## POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik
Journal homepage: https://talenta.usu.ac.id/politeia
Perubahan Paradigma Politik di Indonesia Dari Demokrasi ke Oligarki: Telaah Pemikiran W.A. Bonger
Elva Imeldatur Rohmah *1
1 UIN Sunan Ampel, Surabaya, 60237, Indonesia
* Corresponding Author: elva.imeldatur.rohmah@uinsby.ac.id

## ARTICLE   INFO ABSTRACT

## Article history:
Received 17 June 2023 Revised 20 November 2023 Accepted 19 January 2024 Available online 31 January 2024 E-ISSN: 0216-9290 The  constitution  regulates  various  things,  including  the  political  system  in Indonesia. The political system that applies in Indonesia is a democratic system that relies on a presidential system. However, the opposite is true because many oligarchic  practices  occur  in  Indonesia.  This  research  was  written  using descriptive  qualitative  methods  based  on  the  thoughts  of  W.A.  Bonger  about formal and material democracy as a basis for analysis. This study concluded that W.A.  Bonger  divides  democracy  into  formal  and  material  terms.  Formal democracy  refers  to  political  equality,  while  material  democracy  refers  to  the economic equality of society. Both must be realized to support the implementation of  an  ideal  democracy.  Indonesia  experiences  serious  challenges,  such  as corruption and the rise of oligarchic practices, which can damage the integrity of democracy  and  cause  distortions  in  political  decision-making.  It  indicates  that there  has  been  a  change  in  Indonesia's  political  paradigm  from  democracy  to oligarchy. In Bonger's view, an analysis of the transformation from democracy to oligarchy in Indonesia can be carried out by looking at several key elements in his thinking,  including  oligarchic  practices,  which  concentrate  power  in  elites, economic inequality in oligarchic practices, political parties and group interests in oligarchic  practices,  as  well  as  the  rise  of  corruption  and  abuse  of  power  in oligarchic  practices.  Based  on  the  views  of  W.A.  Bonger,  the  widespread oligarchic practices that occur in Indonesia can harm formal and material aspects of democracy, so Indonesia has not been able to realize democracy ideally. Keyword: Politics, Demoracy, Oligarchy, W.A. Bonger
How to cite: Rohmah,  E,  I.  (2024).  Perubahan Paradigma Politik di Indonesia dari Demokrasi ke Oligarki Telaah Pemikiran W.A. Bonger. POLITEIA:  Jurnal Ilmu Politik,
16 (1), 01-12.

## ABSTRAK
Konstitusi  mengatur  berbagai  hal,  termasuk  juga  sistem  politik  di  Indonesia. Sistem politik yang berlaku di Indonesia adalah sistem demokrasi yang bertumpu pada sistem presidensial. Namun yang terjadi adalah sebaliknya karena banyak sekali  praktik  oligarki  yang  terjadi  di  Indonesia.  Penelitian  ini  ditulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan berpijak pada pemikiran W.A. Bonger  tentang  demokrasi  formal  dan  material  sebagai  dasar  analisis.  Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa W.A. Bonger membagi demokrasi dalam arti formal  dan  material.  Demokrasi  formal  mengacu  pada  kesetaraan  politik, sedangkan  demokrasi material mengacu  pada  kesetaraan  ekonomi masyarakat. Keduanya  harus  diwujudkan  untuk  mendukung  pelaksanaan  demokrasi  yang ideal.  Indonesia mengalami tantangan yang serius seperti korupsi dan maraknya praktik oligarki yang mampu merusak integritas demokrasi serta menyebabkan distorsi  dalam  pengambilan  keputusan  politik.  Hal  ini  mengindikasikan  telah terjadi perubahan paradigma politik Indonesia dari demokrasi ke oligarki. Dalam pandangan Bonger, analisis transformasi dari demokrasi ke oligarki di Indonesia dapat  dilakukan  dengan  melihat  beberapa  elemen  kunci  dalam  pemikirannya antara  lain  praktik  oligarki  yang  memusatkan  kekuasaan  pada  elit, ketidaksetaraan  ekonomi  dalam  praktik  oligarki,  partai  politik  dan  interes kelompok dalam praktik oligarki, serta maraknya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan  dalam  praktik  oligarki.  Berdasarkan  pandangan  W.A.  Bonger, maraknya praktik oligarki yang terjadi di Indonesia ternyata mampu menciderai aspek  demokrasi  formal  dan  material,  sehingga  Indonesia  belum  mampu mewujudkan demokrasi secara ideal.
Keyword: Politik, Demokrasi, Oligarki, W.A. Bonger
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. http://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle

## 1. Pendahuluan
Menentukan  arah  politik  untuk  sebuah  negara  adalah  keputusan  yang  penting.  Keputusan  ini  akan memengaruhi  pembangunan  sosial,  ekonomi,  dan  budaya  sebuah  negara.  Arah  politik  ini  juga  dapat menghasilkan  dampak  yang  beragam  terhadap  cara  di  mana  pekerjaan  dilakukan,  cara  di  mana  pendidikan diterapkan,  dan  cara  di  mana  pertumbuhan  ekonomi  ditingkatkan.  Keputusan  politik  yang  tepat  dapat membantu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  yang  lebih  tinggi.  Politik  yang  tepat  akan  mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan peluang kerja, dan memastikan bahwa sumber daya alam dijaga dengan baik. Politik yang tepat juga dapat membantu menciptakan stabilitas sosial dan membangun masyarakat yang adil. Keputusan politik yang salah juga dapat menyebabkan kerusakan masa lalu, seperti ketidakadilan sosial, ketidak  setaraan  ekonomi,  dan  pengangguran.  Keputusan  politik  yang  keliru  juga  dapat  menyebabkan perselisihan agama dan etnis, kemiskinan, dan pengangguran. Oleh karena itu, menentukan arah politik yang benar adalah hal yang penting bagi sebuah negara. Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai faktor untuk menentukan arah politik yang baik untuk  membangun  masyarakat yang berkeadilan dan kesejahteraan yang lebih tinggi. (Setyowati, 2016, pp. 82–83)
Indonesia  telah  mengalami  sejumlah  perubahan  dalam  sistem  politiknya  selama  berabad-abad.  Sejak zaman penjajahan Belanda hingga era Orde Baru, Republik Indonesia telah  mengalami beberapa perubahan yang dramatis dalam sistem politiknya. Awalnya, ketika Belanda menguasai tanah air Indonesia, sistem politik di Indonesia didasarkan pada sistem kolonial. Hukum, budaya, dan pemerintahan diatur oleh para pemimpin kolonial  Belanda.  Namun,  setelah  Indonesia  memproklamasikan  kemerdekaannya  pada  tahun  1945,  sistem politik Indonesia berubah. (Ilmar, 2017, p. 3) Pada tahun 1950, Indonesia menerapkan sistem demokrasi liberal dan parlementer. Pemerintahan diatur oleh Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) yang diterbitkan pada tahun  1950.  Sistem  ini  menciptakan  lembaga  eksekutif,  legislatif,  dan  yudisial  yang  berlaku  sesuai  dengan prinsip-prinsip  demokrasi.  Pada  tahun  1957,  mulai  dirintis  demokrasi  terpimpin  namun  resmi  berjalan  baru pada tahun 1959. Setelah berakhirnya masa demokrasi liberal dan terpimpin yang biasa disebut dengan sistem pemerintahan  orde  lama,  maka  lahirlah  harapan  baru.  Pemerintahan  berikutnya  dipimpin  oleh  Jenderal Soeharto  yang  kemudian  disebut  dengan  orde  baru.  Pemerintahan  ini  di  awal  bertekad  untuk  menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen. (Jadidah, 2020, p. 153)
Selama Orde Baru, sistem politik di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Orde baru adalah periode masa berkuasa Indonesia antara tahun 1966 hingga 1998 yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Sistem politik yang diterapkan di bawah orde baru berfokus untuk menjamin stabilitas dan keamanan di seluruh negara melalui pembatasan atas keterlibatan pihak ketiga. Sistem politik orde baru meliputi tekanan pada kebebasan berpendapat dan berorganisasi, kendali dari media massa, dan pengawasan terhadap gerakan politik. Penguasa memegang  kekuasaan  yang  tidak  adil,  memanipulasi  undang-undang,  dan  mengontrol  pengadilan  dan kepolisian.  Sistem  politik  ini  juga  menurunkan  tekanan  pajak  dan  memperluas  ekonomi  swasta,  sehingga menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih berlanjut. (Zulaiha et al., 2022, pp. 28–29)
Pada hakikatnya, konstitusi  merupakan salah satu dasar yang  menjadi landasan negara Indonesia saat ini. Konstitusi mengatur berbagai hal, termasuk juga sistem politik di Indonesia. Sistem politik yang berlaku di  Indonesia  adalah  sistem  demokrasi  yang  bertumpu  pada  sistem  presidensial.  (Rosana,  2016,  pp.  45–46) Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Banyak sekali praktik oligarki yang terjadi di Indonesia.
Oligarki  mengacu pada mekanisme pemusatan kekuasaan pada segelintir elit berkuasa yang  memiliki sumber  daya  material  atau  kekayaan  sebagai  basis  mempertahankan  kekuasaan.  Praktik  oligarki  seperti  ini dapat dilihat dalam beberapa kasus seperti partai politik  yang  menjadikan ketua umum sebagai figur utama atau  elit  partai  penentu.  (Koho,  2021,  p.  62)  Terkooptasinya  oligarki  media  oleh  elit  politik  yang  dapat mengancam peran media sebagai penyampai kepentingan publik. (Sumarni, 2023, p. 13) Masuknya oligarki dalam  Pilkada  dan  Pilkades  yang  terkonfirmasi  dengan  gencarnya  praktik money  politic yang  menginfeksi proses  penentuan  dan  kampanye.  (Muhlis,  2021,  p.  119)  Adanya  jejaring  kekuasaan  oligarki  yang  bersifat predatoris  menggunakan  kekuasaan  dan  institusi  negara  untuk  akumulasi  dan  kekayaan  individu.  (Ananta, 2017, p. 109) Selanjutnya pada Pemilu 2020 dan 2024, banyak calon kepala daerah yang berasal dari keluarga oligarki, seperti anak, menantu, atau saudara dari pejabat atau pengusaha yang sudah berkuasa. (Muhlis, 2021, p. 134)
Kenyataan  di  atas  menggambarkan  betapa  masifnya  praktik  oligarki  yang  ada  di  Indonesia.  Praktik oligarki  seperti  ini  merupakan  fenomena  yang  dapat  menurunkan  kualitas  demokrasi  dan  mewujudkan ketidaksetaraan  politik.  Sebelumnya  terdapat  beberapa  penelitian  yang  membahas  terkait  oligarki  seperti Oligarki  Partai  Politik  Dalam  Rekrutmen  Calon  Kepala  Daerah,  (Nge,  2018)  Dampak  Negara  dikendalikan Partai Politik dan Oligarki, (Yusri & Mahuli, 2023) Demokrasi Oligarkis dan Resesi Demokrasi di Indonesia Pasca-Suharto: Sebuah Tinjauan Sejarah Politik, (Muhajir & Wulandari, 2023) dan Runtuhnya Politik Oligarki
dalam Pemilihan Kepala Desa: Kekalahan Incumbent pada Pilkades Tanjung Kabupaten Kediri.  (Hidayat et al., 2019)
Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya  karena  penelitian  ini  berisi  tentang  konsep demokrasi  menurut  W.A.  Bonger,  tantangan  bagi  praktik  demokrasi  di  Indonesia  serta  krisis  legitimasi demokrasi  di  Indonesia  yang  menjadikan  oligarki  sebagai  tantangan  utama,  dan  analisis  transformasi  dari demokrasi ke oligarki dalam pandangan W.A. Bonger. W.A. Bonger atau Willem Adriaan Bonger merupakan salah  satu  tokoh  sosiolog  Belanda  yang  hidup  pada  awal  abad  ke-20.  Ia  memiliki  pandangan  kritis  terkait demokrasi  dalam  konteks  sosial  dan  ekonomi.  (Gijsenbergh,  2013,  p.  155)  Meskipun  pemikirannya  secara khusus  tidak  menangani  terkait  oligarki,  namun  praktik  oligarki  dapat  dilihat  dari  perspektif  demokrasi menurut  W.A.  Bonger.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membahas  tentang  realisasi  praktik  demokrasi  di Indonesia  serta  analisis  perubahan  arah  sistem  politik  di  Indonesia  dari  demokrasi  ke  oligarki  menurut pandangan W.A. Bonger.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menerapkan  metode  kualitatif  deskriptif  dengan  pendekatan  studi  literatur  untuk menginvestigasi perubahan paradigma politik di Indonesia dari demokrasi menuju oligarki, dengan melakukan telaah  pemikiran  W.A.  Bonger  sebagai  dasar  analisis.  Pendekatan  kualitatif  deskriptif  dipilih  untuk memberikan  pemahaman  yang  mendalam  dan  deskriptif  terhadap  fenomena  praktik  oligarki  yang  sedang berkembang di konteks politik Indonesia. Analisis dilakukan dengan merujuk pada konsep demokrasi dalam pemikiran W.A. Bonger sebagai landasan teoretis.
Penggunaan data sekunder dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen terkait, memberikan dasar yang kuat untuk mendukung telaah ini. Penelitian ini bukan hanya berfokus pada pengumpulan  informasi,  tetapi  juga  pada  analisis  mendalam  yang  dilakukan  untuk  menggambarkan  dan menjelaskan dinamika perubahan politik di Indonesia.
Dalam tahap analisis, konsep demokrasi dalam pemikiran W.A. Bonger menjadi panduan utama untuk membongkar  dan  mengartikan  informasi  yang  terkumpul.  Konsep  demokrasi  formal  dan  material  dalam pemikiran Bonger menjadi instrumen utama untuk mengeksplorasi bagaimana praktik oligarki mungkin telah mengubah paradigma politik di Indonesia. Dalam penarikan kesimpulan, penelitian ini tidak hanya mencermati tujuan penelitian tetapi juga berfokus pada interpretasi dan sintesis temuan berdasarkan pada konsep demokrasi dalam pemikiran W.A. Bonger. Kesimpulan yang diambil dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang evolusi politik di Indonesia dan dampaknya terhadap demokrasi serta menyusun sintesis berdasarkan teori dan pemikiran tokoh yang diacu.

## 3. Hasil dan Pembahasan Demokrasi Menurut W.A. Bonger
Negara demokrasi adalah suatu entitas politik di mana sistem pemerintahannya didasarkan pada prinsip- prinsip  kebebasan  dan  kesetaraan.  Kebebasan  dalam  konteks  ini  mencakup  hak-hak  dasar  individu,  seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, dan beragama, yang dijamin dan dihormati oleh negara. (Rohmah, 2023, p.  34)  Kesetaraan,  di  sisi  lain,  menekankan  bahwa  setiap  warga  negara  memiliki  kedudukan  dan  hak  yang sama di  hadapan hukum. (Astomo, 2018, p. 6) Pemilihan umum  menjadi  mekanisme utama di  mana rakyat secara  kolektif  menentukan  perwakilan  yang  akan  memimpin  negara  dan  mengambil  keputusan-keputusan krusial yang memengaruhi seluruh masyarakat. (Silitonga, 2022, p. 613)
Demokrasi, dengan prinsip-prinsipnya yang mendorong partisipasi aktif dan memberikan hak-hak dasar kepada  individu,  menjadi  fondasi  bagi  pemerintahan  yang  responsif  terhadap  kebutuhan  dan  aspirasi warganya.  Dengan  menjunjung  tinggi  kebebasan  dan  kesetaraan,  negara  demokrasi  berupaya  menciptakan lingkungan di  mana setiap warga merasa dihargai, terlibat, dan  memiliki peran penting dalam pembentukan nasib bersama. (Khairazi, 2015, p. 79)
W.A.  Bonger  dalam  pandangannya  mengenai  demokrasi  membedakan  antara  dua  pengertian  utama yakni demokrasi dalam arti formal dan demokrasi dalam arti material. Dalam pandangannya, demokrasi formal mencirikan  suatu  sistem  di  mana  penentu  utama  dalam  negara  adalah  kehendak  mayoritas  rakyat.  Artinya, dalam kerangka demokrasi formal, fokus utama adalah pada pengakuan bahwa kebijakan dan keputusan negara harus mencerminkan kemauan mayoritas dari seluruh warga. (Robinson, 2024, p. 634)
Bonger juga  menyoroti keterbatasan demokrasi formal dengan  menunjukkan bahwa persamaan yang dikedepankan hanya dalam bidang politik, tanpa diikuti upaya konkret untuk mengurangi atau menghilangkan perbedaan ekonomi. Konsekuensinya, terjadi ketidakseimbangan yang dapat memunculkan pemerasan dalam bidang  materi.  Dengan  kata  lain,  meskipun  terdapat  persamaan  dalam  representasi  politik,  ketidaksetaraan ekonomi tetap dapat menjadi masalah dalam masyarakat. (Gijsenbergh, 2013, p. 156)
Demokrasi  formal  ini  sering  disebut  sebagai  Demokrasi  Liberal,  di  mana  aspek  kesetaraan  politik mendapat perhatian lebih banyak daripada kesetaraan ekonomi. Pandangan ini mencerminkan perhatian pada hak  dan  kebebasan  individu,  namun  dengan  risiko  meninggalkan  ketidaksetaraan  ekonomi  yang  dapat menyebabkan disfungsi dalam pelaksanaan demokrasi itu sendiri. (Reiner, 2012, p. 8)
Pemikiran  Bonger  memberikan  pemahaman  bahwa  untuk  mewujudkan  demokrasi  yang  berfungsi secara optimal, ketidakseimbangan antara persamaan politik dan ekonomi harus diatasi. Bonger berpendapat bahwa ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan disfungsi dalam pelaksanaan demokrasi, khususnya dalam hal  pemerasan  dalam  bidang  materi.  Dengan  mempertimbangkan  keseimbangan  ini,  dapat  diharapkan perkembangan  demokrasi  yang  lebih  komprehensif,  di  mana  hak  dan  kebebasan  politik  tidak  hanya  diakui, tetapi  juga  diimbangi  dengan  upaya  konkret  untuk  mengurangi  ketidaksetaraan  ekonomi.  (Yusri  & Mahuli, 2023, p. 80)
Dalam  pemikiran  W.A.  Bonger,  demokrasi  dalam  arti  material  memperoleh  makna  khusus  yang menggarisbawahi  jaminan  terhadap  hak-hak  individu  yang  bersumber  dari  pengakuan  kemerdekaan  setiap warga negara. Dalam demokrasi material, fokus utamanya adalah pada upaya untuk menghilangkan perbedaan ekonomi di antara anggota masyarakat. Ini berarti bahwa pemerintah dan institusi harus berupaya aktif untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi disparitas ekonomi yang mungkin timbul di antara warga negara. (Nge, 2018, p. 78)
Demokrasi material ini sering diidentifikasi sebagai Demokrasi Timur, dan banyak negara sosialis yang menganut  sistem  ini  sebagai  bagian  dari  prinsip-prinsip  mereka.  Bonger  menyoroti  bahwa  dalam  konteks demokrasi  material,  sering  kali  persamaan  di  bidang  politik  kurang  mendapat  perhatian  serius.  Artinya, meskipun ada fokus pada hak-hak individu dan upaya mengurangi ketidaksetaraan ekonomi, persamaan politik mungkin tidak dikejar dengan semangat yang sama. (Prasojo, 2019, p. 804)
Bonger juga memberikan peringatan mengenai risiko yang terkait dengan demokrasi formal yang tidak didukung  oleh  upaya  konkret  untuk  mengatasi  ketidaksetaraan  ekonomi.  Menurutnya,  ketidakseimbangan seperti itu dapat menyebabkan ketidakberlanjutan dalam pelaksanaan demokrasi, yang pada gilirannya dapat merugikan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. (Muhajir & Wulandari, 2023, p. 5)
Sebaliknya,  meskipun  demokrasi  material  berfokus  pada  keadilan  ekonomi,  Bonger  mengingatkan bahwa  kurangnya  perhatian  terhadap  persamaan  di  bidang  politik  dapat  menghasilkan  perkosaan  dalam dimensi spiritual atau rohaniah. Oleh karena itu, pendekatan Bonger memberikan pemahaman yang kompleks terhadap  dinamika  demokrasi  dengan  menyoroti  pentingnya  mencapai  keseimbangan  yang  tepat  antara persamaan  politik  dan  ekonomi  guna  mendukung  pelaksanaan  demokrasi  yang  berkelanjutan.  (Wahyono, 2015, p. 6)

## Tantangan Bagi Praktik Demokrasi di Indonesia
Demokrasi  adalah  sistem  politik  yang  didasarkan  pada  prinsip  perwakilan  dan  partisipasi  publik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua warga negara diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan menjamin keseimbangan kekuatan politik. (Khairazi, 2015, p. 74) Konsep ideal demokrasi menitikberatkan pada kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, perlindungan hak-hak asasi manusia, partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, kepastian hukum, hak imunitas pribadi, dan hak- hak politik. Demokrasi ideal juga memerlukan pemerintah yang bertanggung jawab atas tindakan yang diambil dan  memastikan bahwa setiap orang  yang terkena dampak tindakan tersebut mendapatkan  kompensasi adil. (Koho,  2021,  p.  72)  Para  pembuat  kebijakan  harus  mengambil  keputusan  berdasarkan  kepentingan  umum, menghormati hak-hak minoritas, dan menjamin bahwa proses keputusan politik berjalan secara transparan dan akuntabel. Konsep demokrasi ideal juga memerlukan lebih banyak partisipasi publik dan peran aktif dari semua warga negara untuk memastikan bahwa kepentingan umum selalu diutamakan. Ini berarti bahwa para warga negara  harus  selalu  mengawasi  pemerintah  dan  memastikan  bahwa  pemerintah  tidak  melanggar  hak-hak mereka. (Muwahhidin, 2013, p. 405)
Praktik  demokrasi  di  Indonesia  telah  berkembang  sejak  berakhirnya  rezim  Orde  Baru  dan  pemilu pertama pada tahun 1999. Praktik demokrasi menyediakan pilihan bagi masyarakat, yang mencakup partisipasi politik dan  hak suara. Namun, ada beberapa kekurangan dan  kelebihan  dari praktik  demokrasi  di  Indonesia yang perlu dipertimbangkan. Salah satu kekurangan paling nyata dari praktik demokrasi di Indonesia adalah korupsi.  Korupsi  telah  menjadi  masalah  yang  mengkhawatirkan  di  seluruh  negeri  selama  bertahun-tahun. Penyalahgunaan  wewenang,  pelanggaran  hak  asasi  manusia,  dan  penipuan  pemilu  telah  mengurangi kredibilitas sistem politik Indonesia. Kebiasaan politik berbasis partai politik juga merupakan kelemahan dari praktik  demokrasi di Indonesia. Partai politik cenderung bergerak  menuju  kepentingan partai tertentu, yang dapat mengakibatkan partisipasi politik yang tidak adil. Hal ini menyebabkan suara dan aspirasi masyarakat yang tidak memiliki keterlibatan partai politik terlupakan. (Huda, 2017, pp. 48–50)
Di Indonesia, penyelenggaraan demokrasi terdiri dari tiga aspek utama, yaitu konstitusi dan hak asasi manusia,  pemilu  yang  adil,  dan  kekuatan  legislatif  dan  eksekutif  yang  berimbang.  Sistem  konstitusional Indonesia  berdasarkan  pada  prinsip-prinsip  demokrasi.  Pada  tingkat  nasional,  Indonesia  memiliki  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  yang  bertanggung  jawab  atas  pengambilan  keputusan  mengenai  hal-hal  seperti pengeluaran anggaran, pengambilan keputusan hukum, dan pembuatan undang-undang. Hak asasi manusia di Indonesia juga didukung oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). (Rosana, 2016, pp. 48–49) Kedua, Pemilu di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu di Indonesia  sangat  penting  untuk  memastikan  bahwa  warga  negara  memiliki  hak  untuk  memilih  pemimpin mereka  sendiri.  Akhirnya,  untuk  menjamin  bahwa  kekuatan  eksekutif  dan  legislatif  berimbang,  Indonesia menetapkan sistem presidensial. Dengan demikian, Presiden Indonesia memiliki wewenang untuk mengawasi DPR  dan  memastikan  bahwa  kepentingan  rakyat  diperhatikan  saat  pengambilan  keputusan.  (Pratama  et  al., 2019, p. 54)
Penegakan hukum dijadikan sebagai aspek untuk memastikan stabilitas politik dan hukum dalam sebuah negara. Di Indonesia, sistem politik yang dianut adalah sistem politik demokrasi, yang berarti bahwa semua warga  negara  memiliki  hak  untuk  mengakses,  mengetahui,  dan  mendiskusikan  hal-hal  yang  terkait  dengan hukum dan peraturannya. Penegakan hukum di Indonesia ditangani oleh berbagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga kualitas dan ketertiban hukum. Misalnya, Polri merupakan lembaga yang berfokus pada mencegah  dan  mengungkap  tindak  kejahatan,  serta  menjaga  ketertiban  masyarakat.  Selain  itu,  Kejaksaan Agung  adalah  lembaga  yang  bertanggung  jawab  untuk  menuntut  pelaku  kejahatan  di  pengadilan.  (Usman, 2014, p. 33)
Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penegakan hukum di Indonesia. Pertama, perlunya memastikan bahwa setiap warga negara yang terlibat dengan tindakan hukum memiliki hak untuk memperoleh perlindungan  hukum  yang  adil.  Kedua,  perlunya  mengawasi  dan  mengontrol  kualitas  penegakan  hukum sehingga dapat memastikan bahwa setiap orang yang bersalah mendapatkan hukuman yang setimpal. Ketiga, perlunya  pemerintah  untuk  berinvestasi  dalam  sumber  daya  manusia  dan  teknologi  yang  diperlukan  untuk mengimplementasikan penegakan hukum yang efektif.

## Krisis Legitimasi Demokrasi di Indonesia: Oligarki Sebagai Tantangan Utama
Indonesia  telah  mengalami  perubahan  dalam  sistem  politiknya  dari  demokrasi  ke  oligarki.  Karena Indonesia  adalah  negara  berkembang,  pandangan  demokrasi  sebelumnya  banyak  diwarnai  oleh  sikap-sikap politik  yang  berorientasi  pada  kepentingan  partai  dan  interes  kelompok  tertentu,  bukan  pada  kepentingan umum.  Hal  ini  menyebabkan  ketidakstabilan  politik  yang  berkelanjutan,  yang  pada  gilirannya  berdampak buruk pada pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial di Indonesia. Oleh karena itu, partai-partai politik di Indonesia telah mulai beralih dari sistem demokrasi ke sistem oligarki. (Rozaki, 2021, p. 87) Sistem oligarki adalah sistem di mana kekuasaan politik dikontrol oleh sekelompok kecil orang, biasanya dengan hubungan dekat  dengan  politisi  dan  pendukung  tertentu.  Sistem  politik  oligarki  sering  dianggap  sebagai  kurang demokratis  karena  itu  mengurangi  kekuatan  masyarakat  dan  memberikan  lebih  banyak  kekuasaan  kepada partai-partai politik dan kelompok tertentu. (Aliza, 2020, p. 22)
Partai-partai politik di Indonesia mengadopsi sistem oligarki untuk meminimalkan ketidakstabilan yang disebabkan  oleh  perdebatan-perdebatan  politik  yang  tidak  sehat.  Selain  itu,  sistem  oligarki  memungkinkan partai-partai  politik  untuk  mengontrol  pemilihan  umum  dan  meningkatkan  kemungkinan  kemenangan. Oligarki adalah sistem politik yang menempatkan kekuasaan kecil kelompok privilegiat dalam tangan mereka. Mereka  dapat  mempengaruhi  kebijakan  publik,  dan  bahkan  membuat  keputusan  politik  untuk  keuntungan mereka sendiri. Negara-negara yang menerapkan sistem politik oligarki biasanya didominasi oleh kelompok kaya atau elit, yang memiliki banyak uang dan kekuasaan politik. (Hasanal Bolqiah & Raffiudin, 2020, p. 157) Ada beberapa alasan mengapa sistem politik oligarki diterapkan dalam sebuah negara. Pertama, sistem populasi mengharuskan beberapa orang untuk mengambil alih pengambilan keputusan politik. Dengan sistem oligarki, kelompok kecil orang kaya dan berkuasa dapat memegang kendali atas proses pengambilan keputusan dan  mengelola  kondisi  politik  secara  keseluruhan.  (Ilmar,  2017,  p.  11)  Kedua,  sistem  politik  oligarki  dapat membantu  menjaga  stabilitas  politik.  Kelompok  elit  yang  menguasai  kekuasaan  dapat  memastikan  bahwa kebijakan  politik  tidak  berubah  secara  tiba-tiba  karena  pengaruh  publik  yang  berbeda.  Mereka  dapat memastikan bahwa perubahan yang diinginkan dilaksanakan dengan hati-hati dan tetap stabil. Ketiga, sistem politik  oligarki  dapat  membuat  keputusan  yang  berdampak  besar  bagi  masyarakat.  Kelompok  elit  dapat mengambil keputusan yang mampu mengambil perhatian lebih dari kepentingan ekonomi dan politik. (Ilmar, 2017, p. 12)
Sistem politik adalah cara yang digunakan untuk mengatur dan mengontrol sebuah negara atau lembaga. (Kadir, 2014, p. 132) Ada dua sistem politik yang berbeda yang banyak digunakan di dunia, yaitu demokrasi
dan oligarki. Meskipun ini berbeda, keduanya sama-sama memberikan dampak pada masyarakat. Demokrasi adalah sistem politik yang menempatkan kekuasaan pada rakyat. Pada sistem ini, rakyat memilih pemimpinnya dan menentukan politik yang akan diterapkan pada negara. Dalam sistem ini, para warga negara juga memiliki kebebasan  untuk  mengekspresikan  pendapatnya  dan  berpartisipasi  dalam  pembuatan  keputusan.  Ini  adalah salah satu sistem politik yang paling banyak diterapkan di dunia. (Rosana, 2016, pp. 37–38) Sedangkan oligarki adalah sistem politik yang menempatkan kekuasaan pada sekelompok pemimpin yang dipilih. Pada sistem ini, sekelompok pemimpin dipilih untuk mengatur dan mengontrol negara. Mereka membuat keputusan yang akan diterapkan  pada  masyarakat  tanpa  harus  meminta  persetujuan  dari  rakyat.  Sistem  ini  sering  digunakan  di negara yang menyatakan diri sebagai republik, tetapi pada kenyataannya acapkali beroperasi sebagai sebuah oligarki. (Suryani et al., 2021, p. 176)
Di  Indonesia,  sistem  politik  oligarki  telah  memainkan  peran  penting  dalam  menentukan  arah  politik nasional dan lokal sejak zaman penjajahan Belanda hingga hari ini. Oligarki politik berfokus pada kekuasaan yang  terkonsentrasi  pada  sekelompok  orang  yang  memiliki  kepentingan  politik  bersama  dan  saling berhubungan. Kebanyakan oligarki di Indonesia terdiri dari kelompok kekuasaan yang terdiri dari sekelompok politisi,  ahli  bisnis,  dan  pemimpin  kekuatan  militer.  (Ilmar,  2017,  p.  8)  Sistem  politik  oligarki  telah menciptakan sejumlah masalah bagi masyarakat Indonesia. Oligarki politik telah melanggengkan kekuasaan kelompok  kekuasaan  yang  sama  dengan  menghilangkan  perubahan  demokratis,  meskipun  ada  reformasi politik  di  Indonesia  pada  tahun  1998.  Kelompok  kekuasaan  yang  sama  juga  telah  memaksa  pemerintah Indonesia untuk mengambil kebijakan yang kurang menguntungkan rakyat secara umum, seperti penghapusan subsidi bahan bakar dan pemotongan anggaran pendidikan dan kesehatan. Selain itu, sistem oligarki politik telah  menyebabkan  korupsi  dan  kolusi  di  Indonesia.  Hal  ini  meningkatkan  ketimpangan  ekonomi  di  antara kelas  masyarakat  dan  mengurangi  peluang  untuk  pengembangan  sektor  bisnis  dan  investasi.  Sistem  politik oligarki ini juga telah mengurangi peluang untuk partisipasi politik yang adil dan transparan. (Marijan, 2019, p. 179)
Oligarki menjadi sebuah sistem di mana kekuasaan tertentu terfokus pada kelompok kecil pemilik uang dan kekuasaan. Sistem seperti ini memberikan kontrol yang luas atas pemerintah dan sektor swasta, dan dapat menyebabkan dampak negatif yang luas di seluruh negara. Beberapa dampak negatif yang paling umum dari oligarki adalah korupsi yang meningkat, ketidakadilan sosial, dan ketidakstabilan politik. (Suryani et al., 2021, pp. 178–179) memungkinkan kelompok kecil yang kaya untuk mengambil keuntungan dari sistem politik dan ekonomi,  menekan hak  ekonomi  dan politik  masyarakat sipil, dan  menghalangi proses demokrasi.  Korupsi meningkat  karena  kekuatan  politik  yang  terkonsentrasi  pada  satu  kelompok  kecil  dapat  menggunakan kekuasaan mereka untuk membantu diri mereka sendiri dan meningkatkan kekayaan pribadi. Hal ini menjadi masalah yang sangat tidak adil, karena hanya orang-orang tertentu yang dapat memanfaatkan sistem ini.
Ketidakstabilan  politik  adalah  masalah  yang  paling  serius  dari  oligarki.  Kelompok  ini  cenderung memiliki  kepentingan  yang  tidak  konsisten,  yang  menghambat  kemajuan  dengan  cara  yang  sangat  efektif. Mereka juga dapat mempengaruhi politik lokal dan nasional dengan membeli politisi dan menggunakan media untuk  menyebarkan  informasi  palsu.  (Hasanal  Bolqiah  & Raffiudin,  2020, p.  161)  Indonesia  adalah  negara yang kompleks dengan berbagai etnis yang membuatnya menjadi kaya dengan budaya, ras, dan agama. Negara ini juga memiliki tingkat korupsi yang tinggi dan kerentanan hukum yang sering menentang aspirasi rakyat. Oleh  karena itu, Indonesia  membutuhkan sistem politik  yang bisa memenuhi  kepentingan semua pihak  dan berfokus pada pemerintahan yang lebih baik.
Sistem  politik  yang  ideal  untuk  Indonesia  harus  diatur  oleh  sistem  pemerintahan  yang  demokratis. Sistem  demokrasi  ini  harus  menjamin  kebebasan  berbicara  dan  memungkinkan  rakyat  untuk  berpartisipasi dalam  pembuatan  kebijakan.  Ini  harus  mengakomodasi  kepentingan  semua  pihak  dan  menciptakan  iklim politik  yang  sehat.  (Ilmar, 2017,  p.  9)  Untuk  meningkatkan  partisipasi  politik,  Indonesia  harus  memastikan bahwa hak warga negaranya untuk memilih pemimpin mereka dihormati. Pemilihan umum harus terjadi secara berkala  dan  harus  memberdayakan  rakyat  untuk  memilih  pemimpin  yang  dapat  mengakomodasi  aspirasi mereka.  Sistem  politik  yang  ideal  juga  harus  mengurangi  ketergantungan  pada  kekuatan  politik  yang  lebih besar  dan  mengakomodasi  kepentingan  semua  pihak.  Indonesia  juga  harus  menegakkan  transparansi sepenuhnya  dalam  pembuatan  kebijakan.  Hal  ini  penting  untuk  menciptakan  iklim  yang  kondusif  untuk partisipasi rakyat.
Politik  oligarki  di  Indonesia  menjadikan  sekelompok  orang  yang  memiliki  kekuasaan  ekonomi  juga memiliki  kewenangan  politik.  (Haryono,  2022,  p.  50) Di  Indonesia,  kaum  oligarki  ini  biasanya  merupakan kelompok  yang  terdiri  dari  para  pemilik  perusahaan, politisi,  dan  orang  kaya.  Oligarki  politik  di  Indonesia dibentuk  oleh  orang-orang  yang  berpengaruh  dalam  hal  ekonomi  dan  politik.  Mereka  biasanya  memiliki koneksi yang kuat dengan pemerintah dan berbagai jaringan koneksi politik. Kelompok oligarki ini memainkan peran penting dalam politik Indonesia dan memiliki kekayaan yang besar, yang memungkinkan mereka untuk
membeli influensi politik. Mereka menggunakan kekayaan mereka untuk mendukung partai politik atau calon yang  sesuai  dengan  kepentingan  mereka.  Oligarki  juga  menggunakan  uang  dan  koneksi  mereka  untuk mempengaruhi  proses  politik  dan  kebijakan  pemerintah,  termasuk  pengangkatan  pejabat  dan  pembagian kekuasaan. Keadaan ini membuat politik oligarki di Indonesia sulit untuk dihindari. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana membatasi kekuasaan ekonomi dan politik dari oligarki. Hal ini penting untuk menjamin  bahwa  politik  Indonesia  itu  demokratis  dan  berpihak  pada  kepentingan  rakyat,  bukan  hanya kepentingan sekelompok oligarki. (Romadlon, 2016, pp. 877–878)
Kondisi  penyelenggaraan  demokrasi  di  Indonesia  saat  ini  cukup  beragam.  Walaupun  demokrasi dipandang sebagai sistem politik yang kuat, Indonesia masih mengalami berbagai masalah, seperti kekerasan politik,  ketidaksetaraan  gender,  ketidakmerataan  pemerataan  sumber  daya,  dan  masalah  lainnya.  Sistem penyelenggaraan  demokrasi  di  Indonesia  saat  ini  mendorong  pemerintah  untuk  menerapkan  prinsip-prinsip demokrasi yang berpihak pada rakyat. Melalui pemilu secara periodik, rakyat Indonesia diberikan kesempatan untuk memilih pemimpin yang akan mewakili mereka di parlemen. Sistem ini memberikan rakyat kesempatan untuk  berbicara,  menyatakan  pendapat,  dan  mempengaruhi  keputusan  pemerintah.  Pemerintah  juga  telah meningkatkan akses ke informasi publik melalui internet dan media sosial, yang menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa rakyat Indonesia benar-benar mampu memahami sistem politik dan berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan. (Khairazi, 2015, pp. 89–90)
Di Indonesia, praktik demokrasi yang cacat adalah salah satu masalah yang paling penting yang harus diatasi. Masalah ini umumnya disebabkan oleh ketidakadilan, korupsi, dan ketidakstabilan politik yang kuat. Keadilan  hukum  yang  tidak  merata,  birokrasi  yang  tidak  transparan,  dan  proses  politik  yang  korup  adalah contoh praktik demokrasi yang cacat di Indonesia. (Susanto & Fernando, 2022, p. 829) Para pemimpin tidak selalu  mengikuti  aturan  dan  mereka  bisa  mengabaikan  hak-hak  masyarakat.  Ketidakstabilan  politik  juga masalah yang dihadapi di Indonesia. Partai politik yang menang bersaing dalam pemilihan umum sering kali berpihak  pada  kepentingan  kelompok  tertentu.  Sebaliknya,  partai  politik  yang  berpihak  pada  kepentingan rakyat  umumnya  tidak  mendapatkan  dukungan  yang  cukup.  Hal  ini  membuat  politik  di  Indonesia  tidak konsisten.
Korupsi  juga  merupakan  masalah  yang  serius  di  Indonesia.  Pemerintah  telah  melaksanakan  berbagai program untuk menangani  masalah ini. Sayangnya, masalah ini  masih  merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi  masyarakat Indonesia. Para pejabat pemerintah dan politisi sering melakukan tindakan korup yang  merugikan  masyarakat.  Jika  masalah  ini  tidak  segera  diselesaikan,  para  pemimpin  akan  terus mengabaikan  hak-hak  rakyat  dan  mengganggu  stabilitas  politik  dan  ekonomi.  Kebobrokan  demokrasi  di Indonesia  telah  menjadi  masalah  yang  serius.  Sejak  tahun  1990-an,  kondisi  politik  Indonesia  telah  berubah secara signifikan, yang menyebabkan terjadinya kebobrokan yang parah di seluruh wilayah. (Kurniawan, 2022, p.  83)  Kebobrokan  tersebut  telah  menyebabkan  banyak  masalah  di  Indonesia,  termasuk  meningkatnya kemiskinan,  penurunan  tingkat  pendidikan,  dan  meningkatnya  kriminalitas.  Kebobrokan  politik  ini  juga menyebabkan  banyak  bentuk  ketidakadilan  dan  diskriminasi  lintas  kelas.    Kebobrokan  ini  disebabkan  oleh berbagai sebab, termasuk praktik politik uang yang melibatkan pembelian suara, korupsi sistemik, kurangnya struktur partai yang mandiri, dan banyak lagi. Salah satu cara untuk mengatasi kebobrokan politik ini adalah dengan  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dan  mendorong  partai  politik  untuk  mengambil  kendali. Sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya demokrasi dan partisipasi politik, serta membantu mencegah kebobrokan demokrasi di Indonesia.
Indonesia  telah  melalui  periode  perkembangan  politik  yang  panjang,  dengan  sejumlah  perubahan konstitusional  dan perkembangan  ideologi. Meskipun  Indonesia sekarang dianggap demokratis oleh banyak pihak, banyak yang menyatakan bahwa praktik politiknya telah melenceng dari nilai-nilai demokrasi. Beberapa alasan  yang  dikemukakan  adalah  bahwa  pemilu  di  Indonesia  sering  disalahgunakan  oleh  elit  politik  untuk menjaga  kepentingan  pribadi  mereka,  yang  sering  dianggap  lebih  penting  daripada  memastikan  bahwa penduduk  mendapatkan  hak-hak  politik  yang  layak.  Selain  itu,  isu-isu  penting  bagi  rakyat  Indonesia  sering tidak  diperhatikan,  terutama  karena  ketidak  setaraan  ekonomi.  Ketidak  setaraan  ini  menyebabkan  pilihan politik  bagi  rakyat  Indonesia  menjadi  sangat  terbatas,  yang  berarti  hak  suara  mereka  juga  terbatas.  Ini menjelaskan  mengapa  banyak  orang  menyalahkan  kebijakan  politik  saat  ini  yang  dipimpin  oleh  elit  politik yang lebih memikirkan kepentingan pribadi mereka daripada kepentingan umum.

## Analisis Transformasi Dari Demokrasi ke Oligarki Dalam Pandangan W.A. Bonger
Pertemuan  abad  ke-21  telah  menyaksikan  gelombang  kemunduran  demokrasi  yang  menghantam berbagai negara di seluruh dunia. Dalam dua dekade terakhir, fenomena ini tidak memandang apakah sistem demokrasi  tersebut  telah  mapan  atau  masih  dalam  tahap  konsolidasi.  Sebaliknya,  tantangan  terhadap demokrasi muncul dari berbagai praktik pemerintahan yang korup dan otoriter. (Wijayanto et al., 2021, p. 1)
Berdasarkan  pandangan  W.A.  Bonger,  analisis  transformasi  dari  demokrasi  ke  oligarki  di  Indonesia dapat dilakukan dengan melihat beberapa elemen kunci dalam pemikirannya sebagai berikut: 1. Praktik oligarki memusatkan kekuasaan pada elit
Dalam  mengkaji praktik oligarki di Indonesia, pemikiran W.A. Bonger  menyoroti ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan, khususnya dalam ranah politik dan ekonomi. Bonger, seorang pemikir yang menekankan demokrasi ideal,  memandang fenomena ini sebagai penyimpangan serius dari prinsip-prinsip dasar demokrasi yang seharusnya melibatkan partisipasi mayoritas dalam pengambilan keputusan. (Reiner, 2012, p. 7) Oligarki, sebagai bentuk pemerintahan di mana kekuasaan terkonsentrasi pada sekelompok kecil individu atau kelompok  elit, bertentangan  dengan prinsip demokrasi  yang  menekankan representasi  dan partisipasi yang  merata dari seluruh warga. Pemikiran Bonger  menyoroti bagaimana kelompok  kecil ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengatur kebijakan politik dan menentukan arah ekonomi, tanpa melibatkan secara signifikan kehendak mayoritas.
Dalam  kerangka  demokrasi  ideal  yang  diusung  Bonger,  kehendak  mayoritas  seharusnya  menjadi penentu  utama  dalam  pengambilan  keputusan  negara.  (Wahyono,  2015,  p.  5)  Namun,  dalam  praktik oligarki,  kehendak  kelompok  elit  akan  lebih  mendominasi,  dan  kebijakan  yang  dihasilkan  dapat  lebih mencerminkan  kepentingan  sempit  kelompok  tersebut  daripada  kebutuhan  dan  aspirasi  mayoritas. Terkonsentrasinya kekuasaan pada kelompok kecil ini juga menjadi ancaman terhadap esensi demokrasi. Pengaruh  politik  dan  ekonomi  yang  sangat  terfokus  pada  segelintir  individu  atau  kelompok  dapat mengakibatkan ketidaksetaraan yang signifikan dalam akses terhadap kebijakan dan sumber daya ekonomi. Dampak  negatif  dari  oligarki  terhadap  proses  demokratisasi  menjadikan  partisipasi  masyarakat  dapat terbatas  dan  kehendak  mayoritas  dapat  terabaikan.  Hal  ini  menciptakan  ketidaksetaraan  dalam  akses terhadap kebijakan publik, menciptakan risiko disfungsionalitas dalam sistem politik dan ekonomi.
2. Ketidaksetaraan ekonomi dalam praktik oligarki
Pandangan W.A. Bonger mengenai ketidakseimbangan antara demokrasi formal dan material dapat memberikan wawasan yang relevan ketika diterapkan pada situasi di Indonesia, terutama dalam konteks oligarki  dan  ketidaksetaraan  ekonomi  yang  signifikan.  Dalam  pemikiran  Bonger,  demokrasi  formal mencirikan  suatu  sistem  di  mana  kehendak  mayoritas  menjadi  penentu  utama  dalam  pembentukan kebijakan  negara.  (Gijsenbergh,  2013, p.  157)  Namun,  ketika  dilihat  dalam  konteks  Indonesia,  di  mana terdapat praktik oligarki, kekuasaan politik dan ekonomi cenderung terkonsentrasi pada sekelompok kecil individu  atau  kelompok  elit.  Hal  ini  menciptakan  ketidaksetaraan  dalam  distribusi  ekonomi,  di  mana sebagian kecil masyarakat memiliki kendali yang besar atas sumber daya ekonomi negara.
Oligarki  sering  kali  terkait  dengan  kontrol  ekonomi  yang  tidak  merata,  sehingga  dapat  menjadi sumber  pemerasan  dalam  bidang  materi.  Kekuasaan  yang  terkonsentrasi  pada  kelompok  kecil  tersebut dapat  memungkinkan  mereka  untuk  mengambil  keuntungan  dari  sumber  daya  ekonomi  nasional, meninggalkan sebagian besar masyarakat dengan akses terbatas terhadap peluang ekonomi. Pemerasan ini menciptakan  ketidaksetaraan  yang  merugikan  demokrasi,  terutama  jika  kebijakan  ekonomi  tidak mencerminkan kepentingan dan kebutuhan mayoritas.
Ketidaksetaraan  ekonomi  yang  terkait  dengan  oligarki  juga  dapat  merugikan  aspek  demokrasi material.  Menurut  Bonger,  demokrasi  material  menekankan  jaminan  terhadap  hak-hak  individu  yang bersumber  dari  pengakuan  kemerdekaan  setiap  warga negara.  (Hidayat  et  al.,  2019,  p.  58)  Namun,  jika sebagian  kecil  masyarakat  memiliki  kendali  yang  besar  atas  aspek  ekonomi,  hak-hak  dan  kebebasan individu lainnya dapat terancam. Dalam konteks Indonesia, ketidakseimbangan antara demokrasi formal dan material, sebagaimana yang ditekankan oleh Bonger, dapat menciptakan lingkungan di mana partisipasi politik dan hak-hak ekonomi tidak merata.
3. Partai politik dan interes kelompok dalam praktik oligarki
Pandangan  W.A.  Bonger  tentang  peran  partai  politik  dalam  praktik  oligarki  di  Indonesia mencerminkan keprihatinan terhadap potensi penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar demokrasi, terutama prinsip  kesetaraan  dan  partisipasi  mayoritas.  (Hadi  &  Hidayat,  2019,  p.  38)  Pemikiran  Bonger  dapat dijadikan landasan untuk menyoroti beberapa aspek yang relevan terkait peran partai politik dalam konteks oligarki di Indonesia. Partai politik  memiliki peran sentral dalam sistem demokrasi, seharusnya  menjadi wadah untuk mengartikulasikan dan mewakili kehendak mayoritas rakyat. Namun, dalam praktik oligarki, partai  politik  dapat  menjadi  sarana  bagi  kelompok  kecil  atau  individu  untuk  memajukan  kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri, bukan mewakili aspirasi mayoritas.
Pertama-tama, apabila pemilihan internal di partai politik dilaksanakan secara tidak transparan dan adil,  maka  hal  tersebut  dapat  menjadi  alat  untuk  memperkuat  dominasi  kelompok  elit.  Proses  seleksi kandidat dan kepemimpinan partai yang tidak demokratis dapat mengakibatkan oligarki internal di dalam partai itu sendiri sehingga menghalangi partisipasi mayoritas dalam menentukan arah partai. Kedua, dalam
praktik oligarki, partai politik dapat menjadi instrumen untuk memperkuat dan mempertahankan kekuasaan kelompok  kecil.  Partai  politik  lebih  cenderung  mewakili  kepentingan  kelompok  elit  daripada mencerminkan  kehendak  mayoritas.  Kondisi  ini  dapat  menciptakan  ketidaksetaraan  dalam  pengaruh politik, dengan sejumlah kecil individu atau kelompok yang memiliki kendali besar atas jalannya negara. (Wijayanto et al., 2021, p. 12)
Dana politik dan kampanye juga dapat menjadi alat untuk memperkuat oligarki. Jika partai politik sangat  tergantung  pada  dukungan  finansial  dari  kelompok  elit,  kebijakan  yang  dihasilkan  dapat  lebih melayani kepentingan finansial elit daripada kebutuhan mayoritas masyarakat. Keberpihakan partai politik terhadap kelompok tertentu, terutama kelompok  elit, dapat merugikan prinsip kesetaraan dan partisipasi mayoritas. (Maharani et al., 2023, pp. 8–9)
4. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam praktik oligarki
W.A.  Bonger  memiliki  pandangan  yang  kritis  terhadap  korupsi  dalam  konteks  demokrasi  formal. (Reiner,  2012,  p.  7)  Hal  ini  menjadi  kritik  terhadap  maraknya  praktik  korupsi  dan  penyalahgunaan kekuasaan yang sering terkait dengan oligarki di Indonesia. Pertama-tama, pemikiran Bonger membahas bagaimana korupsi dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap kebijakan publik dan sumber daya  ekonomi.  Dalam  praktik  oligarki,  di  mana  kekuasaan terkonsentrasi  pada  kelompok  kecil,  korupsi dapat menjadi alat untuk  memperkaya  diri sendiri atau kelompok  elit tersebut,  meninggalkan  mayoritas masyarakat dengan sumber daya yang terbatas. Ini menciptakan ketidaksetaraan yang merugikan prinsip- prinsip demokrasi, khususnya dalam hal partisipasi dan distribusi keadilan sosial. (Reiner, 2012, pp. 6–7)
Pemikiran Bonger juga menyoroti bahwa korupsi dapat merusak integritas demokrasi formal. Praktik korupsi yang melibatkan pemimpin politik atau ekonomi dapat menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap  lembaga-lembaga  demokratis,  seperti  pemerintah  dan  partai  politik.  Hal  ini  dapat mempertanyakan legitimasi demokrasi formal itu sendiri, mengingat demokrasi seharusnya mencerminkan kehendak  dan  kepentingan  mayoritas,  bukan  kepentingan  sekelompok  kecil  yang  terlibat  dalam  praktik korupsi. (Hertanto, 2018, p. 14)
Selain itu, korupsi juga dapat menyebabkan distorsi dalam pengambilan keputusan politik. (Hoesein, 2016, p. 389) Jika kelompok elit atau individu yang terlibat dalam praktik korupsi memiliki pengaruh yang besar, kebijakan yang dihasilkan mungkin lebih melayani kepentingan sempit mereka daripada kepentingan umum.  Hal  ini  bertentangan  dengan  prinsip  demokrasi  formal  yang  seharusnya  menciptakan  kebijakan yang menguntungkan seluruh masyarakat.
Dengan melihat praktik oligarki melalui lensa pemikiran demokrasi W.A. Bonger, dapat diidentifikasi aspek-aspek yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi ideal. Hal ini juga dapat diartikan bahwa apa yang  terjadi  pada  praktik  politik  di  Indonesia  saat  ini  telah  melenceng  jauh  dari  aspek  demokrasi  formal maupun  material.  Perubahan  paradigma  politik  ini    juga  mampu  menurunkan  kualitas  demokrasi  dan menyebabkan  distorsi  dalam  pengambilan  keputusan  politik.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  pelaksanaan demokrasi  di  Indonesia  sangat  jauh  dari  kata  sempurna.  Pemikiran  Bonger  menekankan  perlunya  menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki hak yang setara dalam proses politik untuk mewujudkan demokrasi yang sejati.

## 4. Kesimpulan
Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  W.A.  Bonger  dalam  pandangannya  mengenai  demokrasi membedakan  antara  dua  pengertian  utama  yakni  demokrasi  dalam  arti  formal  dan  demokrasi  dalam  arti material.  Praktik  demokrasi  di  Indonesia  telah  berkembang  sejak  berakhirnya  rezim  Orde  Baru  dan  pemilu pertama pada tahun 1999. Namun, terdapat beberapa kekurangan dari praktik demokrasi  di Indonesia yakni korupsi dan praktik oligarki. Hal ini ditandai dengan banyaknya partai politik yang menjadikan ketua umum sebagai  figur  utama  atau  elit  partai  penentu;  terkooptasinya  oligarki  media  oleh  elit  politik  yang  dapat mengancam  peran  media  sebagai  penyampai  kepentingan  publik;  masuknya  oligarki  dalam  Pilkada  dan Pilkades yang terkonfirmasi dengan gencarnya praktik money politic yang menginfeksi proses penentuan dan kampanye; adanya jejaring kekuasaan oligarki yang bersifat predatoris menggunakan kekuasaan dan institusi negara untuk akumulasi dan kekayaan individu; serta banyak calon kepala daerah yang berasal dari keluarga oligarki, seperti anak, menantu, atau saudara dari pejabat atau pengusaha yang sudah berkuasa.
Dalam  mengkaji  praktik  oligarki  di  Indonesia,  pemikiran  W.A.  Bonger  menyoroti  kekuasaan  politik dan  ekonomi  yang  cenderung  terkonsentrasi  pada  sekelompok  kecil  individu  atau  kelompok  elit.  Hal  ini menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi ekonomi. Ketidaksetaraan ekonomi yang terkait dengan oligarki juga dapat merugikan aspek demokrasi material. W.A. Bonger juga memiliki pandangan yang kritis terhadap korupsi  dalam  konteks  demokrasi  formal.  Hal  ini  menjadi  kritik  terhadap  maraknya  praktik  korupsi  dan penyalahgunaan  kekuasaan  yang  sering  terkait  dengan  oligarki  di  Indonesia.  Pemikiran  Bonger  menyoroti
bahwa korupsi dapat merusak integritas demokrasi formal. Selain itu, korupsi juga dapat menyebabkan distorsi dalam pengambilan keputusan politik.

## Daftar Pustaka
Aliza, N. (2020). Pokok Penting Study Pemerintahan Daerah. Ilmu Pemerintahan , 2 (2), 1–46.
Ananta,  D.  D.  (2017).  Politik  Oligarki  dan  Perampasan  Tanah  di  Indonesia:  Kasus  Perampasan  Tanah  di Kabupaten Karawang Tahun 2014. Jurnal Politik , 2 (1), 101. https://doi.org/10.7454/jp.v2i1.83 Astomo, P. (2018). Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia Dalam UUD NRI Tahun 1945. Jurnal Hukum Unsulbar , 1 (1), 1–12. https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.47
Gijsenbergh, J. (2013). The Semantics of “Democracy” in Social Democratic Parties. Netherlands, Germany and Sweden, 1917–1939. Archiv Für Sozialgeschichte , 53 , 147–173.
Hadi,  D.  A.,  &  Hidayat,  F.  S.  (2019).  Relationship  Between  Regional  Head  Election  Connectivity  with Corruption  Cultural  Behavior  in  Indonesia. Law  Research  Review  Quarterly , 5 (1),  47–64. https://doi.org/10.15294/snh.v5i01.29703 Haryono, A. (2022). Pengantar Ilmu Pemerintahan . CV. Feniks Muda Sejahtera.
Hasanal Bolqiah, L., & Raffiudin, R. (2020). Dominasi Oligarki  dan Ketidakhadiran Partai Politik Hijau di Indonesia.
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 19 (2), 151–167.
https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.112 Hertanto, A. W. (2018). Pemilu 2004 Berpeluang Akhiri Masa Transisi. Dpplaw.Co.Od , 1–3. Hidayat, E., Prasetyo, B., & Yuwana, S. (2019). Runtuhnya Politik Oligarki  dalam Pemilihan Kepala Desa:
Kekalahan  Incumbent  pada  Pilkades  Tanjung  Kabupaten  Kediri. Jurnal  Politik , 4 (1),  53. https://doi.org/10.7454/jp.v4i1.193 Hoesein,  Z.  A.  (2016).  Kekuasaan  Dan  Korupsi  Di  Indonesia. Lex  Publica , 2 (2),  383–393. https://journal.appthi.org/index.php/lexpublica/article/view/42%0Ahttps://journal.appthi.org/index.php/ lexpublica/article/download/42/41 Huda, N. (2017). Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi . Kencana. Ilmar,  A.  (2017).  Pembangunan  dan  Partisipasi  Politik  di  Indonesia  Pasca  Orde  Baru:  Dari  Teknokratis  ke Populis? Jurnal  Polinter  Prodi  Ilmu  Politik  FISIP  UTA’45  Jakarta , 3 (1), 1–14. http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/polhi/article/view/796 Jadidah, F. (2020). Perubahan Konstitusi Dalam Transisi Orde Baru Menuju Reformasi Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mandala Education , 6 (1), 149–161. https://doi.org/10.58258/jime.v6i1.1120 Kadir,  A.  G.  (2014).  Dinamika  Partai  Politik  Di  Indonesia. Sosiohumaniora , 16 (2),  132. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v16i2.5724
Khairazi,  F.  (2015).  Implementasi  Demokrasi  dan  Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia. Inovatif:  Jurnal  Ilmu Hukum , 8 (1), 72–94. https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2194 Koho, I. R. (2021). Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia. Lensa , 15 (1), 60–73. https://doi.org/10.58872/lensa.v15i1.6
Kurniawan,  R.  (2022).  Dinamika  Pemberantasan  Korupsi  di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Sejarah  Politik: Komparasi Undang-Undang di Masa Orde Baru dan Masa Reformasi. Historiography: Journal of Indonesian History and Education , 2 (1 (Januari 2022)), 82–92. http://journal2.um.ac.id/index.php/JDS/article/view/25020 Maharani, R. P., Tampubolon, S. P. H., & Suyikati. (2023). Komplikasi Demokrasi Dalam Sistem Pemilu dan Partai Politik di Indonesia. LENTERA PANCASILA , 2 (1). Marijan, K. (2019). Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru . PRENADAMEDIA Group.
Muhajir, A., & Wulandari, F. (2023). Demokrasi Oligarkis dan Resesi Demokrasi di Indonesia Pasca-Suharto: Sebuah  Tinjauan  Sejarah  Politik. Warisan:  Journal  of  History  and  Cultural  Heritage , 4 (1),  1–10. https://doi.org/10.34007/warisan.v4i1.1876
Muhlis. (2021). Polemik Pilkada 2020 Di Masa Pandemi Covid-19 :Antara Demokrasi Dan Oligarki. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora , 4 (1), 116–141.
Muwahhidin,  M.  A.  (2013).  Pembentukan  Negara  Ideal  Menurut  Muhammad  Syahrur. Al-Daulah:  Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam , 3 (3).
Nge, H. J. (2018). Oligarki Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon Kepala Daerah. Jurnal Academia Praja , 1 (01), 59–84. https://doi.org/10.36859/jap.v1i01.42
Prasojo, H. (2019). Elections: Between The Realization Of The People’s Will And The Threat Of Oligarchy.
S.L.R , 5 (3).
Pratama,  S.,  Hidayat,  A.,  &  Aisyah,  P.  (2019).  Mendorong  Reformasi  Parlemen  Melalui  Kekuatan  Civil Society Di Indonesia. Journal of Political Issues , 1 (1), 50–62. https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.6
Reiner, R. (2012). Beyond Risk: A Lament for Social Democratic Criminology. The Politics of Crime Control:
Essays in Honour of David Downes , 50 (7), 7–50.
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199565955.003.0002 Robinson, W. A. (2024). Jeffersonian Democracy in New England. JSTOR , 32 (4), 632–634. Rohmah,  E.  I.  (2023).  Pasal  Penghinaan  Presiden  dalam  Bingkai  Negara  Demokrasi. Al-Jinayah-Jurnal Hukum Pidana Islam , 09 (01).
Romadlon,  S.  G.  (2016).  Implikasi  Pergeseran  Sistem  Politik  terhadap  Hukum  dan  Birokrasi  di  Indonesia. Jurnal Konstitusi , 13 (4), 868. https://doi.org/10.31078/jk1349 Rosana, E. (2016). Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam , 12 (1),
38–53.
Rozaki, A. (2021). Islam, Oligarki Politik, dan Perlawanan Sosial . IRCiSoD.
Setyowati,  P.  J.  (2016).  Fungsi  Filsafat,  Agama,  Ideologi  Dan  Hukum  Dalam  Perkembangan  Politik  Di Indonesia. Yuridika , 31 (1), 37. https://doi.org/10.20473/ydk.v31i1.1957 Silitonga, N. (2022). Potensi Sistem Pemilu Memunculkan Korupsi di Indonesia.  Jurnal Communitarian, 3 (2),215 221.https://journal.irpi.or.id/index.php/sentimas/article/view/327%0Ahttps://journal.irpi.or.id/index. php/sentimas/article/download/327/156%0Ahttp://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar,%0http://ur j.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/5 Aliza, N. (2020). Pokok Penting Study Pemerintahan Daerah. Ilmu Pemerintahan , 2 (2), 1–46. Ananta,  D.  D.  (2017).  Politik  Oligarki  dan  Perampasan  Tanah  di  Indonesia:  Kasus  Perampasan  Tanah  di Kabupaten Karawang Tahun 2014. Jurnal Politik , 2 (1), 101. https://doi.org/10.7454/jp.v2i1.83 Astomo, P. (2018). Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia Dalam UUD NRI Tahun 1945. Jurnal Hukum Unsulbar , 1 (1), 1–12. https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.47
Gijsenbergh, J. (2013). The Semantics of “Democracy” in Social Democratic Parties. Netherlands, Germany and Sweden, 1917–1939. Archiv Für Sozialgeschichte , 53 , 147–173.
Hadi,  D.  A.,  &  Hidayat,  F.  S.  (2019).  Relationship  Between  Regional  Head  Election  Connectivity  with Corruption  Cultural  Behavior  in  Indonesia. Law  Research  Review  Quarterly , 5 (1),  47–64. https://doi.org/10.15294/snh.v5i01.29703
Haryono, A. (2022). Pengantar Ilmu Pemerintahan . CV. Feniks Muda Sejahtera.
Hasanal Bolqiah, L., & Raffiudin, R. (2020). Dominasi Oligarki  dan Ketidakhadiran Partai Politik Hijau di Indonesia.
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 19 (2), 151–167.
https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.112 Hertanto, A. W. (2018). Pemilu 2004 Berpeluang Akhiri Masa Transisi. Dpplaw.Co.Od , 1–3. Hidayat, E., Prasetyo, B., & Yuwana, S. (2019). Runtuhnya Politik Oligarki  dalam Pemilihan Kepala Desa:
Kekalahan  Incumbent  pada  Pilkades  Tanjung  Kabupaten  Kediri. Jurnal  Politik , 4 (1),  53. https://doi.org/10.7454/jp.v4i1.193 Hoesein,  Z.  A.  (2016).  Kekuasaan  Dan  Korupsi  Di  Indonesia. Lex  Publica , 2 (2),  383–393. https://journal.appthi.org/index.php/lexpublica/article/view/42%0Ahttps://journal.appthi.org/index.php/ lexpublica/article/download/42/41 Huda, N. (2017). Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi . Kencana.
Ilmar,  A.  (2017).  Pembangunan  dan  Partisipasi  Politik  di  Indonesia  Pasca  Orde  Baru:  Dari  Teknokratis  ke Populis? Jurnal  Polinter  Prodi  Ilmu  Politik  FISIP  UTA’45  Jakarta , 3 (1), 1–14. http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/polhi/article/view/796 Jadidah, F. (2020). Perubahan Konstitusi Dalam Transisi Orde Baru Menuju Reformasi Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mandala Education , 6 (1), 149–161. https://doi.org/10.58258/jime.v6i1.1120 Kadir,  A.  G.  (2014).  Dinamika  Partai  Politik  Di  Indonesia. Sosiohumaniora , 16 (2),  132. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v16i2.5724
Khairazi,  F.  (2015).  Implementasi  Demokrasi  dan  Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia. Inovatif:  Jurnal  Ilmu Hukum , 8 (1), 72–94. https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2194 Koho, I. R. (2021). Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia. Lensa , 15 (1), 60–73. https://doi.org/10.58872/lensa.v15i1.6
Kurniawan,  R.  (2022).  Dinamika  Pemberantasan  Korupsi  di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Sejarah  Politik: Komparasi  Undang-Undang  di  Masa  Orde  Baru  dan  Masa  Reformasi. Historiography:  Journal  of Indonesian History and Education , 2 (1 (Januari 2022)), 82–92.
http://journal2.um.ac.id/index.php/JDS/article/view/25020
Maharani, R. P., Tampubolon, S. P. H., & Suyikati. (2023). Komplikasi Demokrasi Dalam Sistem Pemilu dan Partai Politik di Indonesia. LENTERA PANCASILA , 2 (1). Marijan, K. (2019). Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru . PRENADAMEDIA
Group.
Muhajir, A., & Wulandari, F. (2023). Demokrasi Oligarkis dan Resesi Demokrasi di Indonesia Pasca-Suharto: Sebuah  Tinjauan  Sejarah  Politik. Warisan:  Journal  of  History  and  Cultural  Heritage , 4 (1),  1–10. https://doi.org/10.34007/warisan.v4i1.1876 Muhlis. (2021). Polemik Pilkada 2020 Di Masa Pandemi Covid-19 :Antara Demokrasi Dan Oligarki. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora , 4 (1), 116–141.
Muwahhidin,  M.  A.  (2013).  Pembentukan  Negara  Ideal  Menurut  Muhammad  Syahrur. Al-Daulah:  Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam , 3 (3).
Nge, H. J. (2018). Oligarki Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon Kepala Daerah. Jurnal Academia Praja , 1 (01), 59–84. https://doi.org/10.36859/jap.v1i01.42
Prasojo, H. (2019). Elections: Between The Realization Of The People’s Will And The Threat Of Oligarchy.
S.L.R , 5 (3).
Pratama,  S.,  Hidayat,  A.,  &  Aisyah,  P.  (2019).  Mendorong  Reformasi  Parlemen  Melalui  Kekuatan  Civil Society Di Indonesia. Journal of Political Issues , 1 (1), 50–62. https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.6 Reiner, R. (2012). Beyond Risk: A Lament for Social Democratic Criminology. The Politics of Crime Control:
Essays in Honour of David Downes , 50 (7), 7–50.
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199565955.003.0002 Robinson, W. A. (2024). Jeffersonian Democracy in New England. JSTOR , 32 (4), 632–634. Rohmah,  E.  I.  (2023).  Pasal  Penghinaan  Presiden  dalam  Bingkai  Negara  Demokrasi. Al-Jinayah-Jurnal Hukum Pidana Islam , 09 (01).
Romadlon,  S.  G.  (2016).  Implikasi  Pergeseran  Sistem  Politik  terhadap  Hukum  dan  Birokrasi  di  Indonesia. Jurnal Konstitusi , 13 (4), 868. https://doi.org/10.31078/jk1349 Rosana, E. (2016). Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam , 12 (1),
38–53.
Rozaki, A. (2021). Islam, Oligarki Politik, dan Perlawanan Sosial . IRCiSoD.
Setyowati,  P.  J.  (2016).  Fungsi  Filsafat,  Agama,  Ideologi  Dan  Hukum  Dalam  Perkembangan  Politik  Di Indonesia. Yuridika , 31 (1), 37. https://doi.org/10.20473/ydk.v31i1.1957 Silitonga, N. (2022). Potensi Sistem Pemilu Memunculkan Korupsi di Indonesia. Jurnal Communitarian , 3 (2), 215–221. https://journal.irpi.or.id/index.php/sentimas/article/view/327%0Ahttps://journal.irpi.or.id/index.php/sen timas/article/download/327/156%0Ahttp://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar,%0Ahttp://urj .uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/5
Sumarni,  L.  (2023).  Pemilu  2024  Dalam  Agenda  Media:  Antara  Simulakra,  Hiperealitas,  Dan  Kekuasaan Oligarki. Journal Of Social Science Research , 3 , 4843–4864.
Suryani, D., Izzati, F. F., Syafi’i, I., Adaba, P. Y., & Satriani, S. (2021). Kemunduran Demokrasi Tata Kelola SDA :  Penguatan  Oligarki  dan  Pelemahan  Partisipasi  Democracy  Setback  in  Natural  Resource Governance. Jurnal Penelitian Politik , 18 (2), 173–189.
Susanto, A. A., & Fernando, F. (2022). Analisis Sosiologi Korupsi terhadap Praktik Gratifikasi pada Layanan
Publik Pemerintah. Jurnal Kolaboratif Sains , 05 , 828–833.
https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/3066%0Ahttps://www.jurnal.unismu hpalu.ac.id/index.php/JKS/article/download/3066/2495
Usman, A. H. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. Jurnal Wawasan Hukum , 30 (1), 29.
Wahyono, E. (2015). Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan  Daerah  Sebagaimana  Diubah  Dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008. IUS : Jurnal Ilmu Hukum , 3 (1), 1–16.
Wijayanto, Ruslan, M., Bakarudin, F. N., Wiratraman, H. P., Nursahid, F., Budiatri, A. P., & Fahmi, I. (2021).
Nestapa Demokrasi di Masa Pandemi . LP3ES.
Yusri,  Y.,  &  Mahuli,  J.  I.  (2023).  Dampak  Negara  dikendalikan  Partai  Politik  dan  Oligarki. All  Fields  of Science Journal Liaison Academia and Sosiety , 3 (2), 78–84. https://doi.org/10.58939/afosj-las.v3i2.580 Zulaiha,  E.,  Fujiyanti  Agustin,  K.,  &  Al  Rahman,  N.  (2022).  Pengaruh  Sosial  Politik  Pada  Metodologi Penafsiran di Indonesia (Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi). Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama , 5 (1).