## PENERAPAN AZAS KEADILAN PADA PERJANJIAN ASURANSI DALAM  UPAYA  MEMBERIKAN  PERLINDUNGAN  HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS

## Selvi Harvia Santri, Syafriadi, Zulherman Idris
Faculty of Law, Universitas Islam Riau . e-mail: selviharviasantri@law.uir.ac.id , syafriadi@law.uir.ac.id , zulhermanidris@law.uir.ac.id
Abstract: Humans will always face risks that cause losses in carrying out their daily activities, both risks to property and life. The most appropriate thing to overcome the risk is to transfer the risk to the insurance company. Insurance can occur prior to an agreement stated in the agreement. Insurance agreements are made in the form of a policy, which contains the rights and obligations of the insurer and the insured. The policy serves as written proof that insurance has occurred. In the case of taking out a policy, the position of the insurer will be stronger than that of the policy holder or insured so that injustice occurs, where in practice the policy has been prepared by the insurance company, so this brings benefits to the insurance company itself, the company has the right to determine the contents of the agreement, the party The insured is in a weak position because he does not participate in determining the contents of the agreement, so a form of legal protection is needed for the policy holder or insured (consumer). There is an imbalance between the rights and obligations of the parties. So there is the potential for insurance companies to tend to protect their interests in such a way by setting a number of provisions that limit the rights of the insured so that the standard contract can become a unilateral clause.
Keywords: Policy; Insurance; Standard Contract;
Abstrak: Manusia  akan  selalu  menghadapi  risiko  yang  menimbulkan  kerugian  dalam  menjalankan aktivitasnya  sehari-hari,  baik  risiko  terhadap  harta  benda  maupun  jiwa.  Hal  yang  paling  tepat  untuk mengatasi  risiko  tersebut  adalah  dengan  mengalihkan  risiko  tersebut  kepada  perusahaan  asuransi. Asuransi dapat terjadi sebelum adanya kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. Perjanjian asuransi dibuat dalam bentuk polis, yang memuat hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung. Polis berfungsi sebagai bukti tertulis bahwa asuransi telah terjadi. Dalam hal pengambilan polis, kedudukan penanggung akan  lebih  kuat  dibandingkan  dengan  pemegang  polis  atau  tertanggung  sehingga  terjadi  ketidakadilan, dimana  dalam  praktiknya  polis  telah  disiapkan  oleh  perusahaan  asuransi,  sehingga  hal  ini  membawa keuntungan  bagi  perusahaan  asuransi  itu  sendiri,  perusahaan  berhak  menentukan  isi  perjanjian,  pihak tertanggung berada pada posisi yang lemah karena tidak turut serta dalam menentukan isi perjanjian, maka diperlukan suatu bentuk perlindungan hukum bagi pemegang polis atau tertanggung (konsumen). Adanya ketidakseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  para  pihak.  Sehingga  ada  potensi  perusahaan  asuransi cenderung  melindungi  kepentingannya  sedemikian  rupa  dengan  menetapkan  sejumlah  ketentuan  yang membatasi hak-hak tertanggung sehingga kontrak baku dapat menjadi klausula sepihak.
Kata Kunci: Polis; Asuransi; Kontrak Standar;

## 1. Pendahuluan
Perasaan  aman  dari  segala  bahaya  yang  mengancam  adalah  hal  yang  selalu diinginkan oleh setiap manusia. Dalam kehidupan manusia berbagai kemungkinan dapat saja terjadi. Sesuatu peristiwa yang tidak pasti mungkin dapat menguntungkan. Tetapi mungkin bisa tidak menguntungkan. Apabila sesuatu yang tidak pasti itu ternyata dapat menimbulkan  kerugian,  maka  itulah  sebuah  risiko.  Risiko  selalu  melekat  kepada kehidupan manusia.
Risiko  dapat  terjadi  karena  faktor  kegiatan  manusia  sendiri,  dapat  pula  terjadi karena  peristiwa  alam,  seperti  banjir  gempa  bumi  badai,  risiko  dapat  menimbulkan kerugian baik bersifat material maupun inmaterial.
Ada  beberapa  cara  yang  dapat  dilakukan  oleh  manusia  untuk  mengatasi kemungkinan  terjadi  risiko  yang  merugikan,  antara  lain:  (1)  menghindari  risiko;  (2) mencegah terjadinya risiko; (3) mengalihkan risiko tersebut kepada perusahaan asuransi. Mengalihkan  risiko  melalui  asuransi  dianggap  sebagai  cara  yang  paling  baik  dalam pengelolaan risiko. ( Editorial, 2003)
Perusahaan  Asuransi  menurut  ketentuannya  dapat  mengcover  produk  asuransi baik berupa benda maupun jiwa. Asuransi yang menjamin benda disebut dengan Asuransi kerugian, sedangkan asuransi yang menjamin jiwa disebut asuransi sejumlah uang. Dalam hal  perjanjian  yang  sudah  disepakati  antara  Pihak  Asuransi  dan  Pihak  Tertanggung  di tuangkan dalam polis asuransi. Jika dilihat dalam  praktiknya diperusahaan Asuransi, polis asuransi  sudah  disiapkan  terlebih  dahulu  oleh  pihak  perusahaan  asuransi  sehingga merupakan bentuk dari perjanjian baku.
Munir Fuady dalam buku Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdata yang ditulis oleh Salim H.S memberikan definisi kontrak baku yaitu : “ Suatu kontrak tertulis yang  dibuat  hanya  oleh  salah  satu  pihak  dalam  kontrak  tersebut,  bahkan  sering  kali kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya  mengisikan  data-data  informatif  tertentu  saja  dengan  sedikit  atau  tanpa perubahan  klausul-klausulnya,  dimana  pihak  lain  dalam  kontrak  tersebut  tidak mempunyai  kesempatan  untuk  menegosiasikan  atau  mengubah  klausul-klausul  yang sudah  dibuat  oleh  salah  saatu  pihak  tersebut,  biasanya  kontrak  baku  tersebut  sangat berat sebelah. (Salim H.S, 2008, hlm.148)
Pihak  yang  kepadanya  disodorkan  kontrak  baku  tersebut  tidak  mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisi “ take it” or “leave it”.
Dalam  hal  penyiapan  polis  yang  sudah  terlebih  dahulu  disiapkan  oleh  pihak asuransi  mendatangkan  keuntungan  bagi  pihak  asuransi  sendiri,  dimana  pihak  yang memiliki posisi kuat dibanding dengan posisi tertanggung, karena pihak dari perusahaan berhak  menentukan  isi  perjanjian  sedangkan  tertanggung  berada  dalam  posisi  yang lemah karena tidak ikut dalam menentukan isi perjanjian maka diperlukan suatu bentuk perlindungan hukum bagi tertanggung (konsumen)
Dari sisi isi perjanjian dalam polis cenderung menguntungkan pihak perusahaan sehingga terdapat ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Artinya pihak perusahaan  Asuransi  cenderung  melindungi  kepentingannya  sedemikian  rupa  dengan menetapkan  sejumlah  ketentuan  yang  membatasi  hak  tertanggung  sehingga  kontrak baku tersebut sangat berpotensi untuk menjadi klausul yang berat sebelah.

## 2. Metode
Jenis  penelitian  yang  digunakan  pada  artikel  ini  adalah  jenis  penelitian  normatif.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  pendekatan  perundang- undangan ( statue approach ). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer,  seperti  berupa  produk  perundang-undangan  maupun  kebijakan-kebijakan lainnya  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diangkat,  kemudian  bahan  hukum sekunder yang terdiri atas buku, jurnal dan bahan hukum lainnya. Analisis bahan hukum yang  digunakan  menggunakan  penalaran  logika  deduktif.  Penelitian  hukum  normatif menggunakan  “analisis”  dan  “argumentasi”  yang  logis -preskriptif.  Mengenai  hasil penelitian dan pembahasan pada artikel ini, berikut uraiannya.

## 3. Pembahasan

## A. Tinjauan Umum Asuransi
Pasal  1  butir  (1)  Undang-Undang  Nomor  40  tahun  2014  tentang  Usaha Perasuransian memberikan definisi asuransi adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung  mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dan suatu peristiwa tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas rneninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
Pasal  246  Kitab  Undang-undang  Hukum  Dagang  (KUHD)  menentukan  bahwa asuransi  adalah  suatu  perjanjian  dengan  mana  seorang  penanggung  mengikatkan dirinya  kepada  seorang  tertanggung,  dengan  menerima  premi,  untuk  memberikan penggantian  kepadanya  karena  suatu  kerugian  atau  kehilangan,  kerusakan  atau kehilangan  keuntungan  yang  diharapkan  yang  mungkin  akan  dideritanya  karena peristiwa  tidak  tentu.  Berdasarkan  pasal  246  KUHD  kita  dapat  menarik  unsur-unsur penting dalam asuransi atau pertanggungan yaitu :
1.  Pihak-pihak, yaitu penanggung dan tertanggung.
2.  Status  pihak-pihak.  Penanggung  harus  berstatus  sebagai  perusahaan  berbadan hukum dapat berbentuk perseroan terbatas (PT), Perusahaan perseroan koperasi, tertanggung  dapat  berstatus  sebagai  perseorangan,  persekutuan  atau  badan hukum.
3.  Obyek  asuransi,  dapat  berupa  benda  hak  atau  kepentingan  yang  melekat  pada benda, dan sejumlah yang disebut premi atau ganti kerugian.
4.  Peristiwa  asuransi,  yaitu  perbuatan  hukum  ( legal  Act )  berupa  persetujuan  atau kesepakatan  tertanggung  mengenai  obyek  asuransi  peristiwa  tidak  pasti (evenement)  yang  mengancam  benda  asuransi  dan  syarat-syarat  yang  berlaku dalam asuransi.
5.  Hubungan  asuransi,  adalah  keterikatan  ( legality  bound )  yang  timbul  karena kesepakatan bebas
Asuransi menganut asas atau prinsip khusus, sebagai lex spesialis dari pasal 1320 KUHPerdata. Prinsip tersebut meliputi: pertama, principle of  insurable interest, prinsip ini menekankan bahwa seorang tertanggung harus memiliki hubungan terhadap  objek yang diasuransikan. Kedua, principle of   utmost good faith, di mana seorang tertanggung wajib  menginformasikan  tentang  objek  yang  diasuransikan.  Ketiga,  principle  of indemnity, seorang tertanggung hanya mendapatkan penggantian sebesar kerugian yang ditanggung. Keempat, principle of  subrogration, seorang tertanggung tidak dibenarkan meminta ganti rugi dari pihak lain yang menyebabkan kerugian. Empat prinsip ini yang paling banyak dipakai, meskipun masih ada prinsip-prinsip lainnya (Mehr,cammack, 1981, hlm 30-40)

## B.  Tinjauan Umum Polis Asuransi
Polis merupakan dokumen yang berisi kesepakatan antara pihak tertanggung dan penanggung (pihak asuransi) berkenaan dengan risiko yang hendak dipertanggungkan. Polis adalah bukti perjanjian penutupan asuransi.  Standar polis biasanya terdiri atas:
1. Schedule  (Ikhtisar  pertanggungan).  Berisi  hal-hal  pokok  yang  perlu  diketahui oleh tertanggung.
2. Judul Polis
3. Pembukaan
4. Penjaminan (operative clause)
5. Pengecualian
6. Tanda tangan pihak penanggung
7. Uraian
Keterangan  mengenai  tertanggung  dan  obyek  yang  diasuransikan  dapat  dilihat pada  dokumen  asli  maupun  duplikat  ikhtisar  polis.  Pihak  asuransi  menyarankan tertanggung  meluangkan  waktu  untuk  mempelajari  isi  polis  yang  telah  diterima sehingga dapat diketahui secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak terutama pada saat terjadi klaim.( A.Hasmy Ali, 1993, hlm.42)
Pasal  1  butir  (1)  Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 422/KMK.06/2003  tentang  Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan  Asuransi  dan Perusahaan Reasuransi memberikan makna polis atau perjanjian asuransi, atau dengan nama  apapun,  serta  dokumen  lain  yang  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak terpisahkan  dengan  perjanjian  asuransi,  termasuk  tanda  bukti  kepesertaan  asuransi bagi  pertanggungan,  antara  pihak  penanggung  dan  pihak  pemegang  polis  atau tertanggung.

## C. Tinjauan Umum Asas atau prinsip prinsip dalam Perjanjian Asuransi
Dalam perjanjian asuransi, ada beberapa prinsip asuransi yang berlaku yaitu :
1)  Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan ( principle of Insurable Interest)
Setiap kepentingan dapat diasuransikan, baik kepentingan yang bersifat kebendaan maupun kepentingan yang bersifat hak. Selama kepentingan itu memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 268 KUHD yaitu: dapat dinilai dengan uang, dapat diancam bahaya, dan tidak dikecualikan Undang-Undang.
2)  Prinsip itikad yang terbaik dan jujur ( principle of utmost good faith )
Asas  itikad  baik  diatur  dalam  Pasal  251  KUHD.  Secara  umum,  itikad  baik  yang sempurna  dapat  diartikan  bahwa  masing-masing  pihak  dalam  perjanjian  asuransi mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan  keterangan  atau  informasi  yang selengkaplengkapnya.
3)  Prinsip Ganti Kerugian ( Principle of Indemnity)
Fungsi asuransi adalah mengalihkan atau membagi risiko yang kemungkinan diderita atau  dihadapi  oleh  tertanggung  karena  terjadi  suatu  peristiwa  yang  tidak  pasti. Besarnya  ganti  kerugian  yang  diterima  oleh  tertanggung  harus  seimbang  dengan kerugian  yang  dideritanya,  hal  ini  yang  merupakan  inti  dari  prinsip  ganti  kerugian ( Indemnity )
Asas  indemnitas  adalah  keseimbangan  antara  risiko  yang  dialihkan  kepada penanggung  dengan  kerugian  yang  diderita  oleh  tertanggung  sebagai  akibat  dari terjadinya peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya. (Sastrawidjaja, 1990)
4)  Prinsip Subrogasi ( Principle of Subrogation)
Pasal  1365  KUHPerdata  menyatakan  sebagai berikut  :  “Tiap -tiap  perbuatan melanggar  hukum,  yang  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
Dalam KUHD, asas ini diatur secara  tegas dalam Pasal 284 KUHD. Asas subrograsi mempunyai  arti  bahwa  tertanggung  yang  telah  mendapatkan  ganti  kerugian  dari penanggung  masihakan  memperoleh  pembayaran  lagi  dari  pihak  ketiga.  Peranan penting  asas    subrogasi  pada  asuransi    yaitu  untuk  menjaga  keseimbangan sebagaimana tujuan perjanjian asuransi itu sendiri.
5)  Prinsip Kontribusi ( Principle of Contribution)
Yaitu bila pihak tertanggung mengasuransikan suatu objek ke beberapa perusahaan asuransi, maka akan ada apa yang dinamakan kontribusi dalam pemberian proteksi dari masing-masing perusahaan tersebut.
6)  Prinsip Sebab Akibat ( Principle of Proxima Cause)
Suatu  penyebab  utama  aktif  dan  efisien yang  menimbulkan  suatu  kerugian  dalam sebuah rangkaian kejadian. ketentuan klaim dalam prinsip asuransi ini adalah apabila objek yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama yang kali harus dan akan dilakukan pihak perusahaan asuransi adalah mencari penyebab utama aktif dan efisien yang dapat menggerakan suatu rangkaian perustiwa tanpa
terputus yang mana akhirnya menimbulkan kecelakaan tersebut. Dari pertimbangan tersebut baru dapat ditentukan jumlah klaim yang diterima oleh pemegang polis.
D. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Konsumen
Konsumen asuransi adalah setiap orang pemakai jasa asuransi dalam masyarakat, baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain  dengan  mana  mengikatkan  diri kepada  seorang  penanggung,  dengan  menerima  suatu  premi,  untuk  memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.
Hubungan hukum antara konsumen asuransi (tertanggung) dengan perusahaan asuransi  (penanggung)  dituangkan  dengan  suatu  perjanjian  tertulis  yang  disebut  polis asuransi. Perlindungan konsumen terkait pengunaan klausul baku dalam polis asuransi secara yuridis normatif diatur dalam UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 . Hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK antara lain:
a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa  yang digunakan;
e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
h. hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian,  apabila barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana mestinya;
i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya. Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 UUPK diantaranya:
a. membaca  atau  mengikuti  petunjuk  informasi  dan  prosedur  pemakaian  atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. mengikuti  upaya  penyelesaian  hukum  sengketa  perlindungan  konsumen  secara patut
E. Arti Penting Asas Keadilan dalam Polis Asuransi
Hubungan hukum antara pihak tertanggung (konsumen) dengan pihak Asuransi lahir karena  adanya  persetujuan  polis.  Dari  sisi  proses  pembuatan,  polis  cendrung  tidak
mencerminkan asas keadilan karena pihak tertanggung atau konsumen tidak diberikan hak  untuk  melakukan  negosiasi,  dimana  polis  sudah  terbit  terlebih  dahulu.  Dari  sisi  isi perjanjian dalam polis cenderung menguntungkan pihak perusahaan sehingga terdapat ketidakseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  para  pihak.  Artinya  pihak  perusahaan cenderung melindungi kepentingannya sedemikian rupa dengan menetapkan sejumlah ketentuan yang membatasi hak tertanggung.
Pengertian asas menurut pendapat Sudikno Mertokusumo bahwa asas hukum bukan merupakan  hukum  kongkrit,  melainkan  merupakan  pikiran  dasar  yang  umum  dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan kongkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam Peraturan Perundang-Undangan dan putusan  hakim  yang  merupakan  hukum  positif  dan  dapat  ditemukan  dengan  mencari sifat-sifat  atau  ciri-ciri  yang  umum  dalam  peraturan  kongkrit  tersebut.  (Sudikno Mertokusumo, 2010, hlm.43)
Keadilan  menurut  Ulpianus  dalam  buku  Hukum  Perjanjian  Asas  Proposionalitas Dalam  Kontrak  Komersial  yang  ditulis  oleh  Agus  Yudha  berpendapat  keadilan  adalah kehendak  terus  menerus  dan  tetap  memberikan  kepada  masing-masing  apa  yang menjadi  haknya  ( constans  et  perpetua  ius  suum  cuiqe  tribuendi ).  Rumusan  ini  dengan tegas  mengakui  hak  masing-masing  person  terhadap  lainnya  serta  apa  yang  serta  apa yang seharusnya menjadi bagiannya, demikian pula sebaliknya.
Asas keadilan mempunyai peranan penting dalam polis asuransi menjadi landasan dalam  perjanjian  asuransi  menghendaki  setiap  orang  memperoleh  hak  yang  sama sehingga  setiap  orang  tidak  boleh  mengambil  keuntungan  yang  lebih  dari  bagian semestinya  dan  tidak  boleh  merugikan  orang  lain.  Dengan  adanya  asas  keadilan  maka akan  memberikan  jaminan  keadilan  kepada  manusia  sebagai  subyek  hukum  sehingga memperoleh hak dan kewajiban yang semestinya

## 4. Kesimpulan
Polis  asuransi  pada  umumnya  belum  menerapkan  asas  keadilan.  Ketidakadilan terjadi dalam hal proses pembuatan perjanjian yang tidak dapat dinegosiasikan maupun terdapat dalam penerapan klausul baku pada polis asuransi yang merugikan tertanggung atau konsumen. Polis asuransi baru memenuhi asas keadilan apabila para pihak dapat memperoleh  hak  dan  kewajiban  yang  semestinya.    Salah  satunya  dengan  pemberian informasi secara benar, jelas dan jujur mengenai manfaat dan jaminan asuransi. Dalam hal  pengawasan dari pemerintah untuk jasa asuransi dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen sangat dibutuhkan, Khususnya pengawasan dalam hal penggunaan klausul baku dalam polis asuransi, sehingga penerapan azas keadilan dalam polis asuransi tidak hanya menguntungkan salah satu  pihak yaitu pihak asuransi tapi juga bagi pihak tertanggung (konsumen).

## 5. Daftar Pustaka
A.Hasmy Ali, Bidang Usaha Asuransi, Bumi Aksara,  Jakarta, 1993.
Salim H.S,2008, Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdata Buku Satu, cetakan ke-1,Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sastrawidjaja, Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga.
Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), cetakan ke- 1,Universitas Atma   Jaya Yogyakarta,Yogyakarta.
Mehr,cammack, Dasar-dasar Asuransi, terjh. AA. Hasyimi (Jakarta Balai Aksara,
1981).
Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian Selvi Harvia Santri, 2019, Penerapan Prinsip Indemnity pada Asuransi Kendaraan Bermotor, Pekanbaru, Jurnal UIR Law Riview, Vol 3.
Selvi  Harvia  Santri,  2020,  Application  of  proxima  cause  principle  in  insurance  of  loss according  to  book  of  trade  law  and  law  no  40  of  2014,  Jurnal  international bereputasi, Scitepress, Vol 1
Selvi  Harvia  Santri,  2020,  Application  of  Insurance  Principles  According  to  the  Book  of Trade Law and Law Number 40 of,  urnal Internasional Ter Indeks Scopus Volume 10, Issue 2, 2019
Conflict  of  interest  statement:  The  author(s)  declares  that  the  research  was  conducted  in  the  absence  of  any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.
Copyright:  @UIRL Rev .  This  is  an  open  access  article  distributed  under  the  terms  of  the  Creative  Commons Attribution 4.0 International License (CC-By 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
UIR Law Review (UIR LRev ) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.