Kelola: Journal of Islamic Education Management Oktober 2021, Vol.6, No.2 Hal 1 -12
P-ISSN : 2548 – 4052 E-ISSN : 2685 – 9939
©2021 Manajemen Pendidikan Islam. https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/kelola

## SISTEM MANAJEMEN PEMANFAATAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
1 Kurnia, 2 Rustan S., 3 Masmuddin
1 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo
2 Institut Agama Islam Negeri Palopo
3 Institut Agama Islam Negeri Palopo
E-mail: 1 kurniamabbu@email.com

## Abstrak
Permasalahan  pokok  penelitian  mengenai  sistem  pemanfaatan  dana  bantuan  operasional sekolah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian  kualitatif untuk mendapatkan hasil yang maksimal di lapangan mengenai sistem manajemen pemanfaatan dana BOS/Madrasah dengan  menggunakan  pendekatan  manajemen  dan  sosiologi.  Pengumpulan  data  dalam penelitian tersebut peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya peneliti mengajukan  beberapa pertanyaan mengenai sistem manajemen pemanfaatan dana bantuan  operasional  dengan  cara  intsrumen  terbuka  yaitu  memberikan  pertanyaan  atau wawancara secara langsung dan menggunakan alat perekam suara (record). Hasil penelitian menunjukkan  bahwa:  1)  sistem  manajemen  pemanfaatan  dana  BOS  pada  sekolah  Dasar Negeri 29 Bajo sesuai dengan juknis BOS, 2) sistem manajemen pemanfaatan dana BOS pada Madrasah  Ibtidaiyah  Swasta  09  Bajo  sangat  diapresiasi  karena  sangat  membantu  dalam pembenahan  sekolah  ataupun  pembayaran  gaji  honorer  di  madrasah.  3)  perbedaan pemanfaatan  dana  BOS  terletak  pada  realisasi  penggunaan  dana  menurut  juknis  sekolah Dasar  yang  100%  harus  disesuaikan  sedangkan  Madrasah  Ibtidaiyah  Swasta  tidak  begitu kuat  untuk  mengikuti  aturan  karena  jelas  melihat  dari  pembayaran  honor  itu  50% sedangkan  di  Sekolah  Dasar  hanya  15%.  Dari  segi  buku  20%  itu  diharuskan  setiap  tahun pada Sekolah Dasar sedangkan Madrasah tidak diharuskan.
Kata Kunci: Manajemen, Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

## Abstract
The main problem of this research was the utilization system of school operational fund. This research used qualitative research method to find out the maximum result  in the field related to the utilization of school operational fund at sekolah/ madrasah by using management and sociology approaches.  The data collection techniques used in this research were observation, interview, and documentation. Then, the researcher asked some questions about the utilization of  school  operational  fund  management  system  by  using  open  instrument  namely  giving questions or direct interview and using recorder tool. The result of the research shows that: 1) the management system of school operational fund utilization at sekolah Dasar Negeri 29 Bajo is appropriate with the technical guide of school operational fund 2) the management system of school  operational  fund  utilization  at  Madrasah  Ibtidaiyah  Swasta  09  Bajo  is  really appreciated  because  it  is  very  helpful  in  school  developmentand  the  honorer  payment  at madrasah. 3) The differences of the school operational fund utilization is in the the use of the fund    based  on  juknis  sekolah  Dasar  which  100%  should  be  appropriate  while  Madrasah Ibtidaiyah Swasta is not really ready to follow the rules since the payment of honor was 50% while in sekolah dasar is only 15%. From the book availability must be 20%  every year while in Madrasah, it is not a must.
Keywords: Management, School Operational Fund.

## Pendahuluan
Manajemen  keuangan  merupakan  salah  satu  substansi  manajemen sekolah  yang  menentukan  berjalannya  kegiatan  pendidikan  di  sekolah. Sebagaimana  yang  terjadi  di  substansi  manajemen  pendidikan  pada umumnya,  kegiatan  manajemen  keuangan  dilakukan  melalui  proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan atau pengendalian . Beberapa  kegiatan  manajemen  keuangan  yaitu  memperoleh  dan menetapkan  sumber-sumber  pendanaan,  pemanfaatan  Dana,  pelaporan, pemeriksaan  dan  pertanggung  jawaban.  Adapun  tujuan  dari  manajemen keuangan  adalah  untuk  memperoleh  dan  mencari  peluang  sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan sekolah, agar bisa menggunakan Dana secara efektif dan  tidak  melanggar  aturan,  dan  membuat  laporan  keuangan  yang transparan dan akuntabel. 1
Disinilah  peran  seorang  manager  sekolah  atau  kepala  sekolah  untuk mengelola  keuangan  dengan  sebaik  mungkin  dengan  memperdayakan sumber  daya  manusia  yang  ada  di  lingkungan  sekolah.  Melalui  kegiatan manajemen  keuangan  maka  kebutuhan  pendanaan  kegiatan  sekolah  dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien.
Pada umumnya telah diketahui bahwa Sekolah adalah sebuah lembaga pendidikan  yang  memiliki  aktivitas  yang  sangat  besar  yang  berpengaruh terhadap  keberhasilan  seseorang  ataupun  negaranya.  Untuk  mencapai keberhasilan  tersebut  tentunya  tujuan  pendidikan  harus  tercapai  dengan baik.  Untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  tidak  lepas  dari  kegiatan Administrasi Pendidikan. Sehingga diperlukan Manajemen keuangan sekolah untuk  mengurus,  mengatur,  mengemudikan,  mengendalikan,  mengelola, menjalankan,  melaksanakan  dan  memimpin  Administrasi  Anggaran/Biaya Pendidikan di Sekolah.
Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  maka  dibutuhkan  kreativitas  kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan serta memanfaatkannya  secara  benar  sesuai  peraturan  perundangan  yang berlaku. 2
Tujuan  pada  dasarnya  untuk  para  pengelola  pendidikan,  khususnya para  kepala  sekolah  dapat  dengan  mudah  menguasai  bidang  tugasnya  dan dapat  meningkatkan  keterampilannya  dalam  mengarahkan  sekolah  yang dipimpinnya. Manajemen keuangan sekolah  perlu memperhatikan sejumlah prinsip.  Undang-undang  No.20  Tahun  2003  Pasal  48  menyatakan  bahwa pengelolaan  dana  pendidikan  berdasarkan  pada  prinsip  keadilan,  efisiensi,
1 Tifa  Mufida  Fitriatul  Hayati, Pengaruh  Manajemen  Keuangan  Sekolah  Terhadap Efektivitas Anggaran Di Mtsn 21 Jakarta , Thesis 2017. h. 23.
2 Kadarman dan Yusuf Udaya, Pengantar Ilmu Manajemen: Buku Panduan Mahasiswa, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Ilmu, 1992), h. 18.
transparansi, dan akuntabilitas publik. 3 Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu  mendapat  penekanan.  Namun  kenyataannya,  masih  banyak  sekolah yang belum melaksanakan manajemen keuangan sekolah secara efektif yang sesuai  dengan  prinsip  dan  tata  cara  pengelolaan  keuangan  yang  telah ditetapkan  sehingga  berakibat  pada  buruknya  kualitas  sekolah. Permasalahan  yang  terjadi  di  sekolah  terkait  dengan  manajemen  keuangan sekolah  adalah  sumber  dana  yang  terbatas,  sistem  manajemen  keuangan sekolah  yang  belum  optimal,  pengelolaan  anggaran  yang  belum  maksimal, pembiayaan  program  yang  meleset  dari  perencanaan  bahkan  terkadang serampangan, yang tidak sesuai dengan visi, misi dan kebijakan yang tertulis dalam perencanaan yang telah dibuat.
Jika  hal  tersebut  terjadi,  maka  akan  berdampak  pada  efektivitas anggaran  di  sekolah  tersebut  yang  terdiri  dari  input  dan  output  yang  tidak sesuai.  Karena  efektivitas  anggaran  berbicara  tentang  bagaimana menggunakan  input  sekecil  mungkin  untuk  menghasilkan  output  secepat mungkin.  Yang  artinya  menyelesaikan  kegiatan  tepat  pada  waktunya  dan didalam batas anggaran yang tersedia sehingga dapat mencapai tujuan atau sasaran  yang  telah  direncanakan.  Dari  sinilah  dapat  dilihat  apakah  sekolah atau lembaga tersebut berhasil atau gagal antara output dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.
Program  pemerintah  di  bidang  pendidikan  yang  mendapat  alokasi anggaran  cukup besar adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS merupakan bantuan Pemerintah pusat kepada semua sekolah dan tempat  kegiatan  belajar  mandiri  baik  negeri  maupun  swasta  di  seluruh provinsi  di  Indonesia.  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  bertujuan  untuk memberikan  bantuan  kepada  sekolah  dalam  rangka  membebaskan  biaya pendidikan  bagi  siswa  miskin  tidak  mampu  dan  meringankan  bagi  siswa yang  lain,  agar  memperoleh  layanan  pendidikan  yang  bermutu. 4 Dengan adanya  program  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah,  sekolah  dituntut kemampuannya untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan biaya pendidikan tersebut secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah . Pengelolaan  pembiayaan  pendidikan  berpengaruh  secara  langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana prasarana dan sumber belajar. Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar  secara  maksimal,  karena  masalah  keuangan,  baik  untuk  menggaji guru  maupun  untuk  pengadaan  sarana  prasarana  pembelajaran. 5 Beberapa penyimpangan  yang  terjadi  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  ada  beberapa pihak yang berusaha “menarik  keuntungan” dari dana Bantuan Operasional Sekolah,  misalnya  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Sekolah. Walaupun  sudah  didanai  dari  Bantuan  opesional  sekolah,  sekolah  masih
3 Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003, Bagian  Ketiga  : Pengelolaan Dana Pendidikan, Pasal 48.
4 Depniliza  Depiani,  “ Kemendikbud/Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS) ”  (Semarang; UNESA 2013) h. 13.
5 Mulyasa, Bantuan Operasional Sekolah , (Jakarta, 2018 ) h 34.  https://www.prasarana Sekolah dari Bantuan Operasional Sekolah com. (diakses Tanggal 09. Oktober 2018
4 | Kurnia, Rustan S., Masmuddin
menarik  uang  dari  siswa.  Tentu  saja  hal  tersebut  menunjukkan  bahwa pengalihan subsidi BBM tidak tercapai (tidak efektif). Berdasarkan fenomena yang  terjadi  di  masyarakat,  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  pemanfaatan penggunaan dana Bantuan operasional sekolah (BOS).
Penelitian ini membahas perbedaan sistem pemanfaatan dana Bantuan Operasional sekolah pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah swasta di kabupaten  Luwu.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah  referensi kepustakaan Program Studi Manajemen Pendidikan untuk penelitian terkait atau  sebagai  contoh  penelitian  di  masa  yang  akan  datang,  terutama  yang berkaitan Sistem Pemanfaatan Dana Bos pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah dikabupaten Luwu.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  Manajemen  dan  sosiologis dalam  metode  penelitian  kualitatif,  dengan  desain  penelitian  deskriptif Kualitatif mengingat pengambilan data akan membandingkan  antara sistem manajemen pemanfaatan dana Bantuan operasional sekolah (BOS) di Sekolah Dasar negeri 29 Bajo dan Madrasah Ibtidaiyah swasta 09 Bajo di kabupaten Luwu.  Penelitian  ini  dilaksanakan  selama  2  Bulan  yaitu  mulai  dari  tahap Observasi,  wawancara  dan  pengambilan  data  mengenai  pemanfaatan  Dana Bantuan  Operasional  Sekolah  pada  sekolah  yang  merupakan  sekolah naungan Kemendikbud dan Kemenag tingkat dasar pendidikan enam tahun. Peneliti  mendapatkan  informasi  dari  Kepala  Sekolah,  Bendahara  Dana  Bos Sekolah dan Guru
Metode  pengumpulan  data  dengan  menggunakan  study  dokumentasi ini  dilakukan  untuk  mendapatkan  data  tentang  keadaan  lembaga  (obyek penelitian) yaitu keadaan kepala sekolah, keadaan guru, keadaan Bendahara, keadaan stafnya,keadaan peserta didik, dan keadaan sekolah / madrasah itu sendiri.    Setelah  data  terkumpul,  maka  peneliti  mengolah  data  dengan menggunakan  teknik  editing  dan  coding.  Untuk  menganalisis  data  yang diperoleh,  maka  penulis  mengelolahnya  secara  kualitatif.  Setelah  data diperoleh,  maka  diolah  sesuai  dengan  tahapan-tahapan  analisis  kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan keesimpulan serta verifikasi data.

## Deskripsi  Mekanisme  Alokasi  Dana  Bantuan  Operasional Sekolah di Madrasah Swasta dan Sekolah Dasar
Berdasarkan  hasil  penelitian  sebagai  penulis  dapat  mendeskripsikan mekanisme  Alokasi  dana  Bantuan  operasional  sekolah  di  Madrasah  swasta dan Sekolah Dasar.
1. Madrasah Swasta
Pengalokasian  dana  BOS  pada  madrasah  swasta  dilaksanakan  dengan langkah langkah sebagai berikut:
a. Direktorat  Kurikulum,  Sarana,  Kelembagaan  dan  Kesiswaan  Madrasah Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Islam  mengumpulkan  data  jumlah  siswa
Madrasah  pada  tiap  Provinsi  yang  tela  dikirimkan  melalui  EMIS  Kanwil Kementerian Agama dengan format yang dilengkapi nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan data lainnya sebagaimana format isian yang disediakan oleh EMIS Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
b. Atas dasar data jumlah siswa madrasah pada tiap provinsi berbasis EMIS Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Islam  tersebut,  Direktorat  Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah menetapkan alokasi dana BOS  untuk  madrasah  pada  tiap  provinsi  yang  dituangkan  dalam  DIPA Kanwil  Kementerian  Agama  Provinsi  atau  Kantor  Kementerian  Agama Kabupaten/Kota;
c. Setelah  menerima  alokasi  dana  BOS  dari  Direktorat  Jenderal  Pendidikan Islam,  Bidang  Pendidikan  Madrasah/Pendidikan  Islam  Kanwil Kementerian  Agama  Provinsi  dan  Seksi  Madrasah/TOS  Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten/Kota.  melakukan  verifikasi  ulang  data jumlah  siswa  tiap  madrasah  sebagai  dasar  dalam  menetapkan  alokasi dana BOS di tiap madrasah. 6
Berdasarkan  alokasi  dana  bantuan  operasional  sekolah  di  Madrasah swasta  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  sarana  yang  menjadi  kebutuhan lembaga  maupun  kesiswaan  harus  sesuai  dengan  jumlah  siswa  yang  ada pada Madrasah tersebut. Data yang dikrim akan sesuai dengan dana bantuan yang berdasarkan alokasinya.
Dalam  menetapkan  alokasi  dana  BOS  tiap  madrasah  perlu dipertimbangkan  bahwa  dalam  satu  tahun  anggaran  terdapat  dua  periode tahun pelajaran yang berbeda, sehingga perlu acuan sebagai berikut:
a. Alokasi dana BOS untuk periode Januari-Juni 2018 didasarkan pada jumlah siswa semester kedua tahun pelajaran 2017/2018.
b. Alokasi dana BOS untuk periode Juli-Desember 2018 didasarkan pada data jumlah siswa semester pertama tahun pelajaran 2018/2019. Oleh karena itu setiap madrasah harus segera menyerahkan surat pernyataan tentang jumlah siswa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setelah masa penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2018/2019 selesai. 7
Selanjutnya  dipaparkan  bahwa  alokasi  dana  bantuan  harus  sesuai dengan  jumlah  siswa  semester  genap  pada  tahun  ajaran  tersebut.  Sehingga peluang untuk merevisi jumlah siswa di madrasah.
6 Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2018, h. 15.
7 Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2018. h. 15
6 | Kurnia, Rustan S., Masmuddin
Berdasarkan  pengalokasian  dana  bantuan  tersebut  sangat  erat kaitannya yang dilakukan oleh kepala Madrasah di MI Swasta 09 Bajo bahwa dana  yang  diterima  dan  dikelola  sesuai  kebutuhan  sarana  prasarana Madrasah,  kelembagaan  maupun  kebutuhan  peserta  didik  dalam  proses belajar di Madrasah.
Untuk madrasah swasta, yang mendapatkan bantuan pemerintah  atau pemerintah  daerah  pada  tahun  ajaran  berjalan,  dapat  memungut  biaya pendidikan  yang  digunakan  hanya  untuk  memenuhi  kekurangan  biaya operasional. 8
Dijelaskan  dalam  juknis  Bos  Madrasah  di  atas  bahwa  dalam pengelolaan  dana  Bantuan  tersebut  ketika  realisasi  penggunaan  dana  tidak memenuhi kebutuhan siswa maka pihak pengelola keuangan Madrasah tidak dilarang  dalam  pemngutan  biaya  bantuan  dari  orang  tua  siswa.Berbeda dengan juknis Bos pada sekolah Negeri
2. Sekolah Dasar Negeri
Salah  satu  program  yang  diharapkan  berperan  besar  terhadap percepatan  penuntasan  wajar  9  tahun  yang  bermutu  adalah  program  BOS. BOS  adalah  program  pemerintah  yang  pada  dasarnya  adalah  untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang  Pendanaan  Pendidikan,  biaya  non  personalia  adalah  biaya  untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya,  air,  jasa  telekomunikasi,  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana,  uang lembur,  transportasi,  konsumsi,  pajak  dll. 9 Namun  demikian,  ada  beberapa jenis  pembiayaan  investasi  dan  personalia  yang  diperbolehkan  dibiayai dengan  dana  BOS.    Kebijakan  Bantuan  Operasional  Sekolah  mengalami peningkatan biaya satuan dan juga perubahan mekanisme penyaluran sesuai Undang-Undang APBN yang berlaku. Sejak tahun 2012 penyaluran dana BOS dilakukan  dengan  mekanisme  transfer  ke  provinsi  yang  selanjutnya ditransfer  ke  rekening  sekolah  secara  online.  Melalui  mekanisme  ini, penyaluran dana BOS ke sekolah berjalan lancar. Pelaksanaan program BOS diatur dengan 3 peraturan menteri, yaitu:
a. Peraturan Menteri Keuangan yang  mengatur mekanisme penyaluran dana BOS dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah serta pelaporannya.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang  mengatur mekanisme pengelolaan dana  BOS  di  daerah  dan  mekanisme  penyaluran  dari  kas  daerah  ke sekolah.
8 Petunjuk Teknis Bantuan  Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2018. h. 8.
9 Bonita Regina, Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah  Di Kota Malang (Studi di Dinas Pendidikan Kota Malang). h. 3.
c. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  yang  mengatur mekanisme  pengalokasian  dana  BOS  dan  penggunaan  dana  BOS  di sekolah. 10
Berdasarkan  peraturan  Menteri  pendidikan  dan  kebudayaan  yang mengatur  mekanisme  keuangan  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  maka dapat disimpulkan Bahwa Sekolah Dasar Negeri saat mengelola dana harus mengacu  pada  juknis  Bos  sekolah  negeri.  Bahwa  segala  kebutuhan  sekolah, kelembagaan  maupun  kebutuhan  siswa  harus  sesuai  dengan  mekanisme pengalokasian dana bantuan tersebut.tersebut.

## Perbedaan  Pemanfaatan  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah pada Sekolah Dasar  Negeri 29 Bajo dan Madrasah Ibtidaiyah
Swasta 09 Bajo
Tabel 1. Perbedaan manajemen dana BOS SDN 29 Bajo dan MI swasta 09 Bajo
No.  Manajemen Dana BOS pada SDN 29 Bajo Manajemen Dana BOS pada MI Swasta 09 Bajo 1  Pembayaran honor 15% Pembayaran honor 50% 2  Tidak terdapat pengadaan seragam bagi peserta didik baru Pengadaan bantuan seragam peserta didik baru 3  Pembayaran foto bagi siswa baru dibebankan pada orang tua siswa Pembayaran foto Oleh MI swasta 09 Bajo 4  Pembayaran foto ijazah dibebankan kepada orang tua siswa Pembayaran Foto Ijazah oleh MI Swasta Bajo 5  Pengadaan buku 20% dari dana BOS setiap tahunnya Tidak dituntut setiap tahunnya pengeluaran buku 20% 6  Bendahara BOS harus PNS Bendahara Bos bisa Honorer 7  Pengelola BOS tidak digaji hanya mendapat biaya transportasi pengurusan Pengelola BOS honor bisa mendapatkan gaji dan biaya transportasi. Hasil wawancara sekolah dan Madrasah, Tanggal 6 ,7 september 2019
Berdasarkan uraian perbedaan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Negeri 29 Bajo dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta 09  Bajo  diatas  menerangkan  bahwa  ada  beberapa  perbedaan  dalam pengelolaan  dana  maupun  pemanfaatannya.  Sehingga  Peneliti  yang  telah melakukan penelitian disekolah tersebut telah menemukan perbedaan yang mendasar mengenai hal tersebut.
Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada awalnya sangat sulit mengenai  pemanfaatan  dana  bantuan  operasional  sekolah  pada  sekolah
10 Bonita Regina, Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah  Di Kota Malang (Studi di Dinas Pendidikan Kota Malang). h. 3.
8 | Kurnia, Rustan S., Masmuddin
dasar 29 Bajo dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta 09 Bajo mengenai tranfaransi dana  hingga  pengambilan  data  tentang  Realisasi  pemanfaatan  dana  karena berbicara  tentang  keuangan  jelas  sekolah/  Madrasah  sangat  berhati  -  hati dalam  memberikan  sebuah  informasi  tentang  pemanfaatannya  karena  hal tersebut tidak bisa melenceng dari aturan yang telah dibuat ole pemerintah itu sendiri.
Untuk mendapatkan informasi yang akurat maka dilakukan pendekatan sosiologi  tujuan  membangun  hubungan  yang  baik  dengan  para  informan. Maka  peneliti  dalam  melakukan  penelitian  di  sekolah/  madrasah  peneliti tidak  langsung  memberikan  pertanyaan  mengenai  tujuan  peneliti  datang kesekolah  tersebut.  Akan  tetapi  yang  dilakukan  adalah  memulai  dengan pertanyaan  –  pertanyaan  yang  bersifat  umum  yaitu  menanyakan  jumlah Siswa  disekolah/  Madrasah  tersebut  kemudian  dilanjutkan  dengan pertanyaan berikutnya mengenai juara kegiatan lomba  - lomba yang diikuti oleh siswa pada perayaan 17 Agustus dan perayaan 1 muharram tahun baru islam.
Selanjutnya hal yang sama dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi  yang  akurat  mengenai  pemanfaatan  dana  Bantuan  operasional sekolah/  madrasah  masih  dengan  pertanyaan  yang  hampir  sama  yaitu mengenai  pengelolaan,  yaitu  berbasa  –basi  melontarkan  pertanyaan  dan pujian  tentang  pengelolaan  disekolah  karena  dilihat  dari  segi  bangunan pengadaan sarana dan prasarana disekolah, penataan taman sekolah sampai pada  prestasi  –  prestasi  yang  diraih  oleh  sekolah  tersebut  pada  saat mengikuti olimpiade dikecamatan, kabupaten bahkan diprovinsi. setelah itu sebagai peneliti menyampaikan tujuan utamanya datang ketempat itu untuk mendapatkan  informasi  mengenai  pemanfaatan  dana  bantuan  operasional sekolah.
Berdasarkan  tujuan  penulis  untuk  menggali  informasi  mengenai pemanfaatan  dana  Bantuan  operasional  sekolah  sesuai  Realisasi  yang  tidak melenceng dari juknis. Maka pihak sekolah dasar Negeri 29 Bajo memberikan tanggapan  serta  jawaban  mengenai  pertanyaan  tentang  pemanfaatan  dana tersebut. Sekian banyak bertanyaan yang dilontarkan oleh penulisi pada saat wawancara  hingga  muncul  beberapa  argumen  yang  menggambarkan perbedaan  pemanfaatan  dana  bantuan  operasional  sekolah  pada  sekolah  / madrasah swasta yaitu mulai pembayaran honor 15% yang ada dalam juknis Bos khusus sekolah dasar. Pembayaran foto yang  dibebankan kepada orang tua  siswa  serta  yang  berhak  mengelola  dana  bantuan  sekolah  adaala  PNS beberda dengan yang dialkukan di Madrasah swasta.
Mengenai pemanfaatan dana di sekolah dasar banyak sekali yang harus diperhatikan dan pengelola keuangan harus berhati – hati dalam hal tersebut sehingga tidak terjadi temuan pada saat diAudit mengenai pemanfaatan dana yang  sumbernya  dari  pemerintah  kementrian  pendidikan.  Sebagai  penulis yang pandai melihat situasi maka secara tegas melontarkan pertanyaan yang bersifat sensitive kepada  pengelola dana bantuan operasional sekolah  yaitu apakah  dana  yang  digunakan  sudah  sesuai  dengan  juknis  yang  berlaku kemudia  jika  ibu/  bapak  sebagai  pengelola  keuangan  bisa  kah  saya mendapatkan  hard  copy  atau  soft  file  mengenai  realisasi  dan  pemanfaatan
dana bantuannya serta profil sekolah yang memuat aset sekolah dan jumlah guru serta jumlah siswa didik disekolah yang ibu/ bapak pinpin sekarang.
Melalui pendekatan sosiologi untuk mengetahui manajemen keuangan sekolah  tersebut  peneliti  dapat  mengetahui  serta  mendapatkan  informasi langsung dari pengelola dana bantuan operasional sekolah itu sendiri tanpa adanya  unsur  ketidak  nyamanan  pada  saat  penelitian  dan  wawancara berlangsung.
Selanjutnya hal yang sama dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi  yang  akurat  dan  kongkret  pada  tanggal  6  september  2019 diMadrasah Ibtidaiyah Swasta Bajo yaitu melalui pendekatan sosiologi untuk mengetahui  manajemen  pemanfaatan  dana  bantuan  operasional  sekolah pada  Madrasah.  Peneliti  melontarkan  beberapa  pertanyaan  berdasarkan pemanfaatan  dan  realisasi  dana  bantuan  dimadrasah  Ibtidaiyah  swasta  09 Bajo.  Kepala  Madrasah  memberikan  informasi  mengenai  pemanfaatannya serta pengalokasian dana bantuan operasional itu sendiri disertakan dengan bukti realisasi yang berupa hard copy . Selanjutnya informasi mengenai pemanfaatannya peneliti berkesempatan  untuk  melakukan  wawancara  terbuka  terhadap  Bendahara pengelola  keuangan  Madrasah  sehingga  perbedaan  mengenai  pemanfaatan dana  bantuan  operasional  sekolah  pada  sekolah  /  madrasah.  Ada  beberapa yang  berbeda  ditinjau  dari  pembayaran  honor  guru    Non  PNS  yang dialokasikan  sebanyak  50%  dari  dana  Bos  Madrasah.  dari  segi  pembelian buku  20%  pada  madrasah  swasta  tidak  dituntut  sepenuhnya  bahwa  setiap tahun  harus  belanja  buku.  Kemudian  dari  segi  penggratisan  seragam begitupun pengambilan foto raport dan ijazah bagi siswa baru itu sama sekali tidak  dipungut  biaya.  Jadi  banyak  terdapat  perbedaan  pemanfaatan  dana bantan operasional sekolah pada madrsah ibtidaiyah swasta 09 Bajo.
Melihat  dari  pengelola  dana  bantuan  operasional  sekolah  pada madrasah  bisa  dikelolah  oleh  tenaga  honorer  dan  juga  mndapatkan  gaji sebagai pengelola keuangan madrasah serta mendapatkan biaya transfortasi pada  saat  pencairan  maupun  pada  saat  dilakukan  pengauditan  mengenai pemanfaatan  dana oleh pemerintah Pusat. Sedangkan yang disekolah Dasar khususnya sekolah dasar negeri 29 Bajo yang bisa mengelola dana Bantuan Operasional  sekolah  hanyalah  pegawai  atau  Guru  yang  berstatus  PNS  dan tidak diperbolehkan dikelolah oleh guru PNS begitupun disekolah dasar tidak mendapatkan  gaji  sebagai  penanggung  jawab  dana  Bantuan  Operasional Sekolah.
Berdasarkan  perbedaan  yang  ditemukan  oleh  peneliti  pada  saat melakukan  penelitian  dilapangan  sehingga  peneliti  dapat  menyimpulkan bahwa  pengeloaan  dan  pemanfaatan  dana  bantuan  operasional  sekolah/ madrasah itu harus sesuai dengan juknis dan kebijakan pemerintah menurut naungan masing - masing sekolah maupun dari Dikbud ataupun Depag.

## Kesimpulan
Manajemen  pemanfaatan  dana    Bantuan    operasional  sekolah  pada sekolah Dasar Negeri 29 Bajo memanfaatkan dana sesuai dengan juknis yang
10 | Kurnia, Rustan S., Masmuddin
ada. Namun terdapat pebedaan dari juknis sebelumnya dengan aturan baru di  tahun  2019  mengenai  pemanfaatan  dana.  Banyak  dari  alokasi pemanfaatan  dana  sudah  dihapuskan.  Seperti  pengadaan  seragam  untuk siswa didik Baru yang didanai oleh Dana Bos begitu pun dengan alokasi dana Khusus  bagi kelas VI dan siswa baru kelas I yang pada juknis sebelumnya itu didanai oleh dana bos. Alokasi dana pengadaan buku pada sekolah tersebut 20%,  honorarium  khusus  guru  Non  PNS  hanya  15%    dan  beberapa  persen dialokasikan  kekebutuhan  sekolah  seperti,  kegiatan  sekolah,  daya  dan jasa,pengelolaan  sekolah,  serta  pelatihan  khusus  tenaga  kependidikan  tiap tahunnya.
Manajemen  pemanfaatan  dana  bantuan  operasional  sekolah  pada Madrasah  Ibtidaiyah  09  Bajo  memiliki  manajemen  yang  sangat  bagus  dan transparansi  mengenai  dana  Bos  dan  pemanfaatannya  sesuai  dengan kebutuhan sekolah tersebut. Dalam pengalokasian dana Bantuan Operasional sekolah  yang  dilakukan  oleh  Madrasah  Ibtidaiyah  Bajo  Nampak  dari  dana tersebut  bahwa  50%  adalah  khusus  honorarium  tenaga  pendidik  Non  PNS. Sisa  dana  bantuan  opersaional  sekolah  50  %  itu  tetap  kembali  kepada madrasah  sesuai  kebutuhan  sekolah  dan  siswa.  Pengelolaan  dana  pada madrasah swasta tidak 100% harus mengacu kepada juknis yang ada.
Perbedaan pemanfaatan dana bantuan operasional Sekolah Dasar, 20% diperuntukkan khusus pengadaan buku dan 15% honorarium guru Non PNS . Sedangkan  pada Madrasah  Ibtidaiyah  Swasta   dalam  pengadaan buku  tidak ditetapkan  setiap  tahunnya.Pengalokasian  dana  tersebut  bisa  dialihkan untuk  kebutuhan  operasional  sekolah  yang  lebih  mendesak,  Pembayaran Honorarium    pada  guru  Non  PNS    madrasah  ibtidaiyah  swasta  yaitu  50%. Pengelola  dana  bantuan  operasional  di  Madrasah  Ibtidaiyyah  Swasta  bisa dilakukan  oleh  guru  honorer  sedangkan  untuk  Sekolah  Dasar  Negeri  tidak diperbolehkan.

## Daftar Pustaka
Depniliza  Depiani.  Kemendikbud/Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS). Semarang; UNESA 2013. (accessed April 4th, 2019).
Kadarman  dan  Yusuf  Udaya,  Pengantar  Ilmu  Manajemen:  Buku  Panduan
Mahasiswa. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Ilmu, 1992. Mulyasa, Bantuan Operasional Sekolah, (Jakarta, 2018 )
https://www.prasarana  Sekolah  dari  Bantuan  Operasional  Sekolah com. (diakses Tanggal 09. Oktober 2018.
Pendidikan,  Peraturan  Menteri,  and  Kebudayaan  Republik  Indonesia.
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. 2017.
Regina, Bonita, Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah di Kota Malang (Studi di Dinas Pendidikan Kota Malang). Jurnal Administarsi Publik 3.1 (2015): 61-66. (accessed April 4th, 2019)
Sutrisno Hadi, Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Affiset, 2000.
Tifa  Mufida  Fitriatul  Hayati.Pengaruh  Manajemen  Keuangan  Sekolah Terhadap Efektivitas Anggaran Di Mtsn 21 Jakarta. Thesis 2017. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Bagian Ketiga : Pengelolaan Dana Pendidikan, Pasal 48.

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN