## PERAN DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI KABUPATEN BULELENG DALAM PENEMPATAN DAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
Ni Putu Rai Yuliartini Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha Email : raiyuliartini@gmail.com

## Dewa Gede Sudika Mangku
Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha Email : dewamangku.undiksha@gmail.com

## Abstrak
Proses  awal  untuk  penempatan  pekerja  Indonesia  ke  luar  negeri,  dimulai  dengan pendaftaran di kantor Disnaker kabupaten Buleleng kemudian dilanjutkan dengan proses rekrutmen.  Rekrutmen  yang  dilakukan  setelah  ada  permintaan  pengiriman  pekerja Indonesia dari agen di luar negeri yang telah di verifikasi oleh perwakilan RI di negara penerima. Dalam proses rekrutmen ini, dilakukan penyuluhan dan seleksi. Apabila lulus seleksi  maka  dilanjutkan  dengan  penandatanganan  perjanjian  penempatan.  Pada  masa pasca-penempatan  ini,  pemerintah  melalui  Disnaker  Kabupaten  Buleleng  daerah  asal pekerja  Indonesia  mempersiapkan  program  pemberdayaan  untuk  pekerja  Indonesia setelah  kembali  ke  daerah  asal.  Program  ini  dilakukan  dalam  bentuk  pelayanan permodalan  bagi  pekerja  Indonesia  purna,  pemberian  pendidikan  dan  pendampingan kewirausahaan  dan  pengelolaan  hasil  kerja,  pendidikan  dan  pendampingan  bagi organisasi  pekerja Indonesia,  termasuk  organisasi koperasi bagi  pekerja Indonesia dan keluarganya, serta program peningkatan kesejahteraan bagi pekerja Indonesia serta dalam upaya perlindungan yang diberikan oleh negara, perlu kejelasan mengenai perlindungan hukum yang berlaku dan wajib diikuti oleh setiap WNA yang ada di negara tersebut. Oleh karena  itu,  dalam  proses  penempatan  pekerja  Indonesia  di  luar  negeri,  negara  wajib melakukan perjanjian bilateral dengan negara penerima terutama dengan negara penerima yang  belum  memiliki  peraturan  perundang-undangan  yang  memberikan  perlindungan bagi Tenaga Kerja Asing.  Dalam pelaksanaan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar  Negeri  masih  menemui  banyak  hambatan  yang  di  sebabkan  oleh  belum  efektif sistem  perlindungan  yang  sesuai  dengan  Standard  Operating  Prosedure  (SOP),  tarik menarik kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal  Lembaga  Pelayanan  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia, anggapan bahwa penyelesaian kasus yang di alami TKI itu hanya merupakan tanggung jawab  BNP2TKI  dan  UPT  P3TKI,  Kurangnya  Peran  aktif  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  dalam  membantu  penyelesaian  masalah yang  di  alami  TKI,  dan  Tidak  kooperatifnya  PPTKIS  dalam  membantu  Pemerintah Daerah  Provinsi  maupun  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  dalam  menyelesaikan kasus-kasus.
Kata kunci : perlindungan hukum, tenaga kerja Indonesia, kabupaten Buleleng.

## Abstract
The  initial  process  for  the  placement  of  Indonesian  workers  abroad,  begins  with registration at the Buleleng Regency Manpower Office then proceed with the recruitment process. Recruitment is carried out after a request for sending Indonesian workers from an  overseas  agent  has  been  verified  by  an  Indonesian  representative  in  the  recipient country. In this recruitment process, counseling and selection are carried out. If it passes the selection process, it will continue with the signing of the placement agreement. In this post-placement period, the government through the Buleleng Regency Manpower Office of  origin  of  Indonesian  workers  prepared  an  empowerment  program  for  Indonesian workers after returning to their home regions. This program is carried out in the form of capital  services  for  full-time  Indonesian  workers,  providing  education  and entrepreneurship  assistance  and  management  of  work,  education  and  assistance  for Indonesian workers' organizations, including cooperative organizations for Indonesian workers  and  their  families,  as  well  as  welfare  improvement  programs  for  Indonesian workers and in protection efforts provided by the state, it is necessary to be clear about the legal protection in force and must be followed by every foreign national in the country. Therefore, in the process of placing Indonesian workers abroad, the state is obliged to enter into bilateral agreements with the recipient country, especially with the recipient country that does not yet have legislation that provides protection for foreign workers. In implementing  the  protection  of  Indonesian  Migrant  Workers  Overseas,  there  are  still many  obstacles  which  are  caused  by  the  ineffective  protection  system  that  is  in accordance with the Standard Operating Procedure (SOP),  the attraction  of authority between  the  Central  Government  and  Provincial  Governments  in  terms  of  Placement Services and Worker Protection Institutions Indonesia, the assumption that the settlement of cases experienced by migrant workers is only the responsibility of BNP2TKI and UPT P3TKI, Lack of active role of the Department of Manpower and Transmigration of the Regional  Government  in  helping  the  resolution  of  problems  experienced  by  migrant workers,  and  the  non-cooperation  of  PPTKIS  in  helping  the  Provincial  Regional Government and District / City Regional Government in resolving cases.
Keywords: legal protection, Indonesian workers, Buleleng regency.
Pendahuluan Tenaga kerja adalah pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan  yang  sangat  signifikan  dalam aktivitas  perekonomian  nasional,  yaitu meningkatkan produktivitas
dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, tenaga kerja sebagai salah satu penggerak  tata  kehidupan  ekonomi  dan merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup melimpah. Indikasi ini bisa dilihat pada
masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia serta
rendahnya  atau  minimnya  kesempatan kerja yang disediakan.
Kondisi perekonomian yang kurang menarik  di  negaranya  sendiri  dan penghasilan yang cukup besar dan yang tampak  lebih  menarik  di  negara  tujuan telah menjadi pemicu terjadinya mobilitas tenaga kerja secara internasional. Pendapatan yang meningkat  di  negara  yang  sedang berkembang  memungkinkan  penduduk di  negara  berkembang  untuk  pergi melintas  batas  negara,  informasi  yang sudah mendunia dan kemudahan transportasi juga berperan meningkatkan
mobilitas tenaga kerja secara internasional (Ananta; 1996;245). Aspek perlindungan terhadap penempatan  tenaga  kerja  di  luar  negeri sangat  terkait  pada  sistem  pengelolaan dan pengaturan yang dilakukan berbagai pihak  yang  terlibat  pada  pengiriman tenaga  kerja  Indonesia  keluar  negeri. Untuk langkah penempatan tenaga kerja di luar negeri, Indonesia telah menetapkan  mekanisme  melalui  tiga fase  tanggung  jawab  penempatan  yakni fase pra penempatan,
selama penempatan dan purna penempatan. Pengaturan  tentang  penempatan tenaga  kerja  Indonesia  ke  luar  negeri adalah  Undang-undang  No.  39  Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Pada konsideran menimbang huruf c, d dan e, disebutkan bahwa  tenaga  kerja  Indonesia  di  luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan  dan  kerja  paksa,  korban kekerasan,
kesewenang-wenangan, kejahatan  atas  harkat  dan  martabat manusia  serta  perlakuan  lain  yang melanggar  hak  asasi  manusia.  Oleh karena  itu  negara  wajib  menjamin  dan melindungi  hak  asasi  warga  negaranya yang  bekerja  baik  di  dalam  maupun  di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan  hak,  demokrasi,  keadilan sosial,  kesetaraan  dan  keadilan  gender, anti  diskriminasi  dan  anti  perdagangan manusia. Dalam  hal  penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan
yang layak, yang
pelaksanaannya  dilakukan  dengan  tetap memperhatikan  harkat,  martabat,  hak asasi  manusia  dan  perlindungan  hukum serta  pemerataan  kesempatan  kerja  dan penyediaan  tenaga  kerja  yang  sesuai dengan kebutuhan nasional.
Pada  fase  pra  penempatan  tenaga kerja di luar negeri, sering dimanfaatkan calo tenaga kerja untuk maksud menguntungkan  diri  calo  sendiri,  yang sering mengakibatkan calon tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri menjadi korban dengan janji berbagai kemudahan  untuk  dapat  bekerja  diluar negeri, termasuk yang melanggar prosedur  serta  ketentuan  pemerintah, akhirnya  sering  memunculkan  kasus tenaga kerja Indonesia  ilegal.  Pada  fase selama penempatan sangat sering persoalan  tenaga  kerja  Indonesia  yang berada  di  luar  negeri,  mengakibatkan permasalahan yang cukup
memprihatinkan berbagai pihak. Hal ini menunjukan bahwa apabila penyelesaian tenaga  kerja  diserahkan  pada  posisi tawar-menawar  ( bargaining  position ) maka  pihak  tenaga  kerja  akan  berada pada  posisi  yang  lemah.  Sebagai  misal, kasus kematian yang tidak wajar sampai pada  kasus  penganiayaan,  berbagai pelecehan tenaga kerja sampai mengakibatkan  adanya  rencana  pihak Indonesia untuk menghentikan
pengiriman  tenaga  kerja  keluar  negeri oleh karena dirasakan bahwa pengiriman tenaga kerja keluar negeri akan menemui berbagai macam kendala. Pada permasalahan purna penempatan dalam mekanisme
pemulangan sering terjadi bahwa disana- sini  tenaga  kerja  yang  baru  pulang  dari luar negeri berhadapan dengan berbagai masalah  keamanan  dan  kenyamanan diperjalanan  sampai tujuan, yang  sering ditandai  dengan  terjadinya  pemerasan terhadap hasil jerih payah yang diperoleh dari  luar  negeri  (Ananta,  1996;245). Penciptaan mekanisme sistem penempatan  tenaga  kerja  di  luar  negeri dimaksudkan  sebagai  upaya  untuk mendorong terwujudnya arus
penempatan  yang  berdaya  guna  dan berhasil  guna,  karena  berbagai  sumber masalah sering menghadang tenaga kerja
tanpa  diketahui  sebelumnya  oleh  yang bersangkutan  seperti  :  1)  Sistem  dan mekanisme  yang  belum  mendukung terjadinya arus menempatan yang efektif dan efisien; 2) Pelaksanaan penempatan yang  kurang  bertanggung  jawab;  3) Kualitas  tenaga  kerja  Indonesia  yang rendah; 4) Latar belakang budaya negara yang akan dituju yang berbeda (Majalah Tenaga Kerja; Vol 37, 1999;14).
Pekerjaan  mempunyai  makna  yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber
penghasilan  seseorang untuk memenuhi kebutuhan  hidup  bagi  dirinya  dan keluarganya.  Oleh  karena  itu,  hak  atas pekerjaan  merupakan  hak  asasi  yang melekat pada diri  seseorang  yang  wajib dijunjung  tinggi  dan  dihormati.  Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD  RI  1945  amandemen  ke  4,  yang menyatakan  bahwa  “tiap-tiap  warga negara  berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan” (UU No.39 Tahun 2004).
Banyaknya  jumlah  tenaga  kerja yang bekerja ke luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sedang bekerja di luar negeri,  di  satu  sisi  mempunyai  sisi positif,  yaitu  menambah  devisa  negara dan  mengatasi  pengangguran  di  dalam negeri  tapi  memiliki  sisi  negatif,  yaitu risiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang  tidak  manusiawi  terhadap  TKI. Salah  satu  cara  yang  ditempuh  oleh pemerintah  dalam  mendayakan  tenaga kerja di Indonesia yaitu melalui kebijakan  mengirimkan  tenaga  kerja Indonesia  ke  luar  negeri.  Apalagi semenjak krisis ekonomi, jumlah tenaga kerja  Indonesia  yang  bekerja  ke  luar negeri  semakin  meningkat.  Sebagian besar mereka dari kaum perempuan dan bekerja  disektor  informal,  yang  mana tidak mempunyai pendidikan,
pengalaman  dan  wawasan  yang  cukup. Kebanyakan mereka direkrut  oleh calo/oknum  dari  PJTKI  (Pengerah  Jasa Tenaga Kerja Indonesia), yang menjanjikan peker- jaan kepada mereka dengan  prosedur  yang  cepat  dan  biaya lebih  murah.  Hal  inilah  yang  memicu terjadinya  rentetan  permasalahan  yang dialami  oleh  Tenaga  Kerja  Indonesia sebelum  berangkat,  ditempat  kerja, bahkan  sampai  kembali  ke  Tanah  Air (Baharudin;  Lex  Jurnalica  Vol.4  No.3, Agustus 2007).
Kabupaten Buleleng, Bali menduduki  peringkat  pertama  sebagai daerah penyalur Tenaga Kerja Indonesia di luar  negeri  tahun 2018 untuk  tingkat Provinsi Bali (https://bali.antaranews.com). Berdasarkan  data  Dinas  Tenaga  Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Buleleng,  per  Nopember  2017,  warga Kabupaten Buleleng  yang jadi TKI 911 orang.  Kepala  Disnakertrans  Buleleng Ni  Made  Dwi  Priyanti  Putri  K, mengatakan  setiap  tahunnya  TKI  asal Buleleng  rata-rata  mencapai  angkat ratusan.  Keberangkatannya mulai untuk kerja di kapal pesiar hingga pekerjaan di darat  seperti  spa,  restauran  dan  tenaga pertanian.  Dari  911  orang  yang  terdata keberangkatannya  secara  legal  melalui Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia (BP3TKI)  terdiri  dari  502  laki-laki  dan 409 perempuan
(https://www.nusabali.com).
Dari jumlah itu, negara Turki masih menjadi tempat yang baik dan layak bagi tenaga  kerja  Indonesia  asal  Buleleng. Disusul  Italia,  New  Zealand,  Amerika Serikat,  Maldive,  Brazil,  hingga  Arab Saudi.  Sekretaris  Disnaker  Buleleng Dewa Putu Susrama, mengatakan minat tenaga  kerja  Indonesia  asal  Buleleng memang sangat tinggi sejak tahun 1990. Mereka biasanya tertarik menjadi tenaga kerja Indonesia untuk mendapatkan upah
yang  jauh  lebih  menjanjikan  bila dibandingkan  bekerja  di  daerah  asal. Ratusan  tenaga  kerja  Indonesia  asal Buleleng  selain  bekerja  di  bidang  spa dan  salon  kecantikan,  sebagian  juga bekerja sebagai buruh peternakan, buruh tani,  seperti  di  Italia  dan  Brazil,  serta sebagai asisten rumah tangga. Pihaknya mengatakan khusus tenaga kerja
Indonesia  yang  bekerja  di  darat  ini, partisipasinya adalah dari kaum perempuan (https://www.nusabali.com).
Dengan  tingginya  minat  warga bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Buleleng,  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Kabupaten  Buleleng  terus melakukan sosialisasi terkait
keberangkatan  yang  legal.  Sehingga  ke depannya jika terjadi suatu masalah dan musibah saat terikat kontrak kerja, dapat segera  ditangani.  Akan  tetapi,  saat  ini masih  saja  ada  masyarakat  yang berangkat menjadi Tenaga Kerja Indonesia dengan agen illegal. Sehingga ketika  terjadi  masalah  dan  musibah, pengurusannya sangat susah. Hal tersebut kerap terjadi pada Tenaga Kerja Indonesia yang berangkat  mandiri  tidak menggunakan  agen  resmi.  Sehingga kadang  kala  mereka  tidak  tercatat  di
BP3TKI sebagai pintu terakhir
keluarnya  WNI  untuk  bekerja  ke  luar negeri. Terdapat  2  orang  korban  tenaga kerja Indonesia asal Buleleng yang telah ditipu oleh agen yang memberangkatannya, yaitu Made
Widiarta  dan  Ketut  Ricky  Priana, mereka  di  janjikan  untuk  bekerja  di Taiwan  akan  tetapi  mereka  berdua bekerja  sebagai  tenaga  kerja  illegal. Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Buleleng  dalam  kasus diatas telah menyurati BP3TKI Denpasar melalui surat nomor 800/1720/IX/2018,  pada  tanggal  21
September  2018  sebab  BP3TKI  yang memiliki kewenangan perlindungan
terhadap  tenaga  kerja  asal  Indonesia, yang bekerja di luar negeri. Dalam surat tersebut,  pihak  Dinas Tenaga  Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Buleleng meminta  perlindungan  pada  Tenaga Kerja  Indonesia  asal  Buleleng  yang diduga  bekerja  secara  illegal  dan menjadi korban penipuan di Taiwan.
Tenaga Kerja Indonesia asal Kecamatan  Sukasada  menjadi  korban penipuan,  yang  tadinya  hendak  bekerja secara legal, justru menjadi tenaga kerja illegal.  Hal  itu  terjadi  gara-gara  ulah penyalur  tenaga  kerja  yang  menipu mereka. Dimana mereka telah menyetor uang  sebesar  Rp  75  juta  pada  oknum pengelola  lembaga  kursus  pariwisata  di Kota  Singaraja.  Saat  itu  ia  dijanjikan bekerja di Taiwan. Sebelum diberangkatkan, oknum tersebut
membuatkan  mereka  paspor  di  Kantor Imigrasi  Tanjung  Priok.  Setelah  paspor selesai,  mereka  diberangkatkan  ke Taiwan  menggunakan  visa  liburan, bukan  visa  kerja.  Oknum  itu  mengaku visa kerja akan diberikan, setelah mereka menyelesaikan masa training di perusahaan  selama  dua  bulan  mereka belum memperoleh visa kerja di Taiwan (https://radarbali.jawapos.com).
Seorang  Tenaga  Kerja  Indonesia asal  Desa  Pacung,  Kecamatan  Tejakula meninggal  di  Turki.  Tenaga  Kerja Indonesia  Bernama  Kadek  Pariani, dimana Kadek Pariani diketahui bekerja di negara Turki sejak tahun 2017 sebagai tenaga terapis. Pihak keluarga menerima informasi  dari  kerabatnya  yang  juga bekerja di negara tersebut, bahwa Kadek Pariani meninggal karena sakit. Almarhum  bahkan  sempat  menjalani perawatan  di  Rumah  Sakit  setempat selama  dua  pecan,  data  Tenaga  Kerja Indonesia  asal  Buleleng  ini  tidak terdaftar  di  Kedutaan  Besar  Republik Indonesia  (KBRI)  Turki  dan  agen  yang memberangkatkan  Kadek  Pariani  ke Turki hingga  saat ini  belum  ditemukan,
sehingga KBRI menduga Kadek Pariani saat berangkat keluar negeri mengunakan agen bodong (http://www.koranbuleleng.com). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Buleleng  telah  berusaha melakukan  langkah  pencegahan  agar tidak  ada  Tenaga  Kerja  Indonesia  asal Buleleng  yang  bekerja  tanpa  dokumen yang  sah.  Hal  ini  dibuktikan  dengan sudah  berkali-kalinya  Dinas  Tenaga Kerja dan Transmigrasi Buleleng melakukan  sosialisasi  dan  pembinaan pada  Lembaga  Pelatihan  Kerja  Swasta (LPKS). Hal ini dilakukan di karenakan warga  Buleleng  untuk  bekerja  keluar negeri  cukup tinggi. Sehingga pihaknya pun  menjalin  kerjasama  dengan  pihak
Imigrasi,  otoritas  bandara,  serta  Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia (BP3TKI),  untuk  memperketat  langkah pencegahan.
Dengan  adanya  Tenaga Kerja
Indonesia ilegal  ini  yang  menyusahkan, saat  terjadi  masalah  atau  musibah  baru ketahuan,  karena  pemerintah  tidak memiliki  datanya.  Jikalau  berangkat mandiri harus ada kontrak kerja dengan pihak
perusahaan yang mempekerjakannya  dan  dilegalisir  oleh kedutaan  Indonesia  di  tempat  tersebut, sehingga  terdaftar  di  BP3TKI.  Dengan tingginya  minat  bekerja  di  luar  negeri, Disnakertrans Kabupaten
Buleleng mengupayakan  sejumlah  pelatihan  dan sosialisasi  untuk  keberangkatan  Tenaga Kerja  Indonesia  agar  legal.  Bahkan Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi juga sedang melobi sejumlah agent yang selama ini hanya ada di Denpasar untuk membuka cabang di Buleleng, sehingga masyarakat  yang  ingin  melamar  dapat lebih  mengefektifkan  waktu  dan  juga biaya.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang telah diuraikan di atas, penulis mengangkat  dua  permasalahan  yang meliputi :
1. Bagaimana  peran  Dinas  Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng  dalam  penempatan  dan pemberian  perlindungan  hukum terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia di Luar Negeri? 2. Bagaimana kendala dan hambatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kabupaten Buleleng dalam penempatan dan pemberian perlindungan hukum terhadap Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar Negeri? Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga  Kerja  Indonesia  Di  Luar Negeri Menyadari  akan  pentingnya  pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan
masyarakat,  maka  perlu  dilakukan pemikiran  agar  pekerja  dapat  menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan.  Perlindungan  pekerja  dapat dilakukan, baik dengan
jalan memberikan  tuntutan,  maupun  dengan jalan meningkatkan pengakuan hak –hak asasi  manusia,  perlindungan  fisik  dan teknis  serta  sosial  dan  ekonomi  melalui norma  yang  berlaku  dalam  lingkungan kerja itu (Asikin, 2012;96).
Perlindungan  bagi  TKI  yang  bekerja  di luar  negeri  dimulai  dan  terintegrasi dalam  setiap  proses  penempatan  TKI, sejak  proses  rekrutmen,  selama  bekerja dan ketika  pulang ke  tanah air. Dengan penyediaan  dokumen  yang  benar  dan absah,  diharapkan  TKI  terhindar  dari risiko  yang  mungkin  timbul  selama mereka  di  luar  negeri  (Sutedi,  2011;
242). Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan
penempatan  dan  perlindungan  TKI  di luar  negeri.  Dalam  melaksanakan  tugas dan tanggung jawab untuk
meningkatkan  upaya  perlindungan  TKI di luar negeri Pemerintah berkewajiban: a) menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI,  baik  yang  berangkat  melalui pelaksana  penempatan  TKI,  maupun yang  berangkat  secara  mandiri,  b) mengawasi  pelaksanaan  penempatan calon TKI, c) membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri, d) melakukan  upaya  diplomatik  untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan  TKI  secara  optimal  di negara  tujuan,  dan  e)  memberikan perlindungan  kepada  TKI  selama  masa sebelum  pemberangkatan,  penempatan dan purna penempatan (Pasal 5 sampai 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang  Penempatan  dan  Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri).
Berdasarkan  perlindungan  hukum terhadap TKI baik pada prapenempatan,
masa penempatan,
dan purna penempatan  maka  jika  ditinjau  dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang  Penempatan  Dan  Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri.
Perlindungan  hukum  terhadap  TKI dapat  dilihat  dari  2  aspek,  yaitu  aspek hukum  administrasi  dan  aspek  hukum pidana.  Aspek  perlindungan  hukum administrasi  di  sini  adalah  meliputi pembinaan  administratif,  Pengawasan Administratif  dan  Sanksi  Administratif. Pembinaan  Administratif  diatur  dalam Pasal  86  sampai  Pasal  91,  sedangkan Pengawasan  Administratif  diatur  dalam Pasal 92 dan 93, dan sanki administratif di atur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.
Sanksi  Administratif dalam  Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan  dan  Perlindungan  TKI  di Lur  Negeri,  dalam  Pasal  100  ayat  (2) menyebutkan bahwa Sanksi
Administratif berupa (https://ojs.unud.ac.id): a)    Peringatan tertulis; b)    Penghentian  sementara  sebagian atau seluruh kegiatan usaha
penempatan TKI;
c)   Pencabutan izin;
d)   Pembatalan  keberangkatan  calon
TKI; dan/atau
e)   Pemulangan  TKI  dari  luar  negeri dengan biaya sendiri.
Aspek hukum pidana dalam kaitannya  dengan  sanksi  pidana  dalam Undang-undang  No.  39  Tahun  2004 Tentang  Penempatan  dan  Perlindungan TKI di Luar Negeri adalah asas kepastian hukum (legalitas), asas  pencegahan dan asas pengendalian. Aspek hukum pidana dalam  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  2004  Tentang  Penempatan  dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, diatur dalam  Bab  XIII  Pasal  102  sampai  104. Penerapan sanksi pidana dalam undang- undang  ini  merupakan  sanksi  yang bersifat ultimum remedium, yaitu upaya terakhir  apabila  sanksi  administratif tidak bisa diterapkan.
Pemerintah  bertugas  mengatur,
membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan  dan  perlindungan  TKI  di luar  negeri.  Dalam  melaksanakan  tugas dan tanggung
jawab untuk meningkatkan  upaya  perlindungan  TKI di luar negeri Pemerintah berkewajiban :
a) menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI,  baik  yang  berangkat  melalui pelaksana  penempatan  TKI,  maupun yang  berangkat  secara  mandiri,  b) mengawasi  pelaksanaan  penempatan calon TKI, c) membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri, d) melakukan  upaya  diplomatik  untuk menjamin pemenuhan hak dan
perlindungan  TKI  secara  optimal  di
negara  tujuan,  dan  e)  memberikan perlindungan  kepada  TKI  selama  masa sebelum  pemberangkatan,  penempatan dan purna penempatan (Pasal 5 sampai 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang  Penempatan  dan  Perlindungan Tenaga Kerja  Indonesia di  Luar Negeri). Tinjauan Umum Tentang Ketenagakerjaan Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan  harkat,  martabat,  dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual.
Pembangunan  ketenagakerjaan  harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi  hak-hak  dan  perlindungan yang  mendasar  bagi  tenaga  kerja  dan pekerja/buruh  serta  pada  saat  yang bersamaan  dapat  mewujudkan  kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.  Pembangunan  ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan.  Keterkaitan  itu  tidak  hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum  dan  sesudah  masa  kerja  tetapi juga  keterkaitan  dengan  kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk  itu,  diperlukan  pengaturan  yang menyeluruh  dan  komprehensif,  antara lain  mencakup  pengembangan  sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan  daya  saing  tenaga  kerja  Indonesia, upaya  perluasan  kesempatan  kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.
Pembinaan hubungan industrial sebagai  bagian dari pembangunan
ketenagakerjaan  harus  diarahkan  untuk terus  mewujudkan  hubungan  industrial yang harmonis,
dinamis, dan
berkeadilan.  Untuk  itu,  pengakuan  dan penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagaimana  yang  dituangkan  dalam TAP  MPR  Nomor  XVII/MPR/1998 harus diwujudkan. Dalam bidang ketenagakerjaan,  Ketetapan  MPR  ini merupakan tonggak utama dalam menegakkan demokrasi di tempat kerja. Penegakkan  demokrasi  di  tempat  kerja diharapkan dapat mendorong partisipasi yang  optimal  dari  seluruh  tenaga  kerja dan  pekerja/buruh  Indonesia  untuk membangun  negara  Indonesia  yang dicita-citakan.
Beberapa  peraturan  perundang- undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku  selama  ini,  termasuk  sebagian yang merupakan produk kolonial, menempatkan  pekerja  pada  posisi  yang kurang menguntungkan dalam pelayanan penempatan tenaga kerja dan sistem hubungan industrial yang menonjolkan  perbedaan  kedudukan  dan kepentingan  sehingga  dipandang  sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini dan tuntutan masa yang akan datang.
Penempatan Dan Perlindungan Tenaga  Kerja  Indonesia  Di  Luar Negeri Pekerjaan  mempunyai  makna yang  sangat  penting  dalam  kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan  seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarganya.  Dapat  juga  dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga
seseorang  merasa  hidupnya  menjadi lebih  berharga  baik  bagi  dirinya, keluarganya  maupun  lingkungannya, oleh  karena  itu  hak  atas  pekerjaan merupakan hak azasi yang melekat pada
diri  seseorang  yang  wajib  dijunjung tinggi dan dihormati.
Makna  dan  arti  pentingnya pekerjaan  bagi  setiap  orang  tercermin dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara  Republik  Indonesia  berhak  atas pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak bagi kemanusiaan. Namun, pada kenyataannya, keterbatasan akan
lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan  banyaknya  warga  negara Indonesia/TKI mencari pekerjaan ke luar negeri.  Dari  tahun  ke  tahun  jumlah mereka  yang  bekerja  di  luar  negeri semakin  meningkat.  Besarnya  animo tenaga  kerja  yang  akan  bekerja  ke  luar negeri  dan  besarnya  jumlah  TKI  yang sedang bekerja di luar negeri di satu segi mempunyai  sisi positif,  yaitu  mengatasi sebagian  masalah  pengangguran  di dalam  negeri  namun  mempunyai  pula sisi  negatif  berupa  resiko  kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Resiko
tersebut  dapat  dialami  oleh  TKI  baik selama  proses  keberangkatan,  selama bekerja  di  luar  negeri  maupun  setelah pulang  ke  Indonesia.  Dengan  demikian perlu  dilakukan  pengaturan  agar  resiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI sebagaimana disebutkan di atas  dapat  dihindari  atau  minimal dikurangi.
Pada hakekatnya ketentuan-
ketentuan  hukum  yang  dibutuhkan dalam  masalah  ini  adalah  ketentuan- ketentuan yang mampu mengatur pemberian  pelayanan  penempatan  bagi tenaga  kerja  secara  baik.  Pemberian pelayanan  penempatan  secara  baik didalamnya mengandung prinsip murah, cepat,  tidak  berbelit-belit  dan  aman. Pengaturan  yang  bertentangan  dengan prinsip  tersebut  memicu  terjadinya penempatan  tenaga  kerja  illegal  yang tentunya  berdampak  kepada  minimnya
perlindungan  bagi  tenagakerja  yang bersangkutan.
Sejalan dengan semakin meningkatnya  tenaga  kerja  yang  ingin bekerja  di  luar  negeri  dan  besarnya jumlah TKI yang sekarang ini bekerja di luar  negeri,  meningkat  pula  kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap  TKI  baik  di  dalam  maupun  di luar  negeri.  Kasus  yang  berkaitan dengan nasib TKI semakin beragam dan bahkan berkembang kearah perdagangan manusia  yang  dapat  dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Selama ini, secara yuridis peraturan  perundang-undangan  yang menjadi  dasar  acuan  penempatan  dan perlindungan  TKI  di  luar  negeri  adalah Ordonansi  tentang  Pengerahan  Orang Indonesia  Untuk  Melakukan  Pekerjaan Di  Luar  Indonesia  ( Staatsblad Tahun
1887 Nomor 8)  dan  Keputusan  Menteri serta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan  dalam  ordonansi  sangat sederhana/sumir sehingga secara praktis tidak memenuhi kebutuhan yang berkembang.  Kelemahan  ordonansi  itu dan  tidak  adanya  undang-undang  yang mengatur penempatan dan perlindungan TKI  di  luar  negeri  selama  ini  diatasi melalui  pengaturan  dalam  Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya.
Dengan
diundangkannya
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan,  Ordonansi tentang  Pengerahan  Orang  Indonesia Untuk  Melakukan  Pekerjaan  Di  Luar Negeri dinyatakan tidak berlaku lagi dan diamanatkan  penempatan  tenaga  kerja ke  luar  negeri  diatur  dalam  undang- undang  tersendiri.  Pengaturan  melalui undang-undang  tersendiri,  diharapkan mampu merumuskan norma-norma hukum  yang  melindungi  TKI  dari berbagai upaya dan perlakuan eksploitatiff dari siapapun.
Dengan  mengacu  kepada  Pasal 27  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka  Undang-undang  ini  intinya  harus memberi  perlindungan  warga  negara yang  akan  menggunakan  haknya  untuk mendapat  pekerjaan,  khususnya  di  luar negeri,  agar  mereka  dapat  memperoleh pelayanan  penempatan  tenaga  kerja secara  cepat  dan  mudah  dengan  tetap mengutamakan keselamatan tenaga kerja baik fisik, moral maupun martabatnya.
Dikaitkan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia  masalah  penempatan  dan perlindungan  TKI  ke  luar  negeri, menyangkut juga hubungan antar negara,  maka  sudah  sewajarnya  apabila kewenangan penempatan dan
perlindungan  TKI  di  luar  negeri merupakan  kewenangan  Pemerintah. Namun Pemerintah tidak dapat bertindak sendiri,  karena  itu  perlu  melibatkan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota  serta  institusi  swasta. Di lain pihak karena masalah penempatan  dan  perlindungan  tenaga kerja  Indonesia  langsung  berhubungan dengan masalah nyawa dan kehormatan yang  sangat  azasi  bagi  manusia,  maka institusi  swasta  yang  terkait  tentunya haruslah  mereka yang  mampu baik  dari aspek komitmen, profesionalisme maupun secara ekonomis, dapat menjamin  hak-hak  azasi  warga  negara yang  bekerja  di  luar  negeri  agar  tetap terlindungi.
Setiap  tenaga  kerja  yang  bekerja  di luar  wilayah  negaranya  merupakan orang  pendatang  atau  orang  asing  di negara tempat  ia bekerja. Mereka dapat dipekerjakan  di  wilayah  manapun  di negara  tersebut,  pada  kondisi  yang mungkin  di  luar  dugaan  atau  harapan ketika  mereka  masih  berada  di  tanah airnya.
Berdasarkan
pemahaman tersebut kita harus mengakui bahwa pada kesempatan  pertama  perlindungan  yang
terbaik  harus  muncul  dari  diri  tenaga kerja  itu  sendiri,  sehingga  kita  tidak dapat  menghindari  perlunya  diberikan batasan-  batasan  tertentu  bagi  tenaga kerja  yang  akan  bekerja  di  luar  negeri. Pembatasan yang utama adalah keterampilan  atau  pendidikan  dan  usia minimum  yang  boleh  bekerja  di  luar negeri.  Dengan  adanya  pembatasan tersebut diharapkan dapat diminimalisasikan kemungkinan eksploitasi terhadap TKI. Pemenuhan  hak  warga  negara  untuk memperoleh  pekerjaan  sebagaimana yang  diamanatkan  dalam  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945,  dapat  dilakukan oleh setiap warga negara secara perseorangan.  Terlebih  lagi  dengan mudahnya  memperoleh  informasi  yang berkaitan dengan kesempatan kerja yang ada di luar negeri. Kelompok masyarakat yang  dapat  memanfaatkan  teknologi informasi tentunya mereka yang mempunyai pendidikan atau keterampilan yang relatif tinggi. Sementara bagi mereka yang mempunyai pendidikan dan keterampilan  yang  relatif  rendah  yang dampaknya mereka biasanya dipekerjakan pada jabatan atau pekerjaan  -pekerjaan  "kasar"  tentunya memerlukan  pengaturan  berbeda  dari pada mereka yang memiliki keterampilan dan pendidikan yang lebih tinggi.  Bagi  mereka  lebih  diperlukan campur tangan Pemerintah untuk memberikan pelayanan dan perlindungan yang maksimal. Perbedaan  pelayanan  atau  perlakuan bukan  untuk  mendiskriminasikan  suatu kelompok dengan kelompok masyarakat lainnya, namun justru untuk menegakkan  hak-hak  warga  negara dalam memperoleh pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.  Oleh  karena  itu  dalam Undang-Undang  ini,  prinsip  pelayanan
penempatan  dan  perlindungan  TKI adalah  persamaan  hak,  berkeadilan, kesetaraan gender serta tanpa diskriminasi. Telah dikemukakan di atas bahwa  pada  umumnya  masalah  yang timbul dalam penempatan adalah berkaitan  dengan  hak  azasi  manusia, maka  sanksi-sanksi  yang  dicantumkan dalam Undang-Undang ini, cukup banyak  berupa  sanksi  pidana.  Bahkan tidak dipenuhinya persyaratan salah satu dokumen  perjalanan,  sudah  merupakan tindakan  pidana.  Hal  ini  dilandasi pemikiran  bahwa  dokumen  merupakan bukti  utama  bahwa  tenaga  kerja  yang bersangkutan  sudah  memenuhi  syarat untuk bekerja di luar negeri.
Tidak adanya satu saja dokumen, sudah beresiko  tenaga  kerja  tersebut  tidak memenuhi  syarat  atau  illegal  untuk bekerja  di  negara  penempatan.  Kondisi ini membuat tenaga kerja yang bersangkutan rentan  terhadap  perlakuan yang  tidak  manusiawi  atau  perlakuan yang  eksploitatif  lainnya  di  negara tujuan penempatan. Dengan
mempertimbangkan  kondisi  yang  ada serta  peraturan  perundang-undangan, termasuk  didalamnya  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina 1961 mengenai  Hubungan  Diplomatik  dan Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan  Konsuler,  Undang-undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang
Pengesahan  Konvensi  mengenai  Misi Khusus ( Special Missions ) Tahun 1969, dan  Undang-undang  Nomor  37  Tahun 1999  tentang  Hubungan  Luar  Negeri, Undang-undang
Penempatan dan Perlindungan  TKI  di  Luar  Negeri dirumuskan  dengan  semangat  untuk menempatkan  TKI  pada  jabatan  yang tepat  sesuai  dengan  bakat,  minat  dan kemampuannya, dengan tetap melindungi hak-hak TKI. Dengan demikian Undang-Undang ini diharapkan  disamping  dapat  menjadi
instrumen  perlindungan  bagi  TKI  baik selama  masa  pra  penempatan,  selama masa  bekerja  di  luar  negeri  maupun selama masa kepulangan ke daerah asal di  Indonesia  juga dapat  menjadi instrumen  peningkatan  kesejahteraan TKI beserta keluarganya.
Peran  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Kabupaten  Buleleng dalam  penempatan  dan  pemberian perlindungan hukum terhadap
Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar Negeri Proses Penempatan Pekerja
Indonesia di Luar Negeri
Masa  pra-penempatan  merupakan keadaan dimana proses sebelum pekerja Indonesia ditempatkan di negara penerima. Tahapan ini merupakan proses awal untuk penempatan pekerja Indonesia  ke  luar  negeri.  Dimulai dengan  pendaftaran  di  kantor  Disnaker kabupaten/kota  kemudian  dilanjutkan dengan  proses  rekrutmen.  Rekrutmen yang  dilakukan  setelah  ada  permintaan pengiriman  pekerja Indonesia  dari agen di  luar  negeri  yang  telah  di  verifikasi oleh  perwakilan  RI di negara penerima. Dalam  proses  rekrutmen  ini,  dilakukan penyuluhan  dan  seleksi.  Apabila  lulus seleksi maka dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian penempatan. Proses  perekrutan  calon  pekerja Indonesia di luar negeri guna memenuhi kebutuhan  permintaan  pengguna  di negara  penerima  melalui  agen  yang ditunjuk resmi merupakan proses rekrutmen.  Sementara,  segala  tindakan untuk  mempengaruhi  atau  membujuk seseorang/sekelompok  orang  dengan cara-cara manipulatif dan tekanan dengan  iming-iming  pekerjaan  dengan gaji  yang  besar  yang  dilakukan  oleh pihak-pihak  tertentu  dengan  atau  tanpa sepengetahuan pihak berwenang, disebut dengan  rekrutmen  ilegal.  Beberapa
tindakan  yang  merupakan  rekrutmen ilegal, meliputi:
1)    Menerima  biaya  rekruitmen  yang lebih  besar  dari  yang  telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau membuat  pencari kerja membayar biaya  melebihi  jumlah  yang  telah ditetapkan.
2)    Memberikan  informasi  pekerjaan yang tidak benar atau menerbitkan dokumen  palsu  terkait  rekruitmen pekerja Indonesia.
3)    Melakukan  segala  tindakan  untuk memperoleh dokumen palsu.
4)    Membujuk seseorang pekerja yang
sudah bekerja untuk berhenti bekerja dengan tujuan menawarkan pekerjaan lain. 5)    Perekrutan pekerja Indonesia untuk pekerjaan yang membahayakan  kesehatan  umum, moralitas, dan/atau martabat bangsa Indonesia. 6)    Menghalangi pemeriksaan dokumen  calon  pekerja  Indonesia yang  dilakukan  oleh  pihak  yang berwenang. 7)    Tidak dapat menyampaikan laporan  tentang  status  pekerjaan, lowongan penempatan, pengiriman uang pendapatan pekerja  Indonesia  atau  informasi yang diperlukan dalam perekrutan pekerja Indonesia . 8) Mengganti atau merubah perjanjian  kerja  yang  merugikan pekerja Indonesia tanpa persetujuan pihak-pihak yang berwenang. 9) Menahan  dokumen perjalanan pekerja Indonesia sebelum keberangkatan. 10)  Tidak mengganti biaya yang telah dikeluarkan  oleh  calon  pekerja Indonesia terkait dokumentasi untuk  tujuan  perekrutan  padahal rekruitmen tidak benar-benar ada.
Setelah melalui proses perekrutan, calon TKI akan ditampung di penampungan untuk mengikuti pelatihan kerja, uji keterampilan, tes kesehatan dan psikologi,  pengurusan  paspor, ijin kerja dan  visa,  pendaftaran  asuransi,  PAP, penandatanganan  kontak  kerja  dan menerima  KTKLN.  PAP  bertujuan untuk  memberikan  informasi  tentang bahasa  negara  penerima,  kultur  dan budaya, serta informasi lain menyangkut keadaan  dan  kondisi  negara  penerima tersebut.  Pekerja  Indonesia  yang  sudah mengikuti PAP baru bisa diberangkatkan. Dengan adanya Layanan Terpadu Satu Pintu diharapkan ke  depannya  penampungan  bagi  TKI sudah tidak ada lagi.
Tahap  penempatan  adalah  tahap pekerja  Indonesia  mulai  atau  selama bekerja  di  negara  penerima  sampai pekerja Indonesia ingin kembali ke tanah air.  Tahap  ini  dimulai  sejak  pekerja Indonesia  tiba  di  negara  penerima  dan diterima oleh agensi di luar negeri, yang selanjutnya melaporkan kedatangan pekerja  Indonesia  tersebut  kepada perwakilan  RI  di  luar  negeri  sebelum pekerja  Indonesia  tersebut  disalurkan kepada  penguna.  Dalam  tahapan  ini, atase ketenagakerjaan dan/atau perwakilan RI juga melakukan pendataan dan verifikasi ulang data dan kontrak  kerja  pekerja  Indonesia  yang dilakukan  di  kantor  perwakilan  negara tujuan.  Hal  ini  untuk  mendapatkan kepastian  tempat  kerja  apakah  sudah sesuai seperti diperjanjikan dalam perjanjian  penempatan  atau  kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya. Pada masa ini, atase ketenagakerjaan  berkoordinasi  dengan perwakilan RI juga memberikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan Pekerja Indonesia agar ketika Pekerja Indonesia kembali ke tanah air,  Pekerja Indonesia bisa melakukan pekerjaan lain dan tidak
harus  kembali  lagi  bekerja  sebagai pekerja  Indonesia  di  luar  negeri.  Atase ketenagakerjaan dan/atau perwakilan RI harus memonitor dan mengawasi kontrak  kerja  pekerja  Indonesia  yang sudah menyelesaikan
kontraknya.
Setelah  itu,  masuk  kepada  proses pemulangan ke tanah air yang dilaporkan kepada perwakilan RI. Sehingga melalui proses  pendataan  yang  demikian,  dapat diketahui lebih awal setiap permasalahan yang menimpa pekerja Indonesia di luar negeri.
Masa
pasca-penempatan, berlangsung  sejak  pekerja  Indonesia telah  menyelesaikan  kontrak  sesuai dengan  perjanjian  kerja  yang  dilakukan dengan  pengguna  di  negara  penerima, kemudian  ingin  kembali  ke  tanah  air. Pada tahap ini, termasuk proses kepulangan  pekerja  Indonesia  dari bandara negara penerima sampai tiba di tanah air dan kembali ke daerah asalnya. Pada tahap ini, prosedur yang dilakukan adalah  mendata  pekerja  Indonesia  dari kepulangan sampai kedatangannya kembali ke tanah air yang dilakukan oleh BNP2TKI.  Sebelum  pekerja  Indonesia kembali ke daerah asalnya, mereka akan melakukan  tes  kesehatan,  baik  jasmani maupun  rohani  guna  mendeteksi  lebih awal apakah mereka terjangkit penyakit selama bekerja. Jika mereka sakit, maka segera dilakukan pengobatan dan perawatan  selama  pekerja  Indonesia tersebut  berada  di  bandara  debarkasi yang  umum  disebut  sebagai  rumah singgah, sementara bagi pekerja Indonesia  yang  mengalami  gangguan mental  setelah  bekerja  di  luar  negeri, tetap  mendapat  perlindungan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan yang  ada.  Pemeriksaan  kesehatan  ini dilakukan oleh Dinas kesehatan kab/kota di  bandara  debarkasi.  Jika  pekerja Indonesia  tidak  mengalami  masalah kesehatan,  maka  pekerja  Indonesia tersebut bisa langsung pulang ke daerah
asalnya dengan
mendapatkan perlindungan  selama  perjalanan  sampai ke daerah asal oleh BP3TKI bekerjasama dengan  Disnaker  Kab/Kota.  Namun sebelumnya,  hak-hak  pekerja  Indonesia diselesaikan oleh BP3TKI dan Disnaker Kab/Kota.
Pada  masa  pasca-penempatan  ini, pemerintah  melalui  Disnaker  Kab/Kota daerah asal pekerja Indonesia mempersiapkan  program pemberdayaan untuk pekerja Indonesia setelah kembali ke  daerah  asal.  Program  ini  dilakukan dalam  bentuk  pelayanan  permodalan bagi pekerja Indonesia purna, pemberian pendidikan dan pendampingan
kewirausahaan  dan  pengelolaan  hasil kerja,  pendidikan  dan  pendampingan bagi organisasi pekerja  Indonesia, termasuk organisasi  koperasi  bagi pekerja Indonesia dan keluarganya, serta program peningkatan kesejahteraan bagi pekerja Indonesia.
Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Salah  satu  tujuan  dari  Negara sebagaimana yang tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD 1945) adalah melindungi segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah  Indonesia.  Sebagai  konseksuensi dari  negara  hukum,  maka  negara  harus memberikan  perlindungan  terhadap  hak asasi  manusia  (HAM).  Perindungan terhadap  HAM  warga  negara  telah tertuang  dalam  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia.  Perlindungan tersebut meliputi hak atas pekerjaan dan penghidupan layak, berhak atas pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan kepastian  hukum  yang  adil  serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, kebebasan  untuk  memeluk  agama  dan beribadat  menurut  agama,  hak  untuk berkomunikasi, mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya.
Perlindungan terhadap setiap warga  negara  wajib  diberikan  oleh negara dimanapun warganegara tersebut berada  dan  apapun  yang  mereka kerjakan.  Kewajiban  ini  tertuang  dalam Pasal 18 UU No.37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menyatakan Pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan warga  negara  atau  badan  hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia. Selain itu juga dalam  Pasal  19  huruf  b  dinyatakan bahwa  Perwakilan  RI  berkewajiban untuk memberikan
pengayoman,
perlindungan,  dan  bantuan  hukum  bagi warga negara dan badan hukum Indonesia  di  luar  negeri.  Jika  melihat kepada UU No. 37 tahun 1999 tersebut, Negara wajib melindungi seluruh warga negaranya tanpa kecuali.
Perlindungan  yang  dimaksudkan disini  diberikan  secara  umum  kepada semua  warga negaranya  yang berada  di luar  negeri.  Jadi,  pekerja  Indonesia  di luar negeri  mempunyai  hak yang  setara atas perlindungan dan pengakuan, tanpa memandang  status  dan  sektor  kerja mereka. Oleh sebab itu, pekerja
Indonesia termasuk mereka yang bekerja di sektor domestik, berhak atas perlindungan  tersebut.  Perlindungan pekerja  Indonesia  lebih  mengarah  pada perlindungan  yang  lebih  substansial demi peningkatan kesejahteraan pekerja Indonesia dan keluarga pekerja Indonesia  yang  didasarkan  kepada  nilai non  diskriminasi,  keselamatan  dan perlakuan  yang  adil,  pengakuan  atas martabat  dan  hak  asasi  manusia, informasi  yang  benar  bagi  pekerja Indonesia  dan  keluarganya,  akses  atas keadilan, kesetaraan dan keadilan gender,  kepemilikan  pengetahuan  dan keterampilan, demokrasi dan
representasi,  kerjasama  dan  peran  serta masyarakat, serta keadilan dan
pemerataan pembangunan.
Dalam  upaya  perlindungan  yang diberikan  oleh  negara,  perlu  kejelasan mengenai  perlindungan  hukum  yang berlaku  dan  wajib  diikuti  oleh  setiap WNA yang ada di negara tersebut. Oleh karena  itu,  dalam  proses  penempatan pekerja Indonesia di luar negeri,  negara wajib  melakukan  perjanjian  bilateral dengan negara penerima terutama dengan  negara  penerima  yang  belum memiliki peraturan perundang-undangan yang  memberikan  perlindungan  bagi Tenaga Kerja Asing.
Kendala dan hambatan Dinas Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi    Kabupaten Buleleng  dalam  penempatan  dan pemberian perlindungan hukum terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia  di
Luar Negeri Berdasarkan  pasal  10  Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER/14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI Diluar Negeri menyatakan,  Perekrutan  calon  TKI didahului dengan memberikan informasi.  Sebagai  calon  TKI,  tentu calon  TKI  tersebut  ingin  mendapatkan segala informasi mengenai proses keberangkatan, perekrutan hingga sesampainya  di  negara  tujuan  tempat calon  TKI  tersebut  bekerja  nanti. terkadang terjadi ketidakpahaman mengenai proses awal perekrutan hingga keberangkatan ke negara tujuan, disinilah peran Disnaker untuk
memberikan  informasi  sesuai  dengan pasal  7  Undang-undang  Nomor  39 Tahun  2004  dan  pasal  10  Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
PER.14/MEN/X/2010.
Sesuai  dengan  pasal  42  Undang- undang  No.  39  Thaun  2004  mengenai Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja
di  Luar  Negeri  yang  berbunyi  “Calon TKI  berhak  mendapat  pendidikan  dan pelatihan kerja  sesuai  dengan  pekerjaan yang  akan  dilakukan”  dengan  adanya Pendidikan  dan  pelatihan  kerja  bagi calon  TKI  sebagaimana  disebutkan dalam  pasal  42.  Apabila  ketentuan proses  keberangktan  tersebut  tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan maka sebagai  upaya  pembinaan  program penempatan penempatan TKI dan perlindungan  calon  TKI/TKI,  Menteri atau Direktur Jenderal dapat mengenakan sanksi administratif kepada Pelaksana  Penempatan  TKI  dan  Calon TKI sesuai dengan pasal 80 ayat 2 dan 3 Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP-104 A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja. Dikaitkan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia  masalah  penempatan  dan perlindungan  TKI  ke  luar  negeri, menyangkut juga hubungan antar negara,  maka  sudah  sewajarnya  apabila kewenangan penempatan dan
perlindungan  TKI  di  luar  negeri merupakan  kewenangan  Pemerintah. Namun Pemerintah tidak dapat bertindak sendiri,  karena  itu  perlu  melibatkan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota  serta  institusi  swasta. Di lain pihak karena masalah penempatan  dan  perlindungan  tenaga kerja  Indonesia  langsung  berhubungan dengan masalah nyawa dan kehormatan yang  sangat  azasi  bagi  manusia,  maka institusi  swasta  yang  terkait  tentunya haruslah mereka yang mampu, baik dari aspek komitmen, profesionalisme
maupun secara ekonomis, dapat menjamin  hak-hak  asasi  warga  negara yang  bekerja  di  luar  negeri  agar  tetap terlindungi.
Setiap tenaga kerja yang bekerja di luar  wilayah  negaranya  merupakan orang  pendatang  atau  orang  asing  di
negara tempat  ia bekerja. Mereka dapat dipekerjakan  di  wilayah  manapun  di negara  tersebut,  pada  kondisi  yang mungkin  di  luar  dugaan  atau  harapan ketika  mereka  masih  berada  di  tanah airnya.
Berdasarkan
pemahaman tersebut kita harus mengakui bahwa pada kesempatan  pertama  perlindungan  yang terbaik  harus  muncul  dari  diri  tenaga kerja  itu  sendiri,  sehingga  kita  tidak dapat  menghindari  perlunya  diberikan batasan-batasan  tertentu  bagi  tenaga kerja  yang  akan  bekerja  di  luar  negeri. Pembatasan yang utama adalah keterampilan  atau  pendidikan  dan  usia minimum  yang  boleh  bekerja  di  luar negeri. Dengan adanya pembatasan tersebut diharapkan dapat diminimalisasikan kemungkinan
masalah  yang  timbul  dikalangan  TKI.
Pemenuhan  hak  warga  negara  untuk memperoleh  pekerjaan  sebagaimana yang,  diamanatkan  dalam  Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945,  dapat  dilakukan oleh setiap warga negara secara perseorangan.  Terlebih  lagi  dengan mudahnya  memperoleh  informasi  yang berkaitan dengan kesempatan kerja yang ada di luar negeri. Kelompok masyarakat yang  dapat  memanfaatkan  teknologi informasi tentunya mereka yang mempunyai pendidikan atau keterampilan yang relatif tinggi. Sementara bagi mereka yang
mempunyai  dan  keterampilan  yang relatif  rendah  yang  dampaknya  mereka biasanya dipekerjakan pada jabatan atau pekerjaan-pekerjaan  “kasar”,  tentunya memerlukan  pengaturan  berbeda  dari pada mereka yang memiliki keterampilan dan pendidikan yang lebih. Bagi  mereka  lebih  diperlukan  campur tangan  Pemerintah  untuk  memberikan pelayanan dan perlindungan yang maksimal. Pengawasan yang dilakukan
pemerintah melalui Departemen Tenaga
Kerja  dimaksudkan  untuk  menjamin pelaksanaan peraturan perundang- undangan  dibidang  ketenagakerjaan. prinsip  pelayanan  penempatan  dan perlindungan  TKI  adalah  persamaan hak, berkeadilan, kesetaraan gender serta tanpa  diskriminasi.  Telah  dikemukakan di  atas  bahwa  pada  umumnya  masalah yang  timbul  dalam  penempatan  dalah berkaitan  dengan  hak  azasi  manusia, maka  sanksi-sanksi  yang  dicantumkan dalam Undang-undang ini, cukup banyak  berupa  sanksi  pidana.  Bahkan tidak dipenuhinya persyaratan salah satu dokumen  perjalanan,  sudah  merupakan tindakan  pidana.  Hal  ini  dilandasi pemikiran  bahwa  dokumen  merupakan bukti  utama  bahwa  tenaga  kerja  yang bersangkutan  sudah  memenuhi  syarat untuk  bekerja  di  luar  negeri.  Tidak adanya  satu  saja  dokumen,  sudah beresiko  tenaga  kerja  tersebut  tidak memenuhi  syarat  atau  illegal  untuk bekerja  di  negara  penempatan.  Kondisi ini membuat tenaga kerja yang bersangkutan rentan  terhadap  perlakuan yang  tidak  manusiawi  atau  perlakuan yang  tidak  menyenangkan  lainnya  di negara tujuan penempatan.
Berdasarkan  pasal  60  Peraturan Meneteri  Nomor  PER.14/MEN/X/2010 tentang  Pelaksanaan  Penempatan  dan Perlindungan TKI diluar Negeri, BNP2TKI  selaku  pelaksana  kebijakan dibidang  penempatan  dan  perlindungan TKI  diluar  negeri  wajib  melaporkan secara  berkala  setiap  satu  bulan  kepada Menteri. Laporan yang dimaksud
meliputi:
. pelayanan penerbitan SPI (surat ijin pengerahan)
. pelayanan penerbitan KTKLN
. pelaksanaan PAP (pembekalan akhir pemberangkatan)
. pelayanan penempatan TKI
. penyelesaian permasalahan TKI
. pelayanan kepulangan TKI Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan  TKI  yang  diatur  dalam
Peraturan  menteri ini  dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan pada instansi yang  bertanggung  jawab dibidang ketenagakerjaan pada Pemerintah, pemerintah  provinsi  dan  pemerintah kabupaten/kota.  Selanjutnya  Menteri akan menyelenggarakan
Rapat Koordinasi  dengan  kepala  BNP2TKI dalam  rangka  peningkatan  pelayanan penempatan  dan  perlindungan  TKI secara berkala, hal ini tertera pada Pasal 62 ayat 3 Peraturan Menteri
PER.14/MEN/X/2010.  Bila  dicermati secara mendalam pelaksanaan pelayanan penempatan  dan  perlindungan  TKI bertumpu  pada  Instansi-instansi  yang berkoordinasi  dan  saling  terkait  antara Dinas  Tenaga  Kerja  hingga  Dinas Perhubungan.  Dari  sinilah  seharusnya calon  TKI  melihat  betapa  pentingnya proses  pendataan  dan  terpenuhinya syarat-syarat  yang  telah  ditentukan sebagai  bentuk  kepedulian  pemerintah terhadap  calon  TKI  yang  akan  bekerja diluar  negeri  agar  tidak  mengalami kendala  pada  saat  perekrutan  dan  bisa mengurangi  permasalahan  dikalangan TKI yang bekerja diluar negeri. Sebagai contoh  rekrut  calon  TKI  dilayani  oleh Disnaker  Kab/Kota,  KTP  dilayani  oleh Depdagri,  Cek  Up  Kesehatan  dilayani oleh  Depkes,  Pasport  dilayani  oleh Kementerian
Hukum dan Ham, Pengesahan  Job  Order  dan  pembelaan dilayani oleh Kemenlu melalui perwakilan Indonesia  di negara-negara tujuan
penempatan,  angkutan  dilayani  oleh Dephub, keamanan dilayani oleh
POLRI, pelatihan melalui BLKN ijinnya dikeluarkan  oleh  Disnaker  Kab/Kota, BNP2TKI mengkoordinasikan
pelayanan-pelayanan  tersebut  melalui
penerbitan  KTKLN.  Sesuai  dengan penjelasaan yang tertera  pada  Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di
Luar  Negeri,  KTKLN  merupakan  kartu identitas  bagi  TKI  yang  memenuhi persyaratan  dan  prosedur  untuk  bekerja diluar  negeri  yang  wajib  dimiliki  oleh setiap Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja  diluar  negeri.  Karena  melalui program pembuatan KTKLN ini sekaligus  digunakan  untuk  mendata setiap TKI di negara tempat TKI tersebut bekerja.

## Kesimpulan
a. Masa  pra-penempatan  merupakan keadaan  dimana  proses  sebelum pekerja  Indonesia  ditempatkan  di negara penerima. Tahapan ini merupakan proses awal untuk penempatan pekerja Indonesia ke luar negeri.  Dimulai  dengan  pendaftaran di kantor Disnaker kabupaten Buleleng kemudian dilanjutkan dengan proses rekrutmen. Rekrutmen yang dilakukan setelah ada permintaan pengiriman pekerja Indonesia  dari  agen  di  luar  negeri yang telah di verifikasi oleh
perwakilan  RI  di  negara  penerima. Dalam proses rekrutmen ini, dilakukan  penyuluhan  dan  seleksi. Apabila lulus seleksi maka dilanjutkan  dengan  penandatanganan perjanjian  penempatan.  Pada  masa pasca-penempatan  ini,  pemerintah melalui Disnaker Kabupaten Buleleng daerah asal pekerja Indonesia  mempersiapkan  program pemberdayaan untuk pekerja Indonesia  setelah  kembali  ke  daerah asal.  Program  ini  dilakukan  dalam bentuk  pelayanan  permodalan  bagi pekerja  Indonesia  purna,  pemberian
pendidikan dan pendampingan kewirausahaan dan pengelolaan hasil kerja,  pendidikan dan  pendampingan bagi  organisasi  pekerja  Indonesia, termasuk  organisasi  koperasi  bagi pekerja  Indonesia  dan  keluarganya,
serta program peningkatan
kesejahteraan  bagi  pekerja Indonesia serta dalam upaya perlindungan yang diberikan oleh negara, perlu kejelasan mengenai  perlindungan  hukum  yang berlaku dan  wajib  diikuti  oleh  setiap WNA  yang  ada  di  negara  tersebut. Oleh  karena  itu,  dalam  proses penempatan pekerja Indonesia di luar negeri,  negara  wajib  melakukan perjanjian  bilateral  dengan  negara penerima  terutama  dengan  negara penerima  yang  belum  memiliki peraturan  perundang-undangan  yang memberikan perlindungan bagi Tenaga Kerja Asing. b. Dalam  pelaksanaan  perlindungan Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar Negeri masih menemui banyak hambatan  yang  di  sebabkan  oleh belum  efektif  sistem  perlindungan yang sesuai dengan Standard Operating  Prosedure  (SOP),  tarik menarik kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah  Provinsi  dalam  hal  Lembaga Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, anggapan bahwa penyelesaian kasus yang di alami TKI itu hanya merupakan tanggung jawab BNP2TKI dan UPT P3TKI, Kurangnya Peran aktif Dinas Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  Pemerintah Daerah  Kabupaten  dalam  membantu penyelesaian  masalah  yang  di  alami TKI, dan Tidak kooperatifnya PPTKIS dalam membantu Pemerintah  Daerah  Provinsi  maupun Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan kasus-kasus.

## Saran
a. Mengefektifkan  penerapan  prosedur penanganan TKI berdasarkan Standard Operating Prosedure (SOP) yang  telah  dibuat  oleh  BNP2TKI
secara menyeluruh baik itu di tingkat pemerintah  daerah  provinsi  maupun pemerintah  daerah  kabupaten/kota khususnya di Kabupaten Buleleng.
b. Meningkatkan  peran  masing-masing lembaga  yang  berkewajiban  untuk
melaksanakan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang
mengalami  kasus  di  Luar  Negeri  di Kabupaten Buleleng.
c. Dibentuknya  Satuan  Tugas  (Satgas) yang  terdiri  dari  pihak  UPT  P3TKI dan Dinas-Dinas Tenaga Kerja Kabupaten  Buleleng  khusus  untuk melakukan  penyelesaian  kasus-kasus yang tengah dihadapi.

## Daftar Pustaka
Buku Abdurrahman,  Muslan,  2009, Sosiologi dan  Metode  Penelitian  Hukum , UMM Press, Malang. Ali, Ahcmad dan Heryani, Wiwie, 2012, Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum . Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Ibrahim,  Johnny,  2006, Teori & Metodologi Penelitian  Hukum Normatif, Bayumedia, Malang. Sunggono,  Bambang,  2006, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Ananta, Aris, 1996, Liberalisasi ekspor dan  impor  Tenaga  Kerja  suatu pemikiran  awal ,  Pusat  Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta. Asikin,  Zaenal,  2012,  Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta. Sutedi, Adrian, 2011, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta. Jurnal/Majalah Ilmiah Majalah Tenaga Kerja, Sistem Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri , Vol 37, 1999. Erwan Baharudin, Perlindungan Hukum Terhadap Tki Di Luar Negeri Pra Pemberangkatan, Penempatan, Dan  Purna  Penempatan,  Lex Jurnalica  Vol.4  No.3,  Agustus
2007.

## Peraturan Perundang Undangan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina  1961  mengenai  Hubungan Diplomatik  dan  Konvensi  Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler. Undang-undang  Nomor  2  Tahun  1982 tentang Pengesahan Konvensi
mengenai  Misi  Khusus  ( Special
Missions ) Tahun 1969.
Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

## Website/Internet
Krishna Arisudana dan Edy M Yakub, Peringkat pertama, Buleleng daerah penyalur TKI, https://bali.antaranews.com/berita/ 126652/peringkat-pertama- buleleng-daerah-penyalur-tki https://www.nusabali.com/berita/22403/ tinggi-minat-warga-buleleng-jadi- tki https://radarbali.jawapos.com/read/2018 /09/29/97067/nasib-tki-illegal- buleleng-di-taiwan-masih- menggantung-tolong http://www.koranbuleleng.com/2018/06 /26/meninggal-di-turki-jasad-tki- asal-buleleng-tunggu-proses- pemulangan/
A.A. Sg Istri Karina Prabasari & I Made Udiana, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga  Kerja Indonesia Di Luar Negeri, https://ojs.unud.ac.id/index.php/ke rthasemaya/article