INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 9982-9992 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Politik Hukum tentang Hak Asasi Manusia terhadap Sistem Pengamanan di Lapas Klas II A Binjai
Abdur Rahman Sirait 1 ✉ , Ismaidar 2

## Prodi Magister Hukum UNPAB
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Email: siraitrahman@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pengakuan tentang HAM secara prinsipial tercermin dalam sila kedua (Pancasila). Konsep dasar HAM yang masih bersifat abstrak perlu dijabarkan dalam konsep yang lebih konkrit, sehingga mempunyai kekuatan  hukum  dalam  pelaksanaannya.Tujuan  hukum  adalah  untuk  mewujudkan  ketertiban  dan keteraturan, kedamaian, serta keadilanKebijakan pengelolaan Lapas dan Rutan tidak saja dipengaruhi oleh Lembaga internal pada Kemenkumham Republik Indonesia saja seperti ketidak sesuaian antara kebijakan yang diambil pada Kementerian Hukum dan HAM dengan implementasi yang terjadi di Lapas dan Rutan,Tulisan ini membahas tentang  Politik Hukum tentang Hak Asasi Manusia terhadap Sistem Pengamanan di Lapas Klas II A Binjai. Dengan adanya kebijakan yang baik maka akan mempengaruhi dan mengurangi persoalan Lapas terutama pada sistem pengamanan.Pada penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif dengan menganalisis data-data yang terdapat pada penelitian kepustakaan  kesimpulan  dalam  penelitian  ini  yaituPengamanan  Lapas  di  Indonesia  perlu  dilakukan dengan  tetap  mengacu  kepada  peraturan  dan  kebijakan  yang  ditetapkan  pada  Peraturan  Menteri hukum  dan  HAM  dan  peraturan  pelaksanaan  yang  dikeluarkan  Direktorat  Jenderal Pemasyarakatan.Dengan  memperbaiki  managemen  Lapas  dan  meningkatkan  kualitas  Sumber  Daya Manusia
Kata Kunci : HAM,Hukum,Pengamanan Lapas

## Abstract
Recognition  of  human  rights  is  principally  reflected  in  the  second  principle  (Pancasila).  The  basic concept of human rights, which is still abstract, needs to be explained in a more concrete concept, so that it has legal force in its implementation. The aim of law is to create order and regularity, peace and justice.  Prison  and  detention  center  management  policies  are  not  only  influenced  by  internal institutions  in  the  Ministry  of  Law  and  Human  Rights  of  the  Republic  of  Indonesia.  such  as  the discrepancy  between  the  policies  taken  at  the  Ministry  of  Law  and  Human  Rights  and  the implementation that occurs in prisons and detention centers. This article discusses the Legal Politics of Human Rights regarding the Security System in Binjai Class II A Prisons. With good policies, it will influence  and  reduce  problems  in  prisons,  especially  in  the  security  system.  In  this  research,  a qualitative research method approach was used by analyzing the data contained in literature research. The conclusion in this research is that prison security in Indonesia needs to be carried out while still referring to regulations. and policies stipulated in the Minister of Law and Human Rights Regulations and implementing regulations issued by the Directorate General of Corrections. By improving prison management and improving the quality of Human Resources Keywords: Human Rights, Law, Prison Security

## PENDAHULUAN
Manusia dan HAM adalah dua kata yang sulit untuk dipisahkan. Sejak kelahirannya di bumi  manusia  lahir  dengan  membawa  hak-hak  kodrat  yang  melekat  integral  dalam hidupnya.  Pada  dasarnya  manusia  adalah  makhluk  bebas.  Sebagaimana  pendapat  Jean Jaquas Rousseau bahwa manusia akan semakin berkembang potensinya  dan merasakan nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alamiah.
Pengakuan  tentang  HAM  secara  prinsipial  tercermin  dalam  sila  kedua  (Pancasila). Konsep dasar HAM yang masih bersifat abstrak perlu dijabarkan dalam konsep yang lebih konkrit, sehingga mempunyai kekuatan hukum dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan HAM sangat  tergantung  dari  good  will  penguasa.  Penguasa  meletakkan  lembaga  yang  legal mempunyai kekuatan untuk memaksa kehendaknya pada masyarakat. Ia menguasai alat- alat represif.[1]
Dalam kondisi semacam ini kadang-kadang pelaksanaan HAM tidak lebih daripada mencari legitimasi kekuasaan untuk mengukuhkan pemerintahannya. Politik Hukum HAM diartikan sebagai kebijakan hukum (legal policy) tentang HAM yang mencakup kebijakan negara  tentang  bagaimana  hukum  tentang  HAM  itu  telah  dibuat  dan  bagaimana  pula seharusnya hukum tentang HAM itu dibuat untuk membangun masa depan yang lebih balk, yakni kehidupan negara yang bersih dari pelanggaran-pelanggaran HAM, terutama yang dilakukan oleh penguasa (Mahfud, 1998). [2]
Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan, kedamaian, serta keadilan. Hukum juga bertujuan untuk mengayomi manusia, yang tidak hanya melindungi manusia  dalam  arti  pasif,  yakni  hanya  mencegah  tindakan  sewenang-wenang  dan pelanggaran  hak  saia,  juga  meliputi  pengertian  melindungi  secara  aktif,  artinya  meliputi upaya untuk menciptakan kondisi dan mendorong manusia untuk selalu memanusiakan diri terus-menerus.  Secara  umum,  dapat  dikatakan,  bahwa  tugas/fungsi  hukum  adalah mengatur hubunganhubungan  kemasyarakatan antara  para warga masyarakat,  sehingga terselenggara ketertiban  dan keadilan. Di samping mewujudkan ketertiban dan keadilan, tugas hukum adtrlah menciptakan keteraturan dan kepastian hukum. Dalam mewujudkan kepastian hukum, tugas hukum adalah untuk menciptakan, menegakkan, memelihara dan mempertahankan keamanan dan ketertiban yang adil[3]
Kasus yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan)  selalu  mengemuka  beberapa  tahun  terakhir  ini.  Masyarakat  selalu  dihadapkan dengan berita-berita Lapas dan Rutan yang rusuh, pembakaran, pelarian, peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh Petugas dan narapidana/tahanan yang ada di dalam Lapas dan Rutan dan masalah lainnya yang selalu menarik media untuk diangkat. [4]
Seperti  kasus yang terjadi   Lembaga  Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kota Binjai kembali mengamankan seorang narapidana pria, terkait dugaan kepemilikan narkoba jenis sabu, Senin (23/1). Tersangka itu, Gus (38), narapidana kasus narkoba, penghuni Kamar 01 Blok G, penduduk Jalan Raimin, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur. Ayah empat anak itu diamankan karena menyimpan 13 paket kecil sabu total seberat 9 gram, dan sebuah skop kecil, yang ditemukan di saku celana dalam loker tahanan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan  (Kalapas)  Kelas  II  A  Kota  Binjai,  Muhammad  Jahari  Sitepu,  mengatakan, barang bukti sabu ditemukan saat sipir melakukan pemeriksaan ruang tahanan. Hal ini akan melakukan  pergantian  regu  jaga  di  Blok  G,  sambil  melakukan  pemeriksaan  rutin  ruang tahanan,ujarnya. Begitu memasuki Kamar 01, narapidana bersangkutan justru terlihat gugup. Sehingga  salah  seorang  sipir,  yakni  Bastian  Surya  Manik,  berinisiatif  melakukan penggeledahan. Setelah sipir memeriksa isi loker narapidana bersangkutan, ternyata dari saku  lipatan  celana  pria  tersebut  ditemukan  bungkusan  alumunium  foil,  sipir  lantas mengamankan tersangka Gus dan loker miliknya menuju Pos Penjagaan, lalu melaporkan hal tersebut kepada Kapalas, Setelah diamankan dari sini, yang bersangkutan dan seluruh barang bukti selanjutnya di serahkan ke pihak Satresnarkoba Polres Binjai.
Dengan adanya kasus-kasus yang selalu dihadapi oleh jajaran kementerianhukum dan HAM di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) yang mengurus Lapas dan Rutan  seluruh  Indonesia  menjadi  suatu  masalah  serius  yang  harus  dihadapi  dan  perlu
dilakukan evaluasi terhadap berbagai persoalan tersebut. Persoalan yang selalu dihadapi tersebut pasti ada hal-hal mendasar yang dihadapi oleh jajaran Pemasyarakatan baik dari arah kebijakan dan pengelolaan Lapas / Rutan yang harus dibenahi.
Kebijakan pengelolaan Lapas dan Rutan tidak saja dipengaruhi oleh Lembaga internal pada Kemenkumham Republik Indonesia saja seperti ketidak sesuaian antara kebijakan yang diambil pada Kementerian Hukum dan HAM dengan implementasi yang terjadi di Lapas dan Rutan, tetapi juga dipengaruhi oleh Lembaga eksternal seperti hubungan kebijakan pada kementerian  atau  lembaga  terkait  lainya,  seperti  dalam  pengaturan  terhadap  pengguna narkotika (rehabilitasi sosial dan medis) masih banyak di dalam Lapas dan Rutan sehingga Lapas dan Rutan mengalami over crowded akibat narapidana dengan putusan rehabilitasi kasus narkoba masih berada di dalam Lapas dan Rutan. [5]
Menghindari  isu  over  crowded  yang  masih  merupakan  permasalahan  mendasar Lapas/Rutan di Indonesia. Pengetatan yang dilakukan sebagaimana disebutkan dalam PP ini akan semakin menambah jumlah narapidana yang tinggal, khususnya narkoba dan korupsi yang semakin meningkat di Indonesia dewasa ini. Tanpa bermaksud melonggarkan aturan main,  maksud  isu  penyempurnaan  ini  dilakukan  agar  tetap  sesuai  dengan  semangat penyelenggaraan Lapas/Rutan
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan atau UU 12/1995  Pasal  1  ayat  (1)  bahwa  Pemasyarakatan  adalah  kegiatan  untuk  melakukan pembinaan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  berdasarkan  sistem,  kelembagaan,  dan  cara pembinaan  yang  merupakan  bagian  akhir  dari  sistem  pemidanaan  dalam  tata  peradilan pidana. Sedangkan Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta  cara  pembinaan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  berdasarkan  Pancasila  yang dilaksanakan  secara  terpadu  antara  pembina,  yang  dibina,  dan  masyarakat  untuk meningkatkan  kualitas  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  agar  menyadari  kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab[6]
Tulisan ini membahas tentang   Politik Hukum tentang Hak Asasi Manusia terhadap Sistem Pengamanan di Lapas Klas II A Binjai. Dengan adanya kebijakan yang baik maka akan mempengaruhi dan mengurangi persoalan Lapas terutama pada sistem pengamanan

## METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif dengan menganalisis  data-data  yang  terdapat  pada  penelitian  kepustakaan.  Penelitian  yang digunakan dalam penulisan ini juga menggunakan pendekatan kualitatif deskripitif, dengan mengamati kondisi objek kajian ilmiah.[7]
Pendekatan  kualitatif  ini  menekankan  kepada  pencarian  informasi,  pengumpulan data, yang kemudian diinterpretasikan dan dianalisis. Menurut Lexy J. Moleong, Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskripitif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Parsudi juga mengatakan hal yang sama sebagai berikut: “Penelitian kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dan perilaku subyek yang diteliti diarahkan pada konteks dari suatu kebutuhan sasaran yang dikaji.  Selanjutnya  menganalisis  gejala-gejala  sosial  dan  budaya  dengan  menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola  yang  berlaku  dan  pola-pola  yang  ditemukan  tadi  dianalisis  lagi  dengan menggunakan teori-teori obyektif[7]
Ditinjau  dari  tempat  atau  lokasi  penelitiannya,  yakni  di  Lembaga  Pemasyarakatan Binjai kelas II A. Maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan ( field research), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap obyek tertentu yang kemudian didukung oleh bahan-bahan dari hasil kepustakaan Sifat dan Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  deskriptik-analitik,  yaitu  memaparkan  secara  lengkap bagaimana  penerapan  sistem  keamanan  bagi  narapidana      di      dalam      lembga pemasyarakatan,   untuk   selanjutnya dianalisa dengan menggunakan pendekatan normatif- empiris.  Pendekatan  normatif  dimaksudkan  untuk  mengetahui  landasan  metodologis operasional  yang  digunakan  lembaga  pemasyarakatan  dalam  menerapkan  sistem keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan. Sedangkan, pendekatan empiris digunakan untuk melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui sejauh mana penerapan  sistem  keamanan  bagi  narapidana  di  lembaga  pemasyarakatan  dalam melaksanakan fungsi dari lembaga pemasyarakatan yaitu untuk membina narapidana

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Politik Hukum
Politik Hukum dalam kaitannya dengan Pemasyarakatan merupakan suatu tindakan pengambilan  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  Kementerian  untuk  menentukan  arah  dan tujuan yang akan dicapai oleh Pemasyarakatan yang berada di wilayah kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dalam pengambilan kebijakan tersebut
Menteri  memiliki  kewenangan  penuh  dalam  menentukan  arah  dan  tujuan pemasyarakatan  yang  akan  datang.  Seperti  pengaturan  tentang  Pengelolaan  Lapas  dan Rutan di Indonesia agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  atau  UU  12/1995  Pasal  1  ayat  (1)  bahwa Pemasyarakatan  adalah  kegiatan  untuk  melakukan  pembinaan  Warga  Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian  akhir  dari  sistem  pemidanaan  dalam  tata  peradilan  pidana.  Sedangkan  Sistem Pemasyarakatan  adalah  suatu  tatanan  mengenai  arah  dan  batas  serta  cara  pembinaan Warga  Binaan  Pemasyarakatan  berdasarkan  Pancasila  yang  dilaksanakan  secara  terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam  pembangunan,  dan  dapat  hidup  secara  wajar  sebagai  warga  yang  baik  dan bertanggung jawab.

## B. Pengertian Pengamanan
Adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka memberikan perlindungan, pencegahan, dan penindakan terhadap setiap ancaman dan gangguan dari dalam dan luar Lapas dan Rutan.[6]

## Pengamanan P2U
Pemeriksaan Orang;
1) Petugas menanyakan keperluan orang yang akan masuk ke dalam Lapas dan Rutan.
2) Petugas meminta orang yang akan memasuki area halaman untuk menunjukan identitas berupa: KTP, SIM, dan Passport serta mencatatnya.
3) Petugas melakukan penggeledahan .
4) Petugas menukar kartu identitas dengan kartu tanda pengenal.
5) Petugas memberikan stempel pada tangan kanan orang yang akan masuk ke dalam Lapas dan Rutan.
6) Petugas mengarahkan orang sesuai dengan keperluannya.
7) Petugas mengidentifikasi setiap orang yang akan keluar dari dalam Lapas dan Rutan.
8) Petugas memeriksa orang yang keluar pada malam hari atau diluar jam dinas. Pemeriksaan Petugas;
1) Petugas menanyakan keperluan petugas yang akan masuk ke dalam Lapas dan Rutan.
2) Petugas melakukan penggeledahan.
3) Petugas  mengingatkan  petugas  yang  akan  memasuki  area  Lapas  dan  Rutan  untuk menitipkan barang bawaanya di dalam loker atau tempat yang disediakan.
4) Petugas mengidentifikasi setiap petugas yang keluar dari dalam Lapas dan Rutan.
5) Petugas memeriksa petugas yang keluar pada malam hari atau diluar jam dinas.
Pemeriksaan Narapidana dan Tahanan;
1) Petugas  menerima  informasi  terkait  narapidana  dan  tahanan  yang  akan  masuk  dan keluar Lapas dan Rutan.
2) Petugas mencocokkan fisik dan identitas narapidana dan tahanan dengan kelengkapan dokumen dari Kepala Lapas dan Rutan maupun instansi penegak hukum lainnya.
3) Petugas melakukan penggeledahan.
4) Petugas mencatat jumlah narapidana dan tahanan yang akan masuk dan keluar Lapas dan Rutan.
5) Petugas melakukan konfirmasi kepada Karupam, Kepala Pengamanan dan Kalapas atau Karutan saat ada narapidana dan tahanan yang dikeluarkan pada malam hari.
Pemeriksaan Kendaraan;
1) Petugas memeriksa kendaraan yang masuk ke dalam Lapas dan Rutan.
2) Petugas mencatat nomor kendaraan yang akan masuk ke dalam Lapas dan Rutan.
3) Petugas menggeledah kendaraan dalam posisi mesin kendaraan mati.
4) Petugas menggeledah orang yang berada di dalam kendaraan dengan cara meminta turun dari kendaraan.
5) Petugas mengarahkan kendaraan sesuai dengan keperluannya.
6) Petugas mengidentifikasi kendaraan yang keluar Lapas dan Rutan.
7) Petugas memeriksa kendaraan yang keluar pada malam hari atau diluar jam dinas.
Pemeriksaan Barang;
1) Petugas  menanyakan  keperluan  barang  yang  dibawa  masuk  dan  keluar  dalam Lapas/Rutan untuk kepentingan kunjungan/dinas.
2) Petugas meminta surat jalan membawa barang apabila barang yang dibawa masuk dan keluar Lapas dan Rutan digunakan untuk kepentingan dinas.
3) Petugas menggeledah barang
Penindakan;
1) Petugas melarang orang, barang dan kendaraan yang tidak diperkenankan masuk.
2) Petugas mengamankan orang, barang dan kendaraan yang diduga dapat menimbulkan gangguan kamtib.
3) Petugas melarang masuk petugas diluar jam tugasnya kecuali mendapat izin atasan.
4) Petugas dapat menggunakan kekuatan sesuai tingkat gangguan kamtib
Pelaporan;
1) Petugas memberikan laporan secara berkala kepada Karupam.
2) Patugas melaporkan situasi dan kondisi kepada karupam jika ada kecurigaan gangguan kamtib.
3) Petugas melaporkan adanya kendaraan yang masuk.
4) Petugas  memberikan  laporan  seketika  saat  terjadinya  ganggaun  kamtib  kepada Karupam.
5) Petugas membuat laporan tertulis pelaksanaan tugas.

## C. LAPAS Binjai Kelas II A
Lembaga  Pemasyarakatan  yang  selanjutnya  disebut  LAPAS  adalah  tempat  untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sedangkan Anak Didik Pemasyarakatan atau Andikpas adalah terdiri dari:
a) Anak  Pidana  yaitu  anak  yang  berdasarkan  putusan  pengadilan  menjalani  pidana  di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
b) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
c) Anak  Sipil  yaitu  anak  yang  atas  permintaan  orang  tua  atau  walinya  memperoleh penetapan pengadilan untuk  dididik di LAPAS  Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan  belas)  tahun.  Rumah  Tahanan  Negara  merupakan  salah  satu  UPT Pemasyarakatan yang melakukan perawatan, pelayanan dan pengamanan tahanan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan perkara mulai dari tingkat pertama  sampai  pada  tingkat  Kasasi  yang  dapat  dilakukan  penahanannya  di  dalam Rutan sesuai dengan perintah undang undang dan kewenangan pejabat terkait dengan penahanan tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah bahwa Rumah Tahanan Negara selanjutnya  disebut  RUTAN  adalah  tempat  tersangka  atau  terdakwa  ditahan  selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan.
Layanan kunjungan merupakan salah satu layanan yang diberikan langsung kepada
masyarakat yang sedang melaksanakan kunjungan (bezuk) di dalam Lapas/Rutan. Petugas harus diberikan pemahaman dan wawasan terkait cara pelayanan yang diberikan sehingga memberikan layanan yang memuaskan masyarakat. Petugas tidak meminta imbalan atas layanan yang diberikannya, sehingga bersih melayani mulai dari masuk kunjungan, selama masa kunjungan sampai berakhirnya kunjungan.jam layanan kunjungan WBP (warga binaan pemasyarakatan) 09.00 s/d 12.00 dilanjut jam 14.00 s/d 15.30. alur layanan kunjungan melalui pemdaftaran  dikonter  pendaftaran,  setelah  itu  pengecekan  barang  bawaan,  kemudian penggeledahan  badan  yg  dilakukan  oleh  petugas,  selanjutnya  pengunjung  diarahkan keruang kunjungan utk menemui WBP yg akan dikunjungi

## D. Dasar Hukum
1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015  Tentang  Pengamanan  Pada  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Rumah  Tahanan Negara.
3) Keputusan  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  Nomor  E.22.PR.08.03.  Tahun  2001 Tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan.
4) Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 Tentang Standar Pencegahan Gangguan Kamtib Lapas dan Rutan.

## E. Politik Hukum tentang Hak Asasi Manusia terhadap Sistem Pengamanan di Lapas Klas II
A Binjai
Menciptakan  SDM  Kementerian  Hukum  dan  HAM  yang  benar-benar  berkualitas, bersih,  dan  bermartabat.  Tidak  saja  memiliki  intelektualitas  yang  tinggi,  kemampuan kepemimpinan  yang  handal,  dan  kepekaan  yang  tajam  terhadap  perubahan  (change awareness), tetapi juga harus memiliki integritas yang teruji, sehingga terjaga dari berbagai tindakan tidak terpuji, terutama suap, pungli dan korupsi.  Sehingga mampu menghasilkan Petugas Pintu Utama  yang benar-benar handal, bersih, dan bermartabat, untuk saat ini dan di masa-masa yang akan datang[1]
Dalam Peraturan Menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 6 tahun  2013  tentang  tata  tertib  lembaga  pemasyarakatan  dan  rumah  tahanan  negara menimbang  bahwa  untuk  menjamin  terselenggaranya  tertib  kehidupan  di  lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dan agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin
Untuk  melaksanakan  sistem  keamanan  di  Lapas,  Rutan,  dan  Cabang  Rutan  maka diperlukan Petugas Pengamanan yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan langkah- langkah strategis pengamanan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dan menjaga kondisi Lapas, Rutan, dan Cabang Rutan senantiasa dalam keadaan teratur, aman, dan tenteram.
Sasaran Pengamanan Dalam Lapas Binjai Kelas II A[2] :
1) Narapidana/ Tahanan
2) Pegawai
3) Bangunan dan perlengkapannya
4) Pengunjung/ masyarakat yg berada diarea UPT Pemasyarakatan
5) Aspek ketatalaksanaan (pembinaan kepribadian dan kemandirian, Pelayanan Tahanan)
6) Lingkungan
Strategi pengamanan LAPAS dan RUTAN Binjai Kelas II A
1) Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban adalah suatu situasi kondisi yang menimbulkan keresahan, ketidakamanan, serta ketidaktertiban kehidupan di dalam Lapas dan Rutan.
2) Penindakan gangguan keamanan dan ketertiban
3) Pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban
Pengaman dan ketertiban Fungsi pengamanan melahirkan ketertiban menjadi fungsi pokok  dalam  mewujudkan  fungsi  pembinaan  berjalan  dengan  baik.  Peraturan  Menteri Nomor  33  Tahun  2015  menjadi  dasar  dalam  pelaksanaan  fungsi  pengamanan  di  dalam Lapas  dan  Rutan.  Layanan  Pengamaan  dan  ketertiban  menjadi  bagian  yang  harus diperhatikan dalam pengelolaan Lapas dan Rutan. Tanpa pengamanan dan ketertiban yang baik  tidak  dapat  berjalan  fungsi  pembinaan  yang  diatur  di  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan. Untuk melaksanakan fungsi tersebut perlu dukungan yang kuat dari fungsi pengamanan di dalam Lapas/Rutan

## SIMPULAN
Pengamanan  Lapas  di  Indonesia  perlu  dilakukan  dengan  tetap  mengacu  kepada peraturan  dan  kebijakan yang  ditetapkan pada Peraturan Menteri hukum dan HAM dan peraturan  pelaksanaan  yang  dikeluarkan  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan.Dengan memperbaiki managemen Lapas dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang siap  memberikan  pelayanan  terbaik  dalam  mewujudkan  perbaikan  pengelolaan pemasyarakatan dan mewujudkan ketertiban yang aman dan damai

## DAFTAR PUSTAKA
R. Priyosantoso, “Hak Asasi Manusia di Indonesia : Tinjauan Politik Hukum Era Reformasi, ” J. Ilmu Kepol., vol. 15, no. 3, p. 10, 2022, doi: 10.35879/jik.v15i3.341.
S. M. Noor, “Politik Hukum Dalam Praktek Ratifikasi di Indonesia,” vol. 7, no. 1, p. 7, 2020, [Online].  Available:  http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/4492/2/smnoor-283-1- ps009 1-2.pdf
Nugroho,  “Pemenuhan  Hak  Atas  Kebutuhan  Seksual  Warga  Binaan  Pemasyarakatan,” J. HAM, vol. 6, no. 2, pp. 131 – 146, 2015.
R. Arifin and L. E. Lestari, “Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab,” J. Komun. Huk., vol. 5, no. 2, p. 12, 2019, doi: 10.23887/jkh.v5i2.16497.
A.  Datunsolang,  “Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Bagi  Narapidana  Dalam  Sistem Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado),” J. Huk., vol. XXI, no. 4, pp. 111 – 123, 2013.
H.  Nur,  S.  Hartini,  and  M.  Hum,  “Upay a  Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  Narapidana  di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta,” vol. 12, no. 01, pp. 61– 72, 2023.
J. Moleong, L, Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif, no. April.
2010. [Online]. Available: https://scholar.google.com/citations?user=O- B3eJYAAAAJ&hl=en Mamik, Metodologi Kualitatif. 2014.
J. Justice, “Analisa Yuridis Terhadap Parate Eksekusi Atas Obyek Jaminan Hak Tanggungan Juliati  BR  .  Ginting  Mekanisme  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Ringan  Menggunakan Restoratif  Justice  Rismansyah  Muhammad  Putra  Wardana  Penyidik  Dalam Mengamankan  Barang  Bukti  Tindak  Pidana  Narkotika  Jamaluddin  Tinjauan  Yuridis Tentang Pemalsuan Surat Izin Mengemudi ( SIM  ) Di Kabupaten  Kutai  Kartanegara Hadijah  Implementasi  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  6 Tahun  2013  Tentang  Tata  Tertib  Lembaga  Pemasyarakatan  Dan  Rumah  Tahanan Negara ( Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong ),” vol. 5, 2023.
P. I. Pemasyarakatan, “Pengamanan Dan Pengamatan Pada Lapas Dan Rutan,” vol. 8, no. 2, pp. 9 – 20, 2021.
Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor  6  Tahun  2013  Tentang  Tata  Tertib  Lembaga  Pemasyarakatan  Dan  Rumah Tahanan Negara,” Menteri Huk. Dan Hak Asasi Mns. Republik Indones., no. 356, p. 10,
2013.