## Jurnal Ilmiah Dunia Hukum

## Volume 3 Nomor 2, April 2019
ISSN Print: 2528-6137 Penerbit:
Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Tantangan dan Pengaturan Price Discrimination: Studi Komparatif Indonesia dan Malaysia

## Artina Wahyu Dwi Nugrahaeni
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang E-mail: artinanugrahaeni@ymail.com
Abstract: Globalization is characterized by the existence of openness and freedom in various fields of life which results in changes in various aspects of life that take place very quickly. Through globalization and information disclosure, economic activities become open and free so as to provide the widest opportunity for people to take part in business activities. For this reason the Law of the Republic of Indonesia Number 5  of  1999  was  established  concerning  the  Prohibition  of  Monopolistic  Practices  and  Unfair  Business Competition  (Anti-Monopoly  Law)  which  provides  restrictions  on  activities  that  should  not  be  carried out  by  business  actors  so  that  fair  competition  can  be  realized.  Almost  all  countries  already  have competition  policies  in  protecting  market activities.  To maintain  a perfect  market,  anti-monopoly  laws and antitrust laws were formed. The Antitrust Laws have been described as a comprehensive charter on economic freedom which aims to establish free competition as a trading rule.
Keywords: Business Competition Commission; Price Discrimination; Indonesia; Malaysia
Abstrak: Globalisasi  ditandai  dengan  adanya  keterbukaan  dan  kebebasan  dalam  berbagai  bidang kehidupan  yang  mengakibatkan  perubahan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  yang  berlangsung  dengan sangat  cepat.  Melalui  globalisasi  serta  keterbukaan  informasi  maka  kegiatan  ekonomi  menjadi  bersifat terbuka  dan  bebas  sehingga  memberikan  peluang  seluas-luasnya  bagi  masyarakat  untuk  ikut  ambil bagian  dalam  kegiatan  usaha.  Untuk  itulah  dibentuk  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5 Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  (UU  Anti Monopoli) yang memberikan batasan-batasan kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha agar persaingan sehat dapat terwujud. Hampir di seluruh negara telah memiliki kebijakan persaingan dalam melindungi kegiatan pasar. Untuk menjaga pasar yang sempurna ini dibentuklah undang-undang anti monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  (antitrust    laws).  Antitrust    Laws  telah  diuraikan  sebagai sebuah  piagam  yang  komprehensif  mengenai  kebebasan  ekonomi  yang  bertujuan  untuk  membangun persaingan bebas sebagai aturan perdagangan.
Kata Kunci: Komisi Persaingan Usah;, Price Discriminatio;, Indonesia; Malaysia

## A. Pendahuluan
Perkembangan  ekonomi  yang  belakangan  ini  tumbuh  dengan  sangat  cepat dan efektif hingga memunculkan integrasi ekonomi dunia dapat dikatakan sebagai salah  satu  dampak  dari  globalisasi  yang  telah  menjadi  pendorong  utamanya. Globalisasi  mendorong  masuknya  barang/jasa  dari  negara  lain  dan  membanjiri pasar  domestic,  hingga  akhirnya  memunculkan  persaingan  antara  pelaku  usaha asing dengan usaha lokal dan antar pelaku usaha lokal itu sendiri. Perekonomian yang  berkembang  dengan  maju  dapat  dilihat  berdasarkan  pada  persaingan  yang berlangsung  antar  pelaku  usaha.  Ketika  terdapat  persaingan  antar  pelaku  usaha dalam  suatu  negara,  dapat  dipastikan  negara  tersebut  maju  dengan  pesat  karena pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih  tinggi  disebabkan  oleh  pemanfaatan  teknologi dan peningkatan produktifitas yang didorong oleh pasar yang kompetitif.
Persaingan  merupakan  inti  dari  operasi  pasar,  dan  mendorong  inovasi, produktivitas dan pertumbuhan yang dapat menciptakan kesejahteraan. Pasar yang efisien  dan  adil  sangat  penting  untuk  meningkatkan  atau  mempercepat pembangunan sektor swasta dan pertumbuhan ekonomi. Dapat dipahami mengapa dalam pasar bebas harus dicegah penguasaan pasar oleh satu, dua, atau beberapa pelaku usaha saja (monopoli dan oligopoly), hal ini dikarenakan dalam pasar yang hanya  dikuasai  oleh  sejumlah  pelaku  usaha  maka  terbuka  peluang  untuk menghindari atau mematikan bekerjanya mekanisme pasar, sehingga harga-harga ditetapkan  secara  sepihak  dan  dapat  merugikan  konsumen. 1 Pelaku  usaha  yang jumlahnya  sedikit dapat  membuat berbagai  kesepakatan untuk  membagi  wilayah pemasaran,  mengatur  harga,  kualitas,  dan  kuantitas  barang  dan  jasa  yang ditawarkan (kartel) guna  memperoleh keuntungan  yang  setinggi-tingginya dalam waktu yang relative singkat. 2 Persaingan diantara pelaku usaha juga dapat terjadi secara  curang  ( unfair  competition )  sehingga  merugikan  konsumen  bahkan negara. 3
Persaingan  sempurna  merupakan  struktur  pasar  yang  paling  ideal,  karena sistem  pasar  ini  dianggap  merupakan  struktur  pasar  yang  akan  menjamin terwujudnya  efisiensi  kegiatan  memproduksi  barang  atau  jasa.  Pasar  ini didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri dimana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual dan pembeli tidak dapat  mempengaruhi keadaan pasar.  Selain  itu,  karakteristik  dari  pasar  yang  bersaing  secara  sempurna  adalah dengan  memberikan  informasi  secara  luas  kepada  penjual  maupun  pembeli, mudahnya untuk  masuk dan keluar dari pasar,  infrastruktur didalam pasar  layak, dan  kontrak  yang  dibuat  antara  penjual  dan  pembeli  dapat  dengan  mudah dilaksanakan.  Ketika  semua  karakteristik  ini  terpenuhi,  maka  akan  tercapailah maksimalisasi  keuntungan  yang  akan  diterima  oleh  pelaku  usaha  maupun konsumennya.
Dari  sudut  pandang  pelaku  usaha,  persaingan  kuat  memberikan  banyak keuntungan.  Namun  disisi  lain,  persaingan  seringkali  membuat  orang  bekerja dengan  memberikan  yang  terbaik,  memberikan  tantangan  yang  sering  kali menghasilkan  respon  yang  benar-benar  inovatif,  dan  dapat  memberikan  sesuatu yang terbaik dari sebuah perusahaan. Dalam persaingan sempurna, jumlah pelaku
1 Andi  Fahmi  Lubis,  et  al,  2009, Hukum  Persaingan  Usaha  Antar  Teks  dan  Konteks ,  Jakarta: Deutsche Gesellshaft fur Technishe Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, hlm. 3.
2 Ibid, hlm 12
3 Ibid, hlm 15
usaha  sangat  banyak  dan  kemampuan  setiap  pelaku  usaha  dianggap  sedemikian kecilnya, sehingga tidak mampu mempengaruhi pasar. Beberapa karakteristik agar sebuah pasar dapat dikatakan pasar persaingan sempurna, yaitu: 4
1. Semua  pelaku  usaha  memproduksi  barang  yang  homogeny  (homogenitas produk).  Produk  yang  homogeny  adalah  produk  yang  mampu  memberikan kepuasan (utilitas) kepada konsumen tanpa perlu mengetahui siapa produsennya;
2. Produsen  dan  konsumen  memiliki  pengetahuan  atau  informasi  sempurna (perfect  knowledge).  Para  pelaku  ekonomi  (konsumen  dan  produsen)  memiliki pengetahuan  sempurna  tentang  harga  produk  dan  input  yang  dijual  sehingga konsumen  tidak  akan  mengalami  perlakuan  harga  jual  yang  berbeda  dari  satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya;
3. Output  sebuah  perusahaan  relative  lebih  kecil  disbanding  output  pasar  ( small relatively  output ).  Jumlah  output  perusahaan  secara  individu  dianggap  relative kecil dibandingkan dengan jumlah output seluruh perusahaan dalam industry.
4. Perusahaan  menerima  harga  yang  ditentukan  pasar  ( price  taken ).  Perusahaan menjual produknya dengan berpatokan pada harga yang ditetapkan pasar karena perusahaan tidak mampu mempengaruhi pasar.
5. Semua  perusahaan  bebas  masuk  dan  keluar  pasar.  Dalam  pasar  persaingan sempurna,  factor  mobilitasnya  tidak  terbatas  dan  tidak  ada  yang  harus dikeluarkan untuk memindahkan factor produksi.
Semua ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan kapasitas pengusaha nasional yang handal dan kuat bersaing dipasar regional  dan internasional. Selain itu, kebijakan ekonomi pemerintah  mampu  meyakinkan para  investor asing dan eksportir  luar  negeri mendapat  kesempatan  yang  sama  untuk  bersaing  di  pasar  dalam  negeri  dengan pengusaha lokal atau nasional dalam mekanisme pasar yang sehat.
Dalam  persaingan  usaha  merupakan  sebuah  proses  dimana  para  pelaku  usaha dipaksa menjadi perusahaan yang efisien dengan penawaran pilihan-pilihan produk dan jasa  dalam  harga  yang  lebih  rendah.  Persaingan  hanya  ada  bila  ada  dua  pelaku  usaha atau  lebih  yang  menawarkan  produk  dan  jasa  kepada  para  pelanggan  dalam  sebuah pasar. Untuk merebut hati konsumen, para pelaku usaha berusaha menawarkan produk dan jasa yang menarik baik dari segi harga, kualitas dan pelayanan. 5 Fungsi penegakan hukum  bertujuan untuk  menghilangkan  berbagai  hambatan persaingan  berupa perilaku bisnis  yang  tidak  sehat.  Sementara  proses  pemberian  saran  pertimbangan  kepada pemerintah  akan  mendorong  proses  reformasi  regulasi  menuju  tercapainya  kebijakan persaingan  yang  efektif  di  seluruh  sektor  ekonomi.  Selama  ini,  baik  dalam  proses penegakan  hukum  maupun  dalam  analisis  kebijakan  Pemerintah,  seringkalai  ditemui bahwa kebijakan menjadi sumber dari lahirnya berbagai praktek persaingan usaha tidak sehat di beberapa sektor.
Agar  pasar  tetap  bersaing,  tidak  boleh  ada  hambatan  yang  tidak  perlu  masuk kedalamnya  sehingga  perusahaan  baru  bisa  masuk  ketika  mereka  melihat  peluang bisnis. Hambatan untuk keluar tidak boleh berlebihan, memungkinkan perusahaan untuk meninggalkan  pasar  ketika  tidak  dapat  berjalan  secara  efektif.  Sebuah  kebijakan persaingan  yang  efektif  juga  harus  melindungi  hak-hak  pengusaha  untuk  masuk  dan meninggalkan  pasar. 6 Pembuatan  undang-undang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk
4 Masyhurri, 2007, Ekonomi Mikro , Malang: UIN Press, hlm. 201.
5 Ditha  Wiradiputra,  2008, Hukum  Persaingan  Usaha;  Suatu  pengantar ,  Bahan  Ajaran  Hukum Persaingan Usaha Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
6 Ibid.,
mengatur  berbagai  perdagangan  dengan  mencegah  dari  perbuatan  yang  melanggar hukum, penetapan harga dan monopoli, untuk menyelenggarakan persaingan, dan untuk mendorong  produksi  barang  dan  jasa  yang  berkualitas  dengan  harga  yang  rendah dengan  tujuan  utama  untuk  menjaga  kesejahteraan  masyarakat  dengan  memastikan bahwa  tuntutan  konsumen  akan  dipenuhi  oleh  pembuatan  dan  penjualan  barang  pada harga yang wajar. 7
Di Indonesia, antitrust  laws diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 33 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  yang  kemudian  disebut  UU  Anti  Monopoli. 8 Untuk mewujudkan  konsep  perekonomian  yang  menganut  sistem  ekonomi  pasar  dan persaingan  sehat  seperti  yang  diinginkan  oleh  dunia  usaha  serta  program  pemulihan ekonomi Indonesia maka bulan Januari 1998 dilakukan penandatanganan Momerandum Kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan International Monetary Fund (IMF), yang  kemudian  dipertegas  dan  dituangkan  dalam  Momerandum  Tambahan  mengenai Kebijakan  Ekonomi  dan  Keuangan  Pemerintah  RI  ( Supplementary  Momerandum  of Economic and Financial Policies/MEEP of the Government of Indonesia ) pada 10 April 1998. 9 Pemerintah  Indonesia  menyepakati  untuk  melaksanakan  berbagai  pembaharuan structural,  salah  satunya  adalah  untuk  mengubah  ekonomi  Indonesia  menjadi  suatu ekonomi yang terbuka, kompetitif dan efisien. 10 Suatu UU Anti Monopoli yang efektif merupakan  prasyarat  mutlak  bagi  berjalannya  ekonomi  pasar.  Undang-undang  ini melarang  perjanjian  yang  menghambat  persaingan,  penyalahgunaan  kekuasaan monopoli dan penggabungan perusahaan-perusahaan besar yang menguasai pasar, serta undang-undang ini juga menjamin terbukanya akses pasar untuk semua pihak. 11
Pemerintah  Indonesia  dalam  hal  ini  juga  membentuk  sebuah  Komisi  yang bertugas  untuk  mengawasi  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  dari tindakan-tindakan  atau  kegiatan-kegiatan  yang  dilarang  oleh  UU  Persaingan  usaha. Komisi  ini  dinamakan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (yang  selanjutnya  disebut KPPU)  yang  didasarkan  pada  Pasal  34  UU  Antimonopoli  dan  Persaingan  Usaha  yang menginstrusikan  bahwa  pembentukan  susunan  organisasi,  tugas  dan  fungsi  komisi ditetapkan melalui keputusan Presiden. Status Komisi sebagaimana Pasal 30 disebutkan bahwa  untuk  mengawasi  pelaksanaan  UU  No.  5  Tahun  1999  dibentuk  Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha,  yaitu  suatu  lembaga  independen  yang  terlepas  dari pengaruh  dan  kekuasaan  Pemerintah  serta  pihak  lain.  Adapun  dalam  konteks ketatanegaraan,  KPPU  merupakan  lembaga  negara  komplementer  ( state  auxiliary organ )  yang  mempunyai  wewenang  berdasarkan  UU  Nomor  5  Tahun  1999  untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha.
Selain akan  membahas  mengenai  KPPU  yang ada di Indonesia, dalam penulisan makalah ini penulis juga akan membahas mengenai komisi pengawas persaingan usaha yang ada di Negara Malaysia yang hingga saat ini belum terbentuk oleh pemerintahnya dan  akan  mencoba  membandingkan  keduanya  (antara  Negara  Indonesia  dan  Negara
7 Gregory Mankiw, 2006, Pengantar Ekonomi Mikro , Jakarta: Penerbit Salemba Empat, hlm. 405.
8 Sutan  Remi  Sjahdeni,  2002, Latar  Belakang,  Sejarah  dan  Tujuan  Undang-Undang  Larangan Monopoli , Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis May-Juni, hlm. 13.
9 L.  Budi  Kagramanto,  2008, Larangan  Persekongkolan  Tender ( Perspektif  Hukum  Persaingan Usaha ), Yogyakarta: Srikandi, hlm. 7.
10 Thee Kian Wie, Aspek-Aspek Ekonomi Yang Perlu Diperhatikan Dalam Implementasi Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 , Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis Vol.7, hlm. 64.
11 Kartee, 2002, Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat , Jakarta: Etcetera&Katalis, hlm. 1.
Malaysia).  Serta  penulis  juga  akan  membahas  mengenai  pengaturan  tentang Price Discrimination di Negara Indonesia dengan Negara Malaysia.

## B. Permasalahan
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut  di  atas,  maka  dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:
1. Bagaimana  perbandingan  eksistensi  komisi  persaingan  usaha  yang  ada  di Negara Indonesia dengan lembaga di Negara Malaysia?
2. Bagaimanakah  pengaturan  mengenai  tindakan  price  discrimination  di  Negara Indonesia dan Negara Malaysia?

## C. Metode Pendekatan
Penyusunan  penulisan  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif ( normative  legal  research )  dikarenakan  penelitian  ini  merupakan  penelitian kepustakaan  atau  studi  dokumen  yang  dilakukan  atau  ditujukan  hanya  pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.
Pendekatan  Normatif  adalah  pendekatan  yang  menelaah  hukum  sebagai kaidah  yang  dianggap  sesuai  dengan  penelitian  yuridis  normatif  atau  penelitian hukum  tertulis  atau  penelitian  hukum  yang  doktrinal,  yang  bekerja  untuk menemukan  jawaban-jawaban  yang  benar  dengan  pembuktian  kebenaran  yang dicari  dari  preskripsi-preskripsi  hukum  yang  tertulis  di  undang-undang.  Dengan singkatnya bahwa penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas- asas dalam ilmu hukum. 12

## D. Pembahasan
1.    Eksistensi  Lembaga  Komisi  Persaingan  Usaha  yang  ada  di  Negara Indonesia dengan lembaga di Negara Malaysia
Status Komisi  sebagaimana Pasal 30 disebutkan  bahwa untuk  mengawasi pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1999 dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha,  yaitu  suatu  lembaga  independen  yang  terlepas  dari  pengaruh  dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain. Adapun dalam konteks ketatanegaraan, KPPU  merupakan  lembaga  negara  komplementer  ( state  auxiliary  organ ) 13 yang  mempunyai  wewenang  berdasarkan  UU  Nomor  5  Tahun  1999  untuk melakukan  penegakan  hukum  persaingan  usaha.  Secara  sederhana, state auxiliary  organ adalah  lembaga  negara  yang  dibentuk  di  luar  konstitusi  dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) yang juga sering disebut dengan lembaga independen  semu  negara  ( quasi ).  Peran  sebuah  lembaga  independen  semua negara  ( quasi )  menjadi  penting  sebagai  upaya  responsif  bagi  negara-negara yang tengah transisi dari otoriterisme ke demokrasi.
Sebagai  pelaksanaan  pasal  34,  maka  guna  pengaturan  lebih  lanjut mengenai  pembentukan,  susunan  organisasi,  tugas,  dan  fungsi  Komisi ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha.  Dalam  Pasal  8  Keppres  tersebut,  tercantum
12 Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 36.
13 L.  Budi  Kagramanto,  2007, Implementasi  UU  No  5  Tahun  1999  Oleh  KPPU ,  Jurnal  Ilmu Hukum Yustisia: p.2.
bahwa  Komisi  terdiri  dari  Anggota  Komisi  dan  Sekretariat.  Keanggotaan Komisi  terdiri  atas  seorang  ketua  merangkap  anggota,  seorang  Wakil  Ketua merangkap  anggota,  dan  sekurang-kurangnya  7  (tujuh)  orang  anggota. Pengangkatan dan pemberhentian anggota atau Komisioner dilaksanakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat  diangkat  kembali  untuk  1  kali  masa  jabatan  berikutnya.  Pada  saat  ini merupakan  masa  jabatan  Komisi  yang  kedua  untuk  periode  tahun  2006-2011 sebagaimana  telah  susunannya  telah  ditetapkan  dalam  Peraturan  Presiden Nomor 59/P Tahun 2006.
Dengan  demikian,  penegakan  hukum  Antimonopoli  dan  persaingan usaha berada dalam kewenangan KPPU. Namun demikian, tidak berarti bahwa tidak  ada  lembaga  lain  yang  berwenang  menangani  perkara  monopoli  dan persaingan  usaha.  Pengadilan  Negeri  (PN)  dan  Mahkamah  Agung  (MA)  juga diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara tersebut. PN diberi  wewenang untuk  menangani  keberatan  terhadap  putusan  KPPU  dan  menangani pelanggaran  hukum  persaingan  yang  menjadi  perkara  pidana  karena  tidak dijalankannya  putusan  KPPU  yang  sudah  in  kracht.  MA  diberi  kewenangan untuk  menyelesaikan  perkara  pelanggaran  hukum  persaingan  apabila  terjadi kasasi  terhadap  keputusan  PN  tersebut.  Sebagai  suatu  lembaga  independen, dapat  dikatakan  bahwa  kewenangan  yang  dimiliki  Komisi  sangat  besar  yang meliputi juga kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan. Kewenangan tersebut  meliputi  penyidikan,  penuntutan,  konsultasi,  memeriksa,  mengadili, dan memutus perkara. 14
Selanjutnya,  KPPU  merupakan  suatu  organ  khusus  yang  mempunyai tugas  ganda  selain  menciptakan  ketertiban  dalam  persaingan  usaha  juga berperan  untuk  menciptakan  dan  memelihara  iklim  persaingan  usaha  yang kondusif.  Meskipun  KPPU  mempunyai  fungsi  penegakan  hukum  khususnya Hukum  Persaingan  Usaha,  namun  KPPU  bukanlah  lembaga  peradilan  khusus persaingan  usaha.  Dengan  demikian  KPPU  tidak  berwenang  menjatuhkan sanksi  baik  pidana  maupun  perdata.  Kedudukan  KPPU  lebih  merupakan lembaga  administrative  karena  kewenangan  yang  melekat  padanya  adalah kewenangan administratif, sehingga sanksi  yang dijatuhkan  merupakan sanksi administratif. 15
Adanya  kendala  tersebut  mengakibatkan  KPPU  belum  dapat  secara optimal  melaksanakan  kewenangan  yang  dimilikinya.  Selain  mengatasi permasalahan- permasalahan di atas, tantangan yang harus dijawab selanjutnya adalah  memperjelas  status  kelembagaan  KPPU  dalam  sistem  ketatanegaraan. Hal  ini  penting  karena  ketidakjelasan  status  KPPU  dalam  sistem ketatanegaraan  menyebabkan  Komisi  ini  menjadi  rentan  untuk  diperdebatkan keberadaannya utamanya ketika komisi ini menjalankan tugas dan fungsinya.
Secara  garis  besar  perkara  terkait  dugaan  pelanggaran  UU  Nomor  5
Tahun 1999 bermula melalui diterimanya laporan dari masyarakat atau inisiatif Komisi yang berasal dari hasil monitoring. Atas laporan atau hasil monitoring dilakukan  penelitian/klarifikasi  terhadap  pihak-pihak  kemudian  dilakukan pemberkasan  dan  gelar  laporan  untuk  menilai  kelayakan  perkara  masuk  ke tahap  Pemeriksaan  Pendahuluan.  Tahap  Pemeriksaan  Pendahuluan  lebih
14 Andi Fahmi Lubis, et. Al, Op.Cit., hlm. 311.
15 Ibid., hlm. 313
difokuskan  untuk  mendapatkan  pengakuan  dan/atau  bukti  awal  yang  cukup. Apabila  dinilai  perlu,  maka  perkara  dapat  dilanjutkan  ke  tahap  Pemeriksaan Lanjutan  untuk  mendapatkan  bukti-bukti  pelanggaran.  Selanjutnya  hasil Pemeriksaan  Lanjutan  akan  dibahas  dalam  Sidang  Majelis  Komisi  untuk mendapatkan  Putusan.  Atas  Putusan  tersebut,  para  pihak  terkait  dapat mengajukan  keberatan  kepada  Pengadilan  Negeri  atau  Mahkamah  Agung  di tingkat kasasi. Salah satu keunikan dalam penanganan perkara di KPPU adalah adanya  batasan  waktu  yang  ketat  untuk  masing-masing  tahap,  hal  ini ditekankan guna menyesuaikan dengan tuntutan dunia usaha yang dinamis dan membutuhkan kepastian dalam menjalankan aktivitasnya.
Persaingan  yang adil dan terbuka  membawa kepada pasar  yang sehat dengan  harga  yang  kompetitif,  di  mana  lebih  banyak  barang  dan  jasa  sampai kelebih  banyak  pengguna.  Kebijakan  persaingan  di  Malaysia  mengambil langkah  maju  yang  signifikan  dengan  pemberlakuan  UU  Competition  2010 (CA2010)  atau  disebut  juga  UU  Anti  Persaingan  2010  (AP  2010).  Undang- undang  dasar  Malaysia  pertama  yaitu  hukum  persaingan  nasional  yang komprehensif  (atau  undang-undang  antitrust).  Dengan  diberlakukannya hukum,  Malaysia  sekarang  memiliki  instrumen  penting  dalam  kebijakan persaingan. Kunci dari tujuan hukum persaingan adalah untuk “mempromosikan  pembangunan  ekonomi  dengan  mempromosikan  dan melindungi  proses  persaingan”.  AP  2010  bersama-sama  dengan  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  1999  (CPA  1999)  dapat  dianggap  sebagai dua pilar utama perlindungan konsumen di Malaysia. 16 Kedua undang-undang yang  dalam  artian  saling  melengkapi,  AP  2010  yang  berfokus  pada  sisi penawaran sementara CPA 1999 di sisi permintaan (OECD, 2010).
Sejak  Akta  Persaingan  2010  (AP  2010)  diberlakukan  pada  1  Januari 2012,  komisi  Persaingan  Malaysia  telah  berkembang  maju  sebagai  pelaksana penegak undang-undang persaingan di Malaysia.  Komisi Persaingan Malaysia (yang  selanjutnya  disebut  MyCC)  adalah  lembaga  penegak  hukum  untuk  AP 2010  tersebut.  Akta  Persaingan  2010,  telah  memperkuat  MyCC  yang ditempatkan di  bawah  Departemen Perdagangan  Dalam  Negeri,  Koperasi  dan Kepenggunaan  untuk  memastikan  kepatuhan  kepada  Akta  Persaingan  (AP) 2010,  menyelidiki  keluhan  tentang  tingkah  laku  antipersaingan,  melakukan penelitian  pasar  dan  mendenda  perusahaan-perusahaan  yang  melanggar peraturan. Pelaksanaan  AP 2010  adalah satu dari  Inisiatif Reformasi Strategis ( Strategic Reform Initiatives, SRI ) yang telah diidentifikasi di bawah Rencana Transformasi Ekonomi ( Economic Transformation Plan, ETP ), yang bertujuan untuk  mendorong persaingan  yang  sehat  dan  berkembang  dalam ekonomi Malaysia. 17
MyCC  adalah  terdiri  dari  seorang  Ketua  dan  perwakilan  pemerintah dari  Kementerian  Perdagangan  Dalam  Negeri,  Koperasi  dan  Konsumerisme, Unit  Perancang  Ekonomi,  Departemen  Perdana  Menteri,  Jaksa  Agung  dan
16 Other laws that protect consumers include the Trade Descriptions Act 1972, the Hire-Purchase Act 1967, the Weights and Measures Act 1972, the Direct Sales Act 1993, and the Money Lenders Act, 1951.
17 http://portal.parlimen.gov.my/ipms/modules/risalat/res/risalat/2014/Laporan%20Tahunan%20 dan%20Penyata%20Kewangan%20Suruhanjaya%20Persaingan%20Malaysia%20(MyCC)%20Bagi%20T ahun%202013.pdf, di akses pada tanggal 10 Juli 2015 pukul 18.35 WIB.
Kementerian  Perdagangan  Internasional  dan  Industri.  MyCC  juga  memiliki lima orang anggota dari sektor swasta. Anggota MyCC adalah terdiri dari ahli dalam  beberapa  bidang  seperti  bidang  undang-undang,  ekonomi,  bisnis, industri,  perdagangan,  administrasi  publik,  persaingan  serta  perlindungan pengguna.  Semua  usaha  telah  dilakukan  untuk  memastikan  berbagai  sektor diwakili bagi memungkinkan MyCC mencapai aspirasinya.
MyCC  telah  membentuk  enam  komite  kerja  untuk  membantu  dalam melaksanakan fungsi utamanya:
a. Komite Keuangan dan Akuisisi
b. Komite Sumber Daya Manusia
c. Komite Advokasi
d. Komite Publisitas dan Komunikasi
e. Komite Pedoman Internal ( Internal guidelines )
f. Komite Pedoman Eksternal ( External guidelines )
Sejak  awal,  MyCC  telah  aktif  dalam  menjalankan  tugasnya.  MyCC mendorong  sektor  publik  dan  swasta  sehingga  mengamalkan  persaingan. MyCC  juga  menerbitkan  pedoman  tentang  pelaksanaan  dan  penegakan  AP 2010,  melakukan  penelitian  yang  terkait  dengan  persaingan  dalam  ekonomi Malaysia atau sektor-sektor ekonomi tertentu, dan mendidik dan meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat tentang penegakan AP 2010 dan bagaimana ia akan menguntungkan negara.
MyCC  diberi  kuasa  oleh  UU  Komisi  Persaingan  2010  untuk memastikan kepatuhan kepada AP 2010, menyelidiki keluhan tentang perilaku antipersaingan,  melakukan  penelitian  pasar  dan  memberikan  hukuman  pada perusahaan-perusahaan  yang  ditemukan  melanggar hukum persaingan.  MyCC juga  memiliki  kekuasaan  untuk  menetapkan  biaya  atau  biaya  untuk  layanan yang  disediakan;  memberi  pinjaman,  beasiswa  dan  uang  muka  kepada  warga kerjanya;  bekerjasama  dengan  badan  korporasi  lain  atau  lembaga  pemerintah dan  meminta  informasi  dari  perusahaan  untuk  membantu  dalam  pelaksanaan fungsi-fungsinya;  atau  melakukan  tugas  apapun  yang  sifatnya  incidental dengan fungsi dan kewenangannya.
Meskipun  penegakan  merupakan  kegiatan  inti  MyCC,  MyCC  juga memegang  tanggung  jawab  lain  dalam  misinya  untuk  menjaga  kepentingan persaingan  semua  bisnis  di  Malaysia.  Dalam  tahun  yang  dikaji,  MyCC mempertahankan momentumnya dalam upaya advokasi, mendorong pertanyaan  akademik,  melakukan  survei  pasar,  mengeluarkan  garis  panduan tentang  aplikasi  dan  implikasi  AP  2010,  dan  menargetkan  pihak-pihak  yang berkepentingan  seperti  perusahaan  kecil  dan  menengah  (UKM)  dan  asosiasi perdagangan.  Sebagai  persiapan  untuk  menghadapi  tantangan  yang  kian meningkat  dari  pasar-pasar  dukungan  yang  kompetitif,  MyCC  meningkatkan kehadiran  digital,  meningkatkan  jumlah  warga,  menyelenggarakan  konferensi dan    lokakarya,  dan  berpartisipasi  secara  aktif  dalam  kerjasama  dan  berbagi pengetahuan dengan badan-badan berkuasa lain.
Sebelum  berlakunya  UU  Persaingan  tanggal  1  Januari  2012,  MyCC memfokuskan  kegiatannya  pada  tiga  bidang  utama,  yaitu,  advokasi, pembangunan  kapasitas  dan  penyusunan  pedoman  operasional.  Kegiatan advokasi jelas  sangat penting untuk menciptakan kesadaran di antara berbagai pemangku  kepentingan  seperti  konsumen,  LSM,  asosiasi  industri  dan  media.
Setelah mengantisipasi efek-efek ini ke atas  lingkungan bisnis Malaysia, kami dapat  meramalkan  perlunya  untuk  kesadaran  yang  lebih  tinggi  di  antara perusahaan  besar  dan  kecil,  serta  asosiasi-asosiasi  bisnis.  Banyak  orang menyatakan  mereka  tidak  tahu  tentang  AP  2010,  sementara  yang  lain  masih memiliki  salah  tanggapan  bahwa  MyCC  adalah  bertentangan  dengan  bisnis. Inilah tantangan utama yang kami harus atasi melalui advokasi. Taruhan adalah tinggi,  karena  keberhasilan  pelaksanaan  undang-undang  persaingan  adalah salah  satu  bagian  penting  dalam  transformasi  ekonomi  negara  kita.  Bila  lebih banyak  bisnis  mendapat  tahu  tentang  manfaat  pasar  yang  adil  dan  kompetitif dengan  bantuan  MyCC,  mereka  akan  menjadi  lebih  inovatif,  efisien  dan mampu bersaing di tingkat global.
Usaha-usaha  advokasi  kami  adalah  bagian  dari  proses  yang berkelanjutan,  dan  masih  banyak  yang  harus  dilakukan  untuk  berkomunikasi tentang  kepentingan  AP  2010  kepada  pihak-pihak  yang  kepentingan  dalam sektor swasta dan publik. Kami telah menerbitkan dua buku panduan baru pada tahun  lalu,  UU  Persaingan  2010:  Panduan  untuk  Bisnis,  dan  UU  Persaingan 2010: Garis Panduan Kepatuhan. Buku-buku panduan ini akan ditambahkan ke koleksi pedoman ada tentang AP 2010 dan merupakan alat yang tidak ternilai untuk  bisnis  yang  ingin  memahami  AP  2010.  Sebagai  suatu  Komisi  yang relatif baru, MyCC masih memiliki perjalanan yang panjang. Pihak-pihak yang berkepentingan  memiliki  harapan  tinggi terhadap  apa  yang dapat dicapai oleh MyCC dalam waktu singkat, meskipun kapasitas terbatas. Namun, dalam tahun 2013 telah mengambil langkah ke depan dalam  menegakkan AP 2010. Antara pencapaian  penting  yang  paling  signifikan  sejauh  ini,  MyCC  telah mengeluarkan  dua  Keputusan  Yang  Dicadangkan  mengingat  adanya  praktik antipersaingan  yang  berpotensi  memberikan  dampak  besar  kepada  pengguna. Ini menunjukkan komitmen kami untuk membantu dan melindungi persaingan untuk semua pihak. Media massa telah mengambil perhatian pada kasus ini dan telah  memberi  dukungan  kuat  dalam  menyampaikan  mandat  penegakan  kami kepada publik.
Sebagai  salah  satu  kegiatan  MyCC  yang  dimandatkan  di  bawah  AP 2010,  Ulasan  Pasar  tetap  alat  penting  untuk  mengidentifikasi  elemen-elemen antipersaingan dalam pasar tertentu. Detik penting utama MyCC dalam bidang Ulasan  Pasar  adalah  studi  tentang  penetapan  harga  dalam  industri  layanan profesional,  yang  dilakukan  dalam  analisis  pasar  pada  Juli  2013.  Tambahan lagi, MyCC mencapai dua detik penting utama dengan menghasilkan publikasi yang ditargetkan untuk membantu bisnis memahami kebutuhan AP 2010. “UU Persaingan 2010: Panduan untuk Bisnis' memberi penjelasan sederhana tentang peristilahan  hukum  AP  2010,  sementara  'UU  Persaingan  2010:  Pedoman Kepatuhan” membantu pemilik bisnis dalam melaksanakan program kepatuhan hukum  persaingan.  Penerbitan  telah  tersedia  untuk  diunduh  dari  situs  MyCC, yang tetap menjadi pusat referensi untuk semua pihak yang tertarik tentang hal- hal yang terkait dengan undang-undang persaingan. Kami juga mengembangkan  keterlibatan  dengan  masyarakat  melalui  platform  media sosial,  yang  telah  memfasilitasi  akses  ke  informasi  tentang  AP  2010  dan MyCC.
Misi MyCC yaitu untuk memajukan budaya persaingan dan mendidik pihak-pihak  yang  berkepentingan  mencapai  saat  keunggulan  ketika  kami
menganjurkan Konferensi pertama kami berkenaan undang-undang persaingan. Pada 25 September 2013, Wakil Perdana Menteri Malaysia, YAB Tan Sri Dato 'Muhyiddin  Yassin  meluncurkan  Konferensi  Hukum  Persaingan  MyCC  yang pertama,  satu  acara  detik  penting  untuk  saling  bertukar  pengetahuan  dalam hukum  persaingan  dan  isu-isu  persaingan.  Konferensi  dua  hari  ini,  yang bertemakan  “Standar  Baru  Menjalankan  Bisnis  di  Malaysia”  ( New  Standards of  Doing  Business  in  Malaysia )  telah  menemukan  ahli  dari  seluruh  dunia dengan peserta  industry  untuk  memberikan pemahaman  yang  lebih  mendalam tentang  isu-isu  saat  ini  persaingan  dan  pengalaman  yang  berbeda  untuk mencapai  kepatuhan.  Sebagian  dari  aktivitas  pertumbuhan  dan  berbagi pengetahuan  MyCC  adalah  mengambil  bagian  secara  aktif  dalam  perjalanan, bengkel  dan  pertemuan  internasional  serta  program  kaitan.  Keterlibatan  kami dalam  kegiatan  ini  telah  memberi  warga  MyCC  pandangan  dan  keterampilan yang  berharga  untuk  beroperasi  dalam  lingkungan  persaingan  yang  berubah- ubah.
Program  advokasi  kami  akan  terus  ditargetkan  ke  bidang-bidang utama  ini,  terutama  perusahaan  kecil  dan  menengah  (UKM)  serta  asosiasi perdagangan  yang  masih  tidak  menyadari  tentang  pentingnya  mematuhi  AP 2010.  Usaha  MyCC  adalah  sangat  penting  dalam  menunjukkan  kepada  PKS lokal bagaimana AP 2010 melindungi mereka, dengan hasil akhirnya PKS akan mematuhi AP 2010 dan memiliki daya saing yang lebih. MyCC juga akan terus fokus  pada  tipuan  tawaran,  salah  satu  dari  isu  persaingan  paling  serius  yang dihadapi oleh ekonomi-ekonomi di seluruh dunia. Menyusul restrukturisasi tim penegakan,  MyCC  akan  terus  memberi  penekanan  untuk  pelatihan  dan pembangunan kapasitas. MyCC juga akan menerbitkan pedoman tentang rezim relaksasi kami untuk mendorong pemberi  informasi untuk  bekerjasama dalam penyelidikan.  Dengan  menciptakan  lingkungan  yang  bebas  dari  kegiatan antipersaingan yang melibatkan perusahaan-perusahaan lokal, yang kita adalah bahwa  penegakan  AP  2010  akan  menciptakan  sebuah  ekonomi  yang mendorong  perkembangan  inovasi.  Pasar  yang  lebih  sehat  dan  kompetitif  ini akan  menawarkan  berbagai  barang  berkualitas  tinggi  kepada  rakyat  dan  pada harga  yang  kompetitif  sementara  perusahaan-perusahaan  Malaysia  yang inovatif  akan  menghasilkan  produk  Dengan  menciptakan  lingkungan  yang bebas  dari  kegiatan  antipersaingan  yang  melibatkan  perusahaan-perusahaan lokal,  yang  kita  adalah  bahwa  penegakan  AP  2010  akan  menciptakan  sebuah ekonomi  yang  mendorong  perkembangan  inovasi  dan  layanan  ke  tingkat internasional.
Melalui  perannya  sebagai  penegak  AP  2010,  MyCC  telah  bertindak dalam  mempromosikan  dan  memfasilitasi  budaya  persaingan  yang  sehat  di Malaysia. Dalam  melaksanakan  mandatnya,  MyCC telah  memperoleh  banyak prestasi  yang  membanggakan  dalam  tahun  2013  terutama  ketika  ia mengeluarkan  dua  Keputusan  Yang  Dicadangkan  dan  menerbitkan  Pedoman untuk  membantu  perusahaan-perusahaan  mematuhi  AP  2010.  MyCC  juga sukses  menyelenggarakan  konferensi  undang-undang  persaingan  Malaysia yang pertama untuk mengembangkan lagi suasana hukum persaingan di negara ini.  Melalui  kegiatan  investigasi,  penegakan,  advokasi  dan  program  bantuan kemasyarakatan,  MyCC  juga  memainkan  peran  penting  dalam  mengubah pikiran  bisnis  Malaysia  dan  memacu  budaya  kompetisi.  Saya  menyarankan
perusahaan-perusahaan  besar  atau  kecil  untuk  mengambil  perhatian  tentang penegakan  tegas  AP  2010  oleh  MyCC,  karena  tindakan  antipersaingan  tidak lagi  akan  dibiarkan  berkelanjutan  dalam  pasar.  Dengan  munculnya  AP  2010, Malaysia telah  bergabung dengan  barisan 140  badan  berwenang  lainnya  yang memiliki  hukum  persaingan  nasional.  Pertumbuhan  berkelanjutan  MyCC setimpal  dengan  peningkatan  kepentingan  hukum  persaingan  dalam  upaya membangun  negara  yang  kompetitif  ditingkat  global.  Pemerintah  Malaysia telah  membuat  AP  2010  untuk  memastikan  bahwa  perusahaan-perusahaan kecil  dan  besar  dilindungi  dari  praktek  yang  tidak  adil.  Dengan memperjuangkan  hak  bisnis  untuk  beroperasi  dalam  lingkungan  kompetisi yang  adil,  AP  2010  akan  membantu  memperkuat  ekonomi  berbasis  kualitas, efisiensi  dan  kepiawaian.  Beberapa  tantangan  saja  yang  tinggal  untuk  diatasi. Mendeteksi  dan  menyelidiki  kasus  membutuhkan  Bila  lebih  banyak  bisnis mendapat  tahu  tentang  faedah-faedah  pasar  yang  adil  dan  kompetitif  dengan bantuan  MyCC,  mereka  akan  menjadi  lebih  inovatif,  efisien  dan  mampu bersaing di tingkat global. keahlian ekonomi dan legislatif yang tinggi; oleh itu MyCC  terus  menghadapi  kendala  dengan  sumbernya  yang  terbatas. Untungnya,  keanggotaan  Malaysia  dalam  Organisasi  Negara-Negara  Asia Tenggara  (ASEAN)  menyediakan platform penting  bagi  kerjasama  dalam bidang  hukum  dan  kebijakan  persaingan.  Melalui  berbagai  kerjasama  yang lintas  batas  dan  kegiatan  membangun  kapasitas,  MyCC  telah  mendapat pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  hal-hal  teknis  dan  kesulitan  dalam menegakkan AP 2010.
2.   Pengaturan Mengenai Tindakan Price Discrimination di Negara Indonesia dan Negara Malaysia
Masalah  diskriminasi  harga  ( Price  Discrimination )  menyita  banyak perhatian  karena  tindakan  membedakan  harga  nominal  dari  produk  atau  jasa yang identik sangat mudah dijumpai dimana-mana, mulai dari iklan di media- media  massa  hingga  penawaran  berlangganan  berbagai  publikasi. 18 Tetapi, perbedaan  harga  nominal  tidaklah  secara  otomatis  berarti  tindakan  anti persaingan. Perbedaan harga yang tidak memiliki landasan yang jelas, terutama dari sudut biaya, apalagi jika dipayungi dengan perjanjian, atau dilakukan oleh perusahaan  yang  memiliki  kekuatan  untuk  mempengaruhi  pasar,  sangat  bisa jadi  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 19
Dalam  perspektif  teori  Ekonomi,  Diskriminasi  harga  pada  dasarnya merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk menghasilkan tambahan uang dengan mengisolasi pelanggan atau kelompok pelanggannya, dan mengenakan tingkat harga yang berbeda sesuai dengan elastisitas permintaan dari pelanggan atau kelompok pelanggan yang bersangkutan. Robinson (1979) mendifinisikan diskriminasi harga sebagai “ the act of selling the same article, produced under a  single  control,  at  different  prices  to  different  buyers... ”. Dengan definisi di atas,  diskriminasi  harga  hanya terjadi  jika  tindakan  memenuhi  kondisi  bahwa harga  yang  berbeda dikenakan terhadap artikel (barang)  yang sama. Unit-unit
18 M. Nawir Messi, 2000, dalam Untaian Pemikiran Sewindu Hukum Persaingan Usaha , Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, hlm. 73.
19 Ibid, hlm 76
identik  secara  fisik  dari barang  yang  diperjual  belikan  adalah  merupakan artikel yang berbeda secara ekonomi, jika dijual pada pasar yang berbeda. Jika terdapat  perbedaan  biaya  di  dalam  memasarkan  produk  pada  pasar  yang berbeda, maka dengan kondisi pasar bersaing unit-unit identik secara fisik dari produk tersebut bisa jadi akan masuk ke pasar yang berbeda-beda dengan harga yang  berbeda-beda  pula.  Karena  itu,  perbedaan-perbedaan  harga  dari  suatu barang  bisa  jadi  bukan  merupakan  tindakan  diskriminasi  harga,  kecuali  jika transaksi  jual  belinya  dilakukan  pada  kondisi  biaya  yang  identik.  Di  sisi  lain, diskriminasi  harga  terjadi  jika  unit-unit  identik  secara  fisik  dari  suatu  jenis barang atau produk dijual pada harga yang sama di pasar yang biaya transaksi per unitnya berbeda-beda.
Diskriminasi  harga  secara  sporadis  ( sporadic  price  discrimination ) adalah  karaketeristik  dari  proses  penyesuaian  pasar  yang  bersaing  menuju keseimbangan. Produser pada umumnya  mengetahui kondisi pasar seperti apa yang terjadi pada tingkat harga yang sedang berlangsung. Tetapi produser pada umumnya tidak  mengetahui  jika kondisi pasar  berubah, atau bagaimana pasar akan  bereaksi  terhadap  perubahan-perubahan  harga  yang  nyata.  Eksperimen dengan  perbedaan-perbedaan  harga  akan  menghasilkan  informasi  pasar  yang dibutuhkan  oleh  produser  untuk  membuat  keputusan  mengenai  output  dan harga yang pada gilirannya akan menggiring pasar dari suatu keseimbangan ke keseimbangan yang baru.
Oleh  sebab  itu,  perhatian  terhadap  tindakan  diskriminasi  harga  di dalam  kebijakan  persaingan  usaha  bukanlah  terhadap  tindakan  diskriminasi sporadic  maupun  yang  bersifat  persisten  pada  pasar  yang  bersaing.  Tetapi, yang  lebih penting adalah perhatian terhadap tindakan  sistematik diskriminasi harga  yang  dilakukan  oleh  perusahaan-perusahaan  yang  memiliki  kekuatan pasar  (market  power).  Analisis  klasik  dari  fenomena-fenomena  tersebut membedakan 3 (tiga) jenis diskriminasi harga:
a. First Degree Price Discrimination 20
Jenis  pertama  diskriminasi  harga  adalah  berdasarkan  kemampuan penjual  menentukan  secara  tepat  kemauan  dari  setiap  pembeli  atau konsumen untuk membayar ( willingnes to pay , WTP) terhadap barang yang ditawarkan.  Setiap  konsumen  memiliki  pereferensi  dan  daya  beli  yang berbeda.  Karena  itu  WTP  dari  konsumen  terhadap  suatu  barang  atau  jasa bisa jadi melebihi atau lebih besar dari (satu) harga di pasar yang bersaing. Perbedaan  ini  kemudian  dikenal  dengan  surplus  konsumen. First  degree price  discrimination yang  diterapkan  oleh  suatu perusahaan  pada  dasarnya adalah  upaya  untuk  mengekstrak  surplus  konsumen  sebanyak-banyaknya. Praktek  yang  mengenakan  harga  yang  berbeda  pada  setiap  pembeli berdasarkan WTPnya dikenal sebagai perfect first-degree price discrimination.  Di  dalam  praktek,  hampir  tidak  mungkin  menjalankan perfect first-degree price discrimination . Pertama, biasanya menjadi sangat tidak  praktis  mengenakan  harga  yang  berbeda-beda  kepada  setiap konsumen.  Kedua,  perusahaan  biasanya  tidak  mengetahui  WTP  dari  setiap konsumen.  Tetapi,  penjual  atau  produsen  sewaktu-waktu  dapat  melakukan diskriminasi  dengan  menawarkan  beberapa  harga  berbeda  konsumennya.
20 Ibid., hlm. 74.
Hal  ini  misalnya  dilakukan  oleh  professional  seperti  dokter,  akuntan,  atau arsitek yang mengenal kliennya dengan baik.
b. Second Degree Price Discrimination 21
Di beberapa pasar, setiap konsumen membeli sejumlah barang atau jasa  dalam  suatu  periode  waktu  tertentu,  maka  permintaan  tambahan konsumen  terhadap  barang  tersebut  terus  menurun.  Sebagai  contoh permintaan terhadap  listrik dan air.  Konsumen  bisa  jadi  membeli  beberapa ratus  kilowatt  listrik  sebulan,  tetapi  WTPnya  akan  menurun  bersamaan dengan  kenaikan  konsumsinya.  Seratus  kilowatt  pertama  bisa  jadi  sangat berarti  bagi  konsumen  dan  oleh  karena  itu  WTPnya  secara  relatif  akan sangat  tinggi  dibandingkan  WTP  terhadap  unit-unit  tambahan  konsumsi berikutnya. Dalam situasi seperti ini, perusahaan dapat mendiskriminasikan harga  berdasarkan  junlah  unit  yang  dikonsumsi.  Harga  per  unit  yang  lebih rendah  diberikan  terhadap  blok  pembelian  atau  konsumsi  berikutnya. Tindakan ini dikenal dengan second degree price discrimination . Salah satu contoh  dari  second  degree  discrimination  adalah  block  pricing  oleh perusahaan  tenaga  listrik.  Jika  terdapat economies  of  scale di  perusahaan bersangkutan  yang  memungkinkan  penurunan  biaya  rata-rata  dan  biaya marginal,  otoritas  yang  mengontrol  harga  listrik  dapat  mendorong  block pricing  strategy.  Dengan  peningkatan  output  yang  pada  gilirannya mendorong  pencapaian  economies  of  scale,  kesejahteraan  konsumen  dapat ditingkatkan  bersamaan  dengan  kecenderungan  peningkatan  keuntungan bagi  perusahaan.  Bertolak  dari  hal  ini,  maka  dapat  dikatakan  bahwa tindakan second  degree  price  discrimination cenderung  menguntungkan produsen sekaligus konsumen.
c. Third Degree Price Discrimination 22
Jenis  diskriminasi  harga  yang  terakhir  ( third  degree  price discrimination )  terjadi  apabila  perusahaan  mampu  memilah-milah pelanggannya ke dalam dua atau lebih segmen pasar, dimana setiap segmen pasar  didefiniskan  berdasarkan  karakeristiknya  yang  unik.  Beberapa  dari pasar  tersebut  bisa  jadi  price  sensitive,  sementara  segmen  lainnya  bersifat price  insensitive atau less  sensitive. Beberapa  contoh third  degree  price discrimination antara  lain  adalah  regular  vs.  spesial  airline  tariff,  diskon bagi  pelajar  dan  lansia.  Agar  strategi  diskriminasi  menjadi  efektif, perusahaan  harus  memiliki  instrumen  yang  mampu  mencegah  pihak  lain menjadi  perantara  atas  arus  barang  dari  suatu  segmen  pasar  (kelompok pembeli)  ke  segmen  pasar  lainnya.  Dengan  kata  lain  pasar  harus  terpisah. Sebagaimana  halnya  tindakan  diskriminasi  lain  yang  telah  disingung sebelumnya, third degree price discrimination juga cenderung memberikan keuntungan kepada produsen sekaligus kepada konsumen. Sedangkan, Price  Discrimination dalam  perspektif  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat  berkaitan  dengan  harga  diatur  di  dalam  dua  kelompok aturan  atau  pasal,  yakni  diskriminasi  harga  yang  disepakati  di  bawah  payung perjanjian,  dan  diskriminasi  harga  yang  dilakukan  secara  sepihak  atau  tanpa perjanjian.
21 Ibid., hlm. 76
22 Ibid., hlm. 78.
1. Diskriminasi harga yang disepakati di bawah payung perjanjian.
Ada dua pasal di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
yang  mengatur  diskriminasi  harga  yang  disepakati  di  bawah  perjanjian, yakni Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 6.
Pasal  6  sebagai  berikut:  “ Pelaku  usaha  dilarang  membuat perjanjian  yang  mengakibatkan  pembeli  yang  satu  harus  membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama .” Pasal ini melarang perjanjian-perjanjian yang dapat menimbulkan  diskriminasi.  Perjanjian  yang  dimaksud  disini  menurut Hansen  dkk  adalah  terbatas  pada  perjanjian  dalam  hubungan  vertical, karena  itu  sebagai  pihak-pihak  yang  membuat  perjanjian,  pelaku  usaha tidak  berada  satu  sama  lain  dalam  hubungan  persaingan  aktual  atau potensial. 23 Hubungan tersebut misalnya terjadi antara pemasok dan agen atau produsen dan distributor. Sebagai contoh, pembeli tertentu diberikan kemudahan  sistem  pembayaran  dibanding  pembeli-pembeli  lain.
Hubungan  antara  pembeli  dan  penjual  (produsen)  adalah  hubungan vertikal.  Menurut  Hansen  dkk.,  interpretasi  di  atas  merupakan konsekuensi  dari  rumusan  “...pembeli  harus  membayar  dengan  harga yang berbeda ...”. Namun jika ini landasan penafsirannya, maka pembeli harus membayar dengan harga yang berbeda tidak hanya disebabkan oleh perjanjian  dalam  hubungan  vertikal,  tetapi  juga  dimungkinkan  oleh perjanjian dalam hubungan horizontal. Misalnya saja, perjanjian ekslusif antara  perusahaan  kartu  kredit  X  dengan  jasa  angkutan  penerbangan udara  Y  dalam  hubungan  horizontal  menyebabkan  diskriminasi  harga bagi  pemegang  kartu  kredit  non  X.  Meskipun  demikian,  pemeriksaan terhadap  contoh  kasus  terakhir  hendaknya  tidak  dilakukan  dengan menggunakan Pasal 6, melainkan dengan Pasal 5 ayat 1.
Pasal  5  ayat  (1)  sebagai  berikut:  “ Pelaku  usaha  dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga  atas  suatu  barang  dan  atau  jasa  yang  harus  dibayar  oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama .” Pasal  5  ayat  1  pada  dasarnya  merupakan  larangan  terhadap setiap  perjanjian  harga  yang  bersifat  horizontal.  Salah  satu  jenis perjanjian harga horizontal adalah perjanjian harga untuk memperlakukan  pembeli  tertentu  berbeda  dalam  hal  harga  dengan pembeli atau pelanggan lainnya.
2. Diskriminasi harga tanpa perjanjian Pasal  19  ayat  (d),  sebagai  berikut:  “ Pelaku  usaha  dilarang melakukan  satu  atau  beberapa  kegiatan,  baik  sendiri  maupun  bersama pelaku  usaha  lain  yang  dapat  menyebabkan  terjadi  praktek  monopoli dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat  berupa:  .......  (d)  melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu .”
23 Hansen,  Knud,  dkk,  2002, Undang-Undang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat (Law  Concerning  prohibition  of  Monopolistic  Practices  and  Unfair  Business Competition) , Jakarta: GTZ kerjasama dengan Katalis, Cetakan Kedua, hlm. 101.
Rumusan  Pasal  19  berada  di  bawah  judul  Penguasaan  Pasar,  oleh banyak kalangan diterjemahkan  sebagai  sinonim  dari  “posisi  dominan”. Oleh karena  itu,  Pasal  19  ayat  d  pada  dasarnya  merupakan  larangan  bagi  pelaku usaha  yang  mempunyai  kemampuan  untuk  mempengaruhi  pasar,  baik  sendiri maupun secara bersama-sama dengan pelaku usaha lain. Jika dikaitkan dengan potensi  bahaya  yang  ditimbulkan  oleh  tindakan  diskriminasi  harga  yang dilakukan  secara  sistemik  oleh  pelaku  yang  memiliki  kekuatan  pasar sebagaimana  diuraikan  di  bagian  depan,  maka  potensi  bahaya  tersebut  telah memiliki perangkat pemerikasaan melalui pasal ini.
Diskriminasi  harga  dalam  bentuk  lain,  sebagaimana  disebutkan  di bagian  awal  bahwa  mengikuti  kriteria  Martin,  tindakan  diskriminasi  harga yang  bersifat  anti  persaingan  juga  berlangsung  jika  unit-unit  identik  secara fisik dari suatu jenis barang atau produk dijual pada harga yang sama di pasar yang  biaya  produksi  dan  pemasaran  per  unitnya  berbeda-beda.  Atau  dengan kata  lain,  tindakan  diskriminasi  harga  terjadi  manakala  produsen  menjual dengan  tingkat  harga  yang  sama  meskipun  dengan price-cost ratio  yang berbeda.
Di dunia nyata, fenomena tersebut di atas banyak ditemui pada upaya perusahaan  untuk  mencegah  persaingan  antar  distributor  di  tiap  wilayah pemasaran  yang dapat  mengakibatkan  mengalirnya produk dari  suatu wilayah pemasaran ke wilayah pemasaran lainnya. Untuk mencegah arus produk antar wilayah  tersebut,  perusahaan  menetapkan  kebijakan  harga  yang  sama, meskipun  biaya  yang  terjadi  pada  kedua  wilayah  tadi  berbeda,  paling  tidak karena perbedaan biaya pengiriman atau transportasi. Meskipun ruang lingkup dan  definisi  diskriminasi  harga  meliputi  fenomena  tersebut  di  atas,  namun Pasal 6 tidak memberi ruang untuk itu. Meskipun demikian Pasal 8 UU Nomor 5  Tahun  1999  tampaknya  lebih  relevan  merespon  persoalan-persoalan persaingan demikian itu.
Perbedaan  harga  mungkin  diperlukan,  misalnya  untuk  alasan  pasar yang  terpencil  menyebabkan  biaya  transportasi  lebih  tinggi  atau  karena pembelian  massal  oleh  pembeli  memungkinkan  biaya  pasokan  menjadi  lebih rendah.  Namun  di  Negara  Malaysia,  hal  itu  menjadi  penyalahgunaan  posisi dominan  ketika  diskriminasi  harga  bukan  disebabkan  faktor  ekonomi  dan adalah tidak adil. Diskriminasi harga terjadi di mana produk yang sama dijual dengan berbeda harga dan perbedaan harga tersebut tidak terkait dengan biaya memasok  produk.  Ini  termasuk  menjual  produk  yang  sama  untuk  pelanggan yang  berbeda  dengan  harga  yang  berbeda  dan  menjual  produk  ke  pelanggan yang sama dengan harga yang berbeda. Diskriminasi harga dapat memiliki efek buruk  pada  konsumen.  Misalnya,  di  mana  perusahaan  dominan  menetapkan harga rendah untuk produk persaingan yang ketat dan lintas mensubsidi margin yang lebih rendah dari daerah di mana ada kurangnya  persaingan dan oleh  ini memaksa perusahaan-perusahaan kecil dari pasar yang kompetitif. Dalam Akta Persaingan 2010 Perjanjian Antipersaingan bagian 4, perusahaan yang bersaing di  pasar  dilarang  memasuki  perjanjian  atau  kesepahaman  ( horizontal agreement )  yang  memiliki  tujuan  atau  efek  yang  dapat  membatasi  dan membatasi  proses  persaingan.  Bagian  4  (2)  menguraikan  contoh  perjanjian yang  secara  jelas  memiliki  tujuan  membatasi  persaingan  seperti  penetapan harga,  pembagian  pasar,  membatasi  output  dan  sebagainya.  Untuk  perjanjian
yang  serius  seperti  ini,  Komisi  Persaingan  tidak  perlu  membuat  analisis ekonomi  yang  detail  untuk  membuktikan  bahwa  perjanjian  tersebut  memiliki dampak  ekonomi  terhadap  persaingan  karena  perjanjian  kartel  ini  sudah  jelas memiliki  tujuan  yang  satu,  yaitu  untuk  membatasi  persaingan  antara perusahaan di pasar. 24
Sebagai  contoh,  perjanjian  antara  perusahaan  yang  bersaing  di  pasar untuk  menetapkan  harga  suatu  produk  atau  layanan  adalah  jelas  bertujuan untuk  membatasi  persaingan  harga  di  pasar.  Penetapan  harga  membatasi perusahaan  dari  bersaing  menurunkan  atau  menaikkan  harga  berdasarkan kondisi  permintaan  dan  penawaran  di  pasar.  harga  produk  atau  layanan  tidak dapat diturunkan  berdasarkan efisiensi dan  inovasi  masing-masing. Penetapan harga  juga  tidak  mendorong  perusahaan  bersaing  menggunakan  teknologi terbaru  dan  berinovasi  untuk  menghasilkan  produk  atau  jasa  yang  bermutu tinggi  dengan  harga  yang  rendah.  Efeknya,  pengguna  harus  menikmati  harga produk  atau  layanan  yang  tinggi  dari  yang  seharusnya.  Pembagian  pasar  pula jelas bertujuan membatasi perusahaan dari bersaing di daerah tertentu. Kondisi ini  mencegah  pengguna  dari  membuat  pilihan  sendiri  serta  terpaksa  akur dengan  harga  yang  ditetapkan  meskipun  tinggi  karena  tidak  memiliki  pilihan lain.
Perusahaan  dapat  membuat  sesuatu  perjanjian  yang  bersifat  anti persaingan jika perusahaan tersebut dapat membuktikan bahwa: 25
a. Perjanjian  tersebut  memiliki  manfaat  dari  segi  teknologi,  efisiensi  dan sosial di bawah bagian 5 UU Persaingan 2010.
b. Manfaat  tersebut  tidak  dapat  dicapai  selain  memasuki  perjanjian antipersaingan tersebut.
c. Efek  terhadap  persaingan  adalah  seimbang  dengan  manfaat  yang  bakal diperoleh.
d. Perjanjian  tersebut  tidak  menghapus  keseluruhan  proses  persaingan  sama sekali.
Untuk  tujuan  ini,  perusahaan  juga  dapat  menerapkan  pengecualian individu terhadap  perjanjian  yang  mungkin  melanggar UU Persaingan dengan syarat  semua  kriteria  tersebut  terpenuhi.  Dalam  mempertimbangkan permohonan  untuk  mendapatkan  pengecualian  individu,  Komisi  Persaingan juga akan mempertimbangkan apakah perjanjian tersebut memberikan manfaat kepada pengguna akhir. 26 Sebagai contoh, perjanjian penetapan harga mungkin diizinkan untuk tujuan menstabilkan harga suatu produk di pasar. Perang harga dapat menyebabkan harga suatu produk jatuh terlalu rendah. Perang harga juga dapat  menyebabkan  kerugian  terhadap  perusahaan  di  pasar  atau  mendorong perusahaan  tersebut  memasarkan  produk  yang  tidak  berkualitas  dan  tidak sesuai  spesifikasi  tertentu  kepada  para  pengguna.  Perjanjian  penetapan  harga diizinkan  jika  dapat  meningkatkan  efisiensi  produktivitas  dan  inovasi berikutnya dapat memberikan manfaat kepada pengguna dalam bentuk produk yang bermutu tinggi pada harga yang wajar.
24 Nasarudin  Abdul  Rahman,  2013, Ulasan  Perundangan:  Undang-Undang  Persaingan  Di Malaysia:  Kajian  Terhadap Akta  Persaingan  2010 ,  Malaysia:  Universiti  Islam  Antarabangsa  Malaysia, hlm. 296.
25 Ibid. , hlm. 297.
26 Ibid, 299
Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Komisi Persaingan, UU Persaingan  tidak  berlaku  untuk  perjanjian  yang  dibuat  oleh  perusahaan  yang bersaing  di  pasar  jika  kombinasi  bagian  pasar  ( market  share )  perusahaan tersebut tidak  melebihi 20 persen dari keseluruhan  pangsa pasar di pasar. UU Persaingan  juga  tidak  berlaku  untuk  perjanjian  vertikal  (perjanjian  antara perusahaan  yang  tidak  saling  berkompetisi  sendiri  di  pasar  seperti  produsen dengan distributor) jika bagian pasar setiap individu (produsen atau distributor) tidak melebihi 25 persen dari keseluruhan pangsa pasar di pasar. Pengecualian ini  sangat  penting  untuk  melindungi  perusahaan  kecil  yang  memiliki  pangsa pasar  yang  kecil.  Biasanya,  perjanjian  antara  perusahaan  kecil  tidak  memiliki dampak  yang  besar  terhadap  persaingan  di  pasar.  Lembaga  pengawas persaingan di Malaysia yaitu MyCC akan memeriksa harga dan bentuk-bentuk diskriminasi pada kasus-perkasus. MyCC mengakui  bahwa diskriminasi harga tidak  selalu  kasar  dan  dapat  bermanfaat  dalam  beberapa  kasus.  Dengan memasok  lebih  untuk  kelompok  yang  lebih  baik  dapat  membelinya, diskriminasi  harga  bisa  menyebabkan  output  yang  lebih  tinggi  dengan pengisian  kurang  untuk  menurunkan  kelompok  pendapatan  yang  dapat meningkatkan kesejahteraan.

## E. Penutup
Di  Indonesia,  status  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU) sebagaimana Pasal 30 disebutkan bahwa untuk mengawasi pelaksanaan UU Nomor 5  Tahun  1999  dibentuk  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha,  yaitu  suatu  lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain. Adapun  dalam  konteks  ketatanegaraan,  KPPU  merupakan  lembaga  negara komplementer ( state auxiliary organ ) yang mempunyai wewenang berdasarkan UU Nomor  5  Tahun  1999  untuk  melakukan  penegakan  hukum  persaingan  usaha. Sebagai  pelaksanaan  pasal  34,  maka  guna  pengaturan  lebih  lanjut  mengenai pembentukan,  susunan  organisasi,  tugas,  dan  fungsi  Komisi  ditetapkan  melalui Keputusan  Presiden  Nomor  75  Tahun  1999  tentang  Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha.  Dalam  Pasal  8  Keppres  tersebut,  tercantum  bahwa  Komisi  terdiri  dari Anggota  Komisi  dan  Sekretariat.  Keanggotaan  Komisi  terdiri  atas  seorang  ketua merangkap  anggota,  seorang  Wakil  Ketua  merangkap  anggota,  dan  sekurang- kurangnya  7  (tujuh)  orang  anggota.  Sedangkan  di  Malaysia,  Komisi  Persaingan Malaysia  disebut  juga  MyCC  adalah  lembaga  penegak  hukum  untuk  Akta Persaingan 2010.
Akta  Persaingan  2010,  telah  memperkuat  MyCC  yang  ditempatkan  di bawah  Departemen  Perdaganga  ta  Persaingan  (AP)  2010,  menyelidiki  keluhan tentang  tingkah  laku  antipersaingan,  melakukan  penelitian  pasar  dan  mendenda perusahaan-perusahaan  yang  melanggar  peraturan.  MyCC  adalah  terdiri  dari seorang  Ketua  dan  perwakilan  pemerintah  n  Dalam  Negeri,  Koperasi  dan Kepenggunaan  untuk  memastikan  kepatuhan  kepada  Ak  dari  Kementerian Perdagangan  Dalam  Negeri,  Koperasi  dan  Konsumerisme,  Unit  Perancang Ekonomi,  Departemen  Perdana  Menteri,  Jaksa  Agung  dan  Kementerian Perdagangan  Internasional  dan  Industri.  MyCC  juga  memiliki  lima  orang  anggota dari sektor swasta. Anggota MyCC adalah terdiri  dari ahli dalam  beberapa  bidang seperti bidang undang-undang, ekonomi, bisnis, industri, perdagangan, administrasi publik,  persaingan  serta  perlindungan  pengguna.  MyCC  diberi  kuasa  oleh  UU
Komisi  Persaingan  2010  untuk  memastikan  kepatuhan  kepada  AP  2010, menyelidiki  keluhan  tentang  perilaku  antipersaingan,  melakukan  penelitian  pasar dan memberikan hukuman pada perusahaan-perusahaan yang ditemukan melanggar hukum persaingan. MyCC  juga  memiliki kekuasaan untuk  menetapkan  biaya atau biaya untuk layanan yang disediakan; memberi pinjaman, beasiswa dan uang muka kepada  warga  kerjanya;  bekerjasama  dengan  badan  korporasi  lain  atau  lembaga pemerintah  dan  meminta  informasi  dari  perusahaan  untuk  membantu  dalam pelaksanaan  fungsi-fungsinya;  atau  melakukan  tugas  apapun  yang  sifatnya incidental dengan fungsi dan kewenangannya.
Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat, terdapat  beberapa  Pasal  yang  dapat dijadikan  instrumen  pemeriksaan  kasus  yang  timbul  sebagai  akibat  tindakan diskriminasi  harga.  Pasal-pasal  tersebut  antara  lain  Pasal  5  ayat  1,  Pasal  6,  dan Pasal 19 ayat d. Pasal 5 ayat 1 berkaitan dengan masalah diskriminasi  harga  yang terjadi  sebagai  akibat  perjanjian  dalam  hubungan  horizontal,  Pasal  6  berkaitan dengan  kasus  diskriminasi  harga  sebagai  akibat  perjanjian  yang  bersifat  verikal, sedangkan Pasal 19 ayat d adalah berkaitan dengan kasus diskriminasi harga yang dilakukan  oleh  perusahaan  yang  dapat  mempengaruhi  pasar.  Sedangkan,  didalam Akta Persaingan 2010 Malaysia Bagian 4 (2) menguraikan contoh perjanjian yang secara  jelas  memiliki  tujuan  membatasi  persaingan  seperti  penetapan  harga, pembagian  pasar,  membatasi  output  dan  sebagainya.  Diskriminasi  harga  dalam Akta  Persaingan  2010  mungkin  diizinkan  untuk  tujuan  menstabilkan  harga  suatu produk  di  pasar,  Perjanjian  penetapan  harga  diizinkan  jika  dapat  meningkatkan efisiensi  produktivitas  dan  inovasi  berikutnya  dapat  memberikan  manfaat  kepada pengguna dalam bentuk produk yang bermutu tinggi pada harga yang wajar.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Andi  Fahmi  Lubis,  et  al.  2009.  Hukum  Persaingan  Usaha  Antar  Teks  dan  Konteks. Jakarta: Deutsche Gesellshaft fur Technishe Zusammenarbeit (GTZ) GmbH.
Ditha  Wiradiputra.  2008.  Hukum  Persaingan  Usaha;  Suatu  pengantar.  Bahan  Ajaran Hukum Persaingan Usaha Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Gregory Mankiw. 2006. Pengantar Ekonomi Mikro. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Hansen,  Knud,  dkk.,  2002.  Undang-Undang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  (Law  Concerning  prohibition  of  Monopolistic Practices  and  Unfair  Business  Competition)  cet  ke-2.  Jakarta:  GTZ  kerjasama dengan Katalis.
Kartee. 2002. Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jakarta: Etcetera&Katalis.
L.  Budi  Kagramanto.  2008.  Larangan  Persekongkolan  Tender  (Perspektif  Hukum Persaingan Usaha). Yogyakarta: Srikandi.
--------. 2007.  Implementasi  UU  No  5  Tahun  1999  Oleh  KPPU.  Jurnal  Ilmu  Hukum Yustisia.
M. Nawir Messi. 2008. Dalam Untaian Pemikiran Sewindu Hukum Persaingan Usaha, Komisi  Pengawasan  Persaingan  Usaha.  Jakarta:  Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha (KPPU).
Masyhurri. 2007. Ekonomi Mikro. Malang: UIN Press.
Thee Kian Wie. Aspek-Aspek Ekonomi Yang Perlu Diperhatikan Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis Vol.7.
Sutan  Remi  Sjahdeni.  2002.  Latar  Belakang,  Sejarah  dan  Tujuan  Undang-Undang Larangan Monopoli. Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis May-Juni.
Nasarudin  Abdul  Rahman.  2013.  Ulasan  Perundangan:  UNDANG-UNDANG
PERSAINGAN DI MALAYSIA:

## KAJIAN TERHADAP
AKTA
PERSAINGAN 2010. Malaysia: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
Internet :
http://portal.parlimen.gov.my/ipms/modules/risalat/res/risalat/2014/Laporan%20Tahuna n%20dan%20Penyata%20Kewangan%20Suruhanjaya%20Persaingan%20Malay sia%20(MyCC)%20Bagi%20Tahun%202013.pdf http://www.eria.org/ERIA-DP-2014-02.pdf