## EFEKTIVITAS SISTEM PEMBAYARAN PAJAK DAERAH ONLINE DALAM
PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH KOTA CIREBON

## Leliya dan Fifi Afiyah
Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon Jl.Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon E-mail: leliya12@yahoo.co.id

## Abstrak
Pajak  merupakan  salah  satu  usaha  yang  digunakan  oleh  pemerintah  dalam pembiayaan  pembangunan  daerah  yang  berguna  bagi  masyarakat  dan  untuk  kepentingan bersama.Pajak  daerah  sebagai  salah  satu  bidang  yang  memberikan  kontribusi  terbesar dalam  pendapatan  asli  daerah.Berdasarkan  peraturan  daerah  bahwa  pemerintah  daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya secara mandiri.Oleh karena itu pemerintah  Kota  Cirebon  merasa  perlu  menerapkan  sistem  pelayanan  pajak  secara  online untuk memaksimalkan pendapatan daerah.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana  aplikasi  sistem  pembayaran  pajak  online  (2)  Apakah  pembayaran  pajak  online memberikan  manfaat  lebih  bagi  wajib  pajak  (3)  Apakah  pembayaran  pajak  online  dapat meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Cirebon.Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  bagaimana  aplikasi  sistem  pembayaran  pajak  online,  manfaat  sistem pembayaran  pajak  online  bagi  wajib  pajak  dan  peningkatan  pendapatan  daerah  Kota Cirebon  melalui  sistem  online.Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan teknik pengumpulan data melaui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknis  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  studi  kasus, penggunaan  bahan  dokumen,  bahan  dokumen  tersebut  berdasarkan  informasi  data  yang diperoleh dari DPPKAD Kota Cirebon berupa buku Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Pajak  Daerah,  user  manual  SPTPD  Online  dan  pendapatan  pajak  daerah  tahun  2013  – 2015, dan yang terakhir metode triangulasi dalam penelitian ini membandingkan peraturan pusat  dengan  peraturan  daerah  yang  berlaku.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa (1)Aplikasi  dalam  pembayaran  pajak  online  menggunakan  pelayanan  SPTPD  online.  Hal tersebut  sebagaimana  dengan  sistem  administrasi  perpajakan  yang  diberlakukan  oleh Direktorat Jenderal Pajak. (2) Manfaat sistem online bagi wajib pajak adalah memudahkan dalam  melaporkan  dan  membayar  pajak,  penyederhanaan  proses  serta  mengefisienkan waktu. (3) Pembayaran pajak online memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah.  Dengan  adanya  sistem  online  dalam  pembayaran  pajak  daerah  ini  memberikan kemudahan  bagi  wajib  pajak  dalam  pelayanan  perpajakan,  mengefektifkan  proses administrasi pajak dengan itu keterlambatan pembayaran pajak dapat berkurang.
Kata Kunci : Pajak Daerah, Pelayanan, Sistem Online dan Pendapatan Daerah.

## Abstract
Tax  is  one  business  that  is  used  by  the  government  in  the  financing  of  regional development that is useful for society and for the common good. Local tax as one of the areas that  provide  the  largest  contribution  in  revenue.  Based  on  local  regulations  that  local governments are given the authority to manage local financial independently. Therefore, the government of Cirebon City felt the need to apply online tax service system to maximize local revenue. The problems of this research are (1) How does the application online tax payment system (2) What is the online tax payments provide more benefits for the taxpayer (3) What isthe online tax payments can improve the original income Cirebon. The purose of this study is  to  know  how  is  the  online  tax  payment  system  applications,  the  benefits  of  online  tax payment system for taxpayers and increase local revenue Cirebon through the online system. This  study  used  a  qualitative  approach  to  data  collection  technique  through  interview, observation, documentation and literature study. Technical analysis used in this study using the case study method, the use of documents, materials that document is based on information and  data  obtained  from  DPPKAD  Cirebon  in  book  form  Regional  Regulation  Cirebon  on Local Taxes, user manual SPTPD Online and local tax revenue in 2013 - 2015 and the latter method of triangulation in this study compared the central regulation with local regulations apply. The results showed that (1) Application in tax payments online using SPTPD services online.  It  is  as  with  the  tax  administration  system  imposed  by  the  Directorate  General  of Taxation. (2) The benefits of an online system for taxpayers is to facilitate the reporting and paying  taxes,  simplification  process  setrta  streamline  time.  (3)  Tax  payments  online contributes  to  increase  local  revenue.  With  the  online  system  in  the  payment  of  local  taxes makes it easy for taxpayers in tax services, streamline the tax administration process with the late payment of tax can be reduced.
Keywords: Local Taxes, Service, System Online and Local Revenue.

## Pendahuluan
Pajak  digunakan  sebagai  salah  satu usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan  kemandirian  suatu  bangsa  atau negara  dalam  pembiayaan  pembangunan yang  berguna  bagi  kepentingan  bersama. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan  negara  yang  sangat  penting artinya  bagi  pelaksanaan  dan  peningkatan pembangunan  nasional  sebagai  pengalaman pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan  rakyat. 1 Dan  oleh  karena  itu perlu  dikelola  dengan  meningkatkan  peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya.  Dalam  hal  memberikan kontribusinya untuk membayarkan kewajibannya  membayar  pajak.Pajak  adalah iuran  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan undang-undang  (yang  dapat  dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk membayar pengeluaran umum. 2
Kata  pajak  dalam  Islam  adalah Dhariibah ( ةبيرضلا ),  yang  artinya beban . Mengapa  disebut  Dharibah  (beban),  karena Pajak merupakan kewajiban tambahan ( tathawwu ’)  bagi  kaum  Muslim  setelah Zakat,  sehingga  dalam  penerapannya  akan dirasakan sebagai sebuah beban atau pikulan yang  berat.  Pajak  (Dharibah)  terdapat  dalam Islam yang merupakan salah satu pendapatan negara   berdasarkan  ijtihad  Ulil  Amri  yang disetujui  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat ( ahlil halli wal aqdi ) dan persetujuan ulama. Pajak  (Dharibah)  adalah  kewajiban  lain  atas harta, yang datang disaat kondisi darurat atau kekosongan  Baitul  Mal  yang  dinyatakan dengan  keputusan  Ulil  Amri.  Ia  adalah kewajiban atas kaum Muslim untuk membiayai  pengeluaran  kaum  Muslim  yang harus  dibiayai  secara  kolektif  ( ijtima’iyyah ) seperti keamanan, pendidikan dan kesehatan, dimana  tanpa  pengeluaran  itu  akan  terjadi bencana  yang  lebih  besar.  Masa  berlakunya
1 Muhammad Rusjidi, PBB, BPHTB, & Bea Materai , Jakarta : Indeks, 2008, 3.
2 Mardiamso, Perpajakan edisi Revisi, Yogyakarta : ANDI, 2011, 1.
temporer,  sewaktu-waktu  dapat  dihapuskan. Ia  dipungut  bukan  atas  dasar  kepemilikan harta,  melainkan  karena  adanya  kewajiban (beban) lain atas kaum Muslimin, yang harus diadakan  di  saat  ada  atau  tidaknya  harta  di Baitul Mal, sementara sumber-sumber pendapatan  yang  asli  seperti  Ghanimah, Fay’i, Kharaj dan sumber pendapatan negara yang tidak ada. 3
Pajak  daerah  adalah  pajak  yang dipungut  oleh  pemerintah  daerah  dan digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran daerah. Pajak daerah diatur dalam PP No. 18 Tahun  1997. 4 Sebagaimana  telah  diubah dengan  undang  –  undang  No.  34  Tahun 2000.  Pajak  daerah  merupakan  iuran  wajib yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi  atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang  seimbang,  yang  dapat  dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah. 5
Pemerintah  daerah  tidak  akan  dapat melaksanakan  fungsinya  secara  efektif  dan efisien  tanpa  biaya  yang  cukup  untuk memberikan  pelayanan  kepada  publik  dan melaksanakan  program  pembangunan.  Hal ini  juga  harus  didukung  oleh  masyarakat dalam  ikut  berperan  untuk  memenuhi kewajiban  pajaknya.  Salah  satu  tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan  kemandirian  dan  mengurangi ketergantungan  fiskal  terhadap  pemerintah pusat.  Meningkatkan  kemandirian  daerah sangat  erat  kaitannya  dengan  kemapuan daerah  dalam  mengelola  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD).  Semakin  tinggi  kemampuan daerah  dalam  menghasilkan  PAD,  maka semakin  besar  pula  direksi  daerah  untuk menggunakan  PAD  tersebut  sesuai  dengan
3 http//: Direktorat Jenderal Pajak .com, Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah , (diunduh 7 Agt 2016 pkl 10.00 WIB) .
4 Supramono  –  Theresia  Woro  Damayanti, Perpajakan Indonesia ,Yogyakarta : CV. ANDI OFFSET, 2015, 11.
5 Mardiamso, Perpajakan edisi Revisi, Yogyakarta : ANDI, 2009, 12.
aspirasi , kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. 6
Teknologi internet memberikan pengaruh yang  cukup  besar  terhadap informasi  dunia.  Dahulu  memerlukan  waktu yang  cukup  lama  untuk  mendapatkan informasi.  Namun  sekarang  informasi  dapat menyebar  dengan  cepat.  Hanya  dibutuhkan waktu  satu  detik  saja  untuk  mendapatkan informasi  dari  internet.  Saat  ini  informasi menjadi  kunci  terpenting  dalam  kehidupan manusia.  Kemunculan  efek  globalisasi  yang di  mana  telah  menghilangkan  batas  jarak fisik  atau  geografis  dari  suatu  daerah  ke daerah  untuk  bertukar  informasi.  Kemajuan teknologi  informasi  tersebut  telah  membawa manusia  ke  dalam  masyarakat  ke  dalam  era informasi  yang  di  mana  segala  pengetahuan dan  kehidupan  masyarakat  telah  tergantung pada  teknologi  dan  informasi  yang  dapat mempermudah urusan manusia dalam berkomunikasi dengan satu sama lain.
Pengaruh perkembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi juga sampai pada aspek pemerintahan salah satunya aspek perpajakan.  Dengan  adanya  relevansi  antara pelaksanaan  kewajiban  perpajakan  oleh wajib  pajak  dengan  pelayanan  perpajakan yang  baik  agar  dapat  tercapainya  kepatuhan pajak  atau tax  compliance ,  khususnya  bagi pajak daerah, hal tersebut tidak akan dicapai tanpa  adanya  kemudahan  dalam  pelayanan, terlebih  lagi  dalam  kemudahan  administrasi, perlu  adanya  integrasi  antara  administrasi pajak  dengan  teknologi  dan  informasi  agar dapat  tercapainya  suatu  pelayanan  pajak yang  modern  dan  fleksibel  sesuai  dengan perkembangan zaman.
Serupa dengan perkembangan teknologi informasi, penerimaan pajak daerah  menjadi  sumber  pendapatan  daerah yang  semakin  hari  semakin  penting.  Pajak merupakan  salah  satu  sumber  penerimaan daerah  yang  memberikan  kontribusi  terbesar bagi  daerah.  Penerimaan  pajak  daerah  ini sangat berperan dalam kesejahteraan masyarakat.  Oleh  karena  itu  hasil  pungutan
6 Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah , Jakarta : Erlangga, 2010, 18.
pajak  daerah  diharapkan  semakin  meningkat setiap tahunnya.
Perkembangan  teknologi  yang  pesat dalam empat dekade ini telah mempengaruhi pengelolaan administrasi, baik itu administrasi pemerintahan maupun administrasi  bisnis.  Perpajakan  Indonesia juga  mengakomodir  sistem  informasi  dan teknologi  informasi  dalam  pengelolaan administrasi perpajakan baik untuk keperluan Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  maupun untuk  masyarakat  atau  Wajib  Pajak.  Bila sebelumnya  pengelolaan  pajak  dilakukan secara  manual  yang  membutuhkan  banyak waktu  dan  kertas,  kemudian  diubah  dengan menggunakan sistem informasi dan teknologi informasi yang mengurangi banyak waktu proses kerja serta kertas. 7
Begitu  pun  yang  disampaikan  oleh Walikota  Cirebon  dalam  surat  kabar  Radar Cirebon,  bahwa  pemerintah  Kota  Cirebon merasa  perlu  untuk  menerapkan  sistem pelayanan pajak secara online. Terlebih pada tahun 2015, terdapat adanya penurunan Dana Alokasi  Umum  (DAU).  Sehingga  untuk mengcover itu, pemerintah daerah harus bisa memaksimalkan pendapatan daerah. Sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk penyerapan  pajak  daerah  lebih  maksimal untuk  meningkatkan  PAD  (Pendapatan  Asli Daerah). 8 Didukung dengan adanya modernisasi sistem administrasi pada perpajakan menunjukkan adanya peningkatan  yang  lebih  efesien  dan  lebih produktif.  Pelayanan  pajak  dapat  dilakukan dengan cepat dan mudah.
Sektor Perdagangan dan jasa merupakan sektor andalan bagi perekonomian kota Cirebon. Majunya kedua sektor  ini  dikarenakan  letak  geografis  Kota Cirebon  yang  strategis,  sehingga  menjadi pusat perdagangan bagi  Wilayah III Cirebon yang meliputi Kabupaten Kuningan, Kabupaten  Cirebon,  Kabupaten  Majalengka, dan Kabupaten Indramayu dan juga
7 Liberti Pandiangan, Administrasi Perpajakan, Jakarta : Erlangga, 2014, 9.
8 Asep Brd, “Tingkatkan PAD, Pajak Daerah dikelola dengan System Online”, Radar Cirebon : Minggu 09 Nov 2014, 9.
merupakan
kota lintasan yang
menghubungkan  Jawa  Barat  dan  Jawa Tengah.
Kondisi tersebut memacu perkembangan perdagangan, jasa perhotelan, dan  pariwisata  di  Kota  Cirebon.  Kota Cirebon  merupakan  pusat  perdagangan  di Wilayah  III  Cirebon  dan  daerah  lintasan Jawa  Barat  ke  Jawa  Tengah  melalui  jalur pantai utara (pantura). Sebagai kota Perdagangan  dan  Jasa  untuk  potensi  daerah Kota Cirebon sendiri pertumbuhannya pesat, sebagai  kota  transit  perbatasan  jawa  barat dengan  jawa  tengah  dalam  hal  transaksi. Dapat terlihat pula bertambahnya pembangunan - pembangunan hotel, restoran dan  asset-asset  lain  yang  dapat  menambah penghasilan  untuk  pendapatan  daerah  Kota Cirebon sendiri.
Salah  satu  langkah  peningkatan penerimaan  pajak  daerah  yang  direncanakan oleh Pemerintah daerah Kota Cirebon adalah penerapan  pajak  online  tersebut  pada  pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak hiburan  untuk  wajib  pajak  di  Kota  Cirebon yang  diberlakukan  oleh  Dinas  Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKAD)  mulai  bulan  September  2015. Tujuan diterapkannya pajak online ini adalah sebagai optimalisasi penerimaan pajak untuk mengurangi tingkat denda atas ketidakpatuhan wajib pajak serta mengefektifitaskan  penerimaan  pajak  dan mengurangi kebocoran yang terjadi memudahkan wajib pajak dalam hal pelaporan  pajak  terutang,  dan  juga  untuk mengurangi  oknum  yang  menimbulkan penyalahgunaan  pelaksanaan  pajak  daerah secara  online,  karena  dengan  sistem  online wajib  pajak  berhubungan  langsung  dengan pegawai yang mengoperasikan sistem administrasi di DPPKAD.
Sistem  Online  ini  menggunakan self assessment atau  menghitung  sendiri  besaran nilai  pajak  yang  harus  dibayarkan.  Namun, bagi wajib pajak yang tidak jujur mengandung  resiko.  Prinsip self  assessment menurut  Undang  –  Undang  Ketentuan Umum  Perpajakan  (UU  KUP),  artinya memberikan  kepercayaan  secara  penuh kepada  wajib  pajak  untuk  menghitung,
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan  pajak  yang  terutang  sesuai dengan perhitungan wajib pajak. 9

## Pembahasan Pengertian Pajak
Pajak  digunakan  sebagai  salah  satu usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan  kemandirian  suatu  bangsa  atau negara  dalam  pembiayaan  pembangunan yang  berguna  bagi  kepentingan  bersama. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan  negara  yang  sangat  penting artinya  bagi  pelaksanaan  dan  peningkatan pembangunan  nasional  sebagai  pengalaman pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran
dan kesejahteraan rakyat. 10
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara  berdasarkan  undang-undang  (yang dapat  dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat jasa  timbal  (kontraprestasi)  yang  langsung dapat  ditunjukkan  dan  digunakan  untuk membayar pengeluaran umum. 11
Adapun  ciri  dan  corak  sistem  pemungutan pajak tersebut adalah : 12 a. Pemungutan pajak merupakan perwujudan  dari  pengabdian  dan  peran serta  wajib  pajak  untuk  secara  langsung dan  bersama  –  sama  melaksanakan kewajiban  perpajakan  yang  diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional
b. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan  pemungutan  pajak  sebagai pencemaran kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan  sesuai  dengan  fungsinya berkewajiban  melakukan  pembinaan, pelayanan  dan  pengawasan  terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan
9 Ida Zuraida – Hari Sih Advianto, Penagihan Pajak, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011, 5.
10 Muhammad Rusjidi, PBB, BPHTB, & Bea Materai , ….3.
11 Mardiamso, Perpajakan edisi Revisi, …. 1.
12 Ridwan Purnama – Komar Rudianto, Buku Materi Pokok Perpajakan , Jakarta : Universitas Terbuka, 1999, 37.
berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang  – undangan perpajakan.
Anggota  masyarakat  wajib  pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong – royongan nasional melalui  sistem  menghitung,  membayar  dan melapor  sendiri pajak yang  terutang, sehingga  melalui  sistem  ini  administrasi perpajakan  diharapkan  dapat  dilaksanakan dengan lebih rapih, terkendali, sederhana dan mudah  untuk dipahami  oleh  anggota masyarakat wajib pajak.
Secara  umum  sumber  pemasukan negara  dalam  perspektif  ekonomi  Islam adalah  zakat, usyur (pajak  perdagangan), kharaj (pajak  pertanian), jizyah (pajak perorangan), khums (pajak  harta  rampasan perang),  warisan kalalah (orang  yang  tidak mempunyai  ahli  waris), kaffarat (denda), hibah  dan  pendapatan  lain  yang  bersumber dari  usaha  yang  halal.  Zakat, kharaj,  jizyah dan  sebagainya  mempunyai  dasar  sesuai dengan  ajaran  Islam  baik  yang  terdapat dalam  Al-Qur’an  maupun  sunnah.  Dengan demikian,  perintah  membayar  pajak  –  pajak tersebut  dalam  Islam  merupakan  tindakan religius  yang  didorong  untuk  menciptakan kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat  baik  muslim  maupun  non  – muslim.  Berikut  adalah  sumber  –  sumber pendapatan  negara  dalam  sistem  ekonomi Islam dan peranannya dalam sistem perekonomian  serta  aplikasinya  dibeberapa negara muslim. 13 a. Usyur.  Usyur merupakan  pajak  yang harus  dibayar  oleh  para  pedagang muslim atau non-muslim. Secara etimologi  usyur  berarti  sepersepuluh. Secara  terminologi,  usyur  berarti  pajak yang dikenakan terhadap barang dagangan  yang  masuk  ke  negara  Islam atau yang ada di negara Islam itu sendiri. Usyur atau  yang  diistilahkan  dengan pajak perdagangan ataupun bea cukai ini sudah  ada  pada  masa  sebelum  Islam. Istilah  usyur  belum  dikenal  pada  masa
13 Rozalinda, Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada aktivitas ekonomi, Jakarta : PT. RajaGrafindo,
2015, 212.
Rasulullah dan masa Abu Bakar Siddiq. Pajak  perdagangan  ini  dimulai  sejak masa  kekhalifahan  umar  Ibn  Khattab dan  terus  dikembangkan  pada  masa sesudah pemerintahannya.
b. Kharaj.  Kharaj berarti  pajak  yang dikeluarkan  atas  tanah  yang  ditaklukan oleh pasukan Islam. Kharaj pertama kali diperkenalkan  setelah  perang  khaibar ketika  itu  Rasulullah  membolehkan orang-orang  Yahudi  Khaibar  memiliki kembali  tanah  milik  mereka  dengan syarat  mengeluarkan  separuh  dari  hasil panen  tanah  tersebut  kepada  pemerintah Islam sebagai kharaj (pajak).
c. Jizyah. Secara bahasa jizyah berasal dari kalimat jaza’, yang  berarti  penggantian (kompensasi),  atau  balasan  atas  suatu kebaikan atau kejahatan. Secara terminologi  jizyah  adalah  pajak  yang dikenakan  kepada  warga  non-muslim sebagai imbalan untuk jaminan kehidupan  yang  diberikan  oleh  negara Islam.  Ia  merupakan  pajak  jiwa  bagi non-muslim  yang  tinggal  di  wilayah Daulah  Islamiyah.  Jizyah  dipungut  oleh negara  dari  warga  non-muslim  yang membuat perjanjian dengan pemerintahan  Islam,  konsekuensi  dari perlindungan,  jaminan  keamanan  jiwa dan harta, fasilitas ekonomi, sosial  yang diberikan  pemerintah  Islam  kepada mereka, dan sebagai kompensasi dibebaskan dari kewajiban ikut perang.
d. Khums.  Khums merupakan  sumber pendapatan negara Islam, sebagai bagian dari  harta  rampasan  perang (ghanimah).
Secara bahasa khums berarti 1/5. Secara terminologi khums berarti 1/5 dari harta rampasan  perang  yang  dikeluarkan untuk  Rasul,  karib  kerabat  Rasul,  fakir, miskin, dan musafir. Dalam Islam, harta rampasan  perang  diberikan  kepada tentara  muslim  yang  ikut  perang sebanyak  4/5.  Pada  masa  Rasulullah, khums  diditribusikan  pada  tiga  bagian, pertama  untuk  diri  dan  keluarganya, kedua  untuk  karib  kerabatnya,  ketiga untuk  anak  yatim,  fakir  miskin,  dan musafir.

## Pengertian Pajak Daerah
Pajak  daerah  adalah  pajak  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah  dengan peraturan  daerah  (perda),  yang  wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah  daerah  dan  hasilnya  digunakan untuk  membiayai  pengeluaran  daerah  dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di  daerah. 14
Definisi  lainnya,  Pajak  daerah  adalah  pajak yang  dikenakan  oleh  pemerintah  daerah kepada  penduduk  yang  mendiami  wilayah yuridiksinya,  tanpa  langsung  memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah  daerah  yang  memungut  pajak daerah yang dibayarkannya. 15
Pajak  di  Indonesia  ditinjau  dari lembaga  pemungutannya  dibedakan  menjadi dua,  yaitu  pajak  pusat  (disebut  juga  pajak negara)  dan  pajak  daerah.  Pembagian  jenis pajak ini terkait dengan hierarki pemerintahan  yang  berwenang  menjalankan pemerintahan dan memungut sumber pendapatan negara, khususnya pada otonomi daerah, secara garis besar hierarki pemerintahan  di  Indonesia  dibagi  menjadi dua  yaitu  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah.Kemudian  pemerintah  daerah  dibagi lagi  menjadi  dua,  yaitu  pemerintah  provinsi dan pemerintah kabupaten/kotamadya.
Dengan  demikian  pembagian  pajak  menurut lembaga  pemungutnya  dibagi  menjadi  dua, pajak pusat dan pajak daerah. 16
Perbedaan  pajak  pusat  dan  pajak daerah  adalah  sumber  bagi  pemungutan pajak  pusat  relatif  tidak  terbatas,  sedangkan objek-objek  yang  dapat  dikenakan  pajak daerah  terbatas  jumlahnya,  dalam  arti  objek yang  telah  menjadi  sumber  bagi  suatu pungutan  pajak  pusat  tidak  boleh  lagi dikenakan  pajak  pada  tingkat  daerah. Lapangan pajak daerah adalah lapangan yang belum  digali  oleh  negara.  Ketentuan  seperti ini dimaksudkan untuk mencegah
14 Arsyad, Siahaan, Pajak Daerah , Jakarta :Penerbit Univ Terbuka,1996,  10.
15 Azhari, Samudra, Perpajakan di Indonesia : Keuangan, Pajak, dan Retribusi, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995, 31.
16 Marihot Siagian P, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005, 9.
pemungutan pajak yang sangat memberatkan bagi Wajib Pajak. 17
Pajak  daerah  ,  yaitu  pajak  yang dikelola pemerintah daerah (Pemda) baik itu pemerintah  provinsi  maupun  pemerintah Kota/Kabupaten  yang  terdiri  dari  Pajak Kendaraan  Bermotor  (PKB),  Bea  Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor),  Pajak Air  Permukaan  (PAP),  Pajak  Rokok  (PRk), Pajak  Hotel  (PHt),  Pajak  Restoran  (PR), Pajak  Hiburan  (PHb),  Pajak  Reklame  (PRl), Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan (PMBLB), Pajak Parkir  (PPk),  Pajak  Air  Tanah  (PAT),  Pajak Sarang  Burung  Walet  (PSBW),  Pajak  Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PPB P2) yang sudah dialihkan ke sebagian Pemda dan  paling  lambat  31  Desember  2013  di seluruh Pemda, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 18 Dasar hukum , dasar hukum  pemungutan  pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  adalah  undang  –  undang No.  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah dan retribusi Daerah. 19
Pajak Daerah dibagi menjadi 2 yaitu: 20 a. Pajak  Provinsi,  terdiri  dari:  Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Balik Nama Kendaraan  Bermotor,  Pajak  Bahan Bakar  Kendaraan  Bermotor  Pajak  Air Permukaan dan Pajak Rokok.
b. Pajak  Kabupaten/Kota,  terdiri  dari: Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran,  Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangam Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam  dan  Batuan,  Pajak  Parkir,  Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan  serta  Bea  Perolehan  Hak  atas Tanah dan Bangunan.
Khusus  untuk  Daerah  yang  setingkat dengan  daerah  provinsi,  tetapi  tidak  terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta,  jenis  Pajak
17 Machfud Sidik – Soewondo, Keuangan Daerah , Jakarta : Penerbit Universitas Terbuka, 1996, 30.
18 Liberti Pandiangan, Administrasi Perpajakan , ….7.
19 Mardiamso, Perpajakan , Yogyakarta : ANDI, 2013, 11.
20 Mardiamso, Perpajakan , ….. 12.
yang  dapat  dipungut  merupakan  gabungan dari  Pajak  untuk  daerah  Provinsi  dan  Pajak untuk daerah kabupaten/kota.
Pengertian Administrasi Perpajakan
Administrasi perpajakan adalah kegiatan  penatausahaan  dan  pelayanan  yang dilakukan  oleh  setiap  orang  yang  ada  dalam organisasi  demi  melaksanakan  hak  serta kewajiban  di  bidang  perpajakan.  Kegiatan administrasi  perpajakan  pada  dasarnya  tidak hanya  dilakukan  oleh  pegawai  yang  khusus mengelola  pajak  (misalnya,  oleh Tax Manager,  Tax  Supervisor,  Tax  Staff dan lainnya)  saja.  Melainkan  juga  oleh  seluruh orang  yang  ada  dalam  organisasi  sesuai dengan  tugas  serta  fungsinya  sepanjang  ada kaitannya dengan pajak. 21
Kegiatan  penatausahaan  dilakukan terhadap semua tugas, fungsi, dan tanggungjawab yang berkaitan dengan pajak, mulai dari pencatatan, penggolongan, penyediaan informasi, pendistribusian, pengambilan keputusan/kebijakan, pengarahan,  penyimpanan  dan  lainnya. Sedangkan  kegiatan  pelayanan  menyangkut berjalannya fungsi koordinasi dan kerjasama antar  unit  yang  ada  serta  orang  yang  ada dalam  organisasi  sesuai  dengan  tugas  dan fungsinya  demi  terlaksananya  hak  serta kewajiban perpajakan dengan baik. 22
Administrasi pemungutan pajak dapat memberikan  sumbangan  penting  lainnya dalam  meningkatkan  pendapatan  pemerintah dari  pajak.  Untuk  mempertinggi  efisiensi administrasi  pemungutan  pajak,  kegiatan pengumpulannya haruslah disesuaikan dengan  keadaan  setempat.  Dalam  hal  ini perlulah diadakan koordinasi antara perumusan  struktur  pajak  dan  administrasi pemungutan  pajak.  Struktur  pajak  haruslah sedemikian rupa sehingga secara administratif  dapat  dilaksanakan  secara efisien  dan  dapat  mencapai  tujuan  yang diharapkan.  Struktur  pajak  yang  sukar diadministrasikan  tidak  akan  memberikan pendapatan  pajak  yang  diharapkan.  Begitu
21 Liberti Pandiangan, Administrasi Perpajakan , ….43.
22 Liberti Pandiangan, Administrasi Perpajakan , ….. 43.
juga struktur pajak  yang secara administratif kurang  teknis  menyebabkan  masyarakat mudah menghindar diri dari membayar pajak dan  ini  akan  mengurangi  pendapatan pemerintah  dari  pajak.  Administrasi  yang baik haruslah paling sedikit dapat mengurangi kemungkinan melarikan diri dari membayar pajak, tidak memberikan kesempatan  kepada  para  pemungut  pajak untuk  korup  dan  sistemnya  dimengerti masyarakat sehingga mereka dapat menghitung  sendiri  pajak  yang  wajib dibayar. 23

## Pelayanan Pajak Online
a. Macam  –  Macam  Pelayanan  Pajak secara Online (e-Tax)
Sejalan dengan perkembangan
teknologi  informasi  dan  sistem  informatika,
Direktorat Jenderal Pajak
(DJP) mengakomodir  serta  menerapkannya,  yaitu berupa  pelayanan  dalam  jaringan (daring) atau  secara  online  yang  disebut e-Tax . Tujuannya  adalah  untuk  memudahkan  dan meningkatkan  pelayanan  perpajakan.Yang dimaksud  dengan e-Tax adalah  sarana pelayanan  perpajakan  yang  disediakan  DJP secara elektronik untuk melayani masyarakat.Pelayanan  secara  online  ini dapat  dilakukan  mulai  dari  pendaftaran sebagai  Wajib  Pajak,  membayar  pajak hingga  melaporkan  pajak.Beberapa e-Tax yang  sudah  ada  adalah e-Registration,  e- NPWP, e-Payment, e-SPT, dan e-Filling. 24
1) e-Registration
e-Registration adalah  sistem  pendaftaran
WP dengan pengukuhan PKP
(Pengusaha Kena Pajak) melalui Internet yang  berhubung  langsung  secara  online dengan DJP. Caranya adalah setelah WP membuka jaringan internet, permohonan dilakukan  dengan  mengisi  formulir permohonan  pendaftaran  WP  dan/atau pengukuhan PKP yang ada dalam sistem e-Registration .Selanjutnya  WP  dapat mencetak  sendiri  Formulir  Pendaftaran
23 Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan proses, masalah dan dasar kebijakan , Jakarta : Kencana, 2007, 313.
24 Liberti Pandiangan, Administrasi Perpajakan , ….38 – 39.
WP  dan/atau  pengukuhan  PKP  serta Surat  Keterangan  Terdaftar  Sementara (SKTS)  yang  diterbitkan  dari  sistem e- Registration .SKTS  berlaku  terhitung sejak  pendaftaran  melalui  sistem e- Registration dilakukan sampai diterbitkan  SKT  (Surat  Keterangan Terdaftar)  oleh  KPP  tempat WP terdaftar.  SKTS  hanya  berlaku  untuk pembayaran, pemotongan, dan pemungutan  pajak  oleh  pihak  lain  serta tidak  dapat  digunakan  untuk  melakukan kegiatan diluar bidang perpajakan.
2) e-NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) e-NPWP atau disebut Aplikasi
Pendaftaran  NPWP  merupakan  aplikasi untuk  mendaftarkan  NPWP  secara massal bagi karyawan.
3) e-Payment e-Payment adalah  sistem  pembayaran pajak  yang  dilakukan  WP  secara elektronik yang terhubung dengan tempat  pembayaran  pajak.  Hingga  saat ini  penerapan e-Payment masih  terbatas yaitu  hanya  pembayaran  PBB  dan  PPh Pasal  4  ayat  (2)  Final  sehubungan dengan  pelaksanaan  PP  No.  46/2013 melalui Anjungan Tunai Mandiri
(ATM).  Untuk  mendukung  pelaksanaan e-Payment ,  DJP  telah  menyiapkan Billing System (e-Billing) . Billing  System atau  sistem  pembayaran pajak secara elektronik adalah serangkaian proses yang meliputi kegiatan  pendaftaran  peserta  Billing, pembuatan  kode  Billing,  pembayaran berdasarkan kode Billing, dan rekonsiliasi  Billing  dalam  sistem  Modul Penerimaan  Negara.  WP  yang  akan melakukan  pembayaran  pajak  melalui Billing  System  harus  membuat  kode Billing  melalui  pengisian  data  setoran pajak  secara  elekrtronik  di  website Direktorat
Jenderal Pajak
http://www.pajak.go.id.  WP  melakukan pembayaran  pada  bank/pos  persepsi dengan menggunakan kode Billing yang berlaku  dalam  waktu  48  jam  sejak diterbitkan.  Bila  melewati  jangka  waktu dimaksud,  secara  otomatis  terhapus  dari
sistem  dan  tidak  dapat  digunakan lagi.Dalam  hal  kode  Billing  tidak  dapat digunakan,  WP  dapat  membuat  kembali Kode Billing.
4) e-SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) e-SPT adalah data SPT WP dalam bentuk elektronik  yang  dibuat  oleh  WP  dengan menggunakan  aplikasi e-SPT yang disediakan  oleh  Direktorat  Jenderal Pajak. e-SPT beserta lampiran- lampirannya
dilaporkan dengan menggunakan media elektronik
(CD,disket,  flash  disk,  dan  lain-lain)  ke KPP  dimana  WP  terdaftar.  Aplikasi e- SPT merupakan  aplikasi  SPT  yang diberikan DJP secara cuma-cuma kepada Wajib  Pajak.  Dengan  menggunakan aplikasi e-SPT, WP  dapat  merekam, memelihara,  dan  men-generate  data elektronik  SPT  serta  mencetak  SPT beserta  lampirannya.  Atas  penyampaian e-SPT secara langsung ke KPP diberikan tanda  penerimaan  surat  dari  TPT, sedangkan  jika  penyampaian e-SPT melalui  pos  atau  jasa  ekspedisi/kurir, bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda terima SPT.
5) e-Filling e-Filling adalah suatu cara penyampaian SPT  secara  elektronik  yang  dilakukan secara  online  dan real  time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) maupun penyedia  Jasa  Aplikasi  atau Aplication Service  Provider  (ASP) .  Sementara  itu, pihak  yang  memenuhi  kriteria  untuk menyampaikan  SPT  Tahunan  dengan e- Filling adalah  WP  Orang  Pribadi  yang menggunakan  Formulir  SPT  Tahunan 1770 S dan Formulir SPT Tahunan 1770 SS.  Caranya  adalah  harus  memiliki e- FIN yang diterbitkan oleh KPP berdasarkan  permohonan  WP.  Untuk terdaftar sebagai WP e-Filling , WP yang sudah mendapatkan e-FIN harus mendaftarkan  diri  paling  lama  30  hari kalender  sejak  diterbitkannya e-FIN .
Pendaftaran  dilakukan  melalui  website DJP (www.pajak.go.id) dengan mencantumkan  alamat  surat  elektronik
(e-mail  address) dan  nomor  telepon genggam (handphone) untuk pengiriman kode verifikasi serta notifikasi.
Dalam hal WP sudah mendapatkan e- FIN tetapi  belum  mendaftarkan  diri  sebagai WP e-Filling melalui  website  DJP    sampai batas  waktu  yang  ditentukan,  atau e-FIN hilang  sebelum  WP  mendaftarkan  diri sebagai  WP e-Filling melalui  website  DJP, maka  WP  dapat  mengajukan  kembali permohonan e-FIN .  WP  yang  telah  terdaftar sebagai  WP e-Filling melalui  website  DJP dapat  menyampaikan  SPT  Tahunan  dengan cara  mengisi e-SPT dengan  benar,  lengkap dan jelas. WP yang telah mengisi e-SPT lalu meminta  kode  verifikasi  pada  website  DJP. Untuk  mengakses e-Filling dapat  dilakukan melalui alamat http://efilling.pajak.go.id pada  Internet  Browser  atau  mengklik  tautan yang  terdapat  pada  laman  muka  situs  pajak www.pajak.go.id.

## Pengertian Pendapatan Asli Daerah
Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi  ketergantungan  fiskal  terhadap pemerintah pusat. Peningkatkan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemapuan daerah dalam mengelola Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan  PAD,  maka  semakin  besar pula  direksi  daerah  untuk  menggunakan PAD  tersebut  sesuai  dengan  aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. 25
Berkaitan  dengan  terselenggaranya otonomi  daerah,  salah  satu  bidang  yang menjadi tanggung jawab kewenangan pemerintah  daerah  adalah  bidang  keuangan. Keuangan  ini  merupakan  salah  satu  bidang yang paling mendasar dalam penyelenggaraan  otonomi  daerah  karena keuangan  sebagai  indikator  yang  digunakan untuk  mengukur  tingkat  kemampuan  daerah dalam  melaksanakan  otonominya.  Adapun
25 Chabib Sholeh – Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , Bandung : Fokus Media, 66.
salah  satu  yang  menjadi  sumber  keuangan tersebut  ialah  Pendapatan  Asli  Daerah, pengertian  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintah  daerah  dalam  mendapatkan  dan pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan  Asli  Daerah  juga  sebagai  usaha daerah  guna  memperkecil  ketergantungan dalam  mendapatkan  dana  dari  pemerintah tingkat  atas. Dalam Pasal  1 Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2004  dijelaskan  bahwa PAD  merupakan  pendapatan  yang  diperoleh daerah  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan daerah sesuai  dengan peraturan perundang  – perundangan. 26
Salah  satu  ukuran  keberhasilan  suatu daerah otonom dapat dilihat dari kemampuan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan bermuara  pada  peningkatan  pendapatan  asli daerah dan meningkatnya usaha pembangunan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah  didanai  dari  atas  beban  anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  APBD. Sementara  itu,  penyelenggaraan  urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah  pusat  di  dapat  dari  atas  beban anggaran  pendapatan  dan  belanja  Negara (APBN). 27 Pembiayaan  keuangan  daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 didukung oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD)  yang  merupakan  sebagian  kecil  dari total  APBD,  dan  sumbangan  dari  Bantuan Pemerintah  Pusat  yang  merupakan  sebagian besar dari total APBD.
Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak  daerah,  hasil  retribusi,  hasil  dari pengelolaan  daerah  yang  dipisahkan  dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, hal ini  bertujuan  untuk  memberikan  keleluasaan kepada  pemerintah  daerah  untuk  menggali pendanaan  dalam  pelaksanaan  otonomi
26 http://thepublicadministration.blogspot.co.id/2012/0 4/pendapatan-asli-daerah.html (diunduh 11 Mei 2016 pkl 08.36 WIB)
27 Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas , Jakarta : PT RajaGrafindo persada, 2005, 143.
daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. 28
Prinsip  Islam  tetang  kebijakan  fiskal dan  anggaran  belanja  bertujuan  untuk mengembangkan  suatu  masyarakat  yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai – nilai material  dan  spiritual  pada  tingkat  yang sama. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk  mengatur  dan  mengawasi  perilaku manusia  yang  dipengaruhi  melalui  insentif yang  disediakan  dengan  meningkatkan pemasukan  pemerintah  (melalui  perpajakan pinjaman atau jaminan terhadap pengeluaran pemerintah).  Kebijakan  fiskal  dalam  suatu negara  tentulah  diharapkan  sesuai  dengan prinsip  dan  nilai  –  nilai  Islam  karena  tujuan pokok  agama  Islam  adalah  mencapai kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. 29

## Metodologi Penelitian
1. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Dinas Pendapatan  dan  Pengelolaan  Keuangan Daerah  (DPPKAD)  Kota  Cirebon  yang merupakan  institusi  yang  secara  langsung melaksanakan  praktik  pemungutan  dan administrasi  pajak  daerah.Dan  masyarakat yang  menjadi  wajib  pajak.Waktu  penelitian ini  dilaksanakan  pada  bulan  April  –  Juni 2016.
2. Pendekatan Penelitian Penelitian  ini  menggunakan  metode pendekatan  kualitatif.Penelitian  kualitatif adalah  penelitian  yang  didasarkan  pada pengumpulan,  analisis  dan  interpretasi  data berbentuk  narasi  serta  visual  (bukan  angka) untuk  memperoleh  pemahaman  mendalam dari fenomena tertentu. 30
3. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif.  Penelitian  deskriptif  adalah penelitian yang diarahkan untuk
28 Pipin Syarufin – Dedah Jubaedah, Hukum Pemerintahan Daerah , Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2005, 248.
29 Rozalinda, Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada aktivitas ekonomi, ……………., 210.
30 Sutanto Leo, Skripsi, Tesis dan Disertasi, Jakarta : Erlangga, 2013, 100.
memberikan  gejala  –  gejala,  fakta  –  fakta, atau  kejadian  –  kejadian  secara  sistematis dan  akurat,  mengenai  sifat  –  sifat  populasi atau daerah tertentu. 31

## 4. Jenis Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  subjek.  Data subjek  adalah  jenis  data  penelitian  yang berupa  opini,  sikap,  pengalaman  atau karakteristik  sekelompok  orang/seseorang yang menjadi subjek penelitian (responden). 32 Sumber  data  dalam  penelitian ini  adalah  data  primer  dan  sekunder.  Data primer  merupakan  data  penelitian  yang diperoleh  dari  sumber  asli  (tidak  melaui media  perantara).  Data  primer  disebut  juga data  asli  atau  data  baru. 33 Data  primer diperoleh  dengan  menggunakan  daftar pertanyaan  yang  telah  terstruktur  dengan tujuan  untuk  mengumpulkan  informasi  dari para  responden.  Dalam  penelitian  ini  data primer  diperoleh  dari  hasil  wawancara kepada narasumber DPPKAD Kota Cirebon. Data  sekunder  merupakan  sumber  data penelitian  yang  diperoleh  peneliti  secara tidak  langsung  melalui  media  perantara. Data  sekunder  umumnya  berupa  bukti, catatan  atau  laporan  historis  yang  telah tersusun  dalam  arsip  yang  dipublikasikan dan  yang  tidak  dipublikasikan. 34 Dalam penelitian  ini  data  sekunder  diperoleh  dari data  yang  dimiliki  oleh  tempat  penelitian, seperti  aplikasi  sistem  online  dan  data pendapatan asli daerah dari Dinas Pendapatan  dan  Pengelolaan  Keuangan Daerah (DPPKAD) Kota Cirebon.Data yang didapatkan  adalah  panduan  manual  mengisi SPTPD  Online,  data  tentang  pendapatan pajak  daerah,  dan  peraturan  daerah  Kota Cirebon  mengenai  pajak  daerah.  Adapun teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian ini  menggunakan:  Wawancara,  observasi, dokumentasi dan Studi kepustakaan.
5. Instrument Penelitian
31 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan , Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006, 47.
32 Sutanto Leo, Skripsi, Tesis dan Disertasi,….. 105.
33 M Iqbal Hasan, Pokok – Pokok Materi Statistik 1 , Jakarta : Bumi Aksara, 1999, 33.
34 M Iqbal Hasan, Pokok – Pokok Materi Statistik 1 , …. 34.
Adapun  instrument  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  disesuaikan dengan  metode  penelitian  yang  digunakan. Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  metode penelitian  ini  yang  digunakan  adalah kualitatif,  maka  instrumen  penelitiannya akan  menggunakan  wawancara,  observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. 6. Teknik Analisis Data Metode  analisis  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan  analisis  kualitatif  deskriptif, metode  analisis  yang  digunakan  adalah kelompok  Analisis  kinerja  dan  pengalaman individual  serta  perilaku  institusi, 35 yang didalamnya menggunakan metode – metode berikut:  Studi  Kasus,  penggunaan  bahan dokumen dan triangulasi.

## Hasil Penelitian
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  peneliti  dapat  menganalisis  data sebagai berikut:
A. Aplikasi  Sistem  Pembayaran  Pajak Daerah Online
Pemerintah  Kota  Cirebon  berupaya meningkatkan  penerimaan  pajak  daerah sebagai salah satu pendapatan yang berpengaruh terhadap kelangsungan Penerimaan  Asli  Daerah  (PAD)  dalam mengontrol  keuangan  daerah.  Salah  satu gagasan yang telah tercapai oleh pemerintah Kota  Cirebon  adalah  diberlakukan  sistem penerimaan  pajak  daerah  secara  elektronik di mana proses perpajakan dilakukan dalam sistem online secara terstruktur. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Dede Achmady  sebagai  Kepala  Bidang  Pajak Daerah  I  mengenai  landasan  dan  alasan yang  membuat  DPPKAD  menerapkan sistem online. 36
“  Kalo  dilihat  dari  Undang  –  Undang No.33/2004  Pasal  74  yang  menyatakan bahwa  semua  penerimaan  daerah  harus melalui  rekening  kas  daerah.  Oleh  karena itu,  kita  melakukan  upaya  untuk  itu  dengan cara pajak online dengan tujuan
35 BurhanBungin, Penelitian Kualitatif , Jakarta : Kencana, 2010, 154.
36 Wawancara, narasumber : Dede Achmady, Kepala Bidang Pajak Daerah I, DPPKAD, 11 Mei 2016.
memberikan  kemudahan  pelayanan,  jadi wajib pajak tidak perlu datang mengantri ke kantor  DPPKAD  yang  dulu  pembayarannya terpusat disini. Dengan sistem online ini bisa melakukan  pembayaran  online  dimana  saja, karena jaringan sistem dapat diakses dimana pun,  bank  referensi  kita  adalah  bank  BJB jadi  pembayaran  dapat  dilakukan  di  Bank BJB.  Sistem  online  juga  diharapkan  dapat menekan  keterlambatan  bayar  bagi  wajib pajak  yang  mengakibatkan  denda,  sebelum sistem online pada seaat jatuh tempo mereka masih diluar kota tidak sempat membayarkan,  lalu  mereka  membayar  lewat jatuh  tempo  dan  kena  denda,  dengan  online menghindari  hal  itu,  sistem  online  juga sebagai  bentuk  transparansi  dari  kami dengan  sistem  pembayaran  self  assessment itu  mereka  sendiri  yang  menghitung  dan membayarkan,  kita  tidak  ada  keterkaitan dengan uang nya secara langsung tidak ada kontak fisik dengan uang tersebut intinya sih gitu.”
Pembentukan kebijakan sistem penerimaan  pajak  daerah  secara  elektronik bertujuan  agar  pemerintah  daerah  Kota Cirebon dapat meningkatkan proses pemungutan  pajak  yang  mudah  dan  praktis serta  dapat  dipraktikan  oleh  masyarakat sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan kesadaran warga dan meningkatkan  pendapatan  pajak  daerah. Dapat  dilihat  2  aspek  fungsi  pemerintah daerah  dalam  menerapkan  kebijakan  pajak daerah  terkait  dengan  pembayaran  pajak online :
1. Fungsi budgetair .  Dalam  pembentukan kebijakan  pembayaran  pajak  online, pemerintah daerah berupaya menghimpun  Pendapatan  Asli  Daerah khususnya  bagi  sektor  usaha  tertentu (parkir,  hotel,  hiburan  dan  restoran) sebagai  sektor  usaha  yang  sangat menjanjikan  bagi  pemungutan  dan penerimaan pajak.
2. Fungsi regulerend . Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah daerah berupaya menetapkan kebijakan  terkait  dengan  pelaksanaan pembayaran pajak online melalui
DPPKAD sebagai pengelola pendapatan daerah,  yang  berusaha  merealisasikan pada tahun 2015 sebagai upaya intensifikasi fasilitas pajak online.
Sistem  online  ini  adalah  kebijakan untuk  memudahkan  wajib  pajak  dalam membayarkan  pajak,  yang  sebelumnya membayar  langsung  secara  manual.  SPT online  sudah  bisa  mengakses  sendiri  secara online  melalui  jaringan  internet  yang merupakan kebijakan walikota dalam kemudahan  membayar  pajak.  Pajak  online dilakukan  dengan  cara  melaporkan  SPTPD (Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Daerah)  melaui  web  (internet),  penetapan pajak  terhutang  dan  sanksi  administrasi secara otomatis oleh sistem, dan pembayaran dapat  dilakukan  diseluruh  Teller  atau  BJB ATM.  Untuk  penerapan  sistem  online  ini yang  termasuk  kedalam  sistem  yaitu  pajak daerah  yang  menggunakan  sistem self assessment diantaranya  : 37 Pajak  Hotel, Pajak  Hiburan,  Pajak  Restoran  dan  Pajak Parkir.
Berikut  adalah  petunjuk  sistem  online  pajak daerah kota Cirebon :
Host  to  host adalah  computer  atau server  yang  terhubung  ke  jaringan  computer (LAN)  atau  jaringan  internet  yang  berfungsi untuk  menyediakan  data  dan  informasi. Sebelum  melakukan  pembayaran  pajak daerah  secara  online,  wajib  pajak  harus registrasi  Akun  wajib  pajak  terlebih  dulu untuk  dapat  menggunakan  aplikasi  sistem online.  Registrasi  dapat  dilakukan  dengan cara :
a. Foto  Copy  identitas  diri/  penanggung jawab/  penerima  kuasa  (KTP,  SIM, Paspor)
b. Foto  Copy  Akta  Pendirian  Perusahaan bagi Badan Usaha
c. Surat Kuasa (apabila dikuasakan)
dengan  disertai  foto  copy  identitas pemberi kuasa
d. Proses  registrasi  dilakukan  oleh  petugas dengan  datang  langsung  ke  kantor DPPKAD
37 Bidang Pajak Daerah I Kota Cirebon, Pajak Online, disampaikan dalam acara sosialisasi tanggal 28 Agustus 2015 di Kantor DPPKAD.
e. Wajib  Pajak  akan  mendapatkan  akun berupa  NPWD  (Nomor  Pokok  Wajib Daerah) dan password untuk Login pada http://sptpd.cirebonkota.go.id
Wajib pajak harus memiliki alamat e- mail  aktif  untuk  menggunakan  akun  sptpd online,  yang  selanjutnya  akan  diberikan password  untuk  login  yang  sepenuhnya menjadi tanggungjawab Wajib Pajak. Selanjutnya  setelah  proses  pelaporan  dan pembayaran  adalah  proses inquiry di  mana proses  tersebut  adalah  proses  pengecekan dari  sistem  bjb  sebagai  tempat  transaksi pembayaran  untuk  mengetahui  kebenaran pelaporan  pajak,  setelah  semua  pelaporan pajak  sudah  benar  kemudian  transaksi pembayaran  melanjutkan  ke  proses payment sebagai proses transaksi.
Untuk memberikan kemudahan kepada  Wajib  Pajak  daerah  Kota  Cirebon dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak, DPPKAD telah menyediakan sarana penunjang dalam pengelolaan administrasi pajak daerah, yakni dengan membuat aplikasi yang dapat diakses oleh seluruh WP di Kota Cirebon. Sistem ini disebut e-SPTPD. Diharapkan dengan adanya  sistem  ini  membuat  WP  dengan mudah  melakukan  kewajiban  pelaporan pajaknya yang akhirnya diharapkan berdampak  pada  optimalisasi  penerimaan Pajak Daerah Kota Cirebon.
e-SPTPD  adalah  suatu  aplikasi  yang dibangun  berbasis  web  yang  diperuntukan untuk  membantu  para  wajib  pajak  dalam melaporkan  kewajiban  pajak  daerahnya secara  online  dan  dapat  dilakukan  dimana saja, yang terkoneksi secara real time dengan Sistem Informasi Pajak Asli Daerah dan BJB yang  sudah  berjalan  di  DPPKAD  Kota Cirebon.
Untuk memulai aplikasi :
a. Koneksi ke internet
b. Buka  internet  browser  (disarankan menggunakan  Mozilla  Firefox  atau Google Chrome)
c. Ketikan
alamat
http://sptpd.cirebonkota.go.id
Setelah  koneksi  dan  alamat  website berhasil  di  akses,  halaman  login  aplikasi
akan  muncul  pada  layar  monitor  dan petunjuk untuk memasukan data user Id dan pasword  agar  dapat  login.  Setelah  berhasil login  maka  selanjutnya  akan  masuk  pada halaman  awal  aplikasi.  Pada  halaman tersebut  akan  tampil  menu  utama  untuk memilih  layanan  apa  yang  akan  digunakan, pada  tampilan  tersebut  akan  muncul  jenis pajak  seperti  pajak  hotel,  pajak  hiburan, pajak  parkir,  pajak  restoran.  Tampilan  jenis pajak  tersebut  sesuai  dengan  jenis  pajak yang didaftarkan oleh wajib pajak saja, jadi yang  akan  tampil  hanya  jenis  pajak  yang sesuai  dengan  NPWD.    Selanjutnya  yaitu mengisi nama pajak pada menu utama untuk melihat  data  SPTPD,  setelah  itu  dapat dilakukan  pengisian  data  SPTPD  dengan menginput  masa  pajak.  Setelah  melakukan pengisian  data  tersebut  maka  nama  usaha tersebut akan terisi secara otomatis, kemudian  mengisi  pengenaan  atau  omset maka  pajak  terhutang  akan  otomatis terhitung.  Setelah  itu  akan  ada  tampilan untuk mengecek detail tagihan pajak, setelah semua  tagihan  pajak  sudah  benar  maka mencetak  slip  bayar,  yang  mana  slip  bayar tersebut digunakan  untuk pembayaran melalui teller atau mesin ATM BJB. 38
Jenis pajak yang dapat diakses secara online  untuk  pajak  daerah  Kota  Cirebon adalah  pajak  hotel,  pajak  restoran,  pajak parkir,  pajak  hiburan,  pajak  bumi  dan bangunan  (PBB),  dan  pajak  bea  hak  atas tanah dan bangunan (BPHTB), yang menggunakan sistem pemungutan self assestment .  Untuk  pelayanan  pembayaran pajak  daerah  online  yang  selain  PBB  dan BPHTB dapat diakses di website http://sptpd.cirebonkota.go.id    dan  untuk pajak  BPHTB  dapat  diakses  di  alamat  : http://bphtb.cirebonkota.go.id. Sementara untuk pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak  air  bawah  tanah  dan  pajak  sarang burung  wallet  belum  menggunakan  sistem online.  Karena  dari  keempat  sistem  tersebut menggunakan  sistem  pemungutan office assesment ,  untuk  penerapan  sistem  online
38 Bidang Pajak Daerah I, User Manual SPTPD
Online, disampaikan dalam acara sosialisasi tanggal 28 Agustus 2015 di Kantor DPPKAD.
pada pajak tersebut butuh tahapan dan waktu dalam pembuatan aplikasi nya, karena untuk sistem office  assesment ini  perhitungannya harus  detail,  maka  belum  bisa  diberlakukan secara online. Tetapi dalam hal ini DPPKAD Kota  Cirebon  sedang  melakukan  upaya tersebut  untuk  menerapkan  sistem  online kepada  seluruh  jenis  pajak  dan  melakukan perbaikan  –  perbaikan  sistem  sebagai administrasi pajak yang baik.
Dalam pelaksanaan pemungutan pajak dengan memberlakukan sistem pembayaran  pajak  daerah  online  dilakukan sesuai dengan peraturan daerah Kota Cirebon dan  sistem  administrasi  perpajakan,  seperti pelayanan elektronik e-Tax yang diberlakukan  oleh  DJP  (Direktorat  Jenderan Pajak)  yaitu  layanan e-Registration untuk pendaftaran  wajib  pajak, e-NPWP untuk pendaftaran  nomor  pokok  wajib  pajak, e- Payment untuk  sistem  pembayaran  bagi wajib  pajak, e-SPT untuk  melaporkan  SPT secara  online,hal  tersebut  sebagaimana disampaikan oleh Denny Dwi. H selaku staff pelayanan pajak daerah bidang I : 39 “Untuk  administrasi  sama  saja  kok dengan  aturan  yang  ada  di  DJP,  di kita juga  ada proses  e-Registration, e- NPWP,  e-Payment,  e-SPT,  cuma  kita nggak  pake  e-Filling,  kita  pake  nya  e- SPTPD online yang baru kita terapkan itu.”
Sampai  saat  ini  DPPKAD  terus melakukan  upaya  untuk  sosialisasi  kepada mayarakat  untuk  memberikan  pengetahuan mengenai  pajak  online  dan  memberikan arahan dalam pelaksanaannya, dengan tujuan agar  wajib  pajak  sadar  akan  kewajibannya. Pelaksanaan  sosialisasi  oleh  DPPKAD  Kota Cirebon sudah dilakukan dengan baik, selain dengan  mengundang  wajib  pajak  juga membuat  papan  iklan  pada  tempat  –  tempat strategis  dan  media  –  media  cetak  karena melihat  pentingnya  upaya  sosialisasi  untuk meningkatkan  kesadaran  dan  kepatuhan
39 Wawancara, narasumber : Denny Dwi H, Staff Pelayanan Pajak Daerah I, DPPKAD, 16 Mei 2016.
wajib pajak.  Untuk saat ini diharapkan wajib pajak  sudah  sadar  pajak,  apabila  terjadi menunggak  tidak  dapat  dikatakan  atas kesengajaan hal tersebut dapat terjadi karena atas kemampuan usaha tersebut menghasilkan  pendapatan  untuk  kemudian membayarkan pajak. Pihak DPPKAD
sebagai
pengelola
sudah sering
melaksanakan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan  khususnya  pajak  hotel,  pajak restoran,  pajak  hiburan,  pajak  parkir  pada bidang  pajak  daerah  1  kepada  pengusaha atau  pun  staff  yang  diutus  oleh  perusahaan. Hanya saja beberapa kelemahan yang terlihat dari  hasil  sosialisasi  ini  adalah  kurangnya respon dari wajib pajak sendiri.

## PROSES
INPUT OUTPUT Gambar 1.3 Skema SPTPD online
Namun dengan sistem online tersebut memiliki resiko kebocoran – kebocoran yang mungkin  terjadi  atau  adanya  ketidakjujuran wajib  pajak  dalam  melaporkan  pajak  karena menggunakan sistem self assesment. Apabila hal  –  hal  tersebut  terjadi  ini  adalah  karena human  eror atau  kesalahan  pada  pelaku pajak.  Sistem  hanyalah  sebuah  alat  yang membantu  dalam  penyelesaian  pekerjaan dalam  administrasi  pajak  agar  efektif  dan efisien dalam pemungutan pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan.
Kekurangan  dari  sistem  online  yang ada  ini  belum  mempunyai  koneksi  yang berhubungan  langsung  dengan  pengusaha. Aplikasi  yang  sedang  dalam  rencana  yaitu tapping  box ,  yang  mana  aplikasi  tersebut nantinya akan merekam segala jenis transaksi  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak, sehingga  bukti  transaksi  dan  besaran  pajak sudah  dapat  diketahui.  Jelas,  aplikasi  ini menguntungkan bahwa tidak ada kemungkinan  penyalahgunaan  kepercayaan pada  sistem  online  tersebut,  karena  sistem antara  wajib  pajak  dengan  pengelola terhubung.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dalam upaya menghasilkan pendapatan pajak daerah  lebih  banyak  lagi,  tetapi  untuk melakukan  itu  butuh  kajian  dan  proses  yang
tidak sebentar, sistem online dengan melakukan  transaksi  pelaporan  basis  web dan  pembayaran  melalui  ATM  BJB  yang baru  diberlakukan  1tahun  ini  saja  masih dalam  proses  sosialisasi  agar  informasi diketahui  secara  menyeluruh  bagi  wajib pajak.  Agar  untuk  kedepannya  wajib  pajak mengerti  semua  akan  kewajiban,  manfaat dan pengetahuan pajak.
Implementasi  sistem  pemungutan pajak daerah yang dilakukan pihak pemerintah  Kota  Cirebon  sebenarnya  masih dapat  ditingkatkan  untuk  menjadi  lebih  baik lagi,  bukan  hanya  aspek  sumber  daya manusia  yang  berkompeten  dan  memiliki keahlian  dan  integritas,  namun  hal  ini  harus didukung  pula  oleh  sarana  dan  prasarana yang  memadai.  Bahwa  upaya  pengawasan dalam  rangka  meningkatkan  pendapatan daerah dengan memperluas basis penerimaan, memperkuat
proses pemungutan,  meningkatkan  pengawasan, meningkatkan  efisiensi  administrasi  dan menekan biaya pemungutan serta meningkatkan  kapasitas  penerimaan  melalui perencanaan yang lebih baik.
B. Manfaat Sistem Online bagi Wajib Pajak
Pembayaran pajak daerah
berdasarkan  sistem  online  memberikan
Wajib Pajak
BANK Pembayaran (cetak slip bayar) DPPKAD Pengisian data (e-SPTPD)
kemudahan  tersendiri  bila  dibandingkan dengan  pembayaran  pajak  secara  manual, Sebagaimana bahwa manfaat yang diberikan pelayanan pajak dalam penyampaian SPTPD Online secara elektronik, yaitu :
1. Pelaporan  atau  penyampaian  SPTPD dilakukan  setiap  saat  tanpa  mengenal hari libur (24jam)
2. Kesalahan  input  data  dapat  dengan mudah  direvisi  pada  saat  pengisian  data pada  formulir  elektronik  SPTPD,  tanpa harus  menghapus  atau  mengganti  kertas lembar SPTPD
3. Mengurangi biaya cetak lembar pengisian SPTPD
4. Penyederhanaan proses, di mana pelaporan  SPTPD  tidak  perlu  dilakukan dengan  menandatangani  dan  mengikuti antrian di DPPKAD.
5. Konfirmasi dari DPPKAD atas
pengiriman  laporan  pajak  (SPTPD) dapat  diperoleh  saat  itu  juga,  setelah data – data yang dikirim telah benar dan lengkap.
Sebagai  instansi  yang  bertugas  untuk mengelola pendapatan pajak, serta memberikan  pelayanan  yang  mudah  untuk wajib  pajak.  Oleh  karena  itu  pelayanan tersebut  dibuat  untuk  lebih  mudah  lagi didapatkan  dengan  cara  pelayanan  melalui online  agar  lebih  praktis  dan  sistematis. Adapun  manfaat  mengenai  sistem  online dalam  pembayaran  pajak  daerah  menurut wajib  pajak  itu  sendiri.  Pendapat  mengenai manfaat  sistem  online  diungkapkan  oleh Fredy  Hadi  salah  satu  owner Republic caffe 40 ,
“Oh  sistem  online  ya,  cukup  baik  ya menarik  pajak  yang  ada  di  Kota Cirebon  jadi  bisa  terjaring  semua, manfaatnya  ya  untuk  kita  jadi  lebih mudah,  kita  ngga  harus  jauh-jauh datang kesana.”
Tanggapan  mengenai  manfaat  sistem online  juga  disampaikan  oleh  Diana Adiela, 41
40 Wawancara, narasumber : Fredy Hadi, owner Republic Caffe Cirebon, 26 Mei 2016.
41 Wawancara, narasumber : Diana Adiela, staff pajak BMK’Resto, Cirebon, 26 Mei 2016.
“Manfaat  online  ya  memudahkan  kita untuk  bayar  pajak,  kita  bisa  langsung ngisi  datanya  lewat  online  terus uangnya di transfer.”
Selanjutnya  menurut  pendapat  Indra adalah sebagai berikut, 42
“Mungkin  keuntungannya  ya  kita  bisa ngisi  SPTPD  itu  diluar  hari  kerja  ya neng jadi memudahkan kita, kadang kan kita  itu  sibuk  ngga  sempet  ngisi mungkin,  jadi  bisa  kita  kerjakan dirumah  sambil  santai  begitu,  ya  kayak saya gini  kadang ada kerjaan lain, tapi untuk urusan gini sih ada staf saya juga yang  ngurusin,  terus  juga  dulu  itu bayarnya  di  kantor  jadi  harus  ngantri kalo  kebetulan  jatuh  tempo  bayar  nya sama pada hari itu, kan males juga,”
Begitupula  yang  disampaikan  oleh  Eri Fibriani: 43
“Adanya online ini kita jadi dimudahkan bisa  hemat  waktu  ngga  usah  ngantri, pengisian sptpd juga udah jadi otomatis semua.”
Sementara  itu  menurut  pendapat  Ibu Rosminah: 44
“  Iya  ibu  punya  NPWD  neng,  kalo  ibu sih gini ya karena ibu waktu pemesanan cathering  itu  MOU  dengan  perusahaan yang  membayarkan  pajaknya,  jadi bukan ibu yang bayarnya neng. Soalnya kebanyakan ibu tuh ngelayanin perusahaan-perusahaan  gitu  sih  neng, kalo  ibu  sih  nggak  bisa  ngasih tanggapan apa-apa ya karena bukan ibu yang  bayarin  pajak  nya  kesana,  jadi nggatau.  Ya  bagus  saja  sih  kalo  emang online, mungkin jadi gampang bayarnya kalo  pake  online  sekarang  kan  jamanya apa-apa pake nya online ya nih”
Berdasarkan simpulan pendapat wajib pajak mengenai  sistem online tersebut bahwa  dengan  sistem  online  ini  adalah memudahkan dalam membayar pajak,
42 Wawancara, narasumber : Indra, Manager Ammare Caffe, Cirebon, 28 Mei 2016.
43 Wawancara, narasumber : Eri fibriani, public relation manager Grage, Cirebon, 26 Mei 2016.
44 Wawancara, narasumber : Rosminah, Usaha Cathering, Perumnas Cirebon, 27 Mei 2016.
memudahkan dalam melaporkan pajak karena dilakukan secara online, dan melakukan  transaksi  dengan  mentransfer jumlah  pajak  yang  dibayarkan.  Dengan online  juga  dapat  menghemat  waktu, sehingga  tidak  perlu  mengantri  di  DPPKAD dengan wajib pajak lainnya. Kalau sebelumnya  dalam  membayar  pajak  saja harus  memakan  waktu  banyak  untuk mengantri pelayanan, sekarang dapat dilakukan  dirumah,  dikantor  atau  dimana saja  saat  mereka  berada  untuk  memenuhi kewajibannya.
Sejauh  ini,  manfaat  yang  dirasakan wajib  pajak  dari  pembayaran  pajak  online tersebut  memberikan  kemudahan  dalam pelayanan  secara  sistem  dan  administratif, karena bagi wajib pajak yang sudah registrasi dapat  mengakses  sendiri  secara  online. Karena  sistem  online  ini  baru  diterapkan, sistem online tersebut masih dalam pengkajian  untuk  pelayanan  yang  lebih  baik lagi  yang  dapat  memberikan  kenyamanan bagi  wajib  pajak.  Sehingga  wajib  pajak dengan  sadar  dan  sukarela  membayarkan pajaknya tepat waktu, sesuai dengan maksud dari  sistem  online  ini  dibuat  agar  tidak  ada kebocoran  dan  mengurangi  penunggakan. Untuk  manfaat  sistem  online  tersebut  tidak dapat  tergambarkan  secara  lebih  karena sistem  online  ini  juga  masih  dalam  proses sosialisasi  untuk  wajib  pajak  belum  terdata dan  melakukan  registrasi  secara  online. Karena  mereka  yang  dapat  mengakses SPTPD  online  adalah  yang  sudah  memiliki NPWD  dan  melakukan  registrasi  secara online  untuk  mendapatkan  User  ID  dan pasword  untuk  dapat  mengakses  pelayanan online tersebut.
C. Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Pajak Online
Di era otonomi  sekarang, pemerintah daerah  dituntut  untuk  membantu  peran pemerintah pusat menanggulangi krisis. Cara pemerintah daerah membantu peran pemerintah pusat adalah dengan mengoptimalkan  potensi  Pendapatan  Asli Daerah  masing  –  masing.  Sektor  pajak merupakan  sumber  penerimaan  daerah  yang sangat  potensial,  karena  sifatnya  yang  tidak
akan pernah habis. Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak  dilakukan  upaya  intensifikasi  pajak daerah adalah  melalui  penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan  sistem  pembayaran  pajak dalam  rangka  peningkatan  pengawasan dengan harapan pendapatan daerah meningkat secara signifikan. Beberapa tahun belakangan ini Kota Cirebon sudah tidak lagi menjadi kota persinggahan dan telah menjadi kota  tujuan.  Kota  Cirebon  mulai  dipadati kegiatan bisnis dan sudah dianggap memiliki cukup  potensi  yang  menjanjikan  bagi investor.  Sektor  perdagangan  dan  jasa merupakan sektor andalan bagi perekonomian  Kota  Cirebon.  Manjunya kedua  sektor  tersebut  dikarenakan  letak geografis  Kota  Cirebon  yang  strategis. Perkembangan  perekonomian  ini  dibarengi dengan  keberadaan  industri  perhotelan  dan sektor  dagang  lainnya.  Pertumbuhan  hotel dan  sektor  usaha  kuliner  di  Kota  Cirebon yang signifikan telah memberikan kontribusi penting  terhadap  pendapatan  pemerintah kota. Industri tersebut telah menjadi penyumbang  besar  dalam  Pendapatan  Asli Daerah  Kota  Cirebon  dari  sektor  pajak. Berikut  dapat  dilihat  kenaikan  dalam penerimaan pajak tiga tahun kebelakang :
Berdasarkan  tabel  tersebut  dapat terlihat bahwa pendapatan dari keempat jenis pajak  yang  baru  diberlakukan  sistem  online ini  memang  relatif  naik,  empat  jenis  pajak tersebut  yaitu  pajak  hotel,  pajak  restoran, pajak  hiburan  dan  pajak  parkir.  Jelas  bahwa jenis – jenis pajak tersebut adalah pajak yang menghasilkan  dan  menjanjikan  terlebih melihat sektor usaha di lapangan terkait dari jenis  pajak  tersebut.  Sementara  untuk  jenis pajak  yang  lain,  pendapatan  ada  yang menurun  seperti  pajak  air  bawah  tanah  dan pajak  sarang  burung  wallet  hal  tersebut terjadi  bukan  karena  wajib  pajak  tidak  ingin membayar,  tetapi  karena  semakin  tahun sarang  burung  wallet  sudah  tidak  dikelola lagi  dan  tidak  menghasilkan  sehingga kewajiban  membayar  pajak  nya  selesai, begitu  pun  pada  pajak  air  bawah  tanah. Apabila  dilihat  dari  total  pendapatan  pada
tahun  2013  adalah  Rp  92.498.096.461 kemudian  pada  tahun  2014  menjadi  Rp 103.861.450.433  dan  pada  tahun  2015  naik menjadi Rp 115.175.658.015.
Tabel 1.3 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Per Desember
Naik turunnya pajak tidak bisa dilihat dari  seberapa  besar  nilai  pajak  dan  seberapa patuh  wajib  pajak  membayarkan  pajaknya. Karena  selain  itu,  banyak  faktor  yang mempengaruhi  naik  turunnya  pajak,  seperti pengupayaan  yang  kurang  maksimal  dari DPPKAD dalam memungut pajak, dalam hal ini  DPPKAD  harus  lebih  bekerja  ekstra untuk  pendataan  wajib  pajak,  misalnya terjadi  pembangunan  restoran  baru  pihak DPPKAD sesegera mungkin untuk mendatanya  agar  didaftarkan  sebagai  wajib pajak.  Naik  turunnya  pajak  juga  tidak  dapat diprediksi,  DPPKAD  hanya  melakukan upaya  untuk  menghasilkan  pajak,  untuk  itu diberlakukannya sistem online untuk membantu dalam mengelola data wajib pajak agar  tertib  secara  administrasi.  Dan  juga misalnya  adalah  kita  ambil  contoh  pada pajak  restoran,  terdapat  penambahan  wajib pajak  untuk  restoran  baru  seharusnya menambah  penghasilan  pajak  restoran  dari biasanya tetapi ternyata disamping pembangunan  baru  tersebut  ada  beberapa restoran  yang  tutup  usahanya  hal  tersebut justru  akan  mengurangi  setelah  adanya
pemberitahuan berhenti usaha dan kewajiban pajaknya selesai sampai disitu. Hal lain yang terjadi  mungkin  memang  dari  wajib  pajak nya  sendiri  yang  kurang  patuh  dalam membayarkan kewajibannya, mengenai kepatuhan  tersebut  dapat  terjadi  karena memang  patuh  dan  sadar,  ataupun  ada ketidaksengajaan dalam membayarkan karena penurunan omzet juga mempengaruhi berkurangnya pajak yang ia bayarkan.
Dalam  menghasilkan  peningkatan pendapatan  daerah  Kota  Cirebon  dengan sistem online ini membantu untuk pengelolaan secara administrasi. Peningkatan pendapatan  pajak  terlihat  atas  pencapaian target  pendapatan  pajak  yang  meningkat pula. Peningkatan target pendapatan dilakukan  sebagai  pengukur  potensi  yang dimiliki oleh Kota cirebon dalam menghasilkan  pajak.  Dengan  adanya  sistem online  dalam  pembayaran  pajak  daerah  ini adalah  memberikan  kemudahan  wajib  pajak dalam  pelayanan,  mengefektifkan  proses administrasi  pajak  dan  pendokumentasian pajak, serta dapat mengurangi keterlambatan pembayaran  pajak.  Untuk  itu,  sistem  online
No  Jenis Pajak 2013 2014 2015 1 Pajak Hotel 6.937.552.217 8.428.715.471 10.587.615.309 2 Pajak Restoran 15.697.535.543 20.053.648.206 22.464.746.936 3 Pajak Hiburan 2.942.610.781 3.289.104.648 4.515.141.517 4 Pajak Reklame 3.485.417.701 4.450.352.028 5.203.909.337 5 Pajak  Penerangan Jalan 14.925.031.084 18.168.155.753 20.247.225.045 6 Pajak Parkir 1.301.651.685 1.659.318.750 2.008.833.455 7 Pajak  Air  Bawah Tanah 63.884.300 64.700.200 61.677.900 8 Pajak Sarang Burung Wallet 1.947.500 250.000 - 9 Pajak  Bumi  dan Bangunan 20.616.389.139 22.958.354.478 24.038.359.415 10 Pajak BPHTB 26.526.076.511 24.788.850.899 26.048.149.101 Total Pendapatan 92.498.096.461 103.861.450.433 115.175.658.015 Sumber: DPPDAD Kota Cirebon
ini  diharapkan  dapat  membantu  memberi kesadaran  bagi  masyarakat  atas  kepentingan membayar pajak, sehingga pendapatan pajak daerah  setiap  tahunnya  meningkat  dan merata,  serta  dapat  pula  mengurangi  tingkat keterlambatan  bayar  yang  menghambat penerimaan daerah.

## Penutup
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini, penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:
1. Aplikasi untuk pembayaran pajak online adalah  SPTPD  online.  Aplikasi  tersebut didapatkan setelah wajib pajak melakukan  registrasi  dan  memiliki  User ID  untuk  login  pada  SPTPD online , alamat  web  dapat  di  akses  melalui http://sptpd.cirebonkota.go.id.
2. Manfaat sistem pembayaran pajak online  bagi  wajib  pajak  adalah  untuk memudahkan  melaporkan  pajak  karena dapat  dilakukan  setiap  saat  (24  jam), memudahkan  dalam  membayar  pajak karena  dapat  dilakukan  dengan  cara transfer,  kesalahan  input  data  dapat dengan  mudah  direvisi  tanpa  mengganti lembar  SPTPD  karena  sistem  online dibuat  untuk  penyederhanaan  proses, serta mengefisienkan waktu.
3. Pembayaran  pajak  online  memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan  daerah.  Dengan  adanya sistem  online  dalam  pembayaran  pajak daerah  ini  memberikan  kemudahan  bagi wajib pajak dalam pelayanan perpajakan, mengefektifkan proses administrasi  pajak  dan  kerahasiaan pendokumentasian  pajak,  dengan  itu keterlambatan  pembayaran  pajak  dapat berkurang.  Target  pendapatan  dapat tercapai  dan  menunjukkan  peningkatan setiap tahunnya.

## Daftar Pustaka
Bungin, Burhan. Penelitian Kualitatif. Jakarta : Kencana, 2010.
Darmawan,  Deni. Metodologi  Penelitian Kuantitatif. Bandung  :  PT.  Remaja Rosdakarya, 2013.
Darmawan,  Deni  –  Kunkun  Nur  Fauzi. Sistem  Informasi  Manajemen. Bandung
: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
Eko  Injarit,  Richardus. Pengantar  Konsep Dasar  Manajemen  Sistem  Informasi dan  Teknologi  Informasi. Jakarta  :  PT
ELEX MEDIA KOMPLITINDO,
2000.
Hasan, Iqbal. Pokok – Pokok Materi Statistik
1 . Jakarta : Bumi Aksara, 1999.
Kadir,  Abdul. Pengenalan  Sistem  Informasi Manajemen .  Yogyakarta  :  ANDI, 2003.
Kasiran, Moh. Metodologi Penelitian Kualitatif  –  Kuantitatif .  Malang  :  UIN
Maliki Press, 2010.
Leo, Sutanto. Skripsi , Tesis dan
Disertasi. Jakarta : Erlangga, 2013. Mahmudi. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta : Erlangga, 2010. Mardiamso. Perpajakan edisi Revisi. Yogyakarta : Andi, 2009. _______________ Perpajakan edisi Revisi. Yogyakarta : Andi, 2011. _______________ Perpajakan edisi Revisi. Yogyakarta : Andi, 2013. Mardiamso. Otonomi dan Manajemen
Keuangan Daerah. Yogyakarta : ANSI, 2004.
M  Scott,  George. Prinsip  –  Prinsip  Sistem Informasi  Manajemen, Jakarta  :  PT
Raja Grafindo, 2004.
Nawawi,  Hadari. Metodologi  Penelitian Bidang  Sosial. Yogyakarta  :  Gadjah Mada University Press, 1995.
Pandiangan, Liberti. Administrasi
Perpajakan . Jakarta : Erlangga, 2014. Pemerintah  Kota  Cirebon. Peraturan  Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2014. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Cirebon, 2014.
Purnama,  Ridwan  –  Komar  Rudianto. Buku Materi  Pokok  Perpajakan. Jakarta  : Univ. Terbuka, 1999.
Purnamasari,  Wiwit. Analisis  Pengawasan Administrasi  Restoran  Melalui  Sistem Online di Provinsi DKI Jakarta. Skripsi Universitas Indonesia, 2011.
Rozalinda. Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada aktivitas ekonomi. Jakarta : PT. RajaGrafindo.
Rusjidi,  Muhammad. PBB,  BPHTB  dan  Bea Materai. Jakarta : Indeks, 2008. Sabila,  Andika. Analisis  Kebijakan  Sistem Pembayaran  Pajak  Daerah  Secara Online di Provinsi DKI Jakarta. Skripsi Sarjana  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015.
Samudra,  Azhari. Perpajakan  di  Indonesia, Keuangan, Pajak dan Retribusi . Jakarta  :  Gramedia  Pustaka  Utama, 1995.
Samudra,  Dipa. Analisis  Efektifitas  Sistem Online  dalam  Pemungutan  Pajak Hiburan, Di Provinsi DKI
Jakarta. Skripsi  Sarjana  Fakultas  Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas Indonesia, 2012.
Sholeh,  Chabib  –  Heru  Rochmansjah.
Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah .Bandung : Fokus Media, 2010. Siagian,  Marihot. Pajak  Daerah dan Retribusi  Daerah. Jakarta  :  PT  Raja Grafindo Persada, 2005.
Siagian,  Sondang  P. Sistem  Informasi Manajemen. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008.
Siahaan,  Arsyad. Pajak  Daerah. Jakarta  : Penerbit Univ. Terbuka, 1996.
Sidik,  Machfud  –  Soewondo, Keuangan Daerah. Jakarta : Penerbit Univ. Terbuka, 1996.
Singarimbun,  Masri  –  Sofian  Effendi.
Metode  Penelitian  Survai. Jakarta  : LP3ES, 2006.
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,  dan  R  &  D. Bandung  : ALFABETA, 2008.
Sukirno,  Sadono. Ekonomi  Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan . Jakarta : Kencana, 2007.
Supramono  –  Theresia  Woro  Damayanti.
Perpajakan  Indonesia .Yogyakarta  : CV. ANDI OFFSET, 2015.
Syakir, Syaikh Ahmad. Mukhtasar (Ringkasan)  Tafsir  Ibnu  Katsir ,  Jilid  : 3 Jakarta : Darus Sunnah.
Syarufin,  Pipin  –  Dedah  Jubaedah. Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2005.
Toni  Artana  Putra,  Inyoman. Efektifitas
Sistem  dan  Prosedur  Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System)  Bagi  Wajib  Pajak .Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Denpasar, 2015. Yuliutami,  Tri. Pelaksanaan  Pemungutan Pajak  Daerah  Sebagai  Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman. Skripsi Sarjana Fakultas
Hukum UII Yogyakarta, 2011.
Zuraida, Ida – Hari Sih Advianto. Penagihan Pajak. Bogor : Ghalia Indonesia, 2011. Zuriah,  Nurul. Metodologi  Penelelitian Sosial  dan  Pendidikan. Jakarta  :  PT Bumi Aksara, 2006.

## Website :
Asep  Brd. Tingkatkan  PAD  Pajak  Daerah dikelola  dengan  System  Online. Radar Cirebon : Minggu, 9 November 2014.
BAPPEDA – BPS Kota Cirebon, Profil Kota Cirebon, 2015.
http//:  Direktorat  Jenderal  Pajak  .com, Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah . http://thepublicadministration.blogspot.co.id/ 2012/04/Pendapatan -asli- daerah.html http://wikipedia.org,Kota Cirebon ILPPD  Kota  Cirebon  –  Pemerintah  Kota
Cirebon, 2015. www.cirebonkota.go.id.Bappeda – BPS Kota Cirebon.Statistika Daerah Kota Cirebon.
www.cirebonkota.go.id.Dinas Pendapatan
dan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, Profil, DPPKAD.