## Amanna Gappa
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Penataan  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam Memperkuat Independensi Kekuasaan Kehakiman
Romi Librayanto * , Marwati Riza, Muhammad Ashri, Kasman Abdullah
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin * E-mail: romi.librayanto@unhas.ac.id

## Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  putusan  Mahkamah  Konstitusi mampu  memperkuat  kekuasaan  kehakiman  dan  prinsip  negara  hukum  yang  demokratis. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute), pendekatan kasus (case), dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menjadi “tiang utama” penegakan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam kewenangan judicial review memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap  pelaksanaan  kewenangan  Mahkamah  Agung,  yang  dapat dikualifikasi  antara  lain  sebagai  berikut:  Mengadili  dan  memutus  pengujian  peraturan perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  terhadap  undang-undang;  Mengadili  dan memutus suatu peristiwa konkret; dan Kinerja kelembagaan Mahkamah Agung. Selanjutnya, apabila  Mahkamah  Agung  dalam  pelaksanaan  kewenangannya  tidak  segera  dan  seketika menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung akan dianggap melakukan hal yang inkonstitusional. Selain itu, Mahkamah Konstitusi akan dianggap sebagai lembaga  yang  putusannya  tidak  memiliki  kekuatan  eksekutorial.  Pada  akhirnya,  kedua pemegang  kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia  ini  akan  mendapatkan  delegitimasi  dari masyarakat  pencari  keadilan.  Hal  ini  akan  berpengaruh  negatif  terhadap  upaya  penguatan kekuasaan kehakiman di Indonesia.
Kata Kunci: Hukum Konstitusi; Mahkamah Agung; Putusan Pengadilan

## 1.  Pendahuluan
Mahkamah  Konstitusi  (MK)  memegang  peran  penting  dalam  penegakan  hukum  di Indonesia.  MK  didesain  sebagai  lembaga  pengawal  sekaligus  penafsir  tunggal konstitusi  ( the  guardian  and  interpreter  of  constitution ).  Ini  merupakan  ide  dasar  dari pembentukan  MK,  yang  setidaknya  dapat  terlihat  dari  kewenangan  untuk  menguji konstitusionalitas undang-undang dan memutus sengketa kewenangan konstitusional antarlembaga. 1
Kenyataannya,  hasil  penelitian  Lembaga  Penelitian  Universitas  HKBP  Nommensen Medan  Tahun  2012,  menyimpulkan  bahwa  secara  teoritis  penyerahan  kewenangan judicial review pada dua lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, yaitu MA dan MK
1 Harjono, Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia , dalam Firmansyah Arifin, dkk (peny), Hukum dan Kuasa Konstitusi , Jakarta, KRHN, 2004, hal. 25-27.
tidak  menunjukkan  adanya  hubungan  dan    keterkaitan.  Hal  ini  disebabkan  karena kedua  lembaga  dimaksud  memiliki  objek  kewenangan judicial  review yang  berbeda. Namun  dalam  tataran  praktis  bahwa  model  penyerahan  kewenangan judicial  review pada dua lembaga negara yang berbeda ternyata justru rentan melahirkan persoalan hukum,  bahkan  berpotensi  menimbulkan  rusaknya  pilar-pilar  hukum.  Hal  ini dikarenakan  objek  kewenangan judicial  review masing-masing  lembaga  berada  dalam satu  jenjang  hierarki  peraturan  perundang-undangan  yang  saling  terkait  satu  sama lain  dan  peraturan  di  bawahnya  wajib  tunduk  pada  norma  hukum  yang  tertuang dalam  peraturan  yang  lebih  tinggi 2 .  Bahkan,  mantan  Hakim  Agung  Djoko  Sarwono tiba-tiba membuat usulan mengejutkan untuk mengsubordinasikan MK di bawah MA. Usulan itu muncul sebagai reaksi atas beberapa putusan MK yang dinilai kontroversial dan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum, khususnya dalam hal. Yang terbaru adalah putusan peninjauan kembali yang boleh dilakukan berulang-ulang 3 .
Putusan  MK  berlaku  ke  depan  (prospektif),  tidak  berlaku  surut  (retroaktif). Konsekwensi  dari  putusan  prospektif  adalah  segala  peristiwa,  perbuatan  atau keputusan  yang  telah  terjadi  sebelum  ketentuan  pasal/ayat/undang-undang dibatalkan,  selalu  dianggap  sah  dan  tidak  bertentangan  dengan  putusan  yang  telah dijatuhkan ( rechtmatig ). Keputusannya hanya dapat dibatalkan dan bukan batal demi hukum.  Suatu  hal  yang  dirasakan  dan  oleh  banyak  pihak  sulit  dipahami  adalah putusan  prospektif  itu  mengakibatkan  terjadinya  kekosongan  hukum  ( Rechtvacuum ). Landasan  hukumnya  sudah  tidak  ada,  tetapi  secara de  facto fakta  atau  peristiwa hukumnya masih berlangsung. Dalam hal ini, masalahnya organ pembentuk UU tidak cepat  tanggap  terhadap  sifat  mengikat  dari  putusan  MK.  Akibatnya,  putusan  MK memiliki  problem  di  tingkat  implementasi.  Banyak  UU  yang  sudah  dibatalkan kekuatan  mengikatnya,  kemudian  tidak  jelas  kelanjutannya,  sehingga  berimplikasi pada tidak adanya aturan hukum yang bisa menjadi pegangan. Pada sisi lain, jamak juga  UU  yang  kekuatan  mengikatnya  telah  dibatalkan,  tetapi masih  tetap  digunakan sebagai kaidah hukum yang berlaku (ex: UU Minyak dan Gas).
Melihat  perkembangan  yang  demikian,  untuk  menghindari  terjadinya  kekosongan hukum  ( rechtvacuum ),  khususnya  bagi  perkara-perkara  yang  krusial,  strategi  yang ditempuh  MK  selanjutnya  adalah  dengan  cara  mengundurkan  periode  pembatalan suatu  UU,  guna  memberikan  tenggat  waktu  bagi  organ  undang-undang  untuk menyiapkan  pengganti  UU  yang  dibatalkan,  sehingga  tidak  terjadi  periode kekosongan  hukum.  Contoh  nyata  tindakan  ini  adalah  pada  perkara  uji konstitusionalitas  pengadilan  tindak  pidana  korupsi.  Dalam  putusan  MK,  secara de jure Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sudah dinyatakan inkonstitusional, namun MK memberikan tenggat waktu tiga tahun bagi organ pembentuk UU, untuk menyiapkan UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang baru, sebelum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  secara de  facto dinyatakan  inkonstitusional.  Meskipun  demikian,  organ
2 Janpatar  Simamora, Analisa  Yuridis  terhadap  Model  Kewenangan  Judicial  Review  di  Indonesia ,  dalam Jurnal Mimbar Hukum, Universitas Gadjah Mada, Volume 25, Nomor 3, Oktober 2013, hal. 389-401.
3 Anonim, Panas  Dingin  Hubungan  MK-MA ,  sumber: http://www.gresnews.com/berita/hukum/150113- panas-dingin-hubungan-mk-ma/0/ , diakses tanggal 24 Mei 2017.
pembentuk  UU  pun  masih  lambat  menanggapinya.  Artinya,  yang  perlu  didorong adalah bagaimana membuat putusan MK memiliki daya eksekutorial yang kuat 4 .
Oleh karenanya, kiranya perlu suatu strategi kesadaran kolektif untuk bersama-sama mengaplikasikan putusan MK pada kondisi yang dikehendaki konstitusi. Akan sangat absurd  pengimplementasian  putusan  MK  tanpa  adanya  respon  positif  dari  organ pembentuk  undang-undang  dan  pemerintah  berkuasa.  Selama  ini  kerap  kali  terjadi kesenjangan  dan  disparitas  antara  tahap  pembacaan  dengan  implementasi  putusan final di lapangan 5 .

## 2.  Independensi Kekuasaan Kehakiman
Indonesia  adalah  negara  hukum. 6 Setiap  negara  hukum  minimal  memiliki  tiga  ciri pokok,  yaitu:  pertama,  adanya  asas  legalitas;  kedua,  adanya  pengakuan  dan penghargaan  terhadap  hak  asasi  manusia;  dan  ketiga,  adanya  peradilan  yang  bebas ( the  independence  of  judiciary) .  Mahfud  MD  mengemukakan  bahwa  Prinsip the independence of judiciary menjadi salah satu ciri terpenting setiap negara hukum yang demokratis.  Tidak  ada  negara  yang  dapat  disebut  negara  demokratis  tanpa  praktik kekuasaan kehakiman yang independen 7 . Jika hal ini ditautkan dengan Pasal 24 UUD NRI  Tahun  1945,  maka  dapat  dikemukakan  bahwa  prinsip  penting  negara  hukum Indonesia  adalah  adanya  jaminan  penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Para  ahli  hukum  memiliki  beragam  pendapat  mengenai  pengertian  independensi kekuasaan kehakiman atau independensi yudisial. Masing-masing memiliki perspektif yang  berbeda.  Adanya  dua  perspektif  dalam  memandang  independensi  yudisial. Pertama,  perspektif  pemisahan  kekuasaan  dalam  bentuk  kemerdekaan  kelembagaan ( institutional independence )  kekuasaan  kehakiman  dari  cabang  pemerintahan  lainnya. Aspeknya  termasuk  organisatoris,  administrasi,  personalia,  dan  finansial.  Kedua, perspektif  demokrasi  berupa  kemerdekaan  dalam  membuat  putusan  ( decisional independence ).  Hal  ini  berkaitan  dengan  kewajiban  khusus  dari  pengadilan  terhadap negara  hukum.  Peradilan  bukan  hanya  salah  satu  cabang  pemerintahan  dalam kekuasaan  kehakiman,  tetapi  melaksanakan  fungsi  untuk  menjamin  terwujudnya negara  hukum. Di  dalamnya  terdapat  perlindungan  atas kemerdekaan hakim  dalam memutus dari pengaruh berbagai kepentingan 8 .
Pengertian independensi kekuasaan kehakiman dapat dilihat dalam dua aspek, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Independensi kekuasaan kehakiman dalam arti sempit  berarti  independensi  institusional  (independensi  structural  atau  independensi eksternal atau independensi kolektif). Independensi kekuasaan kehakiman dalam arti luas  meliputi  juga  independensi  individual  (independensi  fungsional  atau
4 Ibid . 5 Ibid . 6 Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7 Abd.  Rasyid  As’ad, Prinsip  Kekuasaan  Kehakiman  dan  Independensi  Peradilan , dalam Varia  Peradilan , Majalah Hukum Tahun XXVII Nomor 312 November 2011, hal. 90.
8 Aidul Fitriciada Azhari dalam Siti Nurdjanah, Mewujudkan Independensi Yudisial yang Ideal , Makalah, tanpa tahun, hal. 4-5.
independensi internal atau independensi normatif). Pengertian independensi personal dapat diartikan juga dari setidak-tidaknya 2 (dua) sudut, yaitu: independensi personal, yaitu independensi seorang Hakim terhadap pengaruh sesama Hakim atau koleganya; independensi  substantif,  yaitu  independensi  Hakim  terhadap  kekuasaan  manapun baik  ketika  memutuskan  suatu  perkara  maupun  ketika  menjalankan  tugas  dan kedudukan  sebagai  Hakim 9 .  Nurdjannah  mengemukakan  mengenai  Independensi kekuasaan kehakiman dalam 3 (tiga) pengertian, diantaranya yaitu 10 :
1. Structural independence
yaitu  independensi  kelembagaan,  disini  dapat  dilihat  dari  bagan  organisasi yang terpisah dari organisasi lain seperti eksekutif dan yudikatif. Secara struktural tidak terdapat  kaitan  baik  secara  vertikal  antara  lembaga  peradilan  dengan  lembaga- lembaga  lain. Independensi  struktural  memaknakan  bahwa  tidak  terdapat  garis yang  bersifat  lini  atau komando  antara  lembaga  peradilan  dengan  lembaga- lembaga  lain  di  luar  lembaga  peradilan, kalaupun  ada  mungkin  hanya  berupa garis  putus-putus  yang  bersifat  hubungan  koordinatif antara  lembaga  peradilan dengan  lembaga-lembaga  lain  di  luar  lembaga  peradilan,  misalnya hubungan koordinatif  antara  Mahkamah  Agung  dengan  Komisi  Yudisial  menyangkut pengawasan hakim maupun penyelenggaraan sidang Majelis Kehormatan Hakim dalam memeriksa  hakim  yang  diduga  telah  melanggar  kode  etik  dan  pedoman perilaku hakim.
2. Functional independence yaitu independensi dilihat dari segi jaminan pelaksanaan fungsifungsi kekuasaan kehakiman  dari  intervensi  ekstra  yudisial.  Independensi  yang  menyangkut masalah  fungsional  ini  jelas  merupakan  hal  yang  paling  mendasar  dalam penyelenggaraan peradilan.
3. Independence of Judiciary merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan proses peradilan, untuk menjamin bahwa jalannya proses peradilan harus dihindarkan dari kemungkinan terjadinya  berbagai  bentuk  intervensi.  Hakim  memeriksa  dan  memutus  perkara semata-mata  berdasarkan  pada  fakta  dan  bukti  di  muka  persidangan,  dengan mendasarkan putusannya sesuai dengan hukum, keadilan serta kemanfaatan.
Frank  Cross  mengemukakan  bahwa  setidak-tidaknya  terdapat  5  (lima)  dasar kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim, yaitu 11 :
Pertama ,  Trias  Politica  dari Montesquieu.  Bahwa Montesquieu menulis: ….there is no liberty, if judiciary power be not separated from the legislative and executive . Dengan rumusan berbeda, ungkapan serupa diutarakan oleh George Hamilton: there in no liberty, if the power of judging be not separated from legislative and executive.
9 Siti Nurdjanah, Mewujudkan Independensi Yudisial yang Ideal , Makalah, tanpa tahun, hal. 5.
10 Siti Nurdjanah, Op. Cit. , hal. 5.
11 Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka, dalam Varia Peradilan , Majalah Hukum, Nomor 332, Juli 2013, hal. 5-14.
Kedua , telah menjadi kelaziman dan telah diterima secara ilmiah dan praktik bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka dan kebebasan hakim merupakan salah satu unsur negara hukum.
Ketiga , pengaruh dan pendapat umum (public opinion) , bahwa hakim semata-mata memutus  perkara  menurut  hukum.  Hakim  tidak  hanya  wajib  melindungi kepentingan umum, tetapi juga melindungi individu dan minoritas.
Keempat , menghindari tekanan penggugat atau penuntut. Untuk menjamin fairness, impartiality,  justice dan due  process  of  law ,  diperlukan  kekuasaan  kehakiman  yang merdeka dan hakim yang bebas.
Kelima ,  hambatan  hukum (constraint  of  law) seperti  pedang  bermata  dua.  Di  satu pihak,  hukum  adalah  alat  kendali  untuk  mencegah  tindakan  sewenang-wenang, namun  di  pihak  lain,  hukum  yang  ada  dapat  membelenggu  kalau  hukum  itu bersifat sewenang-wenang.
Hakim  atau  peradilan,  yang  merupakan  tempat  orang  mencari  keadilan,  harus mandiri,  independen,  dalam  arti  tidak  tergantung  atau  terikat  pada  siapapun, sehingga tidak harus memihak kepada siapapun agar putusannya itu obyektif. Dengan demikian,  menurut pandangan  Sudikno, kemandirian  hakim  tidak  dapat  dipisahkan dari  kebebasan  hakim,  tetapi  merupakan  satu  kesatuan.  Adapun  yang  dimaksud dengan  kebebasan  hakim  adalah  bebas  dalam  memeriksa  dan  memutus  perkara menurut keyakinannya serta bebas pula dari pengaruh pihak ekstra yudisial. 12

## 3.  Sinergitas Hubungan Kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung
Kekuasaan  kehakiman  merupakan  badan  yang  menentukan  dan  kekuatan  kaidah- kaidah  hukum  positif  dalam  konkretisasi  oleh  Hakim  melalui  putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu  negara,  dalam usaha menjamin  keselamatan masyarakat menuju  kesejahteraan rakyat,  peraturan-peraturan  tersebut  tidak  ada  artinya,  apabila  tidak  ada  kekuasaan keHakiman  yang  bebas  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  peradilan  yang  bebas  dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara Hukum.
Penataan  kewenangan  MK  diharapkan  dapat  mewujudkan  suatu  tatanan  kekuasaan kehakiman  yang  kuat  dan  saling  mendukung  pelaksanaan  wewenang  sehingga mampu  secara  maksimal  menjalankan  fungsinya.  Untuk  menjelaskan  lebih  lanjut mengenai  hal  tersebut,  akan  diuraikan  terlebih  dahulu  mengenai  Putusan  MK  yang dapat  menjadi  pijakan  penulis  dalam  melihat  hubungan  lembaga  kekuasaan kehakiman. Untuk itu, dalam tulisan ini, yang menjadi fokus penulis adalah ketentuan mengenai  upaya  hukum  luar  biasa  Pengujian  Kembali  sebagaimana  yang  terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara  Pidana  (selanjutnya  disebut  KUHAP).  Berikut  ini,  akan  dipaparkan  beberapa momen  yang  berkaitan  dengan  pengujian  mengenai  upaya  hukum  luar  biasa Pengujian Kembali, yaitu sebagai berikut:
12 Sudikno Mertokusumo, Kapita Selekta Ilmu Hukum , Liberty, Yogyakarta, 2012, hal. 59-60.
1. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014
Pada perkara  ini, yang  menjadi  pemohon  adalah  Antasari  Azhar,  S.H., M.H., Ida Laksmiwaty  S.H.,  dan  Ajeng  Oktarifka  Antasariputri.  Selanjutnya,  norma-norma yang diajukan untuk diuji adalah sebagai berikut:
• Norma Materiil
Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  76  Tahun  1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) berbunyi: Permintaan  Peninjauan  Kembali  atas  suatu  putusan hanya  dapat  dilakukan  satu kali saja.
• Norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Yang Menjadi Penguji, yaitu:
a. Pasal 1 ayat (3) berbunyi: Negara Indonesia adalah Negara Hukum.
b. Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi:
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
c. Pasal 28A UUD 1945 secara eksplisit mengatakan: Setiap  orang  berhak  untuk  hidup  serta  berhak  mempertahankan  hidup  dan kehidupannya.
d. Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi: S etiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi,  seni  dan  budaya  demi  meningkatkan  kualitas  hidupnya  dan  demi kesejahteraan umat manusia.
e. Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

## Petitum yang dikemukakan oleh pemohon adalah:
1. Menerima permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum  Acara  Pidana  berbunyi:  “Permintaan Peninjauan  Kembali  atas suatu putusan  hanya  dapat  dilakukan  satu  kali  saja” bertentangan dengan  UUD
1945 jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya keadaan baru ( novum );
3. Menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum  Acara  Pidana  berbunyi:  “Permintaan Peninjauan  Kembali  atas suatu putusan  hanya  dapat  dilakukan  satu  kali  saja” tidak mempunyai  kekuatan hukum  yang  mengikat jika  dimaknai  tidak  dikecualikan  terhadap  alasan ditemukannya keadaan baru ( novum );
4. Menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum  Acara  Pidana, selengkapnya  berbunyi : “Permintaan Peninjauan Kembali  atas  suatu  putusan  hanya  dapat  dilakukan satu  kali  saja,  kecuali terhadap alasan ditemukannya keadaan baru ( novum ) dapat diajukan lebih dari sekali”.
Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi Menyatakan bahwa:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon:
1.1. Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1.2. Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  3209)  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan  pemuatan  putusan  ini  dalam  Berita  Negara  Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Berdasarkan  pertimbangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  putusannya  atas permohonan uji materil terhadap Pasal 268 ayat (3) KUHAP tesebut di atas, dapat dirangkum secara singkat sebagai berikut:
• Mahkamah  Konstitusi  berependapat  bahwa  upaya  hukum  luar  biasa peninjauan kembali secara historis dan filosofis merupakan upaya hukum yang lahir  demi  melindungi kepentingan  terpidana.  Hal  itu  berbeda  dengan  upaya hukum  biasa  yang  berupa  banding  atau  kasasi  yang  harus  dikaitkan  dengan prinsip kepastian hukum.
• Upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materil.  Keadilan  tidak  dapat  dibatasi  oleh  waktu  atau  ketentuan  formalitas yang membatasi  upaya hukum  luar  biasa  peninjauan  kembali  yang  di  dalam KUHAP  hanya  dapat  diajukan  satu  kali.  Mungkin  saja  setelah  diajukan peninjauan  kembali  dan  diputus  ada  keadaan  baru  ( novum )  yang  substansial yang baru ditemukan.
• Mahkamah  Konstitusi  mengakui  adanya  asas “Litis  Finiri  Oportet”, bahwa setiap perkara harus ada akhirnya. Hal itu berkaitan dengan kepastian hukum. Namun asas tersebut tidak harus diterapkan secara kaku. Dengan hanya boleh mengajukan  peninjauan  kembali  sekali,  padahal  ditemukan  adanya  keadaan baru (novum), ketentuan  tersebut  bertentangan  dengan  asas  keadilan  yang dijunjung tinggi Kekuasaan Kehakiman Indonesia.
• Mahkamah  Konstitusi  dalam  putusan  tersebut  di  atas  mengungkapkan  hak hidup  dan  kebebasan  merupakan  salah  satu  hak  fundamental  bagi  manusia. Karena  itu  upaya  hukum  peninjauan  kembali  haruslah  dipandang  dalam kerangka  demikian,  yaitu  untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Upaya pencapaian kepastian hukum sangat layak untuk diadakan pembatasan, tetapi upaya pencapaian  keadilan  tidak  demikian.  Terkait  dengan kepastian  hukum hal itu sudah selesai ketika ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ini sesuai  dengan  ketentuan Pasal  268  ayat  (1)  KUHAP  yang mengatur peninjauan  kembali  tidak  menangguhkan  atau  menghentikan  pelaksanaan putusan.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 itu berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perkara Nomor 16/PUU-VIII/2010, dimana dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Herry Widjaya, Direktur PT. Harangganjang yang meminta perubahan Pasal 268 ayat (3) KUHAP, Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 66 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009, yang seluruhnya  mengatur  peninjauan  kembali  hanya  sekali.  Ketika  itu  Mahkamah
Konstitusi  menolak  pendapat  yang  menyatakan  peninjauan  kembali  sebaiknya tidak  perlu  dibatasi  terutama  jika  ada novum .  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan apabila  permohonan  peninjauan  kembali  sebagai  upaya  hukum  luar  biasa  tidak dibatasi, akan terjadi ketidakadilan dan ketidakpastian hukum sampai berapa kali peninjauan  kembali  dapat  dilakukan.  Keadaan  demikian  akan  menimbulkan ketidakpastian  hukum  yang  adil  kapan  suatu  perkara  akan  berakhir  yang  justru bertentangan  dengan  UUD  1945  yang  harus  memberikan  pengakuan,  jaminan, perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil  bagi  setiap  orang 13 .  Putusan terhadap Perkara Nomor 16/PUU-VIII/2010 ini dirujuk dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perkara Nomor 10/PUU-IX/2011 yang diajukan Liem Marita alias Aling, terpidana seumur hidup dalam perkara narkotika. Permohonan Aling dinyatakan ne bis in idem atau pernah diajukan dengan alasan hukum yang sama dan sudah ditolak.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 Segera  setelah  diputuskannya  permohonan  uji  materiil  tersebut,  pro  dan  kontra terhadap  putusan  tersebut  muncul  dengan  segala  argumentasinya.  Persoalan klasik  hukum,  yaitu  mengenai  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan  hukum kembali  menemukan  ruang  perdebatan.  Terlebih  lagi  ketika  argumentasi  yang muncul  terhadap  pembatasan  upaya  hukum  peninjauan  kembali  tersebut mengerucut  pada  persoalan  keadilan,  seolah  rasa  keadilan  berbenturan  dengan kepastian hukum 14 .
Dengan  adanya  putusan  tersebut,  para  hakim  agung  diharapkan  lebih  jelas menentukan  ke  arah  mana  penafsiran  hukum  harus  dilakukan  dengan mempertimbangkan  antara  lain  rasa  keadilan.  Terkait  hal  ini  Almarhum  Ruslan Saleh  memasukan  tambahan  pasal  dalam  rancangan  KUHP  yang  menyatakan; “apabila  hakim  dalam  menangani  dan  memutus  perkara  pidana  menemukan adanya  pertentangan  antara  keadilan  dan  kepastian  hukum,  maka  ia  harus mengutamakan keadilan” 15 .
Polemik  tersebut  turut  mempengaruhi  kinerja  hakim  pada  pengadilan  tingkat pertama  dimana  pengadilan  tingkat  pertama  adalah  sebagai  pengadilan  yang mengajukan  berkas  permohonan  peninjauan  kembali  untuk  diperiksa  oleh Mahkamah Agung  RI  (pasal 70,  pasal  71  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  14  Tahun 1985).  Dengan  dinyatakan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  maka pihak  pengadilan  tingkat  pertama  mengkhawatirkan  terjadinya  lonjakan pengajuan  permohonan  peninjauan  kembali.  Menurut  hasil  wawancara  yang dilakukan  selama  penelitian,  pengadilan  tingkat  pertama  khawatir  bahwa
13 Susana  Rita  Kumalasanti, Peninjauan  Kembali,  Saat  Konsistensi  Putusan  Dipertanyakan ,  Harian KOMPAS , Rabu, 7 Januari 2015, hal. 5. Ini dirujuk oleh Bettina Yahya (Koordinator Peneliti), Pembatasan Penggunaan  Upaya  Hukum  Peninjauan  Kembali  dalam  Perkara  Pidana ,  Laporan  Penelitian,  PUSLITBANG Hukum Dan Keadilan Badan LITBANG DIKLAT KUMDIL Mahkamah Agung RI, 2015, hal. 76-77.
14 Bettina Yahya (Koordinator Peneliti), Pembatasan Penggunaan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara  Pidana ,  Laporan  Penelitian,  PUSLITBANG  Hukum  Dan  Keadilan  Badan  LITBANG  DIKLAT KUMDIL Mahkamah Agung RI, 2015, hal. 35.
15 Ibid.
pengajuan  permohonan  peninjauan  kembali  atas  peninjauan  kembali  tersebut dilakukan  secara  main-main  tanpa  mengindahkan  alasan-alasan  yang membenarkan pengajuan suatu permohonan peninjauan kembali 16 .
Pada tanggal 31 Desember 2014, Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  No.  7  Tahun  2014  yang  menyatakan, peninjauan kembali perkara pidana hanya boleh diajukan satu kali. SEMA tersebut memang  dimaksudkan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  tentang  pengajuan upaya hukum peninjauan kembali,  menyusul  putusan Mahkamah  Konstitusi  No. 34/PUU-XI/2013  tanggal  6  Maret  2014  tersebut  diatas.  Adapun  isi  SEMA  No.  7 Tahun 2014 pada pokoknya sebagai berikut:
• Bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum permohonan peninjauan kembali Mahkamah Agung perlu memberikan petunjuk sebagai berikut :
• Bahwa  pengaturan  upaya  hukum  peninjauan  kembali,  selain  diatur  dalam ketentuan  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP) yang normanya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU- XI/2013 tanggal 5 Maret  2014,  juga  diatur  dalam  beberapa  Undang-Undang,  yaitu  Undang- Undang  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  dan  Undang- Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
• Bahwa dengan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  34/PUU-XI/2013  tanggal  6  Maret 2014, tidak serta merta menghapus norma hukum yang mengatur permohonan peninjauan kembali yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No. 48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  dan  Pasal  66  ayat  (1)  Undang- Undang  Republik  Indonesia  No.  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  No.  5  Tahun  2004  dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tersebut.
• Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  Mahkamah  Agung  berpendapat  bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali.
• Permohonan penijauan kembali yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali terbatas pada alasan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2009  tentang  Pengajuan  Peninjauan  Kembali  yaitu  apabila  ada  suatu  obyek perkara  terdapat  2  (dua)  atau  lebih  putusan  peninjauan  kembali  yang bertentangan  satu  dengan  yang  lain  baik  dalam  perkara  perdata  maupun perkara pidana.
• Permohonan peninjauan kembali yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas agar dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama permohonan tersebut  tidak  dapat  diterima  dan  berkas  perkaranya  tidak  perlu  dikirim  ke Mahkamah  Agung  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Surat  Edaran  Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2009.
3. Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  27  P/HUM/2015  mengenai  Permohonan Pengujian  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  7  Tahun  2014  tanggal  29 September 2015
17  April  2015,  Koalisi  Anti  Hukuman  Mati:  Institute  for  Criminal  Justice  Reform (ICJR),  Elsam,  Imparsial,  HRWG,  LBH  Masyarakat,  Ikohi   dan  Setara  Institute secara  resmi  mendaftarkan  permohonan  hak  uji  materi  terhadap  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  No.  7  Tahun  2014  tentang  Pengajuan  Permohonan  Peninjuan Kembali dalam Perkara Pidana (SEMA 7/2014) ke Mahkamah Agung, yang mana SEMA tersebut berisikan pembatasan pengajuan Permohonan Kembali yang hanya dapat dilakukan satu kali atas dasar ditemukannya bukti baru atau novum 17 . Alasan-Alasan Permohonan (Argumentasi Yuridis) dari Pemohon secara sederhana dapat diuraikan sebagai berikut:
1. SEMA  Nomor  7  Tahun  2014  bertentangan  dengan  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  34/PUU-XI/2013  tentang  Pengujian  Pasal  268  ayat  (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 18
2. SEMA  Nomor  7  Tahun  2014  bertentangan  dengan  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  (i), Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan,  mengenai  Asas  “Kepastian  Hukum”  pada  suatu peraturan perundang-undangan; 19
3. SEMA  Nomor  7  Tahun  2014  bertentangan  dengan  Asas  “Kejelasan  Tujuan”, Asas “Kejelasan Rumusan”, dan Asas “Keadilan” pada peraturan perundang- undangan yang diamanatkan melalui Pasal 5 huruf (a) (f) dan Pasal 6 ayat (1) (g),  UU  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan; 20
4. SEMA  Nomor  7  Tahun  2014  Bertentangan  dengan  Pasal  8  ayat  (1)  dan  (2) Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan  (peraturan  perundang-undangan  wajib  mengacu  dan melaksanakan  pendelegasian  dari  peraturan  di  atasnya  dan  tidak  boleh melampaui peraturan yang mendasarinya tersebut; 21
5. SEMA  Nomor  7  Tahun  2014  bertentangan  dengan  Pasal  10  ayat  (1)  huruf  (a) (d),  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan  (pembatasan  Hak  Asasi  Manusia  -  diatur  melalui undang-undang); 22
6. SEMA  Nomor  7  Tahun  2014  bertentangan  dengan  Pasal  17  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  2009  tentang  Hak  Asasi  Manusia  (Setiap  orang.  tanpa diskriminasi,  berhak  untuk  memperoleh  keadilan  dengan  mengajukan  untuk memperoleh  keadilan  dengan  mengajukan  permohonan  baik  dalam  perkara pidana  serta  diadili  melalui  proses  peradilan  yang  bebas  dan  tidak  memihak sesuai  dengan  hukum  acara  yang  menjamin  pemeriksaan  yang  objektif  oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar; 23
17 http://icjr.or.id/menguji-sema-peninjauan-kembali-dikandangnya-sendiri-organisasi-masyarakat- sipil-daftarkan-pengujian-sema-pembatasan-peninjauan-kembali/
18 Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 P/HUM/2015, hal. 23.
19 Ibid. , hal. 27. 20 Ibid. , hal. 31. 21 Ibid. , hal. 37. 22 Ibid. , hal. 41. 23 Ibid. , hal. 45.
7. SEMA  Nomor  7  Tahun  2014  bertentangan  dengan  Bagian  Menimbang  huruf (a), Pasal 3 ayat (2), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  (Segala  campur  tangan  dalam  urusan  peradilan  oleh  pihak  lain diluar  kekuasaan  kehakiman  dilarang,  kecuali  dalam  hal-hal  sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945) 24 .
Dalam  pertimbangannya  pada  SEMA  7/2014,  Ketua  Mahkamah  Agung menyatakan  bahwa  pembatasan  pengajuan  permononan  peninjauan  kembali dilakukan  agar  terciptanya  kepastian  hukum,  terutama  mengenai  kepastian eksekusi  putusan  apabila  permohonan  peninjauan  kembali  dapat  diajukan  lebih dari  satu  kali.  Alasan  ini,  menurut  para  pemohon,  jelas  tidak  berdasar  karena secara  jelas  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  menegaskan bahwa pengajuan permohonan kembali tidak menunda eksekusi. Dan jika eksekusi putusan  telah  dilakukan,  Permohonan  Peninjauan  Kembali  juga  masih  dapat diajukan  oleh  Ahli  Waris  dari  Terpidana.  Sehingga  alasan  bahwa  Peninjauan Kembali  yang  tanpa  batas  akan  menunda  eksekusi  adalah  alasan  yang  tidak berdasarkan oleh hukum 25 .
4. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perkara No. 66/PUU-XIII/2015 tanggal 7 Desember  2015  dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  terhadap  Perkara  No. 45/PUU-XIII/2015 tanggal 10 Desember 2015
Setelah  dikeluarkannya  SEMA  No  7  Tahun  2014,  MK  setidaknya  telah mendapatkan  2  (dua)  kali  permohonan  pengujian  undang-undang  (PUU)  terkait ketentuan  yang  membatasi  PK  lebih  dari  satu  kali.  Pengujian  pertama  diajukan dengan  perkara  No.  66/PUU-XIII/2015  yang  putusannya  diucapkan  tanggal  7 Desember 2015. Sedangkan putusan Kedua adalah putusan terhadap perkara No. 45/PUU-XIII/2015 yang dibacakan pada tanggal 10 Desember 2015. Dalam kedua putusan ini, MK memutuskan bahwa keduanya tidak dapat diterima, sebab materi permohonan sebagaimana dimaksud oleh dua permohonan tersebut telah diputus oleh  MK  dalam  putusan  No.  34/PUU-XI/2013.  MK  menyatakan  bahwa  putusan MK  tersebut mutatis  mutandis berlaku  pula  terhadap  objek  permohonan  kedua putusan  ini yaitu Pasal  66  ayat  (1)  UU  MA  dan Pasal  24 ayat  (2) UU  Kekuasaan Kehakiman.
Menurut  Supriyadi  W.  Eddyono,  Direktur  Institute  for  Criminal  Justice  Reform (ICJR),  atas  dasar  kedua  putusan  MK  tersebut,  akibatnya  dengan  serta  merta mematahkan argumen, logika dan dasar pertimbangan yang dibangun MA dalam SEMA 7 Tahun 2014, yang sekali lagi, mendasarkan pembatasan PK lebih dari satu kali menjadi hanya boleh satu kali pada Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2)  UU  Kekuasaan  Kehakiman.  Menurut  Putusan  MK  tersebut,  maka  MA seharusnya tidak dapat lagi mendasarkan ketentuan dalam  Pasal 66 ayat (1) UU MA  dan  Pasal  24  ayat  (2)  UU  Kekuasaan  Kehakiman  sebagai  pembatasan pengajuan  PK  lebih  dari satu  kali,  dengan  kata  lain  SEMA PK  tersebut harusnya gugur.  Berdasarkan  dua  putusan  tersebut  ICJR  mendesak  MA  harus  segera
24 Ibid. , hal. 47
mencabut SEMA 7 Tahun 2014 dan membuka menerima seluruh permohonan PK yang telah di batasi oleh SEMA tersebut. Jika MA tidak segera merespon putusan MK  tersebut,  maka  jelaslah  MA  sengaja  telah  sengaja  membangkang  Putusan MK 26 .
SEMA  7/2014  berbeda  dengan  pertimbangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam memutus  Putusan  Nomor  34/PUU-XI/2013  yang  menyatakan  bahwa,  “Keadilan dalam  upaya  hukum  luar  biasa  Peninjauan  Kembali  tidak  dapat  dibatasi  oleh ketentuan formal.” Hal tersebut menunjukkan bahwa SEMA 7/2014 bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUUXI/2013.
Hal tersebut menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU- XI/2013  memberikan  pengaruh  yang  bersifat  mempengaruhi  Mahkamah  Agung secara kelembagaan  dalam  melaksanakan  fungsi  dan  tugasnya.  Hal  tersebut  juga akan berpotensi berkembang kepada konflik antar lembaga peradilan 27 .
Garlicki 28 menjelaskan bahwa, “ The main body of conflicts between the courts develops within  the  area  of  interpretation. ”  Konflik  utama  antara  lembaga  peradilan  terjadi ketika  terdapat  perbedaan  penafsiran  untuk  menafsirkan  suatu  norma  hukum. Perbedaan penafsiran mengenai suatu objek perkara antar lembaga peradilan tidak dapat  dihindari  apabila  perkara  tersebut  menyangkut  atau  berkaitan  dengan lembaga peradilan dalam cabang kekuasaan kehakiman.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  34/PUU-XI/2013  berdampak  terhadap kemerdekaan  Mahkamah  Agung  pada  aspek  penyelenggaraan  peradilan  dalam permohonan  peninjauan  kembali.  Menurut  Sudjito,  “Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 menunjukkan penghargaan terhadap hak asasi manusia, namun di sisi lain berdampak serius bagi proses peradilan di Indonesia karena berpengaruh bagi kepastian hukum di negeri ini” 29 .
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  34/PUU-XI/2013  yang  menimbulkan penafsiran  yang  berbeda  tentunya  akan  berdampak  terhadap  hakim  yang memeriksa  dan  memutus  permohonan  peninjauan  kembali.  Waluyo  menyatakan bahwa  hakim  adalah  organ  pengadilan  yang  dianggap  memahami  hukum,  yang dipundaknya  telah  diletakkan  kewajiban  dan  tanggung  jawab  agar  hukum  dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada hukum tertulis atau tidak tertulis,  dan  tidak  boleh  ada  satupun  yang  bertentangan  dengan  asas  dan  sendi peradilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 30 .
26 http://www.gresnews.com/berita/opini/102165-posisi-sema-pembatasan-pk-dan-putusan-mk/1/. Lihat  juga  http://icjr.or.id/berdasarkan-tiga-putusan-mahkamah-konstitusi-mahkamah-agung-harus- segera-mencabut-sema-no-7-tahun-2014/
27 Galih  Erlangga  &  Dian  Agung  Wicaksono, Implikasi  Putusan  Pengujian  Undang-Undang ,  Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016, hal. 125-126.
28 Ibid. , hal. 126. 29 Ibid. , hal. 127.
30 Ibid. , hal. 127-128.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  34/PUU-XI/2013  memberikan  implikasi terhadap  kemerdekaan  Mahkamah  Agung  dalam  melaksanakan  kewenangan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Bentuk implikasi tersebut dapat dilihat pada dua aspek, yaitu 31 :
a) Dalam hal kelembagaan pada sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia; dan
b) Dalam  hal  kemerdekaan  Mahkamah  Agung  dalam  hal  penyelenggaraan peradilan  pada  permohonan  peninjauan  kembali.  Hal  ini  merupakan  sebuah indikasi  bahwa  terdapat  dinamisasi  implementasi  kewenangan  Mahkamah Konstitusi  yang  justru  bisa  menjad  kontraproduktif  terhadap  sifat independensi  kekuasaan  kehakiman,  karena  implementasi  kewenangan  salah satu  pelaksana  cabang  kekuasaan  kehakiman  berpotensi  dan  diindikasi mencederai kemerdekaan pelaku cabang kekuasaan kehakiman yang lain.
Fenomena  praktik  peradilan  dimana  tidak  terlaksananya  atau  tidak  diikutinya putusan  Mahkamah  Konstitusi  oleh  Mahkamah  Agung  ini  tentu  menimbulkan sebuah  asumsi  bahwa  meskipun  sifat  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  final dan  mengikat  secara  umum (erga  omnes) serta  setara  dengan  undang-undang (negatif  legislator), ternyata  tidak  serta  merta  dapat  dilaksanakan  oleh  Mahkamah Agung 32 .
Hatta  Ali,  selaku  Ketua  Mahkamah  Agung,  mengemukakan  bahwa  beberapa masalah eksekutabilitas putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung ini senyatanya  telah  menimbulkan  polemik  dan  kontroversi  di  kalangan  penegak hukum maupun akademisi hukum. Polemik ini kemudian memunculkan beberapa pertanyaan  yaitu:  apakah  ada  kendala  atas  pemberitahuan  sehingga  tidak mengetahui terdapat norma yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, ataukah Mahkamah  Agung  dan  Badan  Peradilan  dibawahnya  hendak  melakukan penafsiran  dan  pembentukan  hukum?  apabila  putusan  Mahkamah  Konstitusi menyangkut pengujian undang-undang menyatakan bahwa suatu undang-undang tidak  memiliki  kekuatan  mengikat  karena  bertentangan  dengan  Undang-Undang Dasar  1945  maka  apakah  putusan  tersebut  mengikat  atau  tidak  terhadap Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  di  bawahnya?  Selanjutnya  apabila dikatakan  mengikat,  apakah  landasan  argumentasi  yuridis  maupun  filosofisnya (padahal kedudukan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah sejajar dan tidak saling membawahi antara satu sama lain)? Sebaliknya apabila dikatakan bahwa  Mahkamah  Agung  tidak  terikat  terhadap  putusan  Mahkamah  Konstitusi, apakah  yang  menjadi  landasan  yuridis  dan  filosofis  yang  membenarkan  bahwa Mahkamah Agung tidak terikat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi? 33
Saldi Isra, salah satu Hakim Konstitusi, mengemukakan bahwa Mahkamah Agung sesuai kewenangan tidak dapat memasuki ranah penafsiran konstitusi. Sebab, itu merupakan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Mahkamah Agung pun mesti tunduk pada penafsiran yang dilakukan Mahkamah Konstitusi
31 Ibid. , hal. 128-129.
32 Ibid. , hal. 173-174.
33 Ibid. , hal. 182.
terhadap UUD 1945 dalam menilai dan menafsirkan sebuah atau bagian undang- undang tertentu 34 .
Seberapa  jauh  putusan  MK  dipatuhi  oleh  Hakim  dalam  pengambilan  keputusan ( decision  making )  ketika  menyelesaikan  perkara  yang  didasarkan  pada  undang- undang,  Safrina  Fauziyah  sebagaimana  dikutip  oleh  Budi  Suhariyanto mengemukakan  bahwa  sesungguhnya  bergantung  bagaimana  paradigma  Hakim dalam  mengkonkretisasi  rumusan  undang-undang a  quo putusan  Mahkamah Konstitusi  (yang  notabene  setara  dengan  undang-undang)  disesuaikan  dengan perkara  yang  diajukan  kepadanya  serta  rasa  keadilan  yang  berkembang  di masyarakat.  Merupakan  kewenangan  Hakim  untuk  memperjelas  kandungan norma  yang  ada  dan  mengisinya  jika  terdapat  kekosongan  hukum  sesuai perkembangan masyarakat 35 .
Hatta  Ali  menyatakan  bahwa  Mahkamah  Agung  serta  badan  peradilan  di bawahnya  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  interpretasi  terhadap ketentuan dalam undang-undang dalam rangka menemukan kaidah hukum yang terkandung  didalamnya,  terkait  dengan  perkara  yang  menjadi  kewenangannya. Interpretasi yang dilakukan oleh Hakim Agung maupun Hakim pada pengadilan- pengadilan di bawahnya bertujuan untuk memberikan makna dan jiwa, terhadap rumusan  tekstual  ketentuan  dalam  undang-undang  untuk  disesuaikan  dengan kebutuhan  faktual  dan  kontekstual  terkait  dengan  perkara  yang  diajukan kepadanya.  Interpretasi  yang  dilakukan  tersebut  tidak  dalam  posisi  untuk menyatakan  bahwa  undang-undang  tersebut  memiliki  kekuatan  mengikat  atau tidak memiliki kekuatan mengikat 36 .
Budi Suhariyanto mengemukakan bahwa melalui kekuasaan dan kebebasan untuk menginterpretasikan  undang-undang  dan  menerapkannya  pada  kasus-kasus hukum  yang  konkret,  Hakim  didorong  untuk  memformulasikan  keadilan  dalam putusan.  Tugas  untuk  melakukan  penemuan  hukum  dan  jika  memungkinkan dapat  melakukan  pembentukan  hukum  merupakan  fungsi  strategis  dari  seorang Hakim.  Sebagaimana  dalam  konstruksi  sistem  hukum  nasional,  pembentukan hukum  yang  merupa  sebagai  yurisprudensi  dijadikan  sebagai  salah  satu  sumber hukum. Tidak berlebihan kiranya jika para Hakim didaulat sebagai aktor pembaru hukum.  Dalam  konteks  ini  dapat  dimungkinkan  Hakim  Mahkamah  Agung  dan badan  peradilan  di  bawahnya  melakukan  interpretasi  terhadap  putusan Mahkamah  Konstitusi  yang  notabene  setara  dengan  undang-undang (negative legislator), bilamana  perkembangan  dan  rasa  keadilan  masyarakat  mengalami perubahan 37 .
34 Ibid. , hal. 183. 35 Ibid. , hal. 185. 36 Ibid. 37 Ibid. , hal. 186-187.
Budi  Suhariyanto  berpandangan  bahwa  sesaat  ketika  undang-undang  atau putusan  Mahkamah  Konstitusi  ditetapkan,  saat  itulah  menjadi  “teks”  yang keberadaannya  dalam  perkembangan  masyarakat  berikutnya  akan  mengalami dinamika.  Pada  perkembangannya  di  masa  yang  akan  datang  dimungkinkan Hakim  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  lainnya  menjelaskan  atau mengisinya  bilamana  terdapat  hal  yang  kurang  jelas  atau  terdapat  kekosongan hukum  dengan  melakukan  kontekstualisasi  penerapan  undang-undang  atau putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  sehingga  sesuai  dengan  nilai  dan  rasa keadilan  serta  perkembangan  masyarakat.  Kontekstualisasi  ini  dapat  dibenarkan sepanjang Mahkamah Agung atau badan peradilan di bawahnya tidak melampaui kewenangannya dengan mengambil alih wewenang Mahkamah Konstitusi dalam hal menentukan konstitusionalitas dan validitas suatu norma.
Kontekstualisasi ini terbatas dalam ruang lingkup penafsiran terhadap penerapan putusan  Mahkamah  Konstitusi  sesuai  dengan  kaidah  ilmu  hukum  yang  berlaku. Sebagaimana  penafsiran  terhadap  undang-undang  untuk  kepentingan memutuskan  perkara  yang  tengah  dihadapkan  kepadanya  yang  notabene  belum atau tidak diantisipasi pada saat dibuat (undang-undang sifatnya moment opname ). Dalam  rangka  penafsiran  tersebut,  argumentasi  hukumnya  harus  didukung dangan  dalil  yuridis,  filosofis  maupun  sosiologis  tentang  alasan  dasar  terkait urgensi penafsiran penerapan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut 38 .

## 3.1 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan
Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan keHakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dan  hal  ini  dilakukan  oleh Hakim  melalui  putusannya.  Fungsi  Hakim  adalah  memberikan  putusan  terhadap perkara  yang  diajukan,  di  mana  dalam  perkara  pidana,  hal  itu  tidak  terlepas  dari sistem  pembuktian  negatif,  yang  pada  prinsipnya  menetukan  bahwa  suatu  hak  atau peristiwa  atau  kesalahan  dianggap  telah  terbukti,  disamping  adanya  alat-alat  bukti menurut  undang-undang  juga  ditentukan  keyakinan  Hakim  yang  dilandasi  dengan integritas moral yang baik 39 .
Secara  kontekstual  ada  tiga  esensi  yang  terkandung  dalam  kebebasan  Hakim  dalam melaksanakan kekuasaan keHakiman yaitu:
a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim;
c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya 40 .
Sebagai  dasar  pertimbangan  Hakim  dalam  mengambil  atau  menjatuhkan  suatu putusan  dalam  suatu  perkara  khususnya  perkara  pidana  dapat  menggunakan beberapa teori atau pendekatan yaitu sebagai berikut.
38 Ibid. , hal. 187-188. 39 Ahmad  Rifai, Penemuan  Hukum  oleh  Hakim  dalam  Persfektif  Hukum  Progresif, Jakarta:  Sinar Grafika,.2010, h.103
40 Ibid, h.104.

## Teori Pembuktian
Pembuktian memiliki arti penting atau merupakan inti dari suatu persidangan dalam perkara  pidana,  dikarenakan  dalam  perkara  pidana  yang  dicari  adalah  kebenaran materiil.  Menurut  Eddy  Hiariej  hukum  pembuktian  pidana  adalah  ketentuan- ketentuan  mengenai  pembuktian  yang  meliputi  alat  bukti,  barang  bukti,  cara mengumpulkan  dan  memperoleh  bukti  sampai  pada  penyampaian  bukti  di pengadilan  serta  kekuatan  pembuktian  dan  beban  pembuktian  dalam  perkara pidana. 41 Ada  empat  teori  pembuktian  yang  digunakan  dasar  oleh  Hakim  di pengadilan yakni 42 :
• Positief  wettwlijk  bewisjtheorie , yang mana  Hakim terikat  secara positif  kepada alat bukti menurut undang-undang. Artinya, jika dalam pertimbangan, Hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut  dalam  undang-undang  tanpa  diperlukan  keyakinan,  Hakim  dapat menjatuhkan putusan.
• Conviction in time yang berarti keyakinan semata. Artinya, dalam menjatuhkan putusan,  dasar  pembuktiaanya  semata-mata  diserahkan  kepada  keyakinan Hakim. Dia tidak terikat kepada alat bukti, namun atas dasar keyakinan yang timbul  dari  hati  nurani  dan  sifat  bijaksana  seorang  Hakim,  ia  dapat menjatuhkan putusan.
• Conviction  raisonee Artinya,  dasar  pembuktian  menurut  keyakinan  Hakim dalam batas-batas tertentu  atas alasan logis.
• Negatief  wettelijk bewijstheorie Dasar pembuktian menurut keyakinan Hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Secara tegas dasar pembuktian ini dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP, “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

## Teori Ratio Decidendi
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala  aspek  yang  berkaitan  dengan  pokok  perkara  yang  disengketakan,  kemudian mencari  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan  dengan  pokok  perkara  yang disengketakan  sebagai  dasar  hukum  dalam  penjatuhan putusan,  serta pertimbangan Hakim  harus  didasarkan  pada  motivasi  yang  jelas  untuk  menegakkan  hukum  dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara 43 .
Kebebasan  Hakim  dalam  memeriksa  dan  mengadili  suatu  perkara  merupakan mahkota bagi Hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali,  sehingga  tidak  ada  satu  pihak  yang  dapat  menginterpensi  Hakim  dalam menjalankan  tugasnya  tertentu.  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa,  tingkat  perbuatan  dan  kesalahan  yang  dilakukan  pelaku,  kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.
41 Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Jakarta: Erlangga,.2012, h.5.
42 Ibid, h.15-17.
43 Ahmad  Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim  dalam  Perspektif Hukum  Progresif, Jakarta  : Sinar Grafika, 2010.h. 103

## 3.2. Pertimbangan Hukum Hakim
Pertimbangan  hukum  diartikan  suatu  tahapan  di  mana  majelis  Hakim mempertimbangkan  fakta  yang  terungkap  selama  persidangan  berlangsung,  mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang  memenuhi  syarat  formil  dan  syarat  materil,  yang  disampaikan  dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula Pasal-Pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut. 44
Pertimbangan Hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh  Hakim  sebagai  pertimbangan  hukum  yang  menjadi  dasar  sebelum  memutus kasus.  Menurut  Rusli  Muhammad  dalam  melakukan  pertimbangan  Hakim  ada  dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis

## 3.2.1. Pertimbangan Yuridis
Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis  yang  terungkap  dalam  persidangan  dan  oleh  Undang-Undang  ditetapkan sebagai  hal  yang  harus  dimuat  di  dalam  putusan.  Hal-hal  yang  dimaksud  tersebut antara lain:
a. Dakwaan Penuntut Umum
Dakwaan  merupakan  dasar  hukum  acara  pidana  karena  berdasar  itulah pemeriksaan  di  persindangan  dilakukan.  Dakwaan  selain  berisikan  identitas terdakwa,  juga  memuat  uraian  tindak  pidana  yang  didakwakan  dengan menyebut  waktu  dan  tempat  tindak  pidana  itu  dilakukan.  Dakwaan  yang dijadikan pertimbangan Hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.
b. Keterangan Terdakwa
Keterangan  terdakwa  menurut  Pasal  184  butir  e  KUHAP,  digolongkan  sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang  perbuatan  yang  ia  lakukan  atau  yang  ia  ketahui  sendiri  atau  dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.
c. Keterangan Saksi Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai  sesuatu  peristiwa  pidana  yang  didengar,  dilihat,  alami  sendiri,  dan harus  disampaikan  di  dalam  sidang  pengadilan  dengan  mengangkat  sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh Hakim dalam putusannya.
d. Barang-barang bukti
Pengertian  barang  bukti  disini  adalah  semua  benda  yang  dapat  dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:
• Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
• Benda  yang  dipergunakan  secara  langsung  untuk  melakukan  tindak  pidana atau untuk mempersiapkan;
• Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
• Benda  lain  yang  mempunyai  hubungan  langsung  tindak  pidana  yang dilakukan.
44 Damang, Definisi  Pertimbangan  Hukum ,  dalam  http://www.damang.web.id/2011/12/defenisi- pertimbangan-hukum_17.html, diakses 7 September 2018
e. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana
Dalam  praktek  persidangan,  Pasal  peraturan  hukum  pidana  itu  selalu dihubungkan  dengan  perbuatan  terdakwa.  Dalam  hal  ini,  penuntut  umum  dan Hakim  berusaha  untuk  membuktikan  dan  memeriksa  melalui  alat-alat  bukti tentang  apakah  perbuatan  terdakwa  telah  atau  tidak  memenuhi  unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal peraturan hukum pidana.

## 3.2.1. Pertimbangan Yuridis
Hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  pertimbangan  non-yuridis  adalah  sebagai berikut:
a. Latar Belakang Terdakwa
Latar  belakang  perbuatan  terdakwa  adalah  setiap  keadaan  yang  menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
b. Akibat Perbuatan Terdakwa Perbuatan  pidana  yang  dilakukan  terdakwa  sudah  pasti  membawa  korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan  yang  dilakukan  tersebut  dapat  pula  berpengaruh  buruk  kepada masyarakat  luas,  paling  tidak  keamanan  dan  ketentraman  mereka  senantiasa terancam.
c. Kondisi Diri Terdakwa Pengertian  kondisi  terdakwa  adalah  keadaan  fisik  maupun  psikis  terdakwa sebelum  melakukan  kejahatan,  termasuk  pula  status  sosial  yang  melekat  pada terdakwa.  Keadaan  fisik  dimaksudkan  adalah  usia  dan  tingkat  kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.
d. Agama Terdakwa
Keterikatan  para  Hakim  terhadap  ajaran  agama  tidak  cukup  bila  sekedar meletakkan  kata  “Ketuhanan”  pada  kepala  putusan,  melainkan  harus  menjadi ukuran  penilaian  dari  setiap  tindakan  baik  tindakan  para  Hakim  itu  sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan 45 .
Pertimbangan Hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan Hakim  secara  sosiologis  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  KeHakiman  menyatakan  bahwa  Hakim  wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat 46 .

## 4. Analisis Hukum
Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon menjadi dasar pertimbangan Hakim  dalam  memutus  perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  tersebut  terkait  dengan keabsahan  penetapan  Pemohon  sebagai  Tersangka.  Aspek Ratio  Decidendi terhadap permohonan Praperadilan merupakan konteks penting dalam Putusan Hakim karena
45 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana kontemporer , Jakarta: Citra Aditya, 2007, h.212-220. 46 Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan Hakim dan Hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
hakikatnya  pada  pertimbangan  Hakim  merupakan  pembuktian  unsur-unsur  dari suatu  tindakan  Termohon  dalam  menetapkan  Pemohon  sebagai  apakah  perbuatan tersebut  telah  memenuhi  dan  sesuai  dengan  tindak  pidana  yang  dan  didasarkan dengan  Alat  Bukti  yang  sah  berdasarkan  Undang-undang  ataupun  Peraturan- peraturan  terkait.  Dalam  sistem  peradilan  negara  Republik  Indonesia,  menganut Sistem  Kontinental  yakni  Hakim  (sebagai  pedoman  pemidaan)  terikat  oleh  undang- undang (aliran konservatif). Hal tersebut, sebagai realisasi asas the binding persuasive of precedent 47 .
Pertimbangan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Pasarwajo  dalam  menjatuhkan  putusan tersebut  di  atas,  menurut  Penulis  merupakan  Pertimbangan  yang  bersifat  yuridis. Pertimbangan  yang  bersifat  yuridis  adalah  pertimbangan  Hakim  yang  didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yuridis di atas  yang  menjadi  dasar  dijatuhkannya  putusan  bebas  pada  Pemohon    adalah kesemua  hal  pada  poin-poin  pertimbangan  Hakim  di  atas.  Namun,  di  sini  Majelis Hakim  lebih  menekankan  pada  point  “Alat  Bukti”  yang  ditetapkan  oleh  Termohon dalam menetapkan status tersangka kepada pemohon.
Dari  pemeriksaan  saksi-saksi  Tersebut  termasuk  pemohon  sendiri  dan  keterangan para  Tersangka,  Termohon  mendapatkan  alat  bukti  yang  sah  untuk  menetapkan pemohon  sebagai  Tersangka.  akan  tetapi  Hakim  menganggapa  bahwa  penetapan status  Tersangka  kepada  Pemohon  yang  dapat  dibuktikan  oleh  pihak  Termohon hanya berdasarkan pada suatu proses administrasi dari suatu peristiwa pidana yang terdiri  dari  adanya  surat  Penyelidikan,  Laporan  Polisi,  Surat  Penyidikan,  Gelar Perkara,  Surat  Penyitaan  sehingga  Hakim  Praperadilan  menganggap  bahwa penetapan  Tersangka  yang  dilakukan  oleh  Kepolisian  Resor  Wakatobi  tidak didasarkan pada Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang sah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP adalah:
a) keterangan saksi;
b) keterangan ahli;
c) surat;
d) petunjuk;
e) keterangan terdakwa
Alat  bukti  yang  sah  adalah  Saksi,  Surat, Petunjuk,  Keterangan  Ahli  dan  Keterangan Terdakwa, Akan tetapi dari alat bukti yang tercantum pada Pasal 184 KUHAP pihak Kepolisian  Resor  Wakatobi  (Termohon)  tidak  dapat  membuktikan  bahwa  telah melakukan  pemeriksaan  terhadap  saksi  ataupun  mengambil  keterangan  Pemohon (Tersangka).  Dalam  hal  ini  Penetapan  Pemohon  sebagai  Tersangka  tidak  didahului dengan  adanya  pengumpulan  bukti-bukti  atau  dengan  kata  lain  tidak  didasari  oleh satupun  alat  bukti  seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal  184  KUHAP,  Sehingga  atas dasar  bukti  yang  diajukan  oleh  Termohon  di  persidangan  yaitu  berupa  surat Penyelidikan,  Laporan  Polisi,  Surat  Penyidikan,  Gelar  Perkara,  Surat  Penyitaan, Hakim  menilai  bahwa  Termohon  dalam  menetapkan  Pemohon  sebagai  Tersangka tidak didasari oleh minimum dua (2) alat bukti yang sah.
Pertimbangan Hakim dalam Permohonan Praperadilan Pemohon juga mempertimbangkan  aspek  tentang  Bukti  Permulaan,  dalam  pertimbangan  Hakim yang  telah  diuraikan  di  atas  Hakim  sependapat  dengan  Keterangan  Ahli  yang
47 Oheo K. Haris,  Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minumum Khusus Pada Perkara Pinana Khusus http://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/663   diakses 31 Januari  2019
dihadirkan  oleh  Pemohon,  dalam  keterangan  di  Persidangan  Permohonan Praperadilan,  Ahli  berpendapat  bahwa  Penyidikan  yang  menentukan  Penetapan Tersangka  harus  didasari  oleh  Bukti-bukti,  ada  beberapa  istilah  yaitu  Bukti Permulaan,  Bukti  Permulaan  yang  cukup  dan  Bukti  yang  cukup.  Penulis  akan menjelaskan  tentang  Bukti  permulaan  yang  cukup  sebagaimana  tercantum  dalam Pasal 17 KUHAP sebagai berikut:
“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”
KUHAP dengan tegas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang  cukup"  ialah  bukti  permulaan  untuk  menduga  adanya  tindak  pidana  sesuai dengan  bunyi  Pasal  1  butir  14  KUHAP.  Pasal  ini  menentukan  bahwa  perintah penangkapan  tidak  dapat  dilakukan  dengan  sewenang-wenang,  tetapi  ditujukan kepada  mereka  yang  betul-betul  melakukan  tindak  pidana  .  Jika  menganalisis  soal Pasal 17 KUHAP, maka Pasal ini tidak terlepas dari ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHAP yang berbunyi:
“Tersangka  adalah  seorang  yang  karena  perbuatannya  atau  keadaannya,  berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”
Merujuk  pada  Pasal  17  beserta  penjelasannya,  tidak  ada  ketentuan  yang  eksplisit menyebutkan  apa  saja  bukti  permulaan  yang  cukup  itu.  Namun  kemudian,  dalam putusannya  bernomor  21/PUU-XII/2014  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP.
Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang- kurangnya  dua  alat  bukti  sesuai  Pasal  184  KUHAP  disertai  pemeriksaan  calon tersangkanya,  kecuali  tindak  pidana  yang  penetapan  tersangkanya  dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia),” Penjelasan Pasal 17 KUHAP sebenarnya sudah memberikan definisi Bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga  adanya  tindak  pidana  sesuai  Pasal  1  angka  14  KUHAP.  Pasal  ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada seseorang yang betul-betul melakukan tindak pidana.
Bukti  permulaan  yang  cukup  hanya  dikenal  dan  hanya  digunakan  dalam  proses penyelidikan  dan/atau  Penyidikan.  Karena  itu  bukti  permulaan  yang  cukup  dapat terdiri  atas  keterangan  (dalam  proses  penyelidikan)  keterangan  saksi  (Penyidikan), keterangan ahli (Penyidikan), dan barang bukti (penyelidikan dan Penyidikan).
Putusan  Praperadilan  Nomor  1/Pid.Prap/2017/PN.Psw  atas  nama  Pemohon Pemohon  Hakim  menilai  bahwa  Penetapan  Pemohon  sebagai  Tersangka  tidak memenuhi syarat minimum pembuktian yaitu minimal 2 alat bukti yang sah menurut Pasal  184  KUHAP.  Landasan  berpikir  dari  2  (dua)  alat  bukti  terdapat  pada kesinambungan antara proses hukum di dalam Sistem Peradilan Pidana sebagaimana dinyatakan oleh Lamintang yaitu bahwa Secara praktis bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai “bukti minimal” berupa alat bukti seperti dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa Penyidik  tidak  akan  menjadi  terpaksa  untuk  menghentikan  Penyidikan  terhadap seseorang  yang  disangka  melakukan  suatu  tindak  pidana,  setelah  terdapat  orang tersebut dilakukan penangkapan.
Dalam  menjatuhkan  Putusan  Praperadilan  yang  membebaskan  Pemohon.  Hakim Praperadilan kurang cermat dalam menjatuhkan Putusan karena dalam menetapkan Pemohon  sebagai  Tersangka  Pihak  Kepolisian  Resor  Wakatobi  telah  melaksanakan sesuai  dengan  prosedur  ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku. Penetapan  Pemohon  sebagai  Tersangka  dalam  dugaan  Tindak  Pidana  Korupsi didasarkan pada fakta-fakta Yuridis yang diperoleh dari rangkaian Penyelidikan dan Penyidikan sehingga memperoleh dua alat bukti yang sah.
Rangkaian  Penyelidikan  dimulai  dari  dasar  laporan  No.  Pol:  R/LI-01/X/2011/Sat Reskrim,  tanggal  13  Oktober  2011,  yang  kemudian  ditindaklanjuti  dengan  Surat Perintah  Penyelidikan  No  Pol.:  Sprin  Lidik/101/X/2011Reskrim  Res  dan  Surat Perintah  Tugas  No.  Pol.:  Sprin  Gas/101/X/2011/Reskrim  Res  tanggal  14  Oktober 2011.  Dari  hasil  penyelidikan  dilakukan  Gelar  Perkara  untuk  ditingkatkan  proses penanganan perkara ke tingkat penyidikan. Setelah status perkaranya ditingkatkan ke proses  penyidikan  maka  penyidik  melengkapi  administrasi  penyidikan  yang merupakan landasan hukum untuk melakukan pengumpuan alat bukti. Administrasi Penyidikan  tersebut  yang  telah  dibuat  oleh penyidik  tipikor  Polres Wakatobi  dalam perkara  pengadaan  komputer  touch  screen  yakni  Laporan  Polisi  dengan  Nomor Laporan  Polisi  No.  Pol:  LP  /  19  /  I  /  2014  /  Reskrim  Res,  tanggal  22  Januari  2014, dengan  Surat  Perintah Penyidikan  SP.Sidik/23/II/2014/Reskrim  Res.  Dalam  rangka Penyidikan  lebih  lanjut  Termohon  menerbitkan  Surat  Perintah  Penyidikan  lanjutan Nomor  :  Sprin  Sidik/23/a/II/2017  dan  Surat  Perintah  Tugas  Nomor  :  Sprin /23/a/II/2017/Reskrim  Res,  tanggal  20  Februari  2017.  Dengan  adanya  landasan hukum  tersebut  maka  penyidik  TIPIKOR  POLRES  Wakatobi  telah  melakukan pengumpulan alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP yakni Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan  Surat.
Pihak  Termohon  dalam  menetapkan  Status  Tersangka  telah  didahului  oleh serangkaian  kegiatan  pengumpulan  alat  bukti  yang  didasari  oleh  minimum  2  (dua) alat bukti yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (dalam hal ini  penyidik  telah  mengumpulkan  3  alat  bukti),  setelah  pengumpulan  alat  bukti dianggap cukup maka dilaksanakanlah gelar perkara penetapan tersangka dan dalam pelaksanaan  gelar  perkara  tersebut  telah  disimpulkan  bahwa  telah  terdapat  3  (tiga) alat bukti berupa Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli serta surat yang dijadikan dasar  untuk  menjerat  Pelaku  dugaan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  dilakukan  oleh Pemohon  H.  Pemohon  di  Pengadilan.  Hal  ini  berdasarkan  pada  Pasal  4  Peraturan Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2012  tentang Manajemen  Penyidikan  Tindak  Pidana  (“PERKAP  14/2012”),  dasar  dilakukan Penyidikan adalah:
a) Laporan polisi/pengaduan;
b) Surat perintah tugas;
c) Laporan hasil penyelidikan (LHP);
d) Surat perintah Penyidikan; dan
e) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
Dasar  Penyelidikan  dan  Penyidikan  dimulai  dengan  adanya  Laporan  Pengaduan Tindak Pidana Korupsi ini dengan laporan informasi No. Pol: R/LI-01/X/2011/SAT RESKRIM,  tanggal  13  Oktober  2011,  yang  kemudian  ditindaklanjuti  dengan  Surat Perintah  Penyelidikan  No  Pol.:  SPRIN  LIDIK/101/X/2011RESKRIM  RES  dan  Surat Perintah Tugas No. Pol.: SPRIN GAS/101/X/2011/RESKRIM RES tanggal 14 Oktober
2011.  Kemudian  pada  tingkat  penyidikan  (pengumpulan  alat  bukti)  dimulai  dengan Laporan  Polisi  No.  Pol:  LP/19/I/2014/RESKRIM  RES,  tanggal  22  Januari  2014, dengan  Surat  Perintah  Penyidikan  SP.Sidik/23/II/2014/RESKRIM  RES.  Dalam rangka  Penyidikan  lebih  lanjut  Termohon  menerbitkan  Surat  Perintah  Penyidikan lanjutan Nomor : Sprin Sidik/23/a/II/2017 dan Surat Perintah Tugas Nomor : SPRIN /23/a/II/2017/RESKRIM  RES,  tanggal  20  Februari  2017.  sesuai  dengan  Pasal  4 Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2012 tentang  Manajemen  Penyidikan  Tindak  Pidana,  sehingga  ketentuan  mengenai Penetapan Tersangka Pemohon telah Memenuhi 2 bukti permulaan yang cukup sesuai dengan Pasal 184 KUHAP dan PERKAP No 14 tahun 2012. Menurut Pasal 1 angka 21 PERKAP 14/2012 menyatakan:
“Bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang  digunakan untuk  menduga  bahwa  seseorang  telah  melakukan  tindak  pidana  sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.”
Selain  itu  menurut  penulis,  apabila  Hakim  Praperadilan  menganggap  bahwa penetapan  Tersangka  tersebut  tidaklah  sah  sebaiknya  Hakim  memutus  perkara tersebut  dengan  menjatuhkan  Putusan  untuk  tidak  menghentikan  suatu  proses Penyidikan  Tindak  Pidana  Korupsi,  tetapi  sebaiknya  Hakim  Praperadilan mengembalikan/memulihkan  Status  Pemohon  dari  Tersangka/diduga  bersalah menjadi orang yang tidak bersalah/saksi (dalam perkara a quo ).
Pemulihan/Pengembalian  Status  Tersangka  tersebut  agar  tidak menghentikan suatu Proses  Penyidikan.  Seseorang  tersangka  yang  memenangkan  Praperadilan  dapat ditetapkan kembali sebagai Tersangka oleh Penyidik Aparat Penegak Hukum, hal ini menjadi simpulan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi terhadap Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) Praperadilan  hanya  berkenaan  dengan  prosedur  tata  cara  penanganan  seorang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana sebagi fungsi checks and balances ada atau  tidaknya  pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Namun  demikian,  tidak  serta-merta tertutupnya dilakukan proses Penyidikan kembali terhadap seorang tersangka apabila ditemukan bukti-bukti yang cukup setelah permohonan Praperadilannya dikabulkan. Terkait  alat  bukti  tersebut,  menurut  MK,  alat  bukti  yang  telah  digunakan  pada perkara sebelumnya bisa kembali digunakan untuk menjerat kembali tersangka yang memenangkan Praperadilan. Namun, alat bukti tersebut harus disempurnakan secara substansial  dan  bukan  sebagai  alat  bukti  yang  sifatnya  formalitas  semata  sehingga dapat dikatakan sebagai alat bukti baru.
Dalam menggunakan  alat  bukti  sebagai  dasar  Penyidikan kembali  adalah  alat  bukti yang telah dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu meskipun alat bukti tersebut tidak  baru  dan masih  berkaitan  dengan  perkara sebelumnya  akan  tetapi  adalah  alat bukti  yang  telah  disempurnakan  secara  substansial  dan  tidak  bersifat  formalitas semata  sehingga  pada  dasarnya  alat  bukti  yang  dimaksud  telah  menjadi  alat  bukti baru  yang  berbeda  dengan  alat  bukti  sebelumnya.  Dalam  perkara  ini  penyidik TIPIKOR POLRES wakatobi diharapkan dapat kembali melakukan pendalaman kasus dan  menerbitkan  sprindik  perintah  dimulainya  penyidikan  (SPRINDIK)  baru  agar orang yang terindikasi kuat terlibat perkara tersebut bisa kembali ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang telah disempurnakan secara substansial.
Hakikat  keberadaan  pranata  Praperadilan  adalah  sebagai  bentuk  pengawasan  dan mekanisme  keberatan  terhadap  proses  penegakan  hukum  yang  terkait  erat  dengan jaminan  perlindungan  hak  asasi  manusia.  Sehingga  pada  zamannya  aturan  tentang
Praperadilan  dianggap  sebagai  bagian  dari  mahakarya  KUHAP.  Dimasukkannya keabsahan  penetapan  tersangka  sebagai  objek  pranata  Praperadilan  adalah  agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.

## 5. Penutup
Mahkamah  Konstitusi  dan  Mahkamah  Agung  sebagai  pemegang  kekuasaan kehakiman di Indonesia, memiliki kewenangannya masing-masing, yang ketika salah satunya  melaksanakan  kewenangannya  tersebut,  maka  tentu  saja  akan  memiliki pengaruh  terhadap pelaksanaan kewenangan  dari  yang  lainnya. Putusan Mahkamah Konstitusi  dalam  hal  judicial  review  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap pelaksanaan  kewenangan  Mahkamah  Agung,  yang  dapat  dikualifikasi  antara  lain sebagai berikut: a) Mengadili dan memutus pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; b) Mengadili dan memutus suatu peristiwa konkret; c) Kinerja kelembagaan Mahkamah Agung.
Apabila  Mahkamah  Agung  dalam  pelaksanaan  kewenangannya  tidak  segera  dan seketika  menyesuaikan  dengan  putusan  Mahkamah  Konstitusi,  maka  Mahkamah Agung  akan  dianggap  melakukan  hal  yang  inkonstitusional.  Selain  itu,  Mahkamah Konstitusi akan dianggap sebagai lembaga yang putusannya tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Pada akhirnya, kedua pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia ini akan  mendapatkan  delegitimasi  dari  masyarakat  pencari  keadilan.  Hal  ini  akan berpengaruh negatif terhadap upaya penguatan kekuasaan kehakiman di Indonesia.
Diperlukan  adanya  upaya  bersama  antara  Mahkamah  Konstitusi  dan  Mahkamah Agung  dalam  hal penyikapan  terhadap  putusan  Mahkamah  Konstitusi.  Hakim  pada Mahkamah  Agung  tidak  dapat  menilai  konstitusionalitas  suatu  undang-undang, karena  hal  tersebut  merupakan  kewenangan  dari  Mahkamah  Konstitusi.  Namun, hakim  pada  Mahkamah  Agung  memiliki  kemerdekaan  dalam  menafsirkan  suatu undang-undang,  termasuk  undang-undang  yang  ayat,  pasal,  atau  bagiannya  telah diuji  dan  diputuskan  oleh  Mahkamah  Konstitusi.  Upaya  bersama  ini  merupakan jembatan antara penafsiran suatu undang-undang oleh hakim pada Mahkamah Agung dengan  hasil  putusan  Mahkamah  Konstitusi  mengenai  konstitusionalitas  suatu undang-undang. Upaya  bersama  ini juga perlu dilakukan  dalam  hal  dampak kinerja Mahkamah  Agung  akibat  dari  Putusan  pengujian  undang-undang  oleh  Mahkamah Konstitusi.  Sehingga,  tidak  menimbulkan  kesan  terjadi  rivalitas  antara  kedua pemegang  kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia  ini.  Dengan  demikian,  kekuasaan kehakiman di Indonesia akan kuat.

## Referensi
Abd. Rasyid As’ad, Prinsip Kekuasaan Kehakiman dan Independensi Peradilan , dalam Varia Peradilan , Majalah Hukum Tahun XXVII Nomor 312 November 2011.
Ahmad  Rifai, Penemuan  Hukum  oleh  Hakim  dalam  Persfektif  Hukum  Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Ahmad  Rifai, Penemuan  Hukum  oleh  Hakim  dalam  Perspektif  Hukum  Progresif, Jakarta  : Sinar Grafika, 2010.
Bagir  Manan, Kekuasaan  Kehakiman  yang  Merdeka, dalam Varia  Peradilan ,  Majalah Hukum, Nomor 332, Juli 2013.
Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Jakarta: Erlangga, 2012.
Galih Erlangga & Dian Agung Wicaksono, Implikasi Putusan Pengujian Undang-Undang , Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016.
Harjono, Kedudukan  dan  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Sistem  Ketatanegaraan Indonesia ,  dalam  Firmansyah  Arifin,  dkk  (peny), Hukum  dan  Kuasa  Konstitusi , Jakarta, KRHN, 2004.
http://icjr.or.id/menguji-sema-peninjauan-kembali-dikandangnya-sendiri-organisasi- masyarakat-sipil-daftarkan-pengujian-sema-pembatasan-peninjauan-kembali/
http://icjr.or.id/berdasarkan-tiga-putusan-mahkamah-konstitusi-mahkamah-agung- harus-segera-mencabut-sema-no-7-tahun-2014/
Janpatar  Simamora, Analisa  Yuridis  terhadap  Model  Kewenangan  Judicial  Review  di Indonesia , dalam Jurnal Mimbar Hukum, Universitas Gadjah Mada, Volume 25, Nomor 3, Oktober 2013.
Oheo K. Haris, “Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minumum Khusus Pada Perkara Pinana Khusus”, Jurnal Ius Constituendum , Vol 2, No 2, 2017.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 P/HUM/2015.
Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana kontemporer , Jakarta: Citra Aditya, 2007.
Siti Nurdjanah, Mewujudkan Independensi Yudisial yang Ideal , Makalah.
Sudikno Mertokusumo, Kapita Selekta Ilmu Hukum , Liberty, Yogyakarta, 2012.