INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 8229-8243 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pertanggung Jawaban Anak di Bawah Umur Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor: 48/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Tjk)
Zainab Ompu Jainah 1 ✉ , Fasholli Milyar Sulaiman 2
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Email: zainab@ubl.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Pelarangan dalam penguasaan senjata penikam telah menjadi masalah klasik yang sudah sangat lama diterapkan  mengingat  bahaya  yang  dapat  ditimbulkan  dari  senjata  penikam  atau  sejenisnya  yang dapat  mendorong  niat  atau  keinginan  seseorang  untuk  melakukan  tindak  pidana.  Penelitian  ini berfokus pada pertanggungjawaban anak di bawah umur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam berdasarkan Putusan Nomor 48/Pid.Sus- Anak/2023/Pn Tjk. Permasalah penelitian yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah apa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana dan bagaimana pertanggungjawaban anak dibawah umur berdasarkan  Putusan  Nomor  48/Pid.Sus-Anak/2023/Pn  Tjk.  Metode  penelitian  dilaksanakan  secara yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan  primer,  yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan.  Teknik  analisis  data  dalam penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui faktor penyebab yaitu (1) Motivasi Intrinsik, (2) Motivasi Ekstrinsik yang terdiri dari, Faktor keluarga,  Faktor  pendidikan  dan  sekolah,  Faktor  pergaulan  anak,  serta  Faktor  media  sosial. Pertanggungjawaban pelaku yaitu Pidana Pelayanan Masyarakat sebagai Marbot di Masjid Miftahul Iman, Jln. Wartawan Gg. Hi. Ahmad, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung selama 40 (empat puluh) jam dengan ketentuan 1 (satu) jam untuk setiap harinya.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Dibawah umur, Senjata Tajam

## Abstract
The prohibition on the possession of stabbing weapons has been a classic problem that has been implemented for a very long time considering the dangers that can arise from stabbing weapons or similar which can encourage a person's intention or desire to commit a criminal act. This research focuses on the responsibility of minors who have been legally proven and have promised to be guilty of  committing  the  crime  of  carrying  a  sharp  weapon  based  on  Decision  Number  48/Pid.Sus- Anak/2023/Pn Tjk. The research problem that will be discussed in this paper is what are the factors that  cause  perpetrators  to  commit  criminal  acts  and  how  minors  are  held  accountable  based  on Decision Number 48/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Tjk. The research method was carried out in a normative and empirical juridical manner. The types of data used in this research are secondary and primary data, obtained from literature studies and field studies. The data analysis technique in this research uses normative juridical analysis. Based on the results of the research and discussion, it is known that the causal  factors  are  (1)  Intrinsic  Motivation,  (2)  Extrinsic  Motivation  which  consists  of  family  factors, educational and school factors, children's social factors, and social media factors. The perpetrator's responsibility  is  criminal  service  to  the  community  as  a  marbot  at  the  Miftahul  Iman  Mosque,  Jln. Journalist Gg. Hi. Ahmad, Gunung Sulah Village, Way Halim District, Bandar Lampung City for 40 (forty) hours with a provision of 1 (one) hour for each day.
Keywords: Accountability, Crime, Minors, Sharp Weapons

## PENDAHULUAN
Setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di  Indonesia  dan  tidak  ada  seseorang  yang  dapat  kebal  terhadap  hukum,  dan  segala perbuatan  harus  didasarkan  dan  memiliki  konsekuensi  sesuai  dengan  hukum  dan perundang-undangan  di  Negara  Republik  Indonesia,  yang  bertujuan  mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.
Adapun  hal  tersebut  dipertegas  dengan  dalam Pasal  27  UUD  1945  juga  berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang  Dasar  1945  yang  menjunjung  tinggi  hak-hak  asasi  manusia  dan menempatkan  kedudukan  yang  sama  dalam  hukum  dan  pemerintahan  tanpa  ada pengecualian. Sehubungan dengan hal tersebut salah satu tujuan hukum yaitu mengatur pergaulan  hidup  manusia  secara  damai.  Hal  ini  didasari  karena  dalam  kehidupannya, manusia  selalu  menjalin  hubungan  antara  satu  dengan  yang  lain  berdasarkan  sifat  dan keinginan yang berbeda-beda. Maka fungsi hukum ialah mengatur dan menyeimbangkan sifat  dan  keinginan  yang  berbeda  -beda  itu  agar  hubungan  manusia  senantiasa  dalam kedamaian.  Hukum  pidana  sebagai  salah  satu  hukum  yang  ada  di  Negara  Indonesia,
pengaturannya  secara  tegas  dituangkan  dalam  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Pidana (KUHPidana) sebagai salah satu hukum positif.
Maraknya  tindak  pidana  terutama  disebabkan  keinginan-keinginan  manusia  yang tidak terbatas dan tidak dapat mengendalikan diri untuk menjalani kehidupan sesuai dengan norma-norma  yang  wajar,  sehingga  terdapat  dorongan  yang  kuat  untuk  memenuhi keinginan dengan menghalalkan berbagai cara, termasuk dengan melakukan tindak pidana. adalah  tindak  pidana  membawa  senjata  penikam  atau  sering  disingkat  dengan  senjata tajam. Penguasaan atau membawa senjata tajam pada tempat dan waktu yang tidak tepat sering menjadi pertanda bahwa akan terjadi tindak pidana lain yang akan dilakukan oleh pembawa,  karena  biasanya  pada  kondisi  tersebut  fungsi  senjata  tajam  atau  untuk mempertahankan  diri  atau  untuk  menyerang  orang  lain  secara  fisik.  Disamping  itu, penguasaan  benda  penusuk  dapat  mendorong  niat  seseorang  untuk  menggunakannya menyerang orang lain, sehingga penguasaan atau membawa senjata penusuk digolongkan sebagai tindak kriminal.
Pelarangan  dalam  penguasaan  senjata  penikam  telah  menjadi  masalah  klasik  yang sudah  sangat  lama  diterapkan  mengingat  bahaya  yang  dapat  ditimbulkan  dari  senjata penikam  atau  sejenisnya  yang  dapat  mendorong  niat  atau  keinginan  seseorang  untuk melakukan tindak pidana lain seperti tindak pidana kekerasan terhadap orang lain. Terdapat banyak tindak kriminal dalam bentuk  kekerasan  dengan menggunakan  senjata penikam, baik untuk mempertahankan diri ataupun untuk menyerang orang lain, dimana niat jahat tersebut  akan  mudah  timbul  jika  terdapat  senjata  penikam  yang  melekat  di  badan seseorang. Pelarangan terhadap senjata penikam di atur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen ( Staatblad 1948 Nomor 17).
Salah  satu  tindak  pidana  yang  perlu  mendapat  perhatian  Sebagai  gambaran sebagaimana  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Tanjung  karang  Nomor  48/Pid.Sus- Anak/2023/Pn TJk dimana Terdakwa pada hari jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2023 bertempat di depan pecel lele Yanto Lamongan Jl. Alamsyah ratu prawira negara kel. Way Halim Permai Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih  termasuk  dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang  di  Bandar Lampung,  tanpa  hak  memasukkan  ke  Indonesia,  membuat,  menerima,  mencoba memperolehnya,  menyerahkan  atau  mencoba  menyerahkan,  menguasai,  membawa, mempunyai  persediaan  padanya  atau  mempunyai  dalam  miliknya,  menyimpan,
mengangkut,  menyembunyikan,  mempergunakan  atau  mengeluarkan  dari  Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah parang yang ujungnya bengkok sepanjang 1 (satu) meter bergagang kayu yang digunakan untuk tawuran antar geng dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dan tidak sesuai  dengan  pekerjaan terdakwa  sebagai  pelajar,  atas  kejadian  tersebut  terdakwa diamankan ke kantor Polsek Sukarame .

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dilakukan  secara  yuridis  normatif  dan  empiris.  Jenis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  sekunder,  yang  diperoleh  dari penelitian  kepustakaan  dan  studi  lapangan.  Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  analisis  kualitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  penelitian  hukum normatif  dengan  menelaah  Putusan  nomor  Nomor  48/Pid.Sus-Anak/2023/Pn  Tjk  serta menggunakan data pendukung yang dapat diperoleh dari sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor  Penyebab  Pelaku  Anak  Melakukan  Tindak  Pidana  Telah  Terbukti  Secara  Sah  Dan Meyakinkan Bersalah Membawa Senjata Penikam Berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.Sus- Anak/2023/Pn Tjk.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Elis Mustika selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bandar lampung Beliau menjelaskan Bahwa berawal pada saat itu anak pelaku sedang nongkrong bersama tema-teman di Daerah Way halim sekitar pukul 13.00 wib lalu bertemu anak sekolah Al azhar, dimana mereka sedang ribut di instagram dengan anak  sekolah xaverius way halim sehingga akan tawuran sekitar  pukul 15.00 wib kemudian  sekitar  pukul  13.30  wib  Pelaku  pulang  kerumah  Pelaku  dengan  menggunakan sepeda motor milik Pelaku yang bermerk VARIO berwarna putih, sampailah di rumah sekira pukul 13.45 yang mana pada saat itu anak Pelaku sedang di dalam kamar, lalu teman anak Pelaku  yang  bernama  RIPAL  datang  kerumah  anak  Pelaku,  kemudian  Pelaku  dan  Ripal membuka grup whatsapp yang bernama SEPAL TUGA (gabungan grup sekolah AL-AZAR 1 dan ALAZAR 3), yang berisikan bahwa sedang ingin ada tawuran antar sekolah, lalu Pelaku dan Ripal langsung pergi keluar rumah menggunakan sepeda motor Ripal berwarna merah, dan pada saat itu juga anak Pelaku langsung mengambil 1 (satu) buah parang milik orang
tua anak Pelaku yang diletakkan di bawah lemari, lalu anak Pelaku ambil dan bawa dengan berboncengan dengan RIPAL ditaruh distep motor sebelah kanan.
Kemudian mereka bertemu di taman way halim dekat kantor pos dan bertemu dengan yang  lain  yang  sedang  nongkrong,  setelah  menunggu  dan  kira-kira  sekitar  10  (sepuluh) motor  lebih,  kemudian  pada  saat  itu  Pelaku  mencari  RIPAL  tetapi  dia  malah  tidak  ada sehingga  Pelaku  mencari  boncengan  dan  melihat  adik  kelas  Pelaku  bernama  Rangga sendirian, lalu Pelaku berboncengan dengannya dan membawa senjata tajam jenis parang dengan berboncengan lalu Mereka jalan dengan keluar lewat jalan ki maja sampai lampu merah masuk ke jalan sultan agung lalu masuk ke PKOR Way Halim menunggu sebentar didepan pintu gerbang untuk ngelive di IG.
Kemudian mereka  berjalan  kembali  melalui  jalan  arah  sampahan  tembus  jalan  di depan transmart dan masuk kembali ke jalan sultan agung lalu naik fly over dan di atas fly over berbalik arah ke  jalan sulatan agung kembali  depan transmart. Saat sedang konvoi Pelaku sedang berada di belakang bersama Rangga sedangkan yang lain berada di depan, tetapi saat melewati jalan Alamasyah ratu prawira negara mereka kaget melihat warga yang ngumpul dan berusaha mencegat mereka sehingga Rangga kaget dan berusaha balik arah tetapi sepeda motor naik ke paving trotoar lalu menabrak pohon hingga kami jatuh dan senjata  yang  anak  Pelaku  bawa  jatuh  dijalan,  lalu  karena  Rangga  terjatuh  serta  pingsan sehingga Pelaku  berusaha  membangunkannya tetapi warga langsung  datang  kemudian menangkap Pelaku dan Rangga dibawa oleh mereka ke rumah sakit. Setelah itu anak Pelaku diamankan  dengan  membawa  senjata  tajam  jenis  parang  dan  dibawa  ke  kantor  Polsek Sukarame.
Lebih lanjut Ibu Elis Mustika menjelaskan anak yang melakukan tindak pidana dalam hal ini dengan menggunakan berbagai jenis senjata tajam merupakan masalah yang serius dalam  kehidupan  bermasyarakat  di  Kota  Bandar  Lampung  dalam  kurun  waktu  3  tahun terakhir  ini,  terlebih  lagi  terjadi  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun,  sehingga  diperlukan perhatian khusus, teristimewa terhadap faktor-faktor yang menjadi akar permasalahan yang menyebabkan semakin maraknya tindak pidana ini. Secara lebih jelasnya factor-faktor anak menggunakan senjata tajam dalam tindak pidana yaitu sebagai berikut:
1. Motivasi Intrinsik
Motivasi Intrinsik adalah suatu keinginan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu keinginan untuk bertindak yang disebabkan adanya faktor dorongan dari dalam diri individu.Individu yang digerakkan oleh motivasi intrinsik tersebut baru akan  puas  jika  kegiatan  yang  dilakukannya  telah  berhasil.Faktor  intelegensi  atau
kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, akan mudah sekali menyeret mereka dengan ajakan-ajakan buruk untuk melakukan kejahatan, selain itu faktor yang dikategorikan sebagai intrinsik adalah faktor usia di mana, usia adalah faktor yang  paling  penting  dalam  sebab-musabab  timbulnya  kejahatan.  Semakin bertambahnya  usia  seorang  anak,  maka  juga  akan  mempengaruhi  pola  pikir  anak tersebut.  Tindakan  dan  tingkah  laku  setiap  anak  tentu  berbeda-beda  sesuai  dengan jenjang  umur  mereka,  anak  berusia  10  tahun  akan  berbeda  pola  pikir,  cara  dan tindakannya  dengan  anak  yang  berusia  15  tahun  terhadap  suatu  keadaan  dalam kehidupan sehari-hari.
2. Motivasi Ekstrinsik
Motivasi ekstrinsik adalah motivasi dimana individu tersebut hanya mendengar saran- saran  atau  dorongan-dorongan  dari  orang  lain  atau  diperoleh  melalui  pengamatan sendiri
a. Faktor  keluarga:  Menurut  pendapat  umum  dalam  faktanya  bahwa  broken  home yang  terjadi  pada  sebuah  keluarga  akan  memungkinkan  terjadinya  kenakalan- kenakalan anak hingga berujung pada perbuatan tindak pidana, hal ini diakibatkan perceraian atau perpisahan orang tua yang mempengaruhi perkembangan psikis anak.
b. Faktor  pendidikan  dan  sekolah  Faktor  pendidikan  dan  sekolah  sangat mempengaruhi kualitas pola pikir yang dihasilkan terhadap anak (individu), sekolah sebagai lembaga pendidikan harus memperhatikan hal-hal seperti berikut:
1) Sekolah  harus  merencanakan  suatu  program  sekolah  yang  sesuai  atau memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  dari  semua  anak  untuk  menghasilkan kemajuan dan perkembangan jiwa yang sehat.
2) Sekolah harus memperhatikan anak-anak yang memperlihatkan tanda-tanda yang tidak baik (tanda-tanda kenakalan) dan kemudian mengambil langkah- langkah seperlunya untuk mencegah dan memperbaikinya.
3) Sekolah harus bekerja sama dengan orang tua dan pemimpin-pemimpin yang lain  untuk  membantu  menyingkirkan  atau  menghindarkan  setiap  faktor  di sekelilingnya yang menyebabkan kenakalan pada mereka.
3. Faktor pergaulan anak
Harus  disadari  bahwa  betapa  besar  pengaruh  yang  dimainkan  oleh  lingkungan pergaulan  anak,  terutama  sekali  disebabkan  oleh  konteks  kulturalnya.  Anak  menjadi delikuen  karena  banyak  yang  dipengaruhi  oleh  berbagai  tekanan  pergaulan,  yang
semuanya  memberikan  pengaruh  yang  menekan  dan  memaksa  pada  pembentukan perilaku buruk, sebagai produknya, anak-anak suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal.
4. Faktor media sosial
Media sosial juga mempengaruhi banyak anak-anak dibawah umur untuk melakukan tindakan  kejahatan  dengan  menggunakan  senjata  tajam  karena  keinginan  atau kehendak mereka yang tertanam untuk membuat suatu kejahatan yang timbul akibat pengaruh  bacaan,  gambar-gambar,  dan  film.  Mengenai  hiburan  film  ada  kalanya memiliki dampak kejiwaan yang baik dan ada juga yang memiliki dampak kejiwaan yang tidak baik dan tidak menguntungkan bagi perkembangan jiwa dari anak tersebut, jika tontonan  yang  berupa  film  aksi  yang  notabenenya  mengandung  adegan-adegan perkelahian, baku hantam, dan adegan balas dendam, maka adegan-adegan tersebut dengan mudah mempengaruhi pikiran dari anak-anak dan bisa juga langsung membuat anak-anak bisa membuat suatu tindakkan kriminal.
Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat dianalisis bahwa Tingkat kejahatan yang ada di Kota Bandar Lampung ini terbilang cukup banyak mengingat banyak kasus-kasus yang terjadi dan melibatkan anak-anak di bawah umur. Mulai dari tawuran antar pelajar hingga tawuran antar kampung, banyak anak anak di bawah umur yang ikut ambil bagian dalam kejahatan  tersebut.  Dalam  3  tahun  terakhir  sudah  terjadi  beberapa  kasus  penggunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Kota Bandar Lampung.
Faktor yang menyebabkan anak-anak dibawah umur dalam menggunakan senjata tajam sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ada faktor yang sangat krusial yaitu faktor pergaulan yang bebas serta kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang  tua.  Dalam  berbagai  kasus  di  Kota  Bandar  Lampung  juga  ditemukan  kasus penggunaan  gir  motor  yang  dilakukan  oleh  anak-anak  sekolah  yang  digunakan  untuk tawuran, dan hal tersebut juga sudah masuk kedalam golongan senjata tajam karena gir motor  memiliki  bagian  yang  sangat  tajam.  Anak  sekolah  yang  melakukan  tawuran  yang tertangkap ketika sedang menggunakan senjata tajam hanya diberikan kebijakan berupa teguran, diberikan nasihat, dan dipanggil orang tuanya untuk di bina.
Dengan demikian dapat dianalisis bahwa Faktor Penyebab Pelaku Anak Melakukan Tindak  Pidana  Telah  Terbukti  Secara  Sah  Dan  Meyakinkan  Bersalah  Membawa  Senjata Penikam Berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Tjk (1) Motivasi Intrinsik, (2)
Motivasi Ekstrinsik yang terdiri dari, Faktor keluarga, Faktor pendidikan dan sekolah, Faktor pergaulan anak, serta Faktor media sosial.
Pertanggung Jawaban Anak Di Bawah Umur Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Tjk.
Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Dedy Wijaya Susanto selaku Hakim Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang  Kelas  IA  beliau  menjelaskan  bahwa  Seseorang  dapat dianggap  telah  melakukan  suatu  tindak  pidana,  apabila  terbukti  bahwa  perbuatan  yang dilakukan terdakwa merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku, maka harus dipertimbangkan akibat hukumnya. Dalam  hukum  pidana,  pertanggungjawaban  pidana  bersifat  pribadi  sehingga pertanggungjawaban  hanya  dibebankan  kepada  pelaku  tindak  pidana. Terdakwa  telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa Senjata Tajam,  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951.
Lebih  lanjut Bapak  Dedy  Wijaya  Susanto  terdakwa  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  membawa  Senjata  Tajam,  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

## 1. Unsur barang siapa;
Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yang dapat dimintai  pertanggungjawaban  atas  perbuatan  yang  dilakukannya  secara  hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya.
Unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik  anak-anak  (usia  12  tahun  sampai  dengan  18  tahun/vide  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  1/PUU-VIII/2010)  maupun  orang  dewasa,  yang  didakwa  telah melakukan suatu tindak pidana, yang  ketika  dihadirkan ke muka  persidangan dalam keadaan  sehat  jasmani  dan  sehat  rohani  sehingga  dapat  dimintakan pertanggungjawaban  pidana  atas  dirinya,  dengan  identitas  yang  benar  dan  jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau error in persona.
Bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan Anak maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Pelaku, yang identitasnya sesuai dengan identitas Pelaku sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Unsur  tanpa  hak  memasukkan  ke  Indonesia,  membuat,  menerima,  mencoba memperolehnya,  menyerahkan  atau  mencoba  menyerahkan,  menguasai,  membawa, mempunyai  persediaan  padanya  atau  mempunyai  dalam  miliknya,  menyimpan, mengangkut,  menyembunyikan,  mempergunakan  atau  mengeluarkan  dari  Indonesia sesuatu  senjata  pemukul,  senjata  penikam,  atau  senjata  penusuk (slag-,  steek-,  of stootwapen).
Berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan  dan  juga  berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Anak dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum sebagai pada hari jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul  15.00  wib  bertempat  di  depan  pecel  lele  Yanto  Lamongan  Jl.  Alamsyah  Ratu Prawira  Negara  Kelurahan  Way  Halim  Permai  Kecamatan  Way  Halim  Kota  Bandar Lampung Anak ditangkap karena membawa, menguasai sebilah senjata tajam berupa 1 (satu)  bilah  parang  yang  ujungnya  bengkok  dengan  Panjang  sekitar  1  (satu)  meter bergagang  kayu  berwarna  coklat  Anak  membawa  senjata  tajam  jenis  parang  untuk tawuran dengan sekolah xaverius way Halim, Dimana anak bergabung bersama dengan sekolah al azhar, anak sebagai Alumni sekolah Al azhar.
Adapun  atas  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum  tersebut  terdakwa  tidak  melakukan keberatan dan penolakan.  Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Elis Mustika selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung beliau menjelaskan bahwa fakta tersebut di atas, maka Jaksa Penuntut Umum meyakini bahwa terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951, dengan demikian terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan sebagai berikut:
1. Menyatakan  Terdakwa  bersalah  melakukan  “Tindak  Pidana  membawa  senjata penikam atau penusuk “sebagaimana dalam Dakwaan Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana Pelayanan Masyarakat sebagai Marbot Di Masjid Mif Tahul Iman Jln. Wartawan Gg.Hi. Ahmad Kel. Gunung Sulah Kec.  Way  Halim  Kota  Bandar  Lampung  selama  40  (empat  puluh)  jam  dengan ketentuan 1 (satu) jam untuk setiap harinya.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
a. 1 (satu) bilah parang yang ujungnya  bengkok  dengan Panjang  sekitar 1 (satu) meter bergagang kayu berwarna coklat Dirampas Negara Untuk Dimusnahkan;
b. dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nopol BE 3348 AP dikembalikan kepada pemilik sepeda motor Ini Carsini;
4.  Menghukum  Terdakwa  membayar  ongkos  perkara  sebesar  Rp.  2.000,-  (dua  ribu rupiah).
Atas  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  tersebut  Penasihat  Hukumnya  yang  pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman menurut peraturan yang berlaku dan dihukum  sesuai  dengan  rekomendasi  Bapas  Setelah  mendengar  tanggapan  secara  lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan.
Setelah mendengarkan semua saksi dan fakta-fakta persidangan Maka Hakim dalam memutus  perkara  Nomor:  48/Pid.Sus-Anak/2023/Pn  Tjk.  sebelum  menjatuhkan  pidana, terlebih  dahulu  akan  dipertimbangkan  Hasil  Penelitian  Kemasyarakatan  dari  Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung Nomor Register Litmas : 108/Lit.Pol/KA/VII/2023 tanggal 03 Agustus 2023 atas nama Terdakwa merekomendasikan Pidana dengan syarat berupa  Pelayanan  Masyarakat  dengan  menempatkan  Anak  di  Masjid  Miftahul  Iman,  Jl. Wartawan,  Gang  Setia  Kelurahan  Gunung  Sulah,  Kecamatan  Way  Halim,  Kota  Bandar Lampung hakim juga sudah mendengar permohonan orangtua kandung anak yang pada pokoknya mohon diringankan hukumannya dan akan membina serta mendidik anak lebih baik  lagi.  Sehingga  hakim  Hakim  Anak  sependapat  dengan  Penuntut  Umum  jika  anak dijatuhi  pidana  dengan  syarat  dengan  tujuan  pemidanaan  adalah  untuk  membina  dan mendidik agar Anak menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga tidak mengulangi kembali kesalahannya dan menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari.
Dengan demikian Hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum ( legal justice), keadilan  sosial  ( social  justice),  dan  keadilan  moral  (moral  justice),  kiranya  putusan  yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan
2. bersalah  melakukan  tindak  pidana  membawa  senjata  penikam  sebagaimana  dalam dakwaan tunggal.
3. Menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  Pidana  Pelayanan Masyarakat sebagai Marbot di Masjid MIFTAHUL IMAN, Jln. Wartawan Gg. Hi. Ahmad, Kelurahan  Gunung  Sulah,  Kecamatan  Way  Halim,  Kota  Bandar  Lampung  selama  40 (empat puluh) jam dengan ketentuan 1 (satu) jam untuk setiap harinya.
4. Menetapkan Anak dikeluarkan dari tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
a. 1 (satu) bilah parang yang ujungnya bengkok dengan Panjang sekitar 1 (satu) meter bergagang kayu berwarna coklat Dirampas Negara Untuk Dimusnahkan;
b. dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nopol BE 3348 AP dikembalikan kepada pemilik sepeda motor Ini Carsini;
6. Menghukum  Terdakwa  membayar  ongkos  perkara  sebesar  Rp.  2.000,-  (dua  ribu rupiah).
Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa terdakwa terbukti secara sah  dan  menyakinkan  telah  melakukan  tindak  Pidana  membawa  senjata  tajam, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI  Nomor  12  tahun  1951.  Dalam  proses  pemeriksaan  di  persidangan  terhadap  saksi, barang bukti dan petunjuk serta keyakinan hakim, maka dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum  tersebut,  Majelis  Hakim  sependapat  dengan  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum saksi  pidana  juga  harus  memperhatikan  nilai-nilai  keadilan  hukum  ( legal  justice), keadilan sosial ( social justice), dan keadilan moral (moral justice), kiranya putusan yang dijatuhkan  sebagaimana  dalam  amar  putusan  telah  sesuai  dengan  rasa  keadilan, dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Pelayanan Masyarakat  sebagai  Marbot  di  Masjid  Miftahul  Iman,  Jln.  Wartawan  Gg.  Hi.  Ahmad,
Kelurahan  Gunung  Sulah,  Kecamatan  Way  Halim,  Kota  Bandar  Lampung  selama  40 (empat puluh) jam dengan ketentuan 1 (satu) jam untuk setiap harinya.
Demikian Pertanggung Jawaban Anak Di Bawah Umur Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan  Bersalah  Melakukan  Tindak  Pidana  Membawa  Senjata  Tajam  Berdasarkan Putusan  Nomor:  48/Pid.Sus-Anak/2023/Pn  Tjk.  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  yakni dengan Pidana  Pelayanan  Masyarakat  sebagai  Marbot  di  Masjid  Miftahul  Iman,  Jln. Wartawan Gg. Hi. Ahmad, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung selama 40 (empat puluh) jam dengan ketentuan 1 (satu) jam untuk setiap harinya, sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Kelas  1  A Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, faktor penyebab pelaku anak melakukan tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah membawa  senjata  penikam  berdasarkan  Putusan  Nomor:  48/Pid.Sus-Anak/2023/Pn  Tjk yaitu (1) Motivasi Intrinsik, (2) Motivasi Ekstrinsik yang terdiri dari, Faktor keluarga, Faktor pendidikan dan sekolah, Faktor pergaulan anak, serta Faktor media sosial.
Pertanggung  Jawaban  Anak  Di  Bawah  Umur  Telah  Terbukti  Secara  Sah  Dan Meyakinkan  Bersalah  Melakukan  Tindak  Pidana  Membawa  Senjata  Tajam  Berdasarkan Putusan  Nomor:  48/Pid.Sus-Anak/2023/Pn  Tjk.  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  yakni dengan Pidana  Pelayanan  Masyarakat  sebagai  Marbot  di  Masjid  Miftahul  Iman,  Jln. Wartawan Gg. Hi. Ahmad, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung selama 40 (empat puluh) jam dengan ketentuan 1 (satu) jam untuk setiap harinya, sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Kelas  1  A Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku
Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan,  Pemberatan  &  Peringanan,  Kejahatan  Aduan,  Perbarengan  &  Ajaran Kausalitas. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Adami Chazawi. 2011. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I,  Rajawali Pers, Jakarta.
Adami Chazawi. 2011. Pelajaran Hukum Pidana I, Rajawali Pers, Jakarta Amir Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana, Rengkang Education, Yogyakarta.
Amir  Ilyas.  2012.  Asas-Asas  Hukum  Pidana:  Memahami  Tindak  Pidana  dan Pertanggungjawaban  Pidana  Sebagai  Syarat  Pemidanaan.  Rangkang  Education, Yogyakarta.
Andi Hamzah. 2008. Delik-Delik Tersebar diluar KUHP dengan Komentar. Pradnya Paramita, Jakarta.
Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Kencana, Jakarta.
Djoko Prakoso. 2001. Alat Bukti dan Kekuatan Alat Pembuktian dalam Proses Pidana. Liberti, Yogyakarta.
A. Y Kanter S.H Dan S.R Sianturi S.H. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya. Storia Grafika, Jakarta.
Erdianto Effendi. 2014. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung. Hilman Hadikusuma. 2005. Bahasa Hukum Indonesia. Alumni, Bandung.
I  Ketut  Siregig,  Zainudin  Hasan.  2021. Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Pidana Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Berencana.  Widya  Yuridika:  Jurnal Hukum Volume 4, Malang.
I.P.M Ranuhandoko. 2003. Terminologi Hukum Inggris-Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.
Indriyanto Seno Adji. 2002. Korupsi dan Hukum Pidana, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta.
Josias Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti. 2015. Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal. Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm.6.
Leden Marpaung. 2012. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta.
Leiden  Merpaung.  2010. Proses  Penanganan  Perkara  Pidana  (Di  Kejaksaan  &  Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Upaya Eksekusi). Sinar Grafika, Jakarta.
Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta.
Moh. Taufik Makarao dan Suharsil. 2010. Hukum Acara Pidana  Dalam Teori  Dan Praktek. Ghalia Indonesia, Bogor.
Mukti Aro. 2004. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Cet V. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Niniek Suparni. 2003. Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta.
P.A.F Lamintang. 2014. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.
P.A.F. Lamintang. 2006. Hukum Penitentier Indonesia, Armico, Bandung.
Rahman Syamsuddin. 2014 . Merajut Hukum di Indonesia. Wacana Media, Jakarta.
Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib. 2016. Hukum Pidana, Setara Press, Malang.
Ridwan H.R. 2006. Hukum Administrasi Negara. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Roeslan Saleh. 1982 . Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta.
Roni Wiyanto. 2012. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia. .Mandar Maju, Bandung.
Rusli Muhammad. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer.  Citra Aditya Bakti, Bandung.
S.R Sianturi. 1996. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya. Alumni Ahaem- Patahaem, Jakarta.
Sutiyoso Bambang. 2006. Metode Penemuan Hukum. UII Pers, Yogyakarta.
Tongat. 2008. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang.
Wirjono Prodjodikoro. 2004. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, Jakarta.

## Undang-Undang dan Peraturan Lainnya
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen ke IV.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana sebagaimana  telah  diubah  dengan  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Staatblad 1948 Nomor 17).
Undang–Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang–  Undang  Hukum  Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Surat  Keputusan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  82  Tahun  2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

## Sumber Lainnya
Agus Nur Arsad. 2022. Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam di Muka Umum. Journal Justiciabellen Volume 2 Nomor 1, Januari 2022. Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Suryakancana, Cianjur.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  2010. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.  Balai Pustaka, Jakarta.
Evan Munandar, Suhaimi dan M. Adli. 2018. Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin dalam Sistem Peradilan Pidana (The Tackling of Criminal Act On The Illegal Ownership And Use of Firearms In The Criminal Justice System). Law Journal Volume 2 Nomor 3 Desember 2018. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
I  Ketut  Siregig,  Zainudin  Hasan.  2021. Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Pidana Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Berencana.  Widya  Yuridika:  Jurnal Hukum Volume 4, Malang.
Yan  Pramadya  Puspa.  2008. Kamus  Hukum  Belanda-Indonesia-Inggris.  Aneka  Ilmu, Semarang.
Zainab Ompu Jainah, Indah Satria.  2021. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor: 705/Pid.Sus/2020/Pn.Tjk) Volume 1 Nomor 1, De Juncto Delicti: Juornal Of Law. Karawang.