## JMPKP: Jurnal Manajemen Publik  dan Kebijakan Publik
Volume 5  Nomor 1,  Maret 2023
Tersedia Online di http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP ISSN Print : 2685-7499 ISSN Online : 2745-8660

## Implementasi Pengelolaan Dana Bergulir di Pasar Rakyat Imogiri Kabupaten Bantul
Harun Al Rosyd 1, Syakdiah 2, Oktiva Anggraini 3 1,2,3 Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Widya Mataram
2 syakdiah8@gmail.com
Abstract  : Implementation  of  revolving  fund  management  as  a  follow-up  to  Bantul  Regent Regulation  No.  47 of 2017 concerning Mechanisms for Disbursement, Distribution and Revolving Fund Refunds for Market Traders. The purpose of the study was to determine the implementation of  revolving  fund  management  in  Rakyat  Imogiri  market,  Bantul  Regency  and  to  find  out  the smoothness  of  beneficiaries,  returns  and  monitoring  of  effective,  transparent  and  accountable evaluation  of  revolving  funds.  The  type  of  research  used  is  descriptive  qualitative.  The implementation  of  revolving  fund  management  in  Rakyat  Imogiri  market  is  seen  from  (1)  The achievement  of  applications  and  verification  through  the  ability  of  officers  in  achieving  tasks.  (2) Compliance  with  procedures  through  conformity  of  rules  and  loan  mechanisms  by  traders.  (3) Satisfaction is seen from the side of the traders who use it and the officers who carry it out quite well. Matters that affect the implementation of revolving fund management (1) Beneficiaries know the  loan  application  requirements  and  the  verification  team  works  according  to  the  rules.  (2) Merchants receive benefits with an easy process and in accordance with applicable regulations. (3) Monitoring and  evaluation there are  a number of traders carrying  out their  installment obligations that are not on time and there are loans that come to a standstill due to the death of the borrower.
Keyword : Policy implementation, market revolving fund, rakyat imogiri market
Abstrak  : Pelaksanaan  pengelolaan  dana  bergulir  sebagai  tindaklanjut  Peraturan  Bupati  Bantul No. 47 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pencairan, Penyaluran Dan Pengembalian Dana Bergulir Bagi Pedagang Pasar. Tujuan penelitian mengetahui impelementasi pengelolaan dana bergulir di pasar  rakyat  Imogiri  Kabupaten  Bantul  serta  mengetahui  kelancaran  penerima  manfaat, pengembalian dan monitoring evaluasi dana bergulir yang efektif, transparan dan akuntabel. Jenis penelitian  yang  digunakan  deskriptif  kualitatif.  Implementasi  pengelolaan  dana  bergulir  di  pasar Rakyat Imogiri dilihat dari (1) Pencapaian permohonan dan verifikasi melaui kemampuan petugas dalam  pencapaian  tugas.  (2)  Kesesuaian  prosedur  melaui  kesesuaian  aturan  dan  mekanisme pinjaman oleh pedagang. (3) Kepuasan dilihat dari sisi pedagang yang menggunakan dan petugas yang  melaksanakan  cukup  baik.  Hal-hal  yang  mempengaruhi  implementasi  pengelolaan  dana bergulir  (1)  Penerima  manfaat  mengetahui  persyaratan  pengajuan  pinjaman  dan  tim  verifikasi bekerja sesuai dengan aturan. (2) Pedagang menerima manfaat dengan proses yang mudah dan sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  (3)  Monitoring  dan  evaluasi  ada  sejumlah  pedagang melaksanakan kewajiban mengangsur yang belum tepat waktu dan adanya pinjaman yang macet karena peminjam meninggal dunia.
Kata Kunci : dana bergulir pasar, Implementasi kebijakan, pasar rakyat imogiri

## PENDAHULUAN
Pasar Rakyat adalah suatu area tertentu tempat  bertemunya pembeli dan penjual,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  dengan  proses  jual  beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar (Permendag RI :  2017). Pasar  rakyat  merupakan  wadah  utama  dari  penjualan  produk-produk  kebutuhan pokok  yang  dihasilkan  oleh para pelaku  usaha  ekonomi  secara mikro  yaitu  para petani, nelayan, pengrajin dan industri rumahan. Ciri yang mudah dikenal adalah adanya  interaksi  sosial  yang  kental  dan  adanya  mekanisme  tawar  menawar antara  pembeli  dan  penjual.  Selain  dapat  berkomunikasi  langsung  mengenai harga  dan  jumlah  barang  yang  dijadikan  obyeknya,  mereka  juga  dapat berkomunikasi  mengenai  jenis-jenis  budaya,  makanan  khas  maupun  cara-cara berpakaian  dari  masing-masing  pelaku  usaha  di  dalam  pasar  rakyat  dimaksud. Pasar  rakyat  secara  nasional  sering  dijadikan  indikator  dalam  kaitannya  dengan kestabilan  harga  dan  inflasi  domestik,  karena  harga  kebutuhan  pokok  penduduk yang  dijual  di  pasar  rakyat  seperti  beras,  gula  dan  sembilan  bahan  kebutuhan pokok lainnya menjadi obyek monitoring dari para ahli statistik.
Di  Kabupaten  Bantul  saat  ini  terdapat  56  pasar  rakyat,  namun  yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bantul hanya 32 pasar yang tersebar hampir merata di seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Adapun pedagang yang berjualan di pasar  rakyat  tersebut  sesuai  dengan  data  yang  ada  di  Dinas  Perdagangan Kabupaten Bantul sebanyak 12.311 pedagang (Dinas Perdagangan, 2020).

## Tabel 1. Pasar Rakyat Dikelola Pemerintah Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2017-2020 No Nama Pasar Tipe Pasar Alamat 1. Imogiri Tipe A Imogiri, Imogiri, Imogiri, Bantul 2. Bantul Tipe A Jln. Jenderal Sudirman Bantul Kurahan, Bantul 3. Niten Tipe A Jl. Bantul km 5,5 Glondong, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul 4. Piyungan Tipe A Jl.Yogja-Wonosari Km. 14 Sandeyan, Srimulyo, Piyungan,Bantul 5. Pijenan Tipe B Gesikan, Desa Wijirejo, Pandak, Bantul 6. Barongan Tipe B Barongan, Sumberagung,, Jetis 7. Jejeran Tipe B Jejeran, Wonokromo, Pleret 8. Pleret Tipe B Kauman RT 05, Pleret, Bantul 9. Jodog Tipe B Jodog, Gilangharjo,Pandak, Bantul 10.  Gatak Tipe B Gatak, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul 11.  Semampir Tipe B semampir, Argorejo, Sedayu,Bantul
12.  Mangiran Tipe B Daguran, Mangiran, Trimurti, Srandakan, Bantul 13.  Sorobayan Tipe B Sorobayan, Gadingsari, Sanden, Bantul 14.  Gumulan Tipe B Gumulan, Caturharjo, Pandak, Bantul 15.  Dlingo Tipe B Koripan 1, RT 01, Dlingo, Dlingo, Bantul 16.  Turi Tipe B Turi, Sidomulyo, Bambanglipuro 17.  Angkruksari Tipe B Sruwuh RT 44, Donotirto, Kretek, Bantul, 18.  Celep Tipe B Jl. Bantul – Samas, Celep Srigading,Sanden 19.  Pundong Tipe B Pundong, Srihardono, Pundong, Bantul 20.  Sungapan Tipe B Sungapan, Argodadi, Sedayu, Bantul 21.  Ngipik Tipe B Plakaran RT 02 Baturetno, Banguntapan, Bantul 22.  Panasan Tipe B Jl Jogja-Wonosari km 11 Klenggotan, Srimulyo, Piyungan 23.  Hewan Imogiri Tipe B Karangtalun Imogiri Bantul 24.  Hewan Pandak Tipe B Pandak, Wijirejo,Pandak,Bantul 25.  Klitikan Niten Tipe B Jl. Bantul km 5, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul 26.  Seni Gabusan Tipe B Jl. Parangtritis km 9,5 Gabusan, Timbulharjo,Sewon, Bantul 27.  Koripan Tipe C Dusun Koripan, Desa Poncosari,  Kecamatan Srandakan 28.  Jragan Tipe C Dusun Jragan, Desa Poncosari,  Kecamatan Srandakan 29.  Grogol Tipe C Grogol, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul 30.  Janten Tipe C Janten RT 02, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul 31.  Sangkeh Tipe D Sangkeh, Srigading Sanden, Bantul 32.  Bendosari Tipe D Bendosari, Canden, Jetis, Bantul
Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 2020
Tabel  1  menunjukkan  pasar  rakyat  yang  dikelola  oleh  Pemerintah Kabupaten  Bantul  hanya  32  pasar  yang  tersebar  hampir  merata  di  seluruh wilayah  Kabupaten  Bantul.  Sesuai  dengan  Permendag  RI  No.  37/M- DAG/PER/5/2017,  maka  pasar  rakyat  terbagi  menjadi  4  (12,5%)  pasar  yang masuk kedalam pasar dengan kriteria tipe A. Pasar rakyat dengan kriteria tipe B sebanyak  22  (68,75%)  pasar  sedangkan  pasar  bertipe  C  sebanyak  4  (12,5%) pasar dan 2 (6,25%) pasar yang masuk kriteria tipe D. Penggolongan tipe pasar ini dilihat dari beberapa syarat diantaranya jumlah pedagang, keluasan lahan dan fasilitas yang lain.
Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  bahwa  keberadaan  pasar  rakyat  ini semakin terdesak dengan tumbuh dan berkembangnya pasar modern atau pusat- pusat perbelanjaan yang dibangun untuk bersaing memberikan pelayanan barang dagangan  kebutuhan  masyarakat  (konsumen).  Banyaknya  mall  maupun  toko modern berjejering yang diberikan ijin beroperasi, semakin membuat pasar rakyat terlupakan.  Apalagi  ditambah  dengan  masih  berkembangnya  anggapan  dari sebagian kalangan yang menyatakan bahwa pasar rakyat itu identik dengan kotor, kumuh, sarang penyakit, banyak kriminal dan barang yang dijual tidak berkualitas. Hal  ini  semakin  menjadikan  pasar  rakyat  tersisih  hingga  berakibat  pedagang
pasar  rakyat  tidak  berkembang  dan  jauh  dari  kata  sejahtera  yang  ingin diwujudkan  pemerintah.  Selain  permasalahan  tersebut  diatas,  pedagang  pasar rakyat di Kabupaten Bantul juga dihadapkan pada permasalahan permodalan.
Untuk mengatasi kekurangan modal, pedagang pasar biasanya mengusahakan  tambahan  modal  dari  berbagai  sumber  dana  baik  dari  lembaga keuangan formal (perbankkan) maupun kelembagaan jasa keuangan non formal. Namun  pada  umumnya,  mereka  memiliki  keterbatasan  dan  kekurangan  akses terhadap  lembaga  perbankan  dan  pada  akhirnya  jusru  memilih  untuk berhubungan  dengan  lembaga  jasa  keuangan  non  formal  seperti  rentenir,  yang sumber  modal  keuangannya  tersebut  mengenakan  tingkat  bunga  yang  terlalu tinggi dan mengikat. Kondisi ini berdampak buruk tidak saja bagi pedagang, akan tetapi  juga  merusak  tatanan  perekonomian  yang  berkembang  di  masyarakat bawah seperti pasar rakyat.
Mayoritas  kebutuhan  pinjaman  yang  dimiliki  oleh  pedagang  pasar  berasal dari pinjaman rentenir atau pemilik modal swasta,  yang tentunya memiliki bunga pinjaman  yang  tinggi.  Adanya  permasalahan  permodalan  yang  dialami  oleh pedagang pasar rakyat di Kabupaten Bantul, maka Pemerintah Kabupaten Bantul membuat  kebijakan  dengan  pemberian  stimulus  bagi  pedagang  pasar  berupa pinjaman  dana  bergulir  yang  diharapkan  dapat  menyelesaikan  permasalahan permodalan  tersebut.  Stirmulus  tentang  pengelolaan  dana  bergulir  dengan kebijakan  dalam  Peraturan  Bupati  Nomor  47  Tahun  2017  tentang  Mekanisme Pencairan, Penyaluran Dan Pengembalian Dana Bergulir Bagi Pedagang Pasar.
“Dana bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola sebagai modal usaha dan digulirkan kepada usaha perseorangan dan/atau usaha kelompok, yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat ”.
Ripley  dan  Franklin  dalam  (Winarno,  2016)  menyatakan  bahwa implementasi  adalah  apa  yang  terjadi  setelah  undang-undang  ditetapkan  yang memberikan  otoritas  program,  kebijakan,  keuntungan  ( benefit ),  atau  suatu  jenis keluaran yang nyata ( tangible output ). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh  sebagai  aktor,  khususnya  para  birokrat  yang  dimaksudkan  untuk  membuat program berjalan. Menurut Ripley dan Franklin, ada tiga cara yang dominan bagi suksesnya implementasi kebijakan, yaitu:
a.  Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku;
b.  Adanya  kelancar  pelaksanaan  rutinitas  fungsi  dan  tidak  adanya masalah;
c.  Pelaksanaan dan dampak yang dikehendaki terarah.
perspektif tersebut digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan,  sehingga  menjadi  lebih  mudah  untuk  diidentifikasi.  Teori  Ripley  dan Franklin  ingin  menekankan  tingkat  kepatuhan  para  implementor  kebijakan terhadap isi kebijakan itu sendiri. Setelah ada kepatuhan terhadap kebijakan yang ada,  pada  tahap  selanjutnya  melihat  kelancaran  pelaksanaan  rutinitas  fungsi, serta seberap, besar masalah yang dihadapi dalam implementasi. Pada akhirnya setelah  semua  berjalan  maka  akan  terwujud  kinerja  yang  baik  dan  tercapainya tujuan (dampak) yang diinginkan.
Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut dapat dipakai untuk mengukur apakah tugas  pokok  organisasi  implementor  tersebut  telah  berjalan  dengan  lancar  atau belum. Fungsi selanjutnya dapat untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, sehingga  dapat  menghambat  lancarnya  implementasi  sebuah  kebijakan.  Teori yang  digunakan  Ripley  dan  Franklin  ini  bersifat top  down .  Teori  Rasional  ( top down ) ini lebih menekankan pada usaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja  yang  membuat  suatu  kebijakan  bisa  berjalan  sukses  di  lapangan.  Model implementasi inilah yang paling pertama muncul.
Pendekatan  top  down  memiliki  pandangan  tentang  hubungan  kebijakan implementasi  seperti  yang  tercakup  dalam  Emile  karya  Rousseau  “Segala sesuatu  adalah  baik  jika  diserahkan  ke  tangan  Sang  Pencipta,  segala  sesuatu adalah  buruk  di  tangan  manusia”.  Implementasi  kebijakan  sebagai  salah  satu tahapan yang ada dalam proses kebijakan publik merupakan tahapan yang cukup penting  untuk  dipelajari,  hal  ini  dikarenakan  implementasi  kebijakan  sering bertentangan  dengan  yang  diharapkan,  bahkan  menjadikan  produk  kebijakan sebagai  batu  loncatan  bagi  pembuat  kebijakan  itu  sendiri  agar  kepentingan mereka  dapat  terpenuhi.  Menurut  Grindle  dalam  Winarno  (2016:135) implementasi  dengan  mengatakan  secara  umum,  tugas  implementasi  adalah membentuk  suatu  kaitan  ( linkage )  yang  memudahkan  tujuan-tujuan  kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.
Implementasi secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana  berbagai  aktor,  organisasi,  prosedur,  dan  teknik  bekerja  sama  untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan kebijakan atau program. Implementasi  kebijakan  pada  prinsipnya  adalah  cara  agar  sebuah  kebijakan dapat  mencapai  tujuannya.  Pengorganisasian  tujuan-tujuan  tersebut  melalui peraturan  perundang-undangan,  merupakan  bagian  yang  terpenting  dan  tidak dapat  dipisahkan  dengan  lingkungannya  dalam  proses  pengambilan  keputusan. Ripley  dan  Franklin  dalam  Winarno  (2016:134)  implementasi  adalah  apa  yang terjadi  dalam  undang-undang  di  tetapkan  yang  memberikan  otoritas  program, kebijakan,  keuntungan  (benefit),  atau  suatu  jenis  keluaran  yang  nyata  ( tangible output ).  Pandangan  ini  menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  merupakan suatu proses  yang  dinamis  yang  melibatkan  secara  terus  menerus  usaha-usaha untuk mencapai apa yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan keputusan yang diinginkan.
Menurut  Grindle  (1980:  10)  dan  Quade  (1984:  310),  untuk  mengukur kinerja  implementasi  suatu  kebijakan  publik  harus  memperhatikan  variabel kebijakan,  organisasi  dan  lingkungan.  Perhatian  itu  perlu  diarahkan  karena melalui  pemilihan  kebijakan  yang  tepat  maka  masyarakat  dapat  berpartisipasi memberikan  kontribusi  yang  optimal  untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana,  karena  di  dalam  organisasi  ada  kewenangan  dan  berbagai  sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan  kebijakan  tergantung  pada  sifatnya  yang  positif  atau  negatif.  Jika lingkungan  berpandangan  positif  terhadap  suatu  kebijakan  akan  menghasilkan dukungan  positif  sehingga  lingkungan  akan  berpengaruh  terhadap  kesuksesan implementasi kebijakan.
Sebaliknya,  jika  lingkungan  berpandangan  negatif  maka  akan  terjadi benturan  sikap,  sehingga  proses  implementasi  terancam  akan  gagal.  Lebih daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil  langsung  dari  implementasi  kebijakan  yang  menentukan  efeknya  terhadap masyarakat.  Sementara  itu,  seperti  yang  dijelaskan  Ripley  (1985),  agar  dapat memahami  realitas  implementasi  dengan  baik  maka  perlu  dilihat  secara  detail
dengan  mengikuti  proses  implementasi  yang  dilalui  para  implementor  dalam upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012: 72). Lebih  lanjut,  Purwanto  dan  Sulistyastuti  (2012:  100)  menjelaskan  bahwa  untuk dapat  menentukan  tinggi  rendahnya  kinerja implementasi  suatu  kebijakan,  maka penilaian kinerja merupakan sesuatu yang penting.
Penilaian  terhadap  kinerja  adalah  penerapan  metode  yang  dipakai  oleh penulis untuk menjawab pertanyaan pokok dalam studi implementasi, yaitu (i) apa isi dan tujuan dari suatu kebijakan, (ii) apa tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk  mencapai  tujuan  tersebut  dilakukan,  (iii)  apakah  setelah  tahapan-tahapan tersebut dilakukan, implementasi yang dijalankan tadi mampu mewujudkan tujuan kebijakan  atau  tidak.  Maka,  secara  sederhana  untuk  dapat  menilai  kinerja implementasi suatu program dapat dilihat pada kerangka pengukuran.
Tercapainya  tujuan  suatu  kebijakan  akan  melalui  tahapan-tahapan  yang cukup panjang. Tahapan tersebut dimulai dari adanya: (i) input kebijakan (sumber daya)  yang  dipakai  untuk  menghasilkan  produk  dan  layanan  dari  suatu  program dan  layanan  dari  suatu  program;  (ii)  proses  atau  kegiatan  (kegiatan  untuk menghasilkan  produk  dan  layanan  publik),  dan  keluaran  (output)  kebijakan berupa  produk  dan  layanan  publik  yang  dapat  dinikmati  oleh  kelompok  sasaran; (iii) hasil awal; (iv) hasil jangka menengah; dan (v) hasil jangka panjang. Indikator utama untuk mengukur kinerja dibedakan menjadi dua yaitu indikator output dan indikator outcome .  Berdasarkan  penjelasan  Purwanto  dan  Sulistyastuti  (2012: 105-112), secara rinci dapat dijelaskan demikian:
a. Indicator  policy  output :  digunakan  untuk  mengetahui  konsekuensi  langsung yang  dirasakan  oleh  kelompok  sasaran  sebagai  akibat  adanya  realisasi kegiatan,  aktivitas,  pendistribusian  hibah,  subsidi,  dan  lainlain  yang dilaksanakan  dalam  implementasi  suatu  kebijakan.  Secara  umum,  apabila kebijakan  atau  program  yang  ingin  dievaluasi  tersebut  merupakan  kebijakan distributif,  kebijakan  itu  dimaksudkan  untuk  membantu  anggota  masyarakat atau kelompok masyarakat yang kurang beruntung melalui instrumen material seperti pelayanan gratis, subsidi, hibah, dan lain-lain. Berpedoman dari Ripley (1986),  indikator  yang  dapat  digunakan  untuk  menilai  kualitas  policy  output diantaranya :

## 1)  Akses
Diberikan  kepada  semua  pedagang  pasar  rakyat  yang  membutuhkan program  dana  bergulir  dengan  mudah  hanya  memberikan  fotokopi  KTP penduduk Kabupaten Bantul, berjualan tetap dan lolos verifikasi.
2)  Cakupan
Seluruh  pedagang  pasar  rakyat  yang  membutuhkan  program  dana  bergulir dengan mudah hanya memberikan fotokopi KTP penduduk Kabupaten Bantul, berjualan tetap dan lolos verifikasi.
3)   Ketepatan
Pemberian dana bergulir bagi pedagang pasar diharapkan dapat menambah modal usaha dan kesejahteraan meningkat.
4)  Akuntabilitas
Monitoring  dan  evaluasi  dilaksanakan  secara  rutin  dengan  melihat  laporan yang dibuat petugas dana bergulir dan croscek dilapangan dengan pedagang yang menerima dana bergulir.
5)  Kesesuaian program dengan kebutuhan target sasaran
Kesesuaian  pelaksanaan  program  dana  bergulir  telah  dilaksanakan  dengan tepat  dan  sesuai  sasaran  (pedagang  pasar)  untuk  pengembangan  modal usaha.
b. Indicator policy outcomes :  digunakan untuk menilai hasil implementasi suatu kebijakan.  Dalam berbagai literatur, indicator outcomes juga disebut  sebagai indikator dampak kebijakan ( policy impact ).

## METODE
Penelitian  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif,  menurut Sugiyono  (2014:11)  penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang  dilakukan  untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih ( independen ) tanpa membuat  perbandingan  atau  menghubungkan  antara  variabel  satu  dengan variabel lainnya.  Dalam  penelitian  kualitatif  metode  yang  digunakan  adalah wawancara,  pengamatan  dan  pemanfaatan  dokumen.  Penelitian  metode deskriptif  kualitatif bertujuan  untuk  mengungkap  dan  mendiskripsikan  tentang pengelolaan dana bergulir di pasar rakyat Imogiri Kabupaten Bantul.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Mekanisme  Pendaftaran  dan  Verifikasi  Calon  Penerima  Dana  Bergulir Pedagang Pasar
Pemberian  bantuan  dana  bergulir  bagi  pedagang  pasar  rakyat  untuk menghindarkan  para  pedagang  pasar  dalam  memenuhi  kebutuhan  tambahan modal usahanya dari pemilik modal swasta (rentenir).

## Gambar 1. Tahap Dokumen yang digunakan
Berdasarkan  bagan  di  atas,  prosedur  pemberian  pinjaman  dapat  diuraikan sebagai berikut:

## 1. Tahap pengajuan pinjaman
Blanko pengajuan pinjaman dana bergulir yang sudah diisi;
Gambar 2. Blanko pengajuan pinjaman dana bergulir
1. Pengajuan pinjaman Blanko permohonan pinjaman, dilampiri:
a.  Blanko pengajuan pinjaman b.  FC KTP 2. Pemeriksaan (blanko permohonan) a.  Usulan pinjaman (blanko permohonan pinjaman) b.  FC KTP Penduduk Kabupaten Bantul 3. Putusan pinjaman a. Putusan (persetujuan/penolakan) dari usulan pinjaman

## 2.  Tahap pemeriksaan pinjaman dana bergulir
Pengelola  pasar  menerima  dan  memeriksa  kelengkapan  dan  kebenaran pengisian  blanko  permohonan  pemberian  pinjaman  dana  bergulir  beserta lampirannya antara lain.

## 3.  Tahap Putusan
Pengelola  pasar,  pendamping  dana  bergulir  dan  petugas  dana  bergulir melakukan musyawarah dengan melihat dan pertimbangan administrasi dan pemeriksaan ke lapangan untuk menentukan layak tidaknya pedagang yang mengajukan permohonan danabergulir tersebut mendapat pinjaman.
Gambar 3. Petugas menerima permohonan pengajuan dana bergulir
Dari hasil wawancara dengan pedagang dan pengelola pasar, dana bergulir yang  diberikan  kepada  pedagang  pasar  rakyat  Imogiri  harus  melewati  tahapan dari pengajuan pinjaman, melengkapi persyaratan dan adanya tim verifikasi data sebelum pinjaman diberikan kepada pedagang. Verifikasi pengajuan pinjaman ini dimaksudkan  untuk  mencegah  adanya  persyaratan  yang  tidak  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku  dan  melihat  data  pengajuan  tersebut  fiktif  atau  tidak. Setelah pedagang yang sudah terverifikasi oleh tim, akan mendapatkan prioritas dana bergulir yang akan diberikan kepada pedagang.
Dari  hasil  wawancara  diketahui  bahwa  anggaran  dana  bergulir  diajuakan oleh  Dinas  Perdagangan  ke  Badan  Keuangan  Aset  Daerah  (BKAD)  Kabupaten Bantul ketika persyaratan yang dibutuhkan sudah lengkap. Badan Keuangan Aset
Daerah  akan  mengeluarkan  SP2D  (Surat  Pencairan  Penyediaan  Dana)  untuk dicairkan di bank yang telah ditunjuk dan dana akan masuk ke rekening kas Dinas Perdagangan untuk segera dicairkan sebagai pinjaman dana bergulir.

## Tingkat Kelancaran Penerima Manfaat dan Pengembalian Dana Bergulir
Program Pinjaman Bergulir di pasar rakyat Imogiri berdampak sangat baik, hal tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, salah satunya yaitu usaha mereka sendiri  yang  sekarang  tidak  lagi  kesulitan  dalam  soal  permodalan.  Adanya program  ini  juga  dapat  membantu  meningkatkan  perekonomian  keluarga. Terutama  bagi  pedagang  yang  memiliki  usaha  namun  terkendala  oleh permasalahan  modal,  sekarang  mereka  tidak  lagi  kesulitan  akan  hal  tersebut. Dengan  mereka  dapat  mengajukan  pinjaman  dana  bergulir  sesuai  dengan kemampuan membayarnya.
Mekanisme  pencairan  dana  bergulir  bagi  pedagang  pasar  rakyat  oleh pemerintah Kabupaten Bantul dianggarkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) atas usulan dari Kepala Dinas Perdagangan.  Kepala  Dinas  Perdagangan  selaku  pengelola  kegiatan  dana bergulir  mengajukan  permohonan  pencairan  dana  bergulir  pedagang  pasar kepada  pejabat  pengelola  keuangan  daerah  sesuai  dengan  anggaran  yang dilampiri dengan rencana rincian penyaluran/penggunaan dana bergulir.

## Tingkat Kelancaran Penerima Manfaat Dana Bergulir
Setiap pedagang yang mengajukan pinjaman dana bergulir dan telah lolos verifikasi akan mendapatkan pinjaman dan bergulir, namun akan diurutkan sesuai prioritas.  Pedagang  yang  akan  menerima    pinjaman  dana  bergulir  ini  akan diberikan bukti penerimaan dan buku angsuran. Sedangkan bagi para pedagang yang mengajukan permohonan dan belum mendapatkan persetujuan dalam tahap verifikasi,  maka  pengelola  pasar  (lurah  pasar)  berkewajiban  untuk  memberitahu kepada pemohon.

## Gambar 4. Tahap Pencairan Dana Bergulir
Dana  bergulir  yang  diberikan  kepada  pedagang  pasar  rakyat  Imogiri  rata- rata  sebesar  Rp.  1.000.000,-  hal  ini  dikarenakan  dana  yang  dialokasikan  untuk dana bergulir belum banyak dan pengajuan pinjaman dana bergulir dari pedagang pasar  rakyat  Imogiri  sangat  banyak.    Dana  yang  disediakan  oleh  Pemerintah Kabupaten  Bantul  karena  terbatas,  maka  bagi  pedagang  yang  meminjam  dana bergulir  akan  menerima  pinjaman  sebesar  Rp.  1.000.000,-  hal  ini  dibuat  agar pedagang yang menerima manfaat dana bergulir lebih banyak dan merata .
Gambar 5. Petugas mencairkan pengajuan dana bergulir
Tingkat  kelancaran  dalam  proses  pemberian  pinjaman  kepada penerima manfaat dana bergulir di pasar rakyat Imogiri dari wawancara dan pengamatan  sudah  berjalan  dengan  baik  dan  lancar,  dinyatakan  oleh beberapa  pedagang  yang  menerima  manfaat  dana  bergulir.  Hal  ini  juga ditegaskan  oleh  Pengelola/lurah  pasar  bahwa  dalam  proses  pemberian
1. Dokumen pengajuan pinjaman
Blanko permohonan pinjaman,
dilampiri: a.  Blanko pengajuan pinjaman b.  FC KTP 2. Dokumen pencairan pinjaman Dokumen yang disiapkan : a.  Buku angsuran b.  Kwitansi 3. Pencairan pinjaman Pengelola pasar, petugas dana bergulir dan peminjam/pedagang menandatangani  dokumen pencairan.
manfaat  dana  bergulir  kepada  pedagang  pasar  sangat  mudah  dan  lancar bagi  pedagang  yang  memenuhi  kriteria  dan  persyaratan  sesuai  dengan peraturan yang ada.

## Tingkat Kelancaran Pengembalian ManfaatDana Bergulir
Pedagang  atau  penerima  manfaat  dana  bergulir  di  pasar  rakyat Imogiri  memiliki  kewajiban  untuk  melunasi  pinjaman  dana  bergulir  dengan angsuran selama 100 (seratus) kali angsuran. Berikut dokumentasi angsuran harian  pedagang  yang  harus  dibawa  oleh  petugas  dana  bergulir  guna pencatatan angsuran pengembalian dana bergulir.
Tabel 2. Daftar angsuran pedagang

## Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, 2020
Daftar  angsuran  pedagang  adalah  catatan  mengenai  jumlah  angsuran pedagang setiap hari, dari daftar angsuran tersebut bisa diketahui data pedagang saat  pencairan  pinjaman  dan  kapan  pinjaman  tersebut  lunas.  Disamping  hal tersebut dapat diketahui pula berapa jumlah pinjaman pedagang dan nama serta komoditas  jualan  pedagang.  Tabel  3.1  memperlihatkan  adanya  pedagang  yang yang  rajin  mengangsur  pinjaman  dana  bergulir  namun  ada  juga  yang pembayaranya  dilaksanakan  sekali  untuk  2  hari.  Namun  mereka  belum  sampai melampaui tanggal jatuh tempo yang sudah disepakati bersama.
Untuk kelancaran pengembalian dana bergulir maka petugas dana bergulir mendatangi  langsung  kepada  pedagang  pasar  yang  telah  memanfaatkan  dana bergulir. Petugas akan membawa catatan sendiri yang sering disebut cacah gori sebagai  acuan  untuk  penarikan  pinjaman.  Data  yang  ada  di  dalam  cacah  gori adalah  nama,  jumlah  pinjaman,  tanggal  pinjam,  angsuran  dan  sisa  pinjaman. Sedangkan  pedagang  pasar  sudah  membawa  buku  sendiri  sebagai  acuan  dan
No Nama Jenis Dagangan Tanggal Jumlah Pinjaman Tanggal dan Jumlah Angsuran Ket Pencairan  Jatuh Tempo 1 2 3 4  5 6 7 8 9  ...  ...  ...  ... 1 Atun Pakaian 25/09/2020  21/11/2020  1.000.000  20  20  20  20  20  - - - - - - - - LUNAS
2 Marsiyem  Sayuran 25/09/2020  21/11/2020  1.000.000  20  20  - -  60  20  - - - - - - - LUNAS 3 Marjiyah Besek 25/09/2020  21/11/2020  1.000.000  20  20  20  20     20  - - - - - - - LUNAS 4 Yatmi Bumbu 25/10/2020  21/12/2021  1.000.000  20  20  20  20  20  20  20  20  20  ...  ...  ...  ... 5 Rini Pakaian 25/10/2020  21/12/2021  1.000.000  20  20  20  20  20  20  20  20  20  ...  ...  ...  ... 6 Boyem Tempe 25/10/2020  30/01/2021  1.000.000  10  10  10  10  10  10  10  10  10  ...  ...  ...  ...
bukti  angsuran.  Buku  angsuran  ini  disimpan  oleh  pedagang  dan  pedagang  bisa langsung mencocokkan dengan data yang dibawa pedagang.
Antusias  pedagang  untuk  pengembalian  dana  bergulir  sangat  tinggi walaupun terkadang mereka mengembalikan angsuran dengan cara dobel (2 kali) sekaligus untuk mengangsur hari kemarin. Menurut peneliti hal ini boleh dilakukan karena  dalam  peraturan  yang  diberlakukan  hanya  menyebutkan  pengembalian dana  bergulir    paling  banyak  100  (seratus)  kali,  sedangkan  mereka  yang mengembalikan  pinjaman  dana  bergulir  memilih  mengangsur  sebanyak  50  (lima puluh)  kali.  Penghapusan  sisa  pinjaman  dana  bergulir  bagi  pedagang  yang meminjam dana bergulir meninggal dunia, maka ahli waris harus membuat surat permohonan  untuk  penghapusan  sisa  pinjaman  dengan  melengkapi  surat kematian dan ditujukan  Kepala Dina Perdagangan Kabupaten Bantul.

## Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir
Pengawasan  atau  monitoring  dan  evaluasi  (monev)  adalah  upaya  untuk melihat dan mengetahui apakah suatu kegiatan pekerjaan yang dilakukan dalam suatu  organisasi  itu  sudah  dilakukan  sesuai  dengan  yang  direncanakan,  atau apakah  terjadi  penyimpangan  (ketidaksesuaian  dengan  rencana  semula),  apa saja  yang  menjadi  penyebabnya,  dan  langkah-langkahapa  saja  yang  perlu dilakukan  untuk  meluruskan  kembali,  sehingga  ada  kesesuaian  dengan  rencana sesecara berjenjang pelaksanaan monitoring penggunaan dana bergulirkan.
Pengelola/lurah pasar rakyat Imogiri mengupayakan mendatangi pedagang di  pasar  yang  meminjam  dana  bergulir  untuk  mengetahui  secara  langsung bagaimana  peminjam  dana  bergulir  dalam  mengelola  dana  pinjamannya,  untuk mengetahui masih rajin mengangsur pinjamannya, dan sharing bagaimana usaha yang  sedang  dijalankan  pedagang  setelah  mendapatkan  pembiayaan  pinjaman bergulir  dari  pemerintah  baik  tingkat  kelancarannya  maupun  kendala  dan tantangan yang ada.
Kelancaran  dari  usaha  yang  dijalankan  pedagang  dapat  di  lihat  dari kerajinanpedagang yang mengangsur pinjaman dana bergulir, dimana dana yang diterima  oleh  pedagang  benar-benar  difungsikan  untuk  mengembangkan usahanya.  Monitoring yang dilakukan oleh pengelola/lurah pasar dengan melihat beberapa  laporan  yang  dibuat  oleh  petugas dana bergulir  diantaranya  ; Laporan
jumlah  pengajuan  pinjam;  Laporan  penerima  pinjaman;  Laporan  angsuran pinjaman dana bergulir; Laporan peminjam dana bergulir yang lunas: dan Neraca. Monitoring  yang  dilakukan  oleh  tim  dari  Dinas  Perdagangan  dilaksanakan  ke pasar-pasar se-KabupetenBantul setiap 1 (satu) bulan sekali dengan mendatangi langsung ke pasar-pasar.
Monitoring di pasar dengan cara bertemu langsung dan berdialog dengan petugas  dana  bergulir  dan  pengelola  pasar  yang  agendanya  melihat  langsung laporan-laporan  yang  dibuat  oleh  petugas  dana  bergulir  dan  bertemu  langsung dan  berdialog  dengan  beberapa  pedagang  yang  meminjam  dana  bergulir. Evaluasi  pengelolaan  dana  bergulir  yang  dilakukan  oleh  dinas  perdagangan dilakukan dalam dua  cara yaitu ; Dengan datang langsung ke pasar rakyat yang dituju dan dilakukan bersama-sama di Dinas Perdagangan. Evaluasi pengelolaan dana  bergulir  yang  dilaksanakan  di  ruang  rapat  Dinas  Perdagagan  Kabupaten Bantul  dengan  mengumpulkan  pengelola  pasar  dan  petugas  dana  bergulir  dari berbagai pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan.
Evaluasi  tersebut  selain  dihadiri  oleh  pengelola  pasar  dan  petugas  dana bergulir  juga  dihadiri  oleh  unsur  pejabat  di  Dinas  Perdagangan  yang  menangani langsung  tentang  program  dana  bergulir  seperti  Kepala  Seksi  Pendapatan. Pertemuan  tersebut  membahas  tentang  kendala-kendala  yang  dihadapi,  jadwal pencairan  dan  lain-lain.  Berdasarkan  hasil  wawancara,  pengembalian  dana pinjaman  bergulir  dilakukan  dengan  cara mengangsur pinjaman dana bergulir secara  rutin  dan  ada  beberapa  kategori  bagi  pedagang  yang  mengembalikan dana bergulir, yaitu : Lancar, kurang  lancar, tidak lancar/diragukan dan macet.

## Tabel 3. Jumlah peminjam dalam 5 tahun
No  Tahun Jumlah Peminjam Kriteria Lancar Jenis dagangan Kurang Lancar Jenis dagangan Tidak Lancar Jenis dagangan Macet Jenis dagangan 1 2016 170 165 Semua 3 Pakaian , Sayuran , tempe 1 Sayuran 1 Sayuran 2 2017 195 191 Semua 3 Arang, Sayuran , Mainan 1 Arang - - 3 2018 193 191 Semua 2 Pakaian , Tahu - - - -
4 2019 180 178 Semua 2 Pakaian , tempe - - - - 5 2020 129 129 Semua - - - - - - JUMLAH 727 715 10 2 1
Sumber : Kantor Pengelola Pasar Rakyat Imogiri, 2020
Tahun  2016  terdapat  170  peminjam  dana  bergulir  dengan  jumlah pedagang  yang  tertib  mengangsur  sebanyak  165  pedagang  (97  %),  jumlah pedagang  yang  pengangsur  dalam  kategori  kurang  lancar  sebanyak  3  orang (1,8  %)  dengan  jenis  dagangan  pakaian,  sayuran  dan  tempe.  Tahun  2016  juga terdapat  pedagang  yang  masuk  kategori  tidak  lancar  sebanyak  1  orang  (0,6  %) dan  1  orang  (0,6  %)  lagi  masuk  ke  kategori  macet  dengan  jenis  dagangan sayuran.  Pada  tahun  2017  terdapat  195  pedagang  yang  pinjam  dana  bergulir dengan jumlah pedagang yang tertib mengangsur sebanyak 191 pedagang(98 %), jumlah  pedagang  yang  pengangsur  dalam  kategori  kurang  lancar  sebanyak  3 orang  (1,5  %)  dengan  jenis  dagangan  arang,  sayuran  dan  mainan.  Tahun  2017 juga  terdapat  pedagang  yang  masuk  kategori  tidak  lancar  sebanyak  1  orang (0,5 %) pedagang arang.
Tahun  2018  dan  2019  menunjukkan  bahwa  adanya  pengembalian  dana bergulir  yang  masuk  kategori  kurang  lancar  masing-masing  sebanyak  yaitu  2 orang  yang  berjualan  pakaian,  jualan  tahu  sebanyak  1  orang  dan  1  orang berjualan  tempe.  Tahun  ini  sudah  lebih  baik  lagi  dari  pada  tahun  sebelumnya yang  terdapat  pedagang  dengan  katekori  tidak  lancar  dan  macet.  Pada  tahun 2020  terbilang  tidak  ada  kendala  apapun  dalam  pengembalian  dana  bergulir. Munculnya  pedagang  yang  masuk  dalam  kategori  macet  pada  tahun  2016    ini dikarenakan  sesuai  dengan  peraturan  bahwa  pedagang  yang  tidak  bisa mengangsur dalam waktu 5 tahun sudah masuk ke kategori macet.
Hasil  wawancara,  ada  beberapa  persyaratan  yang  harus  terpenuhi  agar pinjaman  dana  bergulir  masuk  dalam  kategori  untuk  dapat  dihapus  dengan ketentuan sebagai berikut :
1.  Setelah    5    (lima)    tahun    sejak    tanggal    jatuh    tempo    Kepala    Dinas Perdagangan  selaku  pengelola  dana  bergulir  memberikan  sanksi  tertulis berupa  teguran  I  dan  teguran  II  kepada  penerima  dana  bergulir  kategori macet.
2.  Teguran  I  dan  teguran  II  sebagaimana  dimaksud  dengan  tenggang  waktu  6 (enam) bulan dan ditembuskan kepada Inspektorat Daerah.
3.  Apabila    setelah    diberikan    teguran    II,    penerima    dana    bergulir    belum dapat melunasi  pinjaman  sampai  dengan  1   (satu)  tahun  sejak  tanggal teguran  II, Kepala  Dinas  Perdagangan  mengusulkan  penghapusan  data piutang    dana  bergulir  dari  pencatatan  piutang  dana  bergulir  kepada  Bupati Bantul cq. Kepala BKAD.
4.  Penagihan    piutang    dana    bergulir    setelah    penghapusan    data    piutang, tetap  dilaksanakan  oleh Dinas Perdagangan selama piutang belum dihapus oleh Bupati
Dari  hasil  wawancara dan data  yang  ada, pengelolaan  dana  bergulir  yang dilaksanakan  oleh  pengelola,  petugas  dana  bergulir  dan  Dinas  Perdagangan dengan  kegiatan  evaluasi  ini  akan  memberikan  beberapa  manfaat  terhadap proses  keberlangsungan  kebijakan  pengelolaan  dana  bergulir  pedagang  pasar, antara lain :
a.  Untuk  menekan  sekecil  mungkin  terjadinya  penyimpangan  terhadap kegiatan pengelolaan dana bergulir;
b.  Dapat  digunakan  sebagai  tolok  ukur  untuk  mengetahui  kekurangan  dan kelebihan  terhadap  penerapan  kebijakan  dana  bergulir  bagi  pedagang pasar;
c.  Sebagai  bahan  masukan  bagi  kebijakan  yang  akan  dilaksanakan  oleh pemerintah Kabupaten Bantul ke depannya;

## SIMPULAN
Implementasi  pengelolaan  dana  bergulir  di  pasar  Rakyat  Imogiri  sudah berjalan cukup baik, hal ini ditandai dengan  prosedur aturan tentang mekanisme pengajuan  dan  verifikasi  dana  bergulir  yang  dilaksanakan  oleh  petugas  sudah sesuai. Jumlah yang pengajukan permohonan dana bergulir yang cukup banyak. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  pendaftaran  yang  sangat  banyak  dan  tim  verifikasi bekerja  dengan  mudah  karena  persyaratan  sudah  banyak  yang  sesuai  dengan aturan namun masih ditemui adanya pedagang yang tidak sesuai persyaratan ikut mendaftar.  Tingkat  kelancaran  penerima  manfaat  dana  bergulir  bagi  pedagang
yang  pinjaman  dana  bergulir  dengan  proses  yang  mudah  dan  sesuai  dengan aturan  yang  berlaku  walaupun  adanya  fakta  dilapangan  bahwa  pinjaman  itu belum bisa membantu permodalan pedagang secara optimal.
Tingkat pengembalian dana bergulir oleh pedagang pasar yang meminjam masih dirasakan cukup baik walaupun pengembalian angsuran pinjaman diterima langsung  oleh  petugas  yang  melaksanakan  dengan  mendatangi  mereka  ke tempat  berjualan/los  namun  masih  ada  yang  tidak  tepat  waktu  dalam pengembaliannya dan ada juga pedagang yang tidak membawa buku pinjaman.
Monitoring  dan  evaluasi  dilaksanakan  rutin  oleh  pengelola  pasar  kepada petugas  dana  bergulir  dengan  meminta  laporan  dan  dilaksanakan  seminggu  2 (dua) kali sedangkan dari petugas Dinas Perdagangan melaksanakan monitoring dan  evaluasi  dilaksanakan  sebulan  sekali  dengan  petugas  dana  bergulir  dan pengelola pasar rakyat Imogiri. Pengelolaan dana bergulir di pasar rakyat Imogiri sudah  berjalan  dengan  cukup  baik  sesuai  dengan  peraturan  yang  ditetapkan meskipun  ada  beberapa  kendala  didalam  pengelolaannya  antara  lain  :  a)  tidak berjalannya  monitoring  dan  evaluasi  yang  dilakukan  oleh  pengelola  pasar terhadap petugas dana bergulir sesuai dengan waktu yang dijadwalkan; b) masih kurangnya  pengetahuan  pedagang  yang  memiliki  pinjaman  terhadap  haknya ketika  pinjaman  dana  bergulir  belum  selesai  dan  meninggal  dunia  karena  ada pinjaman yang macet disebabkan peminjam meninggal dunia.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi.  2006. Prosedur  Penelitian  suatu  Pendekatan  Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Bungin, Burhan. 2007. Metode Penelitian Kualitatif . Jakarta : PT Raja Grapindo Persada. Gulo, W. 2010. Metodologi Penelitian . Jakarta: Grasindo.
Grindle,  Merilee  S.  1980. Politics  and  Policy  Implementation  in  The  Third  World .  New Jersey : Princeton University Press.
Indiahono,  D.,  2009. Kebijakan  Publik  Berbasis  Dynamic  Policy  Analisys. Yogyakarta: Gava Media.
Keban,  Yeremias  T.  2007. Pembangunan  Birokrasi  di  Indonesia:  Agenda  Kenegaraan yang  Terabaikan, Pidato  Pengukuran  Guru  Besar  pada  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Miles,  Huberman  dan  Saldana,  2014. Analisis  Data  Kualitatif. Jakarta.  Universitas Indonesia Press.
Moenir, HAS. 2016. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara
Purwanto,  Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti.  2012. Metode Penelitian Kualitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial. Yogyakarta: Gaya Media.
Quade,  E.S.  1984. Analysis  For  Public  Decisions .  New  York  :  Elsevier  Science Publishers.
Ratminto dan Winarsih. 2009. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ripley, Randall B dan Grace A. Franklin. 1986. Policy Implementation and Bureaucracy . Chicago : The Dorsey Press.
Rusli, B., 2013. Kebijakan Publik. 1st ed. Bandung: Hakim Publishing.
Siagian, Sondang P. 2004. Manajemen Abad 21. Jakarta: Bumi Aksara.
Sugiyono.  2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. Subarsono,  2005. Analisis  Kebijakan  Publik  (Konsep,  Teori  dan  Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Tahir,  Arifin,  2014. Kebijakan  Publik  &  Transparansi:  Penyelenggaraan  Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta.
Winarno, B., 2016. Kebijakan publik Teori & Proses. Jakarta: PT Buku Kita.