## REVITALISASI PRUDENTIAL PRINCIPLE PERBANKAN SYARIAH MELALUI MANAJEMEN RISIKO

## Moh. Syifa’ul Hisan
Fakultas Syari’ah IAIN Jember e-mail: m.syifaulhisan@gmail.com

## Rifqiyatus Solihah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember e-mail: rifqiah.96@gmail.com

## ABSTRAK
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengurai  tentang  urgensi  manajemen  risiko  dalam mengimplementasikan prudential  principle dalam  perbankan  syariah . Salah  satu indikator  yang  dapat  menjadi  pedoman  dalam  manajemen  risiko  ialah  melalui penilaian  tingkat  kesehatan  bank.  Standar  yang  digunakan  dalam  menilai  tingkat kesehatan bank telah mengalami perubahan walaupun secara substansi masih relatif sama.  Hanya  saja  untuk  standar  penilaian  kesehatan  yang  dipakai  saat  ini  lebih menekankan pada aspek risiko. Tulisan ini juga membahas tentang tujuan dari pada adanya manajemen risiko serta cakupan dari manajemen risiko tersebut. Sedangkan bagian akhir adalah tentang impelementasi manajemen risiko di perbankan syariah.
Kata kunci  : Prudential principle , perbankan syariah, manajemen risiko.

## A. PENDAHULUAN
Memperhatikan prudential  principle merupakan hal yang tidak dapat ditawar- tawar  dalam  dunia  perbankan,  baik perbankan konvensional lebih-lebih perbankan  syariah.  Karena  demikian, mengesampingkan aspek prudential principle berarti  bank  telah  siap  untuk “mati perlahan”. Itulah sebabnya perbankan harus lebih berhati-hati dalam menjalankan  kegiatan  perbankannya. Apakah  bank  telah  menjalankan  prinsip kehati-hatian dengan baik ataukah belum,  maka  salah  satu  indikator  yang dapat  dijadikan  sebagai  pedoman  untuk mengukurnya  adalah  melalui  penilaian terhadap tingkat kesehatan bank. Apabila
bank  dinyatakan  sehat,  berarti  secara otomatis bank telah menerapkan prudential principle.
Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank adalah tingkat kesehatan  bank,  yang  dapat  dilihat  dari prudential  principle -nya.  Dalam  tulisan ini  akan  didiskusikan  mengenai  urgensi prudential  principle dalam  mengelola manajemen resiko pada dunia perbankan, khususnya perbankan syari’ah.
Pembahasan  akan  diawali  dari  penilaian tingkat  kesehatan  bank,  disusul  dengan pembahasan  tentang  perubahan  standar ukuran  penilaian  kesehatan  bank  dari CAMELS  menuju  RGEC.  Adapun
pembahasan berikutnya menyangkut tentang manajemen risiko, tujuan, cakupan,  dan  proses  manajemen  risiko.
Pembahasan terakhir akan ditutup dengan uraian tentang impelementasi manajemen risiko di perbankan syariah.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Urgensi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
Sudah  menjadi  wacana  umum  di perbankan  apapun,  baik  perbankan syariah  maupun  konvensional  bahwa risiko merupakan aspek yang harus selalu diwaspadai. Tanpa memperhatikan aspek risiko,  mustahil  bank  dapat  terus mempertahankan  predikat  sehat  serta dapat  terus  eksis  dalam  menghimpun maupun  menyalurkan  dananya.  Aspek risiko  termasuk  aspek  yang  sangat penting  untuk  mengukur  seberapa  sehat suatu  perbankan.  Maka  dari  itu,  Bank Indonesia selaku pembuat regulasi (regulator)  bagi  semua  mekanisme  dan operasional  bank  secara  umum  sebelum beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan sejumlah aturan terkait dengan  barometer  untuk  mengukur kesehatan  suatu  bank.  Kesehatan  bank yang  dimaksud  dapat  diklasifikasikan dengan sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau  tidak  sehat.  Ketika  bank  telah menyandang  predikat  sehat,  maka  bank tersebut  harus  tetap  mempertahankan
kesehatannya. Sementara bagi bank yang tidak  sehat  (sakit)  maka  perlu  untuk diobati.
Penilaian  terhadap  kesehatan  bank bersifat  rutin  dan  akan  dilakukan  secara berkala.  Sehat  atau  tidaknya  bank  dapat dibaca dari laporan  yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan. Dari laporan tersebut akan dipelajari serta dianalisis guna mengetahui  kondisi  terakhir  dari  suatu bank,  apakah  akan  dikategorikan  sehat ataukah  tidak.  Adapun  standar  penilaian kesehatan  bank  telah  ditentukan  oleh pemerintah  melalui  Bank  Indonesia. Dengan mengacu pada standar penilaian tersebut, Bank Indonesia dapat mengambil kebijakan ketika menemukan ada  bank  yang  tidak  sehat.  Kebijakan tersebut  dapat  berupa  pengarahan  atau bahkan  memberikan  sanki  bagi  bank tersebut  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku.
Mengingat begitu pesatnya pertumbuhan  perbankan  di  Indonesia, maka  sudah  seharusnya  Bank  Indonesia perlu mengeluarkan aturan terkait dengan penilaian  tingkat  kesehatan  bank  umum. Ketika  pertumbuhan  yang  pesat  dari perbankan  tidak  disertai  dengan  adanya aturan  atau  regulasi  yang  mengawal pertumbuhan tersebut terutama menyangkut  penilaian  tingkat  kesehatan bank  umum  dan  juga  upaya  melakukan
manajemen
risiko, maka akan berpengaruh pada
peningkatan kompleksitas usaha dan profil risiko serta dapat  menimbulkan  berbagai  masalah mendasar  pada  bank  maupun  terhadap sistem  keuangan  secara  keseluruhan. Oleh  karena  itu,  Bank  Indonesia  pun mengeluarkan regulasi, tepatnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.6/10/PBI/2004 Tentang Sistem Penilaian  Tingkat  Kesehatan  Bank
Umum.
Dalam PBI tersebut Pasal 3
disebutkan  bahwa  faktor-faktor  yang masuk  dalam  wilayah  Penilaian  Tingkat Kesehatan Bank antara lain: (a). permodalan  ( capital );  (b).  kualitas  aset ( asset quality ); (c). manajemen
( management ); (d). rentabilitas ( earning );
(e). likuiditas ( liquidity ); dan (f). sensitivitas terhadap risiko pasar ( sensitivity  to  market  risk ).  Lebih singkatnya,  faktor-faktor  ini  kemudian lebih  dikenal  dengan  istilah  CAMELS. Dengan dikeluarkannya PBI No.6/10/PBI/2004,  berarti  bank  wajib melakukan  penilaian  tingkat  kesehatan bank  secara  triwulan  untuk  posisi  bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
Kehadiran bank syariah  di  Indonesia memang masih  relatif baru dibandingkan dengan bank umum konvensional.
Walaupun bank syariah yang pertama kali yaitu  Bank  Muamalat  Indoensia  (BMI)
berdiri  baru  beroperasi  pada  Mei  1992, namun  regulasi  yang mengaturnya masih belum begitu kokoh.  Itu sebabnya semua regulasi  yang  mengatur  bank  syariah masih  mengacu  pada  regulasi  bagi  bank Indonesia,  lebih-lebih  berkaitan  dengan penilaian  tingkat  kesehatan  bank.  Dari aspek  penilaian  kesehatan,  bank  syariah masih  menggunakan  pedoman  sama dengan yang dipakai oleh bank konvensioanl,  yaitu  CAMELS.  Untuk menguatkan  ketentuan  tentang  penilaian tingkat  kesehatan  bank  syariah,  Bank
Indonesia selanjutnya menetapkan Peraturan Bank Indonesia No.9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Perubahan Standar Ukuran
Penilaian  Kesehatan  Bank,  Dari

## CAMELS Menuju RGEC
Seiring  dengan  perkembangan  di samping  juga  tingkat  risiko  yang  akan dihadapi oleh perbankan semakin tinggi, maka  Bank  Indonesia  mengeluarkan kebijakan baru bersamaan dengan terbitnya  Peraturan  Bank  Indonesia No.13/1/PBI/2011. Peraturan Bank Indonesia ini mengatur perihal mengenai kewajiban Bank Umum untuk melakukan penilaian sendiri ( self-assessment ) tingkat kesehatan bank dengan menggunakan  pendekatan  risiko  ( risk- based  bank  rating/ RBBR),  baik  secara
individual  maupun  secara  konsolidasi. Dengan  munculnya  peraturan  baru  ini berarti  secara  otomatis  menghapus peraturan  lama,  di  mana  untuk  menilai tingkat  kesehatan  bank,  standar  awal yang digunakan adalah CAMELS.
Meskipun  telah  terjadi  peralihan  dari CAMELS  menuju Risk  Based  Bank Rating (RBBR),  namun  secara  umum semua komponennya masih relatif sama. Hanya  saja  dalam  RGEC  lebih  banyak menitik beratkan pada aspek risikonya.
Apabila CAMELS merupakan penilaian terhadap Capital, Asset Quality, Management,  Earning,  Liquidity  & Sensitivity  to  Market  Risk ,  maka  dalam penilaian Risk  Based  Bank  Rating
(RBBR) menurut Peraturan Bank
Indonesia NOMOR: 13/1/PBI/2011 Pasal 7 faktor-faktor penilaiannya adalah (Bayu Aji Permana):
a. Profil  risiko  ( risk  profile ):  Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan  penilaian  terhadap  risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen  risiko  dalam  operasional Bank  yang  dilakukan  terhadap  8 (delapan)  risiko  yaitu:  risiko  kredit, risiko  pasar,  risiko  likuiditas,  risiko operasional,  risiko  hukum,  risiko stratejik,  risiko  kepatuhan  dan  risiko reputasi.
b. Good Corporate Governance (GCG):
Dalam  Peraturan  Bank  Indonesia
NOMOR: 13/1/PBI/2011 Pasal 7 ayat 2  penilaian  terhadap  faktor  GCG sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b meruapakan penilaian terhadap manajemen bank atas prinsip-prinsip  GCG.  Adapun  prinsi- prinsip  GCG  tersebut  diantaranya: keterbukaan,  akuntabilitas,  tanggung jawab, independensi serta kewajaran. c. Earnings :  Dalam  Peraturan  Bank Indonesia  NOMOR:  13/1/PBI/2011 Pasal 7 ayat 2 sebagaimana dimaksud dalam  pasal  6  huruf  c  meliputi penilaian  terhadap  kinerja earnings , dan sustainbility earnings bank.
d. Capital : Dalam Peraturan Bank
Indonesia  NOMOR:  13/1/PBI/2011 Pasal  7  ayat  2  sebagimana  dmaksud dalam  pasal  6  huruf  d  meliputi penilaian  terhadap  tingkat  kecukupan permodalan dan
pengelolaan permodalan.
Selanjutnya,  eksistensi  faktor-faktor penilaian ini dikuatkan oleh Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 Tentang
Penilaian  Tingkat  Kesehatan  Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
3. Manajemen Risiko
Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa bagian penting dalam penilaian  kesehatan  bank  adalah  aspek risiko.  Ketika  mengacu  pada  penilaian
CAMELS,  maka  risiko  yang  dimaksud berada  dalam  huruf  S,  yaitu  sensitifitas terhadap  risiko  pasar  sebagaimana  yang tercantum  dalam  Pasal  3  huruf  f  yang meliputi  penilaian  terhadap  komponen- komponen  di  antaranya:  kemampuan modal  bank  dalam  mengcover  potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi ( adverse movement ) suku bunga dan nilai tukar, dan kecukupan penerapan manajemen risiko pasar (Peraturan Bank Indonesia  NOMOR:  10/1/PBI/2004). Ketika  risiko  dihubungkan  dengan new generation dari penilaian tingkat kesehatan  bank  yaitu  RGEC,  maka sensitivity to market risk menjadi melebur ke dalam risk profile.
Adanya manajemen risiko tidak lain sebagai wujud antisipasi berbagai macam risiko  yang  suatu  saat  akan  dihadapi. Mengenai  manajemen  risiko,  tim  Major Risk  Management  Organisations  yang ada  di  UK  membuat  suatu  rumusan tentang  standar  manajemen  risiko  ( risk
management standard ). Mereka mengatakan bahwa “ risk management is a central part of
any organisation’s strategic management.  It  is  the  process whereby  organisations  methodically address  the  risks  attaching  to  their activities  with  the  goal  of  achieving sustained benefit within each activity and  across  the  poftofolio  of  all activities” (Major Risk Management Organisations, 2002: 1).
Dari  sinilah  kemudian  manajemen risiko dapat diartikan sebagai serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau,  dan  mengendalikan  risiko yang  timbul  dari  seluruh  kegiatan  usaha Bank  (Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 13/23/PBI/2011, Pasal 1, poin 6). Begitu pentingnya mengendalikan risiko sebagai wujud  antisipasi  terjadinya  hal-hal  yang tidak  diinginkan  di  kemudian  hari membuat  al-Qur’an  angkat  bicara  atas masalah  ini.  Dalam  Surat  Luqman  Ayat 34 Allah SWT menegaskan:
َّ ن ِإ ٱ ُمۡل ِع ۥُه َدن ِع َ َّللَّ ٱ ُ ل ِ ز َنُيَو  ِة َعا َّسل ٱ َم  ُم َ لۡعَي َو َ ثۡي َغۡل ا يِف ٱ د َ غ  ُب ِسۡك َت اَذاَّم ٞسۡفَن ي ِرۡد َت اَمَو ِِۖما َحۡر َ أۡل ِۖا ا َم َو َّ ن ِإ ُۚ ُتوُمَت  ٖضۡر َ أ  ِ ي َ أِب ُۢ ُسۡف َن ي ِرۡد َت ٱ يِب َخ ٌميِلَع َ َّللَّ

## ُۢ ُر
“Dan  tiada  seorangpun  yang  dapat mengetahui  (dengan  pasti)  apa  yang akan  diusahakannya  besok.  dan  tiada seorangpun  yang  dapat  mengetahui  di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah  Maha  mengetahui  lagi  Maha Mengenal”.
Melakukan  manajemen  risiko  tentu bukanlah  tindakan  yang  tidak  bertujuan. Ada  beberapa  hal  yang  menjadi  tujuan dari  manajemen  risiko.  Beberapa  di antaranya adalah:
a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator
b. Memastikan  bank  tidak  mengalami kerugian yang bersifat unacceptable
c. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat uncontrolled
d. Mengukur  eksposur  dan  pemusatan risiko
e. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko
f. Menemukan kerugian potensial
g. Mengevaluasi kerugian potensial
h. Mengidentifikasi dan memetakan tipologi risiko, baik risiko murni ( pure risk ),  risiko  spekulasi  ( speculative risk ), risiko fundamental ( fundamental risk ),  dan  risiko  tertentu  ( particular risk ) (Munir, 2009:45).
i. Memilih teknik-teknik yang tepat guna menanggulangi kerugian, dll.
Untuk membahas mengenai cakupan dari  manajemen  risiko,  maka  tentunya kita  tidak  dapat  melepas  diri  dari  jenis- jenis  risiko  yang  biasa  dihadapi  oleh perbankan. Beberapa di antaranya sebagaimana  yang  disampaikan  oleh Darmawi,  yakni  risiko  kredit,  risiko likuiditas, dan risiko operasional (Darmawi, 2011:16-18). Jenis-jenis risiko  yang  akan  disampaikan  ini memang mengacu pada ketentuan dalam perbankan  konvensional,  namun  secara umum  ketentuan  ini  sebenarnya  juga dipakai dalam perbankan syariah.
1. Risiko Kredit (pembiayaan) Risiko  kredit  atau  yang  dikenal dalam  perbankan  syariah  yaitu  risiko pembiayaan  merupakan  risiko  yang timbul  sebagai  akibat  dari  kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya.
Kegagalan  tersebut  boleh  jadi  karena alasan-alasan  tertentu.  Namun  intinya bahwa  nasabah  tidak  mampu  memenuhi kewajibannya  seperti  membayar  pokok dan  bunga  pinjaman  atau  angsuran sehingga  bank  mengalami  kerugian karena  tetap  harus  mengeluarkan  beban bunga  (keuntungan)  untuk  simpanan nasabah. Karena adanya kredit (pembiayaan)  bermasalah,  maka  tentu akan  berpengaruh  pada  pendapatan  dan laba yang mengalami penurunan. Karena demikian,  maka  ROA  ( return  on  asset ) maupun ROE ( return on equity ) tentu saja juga  akan  mengalami  penurunan  (W.H. Purwanto,  2011:167),  (Indra  Bastian  & Suhardjono, 2006:297). Adapun indikator  yang  biasa  dipakai  untuk mengukur  risiko  kredit  (pembiayaan) adalah  NPL  ( nonperforming  loan )  atau NPF  ( non-performing  financing )  dalam perbankan  syariah  yang  artinya  adalah perbandingan antara total kredit bermasalah  dengan  total  kredit  yang diberikan bank kepada debitur.
Berdasarkan ketentuan dari Peraturan Bank Indonesia No.13/3/2011, BI  menetapkan  bahwa  rasio  NPL/NPF maksimal  5%  dari  total  kredit.  Ketika terdapat  bank  yang  memiliki  rasio NPL/NPF  di  bawah  ketentuan  BI,  maka bank tersebut dapat dikategorikan sebagai bank  yang  dapat  mengelola  risiko kreditnya  dengan  baik  karena  mampu
meminimalisasi  adanya  kredit  macet. Sebaliknya, jika rasio NPL/NPF melebihi batas ketentuan BI yang berupa 5%, maka hal ini menunjukkan bahwa bank kurang berhasil dalam mengelola kredit bermasalahnya.
2. Risiko Likuiditas
Risiko  likuiditas  dapat  diartikan sebagai  risiko  yang  disebabkan  oleh ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban  yang  telah  jatuh  tempu. Karena  demikian,  melihat  risiko  bank terhadap  likuiditas  akan  memberikan suatu  gambaran  tentang  sejauh  mana kemampuan  bank  dalam  membayar kembali penarikan yang dilakukan deposan  dengan  mengandalkan  kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditas. Risiko  ini  pada  akhirnya  sangat  erat kaitannya  dengan  kredibilas  bank  yang bersangkutan. Ketika bank tidak mampu mendapatkan dana  yang akan digunakan untuk  memenuhi  kewajibannya  kepada para  nasabah  yang  sudah  jatuh  tempo, maka  hal  ini  dapat  menurunkan  tingkat kepercayaan  masyarakat  terhadap  bank tersebut. Adapun indikator yang digunakan  adalah  LDR  ( loan  to  deposit ratio) yang  artinya  perbandingan  antara jumlah  kredit  yang  disalurkan  dengan dana pihak ketiga.
Menurut  Syamsuddin  (2007:  44), ketika  semakin  tinggi  rasio  likuiditas, maka akan semakin baik pula perusahaan
atau  perbankan  bersangkutan,  karena semakin tinggi rasio ini berarti mengambarkan  bahwa  jumlah  kredit yang  diberikan  juga  ikut  meningkat. Otomatis,  hal  ini  akan  menyebabkan pendapatan bunga dan laba yang diterima menjadi  meningkat  dan  pada  akhirnya ROA maupun ROE juga ikut meningkat.
Berdasarkan ketentuan dari Peraturan Bank Indonesia
No.12/19/2010,  BI  menetapkan  bahwa LDR  untuk  bank  umum  berada  pada kisaran  78%-100%.  Ketika  LDR  suatu bank  berada  di  bawah  ketentuan  BI tersebut,  maka  bank  tersebut  termasuk dalam kategori bank yang kurang efektif dalam  menyalurkan  kredit  sehingga berdampak  pada  hilangnya  kesempatan untuk  memperoleh  keuntungan.  Namun apabila  LDR  suatu  bank  berada  di  antas 100%,  maka  mengindikasikan  bahwa kredit  yang  disalurkan  oleh  bank melebihi  dari  dana  yang  dihimpun sehingga bank akan mengalami kekurangan  dana  untuk  mencukupi kewajibannya.
3. Risiko Operasional
Jenis  risiko  lain  yang  juga  biasa dihadapi  oleh  bank  adalah  risiko operasional. Risiko operasional merupakan  risiko  yang  disebabkan  oleh kurang  berfungsinya  proses  internal bank, human  error, kegagalan  sistem teknologi,  atau  bahkan  akibat  dari
permasalah eksternal. Risiko operasional dapat  dilacak  berdasarkan  indikatornya, yaitu BOPO (Beban Operasional terhadap  Pendapat  Operasional)  atau yang biasa disebut sebagai rasio efisiensi. Dengan melalui BOPO, maka akan dapat dibaca  bagaimana  tingkat  kemampuan manajemen  bank  dalam  mengendalikan biaya  operasional  terhadap  pendapatan operasional.
Berdasarkan  ketentuan  dari  Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/2004, BI menetapkan  bahwa  nilai  maksimal  dari BOPO  suatu  bank  adalah  94%.  Dengan demikian,  apabila  bank  memiliki  nilai BOPO  lebih  dari  ketentuan  tersebut, maka  bank  masuk  dalam  kategori  tidak efisien  karena  semakin  tinggi  tingkat BOPO  suatu  bank,  berarti  peningkatan biaya  operasional  juga  akan  semakin besar.  Dengan  biaya  operasional  yang semakin  besar  dibanding  peningkatan pendapat operasional, maka akan berimbas  pada  laba  yang  diterima  akan turun serta ROA maupun ROE juga akan ikut turun.
Berdasarkan ketentuan dalam
Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan
Manajemen  Risiko  Bagi  Bank  Umum Syariah  Dan  Unit  Usaha  Syariah,  telah disebutkan bahwa jenis risiko yang suatu waktu  dapat  dihadapi  oleh  perbankan syariah  tidak  hanya  risiko  kredit,  risiko
likuiditas, dan risiko operasional, namun melainkan juga bentuk risiko-risiko yang lain,  seperti  risiko  pasar,  risiko  hukum, risiko  reputasi,  risiko  stratejik,  risiko kepatuhan,  risiko  imbal  hasil,  dan  risiko investasi. Adapun penjelasan dari masing-masing  risiko  tersebut  adalah sebagai berikut:
a) Risiko Pasar
Risiko pasar adalah risiko kerugian  yang  terjadi  pada  portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar berupa nilai tukar dan suku bunga (Bank Director’s Educational  Program  for Members of the Board). Risiko pasar ini mencakup empat  hal  yaitu  risiko  tingkat  suku bunga/ interest  rate  risk (risiko  yang timbul akibat fluktuasi tingkat bunga), risiko  pertukaran  mata  uang/ foreign exchange  risk (  konsekuensi  atas hubungan  pergerakan  atau  fluktuasi nilai  tukar  terhadap  laba  rugi  bank, risiko  harga/ price  risk (kerugian akibat  perubahan  harga  instrumen keuangan,  risiko  likuiditas/ liquidity risk (risiko  yang  timbul  akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi  kewajibannya  saat  jatuh tempo.
Pada  bank  syariah,  mereka  tidak mengenal risiko bunga, sehingga bank tidak mengalami risiko yang berhubungan  dengan  suku  bunga.
Mereka  hanya  mengalami  risiko akibat pertukaran valuta asing. Risiko nilai  tukar  valuta  asing  (foreign exchange  risk)  timbul  bila  bank mengambil  posisi  terbuka  (open position).  Di  saat  bank  berada  pada posisi  beli (overbought  position/  long position),  kerugian  akan  terjadi  bila nilai  tukar  mata  uang  lokal  (currency base)  cenderung  naik  (menguat),  dan sebaliknya pada saat bank berada pada posisi  jual  (oversold  position/  short position), kerugian akan terjadi apabila  mata  uang  lokal  cenderung turun  (melemah).  Risiko  nilai  tukar valuta  asing  ini  dapat  ditekan  dengan cara  membatasi  atau  memperkecil posisi,  atau  bahkan  dapat  dihindari sama sekali bila bank selalu mengambil posisi squaire (Rusdan).
b) Risiko Hukum
Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan  hukum  dan/atau  kelemahan aspek  yuridis.  Kelemahan  aspek yuridis  disebabkan  adanya  tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan
yang mendukung  atau  lemahnya  perikatan seperti  tidak  terpenuhinya  syarat sahnya kontrak (Jureid, 2016).
Dalam  kaitannya  dengan  risiko hukum  ini,  hal-hal yang  harus diperhatikan adalah Keharusan memiliki  kebijakan  dan  prosedur secara tertulis.
Keharusan melaksanakan  prosedur  analisis  aspek hukum  terhadap  produk  dan  aktifitas baru, Keharusan memiliki satuan kerja yang berfungsi sebagai  “legal  watch”, tidak saja terhadap hukum positif tetapi juga terhadap fatwa DSN dan ketentuan-ketentuan lainnya berdasarkan prinsip syariah, Keharusan menilai dampak
perubahan ketentuan/peraturan  terhadap  risiko hukum,  Keharusan  untuk  menerapkan sanksi  secara  konsisten,  Keharusan untuk melakukan kajian secara berkala terhadap akad, kontrak, dan perjanjian- perjanjian  bank  dengan  pihak  lain dalam hal efektivitas dan enforceability (Karim, 2008: 277-278).
c) Risiko Reputasi
Risiko  reputasi  adalah  risiko
akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap  bank.  Apabila  manajemen dianggap baik oleh stakeholders maka tingkat  risiko  reputasi  akan  rendah, sebaliknya  apabila  pelayanan  rendah maka  tingkat  risiko  reputasi  akan tinggi. Kegagalan Risiko reputasi akan berdampak  kepada  penarikan  besar- besaran  dana  dari  pihak  ketiga, sehingga mempengaruhi likuiditas dan keberlangsungan  bank.  Penerapan prinsip-prinsip  syariah  seharusnya
dilakukan secara konsekuen agar tidak timbul  penilaian  negatif  terhadap penerapan  sistem  syariah  tersebut yang  dapat  mengakibatkan  timbulnya publikasi negatif sehingga akan menaikkan tingkat risiko reputasi.
d) Risiko Strategis
Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan
dan/atau  pelaksanaan  suatu  keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi  perubahan  lingkungan bisnis. Risiko strategis dapat bersumber dari kelemahan dalam proses formulasi strategi  dan  ketidaktepatan  dalam perumusan  strategi,  sistem  informasi manajemen  yang  kurang  memadai, hasil  analisis  lingkungan  internal dan eksternal yang kurang memadai,penetapan  tujuan  strategis yang  terlalu  agresif,  ketidaktepatamn dalam  implementasi  strategi,  dan kegagalan  mengantisipasi  perubahan lingkungan  bisnis  (Rianto,  Rustam Bambang, 2013). Oleh karena itu, peran bagian  perencanaan  dan  manajemen bank  syariah  harus  lebih  jeli  melihat setiap strategi yang belum tepat.
e) Risiko Kepatuhan
Risiko  kepatuhan  adalah  risiko akibat  bank  tidak  mematuhi  dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan  dan  ketentuan yang  berlaku,  serta  prinsip  syariah.
Misalnya ketidakmampuan memenuhi dan melaksanakan
kewajiban pemenuhan modal minimum,
ketidakmampuan memenuhi dan melaksanakan ketentuan rencana kerja anggaran  tahunan.  Pengelolaan  risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian intern secara konsisten.
f) Risiko Imbal Hasil
Risiko  imbal  hasil  adalah  risiko akibat  perubahan  tingkat  imbal  hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah,  karena  terjadi  perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari  penyaluran  dana,  yang  dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank. Perubahan ekspektasi bisa disebabkan oleh faktor internal seperti menurunnya nilai aset bank dan/atau faktor eksternal  seperti naiknya return /  imbal  hasil  yang ditawarkan  bank  lain.  Perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil tersebut dapat  memicu  perpindahan  dana  dari bank  kepada  bank  lain  (Peraturan
Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011). g) Risiko Investasi
Risiko  Investasi  adalah  Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing . Dalam hal ini,
perhitungan  bagi  hasil  tidak  hanya didasarkan  atas  jumlah  pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah namun dihitung dari keuntungan usaha yang  dihasilkan  nasabah.  Apabila
usaha nasabah mengalami kebangkrutan,  maka  jumlah  pokok pembiayaan  yang  diberikan  bank kepada  nasabah  tidak  akan  diperoleh kembali  (Peraturan  Bank  Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011).
Penerapan  manajemen  risiko  dari semua  risiko  yang  disebutkan  diatas, risiko  imbal  hasil  dan  risiko  investasi belum  terlalu  diperhitungkan  dalam peniliaian resiko bank. Menurut Khaerul Umam,  apabila  jenis  risiko yang kemungkinan  dihadapi  oleh  perbankan syariah  dipetakan  berdasarkan  produk- produk  perbankan  syariah,  maka  risiko- risiko  yang  mungkin  timbul  adalah (Umam, 2013:138):
a) Tabungan:  risiko  likuiditas  dan  risiko operasional
b) Deposito:  risiko  likuiditas  dan  risiko operasional
c) Giro:  risiko  likuiditas  dan  risiko operasional
d) Pembiayaan murabahah: risiko
pembiayaan dan risiko hukum
e) Salam:  risiko  pembiayaan  dan  risiko operasional
f) Rahn:  risiko  operasional  dan  risiko pasar
g) Ishtisna’: risiko pembiayaan dan risiko operasional
h) Pembiayaan mudharabah: risiko pembiayaan dan risiko hukum
i) Pembiayaan musyarakah: risiko
pembiayaan dan risiko hukum
Menurut  Muhammad  (2005:  361), ada enam tahap proses untuk melakukan manajemen  risiko.  Enam  tahap  itu  juga biasa  digunakan  oleh  Angkatan  Udara Amerika Serikat (US Air Force). Adapun proses  tahapan  tersebut  adalah  sebagai berikut:
a) Mengidentifikasi hazard
b) Menaksir risiko
c) Menganalisis kadar pengawasan risiko (sangat  tinggi,  tinggi,  rendah,  sangat rendah)
d) Membuat keputusan pengawasan risiko
e) Menerapkan pengawasan
f) Supervisi dan evaluasi
Dalam  tulisan  yang  lain,  ada  juga yang  membuat  bentuk  proses  dari manajemen  risiko  dengan  pola  sebagai berikut:
Apabila  bersandar  pada  penjelasan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014, maka proses manajemen risiko, sistem informasi, dan sumber daya manusia mencakup evaluasi terhadap: (i) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian  risiko;  (ii)  kecukupan sistem  informasi  manajemen  risiko;  dan (iii)  kecukupan  kuantitas  dan  kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko.

## 4. Implementasi Manajemen Risiko Di Perbankan Syariah
Apabila  kita  mengamati  gerakan perkembangan  dari  perbankan  syariah, maka  kita  dapat  melihat  bahwa  dari sekian  produk  perbankan  syariah,  yang paling rentan memiliki risiko tinggi tentu saja adalah pembiayaan, bukan penghimpunan  dana.  Pembiayaan  atau yang dikenal dengan istilah kredit dalam bank konvensional sering kali menimbulkan  risiko  bagi  perbankan, terutama ketika terjadi kemacetan.
Pembiayaan di perbankan syariah sendiri sebenarnya  masih  dipisah  menjadi  dua, yaitu pembiayaan yang memberikan hasil tetap  dengan  pembiayaan  yang  tidak memberikan hasil tetap.
Bagi
pembiayaan yang memberikan hasil tetap di antaranya adalah jual beli ( al-bay ) dan sewa-menyewa  ( ijarah ).  Sementara  bagi pembiayaan yang memberikan hasil tidak
tetap  termasuk  di  dalamnya  adalah  akad yang  berbentuk  bagi  hasil  ( syirkah ).
Pembiayaan  dalam  bentuk  bagi  hasil inilah yang memiliki risiko paling tinggi dibanding pembiayaan lain yang memberikan hasil tetap.
Dalam  konteks  ini,  Khaerul  Umam mengatakan  bahwa  manajemen  risiko pembiayaan  di  bank  syariah  sangat berkaitan dengan risiko karakter nasabah dan  risiko  proyek.  Risiko  karakter  akan berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut  karakter  nasabah  sementara risiko  proyek  lebih  berhubungan  pada karakter  proyek  yang  dibiayai  (Umam, 2013:138).  Mengenai  risiko  karakter nasabah dan juga risiko proyek, Muhammad memberikan penjelasan lebih  gamblang.  Menurutnya,  risiko karakter nasabah dapat dilihat dari aspek: skill,  reputation, dan origins. Ketiga faktor ini apabila dijelaskan secara lebih luas adalah sebagai berikut (Muhammad, 2005: 365-366):
a) Faktor  keterampilan  ( skill ) , meliputi: kefamiliaran  terhadap  pasar,  mampu mengoreksi  risiko  bisnis,  mampu melakukan  usaha  yang  berkelanjutan, mampu  mengartikulasikan  bahasa bisnis
b) Faktor reputasi ( reputation ), meliputi: track-record baik  sebagai  karyawan, memiliki track-record baik  sebagai pengusaha,  direkomendasikan  oleh
sumber  terpercaya,  dapat  dipercaya, dan memiliki jaminan usaha
c) Faktor  asal-usul  ( origin ),  meliputi:
memiliki  hubungan  keluarga  atau persahabatan dengan investor, sebagai pebisnis  sukses,  berasal  dari  kelas sosial terpandang.
Adapun  menyangkut  risiko  proyek, maka  ciri-ciri  yang  perlu  diperhatikan dalam  rangka  meminimalkan  risiko adalah:  sistem  informasi  akuntansi (pelaporan), tingkat return proyek, tingkat risiko proyek, biaya pengawasan, kepastian  hasil  dari  proyek,  klausul kesepakatan proyek, jangka waktu kontrak,  arus  kas  perusahaan,  jaminan yang  disediakan,  tingkat  kesehatan proyek,  prospek  proyek  (Muhammad, 2005: 366).
Kualitas  karakter  nasabah  dan  arus kas  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap  PD  ( probability  default )  /  NPF ( non-performing  financing ).  Sementara untuk  variabel-variabel  yang  lain  tidak menunjukkan  adanya  pengaruh.  Ketika dicermati,  adanya  pengaruh  kualitas karakter  nasabah  dan  arus  kas  yang signifikan  tidak  lain  disebabkan  karena beberapa  hal,  yaitu:  lemahnya  analisis pembiayaan,  supervisi  dan  pengawasan yang  dilakukan  oleh  petugas  bank, pengasumsian  yang  terlalu  optimis  saat membuat proyeksi arus kas tanpa kehati- hatian  sehingga  realisasi  aliran  kas
tersebut jauh di bawah proyeksi (Machmud dan Rukmana, 2010: 105).
Beberapa catatan yang patut dipertimbangkan oleh perbankan syariah guna memaksimalkan fungsi manajemen risiko.  Beberapa  catatan  di  antaranya adalah membuat standar penilaian karakter  nasabah  baru  guna  untuk meminimalisasi  terjadinya  NPF  yang sama, baik menyangkut faktor keterampilan,  reputasi,  dan  asal-usul. Petugas bank perlu lebih cermat dan teliti dan menilai proyek yang hendak dibiayai, serta  perlu  adanya  peningkatan  dalam pengawasan  dan  monitoring.  Selain  itu, perlu  ditingkatkan  kemampuan  bank dalam  menerapkan prudential  principle dalam membuat proyeksi arus kas.
Mitigasi  pra  akad  perlu  dilakukan dengan  mematuhi standard  operational procedure yang  telah  ditetapkan  oleh internal  bank,  dengan  cara  menyeleksi calon mudharib, dan  melakukan  analisa kelayakan usaha calon mudharib. Sementara  mitigasi  risiko  pasca  akad dilakukan  dengan monitoring secara berkala  kondisi  usaha mudharib dan melakukan  pembiayaan  usaha  Trianti, 2014).
Prinsip-prinsip yang dapat ditempuh  oleh  Bank  Syariah  dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah antara lain: (1) bank tidak membiarkan atau menutup-nutupi adanya
pembiayaan bermasalah; (2) bank tidak
melakukan pengecualian dalam penyelesaian  pembiayaan  bermasalah termasuk pembiayaan kepada group; (3) bank  harus  melakukan  pengawasan khusus  sebagai  upaya  meningkatkan pemantauan secara dini terhadap pembiayaan  yang  akan/diduga  akan merugikan bank, dan (4) bank melakukan  penilaian  secara  berkala terhadap  daftar  pembiayaan  dalam pengawasan  khusus  termasuk  hasil penyelesaiannya (Munir, 2009: 83).
Model-model restrukturisasi pembiayaan  ketika  terjadi  kemacetan pembayaran  nasabah  pada  saat  jatuh tempo. Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan  dengan  beberapa  cara,  antara lain: 1) penjadwalan kembali ( rescheduling ),  yakni  perubahan  jadwal pembayaran  kewajiban  nasabah  atau jangka waktunya, 2) persyaratan kembali ( reconditioning ), yakni perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan,  antara  lain  perubahan jadwal  pembayaran,  jumlah  angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, dan 3) penataan kembali ( restructuring ) yakni perubahan persyaratan  pembiayaan  tidak  terbatas pada rescheduling atau reconditioning (Faisal, 2011) .
Murabahah sebagai salah satu produk pembiayaan  di  bank  syariah  juga  tidak lepas dari adanya kemungkinan terjadinya risiko.  Itu  sebabnya  menjadi  penting menerapkan prinsip kehati-hatian ( prudential principle ) dalam menyalurkan pembiayaan.  Kemungkinan  risiko  yang bisa saja terjadi dalam murabahah antara lain  nasabah  tidak  mampu  membayar tunggakannya  pada  saat  jatuh  tempo, penetapan  margin  keuntungan  yang digunakan  pada  pembiayaan  tersebut dapat  memicu  laju  inflasi  bertambah tinggi.  Adapun  pemberlakuan prudential principle
dalam
restrukturisasi pembiayaan  dapat  dilakukan  dalam langkah sebagai berikut:
a) Sebelum  melakukan  restrukturisasi pembiayaan, bank syariah mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan  nasabah  untuk  melunasi kewajibannya  sesuai  dengan  waktu perjanjian  (Pasal  23  Ayat  1  UU Perbankan  Syariah).  Keyakinan  yang dimaksud  dapat  diperoleh  melalui penilaian  seara  seksama  terhadap watak, kemampuan modal, agunan, dan prospek usaha nasabah.
b) Melihat  kembali  terhadap  penerapan prinsip  mengenal  nasabah/ know  your
customer
principles (PBI
No.5/21/PBI/2003  tentang  Perubahan Kedua Atas PBI No.3/10/2001 tentang
Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah).
Sebagai  perbandingan,  perbankan konvensional  juga  berupaya  keras  untuk menerapkan prudential principle dengan melalui  manajemen  risiko.  Penerapan manajemen risiko (kredit, likuiditas, dan operasional) secara simultan berpengaruh terhadap  kinerja  keuangna  perbankan yang  terdaftar  di  BEI.  Sementara  secara parsial  hanya  penerapan  manajemen risiko  likuiditas  yang  tidak  berpengaruh terhadap  kinerja  keuangan  perbankan yang  terdaftar  di  BEI  (Attar  dkk,  2014). Faktor-faktor yang paling mempengaruhi risiko  kredit  pada  bank  adalah  faktor internal perusahaan (sumber daya manusia,  keuangan),  faktor  debitur (jangka  waktu  kredit,  suku  bunga),  dan faktor eksternal (persaingan dengan bank lain) (Gumayantika dan Irwanto, 2010).

## C. SIMPULAN
Berdasarkan ulasan yang telah disampaikan, menunjukkan bahwa manajemen  risiko  berperan  penting  dalam mewujudkan prudential principle diperbankan syariah maupun juga perbankan konvensional.  Oleh  sebab  itu,  perbankan harus  selalu  meningkatkan  kinerja  dalam melakukan manajemen risiko agar prudential principle selalu  terjaga  dengan  baik.  Sebab prudential principle sangat erat hubungannya dengan tingkat kesehatan suatu bank. Apabila prudential  principle suatu  bank  tidak  baik, maka sulit dikatakan bank yang bersangkutan termasuk bank yang sehat. Konsekuensinya, bank  yang  tidak  sehat  akan  membuat masyarakat enggan berhubungan
dengannya . []
***

## DAFTAR PUSTAKA
Attar,  Dini  dkk.  2014. Pengaruh Penerapan  Manajemen  Risiko Terhadap Kinerja Keunagan Perbankan  Yang  Terdaftar  di Bursa  Efek  Indonesia .  Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas  Syiah  Kuala. Volume
3. No. 1. Februari.
Bastian,  Indra  &  Suhardjono.  2006.
Akuntansi  Perbankan. Jakarta: Salemba Empat.
Buerger, Lorraine M. CAMELS Ratings: What  They  Mean  and  Why  They Matter. Bank Director’s Educational Program for Members of the Board.
Darmawi. 2011. Manajemen Perbankan . Jakarta: Bumi Aksara.
Faisal. 2011. Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah  Dalam  Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi  Prudential  Principle Pada  Bank  Syariah  Di  Indonesia . Jurnal  Dinamika  Hukum . Vol.  11.
No. 3. September. Haidar Ala Hamoudi. 2007. Muhammad’s  Social  Justice  or Muslim  Cant?:  Langdelleanism and  The  Failures  of  Islamic Finance .  Cornell  International Law Journal . 40 Cornell Int’l L.J.
89. Winter.
Machmud,  Amir  dan  Rukmana.  2010. Bank  Syariah:  Teori,  Kebijakan, dan  Studi  Empiris  di  Indonesia.
Jakarta: Penerbit Erlangga.
Muhammad.  2005. Manajemen  Bank Syariah. Yogyakarta:  UPP  AMP YKPN.
Munir,  Misbahul.  2009. Implementasi Prudential Banking Dalam Perbankan Syariah. Malang: UIN Malang Press.
Organisations, Major Risk Management. 2002. A Risk Management
Standard. UK: IRM.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi  Bank  Umum  Syariah  Dan Unit Usaha Syariah, Pasal 1, Poin
6.
Peraturan  Bank  Indonesia  NOMOR: 10/1/PBI/2004 Permana,  Bayu  Aji. Analisis  Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Metode  CAMELS  dan  Metode RGEC . Universitas Negeri
Surabaya.
Purwanto, W. H. 2011. Risiko
Manajemen  Perbankan. Jakarta:
CMB PRESS.
Rika  Gumayantika  dan  Abdul  Kohar Irwanto.  2010. Analisis  Sistem Manajemen  Risiko  Kredit  dan Pengaruhnya terhadap Laba Perusahaan  dengan  Penerapan Model  Program  Komputer  (Studi Kasus  PT  Bank  JABAR  Cabang Ciamis) .  Jurnal  Manajemen  dan
Organisasi. Vol I. No. 3.
Desember. Syamsuddin, Lukman. 2007. Manajemen Keuangan Perusahaan. Jakarta:  PT.  Raja
Grafindo Persada.
Trianti,  Khoiriyah.  2014. Manajemen Risiko  Pembiayaan  Mudharabah: studi kasus Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang .
Malang.  Jurnal  Ilmiah  Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Brawijaya.
Umam,  Khaerul.  2013. Manajemen Perbankan Syariah. Bandung: Pustaka Setia.