Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Putri Mutiara Rakista Program Studi Magister Administrasi Publik Fisip Univerditas Jendral Soedirman

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Banyumas)

## POLICY IMPLEMENTATION OF THE INDONESIA PINTAR PROGRAM (PIP)
(Case Study at Elementary Schools in Banyumas Regency)

## Putri Mutiara Rakista
Program Studi Magister Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman
Corresponding Author E-mail : Putrimutiara514@gmail.com

## Abstrak
Implementasi kebijakan publik  merupakan merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan  oleh seorang pelaksana  atau  implementor  dengan  tujuan  untuk  merealisasikan  suatu  program pemerintah  sehingga menunjukkan  hasil  atau  mencapai  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Program  Indonesia  Pintar  adalah pemberian  bantuan  tunai  dari  pemerintah  kepada  anak  usia  sekolah  dari  keluarga  kurang  mampu. Tujuan  dari  Program  Indonesia  Pintar  adalah  meningkatkan  akses  bagi  anak  usia  6  sampai  dengan  21 tahun  untuk  mendapatkan  layanan  pendidikan,  Mencegah  peserta  didik  dari  kemungkinan  putus sekolah  dan  menarik  siswa  putus  sekolah  atau  tidak  melanjutkan  agar  kembali  mendapatkan  layanan pendidikan. Penelitian ini terfokus pada dampak program indonesia pintar pada tingkat sekolah dasar. Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif.  Penelitian  ini dilakukan  pada  tingkat  sekolah  dasar  di  Kabupaten  Banyumas.  Metode  analisis  data  yang  digunakan adalah metode analisis interaktif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Implementasi Program Indonesia Pintar pada tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Banyumas  sudah berjalan dengan baik hal ini ditandai dengan proses pelaksanaan program yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan SOP yang berlaku. Kata Kunci: Implementasi, Program Indonesia Pintar, Banyumas

## Abstract
Public policy implementation is an activity intended by an implementer or implementer with the aim of realizing a government program so as to show results or achieve the goals to be achieved. The Smart Indonesia Program is the provision of cash assistance from the government to school-age children from underprivileged families. The purpose of  the  Smart  Indonesia  Program  is  to  increase  access  for  children  aged  6  to  21  years  to  get  educational  services, prevent  students  from  dropping  out  of  school  and  attract  students  to  drop  out  of  school  or  not  continue  to  get educational services. This research focuses on the impact of the Smart Indonesia program at the primary school level. The research method used in this research is a qualitative method. This research was conducted at the elementary school  level  in  Banyumas  Regency.  The  data  analysis  method  used  is  an  interactive  analysis  method.  The  results showed  that  the  implementation  of  the  Smart  Indonesia  Program  at  the  Elementary  School  level  in  Banyumas Regency  has  been  going  well.  This  is  indicated  by  the  program  implementation  process  carried  out  in  accordance with the objectives and applicable SOP
Keywods: Implementation, Smart Indonesia Program, Banyumas
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Putri Mutiara Rakista Program Studi Magister Administrasi Publik Fisip Univerditas Jendral Soedirman

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  tidak  lagi  dipahami hanya sebatas ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi  hak – hak  dasar  dan perbedaan  perlakuan  bagi  seseorang atau  kelompok  orang  dalam  menjalani kehidupan secara bermartabat.
Sedangkan hak – hak dasar yang diakui secara  umum  adalah  terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan,  pekerjaan,  perumahan,  air bersih,  pertanahan  dan  lingkungan hidup,  rasa  aman  dari  perlakuan  atau ancaman tindak kekerasan dan hal – hal untuk  berpartisipasi  dalam  kehidupan sosial  politik  baik  perempuan  maupun laki – laki. (Ustama: 2009)
Menurut  data  dari  BPS  jumlah penduduk  kemiskinan  di  Banyumas pada  tahun  2019  yaitu  sebanyak  211,65 (jiwa),  untuk  garis  kemiskinan  sendiri Kabupaten  Banyumas  pada  tahun  2019 yaitu  sebanyak  12,53  persen,  apabila dibandingkan dengan tahun 2018 angka kemiskinan  dibanyumas  mengalami penurunan sebesar 0,97 persen.
Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten  Banyumas  tidak  terlepas dari  program-program  pengentasan kemiskinan.
Kemiskinan yang terjadi di Kabupaten  Banyumas  wajib  menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kabupaten  Banyumas,  (Wibowo:  2014) karena  tingginya  angka  kemiskinan banyak  berdampak  pada  kehidupan masyarakat, dengan banyaknya anggota
keluarga yang kurang memenuhi kebutuhan  hidupnya  yang  layak,  pada aspek  pendidikan  akan  meningkatkan angka putus sekolah. (Karini: 2018)
Padahal  pendidikan  adalah  salah satu  faktor  yang  mempengaruhi  dalam peningkatan nasional. Pendidikan memiliki  peran  penting  dalam  proses menghasilkan  sumber  daya  manusia yang  berkualitas  Kualitas  Pendidikan merupakan  sebuah  tolak  ukur  yang digunakan  untuk  menilai  baik  atau buruknya  suatu  mutu  pendidikan  yang sedang  berjalan.  (Winter,  2011;  Pfeffer, 2015;  Bij,  et  al.,  2016;  Perri,  2016; Volosovets, et al., 2017).
Pada  tahun  2014,  presiden  Joko Widodo
mengeluarkan intruksi presiden  Nomor  7  tahun  2014  tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga  Sejahtera  (PSKS),  Program indonesia  Pintar  (PIP)  serta  Program Indonesia Sehat (PIS) dalam membangun  keluarga  yang  produktif sebagai
program pengentasan kemiskinan.  Instruksi  presiden  tersebut mengamantkan  kepada  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  untuk menyiapkan  Program  Indonesia  Pintar (PIP) melalu pemberian Kartu Indonesia Pintar  (KIP)  untuk  membantu  siswa miskin,  sehingga  dapat  memperoleh pendidikan  yang  layak.  (Djoyosuroto: 2018) Program Indonesia Pintar ini juga diharapkan  dapat  dimanfaatkan  oleh siswa  dalam  memenuhi  kebutuhan pendidikannya seperti biaya transfortasi, biata peralatan dan
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Putri Mutiara Rakista Program Studi Magister Administrasi Publik Fisip Univerditas Jendral Soedirman
perlengkapan  pendidikan  serta  uang saku. (Retnaningsih: 2018)
Kebijakan Program Indonesia
Pintar(PIP)  melalui  pemberian  Kartu Indonesia  Pintar  (KIP)  di  Kabupaten banyumas  menurut  data  dari  Badan Pusat statistik tahun 2017/2018
berjumlah  65.034  siswa  dari  jumlah siswa  berjumlah  135.111  itu  artinya terdapat 48.133 persen siswa di kabupaen Banyumas menerima bantuan dari  Program  Indonesia  Pintar  (PIP). Maka  dari  itu,  dengan  banyaknya penerima bantuan dari Program Indonesia  Pintar  (PIP)  di  Kabupaten Banyumas  ini  perlu  dilakukan  analisis berupa  penjelasan  lebih  rinci  terkait bagaimana implementasi kebijakan Program  Indonesia  Pintar  (PIP)  melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kabupaten Banyumas.
Menurut Putra (2001: 84) implementasi  kebijakan  dimaksudkan untuk  memahami  apa  yang  terjadi setelah  suatu  program  dirumuskan, serta  apa  dampak  yang  timbul  dari program  kebijakan  tersebut.  Dalam tugas ini Proses Implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana kebijakan pendidikan akan dianalisis menggunakan  teori  dari  Ripley  dan Franklin dengan
penggunakan pendekatan compliance (Kepatuhan) atau bagaimana  seorang  implementor  dalam mengimplementasikan tugas yang diberikan  apakah  sudah  sesuai  dengan kebijakan  pemerintah.  Menurut  Replay: (1986:  12)  Keberhasilan  implementasi
dengan menggunakan pendekatan compliance -pun  dapat  diukur  dengan melihat tingkat kepatuhan implementor dalam  mengimplementasikan  sebuah program. Kepatuhan implementor tersebut mengacu kepada program yang sedang dijalankan sesuai dengan prosedur  serta  aturan  yang  ditetapkan oleh kebijakan.
Proses  implementasi  kebijakan menggunakan  aspek compliance dengan mengukur  keberhasilan  implementasi kebijakan  dari  kepatuhan  implementor terhadap  peraturan-peraturan  yang  ada untuk  melakasanakan  tugasnya  maka diperlukan beberapa alternatif kebijakan sebagai proses analisis implementasi kebijakan dari segi
kepatuhan implementor: (Kusumanegara, 2010:129).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di wilayah  Kabupaten  Banyumas  karena Kabupaten Banyumas merupakan salah satu Kabupaten yang menerima Program Indonesia Pintar (PIP). Sasaran penelitian ini adalah pengelola program indonesia  pintar  dari  Dinas  Pendidikan dan  dari  pihak  pengelola  program indonesia  pintar  di  Sekolah  Dasar  (SD) di Kabupaten Banyumas. Metode penelitian  yang  digunakan  adalah metode  penelitian  kualitatif.  Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling . Fokus  dari  penelitian  ini  adalah Implementasi program indonesia pintar.
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Putri Mutiara Rakista Program Studi Magister Administrasi Publik Fisip Univerditas Jendral Soedirman
Analisis  data  yang  digunakan  adalah metode analisis interaktif yang dikembangkan  oleh  Miles,  Huberman dan  Saldana  (2014)  yang  terdiri  dari pengumpulan  data,  kondensasi  data, penyajian  data  serta  verifikasi  dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  menggunakan  teori dari  Ripley  dan  Franklin.  Untuk mengetahui informasi dan permasalahan  yang  berkaitan  dengan fokus  penelitian,  didasarkan  pada asumsi,  pendapat,  pandangan  dan pemahanan  informan  dalam  hal  ini pemerintah, pengelola
Program Indonesia Pintar dan Penerima Program Indonesia Pintar terhadap fokus penelitian. 1. Tujuan Kebijakan Program Indonesia Pintar merupakan bantuan pendidikan
berupa  pemberian  uang  tunai  dari pemerintah  yang  diberikan  kepada peserta  didik  yang  orang  tua dan/atau  kurang  mampu  dalam membiayai  pendididkannya.  Tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7  Tahun  2014  mengenai  Program Indonesia  Pintar  (PIP)  mendapatkan tindak  lanjut  dari  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan mengeluarkan  Peraturan  Menteri Nomor  12  Tahun  2015  tentang Progrm  Indonesia  Pintar  (PIP).
Dalam peraturan menteri ini dijelaskan bahwa Program Indonesia
Pintar  (PIP)  memiliki  beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya:
a. Meningkatkan  akses  bagi  anak usia  6  (enam)  sampai  dengan  21
(dua  puluh  satu)  tahun  untuk mendapatkan layanan pendidikan  sampai  tamat  satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan  Wajib  Belajar 12 (dua belas) Tahun; b. Mencegah  peserta  didik  dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan  pendidikan  akibat kesulitan ekonomi; dan c. Menarik  siswa  putus  sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan  di  sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus Pelatihan (LKP)/satuan pendidikan  nonformal  lainnya dan Balai Latihan Kerja (BLK). Implementasi Kebijakan
Program  Indonesia  Pintar  (PIP)  di Kabupaten  Banyumas  dilihat  dari tujuan  dan  relitas  dilapangan  sudah berjalan sesuai dengan tujuan, (Agusman:  2019)    hal  ini  dapat dibuktikan  dengan  data  dari  Badan Pusat Statistik pada tahun 2017/2018 yang menunjukan bahwa presentase
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Putri Mutiara Rakista Program Studi Magister Administrasi Publik Fisip Univerditas Jendral Soedirman
angka  partisipasi  di  Kabupaten Banyumas  mengalami  peningkatan yaitu  sebanyak  99,62  persen  apabila dibandingkan  dengan  tahun  tahun sebelumnya serta adanya peningkatan presentase angka partisipasi sekolah dikabupaten banyumas tahun 2017/2018 sebanyak 99,71 persen.
2. Aktor Kebijakan Pelaksana  utama  implementasi kebijakan  adalah  pejabat  /  lembaga pemerintah  yang  biasa  disebut
birokrasi pemerintah termasuk eksekutif, legislatif, yudikatif, pemimpin  partai  politik,  organisasi masyarakat, dan warga negara. Abdulwahab (2017: 50). Menurut  PERMENDIKBUD  Nomor 12  Tahun  2015  tentang  Progrm Indonesia  Pintar  (PIP)  pengelola program dari tingkat kabupaten/kota  dilaksanakan  oleh dinas  pendidikan  kota/kabupaten terkait dengan rincan tugas: a)Mengusulkan  peserta  didik  calon penerima  dana  BSM/PIP  dari  satuan pendidikan di wilayahnya; b)Melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan PIP di wilayahnya;  c)Menghimpun  dan melayani  pengaduan  masyarakat  di wilayahnya;
dan d)Melakukan pemantauan  implementasi  PIP  di wilayahnya.
Sementara  itu  pada  satuan pendidikan, Program Indonesia
pintar  (PIP)  di  kelola  oleh  pihak sekolah dengan rincian tugas:
a. Memasukan  daftar  nama  peserta didik dalam data pokok pendidikan (Dapodik);
b. Mengusulkan peserta didik calon penerima  dana  BSM/PIP;  c. memantau  proses  pengambilan dana BSM/PIP; dan
c. Menerima  anak  usia  6  (enam) sampai  dengan  21  (dua  puluh satu)  tahun  pemegang  KIP  yang belum/putus sekolah.
Aspek  penting  bagi  pelaksana dalam mengimplementasikan
kebijakan  yaitu  adanya  komunikasi,
karena komunikasi merupakan proses  penyampaian  informasi  atau pesan  yang  dilakukan  oleh  sesama aktor kebijakan/ implementor. Penyampaian  informasi  ini  dapat melalui  sosialisasi  yang  dilakukan oleh  pimpinan  kepada  pelaksana terkait  PERMENDIKBUD  Nomor  12 Tahun 2015 tentang Progrm
Indonesia Pintar (PIP).
Sosialisasi  kebijakan  Program Indonesia  pintar  (PIP)  sendiri  di Kabupaten  Banyumas  dilakukan terjadwal  setiap  semeseter  yang disampaikan pada awal tahun ajaran baru  kepada  guru,  orang  tua/wali dan  siswa.  Kemudian  siswa  siswa yang  menerima  Program  Indonesia pintar (PIP) dikumpulkan, disosialisasikan oleh pelaksana
Program  Indonesia  pintar  (PIP)  dari
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Putri Mutiara Rakista Program Studi Magister Administrasi Publik Fisip Univerditas Jendral Soedirman
dinas pendidikan Kabupaten
Banyumas.  Sosialisasi  ini  berisi mengenai  pemaparan  siapa  saja yang  berhak  menerima  Program
Indonesia  pintar  (PIP),  bagaimana cara mendapatkan atau teknis
pengelolaannya serta apa pemanfaatan  dan  penggunaan  dana bantuan  tersebut  setelah  cair  dan sebagainya.

## 3. Sasaran Kebijakan
Sasaran  Kebijakan  Program Indonesia  pintar  (PIP)  menurut Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Nomor  12  Tahun  2015 sasaran  PIP  adalah  anak  berusia  6 (enam)  sampai  dengan  21  (dua puluh  satu)  tahun  dengan  kriteria sebagai berikut:
a. Siswa/anak dari keluarga
pemegang  Kartu  Perlindungan
Sosial/Kartu  Keluarga  Sejahtera (KPS/KKS);
b. Ssiswa/anak dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
c. Siswa/anak  yang  berstatus  yatim piatu/yatim/piatu dari panti
sosial/panti asuhan; d. Siswa/anak yang tidak
bersekolah  (drop  out)  yang diharapkan kembali bersekolah;
e. Siswa/anak yang terkena dampak ekonomi  akibat  bencana  alam; atau
f. Siswa dari keluarga miskin/rentan miskin yang terancam putus sekolah. Penerima bantuan Program Indonesia  pintar  (PIP)  di  Kabupaten Banyumas dapat dikatakan
memenuhi  kriteria,  karena  keluarga siswa  sersebut  memang  berada dalam  kondisi  miskin  dan  serba kekurangan,  karena  rata-rata  dari kondisi tempat tinggal dan
pekerjaan  orang  tua  mereka  tidak memiliki pekerjaan yang tetap.
Sesuainya  sasaran  program  ini dapat dilihat pula dari data penerima Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS)  serta  proses  seleksi  yang dilakukan  oleh  pemerintah  dimana penerima  Program  Indonesia  Pintar Tersebut  (PIP)  diusulkan  oleh  Desa setempat  dengan  membawa  Surat Keterangan  tidak  mampu.  Sehingga dengan  kriteria  kritaria  tersebut sangatah  tepat  apabila  siswa  siswi tersebut  mendapatkan  manfaat  dari Program  Indonesia  Pintar  (PIP) Tersebut.

## 4. Proses Pelaksanaan Kebijakan
Proses  pelaksanaan  kebijakan menjelaskan  secara  jelas  bagaimana SOP  dalam  pelaksanaan  kebijakan Program  Indonesia  Pintar  (PIP) dilapangan,  (Saryono:  2018)  jadi dapat  dinilai  apakah  pelaksanaan kebijakan  tersebut  sudah  sesuai prosedur atau belum (Yusup: 2019).
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Putri Mutiara Rakista Program Studi Magister Administrasi Publik Fisip Univerditas Jendral Soedirman
Mekanisme  awal  pengusulan Program  Indonesia  Pintar  (PIP)  di Kabupaten  Banyumas  bagi  siswa siswa  yang  mendapatkan  Kartu Indonesia  Pintar  (KIP)  untuk  dapat melapor ke sekolah dengan
membawa persyaratan yang diperlukan.    Kemudia  persyaratan tersebut  dilaporkan  oleh  pihak sekolah kepada koordinator program. Koordinator Program Indonesia  Pintar  (PIP)  tersebut melakukan verifikasi dengan
menandai  status  kelayakan  peserta didik sebagai calon penerima
bantuan  PIP.  Sementara  itu  untuk siswa  yang  tidak  mendapatkan KKS/PKH dapat mengajukan dengan  meminta  surat  keterangan tidak  mampu  dari  desa  setempat. Pengurusan  ini  dilakukan  oleh
Operator  Dapodik  melalui  aplikasi Dapodik. Kemudan operator Dapodik  melakukan  pengecekan data  siswa  secara  berkala  sembari menunggu  informasi  dari  petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.  Peran  sekolah  dimulai kembali  setelah  turunnya  surat keterangan  (SK)  penerima  Program
Indonesia Pintar (PIP).
Setelah turunnya surat keterangan  (SK)  pencairan  dana bantuan  Program  Indonesia  Pintar
(PIP)  tersebut  akan  di  salurkan kepada masing masing siswa dengan  rekening  tabungan  yang sudah  di  aktivasi.  Besaran  bantuang
Program  Indonesia  Pintar  (PIP) tersebut berbeda-beda setiap tingkatannya,  untuk  tingkat  SD yaitu  sebesar  Rp  450.000,  tingkat SMP sebesar Rp. 750.000, dan tingkat SMA  1.000.000.  (PERMENDIKBUD Nomor 12 Tahun 2015)
5. Faktor pendukung dan pengkambat
Kebijakan Faktor pendukung pada implementasi  Program  India  Pintar ini  yaitu  terkait  komunikasi  yang terjalin  baik  antara  pihak  sekolah, penerima  dan  dari  pihak  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Banyumas. Kemudian dari sisi penerima program,  siswa  dan  siswi  penerima program lebih semangat untuk pergi kesekolah karena kebutuhan sekolah mereka  terpenuhi.  Sementara  untuk faktor
penghambat pada
implementasi  Program  Indonesia Pintar  ini  yaitu  terkait  dengan penggunaan  dana.  Ketika  siswa sudah memperoleh dana dari Program  Indonesia  Pintar  (PIP), mereka  kadang  lupa  bahwa  dana tersebut  untuk  biaya  pendidikan bukan  untuk  membeli  kebutuhan lain.  Faktor  penghambat  lainnya yaitu  terkait  pengumpulan  bukti penggunaan dana. Pengelola
Program  Indonesia  Pintar  kesulitan dalam  mengumpulan  kuitansi  atau bukti  penggunaan  dana  sehingga sekolah  tidak  dapat  mengetahui penggunaan dana secara pasti.
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Putri Mutiara Rakista Program Studi Magister Administrasi Publik Fisip Univerditas Jendral Soedirman

## PENUTUP
Implementasi  Program  Indonesia Pintar  pada  tingkat  sekolah  dasar  di Kabupaten Banyumas secara garis besar sudah  berjalan  dengan  baik,  hal  ini ditandai  dengan  berjalannya  proses pelaksanaan  implementasi  dengan  baik yang  di  analisis  menggunakan  aspek kesesuaian  tujuan,  tugas-tugas  aktor kebijakan, kesesuaian sasaran kebijakan, dan proses pelaksanaan program indonesia  pintar  pada  tingkat  sekolah dasar  di  Kabupaten  Banyumas.  Dalam pelaksanaan mplementasi Progam Indonesia  Pintar  pada  Tingkat  sekolah dasar  di  Kabupaten  Banyumas  ini tentunya  menemukan  beberapa  faktor pendukung  dan  penghambat.  Faktor pendukung  terkait  dengan  komunikasi aktor kebijakan dengan sasaran program, sementara untuk faktor penghambat  yaitu  terkait  penggunaan dana.

## Referensi
Abdul  Wahab,  Solichin.  2017. Analisis Kebijaksanaan  dari  Formulasi  ke
Implementasi Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi Aksara.
Agusman,  Yudi. 2019. Implementasi Program  Indonesia  Pintar  di Sekolah Dasar Negeri 1 Kolakaasi
Kabupaten Kolaka . Public Inspiration:  Jurnal  Administrasi Publik, 4 (2) (2019), 105-113
Djoyosuroto,  Riska  Srihandayani.  2018.
Implementasi Program Kartu
Indonesia  Pintar  (Kip)  Di  Sma
Negeri  2  Dumoga. MAP  (Jurnal Manajemen dan Administrasi
Publik) – Volume  1,  Nomor  1, Januari – Maret 2018 : 15-30 Karini,  Pilih.  2018. Pengaruh  Tingkat Kemiskinan terhadap Angka Partisipasi  Sekolah  Usia  16-18 Tahun  di  Provinsi  Kepulauan Bangka  Belitung .  Al-Ishlah:  Jurnal Pendidikan-ISSN:  2087-9490  (p);
2597-940X(o) Vol. 10, No 1 (2018) Kusumanegara,  Solahudin.  2010 . Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan  Publik . Yogyakarta: Gava Media. Perry,  J.  L.  (2007). Democracy  and  the New Public Service . The American Review  of  Public  Administration, vol. 37, No. 1, pp. 3-16. Putra,  Fadillah.  2001 . Paradigma  Kritis Dalam  Studi  Kebijakan  Publik.
Surabaya: Pustaka Pelajar.
Retnanignsih,  Hartini.  2018 .  Program Indonesia  Pintar:  Implementasi
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Putri Mutiara Rakista Program Studi Magister Administrasi Publik Fisip Univerditas Jendral Soedirman
Kebijakan  Jaminan  Sosial  Bidang
Pendidikan (Studi di Kota Kupang,  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  Dan  Kota  Palembang, Provinsi Sumatera Selatan). Aspirasi  Vol.  8  No.  2,  Desember 2017 Ripley Franklin. 2012. Policy Implementation  and  Bureaucracy .
Chicago: The Dorsey Press
Saryono,  dkk.  2018 .  Implementasi
Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu
Indonesia  Pintar  (KIP)  dalam Upaya  Pemerataan  Pendidikan .
Indonesian  Journal  of  Education Management  and  Administration Review,  Volume  2  Number  1  P
ISSN  :  2620-9616  E  ISSN  :  2620- 9624. 2018 June Ustama,  Dicky  Djatnika.  2009. Peran Pendidikan  dalam  Pengentasan Kemiskinan. JIAKP,  Vol.  No.  1, Januari 2009: 1-12.
Wibowo,  Dian  Adi.  2014. Pengaruh Pembiayaan  Pendidikan,  Tingkat Pendidikan,
Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Jawa Tengah. Jurnal  ekonomi,  Volume
10, Nomor 2, Oktober 2014
Winters,  J.  V.  2011. Human  Capital, Higher  Education  Institutions,
And  Quality  of  Life . Journal  of Regional Science and Urban Economics,  (Online).  41  (5):  446- 454,
(http://www.science direct.com), diakses 13 Mei 2017.
Yusup,  dkk.  2019. Evaluasi  Program Indonesia Pintar dalam Peningkatan  Akses  Pendidikan  di Sekolah Menengah Pertama. Jurnal Manajemen Pendidikan Magister  Manajemen  Pendidikan FKIP  Universitas  Kristen  Satya Wacana. e-ISSN 2549-9661 Volume: 6, No. 1, Januari-Juni 2019 Halaman: 44-53 Zahimu, Hartini. 2018 . Evaluasi Program  Indonesia  Pintar  Pada Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan  Kota  Baubau  Tahun 2017. Kybernan:  Jurnal  Studi Kepemerintahan  Vol.  2  No.  1 Bulan  April  2018  P-ISSN:  2502- 2539
Lain-lain: Badan Pusat Statistik. Jawa Tengah 2017/ 2018. Kabupaten Banyumas: Badan Pusat Statistik. Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.  (2015). Petunjuk
Teknis Program Indonesia Pintar (PIP). Jakarta: Kemendikbud)
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan  Program Simpanan  Keluarga  Sejahtera (PSKS), Program indonesia
Pintar  (PIP)  serta  Program Indonesia Sehat (PIS)