## Fakultas Agama Islam
https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim Vol.2 No. 1 Januari 2020
Mu’allim Jurnal Pendidikan Islam P-ISSN (cetak) : 2655-8939 E-ISSN (online) : 2655-8912
Implementasi Administrasi dan Pembukuan Pembiayaan di Koperasi Syariah
(Studi Kasus pada Koperasi Murni Amanah Sejahtera Kota Malang)
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang Sri Mulyani, Siti Nurul Amaliyah, Avita Badiatus Sholikhah,
Ifatur Rohmah, Moch. Fahmi Rizki,
mjainularifin72@gmail.com ; ifaturrohmah139@gmail.com ; mochfahmirizki@gmail.com ; avitabadiatus@gmail.com ; muhammadyakup1999@gmail.com
Abstract: The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the implementation  of  administration  and  financial  bookkeeping  in Koperasi  Murni  Amanah  Sejahtera  Malang  City.  This  research  is  a qualitative  research  with  a  descriptive  approach.  Data  collection techniques  in  this  study  using  observation,  interviews  and documentation.  The  result  of  this  research  is  that  in  the implementation  of  administrative  financing  and  bookkeeping financing  in  Koperasi  Murni  Amanah  Sejahtera  Malang  City prioritizes  the  principle  of  prudence  because  in  this  case  the administration  of  financing  is  an  inseparable  part  of  the  financing activity  itself.  Implementation  of  financing  administration  and bookkeeping  carried  out  at  Koperasi  Murni  Amanah  Sejahtera Malang City include the making of a Financing Approval Confirmation Letter (SP3), administration and bookkeeping of financing contracts, administration  and  bookkeeping  of  collateral  binding,  administration and bookkeeping of collateral insurance cover closure, administration and bookkeeping disbursement (Disbursement of Financing).

## Keywords: Administration, Bookkeeping, Financing, Sharia Cooperatives.

## A. PENDAHULUAN
Pembiayaan yang sehat merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap lembaga  keuangan  syariah.  Beberapa  lembaga  keuangan  syariah  dalam menetapkan kebijakan administrasi masih mengadopsi cara lembaga keuangan konvensional.  Dalam  sistem  ekonomi  islam  tidak  mengenal  uang  administrasi yang tidak jelas (riil) peruntukannya. Uang administrasi yang dibolehkan adalah uang  yang  memang  dipakai  untuk  kepentingan  administrasi  bukan  untuk mencari  keuntungan,  sehingga  besarnya  harus  disesuaikan  dengan  biaya administrasi.  Sebagai  bentuk  cara  mengusahakan  pembiayaan  yang  sehat, maka  diperlukanlah  penyelenggaraan  administrasi  dengan  tertib, lengkap,  dan efisien dan up to date yang merupakan suatu tuntutan agar lembaga keuangan syaraiah menjadi lebih baik dan lebih sempurna lagi.
Administrasi  dan  pembukuan  pembiayaan  yang    dilakukan    oleh lembaga    keuangan  syariah  harus  dilakukan  dengan  penuh  ketelitian  dan kehati-hatian  karena  pada  dasarnya  hal  tersebut  adalah  bagian  dari pembiayaan itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk  menciptakan tertib administrasi khusunya dalam  hal pembiayaan. Administrasi pembiayaan sendiri merupakan bagian dari manajemen pembiayaan. Dimana didalam pembiayaan yang sehat setidaknya harus meliputi tiga aspek penting dalam pembiayaan, yakni:
1. Aman,  yaitu  keyakinan  bahwa  dana  yang  telah  dilempar  ke    masyarakat dapat ditarik kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
2. Lancar, yaitu keyakinan bahwa dana tersebut dapat berputar oleh lembaga keuangan dengan lancar dan cepat.
3. Menguntungkan, yaitu perhitungan dan proyeksi yang tepat. 1
Dari  uraian  tersebut  diatas,  peneliti  bermaksud  untuk  meneliti implementasi  administrasi  dan  pembukuan  pembiayaan  di  Koperasi  Murni Amanah Sejahtera.

## B.  KAJIAN PUSTAKA

## 1.  Pengertian Pembiayaan
Pembiayaan  merupakan  aktivitas  dalam  menyalurkan  dana  kepada pihak  lain  berdasarkan  prinsip  syariah. 2 Pembiayaan  secara  luas  berarti financing atau  pembelanjaan,  yaitu  pendanaan  yang  dikeluarkan  untuk mendukung  investasi  yang  telah  direncanakan  baik  dilakukan  sendiri  maupun dijalankan  oleh  orang  lain.  Dalam  arti  sempit,  pembiayaan  dipakai  untuk mendefinisikan  pendanaan  yang  dilakukan  oleh  lembaga  pembiayaan  seperti bank  syariah  kepada  nasabah. 3 Sedangkan,  menurut  M.  Syafi’i  Antonio, menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian  fasilitas  dana  untuk  memenuhi  kebutuhan  pihak-pihak  yang merupakan defisit unit. 4
1 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). hal 73
2 Ismail, Perbakan Syariah (Jakarta: Kencana, 2004). hal 105
3 Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: Ekonosia, 2005). hal 206
4 Muhammad  Syafii  Antonio, Bank  Syariah  Dari  Teori  Ke  Praktik ,  27th  ed.  (Jakarta:  Gema Insani, 2017). hal 160
Pembiayaan  merupakan  salah  satu  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  bank syariah  maupun  lembaga  keuangan  non  bank  syariah,  termasuk  didalamnya adalah  koperasi  syariah.  Di  dalam  persepktif  ekonomi  Islam,  bank  syariah mempunyai  visi  dan  orietasi  tidak  hanya  untuk  mendapatkan  keuntungan, namun  lebih  dari  itu  yaitu  berorientasi  pada mashlahah dan  mencapai falah untuk  kehidupan  yang  abadi  di  akherat 5 .  Koperasi  syariah  sebagai  lembaga keuangan  non  bank  syariah  didalam  memberikan  Pembiayaan  juga berpedoman  pada  nilai-nilai  ekonomi  Islam  sehingga  pembiayaan  yang dilakukan  oleh  koperasi  syariah  juga  mempunyai  visi  dan orientasi  yang  sama untuk  mencapai mashlahah dan falah bukan  hanya  bagi  koperasi  syariah tersebut namun juga bagi anggotanya.

## 2.  Pengertian Administrasi dan Pembukuan Pembiayaan
Pembiayaan  yang  sehat,  merupakan  tujuan  yang  hendak  dicapai  oleh setiap  bank  syariah  (lembaga  keuangan  syariah)  sehingga  diperlukan  sistem, alat  dan  prosedur  yang  dapat  memberikan  informasi  yang  lengkap  kepada manajemen.  Pada  bank  syariah  ataupun  lembaga  keuangan  syariah  lainnya sangat mungkin terjadi financial risk¸ yaitu debitur tidak mau atau tidak mampu memenuhi  kewajibannya  untuk  membayar  dan  mengembalikan  pokok pinjamannya. Sebagai alat penunjang dalam mengusahakan pembiayaan yang sehat, maka penyelenggaraan administrasi yang tertib, lengkap, efisien, dan up to  date merupakan  suatu  tuntutan.  Administrasi  dapat  didefinisikan  sebagai perencanaan organisasi dan administrasi sumber daya manusia, modal, mesin- mesin,  teknologi,  dan  segala  fungsi  dalam  memberikan  nilai  ekonomi  kepada seseorang, dengan landasan kepercayaan.
Dalam  arti  luas,  pengertian  administrasi  pembiayaan  meliputi  kegiatan berupa  pengumpulan  informasi,  penyajian  data-data,  pencatatan,  penguasaan dokumen  yang  ada  kaitannya  dengan  proses  kegiatan  pembiayaan  oleh  unit- unit  kerja  terkait  dalam  penyelenggaraan  pengelolaan portofolio pembiayaan
5 Sri Mulyani, “Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank  Umum Syariah,” An Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah 1,
no. 1 (2020): 41 –56, http://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/nisbah/article/view/100.
yang sehat. Feedback dari proses administrasi ini adalah output berupa sistem informasi  yang  memberikan  manfaat  dalam  melaksanakan  fungsi-fungsi manajemen  perusahaan  yang  sehat.  Administrasi  pembiayaan  merupakan  hal yang  penting  dalam  segala  aspek  pembiayaan  kegiatan,  karena  dapat meminimalisasi  salah  pengertian  dan  sekaligus  memisahkan  administrasi pembiayaan dari aspek marketing, aspek produksi atau operasional dan aspek financial dari lembaga keuangan syariah.
Sedangkan  Dokumentasi  pembiayaan  adalah  seluruh  dokumen  yang diperlukan  dalam  rangka  pemberian  pembiayaan  yang  merupakan  bukti perjanjian  atau  ikatan  hukum  antara  bank  dengan  nasabah  pembiayaan  dan bukti  kepemilikan  barang agunan  serta  dokumen-dokumen  perkreditan lainnya yang merupakan perbuatan hukum atau mempunyai akibat hukum. 6
Dokumen  pembiayaan  mencakup  pembiayaan  dokumen  permohonan pembiayaan, dokumen yang merekam setiap tahapan dalam proses pemberian pembiayaan  (analisa  dan  evaluasi,  rekomendasi  dan  putusan  pembiayaan), dokumen  yang  dipersyaratkan  dalam  pemberian  pembiayaan,  dokumen pencairan,  dokumen  yang  diperoleh  dalam  kegiatan  pembinaan  selama berjalannya pembiayaan sampai pembiayaan tersebut lunas.
Sedangkan  administrasi  pembiayaan  dilakukan  dengan  tujuan  untuk mendukung  langkah-langkah  pembinaan  atau  penilaian  atas  perkembangan pembiayaan  yang  telah  diberikan  atau  perkembangan  usaha  nasabah  dan pengawasan  pembiayaan  sehingga  kepentingan  bank  terlindungi. 7 Setiap tahapan  dalam  proses  pemberian  pembiayaan  harus  diadministrasikan  secara tertib,  mulai  dari  tahap  permohonan  pembiayaan,  tahap  prakarsa  dan  analisa pembiayaan,  tahap  rekomendasi  pembaiayaan,  tahap  putusan  pembiayaan, tahap  pencaiaran  pembiayaan,  tahap  pengawasan  dan  pembianaan,  tahap angsuran sampai pembiayaan lunas, tahap penyelamatan pembiayaan apabila pembiayaan tersebut bermasalah sampai tahap penghapusbukuan pembiayaan macet harus diadministrasikan secara tertib dalam registernya masing-masing.
6 Suhardjono, Manajemen Perkreditan Usaha Kecil Dan Menengah. (YKPN, 2003). hal 221
7 Ibid. hal 225
Administrasi  dan  pembukuan  pembiayaan  merupakan  hal  yang  sangat penting  untuk  dilakukan  pada  setiap  pembiayaan  sebagaimana  Allah  SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 8 :
Artinya: “Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermu’amalah  tidak secara  tunai  untuk  waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu menuliskannya.  dan  hendaklah  seorang  penulis  di  antara  kamu menuliskannya dengan benar….. (Q.S Al-Baqarah: 282)
Dari  ayat  tersebut  dapat  kita  ketahui  bahwa  Allah  SWT  memerintahkan untuk  mencatat  setiap  transaksi  khususnya  transaksi  yang  dilakukan  tidak secara  tunai  seperti  pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  bank  syariah  ataupun lembaga  keuangan  syariah  lainnya,  termasuk  juga  hutang  piutang  yang dilakukan secara perorangan juga harus dilakukan pencatatan dan pembukuan.

## 3.  Unsur- Unsur Penting dalam Administrasi Pembiayaan
Dalam  proses  pelaksanaan  administrasi  pembiayaan,  untuk  menata proses  kegiatan  pembiayaan  sehingga  mampu  berfungsi  sebagai feedback bagi  manajemen  untuk  mencapai loan  portofolio yang  sehat,  maka  beberapa unsur penting dalam pelaksanaanya menjadi pertimbangan antara lain: 9
1) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM)
Adanya  Sumber  Daya  Manusia  yang  memiliki  konsep-konsep manajemen,  khusus  dibidang  pembiayaan,  maka  mereka  diharapkan mampu mengumpulkan, mengelola dan mengolah, menyajikan informasi dengan lengkap, akurat dan up to date.
2) Sistem dan Prosedur Pembiayaan
8 Kementrian Agama RI, Al Qur’an Terjemah Dan Tajwid (Sygma Creative Media Corp, 2014). hal 48
9 Fetria Eka Yudiana, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014). Hal 80
Administrasi  yang  lengkap  dan  sistematis  memudahkan  manajemen membuat action program . Hal ini hanya dilaksanakan bila ada operating procedure berupa manual atau standard operating procedure. Tata cara yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan fungsi-fungsi  manajemen (perencanaan,  pengendalian,  pengorganisasian,  aktualisasi,  dan administrasi) merupakan sistem dan prosedur pembiayaan.

## 4.  Fungsi Administrasi Pembiayaan
Administrasi  merupakan  salah  satu  fungsi  manajemen  dalam  sistem manajemen.  Oleh  karena  itu,  administrasi  pembiayaan  dapat  memberikan umpan  balik  ( feedback) kepada  manajemen.  Administrasi  pembiayaan  juga merupakan  alat  untuk  menata  sistem  administrasi,  sistem  laporan,  sistem evaluasi  kolektibilitas  pembiayaan  sehingga  mampu  menunjang portofolio pembiayaan yang sehat dan memperkuat posisi bank syariah, baik dalam aspek yuridis  maupun  dalam  aspek  ekonomi  pada  masa  mendatang.  Adminsitrasi pembiayaan berfungsi sebagai berikut: 10
a) Sebagai sumber informasi
b) Alat komunikasi dengan nasabah
c) Sebagai instrumen pengawasan pembiayaan
d) Sumber materi pembuat laporan
e) Alat untuk penentuan kualitas  pembiayaan
f) Alat bukti dan antisipasi bila ada sengketa.

## 5.  Ruang Lingkup Administrasi Pembiayaan
Kegiatan pembiayaan yang termasuk kedalam ruang lingkup administrasi pembiayaan adalah sebagai berikut: 11
a) Proses kegiatan pembiayaan (perencanaan pembiayaan)
Untuk  melengkapi  manajemen  dengan  suatu  program  yang  terencana mengenai  pembiayaan  dan  pengelolaan  pembiayaan  yang  dilandasi oleh suatu hasil investigasi, studi dan penelitian.
b) Analisis pembiayaan
10 Ibid ., hal 81
11 Ibid ., hal 82
Untuk  menentukan  atau  mengantisipasi  adanya  kemauan  dan kemampuan debitur mengembalikan pembiayaan sesuai  dengan syarat- syarat yang disepakati antara bank dengan debitur.
c) Financial Documents
Untuk  semua  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  fasilitas  pembiayaan  ini harus  dibuat  rekamannya  agar  posisi  perusahaan  lebih  kuat  dan mampu mengantisipasi keadaan mendatang.

## d) Financial disbursement
Setelah  mempersiapkan  dokumen  secara  lengkap,  maka  fasilitas pembiayaan  yang  telah  disetujui digunakan oleh debitur  sesuai dengan jadwal penggunaanya. Ada tiga syarat mutlak agar fasilitas pembiayaan itu secara riil mampu meningkatkan taraf hidup nasabah yaitu aman , terarah dan produktif.
e) Pengelolaan pembiayaan.
Portofolio pembiayaan  dapat  dibagi  kedalam  kelompok-kelompok,  tetapi secara  umum  terdiri  dari individual  loan  portofolio,  branchloan portofolio, dan loan portofolio.

## C.   METODE
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif. Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh  subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus  yang  alamiah  dan  dengan  memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah. Adapun teknik pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan:
1.  Observasi (Pengamatan)
Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda)  atau  kejadian  yang  sistematik  tanpa  adanya  pertanyaan  atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. 12 Dalam penelitini ini, peneliti melakukan  pengamatan  secara  langsung  dalam  proses  pembiayaan  di Koperasi Murni Amanah Sejahtera Kota Malang.
12 Nur Indriantoro, Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen (Yogyakarta: BPFE, 2002).hal 157

## 2.  Wawancara
Wawancara  adalah  pertemuan  antara  dua  orang  untuk  bertukat informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam  suatu  topik  tertentu. 13 Dalam  hal  ini  peneliti  melakukan  wawancara kepada  Manajer  Koperasi  Murni  Amanah  Sejahtera  Kota  Malang  yaitu  Bapak Abdul Salam, S.Si.
3.  Dokumentasi
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi sebagai sarana untuk  mendapatkan  data  tentang:  sejarah  berdirinya  Koperasi  Murni  Amanah Sejahtera  Kota  Malang,  struktur  organisasi,  visi,  misi,  dokumen-dokumen pembiayaan, dan juga dokumen laporan keuangan.

## D.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Profile Koperasi Murni Amanah Sejahtera
Koperasi Murni Amanah Sejahtera beralamatkan di Jl.Joyosuko Timur No.8 Merjosari,  Kota  Malang.  Koperasi  ini  berdiri  pada  tanggal  16  Desember  2015 dengan  Nomor  SK  Badan  Hukum  518/11/35.73112/2016  yang  disahkan  pada tanggal  4  April  2016  oleh  Notaris  Diana  Istislam,  S.H.,  M.Kn 14 .  Di  dalam menjalankan  kegiatan  usahanya  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  anggotanya  pada  khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya yang  tidak  terpisahkan  dari  tatanan  perekonomian  nasional,  Koperasi  Murni Amanah  Sejahtera  mempunyai  beberapa  kegiatan  pokok  diantaranya  adalah sebagai berikut 15 :
2.  Produk simpanan
Produk  ini  meliputi  simpanan  pokok,  simpanan  khusus,  dan  simpanan wajib dengan akad mudharabah.
3.  Produk simpanan sukarela
Produk ini meliputi Simpanan Mas, Simpanan Arofah, Simpanan Quad, Simpanan  Sejahtera,  Simpanan  Pintar  dan  Simpanan  Idul  Fitri  yang dikelola  dengan  menggunakan  akad mudharabah serta  Simpanan Wadiah yang dikelola dengan menggunakan akad wadiah.
13 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2007).hal 72
14 Abdul Salam, “Annual Report RAT 2019” (Malang, 2019).hal 15
15 Ibid., hal 16

## 4.  Produk simpanan berjangka syariah
Produk  ini  meliputi  Mudhorobah  6  bulan,  Mudhorobah  12  bulan, Mudhorobah 18 bulan, dan Mudhorobah 24 bulan.
5.  Produk pembiayaan syariah
Produk  ini  meliputi  jual  beli  dengan  akad  murobahah,  sewa  manfaat dengan akad ijaroh.
Secara  lebih  detail  profile  Koperasi  Murni  Amanah  Sejahtera  juga  bisa diakses
melalui alamat website: https://murniamanahsejahtera.business.site . Koperasi Murni Amanah Sejahtera  merupakan  koperasi  aktif  dan  menyandang peringkat  koperasi grade  ODS  Kemenkop  “A”. Koperasi  Murni  Amanah  Sejahtera memperoleh  predikat  Koperasi  Aktif  dengan  nilai  A  di  ODS  (Online  Data System)  dari  Kemenkop  UKM  RI  karena  telah  melaksanakan  RAT  tepat waktu  selama  3  kali  berturut-turut.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa Koperasi Murni Amanah Sejahtera  merupakan  koperasi syariah yang telah melakukan  tertib  administrasi  dengan  baik  dan  juga  menujukkan manajemen yang bagus.
Secara kelembagaan, jika dilihat dari jumlah anggotanya, Koperasi Murni Amanah  Sejahtera  terus  mengalami  peningkatan  jumlah  anggota.  Berikut ini adalah data jumlah anggota Koperasi Murni Amanah Sejahtera:
Tabel 1
Data Jumlah Anggota Koperasi Murni Amanah Sejahter Tahun Jumlah Anggota Tanggal RAT 2017 497 30 Maret 2018 2018 561 13 Januari 2019 2019 594 19 Januari 2020
Sumber: Annual Repot 2019 Koperasi MAS
Dalam  operasionalnya  sehari-hari  Koperasi  Murni  Amanah  Sejahtera dikelola oleh  seoran  manajer,  Account  Officer  dan  Kepala Teras  Layanan. Berikut ini adalah data pengelola Koperasi Murni Amanah Sejahtera:
Pengelola Koperasi Murni Amanah Sejahtera No Nama Jabatan 1 Abdul Salam, S.Si Manajer 2 M.Juan Ansori AO - Account Officer 3 Wasiati Kepala Teras Layanan
Sumber: Annual Repot 2019 Koperasi MAS
Untuk  memastikan  bahwa  operasional  dan  produk  yang  dikeluarkannya telah  sesuai  dengan  standart  syariah,  maka  Koperasi  Murni  Amanah Sejahtera  juga  diawasi  oleh  dua  orang  Dewan  Pengawas  Syariah  yaitu  H. Syaiful  Duhri  dan  Drs.Supriatna,  M.Pd.  Didalam  pencatatannya,  Koperasi Murni  Amanah  Sejahtera  menggunakan  sistem  pencatatan  berbasis aplikasi keuangan SIS “Syariah Integrated System”.

## 2.  Implementasi Administrasi dan Pembukuan Pembiayaan  di Koperasi Murni Amanah Sejahtera
Penelitian dilakukan di  Koperasi Murni Amanah Sejahtera beralamatkan di Jl.Joyosuko Timur No.8 Merjosari, Kota Malang pada bulan April s/d Mei 2020.  Dari  hasil  interview  yang  dilakukan  kepada  Manajer  Koperasi  Murni Amanah  Sejahtera  yaitu  Bapak  Abdul  Salam,  S.Si  maka  diperoleh  hasil bahwa  sistem  administrasi  dan  pembukuan  pembiayaan  di  Koperasi  Murni Amanah  Sejahtera  mengikuti  SOP (Standart  Operational  Procedure) yang telah ditetapkan di Koperasi Murni Amanah Sejahtera.
Setelah melewati tahap analisis dan persetujuan, akan memperoleh hasil bahwa  pembiayaan  tersebut  diterima  atau  ditolak.  Apabila  ditolak  maka proses  pembiayaan  sudah  selesai  dan  berkas  akan  dikembalikan  kepada anggota  koperasi  tersebut,  namun  apabila  diterima  permohonan pembiayaan  tersebut  maka  tahap  selanjutnya  adalah  proses  administrasi dan  pembukuan  pembiayaan.  Menurut  Bapak  Abdul  Salam,  S.Si  selaku Manajer  di  Koperasi  Murni  Amanah  Sejahtera,  proses  administrasi  dan
pembukuan  pembiayaan  di  Koperasi  Murni  Amanah  Sejahtera  meliputi beberapa proses yaitu: 16
1) Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3)
Setelah  aplikasi  permohonan  pembiayaan  diterima  dari  pejabat pemutus,  maka  Koperasi  Murni  Amanah  Sejahtera  akan  menerbitkan Surat  Penegasan  Persetujuan  Pembiayaan      (SP3)      dan      melakukan konfirmasi   kepada    anggota koperasi yang  mengajukan pembiayaan. Penerbitan  dan  konfirmasi    Surat    Penegasan    Persetujuan Pembiayaan   (SP3)  tersebut bertujuan untuk memastikan:
a. Bahwa  dokumen  yang  disyaratkan  sesuai  dengan  usulan  yang ditetapkan  oleh  pejabat  pemutus  harus  dipenuhi  oleh  anggota Koperasi  Murni  Amanah  Sejahtera.  Prosedur  yang  ditetapkan  untuk dokumen    yaitu    dokumen    seharusnya    diberi    nomor    terlebih dahulu,        seluruh        dokumen        dihitung        dan    penyerahan dokumen    ke    departemen  atau  bagian  yang    benar    sehingga membantu penjaminan pencatatan transaksi tepat waktu.
b. Bersifat tidak mengikat secara legal. Pemberian fasilitas pembiayaan dapat  dicairkan  tergantung  dari  pemenuhan  ketentuan/persyaratan serta kesesuaian dengan prosedur persetujuan pembiayaan.
c. Konfirmasi persetujaun dan biaya-biaya yang timbul (misalnya biaya asuransi,  notaris,  administrasi  pembiyaan  dan  lain-lain)  kepada anggota  koperasi  yang  mengajukan  pembiayaan,  yang  selanjutnya menjadi dasar untuk melakukan penandatangan perjanjian pembiayaan  dan  pengikatan  agunan  serta  pengikatan  lainnya  yang terkait.
2)  Akad pembiayaan
Perjanjian  pembiayaan  antara  anggota  Koperasi  Murni  Amanah Sejahtera  dan  pihak  Koperasi  Murni  Amanah  Sejahtera  merupakan perikatan  secara  tertulis  dengan  jenis  akad  yang  sesuai  dengan  tujuan
16 Ringkasan  Hasil  Interview  Kepada  Bpk  Abdul  Salam  Selaku  Manajer  Koperasi  Murni Amanah Sejahtera Kota Malang. April s/d Mei 2020
dari  fasilitas  pembiayaan  tersebut.  Perjanjian  pembiayaan  antara anggota  dan  koperasi  mengatur  hak  dan  kewajiban  para  pihak  sebagai akaibat adanya transaksi pembiayaan. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam akad perjanjian pembiayaan, antara lain:
d. Domisili hukum.
e. Struktur pembiayaan yang telah disetujui (jumlah plafond, nisbah/ margin, persyaratan dan lainnya) telah dicantumkan dalam perjanjian pembiayaan.
f. Memastikan bahwa perjanjian pembiayaan mengikat dan berkekuatan tetap.
g. Dokumen-dokumen pembiayaan harus ditandatangani oleh anggota koperasi yang mengajukan pembiayaan.
3)  Pengikatan Agunan
Setelah  melakukan  akad  penandatanganan  perjanjian  pembiayaan, Koperasi Murni Amanah Sejahtera akan mendapatkan dokumen agunan sehingga  dapat  melakukan  pengikatan.  Pengikatan  agunan  harus dilakukan secara lengkap agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.    Pengikatan  agunan  dapat  berupa  Hak  Tanggungan  (HT),  Surat Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)  atau  Fidusia  yang disesuaikan dengan jenis objek yang menjadi agunan.
4)  Penutupan Cover Asuransi Agunan
Penutupan asuransi agunan merupakan salah satu upaya mengamankan agunan dan memperkecil risiko pembiayaan. Besar dan jangka  waktu  penutupan  adalah  minimal  senilai  agunan  selama  jangka waktu pembiayaan. Selain melakukan cover asuransi agunan, ada juga penutupan  asuransi  jiwa  berlaku  pada  anggota  pembiayaan  konsumer atau pembiayaan tanpa agunan.
5) Disbursement (Pencairan Pembiayaan)
Tahapan  pencairan  pembiayaan  adalah  tahapan  saat  fasilitas pembiayaan  diserahkan  kepada  anggota  koperasi  yang  mengajukan pembiayaan  dalam  bentuk  pencairan  dana  fasilitas  pembiayaan. Pencairan  dapat  dilakukan  setelah  dipastikan  bahwa  seluruh
persyaratan pembiayaan dan tahapan sudah dipenuhi anggota koperasi tersebut.
Lebih  lanjut,  Bapak  Abdul  Salam  menjelaskan  bahwa  secara umum,  tahapan  pencairan  pembiayaan  oleh  Koperasi  Murni  Amanah Sejahtera harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
a.  Seluruh  persyaratan  baik  berupa  dokumen  maupun  kewajiban- kewajiban  anggota  koperasi  yang  mengajukan  pembiayaan  yang ditetapkan oleh Koperasi Murni Amanah Sejahtera telah dipenuhi.
b.  Proses  pencairan  dilakukan  oleh  bagian  tersendiri  atau  yang berbeda dengan bagian marketing/analis pembiayaan.
c.  Penarikan  dana  pencairan  pembiayaan  berdasarkan  surat permohonan  penarikan  pembiayaan  yang  telah  ditanda  tangani pejabat  yang  berwenang  bertindak  untuk  dan  atas  nama perusahaan anggota koperasi yang mengajukan pembiayaan sesuai anggaran dasar perusahaan yang berlaku.
d.  Pada pembiayaan produktif yang bersifat revolving , penarikan dapat dilakukan  kapan  saja  sesuai  kebutuhan.  Sedangkan  untuk pembiayaan non  revolving seperti  pembiayaan  produktif  untuk investasi, penarikan pembiayaan sesuai jadwal pencairan pembiayaan yang telah ditetapkan
e.  Pada  pembiayaan  konsumer  yang  umumnya  menggunakan  akad jual-beli murabahah dan  bersifat non  revolvimg ,  pencairan  dana pembiayaan  dilakukan  secara  sekaligus,  seperti  pembiayaan  untuk pembelian  kendaraan,  laptop,  handphone,  tanah  dan  lain-lain. Tetapi  ada  juga  pencairan  yang  dilakukan  secara  bertahap  sesuai dengan  termin  yang  telah  ditetapkan  oleh  Koperasi  Murni  Amanah Sejahtera,  sesuai  dengan  progres  misalnya  untuk  pembiayaan renovasi rumah.

## E.  Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi administrasi dan  pembukuan  yang  dilakukan  di  Koperasi  Murni  Amanah  Sejahtera diantaranya antara lain adalah:
1. Administrasi  dan  pembukuan  pembiayaan  yang  dilakukan  di  Koperasi Murni Amanah Sejahtera merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen pembiayaan yang dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.
2. Administrasi  dan  pembukuan  pembiayaan  yang  dilakukan  Koperasi Murni  Amanah  Sejahtera  sesuai  dengan  SOP (Standart  Operational Procedur) meliputi  beberapa  proses  administasi  diantaranya  adalah pembuatan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3), administrasi  dan  pembukuan  akad  pembiayaan,  administrasi  dan pembukuan pengikatan agunan, administrasi dan pembukuan penutupan cover asuransi  agunan,  administrasi  dan  pembukuan disbursement (Pencairan Pembiayaan).

## F.  Daftar Pustaka
Antonio, Muhammad Syafii. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik . 27th ed.
Jakarta: Gema Insani, 2017.
Indriantoro, Nur. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen . Yogyakarta: BPFE, 2002.
Ismail. Perbakan Syariah . Jakarta: Kencana, 2004.
Kasmir. Manajemen Perbankan . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
Kementrian Agama RI. Al Qur’an Terjemah Dan Tajwid . Sygma Creative Media Corp, 2014.
Muhammad. Manajemen Bank Syariah . Yogyakarta: Ekonosia, 2005.
Mulyani, Sri. “Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank
Umum Syariah.” An Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah 1, no. 1 (2020): 41 – 56. http://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/nisbah/article/view/100.
Salam, Abdul. “Annual Report RAT 2019.” Malang, 2019.
Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta, 2007.
Suhardjono. Manajemen Perkreditan Usaha Kecil Dan Menengah. YKPN, 2003. Yudiana, Fetria Eka. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah . Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014.