## DINAMIKA RELASI ANTARA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM SISTEM AUDIT KEUANGAN NEGARA
Gilang Prama Jasa 1 , Ratna Herawati 2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ratna_h27@yahoo.com

## ABSTRAK
Hubungan antara BPK dengan DPR dapat terpengaruh oleh opini hasil pemeriksaan keuangan yang  dikeluarkan  BPK,  terutama  apabila  menyangkut pengelolaan  anggaran  dalam  lingkup  DPR.  DPR tidak serta merta mau menerima hasil LKPP yang disampaikan oleh BPK.Penelitian ini bersifat deskriptif dan dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum normatif. Data yang diteliti adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, khususnya mengenai sistem audit keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan  kemudian  dikaitkan  dengan  relasi  antara  BPK dengan DPR  dalam  sistem  audit keuangan Negara, serta hambatan yang dihadapi oleh BPK dalam pelaksanaan sistem audit keuangan negara dalam hubungannya dengan DPR. Hasil penelitian bahwa, Pertama, sistem audit yang dilakukan BPK  pada  dasarnya  merupakan  salah  satu  kegiatan  yang  terjadi  pada  akhir  kegiatan  pengelolaan anggaran (post audit). Kedua, dalam melaksanakan fungsi pengawasan antara DPR dan BPK mempunyai hubungan  fungsional  secara  timbal  balik  yaitu  hasil  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  BPK  merupakan bahan bagi DPR untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Ketiga, reformasi dengan perubahan terhadap Pasal  23  UUD  1945  tidak  serta  merta  diikuti  dengan  penguatan  kelembagaan  BPK  terkait  dengan kewenangannya,  dimana  sampai  saat  ini  BPK  belum  mampu  melaksanakan  tugas  konstitusionalnya secara maksimal.
Kata  Kunci: Badan  Pemeriksa  Keuangan;  Dewan  Perwakilan  Rakyat; Sistem  Audit  Keuangan Negara.
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP.
2 Penulis Kedua, Penulis Koresponden.

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa:“Kedaulatan ada ditangan rakyat  dan  dilakukan  menurut  Undang-Undang Dasar  ini”. Salah  satu  kedaulatan  yang  mendasar adalah  pengawasan  terhadap  pengelolaan  dan tanggung jawab mengenai keuangan Negara. Tugas pelaksanaan  kedaulatan  ini  sebagaimana  yang tertuang  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945  diberikan kepada  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK). Pembentuk menyadari bahwa untuk memeriksa cara pemerintah  menggunakan  uang  belanja  yang disetujui  oleh  rakyat  melalui  DPR  diperlukan  suatu Negara  yang  dapat  secara  objektif  menjalankan tugasnya.  Lembaga  Negara  yang  dapat  secara objektif  menjalankan  tugas  sedemikian  itu  harus terlepas  dari  pengaruh dan  kekuasaan  pemerintah. Oleh karena itu, pembentuk UUD NRI Tahun 1945 menempatkan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai suatu  lembaga  tinggi  Negara  yang  sejajar  atau setara  dengan  Presiden  dan  DPR.  Hasil pemeriksaan  BPK  diberitahukan  kepada  DPR dengan maksud untuk dapat dimanfaatkan oleh DPR dalam  menjalankan  tugas  pengawasan  umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.
Adanya  BPK  sesungguhnya  memperkuat pelaksanaan  demokrasi  dalam  arti  yang sesungguhnya.  Salah  satu  tanda penting dari  ada atau tidak adanya demokrasi dalam suatu Negara adalah  terletak  pada  bagaimana  Negara  itu
memperoleh  uang  untuk  mengatur  hidup  dan pembangunan  masyarakat,  darimana  sumber- sumber biaya diperoleh dan digunakan untuk apa. Karena  Indonesia  menganut  tata  kehidupan demokrasi  maka hal-hal  tersebut harus  ditentukan dan disetujui oleh rakyat, yang dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Itulah sebabnya, Anggaran  dan  Pendapatan  Belanja  Negara  harus dituangkan  dalam  bentuk  undang-undang.  Jadi jelaslah  bahwa  kebijaksanaan  keuangan  dan pengurusan rumah tangga Negara telah diatur oleh rakyat  sendiri.  Akan  tetapi  pengaturan  kebijakan dan pemberian arah saja belum cukup. Yang tidak kalah pentingnya adalah apakah hal tersebut telah dilaksanakan  oleh  pemerintah  dengan  sebaik- baiknya menurut tujuan semula.
Dalam  rangka tujuan-tujuan  tersebut diadakan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  yang bertugas memeriksa pertanggungjawaban pemerintah  tentang  keuangan  Negara  dan memeriksa  semua  pelaksanaan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara.  Hasil pemeriksaan  BPK  diserahkan  kepada  DPR,  DPD, dan DPRD. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa adanya  BPK  memperkuat  pelaksanaan  demokrasi dalam  arti  sesungguhnya.  Yang  diperiksa pertanggungjawaban  keuangannya  itu  tidak  saja terbatas  pada  pelaksanaan  Anggaran  dan Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN)  melainkan juga  Anggaran  dan  Pendapatan  Belanja  Daerah
191
(APBD),  Anggaran  Perusahaan-Perusahaan  Milik Negara, dan sebagainya.
Hasil  pemeriksaan  dari  BPK    berdasarkan ketentuan  Pasal  23E  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 diserahkan kepada  DPR,  DPD  dan  DPRD  sesuai  dengan kewenangannya.  Hal  tersebut  juga  dipertegas  dalam ketentuan Pasal 7  ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  antara  Badan Pemeriksa  Keuangan  dengan DPR, DPD, dan  DPRD terdapat  relasi  (hubungan)  dalam  penyelenggaraan negara berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara maupun  keuangan  daerah.  Dalam  lingkup  nasional pengelolaan keuangan negara sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, hasil pemeriksaannya  oleh BPK disampaikan  kepada DPR, DPD, dan  DPRD. BPK  sebagai  auditor  eksternal, kewenangannya  hanya  terbatas  pada  pemberian  opini pemeriksaan, saran  maupun rekomendasi perbaikan. BPK setelah menyerahkan hasil  laporan  kepada DPR, wajib mengumumkan secara luas hasil pemeriksaan dan melaporkan dugaan penyimpangan temuannya kepada penegak hukum untuk disidik lebih lanjut. BPK sekaligus berwenang  untuk memantau  perbaikan sistem keuangan negara  berdasarkan saran dan rekomendasi pemeriksaannya.
Laporan keuangan yang dibuat oleh BPK, pada kenyataannya  tidak  sepenuhnya  ditindaklanjuti  oleh lembaga/instansi  yang  bersangkutan,  sehingga  pada laporan  keuangan  tahun  berikutnya  tetap  tidak  ada perubahan atas catatan-catatan yang dibuat oleh BPK. DPR sebagai  bagian  dari  Pemerintahan  memiliki tanggung  jawab  dan  tugas  melakukan  pengawasan
terhadap  penyelenggaraan  pemerintahaan  oleh Pemerintah  (Presiden),  sehingga  terhadap  LKPP  yang telah dibuat oleh BPK, DPR wajib menindaklanjuti dan memberikan masukan kepada pemerintah sesuai tugas pokok  dan  fungsinya DPR yang  salah  satunya  adalah fungsi  pengawasan.  Pada  proses  demikian,  hubungan antara BPK dengan DPR dapat terpengaruh oleh opini hasil  pemeriksaan  keuangan  yang  dikeluarkan BPK, terutama  apabila  menyangkut  pengelolaan  anggaran dalam  lingkup DPR. DPR tidak  serta  merta  mau menerima hasil LKPP yang disampaikan oleh BPK.
Berdasarkan  kenyataan  tersebut  di  atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul : Dinamika Relasi Antara Badan Pemeriksa  Keuangan dan  Dewan  Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Audit Keuangan Negara. 3 Tujuan penelitian  menganalisis  sistem  audit keuangan  negara  berdasarkan  peraturan perundang-undangan, relasi  antara  Badan Pemeriksa  Keuangan  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  dalam  sistem  audit  keuangan  negara dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Badan Pemeriksa  Keuangan  dalam  pelaksanaan  sistem audit keuangan negara dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

## 2. Metode Penelitian
Metode penelitian yang  digunakan  dalam penelitian hukum ini terdiri dari: metode pendekatan
3 Gilang  Prama  Jasa,  Program  Kajian  Reguler  B  Hukum Kenegaraan, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Ratna Herawati.
adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 4 Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang  dilakukan  secara  deskriptif,  terbatas  pada usaha  mengungkapkan  suatu  masalah  dan keadaan sebagaimana adanya. Jenis Data adalah penelitian  kepustakaan  (Librarian  Research),  yaitu penelitian  terhadap  data  sekunder. Pengumpulan data  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan (library research). Metode  analisis  data menggunakan silogisme  deduksi  dengan  metode interpretasi (penafsiran) sistematis.

## B. PEMBAHASAN
1. Sistem Audit Keuangan Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-

## Undangan
Hasil audit BPK yang berupa opini, temuan, dan  rekomendasi  tindak  lanjut  temuan  kemudian diberikan  kepada  Pemerintah  sebagai  bahan perbaikan  dan  penyempurnaan  pelaksanaan kegiatan  tahun-tahun  anggaran  selanjutnya.  Hasil audit  tersebut  juga  akan menjadi  bahan  informasi bagi  masyarakat  untuk  melakukan  penilaian terhadap kinerja pemerintahan selama ini sehingga dapat  menentukan  pilihan  politik  mereka  dimasa yang akan datang.
4 Peter  Mahmud  Marzuki, 2004, Penelitian  Hukum,  Jakarta, Kencana Prenada Media, halaman 35.
Proses  audit  yang  dilakukan  BPK  pada dasarnya  merupakan  salah  satu  kegiatan  yang terjadi  pada  akhir  kegiatan  pengelolaan  anggaran (post  audit).  Proses  audit  dalam  konteks  ini  lebih ditekankan  pada  evaluasi  terhadap  pelaksanaan kebijakan  pemerintah  dan  pemeriksaan  terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan prosedur administrasi  keuangan  Negara.  Kelemahan  dari proses  audit  yang  dijalankan  tersebut  adalah auditor  tidak  dapat  melakukan  evaluasi  dan verifikasi terhadap proses pengalokasian. Selain itu dengan hanya melakukan post audit maka auditor tidak dapat memahami permasalahan dan kendala yang  sebenarnya  sudah  terjadi  dalam  proses penganggaran.  Kenyataan  ini  menyebabkan pemerintah  sebagai  institusi  yang  diaudit  tidak dapat melaksanakan rekomendasi dari BPK secara maksimal  sehingga  kinerja  dan  efisiensi pengelolaan  keuangan  Negara  tidak  dapat ditingkatkan.
Menyadari  hal  tersebut,  maka  saat  ini  perlu dilakukan  pembaharuan  konsep  audit  keuangan Negara  secara  menyeluruh.  Kegiatan  audit  yang dilakukan  oleh  institusi  pemeriksa  seharusnya secara  integral  berperan  dalam  seluruh  proses pengelolaan  keuangan.  Peranan  auditor  dalam setiap tahapan dalam siklus pengelolaan keuangan Negara  dapat  berjalan  secara  dinamis,  fleksibel tetapi tetap akurat.
Hasil pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun
193
2006  tentang  Badan Pemeriksa  Keuangan,  oleh BPK  disusun  dan  disajikan  dalam  Laporan  Hasil Pemeriksaan  (LHP)  segera  setelah  kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan  opini.  Pemeriksaan  kinerja  akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi,  sedangkan  pemeriksaan  dengan tujuan  tertentu  akan  menghasilkan  kesimpulan. 5
Setiap  laporan  hasil  pemeriksaan  disampaikan kepada  DPR,  DPD,  dan  DPRD  sesuai  dengan kewenangannya  ditindaklanjuti  antara  lain  dengan melakukan pembahasan bersama pihak terkait.
Selain  disampaikan  kepada  perwakilan, laporan  hasil  pemeriksaan  juga  disampaikan  BPK kepada  Pemerintah.  Dalam  hal  laporan  hasil pemeriksaan  keuangan,  hasil  pemeriksaan  BPK yang digunakan oleh Pemerintah untuk mengoreksi dan  penyesuaian  yang  diperlukan,  sehingga laporan  keuangan  yang  telah  disusun (audited financial  statements) memuat  koreksi  dimaksud sebelum disampaikan kepada lembaga perwakilan. 6 Pemerintah  diberi  kesempatan  untuk menanggapi temuan-temuan dan kesimpulan yang dikemukakan  dalam  laporan  hasil  pemeriksaan. Tanggapan  dimaksud  dalam  laporan  hasil tanggapan  BPK  yang  disampaikan  kepada  DPR/ DPRD.  Apabila  pemeriksaan  menemukan  unsur pidana,  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2006
5 C.S.T Kansil, 2008, Christine Kansil, Hukum Keuangan dan Perbendaharaan  Negara,  Jakarta,  PT.  Pradnya  Paramita, halaman 73.
6 Ibid.
tentang  Badan  Pemeriksa  Keuangan  ini mewajibkan BPK melaporkan kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3)  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Menurut  Moh.  Kusnardi  dan  Bintang  R. Saragih,  BPK  dalam  pelaksanaan  tugas  tersebut mempunyai beberapa fungsi yaitu: 7

## 1. Fungsi Operatif
Adalah  melakukan  pemeriksaan  pengawasan dan  penelitian  atas  penguasaan  dan pengurusan keuangan Negara.

## 2. Fungsi Yudikatif
Adalah  melakukan  tuntutan  perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap bendaharawan dan pegawai negeri bukan bendaharawan yang karena  perbuatannya  melanggar  hukum  atau melalaikan  kewajiban  yang  menimbulkan kerugian besar bagi Negara.

## 3. Fungsi Memberi Rekomendasi
Adalah  member  pertimbangan  kepada Pemerintah tentang keuangan Negara.
Pelaksanaan tugas  pengawasan  keuangan Negara, beberapa pandangan dikemukakan bahwa BPK  tidak  selayaknya  melakukan  kontrol  atas semua  bentuk  keuangan  Negara,  termasuk didalamnya  kekayaan  Negara.  Akan  lebih bermakna jika BPK melakukan fungsi pengawasan keuangan  Negara yang  bersifat  “makro  strategis”
7 Moh.  Kusnardi  dan  Bintang  R. Saragih,  2009, Susunan Pembagian  Kekuasaan  Menurut  Sistem  UUD  1945, Jakarta, Gramedia, halaman 24.
194
yang  mempunyai  dampak  sosial  ekonomis  yang luas.  Konsekuensinya,  BPK  tidak  harus  bersusah payah  melakukan  pengawasan  keuangan  Negara dengan  rentang  yang  tidak  terbatas.  Akan  tetapi, cukup  pada  pengujian  atas  hasil  pemeriksaan keuangan  yang  dilakukan  aparat  intern  pengawas pemerintah dan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN.
Hasil pemeriksaan BPK yang “diberitahukan” kepada  DPR,  sebenarnya  mengandung  makna yuridis  yang  kurang  tegas  dipandang  dari pemakaian istilahnya. Dengan demikian, perlu ada perubahan kata “diberitahukan” menjadi “dilaporkan” kepada DPR. Hal demikian juga akan memberikan dampak psikologis kepada DPR untuk segera  menindaklanjuti  temuan  pemeriksaan  dan pengawasan  BPK,  sehingga  dapat  dilaksanakan sebagaimana  mestinya.  Pelaksanaan  tindak  lanjut ini dilakukan secepat mungkin untuk menyelesaikan masalah dan mencegah penyimpangan yang akan merugikan posisi keuangan Negara. Apabila dalam temuan  pemeriksaan  terdapat  indikasi  terjadinya penyelewengan, laporan tersebut dapat disampaikan  kepada  Kejaksaan  Agung  untuk ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum.
Didalam  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terdapat kewenangan  BPK  yang  semakin  luas  dan  besar, hal  ini  sebagaimana  yang  dikatakan oleh  Jimly Assyiddiqie yaitu :
“Dengan adanya regulasi yang secara tegas didelegasikan  oleh  pembentuk  undang-undang (legislative deligation of rule making power) kepada BPK, maka BPK pasca reformasi dewasa ini dapat dikatakan memiliki kewenangan yang sangat luas, mencakupi  bidang-bidang  pengaturan  (legislatif), pelaksanaan (eksekutif) bahkan juga menjatuhkan sanksi (yudikatif)”. 8
Lebih lanjut dalam hal aspek kewenangan itu diperoleh  melalui  tiga  sumber  yaitu  atribusi, delegasi, dan mandat. Bahwa dalam melaksanakan wewenang  atributif  yang  melekat  instansi  Negara harus  dilakukan  sesuai  dengan  asas-asas  umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk  bestuur) dan  tidak  melampaui  batas kewenangannya (onrecht  matige  overheids  daad/ willikeur). 9
Jadi  siapa  saja  yang  bersalah  dan bertanggung  jawab,  dalam  hal  pengelolaan keuangan  Negara  yang  menimbulkan  kerugian Negara  wajib  dipertanggungjawabkan  ditentukan dengan  keputusan  BPK.  Keputusan  ini mengandung  norma  hukum  yang  bersifat individual. 10 Begitu  besarnya  kewenangan  yang diberikan  oleh  Undang-Undang  pada  BPK  dalam
8 Jimly Asshiddiqie, 2006, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta, Konstitusi Press, halaman 862.
9 Philipus  M.  Hadjon,  Tatiek  Sri  Djatmiati,  G.H.  Addink  & J.B.J.M Ten Berge, 2011, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, halaman 11.
10 Soehino, 1984, Hukum Tata Negara Hubungan Fungsional Lembaga  Negara  Tingkat  Pusat  Menurut  UUD  1945, Yogyakarta, Liberty, halaman 26.
melaksanakan  kewenangan  tersebut  maka  BPK juga harus mempertanggungjawabkannya.

## 2. Relasi Antara Badan Pemeriksa Keuangan
Dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Dalam Sistem Audit Keuangan Negara
Keberadaan  DPR  dan  BPK  sebagai  salah satu lembaga Negara merupakan implementasi dari pembagian  kekuasaan  secara  horizontal.  DPR merupakan  institusi  yang  mempunyai  fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, sedangkan BPK merupakan institusi dengan fungsi utama memeriksa keuangan Negara.
Keberadaan BPK ditentukan pada Bab VIIIA Pasal  23E  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Tahun 1945. Dari ketentuan Pasal 23E ayat (1) Undang- Undang Dasar Tahun 1945 terkandung pengertian bahwa  kedudukan  BPK  adalah  sama dengan kedudukan  Presiden.  BPK  yang  bertugas memeriksa  tanggung  jawab  Pemerintah  tentang Keuangan  Negara  adalah  suatu  badan  yang terlepas  dari  pengaruh  dan  kekuasaan  serta melaksanakan  pemeriksaan  dari  luar  tubuh Pemerintah  mengenai  penguasaan,  pengurusan, dan pertanggungjawaban keuangan Negara dalam rangka  tanggung  jawab  Pemerintah  terhadap rakyat.
BPK  adalah  lembaga  Negara  yang  bebas dan  mandiri  dari  pengaruh  lembaga  Negara  lain. Namun  secara  konstitusional  keberadaan  BPK dimaksudkan  untuk  mendukung  fungsi  DPR,
dengan kewajiban menyerahkan hasil pemeriksaan BPK  kepada  DPR  sebagai  pemegang  fungsi anggaran  dan  fungsi  pengawasan  yang  termasuk didalamnya  yaitu  keuangan  Negara.  Hubungan BPK  dan  DPR  terjadi  karena  maksud  dari pembentukan  BPK  adalah  untuk  memperkuat fungsi  pengawasan  legislatif  terhadap  keuangan Negara baik yang berbentuk APBN, APBD, BUMN, BUMD.
Pada  awalnya  salah  satu  Fungsi Pengawasan DPR secara nyata diwujudkan melalui interaksi  dengan  BPK  guna  tercapainya transparansi dan akuntabilitas dengan dibentuknya Badan  Akuntabilitas  Keuangan  Negara  (BAKN)  di DPR.  Namun  dengan  ditetapkan  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2014  tentang  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  (MPR),  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR),  Dewan  Perwakilan Daerah  (DPD),  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD)  sebagai  pengganti  Undang- Undang  Nomor  27  Tahun  2009  tentang  Susunan dan  Kedudukan  MPR,  DPR,  DPD,  dan  DPRD, maka  secara  de  jure  BAKN  yang  merupakan instrumen  dari  DPR  untuk  meningkatkan akuntabilitas  peran  pengawasan  DPR  dimata masyarakat  sebagai  konstituennya.  BAKN mempunyai  tugas  yang  sangat  penting  dalam mengawal  penggunaan  keuangan  Negara  oleh Pemerintah  dalam  rangka  pelaksanaan  program- program  Pemerintah.  BAKN  berfungsi  untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK RI
dalam  hal  pengawasan  penggunaan  keuangan Negara sehingga diharapkan keberadaan BAKN ini berkontribusi positif dalam pelaksanaan transparansi  dan  akuntabilitas  penggunaan keuangan Negara.
Tujuan  dari  dibentuknya  BAKN  pada  awalnya untuk merespon hasil audit dan rekomendasi dari BPK yang  perlu  ditindaklanjuti  oleh  DPR  agar  tata  kelola Keuangan  Negara  mendapat  perhatian  khusus  oleh legislatif  dalam  meningkatkan  perbaikan-perbaikan terhadap  entitas  audit,  baik Pemerintah  Pusat maupun Pemerintah Daerah, serta Badan-Badan lainnya seperti BUMN  dan  BUMD.  Untuk mengatasi  masalah  tersebut dibentuklah  BAKN  yang  ditujukan untuk  melaksanakan fungsi  DPR  dalam  melaksanakan  pengawasan pengelolaan  keuangan  Negara  dan  peningkatan akuntabilitas institusi Pemerintah.
Hubungan  BPK  dengan  DPR secara  umum formal  dituangkan  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2006  tentang  Badan Pemeriksa  Keuangan,  yang  berbunyi  :  “BPK menyerahkan  hasil  pemeriksaan  atas  pengelolaan  dan tanggung jawab keuangan Negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya”. Lebih lanjut pasal tersebut dijabarkan dalam bagian Penjelasan yang berbunyi  :  “Hasil  Pemeriksaan  BPK  meliputi pemeriksaan  atas  Laporan  Keuangan,  Hasil Pemeriksaan Kinerja, Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu  dan  ikhtisar  Pemeriksaan  Semester”. Penyerahan hasil audit dari BPK kepada DPR tersebut merupakan  salah  satu  Fungsi  Pengawasan  DPR  atas pelaksanaan Undang-Undang dan APBN sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang
Nomor  17  Tahun  2014  tentang  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  (MPR),  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR),  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD),  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Berdasarkan  Pasal  20  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang Pemeriksaan,  Pengelolaan,  dan  Tanggung  Jawab Keuangan  Negara  berisi  bahwa  pejabat  wajib menindaklanjuti  rekomendasi  dalam  laporan  hasil pemeriksaan.  Jadi  tindaklanjut  atas  rekomendasi BPK oleh Pemerintah adalah bersifat wajib, selain bersifat  wajib  Pemerintah  juga  harus  memberikan jawaban  atau  penjelasan  kepada  BPK  tentang tindaklanjut  atas  rekomendasi  BPK  selambat- lambatnya  60  (enam  puluh)  hari  setelah  laporan hasil pemeriksaan diterima.
Sedangkan  BPK  bertugas  memantau pelaksanaan  tindaklanjut  pemeriksaan  BPK  dan menyampaikan  hasil  pemantauannya  tersebut kepada  DPR.  Meski  pemantauan atas  tindaklanjut dilaksanakan  oleh  BPK,  tidak  berarti  tugas  DPR untuk mengawasi Pemerintah dalam menindaklanjuti  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  BPK berkurang,  peran  BPK  disini  hanya  mensupport (mendukung)  DPR  dalam  memaksimalkan  tugas dan  fungsinya  sementara  DPR  sebagi  Pemegang Fungsi  Pengawasan (Controlling) dan  Fungsi Anggaran (Budget) tetap  berperan  besar  dengan menggunakan  hak-hak  politiknya  yaitu  hak bertanya (angket), hak  interpelasi,  dan  hak menyatakan  pendapat.  Untuk  memastikan  bahwa
Pemerintah  bersungguh-sungguh  memperbaiki pengelolaan  keuangan  Negara  salah  satunya melalui pelaksanaan rekomendasi BPK.
Atas  laporan  keuangan  yang  disajikan  oleh entitas pelapor, sesuai amanat yang tertuang dalam Pasal  23E  UUD  NRI  Tahun  1945,  maka  BPK melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab  keuangan  Negara  yang  disajikan  dalam laporan  keuangan.  Dalam  entitas  pelaporan Pemerintah  Pusat,  Menteri  Keuangan  yang bertanggung  jawab  kepada  Presiden  untuk menyusun  Laporan  Keuangan  Pemerintah Pusat (LKPP).  Selanjutnya  Laporan  Keuangan  tersebut disampaikan  Presiden  kepada  Badan  Pemeriksa Keuangan  paling  lambat  3  (tiga)  bulan  setelah tahun  anggaran  berakhir.  Sebagai  tindak  lanjut pemeriksaan  keuangan  yang  disajikan  dari  entitas akuntansi  oleh  BPK dihasilkan  Laporan  Hasil Pemeriksaan yang memuat opini.
Laporan  Hasil  Pemeriksaan  tersebut  wajib disampaikan  oleh  BPK  kepada  DPR  dan  DPD untuk  laporan  hasil  pemeriksaan  atas  LKPP selambat-lambatnya  2  (dua)  bulan  setelah menerima  laporan  keuangan  dari  Pemerintah Pusat.  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  tersebut  wajib ditindklanjuti berupa penjelasan atau jawaban oleh pejabat  yang  berwenang  kepada  BPK  tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari  sejak  hasil  pemeriksaan  diterima. Apabila sebagian  atau  seluruh  rekomendasi  tidak  dapat
dilaksanakan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak hari pemeriksaan diterima Pejabat wajib memberikan  alas  an  yang  sah.  Apabila  dalam jangka  waktu  60  (enam  puluh)  hari  Pejabat  tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang. Alasan yang sah apabila Pejabat tidak  dapat  melaksanakan  sebagian  atau  seluruh rekomendasi  dalam  hasil  pemeriksaan  meliputi kondisi :
a. Forcemajeur, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam,
pemogokan,  kebakaran  dan  gangguan  lainnya yang  mengakibatkan  tindak  lanjut  tidak  dapat dilaksanakan.
b. Subjek  atau  objek  rekomendasi  dalam  proses peradilan, yaitu pejabat menjadi tersangka dan ditahan,  pejabat  menjadi  terpidana,  atau  objek yang  direkomendasikan  dalam  sengketa diperadilan.
c. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif,  efisien, dan  ekonomis,  antara  lain  yaitu perubahan  struktur  organisasi,  dan perubahan regulasi.
Fungsi rekomendasi yakni berupa usul untuk dipertimbangkan oleh Pemerintah mengenai hal-hal yang bersifat penyempurnaan mendasar, strategis, dan  berskala  nasional  dibidang  penguasaan, pengurusan,  dan  pertanggung  jawaban  keuangan Negara. Pemberian  rekomendasi  kepada Pemerintah  yang  seharusnya  ditindak  lanjuti  agar
198
memberikan  manfaat  bagi  upaya  penyempurnaan pengurusan  keuangan  Negara  dan  pertanggung jawabannya.  Dengan  demikian  ada  kepastian  dan kesungguhan  pelaksanaan  tindak  lanjut  karena tanpa  tindak  lanjut  maka  pemeriksaan  menjadi pekerjaan yang tidak ada manfaatnya.
Rekomendasi  BPK  yang  disampaikan kepada Pemerintah dapat disusun berdasarkan :
1. Hasil  pengolahan  informasi  strategis  tentang pengurusan keuangan Negara;
2. Hasil  penelaahan atas  peraturan  perundang- undangan  dibidang  keuangan  Negara  yang tidak  sesuai  dengan  norma  yang  berlaku dan/atau  menyimpang  dari  kepantasan  atau kebenaran ;
3. Hasil pengolahan temuan-temuan pemeriksaan, baik oleh BPK maupun APIP ;
4. Hasil pemantauan tindak lanjut saran, baik yang dimuat  dalam  hasil  pemeriksaan  BPK  maupun yang dimuat dalam LAPIP.
Bentuk - bentuk rekomendasi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
1. Rekomendasi yang mengarah pada penyempurnaan  administrasi/  tata  usaha keuangan Negara yang menuju pada kebenaran penyajian  angka  laporan/  pertanggungjawaban keuangan ;
2. Rekomendasi yang mengarah pada penyempurnaan  sistem  manajemen  keuangan Negara  yang  menuju  pada  pencapaian ekonomis, efisiensi, dan efektivitas ;
3. Rekomendasi yang mengarah pada penuntutan ganti  rugi  yang  menuju  pada  pengembalian harta  kekayaan  Negara  yang  hilang  karena perbuatan pegawai atau pejabat Negara ;
4. Rekomendasi yang mengarah pada penegakan disiplin  menuju  pada  peningkatan  disiplin nasional dibidang keuangan Negara;
5. Rekomendasi yang mengarah pada penindakan pidana  atau  perdata  menuju  pada  kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan penilaian BPK jika tindak lanjut belum  sesuai  dengan  rekomendasi  atau rekomendasi  belum  ditindaklanjuti,  maka  BPK dapat  melakukan  pembahasan  dengan  Pejabat Bersama  Anggota  BPK  dan/atau  Auditor  Utama/ Kepala  Perwakilan  dengan  Pejabat  bersama Anggota  BPK  dan/atau  Auditor  Utama/  Kepala Perwakilan  dengan  Pejabat  dan  bertempat  di Kantor  BPK.  Pembahasan  tersebut  dilakukan dalam  jangka  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  setelah Resume  Pemantauan  Tindak  Lanjut  diterima  oleh Pejabat.  Berita  Acara  dan  Resume  Pembahasan disampaikan kepada Pejabat sebagai bahan untuk melakukan  tindak  lanjut  dalam  jangka  waktu  30 (tiga puluh) hari. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)  hari  setelah  Berita  Acara  Pembahasan disampaikan  kepada  Pejabat,  rekomendasi  tetap tidak  ditindaklanjuti,  BPK  segera  melaporkan kepada instansi yang berwenang.
3. Hambatan  Yang  Dihadapi  Oleh  Badan Pemeriksa Keuangan Dalam
Pelakasanaan  Sistem  Audit  Keuangan Negara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Reformasi  ketatanegaraan  yang  ditandai dengan  amandemen  Undang-Undang  Dasar Republik  Indonesia  Tahun  1945,  telah  mengubah struktur ketatanegaraan khususnya pola hubungan kelembagaan  diantara  lembaga  Negara.  Dalam pasal 1 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945  menyebutkan  bahwa  : “Kedaulatan  berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang  Dasar”.  Dengan  demikian  mekanisme pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  oleh  Undang- Undang  Dasar  kemudian  didistribusikan  kepada lembaga  Negara  sesuai  dengan  kewenangan konstitusionalnya. Dalam konteks pengelolaan dan tanggung  jawab  keuangan  Negara,  perubahan terhadap  Pasal  23  UUD  NRI  Tahun  1945, menegaskan  dan  menempatkan  BPK  sebagai “satu”  lembaga  Negara  yang  melaksanakan kedaulatan rakyat melalui kewenangan konstitusionalnya  untuk  memeriksa  pengelolaan dan  tanggung  jawab  keuangan  Negara.  Dengan demikian terjadi perubahan paradigma pengelolaan keuangan Negara yang sebelumnya memposisikan DPR  sebagai  pemegang  kekuasaan  dibidang keuangan  Negara (otorisator) melalui  hak budget (begrooting) dan  BPK  merupakan  lembaga  yang auxiliary terhadap fungsi pengawasan yang dimiliki
oleh  DPR  dan bertanggung  jawab  kepada  DPR dalam mengawasi kinerja Pemerintah.
Konteks  keuangan  Negara  yang  tercermin dalam  APBN  bukanlah  semata-mata  merupakan kewenangan  DPR  sebagai  bagian  dari  fungsi anggaran (begrooting), yang kemudian digambarkan  sebagai maghtiging atau autorisatie, melainkan secara ketatanegaraan dapat dikatakan merupakan  perpaduan  kedaulatan  rakyat  yang dilaksanakan bersama oleh Pemerintah (Presiden), DPR,  dan  BPK  sesuai  dengan  kewenangannya memeriksa  pengelolaan  dan  tanggung  jawab keuangan  Negara. Hasil  pemeriksaan  tidak  hanya diserahkan  kepada  DPR  melainkan  kepada lembaga lain sesuai kewenangannya.
Reformasi  dibidang  pengelolaan  dan tanggung  jawab  keuangan  Negara  khususnya pelaksanaan  pemeriksaan  pengelolaan  dan tanggung  jawab  keuangan  Negara  yang ditandai dengan  perubahan  terhadap  Pasal  23  UUD  NRI Tahun  1945  tidak  serta  merta  diikuti  dengan penguatan  kelembagaan  BPK  terkait  dengan kewenangannya,  dimana  sampai  saat  ini  BPK belum mampu melaksanakan tugas konstitusionalnya  secara  maksimal.  Justru penegasan  yuridis  dari  kewenangan  BPK  ini kemudian  menimbulkan  persoalan  tumpang tindihnya obyek pemeriksaan yang melibatkan BPK sebagai  lembaga  pemeriksa  pengelolaan  dan tanggung  jawab  keuangan  Negara  dengan  Aparat Pengendalian Intern Pemerintah (APIP).
200
Banyaknya  lembaga  pengawasan  dalam struktur  kelembagaan  pemerintahan  sebenarnya tidak  mengandung  efektifitas  dalam  proses pelaksanaannya.  Hal  demikian  disebabkan kemungkinan  terjadinya  tumpang  tindih  sangat besar yang akibat adanya, dalam suatu waktu yang bersamaan  atau  dalam  jangka  waktu  yang  dekat, dua  aparat  pengawasan  fungsional  atau  lebih melakukan  pemeriksaan  terhadap  instansi/  proyek tertentu dengan sasaran yang sama. 11
Sebenarnya  tumpang  tindih  demikian  tidak akan  terjadi  jika  terdapat  pengelompokkan  atas dasar kewenangan unit pengawas intern yang ada. Sebab  sesuai  dengan  struktur  pengawasan  yang dianut  dalam  ICW  1925,  dimana  pelaksanaan APBN  didasarkan  atas administratief  beheer dan comptable  beheer,  maka  pengawas  intern  akan membagi atas salah satu diantaranya atau kedua- duanya.
Perbedaan tugas pemeriksaan yang tersebut sebenarnya  akan  terdeskripsikan  suatu  pola pengawasan  berjenjang.  Pengawasan  tersebut pada  dasarnya  dilakukan  dimana  aparat pengawasan  yang  lebih  tinggi  tingkatnya  secara hierarkis  organisatoris  melaksanakan  tugas  yang lebih  luas  pendekatannya    atau  lebih  makro wawasannya  daripada  aparat  pengawasan  yang lebih  rendah.  Dengan  perkataan  lain,  sasaran
11 Gandhi,  2000, Sistem  Pemeriksaan  Keuangan  Negara, Jakarta,  Makalah  yang  disampaikan  dalam  Lokakarya Reformasi  Sistem  Pengelolaan  Keuangan  Negara, halaman 49.
pengawasan  aparat-aparat  pengawasan  berbeda satu sama lain, tergantung mana yang lebih ekstern dan mana yang lebih intern. 12
Problematika  tumpang  tindihnya  kemudian direspon  dengan  cara  lain  yaitu  mengatur sinergisitas  antara  BPK  dengan  APIP  melalui perangkat  Undang-Undang  dibidang  pengelolaan keuangan Negara. Secara kuantitas sinergisitas ini dapat dikatakan sebagai terobosan solutif yang baik dimana  kemudian  dapat  membantu  BPK  untuk mencapai semua aspek pengelolaan dan tanggung jawab  keuangan  Negara  yang  menjadi kewenangannya sehingga pada tahap pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara tersebut,  hasil  pemeriksaannya  berjalan  efektif. Namun  pada  sisi  kualitas  pertanggungjawaban justru  terjadi  persoalan  yang  diakibatkan  oleh lemahnya  kedudukan  APIP  dari  sisi  kualitas independensi, sumber daya manusia, kelembagaan dan  jabatan.  Dengan demikian  dapat  dikatakan pelaksanaan  sinergisitas  ini  justru  melemahkan posisi  BPK  sebagai  pemegang  kuasa  dibidang pemeriksaan  dan  pengelolaan  tanggung  jawab keuangan  Negara.  Apabila  dicermati  maka  dapat dikatakan  bahwa  reformasi  hukum  keuangan Negara  masih  jauh  dari  tuntas  dan  menjamin kepastian  hukum.  Mengingat  bahwa  perubahan-
12 Dani  Sudarsono,  2000, Interaksi  Eksternal  Auditor Pemerintah  dan  Internal  Auditor  Pemerintah  :  Antara Harapan  dan  Kenyataan,  Jakarta,  Makalah yang disampaikan  dalam  Seminar Reinventing Auditor  Internal Pemerintah  yang  diselenggarakan  Pusat  Pengembangan Akuntasi dan Keuangan, halaman 2.
201
perubahan itu masih belum menghapuskan aspek- aspek  yang  dapat  menghambat  pelaksanaannya. Terutama  yang  berkaitan  dengan  kepastian  dan kewenangan  lembaga  yang  melakukan  audit  dan pemeriksaan  terhadap  keuangan  Negara.  Dalam hal  ini  menyangkut  mengenai  cara  untuk menyederhanakan  prosedur  pemeriksaan  dan pertanggungjawaban  keuangan  Negara,  sehingga transparansi  atau  keterbukaan  informasi  bagi kepentingan pemeriksaan menjadi mudah dan guna menghilangkan  prasangka  atau  dugaan  adanya penyimpangan bahkan korupsi.

## C. PENUTUP
1. Simpulan
a) Proses  audit  yang  dilakukan  BPK  pada dasarnya  merupakan  salah  satu  kegiatan yang terjadi pada akhir kegiatan pengelolaan anggaran (post  audit).  Proses  audit  dalam konteks  ini  lebih  ditekankan  pada  evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah dan  pemeriksaan  terhadap  kesesuaian pelaksanaan  kegiatan  dengan  prosedur administrasi  keuangan  Negara.  Kelemahan dari  proses  audit  yang  dijalankan  tersebut adalah  auditor  tidak  dapat  melakukan evaluasi  dan  verifikasi  terhadap  proses pengalokasian.  Selain  itu  dengan  hanya melakukan post  audit maka  auditor  tidak dapat memahami permasalahan dan kendala yang sebenarnya sudah terjadi dalam proses
penganggaran.  Kenyataan  ini  menyebabkan pemerintah  sebagai  institusi  yang  diaudit tidak dapat melaksanakan rekomendasi dari BPK  secara  maksimal  sehingga  kinerja  dan efisiensi pengelolaan keuangan Negara tidak dapat  ditingkatkan.  Menyadari  hal  tersebut, maka saat ini perlu dilakukan pembaharuan konsep  audit  keuangan  Negara  secara menyeluruh.  Kegiatan  audit  yang  dilakukan oleh  institusi  pemeriksa  seharusnya  secara integral  berperan  dalam  seluruh  proses pengelolaan  keuangan.  Peranan  auditor dalam  setiap  tahapan  dalam  siklus pengelolaan  keuangan  Negara  dapat berjalan secara dinamis, fleksibel tetapi tetap akurat.
b) Hubungan  BPK  dengan  DPR  secara  umum formal  dituangkan  dalam  Pasal  7  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2006 tentang  Badan  Pemeriksa  Keuangan.
Penyerahan  hasil audit  dari  BPK  kepada DPR tersebut merupakan salah satu Fungsi Pengawasan  DPR  atas  pelaksanaan Undang-Undang  dan  APBN  sebagaimana yang  tertuang  dalam  Pasal  70  ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2014 tentang  Susunan  dan  Kedudukan  Majelis Permusyawaratan Rakyat  (MPR),  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan  Daerah  (DPD),  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD).  Dalam
melaksanakan  fungsi  pengawasan  antara DPR  dan  BPK  mempunyai  hubungan fungsional  secara  timbal  balik  yaitu  hasil pemeriksaan/  pengawasan  yang  dilakukan oleh BPK merupakan bahan bagi DPR untuk melaksanakan fungsi pengawasan.
Sedangkan DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan  tersebut  dapat  memerintahkan kepada  BPK  untuk  melakukan  tindakan tertentu sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan  dan DPR  dapat  meminta kepada  BPK  untuk  melakukan  atau mengaudit  terhadap  unsur  yang  dipandang oleh  DPR  untuk  ditindaklanjuti  yang berkaitan  dengan  proses  penyelesaian terhadap pengelolaan keuangan Negara.
c) Reformasi  dibidang  pengelolaan  dan tanggung  jawab  keuangan  Negara khususnya pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan Negara  yang  ditandai  dengan  perubahan terhadap  Pasal  23  UUD  NRI  Tahun  1945 tidak  serta  merta  diikuti  dengan  penguatan kelembagaan BPK terkait dengan kewenangannya,  dimana  sampai  saat  ini BPK  belum  mampu  melaksanakan  tugas konstitusionalnya  secara  maksimal.  Justru penegasan yuridis dari kewenangan BPK ini kemudian  menimbulkan  persoalan  tumpang tindihnya  obyek  pemeriksaan  yang melibatkan BPK sebagai lembaga pemeriksa
pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan Negara  dengan  Aparat  Pengendalian  Intern Pemerintah  (APIP). Problematika  tumpang tindihnya  kemudian  direspon  dengan  cara lain yaitu mengatur sinergisitas BPK melalui perangkat Undang-Undang dibidang pengelolaan  keuangan  Negara.  Secara kuantitas  sinergisitas  ini  dapat  dikatakan sebagai  terobosan  solutif  yang  baik  dimana kemudian  dapat  membantu  BPK  untuk mencapai  semua  aspek  pengelolaan  dan tanggung  jawab  keuangan  Negara  yang menjadi  kewenangannya  sehingga  pada tahap  pemeriksaan  pengelolaan  dan tanggung  jawab  keuangan  Negara  tersebut, hasil  pemeriksaannya  berjalan  efektif. Dengan demikian dapat dikatakan pelaksanaan sinergisitas ini justru melemahkan posisi BPK sebagai pemegang kuasa dibidang pemeriksaan dan pengelolaan  tanggung  jawab  keuangan Negara.  Apabila  dicermati  maka  dapat dikatakan bahwa reformasi hukum keuangan Negara masih jauh dari tuntas dan menjamin kepastian  hukum.  Mengingat  bahwa perubahan-perubahan  itu  masih  belum menghapuskan  aspek-aspek  yang  dapat menghambat  pelaksanaannya.  Terutama yang  berkaitan  dengan  kepastian  dan kewenangan lembaga yang melakukan audit dan  pemeriksaan  terhadap  keuangan
Negara. Dalam hal ini menyangkut mengenai cara
menyederhanakan prosedur pemeriksaan  dan  pertanggungjawaban keuangan  Negara,  sehingga  transparansi atau keterbukaan informasi bagi kepentingan pemeriksaan  menjadi  mudah dan  guna menghilangkan  prasangka  atau  dugaan adanya penyimpangan bahkan korupsi.
2. Saran
a) Pemerintah  segera  mengatur  kembali keberadaan  BPKP  atau  bahkan  bila  perlu keberadaan  BPKP  dihapuskan  sehingga tidak  terjadi  tumpang  tindih  yang menyangkut dengan pemeriksaan keuangan Negara  sehingga  amanat  Pasal  23E  UUD 1945  yang  menyatakan  bahwa  : “Untuk memeriksa  pengelolaan  dan  tanggung jawab  keuangan  Negara  ,  diadakan  satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri”, dapat segera terwujud yang mana hanya BPK  saja  sebagai  “satu”  lembaga Negara  yang  melaksanakan  kedaulatan rakyat melalui kewenangan konstitusionalnya
untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
Negara.
b) Penguatan  dari  sisi  yuridis  terhadap  BPK juga  haruslah  disertai  dengan  penguatan aspek kelembagaan mulai dari kualitas dan kuantitas  sumber  daya  manusia,  serta sarana-prasarana  mengingat  luasnya
pemeriksaan dan jangka waktu penyerahan hasil pemeriksaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie, Jimly, 2006, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar  Demokrasi, Jakarta:  Konstitusi Press.
Marzuki,  Peter  Mahmud, 2004, Penelitian  Hukum,
Jakarta: Kencana Prenada Media.
Gandhi,  2000, Sistem  Pemeriksaan  Keuangan Negara, Jakarta, Makalah yang disampaikan dalam  Lokakarya  Reformasi  Sistem Pengelolaan Keuangan Negara.
Kansil,  C.S.T,  Christine  Kansil,  2008, Hukum Keuangan  dan  Perbendaharaan  Negara, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
Kusnard,  Moh.  dan  Bintang  R.  Saragih,  2009, Susunan  Pembagian  Kekuasaan  Menurut Sistem UUD 1945, Jakarta: Gramedia.
M.  Hadjon,  Philipus,  Tatiek  Sri  Djatmiati,  G.H. Addink  &  J.B.J.M  Ten  Berge,  2011, Hukum Administrasi  dan  Tindak  Pidana  Korupsi, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Soehino,  1984, Hukum  Tata  Negara  Hubungan Fungsional  Lembaga  Negara  Tingkat  Pusat Menurut UUD 1945, Yogyakarta: Liberty.
Sudarsono, Dani, 2000, Interaksi Eksternal Auditor Pemerintah dan Internal Auditor Pemerintah : Antara  Harapan  dan  Kenyataan,  Jakarta  : Makalah yang  disampaikan  dalam  Seminar Reinventing Auditor  Internal  Pemerintah yang diselenggarakan Pusat Pengembangan Akuntasi dan Keuangan.