Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 2, 2024 |pp: 1568-1573 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.3016

## Sosialisasi Kewajiban Sertifikasi Halal pada UMKM di Kabupaten Sumedang
1) Deviana Yuanitasari*, 2) Hazar Kusmayanti
1, 2) Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia Email Corresponding: deviana.yuanitasari@unpad.ac.id

## INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci: Halal UMKM Sumedang
Desa  Rancakalong  merupakan  salah  satu  dari   sepuluh  desa  yang  berada  di  Kecamatan Rancakalong dan dilewati oleh jalur Jalan Provinsi  Tanjungsari-Sumedang. Berdasarkan data Kecamatan Rancakalong pada tahun 2014 yang  dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
Kabupaten Sumedang, desa ini memiliki  status sebagai pedesaan dengan klasifikasi sebagai desa  swasembada  madya.  Sertifikasi  halal  menjadi  hal  yang  sangat  penting  dalam industri   pangan  dan  produk  konsumen  di  Indonesia,  diatur  dengan  jelas  oleh  Undang- Undang   Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal.  Metode yang  digunakan  di dalam PKM ini untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum mengenai kewajiban sertifikasi halal  di  Rancakalong  maka  diberikan  sosialisasi  di  Desa  Rancakalong  Sumedang  dengan tahapan  Tahap  Persiapan  awa,  Tahap  Pelaksanaan,  Tahap  Evaluasi  dan  Laporan  Akhir  dan Persentasi.  Pelaku  UMKM  di  Desa  Rancakalong  yang  awalnya  belum  terlalu  paham pentingnya sertifikasi halal menjadi paham dan memiliki kesadaran hukum. Karena sertifikat halal  tidak  hanya   memberikan  kepastian  kehalalan  suatu  produk  bagi  konsumen,  terutama yang  menjalankan   ajaran  Islam,  tetapi  juga  membuka  peluang  bisnis  global  bagi  produsen yang  memperolehnya. Dengan memenuhi ciri-ciri seperti memiliki  produk yang dibutuhkan, tempat  usaha  yang tetap,  legalitas yang  lengkap,  SDM  yang   berkualitas, serta  perencanaan bisnis yang baik, UMKM dapat menjadi pilar ekonomi yang  kuat dan berdaya saing.

## ABSTRACT
Keywords: Halal SMEs Sumedang
The village of Rancakalong is one of the ten villages located in the Rancakalong District and is traversed  by  the  Tanjungsari-Sumedang  Provincial  Road.  According  to  data  from  the Rancakalong District in 2014 released by the Central Statistics Agency (BPS) of Sumedang Regency, this village has the status of a rural area classified as a self-sufficient mid-level village. Halal certification is very important in the food and consumer product industry in Indonesia, clearly regulated by Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance. The method used  in  this  Community  Service  Activity  (PKM)  to  increase  legal  awareness  regarding  the obligation of halal certification in Rancakalong is by providing socialization in the Rancakalong Village  of  Sumedang  with  stages  of  Initial  Preparation,  Implementation  Stage,  Evaluation Stage, Final Report, and Presentation. MSME actors in Rancakalong Village, who initially were not very aware of the importance of halal certification, become aware and legally conscious. Because  halal  certification  not  only  provides  assurance  of  the  halal  status  of  a  product  for consumers, especially those who adhere to Islamic teachings, but also opens up global business opportunities for producers who obtain it. By fulfilling criteria such as having needed products, a  stable  business  location,  complete  legality,  qualified  human  resources,  and  good  business planning, MSMEs can become strong and competitive economic pillars.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.

## I. PENDAHULUAN
Sertifikasi halal merupakan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga  Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM-MUI) yang menyatakan  kehalalan suatu produk berdasarkan syariat islam. Sertifikat halal merupakan syarat  untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari  instansi
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 2, 2024 |pp: 1568-1573 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.3016
pemerintah  yang berwenang.  Undang-undang  Nomor  33 Tahun  2014   tentang  Jaminan  Produk  Halal  (JPH) berupaya untuk menyelesaikan kekhawatiran  yang timbul dalam lingkungan masyarakat dengan memberikan regulasi yang jelas  mengenai penerbitan sertifikat halal. Sertifikat halal itu sendiri dianggap sebagai  bentuk pengakuan  kehalalan  yang  dikeluarkan  oleh  BPJPH  berdasarkan  fatwa  halal   yang  dikeluarkan  oleh  MUI secara tertulis.
Sementara  Label  halal adalah  tanda  kehalalan  suatu  produk  pelaku  usaha   yang  telah  memperoleh sertifikat  halal  (Yuanitasari  et  al.,  2023b).  Artinya,  pelaku  usaha  yang  sudah   mendapatkan  sertifikat  halal diwajibkan  menampilkan  label  halal  sesuai  dengan   format  nasional  yang  berlaku.  Sertifikasi  halal memberikan  banyak  manfaat  kepada konsumen,  salah  satunya  adalah  memberikan kepastian  bahwa  produk yang mereka  konsumsi aman dan terjamin. Ini tentu menjadi tujuan utama bagi semua konsumen, terutama bagi konsumen Muslim yang diinstruksikan oleh Allah untuk  mengonsumsi produk yang halal dan thoyiban.
Bagi  produsen,  sertifikasi  halal  memiliki  dampak  positif  terhadap   pemasaran  global  karena  produk tersebut  memiliki  nilai  tambah  dan  menjadi  salah   satu  strategi  untuk  bersaing  dengan  pesaing  di  pasar (Rosmawati,  2018).  Kepercayaan  konsumen  lebih   mudah  diperoleh  jika  produk  memiliki  sertifikasi  halal, karena produk yang telah  bersertifikasi halal dianggap aman dan terjamin.
Dengan  memperoleh  sertifikasi  halal,  UMKM dapat  membangun  kepercayaan   konsumen,  terutama  di tengah masyarakat yang semakin peduli terhadap kehalalan produk  konsumsi (Zega, 2020). Sertifikasi ini juga dapat menjadi daya saing yang kuat di pasar lokal maupun  potensial untuk ekspansi ke pasar yang lebih luas. Selain itu, kewajiban memperoleh  sertifikasi halal juga merupakan bentuk komitmen UMKM terhadap standar kualitas  dan   keamanan  produk  (Yuanitasari  et  al.,  2021).  Hal  ini  bukan  hanya  sebagai  upaya  pemenuhan regulasi,  tetapi  juga   sebagai  langkah  proaktif  untuk  memastikan  produk  yang  dihasilkan  sesuai  dengan harapan   konsumen  (Yuanitasari  &  Kusmayanti,  2017) , dan  berpotensi  menarik  lebih  banyak  pelanggan (Susanto, 2015) .
Sejatinya, halal dan haram cukup identik dengan makanan yang dikonsumsi oleh  umat manusia. Menurut Hasan (2014), identifikasi kehalalan makanan tidak hanya  dilihat dari sisi zatnya, tetapi harus dilihat dari segi sifat,  kehalalan  tempat,  kehalalan   prosesnya,  kehalalan  instrument,  halal  dalam  penyimpanan,  halal  dalam pengangkutan  hingga penyajiannya. Oleh sebab itu, kesadaran umat akan kewajiban untuk mewujudkan  pola hidup Islami dalam mengkonsumsi makanan yang halal dan thoyyib merupakan  keniscayaan yang tidak bisa ditunda lagi. Sebab perbuatan tersebut menentukan kualitas  keimanan dan ketaatan manusia di sisi Allah. KH. Ma’ruf Amin menegaskan bahwa syarat  diterimanya ibadah dan doa manusia adalah dengan mengkonsumsi makanan dan minuman  yang halal dan ṭayyib.
Berdasarkan  hal  itu  negara  berkewajiban  memberikan  perlindungan  dan  jaminan   tentang  kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Karena itu,  menggunakan atau mengkonsumsi makanan halal menurut keyakinan agama Islam atau  demi menjamin kualitas hidup merupakan hak warga negara yang dijamin  dalam  UUD   NRI  tahun  1945  dan  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan,  salah  satunya dalam  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) (Yuanitasari et al., 2023a). Adapun  ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal bagi semua produk tersebut tertuang dalam  Pasal 4 yang menyatakan bahwa: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di  wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.
Namun, perlu diakui bahwa belum semua UMKM di Desa Rancakalong  memahami  betapa pentingnya sertifikasi  halal  dalam  produk  usaha  mereka.  Berdasarkan  hasil   observasi  yang  telah  penulis  lakukan  pada UMKM di Lingkungan Desa  Rancakalong, para pelaku UMKM tersebut memang masih belum menyadari potensi dan  manfaat besar yang dapat diperoleh dari sertifikasi halal. Selain itu, ada juga pelaku  UMKM yang merasa kesulitan dengan syarat administrasi dan biaya yang dikeluarkan  untuk mendapatkan sertifikasi halal ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan  pemahaman yang lebih luas di kalangan UMKM untuk meningkatkan kesadaran akan  signifikansinya.
Dengan  mempertimbangkan  hal-hal  tersebut  dan  sebagai  perwujudan  Tri  Dharma   Perguruan  Tinggi, dalam Program Sosialisasi ini kami berupaya untuk berperan  aktif dalam membantu mengedukasi masyarakat dengan  melaksanakan  kegiatan  sosialisasi   dan  pendampingan  administrasi  mengenai  sertifikasi  halal  guna membantu para pelaku  UMKM di Desa Rancakalong.

## II. MASALAH
Sosialisasi kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Rancakalong, Kecamatan
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 2, 2024 |pp: 1568-1573 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.3016
Rancakalong,   Kabupaten  Sumedang,  Provinsi  Jawa  Barat.  Desa  Rancakalong  merupakan  salah  satu dari  sepuluh desa yang berada di Kecamatan Rancakalong dan dilewati oleh jalur Jalan Provinsi  Tanjungsari- Sumedang. Berdasarkan data Kecamatan Rancakalong pada tahun 2014 yang  dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumedang, desa ini memiliki  status sebagai pedesaan dengan klasifikasi sebagai desa swasembada madya (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, 2024).
Secara topografis, Desa Rancakalong berada di kawasan dengan bentang  permukaan tanah berupa lereng perbukitan dengan luas wilayah sekitar 325 Ha dengan  keadaan bentang lahan berupa dataran seluas 229, 216 Ha dan sawah seluas 155, 784 Ha.  Secara geografis, wilayah Desa Rancakalong dibatasi oleh wilayah-wilayah sebagai   berikut:  Kabupaten  Subang  dan  Desa  Cibunar  di  bagian  utara,  Desa  Pamekaran  di  sebelah   timur, Desa  Pasirbiru  di  sebelah  selatan,  serta  Desa  Cijambu Kecamatan  Tanjungsari  di   sebelah  baratnya.  Secara administrasi, Desa Rancakalong terbagi ke dalam delapan  wilayah Rukun Warga (RW) dan 36 wilayah Rukun Tetangga (RT).

## Gambar 1, Peta Lokasi wilayah Desa Rancakalong Sumber : Googlemaps
Menilik  luas  wilayah  tersebut,  wilayah  Desa  Rancakalong  didominasi  oleh  lahan   pertanian  terutama lahan  persawahan.  Oleh  sebab  itu,  sebagian  besar  penduduk  Desa   Rancakalong  memiliki  sumber  mata pencaharian  di  sektor  pertanian.  Sedangkan  sebagian   kecil  lainnya  bekerja  di  sektor  perdagangan,  jasa, transportasi,  dan  konstruksi. Adapun   sektor pertanian  di  Desa  Rancakalong  didukung oleh  lahan pertanian yang  subur.  Lahan   pertaniannya  menghasilkan  produk  utama  berupa  padi,  kemudian  menghasilkan juga  tanaman jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, aren, dan berbagai jenis buah-buahan.
Dengan  luasnya  lahan  pertanian,  Desa  Rancakalong  juga  memiliki  potensi   unggulan  berupa  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memanfaatkan hasil  pertaniannya tersebut antara lain produksi gula aren, produksi kremes dari ubi cilembu,  keripik singkong, keripik pisang, rengginang, ranggining, opak, sale  pisang,  dan  sampeu   wedang. Selain  itu,  terdapat  pula  UMKM  kerajinan  tangan  bongsang  atau  wadah berbentuk  anyaman bambu yang biasa digunakan untuk membungkus tahu.
Keberagaman UMKM di Desa Rancakalong ini memiliki peran yang cukup krusial dalam  perekonomian desa. UMKM tersebut berkontribusi secara signifikan terhadap pengadaan  lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi  di  Desa  Rancakalong.  Dalam  konteks  keberagaman  UMKM  di  Desa  Rancakalong  tersebut, perlu  ditekankan bahwa setiap UMKM memiliki tanggung jawab untuk memperoleh sertifikasi  halal pada produk-produknya. Sertifikasi halal menjadi penting karena tidak hanya  mencakup aspek kepatuhan terhadap norma agama, tetapi juga membuka peluang lebih  luas di pasar, terutama bagi konsumen yang memperhatikan aspek kehalalan dalam  pemilihan produk (Dajaan et al., 2016).
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 2, 2024 |pp: 1568-1573 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.3016

## III. METODE
Untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum mengenai kewajiban sertifikasi halal di Rancakalong maka diberikan sosialisasi di Desa Rancakalong Sumedang dengan tahapan :
1. Tahap Persiapan awal
2. Tahap Pelaksanaan
3. Tahap Evaluasi
4. Laporan Akhir dan Persentasi
Untuk merealisasikan pemecahan masalah, maka dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Rancakalong  Sumedang,  dengan  melakukan  kegiatan  penyuluhan  hukum  terkait  Sosialisasi  Kewajiban Sertifikasi  Halal  dalam  Produk  Pangan  Sebagai  Pemenuhan  Hak  Konsumen  Muslim  di  Desa  Rancakalong Kabupaten Sumedang. Penyuluhan dilakukan selama satu hari yaitu tanggal 5 Agustus 2023 di Rancakalong. materi dan alokasi pelaksanaan waktu pengabdian sebagai berikut :
Tabel 1. Kegiatan PkM No. Tanggal Kegiatan 1. 22/06/2023 Berdiskusi mengenai lokasi PPM 2. 26/06/2023 Mencari kontak narasumber PPM 3. 29/06/2023 Mengadakan pertemuan antar anggota mengenai PPM 5. 3/07/2023 Mengurus perizinan PPM 5. 15/07/2023 Survey lokasi PPM 6. 15/07/2023 Bertemu dengan perwakilan masyarakat di lokasi PPM 7. 25/07/2023 Menyusun powerpoint PPM 10. 01/08/2023 Membuat draft laporan kemajuan PPM 11. 01/08/2023 Membuat draft laporan kemajuan keuangan PPM
Hasil  dari  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  diperuntukan  bagi  masyarakat    Desa  Rancakalong Kabupaten Sumedang degan krieria sebagai berikut:
1. Tokoh Agama
2. Masyarakat Umum
3. Pemerintah Daerah/Desa
Mengadakan penyuluhan terkait Sosialisasi  Kewajiban Sertifikasi Halal dalam Produk Pangan Sebagai Pemenuhan Hak  Konsumen  Muslim  di  Desa  Rancakalong  Sumedang  dengan  ketersediaan  waktu yang  ada metode pelatihan dengan penyuluhan. materi penyuluhan didasarkan pada hukum positif  di Indonesia yaitu hukum islam, hukum adat, dan perundang-undangan di Indonesia.
Mengadakan evaluasi hasil pelatihan mengenai penguasaan materi pelatihan, sehingga hasil dari program pengabdian masyarakat dapat dilihat. Evaluasi diselenggarakan diakhir pelatihan sehingga semua materi sudah diterima oleh mereka.
Tempat pelaksanaan kegiatan :
a. Tempat Pelatihan : Balai Desa Rancakalong
b. Lokasi kegiatan :
1) Tempat :
2) Desa : Rancakalong
3) Kecamatan : Rancakalong
4) Kabupaten : Sumedang
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 2, 2024 |pp: 1568-1573 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.3016
Gambar 2 Kegiatan Sosialisasi
Gambar 3. Kegiatan sosialisasi

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Lokasi  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  penyuluhan  hukum  sosialisasi  Kewajiban  Sertifikasi Halal di Masyarakat di Desa Rancakalong kabupaten sumedang.  Dalam memberikan penyuluhan dengan cara metode  pendekatan  persuasif  dengan  ceramah  bervariasi.  Ceramah  dan  presentasi  yaitu  memberikan penjelasan berdasarkan teori-teori dan hasil dari kajian dari materi/bahan hukum tentang Sosialisasi Kewajiban Sertifikasi Halal dalam Produk Pangan Sebagai Pemenuhan Hak Konsumen Muslim.
Diskusi/Tanya Jawab yaitu komunikasi dua arah dalam bentuk diskusi/tanya jawab mengenai pentingnya sertifikasi  halal  Peserta  dalam  kegiatan  pengabdian  ini  dilaksanakan  pada  kegiatan  Penyuluhan  Bersama Departemen Perdata dan Ekonomi di desa Rancakalong kabupaten Sumedang. Materi yang disampaikan dalam kegiatan  penyuluhan,  meliputi:  Sosialisasi  Kewajiban  Sertifikasi  Halal  dalam  Produk  Pangan  Sebagai Pemenuhan Hak Konsumen Muslim
Pada  awalnya,  perlu  diakui  bahwa  belum  semua  UMKM  di  Desa  Rancakalong  memahami   betapa pentingnya  sertifikasi  halal  dalam  produk  usaha  mereka.  Berdasarkan  hasil   observasi  yang  telah  penulis lakukan pada UMKM di Lingkungan Desa  Rancakalong, para pelaku UMKM tersebut memang masih belum menyadari potensi dan  manfaat besar yang dapat diperoleh dari sertifikasi halal. Namun setelah dilakukannya PKM ini maka kesadaran hukum pelaku usaha UMKM dan juga masyarakat desa Rancakalong menjadi sadar akan  pentingnya  sertifikasi  halal.  Yang  awalnya  mereka  merasa  bahwa  akan  mengalami  kesulitan  untuk melakukan prosedur sertifikasi halal, setelah dilakukannya PKM ini para peserta menjadi antusias untuk segera melakukan proses sertifikasi halal dikarenakan sertifikasi halal dapat meningkatkan nilai tambah dari produk mereka.

## V. KESIMPULAN
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 2, 2024 |pp: 1568-1573 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.3016
Kesimpulannya,  sertifikasi  halal  menjadi  hal  yang  sangat  penting  dalam  industri   pangan  dan  produk konsumen di  Indonesia,  diatur  dengan  jelas  oleh  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun  2014  tentang  Jaminan Produk  Halal.  Sertifikat  halal  tidak  hanya   memberikan  kepastian  kehalalan  suatu  produk  bagi  konsumen, terutama  yang  menjalankan   ajaran  Islam,  tetapi  juga  membuka  peluang  bisnis  global  bagi  produsen yang  memperolehnya. Proses perolehan sertifikat halal melibatkan kerjasama  antara Badan  Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), LPPOM MUI, dan MUI, dengan tahapan  audit dan penerbitan fatwa halal. Bagi pelaku usaha, terutama dalam skala Usaha Mikro,  Kecil, dan Menengah (UMKM), memiliki sertifikat halal  dapat  meningkatkan  daya  saing   produknya  di  pasar,  sekaligus  menciptakan  kepercayaan  konsumen. Selain  itu,  tanggung   jawab  hukum  terhadap  konsumen  diatur  dengan  baik  dalam  Undang-Undang Perlindungan   Konsumen,  menegaskan  larangan-larangan  yang  harus  dihindari  oleh  pelaku  usaha untuk   menjaga  kualitas  dan  keamanan  produk.  Pelaku  UMKM  di  Desa  Rancakalong yang  awalnya  belum terlalu paham pentingnya sertifikasi halal menjadi paham dan memiliki kesadaran hukum.  Karena sertifikat halal  tidak  hanya   memberikan  kepastian  kehalalan  suatu  produk  bagi  konsumen,  terutama  yang menjalankan  ajaran Islam, tetapi juga membuka peluang bisnis global bagi produsen yang  memperolehnya. UMKM  memiliki  peran  strategis  dalam   perekonomian  Indonesia,  dan  definisi  serta  kriteria  yang  jelas membantu  mengidentifikasi   dan  mendukung  perkembangan  sektor  ini.  Dengan  memenuhi  ciri-ciri  seperti memiliki  produk yang dibutuhkan, tempat usaha yang tetap, legalitas yang lengkap, SDM yang  berkualitas, serta perencanaan bisnis yang baik, UMKM dapat menjadi pilar ekonomi yang  kuat dan berdaya saing.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pemberi dana penelitian yaitu DRPM Unpad. Ucapan terima kasih  dapat  juga  disampaikan  kepada  pihak-pihak  yang  membantu  pelaksanaan  kegiatan  Pengabdian  di antaranya perangkat Desa Rancakalong Sumedang.

## DAFTAR PUSTAKA
Dajaan,  S.  S.,  Suwandono,  A.,  &  Yuanitasari,  D.  (2016). Hukum  Perlindungan  Konsumen .  Universitas Terbuka.
Eka,  Rahayuningsih,  and  Ghozali  M.  Lathoif.  “Sertifikasi  Produk  Halal  Dalam  Perspektif  Mashlahah
Mursalah.” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7, no. 1 (2021): 135–
45. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929 .
Hasan,  K.  N.  S.  (2014). Sertifikasi  Halal  Dalam  Hukum  Positif:  Regulasi  dan  Implementasi  di  Indonesia (Cet.1). Aswaja Pressindo.
Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  RI.  (2024). Desa  Wisata  RANCAKALONG . Kemenparekraf.Go.Id. https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/rancakalong_1
Rosmawati. (2018). Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen (Cet.1). Prenada Media. Susanto, H. (2015). Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan . Visi Media.
Tahliani,  H.,  &  Renaldi,  R.  (2023).  SERTIFIKASI  HALAL  DAN  IMPLIKASINYA  UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING PERUSAHAAN. Syar’ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam , 6 (1), 1-12. https://doi.org/10.51476/syarie.v6i1.444 Yuanitasari,  D.,  &  Kusmayanti,  H.  (2017). Implementasi  Prinsip  Pembuktian  Terbalik:  Dalam  Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia . Logoz Publisher.
Yuanitasari, D., Sardjono, A., & Susetyo, H. (2021). The Government’s Role in Indonesian Halal Industry to Protect  Muslim  Consumer. Proceedings  of  the  4th  International  Conference  on  Indonesian  Legal Studies . https://doi.org/10.4108/eai.8-6-2021.2314330
Yuanitasari, D., Sardjono, A., & Susetyo, H. (2023a). Tantangan Regulasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro dan  Kecil:  Sebuah  Studi  Socio-Legal  di  Kupang  Nusa  Tenggara  Timur. Acta  Diurnal  Jurnal  Ilmu Hukum Kenotariatan , 6 (2), 254–267. https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1474 Yuanitasari,  D., Sardjono, A., &  Susetyo, H.  (2023b).  The  Establishment  of  The  Asean Halal  Certification Agencies: The Initial Strategies For The Uniformity of Halal Certification in Asean. Journal of Law and Sustainable Development , 11 (11), 1–23. https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1552 Zega,  D.  O.  (2020). Tanggung  Jawab  Hukum  Pelaku  Usaha  Atas  Produk  Pangan  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah yang Tidak Bersertifikasi Halal [Universitas HKBP Nommensen].
http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4963