## PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN BAHASA ARAB DI PTAI
Muhammad Muchlish Huda
Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun Email: yusmanhuda@yahoo.com

## Abstrak
Kemampuan  berkomunikasi  interpersonal,  baik  secara  aktif  maupun  pasif  bisa diibaratkan as the core of the bahasa Arab, dan begitu juga bahasa-bahasa lain. Namun,  fakta  berbicara,  kurikulum-kurikulum  bahasa  Arab  Madrasah  atau pondok pesantren di Indonesia, ternyata sebagian besar masih berorientasi pada pembelajaran  bahasa  Arab  preskriptif  bukan  deskriptif  dan  kurang  concern terhadap  fenomena  bahasa  Arab  yang  dewasa  ini  berkembang  pesat  dengan segala  bentuk  transformasi  kosakata,  maupun  pemakaiannya.  Bahasa  Arab  di Indonesia, dalam konteks pembelajaran, sepertinya masih baru diposisikan pada tataran  preskriptif  saja.  Pembelajaran  bahasa  Arab  terutama  di  pesantren- pesantren  tradisional  masih  saja  merangkak  dan  belum beranjak  dewasa. Kurikulum  dilihat  dari  aspek  teori  hubungannya  dengan  komponen-komponen penunjangnya, memiliki empat elemen penting, di mana keempat element tersebut dapat dijadikan sebagai “lahan basah” dalam kegiatan pengembangan kurkulum yang  berkelanjutan  demi  terciptanya  sebuah  formulasi  kurikulum  yang  sesuai dengan  landasan  filosofis  serta  selaras  dengan  tujuan  institusional  lembaga penyelenggara pendidikan. Keempat elemen tersebut adalah purpose (Goals and Objectives),  content  or  subject  matter,  methods  or  learning  experiences, evaluation.
Kata Kunci: Kurikulum, Pendidikan Bahasa Arab, PTAI

## Pendahuluan
Bahasa Arab di Indonesia, dalam konteks pendidikan dan pembelajaran, memiliki  historisitas  yang cukup  kuat.  Berbagai spekulasi  historis  oleh  para ahli  sejarah memperkirakan  bahasa  ini mulai  dikenal  oleh  bangsa  Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia/Nusantara pada sekitar abad
ke  13  M 1 meskipun  keabsahan  teori  ini  masih  bersifat debatable .  Pada perjalanannya yang sangat panjang, perkembangan pembelajaran bahasa Arab yang  terjadi  di  Indonesia  bisa  dikatakan  jalan  di  tempat.  Meminjam  istilah Nurcholish  Madjid,  pembelajaran  bahasa  Arab  yang  telah  sejak  lama berlangsung  di  Indonesia,  terutama  di  pesantren-pesantren  tradisional dimetaforkan  dengan  istilah  “ lagging  behind  the  time ” atau  tidak  mampu menjawab  tantangan  zaman.  Pernyataan  tersebut  tentunya  dilandaskan  pada beberapa  pengamatan  terstruktur  terhadap  perkembangan  bahasa  Arab  di Indonesia, dan agaknya patut juga untuk dipertimbangkan.
Kemampuan  berkomunikasi interpersonal,  baik  secara  aktif  maupun pasif bisa diibaratkan as the core of the bahasa Arab, dan begitujuga bahasa- bahasa  lain.  Namun, fakta  berbicara,  kurikulum-kurikulum  bahasa  Arab Madrasah atau pondok pesantren di Indonesia, ternyata sebagian besar masih berorientasi pada pembelajaran bahasa Arab preskriptif bukan deskriptif dan kurang concern terhadap fenomena bahasa Arab yang dewasa ini berkembang pesat  dengan  segala  bentuk  transformasi kosakata,  maupun  pemakaiannya. Bahasa  Arab  di  Indonesia,  dalam  konteks  pembelajaran,  sepertinya  masih baru  diposisikan  pada  tataran  preskriptif saja.  Pembelajaran  bahasa  Arab terutama di pesantren-pesantren tradisional masih saja merangkak dan belum beranjak dewasa.
1 Abdul  karim  mengakomodir  setidaknya  ada  dua  teori  tentang  masuknya  Islam  di Nusantara. Pertama adalah teori Timur Tengah, diantara pendukungnya adalah Crawfurd, Keijzer, Naimann, de Hollander termasuk beberapa sejarawan Indonesia –Melayu seperti Hasjmi, al-Attas, Hamka dan Azyumardi Azra. Kedua adalah teori India yang disokong oleh Pijnnapel, Hurgronje, Moquette, Morison, Kern, Winsted, Fatimi, Vlekke, Schrieke dan Mukti Ali yang mencatat bahwa masuknya  Islam  ke  Nusantara  terjadi  pada  abad  ke-13  M  (Yusuf  dkk,  2006:  34-37).  Lihat  M. Abdul Karim, Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam (Yogyakarta: Bagaskara, 2012), hal. 326.
Kenyataan  tersebut  menggiring  banyak  orang  dan  banyak  kalangan pemerhati  pembelajaran  bahasa  Arab  di  Indonesia  mempersoalkan  masalah efektifitas kurikulum  pembelajaran  bahasa  Arab  di  Indonesia  yang  sampai saat  ini,  baik  dari  aspek  content-materinya,  maupun  aspek  metodologi pengajarannya,  disinyalir  belum  mampu  mengimbangi  peningkatan  peran bahasa  Arab  di  kancah  Internasional.  Sebenarnya  banyak  pihak  yang  ikut bertanggung jawab terhadap masalah ini. Mulai dari strategi pembelajarannya yang  mungkin  kurang  tepat,  media  pembelajaran  yang  samasekali  tidak memadai,  minimnya  innovasi  dalam  pembelajaran  sampai  pada  kompetensi Guru  Bahasa  Arab  sebagai  hasil studinya  pada  pendidikan  Tinggi  yang mungkin saja gagal. Namun dalam artikel ini perhatian akan dicurahkan pada pengembangan kurikulum pada  Pendidikan Tinggi Prodi Pendidikan  Bahasa Arab  yang  memiliki  kewenangan  sebagai  pencetak  sarjana  dengan kompetensi bidang keilmuan Kependidikan Bahasa Arab.
Dalam  lingkup  pendidikan  tinggi  yang  menyelenggarakan  program studi  pendidikan  bahasa  Arab,  ada  empat  kompetensi  dan  kualifikasi  yang harus  dipenuhi  oleh  lulusannya.  Empat  macam  kompetensi  dan  kualifikasi pendidik  bahasa  Arab  tersebut  menjadi  acuan  bagi  penyelenggara  program studi  pendidikan  bahasa  Arab  dalam  menyusun  dan  mendesain  kurikulum pembelajarannya.

## Beberapa Element Dalam Pengembangan Kurikulum
Kurikulum  dilihat  dari  aspek  teori  hubungannya  dengan  komponen- komponen penunjangnya, memiliki empat elemen penting, di mana keempat
element  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  “lahan  basah”  dalam  kegiatan pengembangan  kurkulum  yang  berkelanjutan  demi  terciptanya  sebuah formulasi  kurikulum  yang  sesuai  dengan  landasan  filosofis  serta  selaras dengan  tujuan  institusional  lembaga  penyelenggara pendidikan.  Keempat elemen  tersebut  adalah purpose  (Goals  and  Objectives),  content  or  subject matter,  methods  or  learning  experiences,  evaluation. Sinergitas  keempat element tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut: 2
Gambar 2.1.
Diadaptasi dari Clayton R. Wright & Judith T. Johnson (Ed) Curriculum Theory Design and Assessment. The Commonwealth of Learning . 2000.
a. Elemen  kurikulum  yang  pertama  adalah purpose atau  tujuan yang mencakup tiga hal prinsip berikut:
1) Tujuan harus didasarkan pada kebutuhan dan harapan masyarakat.
2) Rancangan  yang  jelas  dari  arah  dan  tujuan  program  pembelajaran yang akan dilakukan.
2 Clayton R. Wright & Judith T. Johnson (Ed), Curriculum Theory Design and Assessment (The Commonwealth of Learning, 2000), hal. 12.
Purpose  Goals  Objectives Methods Learning Experience Content subject to be studied Evaluation
3) Kedua  prinsip  di  atas  diekspresikan  dalam  tujuan  yang  jelas  dan konkrit yang biasanya termanifestasikan dalam bentuk visi dan misi institusi pendidikan yang bersangkutan.
Tujuan  dan  sasaran  pendidikan  meliputi  tiga  kategori  utama  yaitu Cognitive yang  mengarah  pada  kemampuan  intelektual, Psychomotor yang mengarah pada keterampilan motorik dan affective yang mengarah pada perasaan dan sikap.
Adapun  tujuan  kurikulum  dirangkum  oleh  Rusydi  Ahmad Thu’aimah  dibagi  menjadi  dua  tujuan  yaitu  tujuan  umum  dan  tujuan khusus.  Yang  dimaksud  dengan  tujuan  umum  dalam  kurikulum  adalah tujuan yang berorientasi pada pembekalan pembelajar akan pengetahuan dan wawasan. Adapun tujuan khusus lebih kepada pembekalan terhadap pembelajar akan langkah-langkah dalam merealisasikan dan mewujudkan atau mengimplementasikan pengetahuan yang telah didapatkannya. 3
b. Elemen kurikulum yang kedua adalah content or subject matter . Content kurikulum  meliputi  isi  dan  inti  pengetahuan  yang  akan  diajarkan  pada siswa  seperti  jika  dalam  pembelajaran  pendidikan  bahasa  Arab  adalah empat maharoh lughowiyah dan juga kemampuan paedagogis, rancangan dan  outline  aspek  sikap  dan  nilai  yang  ingin  diinternalisasikan  kepada siswa  serta  penanaman  pendidikan  karakter  yang  ditekankan  melalui aturan-aturan atau perundang-undangan institusi yang bersifat lokal.
3 Rusydi Ahmad Thu’aimah , Manahij Tadrisi al-Lugah al-‘Arabiyyah (Kairo: Dar al-Fikri al-‘Arabiy, 1998), hal. 50.
c. Elemen  kurikulum  ketiga  adalah  implementasi  dalam  kurikulum  yang memuat  metode  pembelajaran,  pengalaman  belajar  siswa  yang melibatkan strategi pengorganisasian seputar kegiatan pembelajaran.
d. Adapun  elemen  terakhir  adalah  evaluasi  dalam  kurikulum  yang digunakan  sebagai  langkah  untuk  memilih  materi  yang  sesuai  dengan berdasarkan  pada  tujuan  kurikulum  yang  telah  ditetapkan,  memilih metode implementasi yang dapat  mengantarkan pada materi dan tujuan, untuk  menilai  efektivitas  metode  implementasi  pembelajaran  yang digunakan,  untuk  melihat  kesesuaian  kurikulum  apakah  telah  dapat menjawab  kebutuhan  masyarakat  pengguna  lulusan  pendidikan,  untuk memberikan  umpan balik kepada  guru, perencana, pengambil kebijakan kurikulum dan masyarakat serta industri pengguna jasa lulusan institusi, menentukan  kebijakan  perubahan  dan  pengembangan  kurikulum institusi. 4
Yang  perlu  dicatat  dalam  melaksanakan  evaluasi  adalah  bahwa penilaian  harus  menilai  hal-hal  seperti, pertama masukan  ( input ),  cara ( means ), isi ( content ), hasil ( output ) dan hasil atau luaran ( outcomes ) dari seluruh proses pembelajaran.
Sudjana mengungkapkan mengenai perubahan dan pengembangan kurikulum.  Menurutnya perubahan dan  perkembangan struktural
4 Clayton R. Wright & Judith T. Johnson, Curriculum Theory, hal. 13.
kurikulum pada umumnya menyangkut elemen-elemen kurikulum seperti berikut 5 :
1. Perubahan  dalam  tujuan.  Perubahan  ini  didasarkan  kepada pandangan hidup masyarakat dan falsafah bangsa. Tanpa tujuan yang jelas  dan  landasan  filosofis  yang  kuat  tidak akan  membawa perubahan yang berarti, dan tidak ada petunjuk ke mana pendidikan diarahkan. Sebagai suatu landasasn fundamental, filsafat memegang peranan  penting  dalam  proses  pengembangan  kurikulum.  Wina Sanjaya  mengungkapkan ada  empat  fungsi  filsafat  dalam  proses pengembangan kurikulum yakni:
a. Filsafat  dapat  menentukan  arah  dan  tujuan  pendidikan.  Dengan filsafat  sebagai value system maka dapat ditentukan  mau dibawa ke mana siswa atau mahasiswa tersebut.
b. Filsafat  dapat  menentukan  isi  atau  materi  pelajaran  yang  harus diberikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
c. Filsafat  dapat  menentukan  strategi  atau  cara  pencapaian  tujuan. Artinya,  filsafat  sebagai  system  nilai  dapat  dijadikan  pedoman dalam merancang kegiatan pembelajaran.
d. Melalui  filsafat  dapat  ditentukan  bagaimana  menetukan  tolok ukur keberhasilan proses pendidikan. 6
2. Perubahan  isi  dan  struktur.  Perubahan  ini  meninjau  struktur  mata pelajaran-mata  pelajaran  yang  diberikan  kepada  siswa  termasuk  isi
5 Nana Sudjana. Pembinaan  dan  Pengembangan  Kurikulum  di  Sekolah  Kejuruan (Bandung: PT Sinar Baru, 1989), hal. 37.
6 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 43.
dari setiap mata pelajaran. Perubahan ini dapat menyangkut isi mata pelajaran,  aktivitas  belajar  anak,  pengalaman  yang  harus  diberikan kepada  anak,  juga  organisasi  atau  pendekatan  dari  mata  pelajaran- mata  pelajaran  tersebut.  Apakah  diajarkan  secara  terpisah-pisah ( subject  matter  curriculum ),  apakah  lebih  Secara  umum  ada  empat tahap  dalam  pengembangan  kurikulum  pendidikan, mengutamakan kegiatan  dan  pengalaman  anak ( activity  curriculum ) atau  diadakan pendekatan  interdisipliner  ( correlated  curriculum )  atau  dilihat proporsinya masing-masing jenis ; mana yang termasuk  pendidikan umum, pendidikan keahlian, pendidikan akademik dan lain-lain.
3. Perubahan  strategi  kurikulum.  Perubahan  ini  menyangkut pelaksanaan  kurikulum  itu  sendiri  yang  meliputi  perubahan  teori belajar  mengajar,  perubahan  sistem  administrasi,  bimbingan  dan penyuluhan, perubahan sistem penilaian hasil belajar.
4. Perubahan sarana kurikulum. Perubahan ini menyangkut ketenagaan baik  dari  segi  kualitas  dan  kuantititas,  juga  sarana  material  berupa perlengkapan sekolah seperti laboraturium, perpustakaan, alat peraga dan lain-lain.
5. Perubahan  dalam  sistem  evaluasi  kurikulum.  Perubahan  ini menyangkut metode/cara yang paling tepat untuk mengukur/menilai sejauh  mana  kurikulum  berjalan  efektif  dan  efesien,  relevan  dan produktivitas  terhadap program  pembelajaran  sebagai  suatu  sistem dari kurikulum.
Perubahan  atau  pengembangan  kurikulum  tersebut  dapat  bersifat sebagian  (pada  elemen tertentu),  tetapi dapat  pula  bersifat  keseluruhan yang  menyangkut  semua  elemen  kurikulum.  Perubahan  kurikulum menyangkut  berbagai  faktor,  baik  orang-orang  yang  terlibat  dalam pendidikan  dan  faktor-faktor  penunjang  dalam  pelaksanaan pendidikan. Sebagai konsekuensi dari perubahan kurikulum juga akan mengakibatkan perubahan dalam operasionalisasi kurikulum tersebut.

## Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum
Pengembangan kurikulum seyogyanya mengikuti prinsip-prinsip dalam pengembangan  kurikulum  agar  kurikulum  dapat  berfungsi  sebagai  sebuah pedoman yang terstandar. Sejumlah prinsip pengembangan krurikulum yang dianggap penting antara lain:

## 1. Prinsip relevansi
Kurikulum  dapat  diibaratkan  sebagai  sebuah  rel.  Artinya, kurikulum  yang  benar  dapat  membawa  gerbong  bernama  pendidikan untuk  mencapai  tujuan  yang  benar  pula.  Tujuan  yang  tidak  hanya berorientasi  pada  pemerolehan  ilmu  semata  akan  tetapi  juga merealisasikannya  ke  dalam  kehidupan  bersosial  masyarakat.  Untuk itulah,  pengembangan  kurikulum  harus  memperhatikan  faktor-faktor seperti relevansi.

## 2. Prinsip Fleksibilitas
Prinsip-prinsip  ideologis  yang  dicanangkan  oleh  instansi pendidikan  dalam  rancangan  kurikulumnya  sering  tidak  sejalan  dengan kondisi  faktual  yang  ada  di  lapangan  seperti  keterbatasan  sarana prasarana  sampai  SDM  guru  atau  dosen  yang  tidak  mendukung.  Maka prinsip fleksibel dalam rancangan kurikulum harus diterapkan oleh pihak yang  bertanggung  jawab  sebagai  pengembang  kurikulum  sehingga kurikulum bisa diterjemahkan ke dalam aksi sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Kurikulum yang rigid dan kaku sulit dilaksanakan.
Menurut  Wina,  prinsip fleksibilitas memiliki  dua  sisi: pertama, fleksibel  bagi  guru  atau  dosen.  Artinya  kurikulum  harus  memberikan ruang gerak bagi guru untuk melakukan improvisasi dan pengembangan model pengajarannya sesuai dengan kondisi yang terjadi di dalam proses pembelajaran. Kedua, fleksibel bagi siswa, artinya kurikulum harus juga menyediakan  berbagai  kemungkinan  program  materi  pilihan  sesuai dengan bakat yang dimiliki oleh mahasiswa. 7

## 3. Prinsip Kontinuitas
Prinsip kontinuitas dalam pengembangan kurikulum sangat penting diperhatikan bagi para pengembang. Prinsip kontinuitas bertujuan untuk menjaga  hierarkhi  mata  pelajaran  atau  mata  kuliah  yang  diambil  oleh mahasiswa. Dengan difungsikannya prinsip kontinuitas ini sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kurikulum maka akan
7 Wina, Kurikulum dan Pembelajaran, hal. 41.
mensistematiskan tingkatan pemahaman peserta didik dalam mempelajari semua mata kuliah secara integral.
Di samping  itu,  prinsip  kontinuitas  juga  berguna  untuk meminimalisir  dan  mereduksi  terjadinya  pengulangan  dan over  lapping materi  perkuliahan  yang  menyebabkan inefisiensi kegiatan  belajar mengajar.

## 4. Efektifitas
Sedikitnya  terdapat  dua  hal  dalam  prinsip  efektifitas  dalam pengembangan  kurikulum.  Yang pertama, prinsip  efektifitas  yang berhubungan  dengan  kegiatan  guru  dalam  melaksanakan  tugas mengimplementasikan  kurikulum  di  dalam  kegiatan  belajar  mengajar. Artinya,  pengembang  kurikulum  harus  mempertimbangkan  rancangan kurikulumnya dapat terlaksana dengan efektif dalam pembelajaran.
Salah satu langkah dalam mempertimbangkan efektifitas kurikulum adalah  dengan  memilah  dan  memilih  materi  dalam  satu  mata  kuliah tertentu  yang  dianggap  inti  dan  pendukung.  Sehingga  materi  inti  lebih diutamakan  daripada  materi  pendukung.  Dengan  langkah  tersebut, pemrograman waktu perkuliahan yang dalam pedoman kurikulum harus menyelesaikan 14 materi dalam satu semester sebagai misal, akan dapat terselesaikan dengan efektif sesuai dengan waktu yang diprogramkan.
Adapun  yang  kedua  adalah  efektivitaas  kegiatan  siswa  yang berhubungan  dengan  sejauh  mana  mahasiswa  mencapai  target  dan
kompetensi kurikulum yang telah ditentukan sesuai dengan jangka waktu tertentu.

## 5. Efisiensi
Prinsip efisiensi  berhubungan  dengan  perbandingan  antara tenaga, waktu  dan  biaya  yang  dikeluarkan  dengan  hasil  yang  diperoleh. Kurikulum  dikatakan  memiliki  tingkat  efisiensi  yang  tinggi  apabila dengan sarana, biaya, tenaga dan waktu yang seminimal mungkin dapat memperoleh hasil yang maksimal. Kurikulum yang kelewat ideal dengan tuntutan  sarana  prasarana  yang  sulit  untuk  dipenuhi  oleh  pihak  instansi pendidikan  terkait  serta  sulit  untuk  dilaksanakan  maka  bisa  dikatakan bahwa kurikulum tersebut tidak efisien.
6. Sekuens ( Sequences ) 8
Sekuens berarti susunan atau urutan pengelompokan kegiatan atau langkah-langkah  yang  dilakukan  dalam  perencanaan  kurkulum.  Hal-hal yang  perlu  dipertimbangkan  dalam  prinsip  sekuens  adalah:  mulai  dari yang paling sederhana menuju yang kompleks, menuruti alur kronologis, balikan  dari  alur  kronologis,  mulai  dari  keadaan  geografis  yang  dekat sampai  ke  yang  jauh,  dari  jauh  menuju  dekat,  dari  konkret  ke  abstrak, dari umum ke khusus.

## 7. Integrasi
Para  pengembang  kurkulum  harus  memperhatikan  masalah pengintegrasian  materi  pelajaran.  Namun  tidak  seperti  keenam  prinsip
8 Oemar  Hamalik, Dasar-dasar  Pengembangan  Kurikulum (Bandung:  Remaja  Rosda Karya, 2008), hal. 47-48.
sebelumnya,  prinsip  pengintegrasian  ini  bersifat  optional.  Kurikulum adalah  suatu  hal  yang  bersifat  integratif.  Kadar  keintegrasian  tersebut ditentukan  oleh  dasar  filosofis  pengembang  kurikulum  dibandingkan dengan data empiris.
Namun  karena  terdapat  beberapa  materi  yang  harus  diajarkan secara  terpisah  maka  kalangan  progressif  menawarkan  agar  para pengajar,  sebagai  pengembang  kurikulum,  memposisikan  dirinya  pada continum (rangkaian) pendidikan seperti pada gambar berikut:
Gambar 2.2.
Kontinum Pendidikan Subjek Korelasi Integrasi Korelasi mata  pelajaran  ( Correlation of  subject  matter )  yaitu hubungan  di  antara  mata  pelajaran  yang  masih  ada  unsure keterpisahannya seperti dalam materi psikologi pendidikan dan psikologi perkembangan, Imla’ Khot dan Insya’, muhadatsah dan Istima’ . Korelasi akan menjadi integrasi jika identitas masing-masing dilepaskan.

## Langkah-Langkah Pengembangan Kurikulum PBA di PTAI

## 1. Perencanaan Kurikulum Prodi Pendidikan Bahasa Arab
Dalam  menyusun  kurikulum  pendidikan  harus  didahului  oleh sebuah  perencanaan  matang  yang  meliputi  perencanaan  terhadap keempat  komponen  kurikulum  (Tujuan,  isi,  implementasi  dan  evaluasi) di  atas.  Menurut  Hilda  Taba  dalam  proses  perencanaan  kurikulum, perencana  setidaknya  harus  mengikuti  tujuh  langkah  perencanaan kurikulum sebagai berikut:
1. Diagnosis of needs
2. Formulation of objectives 3. Selection of content 4. Organization of content 5. Selection of learning experiences
6. Organization of learning experiences
7. Determination  of  what  to  evaluate  and  of  the  ways  and  means  of doing it. 9
Kurikulum  mendesain  pengalaman  belajar  yang  mungkin  dapat dipelajari oleh peserta didik sesuai dengan tujuan, visi dan misi institusi pendidikan  yang  bersangkutan.  Pengalaman  belajar  tersebut  selain mempertimbangkan karakteristik institusi juga harus mempertimbangkan kebermacaman  latar  belakang  peserta  didiknya.  Hal  tersebut  sangat penting  untuk  mengenali  rentang,  perbedaan  dan  keberagaman kemampuan peserta didik. Karena itulah langkah perencanaan kurikulum berupa diagnosis  of  needs atau  mengenali  dan  mendiagnosa  kebutuhan instansi.
9 Hilda Taba, Curriculum Development Theory and Practice (San Francisco State College: Harcourt, Brace and World Inc, 1962), hal. 12.
Kurikulum dalam konteks implementasinya dalam kegiatan belajar mengajar harus sesuai dan sejalan dengan Visi dan misi instansi tersebut. Rumuan visi dan misi instansi yang terencana dan terukur akan menjadi pondasi  dan  landasan  filosofis  implementasi  kurikulum  dalam  lembaga tersebut.  E.  Mulyasa  mengungkapkan  bahwasannya  setidaknya  visi  dan misi  harus  mempertimbangkan  dua  kekuatan. 10 Pertama  kekuatan  yang berhubungan  dengan  apa  yang  sedang  berlangsung  di  luar  sekolah  dan yang kedua adalah kekuatan yang berhubungan dengan klien pendidikan yaitu  latar  belakang  sosial,  aspirasi  keuangan,  sumber-sumber masyarakat dan karakteristik lingkungan. Pemegang otoritas PBA dalam hal  ini  adalah  kaprodi,  dalam  mengembangkan  visinya  harus  mampu menyeleksi  secara  berkelanjutan  atas  kelompok-kelompok  kekuatan tersebut.
Langkah formulation  of  objectives dalam  perencanaan  kurikulum pendidikan bahasa Arab akan mengacu pada kompetensi yang ditetapkan oleh  pihak  Program  Studi.  Kompetensi  yang  dimaksud  adalah kompetensi baik dalam bidang bahasa Arab maupun pengajarannya yang harus  dikuasai  oleh  para  peserta  didik.  Secara  teoritis  komponen kompetensi  yang  harus  ada  dalam  pengajaran  bahasa  kedua  setidaknya akan tergambar seperti dalam gambar berikut: 11
10 E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sebuah Panduan Praktis (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), hal. 177.
11 Lyle F. Bachman, Fundamental Conciderations In Language Testing (New York: Oxford University Press, 1990), hal. 87, dalam H. Douglas Brown, Principles of Language Learning and Teaching (San Fransisco: San Fransisco State University, 2000), hal. 249.
Gambar 2.3.
Komponen Pembelajaran Bahasa Kedua
Dalam model skematisasi yang digambarkan oleh Lyle Bachman di atas  ia  menempatkan  kompetensi  gramatikal  dan  wacana  (dinamakan kembali  “tekstual”)  di  bawah  satu  cabang  yang  dengan  tepat  dia  sebut sebagai  kompetensi  organiasional.  Pertimbangan-pertimbangan  yang bersifat teknis yang berhubungan dengan pengajaran bahasa seperti itulah yang diperlukan untuk menyusun dan mengorganisir kepingan-kepingan mata kuliah dalam prodi PBA menjadi satu pengetahuan utuh mengenai bahasa Arab.
Langkah selection of content dan  langkah organization  of  content dalam  perencanaan  pengembangan  kurikulum  mencirikan  sebuah  usaha dari para perencana untuk memerikan materi dan mengorganisasikannya. Pemerian dan  pengorganisasian  materi untuk kurikulum ini akan sangat berhubungan dengan pembelajaran karena pemerian dan
pengorganisasian kurikulum ditujukan antara lain untuk melihat validitas
dan signifikansi materi yang akan disusun dalam kurikulum, menentukan perbedaan  yang  jelas  dalam  tingkatan  materi  yang  bervasiasi  dan menentukan level pengembangan materi tersebut.
Di Amerika Serikat, konsep pemerian materi dan pengorganisasian materi  dalam  instansi  pendidikannya  memunculkan  konsep  yang dualistik.  Dualisme  tersebut  yakni  antara  materi  yang  berorientasi  pada kegunaan  ( useful ) dan  materi  yang  berorientasi  pada  keindahan ( ornamental ) . 12 Istilah useful dalam  konteks  pemerian  dan pengorganisasian  materi  mengandung  dua  pengertian.  Yang  pertama dalam  bentuk  penguasaan  ketrampilan  ( skill )  dan  yang  kedua  dalam bentuk  pemahaman  secara  umum  terhadap  materi  ( general understanding ).
Ketrampilan  ( skill )  merupakan kecakapan-kecakapan  khusus  yang harus dikuasai oleh peserta didik sebagai bekal hidupnya ketika kembali ke  masyarakat.  Adapun  pemahaman  umum  ( general  understanding ) adalah  penguasaan  terhadap  hal-hal  umum  yang  berhubungan  dengan masalah  kehidupan  baik  sebagai  pribadi  maupun  sebagai  warga masyarakat.  Adapun  materi  yang  berorientasi  pada  keindahan ( ornamental ) adalah penguasaan tehadap pengetahuan yang memuaskan rasa ingin tahu ( curriosity ) peserta didik. Adapun langkah selection and organization  learning  experiences dalam  perencanaan  kurikulum berhubungan dengan strategi dalam aplikasi teknis pembelajaran.
12 Nana  Syaodih  Sukmadinata, Pengembangan  Kurikulum,  Teori  dan  Praktik (Bandung:
Remaja Rosda Karya, 1997), hal. 128.
Terakhir adalah Determination of what to evaluate and of the ways and  means  of  doing  it .  Perencanaan  dibuat  untuk  dievaluasi.
Bagaimanakah  seharusnya  kualitas  kurikulum  dapat  dievaluasi  untuk mengukur bahwa akhir dari studi yang telah terencana dalam kurikulum telah  tercapai  sesuai  dengan  tujuan  yang  dirumuskan.  Evaluasi  harus mengawal  konsistensi  antara  tujuan  dan  kegiatan  pembelajaran  aktual yang dilakukan oleh peserta didik.
Diagram alir berikut ini menggambarkan dengan gamblang urutan dalam penyusunan kurikulum pada program studi di perguruan tinggi:
Gambar 2.4.
Diagram alir penyusunan kurikulum pada Perguruan Tinggi,
Diadaptasi dari Panduan Pengembangan dan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) Kemendikbud Dirjen Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2012.

## 2. Implementasi Kurikulum
Implementasi kurikulum adalah pengejawantahan atas perencanaan kurikulum  yang  telah  disusun.  Jika  merujuk  pada  ketujuh  perencanaan pengembangan  kurikulum  oleh  Hilda  Taba  di  atas,  maka  setidaknya implementasi  kurikulum  akan  berkutat  pada  bahasan  mengenai  tujuan dan  visi  misi  PTAI  yang  kemudian  disesuaikan  dengan  aspek  yuridis undang-undang dalam menyusun Standar Kompetensi Lulusan.
Implementasi juga akan memperhatikan acuan utama yang dipakai oleh  Perguruan  Tinggi baik  PTU  atau  PTA  dalam  pengembangan kurikulumnya.  Secara  yuridis,  acuan  dalam  pengembangan  kurikulum dan  implementasinya  tersebut  adalah Undang-undang  nomor  20  tahun 2003  tentang  pendidikan  nasional dan  Kepmendiknas  No.  232/U/2000. Menurut  kedua  undang-undang  tersebut  bahwasannya  yang  menjadi dasar implementasi  kurikulum program  studi  terdiri  atas dua  kurikulum sebagai berikut: 13
1. Kurikulum  inti.  Kurikulum  inti  merupakan  kelompok  bahan  kajian dan  pelajaran  yang  harus  dicakup  dalam  suatu  program  studi  yang dirumuskan  dalam  kurikulum  yang  berlaku  secara  nasional. Kurikulum  inti  terdiri  atas  kelompok  matakuliah  pengembangan kepribadian,  kelompok  mata  kuliah  yang  mencirikan  tujuan pendidikan dalam bentuk penciri ilmu pengetahuan dan ketrampilan, keahlian  berkarya,  sikap  berperilaku  dalam  berkarya.  dan  cara
13 Kepmendiknas  232/U/Tahun  2000  Pasal  7  Tentang  Kurikulum  Inti  dan  Kurikulum Institusional. File pdf. Diakses pada tanggal 02 April 2014.
berkehidupan  bermasyarakat,  sebagai  persyaratan  minimal  yang harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian suatu program studi. Kurikulum inti program sarjana dan program diploma terdiri atas:
a) Kelompok MPK; b) Kelompok MKK; c) Kelompok MKB;
d) Kelompok MPB;
e) Kelompok MBB.
Kurikulum  inti  program  sarjana  sebagaimana  dimaksud  di  atas berkisar  antara  40%  - 80%  dari  jumlah  SKS  kurikulum  program sarjana.  Kelompok  MPK  pada  kurikulum  inti  yang  wajib  diberikan dalam  kurikulum  setiap  program  studi/kelompok  program  studi terdiri  atas  Pendidikan  Pancasila,  Pendidikan  Agama.  dan Pendidikan Kewarganegaraan. Kurikulum inti untuk setiap program studi pada program sarjana, program magister, program doktor, dan program diploma ditetapkan oleh Menteri.
2. Kurikulum  institusional.  Kurikulum  institusional  merupakan sejumlah  bahan  kajian  dan  pelajaran  yang  merupakan  bagian  dan kurikulum  Perguruan  Tinggi,  terdiri  atas  tambahan  dan  kelompok ilmu  dalam  kurikulum  inti  yang  disusun  dengan  memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
Seluruh  Kurikulum  institusional  untuk  setiap  program  studi pada  program  sarjana,  program  magister,  program  doktor,  dan program diploma ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi.
Adapun  pembaruan  konsep  kurikulum  perguruan  tinggi  yang tertuang dalam kepmendiknas No. 232/U/2000 dan No. 045/U/2002, yang  mengacu  pada  konsep  pendidikan  tinggi  abad  XXI  UNESCO (1998),  dijelaskan  oleh  DIRJEN  Pendidikan  Tinggi  terdapat pembaruan yang radikal dan mendasar yaitu 14 :
a. Luaran hasil pendidikan tinggi yang semula berupa kemampuan minimal penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan  sasaran  kurikulum suatu  Program  studi,  diganti  dengan kompetensi  seseorang  untuk  dapat melakukan  seperangkat tindakan  cerdas,  penuh  tanggungjawab  sebagai  syarat  untuk dianggap  mampu  oleh  masyarakat  dalam  melaksanakan  tugas- tugas  di  bidang  pekerjaan  tertentu.  Luaran  hasil  pendidikan tinggi  ini  yang  semula  penilaiannya  dilakukan oleh penyelenggara  pendidikan  tinggi  sendiri,  dalam  konsep  yang baru penilaian selain oleh perguruan tinggi juga dilakukan oleh masyarakat pemangku kepentingan.
b. Kurikulum  program  studi  yang  semula  disusun  dan  ditetapkan oleh  Pemerintah  lewat  sebuah  Konsorsium  (Kurikulum Nasional), diubah, yakni kurikulum inti disusun oleh perguruan
14 Tim Penyusun, Buku Panduan Pengembangan Kurikulum, hal. 8.
tinggi  bersama-sama  dengan  pemangku  kepentingan  dan kalangan  profesi,  dan  ditetapkan oleh  perguruan  tinggi  yang bersangkutan.
c. Berdasarkan  Kepmendikbud  No.  056/U/1994  komponen kurikulum  tersusun  atas  Kurikulum  Nasional  (Kurnas)  dan Kurikulum  Lokal  (Kurlok)  yang  disusun  dengan  tujuan  untuk menguasai  isi  ilmu  pengetahuan  dan  penerapannya  ( content based ),  sedangkan  dalam  Kepmendiknas  No.  232/U/2000 disebutkan  bahwa  kurikulum  terdiri  atas    Kurikulum  Inti  dan kurikulum Institusional. Kurikulum Inti merupakan penciri dari kompetensi  utama,  ditetapkan  oleh  kalangan  perguruan  tinggi bersama  masyarakat  profesi  dan  pengguna  lulusan.  Sedangkan Kompetensi  pendukung,  dan  kompetensi  lain  yang  bersifat khusus  dan  berhubungan  dengan  kompetensi  utama  suatu program  studi  ditetapkan  oleh  institusi  penyelenggara  program studi (Kepmendiknas No.045/U/2002).
d. Dalam  Kurikulum  Nasional  terdapat  pengelompokan  mata kuliah  yang  terdiri  atas:  Mata  Kuliah  Umum  (MKU),
MataKuliah  Dasar  Keahlian  (MKDK),  dan  Mata  Kuliah Keahlian  (MKK).  Sedangkan  dalam  Kepmendiknas  no 232/U/2000  Kurikulum  terdiri  atas  kelompok-kelompok  Mata Kuliah  Pengembangan  Kepribadian  (MPK),  Mata  Kuliah Keilmuan  dan  Ketrampilan  (MKK),  Mata  Kuliah  Keahlian
Berkarya (MKB), Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), serta Mata  Kuliah  Berkehidupan  Bersama  (MBB).  Namun,  pada Kepmendiknas  No.045/U/2002,  pengelompokkan  mata  kuliah tersebut diluruskan maknanya agar lebih luas dan tepat melalui pengelompokkan berdasarkan elemen kompetensinya, yaitu:
1) Landasan kepribadian
2) Penguasaan ilmu dan keterampilan
3) Kemampuan berkarya.
4) Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian
berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
5) Pemahaman  kaidah  berkehidupan  bermasyarakat  sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
Implementasi kurikulum dengan beberapa aspek penekanan materi
dan pengelompokannya adalah masalah substansial dalam pengembangan  kurikulum.  Hal  tersebut  menjadi  lebih  substansial  lagi bagi  instansi  penyelenggara  pendidikan  yang  berparadigma  proses  dan bukan  berparadigma  hasil,  dan  masalah  pokok  dalam  implementasi kurikulum menurut Hasan selalu saja berkutat pada dua hal pokok yakni persoalan yang berhubungan dengan kenyataan kurikulum yang ada dan berlaku serta persoalan kemampuan pengajar untuk melaksanakannya. 15
15 Hasan, Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  Berdasarkan  SK  Mendiknas  232/U/2000  dan Alternatif Pemecahannya (Bandung: UPI, 2002), hal. 100.

## 3. Evaluasi Kurikulum
Kurikulum  sebagai  alat  pendidikan  selalu  harus  dipantau  dan dikendalikan  agar  kurikulum  tersebut  senantiasa  dapat  berjalan  sesuai dengan  program  yang  telah  ditetapkan.  Kegiatan  pemantauan  terhadap kurikulum  adalah  termasuk  dalam  aktifitas  pengembangan  kurikulum. Pengembangan  kurikukum adalah  suatu  kegiatan  sistematis  serta terencana  yang  terdiri  atas empat  komponen  kurikulum  yakni  tujuan kurikulum,  content  atau  materi  yang  hendak  diajarkan,  metode pembelajaran  yang  masuk  dalam  ranah  implementasi  kurikulum,  dan evaluasi    kurikulum.  Keempat  komponen  pengembangan  kurikulum  ini saling  terkait  dan  menjadi  kesatuan  utuh  keseluruhan  proses pengembangan kurikulum.
Sebagai  bagian  dari  komponen  dalam  kurikulum,  evaluasi kurikulum merupakan kegiatan yang  dilakukan sejak perumusan tujuan kurikulum,  implementasi,  dan  sampai  kepada  saat  di  mana    hasil kurikulum sudah memiliki dampak kepada lulusan.
Evaluasi  dalam proses perumusan tujuan  kurikulum dan  dokumen kurikulum dilakukan untuk  mendapatkan masukan mengenai kesesuaian ide  dan  desain  kurikulum  untuk  mengembangkan    kualitas  yang dirumuskan dalam Standar Kompetensi lulusan (SKL). Evaluasi terhadap implementasi  dilakukan  untuk  memberikan  masukan  terhadap  proses pelaksanaan  kurikulum  agar  sesuai  dengan  apa  yang  telah  dirancang dalam dokumen.
Evaluasi terhadap ide dan dokumen kurikulum dilakukan terhadap upaya  mencari  informasi  dan memberikan  pertimbangan  berkenaan dengan  keajekan  konsistensi  ide  kurikulum  untuk    mengembangkan kualitas yang diharapkan, dan keajekan desain kurikulum dengan model dan  prinsip pengembangan kurikulum. Evaluasi terhadap ide kurikulum menentukan  apakah filosofi, teori,  dan  model  yang akan  dikembangkan telah  mampu  memenuhi  fungsi  kurikulum  dalam mempersiapkan generasi  muda  bangsa  untuk  menjalani  kehidupan  sebagai  seorang individu  dan warga  negara  di  masa  yang  akan  datang  sebagaimana ditetapkan dalam SKL.
Evaluasi  kurikulum  dilaksanakan  dengan  mengacu  pada  Pasal  57 ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan  Nasional yang  menyatakan  bahwa  evaluasi dilakukan terhadap  peserta  didik,  lembaga,  dan  program  pendidikan.  Kurikulum merupakan    salah  satu  program  pendidikan  yang  menjadi  rujukan  inti pelaksanaan sistem pendidikan  nasional.
Sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  77Q  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  Nomor  32  Tahun    2013  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar  Nasional pendidikan, dinyatakan bahwa evaluasi kurikulum merupakan upaya mengumpulkan dan  mengolah  informasi  dalam  rangka  meningkatkan  efektivitas
pelaksanaan  kurikulum  pada    tingkat  nasional,  daerah,  dan  satuan pendidikan. 16
Evaluasi  dokumen  kurikulum  mencakup  kegiatan  penilaian terhadap:
a. Dokumen  kurikulum  setiap  satuan  pendidikan  atau  program pedidikan (kerangka dasar dan struktur kurikulum);
b. Dokumen kurikulum setiap mata pelajaran (silabus)
c. Pedoman  implementasi  kurikulum  (pedoman  penyusunan  dan pengelolaan  KTSP,    pedoman  umum  pembelajaran,  pedoman pengembangan  muatan  lokal,  dan  pedoman    kegiatan ekstrakurikuler.
d. Buku teks pelajaran.
e. Buku panduan guru; dan
f. Dokumen kurikulum lainnya.
Secara  garis  besar  konsep/model  evaluasi  kurikulum  yang  telah dikembangkan  selama ini  dapat  digolongkan  ke  dalam  empat  rumpun model  yakni measurement,  congruence,  illumination dan educational system evaluation.
Evaluasi  kurikulum  dimaksudkan  untuk memeriksa  kinerja kurikulum  yang diterapkan  ditinjau  dari  beberapa  kriteria.  Menurut  R. Ibrahim  dan  Masitoh  indikator  kinerja  yang  dievaluasi  meliputi Efektivitas, Relevansi, Efisiensi, dan Kelaikan ( feasibility ).
16 Lampiran V Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik indonesia Nomor 81a tahun 2013 Tentang Implementasi kurikulum. Filetype: Pdf. Diakses pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014.
1. Efektivitas;  yaitu  sejauh  mana  program  kurikulum  yang  sudah dirancang  dapat  berjalan  dan  dapat  dilaksanakan  secara  optimal, mencapai  tujuan  yang  diharapkan  serta  sesuai  dengan  target  waktu yang ditetapkan.
2. Relevansi;  yaitu  berhubungan  dengan  kesesuaian,  yakni  apakah program  kurikulum  yang  dirancang  memiliki  kesesuaian  terutama dilihat dari kebutuhan siswa, masyarakat, bangsa dan negara.
3. Efisiensi;  yakni  sejauhmana  program  kurikulum  yang  telah dirancang  dan  dipersiapkan  itu  selain  telah  berjalan  sesuai  dengan rencana  (waktu),  juga sebanding  dengan  pembiayaan  yang dikeluarkan.
4. Kelaikan  ( feasibility );  apakah  kurikulum  yang  dilaksanakan itu masih  dipandang  memiliki    kelaikan  yang  dapat  dipertahankan terutama  dilihat  dari  tuntutan  peserta  didik,    perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  tuntutan  zaman,  masa  kini  dan  jauh melihat    perkembangan  kedepan,  baik  dalam  tatanan  kehidupan nasional, regional, maupun anitisipasi kehidupan global. 17

## Penutup
Kemampuan  berkomunikasi  interpersonal,  baik  secara  aktif maupun  pasif  bisa  diibaratkan as  the  core  of  the bahasa  Arab,  dan begitujuga  bahasa-bahasa  lain.  Namun,  fakta  berbicara,  kurikulum-
17 Suplemen  Bahan  Ajar, Pengembangan  Evaluasi  Kurikulum, hal. 200.  Filetype:  Pdf. Diakses pada hari kamis tanggal 01 Mei 2014.
kurikulum  bahasa  Arab  Madrasah  atau  pondok  pesantren  di  Indonesia, ternyata  sebagian  besar  masih  berorientasi  pada  pembelajaran  bahasa Arab preskriptif bukan deskriptif dan kurang concern terhadap fenomena bahasa  Arab  yang  dewasa  ini  berkembang  pesat  dengan  segala  bentuk transformasi  kosakata,  maupun  pemakaiannya.  Bahasa  Arab  di Indonesia,  dalam  konteks  pembelajaran,  sepertinya  masih  baru diposisikan  pada  tataran  preskriptif  saja.  Pembelajaran  bahasa  Arab terutama  di  pesantren-pesantren  tradisional  masih  saja  merangkak  dan belum beranjak dewasa.
Bahasa Arab di Indonesia, dalam konteks pembelajaran, sepertinya masih baru diposisikan pada tataran preskriptif saja. Pembelajaran bahasa Arab  terutama  di  pesantren-pesantren  tradisional  masih  saja  merangkak dan  belum  beranjak  dewasa.  Kurikulum  dilihat  dari  aspek  teori hubungannya  dengan  komponen-komponen  penunjangnya,  memiliki empat elemen penting, di mana keempat element tersebut dapat dijadikan sebagai  “lahan  basah”  dalam  kegiatan  pengembangan  kurkulum  yang berkelanjutan demi  terciptanya sebuah  formulasi kurikulum yang sesuai dengan  landasan  filosofis  serta  selaras  dengan  tujuan  institusional lembaga  penyelenggara  pendidikan. Keempat  elemen  tersebut  adalah purpose  (Goals  and  Objectives),  content  or  subject  matter, methods  or learning experiences, and evaluation .

## Daftar Pustaka
Bachman, Lyle F. 1990. Fundamental Conciderations In Language Testing . New York: Oxford University Press.
Hamalik, Oemar. 2008. Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum . Bandung: Remaja Rosda Karya.
Hasan. 2002. Kurikulum Berbasis  Kompetensi Berdasarkan SK Mendiknas 232/U/2000 dan Alternatif Pemecahannya . Bandung: UPI.
Mulyasa, E. 2009. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sebuah Panduan Praktis . Bandung: Remaja Rosda Karya.
Karim,  M.  Abdul.  2012. Sejarah  Pemikiran  dan  Peradaban  Islam . Yogyakarta: Bagaskara.
Sanjaya, Wina. 2010. Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: Kencana. Sudjana, Nana. 1989. Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah
Kejuruan . Bandung: PT Sinar Baru.
Sukmadinata, Nana  Syaodih.  1997. Pengembangan  Kurikulum,  Teori  dan Praktik . Bandung: Remaja Rosda Karya.
Taba, Hilda.  1962. Curriculum  Development  Theory  and  Practice .  San Francisco State College: Harcourt, Brace and World Inc.
Thu’aimah, Rusydi Ahmad. 1998. Manahij Tadrisi al-Lugah al-‘Arabiyyah. Kairo: Dar al-Fikri al-‘Arabiy.
Wright, Clayton R.  2000. Curriculum Theory Design and Assessment. The
Commonwealth of Learning.
Kepmendiknas  232/U/Tahun  2000  Pasal  7  Tentang  Kurikulum  Inti  dan Kurikulum Institusional. File pdf. Diakses pada tanggal 02 April 2014.
Lampiran  V  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik indonesia  Nomor  81a  tahun  2013  Tentang  Implementasi kurikulum.  Filetype:  Pdf.  Diakses  pada  hari  Kamis  tanggal  01 Mei 2014.
Suplemen  Bahan  Ajar, Pengembangan  Evaluasi  Kurikulum .  Filetype:  Pdf. Diakses pada hari kamis tanggal 01 Mei 2014.