## ASPEK HUKUM PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENEMPATAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI PUSKESMAS KOTA METRO
LEGAL ASPECTS OF PLANNING, PROVISION AND PLACEMENT OF HUMAN RESOURCES IN SOCIETY HEALTHY CENTRE (PUSKESMAS) OF METRO CITY
Defi Fitri Agustiani Dinas Kesehatan Kota Metro defiagustiani80@yahoo.com
FX Sumarja Fakultas Hukum Universitas Lampung fxsmj.unila@gmail.com

## Budiyono
Fakultas Hukum Universitas Lampung Byono2005@gmail.com

## Abstrak
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas memerlukan SDM kesehatan sebagai penggerak  utama.  Kurangnya  jumlah  SDM  kesehatan  di  puskesmas  disebabkan  sistem perencanaan,  pengadaan  dan  penempatan  masih  perlu  diperbaiki.  Permasalahan:  1) Bagaimanakah  perencanaan,  pengadaan  dan  penempatan  SDM  kesehatan  di  Puskesmas  Kota Metro  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku?  2)  Bagaimanakah  implementasi peraturan tentang SDM kesehatan di Puskesmas Kota Metro dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan  masyarakat?  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  normatif  dan  pendekatan empiris untuk  mengkaji pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan penempatan SDM kesehatan puskesmas.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  regulasi  perencanaan,  pengadaan  dan  penempatan SDM kesehatan tidak memberikan arahan secara jelas dan lengkap, sehingga proses penempatan SDM  kesehatan  tidak  sesuai  dengan  perencanaan  SDM  kesehatan  dan  tenaga  non  kesehatan. Pengadaan dan penempatan SDM di Kota Metro belum sesuai pemanfaatan dan pengembangan tenaga kesehatan pada Pasal 24 UU No.36 Tahun 2014. Kebutuhan SDM kesehatan Puskesmas Kota  Metro  dicukupi  dengan  meningkatkan  sarana  kesehatan  puskesmas,  meningkatkan kompetensi  dengan  pendidikan  dan  pelatihan  (Pasal  9  Ayat  (1)  UU  No.36  Tahun  2014), merancang  peraturan  daerah,  menempatkan  SDM  kesehatan  top  down  planning  dan  botom  up planning.  Kendala:  kurang  dukungan  dalam  pengembangan  SDM  kesehatan,  jumlah  SDM kesehatan kurang dari standar, kurang sinkron antara perencanaan, pengadaan dan penempatan SDM kesehatan.
Kata Kunci: Peraturan, Perencanaan, Pengadaan, Penempatan, SDM Kesehatan.

## Abstract
Providing health services in community health centers requires Human Resources as the main  driver.  The  lack  of  Human  Resources  at  the  Puskesmas  is  due  to  the  planning, procurement  and  placement  systems  that  still  need  to  be  improved.  Issues:  1)  How  is  the
Volume  1  Nomor  1,  Juli-Desember  2017:  hlm.  29-38. Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. E-ISSN: 2598-3105 P-ISSN: 2723-2581 http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo
planning, procurement and placement of health human resources in the Metro City community health center according to the applicable laws and regulations? 2) How is the implementation of  regulations  on  Human  Resources  in  Metro  City  community  health  centers  in  an  effort  to improve  the  degree  of  public  health?  This  study  uses  a  normative  approach  and  an  empirical approach  to  assess  the  implementation  of  planning,  procurement  and  placement  of  Human Resources at the community health center.
The  results  showed  that  the  regulation  of  planning,  procurement  and  placement  of Human Resources did not provide clear and complete direction, so the placement process was not  in  accordance  with  planning.  Procurement  and  placement  of  Human  Resources  in  Metro City are not yet in accordance with the utilization and development of health workers in Article 24  of  Law  No.36  of  2014.  The  need  for  Human  Resources  in  Metro  City  community  health centers  is  fulfilled  by  improving  facilities  at  community  health  centers, increasing  competence with education and training (Article 9 Paragraph (1) of Law No.36 of 2014), drafting regional regulations, placing top down human resources planning and botom up planning. Constraints: lack of support in developing Human Resources, the number of health human resources is less than  the  standard,  less  synchronous  between  planning,  procurement  and  placement  of  health human resources.
Keywords: Regulation, Planning, Procurement, Placement, Human Resources.
Cara  Mengutip (How  to  Cite): Defi  Fitri  Agustiani,  FX  Sumarja,  Budiyono  “Aspek  Hukum Perencanaan, Pengadaan dan Penempatan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas Kota Metro ”, Jurnal Cepalo , 1 (1), (2017): 29-38.
DOI:  https://doi.org/10.25041/cepalo.v1no1.1753

## A. Pendahuluan
Menurut  WHO  (2006)  ambang  batas  jumlah  SDM  kesehatan  yang  harus  dipenuhi  suatu negara  adalah  2,28  per  1.000  populasi  (untuk  dokter,  perawat,  bidan). 1 Ditinjau  dari  ambang batas  WHO,  jumlah  SDM  kesehatan  di  Indonesia  masih  jauh  di  bawah  standar,  hal  tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.
Table 1: Jumlah Tenaga Dan Rasio Tenaga Kesehatan di Indonesia (World Bank, 2008)
Tenaga Kesehatan Jumlah Rasio per 1.000 populasi Dokter 55.379 0.23 Perawat 308.306 1.37 Bidan 79.152 0.35
Memperhatikan  tabel  tersebut,  Indonesia  termasuk  sebagai  negara  dengan  kriteria  jumlah dan  rasio  tenaga  kesehatan  yang  belum  tercukupi,  dengan  rasio  dokter  0.23,  perawat  1.37  dan bidan  0.35. Standar  jumlah  dan  rasio  tenaga  kesehatan  sesuai  ketentuan  WHO  adalah  2.28 per 1.000 populasi. Indonesia perlu meningkatkan jumlah tenaga kesehatan yang bertugas difasilitas pelayanan kesehatan. Tersedianya jumlah tenaga kesehatan yang mencukupi di Indonesia dapat menjamin hak masyarakat akan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan. 2
Menurut data tahun 2016, hasil penghitungan  jumlah  SDM kesehatan berdasarkan standar tenaga  kesehatan  dalam  Permenkes  No.75  Tahun  2014  tentang  Puskesmas,  tenaga  kesehatan puskesmas  berjumlah  341.536  orang.  Jumlah  tersebut  terdiri  dari  289.465  orang  tenaga
1 AnnaKurniati, Kajian SDM Kesehatan Di Indonesia. Jakarta: Salemba Medika, (2012), hlm. 46
2 Ibid., hlm.46-47
kesehatan  (84,75%)  termasuk  tenaga  dokter  dan  52.071  orang  tenaga  penunjang  kesehatan (15,25%). 3 SDM  kesehatan  yang  ada,  tersebar  di  seluruh  wilayah  Indonesia  namun  belum terdistribusi  secara  merata  di  setiap  puskesmas.  Distribusi  SDM  kesehatan  terkonsentrasi  di Pulau Jawa, sedangkan di luar Pulau Jawa sebagian besar mengalami kekurangan. 4
Salah  satu  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  memberikan  pelayanan  langsung  kepada masyarakat  adalah  puskesmas.  Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2016  tentang fasilitas  pelayanan  kesehatan,  disebutkan  setiap  fasilitas  pelayanan  kesehatan  didirikan  untuk melayani  kesehatan  berupa  pelayanan  promotif,  preventif,  kuratif  dan  rehabilitatif.  Pelayanan tersebut  termasuk  pelayanan  kesehatan  perorangan  dan  pelayanan  kesehatan  terhadap masyarakat.Kualitas  pelayanan  kesehatan  di  puskesmas  masih  sering  dikeluhkan  oleh masyarakat. Terbatasnya SDM kesehatan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan  puskesmas.  Kurangnya  jumlah  SDM  kesehatan  di  puskesmas,  menjadikan  beban kerja SDM kesehatan puskesmas semakin tinggi dan tidak sesuai dengan tugas pokok serta latar belakang pendidikan. Sehingga berdampak menurunnya kualitaspelayanan puskesmas, untuk itu perlu dilakukan manajemen SDM yang nyata dan komprehensif. 5
Hasil penelitian Romadhona menyebutkan bahwa sistem manajemen SDM kesehatan untuk penempatan  kerja  di  Puskesmas  Lembasada  belum  maksimal.  Kurangnya  SDM  kesehatan mengakibatkan penempatan tenaga kerja tidak sesuai disiplin ilmu. Penempatan SDM kesehatan perlu diatur sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing profesi tenaga kesehatan. 6 Penelitian lain di  Kabupaten  Lamongan menyatakan  jumlah  dan  jenis  SDM  kesehatan  yang  ada  sudah baik, namun belum sesuai kebutuhan berdasarkan kompetensi dan beban kerja. SDM kesehatan masih berkelompok atau tidak merata pada unit pelayanan kesehatan. 7
Pasal 16 Permenkes No.75 Tahun 2014 mengatur bahwa SDM kesehatan terdiri atas tenaga kesehatan  dan  tenaga  non  kesehatan.  Tenaga  kesehatan  terdiri  dari  perawat,  bidan,  kesehatan masyarakat,  kesehatan  lingkungan,  ahli  teknologi  laboratorium,  tenaga  gizi  dan  kefarmasian. Tenaga  non  kesehatan  adalah  tenaga  penunjang  yang  mendukung  kegiatan  ketatausahaan, administrasi  keuangan,  sistem  informasi,  dan  kegiatan  operasional  lain  di  puskesmas. Kementerian  Kesehatan  mengeluarkan  kebijakan  terkait  perencanaan  SDM  Kesehatan,  berupa Permenkes  No.33  tahun  2015  tentang  pedoman  penyusunan  perencanaan  kebutuhan  SDM kesehatan  yang  meliputi  pedoman  umum,  pedoman  tingkat  provinsi,  dan  pedoman  tingkat kabupaten/kota menggunakan aplikasi open source (gratis) berbasis internet dalambentuk online dan  offline.  Aplikasi  tersebut  untuk  memudahkan  dalam  pengembangan  sistem  informasi kedepan,  terintegrasi  dengan  sistem  informasi  kesehatan  yang  lainnya,  serta  mengantisipasi daerah  yang  kesulitan  terhadap  akses  jaringan  internet  dan  dapat  diterapkan  pada  institusi, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.
Memperhatikan  Permenkes  No.  33  tahun  2015  dan Permenkes  No.  75 Tahun  2014  belum ada kejelasan tentang pengadaan SDM kesehatan (rekrutmen), sehingga dimungkinkan formasi yang  dibuka  untuk  rekrutmen  SDM  kesehatan  abai  atau  tidak  memperhatikan  kebutuhan  SDM kesehatan yang telah  disusun sebelumnya. Sehingga pada akhirnya seperti yang terjadi di Kota Metro,  yaitu  terjadi  ketidak  merataan  dan  kekurangan  SDM  kesehatan.  Saat  ini  di  Kota  Metro terdapat  12  Puskesmas,  dan  8  puskesmas  diantaranya  kekurangan  tenaga  kesehatan  serta  6 puskesmas kekurangan tenaga non kesehatan (administrasi puskesmas). 8 Artinya di Kota Metro terdapat  6  puskesmas  sedang  kekurangan  tenaga  kesehatan,  dan  kondisi  tersebut  lebih
3 BPPSDM  KementrianKesehatan, Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah, Jakarta:  Kementrian  Kesehatan  RI Sekertariat Jenderal, (2016), hlm. 21
4 Kurniati, Op.Cit ., hlm. 52.
5 Tri  Puji  Lestari,  "Analisis  Ketersediaan  Tenaga  Kesehatan  Di  Puskesmas  Kota  Mamuju  Provinsi  Sulawesi  Barat Tahun 2014", Kajian, Vol. 21, No. 1, (2016), hlm. 75.
6 Romadhona, KN Siregar YS, "Analisis Sebaran Tenaga Kesehatan Puskesmas Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor75  Tahun  2014  Tentang  Puskesmas", Jurnal  Kesehatan  Manarang, Vol.  4  No.  2,  (2018), hlm. 114-121.
7 Henny Hidayanti, "Pemerataan Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Lamongan", Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan, Vol. 12 No. 2, (2018), hlm. 162-177.
8 Sub Bag Keuangan Kepegawaian danUmum, Data Umum Kepegawaian Dinas Kesehatan Tahun 2017, Kota Metro: Dinas Kesehatan, (2018).
diperburuk  dengan  mengurangi  tenaga  kesehatan  yang  ada  untuk  ditugaskan  sebagai  tenaga administrasi.
Pemerintah  berupaya  mencapai  tujuan  pembangunan  di  bidang  kesehatan  dengan melaksanakan  berbagai  program  kesehatan.  Program  utama  yang  sangat  penting  dilakukan adalah  perencanaan,  pengadaan  dan  penempatan  SDM  kesehatan  sesuai  perundang-undangan yang  berlaku.  Jumlah  SDM  puskesmas  yang  proposional,  diharapkan  derajat  kesehatan masyarakat  dapat  ditingkatkan  dan  pelayanan  kesehatan  dapat  diberikan  secara  menyeluruh, paripurna  serta  terpadu  bagi  seluruh  masyarakat.  Berdasarkan  uraian  diatas,  masalah  dalam penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  mengenai”  Bagaimana  perencanaan, pengadaan  dan  penempatan  SDM  kesehatan  di  Puskesmas  Kota  Metro  menurut  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku?  Dan  bagaimana  implementasi  peraturan  tentang  SDM kesehatan di Puskesmas Kota Metro dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat?
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  normatif  yang  mengkaji  produk  perundang- undangan ( legal approach ) dan pendekatan  empiris 9 untuk  mengkaji pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan penempatan SDM kesehatan di Puskesmas Kota Metro. Prosedur pengumpulan data dengan cara studi pustaka dan studi lapangan (wawancara narasumber). 10

## B. Pembahasan
1. Perencanaan,  Pengadaan  dan  Penempatan  SDM  Kesehatan  di  Puskesmas  Menurut Peraturan Perundang-Undangan
Sesuai  amanat  Pasal  16  UU  No.36  Tahun  2009  maka  Pemerintah  Kota  Metro  bertanggung jawab dan berwewenang dalam perencanaan, pengadaan, dan penempatan SDM Kesehatan yang adil dan  merata bagi seluruh  masyarakat. Strategi Pemerintah Kota Metro dalam  melaksanakan program sumber daya kesehatan dengan cara: 11 a. Melakukan konsultasi dan koordinasi program ke unit-unit dan bidang terkait.
b. Melaksanakan  koordinasi  lintas  program  dan  lintas  sektoral  terkait  dengan  pelaksanaan program  sumber  daya  kesehatan  tingkat  Kota  Metro  melalui  pertemuan,  sosialisasi  dan pelatihan.
c. Melakukan  sosialisasi  dan  implementasi  peraturan  dan  kebijakan  pada stakholder terkait dengan program SDM Kesehatan.
Setiap  tahun  hasil  perencanaan  SDM  kesehatan  Dinas  Kesehatan  sudah  dilaporan  kepada pemerintah  daerah.  Dalam  proses  pengadaan  dan  penempatan  pegawai,  SDM  kesehatan  selalu menjadi prioritas utama. Namun jumlah SDM kesehatan yang direkrut masih belum sesuai hasil perencanaan  dan  distribusinya  juga  menyesuaikan  formasi  dari  pusat  serta  kemampuan daerah. 12 Pemerintah  bertanggungjawab  dan  berwenang  dalam  menyediakan  SDM  kesehatan dengan  cara  perencanaan,  pengadaan  dan  penempatan  SDM  kesehatan  secara  adil  dan  merata untuk  seluruh  masyarakat,  sesuai  dengan  Pasal  16  UU  No.36  tahun  2009  supaya  derajat kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan dengan setinggi-tingginya.
Perencanaan,  pengadaan  dan  penempatan  SDM  kesehatan  sesuai  ketentuan  dalam  UU No.36  Tahun  2014,  prosesnya  harus  disusun  secara  berjenjang  berdasarkan  ketersediaan  dan kebutuhan.  Pada  Pasal  17  UU  No.  36  Tahun  2014  diatur  proses  pengadaan  SDM  kesehatan, yang  dilaksanakan sesuai perencanaan yaitu dengan  melalui pendidikan tinggi  kesehatan untuk menghasilkan  SDM  yang  berkualitas.  Kota  Metro  sudah  melaksanakan  perencanaan  SDM kesehatan  setiap  tahun  sesuai  kebutuhan  puskesmas.  Pengadaan  dan  penempatan  SDM
9 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, (2004), hlm.134
10 Mustika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, (2004), hlm.56
11 Subag  Perencanaan  Informasi  Program, Profil  Dinas  Kesehatan  Kota Metro  Tahun 2017, Metro  Lampung:  Dinas Kesehatan, (2018).
12 Joko  Susanto,  Interview  by  Defi  Fitri  Agustiani. Kepala  Sub.Bidang  Pengadaan  dan  Pembinaan  Pegawai BKPSDM Kota Metro (Maret 1, 2019).
kesehatan  oleh  pemerintah  juga  sudah  dilaksanakan,  tetapi  implementasi  dari  pengadaan  dan penempatan SDM kesehatan belum sesuai kebutuhan puskesmas. 13
Dokumen  perencanaan  SDM  Kesehatan  puskesmas  disusun  menyesuaikan  kondisi  SDM Kesehatan  yang  ada  dan  berdasarkan  standar  minimal  ketenagaan  yang  terdapat  dalam Permenkes  No.75  Tahun  2014,  menggunakan  metode  Analisis  Beban  Kerja  Kesehatan  (ABK- Kes), metode standar ketenagaan minimal  dan rasio jumlah penduduk sesuai Permenkes No.33 tahun  2015. 14 Kebutuhan  SDM  kesehatan  puskesmas  dapat  dipenuhi  sesuai  standar  kebutuhan seperti  yang  terdapat  di  Pasal  16  Permenkes  No.75  Tahun  2014  sesuai  karakteristik  wilayah kerja.  Keadaan  Puskesmas  Kota  Metro  yang  berkarakteristik  daerah  perkotaan,  dalam  proses perencanaan, pengadaan dan penempatan SDM kesehatan dapat dijelaskan dengan tabel berikut.
Tabel 2: Perencanaan, Pengadaan dan Penempatan SDM Kesehatan Puskesmas Kota Metro

## Sumber:  Data  diolah  dari  rencana  kebutuhan  SDM  kesehatan  dan  hasil  seleksi  kompetensi  dasar Pengadaan CPNS daerah Kota Metro Tahun 2018
Melihat tabel diatas, pengadaan dan penempatan SDM kesehatan di Puskesmas Kota Metro berjumlah  36  orang  tenaga  kesehatan  (32.4%)  dan  belum  sesuai  dengan  hasil  perencanaan. Pemerintah  belum  melaksanakan  pengadaan  dan  penempatan  tenaga  non  kesehatan  (tenaga administrasi)  dan  pekarya  kesehatan  untuk  Puskesmas  di  Kota  Metro.  Rekrutmen/pengadaan tenaga  non  kesehatan  juga  belum  ada,  sehingga  tugas  administrasi  puskesmas  dilaksanakan tenaga  kesehatan,  yang  berakibat  tugas  tenaga  kesehatan  puskesmas  semakin  berat.  Di puskesmas  terdapat  tenaga  kesehatan  yang  melaksanakan  tugas  jabatan  dan  beban  kerja  lebih dari  dua  program  kesehatan,  sehingga  tidak  dapat  bekerja  dengan  efektif,  hasil  kerja  tidak maksimal,  dan  kualitas  pelayanan  kesehatan  ikut  menurun.  Tugas  administrasi  puskesmas semua  dilaksanakan  oleh  kepala  TU  puskesmas,  sebab  tidak  ada  staf  administrasi  di puskesmas. 15
13 Subroto, Eko, interview by Defi Fitri Agustiani. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dan SDM Kesehatan Kota Metro (Januari 6, 2019).
14 Subag  Perencanaan  InformasiProgram, Profil  Dinas  Kesehatan  Kota  Metro  Tahun  2017. Dokumen,  Metro Lampung: Dinas Kesehatan, (2018).
15 Jauhari, Ahmad, interview by Defi Fitri Agustiani. Kepala TU Puskesmas Non Rawat Inap Mulyojati Kota Metro (Januari 6, 2019).
No Jenis SDM Rencana Pengadaan Penempatan Keterangan 1 Dokter Umum 9 7 7 Tidak sesuai 2 Dokter gigi 6 2 0 Tidak sesuai 3 Perawat 15 16 16 Tidak sesuai 4 Bidan 6 4 4 Tidak sesuai 5 Tenaga Kesmas 9 2 2 Tidak sesuai 6 Tenaga Kesling 2 0 0 Tidak sesuai 7 Ahli Teknologi Laboratorium 4 0 0 Tidak sesuai 8 Tenaga gizi/ nutrisionis 1 0 0 Tidak sesuai 9 Tenaga Farmasi 4 5 5 Tidak sesuai 10 Tenaga Administrasi 16 0 0 Tidak sesuai 11 Pekarya Kesehatan 18 0 0 Tidak sesuai Jumlah 90 36 36 Tidak sesuai
Menurut  data  pada tabel  2  dan  pernyataan  tersebut  diatas,  menunjukan  penempatan  SDM kesehatan  di  Kota  Metro  belum  memperhatikan  pemanfaatan  dan  pengembangan  tenaga kesehatan  (Pasal  24  UU  No.36  Tahun  2014).  Penempatan  SDM  kesehatan  dalam  upaya pemerataan  dan  memenuhi  jumlah  kebutuhan  tenaga  di  fasilitas  kesehatan,  wajib  dilakukan dengan  proses  seleksi.  Seleksi  SDM  kesehatan  dilakukan  melalui  pengangkatan  sebagai  PNS, pengangkatan  sebagai  pegawai  pemerintah  dengan  perjanjian  kerja  dan  penugasan  khusus, seperti yang disebutkan pada pasal 23 UU No.36 Tahun 2014.Penempatan SDM kesehatan juga menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan setiap fasilitas pelayanan kesehatan, serta kompetensi profesi.  Keahlian  SDM  kesehatan  secara  profesional  diatur  pada  pasal  44  dan  46  UU  No.36 Tahun  2014,  dengan  diberikan  Izin  berpraktik  berupa  Surat Tanda  Registrasi  (STR)  dan  Surat Izin  Praktik  (SIP).Jumlah  rasio  tenaga  kesehatan  terhadap  jumlah  penduduk  Kota  Metro  dapat dijelaskanpada tabel berikut.
Tabel3: Rasio SDM Kesehatan Per100.000 Penduduk Kota Metro Tahun 2018
No Jenis Tenaga JumlahSDM Kesehatan Rasio Per 100.000 Penduduk Kota Metro 2018 Renstra Depkes 2014-2019 1 Dokter Umum 52 31 45 2 Dokter Gigi 8 6 13 3 Perawat 526 284 198 4 Bidan 215 129 120 5 Farmasi 77 46 36 6 Kesmas 8 5 16 7 Sanitarian 35 21 18 8 Gizi 26 16 14 9 Teknis Medis 109 65 16
Sumber: Data diolah dari Profil Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2018
Dilihat dari rasio masing-masing jenis tenaga kesehatan per 100.000 penduduk Kota Metro, menunjukkan  bahwa  rasio  jenis  SDM  kesehatan  terbanyak  adalah  rasio  tenaga  perawat  yaitu sebesar  284  per  100.000  penduduk  (target  nasional  Renstra  Depkes  2014-2019  adalah  198  per 100.000  penduduk).  Sedangkan  rasio  terendah  adalah  tenaga  Kesmas  dengan  rasio  5  per 100.000  penduduk  (target  nasional  Renstra  Depkes  2014-2019  adalah  16  per  100.000 penduduk). Secara umum rasio SDM kesehatan Per100.000 penduduk Kota Metro dibandingkan dengan  rasio  Renstra  Depkes  2014-2019  adalah  sudah  baik,  dalam  artian  melampaui  target renstra  Depkes  2014-2019.SDMkesehatan  berperan  penting  dan  berpengaruh  terhadap peningkatan  pelayanan  kesehatan  masyarakat.  Seperti  teori  yang  dikemukakan  oleh A.W.Widjaja  yaitu  dalam  suatu  organisasi  diperlukan  penempatan  SDM  dengan  prinsip penempatan  orang  yang  tepat  pada  tempat  yang  tepat. 16 Namun  dalam  realisasinya  prinsip tersebut sangat sulit diterapkan, karena banyak permasalahan yang dihadapi. Perlunya perbaikan dalam  manajemen  SDM  kesehatan  dan  penambahan  regulasi  yang  mengatur  perencanaan, pengadaan dan penempatan SDM kesehatan.

## 2. Implementasi  Peraturan  Tentang  SDM  Kesehatan  di  PuskesmasDalam  Upaya Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
Upaya  Kota  Metro  untuk  memenuhi  kebutuhan  SDM  kesehatan  di  puskesmas  dengan cara: 17
a. Melengkapi sarana puskesmas.
16 Sri Hartini, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, (2017), hlm.112
17 Subag  Perencanaan  Informasi  Program, Profil  Dinas  Kesehatan  Kota Metro  Tahun 2017, Metro  Lampung:  Dinas Kesehatan, (2018).
Ketersediaan  sarana  puskesmas  untuk  pengelolaan  SDM  kesehatan  secara  optimal,  akan menghasilkan  data  yang  berkualitas  dilihat  dari  jenis,  jumlah  dan  kualifikasi  sesuai  kebutuhan dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan. b. Meningkatkan kompetensi SDM puskesmas.
Berdasarkan  Pasal  9  Ayat  (1)  UU  No.  36  Tahun  2014  disebutkan  kualifikasi  pendidikan tenaga kesehatan minimum Diploma Tiga, kecuali tenaga medis. Ketentuan kompetensi masing- masing  profesi  tenaga  kesehatan  diatur  dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan.  Untuk menghasilkan  tenaga  kesehatan  yang  bermutu  sesuai  standar  profesi  dan  standar  pelayanan kesehatan,  diberlakukan  peraturan  pengadaan  tenaga  kesehatan  melalui  pendidikan  tinggi bidang kesehatan sebagai SDM kesehatan puskesmas.
Ketersediaan alat-alat kesehatan modern yang tidak didukung kemampuan tenaga kesehatan di  puskesmas  dapat  menghambat  proses  pelayanan  kesehatan.  Diperlukan  pelatihan  tentang operasional  peralatan  kesehatan  dan  manajemen  administrasi  puskesmas.  Kesempatan mengikuti  pelatihan  diberikan  pada  semua  SDM  kesehatan  puskesmas  sesuai  bidang  tugas. Pendidikan  dan  pelatihan  SDM  kesehatan  dapat  dilakukan  secara  mandiri  (izin  belajar)  dan melalui program bantuan pendidikan (tugas belajar). 18
Di  Puskesmas  Rawat  Inap  Banjarsari  Kota  Metro,  masih  ada  tenaga  kesehatan  yang berpendidikan  setaraf  SMU  yaitu  SMF,  SPRG,  SPK  dan  SMK.  Dimulai  tahun  2017,  tenaga kesehatan  tersebut  mengikuti  program  percepatan  pendidikan  kesehatan  yang  diselenggarakan Kementrian  Kesehatan  secara  bergantian. 19 Pendidikan  dan  pelatihan  sangat  penting  dalam profesionalitas  pelayanan  kesehatan.  Dengan  adanya  peningkatan  pendidikan  dan  pelatihan, SDM kesehatan diharapkan mampu berfikir sistematis dan logis dalam  menyelesaikan  masalah di bidang kesehatan dan meningkatkan produktifitas kerja.
c. Peraturan daerah tentang SDM kesehatan
Terdapat  beberapa  lembaga  negara  yang  mempunyai  kewenangan  mengatur  tentang manajemen  kepegawaian  dan  SDM  aparatur  pemerintah.  Di  bidang  kesehatan,  Kementrian Kesehatan  menetapkan  Permenkes  No.33  tahun  2015  sebagai  pedoman  perencanaan  SDM kesehatan,  karena  SDM  kesehatan  mempunyai  jabatan  fungsional  teknis  yang  berbeda  dengan jabatan  fungsional  umum  lainnya.  Adanya  perbedaan  pada  beberapa  peraturan  dari  lembaga- lembaga  pemerintah  tentang  pengaturan  SDM  kesehatan,  pemerintah  Kota  Metro  membuat rancangan peraturan daerah tentang manajemen pengelolaan SDM kesehatan. Namun rancangan peraturan  tersebut  belum  ditetapkan  oleh  pemerintah  Kota  Metro,  sehingga  berimplikasi terhadap  penempatan  SDM  kesehatan,  yaitu  terjadi  penumpukan  SDM  kesehatan  di  salah  satu puskesmas, sementara  ada puskesmas lain yang kekurangan SDM kesehatan.
d. Pedoman standar minimal SDM kesehatan.
Penempatan  SDM  kesehatan  menjadi  wewenang  pemerintah  daerah  yang  diamanatkan dalam  Pasal  26  UU  No.36  Tahun  2009,  idealnya  SDM  kesehatan  terdistribusi  dengan  baik sehingga memenuhi kecukupan rasio jumlah penduduk yang ditentukan.  Distribusi penempatan SDM  kesehatan  yang  tepat  atau  sesuai  perencanaan  akan  menghindarkan  terjadinya maldistribusi.  SDM  kesehatan  pada  profesi  tertentu  seperti  dokter,  dokter  gigi,  apoteker  dan kesling.  Untuk  itu  diperlukan  kebijakan  daerah  untuk  mengatur  perencanaan,  pengadaan  dan penempatan SDM kesehatan. 20
Jumlah  SDM  kesehatan  yang  direncanakan  merupakan  hasil  perencanaan  sesuai  pedoman dan  peraturan  di  bidang  kesehatan.  Tenaga  non  kesehatan  sangat  diperlukan  dalam meningkatkan  pelayanan  kesehatan  dan  jumlahnya  sangat  sedikit  dibanding  tenaga  kesehatan.
18 Subroto, Eko, interview by Defi Fitri Agustiani. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dan SDM Kesehatan Kota Metro (Januari 6, 2019).
19 Malik,  interview by  Defi  Fitri  Agustiani. Kepala  TU  Puskesmas  Rawat  Inap  Banjarsari  Kota  Metro (Januari 17, 2019).
20 Susanto,  Joko,  interview  by  Defi  Fitri  Agustiani. Kepala  Sub.Bidang  Pengadaan  Dan  Pembinaan  Pegawai BKPSDM Kota Metro (Maret 1, 2019).
Selama  ini  pemerintah  belum  pernah  merekrut  tenaga  non  kesehatan  untuk  puskesmas. 21 Pedoman kebutuhan tenaga non kesehatan diatur dalam pasal 26 Permenkes No.75 tahun 2014. Lampiran  peraturan  disebutkan  secara  jelas  tentang  jumlah  minimal  SDM  kesehatan  sesuai karakteristik  wilayah  kerja  (perkotaan,  pedesaan,  terpencil,  sangat  terpencil)  dan  berdasarkan kemampuan pelayanan (rawat inap, non rawat inap). e. Penempatan SDM kesehatan top down planning dan botom up planning.
Dalam  implementasi  penempatan  SDM  kesehatan  puskesmas,  pemerintah  Kota  Metro mengusulkan  kebutuhan  penambahan  SDM  kesehatan  berdasarkan  hasil  perencanaan puskesmas  sebagai  fasilitas  kesehatan  dasar,  untuk  dilanjutkan  ke  pemerintah  daerah  provinsi dan pemerintah pusat ( botom up planning ). Diharapkan pemerintah pusat melakukan pengadaan dan  penempatan  SDM  kesehatan  sesuai  dengan  kebutuhan  daerah,  sehingga  formasi  SDM kesehatan  yang  direkrut  adalah  SDM  kesehatan  dengan  kompetensi  di  bidang  kesehatan  dan ditempatkan difasilitas pelayanan kesehatan daerah ( top down planning ).Pemerintah Kota Metro sudah  berupaya  memenuhi  kebutuhan  SDM  kesehatan  puskesmas  dengan  mengikuti  program pemerintah,  yaitu  dengan  mengusulkan  penambahan  SDM  kesehatan  melalui  Program Nusantara  Sehat,  program  penugasan  khusus  tenaga  kesehatan  residen  (dokter),  Program Internsip  Dokter,  pengangkatan  pegawai  dengan  formasi  CPNSD  dan  Pengangkatan  Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kendala  yang  dihadapi  Kota  Metro  dalam  perencanaan,  pengadaan  dan  penempatan  SDM Kesehatan yaitu:
a. Pembinaan,  pengawasan  dan  dukungan  dalam  pengembangan  dan  pemberdayaan  SDM kesehatan masih terbatas.
b. Kemampuan penyusunan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan masih terbatas.
c. Kurang  sinkron  antara  pengadaan,  kebutuhan  dan  distribusi  SDM  Kesehatan  di  fasilitas pelayanan kesehatan.
d. Ketersediaan  data  SDM  Kesehatan  di  fasilitas  pelayanan  kesehatan  belum  sesuai  standar minimal kebutuhan yang ditetapkan Kementrian Kesehatan.
e. Terbatasnya  jumlah  SDM  kesehatan  yang  ada  membuat  tenaga  fungsional  di  sarana pelayanan  kesehatan  melaksanakan  tugas  program  kesehatan  lebih  dari  satu,  sehingga capaian kegiatan program kurang maksimal.
f. Jumlah  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  banyak  menyebabkan  penghitungan  analisa jabatan  dan  analisa  beban  kerja  menjadi  berkurang  banyak  untuk  kebutuhan  SDM kesehatannya.
Banyaknya  jumlah  SDM  kesehatan  memberikan  dampak  yang  besar  bagi  akses  pengguna pelayanan kesehatan, yaitu:
a. Ada banyak pilihan yang tersedia sehingga pengguna layanan kesehatan dapat memilih jenis pelayanan  yang  diperlukan  dan  aksesibilitas  pelayanan  kesehatan  dari  jarak  maupun  waktu tempuh pengguna juga akan membaik.
b. Semakin  banyak  jumlah  SDM  kesehatan  di  masyarakat  maka  akan  dapat  bersaing  dalam melayani  kebutuhan  kesehatan.  Pelayanan  kesehatan  tersebut  tidak  mencari  keuntungan tetapi memberikan pelayanan terbaik ( service excellent) kepada masyarakat.
c. Biaya.  Banyaknya  jumlah  SDM  kesehatan  yang  berpraktik  dapat  menciptakan  kompetisi tersendiri,  sehingga  memunculkan  persaingan  dalam  pelayanan  kesehatan  dan  besar kemungkinan  akan  memberikan  biaya  yang  tidak  terlalu  mahal.  Variasi  biaya  pelayanan kesehatan  akan  dicermati  pengguna  pelayanan  dan  tentunya  akan  memilih  biaya  yang terjangkau.

## C. Penutup
1. Kesimpulan
21 Silviani,  Maria,  interview  by  Defi  Fitri  Agustiani. Ka.Sub.Bag  Keuangan,  Kepegawaian  dan  Umum  Dinas Kesehatan Kota Metro (Februari 6, 2019).
Peraturan  perencanaan,  pengadaan  dan  penempatan  SDM  kesehatan  tidak  memberikan arahan  secara  jelas  dan  lengkap,  sehingga  proses  penempatan  SDM  kesehatan  tidak  sesuai perencanaan  dan  kebutuhan  SDM  kesehatan  di  puskesmas.  Pengadaan  dan  penempatan  SDM kesehatan  di  Kota  Metro  belum  memperhatikan  pemanfaatan  dan  pengembangan  tenaga kesehatan  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  24  UU  No.  36  Tahun  2014.  Kebutuhan  SDM kesehatan  Puskesmas  Kota  Metro  berupaya  dipenuhi  dengan  meningkatkan  sarana  kesehatan puskesmas,  meningkatkan  kompetensi  melalui  program  pendidikan  dan  pelatihan,  merancang peraturan  daerah  tentang  SDM  kesehatan,  serta  menempatkan  SDM  kesehatan  dengan  sistem top down planning dari pusatdan kemudian disesuaikan dengan perencanaan puskesmas ( botom up  planning ).  Kendala  yang  dihadapai  yaitu  upaya  pengembangan  SDM  kesehatan  kurang mendapat  dukungan,  jumlah  SDM  kesehatan  kurang  dari  standar,  serta  belum  ada  kesesuaian antara perencanaan, pengadaan dan penempatan SDM kesehatan.

## 2. Saran
Perlunya  peraturan  daerah  atau  peraturan  walikota  sebagai  legalitas  untuk  perencanaan, pengadaan  dan  penempatan  SDM  kesehatan  di  puskesmas,  baik  untuk  formasi  pengadaan pegawai  negari  maupun  pegawai  kontrak.Perencanaan,  pengadaan  dan  penempatan  SDM kesehatan  disesuaikan  dengan  kompetensi  dan  jenis  SDM  kesehatan  serta  standar  minimal kebutuhan  tenaga  puskesmas,  yaitu  tenaga  kesehatan  sebagai  pengelola  program  pelayanan kesehatan  dan  tenaga  non  kesehatan  sebagai  pendukung  manajemen  kesehatan.Diperlukan keselarasan  dan  keserasian  antara  perencanaan,  pengadaan  dan  penempatan  SDM  kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Kesehatan, B. K. (2016). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah . Jakarta: Kementrian Kesehatan RI Sekertariat Jenderal.
Program, S. P. (2018). Profil Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2017. Metro Lampung: Dinas Kesehatan.
Umum, S. B. (2018). Data Umum Kepegawaian Dinas Kesehatan Tahun 2017. Kota Metro: Dinas Kesehatan.
B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang 36 Tahun 2009tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  33  Tahun  2015  Tentang  Pedoman  Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan.