## Persepsi Kelompok Tani Terhadap Multifungsi Sawah Dan Strategi Keberlanjutan Kebijakan PLP2B Di Kota Bogor
Farmers Group's Perceptions On The Multifunction Of Rice Land And Sustainability Strategies Of PLP2B Policy In The City Of Bogor
Prima Gandhi* 1 , Nindyantoro 2 , Irham Darmawan 3 , Rachmat 4
1 Sekolah Vokasi dan Pusat Studi Bencana, IPB University Jl. Kumbang No.14 Kota Bogor, 16128
2,3 Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University Jl. Raya Dramaga Kabupaten Bogor, 16680
4 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu Jakarta Selatan, 12520 e-mail: * prima.gandhi@apps.ipb.ac.id / +62-811-119-8604

## ABSTRAK
Luas lahan sawah di Kota Bogor terus menurun dari tahun ke tahun. Penyebab penurunan luas  lahan  sawah  adalah  kegiatan  pembangunan  pemukiman,  industri  dan  infrastuktur publik. Alih fungsi lahan sawah terjadi di Kota Bogor. Untuk menahan laju alih fungsi lahan sawah pemerintah  mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Kota Bogor No. 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Perda PLP2B).  Agar  kebijakan  Perda  PLP2B  dapat  berjalan  dengan  baik  perlu  diketahui persepsi  ketua  kelompok  tani  padi  terhadap  multifungsi  lahan  sawah  serta  strategi kebijakan  keberlanjutan  lahan  sawah  di  Kota  Bogor.  Penelitian  ini  menggunakan  dua metode  analisis  yaitu  analisis  deskriptif  skala  likert  dan  analisis  Preference  Ranking Organization  METHODs  for  Enrichment  Evaluation  (PROMETHEE).  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa petani padi memiliki perspektif yang baik yaitu masih merasakan berbagai  manfaat  dari  keberadaan  lahan  sawah.  Alternatif  strategi  kebijakan  prioritas Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk menjaga keberlanjutan lahan sawah adalah dengan mengembangkan sumberdaya manusia (petani) dan pelayanan pertanian.
Kata kunci— Alih fungsi lahan, Peraturan daerah, PLP2B, Persepsi, PROMETHEE

## ABSTRACT
The area of rice fields in the city of Bogor continues to decline. The cause of the decline in  the  area  of  rice  fields  is  the  development  of  residential,  industrial,  and  public infrastructure. The conversion of paddy fields occurred in the city of Bogor. To restrain the rate of conversion of paddy fields, the government issued a policy in the form of Bogor City Regional Regulation No. 16 of 2019 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural  Land  (Perda  PLP2B).  For  the  PLP2B  Regional  Regulation  policy  to  run well, it is necessary to know the perception of the rice farmer group leader towards the multifunctionality of paddy fields as  well as the policy strategy for the sustainability of paddy  fields  in  the  city  of  Bogor.  This  study  uses  two  analytical  methods:  descriptive
Persepsi Kelompok Tani Terhadap Multifungsi Sawah Dan Strategi Keberlanjutan……….(Prima G., dkk)
analysis of the Likert scale and analysis of Preference Ranking Organization METHODs for Enrichment Evaluation (PROMETHEE). This study indicates scale that rice farmers have a good perspective,they still feel the various benefits of the existence of paddy fields. The  alternative  policy  strategy  of  the  local  government  of  Bogor  City  to  maintain  the sustainability of paddy fields is to develop human resources (farmers) and agricultural services.
Keywords— Land Conversion, Regional Regulations, PLP2B, Perception,

## PROMETHEE

## PENDAHULUAN
Pembangunan sebuah kota
senantiasa  sejalan  dengan  pertumbuhan penduduk,  pertumbuhan  ekonomi  dan alih fungsi lahan (Kumar dan Sangwan, 2013).  Pertumbuhan  ekonomi  dan penduduk menyebabkan ketidakseimbangan  antara  permintaan kebutuhan masyarakat dengan ketersediaan  terhadap  barang  dan  jasa yang dibutuhkan. Semakin tinggi tingkat
pembangunan  suatu  wilayah  seperti pembangunan pemukiman,  industri, tempat  usaha,  dan  infrastuktur  publik, maka  akan  menyebabkan  berkurangnya ketersediaan lahan (Rupini et al., 2017).
Proses pembangunan seringkali menyebabkan  perubahan  penggunaan fungsi lahan dimana banyak mengorbankan  lahan  pertanian  yang dialihfungsikan  ke  non-pertanian.  Alih
fungsi  lahan  menjadi  kendala  pada sistem  pertanian  Indoensia.  Alasannya karena  lahan  merupakan  salah  satu faktor  produksi  utama  dalam  sektor pertanian.  Terjadinya  alih  fungsi  lahan menyebabkan  penurunan  produksi.  Hal tersebut  dapat  menyebabkan  penurunan produktivitas  pertanian  yang  secara signifikan  akan  mengganggu  stabilitas kemandirian,  ketahanan  dan  kedaulatan pangan  baik  lokal  maupun  nasional (Satria, 2018).
Kota  Bogor  sebagai  salah  satu penyangga  Ibukota  DKI  Jakarta  yang memiliki  potensi  bagi  pertumbuhan ekonomi,  jasa,  pusat  kegiatan  nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi dan pariwisata. Kota  Bogor  memiliki  luas  11.850  Ha dengan jumlah penduduk tercatat sebanyak  1.081.009  jiwa.  Tingginya pertumbuhan  penduduk  dapat  dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan di Kota Bogor 2010, 2016, 2017
Kecamatan Jumlah Pendudukan (orang) Laju pertumbuhan penduduk (%) 2010 2016 2017 2016-2017 Bogor Selatan 182.83  199.248 201.618 1,19 Bogor Timur 95.855  104.737 106.029 1,23 Bogor Utara 171.863  192.812 196.051 1,64 Bogor Tengah 102.115  104.682 104.853 0,16 Bogor Barat 212.812  236.302 239.86 1,51 Tanah Sereal 192.64  226.906 232.598 2,51 Jumlah/Total 958.115  1.064.68  1.081.009 1,53 Sumber: BPS Kota Bogor (2019)
Tabel 1 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan  penduduk  di  Kota  Bogor yang  relatif  meningkat  sebesar  1,53 persen per tahunnya. Menurut Pancasasti
dan Khaerunnisa (2018) bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi akan meningkatkan  kebutuhan  pangan.  Agar tidak terjadi kelangkaan pangan, peningkatan  kebutuhan  pangan  yang terjadi  di  suatu  daerah  harus  diikuti
dengan  peningkatan  stok  pangan.  Salah satu  cara  meningkatkan  stok  pangan adalah  dengan  menambah  area  lahan pertanian dan sawah.
Data  BPS  Kota  Bogor  tahun 2020  menunjukan  luas  lahan  sawah  di Kota Bogor berjumlah 316 Ha (Tabel 2). Padahal tahun 2019 luas lahan sawah di
Kota  Bogor  sebesar  317,6  Ha.    Terjadi penurunan sebesar 1,6 Ha.
Tabel 2. Luas Lahan Sawah Kota Bogor per kecamatan Tahun 2020 (Ha) Kode Kecamatan Nama Kecamatan Luas Lahan Sawah ( Wet Land ) 010 Bogor Selatan 101 020 Bogor Timur 57 030 Bogor Utara 0 040 Bogor Tengah 0 050 Bogor Barat 158 060 Tanah Sereal 0 Jumlah/Total 316 Sumber: Diolah dari BPS Kota Bogor (2020) Tabel 2 menjelaskan lahan sawah terbesar  di  Kota  Bogor  berada  di Kecamatan  Bogor  Barat  dengan  luas sebesar  158  Ha  dan  luas  sawah  terkecil berada  di  Kecamatan  Bogor  Timur sebesar  57  Ha.  Adapun  wilayah  Bogor Tengah,  Bogor  Utara  dan  Tanah  Sereal sudah  tidak  memiliki  lahan  sawah. Pertumbuhan  penduduk  dan  ekonomi yang  terus  terjadi  membuat  masifnya alih  fungsi  lahan  pertanian  di  Kota Bogor.  Salah  satu  upaya  menahan  alih fungsi  lahan  Pemerintah  Kota  Bogor mengeluarkan  Peraturan  Daerah  kota Bogor  No.  16  Tahun  2019  tentang Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan (LP2B). Perda ini menjadi payung hukum untuk menjaga keberlanjutan  lahan  sawah  di  Kota Bogor. Dalam rangka pengimplementasian Perda Perlindungan  LP2B  perlu  diidentifikasi persepsi  dari  para  petani  padi  dalam menerima  dan  merasakan  berbagai
manfaat dari lahan sawah di Kota Bogor.
Hal tersebut
berguna untuk pertimbangan  serta  mengembangkan strategi  kebijakan  keberlanjutan  lahan sawah  di  Kota  Bogor.  Inilah  yang menjadi tujuan penelitian.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  studi kasus  dengan  pendekatan  kualitatif  dan kuantitatif yang dilakukan di Kecamatan Bogor Barat, Bogor Selatan, serta Bogor Timur.  Pemilihan  lokasi  dilakukan dengan sengaja. Pertimbangan
pemilihan lokasi dengan sengaja karena tiga  kecamatan  ini  memiliki  lahan sawah.  Pengambilan  data  dilakukan pada  bulan  Februari,  Juni-Juli  2020. Data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan  pengamatan  dan  wawancara
Persepsi Kelompok Tani Terhadap Multifungsi Sawah Dan Strategi Keberlanjutan……….(Prima G., dkk)
kepada  pemilik  lahan  sawah  untuk mengetahui  persepsi  mempertahankan lahan  sawah  dan  mengetahui  strategi keberlanjutan kebijakan lahan pertanian. Data  sekunder  diperoleh  dari  Dinas Pertanian  dan  Ketahanan  Pangan  Kota Bogor,  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Penataan  Ruang  Kota  Bogor,  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor,  Badan  Pusat  Statistik  Kota Bogor,  berbagai  pustaka  dari  buku, jurnal,  tugas  akhir,  dan  internet  yang relevan dengan penelitian.
Metode  pengambilan  sampel adalah metode non-probability sampling yaitu  metode  pengambilan  contoh dimana  semua  objek  penelitian  tidak mempunyai  kesempatan  sama  sebagai responden  (Sugiyono,  2009).  Cara menentukan  jumlah  responden  adalah dengan  memilih  ketua  kelompok  tani padi  menggunakan  teknik  sensus  di mana seluruh elemen populasi diselidiki satu per satu. Responden dan key persons
dipilih dengan teknik purposive sampling ,  yaitu  teknik  menentukan sampel  penelitian  dengan  beberapa pertimbangan  tertentu  yang  bertujuan agar  data  lebih  representatif  (Sugiyono, 2009).
Metode  analisis  yang  digunakan untuk  menganalisis  persepsi  ketua kelompok  tani  padi  terhadap  lahan sawah  menggunakan  metode  deskriptif kuantitatif  skala  likert.  Analisis  pada penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara memberikan pertanyaan kepada responden  terhadap  multifungsi  lahan sawah dengan variabel yang akan diukur pada skor yang dapat dilihat pada Tabel 3.  Skala  likert  menggunakan  beberapa pertanyaan  untuk  mengukur  perilaku individu dengan merespon 4 pilihan pada setiap  pertanyaan  yaitu  sangat  setuju, setuju,  tidak  setuju,  dan  sangat  tidak setuju.
Tabel 3. Bobot Penilaian Responden No Jawaban Responden Bobot Nilai 1 Sangat tidak setuju (STS) 1 2 Tidak setuju (TS) 2 3 Setuju (S) 3 4 Sangat Setuju (SS) 4 Sumber: Riduwan (2009) Sedangkan analisis PROMETHEE  ( Preference  Rangking Organization  Methodes  for  Enrichment Evaluation ) digunakan untuk menentukan  strategi  kebijakan  yang menunjang  capaian  keberlanjutan  pada lahan  sawah  di  Kota  Bogor.  Ada  lima alternatif pilihan kebijakan yang digunakan  yaitu,  Tipe  I  program pemberian  insentif  usahatani  padi,  Tipe II  program  pengembangan  inovasi pertanian, Tipe III program peningkatan infrastuktur pertanian, Tipe IV program pengembangan  sumberdaya  manusia dan  pelayanan  pertanian,  dan  Tipe  V program perlindungan lahan sawah.
Kelima alternatif pilihan tersebut,  dinilai  berdasarkan  aspek ekonomi,  sosial  dan  lingkungan.    Pada aspek  ekonomi,  dilakukan  penilaian kepada  besarnya  dampak  terhadap tingkatan  produksi  panen  padi,  biaya pelaksanaan  program,  dan  tingkat pendapatan usahatani. Pada aspek sosial, dinilai  berdasarkan  dampak  terhadap penyerapan  tenaga  kerja  lokal,  potensi penerimaan program dan potensi konflik.
Sedangkan pada aspek lingkungan, dinilai pada kriteria kualitas lingkungan sawah,
pelestarian sumberdaya  alam  persawahan  dan potensi pembukaan lahan baru.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Persepsi  Ketua  Kelompok  Tani Padi  Terhadap  Multifungsi  Lahan
Sawah di Kota Bogor
Persepsi  ketua  kelompok  tani padi  terhadap  multifungsi  lahan  sawah merupakan  pandangan  atau  penilaian yang  diberikan  responden  mengenai berbagai  manfaat  lahan  sawah  yang diidentifikasi berdasarkan
aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Berdasarkan  keberadaan  kelompok  tani padi  yang  didapat  dari  sensus  di  Kota Bogor, ketua tani padi merupakan pihak pengelola usahatani padi yang mewakili setiap  anggota  tani  dalam  memberikan penilaian persepsi. Persepsi masing-masing responden berbeda-beda tergantung pada  pengalaman  dan  informasi  yang dimiliki  dalam  melakukan  kegiatan usahatani.  Berdasarkan  hasil  penelitian persepsi,  secara  multifungsi  dari  aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan para petani padi di Kota Bogor memiliki perspektif baik. Ini artinya lahan sawah dianggap  memberikan  manfaat  kepada kepada  para  petani.  Berikut  merupakan penjabaran  hasil  persepsi  responden terhadap  multifungsi  lahan  sawah  di Kota Bogor pada Tabel 4.
Tabel 4. Persepsi ketua tani padi terhadap multifungsi lahan sawah di Kota Bogor
No Kategori dan Indikator Jumlah Responden STS TS S SS ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % 1 Ekonomi a. Lahan sawah mampu menjadi sumber pendapatan 0 0 1 10 7 70 2 20 b. Lahan sawah mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar 0 0 0 0 9 90 1 10 c. Lahan sawah mampu meningkatkan sarana dan prasarana desa 0 0 6 60 4 40 0 0 d. Lahan sawah berpotensi menjadi destinasi komersial wisata sawah 1 10 9 90 0 0 0 0 2 Sosial Budaya
a. Bekerja di sawah meningkatkan kebersamaan dan gotong royong 0 0 0 0 8 80 2 20 b. Lahan sawah sebagai wujud pelestarian nilai budaya dan adat istiadat 0 0 7 70 3 30 0 0
c. Kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah sesuai kompetensi para petani dan potensi desa 0 0 0 0 8 80 2 20
Persepsi Kelompok Tani Terhadap Multifungsi Sawah Dan Strategi Keberlanjutan……….(Prima G., dkk)
No Kategori dan Indikator Jumlah Responden STS TS S SS ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % d. Kepemilikan lahan sawah dapat mencegah peningkatan alih fungsi lahan sawah 3 30 6 60 0 0 1 10 3 Lingkungan a. Lahan sawah mampu menjadi sarana untuk mempertahankan keanekaragaman hayati 0 0 0 0 9 90 1 10 b. Lahan sawah mampu memberikan pemandangan yang indah dan dapat digunakan sebagai sarana refreshing 0 0 0 0 8 80 2 20 c. Lahan sawah mampu menghasilkan produk-produk pertanian 0 0 0 0 7 70 3 30 d. Lahan sawah mampu mencegah terjadinya banjir 0 0 4 40 6 60 0 0
Sumber: Hasil analisis data (2020)

## Aspek Ekonomi
Pada  aspek  ekonomi,  responden memberikan penilaian persepsi terhadap kemampuan fungsi lahan sawah usahatani padi sebagai sumber
pendapatan, pemberian
lapangan pekerjaan  bagi  masyarakat  sekitar, peningkatan  sarana  dan  prasarana  desa dan destinasi wisata komersial dari lahan sawah.  Secara  umum,  aspek  ekonomi terhadap fungsi lahan sawah dinilai baik karena masih menjadi sumber pendapatan  bagi  para  petani  dan memberikan kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Pada variabel  pertama,  responden  menilai baik  walaupun  sebagian  besar  petani
padi di Kota Bogor berstatus penggarap namun  petani  masih  mendapatkan keuntungan dari setiap hasil panen. Hasil keuntungan  dari  panen  tergantung  dari jumlah luasan lahan sawah yang digarap. Keuntungan  dari  hasil  panen  ini digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan konsumsi ataupun non konsumsi seperti kebutuhan  pendidikan  anak  dan  biaya kesehatan.  Responden  menilai  tetap harus  mencari  pekerjaan  sampingan untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup walaupun mendapatkan keuntungan dari hasil panen.
Penilaian persepsi responden  terhadap  fungsi  lahan  sawah dalam aspek ekonomi dapat dilihat pada tabel 5.

## Persepsi Kelompok Tani Terhadap Multifungsi Sawah Dan Strategi Keberlanjutan……….(Prima G., dkk)
Tabel 5. Persepsi ketua tani terhadap fungsi lahan sawah pada aspek ekonomi No Variabel Skor penilaian Total Skor Penilaian STS TS S SS 1 Ekonomi a. Lahan sawah untuk usahatani padi mampu menjadi sumber pendapatan 0 2 21 8 31 Baik b. Lahan sawah mampu meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar 0 0 27 4 31 Baik
c. Lahan sawah mampu meningkatkan sarana dan prasarana desa 0 12 12 0 24 Buruk d. Lahan sawah mampu menjadi destinasi komersial wisata sawah 1 18 0 0 19 Buruk Jumlah (a) 105 Baik Sumber: Hasil analisis data (2020) Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa pada variabel kedua, lahan sawah dinilai  mampu  meningkatkan  lapangan pekerjaan  bagi  masyarakat  sekitar. Luasan  lahan  sawah  yang  masih  ada dijadikan  sebagai  lapangan  pekerjaan utama  ataupun  sampingan.  Responden menilai  peluang bekerja di lahan sawah tidak  sebanding  dengan  minat  para tenaga kerja aktif yang tersedia. Tenaga kerja  usia  produktif  cenderung  memilih pekerjaan  di  bidang  non-pertanian karena  dinilai  bekerja  di  lahan  sawah untuk  berusahatani  menguras  banyak tenaga dan tidak menguntungkan terutama di Kota Bogor.
Pada  variabel  ketiga,  lahan sawah dinilai buruk atau belum mampu meningkatkan  sarana  dan  prasarana desa.  Responden  yang  menilai  tidak setuju  adalah  responden  yang  tidak merasakan  adanya  peningkatan  sarana
dan prasarana desa. Lahan sawah untuk usahatani  padi  dinilai  hanya  untuk pemenuhan kebutuhan hidup petani saja, tidak  memiliki  keuntungan  lebih  untuk bantuan  perbaikan  akses  fasilitas  desa. Bantuan pemerintah dinilai hanya untuk intensifikasi  lahan  sawah.  Adapun responden  yang  menilai  setuju  adalah responden  yang  merasakan  adanya peningkatan  sarana  dan  prasarana  desa seperti pengadaan pembuangan pembuangan  sampah,  perbaikan  dan pelebaran saluran irigasi.
Variabel ke empat menunjukkan penilaian  responden  bahwa  kondisi luasan lahan  sawah  di  Kota  Bogor  kian berkurang  akibat  alih  fungsi  lahan menyebabkan  luasan  lahan  sawah tersebar secara terpisah oleh pemukiman. Sehingga responden menilai sulit untuk menjadikan destinasi
Persepsi Kelompok Tani Terhadap Multifungsi Sawah Dan Strategi Keberlanjutan……….(Prima G., dkk)
wisata  alam  karena  lahan  sawah  tidak berentuk hamparan luas.

## Aspek Sosial Budaya
Responden ketua tani
memberikan  penilaian  fungsi  lahan sawah  terhadap  aspek  sosial  budaya, yang meliputi peningkatan kebersamaan dan  gotong  royong,  wujud  pelestarian nilai budaya dan adat istiadat, kerjasama dengan  pemerintah  setempat  dan  status kepemilikan  lahan  sawah  terhadap  alih fungsi lahan. Secara umum, aspek sosial budaya  dinilai  baik  karena  mampu meningkatkan kebersamaan gotong
royong dan kesesuaian kerjasama dengan  pemerintah.  Pada  variabel pertama,  responden  menilai  bahwa bekerja di sawah mampu meningkatkan kebersamaan  dan  gotong  royong  dalam hal membersihkan sampah area persawahan  dan  memperbaiki  saluran irigasi. Pembentukan kelompok tani padi sangat membantu dalam fasilitas informasi  dan  tempat  diskusi  bersama dalam menanggapi masalah usahatani di persawahan. Penilaian persepsi responden  terhadap  fungsi  lahan  sawah dalam aspek sosial budaya dapat dilihat pada tabel 6.
Tabel 6. Persepsi ketua tani terhadap multifungsi lahan sawah pada aspek sosial budaya
No Variabel Skor penilaian Total Skor Penilaian STS TS S SS 2 Sosial Budaya a. Bekerja di sawah meningkatkan kebersamaan dan gotong royong 0 0 24 8 32 Baik b. Lahan sawah sebagai wujud pelestarian nilai budaya dan adat istiadat 0 14 9 0 23 Buruk c. Kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah sesuai kompetensi para petani dan potensi desa 0 0 24 8
32 Baik d. Kepemilikan lahan sawah dapat mencegah peningkatan alih fungsi lahan sawah 3 12 0 4 19 Buruk Jumlah (b) 106 Baik Sumber: Hasil analisis data (2020)
Pada  Tabel  6  dapat  dilihat penilaian  responden  terhadap  variabel kedua dinilai buruk karena lahan sawah sudah  bukan  lagi  menjadi  wujud pelestarian  nilai  budaya  ataupun  adat istiadat.  Responden  yang  menilai  tidak
setuju  bahwa  bekerja  di  lahan  sawah hanya  sebagai  pemenuhan  kebutuhan hidup.  Modernisasi  berbagai  pekerjaan di  perkotaan  menyebabkan  penduduk cenderung  memilih  bekerja  pada  sektor non-pertanian yang dinilai tidak
Persepsi Kelompok Tani Terhadap Multifungsi Sawah Dan Strategi Keberlanjutan……….(Prima G., dkk)
menguras  banyak  tenaga  seperti  petani. Tekanan  alih  fungsi  lahan  sawah  yang menghilangkan  wujud  lahan  sawah sebagai  pelestarian  leluhur  yang  harus dijaga.  Rata-rata  hanya  petani  berusia tua yang masih bertahan memanfaatkan lahan sawah untuk berusahatani. Adapun responden  yang  menilai  setuju  bahwa lahan  sawah  sebagai  wujud  pelestarian nilai  budaya  dan  adat  istiadat  karena keikutsertaan  anggota  keluarga  dalam berusahatani  menjadi  pendorong  bahwa lahan  sawah  harus  dijaga  sebagai warisan  leluhur  dan  sebagai  pekerjaan turun-temurun.
Tabel  6  menunjukkan  bahwa penilaian baik pada variabel ketiga yaitu kerjasama  pemerintah  dalam  upaya pengelolaan lahan  sawah  sesuai  dengan kompetensi para petani dan potensi desa. Kesuburan  lahan  dan  sumber  perairan yang  baik  untuk  irigasi  menjadi  faktor utama  yang  mendukung  bahwa  potensi lahan sawah di desa mampu menyesuaikan  arahan  dan  binaan  dari pemerintah seperti kecocokan
penggunaan  bibit  padi  bersertifikasi, penggunaan  pupuk  dan  pestisida  secara proporsional.  Pembentukan  ketua  tani dengan  pelatihan  dan  pembinaan  dari penyuluh sangat mendorong kompetensi petani dalam kegiatan usahatani.
Responden memberikan peniaian buruk terkait variabel empat. Alih fungsi lahan  sawah  yang  sudah  banyak  terjadi di  Kota  Bogor  dikarenakan  status kepemilikan  lahan  sawah  yang  banyak dimiliki  oleh  para  investor  perusahaan
properti  untuk  pemukiman.  Responden menilai dengan status kepemilikan lahan seperti  ini  menyebabkan  ketidakpastian sampai kapan perusahaan akan mempertahankan lahan sawah dan kapan akan  dialihfungsikan,  karena  tidak pernah ada perjanjian ataupun kesepakatan  penggunaan  lahan  sawah baik antara perusahaan dengan pemerintah  ataupun  dengan  para  petani padi.

## Aspek Lingkungan
Secara  keseluruhan  responden menilai  bahwa  fungsi  lahan  sawah terhadap  lingkungan  dinilai  baik  pada setiap  variabel.  Lahan  sawah  mampu menjadi sarana mempertahankan keanekaragaman  hayati  dan  ekosistem sawah.  Tumbuhan  yang  hidup  disawah selain padi adalah rumput sebagai gulma dan  bunga  refugia  sebagai  pengendali hama alami. Adapun hewan yang masih terdapat  pada  ekosistem  sawah  adalah belalang,  keong  dan  wereng  sebagai hama  sawah.  Dari  segi  pemandangan sawah,  responden  menilai  baik  karena keindahan  dan  keasrian  dari  hamparan sawah  yang  mampu  dijadikan  sebagai tempat  refreshing  baik  bagi  para  petani maupun  masyarakat  sekitar.  Terdapat saung  sawah  yang  terkadang  dijadikan tempat berkumpul untuk makan bersama sekaligus menikmati pemandangan sawah.  Penilaian  persepsi  responden terhadap  fungsi  lahan  sawah  dalam aspek  lingkungan  dapat  dilihat  pada tabel 7.
Tabel 7. Persepsi ketua tani terhadap fungsi lahan sawah pada aspek lingkungan
No Variabel Skor penilaian Total Skor Penilaian STS TS S SS 3 Lingkungan
a. Lahan sawah mampu menjadi sarana untuk mempertahankan keanekaragaman hayati 0 0 27 4 31 Baik
Persepsi Kelompok Tani Terhadap Multifungsi Sawah Dan Strategi Keberlanjutan……….(Prima G., dkk)
No Variabel Skor penilaian Total Skor Penilaian STS TS S SS b. Lahan sawah mampu memberikan pemandangan  yang indah dan dapat digunakan sebagai sarana refreshing 0 0 24 8
32 Baik c. Lahan sawah mampu menghasilkan produk-produk pertanian 0 0 21 12 33 Sangat Baik d. Lahan sawah mampu mencegah  terjadinya banjir 0 8 18 0 26 Baik Jumlah (c) 122 Baik Sumber: Hasil analisis data (2020) Tabel  7  menunjukkan  bahwa lahan  sawah  dinilai  sangat  baik  dalam menghasilkan  produk-produk  pertanian. Lahan sawah di Kota Bogor yang di nilai sangat  subur  mampu  mengahasilkan berbagai  jenis  tanaman  pertanian,  baik pangan maupun hortikultura. Responden menilai  bahwa  lahan  sawah  di  kota bogor sangat cocok untuk tanaman basah maupun  kering.  Saat  terjadi  cuaca kemarau  panjang  padi  tidak  dapat ditanam, para petani tetap memanfaatkan lahan sawah untuk dijadikan lahan kebun untuk  ditanami  seperti  singkong,  talas, jagung dan umbi umbian serupa.
Pada  variabel  keempat  dalam tabel 7, responden menilai bahwa lahan sawah  mampu  mencegah  terjadinya banjir.  Adapun  responden  yang  menilai tidak  setuju  bahwa  lahan  sawah  tidak mampu  mencegah  terjadinya  banjir karena penumpukan sampah yang begitu banyak  baik  pada  saluran  irigasi  dan lahan  sawah.  Terdapat  saluran  irigasi yang  rusak  atau  irigasi  yang  kecil ditambah tumpukan sampah yang teraliri dari  pemukiman  menjadi  salah  satu penyebab terjadinya banjir.
2.  Alternatif Kebijakan Keberlanjutan Alternatif-alternatif kebijakan lahan sawah dalam penelitian ini dibuat berdasarkan kebijakan pengelolaan yang secara existing masih dalam pelaksanaan,  dalam  hal  ini  kegiatan pengelolaan  usahatani  padi  oleh  Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor dan literatur tentang kebijakan  Lahan  Pertanian  Pangan Keberlanjutan (LP2B). Alternatif kebijakan  ini  terdiri  dari;  (1)  insentif usahatani  padi;  (2)  Pengembangan inovasi  pertanian;  (3)  pembangunan infrastuktur pertanian; (4) pengembangan  sumberdaya  manusia dan  pelayanan  pertanian;  dan  (5) perlindungan  lahan  sawah.  Alternatif kebijakan  lahan  sawah  di  Kota  Bogor akan  disusun  berdasarkan  penilaian terhadap  kriteria-kriteria  yang  terdiri dari aspek  ekonomi, sosial, dan lingkungan. Adapun setiap aspek didalamnya  terdiri  dari  tiga  kriteria pernilaian.  Berikut  penjelasan  setiap alternatif kebijakan berdasarkan beberapa kriteria:
Persepsi Kelompok Tani Terhadap Multifungsi Sawah Dan Strategi Keberlanjutan……….(Prima G., dkk)

## Insentif Usahatani Padi
Alternatif  kebijakan  pertama dalam  penelitian  ini  adalah  insentif usahatani  padi  dengan  melakukan bantuan  pemberian  bibit  bersertifikasi, subsidi  pupuk  dan  pestisida,  hibah teknologi  pertanian  dengan  teknologi tepat  guna.  Berdasarkan  Peraturan Menteri  Pertanian  No.  80  Tahun  2013 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian
Petani  Berprestasi  Tinggi  pada  Lahan Pertanian Pangan Keberlanjutan menyatakan  bahwa  insentif  berupa penghargaan perlu diberikan, agar petani tetap bersedia mengusahakan dan melindungi lahannya secara keberlanjutan  untuk  budidaya  tanaman pangan.  Pemberian  penghargaan  ini  di samping  bermanfaat  bagi  petani  juga sangat  bermanfaat  bagi  para  pengambil kebijakan dan masyarakat lainnya untuk tetap  dapat  menjadi  teladan  di  dalam lingkungannya.
Pada  alternatif  pertama,  dampak pada  aspek  ekonomi  adalah  kontribusi peningkatan  produksi  padi  sebesar 6,25%.  Adapun  biaya  pelaksanaan program pada alternatif pertama sebesar Rp  57.524.000.  Tingkat  pendapatan petani  dapat  meningkat  sebesar  7,5%. Selanjutnya aspek sosial, kriteria penyerapan  tenaga  kerja  bernilai  4, artinya  penyerapan  jumlah  tenaga  kerja lokal  dengan  adanya  alternatif  pertama meningkat sebesar 10%. Kriteria potensi konflik  bernilai  1,  artinya  alternatif pertama berpotensi menimbulkan konflik  dengan  masyarakat  sekitar. Kriteria  potensi  penerimaan  program bernilai  1,  artinya  alternatif  pertama menguntungkan dan memudahkan dalam usahatani. Selanjutnya pada aspek lingkungan, kriteria kualitas lingkungan persawahan bernilai 3, artinya alternatif pertama  memberikan  dampak  lahan sawah  subur  dan  pemandangan  sawah yang elok walaupun terdapat pencemaran limbah sampah pada saluran
irigasi.  Kriteria  pelestarian  sumberdaya alam  bernilai  3,  artinya  alternatif pertama tidak mempengaruhi keberadaan keanekaragaman hayati (konstan).  Kriteria  potensi  pembukaan lahan  baru  bernilai  0,  artinya  alternatif pertama tidak berpotensi untuk membuka lahan baru (konstan).

## Pengembangan Inovasi Pertanian
Alternatif  kebijakan  yang  kedua adalah pengembangan inovasi pertanian dengan  melakukan  riset  dan  penelitian terhadap lahan dan sistem usahatani padi dengan  pengembangan  varietas  unggul dan  penggunaan  teknologi  pertanian yang  tepat  guna.  Inovasi  teknologi pertanian  berperan  penting  mengingat konversi  lahan  pertanian  produktif  ke non pertanian menyebabkan peningkatan produksi melalui ekstensifikasi sulit diterapkan di Indonesia (Fatchiya et al., 2016).
Pada  alternatif  kedua,  dampak pada  aspek  ekonomi  adalah  kontribusi peningkatan  produksi  padi  sebesar  5% pada lahan sawah di Kota Bogor. Biaya pelaksanaan  program  pada  alternatif kedua sebesar Rp 311.299.900. Tingkat pendapatan  petani  dapat  meningkat sebesar  5%.  Selanjutnya  aspek  sosial, kriteria penyerapan tenaga kerja bernilai 3,  artinya  penyerapan  jumlah  tenaga kerja  lokal  dengan  adanya  alternatif kedua menjadi konstan atau sebesar 0%. Kriteria  potensi  konflik  bernilai  1, artinya  alternatif  kedua  berpotensi menimbulkan konflik dengan
masyarakat  sekitar.  Kriteria  potensi penerimaan  program  bernilai  1,  artinya alternatif  kedua  menguntungkan  dan memudahkan dalam usahatani.
Selanjutnya pada aspek
lingkungan, kriteria kualitas lingkungan persawahan bernilai 3, artinya alternatif kedua memberikan dampak lahan sawah subur  dan  pemandangan  sawah  yang elok  walaupun  terdapat  pencemaran
Persepsi Kelompok Tani Terhadap Multifungsi Sawah Dan Strategi Keberlanjutan……….(Prima G., dkk)
limbah  sampah  pada  saluran  irigasi.. Kriteria  pelestarian  sumberdaya  alam bernilai 3, artinya alternatif kedua tidak mempengaruhi keadaan keanekaragaman hayati didalamnya
(konstan).  Kriteria  potensi  pembukaan lahan  baru  bernilai  0,  artinya  alternatif kedua  tidak  berpotensi  untuk  membuka lahan baru (konstan).

## Pembangunan Infrastuktur Pertanian
Alternatif  kebijakan  yang  ketiga
adalah pembangunan infrastuktur pertanian  seperti  pembuatan  irigasi pertanian dan pembuatan tempat pembuangan sampah (TPS). Pembuatan dan perbaikan jaringan irigasi pada lahan sawah  di  Kota  Bogor  menjadi  unsur penting untuk optimalisasi dari produktivitas usahatani padi. Hal tersebut harus sejalan dengan pembuatan tempat  pembuangan  sampah  di  area pemukiman dekat sawah guna menghindari pencemaran limbah sampah  yang  banyak  di  buang  ke  area persawahan. Pada  alternatif  ketiga,  dampak
pada  aspek  ekonomi  adalah  biaya pelaksanaan program sebesar Rp 1.697.592.250 dan tidak ada
peningkatan  baik  terhadap  kriteria produksi  panen  padi  ataupun  terhadap pendapatan  petani,  artinya  tingkat kontribusinya  sebesar  0%.  Pada  aspek sosial,  kriteria  penyerapan  tenaga  kerja bernilai  4,  artinya  jumlah  tenaga  kerja lokal  dengan  adanya  alternatif  ketiga menjadi meningkat sebesar 10%.
Kriteria  potensi  konflik  bernilai  1, artinya  alternatif  ketiga  berpotensi menimbulkan konflik dengan
masyarakat  sekitar.  Kriteria  potensi penerimaan  program  bernilai  1,  artinya alternatif  ketiga  menguntungkan  dan memudahkan dalam usahatani.
Selanjutnya pada aspek
lingkungan, kriteria kualitas lingkungan persawahan bernilai 5, artinya alternatif
ketiga memberikan dampak lahan sawah subur  dan  pemandangan  sawah  yang elok  karena  tidak  terdapat  pencemaran limbah  sampah.  Kriteria  pelestarian sumberdaya  alam  bernilai  4,  artinya alternatif  ketiga  membuat  keberadaan keanekaragaman hayati terjaga. Kriteria potensi pembukaan lahan baru bernilai 1, artinya alternatif ketiga berpotensi untuk membuka lahan baru.

## Pengembangan  sumberdaya  manusia dan pelayanan pertanian
Alternatif  kebijakan  yang  empat adalah pengembangan sumberdaya manusia  dan  pelayanan  pertanian. Pengembangan  sumber  daya  manusia dalam  hal  ini  adalah  pemberdayaan petani  untuk  diberikan  pendidikan, pelatihan dan penyuluhan tentang pertanian sawah keberlanjutan. Penyuluhan menjadi faktor utama dalam pemberdayaan petani untuk pengembangan  sumberdaya  manusia petani.  Pemberdayaan  petani  berarti memberikan  motivasi  dan  dorongan kepada masyarakat. Pemberdayaan petani padi melalui  kelompok  tani  dalam  upaya pengembangan  SDM  petani  akan  lebih efisien. Peningkatan pelayanan pertanian seperti lembaga pemasaran yang menampung  hasil  panen  padi  dan lembaga  permodalan  usahatani  seperti koperasi  pertanian  akan  meyakinkan petani dalam jaminan fasilitas pelayanan berusahatani padi.
Pada alternatif keempat, dampak pada  aspek  ekonomi  adalah  biaya pelaksanaan program sebesar Rp 268.410.00  dan  tidak  ada  peningkatan baik  terhadap  kriteria  produksi  panen padi  ataupun  terhadap  pendapatan petani,  artinya  tingkat  kontribusinya sebesar  0%.  Pada  aspek  sosial,  kriteria penyerapan  tenaga  kerja  bernilai  4, artinya jumlah tenaga kerja lokal dengan adanya  alternatif  keempat  menjadi
meningkat sebesar 10%. Kriteria potensi konflik  bernilai  1,  artinya  alternatif keempat berpotensi menimbulkan konflik  dengan  masyarakat  sekitar. Kriteria  potensi  penerimaan  program bernilai  1,  artinya  alternatif  keempat menguntungkan dan memudahkan dalam usahatani. Selanjutnya pada aspek lingkungan, kriteria kualitas lingkungan persawahan bernilai 4, artinya alternatif keempat  memberikan  dampak  lahan sawah  subur  dan  pemandangan  elok karena tidak terdapat pencemaran walaupun terdapat sangat sedikit sampah berserakan. Kriteria pelestarian
sumberdaya  alam  bernilai  4,  artinya alternatif keempat membuat keberadaan keanekaragaman hayati terjaga. Kriteria potensi pembukaan lahan baru bernilai 1, artinya  alternatif  keempat  berpotensi untuk membuka lahan baru.

## Perlindungan Lahan Sawah
Alternatif kebijakan kelima adalah perlindungan lahan sawah dengan melakukan  pembelian  lahan  sawah pertahun  oleh  pemerintah,  bantuan keringanan  pajak  bumi  dan  bangunan dan  subsidi  asuransi  lahan  sawah  pada petani. Perlindungan lahan sawah sebagai  wujud  pelestarian  lahan  sawah keberlanjutan yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Keberlanjutan.
Pada  alternatif  kelima,  dampak pada  aspek  ekonomi  adalah  biaya pelaksanaan program sebesar Rp
235.274.150.000.  Pada  kriteria  tingkat produksi padi tidak mengalami
peningkatan  atau  dengan  nilai  0%, namun alternatif kelima mampu meningkatkan pendapatan petani sebesar
5%. Pada aspek sosial, kriteria
penyerapan  tenaga  kerja  bernilai  3,
penyerapan  jumlah  tenaga  kerja  lokal dengan adanya alternatif kelima menjadi konstan  atau  sebesar  0%.  Kriteria potensi  konflik  bernilai  1,  artinya alternatif kelima berpotensi menimbulkan konflik dengan masyarakat  sekitar.  Kriteria  potensi penerimaan  program  bernilai  1,  artinya alternatif  kelima  menguntungkan  dan memudahkan dalam usahatani. Selanjutnya pada aspek lingkungan, kriteria kualitas lingkungan persawahan bernilai 4, artinya alternatif kelima  memberikan  dampak  lahan sawah  subur  dan  pemandangan  elok karena tidak terdapat pencemaran walaupun terdapat sangat sedikit sampah berserakan. Kriteria pelestarian sumberdaya  alam  bernilai  4,  artinya alternatif  kelima  membuat  keberadaan keanekaragaman hayati terjaga. Kriteria potensi pembukaan lahan baru bernilai 0, artinya alternatif kedua tidak berpotensi untuk membuka lahan baru (konstan).
Pada  penelitian  ini,  alternatif strategi  kebijakan  lahan  sawah  di  Kota Bogor  memiliki  sembilan  kriteria  pada setiap  aspek.  Kriteria  potensi  konflik, pembukaan  lahan  baru  dan  biaya program  alternatif  kebijakan  memiliki tujuan  meminimumkan  nilai,  artinya semakin  kecil  nilainya  maka  akan semakin  baik.  Sedangkan  kriteria  yang bertujuan  untuk  memaksimalkan  nilai terdapat  pada  kriteria  tingkat  produksi panen padi, tingkat pendapatan usahatani,  penyerapan  tenaga  kerja lokal,  tingkat  penerimaan  program, kualitas  lingkungan  persawahan  dan pelestarian
sumberdaya alam persawahan,  artinya  semakin  besar nilainya  maka  akan  semakin  baik. Adapun  hasil  deskripsi  diatas  dijadikan matriks  analisis  multikriteria  untuk strategi  kebijakan  lahan  sawah  di  Kota Bogor yang terdapat pada Tabel 8.

## Persepsi Kelompok Tani Terhadap Multifungsi Sawah Dan Strategi Keberlanjutan……….(Prima G., dkk)
Tabel 8. Matriks analisis multikriteria untuk strategi kebijakan lahan sawah di Kota Bogor
Kriteria Alternatif kebijakan Dampak Ekonomi Dampak Sosial Dampak Lingkungan TPP BPP TPU  PTK  PKP  PPP  KLP  PSA  PPL Alternatif I 6,25 57.524.000 7,5 4 1 1 3 3 0 Alternatif II 5 311.299.900 5 3 1 1 3 3 0 Alternatif III 0 1.697.592.250 0 4 1 1 5 4 1 Alternatif IV 9,25 268.410.000 9,25 4 1 1 4 4 1 Alternatif V 0 35.274.150.000 5 3 1 1 4 4 0 Sumber: Hasil analisis data (2020)
Keterangan:
Tipe I :  Insentif usahatani padi Tipe II :  Pengembangan  inovasi pertanian Tipe III  :  Pengembangan infrastuktur pertanian Tipe IV  :  Pengembangan sumberdaya manusia dan pelayanan pertanian Tipe V :  Perlindungan lahan sawah TPP :  Tingkat  Produksi  Panen (dalam persen) BPP :  Biaya Pelaksanaan Program (dalam rupiah) TPU :  Tingkat Pendapatan Usahatani (dalam persen) PTK :  Penyerapan Tenaga Kerja 1:  sangat  rendah,  2: Rendah,  3:  sedang,  4: tinggi, 5: sangat tinggi PKP :  Potensi Konflik Pertanian 0: tidak ada, 1: ada PPP :  Potensi Penerimaan Program 0:  tidak  diterima.  1; diterima KLP :  Kualitas Lingkungan Persawahan 1:  sangat  buruk,  2: buruk, 3: sedang, 4: baik, 5: sangat baik PSA :  Pelestarian  Sumberdaya Alam 1:  sangat  buruk,  2: buruk, 3: sedang, 4: baik, 5: sangat baik PPL :  Potensi pembukaan lahan 0: tidak ada, 1: ada Strategi kebijakan keberlanjutan
lahan sawah di Kota Bogor
Setelah  menentukan  berbagai alternatif kebijakan lahan sawah dengan penilaian  terhadap  sembilan  kriteria, penentuan strategi kebijakan dilihat dari Rangking  dan  skor  net  flow  pada  hasil pengolahan  data  matriks  multikriteria dengan  software  Visual  PROMETHEE. Adapun  hasil  Rangking  dan  skor  net flow  pada  lima  alternatif  kebijakan dalam  penelitian  ini  dapat  dilihat  pada Gambar 1.
Gambar 1 menunjukkan ranking PROMETHEE  dengan  nilai  positif menggambarkan alternatif yang mendominasi dibandingkan dengan alternatif  lainnya.  Berdasarkan  hasil analisis
PROMETHEE ranking, alternatif terbaik dengan ranking
tertinggi  untuk  strategi  kebijakan  lahan sawah di Kota Bogor adalah alternatif IV yaitu pengembangan sumberdaya manusia dan pelayanan pertanian dengan skor  0,3874,  selanjutnya  diikuti  dengan alternatif  I  yaitu  insentif  usahatani  padi dengan skor 0,2143, kemudian alternatif III  yaitu  pembangunan  infrastuktur pertanian  dengan  skor  -0,1865,  lalu alternatif II yaitu pengembangan inovasi pertanian dengan skor -0,1934, dan yang terakhir  alternatif  V  yaitu  perlindungan lahan sawah dengan skor -0,2219.
Gambar  1.  Ranking  PROMETHEE untuk    strategi kebijakan lahan sawah di Kota Bogor Sumber: Hasil analisis data (2020)
Alternatif yang menempati posisi positif dan memiliki nilai Phi positif diatas nol
atau mendekati satu adalah alternatif IV dan  alternatif  I,  sedangkan  alternatif yang  berada  pada  posisi  negatif  atau memiliki Phi negatif dibawah nol adalah alternatif III, II dan V.
Pada penelitian ini, hasil
PROMETHEE  ranking  menunjukkan alternatif  yang  paling  optimal  untuk strategi  kebijakan  lahan  sawah  di  Kota Bogor  adalah  alternatif  IV  yaitu pengembangan  sumberdaya  manusia dan pelayanan pertanian. Pengembangan sumber  daya  manusia  dalam  hal  ini adalah  pemberdayaan  petani  untuk diberikan  pendidikan,  pelatihan  dan penyuluhan  tentang  pertanian  sawah berkelanjutan. Penyuluhan menjadi faktor  utama  dalam  pemberdayaan petani untuk pengembangan sumberdaya manusia petani. Pemberdayaan petani padi melalui  kelompok  tani  dalam  upaya pengembangan  SDM  petani  akan  lebih efisien. Peningkatan pelayanan pertanian seperti lembaga pemasaran yang
menampung  hasil  panen  padi  dan lembaga  permodalan  usahatani  seperti koperasi  pertanian  akan  meyakinkan petani dalam jaminan fasilitas pelayanan usahatani padi. Distribusi nilai Phi+ dan Phi-  untuk  alternatif  kebijakan  lahan sawah di Kota Bogor dapat dilihat pada Tabel 9.
Tabel  9.  Nilai  Phi,  Phi+  dan  Phi-  untuk  alternatif  kebijakan  alternatif  kebijakan  lahan sawah di Kota Bogor
Rank Action Phi Phi+ Phi- 1 Alternatif IV 0,3874 0,5217 0,1344 2 Alternatif I 0,2143 0,4288 0,2145 3 Alternatif III -0,1865 0,2323 0,4188 4 Alternatif II -0,1934 0,2219 0,4152 5 Alternatif V -0,2219 0,1844 0,4063 Sumber: Hasil analisis data (2020) Selanjutnya  pada  penelitian  ini dilakukan analisis PROMETHEE Rainbow yaitu untuk melihat kontribusi dari  setiap  kriteria  pada  masing-masing aspek  terhadap  skor  yang  diperoleh untuk setiap alternatif kebijakan.
Setiap  kotak  yang  terdapat  pada
Gambar  2  menunjukkan  alternatif
Persepsi Kelompok Tani Terhadap Multifungsi Sawah Dan Strategi Keberlanjutan……….(Prima G., dkk)
dengan  label  sesuai  urutan  berdasarkan nilai  Phi+  dan  Phi-.  Pada  alternatif  IV, kriteria yang berkontribusi positif adalah tingkat  produksi  panen  padi,  tingkat pendapatan usahatani padi, biaya pelaksanaan program, pelestarian sumberdaya alam persawahan, penyerapan  tenaga  kerja  lokal,  kualitas lingkungan persawahan, potensi konflik pertanian,  dan  potensi  penerimaan program. Sementara kriteria yang berkontribusi  negatif  pada  alternatif  IV adalah  potensi  pembukaan  lahan.  Pada alternatif  I,  kriteria  yang  berkontribusi positif adalah biaya pelaksanaan program,  tingkat  pendapatan  usahatani padi,  tingkat  produksi  panen  padi, potensi  pembukaan  lahan,  penyerapan tenaga  kerja  lokal,  potensi  konflik pertanian,  dan  potensi  penerimaan program. Sementara kriteria yang berkontribusi  negatif  pada  alternatif  I adalah  kualitas  lingkungan  persawahan dan pelestarian sumberdaya alam persawahan.
Gambar  2.  PROMETHEE  Rainbow untuk alternatif kebijakan lahan sawah di
Kota Bogor
Sumber data: Hasil analisis data (2020)
Keterangan:
TPP :  Tingkat Produksi Panen BPP :  Biaya Pelaksanaan Program TPU :  Tingkat Pendapatan Usahatani PTK :  Penyerapan Tenaga Kerja PKP :  Potensi Konflik Pertanian PPP :  Potensi Penerimaan Program KLP :  Kualitas Lingkungan Persawahan PSA :  Pelestarian Sumberdaya Alam PPL :  Potensi pembukaan lahan Alternatif III memiliki kontribusi positif dari kualitas lingkungan persawahan,  pelestarian  sumberdaya alam  persawahan,  penyerapan  tenaga kerja  lokal,  potensi  konflik  pertanian, dan potensi penerimaan program. Sedangkan  kontribusi  negatif  pada alternatif  III  adalah  biaya  pelaksanaan program,  potensi  pembukaan  lahan, tingkat produksi panen padi dan tingkat pendapatan usahatani padi. Pada alternatif  II,  kriteria  yang  berkontribusi positif adalah potensi pembukaan lahan, tingkat  produksi  panen  padi,  biaya pelaksanaan  program,  potensi  konflik pertanian,  dan  potensi  penerimaan program. Sementara kriteria yang berkontribusi  negatif  pada  alternatif  II adalah  tingkat  pendapatan  usahatani padi,  penyerapan  tenaga  kerja  lokal, kualitas  lingkungan  persawahan,  dan pelestarian sumberdaya alam persawahan. Pada  alternatif  V,  kriteria  yang berkontribusi  positif  adalah  pelestarian sumberdaya  alam  persawahan,  potensi pembukaan  lahan,  kualitas  lingkungan persawahan,  potensi  konflik  pertanian, dan potensi penerimaan program.
Sementara  kriteria  yang  berkontribusi negatif  pada  alternatif  V  adalah  tingkat pendapatan  usahatani  padi,  penyerapan tenaga  kerja  lokal,  tingkat  produksi panen  padi,  dan  biaya  pelaksanaan program. Penggunaan metode
PROMETHEE  memungkinkan  untuk melakukan analisis sensitivitas terhadap setiap kriteria dari masing-masing aspek. Analisis  sensitivitas  dapat  dilakukan menggunakan  stability  interval  yang berdasarkan  perubahan  bobot  kriteria. Kriteria sensitif terhadap perubahan skor
Persepsi Kelompok Tani Terhadap Multifungsi Sawah Dan Strategi Keberlanjutan……….(Prima G., dkk)
akan mengubah ranking alternatif kebijakan, sementara kriteria yang tidak sensitif  terhadap  perubahan  skor  tidak akan mengubah ranking alternatif kebijakan.  Analisis  sensitivitas  para analisis  metode  PROMETHEE  dapat dilihat pada Gambar 3.
(a) Tingkat Produksi Panen Padi (b) Penyerapan Tenaga Kerja Lokal
(c) Kualitas Lingkungan Persawahan Gambar 3. Analisis sensitivitas ( stability interval ) untuk tiga kriteria Sumber: Hasil analisis data (2020)
Gambar  3  menunjukkan  kriteria dari  setiap  aspek  ekonomi,  sosial,  dan lingkungan  yang  sensitif  dan  tidak sensitif  terhadap  perubahan  bobot. Semua  kriteria  dalam  aspek  ekonomi yaitu tingkat produksi panen padi, biaya pelaksanaan program dan tingkat
pendapatan usahatani merupakan kriteria  yang  sensitif  (tidak  stabil) terhadap perubahan bobot.
Gambar  3  poin  a  menunjukkan sensitivitas  kriteria  tingkat  produksi panen  padi  (TPP)  ketika  mengalami perubahan  pada  bobot  di  atas  14,45%
(bobot kriteria TPP diubah dari baseline
14%  sampai  100%),  maka  secara berurutan  yang  akan  menjadi  alternatif kebijakan  lahan  sawah  adalah  alternatif IV,  I,  II,III  dan  V.  Pada  aspek  sosial, seluruh kriteria yaitu penyerapan tenaga kerja lokal, potensi konflik pertanian dan potensi penerimaan program merupakan kriteria  yang  stabil  atau  tidak  sensitif terhadap  perubahan  bobot.  Gambar  3 poin b menunjukkan sensitivitas kriteria penyerapan  tenaga  kerja  lokal  (PTK) ketika mengalami perubahan pada bobot bahkan  sampai  di  atas  100%  (bobot kriteria  PTK  diubah  dari baseline 10% sampai  100%),  maka  secara  berurutan alternatif  kebijakan  lahan  sawah  akan tetap sama menjadi alternatif IV, I, III,II dan V. Selanjutnya, pada aspek lingkungan seluruh kriteria yaitu kualitas lingkungan persawahan, pelestarian sumberdaya  persawahan  dan  potensi pembukaan lahan memiliki kriteria yang sensitif  atau  tidak  stabil  terhadap perubahan  bobot.  Gambar  3  poin  c menunjukkan sensitivitas kriteria tingkat kualitas  lingkungan  pertanian  (KLP) ketika mengalami perubahan pada bobot di  atas  12,50%  (bobot  kriteria  KLP diubah dari baseline 14% sampai 100%), maka  secara  berurutan  yang  akan menjadi alternatif kebijakan lahan sawah adalah  alternatif  III,  IV,  V,  I  dan  II.
Berdasarkan Gambar 3 yang menunjukkan tiga kriteria yang mewakili  setiap  aspek,  terlihat  hanya kriteria  penyerapan  tenaga  kerja  lokal yang  tidak  mengubah ranking, bahkan ketika  bobot  kriteria  penyerapan  tenaga kerja  lokal  diubah  dari baseline 10%
Persepsi Kelompok Tani Terhadap Multifungsi Sawah Dan Strategi Keberlanjutan……….(Prima G., dkk)
hingga 100%, sehingga urutan alternatif kebijakan  akan  tetap  menjadi  alternatif IV, I, III, II, dan V.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan  yang  telah  dijelaskan  pada bab-bab  sebelumnya,  dapat  ditarik kesimpulan secara umum persepsi ketua tani  padi  menilai  bahwa  multifungsi lahan sawah di Kota Bogor di nilai baik, artinya para petani padi masih merasakan berbagai manfaat dari
keberadaan  lahan  sawah.  Optimalisasi terhadap  multifungsi  lahan  sawah  tetap harus  dilakukan  seperti  peningkatan sarana  dan  prasarana  desa,  kemampuan menjadi destinasi alam sawah, kepemilikan  lahan  sawah  terhadap  alih fungsi  lahan  sebagai  wujud  pelestarian adat dan budaya.
Alternatif  kebijakan  yang  dapat diprioritaskan  untuk  strategi  kebijakan keberlanjutan  lahan  sawah  di  Kota
Bogor adalah pengembangan
sumberdaya  manusia  dan  pelayanan pertanian.  Optimalisasi  pemberdayaan petani  melalui  kelompok  tani  dengan diberikan  penyuluhan  seperti  motivasi, pendidikan dan pelatihan tentang pertanian sawah keberlanjutan. Terjaminnya akses modal dan
pemasaran  pada  hasil  usahatani  padi dapat  meningkatkan  motivasi  petani sehingga mampu melestarikan pertanian pangan yang keberlanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
[BPS] Badan Pusat Statistik Kota Bogor. 2019. Kota Bogor dalam Angka . Kota  Bogor  (ID):  Badan  Pusat Statistik Kota Bogor.
[BPS] Badan Pusat Statistik Kota Bogor.
2020. Kota Bogor dalam Angka .
Kota  Bogor  (ID):  Badan  Pusat
Statistik Kota Bogor. Fatchiya,  A.,  Amanah  S.,  Kusumastuti Y.  2016.  Penerapan  Inovasi Teknologi Pertanian da Hubungannya dengan Ketahanan Pangan  Rumah  Tangga  Tani. Jurnal Penyuluhan Vol 12. No 2
(ID):  Fakultas  Ekologi  Manusia Institut Pertanian Bogor. Kumar,  S.  dan  Sangwan  R.  (2013). Urban Growth, Land Use Changes  and  Its  Impact  on Cityscape  in  Sonipat  City  Using Remote Sensing and GIS Techniques,  Haryana,  India . International Journal of Advanced  Remote  Sensing  and GIS .  2(1):  326–332.  Tersedia pada: https://search.proquest.com/open view/f63bcb6896f1432f5ac9d13
80981ba6b/1?pq- origsite=gscholar&cbl=2032130 Pancasasti, R. dan Khaerunnisa, E. 2018. Analisis Dampak Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap  Aspek  Kependudukan Berwawasan Gender Pada Urban Area Di Kota Serang. Ekonomika . 13 (1) Riduwan.  2009. Skala  Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian . Bandung (ID): Alfabeta. Rupini,  A.,  Dewi,  N.,  dan  Sueca,  N. 2017.  Implikasi  Alih  Fungsi Lahan Pertanian Pada Perkembangan  Spasial  Daerah Pinggiran  Kota  (Studi  Kasus: Desa Batubulan, Gianyar). Jurnal Ilmiah Arsitektur , 5(2), 9– 18. Tersedia pada: https://ejournal.warmadewa.ac.i d/index.php/u ndagi/article/download/405/287.
Satria,  J.  2018.  Strategi  Perlindungan Lahan  Pertanian  Pangan  di
Persepsi Kelompok Tani Terhadap Multifungsi Sawah Dan Strategi Keberlanjutan……….(Prima G., dkk)
Kabupaten Bogor. [ Tesis ]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. Sugiyono.  2009. Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung (ID): Alfabeta.
Kementerian Pertanian. 2013. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80/Permentan/Ot.140/8/2013 tentang  Kriteria  dan  Tata  Cara Penilaian  Petani  Berprestasi
Tinggi  pada  Lahan  Pertanian
Pangan Berkelanjutan [Internet].
[diunduh  2020  Agustus  2]. Tersedia pada:
https://psp.pertanian.go.id/wp- content/uploads/2020/04/permen tan-80-2013-kriteria-dan-tata- cara-penilaian-petani- berprestasi-tinggi.pdf. [Pemkot Bogor] Peraturan Daerah Kota Bogor.  2019. Nomor  16  Tahun
2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan . Kota Bogor (ID):
Pemerintahan Kota Bogor.