Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia – ISSN : 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 3, No 5 Mei 2018

## IMPLEMENTASI  UNDANG-UNDANG  NOMOR  23  TAHUN  2014  TENTANG PEMERINTAH DAERAH TERKAIT ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA SURAKARTA
Widi Nugrahaningsih dan Anindiasti Ayu Kusuma Asri STMIK Duta Bangsa Surakarta, Jawa Tengah Email: widinugrahaningsih@ymail.com dan  anindhiaaayu@gmail.com

## Abstrak
Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah, terdapat dalam kebijakan di Indonesia dengan dasar hukum berupa  UU No.23 Th 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  implementasi  dan  hambatan pelaksanaan Pasal 58 UU No.23 Th 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, di Kota Surakarta.  Jenis  penelitian  ini  termasuk  pada  jenis  sosiologis  empiris. Kesimpulannya,  Implementasi  Pasal  58  UU  No.23  Th  2014  Tentang  Pemerintah Daerah,  di  Kota  Surakarta  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  undang-undang. Hambatan pelaksanaan Pasal 58 UU No.23 Th 2014 Tentang Pemerintah Daerah, di  Kota  Surakarta  yaitu  kurangnya  kesadaran  masyarakat  mengenai penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  sehingga  masyarakat  juga  kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan didaerahnya.
Kata Kunci : Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintahan daerah.

## Pendahuluan
Dalam  sistem  otonomi  daerah  di  Indonesia,  diantaranya  terdapat  asas Desentralisasi  yang  didalam  nya  memiliki  elemen  yang  mengatur  penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepemerintah daerah untuk mengatur serta mengatur secara mandiri daerahnya masing-masing. Sehingga dalam hal ini, untuk mengakomodir berbagai  keanekaragaman  serta  karakter  tiap-tiap  daerah  di  Indonesia,  pemerintah Indonesia  telah  mengatur  hal  mengenai  pemerintahan  daerah  melalui  kebijakannya berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam  UU  Pemerintah  Daerah  tersebut,  khususnya  pada  Pasal  58  membahas mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu bahwa dalam menyelenggarakan Pemerintahan  Daerah,  berpedoman  pada  asas-asas  Penyelenggaraan  Pemerintahan negara, yang terdiri atas; Kepastian hukum (yaitu setiap tindakan haruslah berdasarkan
atas  hukum  yang  berlaku),  Keadilan,  Tertib  penyelenggaraan  Negara,  Kepentingan umum,  Keterbukaan,  Proporsionalitas,  Profesionalitas  (setiap  bidang  yang  ditangani oleh  pemerintah,  dijalankan  oleh  orang  sesuai  dengan  kapasitasnya  masing-masing), Akuntabilitas  (pertanggung  jawaban),  Efektivitas  dan  Efisiensi  (yaitu  tepat  guna  dan tepat sasaran).
Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dijadikan sebagai tolok ukur sukses tidaknya  pelaksanaan  pemerintahan  daerah.  Implementasi  kinerja  dari  Pemerintah daerah, kebijakan atau politik desentralisasi, ini dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang  baik  ( Good  Governance ),  serta  praktek  sistem  pemerintahan  yang  bertingkat (terstruktur) yang unggul dalam pelayanan kepada masyarakat, dikemudian hari dalam pelaksanaannya akan dihadapkan pada tantangan-tantangan yang lebih kompleks karena tuntutan  peningkatan  kopetensi  para  aparatur  dalam  pemerintahan  dan  kapasitas lembaga  pemerintah  daerah  yaitu  berupa  globalisasi  dan  ketidak  puasan  kinerja pemerintah  selama  menjalankan  tugas  menyejahterakan  penduduk  serta  melayani  dan menyediakan pelayanan yang bermutu.
Penulis  memilih  melakukan  penelitian  di  kota  Surakarta  karena  banyak masyarakat  di  kota  tersebut  kurang  memperhatikan  kinerja  pemerintahan  daerahnya baik mulai dari rencana sampai hasilnya. Sehingga melalui peneliti ini, masyarakat akan mendapatkan  informasi  mengenai  pelayanan  pemerintah  daerahnya.  Hal  tersebut menjadi  salah  satu  pendorong  peneliti  untuk  lebih  mendalam  mencari  informasi  lebih dalam  mengenai  penerapan  dari  asas-asas  penyelenggaraan  penerintah  daerah  di  Kota Surakarta.

## Metodologi Penelitian

## 1. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian
Jenis penelitian ini termasuk pada kategori penelitian sosiologis empiris, Dengan lokasi  penelitian  di  kantor  pemerintahan  Kota  Surakarta.  Penelitian  dengan  cara wawancara pihak pemerintahan Kota Surakarta pada bulan April 2018.

## 2. Teknik Pengumpulan Data
Ada  beberapa  teknik  yang  dilakukan  penulis  dalam  metode  pengumpulan  data penelitiannya, hal tersebut diantaranya adalah sebagai berikut
a. Wawancara,  terhadap  pejabat  dan  atau  staff    yang  bertugas  di  kantor Pemerintahan Kota Surakarta.
b. Observasi  Langsung,  terhadap  kinerja  aparatur  Pemerintah  daerah  Kota Surakarta terkait upaya pelaksanaan Pemerintahan daerah.
c. Studi  Pustaka,  yaitu  Penulis  memakai  sumber  data  dari  peraturan  perundang- undangan, naskah atau buku yang membahas pemerintahan daerah serta mencari pustaka  yang  memiliki  akurasi  materi  dan  pembahasan  yang  berhubungan dengan penelitian berupa jurnal, artikel, buletin, majalah maupun lainnya.

## 3. Pendekatan Penelitian
Penulis  menggunakan  pendekatan  kualitatif  sebagai  cara  pandang  penelitian sehingga  penulis  mendapatkan  jawaban  penelitian  dan  menjelaskannya  melalui penulisan.  Yang  penulis  gunakan  yaitu  pendekatan  induktif,  yaitu  data dikumpulkan,  dianalisis,  diabstraksikan  yang  kemudian  akan  muncul  teori-teori sebagai suatu penemuan dalam penelitian kualitatif. (Lexy. J.Moeloeng, 2009:5)

## 4. Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  ini,  dalam  teknik  analisis  Kualitatif  penulis  memakai analisis  interaktif  yang  didasarkan  pada  adanya  tiga  komponen  utama,  dengan gambaran sebagai berikut:

## 5. Jenis dan Sumber Data
Penulis menggunakan data:
a. Data  Primer,  melalui  diskusi  dan  tanya  jawab  terhadap  Pejabat  atau  Staff  yang bertugas  di  kantor  Pemerintahan  Kota  Surakarta,  mengenai  pelaksanaan  asas penyelenggaraan pemerintahan.
Pengumpulan Data Reduksi Data Sajian Data Penarikan kesimpulan dan
Verivikasi
b. Data Sekunder dalam penelitian ini adalah yaitu dari berbagai peraturan mengenai Pemerintahan  daerah  khususnya  yang  berkaitan  mengenai  asas  Penyelenggaraan Pemerintah daerah, misalnya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan  Menteri,  Peraturan  Pemerintah,  dan  seterusnya.  Penulis  juga menggunakan  berbagai  sumber  pustaka  lainnya  diantaranya  buku  yang  memiliki materi  pembahasan  masalah  penelitian  serta  sumber  lain  berupa  artikel,  jurnal, kamus, dan sebagainya
.

## Hasil dan Pembahasan
1. Hasil Penelitian
Dalam  pelayanan  dan  pelaksanaan  pemerintah  daerah,  salah  satu  dasar hukumnya adalah mengacu pada UU No 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah, khusunya  pada  Pasal  58.  Termasuk  Pelayanan  dan  Pelaksanaan  pemerintah  di  Kota Surakarta berdasarkan pada asas Penyelenggaraan Pemerintah Negara, yang terdiri atas terdiri  atas;  Kepastian  hukum,  tertib  pelaksanaan  penyelenggaraan  negara,  kepentngan publik,  ketransparanan,  Proporsionalitas,  Akuntabilitas,  Profesionalitas,  Efisiensi, Efektivitas, Keadilan.
Kepastian  hukum  di  dilaksanakan  dengan  para  aparat  pemerintahan  menaati aturan  tingkat  pusat  maupun  daerah  sebagai  landasan  untuk  menyelenggarakan pemerintahan  Kota,  adanya  berbagai  aturan  tingkat  daerah  misalnya  adanya  kebijakan berupa  keputusan  walikota,  dan  seterusnya.  Misalnya  adanya  keputusan  walikota mengenai  pelaksanaan  relokasi  pedagang  kaki  lima  (PKL),  dalam  pelaksanaannya relokasi  PKL  wajib  memenuhi  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  aturan  daerah yang  telah  diterbitkan  oleh  pemerintah  Kota  Surakarta.  Sedangkan  tertip penyelenggaraan  negara  dilaksanakan  dengan  misalnya  adanya  pilkada  serentak  tetap menjunjung keserasian, keseimbangan dalam pengabdian kepada masyarakat.
Kepentingan  umum  dilaksanakan  dengan  misalnya  adanya  relokasi  PKL  dan warga  bantaran  sungai  bengawan  solo,  relokasi  dipilihkan  pada  tempat  yang  strategis untuk  usaha  dan  tetap  mengedepankan  kepentingan  masyarakat,  yaitu  dalam  proses relokasi tetap ada musyawarah terlebih dahulu antara pemerintah kota Surakarta dengan masyarakat yang akan di relokasi. Contoh lain yaitu misalnya adanya aturan mengenai bentuk  halte  bus  supaya  dapat  di  akses  oleh  disabilitas  juga.  Hal  ini  menunjukkan
bahwa  pemeirntah  juga  memperhatikan  kepentingan  masyarakat  sampai  kepada masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus (disabilitas).
Keterbukaan  dilaksanakan  dengan  misalnya  adanya  pengumuman  mengenai jumlah pemasukan dan pengeluaran dana yang diterima oleh pemerintah kota Surakarta, baik  pengumuman  ditempel  didepan  balaikota    maupun  di  umumkan  di  media  masa dalam  hal  ini  Koran.  Tindakan  ini  dilakukan  supaya  masyarakat  dapat  mengetahui berbagai  hal  yang  dilakukan  oleh  jajaran  pemerintahan  di  daerahnya,  khususnya mengenai pengelolaan dana yang diterima pemerintah kota.
Proporsionalitas  telah  dilaksanakan  yaitu  bahwa  tiap  aparat  pemerintah  kota Surakarta  bekerja  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya  masing-masing. Profesionalitas  dilaksanakan  dengan  telah  di  pegangnya  tiap  bidang  pelayanan  oleh aparat-aparat  pemerintahan  yang  ahli  di  bidangnya  masing-masing.  Misalnya  yang memegang  urusan  administrasi  kependudukan  yaitu  orang-orang  yang  ahli  pula  di bidang manajemen administrasi.
Efektivitas dan efisiensi misalnya salah satu implementasinya supaya lebih tepat sasaran  menyejahterakan  masyarakat  yaitu  adanya  pendaftaran  bagi  masyarakat  yang ingin  melakukan  usaha  dengan  menjadi  PKL  di  kota  Surakarta.  Pemerintah  kota mendata  pihak-pihak  yang  boleh  berdagang  dan  jumlah  pedagang  serta  posisi  yang diperbolehkan ketika melakukan usaha. Tindakan ini dilayani langsung oleh pemerintah daerah  kota  Surakarta  sehingga  pelaksanaan  pelayanan  kepada  masyarakat  untuk melakukan usaha lebih cepat dan tepat sasaran.
Asas  keadilan  dilaksanakan  dengan  cara  adanya  bantuan  kepada  warga  yang tidak  mampu  untuk  dapat  mengenyam  pendidikan.  Di  sekolah  negeri  pada  kota Surakarta, diwajibkan untuk dapat menerima siswa yang secara ekonomi tidak mampu, sehingga  dalam  hal  ini,  seluruh  masyarakat  kota  surakarta  baik  yang  kaya  maupun miskin  tetap  memiliki  hak  untuk  memperoleh  pendidikan.  Selanjutnya  yang  menjadi hambatan dari implementasi Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah  Daerah,  di  Desa  Bale  Panjang  Kecamatan  Baturetno  Kabupaten  Wonogiri yaitu  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  kota  Surakarta  mengenai  penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dalam pelaksanaan asas penyelenggaraan pemerintahan ini, partisipasi masyarakatpun juga relatif sedikit.

## 2. Pembahasan
Pasal  58  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah Daerah, juga telah menjelaskan bahwa;
a. Kepastian  hukum  merupakan  asas  negara  hukum  yang  lebih  mengedepankan ketentuan  yang  berlaku  dalam  UU  serta  memberikan  keadilan  bagi  setiap kebijakan  penyelenggaraan  negara.  Di  Kota  Surakarta,  di  dilaksanakan  dengan para  aparat  pemerintahan  menaati  aturan  tingkat  pusat  maupun  daerah  sebagai landasan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa. Misalnya adanya larangan untuk  melakukan  pungutan  dana  ketika melayani  kepentingan  masyarakat  dalam masalah  administrasi.  Apabila  ada  pihak yang  melakukan  pemungutan  dana  dari yang  berkepentingan  (masyarakat),  maka  hal  tersebut  dapat  dikategorikan termasuk dalam praktek korupsi dalam sistem pemerintahan, hal inipun sekaligus telah  dilarang  dalam  aturan  tingkat  daerah  maupun  undang-undang  tentang pemberantasan korupsi.
b. Tertib  penyelenggaraan  negara  merupakan  landasan  kedisiplinan,  keserasian, keseimbangan, serta keteraturan dalam penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan negara  dilaksanakan  dengan  misalnya  dalam  konteks  Pemilihan  Kepala  Daerah (Pilkada).  Dimana  Kota  Surakarta  dalam  melaksanakan  pilkada  disesuaikan dengan  karakter  masyarakat  tersebut  kompleks  serta  mulai  memiliki  mobilitas tinggi.  Pemilihan  kepala  daerah/  walikota  tetap  menjunjung  keseimbangan  dan keharmonisan dalam pengabdian kepada masyarakat.
c. Asas  kepentingan  umum  merupakan  landasan  dalam  pelayanan  yang mendahulukan kepentingan publik dengan mengakomidir aspirasi dari masyarakat secara  selektif.  Kepentingan  umum  dilaksanakan  dengan  misalnya  adanya musyawarah atau rembugan terlebih dahulu sebelum dilakukan relokasi baik PKL maupun warga bantaran sungai. Tujuan rapat terbesut untuk menampung aspirasi masyarakat kota surakarta. Selanjutnya setiap aspirasi akan dipertimbangkan dan diseleksi  untuk  mendapatkan  keputusan  yang  disepakati  bersama  antar masyarakat.
d. Asas  Keterbukaan  yang  dilaksanakan  di  pemerintah  kota  Surakarta  yaitu  dengan membuka  diri  terhadap  hak  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  desa,  dengan  tujuan mendapatkan  informasi  yang  benar,  jujur,  serta  tidak  tebang  piling  dalam
pelayanan.  Artinya  dengan  tetap  belandaskan  pada  hak  asasi  perseorangan, golongan,dan  rahasia  negara.  Adanya  pengumuman  mengenai  jumlah  dana  yang diterima  serta  digunakan  oleh  pemerintah  kota  Surakarta,  supaya  masyarakat mengetahui  apa  yang  diagendakan  pemerintah  daerahnya,  hal  ini  juga menunjukkan bahwa asas keterbukaan di kota Surakarta telah dilaksanakan.
e. Proposionalitas  merupakan  dasar  keseimbangan  dalam  kewajiban  dan  hak palayanan  dari  pemerintah  atau  neagra.  Tiap  aparat  pemerintah  desa  bekerja sesuai  dengan  tanggungjawab  dan  Tupoksinya  masing-masing.  Keseimbangan antara  kewajiban  dan  hak  sesuai  tugas  masing-masing  aparat  pemerintahan  kota Surakarta merupakan hal yang dimaksud dalam proporsonal.
f. Profesionalitas  merupakan  dasar  kedisiplinan  dalam  bekerja  yang  sesuai  dengan keahlian dan latar belakang kemampuan pegawai. Tentu hal tersebut belandaskan pada  kode  etik  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Dengan  telah  di pegangnya  tiap  bidang  pelayanan  oleh  aparat-aparat  pemerintahan  yang  ahli  di bidangnya  masing-masing  misalnya  bidang  teknologi  informasi  di  kelola  oleh yang  ahli  dibidang  komputer  dan  teknologi  informasi  dengan  tidak  melakukan tindakan membuka website instansi lain untuk kepentingan sepihak menunjukkan keprofesionalannya.
g. Akuntanbilitas  adalah  asas  yang  menentukan  bahwa  setiap  kegiatan  dan  hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat. Hal ini telah ditunjukkan oleh para aparat di kota Surakarta dengan cara adanya laporan rutin kegiatan pemerintahan kota Surakarta kepada masyarakat.
h. Efisiensi  adalah  asas  yang  berorientasi  pada  minimalisasi  penggunaan  sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja terbaik.
i. Efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang berdaya guna dan tepat guna.  Adanya  pendaftaran  bagi  warga  yang  ingin  memulai  untuk  usaha  menjadi PKL,  maka  pemerintah  mendata  warga  tersebut  supaya  dalam  pelaksanaan penertipan  dikemudian  hari  lebih  cepat  dan  tepat  sasaran.  Hal  ini  menunjukkan bahwa asas efektivitas juga telah dilaksanakan di kota Surakarta.
j. Keadilan  adalah  bahwa  setiap  tindakan  dalam  penyelenggaraan  negara  harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
Pemerintah kota yang tetap memegang prinsip bahwa dana yang didapat dari pemerintah  pusat  digunakan  secara  merata  dan  adil  bagi  seluruh  masyarakat  desa, menunjukkan  bahwa  asas  keadilan  telah  dilaksanakan  menurut  amanat  Pasal  58 undang-undang tentang pemerintahan daerah.

## Kesimpulan
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa,  Implementasi    atau  pelaksanaan dari  Pasal  58  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah  Daerah khususnya  dalam  hal  Asas  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  di  kota  Surakarta mengenai  asas  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah,  yang  terdiri  atas;  Kepastian hukum,  Tertib  penyelenggaraan  Negara,  Kepentingan  umum,  Keterbukaan, Proporsionalitas,  Profesionalitas,  Akuntabilitas,  Efisiensi,  Efektivitas,  Keadilan  telah dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang tentang pemerintahan daerah.
Sedangkan  yang  menjadi  hambatan  pelaksanaan  Pasal  58  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah  Daerah  Terkait  Asas  Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  di  kota  Surakarta  adalah  bahwa  masyarakat  kurang  memiliki kesadaran  mengenai  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  didaerahnya  sendiri, sehingga  berdampak  kurangnya  partisipasi  masyarakat  yang  hal  ini  sekaligus berimplikasi  pada  penyelenggaraan  pemerintahan  di  kota  Surakarta  dalam  hal kurangnya pengawasan dari masyarakatnya.

## BIBLIOGRAFI
Achmad,  Ali.  2002. Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis) .
Jakarta: Toko Gunung Agung.
Alwi,  Wahyudi.  2012. Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Dalam  Perspektif  Pancasila Pasca Reformasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Busrizalti. 2013. Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya. Yogyakarta: Total Media.
Esmi  Warasih  2005. Pranata  Hukum  Sebuah  Telaah  Sosiologis. Semarang  : PT.Swandaru Utama.
HB. Sutopo. 1992. Metode Penelitian Hukum .  Jakarta. PT.Gramedia Pustaka Utama.
J.Kaloh. 2009. Kepemimpinan Kepala Daerah Pola Kegiatan, Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah .  Jakarta: Sinar Grafika.
Lexy.  J.  Moeloeng.  2009. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung  :  Remaja Rosdakarya.
Mardiasmo. 2002. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI.
Marwan, Jimmy. 2009. “Kamus Hukum Dictionary of law complete edition” Surabaya: Reality Publisher.
Miles, Matthew B, & Huberman, A.Michael, Penterjemah Tjejep Rohendi Rohidi. 1992.
Analisis Data Kualitatif. Jakarta .UI Press.
Pramudya. 2007. Hukum itu Kepentingan, Sanggar Mitra Sabda. Salatiga.
Soerjono soekanto. 2006 Pengantar Penelitian Hukum .  Jakarta: UI Press.
_______________.  1986. Pengantar  Penelitian  Hukum. Jakarta  :UI,. “Pelaksanaan Otonomi  Daerah  dalam  Mendukung  Pelaksanaan  Good  Governance Indonesia”,
A.Lukman  Irwan,  SIP.  Government:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pemerintahan  Universitas Hasanudin, Vol.1. No.1, Juli 2008
“Asas  Dekonsentrasi  dan  Asas  Tugas  Pembantuan  dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan” ,  Andi  Pitono.  Jurnal  Kebijakan  Publik,  Vol.3  No.1,  Maret 2012. Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN Jatinagor.
“Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam sistem Penyelenggaraan Administrasi  Negara”, Muhamad  Azhar.  Notarius  Edisi  08  No.2  September 2015  ISSN:2086-1702.  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro Semarang. http://pemerintah.net/pemerintah-daerah/ ,  diakses  pada  25  Mei 2017.