## Penerapan Sanksi Adat dalam Penistaan Tempat Suci di Desa Padang Tegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar
Diah Gayatri Sudibya, Dessy Lina Oktaviani Suendra*, Kade Richa Mulyawati Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia *dessysuendra@gmail.com

## Abstrak
Tidak dapat kita pungkiri bahwa Bali merupakan salah satu destinasi wisata yang memiliki popularitas yang tinggi. Para wisatawan tersebut sangat jatuh cinta dengan adat dan budaya yang ada di Bali tetapi tidak sedikit wisatawan yang tidak memahami arti penting tempat suci yang terdapat dalam kawasan daya tarik wisata. Untuk melindungi tempat  suci  yang  banyak  tersebar  di  Bali  diperlukan  adanya  sanksi  baik  dalam  peraturan  perundang-undangan maupun berupa awig-awig desa agar dapat menjerat pelaku penistaan terhadap tempat suci di Bali tetapi sayangnya hal tersebut belum diatur secara tegas di dalam peraturan yang ada. Adapun perrmasalahan yang diangkat  untuk dianalisa  dan  dijawab  dalam  penelitian  ini  adalah  1.Bagaimanakah  Penerapan  Sanksi  Adat  Dalam  Penistaan Tempat  Suci  Menurut  Hukum  Positif  ?  2.  Bagaimanakah  Penyelesaian  Kasus  Penistaan  Tempat  Suci  Di  Desa Padang  Tegal,  Kecamatan  Ubud,  Kabupaten  Gianyar  ?  Metode  yang  digunakan  adalah  model  penelitian  hukum empiris. Produk hukum di Indonesia belum mengatur mengenai penistaan terhadap tempat suci secara nyata, dalam KUHP  hanya  diatur  mengenai  penistaan  agama  dan  tidak  disinggung  mengenai  penistaan  tempat  suci.  Dalam kasus penistaan tempat suci di Desa Padang Tegal diselesaikan dengan sanksi adat dan melalui proses mediasi oleh Bendesa adat desa Padang Tegal dengan pelaku. Namun sayangnya sanksi adat ini kurang memberikan efek jera bagi pelaku dan hanya mengembalikan kesucian dari tempat suci itu sendiri.

## Kata Kunci: Bali; Penistaan Tempat Suci; Sanksi Adat

## Abstract
Bali  is  one  tourist  destination  that  has  high  popularity.  These  tourists  really  fall  in  love  with  the  customs  and culture that exist in Bali but not a few tourists do not understand the importance of the holy places contained in the tourist  attraction  area.  To  protect  the  holy  places  that  are  widely  scattered  in  Bali,  it  is  necessary  to  have sanctions  both  in  the  statutory  regulations  and  in  the  form  of  village  awig-awig  in  order  to  ensnare  the perpetrators  of  defamation  of  holy  places  in  Bali,  but  unfortunately  this  has  not  been  strictly  regulated  in  the existing regulations. The problems raised to be analyzed and answered in this study are 1. How is the application of customary  sanctions in defamation of holy  places according to positive  law? 2. What is the  settlement of the case of defamation of holy places in Padang Tegal Village, Ubud District, Gianyar Regency? The method used is an empirical legal research model. Legal products in Indonesia do not regulate defamation of holy places in real terms, the Criminal Code only regulates religious blasphemy and does not mention defamation of holy places. In the case of the defamation of the holy place in Padang Tegal Village, it was resolved with customary sanctions and through  a  mediation  process  by  the  customary  Bendesa  of  Padang  Tegal  Village  with  the  perpetrators.  But unfortunately this customary sanction does not provide a deterrent effect on the perpetrators and only restores the sanctity of the holy place itself.
Keywords: Bali; Blasphemy of Holy Places; Adat Sanctions
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 18
Published: 30/01/2021
How To Cite: Sudibya, D, G., Suendra, D, L, O., Mulyawati, K, R. ( 2021). Penerapan Sanksi Adat dalam Penistaan Tempat Suci di Desa Padang Tegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. KERTHA W ICA KSANA : Sarana Komu- nikasi Dosen dan Mahasiswa . 15 (1). Pp 18 - 25. https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1863.77-86

## I.  PENDAHULUAN
Semakin berkembangnya zaman maka semakin berkembang pula berbagai tindak pidana yang  mengganggu  keberlangsungan  agama  di Indonesia,  salah  satunya  adalah  tindak  pidana penistaan agama. Persoalan mengenai penistaan  atau  ujaran  kebencian  terhadap agama semakin mendapat perhatian masyarakat  dan  aparat  penegak  hukum,  baik nasional  maupun  internasional  (Rustamaji  & Aulia,  2020). Hal  ini  telah  diatur  dalam Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan  Penyalahgunaan  dan/atau  Penodaan Agama j.o Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang  Pernyataan  Berbagai  Penetapan  Presiden dan  Peraturan  Presiden  sebagai  Undang-Undang Penodaan Agama. Selain kasus penistaan Agama, hal  lainnya  yang  kerap  kali  terjadi  adalah  tindak pidana  pelecehan  atau  penistaan  tempat  suci  di Kawasan Daya Tarik Wisata (DTW). Tempat suci atau pura merupakan lembaga terpenting di pulau Bali  dan  ilustrasi  paling  jelas  dari  semangat agama orang Bali (Covarrubias, 2013).
Sebagai symbol dari agama hindu di Bali, Pura memiliki nilai khusus yang sakral dan tidak boleh ternodai. Pura  bagi  umat  Hindu  menurut pendapat  Anak  Agung  Oka  Netra  adalah sebagai  sarana  untuk  memuja  Ida  Sang Hyang  Widhi  Wasa  beserta  seluruh manifestasinya  dan  juga  sebagai  tempat memuja  roh  suci  leluhur  dengan  berbagai macam  tingkatannya.  Sedangkan  secara khusus  fungsi  tempat  suci  merupakan  sarana untuk  meningkatkan  kualitas  umat  manusia, baik  sebagai  makhluk  individu  maupun makhluk sosial. Secara individu ini berfungsi untuk  mengkomunikasikan  Sang  Hyang Atma  yang  ada  pada  diri  manusia denganTuhan  Yang  Maha  Esa  Sebagai Sumbernya  (Netra,  1997).  Sedangkan  secara social  berfungsi  sebagai  tempat  sarana  dan prasarana melakukan kegiatan sosial, misalnya kegiatan bermusyawarah,
pendidikan,  melaksanakan  sumpah  janji  suci pernikahan, dan lain sebagainya
Namun  dengan  semakin  berkembangnya pariwisata  di  Bali  pada  akhirnya  mengijinkan pura  sebagai  kawasan  Daya  Tarik  Wisata,  maka tidak  menutup  kemungkinan  untuk  terjadinya kasus  penistaan  tempat  suci.  Kasus  yang  paling terbaru  terkait  penistaan  tempat  suci terjadi  pada
10 Agustus 2019 di Objek Wisata Monkey Forest Ubud  yang  dilakukan  oleh  dua  WNA  asal Republik  Ceko.  Dua  WNA  ini  adalah  Sabina Dolezalova  dan  Jdenek  Slova  yang  melakukan penistaan  tempat  suci  dengan  cara  mencuci bokong  menggunakan  air  yang  mengucur  dari sebuah pelinggih yang disucikan umat Hindu.
Jika  kita  menilik  dari  hukum  pidana, sesungguhnya  tindak  pidana  pelecehan  atau penistaan  tempat  suci  perlu  mendapatkan perhatian  lebih  dalam  hal  penjatuhan  sanksi pidana.  Hal  ini  dikarenakan  semakin  maraknya kegiatan-kegiatan  penistaan  tempat  suci  namun tidak ada sanksi tegas oleh Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikannya sehingga para wisatawan  baik  luar  mapun  dalam  negeri  masih saja ada yang melakukan tindak penistaan tempat suci. Tempat  suci  yang  menjadi  destinasi tempat wisata kerap kali memberikan akses yang mudah bagi  para  wisatawan  untuk  berpergian  keluar masuk area pura dan hal ini kerap kali berdampak kepada  sering  terjadinya  kasus  penistaan  tempat suci  di  kawasan  Daya  Tarik  Wisata  di  Bali. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan  melakukan  penelitian  dengan  judul Penerapan  Sanksi  Adat  Dalam  Penistaa  Tempat Suci  Di  Desa  Padang  Tegal,  Kecamatan  Ubud, Kabupaten Gianyar.
Adapun  penulis  hendak  mengkaji  permasalah sebagai berikut :
Bagaimanakah  Penerapan Sanksi  Adat  Dalam Penistaan Tempat Suci Menurut Hukum Positif ?
Bagaimanakah  Penyelesaian  Kasus  Penistaan Tempat  Suci  Di  Desa  Padang  Tegal,  Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ?

## II.  METODE
Penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan  artikel  ini  adalah  tipe  penelitian empiris.  Penelitian  empiris  menurut  Soerjono Soekanto  disebut  juga  penelitian  hukum sosiologis,  yang  terdiri  dari  penelitian  terhadap indentifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap  efektifitas  hukum  (Soekanto,  2007). Dalam  penelitian  ini  dipergunakan  pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan  konsep  (conceptual  approach)  dan pendekatan  analitis  (analyicialapproach).  Data yang  digunakan  dalam  penyusunan  skripsi  ini terdiri  dari  2  (dua)  jenis  yaitu:  Data  Primer  dan Data  Sekunder.  Teknik  Pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah:Teknik wawancara,  Teknik  Studi  Dokumen  dan  Teknik
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Penerapan Sanksi Adat dalam Penistaan Tempat Suci di Desa Padang Tegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar

## Observasi/Pengamatan.

## III.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penerapan  Sanksi  Adat  Dalam  Penistaan  Tempat Suci Menurut Hukum Positif
Indonesia  adalah  negara hukum  adalah istilah yang  selalu  muncul  setiap  berbicara  masalah hukum  karena  tidak  dapat  kita  pungkiri  tanpa hukum  maka  kehidupan  tidak  akan  berjalan secara  damai.  Istilah  tersebut  dapat  dibuktikan misalnya  dalam  hukum  pidana  yang  menganut beberapa  asas  yang  mana  salah  satunya  adalah asas  legalitas  yang  mengartikan  bahwa  suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan  kekuatan  ketentuan  perundang- undangan  pidana  yang  telah  ada.  Asas  legalitas yang  diadopsi  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  tersebut  berasal  dari ajaran  Montesqueu  yang  mengemukakan  ajaran trias politika (Hadikusuma, 1984).
Hukum  yang  mengatur  masyarakat  Indonesia secara  menyeluruh  adalah  hukum  nasional  yang tentu  saja  harus  ditaati  oleh  seluruh  orang  baik yang menetap ataupun yang sedang berada dalam wilayah  Indonesia.  Selain  hukum  nasional tersebut  dikenal  juga  adanya  hukum  islam  dan hukum  adat.  Hukum  adat  diketahui  telah  hidup dan  berkembang  dalam  masyarakat  Indonesia sejak  dahulu  dengan  berdasarkan  pada  nilai-nilai yang  hidup  dalam  masyarakat  itu  sendiri  seperti misalnya nilai asli yang memang telah dihormati di  lingkungan  masyarakat  tertentu  maupun  nilai sinkretis yang merupakan perpaduan antara nilai- nilai yang datang dari luar dan hanya berlaku bagi masyarakat  di  lingkungan  tersebut  saja.  Fungsi dari keberadaan hukum adat pada dasarnya adalah untuk  membentuk  suatu  keseimbangan  antara masyarakat itu baik secara individu maupun antar kelompok yang tergabung dalam masyarakat adat.
Masyarakat adat telah ada sejak dahulu bahkan sebelum  Indonesia  menggunakan  system  hukum nasional  karena  bangsa  Indonesia  terdiri  dari berbagai  suku.  Suku  yang  berada  di  Indonesia memiliki  adat  istiadat  sendiri  yang  mana  di dalamnya  terdapat  budaya,  tradisi,  system pemerintahan  adat  dan  pastinya  memiliki  aturan adat  juga.  Pengakuan  terhadap  masyarakat  adat dapat  dilihat  dalam  Pasal  18B  Undang-Undang Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  dimana dikatakan  bahwa  Negara  mengakui  dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum  Adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan
perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  negara kesatuan  republic  Indonesia  yang  diatur  dalam undang-undang. Selain itu pasal 28I ayat (3) juga menyebutkan  bahwa  identitas  budaya  dan masyarakat  tradisional  dihormati  selaras  dengan perkembangan zaman dan peradaban.
Masyarakat  adat  di  Bali  yang  sangat  kental dengan adat istiadatnya sangat melindungi tempat suci ataupun tempat sacral yang diyakini sebagai jembatan  untuk  mencapai  keseimbangan  antara makhluk  hidup  dengan  Tuhan  maha  pencipta. Oleh  sebab  itu  masyarakat  adat  di  Bali  sangat mengutuk keras apabila ada yang merusak tempat suci tersebut karena dengan begitu akan dianggap menodai  diri  mereka  sendiri  maupun  lingkungan sekitar  terlebih  lagi  dengan  perbuatan-perbuatan yang  dianggap  sebagai  suatu  penistaan  atau penodaan.
Penistaan apabila kita lihat secara umum dapat diartikan  sebagai  ucapan  atau  perkataan  yang disengaja  dan  tidak  disengaja  atau  tindakan komunikasi yang dapat dilakukan oleh seseorang mapun  kelompok  dalam  bentuk  hasutan  atau hinaan  kepada  orang  lain ataupun  kelompok  lain dalam  banyak  aspek  misalnya  etnis,  gender,  ras, kondisi  fisik,kewarganegaraan,  agama  dan  lain sebagainya.  Kitab  undang-undang  hukum  pidana (KUHP)  merumuskan  bahwa  yang  dimaksud dengan  “menista” adalah menyerang  kehormatan dan nama baik seseorang, yang mana dapat dibagi menjadi 6 macam yaitu :
Menista secara lisan Menista dengan surat/tertulis Memfitnah Penghinaan ringan Mengadu secara memfitnah Tuduhan secara memfitnah
Dalam  KUHP  tersebut  dapat  dilihat  yang dimaksud  penistaan  itu  adalah  lebih  kepada dilakukan  oleh  seseorang  atau  kelompok  kepada orang atau kelompok lain. Seiring berkembangnya  jaman  penistaan  bukan  hanya dilakukan  terhadap  orang  atau  kelompok  lain tetapi  perbuatan  orang  atau  kelompok  lain  yang dilakukan terhadap atau di tempat suci dapat pula dikatan  penistaan  terhadap  tempat  suci,  terlebih lagi  apabila  ini  dilakukan  di  Bali  yang  sangat menghormati kesakralan tempat suci.
Penistaan tempat suci apabila kita telaah dapat
Penerapan Sanksi Adat dalam Penistaan Tempat Suci di Desa Padang Tegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 20
dikategorikan sebagai suatu tindak pidana karena perbuatan  tersebut  dapat  menganggu  ketertiban umum  dan  dapat  menimbulkan  perasaan penghinaan terhadap suatu orang atau kelompok. Perlu  digaris  bawahi  disini  penistaan  yang dimaksud  bukan  hanya  perbuatan  seperti mengeluarkan  kata-kata  yang  bersifat  menghina atau  mengejek  tetapi  melakukan  suatu  perbuatan yang  seharusnya  tidak  dilakukan  di  tempat  suci juga dapat dikategorikan sebagai penistaan.
Apabila  kita  melihat  dalam  KUHP  yang merupakan  produk  hukum  nasional  yang mengikat  seluruh  individu  yang  berada  dalam wilayah  Indonesia  maka  kita  tidak  akan menemukan  mengenai  mengenai  penistaan  atau penodaan terhadap tempat suci. Di dalam KUHP yang  dapat  kita  temukan  adalah  tindak  pidana yang  ditujukan  terhadap  agama  yang  dapat ditemukan pada pasal 156, pasal 156a, pasal 157 yang dapat dijabarkan sebagai berikut :
Pasal 156:
Barang  siapa  di  muka  umum  menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap  suatu  atau  beberapa  golongan  rakyat Indonesia,  diancam  dengan  ancaman  pidana penjara  paling  lama  empat  tahun  atau  pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Pasal 156a :
Dipidana  dengan  pidana  penjara  selama- lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di  muka  umum  mengeluarkan  perasaan  atau melakukan perbuatan :
Yang  pada  pokoknya  bersifat  permusuhan, penyalahgunaan  atau  penodaan  terhadap  suatu agama yang dianut di Indonesia;
Dengan  maksud  agar  supaya  orang  tidak menganut  agama  apapun  juga,  yang  bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pasal 157 (1) :
Barang  siapa  menyiarkan,  mempertunjukan, atau  menempelkan  tulisan  atau  lukisan  di  muka umum,  yang  isinya  mengandung  pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia,  dengan  maksud  supaya  isinya diketahui  atau  lebih  diketahui  oleh  umum, diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua tahun  enam  bulan  atau  pidana  denda  paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Jika  yang  bersalah  melakukan  kejahatan tersebut  pada  waktu  menjalankan  pencariannya dan  pada  saat  itu  belum  lewat  lima  tahun  sejak pemidanaannya  menjadi  tetap  karena  kejahatan semacam  itu  juga  yang  bersangkutan  dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.
Menurut  ahli  hukum  kriminalisasi  tindak pidana  agama  yang  diatur dalam  KUHP  tersebut jika  ditinjau  dari  teori  hukum  pidana  mencakup tiga teori perlindungan yaitu: (Arief, 2010)
Teori  perlindungan  agama  (Religionsschutz- Theorie) Menurut teori ini, agama dilihat sebagai kepentingan  hukum  atau  objek  yang  akan dilindungi  oleh  negara,  melalui  peraturan perundang-undangan yang dibuatnya
Teori  perlindungan  perasaan  keagamaan (Gefuhlsschutz-Theorie)  Menurut  teori  ini, kepentingan  hukum  yang  akan  dilindungi  adalah rasa/perasaan  keagamaan  dari  orang-orang  yang beragama
Teori  perlindungan  perdamaian/ketentraman umat  beragama  (Friedensschutz-Theorie).  Objek atau kepentingan hukum yang dilindungi menurut teori ini adalah kedamaian/ketentraman beragama diantara  pemeluk  agama  atau  dengan  pengertian lain  lebih  tertuju  pada  ketertiban  umum  yang dilindungi.
Apabila  menilik  teori  yang  dikemukakan tersebut  dikaitkan  dengan  penistaan  tempat  suci maka perbuatan menistakan atau menodai tempat suci  juga  memiliki  “hak”  yang  sama  untuk dilindungi  seperti  halnya  dengan  penistaan agama. Dikatakan demikian karena apabila terjadi tindakan  penistaan  terhadap  tempat  suci  maka akan  melukai  perasaan  keagamaan  dari  orang beragama yang tempat sucinya dinodai dan dapat hal  ini  tentu  saja  bisa  merusak  kedamaian  atau ketentraman  masyarakat  terutama  masyarakat adat  yang  sudah  susah  payah  menjaga  kesucian tempat  suci  mereka.  Hal  yang  demikian memperlihatkan  adanya  kekosongan  peraturan terutama  dalam  hukum  nasional  mengenai penistaan tempat suci.
Penistaan  tempat  suci  di  Bali  dapat dikategorikan  sebagai  pelanggaran  hukum  adat dan dapat menyebabkan konflik adat. Belakangan ini  di  Bali  sering  terjadi  beberapa  tindakan  yang tergolong  sebagai  penistaan  tempat  suci  yang berada  di  wilayah  Daya  Tarik  Wisata  (DTW) seperti  misalnya  seorang  wisatawan  asing  yang menduduki pelinggih/padmasana yang merupakan  benda  suci  bagi  umat  Hindu  di  Pura Halaman 21 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Penerapan Sanksi Adat dalam Penistaan Tempat Suci di Desa Padang Tegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar
Besakih  yang  merupakan  tempat  ibadah  Umat Hindu  dan  ada  pula  tindakan  wisatawan  yang dianggap sebagai penistaan tempat suci yaitu dua orang  turis  yang  dengan  sengaja  membersihkan bokongnya  di  sumber  air  suci  di  Petirtaan Monkey Forest.
Seperti  yang  dijelaskan  diatas  bahwa Indonesia adalah negara Hukum dan berdasarkan dengan  teori  negara  hukum  yang  meyatakan bahwa  negara  haruslah  berdasarkan  Undang- Undang atau peraturan lain yang  mengatur maka untuk  menyelesaikan  permasalahan  penistaan tempat  suci  yang  dalam  hukum  nasional  belum diatur  secara  jelas  digunakan  alternatif  lainnya yaitu  menerapkan  sanksi  adat.  Hal  ini  dilakukan agar  tetap  menimbulkan  efek  jera  dan  sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat luas bahwa ada  tindakan-tindakan  yang  dilarang  dilakukan ditempat suci. Tetapi walaupun dapat menerapkan sanksi adat keputusan mengenai hal ini juga harus melalui persetujuan masyarakat adat yang berada di wilayah terjadinya penistaan tempat suci.
Sanksi  adat  dalam  kesatuan  masyarakat  adat Bali  terdiri  dari  beberapa  jenis  yaitu:  (Windia  & Sudantra I, K, 2006)
Arta  danda  :  golongan  sanksi  adat  dalam bentuk materi yaitu dengan cara membayar uang atau  penggantian  harta  benda  (benda-benda materiil).
Sangaskara danda : Sanksi Berupa pelaksanaan upacara tertentu sesuai dengan ajaran Agama  Hindu,  misalnya  upacara  pembersihan yang  memiliki  tujuan  untuk  mengembalikan keseimbangan magis.
Jiwa  danda  :  sanksi  berupa  penderitaan jasmani dan rohani/jiwa
Penistaan  tempat  suci  khususnya  yang  terjadi di Bali yang pada kenyataan belum diatur dalam hukum  nasional  dapat  diselesaikan  sementara dengan menggunakan sanksi adat tersebut. Pelaku dapat  saja  dikenakan  sanksi  berbentuk  materi yaitu  dengan  membayarkan  seluruh  biaya  yang digunakan  untuk  mengembalikan  nilai  kesucian dari  tempat  suci  tersebut  atau  bisa  juga  dengan hanya  ikut  hadir  untuk  mendoakan  kembali tempat  suci  yang  telah  dinodai  tersebut  bahkan tidak  menutup  kemungkinan  pilihan  berupa penderitaan jasmani dan rohani yang dipilih untuk menimbulkan  efek  jera.  Hal  ini  bergantung kepada  masyarakat  adat  yang  tempat  sucinya dinodai karena perbuatan seseorang.

## Penyelesaian Kasus Penistaan Tempat Suci Di Desa Padang Tegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar
Kasus yang diangkat pada penelitian ini adalah kasus  penistaan  tempat  suci  pada  kawasan  Daya Tarik  Wisata  (DTW)  Monkey  Forest  yang dilakukan  oleh  Sabina  Dolezalova  dan  Jdenek Slova  warga  negara  Republik  Ceko.  Kasus  ini bermula  ketika  kedua WNI  ini  mengunggah  foto sedang mencuci bokongnya di pancoran Pura Beji Padangtegal pada media sosial. Kejadian ini baru diketahui  oleh  prajuru  desa  tiga  hari  kemudian dan  langsung  diadakan  mediasi  antara  pelaku dengan  kantor  migrasi  Denpasar,  Polsek  Ubund, serta semua prajuru desa setempat.
Kasus  ini  bermula  ketika  Sabina  Dolezalova dan  Jdenek  Slova  berkunjung  ke  objek  wisata Monkey  Forest  dan  lebih  lanjut  masuk  ke  Pura Beji Padangtegal yang masih terdapat dalam satu kawasan dengan monkey forest. Kedua wisatawan  ini  melihat  ada  pancoran  di  pura  beji dan  berkeinginan  untuk  mencuci  bagian tubuhnya.  Adapun  pada  pura  beji  ini  sudah terdapat  larangan  dilarang  mencuci  kaki,  namun wisatawan  ini  menganggap  larangan  tersebut hanya  untuk  bagian  kaki  saja  dan  berlanjut mencuci  bagian  bokongnya.  Kejadian  tersebut diabadikan oleh pelaku dan diupload pada media sosial mereka. Tiga hari setelah kejadian tersebut, akhirnya  prajuru  desa  mengetahui  kejadian tersebut  dan  langsung  berusaha  mencari  pelaku tersebut dengan bantuan dari pihak imigrasi.
Melalui  bantuan  pihak  Imigrasi  dan  Polsek Ubud,  akhirnya  prajuru  desa  berhasil  bertemu dengan  para  pelaku  dan  melakukan  mediasi. Adapun hasil dari mediasi tersebut adalah pelaku dilarang untuk kembali ke negara asalnya sampai upacara  guru  piduka  dilaksanakan  dan  para pelaku  ini  harus  hadir  pada  upacara  tersebut. Biaya  upakara  ini  tidak  dibebankan  kepada  para pelaku  dan  murni  ditalangi  oleh  dana  Desa Padang  Tegal.  Setelah  kejadian  tersebut,  jalan masuk  ke  petirtan  Pura  Beji  telah  ditutup  untuk umum  dan  hanya  diperkenankan  untuk  warga desa  Padang  Tegal  yang  memang  memilik kepentingan ke Pura Beji tersebut.
Pada kasus di desa Padang Tegal ini, tidak ada sanksi  pidana  yang  diberikan  kepada  para tersangka.  Tersangka  hanya  dikenakan  sanksi adat yaitu tidak diperkenankan untuk meninggalkan  Pulau  Bali  serta  menghadiri upakara  guru  piduka  yang  diselenggarakan langsung  oleh  prajuru  desa  Padang  Tegal. Penyelesaiannya  pun  diselesaikan  dengan  cara
Penerapan Sanksi Adat dalam Penistaan Tempat Suci di Desa Padang Tegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
mediasi  antara  prajuru  desa  adat  Padang  Tegal, Tersangka,  Pihak  dari  Imigrasi  Denpasar,  dan Polsek Ubud.
Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak  dengan  dibantu  oleh  mediator  (Ketua Mahkamah  Agung  RI,  PERMA  RI  No.  1  Tahun 2008).  Mediasi  berasal  dari  Bahasa  Inggris  yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi.  Mediasi  merupakan  proses  negosi pemecah  masalah,  dimana  pihak  luar  yang  tidak memihak  (impartial)  bekerjasama  dengan  pihak yang  bersengketa  untuk  mencari  kesepakatan bersama.  Mediator  tidak  berwenang  untuk memutus  sengketa,  tetapi  hanya  membantu  para pihak  untuk  menyelesaikan  persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya (Umam, 2010).
Proses  penyelesaian sengketa  melalui  mediasi sangat  efektif  untuk  menyelesaikan  sengketa- sengketa  yang  melibatkan  para  pihak  atau melibatkan masyarakat, seperti sengketa mengenai  perusakan  lingkungan,  pembebasan tanah,  perburuhan,  perlindungan  konsumen,  dan lain-lain.  Dengan  menggunakan  jasa  mediator orang  tidak  perlu  beramai-ramai  ke  Pengadilan atau sendiri-sendiri dalam menyelesaikan sengketa yang bersengketa. Dengan
menggunakan  metode  mediasi  para  pihak  yang bersengketa  akan  memperoleh  keuntungan  yang lebih  dibandingkan  dengan  menggunakan  jalur litigasi.  Dengan  mediasi  ini  para  pihak  lebih sedikit  menderita  kerugian,  hal  ini  akan  sangat terasa oleh pihak yang dikalahkan jika para pihak menggunakan proses litigasi.
Dengan menggunakan mediasi yang bersifat tidak formal, sukarela, kooperatif, dan berdasarkan kepentingan,  seorang  mediator  membantu  para pihak  untuk  merangkai  suatu  kesepakatan, memenuhi  kebutuhannya,  dan  memenuhi  standar kejujuran mereka sendiri.
Dalam proses mediasi kasus penistaan tempat suci di Desa Adat Padang Tegal ini dihasilkanlah putusan bahwa perlu diselenggarakannya upacara guru  piduka  untuk  mengembalikan  kesucian  dari Pura  Beji  tersebut  dan  para  pelaku  harus  ikut menghadiri  upacara  tersebut  sebagai  bentuk tanggung  jawab  dari  perbuatannya.  Adapun Upacara  guru  piduka  adalah  nama  upakara, sesajen,  atau  banten  yang  digunakan  dalam upacara agama Hindu. Upakara ini dipersembahkan  kepada  Ida  Sang  Hyang  Widhi Wasa  atau  leluhur  sebagai  sarana  untuk
permohonan  maaf  dan  memohon  waranugraha- Nya.  Guru  piduka  berasa  dari  kara  Guru  dan Piduka.  Guru  menurut  kamus  sansekerta Indonesia berarti berat, sesar, luas, hebat, penting dan nama lain dari Dewa Siwa. Guru juga berarti Sesajen berupa Tumpeng Peggum yaitu tumpeng di  isi  telur  itik  direbus  pada  ujungnya  dan  di persembahkan  kepada  Dewa  Siwa  (Kamus  Kawi Indonesia).  Kata  Piduka  berasal  dari  kata  duka berarti  marah,  kesusahan,  kesukaran.  Dan  dapat juga  berasal  dari  kata  paduka  yang  artinya julukan Bhatara yang mulia, semoga Tuhan yang mulia  memberi  anugrah  yang  utama.  Adapun tanda  tanda  perlu  diadakannya  upakara  khusus banten Guru Piduka adalah adanya suatu kejadian aneh  seperti  kejadian  yang  tidak  pernah  terjadi atau  di  alami,  baik  disebabkan  oleh  alam, manusia,  dan  hewan,  sehingga  menimbulkan firasat  buruk  antara  buana  alit  dan  buana  agung, lahir  dan  bathin.  Kejadian-kejadian  tersebut antara lain:
Kejadian  akibat  adanya  bencana  yang menimpa manusia misalnya:
Sakit berkepanjangan tak sembuh-sembuh; Banyak orang mati dalam waktu singkat; Sering terjadi mati salah pati, ulah pati; Terjadinya  hubungan  “salah  timpal”  yaitu antara manusia dengan binatang, binatang dengan lain jenis binatang;
Terjadinya  hubungan  gamia  gemana  yaitu hubungan  orang  tua  dengan  anak,  anak  dengan saudara kandung.
Kematian  salah  satu  keluarga  bertepatan dengan hari piodalan di pemerajan/ pura setempat berdomisili
Keributan  terus  menerus  dalam  keluarga, kurang harmonisnya hubungan dengan leluhur.
Terbakarnya tempat suci baik oleh api maupun halilintar serta diperusak oleh angina puyuh.
Tempat  suci  atau  kahyangan  tertimpa “Cemei” (kotoran)
Pada  bangunan  suci  /  kahyangan  yang  kena kotoran  seperti  ada  mayat  manusia,  darah manusia  datang  bulan,  orang  bersetubuh  di kahyangan, tulang bangkai manusia di kahyangan,  suara  tangis  pelan,  disambar  petir, mati  bunuh  diri,  dimasuki  binatang  piaraan berkaki  empat,  perlu  diadakan  /  dipersembahkan guru piduka.
Halaman 23 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Penerapan Sanksi Adat dalam Penistaan Tempat Suci di Desa Padang Tegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar
Upacara  ini  memang  harus  dilakukan  oleh desa  yang  bangunan  sucinya  sudah  terkena “kotor”.  Bahkan  dalam  kasus  ini  para  tersangka tidak  dibebankan  biaya  upacara  tersebut,  hanya harus menghadiri.
Desa adat Padang Tegal dalam kasus ini sudah tepat  menggunakan  proses  mediasi  karena merupakan  jalan  satu-satunya  penyelesian  kasus ini.  Hal  ini  terjadi  karena  dalam  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  belum  ada yang  mengatur  mengenai  penistaan  tempat  suci seperti  kasus  ini.  Jadi  peran  adat  dalam melakukan  mediasi  dengan  tersangka  sangatlah penting  untuk  menyelesaikan  kasus  tersebut. Namun menurut peneliti, adapun sanksi adat yang diberikan kepada pelaku melalui jalur mediasi ini kurang  memberikan  efek  jera  terhadap  pelaku. Tetap  harus  ada  sanksi  pidana  maupun  sanksi administrative  yang  bersifat  mengikat  kepada para pelaku penistaan tempat suci tidak hanya di Bali,  tetapi  juga  di  Indonesia.  Ini  diperuntukan agar  tidak  ada  lagi  kasus-kasus  penistaan  tempat suci  yang  sudah  sangat  sering  terjadi  dan  tidak hanya  dilakukan  oleh  Warga  Negara  Asing (WNA)  tetapi  juga  Warga  Negara  Indonesia (WNI).
Sejatinya,  terkait  kasus  penistaan  tempat  suci yang  sudah  sering  terjadi  ini  maka  menurut peneliti sangatlah urgen untuk segera dibentuknya suatu  peraturan  perundang-undangan  terkait penistaan tempat suci ini. Di Bali, anggota DPRD sudah  melakukan  beberapa  upaya  untuk membentuk suatu aturan hukum terkait permasalahan  ini  yaitu  dengan  berupaya membentuk  Ranperda  Standar  Penyelenggaraan Kepariwisataan  namun  hingga  kini  ranperda tersebut belum terealisasikan.
Penjatuhan  sanksi  pidana  pada  tindak  pidana penistaan  tempat  suci  ini  menurut  peneliti  juga didukung berdasarkan teori pemidanaan. Adapun teori  pemidanaan  yang  kami  gunakan  adalah Teori  gabungan  (integratif)  mendasarkan  pidana pada  asas  pembalasan  dan  asas  tertib  pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu  menjadi  dasar  dari  penjatuhan  pidana.  Pada dasarnya  teori  gabungan  adalah  gabungan  teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan  bahwa  penjatuhan  hukuman  adalah untuk  mempertahankan  tata  tertib  hukum  dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. Dengan  pemberian  sanksi  pidana  pada  tindak pidana  penistaan  tempat  suci  ini  diharapkan kedepannya  berdampak  pada  penurunan  kasus
penistaan  tempat  suci  yang  menjadi  Daya  Tarik Wisata  (DTW)  baik  oleh  WNA  maupun  WNI serta  lebih  memberikan  efek  jera  bagi  para pelaku.

## IV. SIMPULAN
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  maka  dapat disimpulkan  bahwa  Produk  hukum  nasional  di Indonesia  belum  mengatur  mengenai  penistaan terhadap  tempat  suci  secara  nyata.  Di  dalam KUHP  hanya  diatur  mengenai  penistaan  agama tidak  disinggung  sedikitpun  mengenai  penistaan tempat  suci  dan  apabila  terjadi  kasus  ini  maka akan  diselesaikan  secara  hukum  adat  dengan memberikan  sanksi  adat.  Sanksi  adat  dalam kesatuan  masyarakat  bali  terdiri  dari  Arta  danda (sanksi  dalam  bentuk  materi),  Sangaskara  danda (melaksanakan  upacara  tertentu  sesuai  ajaran agama  Hindu,  Jiwa  danda  (sanksi  berupa penderitaan jasmani dan rohani. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penistaan tempat  suci  di  Bali  maka  dapat  dijatuhkan  salah satu  ataupun  semua  sanksi  adat  tersebut  hal  ini tergantung  dari  keputusan  masyarakat  adat  yang berada di wilayah tempat suci tersebut berada.
Pada Desa adat Padang Tegal dalam kasus ini sudah  tepat  menggunakan  proses  mediasi  karena merupakan  jalan  satu-satunya  penyelesian  kasus ini.  Hal  ini  terjadi  karena  dalam  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  belum  ada yang  mengatur  mengenai  penistaan  tempat  suci seperti  kasus  ini.  Jadi  peran  adat  dalam melakukan  mediasi  dengan  tersangka  sangatlah penting  untuk  menyelesaikan  kasus  tersebut. Namun menurut peneliti, adapun sanksi adat yang diberikan kepada pelaku melalui jalur mediasi ini kurang  memberikan  efek  jera  terhadap  pelaku. Tetap  harus  ada  sanksi  pidana  maupun  sanksi administrative  yang  bersifat  mengikat  kepada para pelaku penistaan tempat suci tidak hanya di Bali,  tetapi  juga  di  Indonesia.  Ini  diperuntukan agar  tidak  ada  lagi  kasus-kasus  penistaan  tempat suci  yang  sudah  sangat  sering  terjadi  dan  tidak hanya  dilakukan  oleh  Warga  Negara  Asing (WNA)  tetapi  juga  Warga  Negara  Indonesia (WNI).
Melihat  kasus  yang  terjadi  di  Desa  adat Padang  Tegal  maka  penulis  ingin  memberikan saran  yang  mungkin  saja  dapat  menjadi  bahan pertimbangan  agar  terciptanya  perlindungan hukum  yaitu  kepada  pemerintah  untuk  segera membentuk  peraturan  perundang-undangan  yang mengkhusus  mengenai  tindak  pidana  penistaan tempat  suci.  Serta  dapat  memberikan  pembinaan
Penerapan Sanksi Adat dalam Penistaan Tempat Suci di Desa Padang Tegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 24
bagi  para  guide  agar  lebih  menjaga  tempat  suci yang menjadi daya tarik wisata. Guide diharapkan mampu  menjelaskan  tata  cara  untuk  masuk  ke tempat  suci,  makna  dari  tempat  suci  dan  betapa sakralnya  tempat  suci  tersebut  bagi  masyarakat adat  sehingga  kedepannya  tidak  ada  lagi wisatawan  yang  berusaha  untuk  melecehkan tempat  suci  yang  juga  menjadi  tujuan  wisata. Selain  itu  diperhatikan  juga  untuk  masyarakat adat  agar  bersama-sama  melakukan  pengawasan tempat-tempat  suci  yang  menjadi  Daya  Tarik Wisata  baik  dari  upaya  penistaan  maupun pengrusakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief,  B.  N.  (2010). Delik  A gama  dan  Penghinaan Tuhan  (Blasphemy)  Di  Indonesia  dan Perbandingan Berbagai Negara . Semarang: BP
UNDIP.
Covarrubias,  M.  (2013). Pulau  Bali:  Temuan  yang Menakjubkan .  Denpasar:  Udayana  University
Press. Hadikusuma,  H.  (1984). Hukum  Pidana  Adat .
Bandung: Alumni.
Netra,  A.  A.  G.  O.  (1997). Tuntunan  Dasar  A gama Hindu . Jakarta: Hanuman Sakti. Rustamaji,  M.,  &  Aulia,  G.  N.  (2020).  Telaah Konsepsi Penistaan Agama Terhadap Penegakan  Hukum  Kasus  Meliana  (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:1612/Pid.B/2018/PN.Mdn). Jurnal Verstek , 8 (2). Retrieved from https:// jurnal.uns.ac.id/verstek/issue/view/3117
Soekanto,  S.  (2007). Pengantar  Penelitian  Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia.
Umam,  K.  (2010). Penyelesaian  Sengketa  diluar Pengadilan . Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Windia, W. P., & Sudantra I, K, P. (2006). Pengantar Hukum  Adat  Bali .  Denpasar:  Lembaga Dokumentasi  dan  Publikasi  Fakultas  Hukum Universitas Negeri Udayana.
Penerapan Sanksi Adat dalam Penistaan Tempat Suci di Desa Padang Tegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar