## Tinjauan Hutang Negara dalam Perspektif Islam

## Malikul Hafiz Alamsyah
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta malikul.alamsyah@gmail.com

## Fani Ramadhani
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta faniramadhani30@gmail.com

## Nur Azizah
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta azizahzah09@gmail.com
Received: August 6, 2020 | Accepted: August 8, 2020 | Published: August 11, 2020

## Abstract
Currently,  almost  all  countries  use  debt  as  a  source  of  development  financing.  Especially  for developing countries, debt is quite an important financing instrument. In Islam, the concept of debt is translated into a loan, but with no additional elements that will lead to the practice of usury. This study aims to examine the concept of debt in the Islamic economic system that is practiced by several countries including Indonesia. This study also examines the application of Islamic economic principles related to debt practices that are free from usury practices. This study uses a qualitative approach  by  describing  theories  related  to  debt  as  well  as  Islamic  views  on  forests.  This  study concludes that Islam does not prohibit debt transactions, both in terms of individual practices and practices  within  the  state.  However,  debt  practice  must  still  refer  to  the  contract  mechanism following Islamic norms and values. So that debt can be used as a financing instrument in the state development to target people's welfare. So it is hoped that the debt policy implemented by the state is oriented towards the welfare of the community in general.
Keywords : Debt; Nation; Islamic Economy

## Abstrak
Saat  ini  hampir  seluruh  negara  menggunakan  hutang  sebagai  salah  satu  sumber  pembiayaan pembangunan. Terlebih bagi negara-negara berkembang, hutang menjadi instrumen pembiayaan yang cukup penting. Di dalam Islam, konsep hutang dijabarkan dalam bentuk pinjaman,  namun dengan batasan tidak adanya unsur tambahan yang akan membawa kepada praktik ribawi. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hutang dalam sistem ekonomi Islam yang dipraktekkan oleh beberapa negara termasuk Indonesia. Kajian ini juga mengkaji penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam terkait praktik hutang yang terbebas dari praktik ribawi. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif  dengan  menjabarkan  teori-teori  terkait  hutang  serta  tinjauan  Islam  terhadap  hutan. Kajian  ini  menyimpulkan  bahwa  Islam  tidak  melarang  transaksi  hutang,  baik  dalam  hal  praktik individu, maupun praktik dalam bernegara. Namun demikian, praktik hutang tersebut harus tetap mengacu  kepada  mekanisme  akad  yang  sesuai  dengan  norma  dan  nilai  Islam.  Sehingga  hutang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen pembiayaan dalam pembangunan negara untuk menargetkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga diharapkan kebijakan hutang yang diterapkan oleh negara berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara umum.
Kata kunci: Hutang; Negara; Ekonomi Islam

## JIEFeS

## PENDAHULUAN
Pada dasarnya dalam kebijakan hutang luar negri suatu Negara ialah suatu sumber pembiayaan pembangunan untuk Negara itu sendiri. Apalagi untuk negara berkembang  hal  ini  merupakan  suatu  sumber  pembiayaan  pembangunan  yang cukup  signifikan  bagi  negara  tersebut.  Namun  memang  beberapa  hasil  studi mengatakan bahwa dari dampak hutang terhadap pembangunan ekonomi untuk suatu  negara  tersebut  menujukkan  hasil  yang  berbeda.  Beberapa  para  ahli mengatakan bahwa hutang luar negeri yang terlalu berlebihan atau terlalu besar, akan  membuat  perlambatan  suatu  pertumbuhan  ekonomi di  negara  itu  sendiri. Namun  dari  hasil  penelitian  yang  lain  mengatakan  dengan  adanya  hutang  luar negri  tersebut  membuat  faktor  yang  signifikan untuk  mendorong  pertumbuhan ekonomi negara penghutang tersebut (Choirunnisak, 2018:207-209). Dalam hal ini banyak  negara  berkembang  ataupun  negara  yang    dalam  tahapan  sedang berkembang melakukan suatu kebijakan hutang ini untuk pertumbuhan ekonomi di Negaranya. Namun hal ini menjadi suatu jebakan sendiri untuk negara tersebut serta  membuat  negara  tersebut  masuk  dalam  lingkaran  akan  ketergantungan dengan hutang (Kaminsky, 1996:221).
Kondisi pembangunan ekonomi di Indonesia sendiri pada tahuan 1990-an sempat  diterpa  dengan  krisis  moneter,  hal  ini  sangat  mengguncang  sekali perekonomian  Indonesia.  Dengan  adanya  krisis  ekonomi  pada  tahun  1997 tersebut membuat Indonesia terus menerus dihantui oleh beban hutang luar negri yang  terus  menerus  bertambah  setiap  tahunnya.  Pembangunan  ekonomi  di Indonesia  ini  ditopang  oleh  hutang  luar  negri  dengan  jumlah  yang  terus meningkat.  Kondisi  pembangunan  ekonomi  di  Indonesia  memang  tidak  dapat dipungkiri  bahwa  ditopang  oleh  pinjaman  luar  negri  dengan  jumlah  yang  tidak sedikit dan terus meningkat.
Menurut Jefrey A. Winters seorang ekonom dari Northwestern University AS mengatakan bahwa sepertiga yang diperoleh dari bantuan Bank Dunia untuk Indonesia  bocor  di  birokrasi  Indonesia.  Menurut  hasil  survey  Transparancy International terkait bantuan pinjaman Bank Dunia terhadap 52 Negara, Indonesia menempati  peringkat  ke  7  dan  di  antara  Negara  ASEAN  berada  pada  peringkat pertama (Hamid, 2000: 74-75).
Berdasarkan data yang dilakukan  oleh Kementerian Keuangan, mencatat posisi hutang pemerintah terhadap luar negeri per akhir Januari 2020 sebesar Rp 4.817,55  triliun  (Makki,  2020).  Dalam  hal  ini  terjadi peningkatan  jumlah  hutang pemerintah pada bulan januari 2020 dibanding dengan periode yang sama pada tahun  sebelumnya  sebesar  Rp  4.498,56  triliun.  Serta  Kemenkeu  juga  mencatat defisit anggaran sebesar Rp 36,1 triliun pada Januari 2020. Oleh karena itu untuk menutup defisit anggaran tersebut, pemerintah melakukan skenario pembiayaan

## JIEFeS
hutang yang mencapai Rp 68,2 triliun sekitar 19,4 persen dari target APBN sampai akhir Januari 2020.
Dalam Islam terdapat dua pandangan mengenai hutang luar negeri dalam perspektif pembiayaan pembangunan negara. Pandangan pertama memperbolehkan  adanya  suatu budget  deficit yang  ditutup  dengan external financing ,  dimana  bentuk  dan  mekanismenya  tersebut  sudah  disesuaikan  dan tidak bertentangan dengan ketentuan/prinsip syariah. Dari adanya fakta historis bahwa bekerjasama dengan pihak lain dalam suatu usaha diperbolehkan, bahkan dianjurkan.  Seperti  dengan  penggunaan  akad mudharabah , musyarakah , murabahah , dan lain-lain, dapat dikembangkan sebagai bentuk external financing dalam  anggaran  negara.  Dibandingkan  dengan  hutang,  penyertaan  modal  ini dipandang  lebih,  konstruktif,  proporsional  dan  adil  dalam  pembiayaan,  karena terdapat pembagian perolehan dan resiko ( profit-loss sharing ). Kemudiaan untuk pandangan yang ke dua ialah negara tidak diperbolehkan menutup budget deficit dengan  melakukan  hutang  luar  negeri.  Karena  pada  pertimbangan  preventif bahwa  mekanisme  pinjaman  hutang  luar  negeri  menggunakan  sistem  bunga, sedangkan dalam islam, bunga dalam bentuk apapun baik konsumsi atau produksi dan besar atau kecil secara tegas dilarang.
Dari persoalan-persoalan yang telah dijelaskan di atas ini menarik penulis untuk  membahas  serta  mengkaji  lebih  lanjut  mengenai  bagaimana  kebijakan hutang  dalam  pembangunan  ekonomi  Islam.  Hal  ini  akan  terlihat  bagaimana kebijakan  hutang  jika  dlihat  dari  pembangunan  ekonomi  Islam,  konsep  hutang dalam  Islam,  hutang  suatu  negara,  serta  dampak,  resiko,  dan  bahaya  dalam berhutang.

## TINJAUAN PUSTAKA

## A. Konsep Hutang dalam Islam
Dalam  bahasa  Arab,  hutang  ( al-dayn )  merupakan  sesuatu  yang  berada dalam tanggung jawab orang lain. Menurut Hanafiyah, dayn termasuk kepada al milk . hutang dapat dikategorikan pada al-Mal al-Hukmi yaitu sesuatu yang dimiliki oleh  pemberi  hutang,  sementara  harta  itu  berada  pada  orang  yang  berutang.
Sehingga  hutang negara adalah  milik  rakyat  dan dipergunakan untuk  keperluan rakyat. Selain itu, hutang secara bahasa hutang juga dapat bermakna memberikan pinjaman. Al-dayn mensyaratkan  jangka  waktu  tertentu  dalam  pengembalian hutang, hal ini yang membedakan qardh yang tidak mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian hutangnya, dayn lebih umum dari qardh .
Di  dalam Al-Quran  dan  hadits,  Allah  dan  Rasul-Nya  memerintahkan  agar saling  membantu  sesama  dalam  pinjam  meminjam  serta  mengembalikan pinjaman  tepat  pada  waktu  yang  sudah  ditentukan,  tentunya  dengan

## JIEFeS
mengembalikan pokok yang sudah di pinjam tanpa adanya penambahan yang di syaratkan (riba). Pelarangan atas riba dalam surat Al-Baqarah ayat 275 memiliki arti  bahwa  uang  yang  dipinjamkan  harus  tanpa  adanya  harapan  akan pengembalian  yang  melebihi  jumlah  pokoknya.  Dalam  hal  ini  setiap  peminjam yang  menuntut  atau  menetapkan  keuntungan  tidaklah  bersifat  sah.  Dalam pelunasan  hutang  pun  harus  memerhatikan  waktu  jatuh  tempo  yang  sudah  di berikan.  Menurut  Imam  Malik,  hal  ini  seperti  halnya  ketika  seseorang  yang memberikan  waktu  lebih  panjang  ketika  piutangnya  telah  jatuh  tempo  dan menambahkan  jumlah  hutang  ( debt  reschedulling )  kepada  debitur  yang menjadikannya akad ini tergolong dalam riba.
Secara terminologi hutang ialah sejumlah uang yang diberikan/dipinjamkan kepada orang membutuhkan untuk keperluan kebutuhan dia dengan kesepakatan untuk mengembalikan uang tersebut kepada peminjam dengan  ketentuan  dan  kesepakatan  tanpa  adanya  penambahan  keuntungan. Adapun hutang piutang (Al Qardl) adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama. Pengertian sesuatu yang telah di jelaskan dalam surat Al Maaidah ayat 2:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi´arsyi´ar Allah,  dan  jangan  melanggar  kehormatan  bulan-bulan  haram,  jangan (mengganggu)  binatang-binatang  had-ya,  dan  binatangbinatang  qalaa-id,  dan jangan  (pula)  mengganggu  orang-orang  yang  mengunjungi  Baitullah  sedang mereka  mencari  kurnia  dan  keridhaan  dari  Tuhannya  dan  apabila  kamu  telah menyelesaikan  ibadah  haji,  maka  bolehlah  berburu.  Dan  janganlah  sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong- menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa,  dan  jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.
Konsep  hutang  sesuai dengan  syariat  Islam  menurut  Muhammad  Akram Khan adalah salah satu konsep ekonomi Islam dalam bentuk yang lebih tepat ialah Al-qardhul  Hassan.  hutang  piutang  dalam  bentuk  ini  dengan  dukungan  gadai ( rahn ) dapat digunakan untk keperluan sosial maupun komersial. Dimana dalam hal  ini  peminjam  mempunyai  dua  pilihan  yaitu,  memilih  qardhul  hassan (menerima pemberi pinjaman) atau penyandang dana ( rabb al-mal ) sebagai mitra usaha dalam perjanjian mudharabah (Sarwat, 2019: 284).
Hukum hutang piutang pada dasarnya diperbolehkan dalam syariat Islam.
Orang yang memberikan hutangpun kepada orang lain yang sangat membutuhkan ialah  hal  yang  sangat disukai dan  dianjurkan.  Karena  dalam  perbuatan  tersebut terdapat  pahala  yang  besar.  Adapun  dalil  yang  menjelaskan  mengenai  hutang piutang dapat dijelaskan sebagai berikut:

## JIEFeS
“ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan  takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-nya. ” (QS. AlMaidah: 2)
Ayat  tersebut  menjelaskan  bahwa  setiap  umat  manusia  dapat  saling tolong-menolong  sesama  manusia.  Hal  ini  dikarenakan  manusia  tidak  akan bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Namun terkadang jika tolong menolong  dilakukan  dengan  niat  yang  begitu  baik  dan  ikhlas  terkadang menimbulkan suatu permasalahan dikemudian hari.
Hutang merupakan suatu yang biasa terjadi dalam kehidupan begitu pula dalam  ajaran  Islam.  Hal  ini  dijelaskan  pada  awal  surat  al-Baqarah  ayat  282, dijelaskan bahwa jika seseorang ingin berhutang kepada pihak lain dalam jangka waktu  tertentu,  maka  hendaklah  ia  mencatatnya.  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa hutang ialah hal yang diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (Aziz, 2016: 133)
1. Harus didasari bahwa hutang itu merupakan alternatif terakhir ketika segala usaha untuk mendapatkan dana secara halal mengalami kebuntuan. Terdapat unsur  keterpaksaan  di  dalamnya  dan  bukan  unsur  kebiasaan.  Hal  ini merupakan dua hal yang berbeda. Keterpaksaan menecerminkan semangat membangun kemandiriaan dan berusaha mengoptimalkan potensi yang ada semaksimal mungkin. Namun karena keterbatasan yang tidak sanggup diatasi akhirnya memilih jalan hutang.
2. Jika terpaksa berhutang, jangan berhutang di luar kemampuan. Dalam  syariah  disebut  dengan ghalabatid  dayn atau  terbelit  hutang.
Ghalabatid  dayn ini  akan  menimbulkan  efek  yang  besar,  yaitu qahrir  rijal (mudah  dikendalikan  pihak  lain).  Oleh  karenanya  Rasulullah  SAW,  selalu memanjatkan doa agar beliau senantiasi dilindungi dari penyakit ghalabatid dayn yang menyebabkan harga diri menjadi hilang (Huda, 2012: 260-261).
3. Jika  hutang  telah  dilakukan,  harus  ada  niat  untuk  membayarnya.  Harus mempunyai  komitmen  untuk  mengembalikan  hutang  (Iska,  2012:  179). Memperlambat  membayar  hutang  bagi  yang  mampu  merupakan  sebuah kezaliman,  sehingga  diperbolehkan  untuk  mempermalukannya.  Dalam konteks  mikro,  akan  sangat  mudah  menerapkan  prinsip  ini.  Misalnya, pengusaha  yang  tidak  mau  membayar  hutang  boleh  saja  dipermalukan dengan cara menyita asetnya, serta dilarang berpergian ke luar negeri atau menghukum dengan hukuman yang berat.
Dalam perspektif  fikih  terdapat dua  pendapat  terkait budget defisit yang ditutup  dengan external  financing. Pandangan  pertama  mengatakan  bahwa negara  tidak  diperbolehkan  menutup budget  deficit dengan  melakukan external financing dalam  bentuk  hutang  luar  negeri.  Hal  ini  didasari  pada  pertimbangan

## JIEFeS
preventif  bahwa  mekanisme  pinjaman  hutang  luar  negeri  menggunakan  sistem bunga, sedangkan dalam Islam, bunga dalam bentuk apapun baik konsumsi atau produksi dan besar atau kecil secara tegas dilarang.
Pendapat  kedua  mengatakan  bahwa  hutang  diperbolehkan  jika  kondisi yang  sudah  mendesak  dan  digunakan  untuk  kepentingan  umum.  Menurut  Al Ghazali, pinjaman  publik harus dikaitkan  dengan  kepentingan  sektor  publik  dan dibolehkan dengan syarat negara mengantisipasi pendapatan di masa yang akan datang untuk membayar hutang tersebut. Selain itu, menurut Beik (2015) hutang negara harus memiliki prinsip diperbolehkannya berutang jika memang tidak ada sumber  lain  yang  mencukupi  kebutuhan,  pinjaman  harus  sesuai  dengan kemampuan negara untuk membayarnya (di masa mendatang), dan hutang publik tidak  boleh  terdapat  unsur riba di  dalamnya.  Jika  pinjaman  negara  digunakan untuk  konsumtif  dan  tidak  mengantisipasi  kemampuan  negara  dalam membayarnya, maka ini jelas tidak di perbolehkan.
Dalam  ilmu  ekonomi  pun,  praktik external  financing dari  luar  negeri memiliki  perbedaan  pendapat.  Sebagian  besar  ahli  ekonomi  konvensional meyakini bahwa saat pemerintah menjalankan kebijakan budget deficit, konsumen  yang  memiliki  pendapatan  lebih  tinggi  akibat  berkurangnya penerimaan  pajak  akan  merespon  dengan  meningkatkan  konsumsinya  di  masa depan  sehingga  dapat  meningkatkan  pertumbuhan  negara.  Namun,  sebagian ekonom yang memiliki pandangan Ricardian Equivalence juga berpendapat bahwa hutang luar negeri dengan asumsi konsumen yang forward-looking akan berpikir rasional  terkait  konsumsi  di  masa  depannya  sehingga  membuatnya  menahan konsumsi saat ini untuk menggantikan beban penerimaan pemasukan negara di periode selanjutnya, hal ini didasari pemahaman bahwa hutang pemerintah sama dengan  pajak di  masa depan. Selain  itu, beberapa ekonom  berpendapat  secara umum  hutang  luar  negeri  dalam  jangka  panjang  dapat  menyebabkan terjadinya debt  overhang (Krugman,  1988  dan  Sachs,  1988)  dan crowding  out effect (Patenio dan Agustina, 2007) yang membuat hutang dalam kondisi tertentu justru memiliki korelasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

## B. Utang Negara
Dalam rangka menghadapi bonus demografi di sekitar tahun 2020 – 2030, saat  ini  Indonesia  melakukan  peningkatan  pembangunan  negara  agar  dapat memanfaatkan bonus tersebut sehingga tercapainya percepatan usaha Indonesia mencapai developed  country .  Untuk  mencapai  percepatan  usaha  tersebut, pemerintah  harus  menambahkan  jumlah  belanja  negara.  Di  dalam  APBN  2017 menargetkan  pendapatan  negara  sebesar  Rp1.750,3  triliun  dengan  belanja Rp2.080,5  triliun.  Artinya,  kurangnya  pendapatan  negara  membuat  pemerintah Indonesia  melakukan  pinjaman  luar  negeri  untuk  membiayai  belanja  tersebut,

## JIEFeS
baik dari negara lain maupun dari lembaga keuangan internasional. Ekonomi Islam sebagai  ilmu  pengetahuan  memiliki  pembahasan  dan  cara  tersendiri  terkait pembiayaan pembangunan ekonomi.
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai
Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa hutang negara ialah jumlah uang yang wajib  dibayar  pemerintah  pusat  atau  kewajiban  pemerintah  pusat  yang  dapat dinilai  dengan  uang  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lain yang sah.
Munculnya hutang negara disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya ialah  ketertinggalan  infrastruktur  dan  masalah  konektivitas  yang  menimbulkan tingginya biaya ekonomi yang ditanggung masyarakat. Dalam hal ini yang menjadi dasar  pemerintah  untuk  meningkatkan  pembangunan  infrastruktur  demi mengejar  ketertinggalan  dan  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  Negara. Pemerintah saat ini mengambil kebijakan fiskal ekspansif dimana Belanja Negara lebih  besar  dibanding  dengan  Pendapatan  Negara  untuk  mendorong perekonomian tetap tumbuh. (DJPPR, n.d.)
Dalam  hal  kebijakan  belanja  negara  yang  ekspensif  pemerintah memprioritaskan  belanja  produktif  untuk  sektor  infrastruktur,  kesehatan,  serta pendidikan. Pemerintah dalam hal ini melakukan besarnya belanja negara untuk memberikan suatu stimulus bagi perekonomian, serta masih belumnya terpenuhi dari penerimaan negara seperti pajak,  PNBP, bea cukai, dan hibah. Konsekuensi yang terdapat dari kurangnya antara pendapatan dan belanja negara ialah defisit APBN.
Menurut  Supatmoko  (2013),  terdapat  beberapa  macam  hutang  negara dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Hutang dengan jaminan dan tanpa jaminan, yang terdiri atas;
Reproductive  debt dan dead  weight  debt.  Reproductive  debt adalah  hutang yang dijamin seluruhnya dengan kekayaan negara yang berutang atas dasar nilai sama besarnya. Sedangkan dead weight debt adalah hutang yang tanpa disertai dengan jaminan kekayaan.
2. Utang sukarela dan hutang paksa.
a. Utang  paksa  ialah  hutang  yang  pengumpulannya  dapat  dipaksakan. Adanya sanering uang rupiah dengan cara menggunting uang kertas jadi dua dan yang dianggap berlaku sebagai alat  tukar dan satuan hitungnya adalah separuhnya. Diamana separuhnya atau sisanya dinyatakan sebagai pinjaman  pemerintah  pada  masyarakat  dalam  bentuk  obligasi  negara. Dalam  hal  ini  masyarakat  dipaksa  memberikan  pinjaman  kepada pemerintah.

## JIEFeS
b. Utang sukarela ialah para pemberi pinjaman bebas menyerahkan dananya tergantung pada kemauan mereka sendiri, namun jumlah yang di dapat oleh negara biasanya tidak begitu besar.
3. Utang dalam negeri dan hutang luar negeri.
a. Utang luar negeri pemerintah ialah hutang yang dimiliki oleh pemerintah pusat,  terdiri  dari  hutang  bilateral,  multilateral,  fasilitas  kredit  ekspor, komersial, leasing dan Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di luar negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk. Pinjaman luar negeri ini ialah setiap  penerimaan  negara  baik  dalam  bentuk  devisa  atau  devisa  yang dirupiahkan,  rupiah,  maupun  dalam  bentuk  barang/jasa  yang  diperoleh dari  pemberi  pinjaman  luar  negeri  yang  harus  dibayar  kembali  dengan persyaratan tertentu. hutang dalam negeri adalah hutang yang berasal dari orang-orang atau lembaga-lembaga sebagai penduduk negara itu sendiri.
b. Utang dalam negeri dapat berupa paksaan maupun sukarela. hutang dalam negeri  hanya  mencakup  pemindahan  kekayaan  didalam  masyarakat  itu sendiri, baik pada saat terjadinya hutang, maupun terjadinya pembayaran bunga dan pengembalian cicilan hutang. (Satya, 2015)
Dalam  ekonomi  islam  terdapat  dua  pandangan  berbeda  tentang  hutang luar  negeri  sebagai  alternatif  untuk  menutupi  defisit  anggaran  negara.  Dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pandangan pertama berpendapat membolehkan adanya budget deficit yang ditutup  dengan external  financing ,  selama  bentuk  dan  mekanismenya disesuaikan dengan ketentuan dan prinsip syariah yang ada. Dilatarbelakangi oleh fakta historis bahwa bekerjasama dengan pihak lain dalam suatu usaha diperbolehkan, bahkan dianjurkan.  Dalam  hal  ini  akad  atau  kerjasama  yang dapat  dipergunakan  ialah mudharabah , musyarakah , murabahah ,  dan  lain- lain, dapat dikembangkan sebagai bentuk external financing dalam anggaran negara.
Bentuk-bentuk  tersebut  pada  prinsipnya  bersifat flow  creating  equity dari pada flow  creating  debt ,  dimana  mulai  banyak  diimplementasikan  oleh lembaga-lembaga  keuangan  internasional.  Islamic  Development  Bank  (IDB) telah banyak membiayai proyek di negara-negara Islam dengan menggunakan skema tersebut. Dibandingkan dengan hutang, penyertaan modal dipandang lebih, konstruktif, proporsional dan fair dalam pembiayaan, karena terdapat pembagian perolehan dan resiko ( profit-loss sharing ).
2. Pandangan kedua, mengatakan bahwa negara tidak diperbolehkan menutup budget  deficit  dengan  melakukan  hutang  luar  negeri.  Hal  ini  didasari  pada pertimbangan  preventif  bahwa  mekanisme  pinjaman  hutang  luar  negeri menggunakan  sistem  bunga,  sedangkan  dalam  islam,  bunga  dalam  bentuk

## JIEFeS
apapun  baik  konsumsi  atau  produksi  dan  besar  atau  kecil  secara  tegas dilarang. (Muhaimin, 2000)

## PEMBAHASAN
A. Dampak dan Resiko Hutang
Penelitian  yang  dilakukan  (Ramadhan  &  Padjadjaran,  2019)  data  jumlah total hutang luar negeri Indonesia menurut Bank Indonesia dan data total Produk Domestik Bruto BPS mengindikasikan bahwa hutang luar negeri dan pertumbuhan ekonomi melalui PDB berhubungan positif di Indonesia. Berikut merupakan data hutang luar negeri dan PDB Indonesia dalam 9 tahun terakhir:
Tabel 1. Data Utang Luar Negeri Indonesia
Gambar 1. Grafik Utang Luar Negeri Indonesia
Dari data  tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa  pada  tahun  2010-2018  untuk hutang  Luar  Negeri  Indonesia  dalam  juta  USD  mengalami  peningkatan  disetiap tahunnya.  Diaman  pada  tahun  2010  hutang  luar  negeri  indonesia  sebesar  USD 202.413  juta  dan  terus  meningkat  setiap  tahunnya,  sampai  pada  tahun  2018

## JIEFeS
hutang  luar  negeri  Indonesia  sebesar  USD  375.491,00  juta.  Kemudian  untuk Produk Domestik Bruto dalam triliun rupiah pada tahun 2010 sebesar Rp 6864, 1 triliun dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sampai pada tahun 2018 produk domestik bruto sebesar Rp 14.837,30 triliun.
Dalam  hal  ini  grafik  diatas  menunjukan  hubungan  variabel  hutang  luar negeri dan Produk Domestik Bruto Indonesia dalam triliun rupiah, terlihat bahwa hutang luar negeri dan PDB berhubungan positif dan berbanding lurus terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dapat ditunjukan pada trend kedua variabel yang positif meningkat di 9 tahun terakhir pada tahun 2010-2018.
Dalam 4 tahun terkahir, APBN cukup mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdampak pada menurunnya tingkat kemiskinan. Menurut (kemenkeu, 2018) tingkat kemiskinan turun dari 11,25% pada Maret 2014 menjadi 9,82%  pada  maret  2018.  Tingkat  pengangguran  terbuka  juga  mengalami penurunan  dari  5,70%  pada  Februari  2014  menjadi  5,34%  pada  Agustus  2018. Turunnya pengangguran didukung oleh program pemerintah dalam menciptakan lapangan  kerja,  seperti  iklim  usaha  yang  sehat,  kemudahan,  dan  insentif  bagi pelaku usaha dan pembangunan proyek infrastruktur. Sehigga dapat disimpulkan bahwa  hubungan  hutang  luar  negeri  dan  pertumbuhan  ekonomi  memiliki hubungan  yang positif.  Hal  tersebut dapat  terlihat dari pertumbuhan  PDB  yang meningkat, penurunan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.
Hutang negara meskipun diperlukan untuk membiayai pembangunan dan perekonomian juga tetap perlu di waspadai terutama hutang luar negeri. Karena selain dampak positif untuk pertumbuhan ekonomi namun memiliki tingkat resiko yang harus ditanggung. Berbagai resiko yang akan ditanggung yaitu resiko global dan  risiko  domestik.  (Satya,  2015)  Risiko  global  yang  pertama  terkait  dengan capacity to repay meningkat akibat perlambatan ekonomi di emerging market dan masih  rendahnya  harga  komoditas.  Resiko  kedua  refinancing  dan  beban pembayaran hutang luar negeri meningkat akibat ketatnya likuiditas global. Resiko domestik  secara  makro  seperti  meningkatnya vulnerability  (DSR,  Gross  external financing,  GDP) .  Secara  mikro  terkait  dengan  risiko currency  mismatch,  over leverage, dan FX liqudity risks . Indonesia menjadi salah satu negara yang termasuk dalam kelompok fragile five yaitu negara-negara yang memiliki kerentanan tinggi dalam  menghadapi  kebijakan  moneter.  Ciri-ciri  negara  yang  masuk fragile  five yaitu: current  account sedikit  atau  defisit,  cadangan  devisa  tidak  besar,  inflasi tinggi, dan budget fiskalnya sedikit.
Adapun  konskuensi  atau  dampak  dari  kebijakan  pemerintah  dalam menarik hutang luar negeri yaitu: (Atmadja, 2008)
1. Dalam jangka pendek, pinjaman luar negeri dapat menutup desisit APBN, dan jauh lebih baik dibandingkan jika defisit APBN tersebut harus ditutup dengan pencetakan  uang  baru,  sehingga  memungkinkan  pemerintah  untuk

## JIEFeS
melaksanakan  pembangunan  dengan  dukungan  modal  yang  relatif  lebih besar,  tanpa  disertai  efek  peningkatan  tingkat  harga  umum  (inflationary effect) yang tinggi. Dengan demikian pemerintah dapat melakukan ekspansi fiskal  untuk  mempertinggi  laju  pertumbuhan  ekonomi  nasional. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi berarti meningkatnya pendapatan nasional, yang selanjutnya memungkinkan untuk meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat, apabila jumlah penduduk tidak meningkat lebih tinggi. Dengan  meningkatnya  pendapatan  perkapita  berarti  meningkatkan kemakmuran masyarakat.
2. Dalam jangka panjang, hutang luar negeri dapat menimbulkan permasalahan ekonomi pada banyak negara debitur itu sendiri. Disamping beban ekonomi yang  harus  diterima  rakyat  pada  saat  pembayaran  kembali,  juga  beban psikologis  politis  yang  harus  diterima  oleh  negara  debitur  akibat ketergantungannya dengan bantuan asing.

## B. Pandangan Islam terhadap Hutang
Dalam Islam terdapat dua pandangan mengenai hutang luar negeri dalam perspektif pembiayaan pembangunan negara. Pandangan pertama memperbolehkan  adanya  suatu budget  deficit yang  ditutup  dengan external financing ,  dimana  bentuk  dan  mekanismenya  tersebut  sudah  disesuaikan  dan tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  serta  prinsip  syariah.  Dari  adanya  fakta historis bahwa bekerjasama dengan pihak lain dalam suatu usaha diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Seperti dengan penggunaan akad Mudharabah, musyarakah, murabahah, dan lain-lain, dapat dikembangkan sebagai bentuk external financing dalam anggaran negara.
Dibandingkan  dengan  hutang,  penyertaan  modal  ini  dipandang  lebih, konstruktif, proporsional dan adil dalam pembiayaan, karena terdapat pembagian perolehan dan resiko ( profit-loss sharing ). Kemudiaan untuk pandangan yang ke dua ialah negara tidak diperbolehkan menutup budget deficit dengan melakukan hutang  luar  negeri.  Karena  pada  pertimbangan  preventif  bahwa  mekanisme pinjaman hutang luar negeri menggunakan sistem bunga, sedangkan dalam islam, bunga  dalam  bentuk  apapun  baik  konsumsi  atau  produksi  dan  besar  atau  kecil secara tegas dilarang.
Dari pandangan Islam, praktek, proses serta implikasinya dari hutang luar negeri  yang  diterapkan  di  Indonesia  ini  tidak  sesuai  dengan  ajaran  Islam.  Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (Muhaimin, 2015)
1. Hutang  yang  dilakukan  didasarkan  pada  riba.  Karena  dalam  pelaksanaanya hutang  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  adanya  sistem  bunga. Dimana dalam islam adanya penerapan bunga ini mengarahkepada riba yang

## JIEFeS
dilarang  oleh  islam,  terlepas  dari  seberapa  rendahnya  atau  seberapa besarannya bunga tersebut.
2. Hutang  luar  negri  menyebabkan  jatuhnya  martabat  suatu  bangsa.  Dalam islam mengajarkan untuk senantiasa menjaga integritas dengan baik secara individu  maupun  bangsa.  Dimana  dalam  hal  ini  akan  kehilangan  suatu kebebasan  dalam  mengatur  kebijakan  ekonominya  akibat  adanya  tekanan dari pihak yang memberi hutang.
3. Hutang luar negeri melanggar prinsip fair dealing dalam Islam. Karena pada kejadian di masa lampau yang pernah terjadi bahwa tidak ada proses tawar menawar yang adil dalam pemberian hutang. Dalam hal ini tawar menawar terjadi sangat bias ke arah keuntungan negara maju dan kerugian bagi negara penerima.
Dalam hal ini jika pada saat kondisi normal, hutang pasti harus dibayarkan. Namun,  dalam  kondisi  kesulitan,  pailit  dan  krisis  yang  diderita  oleh  debitur,  al- Qur'an  secara  bijak  menawarkan  solusi  yang  realistis  dan  manusiawi.  Allah berfirman:
“ Dan  jika  (orang  yang  berhutang  itu)  dalam  kesulitan,  maka  berilah  tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui .” (Q.S Al-Baqarah: 280)
Ayat  tersebut  menawarkan  tiga  alternatif  penyelesaian  terhadap  krisis  hutang: (Muhaimin, 2015).
1. Penangguhan  pembayaran  hutang  sampai  debitur  mampu  mengembalikan hutangnya.  Dalam  konteks  hutang  luar  negeri  perlu  diadakan  penjadwalan ulang (rescheduling) pembayaran hutang bersama dengan lembaga dan negara kreditur.
2. Peringanan  pembayaran  hutang  sesuai  dengan  kemampuan  debitur. Pemberian  keringanan  ini  besar  kecilnya  atau  prosentasinya  disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan kedua belah pihak.
3. Pembebasan  seluruh  hutang.  Dalam  kondisi  dimana  debitur  tidak  mampu membayar  hutang,  adalah  sangat  manusiawi  dan  terpuji  bila  kreditur  mau membebaskan debitur dari seluruh hutangnya.

## C. Hutang Luar Negeri dalam Perspektif Islam
Hutang merupakan perwujudan dari suatu pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah.  Biasanya  transaksi  hutang  atau  pinjaman  ini  terjadi,  manakala pendapatan  negara  dalam  keadaan  terbatas,  dan  tidak  imbang  dengan meningkatnya  kebutuhan  akan  anggaran  pembangunan.  Dengan  kata  lain, penerimaan  negara  yang  ada  masih  belum  mampu  berpacu  dengan  kebutuhan pengeluaran negara yang diinginkan, atau pemerintahan tidak punya uang yang cukup.  Setidaknya,  kesalahan  tersebut  tidak  harus  dibayar  dengan  berutang.

## JIEFeS
Sebenarnya untuk menambah pos penerimaan negara ada dua cara yaitu; menarik dana dari  dalam  negeri  berupa pajak  atau  surat hutang, dan  menarik  dana dari luar negeri dalam bentuk investasi atau pinjaman. Penarikan dana berupa pajak yang  belum  dibayarkan  oleh  wajib  pajak  seringkali  menghambat  pendapatan pemerintah.  Idealnya,  kesadaran  wajib  pajak  tinggi  atau  kalau  tidak  dilakukan penarikan  oleh  pihak  pemerintah.  Daripada  pemerintah  lebih  memilih  menarik dana  dari  luar  negeri.  Mencermati  fenomena  hutang,  dan  supaya  stabilitas perekonomian tetap terjaga agar defisit anggaran pendapatan dan belanja negara tidak  melampaui  batas  yang  aman.  Maka  pengelolaaan hutang  perlu  dilakukan, agar  krisis  ekonomi  yang  pernah  terjadi  tidak  terulang  kembali  di  Indonesia. Sehingga  perencanaan,  implementasi  dan  pengendalian  atas  pinjaman  menjadi sangat penting adanya.
Menurut  definisi  yang  dirumuskan Development  Assistance  Commitee (2002) hutang luar negeri adalah bantuan pembangunan secara resmi yang terdiri dari dana yang disediakan oleh pemerintah atas persyaratan konsesional terutama untuk  meningkatkan  perkembangan  ekonomi  dan  kesejahteraan  negara-negara berkembang. Hutang luar negeri atau pinjaman luar negeri adalah sebagian dari total  hutang  suatu  negara  yang  diperoleh  dari  para  kreditor  di  luar  negara tersebut. Menurut Setiawan (2011) hutang luar negeri Indonesia terdiri dari:
a. Hutang  luar  negeri  pemerintah  Hutang  yang  dimiliki  leh  pemerintah  pusat, terdiri  dari  hutang  bilateral,  multilateral,  fasilitas  kredit  ekspor,  komersial, leasing, dan SBN (Surat Berharga Negara) baik yang diterbitkan di luar negeri maupun di dalam negeri yang bukan dimiliki oleh penduduk.
b. Hutang  luar  negeri  bank  swasta  Hutang  yang  dimiliki  oleh  Bank  Indonesia, yang  diperuntukkan  dalam  rangka  mendukung  neraca  pembayaran  dan cadangan devisa.  Selain  itu ada  juga hutang  kepada pihak bukan  penduduk yang telah menempatkan dananya pada Sertifikat Bank Indonesia.
c. Hutang  luar  negeri  swasta  Hutang  luar  negeri  penduduk  kepada  bukan penduduk  dalam  valas  dan  atau  rupiah  Indonesia  berdasarkan  perjanjian hutang  (loan  agreement)  atau  perjanjian  lainnya,  kas  dan  simpanan  milik bukan penduduk, dan kewajiban lainnya kepada bukan penduduk.
Adapun  motif  hutang  luar  negeri  menurut  Setiawan  (2011)  adalah  kurangnya tabungan dalam  negeri  (saving investment  gap).  Kekurangan  tabungan  ini  tidak lain karena rendahnya tingkat pendapatan penduduk, di samping itu juga karena sistem  keuangan  yang  belum  memadai.  Motif  kedua  adalah  kurangnya kemampuan untuk menghasilkan devisa ( foreign exchange gap ). Untuk melakukan transaksi  perdagangan  internasional  diperlukan  devisa,  sementara  itu kemampuan dalam menghasilkan devisa masih rendah.
Menurut  Beik  (2009)  dalam  Huda  (2016)  hutang  mempunyai  prinsip tertentu yaitu:

## JIEFeS
a. Hutang  merupakan  alternatif  terakhir  ketika  segala  usaha  untuk mendapatkan dana secara halal dan tunai mengalami kemandekan. Ada unsur keterpaksaan di dalamnya dan bukan unsur kebiasaan. Dalam konteks negara, maka  apakah  kebijakan  hutang  yang  telah  dilakukan  pemerintah  Indonesia telah memenuhi unsur keterpaksaan atau justru menjadi kebiasaan.
b. Jika  terpaksa  berhutang,  jangan  berhutang  di  luar  kemampuan.  Inilah  yang dalam istilah syariah disebut dengan ghalabatid dayn atau terlilit hutang. Hal ini  akan  menimbulkan  efek  yang  besar  yaitu qahrir  rijal .  Atau  mudah dikendalikan  pihak  lain.  Oleh  karena  itu  Rasulullah  memanjatkan  doa  agar beliau  senantiasa  dilindungi  dari  penyakit  ghalabatid  dayn  yang  akan menyebabkan  harga  diri  menjadi  hilang.  Apalgi,  jika  yang  mengendalikan adalah musuh yang mempunyai niat buruk dan kebencian luar biasa. Dalam konteks  negara  harus  dilihat  apakah  selama  ini  sudah  sesuai  dengan kemampuan bangsa.
c. Jika  hutang  telah  dilakukan,  harus  ada  niat  untuk  membayarnya.  Dalam konteks  makro,  terkait  dengan  hubungan  antar  negara  jika  Indonesia berusaha melalkukan upaya rescheduling hutang atau bahkan penghapusan hutang  maka  upaya  tersebut  adalah  hal  yang  sah-sah  saja  apalgi  ternyata manfaat hutang Indonesia selama ini lebih banyak dinikmati asing. Ekonom Drajad  H.  Wibowo  mengatakan  bahwa  70%  manfaat  hutang  kembali  ke kreditur.
Hutang  luar  negeri  adalah  sebagian  dari  seluruh  hutang  negeri  yang diperoleh  dari  kreditor  luar  negeri.  Penerima  hutang  luar  negeri  bisa  dari pemerintahaan, perusahaan maupun individual, sementara bentuk hutang dapat berupa  hutang  maupun  jasa  yang  diperoleh  dari  negara  lain,  perusahaan  luar, maupun  Lembaga  keuangan  dunia  seperti  Bank  Dunia, Asian  Developed  Bank (ADB) dan International Monetary Fund (IMF). Indonesia sendiri telah berhutang kepada beberapa negara dan lembaga keuangan dunia. Jika bisa dilihat dari data riset terbaru pada tahun 2018 total hutang Indonesia mendekati angka US$ 358,6 miliar.
Dari perspektif pandang Islam secara umum ada dua pandangan terhadap hutang luar negeri. Pandangan pertama hutang luar negeri diperbolehkan asalkan bersistemkan external  financing ,  karena  dalam  sistemnya  sesuai  syariah  dan bertujuan  untuk  saling  membantu. Seperti  mudharabah,  musyarakah, murabahah,  dll.  Sehingga  dapat  disimpulkan  dalam  pandangan  pertama  bahwa hutang luar negeri diperbolehkan dengan alasan untuk saling membantu. Adapun untuk  pandangan  kedua  hutang  luar  negeri  secara  tegas  dilarang,  karena khususnya  dizaman  ini  dimana  mayoritas  negara  kreditur  adalah  bukan  negara Islam.  Sehingga  akan  terjadi  riba  didalam  hutang  luar  negeri,  padahal  sudah diterangkan  secara  jelas  bahwa  hutang  ataupun  hal  transaksi  ekonomi  yang

## JIEFeS
terdapat riba didalamnya adalah haram. Jika dilihat ulang data di atas, tidak dapat dipungkiri  bahwa  negara  Indonesia  banyak   melakukan  pinjaman  hutang  luar negeri kepada negara kreditur yang non islam, sehingga sudah pasti mengandung riba. Jadi hutang luar negeri pada saat ini karena banyak negara non muslim yang menjadi kreditur, maka hutang luar negeri secara mayoritas adalah haram.
Menurut  Tokoh  Islam  kontemporer  masalah  hukum  hutang  luar  negeri terdapat tiga pendapat. Pertama menurut Mannan, Negara Islam Modern harus mengambil  langkah  hutang  luar  negeri  untuk  memenuhi  kebutuhan  yang  ada. Pinjaman  tersebut  boleh  dari  lembaga  atau  negara  non  muslim,  dengan  syarat negara  atau  lembaga  kreditur  tidak  memberi  beban  bunga  atau  riba.  Sehingga Negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam boleh saja meminjam ke negara atau Lembaga non Islam, akan tetapi dengan syarat bebas bunga atau riba. Kedua menurut  Umar  Chapra  hutang  luar  negeri  adalah  cara  yang  tidak  efektif,  selain tidak lepas dari unsur bunga hal tersebut juga memberatkan generasi berikutnya untuk  membayar  hutang  tersebut.  Menurut  Umar  Chapra  cara  terbaik  selain hutang  luar  negeri  adalah  dengan  menaikan  pajak. Sehingga  dapat  disimpulkan menurut  Umar  Chapra  hutang  luar  negeri  tidak  efektif  dan  sebagai  solusinya adalah  memanfaatkan  pajak.  Adapun  untuk  yang  ketiga  yaitu  Abdullah  Qadim Zallum dengan cara yang hampir sama dengan Umar Chapra bahwasanya hutang luar  negeri  bukanlah  cara  yang  tepat,  akan  tetapi  pajak  atau  kewajiban  Kaum Muslimin  yang  harus  diutamakan. Sehingga  menurut  Abdullah  Qadim  Zallum bahwasanya hutang negara bukan menjadi solusi utama, akan tetapi solusi utama adalah kewajiban kaum muslimin itu sendiri.
Menurut Susan George (1992) dalam Atmadja (2000), hutang luar negeri secara  pragmatis  justru  menjadi  bomerang  bagi  negara  penerima  (debitur). Perekonomian  di  negara-negara  penerima  hutang  tidak  menjadi  semakin  baik, melainkan  bisa  semakin  hancur.  Hal  tersebut  merupakan  salah  satu  kesimpulan dari hasil penelitiannya yang menunjukan, bahwa pada tahun 1980-an arus modal yang  mengalir  dari  negara-negara  industri  maju,  yang  umumnya  merupakan negara  kreditur,  ke  negara-negara  yang  sedang  berkembang  dalam  bentuk bantuan pembangunan ( official development assistance ), kredit ekspor, dan arus modal  swasta,  seperti  bantuan  bilateral  dan  multilateral;  investasi  swasta langsung  (PMA);  portfolio  invesment;  pinjaman  bank;  dan  kredit  perdagangan (ekspor/impor),  lebih  kecil  daripada  arus  aliran  dana  dari  negara-negara  yang sedang berkembang ke negara-negara maju tersebut dalam bentuk cicilan pokok hutang luar negeri dan bunganya, royalti, deviden, dan keuntungan repatriasi dari perusahaan-perusahaan negara maju yang berada di negara-negara yang sedang berkembang.
Penelitian Susan George tersebut memperkuat argumentasi yang pernah disampaikan  G.J.  Meier  (1970),  bahwa  arus  modal  asing  dari  negara  maju  ke

## JIEFeS
negara dunia ketiga tidak pernah meningkat, dan masalah pelunasan hutang luar negeri  semakin  memberatkan,  karena  itu  surplus  impor  yang  ditunjang  modal asing  semakin  merosot,  dan  pengalihan  sumber-sumber  di  luar  impor  yang didasarkan pada ekspor menjadi relatif tidak penting bagi sebagian besar negara dunia ketiga. Selama kendala devisa ini tidak bisa diatasi, negara kurang maju tidak dapat  memenuhi  kebutuhan  impornya  bagi  program  pembangunan.  Akibatnya negara  dunia  ketiga  itu  terpaksa  menempuh  salah  satu  atau  gabungan  dari kebijaksanaan  yaitu  mengurangi  laju  pembangunan  negara,  mengembangkan ekspor  dan  melakukan  substitusi  impor untuk  memperbaiki  term  of  trade, atau merangsang  arus  bantuan  luar  negeri  lebih  besar  lagi.  (Atmadja,  2000)  Akibat semakin  banyaknya  negara-negara  yang  terjerumus  dalam  krisis  hutang  luar negeri, menyebabkan IMF dan Bank Dunia terpaksa menganjurkan kepada negara- negara  tersebut  untuk  melakukan  program  penyesuaian  struktural  ( structural adjustment )  terhadap  perekonomian  dalam  negeri,  misalkan  dengan pengurangan atau penghapusan berbagai macam subsidi bahan bakar minyak dan kebutuhan pokok lainnya, penundaan kenaikan gaji pegawai negeri, dan berbagai macam  kebijaksanaan  kontraksi  fiskal  lainnya,  sebagai  syarat  utama  untuk mendapatkan  pengurangan  hutang  atau  memperoleh  pinjaman  baru.  Hal  ini terjadi  pula  di  Indonesia  (Atmadja,  2000).  Secara  sederhana,  negara  tidak  lagi mempunyai  kebebasan  dalam  mengatur  perekonomiannya  karena  harus mengikuti anjuran-anjyran dari IMF atau Bank Dunia.

## D. Pembiayaan Pembangunan dalam Ekonomi Islam
Keuangan  negara  kebanyakan  menganut  sistem budget  deficit .  Untuk mengatasi budget  deficit yang  biasa  dilakukan  ialah  dengan  meningkatkan penerimaan negara melalui pajak dan atau meminjam dana baik dari masyarakat atau  pihak  lain  melalui  obligasi  atau  hutang  luar  negeri.  Tentu  hal  ini  berbeda dengan  sistem  awal  pemerintahan  Islam  yang  lebih  menggunakan  sistem tradisional.  Konsep  ini  tidak  serumit  sistem  anggaran  modern  sehingga  secara sederhana  konsep  ini  adalah  konsep  berimbang  dalam  pengertian  pengeluaran dan  penerimaan  negara  adalah  sama.  Pada  era  pemerintahan  Rasulullah  dan khulafaurrasyidin,  APBN  jarang  sekali  mengalami budget  deficit .  Hal  ini dikarenakan para pemimpin memegang prinsip bahwa pengeluaran hanya boleh dilakukan  apabila  ada  penerimaan.  Hanya  terjadi  sekali budget  deficit yaitu sebelum Perang Hunain, sebelum Fathu Makkah karena banyak orang masuk Islam sehingga  pengeluaran  zakat  lebih  besar  dari  penerimaannya.  Hhutang  tersebut segera dilunasi setelah perang atau setahun kemudian (Huda, 2016).
Secara bahasa al-qardh berarti al-qoth’ (terputus). Harta yang diutangkan kepada pihak lain/orang lain dinamakan qardh karena ia terputus dari pemiliknya (Haroen,  2000).  Adapun  yang  dimaksud  dengan  hutang  piutang  adalah

## JIEFeS
memberikan  sesuatu  kepada  orang  lain  dengan  perjanjian  orang  tersebut  akan membayar yang sama dengan apa  yang dia pinjam dari orang lain (Basri, 2003). Hutang  piutang  merupakan  salah  satu  mu’amalah  yang  bercorak ta’awun (pertolongan) kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran Islam sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong royong seperti ini.
Bahkan  al-quran  menyebut  hutang  piutang  untuk  menolong  atau meringankan  orang  lain  yang  membutuhkan  dengan  istilah  “mengutangkan kepada  Allah  dengan  hutang  baik”  (Ghufron,  2002).  Disyaratkan  untuk  sahnya pemberian  hutang  ini  bahwa  pemberi  hutang  adalah  orang  yang  boleh mengeluarkan  sedekah.  Maka,  seorang  wali  (pengasuh)  anak  yatim  tidak  boleh memberikan hutang dari harta anak yatim yang ia asuh tersebut. Disyaratkan juga diketahuinya jumlah dan ciri-ciri harta yang dipinjamkan, agar dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Dengan demikian, piutang tersebut menjadi hutang di tangan orang  yang  meminjam,  dan  ia  wajib  mengembalikannya  ketika  mampu  dengan tanpa  menunda-nundanya.  Adanya  pengajuan  hutang  negara  Indonesia  untuk pembangunan pertumbuhan ekonomi daerah dengan tujuan untuk pertumbuhan ekonomi  daerah  sebagai  wacanan  pertumbuhan  ekonomi  daerah  dari  segi pendidikan, ekonomi, kesehatan dan kesejahteraan. Tahun 1997 negara Indonesia sudah memiliki Hutang Luar Negeri dari tahun ke tahun Hutang Negara Indonesia semakin  bertambah  yang  mengakibatkan  pertumbuhan  ekonomi  semakin meningkat  akibat  adanya  pembangunan  sarana  dan  prasarana,  kesehatan, pendidikan dan kesejahteran.
Perencanaan pembangunan ( development ) mengandung pengertian suatu proses yang menyebabkan sesuatu dapat tumbuh, atau menjadi lebih matang atau dewasa. Secara konsep pembangunan islam adalah pembangunan ekonomi yang memang  sedikit  berbeda  dengan pertumbuhan  ekonomi, namun  walupun  telah dibedakan  artinya  pada  akhirnya  kedua  tersebut.  Menurut Sukirno  menyatakan bahwa  literatur  pertumbuhan  ekonomi  sebagai  suatu  ukuran  kuantitatif  yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Dengan  sistem  pinjaman  luar  negeri  saat  ini  yang  berbasis  bunga  dan dampak negatif dari hutang luar negeri yang dapat terjadi, bukan berarti negara Islam  (secara  demografi)  tidak  dapat  melakukan  pembangunan  negara  dengan sumber modal layaknya negara yang melakukan pinjaman luar negeri. Alternatif sumber pembiayaan pembangunan di ekonomi Islam dapat diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri. Sumber dalam negeri dapat menggunakan berbagai instrumen seperti wakaf dan sukuk, sedangkan sumber luar negeri dapat berupa kerjasama dengan negera lain berdasarkan akad-akad yang sesuai syariah.

## JIEFeS
Wakaf  merupakan  penahanan  hak  milik atas  materi  benda  untuk  tujuan menyedekahkan manfaat, dengan kata lain wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran agama Islam. Sifat wakaf adalah memberikan manfaat untuk masyarakat  serta  mendekatkan  diri  kepada  Allah  SWT.  Infrastruktur  yang  ingin dibangun  dapat  dibiayai  dengan  mekanisme  wakaf,  hal  tersebut  sangat  dapat dilakukan mengingat potensi wakaf di Indonesia yang sangat besar, yaitu sekitar Rp377 triliun atau 4,2 miliar meter persegi tanah. Pembangunan dilakukan dengan cara  menggunakan  wakaf  tanah  sebagai  lahan  pembangunan  infrastruktur  dan wakaf  tunai  yang  digunakan  untuk  permodalan  pembangunan  infrastruktur. Pembuatan  sistem  terintegrasi  dari  pemerintah  dalam  mempertemukan permintaan wakaf (pengelola wakaf atau nazir) dan penawaran wakaf (pemberi wakaf atau wakif) sangat dibutuhkan, hal tersebut dapat diterapkan dalam Bank Wakaf Ventura yang dimiliki pemerintah. Selain itu, hasil dari operasional wakaf pun dapat menjadi dana wakaf produktif yang dapat terus bertambah pokoknya seperti yang telah dilaksanakan di Singapura, Malaysia, dan Arab Saudi. Di negara non-muslim seperti Singapura, wakaf di kelola oleh Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS). MUIS mengelola dana wakaf untuk mempromosikan pendidikan Islam di Asia  Tenggara.  MUIS  juga  biasa  menangani  dan  mengembangkan  200  wakaf properti  di  negara  ini,  dengan  nilai  total  asset  US$250  juta.  Maka  hasil  dari pendapatan sewa tahunan wakaf ini hingga jutaan dolar, dan membuat Singapura menjadi negara paling maju dalam pengembangan wakaf.
Sukuk negara yang saat ini sedang berkembang di Indonesia juga memiliki potensi  yang  sangat  baik  untuk  dijadikan  sumber  utama  pembiayaan pembangunan negara, dalam dua penerbitan sukuk negara terakhir, Kementerian Keuangan  (Kemenkeu)  melaporkan  penerbitan  sukuk  dalam  dua  seri  tersebut berhasil menghimpun dana US$3 miliar sekitar Rp39,96 triliun, penerbitan sukuk tersebut  menjadi  yang  terbesar  dunia  di  luar  negara  teluk.  Selain  itu,  saat  ini Indonesia pun dikenal sebagai leading sovereign sukuk issuer in the world sehingga sukuk sangat dapat dipertimbangkan untuk dijadikan salah satu instrumen fiskal dalam memenuhi pembiayaan pembangunan
Pinjaman luar negeri tanpa riba juga dapat dilakukan untuk pembangunan infrastruktur  yang  direncanakan  pemerintah  dengan  bentuk  kerjasama  yang diperkenankan oleh syariah, seperti mudharabah ( profit-loss sharing), musyarakah  (partnership),  murabahah dan  lain  sebagainya.  Bentuk  ini  pada prinsipnya  lebih  bersifat flow  creating  equity dibanding  dengan flow  creating debt. Saat  ini  bentuk  tersebut  telah  dikembangkan  oleh  lembaga-lembaga internasional,  salah  satunya  adalah Islamic  Development  Bank dengan memberikan  penyertaan  modal  yang  lebih  konstruktif,  proporsional,  dan  adil

## JIEFeS
dalam kerjasama karena terdapat pembagian keuntungan dan risiko (Profit-Loss Sharing).
Bentuk  ini  pun  berbeda  dengan  pinjaman  berbasis  hubungan  debitur- kreditur,  dimana  negera  debitur  dapat  diatur  oleh  kreditur  dalam  kebijakan ekonomi yang diambil sebagaimana yang terjadi ketika IMF mendikte Indonesia di tahun  1990an,  hutang  luar  negeri  melanggar  prinsip fair  dealing dalam  Islam. Dilihat dari  proses  yang diutarakan  terdahulu,  tidak  ada proses  tawar  menawar yang adil dalam pemberian hutang. Tawar-menawar yang terjadi sangat bias ke arah keuntungan negara maju dan kerugian bagi negara penerima.
Dengan  beberapa  sumber  pembiayaan untuk  pembangunan  negara tersebut, hasil yang didapat InsyaAllah tidak hanya berupa pembangunan secara fisik,  melainkan  memberikan  dampak multi-dimensional yang  memberikan kemakmuran masyarakat yang adil ( societal welfare ) dengan masuknya variabel berkah dari Allah Ta’ala. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan  sumber  pembiayaan  alternatif  yang  tidak  bertentangan dengan syariah dalam melakukan pembangunan negara

## SIMPULAN
Hutang  merupakan  salah  satu  instrumen  penopang  pembiayaan  negara dalam kondisi tertentu. Secara prinsip, hutang tidak dilarang dalam Islam. Namun Islam mengatur mekanisme berhutang agar tidak terjebak kepada praktik ribawi. Di  antaranya  dengan  menerapkan  mekanisme  akad-akad  yang  sesuai  dengan prinsip  syariah.  Hutang  dibolehkan  karena  dalam  berhutang  sejatinya  terdapat unsur tolong menolong. Untuk itu hutang merupakan solusi alternatif terakhir jika memang berada dalam kondisi tertentu yang mengharuskannya.
Melalui  kajian  ini,  penulis  rekomendasikan  agar  Pemerintah  memberikan perhatian  yang  besar  terhadap  penerapa  hutang.  Di  samping  itu,  upaya  untuk menerapkan  skema  akad  dan  mekanisme  yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah sangat  diharapkan,  agar  pembangunan  yang  dilakukan  dari  hutang  dapat memberikan manfaat dan maslahat lebih besar bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmadja,  A.  S.  (2008).  hutang  LUAR  NEGERI  PEMERINTAH  INDONESIA. Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 2, No. 1, Mei 2000: 83 - 94 , 2 (1), 83–94.
Aziz, A. (2016). ESENSI hutang DALAM KONSEP EKONOMI ISLAM. Bisnis Dan Manajemen Islam , 4 (1), 133.
http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/viewFile/1689/1503 Choirunnisak, C. (2018). hutang Luar Negeri Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Islamic  Banking :  Jurnal  Pemikiran  Dan  Pengembangan  Perbankan

## JIEFeS
Syariah , 4 (1), 207. https://doi.org/10.36908/isbank.v4i1.53
Djppr.kemenkeu.  (2020). Transaksi  Penjualan  Surat  hutang  Negara  Dalam Denominasi  US  Dollar  Sebesar  USD4,3  Miliar  Melalui  SEC-Registered  Shelf Take-Down .
DJPPR. (n.d.). Menjawab hutang .
Hamid,  E.  S.  (2000). Perekonomian  Indonesia  Masalah  dan  Kebijakan Kontemporer . Yogyakarta:UII Press. Huda,  N.  dkk.  (2012). Dalam  Keuangan  Publik  Islami;  Pendekatan  Teoritis  dan Sejarah . Jakarta: Kencana.
Iska, S. (2012). Sistem Perbankan Sayriah di Indonesia dama Persperspektik Fikih Ekonomi . Yogyakarta: Fajar Media Press.
Kaminsky, G. L. dan A. P. (1996). The Debt Crisis: Lessons of the 1980s for 1990s. Journal of Development Economics , 50 , 221.
kemenkeu, D. (2018). Menjawab hutang . Www.Kemenkeu.Go.Id. https://www.kemenkeu.go.id/menjawabutang
KEMENKEURI. (2020). Apbn kita . 36.
Makki, S. (2020). hutang Luar Negeri RI Tembus Rp6.115 T per Akhir Januari . 16
Maret. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200316104330-532- 483755/utang-luar-negeri-ri-tembus-rp6115-t-per-akhir-januari Muhaimin. (2000). MASALAH HUTANG LUAR NEGERI INDONESIA DAN ALTERNATIF SOLUSINYA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO ISLAM . 1–22. Muhaimin,  M.  (2015).  MASALAH  HUTANG  LUAR  NEGERI  INDONESIA  DAN ALTERNATIF  SOLUSINYA  DALAM  PERSPEKTIF  KEBIJAKAN  EKONOMI  MAKRO ISLAM. At-Taradhi:  Jurnal  Studi  Ekonomi , 5  (2) ,  6–8.  https://jurnal.uin- antasari.ac.id/index.php/taradhi/article/viewFile/225/182
Ramadhan,  A.,  &  Padjadjaran,  U.  (2019). Analisis  Pengaruh  hutang  Luar  Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2010-2018 . December . Sarwat, A. (2019). Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Satya, V. E. (2015). Manajemen hutang Pemerintah Dan Permasalahannya State Debt Management Analysis : Kajian Vol. 20 No. 1 Maret 2015 Hal. 59 - 74 , 59– 74.
Supatmoko. (2013). Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktik (keenam). BPFE.