## KUALIFIKASI PENDIDIKAN NONFORMAL APARATUR PEMERINTAH DESA: STRATEGI DAN TANTANGAN
Rida Rimadani 1) , Sarwono 2) , dan I Gede Eko Putra Sri Sentanu 3)
Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Correspondence: E-mail: ridarimadani@student.ub.ac.id

## A B S T R A C T S

## A R T I C L E   I N F O
This research to analyze the Strategy and challenges of implementing ca- pacity building for village officials through Non-formal education qualifi- cations.  Evaluation  of  the  Village  officials  Capacity  Development  Policy (PKAD) explained that 24% of village officials in Indonesia have good ca- pacity, while the remaining 76% have low capacity. This research uses de- scriptive research with a qualitative approach. This research determined two research focuses, namely the strategy carried out to increase the ca- pacity  of  the  village  apparatus  and  the  challenges  of  implementing  the strategy. The capacity building strategy is carried out by using a capacity building approach that is measured through: leadership strategies, good program planning, effective management and implementation, and effi- cient use of resources owned. The challenge faced in an effort to increase cassapitas is a fluctuating budget condition accompanied by the number and distribution of regions that are less efficient in terms of accessibility. It is expected that the BBPD Malang can more consider cooperation with the  organizers  of  non-formal  education  in  order  to  improve  the  level  of ability of trainees and village officials so that the training process runs op- timally and effectively
Keyword: apparatus  competencies,  educational  qualifications,  non- formal educatio, village officials, and strategies
© 2019 Tim Pengembang Jurnal UPI
Article History: Received 11 July  2019 Revised 19 August  2019 Accepted 22  September 2019 Available online 30 October 2019 d
Received 16 Aug 2018 Revised 20 Aug 2018 Accepted 25 Aug 2018 Available online 09 Sep 2018

## 1. PENDAHULUAN
Aparatur  desa  saat  ini  perlu  mendapat perhatian khusus. Pada pemaparan Evaluasi Pengembangan  Kapasitas  Aparatur  Desa (PKAD)  menyebutkan  bahwa  dari  74.957 desa,  kurang  lebih  24%  desa  yang  memiliki aparatur  pemerintahan  desa  cukup  baik. Sedangkan  76%  dari  keseluruhan  desa  yang ada  di  Indonesia  masih  memiliki  aparatur
desa  yang  dibawah  rata-rata  atau  masih rendah.
Minimnya kualitas aparatur desa tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti  tingkat  pendidikan  aparatur  desa yang  beragam  sehingga  membuat  kapasitas dan karakteristik belajar aparatur desa yang berbeda-beda).  Oleh  karena  itu  aparatur desa  sebagai pemegang kewenangan dalam

## JURNAL ADMINISTRASI PENDIDIKAN
Journal homepage: http://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs
Jurnal Administrasi Pendidikan 26 (2) (2019) 336-344
pemerintahan  desa  yang  juga  berperan sebagai  aktor  pembangunan  desa  harus meningkatkan kapasitasnya.
Pembangunan  kapasitas  merupakan upaya untuk membantu pemerintah, masyarakat ataupun individu dalam mengembangkan keahlian dan keterampiran yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan- tujuan mereka, Sessions dalam Warsito dan Yuwono  (2003:  5)  pembangunan  kapasitas dilakukan  dengan  melalui  pendidikan  dan pelatihan, reformasi peraturan dan kelembagaan,  dan  juga  asistensi  finansial, teknologi dan keilmuan.
Peningkatan  kapasitas  aparatur  desa dilakukan  dengan  pengadaan  kegiatan pelatihan  untuk  meningkatkan  keahlian aparatur desa. Pemerintah telah mengupayakan peningkatan kapasitas aparatur  desa  melalui  Pasal  9  Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007
tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat  dan  Desa/Kelurahan  yang selanjutnya disebut Pelatihan PMD. Pelatihan  PMD  adalah  upaya  meningkatkan pengetahuan,  sikap,  keterampilan,  perilaku masyarakat  dan  aparatur  penyelenggara Pemerintahan  Desa/Kelurahan,  sehingga mampu  memberdayakan  serta  membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.
Dalam  implementasinya,  pemerintah memberikan  wewenang  dalam  pelaksanaan pelatihan  aparatur  dan  pemerintah  desa, dalam  hal  ini  Kementerian  Dalam  Negeri dibawah  Direktorat  Jenderal  Pemerintah Desa.  Jenderal  Bina  Pemerintahan  Desa merumuskan  kebijakan  pelatihan  melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Balai Besar Pemerintah Desa yang kemudian disingkat BBPD.
BBPD  mempunyai  tugas  sebagai  wadah dan  sarana  pelatihan  dan  bimbingan  teknis untuk  aparatur  dan  pemerintah  desa.  Di Indonesia  terdapat  tiga  BBPD,  yaitu  BBPD Malang,  Yogyakarta  dan  Lampung.  Pada pelaksanaan tugas sebagai fasilitator
pelatihan  apartur  desa,  BBPD  mengalami beberapa hambatan dan tantangan.
Pelatihan aparatur dilaksanakan dengan menggunakan  beberapa  metode.  Meninjau keadaan  saat  ini  bahwa  rata-rata  aparatur desa  memiliki  kualifikasi  pendidikan  yang kurang memadai, maka penerapan pelatihan dengan  pendekatan  metode  pembelajaran nonformal. Pendidikan nonformal merupakan sebuah kegiatan pendidikan yang terdapat sistem dan terarah yang kegiatannya  berada  di  luar  sekolah  dan bertujuan  untuk  memperoleh  pengetahuan, informasi,  dan  pelatihan  atau  bimbingan sesuai dengan kebutuhan guna mengembangkan  keterampilan,  sikap  dan nilai-nilai.  Oleh  karena  itu  pendidikan nonformal  bagi  pemerintah  dan  aparatur desa dapat menjadi angin baru bagi aparatur dan  pemerintah  desa  yang  tidak  memiliki pengalaman dan riwayat pendidikan.
Hambatan  dan tantangan  dalam proses peningkatan  kapasitas  yaitu  terbatasnya jumlah anggaran dan waktu penyelenggaraan kegiatan pelatihan, terbatasnya  tenaga  pelatih  baik  dari  segi kuantitas  dan  kualitas  yang  menyebabkan ratio  pengajar  dan  peserta  tidak  seimbang. Serta  lemahnya  sistem  monitoring  dan evaluasi terhadap hasil dan proses pelatihan.

## 2.  METODE  PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif dengan menngunakan pendekatan kualitatif.  Penelitian  ini  menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.
Observasi  atau  pengamatan  pada penelitian  ini  dilakukan  dengan  mengamati proses pelaksanaan pelatihan guna meningkatkan  kapasitas  aparatur  desa. Observasi dilakukan selama 3 bulan. Metode selanjutnya yaitu berupa metode wawancara semi terstruktur.
Wawancara  digunakan  untuk  menggali informasi secara mendalam dengan melibatkan  beberapa  informan.  Informan yang  dilibatkan  dalam  penelitian  ini  terdiri atas  Kepala  Bidang  Pelatihan  Penataan  dan
Administrasi  Pemerintahan  Desa,  Kepala Bidang  Pelatihan  Kelembagaan,  Kerjasama, keuangan  dan  aset  desa,  serta  Kepala  Sub bagian  Penyusunan  Program.  Penetapan informan  disusun  atas  dasar  informan terlibat secara langsung dalam jangka waktu yang lama dan intensif pada proses pelatihan di kantor BBPD Malang.
Data  pada  dokumentasi  digunakan untuk  menunjang  hasil  penelitian  dalam interpretasi  data.  Metode  dokumentasi dilakukan  dengan  melihat  dokumen  LAKIP, Petunjuk  Pelaksanaan  Kegiatan  Pelatihan BBPD Malang dan dokumen lainnya.

## 3.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Strategi  Peningkatan  Kapasitas  Aparatur Desa di Lingkungan BBPD Malang
BBPD  Malang  dalam  melaksanakan tugasnya sebagai fasilitator pelatihan aparatur  dan  pemerintahan  desa  telah menerapkan strategi dalam upaya meningkatkan  kapasitas  aparatur  desa. Strategi    BBPD  Malang  dalam  menjalankan pelatihan yaitu dengan:
1. Strategi Kepemimpinan
( strategic leadership )
Strategi  kepemimpinan  berperan  sangat penting.  Pada  proses  peningkatan  kapasitas aparatur  desa  di  BBPD  Malang,  pemimpin BBPD  Malnag  memiliki  kebijakan  guna mendongkrak kuantitas dan kualitas pelatihan  aparatur  desa,  yaitu  melalui kebijakan  pendekatan  daerah.  Hal  tersebut disampaikan  oleh  Ibu  Endang  selaku  Kepala Bidang Pelatihan Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa menyampaikan bahwa:
“Kita mencoba untuk melakukan pendekatan ke daerah, jadi mungkin daerah mereka punya anggaran dan butuh pelatihan apa,  jadi  kita  kerja  sama  antar  daerah. Apalagi wilayah kerja balai yang luas seperti itu  menunggu  anggaran  dari  balai  tidak mungkin terpenuhi, sehingga mereka (daerah)  kan  punya  anggaran  sendiri,  jadi
kalo mereka pengen mengadakan  pelatihan gitu  ya  untuk  dilatih  balai  jadi  mereka menggunakan  anggaran  mereka  dan  kita yang  memfasilitasi”.  (Wawancara  pada  1 Maret 2019 di kantor BBPD Malang)
2. Perencanaan Program
(program planning)
Perencanaan program dalam pelaksanaan pelatihan  aparatur  desa  adalah  dengan melakukan  kegiatan  IKP  atau  Identifikasi Kebutuhan  Pelatihan.  IKP  dilakukan  dengan menjalin  kerjasama  dengan  daerah  yang membutuhkan pelatihan. Dengan adanya IKP pihak  BBPD  Malang  dapat  mengetahui  apa saja  yang  dapat  disiapkan  dalam  kegiatan pelatihan  nantinya.  Juga  dapat  ditetapkan penggunaan  metode  apa  yang  akan diterapkan  dalam  proses  pembelajaran pelatihan.  Identifikasi  Kebutuhan  Pelatihan yang  berupa  kegiatan  kunjungan  pada daerah-daerah  yang  telah  ditunjuk  oleh Pemerintah  Propinsi  yang  diperkirakan membutuhkan pelatihan. Hal ini disampaikan oleh Ibu Endang sebagai berikut:
“Seperti  kemarin  kita  baru  pulang  dari Sulawesi    Selatan  melakukan  identifikasi  ke daerah-daerah  yang  ditunjuk  dari  propinsi mereka  sebenarnya  butuh  pelatihan  seperti apa  sih?  Terus  kalo  pelatihannya  seperti  itu materi yang dibutuhkan itu apa”. (Wawancara  pada  1  Maret  2019  di  kantor BBPD Malang)
Hal  lain  yang  diperlukan  dalam  proses penyusunan  IKP  adalah dengan  mengklasifi- kasikan  peserta  berdasarkan  pada  daerah. Hal ini disampaikan oleh bapak Rifa’i:
pengklasifikasian  peserta  berdasarkan kategori  dan  wilayah  atau  daerah.  Seperti clusterPapua  yang  terdiri  dari  Proponsi  Pa- pua, dan Papua Barat. Cluster NTT dijadikan satu dengan Maluku dan Maluku Utara  be- gitu juga dengan yang lain. Karena adat dan pola kebiasaannya berbeda (dengan daerah
yang  lain).  (Wawancara  pada  28  Januari 2019 di kantor BBPD Malang)
BBPD  dalam  hal  ini  sebagai  fasilitator kegiatan  peningkatan  kapasitas  aparatur desa  merencanakan  program  yang  akan dilaksanakan dengan cara melakukan Identifikasi  Kebutuhan  Pelatihan  (IKP)  guna mempermudah proses interpretasi kebutuhan  pelatihan  yang  akan  datang.  Hal ini  dilakukan  guna  memastikan  kebutuhan peserta peningkatan kapasitas dan menyesuaikan  kebutuhan  mereka  dengan bahan  ajar  yang  akan  diberikan.  Selain kegiatan  IKP,  hal  lain  yang  dilakukan  BBPD Malang  adalah  pengklasifikasian  peserta pelatihan  berdasarkan  daerah  asal.  Hal  ini didasarkan  pada  daera-daerah  yang  serum- pun  (sama)  dapat  diclusterkan  dalam  satu kegiatan pelatihan. Pengklasifikasian daerah tersebut  bertujuan  untuk  memudahkan pemetaan  baik  metode  pembelajaran  mau- pun pemahaman karakteristik peserta.
3. Manajemen  dan  Pelaksanaan ( management and execution )
Tugas utama BBPD Malang adalah sebagai pelaksana pelatihan di bidang pemerintahan desa  bagi  kepala  desa,  perangkat  desa, Badan  Permusyawaratan  Desa,  lembaga kemasyarakatan  desa,  dan  lembaga  adat desa,  pasal  2  Permendagri  No.  106  tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana  Teknis  Balai  Pemerintahan  Desa Kementerian  Dalam  Negeri.  Pelaksanaan kegiatan  pelatihan  BBPD  Malang  diawali dengan menyusun petunjuk penyelenggaraan kegiatan. Penyusunan petunjuk pelatihan dimulai dengan penyusunan materi dan bahan ajar pelatihan dan penyusunan jadwal tentantif.
Metode  pembelajaran  yang  dipakai  oleh BBPD Malang disesuaikan dengan tema dan judul  pelatihan.  Selain  disesuaikan  dengan tema dan judul pelatihan, hal lain  yang perlu diperhatikan adalah kondisi peserta. Oleh ka- rena  itu  BBPD  Malang  menerapkan  metode
pembelajaran khusus, hal tersebut disampaikan oleh Bapak Naswir:
“Jadi  metode  belajar  kita  menggunakan partisipatory  andragogi.  dengan  melihat, yang  mau  kita  berikan  itu  sifatnya pengetahuan,  keterampilan  atau  afektif sikap.  Jadi  kita  memilih  metodenya  dengan peragaan,  simulasi  atau  juga  melakukan kunjungan  lapang  dengan  tujuan  agar peserta melihat fenomena sehingga mampu merubah sikap mereka”. (Wawancara pada 1 Maret 2019 di kantor BBPD Malang)
4. Alokasi sumber daya Sumber  daya  organisasi  dalam  BBPD Malang terdiri dari sumber daya Manusia dan juga  sumber  daya  material  lain  berupa sarana,  prasarana  dan  fasilitas  pelatihan. Alokasi dana BBPD Malang digunakan untuk segala  kebutuhan  pelatihan  dan  biaya operasional  balai  serta  anggaran  belanja pegawai  termasuk  gaji.  saat  ini  faktor  yang paling  dominan  dirasakan  adalah  kebijakan pengurangan  anggaran  oleh  pemerintah pusat  yang  mengakibatkan  pada  turunnya jumlah  target  peserta  pelatihan.  Sesuai dengan pernyataan dari bapak Rifa’i:
“Saat  ini  anggaran  dari  pusat  menurun terus. Jadi kita dapat uang berapa, sehingga itu  cuma  buat  pelatihan  itu.  Kalo  targetnya besar,  la  targetnya  tadi  ya  2.870  itu.  Per- tahunnya  sekitar  segitu.  Tiap  tahunnya  30 angkatan dan 30 kabupaten. Jadi 1 angkatan itu ada 1 kabupaten, tinggal dikalikan kalo 30 angkatan  x30  desa.  Kita  persebarannya bergantung pada anggaran juga”. (Wawancara pada 28 Januari 2019 di kantor BBPD Malang)
BBPD  Malang  dalam  menyelenggaran fungsi  sebagai  fasilitator  didukung  oleh sumber daya pegawai. Kondisi saat ini BBPD Malang memiliki 33 pegawai yang berstatus sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara). Berikut merupaka pernyataan Bapak Naswir tentang relevansi SDM dengan efektifitas
pelaksanaan program pelatihan:
“Ketersediaan  jumlah  SDM,  di  Balai malang  ini  SDM  nya  sedikit  sekali.  Dengan beban  14  propinsi  kita  hanya  diberi  PNS sejumlah 33 orang. 33 orang yang ditempat pelatihan  hanya  16  orang.  Jadi  16  orang dibebankan  pekerjaan  besar  akhirnya kewalahan.  Idealnya  di  dalam  suatu  bidang itu minimal sekitar 20 orang menurut saya”. (Wawancara  pada  1  Maret  2019  di  kantor BBPD Malang)
Dari beberapa pernyataan tersebut diatas dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  integrasi jumlah  anggaran  dan  jumlah  sumber  daya yang dimiliki oleh suatu lembaga, dalam hal ini BBPD Malang dapat memengaruhi proses pelaksanaan  pelatihan  aparatur  desa. Tingkat  keoptimalan  proses  dan  hasil pelatihan dapat ditingkatkan dengan peningkatan  dan  efisiensi  sumber  daya anggaran dan sumber daya manusia.
Tantangan dalam
Pelaksanaan

## Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
BBPD  Malang  mendapatkan  beberapa permasalahan  dalam  menjalankan  tugas pelatihan aparatur desa. Diantaranya yaitu:
1. Jumlah  anggaran  operasional
BBPD  Malang  yang  menurun  secara signifikan.  Jumlah  anggaran  yang didapatkan dari Ditjen
Bina Pemeerintah  Desa  selama  ini  men- galami fluktuatif. Dalam kurun waktu empat  tahun,  dana  yang  diberikan mengalami  penurunan.  Penurunan anggaran  berdampak  langsung  pada jumlah peserta pelatihan dan jumlah frekuensi  pelatihan.  Pelatihan  yang diselenggarakan  oleh  BBPD  Malang sepenuhnya pembiayaannya di- tanggung  oleh  BBPD  Malang,  mulai dari  kebutuhan  akomodasi  peserta sampai  dengan  kebutuhan  selama
pelatihan  berlangsung.  Adapun  ang- garan yang dimiliki oleh BBPD dibagi untuk kegiatan operasional Balai dan untuk  memenuhi  kebutuhan  BBPD seperti gaji pegawai maupun pemeli- haraan  sarana  dan  prasarana.  Se- hingga penurunan anggaran mengakibatkan  dampak  berkelanju- tan terhadap kuantitas pelatihan.
2. Kondisi geografis dan kemampuan  dasar  aparatur  dan pemerintah desa yang kurang memadai.  Jika  dibandingkan  dengan cakupan wilayah BBPD di Yogyakarta dan di Lampung, BBPD Malang mem- iliki tanggung jawab wilayah yang pal- ing luas. Ditambah lagi dengan secara geografis  wilayah  yang  menjadi tanggung jawab BBPD Malang mayoritas berbentuk kepulauan kecil,sehingga aksesabilitas serta mo- bilitasnya membutuhkan waktu yang lama  dan  biaya  yang  tidak  sedikit. Kondisi  geografis  tersebut  juga turut memngaruhi  kepribadian  dan  kebia- saan  masyarakatnya.  Kebiasaan  ter- sebut menciptakan pola pikir yang di- anutnya.  Masalah  yang  muncul  ada- lah ketidak merataan pendidikan dan sulitnya  memberikan  pemahaman terhadap  aparatur  desa  .  Aparatur yang belum memiliki kualifikasi keahl- ian berdampak pada ketidak efektifan proses pelatihan.
3. Terbatasnya
Proses monitoring dan evaluasi pada proses pelatihan peningkatan kapasitas aparatur  desa.  BBPD  Malang  hanya diberika kewenangan untuk memoni- toring dan evaluasi peserta pelatihan pada pre test dan post test . Penguku- ran evaluasi melalui kedua tes terse- but  dinilai  kurang  efektif,  mengingat
keberhasilan  peserta  pelatihan  tidak dapat  hanya  dilihat  melalui  pening- katan  atau  penurunan  hasil  tes, melainkan  proses  monitoring  dan evaluasi  dilakukan  dengan  melihat unjuk  kerja  dan  bagaimana  peru- bahan  perilaku  antara  sebelum mengikuti  pelatihan  dan  sesudah mengikuti pelatihan.
Tantangan-tantangan tersebut membawa dampak  yang  cukup  signifikan  terhadap proses  pelatihan  dalam  rangka  peningkatan kapasitas aparatur desa. Tantangan tersebut dapat menjadi penghambat sehingga ketercapaian visi dan misi program pelatihan menjadi  tidak  efisien.  Pada  penurunan  ang- gara  menyebabkan  keberlangsungan  dan kuantitas  kegiatan  pelatihan  tidak  dapat menjangkau  seluruh  wilayah  BBPD  Malang dalam  kurun  waktu  lima  tahun.  Ditambah dengan  keadaan  geografis  wilayah  yang mempersempit  kesempatan  pada  beberapa daerah  dengan  aparatur  desa  yang  memer- lukan  pelatihan.  Dan  minimnya  monitoring dan  evaluasi  membuat  pihak  BBPD  Malang kurang  mendapatkan  gambaran  dari  hasil pelatihan  baik  secara  perilaku  maupun secara  penilaian.  Hal  tersebut  berdampak pada proses penyusunan program pelatihan selanjutnya.
Strategi  Peningkatan  Kapasitas  Aparatur Desa di Lingkungan BPPD Malang
Sumber daya aparatur yang berkompeten akan  menentukan  kemajuan  pembangunan desa. Guna meningkatkan keberhasilan pem- bangunan pemerintah yang berasaskan good governance , desa  memerlukan  SDM  yang berkualitas  yang  berkompeten.penelitian yang  dilakukan  oleh    Andi  dkk  (2016)  me- maparkan  bahwa  terdapat  di  tujuh  desa  di kabupaten Kutai Kertanegara, kondisi apara- tur desa masih yang tidak mengenyam pen-
didikan.  Hal  itu  menyebabkan  pada  ren- dahnya  kemampuan  dan  keahlian  aparatur desa  dalam  melaksanakan  tugas  dan  dapat berakibat  pada  mal  administrasi,  (Andi, 2016).
Guna  mengatasi  permasalahan  tersebut, peningkatan kapasitas dan kemampuan apa- ratur  desa  terus  dilakukan.  Senada  dengan permasalahan  diatas,  penelitian  lainnya mengungkapkan bahwa sumber daya manu- sia  pemerintah  desa  baik  secara  kuantitas maupun  kualitas,  dinilai  tidak  mendukung terselenggaranya  pemerintahan  desa  sesuai visi  desa.  Kondisi tersebut  berpengaruh  ter- hadap  rendahnya  kualitas  penyelenggaraan pemerintahan desa (Sulismadi dkk, 2016).
Penelitian  ini  berupaya  untuk  memapar- kan strategi apa yang layak diimplementasi- kan guna mencapai efektifitas kegiatan pen- didikan dan pelatihan melalui pembelajaran gaya  pendidikan  formal.  penyelenggara pelatihan yakni Balai Besar Pemerintah Desa di  Malang  (BBPD)  sebagai  fasilitator pelatihan  pemerintah  dan  aparatur  desa mempunyai kebijakan dalam upaya peningkatan    kapasitas  aparatur  desa. Kebijakan  tersebut  berupa  langkah-langkah strategis  guna  mencapai  visi  misi  BBPD Malang.  Implementasi  strategi  pelaksanaan pelatihan  memperhatikan  beberapa  aspek yang  dianalisa  menggunakan  teori  oleh Sessions  (1993)  dalam Warsito  dan Yuwono (2003:  h.5)  dimana  kinerja  suatu  lembaga dalam melaksanakan pengembangan kapasitas diukur melalui:
1. Strategi Kepemimpinan (strategic leadership)
Strategi kepemimpinan merupakan sebuah upaya bagaimana pemimpin memberikan  arahan  atas  kebijakan  yang akan  diimplementasikan.  Kepemimpinan dalam  sebuah  organisasi  diukur  melalui:  1) hubungan  pemimpin  dengan  anggota  2)
struktur tugas 3) kekuasaan jabatan dimana seorang  pemimpin  mempunyai  variabel mendayagunakan bawahan. Di BBPD Malang peran  kepemimpinan  ditunjukkan  oleh proses  penetapan  kebijakan  pendekatan daerah.
2. Perencanaan program
( program planning )
Perencanaan  program  pelatihan  pada BBPD  Malang  dilakukan  oleh  Sub  bagian penyusunan  program  yang  bertanggung jawab  di  bawah  Bagian  Tata  Usaha. Perencanaan  program  pelatihan  diawali dengan kegiatan IKP (Identifikasi Kebutuhan Pelatihan) atas daerah-daerah yang mengusulkan pelatihan. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan dilakukan agar peserta pelatihan  mendapatkan  materi  yang  sesuai dengan  kebutuhan  mereka.  IKP  juga membantu BBPD Malang dalam menetapkan metode  pembelajaran  yang  akan  digunakan dalam pelatihan.
Perencanaan metode pembelajaran sendiri dengan menetapkan  materi ajar dan modul  pelatihan  serta  aplikasi  pelatihan sesuai  dengan  jenis  pelatihan.  Untuk pelatihan  sekretaris  desa,  BBPD  Malang menggunakan  metode  praktik  dengan berbasis IT.
3. Manajemen  dan  pelaksanaan ( management and execution )
Konsep  umum  manajemen  yaitu  terdiri dari  beberapa  fungsi  yaitu  perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan monitoring (kontrol). Manajemen pelaksanaan  pelatihan  di  BBPD  Malang dilakukan  dengan  membuat  perencanaan berupa  IKP  dan  perencanaan  metode pembelajaran yang akan diberikan. Pelaksanaan pelatihan dilakukan jika terdapat 1 atau 2 kabupaten yang terdiri dari
berbagai desa mengajukan kegiatan pelatihan. Kabupaten
tersebut
mengkoordinir  peserta  pelatihan  dari  desa yang  membutuhkan  pelatihan.  Umumnya pada  1  Kabupaten  terdiri  dari  2  orang pendamping dari kabupaten dan 30 peserta yang berasal dari berbagai desa.
Setelah melakukan perencanaan pelatihan,  fungsi  manajemen  berikutnya adalah  mengkoordinir  para  pendamping daerah  guna  melaksanakan  pelatihan. Koordinasi  dilakukan  guna  meminimalisir tenjadinya  kesalahan  komunikasi  antara pendamping  dari  kabupaten  dengan  pihak BBPD  Malang.  Selain  koordinasi  dengan calon  peserta  pelatihan,  BBPD  Malang  juga melakukan  koordinasi  dan  sinkronisasi program/kegiatan di lingkup Unit Pelaksana.
4. Alokasi  sumber  daya  yang dimiliki ( resourche allocation )
Pengalokasian  sumber  daya  merupakan upaya optimalisasi sumber daya yang dimiliki oleh  suatu  organisasi.  Sumber  daya  dapat berupa  sumber  daya  material  maupun sumber daya manusia. Sumber daya material yang terdapat di BBPD Malang yaitu berupa sarana dan prasarana yang menunjang dalam proses pelatihan seperti ruang kelas, asrama peserta,  perpustakaan,  proyektor  dan  LCD dan  lain-lainnya.  Sumber  daya  material  lain yaitu berupa sumber dana atau aggaran yang didapatkan  dari  Pemerintah  Pusat  melalui Direktorat  Jenderal  Bina  Desa  Kementerian Menteri Dalam Negeri.
Sumber  daya  lainnya  yaitu  berupa  pagu anggaran  yang  didapat  dari  Ditjen  Bina Pemerintah  Desa.  Kondisi  anggaran  yang diberikan oleh Ditjen Bina Pemdes mengalami  fluktuasi.  Pada  rentang  waktu 2015-2018  jumlah  anggaran  yang  diberikan terus  mengalami  penurunan.  Hal  tersebut dapat berpengaruh pada jumlah peserta dan
angkatan pelatihan. Semakin sedikit anggaran  yang  didapatkan,  semakin  sedikit pula jumlah angkatan dan peserta yang dapat dilatih
Tantangan
dalam
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
Tantangan  strategi  dianalisis  melalui faktor  penghambat  yang  ada  dalam  suatu kegiatan. Faktor penghambat serta tantangan yang dihadapi oleh BBPD Malang yaitu  jumlah  anggaran  operasional  BBPD Malang  yang  menurun  secara  signifikan penurunan  anggaran  tersebut  berdampak pada kuantitas angkatan dan jumlah peserta pelatihan.
Penurunan anggaran terjadi karena pihak Kementerian  Dalam  Negeri  dalam  hal  ini Ditjen  Bina  Pemerintah  Desa  membuat sebuah  kebijakan  pemangkasan  anggaran kepada seluruh BBPD yang ada di Indonesia. Penurunan  jumlah  anggaran  dinilai  sangat fluktuatif,  mengingat  jumlah  dan  sebaran wilayah  pelatihan  BBPD  Malang  sangat  luas jika  dibandingkan  dengan  BBPD  Lampung dan BBPD Yogyakarta.
Tantangan  lainnya  yaitu  berupa  kondisi geografis dari 14 propinsi yang dinaungi, 13 diantaranya  merupakan  daerah  kepulauan kecil  yang  menyebabkan  aksesabilitas  dan transportasi  membutuhkan  anggaran  lebih. Selain faktor geografis, hal lain yang menjadi tantangan  adalah  kondisi  aparatur  dan pemerintah  desa  yang  beragam  dan  tingkat pendidikan yang umunya masih rendah, atau bahkan tidak mengenyam pendidikan formal. kedua  kondisi  tersebut  dapat  memengaruhi efektifitas  kegiatan  pelatihan,  dimana seharusnya  biaya  yang  digunakan  untuk transportasi jumlahnya lebih besar daripada biaya  yang  dikeluarkan  untuk  proses pelatihan.  Keragaman  riwayat  pendidikan dan  kemampuan  aparat  desa  juga  menjadi sebuah  tantangan.  Pada  desa  yang  belum
menerima sebuah perubahan dan kemajuan teknologi informasi membuat aparatur desa masih mengandalkan kegiatan pemerintahan yang konservatif.

## 4. SIMPULAN DAN REKOMENDASI
Peningkatan  kapasitas  pada  aparatur desa melalui kualifikasi pendidikan nonformal  berupa  pelatihan  terstruktur perlu  ditingkatkan  baik  dari  segi  kualitas maupun  kuantitas.    Oleh  karena  itu  semua pihak  yang  berkaitan  dengan  proses pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas  aparatur  desa  harus  mempunyai kualifikasi  yang  mumpuni  dalam  hal penyelenggaraan pelatihan.
Peningkatan  kaspasitas  aparatur  desa dilakukan dengan menggunakan pendekatan capacity  building . Capacity  Building diukur melalui  beberapa  kinerja  yaitu:  strategi kepemimpinan,  perencanaan  program  yang baik,  manajemen  dan  pelaksanaan  yang efektif,  dan  efisiensi  penggunaan  sumber daya  yang  dimiliki.  Diharapkan  pihak  BBPD Malang  dapat  lebih  mempertimbangkan kerjasama dengan pihak-pihak penyelenggara  pendidikan  nonformal  guna meningkatkan  taraf  kemampuan  peserta pelatihan  dan  aparatur  desa  agar  proses pelatihan berjalan dengan optimal dan tepat guna.
Pendidikan nonformal difungsikan sebagai  salah  satu  cara  guna  memperluas kesempatan  pendidikan  dan  meningkatkan kemampuan  kepada  aparatur  desa  yang tidak  memiliki  riwayat  pendidikan.  Pada penelitian  berikutnya  diharapkan  untuk memperdalam  pada  fokus  peningkatan kapasitas  aparatur  desa  melalui  pendidikan nonformal.  Penelitian  tersebut  diharapkan dapat menginterpretasikan variabel dan hasil penelitian secara kuantitatif .

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 106 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan
Sulismadi,  dkk.  2016.  Model  Penguatan  Kapasitas  Pemerintah  Desa  dalam  Menjalankan  Fungsi Pemerintahan  Berbasis Electronic  Governance ( E-Governance) menuju  Pembangunan  Desa Berdaya Saing
Wahyudi Andi, dkk. 2016. Peningkatan Kapasitas Desa. Data Katalog PKP2A III LAN
Warsito  dan  Yuwono,  Teguh.  2003.  Otonomi  Daerah Capacity  Building dan  Penguatan  Demokrasi Lokal. Semarang: Puskodak Undip