INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 15350-15362 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Melakukan Transaksi Jual Beli Menggunakan E Commerce Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

## tentang Perlindungan Konsumen
Rajali Rambe 1 ✉ , Beby Sendy 2 , Hasdiana Juwita Bintang 3
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Email: ramberaja409@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini membahas Perkembangan internet dan teknologi pada bidang bisnis khususnya jual beli online (e-commerce)  semakin  hari  semakin  berkembang pesat,  sehingga  hal tersebut  menimbulkan peningkatan minat masyarakat akan e-commerce. Salah satu bentuk dari perkembangan e-commerce yakni dengan hadirnya marketplace. Marketplace merupakan wadah untuk melakukan kegiatan jual beli online. Maraknya kasus barang tidak sesuai gambar yang terjadi di marketplace menunjukkan lemahnya kedudukan konsumen dalam jual beli online. Konsumen berhak untuk memperoleh informasi gambar yang jelas terkait barang yang akan dibeli. Pedagang pada marketplace harus mengetahui bagaimana tanggung  jawab  mereka  dalam  melakukan  transaksi  elektronik  di marketplace  sehingga  tidak menimbulkan  kerugian  bagi  konsumen.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan pembelian barang melalui e-commerce menurut ketentuan Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi e- commerce yang dirugikan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian diskriptif analitis, sumber data menggunakan data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sedangkan metode pengumpulan data untuk data primer dengan cara wawancara, sedangkan data sekunder dengan penelusuran data kepustakaan yaitu mengkaji  dokumen,  peraturan,  literatur,  dan  sebagainya.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Melakukan Transaksi Jual Beli Menggunakan E Commerce  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen haruslah benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jual Beli, Konsumen, E Commerce

## Abstract
This research discusses the development of the internet and technology in the business sector, especially online buying and selling (e-commerce), which is growing rapidly day by day, so that this has led to an increase in public interest in e-commerce. One form of e-commerce development is the presence of a marketplace. Marketplace is a place to carry out online buying and selling activities. The increasing number of cases of goods not matching the picture that occur in the marketplace shows the weak position of consumers in online buying and selling. Consumers have the right to obtain clear picture information  regarding  the  goods  to  be  purchased.  Traders  in  the  marketplace  must  know  their responsibilities in carrying out electronic transactions in the marketplace so that they do not cause harm to consumers. This research aims to determine the implementation of purchasing goods through e- commerce  according  to  the  provisions  of  the  Information  and  Electronic  Transactions  Law  and  to determine legal protection for consumers who carry out e-commerce transactions who suffer losses. The research method uses a normative juridical approach, analytical descriptive research specifications, data sources use primary data and secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal  materials,  while  the  data  collection  method  for  primary  data  is  by  means  of  interviews,  while secondary data is by searching library data, namely reviewing documents, regulations, literature, and so on. The research results show that the implementation of legal protection for consumers who carry out buying  and  selling  transactions  using  e-commerce  in  terms  of  Law  Number  8  of  1999  concerning Consumer Protection must be strictly implemented in accordance with existing provisions.
Keywords: Legal Protection, Buying and Selling, Consumers, E Commerce

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  telekomunikasi,  serta  pesatnya  kemajuan teknologi  telah  mendorong  pertumbuhan  pengguna  internet  secara  signifikan. Pertumbuhan pengguna internet yang sedemikian pesatnya merupakan suatu kenyataan yang membuat internet menjadi salah satu media yang efektif untuk memperkenalkan dan menjual  barang  atau  jasa  ke  calon  konsumen  di  seluruh  dunia.  Sedangkan  Pemenuhan kebutuhan hidup  di masyarakat sangatlah  penting dan menjadi hal yang sangat utama. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut masyarakat sering menggunakan transaksi jual beli. Hal ini dapat dilihat dari trend perkembangan pembelian suatu produk yang semakin pesat. Transaksi  jual  beli  di  dalam  perdagangan  dapat  timbul  jika  terjadi  pertemuan  antara penawaran dan permintaan terhadap barang yang dikehendaki.
Tujuan  utama  dari  proses  perkembangan  teknologi  adalah  untuk  mempermudah kegiatan dan aktifitas manusia. Internet  menjadi salah satu kemajuan di bidang teknologi yang berkembang dengan begitu pesat dan meliputi berbagai aspek, di antaranya adalah dalam proses pemenuhan kebutuhan yang dilakukan dengan traksaksi jual beli. Hasil dari
perkembangan internet telah mengubah konsep jual beli dimana proses transaksi jual beli dapat dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa perlu keduanya saling bertemu secara langsung.
Jual  beli  secara  online  dikenal  dengan  istilah e-commerce.  e-commerce  secara sederhana dapat diartikan sebagai transaksi elektronik. Jenis transaksi baru ini mempunyai ruang gerak lebih luas dalam memilih produk barang dan/atau jasa. Transaksi e- commerce memberikan  peranan  penting  dalam  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  secara berkelanjutan,  meningkatkan  pelaksanaan  pembangunan  nasional  guna  mewujudkan pemerataan  pembangunan  serta  memelihara  kemantapan  stabilitas  nasional.  Salah  satu upaya  yang  dapat  dilakukan  guna  merealisasikan  pertumbuhan  ekonomi  yang  secara substansial di sektor perdagangan, khususnya di era globalisasi yaitu dengan cara melalui proses  penerapan  antara  sistem  perdagangan  dengan  Teknologi  Informasi  dalam mempermudah  melakukan  transaksi e-commerce.  E-commerce  adalah  bisnis  dengan melakukan pertukaran data (data Interchange) via internet di mana kedua belah pihak, yaitu orifinator  dan adressee atau disebut dengan penjual dan pembeli barang dan jasa, dapat melakukan bargaining dan transaksi.
Dengan adanya e-commerce, Masyarakat bisa saja merasa diuntungkan atau dapat juga merasa dirugikan. Diuntungkan apabila pemenuhan barang tersebut sesuai dengan permintaan  konsumen.  Konsumen  merasa  dirugikan  apabila  barang  yang  dibeli  oleh konsumen ternyata memiliki kecacatan. Hal ini yang sering ditemui antara pelaku usaha dan konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen sering kali disebabkan karena tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah, kondisi  seperti  ini  oleh  pelaku  usaha  dimanfaatkan  untuk  meraup  keuntungan  sebesar- besarnya  dengan  tidak  mengindahkan  kewajiban-kewajiban  yang  sudah  seharusnya melekat  pada  para  pelaku  usaha 1 .  Seharusnya  konsumen  memiliki  hak  penuh  untuk mendapatkan perlindungan. Namun banyak konsumen yang belum menyadari bahwa ada Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Seperti halnya mengenai pembelian melalui internet secara online atau disebut juga dengan e-commerce dan salah satu bentuk dari perkembangan e-commerce yakni dengan hadirnya marketplace.
Berdasarkan  data yang dikutip dari kompas.com  pada kuartal  pertama tahun 2021 total jumlah pengunjung bulanan dari 5 marketplace terbesar di Indonesia yakni sebesar 480, 7 juta pengunjung, dengan peringkat pertama dikuasai oleh shopee sebesar 197,8 juta pengunjung, Lazada 161,7 juta pengunjung, Tokopedia  72,4 juta  pengunjung, Bukalapak 36,8 juta pengunjung, dan Tiki 22 juta pengunjung. Besarnya minat masyarakat tersebut
berpotensi menciptakan berbagai ide bisnis dalam jual beli online. Keunggulan marketplace yakni memiliki sistem keamanan yang lengkap serta fasilitas jual beli online yang lebih baik dibandingkan  dengan  transaksi  di  luar marketplace.  Meskipun  memiliki  keamanan  yang baik, marketplace  masih  berpotensi  untuk  merugikan  konsumen  karena  adanya  suatu kelemahan pada marketplace 8 . Kelemahan tersebut misalnya seperti berbagai kecurangan yang dapat dilakukan oleh para pedagang (merchant) di marketplace, salah satunya dengan menjual barang yang tidak sesuai dengan gambar yang ditampilkan di toko online (online store) mereka. Penjual memanfaatkan kelemahan yang ada di dalam marketplace sehingga mereka dapat mengelabuhi para pembelinya.
Maraknya kasus barang tidak sesuai gambar yang terjadi di marketplace menunjukkan lemahnya kedudukan konsumen dalam jual beli online, meskipun demikian bukan berarti penjual bebas menjual barang mereka tanpa mematuhi regulasi yang berlaku. Konsumen berhak untuk memperoleh informasi gambar yang jelas terkait barang yang akan  dibeli. Pedagang pada marketplace harus mengetahui bagaimana tanggung jawab mereka dalam melakukan transaksi elektronik di marketplace sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Bagi penulis, rumusan masalah yang akan dibahas dan dituntaskan pada jurnal ini adalah
1. Bagaimana pengaturan umum tentang e-commerce?
2. Bagaimana syarat sahnya perjanjian jual-beli melalui E-Commerce
3. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Melakukan Transaksi Jual Beli Menggunakan  E  Commerce  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen?
Berdasarkan dari uraian di atas, maka penelitian ini berjudul “ Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Melakukan Transaksi Jual Beli Menggunakan E Commerce Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ” .

## METODE PENELITIAN
Penelitian merupakan suatu sarana bagi pengembangan pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan obyek yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode pendekatan yuridis normatif. pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan  cara  menelaah  teori-teori,  konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta  peraturan perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Pendekatan  ini  dikenal
pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang- undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
Spesifikasi Penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis [9].Dalam penelitian ini analisis dan tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep  atau  sifat  umum  di  aplikasikan  untuk  menjelaskan  seperangkat  data,  atau menunjukan perbandingan atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain. Dalam penelitian ini akan di uraikan atau digambarkan mengenai tinjauan yuridis pembelian barang lewat E- Commerce. Jenis data yang digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan  jenis    data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelaahan kepustakaan  atau  penelaahan  terhadap  berbagai  literatur  atau  bahan  pustaka  yang berkaitan  dengan  masalah  atau  materi  penelitian.  Metode  pengumpulan  data  untuk memperoleh  suatu  kebenaran  dalam  penelitian,  maka  metode  pengumpulan  data  yang dapat  digunakan  oleh  penulis  adalah  dengan  mengumpulkan  data – data  kepustakaan, dokumen- dokumen, dan peraturan - peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini, lalu dilakukan pengkajian dan penelahaan dari informasi-informasi yang telah dibaca, didengar, dan dipelajari penulis, sehingga metode pengumpulan data ini dinamakan penelitian studi kepustakaan dan guna memeperoleh hasil penelitian yang semaksimal mungkin.
Metode  Analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  kualitatif,  yaitu  uraian  data  secara bermutu  dalam  bentuk  kalimat  yang  teratur,  runtun,  logis  dan  tidak  tumpang  tindih sehingga  memudahkan  implementasi  data  dan  pemahaman  hasil  analisis.  Dalam  hal  ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah  diterima  terutama  mengenai  konsistensi  jawaban  dari  keragaman  bahan  dan  data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap perlindungang hukum terhadap konsumen dalam pembelian barang lewat E-Commerce.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Umum Tentang E-Commerce
Sebelum masuk ke pengertian E-commerce, sekilas akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian Jual-beli adalah suatu perjajian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya  untuk  menyerahkan  hak  milik  atas  suatu  barang  dan  pihak  yang  lain  untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan atau memindahkan hak  miliknya atas barang yang  ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak lain, membayar harga yang telah disetujuinya. Meskipun tiada disebutkan  dalam  satu  hal  pasal  undang- undang,  namun  sudah  semestinya  “harga”  ini
harus berupa sejumlah uang. Karena bila tidak demikian dan harga itu berupa barang maka bukan lagi jual-beli yang terjadi, tetapi tukar- menukar atau barter. Jual-beli juga merupakan perjanjian konsensuil, artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah pada detik tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok yaitu barang dan harga. Hal ini dijelaskan pada Pasal 1458 KUH Perdata. Menurut Volmar sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat mengatakan bahwa jual-beli adalah pihak yang satu penjual ( verkopen) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (loper) untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang.
E-commerce  adalah  suatu  proses  membeli  dan  menjual  produk-  produk  secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan computer sebagai perantara transaksi bisnis. E- commerce juga dapat diartikan bahwa adanya transaksi jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen yang pembelian dan pemesanan barangnya melalui media online. Di dalam pengertian lain, e-commerce yakni transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan dan peralihan hak.Definisi e- commerce  menurut  David  Baum  (1999)  adalah  satu  set  teknologi,  aplikasi-aplikasi,  dan proses bisnis yang dinamis untuk menghubungkan perusahaan, konsumen, dan masyarakat melalui  transaksi  elektronik  dan  pertukaran  barang,  pelayanan,  dan  informasi  yang dilakukan secara elektronik.
Dari berbagai definisi, terdapat kesamaan. Kesamaan tersebut memperlihatkan bahwa e-commerce memiliki karakteristik sebagai berikut:
a. Terjadi transaksi antara dua belah pihak;
b. Adanya pertukaran barang, jasa atau informasi; dan
c. Internet  merupakan  medium  utama  dalam  proses  atau  mekanisme  perdagangan tersebut
Pengaturan  tentang E-commerce  di  Indonesia  terdapat  dalam  adalah  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE mengatur  berbagai  aspek  terkait  transaksi  elektronik,  termasuk  di  dalamnya  aktivitas  e- commerce. Cakupan UU ITE dalam E-commerce*
UU ITE mengatur hal-hal seperti:
- Keamanan dan integritas sistem elektronik yang digunakan dalam e-commerce.
- Perlindungan data pribadi konsumen.
- Tindak pidana terkait transaksi elektronik, seperti penipuan online.

## UU Perdagangan: Melindungi Konsumen dan Pelaku Usaha
Selain  UU  ITE,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan  (UU Perdagangan) juga turut berperan dalam mengatur aktivitas e-commerce. UU Perdagangan melindungi konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi perdagangan, termasuk transaksi elektronik.

## Ketentuan Perlindungan Konsumen dalam E-commerce
UU Perdagangan mengatur mengenai:
- Hak  konsumen  untuk  mendapatkan  informasi  yang  akurat  dan  lengkap  tentang produk yang dijual secara online.
- Kewajiban  pelaku  usaha  untuk  memberikan  jaminan  dan  garansi  produk  sesuai ketentuan.
- Prosedur  penanganan  keluhan  dan  penyelesaian  sengketa  antara  konsumen  dan pelaku usaha.
- Kewajiban Pelaku Usaha E-commerce*
Pelaku usaha e-commerce wajib mematuhi ketentuan UU Perdagangan, seperti:
- Mencantumkan informasi identitas usaha yang jelas dan akurat.
- Menjelaskan secara rinci kondisi, spesifikasi, dan garansi produk yang ditawarkan.
- Menyediakan mekanisme yang mudah diakses untuk penanganan keluhan konsumen. Peraturan  Pemerintah  dan  Keputusan  Menteri  terkait  E-commerce  Selain  kedua undang-undang  tersebut,  pemerintah  juga  mengeluarkan  peraturan  dan  keputusan menteri
Syarat Sahnya Perjanjian Jual-Beli melalui E-Commerce
Dasar syarat sahnya perjanjian jual beli yakni sudah tertuang di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, hal ini juga dapat menjadi acuan syarat sahnya suatu perjanjian jual beli melalui e- commerce.  Karena  e-commerce  juga  merupakan  kegiatan  jual  beli  yang  perbedaannya dilakukan melalui media online. Hanya saja dalam jual beli melalui e-commerce dilakukan melalui  media  internet  yang  bisa  mempercepat,  mempermudah  dan  transaksi  jual  beli tersebut. Dalam UU ITE juga menambahkan beberapa persyaratan lain, misalnya:
a. Beritikad baik (Pasal 17 ayat 2);
b. Ketentuan mengenai waktu pengiriman dan penerimaan Informasi dan/atau Transaksi Elektronik (Pasal 8); dan
c. Menggunakan Sistem Elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab jawab (Pasal 15).
Dalam perjanjian e-commerce, terdapat proses penawaran dan  proses persetujuan jenis  barang  yang  dibeli  maka  transaksi  antara  penjual  ( seller)  dengan  pembeli  (buyer) selesai.  Penjual  menerima  persetujuan  jenis  barang  yang  dipilih  dan  pembeli  menerima konfirmasi bahwa pesanan atau pilihan barang telah diketahui oleh penjual. Setelah penjual menerima  konfirmasi  bahwa  pembeli  telah  membayar  harga  barang  yang  dipesan, selanjutnya penjual akan melanjutkan atau mengirimkan konfirmasi kepada perusahaan jasa pengiriman untuk mengirimkan barang yang dipesan ke alamat pembeli. Setelah semua proses  terlewati,  dimana  ada  proses  penawaran,  pembayaran,  dan  penyerahan  barang maka perjanjian tersebut dikatakan selesai seluruhnya atau perjanjian tersebut berakhir.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Melakukan Transaksi Jual Beli Menggunakan E Commerce  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen
Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Yang  Melakukan  Transaksi  Jual  Beli Menggunakan E Commerce Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen akan dilihat terlebih dahulu dari keberadaan kontrak elektronik (e- commerce) menawarkan praktek dagang yang praktis dan cepat bagi pihak penjual dan pembeli, serta mampu mempertemukan banyak pihak yang datang dalam wilayah berbeda dalam  satu  wadah  yang  bersifat borderless  atau  tanpa  batas.  Kontrak  elektronik  (e- commerce)  yang  didasarkan  atas  transaksi  bisnis  secara  elektronik,  khususnya  yang menyangkut transaksi online ordernya sebagaimana dikemukakan oleh Onno W. Purbo dan Aang  Arif  Wahyu.  Dalam  proses  jual  beli  melalui  layanan  internet  ini,  sebelum  lahirnya kontrak  elektronik (e-commerce)  terdapat  kewajiban  pelaku  usaha  untuk  memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai identitas pelaku usaha, syarat dan ketentuan kontrak, serta produk sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:
“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yaang ditawarkan. Yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar” meliputi:
1. Informasi  mengenai  identitas  serta  status  subjek  hukum  dan  kompetensinya,  baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
2. informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/ atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/ jasa.”
Hal tersebut di atas merupakan salah satu syarat dari sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang termasuk dalam syarat causa yang halal, yang artinya tidak boleh  bertentangan  dengan  undang-  undang,  dan  jika  dilanggar  maka  perjanjian  atau kontrak tersebut dikatakan batal demi hukum. Diperlukan perlindungan hukum bagi warga Negara  terhadap  tindakan  hukum  pemerintah.  Menurut  Sjachran  Basah,  perlindungan terhadap warga Negara diberikan bila sikap tindak administrasi Negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya, sedangkan perlindungan terhadap administrasi Negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.
Transaksi elektronik di dalamnya terdapat subjek hukum, dalam hal ini adalah pelaku usaha  dan  konsumen,  melakukan  transaksi  perdagangan  melalui  teknologi  informasi berupa internet sehingga melahirkan perjanjian. Dalam perjanjian ada yang disebut dengan dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik untuk menghindari adanya  penyalahgunaan  oleh  orang  yang  tidak  bertanggung  jawab  yang  dapat digolongkan  sebagai  kejahatan  dalam  transaksi  elektronik.  Maka  dari  itu  dibutuhkan perlindungan  hukum  bagi  para  subjek  hukum  yang  melakukan  transaksi  elektronik  ini. Dalam perjanjian terdapat dokumen elektronik, yang dimana pelaku usaha membuat isi dari dokumen  tersebut  dan  berisikan  aturan  dan  kondisi  yang  harus  dipenuhi  oleh  para konsumen.  Aturan  tersebut  digunakan  sebagai  perlindungan  hukum  bagi  kedua  belah pihak. Perlindungan hukum bagi kedua belah pihak adalah:
a. Perlindungan hukum untuk pelaku usaha ditekankan dalam hal pembayaran, dimana konsumen diharuskan membayar penuh dan melunaskan pembayaran tersebut dan kemudian melakukan konfirmasi pembayaran baru setelah itu barang akan dikirimkan.
b. Perlindungan hukum bagi konsumen terletak pada garansi berupa pengembalian atau penukaran barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dipesan. Konsumen  dan  pelaku  usaha  merupakan  pihak  yang  harus  mendapatkan perlindungan hukum. Namun fokus dari penulisan jurnal ini ialah ke perlindungan hukum bagi konsumen. Konsumen harus dilindungi oleh hukum karena salah satu sifat dan tujuan hukum adalah memberikan pengayoman pada masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk kepastian  hukum  yang  menjadi  hak  konsumen.  Pasal  49  ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah Nomor  82  Tahun  2012  Tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik
menjelaskan bahwan pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi. Apabila ternyata barang yang konsumen terima tidak sesuai dengan foto pada iklan toko online tersebut (sebagai bentuk penawaran), konsumen dapat menggugat Pelaku Usaha secara perdata dengan alasan terjadinya wanpretasi atas transaksi jual beli yang Anda lakukan dengan  penjual.
Pada transaksi yang dilakukan melalui e-commerce dan transaksi secara konvensional tetapi  melalui  media  elektronik  pada  dasarnya  merupakan  suatu  hal  yang  berbeda. Bilamana  pada  transaksi  konvensional  itu  dilaksanakan  sama  halnya  dengan  perjanjian secara konvensional, hanya terdapat sedikit perbedaan akibat dari media yang digunakan serta percakapan ataupun negosiasi yang dilakukan antara konsumen dengan pelaku usaha dilakukan  melalui  media  eletronik.  Sedangkan,  terkait  dengan  transaksi  e-commerce  itu merupakan suatu sistem yang sengaja dibuat untuk melakukan transaksi jual beli. Setelah melakukan  pembayaran, maka  pelaku  usaha akan memenuhi tanggung jawabnya untuk mengirimkan barang dan/jasa tersebut kepada konsumen.
Segala  hal  yang  berkaitan  dengan  transaksi  e-commerce  dilakukan  dengan menggunakan media elektronik baik dalam hal melakukan perjanjian, pembayaran hingga pengiriman. Pada dasarnya, transaksi jual beli yang dilakukan secara online (ecommerce) tidak  jauh  berbeda  dengan  transaksi  jual  beli  yang  dilakukan  secara  langsung  atau konvensional. Hal ini disebabkan dalam proses jual beli secara online juga menimbulkan perikatan  antara  kedua  pihak  yaitu  konsumen  dengan  pelaku  usaha  untuk  memenuhi prestasi. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli  secara  online  memang  belum  terdapat  pengaturan  hukum  yang  mengatur  secara khusus  mengenai  hal  tersebut.  Oleh  karena  itu,  dalam  perlindungan  hukum  terhadap konsumen  dalam jual beli secara  online  juga tunduk dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Hak-Hak Konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Untungnya, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk melindungi konsumen, yaitu Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (UU  Perlindungan Konsumen). UU ini menjamin berbagai hak konsumen, di antaranya:
1. Hak  atas  Informasi  yang  Benar  dan  Jelas  (Pasal  4  huruf  a):  Konsumen  berhak mendapatkan  informasi  lengkap  dan  akurat  mengenai  produk  yang  ditawarkan, termasuk deskripsi, harga, dan ketentuan garansi.
2. Hak atas Kebebasan Memilih (Pasal 4 huruf b): Konsumen bebas memilih produk yang diinginkan tanpa tekanan atau paksaan dari penjual.
3. Hak atas Keamanan dan Keselamatan (Pasal 4 huruf c): Produk yang dibeli konsumen harus aman dan tidak membahayakan kesehatan.
4. Hak untuk Didengar Keluhannya (Pasal 4 huruf d): Konsumen berhak menyampaikan keluhan dan mendapatkan tanggapan yang wajar dari penjual.
5. Hak atas Kompensasi, Ganti Rugi, dan Penggantian (Pasal 4 huruf h): Jika konsumen dirugikan karena produk yang tidak sesuai pesanan atau cacat, mereka berhak atas kompensasi, ganti rugi, atau penggantian barang.
Relevansi UU Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi E-Commerce
1. E-commerce termasuk dalam lingkup UU Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha di ranah e-commerce juga terikat dengan ketentuan undang-undang ini.
2. E-Commerce  sebagai  Pelaku  Usaha  (Pasal  13):  UU  Perlindungan  Konsumen mendefinisikan pelaku usaha sebagai pihak yang menyediakan barang atau jasa untuk konsumen. Toko online dan penjual individual di e-commerce platform
Dengan demikian Kontrak Elektronik dianggap sah apabila terdapat kesepakatan para pihak;  dilakukan  oleh  subjek  hukum  yang  cakap  atau  yang  berwenang  mewakili  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan;  terdapat  hal  tertentu;  dan  objek transaksi  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan,  kesusilaan, dan ketertiban umum. Apabila konsumen dirugikan maka pelaku usaha bisa mendapatkan sanksi Administrasi, Perdata maupun Pidana.

## SIMPULAN
Secara  keseluruhan,  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Yang  Melakukan Transaksi Jual Beli Menggunakan E Commerce Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengacu kepada perlindungan hukum bagi konsumen  dalam  perjanjian  jual  beli  melalui  media  internet  meliputi:  perlindungan konsumen  terhadap  barang  dan/atau  jasa  yang  dimulai  dari  tahap  kegiatan  untuk mendapatkan  barang  dan/atau  jasa  tersebut  sampai  akibat-akibat  yang  timbul  dari pemakaian  barang  dan/atau  jasa  tersebut.  Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen dalam suatu transaksi jual beli melalui e-commerce. Upaya perlindungan konsumen juga dilakukan dengan pemberian tanggung jawab terhadap pelaku usaha dalam diadakannya kegiatan  transaksi.  Pelaksanaan  perlindungan  konsumen  juga  didukung  dengan melibatkan  beberapa  pihak.  Upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  terlebih  dahulu  bila
terjadi  wanprestasi  jika  didasarkan  pada  UU  No.  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen, karena  pada hakikatnya pembeli itu merupakan  konsumen  yang diberikan perlindungan  hukum.  Secara  garis  besar  upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh  dalam penyelesaian sengketa (contohnya : wanprestasi) menurut UU PK, yaitu litigasi dan non litigasi.  Dari  hal  tersebut  maka,  Pemerintah  memiliki  peran  yang  penting  serta bertanggung  jawab  dalam  hal  pembinaan  serta  pengawasan  terhadap diselenggarakannya  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  serta  perlu  dilakukan sosialisasi UU ITE sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui perihal tentang keabsahan perjanjian melalui Internet tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Anugrah  Perdana  D.S,  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Penipuan  dalam
Transaksi Jual Beli Barang Elektronik secara Online di Kota Samarinda,” Universitas Mulawarman, Samarinda, 2013.
A. Novera and S. Turatmiyah, “Analisis Hukum Kekuatan Mengikat  Jual Beli  Online  (E -
Commerce),” Semin. Nas., pp. 1 – 9, 2015, [Online]. Available: www.hukum.online .
“Aspek -aspek  Hukum  Tentang  Pemalsuan  Tanda  Tangan  Digital  dalam  E- commerce.” http://elib.unikom.ac.id.
Andreas  Viklund,  “E -commerce:  Definisi,  Jenis,  Tujuan,  Manfaat  dan  Ancaman menggunakan E- commerce.” http://jurnal -sdm.blogspot.com.
Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi Cybercrime. Depok: Raja Grafindo Persada, 2013.
Dewa Gede Ananta Prasetya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Puspasutari Ujianti, “Tinjauan Yuridis Industri E -Commerce dalam Melakukan Kegiatan Transaksi Online,” J.  Konstr.  Huk.,  vol.  3,  no.  2,  pp.  365 – 370,  2022,  doi: 10.55637/jkh.3.2.4838.365-370.
Haris Faulidi Asnawi, Transaksi Bisnis e-commerce perspektif Islam. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
“https://bpptik.kominfo.go.id/2014/12/19/645/e - commerce/, 2014.” https://bpptik.kominfo.go.id/2014/12/19/645/e-commerce/, 2014.
I. P. M. Suadi, N. P. R. Yuliartini, and S. N. Ardhya, “Tinjauan Yuridis Subyek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online / E-Commerce Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” e-Journal Komunitas Yust. Univ. Pendidik. Ganesha Progr., vol. 4, no. 2, pp.
668 – 681, 2021, [Online]. Available:
file:///C:/Users/USER_CC/Downloads/apsarihadii,+52++I+Putu+Merta+Suadi+668 +-+681 (1).pdf.
K. Hidayag and A. Witasari, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Secara Online (E- Commerce),” Pros. Konstelasi Ilm. Mhs.
… , pp.
275 – 291, 2022, [Online].
Available: http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/download/20466/6606.
Kompas,  “Daftar  10  Marketplace  Online  Paling  Ramai  Pengunjung  di  Asia  Tenggara.” https://tekno.kompas.com/read/2021/05/10/15270037/daftar-10-marketplace- online-paling-ramai- pengunjung-di-asia-tenggara?page=all.
Masintoh Indriyani et al, “Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System,” Justitia J. Huk., vol. 1, no. 2, 2017.
Niniek Suparni, Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya. 2009.
R.M Suryodiningrat, Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian. Bandung, 1996.
S. S. & S. Mamud, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
Subekt, Hukum Perjanjian. Jakarta: PT Internasa, 1987.
S.  B.  S.  Brenda  Kienan, E-commerce  untuk  perusahaan  Kecil.  Jakarta:  PT  Elex  Media Komputindo, 2001.
Sjachran  Basah, Perlindungan  Hukum  atas  Sikap  tindak  Administrai  Negara.  Bandung,
1992.