## MEREFLEKSI DEMOKRASI PASCA PILPRES 2019 DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMUM

## Wibowo
Dosen & Kep. Perpustakaan STISIP Syamsul Ulum Sukabumi Email : wibowo0610@
Informasi Artikel: Dikirim: (5 Maret 2020 ; Direvisi: (30 April 2020); Diterima: (15 Mei 2020)
Publish (18 Mei 2020)
Abstrak:  Merefleksi  Demokrasi  Pasca  Pilpres  2019  dalam  Mewujudkan  Kesejahteraan Mewujudkan  Kesejahteraan  Umum. Penulisan  artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis bagaimana  kondisi  demokrasi  di  Indonesia  setelah  pemilihan  presiden  (pilpres)  2019  dalam mewujudkan  tujuan  negara,  yakni  kesejahteraan  umum.  Landasan  implementasi  demokrasi Indonesia atau yang disebut dengan Demokrasi Pancasila telah diatur dalam sila ke 4 dan ke 5 Pancasila  kemudian  dijabarkan  dalam  UUD  NRI  1945.  Sejauh  ini,  bangsa  Indonesia  telah berdemokrasi  sebanyak  dua  kali  pasca  Indonesia  merdeka,  sejak  era  Presiden  Soekarno  dan berakhir pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan kembali terulang sejak era Presiden B.J. Habibie hingga era Presiden Jokowi. Artikel ini menggunakan metode literature review dan menyajikan data secara deskritif. Berdasarkan telaah review literature yang mendalam penulis menyimpulkan beberapa  hal  penting  proses  dan  refleksi  demokrasi  Indonesia  saat  ini  antara  lain:  (1)  Proses demokrasi di era reformasi telah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk belajar demokrasi yang  sebenarnya.  Masyarakat  mulai  mengenal  demokrasi  dengan  ikut  berpartisipasi  dalam pengambilan keputusan publik, seperti memanfaatkan media sosial sebagai media beraspirasi; (2) Untuk menerapkan demokrasi yang substansial perlu peran pendidikan politik bagi sumber daya manusia (SDM) Indonesia; (3) Kepemimpinan dalam demokrasi Pancasila memerlukan komitmen dan  karakter  dari  pemimpin  di  tingkat  lokal  hingga  nasional  supaya  mampu  mewujudkan kesejahteraan umum.
Kata Kunci : Demokrasi, Pilpres 2019, Kesejahteraan Umum.
Abstract:  Reflecting Democracy After The 2019 President Election to Reach Public Welfare. This article aims to analyse the condition of democracy in Indonesia after the 2019 presidential election  in  order  to  reach  the  national  goal  that  is  social  welfare.  the  principle  of  Indonesian democratic implementation, so-called Panncasila democracy, has been arranged in the fourth and fifth principle of Pancasila and has been explained in UUD NKRI 45 (Indonesian constitution). Indonesians  have  been  living  in  democratic  life  during  Soekarno's  old  order  (1945-1959)  and reformation era. this article used library research to narrate data descriptively. this research found: (1)  democratic  process  in  the  reformation  era  has  given  a  chance  for  people  to  learn  the  true democracy. society starts to know democracy by participating in taking the public decision, for instance, using social media as a media to express their mind; (2) applying democracy, in essence, needs the role of political education for Indonesian human sources; and (3) leadership in Pancasila democracy needs a role model from local and national leaders to encourage the public welfare.
Key Words: Democracy, The 2019 Presidential Election, Public Welfare.

## PENDAHULUAN
Para  pemuda  tempo  dulu  dengan sumpah  pemuda  pada  28  Oktober  1928
berikrar: Pertama ,  Kami  putra-putri Indonesia  mengaku  bertumpah  darah  satu, tanah  Indonesia; Kedua ,  Kami  putra-putri
Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia;  dan Ketiga ,  Kami  putra-putri Indonesia  menjunjung  bahasa  persatuan, bahasa  Indonesia.  Artinya  bahwa  para pemuda Indonesia, sekarang disebut kaum milenial, bernasionalisme Indonesia.
Kedua ,  maknanya  bahwa  para  pemuda Indonesia  masa  itu  sudah  bersepakat hendak  mendirikan  negara  Indonesia. Ketiga ,  para  pemuda  menghendaki  negara Indonesia  yang  akan  dibangun  berpijak pada  jiwa  nasionalisme  Indonesia,  bukan berlandaskan chauvinisme ,  kata  Bung Karno.
Akhirnya  Pasca  PD  II,  bangsa
Indonesia memproklamasikan
kemerdekaan  pada  17  Agustus  1945,  dan terbentuklah  negara  Indonesia  yang merdeka  dan  berdaulat  yang  berlandaskan falsafah  Pancasila  sebagai  ideologi  negara dan  UUD  1945  sebagai  landasan konstitusional  negara  Indonesia.  Bung Karno  mengatakan  bangsa  Indonesia  yang merdeka  dan  berdaulat  harus  memiliki kepribadian dan jatidirinya, yaitu berdaulat dalam  politik,  kemandirian  ekonomi,  dan berbudaya  yang  bermartabat.  Sebab  itu, Bung Karno menggagas konsep nation and character  building  agar  bangsa  Indonesia yang  merdeka  dan  berdaulat  itu  memiliki kepribadian dan jatidirinya sebagai sebuah bangsa yang besar.
Sejak  Indonesia  merdeka  pada  17 Agustus  1945,  konflik  kapitalisme  versus komunisme  tidak  bisa  dihindari  yaitu
perang  dingin  antara  blok  kapitalisme  dan blok  komunisme  (Amerika  versus  Uni Soviet). Oleh sebab itu, Wapres Bung Hatta mencetuskan  kebijakan  politik  luar  negeri bebas aktif dalam pergaulan antar bangsa- bangsa  di  dunia  yang  diliputi  oleh  perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet.
Perlu  kita  ketahui  bahwa  politik dalam  negeri  Indonesia  tidak  terlepas  dari kebijakan  politik  luar  negeri  Amerika  dan Uni  Soviet  di  era  perang  dingin.  Dengan demikian, konflik kapitalisme dan komunisme  berpengaruh  terhadap  sistem politik Indonesia ketika itu. Karena, kedua blok  yang  berkonflik  saat  itu  ingin menyeret  Indonesia  masuk  ke  dalam  orbit blok  kekuatan  mereka  masing-masing. Tidak  mengherankan,  karena  Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan resources (SDA)  kaya  raya  secara geopolitik  dan  geostrategis  terletak  dalam rimland of Asia menurut Nicholas Spykman seorang ahli geopolitik.
Menurut Lie Tek Tjeng (1977: 334), Perang  Dingin  antara  2  blok  kekuatan  itu, pertama  kali  terjadi  di  Eropa,  kemudian masuk  ke  Asia.  Di  Asia,  khususnya  di kawasan  Asia  Timur  dan  Asia  Tenggara yang  termasuk  daerah  pinggiran  menurut Teori  Rimland  dari  Nicholas  Spykman. Para pemikir strategis militer dan pemimpin AS terpengaruh oleh Teori Rimland of Asia yang dicetus oleh Nicholas Spykman.  Hal itu  dilatarbelakangi  oleh  perkembangan komunis di Timur, seperti berdirinya negara
RRT pada 1 Oktober 1949, perang Korea, dominasi  PKI  di  Indonesia,  dan  perang
Vietnam. Karena itulah, pemimpin Amerika  Serikat  menyadari  sepenuhnya bahwa containment policy (politik pembendungan komunisme) yang
diterapkan  di  Eropa  harus  diterapkan  pula di Asia, khususnya di Asia Tenggara.
Kebijakan politik luar negeri AS itu menyebabkan  dominasi  peran  PKI  dalam urusan  politik  luar  negeri  Indonesia semakin  meningkat.  Contoh  dari  itu, konflik  Irian  Barat  antara  Indonesia  dan
Belanda, konfrontasi dengan Malaysia dan Singapura,  sampai  kepada  PKI  memberi dukungan penuh terhadap gagasan CONEFO, GANEFO, NEFOS dan OLDEFO  serta  konsep  poros  anti imperialisme… poros Jakarta-Phnom Penh- Hanoi-Peking-Pyongyang. Selanjutnya menurut Lie Tek Tjeng (1981: 164), tidak salah kiranya jika pemimpin AS
mengeluarkan  satu  paket  Teori  Domino, yang menyatakan bahwa:
“Pertimbangan  terpenting  yang menyebabkan  intervensi  AS  secara besar-besaran      di  Vietnam  – biarpun  perang  di  Korea  telah membuktikan, bahwa terlibat dalam perang  di rimland  of  Asia tidak menguntungkan  AS  –  kiranya adalah  kekhawatirkan  pemimpin- pemimpin  serta  pemikir-pemikir strategis  AS  bahwa  dengan    ,drift’ Indonesia ke komunisme, khususnya  komunisme  Peking, semua  negara  Asia  Tenggara  yang terletak antara RRT dan ,Indonesia komunis’  akan  menjadi  komunis, sesuai  dengan  domino-teori  yang
mereka telah kembangkan dan anut pada waktu itu”.
Menurut  Simatupang  (215)  teori rimland of Asia itu berbunyi:
Teori  ini  dicetuskan  oleh  Nicholas Spykman,  yang  bunyinya  sebagai berikut:
“Siapa yang dapat mempersatukan daerah-daerah
sepanjang pantai dari ‘pulau dunia’, jadi daerah kepulauan yang disebut oleh  Mackinder  ‘bulan  sabit  tepi’, maka  dia  akan  dapat    menguasai ‘pulau  dunia’  dan    mengancam kekuasaan dari negara-negara yang terletak di ‘daerah  jantung’, terutama Rusia”.
Oleh  karena  itu,  AS  dengan kebijakan  politik  pembendungan  komunis agar Indonesia tidak masuk ke dalam blok komunisme. Jika Indonesia masuk ke dalam blok komunisme maka terbukalah penguasaan  dunia  oleh  Uni  Soviet  sesuai dengan  teori  Mackinder  yaitu  daerah jantung  ( heartland ).  Menurut  Lie  Tek Tjeng (1977: 334), teori ini dicetuskan oleh Sir  Halford  J.Mackinder,  yang  bunyinya sebagai berikut: “Siapa yang menguasai inti Eurasia,  yaitu  Eropa  sebelah  timur pegunungan  Ural,  maka  akan  menguasai pulau  dunia  Eurasia  ini  serta  Afrika;  dan siapa yang menguasai pulau dunia ini, maka akan  menguasai  seluruh  dunia”.  Dengan demikian,  kelihatan  bahwa  situasi  politik internasional  saat  itu  sangat  berpengaruh kepada  politik  dalam  negeri  dan  sistem politik Indonesia.
Kondisi demikian juga berpengaruh terhadap pelaksanaan demokrasi di
Indonesia. Sebagai pelaksanaan demokrasi secara  substansial  negara  mengubah  cara berdemokrasi  yang  awalnya  sentralisasi menjadi desentralisasi dengan menerapkan otonomi  daerah.  Miriam  Budiardjo  (2003) pemerintah  pusat  memiliki  wewenang memberikan sebagian wewenang kekuasaannya  ke  Pemerintah  Daerah berpijak  pada  hak  otonomi.  Penyerahan sebagian wewenang kekuasaan itu dikarenakan  Indonesia  merupakan  negara kesatuan  dengan  sistem  desentralisasi. Akan  tetapi,  kekuasaan  tertinggi  tetap berada pada pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi  daerah  melalui  Pilkada  di Indonesia  didasarkan  pada  hukum  dan undang-undang yang berlaku, antara lain:
1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 amandemen ke-2, Pasal 18 ayat (1-
7),  Pasal  18A  ayat  (1  dan  2),  dan Pasal 18B ayat (1 dan 2). 2) Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional  yang  Berkeadilan  serta Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan Daerah dalam Kerangka NKRI. 3) Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi  Kebijakan  dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. 4) Undang-Undang  No.  32  Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5) Undang-Undang  No.  33  Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat dan Pemerintah Daerah.
6) Undang-Undang  No.  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintah  Daerah (revisi UU No. 32 Tahun 2004).
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah dibahas,  dalam  penjabaran  di  artikel  ini, penulis merumuskan permasalahan bagaimana  implementasi  demokrasi  pasca pilpres yang ditandai dengan diberlakukannya  otonomi  daerah  mampu dengan  segera  mewujudkan  kesejahteraan umum.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  kajian literature review dalam menjawab rumusan masalah. Menurut Harrison, L. (2009: 124) riset  politik,  akan  lebih  akurat  jika menganalisis  data  yang  sudah  tersedia berupa  buku-buku  literatur  secara  konteks historis,  daripada  harus  mengumpulkan informasi baru.
Selanjutnya  menurut  Harrison,  L. (2009:  125)  banyak  literatur  politik ditemukan  di  media massa,  terutama  surat kabar  dan  media  elektronik.  Hal  yang sangat penting yang harus dipelajari adalah literatur ini berbeda dengan data akademik dalam  dua  aspek:  dari  segi  tujuannya  dan penyajiannya yang dominan pada persoalan reliabilitas dan  validitas.  Surat  kabar umumnya  lebih  berpihak  secara  politik  di
Inggris,  dan  malah  media  penerangan dituding  secara  sepihak  mempublikasikan “berita  yang  terbit”  daripada  fakta (Negrine, 1989: 4). Lalu:
Meskipun  tidak  dituding  sebagai data  akademik,  pers  dikenal mempublikasikan berita-berita politik.  Pers  dikenal,  di  antaranya majalah, surat kabar, media elektronik,  harus  diteliti  kembali jika  hal  ini  sebagai  salah  satunya merupakan  sumber  data  yang updated  mengenai  tokoh  dan peristiwa  politik;  jika  media  dapat membantu  menggolongkan  makna isi  politik;  dan  jika  individu- individu hendak mempelajari seperti  apa  media,  yang  cenderung membangun opini publik, menyajikan  suatu  kejadian  perkara politik”.
(Mannheim  dan  Rich,  1995:  53)
dalam Harrison, L. (2009: 125)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penulis memanfaatkan dua kerangka  pemikiran  dalam  bahasan  karya ilmiah  ini,  yakni:  1)  Kinerja;  dan  2) Perubahan. Dua hal ini saling berkaitan satu sama  lain.  Tidak  ada  kinerja,  tidak  ada perubahan. Das  sollen (kenyataan  yang seharusnya),  yaitu  keberpihakan  pada perubahan yang dilandasi oleh kinerja yang baik,  efektif,  efisien,  inovatif,  produktif, dan profesional. Seperti peribahasa Cina di bawah ini:
“ Jika Anda menginginkan satu tahun kemakmuran,  tanamlah  benih.  Jika Anda  menginginkan  sepuluh  tahun kemakmuran,  tumbuhkanlah  pohon. Jika  Anda  menginginkan  seratus tahun  kemakmuran,  kembangkan manusia ”.
“ Ilmu  tanpa  agama  akan  buta  dan agama  tanpa  ilmu  akan  lumpuh ” (Albert Einstein)
Rodee. C.C. (2006: 193) mengatakan, konsep dasar, yang berbentuk cakupan atau makna yang tercantum dalam Pembukaan  UUD  1945,  ataupun  yang berbentuk  pondasi  seperti  yang  tercantum pada batang tubuh UUD 1945, memperlihatkan kenyataan persoalan kehidupan  politik  di  Indonesia. Konsep bernegara  dalam  pemikiran  integralistik Indonesia :  negara  didirikan  sebagaimana dirumuskan di dalam alinea III Pembukaan UUD  1945,  ialah:  “Atas  berkat  rahmat Allah  Yang  Maha  Kuasa  dan  dengan didorong  oleh  keinginan  luhur  supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, dan selanjutnya.  Rumusan  ini  dikembangkan lebih lanjut dengan pernyataan: Kedaulatan ada di  tangan  rakyat ,  dan  sepenuhnya dilakukan  oleh  Majelis  Permusyawaratan Rakyat”.  Jelas  di  sini  bahwa  kedaulatan tetap  di  tangan  rakyat,  sedang  gerak kenegaraan  dilaksanakan  oleh  Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mencerminkan  kesatuan  (integral)  dengan cara musyawarah dan  bukan koalisi ,  di mana  pengambilan  keputusannya  dapat mufakat,  suara  terbanyak,  dan  atau  suara 2/3. Sebagai pelaksana aktivitas kenegaraan menentukan  seorang  Mandataris  Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Menurut  Wibowo  (2016:  75) falsafah  Pancasila  terbentuk  dari  ajaran
filsafat Islam, karena sila ke-4 menjelaskan tentang ajaran Alqur’an tentang kehidupan manusia,  termasuk  di  antaranya  persoalan demokrasi yang berpijak pada musyawarah untuk mufakat.
Firman Allah SWT:
“dan  (bagi)  orang-orang  yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan  melaksanakan  shalat,  sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara  mereka;  dan mereka menginfakkan sebagian dari rezki  yang  Kami  berikan  kepada mereka”.  (Q.S  Asy-Syura/42:  38). Maka  berkat  rahmat  Allah  engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap  keras  dan  berhati  kasar, tentulah  mereka  menjauhkan  diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka,  dan bermusyawarahlah dengan  mereka  dalam    urusan  itu. Kemudian,  apabila  engkau  telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh,  Allah  mencintai  orang yang bertawakal”. (Q.S Ali Imran/3: 159) Falsafah Pancasila pernah didengungkan  oleh  Ir.  Soekarno  di  depan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
(SU PBB) pada 30 September 1960 (Lihat di  Bab  I  Pendahuluan).  Pancasila  pernah ditawarkan oleh Presiden Soekarno kepada bangsa-bangsa  lain  di  dunia,  termasuk Amerika  dan  Uni  Soviet  yang  saat  itu sedang  bentrok  ideologi  dan  konflik persenjataan.
Menurut  Rosyada.  D  (2005:  240) masyarakat  madani:  “Sistem  sosial  yang
subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang  menjamin  keseimbangan  antara kebebasan  perorangan  dengan  kestabilan masyarakat.  Masyarakat  mendorong  daya usaha serta inisiatif individu baik dari segi pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintahan mengikuti undang-undang dan bukan nafsu atau  keinginan  individu  menjadikan keterdugaan  atau predictability serta ketulusan atau transparency sistem”.
Sebagaimana  dikemukakan  oleh James K. Feiblemen, bahwa filsafat sebagai suatu  kebijaksanaan  yang  rasional  tentang segala  sesuatu  tertentu  dalam  kaitannya dengan  hidup  manusia.  Manusia  dalam hidupnya  senantiasa  menghadapi  berbagai macam problema hidup, antara lain masalah ekonomi,  sosial,  politik,  ideologi,  dan sebagainya.  Dalam  masalah  ini  manusia perlu  menentukan  suatu  kebijaksanaan yang  hakiki  dan  rasional  dalam  arti “wisdom”.
Agar manusia dapat menyelesaikan  secara  arif  bijaksana  harus memiliki  dasar-dasar  kebijaksanaan  yang lazimnya  bersumber  pada  agama  dan pandangan hidupnya ( way of life ).
Bangsa Indonesia telah menentukan kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  pada suatu philosofische  grondslag atau  dasar filsafat  negara  yaitu  Pancasila.  Namun demikian, dalam perjalanan proses kenegaraan  sejak  reformasi  kita  sampai dewasa  ini,  aspek  praksis  negara  tidak berdasarkan nilai-nilai Pancasila melainkan justru  pada  ideologi  liberal  dengan  proses
pasar  bebasnya.  Akibatnya  berbagai kebijakan  dalam  penyelenggaraan  negara, rakyat  hanya  diletakkan  sebagai  obyek bukan sebagai subyek.
Negara  modern  yang  melakukan pembaharuan dalam
menegakkan demokrasi niscaya mengembangkan prinsip konstitusionalisme.  Artinya  sangat  efektif terutama  dalam  rangka  mengatur  dan membatasi  pemerintahan  negara  melalui undang-undang. Dalam hubungan ini basis pokoknya  adalah consensus atau general agreement.
Apa  itu  Piagam  Madinah?  Pada pertengahan abad VI, masyarakat Madinah (sebelumnya dikenal sebagai kota Yastrib) merupakan  komunitas  heterogen  yang terdiri dari berbagai suku, kepercayaan, dan agama.  Perselisihan  dan  perang  saudara serta perang antar suku menjadi fenomena yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari- hari.  Pada  intinya,  saat  itu  kota  Madinah tengah  dilanda  kekacauan  sosial-politik. Dalam  konteks  demikian  itulah,  Piagam Madinah  ini  dibuat  oleh  Rasulullah  Nabi Muhammad  Saw.  Dengan  disahkan  dan disepakatinya  Piagam  atau  Konstitusi Madinah,  maka  Negara  Madinah  yang dipimpin  oleh  Nabi  Muhammad  Saw. merupakan  konsep  atau  bentuk  lain  dari keberadaan  Negara  Hukum  Madinah. Ismatullah.  D  (2003)  dalam  sebuah disertainya  dinyatakan  bahwa  Negara Hukum Madinah merupakan bagian dari 5 (lima) konsep negara hukum global. Prinsip
lain  yang  dibangun  melalui  Konstitusi Madinah adalah prinsip kebebasan. Dalam Islam,  prinsip  ini  merupakan  salah  satu prinsip sentral. Nabi Muhammad Saw. telah menerapkan  prinsip  ini  dalam  kebebasan beragama  dan  mengemukakan  pendapat. Kedua prinsip itu terdapat dalam Al-Qur’an (Al-Baqarah/2:  256):  “Tidak  ada  paksaan dalam  agama”,  dan  (Al-Kafirun/109:  6) yang  berbunyi:  “Bagimu  agamamu  dan bagiku  agamaku”.  Namun,  kebebasan  ini tidak  identik  dengan  pluralisme  yang dilontarkan  oleh  kaum  orientalis,  bahwa semua agama sama.
Perlu  kiranya  diperhatikan  bahwa bangsa  Indonesia  hendaknya  memahami bahwa  Pancasila  sebagai  ilmu,  sebagai filsafat  dan  tidak  bertentangan  dengan agama, hal itu merupakan dasar negara dan pandangan  hidup  bangsa.  Kemudian sebagai pengetahuan verbal atau pengetahuan  teoritis  karena  mengandung unsur-unsur historis,
antropologis, ekonomis,  politis,  kultural,  serta  norma- norma  kehidupan.  Kita  sama-sama  lihat, telaah, dan kaji isi pidato Presiden Soekarno waktu di muka SU PBB pada 30 September 1960 di bawah ini.
Pertama :  Ketuhanan  Yang  Maha Esa.  Bangsa  saya  meliputi  orang-orang yang  menganut  berbagai  macam  agama. Ada yang Islam, ada yang Kristen ada yang Budha  dan  ada  yang  tidak  menganut sesuatu  agama.  Meskipun  demikian  untuk delapan  puluh  lima  persen  dari  sembilan
puluh  dua  juta  rakyat  kami,  bangsa Indonesia  terdiri  dari  para  pengikut  Islam.
Berpangkal  pada  kenyataan  ini,  dan mengingat  akan  berbeda-beda  tetapi bersatunya
bangsa kami, kami menempatkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa sebagai  yang  paling  utama  dalam  filsafah hidup  kami.  Bahkan  mereka  yang  tidak percaya kepada Tuhanpun, karena toleransinya  yang  menjadi  pembawaan, mengakui bahwa kepercayaan kepada Yang Maha  Kuasa  merupakan  karakteristik  dari bangsanya, sehingga mereka menerima Sila pertama  ini.  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.
Tidak seorangpun yang menerima Declaration  Of  American  Independence sebagai  pedoman  untuk  hidup  dan bertindak,  akan  menyangkalnya.  Begitu pula  tidak  ada  seorang  pengikutpun  dari
Manifesto Komunis, dalam forum
internasional ini akan menyangkal hak dan untuk percaya kepada Yang Maha Kuasa.
Keempat :  Demokrasi.  Bagi  kami bangsa  Indonesia,  demokrasi  mengandung tiga  unsur  yang  pokok.  Demokrasi mengandung  pertama-tama  prinsip  yang kami  sebut Mufakat yakni  :  kebulatan pendapat.  Kedua,  demokrasi  mengandung prinsip Perwakilan .  Akhirnya  demokrasi
mengandung, bagi kami, prinsip musyawarah .  Ya,  demokrasi  Indonesia mengandung  ketiga  prinsip  itu,  yakni  : mufakat , perwakilan dan musyawarah antara wakil-wakil.
Kelima :  Keadilan  sosial  bagi seluruh  rakyat  Indonesia.    Putri  pertama Bung  Hatta,  Meutia  Farida  Hatta  dalam bahwa pemikiran Bung Hatta terkait dengan kemiskinan  dan  keadilan  sosial  berpijak pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.  Kepada Republika beberapa  waktu lalu,  Meutia  mengatakan  kemerdekaan Indonesia bagi Bung Hatta memiliki makna mendalam, terutama kepada seluruh rakyat Indonesia (Putri&Supriyadi, 2017).
Rakyat  harus  mengetahui  dan memahami  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Untuk  itu,  setiap  warga  negara harus terus belajar, terutama bagi generasi muda penerus bangsa. Setelah kemerdekaan dicapai,  Bung  Hatta  menilai  kedaulatan perlu  dijaga.  Prinsip  yang  dikedepankan adalah persatuan. Bukan sekadar berbangsa, rakyat perlu hidup bersama dan memiliki perasaan sehati.
Perihal  ketimpangan  ekonomi  dan sosial,  Meutia  menyebut  pemikiran  Bung Hatta  dapat  terlihat  pada  sila  kelima Pancasila,  yaitu  Keadilan  Sosial  Bagi Seluruh  Rakyat  Indonesia.  Semua  agama berbicara perihal keadilan dan kemakmuran.  Berikut  ulasan  dari  Meutia Hatta dalam Putri&Supriyadi (2017): "Bangsa  Indonesia  miskin  itu  dapat terjadi karena terlahir dalam kemiskinan.  Di  dalam  UUD  1945, Bung  Hatta  ikut  serta  membuat konsep agar rakyat Indonesia jangan dibiarkan  miskin  turun  temurun hingga  mati,"  kata  Meutia.  Karena itu, UUD 1945 Pasal 33 dan 34 berada dalam  satu  Bab, Kesejahteraan
Sosial .  Pasal  33  mengandung  unsur perekonomian, sedangkan pasal berikutnya  mengamanatkan  fakir miskin  dan  anak  terlantar  dipelihara oleh negara. "Jadi, cita-cita kemerdekaan yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur adalah  cita-cita  kemerdekaan  dari pendiri  negara.  Bung  Hatta  berperan serta untuk memikirkan jika Indonesika merdeka, merdeka Indonesia seperti apa? Negara seperti apa?  Indonesia  negara  kepulauan terbesar  di  dunia.  Kita  harus mengangkat kebersamaan," ujar
Meutia”.
Sedangkan  menurut  Pramusinto.A
&  Kumorotomo.W (2009:  xiv) kontekstual demokrasi  dan  kesejahteraan  sudah berlangsung lama menjadi diskusi sepanjang  masa  di  kalangan  ahli  ilmu politik  dan  ekonomi,  dengan  pertanyaan berulang  kali:  “Apakah  demokrasi  dapat membawa pada kesejahteraan? Dan apakah demokrasi  sebagai  cara  terakhir  menuju kemakmuran? Kesimpulan diskusi spekulatif-hipotesis  karena  berpijak  pada sejumlah asumsi dasar dan ketetapan yang harus  dipenuhi,  agar  demokrasi  dapat memberi  tercapainya  kesejahteraan  dan kemakmuran.
Otonomi  daerah  merupakan  suatu perubahan  dalam  sistem  pemerintahan sentralisasi ke desentralisasi untuk menuju ke  perubahan  tatanan  sosial  masyarakat yang  lebih  baik  dan  maju  sejahtera  sesuai dengan  cita-cita  bangsa,  yaitu  memajukan kesejahteraan umum. Pelaksanaan otonomi daerah  selain  berlandaskan  pada  acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan
globalisasi  yang  harus  diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan  yang  lebih  luas,  lebih  nyata dan  bertanggung-jawab,  terutama  dalam mengatur,  memanfaatkan  dan  menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing,  khususnya  membangun dan memberdayakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan.
Pengertian otonomi daerah
berdasarkan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah  bahwa  Otonomi Daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan  kepentingan  masyarakat  setempat sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan. Otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos . Autos berarti  sendiri  dan namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan  sebagai  kewenangan  untuk mengatur  sendiri  atau  kewenangan  untuk membuat  aturan  guna  mengurus  rumah tangga  sendiri.  Sedangkan  daerah  adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.
Otonomi  daerah  diberlakukan  di Indonesia melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999 No.  60,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  3839).  Pada 2004,  UU  No.  22  Tahun  1999  tentang
Pemerintahan Daerah dianggap tidak sesuai lagi  dengan  perkembangan  keadaan,
ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah (menurut
Konsiderans  UU  No.  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah),  sehingga digantikan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004 Nomor  125,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Selanjutnya,  UU  No.  32  Tahun  2004
tentang  Pemerintahan  Daerah  hingga  saat ini  telah  mengalami  beberapa  kali perubahan, terakhir kali dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU  No.  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4844). Demokrasi  yang  berlangsung  di seluruh daerah Indonesia sudah memberikan  arahan  yang  jelas  bahwa demokrasi itu sendiri harus didukung oleh sumber daya manusia dan masyarakat yang ada.  Para  pendidik  sepakat  bahwa  untuk membangun  manajemen  sumber  daya manusia  (MSDM)  harus  melalui  proses pendidikan  dan  pembelajaran.  Otonomi daerah tanpa didukung oleh potensi sumber daya  manusia  (SDM)  yang  berkualitas maka    proses  demokrasi  itu  sendiri  guna mewujudkan  kesejahteraan  umum  yang
tercantum  dalam  Pembukaan  UUD  1945 tidak akan tercapai.
Menurut  hemat  penulis  jika  ditilik pada Sila ke-4 Pancasila yaitu “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam  Permusyawaratan  Perwakilan”, demokrasi  Indonesia  adalah musyawarah untuk  mufakat sesuai  dengan  ajaran  Islam dalam surat Asy-Syura/42 ayat (38) dan Ali Imran/3  ayat  (159)  yang  telah  penulis jelaskan  sebelumnya.  Dengan  demikian,
maka seharusnya Pilkada harus dilaksanakan berdasarkan pada
musyawarah  untuk  mufakat ,  tidak  seperti demokrasi  liberal.  Penulis  sependapat dengan Amich Al-Humami (2007)
berasumsi bahwa terkait dengan demokrasi- kesejahteraan tak bersifat linear-kausalistik, namun  tetapi  non  linear-kondisional  yang mempengaruhi  banyak  faktor,  seperti pengalaman sejarah, tatanan sosial, lapisan masyarakat, pendidikan masyarakat , keadilan  hukum,  kemapanan  lembaga politik.
Demikian  menurut  Amich  Al- Humami  (2007)  bahwa  terkait  dengan demokrasi-kesejahteraan tak bersifat linear- kausalistik,  namun  tetapi  non  linear- kondisional  yang  mempengaruhi  banyak faktor, seperti pengalaman sejarah, tatanan sosial,  lapisan  masyarakat, pendidikan masyarakat ,  keadilan  hukum,  kemapanan lembaga politik.
Menurut  Sinaga.  D.(2016:  208) masyarakat menyadari, terutama di wilayah
pedesaan  masih  keterbelakangan  dari masyarakat di kota mengenai pembangunan dan peningkatan kemampuan sumber daya daerahnya.
Implikasinya masyarakat pedesaan, yang jauh lebih besar jumlahnya dari  masyarakat  perkotaan,  hidup  serba kekurangan, dan tidak tersusun.
Kecenderungan  ini  menurut  Salim  (2010) merupakan  pertanda  kurangnya  sumber daya pembangunan di wilayah pedesaan.
Pembangunan  dan  pemberdayaan potensi  sumber  daya  manusia  (SDM)  di daerah-daerah  seluruh  Indonesia  adalah faktor  pendukung  keberhasilan  demokrasi melalui otonomi daerah yang berpijak pada Pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan  bangsa  dan  tujuan  Sistem
Pendidikan Nasional (Sisdiknas) di Indonesia yaitu: "Undang-Undang  Nomor  20  tahun
2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional. Pasal 3, tujuan pendidikan nasional  adalah  mengembangkan potensi  peserta  didik  agar  menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,  berakhlak  mulia,  sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung- jawab (Kemdiknas, 2003).
Selanjutnya menurut Sinaga (2016) menumbuh-kembangkan  sumber  daya manusia ini dapat diselenggarakan melalui proses  belajar  secara  kontinu  dengan beberapa  cara  baik  secara  formal  ataupun informal  dengan  berbagai  keterampilan sesuai  dengan  potensi  yang  dimiliki.
Soetomo (2011) mengatakan proses belajar secara kontinu dilakukan tidak hanya dalam bentuk  saling  belajar  antara  masyarakat dengan  berbagai  instansi/lembaga  atau instansi  eksternal,  tetapi  juga  internal masyarakat.  Djaali  dalam  Idi  (2011) mengatakan pengembangan dan peningkatan  serta  pembangunan  sumber daya  manusia  sebagai  insan  yang  hidup berpikir,  tidak  ditentukan  pada  batas kelompok  umur,  tetapi  selama  kehidupan manusia  itu  berlangsung.  Pengelolaan sumber  daya  manusia  akan  mengantarkan manusia  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya  dengan  berbagai  tantangan internal  dan  eksternal  serta  memiliki potensi dalam pencapaian tujuan hidupnya sendiri. Hal itu sependapat dengan Sondang (2011)  bahwa  kehancuran  kehidupan masyarakat tertentu dan berlangsung lama, disebabkan  rendahnya  mutu  sumber  daya masyarakat  itu  sendiri.  Sebab  itu, pembangunan  sumber  daya manusia  harus dikembangkan  dan  ditingkatkan  secara berkelanjutan dalam rangka menumbuhkembangkan mutu kesejahteraan  umum  yang  dicita-citakan bangsa  Indonesia  yang  tersirat  dalam Pembukaan UUD 1945.
Sutrisno  (2011)  mengatakan  salah satu  di  antaranya  kunci  strategis  untuk meperoleh  benefit  persaingan  dalam beraneka  ragam  kehidupan  manusia  harus dengan  cara  membangun  sumber  daya manusia  secara  efektif  dan  efisien.
Selanjutnya  menurut  Sutrisno  (2011)
bahwa  4  (empat)  aktivitas  yang  mesti dikerjakan berhubungan dengan
perencanaan  sumber  daya  manusia,  yaitu:
a)  inventarisasi  persediaan  sumber  daya manusia  yang  berhubungan  dengan pengelompokkan  dan  analisis  data  yang diekspektasikan bagi perencanaan kehidupan yang akan datang, b) meramalkan  sumber  daya  manusia  yang berhubungan  dengan  maksud  bagaimana dan  ke  mana  sumber  daya  manusia  itu diberdayakan,  c)  susunan  perencanaan berhubungan dengan rumusan dan pelaksanaan  program  secara  mudah  guna tujuan tercapai, d) memantau dan penilaian, yang  berhubungan  dengan  supervisi  dan evaluasi beberapa program yang telah, akan dan belum dilaksanakan.
Dalam  hal  menetapkan  tujuan pendidikan  ada  tiga  dasar  pemikiran  yang harus  diingat,  yaitu  kebutuhan  dan  arah hidup peserta didik, kebutuhan masyarakat, dan  ideologi  pemangku  kepentingan. Kebutuhan peserta didik merupakan acuan utama dalam menetapkan tujuan pendidikan  karena  filosofi  pendidikan modern adalah bahwa pendidikan merupakan kegiatan melayani peserta didik dan  bukan  sebaliknya  penyelenggara pendidikan  harus  dilayani  peserta  didik (Soegiono & Muis. T 2012: 108). Demikian pula  dengan  moral  otonomi  daerah  yakni melayani masyarakat, bukan minta dilayani oleh masyarakat.
Menurut  Fathurromahman.  P  dan Suryana.  A  (2012:  21),  penyelenggaraan pendidikan memerlukan terjadinya hubungan  fungsional  antara  sumber  daya pendidikan  lain  dengan  sumber  daya manusia  selaku  penggeraknya.  Sebagai suatu  proses,  penyelenggaraan  kegiatan pendidikan  memerlukan  penanganan  yang terencana dan sistematis sehingga berbagai sumber daya pendidikan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai  efisiensi  dan  efektivitas.  Sebab itu,  moral  otonomi  daerah  juga  dikatakan sebagai  penyelenggaraan  kebijakan  publik yang  memanfaatkan  potensi  sumber  daya manusia yang ada dalam lingkungan kerja dan di wilayahnya.
Seperti  yang  dikatakan  Mintzberg, bahwa  faktor  utama  mutu  pendidikan adalah  manusia.  Profesionalisme  guru merupakan  jabatan  strategis  dalam  proses pembelajaran  dan  pendidikan  sehingga dapat  tercapainya  tujuan  pendidikan nasional  yang  sesuai  dengan  cita-cita bangsa  Indonesia,  yaitu  mencerdaskan kehidupan  bangsa  yang  berlandaskan falsafah  Pancasila  dan  UUD  1945,  dalam Hanafiah. N dan Suhana. C (2012: 41).
Pandangan Weber (1958),
pemimpin  dalam  dirinya  melekat  kuat komitmen moral dan intelektual, pemimpin tidak memperlihatkan sikap yang memihak kepada  salah  satu  kelompok  –  yang  satu diistimewakan  dan  yang  lain  diabaikan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang
dapat  memberi  motivasi,  semangat, optimisme,  dan  janji  bagi  perbaikan  yang menyeluruh. Kepala Daerah adalah seorang pemimpin.  Kalau  kita  bicara  mengenai Kepala  Daerah,  pasti  kita  akan  mencari seorang pemimpin yang amanah (baca Al- Qur’an  tentang  pemimpin  yang  amanah), seperti yang dijelaskan oleh Weber di atas. Dengan  demikian,  maka  demokrasi berkaitan  erat  dengan  kepemimpinan  dan moral.
Elit  pemimpin  dalam  perspektif sosiologi  dapat  diartikan  sebagai  anggota masyarakat  yang  paling  berbakat,  karena elit  itu  lebih  banyak  ditujukan  pada  elit politik  ( political  elite ).  Menurut  David Jarry  dan  Julia  Jarry  dalam Collins Dictionary  of  Sosiology (1991:  188) memberikan  penekanan,  bahwa  teori  elit yang membagi antara kaum elit dan rakyat jelata,  merupakan  ciri  yang  tidak  bisa terelakkan dalam masyarakat modern yang kompleks  di  manapun  berada.  Jadi menurutnya  asumsi  yang  mengatakan bahwa  rakyat  secara  keseluruhan  yang menjalankan  pemerintahan  adalah  sesuatu yang keliru  (Jurdi. S., 2010: 50).

## PENUTUP
Berdasarkan  penjabaran  mengenai refleksi  demokrasi  pasca  Pilpres  2019 dalam  mewujudkan  kesejahteraan  umum, penulis  menarik  beberapa  kesimpulan, yakni:  Pertama,  demokrasi  bukan  satu- satunya  cara  untuk  mewujudkan  cita-cita
bangsa  yaitu  memajukan  kesejahteraan umum,  bahkan  demokrasi  itu  dapat menyebabkan  terganggunya  ketertiban umum, dapat menguras keuangan nasional dan daerah, serta disintegrasi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Karena Indonesia  sebagai  negara  kepulauan terbesar  di  dunia  dan  bermajemuk penduduknya, justru demokrasi liberal dari Barat  itu  tidak  sesuai  dengan  kepribadian dan  jati  diri  bangsa  Indonesia;  kedua, sebenarnya  demokrasi  itu  harus  ditinjau dari  perspektif  Sila  ke-4  Pancasila,  yaitu demokrasi yang dilandasi pada musyawarah  untuk  mufakat yang  sesuai dengan  ajaran  Islam  dalam  Alqur’an  di surat  Asy-Syura/42  ayat  (38)  dan  Ali Imran/3 ayat (159).
Ketiga,  pemberdayaan  kualitas potensi sumber daya manusia yang terlatih melalui proses belajar secara berkelanjutan adalah cara yang paling efektif dan efisien guna mewujudkan
tercapainya kesejahteraan umum sesuai dengan cita-cita bangsa  yang  tercantum  dalam  Pembukaan UUD 1945

## DAFTAR RUJUKAN
David  .J  dan  Julia  .J.  1991. Collins Dictionary  of  Sosiology ,  Glasgow: Harper Collins Publishers.
Fathurrohman.  P  dan  Suryana.  A.  2012.
Guru  Profesional  Cetakan  ke  1 , Bandung: Refika Aditama. Harrsion.  L.  2009. Metodologi  Penelitian Politik  Cetakan  ke  2 ,  Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Hanafiah.  N  dan  Cucu  Suhana.  C.  2012.
Konsep  Strategi  Pembelajaran Ceakan  ke  3 ,    Bandung:  Refika Aditama.
Ismatullah. D (disertasi, 2003) bahwa selain ketiga konsep di atas, terdapat pula dua konsep Negara Hukum lainnya, yakni  “Sosialist  Legality  dan Negara  Hukum  Pancasila”.  Baca “Gagasan  Pemerintahan  Dalam Konstitusi  Madinah:  Ditinjau  dari
Prinsip-Prinsip  Negara  Hukum”, DISERTASI (Bandung: PPS Unpad, 2003). Jurdi.  S.  2010. Sosiologi  Islam  dan Masyarakat  Modern:  Teori,  Fakta, dan  Aksi  Sosial  Edisi  1 ,  Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Lie  Tek Tjeng.  1977. Studi  Wilayah  Pada Umumnya  Asia  Timur  Pada Khususnya Cetakan ke 1 . Bandung: Alumni Bandung.
Lie  Tek Tjeng.  1981. Studi  Wilayah  Pada Umumnya  Asia  Tenggara  Pada Khususnya  Cetakan  II .  Bandung: Penerbit Alumni.
Pramusinto.  A.  &  Wahyudi  Kumorotomo. W (Ed). 2009. Governance Reform di  Indonesia:  Mencari  Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis  dan  Birokrasi  yang Profesional .  Yogyakarta:  Gava Media-MAP UGM. Rosyada.  D.  2005. Demokrasi,  Hak  Asasi Manusia  &  Masyarakat  Madani Edisi  Revisi ,  Jakarta:  Prenada Media. Rodee. C.C. 2006. Pengantar Ilmu Politik Edisi  1-6 (terj.  Zukifly  Hamid).
Jakarta: Rajawali Press. Soegiono  &  Muis.  T.  2012. Filsafat Pendidikan : Teori  dan  Praktik . Bandung: Rosdakarya. Simatupang,  TB.  Tanpa  tahun. Pelopor Dalam  Perang  Pelopor  Dalam
Damai .  Jakarta:  Penerbit  Sinar Harapan. Solih.  I.  1991.  “Kuliah  Pancasila”. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati. Sinaga, D. 2016. ”Hubungan Sumber Daya
Manusia  Dan  Sosial  Budaya Dengan  Tingkat  Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Senembah  Tanjung  Muda  Hulu Kabupaten  Deli  Serdang”.  Dalam
Jurnal Sosiohumaniora . Vol. 18 No. 3.
Wibowo.  2016.  ”Politik  Praktis  Ditinjau Dari Filsafat Politik Islam”, Agregasi , (4), 1.
Weber.  M. The  Protestant  Ethic  and  the Spirit of Capitalism , diterjemahkan oleh  Talcot  Parsons,  (New  York: Charles  Scribner’s  Son,  1958): “Bureaucrazy”,  dalam  H.  Gert  dan C.W.  Mills  (ed.), Max  Weber: Essays  in  Sosiology ,  Oxford,  UK, Oford  University  Press  1946, Sosiologi  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2006).
Internet:
Putri,  AS.  2019. Pengertian  Otonomi Daerah  dan  Dasar  Hukumnya. Dalam kompas.com ( https://www.kompas.com/skola/re ad/2019/12/16/110000069/pengerti an-otonomi-daerah-dan-dasar- hukumnya?page=all.%20diakses ) diakses 15 Mei 2020.
Putri,  MR&Supriyadi,  E.  2017. Konsep Keadilan Sosial dan Ekonomi Bung Hatta. Dalam republika.co.id ( https://republika.co.id/berita/selaru ng/breaking- history/17/08/12/oujd40354- konsep-keadilan-sosial-dan- ekonomi-bung-hatta ) diakses 1 Mei 2020.