## Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Padang
(Studi Kasus di Dinas Pengelolaan Keuangan Kota Padang)
Ardiles
(Alumni Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, e-mail: audhiecupu91@gmail.com)
Erly Mulyani
(Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, e-mail:erly78@gmail.com)

## Abstract
The purpose of this study was for determining how  the potential and contribution of the Hotel Tax Revenue for the  Revenue  receipts  of  Padang,  and  the  influence  of  the  potential  and  contribution  to  the  Hotel  Tax  Revenue receipts of Padang. The research used descriptive method quantitative and quanlitative, the research sources by collecting data, presenting and explaining the data through the numbers. This result indicate that the Hotel Tax has huge potential and continues to increased from 2008 – 2014. This is evidenced by calculating the difference between realization and potential of the Hotel Tax revenues in 2008 is 31,28%, in 2009 is 47,13%, in 2010 is about 39.13%, in 2011 is 53,04 %, in 2012 is 52,82 %, in 2013 is 53,27 %  and in 2014 is 52,24 %. This result showed the conclusion that the potential tax revenue Hotel in Padang did not reflect its true potential, therefore the Department of Revenue need to optimizing Hotel Tax receipts of Padang for local revenue to be increased.
Keywords : Potential tax hotel, hotel tax retribution, original regional revenue

## 1.  PENDAHULUAN
Pengelolaan dan pengembangan potensi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) merupakan strategi dan kunci utama dalam mencapai  kemandirian  daerah.  Semakin tinggi  peranan  PAD  dalam  pendapatan daerah  merupakan  cerminan  keberhasilan usaha  atau  kemampuan  daerah  dalam membiayai  penyelenggaraan  pemerintah dan  pengembangan  daerah  (Suhendi, 2007).
Oleh karena itu, pemerintahan daerah harus  mampu  meningkatkan  peranan  dan kontribusi  PAD  secara  optimal,  dengan cara  menggali  dan  mengelola  sumber- sumber  PAD  yang  pontesial  sehingga kegiatan  pembangunan  di  daerah  dapat terealisasi.  Untuk  dapat  meningkatkan penerimaan  PAD  tersebut,  pemerintah daerah  harus  mengetahui  atau  menghitung potensi riil PAD  di  daerahnya  masing- masing,  menggunakan  dan  menerapkan sistem  serta  prosedur  koleksi  sumber- sumber PAD yang tepat dan sesuai dengan situasi serta kondisi daerahnya.
Menurut  Mahmudi  (2009)  potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya    belum  didapat  atau  diperoleh  di
tangan. Untuk mendapatkannya diperlukan upaya-upaya  tertentu,  karena  potensi tersebut sifatnya masih tersembunyi. Dengan demikian, besarnya potensi pendapatan yang  ada perlu  diteliti. Perhitungan  potensi  menjadi  penting, karena  sebaik  apapun  sistem  dan  prosedur dalam  pemungutan  sumber-sumber  PAD yang  diterapkan  oleh  pemerinta  daerah, jika  potensi  tidak  ditentukan  dengan sebenarnya  maka  realisasi  penerimaan PAD  juga  akan  rendah.  Sedangkan kontribusi  merupakan  suatu  ukuran  untuk mengetahui  seberapa  besar  sumbangan pajak  daerah  dalam  meningkatkan  pen- dapatan asli daerah. (Halim, 2004).
Berdasarkan Undang - undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintahan  Pusat  dan  Pemerintahan Daerah,  sumber-sumber  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  terdiri  dari  pajak  daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan lain-lain  PAD  yang  sah.  Diantara  sumber- sumber  pendapatan  tersebut,  pajak  daerah merupakan  sumber  pendapatan  potensial dan  memegang  peranan  penting  dalam
peningkatan  PAD  di  samping  sumber pendapatan  daerah  lainnya.  Salah  satu jenis pajak  daerah  yang  mempunyai potensi  dan  kontribusi  yang  cukup  besar bagi PAD dan perlu dilakukan optimalisasi pemungutannya adalah pajak hotel.
Pertumbuhan  dan  perkem-bangan potensi  pajak  hotel  di  kabupaten  dan  kota di  Indonesia  dapat  kita  amati  dari perubahan  Undang  Undang  Nomor  18 Tahun  1997,  yakni  pada  awalnya  pajak atas  hotel  disetarakan  dengan  pajak restoran  dengan  nama  pajak  hotel  dan restoran.  Dengan  dikeluarkannya  Undang- Undang  Nomor  34  Tahun  2000,  pajak hotel  dan  pajak  restoran  dipisahkan menjadi  jenis  pajak  yang  berdiri  sendiri. Hal ini mengindikasi besarnya potensi dan kontribusi  pajak  hotel  dalam  pembiayaan pem-bangunan suatu daerah.
Berdasarkan data dari Dinas Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Kota Padang,  pada  tahun  2014  jumlah  hotel yang  telah  terdaftar  di  Pemerintahan  Kota Padang  adalah  87  hotel.  Akan  tetapi, kondisi  ini  berbanding  terbalik  terhadap penerimaan  pajak  hotel  di  Kota  Padang. Perkembangan  jumlah  hotel  di  Kota Padang belum diimbangi dengan pertumbuhan  dan  kenaikan  penerimaan pajak hotel.
Berdasarkan hasil suvei yang dilakukan  peneliti  ke  Dinas  Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  (DPKA)  Pemerintah Kota  Padang,  khususnya  di  Bidang Pendapatan, diketahui kalau upaya penetapan  target  pajak  hotel  di  Kota Padang  belum  didasarkan  pada  analisis atau perhitungan potensi sebenarnya .
Mengamati  perkembangan  sektor perdagangan  dan  hotel  yang  merupakan sektor  potensial  di  Kota  Padang.  Dengan adanya  potensi  sumber  daya  yang  tersedia diharapkan  kontribusi  yang  diberikan  oleh sektor  perdagangan  dan  hotel  dapat memacu pembangunan ekonomi dan dapat meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat Kota Padang.
Melihat  fakta  yang  terjadi  dalam mengembangkan  potensi  pajak  daerah
khususnya  pajak  hotel  tersebut,  maka penulis tertarik  melakukan penelitian  yang berjudul “Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap
Pendapatan  Asli  Daerah  Peme-rintah Kota Padang”.
2. Telaah  Literatur  Dan  Perumusan Hipotesis
2.1  Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Penerimaan daerah merupakan semua  penerimaan  daerah  dalam  bentuk peningkatan  aktiva  atau  penurunan  hutang dari  berbagai  sumber  dalam  periode  tahun anggaran  bersangkutan.  Pendapatan  asli daerah  (PAD)  adalah  salah  satu  sumber penerimaan daerah  yang memiliki peranan penting  dalam  pembangunan.  PAD  adalah pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang dipunggut berdasarkan peraturan perundang-undang.  Sedangkan  menurut Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004, sumber  Pendapatan  Asli  Daerah    meliputi retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, serta pajak daerah.

## 2.2 Pajak Daerah
Menurut  Undang-Undang  nomor  28 tahun  2009  tentang  pajak  daerah  dan retribusi  raerah  (PDRD),  pajak  dapat diartikan  biaya  yang  harus  dikeluarkan seseorang atau suatu badan untuk menghasilkan  pen-dapatan  suatu  negara, karena  ke-tersediaan  berbagai  sarana  dan pra-sarana  publik  yang  dinikmati  semua orang  tidak  mungkin  ada  tanpa  adanya biaya yang dikeluarkan dalam bentuk iuran tersebut.
2.3 Pajak Hotel
Pajak  merupakan  sumber  keuangan pokok  dari  daerah,  termasuk  di  dalamnya Pajak  Hotel.  Menurut Muqodium  (2000) pajak  hotel  adalah  pajak  atas  pelayanan hotel.  Hotel  adalah bangunan  yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap  atau    beristirahat,  memperoleh pelayanan,  dan  atau  fasilitas  lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk
bangunan  lainnya  yang  menyatu,  dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
Objek  pajak  hotel  adalah  pelayanan yang  disediakan  dengan  pembayaran dihotel.  Sedangkan  subjek  pajak  hotel adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang melakukan  pembayaran  atas  pelayanan hotel  kepada  orang  pribadi  atau  badan yang  mengusahakan  hotel.  Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
Dasar  pengenaan  pajak  hotel  adalah jumlah  pembayaran  atau  yang  seharusnya dibayar  kepada  hotel.  Tarif  pajak  hotel ditetapkan  paling  tinggi  10%.  Besarnya pokok  pajak  hotel  yang  terutang  dihitung dengan  cara  mengalikan  tarif  pajak  dasar dengan dasar pengenaan pajak.

## 2.4 Aspek Kajian Operasional
2.4.1  Perhitungan  Potensi  Pendapatan Berbasis Mikro
Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya  didapat atau diperoleh  di  tangan.  Menurut  Mahmudi (2009) analisis potensi pendapatan bersifat luas  sebab  banyak  faktor  yang  harus diidentifikasi  terkait  dengan  pendapatan. Adapun  rumus  potensi  pendapatan  pajak atau  retribusi  menurut  Mahmudi  (2009) adalah sebagai berikut :
Menurut  Mardiasmo  dan  Makhfatih (2000)  potensi  pajak  sangat  menentukan besarnya pajak daerah yang dapat dipungut,  dengan  demikian  besarnya potensi  pajak  perlu  diketahui  untuk menetapkan  besarnya  target  penerimaan pajak pada suatu periode.
2.4.2  Kontribusi  Pajak  Hotel  terhadap PAD
Kontribusi adalah sumbangan, sokongan  atau  dukungan  terhadap  suatu kegiatan.  Kontribusi  merupakan  suatu ukuran  untuk  mengetahui  seberapa  besar sumbangan pajak daerah dalam
meningkatkan  PAD.  Kontribusi  digunakan untuk  mengetahui  sejauh  mana  pajak daerah  memberikan  sumbangan  dalam penerimaan  PAD.  Dalam  mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan  penerimaan  pajak  daerah periode  tertentu  dengan  penerimaan  PAD pada periode yang sama.

## 2.4.3 Efektifitas
Efektifitas  adalah  pengaruh  atau dampak  yang  merupakan  hasil  dari kebijakan  atau  langkah  yang  diambil. Dengan  kata  lain  efektifitas  berarti  tingkat pencapaian  hasil  program  kerja  denga target yang ditetapkan, juga bisa dikatakan merupakan  perbandingan  antara outcome dengan output. Outcome adalah tujuan atau target  yang  ditetapkan  (Abdul  Halim, 2007).

## 2.5 Kerangka Konseptual
Kerangka  konseptual  penelitian  ini adalah  mengetahui  selisih  yang  terjadi antara besarnya realisasi penerimaan pajak hotel  yang  ada  dengan  target  penerimaan pajak hotel yang ditetapkan oleh pemerintah  kota  Padang.  Ketika  realisasi yang  terjadi  lebih  besar  dari  target  yang ditetapkan  tentunya  terdapat  potensi  pajak yang begitu besar. Sedangkan apabila nilai realisasi  penerimaan  pajak  lebih  kecil  dari target berarti bahwa pelaksaan pemungutan pajak  tersebut  belum  dilakukan  secara maksimal.
Membandingkan  besarnya  potensi pajak hotel yang ada dibandingkan dengan realisasi  penerimaan  pajak  hotel  yang terjadi, maka akan dapat diketahui seberapa besar tingkat efektifitas dari pajak hotel  tersebut.  Analisis  potensi  dan kontribusi  pajak  hotel  mutlak  diperlukan, guna  mengukur  sudah  sejauh  mana pemungutan  pajak  hotel  oleh  pemerintah kota  Padang.  Semakin  tinggi  nilai  potensi yang  ada,  maka  akan  semakin  tinggi  pula tingkat  efektifitas    pajak  hotel  tersebut. Dengan demikian sangatlah penting mengetahui  potensi  yang  sebenarnya  pada pajak  hotel  serta  efektifitas  yang  dimiliki,
sehingga dapat menjadi dasar dan panduan dalam pelaksaan program-program peningkatan  penerimaan  daerah  terutama dari sisi pajak.

## 3. Metode Penelitian

## 3.1 Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  adalah  deskriptif kuantitatif  dan  kualitatif.  Pada  penelitian deskriptif terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, serta menginterprestasikan kondisi-kondisi  yang sekarang ini ada atau terjadi. Penelitian ini akan  menghitung  potensi  dan  kontribusi dari pajak hotel kota Padang.

## 3.2 Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi penelitian ini adalah seluruh hotel  yang  terdaftar  di  pemerintah  Kota Padang  (meliputi  hotel  pondok  wisata, penginapan  remaja,  hotel  melati,  serta hotel  bintang  I-V.  Sampai  dengan  tahun 2014,  jumlah  hotel  yang  terdaftar  adalah 87 unit.
Sampel penelitian dipilih
menggunakan total  sampling, karena populasinya  kurang  dari  100  subjek. Adapun responden penelitian adalah pemilik  maupun  pengelola  hotel  selama tahun 2008 hingga 2014. (lampiran 1)

## 3.3 Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  dibutuhkan  dalam penelitian ini adalah data subjek, yaitu data berupa  angka,  opini,  sikap,  pengalaman atau karakteristik dan kinerja dari seseorang atau sekelompok orang, lembaga atau instansi yang menjadi subjek penelitian  (responden). Penelitian  ini mengambil lokasi di kota Padang. Adapun data  yang  diperlukan  dalam  penyusunan hasil  penelitian  ini  dibedakan  atas  data primer (data harga sewa kamar per malam, tingkat  pemakaian  kamar  pada  kondisi- kondisi  tertentu, klasifikasi  hotel  yang ada di  Kota  Padang,  lama  menginap  tamu hotel, sistem pengelolaan dan jumlah yang ada) serta data sekunder (data realisasi dan target  penerimaan  pajak  hotel,  data  pajak daerah,  jumlah  hotel,  jumlah  kamar,
jumlah  PAD  khususnya  pajak  hotel, kontribusinya  terhadap  PAD  dan  beberapa data lainnya).

## 3.4 Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan dan memperoleh  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  wawancara  atau
Interview, observasi atau survei, dokumentasi, serta kepustakaan.
3.5 Metode Analisis Data 3.5.1 Analisis atau Perhitungan Potensi
Menurut Mahmudi (2009), perhitungan  potensi  pajak  hotel  dilakukan dengan  cara  mengalikan  rata-rata  hunian kamar  dengan  tarif  kamar  rata-rata, kemudian  dikalikan  dengan  jumlah  hari dalam  satu  tahun  dan  dikalikan  dengan tarif  pajak  hotel.  Jika  dirumuskan  akan terlihat sebagai berikut:
Keterangan : T: Tarif Kamar N: Jumlah Kamar
:  Potensi  Pajak  Hotel  =  Rata-rata Hunia  Kamar  x  Tarif  Rata-rata  x 360 hari x Tarif Pajak

## 3.5.2 Analisis Kontribusi Pajak Hotel
Untuk menghitung kontri-busi
penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  menurut  Syafri Daud  (2004)  digunakan  rumus  sebagai berikut:
Keterangan : X:Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Y:Realisasi  Penerimaan  Penda-patan  Asli Daerah

## 3.5.3 Analisis Efektifitas Pajak Hotel
Efektifitas  yaitu  hubungan  antara output  dan  tujuan  atau  dapat  juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat  output  tertentu,  kebijakan  dan

## Kontribusi
prosedur  dari  organisasi.  Adapun  per- hitungan menurut Devas dkk (1989) :
Apabila  hasil  perhitungan  efektivitas memperlihatkan  hasil  persentase  yang semakin  besar,  maka  dapat  dikatakan bahwa  pemungutan  pajak  hotel  semakin efektif.  Demikian  pula  sebaliknya  sema- kin  kecil  presentasi  hasilnya  menunjukan pemungutan  pajak  hotel  semakin  tidak efektif.
4. Hasil Analisis Data Dan Pembahasan 4.1  Gambaran  Umum  dan  Objek Penelitian
Data  penelitian  ini  dikumpulkan dengan menyebarkan angket kepada pemilik atau pengelola hotel yang terdaftar sebagai  wajib  pajak  hotel  di  Dinas Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  (DPKA) Pemerintah Kota Padang. Angket
diantarkan  dan  dijemput  langsung  pada responden. Lama penyebaran angket adalah  dari  tanggal  28  Oktober  sampai pada  tanggal  9  Desember  2014.  Tingkat pengembalian  angket  dapat  dilihat  pada tabel berikut:
Tabel.1 Tingkat Pengembalian Angket Penelitian Keterangan Jumlah Jumlah Angket yang disebar 87 Angket yang dapat diolah 82
Angket yang tidak dapat diolah  5 Sumber : Hasil Olahan Data 2014
Berdasarkan  tabel  di  atas  terlihat bahwa  dari  87  angket  penelitian  yang disebar  ke  seluruh  hotel  yang  terdaftar  di DPKA Pemerintah Kota Padang, hanya 82 angket  yang  dapat  diolah.  Sedangkan  30 angket  dari  82  angket  tersebut  diisi langsung  oleh  pengelolah  atau  pemilik hotel,  lalu  sisanya  diperoleh  dari  hasil wawancara  dan  tanya  jawab  dengan karyawan  atau  staf  hotel  (resepsionis  atau
manajer  hotel).  Sedangkan  untuk  5  angket sisanya,  dari  pihak  hotel  tidak  bersedia memberikan  data  atau  informasi  terkait hotel.
4.2 Hasil Temuan 4.2.1   Pertumbuhan dan Klasifikasi

## Jumlah Hotel
Hotel  atau  penginapan  di  kota Padang  letaknya  sebagian  besar  berada  di pusat  kota  maupun  di  pusat  wisata  dan budaya,  seperti  pantai  dengan  jarak  ±  5 km dari pusat kota dan pusat pemerintahan.  Sebagian  besar  hotel  atau penginapan  tersebut  telah  beroperasi selama 3 - 20 tahun.
Pertumbuhan  dan  klasifikasi  jumlah hotel di kota Padang dalam 5 (lima) tahun terakhir  yakni  dari  tahun  ke  tahun  terus meningkat. Dari tahun 2008 sampai tahun 2014  jumlah  hotel  menunjukan  partum- buhan  yang  signifikan  adalah  hotel  jenis melati.  Sedangkan  pertumbuhan  hotel berbintang  terus  mengalami  peningkatan, akan tetapi tidak menunjukan pertumbuhan  yang  begitu  besar  dan berarti.
Adapun data pertumbuhan dan klasifikasi  jumlah  hotel  yang  penulis sajikan merupakan hotel-hotel yang masih beraktivitas  dan  terdata  sebagai  wajib pajak di di DPKA Kota Padang dari tahun 2008  hingga  awal  tahun  2014  baik  yang aktif  dan  non  aktif  sementara  waktu karena perbaikan.
4.2.2  Pertumbuhan dan Kenaikan

## Jumlah Kamar
Data  pertumbuhan  dan  kenaikkan jumlah  kamar  hotel  di  Kota  Padang  dari tahun  ke  tahun,  khususnya  dari  tahun 2008 – 2014 selalu bertambah. Pada tahun 2008  jumlah  kamar  hotel  di  kota  Padang sebanyak  1.550  kamar,  dengan  rata-rata jumlah  kamar  hotel  pada  masing-msing kelasnya sebanyak 310 kamar. Pada tahun 2009 sebanyak 1.655 kamar dengan rata - rata  331  kamar.  Selanjutnya  pada  tahun 2010  jumlah  kamar  menurun  dari  tahun sebe-lumnya, yakni sebanyak 1.445 kamar
dengan  rata-rata  289  kamar.  Penurunan jumlah kamar disebabkan karena terjadinya  bencana  gempa  bumi  di  kota Padang  dan  menyebabkan  banyak  hotel yang  tidak  berfungsi.  Lalu  pada  tahun 2011, jumlah kamar hotel sebanyak 2.013 dengan  rata-rata  336  kamar.  Pada  tahun 2012 jumlah kamar 2.978 dengan rata-rata 496  kamar.  Sedangkan  pada  tahun  2013 terdapat 3.296 kamar dengan rata-rata 549 kamar  dan  2014  terdapat  3.296  kamar dengan rata-rata 549. (lampiran 2)

## 4.3 Analisis Data
4.3.1  Penetapan  Target  dan  Potensi Pajak Hotel
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  No.
28 Tahun 2011 Tentang Pajak Pemerintah  Kota  Padang,  yakni  pegawai pemerintah atau pihak yang bersangkutan dan diberikan we-wenang dalam pengelolaan  pajak  tidak  diperkenankan memberikan  informasi  terkait  aktivitas keuangan  suatu  badan  usaha  atau  wajib pajak.  Dalam  hal  ini,  pihak  DPKA  tidak bersedia  memberikan  informasi  terkait rincian  penerimaan  dan  pembayaran pajak  yang  dibayarkan  atau  disetorkan oleh pihak hotel sebagai subjek pajak.
Adapun tujuan dari paraturan tersebut, yakni untuk melindungi
kerahasian  setiap  badan  usaha  terkait keuangan  dan  pembayaran  pajak  yang disetorkan.  Dalam  hal  ini  agar  tidak terjadi  konflik  dan  perselisihan  antar badan usaha terkait persaingan usaha dan pembayaran  pajak  yang  disetorkan. Namun,  secara  umum  Dinas  Pengelola Keuangan  dan  Aset  (DPKA)  Pemerintah Kota Padang, khususnya Bidang Pendapatan me-ngatakan bahwa pihaknya memiliki  informasi  terkait  pendapatan dan pengenaan  pajak  masing-masing hotel  setiap  tahunnya  sesuai  dengan SPTPD.
Berdasarkan  hasil  dari  wawancara dengan salah satu staf Bidang Pendapatan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA)  Pemerintah  Kota  Padang,  yakni Bapak  Firdaus  yang  merupakan  KASI
atau  Kepala  Seksi  Pendapatan  terkait dengan pengelolaan Pajak Hotel. Menurut Firdaus (2014) dalam penetapan target  dan  potensi  Pajak  Hotel,  bidang pendapatan  menetapkan  anggaraan  atau perkiraan  atau  target  pajak  yang  dapat dipunggut  pada  tahun  berikutnya  yakni dengan  menghitung  pendapatan  atau penerimaan rata-rata dari total pajak yang dibayarkan oleh masing-masing hotel.

## 4.3.2  Langkah–langkah  Penetapatan target dan Potensi Pajak Hotel
Berdasarkan  hasil  wawacara  yang dilakukan  peneliti  dengan  DPKA  kota Padang, diketahui langkah-langkah dalam penetepan  target  dan  potensi  Pajak  hotel kota Padang adalah sebagai berikut:
1. Pihak  DPKA,  khususnya  Bidang Pendapatan  akan  mengkelompokkan atau  mengklasifikasikan  hotel  sesuai dengan  level  atau  kelasnya,  yakni hotel  berbintang  dengan  hotel  ber- bintang,  hotel  kelas  melati  dengan melati dan seterusnya.
2. Kemudian,  total  pembayaran  atau penerimaan  pajak  tahun  se-belumnya dari  masing-masing  level  atau  kelas hotel  akan  dijumlahkan  dan  dihitung rata-rata pembayaran atau pene- rimaannya.
3. Terakhir,  setelah  diketahui  rata-rata pembayaran  atau  penerimaan  pajak dari masing-masing hotel sesuai dengan kelas atau le-velnya. Lalu rata- rata  pem-bayaran  atau  penerimaan pajak  hotel  dijumlahkan,  yakni  dari hotel bintang 5 hingga melati. Kemudian  ditemukanlah  target  atau potensi pajak hotel yang akan direalisasikan  oleh  DPKA,  khususnya Bidang  Pendapatan  selama  tahun berjalan atau tahun anggaran .

## 4.3.3  Perhitungan  Target  dan  Potensi Pajak Hotel
Adapun  cara  penetapan  target  atau potensi  pajak  hotel  di  Dinas  Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  (DPKA)  Kota Padang sebagai berikut :
Tabel.2

## Perhitungan Target/Potensi Pajak Hotel untuk APBD
Tahun 2011 No Klasifikasi Pajak Hotel Jumlah Wajib Pajak Rata-Rata Penerimaan per-Bulan (Rp) 1 Hotel Bintang III 3 349.000.000 2 Hotel Bintang II 3 84.300.000 3 Hotel Bintang I 6 56.900.000 4 Hotel Melati 48 134.800.000 Jumlah 60 625.000.000 Potensi 12 Bulan 12 625.000.000 Sumber  :  DPKA  Kota  Padang  dan        Data  Primer diolah Tahun 2014
Data  di  atas  menunjukan  tata  cara Bagian  Pendapatan  DPKA  Pemerintah Kota  Padang  dalam  menentukan  target atau potensi  pajak hotel. Pada tahun 2011, diketahui  jumlah  hotel  yang  terdaftar sebagai  wajib  pungut  atau  wajib  pajak hotel  yakni  sebanyak  60  hotel  dengan rincian  seperti  di  tabel.  Adapun  jumlah rata-rata  penerimaan  pajak  hotel  di Pemerintah  Kota  Padang  dari  masing- masing  kelas  hotel  yakni  sebesar  Rp 625.000.000 per bulan.
Setelah  diketahui  jumlah  rata-rata penerimaan  pajak  hotel  perbulannya. Kemudian  jumlah  rata-rata  tersebut  dikali 12  (duabelas).  Berdasarkan  pengkalian jumlah  rata-rata  penerimaan  pajak  hotel tersebut  Bagian  Pendapatan  DPKA  Kota Padang  menetapkan  target  atau  potensi pajak  sebesar  Rp  7.500.000.000.  Namun setalah  melalui  pembahasan  bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada  akhirnya  target  dan  potensi  pajak hotel  pemerintah  kota  Padang  yang  telah direncanakan  sebelumnya  naik  sebesar  Rp
100.000.000
yakni menjadi Rp 7.600.000.000  sesuai  rekomendasi  dari DPRD Kota Padang. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara  dan  tata  cara  penetapan  target atau  potensi  pajak  hotel  oleh  Bagian Pendapatan DPKA pemerintah Kota Padang
tersebut. Diketahui bahwa
penetapan  target  atau  potensi  pajak  hotel berlandaskan  penerimaan  rata-rata  pajak tahun sebelumnya.
Kondisi ini menunjukan bahwa upaya penetapan target atau potensi pajak hotel belum berdasarkan perhitungan potensi yang memadai. Mengamati hal tersebut dapat kita simpulkan  bahwa  penetapan  target  atau potensi pajak hotel yang akan dipungut dan akan  direalisasikan  oleh  Bagian  Pen- dapatan Dinas DPKA belum sesuai dengan perhitungan  potensi  yang  sebenarnya  atau rill.

## 4.3.4 Perhitungan Efektifitas
1. Target dan Realisasi Perhitungan  efek-tivitas  pemungutan
Pajak  Hotel  di  Kota  Padang  Tahun  2008- 2014 menunjukkan perhitungan pajak hotel Pemerintah Kota Padang rata-rata efektivitasnya adalah 108.26% yang berarti sangat efektif (lampiran 3)

## 2. Realisasi dan Potensi
Perhitungan  efek-tivitas  Pajak  Hotel Pemerintah Kota Padang 2008-2014 berdasarkan  realisasi  penerimaan  dari pendapatan  Pajak  Hotel  Kota  Padang  dari periode  tahun  2008  sampai  dengan  2014 tidak  efektif.  Pada  data  tersebut,  rata-rata efek-tifitas penerimaan atau realisasi pajak hotel sebesar 53,01 %. (lampiran 3)

## 4.3.5 Perhitungan Potensi
Adapun  untuk  perhitungan  potensi pajak hotel tahun 2008-2014 ( lampiran 4) .
Berikut  adalah  hasil  kesimpulan  dari uraian  perhitungan  potensi  Pajak  Hotel  di Pemerintah  Kota  Padang  selama  tahun 2008-2014:
Tabel.  3  Potensi  dan  Pertumbuhan  Pajak  Hotel
Pemerintah  Kota  Padang  Tahun  2008- 2014 Tah un Potensi Pajak (Rp) Pertum buhan (%) Selisih Potensi Realisasi 2008 11.034.653.874 - 31,28 2009 13.142.568.099 19,10 47,13 2010 10.031.877.963 -23,67 39,13 2011 16.844.650.851 67,91 53,04 2012 30.654.336.830 81,98 52,82 2013 37.811.509.171 23,35 53,27 2014 44.708.291.300 18,24 52,24 Rata-Rata 31,15 46,99
Sumber : Data Primer dan Sekunder Diolah, 2014.
Berdasarkan  tabel  di  atas,  terlihat bahwa  target  yang  hendak  dicapai  dalam penerimaan  pajak  hotel,  disusun  guna mengetahui  penerimaan  pajak  hotel  pada tahun  yang  akan  datang.  Akan  tetapi realisasi  penerimaan  pajak  hotel  dengan potensi  penerimaan  pajak  hotel  sangat kurang.  Target,  realisasi,  dan  potensi penerimaan pajak selama enam tahun yaitu dari  tahun  2008–2013  tersebut  sebagai berikut:

## 4.3.6  Target  dan  Realisasi  Penerimaan Pajak Hotel
Pada  tahun  2008  realisasi  Pajak Hotel sudah melampaui 16,65% dari target yang ditetapkan, pada tahun 2009 realisasi pajak  hotel  kurang  atau  minus  sebesar  - 7,36  %  dari  target  yang  ditetapkan,  pada tahun  2010  realisasi  melampaui  1,81%, pada  tahun  2011  sebesar  4,09  %,  pada tahun  2012  realisasi  pajak  hotel  sudah melampaui  19,62%  dari  target  yang ditetapkan, pada tahun 2013 realisasi pajak hotel sudah me-lampaui 15,47% dari target yang  ditetapkan  dan  tahun  2014  realisasi melampaui 7,49%.
4.3.7  Realisasi  dan  Potensi  Penerimaan Pajak Hotel.
Selisih potensi dan realisasi penerimaan  pajak  hotel  yang  dicapai selama  enam  tahun  berturut-turut  tahun 2008 sekitar 31,28% dari potensi penerimaan pajak hotel, tahun 2009 sekitar 47,13%  dari  potensi  penerimaan  pajak hotel,  tahun  2010  sebesar  39,13%  dari
potensi penerimaan pajak hotel, pada tahun 2011 sekitar 53,04% dari potensi penerimaan  pajak  hotel,  pada  tahun  2012 sekitar  52,82  %,  pada  tahun  2013  sebesar 53,27  %  dan  tahun  2014  sebesar  52,24  % dari potensi penerimaan pajak hotel.

## 4.4 Perhitungan Kontribusi

## 4.4.1 Pajak Daerah
Adapun perhitungan kon-tribusi Pajak  Hotel  terhadap  pajak  daerah  kota Padang  tahun  2008  –  2014  yakni menunjukan  bahwa  kontribusi  pajak  hotel terhadap penerimaan pajak daerah pemerintah  kota  Padang  masih  rendah. Sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkan dalam  Tim  Litbang  Depdagri,  kontribusi pajak  terhadap  penerimaan  pajak  daerah belum  atau  tidak  berhasil.  Jika  kita  amati rata-rata  kontribusi  pajak  hotel  terhadap pajak  daerah  dari  tahun  2008  sampai dengan  tahun  2014  sebesar  9,70%  dengan rata-rata  interprestasi  tidak  berhasil.  Di- mana  kontribusi  terbesar  yakni  11,25  % terjadi  pada  tahun  2012.  Sedangkan kontribusi terendah yakni pada tahun 2011 yakni 7,72 %. (lampiran 5)

## 4.4.2 Pendapatan Asli Daerah
Kontribusi  Pajak  Hotel  terhadap pendapatan  asli  daerah  kota  Padang menunjukan  bahwa  kontribusi  pajak  hotel terhadap  pajak  daerah  dan  pendapatan  asli daerah masih relatif rendah, yakni rata–rata sebesar  6,41%  atau  tidak  berhasil  hal  ini disebabkan  kontribusi  berada  di  bawah 30%.  Persentase  ini  masih  rendah  bila dibandingkan  dengan  potensi  yang  bisa diperoleh  dari  pajak  hotel  yang  sangat potensial dalam meningkatkan pajak daerah  dan  pendapatan  asli  daerah  di  kota Padang.  Hal  ini  membutuhkan  perhatian pemerintah kota Padang untuk mengoptimalkan  penerimaan  pajak  hotel terhadap  pajak  daerah  sehingga  persentase tersebut dapat meningkatkan dan menambah  pemasukan  pendapatan  asli daerah di kota Padang. (lampiran 5).

## 5. Kesimpulan Dan Saran
5.1 Simpulan Kesimpulan  penelitian  ini  dapat
diuraikan sebagai berikut:
1. Berdasarkan perhitungan diperoleh fakta  bahwa  terdapat  selisih  antara potensi  pajak  hotel  yang  ada  dengan realisasi  penerimaan  Pajak  Hotel  yang terjadi.
2. Dengan  melihat  proporsi  potensi  pajak hotel  dan  realisasinya  terhadap  target pajak  hotel  yang  ditetapkan  oleh pemerintah daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah
tidak memperhitungkan  potensi  yang  ada dalam  penetapan  target  pajak  hotelnya serta  belum  optimalnya  penggalian potensi pajak yang ada.
3. Penetapan  target  penerimaan  pajak hotel  yang  hanya  didasarkan  pada anggaran  tahun-tahun  sebelumnya  serta penetapan  standar  perhitungan  pajak hotel  yang  harus  dibayar  yang  tidak jelas  menyebabkan  timbulnya  ketidak akuratan  dalam  proses  perhitungan pajak  yang  seharusnya  dibayarkan wajib pajak dan yang diterima fiskus.
4. Pelaksanaan  pemungutan  pajak  hotel  di pemerintah kota Padang tergolong tidak efektif karena nilai efektivitas yang ada tidak  lebih  dari  50%,  masih  jauh dibawah  kriteria  efektif  yaitu  sebesar 100%.
5. Proporsi  potensi  terhadap  target  dan proporsi  potensi  terhadap  realisasi menunjukkan bahwa nilai potensi pajak hotel    yang  sangat  besar.  Begitu  pula proporsi  realisasi  terhadap  target  yang besar juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan  pajak  hotel  yang  terjadi jauh  lebih  besar  daripada  target  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah  kota Padang.

## 5.2 Keterbatasan
Keterbatasan  yang  terdapat  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Tidak  semua  pemilik  atau  pengelolah hotel yang bersedia memberikan informasi  dan  data  terkait  tingkat
hunian,  jumlah  kamar,  tarif  hotel  dan per-kembangan  hotel  dalam  7  (tujuh) tahun terakhir.
2. Peneliti tidak berhasil menelusuri hotel- hotel  yang  sebelumnya  aktif  dan beraktivitas  di  Kota  Padang.  Dan penulis  tidak  berhasil  menelusuri  data- data  terkait  wajib  pajak  hotel  dan pengelolaan  pajak  hotel  dari  Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) pemerintah kota yang sebelumnya dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah.
3. Dalam  penelitian,  penulis  membatasai hanya  melakukan  perhitungan  potensi atau  analisis  potensi  pajak  hotel  terkait dengan tingkat hunian atau kamar hotel yang terpakai. Namun, tidak untuk data dan  informasi  lainnya  berkaitan  dengan fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal  jangka  pendek,  dan  pelayanan penunjang.

## 5.3 Saran
Dari berbagai kesimpulan yang telah dirangkum  di  atas,  sebagai  masukan  bagi pemerintah  kota  Padang  dalam  upaya peningkatan penerimaan pajak hotel, yakni sebagai berikut:
1. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa potensi pajak hotel yang ada berpengaruh sangat kuat terhadap realisasi  penerimaan  pajak  hotel  yang terjadi  sehingga  akan  lebih  baik  bila pemerintah kota Padang dalam penetapan pajaknya memperhatikan aspek-aspek yang berpengaruh terhadap penerimaan  pajak  hotel.  Misalnya besarnya  tingkat  hunian  kamar  hotel, tarif  rata-rata  hotel  dan  jumlah  kamar yang dimiliki hotel.
2. Dalam  penentuan  target  penerimaan pajak  hotel  hendaknya  tidak  hanya berdasar  pada  anggaran  tahun-tahun sebelumnya saja tetapi juga memperhatikan  potensi  pajak  hotel yang  ada  serta  keadaan  yang  terjadi  di lapangan.
3. Dengan  potensi  yang  dimiliki  oleh Pemerintah  Kota  Padang,  diharapkan
pemerintah  kota  Padang  sigap  dan tanggap dalam menyikapi keadaan yang ada  agar  menjadi  peluang  dalam meningkatkan penerimaan daerah khususnya  dari  aspek  pajak  hotel sehingga dapat meningkatkan
pembangunan daerah.

## Daftar Pustaka
Abdul  Halim.  2004. Akuntansi  Sektor Publik:  Akuntansi  Keuangan  Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat. Abdul, Halim.  Ibnu Mujib, 2009. Problem Desentralisasi Dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat- Daerah: Peluang  Dan  Tantangan
Pengelolaan  Sumber  Daya  Daerah, Sekolah
Pasca-sarjana
UGM:
Yogyakarta. Agus  Rahmanto.  2007. Efektivitas  Pajak Hotel  dan  Kontribusinya  terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004 . Semarang : UNS. Arinda Trywilda. 2011. Analisis
Kontribusi  Pajak  Hotel  dan  Restoran Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di Kota Samarinda. Samarinda : Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman.
Lisa  Hendra  Aya  dan  Retnaningtyas
Widuri.  2013. Analisis  Potensi  Pajak
Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak  Hotel  Berbintang  di  Surabaya. Surabaya:  Program  Akuntansi  Pajak, Program  Studi  Akuntansi  Universitas Kristen Petra.
Mahmudi.  2009.  Manajamen  Keuangan Daerah. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Mardiasmo. 2004, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah  (Serial Otonomi Daerah dan Good Governance), Andi Offset, Yogyakarta Nur Aini Yuniyarti. 2006. Modul Pembelajaran  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah.    Yogyakarta:

## UGM.
Rahmanto,  Agus.  2007. Efektivitas  Pajak Hotel  dan  Kontribusinya  terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004 . Semarang : UNS. Republik Indonesia, Undang-Undang
Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2004 Nomor 125.
Rifqy  Sabatini  dan  Evi  Yulia  Purwanti. 2013.  Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mem-pengaruhi  Penerimaan  Pajak Hotel  Di  Kota  Semarang.  Semarang: Diponegoro Journal  of  Economics . Volume  2,    Nomor  1,  Tahun  2013,
Halaman 1-7. http://ejournal-
s1.undip.ac.id/index.php/jme Suhendi,  Eno.  2008. Analisis  Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Yogyakarta (Tahun 1991-2005). Yogyakarta: UII.
Siahaan,  Marihot  Pahala.  2010. Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah ,  Edisi
Revisi, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Walikota  Padang.  Peraturan  Daerah  Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
____,Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2004 tentang Per-imbangan Keuangan Republik Indonesia.
_____.  2009. Akuntansi  sektor  publik Akuntansi Keuangan daerah , Salemba Empat Jakarta.
_____.  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009  tentang Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah. Tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004  Tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah.
.
.

## LAMPIRAN 1. POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN
Daftar Wajib Pajak Hotel Pemerintah Kota Padang Tahun  2014 No Nama Hotel Alamat WP Keterangan 1  Basko Premier Hotel Jl. Prof. Dr Hamka Bintang V 2  Bumi Minang Hotel Jl. Bundo Kanduang Bintang IV 3  Grand Inna Muaro Hotel Jl. Gereja Bintang IV 4  Mercure Hotel Jl. Purus IV No.8 Bintang IV 5  Pangeran Beach Hotel Jl. Juanda No.79 Bintang IV 6  Rocky Plaza Hotel Jl. Permindo Bintang III 7  Hayam Wuruk Hotel Jl. Hayam Wuruk No.28 Bintang III 8  Aliga Hotel Jl. Thamrin Bintang III 9  The Axana Hotel Jl. Bundo Kanduang Bintang III 10  Diniya Suaso Hotel Jl. Asahan No.7 Rimbo Kaluang Bintang III 11  Grand Zuri Jl. M. Thamrin No.27 Alang Laweh Bintang III 12  Ibis Hotel Jl. Taman Siswa No.1 A Bintang III 13  Pangeran City Hotel Jl. Dobi No.3 Bintang II 14  Surya Palace Jl. Belanti Raya Bintang II 15  SMK 9 Edotel Jl. Bundo Kanduang Bintang II 16  SMK 6 Edotel Jl. Suliki Bintang II 17  Daima Hotel Jl. Sudirman Bintang II 18  ibis Hotel Jl. Hangtua No.211 Bintang II 19  Bogenville hotel Jl. Bgd Aziz Chan Bintang I 20  Padang Hotel Jl. Bgd Aziz Chan Bintang I 21  Mariani Hotel Jl. Bundo Kanduan Bintang I 22  Femina Hotel Jl. Bgd Aziz Chan Bintang I 23  Grand Sari Hotel Jl.  Thamrin Bintang I 24  Savali Hotel Jl. Hayam Wuruk Bintang I 25  Anda Hotel Jl. Belakang Lintas Melati 26  Andalas Wisma Jl. Simpang Haru Melati 27  Benyamin I Hotel Jl. Bgd Aziz Chan Melati 28  Benyamin II Hotel Jl. Aur Duri Melati 29  Bhakti Wisma Jl. Belakang Olo1/4 Melati 30  Bintang Wisma Jl. Bandar Pulau Karam Melati 31  Bunda Hotel Jl. Bundo Kanduang Melati 32  Caroline Beach hotel Jl. Padang Painan Melati 33  Cavery Beach Hotel Jl. Padang Painan Melati 34  Cendrawasih Hotel Jl. Pemuda No.27 Melati 35  Dahlia Hotel Jl. Kp. Jawa Dalam Melati 36  D'Dhave Hotel Jl. Purus IV Melati 37  Eden Wisma Jl. S.Parman No. 169 Melati 38  Garuda Hotel Jl Permindo No.4 Melati 39  Guessn House Monata Jl. S. Parman 126 A Melati 40  Hang Tua Hotel Jl. Pemuda No.11 Melati 41  Havilla Maranatha Home Stay Jl. Bdr. Pl. Karam No.109 Melati 42  Imanuela Wisma Jl. Hayam Wuruk No.28 Melati 43  Ion Hotel Jl. S.Parman Melati 44  Jakarta Hotel Jl. Belakang Olo No.7 Melati 45  Jati Wisma Jl. KLS.M.Sarkoro Melati 46  Jesnig Wisma Jl. Kp Nias Melati 47  Levender Guest House Jl. Gurun Melati 48  M3 Guest House Jl. Veteran Melati 49  Maharani Pd. Wisata Htl Jl. Veteran No. 11 Melati 50  Mayang Hotel Jl. Veteran Dalam Melati 51  Mervit Hotel Purus II No 6 Melati 52  Wisma Beta Jl. Bdr. Blk. Tangsi No.2 Melati
53  Mutiara Wisma Jl. Pulau Karam No.149 Melati 54  Musafir-Inn Jl. Terandam No. 31 Melati 55  Multi Prima I Hotel Jl. Jhoni Anwar Melati 56  Multi Prima II Hotel Jl. S. Parman Melati 57  New Castle Hotel Jl. Pancasila Melati 58  Pelita Hotel Jl. Kp Jawa Dalam Melati 59  Persamaan Hotel Jl. Kp Jawa Dalam Melati 60  Parmin Hotel Jl. KLS. M. Srkoro Melati 61  Plan B Hotel Jl. Hayam Wuruk No.28 Melati 62  Rasaky Hotel By. Pass Melati 63  Rumah Nenek Jl. Rasuna Said Melati 64  Sawahan Hotel Jl. Sawahan Melati 65  Siti Nurbaya Wisma Jl. Ujung Pandan Melati 66  Son & Son Hotel Jl. Prof. Dr Hamka Melati 67  Sriwijaya Hotel Jl. Alang Lawas Melati 68  Sriwijaya Hotel Jl. Veteran Melati 69  Surya Hotel Jl. Belaakang Lintas Melati 70  Takana Juo Wisma Jl. Paus No.14 Melati 71  Tiga Tiga Hotel Jl. Veteran Melati 72  D'Monty Hotel Jl. Raden Saleh No.47 Melati 73  Hotel Rumah RB Jl. Dr Sutomo No.48 Melati 74  Grace Guest House Jl. Batang Arau No.88, D/5 Melati 75  Ranah Bundo Hotel Jl. MH. Thamrin No.8 Melati 76  D'Ox Ville Hotel Jl. Kamung Sebelah No.26 Melati 77  Wisma Alfa Jl. Bandar Purus No.29 Melati 78  New House Padang Jl. Cikriminot No.104 Melati 79  Brigitte's House Jl. Kp. Sebelah No.26 Melati 80  Benro Hotel Jl. Ujung Tanah No.56 A Lubeg Melati 81  Hotel Al Ghani Jl. Aur Duri Indah No 23 Melati 82  Alinia Guesthouse Jl. Komp. Filano Jaya I Blok A5 Melati 83  Hotel Nayla Jl. Prof  Dr. Hamka Melati 84  Hotel Machudum Syariah Jl. Bundo Kanduang No. 20 Pondok Melati 85  Yani Homestay Jl. Nipah No.1 Melati 86  Wisma Metronas Jl. Aru Bo. 12.Lubeg Melati 87  Wisma Kemala Jl. Jend, Sudirman No. 39 Melati Sumber : Bidang Pendapatan, DPKA Pemerintah Kota Padang

## LAMPIRAN. 2  PERTUMBUHAN DAN KENAIKAN JUMLAH KAMAR
No Klasisifikasi Hotel Perkembangan Jumlah Kamar (unit) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 Hotel Bintang V - - - 180 180 180 180 2 Hotel Bintang IV 344 344 177 177 490 549 549 3 Hotel Bintang III 230 230 230 272 569 730 730 4 Hotel Bintang II 97 97 97 97 241 293 293 5 Hotel Bintang I 134 134 134 205 212 211 211 6 Melati 746 822 808 1.082 1.286 1.332 1.332 Jumlah 1.551 1.627 1.446 2.013 2.978 3.295 3.295 Rata-Rata 310 325 289 336 496 549 549

## LAMPIRAN. 3 PERHITUNGAN EFEKTIFITAS
a. Efektitas Target dan Realisasi
No Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Efektifitas (%) Selisih -/+ (%) Interprestasi 1 2008 6.500.000.000 7.582.483.951 116,65 16,65 Sangat Efektif 2 2009 7.500.000.000 6.948.371.260 92,64 -7,36 Tidak   Efektif 3 2010 5.997.859.500 6.106.355.228 101,81 1,81 Sangat Efektif 4 2011 7.600.000.000 7.910.983.109 104,09 4,09 Sangat Efektif 5 2012 12.090.532.000 14.462.683.262 119,62 19,62 Sangat Efektif 6 2013 15.300.000.000 17.667.533.678 115,47 15,47 Sangat Efektif 7 2014 19.865.600.000 21.353.910.003 107,49 7,49 Sangat Efektif Rata-Rata 10.693.427.357 11.718.902.927 108,26 8,26 Sangat Efektif
b. Efektifitas Realisasi dan Potensi No Tahun Realisasi (Rp) Potensi (Rp) Efektifitas (%) Selisih (-/+) Interprestasi 1 2008 7,582,483,951 11.034.653.874 68,72 31,28 Tidak Efektif 2 2009 6,948,371,260 13.261.906.030 52,87 47,13 Tidak Efektif 3 2010 6,106,355,228 10.031.877.963 60,87 39,13 Tidak Efektif 4 2011 7,910,983,109 16.844.650.851 46,96 53,04 Tidak Efektif 5 2012 14,462,683,262 30.654.336.830 47,18 52,82 Tidak Efektif 6 2013 17,667,533,678 37.811.509.171 46,73 53,27 Tidak Efektif 7 2014 21.353.910.003 44.708.291.300 47,76 52,24 Tidak Efektif Rata-Rata 10,113,068,415 19.929.658.817 53,01 46,99 Tidak Efektif

## LAMPIRAN. 4 PERHITUNGAN POTENSI
Tahun 2008 No Klasisifikasi Hotel Jumlah Hotel Jumlah Kamar (unit) Tarif Rata- Rata (RP) Potensi Pajak (Rp) Proporsi (%) 1 Hotel Bintang V - - - - - 2 Hotel Bintang IV 2 344 645.480 4.731.596.610 42,88 3 Hotel Bintang III 2 230 506.596 1.761.607.018 15,96 4 Hotel Bintang II 1 97 274.124 598.686.186 5,43 5 Hotel Bintang I 4 134 306.754 881.189.177 7,99 6 Melati 31 746 201.420 3.106.574.884 27,75 Total 40 1.551 387.426 11.034.653.874 100 Tahun 2009 No Klasisifikasi Hotel Jumlah Hotel Jumlah Kamar (unit) Tarif Rata- Rata (Rp) Potensi Pajak (Rp) Proporsi (%) 1 Hotel Bintang V - - - - - 2 Hotel Bintang IV 2 344 696.610 5.092.047.458 38,74 3 Hotel Bintang III 2 230 506.596 3.021.691.228 22,99 4 Hotel Bintang II 1 97 324.124 707.886.186 5,39 5 Hotel Bintang I 4 134 313.004 901.289.177 6,86 6 Melati 34 822 206.407 3.419.654.051 26,02 Total 43 1.627 409.348 13.142.568.099 100
Tahun  2010 No Klasisifikasi Hotel Jumlah Hotel Jumlah Kamar (unit) Tarif Rata- Rata (RP) Potensi Pajak Proporsi (%) 1 Hotel Bintang V - - - - - 2 Hotel Bintang IV 1 177 546.045 1.703.661.017 16,98 3 Hotel Bintang III 2 230 716.830 2.915.031.579 29,06 4 Hotel Bintang II 1 97 374.742 818.437.113 8,16 5 Hotel Bintang I 4 134 369.575 1.082.721.599 10,79 6 Melati 34 808 201.972 3.512.026.654 35,01 Total 42 1.446 441.833 10.031.877.963 100 Tahun 2011 No Klasisifikasi Hotel Jumlah Hotel Jumlah Kamar (unit) Tarif Rata- Rata (RP) Potensi Pajak Proporsi (%) 1 Hotel Bintang V 1 180 822.017 3.521.520.542 20,91 2 Hotel Bintang IV 1 177 600.565 1.873.762.712 11,12 3 Hotel Bintang III 3 272 614.553 3.284.031.579 19,50 4 Hotel Bintang II 1 97 479.485 1.047.194.227 6,22 5 Hotel Bintang I 6 205 463.343 1.451.473.121 8,62 6 Melati 45 1.082 243.508 5.666.668.670 33,64 Total 57 2.013 3.223.471 16.844.650.851 100 Tahun 2012 No Klasisifikasi Hotel Jumlah Hotel Jumlah Kamar (unit) Tarif Rata-Rata (RP) Potensi Pajak Proporsi (%) 1 Hotel Bintang V 1 180 822.017 3.521.520.542 11,49 2 Hotel Bintang IV 3 490 859.276 8.247.296.324 26,90 3 Hotel Bintang III 6 569 716.647 7.037.432.590 22,96 4 Hotel Bintang II 5 241 464.914 2.661.777.545 8,68 5 Hotel Bintang I 6 212 492.391 1.623.570.264 5,30 6 Melati 62 1.286 269.882 7.562.739.565 24,67 Total 83 2.978 604.188 30.654.336.830 100 Tahun 2013 No Klasisifikasi Hotel Jumlah Hotel Jumlah Kamar (unit) Tarif Rata- Rata (Rp) Potensi Pajak (Rp) Proporsi (%) 1 Hotel Bintang V 1 180 822.017 4.182.422.157 11,06 2 Hotel Bintang IV 4 549 904.694 9.792.521.778 25,90 3 Hotel Bintang III 7 730 826.265 11.189.770.602 29,59 4 Hotel Bintang II 6 293 498.811 3.126.750.845 8,27 5 Hotel Bintang I 6 212 506.159 1.720.718.090 4,55 6 Melati 63 1.331 269.473 7.799.325.699 20,63 Total 87 3.295 3.827.418 37.811.509.171 100
Tahun 2014 No Klasisifikasi Hotel Jumlah Hotel Jumlah Kamar (unit) Tarif Rata- Rata (Rp) Potensi Pajak (Rp) Proporsi (%) 1 Hotel Bintang V 1 180 1.577.728 7.137.640.467 15,96 2 Hotel Bintang IV 4 551 1.281.242 13.077.807.713 29,25 3 Hotel Bintang III 7 730 883.088 11.908.227.481 26,64 4 Hotel Bintang II 6 291 532.620 3.017.047.232 6,75 5 Hotel Bintang I 6 211 506.831 1.723.477.133 3,85 6 Melati 63 1.332 274.547 7.844.091.276 17,55 Total 87 3.295 5.056.055 44.708.291.300 100 Tahun 2015 No Klasisifikasi Hotel Jumlah Hotel Jumlah Kamar (unit) Tarif Rata- Rata (Rp) Potensi Pajak (Rp) Proporsi (%) 1 Hotel Bintang V 1 180 1.577.728 7.137.640.467 15,96 2 Hotel Bintang IV 4 551 1.281.242 13.077.807.713 29,25 3 Hotel Bintang III 7 730 883.088 11.908.227.481 26,64 4 Hotel Bintang II 6 291 532.620 3.017.047.232 6,75 5 Hotel Bintang I 6 211 506.831 1.723.477.133 3,85 6 Melati 63 1.332 274.547 7.844.091.276 17,55 Total 87 3.295 5.056.055 44.708.291.300 100 Lampiran. 5 Perhitungan Kontribusi
a. Realisasi Tahun Realisasi Pajak Hotel (Rp) Pajak Daerah (Rp) PAD (Rp) kenaikan penerimaan pajak hotel Kontribusi Pajak Hotel dan Daerah Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD 2008 7.582.483.951 76.795.691.361   117.866.279.170 - 9,87 6,43 2009 6.948.371.260 71.666.752.249   113.268.654.183 -8,36 9,70 6,13 2010 6.106.355.228    77.639.340.556   116.435.656.590 -12,12 7,87 5,24 2011 7.910.983.109   102.412.116.200   150.151.686.567 29,55 7,72 5,27 2012 14.462.683.262   128.595.100.667   189.450.840.075 82,82 11,25 7,63 2013 17.667.533.678   165.460.994.275   238.889.759.534 22,16 10,68 7,40 2014 21.353.910.003  194.617.818.528  316.079.336.434 20,87 10,97 6,76 Rata- Rata 11.718.902.927  116.741.116.262  177.448.887.508 22,49 9,70 6,41
b. Potensi
Tahu n Potensi Pajak Hotel (Rp) Pajak Daerah (Rp) PAD (Rp) Pertumbuha n Pajak Hotel (%) Kontribus i Pajak Hotel dan Daerah Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD 2008 11.034.653.87 4 76.795.691.361 117.866.279.17 0 - 14,37 9,36 2009 13.142.568.09 9 71.666.752.249 113.268.654.18 3 19,10 18,34 11,60 2010 10.031.877.96 3 77.639.340.556 116.435.656.59 0 (23,67) 12,92 8,62 2011 16.844.650.85 1 102.412.116.20 0 150.151.686.56 7 67,91 16,45 11,22 2012 30.654.336.83 0 128.595.100.66 7 189.450.840.07 5 81,98 23,84 16,18 2013 37.811.509.17 1 165.460.994.27 5 238.889.759.53 4 23,35 22,85 15,83 2014 44.708.291.30 0 194.617.818.52 8 316.079.336.43 4 18,24 22,97 14,14 Rata- Rata 19.919.932.79 8 103.761.665.88 5 146.849.837.26 9 31,15 20,10 12,42