ANALYSIS  OF  THE  IMPLEMENTATION  OF  ISAK  16  - SERVICE  CONCESSION  AGREEMENTS  AND  ITS IMPLICATIONS  FOR  THE  COMPANY'S  FINANCIAL STATEMENTS
Yedi Isnandi 1 , Sugeng Riyadi 2 1) Student Magister Akuntansi  Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Budi Luhur
2) Magister Akuntansi  Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Budi Luhur Email Korespodensi: 2232600136@student.budiluhur.ac.id
ABSTRAK
Artikel History: Artikel masuk: 13/06/2024
Artikel revisi: 15/07/2024 Artikel diterima: 31/07/2024
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur diperoleh dari jurnal- jurnal ilmiah, standar akuntansi, regulasi pemerintah, perjanjian-perjanjian dan kajian-kajian bisnis terkait penyelenggaraan kereta api ringan/ Light Rail Transit, sedangkan studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan informan yang memahami penyelenggaraan kereta api ringan/LRT. Perusahaan yang menjadi obyek  penelitian  adalah  PT  Jakarta  Propertindo  (Perseroda)  merupakan perusahaan  yang  ditugaskan  oleh  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  untuk Penyelengaaraan  Prasaran  dan  Sarana  Kereta  Api  Ringan/Light  Rail  Transit Koridor  1  Fase  1  (Kelapa  Gading  Velodrome).  Tujuan  penelitian  adalah  untuk menganalisis kebijakan akuntansi yang sesuai bagi perusahaan terkait Perjanjian Penyelengaaraan  Prasaran  dan  Sarana  Kereta  Api  Ringan/Light  Rail  Transit Koridor 1 Fase 1 (Kelapa Gading Velodrome) merupakan ruang lingkup ISAK - 16 Perjanjian Konsesi Jasa, implementasi ISAK 16 dan implikasi penerapan ISAK 16 terhadap laporan keuangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan akuntansi  terkait  Penyelengaaraan  Prasaran  Kereta  Api  Ringan/Light  Rail Transit  merupakan  ruang  lingkup  ISAK  16  :  Perjanjian  Konsesi  Jasa  sehingga implikasi terhadap laporan keuangan, perusahaan harus mencatat Aset Prasarana LRT  sebagai  Aset  Takberwujud,  sedangkan    untuk  Penyelengaaraan  Sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit adalah merupakan ruang lingkup PSAK 16 : Aset Tetap sehingga perusahaan harus mencatat Aset Sarana LRT sebagai Aset Tetap.
Keywords:
ISAK 16, Laporan Keuangan,
Perusahaan Jasa Dengan Perjanjian Konsesi

## ABSTRACT
This  research  is  qualitative  research  with  data  collection  techniques  through  literature studies  and  field  studies.  Literature  studies  were  obtained  from  scientific  journals, accounting standards, government regulations, agreements and business studies related to the implementation of light rail/Light Rail Transit, while field studies were carried out through  interviews  with  informants  who  understand  the  implementation  of  light rail/LRT. The company that is the object of research is PT Jakarta Propertindo (Perseroda) which  is  a  company  assigned  by  the  DKI  Jakarta  Provincial  Government  to  provide infrastructure  and  facilities  for  Light  Rail  Transit  Corridor  1  Phase  1  (Kelapa  Gading Velodrome).  The  aim  of  the  research  is  to  analyze  appropriate  accounting  policies  for companies related to the Light Rail Transit Infrastructure and Facilities Agreement for Corridor 1 Phase 1 (Kelapa Gading Velodrome) which is the scope of ISAK -16 Services Concession  Agreement,  implementation  of  ISAK  16  and  implications  of  implementing ISAK 16 to the financial statements. The results of the research conclude that accounting policies related to the Implementation of Light Rail Transit Infrastructure are within the scope of ISAK 16: Service Concession Agreements so that the implications for financial statements  are  that  companies  must  record  LRT  Infrastructure  Assets  as  Intangible Assets, while for the Operation of Light Rail Transit Facilities Rail Transit is within the scope of PSAK 16: Fixed Assets so companies must record LRT Facilities Assets as Fixed Assets.
Dynamic Management Journal Volume 8 No. 3 Tahun 2024 DOI: http://dx.doi.org/10.31000/dmj.v8i3                                                ISSN (Online) 2580-2127

## PENDAHULUAN
Perkembangan  sektor  transportasi  yang  baik  akan  memberikan  kontribusi yang  cukup  besar  bagi  perkembangan  sektor  lainnya  seperti  sektor  perdagangan, perindustrian, keuangan, dan jasa-jasa. Transportasi darat memegang peranan krusial dalam  kehidupan  sehari-hari  warga  Jakarta.  Sebagai  ibukota  dan  pusat  ekonomi, mobilitas  penumpang  dan  barang  di  Jakarta  sangat  tinggi.  Oleh  karena  itu, ketersediaan  transportasi  darat  yang  baik  menjadi  perhatian  utama  bagi  para pemangku kepentingan. Kebutuhan akan transportasi umum yang aman dan nyaman sangat  penting  untuk  mengurangi  penggunaan  kendaraan  pribadi,  yang berkontribusi  pada  kemacetan  lalu  lintas  dan  pertumbuhan  jumlah  kendaraan. Pemerintah  DKI  Jakarta  merespons  kebutuhan  ini  dengan  pembangunan  sistem transportasi cepat berskala massal, seperti MRT (Mass Rapid Transportation).
Antara  MRT  dan  LRT,  tidak  ada  perbedaan  yang  mencolok,  baik dari  segi  bentuk kereta maupun lintasan yang mereka gunakan, semuanya tampak serupa. Tetapi jika kita  melihat  lebih  detail,  ada  beberapa  perbedaan  mendasar  antara  MRT  dan  LRT yang perlu dipahami. LRT, singkatan dari Light Rail Transit, merupakan salah satu jenis  sistem  Kereta  Api  Penumpang  yang  beroperasi  di  wilayah  perkotaan. Konstruksinya ringan dan dapat berjalan bersama lalu lintas lain atau dalam lintasan khusus.  LRT  juga  sering  disebut  sebagai  trem.  Kereta  api  ringan  ini  telah  banyak digunakan di berbagai negara di Eropa dan telah mengalami berbagai modernisasi. Salah satunya adalah otomatisasi, yang memungkinkan operasional tanpa masinis, serta kemampuan beroperasi pada lintasan khusus. LRT juga sering menggunakan lantai rendah (sekitar 30 cm) yang disebut sebagai Low floor LRT untuk memudahkan penumpang saat naik dan turun.
Pembangunan  Prasaran  dan  Sarana  LRT  Koridor  1  Fase  1(Kelapa  Gading Velodrome) dengan panjang jalur mencapai 5,8 km dilakukan selama kurang lebih tiga tahun dan mulai dioperasikan pada bulan Desember 2019. Pada awal operasional tahun  2019,  jumlah  penumpang  LRT  di  jalur  Koridor  Kelapa  Gading  -  Velodrom mencapai  145.897  orang,  dengan  rata-rata  4.706  penumpang  per  hari.  Pada  tahun 2020,  khususnya  di  bulan  Januari  dan  Februari  (sebelum  pandemi),  jumlah penumpang  per  bulan  mencapai  lebih  dari  100.000  penumpang.  Namun,  setelah pandemi  melanda,  jumlah  penumpang  mengalami  penurunan  signifikan  menjadi 60.733  pada  bulan  Maret.  Kondisi  ini  berlanjut  hingga  tahun  2021  karena diberlakukan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  oleh  pemerintah  untuk mengatasi pandemi COVID-19.
Tabel.1 Jumlah Penumpang Light Rail Transit (LRT)
Bulan Penumpang (Orang) 2020 2021 Januari 118.758 21.558 Pebruari 135.477 21.911
Dynamic Management Journal Volume 8 No. 3 Tahun 2024 DOI: http://dx.doi.org/10.31000/dmj.v8i3                                                ISSN (Online) 2580-2127
Maret 60.733 28.003 April 7.312 24.151 Mei 5.960 21.306 Juni 18.407 30.348 Juli 26.210 10.357 Agustus 26.187 14.731 September 18.974 23.781 Oktober 18.786 30.693 November 25.234 34.292 Desember 25.201 38.256 Jumlah 489.259 301.408
Sumber : Katalog Statistik DKI Jakarta 2021
Skema  penugasan  tersebut  adalah  Bangun  Guna  Serah  (Build  Operate Transfer/BOT).  Skema  Bangun  Guna  Serah  (Build  Operate  Transfer/BOT) merupakan  bentuk  kerjasama  yang  lazim  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk pembangunan infrastruktur. BOT dalam kerangka proyek infrastruktur merupakan perjanjian  antara  pemilik  proyek  (dalam  hal  ini  pemerintah)  memberikan  haknya kepada  operator  atau  pelaksana  (pihak  swasta/BUMN/BUMD)  untuk membangunan sarana dan prasarana umum dan mengoperasikannya dalam jangka waktu tertentu, serta mengambil keuntungan dalam pengoperasiannya. Pada masa akhir kontrak pihak operator/pelaksana harus mengembalikannya aset proyek yang dikelolanya  kepada  pemerintah,  sesuai  dengan  perjanjian  BOT.  Artinya,  dalam konsep  BOT  tidak  ada  pihak  yang  akan  dirugikan,  tetapi  akan  terbuka menguntungkan  pemerintah  karena:  a)  BOT  tidak  membebani  neraca  pembayaran pemerintah.  b)  BOT  akan  mengurangi  jumlah  pinjaman  pemerintah.  c)  BOT  akan menjadi bagian tambahan sumber pembiayaan proyek-proyek yang diprioritaskan. d) Terbukanya tambahan fasilitas baru dengan proyek tersebut. Mengalihkan risiko terhadap  konstruksi,  pembiayaan  dan  pengoperasian  kepada  sektor  swasta.  e) Mengoptimalkan  kemungkinan  pemanfaatan  swasta  atau  masuknya  tekhnologi asing.  f)  Mendorong  alih  teknologi  dari  negara  maju  kepada  negara-negara berkembang dengan BOT. g)Diperolehnya fasilitas lengkap dan operasional setelah jangka waktu akhir konsensi BOT terpenuhi
Kebijakan akuntansi yang di terapkan di PT Jakpro terkait skema Build Operate Transfer  (BOT)    untuk  Penyelengaaraan  Prasaran  dan  Sarana  Kereta  Api Ringan/Light  Rail  Transit  Koridor  1  Fase  1(Kelapa  Gading  Velodrome)  tidak mengacu  kepada  ISAK  16  :  Perjanjian  Konsesi  Jasa  karena  aset  infrastruktur  yang dibangun  dan  di  operasikan  diakui  sebagai  aset  tetap  dan  bukan  aset  konsensi sehingga  perlu  dilakukan  analisis  lebih  lanjut  terhadap  kebijakan  akuntansi  yang diterapkan.    Dengan  diakuinya  sebagai  asset  tetap  memiliki  implikasi  terhadap
Dynamic Management Journal Volume 8 No. 3 Tahun 2024 DOI: http://dx.doi.org/10.31000/dmj.v8i3                                                ISSN (Online) 2580-2127
laporan keuangan yang disajikan oleh PT Jakpro. Hal inilah salah satu faktor yang memotivasi dilakukan penelitian mengenai penerapan ISAK 16.
Penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas mengenai penerapan ISAK 16 dan kerja sama Build Operate Transfer (BOT), yaitu ; Penelitian  oleh Baskoro dan Firmansyah  (2020)  mengulas  penerapan  akuntansi  hak  konsesi  sebagai  aset  tak berwujud  pada  perusahaan  penyedia  jasa  jalan  tol  di  Indonesia;  Penelitian  oleh Prasetyo dan Agustia (2018) melakukan analisis dampak rencana penerapan ISAK 16 pada  penyelenggaraan  prasarana  kereta  api  ringan  (Light  Rail  Transit);  Penelitian oleh Adriansyah et.al (2022) melakukan penelitian dengan tujuan untuk membahas apakah suatu perjanjian atau kontrak dapat diklasifikasikan sebagai suatu perjanjian konsesi jasa sesuai standar akuntansi yang berlaku dengan study kasus PT Indonesia Power;  Penelitian  oleh  Astuti  (2022)  melakukan  penelitian  dengan  tujuan  untuk mengetahui tanggungjawab para pihak dalam rangka pelaksanaan kerjasama dengan model  BOT;  Penelitian  oleh  Puspitasari  dan    Santoso  (2018)  melakukan  penelitian dengan  tujuan  untuk  mengetahui  tahapan-tahapan  serta  potensi  risiko  gugatan kepada  pemerintah  apabila  terjadi  wanprestasi  dalam  perjanjian  kerjasama pemerintah  dan  swasta  dengan  pola  (BOT)  Build  Operate  Transfer  dalam pembangunan jalan tol Semarang-Solo; Penelitian oleh Dewi et.al (2022) melakukan penelitian dengan tujuan untuk untuk mengkaji pelaksanaan dan pengungkapan hak konsesi  dalam  laporan  keuangan  perusahaan  pada  4  (empat)  sektor  usaha  serta meninjau  sejauh  mana  konsesi  jasa  diakui  sebagai  aset  tidak  berwujud  atau  aset keuangan, Penelitian Abdallah dan Abdullah (2022) melakukan penelitian bertujuan untuk menyajikan dan menganalisis persyaratan pelaporan pengaturan hak istimewa layanan  sesuai  dengan  interpretasi  SIC29,  IFRIC  12  dan  standar  terkait;  Penelitian Ussabayev  et.al  (2019)  Penelitian  ini  mempertimbangkan  isu-isu  pembaruan akuntansi  di  sektor  publik  perekonomian  Republik  Kazakhstan  dalam  kondisi pengembangan kemitraan publik-swasta dalam bentuk perjanjian konsesi.
Mengingat penelitian terkait Penerpan ISAK 16 : Perjanjian Konsesi Jasa belum banyak  diungkap,    maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  terhadap perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Jakpro yang dikemas dalam skema Build Operate Transfer (BOT) untuk proyek penyelengaaraan prasaran dan sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit  koridor 1 fase 1 (Kelapa Gading Velodrome), dengan pertimbangan sebagai berikut :
a. Semakin  meningkatnya  jumlah  penduduk  di  wilayah  DKI  Jakarta  yang berdampak pada peningkatan kebutuhan pelayanan transportasi.
b. Kebutuhan akan transportasi umum yang aman dan nyaman untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, yang berkontribusi pada kemacetan lalu lintas dan pertumbuhan jumlah kendaraan.
Dynamic Management Journal Volume 8 No. 3 Tahun 2024 DOI: http://dx.doi.org/10.31000/dmj.v8i3                                                ISSN (Online) 2580-2127
c. Perjanjian  kerjasama  pemerintah  dengan  badan  usaha  dalam  rangka pembangunan fasilitas pelayanan publik sering terjadi,
d. Kebijakan  akuntansi  yang  diterapkan  oleh  PT  Jakpro  terhadap  perjanjian kerjasama Build Operate Transfer (BOT) untuk  Penyelengaaraan Prasaran dan Sarana  Kereta  Api  Ringan/Light  Rail  Transit  Koridor  1  Fase  1(Kelapa  Gading Velodrome) perlu di analisis lebih lanjut, karena perusahaan beranggapan bahwa perjanjian tersebut bukan merupakan ruang lingkup ISAK 16 : Perjanjian Konsesi Jasa.
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Untuk  menganalisis  kebijakan  akuntansi  yang  tepat    terkait  Perjanjian Penyelengaaraan Prasaran dan Sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit.
b. Untuk  mengalisis  Perjanjian  Penyelengaaraan  Prasaran  dan  Sarana  Kereta  Api Ringan/Light Rail Transit  dengan skema Build Operate Transfer (BOT) termasuk ruang lingkup ISAK 16 : Perjanjian Konsesi Jasa.
c. Untuk  menganalisis  implementasikan  ISAK-16  Perjanjian  Konsesi  Jasa  pada skema Build Operate Transfer (BOT)
d. Untuk menganalisis implikasi/dampak penerapan ISAK-16 : Perjanjian Konsesi Jasa terhadap laporan keungan pada skema Build Operate Transfer (BOT) Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  baik  secara  akademis maupun praktis :
a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan khusunya dibidang ilmu akuntansi yang terkait dengan Perjanjian Konsesi Jasa.
b. Sebagai  bahan  referensi  bagi  peneliti  berikutnya  yang  melakukan  penelitian sejenis
c. Dengan  adanya  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  rujukan  dalam melakukan  kerjasama  dengan  pihak  badan  usaha,  sehingga  dapat  menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk kerjasama yang sesuai.
d. Dengan  adanya  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  acuan  dalam menerapkan kebijakan akuntansi yang sesuai sehingga laporan keuangan dapat tersaji sesuai standar akuntansi yang berlaku.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Teori Pengembangan Usaha
Brown dan Petrello (1976) menyatakan bahwa pengembangan usaha adalah suatu lembaga yang  menghasilkan   barang  dan  jasa yang  dibutuhkan masyarakat. Lebih lanjut menjelaskan apabila kebutuhan masyarakat meningkat, maka lembaga bisnispun  akan  meningkat  pula  perkembangannya  untuk  memenuhi  kebutuhan tersebut, untuk memperoleh laba. Dalam upaya pengembangan usaha ini diperlukan strategi.  Stratei  merupakan  proses  untuk  menentukan  arah  yang  harus  dituju  oleh suatu  perusahaan  supaya  dapat  tercapai  segala  misi  (Morrisey  (1995:45).  Dengan
Dynamic Management Journal Volume 8 No. 3 Tahun 2024 DOI: http://dx.doi.org/10.31000/dmj.v8i3                                                ISSN (Online) 2580-2127
demikian strategi adalah metode/cara yang digunakan oleh organisasi bisnis dalam mencapai  tujuan    Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  pihak  manajemen  harus menyusun  strategi  yang  digunakan  kedalam    rencana  kerja  operasional  (tahunan) selanjutnya di susun anggaran.

## Teori Kepatuhan
Teori  kepatuhan  merupakan  pendekatan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi tindakan manusia untuk mematuhi suatu peraturan, perjanjian atau instruksi. Faktor- faktor yang mempengaruhi tindakan manusia untuk mematuhi peraturan/perjanjian antara  lain  adanya  sanksi  atau  hukuman  yang  diterapkan,  rasa  tanggung  jawab, norma, dan sebagainya. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Lunenburg (2012) teori kepatuhan  (compliance  theory)  adalah  sebuah  pendekatan  terhadap  struktur organisasi  yang  mengintegrasikan  ide-ide  dari  model  klasik  dan  partisipasi manajemen.

## Teori Perilaku
Teori  ini  disusun  menggunakan  asumsi  dasar  bahwa  manusia  berperilaku dengan  cara  yang  sadar  dan  mempertimbangkan  segala  informasi  yang  tersedia (Mahyarni  2020).  Perilaku  merupakan  respon  atau  reaksi    seseorang  terhadap stimulus (rangsangan  dari luar) (Skinner 1993).  Teori Skiner ini selanjutnya dikenal sebagai  teori S-O-R (Stimulus-Organisme response  Kenyataannya (secara empiris), stimulus  yang  diterima  oleh  organisme  tidak  selamanya  mampu  menghasilkan perilaku. Ada beberapa factor lain yang  dapat mempengaruhi timbulnya perilaku, salah satunya adanya kemauan (niat) untuk berperilaku tertentu dari individu yang bersangkutan.

## Penerapan ISAK 16 : Perjanjian Konsesi Jasa
Perjanjian Konsesi Jasa merupakan perjanjian antara pemberi konsesi dalam hal ini biasanya pemerintah dengan penerima konsesi/mitra yaitu badan usaha baik swasta/BUMN/BUMD, Keduanya mengikat perjanjian dimana mitra menggunakan aset  konsesi  jasa  untuk  menyediakan  jasa  publik  berupa  infrastruktur  atas  nama pemerintah sebagai pemberi jasa selama jangka waktu tertentu. Selama pelaksanaan konsesi, mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik tersebut sesuai  dengan  perjanjian.  Sedangan  aset  konsesi  jasa  adalah  aset  yang  digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa.
Mengingat perjanjian konsesi jasa melibatkan dua kepentingan yang berbeda yaitu  pemberi  konsesi  (pemerintah)  dan  peneriman  konsesi  (badan  usaha),  maka diperlukan  aturan  akuntansi  terkait  pengukuran,  pengakuan/pencatatan  dan penyajian dalam laporan keuangan.

## Kerangka Teoritis
ISAK 16 merupakan panduan akuntansi untuk operator atas perjanjian konsesi jasa publik ke swasta. Interpretasi ini berlaku untuk:
Dynamic Management Journal Volume 8 No. 3 Tahun 2024 DOI: http://dx.doi.org/10.31000/dmj.v8i3                                                ISSN (Online) 2580-2127
a. infrastruktur yang dibangun operator atau diperoleh operator dari pihak ketiga untuk tujuan perjanjian jasa; dan
b. infrastruktur  yang  telah  ada  yang  aksesnya  diberikan  oleh  pemberi  konsesi kepada operator untuk tujuan perjanjian jasa.
Interpretasi ini tidak mengatur akuntansi untuk infrastruktur yang telah dimiliki dan  diakui  sebagai  aset  tetap  oleh  operator  sebelum  melakukan  perjanjian  jasa. Interpretasi ini juga tidak mengatur akuntansi untuk pemberi konsesi.
Build  Operate  and  Transfer  (BOT)  adalah  model  kontrak  yang  melibatkan  dua pihak yakni pengguna jasa yang pada umumnya adalah Pemerintah dengan penyedia jasa. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU  12/2017)  menyebutkan  definisi  penyedia  jasa  adalah  orang  atau  badan  yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi (badan usaha), Pasal 1 ayat (3) juga menyebutkan bahwa pengguna jasa orang atau badan sebagai pemberi tugas atau  pemilik  pekerjan/proyek  yang  memerlukan  layanan  jasa  konstruksi (Pemerintah).
Berdasarkan  uraian  di  atas  kerangka  teoritis  pada  penelitian  ini  dapat dilustrasikan seperti pada gambar 1 di bawah ini;

## Gambar 1 Model Kerangka Teoritis
Keterangan ;
1. Analisis mengenai Build Operate Transfer (BOT) merupakan ruang lingkup ISAK 16 : Perjanjian Konsesi jasa
2. Implentasi ISAK 16 : Perjanjian Konsesi Jasa
3. Dampak dari implementasi ISAK 16

## Pengembangan Hipotesa
Penelitian ini bersifat kualitatif dan studi kasus mengenai implementasi ISAK 16 pada perusahaan yang melaksanakan Build Operate Transfer (BOT), oleh karen itu tidak terdapat pengembangan/pengujian hipotesa. Dengan demikian pembahasannya  pada  hasil  penelitian  ini    didasarkan  pada  pernyataan/proposisi yang  dibangun  dari  butir  butir  pada  perumusan  masalah  maupun  pada  kerangka teoritis yang dinyatakan sebagai berikut;
Dynamic Management Journal Volume 8 No. 3 Tahun 2024 DOI: http://dx.doi.org/10.31000/dmj.v8i3                                                ISSN (Online) 2580-2127
a. Perjanjian Penyelengaraan Prasaran dan Sarana Kereta Api Ringan dengan Build Operate Transfer (BOT) termasuk ruang lingkup ISAK 16  Konsesi Jasa
b. Implementasi ISAK-16 Perjanjian Konsesi Jasa pada skema Build Operate Transfer pada perusahaan pelaksana (BOT) sejalan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2017 tentang Penyelengaaraan Prasaran dan Sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit
c. Penerapan  ISAK  16  Perjanjian  Konsesi  Jasa  berimplikasi/berdampak  terhadap laporan keungan pada  perusahaan pelaksana Build Operate Transfer (BOT)

## METODE

## Tipe Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian kualitatif  karena  metode  kualitatif.  Sugiyono  (2020)  menyebutkan  bahwa  metode penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang  diperoleh  cenderung  data  kualitatif,  analisis  data  bersifat  induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotetsis.
Dalam  penelitian  kualitatif  peneliti  sebagai  human  instrument  dan  dengan teknik pengumpulan data participant observation dan indepth, maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber data (Sugiono, 2022). Studi kasus yang dipilih adalah PT Jakarta  Propertindo  (Perseroda)  dimana  peneliti  bekerja  dan  selalu  berinteraksi. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses, maka penelitian dalam melihat hubungan antar variabel pada obyek yang diteliti lebih bersifat interaktif dan saling mempengaruhi, sehingga tidak diketahui mana variabel independen dan dependenya (Sugiyono, 2022).

## Teknik Pengumpulan Data Penelitian
Teknik pengumpulan data penelitian merupakan tahapan yang paling penting dalam proses penelitian, mengingat tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Tanpa memahami cara memperoleh data, maka tidak akan memperoleh data penelitian yang memenuhi standar yang ditetapkan.
Teknik  pengumpulan  data  dapat  dilakukan  dengan  observasi  (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya. (Sugiyono, 2020).
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  data  primer  dan  data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian, berupa data hasil observasi dan wawancara , sedangkan data sekunder yang digunakan sebagai
Dynamic Management Journal Volume 8 No. 3 Tahun 2024 DOI: http://dx.doi.org/10.31000/dmj.v8i3                                                ISSN (Online) 2580-2127
data pembantu dalam menganalisis data melalui: Studi  pustaka literatur dan studi lapangan.

## Populasi dan Sampel Penelitian
Dalam penelitian  kualitatif tidak  menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley (2006) dinamakan “social  situation” atau situasi sosial  yang  terdiri atas 3 (tiga)  elemen  yaitu  tempat  (place),  pelaku  (actor),  dan  aktivitas  (activity)  yang terinteraksi secara sinergis. (Sugiyono 2020)
Sampel  dalam  penelitian  kualitatif    bukan  dinamakan  responden,  tetapi sebagai nara sumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik tetapi sampel teoritis  karena  tujuan  penelitian  kualitatif  adalah  untuk  menghasilkan  teori (Sugiyono, 2020).
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  berbasis  studi  kasus,  sehingga  obyek penelitian  yang  di  teliti  menggunakan  satu  obyek  perusahaan  sebagai  sampel  dan tidak diperlukan beberapa sampel sebagai data penelitian. Perusahaan yang menjadi obyek  penelitian  adalah  PT  Jakarta  Propertindo  (Perseroda).  Alasan  peneliti menggunakan  obyek  penelitian  PT  Jakpro  karena  selain  penugasan  untuk Penyelengaaraan Prasaran dan Sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Koridor 1 Fase 1 (Kelapa Gading Velodrome)  PT Jakpro juga sering mendapat penugasan dari Pemprov  DKI  Jakarta.  Sehingga  untuk  mengakomodasi  penugasan-penugasan tersebut  diperlukan  kebijakan  akuntansi  dan  penerapan  SAK  yang  tepat  agar pencatatan dan penyajian laporan keuangan perusahaan dapat tersaji sesuai standar yang  berlaku  umum.  Nara  sumber  atau  partipisan  yang  direncanakan  untuk mendapatkan  informasi yang relevan dengan penelitian ini adalah;
a. Achmad  Hidayat  Jabatan  Assitent  Vice  President  (AVP)  Subsidy  &  Affiliation Sales & Partnership.
b. Kemal  Muhammad  Jabatan  Assitent  Vice  President  (AVP)  Accounting,  Tax  & Investment.
Dipilihnya  para  naras  umber  di  atas  dengan  alasan  bahwa  mereka  memiliki kapabilitas  untuk  menjelaskan  baik  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan maupun terkait dengan akuntansi.

## Model dan Diagram Penelitian
Secara  umum  langkah  penelitian  ini  akan  ditampilkan  dalam  diagram penelitian sebagai berikut:

## Sumber; https://dspace.uii.ac.id
Gambar 2 Diagram Penelitian

## Operasional Variabel dan Analisa Data
Tabel 2 Variabel Operasional Variabel Penelitian Dimensi Indikator Peraturan Gubernur Pemprov DKI Jakarta
mengenai penugasan Penyelengaaraan Prasaran dan Sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Koridor 1 Fase 1 (Kelapa Gading Velodrome)
a. Kesediaan Peraturan
Gubernur Pemprov DKI Jakarta mengenai penugasan Penyelengaaraan Prasaran dan Sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Koridor 1 Fase 1 (Kelapa Gading Velodrome)
Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai penugasan Penyelengaaraan Prasaran dan Sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Koridor 1 Fase 1 (Kelapa Gading Velodrome)
b. Skema Penugasan yang diatur dalam Pergub terkait Penyelengaaraan
Prasaran dan Sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Koridor 1 Fase 1 (Kelapa Gading
Velodrome) merupakan kontrak Build Operate Transfer (BOT) a. Pemerintah memberikan kewenangan kepada badan usaha untuk membangun infrastruktur;
b. Pemerintah memberikan hak kepada badan usaha untuk mengoperasikan infrastruktur yang dibangun selama waktu tertentu (masa konsesi);
c. Badan usaha menyerahkan infrastruktur kepada
Dynamic Management Journal Volume 8 No. 3 Tahun 2024 DOI: http://dx.doi.org/10.31000/dmj.v8i3                                                ISSN (Online) 2580-2127
pemerintah setelah masa konsesi berakhir Penerapan ISAK 16 - Perjanjian Konsesi Jasa Infrastruktur yang dibangun operator atau diperoleh operator dari pihak ketiga untuk tujuan perjanjian jasa; dan atau Infrastruktur yang telah ada yang aksesnya diberikan oleh pemberi konsesi kepada operator untuk tujuan perjanjian jasa a. Operator berkewajiban untuk melayani publik b. Pemberi konsesi (grantor) adalah entitas sektor publik atau entitas swasta yang telah diberikan tanggung jawab c. Operator bertanggung jawab  setidaknya  atas sebagian pengelolaan infrastruktur  dan  jasa terkait, tidak hanya bertindak  sebagai  agen dari grantor d. Penetapan harga awal dan perubahan  harga  selama masa konsesi e. Operator wajib menyerahkan infrastruktur kepada grantor  pada  akhir  masa konsesi. f. Praktik  akuntansi  yang diterapkan saat ini terkait konsesi jasa oleh operator
Dampak terhadap Laporan Keuangan Perusahaan a. Laporan posisi keuangan Pengukuran, pengakuan dan penyajian a. Aset b. Kewajiban c. Ekuitas b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Pengukuran, pengakuan dan penyajian a. Pendapatan b. Beban c. Laporan perubahan ekuitas Pengukuran, pengakuan dan penyajian terkait dengan perubahan ekuitas d. Laporan arus kas a. Unsur unsur penerimaan kas b. Unsur unsur pengeluaran kas
Dynamic Management Journal Volume 8 No. 3 Tahun 2024 DOI: http://dx.doi.org/10.31000/dmj.v8i3                                                ISSN (Online) 2580-2127
e. Catatan atas laporan keuangan a. pengungkapan mandatory (wajib) b. pengungkapan voluntary (sukarela)
Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara,  catatan  lapangan,  dan  dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam katagori, menjabarkan ke dalam unit- unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang  akan  dipelajari,  dan  membuat  kesimpulan  sehingga  mudah  dipahami  oleh sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2020).

## HASIL PENELITAIN DAN PEMBAHASAN Perolehan Data dan Informasi
Untuk memperoleh data dan informasi sesuai dengan tiga variabel/permasalahan  yang  diteliti  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  dua informan  yang  merupakan  karyawan  PT  Jakpro  dan  paham  terkait  aspek  teknis, operasional serta aspek keuangan & akuntansi dalam penyelenggaraan LRT.
Adapun  daftar  pertanyaan  yang  diajukan  dalam  bentuk  kuesionar  terbuka dibagi  menjadi  tiga  topik  permasalahan  mengacu  kepada    variabel/permasalahan yang diteliti sebagai berikut :
1. Peraturan Gubernur Pemprov DKI Jakarta terkait penugasan dengan skema Build Operate Transfer (BOT) dalam Penyelengaaraan Prasaran dan Sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Koridor 1 Fase 1 (Kelapa Gading Velodrome)
Tabel 3 Daftar Pertanyaan Variabel 1
No. Pertanyaan 1. Apa yang menjadi landasan hukum penyelengaaraan prasaran dan sarana kereta api ringan/light rail transit koridor 1 fase 1 (kelapa gading velodrome) ?
2. Apakah  Pemprov  DKI  Jakarta  memberikan  kewenangan kepada  PT  Jakpro  untuk  membangun  infrastruktur  berupa Prasarana dan Saran LRT?
3. Apakah  Pemprov  DKI  memberikan  hak  kepada  PT  Jakpro untuk  mengoperasikan  infrastruktur  yang  dibangun  selama waktu tertentu (masa konsesi) ?
4. Apakah  PT  Jakpro  menyerahkan  infrastruktur  tersebut kepada pemerintah setelah masa konsesi berakhir ?
5. Apa yang dimaksud dengan Aset Pasarana dan Aset Sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit ?
6. Apakah aset prasarana dan saran LRT di bangun PT Jakpro bertujuan untuk kepentingan pelayanan publik?
Dynamic Management Journal Volume 8 No. 3 Tahun 2024 DOI: http://dx.doi.org/10.31000/dmj.v8i3                                                ISSN (Online) 2580-2127
7. Apakah  PT  Jakpro  mendapatkan  imbalan/kompenasi  dari penyediaan pelayanan jasa ke publik?
8. Apakah tarif penggunaan LRT dapat menutupi biaya operasional penyelenggaraan LRT ?
2. Penerapan ISAK 16 : Perjanjian Konsesi Jasa,
Tabel 4 Daftar Pertanyaan Variabel 2 No. Pertanyaan 1. Kebijakan  akuntansi  apa  yang  diterapkan  oleh  perusahaan terkait  penugasan  penyelengaaraan  prasaran  dan  sarana kereta  api  ringan/light  rail  transit  koridor  1  fase  1  (kelapa gading velodrome) ?
2. Darimana perusahaan memperoleh pembiayaan dan pendanaan untuk pembangunan LRT ?
3. Mengapa  kebijakan  akuntansi  yang  diterapkan  PT  Jakpro terkait  Penyelengaaraan  Prasaran  dan  Sarana  Kereta  Api Ringan/Light Rail Transit Koridor 1 Fase 1 (Kelapa Gading- Velodrome) mengacu kepada PSAK 16 : Aset Tetap dan tidak mengacu kepada ISAK 16 : Perjanjian Konsesi Jasa ?
3. Dampak/implikasi terhadap Laporan Keuangan.
Tabel 5 Daftar Pertanyaan Variabel 2 No. Pertanyaan 1. Bagaimana  dampak  penerapan  kebijakan  akuntansi  yang diterapkan  terhadap  pengukuran,  pengakuan  dan  penyajian dalam laporan keuangan perusahaan, berupa :
a. Laporan Posisi Keuangan;
b. Laporan Laba (Rugi);
c. Laporan Perubahan Ekuitas
d. Laporan Arus Kas dan;
e. Pengungkapan dalam catatan laporan keuangan

## Analisis Data Penelitian
Tahap  analisis  dilakuan  dengan  cara  menelaah  literatur-literatur  yang terkumpul  serta  informasi  dari  hasil  wawancara  dengan  informan  didasarkan variabel yang diteliti.
Peraturan  Gubernur  mengenai  Penyelengaaraan  Prasaran  dan  Sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Koridor 1 Fase 1 (Kelapa Gading Velodrome).
Tersedianya  landasan  hukum  yang  mendasari  Penugasan  Penyelengaaraan Prasaran  Kereta  Api  Ringan/Light  Rail  Transit  Koridor  1  Fase  1(Kelapa  Gading- Velodrome) berupa :
a. Perjanjian  Penyelengaaraan  Prasaran  Kereta  Api  Ringan/Light  Rail  Transit
Dynamic Management Journal Volume 8 No. 3 Tahun 2024 DOI: http://dx.doi.org/10.31000/dmj.v8i3                                                ISSN (Online) 2580-2127
Koridor 1 Fase 1(Kelapa Gading-Velodrome) Nomor 14 tahun 2019 dan Nomor 001/UT2000/107/VII/2019  tanggal  19  Juli  2019  antara  Pemerintah  Provinsi DKI Jakarta dengan PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro).
b. Peraturan  Gubernur  (Pergub)  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  154  Tahun  2017 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas PT Jakarta Propertindo untuk Penyelengaaraan Prasaran dan Sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit,
c. Peraturan  Gubernur  (Pergub)  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  45  Tahun  2020 tentang  perubahan  atas  Peraturan  Gubernur  (Pergub)  Provinsi  DKI  Jakarta Nomor 154 Tahun 2017
Penerapan ISAK 16 : Perjanjian Konsesi Jasa
Lebih  lanjut  penulis  melakukan  assesment  yang  mengacu  kepada  kerangka dan  ruang  lingkup  ISAK  16  :  Perjanjian  Konsesi  Jasa  seperti  digambarkan  sebagai berikut :

## Sumber: IAI – ISAK 16 : Perjanjian Konsesi Jasa (2014)
Gambar 3 Tahapan Pengujian ISAK-16 : Perjanjian Konsesi Jasa Berdasarkan Kriteria Pengujian terhadap Ruang Lingkup ISAK 16 : Perjanjian Konsesi  Jasa  dapat  di  simpulkan  bahwa  Perjanjian  Penyelenggaraan  Prasaran  LRT yang  dilakukan  perusahaan  mengacu  kepada  point  5b.  yaitu  perusahaan  harus mencatat Aset Prasarana LRT sebagai Aset Takberwujud sedangkan Aset Sarana LRT mengacu kepada PSAK 16 : Aset Tetap.
Dynamic Management Journal Volume 8 No. 3 Tahun 2024 DOI: http://dx.doi.org/10.31000/dmj.v8i3                                                ISSN (Online) 2580-2127
Adapun  kebijakan  akuntansi  yang  di  terapkan  perusahaan  selama  ini  baik Penyelengaaraan Prasaran maupun Sarana Kereta Api Ringan (LRT) mengacu kepada hasil  kajian  gap  analysis  yang  dilakukan  perusahaan  yang  menyimpulkan  bahwa kedua kegiatan tersebut merupakan ruang lingkup PSAK 16 : Aset Tetap sehingga kebijakan  akuntansi  terkait  pengukuran,  pengakuan/pencatatan  dan  penyajian dalam laporan keuangan mengacu kepada PSAK 16 : Aset Tetap.
Berikut hasil gap analysis penerapan ISAK 16 yang dilakukan perusahan yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan informan
Tabel 6 Gap Analysis ISAK 16 Keterangan Konsesi pada Umumnya Kondisi PT Jakpro saat ini Sumber Pendanaan Sumber Pendanaan dari Mitra (PPP/KPBU) Setoran Modal (PMD) Pencatatan Pendanaan Pemerintah mencatat kewajiban pengganti dari kontrak jasa konstruksi Pemerintah mencatatat pendanaan kepada PT Jakpro sebagai Investasi Jenis perikatan Perjanjian Konsesi - Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana
- Perjanjian
Pengoperasian - Pergub Penugasan
Nomor 154 Tahun 2017 - Pergub Penugasan Nomor 45 Tahun 2020 Pasal 26 ayat 1 Pendapatan untuk Mitra Adanya margin pembangunan Tidak ada margin dalam proses pembangunan Tujuan pendirian BUMD Konsesi dibangun agar kedua belah pihak saling menguntungkan Sesuai UUPT40 & PP 54 tujuan pendirian BUMD untuk memperoleh keuntungan. Sementara
PT Jakpro terbebani dengan adanya
penyusutan/amortisasi
LRT
Pencatatan Aset Aset fisik/tangible dicatat di Grantor, Aset financial/Intangible dicatat di operator Jakpro mencatat sebagai aset milik perusahaan sampai dengan masa pengoperasian sesuai dengan Pergub 45 Tahun 2020 Latar Belakang Kerjasama Pemerintah tidak memiliki kemampuan pendanaan dan pembiayaan untuk membangun infrastruktur layanan public. Pemprov DKI memiliki kemampuan fiscal yang cukup untuk membangun secara
mandiri namun diserahkan kepada badan usaha dalam bentuk setoran modal
Kesimpulan dari hasil gap analysis kelebihan dan kekurangan penerapan ISAK 16 : Perjanjian Konsesi Jasa dijelaskan sebagai berikut :
Kelebihan : Mengurangi  beban  penyusutan  dengan  memperpanjang  umur penyusutan sesuai dengan masa konsesi
Kekurangan  :  1)  Diperlukannya  restatement  atas  laporan  keuangan;  2)  PT  Jakpro meminta kompensasi sebesar nilai amortisasi yang dibebankan kepada Perusahaan; 3) Revisi Pergub 154/2017, Pergub 45/2020 dan Pergub Subsidi 107/2019; 4) Dari sisi pemprov  ada  kemungkinan  double  catat  karena  pemprov  sudah  mencatat penambahan investasi
Mengingat  lebih  banyak  kekurangannya  apabila  perusahaan  menerapkan ISAK-16,  maka  perusahaan  memutuskan  untuk  tidak  menerapkan  ISAK-16: Perjanjian Konsesi Jasa.

## Interpretasi Hasil Penelitian
Untuk memberi pemahaman secara menyeluruh terhadapa hasil analisis yang telah  dilakukan  sebelumnya,  berikut  merupakan  interpretasi  hasil  penelitian berdasarkan varibel penelitan
Peraturan Gubernur Pemprov DKI Jakarta terkait penugasan dengan skema Build Operate Transfer (BOT) dalam Penyelengaaraan Prasaran dan Sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Koridor 1 Fase 1 (Kelapa Gading Velodrome)
Setelah  dilakukan  analisis  terhadap  data-data  yang  diperoleh  dari  hasil penelitian kebijakan akuntansi yang sesuai terkait ; pengukuran, pengakuan/pencatatan  dan  penyajian  dalam  laporan  keuangan  untuk  kegiatan
Dynamic Management Journal Volume 8 No. 3 Tahun 2024 DOI: http://dx.doi.org/10.31000/dmj.v8i3                                                ISSN (Online) 2580-2127
Penyelenggaran Prasarana dan Sarana LRT adalah sebagai berikut:
1. Pengakuan Aset Prasarana LRT diakui sebagai Aset Takberwujud dan Pengukuran terhadap  akun-akun  Aset  Prasarana  LRT  mengacu  kepada  PSAK  19  :  Aset Takberwujud  dengan  alasan  penyelenggaran  Prasarana  LRT  merupakan  ruang lingkup  ISAK  16  -  Perjanjian  Konsesi  Jasa  dimana  setelah  jangka  waktu  hak penyelenggaraan berakhir, prasarana LRT diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam kondisi laik operasi dan telah dinyatakan bebas terhadap segala tuntutan dari pihak manapun.
2. Pengakuan Aset Sarana LRT diakui sebagai Aset Tetap dan Pengukuran terhadap akun-akun Aset Sarana LRT mengacu kepada PSAK 16 : Aset Tetap dengan alasan aset berupa Sarana LRT menjadi kepemilikannya berada di PT Jakpro dan tidak ada kewajiban untuk mengembalikan.
3. P.T Jakpro dalam menyajikan akun akun terkait dengan penyelengaraan Prasaran dan Sarana LRT dijelaskan sebagai berikut (a) asset prasaran LRT disajikan pada Laporan  Keuangan  sisi  aktiva  kelompok  aset  takberwujud,  dengan  alasan  aset prasarana berupa jalur kereta api, statsiun kereta api, fasilitas pengoperasian kereta ap, fasilitas perawatan dan Depo merupakan aset konsesi yang harus dikembalikan kepada Pemprov DKI Jakarta setelah berkahirnya masa konsesi, (b) asset sarana LRT disajikan pada Laporan Posisi Keuangan kelompok aktiva tetap dengan alasan aset sarana LRT berupa kendaraan kereta menjadi hak milik operator serta tidak termasuk  dalam  aset  yang  dikembalikan  kepada  Pemprov  DKI  Jakarta  setelah masa konsesi berakhir.
Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa PT Jakpro dalam mengelola transaksi akuntansi  terkait  dengan  pengakuan  Aset  Prasaran  LRT  belum  sejalan  dengan ISAK 16 : Perjanjian Konsesi Jasa karena pengakuan Aset Prasaran mengacu kepada PSAK  16  :  Aset  Tetap,  sedangkan  terkait  dengan  pengakuan  Aset  Saran  LRT kebijakan akuntansi yang diterapkan telah sesuai dengan standar akuntansi.

## Implikasi/dampak terhadap Laporan Keuangan Perusahaan
Implikasi  terhadap  laporan  keuangan  apabila  perusahaan  menerapkan kebijakan akuntansi mengacu kepada ISAK 16 : Perjanjian Konsesi Jasa  dalam rangka Penyelenggaran Prasarana LRT adalah sebagai berikut :

## a. Implikasi terhadap Laporan Posisi Keuangan
Implikasi  terhadap  Laporan  Posisi  Keuangan  dijelaskan  sebagai  berikut  (a) prasarana  LRT  disjikan  sebagai  asset  takberwujud  sebesar  nilai  perolehan  aset prasarana  sehingga  pada  sisi  aktiva  kelompok  aktiva  takberwujud  bertambah sebesar nilai tersebut, (b) asset sarana LRT disajikan sebagai asset tetap sebesar nilai perelohan aset sarana sehingga pada sisi aktiva kelompok aktiva tetap akan bertambah sebesar nilai tersebut, (c) dengan bertambahnya dua akun tersebut sisi aktiva meningkat dan sisi hutang dan ekuitas meningkat juga dengan jumlah yang
Dynamic Management Journal Volume 8 No. 3 Tahun 2024 DOI: http://dx.doi.org/10.31000/dmj.v8i3                                                ISSN (Online) 2580-2127
sama besarnya sebagi penyertaan.
b. Implikasi terhadap Laporan Laba (Rugi) Implikasi terkait dengan Laporan Laba Rugi mencakup akun berikut;
- Selama  masa  pembangunan,  pendapatan  dari  jasa  konstruksi  disajikan  sebagai pendapatan
- Biaya konstruksi disajikan sebagai beban pokok
- Setelah selesai konstruksi  penjualan tiket LRT disajikan sebagai pendapatan
- Biaya amortisasi asset takberwujud sebagai unsur beban pokok
c. Implikasi terhadap Laporan Perubahan Ekuitas Dengan adanya tambahan modal untuk mendanai pembangunan aset LRT, yang penyertaannya berupa Penyertaan Modal Daerah
- Kelompok Ekuitas akan bertambah berupa penambahan setoran modal
- Dengan  adanya  tambahan  setoran  modal  menambah  porsi  kepemilikan  sama Pemprov DKI Jakarta dan berimplikasi terhadap penambahan deviden
d. Implikasi terhadap Laporan Arus Kas Arus kas terdiri dari arus masuk dan keluar. Arus masuk maupun keluar terdiri dari  unsur  operasi,  investasi  dan  keuangan,  dari  adanya  penyertaan  berupa penambahan modal  maka berimplikasi sebagai berikut;
- Pada periode tertentu saat penerimaan dana dari penyertaan, arus masuk akan cukup besar di unsur keuangan
- Pada  periode  tertentu  saat  mengeluarkan  dana  untuk  pembayaran  kepada kontraktor mengenai pembanguna LRT arus kas keluar di unsur keuangan cukup besar
e. Implikasi terhadap Catatan Laporan Keuangan
Menurut Dwi Martani dkk (2016:62) catatan atas laporan keuangan adalah Catatan atas laporan keuangan merupakan pengungkapan (disclosure),  baik yang bersifat keuangan maupun  nonkeuangan, dari akun-akun yang dilaporkan atau peristiwa yang  dihadapi  oleh  peristiwa  yang  dapat  mempengaruhi  posisi  dan  kinerja keuangan perusahaan, sehingga sering kali ditekankan bahwa catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.
Didasarkan pengertian di atas implikasi terhadap Catatan Atas Laporan Keuangan dijelaskan sebagai berikut;
- Dengan  adanya  tambahan  modal  baru  yang  cukup  besar  sebagai  penyertaan modal saham sehingga menambah kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta di PT Jakpro sebesar Rp.17,4 Trilyun
- Penambahan  modal  saham  tersebut  menambah  sebesar  38%  dari  saham  yang beredar.
Dynamic Management Journal Volume 8 No. 3 Tahun 2024 DOI: http://dx.doi.org/10.31000/dmj.v8i3                                                ISSN (Online) 2580-2127
- Dengan  adanya  pengeluaran  untuk  pembangunan  LRT  diungkapkan  terkait vendor atau kontraktor yang terlibat dalam proses pembangunan Mendasarkan  uraian  mengenai  implikasi  terhadap  laporan  keuangan  dapat dijelakan  bahwa  PT  Japro  dalam  menyajikan  laporan  keuangan  sesuai  dengan teori perilaku maupun teori ketaatan, karena telah mengacu pada ISAK 16 yang merupakan bagian dari SAK sebagai produk akuntansi di Indonesia yang  legal dan  formal  dikeluarkan  oleh  IAI  sebagai  Lembaga  professional  di  bidang akuntansi.

## Kesimpulan
Mengacu  kepada  tujuan  penelitian  yang  dijelaskan  sebelumnya, kesimpulan akhir dari penelitian adalah sebegai berikut :
1) Penyelengaaraan Prasaran dan Sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit - Koridor  1  Fase  1(Kelapa  Gading  Velodrome)  merupakan  kontrak  Build Operate Transfer (BOT) dan kebijakan akuntansi yang sesuai adalah sebagai berikut :
a. Untuk  Kegiatan  Penyelenggaran  Prasarana  LRT  kebijakan  akuntansi mengacu kepada ISAK-16 : Perjanjian Konsesi Jasa, sedangkan
b. Untuk Kegiatan Penyelenggaran Sarana LRT kebijakan akuntansi mengacu kepada PSAK-16 : Aset Tetap.
2) Perjanjian  untuk  Penyelengaaraan  Prasaran  LRT  adalah  merupakan  ruang lingkup ISAK 16 : Perjanjian Konsesi Jasa sehingga perusahaan harus mencatat Aset  Prasarana  LRT  sebagai  Aset  Takberwujud,  sedangkan    untuk Penyelengaaraan Sarana LRT adalah merupakan ruang lingkup PSAK 16 : Aset Tetap  sehingga  perusahaan  harus  mencatat  Aset  Sarana  LRT  sebagai  Aset Tetap.
3) Perjanjian untuk Penyelengaaraan Prasaran LRT dalam ruang lingkup ISAK- 16  :  Perjanjian  Konsesi  Jasa  mengacu  kepada  skema  pemberi  konsesi memberikan  aset  takberwujud  kepada  operator,  sehingga  pengukuran, pengakuan dan penyajian dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut :
a. Tahap konstruksi/pembangunan :
- Perusahaan mengakui pendapatan dari jasa konstruksi
- Perusahaan mengakui aset takberwujud;
- Perusahaan mencatat pengeluaran untuk biaya konstruksi sebagai beban pokok usaha.
b. Tahap Operasi :
- Perusahaan  mengakui  pendapatan  usaha  dari  penggunanaa  jasa publik  berupa  penjualan  tiket  kereta  LRT  serta  pendapatan  dari pemanfaatan fasilitas prasarana LRT
Dynamic Management Journal Volume 8 No. 3 Tahun 2024 DOI: http://dx.doi.org/10.31000/dmj.v8i3                                                ISSN (Online) 2580-2127
- Perusahaan mencatat biaya amortisasi aset takberwujud
- Perusahaan mencatat beban operasi penyelenggaran LRT
4) Dengan di terapkannya ISAK-16 : Perjanjian Konsesi Jasa, dampak yang paling signifikan terhadap laporan keuangan perusahaan adalah adanya pengakuan aset takberwujud serta pengakuan pendapatan jasa konstruksi selama masa konstruksi,  akan  tetapi  mengingat  penyelenggaraan  prasarana  dan  sarana LRT saat ini telah beroperasi dan masa pembanguna telah lewat, maka yang perlu  disesuikan  perusahaan  adalah  pengakuan  aset  prasarana  LRT  yang dicatat sebagai aset tetap menjadi aset takberwujud
Implikasi  penerapan  ISAK  16  :  Perjanjian  Konsesi  Jasa  dalam Penyelengaaraan Prasaran LRT - Koridor 1 Fase 1 (Kelapa Gading Velodrome) dibagi menjadi dua katagori yaitu :
1) Implikasi Teoritis
Mengacu  kepada  ruang  lingkup  ISAK  16  :  Perjanjian  Konsesi  Jasa mensyaratkan bahwa :
a. Selama  masa  kostruksi/pembangunan  perusahaan  harus  mencatat pendapatan  dari  jasa  konstruksi,  akan  tetapi  mengingat  masa kostruksi/pembangunan  telah  selesai  dan  saat  ini  perusahaan  sedang dalam tahap operasi, maka pendapatan jasa konstruksi tidak perlu diakui mengingat tahap konstruksi sudah lewat, meskipun pada saat konstruksi perusahaan  tidak  mengakui  pendapatan  jasa  konstruksi  karena diperlakukan sebagai perolehan aset tetap.
b. Perusahaan  harus  mencatat  Aset  Prasarana  LRT  sebagai  Aset Takberwujud,  akan  tetapi  mengingat  kebijakan  akuntansi  perusahaan mengacu kepada PSAK 16: Aset Tetap dan Aset Prasaran LRT disajikan dalam  laporan  keuangan  sebagai  Aset  Tetap,  maka  perusahaan  harus melakukan koreksi terhadap penyajian Aset Prasaran LRT menjadi Aset Takberwujud.
c. Pemberi  Konsesi  (pemerintah)  dan  peneriman  konsesi  (badan  usaha) harus  menerapkan  kebijakan  akuntansi  yang  sama  dalam memperlakukan  perjanjian  konsesi  jasa  meskipun  mengacu  kepada standar  akuntansi  yang  berbeda,  oleh  karena  itu  Pemprov  DKI  Jakarta sebagai pemberi penugasan harus mencatat aset prasarana LRT sebagai aset konsesi dan akan berdampak pada Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta selama ini.
2) Implikasi Praktis Penelitian-penelitian sebelumnya terkait perjanjian konsesi jasa seperti yang dilakukan oleh PT Jasa Marga (Persero) untuk konsesi jalan tol, perjanjian konsesi  jual  beli  listrik  yang  dilakukan  oleh  PT  Indonesia  Power  dan
Dynamic Management Journal Volume 8 No. 3 Tahun 2024 DOI: http://dx.doi.org/10.31000/dmj.v8i3                                                ISSN (Online) 2580-2127
perjanjian konsesi penyelenggaraan prasarana kereta api ringan/light rail transit  yang  dilakukan  oleh  PT  KAI,  semua  penelitian  tersebut menyimpulkan  bahwa  perjanjian  konsesi  jasa  mengacu  kepada  ISAK  16  : Perjanjian  Konsesi  Jasa.  Atas  hal  tersebut  Perjanjian  Penyelengaaraan Prasaran  LRT  -  Koridor  1  Fase  1  (Kelapa  Gading  Velodrome)  semestinya diperlakukan sama yaitu mengacu kepada ISAK 16 : Perjanjian Konsesi Jasa meskipun mempunyai implikasi/dampak atas penerapan tersebut.
Dalam  melakukan  penelitian  peneliti  menyadari  masih  banyak kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu peneliti berharap  kekurangan dan  keterbatasan  tersebut  menjadi  bahan  pertimbangan  dalam  melakukan perbaikan  bagi  peneliti  selanjutnya.  Adapun  kekurangan  dan  keterbatasan dalam penelitian adalah sebagai berikut :
1) Angka/nilai  yang  digunakan  dalam  contoh  implementasi  ISAK-16  : Perjanjian  Konsesi  Jasa  adalah  angka  ilustrasi  dan  bukan  angka/nilai sebenarnya.  Keterbatasan  dalam  pengambilan  data  terkait  nilai  proyek yang  sesungguhnya  disebabkan  adanya  pembatasan  kerahasiaan  data perusahaan.
2) Penelitian ini tidak menganalisis dampak penerapan ISAK-16 : Perjanjian Konsesi Jasa terhadap aspek perpajakan.
3) Penelitian ini tidak menganalisis dampak penerapan ISAK-16 : Perjanjian Konsesi  Jasa  terhadap  pencatatan  dan  penyajian  laporan  keuangan Pemprov DKI Jakarta sebagai pemberi penugasan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adriansyah, R. T., Pangestu, R., & Firmansyah, A. (2022). Penerapan ISAK 16 pada perjanjian  konsesi  jasa:  studi  kasus  PT  Indonesia  Power  -  Journal  of  Law, Administration, and Social Science, 2(1), 69–80.
https://doi.org/10.54957/jolas.v2i1.161
Baskoro,  S.  I.,  &  Firmansyah,  A.  (2020).  Akuntansi  hak  konsesi  sebagai  aset  tak berwujud pada perusahaan penyedia jasa jalan tol di Indonesia. Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, Vol. 3, No. 2, 2020 | E-ISSN: 2654-6221. https://doi.org/10.21632/saki.3.2.233-264\
Prasetyo, B.B., & Agustia, D. (2018). Analisis Dampak Rencana Penerapan ISAK 16 - Penyelenggaraan  Prasarana  Kereta  Api  Ringan/Light  Rail  Transit.  Jurnal Akuntansi Universitas Jember, Vol.16, No.2 (2018)
https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JAUJ/article/view/8101
Dewi, S., Permana, M.D.C., Iqbal, M., & Firmansyah, A. (2022). Implementasi ISAK 16:  Aset  Keuangan  Atau  Aset  Tak  Berwujud  ?  Jurnal  Riset  Akuntansi  Prodi Akuntansi FEB Unmas Denpasar ISSN 2088-3382, E-ISSN 2443-0641 Vol. 12 No. 2 September 2022
https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/juara/article/view/4774
Astuti,  C.S.  (2022).  Kerjasama  Build  Operate  Transfer  (BOT)  Pemerintah  dengan Badan  Usaha  Dalam  Pembangunan  Infrastruktur  Di  Indonesia,  Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i08.p09
Puspitasari,  I.,  &  Santoso,  B.  (2018).  Perjanjian  Kerjasama  Pemerintah  dan  Swasta dengan Pola (BOT) Build Operate Transfer dalam Pembangunan Jalan Tol (Studi Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo). Jurnal Law Reform, Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018.
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20237
Ussabayev,  A.  K.,  Pontoppi  С.  A.,  Ussabayev  ,  D.  K.  (2019).  Actual  Problems  Of Accounting  Of  Concession  Assets  And  Liabilities  In  The  Republic  Of Kazakhstan.  Bulletin  Of  National  Academy  Of  Sciences  Of  The  Republic  Of Kazakhstan ISSN 1991-3494 Volume 2, Number 378 (2019), 28 – 36 https://doi.org/10.32014/2019.2518-1467.37
Abdallah,  A.S.,  &  Abdullah,  S.H.  (2022)  The  Role  Of  Reporting  Service  Franchise Arrangements In Improving The Quality Of Financial Reporting. International Journal  Of  Research  In  Social  Sciences  &  Humanities  An  International  Open- Access Peer Reviewed Refereed Journal Volume: 12, Issue: 4, October-December 2022.  http://doi.org/10.37648/ijrssh.v12i04.027
Sugiyono  (2020).  Metode  Penelitian  Kualitatif  –  Untuk  penelitian  yang  bersifat  : eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif. Bandung : Alfabeta Sugiyono  (2022).  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&  D.    Bandung  :
Alfabeta
Srivastava  &  Thomson  (2009)  Framework Analysis  A  Qualitative  Methodology  for Applied Policy Research - JOAAG, Vol. 4. No. 2
John W.Creswell (2007) Qualitative Inquiry & Research Design – Choosing Among Five Approaches – Second Edition
Moh. Nazir (2014).  Metode Penelitian. Bogor : Ghalia Indonesia.