## Legalitas

## Penerapan Peradilan Adat Berbasis Kuasi Yudisial Dalam Memutus Sengketa Adat
Al Araf Assadallah Marzuki Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI
Gedung Widya Graha LIPI lantai 6 & 9 Jalan Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan, Telepon/Fax: +6221 5701232 Correspondence email: al.araf23@gmail.com
Abstrak. Peradilan adat bukanlah  lembaga  yudisial  yang dapat memutus suatu sengketa dengan  irah-irah keadilan sebagaimana dalam  peradilan  nasional  sehingga  pengakuan  terhadap  keputusan  adat  tidak  mendapatkan  kekuatan  hukum  yang  tetap  yang mengakibatkan  ketidakpastian  hukum  dalam  penyelesaian  sengketa  melalui  lembaga  peradilan  adat.  Maka  demikian  adapun sebuah  gagasan    yang  ditawarkan  dalam  penelitian  ini  yaitu  menerapkan  peradilan  adat  sebagai  kuasi  yudisial  dalam  memutus sengketa  adat.  Melalui  penelitian  yuridis  normatif  didapat  hasil  bahwa:  pertama,  kedudukan  peradilan  adat  hanya  sebatas penyelesaian sengketa secara musyawarah, dan dalam hierarki peradilan kedudukannya tidak diakui. Kedua, model kuasi yudisial yang dapat diterapkan dalam peradilan adat dapat  mencontoh KPPU dalam memutus sengketa yang dimana untuk mendapatkan kekuatan  hukum  tetap,  putusan  KPPU  perlu  mendapatkan  penetapan  pengadilan  negeri,  dan  bilamana  ada  yang  keberatan  atas putusan tersebut dapat  mengajukan upaya hukum  keberatan di pengadilan negeri dalam  jangka waktu 14 hari sejak diterimanya putusan pada para pihak.
Kata kunci: peradilan adat, kuasi yudisial, sengketa adat
Abstract. The customary court is not a judicial institution that can decide a dispute with the direction of justice as in the national court so that recognition of customary decisions does not get permanent legal force which results in legal uncertainty in dispute resolution through customary court institutions. Thus, there is an idea that is offered in this research that implements customary courts as quasi-judicial in resolving customary disputes. Through normative juridical research, it is found that: first, the position of customary courts is only limited to deliberative dispute resolution, and in the judicial hierarchy its position is not recognized. Second, the quasi-judicial model that can be applied in customary courts can emulate KPPU in deciding disputes where to obtain permanent legal force, the KPPU's decision needs to be ruled by a district court, and if some object to the verdict, they can file an objection legal remedy in the domestic court. a period of 14 days from receipt of the decision on the parties.
Keywords: customary courts, quasi-judicial, customary disputes.

## PENDAHULUAN
Pengakuan  konstitusional  atas  keberadaan  masyarakat  hukum  adat (common  law  community) telah  ditetapkan dalam  batang  tubuh  UUD  1945  pasca  amandemen,  khususnya  dalam  Pasal  18B  ayat  (2)  yang  berbunyi:  “Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya selama masih hidup dan sejahtera sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip menurut hukum  negara Republik  Indonesia Serikat”. Kemudian Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 mensyaratkan bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya harus diatur dengan undang-undang.
Akan  tetapi  pengakuan  atas  keberadaan  masyarakat  adat  dalam  banyak  hal  belum  sepenuhnya  terlembagakan. Hal  ini  terlihat  dari  banyaknya  permasalahan  yang  dihadapi  masyarakat  adat.  Pertama,  dilihat  dari  semua  aspek kehidupan (ekonomi, hukum, sosial budaya, dan hak asasi manusia), masyarakat adat selalu berada dalam posisi yang kurang  beruntung  sebagai  minoritas.  Kedua,  masyarakat  adat  termarginalkan  dalam  proses  pembangunan  karena belum sepenuhnya dikenal karena tanah adat / ulayatnya. Ketiga, masyarakat adat sering kali mengalami konflik antar masyarakat adat, antara masyarakat adat dengan masyarakat adat lainnya, dan antara masyarakat dengan pemerintah. Keempat, dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat, sering terjadi konflik ketika hukum adat bertentangan dengan hukum nasional Indonesia. 1
Berkenaan  dengan  penyelesaian  sengketa  antar  masyarakat  adat,  negara  telah  memberikan  hak  kepada masyarakat adat untuk menyelesaikan masalah dengan sistem peradilan adat, yang didasarkan pada Pasal 103 huruf d dan  e  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Dalam  pasal  tersebut  menunjukkan  bahwa  untuk memprioritaskan  penyelesaian  secara  musyawarah,  penyelesaian  sengketa  adat  dilakukan  berdasarkan  hukum  adat yang  berlaku  di  Desa  Adat  dengan  mengutamakan  prinsip-prinsip  hak  asasi  manusia  dengan  menyelesaikan  secara musyawarah,,  serta  penyelenggaraan  sidang  perdamaian  peradilan  Desa  Adat  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan
1 Dalam  penjelasan  umum  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Masyarakat  adat  yang  di  kutip  dari  dokumen  sistem informasi (DOKSILEG) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. www.dpr.go.id
peraturan  perundang-undangan.  berdasarkan  ketentuan  pasal  tersebut,  peradilan  adat  dalam  Undang-Undang  tentang Desa berfungsi untuk memutus dan mendamaikan sengketa adat berdasarkan hukum adat.
Jika  melihat  peradilan  adat  sebagaimana  dalam  Undang-Undang  tentang  Desa,  keberadaan  lembaga  peradilan adat diakui dalam kerangka kebijakan, namun dalam praktiknya sering terjadi konflik antar putusan hukum adat yang dikesampingkan  dalam  peradilan  nasional.  hal  ini  dikarenakan  peradilan  adat  bukanlah  lembaga  yudisial  yang  dapat memutus  suatu  sengketa  dengan  irah-irah  keadilan  sebagaimana  dalam  peradilan  nasional  sehingga  pengakuan terhadap  keputusan  adat  tidak  mendapatkan  kekuatan  hukum  yang  tetap  yang  mengakibatkan  ketidakpastian  hukum dalam  penyelesaian  sengketa  melalui  lembaga  peradilan  adat.  Oleh  karena  itu,  terdapat  ide  yang  ditawarkan  dalam penelitian ini, khususnya untuk menerapkan peradilan adat sebagai kuasi yudisial dalam menyelesaikan sengketa adat.
Kuasi  yudisial  merupakan  lembaga  peradilan  yang  memiliki  kewenangan  untuk  membuat  amar  putusan  dan pertimbangan-pertimbangan  hukum  yang  mengikatkan  suatu  subjek  hukum  dengan  putusan  dan  pertimbangan pengadilan  serta  memberikan  sanksi.  yang  nantinya  eksekusi  keputusan  tersebut  dilaksanakan  di  peradilan  Nasional guna mendapatkan kekuatan hukum yang tetap (the power to make binding orders and judgments) . 2 Sebagai contoh lembaga yang menerapkan Kuasi yudisial adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dalam hal ini KPPU dalam  memutus  sengketa  persaingan  usaha  tidak  sehat  hanya  memiliki  kewenangan  untuk  memutus  tetapi  tidak  ada kewenangan  untuk  menegakkan  Putusan  KPPU  itu  sendiri  yang  kewenangan  dalam  menegakkan  putusan  tersebut dilimpahkan  ke  pengadilan  negeri  guna  untuk  mendapatkan    penetapan  pengadilan  negeri  agar  keputusan  tersebut memiliki  kekuatan  hukum  tetap,  sehingga  keputusan  tersebut  dapat  dieksekusi  dan  pihak  yang  diputus  tunduk kedalam putusan tersebut.
Berdasarkan  latar  belakang  dan  permasalahan  yang  telah  digambarkan  di  atas,  permasalahan  yang  di  angkat sebagai pertanyaan penelitian ini adalah apakah penerapan model kuasi yudisial peradilan adat dapat diterapkan dalam memutus sengketa adat di Indonesia, yang mencakup pertanyaan sebagai berikut:
1. Bagaimana kedudukan peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa adat sebagai lembaga peradilan di Indonesia?
2. Bagaimana model penerapan kuasi yudisial peradilan adat dalam memutus sengketa adat?
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  adalah  metode penelitian  untuk  penyelesaian  masalah  hukum  yang  biasanya  didasarkan  pada  kajian  kritis  dan  mendalam  terhadap bahan  pustaka  dan  dokumen  hukum  yang  berkaitan  dengan  masalah  hukum  yang  dipelajari.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  perundang-undangan (statute  approach) dan  perbandingan  ( comparative  approach ) 3 . Kajian normatif tentunya perlu menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena aspek yang akan dikaji adalah berbagai  kebijakan  hukum  yang  menjadi  fokus  sekaligus  tema  sentral  sebuah  kajian.  Teknik  penelitian  yang digunakan  adalah  deskriptif  analisis,  karena  teknik  deskriptif  merupakan  teknik  dasar  analisia  yang  tidak  dapat dihindari,  artinya  deskripsi  yang  menggambarkan  apa  adanya  dalam  suatu  situasi  atau  kedudukan  sesuai  proposisi hukum.

## PEMBAHASAN

## Kedudukan Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Adat Sebagai Lembaga Peradilan Di Indonesia
Pengakuan  atas  keberadaan  masyarakat  adat  (dan  hukum  adat)  telah  menjadi  dinamika  dalam  sejarah  hukum Indonesia. Sebelum tahun 1945, pemerintah kolonial Belanda menetapkan sistem hukum yang membagi sistem hukum menjadi tiga bagian, yaitu: hukum perdata barat, hukum untuk negara timur asing, serta hukum adat untuk masyarakat adat dari penduduk asli.
Dalam hukum adat terdapat istilah peradilan adat. Keberadaannya diakui sebelum kemerdekaan Indonesia oleh pemerintah  Belanda,  yang  pada  saat  itu  dikenal  dengan  lima  jenis  pengadilan,  yaitu  Pengadilan  Adat  ( Inheemsche Rechtspraak ),  Pengadilan  Agama  ( Godsdienstige  Rechtspraak ),  Pengadilan  Gubernemen  ( Gouvernement srechtspraak ), Pengadilan Swapraja ( Zelfbestuur rechtspraak ), dan Pengadilan Desa ( Dorpjustitie ). 4
Selama pemerintahan Belanda, sistem peradilan yang berlaku untuk masyarakat pribumi adalah sistem peradilan adat atau desa.  Hal ini dikarenakan Belanda merasa tidak bisa menyelesaikan sendiri permasalahan masyarakat Hindia Belanda  (Indonesia)  dengan  menggunakan  peradilan  Eropa.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  Belanda  memandang  perlu adanya  pembagian  kelompok  penduduk.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  163  " Instache  Staatsregeling "  yang  mengatur bahwa  penduduk  Hindia  Belanda  terbagi  menjadi  tiga  kelompok.  yaitu:      kelompok  penduduk  Eropa,  kelompok penduduk  Timur  asing,  dan  kelompok  penduduk  pribumi.  Ketentuan  ini  mengatur  setiap  penduduk  dari  setiap kelompok  harus  menerapkan  aturan  hukum  yang  sesuai  dengan  kelasnya.  Untuk  menegakkan  keadilan  bagi
2 Muh  Risnain, Eksistensi  Lembaga  Kuasi  yudisial  dalam  Sistem  Kekuasaan  Kehakiman  di  Indonesia:  Kajian  terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha , Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 3 Edisi 1 Tahun 2014, hlm. 3
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana Prenada Media group), 2007, hlm. 96
4 Koerniatmanto Soetoprawiro, Pemerintahan dan peradilan Indonesia : asal-usul dan perkembangannya, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 91-92.
masyarakat  adat  yang  berada  dalam  yurisdiksi  peradilan,  siapa  pun  dapat  menggugat  masyarakat  adat  yang  merasa haknya  telah  dilanggar,  tanpa  terkecuali  kelompok  Eropa  dan  Timur  asing  juga  dapat  menggugat  kelompok masyarakat adat menggunakan aturan hukum tersebut.
Keadilan yang berlaku saat itu  adalah peradilan  yang dilakukan oleh hakim-hakim Eropa  dan  Indonesia bukan atas  nama  raja  atau  ratu  Belanda  maupun  atas  sistem  hukum  Eropa,  tetapi  peradilan  dilakukan  dan  dilaksanakan berdasarkan sistem adat. hukum yang ditetapkan pada residen dengan persetujuan direktur kehakiman Batavia. 5 Saat ini  keberadaan  hukum  adat diatur oleh  peraturan perundang-undangan yang secara  eksplisit menyebutkan istilah  hukum  adat  dan  menjelaskan  konsep  peradilan  adat  yaitu  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001  tentang Otonomi  Khusus  Papua.  Undang-undang  tersebut  menegaskan  pengakuan  dan  penghormatan  negara  terhadap pengadilan  adat  Papua.  Berdasarkan  Pasal  51  ayat  (1)  Undang-Undang  tersebut,  pengadilan  adat  adalah  pengadilan perdamaian  dalam  masyarakat  hukum  adat  yang  berwenang  memeriksa  dan  mengadili  sengketa  perdata  adat  dan perkara  pidana  di  antara  anggota  masyarakat  hukum  adat  yang  bersangkutan.  Selain  itu,  pada  ayat  (2)  dan  ayat  (3) ditetapkan  bahwa  pengadilan  didirikan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  adat  masyarakat  hukum  adat  yang bersangkutan  berhak  memeriksa  dan  mengatur  sengketa  perdata  adat  dan  pidana  sesuai  dengan  hukum  adat.  Selain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, istilah pengadilan adat juga ditemukan dalam tafsir Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2004  tentang  Perkebunan,  yang  kenyataannya  kesatuan  masyarakat  adat  masih  diakui keberadaannya.  Menurut  Sudanta,  dalam  Pasal  51  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001,  konsep  peradilan  adat dijabarkan sebagai berikut: 6
1. Peradilan adat merupakan sistem peradilan yang hidup selaras dengan lingkungan hukum adat Indonesia;
2. Peradilan adat didasarkan hukum adat;
3. Peradilan adat bukan bagian dari sistem peradilan nasional;
4. Peradilan  adat  memiliki  kewenangan  untuk  memutuskan  masalah  adat  dalam  bentuk  sengketa  dan  pelanggaran hukum adat;
5. Peradilan adat memiliki kekuasaan untuk memutuskan masalah di antara kesatuan masyarakat hukum adat.
Selain  itu,  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa    mencantumkan  pengakuan  peradilan  hukum adat. Berdasarkan Undang-Undang tentang Desa tersebut, negara mengakui kekuasaan desa adat untuk menyelesaikan masalah  hukum  warganya  melalui  Pasal  103  Huruf  d  dan  e,  yang  menyatakan  bahwa  kewenangan  desa  adat  dapat berupa  menyelesaikan  sengketa  adat  dengan  ketentuan  hukum  adat,  sesuai  dengan  adat  istiadat  yang  berlaku  dimana mengedepankan  prinsip-prinsip  hak  asasi  manusia  dengan  memberikan  prioritas  untuk  menyelesaikan  masalah sengketa  adat  melalui  musyawarah,  dan  melakukan  persidangan  dengan  damai  di  desa  sesuai  aturan  peraturan perundang-undangan.
Selain undang-undang  tentang desa, posisi pengambilan  keputusan dalam prosedur penyelesaian  sengketa adat juga  diakui  sebagai  sumber  yurisdiksi  dalam  mengambil  keputusan  oleh  hakim.  Hal  ini  berdasarkan  Pasal  5  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kehakiman,  yang  menjelaskan  bahwa  hakim  dan  hakim  konstitusi wajib  mengkaji  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Ketentuan  tersebut  dimaksudkan untuk mengambil keputusan hakim dan hakim konstitusi yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Selain  itu,  putusan  pengadilan  harus  memuat  tidak  hanya  alasan  dan  dasar  putusan,  tetapi  juga  memaut  pasal  dan peraturan  yang  relevan  atau  sumber  hukum  tidak  tertulis  sebagai  dasar  untuk  mengadili.  Namun  secara  struktural, pengadilan  adat  tidak  terikat  oleh  hierarki  peradilan  yang  ditentukan  dalam  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  Kehakiman.  Pasalnya,  berdasarkan  Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  kehakiman, kekuasaan  kehakiman yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah  Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya hanya sebatas dalam ruang lingkup peradilan umum, peradilan  agama, peradilan militer, peradilan  tata usaha  negara, dan peradilan di mahkamah Konstitusi.

## Model Penerapan kuasi yudisiall Peradilan Adat Dalam Memutus Sengketa Adat
Dalam praktik dan perkembangan peradilan Indonesia, lembaga peradilan khusus yang secara jelas dan formal disebut  sebagai  pengadilan  hukum  telah  banyak  tumbuh  dan  berkembang  dengan  adanya  lembaga-lembaga  yang dibentuk secara tegas dalam undang-undang. Meskipun lembaga-lembaga ini tidak  secara  eksplisit merujuk kedalam pendefinisian  peradilan,  akan  tetapi  lembaga-lembaga  tersebut    memiliki  kewenangan  dan  mekanisme  kerja  seperti lembaga peradilan yang memiliki sifat mengadili. Secara hukum, lembaga-lembaga ini memiliki hak untuk meninjau dan  memutuskan  perselisihan  atau  kasus  pelanggaran  hukum,  dan  bahkan  kasus  pelanggaran  etika  tertentu,  dan keputusan  yang  bersifat  final  dan  mengikat (final  and  binding) sebagaimana  putusan  pengadilan  yang  bersifat
5 Herlambang P. Wiratraman, Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 30, No.3 Tahun 2018, hlm. 493.
6 Sudantra, Pengakuan Peradilan Adat dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman , (Denpasar: Swasta Nulus, 2016), hlm. 40
“inkracht” pada umumnya. Secara umum, semua itu untuk memberikan keadilan atas nama kekuasaan kepada pihak- pihak yang terkena dampak dalam pengambilan keputusan.
Oleh  karena itu dapat dikatakan bahwa lembaga yang memiliki  wewenang untuk  'mengadili' tetapi  tidak dapat dikatakan  sebagai  pengadilan  merupakan  bentuk  dari  peradilan  kuasi  atau  semi-persidangan.  diantarinya  ada  yang berbentuk  komisi  negara,  ada  pula  yang  menggunakan  istilah  badan  atau  dewan.  Lembaga-lembaga  ini,  di  samping bersifat  mengadili,  tetapi  sering  kali  memiliki  fungsi  yang  bercampur  dengan  fungsi  regulasi  dan/atau  administratif. Fungsi regulasi dapat dikaitkan dengan fungsi hukum menurut doktrin “ trias-politica Mostesquieu”, sedangkan fungsi administratif sama dengan fungsi eksekutif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa lembaga yang memiliki fungsi semi  peradilan  atau  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  untuk  mengadili  dapat  dikatakan  sebagai  lembaga  yang memiliki fungsi campuran Misalnya, beberapa di antaranya yaitu: 7
1. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
2. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
3. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
4. Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Komisi Informasi Daerah (KID)
5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
6. Dan lain-lain.
Sebagai  contoh,  KPPU  adalah  badan  eksekutif  yang  bertanggung  jawab  untuk  mengawasi  praktik  persaingan usaha yang tidak sehat. Namun, undang-undang memberikan kewenangan kepada lembaga persaingan usaha tersebut untuk bertindak sebagai perantara dan pengambil keputusan dalam menyelesaikan perselisihan persaingan usaha tidak sehat. Pembentukan lembaga ini mencerminkan adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk mengendalikan sistem perekonomian  Indonesia  yang  berkembang  secara  mandiri  dan  terbuka  sebagai  akibat  dari  kebijakan  ekonomi  yang diterapkan,  sehingga  mekanisme  pengawasan  yang  paling  efektif  terhadap  berbagai  bentuk  persaingan  usaha  tidak sehat dengan membangun infrastruktur kelembagaan yang memiliki kewenangan semi yudisial.
Untuk  menggambarkan  proses  lembaga  kuasi  peradilan  dalam  menyelesaikan  perselisihan,  kita  dapat mengambil contoh lembaga peradilan kuasi yang dilakukan oleh KPPU. Peradilan tersebut lahir dan didirikan sesuai dengan  amanat  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  usaha Tidak  sehat.  Dalam  ketentuan  undang-undang  tersebut,  negara  memberikan    tiga  kewenangan  kepada  lembaga tersebut untuk menyelesaikan sengketa, yaitu:
Pertama, kewenangan melakukan  penyelidikan, hal ini sebagaimana dalam Pasal 36 huruf (a), (b), (c) dan (d) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  usaha  Tidak  sehat  yang memberikan kewenangan KPPU untuk :
1. Menerima  laporan  dari  masyarakat  dan/atau  pelaku  usaha  tentang  dugaan  adanya  praktik  monopoli  dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Penelitian  terhadap  adanya  dugaan  kegiatan  usaha  dan/atau  perilaku  usaha  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Menyelidiki atau menyelidiki kasus-kasus praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh publik atau pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi.
4. Melakukan  investigasi  dan/atau  hasil  pemeriksaan  terhadap  ditemukan  atau  tidak  ditemukannya  praktik  monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat
Kedua,  kewenangan  untuk  melakukan  penuntutan  kepada  pelaku  usaha.  Hal  ini  sebagaimana  dalam  Pasal  36 huruf  (e),(f),(g),(h),(i)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan usaha  Tidak  sehat  yang  menyebutkan:  Memanggil  pelaku  usaha  yang  diduga  telah  melanggar  ketentuan  undang- undang persaingan usaha.
1. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran tersebut.
2. Meminta  bantuan  penyidik  dalam  menghadirkan  pelaku  usaha,  saksi,  saksi  ahli,  atau  siapa  pun  yang  disebutkan dalam undang-undang persaingan usaha. Pihak yang tidak bersedia untuk memenuhi panggilan komisi,
3. Meminta  informasi  kepada  instansi  pemerintah  terkait  penyidikan  dan/atau  pemeriksaan  terhadap  pelaku  usaha yang diduga melanggar ketentuan undang-undang persaingan usaha.
4. Memperoleh,  menyelidiki  dan  menilai  surat,  dokumen-dokumen,  atau  bukti  lain  untuk  penyelidikan  dan/atau penyidikan.
Ketiga,  kewenangan  yudisial,  merupakan  kewenangan  untuk  menjatuhkan  sanksi  kepada  pelaku  usaha  yang melanggar  undang-undang  persaingan  usaha.  Kekuasaan  KPPU  merupakan  kewenangan  khusus  dan  super  yang
7 Jimly  Asshiddiqie, Putih hitam Pengadilan  Khusus , (Jakarta:  Pusat Analis dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2013), hlm. 13.
diberikan  undang-undang  kepada  KPPU,  hal  ini  dikarenakan  KPPU  diberi  kewenangan  untuk  menjatuhkan  sanksi kepada  pelaku  usaha  yang  melanggar  undang-undang  persaingan  usaha  yaitu    berupa  tindakan  administratif. 8 Akan tetapi  sanksi  yang  diberikan  tidak  dapat  dieksekusi  sebelum  dimintakan  penetapan  pengadilan  di  pengadilan  negeri, hal ini dikarenakan KPPU bukanlah lembaga peradilan yang memiliki kekuatan eksekutorial, melainkan lembaga yang memiliki sifat untuk mengadili.
Kemudian  berdasarkan  Pasal  44  Undang-Undang  Persaingan  Usaha  disebutkan  bahwa  apabila  pelaku  usaha keberatan atas putusan  yang dilakukan oleh  KPPU, maka pelaku usaha tersebut dapat mengajukan keberatan  kepada Pengadilan Negeri  selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari  setelah menerima pemberitahuan putusan  tersebut, dan apabila  Pelaku  usaha  yang  tidak  mengajukan  keberatan  dalam  jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud  dianggap menerima putusan Komisi.
Bilamana  kuasi  yudisial  diterapkan  dalam  peradilan  adat  yang  mengambil  referensi  peradilan  yang  dilakukan oleh  KPPU,  maka  adapun  gambaran  kecil  dari  peradilan  tersebut  yaitu  dengan    memberikan  kewenangan  kepada peradilan  adat  untuk  memutus  sengketa  adat  dan  eksekusi  terhadap  keputusan  adat  tersebut  diserahkan  kepada pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan sehingga memiliki kekuatan hukum tetap. Bilamana dalam waktu 14 hari  sejak  mendapatkan  penetapan  pengadilan  negeri  tidak  ada  yang  mengajukan  upaya  hukum  keberatan  maka putusan peradilan tersebut di anggap telah memiliki kekuatan hukum tetap, akan tetapi bilamana dalam waktu 14 hari sejak penetapan pengadilan negeri ditetapkan, terdapat  salah satu pihak tidak puas dengan keputusan, pihak tersebut dapat mengajukan upaya hukum keberatan (banding) ke pengadilan negeri.
Untuk  menentukan  apakah  lembaga  peradilan  adat  dapat  menerapkan    kuasi  peradilan  atau  tidak,    Jimly Assidiqie mengutip pertimbangan putusan Pengadilan Texas dalam kasus Perdue, Brackett, Flores, Utt & Burns versus Linebarger, Goggan, Blair, kemudian Jimly membagi kriteria  peradilan kuasi menjadi enam, yaitu: 9 1. Kewenangan untuk memberikan penilaian dan pertimbangan. (The power to exercise judgement and discretion);
2. Kewenangan  untuk  mendengarkan  dan  menentukan  atau  mengkonfirmasi  fakta  dan  membuat  keputusan. (The power to hear and determine or to ascertain facts and decide);
3. Kewenangan untuk membuat keputusan dan penilaian yang berkaitan dengan subjek hukum dengan pertimbangan dan pertimbangan yang terkandung di dalamnya. (The power to make binding orders and judgements);
4. Kewenangan untuk mempengaruhi hak subjek hukum atau hak milik individu. (The power to affect the personal or property rights of private persons);
5. Kewenangan  untuk  menyelidiki  saksi,  memaksa  saksi  untuk  hadir,  dan  mendengarkan  perselisihan  saat disidangkan (The power to examine  witnesses, to compel the attendance of  witnesses, and to hear the litigation of issues on a hearing);
6. kewenangan  untuk  menegakkan  keputusan  atau  menjatuhkan  sanksi. (The  power  to  enforce  decisions  or  impose penalties).
Dari kriteria tersebut, untuk menentukan apakah peradilan adat dapat menerapkan peradilan  kuasi dapat dilihat dari uraian sebagai berikut yaitu berdasarkan data penelitian yang dilakukan oleh Sri Yanaurti, dkk, dalam judul buku “Model Capacity Building Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat Untuk Pengelolaan Konflik di Maluku”, ada hal yang  menarik  untuk  menerapkan  peradilan  adat  berbasis  kuasi  yang  dimana  dalam  menyelesaikan  sengketa  adat, peradilan  adat  di  maluku  telah  menerapkan  model  dimana  dalam  hal  terjadi  sengketa  adat  dan  dalam  proses musyawarah  peradilan  adat,  bilamana  terdapat  sengketa  konflik  bisa  mengajukan  upaya  hukum  penyelesaian  secara damai  di  lembaga  MPMD  negeri,  dan  bilamana  tercapai  kesepakatan  maka  akta  perjanjian  atau  kesepakatan perdamaian  yang  dibuat  dalam  peradilan  adat  diregistrasi  ke  pengadilan  negara  (pengadilan  negeri  yang  ada  di kabupaten/kota)  pada  periode  yang  akan  ditentukan  setelah  10  hari  sejak  diakta  dibuat  dan  para  pihak  yang bersengketa menerima isi keputusan tersebut. Akan tetapi jika ada pelanggaran pada akta kesepakatan ini maka proses selanjutnya diselesaikan di pengadilan negara (pengadilan negeri Kabupaten dan Kota). 10
Sebagai contoh untuk kasus sengketa yang terjadi yaitu sengketa perbatasan tanah, langkah pertama yang harus dilakukan  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  adalah  melaporkan   persoalan  yang  dialami  kepada  kepala negeri/ohoi/ratschap  (raja).    laporan  tersebut  dituangkan  secara  tertulis  ke  dalam  sebuah  formulir  keluhan (komplain),   dalam  hal  Mengisi  formulir  ini  pihak  yang  menurut  penggugat  dibantu  oleh  petugas  pencatat  perkara (yang di tunjuk negeri/ohoi/ratschap Atau bisa juga ditunjuk pegawai yang khusus bertugas untuk itu oleh pengadilan formal).  Setelah  menerima  laporan  dari  penggugat  tersebut,  dalam  waktu  tertentu,  sejak  hari  pelaporan,   kepala negeri/ohoi/ratschap    mengundang  penggugat  dan  pihak  yang  dikomplain  (tergugat)  untuk  hadir  dalam  acara  hiring
8 Ridwan, Tiga  Dimensi  Hukum  Administrasi  Negara  dan  Peradilan  Administrasi  Negara ,  (Yogyakarta:  FH  UII  Press, 2009), hlm.146.
9 Jimly Asshiddiqie, op.cit. hlm. 17.
10 Sri Yanuarti, Model Capacity Building Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat Untuk Pengelolaan Konflik di Maluku , (Jakarta: LIPI Press, 2008), hlm. 158-160
Al Araf Assadallah Marzuki, Penerapan Peradilan Adat Berbasis Kuasi Yudisial Dalam Memutus Sengketa Adat
kasus. Sebagai catatan, pada tingkatan ini Raja ini berfungsi sebagai mediator, dan oleh karena itu ia  tidak memiliki kapasitas untuk menyelesaikan kasus ini,  tapi fungsinya hanya membantu para pihak yang bersengketa negara yang berkonflik  untuk  mencari  penyelesaian  persoalan  di  antara  mereka.   jika  kedua  pihak  hadir,  maka  mediator  harus mendorong  para  pihak  untuk  bersama-sama  mencari  jalan  keluar  dan  mencapai  kesepakatan.    kesepakatan  yang tercapai  dituangkan  dalam  akta  perjanjian  perdamaian.    akta  ini  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  setelah  10  hari disepakatinya  perjanjian  perdamaian  tersebut.  salinan  dari  akta  ini  kemudian  didaftarkan  ke  pengadilan  negara (pengadilan negeri Kabupaten/Kota)  dalam jangka waktu 6 bulan setelah periode tersebut atau untuk wilayah-wilayah yang  terpencil, pendaftaran  akta  perdamaian  ke  Pengadilan  Negeri  bisa  dilakukan  secara  periodik  pada  bulan-bulan tertentu yang akan ditentukan kemudian. 11
Persoalan yang menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa adat di Kepulauan Maluku tersebut adalah sifat dari akta perjanjian perdamaian tersebut hanya diregistrasi di pengadilan negeri, sama halnya seperti akta pendirian badan usaha bukan berbadan hukum yang hanya di daftarkan di pengadilan negeri (sebelum pendaftaran badan usaha bukan berbadan hukum di ambil alih dirjen AHU), akan tetapi   bilamana terjadi sengketa atas akta tersebut, para pihak yang berselisih dapat mengajukan gugatan ke pengadilan yang di tunjuk dalam akta tersebut. Artinya akta perjanjian yang dibuat meskipun sudah diregistrasi belumlah memiliki kekuatan hukum yang tetap selama masih ada para pihak yang berselisih akibat dari akta tersebut. Maka dengan demikian untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukannya sebuah model  kuasi  yudisial  dalam  memutus  sengketa  adat  yang  nantinya  diharapkan  hasil  dari  keputusan  adat  tersebut dijadikan  bahan  untuk  mengajukan  penetapan  pengadilan  di  pengadilan  negeri  di  wilayah  yurisdiksinya  sehingga dengan  adanya  penetapan  ini  kekuatan  putusan  hukum  adat  dapat  diakui  dan  tidak  lagi  terjadi  gugatan  ulang  yang dilakukan oleh pihak yang beritikad tidak baik dalam menyelesaikan permasalahan sengketa adat. Kemudian bilamana para pihak keberatan atas putusan peradilan adat yang sudah mendapatkan penetapan pengadilan  negeri, maka pihak yang belum puas  atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum keberatan di pengadilan  negeri dalam waktu 14  hari  sejak  putusan  tersebut  diberitahukan  kepada  para  pihak  yang  bersengketa,  dan  bilamana  dalam  waktu  14 (empat  belas)  hari  tersebut  pihak  yang  diputus  bersalah  tidak  mengajukan  upaya  hukum  keberatan,  maka  putusan peradilan adat tersebut dianggap telah memiliki kekuatan hukum tetap.

## SIMPULAN
Dari apa yang telah diuraikan dalam pembahasan diatas, adapun kesimpulan didapat yaitu: Pertama ,  Kedudukan  peradilan  adat  dalam  menyelesaikan  sengketa  adat  sebagai  lembaga  peradilan  di Indonesia  adalah  hanya  sebatas  penyelesaian  yang  dilakukan  secara  musyawarah,  peradilan  adat  tidak  terikat  dalam hierarki peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hal  ini  dikarenakan  bahwa  berdasarkan  Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  membatasi  kekuasaan  kehakiman  yang  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan yang  berada  di  bawahnya  hanya  sebatas  dalam  ruang  lingkup  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama, lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara,  dan  oleh  sebuah  Mahkamah  Konstitusi.  akan tetapi  keberadaannya  diakui  dan  dihormat  oleh  negara  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  103  Huruf  d  dan  e  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  dan  Pasal  9  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2004  tentang Perkebunan.
Kedua ,  terkait  dengan  model  penerapan  kuasi  yudisial  peradilan  adat  dalam  memutus  sengketa  adat  yaitu dengan  menerapkan  peradilan  adat  berbasis  semi  peradilan  seperti  yang  dilakukan  oleh  KPPU  dalam  memutus sengketa dimana dalam putusan KPPU masih memerlukan Penetapan pengadilan negeri untuk mendapatkan kekuatan hukum  tetap,  dan  bilamana  pihak  yang  dirugikan  dapat  mengajukan  upaya  hukum  keberatan  di  pengadilan  negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Rancangan  Undang-Undang  tentang  Masyarakat  adat  yang  di  kutip  dari  dokumen  sistem  informasi  (DOKSILEG) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. www.dpr.go.id .
11 ibid

## Buku
Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitan Hukum , Jakarta: Rajagrafindo Persada. Jimly  Asshiddiqie,  2013, Putih  hitam    Pengadilan  Khusus , Jakarta:  Pusat  Analis  dan  Layanan  Informasi  Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
Koerniatmanto  Soetoprawiro,  1994 ,  Pemerintahan  dan  peradilan  Indonesia  :  asal-usul  dan  perkembangannya , Bandung: Citra Aditya Bakti. Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media group. Ridwan, 2009, Tiga Dimensi Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara , Yogyakarta:  FH UII Press.
Sri Yanuarti, 2008, Model Capacity Building Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat Untuk Pengelolaan Konflik di Maluku , Jakarta: LIPI Press. Sudantra, 2016, Pengakuan Peradilan Adat dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman , Denpasar: Swasta Nulus

## Jurnal
Herlambang  P.  Wiratraman, Perkembangan  Politik  Hukum  Peradilan  Adat ,  Jurnal  Mimbar  Hukum,  Vol  30,  No.3 (2018) Muh  Risnain,  2014, Eksistensi  Lembaga  Quasi  judicial  dalam  Sistem  Kekuasaan  Kehakiman  di  Indonesia:  Kajian terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha , Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 3 Edisi 1 Tahun 2014