## Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam
Pitrotussaadah a, 1 Mimin Mintarsih b, 2 a STAI Al-Ma’arif Ciamis, Indonesia; b STAI DR. KHEZ. Muttaqien Purwakarta, Indonesia 1 fitrohsaadah20@gmail.com; 2 mimin.mintarsih@gmail.com

## ABSTRAK
Kata kunci:
Perkawinan Anak Dewasa Batas usia Tingkat  kedewasaan  menjadi  acuan  bahwa  seseorang  mampu  untuk melaksanakan perkawinan, dan semua pemikiran masyarakat pada umumnya menjadikan usia sebagai ukuran tingkat kedewasaan, meskipun pada dasarnya usia  tidak  menjadi  ukuran  tingkat  kedewasaan  seseorang.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  konteks  batasan  minimal  usia  perkawinan menurut pandangan hukum positif di Indonesia dan pandangan hukum islam serta  untuk  mengetahui  relevansi  konteks  batasan  minimal  usia  perkawinan dengan  konteks  sekarang.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian deskriptif  analisis  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yaitu mendeskripsikan  dan  menganalisis  fenomena  dan  dokumen  peraturan perundang-undangan.  Hasil  penelitian  ini  adalah  batas  usia  perkawinan menurut  hokum  positif  di  Indonesia  adalah  19  tahun,  sedangkan  menurut hukum islam tidak ada batasan usia hanya sampai usia baligh, dan aturan ini sudah  relevan  dengan  kondisi  saat  ini.  Penelitian  ini  diharapkan  bisa memberikan kontribusi ilmiah di bidang hukum islam dan pranata sosial dan berguna untuk memberikan gambaran atau pedoman awal bagi para praktisi hukum  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  menetapkan  batas  usia  minimal perkawinan  yang  disesuaikan  dengan  kondisi  saat  ini,  dan  juga  bisa  sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya.
Copyright © 2020 (Pitrotussadah, Mimin MIntarsih). DOI: https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.05 Naskah diterima: 4 Desember 2019, direvisi: 23 Februari 2020, disetujui: 27 Juni 2020

## A. Pendahuluan
Manusia  diciptakan  oleh  Allah  dengan  segala  fitrah-Nya,  baik  itu  jiwa,  raga,  dan intelektualitasnya  merupakan  satu  kesatuan  sehingga  manusia  menjadi  makhluk  paling sempurna  yang  diciptakan  Allah  diantara  makhluk  lainnya.  Dikaitkan  dengan  tingkat peradaban manusia saat ini, kedewasaan selalu menjadi ukuran dalam setiap tindakan dan tanggung  jawab  yang  diemban,  sehingga  kedewasaan  menjadi  faktor  yang  sangat  penting dalam  setiap  interaksi  sosial,  baik  yang  menimbulkan  akibat  hukum  maupun  yang  hanya sebatas dalam ruang lingkup hubungan masyarakat. Hampir setiap kehidupan kedewasaan selalu  menjadi  ukuran  tanggung  jawab  dalam  perbuatan  hukum,  baik  itu  dalam  hukum positif  di  Indonesia  maupun  dalam  hukum  islam  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah mukallaf .
Keanekaragaman dalam menentukan batas usia kedewasaan diakibatkan oleh tidak adanya patokan yang dapat digunakan secara akurat untuk menentukan batas kedewasaan manusia,  usia  dan  tindakan  perkawinan  memang  bisa  menjadi  salah  satu  penentu kedewasaan,  namun  tidak  selalu  menjadi  ukuran  yang  tepat  karena  kedewasaan  sendiri merupakan  suatu  keadaan  dimana  seseorang  telah  mencapai  tingkat  kematangan  dalam berfikir dan bertindak, sedangkan tingkat kematangan itu hadir pada masing-masing orang
secara berbeda-beda, bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa mungkin saja sampai dengan  akhir  hayatnya  manusia  tidak  pernah  mengalami  kedewasaan  karena  kedewasaan tidak selalu berbanding lurus dengan usia.
Perkawinan  merupakan  suatu  peristiwa  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan  kasih  sayang,  persaudaraan,  memelihara  anak-anak  tersebut  menjadi  anggota masyarakat yang sempurna.
Perdebatan  tentang  batas  usia  anak  atau  batas  usia  dimana  seseorang  dianggap dewasa dalam konteks perkawinan adalah menyangkut kesiapan dan kematangan tidak saja fisik,  namun  juga  psikis,  ekonomi,  sosial,  mental,  agama  dan  budaya.  Hal  ini  karena perkawinan  pada  usia  dini,  seringkali  menimbulkan  berbagai  resiko,  baik  resiko  yang bersifat biologis, seperti kerusakan reproduksi maupun resiko bersifat psikologis. 1
Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kategori anak-anak adalah orang yang masih dibawah usia 18 tahun 2 , sedangkan menurut Undang- undang  No.  26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan Hak  Asasi  Manusia  dirumuskan  kategori dewasa  berumur  18  tahun,  dan  menurut  Undang-undang  No.  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris,  dinyatakan  syarat  dewasa  berumur  18  tahun  (atau  sudah/pernah menikah) 3 .
Adanya  penentuan  batas  dewasa  secara  normatif  hukum  positif  di  Indonesia dengan menentukan batas usia minimal orang yang bisa melangsungkan perkawinan  yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dan juga dalam pandangan hukum islam yang diatur dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. dari hal ini, perlu kiranya untuk mengadakan  penelitian  lebih  lanjut  tentang  batasan  minimal  usia  perkawinan  dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan hukum islam.

## B. Teori / Konsep
Ada beberapa penelitian yang terkait dengan judul ini, mekipun fokus penelitiannya berbeda. Skripsi dengan judul “Batas Minimal Usia Nikah perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul  Ulama” 4 ,  membandingkan  antara  pandangan  Muhammadiyah  dan  NU  tentang batas  minimal  usia  nikah.  Muhammadiyah  lebih  cenderung  sepakat  dengan  UU  No.  1 Tahun  1974  tentang  perkawinan  yang  memberikan  batasan  jelas  bagi  laki-laki  dan perempuan yang ingin melakukan pernikahan. Sedangkan NU dengan metode istinbatnya yang selalu memakai pendapat ulama terdahulu, melihat perundang-undangan di Indonesia
1 Umi  Sumbulah,  “Ketentuan  perkawinan  dalam  KHI  dan  Implikasinya  bagi  Fikih  Mu’asyarah:  Sebuah Analisis Gender”, hlm 100.
2 pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih ada dalam kandungan”.
3 Andi  Sjamsu  Alam,  “Usia  Perkawinan  dalam  Perspektif  Filsafat  Hukum  dan  Kontribusinya  bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia”, hlm. 3.
4 Asyharul  Mu’ala, Batas  minimal  Usia  Nikah  Perspektif  Muhammadiyah  dan  Nahdlatul  Ulama Skripsi  Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.
yang mengatur tentang batasan usia menikah, dirasa tidak relevan dengan pendapat ulama terdahulu  dalam  karya-karya  klasiknya.  Sehingga  NU  tidak  tidak  memberikan  batasan minimal usia nikah. Namun hal yang paling mendasar dalam persyaratan bolehnya menikah adalah  ketika  kemaslahatan  bisa  diraih  oleh  pihak-pihak  yang  terkait  dengan  perkawinan tersebut.
“Batas  umur  minimal  Perkawinan  (Studi  Perbandingan  Kompilasi  Hukum  Islam dan Psikologi)” 5 menjelaskan secara kritik analitik terhadap pandangan Kompilasi Hukum Islam  dan  Psikologi  tentang  batas  minimal  umur  perkawinan.  Penelitian  ini  bersifat deskriptif analitik, yaitu menggambarkan konsep-konsep pembatasan umur minimal dalam perkawinan yang terdapat dalam Pasal 15 kompilasi Hukum Islam, kemudian dianalisis dan dikomparasikan  dengan  kajian  psikologi.  Berdasarkan  analisis  yang  dilakukan  dapat diperoleh  kesimpulan  bahwa  pembatasan  umur  minimal  perkawinan  dalam  Kompilasi Hukum  Islam  dimaksudkan  untuk  kemaslahatan  keluarga  dan  mampu  meraih  tujuan perkawinan.  Pembatasan  ini  diperlukan  mengingat  banyaknya  perkawinan  dibawah  umur yang  marak  terjadi  di  masyarakat.  Sehingga  kalau  hal  ini  terjadi  maka  tujuan  perkawinan yang  diharapkan  tidak  akan  terwujud  karena  yang  akan  terjadi  adalah  sebaliknya,  yaitu kehancuran  rumah  tangga  atau  perceraian.  Dalam  kajian  psikologi,  ketentuan  umur  yang terdapat  dalam  undang-undang  maupun  Kompilasi  Hukum  islam  masuk  dalam  wilayah masa remaja, yaitu masa transisi menuju kedewasaan.
“Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang  perkawinan  dalam  perspektif  Hukum  Islam  dan  Kesehatan  Reproduksi” 6 kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  kematangan  fisik  seorang  anak  tidak  sama  dengan kematangan psikologinya meskipun nak tersebut sudah menstruasi, secara mentral ia belum siap  untuk  berhubungan  seks.  Kehamilan  bisa  saja  terjadi  pada  anak  usia  12-15  tahun, namun  psikologinya  belum  siap  untuk  mengandung  dan  melahirkan.  Anak-anak  yang berusia  dibawah  18  tahun  belum  matang  dan  rentan  kondisi  reproduksi  serta  masih  labil kondisi  psikologisnya.  Melihat  banyaknya  kemadharatan  yang  terjadi  akibat  pernikahan yang  dilangsungkan  ketika  mempelai  perempuan  masih  berusia  dibawah  18  tahun,  maka konsep sad adz-dzari’ah menjadi solusi yang tepat untuk diterapkan. Pernikahan dalam islam berorientasi pada kecakapan calon mempelai, dengan pernyataan baligh sebagai acuannya. Baligh  berarti  dewasa,  kemudian  disesuaikan  dengan  perundang-undangan  di  Indonesia yang mematok usia 18 tahun sebagai usia anak-anak, maka seharusnya undang-undang yang terkait dengan usia perkawinan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi saat ini.
“Usia  perkawinan  dalam  perspektif  filsafat  hukum  dan  kontribusinya  bagi pengembangan  Hukum  perkawinan  Indonesia” 7 hasil  penelitian  disertasi  ini  adalah
5 Agus Sanwani Arif, Batas Umur Minimal Perkawinan (Studi Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Psikologi) , Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
6 Moh.  Alex  Fawzi, Batas  Minimal  Usia  Perkawinan  menurut  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam  dan  Kesehatan Reproduksi , Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
7 Andi Sjamsu Alam, Usia perkawinan dalam perspektif filsafat hukum dan kontribusinya bagi pengembangan Hukum perkawinan Indonesia , Disertasi Program Studi Ilmu Filsafat UGM Yogyakarta, 2011.
ketentuan usia perkawinan sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, dengan menggunakan analisis filsafat hukum diketahui pula bahwa ketentuan itu  mengidap  persoalan  yang  tidak  mudah  diselesaikan.  Indikasi  problematis  usia perkawinan yang paling menonjol muncul ketika dihadapkan pada pasal 7 ayat (2) tentang “dispensasi  kawin”  yang  wewenang  yuridis  untuk  keperluan  itu  diberikan  kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita sehingga dinilai mengurangi sakralitas perkawinan. Hukum Islam dalam pemahaman tersebut harus diakui sangat memperhatikan kemaslahatan umat, karena Hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat.
Hukum Islam adalah sesuatu yang paling tinggi dan utama bagi masyarakat muslim. Relevansinya  dengan  usia  perkawinan  terletak  pada  pemaknaan  konsep  usia  perkawinan ideal yang mengacu pada filsafat hukum Islam berlandaskan wahyu Allah SWT dalam al- Quran  dengan  memperhatikan  sesungguh-sungguh  aspek  realitas  dalam  masyarakat. Merujuk  pada  ketentuan  formal  pendewasaan  sebagaimana  dikenal  dalam  KUH  Perdata, maka 21 (dua puluh satu) tahun dapat ditetapkan sebagai usia perkawinan ideal. Seseorang yang  dewasa  dianggap  mampu  berbuat  karena  memiliki  daya  yuridis  atas  kehendaknya sehingga  dapat  menentukan  keadaan  hukum  bagi  dirinya  sendiri.  Asumsi  yang  harus dibangun  mengacu  pada  dimensi  yang  komplementer,  baik  yang  bersifat  sosial  maupun yang bersifat ekonomi. Bahkan aspek-aspek ini seharusnya dimiliki calon suami-istri sebagai konsekuensi sense  of  responsibility, baik  terhadap  pribadi  masing-masing  maupun  bagi keturunan dan lingkungan masyarakatnya.
Penelitian  Tesis  yang  dilakukan  oleh  Achmad  Rif’an  dengan  judul  “Dinamika Perkembangan  Ketentuan  Batas  Minimal  Usia  Perkawinan  di  Indonesia”,  dari  rumusan masalah dan hasil penelitian tersebut lebih memfokuskan pada perkembangan pembatasan usia perkawinan menurut UU 8 .
Penelitian yang dilakukan Boga Kharisma, Elman Eddy Patra, Eka Deviani dengan judul  “Implementasi  Batas  Usia  Minimal  Dalam  Perkawinan  Berdasarkan  UU  Nomor  1 Tahun  1974”  Penelitian  ini  lebih  memfokuskan  pada  implementasi  UU  Perkawinan,  dan faktor penghambat dari implementasi tersebut. 9
Dari  beberapa  penelitian  yang  telah  ada  belum  ditemukannya  penelitian  yang membandingkan  Batasan  minimal  usia  perkawinan  dalam  perspektif  hukum  positif  di Indonesia dan hukum islam, sehingga penelitian ini menjadi penelitian yang baru.
Penelitian  ini  bertujuan  Untuk  mengetahui  konteks  batasan  minimal  usia perkawinan menurut perspektif hukum positif di Indonesia dan hukum islam serta untuk mengetahui relevansi konteks batasan minimal usia perkawinan dengan konteks sekarang. Penelitian  ini  diharapkan  bisa  memberikan  kontribusi  ilmiah  di  bidang  hukum  islam  dan pranata  sosial  dan  diharapkan  berguna  untuk  memberikan  gambaran  atau  pedoman  awal bagi  para  praktisi  hukum  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  menetapkan  batas  usia
8 Achmad  Rif’an, Dinamika  Perkembangan  Ketentuan  Batas  Minimal  Usia  Perkawinan  di  Indonesia ,  (Tesis  UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017)
9 Boga  Kharisma,  dkk., Implementasi  Batas  Usia  Minimal  dalam  Perkawinan ,  (Jurnal  Fakultas  Hukum Universitas Lampung, 2017).
minimal perkawinan yang disesuaikan dengan kondisi saat ini, dan juga bisa sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya.

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  analisis  dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menganalisis fenomena dan dokumen  peraturan  perundang-undangan.  Penelitian  kualitatif  disini  yaitu  gabungan  dari studi  pustaka  dan  studi  lapangan.  Bogdan  dan  Taylor  mendefinisikan  metode  kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang. Disebut juga naturalistic sebab peneliti menelaah peristiwa-peristiwa sebagaimana  terjadi  secara  natural,  yang  datanya  dikumpulkan  oleh  orang-orang  yang berperilaku secara apa adanya 10 .
Hasil data tersebut dianalisis sampai data tersebut dianggap kredibel. Sumber data dalam penelitian ini  peraturan perundang-undangan tentang perkawinan UU No. 1 tahun 1974  jo.  UU  No.  16  Tahun  2019  dan  buku-buku  hukum  islam  yang  membahas  tentang perkawinan  sebagai  sumber  data  primer  dan  didukung  oleh  sumber  data  sekunder  yang berupa literatur dan buku-buku yang terkait.

## D. Analisis Corak Pemikiran Hukum Teologi Asy’ariyyah

## 1. Pengertian Perkawinan
Menurut Undang-undang pasal (1) No. 1 tahun 1974  perkawinan ialah ikatan lahir batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan yang Maha Esa.
Menurut pasal 2 Kompilasi Hukum islam perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
Ulama  Syafi’iyah  berpendapat  bahwa  akad  menggunakan  lafal nikah atau zawj menyimpan  arti wati’ (hubungan  intim).  Artinya  dengan  ikatan  pernikahan  seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya. 11

## 2. Batasan Anak dan Usia Dewasa
Ditinjau dari aspek yuridis, “anak” di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai  orang  yang  belum  dewasa  ( minderjarig/person  under  age ),  atau  keadaan  dibawah umur  ( minderjarighead/inferiority )  atau  kerap  juga  disebut  sebagai  anak  dibawah pengawasan wali ( minderjarige ondervoordij ).(Nurpratiwi, 2021) Maka, dengan bertitik tolak pada aspek tersebut ternyata hukum positif Indonesia ( ius constitutum/ius operatum ) tidak
10 Cik Hasan Bisri, Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) 270.
11 Slamet Dan Aminuddin, Fiqih Munakahat I, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), 298.
mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak. 12
Pengertian anak menurut istilah hukum Islam adalah keturunan kedua yang masih kecil 13 .    Sifat  kecil  kalau  dihubungkan  dengan  perwalian  hak  milik  dan  larangan bertindak  sendiri,  sebenarnya  ada  dua  tingkatan  yaitu:  a)  Kecil  dan  belum  mumayyiz dalam hal ini anak itu sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk bertindak. Jadi, tidak sah  kalau  misalnya  ia  membeli  apa-apa  atau  memberikan  apa-apa  kepada  orang  lain. Katakatanya  sama  sekali  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  pegangan,  jadi  segala-galanya berada  di  tangan  wali.  b)  Kecil  tapi  sudah  mumayyiz,  dalam  hal  ini  si  kecil  ini  kurang kemampuannya untuk bertindak, namun sudah punya kemampuan, oleh sebab itu kata- katanya sudah dapat dijadikan pegangan dan sudah sah kalau ia membeli atau menjual atau  memberikan  apa-apa  kepada  orang  lain 14 .    Dalam  hukum  Islam,  Anak  yang Mumayyiz  ialah  yang  sudah  mencapai  usia  mengerti  tentang  akad  transaksi  secara keseluruhan  dia  mengerti  maksud  kata-kata  yang  diucapkannya,  bahwa  membeli  itu menerima barang sedang menjual itu memberikan barang dan juga ia menegerti tentang rugi dan beruntung, biasanya usia anak itu sudah genap 7 (tujuh) tahun. 15
Dalam  ilmu  psikologi  istilah  remaja  atau adolescence berarti  tumbuh  atau  tumbuh menjadi dewasa, istilah adolescence seperti yang digunakan saat ini memiliki arti yang lebih luas,  mencakup  kematangan  mental,  emosional,  sosial,  dan  fisik. 16 Menentukan  batasan usia  remaja  digunakan  secara  luas  untuk  menunjukkan  suatu  tahapan  perkembangan antara  masa  anak-anak  dan  dewasa.  Penetapan  masa  usia  remaja  ini  sulit  untuk ditentukan,  namun  pada  umumnya  para  ahli  menggunakan  usia  antara  12  hingga  21 tahun.  Rentang  waktu  usia  remaja  ini  biasanya  dibedakan  atas  tiga,  yaitu  12-15  tahun adalah masa remaja awal, 15-18 tahun adalah masa remaja pertengahan, dan 18-21 tahun adalah masa remaja akhir. 17
Ada beberapa perubahan yang terjadi pada masa usia remaja tersebut, diantaranya 18 : a. Kematangan seksual primer ( primary sex ) yakni menunjuk pada organ tubuh yang secara langsung berhubungan dengan organ reproduksi. Bagi pria ditandai dengan kematangan  pada  pertumbuhan  organ  vital  yang  mencapai  kematangan  secara penuh  diusia  20-21  tahun.  Sementara  itu  pada  anak  perempuan  ditandai  dengan munculnya  periode  menstruasi  ( menarche ).  Terjadinya  menstruasi  pertama  kali  ini member petunjuk bahwa mekanisme reproduksi anak perempuan telah berfungsi, sehingga memungkinkan mereka untuk mengandung dan melahirkan anak. Secara
12 Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia , (Bandung: Mandar Maju, 2005), 3-4.
13 Ensiklopedi Islam , (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), 112.
14 Zakariya Ahmad Al-Barry, Al-Ahkamul Aulad, alih bahasa Chadidjah Nasution, Hukum Anak-anak dalam Islam , (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 113.
15 Ibid , 114.
16 Elizabeth  B.  Hurlock, Psikologi  Perkembangan  Suatu  Pendekatan  Sepanjang  Masa ,  Penerj.  Istiwidayanti  dan Soedjarwo, (Jakarta: Erlangga 1980), 206.
17 Desmita, Psikologi Perkembangan , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 190.
18 Ibid , 192.
kognitif  remaja  pada  masa  usia  ini  telah  mampu  menalar  untuk mempertimbangkan sesuatu sebelum memutuskan. Kepribadian anak remaja pada intinya masih terdapat sifat kekanak-kanakan, namun pada saat yang sama pula ia mulai  sadar  akan  kebutuhan  batiniahnya  sendiri,  dirinya  merupakan  sentral pemikiran dan perenungannya.
b. Kematangan  seksual  sekunder  ( secondary  sex )  yakni  tanda-tanda  jasmaniah  yang tidak  langsung  berhubungan  dengan  reproduksi  dan  merupakan  perkembangan fisik yang tampak mata.
Sebagaimana  masa  remaja  yang  sulit  untuk  ditentukan  batas  usianya,  begitu  pula dengan usia dewasa. Kedewasaan bisa diartikan sebagai satu pertanggungjawaban penuh terhadap  diri  sendiri,  bertanggung  jawab  atas  nasib  sendiri  dan  atas  pembentukan  diri sendiri. 19
Arti  penting  kedewasaan untuk  dijadikan  ukuran bagi seseorang untuk dinyatakan cakap hukum perlu dikaji secara mendalam sebab sesungguhnya kedewasaan merupakan faktor  penting  untuk  melanggengkan  hubungan  dalam  perkawinan.  Oleh  karena  itu perlu dirumuskan ketentuan usia perkawinan ideal yang didukung oleh selain bukti-bukti ilmiah,  juga  oleh  argumentasi  logis  sehingga  pada  gilirannya  dapat  berfungsi  sebagai indikator kedewasaan.

## 3. Batas Usia Perkawinan menurut hukum positif di Indonesia
Dalam pasal 7 (1) UU No. 16 Tahun 2019 Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan ini baru direvisi, sedangkan  sebelumnya  menurut  pasal  yang  sama  UU  No.  1  Tahun  1974  perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai mur 16 (enam belas) tahun.
Pada  dasarnya  secara  umum  kedewasaan  dijadikan  sebagai  asas  penting  oleh pemerintah dalam menetapkan undang-undang perkawinan sebagai hukum positif yang harus dipatuhi oleh semua warga. Selain itu, untuk merevisi dalam menentukan batasan usia yang akan melangsungkan perkawinan pun membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 45 tahun. Hal ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan, salah satunya tertuang  dalam  konsiderans  UU  No  16  Tahun  2019  yaitu  perkawinan  pada  usia  anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya  hak  dasar  anak  seperti  hak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.
Penegasan  berikutnya  tertuang  dalam  pasal  sebelumnya  yaitu  pasal    6  ayat  (1) Undang-undang  No.  1  tahun  1974  “untuk  melangsungkan  perkawinan  seorang  yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Meskipun  Batasan  usia  minimal  yang  akan  melangsungkan  perkawinan  menurut  UU adalah usia 19 tahun, tetapi dalam pasal ini ditentukan kembali bagi mereka yang belum
19 Kartini Kartono, Psikologi Wanita Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa , Jilid I, (Bandung: Mandar Maju, 2006), 172.
mencapai  umur  usia  21  tahun  harus  mendapatkan  izin  dari  kedua  orang  tua.  Apabila dikaitkan dengan pendapat Desmita (2008) bahwa usia 18-21 tahun itu belum termasuk kedalam kategori dewasa akan tetapi masih tergolong kedalam tahap remaja akhir, hal ini bisa saja dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan pasal 6 ayat (1) dalam UU ini.  Izin  orang  tua  bagi  mereka  yang  belum  mencapai  usia  21  tahun  yang  dimaksud adalah dengan mengisi N4 yang sudah disiapkan oleh Kantor Urusan Agama.

## 4. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam
Pada  dasarnya,  Hukum  Islam  tidak  mengatur  secara  mutlak  tentang  batas  umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk  melangsungkan  perkawinan  diasumsikan  memberi  kelonggaran  bagi  manusia untuk mengaturnya. Al-Qur’an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Sebagaimana dalam Q.S An-Nur: 32
مِنْ    هَِل مِنْا مِنْف ف ۗ  ضهِل مِنْ ضَف  مِنْ مِنْ  هَ مِنْ مف فنِضغ ي مِنِْءَِرِق ل مِنَْو نو كِي مِنْ ضن ِ َ مِنْۚ مِنْض  كُفئاِ ِ َِل مِنْض  كُفداِبفع مِنْ ضَف  مِنْ ِينفحفلا  صلَِل مِنْض  كُضنف  مِنْ ٰىِ  ِيََ ضلَْ مِنَْو حفكضنَأِل مِنٌْيفلِع مِنٌْع فسَِل Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang  layak  (berkawin)  dari  hamba-hamba  sahayamu  yang  lelaki  dan  hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui .”
Dalam ayat tersebut tidak dijelaskan dengan batasan usia, hanya disebutkan orang- orang yang layak menikah, dan ini diterjemahkan sebagai orang yang mampu baik dari segi  mental  (psikologis),  fisikal  (biologis),  sosial  (ekonomi  dan  Pendidikan)  maupun spiritual.
Adapun  syarat  perkawinan  agak  tersamar  dengan  rukun  perkawinan  itu  sendiri (calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul), sebagaimana kita ketahui  syarat  dan  rukun  itu  berbeda.  Menurut  ilmu  fiqih  calon  suami  atau  istri  harus memiliki  identitas  seksual  yang  jelas  sebagai  pria  atau  wanita,  dan  keduanya  harus terbebas dari halangan perkawinan. 20
Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  anak  dibawah  umur  tidak  terlepas  dari  hak  ijbar wali  mujbir  (wali  yang  boleh  memaksa  anaknya  untuk  menikah).  Hal  ini  sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah R.A dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
مِنْ فنِِب مِنْ ففِ مِنْاِنضلِ ِنَِل مِنْ ِةِنيفدِمضلَ مِنْاِنض فدِقِل مِنْ، مِنْ ِينفن ف س مِنْ ف ت فس مِنْ  تضنفب مِنْ ِنََأِل مِنْلمسل مِنْهيلع مِنْالله مِنْلىص مِنْ فبِ نلَ مِنْ فنِِج لِزِت مِنْ ِق  رِمِتِل مِنْ  تضكفع وِل مِنْ، مِنٍْج ِر ضزِخ مِنْ فَضب مِنْ فثفراِحضلَ مِنْيففِل مِنْ ف نّ ِ َِل مِنْ ِناِ ل ر مِنُّْمُأ مِنْيف  ُأ مِنْ فنِضتِتَأِل مِنْ، مِنْ ًةِمضيِ  جُ مِنْ ِفَ ِوِل مِنْيفرِع ِش مِنْ  تَِّح مِنْيفدِيفب مِنْ ضتِذِخَأِل مِنْ، مِنْ فبِ مِنْ  ديفر ت مِنْاِ  مِنْيفرضدَأ مِنِْلا مِنْاِ  تُضيِتَأِل مِنْ فبِ مِنْ ضتِخِ ِصَِل مِنْ، مِنْ فلِ مِنْ  بفحَِو ِص مِنْيفعِ ِل مِنٍْةِحو جضرُأ ، مِنْ  جِ ضنَْلْ مِنْ ف نّ ِ َِل مِنْ، مِنْ فرَ لدَ مِنْ فب ِبَ مِنْ ِلىِع مِنْ فنِضتِفِقضلَأ مِنْ
مِنٍْءاِ  مِنْ ضَف  مِنْاًئضي ِش مِنْ ضتِذِخَأ مِنْ   ثُ مِنْ، مِنْ ف سِِفِن مِنْ  ضضعِب مِنْ َِِك ِس مِنْ  تَِّح مِنَِْضل قِل مِنْ، مِنْ فتضيِبضلَ مِنْ ففِ مِنْ فرا ِصضنَلَْ مِنْ َِف  مِنٌْةِو ضسفن مِنَِْذ ِ
اِل مِنْ، مِنْ ِرَ لدَ مِنْ فنِضتِلِخضدَأ مِنْ   ثُ مِنْ، مِنْ فسِْأ ِرِل مِنْييف ضجِْل مِنْفهفب مِنْ ضتِح ِسِمِل مِنْ مِنْ: 20 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam , (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 82.
Jurnal Muttaqien, Vol. 1. No. 1 Juli 2020, 74-84
مِنْضسَأِل مِنْ. مِنْ ٍرفئا ِط مِنْ ف ضيِْخ مِنْ ِلىِعِل مِنْ، مِنْفةِكِ ِبَضلَِل مِنْ ف ضيِْخضلَ مِنْ ِلىِع مِنْ لا ِ َ مِنْ فنِضع رِي مِنْ ضِلمِل مِنْ، مِنْ فنّْأ ِش مِنْ ضَف  مِنْ َِضحِل ضصَأِل مِنْ  َف ضيِْل ِ َ مِنْ فنِضتِمِل مِنْهَلر( مِنْ ِينفن ف س مِنْفع ضسفت مِنْ  تضنفب مِنٍْذفئِ ضوِي مِنْ ِنََأِل مِنْ، مِنْفهضيِل ِ َ مِنْ فنِضتِمِل ضسَأِل مِنْ، مِنْىً  ضُ مِنْلمسل مِنْهيلع مِنْالله مِنْلىص مِنْف  هَ مِنْ  لو  سِر
مِنْقمر مِنْ،يراخبلَ 3894 مِنْ مِنْقمر مِنْ،لمس ل 1422 )
“Aku dinikahi oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam saat aku berusia 6 tahun. Lalu kami datang ke  Madinah,  dan  kami  tinggal  di  Bani  Harits  bin  Khazraj.  Lalu  aku  menderita  sakit  sehingga rambutku  rontok  kemudian  banyak  lagi.  Lalu  ibuku,  Ummu  Ruman,  mendatangiku  saat  aku berada di ayunan bersama teman-temanku. Lalu dia memanggilku, maka aku mendatanginya, aku tidak tahu apa yang dia inginkan. Maka dia mengajakku hingga aku tiba di depan pintu sebuah rumah. Aku sempat merasa khawatir, namun akhirnya jiwaku tenang. Kemudian ibuku mengambil sedikit  air  dan  mengusapkannya  ke  wajah  dan  kepalaku.  Kemudian  dia  mengajakku  masuk  ke rumah  tersebut.  Ternyata  di  dalamnya  terdapat  beberapa  orang  wanita  kaum  Anshar.  Mereka berkata,  “Selamat  dan  barokah,  selamat  dengan  kebaikan.”  Lalu  ibuku  menyerahkanku  kepada mereka  dan  kemudian mereka  mulai  merapihkan  aku.  Tidak  ada  yang mengagetkan  aku  kecuali kedatangan  Rasulullah  shallallahu  alaihi  wa  sallam  pada  waktu  Dhuha.  Kemudian  ibuku menyerahkan aku kepadanya dan ketika itu aku berusia 9 tahun.” (HR. Bukhari, No. 3894, Muslim, No. 1422)
Secara  tidak  langsung,  Al-Qur’an  dan  Hadits  mengakui  bahwa  kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria , ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan)  tahun.  Dengan  terpenuhinya  kriteria baligh  maka  telah  memungkinkan seseorang  melangsungkan  perkawinan.  Sehingga  kedewasaan  seseorang  dalam  Islam sering diidentikkan dengan baligh. 21
5. Relevansi Konteks Batasan Minimal Usia Perkawinan dengan konteks Sekarang Undang-undang  perkawinan  kini  mengalami  perubahan  setelah  kurang  lebih  45 tahun sejak disahkannya Undang-undang perkawinan pada Tahun 1974. Meskipun tidak semua pasal yang direvisi, dan hanya pasal 7 yang berkaitan dengan usia bagi orang yang akan  melangsungkan  perkawinan.  Kini  antara  pria  dan  wanita  tidak  ada  perbedaan tentang usia ini, karena UU No. 16 Tahun 2019 menetapkan perkawinan diizinkan bagi pria dan wanita yang sudah mencapai umur 19 tahun. Berbeda dengan undang-undang perkawinan sebelumnya yang menetapkan batas usia perkawinan antara pria dan wanita itu berbeda, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.
Menurut pandangan penulis konteks batas minimal usia perkawinan sudah relevan dengan  kondisi  saat  ini,  dan  juga  dengan  undang-undang  lain  yang  berkaitan,  salah satunya adalah undang-undang perlindungan anak. Dalam Undang-undang perlindungan anak No. 23 Tahun 2002 Jo. UU 35 Tahun 2014 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan”. Undang-undang  perkawinan  sebelumnya  menetapkan  batas  usia  wanita  yang  akan melangsungkan perkawinan itu 16 tahun, dan hal ini secara tidak langsung bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak yang sudah ditetapkan tahun 2002, tetapi ru
21 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh , Jilid I, (Jakarta : Prenada Media, 2008, Cet. III), 394
tahun  2019  undang-undang  itu  direvisi  dengan  salah  satu  pertimbangannya  adalah perlindungan anak.
Terhadap  relevansi  konteks  batas  minimal  usia  perkawinan  ini,  ada  sebagian kalangan  yang  menganggap  belum  relevan  dengan  kondisi  saat  ini.  Sebagaimana  yang diungkapkan oleh Ahmad Masfuful Fuad (2015) dalam tesisnya yang berjudul Ketentuan Usia  Minimal  Kawin  dalam  UU  Nomor  1  Tahun  1974  (Studi  Perspektif Hermeneutika): Sudah saatnya standar batas minimal usia kawin yang tertera dalam pasal 7  ayat  (1)  Undang-undang  perkawinan  dinaikkan  standarnya.  Pasal  yang  menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki telah berusia 19 dan calon mempelai perempuan berusia 16 tahun, sudah tidak relevan lagi di masa sekarang baik  dari  sisi  kesehatan  biologis,  psikologis,  ekonomi,  Pendidikan,  dan  kebudayaan. Sehingga baik calon mempelai laki-laki dan perempuan setidaknya telah genap berusia 21 tahun jika hendak melangsungkan perkawinan.
Meskipun yang menjadi acuannya tersebut undang-undang perkawinan tahun 1974,
tetapi  pandangannya  terhadap  ketidakrelevan  dengan  konteks  saat  ini  karena memberikan pendapat bahwasannya seharusnya batasan usia perkawinan itu adalah 21 tahun, sedangkan menurut undang-undang yang telah ditetapkan adalah 19 tahun.

## E. Simpulan
Batas usia perkawinan menurut perspektif hukuman positif di Indonesia yang dalam hal ini adalah UU No. 1 Tahun 1974 Jo. UU No. 16 Tahun 2019 sebagai Undang-undang terkait dengan perkawinan adalah 19 tahun dan ini berlaku baik bagi pria maupun wanita. Batas  usia  perkawinan  menurut  perspektif  hukum  islam  tidak  adanya  ketentuan  yang memberikan batasan usia minimal, tetapi dalam hukum islam hanya ditegaskan bagi mereka yang  sudah  mencapai  usia  baligh,  dengan  tanda-tanda   secara  umum  antara  lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria ,  ihtilam bagi pria dan  haid pada wanita minimal  pada  umur  9  (sembilan)  tahun.  Batas  usia  minimal  perkawinan  sudah  relevan konteks saat ini dan juga sudah sesuai dengan undang-undang lain yang terkait, yaitu salah satunya undang-undang perlindungan anak yang memberikan batasan usia anak itu sampai usia 18 tahun.

## DAFTAR PUSTAKA
Alam, Andi Sjamsu. (2011). Usia Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya bagi  Pengembangan  Hukum  Perkawinan  Indonesia ”.  Disertasi,  Program  Studi  Ilmu Filsafat UGM. Yogyakarta.
Al-Barry,  Zakariya  Ahmad  Al-Barry.  (1997). Al-Ahkamul  Aulad ,  alih  bahasa  Chadidjah Nasution, Hukum Anak-anak dalam Islam , Jakarta: Bulan Bintang. Arif,  Agus  Sanwani.  (2010). Batas  Umur  Minimal  Perkawinan  (Studi  Perbandingan  Kompilasi Hukum  Islam  dan  Psikologi) .  Skripsi,  Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum  UIN  Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
Bisri,  Cik  Hasan.  (2006).  “Menata  Penelitian  Antardisiplin  dan  Multidisiplin  di  Kalangan Sivitas   Akademika UIN Bandung”, dalam Research University konsep dan Model Kajian
Keilmuan  dalam  Pengembangan  UIN  Sunan  Gunung  Djati  Bandung. Bandung:  Suguda Press.
.  (2004). Pilar-pilar  Penelitian  Hukum  Islam dan  Pranata  Sosial ,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Desmita. (2008). Psikologi Perkembangan , Bandung: Remaja Rosdakarya.
Ensiklopedi Islam . Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. Fawzi,  Moh.  Alex.  (2014). Batas  Minimal  Usia  Perkawinan  menurut  Undang-undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan Reproduksi , Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum  UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
Hakim, Rahmat. (2000). Hukum Perkawinan Islam , Bandung: CV Pustaka Setia.
Hamdani. (1995). Risalah Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Citra Karsa Mandiri. Hurlock, Elizabeth B. (1980). Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Masa . Penerj. Istiwidayanti dan Soedjarwo, Jakarta: Erlangga.
Jahar,  Asep  Saepuddin.  Dkk.  (2013). Hukum  Keluarga,  Pidana  &  Bisnis;  Kajian  Perundang- undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional . Jakarta: Kencana. Kartono, Kartini. (2006). Psikologi Wanita Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa . Jilid I. Bandung: Mandar Maju.
Kharisma, Boga dkk. (2017). Dalam jurnal Fakultas Hukum Implementasi Batas Usia Minimal dalam Perkawinan. Lampung. Mu’ala,  Asyharul.  (2010). Batas  minimal  Usia  Nikah  Perspektif  Muhammadiyah  dan  Nahdlatul Ulama Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mulyadi, Lilik. (2005). Pengadilan Anak di Indonesia . Bandung: Mandar Maju. Penyusun. (2001). Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia . Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama.
Ridla, Muhammad Rasyid. Tth. Tafsir al-Mannar IV . Kairo: Maktabah al Qahirah. Rif’an,  Achmad.  (2017) Dinamika  Perkembangan  Ketentuan  Batas  Minimal  Usia  Perkawinan  di Indonesia. 2017. Tesis UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Slamet Dan Aminuddin. (1999). Fiqih Munakahat I, Bandung: CV Pustaka Setia. Soemiyati.  (1989). Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-undang  Perkawinan, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
Nurpratiwi, M. R. E. dan S. (2021). Hubungan Keberagamaan dan Perilaku Altruistik Mahasiswa. Al-Afkar , 4 (1), 83–97. https://doi.org/https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v4i1.181
Effendi,  M.  R.,  &  Nurpratiwi,  S.  (2021).  H  Hubungan  Keberagamaan  dan  Perilaku Altruistik Mahasiswa. al-Afkar, Journal For Islamic Studies , 4 (1).
Sumbulah,  Umi  (2007). Ketentuan  perkawinan  dalam  KHI  dan  Implikasinya  bagi  Fikih Mu’asyarah : Sebuah  Analisis  Gender .  Diakses  tanggal  16  Agustus  2019,  dari http://ejournal.uinmalang.ac.id/indx.php/egalita Syarifuddin, Amir. (2008). Ushul Fiqh . Jilid I. Cet. III. Jakarta: Prenada Media. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-undang Nomor  23 Tahun 2002 tentang  Perlindungan Anak