PERLINDUNGAN HUKUM USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH INDUSTRI OBAT TRADISIONAL DI JAWA TIMUR TERHADAP
DAMPAK DARI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

## -SUBARJO-

## ABSTRAK
Dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Masyarakat  Ekonomi  Asean  (MEA)  tidak  melindungi kepentingan ekonomi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Industri Obat Tradisional di Jawa timur karena 1) Hukum nasional menghambat permodalan, pembinaan maupun belum mampu melindungi persaingan harga dari pasar global, 2) Kebijakan persaingan usaha Asean tidak bisa menjamin kepastian hukum dan melindungi dari  persaingan  tidak  sehat  antar  Negara  anggota  karena  bersifat  referensi  dan  tidak  mengikat  pada  setiap anggotanya, 3) Terdapat dishormonisasi antara UUD 1945 dengan ketentuan internasional tentang Masyarakat Ekonomi  Asean  (MEA),  dan  4)  Hasil  harmonisasi  tentang  Perjanjian  Obat  Tradisional  tidak  mampu dilaksanakan  oleh  para  industri  obat  tradisioanl  karena  aturannya  yang  disamakan  dengan  obat  kimia  yang memerlukan sarana dan prasarana yang mahal dan gedung yang bagus. Selanjutnya, konstruksi hukum agar UMKM Industri Obat Tradisional terlindungi dari dampak adanya MEA adalah memperpanjang jangka waktu persiapan, pemerintah memberikan dukungan modal, dan menciptakan regulasi yang berpihak kepada pelaku usaha obat tradisional dengan memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai sertipikat cara pembuatan obat tradisional yang baik (CPOTB).
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, UMKM, Industri Obat Tradisional, MEA

## ABSTRACT
In this study shows that the Asean Economic Community (AEC) does not protect the economic interests of  the  Micro  Small  and  Medium  Enterprises  in  the  Traditional  Medicine  Industry  in  East  Java  because  1) national law inhibits capital, guidance or has not been able to protect price competition from global markets, 2) business competition policies Asean cannot guarantee legal certainty and protect against unfair competition among  member  States  because  it  is  a  reference  and  not  binding  on  each  of  its  members,  3)  There  is  a dishonorisation  between  the  1945  Constitution  with  international  provisions  on  the  Asean  Economic Community (AEC), and 4) The results of harmonization of the Agreement Traditional medicines are not able to be carried out by the traditional medicine industry because the rules are equated with chemical drugs that require expensive facilities and infrastructure and good buildings. Furthermore, legal construction so that the UMKM  of  the  Traditional  Medicine  Industry  is  protected  from  the  impact  of  the  AEC  is  to  extend  the preparation period, the government provides capital support, and creates regulations that favor traditional drug  business  actors  by  providing  clear  legal  certainty  regarding  certificates  for  making  good  traditional medicines ( CPOTB).
Keywords: Legal Protection, UMKM, Traditional Medicine Industry, MEA

## PENDAHULUAN
Perdagangan atau niaga adalah proses tukar menukar atas kehendak suka rela dalam rangka memenuhi  kebutuhan  hidup  yang  belum  bisa terpenuhi. 1 Sebelum muncul sistem Negara pada abab ke 19 sudah terlaksana perdagangan antar suku bangsa, misalnya Marcopolo dari Venesia atau  yang  lebih  dikenal  sekarang  Italia  dengan jalur  Sutranya.  Saat  itu  perdagangan  sangat bebas,  suku  bangsa  satu  dapat  membawa
1 Wikipedia, Pengertian  Perdagangan ,  dalam (https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan), diakses tanggal 15 April 2018.
barangnya ke suku bangsa lainnya untuk dijual tanpa dibatasi dengan aturan Negara.
Di abad ke 19 sistem di dunia berubah yaitu dengan  bermunculan  Negara-negara  yang mendahulukan  kepentingan  politik,  Negara dengan  rasa  nasionalisme  dan  kebangsaan, sehingga system hukumnnya melindungi kepentingan bangsanya terlebih dahulu termasuk  dalam  hal  perdagangan.  Pada  era sekarang  perdagangan  tidak  sebebas  era
Marcopolo.  Untuk  dapat  menjual  barang  dari negara  satu  ke  negara  yang  lain  ada  aturan tentang  dokumen  atau  bea  masuk  sehingga kemudian istilah perdagangan berubah menjadi perdagangan internasional.
Dengan  adanya  kebangkitan  nasionalisme dan  kodifikasi  pada  abab  ke-19  hukum  dagang itu dimasukan ke dalam undang-undang masing- masing  negara.  Hal  ini  menjadi  bercampur dengan  hukum  nasional  dan  dengan  demikian kehilangan  karakter  universalnya.  Sebagai negara yang mengambil kontrol atas perdagangan  internasional  hukum  perdagangan nasional yang mengatur hubungan ekonomi dan perselisihan  lintas  batas  yang  diselesaikan dengan  mengacu  pada  hukum  internasional privat.
Perdagangan internasional adalah kegiatan- kegiatan perniagaan dari suatu negara asal yang melintasi perbatasan menuju suatu negara tujuan yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan perpindahan barang dan jasa, modal tenaga  kerja,  teknologi  (pabrik)  dan  merek dagang. 2 Perdagangan  internasional  melibatkan negara-negara dan lembaga-lembaga internasional  baik  secara  global  maupun regional  yang  mengacu  pada  ketentuan  dan prinsip-prinsip hukum internasional yang disepakati  dalam  GATT-WTO.  Saat  ini perdagangan  regional  lebih  disukai  negara- negara di dunia sehubungan dengan pengurangan  hambatan  perdagangan  di  antara Negara-Negara dalam regional yang sama, sebut saja Uni Eropa Nort America Free Trade Area (NAFTA)  dan  Masyarakat  Ekonomi  Asean (MEA) yang pada saat berlaku di Indonesia dan di  negara-negara  anggota  ASEAN  yang  lain. Masyarakat  Ekonomi  Asean  merupakan  tindak lanjut  kesepakatan  bulan  Desember  1997  saat KTT ASEAN di Kuala Lumpur, para pemimpin ASEAN memutuskan untuk mentransformasikan  ASEAN  menjadi  kawasan yang  stabil,  makmur,  dan  berdaya  saing  tinggi
2 Sumanto, Naskah Akademis Peraturan Perundang- Undangan RUU tentang Perdagangan Internasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI,1997/1998,
hlm.29
dengan  tingkat  pembangunan  ekonomi  yang merata  serta  kesenjangan  sosial  ekonomi  dan kemiskinan yang semakin berkurang.
Pada  KTT  ASEAN  di  Bali  Oktober  2003, Para  Pemimpin  ASEAN  mendeklarasikan bahwa  Masyarakat  Ekonomi  Asean  merupakan tujuan integrasi ekonomi regional (Bali Concord II) pada tahun 2020. Selain MEA, Komunitas  Keamanan  ASEAN  dan  Komunitas Sosial  Budaya  ASEAN  merupakan  dua  pilar integral lain dari komunitas ASEAN yang akan dibentuk. Ketiga pilar tersebut diharapkan dapat bekerja  secara  erat  dalam  pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2020.
Secara  khusus,  para  pemimpin  sepakat untuk  mempercepat  pembentukan  Masyarakat Ekonomi  ASEAN  menjadi  tahun  2015  dan mentranformasikan  kawasan  ASEAN  menjadi suatu  kawasan  dimana  terdapat  aliran  bebas barang,  jasa,  investasi,  dan  tenaga  kerja terampil,  serta  aliran  modal  yang  lebih  bebas. Sebagai  landasan  legal  dan  konstitusional  bagi negara anggota ASEAN maka disusunlah ASEAN  Charter (Piagam  ASEAN). Selanjutnya, Indonesia telah meratifikasi piagam tersebut  dengan  menerbitkan  UU  no.  38  tahun 2008  sebagai  payung  berbagai  perjanjian kerjasama di tingkat ASEAN.
Dengan  meratifikasi Charter  Of  The Association  Of  Southeast  ASIAN  Nations (Piagam  Perhimpunan  Bangsa-Bangsa  ASIA Tenggara)  menjadi  Undang-Undang  Nomor  38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter Of The Association  Of  Southeast  ASIAN  Nations (Piagam  Perhimpunan  Bangsa-Bangsa  ASIA Tenggara)  Indonesia  terikat  untuk  menyusun melalui  piagam  ini  kerangka  kerja  hukum  dan kelembagaan  bagi  ASEAN.  Salah  satu  tujuan dan  prinsipnya  adalah  menciptakan  pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat  kompetitif,  dan  terintegrasi  secara ekonomis  melalui  fasilitas  yang  efektif  untuk perdagangan dan investasi yang bebas,
sebagaimana  dikutip  oleh  Mohammad  Sood,  Hukum Perdagangan  Internasional,  (Jakarta  :  PT.  Raja  Grafindo Persada,2011),hlm. 18
terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja  profesioanal,  pekerja  berbakat  dan buruh, dan arus modal yang lebih bebas.
Khusus  untuk  obat  tradisional  pemerintah Indonesia  harus  mengharmonisasikan  semua pedoman  yang  ada  dalam  perjanjian  ASEAN pada  Obat  Tradisional.  Dengan  pertimbangan pentingnya memastikan keamanan, kualitas dan kemanjuran  atau  manfaat  yang  diklaim  dalam obat  tradisional  untuk  melindungi  konsumen yang  ada  di  ASEAN.  Dan  berkeinginan menyelaraskan  dan  menerapkan  persyaratan teknis  dan  pedoman  untuk  obat  tradisional sehingga  mengurangi  hambatan  teknis  untuk berdagang  di  antara  Negara  anggota  ASEAN dan memberikan inisiatif kontribusi ke integrasi ekonomi  ASEAN  tanpa  mengesampingkan keselamatan,  kualitas  dan  kasiat  dari  produk obat tradisional.
Guna  menunjang  semua  yang  merupakan tujuan  bahwa  obat  tradisional  bisa  diterima  di seluruh  negara  anggota  ASEAN  maka  perlu adanya  harmonisasi  dari  Perjanjian  ASEAN Pada  Obat  Tradisional  dan  9  (Sembilan) lampiran  yang  menyertainya  yang  harus dilaksanakan  oleh  para  pelaku  usaha  jamu  dan obat  tradisional,  suplemen  dengan  pengawasan dari  Badan  POM  yang  merupakan  lembaga negara  yang  telah  ditunjuk  untuk  mengawasi obat tradisional dan suplemen. 3
Dalam  suatu  kebijakan  yang  diambil  oleh pemerintah  salah  satunya  adalah  dengan mengikatkan  diri  pada  Masyarakat  Ekonomi Asean  (MEA)  terutama  untuk  obat  tradisional banyak  sekali  mengalami  kendali  dalam melaksanakan  penyesuaian  terhadap  aturan produk  obat  tradisional  yang  mengakibatkan tutupnya industri obat tradisional karena belum mampu memenuhi persyaratan sertifikasi.
Melihat  kondisi  ini  diperlukan  peran pemerintah  melalui  hukum  yang  dibuatnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap  industri  di  dalam  negeri,  khususnya UMKM industri obat tradisional karena mereka yang  memdapatkan  dampak  yang  cukup  besar
3 Perjanjian ASEAN Pada Obat Tradisional, Pasal 4, hlm. 2
dari  adanya  Masyarakat  Ekonomi  Asean  ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji “Perlindungan  Hukum  Usaha  Mikro  Kecil  dan menengah  Indutri  Obat  Tradisional  di  Jawa Timur  Terhadap  Dampak  dari  Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)”.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah yuridis normtif. Dipilihnya penelitian  ini  didasarkan  pada  alasan  bahwa permasalahan  yang  diangkat,  dibahas  dan diuraikan  dalam  penelitian  ini  difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma- norma  dalam  hukum  positif.  Tipe  penelitian yuridis  normatif  dilakukan  dengan  mengkaji berbagai  macam  aturan  hukum  yang  bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur- literatur  yang  bersifat  konsep  teoritis  yang kemudian  dihubungkan  dengan  permasalahan yang  menjadi  pokok  pembahasan 4 pada penelitian  yang  berjudul  Perlindungan  Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah Industri Obat Tradisional  di  Jawa  Timur  Terhadap  Dampak dari Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

## PEMBAHASAN
1. Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  Industri
Obat  Tradisional  di  Jawa  Timur  dari Adanya
Perjanjian Masyarakat

## Ekonomi Asean (MEA)
Tanpa  adanya  hukum  yang  mengatur, tidaklah  mungkin  melakukan  suatu  kegiatan baik nasional maupun internasional dengan baik dan teratur. Pada hakekatnya, dalam menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN, kebijakan persaingan  usaha  diberlakukan  secara  umum sangat penting demi tercapainya tujuan Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  itu  sendiri. ASEAN di era Masyarakat Ekonomi ASEAN ini belum  memiliki  persaingan  usaha  untuk mengawasi  pelaksanaan  kegiatan  usaha  yang harmonis  maupun  lembaga  persaingan  usaha untuk  mengawasi  pelaksanaan  kegiatan  usaha
4 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum (Jakarta, 2016), hlm.194
antar  anggota  ASEAN,  meskipun  disadari bahwa  kebijakan  persaingan  usaha  sangatlah penting  dalam  kegiatan  persaingan  usaha  di Indonesia sendiri, pada Pasal 3 Undang Undang Nomor  5  Tahun  1999  dijabarkan  tujuan dibentuknya  kebijakan persaingan usaha, yang tidak  sekedar  menjamin  adanya  kesejahteraan konsumen  tetapi  juga  menjaga  kepentingan umum  dan  meningkatkan  efisiensi  ekonomi nasional  sebagai  salah  satu  upaya  untuk meningkatkan    kesejahteraan  rakyat,  hal  inilah yang menjadi pembeda Undang-Undang persaingan  usaha  di  Indonesia  dengan  negara lain. 5 Berdasarkan  tujuan  utama  ditetapkannya kebijakan persaingan usaha yaitu demi kepentingan  umum  ( public  interest )  dan efesiensi  ekonomi  ( economic  efficiency ),  maka sangat  penting  bagi  ASEAN  untuk  segera mengharmonisasikan kebijakan persaingan usaha Negara-negara ASEAN sehingga kegiatan persaingan usaha akan berjalan dengan adil dan kompetitif.  Menyadari  hal  tersebut,  untuk sementara waktu ASEAN menerbitkan ASEAN Regional  Guidelines sebagai  pedoman  dalam melakukan kegiatan persaingan usaha dan demi menyamakan  persepsi  tentang  aturan  umum yang  berupa larangan  maupun  himbauan  untuk negara-negara anggotanya. 6
Dalam  hal  ini,  negara-negara  yang  belum memiliki atau mengadopsi kebijakan persaingan usaha, apabila di dalam pratek perdagangannya melakukan suatu hal yang bertentangan dengan aturan-aturan  dagang  umum,  maka  akan ditindak lanjuti sesuai dengan hukum pidana tiap negara tersebut. Sebagai pedoman untuk negara- negara anggotanya, ASEAN Regional Guidelines mencantumkan tiga pokok kebijakan persaingan usaha yakni mengantur tentang:
a. Perjanjian persaingan usaha tidak sehat;
b. Penyalahgunaan  posisi  dominan  atau monopoli; dan
c. Penggabungan yang anti persaiangan.
5 Andi  Fahmi  Lubis  dan  team  KPPU, Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks, ROV Creative Media (Jakarta: 2009), hlm. 9
6 M. Udin Silalahi (Sekretaris dan Anggota Dewan Pakar ASEAN Competition Institute) 2015, Kolom Edukasi
Yang dimaksud dengan perjanjian persaingan  usaha  tidak  sehat  adalah  suatu perjanjian atau peraturan yang dibuat oleh antar pemilik  pasar  yang  kemudian  berpengaruh negatif  terhadap  suatu  persaingan  usaha.  Suatu perjanjian  usaha  tidak  sehat  biasanya  terjadi secara horizontal yakni antar pemilik pasar yang menjalankan  usaha  pada  bidang  yang  sama (bidang  produksi,  distribusi,  perjualan)  pada suatu  rantai  pasar  (contohnya  antara  dua  atau lebih produsen, antara dua atau lebih distributor, dan  sebagainya.).  Perjanjian  persaingan  usaha tidak sehat ini juga dapat terjadi secara vertikal, di mana perjanjian ini terjadi antar pemilik pasar yang  menjalankan  usaha  pada  bidang  yang berbeda  (contohnya  antara  produsen  dengan distributornya).  Perjanjian  akan  dikatakan terlarang  apabila  perjanjian  tersebut  nantinya akan  menimbulkan  dampak  anti  persaingan, diantaranya  adalah  menghambat  persaingan usaha. Sebagai contoh, suatu kartel telah setuju untuk menetapkan harga tinggi atau menetapkan batas produksi atas etiap anggota kartel, di mana harga  yang  ditetapkan  adalah  harga  tertinggi. Lembaga  yang  berwenang  dalam  hal  ini  wajib membuktikan bahwa hal tersebut akan berdampak  negatif  di  mana  terkadang  susah untuk  dibuktikan.  Namun  terdapat  suatu pengecualian,  yakni  apabila  suatu  perjanjian tidak sehat memberikan hasil yang menguntungkan.
Kebijakan  persaingan  usaha  melarang penyalahgunaan posisi dominan.Yang dimaksud dengan  posisi  dominan  yakni  keadaan  dimana pelaku  usaha  tidak  memiliki  pesaing  yang berarti  di  pasar  yang  bersangkutan  dalam kaitannya  dengan  pangsa  pasar  yang  dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau perjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan
Persaingan  Usaha  di  Harian  Bisnis  Indonesia ,    diakses pada 30 Mei 2018 http://aci.or.id/kolom-edukasi- persaingan-usaha-di-harian-bisnis-indonesia-edisi- agustus-2015
atau permintaan barang atau jasa tertentu. 7 Pada umumnya  kebijakan  atau  aturan  tentang  posisi dominan  memiliki  berbagai  macam  bentuk sesuai dengan hukum nasional negaranya. Untuk menentukan  suatu  posisi  doniman,  kebijakan persaingan  usaha  biasanya  merujuk  kepada pangsa pasar atau struktur pasar, seperti tingkat integrasi vertikal, keunggulan teknologi, sumber financial,  merek  dagang,  dan  sebagainya. 8 Kebijakan persaingan usaha dapat diperlakukan terhadap  usaha  perusahaan  dominan  yang bersifat  tunggal  ataupun  berkelompok.  Posisi dominan  pada  dasarnya  tidak  dilarang,  namun penyalah  gunaan  posisi  dominanlah  yang dilarang,
Dalam kebijakan persaingan usaha, penggabumgan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat dilarang  untuk  dilakukan  oleh  pelaku  usaha. Pada  umumnya,  kebijakan  persaingan  usaha melarang  dibentuknya  penggabungan  berupa merger,  akuisisi,  dan  kerjasama  modal  yang mana  penggabungan  tersebut  menyebabkan pembatasan persaingan usaha.
Apabila  dilihat  dari  tujuan  dibentuknya kebijakan  persaingan  usaha,  pada  umumnya kebijakan  persaingan  usaha  dibentuk  untuk melindungi  dan  mengawasi  jalannya  suatu proses persaingan agar berjalan secara adil dan kompetitif.  Penerapan  kebijakan  persaingan usaha  akan  memberikan  aturan  main  dalam suatu  pasar  yang  pada  khususnya  melindungi para  pelaku  usaha  pasar,  di  mana  hal  tersebut akan  membantu  dalam  hal  perkembangan ekonomi secara efisien, pertumbuhan ekonomi, dan  kesejahteraan  konsumen.  Selain  itu, kebijakan  persaingan  usaha  juga  bermanfaat untuk mengembangkan negara di mana dewasa ini deregulasi, 9 privatisasi ( atau sebutan lainnya
7 Lihat Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 5 tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
8 Handbook  on  Competition  Policy  and  Law  in ASEAN for Bussiness 2013, hlm.. 9
9 Kebijakan pemerintah untuk kegiatan bisnis yang memungkinkan  perusahaan  untuk  beroperasi  secara  lebih bebas sehingga meningkatkan persaingan.
adalah  denasionalisasi), 10 dan  liberalisasi 11 sudah  bersifat  mengglobal  dalam  dunia perekonomian.
Perkembangan  lingkungan  perekonomian yang  semakin  dinamis  dan  global,  Undang- undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti agar  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah (UMKM)  di  Indonesia  dapat  memperoleh jaminan  kepastian  dan  keadilan  usaha.  Oleh karena  alasan  inilah  Undang-undang  No.  20 Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  dibentuk supaya lebih dapat menjawab  dan  melindungi  usaha  skala  kecil yang  bermacam-macam  jenisnya  dan  bukan hanya  usaha  kecil.  Undang-undang    Nomor  20 Tahun  2008  ini  adalah  undang-undang  yang mengatur  kriteria  usaha  yang  dapat  dikatakan sebagai  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah (UMKM),  pemberdayaan  dan  pengembangan usaha,  pembiayaan,  kemitraan.  Pengaturan mengenai hal-hal tersebut menunjukkan adanya perlindungan  hukum  terhadap  Usaha  Mikro, Kecil,  dan  Menengah  (UMKM).  Perlindungan ini didukung juga dengan peraturan perundang- undangan  lain  yang  lebih  spesifik  yang  setara dengan undang-undang atau aturan di bawahnya. Undang-undang Usaha Mikro, Kecil, dan  Menengah  (UMKM)  ini  sendiri  memiliki aturan pelaksanaan juga tetapi tahun pembuatannya  sebelum  tahun  2008  sehingga bisa dikatakan hal ini dibuat mengikuti Undang- undang  Nomor  9  Tahun  1995  tentang  Usaha Kecil  yang  belum  disesuaikan  dengan  kondisi saat ini.
Salah satu bentuk kerjasama regional yang diikuti  oleh  Indonesia  adalah  adalah  dengan keikutsertaan sebagai anggota ASEAN (Association Of South East Asian Nations) yang berdiri  atas  dasar  Deklarasi  Bangkok,  pada
10 Penjualan  saham  persero,  baik  sebagian  maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja  dan  nilai  perusahaan,  memperbesar  manfaat  bagi Negara  dan  masyarakat,  serta  memperluas  pemilik  saham oleh  masyarakat.  Lihat  UU  No.  19  Tahun  2003  tentang Badan Usaha Milik Negara.
11 Bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan  baik  barang,  jasa,  hak  milik  intelektual maupun investasi.
tanggal  8  Agustus  1967.  Bentuk  keseriusan kerjasama  regional  ini  maka  pemerintah Indonesia meratifikasi Charter Of The Association  Of  South  East  Asian  Nations menjadi Undang-undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter Of The Association Of  Southeast  Asian.  Dengan  meratifikasi Piagam  Charter  Of  The  Association  Of  South East  Asian  Nations  maka  pemerintah  harus mentaati  semua  ketentuan  yang  ada  dalam piagam tersebut, salah satunya adalah ikut serta dalam  perjanjian  Masyarakat  Ekonomi  Asean (MEA).
Pencapaian  Masyarakat  Ekonomi  Asean (MEA)  memerlukan  implementasi  langkah- langkah  liberilisasi  dan  kerjasama,  termasuk peningkatan kerjasama dan integrasi di area-area baru  antara  lain  ;  pengembangan  sumber  daya manusia  dan  peningkatan  kapasitas  (capacity building);  konsultasi  yang  lebih  erat  di perdagangan;  peningkatan  infrastruktur  yang lebih  erat  di  kebijakan  makro  ekonomi keuangan;  kebijakan  pembiayan  perdagangan; peningkatan infrastruktur dan hubungan komunikasi; perkembangan transaksi elektronik melalui  e-ASEAN;  integrasi  industri  untuk meningkatkan  sumber  daya  regional;  serta peningkatan keterlibatan sektor swasta.
Keterikatan  Indonesia  dalam  memberikan komitmentnya  untuk  mencapai  Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) memberikan arti bahwa Indonesia  bersama-sama  9  (Sembilan)  negara lainnya  telah  menyetujui  untuk  mencapai integrasi  ekonomi  regional  sehingga  Asean menjadi  pasar  tunggal  dan  kawasan  produksi. Lima  pilar  penguatan  dari  sisi  ekonomi,  yaitu aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil  dan  lebih  bebasnya  aliran  modal  di implementasikan  secara  bertahap  sesuai jadwal strategis  yang  telah  disetujui  bersama-sama. Komitmen tersebut juga membawa dampak bagi usaha  dan  industri  obat  tradisional  karena kepentingan pemastian keamanan mutu, kualitas dan  khasiat  obat-obatan  tradisional  untuk melindungi konsumen di kawasan ASEAN.
Komitmen  untuk  mencapai  Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) memberikan arti bahwa Indonesia  bersama-sama  9  (Sembilan)  negara
lainnya  telah  menyetujui  untuk  mencapai integrasi  ekonomi  regional  sehingga  Asean menjadi  pasar  tunggal  dan  kawasan  produksi. Hal inipun terjadi dalam persamaan kepentingan perlindungan  konsumen  di  ASEAN  untuk produk  Obat  Tradisional  sehingga  dibutuhkan aturan atau standar yang sama untuk produk obat tradisional,  sehingga  disepakatilah  Perjanjian Obat  Tradisional    (ASEAN  Guidelines  On Good) dengan 9 (sembilan) lampiran yang wajib dipenuhi  untuk  menjaga  keamanan  mutu, kualitas dan khasiat obat tradisional.
Untuk memaksimalkan perlindungan hukum  nasional  terhadap  UMKM  dari  dampak
Perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diperlukan gagasan konsep perlindungan hukum yang ideal sehingga perlindungan hukum yang  ada  tidak  lagi  bertentangan  dengan Perjanjian Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), yang  mana  bila  ada  pertentangan  dapat menimbulkan pertentangan dengan negara lain. Untuk  mewujudkan  perlindungan  hukum  yang ideal  ini  perlu  diperhatikan  5  (lima)  syarat hukum  kondusitf  bagi  pembanguan  ekonomi yaitu  pertama  adalah  stability  bahwa  hukum menjaga  keseimbangan  dan  berlaku  sama dihadapan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan.  Kedua  Predictabilly  yaitu  akibat suatu hukum  dapat  diprediksi  kedepannya.  Hal ini penting bagi semua pelaku ekonomi. Ketiga Fairness  atau  yang  dapat  disamakan  dengan keadilan  yaitu  persamaan  di  depan  hukum  dan standar  sikap  pemerintah  diperlukan  untuk memelihara  mekanisme  pasar  dan  mencegah birokrasi  yang  berlebihan,  adil  untuk  semua pihak  dalam  pembangunan  ekonomi.  Keempat adalah educative artinya bermuatan pendidikan. Dan yang kelima adalah transparency sehingga aturan  hukum  dapat  diketahui  oleh  seluruh pihak,  berlaku  sama  bagi  semuua  pihak  dan dapat diramalkan akibat hukumnya.
Kelima syarat ini dipenuhi maka perlindungan  hukum  previntif  maupun  represif akan juga terpenuhi. Terpenuhinya unsur bahwa hukum memiliki potensi menjaga keseimbangan dan  mengakomodasi  kepentingan  yang  saling bertentangan, mencerminkan keadilan, bermuatan  pendidikan  khususnya  pendidikan
hukum  akan  membentuk  kepastian  hukum. Dengan  kepastian  hukum  maka  perlindungan hukum  preventif  akan  terpenuhi  karena  dapat perlindungan untuk mencegah terjadinya sengketa  dikemudian  hari.  Jika  dua  unsur lainnya  yaitu  hukum  yang  dapat  diprediksi kedepannya, dan dapat meramalkan bagaimana fungsi  system  ekonomi  juga  terpenuhi  maka akan tercipta pula perlindungan hukum represif yaitu  perlindungan  setelah  terjadinya  sengketa dapat  pula  terwujud.  Hukum  yang  dapat diprediksi  kedepannya  maka  akan  dapat sekaligus  merumuskan  bentuk  penyelesaian sengketa,  sebab  suatu  kesepakatan  seringkali tidak dapat dipisahkan dengan adanya sengketa dikemudian hari.
Inti dari perlindungan hukum,  yang  dalam tesis  ini  adalah  perlindungan  hukum  terhadap UMKM   industri obat tradisional dari dampak adanya  Perjanjian  Masyarakat  Ekonomi  Asean (MEA)  ini  adalah  kepastian  hukum.  Untuk mewujudkan kepastian hukum  yang diperlukan adalah rasional. Max Weber menyatakan bahwa legalitas  diperlukan  dalam mensukseskan pembangunan  ekonomi.  Menurutnya,  legalitas diperlukan adanya hukum rasional. 12
2. Konstruksi Regulasi dalam Memberikan Jaminan  Perlindungan  Hukum  Bagi Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM)  Industri  Obat  Tradisional  di Jawa Timur dalam Menghadapi

## Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
Salah  satu  kebijakan  yang  dapat  diambil oleh  pemerintah  dalam  pembangunan  ekonomi adalah dengan pembentukan hukum. Hukum ini kemudian  diharapkan  menjadi  perlindungan hukum terhadap industri dalam negeri, khususnya  UMKM  usaha  dan  industri  obat tradisional  yang  mendapatkan  dampak  dari Perjanjian  Masyarakat  Ekonomi  Asean  (MEA) ini,  yang  mana  UMKM  dan  Perjanjian Masyarakat  Ekonomi  Asean  (MEA)  ini
12 David  M.  Trubek, Max  Weber  On  Law  and  The Rise of Capitalism , hlm. 729
merupakan  komponen  dalam  pembanguan ekonomi Indonesia.
Adanya  Perjanjian  Masyarakat  Ekonomi Asean  (MEA)  membuat  Indonesia  harus menerapkan  prinsip  national  treatment  yaitu melarang  perbedaan  perlakuan  antara  barang asing  dan  barang  domestik  yang  berarti  bahwa pada  suatu  barang  impor  telah  masuk  ke  pasar dalam  negeri  suatu  anggota,  setelah  melalui pabean  dan  membayar  bea  masuk  (bila  ada), maka barang impor tersebut harus diperlakukan secara  baik  sama  dengan  barang  domestik. Dalam  penerapan  prinsip  ini  diperlukan  turut campur  tangan  pemerintah  untuk  mengatur supaya dalam sistem ekonomi domestik UMKM tidak  tertekan  oleh  gempuran  produk  dari anggota  Masyarakat  Ekonomi  Asean  (MEA) lainnya.
Pentingnya  peran  pemerintah  dan  hukum ini  tidak  lepas  dari  tujuan  pembangunan ekonomi  yaitu  keadilan  untuk  memberikan kesejahteraan  terhadap  masyarakat  termasuk yang menjalankan UMKM. Tujuan pembangunan  Nasional  adalah  mewujudkan suatu  masyarakat  adil  dan  makmur,  dimana masyarakat  yang  adil  dan  makmur  itu  akan diwujudkan  melalui  pembangunan  di  berbagai bidang,  diantaranya  bidang  ekonomi. 13 Salah satu  peran  aktif  pemerintah  memberikan perlindungan  ini  dengan  adanya  kepastian hukum. Tanpa kepastian hukum maka ekonomi tidak akan berkembang, tanpa keadilan perekonomian tidak akan menumbuhkan kebebasan yang sehat dan berkeadilan social dan tanpa  kebergunaan  perekonomian  tidak  akan membawa kesejahteraan dan kedamaian. Karena pada  akhirnya  hukum  itu  sendiri  haruslah membawa kehidupan bersama kepada kesejahteraan dan kedamaian hidup bersama. 14
Perlindungan hukum terhadap UMKM dari dampak adanya Perjanjian Masyarakat Ekonomi Asean  (MEA)  sebagaimana  diuraikan  diatas memang  tidak  dibenarkan  jika  itu  peraturan yang memberikan perlindungan justru
13 Amminudin  Ilmar, Hukum  Penanaman  Modal  di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm.1
14 Jimly  Asshiddiqie, Konstitusi  Ekonomi (Jakarta: Pernerbit Kompas, 2010), hlm. 13
bertentangan  dengan  Perjanjian  Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) itu sendiri. Pada sub bab diatas  telah  dijelaskan  bahwa  piagam  ASEAN merupakan salah satu dasar keterikatan Indonesia  terhadap  Perjanjian  Masyarakat Ekonomi  Asean  (MEA)  sebab  sudah  memjadi kesepakatan ASEAN merupakan pasar tunggal, tetapi  pada  Pasal  5  ayat  (2)  Piagam  ASEAN menyebutkan  negara-negara  anggota  wajib mengambil  langkah-langkah  yang  diperlukan termasuk pembuatan legislasi dalam negeri yang sesuai, guna melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam  Piagam  ASEAN  ini  secara  efektif,  dan mematuhi kewajiban-kewajiban keanggotanya.
Pelaksanaan ASEAN Charter
digantungkan  pada  masing-masing  negara anggota ASEAN sesuai amanat, maka pemerintah  Indonesia  perlu  membuat  aturan pelaksananya  yang  sesuai  dengan  kepentingan nasional berdasarkan UUD 1945.  Hal ini yang mendasar  bahwa  sebenarnya  negara  berhak membuat  peraturan  yang  melindungi  sesuai dengan  kepentingan  nasional,  tetapi  tidak bertentangan  dengan  perjanjian  internasional yang  telah  ditandatangani  Indonesia  sebagai bentuk persetujuan.
Dalam  membuat  peraturan  perundang- undangan ada asas-asas yang perlu diperhatikan yaitu: 15
a. Asas formal yang meliputi;
1) Tujuan yang jelas;
2) Organ/lembaga yang tepat;
3) Perlunya pengaturan;
4) Dapat dilaksanakan;
5) Konsensus.
b. Asas materiil yang meliputi;
1) Termilogi dan sistematika yang jelas;
2) Dapat dikenali;
3) Perlakuan yang sama dalam hukum;
4) Kepastian hukum;
5) Pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual.
15 Yukiandri, Asas-asas  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  yang  baik  :  Gagasan  pembentukan Undang-Undang  Berkelanjutan, (Jakarta  :  Raja  Grafindo Persada, 2009), hlm. 113-114
16 Huala,  Adolf,  “ Labelisasi  Standar  dalam
Menyikapi ACFTA ”.
Langkah  perlindungan  lain  yang  dapat ditempuh  adalah  kebijakan  internal  yang  tidak ada  kaitannya  dengan  perjanjian  internasional atau  hubungan  dengan  negara  lain  tetapi  tetap dapat  membantu  memberikan  perlindungan hukum  pada  UMKM  akibat  dari  Perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)  ini dalam bentuk  lain  misalnya  permodalan,  sebab permodalan adalah salah satu pendukung untuk bersaing.
Selain kebijakan permodalan, perlindungan hukum lain yang dapat ditempuh adalah dengan penerapan  standarisasi  nasional  barang  impor, sehingga  SNI  tidak  hanya  lagi  menjadi  hiasan yang  jika  terjadi  tidak  dipenuhi  suatu  standart maka harus ada konsekuensi hukumnya. Standar dalam perdagangan internasional sudah menjadi persyaratan agar suatu produk dapat berkompetisi di pasar global. Negara pengimpor dan konsumen berharap produk yang masuk ke pasar  dalam  negerinya  dan  produk  yang konsumen  gunakan  adalah  produk  yang berstandar. Bagi negara, produk yang terstandar adalah  produk  yang  menyangkut  kepentingan umum atau kepentingan publik. Karena produk itu akan digunakan oleh masyarakat. Pemerintah berkewajiban  menjaga  agar  produk  yang digunakan atau dikonsumsi penduduknya bebas dari  bahaya  bagi  keselamatan  atau  kesehatan penduduknya. 16
Penggunaan  SNI  secara  alamiah  memang dapat berdampak terhadap pembatasan perdagangan  produk,  tujuannya  adalah  pada dasarnya untuk memastikan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan untuk menyediakan perlindungan yang maksimal. 17 Dengan diterapkannya SNI secara ketat maka tidak ada produk  yang  berbahaya    khususnya  yang berbahaya  bagi  konsumen  dan  Usaha  Mikro, Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  juga  tidak dirugikan  akibat  kalah bersaing  dengan  produk
http://korantempo.com/korantempo/koran/2010/10/01/Opi ni/krn.20101001.213309
17 Indah Sukmaningsih, “Kaidah Internasional dalam Hukum  Indonesia  :  Peluang  yang  Tidak  Dimanfaatkan”, Global  Justice  Update ,  Tahun  ke  7/Edisi  ke  4  Desember 2009, hlm.101
impor  dari  anggota  ASEAN  yang  murah  tetapi berbahaya.
Perbaikan  regulasi  Permenkes  Nomor  06 Tahun  2012  Tentang  Industri  dan  Obat Tradisional  mengenai  ijin  obat  tradisional  dan bentuk  sediaan,  di  mana  industri  kecil  obat tradisional dilarang memproduksi bentuk sedian kaplet,  Rencana  Induk  Pembangunan,  Sistem tata udara dan sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional  yang  Baik  (CPOTB)  sangat memberatkan para pelaku usaha obat tradisional. Demikian juga dengan sertifikat Cara Pembuatan  Obat  Tradisional  yang  Baik (CPOTB)  yang  diharapkan  bisa  bersaing  di dunia internasional ternyata tidak bisa diharapkan.  Karena  itu  perlu  adanya  perbaikan regulasi  yang  meringankan  pelaku  usaha  obat tradisional dan adanya regulasi yang mendukung pengembangan  usaha  obat  tradisional  adapun perubahan tersebut adalah:
a. Jangka  waktu  persiapan  diperpanjang  dan Badan  POM  berusaha  memberikan  solusi yang  terbaikan  bukan  tekanan  untuk  pelaku usaha obat tradisional melaksanakan regulasi tersebut.
b. Dalam regulasi tersebut seharusnya pemerintah memberikan dukungan dalam hal modal  karena  biaya  untuk  regulasi  tersebut sangat  besar,  mengingat  regulasi  ini  ada karena  keterlambatan  dalam  mengambil sikap  tentang  perlindungan  hukum  pelaku usaha  obat  tradisional  dalam  menghadapi persaingan di masyarakat Ekonomi Asean.
c. Menciptakan  regulasi  yang  berpihak  pada pelaku  usaha  obat  tradisional  dengan memberikan  kepastian  hukum  yang  jelas mengenai  sertifikat  Cara  Pembuatan  Obat Tradisional  yang  Baik  (CPOTB)  yang diperoleh  supaya  bisa  diterima  oleh  pelaku usaha  di  luar  negeri  dan  konpensasi  yang diterima pelaku usaha bila sertifikat itu tidak diterima oleh pihak luar negeri.

## PENUTUP
Berdasarkan  analisis  yang  telah  diuraikan, maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut:
1. Masyarakat  Ekonomi  Asean  (MEA)  tidak melindungi  kepentingan  ekonomi  Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  Industri  Obat Tradisional di Jawa timur karena:
a. Hukum  nasional  yang  seharusnya melindungi kepentingan ekonomi Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah Industri  Obat  Tradisional  di  Jawa timur  tetapi  dalam  implementasinya justru menghambat permodalan, pembinaan  maupun  belum  mampu melindungi  persaingan  harga  dari pasar global.
b. Kebijakan  persaingan  usaha  Asean ( ASEAN  Regional  Guidelines  On
Competition Policy ) tidak bisa menjamin  kepastian  hukum  dan melindungi dari persaingan tidak sehat antar Negara anggota karena  ( ASEAN Regional  Guidelines  On  Competition Policy )  bersifat  referensi  dan  tidak mengikat  pada  setiap  anggotanya sehingga  bila  terjadi  pelanggaran pesaingan  usaha  akan  dikembalikan pada hukum nasional  Negara anggota dimana pelanggaran tersebut terjadi.
c. Terdapat  dishormonisasi  antara  UUD 1945  dengan  ketentuan  internasional tentang  Masyarakat  Ekonomi  Asean (MEA)  di  mana  aturan  tentang masalah perekonomian dan kesejahteraan sosial dalam UUD 1945 tercantum dalam Bab XIV Perekonomian Nasional dan
Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 (1), (2),
(3), sementara  berdasarkan  cetak  biru Masyarakat  Ekonomi  Asean  (MEA) ini  memuat  4  (empat)  kerangka  kerja atau pilar Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Disharmonisasi kedua
ketentuan  tersebut  terdapat  dalam  4 (empat)  hal  yang  menjadi  focus harmonisasi yaitu dari aspek hukumnya, pengaturan tentang kewenangan,  tujuan  pengaturan  dan keperpihakan  pengaturan  terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
d. Hasil  harmonisasi  tentang  Perjanjian
Obat Tradisional tidak mampu
dilaksanakan  oleh  para  industri  obat tradisioanl  karena  aturannya  yang disamakan  dengan  obat  kimia  yang memerlukan  sarana  dan  prasarana yang  mahal  dan  gedung  yang  bagus, padahal untuk industri obat tradisional adalah  warisan  dari  pendahulunya dengan  sarana  dan  prasarana  yang sederhana sehingga memerlukan biaya yang  besar  dan  waktu  yang  panjang. Dan  bila  tidak  bisa  memenuhi persyaratan  tersebut  maka  izin  edar tidak  bisa  keluar  sehingga  tidak  bisa melakukan proses produksi.
2. Konstruksi  hukum  agar  UMKM  Industri Obat  Tradisional  terlindungi  dari  dampak adanya  MEA  adalah  memperpanjang jangka waktu persiapan, pemerintah
memberikan dukungan modal, dan menciptakan regulasi yang berpihak kepada pelaku  usaha  obat  tradisional  dengan memberikan  kepastian  hukum  yang  jelas mengenai  sertipikat  cara  pembuatan  obat tradisional yang baik (CPOTB) agar dapat diterima oleh konsumen luar negeri.

## REFERENSI
Buku Asshiddiqie, Jimly. 2010. Konstitusi Ekonomi , Jakarta: Kompas
Handbook  on  Competition  Policy  and  Law  in
ASEAN for Bussiness 2013, hlm. 9
Huala,  Adolf,  “ Labelisasi  Standar  dalam Menyikapi ACFTA ”.
http://korantempo.com/korantempo/koran/ 2010/10/01/Opini/krn.20101001.213309
Ilmar, Amminudin. 2004. Hukum Penanaman Modal  di  Indonesia ,  Jakarta:  Prenada
Media
Lubis,  Andi  Fahmi. et.  al .  2009. Hukum Persaingan  Usaha  antara  Teks  dan
Konteks , Jakarta: ROV Creative Media
M.  Udin  Silalahi  (Sekretaris  dan  Anggota
Dewan Pakar ASEAN Competition Institute) 2015, Kolom Edukasi
Persaingan  Usaha  di  Harian  Bisnis
Indonesia ,    diakses  pada  30  Mei  2018 http://aci.or.id/kolom-edukasi-persaingan- usaha-di-harian-bisnis-indonesia-edisi- agustus-2015
Marzuki,  Peter  Mahmud.  2016. Penelitian Hukum .  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group
Sood, Mohammad. 2011. Hukum Perdagangan Internasional , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
Sukmaningsih,  Indah.  “ Kaidah  Internasional dalam Hukum  Indonesia :  Peluang  yang Tidak  Dimanfaatkan ”,  Global  Justice Update,  Tahun  ke  7/Edisi  ke  4  Desember 2009, hlm.101
Trubek, David M. Max Weber On Law and The Rise of Capitalism , hlm. 729
Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1999  tentang
Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Wikipedia, Pengertian  Perdagangan ,  dalam (https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan ), diakses tanggal 15 April 2018.
Yukiandri.  2009. Asas-asas  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  yang baik  :  Gagasan  pembentukan  Undang- Undang  Berkelanjutan ,  Jakarta  :  Raja Grafindo Persada