## KONTROL POLITIK BIROKRASI DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

## Mashur Hasan Bisri
Universitas Islam Raden Rahmat, Malang Email: hasanbisri79@yahoo.com

## Abstract
Separation of powers provides norms and values that make a difference even the never-ending debate about divisions and work programs in the public policy process between politics and administrative that often occur in the system of relationships between the executive and legislative. This separation in politics and administration as a separation of related structural tasks with policy recommendations, regulation and control (control), ownership and distribution of resources, and so on. This happens that bureaucracy often plays for interference in the policy sphere so there is little intervention by bureaucrats to policy matters and is also done by politicians to in administration.Politik and administration as the distribution of values, costs, and profits, as a whole participates in this distribution process and in it the bureaucracy has the opportunity to submit proposals to policy makers, using discretion, the process in the implementation of policies, forming policies formulated by elected officials.
Keyword : Bureaucracy; Policy; Political; Administration
PENDAHULUAN Didalam bukunya Politics and Administration ,  Goodnow  (1900)  berpendapat bahwa  ada  dua  fungsi  pokok  pemerintahan yang berbeda satu dengan lainnya.Dua fungsi pokok tersebut ialah politik dan administrasi. Politik  menurut  Goodnow  (1900)  harus melakukan  kebijakan  –  kebijakan  atau melahirkan  keinginan,  serta  kepentingan negara.Sementara administrasi diartikan sebagai  sesuatu  yang  harus  berhubungan dengan  pelaksanaan  kebijakan.  Adanya pemisahan  kekuasaan  memberikan  dasar perbedaan  bahkan  perdebatan  mengenai divisi  kerja  dalam  proses  kebijakan  antara pihak  politik  dan  administratif  selalu  terjadi. Setelah terbentuknya manajemen publik  baru ( new  public  manajemen )  definisi  keduanya mengalami  pembaharuan.  Proses  reformasi administrasi  pada  masa  NPM  ( new  public
manajemen )  terdiri  atas  dua  jenis:  berasal  dari pilihan  publik  ( public  choice )  dan  pemikiran manajerial,  sehingga  spesialisasi  pemerintah daerahakan  mengarah  pada  manajemen  dan memberi  pelayanan  yang  lebih  baik. Berdasarkan  konsep  NPM  ( new  public manajemen ),  tipe  yang  ideal  adalah  dengan memisahkan institusi pemerintah daerah dari pusat  kekuasaan  sehingga  di  banyak  negara yang  menganut  NPM  ( new  public  manajemen ) terjadi peningkatan spesialisasi fungsi administratif  secara  horizontal  dengan pemisahan  yang  jelas  antara  politik  dan administrasi.
Pemisahan  politik  dan  administrasi  ini bertujuan  untuk  sebagai  pemisahan  tugas struktural yang berkaitan dengan rekomendasi  kebijakan,  regulasi  dan  kontrol, kepemilikan,  pembelian  dan  distribusi,  dan sebagainya.Hal  ini  karena  NPM  ( new  public
manajemen )  muncul  atas  respon  terhadap birokrasi lama yang menggabungkan pekerjaan kebijakan dan implementasinnya di sebuah  sistem  administrasi  dalam  ruang lingkup yang besar. Sehingga diyakini bahwa pihak administratif yang saling
berjauhanharus  fokus  pada  implementasi kebijakan  daripada  terlibat  pada  proses pengambilan  keputusan.  Menurut  Wilson yang  dikutip  oleh  Frederickson  dan  Smith (2003)  menyimpulkan  bahwa  birokrasi  yang sukses adalah yang eksekutifnya menciptakan misi  yang  jelas,  mengemukakan  tugas  yang harus  dicapai  untuk  mencapai  misi  tersebut, menyebarkan  otoritas  dalam  organisasi menurut tugasnya dan memberikan bawahan (khususnya  operator)  otonomi  yang  cukup untuk menjalankan tugasnya – sebuah tatanan yang  tinggi  dalam  lingkungan  agensi  publik yang kompleks.
Namun demikian ada sebuah
kesenjangan  antara  tugas  administratif (implementasi  kebijakan)  dan  tugas  politik (memutuskan  kebijakan),  Menurut  Crosby dan  Brinkrhoff  (2002),  proses  implementasi kebijakan  setidaknya  bersifat  politis,  teknis dan kompleks dan sangat interaktif.Sehinggapemerintah daerah
berfungsi  lebih  dekat  pada  pembuatan keputusan  yang  dibuat  selama  tahap implementasi.  Sehingga  apabila  teori  ini terbukti,  kita  akan  sedikit  menjumpai keterlibatan  lembagapemerintah  daerah  pada proses  persiapan  dan  penetapan  siklus kebijakan.  Tetapi  beberapa  ahli  berargumen bahwa  kebijakan  bukanlah  fitur  utama  dari NPM ( new public manajemen ).
Peran  dari  pemerintah  daerahdalam pembuatan kebijakan dapat dilihat dari peran
aktor  –  aktor  stakeholder  yang  berperan dalam  memformulasikan  kebijakan.Dimensi partisipasi ini dapat dianggap sebagai pilihan, mulai  dari  mode  yang  relatif  pasif  sampai yang  aktif.  Selebihnya  menurut  Crosby  dan Brinkerhoff  (2002)tipe/jenis  partisipasi  dapat dibedakan  atas  beberapa,  yakni:  a].  Sharing informasi,
Arus komunikasi searah. Dilakukan  agar  aktor  kebijakan  selalu mendapatkan informasi, menjaga transparansi dan  membangun  legitimasi,  b].  Konsultasi, komunikasi  dua  arah  dan  pertukaran pendapat.  c].  Kolaborasi,  Gabungan  kegiatan dimana  inisiator  mengundang  kelompok  lain untuk  terlibat  termasuk  kalangan  yang berwenang  dan  memiliki  kontrol  terhadap pembuatan keputusan, d]. Kerjasama pembuatan keputusan, Kolaborasi menyangkut pembagian kontrol atas
pembuatan  keputusan  yang  sangat  berguna menyangkut  pengetahuan  eksternal  aktor, kapasitas  dan  pengalaman  merupakan pencapaian tujuan kebijakan, e].
Pemberdayaan,  Transfer  pengawasan  melalui pembuatan  keputusan,  sumberdaya  dan aktivitas  dari  inisiator  ke  stakeholder  yang lain. Pemberdayaan mengambil tempat ketika aktor  eksternal  bertindak  sendirian  atas terhadap  kepentingannya  sendiri,  menangani mandat kebijakan tanpa melibatkan pemerintah.
Tujuan utama dari reformasi organisasi adalah  menciptakan  pemerintah  daerah  yang ditata  oleh  peraturan  yang  merujuk  ke karakter  pemerintah  dengan  tipe ideal normative dan  berfokus  pada  restorasi „keunggulan  politik‟,  sehingga  implementasi kebijakan  menjadi  inti  dari  tugas  pemerintah daerah.  Pihak  administrative  dibatasi  untuk
hanya  memberi  saran  dan  implementasinya, bukan terlibat dalam pengambilan keputusan.
Secara  singkat  dapat  dikatakan  bahwa suatu  usaha  untuk  menetapkan  kembali hubungan  konseptual  antara  administrasi dengan  politik.  Akan  tetapi  konsekuensi  dari usaha ini ialah keharusan untuk merumuskan bidang ini paling sedikit dalam hubungannya dengan  focus  keahliannya  yang  esensial (Toha,  1997).  Pihak  politik  (aktor  politik) tampak  memiliki  peran  lebih  besar  daripada pihak lainnya di tahap proses kebijakan, yang sejalan  dengan  model  normatif.  Akan  tetapi pihak  politik  dan  administratif  sama-sama berpengaruh  dalam  fase  implementasi  yang mana  bertentangan  dengan  asumsi  policy divide model.
Hasil penelitian Verschuere (2010) yang sejalan  dengan  penelitian  lainnya  dimana pemerintah  daerah  sebagai  ekskutif  yang terlibat,  ikut  serta  (partisipasi)  dalam kebijakan bisa bervariasi, baik dalam program atau  fase  kebijakan  yang  merujuk  pada peningkatan  peran  lembaga  sector  publik dalam  membuat  pilihan  kebijakan.  Meskipun secara  teori  pihak  politik  dan  administratif tidak  seharusnya  saling  mencampuri  domain satu  sama  lain,  kenyataanya  tidak  begitu dimana  dalam  banyak  hal  keduanya  bekerja bersama.

## KAJIAN PUSTAKA

## Birokrasi Pemerintahan
Menurut  Albrow  (1996)  Birokrasi mempunyai  arti  sebagai  wewenang  atau kekuasaan di berbagai departemen pemerintahan  dan  cabang  –  cabangnya memperebutkan  untuk  diri  mereka  sendiri atas  sesame  warga  negara.  Sedangkan
birokrasi dalam perspektifnya Hegel merupakan  medium  yang  mempertemukan kepentingan rakyat dan pemerintah, birokrasi mengemban  tugas  besar  berupa  harmonisasi hubungan  antara  rakyat  dan  pemerintah bahkan  mempersamakan  geist  rakyat  dengan geist  pemerintah.Kemudian  menurut  Blau (2000) mendefinisikan birokrasi sebagai suatu lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas – kapasitas  potensial  terhadap  hal  –  hal  yang baik  maupun  buruk,  karena  birokrasi merupakan  instrument  administrasi  rasional yang netral dan berskala besar.
Dengan demikian birokrasi merupakan organisasi yang besar yang memiliki ciri – ciri khusus dan universal antara lain mementingkan orientasi tugas, tujuan, pemenuhan  tujuan  perencanaan,  efisiensi, menekankan sistematisasi, akurasi, menunjang verifikasi, kontrol dengan formalitas.  Birokrasi  berusaha  memahami hubungan  kekuasaan  dan  otoritas  dalam merumuskan  otorita  sebagai  kekuasaan  yang sah.Kepercayaan bawahan terhadap legitimasi akan menghasilkan kestabilan pola hubungan dari  perbedaan  sumber  perintah  dalam system organisasi.
Teori Kontrol Politik Atas Birokrasi Teori ini merupakan sebuah
pendekatan  dalam  teori  administrasi  publik yang  berhubungan  dengan  kepatuhan  atau respon.  Pakar  teori  kontrol  birokrasi menggunakan  beberapa  bentuk  dikotomi politik administrasi (kebijakan –
administrative). Dikotomi politik administrasi berawal  dari  asal  administrasi  publik modern.Dikotomi  adalah  pemisahan  power
legislative  dan  eksekutif,  karena  dikotomi politik  administrasi  adalah  asumsi  penting dalam teori kontrol birokrasi.

## Perbedaan  Antara  Politik  dan  Administrasi dan Urusan Kontrol Birokratik
Menurut  Wilson  (1887/1941  dan Goodnow (1900) yang dikutip oleh
Frederickson  dan  Smith  (2003)  secara sederhana  perbedaan  antara  kebijakan  dan administrasi  menimbulkan  pertanyaan  pada diskresi  pada  pihak  administrasi.  Di  era reformasi  administrasi  berisi  ragam  diskresi yang membuka teknis dan efisiensi administrative.Lebih mendalam kebijakan dan administrasi adalah “ firewall ”.
Kritik  secara  empiris perbedaan  antara kebijakan dan administrasi menurut kingdom, 1995;  Bardach  1977  yang  dikutip  oleh Frederickson dan Smith (2003) bahwa birokrat sering  ikut  dalam  pembuatan  agenda kebijakan  dan  pembuatan  kebijakan  dan bahwa  pejabat  terpilih  seringkali  terlibat dengan  apa  yang  di  deskripsikan  sebagai manajemen  atau  administrasi  (Gilmour  dan Halley,  1994).  Dari  teori  tersebut  dapat dijelaskan bahwa birokrasi seringkali bermain untuk  saling  mencampuri  pada  ranah kebijakan sehingga menurut Wilson dikatakan secara  jelas  ada  sedikit  campur  tangan  yang dilakukan  oleh  birokrat  ke  urusan  kebijakan dan  juga  dilakukan  oleh  politisi  ke  dalam administrasi.  Oleh  karena  itu  dikotomi dikatakan  sebagai  kontinum  kebijakan administrasi (Etzioni, 1961).
Dari  model  ini  memperlihatkan  ada kontrol  politik  atas  birokrasi.Akan  tetapi kontrol  tersebut  masih  terbatas  dan  kontigen
seperti  halnya  ada  kontrol  birokratik  ke kebijakan dan kontrol politik ke administrasi.Model general seperti ini
memiliki tujuan untuk menjelaskan kebijakan dengan  bentuk  model  lainnya  secara  verbal, matematik dan grafik.
Selanjutnya  dalam  penelitian  yang dilakukan  James  H.  Svara  yang  dikutip  oleh oleh Frederickson dan Smith (2003) menunjukan  model  bauran  dalam  kebijakan hubungan  antara  pejabat  terpilih  dan administrator.  Dari  model  bauran  dalam kebijakan menunjukan pengaruh dari beberapa  pakar  diantaranya  David  Easton (1965),  Robert  Dahl  (1947),  Wallace  sayer (1958) mendefinisikan politik dan administrasi sebagai distribusi nilai, biaya, dan keuntungan.  Politisi  dan  birokrat  secara keseluruhan  ikut  dalam  proses  distribusi  ini dan  didalamnya  administrator  berpeluang membuat  proposal  –  proposal  pemberi kebijakan,  menggunakan  diskresi,  menulis budget  dan  menentukan  proses  pemberian jasa  dan  lewat  implementasinya,  mereka membentuk  kebijakan  yang  dirumuskan pejabat terpilih (Svara, 1994).
Kemudian penting untuk membedakan fungsi proses administrasi tanpa mempertimbangkan siapa yang membuatnya. Menurut  James  H.  Svara  yang  dikutip  oleh Frederickson  dan  Smith  (2003)  membuat model  empat  bagian  dengan  memecah dikotomi  dengan  menggunakan  empat kategori aktivitas pemerintah dan mendiskripsikan  tugas  pejabat  politik  dan birokrat  dalam  setiap  kategori,  seperti  yang ada dalam kolom selanjutnya dibawah ini:

## Gambar 1.

## Pembagian Dikotomi: Dimensi Proses Pemerintah

## Sumber: Frederickson dan Smith (2003)
Kemudian dalam level di pemerintahan daerah  menurut  Nalbandian  et.al.,  yang dikutip  oleh  Frederickson  dan  Smith  (2003) bahwa  pejabat  terpilih  dan  birokrat  memiliki nilai berbeda. Pandangan peran dan aktivitas ini berbeda, meski tidak  ada dikotomi politik dan  administrasi,  ternyata  ada  dikotomi nilai.Pejabat  yang  terpilih  dan  analis  politik menganggap  birokrasi  di  pemerintahan daerah berada diluar kontrol.Tapi kenyataannya memang tidak demikian.Hal ini tidak  di  luar  kontrol  tetapi  dipengaruhi  oleh nilai  yang  berbeda  dari  nilai  politik biasanya.Sebagai  bukti  menunjukkan  bahwa
birokrat  street  level  memiliki  beberapa diskresi  dalam  implementasi  kebijakan  atau pengaruh dalam pembuatan kebijakan.
Arah  dalam  kontrol  politik  birokrasi yang  telah  menurut  Steven  Maynard  moody et.al.,  (1995)  yang  dikutip  oleh  Frederickson dan Smith (2003) sebagian mereka mempelajari  norma  keputusan  dari  birokrat street  level  dan  mempelajari  keadilan  bahwa:
a). Birokrat street level cenderung menggunakan norma keadilan untuk memecah  dilemma  ketika  ada  tiga  kondisi organisasi yaitu: 1. Birokrat street level merasa dia  punya  kontrol  untuk  menyelesaikan
dilema;  2.  Dia  bekerja  dalam  budaya  kerja yang  mendorong  proses  diskresi  birokrat street level; 3. Budaya kerja lokal menciptakan visi  klien  yang  sebanding  dengan  cara birokrat  street  level  dalam  hubungan  dengan klien,  b).  Birokrat  street  level  yang  bekerja dalam  sebuah  budaya  kerja  lokal  yang mendorong  penggunaan  diskresi  akan menggunakan beragam strategi untuk menentukan  hasil  ketika  identifikasi  klien cenderung  kuat,  tetapi  berkonflik  dengan budaya  kerja  lokal,  c).  Birokrat  street  level yang  dijalankan  dalam  lingkungan  yang menghambat  diskresi  dan  memberikan batasan pada kemampuan birokrat street level untuk  mengontrol  situasi  bisa  menggunakan strategi  tindak  lanjut  untuk  memenuhi kebutuhan kerja, d). Birokrat street level yang bekerja  di  organisasi  berbeda  dalam  area kebijakan  yang  sama  akan  menunjukan  pola berbeda  dalam  menyelesaikan  dilemma keadilan  karena  perbedaan  budaya  kerja  dan identitas lokal.

## Teori Politik Birokrasi
Dalam  teori  politik  birokrasi  ini menjelasakan  peran  pembuat  kebijakan ( making policy ) dari administrasi dan birokrasi. Pemikiran  ini  secara  eksplisit  menolak dikotomi politik administrasi yang mendasari teori kontrol  birokrasi seperti yang dijelaskan dalam  bahasan  sebelumnya  diatas  yang memandang  pembagian  semacam  ini  sebagai kemudahan dalam analisis yang  memberikan penegasan  adanya  sebuah  biaya  ( cost )  akibat terlalu  tajam  dari  perkembangan  teori  yang ada. Secara spesifik dapat dijelaskan membuat teori  lebih  bisa  dipahami  dengan  melakukan pemisahan administrasi dari politik
menghasilkan  ketidaktahuan  tentang  peran utama  birokrasi  dalam  struktur  kekuatan politik.  Karena  birokrasi  dan  birokrat  terlibat dalam  perilaku  politik  sehingga  kebutuhan untuk mempertanggungjawabkan peran politik birokrasi secara teori tetap ada. Politik  menurut  Easton  (1965)  dan Lasswell (1936) yang dikutip oleh
Frederickson dan Smith (2003) adalah alokasi otoritatif  nilai  atau  proses  memutuskan  siapa mendapat  apa,  kapan  dan  bagaimana.
Sejumlah hasil studi menunjukan sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh  Meier (1993)  bahwa  birokrat  dan  birokrasi  secara rutin  mengalokasikan  nilai  dan  memutuskan siapa  mendapat  apa,  atau  birokrasi  secara logis  terlibat  dalam  “politik  tingkat  satu”. Sehingga  dengan  demikian  Waldo  (1948) memberikan  sebuah  kesimpulan  bahwa administrasi  bukanlah  sebuah  teknis  dan netral  nilai  yang  dipisahkan  dari  politik  dan administrasi adalah “Politik”.
Dari teori – teori yang dijelaskan di atas bahwa  teori  politik  birokrasi  berupaya menentang pembagian/pemisahan administrasi  dan  politik.Sehingga  yang muncul ada upaya untuk menarik administrasi  ke  dalam  sistematik  politik, secara  teoritis  kurang  menjelaskan  peran politik  dari  birokrasi.Banyak  pakar  yang mendukung  pembagian  politik  administrasi sangat  mengetahui  peran  yang  dimaikan birokrasi  dan  rigiditas  pembagian  yang diterima  oleh  para  penerusnya.  Menurut Wilson dan Goodnow yang dikutip oleh Lynn (2001)  bahwa  menuliskan  idenya  pada  saat birokrasi  publik  mengalami  kematangan patronase,  tidak  ada  kompetisi  dan  korupsi menjelaskan    bahwa  politik  dan  administrasi
menggambarkan sebuah sintesis daripada dua bagian yang terpisah dari kebijakan publik.
Jadi  dapat  disimpulkan  administrasi harus menjelaskan mengenai politik, keduanya  dibutuhkan  dalam  menjalankan peran  yang  riil  dari  birokrasi,  terutama  di pemerintahan pusat dan daerah, serta menjadi elemen  yang  penting  untuk  membangun kerangka  pemikiran  dari  kajian  disiplin keilmuan tersebut.

## POLA HUBUNGAN BIROKRASI DENGAN POLITIK
Menurut Marie Fainsond pola hubungan  birokrasi  dengan  politik  adalah sebagai berikut: 1. Representative Bureaucracy , dimana
birokrasi  bersikap  responsive  terhadap para  pemimpin  politik  dan  tentu  saja terhadap  kemauan  politik  masyarakat, setiap  prakarsa  yang  diambil  oleh birokras  didasarkan  kesadaran  terhadap consensus – consensus yang berlaku.
2. A part state Bureaucracy ,  dimana  birokrasi yang terbentuk didalam negara menganut system  partai  tunggal.  Birokrasi  negara dikontrol oleh aparatur partai.
3. The military dominated Bureaucracy , dimana birokrasi  yang  tumbuh  didalam  suatu negara  yang  angkatan  bersenjatanya mendominasi  jabatan  –  jabatan  politik  di bidang eksekutif.
4. A  personal  instrument  of  the  Autocrative , dimana  suatu  kondisi  hubungan  yang menempatkan  para  birokrat  semata  – mata sebagai alat penguasa otokratis atau dictator. Pengaruh yang dimiliki oleh para birokrasi  secara  individual  akan  sangat
bergantung pada kualitas yang dibutuhkan oleh penguasa.
5. Colonial  administration  on  nominal  rulling person  or  group ,  dimana  birokrasi  dapat memerintah baik secara langsung sebagai administrator  colonial  atau  secara  tak langsung  atas  nama  seseorang  atau sekelompok pengusaha.
Dari  penjelasan  diatas  relasi  birokrasi dan  lembaga  politik  seharusnya  dipisahkan antara  domain  masing  –  masing  seperti halnya  yang  diungkapkan oleh Wilson (1887) dan  Goodnow  (1900)  menyatakan  perlu memisahkan  antara  administrasi  dan  politik yang  arahnya  adalah  menjaga  agar  masing  – masing  bertugas  dan  berfungsi  sebagai sebagaimana  mestinya  sesuai  system,  norma, dan regulasi yang ada.

## PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUBLIK
Sebagaimana  yang  dijelaskan  diatas bahwa  usulan  kebijakan  yang  telah  diterima dan  disahkan  oleh  pihak  yang  memiliki kewenangan dalam hal ini lembaga legislative,  maka  keputusan  kebijakan  telah siap  untuk  di  implementasikan.  Menurut Lowi  (1972)  dalam  Crosby  dan  Brinkerhoff mengklasifikasikan  kebijakan  menjadi  empat jenis, yang masing-masing memiliki pola biaya dan manfaat yang berbeda:
i. Distribusi, (subsidi, tatanan infrastruktur) ii. Peraturan (peraturan industri, pengendalian pencemaran) iii. Redistributif (pajak dan kebijakan kesejahteraan sosial)
iv. Konstitutif (prosedur).
Menurut  argumennya  bahwa  jenis kebijakan  menentukan  dinamika  politik  dan
dinamika kelompok kepentingan yang terjadi selama  perumusan  pelaksanaan  kebijakan, Grindle  dan  Thomas  (1991)  menguraikan varian  pada  perspektif  ini,  dan  memeriksa persyaratan  biaya  dan  manfaat  kebijakan, mereka  melihat  sebuah  kebijakan  dan bagaimana  dan  di  mana  politik  seputar kebijakan  tersebut  berjalan.  Kami  melihat perbedaan ini tersebut meliputi: (a)
membedakan  tingkat  kesulitan  implementasi dan  kompleksitas  antar  kebijakan;  (b) membantu  para  pengelola  kebijakan  untuk memutuskan di mana harus mencari dari segi aktor  mana  yang  akan  mereka  berinteraksi, dan  di  mana  interaksi  tersebut  mungkin terjadi; (c) menantisipasi kemungkinan jumlah pemenang dan pecundang.
Disamping  diatas  perlu  diketahui bersama  sebab  mengapa  setiap  warga  negara perlu  untuk  mengetahui  dan  melaksanakan kebijakan publik. Menurut
Anderson menjelaskan sebagai berikut, yaitu: a). Respek anggota  masyarakat  terhadap  otoritas  dan keputusan  –  keputusan  badan/lembaga pemerintah;  b).  Adanya  kesadaran  untuk menerima  kebijakan;  c).  Adanya  keyakinan kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional dan  dibuat  oleh  pejabat  pemerintah  yang berwenang  yang  melalui  prosedur  yang berlaku;  d).  Adanya  kepentingan  pribadi;  e). Adanya hukuman – hukuman tertentu apabila tidak  melaksanakan  kebijakan;  e).  Masalah waktu  (kalau  masyarakat  melihat  kebijakan itu  kontroversial  maka  aka  nada  penolakan kebijakan tersebut).
Selanjutnya Anderson juga menyatakan faktor – faktor yang menyebabkan orang tidak mematuhi  kebijakan  dan  melaksanakan kebijakan  sebagai  berikut:  a)  Kebijakan
bertentangan dengan system nilai masyarakat; b).  Adnya  konsep  ketidakpatuhan  selektif terhadap  hukum;  c).  Keanggotaan  seseorang dalam suatu perkumpulan atau kelompok; d). Keinginan  untuk  mencari  untung  dengan cepat;  e)  Adanya  ketidakpastian  hukum.  Jadi peran  lembaga  birokasi/eksekutif  memiliki peran yang sangat besar untuk mematuhi dan melaksanakan  setiap  kebijakan  yang  telah menjadi  keputusan  secara  bersama  secara konstitusi.

## PENUTUP
Dikotomi  politik  administrasi  diawali perkembangan  kajian  administrasi  publik modern.Dikotomi  dalam  pemisahan  power legislative dan eksekutif memberikan kerangka  pemikiran  dan  asumsi  penting dalam  teori  kontrol  birokrasi.Sehingga administrasi  harus  menjelaskan  mengenai politik, keduanya dibutuhkan dalam menjalankan  peran  yang  riil  dari  birokrasi, terutama  di  pemerintahan  pusat  dan  daerah, serta  menjadi  elemen  yang  penting  untuk membangun  kerangka  pemikiran  dari  kajian disiplin keilmuan tersebut.
Dalam  system  relasi  birokrasi  dan lembaga politik seharusnya dipisahkan antara domain masing – masing, agar supaya antara administrasi dan politik memiliki  arah untuk menjaga  agar  masing  –  masing  mempunyai tugas  dan  fungsi  sebagai  sebagaimana mestinya  sesuai  system,  norma,  dan  regulasi yang ada.Jadi peran lembaga birokasi/eksekutif  mempunyai  peran  yang sangat besar untuk mematuhi keputusan dan melaksanakan  setiap  kebijakan  yang  telah menjadi  kesepakatan    bersama  secara
konstitusi  bagi  stakeholders  (pemangku kepentingan) yang terkait.

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson,  James  E,  1979. Public  Policy
Making .  Holt,  Rinehart  and  Wiston,
New York
Blau,  Peter  dan  Marshall  W.  Meyer.,
1987. Birokrasi  Dalam  Masyarakat Modern . Universitas Indonesia: Jakarta Brinkerhoff  Derick  W  dan  Crosby,  Benyamin L.,  2002. Managing  Policy  Reform .
Kumarian Press: USA
Dun,  William.  1994. Public  Policy  Analysis ,
PNew  Jersey:  rentice  hall  international
Inc Englewood Cliffs
Dahl,  Robert.  1978. Modern  Political Analysis . Prentice Hall of India Private
Limited
Frederickson,  G  dan  Smith,  Kevin  B, (2003). The Public Administration
Theory  Primer ,  Westview  Press:
Member of The Perseus Book Group
Gie,  The  Liang.  1973. Ilmu  Politik .
Yogyakarta: Penerbit Karya
Hewlett, Micahel, and Ramesh, 1995. Studying Public Policy: Policy Cycles and Public
Subsystem , Oxford University Press Jones,  C.O.,  1977. An  Introduction  to  The
Study  of  Public  Policy ,  Massachusetts:
Duxbury Press
Ripley, Randall B, 1995. Analysis in  Political Science . Nelson Hall Publisher, Chicago.