## Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi
Nicko Priady, Muskibah Manager Kredit BPR. Kencana Mandiri Jambi Email: priadynicko@gmail.com; muskibah@unja.ac.id

## Abstract
This study aims to identify and criticize the arrangements, procedures and positions of all parties involved in syndicated financing. The formulation of the problem that will be  discussed  in  this  article  is  about  the  legal  relationship  between  the  parties  in  a syndicated loan to resolve bad loans when they default, and the legal protection of the parties in a syndicated loan agreement. The type of research is normative law, which is a  research  method  that  emphasizes  legislation,  conceptual  law,  and  case  law,  and describes  theories  related  to  research  problems.  The  results  show  that  the implementation  of  Syndicated  Loans  is  related  to  the  rights  and  obligations  of  the parties.  As  long  as  the  parties  fulfill  this  and  carry  out  the  agreed  agreements  and carry out supervision simultaneously, the risk of default will be smaller. The regulation regarding the authority and rights and obligations between the Debtor and the Bank in  the  Syndicated  Credit  Agreement  must  be  clearly  stated  in  the  Syndicated  Credit Agreement so that there is no gap in the norm of ambiguity that can cause problems in the future.
Keywords: Legal  protection,  Credit Agreement,  Syndicated Credit.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkritisi pengaturan, prosedur dan posisi semua pihak yang terlibat dalam pembiayaan sindikasi. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam  artikel ini adalah tentang hubungan hukum antara para pihak  dalam  kredit  sindikasi  untuk  menyelesaikan  kredit  macet  ketika  mereka wanprestasi,  dan  perlindungan  hukum  para  pihak  dalam  perjanjian  pinjaman sindikasi. Jenis penelitiannya adalah  hukum normatif, yaitu metode penelitian yang menekankan pada legislasi, hukum konseptual, dan hukum kasus, serta memaparkan teori-teori yang berkaitan  dengan  masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa  pelaksanaan  Kredit  Sindikasi  berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban  para pihak.  Selama  para  pihak  memenuhi  hal  tersebut  dan  melaksanakan  kesepakatan yang telah diperjanjikan serta melakukan pengawasan secara bersamaan, maka risiko wanprestasi akan semakin kecil terjadi. Pengaturan mengenai kewenangan serta hak dan  kewajiban  antara  Debitur  dan  Bank  dalam  Perjanjian  Kredit  Sindikasi  harus
tertuang secara jelas didalam  Perjanjian  Kredit Sindikasi sehingga tidak  ada celah kekaburan norma yang dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Kata  Kunci : Perlindungan  Hukum, Perjanjian  Kredit,  Kredit  Sindikasi.

## Pendahuluan
Kredit sindikasi adalah teknik yang dapat menyebarkan risiko ke bank lain yang berpartisipasi dalam memberikan kredit. 1 Kredit sindikasi dalam kamus bank Indonesia adalah sekelompok bank yang memberikan kredit kepada debitur yang jumlah  kreditnya  terlalu  besar  untuk  diberikan  hanya  oleh  satu  bank  (pinjaman sindikasi). Untuk pertama kalinya, pinjaman sindikasi Indonesia diatur dalam Surat Edaran  Bank  Indonesia  No.  1.  Surat  Edaran  6/33/UPK  dan  Bank  Indonesia  No.  1 tanggal  3  Oktober  1973  tentang  Pembiayaan  Bersama  Bank  Pemerintah (Konsorsium).  11/26/UPK  dikeluarkan  pada  tahun  1979.  Terakhir,  pinjaman sindikasi  diatur  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  1.  7/14/PBI/2005  Surat Edaran No. 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank dan Bank Indonesia. 8 Juli 2005 23/7/DPD tertanggal 8 juli 2005.
Di  antara  banyak  definisi  tersebut,  menurut  Dr. Rudyanti  Dorotea  Tobing, definisi Stanley Hurn mencakup semua unsur penting dari kredit sindikasi, yaitu: 2
1. Pinjaman sindikasi melibatkan beberapa lembaga pembiayaan  dalam pengaturan kredit;
2. Kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan kepada setiap peserta sindikasi dengan syarat dan ketentuan yang sama;
3. Dokumen kredit hanya ada satu, karena dokumen ini merupakan pedoman umum bagi semua bank peserta sindikasi;
4. Sindikasi dikelola oleh agen yang sama dari semua bank peserta sindikasi. 3
Pinjaman sindikasi adalah metode pembiayaan bersama di mana beberapa bank (bank BUMN, bank swasta negara, dan bank asing) bersama-sama membiayai proyek-proyek skala besar. Jumlah kredit yang besar, likuiditas yang terbatas, dan keinginan  untuk  membiayai  bisnis  nasabah  membuat  bank-bank  tersebut
1 Sutan Remy Syahdeini, Kredit Sindikasi: Proses, Teknik Pemberian dan Aspek Hukumnya , PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008, hlm. 26.
2 Rudyanti Dorotea Tobing, Hukum Perjanjian Kredit Konsep perjanjian kredit sindikasi yang berasaskan demokrasi ekonomi , (Yogyakarta, Laksbang Grafika). hlm. 80.
3 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c3e609faff23/kredit-sindikasi/
membentuk sindikasi. Melalui pinjaman sindikasi, bank dapat memberikan peluang jangka  panjang  bagi  dunia  usaha  untuk  memperoleh  modal  dalam  jumlah  besar. Pertimbangan  lain  adalah  memberikan  pinjaman  sindikasi,  karena  pinjaman  ini jumlahnya besar dan risiko bagi bank terlalu tinggi dan risikonya tinggi. Meskipun kreditur dapat membiayai kredit dalam jumlah besar, namun karena pertimbangan risiko,  perlu  diupayakan  untuk  menyeimbangkan  risiko  dari  fasilitas  kredit  yang diberikan (diversifikasi risiko). 4 Selain itu, bank juga berupaya untuk menghindari pelanggaran  batasan  hukum  (batas  maksimum  pinjaman)  yang  telah  ditetapkan oleh  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  7/3/PBI/2005  tentang  batas  maksimum pinjaman  bank  umum.  Dalam  hal  tanggung  jawab  masing-masing  bank  peserta sindikasi/kreditur  tidak  bersifat  tanggung  renteng.  Artinya  setiap  kreditur/bank hanya  bertanggung  jawab  atas  jumlah  atau  limit  pinjaman  yang  dijanjikan. Tanggung  jawab  masing-masing  kreditur  bukan  merupakan  tanggung  jawab  satu bank untuk memberikan jaminan kepada bank lain.    Berdasarkan pendapat peneliti dan mempertimbangkan rumitnya putusan majelis hakim tentang pinjaman sindikasi  dan  rumitnya  perjanjian  pinjaman  sindikasi,  terutama  berbagai ketidaksepakatan  atas  perbuatan  hukum  para  pihak  untuk  mengajukan  gugatan atau mengajukan permohonan kepada debitur, mempengaruhi masuknya bank ke dalam  pinjaman  sindikasi  sebagai  kreditur. 5 Hal  tersebut  disebabkan  karna  tidak adanya  pengaturan  kredit  sindikasi  secara  khusus  oleh  pemerintah  yang menyebabkan  terdapatnya  kekaburan  norma  dalam  hal  ketentuan  penyaluran kredit sindikasi ini. pengaturan kredit sindikasi hanya terdapat pada  kebijakan yang dikeluarkan  oleh  Bank  Indonesia  melalui  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  (SEBI) nomor  6/33/UPK  tanggal  3  Oktober  1973  mengenai  pembiayaan  bersama,  serta kebijakan terakhir yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia  nomor  7/14/PBI/2005  dan  Surat  edaran  Bank  Indonesia  nomor 7/23/DPD tanggal 8 Juli 2005. dimana dalam kebijakan tersebut hanya menjelaskan tentang pengertian kredit sindikasi dan persyaratan kredit sindikasi.
Adapun  permasalahan  dalam  penelitian  ini: pertama kedudukan  dan hubungan hukum para pihak dalam kredit sindikasi apabila terjadi wanprestasi oleh
4 https://media.neliti.com/media/publications/53650-ID-kredit-sindikasi-dalam-perspektif - hukum.pdf
5 Mohamad Kharis Umardani, Kredit Sindikasi Dalam Perspektif Hukum dan Peraturan Perbankan , Jakarta, 2008, hlm. 94
debitur. Kedua , perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian kredit sindikasi.

## Pembahasan
1. Kedudukan Hukum para pihak dalam kredit sindikasi
Kedudukan  hukum  para  kreditur  pada  sindikasi  kredit  tergantung kesepakatan awal perjanjian sindikasi. Perjanjian kredit sindikasi adalah dokumen yang  paling  penting  diantara  yang  menyangkut  dokumen-dokumen  dalam pemberian kredit sindikasi.
Dalam perjanjian kredit  sindikasi  diatur  semua  hak  dan  kewajiban  semua pihak,  baik  itu  pemberi  pinjaman  atau  kreditur  atau  peminjam.  Perjanjian  kredit juga mengatur wewenang dan kewajiban agen bank yang ditunjuk. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak atas pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi ini, maka perjanjian kredit sindikasi tersebut dijadikan dasar dan acuan bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Dengan kata lain, seperti halnya perjanjian-perjanjian  lainnya,  tujuan  diadakannya  suatu  perjanjian  kredit  adalah sebagai acuan untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak dalam perjanjian tersebut. 6
Setelah  nantinya  perjanjian  kredit  sindikasi  ditandatangani  oleh  para  pihak yaitu pada waktu memasuki Post-Signing Phase , administrasi dan operasional dari penggunaaan  kredit  sindikasi  tersebut  dilakukan  oleh  bank  yang  disebut  sebagai agen bank atau leader . Oleh karena itu, para kreditur harus sepakat siapa yang akan ditunjuk sebagai agen. Dan apada umumnya yang bertindak sebagai agen biasanya telah diketahui sejak proses pembentukan arrangers. Secara teori agent bank dan lead bank merupakan dua insitusi yang berbeda, bahkan yang dapat menjadi agent bank adalah bukan salah satu peserta sindikasi (bukan salah satu kreditur), namun didalam  praktiknya, lead  bank biasanya  menjadi agent  bank. Debitur  sering  lebih menyukai  apabila  yang  menjadi agent  bank adalah  bank  utama  yang  selama  ini adalah  bank  debitur  dan  telah  memiliki  hubungan  yang  lama  dengan  debitur tersebut.
Walaupun dalam  sindikasi  terdapat  lebih  dari  satu  kreditur  atau  peserta
6 Sutan Remy, Op Cit, hlm. 190
7 Sutan Remy Sjahdeini, op.cit , hlm. 191
220
sindikasi, tetapi debitur hanya berhadapan dan berurusan dengan satu pihak saja yang mewakili semua peserta sindikasi. Pihak yang mewakili para peserta sindikasi itu adalah agent bank.
Kedudukan  hukum  debitur  adanya  hak  dan  kewajiban  berdasarkan hubungan kontraktual dengan kata lain merupakan pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayarkan kembali pada saat nanti sampai masa kredit berkahir..
Terdapat  4  poin  penting  mengenai  kedudukan  hukum  kreditur  dalam  perjanjian kredit :
a. Adanya hubungan kontraktual
b. Adanya hak dan kewajiban
c. Dapat menerima sanksi akibat wanprestasi
d. Status hak objek dikuasakan kepada kreditur sedangkan debitur hanya menguasai fisik objek

## 2. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi
Di  satu  sisi,  Kegunaan  dari  perjanjian  pinjaman  sindikasi  adalah  untuk mengatur  hubungan  antara Lead  Bank dengan  anggota  sindikasi  lainnya,  serta hubungan antara masing-masing anggota sindikasi dengan anggota sindikasi lainnya dalam  hal  pembiayaan  proyek.  Dengan  adanya  kesepakatan  ini,  apabila  terjadi benturan  kepentingan,  kebijakan  dan  prinsip,  maka  kesepakatan  tersebut  dapat dijadikan sebagai dasar penyelesaian sengketa tersebut. 7
Hubungan  hukum  adalah  hubungan  yang  terikat  oleh  hukum.  Hubungan hukum adalah hak dan kewajiban hukum setiap warga negara atau individu dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi yang tidak dapat memenuhi untuk melakukan hak dan kewajiban ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum. Hubungan hukum dapat  terjadi  antara  subjek  hukum  dan  antara  subjek  hukum  dengan  komoditas. Hubungan antara subyek hukum dapat terjadi antara satu orang dengan orang lain, antara  perorangan dengan badan hukum,  dan antara suatu badan hukum  dengan badan hukum lainnya.
Hubungan hukum antar para pihak dalam kredit sindikasi terbagi antara lain:
a. Hubungan hukum antar kreditur sindikasi
Untuk mengatur hubungan hukum antara bank (kreditur), dibuatlah suatu  perjanjian  yang  disebut  perjanjian  antara  kreditur.  Perjanjian  antara kreditur  mengatur  hubungan  hukum  antara  bank  peserta  sindikasi.  Dalam perjanjian tersebut, para kreditur akan menjelaskan kesanggupannya untuk membiayai  bersama  debitur  tertentu  dengan  menyebutkan  jumlah  bagian yang mampu ditanggung oleh masing-masing pihak. Kreditur menunjuk salah seorang dari mereka sebagai wakil kreditur atas nama “agen penjamin”, yang bertugas  mengurus  dan  secara  umum  melaksanakan  hak  dan  wewenang kreditur  atas  barang  jaminan  dan  barang  jaminan.  Kemudian  para  kreditur secara  bersama-sama  atau  sendiri-sendiri  memberikan  kuasa  kepada  agen penjaminan  untuk  memberi  hak  substitusi,  guna  mewakili  kreditur  dalam pengurusan dan  pelaksanaan hak  dan  wewenang  kreditur  atas  hipotek  dan dokumen  hak  tanggungan  yang  berkaitan  dengan  perjanjian  kredit  atau berdasarkan  perjanjian antar kreditur  ini, baik  jaminan  yang  ada  atau  yang akan datang yang diserahkan oleh debitur.
b. Hubungan hukum antara kreditur sindikasi  dengan debitur
Hubungan  hukum antara  kreditur  sindikasi dengan  debitur  adalah hubungan  kontraktual  dalam  bentuk  pinjaman.  Dalam  perjanjian  kredit sindikasi,  setiap  anggota  kreditur  sindikasi  tidak  mempunyai  hubungan langsung dengan debitur, dalam kredit sindikasi hubungan hukum yang ada dengan  debitur  adalah  dengan  sindikasi,  bukan  dengan  anggota  sindikasi. Hubungan  hukum  berdasarkan  perjanjian  kredit  adalah  melalui  agen  atau leader sindikasi.
c. Hubungan hukum antara kreditur sindikasi dengan agen fasilitas
Ada  beberapa  agen  dalam  perjanjian  kredit  sindikasi.  Namun,  jika hanya  tertulis  sebagai  agen  bank,  maka  itu  berarti  agen  fasilitas.  Selain  itu, dalam perjanjian sindikasi internasional, terdapat agen lain yang ditunjuk oleh peserta  asing  sebagai  agen  penjaminan  yang  bertanggung  jawab  untuk melengkapi penyelesaian pengiktan dan dokumen penjaminan. 8
8 Sutan Remy Sjahdeini, op.cit , hlm. 70.
Secara  hukum,  hubungan  antara  agen  kredit  dan  kreditur  adalah hubungan  antara  agen  dan  prinsipal.  Agen  pembiayaan  bertindak  sesuai berdasarkan  kuasa  dan  penunjukan  kreditur  dalam  perjanjian  pinjaman sindikasi.  Pemberian  kekuasaan  dalam  KUH  Perdata  mengacu  pada  suatu perjanjian  bahwa  seseorang  memberikan  kekuasaan  (wewenang)  kepada orang  lain  yang  menerimanya  untuk  melakukan  urusan  atas  namanya. 9 Maksud  dari  “menyelenggarakan  suatu  urusan”  adalah  untuk  melakukan “perbuatan hukum”, yaitu suatu perbuatan yang mempunyai akibat hukum.
Menurut Pasal 1795 KUHPerdata, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya menyangkut satu atau lebih kepentingan tertentu. Dapat  juga  dilakukan  dalam  keadaan  biasa,  yaitu  bertindak  untuk  segala kepentingan dari surat kuasa. Surat kuasa yang diberikan kepada agen bank merupakan  surat  kuasa  khusus,  karena  isi  surat  kuasa  sudah  ditentukan dalam perjanjian kredit sindikasi. Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan antara  pemberi  pinjaman  dengan  para pihak  dalam  perjanjian  kredit,  maka perselisihan  tersebut  harus  diselesaikan  atas  dasar  hubungan  kuasa  dalam perjanjian keagenan.
d. Hubungan hukum antara agen fasilitas dengan debitur
Hubungan  hukum  yang  terjalin  diawali  dengan  “kuasa”  yang diberikan  oleh calon  debitur kepada kredit  sindikasi “atas  namanya”. Tugas utama  pihak  yang  memegang  delegasi,  yaitu  agen  atau  pemimpin,  adalah mengumpulkan kredit  dengan  menegosiasikan kredit yang dibutuhkan oleh kandidat  debitur  dengan  bank  peserta  sindikasi  atas  nama  calon  debitur. hubungan hukum pada tahap ini disebut dengan tahap pre mandate phase.
Kuasa  tersebut  diberikan  dalam  bentuk  surat  tertulis,  sebelum pemberitahuan.  Surat  kuasa  berlaku  sebagai  suatu  kontrak  antara  calon debitur  dengan  agen,  oleh  karena  itu  setelah  calon  debitur  mengeluarkan surat  kuasa,  salah  satu  pihak  tidak  boleh  mengubah  surat  kuasa  secara sepihak.  Pemberian  kuasa  sesuai  dengan  konsep  surat  kuasa.  Surat  kuasa adalah suatu perjanjian dimana seseorang memberikan kuasa (kuasa) kepada
9 Subekti, Aneka Perjanjian , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 148.
orang lain yang menerimanya untuk melakukan urusan atas namanya (Pasal 1792 BW).
3. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Para  Pihak  Dalam  Perjanjian  Kredit
Sindikasi
a. Penerapan  Prinsip  Kehati-Hatian  Dalam  Pelaksanaan  Pinjaman  Sindikasi Undang-undang  Perbankan  mengatur  bahwa  bank  selalu  berpegang  pada prinsip  kehati-hatian  dalam  melakukan  kegiatan  usaha,  termasuk  dalam memberikan  kredit.  Selain  itu,  Bank  Indonesia  sebagai  lembaga  perbankan  juga menetapkan ketentuan mengenai pinjaman bank, antara lain: 10
i. Kewajiban  Penyusunan  dan  Pelaksanaan  Kebijaksanaan  Perkreditan Bank bagi Bank Umum
ii. Penilaian Kualitas Aktiva
iii. Sistem Informasi Debitur
iv. Prinsip Mengenal Nasabah
b. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kredit Sindikasi
Pengaturan mengenai kewenangan serta hak dan kewajiban antara Debitur dan  Bank  dalam  Perjanjian  Kredit  Sindikasi  harus  tertuang  secara  jelas  didalam Perjanjian  Kredit  Sindikasi  sehingga  mencegah  kekaburan  norma  yang  dapat menimbulkan  permasalahan  dikemudian  hari.  Aspek  hukum  yang  perlu diperhatikan  dalam  Perjanjian  Kredit  Sindikasi  berkaitan  dengan  hak  dan kewajiban para Pihak Peserta Sindikasi: 11
i. Hak, kewajiban  dan  tanggung jawab anggota sindikasi harus diatur secara jelas dalam perjanjian
ii. Hak,  kewajiban  dan  tanggung  jawab  debitur  terhadap  kreditur, misalnya  terjadi  default,  apakah  default  terjadi  pada  satu  kreditur atau pada kreditur yang lain pula.
iii. Peran dan fungsi agen atau leader
iv. Komplikasi apabila wanprestasi
v. Pernyataan cidera janji dalam hal tidak dipenuhinya rasio keuangan
10 Dwi Santi Wulandari, Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Bank , 2009.Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang dalam eprints.undip.ac.id/17203/1/
11 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c3e609faff23/kredit-sindikasi/
yang disetujui, atau menjual aset yang tidak diperlukan tanpa meminta mayoritas kreditur
vi. Hak-hak anggota sindikasi
vii. Hukum dan yuridiksi.
Setelah  perjanjian  kredit  ditandatangani,  terjadi  hubungan  hak  dan kewajiban  antara  kreditur  dan  penerima  kredit.  Perjanjian  kredit  adalah  ikatan hukum  antara  kreditur  dan  penerima  kredit.  Di  satu  sisi,  kreditur  berkewajiban untuk  menyediakan  dana  kepada  penerima  kredit  sesuai  dengan  jumlah  yang disepakati dalam perjanjian kredit, dan di sisi lain untuk melindungi kepentingan kreditur.  Penerima  kredit  juga  harus  melaksanakan  kewajibannya  sebelum penarikan kredit pertama sampai jangka waktu kredit dilunasi.
Terdapat beberapa kepentingan dalam menjalankan hak setiap anggota sindikasi : 12
i. Salah  satu  hak  tersebut  adalah,  di  satu  sisi,  setiap  bank  ingin  tetap independen agar dapat menggunakan haknya. Namun di sisi lain, mereka ingin menghindari mekanisme di mana minoritas merugikan kepentingan mayoritas.  Perjanjian  kredit  harus  dapat  memberikan  keseimbangan menyangkut kepentingan ini.
ii. Kepentingan lain dari anggota sindikasi adalah untuk memastikan bahwa jika  terjadi  wanprestasi,  masing-masing  dari  mereka  ingin menyelamatkan  dana.  Perjanjian  kredit  sindikasi  harus  memuat ketentuan mengenai penyaluran dana yang dapat dibagikan dengan cara yang seadil-adilnya. Artinya, hanya bank-bank tertentu yang memperoleh hasil dari penyelamatan dana tersebut.
iii. Manfaat  lain  dari  anggota  sindikasi  adalah  hak  untuk  meninggalkan sindikasi itu sendiri tanpa mengurangi kepentingan anggota lain.
c. Kewenangan Anggota Sindikasi dan Agen Fasilitas dalam Mewakili Kreditur Sindikasi
Semakin  banyak  Semakin  besar  jumlah  peserta  sindikat,  semakin  kecil kemungkinan peserta sindikasi akan mencapai kesepakatan mutlak atas isu-isu yang
12 Sutan Remy Syahdeini, Kredit Sindikasi: Proses, Teknik Pemberian dan Aspek Hukumnya , PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008, hlm 254
muncul.  Aturan  berikut  berlaku  untuk  kekuatan  pengambilan keputusan  kreditur atas pinjaman sindikasi. Untuk kewenangan pengambilan keputusan oleh kreditur pada kredit sindikasi, berlaku aturan main sebagai berikut: 13
i. Hanya disetujui oleh agen
ii. Harus persetujuan semua anggota sindikasu
iii. Diperlukan persetujuan mayoritas  anggota sindikasi
iv. Diperlukan persetujuan dari komite kreditor
v. Dapat  diputuskan  sendiri  oleh  anggota  yang  bersangkutan  sepanjang yang menyangkut kewenangan individualnya tetapi tidak mempengaruhi kewenangan  anggota  lain  dan  didak  mempengaruhi  sindikasi  secara keseluruhan .
Klausula khusus pilihan hukum merupakan klausul yang penting di dalam perjanjian kredit sindikasi yang didalamnya berisi hal-hal sebagai berikut: 14
i. Validitas  (keabsahan),  penegakan  dan  penafsiran  dari  berkas-berkas dokumen hukum yang merupakan bukti bagi transaksi yang dimaksud dalam hal kredit sindikasi;
ii. Hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  dari  para  pihak  dalam  transaksi kredit sindikasi tersebut;
iii. Sampai  sejauh  mana  sistem-sistem  hukum  lain  akan  berdampak terhadap transaksi tersebut.
Tujuan  pencantuman  klausula  khusus  tersebut  berguna  untuk  mendapat kepastian  yang  dipilih  oleh  para  pihak.  Jika  klausula  ini  tidak  dimasukkan,  maka dapat  menimbulkan  berbagai  penafsiran  hukum  yang  berbeda  apabila  timbul permasalahan terhadap perjanjian kredit sindikasi tersebut.
d. Bentuk  Perlindungan  Hukum  para  pihak  dalam  peraturan  perundang- undangan
i. Kreditur
Apabila  debitur  wanprestasi  dalam  perjanjian  kredit  dengan  jaminan hipotek,  bentuk  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  kreditur  diawali melalui proses pengikatan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan, yaitu dengan  membuat  perjanjian  kredit  dengan  klausula-klausula  pemberian  hak
13 ibid , hlm 255 14 Sutan Remy Sjahdeini, op.cit , hlm. 110
tanggungan.  Pengikatan  jaminan  hipotek  merupakan  perjanjian  turunan  setelah perjanjian  pokok.  UUHT  Pasal  10(1)  menyatakan:  “pemberian  hak  tanggungan didahului  dengan  janji  untuk  memberikan  hak  tanggungan  sebagai  jaminan pelunasan tertentu yang dituangkan didalam perjanjian dan merupakan bagian tak terpisahkan  dari  perjanjian  utang  piutang  yang  bersangkutan  atau  perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut.”
ii. Debitur
 Ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen (selanjutnya  disebut  UUPK)  juga  sangat  relevan,  terutama  berkaitan  dengan perlindungan  hukum  nasabah  bank  sebagai  konsumen.  Yang  mencakup  adanya perjanjian  kredit  atau  pembiayaan  bank  yang  merupakan  perjanjian  standar ( standard contract ).
Rasio  diundangkan  UUPK  adalah  untuk  menyeimbangkan  daya  tawar konsumen  dengan  pelaku  usaha  dan  mendorong  pelaku  usaha  untuk  melakukan kegiatannya  secara  jujur  dan  bertanggung  jawab.  UUPK  mengacu  pada  falsafah pembangunan nasional, yaitu pembangunan nasional, termasuk penetapan undang- undang untuk melindungi konsumen, yaitu pembangunan bangsa Indonesia dalam konteks falsafah negara Republik Indonesia, dasar negara Pancasila dan UUD 1945. Perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  tidak  dapat  ditunda  karena  pada kenyataannya  posisinya  relatif  lemah.  Untuk  meningkatkan  efisiensi,  perjanjian kredit/pembiayaan  dan  perjanjian  pembukaan  rekening  bank  yang  seharusnya dibuat  oleh  kedua  belah  pihak  diganti  dengan  perjanjian  yang  dibuat  oleh  bank. nasabah hanya dapat memilih untuk menerima atau menolak perjanjian terkait.
Peraturan  yang  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  debitur  terdapat juga pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menginstruksikan dibentuknya Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS)  dan  telah  diwujudkan  dengan  Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2004  tentang  Lembaga  Penjamin  Simpanan.  Fungsinya  adalah menjamin  simpanan  nasabah  penyimpan  dan  turut  aktif  dalam  memelihara stabiltas  sistem  perbankan  sesuai  dengan  kewenangannya.  Khusus  dalam  hal terjadi  sengketa  antara  nasabah  dengan  bank  juga  diatur  melalui  PBI  No.
7/7/PBI/2005  tentang  Penyelesaian  Pengaduan  Nasabah  sebagaimana  telah  diubah dengan  PBI  No.  10/10/PBI/2008  dan  PBI  No.  8/5/PBI/2006  tentang  Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/1/PBI/2008.

## 4. Pencegahan dan Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah
Wanprestasi  dapat  dikatakan  sebagai  keadaan  dimana  debitur  gagal melaksanakan  kewajibannya  karena  kesalahannya.  Kewajiban  debitur  adalah debitur  harus  melunasi  utang  yang  dipinjamnya  setelah  jangka  waktu  tertentu. Jangka waktu ini penting karena jika tidak ada batas waktu yang ditentukan, debitur akan menganggap bahwa kreditur akan menerima prestasi yang ditentukan setiap saat,  dan  waktu  itu  dapat  diperpanjang  setiap  saat  tanpa  ada  wanprestasi. perbuatan yang diklasifikasikan sebagai wanprestasi dalam perjanjian kredit yaitu : 15
a. Debitur sama sekali tidak mampu membayar cicilan dan bunga kredit;
b. Debitur membayar sebagian angsuran kredit  beserta  bunganya;
c. Debitur  membayar  kredit  dan  bunga  secara  penuh  setelah  jangka  waktu yang  disepakati.  Ini  tidak  termasuk  pembayaran  lunas  oleh  debitur  atas perpanjangan  jangka  waktu  kredit  yang  disetujui  oleh  kreditur  atas permintaan debitur.
Bank  dapat  melakukan  penyelesaian  kredit  bermasalah  dalam  perjanjian kredit sindikasi dengan dua (dua) cara, yaitu:
1. Penyelesaian  di  luar  pengadilan  oleh  bank  bank  dalam  perjanjian  kredit sindikasi dapat berupa: 16
i. Penataan  ulang, (rescheduling) yaitu  perubahan  kredit  yang berkaitan  dengan  jadwal  pembayaran  dan/atau  jangka  waktu (termasuk masa tenggang), termasuk perubahan jumlah angsuran.
ii. Persyaratan  kembali (reconditioning) adalah  perubahan  sebagian atau  seluruh  persyaratan  kredit,  tidak  terbatas  pada  perubahan jadwal  pembayaran,  jangka  waktu,  dan/atau  persyaratan  lainnya, sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.
15 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis , Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 268 16 Muhammad  Djumhana,. Hukum  Perbankan  di  Indonesia ,  (Bandung:  PT  Citra  Aditya  Bakti, 1996), hlm. 268
iii. Restrukturisasi,  yaitu  perubahan  syarat  kredit  yang  berkaitan dengan  penurunan  suku  bunga  kredit,  pengurangan  tunggakan bunga  kredit,  pengurangan  tunggakan  pokok  kredit,  perpanjangan jangka  waktu  kredit,  dan  perolehan  aset  debitur  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.
Penyelesaian kredit macet sindikasi yang dilakukan diluar pengadilan dan tidak  melibatkan  pihak  ketiga  dapat  diselesaikan  dengan  syarat  penyelesaian sebagai berikut : 17
i. Debitur memiliki kemauan yang baik untuk melunasinya.
ii. Usaha debitur mengalami stagnasi atau tidak memiliki prospek untuk dikembangkan  lebih  lanjut,  sehingga  tidak  mampu  memenuhi kewajibannya kepada bank.
iii. Kredit  yang  tergolong  kurang  lancar,  mencurigakan,  dan  memiliki tingkat  pengembalian  yang  buruk  serta  disertai  dengan  catatan khusus bahwa  pemberian  keringanan  bunga  dan/atau denda hanya dapat  diberikan  kepada  debitur  dengan  tingkat  pengembalian  yang diragukan dan macet.
iv. Kegagalan  untuk  memenuhi  persyaratan  dimana  restrukturisasi kredit tidak dimungkinkan lagi.
v. Penyelesaian  kredit  yang  dilakukan  lebih  baik  dari  alternatif penyelesaian lainnya.
2. Upaya Penyelesaian Kredit Macet Melalui Jalur Hukum atau Bantuan Pihak Ketiga (PUPN)
Apabila upaya penyelesaian masalah kredit di luar pengadilan tidak berhasil, akan  dilakukan  upaya  penyelesaian  kredit  bermasalah  melalui  jalur  hukum  atau dengan  bantuan  pihak  ketiga.  Penyelesaian  kredit  macet  bank  swasta  dilakukan melalui  pengadilan.  Sedangkan  untuk  kredit  bermasalah  bank  pemerintah, prosesnya dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang dibentuk dengan  Undang-Undang  Nomor  49  Tahun  1960,  dan  Badan  Urusan  Piutang  Dan Lelang  Negara  (BUPLN)  yang  dibentuk  dengan  Keputusan  Presiden  (Keppres) Nomor 21 Tahun 1991 dimana Pasal 2 dari Keppres tersebut menentukan bahwa,
BUPLN  (Badan  Urusan  Piutang  Dan  Lelang  Negara)  mempunyai  tugas menyelenggarakan  pengurusan  piutang  negara  dan  lelang  baik  yang  berasal  dari penyelenggaraan  pelaksanaan  tugas  Panitia  Urusan  Piutang  Negara  (selanjutnya disebut PUPN) maupun lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 18

## Penutup

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian diatas disimpulkan:
Kedudukan  hukum  para  kreditur  pada  sindikasi  kredit  tergantung  awal mulanya perjanjian sindikasi. Karena Perjanjian kredit sindikasi data dan dokumen yang  sangat  penting  dalam  hal  pemberian  kredit  sindikasi  ini.  Dalam  perjanjian kredit  sindikasi  diatur  tentang  hak  serta  kewajiban  dari  masing-masing  pihak, Didalam  perjanjian  kredit  tersebut  ditentukan  kewajiban  dan  kewenangan  dari agent bank yang ditunjuk. Apabila terjadi perbedan pendapat atau sengketa antara para  pihak  mengenai  kredit  sindikasi  ini,  maka  perjanjian  kredit  sindikasi  itulah yang  merupakan  dasar  serta  pedoman  bagi  para  pihak  untuk  menyelesaikan perbedaan pendapat serta permasalahan diantara meraka. Hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam kredit sindikasi adalah hubungan hukum kontraktual, sedangkan hubungan hukum antara agen bank / Leader dengan anggota sindikasi adalah hubungan hukum berupa pemberian kuasa.
Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian kredit sindikasi, khususnya  antar  debitur  dalam  hal  tanggung  jawab  bank  peserta  sindikasi  tidak bersifat tanggung renteng, artinya bahwa para kreditur hanya bertanggung jawab berdasarkan komitmen dari jumlah kredit yang diberikannya. serta tanggung jawab para kreditur bukan merupakan tanggung jawab menjamin satu bank dengan bank lainnya. Oleh karna itu, bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur telah  diatur  didalam  Undang-Undang  No.  4  Tahun  1996  tentang  Hak  tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang diawali dengan proses pengikatan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan yaitu dengan
18 Sutan Remy Sjahdeini, Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum , (Jakarata: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hal 154.
membuat  perjanjian  kredit  dengan  klausul  pemberian  hak  tanggungan  dimana perjanjian pengikatan jaminan hak tanggungan merupakan perjanjian accesoir yang mengikuti  perjanjian  pokok.  Sedangkan  perlindungan  hukum  bagi  debitur  dapat berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## Saran
Pengaturan  mengenai kewenangan  serta hak  dan kewajiban antar sesama Kreditur  Sindikasi  dan  antara  Kreditur  dengan  debitur  dalam  Perjanjian  Kredit Sindikasi  harus  tertuang  secara  jelas  kedudukan  dan  tanggung  jawab  masing- masing  didalam  Perjanjian  Kredit  Sindikasi  sehingga  tidak  ada  kekaburan  norma yang dapat menimbulkan permasalahan yang timbul dikemudian hari.
Agar  dapat  dibuat  regulasi  khusus  mengenai  kredit  sindikasi  oleh  pejabat yang  berwenang  sebagai  pedoman  bagi  Perbankan  dan  Pelaku  Usaha,  demi terjaminnya perlindungan hukum para pihak sehingga dapat tercipta kepastian dan keadilan  hukum  bagi  para  pihak.  dan  dapat  menjadi  sumber  pengetahuan  dan pembelajaran  umumnya  bagi  masyarakat  khususnya  kalangan  praktisi  maupun pembisnis.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian  Sutedi, Tinjauan  Yuridis  Letter  of  Credit  dan  Kredit  Sindikasi ,  CV  Alfabeta, Bandung, 2012.
Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis , Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
Muhammad Djumhana,. Hukum Perbankan di Indonesia , (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996
Mohamad Kharis Umardani, Kredit Sindikasi Dalam Perspektif Hukum dan Peraturan Perbankan , Jakarta, 2008
Rudyanti Dorotea Tobing, Hukum Perjanjian Kredit Konsep perjanjian kredit sindikasi yang berasaskan demokrasi ekonomi , (Yogyakarta, Laksbang Grafika).
Sutan  Remy  Syahdeini, Kredit  Sindikasi:  Proses,  Teknik  Pemberian  dan  Aspek
Hukumnya , PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008
AA.  Mirah  Endraswari,  I  Ketut  Sudantra, “Kredit  sindikasi  sebagai  alternatif pembiayaan kredit dalam skala besar”.
Dwi  Santi  Wulandari, Prinsip  Kehati-Hatian  Dalam  Perjanjian  Kredit  Bank , 2009.Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang dalam eprints.undip.ac.id/17203/1/ Lidya  Nathalia  Honandar , “Kajian  Yuridis  Terhadap  Kredit  Sindikasi  Berdasarkan Sistem Perkreditan Perbankan Di Indonesia, Lex Crimen
Vol.VI/No.9/Nov/2017
Mohamad  Kharis  Umardani,  “Kredit  Sindikasi  dalam  Perspektif  Hukum  dan Peraturan Perbankan”, Jurnal Hukum Adil , Edisi No. 1 Vol. 7, 2016.
Meyske  Fransiskan  Harmain,  “ Pembebanan  Jaminan  Dalam  Perjanjian  Kredit Sindikasi  dan  Akibat  Hukum  Terhadap  Kredit  Macet ,Lex  et  Societatis,vol III/no.10/Nov/2015
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c3e609faff23/kredit-
sindikasi/
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata
Undang-Undang  No.  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  jo  Undang-Undang  No.  10
tahun 1998 Tentang perbankan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/33/UPK tanggal 3 Oktober 1973 tentang Pembiayaan Bersama oleh Bank.
Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/26/UPK yang dikeluarkan pada tahun 1979 Peraturan  Bank  Indonesia  No.  7/14/PBI/2005  tentang  Pembatasan oleh  Bank Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing
Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No.  7/23/DPD  tertanggal  8  Juli  2005 tentang Pembatasan  oleh Bank Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing