## MENCARI HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI ANAK MELALUI DIVERSI
Rr. Putri A. Priamsari 1
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jalan Imam Bardjo, S.H. No. 1-3, Kampus Pleburan, Semarang 50241 priamsari69aiu@gmail.com

## ABSTRACT
The search for a just law for children through diversion, is often used only to divert child offenders from imprisonment, without no understanding of the concept of restorative justice. The obligation for police, prosecutors and judges to provide diversion in each stage of handling the case, does not guarantee that retroactive justice for child perpetrators will be realized, because the implementation of the diversion does not give priority to the child’s welfare and its influence on the child’s psychology. The regulation of diversion in PERMA No. 4 of 2014 concerning Diversion obligates diversion to be provided for child perpetrator  of  a  serious  crime  in  its  indictment  that  is  arranged  in  such  away,  proving  that  legal processes for child perpetrators within the concept where the child perpetrator may not be necessarily guilty until proven validly and convincingly, provides retroactive justice for both the child perpetrator and the victim.

## Key words : Diversion; Restorative Justice; Children

## ABSTRAK
Mencari  hukum  yang  berkeadilan  bagi  anak  melalui  diversi, tidak  jarang  justru  dimanfaatkan  hanya untuk  menghindarkan  pelaku  anak  dari  pidana  penjara  saja,  tanpa  benar-benar  memahami  konsep keadilan restoratif. Kewajiban bagi Polisi, Jaksa dan Hakim untuk melaksanakan diversi pada tiap-tiap tahap penanganan perkara, tidak menjamin keadilan restoraktif bagi pelaku anak akan terwujud, karena pelaksanaan  diversi  tidak mengedepankan tentang  kesejahteraan  anak  dan  pengaruhnya  terhadap psikologi  anak. Pengaturan  diversi  dalam PERMA Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Diversi yang mewajibkan diversi tetap dilaksanakan terhadap anak pelaku pidana berat dalam hal dakwaan disusun sedemikian  rupa, membuktikan  bahwa proses hukum bagi  pelaku  anak dalam  suasana  ramah  bagi anak dengan konsep pelaku anak dianggap belum tentu bersalah hingga terbukti sah dan meyakinkan, justru lebih memberikan keadilan restoraktif bagi pelaku anak dan korban.
Kata kunci : Diversi; Keadilan Restoratif; Anak.
1 Jaksa pada Kejaksaaan Agung Republik Indonesia

## 1. PENDAHULUAN
Anak  adalah  amanah  Tuhan  Yang  Maha Esa,  dimana  dalam  dirinya  melekat  harkat  dan martabat  sebagai  manusia  seutuhnya.  Sebagai seorang  individu,  setiap  anak  baik  yang  telah dilahirkan  maupun  yang  masih  didalam kandungan harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak  tersebut  meminta.  Hal  ini  sesuai  dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child, 1989, New York) yang telah diratifikasi  oleh  Pemerintah  Indonesia  melalui Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990. Dukungan  pemerintah  Indonesia  sebenarnya telah mendahului konvensi tersebut, karena pada tahun  1979  di  negara  Indonesia  telah diundangkan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang kemudian diikuti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  yang  kini  telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  tentang  Perlindungan  Anak  sebagai implementasi  bahwa  negara  Indonesia  telah meratifikasi konvensi tersebut, dimana kesemuanya  mengemukakan  prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan  terbaik  bagi  anak,  kelangsungan hidup  dan  tumbuh  kembang  anak,  dan menghargai partisipasi anak.
Menurut  UNICEF,  tidak  kurang  dari  4000 anak  Indonesia  diajukan  ke  pengadilan  setiap tahunnya  dengan  laporan  tindak  pidana  yang tergolong ringan seperti pencurian, penganiayaan, menyebarkan  berita  bohong  (hoax)  dll. Dengan
masuknya seorang anak ke dalam penjara, tentu akan mempengaruhi tumbuh kembang dan masa depan bagi  si  anak.  Hal  tersebut  disebabkan anak-anak yang dipenjara dan ditahan sering kali tidak  mendapat  bimbingan  dan  fasilitas  yang dibutuhkan untuk perkembangan jiwa mereka.
Fakta  atas kurangnya  perhatian terhadap permasalahan  anak  yang  berkonflik  dengan hukum ini juga nampak pada anak yang terpaksa ditempatkan  bersama-sama  dengan  tahanan dewasa,  sehingga  meningkatkan  resiko  anak menjadi  korban  kekerasan,  pelecehan,  dan penyiksaan dari orang dewasa. Buruknya kualitas makanan,  penggunaaan  alkohol  dan  peredaran narkoba,  serta  penyakit  yang  tidak  mendapat pengobatan layak menjadi masalah selanjutnya.
Sementara  itu  dari  perspektif  ilmu pemidanaan, meyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap  pelaku  anak  (delinkuen)  beresiko merugikan  perkembangan  jiwa  anak  dan mempengaruhi  masa  depannya.  Kecenderungan merugikan ini adalah akibat dari efek penjatuhan pidana  terhadap  anak,  terutama  pidana  penjara yang setelahnya akan melekat stigma (cap jahat).
Menurut guru besar Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., bahwa  hukum  sebagai  perlindungan  sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dengan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial.
Sistem peradilan  di  Indonesia  yang menawarkan  alternatif  lain  untuk  menyelesaikan perkara anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,
diharapkan  mampu  menjadi  jalan  keluar  yang terbaik  bagi  anak  dalam  mencari  hukum  yang berkeadilan. Proses peradilan akan lebih kondusif bagi  kepentingan  anak  dan  dilaksanakan  dalam suasana ramah anak, yang akan memungkinkan bagi anak tersebut untuk  ikut  serta  didalamnya dan menyampaikan suaranya secara bebas.
Peradilan  pidana  anak  termasuk  dalam Juvenile Justice System yang memiliki arti, segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait dalam penanganan  kasus-kasus  kenakalan  anak (Trajanowicz, 1992). Dengan demikian diharapkan,  setiap  pemidanaan  yang  diberikan kepada  anak,  harus  memperhatikan  unsur psikologis anak, sehingga tujuan dari pemidanaan anak tersebut dapat tercapai tanpa menimbulkan resiko  terancamnya  jiwa  anak  yang  berhadapan dengan hukum. Hal ini dipertegas di dalam United Nations  Standard  Minimum  Rules  for  the Administration of Juvenile Justice, dimana tujuan peradilan  anak  adalah  sistem  peradilan  pidana yang  mengutamakan  kesejahteraan  remaja/anak dan  akan  memastikan  bahwa  reaksi  apapun terhadap remaja/anak  yang  melanggar  hukum akan  sepadan  dengan  keadaan-keadaan,  baik pada  anak  sebagai  pelanggar  hukum  maupun perbuatan  pelanggaran  hukumnya  (United Nations,  “United  Nations  Standard  Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice”, http://www.un.org/documents/ga/ res/40/a40r033.htm, diakses 8 Oktober 2018).
Dua  faktor,  yang  medasari  filosofis penanganan terhadap pelaku pelanggaran hukum usia anak, yaitu:
1. Anak  dianggap  belum  benar-benar  mengerti akan kesalahan yang telah dilakukannya,
2. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak diyakini  lebih  mudah  dibina, didik  dan disadarkan  akan kesalahan  yang  sepatutnya tidak ia lakukan.
Hukum positif Indonesia, mengatur tentang perlindungan  anak  dan  metode  penyelesaian perkara  pidana  bagi  anak di  dalam Undang- Undang  Dasar  1945  sebagai  konstitusi  Negara yang  menyebutkan  bahwa  “setiap  anak  berhak atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan  dan  diskriminasi”  (Pasal  28B  ayat  (2) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945). Selain  itu, Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  (selanjutnya  disingkat Undang-Undang  SPPA) memberikan salah  satu reformasi  pemidanaan  di  Indonesia  karena  di Undang-Undang ini mengatur masa  penahanan yang  lebih  singkat, upaya  penangguhan penahanan  serta  diaturnya  kewajiban  para penegak  hukum  dalam  mengupayakan  diversi (penyelesaian pidana bagi anak melalui jalur non formal)  pada  seluruh  tahapan  proses  hukum. Dengan  demikian, pelaku  pidana  anak  yang tertangkap, masih  mendapat  kesempatan  untuk tidak dipenjarakan demi masa depannya.
Pada tingkat  penuntutan,  Penuntut  Umum wajib  mengupayakan  Diversi,  sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban tersebut, untuk itu perlu  peraturan  yang  mengatur  tata  cara pelaksanaan  Diversi  yang  baku,  standar  serta mengikat  bagi  seluruh  Penuntut  Umum,  demi
optimalisasi  pelaksanaan  tugas  Kejaksaan Republik  Indonesia  dalam  proses  penanganan Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Atas dasar hal tersebut, pada 15 April 2015 Jaksa Agung  Republik  Indonesia H.M.  Prasetyo,  telah mensahkan Peraturan  Jaksa  Agung  Republik Indonesia (PERJA) Nomor : PER-
006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan
Diversi Pada Tingkat Penuntutan.
Prinsip non diskriminasi yang mengutamakan  kepentingan  terbaik  bagi  anak, juga mendorong  lahirnya  PERMA  2014  tentang diversi,  karena  Lembaga  Pemasyarakatan dianggap  bukanlah  jalan  untuk  menyelesaikan permasalahan  anak  bahkan  dikhawatirkan  di dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  rawan  terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.
Problematika  yang  kemudian  muncul adalah, benarkah diversi merupakan satu-satunya jalan  keluar  terbaik  dalam  menangani  perkara pidana anak yang diharap mampu menghadirkan keadilan  restoratif  ataukah  diversi  hadir  hanya sekedar  menjadi  sarana alternatif  untuk menghindarkan  pelaku  anak  dari  proses hukum dan  penjara, tanpa  mengedepankan  sisi kesejahteraan  dan  pengaruhnya  terhadap psikologi anak, dan apakah seluruh subjek hukum dalam  pelaksanaan  diversi,  termasuk  pelaku anak, korban, para pihak, hingga aparat penegak hukum,  telah  mampu  menerapkan  diversi  yang seharusnya syarat  dengan  nilai-nilai Restorative Justice, sementara proses hukum yang selama ini dihindari justru dilingkupi kondisi-kondisi istimewa yang  betrbaik  bagi  anak,  mulai  dari  penangan oleh aparat yang memiliki sertifikasi anak, proses
hukum yang ramah anak, lengkap dengan fasilitas pendukung  khusus  anak  dan  jaminan  bahwa pelaku  anak  tetap  dianggap  tidak  bersalah, hingga terbukti sah dan meyakinkan (presumption of innocent).

## 2. PEMBAHASAN

## 2.1. Urgensi  Diversi Dalam  Penanganan Perkara Pidana Anak
Keterkaitan antara asas atau kebijakan yang disebut dikresi  (Discretion),  diversi  (Diversion)  dan keadilan  restoratif  (Restorative  Justice) nampak apabila  dilihat  dari  sudut  pandang  teori. Diskresi (dalam  bahasa Perancis  disebut pouvoir discretionnaire)  ataupun (dalam  bahasa  Jerman disebut Freies Ermessen,) menurut pendapat Saut P.  Panjaitan merupakan  suatu  bentuk penyimpangan  terhadap  asas  legalitas  dalam pengertian wet  matigheid  van bestuur, yang merupakan  ”pengecualian”  dari  asas  legalitas. Sementara Muchsan, menyatakan  bahwa dasar pijakan  diskresi  ada  2  (dua)  yaitu:  Dasar Hukum/Yuridis, yaitu menyangkut ketentuan formal; dan  Dasar  Kebijakan,  yaitu  menyangkut  manfaat (Simamora,  Janpatar, Efektivitas  Penggunaan Diskresi dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan yang  Baik,  www.akademik.nommensen-id.org, diakses tanggal 25 April 2014). Sementara, Diversi adalah penyelesaian perkara pidana melalui jalur di luar  hukum  pidana (non  formal). Sedangkan pengertian  keadilan  restoratif (Restorative  Justice) adalah  ide  keadilan  yang  didasarkan  pada kesepakatan antara para pihak yang terkait (pelaku dan  korban) dengan  tindak  pidana, untuk  mencari solusi dalam  memulihkan keadaan  sebagaimana
sebelum  tindak  pidana terjadi  dan  bahkan menjadikan semua pihak lebih baik.
Keadilan  Restoratif  didasarkan  pada  5 prinsip dalam pemikiran berikut : Five Principles of Restorative Justice (Dowd, 2015) :
1. Focuses  on  harms  and  consequent  needs (victims',  but  also  communities'  and offenders').
2. Addresses  obligations  resulting  from  those harms  (offenders'  but  also  families', communities' and society's).
3. Uses inclusive, collaborative processes.
4. Involves  those  with  a  legitimate  stake  in  the situation  (victims,  offenders,  families, community members, society).
5. Seeks to put right thewrongs 233. dengan demikian, dalam konteks bahasan ini dapat dipahami  bahwa  diversi dalam  perkara  anak, lahir karena adanya asas diskresi yang dimiliki oleh pihak yang  berwenang  (Penyidik,  Jaksa,  dan  Hakim) dalam rangka mencapai keadilan restoratif.
Salah  satu  bentuk  diskresi  adalah memberikan  kewenangan  kepada  Penyidik, Jaksa,  dan  Hakim  untuk  melakukan  diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pengertian  keadilan  restoratif  adalah a  form  of conflict  resolution  and  seeks  to  make  it  clear  to the offender that the behaviour is not condoned, at  the  same  time  as  being  supportive  and respectful of the individual (Morris and Maxwelle, 2001).  Dalam  konteks  pemidanaan,  pendekatan keadilan  restoratif  sejalan  dengan  model keseimbangan  Kepentingan  (Muladi, 1995). Karena itu, asas daad-dader-slachtoffer-Strafrecht mestinya  mulai  diimplementasikan  dalam  hukum
pidana (Amrullah, 2008) Keadilan restoratif dapat diterapkan  pada  seluruh  proses  penegakan hukum pidana, tidak hanya pada satu proses saja.
Keadilan  restoratif  bukan merupakan  asas melainkan  filsafat  dalam  proses  peradilan  dan juga  filsafat  keadilan.  Keadilan  restoratif  dapat dikatakan  sebagai  filsafat  peradilan,  karena merupakan  dasar  dalam  penyusunan  lembaga peradilan.  Dengan  demikian,  dapat diartikan bahwa keadilan restoratif adalah suatu rangkaian proses  peradilan  yang  pada  dasarnya  bertujuan untuk me-restore (memulihkan kembali) kerugian yang  diderita  oleh  korban  kejahatan (Mudzakir, Analisis  Restorative  Justice:  Sejarah,  Ruang Lingkup, dan Penerapannya, http://pkbh. uii.ac.id, diakses  tanggal  26  April  2014), masyarakat  dan para pihak terkait.
Pendekatan  keadilan  restoratif  merupakan perkembangan  terakhir  dari  paradigma  peradilan pidana,  yaitu  diawali  dengan Retributive  Justice, dilanjutkan dengan Rehabilitative Justice, kemudian ada Alternative  Justice,  kemudian  diperbaiki  lagi dengan Transitional Justice, dan akhirnya digantikan oleh Restorative Justice.
Berdasarkan  sejarah  di  beberapa  negara, pelaksanaan  Diversi  pada  awalnya gagal  di Amerika,  tetapi  berhasil  di  Belanda,  Denmark, Italia,  Jerman,  Perancis,  pada  tahun  1969 (Marlina, 2010) kemudian  diperbaiki  sistemnya yang akhirnya sukses di beberapa negara dalam penyelesaian  tindak  pidana  tertentu  dan  pelaku- pelaku tertentu. Meskipun tidak ada kesepakatan tentang  pengertian  keadilan  restoratif,  namun mayoritas  definisi  berfokus  pada  proses  yang melibatkan  semua  pihak  yang  berkepentingan
untuk  menyelesaikan  pelanggaran  hukum  dan bertujuan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut.
Akar filsafat keadilan restoratif berdasarkan pemikiran  tersebut  diatas adalah  konsepsi keadilan  untuk  semua  (justice  for  all), berdasarkan  musyawarah  dalam  rangka merestorasi  keadaan pasca  terjadinya  peristiwa hukum secara manusiawi. Secara teoretis, sistem peradilan  pidana  anak  di  Indonesia  wajib mengutamakan  kepentingan  yang  terbaik  bagi anak  dan  berupaya  mengurangi  penyelesaian perkara  anak  di  pengadilan  pidana,  dan  jika terpaksa dipidana penjara, maka pidana tersebut hanya  dilakukan  sebagai  upaya  terakhir  dan dalam waktu yang singkat.
Wardaya dan Retna Ningrum berpendapat bahwa,  kesadaran  masyarakat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perlu diperlakukan  khusus  tidak  sebagaimana  orang dewasa  baru  disadari  sejak  penyelenggaraan peradilan anak kali pertama di Chicago pada 1889 (Wardaya dan Retnaningrum, 2011). Urgensi pelaksaan  diversi  pada  perkara  anak  didasari pada pemikiran berikut : saat ini ada pergeseran filsafat  pemidanaan  dari  awalnya  yang  bersifat restitutif (pembalasan) kemudian dimutasi menjadi bersifat prevensi (pencegahan), kemudian muncul teori  gabungan  (Widodo, 2012), dan  akhirnya berkembang  pemikiran  keadilan  restoratif  yang mengutamakan pemulihan. Pendekatan restoratif merupakan  paradigma  baru  dalam  pemidanaan yang  berbeda  dengan  pendekatan  keadilan retributif,  baik  konsep,  orientasi,  tujuan  maupun mekanisme pencapaiannya.
Keadilan  retributif  lahir  sebagai  reaksi terhadap  beberapa  kelemahan  pendekatan keadilan retributif. Pendekatan keadilan restoratif ini  sangat  positif  dan  berbeda  dengan  restribusi dan  rehabilitasi  yang  hanya  terbatas  terutama pada  perlindungan  korban,  bukan  pada  pelaku. Keadilan restoratif merupakan reaksi masyarakat global  yang dapat  digunakan  sebagai  pelengkap dari  sistem peradilan  pidana  yang  selama  ini banyak yang menggunakan pendekatan keadilan tradisional.
Mark  S.  Umbreit and Marilyn  Peterson Armour mengemukakan bahwa, restorative justice is viewed as complementary to the criminal justice  system  because  it  attends  to issues  that the traditional system neglects. Regardless of the position taken,  the  vision of  restorative  justice  is grounded  in  values  that  are  resonating  with  an increasingly  broad  range  of  individuals  and communities  throughout  the  world,  presenting many opportunities  for  new  and  widened  impact (Umbreit and Armour, 2004).
Diversi  adalah  salah  satu  bentuk penyelesaian  perkara  pidana  dalam  rangka pencapaian  keadilan  restoratif.    Bentuk  lainnya, misalnya  rekonsiliasi  antara  pelaku  dengan korban,  konferensi  keluarga  dan  masyarakat, upaya  perdamaian  dalam  masyarakat.    Hal  ini selaras  dengan  pemikiran Strickland,  bahwa more specific  technique  associated  with restorative  justice,  include  diversion,  victim- offender reconciliation, victim impact panel, victim- offender  statements, family  or  communiuty conferencing,  community  peace-making  or
centencing  cyrcles,  reintegrative  shamming,  and prisoneers assistence program (Stickland, 2004).
Keadilan  restoratif  sebenarnya  bukan merupakan  budaya  baru bagi  bangsa Indonesia, namun  karena  dalam  masa  penjajahan  hukum adat  banyak  ditinggalkan  dan  diganti  dengan hukum  barat,  maka  keadilan restoratif dimarginalkan.  Setelah  ketentuan  ketentuan  dan sistem  hukum  barat  diragukan  efektivitas  dan efisiensinya  dalam penyelesaian  perkara  pidana yang  adil,  banyak  pihak  mengintrodusi  dan melaksanakan  keadilan  restoratif.    Dengan demikian,  konsep  keadilan  restoratif  bukan  lahir lebih dahulu, tetapi sudah ada dan dilaksanakan di masyarakat kemudian ditinggalkan, dan saat ini digunakan  lagi.  Buktinya,  dalam  hukum  pidana Majapahit  dikenal  istilah  “pati  bajampi”  yaitu sebagai  uang  pengganti  obat  yang  diberikan kepada  korban,  rekonsilisasi  antar-kepala  adat yang  ditandai  dengan  upaya  adat  di  sejumlah wilayah Indonesia.
Pendorong lahirnya  diversi  pada  perkara anak  di  Indonesia  antara  lain  dapat  dijabarkan sebagai berikut :
1. Terjadi  labelisasi  pada  anak  yang  pernah diproses  oleh  penegak  hukum  berdasarkan hukum  pidana  anak.  Bahkan  pada  beberapa kasus,  dalam  LAPAS  Anak  terjadi  prisonisasi (Widodo, 2012).
2. Pihak  LAPAS  Anak,  LAPAS  dan  RUTAN Dewasa  yang  di  dalam  nya  ada  blok  khusus Anak,  belum  semuanya  mempunyai  kemam puan  yang  memadai  untuk  pembinaan  dan pembimbingan anak. Selain itu, anak berisiko terkena  “prisonisasi”  di  dalam  lembaga
tersebut.  Karena  itu,  perlu  ada  langkah meminimalisasi  prisonisasi  dengan  cara menghindarkan  anak  dari  institusionalisasidi Rutan atau LAPAS.
3. Ada  keinginan  serius  dari  para  pihak  untuk mengurangi  atau  bahkan  menghilangkan dampak  negatif  dari  proses  peradilan  pidana bagi anak. Hal ini didasarkan pada data bahwa dalam  tahap  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan  di  pengadilan,  hak- hak  anak (pelaku)  ada  yang  terlanggar,  misalnya  anak tidak dapat sekolah karena ditahan di RUTAN dan LAPAS.
4. Selama  proses  peradilan,  pihak  korban  dan masyarakat  belum  mendapatkan  restitusi (pemulihan)  secara  memadai  sehingga putusan  pengadilan  sering  dianggap  belum mencerminkan  keadilan  bagi  korban  dan masyarakat. Hal  ini  terjadi  karena  keadilan sering ditafsirkan oleh orang sebagai keadilan terhadap pelaku saja, bukan pada korban dan masyarakat.
5. Beberapa  putusan  pengadilan  kadang  belum menunjukkan keberpihakan negara pada anak, anak  korban,  dan  masyarakat.  Mayoritas putusan  pengadilan  anak  adalah  penjatuhan pidana, dan jenisnya pidana penjara (Widodo, 2012).
6. Penegak  hukum  dan  para  pihak yang  terkait belum  terbiasa  melakukan  diversi  pada  anak yang berhadapan dengan  hukum  secara melembaga,  bahkan budaya  masyarakat menghendaki agar penyelesaian perkara anak lebih  suka  pengunaan  jalur  litigasi dibandingkan  dengan  jalur  litigasi.  Beberapa
anggota masyarakat bahkan sering menganggap diversi pada perkara anak yang dilakukan  oleh  Polri  merupakan  upaya membela  pihak  tertentu  (terutama  membela pelaku), sehingga perlu ada klarifikasi yuridis.
7. Perlunya  dasar  hukum  diversi  yang  jelas dalam  peraturan  perundang-undangan  (lex certa) yang dapat digunakan anak oleh Polisi, Jaksa,  dan Hakim agar  tidak  terjadi  salah sangka  dalam masyarakat.  Sebelum  ada  UU Sistem Peradilan Anak, dasar hukum diversi di kepolisian  adalah  pada  kebijakan  diskresi (discretion)  yang  kemudian  dituangkan  dalam dasar  hukum  dari  Kapolri  untuk  lingkungan Polri  atau  kesepakatan-kesepakatan  tertulis lain  antar-penegak  hukum  atau  antara  Polri dengan Kementerian lain.
2.2. Implementasi  Diversi  Untuk  Tiap Tahapan  Penanganan  Perkara  Di Indonesia
Implementasi diversi  dalam  sistem  hukum pidana  materiil  anak,  yaitu  pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  tentang  diversi dalam hukum sistem peradilan pidana anak, dan bagaimanakah  penerapan  peraturan  tersebut terhadap pelaku anak selama ini.
Hukum  pidana  materiil  adalah  aturan-aturan yang  menetapkan  dan  merumuskan  perbuatan- perbuatan  mana  yang  dapat  dipidana.  Hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan aturan-aturan pidana di luar KUHP yang juga berlaku bagi anak-anak. Hal ini dapat diketahui dari tiap rumusan dari tiap delik yang menyatakan  "barangsiapa",  maka  dalam  hal  ini termasuk didalamnya adalah anak-anak.
Ketentuan  dalam  KUHP  tentang  pidana bagi  pelaku  anak,  pada  awalnya  diatur  dalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47. Namun dengan dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor 3  tahun 1997  tentang  Pengadilan  Anak,  ketentuan  Pasal 45,  46  dan  Pasal 47  KUHP,  dinyatakan  tidak berlaku. Dimana aturan/sistem pemindaan dalam Pasal  45,  46  dan  Pasal  47  KUHP  tersebut kemudian diganti dengan ketentuan sanksi hukum pidana  terhadap  anak  dalam  Undang-Undang Perlindungan  Anak  (UUPA).  Dengan  demikian aturan/sistem pemindaan  lainnya  seperti:  cara pelaksanaan  pidana  (strafmodus),  percobaan, penyertaan,  perbarengan  (concursus),  tenggang waktu  daluarsa  penuntutan  dan  pelaksanaan pidana sebagai aturan umum dalam KUHP tetap berlaku bagi anak (Arief, 2007).
Menurut UUPA terhadap pelaku anak hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Pidana yang dapat  dijatuhkan  terhadap  pelaku  anak  berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang  dijatuhkan  dapat  berupa:  pidana  penjara; pidana  kurungan;  pidana  denda;  atau  pidana pengawasan.  Pelaku  anak  dapat  juga  dijatuhkan pidana  tambahan  berupa:  perampasan  barang- barang tertentu dan/atau pembayaran ganti rugi.
Melihat ketentuan  sanksi  yang  dapat dijatuhkan kepada pelaku anak, nampak terdapat sanksi yang sama dengan sanksi di dalam diversi, yaitu :
1. Pidana  tambahan  berupa  pembayaran  ganti rugi;
2. Mengembalikan  kepada  orang  tua,  wali  atau orang tua asuh;
3. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, latihan kerja;
4. Menyerahkan  kepada  Departemen  Sosial, atau  organisasi  sosial  kemasyarakatan  yang bergerak  di  bidang  pendidikan,  pembinaan, dan latihan kerja; atau
5. Teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.
Meskipun  terdapat  kesamaan  tentang  isi sanksi dalam UUPA dan sanksi diversi sedemikian rupa,  namun  diantara  keduanya  terdapat  pula perbedaan yang sangat prinsip, yaitu tentang format atau  cara  menentukan  sanksi  tersebut.  Bentuk- bentuk  sanksi  dalam  UUPA  merupakan  hasil keputusan  Hakim  setelah  melalui  proses pemeriksaan  dimuka  persidangan  (peradilan), sehingga sanksi ini merupakan putusan atau vonis. Berbeda dengan sanksi diversi, dalam hal ini sanksi- sanksi  diversi  semata-mata  diberikan  dengan pertimbangan  kepentingan  perlindungan  dan pembinaan  bagi  pelaku  anak.  Dalam  hal  ini  baik Polisi,  Jaksa  ataupun  Hakim  seketika  harus menghentikan proses hukum terhadap pelaku anak apabila  pelaksanaan  diversinya  berhasil.  Jadi, sanksi  dalam  diversi  bukan  karena  pertimbangan hasil  pembuktian  dan  berdasarkan  tuntutan  Jaksa Penuntu  Umum,  serta  keyakinan  Hakim  tentang kesalahan pelaku anak tersebut.
Pelaksanaan  diversi  dilatarbelakangi keinginan  untuk  menghindari  efek  negatif, khususnya  terhadap  jiwa  dan  perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses  pidananya  delakukan  melalui  sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh Aparat Penegak  Hukum  didasari  oleh  kewenangan
Aparat Penegak Hukum yang disebut discretion atau  dalam  bahasa  Indonesia dikenal dengan istilah diskresi.
Di  Indonesia,  pelaksanaan  diversi  sudah dilakukan  oleh  Penyidik  (Polisi)  sejak  proses penyidikan.  Dimana  pelaku  anak  yang  tertangkap kemudian dipertemukan dengan korban (anak/dewasa) dengan masing-masing pendampingnya (orang tua/wali) dan difasilitasi oleh Polisi sebagai Penyidik serta dihadirkan pula pihak- pihak yang terkait (pekerja sosial kemasyarakatan, ahli kesehatan, dll) untuk kemudian membicarakan jalan  keluar  yang  terbaik  bagi  anak  tanpa  melalui proses pidana secara konvensional. Proses diversi bagi  anak  tidak  jauh  berbeda  dengan  proses mediasi  bagi  orang  dewasa,  biasanya  hasil  dari musyawarah berupa pemberian sejumlah ganti rugi bagi korban dan penyerahan kembali kepada orang tua/wali atau ke panti sosial maupun pihak-pihak lain yang dianggap mampu untuk mendidik pelaku anak menjadi  lebih  baik.  Karena  pada  dasarnya  diversi bertujuan  untuk  memulihkan  atau  mengembalikan kondisi-konidisi  ideal  bagi  anak  sebagaimana sebelum peristiwa hukum terjadi.
Gagalnya proses  diversi  yang  diupayakan oleh Penyidik menyebabkan proses hukum terus dilanjutkan,  hingga  pelaku  anak  kemudian ditetapkan  sebagai  tersangka.  Namun  upaya diversi  tidak  berhenti  sampai  disitu  saja,  pada tingkat prapenuntutan, Jaksa selaku fasilitator pun wajib  menyelenggarakan  diversi  bagi  tersangka anak tersebut. Dalam hal ini, proses dan tata cara penyelenggaraan  diversi  oleh  Jaksa pun  sama dengan  upaya  diversi  yang  dilakukan  oleh penyidik.  Apabila  diversi  yang  diupayakan  oleh
Jaksa pada tahap penuntutan gagal, maka proses hukum terhadap tersangka anak tetap dilanjutkan hingga pelaku anak ditetapkan sebagai terdakwa.
Jaksa sebagai Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara dan barang bukti ke Pengadilan, maka Hakim anak yang ditunjuk pun juga harus menyelenggarakan upaya diversi, dan apabila  gagal  maka  terhadap  terdakwa  anak tersebut  akan  tetap  dilanjutkan  ke  tahap persidangan. Apabila Hakim anak telah membuka persidangan terhadap terdakwa anak, maka tidak dapat lagi dilakukan upaya diversi oleh siapapun bagi pelaku pidana anak.
Sekarang ini,  ketentuan  tentang  tata  cara pelaksanaan  diversi,  dapat  kita  temukan  dalam Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Bab II tentang  Diversi.  Dimana  perihal  tetang  syarat dapat  dilaksanakannya  diversi  tersurat  dalam Pasal  7  ayat  (2)  UU  SPPA,  sebagai  berikut  : “Diversi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilaksanakan  dalam  hal  tindak  pidana  yang dilakukan:  a.  diancam  dengan  pidana  penjara  di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.
Kedua syarat dapat dilaksanakannya upaya diversi tersebut adalah bersifat mutlak bagi setiap pelaku anak. Artinya, tidak semua pelaku pidana anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menempuh  upaya  diversi.  Disini  terdapat  2 kondisi  yang  menjadi sine  quanon bagi  tindak pidana  yang  telah  dilakukan  oleh  anak.  Dengan demikian,  pelaku  anak  yang  melakukan  tindak pidana  dengan  ancaman  diatas  7  tahun  atau diancam  pidana  dibawah  7  tahun,  namun
perbuatan  tersebut  merupakan  pengulangan tindak  pidana,  maka  bagi-nya  (pelaku  anak) tertutup  kesempatan  untuk  menempuh  upaya diversi pada tiap-tiap tahapan proses hukum.
Hal  senada  juga  tersurat  dalam  lampiran Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia Nomor  :  PER - 006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  Pada  Tingkat Penuntutan pada Bab II perihal Kewajiban Diversi Angka 1 huruf b.
Selain  itu,  komitmen  Kejaksaan  dalam mengoptimalkan  penyelenggaraan  upaya  diversi juga nampak dengan diterbitkannya Surat Edaran Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana  Umum (SEJAM  PIDUM) A.K.  BASYUNI  MASYARIF Nomor  : B-2309/E/EJP/07/2014 tanggal  24  Juli 2014,  yang  menyebutkan  bahwa “Pada  tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak  di  Pengadilan  Negeri  Wajib  diupayakan Diversi”,  sementara  pada  Pasal  25  ayat  (1) menyebutkan: “Register  Perkara  Anak  dan  Anak Korban wajib dibuat secara khusus oleh lembaga yang  menangani  perkara,  oleh  karena  itu dipandang  perlu  untuk  menyediakan  ruangan diversi dan membuat register perkara anak serta register perkara anak korban”.
2.3. Dapatkah  Perma  2014  Tentang  Diversi,
Menghadirkan Hukum Yang Berkeadilan Bagi  Anak  Yang  Syarat  Dengan  Nilai-

## Nilai Restorative Justice
Pengertian  diversi  di  Indonesia  selain sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA dan angka 4 huruf 1 lampiran Peraturan Jaksa  Agung  Republik  Indonesia Nomor  :  PER- 006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman  Pelaksanaan
Diversi  Pada  Tingkat  Penuntutan, dapat  pula ditemukan dalam dokumen manual pelatihan untuk polisi, yang menyebutkan “diversi adalah pengalihan penanganan  kasus-kasus  anak  yang  diduga  telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau  tanpa  syarat” (Apong  Herlina  :  2004). Sementara  dalam Black  Law  Dictionary,  konsep diversi dikenal dengan istilah divertion programme, yaitu (Garner, 2000) :  “Program  yang  ditujukan kepada  seorang  tersangka  sebelum  proses persidangan berupa community programme seperti pelatihan  kerja,  pendidikan  dan semacamnya dimana  jika  program  ini  dianggap  berhasil memungkinkan dia untuk tidak melanjutkan proses peradilan pidana selanjutnya”.
Mengenai  sistem  diversi,  maka  instrumen yang seringkali menjadi acuan dan rujukan adalah Convention  on  the  Rights  of  the  Child (CRC), dimana pada article 37-nya disebutkan, bahwa: “No child shall be deprived of her or his liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention, or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time”. Konvensi mana yang  kemudian  di  ratifikasi  oleh  Negara  Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Bahwa,  article  40.1  CRC  menjelaskan  yang  pada intinya  menyatakan  bahwa  agar  anak yang bermasalah  dengan  hukum  tetap  harus  dihormati hak dan martabatnya dan agar perlakuan terhadap anak dilakukan dengan mengingat usia anak serta reintegrasi sosial anak. Sementara pada article 40.3 CRC,  Indonesia  harus  melakukan  upaya  untuk mengintroduksi  diversi  terhadap juvenile  offender
dan  memastikan  bahwa  upaya  itu  berkesuaian dengan berbagai standar minimum yang ada.
Berdasarkan ketentuan  tentang  diversi tersebut maka  tidak  setiap  perkara  pidana  yang pelakunya  anak  langsung  masuk  ke  dalam peradilan pidana  anak,  melainkan  dapat diupayakan penyelesaian perkara melalui mediasi atau  musyawarah  sebagaimana  juga  diatur  di dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4 Tahun  2014 tentang  Pedoman  Pelaksanaan Diversi  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak (PERMA 2014).
Sebagai  aturan  lanjutan  mengenai  diversi yang  sebelumnya  tercantum  di  dalam  Undang- Undang SPPA, PERMA 2014 yang telah disahkan sejak  bulan  Juli  Tahun  2014  tersebut, mengandung materi  yang  dikemudian  hari  justru menimbulkan  kerancuan  dalam  pelaksanaan diversi  bagi  anak  yang  telah  berumur  12  tahun tetapi belum berumur 18 tahun atau telah berumur 12  tahun  meskipun  pernah  kawin  tetapi  belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
Pengertian ambigu tersebut  muncul  dikala Hakim  diwajibkan  untuk  mengupayakan  diversi dalam  perkara  anak  yang  didakwa  melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah 7  tahun  dan  juga  kepada  anak  yang  didakwa melakukan  tindak  pidana  dengan  ancaman penjara  pidana 7  tahun  atau  lebih  dalam  bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, akumulatif, maupun  kombinasi  (gabungan), vide  Pasal  3 PERMA 2014.
Aturan  tersebut  jelas-jelas  menimbulkan celah  hukum  dan  menyimpangi  aturan  dalam
Undang-Undang SPPA yang telah mensyaratkan 2  (dua)  kondisi  mutlak  sebagai  mana  tersebut diatas.  PERMA  2014,  menyediakan  kesempatan bagi  pelaku  anak  yang  telah  melakukan  tindak pidana dengan ancaman diatas 7 tahun atau lebih dengan  catatan  apabila  surat  dakwaan  disusun secara  subsidaritas,  alternatif,  akumulatif, maupun  kombinasi  (dimana  salah satu  pasalnya terdapat  pasal  dengan  ancaman  dibawah  7 tahun).
Hal  tersebut  nyata-nyata  menyimpangi filosofi  lahirnya  diversi  yang  sejatinya  hanya diperuntukkan bagi pelaku anak yang melakukan perbuatan  pidana  ringan,  itulah  mengapa pelaksanaan  diversi  dibatasi  hanya  terhadap pasal dengan ancaman di bawah 7 tahun. Dalam arti  sederhana,  hukum  pidana  seolah-olah memberikan keistimewaan terhadap tindak pidana ringan bagi pelaku anak.
Pertanggungjawaban pidana  bagi  anak sebagai  acuan, bahwa  penyelenggaraan diversi pun diselenggarakan sebagai alternatif pertanggungjawaban pidana yang syarat nilai-nilai keadilah  restoratif.  Dimana  pelaku  anak  tetap harus  mengakui  perbuatannya,  sehingga sebenarnya  tetap  dianggap  bersalah,  namun proses hukumnya diselesaikan secara restoratif.
Sejatinya,  upaya  diversi  memang  tidak diperuntukkan bagi pelaku anak yang melakukan tindak  pidana  berat,  karena  dalam  prakteknya, pertanggungjawaban  bagi  anak  dari  hasil  diversi kerap kali dilakukan oleh orang tua pelaku anak, misalnya  dalam hal  memberikan  ganti  rugi  bagi korban  dan  kewajiban  bagi  orang  tua  yang
dianggap mampu  untuk  mendidik  anak  menjadi lebih baik.
Seorang  anak  yang  melakukan  Tindak pidana  berat  (dengan  ancaman  diatas  7  tahun) sebaiknya  tetap  diproses  secara  hukum  dalam suasana  ramah  bagi  anak,  namun  tetap  dalam konsep  pelaku  anak  belum  tentu  dianggap bersalah,  hingga  terbukti  sah  dan  meyakinkan (presumption  of  innocent).  Artinya,  dalam kerangka  memberi  keadilan  bagi  korban  tindak pidana  berat  oleh  pelaku  anak,  maka  apabila kemudian  perbuatan  hukum  si  anak  terbukti, maka  anak  tersebut  harus  dihukum  yang  bukan hanya  pidana  penjara,  sementara  apabila  tidak terbukti  maka  anak  tersebut  tidak  akan  dihukum sama sekali.
Menurut  penulis,  tetap  melaksanakan proses  hukum  bagi  pelaku  anak  pidana  berat dalam suasana ramah bagi anak (yang ditangani oleh  Jaksa  Anak  dan  disidangkan  oleh  Hakim Anak melalui  proses  dan  tata  cara  persidangan tertutup  khusus  Anak) justru  lebih  efektif  untuk memberikan  keadilan  bagi  korban  dan menghindarkan  pelaku  anak  dari  trauma psikologis  yang  akan  dialaminya  apabila menempuh  proses  diversi  yang  tidak dipersyaratkan  harus  ditunjang  dengan  fasilitas- fasilitas tertentu bagi anak.

## 3. KESIMPULAN
Diversi pada perkara anak perlu dilakukan oleh  penegak  hukum  secara  terukur  dan  legal berdasarkan  UU  Sistem  Peradilan  Anak  dalam rangka  melindungi  anak,  anak  korban  dan kepentingan  masyarakat  secara  proporsional. Kelemahan  pelaksanaan  peradilan  pidana  anak,
kekurang mampuan  LAPAS,  LAPAS  Anak,  dan Organisasi  Kemasyarakatan  dalam  membina anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  selama  ini memicu lahirnya diversi.
Konsekuensi dilaksanakannya  diversi  bagi anak, mewajibkan para pihak yang terlibat dalam proses  dan  pasca diversi untuk menjamin kepentingan  terbaik  bagi  anak  dan  korban. Karena itu, pendidikan, pembinaan, pendampingan  dan  pengawasan  anak  yang berhadapan dengan  hukum  (baik  yang diselesaikan  dengan  diversi  maupun  yang diadili melalui  sistem  peradilan  pidana)  wajib dilaksanakan  secara  sistemik  berdasarkan  asas kepentingan  terbaik  bagi  anak  tanpa mengabaikan kepentingan korban dan masyarakat.
Beberapa  kesimpulan  yang  dapat  peneliti kemukakan, adalah sebagai berikut :
1. Urgensi pelaksaan diversi pada perkara anak didasari  pada  pemikiran keadilan  restoratif lahir  sebagai  reaksi  terhadap  beberapa kelemahan  pendekatan  keadilan  retributif. Pendekatan  keadilan  restoratif  ini  sangat positif  dan  berbeda  dengan  restribusi  dan rehabilitasi yang hanya terbatas terutama pada perlindungan korban, bukan pada pelaku. Oleh karenanya  pelaksanaan  upaya  diversi  harus ditunjang  dengan  berbagai  fasilitas  yang mendukung  kesejahteraan  anak  dan  lebih fokus pada dampak psikologis bagi anak.
2. Implementasi  diversi  untuk  tiap  tahapan penanganan  perkara  di  Indonesia  mulai nampak  sejak  diundangkannya  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan  Pidana  Anak  (UU  SPPA), dan komitmen  Kejaksaan  dalam  mengoptimalkan penyelenggaraan  upaya  diversi  juga terlihat dengan  diterbitkannya  Surat  Edaran  Jaksa Agung  Muda  Tindak  Pidana  Umum  (SEJAM PIDUM) A.K.  BASYUNI  MASYARIF Nomor  : B-2309/E/EJP/07/2014 tanggal  24  Juli  2014, selain  itu di dalam  lampiran  Peraturan  Jaksa Agung  Republik  Indonesia Nomor  :  PER - 006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan pada  Bab  II  juga  diatur  perihal  Kewajiban Diversi,  sebagaimana pengaturan  dalam Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun 2014  (PERMA  2014). Begitu  besar  komitmen para aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim)  dalam  menyelenggarakan  upaya diversi  bagi  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  pada  setiap  tahapan  proses pembuktian,  namun  peraturan  hanyalah  akan menjadi sebuah  peraturan  apabila  tidak ditunjang dengan aparat penegak hukum yang professional, oleh karenanya pemerintah perlu membekali  dan  mempersiapkan  para  aparat penegak  hukum  yang  memiliki  kemampuan dan keahlian khusus dalam menangani anak.
3. Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun 2014 tentang Diversi mengandung materi yang dikemudian  hari  justru menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan diversi, dimana Hakim diwajibkan untuk mengupayakan diversi dalam perkara anak yang didakwa melakukan tindak  pidana  dengan  ancaman  penjara  di bawah  7  tahun  dan  juga  kepada  anak  yang didakwa  melakukan  tindak  pidana  dengan
ancaman  penjara  pidana  7  tahun  atau  lebih dalam  bentuk  surat  dakwaan  subsidaritas, alternatif,  akumulatif,  maupun  kombinasi (gabungan). Pengaturan
tersebut, menyimpangi Undang-Undang  SPPA,  yang berarti
PERMA 2014  telah  gagal menghadirkan  hukum  yang  berkeadilan  bagi anak yang syarat dengan nilai-nilai Restorative Justice,  karena  tetap  menerapkan  proses hukum  terhadap  pelaku  anak  pidana  berat dalam  suasana  ramah  bagi  anak  (yang ditangani  oleh  Jaksa  Anak  dan  disidangkan oleh Hakim Anak melalui proses dan tata cara persidangan tertutup khusus Anak) justru lebih efektif untuk memberikan keadilan bagi korban dan  menghindarkan  pelaku  anak  dari  trauma psikologis  yang  akan  dialaminya  apabila menempuh  proses  diversi  yang  tidak dipersyaratkan  harus  ditunjang  dengan fasilitas-fasilitas  tertentu  bagi  anak. Dengan demikian, melakukan review terhadap Pasal 7 PERMA 2014 merupakah solusi terbaik untuk mengembalikan  kepercayaan  para  pencari keadilan, tindakan yang sangat mungkin untuk dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung  adalah membatalkan atau merubah isi pasal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Arief, Barda  N. (2007). Perkembangan  Sistem
Pemidanaan  di  Indonesia.  Semarang  : Pustaka Magister.
Garner, Bryan A. (2000). Black’s Law Dictionary.
Minnesotta : St. Paul Publishing.
Dowd, Nancy E. (2015). A New Juvenile Justice System  :  Total  Reform  for  a  Broken System. New York : University Press York. Marlina,  (2010). Perngantar  Konsep  Diversi  dan Restorative  Justice  dalam  Hukum  Pidana. Medan : Universitas Sumatera Utara.
Morris, Allison., Maxwelle, Gabrielle.  (2001).
Restorative Justice for Juvenile;
Coferencing,  Mediation  &  Circle,  Oxford- Portland Oregon USA : Hart Publishing.
Muladi,  (1995). Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan
Pidana.  Semarang  :  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Trajanowicz, Robert  C (1992). Juvenile Deliquency: Concepts  and  Control. New Jersey : Prentice Hall.
Soekanto  dan  H.  Abdurrahman,  (2003). Metode
Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta.
Stickland,  Ruth  A,  (2004). Restrorative  Justice.
New York : Peter Lang Publishing.
Widodo, (2012). Prisonisasi Anak: Fenomena dan
Penanggulangannya,  Yogyakarta  :  Aswaja

## Presindo.

## Jurnal
Wicaksono, Adi  Hardiyanto &  Pujiyono. (2015).
Kebijakan  Pelaksanaan  Diversisebagai Perlindungan  Bagi  Anak  Yang  Berkonflik dengan Hukum  Pada  Tingkat  Penuntutan Di  Kejaksaan  Negeri  Kudus, Law  Reform,
Vol. 11 (No. 1), pp.12-42.
Zahra, Afni  & Sularto, RB. (2017).  Penerapan Asas  Ultimum  Remedium  Dalam  Rangka Perlindungan  Anak  Pecandu  Narkotika,
Law Reform, Vol. 13 (No. 1), pp.18-27.
Sampurna,  Agil  Widiyas & Suteki,  (2016).
Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak  Pidana  Pelecehan  Seksual  Oleh Penyidik  Unit  PPA  Satuan  Reskrim Berbasis Keadilan Restoratif Di Kabupaten Kendal. Law  Reform, Vol. 12 (No. 1).pp.
145-167.
Amrullah,  M.  Arief,  (2008).  Ketentuan  dan Mekanisme  Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi,  Makalah  Disampaikan  dalam Seminar  Nasional  tentang  Tanggung  Jawab Sosial  Perusahaan  (Corporate  Social
Responsibility/CSR),  Diselenggarakan  oleh PUSHAM-UII  Yogyakarta  bekerjasama dengan Norwegian Centre for Human Rights, University  of  Oslo,  Norway,  di  Hotel Yogyakarta Plaza.
Eryke, H. (2008). Penelitian Kemasyarakatan
Dalam  Penjatuhan  Sanksi  Pidana Bagi Anak  Di  Propinsi  Bengkulu. Law  Reform, Vol. 3 (No. 2).pp.30-59.
Utami, Ika  R (2014). Kebijakan  Aplikasi  Dalam
Tindak  Pidana  Narkotika  Yang  Dilakukan Oleh  Anak  Di  Pengadilan  Negeri Semarang, Jurnal Law Reform, Vol. 9 (No. 2), pp.124-138.
Hadisuprapto, P. (2005).  Penataan  Sistem  Dan
Kelembagaan  Dalam  Penegakan  Hukum Pidana Anak. Law Reform, Vol. 1 (No. 1), pp.28-39.
Manihuruk,  Tri  Novita  Sari & Rochaeti, Nur. (2016).  Perlindungan  Hak  Anak  Korban Phedofilia Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak  (Studi  Tentang  Penanganan  Kasus Kejahatan  Seksual  Terhadap  Anak  Di
Polrestabes  Semarang. Law  Reform, Vol. 12 (No. 1), pp.121-131.
Yulianto. (2014). Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pelaksanaan  Diversi  Oleh  Penuntut  Umum Anak  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Law Reform, Vol. 10, pp.109-125.
Rosidah,  N. (2012). Pembaharuan  Ide  Diversi Dalam  Implementasi  Sistem  Peradilan Anak  Di  Indonesia. Masalah-Masalah
Hukum Vol. 41 (No. 2).pp.179-188.
Jumadi, R J. (2013). Implementasi Diversi Terhadap Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum (Studi  Kasus  Di  Pulau  Lombok). Masalah-
Masalah Hukum, Vol. 42 (No. 2).pp.274-281.
Rochaeti,  N (2015). Implementasi  Keadilan Restoratif  Dan  Pluralisme  Hukum  Dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Di Indonesia. Masalah-Masalah  Hukum, Vol. 44 (No. 2).pp.150-160.
Mimi,  Unbanunaek., Pello, Jimmy.,  & Medan,
Karolus  Kopong. (2014). Diversi  Dalam Perlindungan  Hukum  Anak  Yang Bermasalah  Hukum  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana  Anak. Masalah  Masalah
Hukum, Vol. 43 (No. 2).pp.305-312.
Wardaya, Manunggal K. dan Retnaningrum, Dwi Hapsari. (2011).  Diversi  Sebagai  Bentuk Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Anak Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum, Makalah  disampaikan  dalam  Konferensi Nasional  Hak  Asasi  Manusia  I  Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM), di Universitas Surabaya (UBAYA).
Umbreit, Mark S., and Armour, Marilyn P. (2004).
Restorative  Justice  and  Dialogue:  Impact,

## Opportunities, and Challenges in the Global
Community, Washington University, Journal of  Law  &  Policy,  Vol.  36,  Restorative Justice.

## Peraturan Perundang-Undangan
Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990 pengesahan  Konvensi  Hak  Anak (Convention  on  the  Rights  of  the  Child,
1989, New York).
Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child, 1989, New York).
Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia Nomor  : PER-006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  Pada Tingkat Penuntutan.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun 2014  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Diversi  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak.
Surat  Edaran  Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana Umum Nomor  : B-2309/E/EJP/07/2014 tanggal 24 Juli 2014.
United Nations  Standard  Minimum  Rules  for  the
Administration  of  Juvenile  Justice (Beijing Rules).
United Nations Standard Minimum Rules for Non- Custodial Measures 1990 (Tokyo Rules).
United  Nations  Guidelines  for  the  Prevention  of Juvenile Delinquency (Riyadh Guidelines).
United  Nations  Rules  for  the  Protection  of Juveniles Deprived of Their Liberty (1990).
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang Kesejahteraan Anak.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang
Perlindungan Anak.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang  Nomor  3  tahun  1997  tentang Pengadilan Anak.

## Artikel (Internet)
Mudzakir.  (2018).  Analisis  Restorative  Justice:
Sejarah, Ruang Lingkup, dan Penerapannya. http://pkbh. uii.ac.id, diakses tanggal 09 Juli 2018.
Simamora Janpatar. (2018). Efektivitas Penggunaan  Diskresi  dalam  Rangka Mewujudkan  Pemerintahan  yang  Baik. www.akademik.nommensen-id.org. diakses tanggal 09 Juli 2018.
United  Nations,  “United  Nations  Standard Minimum  Rules  for  the  Administration  of Juvenile Justice”.
http://www.un.org/documents/ga/
res/40/a40r033.htm, diakses 09 Juli 2018.
Widodo. (2018). Restorative  Justice  in  New
Zealand Best Practice.
http://www.justice.govt.nz.  diakses  tanggal 09 Juli 2018.