Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
ISSN : 2615-0913 (Media Online) Terakreditasi

## Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Surabaya Melalui Prespektif Collaborative Governance
Nadya Salsa Amelia * , Bayu Priambodo Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia
* 20041010208@student.upnjatim.ac.id

## Abstract
According  to  the  Minister  of  State  for  Women's  Empowerment  and  Child Protection Regulation No. 11 of 2011 concerning development policies for child-friendly districts/cities,  child-friendly  cities  are  districts/cities  that  have  a  development  system based on children's rights through planned integration of commitment and resources of the government, community and the business world. comprehensively and sustainably in policies, programs and activities to ensure the fulfillment of children's rights. One of the cities  that  implements  a  child-friendly  city  policy  and  has  received  the  highest  title  in Indonesia  is  the city of  Surabaya, however this is  not  in  accordance with the fact that there are still many acts of violence against children and the number is increasing from year to year. Which can be interpreted as meaning that children's rights have not been fulfilled.  The  aim  of  this  research  is  to  find  out  how  the  Surabaya  City  Government collaborates with the private sector and the community to create a child-friendly city in the City of Surabaya. This research method uses a descriptive method with a qualitative approach  by  conducting  analysis  using  the  Collaborative  Governance  method  from Ansell  and  Gash  which  consists  of  Starting  Conditions,  face  to  face  dialogue,  trust building,  commitment  to  process,  shared  understanding,  intermediate  outcomes, Institutional Design, and Facilitative Leadership. The results of the research show that the collaborative process  in  realizing  a child-friendly city in  the City of  Surabaya has been carried out and has been quite successful, as evidenced by actors ranging from the Department  of  Women's  Empowerment  and  Child  Protection  as  well  as  Population Control and Family Planning in the City of Surabaya, the PLATO Foundation and  the Children's Forum The city of Surabaya has carried out collaboration well, even though at  the  share  understanding  and  institutional  design  stage  between  parties  there  is  no specific vision and mission or written memorandum of understanding.

## Keywords: Collaborative Governance; Child Friendly City; Child Protection

## Abstrak
Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 11 Tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak, kota layak anak adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak  anak  melalui  pengintegrasian  komitmen  dan  sumber  daya  pemerintah,  masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program  dan  kegiatan  untuk  menjamin  terpenuhnya  hak  anak.  Salah  satu  kota  yang menjalankan  kebijakan  kota  layak  anak  dan  mendapat  predikat  tertinggi  di  Indonesia adalah Kota Surabaya, namun hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan bahwa masih banyak ditemui tindak kekerasan kepada anak dan jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun. Yang dapat diartikan bahwa belum terpenuhinya hak anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses kolaborasi Pemerintah Kota Surabaya dengan sektor  swasta  dan  masyarakat  untuk  mewujudkan  kota  layak  anak di Kota Surabaya.
Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif dengan melakukan analisis menggunakan metode Collaborative Governance dari Ansell dan Gash yang  terdiri  dari Starting  Conditions,  face  to  face  dialogue,  trust  building, commitment  to  process,  shared  understanding,  intermediate  outcomes,  Institutional Design, dan Fasilitative  Leadership .  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  proses kolaborasi  dalam mewujudkan kota layak anak di  Kota Surabaya sudah dilakukan dan sudah cukup berhasil terlaksana, dengan dibuktikan dari para aktor mulai dari pihak Dinas Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  serta  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga  Berencana  Kota  Surabaya,  PLATO Foundation dan  Forum  Anak  Kota Surabaya  sudah  menjalankan  kolaborasi  dengan  baik,  meskipun  pada  tahap share understanding dan institutional design antar pihak tidak memiliki visi misi khusus dan nota kesepahaman secara tertulis.

## Kata Kunci: Collaborative Governance; Kota Layak Anak; Perlindungan Anak
Pendahuluan
Negara  Indonesia  mempunyai  sebuah  peraturan  yang  dimana  mengatur  khusus terkait perlindungan bangsa atau negara terhadap seorang anak. Perwujudan perlindungan tersebut melalui kebijakan kabupaten/kota layak anak disetiap daerah. Peran pemerintah sangatlah  penting  sebagai  pemangku  kebijakan  untuk  melindungi  hak  seorang  anak. Bukan hanya membutuhkan peran dari pemerintah, namun juga dibutuhkan peran dari masyarakat dan lembaga di luar pemerintahan. Dari ketiga aktor tersebut mereka saling berkolaborasi dalam mewujudkan kabupaten/kota layak anak. Penelitian ini diperlukan untuk  mengetahui  bagaimana  proses  kolaborasi  antar  ketiga  aktor  dalam  mewujudkan kabupaten/kota layak anak di setiap daerah di Indonesia.
Seperti yang kita ketahui dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seorang anak harus dilindungi hak – haknya, berdasarkan peraturan perundang-undangan  Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, pasal ini menjelaskan bahwa seorang anak diberi perlindungan atas haknya merupakan kewajiban bersama bukan hanya kewajiban pemerintah atau orang tua melainkan juga seluruh masyarakat. Menurut pendapat Asni (2020) menjelaskan bahwa perlindungan anak yang optimal harus melalui sinergitas yang baik,  sinergitas  yang  baik  muncul  melalui  komitmen  antar  semua  kalangan.  Kalangan pemerintah, lembaga – lembaga sosial, lembaga keagamaan, orang tua dan masyarakat umum.  Pemerintahan  pusat  dan  pemerintahan  daerah  memiliki  tanggung  jawab  dan kewajiban untuk memberikan perlindungan anak. salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah dengan membangun kota layak anak di setiap kabupaten atau kota.
Pemerintah daerah merumuskan dan melaksanakan membangun kota layak anak, peraturan tersebut tertuang kedalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan  Anak  No.  11  Tahun  2011  tentang  kebijakan  pengembangan kabupaten/kota  layak  anak.  Berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  tersebut,  kota layak anak adalah kabupaten atau kota yang sistem pembangunannya berlandaskan hak – hak anak dengan mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara komprehensif dan berkelanjutan ke dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin terlaksananya hak – hak anak. Menurut penelitian dari Ilosa & Rusdi  (2020)  menjelaskan  bahwa  secara  umum  dapat  diketahui  bersama  membangun inisiatif pemerintah untuk menjalankan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang  memiliki  tujuan  untuk  memenuhi  hak  anak  dan  perlindungan  anak.  Akan  tetapi dalam  pelaksanaan  atas  kebijakan  tersebut  tentunya  masih  bisa  dijumpai  terkait permasalahan  pada  anak,  terutama  permasalahan  yang  sangat  perlu  ditangani  yaitu permasalahan  tindak  kekerasan  kepada  anak.  Di  Indonesia  sendiri  meskipun  seluruh
kabupaten/kota  menerapkan  kebijakan  atas  pelaksanaan  kota  layak  anak,  tindak kekerasan  masih  banyak  dijumpai.  Jumlah  kekerasan  pada  anak  tetap  mengalami peningkatan, salah satu Provinsi di Indonesia yang masih mengalami peningkatan kasus kekerasan pada anak adalah Provinsi Jawa Timur. Menurut data Lembaga Perlindungan Anak Jatim kasus kekerasan pada anak mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022, dengan jumlah kekerasan mencapai angka 734 anak.
Dengan meningkatnya kasus tersebut tentu pelaksanaan kebijakan kota layak anak patut dipertanyakan, contoh kota besar di Jawa Timur yang menjadi peraih predikat Kota Layak  Anak  adalah  Kota  Surabaya.  Menurut  penelitian  dari  (Arrohmati  &  Vidya Imanuari Pertiwi, 2024) menjelaskan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak  (PPPA)  RI  memberikan  penghargaan  kota  layak  anak  pada  tahun 2022 dengan kategori utama. Pada tahun 2023, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan  Anak  Indonesia  menganugerahkan  Apresiasi  Kota  Layak  Anak. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia pada  tahun  2023  menjelaskan  bahwa  standarisasi  penilaian  kabupaten/kota  dapat dinobatkan  sebagai  kota  layak  anak  harus  memenuhi  beberapa  indikator,  terdapat  24 indikator terjemahan dari 5 kota layak anak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang konvensi hak-hak anak.
Pada tingkat penilaian terhadap kategori tingkatan kota layak anak, Kota Surabaya memiliki  point  895  mendapat  predikat  tingkat  utama.  Sebagai  bentuk  upaya  dari  Kota Surabaya  untuk  terus  bersinergi  dalam  mewujudkan  kotanya  sebagai  kota  layak  anak, walikota  Kota  Surabaya  Bapak  Eri  Cahyadi  memperbaharui  peraturan  daerah  Kota Surabaya mengenai  pelaksanaan kebijakan terhadap kota layak anak. Peraturan daerah yang diperbaharui yaitu dari Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 Kota Surabaya tentang penyelenggaraan  perlindungan  anak  menjadi  Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2023 Kota  Surabaya  tentang  penyelenggaraan  perlindungan  anak.  Namun  dalam implementasinya Kota Surabaya masih ditemukan permasalahan pada anak seperti tindak kekerasan.  Kekerasan  kepada  seorang  anak  adalah  tindakan  melukai  yang  berulang  – ulang baik terhadap fisik maupun terhadap emosional. Seperti melalui kemarahan hasrat yang  tak  terkendali  sehingga  menimbulkan  kekerasan  ke  badan  dan  cemooh  verbal. Berikut data jumlah kekerasan pada anak di Kota Surabaya:

## Tabel 1. Jumlah Tindak Kekerasan Pada Anak di Kota Surabaya
Jumlah Tindak Kekerasan Pada Anak Di Kota Surabaya Tahun Jumlah 2021 87 2022 120 2023 139
Sumber: Data internal (DP3A-PPKB) Kota Surabaya
Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan meskipun Surabaya telah dinobatkan kota layak anak predikat utama namun kasus kekerasan masih meningkat khususnya pada 3 tahun terakhir. Permasalahan kekerasan tersebut menjadi sebuah alarm bagi pemerintah Kota Surabaya untuk terus mewujudkan kota layak anak agar dapat memenuhi hak-hak anak.  Pemerintah  Kota  Surabaya  menggandeng  Dinas  Pengendalian  Penduduk Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  untuk  merumuskan  program  – program kota layak anak. Tentunya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (DP3A- PPKB) tidak sendirian menjalankan peran dan fungsinya untuk mewujudkan kota layak anak di  Surabaya dibutuhkan adanya peran melalui dinas-dinas lain di  Kota Surabaya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Pendudukan
dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (DP3A-PPKB) memiliki bidang pengarustamaan hak anak, perlindungan perempuan dan anak, bidang tersebutlah yang menjadi pelaksana kebijakan  atas  arahan  dari  pemerintah  Kota  Surabaya  untuk  melaksanakan  program- program demi terwujudnya kota layak anak di Surabaya.
Meskipun  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  serta Pengendalian  Pendudukan  dan  Keluarga  Berencana  Kota  Surabaya  (DP3A-PPKB) menjadi  dinas  utama  yang  memiliki  kewajiban  untuk  mewujudkan  kota  layak  anak  di Surabaya,  tentunya  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  serta Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (DP3A-PPKB) juga perlu  adanya  peran  dari  para stakeholder untuk  mewujudkan  kota  layak  anak. Keterlibatan  antara  peran  pemerintah,  peran  swasta  dan  masyarakat  sangat  diperlukan agar  dapat  mewujudkan  tujuan  dari  Kota  Surabaya  sebagai  kota  layak  anak.  Menurut penelitian  dari  Dewi  (2019)  menjelaskan  bahwa  keterlibatan  berbagai  unsur  tersebut disebut  dengan collaborative  governance . Collaborative  governance adalah  suatu kegiatan yang mengikat para pihak – pihak terkait. Pihak tersebut adalah pihak dari mitra atau  partner  kerja  yang  saling  mempunyai  kesepakatan  dan  mempunyai  ketentuan bersama  untuk  saling  menguntungkan  demi  menghasilkan  sesuatu. Collaborative governance menurut Ansell Gash 2008 (Islamy, 2018) memiliki empat variabel penting yang diantaranya yaitu: Starting  conditions (kondisi awal), Institutional design (desain kelembagaan), Fasilitative  leadership (kepemimpinan), Collaborative  process (proses kolaborasi),  yang  diantaranya  yaitu: Face  to  face  dialogue (dialog  tatap  muka), Trust building (membangun  kepercayaan), Commitment  to  process (komitmen  terhadap proses), Shared understanding (pemahaman bersama terhadap visi misi) dan Intermediate outcomes (hasil sementara)
Berdasarkan  pelaksanaan collaborative  governance terdapat  tiga  aktor  penting, tiga aktor tersebut adalah dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (DP3A- PPKB),  pihak  PLATO Foundation ,  dan  Forum  Anak  Kota  Surabaya  yang  saling berkolaborasi. Menurut penelitian dari Qoyimah et al. (2023) menjelaskan bahwa konsep Collaborative governance menekankan pada konsep kerjasama antar aktor terkait dialog untuk  mengkonsep  kearah  tujuan  yang  ingin  dicapai  dengan  keberlanjutan  kerjasama yang  saling  menguntungkan  antar  aktor. Collaborative  governance menurut  konsep Ansell Gash dalam penelitian Muhammad Noor, Falih Suaedi (2022) menjelaskan bahwa proses  kolaborasi  ada  beberapa  indikator  yang  menentukan  proses  keberhasilan kolaborasi  tersebut,  beberapa  indikator  tersebut  adalah  sebagai  berikut:  seperti  adanya dialog  langsung  menciptakan  kepercayaaan  di  antara  para  pemangku  kepentingan, menekankan  komitmen  bersama  dan  membangun  pemahaman  bersama.  Berdasarkan wawancara  pendahuluan  penulis  dengan  pihak  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  serta  Pengendalian  Pendudukan  dan  Keluarga  Berencana  Kota Surabaya  (DP3A-PPKB)  memperoleh  informasi  bahwa  hambatan  dalam  proses kolaborasi  tersebut  dikarenakan  adanya  kurangnya  kepedulian  masyarakat  betapa pentingnya melapor tindak kekerasan pada anak yang terjadi di lingkungan sekitar. Agar kekerasan  tersebut  tidak  merajalela  atau  berkepanjangan.  Dalam  proses  kolaborasi diperlukan  upaya  bersama  antar  berbagai  pihak  berawal  dari  pemerintah,  kemudian swasta lalu masyarakat. Hal ini sudah tertera kedalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023  Kota  Surabaya  tentang  penyelenggaraan  perlindungan  anak  Pasal  22 menyampaikan bahwa dalam penyelenggaraan kebijakan kota layak anak pelaksananya meliputi pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Peraturan tersebut berfungsi sebagai aturan  dasar  dalam  menjalankan  proses  kolaborasi  atau  disebut  dengan  desain kelembagaan. Dalam hal ini peraturan tersebut  masih  belum berjalan maksimal  karena
masih dijumpai kekerasan pada anak di Kota Surabaya dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kemudian proses kolaborasi mengenai pemahaman bersama perlu diteliti lebih lanjut  karena  berkaitan  dengan  masih  ditemukan  hambatan  mengenai  banyak  dari masyarakat  yang  belum  peka  dan  prihatin  terkait  permasalahan  akan  hak  anak  di lingkungan sekitar. Yang mengakibatkan mereka masih banyak yang belum melapor jika menemukan  tindak  kekerasan  pada  anak.  Dalam  proses  kolaborasi  tersebut  tentunya memiliki  tujuan  untuk  terus  berupaya  dalam  mewujudkan  kota  layak  anak  di  Kota Surabaya.  Sesuai  dengan  pemaparan  latar  belakang  diatas  yang  menjelaskan  bahwa meskipun Surabaya telah mendapat predikat kota layak anak dengan poin terbanyak pada tahun  2023  dan  mendapat  predikat  kota  layak  anak  sejak  tahun  2017,  Kota  Surabaya masih ditemukan kasus kekerasan pada anak dan jumlahnya terus meningkat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Diperlukan upaya dalam terus mewujudkan kota layak anak di Surabaya  karena  fenomena  kasus  tersebut.  Dalam  upaya  tersebut  tentunya  dibutuhkan kolaborasi antar berbagai pihak.
Telah  terdapat  penelitian  terdahulu  terkait Collaborative  Governance yang bertujuan untuk mewujudkan kota layak anak sebagai bentuk pemenuhan atas hak anak, yang dibahas dalam penelitian Arofah (2022) tentang kolaborasi antar stakeholder dalam mengupayakan kota layak anak di Kota Madiun. Dengan menganalisis faktor pendukung dan  faktor  penghambat Collaborative  Governance dalam  upaya  penyelenggaraan  kota layak anak di Kota Madiun. Tidak terfokus kepada bagaimana bentuk proses kolaborasi para aktor dalam upaya  penyelenggaraan kota layak anak.  Lalu  pembahasan mengenai Collaborative  Governance yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  kota  layak  anak  juga dibahas  dalam  penelitian  Siskasari  (2021)  tentang Collaborative  Governance yang dianalisis melalui model Collaborative Governance dari Kirk Emerson, Tina Nabatchi & Stephen Balogh yang terdiri dari Principled Engagement /Keterlibatan Berprinsip, Shared Motivation /Motivasi  Bersama, Capacity  For  Join  Action /Kapasitas  Untuk  Melakukan Aksi Bersama. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan menggunakan analisis dari Ansell dan Gash yang memiliki keunggulan yaitu terdapat empat variabel yang dijadikan sebagai pusat  perhatian  terdiri  dari Starting  Conditions (kondisi  awal), Institutional  design (desain  kelembagaan), Fasilitative  leadership (kepemimpinan), Collaborative  process (proses  kolaborasi).  Masing-masing  dari  variabel  tersebut  diperkecil  lagi  menjadi  sub variabel  yang  dimana  untuk  variabel  proses  kolaborasi  merupakan  inti  dari  model  ini, sedangkan varibel yang lain adalah sebagai variabel pendukung.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif dikarenakan penelitian ini akan menghasilkan data yang sesuai dengan keadaan yang  sebenarnya.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  proses kolaborasi  Pemerintah  Kota  Surabaya  dengan  sektor  swasta  dan  masyarakat  untuk mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya. Teori yang digunakan di dalam penelitian ini  adalah  menggunakan  teori Collaborative  Governance dari  Ansell  dan  Gash,  yang menganalisis Starting  Conditions,  face to  face dialogue, trust  building,  commitment  to process,  shared  understanding,  intermediate  outcomes,  Institutional  Design, dan Fasilitative Leadership . Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, yang diperoleh  dari  hasil  wawancara  dan  dokumentasi.  Serta  sumber  data  sekunder  yang diperoleh dari jurnal, buku, arsip laporan media cetak maupun online dan lainnya yang terpenting masih berhubungan dengan proses kolaborasi untuk mewujudkan kota layak anak  di  Kota  Surabaya.  Teknik  penentuan  informan  menggunakan  teknik purposive sampling , dengan pertimbangan penilaian terhadap orang yang dirasa paling menguasai. Instrument penelitian dari penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan kepada kepala
dari divisi pemenuhan hak anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, direktur PLATO Foundation Kota  Surabaya,  dan  perwakilan  dari  anggota  Forum  Anak  Kota  Surabaya. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data dari Miles, Huberman dan Saldana yang  terdiri  dari data  collection , data  condensation ,  penyajian  data,  dan drawing  and verifying conclusion.

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  penemuan  terhadap  data  yang  ditemukan  di  lapangan  mengenai mewujudkan  kota  layak  anak  di  Kota  Surabaya  melalui  prespektif Collaborative Governance ,yang dimana didalam proses tersebut menyatukan pemangku kepentingan, swasta  dan  masyarakat  untuk  saling  terlibat  satu  sama  lain.  Dalam  penelitian  ini menggunakan  model Collaborative  Governance dari  Ansell  dan  Gash  (Islamy,  2018), Collaborative  Governance adalah  pengaturan  pengendali  yang  dimana  satu  atau  lebih lembaga publik dan stakeholders langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik, mengelola program atau  aset  publik.  Dengan  adanya  proses  kolaborasi  yang  melibatkan  multi  organisasi tersebut untuk memecahkan sebuah masalah dapat meningkatkan public value dibanding dikerjakan  oleh  masing-masing  pihak  menurut  pendapat  Sudarmo  (Arma,  2023). Penelitian  ini  menggunakan  model  kolaborasi  dari  Ansell  dan  Gash  karena  didalam proses  kerja  sama  para  aktor  tersebut  terdapat  kondisi  awal  sebuah  kolaborasi, kepemimpinan, desain kelembagaan, kepercayaan antar aktor dan komitmen para aktor dalam  menjalankan  program,  serta  yang  terakhir  adalah  hasil  sementara  yang  didapat dalam proses kolaborasi tersebut. Didalam kolaborasi untuk mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya ini melibatkan pihak dari pemerintah dan non pemerintah yang dimana sebagai  penunjang  keberhasilan  terhadap  proses  kolaborasi  yang  dijalankan.  Di  dalam penelitian  ini  pihak  pemerintah  yang  terlibat  adalah  dari  pihak  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  serta  Pengendalian  Pendudukan  dan  Keluarga Berencana Kota Surabaya  (DP3A-PPKB) dari pihak swasta yaitu PLATO Foundation dan  perwakilan  dari  pihak  masyarakat  yaitu  Forum  Anak  Kota  Surabaya.  Proses  kerja sama  antar  para  aktor  tersebut  menjadi  ciri  dari  adanya  kegiatan  dari Collaborative Governance. Proses kolaborasi dapat dijelaskan sebagai berikut.

## 1. Kondisi Awal
Kondisi  awal  adalah  bagian  dari  awal  sebelum  terjadinya  proses  kolaborasi. Kondisi awal menjadi faktor pendukung ataupun penghambat sebelum proses kolaorasi terjadi  antara  pemangku  kepentingan  dan  aktor  swasta  serta  masyarakat.  Di  dalam penelitian ini menggunakan model Collaborative Governance dari Ansell dan Gash yang diawali  dengan starting  condition untuk  mendorong  hasil.  Pendapat  Ansell  dan  Gash dalam Islamy (2018) menjelaskan bahwa terdapat tiga variabel yang dapat menjelaskan mengenai  kondisi  awal  yang  pertama  yaitu  tidak  seimbangnya  sumber  daya  dan pengetahuan, insentif untuk berpartisipasi, dan adanya ketakutan terjadi konflik. Berikut penjelasan dari ketiga varibel tersebut:
a. Tidak Seimbangnya Sumber Daya dan Pengetahuan
Menurut  Ansell  dan  Gash  (Islamy,  2018)  menjelaskan  bahwa  adanya  ketidak seimbangan sumber daya dan pengetahuan di dalam proses kolaborasi dapat menjadikan hubungan  saling  ketergantungan  antar stakeholders dalam  proses  nya  untuk  mencapai sebuah tujuan. Keberhasilan proses kolaborasi sendiri dapat dilihat dari partisipasi yang kooperatif dari berbagai aktor yang terlibat. Dari hasil penelitian diatas dapat diperoleh pembahasan mengenai kondisi awal yang berkaitan dengan tidak seimbangnya sumber
daya dan pengetahuan adalah mengenai Kota Surabaya merupakan salah satu kota yang menjadi kota percontohan di Indonesia karena menjadi penyandang predikat kota layak anak  utama.  Sebagai  kota  percontohan  sudah  selarasnya  Kota  Surabaya  menjadi  kota yang aman bagi seorang anak, karena setiap anak sudah dipenuhi hak nya dengan baik. Namun pada kenyataannya di lapangan penulis masih menemukan kasus kekerasan pada anak dan jumlah kekerasan tersebut meningkat dari tahun ke tahun, sangat tidak selaras dengan  predikat  yang  disandang  oleh  Pemerintah  Kota  Surabaya  sendiri.  Karena  pada dasarnya Pemerintah Kota Surabaya tidak bisa menjalankan program untuk mewujudkan kota  layak  anak  di  Kota  Surabaya  sendirian  melainkan  juga  membutuhkan  jejaring pendukung.  Karena  pemerintah  Kota  Surabaya  sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang diperoleh penulis yaitu pemerintah membutuhkan tenaga ahli khusus seperti tenaga ahli psikologis untuk menangani permasalahan tindak kekerasan pada anak. Oleh karena itu pemerintah Kota Surabaya memutuskan untuk menggandeng jejaring mitra swasta dan masyarakat  untuk  terus  mewujudkan  kota  layak  anak  di  Kota  Surabaya  yang  dimana bukan hanya sebagai bentuk penilaian tetapi juga sebagai program yang berkelanjutan. Ketidakseimbangan  akan  pengetahuan  dan  sumber  daya  akan  penanganan  kasus kekerasan pada anak yang menjadikan Pemerintah Kota Surabaya menggandeng jejaring mitra swasta salah satunya adalah PLATO Foundation . Ketidakseimbangan akan sumber daya  dalam  proses  kolaborasi  ini  juga  mengenai  akan  masyarakat  yaitu  keadaan masyarakat  ketika  sudah  diberikan  sosialisasi  mengenai  penanganan  yang  harus dilakukan jika menemukan kasus kekerasan di tempat tinggalnya namun mereka belum menerapkan hal tersebut. Mereka masih banyak yang malu dan lupa akan alur penanganan yang harus dilakukan. Oleh karena itu pihak dinas, PLATO Foundation dan Forum Anak Surabaya  terus  melakukan  pendekatan  kepada  masyarakat  untuk  terus  diberikan pemahaman  akan  hal  tersebut.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  antar  para  aktor  saling membutuhkan  satu  sama  lain  untuk  mewujudkan  kota  layak  anak  di  Kota  Surabaya. Karena  pada  dasarnya  tujuan  adanya  kolaborasi  adalah  untuk  saling  mengisi  setiap kekurangan  yang  dimiliki  oleh  setiap  aktor  yang  terlibat  dalam  proses  kolaborasi  ini bukan malah memanfaatkan kekurangan untuk mendapat keuntungan pribadi.

## b. Insentif/Keuntungan Untuk Berpartisipasi
Dalam proses  kolaborasi untuk  mewujudkan kota layak  anak di  Kota Surabaya salah satu dari faktor pendukung adanya keterlibatan antar para aktor menurut Ansell dan Gash dalam (Islamy, 2018) adalah adanya keuntungan untuk berpatisipasi. Itu merupakan sifat dari sebagian besar aktor yang berpartisipasi selalu memperhitungkan keuntungan yang  diperoleh  jika  tergabung  kedalam  proses  kolaborasi  tersebut.  Keuntungan  yang diperoleh sebenarnya tergantung kepada bagaimana partisipasi aktor yang terlibat dalam kolaborasi.  Dengan  berpartisipasi  secara  bersama-sama  dan  dengan  komitmen  untuk mencapai  tujuan  dapat  menciptakan  suatu  kebersamaan  dan  ketergantungan  antar  satu dengan yang lain. Dengan sifat ketergantungan antar satu dengan yang lain tersebut akan menutupi  kekurangan  masing-masing  aktor  sehingga  dapat  memudahkan  proses kolaborasi. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa pihak dinas memperoleh keuntungan yaitu merasa sangat terbantu karena mendapat bantuan dari pihak ahli dalam menangani dan mencegah tindak kekerasan pada anak demi mewujudkan kota layak anak di  Kota Surabaya. Dari jejaring mitra swasta yaitu PLATO Foundation memperoleh keuntungan merasa terhormat menjadi jejearing mitra yang aktif diajak kerja sama oleh pihak dinas mulai dari menjadi faslitator, evaluator, juri, narasumber dan lain sebagainya dalam setiap program yang dijalankan oleh pihak dinas. Dan juga dari pihak forum anak memperoleh pengalaman  yang  luar  biasa  untuk  bisa  terjun  di  masyarakat  secara  langsung.  Dengan masing-masing para aktor memiliki keuntungan menjadikan proses kerja sama ini dapat terjalin dengan baik.

## c. Adanya Ketakutan Terjadi Konflik
Dalam proses  kolaborasi untuk  mewujudkan kota layak  anak di  Kota Surabaya tidak akan terlepas dari adanya sebuah konflik. Menurut Ansell dan Gash dalam (Islamy, 2018) mengungkapkan bahwa ketika para pemangku kepentingan terlibat dalam proses kolaborasi  dan  saling  bergantung  antar  satu  dengan  yang  lain  dan  dapat  menimbulkan tingkat konflik yang tinggi maka dapat memberikan keuntungan yang besar pula. Oleh karena itu konflik dalam proses kolaborasi belum tentu menjadi penghambat melainkan juga  menjadi  sebuah  motivasi  untuk  para  aktor  terlibat  lebih  dalam  terhadap  proses kolaborasi tersebut. Pencapaian dalam proses kolaborasi sendiri dapat terlihat bagaimana para  aktor  dapat  meminimalisir  bahkan  dapat  menangani  ketakutan  akan  terjadinya konflik.  Apabila  dalam  proses  kolaborasi  ketakutan  akan  terjadinya  konflik  dijadikan sebagai  sebuah  hambatan  maka  peran  dari  koordinator  utama  dalam  proses  kolaborasi sangat  penting  untuk  melaksanakan  kewajibannya  untuk  menyelesaikan  hambatan tersebut.
Menurut penelitian dari Katon (2022) hambatan seperti ini dapat dijadikan batu loncatan dalam pencapaian akhir kolaborasi . Seperti halnya di dalam proses kolaborasi untuk mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya konflik yang terjadi yaitu adanya penolakan dari pihak masyarakat untuk diadakannya sosialisasi di lingkungan setempat karena  anggapan  bahwa  sosialisasi  tersebut  hanya  sesuatu  hal  yang  sepele  dan  tidak penting.  Dengan  adanya  permasalahan  tersebut  pihak  dinas  dan  para  jejaringnya melakukan  pertemuan  terlebih  dahulu  dengan  struktur  organisasi  masyarakat  yang tertinggi  dari  kecamatan  ke  kelurahan  lalu  ke  RT/RW  agar  tidak  ada  lagi  penolakan langsung  dari  warga,  karena  sudah  dibicarakan  dari  awal.  Dapat  disimpulkan  dari penjelasan diatas bahwa sebelum memasuki proses kolaborasi dalam mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya para aktor memiliki kesadaran masing-masing untuk terlibat dalam  menjalankan  peran  sehingga  terbentuk  kepercayaan  dan  komitmen  yang  kuat dalam berkolaborasi.

## 2. Proses Kolaborasi
Proses Collaborative Governance menurut Ansell dan Gash dalam (Islamy, 2018) dijelaskan  sebagai  tahapan  pengembangan  kesepakatan  yang  menjelaskan  bagaimana fase dari program kolaborasi dilaksanakan mulai dari fase pra negosiasi, fase negosiasi sampai pada fase implementasi program. Sehingga keberhasilan kolaborasi dapat dinilai dari atau dapat dikatakan berhasil dengan melihat pada bagaimana siklus kolaborasi itu berputar  mulai  dari  komunikasi,  membangun  kepercayaan,  komitmen,  berbagi pemahaman,  dan  terkahir  sampai  pada  hasil  yang  ingin  dicapai.  Proses  kolaboratif merupakan suatu proses dimana didalamnya terdapat suatu dialog yang melibatkan para pemangku  kepentingan.  Proses  kolaborasi  dalam  mewujudkan  kota  layak  anak berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diperoleh pembahasan sebagai berikut: a. Face to Face dialogue
Menurut Ansell dan Gash dalam (Islamy, 2018) proses kolaborasi untuk mencapai sebuah keberhasilan tergantung bagaimana para aktor melakukan interaksi secara tatap muka  dengan  melakukan  dialog  bersama  yang  dilakukan  di  sebuah  forum.  Menurut penelitian  dari  (Arma,  2023)  menjelaskan  bahwa collaborative  governance yang didasarkan pada face to face dialogue antar pemangku kepentingan sebagai proses yang berfokus pada kerahmatamaan. Dan sebagai sarana yang memberikan kepercayaan para aktor  dalam  menyatukan  atau  merumuskan  program  yang  ditetapkan  secara  bersama. Dialog  tatap  muka  tersebut  bertujuan  agar  identifikasi  masalah  sampai  proses kesepakatan  bersama  dapat  dijalankan  sesuai  kesepahaman  bersama  antar  para  aktor. Pada tahap dialog tatap  muka ini tentu semua aktor harus hadir dan ikut berpartisipasi
dalam forum untuk menghasilkan keputusan dan aksi yang akan dijalankan selanjutnya. Selain itu selain menjalankan forum yang dihadiri oleh semua aktor juga harus menunjuk leading yang berfungsi untuk mengendalikan jalannya dialog. Dialog tatap muka sendiri dijalankan  untuk  menumbuhkan  rasa  saling  percaya  dari  satu  aktor  dengan  aktor  yang lain. Berdasarkan hasil penemuan penulis sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh narasumber mendapatkan hasil bahwa dialog tatap muka sudah dijalankan oleh masing- masing  aktor.  Dan leading yang  ditunjuk  adalah  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  Serta  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  (DP3A- PPKB), pihak dinas menggandeng para jejaringnya untuk saling memberikan masukan secara terbuka di dalam sebuah forum.

## Gambar 1. Forum Diskusi
Sumber: Data Internal Penulis
Sesuai dengan keterangan jejaring mitra pihak dinas dan pihak dinas sendiri forum tersebut dijalankan 3 bulan sekali. Didalam forum tersebut dilakukan diskusi monitoring dan evaluasi terkait berjalannya kolaborasi dalam mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya.  Didalam  forum  tersebut  juga  dihadiri  oleh  para  kader  masyarakat  dan masyarakat umum serta pihak luar seperti UNICEF untuk melakukan masukan kepada program yang sudah dijalankan. Mengenai forum lain yaitu adanya forum diskusi yang menurut narasumber dari forum anak menjelaskan bahwa forum tersebut hanya dihadiri oleh forum anak dan pihak PLATO sebagai tim lapangan.
b. Trust Building
Proses  kolaborasi  bukan  hanya  fase  dialog  tatap  muka  tetapi  juga  bagaimana membangun kepercayaan para aktor kolaborasi.  Membangun kepercayaan tidak dilihat terpisah dari fase dialog tatap muka melainkan juga menjadi bagian yang melekat pada fase dialog tatap muka itu sendiri. Membangun kepercayaan dalam menjalankan proses kolaborasi yang melibatkan beberapa aktor sangat lah penting demi tercapainya tujuan dari  kolaborasi  tersebut.  Jika  antar  aktor  tidak  mampu  membangun  kepercayaan  maka proses  kolaborasi  tidak  mungkin  bisa  dilakukan.  Membangun  kepercayaan  dilakukan oleh  pemimpin  kolaborasi,  pemimpin  kolaborasi  harus  mampu  mendorong  para jejaringnya dengan memberikan fasilitas, dan pemberdayaan kepada aktor yang terlibat. Menurut penelitian dari Kodariyah, Kurniawan & Firdiyani (2022) menjelaskan bahwa membangun  kepercayaan  merupakan  proses  yang  membutuhkan  waktu  yang  tidak sebentar agar mencapai hasil yang maksimal dan proses membangun kepercayaan sendiri sudah mulai dari awal saat forum diskusi dimulai. Sesuai dengan hasil penulis saat terjun ke  lapangan,  proses  kolaborasi  dalam  mewujudkan  kota  layak  anak  di  Kota  Surabaya pihak  pemerintah  memberikan  pemberdayaan  kepada  para  Satuan  Tugas  Perlindungan
Perempuan  dan  Anak  yang  bertugas  terjun  ke  setiap-setiap  kecamatan.  Pihak  dinas melalui bidang perlindungan Perempuan dan Anak  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak  serta  Pengendalian  Pendudukan  dan  Keluarga  Berencana  Kota Surabaya  (DP3A-PPKB)  memberikan  pelatihan  berupa  pemahaman capacity  building, mengenai  bagaimana  cara  menangani  permasalahan  kekerasan  di  lingkungan  mereka, bagaimana cara alur pelaporan kepada pihak yang berwajib.
Gambar 2. Pelatihan Dari Pihak Dinas Sumber: Sosial Media PLATO Foundation Dan  juga  pihak  dinas  memberikan  pelatihan  juga  kepada  anggota  forum  anak, pelatihan  tersebut  berupa  pemahaman  juga  mengenai  tindak  kekerasan  pada  anak. Pelatihan tersebut dilakukan di Gedung Siola Kota Surabaya. Dapat diambil kesmpulan bahwa membangun kepercayaan dalam proses kolaborasi ini atas dasar peran penting dari pemimpin yaitu pihak dinas, yang dimana pihak dinas mampu memberikan fasilitas dan pemberdayaan kepada para aktor agar proses kolaborasi dapat berjalan secara maksimal. c. Commitment to Process
Menurut  Ansell  dan  Gash  dalam  (Islamy,  2018)  komitmen  antar  aktor  dalam proses kolaborasi menjadi salah satu faktor penting dalam mecapai keberhasilan proses kolaborasi.  Komitmen  dalam  proses  kolaborasi  ini  dapat  diperjelas  dengan  nilai-nilai keuntungan apa saja yang diperoleh oleh masing-masing aktor. Komitmen pada proses kolaborasi berarti mengembangkan keyakinan bahwa seluruh aktor kolaborasi memiliki potensi  keuntungan  bersama  dan  merujuk  pada  untuk  meraih  hasil  yang  diinginkan. Menurut Ansell dan Gash dalam (Astuti, 2020) menjelaskan bahwa komitmen terhadap proses adalah kegiatan yang berkelanjutan. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan proses kolaborasi dalam mewujudkan kota layak anak ini para aktor memiliki keuntungan masing-masing  namun  masih  sejalan  dengan  tujuan  diadakannya  proses  kolaborasi tersebut.  Dari pihak dinas  memperoleh keuntungan yaitu dengan dilakukan kerja sama tersebut pihak dinas dapat memperoleh narasumber yang paham akan bidang psikologis terhadap anak yaitu dari pihak PLATO Foundation. Menjadikan program yang dijalankan oleh  pihak  dinas  dapat  berjalan  dengan  baik.  Karena  jika  dilakukan  oleh  pihak  dinas
sendiri,  pihak  dinas  tidak  memiliki  pengetahuan  yang  kompeten.  Untuk  keuntungan pribadi dari pihak PLATO Foundation adalah merasa beruntung menjadi bagian jejaring aktif yang diajak kerja sama dengan pihak dinas, sehingga secara tidak langsung dapat mewujudkan visi misi pribadi mengenai upaya pemenuhan hak anak. Keuntungan pribadi lain yang diperoleh forum anak yaitu Mas Ulum anggota forum anak merasa mendapat pengalaman yang luar biasa dan memperoleh pengetahuan yang banyak mengenai upaya- upaya dalam mewujudkan kota layak anak. Dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi ini para aktor memperoleh kentungan pribadi yang dimana masih selaras dengan tujuan yang  ingin  dicapai  dalam  proses  kolaborasi  tersebut.  Dengan  maksud  lain  bahwa  para aktor  masih  menjalankan  peran  masing-masing  demi  mewujudkan  kota  layak  anak  di Kota Surabaya.
d. Shared Understanding
Menurut  Ansell  dan  Gash  dalam  (Islamy,  2018)  berpendapat  bahwa  setiap organisasi atau kelompok masyarakat memiliki kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan tertentu pasti dilandasi dengan adanya visi dan misi yang jelas demi tercapainya tujuan organisasi. Pemahaman bersama juga berkaitan dengan misi yang sama, kesamaan akan tujuan bersama, target dari program untuk meuwujudkan kota layak anak di Kota Surabaya. Seperti  halnya dalam proses kolaborasi  dalam mewujudkan kota layak anak yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan jejaringnya, menurut hasil dari penelitian  yang  sudah  dilakukan  peneliti  ditemukan  hasil  bahwa  proses  kolaborasi  ini tidak memiliki visi dan misi khusus yang tertulis. Para aktor hanya berandalkan dengan kesepahaman  antar  satu  dengan  yang  lain  untuk  saling  menjalankan  peran  demi mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya. Para aktor saling terbuka satu sama lain untuk saling memberikan feedback .
Di dalam konteks pemahaman bersama juga dibutuhkan pemahaman akan target dari program yang dijalankan. Target dari berjalannya proses kolaborasi ini adalah pada tahun 2025 diharapkan pemerintah Kota Surabaya sudah menyandang predikat kota layak anak dengan predikat paripurna, dan juga semua tindak kekerasan pada anak jumlahnya berkurang.  Serta  target  dari  program  juga  mengenai  masyarakat  yang  bisa  menerima kembali  korban  setelah  direhab  atau  ditangani  oleh  pihak  jejaring  dinas.  Dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak ada visi misi yang jelas tertulis dalam menjalankan program, dari masing – masing aktor memiliki pemahaman yang sama yaitu menjalankan peran  masing-masing  demi  mewujudkan  kota  layak  anak  di  Kota  Surabaya.  Dan  juga demi terwujudnya target yang ingin dicapai.
e. Intermediate Outcomes
Hasil  sementara  yang  didapatkan  dari  proses  kolaborasi  dalam  mewujudkan kota  layak  anak  yang  dijalankan  oleh  pemerintah  Kota  Surabaya  dengan  jejaringnya adalah  proses  kolaborasi  sudah  sangat  berjalan  dengan  cukup  baik  dan  berjalan sebagaimana mestinya. Seperti halnya yang dilakukan yaitu melaksanakan forum 3 bulan sekali  untuk  melakukan  monitoring  dan  evaluasi,  melakukan  pelatihan  dan  pembinaan kepada  masyarakat.  Dan  kesepahaman  bersama  mengenai  tujuan  yang  ingin  dicapai. Meskipun  demikian  tidak  serta  merta  proses  kolaborasi  tidak  ditemukan  hambatan, hambatan yang ditemukan di lapangan saat ini yaitu belum adanya peraturan yang berdiri sendiri  mengenai  penanggulangan  tindak  kekerasan  pada  anak.  Berbeda  dengan  Dinas Kesehatan yang sudah mempunyai regulasi khusus terkait Kader Surabaya Hebat, para Kader Surabaya Hebat diberikan insentif dari pihak pemerintah Kota Surabaya sehingga para  kader  memiliki  tanggung  jawab  penuh  dan  tidak  bermalas-malasan.  Untuk masyarakat  yang  bertugas  dalam  pencegahan  dan  penanggulangan  tindak  kekerasan belum  mendapat  insentif  sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  masyarakat  malas bergerak karena kenyataan tersebut.

## 3. Desain Kelembagaan
Desain kelembagaan menurut Ansell dan Gash mengacu pada aturan dasar yang menjadi  pedoman  dalam  menjalankan  proses  kolaborasi.  Karena  pada  dasarnya  dalam suatu proses kerja sama yang dijalankan oleh beberapa aktor harus terdapat aturan yang mengikat agar diketahui secara jelas apa yang menjadi tanggung jawab masing – masing aktor  dalam  pelaksanaan  proses  kolaborasi.  Berdasarkan  model  dari Collaborative Governance menurut teori Ansell dan Gash dalam  (Islamy, 2018) pada dimensi desain kelembagaan meliputi beberapa variabel diantaranya yaitu:
a. Partisipasi
Aktor  yang  terlibat  kedalam  proses  kolaborasi  dalam  mewujudkan  kota  layak anak di Kota Surabaya terdiri atas pemerintah, kemudian swasta dan masyarakat. Dalam hal  tersebut  partisipasi  ini  terbangun  karena  adanya  kesadaran  masing-masing  aktor terhadap kesetaraan peran, para aktor dalam kolaborasi tersebut terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang dapat dilihat dari adanya pertemuan yang terjadwal antara pihak  dinas,  swasta  dan  masyarakat.  Partisipasi  ini  merupakan  nilai  penting  dalam Collaborative Governance karena sudah adanya unsur pelibatan aktif warga negara. Kerja sama antar  aktor yang bisa disebut partisipasi  sudah dijelaskan sebelumnya mulai  dari aktivitas  dialog  tatap  muka,  berjalannya  program  yang  berorientasi  pada  tujuan  yang ingin dicapai semua itu terangkum dalam proses kolaborasi.
b. Forum Terbatas
Yang  dimaksudkan  forum  terbatas  menurut  Ansell  dan  Gash  yaitu  penekanan adanya  forum  yang  terorganisasi  secara  resmi  dengan  melakukan  pertemuan  secara teratur,  yang  dihadiri  oleh  pihak  pemerintah,  swasta  dan  masyarakat.  Dalam  proses kolaborasi  untuk  mewujudkan  kota  layak  anak,  forum  sudah  dijalankan  secara  teratur yaitu  diadakan  3  bulan  sekali,  namun  disini  terdapat  penyampaian  pendapat  mengenai pelaksanaan forum tersebut. Perbedaan pendapat tersebut disampaikan oleh pihak forum anak Surabaya Mas Ulum yang dimana beliau menyampaikan bahwa forum diadakan 1 bulan sekali namun  di  dalam forum  tersebut  hanya  dilakukan oleh pihak  tim  lapangan tanpa  keterlibatan  pihak  dari  dinas.  Hanya  dari  pihak  forum  anak  dan  PLATO Foundation . c. Aturan Dasar
Proses  kolaborasi  dalam  mewujudkan  kota  layak  anak  di  Kota  Surabaya  yang dijalankan  oleh  pihak  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  serta Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kota Surabaya  (DP3A-PPKB) dan jejaringnya  belum  ada  aturan  mengikat  seperti  MOU  khusus.  Masing-masing  aktor beranggapan  sudah  saling  paham  akan  visi  dan  misi  yaitu  kesamaan  tujuan  untuk memenuhi hak anak agar terwujud kota layak anak di Kota Surabaya. Proses kolaborasi ini  hanya  menggunakan  peraturan  umum  yang  sudah  diberlakukan  yaitu  Peraturan Daerah  Nomor  3  Tahun  2023  tentang  penyelenggaraan  perlindungan  anak.  Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi ini tidak didasari dengan MOU khusus melainkan hanya menggunakan peraturan dasar Pemerintah Kota Surabaya yang sudah berlaku.
d. Transparan
Transparansi  dalam  menjalankan  dan  membangun  sebuah  kolaborasi  sangat penting dilakukan karena sebagai atas dasar menghargai antar aktor kolaborasi dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas. Sehingga tidak terkesan tidak ada yang di  tutup-tutupi.  Transparansi  dapat  berupa  transparansi  mengenai  program  yang  akan dijalankan  ataupun  program  yang  sudah  dijalankan . Transparansi  yang  dilakukan  oleh para  aktor  dalam  mewujudkan  kota  layak  anak  di  Kota  Surabaya  adalah  pertama  dari pihak  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  serta  Pengendalian
Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kota  Surabaya  (DP3A-PPKB)  yaitu  dengan  cara melaporkan seluruh kegiatan program di Laporan Kinerja Tahunan yang bisa diakses oleh masyarakat  luas  melalui website resmi  dinas.  Dan  untuk  dari  PLATO Foundation dan Forum Anak Kota Surabaya seluruh program yang sudah dijalankan di psoting di sosial media mereka melalui sosial media Instagram.

## 4. Kepemimpinan Fasilitatif
Menurut pernyataan yang diungkapkan oleh Ansel dan Gash dalam (Islamy, 2018) menjelaskan bahwa dalam menjalankan proses kolaborasi bahwa kepemimpinan sangat mempengaruhi keberhasilan proses kolaborasi. Yang dimana menjadi unsur utama untuk tercapainya  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Berdasarkan  hasil  yang  ditemukan  oleh  penulis pemimpin proses kolaborasi dalam mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya adalah pihak  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  serta  Pengendalian Pendudukan  dan  Keluarga  Berencana  Kota  Surabaya  (DP3A-PPKB),  pihak  dinas memberikan  ruang  kepada  jejaring  mitranya  yaitu  PLATO Foundation untuk  menjadi narasumber, evaluator dan juri dalam pelaksanaan program. Karena PLATO Foundation dianggap  sebagai  pihak  yang  lebih  paham  akan  masalah  psikologis  terkait  tindak kekerasan  pada  anak.  Dan  juga  pihak  dinas  memberikan  fasilitas  tempat  untuk  sarana berdiskusi dan pelatihan kepada pihak Forum Anak Surabaya di Siola. Pelatihan tersebut juga  dilakukan  oleh  tenaga  ahli  khusus  dan  dilakukan  secara  berkala  rutin.  Dapat disimpulkan bahwa pihak dinas sebagai pemimpin sangat bertanggung jawab agar proses kolaborasi ini berjalan semua jejaringnya dirangkul dan diberi fasilitas yang memadai.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  diuraikan  mengenai  mewujudkan  kota layak  anak  di  Kota  Surabaya  melalui  prespektif Collaborative  Governance dengan menggunakan teori Collaborative Governance dari Ansell dan Gash yang dimana dalam teori tersebut terdapat 5 indikator inti dalam proses kolaborasi dan 3 indikator tambahan dalam  proses  kolaborasi.  Dalam  hasil  penelitian  yang  dilakukan  melalui  pengumpulan informasi  data  di  lapangan  dapat  ditarik  kesimpulan  proses  kolaborasi  dalam mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya sudah dilakukan dan sudah cukup berhasil terlaksana,  dengan  dibuktikan  dari  para  aktor  mulai  dari  pihak  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  serta  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana  Kota  Surabaya,  pihak  PLATO Foundation dan  pihak  Forum  Anak  Kota Surabaya  sudah  menjalankan  kolaborasi  dengan  baik,  meskipun  pada  tahap share understanding dan institutional design antar pihak tidak memiliki visi misi khusus dan nota kesepahaman secara tertulis. Sehingga dapat muncul saran yaitu saran dan masukan kepada para pihak aktor yang terlibat proses kolaborasi dalam mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya adalah pada pelaksanaan kolaborasi dalam mewujudkan kota layak anak  sebaiknya  memiliki  visi  misi  khusus  dan  nota  kesepahaman  atau  MOU  dalam menjalankan  proses  kolaborasi.  Agar  tidak  hanya  berlandaskan  peraturan  daerah  yang ada,  dengan  adanya  visi  misi  khusus  dan  MOU  maka  diharapkan  dapat  meningkatkan kerja sama dalam mewujudkan target kota layak anak paripurna. Dan dapat memperjelas hak  dan  kewajiban  yang  harus  dijalankan  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam kolaborasi.

## Daftar Pustaka
Arma, N. A. (2023). The Collaborative Governance Dalam Pengembangan Smart Village Desa Pangandaran. Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik , 10 (2), 492–502.
Arrohmati,  L.  L.,  &  Vidya  Imanuari  Pertiwi.  (2024).  Implementasi  Program  Kas-Rpa Kampung  Asuh  Dalam  Mewujudkan  Surabaya  Kota  Layak  Anak. Journal Publicuho , 7 (1), 10–19. Asni. (2020). Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif) . Sulawesi Selatan: Alauddin University Press Astuti, W. dan R. (2020). Collaborative Governance. Collaborative Govenance Dalam Perspefkit Publik , Semarang: Universitas Diponegoro Press Arofah,  F.  N.  (2022). Collaborative  Governance dalam  Upaya  Penyelenggaraan  Kota Layak Anak di Kota Madiun. Jurnal Mahasiswa Wacana Publik, 3 (1). Dewi,  N.  L.  Y.  (2019).  Dinamika Collaborative  Governance Dalam  Studi  Kebijakan Publik. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial , 3 (2), 200.
Garvera, R. R., Arifin, F. S., & Fazrilah, A. N. (2021). Collaborative Governance Dalam Mewujudkan  Desa  Mandiri. Dinamika :  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi Negara , 8 (3), 502–513.
Gonibala, G. P., Waani, J., & Rompas, L. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak Dalam  Penyediaan  Infrastruktur  (Prasarana  Dan  Sarana)  Ramah  Anak  Di  Kota Kotamobagu. Jurnal Fraktal , 7 (2), 1–9.
Ilosa,  A.,  &  Rusdi,  R.  (2020).  Analisis  Pelaksanaan  Program  Kota  Layak  Anak  (Kla) Dalam  Memenuhi  Hak  Sipil  Dan  Kebebasan  Anak  Di  Kota  Pekanbaru. Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) , 2 (1), 87-101. Islamy, D. L. O. S. (2018). Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi . Yogyakarta: Cv Budi Utama.
Irwan,  I.,  Damanik,  E.,  Melia,  Y.,  Elvawati,  E.,  Jannah,  L.  I.,  &  Lubis,  G.  C.  (2022). Sosialisasi  Penguatan  dan  Pengembangan  Kabupaten/Kota  Layak  Anak  di Kabupaten  Pasaman  Barat. Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 2 (2),  398– 403.
Katon,  B.  C.  (2022).  Identifikasi  Starting  Condition  Dalam  Praktik Collaborative Governance Mitigasi  Konflik  Satwa  Liar  Dengan  Masyarakat  Sekitar. Jurnal Birokrasi ,Kebijakan, dan Pelayanan Publik, 20 (10). Kodariyah, L., Kurniawan, I. A., & Firdiyani, F. (2022). Kolaborasi Stakeholder Dalam Melaksanakan Program Layanan Transportasi Integrasi Jaklingko Di Provinsi Dki Jakarta. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi (JIIA) , 12 (01), 1–9.
Mahmud,  A.,  &  Suandi,  S.  (2020).  Implementasi  Kebijakan  Pengembangan Kabupaten/Kota  Layak  Anak  (KLA)  di  Kota  Palembang. Journal  PPS UNISTI , 2 (2), 36–52.
Muhammad Noor, Falih Suaedi, A. M. (2022). Collaborative Governance . Yogyakarta: Bildung.
Liwananda, M. T. T., & Astrika, L. (2020). Studi Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam Pemenuhan Klaster Hak Sipil  dan  Kebebasan di  Kota Semarang. Journal of Politic and Government Studies , 9 (02), 71-80.
Rangkuti, S. R., & Maksum, I. R. (2019). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam  Mewujudkan  Kota  Layak  Anak  di  Kota  Depok. Jurnal  Ilmu Administrasi , 8 (1), 38.
Rachmawati,  &  Irfan  Ridwan  Maksum.  (2022).  Implementasi  Kebijakan  Kota  Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak Selama Pandemi Covid-19 Di Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Niara , 15 (2), 252–262.
Qoyimah, D., Wardana, M. R., Susi, N., Nooresa, A. F., Muttaqin, M. I., & Wijaya, S. R. (2023). Collaborative  Governance :  Model  Pengawasan  Partisipatif  Berbasis Gerakan  Perempuan  Mengawasi. Jurnal  Politica  Dinamika  Masalah  Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional , 13 (2), 182–202.
Siskasari,  A.,  Darumurti,  A.,  &  Permatasari,  A.  (2020).  Sinergitas  Pemerintah,  Swasta Dan Civil  Society Dalam  Mewujudkan Kota  Layak Anak  Di Kota Yogyakarta.
Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK) , 1 (3), 147-158.