licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/

## Kemudahan Akses Kutipan Buku Leter C Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Pemerintah Desa

## Khotbatul Laila
Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Indonesia, laila@unmer.ac.id

## ABSTRACT
Ease of access to land letter C book excerpts as proof of ownership of land rights by the village government in the  context  of  public  information  disclosure.  The  research  method  uses  empirical  legal  research  with  a sociological juridical approach. The results of the research show that in providing easy access to quotations from letter C books as proof of ownership of land rights by the village government in the context of public information  disclosure,  the  village  government  is  guided  by  the  provisions  of  the  applicable  laws  and regulations, although still in a conventional way, namely based on a letter of application from the applicant and then the village government issues a land history statement based on the letter C book in the village to be given to the applicant provided that the applicant is a party who has a legal relationship with the object for which the letter C quotation is requested. If these requirements are not met, the village government will not issue  the  requested  Letter  C  quotation,  except  by  order  of  the  court.  The  obstacles  faced  by  the  village government in providing easy access to quotations from the letter C book as proof of ownership of land rights in order to realize openness of public information and alternative solutions are the disorderly administration of the village government, especially in the village letter C book, data (information) in the letter C book. but it does not match the reality and the condition of the Letter C book is outdated (difficult to read) as well as political differences  during  the  village  head  election.  Alternative  solutions  include  encouraging  PTSL  programs  in villages, digitizing letter C books, providing outreach to the community about the importance of title ownership certificates as proof of legal ownership.
Keywords
Access Letter C Book Excerpts; Village government; Public Information Openness
Cite This Paper Laila, K. (2023). Kemudahan Akses Kutipan Buku Leter C Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Pemerintah Desa. Legal Spirit, 7(2).

## PENDAHULUAN
Pada faktanya dipedesan sangat berpotensi terjadi banyak sengketa kepemilikan yang objeknya adalah tanah, kenapa hal itu bisa terjadi, karena berangkat dari akutnya persoalan yaitu  kurangnya  pemahaman  akan  pentingnya  bukti  kepemilikan  bagi  kebanyakan masyarakat  pedesaan  sehingga  tidak  menutup  kemungkinan  bagi  masyarakat  pedesaan bukti kepemilikan di abaikan bahkan cenderung disepelekan sehingga tidak diurus dengan baik. Dengan dalil atau alasan bahwa sudah dari turun temurun tanahnya tersebut dikuasai atau  ditempati.  Namun  ketika  timbul  permasalahan  muncul  kebingungan  untuk  mencari bukti kepemilikanya tersebut sehingga tidak jarang pemerintah desa menjadi tempat untuk bertanya (rujukan) . Hal ini membuktikan bahwa masih Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai  pentingnya  pendaftaran  tanah  dalam  bentuk  sertifikat  disebabkan  masih sedikitnya  penyuluhan  yang  di  berikan  kepada  masyarakat  mengenai  sertifikat  tanah, sehingga tidak sedikit berdampak tergusurnya warga dari tanah mereka hanya karena pihak lain memiliki sertifikat yang sah (Desril, R., 2017).
Dari kondisi tersebut maka pemerintah desa sebagai organisasi pemerintahan terendah selalu  menjadi  rujukan  utama  dan  pertama  atas  persoalan  yang  dihadapi  oleh  warganya tersebut  guna  mendapatkan  informasi  yang  dikehendaki  terkait  dengan  persoalan  yang dihadapinya guna memperoleh bukti atas kepemilikan tanah yang dikuasai atau di anggap sebagai  miliknya  tersebut.  Namun  seringkali  tidak  semudah  yang  diharapkan  untuk mendapatkan  informasi  tersebut,  sepertihalnya  perbedaan  pilihan  politik  pada  saat pemilihan  kepala  desa  yang  akibatnya  membuat  sulit  untuk  mendapatkan  informasi tersebut.  Walaupun  tentu  secara  normatif  pemerintah  desa  tidak  dibenarkan  untuk membeda-bedakan  masyarakatnya.  Sehingga  diharapkan  melalui  keterbukaan  informasi akan terwujud transparansi kepada masyarakat, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara  pemerintah  dan  warga  negara  dalam  upaya  menjalankan  pemerintahan (Nurdiansyah, E., 2016).
Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelengara dan penyelengaraan negara dan/atau penyelengara dan/atau penyelengaraan badan publik yang sesuai dengan Undang-undang keterbukaan informasi publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan  publik  (Mustofa,  S.,  2020).  adapun  jenis-jenisnya  menurut  (Retnowati,  E. (2012) disebutkan bahwa Jenis-jenis informasi yang menjadi tanggungjawab badan publik yaitu:  Pertama,  informasi  yang  wajib  disediakan  dan  diumumkan  secara  berkala;  Kedua, informasi yang wajib diumumkan serta merta; Ketiga, informasi yang wajib tersedia setiap saat; Keempat, informasi yang dikecualikan; Kelima, informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan.
Berdasarkan  pertimbangan  lahirnya  Undang-undang  No.  14  tahun  2008  tentang keterbukaan  informasi  publik  disebutkan  bahwa  kalau  informasi  merupakan  kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian  penting  bagi  ketahanan  nasional  dan  juga  secara  tegas  dinyatakan  bahwa memperoleh  informasi  merupakan  hak  asasi  manusia  dan  keterbukaan  informasi  publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat  untuk  mewujudkan  penyelenggaraan  negara  yang  baik.  Karena  itu  maka  untuk mewujudkan negara yang demokratis  keterbukaan inforrnasi publik merupakan pilar utama agar publik dapat secara optimal dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Bukan  sebaliknya  keterbukaan  informasi  publik  sebagai  sarana  bagi  pemohon  informasi untuk  bertemu  dengan  para  pejabat  untuk  mencapai “deal  deal  tertentu” ,  meningkatkan daya  tawar  pemohon,  menambah  pekerjaan  dan  sarana  mencari  kesalahan  orang  lain (Supriatna, K., 2016).
Dari  pertimbangan  tersebut  maka  jelaslah  bahwa  informasi  tidak  hanya  sekedar kebutuhan melainkan juga hak konstitusioanl yang dijamin oleh konstitusi Negara Republik Indoneisa, untuk itu penyelengara negara dalam berbagai tingkatan di negara Indonesia ini memiliki kewajiban untuk mempermudah akses informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini sebagaimana ketentuan konstitusi atau Undang-undang dasar 1945 pasal 28 F yang berbunyi  “bahwa setiap  orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi untuk  mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk  mencari, memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengelola,  dan  menyampaikan  informasi  dengan mengunakan segala jenis saluran yang tersedia ” . Sebagai contoh website yang dimiliki oleh Kelurahan Merjosari untuk update data agar transparan dalam memberikan informasi yang seharusnya diketahui oleh masyarakat luas sesuai Undang-Undang yang berlaku (Mindarti, L. I., Saleh, C., & Galih, A. P., 2021).
Namun dengan adanya jaminan akan kemudahan akses informasi kepada setiap orang tersebut  juga  tidak  boleh  sampai  pada  kondisi  merugikan  orang  lain  atau  subjek  hukum lainya. Hal ini sebagaimana ketentuan pasal 28 J ayat (1) menyatakan “bahwa setiap orang
wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” dan juga sebagaimana ketentuan pasal 28 J ayat (2) menyatakan “bahwa dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasanya,  setiap  orang  wajib  tunduk  kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin  pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak  kebebasan  orang  lain  dan  untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.
Hal itu sebagaimana pandangan (Negara, A. B., Matompo, O. S., & Hasmin, M. Y. (2022). yang menyatakan bahwa Hak  atas informasi  adalah  hak fundamental  yang  diakui  dalam instrumen    hak    asasi    manusia    baik  internasional    maupun  nasional,    namun  dalam pelaksanaanya semua  hak asasi manusia tidak bersifat mutlak pemenuhannya termasuk hak atas  informasi  publik  dapat   dilakukan  pembatasan  terhadap  pemenuhannya selama pembatasan  tersebut  dilakukan dengan  Undang-Undangan  dan  dilakukan  berdasarkan kepetingan    dan    proporsional,  sehingga  pemerintah  dalam  melakukan  pembatasan terhadap  hak  atas  informasi  publik  bagi  masyarakat  harus  dilakukan  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  agar    tidak   terjadi   pelanggaran    terhadap hak-hak  masyarakat begitu juga masyarakat harus memiliki kesadaran terhadap pentingnya informasi  publik  sehingga  tanggungjawab  terhadap  pemenuhan  hak  atas  informasi  tidak diserahkan  sepenuhnya  kepada  negara,  karena  masyarakat  harus  proaktif  terhadap informasi-informasi yang diterimanya.
Berdasarkan ketentuan pasal 28 J Undang-undang Dasar 1945 tersebut jelaslah bahwa keterbukaan informasi publik itu ada syaratnya yang secara tegas disebutkan bahwa syarat informasi  dapat  diberikan  atau  disebarkan  adalah  informasi  yang  tidak  bertentangan dengan  moral,  nilai  agama,  mengancam  keamanan  dan  ketertiban  umum  dalam berkehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga dengan demikian sudah barang tentu tidak semua informasi diberikan atau dibuka melainkan ada pengecualianya sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 17 huruf a s/d j Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Berdasarkan pada persoalan yang mendasar  yang terjadi di masyarakat tersebut diatas yang tidak sadar tentang pentingnya dokumen kepemilikan khususnya bagi objek berupa tanah  yang  belum  bersertifikat  seringkali  berakibat  timbulnya  persengketaan  yang  tidak disadari  oleh  pemerintah  desa,  mengapa  demikian  kepemilikan  tersebut  bersumber  dari kepastian hukum akan kutipan leter C sedangkan yang berwenang dalam hal mengeluarkan kutipan leter C terhadap objek yang berupa tanah tersebut adalah pemerintah desa. Oleh karena itu pada faktanya pemerintah desa yang dituntut untuk mengeluarkan keterangan leter C tersebut  sebagai  bukti  atas  kepemilikan  suatu  hak  tersebut.  Dalam  situasi  yang demikian  apabila  pemerintah  desa  salah  dalam  mengelola  potensi  konflik  tersebut  maka bisa jadi akan berlanjut ke pengadilan karena pada saat yang sama bias jadi ada pihak yang merasa adalah pemiliknya dan atau pihak yang berkepentingan terhadap objek yang berupa tanah tersebut. Lantas dalam situasi yang demikian ini bagaimana tentunya pemerintah desa harus  bersikap  karena  sikap  dari  pemerintah  desa  tersebutlah  yang  bisa  saja  menjadi penentu apakah konflik tersebut berlanjut atau tidak.
Untuk  itu  maka  bagaimana  peran  pemeirntah  desa  dalam  mengantisipasi  terjadinya konflik  yang  berkepanjangan  sehingga  sampai  berpengaruh  terhadap  kondisi  sosial masyarakat  untuk  itu  maka,  dalam  mengkaji  peran  pemerintah  desa  tersebut  dalam penelitian ini berjudul “kemudahan akses kutipan leter C tanah oleh pemerintah desa dalam rangka  keterbukaan  informasi  publik”. Penulis  memfokuskan  kepada  pokok  persoalan mengenai  kemudahan  akses  kutipan  leter  c  tanah  oleh  pemerintah  desa  dalam  rangka keterbukaan  informasi  publik serta  hambatan apa  yang  dihadapi pemerintah  desa  dalam memberikan  kemudahan  akses  kutipan  leter  C  tanah  desa  dalam  rangka  mewujudkan keterbukaan informasi publik dan alternatif penyelesaianya.
Mengingat kajian penelitian sebelum-sebelumnya sebagaimana yang berjudul “ Kutipan Buku Letter C Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah ” Layli, D. A. Kutipan Buku Letter C Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum), dan  yang  berjudul  “ Kekuatan  Hukum  Letter  C  sebagai  Alat  Bukti  Kepemilikan  Tanah berdasarkan  PP  Nomor  24  Tahun  1997  (Studi  Kasus  di  Desa  Sedati,  Kecamatan  Ngoro, Kabupaten  Mojokerto) ” Iqbaal,  M.  (2020). Kekuatan  Hukum  Letter  C  sebagai  Alat  Bukti Kepemilikan  Tanah  berdasarkan  PP  Nomor  24  Tahun  1997  (Studi  Kasus  di  Desa  Sedati, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Malang), serta  yang berjudul  “ Kajian  Hukum  Terhadap  Kutipan  Buku  Letter  C  Sebagai  Alat  Bukti Kepemilikan  Hak  Atas Tanah ” Putri,  A.  S. Kajian  Hukum  Terhadap  Kutipan  Buku  Letter  C Sebagai  Alat  Bukti  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah (Doctoral  dissertation,  Fakultas  Hukum Universitas Jember) dan yang berjudul “ Pendaftaran Hak Atas Tanah Asal Leter C, Girik dan Petuk D Sebagai Alat Bukti Permulaan Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta ” Handayani,  S.,  Triwahyudi,  P.,  &  Soehartono,  S.  (2015). Pendaftaran  Hak  Atas  Tanah  Asal Leter  C,  Girik  dan  Petuk  D  Sebagai  Alat  Bukti  Permulaan  Di  Kabupaten  Sleman  Daerah Istimewa Yogyakarta (Doctoral dissertation, Sebelas Maret University) masih belum dapat menyentuh  pada  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  kemudahan  akses  kutipan  leter  C tanah oleh pemerintah desa dalam rangka keterbukaan informasi publik.
Sehingga dari kajian ini diharapkan dengan peran yang dimilikinya, pemerintah desa dapat  secara  maksimal  mampu  untuk  meredam  timbulnya  konflik  atau  sengketa kepemilikan  atas  objek  yang  berupa  tanah yang  belum  terbit  sertifikat  hak  milik  sebagai bukti  kepemilikan  hak.  Hal  tersebut  amat  penting  mengingat  banyaknya  sengketa  di pengadilan guna mencari keadilan namun pada faktanya justru hanya memperkokoh dan memperkuat  setimen  antar  keluarga,  kelompok  maupun  masyarakat  dalam  suatu  desa. Untuk  itu  maka  pemerintah  desa  sebagai  garda  terdepan  yang  dekat  dengan  konflik masyarakat layak menjadi tulangpungung masyarakat dalam memperoleh keadilan.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  empiris  yaitu  mengambarkan  secara  tepat sifat-sifat  suatu  objek  atau  keadaan  gejala  suatu  objek  penelitian  (Amirudin  dan  Zainal asikin,  2008).  Dengan  melakukan  penelitian  langsung  terhadap  objek  penelitian  yakni Pemerintah Desa Gondang Legi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dalam hal ini  terkait  kemudahan  akses  kutipan  leter  C  tanah  oleh  pemerintah  desa  dalam  rangka keterbukaan  informasi  publik.  Adapun  pendekatan  masalah  dilakukan  secara  yuridis sosiologis  artinya  pendekatan  dengan  melihat  sesuatu  kenyataan  hukum  didalam masyarakat  (Zainudin  Ali,  2009),  serta  pendekatan  ini  digunakan  untuk  melihat  aspek – aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk  mengidentifikasi  dan  mengklarifikasi  temuan  bahan  nonhukum  bagi  keperluan penelitian. Pengumpulan data dengan jalan komunikasi yakni mengadakan dialog atau tanya jawab  secara  langsung  dengan  Kepala  Desa  dan  Sekertaris  Desa  Gondang  Legi  Wetan Kecamatan  Gondanglegi  Kabupaten  Malang.  Adapun  untuk  memperoleh  hasil  akhir  yang dapat  dipertanggung  jawabkan  dari  bahan  yang  telah  terkumpul,  penulis  menggunakan analisa secara deskriptif kualitatif yaitu merupakan suatu cara untuk mengambarkan secara tepat  keadaan  objek  penelitian  berdasarkan  fakta – fakta  yang  tampak  atau  sebagaimana adanya,  sehingga  diperoleh  pemahaman  yang  utuh  dan  lebih  mendalam  tentang  pokok permasalahan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kemudahan akses kutipan buku leter C sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah oleh pemerintah  desa  dalam  rangka  keterbukaan  informasi  publik  sangat  dibutuhkan  oleh
masyarakat untuk memudahkan masyarakat mengajukan permohonan untuk perolehan hak katas tanah.
Harus  diteguhkan  serta  dikuatkan  kembali  komitmen  serta  kesadaran  bahwa keberadaan desa adalah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan  berperan  mewujudkan  cita-cita  kemerdekaan  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar  menjadi  kuat,  maju,  mandiri,  dan  demokratis  sehingga  dapat  menciptakan  landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil,  makmur,  dan  sejahtera.  Untuk  itu  pemerintahan  desa  harus  menyadari  bahwa keberadaanya  adalah  sebagai  ujung  tombak  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  lingkup  terkecil  dalam  sistem  pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebagai ujung tombak penyelengara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat maka  Kepala  Desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  dibantu  perangkat  Desa  sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut sebagai pemerintah desa haruslah kemudian memposisikan dirinya sebagai pelayan masyarakat guna mempermudah segala  urusan  serta  kepentingan  masyarakat  desa.  Adapun  yang  dimaksud  dengan kepentingan  masyarakat  desa  disini  adalah  segala  kepentingan  yang  menjadi  hajat masyarakat desa tidak terkecuali kepentingan atas kepastian hukum terhadap kepemilikan suatu  aset  yang  dimiliki  oleh  masyarakat.  Untuk  itu  maka  pemerintah  desa  dalam penyelengaraan  pemerintahan  desa  selalu  berpedoman  serta  berdasarkan  asas-asas diantaranya;  kepastian  hukum,  tertib  penyelenggaraan  pemerintahan,  tertib  kepentingan umum,  keterbukaan,  proporsionalitas,  profesionalitas,  akuntabilitas,  efektivitas  dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif.
Khususnya  dalam  hal  yang  menjadi  pokok  persoalan  ini  yakni  terkait  dengan kepentingan dalam rangka memberikan kepastian hukum atas bukti kepemilikan atas aset masyarakat desa yang berkaitan dengan kutipan leter C, maka secara prinsip pemerintahan desa  dalam  hal  ini  yang  menjadi  tupoksi  pemerintah  desa  khususnya  kepala  desa  tidak mempersulit namun justru memberikan kemudahan dalam hal mengakses kutipan leter C tanah yang ada didesa yang dimiliki oleh masyarakat. Kometmin ini tentunya sejalan dengan prinsip atau asas keterbukaan sebagaimana berdasarkan pasal 24 huruf (d) Undang-undang No.  6  tahun  2014  tentang  desa  yang  memiliki  makna  membuka  diri  terhadap  hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  dengan  tetap  memperhatikan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  hal  ini  adalah  merupakan  buah  hasil  dari  kesadaran akan  pentingnya  informasi  bagi  masyarakat  sebagaimana  yang  diamanahkan  dalam Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
Untuk itu maka dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang mewajibkan kepada penyelengara negara untuk mempermudah akses informasi sebagai penguatan demokrasi maka tentunya pemerintahan desa akan melaksanakan itu namun dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.  Oleh  karena  itu  maka  dalam  rangka  memberikan  kemudahan  akses  masyarakat yang memiliki  kepentingan atas kutipan buku leter  C sebagai bukti  kepemilikan hak atas tanah  oleh  pemerintah  desa  dalam  rangka  keterbukaan  informasi  publik  tentunya pemerintah desa menghendaki untuk dilaksanakan sepenuhnya sesuai aturan yang berlaku sehingga  tidak  ada  sedikitpun  niatan  melakukan  upaya  untuk  mempersulit  kepentingan masyarakat tersebut.
Pemerintah desa dalam menjalankan komitmen tersebut selalu dalam kerangka tetap memperhatikan ketentuan pasal 17 huruf (g) Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berisi “bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dapat
mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang”. Berdasarkan  ketentuan  tersebut  maka  dinilai  sebagai  suatu  ketentuan memberikan Batasan untuk tidak memberikan informasi atas apa yang menjadi permintaan masyarakat karena Informasi tersebut termasuk informasi yang dikecualikan untuk dapat diakses kecuali atas persetujuan tertulis pihak yang bersangkutan langsung terhadap objek. Sehingga atas dasar tersebut maka seringkali ketentuan tersebut menjadi alasan serta dasar yang digunakan untuk tidak diberikannya akses secara mudah terhadap kutipan buku leter c sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah oleh pemerintah desa.
Meskipun sesungguhnya sangat beresiko bagi pemerintah desa karena akan menjadikan suatu  penilaian  buruk  menurut  pihak  yang  meminta  tersebut  karena  dianggap  bahwa pemerintah  desa  mempersulit  akses  baginya  untuk  mendapatkan  keadilan.  Hal  tersebut tentunya  akan  menjadikan  persengketaan  menjadi  lebih  kompleks  dan  tentunya  akan berlarut-larut hingga sampai ke pengadilan. Oleh karena itu maka seyogyanya pemerintah hendaknya  berupaya  untuk  mengelola  potensi  konflik  tersebut  tetapi  karena  kondisi tersebut atau adanya batasan aturan tersebut menjadikan pemerintah desa memilih untuk pasif, tidak dipungkiri hal ini semata-mata guna mencari posisi yang aman agar tidak ikut serta menjadi bagian dari persengketaan antara para pihak tersebut.
Kondisi  demikian  karena  pihak  yang  meminta  untuk  diberikan  akses  secara  mudah terhadap  kutipan  buku  leter  C  sebagai  bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah  juga  mengaku merupakan  pihak  yang  merasa  memiliki  atau  pemiliknya  dan  atau  pihak  yang berkepentingan  terhadap  objek  yang  berupa  tanah  tersebut,  lantas  dalam  situasi  yang demikian  ini  seringkali  pemerintah  desa  dalam  posisi  yang  delematis,  pada  satu  sisi pemerintah desa bisa menjadi pihak mediator sehingga konflik bisa berhenti. Namun satu sisi yang lain juga berpedoman pada ketentuan pasal 17 huruf (g) Undang-undang No. 14 Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  yang  berisi  pengecualian  untuk  tidak memberikan akses karena Informasi tersebut termasuk informasi yang dikecualikan untuk dapat diakses kecuali atas persetujuan tertulis pihak yang bersangkutan langsung terhadap objek yang menjadi sengketa.
Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) s/d (7) Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur guna memberikan pengecualian khusus sebagaimana berdasarkan ketentuan pasal 18  Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  tersebut.  Khususnya  ayat  2  huruf  (a)  yang  pada prinsipnya “bahwa tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, yaitu apabila pihak  yang  rahasianya  diungkap  memberikan persetujuan tertulis ” dan karena berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat 2 huruf (a) Undang- undang  No.  14  tahun  2008  tentang  keterbukaan  informasi  publik  tidak  memungkinkan untuk  pemerintah  desa  meminta  persetujuan  kepada  pihak  yang  mengaku  sebagai pemiliknya olah karena itu maka pemerintah desa seringkali dengan terpaksa mengambil posisi  aman  dengan  mengarahkan  kepada  para  pihak  untuk  diselesaikan  melalui  jalur pengadilan  hal  ini  semata-mata  untuk  menghindari  adanya  prasangka  dari  masyarakat bahwa pemerintahan desa khususnya kepala desa memihak salah satu pihak.
Melihat  pentingnya  kutipan  buku  leter  C  bagi  masyarakat  maka  guna  memberikan kemudahan  aksesnya,  pemerintah  desa  dengan  berpedoman  pada  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  masih  dengan  cara  yang  konvensional  yakni berdasarkan  surat  permohonan  dari  pemohon  dan  kemudian  oleh  pemerintah  desa mengeluarkan keterangan riwayat tanah berdasarkan buku leter C yang ada di desa baru setelah itu oleh pemerintah desa diberikan kepada pemohonya dengan syarat pemohonya adalah pihak yang memiliki hubungan hukum (tercantum Namanya atau ahli warisnya) dari objek yang dimintakan kutipan leter C tersebut. Apabila pemohon tidak memiliki hubungan hukum  terhadap  objek  yang  dimintakan  tersebut  maka  tentunya  pemeritah  desa  tidak berani untuk menerbitkan kutipan leter C yang dimohonkan tersebut, kecuali atas perintah
pengadilan baik secara langsung diminta membuka buku leter C tersebut di hadapan majelis hakim pada saat persidangan pemeriksaan saksi ataupun pada saat pemeriksaan setempat berlangsung yang bisa jadi persidanganya dilakukan di kantor desa.
Dalam  rangka  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  sesuai  dengan  amanah undang-undang  Nomor  14  tahun  2008  yaitu  terwujudnya  keterbukaan  informasi  publik. Maka  pemerintah  desa  berupaya  memberikan  kemudahan  akses  kepada  msyarakat  yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan kutipan buku leter c sebagai bukti kepemilikan hak  atas  tanahnya  yang  belum  bersertifikat  hak  milik  atau  SHM.  Namun  dalam  rangka memberikan kemudahan akses tersebut tentunya terdapat berbagai persoalan yang menjadi penghambat  akan  tercapainya  tujuan  keterbukaan  informasi  publik  sebagai  pilar  negara demokrasi yang diamanahkan oleh Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diantaranya;
1. Tidak tertibnya administrasi pemerintah desa khususnya dalam buku Leter c desa; Masalah  yang  amat  akut  serta  mendasar  di  dalam  pemerintahan  desa  yakni  terkait ketertiban  dalam  administrasi  pemerintahan  khususnya  berkaitan  dengan  catatan  dalam buku  letter  c  yang  menjadi  rujukan  serta  dasar  adanya  bukti  kepemilikan  serta  adanya peralihan hak kepemilikan atas tanah dari satu pihak ke pihak yang lainya di desa. Tidak tertibnya administrasi inilah yang tentunya menjadi sumber persoalan mendasar berkaitan dengan kemudahan akses atas kutipan buku leter c sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah oleh  pemerintah  desa  dalam  rangka  keterbukaan  informasi  publik  bagi  masyarakat  desa yang  memiliki  kepentingan  tersebut.  Sehingga  atas  ketidak  tertibnya  administrasi  yang berkaitan dengan catatan keterangan peralihan dan atau kepemilikan yang harusnya tertulis serta tercatat didalam buku leter c tersebutlah yang pada akhirnya menjadi penyebab;
a. Tidak adanya data (keterangan) dalam buku letter c atas objek yang diminta;
Bahwa  dengan  tidak  tertibnya  administrasi  dalam  buku  leter  c  terkait  dengan kepemilikan hak dan/atau peralihan kepemilikan hak atas tanah maka sudah barang tentu bisa  jadi  akan  berakibat  tidak  tercatatnya  historis  atau  riwayat  kepemilikan  atas  objek berupa  tanah tersebut,  sehingga  menjadikan  terhadap  objek berupa  tanah tersebut  tidak terdata historisnya atau riwayatnya oleh karena itu maka apabila terhadap objek tersebut ada  yang  meminta  akses  kutipan  buku  leter  c  sebagai  bukti  kepemilikan  maka  jelas pemerintah  desa  tidak  dapat  memberikanya  atau  melayani  permintaan  tersebut  dengan baik  sebagaimana  yang  diamanahkan  oleh  Undang-undang  No.  14  tahun  2008  tentang keterbukaan informasi publik.
b. Terdapat  data (keterangan) dalam  buku  letter  c  tetapi  tidak  sesuai  dengan kenyataanya (perbedaan blok dan kelasnya) .
Masih bersumber dari persoalan tidak tertibnya administrasi pemerintah desa perihal keberadaan buku leter c terkait dengan kepemilikan hak dan/atau peralihan kepemilikan hak atas tanah. Berakibat munculnya persoalan yang sering dihadapi adalah adanya data dalam buku leter c  yang tidak sesuai dengan  kenyataanya (perbedaan blok dan kelasnya) sehingga berakibat tidak jelas atas objek yang dimaksud atau yang dipermasalahkan dengan yang  di  tulis  didalam  buku  leter  c  yang  menjadi  pedoman  adanya  kepemilikan  serta peralihan suatu hak atas tanah yang sampai saat ini masih saja dialami serta terjadi di desa. Kondisi tersebut tentunya amat merugikan bagi masyarakat sehingga adanya buku leter c tersebut  tidaklah  dapat  membantu  untuk  menyelesaikan  persoalan  yang  di  hadapai  oleh masyarakat yang mencari bukti kepemilikan guna memperoleh kepastian hukum terhadap aset yang dimiliki.
2. Kondisi buku Leter C yang sudah usang (sulit untuk dibaca) ;
Berbanding  terbalik  dengan  persoalan  diatas  atau  mungkin  saja  bisa  jadi  pelengkap permasalahan  administrasi  pemerintah  desa,  persoalan  ini  ada  pada  kondisi  tidak profesionalnya  pemerintah  desa  dalam  hal  melakukan  penyimpanan  serta  pemeliharaan suatu dokumen penting berupa leter c, sehingga atas tindakanya tersebut berakibat kondisi buku leter c menjadi tidak terawatt using sehingga sulit untuk dibaca di mengerti isinya. Hal
ini  tentunya  menjadi  hambatan  tersendiri  bagi  pemerintah  desa  untuk  memberikan kemudahan akan akses buku leter c guna memberikan kepastian hukum atas kepemilikanya suatu aset berupa tanah.
3. Perbedaan politik saat pemilihan kepala desa;
Persoalan ini mungkin tak tampak dipermukaan namun sangat berdampak luar biasa, khususnya  dalam  menyelengarakan  pemerintahan  desa  yang  baik,  yang  memiliki  tujuan memberikan  pelayanan  yang  terbaik  atas  kepentingan  masyarakat.  Namun  tujuan  yang dicita-citakan ini seringkali dalam pelaksanaanya tidaklah mudah justru penuh tantangan yang disebabkan oleh para elit politik di desa maupun disebabkan oleh mantan kepala desa yang sebelumnya yang bisa jadi kalah dalam momentum pemilihan kepala desa atau calon yang dijagokan sebagai pengantinya kalah dalam pemilihan kepala desa sehingga berakibat;
a. Tidak diberikanya buku leter c kepada kepala desa terpilih oleh mantan kepala desa yang lama setelah serah terima jabatan;
Menjadi penyakit bawaan pasca momentum demokrasi pemilihan kepala desa, sehingga berakibat  munculnya  konflik  yang  membayangi  pemerintahan  periode  yang  selanjutnya. Dari adanya konflik tersebut menjadikan pemerintahan periode selanjutnya bisa jadi tidak bisa secara optimal melakukan pelayanan kepada masyarakat hal tersebut berkaitan dengan keberadaan Buku Leter C yang bisa saja tidak di berikan oleh kepala desa lama kepada kepala desa yang baru setelah serah terima jabatan. Situasi seperti ini tentunya akan menganggu kemudahan  akses  kutipan  buku  leter  c  sebagai  bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah  oleh pemerintah desa dalam rangka keterbukaan informasi publik. Kondisi seperti ini tentunya dimanfaatkan oleh kepala desa sebelumnya yang tidak terpilih kembali untuk mengesankan kepada masyarakat bahwa kepala desa terpilih tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baaik sehingga menjadikan kepala desa yang terpilih dipandang tidak dapat menjalankan tugasnya  dengan  baik  pemerintahanya (negatif) oleh  masyarakat.  Atas  kondisi  demikian jelaslah  masyarakat  dirugikan  karena  siapapun  yang  menjadi  kepala  desa  selanjutnya, harusnya seluruh berkas pemerintahan diserahkan kepadanya sehingga pemerintahan bisa berjalan secara optimal dan semakin baik.
b. Timbulnya  perasaan  dan  kesan  negatif  sebagian  masyarakat  desa  seperti  merasa tidak dilayani, dipersulit, kepala desa dinilai memihak atau berat sebelah;
Kondisi  mental  tersebut  dikarenakan  merasa  tidak  mendukung  kepala  desa  terpilih sehingga engan dan takut tidak dilayani pada saat hendak meminta atau mengurus dokumen apapun didesa termasuk juga kutipan buku leter c sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah sehingga  cenderung  menunggu  pergantian  kepala  desa  yang  baru.  Dari  prasangka  yang terjadi  tersebut  akhirnya  sebagian  masyarakat  yang  berbeda  pandangan  politiknya  tidak mengurus dokumen apapun dan cenderung menunggu saatnya nanti jikalau kepala desanya sudah berganti. Akhirnya pada situasi demikian jelaslah akan merugikan dan menjadikan apabila  sebagian  masyarakat  tersebut  bermasalah  terhadap  bukti  kepemilikan  asetnya maka  akan  mendapat  kesulitan  yang  pada  akhirnya  akan  merasa  tidak  mendapatkan keadilan.
Berdasarkan atas hambatan-hambatan tersebut diatas, maka dalam rangka mengupayakan terciptanya keterbukaan informasi publik sebagaimana yang diamanahkan Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Maka pemeritah desa dalam hal ini  perlu  untuk  didorong  agar  melakukan  inovasi  langkah-langkah  strategis  sebagai  aksi kongkrit  dalam  memberikan  alternatif  penyelesaian  atas  hambatan-hambatan  tersebut diatas, diantaranya; a). Mendorong program PTSL di desa; b). Mendigitalisasikan buku leter c sehingga mudah di akses dan transparan bila terjadi peralihan hak; serta c). Memberikan sosialisasi atau penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya sertifikat kepemilikan hak sebagai  bukti  kepemilikan  yang  sah.  Agar  apabila  didapati  dikemudian  hari  ada permaslaahan  hukum  terkait  dengan  kepemilikan  aset  berupa  tanah  maka  akan  lebih mendapatkan kepastian hukum.

## PENUTUP
Bahwa dalam memberikan kemudahan akses terhadap kutipan buku leter c sebagai bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah  oleh  pemerintah  desa  dalam  rangka  keterbukaan informasi  publik,  pemerintah  desa  berpedoman  pada  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku walaupun masih dengan cara yang konvensional yakni berdasarkan surat permohonan dari pemohon dan kemudian pemerintah desa mengeluarkan keterangan riwayat  tanah  berdasarkan  buku  leter  c  yang  ada  di  desa  untuk  diberikan  kepada pemohonya  dengan  syarat  pemohonnya  adalah  pihak  yang  memiliki  hubungan  hukum dengan  objek  yang  dimintakan  kutipan  leter  c  tersebut.  Apabila  tidak  memenuhi  syarat tersebut maka pemeritah desa tidak menerbitkan kutipan leter c yang dimohonkan, kecuali atas  perintah  pengadilan.  Adapun  hambatan  yang  dihadapi  pemerintah  desa  dalam memberikan  kemudahan  akses  kutipan  buku  leter  c  sebagai  bukti  kepemilikan  hak  atas tanah  dalam  rangka  mewujudkan  keterbukaan  informasi  publik  yaitu  tidak  tertibnya administrasi  pemerintah  desa  khususnya  dalam  buku  leter  c  desa  yang  berakibat  tidak adanya  data (keterangan) dalam  buku  leter  c  atas  objek  yang  diminta  serta  ada  data (keterangan) dalam buku leter c tetapi tidak sesuai dengan kenyataya (perbedaan blok dan kelasnya)  dan  juga  Kondisi  buku  Leter  c  yang  sudah  usang (sulit  untuk  dibaca )  serta perbedaan politik saat pemilihan kepala desa yang berdampak tidak diberikanya buku letter c  kepada  kepala  desa  terpilih  oleh  mantan  kepala  desa  yang  lama  setelah  serah  terima jabatan dan timbulnya perasaan dan kesan negatif sebagian masyarakat desa seperti merasa tidak dilayani, dipersulit, kepala desa dinilai memihak atau berat sebelah. Adapun alternatif penyelesaian  tersebut  yakni  mendorong  program  PTSL  di  desa,  mendigitalisasikan  buku leter  c  sehingga  mudah  di  akses  dan  transparan  bila  terjadi  peralihan  hak,  memberikan sosialisasi atau penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya sertifikat kepemilikan hak sebagai bukti kepemilikan yang sah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainudin. (2009). Metode Penelitian Hukum , Cet. III, Jakarta: Sinar Grafika.
Amirudin dan Zainal Asikin. (2008). Pengantar Metode Penelitian Hukum , Cet. I, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
Desril, R. (2017). Surat Hak Atas Tanah . Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI, 1(1), 82-92. Handayani,  S.,  Triwahyudi,  P.,  &  Soehartono,  S.  (2015). Pendaftaran  Hak  Atas  Tanah  Asal Leter C, Girik dan Petuk D Sebagai Alat Bukti Permulaan Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (Doctoral dissertation, Sebelas Maret University).
Iqbaal,  M.  (2020). Kekuatan  Hukum  Letter  C  sebagai  Alat  Bukti  Kepemilikan  Tanah berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 (Studi Kasus di Desa Sedati, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Malang).
Layli, D. A. Kutipan Buku Letter C Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum).
Mindarti,  L.  I.,  Saleh,  C.,  &  Galih,  A.  P.  (2021). Sosialisasi  dalam  Rangka  Meningkatkan Kesadaran  Keterbukaan  Informasi  Publik  bagi  Perangkat  Kelurahan .  Jmm  (Jurnal Masyarakat Mandiri), 5(4), 1252-1262.
Mustofa, S. (2020). Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia . SPASI MEDIA.
Negara,  A.  B.,  Matompo,  O.  S.,  &  Hasmin,  M.  Y.  (2022). Pemenuhan  Terhadap  Hak  Warga Negara  dalam  Memperoleh  Informasi  Publik  Menurut  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik . Jurnal Kolaboratif Sains, 5(5), 248-255.
Nurdiansyah,  E.  (2016). Keterbukaan  informasi  publik  sebagai  upaya  mewujudkan transparansi bagi masyarakat . Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, 3(2), 147-151.
Putri, A. S. Kajian Hukum Terhadap Kutipan Buku Letter C Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Jember).
Retnowati, E. (2012). Keterbukaan informasi publik dan good governance (antara das sein dan das sollen) . Perspektif, 17(1), 54-61.
Supriatna, K. (2016). Kontra produktif keterbukaan informasi publik. Lontar: Jurnal Ilmu Komunikasi, 4(3).