TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANCAMAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA I Al Furqon

## YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANCAMAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri MakassarNo.755/Pid.B/2014/PN.Mks)

## Oleh Al Furqon
Mahasiswa Pascasarjana Magister Hukum Universitas Airlangga

## ABSTRACT
This research was carried out at the Makassar District Court in Makassar, with research methods using data collection  techniques  by  means  of research  library  and  field  research.  The  results  of  this  research  indicate that all the elements of a criminal offence committed by the pengancaman the second defendant had sesuasi with the elements contained in article 335 of the PENAL CODE with Article 55 paragraph (1) of the CRIMINAL CODE.  This  is  apparent  from  satisfy  all  the  elements  in  accordance  with  the  article  didakwakan  on  the defendant.  Article  didakwakan,  namely  Article  335  paragraph  (1)  of  the  CRIMINAL  CODE.  With  satisfy  the elements and look at the application of the criminal law against the crime pengancaman, then the defendant must  account  for  his  actions  in  accordance  with  the  ruling  of  the  District  Court  Judges  deposed  by  the Makassar  imprisonment  of  three  (3)  months  and  pay  the  fees.  In  deciding  the  matter  State  Court  judge Makassar  has  pretty  much  consideration, starting  from  the  demands of the  public  prosecutor,  the  accused, description of witnesses, as well as satisfy the elements pursuant to article didakwakan, as well as the things that are incriminating and relieve. So defendants are convicted with imprisonment for 3 (three) months and pay  the  fees,  not  fully  contain  the  benefit  law.  Considering  the  act  committed  by  the  two  defendants,  then according to the author, the criminal who dropped by the Tribunal of judges rated very lightly.
Keywords: Tindika, Pengancaman, Ruling The Criminal

## A. PENDAHULUAN
Di era pasca runtuhnya rezim orde baru, pemerintah Indonesia dituntut agar dalam setiap  pengambilan  kebijakan  yang  ditempuh  harus  selalu  memperhatikan  nilai-nilai demokrasi,  yang  terkandung  di  dalamnya  penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia. Reformasi hukum dan keadilan bukan masalah sederhana dan hal ini telah diperjuangkan saat  dahulu  kala.  Masalahnya  sangat  luas  dan  kompleks.  Reformasi  hukum  tak  hanya berarti  reformasi  peraturan  perundang-undangan,  tetapi  mencakup  reformasi  sistem hukum  secara  keseluruhan  yaitu  reformasi  materi  dan  subtansi  hukum,  struktur  hukum dan budaya hukum.
Pada  dasarnya  Indonesia  merupakan  negara  yang  berdasarkan  atas  hukum ( rechtstaat ) bukan berdasarkan atas kekuasaan ( machtstaat ). Demikianlah penegasan yang

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANCAMAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA I Al Furqon
terdapat  dalam  UndangUndang  Dasar  1945.  Hal  ini  berarti  bahwa  negara  Indonesia sebagaimana digariskan adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  1945  dengan  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  dan  menjamin kedudukan  yang  sama  dan  sederajat  bagi  setiap  warga  negara  dalam  hukum  dan pemerintahan. Implementasi dari konsep negara hukum ini tertuang dalam Pasal 27 ayat (1)  Undang-Undang  Dasar  1945.  Sebagai  Negara  hukum,  maka  seyogyanya  hukum  di Indonesia  harus  berperan  dalam  segala  bidang  kehidupan,  baik  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  maupun  dalam  kehidupan  warga  negaranya.  Hal  tersebut bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan.
Menurut  Bellfroid  (Achmad  Ali,  2002:22)  bahwa,  “hukum  yang  berlaku  di  dalam suatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat, dan didasarkan atas kekuasaan yang ada di dalam masyarakat itu”.
Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam undang- undang lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum dan publik. Dengan menetapkan larangan untuk  melakukan  suatu  perbuatan  dengan  disertai  ancaman  atau  sanksi  pidana  bagi barang siapa yang melanggarnya, berarti undangundang  telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingankepentingan hukum tersebut.
Dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berhukum,  dan  bernegara  kita  semua mengharapkan  ketertiban,  kerukunan,  namun  tentu  tidak  jarang  kita  temui  kerukunan tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Misalnya, ada diantara kerabat kita yang berwatak keras dan seenaknya melakukan tindakan arogan kepada siapa saja. Hal ini bertentangkan dengan nilai luhur dan kebaikan bersama bangsa Indonesia. Di sinilah letak penting keberadaan hukum di tengah masyarakat.
Walaupun  kehidupan  kita  telah  dibentengi  oleh  hukum  namun  tetap  saja  terjadi perubahan  struktur  tata  nilai  sosial  budaya  di  dalam  masyarakat  dewasa  ini.  Perubahan struktur  tersebut  meliputi  segala  aspek  kehidupan.  Perubahan  tersebut  misalnya dipengaruhi  oleh  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Dampak  lain  dari  ilmu
e-ISSN 2621-6159

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANCAMAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA I Al Furqon
pengetahuan  dan  teknologi  terkadang  berakibat  negatif  terhadap  pola  tingkah  laku individu,  antara  lain  timbulnya  berbagai  bentuk  kejahatan,  yang  mengalami perkembangan  seiring  dengan  laju  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi dengan kualitas yang semakin berat, kejam dan sadis.
Dalam  kehidupan  sehari-hari  sering  terjadi  hal  kecil  yang  tanpa  disadari  dapat menimbulkan  masalah  besar.  Masalah  kecil  yang  dianggap  biasa  yakni  pengancaman. Banyak  di  antara  manusia  yang  menyepelehkan  perihal  pengancaman  ini.  Entah  mereka belum atau tidak sama sekali membaca peraturan yang berlaku.
Pengancaman bisa dilakukan melalui senjata tajam dan bisa pula dengan kata-kata. Pengancaman  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  yang  olehnya  disebut  pelanggaran hukum.  Ia  disebut  pelanggaran  hukum  karena  Undang-Undanglah  yang  mengatakan demikian. Manakala Undang-Undang tidak mengatakannya, maka ia bukan pelanggaran. Di dalam pengancaman ini terdapat unsur perampasan terhadap hak asasi manusia. Artinya, ada rangkaian perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum yang melahirkan akibat yaitu  orang  lain  atau  korban  tidak  berbuat  apa-apa  sehingga  terpaksa  membiarkan terjadinya  sesuatu  sedang  dia  (korban)  tidak  setuju  atau  tidak  mau  terjadinya  sesuatu tersebut,  baik  karena  dia  tidak  suka  maupun  karena  dia  tidak  membolehkan  terjadinya sesuatu  tersebut,  akan  tetapi  dia  tidak  mempunyai  kemampuan  fisik  dan  psikis  untuk menolak,  menghalangi,  menghindar  dari  terjadinya  perbuatan  yang  bersifat  melawan hukum tersebut.
Bahwa  penekanan  pada  unsur  “memaksa”  sebenarnya    adalah  logis,  karena perbuatan  yang  diatur  dalam  pasal  335  ini  bila  dikaji  sesungguhnya  termasuk  dalam Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Seseorang yang diatur dalam Bab XVIII KUHP. Bila melihat  tindak  pidana  atau  katakanlah  kejahatan  yang  diatur  di  dalamnya  kesemuanya menentukan  bahwa  seorang  korban  kejahatan  tidak  dapat  berbuat  atau  tidak  berbuat sesuatu sebagaimana kehendaknya sendiri.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  tersebut  diatas,  maka  penulis membatasi  pokok  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian,  antara  lain
e-ISSN 2621-6159

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANCAMAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA I Al Furqon
Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana   pengancaman yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan Pengadilan  Negeri Makassar Nomor 755/Pid.B/2014/PN.Mks dan Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara  pidana  pengancaman  yang  dilakukan  bersama-sama  dalam  putusan  Pengadilan Negeri Makassar Nomor 755/Pid.B/2014/PN.Mks
Adapun  tujuan  penelitian  dalam  tulisan  ini  adalah  Untuk  mengetahui  penerapan hukum  pidana  materiil  terhadap  tindak  pidana  pengancaman  yang  dilakukan  secara bersamasama dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 755/Pid.B/2014/PN.Mks  dan  Untuk  mengetahui  pertimbangan  hukum  hakim  dalam memutus  perkara  pidana  pengancaman  yang  dilakukan  secara  bersamasama  dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 755/Pid.B/2014/PN.Mks

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  melaksanakan  penelitian,  untuk  mendapatkan  data  dan  informasi  yang diperlukan  untuk  membahas  permasalahan  yang  ada  dalam  penulisan  ini,  penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar. Penulis juga melakukan wawancara dengan hakim yang menangani perkara tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan.
Untuk  mendapat  data  yang  lengkap  dan  menyeluruh  dalam  penelitian  ini,  maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis adalah Penelitian kepustakaan ( Library  Research )  yaitu  Penelitian  kepustakaan  ini  juga  disebut  studi  dokumen  yang dilakukan penulis dengan mencari dan mempelajari dokumendokumen atau bahan-bahan pustaka, seperti buku, karya tulis, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan informasi di internet serta  datadata  yang  terdapat  di  Pengadilan  Negeri  Makassar  dan  Penelitian    Lapangan yaitu diperoleh langsung dari lokasi yang berupa hasil wawancara dengan beberapa hakim yang menangani kasus yang penulis teliti.
Jenis  data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  adalah  data  yang  langsung  diperoleh  dari  responden,  sedangkan

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANCAMAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA I Al Furqon
data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  buku-buku,  media  cetak,  dokumen- dokumen, internet dan peraturan perundang-undangan yang terkait.
Semua data yang diperoleh, baik data sekunder dan primer, selanjutnya diolah dan kemudian dianalisis secara kuantitatif. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara  umum,  kongkrit  dan  jelas  tentang  ketentuan  Pasal  335  KUHP  dan  penerapannya dalam putusan hakim Nomor 755/Pid.B/2014/PN.Mks. Kemudian, dideskripsikan dengan maksud  untuk  memperoleh  gambaran  yang  dapat  dipahami  secara  jelas  dan  terarah mengenai permasalahan tersebut.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Penerapan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Putusan Hakim Nomor 755/Pid.B/2014/PN.Mks.
a. Posisi Kasus
Ramli Siga Dg Ruma  dan Saharuddin  Dg naba,  pelaku pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2013 sekitar pukul 09.30 WITA telah melakukan pengancaman, bertempat di Jl. Jaya Dg Nanring Kel. Barombong Kec. Tamalate kota Makassar.
Pada  Awalnya,  saksi  korban  berada  di  rumah  ibu  mertuanya  bersama  suaminya tidak  lama  kemudian  datang  terdakwa  berdiri  diluar  pekarangan  rumah  saksi  dan berteriak dengan mengatakan “keluar mako saya bunuh sundala taibaro” dan saksi melihat satu  terdakwa  membawa  parang  panjang  yang  dipegang  dengan  tangan  kanannya, sedangkan terdakwa lainnya mengatakan “anak sundala suluko punna rewako erotongko kubalukan”  dengan  membawa  sebilah  badik  ditangan  kanannya  dan  kedua  terdakwa tersebut mengeluarkan katakata tersebut secara brutal.
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Perbuatan terdakwa tersebut diaturam  pidana Pasal 335 Ayat  (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
e-ISSN 2621-6159

## c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dengan didukung oleh barang bukti, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 335 Ayat  (1)  KUHP  Jo  Pasal  55  Ayat  (1)  ke-1  KUHP.  Oleh  Karena  itu  Jaksa  Penuntut  Umum menuntut terdakwa sebagai berikut:
1. Menyatakan bahwa terdakwa I Ramli Siga Dg Ruma dan Terdakwa II Saharuddin Dg Naba  Terbukti  secara  sah  dan  menyakinkan  melakukan  Tindak  Pidana Pengancaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan  Pidana  Terhadap  Terdakwa  I  RAmli  Siga  Dg  Ruma  dan  Terdakwa  II Saharuddin Dg Naba dengan pidana penjara masing-masing selama 3(Tiga) Bulan
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1000,-(Seribu Rupiah) apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana.
d. Putusan Hakim
Mengingat dan meperhatikan ketentuan Pasal 335 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1)  ke-1  KUHP  serta  segala  ketentuan  yang  berlaku,  maka  Majelis  Hakim  memutuskan sebagai berikut :

## Mengadili
– Menyatakan  1.  Ramli  Siga  Dg  Ruma  dan  terdakwa  2.  Saharuddin  Dg  Naba, sebagaimana  identitasnya  tersebut  di  atas  telah  terbukti  secara  sah  dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengancaman”
– Menghukum  Terdakwa  1.  Ramli  Siga  Dg  Ruma  dan  Terdakwa  2.  Saharuddin  Dg Naba Tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing 3 (Tiga) bulan.
– Memerintahkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut diatas, tidak perlu dijalani jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan, karena terpidana tersebut sebelum lewat masa percobaan selama 6 (Enam) bulan bersalah melakukan tindak pidana.
e-ISSN 2621-6159
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANCAMAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA I Al Furqon
– Membebani  terdakwa  membayar  biaya  perkara  masingmasing  sebesar  Rp.1000,- (Seribu Rupiah)
e. Analisis Penulis
Dalam  pemeriksaan  perkara  pidana  hakim  berusaha  mencari  dan  membuktikan kebenaran berdasarkan fakta yang terungkap dalam  persidangan, serta berpegang teguh pada rumusan surat dakwaan Penuntut Umum.
Berdasarkan  posisi  kasus  sebagaimana  telah  diuraikan  diatas,  maka  telah terpenuhinya  unsur-unsur  tindak  pidana  perbuatan  tidak  menyenangkan,  hal  ini berdasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk keterangan saksi yang sesuai dan ditambah keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya dan telah mencakup rumusan delik dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan Dalam Putusan Nomor 755/Pid.B/2014/PN.Mks.
a. Keterangan Saksi-Saksi
Dari hasil pemeriksaan sidang pengadilan diperoleh faktafakta melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, dan barang bukti sebagai berikut :
Saksi A Charge :
1. Saksi  Hasnah  ;  Umur  53  tahun,  tempat  lahir  di  Ujungpandang  tanggal  05  November 1960, Agama Islam, Suku Makassar, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMP  (Berijasah),  pekerjaan  Ibu  rumahtangga,  Alamat  Jl.  Jaya  Dg.  Nanring  No.02  Kel. Barombong Kec. Tamalate kota Makassar.
Dibawah sumpah memberikan  keterangan didepan persidangan yang pada  pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANCAMAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA I Al Furqon
Bahwa  pada  hari  Jumat  tanggal  15  Desember  2013  sekira  jam  09.30  WITA bertempat di Jl. Jaya Dg. Nanring Kel. Baromong Kec. Tamalate kota Makassartelah terjadi Pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa Dg. Ruma dan Dg. Naba;
Bahwa  ketika  saksi  Hasnah  berada  di  rumah  keluarga  ibu  mertuanya  bersama suaminya saksi Muh. Said, tidak lama kemudian datang Terdakwa Dg. Ruma dan Dg. Naba  keduanya  berdiri  diluar  pekarangan  rumah  saksi  dan  berteriak  dengan mengatakan, “Keluar  mako  saya  bunuhko  sundala  taibaro ”.  Dan  saksi  Hasnah melihat  Terdakwa  Dg.  Naba  membawa  parang  panjang  yang  dipegang  tangan kanannya, sedangkan terdakwa Dg. Ruma mengatakan, “ Anak Sundala suluko punna rewako erotongko kubalukan ”, dengan membawa sebilah badik di tangan kanannya dan kedua terdakwa  tersebut mengeluarkan kata-kata tersebut secaara berulang- ulang,  dan  ada  salah  seorang  yang  menasehati  Terdakwa  untuk  pulang  sehingga kedua
Terdakwa pulang saat itu;
Bahwa  penyeab  Terdakwa  melakukan  Pengancaman  adalah  sehubungan  dengan Terdakwa Dg. Naba memasang papan  bicara diatas tanah garapan milik orangtua saksi  yang  berbatasan  dengan  tanah  garapan  Terdakwa  Dg  Ruma  dan  saksi menegur Dg Naba dengan mengatakan , “Tidak salah ji itu?” Dan tersangka DG Naba mengatakan,  “ Apa  anak  sundala  erotongko  kubalukang” .  Sehingga  saksi  menduga berawal dari kejadian itulah sehinggah Terdakwa Dg Naba dan Terdakwa Dg Ruma marah pada saksi dan keluarganya.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantahnya.
2. Saksi Muh Said ; Umur 53 tahun, lahir Makassar tanggal 06 Juli 1960, Agama Islam, Suku Makassar,  Kewarganegaraan  Indonesia,  Pendidikan  terakhir  SMA,  pekerjaan  PNS, Alamat Jl. Jaya Dg. Nanring No.02 Kel. Barombong Kec. Tamalate kota Makassar.
Dibawah  sumpah  memberikan  keterangan  didepan  persidangan  yang  pada  pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANCAMAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA I Al Furqon
Bahwa  pada  hari  Jumat  tanggal  15  Desember  2013  sekira  jam  09.30  WITA bertempat di Jl. Jaya Dg. Nanring Kel. Baromong Kec. Tamalate kota Makassartelah terjadi Pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa Dg. Ruma dan Dg. Naba;
Bahwa  ketika  saksi  Muh.  Said  berada  di  rumah  keluarga  ibunya  bersama  istrinya saksi  Hasnah,  tidak  lama  kemudian  datang  Terdakwa  Dg.  Ruma  dan  Dg  Naba keduanya  berdiri  diluar  pekarangan  rumah  saksi  dan  berteriak  dengan mengatakan, “Keluar  mako  saya  bunuhko  sundala  taibaro ”.  Dan  saksi  Muh.  Said melihat  Terdakwa  Dg.  Naba  membawa  parang  panjang  yang  dipegang  tangan kanannya, sedangkan terdakwa Dg. Ruma mengatakan, “ Anak Sundala suluko punna rewako erotongko kubalukan ”, dengan membawa sebilah badik di tangan kanannya dan kedua terdakwa  tersebut mengeluarkan kata-kata tersebut secaara berulang- ulang,  dan  ada  salah  seorang  yang  menasehati  Terdakwa  untuk  pulang  sehingga kedua Terdakwa pulang saat itu;
Bahwa  penyeab  Terdakwa  melakukan  Pengancaman  adalah  sehubungan  dengan Terdakwa Dg. Naba memasang papan  bicara diatas tanah garapan milik orangtua saksi  yang  berbatasan  dengan  tanah  garapan  Terdakwa  Dg  Ruma  dan  saksi menegur Dg Naba dengan mengatakan , “Tidak salah ji itu?” Dan tersangka Dg Naba mengatakan,  “ Apa  anak  sundala  erotongko  kubalukang” .  Sehingga  saksi  menduga berawal dari kejadian itulah sehinggah Terdakwa Dg Naba dan Terdakwa Dg Ruma marah pada saksi dan keluarganya.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantahnya.
3. Saksi Jamaluddin Bin Mappa Dg Siama; Umur 68 tahun, lahir di Bulu Gowa tanggal 17  September  1948,  Agama  Islam,  Warganegara  Indonesia,  pekerjaan  Wiraswasta, Pendidikan terakhir SD (Berijasah), Alamat Jl. Dusun Bonto Pajja Kel. Lembangparang Kab. Gowa.
Dibawah sumpah memberikan  keterangan didepan persidangan yang pada  pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANCAMAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA I Al Furqon
Bahwa  pada  hari  Jumat  tanggal  15  Desember  2013  sekira  jam  09.30  WITA bertempat di Jl. Jaya Dg. Nanring Kel. Baromong Kec. Tamalate kota Makassartelah terjadi Pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa Dg. Ruma dan Dg. Naba;
Bahwa saat kejadian saksi berada di dalam rumah saksi Said, sementara saksi Said dan saksi Hasnah berada di rumah orangtuanya di rumah sebelah;
Bahwa saksi melihat  para Terdakwa  mengamuk dan marah-marah didepan  rumah saksi dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari jalan/halaman;
Bahwa  saksi  mendengar  para  Terdakwa  marah-marah  dan  mengatakan, “Sundala kongkong, Sulukomae teurewaya” kemudian sambil berjalan mengatakan, “Sulumeko Said, nanah punna rewako” ,
Bahwa  saksi  melihat  Tedakwa  Dg  Ruma  membawa  sebilah  badik,  sedangkan Terdakwa Dg Naba membawa sebilah parang panjang;
Bahwa para terdakwa tidak melihat keberadaan saksi karena saksi berada di dalam rumah tersebut.
Atas keterangan Saksi   tersebut, Para Terdakwa membatahnya.

## Saksi Ad Charge
1. Saksi Nurlia; Umur 35 tahun, lahir di Ujung Kassi, Agama
Islam, Suku Makassar, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMP (Berijasah), pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Jl. Ujung Kassi Desa Aeng Batu-batu Kec.
Galesong Utara.
Dibawah  sumpah  memberikan  keterangan  didepan  persidangan  yang  pada  pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Bahwa antara para Terdakwa dan Saksi adalah saudara sepupu;
Bahwa  pada  hari  Jumat  tanggal  15  Desember  2013  sekira  jam  07.00  Wita  para Terdakwa  mendatangi  lokasi  tanah  miliknya  dan  melihat  bahwa  patok  tanah miliknya telah dicabut oleh orang yang tidak diketahui;

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANCAMAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA I Al Furqon
Bahwa  kemudian  para  Terdakwa  mencari  patok  tanah  tersebut  dan  tidak menemukannya, sementara saksi Nurlia mengikuti para terdakwa dibelakangnya; Bahwa karena tidak menemukan patok tanah miliknya dan tidak menemukan orang yang mencabut patok tersebut, para Terdakwa lalu pulang ke rumahnya, demikian juga dengan saksi Nurlia;
Bahwa  jarak  antara  lokasi  tanah  para  Terdakwa  dengan  rumah  para  Terdakwa sekira 30 (tiga puluh) Meter;
Bahwa  dari  lokasi  tanah  untuk  pulang  ke  rumah  Terdakwa  tidak  melewati  rumah saksi Hasnah dan saksi Said.
2. Saksi Aminah; Umur 30 tahun, tempat lahir di Ujung Kassi, Agama Islam, Suku Makassar, Kewarganegaraan  Indonesia,  Pendidikan  terakhir  SMP  (Berijasah),  pekerjaan  Karyawan swasta, Alamat Bonto Kapetta, Barombong.
Dibawah  sumpah  memberikan  keterangan  didepan  persidangan  yang  pada  pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Bahwa  pada  hari  Jumat  tanggal  15  Desember  2013  sekira  jam  07.00  Wita  para Terdakwa  mendatangi  lokasi  tanah  miliknya  dan  melihat  bahwa  patok  tanah miliknya telah dicabut oleh orang yang tidak diketahui;
Bahwa kemudian para Terdakwa mencari patok tanahnya yang dicabut oleh orang yang  tidak  diketahuinya,  di  sekitar  lokasi  tanah  tersebut,  namun  para  Terdakwa tidak menghiraukannya;
Bahwa sebelumnya ada permasalahan antara para Terdakwa dengan saksi Hasnah dan saksi Said yaitu soal tanah milik Nenek mereka yang sedang bersengketa;
Bahwa  pada  saat  kejadian,  saksi  Aminah  bersama-sama  dengan  para  Terdakwa berada di lokasi tanah yang di patok oleh Terdakwa;
Bahwa  setelah  kejadian,  saksi  Aminah  ikut  pulang  kerumahnya  bersama-sama dengan para Terdakwa dan para Terdakwa tidak ke rumah saksi Hasnah;
Bahwa rumah para Terdakwa dengan saksi berdekatan;
e-ISSN 2621-6159

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANCAMAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA I Al Furqon
Bahwa pada saat kejadian saksi Aminah melihat para Terdakwa tidak membawa alat apa-apa.
b. Pertimbangan Hakim dalam Putusan.
1. Menimbang,  bahwa  terdakwa  diajukan  di  persidangan  oleh  Jaksa  Penuntut Umum dengan  dakwaan sebagaimana  dalam surat dakwaan No.Reg.Perk.PDM- 292/Mks/Ep/05/2014  tanggal  20  Maret  2014  yaitu  melanggar  sebagaimana dalam dakwaan Pasal 335 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menimbang,  bahwa  setelah  surat  dakwaan  dibacakan  oleh  Jaksa  Penuntut Umum,  atas  pertanyaan  majelis  terdakwa  menyatakan  mengerti  dan  tidak keberatan atas dakwaan tersebut;
3. Menimbang, bahwa selanjutnya  Jaksa  Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dalam  persidangan  yang  terdiri  dari:  saksi  1.  Hasnah  dan  2.  Muh.  Said  telah memberikan  keterangan  bahwa  sumpah  sesuai  apa  yang  diberikan  didepan penyidik  dan  keterangannya  telah  termuat  dalam  berita  acara  persidangan dimana keterangannya tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa
4. Menimbang,  bahwa  terdakwa  dipersidangan  telah  memberikan  keterangan yang  pada  pokokny  mengakui  perbuatannya  dan  keterangan  tersebut  telah termuat dalam berita acara ;
5. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan  keterangan  terdakwa  serta  barang  bukti,  maka  unsur-unsur  yang mendukung  dalam  pasal  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum  telah  terpenuhi  oleh perbuatan terdakwa;
6. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure-unsur dalam rumusan delik telah terpenuhi,  maka  para  terdakwa  dinyatakan  terbukti  menurut  hukum,  dan majelis  yakin  terdakwa  telah  melakukan  perbuatan  sebagaimana  dalam dakwaan jaksa penuntut umum;
7. Menimbang, bahwa majelis tidak melihat adanya lasan penghapus pidana baik alas  an  pemaaf  maupun  lasan  pembenar  dalam  perbuatan  terdakwa  tersebut sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;
e-ISSN 2621-6159
8. Menimbang,  bahwa  karena  terbukti  bersalah  maka  terdakwa  akan  dijatuhi pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal  yang  memberatkan  dan  meringankan  sebagai  berikut  :Hal-hal  yang memberatkan :
a. Perbuatan terdakwa mengancam diri sendiri; Hal-hal yang meringankan:
b. Terdakwa mengakui perbuatannya;
c. Terdakwa sopan di persidangan;
9. Menimbang,  bahwa  masa  tahanan  terdakwa  harus  diperhitungkan  seluruhnya dari masa tahanan yang dijatuhkan
10. Menimbang,bahwa status tahanan terdakwa   harus dipertahankan;
11. Menimbang  bahwa  karena  terbukti  bersalah  maka  terdakwa  dibebani  pula membayar biaya perkara;
c. Analisis Penulis
Pertimbangan  hukum  oleh  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  harus mencerminkan  rasa  keadilan  masyarakat,  yakni  tidak  hanya  berdasarkan  pertimbangan yuridisnya  tetapi  juga  pertimbangan  sosiologisnya  yang  mengarah  pada  latar  belakang terjadinya  kejahatan.  Hakim  dituntut  untuk  mempunyai  keyakinan  dan  mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah serta menciptakan hukum sendiri yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum di indonesia.
Secara  yuridis,  pertimbangan  hukum  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan pemidanaan  terhadap  seseorang  didasarkan  pada  Pasal  183  Undang-undang  Nomor  8 Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  yang menentukan sebagai berikut:
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa suatu  tindak  pidana  benarbenar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang  bersalah melakukannya”.
e-ISSN 2621-6159

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANCAMAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA I Al Furqon
Dalam pertimbangan putusan perkara Nomor  755/Pid.B/2014/PN.Mks  dinyatakan bahwa  putusan  didasarkan  pada  surat  dakwaan  Jaksa  Penuntut  UmumNo.Reg. Perk.PDM292/Mks/Ep/05/2014  tanggal  20  Maret  2014.  Selanjutnya  pada  persidangan dihadapkan beberapa saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah (saksi Hasnah, Muh.  Said,  Jamaluddin,  Abd  Haris  dan  Hamja  Dg  Rani),  serta  keterangan  terdakwa  yang juga membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut.
Berdasarkan putusan Nomor 755/Pid.B/2014/PN.Mks.dengan terdakwa Ramli Siga Dg Ruma dan Saharuddin Dg Naba maka penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam  menjatuhkan  pemidanaan  telah  tepat  karena  hakim  dalam  perkara  tersebut menjatuhkan  pemidanaan  berdasarkan  keterangan  saksi  dan  keterangan  terdakwa  yang menurut  Pasal  185  KUHAP  merupakan  alat  bukti  yang  sah.  Keterangan  saksi  dan keterangan  terdakwa  tersebut  juga  saling  berkesesuaian  sehingga  hakim  kemudian memperoleh  keyakinan  bahwa  tindak  pidana  perbuatan  tidak  menyenangkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1)  ke-1  KUHP  benar-benar  terjadi  dan  terdakwalah  yang  dipersalahkan  melakukannya. Pertimbangan Hakim Putusan Perkara Nomor 755/Pid.B/2014/PN.Mks.dengan demikian, ketentuan Pasal 183 KUHAP telah terpenuhi.
Berdasarkan  putusan  perkara  Nomor:  755/Pid.B/2014/PN.Mks.  menyatakan bahwa terdakwa Ramli Siga Dg Ruma dan Saharuddin Dg Naba telah terbukti secara sah menurut  hukum  melanggar  Pasal  335  Ayat  (1)  KUHP  yaitu  dengan  sengaja  melakukan Pengancaman secara melawan hukum dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu melakukan tindak pidana secara bersama-sama. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan.
Hukuman  yang  dijatuhkan  majelis  hakim  terhadap  terdakwa  relatif  ringan. Menurut  penulis  seharusnya  majelis  hakim  menjatuhkan  pidana  yang  sesuai  dengan peraturan  perundangundangan  yang  berlaku.  Hukuman  yang  ringan  ini  tidak  menjamin bahwa  terdakwa  maupun  masyarakat  sekitar  tidak  lagi  melakukan  perbuatan sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  putusan  Nomor:  755/Pid.B/2014/PN.Mks.  padahal

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANCAMAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA I Al Furqon
tujuan  utama  dari  penjatuhan  hukum  adalah  agar  terdakwa  tidak  lagi  mengulangi perbuatannya,  dan  juga  masyarakat  sekitar  tidak  berani  lagi  melakukan  perbuatan  yang sama dengan alasan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim sangat berat.

## D. PENUTUP
Berdasarkan uraian penulis, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut:
1. Semua unsur Tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh kedua terdakwa telah sesuasi dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 335 KUHP beserta Pasal 55 ayat (1) KUHP. Hal ini terlihat dari terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut sesuai dengan  pasal yang didakwakan pada terdakwa. Pasal  yang didakwakan  yaitu Pasal 335  ayat  (1)  KUHP.  Dengan  terpenuhinya  unsur-unsur  tersebut  dan  melihat penerapan  hukum  pidana  terhadap  tindak  pidana  pengancaman,  maka  terdakwa harus  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  sesuai  dengan  putusan  yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan dan membayar biaya perkara.
2. Dalam  memutuskan  perkara  Hakim  Pengadilan  Negeri  Makassar  mempunyai pertimbangan  yang  cukup  banyak,  mulai  dari  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum, keterangan  saksi,  keterangan  terdakwa,  serta  terpenuhinya  unsur-unsur  sesuai dengan pasal yang didakwakan, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Sehingga  terdakwa  dipidana  dengan  penjara  selama  3  (tiga)  bulan  dan  membayar biaya  perkara,  tidak  sepenuhnya  mengandung  kemanfaatan  hukum.  Mengingat tindakan yang dilakukan oleh kedua terdakwa, maka menurut penulis, pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dinilai sangat ringan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Achmad. 2002 . Menguak Tabir Hukum . Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
Chazawi, Adami. 2012. Hukum Pidana Bagian I . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
______________. 2011. Pelajaran Hukum Pidana 3 . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Farid, Andi Zainal Abidin. 2007. Hukum Pidana Bagian I . Jakarta: Sinar Grafika.
e-ISSN 2621-6159
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANCAMAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA I Al Furqon
Hamzah,  Andi.  1993 .  Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  Indonesia .  Jakarta:  PT.  Pradnya Paramita.
Hamzah, Andi. 1994. Asas Asas Hukum Pidana . Bandung: PT. Rineka Cipta.
____________. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Lamintang, P.A.F. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia . Bandung: PT.  Citra Aditya Bakti.
Lamintang, P.A.F. 1997. Delik-Delik Khusus . Bandung: Bina Cipta.
Marpaung, Leden. 2009. Azas-Teori-Praktek Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika.
Muladi. 1992. Teori-teori dan Kebijakan Pidana . Bandung: Alumn