Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i2.1958

## URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAKSA

## Jojon Desduan Lumban Gaol
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro jojogaol@gmail.com
Joko Setiyono Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro jokosetiyono61@yahoo.com

## Abstrak
Kejaksaan sebagai instansi yang berwenang melakukan penuntutan, namun peraturan dalam perlindungan terhadap  jaksa  terdapat  permasalahan.  Pertama,  tentang  model  perlindungan  terhadap  jaksa      dalam peraturan lama dan Kedua, tentang model perlindungan Jaksa dalam penanganan perkara kategori besar dalam peraturan Kejaksaan terbaru. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Terdapat keharusan penataan aturan dalam  perlindungan  Jaksa.  Sehingga,  Jaksa  merdeka  dari  tekanan.  Dan  perlu  penataan  peraturan  yang memberikan perlindungan atas jiwa, keluarga dan harta benda. Undang-undang Kejaksaan Republik yang baru  dapat  memberikan  model  perlindungan  Jaksa  dalam  penanganan  perkara  kategori  besar,  namun dengan  perbaikan  penataan.  Model  Perlindungan  terhadap  jaksa  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- undang  Kejaksaan  yang  lama,  belum  menata  dengan  baik  perlindungan  terhadap  jaksa,  karena terpengaruh  pihak  tertentu,  bahkan  politik  nasional.  Perlindungan  Jaksa  dalam  penanganan  perkara kategori  besar  dalam Undang-undang Kejaksaan yang baru, sebagaimana dalam  beberapa pasal,  namun dengan perbaikan penataan.
Kata Kunci: Urgensi, Perlindungan Hukum, Jaksa.

## Abstract
The Prosecutor's Office as an agency authorized to prosecute, but there are problems in the regulations for the  protection  of  prosecutors.  First,  regarding  the  model  of  protection  for  prosecutors  in  the  old regulations,  Second,  regarding  the  Prosecutor's protection  model  in  handling  large  category  cases  in  the latest Attorney regulations.  The research method used in  this study is a type of  normative legal research, with  a  statutory  approach.  There  is  a  necessity  of  structuring  rules  in  the  protection  of  the  Prosecutor. Thus,  the  Prosecutor  is  free  from  pressure.  And  it  is  necessary  to  arrange  regulations  that  provide protection for life, family and property. The new Law on the Prosecutor's Office of the Republic can provide a  model  for  the  protection  of  attorneys  in  handling  large  categories  of  cases,  but  with  improved governance. The protection model for prosecutors as stipulated in the old Attorney Law, has not properly regulated the protection of prosecutors, because it is influenced by certain parties, even national  politics. The  Prosecutor's  protection  in  handling  large  category  cases  in  the  new  Prosecutor's  Law,  as  in  several articles, but with improved structuring.
Keywords: Urgency, Legal Protection, Attorney.

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ditegaskan dalam penjelasan bahwa terkait  dengan  pelaksanaan  penyelenggaran  dalam  negara  dan  pemerintahannya,  selalu  berdasar
atas hukum yang mengatur dan membatasi perbuatan atau tindakan penyelenggara tersebut,  serta sebagai  alat  pengukur  atas  setiap  tindakan  yang  dilaksanakan  oleh  penyelenggara  negara  telah sesuai  atau  belum  dengan  konsensus  yang  telah  ditetapkan. 1 Dalam  menjalankan  pemerintahan negara yang berdasar hukum, diartikan bahwa setiap sikap, tingkah laku, perbuatan dan tindakan oleh pelaksana pemerintahan harus selalu berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga masyarakat tidak dibuat sewenang-wenang oleh pelaksana pemerintahan. 2 Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa  dalam  hubungan  antara  pemerintah  dan  masyarakatnya  diatur  oleh  peraturan  perundang- undangan. Dan prinsip utama adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (equalitiy  before  the  law), sehingga  setiap  orang  memiliki  ha  katas  pengakuan,  jaminan perlindugan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan sama didepan hukum.
Jaksa sebagai unsur utama dalam sistem peradilan pidana, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya  harus  melindungi  dan  menghargai  nilai  kemanusiaan,  serta  mendukung penegakan  Hak  Asasi  Manusia,  hal  mana  diharapkan  memberikan  kontribusi  yang  cukup  untuk menjamin  proses  yang  berkeadilan.  Jaksa  memiliki  peran  melindungi  masyarakat  dari  budaya impunitas dan sebagai tonggak terdepan dalam lembaga peradilan. 3
Penuntut  Umum  merupakan  Jaksa  yang  diberi  wewenang  oleh  untuk  melakukan Penuntutan  dan  melaksanakan  penetapan  hakim,  serta  wewenang  lain  berdasarkan  undang- undang. 4 Sebagai  salah  satu  organ  penyelenggara  pemerintah,  dalam  menjalankan  tugas  dan kewenangannya,  seorang  Jaksa  tidak  lepas  dari  adanya  gangguan,  ancaman  dan  tantangan  yang sering  membuat  penanganan  perkara  yang  ditangani  menjadi  tidak maksimal,  bahkan  dijalankan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan, sehingga tujuan dari penegakan hukum tersebut menjadi tidak tercapai. Untuk itu Kejaksan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. 5
Fakta dilapangan menunujukkan bahwa tidak sedikit pula jaksa yang terlibat dalam kasus tindak  pidana,  sebagai  contoh  pada  tahun  2008,  Kasus  penyuapan  terhadap  Jaksa  Urip  Tri Gunawan dilakukan penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena menerima sebesar Rp 5,9 Miliar dari Artalyta Suryani sebagai imbalan atas penghentian penyidikan kasus Bantuan Likuiditas  Bank  Indonesia  (BLBI)  dengan  tersangka  Sjamsul  Nursalim.  Pada  tahun  2011,  Jaksa
1 Yundra, Meldiana Santuni.  "Perlindungan  Hukum  oleh Penuntut Umum  terhadap  Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika." Soumatera Law Review 5.1 (2022): 85-99.
2 Sudikno Mertokusumo, “Penemuan Hukum, sebuah pengantar”, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 18-20.
3 Suhardjono,  Suhardjono. Tuntutan  Jaksa  Terhadap  Anak  sebagai  Bentuk  Perlindungan  Hukum kepada  Anak  Korban  (Studi  Kasus  di  Kejaksaan  Negeri  Kabupaten  Semarang) .  Diss.  Universitas  Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.
4 Undang-undang  Kejaksaan  Nomor  11  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
5 Jiwandono, Satria Bagus  Budi, dan  Markus Suryo  Utomo.  "Perampasan Kemerdekaan terhadap Anak  sebagai  Tuntutan  Jaksa  untuk  Perlindungan  Hukum  Kepada  Anak  Korban." Magistra  Law Review 4.01 (2023): 19-31.
Dwi Seno Widjanarko juga tertangkap karena telah melakukan tindak pidana pemerasan terhadap Kepala Kantor Pembantu BRI Ciputat Feri Priatman dengan meminta sejumlah Rp 200 juta. Dan berlanjut pula pada tahun 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi penangkapan pada  Kejaksaan  Tinggi  Bengkulu  yang  menerima  suap  sebesar  Rp  US$  500.000,-  (sekitar  Rp  7 miliar)  dalam  upaya  pengurusan  fatwa  Mahkamah  Agung  bagi  Djoko  Tjandra  untuk  dapat kembali ke Indonesia, tanpa menjalani vonis dalam kasus Bank Bali.
Kasus-kasus  diatas,  menjadi  cikal  bakal  terbentuknya  Komisi  Kejaksaan  yang  susunan dan  kewenangannya  diatur  oleh  Presiden  melalu  Peraturan  Presiden  Nomor  18  Tahun  2011 Tentang  Komisi  Kejaksaan  Republik  Indonesia  dengan  tujuan  agar  dapat  meningkatkan  kinerja Kejaksaan  dengan  cara  peningkatan  pengawasan  terhadap  perilaku  Jaksa  dan/  atau  Pegawai Kejaksaan  dalam  melaksanakan  tugas,  fungsi  dan  kewenangannya  sesuai  pertauran  perundang- undangan. 6 Selain  pembentukan  Komisi  Kejaksaan,  dilakukan juga diskusi  guna  membahas  hal- hal  yang  dapat  meningkatkan  kualitas  Jaksa,  dan  melakukan  penyesuaian  dengan  Jaksa  secara internasional. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan melakukan ratifikasi atas beberapa konvensi,  seperti United  Nation  Against  Corruption  (UNCAC) ,  sehingga  Negara  Republik Indonesia  berkewajiban  untuk  taat (comply) atas  norma-norma  sebagaimana  dalam  konvensi tersebut.  Norma-norma  baru  dari  akibat  ratifikasi  konvensi  tersebut,  mempengaruhi  tugas, kewenangan dan fungsi Kejaksaan. 7
Kejakaan  Republik  Indonesia  merupakan  bagian  dari  dunia  Jaksa  Internasional  yang tergabung  dalam United  Nations  Office  on  Drugs  and  Crime  (UNODC) dan International Association of Prosecutor (IAP) sejak tahun 2006, mendapatkan inspirasi melakukan penyesuain standarisasi dengan Jaksa dunia internasional sebagaimana diatur dalam Guidelines on The Role of  Prosecutor, yang  pada  pokoknya  mengenai  Indenpendensi  dalam  Penuntutan,  keterbukaan dalam penangan perkara, standarisasi profesionalitas jaksa, serta adanya perlindungan bagi jaksa.
Dalam  rapat  Panitia  Pembahasan  Rancangan  Undang-undang  Kejaksaan  yang dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 2021, dibahas mengenai problematika dalam tercapainya prinsip-prinsip negara hukum, maka diperlukan penataan kekuasaan kehakiman, sehingga tercipta kekuasaan  kehakiman  yang  bebas  dan  merdeka,  serta  penegakan  hukum  yang  berorientasi kepastian dan keadilan. 8 Salah satu garda terdepan penegakan hukum yang berwenang melakukan penuntutan  adalah  lembaga  kejaksaan.  Hal  ini  menjadi  titik  awal  ide  perubahan  atas  Undang-
6 Penyusunan  Naskah  Akademik  Peningkatan  Hak-hak  Komisioner  Kejaksaan  Tahun  Anggaran 2021
7 Br  Tarigan,  Frimy  Mustika  Lely. Konsep  Luka  Berat  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  Dalam Melakukan Penuntutan terhadap  Pelaku Tindak Pidana Kekerasan  dalam Rumah Tangga Sebagai  Upaya Untuk Memberikan Perlindungan terhadap Korban . Diss. Universitas Brawijaya, 2019.
8 Ariyanti,  Vivi.  "Konsep  Perlindungan  Korban  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Nasional  dan Sistem Hukum Pidana Islam." Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 13.1 (2019): 33-48.
undang  Kejaksaan  Republik  Indonesia,  guna  memantapkan  kedudukan  dan  peran  Kejaksaan sebagai  lembaga  negara  dalam  menjalankan  tugas  dan  fugsinya  secara  bebas  dari  pengaruh  dan tekanan pihak manapun. 9,10
Pengaturan  mengenai  Kejaksaan  Republik  Indonesai  secara  implisit  dalam  ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinilai bertolak belakang dengan esensialitas  Kejaksaan  Republik  Indonesia  yang  mendapatkan  peran  sentral  dalam  sistem peradilan  pidana (criminal  justice  system) di  Indonesia,  dimana  Kejakan  berperan  menjaga kesinambungan  atau  interelasi  sekaligus  sebagai  penyaring  dalam  proses  penyidikan  dan  proses pemeriksaan di persidangan, sekaligus sebagai executive ambtenaar. 11
Perlindungan  Jaksa  dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2021 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia diatur pada Bab II Susunan Kejaksaan Bagian Kesatu Pasal 8A yaitu sebagai berikut
(1) Dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenang,  Jaksa  beserta  anggota  keluarganya  berhak mendapatkan perlindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/ atau harta benda.
(2) Perlindungan  negara  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1),  dilakukan  atas  permintaan Kejaksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3) Ketentuan  lebih lanjut  mengenai  perlindungan  negara  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Sementara dalam Pasal 8B menyebutkan:
Dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenang,  Jaksa  dapat  dilengkapi  dengan  senjata  api, serta sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  39A  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik  Indonesia  yang  menyebutkan:  Peraturan  Pelaksaan  dari  Undang-undang  ini  harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-undang ini diundangkan.
Berdasarkan uraian diatas, maka muncul berbagai macam permasalahan. Dalam penelitian yang  pada  pokoknya  mengenai  seberapa  pentingkah  perlindungan  terhaap  jaksa  itu.  Namun dalama  penelitian  ini,  dibatasi  permasalahan  sebagaimana  diuraikan  dalam  rumusan  masalah berikut: Pertama, bagaimana model perlindungan terhadap jaksa   dalam Undang-undang Nomor 16  Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia?  dan Kedua, bagaimana  model perlindungan  Jaksa  dalam  penanganan  perkara  kategori  besar  dalam  Undang-undang  Republik
9 https://ditjenpp.kemenkumham.go.id
10 Fitriyani,  Nur,  dan  Hardianto  Djanggih.  "Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  sebagai  Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Penuntutan." Journal of Lex Generalis (JLG) 3.12 (2022).
11 Aminudin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 58
Indonesia  Nomor  11  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  16  Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia?
Tujuan  dari  Penelitian  ini  secara  umum  adalah  memenuhi  persyaratan  mendapat  gelar Magister  Hukum  pada  Universitas  Diponegoro,  dan  secara  khusus  penelitan  ini  untuk menganilisis: pertama, model  perlindungan  terhadap  Jaksa  dalam  Undang-undang  Nomor  16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia; dan kedua, model perlindungan Jaksa dalam penanganan  perkara  kategori  besar  dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun 2021  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan Republik Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  hukum normatif (normative  legal  research). 12 Dimana  penelitian  dengan  menggunakan  pendekatan peundang-undangan (statute  approach), yaitu  dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan regulasi  yang  saling  terkait  dengan  masalah  yang  dilakukan  penelitian  yang  bertujuan  untuk menganalisis  mengenai  ada  tidaknya  konsistensi  dan  kesesuaian  antara  suatu  undang-undang dengan  undang-undang  lainnya,  atau  antara  undang-undang  dengan  Undang-undang  Dasar  atau regulasi  atau  undang-undang.  Hasil  dari  penelitian  ini  merupakan  argumen  untuk  memecahkan rumusan permasalahan. Penelitian ini ini juga berfokus pada kajian penerapan kaidah-kaidah atau norma  dalam  hukum  positif. 13 Lebih  jauh,  penelitian  ini  berperan  untuk  mempertahankan  aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif. 14
Dalam  penelitian  ini,  menggunakan  Teknik  pengumpulan  data  dan  sumber  data  dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari:
1) Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  yang  mengikat  karena  dikeluarkan  oleh  pemerintah atau negara, yaitu berupa peraturan perundang-undangan.
2) Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan  yang  membahas  tentang  bahan  hukum  primer, seperti  buku,  artikel  dan  karya  tulis  ilmiah  lainnya,  termasuk  yang  diakses  melalui internet.
3) Bahan  hukum  tersier  bersifat  menunjang  bahan  bukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder, seperti kamus, buku pegangan dan sebagainya.
12 I Made Pasek Diantha. (2017). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group, h.12
13 Johny  Ibrahim.  (2012).  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif.  Malang: Banyumedia, h.295
14 I Made Pasek Diantha.  (2017). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group, h.12
Dan  untuk  penyajian  data,  bersifat  deskriptif,  sehingga  analisis  data  yang  dilakukan dengan mendeskripsikan fakta yang ada dan menganalisanya berdasarkan hukum positif maupun teori  yang  digunakan  dan  tertuju  pada  pemecehan  permasalahan  yang  ada.  Analisis  deskriptif memberikan  data  tentang  suatu  keadaan  atau  gejala  sosial  yang  ada  dimasyarakat,  sehingga dengan  adanya  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  menyeluruh,  lengkap  dan sitematis tentang objek, khususnya mengenai permasalahan perlindungan terhadap jaksa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Perlindungan  terhadap  jaksa      dalam  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2004  Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan menyebutkan bahwa  Jaksa  merupakan  pejabat  fungsional  yang  diberi  kewenangan  oleh  undang-undang  untuk bertindak  sebagai  Penuntut  Umum  dan  pelaksana  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. 15
Pasal  30  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan,  Bab  III  Tugas  dan Wewenang, Bagian Pertama menjelasakan sebagai berikut:
1) Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang,
yaitu  a)  Melakukan  penuntutan;  b)  Melaksanakan  penetapan  hakim  dan  putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap;  c)  Melakukan  pengawasan terhadap  putusan  pidana  bersyarat,  putusan  pidana  pengawasan  dan  keputusan  lepas bersyarat;  d)  Melakukan  penyidikan  terhadap  tidak  pidana  tertentu  berdasarkan  undang- undang;  e)  Melengkapi  berkas  perkara  tertentu  dan  untuk  itu  dapat  melakukan pemeriksaan  tambahan  sebelum  dilimpahkan  ke  Pengadilan  yang  dalam  pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2) Dibidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3) Dalam  bidang  ketertiban  dan  kententraman  umum,  kejaksaan  turut  menyelenggarakan kegiatan,  yaitu  a)  Peningkatan  kesadaran  hukum  masyarakat;  b)  Pengamanan  kebijakan penegakan  hukum;  c)  Pengawasan  peredaran  barang  cetakan;  d)  Pengawasan  aliran kepercyaan  yang  dapat  membahayakan  masyarakan  dan  negara;  e)  Pencegahan penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama; dan f) Penelitian dan pengembangan hukum, serta statistic kriminal.
15 Undang-undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Kewenganan lain Kejaksaan, yaitu sebagai berikut:
1. Pasal  31,  Kejaksan  dapat  meminta  kepada  hakim  untuk  menempatkan  seorang  terdakwa dirumah  sakit,  tempat  perawatan  jiwa  atau  tempat  lain  yang  layak  karena  yang bersangkutan  tidak  mampu  berdiri  atau  disebabkan  oleh  hal-hal  yang  dapat membahayakanorang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.
2. Pasal 32, Disamping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.
3. Pasal  33,  Dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya,  Kejaksaan  membina  hubungan kerja sams dengan badan penegak hukum dan keadilan, serta badan negara atau instansi lainnya.
4. Pasal  34,  Kejaksaan  Dapat  memberikan  pertimbangan  dalam  bidang  hukum  kepada instansi pemerintah lainnya.
Pada Bab II Susunan Kejaksaan Bagian Kedua Pasal 8 Ayat (5) Undang-undang Nomor 16  Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia,  menyebutkan:  dalam  hal  melaksanakan tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (4),  jaksa  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana,  maka pemanggilan,  pemeriksaan,  penggeledahan,  penangkapan  dan  penahanan  terhadap  jaksa  yang bersangkutan  hanya  dilakukan  atas  izin  Jaksa  Agung.  Dengan  penjelasan  sebagai  berikut: Ketentuan  dalam  ayat  ini  bertujuan  memberikan  perlindungan  kepada  Jaksa  yang  telah  diatur dalam Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors yaitu negara akan menjamin bahwa jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan,  godaan,  campur  tangan  yang  tidak  tepat  atau  pembeberan  yang  belum  diuji kebenarnnya  baik  terhadap  pertanggungjawaban  perdata,  pidana  maupun  pertanggungjawaban lainnya.
Model perlindungan terhadap Jaksa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya sebagaimana  diuraikan  diatas,  tidak  memberikan  perlindungan  yang  maksimal  terhadap  Jaksa. Jaksa mendapat perlindungan hanya pada saat Jaksa itu terlibat dalam suatu perkara pidana, bukan perlindungan  pada  saat  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  tersebut.  Dimana  Jaksa  akan hanya  mendapat  persetujuan  dari  Jaksa  Agung  untuk  dilakukan  pemeriksaan,  pemanggilan  dan sebagainya, belum terdapat perlindungan lansgung terhadap diri Jaksa maupun keluarganya. 16
Sementara United  Nations  Office  on  Drugs  and  Crime dalam The  Status  and  Role  of Prosecutors pada point 1.2 tentang Protecting prosecutorial independence disebutkan:
16 Jayadi,  Ahkam.  "Perlindungan  Hukum  terhadap  Saksi." El-Iqthisady:  Jurnal  Hukum  Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum 2.1 Juni (2020): 130-141.
Prosecutorial independence refers to individuals as well as institutions. On the one hand, prosecutorial independence is an individual state of mind that enables an individual prosecutor to make  decisions  rationally  and  impartially  on  the  basis  of  the  law  and  the  evidence,  without external pressure or influence and without fear of interference. On the other hand, prosecutorial independence should also underpin the institutional and operational arrangements that the State must  establish  to  enable  prosecutors  to  exercise  their  responsibilities  properly  and  impartially. This means that protecting the prosecution of a case from political influence or other interference must  be  assured  by  the  authority  and  independence  of  the  prosecution  service  to  which  the prosecutor belongs and must be guaranteed by government. 17
Secara bebas dapat diartikan, sebagai berikut:
Kebebasan  Jaksa  dalam  bertindak  mengacu  pada  individu  Jaksa  itu  sendiri  maupun institusi  Kejaksaan.  Kebebasan  dimaknai  sebagai  keadaan  pikiran  yang  memungkinkan  seorang jaksa  penuntut  dalam  mengambil  keputusan  secara  rasional  dan  tidak  memihak  berdasarkan hukum dan bukti-bukti, tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak manapun dan tanpa takut adanya  gangguan.  Di  sisi  lain,  independensi  kejaksaan  juga  harus  mendukung  pengaturan kelembagaan  dan  operasional  yang  harus  ditetapkan  oleh  Negara  untuk  memungkinkan  jaksa melaksanakan  tanggung  jawabnya  dengan  baik  dan  tidak  memihak.  Ini  berarti  perlindungan terhadap Jaksa dalam melaksanakan penuntutan suatu perkara haru terbebas dari pengaruh politik atau campur tangan lainnya dan dijamin pemerintah.
Dibawah  landasan  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia  Jaksa  masih  belum  mendapat  perlindungan  sebagaimana  dalam  aturan  Jaksa internasional,  niat  untuk  perlindungan  jaksa  tersebut  masih  hanya  tertulis,  tidak  jelas penerapannya.  Dimana,  Jaksa  belum  mendapatkan  kebebasan  atau  indepensi  dalam  setiap pendapatnya,  masih  terpengaruh  oleh  beberapa  pihak  tertentu,  dan  bahkan  terpengaruh  oleh dampak politik nasional. Sebagai contoh, Jaksa dalam menentukan tuntutan atas seorang terdakwa tidak pernah keadaan yang dialami sendiri oleh Jaksanya pada saat pemeriksaan pada setiap saat penanganan, Jaksa masih terhalang dengan keputusan dari pimpinan dengan kata lain, penerapan besarnya tuntutan masih berlaku secara berjenjang. Hal ini perlu dilakukan perbandingan dengan ketentuan  Pasal  2  Ayat  (1)  dan  Ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2004  Tentang Kejaksaan  Republik  Indonesia,  yang  pada  pokoknya  kewenanganan  pada  institusi  Kejaksaan dilaksanakan secara merdeka.
Kondisi  ini  membuat  adanya  keharusan  penataan  atas  peraturan  perundang-undangan yang  mampu  mewadahi  perlindungan  terhadap  Jaksa  dan  tindakannya  berdasarkan  pikiran  dan
17 United Nations Office on Drugs dan Crime, “A United Nations Office on Drugs and Crime and International Association of Prosecutors Guide”, hal. 8
kehendak  hukumnya  sendiri. 18 Sehingga,  Jaksa  dalam  penanganan  suatu  perkara  dapat  bebas merdeka dari tekanan pihak manapun. Pimpinan tidak menjadi penentu akhir dalam pengambilan keputusan,  namun  pimpinan  memberi  masukan  selaku  jaksa  yang  lebih  berpengalaman  dengan berbagai  macam  penanganan  perkara,  dengan  kata  lain  pimpinan  menjadi  pemberi  pendapat hukum  tambahan  terhadap  jaksa.  Dan  juga  perlu  adanya  penataan  perundang-undangan  yang mampu  memberikan  perlindungan  atas  jiwa,  keluarga  dan  harta  benda  seorang  jaksa  untuk memberikan  jaksa  kekuatan  dan  keyakinan  dengan  keputusannya  dalam  menyelesaiakan  tugas tanggung jawabnya secara mandiri dan terhindar dari ancaman, gangguan dan tantangan, namun tetap tidak bertentangan demi hukum.
B. Perlindungan  Jaksa  dalam  Penanganan  Perkara  Kategori  Besar  dalam  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
United  Nations  Office  on  Drugs  and  Crime dalam The  Status  and  Role  of  Prosecutors pada point 1.2 tentang Protecting prosecutorial independence menjadi salah satu dasar pemikiran untuk  melakukan  perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan Republik  Indonesia  mengenai  perlindungan  terhadap  Jaksa.  Disamping  untuk  memberikan perlindungan  terhadap  Jaksa  atas  pendapat  hukumnya  dalam  penanganan  suatu  perkara,  juga menekankan tentang perlindungan terhadap jiwa jaksa, keluarga maupun harta bendanya. Hal ini menunjukkan  bahwa  Kejaksaan  Republik  Indonesia  yang  tergabung  dalam International Association  of  Prosecutor  (IAP) sejak  tahun  2006  mencoba  untu  melakukan  penyempurnaan dengan  melakukan  perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan Republik Indonesia.
Setelah  disahkan  Presiden  Republik  Indonesia,  pada  tanggal  31  Desember  2021  dan diundangakan  pada  hari  dan  tanggal  yang  sama,  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik  Indonesia  berlaku  sebagai  dasar  baru  bagi  Kejaksaan  Republik  Indonesia  dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya.
Beberapa hal baru yang dapat dilihat pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik  Indonesia,  khususnya  mengenai  perlindungan  terhadap  Jaksa,  dapat  dilihat  sebagai berikut:
(1) Pasal 2 Ayat (2)
18 Johar,  Olivia  Anggie,  dan  Miftahul  Haq.  "Penegakan  Hukum  terhadap  Tindak  Pidana Pencabulan Anak oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis." Jurnal Gagasan Hukum 3.02 (2021): 112-122.
Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan. Hal ini dikenal dengan isitilah frasa een en ondelbaarheids  yang  dimaknai  bahwa  Kejaksaan  adalah  satu  dan  tak  terpisahkan.  Frasa  ini sebagai  suatu  landasan  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  kewenangan  guna  memelihara  kesatuan kebijakan Kejaksaan, sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku dan tata kerja Kejaksaan. Kesatuan Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tidak dimaknai  bahwa  Jaksa  itu  dapat  sewaktu-waktu  menjalankan  tugas  dari  Jaksa lain  pada  wilayah hukum yang berbeda. 19 Namun, harus dimaknai bahwa setiap bidang yang terdapat pada instansi Kejaksaan  harus  saling  bekerjasama  dalam  penyelesaian  suatu  perkara.  Dimana  bidang-bidang tersebut harus melihat suatu penanganan perkara dari sisi kekhususan bidang tersebut, kemudian disatukan menjadi kesatuan ide.
Sebagai  contoh:  Bidang  Tindak  Pidana  Khusus  dalam  penanganan  suatu  perkara  berat, harus  didukung  pula  oleh  bidang  pembinaan  mempersiapkan  sumber  daya  yang  berkualitas, bidang  intelijen  memberikan  pandangan  dari  sisi  AGHT,  bidang  perdata  dan  tata  usaha  negara mengkaji  dari  sisi  keperdataan  dan  Pemuliah  Aset  untuk  pengamanan  asset  yang  timbul  dari penangan  perkara  tersebut.  Dengan  Kerjasama  tersebut,  diharapkan  memunculkan  penyelesaian yang sempurna dan berdasarkan hukum, serta berkeadilan.
(2) Pasal 8 Ayat (5)
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.
Penjelasan  atas  pasal  dimaksud  adalah  bertujuan  memberikan  perlindungan  terhadap Jaksa sebagaimana dalam Guidelines on the role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors ,  dimana  negara  menjamin  Jaksa  sanggup  menjalankan  profesi  mereka  tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat, baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggung jawaban lainnya.
(3) Pasal 8A Ayat (1)
Dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenang,  Jaksa  beserta  anggota  keluarganya  berhak mendapatkan  perlindungan  negara  dari  ancaman  yang  membahayakan  diri,  jiwa  dan/  atau  harta benda.  Terbentukanya  pasal  ini  adalah  untuk  penyempurnaan  perlindungan  atas  jaksa  mapun keluarganya, sehingga terhindar dari setiap gangguan, canama, godaan dan sebagainya. 20
Namun  yang  perlu  ditinjau  dari  pasal  ini  adalah  tentang  pelaksanaan  perlindungan tersebut berdasarkan permintaan terhadap Kepolisian Republik Indonesia, sebagaimana Pasal 8A
19 Fatoni,  Syamsul.  "Penghapusan  Kriminalisasi  Terhadap  Hakim  dan  Jaksa  dalam  Rangka Mewujudkan Sinkronisasi Sistem Peradilan Pidana Anak." Jurnal Konstitusi 17.1 (2020): 224-242.
20 Ramlah, Ramlah, A. Muin Fahmal,  dan Muhammad Syarief Nuh.  "Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak melalui Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum." Journal of Lex Philosophy (JLP) 2.1 (2021): 48-63.
Ayat (2). Dimana, perlindungan tersebut seharusnya dilaksanakan bukan berdasarkan permintaan, melainkan  selalu  melekat  terhadap  Jaksa  dalam  setiap  pelaksaan  tugas  dan  wewenangnya  atau membentuk  suatu  divisi  pengamanan  khusus,  sehingga  tidak  membutuhkan  waktu  yang  lama yang menghambat penanganan tersebut.
(4) Pasal 8B
Dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenang,  Jaksa  dapat  dilengkapi  dengan  senjata  api, serta  sarana  dan  prasarana  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Pelaksanaan pasal ini seharusnya sama dengan penjelasan pada Pasal 8A Ayat (1) tersebut diatas, dengan  kata  lain  Jaksa  dalam  melaksanakan  tugas  wewenangnya  wajib  didampingi  divisi pengamanan khusus dari internal Kejaksaan.
(5) Hal  lain  yang  ditemukan  dalam  ketentuan  baru  ini  adalah  merubah  kedudukan  Jaksa sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional memiliki kekhususan.
Terkait  dengan  hal  baru  yang  dapat  dilihat  pada  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan  Republik  Indonesia  yang  dapat  memberikan  model  perlindungan  Jaksa  dalam penanganan perkara kategori besar, seharusnya dapat di wadahi sebagaimana dalam Pasal 8 Ayat (5),  Pasal  8A  Ayat  (1)  dan  Pasal  8B,  namun  dengan  perbaikan  penataan.  Dimana,  pengamanan terhadap  Jaksa  dalam  penangan  perkara  besar  seharusnya  dilaksanakan  tanpa  menyampaikan permohonan  pada  instansi  lain,  melainkan  penanganan  tersebut  wajib  didampingi  divisi pengamanan  khusus.  Sehingga,  dalam  setiap  pelaksanaan  penanganan,  secara  otomatis  menjadi tanggung jawab divisi pengamanan khusus.
Kondisi  ini,  membuat  adanya  keharusan  penataan  atas  peraturan  perundang-undangan yang  mampu  mewadahi  perlindungan  terhadap  Jaksa  dan  tindakannya,  khususnya  dalam penanganan perkara kategori besar.

## KESIMPULAN
Model Perlindungan terhadap jaksa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia  masih  belum  jelas  dalam  menata perlindungan  terhadap  jaksa  sebagaimana  dalam  aturan  internasional,  pengaturan  masih  bersifat tertulis  namun  susah  untuk  diterapkan.  Sehingga,  Jaksa  belum  mendapatkan  kebebasan  atau indepensi  dalam  setiap  pendapatnya,  karena  masih  terpengaruh  oleh  pihak  tertentu,  dan  bahkan terpengaruh oleh dampak politik nasional.
Perlindungan  Jaksa  dalam  penanganan  perkara  kategori  besar  dalam  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dapat di wadahi sebagaimana dalam Pasal 8
Ayat  (5),  Pasal  8A  Ayat  (1)  dan  Pasal  8B,  namun  dengan  perbaikan  penataan.  Dimana, pengamanan  terhadap  Jaksa  dalam  penangan  perkara  besar,  seharusnya  dilaksanakan  tanpa menyampaikan permohonan pada instansi lain, melainkan penanganan tersebut wajib didampingi oleh divisi pengamanan khusus tanpa syarat.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Hamzah. Hukum  Acara  Pidana  Indonesia,  Edisi  Kedua,  Cetakan  Kedua. Jakarta.  Sinar Grafika. 2008.
Ariyanti,  Vivi.  "Konsep  Perlindungan  Korban  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Nasional  dan Sistem Hukum Pidana Islam." Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 13.1 (2019): 33- 48.
Br  Tarigan,  Frimy  Mustika  Lely. Konsep  Luka  Berat  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  Dalam Melakukan Penuntutan terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai  Upaya  Untuk  Memberikan  Perlindungan  terhadap  Korban .  Diss.  Universitas Brawijaya, 2019.
Diantha, I Made Pasek. Metodologi Penelitian Hukum  Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum . Jakarta: Prenada Media Group. 2017.
Djoko Prakoso. Tugas dan Peran Jaksa Dalam Pembangunan. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1984.
Fatoni,  Syamsul.  "Penghapusan  Kriminalisasi  terhadap  Hakim  dan  Jaksa  dalam  Rangka Mewujudkan Sinkronisasi Sistem Peradilan Pidana Anak." Jurnal Konstitusi 17.1 (2020): 224-242.
Fitriyani,  Nur,  dan  Hardianto  Djanggih.  "Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  sebagai  Pelaku Tindak  Pidana  Narkotika  dalam  Penuntutan." Journal  of  Lex  Generalis  (JLG) 3.12 (2022).
Gede  Agung,  I  Bagus  Putra. Kewenangan  Kejaksaan  Mengajukan  Permohonan  Pembubaran Perseroan Terbatas. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 6 Tahun 2020.
Jayadi,  Ahkam.  "Perlindungan  Hukum  terhadap  Saksi." El-Iqthisady:  Jurnal  Hukum  Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum 2.1 Juni (2020): 130-141.
Jiwandono,  Satria  Bagus  Budi,  dan  Markus  Suryo  Utomo.  "Perampasan  Kemerdekaan  terhadap Anak sebagai Tuntutan Jaksa untuk Perlindungan Hukum Kepada Anak Korban." Magistra Law Review 4.01 (2023): 19-31.
Johar, Olivia Anggie, dan Miftahul Haq. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis." Jurnal Gagasan Hukum 3.02 (2021): 112-122.
Laporan  Akhir  Tim  Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-undang  Tentang  Organisasi Administrasi Penegakan Hukum, 2010.
Mulyono, Galih Puji. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen pada Kasus Keamanan Pangan Oleh Jaksa. Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 8 No. 1 Juni 2017.
Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa.
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Philipus,  M.  Hadjon. Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia .  Surabaya:  PT.  Bina  Ilmu. 1987.
Pusat  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kejaksaan  Republik  Indonesia. Kajian  Kebijakan  Kriminalisasi dan Dekriminalisasi. Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia. 2008.
Ramlah,  Ramlah,  A.  Muin  Fahmal,  dan  Muhammad  Syarief  Nuh.  "Implementasi  Perlindungan Hukum  terhadap  Anak  melalui  Diversi  Oleh  Jaksa  Penuntut  Umum." Journal  of  Lex Philosophy (JLP) 2.1 (2021): 48-63.
RM Suharto. Penuntutan dalam Praktek Peradilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
Suhardjono,  Suhardjono. Tuntutan  Jaksa  Terhadap  Anak  sebagai  Bentuk  Perlindungan  Hukum kepada  Anak  Korban  (Studi  Kasus  di  Kejaksaan  Negeri  Kabupaten  Semarang) .  Diss. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.
Suteki. Metodologi Penelitian. Depok: Rajawali Pers, 2017.
Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Amandemen  I,  II,  III,  dan  IV, Penjelasan tentang sistem pemerintahan Negara, PT. Pabean Jakarta, 2004.
Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  16
Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  undang-undang  Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
United Nations Office on Drugs and Crime, “A United Nations Office on Drugs and Crime and International Association of Prosecutors Guide ”, New York, 2014.
Widoyoko, Danang. Reproduksi Korupsi: Studi Kasus Korupsi Jaksa Urip Tri Gunawan. MMH, Jilid 42 No. 1 Januari 2013.
Yundra,  Meldiana  Santuni.  "Perlindungan  Hukum  oleh  Penuntut  Umum  terhadap  Anak  sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika." Soumatera Law Review 5.1 (2022): 85-99.