## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 215

## UPAYA KEPOLISIAN RESOR GARUT DALAM MENANGANI AKSI
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ANGGA PERDANA S.H., M.H.

## ADVOKAT

## ABSTRAK
Salah  satu  fenomena  kelompok  yang  sedang meresahkan  masyarakat  Jawa  Barat  umumnya  dan khususnya  masyarakat  Kabupaten  Garut  akhir-akhir  ini adalah  kelompok  geng  motor.  Bahwa  perilaku  kekerasan yang  dilakukan  oleh  geng  motor  dikarenakan  beberapa faktor  yaitu  faktor  internal  yang  berasal  dari  dalam  diri  si pelaku,  misalnya  peran  keluarga  tidak  berjalan  semestinya dan  faktor  eksternal  yang  berasal  dari  luar  diri  si  pelaku, misalnya pergaulan tempat dimana mereka sering berkumpul dan berkelompok. Untuk  itu  Kepolisian  Resort  Garut  melakukan upaya-upaya  untuk  menanggulangi  aksi  kekerasan  yang dilakukan oleh geng motor yang ditempuh dengan tiga cara, yaitu secara preemtif, preventif, dan represif. Upaya preemtif dilakukan  dengan  membina  para  anggota  geng  motor  yang kemudian mebuat pernyataan untuk membubarkan diri dari kelompok  geng  motor,  upaya  preventif  dilakukan  dengan cara  memberikan  penyuluhan  hukum  kepeda  masyarakat dan pelajar SMP dan SMA di Kabupaten Garut dan disamping menyampaikan himbauan-himbauan atau pesan-pesan. Agar tidak  terlibat  terhadap    segala  aktifitas  kegiatan  yang berkaitan  dengan  berandalan  motor  baik  dengan  media indoor ,  media outdoor ,  maupun  disampaikan  secara

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 216
langsung,  sedangkan  upaya  represif  ditempuh  dengan  di jalankannya  “ Oprasi  street  Crime ”  berupa  razia-razia  serta penindakan  secara  hukum  terhadap  aksi-aksi  kekerasan yang dilakukan oleh geng motor. Oprasi street Crime di Polres Garut  masih  berlangsung  sampai  sekarang.  Selain  itu  upaya penanganan  terhadap  perilaku  anarkis  dari  geng  motor memerlukan  peran  serta  dari  seluruh  elemen  masyarakat untuk menekan perilaku anarkis geng motor.
Kata kunci : tindak Pidana geng motor, penanggulangan.

## A. Latar Belakang Masalah
Transportasi  khususnya  transportasi  darat  baik
kepemilikan
kendaraan secara pribadi maupun diperuntukkan  bagi  angkutan  umum  memiliki  makna  yang sangat  penting  terhadap  perkembangan  pembangunan  di bidang  perekonomian  di  Indonesia  ini.  Dengan  demikian transportasi  dapat  dikatakan  sebagai  urat  nadi  di  dalam kehidupan  bermasyarakat.  Penggunaan  kendaraan  bermotor sangatlah  penting  bagi  masyarakat  dan  dapat  dikatakan sebagai  alat  vital  transportasi  itu  sendiri  dan  memegang peranan  sangat  penting  dalam  menunjang,  memperlancar, dan  meningkatkan  pertumbuhan  kinerja  pembangunan perekonomian,  baik  di  tataran  regional  maupun  nasional. Pentingnya  kebutuhan  akan  transportasi  darat  memerlukan suatu  kesinambungan  antara  pengguna  jalan  dan  fasilitas

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 217
jalan  raya  agar  mewujudkan  terciptanya  suatu  hubungan yang selaras serta seimbang.
Transportasi  mempunyai  arti  yang  sangat  strategis dalam  rangka  pembangunan  di  berbagai  sektor  terutama  di darat.  Perkembangan  pengguna  transportasi  darat  yaitu seperti  motor  yang  semakin  hari  semakin  pesat perkembangannya  dan  sangat  banyak  disamping  membawa kesejahteraan  bagi  masyarakat  yakni  membantu  masyarakat dalam  berpergian.  Sepeda  motor  sangat  membantu  warga dalam mendapatkan uang yakni dengan mereka menggunakan jasa  angkutan  mengantar  penumpang  dari  tempat  satu ketempat  yang  lain,  dan  juga  bisa  berpengaruh  negatif,  salah satunya adalah pengaruh munculnya geng motor yang sangat meresahkan  masyarakat  yang  ada  disekelilingnya  sebagai contoh yaitu di wilayah Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Geng  motor  telah  merajarela  di  Kabupaten  Garut  dan  sangat meresahkan  masyarakat,    pelakunya  mulai  dari  pelajar  SMP bahkan  pelajar  SMA.  Kegiatan  mereka  tidak  lain  hanya merusak  fasilitas  umum,  menjambret,  merampok,  bahkan tidak  segan-segan  mereka  membunuh  apabila  ada  korban mencoba  melawan. 1 Geng  motor  ini  sangat  meresahkan masyarakat dan sehingga dapat dikatagorikan sebagai kondisi
1 http://bloggergarut.or.id/polisi-bekuk-8-anggota-geng-motor- garut.html . Diakses pada tanggal 15 Maret 2012.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 218
patologi  sosial  atau  penyakit  masyarakat  yang  perlu  diobati bahkan banyak di antara perilaku geng motor dapat dikatakan sebagai tindak kriminal. 2
Fenomena  yang  terjadi  belakangan  ini  mengenai  aksi ulah  para  geng  motor  yang  sangat  mengganggu  ketertiban masyarakat  di  wilayah  Kabupaten  Garut,  selain  mencelakai atau  membahayakan  nyawa  dan  keselamatan  orang  lain  juga mereka  merusak  fungsi  dari  fasilitas  publik yang  nyata-nyata dari kesemuanya itu telah benar-benar dirasakan masyarakat sebagai   perbuatan  yang  sangat  tidak  patut  dilakukan  hingga pihak  Kepolisian  yang  merupakan  salah  satu  sub  sistem  dari keseluruhan  sistem  peradilan  pidana  harus  bertindak  ekstra cepat dan tepat dalam menanggulangi masalah geng motor ini. Dari semua segi atau hal yang sering dilakukan geng motor itu sendiri  terlepas  dari  perbuatan  yang  wajar  dan  perbuatan yang  nyata-nyata  telah  meresahkan  masyarakat  Kabupaten Garut  untuk  menanggulangi  aksi  kekerasan  yang  dilakukan oleh geng motor ini ternyata telah membuahkan hasil dengan telah  ditangkapnya  pelaku  kekerasan  yang  mengakibatkan korbannya mengalami luka berat. 3
2 http://garutnews.com/?p=7504 .  Diakses  pada  tanggal  15  Maret 2012.
3 http://bloggergarut.or.id/dedengkot-geng-motor-diciduk-polisi.html .
Diakses pada tanggal 15 Maret 2012.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN

## B. Tindak Pidana dan Kekerasan

## 1. Pengertian Tindak Pidana.
Keputusan  tentang  hukum  pidana  sering mempergunakan  istilah  delik,  sedangkan  pembuat undang  –  undang  dalam  merumuskan  undang  –  undang mempergunakan istilah peristiwa pidana, atau perbuatan pidana,  atau  tindak  pidana  tanpa  memberikan  sesuatu penjelasan  mengenai  apa  sebenarnya  yang  dimaksud dengan perkataan ‘ ’ strafbar feit’’ tersebut. Istilah tersebut merupakan istilah yang banyak digunskan dalam doktrin atau  ilmu  pengetahuan.  Berkaitan  dengan Straftbaarfeit itu sendiri ada dua pandangan istilah straftbaarfeit , yaitu sebagai berikut :
a. Menurut  peraturan  perundang  –  undangan  yang berlaku  di  Indonesia  Istilah  tindak  pidana  menurut peraturan  perundang  –  undangan  di  Indonesia, antara lain :
a) Peristiwa  pidana  (  Undang  –Undang  Dasar Sementara 1950 Pasal 14 ayat (1) ).
b) Perbuatan pidana ( Undang – Undang Darurat No.
1  Tahun  1951,  Undang  –  undang  mengenai

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 220
tindakan  sementara  untuk  menyelenggarakan kesatuan  susunan,  kekuasaan  dan  acara pengadilan – pengadilan sipil, Pasal 5 ayat (3b) ).
c) Perbuatan  –  perbuatan  yang  dapat  dihukum  ( Undang  –  undang  Darurat  No.  2  Tahun  1951 tentang  perubahan Ordonantie  tijdelijke  by
zondere strafbepalingen S. 1948- 17 dan Undang – Undang Republik Indonesia (dahulu) No. 8 Tahun 1948 Pasal 3.
d) Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan –  perbuatan  yang  dapat  dikenakan  hukuman (Undang  –Undang  Darurat  No.  16  Tahun  1951 tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Perburuhan, Pasal 19, 21, 22).
e) Tindak  pidana  (  Undang  –Undang  No.  7  Tahun 1953 tentang Pemilihan  Umum, Pasal 129 ).
f) Tindak pidana ( Undang – Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan  Tindak  Pidana  Ekonomi,  Pasal  1  dan sebagainya ).
g) Tindak pidana ( Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1964  tentang  Kewajiban  Kerja  Bakti  Dalam Rangka  Pemasyarakatan  Bagi  Terpidana  Karena

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 221
Melakukan  Tindak  Pidana  Yang  Merupakan Kejahatan, Pasal 1).
b. Menurut doktrin atau pendapat para sajarna hukum. Beberapa sarjana hukum memberikan pendapat mengenai istilah tindak pidana, antara lain :
a) Menurut  Simons  merumuskan  bahwa  :  ‘ ’
Strafbaar Feit’’ adalah suatu handeling
(tindakan/perbuatan)  yang  diancam  dengan pidana  oleh  undang  –  undang,  bertentangan dengan  hukum  ( onrechmatig )  dilakukan  dengan kesalahan  ( schuld) oleh  seseorang  yang  mampu bertanggung jawab. Kemudian
beliau
membaginya dalam dua (2) golongan unsur yaitu
: 4
i. Unsur  subyektif  yang  berupa  kesalahan ( schuld )  dan  kemampuan  bertanggung
jawab ( teorekeningsvatbaar ) dari petindak.
ii. Unsur  obyektif  yang  berupa  tindakan  yang
dilarang/diharuskan, akibat
keadaan/masalah tertentu.
b) Menurut  Wirjono  Prodjodikoro  mengemukakan bahwa  :  Tindak  pidana  adalah  pelanggaran
4 Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana , (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1997), hal. 185.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 222
norma  –  norma  dalam  tiga  bidang  yaitu  hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha  pemerintah  yang  oleh  pembentuk  undang –  undang  ditanggapi  dengan  suatu  hukuman pidana. 5
c) Menurut Moeljatno menyatakan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana, barang  siapa  yang  melanggar  larangan  tersebut dan merupakan perbuatan yang anti sosial. 6
d) Lain halnya dengan pendapat Zainal Abidin Farid mengusulkan  pemakaian  istilah:  ‘’Perbuatan kriminal’’,  karena  ‘’perbuatan  pidana’’  yang dipakai  oleh  Moeljatno.  Itu  jadi  kurang  tepat karena  dua  kata  benda  bersambungan  yaitu ‘’perbuatan’’  dan  ‘’pidana’’.  Sedangkan  tidak  ada hubungan logis antara keduanya, tetapi lebih baik dipakai istilah pidananya saja yang umum dipakai oleh  para  sarjana  yaitu  delik  (dari  bahasa  latin delictum ).
5 Wirjono  Prodjodikoro, Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu  di  Indonesia ,
(Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hal. 1.
6 Moeljatno, Azas-azas  Hukum  Pidana ,  (Jakarta:  sinar  Grafika,  1993), hlm .9.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
e) Satochid  Kartanegara,  memakai  istilah  tindak pidana.  Istilah  tindak  pidana  (tindakan) mencakup pengertian/berbuat
dan/atau pengertian  melakukan,  tidak  berbuat,  tidak mencakup  pengertian  mengakibatkan  dan/atau tidak  melakukan.  Istilah  peristiwa  pidananya hanya  menunjukan  kepada  manusia,  sedangkan terjemahan  pidana  untuk Strafbaar  Feit adalah sudah tepat. 7
f) Menurut  Utrecht  mengemukakan  :  peristiwa pidana itu meliputi suatu perbuatan hukum atau melalaikan akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan).
g) Istilah  yang  sama  juga  dianut  oleh  Zainal  Abidin beliau  mengemukakan  bahwa  istilah  delik dengan alasan – alasan sebagai berikut :
i. Bersifat universal
ii. Bersifat ekonomis
iii. Tidak  menimbulkan  kejanggalan,  seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, (bukan peristiwa,  perbuatan,  yang  dipidanakan perbuatannya).
7 Lamintang, Op.Cit., 192

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 224
iv. Luas pengertiannya, sehingga meliputi juga delik  yang  diwujudkan  oleh  korporasi.
Orang  mati  orang  yang  tidak  dikenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia
h) Menurut  Roeslan  Saleh  menyatakan  bahwa perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang  oleh masyarakat  dirasakan  sebagai  perbuatan  yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan.
i) Menurut Van Hamel merumuskan “strafbaar Feit” itu  sama  dengan  yang  dirumuskan  oleh  Simons, hanya  ditambahkan  dengan  kalimat  ‘’tindakan mana bersifat dapat dipidana”. 8
j) Menurut  Vos  merumuskan ‘’Strafbaar  Feit’’ adalah suatu kelakuan ( gedraging ) manusia yang dilarang  dan  oleh  undang  –  undang  diancam pidana. 9
k) Menurut Jonkers memberikan definisi ‘’Strafbaar
Feit’’ yaitu :
i. “Strafbaar Feit” adalah suatu kejadian yang dapat  diancam  pidana  oleh  undang  – undang.
8 Sianturi, Azas-azas  Hukum  pidana  di  Indonesia  Dan  Penerapannya ,
(Jakarta: Alumni AHM PTHM,1996), hlm. 205.
9 Ibid. , hlm. 205.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
ii. ‘’Strafbaar Feit” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dengan sengaja atau  alpa  oleh  orang  yang  dapat dipertanggung jawabkan. 10
l) Menurut Pompe merumuskan bahwa : “Strafbaar
Feit” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan  ketertiban  hukum)  terhadap mana  pelaku  mempunyai  kesalahan  untuk  mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan  ketertiban  hukum  dan
menjamin kesejahteraan hukum. 11

## 2. Pengertian Kekerasan.
Kekerasan adalah kata yang tidak asing lagi dalam kehidupan  bermasyarakat  yang  di  kenal  sebagai  bentuk perilaku dari seseorang atau kelompok yang menyimpang dari  norma  yang  sepantasnya  atau  kelakuan  yang  baik. Norma  hukum  pun  mengatur  hukuman  bagi  seseorang yang  melakukan  kekerasan  karena  termasuk  kedalam tindak  pidana.  Menurut  D  Yanto  S.S.  dalam  bukunya Kamus  Bahasa  Indonesia  Lengkap,  kekerasan  adalah
10 Ibid . 11 Lamintang, Op.Cit., 188

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 226
perihal  (yang  bersifat,  berciri)  keras;  perbuatan seseorang  atau  sekelompok  orang  yang  menyebabkan cedera  atau  matinya  orang  lain  atau  menyebabkan kerusakan  fisik  atau  barang  orang  lain;  paksaan. 12
Sedangkan  ada  yang  mengartikan  bahwa  kekerasan merupakan tindakan agresif dari pelanggaran
(penyiksaan,  pemukulan,  pemerkosaan,  dan  lan-lain)
yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga  batas  tertentu  tindakan  menyakiti  binatang  pun dapat dianggap sebagai kekerasan 13
Menurut R. Soesilo dalam KUHP beserta komentar- komentarnya melakukan kekerasan artinya mempergunakan  tenaga  atau  kekuatan  jasmani  tidak kecil  secara  yang  tidak  syah,  misalnya  memukul  dengan tangan  atau  dengan  segala  macam  senjata,  menyepak, menendang,  dan  lain  sebagainya.  Selain  itu  yang disamakan  dengan  kekerasan  juga  membuat  orang pingsan  atau  tidak  berdaya. 14 Kekerasan  dalam
12 D.  Yanto,  S.S, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Lengkap ,  (Surabaya: Nidya Grafika, 2010), hal. 351.
13 Asiaaudiovisualra09gunawanwibisono.wordpress.com/2009/07/05
/pengertian-kekerasan/. Diakses pada tanggal 02 Maret 2012.
14 R. Soesilo. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , (Bogor, Politeia, Cet-4, 1994), hal. 98.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 227
pengertian  lain  artinya  pemakaian  kekuatan  untuk melukai,  membahayakan,  merusak,  harta  benda  atau orang  secara  fisik  maupun  pisikis.  Dalam  definisi  ini secara  filosofis  fenomena  kekerasan  merupakan  sebuah gejala  kemunduran  hubungan  antar  peribadi,  dimana orang tidak lagi bisa duduk bersama untuk memecahkan masalah.  Hubungan  yang  ada  hanya  diwarnai  dengan ketertutupan, ketertutupan, dan kecurigaan.
Permasalahan  sosial  bisa  meluas  kepada  penganiayaan dan  pembunuhan  serta  pengrusakan  sarana  prasarana umum. 15
Secara teologis kekerasan dapat diartikan di antara sesaman  manusia  merupakan  akibat  dari  dosa  dan pemberontakan  manusia.  Kita  tinggal  dalam  suatu  dunia yang bukan saja tidak sempurna, tetapi lebih menakutkan seperti dunia yang berbahaya dengan kata lain orang bisa menjadi  berbahaya  dari  sesamanya.  Mulai  dari  tipu muslihat,  pemerasan,  penyerangan,  pemerkosaan, penganiayaan, pengeroyokan, sampai pembunuhan 16 .
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  ada
15 Alkitab.sabda.org/resource.php?topic=935&res=jpz.  Diakses  pada tanggal 2 Maret 2012.
16 Ibid.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
beberapa  pasal  yang  mengatur  tentang  tindak  pidana kekerasan  diantaranya  Pasal  170  KUHP  yang menyatakan:
1. Barangsiapa
yang dimuka umum bersama-sama  melakukan  kekerasan terhadap  orang  atau  barang,  dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
2. Tersalah di hukum: 1e. Dengan penjara selama-lamanya tujuh
tahun, jika dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan  yang  dilakukannya  itu menyebabkan sesuatu luka; 2e.  Dengan penjara selama-lamanya sembilan  tahun,  jika  kekerasan  itu menyebabkan luka berat pada tubuh. 3e.  Dengan  penjara  selama-lamanya  dua belas  tahun,  jika  kekerasan  itu menyebabkan matinya orang.

## C. Peran  Dari  Kepolisian  Resort  Garut  Dalam  Upaya
Menangani  Aksi  Kekerasan  yang  Dilakukan  Oleh  Geng Motor.
Sudah  banyak  upaya-upaya  yang  telah  dilakukakn Polres  Garut  untuk  menekan  perilaku  penyimpangan  geng motor  ini.  Terkait  dengan  tugas  pokok  POLRI  untuk memelihara  keamanan,  kenyamanan  dan  ketertiban  dalam

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
masyarakat  sebagai  penegak  hukum  dan  sebagai  pelayan, melindungi serta mengayomi masyarakat, maka permasalahan mengenai geng motor yang sangat lekat dengan tindakan  kekerasan  atau  tindak  pidana  adalah  salah  satu tanggung jawab penting yang diemban untuk dapat mengatasi permasalahan  masyarakat  yang  dari  dulu  melekat  dalam kehidupan  sehari-hari  di  masyarakat.  Dalam  melaksanakan upaya  penanggulangan  geng  motor  pihak  kepolisian  dalam hal  ini  khususnya  Polres  Garut  menangani  aksi  kekerasan yang dilakukan oleh geng motor dengan dua cara yaitu secara preventif  dan  represif.  Hal  ini  terlihat  dari Memorandum  of Understanding  (MoU) antara  Polres  Garut  dengan  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Garut  dan  Kantor  Kementrian  Agama Kabupaten Garut.
Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia Menurut Undang  –  Undang  No.  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan dalam Pasal 2 Undang– undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut:
“Fungsi  kepolisian  adalah  salah  satu  fungsi pemerintah  Negara  di  bidang  pemeliharaan keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 230
hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat “.
Dengan  demikian  pada  Uundang-undang  Nomor.  2  Tahun 2002  ini  juga  disebutkan  ruang  lingkup    POLRI  seperti disebutkan dalam Pasal 4 yaitu :
“Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  bertujuan untuk  mewujudkan  keamanan  dalam  negeri  yang meliputi  terpeliharanya  keamanan dan  ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum,
terselenggaranya  perlindungan,  pengayoman,  dan pelayanan  terhadap  masyarakat,  serta  terbinanya ketentraman  masyarakat  dengan  menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia “.
Tugas  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Menurut Undang–undang Nomor 2 Tahun 2002 seperti yang tercantum dalam Pasal 13 Undang–undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI, tugas pokok POLRI adalah :
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. Menegakkan hukum; dan
c. Memberikan  perlindungan,  pengayoman  dan pelayanan kepada masyarakat.
Peran  POLRI  sebagai  pengayom  yang  memberikan bimbingan, pelayanan, dan perlindungan terhadap masyarakat  untuk  menegakkan  peraturan  perundang  –

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 231
undangan  dan  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  tertib, sangat dituntut dan dibutuhkan. Tugas pokok POLRI didalam Pasal  14  ayat  (  1  )  Undang  –  undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, yaitu :
a. Melaksanakan  pengaturan,  penjagaan,  pengawalan dan  patroli  terhadap  kegiatan  masyarakat  dan pemerintah sesuai kebutuhan;
b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan,  ketertiban  dan  kelancaran  lalu  lintas  di jalan;
c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisiapasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat  serta  ketaatan  warga  masyarakat terhadap  hukum  dan  peraturan  perundang  – undangan;
d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
e. Memelihara  ketertiban  dan  menjamin  keamanan umum;
f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis  terhadap  kepolisian  khusus,  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil,  dan  bentuk  –  bentuk pengamanan swakarasa;

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 232
g. Melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap semua  tindak  pidana    sesuai  dengan  hukum  acara pidana  dan  peraturan  perundang  –  undangan lainnya;
h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian,
kedokteran  kepolisian,  laboratorium  forensik,  dan psikologi  kepolisian  untuk  kepentingan  tugas kepolisian;
i. Melindungi  keselamatan  jiwa  raga,  harta  benda, masyarakat  dan  lingkungan  hidup  dari  gangguan ketertiban  dan  /  atau  bencana  termasuk memberikan  bantuan  dan  pertolongan  dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
j. Melayani  kepentingan  warga  masyarakat  untuk sementara  sebelum  ditangani  oleh  instansi  dan  / atau pihak yang berwenang;
k. Memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  sesuai dengan  kepentingannya  dalam  lingkup  tugas kepolisian; serta
l. Melaksanakan  tugas  lain  sesuai  dengan  peraturan perundang – undangan.
Sedangkan  wewenang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Menurut  Undang  –  Undang  Nomor  2  Tahun  2002

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 233
tentang POLRI, wewenang diartikan sebagai kekuasaan untuk bertindak  sesuai  dengan  ketentuan  –  ketentuan  dalam peraturan  perundang  –  undangan  sehingga  dengan  adanya wewenang  merupakan  keabsahan  untuk  melakukan  suatu tindakan.  Menurut  Pasal  15  ayat  (  1  )  Undang  –  undang Nomor  2  Tahun  2002,  menyebut  bahwa  dalam  rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13  dan  14  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  secara umum berwenang :
a. Menerima laporan dan / atau pengaduan;
b. Membantu  menyelesaikan  perselisihan  warga masyarakat  yang  dapat  mengganggu  ketertiban umum;
c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
d. Mengawasi  aliran  yang  dapat  menimbulkan perpecahan  atau  mengancam  persatuan  dan kesatuan bangsa;
e. Mengeluarkan  peraturan  kepolisian  dalam  lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
f. Melaksanakan  pemeriksaan  khusus  sebagai  bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
h. Mengambil  sidik  jari  dari  identitas  lainnya  serta memotret seseorang;
i. Mencari keterangan dan barang bukti;
j. Menyelenggarakan  Pusat  Informasi  Kriminal Nasional;
k. Mengeluarkan surat ijin dan / atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
l. Memberikan  bantuan  pengamanan  dalam  sidang dan  pelaksanaan  putusan  pengadilan,  kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
m. Menerima  dan  menyimpan  barang  temuan  untuk sementara waktu.
Berdasarkan  fungsi,  tugas,  dan  wewenang  yang  diberikan kepada  POLRI  oleh  Negara  seperti  dijelaskan  di  atas,  maka Kepolisian Resor Garut dalam menangani aksi kekerasan atau tindak pidana yang dilakukan geng motor melakukan upaya- upaya sebagai berikut:
1. Upaya Penanggulangan Secara Preemtif
Di  berbagai  wilayah  hukum  Polres  Garut,  para Kepala  Sektor  wilayah  Polres  Garut  telah  dilakukan pembinaan  terhadap  geng  motor  yaitu:  XTC  400  orang, GBR  200  orang,  Brigez  300  orang,  dan  Moonraker  300

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 235
orang.  Sehingga  dari  data  pembinaan  geng  motor  di wilayah  hukum  Polres  Garut  yang  telah  dibina  tercatat 1.200  anggota  geng  motor  yang  telah  berhasil membubarkan  diri.  Upaya  preemtif  ini  dilakukan  untuk mencegah  terjadinya  tindak  pidana  kekerasan  yang dilakukan  oleh  anggota  geng  motor  serta  mengajak seluruh  komponen  masyarakat  untuk  ikut  turut  serta menolak  segala  bentuk  kekerasan  yang  dilakukan  oleh geng motor.
Dalam  upaya  preemtif  ini  sebagaimana  telah dilakukan  oleh  Polres  Garut  yang  bekerja  sama  dengan Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Garut  dan  Kantor Kementrian  Agama  Kabupaten  Garut  dengan  membuat Memorandum  of  Understanding  (MoU) pada  hari  Kamis tanggal  30  Desember  2010.  MoU  tersebut  berisi  tentang penanggulangan dan pemberantasan kejahatan berandalan  bermotor  di  kalangan  pelajar  di  Kabupaten Garut.  Yang  membuat  MoU  itu  dari  Kepolisian  diwakili oleh  AKBP  Y.  Ruhiyat  Hidayat,  SIK,  MH  sebagai  Kapolres Garut,  Drs.  H.  Komar  M.,  M.  MPd  sebagai  Kepala  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Garut,  dan  Drs.  H.  Firdaus,  MPd sebagai  Kepala  Kantor  Kementrian  Agama  Kabupaten Garut.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 236
Maksud  dari  MoU  ini  dibuat  adalah  untuk meningkatkan  kerjasama  antara  Kepolisian  resor  Garut dengan  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Garut  dan  Kantor Kementrian  Agama  Kabupaten  Garut.  Tujuan  dari dibuatnya  Mou  ini  untuk  bersama-sama  menanggulangi kenakalan  pelajar  dan  pemberantasan  berandalan bermotor  di  kalangan  pelajar,  yaitu  kesamaan  visi  dan persepsi,  koordinasi  dan  keterpaduan,  juga  kelancaran pelaksanaan  kegiatan  itu  sendiri.  Sehingga  dalam  hal  ini untuk  mencegah  secara  dini  kenakalan  pelajar  dan pemberantasan  berandalan  bermotor  di  kalangan  pelajar para pihak dalam MoU itu berkewajiban untuk melakukan penyuluhan  dan  pembinaan  yang  meliputi    etika pergaulan atau bermasyarakat, disiplin peraturan sekolah maupun  sosialisasi  peraturan  perundang-undanan  yang dipandang  perlu.  Kegiatan  itu  sendiri  berupa  ceramah atau  sosialisasi,  simulasi,  pemasangan  spanduk  dan penyebaran  pamflet,  dan  pemanfaatan  media  massa  baik cetak  maupun  elektronik  baik  sendiri-sendiri  maupun secara bersama-sama.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 237
2. Upaya Penanggulangan Secara Preventif.
Dalam penanggulangan geng motor secara preventif pihak Polres Garut telah mengadakan penyuluhan hukum dan pelarangan mengenai segala tindakan kekerasan yang dilakukan oleh geng motor kepada masyarakat umumnya dan  khususnya  kepada  pelajar  tingkat  SMP  dan  SMA sekabupaten  Garut.  Penyuluhan  hukum  tersebut  bekerja sama  dengan  Dinas  Pendidikan  dan  Telkomsel  sebagai sponsor  yang  menyediakan  segala  sarana  dan prasarananya seperti trasport dan audio visual.
Upaya  preventif  atau  upaya  pencegahan  tindakan anarkis dari geng motor dilakukan dengan meningkatkan frekuensi  patroli  melalui  mobil  unit Quick  Respon terutama  di  sekitar  tempat  rawan  atau strong  point .
Disamping  menyampaikan  himbauan-himbauan  atau pesan-pesan kepada keluarga, sekolah-sekolah, lingkungan  sekitar  atau  pun    tempat  umum.  Agar  tidak terlibat terhadap  segala aktifitas kegiatan yang berkaitan dengan  berandalan  motor  baik  dengan  media indoor ,
media outdoor , maupun disampaikan secara langsung.
Penyuluhan  hukum  adalah  kegiatan  untuk meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat  berupa penyampaian  dan  penjelasan  peraturan  hukum  kepada

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 238
masyarakat  dalam  suasana  informal  sehingga  tercipta sikap dan perilaku masyarakat yang berdasarkan hukum. Disamping  mengetahui,  memahami,  menghayati  hukum, masyarakat  sekaligus  diharapkan  dapat  memahami  dan menaati  hukum  sebagai  aturan.  Eksistensi  penyuluhan sangat  diperlukan  karena  saat  ini,  meski  sudah  banyak masyarakat  yang  sudah  mengetahui  dan  memahami  apa yang  menjadi  hak  dan  kewajibannya  menurut  hukum, namun  masih  ada  yang  belum  dapat  bersikap  dan berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.
Konsep penyuluhan hukum saat sekarang ini harus lebih  diarahkan  pada  pemberdayaan  masyarakat. Masyarakat,  yang  menjadi  sasaran  penyuluhan  hukum diharapkan  tidak  saja  mengerti  akan  kewajiban- kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tetapi juga diharapkan mengerti hak-hak yang dimilikinya. Kesadaran  akan  hak-hak  yang  dimilikinya  ini  akan memberikan perlindungan terhadap kepentingan- kepentingan  mereka.  Masyarakat  dibuat  sadar  bahwa mereka  mempunyai  hak  tertentu  yang  apabila dilaksanakan  akan  membantu  dan  mensejahterakan hidupnya. Karena itu mereka perlu mendapat penyuluhan hukum agar tahu bahwa hukum menjanjikan

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 239
perlindungan  dan  memajukan  kesejahteraan  yang selanjutnya  mereka  akan  menikmati  keuntungan  berupa perlindungan dan kesejahteraan tersebut.
Eksistensi  penyuluhan  juga  berkaitan  dengan materi hukum yang siusulkan. Banyak materi hukum yang disuluhkan  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat yang  menjadi  sasaran  penyuluhan  hukum,  materi  hukum yang  disuluhkan  selama  ini  kurang  memberikan  manfaat bagi  penyelesaian  masalah-masalah  hukum  yang  ada  di masyarakat.  Materi  hukum  yang  disuluhkan  seharusnya tidak  hanya  meliputi  peraturan  perundang-undangan tingkat  pusat  saja,  tetapi  juga  peraturan-peraturan  di daerah.  Peraturan  perundang-undangan  yang  disuluhkan bukan  hanya  untuk  kepentingan  negara  tetapi  juga merupakan  kebutuhan  masyarakat  setempat  yang diperoleh  dari  hasil  evaluasi  dan  peta  permasalahan hukum di daerah-daerah.
Hal  ini  terkait  dengan  peran  masyarakat  dalam upaya penangulangan aksi kekerasan yang dilakukan oleh geng  motor  itu sendiri.  Masyarakat  dianggap  mempunyai peran  penting  dalam  mengungkap  terjadinya  aksi  geng motor  yang  terjadi  di  sekitar  mereka.  Kebanyakan  aksi geng  motor  yang  ditangani  oleh  Polres  Garut  dapat

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
terungkap setelah adanya laporan dari masyarakat. Perlu peran  masyarakat  bersama,  tokoh  agama  dan  tokoh masyarakat untuk membantu memperbaiki dan meningkatkan  kualitas  lingkungan  sehingga  dapat menekan  angka  kriminalitas  termasuk  pula  menekan terjadinya aksi kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di masyarakat.
Selain  penyuluhan  kepada  masyarakat  dan  pelajar, Polres  Garut  pun  meningkatkan  pengawasan  dan pembinaan  internal  kepolisian  agar  tidak  mudah terprovokatif  oleh  perilaku  geng  motor.  Dalam  upaya penanggulangan geng motor, upaya preventif (pencegahan)  dirasa  mempunyai  peran  yang  sangat penting dan sangat bermanfaat. Beberapa alasan mengapa mencurahkan  perhatian  yang  lebih  besar  pada  upaya pencegahan  sebelum  praktik  geng  motor  terjadi  adalah sebagai berikut:
a. Tindakan  pencegahan  adalah  lebih  baik  dari  pada tindakan represif dan koreksi. Usaha pencegahan tidak selalu  memerlukan  suatu  organisasi  yang  rumit  dan birokrasi  yang  dapat  menjurus  ke  arah  birokratisme yang  merugikan  penyalahgunaan  kekuasan  atau wewenang.  Usaha  pencegahan  adalah  lebih  ekonomis

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 241
bila  dibandingkan  usaha  represif  dan  rehabilitasi. Untuk  melayani  jumlah  orang  yang  lebih  besar jumlahnya  tidak  diperlukan  banyak  tenaga  seperti pada  usaha  represif  dan  rehabilitasi  menurut perbandingan. Usaha pencegahan juga dapat dilakukan secara perorangan atau sendiri-sendiri dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represif dan rehabilitasi.  Misalnya  menjaga  diri  jangan  sampai menjadi korban aksi geng motor, dan tindak kejahatan yang lain.
b. Usaha  pencegahan  tidak  perlu  menimbulkan  akibat yang  negatif  seperti  antara  lain:  stigmatisasi (pemberian cap pada pelaku geng motor yang dihukum atau dibina), pengasingan, penderitaan dalam berbagai bentuk,  pelanggaran  hak  asasi,  permusuhan  atau kebencian  terhadap  satu  sama  lain  yang  dapat menjurus  ke  arah  residivisme.  Viktimisasi  struktural (penimbulan korban struktur tertentu dapat dikurangi dengan  adanya  usaha  pencegahan  tersebut,  misalnya korban  suatu  sistem  hukuman,  peraturan  tertentu sehingga  dapat  mengalami  penderitaan  mental  fisik dan sosial).

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 242
c. Usaha  pencegahan  dapat  pula  mempererat  persatuan, kerukunan  dan  meningkatkan  rasa  tanggung  jawab terhadap  sesama  anggota  masyarakat.  Dengan demikian,  usaha  pencegahan  dapat  membantu  orang mengembangkan  orang  bernegara  dan  bermasyarakat lebih  baik  lagi.  Oleh  karena  mengamankan  dan mengusahakan  stabilitas  dalam  masyarakat  yang diperlukan  demi  pelaksanaan  pembangunan  nasional untuk  mencapai  mayarakat  yang  adil  dan  makmur. Usaha pencegahan kriminalitas dan penyimpangan lain dapat merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik dan sosial seseorang.
3. Upaya Penanggulangan Secara Represif.
Untuk  mengatasi  masalah  geng  motor,  selain tindakan  preemtif  dan  preventif  yang  dilakukan  Polres Garut,  dapat  pula  dilakukan  tindakan  represif  antara  lain dengan  teknik  rehabilitasi.  Ada  dua  konsepsi  mengenai teknik rehabilitasi tersebut. Pertama, menciptakan sistem dan program-program yang bertujuan untuk menghukum anggota  geng  motor  yang  berperilaku  negatif.  Bagi kelompok-kelompok  berandalan  motor  yang  terbukti melakukan  tindak  pidana  dilakukan  upaya  penegakan hukum.  Sistem  dan  program  tersebut  bersifat  reformatif,

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 243
misalnya  hukuman  bersyarat,  hukuman  kurungan  serta hukuman  penjara.  Teknik  kedua  lebih  menekankan  pada usaha agar dapat berubah menjadi orang biasa. Dalam hal ini  pembinaan  pisikologis  dan  penyadaran  disertai latihan-latihan  keterampilan  kerja  dalam  masa  hukuman agar mempunyai modal untuk mencari pekerjaan. Berikut data  upaya  represif  yang  dilakukan  oleh  Polres  Garut berupa penegakan hukum bagi para berandalan bermotor yang telah terbukti melakukan tindak pidana.

## D. Kendala-kendala yang Dihadapi
dan Upaya
Penanggulangan  Kekerasan  yang  Dilakukan  Oleh
Geng Motor.
Dalam  pelaksanaan  upaya  penanggulangan  geng motor  oleh  Polres  Garut  tentu  tidak  terlepas  dari  adanya berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain: 17
1. Masyarakat  sebagai  sumber  keterangan  terjadinya  aksi geng  motor  merasa  takut  (skeptis)  masyarakat  terhadap geng  motor,  meskipun  sudah  dilakukan  penyuluhan- penyuluhan  hukum.  Masyarakat  merasa  takut  terhadap
17 Umar  (Brigadir), Hasil  Wawancara Penulis  Dengan  Anggota  Bimas Kepolisian Resor Garut (pembicara dalam penyuluhan), Selasa, 27 Maret 2012.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
resiko yang mungkin dialaminya apabila melaporkan aksi geng motor yang dialaminya atau yang diketahuinya.
2. Sulitnya  melacak  geng  motor  disebabkan  oleh  minimnya jaringan  informasi  tentang  aksi  geng  motor.  Informasi mengenai  jaringan  geng  motor  sering  kali  terputus  pada kalangan bawah saja, sehingga sulit untuk  dapat melacak lebih lanjut. 18
3. Walaupun  kelompok-kelompok  geng  motor  sudah membubarkan  dengan  kesadaran  sendiri  tetapi  di  bawah masih  ada  geng-geng  motor  yang  membentuk perkumpulan  sendiri  dengan  mengusung  nama  geng motor besar.
4. Kurangnya  sarana  prasarana  atau  peralatan  untuk melakukan penyuluhan bagi Kepolisian Resor Garut ketika melakukan penyuluhan seperti infocus, sound sistem atau audio  visual,  dan  dari  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Garut  belum  ada  kerjasama  dalam  bentuk  dukungan. Sehingga  keterbatasan  anggaran  Binmas  Polres  Garut belum sepenuhnya menyentuh sekolah-sekolah yang jauh karena geng motor  di  Kabupaten Garut sudah merambah ke pelosok.
18 Nandang  Rokhmana  (Bripka), Hasil  Wawancara Penulis  Dengan Anggota Unit IV Rat Reskrim Polres Garut, Selasa, 27 Maret 2012

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 245
Dari keempat kendala tersebut maka Kepolisian Resort Garut bersama masyarakat setempat lebih meningkatkan frekuensi patroli  dan  penyuluhan-penyuluhan  hukum  mengenai penanggulangan aksi kekerasan yang dilakukan geng motor.
Kemudian  mengenai  materi  penyuluhan  pun  harus dibuat  sedemikian  rupa  dehingga  bisa  masuk  dan menyadarkan  masyarakat  sehingga  mudah  dimengerti  dan dicerna  oleh  akal  fikiran  seluruh  elemen  masyarakat.  Upaya penanggulanang secara preemtif, preventif, dan represif oleh Polres  Garut  yang  merupakan  kewajibannya  dalam  bertugas hendaknya  diberikan  masukan  dari  berbagai  pihak  agar upaya  penanganan  yang  dilakukan  oleh  Kepolisian  Resor Garut dapat lebih baik lagi.
Sasaran  penyuluhan  tidak  hanya  kepada  para  pelajar atau remaja sebagai bagian besar pelaku dari geng motor itu sendiri  tetapi  juga  kepada  para  orang  tua  untuk  dapat mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat kepada aktivitas geng  motor.  Karena  menurut  Kartini  Kartono,  motif  yang mendorong  anak  remaja  melakukan  tindak  kejahatan  dan kejahatan yang dilakukan geng motor di antaranya: 19
1. Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan
2. Meningkatkan agresivitas dan dorongan seksual
19 Wagianti Soetadjo, Hukum Pidana Anak , (Bandung : Refika Aditama, 2010). Hal. 9.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
3. Salah  asuh  dan  salah  didik  orangtua,  sehingga  anak menjadi manja dan lemah mentalnya
4. Hasrat  untuk  berkumpul  dengan  kawan  senasib  dan sebaya, dan kesukaan untuk meniru-niru
5. Kecenderungan  pembawaan  yang  patologis  atau  tidak normal
6. Konflik  batin  sendiri,  dan  kemudian  mengunakan mekanisme  pelarian  diri  serta  pembelaan  diri  yang irrasional.
Dalam  melakukan  penyuluhan  ini  tidak  hanya  dari pihak Kepolisian saja namun juga dari perguruan tunggi dan mahasiswa  di  Kabupaten  Garut  yang  mempunyai  kewajiban untuk mengabdi kepada masyarakat. Hal ini karena mengacu kepada Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu:
1. Pendidikan.
2. Penelitian.
3. Dan pengabdian pada masyarakat.
Poin  ke  tiga  ini  lah  yang  cukup  menyayat  hati,  yaitu pengabdian  kepada  masyarakat.  Bagi  kalangan  intelaktual muda  dalam  hal  ini  mahasiswa  harus  dapat  memberikan kontibusi atau pemikirannya terhadap upaya penanggulangan geng  motor  ini,  sehingga  perilaku  anarkis  geng  motor  dapat ditekan.  Selain  itu  pemerintah  Kabupaten  Garut  juga  aktif

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 247
dalam memasang sepanduk juga pamflet yang berisi larangan terhadap  segala  aktivitas  geng  motor.  Di  berbagai  instansi- instansi  pemerintah  juga  telah  dilakukan  penyuluhan  untuk menekan dan menolak segala aktifitas geng motor ini.
Dalam  menjelaskan  kenakalan  remaja  yang  berupa geng motor, bila dikaitkan dengan teori Kontrol sosial dengan mengangkat  pendapat  dari  Romli  Atmasasmita  bahwa: pengertian  teori  kontrol  sosial  atau control  theory merujuk kepada pembahasan delikuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan  variabel-variabel  yang  bersifat  sosiologis,  antara  lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok yang dominan. 20
Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya. Pemunculan teori kontrol sosial ini diakibatkan tiga ragam perkembangan kriminologi. Ketiga ragam perkembangan yang dimaksud yaitu: pertama, adanya reaksi  terhadap  orientasi  labelling  dan  konflik  dan  kembali kepada  penyelidikan  tentang  tingkah  laku  kriminal. Kriminologi  konserfatif  (sebagaimana  teori  ini  berpijak) kurang menyukai kriminologi baru atau new criminology dan hendak  kembali  kepada  subjek  semula,  yaitu:  penjahat. Kedua, munculnya studi tentang criminal justice sebagai suatu ilmu  baru  yang  telah  membawa  pengaruh  terhadap
20 Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kroiminologi , (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 37.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 248
kriminologi  menjadi  lebih  pragmatis  dan  beroreintasi  pada sistem.  Ketiga,  teori  kontrol  sosial  telah  dikaitkan  dengan suatu  teknik  riset  baru  khususnya  bagi  tingkah  laku anak/remaja, yakni self report survey .
Pendapat  Reiss,  yang  dikutip  oleh  Romli,  bahwa  ada tiga  komponen  dari  kontrol  sosial  dalam  menjelaskan kenakalan anak/remaja diantaranya yaitu: 21
1) Kurangnya  kontrol  internal  yang  wajar  selama  masa anak-anak
2) Hilangnya kontrol tersebut
3) Tidak  adanya  norma-norma  sosial  atau  konflik dimaksud (di sekolah, orang tua, atau lingkungan dekat)
Untuk  memecahkan  masalah  geng  motor  ini sebenarnya cukup rumit juga. Perlu dilakukan koordinasi dari beragam  pihak,  terutama  dari  pihak  sekolah,  keluarga, kepolisian  dan  masyarakat.  Pihak  sekolah  bekerja  dengan Diknas  harus  mampu  memantau  dan  melindungi  murid- muridnya yang potensial menjadi anggota geng motor. Razia, pencatatan nama, konseling bisa dilakukan sesering mungkin untuk  memantau  dan  mencegah  murid  terjerumus  di  dalam aksi  geng  motor.  Keluarga  pun  harus  lah  jeli  melihat perubahan  dari  anak  dan  mengarahkannya.  Entah  karena
21 Romli  Atmasasmita, Problem  Kenakalan  Remaja  Tinjauan  Yuridis Sosio Kriminologis , (Bandung: Armico, 1983). hal. 145.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 249
kebiasaan  atau  pengaruh  kehidupan  perkotaan  sering  kali yang  terjadi  malah  orang tua  cenderung membebaskan  anak untuk bergaul tanpa memantau atau mengarahkan. Orang tua harus  ekstra  hati-hati  mencurigai  apalagi  kalau  ada  gelagat yang ditutup-tutupi dari anak sendiri.
Dalam  penegakan  hukum  kepolisian  Resort  Garut dituntut harus tegas dalam melaksanakan hukuman terhadap geng  motor.  Ada  pameo  umum  bahwa  pentolan  geng  motor kebanyakan adalah anak-anak orang berpangkat di kota Garut dan  dibiarkan.  Selain  itu,  kepolisian  janganlah  takut  untuk menghukum  walaupun  faktanya  para  pelaku  adalah  anak  di bawah  umur.  Hukuman  yang  tegas  kalau  perlu  ditembak  di tempat  harus  diberlakukan  guna  memberi  efek  jera  untuk para pelaku atau para calon pelaku.

## E. Penutup
Geng  motor  cenderung  melakukan  kekerasan  dengan dilatar  belakangi  oleh  beberapa  faktor,  yaitu:  faktor  internal yang  berasal  dari  dalam  diri  si  pelaku,  misalnya  peran keluarga tidak berjalan semestinya dan faktor eksternal yang berasal  dari  luar  diri  si  pelaku,  misalnya  pergaulan  tempat dimana  mereka  sering  berkumpul  dan  berkelompok.  Untuk itu  Kepolisian  Resort  Garut  melakukan  upaya-upaya  untuk

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 250
menanggulangi  aksi  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  geng motor yang ditempuh dengan tiga cara, yaitu secara preemtif, preventif,  dan  represif.  Upaya  preemtif  dilakukan  dengan membina  para  anggota  geng  motor  yang  kemudian  mebuat pernyataan  untuk  membubarkan  diri  dari  kelompok  geng motor,  upaya  preventif  dilakukan  dengan  cara  memberikan penyuluhan hukum kepeda masyarakat dan  pelajar SMP dan SMA  di  Kabupaten  Garut  dan  disamping  menyampaikan himbauan-himbauan  atau  pesan-pesan.  Agar  tidak  terlibat terhadap    segala  aktifitas  kegiatan  yang  berkaitan  dengan berandalan motor baik dengan media indoor , media outdoor , maupun  disampaikan  secara  langsung,  sedangkan  upaya represif.

## Pakuan Law Review
Halaman 251

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 1945.
Indonesia. Undang-undang tentang Hukum Pidana (KUHP) , No.
1 Tahun 1946.
Indonesia. Undang-undang  tentang  Kepolisian  Negara
Republik Indonesia . No. 2 Tahun 2002.

## B. Buku.
Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.
Jakarta: Kencana. 2008.
Atmasasmita,  Romli. Teori  dan  Kapita  Selekta  Kroiminologi . Bandung: PT Refika Aditama. 2010.
______________________. Problem  Kenakalan  Remaja  Tinjauan Yuridis Sosio Kriminologis . Bandung: Armico. 1983.
D.  Yanto,  S.S. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Lengkap . Surabaya: Nidya Grafika.
Effendi, Yazid. Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi . Bandung: Epsilon. 2002.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 252
Hamzah,  Andi. Delik-delik  Tertentu  Di  Dalam  KUHP .  Jakarta:
sinar Grafika. 2010.
Jatmika, Sidik. Geng Remaja . Jogjakarta: Kanisius. 2010.
Kelana,  Momo. Hukum  Kepolisian  (Perkembangan  di Indonesia) Suatu Studi Histories Komparatif . Jakarta:
Gramedia, 1994.
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perpolisian Masyarakat, Buku Pedoman Pelatihan untuk Anggota Polri. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
Kunarto. Perilaku  Organisasi  Polri .  Jakarta:  Cipta  Manunggal,
1997
Lamintang. Dasar-dasar  Hukum  Pidana .  Bandung:  Citra Aditiya Bakti. 1997.
Moeljatno. Azas-azas  Hukum  Pidana .  Jakarta:  sinar  Grafika.
1993.
Prodjodikoro,  Wirjono. Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu  di Indonesia . Bandung: PT Refika Aditama. 2003.
R. Soesilo. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar-komentarnya  Lengkap  Pasal  Demi  Pasal , Bogor, Politeia, Cet-4, 1994.
Santoso,  Topo,  Eva  Achjani  Zulfa. Kriminologi .  Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
Sianturi. Azas-azas  Hukum  pidana  di  Indonesia  Dan Penerapannya . Jakarta: Alumni AHM PTHM. 1996.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 253
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta:  UI Perss. 1986.
_____________________. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
Soetadjo,  Wagianti. Hukum  Pidana  Anak .  Bandung  :  Refika Aditama. 2010.
Sudarto. Kapita  Selekta  Hukum  Pidana . Bandung:  Alumni. 1986.
A. Internet
^ http://www2.kompas.com/kompascetak/0106/02/Hukum. kita/sjam14.htm .  Diakses  pada  tanggal  10  April 2012.
Alkitab.sabda.org/resource.php?topic=935&res=jpz.  Diakses pada tanggal 2 Maret 2012.
Asiaaudiovisualra09gunawanwibisono.wordpress.com/2009 /07/05/pengertian-kekerasan/. Diakses pada tanggal 02 Maret 2012.
http://bloggergarut.or.id/dedengkot-geng-motor-diciduk- polisi.html. Diakses pada tanggal 15 Maret 2012.
http://bloggergarut.or.id/polisi-bekuk-8-anggota-geng- motor-garut.html.  Diakses  pada  tanggal  15  Maret 2012.
http://garutnews.com/?p=7504.  Diakses  pada  tanggal  15 Maret 2012.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 254
http://id.shvoong.com/socialsciences/psychology/2215436k riminologikejahatanterorganisasi/#ixzz1oA1xVjKz. Diakses pada tanggal 28 Maret 2012
http://lotusbougenville.wordpress.com/2010/11/09/tindak- pidana  modus  operendi/ .  Diakses  pada  tanggal  22 Maret 2012.
http://mengerjakantugas.blogspot.com/kelas-xi- ips/masyarakat-bentuk  kekerasan/ .  Diakses  pada tanggal 22 Maret 2012.

## B. Wawancara
Amran. Wawancara Penulis  Dengan  Anggota  Geng  Motor
Brigez di Garut. Selasa, 6 Maret 2012.
Andriyadi. Wawancara Penulis  Dengan  Ketua  Peace  Keeping
Community di Garut. Minggu, 26 Februari 2012
Bpk  Yuyun. Wawancara Penulis  Ketua  RT  Kampung  Astana
Girang  Kecamatan  Tarogong  Kabupaten  Garut periode 2008-2010. Rabu, 29 Februari 2012.
Umar  (Brigadir). Wawancara Penulis  Anggota  Bimas Kepolisian  Resor  Garut  (pembicara  dalam penyuluhan). Selasa, 27 Maret 2012.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Nandang  Rokhmana  (Bripka). Wawancara Penulis  Dengan Anggota Unit IV Rat Reskrim Polres Garut. Sabtu, 6 Maret 2012
H.  Yaya  Senjaya. Wawancara Penulis  Dengan  Ketua  Garut
Motor Club di Garut. Minggu, 26 Februari 2012.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 256