## A. Pendahuluan

## 1. Latar Belakang Permasalahan
Ide ataupun konsep negara hukum pada umumnya  dimaksudkan  dalam  rangka menghindari  negara  atau  pemerintah  dari perbuatan  sewenang-wenang.  Karena bagaimanapun,  bahwa  suatu  pemerintahan yang  tidak  dikontrol  dengan  perangkat hukum  yang  tegas  dan  konkret  akan  sangat r e n t a n   d e n g a n   b e r b a g a i   b e n t u k p e n y i m p a n g a n   d a n   p e n y a l a h g u n a a n kekuasaan  ( Jenpatar  Simamora,  2017 ). Membicarakan  hukum  tidak  lepas  dari membicarakan kekuasaan. Hukum ada karena kekuasaan yang sah. Sehinga pada dasarnya
ketentuan-ketentuan  yang  tidak  berdasarkan pada  kekuasaan  yang  sah  adalah  bukan hukum.  Hukum  pada  hakikatnya  adalah kekuasaan ( Ari Hermawan, 2011 ).
Hukum  mempunyai  arti  penting  bagi kekuasaan  karena  hukum  berperan  sebagai sarana  legislasi  bagi  kekuasaan  formal  bagi l e m b a g a - l e m b a g a   n e g a r a ,   u n i t - u n i t p e m e r i n t a h a n ,   p e j a b a t   n e g a r a   d a n pemerintahan. Legislasi kekuasaan dilakukan melalui  penetapan  landasan  hukum  bagi kekuasaan  melalui  aturan-aturan  hukum positif.  Disamping  itu  pula  hukum  hukum dapat  berpetan  pula  mengontrol  kekuasaan s e h i n g g a   p e l a k s a n a a n n y a   d a p a t
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716 Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 4, Oktober 2017, Halaman 336-342

## KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DI INDONESIA
Dachran Busthami Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumoharjo KM 5, Panaikang, Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan dachran.bustahmi60@gmail.com

## Abstract
This paper discusses the legal state as the best choice in organizing a democratic state-based life with a constitution or the Constitution which regulates the relationship between the state and the people, the rights of the citizens and the limitation of the power of the ruler and the guarantee of justice and equality before the law and welfare for community. The research method of this scientiﬁc work is legal juridical normative research. Analysis of normative juridical research data is data processing and systematization activities against written legal materials. The results show that only on the concept of law, the judicial power can be independent in carrying out its judicial functions, thus enabling the judicial authorities to exercise fairness in examining, adjudicating and deciding a case based on law and justice.

## Keywords: State, Power, Justice

## Abstrak
Karya  ilmiah  ini  membahas  negara  hukum  sebagai  pilihan  terbaik  dalam  menata  kehidupan bernegara  yang  berdasarkan  demokrasi  dengan  suatu  konstitusi  atau  UUD  yang  mengatur hubungan  antar  negara  dan  rakyat,  hak-hak  asasi  warga  negara  dan  pembatasan  kekuasaan penguasa  serta  jaminan  keadilan  dan  persamaan  di  hadapan  hukum  serta  kesejahtraan  bagi masyarakat. Metode penelitian karya ilmiah ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Analisis data  penelitian  yuridis  normatif  adalah  kegiatan  pengolahan  data  dan  sistematisasi  terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya pada konsep bernegara hukum,  kekuasaan  kehakiman  dapat  mandiri  dalam  menjalankan  fungsi  judisialnya,  sehingga memungkinlan  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  berlaku  fair  dalam  memeriksa,  mengadili  dan memutus suatu perkara berdasarkan hukum dan keadilan.
Kata Kunci : Negara, Kekuasaan, Kehakiman
dipertanggungjawabkan secara legal dan etis. Sedangkan kekuasaan bermakna penting bagi hukum  karena  kekuasaan  bukan  hanya instrumen  pembuatan  hukum (law  making) tapi  juga  instrumen  penegakan  hukum (law enforcement) ( Arif Hidayat, 2013 ).
Upaya  mewujudkan  negara  hukum sebagaimana  yang  dicita-citakan  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  RI  Tahun 1 9 4 5   ( U U D   N R I   1 9 4 5 )   a k a n   d a p a t d i r e a l i s a s i k a n   b i l a   s e l u r u h   p r o s e s penyelenggaraan  pemerintahan  benar-benar didasarkan pada kaidah-kaidah yang tertuang dalam  konstitusi  dan  UUD  ( J e n p a t a r S i m m a m o r a ,   2 0 1 4 ) .   S e c a r a   t e k s t u a l - konstitusional  dalam  penjelasan  UUD  1945 (pra  amandemen)  negara  hukum  atau rechtstaat menjadi  antitesis  terhadap  negara kekuasaan  ( machtstaat ).  Hal  ini  dipertegas dalam UUD NRI 1945 (amandemen) Pasal 1 ayat  (3),  “negara  Indonesia  adalah  negara hukum”.  Dengan  demikian  pembangunan hukum  merupakan  faktor  yang  determinatif terhadap  pembangunan  negara  ( Dayanto, 2013 ).
Problematikanya  apakah  dengan dicantumkannya secara tekstual dalam suatu konstitusi tentang prinsip negara hukum yang dianut,  benar-benar  dapat  dipastikan  bahwa penguasa negara akan menjalankannya sesuai amanah  konstitusi  atau  hanya  sekedar rumusan  norma  formal  dalam  hukum  dasar negara  sebagai  dokumen  sakral  yang tersimpan rapi.
Negara  hukum  adalah  negara  yang meletakkan  norma-norma  dasar  dan  norma turunan dalam bernegara untuk kepentingan h i d u p   b e r s a m a   s e g e n a p   e l e m e n   d a n komponen  bangsa  secara  totalitas.  Bukan hanya  kepentingan  sektarian  dan  sektoral. Indonesia  adalah  negara  yang  sejak  semula diproklamirkannya  oleh The  Founthing Father, dicitakan  sebagai  negara  hukum, sehingga  dalam  berbagai  Konstitusi  yang pernah  berlaku  di  Indonesia,  semuanya menyatakan secara tegas (formal) Indonesia adalah  Negara  Hukum  ( Rechtsstaat )  bukan negara kekuasaan ( Machtstaat ).

## 2.       Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis  normatif.  Analisis  data  penelitian
yuridis normatif adalah kegiatan pengolahan data dan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum  tertulis.  Data  penelitian  dianalisis secara  kualitatif  dan  berasarkan  kerangka teori yang ada ( Jenpatar Simamora, 2017 ).

## B. Hasil dan Pembahasan
Embrio  tentang  negara  hukum  telah d i k e m u k a k a n   o l e h   P l a t o ,   k e t i k a   i a mengintroduksi konsep Nomoi, sebagai karya tulis  ketiga  yang  dibuat  di  usia  tuannya. Sementara  itu,  dalam  dua  tulisan  pertama, Politeia  dan  Politicos,  belum  muncul  istilah negara  hukum.  Dalam  Nomoi,  Plato mengemukakan  bahwa  penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan  (hukum)  yang  baik . Gagasan Plato  tentang  negara  hukum  semakin  tegas ketika didukung oleh Aristoteles (muridnya), yang  menuliskannya  dalam  buku Politica . Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah  negara  yang  diperintah  dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.
Menurut  Philipus  M.  Hadjon,  bahwa kemunculan negara dalam konsep rechtsstaat bertumpu  pada  sistem  hukum  kontinental yang disebut “ civil law ” atau “ Modern Roman Law ”,  sedangkan konsep  rule  of  law bertumpu  atas  sistem  hukum  yang  disebut “ common  law” ( Philipus  M  Hadjon,  1987 ). Negara  hukum  dalam  perkembangannya senantiasa  dipautkan  dengan  konstitusi negara,  terutama  dalam  hal  pengaturan  dan penegasan  tentang  pembatasan  kekuasaan negara  untuk  menjamin  kemerdekaan  dan h a k - h a k   d a s a r   w a r g a   n e g a r a   d a n perlindungannya. Menurut  Sri  Soemantri, tidak ada suatu negarapun di dunia ini yang tidak  mempunyai  konstitusi  atau  undang- undang  dasar.  Negara  dan  konstitusi merupakan  dua  lembaga  yang  tidak  dapat dipisahkan  satu  dengan  yang  lain.  Dalam batas-batas  minimal,  negara  hukum  identik dengan  negara  yang  berkonstitusional  atau negara  yang  menjadikan  konstitusi  sebagai a t u r a n   m a i n   k e h i d u p a n   k e n e g a r a a n , pemerintahan,  dan  kemasyarakatan  ( Sri Soemantri, 1987 ).
Sebagai konstitusi Republik Indonesia akan dapat direalisasikan bila seluruh proses penyelenggaraan  pemerintah  benar-benar didasarkan pada kaidah-kaidah yang tertuang
dalam  konstitusi.  Konsep  negara  hukum  itu sendiri  ditujukan  untuk  menghindari  negara atau  pemerintah  berbuat  dan  bertindak sewenang-wenang  ( Jenpatar  Simmamora, 2013 ).
B u d i o n o   K u s u m o h a m i d j o j o mengemukakan    bahwa  pada  babak  sejarah sekarang, sukar untuk membayangkan negara tidak  sebagai  negara  hukum.  Setiap  negara yang    tidak  mau  dikucilkan  dari  pergaulan masyarakat  internasional  menjelang  abad XXI  paling  sedikit  secara  formal  akan memaklumkan  dirinya  sebagai  negara hukum.  Dalam  negara  hukum,  hukum menjadi  aturan  permainan  untuk  mencapai cita-cita bersama sebagai kesepakatan politik. Hukum juga menjadi aturan permainan untuk menyelesaikan  segala  macam  perselisihan, termasuk  juga  perselisihan  politik  dalam rangka  mencapai  kesepakatan  politik  tadi. Dengan  demikian,  hukum  tidak  mengabdi kepada  kepentingan  politik  sektarian  dan primordial, melainkan kepada cita-cita dalam k e r a n g k a   k e n e g a r a a n   ( B u d i o n o Kusumohamidjojo, 1999 ).
Negara  hukum  menurut  Bothling, adalah  “ de  staat,  waarin  de  wilsvriheid  van gezagsdragers is beperket door grenzen van recht ” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum).  Lebih  lanjut  disebutkan  bahwa dalam  rangka  merealisasi  pembatasan pemegang  kekuasaan  tersebut,  maka diwujudkan  dengan  cara, Enerzids  in  een binding van rechter en administratie aan de wet,  anderjizds  in  een  begrenzing  van  de bevoegdheden  van  wetgever,” (di  satu  sisi keterikatan  hakim  dan  pemerintah  terhadap undang-undang,  dan  di  sisi  lain  pembatasan kewenangan  oleh  pembuat  undang-undang) ( Ridwan. HR, 2006 ).
K o n s e p   N e g a r a   H u k u m   y a n g d i k e m u k a k a n   o l e h   S o e m a n t r i Martosoewignjo,  yaitu  pemerintahan  dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus b e r d a s a r   a t a s   h u k u m   a t a u   p e r a t u r a n perundang-undangan,  adanya  jaminan terhadap  hak-hak  asasi  manusia  (warga negaranya),  adanya  pembagian  kekuasaan dalam  negara,  adanya  pengawasan  dari badan-badan  peradilan  ( Seno  Wibowo Gumbira, 2014 ).
Hamda  Zoelva  mengatakan  bahwa apabila dilihat dari penyelenggaraan lembaga peradilan  yang  merupakan  pelaksanaan kekuasaan dibidang kehakiman dalam sebuah negara hukum, maka negara hukum dimaksud adalah negara yang menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, menghormati hak asasi manusia dan prinsip due process of law ( Mukhtari, 2015 ).
Negara  hukum  mengandung  maksud untuk  membatasi  kekuasaan  daripada p e n g u a s a   n e g a r a   a g a r   t i d a k menyalahgunakan  kekuasaannya  untuk menindas  dan  menelantarkan  rakyatnya. Negara  hukum  meletakkan  persamaan  di hadapan hukum, perlindungan terhadap hak- hak  fundamental  rakyat,  dan  hukum  beserta peradilan  yang  fair  dan  adil  ( Nurul  Qamar, 2010 ).
Artinya  sasaran  dari  negara  hukum adalah  terciptanya  kegiatan  kenegaraan, pemerintahan,  dan  kemasyarakatan  yang bertumpu  pada  keadilan,  kedamaian,  dan kemanfaatan  atau  kebermaknaan.  Dalam negara  hukum,  eksistensi  hukum  dijadikan sebagai  instrumen  dalam  menata  kehidupan k e n e g a r a a n ,   p e m e r i n t a h a n ,   d a n kemasyarakatan.
Terhadap penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan  dan  kenegaraan  dalam  suatu negara hukum,  terdapat aturan-aturan hukum yang tertulis dalam konstitusi atau peraturan- peraturan yang terhimpun dalam hukum tata n e g a r a .   M e s k i p u n   d e m i k i a n ,   u n t u k menyelenggarakan persoalan-persoalan yang bersifat  teknis,  hukum  tata  negara  ini  tidak sepenuhnya  dapat  dilaksanakan  dengan efektif. Dengan kata lain, hukum tata negara membutuhkan hukum lain yang lebih bersifat teknis.  yakni  hukum  tersebut  adalah  hukum administrasi negara.
Menurut Frans Magnes Suseno, bahwa negara  hukum  yang  bertopang  pada  sistem demokrasi  dapat  disebut  sebagai  negara h u k u m   d e m o k r a t i s   ( d e m o c r a t i s c h e rechtsstaat), sebagai  perkembangan  lebih lanjut dari demokrasi konstitusional. Disebut negara  hukum  demokratis  karena  di dalamnya  mengakomodasi  prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi ( Frans Magnes Suseno, 1997 ).
1. Prinsip Negara Hukum
Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 4, Oktober 2017, Halaman 336-342
Ten  Berge,  menyebutkan  prinsip- prinsip negara hukum sebagai berikut : ( Berg Ten J.B.JM, 1996)
a. Asas  legalitas.  Pembatasan  kebebasan warga  negara  (oleh  pemerintah)  harus ditemukan  dasarnya  dalam  undang- undang  yang  merupakan  peraturan umum.  Undang-undang  secara  umum harus  memberikan  jaminan  (terhadap w a r g a   n e g a r a )   d a r i   t i n d a k a n (pemerintahan)  yang  sewenang- wenang,  kolusi,  dan  berbagai  jenis tindakan  yang  tidak  benar  dapat m e r u g i k a n   w a rg a n e g a r a / r a k y a t . Pelaksanaan  wewenang  oleh  organ pemerintahan ditemukan dasarnya pada undang-undang  tertulis  (undang- undang formal).
b.  Perlindungan hak-hak asasi
c.  Pemerintah terikat pada hukum
d. Monopoli  paksaan  pemerintah  untuk menjamin  penegakan  hukum.  Hukum harus dapat ditegakkan ketika   hukum itu  dilanggar.  Pemerintah  harus menjamin  bahwa  ditengah  masyaraka terdapat  instrumen  yuridis  penegakan hukum.  Pemerintah  dapat  memaksa seseorang  yang  melanggar  hukum melalui  sistem  peradilan  negara. memaksakan  hukum  publik  secara prinsip merupakan tugas pemerintah.
e. Pengawasan oleh hakim yang merdeka. Superioritas  hukum  tidak  dapat ditampilkan  jika  aturan-aturan  hukum h a n y a   d i l a k s a n a k a n   o r g a n pemerintahan.  Oleh  karena  itu,  dalam setiap  negara  hukum  diperlukan pengawasan oleh hakim peradilan yang merdeka.
Lain dari yang dikemukakan Ten Berge, adalah  dari  Van Wijk,  merumuskan  prinsip- prinsip  negara  hukum  ( rechtsstaat ),  sebagai berikut:( Jenpatar Simmamora, 2013)
a.  Pemerintahan  berdasarkan  undang- undang.
P e m e r i n t a h   h a n y a   m e m i l i k i k e w e n a n g a n   y a n g   s e c a r a   t e g a s diberikan oleh UUD atau UU lainnya.
b. Hak-hak Asasi Terdapat hak-hak manusia yang sangat fundamental yang harus dihormati oleh
pemerintah.
c. Pembagian kekuasaan
Kewenangan  pemerintah  tidak  boleh dipusatkan  pada  suatu  lembaga,  tetapi harus  dibagi-bagi  pada  organ-organ yang  berbeda  agar  saling  mengawasi yang  dimaksudkan  untuk  menjaga keseimbangan.
d. Pengawasan lembaga kehakiman.
Pelaksanaan  kekuasaan  pemerintahan harus  dapat  dinilai  aspek  hukumnya oleh hakim yang merdeka.
Barda  Nawawi  Arif  menyamakan kekuasaan  kehakiman  sebagai  kekuasaan “mengadilil”  semata,  UUD  NRI  1945 ( a m a n d e m e n )   l e b i h   m e n e k a n k a n / m e n o n j o l k a n   p e n g e r t i a n   k e k u a s a a n kehakiman dalam arti sempit ( Pujiyono, 2012 ). Salah  satu  lingkup  cabang  kekuasaan kenegaraan  baik  ditinjau  dari  perspektif teoritis  maupun  dari  perspektif  praktik penyelenggaraan  negara,  adalah  kekuasaan kehakiman.  Kekuasaan  kehakiman  menurut sistem  ketatanegaraan  Indonesia  adalah kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah  Mahkamah  Konstitusi,  untuk m e n y e l e n g g a r a k a n   p e r a d i l a n   g u n a menegakkan  hukum  dan  keadilan  ( Elisabeth N.B, 2010 ).
Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum  dan  keadilan.  Hal  ini  ditegaskan dalam  Pasal  24  ayat  (1)  UUD  1945,  bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan keadilan.
Kekuasaan  kehakiman  yang  mandiri dalam  arti  independen  tersebut,  ditegaskan pada  Pasal  24  ayat  (1),  ayat  (2)  dan  ayat  3 UUD NRI Tahun 1945, sebagai berikut :
1. Kekuasaan  kehakiman  merupakan k e k u a s a a n   y a n g   m e r d e k a   u n t u k menyelenggarakan  peradilan  guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan
peradilan  yang  berada  dibawahnya dalam  lingkungan  peradilan  umum, lingkungan peradilan agama,lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata  usaha  negara,  dan  oleh  sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan  lain  yang  fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
Bilamana  diteliti  lebih  lanjut  tentang kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  dalam arti  independen,  terlepas  dari  pengaruh kekuasaan  lainnya,  maka  hal  itu  ditemukan kembali  penegasannya  dalam  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  maupun  dalam Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirobah  dengan    UU.  No.  5  Tahun  2004 tentang  Perobahan  atas  UU.  No.  14  Tahun 1985  tentang  Mahkamah  Agung  junto  UU. No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas  UU.  No.  14  Tahun  1985  tentang Mahkamah Agung.
Pasal 1 Buitir 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: Kekuasaan    Kehakiman  adalah  kekuasaan n e g a r a   y a n g   m e r d e k a   u n t u k m e n y e l e n g g a r a k a n   p e r a d i l a n   g u n a menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  demi terselenggaranya  Negara  hukum  Republik Indonesia.
Asas  kebebasan  kekuasaan  kehakiman dalam  UU  tentang  pokok-pokok  Kekuasaan Kehakiman meliputi:
1. Bebas  dan  campur  tangan  kekuasaan negara dan lainnya.
2. Bebas  dari  paksaan,  direktif  atau relomendasi  dari  pihak  ekstra judicial , kecuali  dalam  hal-hal  yang  diijinkan oleh UU  ( I Gusti Ketur Irawan, 2010 ).
Penjelasan  Resmi Angka  I  UU  No.  48 Tahun  2009  memuat  keterangan  yang  lebih t e g a s   t e n t a n g   a d a n y a   i n d e p e n d e n s i / kemerdekaan  badan-badan  peradilan.  Hal tersebut, dijelaskan bahwa :
UUD  NRI  Tahun  1945  menegaskan Indonesia  adalah  negara  hukum.  Sejalan dengan  ketentuan  tersebut  maka  salah  satu
prinsip penting negara hukum adalah adanya j a m i n a n   p e n y e l e n g g a r a a n   k e k u a s a a n kehakiman  yang  merdeka,  bebas  dari p e n g a r u h   k e k u a s a a n   l a i n n y a   u n t u k m e n y e l e n g g a r a k a n   p e r a d i l a n   g u n a menegakkan hukum dan keadilan.
Seirama  dengan  penjelasan  resmi tersebut, dipertegas pula pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 48 Tahun 2009, sebagai berikut :
(1) D a l a m   m e n j a l a n k a n   t u g a s   d a n fungsinya,  hakim  dan  hakim  konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
(2) Segala  campur  tangan  dalam  urusan peradilan  oleh  pihak  lain  di  luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam  hal-hal  sebagaimana  dimaksud dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Penegasan  kedudukan  kekuasaan kehakiman tersebut di atas, secara struktural dan  vertikal  berpuncak  pada  Mahkamah Agung. Hal itu diatur dalam pasal 2 UU No. 14 Tahun 1985 (Perubahannya dengan UU No. 5 Tahun  2004  Junto  UU.  No.  3  Tahun  2009), bahwa : Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara  Tertinggi  dari  semua  lingkungan peradilan,  yang  dalam  melaksanakan tugasnya  terlepas  dari  pengaruh  pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.
Independensi  kekuasaan  kehakiman yang  dijamin  oleh  hukum  dasar  negara  dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, melekat  dilaksanakan  oleh  hakim-hakim Pengadilan  dari  badan  peradilan  di  semua lingkungan  peradilan  dalam  melaksanakan fungsi kekuasaan di bidang kehakiman.
Keberadaan  kekuasaan  kehakiman menunjukan bahwa Indonesia sebagai negara hukum  ( Eka  Kusnita,  dkk,  2015) .  Melalui hakim-hakim  dari  badan-badan  peradilan akan dapat ditegakkan prinsip-prinsip negara hukum,  sendi-sendi  hukum  dan  keadilan, meskipun  dalam  prosesnya  kemungkinan akan banyak menemukan benturan-benturan, oleh  karena  gerakan  untuk  menegakkan hukum (supremasi hukum) harus berhadapan dengan berbagai aspek kepentingan.
Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan  kepada  badan-badan  peradilan yang  ditetapkan  dengan  undang-undang
dengan  tugas  pokok  untuk  menerima, memeriksa,  mengadili  dan  menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
Oemar  Seno  Adji  mengatakan  bahwa hakim  bebas  dalam  memutuskan  segala putusannya tanpa ada interpensi atau campur tangan pihak lain. Seorang hakim yang sangat bebas,  tidak  bersifat  memihak  dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di peradilan  ( within  the  exercise  of  the  judicial function ).  Kebebasan  hakim  merupakan kewenangan  penting  yang  melekat  pada individu  hakim  dimana  hakim  berfungsi sebagai  penerapan  teks  UndangUndang kedalam  peristiwa  yang  kongkrit,  tidak sekedar  sustantif,  tetapi  juga  memberikan penafsiran  yang  tepat  tentang  hukum  dalam rangka  meluruskan  peristiwa  hukum  yang kongkrit  sehingga  Hakim  dapat  bebas m e m b e r i k a n   p e n i l a i a n - p e n i l a i a n   d a n penafsiran hukumnya ( Ery Satyanegara, 2013) . Sejalan  dengan  tugas  pokok  tersebut, maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan oleh yustisiabel dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Hal ini berarti  pengadilan  wajib  untuk  memeriksa, mengadili  dan  memutus  suatu  perkara  yang diajukan oleh pencari keadilan.
Pasal  10  ayat  (1)  UU.  No.  48  Tahun 2009,  menegaskan  bahwa  :  Pengadilan d i l a r a n g   m e n o l a k   u n t u k   m e m e r i k s a , mengadili,  dan  memutus  suatu  perkara  yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau  kurang  jelas,  melainkan  wajib  untuk memeriksa dan mengadilinya.
Implementasi  dari  tugas  dan  fungsi kekuasaan  kehakiman  yang  dijalankan  oleh hakim-hakim  dari  lingkungan  peradilan, diharapkan  dapat  menegakkan  hukum  dan keadilan  secara  merdeka,  independen,  tanpa adanya  interfensi,  dari  lingkungan  cabang kekuasaan  lainnya  dan  pengaruh  dari  unsur lain diluar kepentingan hukum dan keadilan.
Berdasar  atas  itu  pulalah,  maka  hakim dituntut  agar  senangtiasa  melakukan penggalian,  megikuti  dinamika  sosial,  dan memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat. Keharusan  bagi  hakim  tersebut,  dipertegas pada Pasal 5 UU. No. 48 Tahun 2009, bahwa :
(1) Hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib
menggali,  mengikuti,  dan  memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masarakat;
(2) Hakim  dan  hakim  konstitusi  harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum;
(3) Hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim.
Tuntutan bagi hakim tersebut, tidak lain adalah  merupakan  konsekuensi  hukum  dan profesionalitas  hakim  dalam  menjalankan f u n g s i   k e k u a s a a n   k e h a k i m a n   u n t u k menegakkan  hukum  dan  keadilan  melalui badan-badan peradilan. Adanya independensi hakim  dalam  menjalankan  fungsi  kekuasaan kehakiman  melalui  badan-badan  peradilan negara, dimaksudkan agar hakim benar-benar dapat mandiri, bebas dan merdeka dari segala s e s u a t u   c a m p u r   t a n g a n   y a n g   d a p a t mempengaruhi  fungsinya  dalam  memeriksa, megadili  dan  memutus  suatu  perkara  yang dihadapkan kepadanya.
C i t r a   l e m b a g a   p e r a d i l a n   s a n g a t bergantung pada pundak-pundak hakim, adil tidaknya  suatu  putusan  peradilan  turut  pula ditentukan  oleh  palu  sidang  hakim  dibalik jubah  hitam  kebesarannya.  Oleh  karena  itu, hakim-hakim  peradilan  dalam  menjalankan independesinya  dituntut  agar  semata-mata demi  penegakan  hukum  ( Law  Eforcment ) dalam  rangka  mewujudkan  hukum  dan keadilan  sebagaimana  menjadi  cita-cita,  ide dan  gagasan  dari  suatu  konsep  bernegara hukum.
Apabila  penghayatan  dan  keteguhan hakim  dalam  memaknai  indepedensi  yang m e l e k a t   p a d a   p e l a k s a n a a n   f u n g s i profesionalitasnya  diinsyaﬁ  benar,  tidak dimaknai keliru dan pula tidak disalah artikan serta  juga  tidak  disalah  gunakan,  maka  di tangan-tangan dan palu sidang hakimlah citra peradilan  dapat  terangkat  menjadi  peradilan negara yang agung.

## C. Simpulan
Berdasarkan uraian pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pada konsep negara h u k u m   l a h   k e k u a s a a n   k e h a k i m a n
mendapatkan  tempat  dan  kedudukan  yang teormat  dalam  sistem  distribusi  atau p e n c a b a n g a n   k e k u a s a a n .   K e k u a s a a n kehakiman  dalam  konsep  negara  hukum, sebagaimana halnya dengan Negara Republik Indonesia,  telah  meletakkan  kerangka  dasar s i s t e m   k e k u a s a a n   k e h a k i m a n   y a n g independen,  terbebas  dari  pengaruh  unsur- u n s u r   k e k u a s a a n   l a i n n y a ,   d a l a m implementasi  fungsi  kekuasaan  kehakiman. Kekuasaan  kehakiman  dapat  mandiri  dalam menjalankan  fungsi  judisialnya,  sehingga m e m u n g k i n l a n   p e l a k s a n a   k e k u a s a a n kehakiman  berlaku  fair  dalam  memeriksa, mengadili  dan  memutus  suatu  perkara berdasarkan hukum dan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Berg  Ten  J.B.JM,  1996, Besturen  deer  De Overheid , Deventer
D a y a n t o ,   “ R e k o n s t r u k s i   P a r a d i g m a P e m b a n g u n a n   N e g a r a   H u k u m Indonesia  Berbasis  Pancasila”, Jurnal Dinamika  Hukum Vol.  13,  No.3,
September 2013
Djanggih, Hardianto dan Kamri Ahmad, “The Effentiviness  of  Indonesian  National Police  of  Investigation  Function  in Banggai Regency Police (Investigation C a s e   Ye a r   2 0 0 8 - 2 0 1 6 ” , J u r n a l Dinamika Hukum , Vol. 17, No. 2, 2017 Eka  Kusnita,  dkk,  “Pembatasan  Upaya
Hukum  Kasasi  Dalam  Sengketa  Tata Usaha  Negara”, Jurnal  Ilmu  Hukum , Vol.3, No.2, Mei 2015
Elisabeth  N.B,  Sistem  Peradilan  Satu  Atap dan  Perwujudan  Negara  Hukum menurut UU No. 4 Tahun 2004, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.22, No.1, Februari 2010,  Yogyakarta:  Fakultas  Hukum, Universitas Gadjah Mada Ery  Satyanegara,  “Kebabasan  Hakim
Memutus  Perkara    Dalam  Konteks Pancasila  (Dintinjau  Dari  Keadilan Substantif)”, Jurnal  Hukum  dan Pembangunan ,  Vol.44,  No.4,Oktober 2013
Gumbira,  Seno  Wibowo,  “Problematika Peninjauan  Kembali  Dalam  Sistem P e r a d i l a n   P i d a n a P a s c a   P u t u s a n Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Pasca
SEMA  RO  No.  7  Tahun  2014,  (Suatu Analisa Yuridis   dan Asas-Asas Dalam Hukum  Peradilan  Pidana)”, Jurnal Hukum  dan  Pembangunan ,  Vol.46, No.1, Januari 2016 Hadjon,  Philipus  M,  1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat DI Indonesia , Bina Ilmu, Surabaya
Hermawan,  Ari,  “Hukum  dan  Kekuasaan
D a l a m   H u b u n g a n n y a   D e n g a n Industrial,  Jurnal” Mimbar  Hukum , (Edisi Khusus) November 2011 Hidayat, Arif, “Dialektika Fungsional Antara Hukum  dan  Otoritas  Kekuasaan Negara”, Jurnal  Masalah-Masalah Hukum , Vol.42, No.2, Oktober 2013 HR, Ridwan. HR, 2006, Hukum Administrasi Negara , Raja Graﬁndo, Jakarta I Gusti Ketur Irawan, “Penerobosan Terhadap Batas-Batas  Kebebasan  Kekuasaan kehakiman”, Jurnal  Masalah-Masalah
Hukum , Vol.39, No.4. Desember 2010
K u s u m o h a m i d j o j o ,   B u d i o n o ,   1 9 9 9 , Ketertiban  yang  Adil,  Problematika Filsafat Hukum , Grasindo, Jakarta Mukhtari,  dkk,  “Pengawasan  Tugas  Hakim P e n g a d i l a n   N e g e r i   O l e h   H a k i m Pengawas  Pengadilan  Tinggi  (Suatu P e n e l i t i a n   d i   W i l a y a h   H u k u m Pengadilan Tinggi Aceh)”, Jurnal Ilmu Hukum , Vol.3, No.1, Februari 2015 Pujiyono,  “Rekonstruksi  Peradilan  Pidana I n d o n e s i a   D a l a m   P e r s p e k t i f Kemandirian  Kekuasaan  Kehakiman”, Jurnal  Masalah-Masalah  Hukum , Vol.41, No.1, Januari 2012 Qamar,  Nurul,  2010, Negara  Hukum  atau Negara  Undang-Undang,  Makassar ,
Pustaka Reﬂeksi
Simamora,  Jenpatar,  “Tafsir  Negara  Hukum Dalam  Perspekyif  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945”, Jurnal Dinamika Hukum ,
Vol.14, No.3, September 2014
Simamora,  Jenpatar,  “Tafsir  Negara  Hukum dalam  Perspektif  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945” , Jurnal Dinamika Hukum , Vol., 14, No.3, September 2014 Soematri,  Sri,  1987, Prosedur  dan  Sistem P e r u b a h a n   K o n s t i t u s i ,   A l u m n i , Bandung
Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 4, Oktober 2017, Halaman 336-342