## PENGELOLAAN KEUANGAN YANG PARTISIPATIF DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI ANGGARAN DI DESA

## I Wayan Sutrisna
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mahendradatta sutrisna76@yahoo.co.id
Abstrak -  Pembangunan  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Indonesia  bertujuan  untuk mewujudkan  tujuan  nasional  yakni  kesejahteraan  masyarakat  bagi  seluruh  warga. Pelaksanaan pembangunan untuk seluruh masyarakat sesuai dengan tujuan nasional harus didukung  oleh  alokasi  anggaran  yang  memadai  serta  tepat  sasaran.  Anggaran  yang dialokasikan  dalam  pelaksanaan  pembangunan  dirancang  untuk  menekan  tingkat kemiskinan dengan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Agar pembangunan  yang  dilaksanakan  mampu  menghasilkan  program  yang  betul-betul dibutuhkan  oleh  masyarakat  miskin  serta  dapat  meningkatkan  kesejahteraannya,  maka pelibatan  komponen  masyarakat  miskin  dan  kelompok  masyarakat  lainnya  dalam perencanaan  sangat  diperlukan.  Salah  satu  strategi  pemerintah  dalam  menciptakan pemerataan  pembangunan  menuju  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  secara menyeluruh adalah dengan kebijakan membangun Indonesia dari desa. Pembangunan yang dilaksanakan  di  desa  sangat  memerlukan  partisipasi  masyarakat  mulai  dari  proses perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan  hingga  evaluasi.  Anggaran  yang  dikelola  oleh Pemerintah  Desa  kadang  belum  mampu  memberikan  akses  yang  sama  bagi  seluruh masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  yang  dilakukan.  Penyusunan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih didominasi oleh sekelompok tokoh masyarakat di desa tanpa  melibatkan  masyarakat  miskin  dan  termarjinalkan.  Tujuan  tulisan  ini  adalah  untuk mengkaji  tentang  pengelolaan  keuangan  yang  partisipatif  dalam  mewujudkan  demokrasi anggaran di desa. Kajian ini  menggunakan pendekatan studi literatur.

## Kata kunci: anggaran, partisipasi, demokrasi, pembangunan
Abstract - The development carried out by the Government of Indonesia aims to realize national goals, namely social welfare for all citizens. Implementation of development for the whole community in accordance with national goals must be supported by adequate budget allocations  and  on  target.  The  budget  allocated  in  the  implementation  of  development  is designed to reduce poverty by realizing high quality and high economic growth. In order for the development carried out to be able to produce programs that are really needed by the poor and to improve their welfare, the involvement of components of the poor and other community  groups  in  planning  is  very  necessary.  One  of  the  government's  strategies  in creating equitable development towards increasing the welfare of society as a whole is the policy of developing Indonesia from the village. Development carried out in villages really requires  community  participation  starting  from  the  process  of  planning,  budgeting, implementation to evaluation. Budgets managed by the Village Government are sometimes not  able  to  provide  equal  access  for  all  communities  to  participate  in  the  process  being carried  out.  The  preparation  of  the  Village  Revenue  and  Expenditure  Budget  is  still
dominated by a group of community leaders in the village without involving the poor and marginalized communities. The purpose of this paper is to examine participatory financial management in realizing budgetary democracy in villages. This study uses a literature study approach.

## Keywords: budget, participation, democracy, development

## Pendahuluan
Upaya Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat dilakukan  dengan  mengeluarkan  berbagai kebijakan strategis agar sumber daya yang ada  di  Bumi  Pertiwi  dapat  memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.
Kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah  ditujukan  untuk  mempercepat tercapainya  tujuan  pembangunan  yang telah  dirancang  sebelumnya.  Tujuan pembangunan  yang  dilaksanakan  adalah untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang termuat dalam pembukaaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  alinea  IV  yaitu;  melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Pembangunan  yang  dilaksanakan untuk  mencapai  tujuan  nasional  harus didukung  oleh  alokasi  anggaran  yang memadai  serta  tepat  sasaran.  Suprayitno (2017)  menyebutkan  bahwa  pengeluaran pemerintah  yang  substansial  adalah  untuk menyediakan barang modal seperti infrastruktur  jalan,  listrik,  air  dan  barang publik  karena  barang  publik  ini  berguna
bagi  banyak  warga.  Sebesar  apapun  dana yang dihimpun dan dialokasikan pemerintah  dalam  sisi  pengeluaran  jika pengeluaran  pemerintah  tidak  ditujukan untuk  meningkatkan  perekonomian  dan menyediakan  barang  publik,  maka  tidak akan memberikan manfaat yang maksimal.
Anggaran yang dialokasikan dalam pelaksanaan pembangunan dirancang untuk menekan  tingkat  kemiskinan  dengan mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi  yang tinggi dan berkualitas. Agar pembangunan yang  dilaksanakan  mampu  menghasilkan program  yang  betul-betul  dibutuhkan  oleh masyarakat miskin serta dapat meningkatkan  kesejahteraannya,  maka pelibatan  komponen  masyarakat  miskin dan  kelompok  masyarakat  lainnya  dalam perencanaan pembangunan mutlak diperlukan.  Perencanaan  pembangunan yang  melibatkan  seluruh  masyarakat  atau dengan  melaksanakan  perencanaan  yang inklusif    merupakan  proses  perencanaan yang  mempraktekkan  demokrasi  dan  hak asasi  manusia  karena  setiap  komponen masyarakat  dilibatkan  dalam  seluruh tahapannya (Koirala, 2019).
Pembangunan  yang  dilaksanakan selama  ini  secara  berjenjang  dan  terus menerus  belum  mampu  menekan  tingkat kemiskinan di Indonesia secara maksimal. Masih banyak program untuk pengentasan kemiskinan  belum  mampu  memberikan
pengaruh  yang  maksimal  bagi  masyarakat miskin untuk keluar dari garis kemiskinan. Kemiskinan  merupakan  masalah  yang sangat komplek sehingga dalam
penanganannya  memerlukan  pelibatan seluruh  unsur  seperti  pemerintah,  sektor swasta  (pengusaha)  dan  masyarakat. Apabila  dilihat  dari  sebaran  wilayah, penduduk miskin di Indonesia lebih banyak bertempat tinggal di pedesaan dibandingkan dengan yang tinggal di kota.
Gambar  di  atas  menunjukkan bahwa  penduduk  miskin  di  Indonesia menurut  wilayah  dari  tahun  2018  hingga 2022  lebih  banyak  berada  di  daerah pedesaan.  Hal  ini  diakibatkan  oleh kurangnya  infrastruktur  di  desa  yang mengakibatkan  hasil  pertanian  yang merupakan sektor dominan sulit terdistribusi  ke  luar.  Selain  itu  minimnya lapangan  pekerjaan  di  desa  juga  menjadi permasalahan yang
mengakibatkan banyaknya penduduk miskin di desa. Pada
tahun 2022, dari total masyarakat miskin di Indonesia  sebesar  26,16  juta  jiwa,  hampir 55  persennya  yakni  sebanyak  14,34  juta jiwa berada di wilayah pedesaan.
Diberlakukannya  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa merupakan  kebijakan  startegis  dalam rangka  mempercepat  proses  pemerataan pembangunan  di  Indonesia.  Kebijakan  ini menunjukkan  bahwa  pemerintah  telah memberikan  perhatian  yang  lebih  dalam mewujudkan  pemerataan  pembangunan. Kebijakan  strategis  ini  dibarengi  dengan
pemberian dana langsung kepada
Pemerintah  Desa  oleh  Pemerintah  Pusat yang  dianggarkan  setiap  tahun  dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah menganggap pembangunan  desa  sebagai  bagian  dari pembangunan nasional yang pada dasarnya merupakan  keseluruhan  upaya  dalam rangkaian  kegiatan  yang  dilaksanakan secara  berencana  oleh  pemerintah  dan masyarakat, guna meningkatkan kesejahteraan  seluruh  masyarakat  dari
Sumber: BPS 2022
berbagai  aspek  kehidupan  baik  ekonomi, politik maupun kehidupan sosial.
Pembangunan yang dilaksanakan di desa  sangat  memerlukan  partisipasi masyarakat mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi.  Anggaran  yang  dikelola  oleh Pemerintah  Desa  kadang  belum  mampu memberikan akses yang sama bagi seluruh masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam proses  yang  dilakukan.  Penyusunan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes) masih didominasi oleh sekelompok tokoh masyarakat di desa tanpa melibatkan masyarakat miskin dan termarjinalkan.  Tulisan  ini  bertujuan mengkaji  tentang  pengelolaan  keuangan yang  partisipatif  dalam  mewujudkan demokrasi  anggaran  di  desa  dengan menggunakan pendekatan studi literatur.

## PEMBAHASAN

## 1. Menumbuhkan Partisipasi

## Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa
Salah  satu  strategi  pemerintah dalam menciptakan pemerataan pembangunan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh adalah dengan strategi membangun Indonesia dari desa. Pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan  di  desa  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan  kepada  desa  dalam  mengatur dan  mengurus  pemerintahannya  untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-
Undang ini disebutkan bahwa desa adalah desa  dan  desa  adat  atau  yang  disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Tujuan  dari  pengaturan  desa menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 tentang Desa adalah:
a. Memberikan pengakuan dan penghormatan  atas  desa  yang  sudah ada  dengan  keberagamannya  sebelum dan  sesudah  terbentuknya  Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Memberikan  kejelasan  status  dan kepastian  hukum  atas  desa  dalam
Sistem Ketatanegaraan Republik
Indonesia  demi  mewujudkan  keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
c. Melestarikan  dan  memajukan  adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
d. Mendorong  prakarsa,  gerakan,  dan partisipasi  masyarakat  desa  untuk pengembangan  potensi  dan  aset  desa guna kesejahteraan bersama;
e. Membentuk  Pemerintahan  Desa  yang profesional,  efisien  dan  efektif, terbuka, serta  bertanggung jawab;
f. Meningkatkan  pelayanan  publik  bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat  desa  guna  mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara  kesatuan  sosial  sebagai bagian dari ketahanan nasional;
h. Memajukan perekonomian masyarakat desa  serta  mengatasi  kesenjangan pembangunan nasional; dan
i. Memperkuat  masyarakat  desa  sebagai subjek pembangunan.
Pelaksanaan  pembangunan  dan pemerintahan  di  desa  harus  ditunjang dengan pengelolaan keuangan yang efektif dan  efisien.  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  (Permendagri)  Nomor  113  Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan  bahwa  Keuangan  Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat  dinilai  dengan  uang  serta  segala sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban  desa.  Proses  pengelolaan keuangan  desa  adalah  keseluruhan kegiatan  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
Dalam  Permendagri  Nomor  113 Tahun  2014  juga  dijelaskan  bahwa  asas pengelolaan keuangan desa adalah:
(1) Keuangan  desa  dikelola  berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel,
partisipatif  serta  dilakukan  dengan tertib dan disiplin anggaran.
(2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), dikelola  dalam  masa  1  (satu)  tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Kebijakan menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional harus dibarengi  dengan  memberikan  akses  yang maksimal  bagi  keterlibatan  seluruh komponen  masyarakat  dalam  proses pembangunan. Pendekatan partisipatif akan berimbas pada terwujudnya hasil pembangunan  yang  dapat  dinikmati  oleh seluruh masyarakat. Pembangunan dengan pendekatan partisipatif menunjukkan
bahwa  pelaksanaan good  governance di desa  telah  berjalan  dengan  baik,  karena unsur partisipasi masyarakat sebagai salah satu  pilar good  governance sudah dilaksanakan sesuai proporsinya.
Partisipasi  masyarakat  harus  dimulai  dari awal  proses,  yakni  dari  penyusunan perencanaan  kegiatan  agar  kegiatan  yang dilaksanakan  merupakan  pembangunan yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat sehingga akan mampu mengangkat kesejateraan mereka. Menurut Rahmawati  dan  Supriyatno  (2019),  proses penganggaran partisipatif dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan
aspirasinya  dalam  hal  penganggaran pembangunan,  karena  merekalah  yang lebih  memahami  masalah  yang  ada  di wilayahnya.
Pengelolaan  keuangan  desa  yang dilakukan  dengan  melibatkan  seluruh komponen  masyarakat    menjadikan anggaran  pendapatan  yang  diperoleh  akan mampu  dialokasikan  pada  kegiatan  yang benar-benar  dibutuhkan  oleh  masyarakat secara  skala  prioritas.  Semua  proses penganggaran  yang  dilakukan  akan menjadikan pembangunan yang
dilaksanakan mampu mewujudkan visi misi Pemerintah  Desa  seperti  yang  tertuang dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Pembangunan  partisipatif  di  desa  dapat terlaksana  apabila  pimpinan  di  desa memiliki  keinginan  yang  kuat  dalam mewujudkannya.

## 2. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mewujudkan Demokrasi Anggaran di Desa
Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan pada setiap proses pembangunan  di  Indonesia  dalam  rangka terwujudnya  tujuan  pembangunan  secara nasional  yakni  masyarakat  adil  dan makmur.    Peran  aktif  dan  partisipasi  dari masyarakat desa dalam pembangunan akan mampu  menjadikan  desa  sebagai  garda terdepan  dalam  pembangunan  nasional. Menjadikan  desa  sebagai  ujung  tombak pembangunan  nasional  harus  dibarengi dengan  mewujudkan  pola  pembangunan partisipatif di desa. Pola pembangunan desa yang  partisipatif  merupakan  pemecahan masalah dalam mengatasi ketidakmerataan pembangunan  yang  dialami  bangsa  dan negara  saat  ini.  Pola  ini  akan  mampu menjadikan  desa  sebagai  pilar  dari pembangunan,  dimana  desa  merupakan salah  satu  penunjang  utama  dalam  proses pembangunan nasional.
Pratiwi (2012) menyebutkan bahwa persoalan anggaran serta proses demokrasi merupakan paradigma baru dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  saat ini.  Demokrasi  merupakan  upaya  untuk mengontrol, mempengaruhi dan
membangun  tindakan  pemerintah  yang peduli terhadap rakyatnya. Unsur keterbukaan  dalam  pengelolaan  anggaran merupakan syarat terpenting bagi
terwujudnya demokrasi anggaran. Menurut Mamantung et al (2021), demokrasi adalah bentuk  atau  sistem  pemerintahan  yang seluruh  rakyatnya  turut  serta  dalam pemerintahan dengan menempatkan perwakilannya  atau  pemerintahan  rakyat. Dalam  pengelolaan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disusun setiap  tahun,  harus  dilandasi  oleh  prinsip demokrasi  yang  dapat  diartikan  sebagai gagasan  atau  pandangan  hidup  yang mengutamakan  persamaan  hak  dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua  warga  masyarakat.  Penerapan prinsip  demokrasi  dalam  pengelolaan APBDes akan mampu menjadikan anggaran yang dikelola dapat mewujudkan tujuan pembangunan yang diharapkan.
Proses  pengelolaan  keuangan  yang demokratis  di  desa  dilaksanakan  oleh Pemerintah  Desa  bersama  dengan  sebuah lembaga  perwakilan  masyarakat  yakni Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD). Lembaga  BPD  merupakan  wadah  bagi perwakilan masyarakat desa untuk mensukseskan  pelaksanaan  pembangunan yang  telah  dirancang  bersama.  Dalam Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  disebutkan  bahwa  Badan Permusyawaratan  Desa  atau  yang  disebut dengan  nama  lain  adalah  lembaga  yang melaksanakan  fungsi  pemerintahan  yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk  desa  berdasarkan  keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
BPD  memiliki  beberapa  fungsi  yaitu:  (1) membahas  dan  menyepakati  Rancangan Peraturan  Desa  bersama  Kepala  Desa;  (2) menampung  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat  desa;  dan  (3)  melakukan pengawasan  kinerja  Kepala  Desa.  BPD dalam  pelaksanaan  fungsinya  sebagai lembaga  Parlemen  Desa,  memiliki  posisi yang  sangat  strategis  dalam  mewujudkan proses  demokrasi  di  desa  serta  menjadi ujung tombak suksesnya pembangunan.
Badan  Permusyawaratan  Desa sebagai  lembaga  perwakilan  masyarakat dalam  pemerintahan  di  desa  wajib memperjuangkan keterlibatan seluruh komponen  masyarakat  dalam  setiap aktivitas pembangunan di desa. Musyawarah Desa (Musdes) yang
diselenggarakan  oleh  BPD  sebagai  forum untuk menyusun kebijakan-kebijakan serta perencanaan  pembangunan  di  desa,  harus melibatkan seluruh komponen masyarakat. Pelibatan  seluruh  komponen  masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga  pengawasan  proses  pembangunan merupakan  salah  satu  indikasi  bahwa demokrasi anggaran di desa sudah berjalan dengan baik.

## 3. Penyusunan APBDes untuk Pembangunan yang Inklusif
Pembangunan yang dilaksanakan di desa harus mampu menjadikan masyarakat sebagai  subyek  pembangunan  sehingga hasil  pembangunan  yang  capai    dapat dinikmati  oleh  seluruh  masyarakat  desa. Menurut  Rahmatyah  (2019),  pemerintah memiliki kewajiban menyediakan berbagai sarana  dan  prasarana  yang  dapat  diakses
oleh  seluruh  komponen  masyarakat  dalam rangka  meningkatkan  kesejahteraannya. Untuk  mewujudkan  pembangunan  yang dapat  dinikmati  oleh  seluruh  lapisan masyarakat (pembangunan inklusif) dilakukan  dengan  melibatkan  seluruh komponen  masyarakat  termasuk  kaum termarjinalkan  dalam  seluruh  tahapan proses  yang  dilaksanakan.  Lubis  (2009) menyebutkan keterlibatan masyarakat atau partisipasi  masyarakat  merupakan  salah satu  konsep  yang  penting  dalam  sistem pemerintahan  yang  demokratis,  karena berkaitan langsung dengan hakikat demokrasi yaitu sistem pemerintahan yang terfokus  pada  masyarakat  atau  rakyat sebagai  pemegang  kedaulatan.  Dalam Undang-Undang  tentang  Desa  dijelaskan bahwa  pemberdayaan  masyarakat  desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan  meningkatkan  pengetahuan,  sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,  serta  memanfaatkan  sumber daya melalui penetapan kebijakan,
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan  akan  menghasilkan  tujuan yang  benar-benar  dirasakan  oleh  seluruh komponen masyarakat atau dapat diartikan bahwa  pembangunan  yang  didukung  oleh partisipasi  masyarakat  akan  mampu mewujudkan  inklusifitas  pembangunan  di desa.  Menurut  Gupta et  al (2015), pembangunan  yang  inklusif  akan  dapat diwujudkan  apabila  terdapat  tata  kelola pemerintahan  yang  interaktif  dan  tercipta
kondisi  yang  adaptif  serta  pemberdayaan masyarakat terpinggirkan secara maksimal. Pembangunan  yang  inklusif  di  desa  dapat diwujudkan dengan mendorong terlaksananya  inklusifitas  pengelolaan keuangan  dalam  APBDes.  Sedmihradska
(2015)  mengemukakan  bahwa  seluruh warga masyarakat berhak untuk mengetahui informasi yang lengkap terkait dengan  rancangan  anggaran  yang  disusun oleh  pemerintah  sehingga  mereka  dapat memberikan  masukan  mengenai  alokasi anggaran  yang  dibutuhkan  dan  menjadi prioritas  dalam  rancangan  pembiayaan yang disusun. Proses penyusunan anggaran yang  melibatkan  seluruh  komponen masyarakat  merupakan  langkah  penting menuju  inklusi  politik  dan  keadilan  sosial yang lebih besar (Franco dan Assis, 2019).
Pengelolaan APBDes yang inklusif dapat  dilihat  pada  proses  perumusan  dan implementasinya  yakni  melibatkan  para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat  dari  berbagai  kepentingan  dan golongan.  Menurut  Tambunan  (2016), pelibatan  seluruh  komponen  masyarakat dalam  pembangunan  sangat  penting  untuk memastikan  semua  pihak  telah  berperan aktif dan bekerjasama membentuk kesepakatan keberpihakan kepada
masyarakat  yang  masih  tertinggal  dan kurang  mampu.  Penyusunan  APBDes dengan  melibatkan  seluruh  komponen masyarakat  yang  ada  di  desa  termasuk masyarakat miskin akan mampu menjadikan  alokasi  anggaran  tertuju  pada program  yang  tepat  dalam  upaya penanggulangan  kemiskinan  di  desa. APBDes  dengan  pendekatan  partisipatif
akan  menjadikan  alokasi  anggaran  yang disusun  oleh  Pemerintah  Desa  dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
Pelaksanaan  pembangunan  di  desa yang ditopang oleh APBDes yang memadai serta  didukung  dengan  proses  yang menggunakan pendekatan partisipatif akan mampu  mewujudkan  pembangunan  yang inklusif  atau  pembangunan  yang  dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
Untuk mewujudkan inklusifitas pembangunan di desa diperlukan kesadaran dari seluruh komponen dengan menganggap  bahwa  pembangunan  desa merupakan  sarana  untuk  menciptakan kesejahteraan  bagi  seluruh  masyarakat. Tingakat  partisipasi  masyarakat  dalam penyusunan APBDes akan menjadi penentu bagi  keberhasilan  pembangunan  yang dilaksanakan  karena  tingginya  partisipasi masyarakat  diyakini  mampu  mewujudkan hasil  yang  dapat  dirasakan  oleh  seluruh komponen masyarakat.

## Penutup
Keuangan  desa  yang  dikelola dengan prinsip partisipatif, dengan melibatkan  seluruh  komponen  masyarakat akan  mampu  melaksanakan  konsep pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat. Alokasi anggaran yang disusun dalam APBDes tertuju pada kegiatan yang mampu menekan tingkat kimiskinan secara efektif  dan  efisien.  Keuangan  desa  yang bersumber  dari  dana  transfer  dan  juga Pendapatan  Asli  Desa  dapat  memberikan manfaat  bagi  tercapainya  visi  misi Pemerintah  Desa  yang  berujung  pada peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.
Kepemimpinan  pada  Pemerintahan  Desa sangat  menentukan  tingkat  partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan keuangan desa.
Demokrasi  anggaran  di  desa  yang diindikasikan  oleh  keterlibatan  atau partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan keuangan desa juga dipengaruhi oleh peran Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) dalam  melaksanakan  fungsi-fungsinya sebagai  lembaga  perwakilan  masyarakat pada  Pemerintahan  Desa.  BPD  wajib memberikan  akses  yang  sama  kepada seluruh  komponen  masyarakat  dalam
Musyawarah Desa (Musdes) yang merupakan  forum  untuk  menyusun kebijakan-kebijakan  serta  perencanaan pembangunan di desa.  Pelaksanaan fungsi BPD dalam penyerapan
aspirasi masyarakat merupakan salah satu indikator utama  dalam  mewujudkan  demokrasi anggaran di desa.
APBDes  yang  dirancang  setiap tahun dengan melibatkan seluruh komponen  masyarakat  akan  menjadikan pembangunan  yang  dilaksanakan  di  desa dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  secara keseluruhan.  Pembangunan  yang  inklusif dapat  terwujud  apabila  adanya  kesadaran dari  seluruh  elemen  masyarakat  yang menganggap  bahwa  pembangunan  desa merupakan  wahana  untuk  mewujudkan kesejahteraan  bagi  seluruh  masyarakat. Partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan APBDes  akan  menjadikan  hasil  kegiatan yang telah ditetapkan merupakan keinginan masyoritas  warga  sehingga  pembangunan yang  dilaksanakan  bersifat  inklusif. Demokrasi anggaran di desa tercermin dari
tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  turut serta  pada  proses  pengelolaan  keuangan pemerintah  desa.  Ini  menunjukkan  bahwa pemerintah telah memberikan hak konstitusi  kepada  masyarakat  sebagai implemtasi  dari  salah  satu  prinsip berbangsa dan bernegara yakni kedaulatan di tangan rakyat.

## Daftar Pustaka
Franco,  Sergio  H.  Rocha  and  Assis,  Wendell
Ficher  Teixeira.  2019.  Participatory Budgeting and Transformative Development  in  Brazil. Geoforum  103 (2019). Hal. 85-94
Gupta,  Joyeeta.,  Pouw,  Nicky  R.M.  and
Ros-Tonen,Mirjam A.F. 2015.
Towards  an  Elaborated  Theory  of Inclusive  Development. European Journal  of  Development  Research (2015) 27. Hal. 541–559
Koirala,  Srijana.  2019.    Review  Of Inclusive  Planning. International Journal  of  Advanced  Research  and Publications. Vol. 3 Issue 8, August
2019. Hal. 13-18
Lubis,  Asri.  2009.  Upaya  Meningkatkan
Partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan. Jurnal  Tabularasa  PPS Unimed, Vol.6  No.2,  Desember  2009. Hal 181-190
Mamantung,  Yery  Yosua.,  Rachman, Ismail dan Sumampow, Ismail. 2021. Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Pengelolaan  APBDES  di  Desa Tabang  Kecamatan  Rainis. Jurnal Governance Vol.1, No. 2, 2021
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Pratiwi,  Ratih  Nur.  2012.  Politisasi Anggaran Sektor Publik. Jurnal Ilmu-

## Ilmu Sosial
Rahmatyah,  Sitti.  2019.  Peran  Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM) dalam  Pelaksanaan  Pembangunan  di Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu  Kabupaten  Muna. Jurnal AKRAB JUARA , Volume 4 Nomor 1 Edisi Februari 2019 . Hal 191- 204 .
Rahmawati,  Siti  Meli  dan  Supriatono,  Budi.
2019.  Implementasi  Penganggaran Partisipatif di Indonesia. SIKAP , Vol 4 (No. 1), 2019. Hal 12-20 Sedmihradska, Lucie. 2015. Budget Transparency in Czech Local
Government. Procedia  Economics  and Finance 25 (2015). Hal. 598 – 606
Suprayitno,  Bambang.  2017. Ekonomi Publik,  Konsep  dan  Implemetasi Kebijakan, Yogyakarta.  UPP  STIM

## YKPN
Tambunan,  Tulus,  2016. Pembangunan Ekonomi Inklusif . Jakarta. LP3ES
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  2019. Sekretariat Jendral MPR RI
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.