Journal Ekombis Review ,  Vol. 9 No. 2 July 2021 page: 241 – 254| 241
Jurnal Ekombis Review – Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis
Available online at : https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/index DOI: https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i2.1335
Analisis Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Keuangan di Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang
Crystha Armereo 1)
Universitas Tridinanti Palembang Email: 1) crystha_armereo@univ-tridinanti.ac.id
How to Cite : Armereo, C. (2021). Analisis Good Corporate Governance Pada Pengelolaan   Keuangan Di Kantor Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Palembang. Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 9 (2). Doi:
https://doi.org/10.37676/Ekombis.V9i2.1335
ARTICLE HISTORY Received [ April 2021]
Revised [25 June 2021] Accepted [14 June 2021]

## ABSTRAK
Dalam  praktek  pengelolaan  keuangan  daerah, terkadang  pemerintah  secara  sengaja  atau  tidak sengaja  atas  tindakan  yang  mereka  lakukan  dalam pengelolaan  keuangan  daerah.  Pada  saat  kepala pemerintah  tersebut  menetapkan  suatu  kebijakan, kadang  terdapat  suatu  kasus  dimana  terjadi  tindak korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  yang  bisa  terjadi  baik sengaja  maupun  tidak  disengaja  oleh  pihak  terkait. Kasus  tersebut  dapat  terjadi  karena  mereka  kurang memahami  pedoman  dalam  pengelolaan  keuangan terutama  keuangan  daerah  sehingga,  pihak  tersebut merugikan keuangan  negara dan  terjerat  dalam  tindak korupsi, kolusi dan nepotisme dan pada akhirnya harus mengganti  kerugian  atas  apa  yang  terjadi  dan mencoreng  citra  pegawai  pemerintah  daerah. Penerapan  prinsip Good  Corporate  Governance sangat penting  dalam  menjalankan  tata  pemerintahan  yang baik.  Prinsip  dari Good  Corporate  Governance juga berperan  sebagai  pengendali  bagi  pemerintah  untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan terbebas dari tindak  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme.  Hasil  penelitian ini adalah sebagai berikut: Berdasarkan hasil penelitian

## KEYWORDS
Good Corporate Governance
This is an open access article under the CC – BY-SA license
242 | Cristha Armereo ; Analisis Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Keuangan …,
dan  pembahasan  tentang  penerapan good  corporate governance (GCG)  bahwasanya  Dinas  Kearsipan  dan Perpustakaan Kota  Palembang belum secara  maksimal melaksanakan  tiap-tiap  prinsip  GCG  dalam  pelayanan publik  yaitu  pada  prinsip  transparansi,  akuntabilitas, tanggungjawab,  kewajaran  dan  kemandirian.  Setelah menyajikan, menelaah, dan mengkaji serta
menganalisis  dengan  seksama  terhadap  data  yang terkumpul  dan  sampai  pada  hasil  akhir,  maka  pada saran  yang  dapat  peneliti  ajukan  Kantor  Dinas Perpustakaan  dan  Kearsipan  Kota  Palembang diharapkan  senantiasa  mengkontrol  dan  memotivasi para  pegawai  atau  aparaturnya  dalam  membentuk karakter  pegawai  atau  aparaturnya  sesuai  budaya kinerja yang dilaksanakan dengan berbagai kegiatan di Dinas  Perpustakaan  dan  Kearsipan  Kota  Palembang diharapkan  sering  mengadakan  evaluasi  terhadap penerapan Good  Corporate  Governance (GCG)  agar memiliki  rasa  tanggungjawab  terhadap  system  tata kelola  organisasi  tumbuh  besar  dan  semakin  tumbuh rasa  ingin  dalam  memajukan  kualitas Good  Corporate Governance (GCG) dengan baik.

## ABSTRACT
In  the  practice  of  regional  financial management , sometimes the government intentionally or unintentionally on  the  actions  they  take  in  the  management  of  regional finances.  When  the  head  of  government  determines  a policy,  sometimes  there  are  cases  where  corruption, collusion  and  nepotism  occur  that  can  occur  either intentionally or unintentionally by related parties. This case can occur because they do not understand the guidelines in financial  management,  especially  regional  finance  so  that the party is detrimental to state finances and caught in acts of corruption, collusion and nepotism and ultimately must compensate  for  what  happened  and  tarnish  the  image  of local  government  employees.  The  application  of  the principle of Good Corporate Governance is very important in  carrying  out  good  governance.  The  principle  of  Good Corporate  Governance  also  acts  as  a  controller  for  the government  to  run  a  good  government  and  free  from
Journal Ekombis Review ,  Vol. 9 No. 2 July 2021 page: 241 – 254| 243
corruption,  collusion  and  nepotism.  The  results  of  this study are as follows: Based on the results of research and discussion  on  the  implementation  of  good  corporate governance  (GCG)  that  the  Palembang  City  Archives  and Library  Office  has  not  optimally  implemented  each  GCG principle  in  public  services,  namely  on  the  principles  of transparency,  accountability,  responsibility,  fairness  and independence.  After  presenting,  analyzing,  and  carefully reviewing and analyzing the data collected and arriving at the  final  results,  the  suggestions  that  researchers  can propose for the Palembang City Library and Archives Office are expected to always control and motivate employees or their apparatus in shaping the character of their employees or  apparatus  in  accordance  with  the  performance  culture carried  out  with  various  activities  in  the  Palembang  City Library and Archives Service, it is hoped that they will often conduct  evaluations  of  the  implementation  of  Good Corporate Governance (GCG) so that they have a  sense of responsibility  towards  the  organization's  governance system to grow and grow in a sense of wanting to advance the quality of Good Corporate Governance ( GCG) well.

## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  perkembangan  akuntansi  sektor  publik  di  Indonesia  yang semakin  maju  diiringi  dengan  perkembangan  era  baru  dalam  pelaksanaan otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal.  Menurut  UU  Nomor  32  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah,  bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah diarahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat.  Seiring dengan berkembangnya ke arah yang lebih demokratis, berkembang pula sebuah kebijakan Good  Corporate  Governance atau  yang  disebut  dengan  kepemerintahan yang  baik. Good  Corporate  Governance merupakan  suatu  bentuk  manajemen pembangunan,  yang  disebut  administrasi  pembangunan.  Pemerintah  menjadi agent  of  change dari  suatu  masyarakat  dalam  negara  berkembang.  Pemerintah mendorong pembangunan suatu daerah melalui kebijakan-kebijakan, program-program,  proyek-proyek,  bahkan  industri-industri,  dan  peran perencanaan  anggaran  yang  penting. Good  governance mendasarkan  suatu konsensus  yang  dicapai  oleh  pemerintah,  warga  negara,  dan  sektor  swasta  bagi penyelenggaraan  pemerintahaan  dalam  suatu  negara.  Terselenggaranya good governance merupakan  prasyarat  bagi  setiap  pemerintahan  untuk  mewujudkan aspirasi  masyarakat  dan  mencapai  tujuan  serta  cita-cita  dalam  berbangsa  dan bernegara.  Dalam  mewujudkan  cita-cita  berbangsa  dan  bernegara  tersebut,
244 | Cristha Armereo ; Analisis Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Keuangan …,
peranan  pemerintah  dalam  penyelenggaraan  Negara  pada  umumnya  mencakup dua  kelompok  fungisional  yang  salah  satunya  adalah  penyelenggaraan  fungsi pembangunan,  seperti  pembangunan  bangsa  serta  pembangunan  bangsa  serta pembangunan  ekonomi  dan  sosial  yang  diarahkan  untuk  meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat.
Good  governance merupakan  konsep  yang  mengacu  kepada  proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Good  governance mendasarkan  suatu  konsensus  yang  dicapai  oleh pemerintah,  warga  negara,  dan  sektor  swasta  bagi  penyelenggaraan pemerintahaan  dalam  suatu  negara. Terdapat  9  prinsip Good  Corporate Governance yaitu  partisipasi  masyarakat,  tegaknya  supremasi  hukum,  peduli kepada  masyarakat,  berorientasi  kepada  konsensus,  efektif  dan  efisien,  keadilan (fairness) ,  transparansi (transparancy) ,  akuntabilitas (accountability) dan tanggungjawab (responsibility) .  Penerapan  prinsip Good  Corporate  Governance ini sangat penting dalam membentuk tata pemerintahan yang  baik terutama dalam mengelola keuangan baik keuangan Negara maupun keuangan daerah.
Dalam  praktek  pengelolaan  keuangan  daerah,  terkadang  pemerintah secara  sengaja  atau  tidak  sengaja  atas  tindakan  yang  mereka  lakukan  dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada saat kepala pemerintah tersebut menetapkan suatu kebijakan, kadang terdapat suatu kasus dimana terjadi tindak korupsi, kolusi dan nepotisme yang bisa terjadi baik sengaja maupun tidak disengaja oleh pihak terkait. Kasus tersebut dapat terjadi karena mereka kurang memahami pedoman dalam pengelolaan keuangan terutama keuangan daerah sehingga, pihak tersebut merugikan  keuangan  negara  dan  terjerat  dalam  tindak  korupsi,  kolusi  dan nepotisme dan pada akhirnya harus mengganti kerugian atas apa yang terjadi dan mencoreng  citra  pegawai  pemerintah  daerah.  Penerapan  prinsip Good  Corporate Governance sangat  penting  dalam  menjalankan  tata  pemerintahan  yang  baik. Prinsip  dari Good  Corporate  Governance juga  berperan  sebagai  pengendali  bagi pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan terbebas dari tindak korupsi, kolusi dan nepotisme.

## LANDASAN TEORI

## Good Corporate Governance
Good  Corporate  Governance berasal  dari  bahasa  Inggris,  yaitu good yang berarti  baik, corporate berarti  perusahaan  dan governance artinya  pengaturan. Secara umum, istilah good corporate governance diartikan dalam bahasa Indonesia dengan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik.  Secara  Istilah,  definisi  GCG  menurut Syakhroza  (2014:58)  adalah  suatu  mekanisme  tata  kelola  organisasi  secara  baik dalam  melakukan  pengelolaan  sumber  daya  organisasi  secara    efisien, efektif,ekonomis  ataupun  produktif  dengan  prinsip-prinsip  keterbukaan,
Journal Ekombis Review ,  Vol. 9 No. 2 July 2021 page: 241 – 254| 245
akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
Good Corporate Governance merupakan sebuah sistem tata kelola organisasi yang  berisi  seperangkat  peraturan  yang  mengatur  hubungan  antara  kepentingan internal  dan  eksternal  lainnya  dalam  kaitannya  dengan  hak-hak  dan  kewajiban dengan  kata  lain,  suatu  sistem  yang  mengatur  dan  mengendalikan  organisasi, dengan  tujuan untuk  meningkatkan  nilai  tambah (added  value) bagi  semua  pihak yang berkepentingan (stakeholders). Corporate  governance merupakan  konsep  yang  diajukan  demi  peningkatan kinerja  organisasi  melalui  supervise  atau  monitoring  kinerja  manajamen  dan menjamin  akuntabilitas  manajemen  terhadap  stakeholder  dengan  mendasarkan terhadap  kerangka  peraturan.  Konsep corporate  governance demi  tercapainya pengelolaan  organisasi  yang  lebih  transparan  bagi  semua  pengguna  laporan keuangan. Bila konsep ini diterapkan dengan baik maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus menanjak seiring dengan transparasi pengelolaan organisasi yang makin baik nantinya menguntungkanbanyak pihak.
Corporate  governance juga  membantu  menciptakan  lingkungan  kondusif demi  terciptanya  pertumbuhan  yang  efisien  dan  sustainable  di  sektor  korporat. Dari  beberapa  pengertian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa Good  Corporate Governance diartikan  sebagai  tata  kelola  organisasi  yang  baik,  kepemerintahan yang  baik  atau  penyelenggaraan  pemerintahaan  yang  bersih  dan  efektif, berlandaskan perundang-undangan dan norma-norma baik.

## Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance
Good  governance dapat  diartikan  sebagai  mekanisme  pengelolaan  sumber daya  dengan  substansi  dan  implementasinya  yang  diarahkan  untuk  mencapai pembangunan  yang  efisien  dan  efektif  (Bastian,  2014:  143).  Menurut  Sutedi (2012:10)  kesadaran  pentingnya  pengelolaan  perusahaan  yang  baik  itu  sangat diharapkan  terdapat  di  dalam  setiap  perusahaan.Kesadaran  ini  diperlukan  agar informasi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat dipercaya kebenarannya. Adapun  beberapa  prinsip  dasar  yang  harus  diperhatikan  dalam corporate governance , yaitu sebagai berikut (Sutedi, 2012:11) 1. Transparasi Perusahaan  harus memiliki informasi  yang  memadai,  akurat,  dan  tepat  waktu kepada stakeholders .  Perusahaan  harus  meningkatkan  kualitas,  kuantitas,  dan frekuensi  dari  pelaporan  keuangan,  ini  semua  untuk  mengurangi  kegiatan curang  seperti  manipulasi  laporan (creative  accounting) atau  manajemen  laba ( earnings management ), pengakuan pajak yang salah, dan penerapan dari prinsip prinsip pelaporan yang cacat.

## 2. Dapat dipertanggungjawabkan (Accountability)
246 | Cristha Armereo ; Analisis Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Keuangan …,
Setiap hal yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka kegiatan perusahaan itu harus dilaporkan atau harus diketahui  olehstakeholders, itu semua adalah bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan kepada stakeholders . Apalagi, bila dalam  perusahaan  tersebut  terjadi  kesalahan  seperti  integritas  manajemen yang  rendah,  etika  bisnis  yang  buruk,  dan  aturan  kekuatan  daripada aturanhukum.

## 3. Kejujuran (Fairness)
Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan  dan  hukum  yag  dijalankan  untuk  melindungi  hak-  haknya.  Sehingga, perusahaan ditekankan harus memiliki kejujuran terhadap stakehold ers.

## 4. Sustainability
Ketika perusahaan  dapat  berkelanjutan  dan  menghasilkan  keuntungan, dalam jangka  panjang  mereka  juga  harus  menemukan  cara  untuk  memuaskan pegawai  dan  komunitasnya  agar  berhasil.  Mereka  harus  tanggap  terhadap lingkungan,  memperhatikan  hukum,  memperlakukan  pekerja  secara  adil,  dan menjadi  warga  c orporat e  yang  baik.  Dengan  demikian,  akan  menghasilkan keuntungan yang lama bagi stakeholder.
Terdapat  perbedaan  pendapat  tentang  prinsip-prinsip good  corporate governance dengan yang dikemukakan Daniri (2014:25) ini sama seperti yang dikemukakan  dalam  Keputusan  Menteri  BUMN  Nomor  117/2002  mengenai good corporate governance , yaitu:
1) Transparency (Keterbukaan)
Keterbukaan  dalam  melaksanakan  proses  pengambilan  keputusan  dan keterbukaan  dalam  mengemukakan  informasi  materiil  dan  relevan  mengenai efektif.
2. Accountability (Akuntabilitas)
Kejelasan  fungsi,  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban  organ  perseroan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Responsibility (Pertanggungjawaban)
Kesesuaian  dalam  pengelolaan  perusahaan  terhadap  peraturan  perundang- undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

## 4. Independency (Kemandirian)
Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan  dan  pengaruh/tekanan  dari  pihak  manapun  yang  tidak  sesuai denganperaturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
Journal Ekombis Review ,  Vol. 9 No. 2 July 2021 page: 241 – 254| 247

## 5. Fairness (Kewajaran)
Keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak stakeholdersyang timbul berdasarkan  perjanjian  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Pemerintahan  mencangkup  ruang  lingkup  yang  luas,  termasuk  bidang  politik, ekonomi, dan sosial mulai dari proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan dan pengawasan.

## Keuangan Daerah
Menurut pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:
“Keuangan  daer ah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  daerah  yang  dapat  dinilai dengan  uang  dan  segala  sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang  dapat  dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah  adalah  sebagai  berikut: “Keuangan  daerah  adalah  semua  hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat  dinilai  dengan  uang  termasuk  di  dalamnya  segala  bentuk  kekayaan  yang berhubungan  dengan  hak    dan    kewajiban    daerah    tersebut      dan      tentunya dalam   batas- batas kewenangan daerah”.

## Pengelolaan Keuangan
Pengelolaan  keuangan  sangat  penting  dalam  setiap  perusahaan,  karena dengan  pengelolaan  keuangan  yang  baik  dapat  memperlancar  aktivitas perusahaan.  Menurut  Syarifudin  (2015:89)  definisi  pengelolaan  keuangan  adalah sebagai berikut:
“Pengelolaan  keuangan  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  seorang  pemimpin dalam  menggerakan  para  pejabat  yang  bertugas  dalam  bidang  keuangan  untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen, meliputi perencanaan atau penganggaran,    pencatatan,  pengeluaran serta  pertanggungjawaban”. Sedangkan definisi  pengelolaan  keuangan  menurut www.seknasfitra.org yait u:“Pengelolaan keuangan adalah tindakan administratif yang berhubungan
dengankegiatanperencanaan  anggaran,  penyimpanan,  penggunaan,  pencatatan dan  pengawasan  keluarmasuknya  uang/dana  organisasi”. Dari  pengertian – pengertian diatas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  pengelolaan  keuangan  adalah tindakan  administratif    yang  berhubungan  dengan  kegiatan    perencanaan anggaran,penyimpanan,  penggunaan,  pencatatan,  dan  pengawasan,  serta pertanggungjawaban  keluar  masuknya  uang  atau  dana  organisasi.Berdasarkan beberapa  definisi  mengenai  pengelolaan  keuangan  yang  telah  dipaparkan sebelumnya,  kita  dapat  menarik  kesimpulan  bahwa  dalam  kegiatan  pengelolaan
248 | Cristha Armereo ; Analisis Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Keuangan …,
keuangan  tidak  terlepas  dari  kegiatan  berupa  perencanaan,  penggunaan, pencatatan,  dan  pelaporan  pertanggungjawaban  dana.  Untuk  lebih  rinci  akan dijelaskan sebagai berikut:
1. Perencanaan  adalah  kegiatan  untuk  menetapkan  apa  yang  ingin  dicapai, bagaimana mencapai, berapa lama, berapa orang yang diperlukan, dan berapa banyak  biaya,  sehingga  perencanaan  ini  dibuat  sebelum  suatu  tindakan dilaksanakan.
2. Penggunaan  meliputi  kegiatan  berupa  pemasukan  dan  pengeluaran,  baik anggaran rutin maupun pembangunan.
3. Pencatatan atau pembukuan adalah pencatatan berbagai transaksi yang terjadi sebagai implementasi dari penganggaran.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban befungsi untuk memeriksa terutama yang ditujukan  pada  berbagai  masalah  keuangan  meliputi  berbagai  transaksi- transaksi  yang  telah  dilakukan,  apakah  transaksi  tersebut  sesuai  dengan pencatatan dan perencanaan anggaran.

## METODE PENELITIAN

## Metode Analisis
Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode analisis yang terlebih dahulu menyusun data mulai dari mengoperasikan dan mengurutkan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan
Analisis Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Keuangan Dari hasil penelitian good corporate governance pada pengelolaan keuangan di dinas kearsipan dan perpustakaan kota Palembang peneliti telah mendapatkan data dengan cara menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Seiring  kemajuan  teknologi  dan  tuntutan  masyarakat  dalam  hal pengelolaan keuangan dituntut untuk memperbaiki kinerjanya.
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang terdiri dari 2 kedinasan yaitu  Dinas  Kearsipan  dan  Dinas  Perpustakaan  tetapi  dalam  proses  pengelolaan keuangannya tetap menggunakan sistem keuangan satu pintu. Berikut ini adalah gambar  alur  penerbitan  surat  pertanggungjawaban  kegiatan  di  Dinas  Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang.
1. Nota  pengeluaran  Dinas  dikumpulkan  jadi  satu,  nota-nota  tersebut  telah diperiksa  oleh  bagian  keuangan,  nota-nota  ini  berbentuk  semacam  catatan kegiatan  yang  telah  direncanakan  yang  berkaitan  dengan  perlengkapan, peralatan, konsumsi dan lain-lain.
Journal Ekombis Review ,  Vol. 9 No. 2 July 2021 page: 241 – 254| 249
2. Setelah  nota  tersebut  diperiksa  lalu  dilaporkan  ke  kepala  dinas  untuk  dibuat persetujuannya. Apakah kegiatan bisa berjalan sesuai rencana.
3. Lalu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan
4. Setelah  itu,  dibuatlah  surat  pertanggungjawaban  atas  kegiatan  yang  telah berlangsung.
Penyajian    data  hasil  penelitian  dalam  hal  ini  adalah  dengan  melakukan wawancara terhadap Kepala dinas, sekretaris, pegawai dibidang keuangan di dinas kearsipan  dan  perpustakaan    kota  palembang.  Pengelolaan  keuangan  yang dilakukan  oleh  aparatur  pemerintah  khususnya  di  Dinas  Kearsipan  dan Perpustakaan  Kota  Palembang  saat  ini  belum  mengacu  pada Good Corporate  Governance. Hal  ini  dapat  diketahui  dari  hasil  penelitian  dan wawancara.  Sehingga,  memberikan  dampak  buruk  terhadap  pengelolaan keuangan yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.
Salah  satu  upaya  yang  harus  dilakukan  dalam  perbaikan pengelolaan keuangan adalah menerapkan good corporate governance yang saat ini telah banyak diterapkan pada perusahaan-perusahaan baik swasta maupun pemerintah mulai dari pengertiaan dan prinsip Good Corporate itu sendiri sehingga dapat dirasakan manfaatnya..
Penerapan  prinsip Good  Corporate  Governance (GCG)  pada  Dinas  Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang merupakan pelaksana urusan  pemerintahan  daerah  berdasarkan  asas  otonomi  maka  peneliti  akan menguraikan  hasil  wawancara,  dokumentasi  dan  observasi menggunakan  prinsip Good  Corporate  Governance (GCG).  Adapun  indikator  dari  prinsip Good  Corporate Governance (GCG), yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran.
Transparansi ( Transparancy )
Untuk menjaga objektifitas dalam menjalankan organisasi, organisasi harus mengungkapkan  informasi  yang  material  dan  relevan  dengan  cara  yang  mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder. Organisasi harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan  tidak  hanya  masalah  yang  diisyaratkan  peraturan  perundang- undangan,  tetapi  juga  hal  yang  penting  untuk  pengambil  keputusan.  Adanya keterbukaan organisasi dalam proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi materiil yang relevan mengenai organisasi dengan cara yang  mudah  diakses  dan  dimengerti  oleh stakeholders sebatas  hak-haknya, sehingga organisasi menjadi transparan.
Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan  Kota  Palembang  dalam  menerapkan prinsip  transparansi  pengeloaan  keuangan  adalah  penyampaian  laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat
250 | Cristha Armereo ; Analisis Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Keuangan …,
waktu  dan  disusun  dengan  mengikuti  standar  akuntansi  pemerintah  yang  telah diterima secara umum.
Kebutuhan  transparansi  keuangan  pertama  kali  disebut  dalam  undang- undang 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (UU17/2003) Dalam UU 17/2003 tersebut  transparansi  ditetapkan  sebagai  salah  satu  asas  bahwa pertanggungjawaban keuangan Negara merupakan keniscayaan. Pemerintah wajib transparan  dalam  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  Negara. Penyampaian  laporan  keuangan  kepada  publik  merupakan  wujud  “transparansi” dan  “akuntabilitas”  pengelolaan  keuangan  Negara.  Selanjutnya  ditetapkan  bahwa dalam  rangka  transparansi  dan  akuntabilitas  disusun  Standar  Akuntansi Pemerintahan  (SAP)  (UU  1/2004  tentang  Perbendaharaan  Negara)  .  Berikut  ini adalah  alur  pengelolaan  keuangan  pada  Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan  Kota Palembang.
1. Nota  pengeluaran  Dinas  dikumpulkan  jadi  satu,  nota-nota  tersebut  telah diperiksa  oleh  bagian  keuangan,  nota-nota  ini  berbentuk  semacam  anggaran kegiatan yang telah direncanakan,
2. Setelah  nota-nota  tersebut  diperiksa  lalu  dilaporkan  ke  kepala  dinas  untuk dibuat persetujuannya.
3. Lalu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan
4. Setelah  itu,  dibuatlah  surat  pertanggungjawaban  atas  kegiatan  yang  telah berlangsung
Akuntabilitas ( Accountability )
Organisasi  harus  mempertanggung  jawabkan  kinerja  secara  transparan dan  independen.  Untuk  itu  organisasi  harus  dikelola  secara  benar,  terukur  dan sesuai  dengan  kepentingan  pemegang  saham  dengan  tetap  mempertimbangkan kepentingan stakeholder lain.  Akuntabilitas  merupakan  prasyarat  yang  diperlukan ntuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
Kejelasan  mengenai  fungsi,  struktur,  sistem  dan  pelaksanaan  serta pertanggung  jawaban  organisasi,  mutlak  diperlukan  untuk  pelaksanaan pengelolaan  organisasi  secara  efektif.  Kewajiban  organisasi  yang  terkait  dengan pelaksanaan wewenang yang dimilikinya atau pelaksanaan tanggung jawab yang di percayakan organisasi kepadanya adalah dasar Akuntabilitas organisasi.
Dalam  hal  akuntabilitas,  Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan  Kota Palembang  berupaya  untuk  selalu  membagi  struktur  organisasi  secara  rinci  dan jelas  sehingga  tidak  ada  benturan  kepentingan  dan  tugas  dalam  proses pelaksanaannya  sesuai  bidangnya  masing-masing.  Misalnya  dalam  pengelolaan keuangan  dan  administrasi  keuangan,  yang  dalam  hal  ini  secara  jelas melaksanakan tugasnya tanpa ada pengaruh atau benturan kepentingan yang lain.
Journal Ekombis Review ,  Vol. 9 No. 2 July 2021 page: 241 – 254| 251
Prinsip  ini  ditunjukkan  oleh  frekuensi  pertemuan  dan  tingkat  kehadiran pegawai.  Namun  dalam  kenyataannya  masih  banyak  ditemui  pegawai  Dinas Kearsipan  dan  Perpustakaan  Kota  Palembang  yang  kurang  disiplin.  Sehingga prinsip  Akuntabilitas  belum  optimal  karena  kurangnya  kedisiplinan  pegawai  atau aparaturnya.

## Responsibilitas ( Responsibility )
Organisasi  mempunyai  tanggung  jawab  terhadap  masyarakat  dan lingkungan  serta  harus  menaati  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku sehingga  dapat  terpeliharanya  kesinambungan  usahanya  dalam  jangka  panjang. Kepatuhan terhadap  perundang-undangan  dan peraturan pihak  yang  berwenang serta  pemenuhan  tanggung  jawab  terhadap  masyarakat  dan  lingkungan,  adalah faktor kesinambungan usaha yang terpelihara dalam jangka panjang.
Penerapan dari prinsip Responsibility adalah tanggung jawab yang diberikan kepada  pengguna  layanan  Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan  Kota  Palembang, seperti  kelengkapan  buku  yang  belum  maksimal  dan  jam  pelayanan  yang  tidak tepat  waktu  .  Hal  tersebut  diperkuat  dari  hasil  wawancara  peneliti  terhadap masyarakat selaku pengguna layanan perpustakaan. Menurut Hamzah, pengguna layanan perpustakaan mengatakan bahwa :“ Saat saya ingin meminjam buku untuk anak saya, perpustakaannya tutup padahal saya kesana saat jam kerja” . Dari hasil wawancara  penulis  kepada  salah  satu  pengguna  layanan  perpustakaan  prinsip responsibilitas belum terlaksana dengan baik.
Independensi ( Independency )
Untuk  memungkinkan  dilaksanakannya  prinsip-prinsip Good  Corporate Governance lainnya  yaitu  transparansi,  akuntabilitas,  responsibilitas,  serta kewajaran dan kesetaraan, organisasi harus dikelola secara independen sehingga masing-masing  organisasi  dapat  berfungsi  tanpa  saling  mendominasi  dan  tidak dapat di intervensi oleh pihak lain.
Pendapatan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan dari tahun 2017 dan tahun 2016 sebagai berikut :
Target  pendapatan  retribusi  setelah  perubahan  tahun  2016  sebesar  Rp 75.400.000,-  sedangkan  tahun  2017  sebesar  Rp  80.000.000,-  sehinga  mengalami peningkatan  target  sebesar  Rp  4.600.000,-  atau  5.75  persen  dibandingkan  tahun 2016  Realisasi  penerimaan  pendapatan  retribusi  tahun  2016  sebesar  Rp 79.638.592,-
Sedangkan  tahun  2017  sebesar  Rp  89.753.940,-  sehingga  mengalami kenaikan  penerimaan  pendapatan  sebesar  Rp.  10.115.348,-  atau  12,70  persen dibandingkan  tahun  2016.  Capaian  Kinerja  Penerimaan  Pendapatan  Retribusi Tahun 2017 sebesar Rp 89.753.940,-atau 112,19 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,-
Penerapan prinsip independensi atau kemandirian di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  Kota  Palembang  dilihat  dari  setiap  dana  yang  dianggarkan  dalam
252 | Cristha Armereo ; Analisis Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Keuangan …,
rangka  melaksanakan  program/kegiatan.  Indikator  kinerjanya  belum  terukur secara  jelas  dan  tidak  dipresentasikan  seperti  tolak  ukur  kinerja  serta target/sasaran yang memenuhi aspek keadilan, efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan disiplin anggaran serta memberikan manfaat pada masyarakat.
Kewajaran dan Keadilan ( Fairness )
Organisasi  harus  memperhatikan  kepentingan  seluruh stakeholder berdasarkan asas perlakuan yang setara dan asas manfaat yang wajar. Berkaitan dengan Good Corporate Governance pada pengelolaan keuangan, Dinas Kearsipan dan  Perpustakaan  Kota  Palembang  memberikan  pelayanan  kepada  setiap pengunjung tanpa memilah-milah kepentingan ras, suku, gender dan agama.
Namun  dalam  hal  pengelolaan  keuangan  masih  belum  berjalan  secara maksimal  karena  belum  adanya  laporan  keuangan  yang  dipublikasikan  untuk masyarakat  umum.  Walaupun  menurut  bagian  pranata  laporan  keuangan mengatakan,  “Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan  Kota  Palembang  tela h  disusun dan diperiksa dengan wajar dan adil”.
Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu karyawan pranata laporan keuangan  prinsip  Keadilan  belum  terlaksana  dengan  baik  bukan  dilihat  dari kepentingan ras, suku, gender dan agama tetapi diakibatkan karena belum adanya laporan keuangan untuk dipublikasikan kepada masyarakat umum.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  pada bab  empat  maka  peneliti  dapat  mengambil  kesimpulan  mengenai  Analisis Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Keuangan di Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  Kota  Palembang,  bahwa    penerapan Good  Corporate  Govern ance (GCG) pada kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang sejauh ini belum  berjalan  baik,  Sehingga,  memberikan  dampak  buruk  terhadap pengelolaan  keuangan  yang  menimbulkan  ketidakpercayaan  masyarakat dan  ketidakpuasan  masyarakat  dalam  pelayanan.  Dinas  Kearsipan  dan Perpustakaan Kota Palembang belum menerapkan  kelima prinsip Good Corporate Governance Transparansi,  Akuntabilitas,  Pertanggungjawaban,  Kemandirian,  dan Kewajaran.  hal  ini  disebabkan  oleh  kurangnya  pemahaman  pegawai  mengenai manfaat Good  Corporate  Governance. Dalam  hal  transparansi  sebenarnya  Dinas Kearsipan  telah  menyajikan  laporan  keuagan  sesuai  dengan  standar  akuntansi pemerintahan  namun,  laporan  keuangannya  tidak  dipublikasikan  ke  masyarakat umum.
Journal Ekombis Review ,  Vol. 9 No. 2 July 2021 page: 241 – 254| 253

## Saran
1. Salah  satu  upaya  yang  harus  dilakukan  dalam  perbaikan  pengelolaan keuangan  adalah  menerapkan good  corporate  governance yang  saat  ini telah  banyak  diterapkan  pada  perusahaan-perusahaan  baik  swasta maupun pemerintah mulai dari pengertiaan dan prinsip Good Corporate itu sendiri sehingga dapat dirasakan manfaatnya.
2. Menurut    Keputusan  Menteri  BUMN  Nomor  117/2002 Good  Corporate Governance harus  diterapkan  di  berbagai  perusahaan  baik  swasta  maupun pemerintah. Seperti yang kita ketahui prinsip Good Corporate Governance adalah Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, dan Kewajaran. Kelima Prinsip ini harus diterapkan jika hanya satu terutama pada dinas-dinas pemerintahan sebagai pelayan masyarakat.
254 | Cristha Armereo ; Analisis Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Keuangan …,

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian,  Indra  (2014). Sistem  Pengendalian  Manajemen  Sektor  Publik .  Jakarta: Salemba Empat. Daniri, Mas Achmad. 2014. Lead by GCG . Gagas Bisnis: Jakarta. Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tahun 2002. Republik  Indonesia.  2005.  Peraturan  Pemerintah  No  58  Tahun  2005  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.Jakarta: Legalitas.
Republik Indonesia. 2007. Undang-undang No 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-
2025. Jakarta: Legalitas.
Syakkroza,  Akhmad,  2014,  Corporate  Governance,  sejarah  dan  perkembangan, teori,  Model  dan  Sistem  Governance  Serta  Aplikasinya  dan  pada Perusahaan  BUMN. Jakarta: Lembaga Penerbitan FE UI.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif. dan
R& D. Bandung: Alfabeta.
Sutrisno,  Sutedi.  2016. Manajemen    Sumber  Daya  Manusia .  Cetakan  ke-8.  Jakarta: Prenada Media Group.
Syarifudin, 2015. Pengelolaan Keuangan Daerah. : PT. Index. Bandung (hal. 89). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 TentangPemerintah Daerah. www.seknasfitra.org