## NEGARA HUKUM INDONESIA KEBALIKAN NACHTWACHTERSTAAT

## Zulkarnain Ridlwan
Dosen Bagian Hukum Tata Negara FH Universitas Lampung
Abstrak
Tujuan  penulisan  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  konsep  negara  hukum Indonesia  berdasarkan  konstitusi  yang  pernah  dan  sedang  berlaku  di  Indonesia. Berdasarkan  tinjauan  normatif  dan  perkembangan  ketatanegaraan  Indonesia disimpulkan bahwa sejak  awal  Republik  Indonesia  berdiri  pilihan konsep negara hukum  yang  dicitakan  adalah  negara  hukum  demokratis  yang  secara  aktif bertujuan  untuk  mewujudkan  perlindungan  terhadap  segenap  bangsa  Indonesia dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia;  memajukan  kesejahteraan  umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut serta memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial.  Disamping  itu, negara hukum Indonesia dipengaruhi Pancasila sebagai kumpulan nilai-nilai dasar yang  disepakatu  dan  menjadi  landasan  praktek  kedaulatan  rakyat,  yakni Ketuhanan  Yang  Maha  Esa;  Kemanusiaan  Yang  Adil  dan  Beradab;  Persatuan Indonesia  dan  Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam Permusyawaratan/Perwakilan;  serta  menciptakan  keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat  Indonesia.  Dengan  demikian,  Negara  Hukum  Indonesia  yang  dijalankan haruslah  senantiasa  memperhatikan  aspek  ketuhanan,  kemanusiaan,  persatuan, permusyawaratan dan keadilan. Meski  pernah berganti konstitusi  dan melakukan perubahan  atas  konstitusi  yang  berlaku,  namun  pilihan  konsep  negara  hukum masih  tetap  sama  yaitu  negara  hukum  aktif  atau  dinamis  dalam  mewujudkan kesejahteraan  rakyat.  Konsep  negara  hukum  demikian  dipresentasikan  sebagai welvaarstaat, yang adalah kebalikan negara penjaga malam ( nachtwachterstaat ).
Kata Kunci : Negara Hukum, Indonesia, Nachtwachterstaat

## A. PENDAHULUAN
Ide  negara  hukum  telah  lama dikembangkan  oleh  para  filsuf  dari zaman  Yunani  Kuno.  Plato,  pada awalnya  dalam  “ the  Republic” berpendapat  bahwa  adalah  mungkin mewujudkan  negara  ideal  untuk mencapai  kebaikan,  yang  berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui  kebaikan,  yaitu  seorang filosof ( the philosopher king ).
Namun dalam bukunya “the Statesmen” dan ”the  Law” ,  Plato
menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan  adalah  bentuk  paling baik  kedua  ( the  second  best )  yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah  kemerosotan  kekuasaan seseorang  adalah  pemerintahan  oleh hukum.  Senada  dengan  Plato,  tujuan Negara  menurut  Aristoteles  adalah untuk  mencapai  kehidupan  yang paling  baik  ( the  best  life  possible ) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga Negara ( collective  wisdom ),  sehingga  peran
warga  Negara  diperlukan  dalam pembentukannya. 1
Jadi,  sebagai  sebuah  konsep bernegara,  negara  hukum  bukanlah sesuatu yang baru dalam pembicaraan  mengenai  bagaimana negara dijalankan dan dikelola. Pada abad  19  muncul  gagasan  tentang pembatasan  kekuasaan  pemerintah melalui  pembuatan  konstitusi,  baik secara  tertulis  maupun  tidak  tertulis, selanjutnya  diketahui  tertuang  dalam apa yang disebut konstitusi.
Konstitusi  tersebut  memuat  batas- batas  kekuasaan  pemerintah  dan jaminan  atas  hak-hak  politik  rakyat, serta  prinsip check  and  balances
antar kekuasaan yang ada. Pembatasan konstitusi atas kekuasaan  negara  ini  selanjutnya dikenal dengan istilah konstitusionalisme. Konstitusionalisme  kemudian memunculkan konsep rechstaat (dari kalangan ahli hukum Eropa
Kontinental)  atau rule  of  law (dari kalangan  ahli  hukum  Anglo  Saxon) yang  di  Indonesia  diterjemahkan dengan Negara Hukum . Negara yang memiliki peran terbatas tersebut juga acap kali dijuluki sebagai
nachtwachterstaat (negara  penjaga malam). 2
Menjelang  pertengahan  abad ke-20, konsep  Negara hukum  formal (klasik)  yang  dicirikan  dengan  peran negara  yang  terbatas  digeser  kearah gagasan  baru  bahwa  pemerintah tidak hanya menjadi nachtwachterstaat, namun harus aktif  melakukan  upaya-upaya  untuk membangun kesejahteraan
1 Sabine, dalam Jimly Asshiddiqie, HTN dan Pilar-Pilar  Demokrasi, (Jakarta:  Konstitusi Press, 2006), hlm. 147.
2 Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi .  (Yogyakarta:  Gama  Media,
1999), hlm. 22-24.
rakyatnya. Tugas dan peranan Negara  kemudian  menjadi  dinamis dan  meluas  jauh  melewati  batas- batas  yang  pernah  diatur  dalam demokrasi konstitusional abad ke-19. Gagasan demokrasi abad 20 ini lazim disebut welvaarstaat/  welfare  state (negara  kesejahteraan)  atau  “negara hukum  material”  (negara  hukum modern).
Indonesia sebagai sebuah negara  yang  lahir  pada  abad  ke-20, mengadopsi konsep bernegara hukum sesuai prinsip konstitusionalisme.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  kesepakatan  ( consensus ) bangsa  Indonesia  sejak  UUD  1945 sebagai  konstitusi  negara  Indonesia ditetapkan.  Kesepakatan  inilah  yang pada  perkembangannya  menjelma menjadi cita-cita bersama yang biasa juga disebut falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita negara) yang berfungsi sebagai filosofische grondslag dan common  platforms atau kalimatun sawa diantara sesama warga  masyarakat  dalam  konteks kehidupan bernegara. 3 Namun
apakah  konsep  negara  hukum  yang diatur  dalam  konstitusi  tersebut mengalami perkembangan atau bahkan pergantian arah perwujudannya seiring dengan
pergantian  dan  perubahan  konstitusi yang  berlaku  di  Indonesia?  Lalu bagaimanakah konsep negara hukum Indonesia tersebut?

## B. PEMBAHASAN
Pemerintah yang demokratis di bawah Rule  of  Law merupakan pemikiran  mengenai  Negara  Hukum modern  yang  pernah  di  cetuskan dalam  konferensi  oleh International
3 Lihat  Jimly  Asshiddiqie, Konstitusi  dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2010), hlm. 22.
Commission  of  Jurists di  Bangkok pada  tahun  1965  yang  menekankan pemahaman "the  dynamic  aspects  of the  Rule  of  Law  in  the  modern  age" (aspek-aspek  dinamika  Rule  of  Law dalam  abad  modern).  Dikatakan bahwa  ada  6  (enam)  syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis dibawah
Rule  of  Law,  yaitu  Perlindungan Konstitusional, Peradilan atau badan- badan  kehakiman  yang  bebas  dan tidak  memihak,  Pemilihan  Umum yang  bebas,  Kebebasan  menyatakan pendapat, Kebebasan berserikat/ berorganisasi  dan  beroposisi,  dan
Pendidikan kewarganegaraan. 4 Undang-Undang  Dasar  negara kita  menyebutkan  bahwa  Negara Republik Indonesia itu adalah Negara  Hukum  yang  demokrasi ( democratische rechtstaat ) dan sekaligus  adalah  Negara  Demokrasi yang berdasarkan atau hukum
( constitutional democracy ) yang tidak  terpisahkan  satu  sama  lain. 5 Sebagaimana disebutkan dalam naskah  perubahan  UUD  1945  yang menyebutkan  bahwa  paham  negara hukum sebagaimana tercantum dalam  ketentuan  Pasal  1  Ayat  (3) berkaitan  erat  dengan  paham  negara kesejahteraan  ( welfare  state )  atau
4 Paulus  E  Lotulung, Kebebasan  Hakim dalam  Sistim  Penegakan  Hukum, Makalah disampaikan  Pada  Seminar  Pembangunan Hukum  Nasional  VIII  Tema  “ Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan” Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen  Kehakiman  Dan  Hak  Asasi Manusia  RI.  Denpasar,  14  -18  Juli  2003, hlm. 3. 5 Jimly  Asshiddiqie.  Makalah Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 disampaikan  pada  Seminar  Pembangunan Hukum  Nasional  VIII  Tema  Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan
Berkelanjutan. Denpasar, 2003, hlm. 3.
paham  negara  hukum  materiil  sesuai dengan bunyi alenia keempat Pembukaan  dan  Ketentuan  Pasal  34 UUD  1945.  Pelaksanaan  paham negara hukum materiil akan mendukung dan mempercepat
terwujudnya  negara  kesejahteraan  di Indonesia. 6
Konsep  Negara  Hukum,  selain bermakna  bukan  Negara  Kekuasaan ( Machtstaat ) juga mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap  prinsip  supremasi  hukum dan  konstitusi,  dianutnya  prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional  yang  diatur  dalam undang-undang dasar, adanya
jaminan-jaminan  hak  asasi  manusia dalam  undang-undang  dasar,  adanya prinsip  peradilan  yang  bebas  dan tidak  memihak  yang  menjamin persamaan  setiap  warga  negara dalam hukum, serta menjamin keadilan  bagi  setiap  orang  termasuk terhadap  penyalahgunaan  wewenang oleh pihak yang berkuasa.
Dalam  paham  negara  hukum yang  demikian  itu,  pada  hakikatnya hukum  itu  sendirilah  yang  menjadi penentu  segalanya  sesuai  dengan prinsip  nomokrasi  dan  doktrin  ‘ the rule of Law , and not of Man’ . Dalam kerangka  ‘ the  rule  of  law’ itu, diyakini  adanya  pengakuan  bahwa hukum  itu  mempunyai  kedudukan tertinggi  ( supremacy of  law ), adanya persamaan dalam hukum dan pemerintah ( equality before the law ), dan  berlakunya  asas  legalitas  dalam
6 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Hasil Perubahan dan Naskah Asli UUD 1945, dalam Panduan Pemasyarakatan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,
(Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  MPR  RI, 2005), hlm. 46.
segala  bentuknya  dalam  kenyataan praktek ( due process of law ).
Prinsip  negara hukum  idealnya dibangun dan dikembangkan bersama  prinsip-prinsip  demokrasi atau kedaulatan rakyat ( democratische rechtsstaat ). Sehingga  hukum  yang  dimaksud tidak  dibuat,  ditetapkan,  ditafsirkan dan  ditegakkan  dengan  tangan  besi berdasarkan kekuasaan belaka. Maka prinsip  negara  hukum  tidak  boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar.
Puncak kekuasaan hukum itu diletakkan pada konstitusi yang pada hakikatnya merupakan dokumen kesepakatan tentang sistem kenegaraan tertinggi. Hubungan  antara  demokrasi dan  negara  hukum  dapat  tercermin dalam  penjabaran  bahwa  yang  dapat menjamin secara konstitusional terselenggaranya  pemerintah  yang demokratis  adalah  adanya  hukum yang menaunginya. Dengan kata lain demokrasi yang berada dibawah Rule of  Law. Sedangkan  syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan  yang  demokratis  di bawah Rule of Law ialah: 7
1. Perlindungan konstitusional,
dalam  arti  bahwa  konstitusi, selain menjamin hak-hak individu,  harus  menentukan  pula cara procedural untuk memperoleh  perlindungan  atas hak-hak yang dijamin.
2. Badan  kehakiman  yang  bebas dan  tidak  memihak  ( independent and impartial tribunals ).
3. Pemilihan umum yang bebas.
4. Kebebasan  untuk  menyatakan pendapat.
7 Miriam  Budiardjo. Dasar-dasar  Ilmu Politik ,  Edisi  Revisi.  (Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 116.
5. Kebebasan untuk berserikat/
berorganisasi dan beroposisi.
6. Pendidikan kewarganegaraan
( civic education ).
Jika merujuk pada ke enam hal tersebut  dengan  mengidentifikasi keberadaan  dan  prakteknya  dalam negara Indonesia, maka dapat dikatakan  bahwa  Indonesia  telah memenuhi  syarat  sebagai  negara hukum yang melaksanakan demokrasi yang berdasarkan konstitusi.
Namun  negara  hukum  seperti apakah  yang  dianut  oleh  Indonesia, belumlah terjabarkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Apakah Indonesia menganut negara hukum aktif/ dinamis  (dalam  hal ini  peran pemerintah  sangat besar  dalam penyelenggaraan  negara).  Ataukah menganut  negara  hukum  formil dalam artian klasik,
yang mengandung  konsep  bahwa  semakin kecil peran pemerintah semakin baik, atau  bahkan  secara  ekstrim  hanya menjadi  negara  penjaga  malam (nachtwachterstaat).
Konsep nachtwachterstaat dalam hal ini pada prakteknya hanya memberikan  ruang  kewenangan  bagi negara untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan umum, sedangkan untuk kesejahteraan atau kepentingan pribadi  diserahkan  kepada  pribadi masing-masing  anggota  masyarakat tanpa campur tangan negara. Sejak kemerdekaannya,
Indonesia  punya  pengalaman  dalam pergantian  dan  perubahan  konstitusi.
UUD 1945 sebagai konstitusi negara, di  tahun  1949  pernah  digantikan Konstitusi Republik Indonesia Serikat  (KRIS)  yang  kemudian dilanjutkan  dengan  Undang-Undang Dasar  Sementara  (UUDS)  1950
hingga  1959. 8 Setelah  UUD  1945 kembali    diberlakukan,  hingga  saat ini  telah  berubah  sebanyak  empat kali dalam rentang waktu 1999-2002.
Pergantian  dan  Perubahan  konstitusi ini  pada  kenyataannya  tidak  pernah menghilangkan klausul tujuan bernegara  dan  cita  negara  hukum yang dicantumkan dalam Mukaddimah/ Preambule/Pembukaan  dan  Batang Tubuh (Pasal-Pasal) Konstitusi. 2.1 Konsep Negara Hukum Indonesia  dalam  UUD  1945 (kurun waktu pertama)
Pada  Pembukaan  UUD  1945 yang  ditetapkan  oleh  PPKI  pada  18 Agustus 1945 memuat Paragraf yang mengatur  konsep  bernegara  yang berbunyi:
“Kemoedian  dari  pada  itoe oentoek  membentoek  suatoe
Pemerintah  negara  Indonesia jang melindoengi segenap bangsa Indonesia dan seloeroeh toempah  darah  Indonesia  dan oentoek memadjoekan kesedjahteraan oemoem, mencerdaskan kehidoepan bangsa, dan ikoet melaksanakan ketertiban doenia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disoesoenlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itoe dalam soeatoe Oendang- Oendang Dasar Negara Indonesia, jang terbentoek dalam soeatoe soesoenan 8 UUDS  ini  berlaku  berdasarkan  Undang- Undang  Republik  Serikat  Nomor  7  Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Mendjadi Undang-Undang Dasar Sementara
Republik Indonesia.
Negara  Republik  Indonesia jang berkedaoelatan rakjat dengan  berdasarkan  kepada
Ketoehanan  Jang  Maha  Esa, Kemanoesiaan  Jang  Adil  dan
Beradab,  Persatoean  Indonesia dan  Kerakjatan  jang  dipimpin oleh  hikmat  kebidjaksanaan dalam Permoesyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewoedjoedkan soeatoe Keadilan  sosial  bagi  seloeroeh rakjat Indonesia”. 9 Adapun  mengenai  ketentuan bernegara Indonesia yang berdasarkan  hukum,  UUD  1945 (kurun waktu pertama) tidak menyebutkannya dalam Pasal-
Pasal. 10 Aturan  mengenai  hal  ini diatur  dalam  Penjelasan  Otentik UUD  1945  yang  berbunyi:  “Negara Indonesia  berdasar  atas  Hoekoem (Rechstaat),  tidak  berdasarkan  atas kekoesaan belaka (Machstaat). 11
Ketentuan  dalam  Penjelasan tersebut bersifat perbandingan, bahwa penyelenggaraan negara
Indonesia  yang  dicita-citakan  para founding  fathers adalah rechstaat bukan machstaat .  Dengan  demikian,
cita negara hukum sudah terkonsepkan dalam Konstitusi
Pertama  yang  berlaku  di  Indonesia, meski  letak  substansinya  hanya  ada dalam  Penjelasan  Otentik.  Hal  ini menjelaskan  bahwa  pemikiran  awal
9 Lihat  RM.  A.B  Kusuma, Lahirnya Undang-Undang  Dasar  1945  -Memuat Salinan  Dokumen  Otentik  Badan  Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan-, (Jakarta:  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm. 591.
10 Pada  masa  kurun  waktu  pertama,  Bagian Pasal-Pasal  dalam  UUD  1945  disebut Batang Tubuh.
11 Lihat  RM.  A.B  Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945.. Op.Cit. , hlm. 598.
pembentukan  pemerintahan  negara Indonesia diarahkan kepada penyelenggaraan  pemerintahan  yang mengedepankan hukum sebagai panglima,  agar  tidak  terjebak  pada dominasi otoritas pemerintah sebagai ribadi  yang  menjalankan  kekuasaan bernegara  tanpa  mendasarkan  pada hukum.  Dengan  demikian,  harapan terwujudnya supremasi hukum diatas yang realitas sosial yang lain menjadi ruh  perdana  yang  disematkan  pada penyelenggara  pemerintahan  Negara Republik Indonesia.
Fakta  ini  juga  menjelaskan bahwa  pendapat  umum  tentang keadaan  terbalik  yang  terjadi  pada masa  Orde  Lama  dan  Orde  Baru yang lebih mengedepankan dominasi pribadi  Presiden  sebagai  “Penguasa Tunggal”  penyelenggaraan  negara adalah personal  fault dari  Presiden itu  sendiri  yang  tidak  menjalankan amanat konstitusi.
2.2. Konsep Negara Hukum Indonesia dalam KRIS 1945 Pada  Mukaddimah  KRIS  1949 memuat  Paragraf  yang  mengatur konsep penyelenggaraan negara berdasarkan hukum yang berbunyi: 12 “Kami bangsa Indonesia semendjak berpuluh-puluh tahun  lamanja  bersatu-padu dalam perdjuangan kemerdekaan, dengan senantiasa berhati-teguh berniat  menduduki  hak-hidup sebagai  bangsa  jang  merdeka- berdaulat.  Kini  dengan  berkat dan rahmat Tuhan telah sampai kepada  tingkatan  sedjarah  jang berbahagia  dan  luhur.  Maka
12 Ibid .,  hlm.  605.  Lihat  juga  dalam  ejaan baru,  dalam  Moh.  Mahfud  MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 204.
demi ini kami menjusun kemerdekaan  kami  itu  dalam suatu  Piagam  negara  jang berbentuk republik-federasi, berdasarkan  pengakuan  ke-
Tuhanan  Jang  Maha-Esa,  peri- kemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan  dan  keadilan  sosial. Untuk mewudjudkan kebahagiaan kesedjahteraan perdamaian  dan  kemerdekaan dalam  masjarakat  dan  negara- hukum Indonesia Merdeka jang berdaulat sempurna.”
Ketentuan  di  atas  menjelaskan bahwa dalam konsepsi negara Republik Indonesia Serikatpun, penyelenggaraan  negara  diarahkan pada  cita  negara  hukum  dengan klausa  “...Untuk  mewujudkan  ...
negara  hukum  Indonesia  Merdeka jang  berdaulat  sempurna”.  Klausa tersebut selanjutnya ditegaskan dalam  penjabaran  mengenai  Bentuk Negara dan Kedaulatan, pada Pasal 1 ayat  (1)  yang  berbunyi:  “Republik Indonesia  Serikat  jang  merdeka  dan berdaulat  jalah  suatu  negara-hukum jang demokrasi dan berbentuk federasi.”  Pasal  ini  menjelaskan bahwa  bentuk  negara  hukum  yang dicita-citakan  pada  masa  berlakunya KRIS  adalah  negara  hukum  yang menganut dan mempraktekkan demokrasi sebagai pilihan
penyelenggaraan  negara.  Dengan kata lain, konsep negara hukum pada masa  ini  adalah  Negara  Hukum Demokratis.
Lebih  lanjut  dalam  tataran implementasinya, KRIS bahkan memberi  penegasan  bahwa  dalam rangka membentuk supremasi hukum,  diatur  bahwa  “Setiap  orang jang  ada  didaerah  Negara  harus patuh kepada Undang-undang,
termasuk  aturan2  hukum  jang  tak
tertulis,  dan  kepada  penguasa2  jang sah dan jang bertindak sah”. 13 2.3. Konsep Negara Hukum Indonesia dalam UUD 1950 Pada Mukaddimah UUDS 1950  yang  ditetapkan  oleh  Presiden Soekarno  pada  15  Agustus  1950 memuat  Paragraf  yang  mengatur konsep bernegara hukum yang berbunyi:  “Maka  demi  ini  kami menjusun  kemerdekaan  kami  itu dalam  suatu  piagam  Negara  jang berbentuk republik-kesatuan, berdasarkan  ke-Tuhanan  Jang  Maha Esa,  peri-kemanusiaan,  kebangsaan, kerakjatan dan keadilan sosial, untuk mewudjudkan kebahagiaan, kesedjahteraan, perdamaian dan kemerdekaan  dalam  masjarakat  dan negara-hukum  Indonesia  Merdeka jang berdaulat sempurna”.
Secara  redaksional  klausul  cita negara  hukum  dalam  UUDS  1950 masih  sama  dengan  KRIS  1949 yakni  “Negara-hukum  Indonesia Merdeka  jang  berdaulat  sempurna”. Namun  dalam  penjabaran  Pasalnya disebutkan  sebuah  bentuk  konsepsi bernegara yang berbeda sesuai dengan semangat zaman untuk mengembalikan bentuk negara kepada kesatuan, hal ini sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  1  ayat  (1)
“Republik  Indonesia  jang  merdeka dan  berdaulat  ialah  suatu  negara- hukum jang demokratis dan berbentuk  kesatuan”.  Klausa  ini berubah  seiring  perubahan  bentuk negara dari federasi kepada kesatuan. Namun  demikian,  cita  supremasi hukum dalam tataran implementasinya, sebagaimana diatur dalam KRIS 1949 tetap dijiwai UUDS 1950 dengan Pasal 32 “Setiap orang  jang  di  daerah  Negara  harus
patuh kepada undang-undang termasuk  aturan-aturan  hukum  jang tak  tertulis,  dan  kepada  penguasa- penguasa.” Kesamaan yang dimiliki ketentuan  dalam  KRIS  1949  dan UUDS  1950  yaitu  bahwa  meski memiliki kesamaan cita untuk membentuk  negara  hukum  yang demokratis, namun dalam pengaturan konsepsi implementasinya masih menunjuk  kepatuhan  yang  dilakukan oleh  ‘setiap  orang  dalam  Negara Indonesia’ disamping kepada Undang-Undang –sebagai suatu produk hukum-, juga kepada penguasa,  dalam  hal  ini  pemerintah. Sehingga  dapat  diartikan  bahwa meski  Undang-Undang  tidak  dapat dikatakan  mewakili  hukum  sebagai ruh  cita  mewujudkan  negara  hukum,
namun kepatuhan terhadapnya
menjadi  salah  satu  tolok  ukur perwujudan semangat negara hukum. Penyandingan antara
kepatuhan  kepada  Undang-Undang dan  kepatuhan  kepada  Penguasa mengaburkan supremasi hukum yang merupakan  salah  satu  unsur  penting guna  berjalannya  konsep  negara hukum.  Dualisme  kepatuhan  yang cenderung  bertolak  belakang  antara undang-undang  disatu  sisi,  dengan penguasa  disisi  lain  tidak  dapat berlaku disuatu negara hukum kecuali  kepatuhan  kepada  penguasa tersebut berlandaskan pada ketentuan hukum.  Dengan  kata  lain  tidak  ada kepatuhan  kepada  selain  hukum, kecuali kepatuhan tersebut atas dasar kepatuhan pada ketentuan hukum.
2.4. Konsep Negara Hukum Indonesia  dalam  UUD  1945 Pasca Perubahan
Perubahan  UUD  1945  pada 1999-2002 diawali dengan konsensus tentang  hal-hal  yang  tidak  akan
diubah dari UUD, diantaranya adalah Pembukaan/  Preambule  yang  tetap dipelihara  sesuai  dengan  teks  asli.
Sehingga cita bernegara yang dituangkan dalam Alenia IV Pembukaan UUD tidak diubah dengan  tetap  berbunyi:  “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah  Negara  Indonesia  yang melindungi segenap bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia  dan  untuk  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian  abadi  dan  keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan  Kebangsaan  Indonesia itu  dalam  suatu  Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara  Republik  Indonesia  yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha  Esa,  Kemanusiaan  Yang  Adil dan  Beradab,  Persatuan  Indonesia dan  Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan,  serta dengan  mewujudkan  suatu  Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, cita bernegara  tetap  mengandung  empat tujuan  yang  meliputi;  perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, ditambah  dengan  ketertiban  dunia yang berdasar pada prinsip kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan  sosial  (sebagai  bingkai politik luar negeri Indonesia). Konsep negara hukum Indonesia  yang  sebelum  Perubahan hanya  disebutkan  dalam  Penjelasan UUD, diletakkan dalam Pasal 1 Ayat
(3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah  negara  hukum”. Penempatan klausul  tersebut  dalam  Pasal/Batang
Tubuh UUD sesuai dengan salah satu kesimpulan  rapat  PAD  (Panitia  Ad Hoc)  I  yang  membahas  perubahan bab I UUD 1945 tentang bentuk dan kedaulatan,  yang  berbunyi ”sepakat
menempatkan Indonesia sebagai negara hukum (rechtstaat)” . 14
Penggunaan  istilah rechtstaat tidak diartikan  bahwa  konsep  negara hukum  yang  dijalankan  Indonesia merupakan penyesuaian terhadap ciri negara  hukum  yang  terkandung dalam istilah tersebut. Istilah
rechtstaat dalam  hal  ini  merupakan lawan  kata  dari machstaat, suatu istilah yang menggambarkan pengelolaan negara berdasarkan kekuasaan.
Secara  umum,  dalam  setiap negara yang menganut paham negara hukum,  dapat  dilihat  bekerjanya  tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum ( supremacy  of  law ),  kesetaraan  di hadapan  hukum  ( equality  before  the law ),  dan  penegakan  hukum  dengan cara  yang  tidak  bertentangan  dengan hukum  ( due  process  of  law ).  Juga ditemukan bahwa, pada setiap negara hukum akan terlihat ciri-ciri adanya :
1) Jaminan perlindungan HAM;
2) Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka;
3) Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa  baik  pemerintah/negara maupun  warga  negara  dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum.
Adapun  konsep  negara  hukum Indonesia  memiliki  ciri  tersendiri. Ciri  tersebut  sejalan  dengan  tujuan berdirinya  negara  Indonesia,  yang mencakup :
14 Risalah  Notulen  Rapat  PAH  I  tanggal  17 Mei  2000,  dalam  Valina  Singka  Subekti, Menyusun  Konstitusi  Transisi, (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 129.
1. Perlindungan  terhadap  segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Pemajuan kesejahteraan umum;
3. Pencerdasan  kehidupan  bangsa; dan
4. Keikutsertaan  dalam  memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian  abadi  dan  keadilan sosial. Disamping  itu,  konsep  negara hukum  Indonesia  juga  dipengaruhi oleh  Pancasila  sebagai  kumpulan nilai-nilai dasar yang diakui bersama bangsa Indonesia, dan menjadi landasan  praktek  kedaulatan  rakyat, yakni  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa; Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab;  Persatuan  Indonesia  dan Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan;  serta Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.  Dengan  demikian,  negara hukum  Indonesia  yang  dijalankan haruslah  senantiasa  memperhatikan aspek ketuhanan, kemanusiaan,
persatuan, permusyawaratan dan keadilan.  Penegasan  konsep  negara hukum  Indonesia  menjadi  penting agar  ciri  khas  yang  dimiliki  bangsa ini tetap terpelihara.
Hal ini sejalan dengan pendapat  seorang founding  father,
Soepomo,  bahwa  konsep  negara hukum  dilandasi  oleh  suatu  Cita Negara  Integralistik. 15 Dalam  rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia
(BPUPKI)  tanggal  31  Mei  1945, Soepomo  mengatakan:  Jikalau  kita hendak  membicarakan  tentang  dasar sistem  pemerintahan  yang  hendak kita  pakai  untuk  Negara  Indonesia,
15 Lihat    Maria  Farida, Ilmu  Perundang- Undangan, (Yogyakarta:  Kanisius,  2007), hlm. 121.
maka  dasar  sistem  pemerintahan yang hendak kita pakai untuk Negara
Indonesia, maka dasar sistem pemerintahan  itu  tergantung  pada Staatsidee yang  hendak  kita  pakai untuk pembangunan Negara Indonesia. Menurut dasar apa Negara Indonesia akan didirikan. Pendapat Soepomo tentang Cita  Negara  Integralistik  tersebut disetujui  oleh  rapat  BPUPKI,  yang kemudian  dituangkan  dalam  pokok pikiran pertama Pembukaan
UUD1945.  Berdasarkan  pendapat Soepomo  tersebut,  dapat  diketahui bahwa  latar  belakang  penentuan konsep  negara  hukum  didahului dengan  penentuan  cita  bernegara, yaitu  cita  negara  integralistik,  atau dalam istilah A. Hamid S. Attamimi 16 diganti  dengan  ‘cita negara  kekeluargaan’/cita  negara persatuan’.
Maka  dapatlah  disimpulkan bahwa konsep negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) terkait erat dengan negara kesejahteran ( welvaarstaat )  atau  paham  negara hukum  materiil  sesuai  dengan  bunyi alenia  keempat.  Dalam  hal  ini, paham  negara  hukum  tidak  hanya mencakup  penyelenggaraan  negara saja,  melainkan  juga  menyentuh kehidupan
berbangsa dan bermasyarakat. 17 Oleh  karena  itu dalam tataran implementasinya,
16 Attamimi,  Hamid  S., Peranan  Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraaan  Pemerintahan  Negara: Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden  yang  berfungsi  Pengaturan dalam kurun Pelita I – Pelita IV, Disertasi Doktor Ilmu Hukum Tata Negara, Fakultas Pasca  Sarjana,  Universitas  Indonesia, 1991.
17 Lihat Panduan  Pemasyarakatan  UUD 1945, cetakan  kelima,  (Jakarta:  Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008), hlm. 46.
semakin aktif negara dalam melaksanaan  konsep  negara  hukum akan  mendukung  dan  mempercepat terwujudnya  negara  kesejahteraan  di Indonesia.  Sebaliknya,  implementasi konsep  negara  hukum  yang  tidak sempurna  atau  setengah-setengah dapat  menjauhkan  Indonesia  dari cita-cita  pembentukannya  sebagai sebuah negara.

## C. PENUTUP

## 3.1. Simpulan
Konsep  negara  hukum  yang dianut  dalam  UUD  1945  adalah negara  hukum  yang  aktif/dinamis.
Model  negara  hukum  seperti  ini menjadikan  negara  sebagai  pihak yang aktif berorientasi pada pemenuhan dan perwujudan kesejahteraan  rakyat  sesuai  dengan prinsip welvaarstaat¸ yang merupakan  kebalikan  konsp  dan prinsip  dari nachtwachternstaat atau negara  penjaga  malam.  Sebab  ciri yang  melekat  pada  negara  hukum Indonesia  sejalan  dengan  tujuan berdirinya  negara  Indonesia,  yaitu Perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; Pemajuan kesejahteraan  umum;  Pencerdasan kehidupan bangsa; dan Keikutsertaan dalam  memelihara  ketertiban  dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian  abadi  dan  keadilan sosial.
Disamping  itu,  konsep  negara hukum  Indonesia  juga  dipengaruhi oleh  Pancasila  sebagai  kumpulan nilai-nilai dasar yang diakui bersama bangsa Indonesia, dan menjadi landasan  praktek  kedaulatan  rakyat, yakni  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa;
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab;  Persatuan  Indonesia  dan Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan;  serta Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.  Dengan  demikian,  negara hukum  Indonesia  yang  dijalankan haruslah  senantiasa  memperhatikan aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan.

## 3.2. Saran
Merujuk pada pendapat  Hamid S. Attamimi yang menyarikan pendapat Soepomo atas  paham negara  integralistik,  menunjukkan bahwa  konsep  negara  hukum  yang diberlakukan  di  Indonesia  harus sejalan  dengan  cita  memelihara persatuan  bangsa.  Maka  akan  cukup mudah  untuk  melakukan  penilaian apakah  implementasi  konsep  negara hukum  di  Indonesia  sudah  berjalan dengan  baik  atau  belum,  yaitu dengan melihat kesejajaran prakteknya dengan ketercapaian integritas  bangsa  Indonesia.  Dengan demikian,  arah  perwujudan  konsep negara  hukum  Indonesia  hendaknya mengupayakan  kesejahteraan  rakyat sebagaimana  dicantumkan  dalam Pembukaan UUD 1945, dengan tetap memelihara  integritas  bangsa  dalam NKRI.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
A.B  Kusuma,  RM.  2009. Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 -Memuat Salinan Dokumen  Otentik  Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha  Persiapan Kemerdekaan-. Jakarta  :
Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Asshiddiqie,  Jimly.  2006. HTN  dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Konstitusi Press. _______2010. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta:  Sinar Grafika
Budiardjo,  Miriam.  2008. Dasar- dasar  Ilmu  Politik ,  Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Farida, Maria. 2007. Ilmu Perundang-Undangan. Yogyakarta: Kanisius.
Kelsen, Hans. 1971. General  Theory of  Law  and  State. New
York:  Russel  and  Russel. Terjemahan oleh Raisul Muttaqien. 2006. Teori Umum  tentang  Hukum  dan Negara. Bandung: Nusamedia & Nuansa. Mahfud MD, Moh. 1999. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi . Yogyakarta: Gama Media. ________ 2003. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2005. Hasil  Perubahan  dan Naskah  Asli  UUD  1945, dalam Panduan Pemasyarakatan Undang- Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun 1945. Jakarta:  Sekretariat Jenderal MPR RI. _______2008. Panduan Pemasyarakatan UUD 1945, cetakan kelima. Jakarta: Sekjen MPR RI. Singka  Subekti,  Valina. Menyusun Konstitusi Transisi, Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam
Proses  Perubahan  UUD 1945. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008. Thaib, Dahlan. Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: Total Media, 2009. Wheare,  K.C. Modern  Constitutions. Oxford  University  Press. 1966. Terjemahan oleh Muhammad Hardani. Konstitusi-konstitusi Modern. Surabaya:  Pustaka
Eureka. 2003.
Makalah
Asshiddiqie, Jimly. Makalah Struktur Ketatanegaraan  Indonesia Setelah Perubahan Keempat
UUD  1945 disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan  Hukum  Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan. Denpasar, 2003. Attamimi, Hamid S., Peranan Keputusan Presiden Republik  Indonesia  dalam Penyelenggaraaan Pemerintahan Negara: Studi Analisis mengenai Keputusan  Presiden  yang berfungsi Pengaturan dalam kurun  Pelita  I  –  Pelita  IV, Disertasi Doktor Ilmu Hukum Tata Negara, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, 1991. E  Lotulung,  Paulus. Kebebasan Hakim dalam Sistim Penegakan Hukum, Makalah  Disampaikan  Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema “ Penegakan  Hukum  dalam Era Pembangunan
Berkelanjutan” Diselenggarakan Oleh Badan  Pembinaan  Hukum Nasional Departemen Kehakiman  Dan  Hak  Asasi Manusia  RI.  Denpasar,  14  - 18 Juli 2003.