## Flypaper Effect Dan Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah Khususnya Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU)
Flypaper Effect and Its Influence on Regional Expenditures, Especially on Regional Original Income (PAD) and General Allocation Funds (DAU)
Arum Indrasari 1 , Recka Kholvieyana 2 1, 2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia arum.indrasari@umy.ac.id
Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Flypaper effect pada belanja daerah terutama pada  dana  alokasi  umum  (DAU)  dan  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  di  Provinsi  Riau.  Penelitian  ini dilakukan dengan menggunakan 36 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau tahun observasi 2017-2019. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan kepustakaan dengan analisis statistic descriptive . Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dana  alokasi  umum  berpengaruh  terhadap  belanja  daerah, pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah, pengaruh alokasi dana umum lebih signifikan dibandingkan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah pada periode berjalan tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap belanja daerah tahun berjalan. Penelitian ini  membuktikan  bahwa  Provinsi  Riau  belum  bisa  memaksimalkan  kemandirian  daerahnya  dan  masih bergantung dengan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi Pemerintah Daerah khususnya Provinsi Riau untuk pengambilan keputusan dan optimalisasi realisasi anggaran dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan.
Kata Kunci : Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Flypaper Effect , Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Abstract - This  study  aims  to  examine  the  effect  of  the Flypaper  effect on  regional  expenditures, especially  on  general  allocation  fund  (DAU)  and  regional  original  income  (PAD)  in  Riau  Province.  This study was conducted using 36 districts/cities in Riau Province for the 2017-2019 observation year. Data were obtained from documentation and literature with descriptive statistical analysis. The results showed that general allocation fund had effect on regional expenditures, regional original income had no effect on regional  expenditures,  the  effect  of  general  fund  allocations  was  more  significant  than  regional  original income and general allocation fund then regional original revenues in the current period of the previous year had no effect on regional expenditures in the previous year. This study proves that Riau Province has not  been  able  to  maximize  its  regional  independence  and  is  still  dependent  on  transfer  funds  from  the Central  Government.  Therefore,  this  study  is  expected  to  be  used  as  material  for  consideration  and evaluation  of  the  Regional  Government,  especially  Riau  Province  for  decision  making  and  optimizing budget realization effort to improve financial performance.
Keywords: Regional  Expenditure,  General  Allocation  Fund  (DAU), Flypaper  Effect, Regional  Original Income (PAD),

## PENDAHULUAN
Provinsi  Riau  merupakan  salah  satu  Provinsi  terkaya  di  Indonesia  karena  sumber  dayanya didominasi  oleh  sumber  alam,  terutama  minyak  bumi,  gas  alam,  karet,  kelapa  sawit  dan perkebunan serat. Provinsi Riau memiliki potensi yang besar pada alam dan jika kedua hal ini dapat  dikelola  dengan  maksimal,  maka  pembangunan  daerah  dapat  optimal.  Oleh  sebab  itu, pemerintah  membuat  kebijakan  otonomi  daerah  dengan  memberikan  kewenangan  terhadap daerah  untuk  mengelola  potensi  yang  ada  di  daerah  tersebut, hal  ini  di  paparkan  oleh Syamsuar  selaku  Gubernur  Riau.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang pemerintah  daerah  mengenai  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  pemerintah  daerah  dalam mengurus  dan  mengatur  kegiatan  pemerintahan  daerah  serta  kepentingan  masyarakat
daerahnya masing-masing dengan peraturan daerah yang berlaku yang dikenal dengan istilah otonomi daerah.
Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk  mengatur  seluruh  kepentingan  yang  terjadi  di  masyarakat  setempat  menurut  aspirasi demi  meningkatkan  daya  guna  dan  hasil  guna  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  segi pelayanan  terhadap  masyarakat  dan  pelaksanaan  pembangunan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  dan  mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerah tersebut (Umum, 2017). Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah yaitu membebaskan pemerintah pusat dari berbagai beban dan menangani urusan suatu daerah yang bisa diserahkan kepada pemerintah  daerah  seperti  transfer  tidak  bersyarat  yang  diberikan  pemerintah  pusat  kepada pemerintah daerah. Transfer tidak bersyarat meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil yang berasal dari pajak dan hasil sumber daya alam serta Dana Alokasi Umum (DAU). Disamping itu, pemerintah pusat memberikan kewenangan atas sumber pendanaan lain seperti Pendapatan  Asli  Daerah,  pembiayaan  dan  lain-lain  pendapatan  kepada  pemerintah  daerah (Ratulangi, 2018).
Realita yang terjadi pada setiap daerah adalah kabupaten yang mempunyai pendapatan yang akan lebih maju perkembangannya dibandingkan dengan kabupaten yang memiliki Pendapatan Asli Daerah yang relatif lebih rendah maka kabupaten tersebut akan cenderung mengharapkan transfer dana tidak bersyarat yang lebih besar dari pemerintah pusat. Hal ini diakibatkan karna tidak  meratanya  Pemerintah  Daerah  pada  setiap  kota/kabupaten  dalam  mengembangkan pendapatan daerah mereka (Kusumadewi & Rahman, 2007). Kondisi pemerintah daerah yang selalu bertumpu pada transfer tidak bersyarat dari pemerintah pusat ini lah yang dikenal dengan istilah Flypaper effect.  Flypaper effect adalah  suatu  kondisi  dimana  pemerintah  daerah  lebih banyak menggunakan transfer unconditional grants atau transfer tidak bersyarat untuk belanja daerahnya dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya, sehingga terjadinya pemborosan dalam pengeluaran  belanja daerah (Friyani,  2017). Walaupun  dana  transfer  tidak  bersyarat digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  publik,  tetapi  mengakibatkan  kurang  termotivasinya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Di samping itu, tekanan fiskal basis  pajak  lokal  menurun  yang  akan  menyebabkan  penurunan  penerimaan  pajak  berkurang sedangkan kebutuhan publik semakin meningkat (Kuncoro, 2004).
Sumber  Pendapatan  Daerah  bisa  lebih  ditingkatkan  dari  segi  mutu  pelayanan  publik  yang sangat  berpotensi  untuk  dikembangkan  menjadi  pemasukan  untuk  Pemerintah  Daerah (PEMDA).  Mengoptimalkan  proporsi  belanja  modal  yang  lebih  tinggi  untuk  wisata  serta pembangunan  sektor-sektor  yang  sekiranya  bisa  dikembangkan  dengan  baik  di  daerah merupakan salah satu cara pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan yang dimiliki untuk kemandirian  daerah (Kuncoro,  2004). Flypaper  Effect menunjukkan  bahwa  di  suatu  daerah tersebut dapat dikatakan sudah mandiri atau tidak, sehingga flypaper effect juga bisa dilihat dari kinerja keuangan daerah tersebut (Kuncoro, 2007). Pada penelitian sebelumnya Flypaper Effect dilihat  dari  pengaruh  dana  perimbangan  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  oleh  karena  itu peneliti  akan  menambahkan cara  untuk  menganalisis Flypaper  Effect dengan  melihat  kinerja keuangan daerah tersebut bukan dengan melihat pengaruhnya.
Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau (dalam miliar rupiah) Uraian Tahun 2018 Tahun 2019 Pagu Real % Pagu Real % PAD 7.011,03 6.110,65 87,16 6.710,35 6.171,20 91,97 Pajak Daerah 4.786,56 4.286,58 89,55 4.809,59 4.398,41 91,45 Retribusi Daerah 352,59 169,73 48,14 301,89 178,49 59,12 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 420,99 326,21 77,49 349,80 313,18 89,53
Lain-Lain PAD yang Sah 1.450,88 1.328,13 91,54 1.236,72 1.299,16 105,05 Sumber: LKPD se-Provinsi Riau
Penelitian  ini  dilakukan  di  Provinsi  Riau  dikarenakan  sumber  kekayaan  alam  yang  berlimpah sehingga ’ mempunyai ’ potensi  yang  sangat  besar  pada  alam ’ serta  banyak  perusahaan- perusahan  tambang  yang  dimana  pekerja  mayoritasnya  banyak  yang  berasal  dari  luar Riau ’ hingga  pekerja  asing  (luar ’ negeri).  Banyaknya industri  maupun perusahaan-perusahaan yang ada di Riau, Pemerintah Daerah ’ memiliki ’ Pendapatan Asli ’ Daerah yang tinggi dari ’ konteks pajak ’ daerah.
Tabel 1 menunjukkan bahwa Komponen PAD yang ada di Riau meliputi pajak daerah, retribusi daerah,  hasil  pengelolaan  daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain  PAD  yang  sah. Tidak  jauh berbeda  dengan  tahun  sebelumnya,  Pajak  Daerah  tetap  menjadi  kontributor  utama  dari  PAD Provinsi  Riau.  Realisasi  Pajak  Daerah  tahun  2019  sebesar  Rp4,39  triliun  atau  berkontribusi 71,27% dari total PAD. Hal ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan Pajak Daerah yang  diterima  pada  tahun 2018  sebesar  Rp4,29  triliun.  Analisis  perbandingan  PAD  terhadap belanja daerah dapat digunakan untuk menganalisis kemampuan pemda membiayai belanjanya secara  mandiri  dan  untuk  menganalisis  tingkat  ketergantungan  daerah  terhadap  transfer  dari pusat.
Tabel 2. Perbandingan PAD terhadap Belanja Daerah (dalam miliar rupiah) Uraian 2018 2019 PAD 6.110,65 6.171,20 Belanja Daerah 33.046,31 35.422,04 Rasio PAD terhadap Belanja Daerah 18,49% 17,42%
Sumber: LKPD se-Provinsi Riau
Tabel  di  atas  terlihat  bahwa  perbandingan  PAD  terhadap  Belanja  Daerah  setiap  tahunnya masih relatif kecil yaitu sekitar 20 persen sehingga dapat diartikan bahwa kemampuan pemda di  Riau  untuk  membiayai  belanja  bersumber  dari  PAD  sangat  rendah  dan  dapat  berarti  pula apabila hanya mengandalkan penerimaan yang bersumber dari PAD maka pemerintah daerah hanya mampu membiayai sebesar kurang dari 20 persen dari belanjanya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa untuk mengurangi ketergantungan dalam mendapatkan dana  dari  Pemerintah  Pusat  serta  untuk  memenuhi  Belanja  Daerah  dapat  dilakukan  yaitu dengan mendapatkan dana pembangunan melalui pendapatan asli daerah (PAD) (Lestari et al ., 2016).  Tetapi  secara  praktiknya  Pemerintah  Daerah  masih  menggunakan  transfer  dari  pusat sebagai pendapatan utama dalam membiayai aktivitas-aktivitas sehari-hari yang diperhitungkan sebagai  pendapatan  belanja  daerah  (APBD).  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  mengangkat  isu Flypaper  effect untuk  mengetahui  bagaimana  kinerja  keuangan  terutama  dalam  kaitannya pendapatan daerah baik segi pendapatan asli daerah (PAD) maupun dana alokasi umum (DAU). Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh Flypaper  Effect pada  Belanja  Daerah khususnya Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau. Populasi yang digunakan adalah seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau tahun 2017-2019.

## TINJAUAN LITERATUR
Teori Pelayanan ( Stewardship Theory )
Teori Stewardship atau  teori  pelayanan menjelaskan  kondisi  dimana  manajer  lebih  berfokus pada visi misi organisasi untuk kepentingan bersama dan tidak berfokus terhadap kepentingan individu  (Mutaqqin, 2014). Teori  ini menjelaskan bahwa  dalam  menjalankan  fungsi  dan tugasnya  seorang  manajer  untuk mencapai  tujuan  organisasi  adalah  dengan  mengabdikan dirinya untuk melayani kebutuhan di masyarakat. Implikasi teori stewardship adalah pemerintah daerah  mengabdikan  dirinya  untuk  melayani  masyarakat  salah  satunya  dengan  berusaha menunjukkan  tanggung  jawab  atas  kinerjanya  yang  baik  dengan  meningkatkan  sumber  daya daerah  yang  banyak,  bisa  mempertanggungjawabkan  keuangan  yang  telah  diamanahkan,
kekayaan yang besar, bisa dipercaya dalam mendengarkan aspirasi yang diberikan masyarakat. Sehingga, pemerintah daerah dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan melayani masyarakat dengan  baik  sesuai  dengan  visi  misi  pemerintah  daerah  tersebut  secara  optimal  dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah
Dana  Alokasi Umum (DAU) adalah pendapatan khusus diberikan kepada setiap daerah  yang dialokasikan  oleh  pemerintah  pusat  agar  kondisi  keuangan  setiap  daerah  merata  dan  dapat membiayai  kebutuhan  daerahnya  sehingga  tidak  ada  ketimpangan  yang  terjadi  di  daerah tersebut  dengan  daerah  lainnya.  Tingkat  kemandirian  di  daerah  bisa  dilihat  dengan  semakin tinggi tingkat DAU yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah (Hairiyah et al., 2017), sehingga jika daerah  tersebut  menerima  DAU  dengan  penerimaan  yang  tinggi  itu  membuktikan  bahwa kemandirian  daerah  tersebut  masih  rendah  ataupun  belum  bisa  dikatakan  sebagai  daerah otonom berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, hal inilah yang dapat dikatakan sebagai flypaper effect.
Perilaku  tersebut  sesuai  dengan  penjelasan  terkait teori  pelayanan  menurut  Davis  dan Donaldson  dalam  Mutaqqin  (2014)  teori  ini  menunjukkan  situasi  pemerintah  daerah mengabdikan dirinya untuk melayani masyarakat salah satunya dengan berusaha menunjukkan tanggung  jawab  atas  kinerjanya  yang  baik  dengan  meningkatkan  sumber  daya  daerah  yang bisa  mempertanggungjawabkan  keuangan  yang  dipercayakan  kepadanya,  kekayaan  yang besar,  bisa  dipercaya  dalam  mendengarkan  aspirasi-aspirasi  yang  diberikan  masyarakat sehingga pemerintah daerah dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan melayani dengan baik masyarakat  sesuai  dengan  visi  misi  pemerintah  daerah  tersebut  secara  optimal  dalam meningkatkan kesejahteraan di masyarakat.
Penelitian Lestari et  al., (2016) pada  Pemerintah Provinsi  Sulawesi  Tenggara  menyatakan bahwa  Dana  Alokasi  Umum  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  belanja  daerah.  Artinya makin  besar  Dana  Alokasi  Umum maka  akan  semakin  tinggi  belanja  daerah  dan  sebaliknya. Dana  Alokasi  Umum  terhadap  kemandirian  keuangan  daerah  pada  Pemerintah  Provinsi Sulawesi  Tenggara  mempunyai  pengaruh  signifikan  dan  negatif.  Artinya  makin  besar  Dana Alokasi Umum maka akan semakin rendah tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. H1: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

## Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah
Kemandirian  dalam  suatu  daerah  dapat  dilihat  melalui  tingginya  tingkat  PAD  yang  diperoleh Pemerintah  Daerah,  apabila  tingkat  PAD  yang  diterima  semakin  tinggi  maka  semakin  besar kemungkinan daerah tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri dan tidak bergantung dengan dana  yang diberikan oleh  Pemerintah  Pusat. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Daerah tersebut bisa dikatakan daerah otonom (Hairiyah et al., 2017). PAD adalah salah satu komponen biaya belanja daerah, sehingga apabila tingkat PAD tinggi maka belanja daerah juga tinggi dikarenakan kebutuhan belanja daerah yang semakin meningkat.
Penjelasan terkait perilaku diatas sejalan dengan penelitian terdahulu tentang teori pelayanan menurut Davis dan Donaldson dalam Mutaqqin (2014) teori ini menunjukkan situasi pemerintah daerah  mengabdikan  dirinya  untuk  melayani  masyarakat  salah  satunya  dengan  berusaha menunjukkan  tanggung  jawab  atas  kinerjanya  yang  baik  dengan  meningkatkan  sumber  daya daerah  yang  bisa  mempertanggungjawabkan  keuangan  yang  dipercayakan  kepadanya, kekayaan  yang  besar,  bisa  dipercaya  dalam  mendengarkan  aspirasi-aspirasi  yang  diberikan masyarakat sehingga pemerintah daerah dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan melayani dengan  baik  masyarakat  sesuai  dengan  visi  misi  pemerintah  daerah  tersebut  secara  optimal dalam meningkatkan kesejahteraan di masyarakat.
Penelitian Lambut & Budiarso (2013) mengungkapkan bahwa PAD terhadap Belanja Daerah berpengaruh signifikan. Sehingga apabila PAD yang diterima tinggi maka Belanja Daerah juga akan  semakin  tinggi  dalam  realisasi  Tahun  Anggaran  2001 – 2010  yang  artinya  Pendapatan
Asli  Daerah  pada  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Utara  terhadap  Belanja  Daerah  pengaruh positif dan signifikan.
H2:  Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berpengaruh Positif terhadap Belanja Daerah.
Pengaruh flypaper effect pada hubungan DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah
Nilai PAD yang nilainya sangat rendah jika dibandingkan dengan Belanja Daerah menyebabkan Pemerintah  Daerah  lebih  memilih  menggunakan  DAU  dibandingkan  PAD.  Pada  beberapa daerah  yang  PAD  nya  rendah  dikarenakan  kurang  berkembangnya  potensi  daerah  untuk meningkatkan  PAD.  Dibandingkan  dengan  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum memang  mempunyai  pengaruh  lebih  tinggi  terhadap  Belanja  Daerah (Umum,  2017).  Hal  ini menunjukkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum bisa menstimulus kota ataupun kabupaten di Indonesia. Maka bisa disimpulkan bahwa telah terjadi flypaper effect khususnya pada  Dana  Alokasi  Umum  terhadap  Belanja  Daerah.  Hal  Ini  menunjukkan  bahwasanya kabupaten ataupun kota di Indonesia mayoritas dari setiap daerah lebih memilih Dana Alokasi Umum  sebagai  sumber  utama  mereka  dalam  mendanai  belanja  daerah  dibandingkan meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  dengan  menginovasi  potensi  yang  ada pada  daerah tersebut.
Perilaku tersebut sesuai dengan teori pelayanan menurut Davis dan Donaldson dalam Mutaqqin (2014)  teori  ini  menunjukkan  situasi  pemerintah  daerah  mengabdikan  dirinya  untuk  melayani masyarakat  salah  satunya  dengan  berusaha  menunjukkan tanggung  jawab  atas  kinerjanya yang  baik  dengan  meningkatkan  sumber  daya  daerah  yang  bisa  mempertanggungjawabkan keuangan  yang  dipercayakan  kepadanya,  kekayaan  yang  besar,  bisa  dipercaya  dalam mendengarkan aspirasi-aspirasi yang diberikan masyarakat sehingga pemerintah daerah dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan melayani dengan baik masyarakat sesuai dengan visi misi pemerintah daerah tersebut secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan di masyarakat. Penelitian Wahyuni & Supheni (2017) mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk  Periode  2012-2016  mengalami flypaper  effect pada  belanja  daerah.  Artinya,  respon Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Nganjuk  masih  menggunakan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) sebagai  dana  utama  dalam  membiayai  belanja  daerahnya.    Hasil  yang  didapat  adalah berpengaruh  signifikan  terhadap  Belanja  Daerah  dengan  nilai  koefisien  DAU  sebesar  1,857. Sedangkan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dengan nilai koefisien PAD adalah  sebesar -0,198.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  telah  terjadi Flypaper  Effect pada Belanja  Daerah  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Nganjuk  sehingga  hipotesis  dapat  diterima. Bisa  dikatakan Flypaper  Effect apabila  respon  Pemerintah  Daerah  dalam  membiayai kebutuhannya  terhadap  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  yaitu  pemasukan  yang  diterima  dari transfer  Pemerintah  Pusat  lebih  mendominasi  dibandingkan  dengan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) .
Pada penelitian Tuaputimain (2019) menjelaskan jika pengaruh PAD terhadap belanja daerah jika  dibandingkan  dengan  pengaruh  DAU  terhadap  belanja  daerah  lebih  kuat.  Artinya, pemerintah  daerah  dalam  memenuhi  kebutuhan  belanjanya  masih  menjadikan  DAU  sebagai dana  utama  daripada  PAD  nya  sendiri.  Dapat  disimpulkan  telah  terjadi flypaper effect dalam respon daerah terhadap DAU dan PAD H3: Pengaruh dana alokasi umum (PAD t ) terhadap belanja daerah (BD t ) lebih besar dari pada pengaruh pendapatan asli daerah (PAD t ) terhadap belanja daerah (BD t ) Pengaruh flypaper  effect pada  hubungan  Dana Alokasi Umum  (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap prediksi Belanja Daerah Perilaku  Pemerintah  Daerah  dalam  menerima  dana  transfer  yang  diberikan  oleh  Pemerintah Pusat membuktikan bahwa respon daerah berbeda untuk dana transfer daripada pendapatan daerahnya sendiri. Ketika respon Pemerintah Daerah lebih tinggi  untuk transfer dibandingkan pendapatan  daerah  maka  disebut flypaper  effect (Kusumadewi  &  Rahman,  2007). Prediksi Belanja  Daerah  khususnya  pada  DAU  tetap  lebih  tinggi  dibanding  daya  prediksi  PAD  maka
terjadi flypaper effect. Semakin tinggi DAUt-1 maka semakin tinggi BDt, dan  apabila semakin tinggi perolehan PADt-1 maka akan semakin tinggi pula BDt (Prediksi Belanja Daerah dimasa mendatang). Pada  perspektif teori  pelayanan  menurut  Davis  dan  Donaldson  dalam  Mutaqqin (2014)  teori  ini  menunjukkan  situasi  pemerintah  daerah  mengabdikan  dirinya  untuk  melayani masyarakat  salah  satunya  dengan  berusaha  menunjukkan  tanggung  jawab  atas  kinerjanya yang  baik  dengan  meningkatkan  sumber  daya  daerah  yang  bisa  mempertanggungjawabkan keuangan  yang  dipercayakan  kepadanya,  kekayaan  yang  besar,  bisa  dipercaya  dalam mendengarkan aspirasi-aspirasi yang diberikan masyarakat sehingga pemerintah daerah dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan melayani dengan baik masyarakat sesuai dengan visi misi pemerintah daerah tersebut secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan di masyarakat. Menurut Iskandar  (2012) Flypaper  effect merupakan  suatu  kondisi  dimana  stimulus  terhadap pengeluaran  daerah  yang  disebabkan  oleh  adanya  perubahan  dalam  jumlah  transfer ( unconditional grants ) dari pemerintah pusat lebih besar dari yang disebabkan oleh perubahan dalam  pendapatan  daerah. Menurut Tuaputimain (2019) mengungkapkan  bahwa pengaruh DAU pada tahun sebelumnya terhadap Belanja Daerah tahun berjalan memiliki pengaruh yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengaruh PAD pada tahun sebelumnya terhadap belanja daerah atau dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan belanja daerah  tahun  berjalan  lebih  ditentukan  oleh  DAU  daripada  PAD    yang  telah  diterima  pada periode  sebelumnya.  Ini  juga  membuktikan  bahwa  dalam  respon  Pemda  terhadap  DAU  dan PAD pada tahun sebelumnya juga terjadi flypaper effect . H4: Pengaruh DAU t-1 terhadap BD t lebih besar daripada pengaruh PAD t-1 Terhadap BD t

## METODE PENELITIAN
Objek pada penelitian ini adalah BPKAD Riau pada laporan realisasi anggaran dan APBD tahun 2017-2019. Data dalam penelitian ini berdasarkan laporan keuangan di kota/kabupaten Provinsi Riau yaitu Kota Pekanbaru (ibu kota provinsi) dan Kota Dumai yang mempunyai 10 Kabupaten yaitu, Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Pelalawan, Siak, Bengkalis, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu,  Indragiri  Hilir,  Kepulauan  Meranti. Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah full  sampling ,  yaitu  semua  daerah  Kabupaten/Kota  di  Riau  yang melaporkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Riau yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan studi kepustakaan.
Variabel  dependen dalam penelitian  ini  adalah  Belanja Daerah.  Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Belanja Daerah merupakan anggaran tahunan pemerintahan daerah yang telah dibahas  ataupun  disepakati  oleh  pemerintah  daerah  dan  DPRD  untuk  ditetapkan  dengan peraturan daerah. Variabel independen dalam penelitian ini adalah dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD). DAU merupakan salah satu menjadi salah satu komponen pendapatan  pada APBD  serta  komponen  belanja  pada  APBN.  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 27 Ayat 1 dalam APBN telah ditetapkan Jumlah keseluruhan DAU dari Pendapatan Dalam Negeri Neto sekurang-kurangnya  sebesar  26%.  Proporsi  DAU  antara  provinsi  dan  kabupaten/kota  dilihat dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.  Dalam  hal  penentuan  proporsi  dimaksud  belum  dapat  dihitung  secara kuantitatif, maka  proporsi  DAU  antara  provinsi  dan  kabupaten/kota  ditetapkan  dengan imbangan  10%  dan  90%.  PAD  adalah  pemasukan  yang  didapatkan  daerah  dari  pungutan dengan  peraturan  perundang-undangan  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan  Antara  Pusat  dan  Daerah  Pasal  1  angka  18. Pendapatan  Asli  Daerah  yaitu pemasukan yang didapatkan melalui pungutan yang dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah. Pemasukan PAD seperti pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah menurut (Warsito, 2001:128).

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Tabel 3. Hasil Uji Statistik Variabel N Maksimum Minimum Rata-rata Std.Deviasi Belanja Daerah 36 375784825 96929373 180580607.22 63181790.897 Dana Alokasi Umum (DAU) 36 71012920 6800636 22434802.61 15555689.478 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 36 156882551 5140190 60781762.19 26634380.606
Tabel 3 menunjukkan bahwa belanja daerah kabupaten/kota yang mempunyai nilai minimum adalah  kepulauan  meranti  pada  tahun  2017  sebanyak  Rp.  96.929.373,  dan  kabupaten/kota yang  mempunyai  nilai  maksimum  adalah  bengkalis  2019 sebanyak  Rp.  375.784.825,  Jumlah rata-rata  hitung  untuk  Belanja  Daerah  adalah  sebesar  Rp.  18.058.060.722  dan  untuk  jumlah Deviasi  Standar  berada  diatas  rata-rata  Rp.  63.181.790.897,  hal  ini  berarti  bahwa  besarnya Belanja Daerah yang di jadikan sampel di dalam penelitian ini memiliki nilai yang bervariasi. Tabel 3 menunjukkan bahwa dana alokasi umum pada kabupaten/kota memiliki nilai minimum yaitu  Indragiri  hulu  pada  tahun  2019  sebanyak  Rp.  6.800.636,  dan  kabupaten  kota  yang mempunyai nilai maksimum adalah kampar pada tahun 2017 sebanyak Rp. 71.012.920, Jumlah rata-rata hitung untuk dana alokasi umum adalah sebesar Rp. 2.243.480.261 dan untuk jumlah Deviasi  Standar  berada  diatas  rata-rata  Rp.  15.555.689.478,  hal  ini  berarti  bahwa  besarnya dana alokasi umum yang di jadikan sampel di dalam penelitian ini memiliki nilai yang bervariasi. Tabel  3 menunjukkan bahwa pendapatan  asli  daerah kabupaten/kota  yang  mempunyai  nilai minimum  adalah  kepulauan  meranti  pada  tahun  2018  sebanyak  Rp.  5.140.190,  dan kabupaten/kota yang memiliki nilai maksimum adalah pelalawan pada tahun 2019 sebanyak Rp. 156.882.551,  Jumlah  rata-rata  hitung  untuk  pendapatan  asli  daerah  adalah  sebesar  Rp. 6.078.176.219 dan untuk jumlah Deviasi Standar berada diatas rata-rata Rp. 26.634.380.606, hal  ini  berarti  bahwa  besarnya  pendapatan  asli  daerah  yang  di  jadikan  sampel  di  dalam penelitian ini memiliki nilai yang bervariasi.
Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis Variabel B t-stat Signifikansi Dana Alokasi Umum 1,715 2,673 0,012** Pendapatan Asli Daerah -0,195 -0,521 0,606 Flypaper effect t -0,009 -0,103 0,918 Flypaper effect t-1 -0,055 -0,244 0,809 Cons 7,548 5,515 0,000 N 36 Adj. R Square (R 2 ) 0,131
Catatan: ** signifikansi 5%
Tabel 4 menunjukkan hasil hipotesis dari masing-masing variabel. Dana alokasi umum memiliki nilai  signifikansi  sebesar  0,012 < 0,05  dan  memiliki  nilai  arah  yang  positif  sehingga  dapat dikatakan  bahwa H1 terdukung .  Sedangkan untuk  variabel pendapatan  asli  daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,606 > 0,05. Ini menunjukkan bahwa untuk H2 tidak terdukung . Hasil dari  pengujian  diatas  bisa  disimpulkan  bahwa  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Riau  pada tahun 2017-2019 terdapat flypaper effect karena DAU berpengaruh dibandingkan dengan PAD yang  tidak  berpengaruh.  Dengan  demikian,  dapat  diketahui  bahwa  pengaruh  DAU  terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah yang artinya H3 terdukung . Pada tabel 4  diatas DAU (dana alokasi  umum) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,918 > 0,05 sedangkan pada PAD (pendapatan asli daerah) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,809 > 0,05 sehingga dapat dikatakan H4 tidak terdukung . Hal ini berarti DAU (dana alokasi umum) dan PAD (pendapatan asli daerah) pada periode tahun sebelumnya tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah pada tahun terakhir penelitian.

## Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Daerah
Dalam  penelitian  ini  hasil  pengujian  hipotesis  pertama  menunjukkan  bahwa  DAU  berpegaruh positif  dan  signifikan  terhadap  Belanja  Daerah.  Pengaruh  positif  disini  menunjukkan  bahwa semakin  tinggi  DAU  (dana  alokasi  umum)  maka  Belanja  Daerah  akan  semakin  meningkat. Dana  alokasi  umum  (DAU)  merupakan  dana  yang  dialokasikan  oleh  pemerintah pusat  yang diberikan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  pemerataan  keuangan  antar  daerah  dalam mencukupi kebutuhan daerah itu sendiri (Hairiyah et al., 2017).
Perilaku  tersebut  sesuai  dengan  penjelasan  terkait teori  pelayanan  menurut  Davis  dan Donaldson  dalam  Mutaqqin  (2014)  teori  ini  menunjukkan  situasi  pemerintah  daerah mengabdikan dirinya untuk melayani masyarakat salah satunya dengan berusaha menunjukkan tanggung  jawab  atas  kinerjanya  yang  baik  dengan  meningkatkan  sumber  daya  daerah  yang bisa  mempertanggungjawabkan  keuangan  yang  dipercayakan  kepadanya,  kekayaan  yang besar,  bisa  dipercaya  dalam  mendengarkan  aspirasi-aspirasi  yang  diberikan  masyarakat sehingga pemerintah daerah dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan melayani dengan baik masyarakat  sesuai  dengan  visi  misi  pemerintah  daerah  tersebut  secara  optimal  dalam meningkatkan  kesejahteraan  di  masyarakat. Sehingga  dengan  adanya  DAU (dana  alokasi umum) untuk mencukupi kebutuhan di daerah maka ini selaras dengan tujuan dari pemerintah pusat agar pemerataan keuangan daerah terlaksana dengan baik.
Menurut Lestari et  al., (2016) dalam  penelitianya  menunjukkan  bahwa  DAU  berpengaruh terhadap belanja daerah. Artinya semakin tinggi nilai dari DAU maka akan semakin tinggi pula Belanja  Daerah  dan  sebaliknya.  Dana  Alokasi  Umum  terhadap  kemandirian  keuangan  pada pemerintah daerah menunjukkan pengaruh yang signifikan dan negatif. Artinya semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka tingkat Kemandirian Keuangan Daerah tersebut rendah.
Hasil  pada  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  kesit  pada  tahun  2004  yang  menjelaskan bahwa DAU (dana alokasi umum) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Dana transfer yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah menyebabkan pemerintah daerah lebih leluasa  menggunakan  dana  tersebut  untuk  keperluan  belanja  agar  dapat  memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat.
Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari et al., (2016), Lambut & Budiarso  (2013), Mangkurat  &  Perimbangan  (2015) dan  Kesit  (2004)  yang  menghasilkan kesimpulan adanya pengaruh positif dan signifikan antara DAU (dana alokasi umum) terhadap Belanja Daerah.

## Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah
Dalam penelitian ini hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa PAD (pendapatan asli daerah)  berpengaruh  negatif  terhadap  Belanja  Daerah.  Pengaruh  negatif  disini  menunjukkan bahwa  kontribusi  PAD  (pendapatan  asli  daerah)  belum  sepenuhnya  mampu  meminimalkan ketergantungan  daerah  Kabupaten/kota  Provinsi  Riau  terhadap  bantuan  dana  yang  diberikan pemerintah  pusat.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  PAD  di  Provinsi  Riau  masih  relatif rendah  dikarenakan  pemerintah  daerah  kurang  maksimal  dalam  memanfaatkan  dan mengembangkan  sumber-sumber  pendapatan  yang  ada  di  Provinsi  Riau  sehingga  dapat disimpulkan bahwa pemerintah Provinsi Riau masih belum mandiri.
Stewardship Theory merupakan ’ suatu  teori  yang ’ menjelaskan  situasi dimana  para  manajer lebih  termotivasi  pada  visi  misi  organisasi  untuk  kepentingan  bersama  dan  tidak  termotivasi terhadap  kepentingan individu  menurut  Schorman  dan  Donaldson  dalam  Mutaqqin,  (2014). Teori ini menjelaskan bahwa dalam menjalankan fungsi dan tugasnya seorang manajer untuk mencapai tujuan organisasi adalah dengan mengabdikan dirinya untuk melayani kebutuhan di masyarakat.  Pada  penelitian  ini  implikasi  teori stewardship adalah  pemerintah  daerah mengabdikan dirinya untuk melayani masyarakat salah satunya dengan berusaha menunjukkan tanggung  jawab  atas  kinerjanya  yang  baik  dengan  meningkatkan sumber  daya  daerah  yang banyak,  yang ’’ bisa membuat  pertanggung  jawaban  keuangan  yang  telah  dipercayakan
kepadanya, kekayaan yang besar, bisa dipercaya dalam mendengarkan aspirasi-aspirasi yang diberikan ’ masyarakat sehingga pemerintah daerah dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan melayani dengan baik masyarakat sesuai dengan visi misi pemerintah daerah tersebut secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan di masyarakat.
Teori tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan. Hal ini disebabkan karena kurangnya  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  mengoptimalkan  sumber-sumber pendapatan  yang  ada  di  daerah  tersebut  sehingga  pemerintah  daerah  masih  bergantung dengan  dana  transfer  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat.  Keadaan  ini  menggambarkan bahwa adanya ketimpangan yang cukup signifikan dari segi kemampuan daerah (Mangkurat & Perimbangan, 2015).
Pemerintah daerah cenderung menggunakan DAU (dana alokasi umum) dibandingkan dengan menggunakan  PAD  (pendapatan  asli  daerah)  dikarenakan  masih  lemahnya  pemasukan  dari PAD (pendapatan asli daerah) sehingga jika pemerintah daerah menjadikan PAD sebagai dana utama  dalam  belanja  daerah maka  kebutuhan  daerah  tidak  terpenuhi  secara  maksimal. Pemerintah daerah harus memenuhi kebutuhan daerah agar tercukupi dengan baik walaupun dengan  menjadikan  DAU  sebagai  dana  utama  dalam  belanja  daerah  sehingga  pemerintah daerah  tidak  fokus  memikirkan  bagaimana  mengembangkan  atau  meningkatkan  pemasukan dengan  mengandalkan  PAD  sebagai  dana  utama  untuk  belanja  daerah  karena  pemerintah daerah lebih terfokus dengan bagaimana belanja daerah tercukupi dan dapat melayani dengan baik kebutuhan di masyarakat.
Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Kusumadewi & Rahman (2007) menunjukkan bahwa PAD (pendapatan asli daerah) tidak mempunyai pengaruh terhadap Belanja Daerah dan Aprilla  &  Saputra  (2011) dalam  penelitianya  menyatakan  bahwa  pertumbuhan  PAD (pendapatan  asli  daerah)  berpengaruh  negatif  terhadap  pertumbuhan  Belanja  Daerah. Penelitian  ini  mendukung  penelitian  dari Kusumadewi  &  Rahman  (2007), Aprilla  &  Saputra (2011), Mangkurat & Perimbangan (2015), Amalia et al., (2015) yang menunjukkan bahwa PAD (pendapatan asli daerah) berpengaruh negatif terhadap belanja daerah. Namun, hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan Tuaputimain (2019), Putri (2014), Lambut & Budiarso (2013), Umum (2017).
Pengaruh DAUt terhadap BDt lebih besar dari pada pengaruh PADt terhadap BDt Hasil  pengujian  pada hipotesis  ketiga  menunjukkan  bahwa  DAU  (dana  alokasi  umum) berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja  daerah  dibandingkan  PAD  (pendapatan  asli  daerah) terhadap belanja daerah. Hasil pengujian hipotesis pertama diketahui bahwa DAU berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  belanja  daerah  sedangkan  PAD  tidak  berpengaruh  negatif terhadap belanja daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi flypaper effect pada pengaruh  pertumbuhan  DAU  yang  lebih  besar  terhadap  belanja  daerah  daripada  pengaruh pertumbuhan PAD terhadap belanja daerah.
Penelitian ini sesuai dengan Perilaku tersebut sesuai dengan penjelasan terkait teori pelayanan menurut Davis dan Donaldson dalam Mutaqqin (2014) teori ini menunjukkan situasi pemerintah daerah  mengabdikan  dirinya  untuk  melayani  masyarakat  salah  satunya  dengan  berusaha menunjukkan  tanggung  jawab  atas  kinerjanya  yang  baik  dengan  meningkatkan  sumber  daya daerah  yang  bisa  mempertanggungjawabkan  keuangan  yang  dipercayakan  kepadanya, kekayaan  yang  besar,  bisa  dipercaya  dalam  mendengarkan  aspirasi-aspirasi  yang  diberikan masyarakat sehingga pemerintah daerah dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan melayani dengan  baik  masyarakat  sesuai  dengan  visi  misi  pemerintah  daerah  tersebut  secara  optimal dalam meningkatkan kesejahteraan di masyarakat.
Penelitian Wahyuni & Supheni (2017) mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk  Periode  2012-2016  telah  terjadi Flypaper  Effect terhadap  belanja  daerah.  Artinya respon  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Nganjuk  masih  menggunakan  dana  alokasi  umum sebagai dana utama dalam membiayai belanja daerahnya daripada PAD. Kesimpulanya adalah
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Nganjuk  telah  terjadi Flypaper  Effect pada  belanja  daerah sehingga  hipotesis  dapat  diterima. Bisa  dikatakan Flypaper  Effect apabila  respon  pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhannya terhadap dana alokasi umum (DAU) yaitu pemasukan yang  diterima  dari  transfer  pemerintah  pusat  lebih  mendominasi  dibandingkan  dengan pendapatan asli daerah (PAD) .
Pada penelitian Tuaputimain (2019) menjelaskan jika pengaruh PAD terhadap belanja daerah jika dibandingkan dengan pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih kuat. Dapat dikatakan bahwa  pemerintah  daerah  dalam  menentukan  kebijakan  belanjanya  lebih  didominasi  oleh jumlah  DAU  yang  diterima  pada  tahun  berjalan  daripada  PAD  nya  sendiri.  Bisa  disimpulkan telah  terjadi flypaper  effect dalam  respon  daerah  terhadap  DAU  dan  PAD. Penelitian  ini mendukung  hasil  penelitian  dari Wahyuni  &  Supheni  (2017)  dan Tuaputimain  (2019)  yang menghasilkan  kesimpulan  bahwa pengaruh  DAUt  terhadap  belanja  daerah  lebih  besar dan signifikan dari pada pengaruh PADt terhadap belanja daerah.

## Pengaruh DAUt-1 terhadap BDt lebih besar daripada pengaruh PADt-1 Terhadap BDt
Hasil pengujian pada hipotesis keempat menunjukkan bahwa kedua variabel independen yaitu DAU dan PAD pada tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal ini tidak dapat  membuktikan  bahwa  telah  terjadinya flypaper  effect karena  dapat  dikatakan  terjadinya flypaper effect apabila DAU berpengaruh signifikan dibandingkan PAD terhadap belanja daerah. Penelitian  ini  sesuai  dengan teori  pelayanan  menurut  Davis  dan  Donaldson  dalam  Mutaqqin (2014)  teori  ini  menunjukkan  situasi  pemerintah  daerah  mengabdikan  dirinya  untuk  melayani masyarakat  salah  satunya  dengan  berusaha  menunjukkan  tanggung  jawab  atas  kinerjanya yang  baik  dengan  meningkatkan  sumber  daya  daerah  yang  bisa  mempertanggungjawabkan keuangan  yang  dipercayakan  kepadanya,  kekayaan  yang  besar,  bisa  dipercaya  dalam mendengarkan aspirasi-aspirasi yang diberikan masyarakat sehingga pemerintah daerah dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan melayani dengan baik masyarakat sesuai dengan visi misi pemerintah daerah tersebut secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan di masyarakat. Teori tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah menetapkan kebijakan belanja daerah pada tahun berjalan tidak ditentukan oleh  DAU  dan  PAD  yang  sudah  diterima  pada  periode  tahun  sebelumnya  sehingga  dalam respon pemerintah daerah terhadap DAUt-1 dan PADt-1 membuktikan tidak terjadinya flypaper effect. Penelitian  ini  sejalan  dengan Aprilla  &  Saputra  (2011) yang  menunjukkan  bahwa pertumbuhan DAU pada tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap belanja daerah tahun berjalan  sedangkan  PAD  tahun  sebelumnya  berpengaruh  terhadap  belanja  daerah  dengan kesimpulan dalam penelitianya bahwa tidak terjadi flypaper effect .

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian di  atas  maka  dapat  disimpulkan yaitu: Pertama,  dana  alokasi umum  (DAU)  berpengaruh terhadap  belanja  daerah sehingga  semakin  bertambahnya dana alokasi umum (DAU) akan mempengaruhi besarnya pengeluaran pada belanja daerah. Artinya, Pemerintah Daerah di Provinsi Riau mengalami flypaper effect karena pengeluaran Pemerintah Daerah lebih mengandalkan dana transfer dari Pemerintah Pusat untuk mencukupi kebutuhan Daerahnya,  Kedua,  pendapatan  asli  daerah  (PAD) tidak  berpengaruh dimana  hal  ini menunjukkan bahwa setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Riau cenderung kurang memanfaatkan sumber  daya  yang  ada  di  daerahnya dalam meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  (PAD) sebagai  sumber  pengeluaran  utama  belanja  daerah. Ketiga, dana  alokasi  umum (DAU)  lebih mempengaruhi  belanja  daerah  dibandingkan  dengan  pendapatan  asli  daerah  (PAD).  Hal  ini membuktikan bahwa telah terjadi flypaper effect pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau periode tahun 2017-2019 dimana tingkat kemandirian Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dapat dikatakan masih  rendah  karena dipengaruhi  oleh tingginya  tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat untuk mencukupi kebutuhan disetiap daerahnya
dan  kurang  optimalnya  pemerintah  daerah  di  Provinsi  Riau  dalam  mengembangkan  potensi yang ada di daerah tersebut. Keempat, Dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD)  tahun  sebelumnya  (2016) tidak  berpengaruh terhadap  belanja  daerah  (2019).  Hasil pengujian ini membuktikan bahwa tidak terjadi flypaper effect .
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan  yang  dilalui  selama  penulisan  yaitu  keterbatasan  pada penelitian ini yaitu adanya kendala pada data normalitas dan harus melakukan transform data agar data penelitian menjadi berdistribusi normal dengan menggunakan logaritma natural. Oleh karena  itu  untuk  penelitian  selanjutnya bisa  lebih  memperhatikan  data  yang  digunakan  untuk mengolah data sehingga nantinya data variabel dalam penelitian ini dapat berdistribusi normal dan bisa menggunakan aspek lain seperti dana bagi hasil ataupun perilaku pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
Penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan baik dari dana alokasi umum (DAU) maupun pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja daerah di Provinsi Riau. Hal ini membuktikan  bahwa  pemerintah  daerah  Provinsi  Riau  masih  belum  mandiri  dan  bergantung terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Akan tetapi, dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah pada tahun sebelumnya tidak memengaruhi belanja daerah tahun berjalan. Adanya hal tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi maupun pertimbangan untuk pemerintah daerah  di  Provinsi  Riau  dalam  mengambil  keputusan  dalam  merealisasikan  anggaran  dan meningkatkan kinerja keuangan serta mengoptimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk menjadikan  pendapatan  asli  daerah  sebagai  pendanaan  utama  dalam  mencukupi  dan mengelola kebutuhan daerahnya sendiri.

## REFERENSI
Republik  Indonesia.  (2004).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004 Tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
Amalia,  W.  R.,  Nor,  W.,  &  Nordiansyah, M.  (2015).  Flypaper  Effect  pada  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  terhadap Belanja  Daerah  pada  Pemerintah  …. Jurnal  Akuntansi  Dan  Bisnis , 1 (2),  188–200. http://jab.fe.uns.ac.id/index.php/jab/article/view/171
Aprilla,  N.,  &  Saputra,  R.  A.  (2011).  Pengaruh  Flypaper  Effect,  Dana  Alokasi  Umum  dan Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Indonesia. Jurnal Akuntansi , 1 (1), 1–74.
Citra,  C.  K.  B.,  &  Jatmiko,  B.  (2017).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Terjadinya Flypaper Effect terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten & Kota  di  DIY  2010-2016). Reviu  Akuntansi  Dan  Bisnis  Indonesia , 1 (2),  121–130. https://doi.org/10.18196/rab.010211
Hairiyah, Malisan, L., & Fakhroni, Z. (2017). Pengaruh DAU, DAK dan PAD terhadap Belanja Modal. Kinerja , 14 (2), 85–91. https://doi.org/10.29264/jkin.v14i2.2483
Iskandar, I. (2012). Flypaper Effect Pada Unconditional Grant. Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan , 13 (1), 113.
https://doi.org/10.23917/jep.v13i1.186
Kuncoro,  H.  (2004).  Pengaruh  Transfer  Antar  Pemerintah  pada  Kinerja  Fiskal  Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan , 34 , 47–63. Kuncoro,  H.  (2007).  Fenomena Flypaper  Effect  pada  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi X , 1–29.
Kusumadewi,  D.  A.,  &  Rahman,  A.  (2007).  Flypaper  Effect  pada  Dana  Alokasi  Umum (DAU) dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  Belanja  Daerah  pada  Kabupaten/Kota  di Indonesia. Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia , 11 , 67–80.
Lambut, A.  K., & Budiarso, N. (2013). Flypaper  Effect Pada DAU dan  PAD terhadap  Belanja Daerah  Pada  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Utara. Jurnal  Accountability , 2 (1),  50–60. https://media.neliti.com/media/publications/84969-ID-analisis-profesionalisme-anggota- dprd-da.pdf
Lestari,  A.,  Dali,  N.,  &  Abdullah,  M.  (2016).  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (Dau)  dan Pendapatan  Asli  Daerah  (Pad)  terhadap  Belanja  Modal  Dan  Kemandirian  Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan , 1 (2), 44–55. https://doi.org/10.33772/jpeb.v1i2.1801
Mangkurat, U. L., & Perimbangan, D. (2015). Jurnal Akuntansi dan Bisnis . 15 (1), 1–12.
Putri,  A.  I.  (2014).  Flypaper  Effect  Pada  Dana  Alokasi  Umum  dan  Pendapatan  Asli  Daerah terhadap  Belanja  Daerah  Pada  Kabupaten/Kota  Di  Jawa  Tengah  Tahun  2011-2012. Diponegoro Journal of Accounting , 3 (2), 747–757.
Subadriyah, S. (2017). Flypaper Effect: Sebelum dan Sesudah Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah Akrual. Jurnal Akuntansi Multiparadigma
, 8 (3), 559–570.
https://doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7073
Tuaputimain,  Y.  (2019a).  Flypaper  Effect  Pada  Dana  Alokasi  Umum  dan  Pendapatan  Asli Daerah  terhadap  Belanja  Daerah. Gorontalo  Accounting  Journal , 2 (2),  65. https://doi.org/10.32662/gaj.v2i2.615
Tuaputimain,  Y.  (2019b).  Flypaper  Effect  Pada  Dana  Alokasi  Umum  dan  Pendapatan  Asli Daerah  terhadap  Belanja  Daerah. Gorontalo  Accounting  Journal , 2 (2),  65. https://doi.org/10.32662/gaj.v2i2.615
Umum,  D.  A.  (2017). Flypaper  Effect  ,  PAD  ,  DAU  ,  DAK  Terhadap  Belanja  Daerah  Di Kabupaten / Kota Di Indonesia . Abstrak Pendahuluan . 1 (2).
Wahyuni, S. E., & Supheni, I. (2017). Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (Pad), dan Dana  Alokasi  Umum  (Dau)  terhadap  Belanja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Nganjuk Periode 2012-2016. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis , 15 (1), 1.
https://doi.org/10.20961/jab.v15i1.171
Sulviyani, A., Firman, A., Armawaddin, M., Oleo, U. H., Tenggara, S., Oleo, U. H., Tenggara, S., Oleo, U. H., & Tenggara, S. (2018). Flypaper effect pada belanja daerah kota kendari 1 . 8 (1), 23–33.
Widi  Angga  Kurniawan.  (2016).  Flypaper  Effect  Pada  Dana  Alokasi  Umum  (Dau)  dan Pendapatan  Asli  Daerah  (Pad)  terhadap  Belanja  Daerah  Pada  Pemerintah  (Studi  Pada Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Lampung). Jurnal  Progres  Ekonomi Pembangunan , 23 (45), 5–24.
Pradipta,  W.  T.,  &  Jatmiko,  B.  (2019). Pengaruh  Flypaper  Effect,  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  dan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  terhadap  Belanja  Daerah  (Studi Empiris pada Provinsi di Indonesia Tahun 2014-2016) . 2 (2), 171–185.
Daerah,  T.  B.  (2014).  Pengaruh  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  Dau  dan  Dak  terhadap Belanja Daerah. Accounting Analysis Journal , 3 (4), 457–465.
https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4207
Ekawarna,  S.  U.  (2017). Analisis  Flypaper  Effect  pada  Belanja  Daerah  (Studi  Komparasi Daerah Induk dan Pemekaran kabupaten / kota di Provinsi Jambi) . 4 (3), 167–184.
Subadriyah, S. (2017). Flypaper Effect: Sebelum dan Sesudah Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah Akrual. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 8 (3), 559–570.
https://doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7073
Pendapatan, D.  A. N., Daerah, A.,  &  Prakosa, K.  B. (2004). Analisis  Pengaruh Dana  Alokasi Umum (Dau) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY) . 8 (2), 101–118.