## ANALISIS PENDAPAT WAHBAH AL-ZUHAILI (w. 1437 H) TENTANG NIKAH MISYAR PERSFEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH
Ismanul Fajri 1 Helmi Basri 2 Arisman 3
1 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Email: saidinet2@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  Wahbah  Al-Zuhaili's  opinion  about  Misyar's  marriage from the perspective of Maqhasid Al-Syari'ah using content analysis techniques and deductive analysis approaches obtained from library data. The conclusion is that misyar marriage does not demand the rights that should be obtained in marriage such as the right to maintenance and the right to live,  which  is opposed by most scholars  such as Abdul Sattar  al-Jubali, Abu Malik Kamal bin al-Sayyid, Nasir al-Din al- Bani, Ali Qurah Dagi and Ibrahim Fadhil, but this is not  the  case  with  Wahbah  Al-Zuhaili  who  argues  that  first,  misyar  marriage  is  permissible because in misyar marriage there is one of the maqaṣid of marriage, namely maintaining the honor  of  a  woman  who  has  become  a  wife  and  avoiding  adultery.  Second,  In  the  istislahi ijtihad method mentioned by Wahbah al-Zuhaili about the permissibility of misyar marriage is benefit,  covering  all  contracts,  including  marriage  contracts  that  have  fulfilled  the  pillar requirements as  stipulated by syara' are valid. Third, from the author's analysis, the misyar marriage  is  maqasid  al-shari'ah  in  a  different  way.  On  the  first  reason,  it  is  said  that  this misyar marriage contains maqaṣid sharia, namely safeguarding the honor of the woman. In marriage, the honor of each husband and wife, not only the wife or husband, but the honor of both is maintained by marriage through the distribution of biological relations between the two.  So  this  marriage  is  a  valid  marriage,  even  though  it  is  not  recommended,  because  the maqaṣid  sharia  is  not  perfectly  achieved  in  this  marriage.  For  example:  education/care  of children, family peace is unattainable. Maqaṣid sharia here is achieved because the honor of women or men in this marriage is achieved. The wife's biological instinct needs are fulfilled, and the husband  is the same way. Although basically, marriage is  not only concentrated on sexual relations. And maqaṣid sharia here is achieved but not perfect.
Keywords: Marriage, Misyar, Maqhasid al-Syari'ah .

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pendapat Wahbah Al-Zuhaili Tentang Nikah  Misyar  Persfektif  Maqhasid  Al-Syari’ah  dengan  teknik  analisis  isi  dan  pendekatan analisis deduktif yang diperloleh dari data-data kepustakaan. Adapun kesimpulannya yakni Nikah  misyar  yang  tidak menuntut hak-hak yang sepatutnya diperoleh  dalam pernikahan seperti hak nafkah dan hak tempat tinggal, yang ditentang oleh kebanyakan ulama seperti Abdul Sattar al-Jubali, Abu Malik Kamal bin al-Sayyid, Nasir al-Din al-Bani, Ali Qurah Dagi dan  Ibrahim  Fadhil,  namun  tidak  demikian  dengan  Wahbah  Al-Zuhaili  yang  berpendapat bahwa  pertama,  nikah  misyar  diperbolehkan  dikarenakan  dalam  perkawinan  misyar terdapat salah satu maqaṣid perkawinan yaitu terjaganya kehormatan seorang wanita yang telah  menjadi  seorang  istri  dan  terhindarnya  dari  perbuatan  zina.  Kedua,  Dalam  metode ijtihad  istislahi  yang  disebutkan  oleh  Wahbah  al-Zuhaili  tentang  bolehnya  nikah  misyar adalah  kemaslahatan,  mencakup  untuk  semua  akad,  termasuk  akad  nikah  yang  telah memenuhi  syarat  rukun  seperti  yang  ditetapkan  syara’  adalah  sah.  Ketiga,  dari  analisa penulis  nikah  misyar itu secara maqashid al-syari’ah  berbeda, pada alasan yang pertama,
dikatakan  bahwa  perkawinan  misyar  ini  mengandung  maqaṣid  syariah,  yaitu  penjagaan kehormatan  si  perempuan.  Dalam  perkawinan,  kehormatan  masing-masing  suami  istri, tidak  hanya  istri  saja,  atau  suami  saja,  namun  kehormatan  keduanya  terjaga  dengan perkawinan melalui penyaluran hubungan biologis antara keduanya. Maka perkawinan ini adalah perkawinan yang sah, walau tidak dianjurkan, karena maqaṣid syariah tidak tercapai secara  sempurna  pada  pernikahan  ini.  Semisal:  pendidikan/perawatan  anak-anak, ketenangan  keluarga  tidak  dapat  tergapai. Maqaṣid  syariah di  sini  tercapai  karena kehormatan  perempuan  ataupun  laki-laki  dalam  perkawinan  ini  tercapai.  Istri  terpenuhi kebutuhan  naluri  biologisnya,  dan  suami  pun  juga  demikian  adanya.  Walaupun  pada dasarnya,  perkawinan  tidak  hanya  terkonsentrasi  pada  hubungan  seksual  saja.  Dan maqaṣid syariah di sini tercapai namun tidak sempurna.
Kata kunci: Nikah, Misyar, Maqhasid al-Syari’ah.

## A. PENDAHULUAN
Perkawinan  al-syigar  adalah  seorang  laki-laki  mengawinkan  anak perempuannya atau saudara perempuannya tanpa menerima mahar, tetapi dengan imbalan  laki-laki  itu  memberikan  pula  anak  perempuan  atau  saudara perempuannya. 1 Selain  berbagai  jenis  perkawinan  di  atas,  ada  satu  bentuk perkawinan yang sampai saat ini sering diperbincangkan, yaitu perkawinan Misyar. Pernikahan  misyar  adalah  sebuah  bentuk  pernikahan  dengan  persyaratan perempuan tidak menuntut hak-hak yang sepatutnya diperoleh dalam pernikahan seperti hak nafkah dan hak tempat tinggal.
Semakin  berkembangnya  zaman,  berkembanglah  nikah  Misyar,  nikah  ini adalah  jenis  baru  dari  perkawinan  yang  belakangan  mulai  kelihatan perkembangannya.  Fenomena  nikah  misyar  banyak  dijumpai  di  kawasan  timur tengah  khususnya.  Orang orang  di  negara  teluk  sering  kali  bepergian  sampai berbulan-bulan,  sebagian  dari  mereka  ada  yang  kawin  dengan  perempuan- perempuan  Afrika,  Asia  dan  lainnya.  Hal  itu  dilakukan  selain  untuk  memenuhi kebutuhan  biologis  mereka,  juga  untuk  mempertahankan  hidup  mereka  di perantauan.
Al-Misyar dari  segi  bahasa  diambil  dari  kata,  saara,  sairan,  sairatan, wamasiratan,  yang  maknanya  adalah  pergi.  Kata  ini  adalah  merupakan  kata
1 Musfir al-Jahrani, Poligami Dari Berbagai Persepsi , terj. M. Suten Ritonga, (Jakarta: Gema Insani  Press,  2002),  h.  6-10.  Lihat  juga  Ulfa  Azizah,  “ Poligami  Dalam  Teori  Dan  Praktek”,  dalam Wacana Poligami di Indonesia, (Bandung: Mizan, 2005). 48-49.
pasaran  yang  bermakna  berpergian  atau  tidak  menetap  dalam  waktu  yang  lama. Muhammad  Tha’mah  al-Qaudah  mendefinisikan,  nikah  misyar  ialah  perkawinan yang  dibangun  di  atas  akad  yang  sah  secara  syariah,  terpenuhi  segala  rukun  dan syarat perkawinan yang syar’i. Hanya hakhaknya sebagai istri tidak dipenuhi oleh si  suami  (seperti  tempat  tinggal,  nafkah  dan  pembagian  hari),  yang  demikian berlangsung terus-menerus.
Sedangkan  ulama  yang  menetang  dan  tidak  membolehkan  nikah misyar adalah  Abdul  Sattar  al-Jubali.  Beliau  berargumen  bahwa  nikah misyar menyebabkan suami tidak punya rasa tanggung jawab keluarga. Akibatnya, suami akan  dengan  mudah  menceraikan  istrinya,  semudah  dia  menikah.  Belum  lagi praktek nikah  misyar  yang  lebih  banyak dilakukan  secara  diam-diam,  tanpa  wali. Semua ini akan menjadikan akad nikah menjadi bahan permainan oleh orang-orang pengagum  seks  dan  pecinta  wanita.  Karena  tak  ada  tujuan  lain,  selain  agar  nafsu seksnya terpenuhi tanpa ada tanggung jawab sedikitpun.
Belum  lagi  anak-anak  yang  terlahir  nantinya,  akan  merasa  asing  dengan bapaknya,  karena  jarang  dikunjungi,  dan  hal  ini  akan  memperburuk  pendidikan dan  akhlak  anak-anak, 2 kemudian  salah  satu  pendapat  dalam  mazhab  Syafi’i mengatakan  tidak  sahnya  akad  nikah  bila  disyaratkan  gugur  nafkah  dan  tempat tinggal. 3
Selain  itu,  al-Jubali  juga  membantah  argumen  ulama  yang  mem-  bolehkan nikah  misyar  bahwa  disebabkan  dalil  yang  digunakan  oleh  pendapat  pertama sangat tidak pas. Al-Jubali juga menolak argumen yang dikemukakan oleh pendapat yang  membolehkan  nikah  misyar,  bahwa  nikah  misyar  meminimalisir  perawan- perawan  tua  yang  kaya  raya  dan  tidak  butuh  biaya  suami.  Menurutnya,  alasan seperti  ini  perlu  ditela’ah  lebih  jauh.  Bahwa  perawan-perawan  tua  yang  kaya  itu
2 Diktat  Ahwal  Shakhsiyah  fi  Shari’ah  Islamiyah,  sebuah  diktat  yang  dijadikan  rujukan kuliah di S1, tingkat 2, jurusan hukum Islam, universitas al-Azhar Cairo.
3 Ibid. Pendapat ini mengutip dalam kitab Muhammad bin Idris al-Shafi’i, Al-Umm , (Beirut: Daral-Fikr, 1403 H). 231.
hanya  sedikit  jumlahnya.  Maka  solusi  itu  justru  akan  banyak  menelantarkan perawan-perawan tua miskin yang jumlahnya lebih banyak. 4
Abu  Malik  Kamal  bin  al-Sayyid  Salim  berpendapat  bahwa  pendapat  yang rajih  tentang  nikah  misyar  adalah  bahwa  yang  menjadi  pangkal  perselisihan terletak  pada  pengajuan  syarat  untuk  mengugurkan  kewajiban  menafkahi  dan tinggal  bersama  istri,  serta  pengaruhnya  terhadap  keabsahan  akad.  Beliau menyatakan  bahwa  akad  nikah  misyar  tetap  sah  dan  perkawinannya  pun  legal, namun syaratnya gugur. Dengan demikian perkawinan ini tetap mengimplikasikan pengaruh-pengaruh  syari’at  berupa  penghalalan  senggama,  kepastian  nasab, kewajiban  nafkah  dan  pembagian  yang  adil  (jika  poligami).  Dalam  hal  ini,  istri berhak menuntut, namun tidak masalah jika ia dengan sukarela melepaskan hak- hak ini tanpa syarat, sebab itu merupakan haknya. 5
Nasir  al-Din  al-Albani,  Muhammad  Zuhaili,  Ali  Qurah  Dagi,  dan  Ibrahim Fadhil.  Di  antara  argumen  mereka  adalah  lantaran  menonjolnya  upaya menyembunyikan  dan  merahasiakan  pernikahan  semacam  ini.  Karena  itu  ia merupakan jalan kerusakan dan perbuatan kemunkaran. Orang-orang yang sudah rusak  pribadinya  bisa  saja  menjadikannya  sebagai  tunggangan  untuk merealisasikan  tujuan  mereka.  Sebab  segala  sesuatu  yang  menyeret  kepada perkara  haram,  maka  hukumnya  juga  diharamkan.  Larangan  ini  juga  ditunjukkan untuk kepentingan mengatur umat manusia.
Dampak-dampak  buruk  ini  dapat  dipastikan  timbul,  dan  biasanya  menjadi kenyataan, bukan sekedar dalam batas prediksi-prediksi, khayalan belaka, maupun kejadian-kejadian  yang  bersifat  dadakan  maupun  jarang  terjadi. 6 Selain  itu  para ulama  di  atas  juga  berpendapat  bahwa  pernikahan  misyar  tidak  mewujudkan
4 Ibid
5 Shaykh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, Sahih Fiqh Sunnah , Jld. 3, (Riyadh: Jamiah al Islamiyyah al-Su’diyah, t.t.). 261.
6 Usamah al-Asyqar, Mustajidat al-Fiqihiyyah fi Qadhaya al-Zawaj wa al-Thalaq (Damaskus: Daral-Ilmiyyah, 1422 H), 125.
orientasi orientasi  pernikahan,  seperti  hidup  bersama,  meretas  jalinan  kasih sayang, cita-cita memiliki ke turunan dan perhatian terhadap istri dan anak-anak, serta  tidak  adanya  keadilan  di  hadapan  istri-istri.  Terlebih  lagi,  adanya  unsur penghinaan  terhadap  kaum  wanita  dan  terkadang  mengandung  muatan  untuk menggugurkan hak istri atas pemenuhan kebutuhan biologis, nafkah dan lain-lain.
Wahbah  al-Zuhaili  dalam  kitabnya  Fatawa  Mu’ashirah  tahun  2006 meyebutkan:
“Pernikahan  ini  kendati  secara  zahir  adalah  sah  secara  syara’  namun pernikahan  ini  tidak  dapat  mewujudkan  tujuan-tujuan  suatu  pernikahan seperti  kebahagiaan,  ketenangan,  kemulyaan,  dan  lain  sebagainya.  Oleh karena  itu  saya  berpendapat  nikah  misyar  itu  boleh  tapi  hukumnya makruh”. 7

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pandangan Wahbah al-Zuhaili Tentang Nikah Misyar
Ulama  Wahbah  al-Zuhaili  dalam  kitabnya  Fatawa  Mu’ashirah  yang  terbit tahun 2006 menyebutkan bahwa  “Nikah misyar itu adalah pernikahan yang rukun- rukunnya telah terpenuhi secara sempurna, yaitu adanya ijab, kabul, wali yang adil, dan  dua  saksi  yang  adil,  laki-laki  Islam,  baligh  berakal.  Tetapi  dalam  pernikahan misyar itu pihak istri melepaskan dua hak yang seharusnya ia terima, yaitu hak gilir (qasm)  dan  nafkah  yang  mestinya  ia  terima.  Namun  pernikahan  ini  harus didaftarkan  atau  dicatatakan  kepada  negara  untuk  memastikan  hak-hak  seorang istri.  Merahasiakan  pernikahan  ini  adalah  sangat  dibenci  (karahah  syadidah). Pernikahan ini kendati secara zahir adalah sah secara syara’ namun pernikahan ini tidak  dapat  mewujudkan  tujuan tujuan  suatu  pernikahan  seperti  kebahagiaan, ketenangan,  kemuliaan,  dan  lain  sebagainya.  Oleh  karena  itu  saya  berpendapat nikah misyar itu boleh tapi hukumnya makruh”.
Dari  penjelasan  tersebut  Wahbah  al-Zuhaili  berpendapat  bahwa pelaksanaan  nikah  misyar  dilihat  dari  akad  adalah  sah  karena  syarat  dan  rukun-
7 Wahbah al-Zuhaili, Mausu’ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya Mu’ashirah , (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010). 526.
rukunnya telah terpenuhi secara sempurna. Pendapat tersebut didasarkan kepada kaidah “Hukum asal yang berlaku dalam masalah akad adalah boleh” 8
Kaidah  tersebut  mencakup  untuk  semua  akad,  termasuk  akad  nikah  yang telah memenuhi syarat rukun seperti yang ditetapkan syara’ adalah sah. Keabsahan tersebut  dengan  catatan  selama  akad  tidak  dijadikan  sebagai  sarana  untuk melakukan perbuatan yang diharamkan seperti nikah muhallil, nikah shighar dan nikah mut’ah. Lebih lanjut Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa:
“Dorongan atau pertentangan adalah tergantung pada keadaan, berdasarkan kasus  per  kasus,  terkadangan  nikah misyar ini  diinginkan/didorong  untuk mencapai kesucian perempuan dan melestarikannya jika dianggap jatuh ke dalam  hal  haram.  Dan  saya  tidak  menyetujui  dia  laki-laki  jika  wanita  itu dalam  keadaan  normal  dan  tidak  ditemukan  syahwat  yg  kuat  atau keinginan, dan saya menuntut agar pria yang menikah dalam kapasitas ini sering  mengunjungi  istri  ini,  dan  merasa  bahwa  dia  adalah  suami  dalam pengertian  yang  benar,  bukan  setengah  atau  seperempat  atau  seperenam dari suami”. 9
Argumentasi  lain  tentang  nikah  misyar  itu  dilihat  dari  keadaan  seseorang, terkadang  dibolehkan  karena  faktor  hajat  (kebutuhan).  Seorang  perempuan  yang khawatir dirinya tidak bisa menjaga kesucian dan takut jatuh kedalam perbuatan yang  haram  jika  tidak  menikah,  sedangkan  calon  suaminya  tidak  sanggup memberikan  nafkah  berupa  sandang  pangan  dan  papan,  maka  boleh  melakukan nikah misyar. Faktor hajat sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum ibahah memang bisa diterapkan dalam kasus yang tidak ada keterangan nash secara jelas dan tidak ada kasus hukum lain yang dapat dijadikan rujukan, tetapi kasus tersebut mempunyai  nilai  manfaat  dan  maslahat.  Faktor  hajat  yang  menjadi  dasar diperbolehkannya  nikah  misyar  juga  bisa  didukung  dengan  kaidah  fiqhiyah  di antaranya  adalah  “Makruh  itu  bisa  berubah  (menjadi  mubah)  bila  didasari  oleh faktor kebutuhan”. 10
8 Alaiddin Koto, Op., Cit. 112.
9 Wahbah al-Zuhaili, Op., Cit. 527.
10 Alaiddin Koto, Op., Cit . 115.
Wahbah  al-Zuhaili  menyebutkan  bahwa  nikah misyar adalah  pernikahan yang  memenuhi  syarat  dan  rukun  pernikahan,  tapi  perempuan  melepaskan  hak- hak  yang  seharusnya  ia  terima  dalam  pernikahan  normal,  seperti  hak  nafkah, tempat tinggal, merawat anak-anak dan giliran bermalam (mabit). Dengan adanya syarat  istri  melepaskan  hak-hak  yang  mesti  ia  terima  menyebabkan  suami  tidak ada  tanggung  jawab  sebagai  pemimpin  dalam  rumah  tangga  berupa  pendidikan, pemeliharaan, melindungi, kerja sama, tolong menolong, menciptakan kebahagiaan dan ketenangan hati bagi suami istri. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda:
”Kalian  adalah  pemimpin,  yang  akan  dimintai  pertanggungjawaban. Penguasa  adalah  pemimpin,  dan  akan  dimintai  pertanggungjawaban  atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawaban  atas  kepemimpinannya.  Istri  adalah  pemimpin dirumah  suaminya,  dan  akan  dimintai  pertanggungjawaban  atas kepemimpinannya.  Pelayan  adalah  pemimpin  dalam  mengelolaharta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya“. (HR. Bukhari). 11
Sebab  pernikahan  itu  tidak  hanya  sekedar  memenuhi  syarat  legal  formal atau  pemenuhan  nafsu  syahwat  saja,  tapi  lebih  dari  pada  itu  pernikahan  adalah ikatan perjanjian yang kuat, sakral dan mulia seperti disebutkan al-Qur’an dengan istilah mitsaqan ghalizha, dalam Surat Al-Nisa’ ayat 21.
Dengan  melihat  hal-hal  tersebut  maka  Wahbah  al-Zuhaili  menyebutkan bahwa  nikah misyar bertentangan  dengan  maqashid  syari’ah.  Jadi  penetapan hukum  nikah  misyar  ini  Wahbah  al-Zuhaili  melihat  kepada  konsep  maqashid syari’ah  yaitu  tujuan  pernikahan  itu  disyariatkan.  Maqashid  syari’ah  berarti  apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan  hukum  atau  apa  yang  ingin  dicapai  Allah  dalam  menetapkan  suatu hukum.
Wahbah al-Zuhaili menggunakan konsep maqashid al-Syari’ah tentang nikah yang  digunakan  oleh  al-Syathibi.  Menurut  al-Syathibi  disyariatkannya  nikah
11 Muhammad Nashiruddin al-Bani, Op., cit . 245.
mempunyai tujuan yang bersifat pokok ( ashliyah ) dan ada yang bersifat pelengkap ( tabi’ah ). Selanjutnya ia mengatakan bahwa tujuan-tujuan pelengkap itu berfungsi untuk  mengukuhkan  tujuan  utama,  menguatkannya,  memotivasi  seseorang  untuk melakukannya, agar seseorang bertekad melanggengkan pernikahannya, dan dapat mewujudkan  kasih  sayang  dalam  pernikahannya.  Tujuan-tujuan  sekunder  itu memperkuat  tercapainya  tujuan  primer  (utama)  pernikahan,  yaitu  memperoleh keturunan.  Sebaliknya,  ketika  tujuan-tujuan  di  atas  tidak  dapat  direalisasikan, maka hal itu bertentangan dengan tujuan Allah SWT (maqashid syari’ah). 12
Secara  jelas  Wahbah  al-Zuhaili  menyatakan  ‘illat  diharamkannya  nikah misyar  karena  praktek  nikah  ini  tidak  mencapai  tujuan  pernikahan  yaitu terwujudnya  kehidupan  rumah  tangga  yang  sakinah  mawadah  dan  rahmah.  Oleh karena  itu  sesuai  dengan  metode sad  al-zari’ah (menutup  rapat  semua  jalan menuju kepada kerusakan), perkawinan semacam ini harus dilarang, bahkan jalan menuju nikah misyar ini harus ditutup rapat-rapat demi terpeliharanya nasab dan kemuliaan  keturunan.  Dengan  demikian  Wahbah  al-Zuhaili  sepertinya  lebih mempertimbangkan resiko yang bakal muncul dan untuk itu ia memutuskan untuk mengambil  resiko  yang  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  resiko  besar  yang ditimbulkan oleh nikah misyar ini.
Penulis melihat bahwa perkembangan zaman yang semakin maju, membuat perempuan  ingin  bekerja  tanpa  hanya  mengandalkan  suami.  Namun  sering  kali membuat  perempuan  mengesampingkan  pernikahan  demi  karirnya,  sehingga melewatkan  waktu  ideal  menikah  dan  menjadi  perawan  tua.  Ketika  tidak  bisa melaksanakan pernikahan secara normal karena susahnya menemukan jodoh yang sekufu,  maka  nikah  misyar  inilah  yang  menjadi  solusi  untuk  merubah  status menjadi  menikah,  walaupun  tidak  mengharapkan  nafkah  dari  suami  karena  istri telah mapan secara finansial.
12 Ibid , 397.
2. Metode  Ijtihad  yang  Digunakan  Oleh  Wahbah  Az-Zuhaili  dalam Menetapkan  Hukum  Nikah  Misyar  dan  Landasan  Tentang  Hukum Nikah Misyar
Kata ijtihad mengikuti wazan ifti’al hasil derivasi dari Mashdar al-Jahdu dan al-Juhdu yang berarti al-Masyaqqah (kesulitan) dan al-Thaqah (daya, kekuatan). 13
Secara bahasa, ijtihad berarti mengerahkan segenap kemampuan dan usaha paling maksimal  dalam  suatu  pekerjaan.  Kata  ijtihad  ini  tidak  digunakan  kecuali  untuk suatu pekerjaan yang memiliki beban berat.
Berikut ini defenisi ijtihad dalam istilah ahli ushul fikih:
Imam  Al-Ghazali  mendefinisikannya  dengan    “Pengerahan  segenap kemapuan  oleh  seorang  mujtahid  dalam  mencari  ilmu  tentang  hukum- hukum  syar’i.  Ijtihad  yang  sempurna  terjadi  jika  mujtahid  mengerahkan usaha paling maksimal sehingga ia merasa tidak mampu lagi mengerahkan usaha lebih dari itu” 14
Imam Al-Syathiby mendefenisikannya “Mengerahkan segenap usaha dalam menghasilkan ilmu atau dugaan kuat tentang suatu hukum”. 15
Muhammad  Al-Amin  Al-Syinqithi  mendefinisikannya  “Mengerahkan segenap usaha dalam memperhatikan dalil-dalil (syar’i) untuk memperoleh keyakinan atau zhon (prasangka kuat) terhadap suatu hukum syar’i” 16
Kata  ijtihad  dalam  makna  penggalian  hukum  syar’i  identik  dengan  kata Istinbath.  Muhammad  Ali  Al-Fayumi  sebagaimana  dikutip  oleh  Sapiudin  Shidiq, mendefinisikan Istinbāth sebagai upaya menarik hukum dari Al-Qur’an dan Sunah dengan jalan ijtihad. 17
Dalam  proses  menemukan  hukum  tersebut,  para  ulama  telah  menyusun seperangkat  metode  untuk  menafsirkan  ayat-ayat  dan  hadis-hadis  dalam  upaya
13 Ibn Manzhur, Lisanul Arab , (Beirut: Dar Shodir, 1414 H), 133.
14 Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul, (Beirut:  Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), h342.
15 Al-Syathibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.). 51.
16 Muhammad  Al-Amin  Al-Syinqithy, Muzakkiroh  Ushul  al-Fiqh ,  (Madinah:  Maktabah  al- Ulum wa al Hikam, 2005). 369.
17 Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2011).159.
lebih  mendekatkan  pemahaman  kepada  maksud-maksud  pensyari’atan  hukum  di satu  pihak  dan  upaya  lebih  mendekatkan  hasil  penalaran  tersebut  dengan kenyataan  yang  ada  di  tengah masyarakat  di  pihak lain. 18 Masing-masing  metode itu  memiliki  prinsip  yang  kuat  dalam  menetapkan  hukum-hukum  dan merealisasikan kemaslahatan umat yang menjadi tujuan dasar hukum Islam.
Muhammad Husain Al-Jizani membedakan ijtihad menjadi dua yakni ijtihad mutlak dan ijtihad juz’iy (parsial). Ijtihad mutlak adalah ijtihad yang dilakukan oleh mujtahid  yang  berhasil  menyusun  metode  istinbath  hukum  serta  kaidah- kaidahnya.  Sedangkan ijtihad  juz’iy adalah  ijtihad  yang  dilakukan  oleh  mujtahid yang  tidak  menyusun  metode  istinbath  hukum  sendiri,  ia  mengikuti  metode istinbath hukum  yang telah disusun oleh ulama sebelumnya dan hanya melakukan ijtihad  pada  masalah  atau  bab  tertentu  saja. 19 Selain  itu,  ada  pula  yang  membagi metode ijtihad kedalam tiga pola sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Ma’ruf al-Dawalibi. Ia membagi ijtihad menjadi tiga, yaitu ij tihad bayani, ijtihad ra’y, dan ijtihad istislahi . 20
1. Ijtihad Bayani
2. Ijtihad Ta’lili atau Qiyasi
3. Ijtihad Istislahi
Dalam  metode  ini,  ayat-ayat  umum  dikumpulkan  guna  merumuskan prinsip prinsip  umum  yang  digunakan  untuk  melindungi  atau  mendatangkan kemaslahatan.  Prinsip-prinsip  tersebut  disusun  menjadi  tiga  tingkatan  yaitu: daruriyat (kebutuhan  esensial), hajiyat (kebutuhan  primer), tahsiniyyah (kebutuhan kemewahan). Prinsip umum ini ditujukan kepada persoalan yang ingin
18 Amir Mu’allim dan Yusdani , Ijtihad dan Legalisasi Muslim Kontemporer , (Yogyakarta: UII Press, 2004). 71.
19 Muhammad Husein Al-Jizani, Ma’alim Ushul al-Fiqh, (Madinah: Dar Ibnu al-Jauzi, 1429 H), 466.
20 Amir Mu’allim dan Yusdani, op.cit., 71.
diselesaikan. Misalnya tranplantasi organ tubuh, bayi tabung dan hal-hal lain yang tidak dijelaskan oleh nas.
Dari  ketiga  metode  ijtihad  yang  telah  dijelaskan  diatas,  setelah  penulis melakukan analisa terhadap ijtihad yang digunakan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam menetapkan  hukum  nikah  misyar dapat  disimpulkan  bahwa  beliau  menggunakan metode  ijtihad  istislahi.  Ijtihad  istislahi  yaitu  ijtihad  yang  dilakukan  untuk menemukan  hukum  berdasarkan  tinjauan  maslahat  yang  disimpulkan  dari AlQur’an  dan  sunnah. 21 Hal  tersebut  bisa  dilihat  dari  alasan-alasan  yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili terkait pandangan beliau tentang bolehnya pernikahan misyar, alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut :
Pertama,  bahwa  menjaga  kehormatan  perempuan  adalah  sesuatu  yang fitrah,  manusiawi,  dan  termasuk  fenomena  sosial,  jika  seorang  laki-laki  dapat berpartisipasi sehingga tercapai tujuan ini, maka ia akan berpahala, dan ini menjadi tujuan yang sesuai syariat. 22 Alasan ini menurut al-Zuhaili menjadikan perkawinan misyar  menjadi  hal  yang  dibolehkan,  dikarenakan  dalam  perkawinan  misyar  ini terdapat salah satu maqaṣid nikah juga, yaitu maqṣad pelengkap nikah: terjaganya kehormatan  pada  seorang  wanita  yang  menjadi  seorang  istri,  walaupun  dengan perkawinan misyar, dengan arti bahwa si istri di sini akan terjaga dari berbuat zina.
Kedua,  Pada  dasarnya  perkawinan  yang  sesuai  dengan  syarat  dan  rukun yang telah ditentukan syariat, maka hukumnya adalah sah selama perkawinan ini tidak  dijadikan  sarana  keharaman  seperti  nikah  tahlil,  nikah  mut‘ah.  Dan  dalam perkawinan  misyar  tidak  didapati  tujuan  yang  haram.  Al-Zuhaili  dalam  alasan kedua  ini  melihat  lebih  jauh  lagi  tentang  sisi  atau  aspek  peraturan  fiqih munakahatnya,  dari  rukun  dan  syarat  perkawinan.  Perkawinan  misyar  ini dipandang sesuai dan selaras dengan rukun dan syarat perkawinan, bahkan tidak ada satu sisi yang bertentangan dengannya. Dari sisi wali, mempelai, mahar, saksi
21 Asy-Syathibi, Al-Muwafaqat, (Dar Ibn Affan, 1417 H), 11.
22 Wahbah Al-Zuhaily, Fatawa Muashirah (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2003). 226.
semua terpenuhi. Dari sisi waktu, perkawinan ini tidak terbatasi oleh waktu seperti halnya  dalam  perkawinan  mut‘ah.  Sehingga  dalam  tinjuah  fiqih  munakahat  dari segi rukun dan syarat perkawinan, perkawinan jenis ini telah terpenuhi semuanya, dan hukumnya menjadi boleh dan sah-sah saja.
Ketiga, jika salah seorang suami atau istri menggugurkan sebagian haknya setelah  akad  perkawinan  ini  terjadi,  maka  hal  ini  tidak  menjadi  masalah  secara syariat, seperti halnya seorang istri yang menggugurkan hak gilirannya untuk istri yang lain dalam rumah tangga poligami. Dikarenakan misalnya seorang istri yang menggugurkan haknya baik dalam nafkah atau hak gilir, sementara ia rela terhadap ini,  maka  tentu  ini  tidak  terlarang  secara  syariat.  Dan  selama  perkawinan  ini tercatat  dalam  pencatatan  sipil  maka  sejatinya  hak-hak  seorang  istri  terjamin. 23
Sementara alasan ketiga ini lebih kepada tinjauan pada sisi perjanjian perkawinan yang  terjadi  silang  pendapat  dalam  melihat  mana  syarat  atau  perjanjian  yang bertentangan  dengan  akad  perkawinan  dan  mana  yang  tidak  bertentangan, walaupun secara umum syarat ataupun perjanjian yang bertentangan dengan akad perkawinan  ini  tidak  boleh,  akad  perkawinan  tetap  sah,  namun  syarat  menjadi gugur.  Dalam  pendapat  lain,  akad  perkawinan  menjadi  gugur  atau  batal,  seperti gugurnya syarat itu sendiri. 24
Keempat, terlepas itu semua, maka perkawinan ini adalah perkawinan yang sah,  walau  tidak  dianjurkan,  karena  maqaṣid  syariah  tidak  tercapai  secara sempurna  pada  pernikahan  ini.  Semisal:  pendidikan/perawatan  anak-anak, ketenangan keluarga tidak dapat tergapai. Maqaṣid syariah di sini tercapai karena kehormatan  perempuan  ataupun  laki-laki  dalam  perkawinan  ini  tercapai.  Istri terpenuhi  kebutuhan  naluri  biologisnya,  dan  suami  pun  juga  demikian  adanya.
23 Ibid .,  226.
24 Puji  Kurniawan,  Perjanjian  Perkawinan;  Asas  Keseimbangan  Dalam  Perkawinan,  Jurnal El Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial 6, No. 1 (2020). 127.
Walaupun pada dasarnya, perkawinan tidak hanya terkonsentrasi pada hubungan seksual saja. Dan maqaṣid syariah di sini tercapai namun tidak sempurna. 25
Kelima,  karena  pada  dasarnya  akad  perkawinan  sah,  namun  hanya  syarat yang  batal,  sehingga  tidak  wajib  untuk  dipenuhi.  Karena  itu  pada  dasarnya  saya Wahbah al-Zuhaili meminta supaya akad dilakukan secara sah sesuai syariat tanpa ada penggunaan syarat di awal, lalu setelah itu bagi pasangan boleh mengadakan syarat  dengan  penuh  kasih  sayang  antara  keduanya.  Namun  syarat  ini  tidak tercatat di awal akad perkawinan. 26 Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa nikah misyar  adalah  sah  karena  syarat  dan  rukun-rukunnya  telah  terpenuhi  secara sempurna.  Hal  ini  sebagaimana  yang  dikatakan  olehnya  dalam  kitab  Fatawa Mu’ashirah sebagai berikut :
“Nikah misyar itu adalah pernikahan yang rukun-rukunnya telah terpenuhi secara sempurna, yaitu adanya ijab, kabul, wali yang adil, dan dua saksi yang adil,  laki-laki  Islam,  baligh  berakal.  Tetapi  dalam  pernikahan  misyar  itu pihak  istri  melepaskan  dua  hak  yang  seharusnya  ia  terima,  yaitu  hak  gilir (qasm)  dan  nafkah  yang  mestinya  ia  terima.  Namun  pernikahan  ini  harus didaftarkan  atau  dicatatakan  kepada  negara  untuk  memastikan  hak-hak seorang istri. Merahasiakan pernikahan ini adalah sangat dibenci (karahah syadidah).  Pernikahan  ini  kendati  secara  zahir  adalah  sah  secara  syara’ namun  pernikahan  ini  tidak  dapat  mewujudkan  tujuan-tujuan  suatu pernikahan  seperti  kebahagiaan,  ketenangan,  kemuliaan,  dan  lain sebagainya.  Oleh  karena  itu  saya  berpendapat  nikah  misyar  itu  boleh  tapi hukumnya makruh”. 27
Adapun  landasan  tentang  pendapat  tersebut  didasarkan  pada  kaidah “Hukum asal yang berlaku dalam masalah akad adalah boleh”.
Kaidah  tersebut  mencakup  untuk  semua  akad,  termasuk  akad  nikah  yang telah memenuhi syarat rukun seperti yang ditetapkan syara’ adalah sah. Keabsahan tersebut  dengan  catatan  selama  akad  tidak  dijadikan  sebagai  sarana  untuk
25 Wahbah al-Zuhaili, op., cit . 226.
26 Ibid ., 226.
27 Wahbah al-Zuhaili, Op., Cit .  226.
melakukan perbuatan yang diharamkan seperti nikah muhallil, nikah shighar dan nikah mut’ah.
Landasan  lain  yang  digunakan  oleh  Wahbah  Az-Zuhaili  tentang  bolehnya nikah misyar adalah kemaslahatan. Dengan nikah misyar laki-laki dan perempuan bisa menyalurkan hajatnya sehingga terhindar dari sesuatu yang diharamkan. Hal ini  sebagaimana  yang  dikatakan  olehnya  dalam  kitab  Fatawa  Mu’ashirah  sebagai berikut:
Dorongan atau pertentangan adalah tergantung pada keadaan, berdasarkan kasus  per  kasus,  terkadangan  nikah  misyar  ini  diinginkan/didorong  untuk mencapai kesucian perempuan dan melestarikannya jika dianggap jatuh ke dalam  hal  haram.  Dan  saya  tidak  menyetujui  dia  laki-laki  jika  wanita  itu dalam  keadaan  normal  dan  tidak  ditemukan  syahwat  yang  kuat  atau keinginan, dan saya menuntut agar pria yang menikah dalam kapasitas ini sering  mengunjungi  istri  ini,  dan  merasa  bahwa  dia  adalah  suami  dalam pengertian  yang  benar,  bukan  setengah  atau  seperempat  atau  seperenam dari suami. 28
Argumentasi  lain  tentang  nikah  misyar  itu  dilihat  dari  keadaan  seseorang, terkadang  dibolehkan  karena  faktor  hajat  (kebutuhan).  Seorang  perempuan  yang khawatir dirinya tidak bisa menjaga kesucian dan takut jatuh kedalam perbuatan yang  haram  jika  tidak  menikah,  sedangkan  calon  suaminya  tidak  sanggup memberikan  nafkah  berupa  sandang  pangan  dan  papan,  maka  boleh  melakukan nikah misyar. Faktor hajat sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum ibahah memang bisa diterapkan dalam kasus yang tidak ada keterangan nash secara jelas dan tidak ada kasus hukum lain yang dapat dijadikan rujukan, tetapi kasus tersebut mempunyai  nilai  manfaat  dan  maslahat.  Faktor  hajat  yang  menjadi  dasar diperbolehkannya  nikah  misyar  juga  bisa  didukung  dengan  kaidah  fiqhiyah  di antaranya adalah:
“Makruh  itu  bisa  berubah  (menjadi  mubah)  bila  didasari  oleh  faktor kebutuhan”
Namun  makruh  melakukan  nikah  misyar  tanpa  adanya  faktor  hajat (kebutuhan  yang  mendesak),  yaitu  seorang  laki-laki  menikahi  perempuan  dalam keadaan normal dan tidak ditemukan syahwat yang kuat atau keinginan yang kuat untuk  menikah.  Jika  tetap  dilakukan  nikah  misyar  maka  Wahbah  al-Zuhaili menuntut  agar  laki-laki  yang  menikah  dalam  keadaan  ini  untuk  sering mengunjungi istrinya dan merasa bahwa dia adalah suami dalam pengertian yang sebenar benarnya bukan setengah-setengah.

## 3. Analisis Pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang Nikah Misyar Perspektif Maqashid al-Syari’ah
Pada  bagian  ini  fokus  pembahasan  ditujukan  kepada  bagaimana  analisis terhadap pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang nikah misyar dilihat dari perspektif maqashid  al-syari’ah.  Caranya  adalah  dengan  mencermati  pertimbangan pemeliharaan maslahat baik yang bersifat dharuriyat, hajjiyat, maupun tahsiniyat. Dari  semua  jenis  maslahat  yang  diperhatikan,  al-dharuriyyat  al-khams  tentu menjadi  hal  paling  utama  yang  diperhatikan  dalam  suatu  penetapan  fatwa. Al- dharuriyyat al-khams itu adalah lima hal pokok yang selalu diperhatikan oleh syara’ dalam  penetapan  hukum.  Bahkan  bisa  dikatakan  tidak  ada  satupun  hukum  syar’i kecuali  memperhatikan al-dharuriyyat  al-khams ini,  baik  keseluruhan  maupun sebagiannya.  Lima  hal  pokok  ( al-dharuriyyat  al-khams )  tersebut  adalah  menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.
1) Hifzhu al-Din (memelihara agama) menegakkan kalimat Allah
Memelihara agama berada pada urutan paling tinggi dalam hirarki prioritas maqashid  al-syari’ah.  Maslahat  menjaga  ini  adalah  dharuriyat  yang  paling penting  ketimbang  dharuriyyat  yang  lain.  Posisi  yang  tinggi  ini  diberikan pada  maslahat  memelihara  agama  ini  karena  dalam  Islam  segala  macam bentuk  kemaslahatan  tidak  ada  gunanya  jika  agama  tidak  ditegakkan. Kehidupan  seorang  manusia  yang  terpelihara  jiwanya,  sehat  akal
pikirannya, sejahtera ekonominya, dan harmonis dalam kehidupan keluarga sampai ke anak cucu tidak bernilai dalam Islam jika agama terabaikan.
2) Hifzu  al-Nafs (memelihara  jiwa)  Demi  terpeliharanya  jiwa,  Allah  melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa seperti pembunuhan orang lain, atau  terhadap  diri  sendiri,  dan  diberlakukan  hukum  qisas  bagi  pelaku pembunuhan,  tindak makar,  dan  lain  sebagainya. 29 Bahkan  dalam keadaan darurat dimana seseorang dipaksa mengucapkan kalimat kufur dan diancam akan  dibunuh  jika  tidak  melakukannya,  maka  boleh  hukumnya  dia mengucapkan hal tersebut selama hatinya kokoh diatas keimanan.
3) Hifzu al-Aql (memelihara akal)
Memelihara  akal  berdasarkan  peringkat  kepentingannya  dapat  dibedakan menjadi  tiga tingkatan.  Memelihara  akal  dalam tingkat  dharuriyyat  seperti memelihara akal dari kerusakan yang disebabkan oleh benturan fisik pada kepala  atau  otak.  Oleh  karena  itulah  Islam  melarang  seseorang  memukul pada  bagian  kepala.  Dalam  hukum  diyat  (uang  ganti  kerugian)  dijelaskan bahwa  apabila  seseorang  memukul  orang  lain  pada  bagian  kepala,  lalu pukulannya  itu  menyebabkan  kerusakan  pada  otaknya  sehingga  orang tersebut  menderita  cacat  permanen  pada  organ  otaknya  maka  diyat-nya adalah  100  ekor  onta.  Besaran  diyat  ini  sama  dengan  diyat  pembunuhan secara  sengaja.  Contoh  lain  pemeliharaan  akal  dalam  tingkat  dharuriyyat adalah  menjauhi  penggunaan  obat  ataupun  suntikan  yang  dapat menyebabkan kerusakan permanen pada otak.
4) Hifzhu al-Mal (memelihara harta)
Harta  adalah  sesuatu  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  manusia.  Al- Qur’an menyebut harta itu sebagai perhiasan hidup di dunia. Harta memang memiliki sisi negatif; yaitu dapat membuat seseorang lalai dari Allah. Karena mengejar dan mengumpulkan harta seseorang yang lemah imanya bisa saja
29 Alaiddin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004). 123.
menghalalkan  segala  cara;  seperti  bertransaksi  riba,  mencuri,  menipu, mengambil  hak  orang  lain,  korupsi,  dan  lain-lain.  Namun,  pada  dasarnya harta  itu  adalah  sesuatu  yang  baik  dan  berguna  bagi  kehidupan  jika dipegang oleh seorang muslim yang baik.
5) Hifzhu al-Nasl / al-Nasb (memelihara keturunan)
Maslahat  utama  dari  pernikahan  adalah  untuk  memelihara  keturunan (Hifzhu  al Nasl).  Artinya  pernikahan  bertujuan  untuk  menjaga kelangsungan  hidup  kehidupan  umat  manusia  sebagai  khalifah  dimuka bumi  agar  tidak  punah.  Namun  kelangsungan  hidup  manusia  itu  haruslah disertai  dengan  kemurnian  nasab.  Hal  ini  karena  dalam  hukum  Islam banyak  hak  dan  kewajiban  yang  muncul  dengan  adanya  hubungan  nasab; seperti  hak  perwalian,  hak  memperoleh  nafkah,  hak  mendapat  warisan, hubungan mahrom, dan lain-lain.
Berdasarkan  analisis  penulis  terhadap  alasan-alasan  yang  disebutkan  oleh Wahbah  al-Zuhaili  dalam  membolehkan  pernikahan  misyar  ini  menurut  penulis adalah  alasan  yang  kurang  tepat.  Bahkan  perkawinan  ini  lebih  banyak mudharatnya  daripada  manfaatnya.  Istri  dalam  posisi  terzholimi,  terdominasi. Suami  dapat  seenaknya  saja  lepas  dari  tanggung  jawab  perkawinan.  Kondisi  ini semakin parah apabila lahir anak-anak dari perkawinan ini. Bagi mereka yang ingin melakukan perkawinan misyar, baik kaum laki-laki atau wanita, hendaknya mereka berpikir  kembali,  mempertimbangkan  sisi  kemaslahatan  dan  kemudharatan  dari pernikahan misyar ini.

## C. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Wahbah  al-Zuhaili  dalam  nikah misyar pandangan  beliau  dalam  kitab, Mausu’ah  al-Fiqh  al-Islami  wa  al-Qadhaya  Mu’ashirah,  halaman  527 menjadikan  perkawinan  misyar menjadi  hal  yang  dibolehkan,  dikarenakan
dalam perkawinan misyar ini terdapat salah satu maqaṣid nikah juga, yaitu maqaṣid  pelengkap  nikah:  terjaganya  kehormatan  pada  seorang  wanita yang  menjadi  seorang  istri,  walaupun  dengan  perkawinan  misyar,  dengan arti bahwa si istri di sini akan terjaga dari berbuat zina.
2. Dalam  metode  ijtihad  istislahi  yang  disebutkan  oleh  Wahbah  al-Zuhaili tentang  bolehnya  nikah  misyar  adalah  kemaslahatan.  Adapun  landasan tentang  pendapat  tersebut  didasarkan  pada  kaidah  “Hukum  asal  yang berlaku  dalam  masalah  akad  adalah  boleh”.  Kaidah  tersebut  mencakup untuk semua akad, termasuk akad nikah yang telah memenuhi syarat rukun seperti yang ditetapkan syara’ adalah sah.
3. Dari  analisa penulis  nikah  misyar itu secara  maqashid  al-syari’ah  berbeda, pada  alasan  yang  pertama,  dikatakan  bahwa  perkawinan  misyar  ini mengandung  maqaṣid  syariah,  yaitu  penjagaan  kehormatan  si  perempuan. Dalam perkawinan, kehormatan masing-masing suami istri, tidak hanya istri saja,  atau  suami  saja,  namun  kehormatan  keduanya  terjaga  dengan perkawinan melalui penyaluran hubungan biologis antara keduanya. Kedua maka perkawinan ini adalah perkawinan yang sah, walau tidak dianjurkan, karena  maqaṣid  syariah  tidak  tercapai  secara  sempurna  pada  pernikahan ini.  Semisal:  pendidikan/perawatan  anak-anak,  ketenangan  keluarga  tidak dapat  tergapai.  Maqaṣid  syariah  di  sini  tercapai  karena  kehormatan perempuan ataupun laki-laki dalam perkawinan ini tercapai. Istri terpenuhi kebutuhan  naluri  biologisnya,  dan  suami  pun  juga  demikian  adanya. Walaupun  pada  dasarnya,  perkawinan  tidak  hanya  terkonsentrasi  pada hubungan  seksual  saja.  Dan  maqaṣid  syariah  di  sini  tercapai  namun  tidak sempurna.

## REFERENSI
Abbas Mahmud al-‘Aqqad. (1985). Falsafah al-Qur'an. Kairo: Dar al-Hilal.
Abdul  Hayyie  Al-Kattani  dkk.  (2011).  Terjemahan  fiqh  islam  waadilatuhu  Jilid  9.
Gema Insani Pres.
Abu Hamid Al-Ghazali, (1993). Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul . Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al-Syatibi. (1997). al-Muwafaqat Fi Usul al-Ahkam , Juz III. T.p: Dar Ibn ‘Affan.
Ade Dedi Rohayana. (2005). Ilmu Ushul Fiqih. Pekalongan: STAIN Press.
Ahmad  Al-Raysuni.  (1992). Nazhariyat  Al-Maqashid  ‘inda  Al-Imam  Al-Syatibi . Herndon: The International Institute of Islamic Thought.
Ahmad.  (1412). Nahzariyyatul  Maqashid  ‘Inda  Al-Imam  ASy-Syathibi .  Ad-Darul ‘Alamiyyah Lilkitab Al-Islami.
Alauddin Ali Bin Balban Alfarisi. (2007). Shahih Ibnu Hibban , Jilid 3. Pustaka Azzam: Jakarta.
Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan, Dhawabith Al-mashlahah. Beirut: Muassasah Al Risalah.
Al-Damiri,  Muhammad  Bin  Musa.  (2004). Al-Najmu  Al-Wahhaj .  Jeddah:  Dar  Al- Minhaj.
Al-Ghazali,  Abu  Hamid  Muhamad.  (1993 ).  Al-Mustashfa  min  Ilm  Al-Ushul .  Beirut: Dar AlKutub Al-Ilmiyyah.
Al-Ghazaly, Abu Hamid Muhammad. (1971). Syifa’ Al-Ghalil . Baghdad: Maktabah Al- Irsyad.
Al-Imam  Taqi  al-Din  Abi  Bakr  bin  Muhammad  al-Husaini  al  Damsyiqi  al-Syafi’i, Kifayah  alAkhyar  fi  Halli  Ghayat  al-Ikhtishar ,  Juz  2.  Semarang:  Usaha Keluarga)
Dahlan, A. A. (1999). Ensiklopedi Hukum Islam, Cetakan II. Et. Al. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve .
Koto, A. (2011). Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh . Jakarta: Rajawali Pers.
Munawwir,  A.  W.  (1984). Al-Munawwir,  Kamus  Arab-Indonesia .  Unit  Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan, Pondok Pesantren" Al-Munawwir".
Rahman,  A.  (1995).  Kompilasi  Hukum  Islam  Indonesia,  Jakarta:  CV. Akademika Pressindo .