## KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH DI PESANGGARAN DENPASAR DITINJAU DARI FISIK BANGUNAN HUNIAN

## Frysa Wiriantari
Program Studi Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Dwijendra Jl. Kamboja No 17, Denpasar, Bali 80233 Email : maheswarimolek@gmail.com
Abstrak  - Permukiman  kumuh  Pesanggaran  adalah  salah  satu  dari  sepuluh  kawasan permukiman  kumuh  yang  ada  di  Kota  Denpasar.  Permukiman  ini  terletak  dekat  dengan jalan  arteri  kota  dan  juga  dekat  dengan  lokasi  tempat  pembuangan  akhir  (TPA)  Suwung. Sebagian  besar  penguninya  bergerak  di  sektor  informal.  Data  dari  BPN  menunjukkan bahwa  lahan  dimana  lokasi  permukiman  ini  berada  berstatus  tanah  tanpa  kepemilikan  dan penggunaan  kosong.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  karakteristik  pemukiman kumuh  Pesanggaran,  dimana  dalam  penelitian  ini  akan  dibahas  hal  hal  yang  berkaitan dengan  bangunan  fisik  dari  permukiman  tersebut  be serta  sarana  dan  prasarana  yang terdapat  di  dalamnya.  Metode  penelitian  menggunakan  meto de  kualitatif  dan  data  yang diperoleh merupakan hasil observasi lapangan dan wawancara. Data sekunder berupa data litelatur  terkait  dengan  topik  penelitian  juga  menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari penelitian ini.
Hasil  penelitian  bahwa  permukiman  didominasi  oleh  bangunan  semi  permanen  dengan penggunaan  bahan  bekas  sebagai  bahan  bangunan  khususnya  bangunan  hunian.  Kondisi sarana  prasana  yang  minim  dan  akses  jalan  dan  drainase  memerlukan  penataan  lebih lanjut.  Penghawaan  dan  pencahayaan  yang  minim  perlu  perhatian  lebih  lanjut  untuk mencegah  timbulnya  penyakit  bagi  penghuni  dan  lingkungan.  Diperlukannya  peran  serta seluruh  lapisan  masyarakat  untuk  meremajakan  kembali  kawasan  ini  dan  menyediakan sarana prasaran minimal penunjang kehidupan penghuninya.
Kata kunci : Permukiman; Kumuh; Sarana Prasarana; Peranserta.
Abstract  -  Pesanggaran  slum  is  one  of  ten  slum  areas  in  Denpasar .  This  settlement  is located  close  to  the  city's  arterial  road  and  also  close  to  the  Suwung  landfill  site.  Most  of the  populations  work  in  the  informal  sector.  Data  from  BPN  shows  that  the  land  where  the settlement  is  located  has  land  without  ownership  and  with  vacant  use.  This  st udy  aims  to understand the characteristics of Pesanggaran slum settlements in Denpasar , where in this study  will  discuss  matters  relating  to  the  physical  buildings  of  these  settlements  and  the facilities  and  infrastructure  contained  in  them.  The  resea rch  method  uses  qualitative methods  and  the  data  obtained  are  the  results  of  field  observations  and  interview s. Secondary  data  in  the  form  of  literature  data  related  to  the  research  topic  is  also  an integral part of this research.
The  results  of  the  resear ch  are  settlements  are  dominated  by  semi-permanent  buildings with  the  use  of  used  materials  as  building  mater ials,  especially  residential  buildings.  The condition  of  minimal  infrastructure  and  road  access  and  d rainage  requires  further structuring.  Minimal  ventilation  and  lighting  need  further  attention  to  prevent  disease  for residents  and  the  environment.  The  par ticipation  of  all  levels  of  society  is  needed  to rejuvenate  this  area  and  provide  minimal  infrastruct ure  to  support  the  lives  of  its inhabitants.
Keywords : Settlement; Seedy; Infrastructure; Participation.

## PENDAHULUAN
Proses perkembangan  suatu  wilayah  utamanya kota  berkaitan  erat  dengan  pertumbuhan penduduknya. Pertumbuhan penduduk
disebabkan oleh pertambahan atau
pengurangan  jumlah   penduduk akibat  adanya kelahiran  ( natalitas) , kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (migrasi). Laju  kenaikan pertumbuhan penduduk berakibat pada
meningkatnya  kebutuhan  akan  pelayanan  dan kemudahan akses
bagi masyarakat.
Peningkatan  jumlah  penduduk  juga  berakibat pada  tingginya  kebutuhan  akan  tempat  tinggal. Tingginya kebutuhan akan ruang untuk menetap yang  tidak  linier  dengan  jumlah  ketersediaan lahan  merupakan  faktor  terbesar  penyebab munculnya  permukiman  kumuh  (Nursyahbani and Bitta, 2015).
Slums (daerah kumuh) ditandai dengan munculnya  permukiman  di  kawasan urban tanpa  perencanaan  sebelumnya. Slums juga banyak  dikenal  dengan  istilah illegal  settlement atau  permukiman  illegal.  Kemunculan slums yang  menempati  lahan-lahan  kawasan urban yang dibangun secara mandiri tanpa memperhatikan aspek-aspek lingkungan dengan  segala  keterbatasan  yang  ada.  Hal-hal yang  demikian  kemudian  menimbulkan  kesan kumuh dilingkungan tempat tinggal.
Persoalan  permukiman  kumuh  dan  kemiskinan kawasan urban di  Indonesia menjadi tantangan dalam  mewujudkan  kota  yang  inklusif,  layak huni,  dan  berkelanjutan.  Kondisi  ini  akan memperkecil  kesempatan  semua  penduduk untuk mendapatkan kehidupan yang layak, baik mereka  yang  tinggal  di  permukiman  formal maupun  permukiman  informal.  Permukiman yang  padat  juga  melahirkan  berbagai  masalah yang  berkaitan  dengan  lingkungan  fisik  dan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi penduduk.
Denpasar  seperti  halnya  kota  besar  di Indonesia,  cukup  pelik  dengan  permasalahan permukiman  kumuh.  Berdasarkan  Keputusan Walikota  Denpasar  nomor  188.45/932/HK/2020 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan
Perumahan  dan  Permukiman  Kumuh  terdapat 10  titik  lokasi  perumahan  dan  permukiman kumuh di kota Denpasar yakni Jematang, Catur Panca,  Kerandan,  Pesanggaran,  Batan  Poh, Tohpati, Panti Gede, Marga Pati, Belong Menak dan  Kawasan  Karya  Makmur  dengan  total luasan  kumuh  mencapai  50.520  Ha  (Dinas Perumahan, 2020). Salah satu factor pemicunya adalah  karena  Denpasar  sebagai  bagian  dari Pulau  Bali  memiliki  daya  tarik  tersendiri  karena
adanya  pengaruh  pariwisata  yang  menyerap banyak pendatang dari luar daerah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik dari salah satu permukiman kumuh yang  ada  di  kota  Denpasar  yakni  Pesanggaran yang berlokasi di lingkungan Pemogan Denpasar  Selatan.  Tepatnya  Jln  Bypass Nggurah  Rai,  Gang  Suwung  TPA  Suwung, Denpasar  Selatan.  Dipilihnya  lokasi  ini  sebagai lokus penelitian dikarenakan dari sepuluh lokasi perumahan kumuh di Denpasar, hanya Pesanggaran  yang  memiliki  tingkat  kekumuhan sedang,  sedangkan  sembilan  lainnya  berstatus ringan. Status kekumuhan ini berdasarkan pada pedoman identifikasi permukiman kumuh daerah  penyangga  kota  metropolitas  yakni kesesuaian  peruntukan  dengan  RUTR/RDTRK, status  (pemilikan)  lahan,  letak/kependudukan penduduk, jumlah  penduduk  miskin  (pra sejahtera),  kegiatan  usaha  ekonomi  penduduk di sekitar informal, kepadatan rumah/ bangunan, kondisi  rumah/bangunan  (tidak  layak  huni), kondisi  tata  letak  bangunan,  kondisi  prasarana dan sarana lingkungan dan kesehatan
lingkungan (Direktorat Pengembangan
Pemukiman  Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya, 2006)
Metode  yang dipergunakan  dalam  penelitian ini adalah  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan studi  kasus.  Pemilihan  metode  ini  bertujuan untuk  menggali  secara  mendalam  mengenai karakteristik  bangunan  hunian  pada  lokus penelitian.  Pencarian data menggunakan  teknik wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan masyarakat yang bermukim di lokasi  amatan  dan  juga  dilakukan  wawancara dengan instansi terkait.

## TINJAUAN PESANGGARAN SEBAGAI SLUM AREA DI KOTA DENPASAR
Lokus  penelitian  terletak  di  perumahan  kumuh berstatus  sedang  yang  berlokasi  di  Jalan Bypass  Ngurah  Rai,  di  seputaran  Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
Suwung.
Pesanggaran  merupakan  bagian  dari  Desa Pedungan  Denpasar  Selatan.  Permukiman  ini tepatnya  berada  di  sebelah  barat  TPA.  Luas area  mencapai  1918.14  m2.  Berdasarkan
https://bhumi.atrbpn.go.id/ diperoleh status tanah  tempat  perumahan  ini  didirikan  adalah belum  terdaftar.  Ini  artinya  tanah  lokasi permukiman  ini  tidak  memiliki  surat  hak kepemilikan  tanah  dan  dalam  aplikasi  yang sama  tersebut  juga  bahwa  penggunaan  tanah yang tercantum adalah kosong.
Sejarah  desa  Pedungan  banyak  diketahui  oleh masyarakat,  dimana  disampaikan  oleh  tokoh adat  bahwa  pada  masa  kerajaan  Majapahit terdapat  seorang Maharsi yang  bernama Danghyang Dwijendra sedang melakukan perjalanan suci tiba di wilayah Bali. Saat itu Bali berada dibawah pemerintahan Raja Waturenggong. Ketika
tiba di wilayah
Pedungan,  Maharsi  Danghyang  Dwijendra merasakan  kekuatan  magis  pada  daerah  yang bertanah  lembek  tersebut.  Daerah  tersebut kemudian  disucikan,  sehingga  menjadi  padat dan bisa untuk ditempati.
Sebagai  wujud  terimakasih,  masyarakat  lalu membuat
sebuah
tempat
penyungsungan/pemujaan sebagai tanda hormat  kepada  Danghyang  Dwijendra.  Wilayah yang  dulu  bertanah  lembek  dikenal  dengan nama  Kentel  Bumi  yang  saat  ini  lebih  dikenal dengan nama Banjar Sebelanga. Saat pelaksanaan  upacara  banyak  masyarakat  dari luar yang ikut ambil bagian dalam pelaksanannya, termasuk memberikan persembahan berupa boga. Dan sampai saat ini daerah tersebut dikenal dengan nama Pemogan. Wilayah penelitian dapat dilihat pada gambar berikut :
Pada gambar diatas nampak bahwa permukiman  terletak  di  kawasan  yang  padat penduduk.  Sebagai  kawasan  yang  berlokasi  di pusat  kota,  permukiman  ini  berkembang menjadi  permukiman  yang  padat  dan  terus mengalami  perubahan  dari  waktu  ke  waktu. Kemudahan  dalam  pencapaian  akses  ke berbagai pusat kota dan fasilitas kesehatan dan ekonomi turut menunjang perkembangan permukiman  ini.  Matapencaharian  penduduk yang  mayoritas  bergerak  di  sektor  informal seperti  pedagang  kecil,  pemulung,  tukang bangunan  dan  tenaga  bengkel  memberikan warna pada perkembangan permukiman khususnya pada bagian fasade bangunan.
Perumahan  kumuh  pesanggaran  ini  memiliki karakteristik  perumahan  campuran  (mix  use) dimana  pada  daerah  tempat  tinggal  (hunian) juga  terdapat  area  yang  berfungsi  sebagai tempat  kegiatan  ekonomi  perdagangan  barang dan  jasa.  Permukiman  yang  ada  mayoritas tersebar  sepanjang  jalan  yang  terdapat  di tengah permukiman.
Gambar 1 . Wilayah penelitian di lingkungan padat penduduk
Sumber : Google earth diunduh 24 Juni 2022
Gambar 2. Perumahan terletak di lahan tanpa status kepemilikan Sumber : https://bhumi.atrbpn.go.id/ , 24 Juni 2022
Kondisi  jalan  berbahan  tanah  liat  dan  becek saat  musim  hujan.  Kondisi  ini  lebih  diperparah karena  masing  masing  rumah  tidak  memiliki saluran  pembuangan  limbah  baik  berupa limbah  dari  rumah  tangga  maupun  limbah  dari air  hujan.  Limbah  tersebut  teralir  ke  jalan  di depan  rumah  dan  minimbulkan  berbagai masalah terkait kesehatan dan mobilitas.

## Gambar 3 . Permukiman tanpa drainase lingkungan
Sumber : observasi 2022

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kota untuk semua lapisan masyarakat memungkinkan dapat diwujudkan dengan menyiapkan  bagaimana  orang  hidup  layak  dan bermartabat  di  perkotaan,  termasuk  mereka yang  tinggal  di  permukiman  kumuh  dan informal. Persoalan permukiman kumuh merupakan isu yang kompleks dan multidimensi sehingga  tidak  mudah  untuk  diselesaikan. Persoalan  tersebut  perlu  ditangani  secara komprehensif,  terpadu  dengan  dimensi  sosial, ekonomi,  budaya  dan  politik  di  kota.  Namun nyatanya,  pengakuan  terhadap  permukiman informal  di  Indonesia  masih  amat  terbatas, justru  seakan-akan  ditelantarkan.  Bukannya meningkatkan  dan  mentransformasi  kualitas hidup  penduduk  permukiman  informal  secara bertahap,  pemerintah  seringkali  menggusur mereka secara sewenang-wenang dan diskriminatif,  yang  berujung  pada  kekerasan (Naradhipa Hudyana, 2019).
Permukiman  kumuh  sering  dianggap  sebagai masalah  kota  dan  perlu  dihilangkan.  Padahal, penanganan  kumuh  perkotaan  seyogianya dilakukan  secara  komprehensif  dan  dibutuhkan reorientasi penanganan kawasan kumuh.
Disamping  memiliki  masalah  terutama  dalam hal kualitas lingkungan yang buruk, permukiman kumuh  sesungguhnya  memiliki  potensi  untuk dikembangkan  dan  mempunyai  kontribusi  yang memadai terhadap pemecahan masalah perumahan  dan  perekonomian  kota  (Sueca, 2004).
Beberapa  prinsip New  Urban  Area (NUA)  yang telah  menjadi  kesepakatan  beberapa  negara terkait dengan kawasan kumuh adalah :
1.  Tidak menelantarkan seorang pun
2.  Ekonomi  perkotaan  yang  inklusif  dan berkelanjutan
3.  Keberlanjutan lingkungan hidup 4.  Pengembangan perkotaan dan wilayah 5.  Tata Kelola pemerintahan dan kemitraan multi aktor 6.  Berorientasi kepada manusia dan responsive terhadap usia dan gender
Berdasarkan  observasi  di  lapangan  kondisi bangunan  yang  ada  pada  lokasi  penelitian didominasi  oleh  bangunan  semi  permanen. Fasade  bangunan  mayoritas  mempergunakan bahan  bekas  seperti  kardus,  triplek,  terpal  dan seng.  Bahan  hunian  sepanjang  jalan  nampak tidak  terawat  dan  dibuat  dari  bahan  yang sekedarnya. Tidak perdapat fasilitas penunjang kehidupan  seperti  tempat  kesehatan,  fasilitas sosial serta fasilitas umum. Pendirian bangunannya tidak memperhatikan garis sempadan jalan maupun sungai. Selain itu tidak terdapat vegetasi hijau yang terlihat dilingkungan  sekitar  maupun  ruang  terbuka baik  hijau  maupun  non  hijau  yang  dapat digunakan  sebagai  ruang  berkumpul  bagi masyarakatnya  (Setiawan  and  Rachmina, 2020).
Secara  umum,  kawasan  permukiman  ini termasuk  dalam  bangunan  kurang  layak  huni. Dalam  Keputusan  Menteri  Permukiman  dan Prasarana  Wilayah  Nomor:  403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah  Sederhana  Sehat  (Rs  Sehat).  Standar rumah  sederhana  yang  sehat  minimal  memiliki tiga  ruangan  inti  yaitu  kamar  tidur,  ruang  multi fungsi  (serbaguna)  serta  kamar  mandi.  Kurang layak  huni  yang  dimaksud  adalah  bangunan
semi  permanen,  luas  lantai  yang  minim  dan persentasi  pencahayaan  dan  penghawaan yang minim  (Wimardana, 2016)
Dari segi konstruksi permukiman ini didominasi oleh  material  dari  conblok,  kayu  setengah badan.  Pada  penutup  bangunan  dan  dinding bagian  atas  dipergunakan  bahan  seng  yang memungkinkan  air  hujan  untuk  masuk  jika hujan yang turun cukup deras.
Bangunan juga belum memenuhi standar sehat dan  layak  jika  dilihat  dari  sudut  pencahayaan dan penghawaannya. Cukup banyak bangunan yang hampir tidak terdapat bukaan sama sekali. Sesuai  dengan  standar  pencahayaan  dan penghawaan  yang  memenuhi  syarat  sebuah ruang  yang  baik  bagi  pencahayaan  alami  kira- kira  antara  1/6 –  1/8  dari  luas  lantai  ruangan tersebut.  Suhu  ideal  di  dalam  bangunan khususnya  rumah  adalah  24-26  °C dengan kelembaban  50%-60%.  Suhu  dan  kelembaban yang lebih tinggi atau lebih rendah dari ambang batas  tersebut  akan  mengurangi  tingkat
kenyamanan  rumah  untuk  dihuni  (Suryo  and KemenPUPR, 2017)
Pada  lokasi  penelitian  juga  terlihat  tembok bangunan/dinding  bangunan  berada  tepat pada  tepi  jalan  untuk  mobilitas  penduduk.  Hal ini  berarti  bahwa  bangunan  tersebut  tidak mematuhi  aturan  terkait  sempadan  bagunan yang  erat  kaitannya  dengan  keselamatan  dan kenyamanan  penghuni  tidak  hanya  dalam skala  rumah  tangga  namun  juga  pada  skala yang lebih luas.
Dari hasil wawancara diperoleh bahwa penghuni perumahan tersebut tidak mengetahui adanya  perarturan  terkait  dengan  sempadan bangunan. Sehingga penghuni berusaha memaksimalkan  luas  yang  bisa  dipergunakan untuk  hunian.  Hampir  seluruh  bangunan  yang berada di lokasi ini belum memenuhi
Gambar 5. Aliran udara yang diharapkan pada bangunan Sumber : observasi 2022
Gambar 6 . Posisi bangunan
terhadap jalan Sumber : observasi 2022
Gambar 4 . Fasade bangunan hunian pada salah satu sisi permukiman Sumber : Observasi, 2022
persyaratan  terkait  dengan  teknis  bangunan. Hal  ini  nampak  tidak  adanya  upaya  untuk pengendalian  terhadap  dampak  lingkungan, pengendalian terhadap bencana kebakaran dan keselamatan bangunan itu sendiri.
Lokasi  perumahan  yang  berjarak  sangat  dekat dengan  TPA  ternyata  tidak  menjamin  bahwa lokasi  penelitian  memiliki  sistem  pengelolaan sampah  yang  baik.  Sesuai  dengan  peraturan terkait dengan pengelolaan sampah khususnya sampah rumah tangga Undang-Undang Nomor 18  Tahun  2008  tentang  Pengelolaan  Sampah menyebutkan
bahwa
pengelolaan persampahan perlu dilakukan secara komperhensif  dan  terpadu  mulai  dari  hulu  ke hilir.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  tidak  merusak lingkungan  dan juga dapat memberikan manfaat yang sebesarnya kepada masyarakat.
Pada  gambar  di  bawah  ini  penghuni  yang bekerja  sebagai  pemulung  menimbun  sampah hasil  memulungnya  di  lokasi  sekitar  rumah. Kondisi tersebut menjadikan bangunan dampak kotor dan bertambah kumuh. Dilihat dari sistem pembuangan  sampah  pada  kawasan  ini, masyarakat  penguhi  perumahan  membuang sampahnya  secara  mandiri  ke  TPA.  Hal  ini dapat dimaklumi karena lokasi perumahan yang tidak jauh dari permukiman.

## KESIMPULAN
Tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan primer manusia untuk dapat melindungi  diri  dari  berbagai  ancamanbaik
ancaman dari alami maupun non alami. Tempat tinggal membentuk satu kesatuan  yang disebut permukiman. Permukiman mengalami perkembangan yang berakibat pada perubahan karakteristik wilayah sebagai akibat dari adanya aktivitas manusia. Masalah yang timbul sebagai akibat  keberadaan  permukiman  kumuh  yaitu wajah  kota  yang  carut  marut,  meningkatnya tingkat  kemiskinan  dan  berbagai  bencana seperti bencana banjir maupun kebakaran.
Terdapat  beberapa  titik  perumahan  kumuh  di Kota  Denpasar  saat  ini,  salah  satunya  adalah perumahan  yang  terletak  di  Pesanggaran Pemogan. Dilihat dari fisik bangunan, perumahan  ini  didominasi  oleh  bangunan  semi permanen dimana bahan bangunan menggunakan  conblock  di  bagian  bawah, kardus,  terpal  bekas  dan  seng  di  bagian  atas. Kondisi  jalan  yang terbuat  dari  tanah  liat  tanpa saluran  drainase  menjadikan  kondisi  jalan becek  saat  hujan  dan  berdebu  saat  musim kemarau.  Posisi  bangunan  yang  berhimpitan dengan  tepi  jalan  sangat  membahayakan khususnya jika dikaitkan dengan faktor keaamanan dan kenyamanan dari penghuninya.  Terbatasnya  pencahayaan  dan penghawaan  berdampak  pada  meningkatnya kemungkinan penghuni untuk terjangkit penyakit  dan  menambah  buruknya  kuasilitas lingkungan.
Pentingnya  peran  serta  dan  keterlibatan seluruh  lapisan  masyarakat  untuk  mencegah terbentuknya  permukiman  kumuh  baru.  Perlu diperhatikannya hal hal yang menjadi penyebab kekumuhan dan membangun enabling environment (lingkungan  yang  memungkinkan)
untuk menghindari kota menjadi kumuh dimasa depan.
Perlu dilakukannya kesesuaian terhadap beberapa  faktor  diantaranya:  1)  perizinan  pada tahap  perencanaan  dan  pembangunan;  2) pemenuhuan  standar  teknis  :  pembangunan, jalan  lingkungan,  penyediaan  air  bersih, drainase  lingkungan,  pengelolaan  limbah  dan sampah  serta  proteksi  kebakaran  dan  3) kelaikan  fungsi  pada  tahap  pemanfaatan berdasarkan  perizinan  yangdilakukan  terhadap
Gambar 7 . Timbunan hasil memulung penghuni Sumber : observasi, 2022
pemenuhan persyaratan administratif  dan persyaratan  teknis.  Upaya  upaya  terpadu  yang dilaksanakan antara pemerintah dan masyarakat untuk meremajakan kembali kawasan permukiman kumuh diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat penghuni hidup kayak dan sehat.

## DAFTAR PUSTAKA
Dinas Perumahan,  kawasan P. dan P. kota D.
(2020) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 . 1st edn, Laporan Kinerja .  1st  edn.  Edited  by  Dinas. Denpasar.
Direktorat Pengembangan Pemukiman
Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya  (2006)
‘Identifikasi  Kawasan  Pemukiman  Kumuh
Penyangga  Kota  Metropolitan ’, Direktorat Pengembangan Pemukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya , pp. 1 –49. Muvidayanti, S. (2019) Karakteristik dan Faktor Penyebab Permukiman Kumuh di Kelurahan  Tanjung  Mas  Kota  Semarang .
Universitas Negeri Semarang. Naradhipa  Hudyana,  I.D.  gede  (2019) ‘Kajian Infrastruktur Di Permukiman Kumuh (Studi Kasus:  Jalan  Resimuka  Barat  VII,  Kota Denpasar) ’, Syntax  LiterateJurnal  Ilmiah
Indonesia , 7(1), pp. 1279 –1289. Nursyahbani,  R.  and  Bitta,  P.  (2015) ‘KAJIAN KARAKTERISTIK KAWASAN PEMUKIMAN  KUMUH  DI  KAMPUNG
KOTA ( Studi Kasus : Kampung Gandekan Semarang )’, Jurnal Teknik PWK , 4(2), pp.
267 –281.
Setiawan,  E.  and  Rachmina,  I.  (2020)
‘Identifikasi karateristik
kawasan pemukiman  kumuh  di  pusat  kota’, Prodi Arsitektur  -  Institut  Sains  dan  Teknologi Nasional , pp. 1 –13.
Sueca,  N.P.  (2004)  ‘Permukiman  kumuh masalah atau so lusi?’, Jurnal Permukiman Natah , 2(Agustus 2004), pp. 92 –95. Suryo,  M.S.  and  KemenPUPR,  P.  (2017) ‘ANALISA  KEBUTUHAN  LUAS  MINIMAL PADA  RUMAH  SEDERHANA  TAPAK  DI INDONESIA  Analysis  of  Minimum  Space for Low Cost Landed House in indonesia’,
Jurnal Permukiman , 12(2), pp. 116 –123.
Wima rdana,  A.S.  (2016)  ‘Faktor  Prioritas
Penyebab  Kumuh  Kawasan  Permukiman Kumuh Di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin’, Jurnal  Teknik  ITS ,  5(2),  pp.
3 –8. Available at: https://doi.org/10.12962/j23373539.v5i2.18 386.