## KETAATAN TERHADAP REGULASI KOEFISIEN DASAR BANGUNAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMINIMALISIR TERJADINYA DEGRADASI KUALITAS LINGKUNGAN KOTA SURAKARTA

## Rully

## Abstrak
Setiap  kota  akan  dihadapkan  pada  kondisi  yang  akan  menunjukkan  bahwa ketersediaan lahan  untuk menjadi lahan terbangun akan  semakin terbatas, hal ini yang akan  menjadi  melatar-belakangi  perlunya  ketaatan  regulasi  terhadap  koefisien  dasar bangunan agar kualitas lingkungan tetap dapat terjaga dengan baik dan lestari.
Permsalahannya menjadi semakin meningkat terjadi pada beberapa koridor jalan potensial  yang  ada  di  setiap  kota,  menyebabkan  beberapa  kegiatan  investasi  yang semakin marak berkembang, mencoba untuk dapat merancang setiap bangunan dengan memaksimalkan  setiap  bagian  lahan  yang  telah  diakuisisi,  dapat  memberi  nilai  lebih terhadap perhitungan ekonomis (sebagai bentuk upaya investasi yang menguntungkan). Tujuan  yang dari  penelitian  ini  adalah  diperolehnya  upaya  untuk  mensiasati  dilakukan dalam  kegiatan  perancangan  dan  pembangunan,  dengan  mengambil  celah  pada  setiap peraturan  yang  telah  ditetapkan  dalam  Regulasi  tentang  Tata  Bangunan  dan Lingkungan yang berlaku pada setiap bagian kawasan dapat terjaga dengan baik.
Metoda  penelitian  yang  digunakan  sebagai  upaya  untuk  dapat  merunut  secara terstruktur  aspek-aspek  data,  analisis,  dan  hasil  yang  ingin  diperoleh  dari  kegiatan penelitian  yang  disusun  berdasarkan  hipotesis:  prediksi  atas  dis-sinkronisasi pemanfaatan  ruang  yang  dapat  menyebabkan  terjadinya  degradasi  kualitas  lingkungan (hidup maupun binaan) pada suatu kota, dengan mengambil kasus Kota Surakarta, yang diorientasikan pada pembuktian dari hipotesis yang diajukan.
Hasil  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  adalah  tersusunnya  rancang-bangun dengan  memaksimalkan  ruang  terbangun,  dan  meminimalkan  ruang  terbuka  (termasuk di dalamnya berbagai ketentuan tentang keberadaan ruang terbuka hijau dan ketetapan tentang  upaya  yang  harus  dilakukan  dalam  menjaga  kelestarian  dan  keseimbangan lingkungan hidup dan lingkungan terbangunnya.
Bagi  Kota  Surakarta  yang  menjadi  kasus  dari  penelitian  ini,  melalui  kebijakan dari  Dinas  Tata  Ruang  Kota  (DTRK),  Tim  Ahli  Bangunan    Gedung  (TABG)  menjadi kunci  strategis  dalam  mengawali  setiap  kegiatan  rancang-bangun  di  Kota  Surakarta agar tetap dapat menjaga berbagai  kriteria dalam penataan bangunan dan lingkungan, sesuai  dengan  Ijin  Peruntukan Ruang  (IPR)  untuk  setiap  usulan  kegiatan  perancangan bangunan gedung, khususnya yang diprakirakan akan memberi dampak yang signifikan bagi kepentingan aktivitas masyarakat di Kota Surakarta.
Kata  kunci : Koefisien Dasar Bangunan, Regulasi, Degradasi, Lingkungan Kota

## 1. LATAR  BELAKANG PENELITIAN
Ketersediaan  lahan  yang  semakin terbatas  pada  beberapa  koridor  jalan potensial  yang  ada  di  Kota  Surakarta menyebabkan  kegiatan  investasi  yang semakin  marak  berkembang,  mencoba untuk  dapat  merancang  setiap  bangunan dengan  memaksimalkan  setiap  bagian lahan  yang telah diakuisisi, dapat memberi nilai  lebih  terhadap  perhitungan  ekonomis (sebagai  bentuk  upaya  investasi  yang menguntungkan).  Berbagai  upaya  untuk mensiasati  dilakukan  dalam  kegiatan perancangan  dan  pembangunan,  dengan mengambil  celah  pada  setiap  peraturan yang  telah  ditetapkan  dalam  Peraturan Walikota  tentang  Tata  Bangunan  dan Lingkungan  yang  berlaku  pada  setiap bagian kawasan di Kota Surakarta.
Intinya adalah bagaimana bisa melakukan rancang-bangun dengan memaksimalkan  ruang  terbangun,  dan meminimalkan  ruang  terbuka  (termasuk  di dalamnya  berbagai  ketentuan  tentang keberadaan  ruang  terbuka  hijau  dan ketetapan  tentang  upaya  yang  harus dilakukan  dalam  menjaga  kelestarian  dan keseimbangan  lingkungan  hidup  dan lingkungan terbangunnya. Keberadaan Dinas Tata Ruang Kota (DTRK), Tim Ahli Bangunan  Gedung (TABG) menjadi kunci strategis  dalam  mengawal  setiap  kegiatan rancang-bangun  di  Kota  Surakarta  agar tetap dapat menjaga berbagai kriteria dalam penataan  bangunan  dan  lingkungan,  sesuai dengan Ijin Peruntukan Ruang (IPR) untuk setiap usulan kegiatan perancangan bangunan gedung, khususnya yang diprakirakan  akan  memberi  dampak  yang signifikan  bagi  kepentingan  aktivitas masyarakat di Kota Surakarta.

## 2. PERMASALAHAN
Perkembangan  ilmu  perencanaan  kota pada  dasarnya  diharapkan  agar  mampu memberikan  dampak  positif  terhadap
pembangunan  dan  sekaligus  penataan  kota yang  menjaga  keseimbangan  lingkungan binaan  antara  lahan  terbuka  dengan  lahan terbangun  yang  akan  berkembang  dengan pesat  dari  waktu  ke  waktu.  Namun kenyataannya  menunjukkan  perencanaan kota  dinilai  identik  dengan  pemanfaatan setiap  lahan  terbuka  yang  ada  di  Kota Surakarta.
Lahan  terbangun  sebagai  salah  satu pemenuhan  warga  kota  akan  berbagai fasilitas pelayanan sosial, termasuk kebutuhan akan perumahan yang berkembang sejalan dengan perkembangan penduduk, maupun desakan iklim investasi yang berkembang pesat sebagai bagian dari pembentukan  citra  kota  yang  diidamkan. Keadaan ini selalu didasari atas pertimbangan  efisiensi  pemanfaatan  lahan kota secara maksimal.
Permasalahan  yang  muncul  adalah apakah  efisiensi  pemanfaatan  lahan  kota harus  selalu  diikuti  dengan  perubahan lahan  terbuka  yang  sangat  diperlukan sebagai penyeimbang lingkungan binaannya, menjadi lahan-lahan  terbangun, walau  untuk  kebutuhan  warga  kota  itu sendiri,  maupun  kepentingan  citra  kota yang  direspon  dengan  pesatnya  iklim investasi?

## 3. LANDASAN TEORI
Imu perencanaan kota yang selama ini diterapkan  di  Indonesia  pada  umumnya berasal  dari  negara  Barat  seperti  Amerika Serikat  dan  Inggris  tidak  teraplikasikan dengan  baik  di  Indonesia  karena  tidak sesuai  dengan  kondisi  di  Indonesia.  Salah satu  kondisi  yang  perlu  dipahami  adalah pola  tataguna  tanah  pada  beberapa  kota  di Indonesia  pada  umumnya  yang  diduga berbeda  dengan  pola  tataguna  tanah negara  maju.  Pemahaman  akan  pola tataguna  tanah  ini  akan  memerlukan upaya  penelitian  yang  memakan  waktu lama.  Tetapi  usaha  pemahaman  tersebut dapat  dirintis  dari  kasus  per  kasus,  dan
harus  terus  diupayakan  dari  waktu  ke waktu.

## a. Pengertian Pola Tataguna Tanah
Kata  pola  ( pattern )  menurut  kamus bahasa, berarti  suatu  model yang menjelaskan sesuatu, atau suatu komposit karakteristik.  Model  diartikan  suatu gambaran  yang menjelaskan karakteristik sesuatu secara umum.
Tataguna lahan ( land use ),
menurut  Jayadinata  (1986)  diartikan sebagai  pengaturan  penggunaan  tanah. Melihat  kata  aslinya  dalam  bahasa Inggris – land use – maka tataguna tanah dapat diartikan sebagai ’guna tanah’ atau ’guna  lahan’  saja  (tanpa  kata  tata  yang berarti  pengaturan),  tetapi  istilah  yang telah  terlanjur  biasa  dipakai  adalah ’tataguna tanah’.
Untuk tujuan merumuskan pola keadaan  yang ada (ada atau tanpa pengaturan).
Sebagai  bagian  dari  tata  guna tanah, maka arahan dan bentuk pemanfaatan  ruang  kota  menjadi  sangat penting,  terutama  sebagai  pembentuk secara keruangan atas struktur ruang kota yang terbentuk/direncanakan, baik sebagai  fungsi  primer  maupun  fungsi sekunder,  yang  seharusnya  melekat  pada skala struktur ruang kotanya. Artinya ada keterkaitan yang sangat erat antara fungsi struktur ruang dengan pemanfaatan ruang di  sekitarnya.  Fungsi  pemanfaatan  ruang dalam  skala  primer  ’idealnya’  harus berada  pada  skala  struktur  ruang  kota (ruas  jalan)  dengan  fungsi  primer. Demikian  seyogyanya  berlaku  pada  ruas jalan  dengan  fungsi  sekunder,  sekitarnya (di  kanan  dan  kiri  ruas  jalan  tersebut) adalah  jenis  pemanfaatan  ruang  dengan fungsi sekunder.
b. Teori-teori Pola Tataguna Tanah
Rencana
penggunaan lahan
dimaksudkan  sebagai  suatu  rencana penting  untuk  mencapai  tujuan-tujuan fisik, ekonomi, dan sosial bagi suatu kota,
tidak terkecuali rencana pola penggunaan lahan  yang  direncanakan  bagi  Kota Surakarta.  Rencana  tersebut  memberi pengaruh  yang  melekat  terhadap  setiap keputusan,  kebijakan,  dan  investasi  oleh seluruh pemangku
kepentingan (pemerintah, swasta dan seluruh masyarakat),  yang  memberi  implikasi berupa  pengaruh  yang  kuat  pada  laju pertumbuhan, karakter, dan pola lingkungan  fisik  kota.  Rencana  tersebut memberi  isyarat  pada  arah  dan  bentuk kebijakan yang  dimaksudkan  untuk mendorong  peningkatan  dan  pelestarian kota yang ada sekarang, dan mengupayakan perkembangan dan pembangunan  kota  yang  tersusun  secara teratur,  efisien,  dan  logis,  di  kawasan yang  belum  berkembang  di  sekitar  kota, maupun  bagian  kota  yang  arah  dan bentuknya  tidak  sesuai  lagi      dengan tujuan   pembangunan
kota yang sesungguhnya. Permasalahan pokok    dalam  memutuskan  pola perkembangan  masa  depan,  adalah bagaimana  pertumbuhan  masa  depan yang mampu mengakomodasikan.
Kawasan-kawasan yang telah berkembang  dapat  dipergunakan  lebih intensif (kepadatan rata-rata  yang  lebih tinggi) atau lahan yang belum dimanfaatkan dapat dipergunakan.
Tentang  pola  umum  tataguna tanah  perkotaan  yang  pernah  diteliti  di negara  maju,  terdapat  tiga  macam teori, yaitu:
a. Teori jalur konsentrik,
b. Teori sektor, dan
c. Teori pusat lipat ganda.
Ketiga teori tersebut diungkapkan dalam  gambar  struktural  internal  kota, masing-masing memperlihatkan hubungan antar berbagai  kegiatan  yang secara  umum  terdapat  pada  suatu  kota, meliputi:  pusat  kota,  sub  pusat  kota, industri,  permukiman,  dan  kawasan penglaju.  Pola  ini  nampaknya  dapat
mewakili  pola  kota-kota  yang  selama ini  berkembang,  dan  masing-masing wilayah  memberi  warna  sajian  dengan peran  dan  fungsi  yang  diemban. Kenampakan  ini  menunjukkan  akan adanya  upaya  memenuhi  keinginan warga  kota  dalam  melakukan  kegiatan secara  utuh  dalam  berbagai  kegiatan yang  benar-benar  menunjukkan  ciri-ciri kekotaan.  Artinya,  kegiatan-kegiatan dengan  ciri  sekunder  maupun  primer (usaha,  industri,  perdagangan,  jasa) nampak  mendominasi  wilayah  kota, sedangkan  kegiatan  dengan  ciri  primer (pertanian) nampak semakin berkurang.

## c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pola Tataguna Tanah
Menurut Chapin dan  Kaiser  (1979, 28), ada tiga  sistem  yang  mempengaruhi pola  atau  struktur  tataguna  tanah  suatu kota, yang terdiri atas:

## a. Sistem kegiatan:
Pengaruh  yang timbul dari sistem ini  berkaitan  erat  dengan  cara  warga masyarakat  dan  ’institusinya’,  seperti keluarga,  perusahaan,  pemerintah, lingkungan  sosial,  adat-istiadat,  dan sebagainya, dan selanjutnya mengorganisasikan kegiatan hariannya untuk memenuhi kebutuhannya dan
berinteraksi dengan  warga  masyarakat  yang  lain dalam dimensi waktu dan ruang.
b. Sistem pengembangan :
Pengaruh  yang timbul dari sistem ini  berfokus  pada  kegiatan  mengolah ruang  (mengkonversi  lahan)  dan memanfaatkannya  untuk  kepentingan warga  masyarakat  dalam  melakukan sistem  kegiatannya.  Pada  sisi  lain daya  tarik  suatu  kota,  juga  akan memberi  implikasi  pada  peningkatan datangnya investor untuk menanamkan modalnya, sejalan
dengan
kesepakatan seluruh pemangku  kepentingan  dalam  kota yang bersangkutan dalam membentuk jatidiri kota.

## c. Sistem lingkungan:
Pengaruh  yang  timbul dari sistem ini berkaitan  erat dengan  status biotik dan abiotik yang terjadi karena proses alamiah serta berfokus pada kehidupan  hewan  dan tumbuhan  serta proses  yang  berkaitan  dengan  air, udara,  dan  mineral.  Sistem  ini menunjang kehidupan manusia (warga masyarakat) sebagai kebutuhan  yang  hakiki.  Betapapun tingginya  iklim  investasi  yang  terjadi pada suatu kota, namun pada dasarnya,  gaya  investasi  hanya  akan menyentuh  pada  koridor-koridor  kota yang ’menguntungkan’ bagi kepentingan  ekonomi-investasi.  Hal yang  tidak  bisa  dilupakan  adalah interaksi  yang  harus  dibangun  antara fungsi-fungsi  investasi  (dari  investor MICE), dengan kemampuan penyediaan  fasilitas  publik  kota,  dan hubungan  dengan  lingkungan  sekitar, khususnya kegiatan bermukim.

## d. Pengertian Lahan Terbangun
Pada  dasarnya  apa  yang  ada  di permukiman  bumi  di  mana  makhluk melakukan  segala  aktivitasnya,  terdiri atas  lahan  terbuka  dan  lahan  terbangun. Pengertian  lahan  terbuka  tidak  hanya lahan-lahan yang belum/tidak dimanfaatkan peng-gunaannya, akan tetapi adalah segala bagian dari permukaan  bumi  yang  tidak  tertutup oleh  bangun-bangunan.  Istilah  bangun- bangunan dikaitkan dengan segala bentuk  bangunan  secara  fisik,  karena selama  ini  terdapat  kerancuan,  bahwa yang  disebut  bangunan  adalah  yang berbentuk  rumah,  sedangkan  bangunan secara  fisik  tidak  hanya  teridiri  dari rumah.  Dari  pengertian  di  atas,  maka
yang  disebut  dengan  lahan  terbangun adalah  bagian  dari  permukaan  bumi yang  tertutup  /  diusahakan  untuk kepentingan  aktivitas  makhluk  hidup dalam  bentuk  bangun-bangunan.  Lebih spesifik, bangun-bangunan tersebut merupakan hasil rekayasa (terutama oleh manusia)  bagi  kepentingan  hidup  yang berencana.  Hal  ini  untuk  membedakan bentuk  bangun-bangunan  yang  tumbuh secara  alami.  Istilah  yang  sering  disebut untuk  lahan  terbangun  ini  adalah dikaitkan
dengan unsur-unsur lingkungan binaannya. e. Pengertian Lahan Produktif
Lahan terbuka sebagaimana dijelaskan  pada  bagian  sebelumnya terdiri  atas  berbagai  macam  kegunaan. Hasil  yang  didapat  dari  pengelolaan sumber daya yang ada pada lahan terbuka tersebut  yang dipergunakan  sebagai tolak ukur  untuk  menentukan,  apakah  lahan terbuka  tersebut  produktif  atau  tidak. Selama ini terjadi kerancuan, bahwa yang dimaksud  dengan  lahan  produktif  adalah lahan  subur,  sedangkan  sebenarnya pengertiannya  lebih  luas,  yaitu  semua bagian  muka  bumi  yang  masih  terbuka, dan sumber daya alamnya masih memungkinkan untuk dikBengawan
Solola  (secara  arif,  untuk  menghilangkan istilah  eksploitasi  sumber  daya  alam secara  berlebihan),  sehingga  mencapai nilai  dan  hasil  guna  yang  lebih.  Apabila dikaitkan dengan
penyeimbang
lingkungan  binaan,  kecenderungan  yang nampak dari lahan produktif ini (terutama di  Indonesia/Jawa)  adalah  lahan-lahan yang  diupayakan  sebagai  usaha  yang berciri  agraris  (pertanian,  perkebunan, hutan,  dan  sejenisnya).  Namun  dalam konteks  penelitian  ini  sebagaimana  yang terjadi di Kota Surakarta, adalah peningkatan  nilai  pemanfaatan  ruang yang  dikaitkan  dengan  kepentingan penyediaan fasilitas MICE dalam
mendukung  citra  Kota  Surakarta  sebagai destinasi wisata internasional dan internasional.

## f. Pengertian  Pemanfaatan  Ruang Secara Optimal
Pemanfaatan  ruang  secara  optimal pada  kasus  penelitian  ini  adalah  suatu upaya untuk menjembatani keseimbangan antara lahan-lahan terbuka dengan  lahan- lahan  terbangun.  Pada  sisi  lain,  bagi kepentingan  investasi  atas  tanah-tanah kota yang meningkat semakin tinggi nilai tanahnya, maka optimalisasi pemanfaatan ruang  kota,  juga  memberi  arti  sebagai peningkatan  kualitas  ruang  kota  dari model  pembangunan  secara  horizontal, menuju pada pertimbangan model pembangunan  secara  vertikal.  Perubahan model pembangunan ini dilakukan dengan  harapan  efisiensi  dapat  diperoleh dengan memaksimalkan komposisi bagian  bangunan  yang  melekat  pada tanah  (sesuai  peraturan  KDB),  dengan melakukan  substitusi  pemanfaatan  ruang nya  secara  vertikal  (dengan  mengacu pada  ketinggian  bangunan  dan  KLB). Dari  beberapa  pengertian  di  atas,  maka pemanfaatan    ruang  secara  optimal  lebih mengarah  pada  pengaturan  penggunaan lahan-lahan baik terbuka maupun terbangun  secara  vertikal,  menuju  pada keseimbangan lingkungan binaan, sehingga  dapat  berjalan  dan  berfungsi bersama secara serasi.

## 4. ANALISIS DAN HASIL
Analisis  akan  dilakukan  dengan mengikuti langkah sebagai berikut:
1) Membandingkan peta-peta tataguna tanah  kota  yang  diajukan  dalam kasus  dengan  teori  pola  umum tataguna  tanah  di  negara  Barat maupun  pola  umum  tataguna  tanah kota  yaitu  Kota  Surakarta  yang diangkat sebagai studi kasus penelitian ini.
2) Membandingkan peta-peta tataguna tanah  kota  dalam  kasus  dengan kecenderungan arahan rencana kota yang kemungkinan akan ber- kembang di masa mendatang untuk menarik  pola  tataguna  tanah  Kota Surakarta  yang  diajukan  sebagai kasus, dan 3) Membandingkan peta tataguna tanah  kota  dalam  kasus  untuk menerangkan perbedaan- perbedaannya,  dikaitkan  dengan peubah-peubah yang diduga mempengaruhi  perbedaan  tersebut, terutama dikaitkan dengan kemungkinan  terjadinya  perubahan dari  tanah  terbuka  menjadi  tanah terbangun.
Hasil  analisis  ini,  seperti  telah dijelaskan  di  atas,  masih  bersifat hipotesis.  Dengan  demikian  masih diperlukan  pengujian  lagi  dalam penelitian  yang  lain.  Penelitian  ini merupakan bagian dari pengembangan  ilmu  perencanaan kota khas Indonesia, dalam
mengantisipasi  degradasi  kualitas lingkungan, akibat ketidak sinkronan pemanfaatan ruang.
Agresifitas  kegiatan  peran-cangan dan  pembangunan  yang  cenderung secara  vertikal, tidak bisa dipisahkan dari tingginya minat investasi penyediaan fasilitas akomodasi untuk mendukung minat kunjung wisatawan, khususnya yang berhubungan  dengan  MICE.  Kota Surakarta  merupakan  salah  satu  di antara 10 (sepuluh) kota di Indonesia yang telah
menunjukkan kecenderungan  berkembang  menjadi kota besar, melalui pertumbuhan dan perkembangan yang relatif pesat. Inti dari pertumbuhan dan perkembangan Kota  Surakarta  tersebut,  terutama dicirikan dari perkembangan kegiatan,  dan  fisik  kota  yang  ada dalam  wilayah  administratif  Kota
Surakarta.  Saat  ini,  secara  fisik bentuk  dan  arah  pertumbuhan  dan perkembangan  Kota  Surakarta,  tidak hanya  terbatas  di  dalam  wilayah administratif  saja,  akan  tetapi  juga meliputi  beberapa  bagian  kawasan- kawasan kabupaten yang bersinggungan  langsung,  meliputi  :
Kabupaten  Sukoharjo,  Kabupaten Karanganyar, dan
Kabupaten
Boyolali.  Bersama  dengan  Kota Surakarta,  wilayah-wilayah  tersebut membentuk Wilayah Perkotaan Surakarta.
RTRW  Kota  Surakarta  memberi peran  dan  fungsi  bagi  arah  dan  bentuk tata  ruang,  melalui  pengaturan  ruang kota, sebagai berikut:
Terencananya  struktur  peman-faatan ruang Kota Surakarta, yang memberi arah pada keserasian pembangunan antarsektor  dalam  rangka  pelaksanaan program-program pembangunan kota dalam jangka panjang
a. Tersusunnya kejelasan batas-batas wilayah  administrasi  Kota  Surakarta, baik  pada  bagian  wilayah  kota, maupun  batas  wilayah  yang  berkaitan dengan wilayah kabupaten di sekitarnya.
b. Terciptanya  rumusan  kebijak-sanaan pemanfaatan  ruang  Kota  Surakarta dengan  memperhatikan  kebijaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP)  Jawa  Tengah  yang  menjadi tugas  dan  tanggung  jawab  Pemerintah Pusat.
c. Terwujudnya  rencana  struktur  dan strategi pengembangan Kota
Surakarta, yang disusun serta ditetapkan  untuk  menjaga  konsistensi perkembangan  kota  secara  internal, serta  sebagai  dasar  bagi  penyusunan program  pembangunan  kota  lintas sektoral  dan  daerah  dalam  jangka panjang,  di  dalam  batas  wilayah administratif Kota Surakarta.
Secara  rinci  pada  dasarnya  setiap bagian  wilayah  yang  ada  di  masing Satuan  Wilayah  Pembangunan  (SWP) Kota  Surakarta,  telah  ditentukan  bentuk dan  arah  perkembangannya,  dengan didukung  oleh  semua  aturan  dalam penataan bangunan gedung dan lingkungan,  yang  ditetapkan  melalui Peraturan  Walikota  Kota  Surakarta, meliputi  ketentuan  dalam  pengembangan dan pembangunan, sebagai berikut :
a. Kebijaksanaan  pengembangan  Kota Surakarta  yang  mencakup penentuan tujuan  pengembangan  kota,  fungsi kota,  strategi  dasar  pengembangan sektor  dan  bidang  pembangunan, kepen-dudukan, intensifikasi  dan ekstensifikasi  pemanfaatan  ruang kota,  dan  pengembangan  fasilitas maupun utilitas kota.
b. Rencana  pemanfaatan  ruang  Kota Surakarta, mencakup
arahan
pemanfaatan ruang kota yang menggambarkan lokasi dan intensitas setiap penggunaan, baik untuk kegiatan dengan fungsi primer maupun sekunder, yang ada di dalam kota, sampai Tahun 2033.
c. Rencana  struktur  tingkat  pelayanan
Kota  Surakarta,  mencakup  arahan tata  jenjang  fungsi-fngsi  pelayanan di  dalam  kota,  yang  merupakan rumusan tentang pusat-pusat pelayanan  kegiatan  kota  berdasarkan jenis, intensitas, kapasitas, dan lokasi perencanaan.
d. Rencana  sistem  transportasi  Kota Surakarta, yang memuat arahan garis besar tentang pola jaringan pergerakan  arteri  dan  kolektor,  baik fungsi  promer  maupun  sekunder, termasuk  jaringan  jalan  kereta  api yang ada di dalam wilayah kota.
e. Rencana sistem jaringan utilitas Kota Surakarta,  yang  memuat  arahan utama  tentang  pola  jaringan  utilitas dengan  fungsi  primer  dan  sekunder, meliputi jaringan air bersih,
telekomunikasi, kelistrikan, air limbah, dan drainase kota.
f. Rencana pengembangan peman- faatan  air  baku  bagi  Kota  Surakarta, memuat arahan pengelolaan pemanfaatan  air  permukaan,  air tanah  dalam,  dan  air  tanah  dangkal untuk kepentingan pelayanan kota.
g. Indikasi unit pelayanan Kota
Surakarta,  sebagai  arahan  mengenai pembagian  unit-unit  pelayanan  kota, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan penduduk kota.
h. Rencana  Pengelolaan  pembangunan
Kota Surakarta, yang memuat tahapan pelaksanaan program-
program  pembangunan  setiap  lima tahunan,  dan  selama  20  tahun, merupakan arahan penanganan lingkungan berupa peningkatan fungsi,  perbaikan,  pembaharuan  atau peremajaan, pemugaran dan
perlindungan, manajemen per-
tanahan, arahan sumber-sumber pembiayaan pembangunan, serta arahan bagi pengorganisasian aparatur  pelaksana  pembangunan kota.
Tata  ruang  Kota  Surakarta,  pada dasarnya
direncanakan dengan memperhatikan
pertumbuhan dan perkembangan  kota  yang  selama  ini terjadi,  untuk  diprediksi  arah  dan  bentuk pertumbuhannya  di  masa  mendatang. Pemahaman atas kondisi masa lalu, masa kini,  dan  prediksi  bentuk  dan  arah perkembangan  kota  diperlukan  dengan mengikuti  rekam  jejak  tata  ruang  Kota Surakarta  yang  berlangsung  saat  ini  dan masa lalu, sehingga memperoleh gambaran  yang  jelas  atas trend yang akan  menjadi  gambaran  yang  lebih  jelas dan terukur atas Kota Surakarta 20 Tahun mendatang.
Pola  umum  tataguna  tanah  menurut teori  yang  dapat  menjadi  bandingan dalam  kasus  ini  meliputi  tiga  teori
tataguna  tanah  klasik  dari  negara  Barat (yaitu: teori jalur konsentrik, teori sektor, dan  teori  pusat  lipat  ganda)  serta hipotesis  struktur  kota-kota  di  Indonesia berukuran  ”sedang”  –  menurut  I  Made Sandy (1989). Model umum kota besar di Asia  Tenggara  tidak  tepat  untuk  dipakai sebagai  pembanding  karena  kota-kota dalam  kasus bukan  kota besar dan bukan kota pelabuhan.
a.  Tata  Guna  Tanah Kota  Surakarta dibandingkan Teori Struktur Kota : Peta  tataguna  tanah  Kota  Surakarta, apabila  dibandingkan  dengan  ketiga teori  klasik,  maka  tidak  terlihat satupun  yang  mengikuti  teori-teori klasik  tersebut.    Demikian  pula tataguna tanah Kota Surakarta sebagai  studi  kasus  tidak  juga mengikuti  struktur  kota-kota  di Indonesia berukuran sedang menurut I Made Sandy (1989). Kecenderungan  umum  yang  nampak pada Kota Surakarta yang berkembang  sebagai  kota  besar maupun  kota  metropolitan  nantinya, adalah  keberadaan  jalur  regional yang  melintas    di  tengah  kota sebagai  urat  nadi    kegiatan  utama, baik arus lalu-lintas maupun kegiatan perkotaan  penunjang  perkembangan kota,  termasuk  di  dalamnya  adalah pusat-pusat kegiatan
kota
(pemerintahan,  perdagangan,  dan kegiatan  jasa  yang  lain),  bermuara pada  akses  jalan  regional  ini, sehingga  kesan  suatu  kota  yang berkembang linier
cenderung
merupakan bentuk  utama  kota. Dengan  demikian,  dapat  ditarik dugaan,  yang  merupakan  salah  satu hasil penelitian  ini, bahwa teori-teori pola  tataguna  tanah  klasik  dari  Barat tidak  ditemui  dalam  kasus  Kota Surakarta  yang  saat  dijadikan  studi kasus  penelitian  ini.  Demikian  pula,
teori pola umum kota besar di negara Asia  tidak  ditemui  pada  kasus  kota- kota dalam penelitian ini.
b. Arahan Bentuk dan Struktur Kota :
Di dalam melakukan analisis terhadap  bentuk  dan  struktur  kota yang ada di Wilayah Kota Surakarta, tidak dapat dilepaskan dari pembahasan  keterkaitannya  dengan analisis  kota pada tingkat di  atasnya, baik bagi Kota Surakarta, Kecamatan
Mertoyudan, dan Kabupaten
Magelang,  maupun  keter-kaitannya dengan  tingkat  regional,  mengingat adanya  pita  penghubung  regional yang melalui Wilayah Kota
Surakarta. Beberapa hal yang menjadi  dasar  di  dalam  analisis  ini meliputi  masalah-masalah  :  kepen- dudukan,  potensi  dan  permasalahan fisik yang ada, perekonomian, bentuk  dan  besaran  struktur  kota, elemen-elemen  utama  perkotaan, fasilitas dan utilitas kota.

## c. Kapasitas Fisik Dasar :
Analisis  terhadap  kapasitas  fisik dasar  yang  ada  di  Wilayah  Kota Surakarta ini akan meliputi pengaruh yang  ada/ditimbulkan  oleh  keadaan: tanah, geologi dan hidrologi, tataguna  tanah  terhadap  lingkungan hidup, dan  kawasan  sepanjang  aliran sungai berkaitan
dengan pembangunan fisik kota.

## d. Pengaruh Keadaan Tanah :
Pada  umumnya  hampir  seluruh wilayah Kota Surakarta tersusun oleh batuan vulkanik kwarter yang berasal dari  hasil  erupsi  gunung  berapi, baik gunung  berapi  yang  masih  aktif (Gunung  Merapi),  maupun  gunung- gunung  yang  sudah  tidak  aktif  lagi (Gunung Lawu dan Gunung Merbabu), sehingga secara
keseluruhan  tanah  di  daerah  ini
berasal  dari  pelapukan  batuan  dasar yang ada.
Ini  berarti  keadaan  tanah  di  Wilayah Kota  Surakarta  secara  potensual subur, karena batuan vulkanik secara umum  masih  lengkap  tersusun  oleh berbagai  macam  mineral  yang  dapat ditemukan  di  kulit  bumi  ini.  Di bawah  lapisan  batu  pasir  kwarter  ini sebagian  ditempati  oleh  lava  flow yang  bersarang-sarang  dan  keras, umumnya  berwarna  abu-abu  hingga hitam, dan dapat diamati di sepanjang  Sungai  Bengawan  Solo, dan cabang-cabangnya. Pasir vulkanik  ini  biasanya  bercampur dengan  kerikil  dan  kerakal,  sehingga membentuk konglomerat yang belum begitu  kompak–keadaan  ini  dapat diamati  pada  tebing-tebing  sungai yang terjal. Tingkat pelapukan cukup tinggi  hingga  menghasilkan soil dengan  ketebalan  sampai  kedalaman tujuh  meter.  Beberapa  faktor  yang berpengaruh terhadap
tingkat kesuburan  tanah  di  Wilayah  Kota Surakarta ini adalah: 1) Umur batuan  dasar:  semakin  tua umur  batuan  dasar,  semakin kurang  sifat  kesuburan  tanah yang bersumber dari hasil pelapukan batuannya 2) Proses pelapukan yang menghasilkan  produk  tanahnya: semakin  lanjut  proses  yang berlangsung, semakin baik tingkat kesuburannya
3) Curah  hujan  dan  kemiringan lereng: semakin terjal lerengnya, semakin  besar  proses  erosinya, ini  berarti  proses  pelapukannya tidak berjalan intensif Dengan  demikian,  secara  bergradasi dari  daerah  berkelerengan  menengah hingga  ke  daerah  berkelerengan bawah,  akan  terdapat  perubahan tanah yang relatif semakin subur.  Di samping  itu,  untuk  Wilayah  Kota
Surakarta  faktor  ketebalan  tanahnya akan  semakin  meningkat  ke  arah selatan/tenggara. Oleh karennya, rencana pengembangan Wilayah Kota  Surakarta  tidak  didapatkan permasalahan serius mengenai
potensi  lahan  untuk  pertanian,  baik dari segi kemampuan maupun kesesuaian  lahannya.  Potensi  yang ada  sifatnya  alami,  sehingga  untuk penanganan  lebih  lanjut  akan  sangat tergantung dari faktor manusianya.

## e. Pengaruh Perkembangan Tataguna Tanah terhadap Lingkungan Hidup:
Faktor  fisik  potensial  lahan  di Wilayah  Kota  Surakarta  secara alamiah  sangat  menunjang  terhadap rencana  pengembangan  kota.  Secara alamiah,  potensi  lahan  yang  ada tidak  mengalami  banyak  perubahan dipandang dari segi ruang dan waktu. Hal  ini  mengingat  bahwa  perubahan akan  terasa  apabila  faktor  manusia ikut berperan
di dalam perkembangannya.  Untuk  itu  dalam perencanaan nanti
perlu dipertimbangkan  keserasian  tata ruang  antara  daerah-daerah  yang akan  dipertahankan  sebagai  lahan terbuka  (khususnya  ruang  terbuka hijau-RTH  Perkotaan),  perumahan, industri dan guna lahan  yang lain – eksistensi perkembangan kota yang saat  ini  sedang berlangsung, dalam mendukung Surakarta sebagai
Kota Budaya dan Pariwisata, khususnya MICE), tetap dipergunakan  sebagai  pola  dasar perkembangan yang akan direncanakan.
f. Pengaruh  Kedaan  Geologi  dan Hidrologi :
Kondisi alami yang ada di Wilayah Kota  Surakarta  nampak  sangat mendukung  kemungkinan penataan ruang bagi  perkembangan fisik kota,
seperti  yang diinginkan oleh penentu garis  kebijakan  –  untuk  itu  faktor alami  ini  perlu  dipertimbangkan  di dalam perencanaan, berkaitan dengan kecenderungan perkembangan  alami  yang  terjadi. Dilihat  dari  kondisi  geologi  daerah dan  masalah  fisik  alami  yang  ada  di Wilayah  Kota  Surakarta,  hampir tidak  terlihat  adanya  pembatas  yang terjadi secara alamiah.
Air tanah relatif dangkal dan berdebit kecil  hanya  mencapai  2  liter/detik, pada kedalaman 60 meter didapatkan lava  flow sebagai  pembawa  air berupa padas berkerikil, kerakal, dan pasir,  pada  kedalaman  70  meter didapatkan lava  flow kompak  hitam, bersarang-sarang  setebal  8  meter, dan  pada  kedalaman  90  meter dijumpai  pembawa  air  berupa  pasir kasar. Keadaan  air tanah  yang relatif dalam  ini  memberi  arahan  bahwa pengambangan  air  tanah  untuk kebutuhan air bersih dapat dilakukan dengan cara mengembangkan sumber air dengan kedalaman tertentu di atas 90 meter.
g. Pengaruh Keadaan Topografi:
Wilayahah  Kota  Surakarta  dengan luas  wilayah  4.404.000  m2,  saat  ini sudah didominasi oleh lahan terbangun  seluas  3.084.000  m2
(76,34%)  dari  luas  seluruh  Wilayah Kota  Surakarta,  sisanya  merupakan lahan  terbuka  seluas  96.000m2 (23,66%),  dengan  kemiringan  0-2%, ke  selatan-tenggara  semakin  datar, ketinggian  sekitar  500  meter  di  atas permukaan laut. Wilayah Kota Surakarta  dibelah  oleh  jalur  jalan regional Surakarta- Magelang/Semarang,  dan  Surakarta- Yogyakarta  ke  bagian  barat  dan bagian  timur  dari  jalan  regional  ini berimbang luasan
lahannya,
menghubngkan  ke  Surabaya.  Kota
Surakarta  juga  dibelah  oleh  moda jalur  rel  yang  membelah  kota  dalam pembagian  wilayah  Surakarta  Utara dan Surakarta Selatan, yang menghubungkan Kota Surakarta dengan  Semarang/  Jakarta  dan  ke Surabaya.  Sungai  Bengawan  Solo melintang arah
utara-selatan, sekaligus  menjadi  batas  sisi  timur dari Wilayah Kota Surakarta,
memberi  kemung-kinan  untuk  dapat dimanfaatkan sebagai drainase induk,  khususnya  bagi  wilayah  kota.
Pada  daerah  tepian  sungai  ini topografinya sedikit berteras. Dengan  keadaan  topografi  alami demikian,  bagian-bagian  Wila-yah Kota  Surakarta  nampak  ideal  untuk pengembangan  kota,  dalam  arti topografi tanahnya siap pakai sebagai  pendukung  fisik  dasar  yang akan  sangat  menunjang  rencana pengem-bangan kota.
h. Pengaruh Kawasan Sepanjang

## Aliran Sungai:
Aliran  sungai  di  Wilayah  Kota Surakarta  merupakan  pola  paralel dari  bagian  bawah  kaki  Gunung Lawu.  Karena gradien  slope dasar sungai  masih  cukup  besar  dengan erosi  vertikal  yang  cukup  aktif, batuan  dasar  yang  bersifat  porous dan permeabel, maka kawasan sepanjang  aliran  sungai  yang  ada  di Wilayah Kota Surakarta dapat mendukung  bagi  sarana  pengeringan (drainase)  yang  baik.  Beberapa  sisi dari  kawasan  di  sepanjang  aliran sungai yang ada di Sungai Bengawan Solo  adalah  penggunaan  lahan  yang nampak  belum  teratur,  sehingga mengurangi kawasan sepanjang aliran  sungai  oleh  guna  lahan  yang lain.
i. Pola Penggunaan Lahan: Pola penggunaan lahan  yang ada dan diharapkan  dapat  dipakai  sebagai
acuan pokok bagi arahan penggunaan lahan dalam menyongsong perkembangannya sebagai  kota  bsar  maupun  kota metropolitan, didasarkan pada: bentuk,  besaran,  dan  struktur  fisik ruang kota, yang kesemuanya sebagai  arahan    sekaligus  batasan bagi  perkembangan  menuju  suatu wilayah  yang  berciri  kekotaan  yang semakin kuta, dan jatidirinya sebagai Kota Pariwisata dan Budaya.

## j. Bentuk Fisik Alami:
Bentuk  fisik  alami  suatu  wilayah yang diarahkan berkembang menjadi berciri  kota  wisata  dan  budaya,  akan menjadi  suatu  dasar  bagi  kesesuaian arah  bagi  pola  penggunaan  lahan kota.  Beberapa  faktor  penentu  yang berkaitan  erat  dengan  pengaruh bentuk  fisik  alami  dikaitkan  dengan kesesuaian arah pengembangan Wilayah  Kota  Surakarta.  Meliputi: keadaan topografi, kemampuan tanah (kesuburan tanah), keadaan air tanah, dan  genangan  air  permukaan  yang ada di Wilayah Kota Surakarta.

## k. Keadaan Topografi:
Wilayah  Kota  Surakarta  dengan ketinggian rata-rata 500 meter di atas permukaan  laut  merupakan  suatu dataran yang memberikan keuntungan  di  dalam  pengembangan kota.  Pada  sisi  timur  dari  Wilayah
Kota  Surakarta  (sepanjang  aliran Sungai  Bengawan  Solo),  kemiringan dataran berkisar antara 2%-15%, saat ini  masih  didominasi  oleh  tegalan dan  lahan  perkebunan  yang  berteras landai, sedang bagaian kota yang lain relatif  datar  dengan  kemiringan dataran  0-2%.  Kawasan  sepanjang aliran  Sungai  Bengawan  Solo  yang berada  di  sisi  timur  Wilayah  Kota Surakarta  menjadi  semakin  sempit dengan terdesaknya kawasan sepanjang aliran sungai ini oleh guna
lahan  yang  lain.  Dengan  kondisi topografi  yang  relatif  datar  ini memberikan  keleluasaan  di  dalam merencanakan  pengembangan  fisik Wilayah Kota Surakarta.

## l. Keadaan Tanah:
Arahan pengembangan suatu wilayah menjadi  berciri  kota  adalah  akan semakin  meningkatnya  penggunaan lahan-lahan yang selama ini merupakan  lahan  terbuka  menjadi lahan  terbangun.  Kesuburan  tanah yang  ada  memungkinkan  dapat direncana-kannya  ruang-ruang  hijau sebagai  paru-paru  kota,  dan  dalam skala yang lebih besar dimungkinkan adanya  hutan  kota.  Dalam  keadaan lahan  yang  akan  semakin  sempit karena  kemungkinan  laju  perkem- bangan  penggunaan  lahan  yang intensif,  perkembangan  kota  tidak lagi  hanya  tumbuh-kembang  secara horizontal,  tetapi  akan  mengarah pada tumbuh-kembang secara vertikal  –  dalam  hal  ini  kemampuan daya  dukung  tanah  dalam  menahan bangunan  menjadi  pertimbangan  di dalam  merencanakan  sistem  struktur (khususnya sistem pondasi bangunan)  yang  sesuai  untuk  jenis tanah  yang  ada  di  Wilayah  Kota Surakarta  –  Keadaan  ini  didukung oleh litologi batu  pasir  yang  ada mempunyai daya dukung tanah  yang baik, berkisar antara 5kg/cm2 sampai 10  kg/cm2  pada  kedalaman  sampai dengan  10  meter  –  sedang  pada kedalaman  lebih  dari  10  meter  akan bervariasi mengingat adanya
penyebaran batuan konglomerat
(padas berkerikil, kerakal),
penurunan  apabila  mendukung  masa bangunan relatif kecil, berkisar 5%. Guna lahan untuk ruang-ruang terbuka cenderung diarahkan
menjadi  lahan  kegiatan  non-irigasi dalam bentuk
taman-taman, lapangan,  jalur  hijau,  kuburan,  dan
pengolahan  usaha  pertanian  yang tidak  menggantungkan  pada  suatu sistem  pengairan  irigasi.  Pengolahan lahan  yang  menggantungkan  pada sistem  irigasi,  diharapkan  dapat tumbuh  dan  berkembang  di  sekitar wilayah kota yang telah ditetapkan.
m. Keadaan Air Tanah dan Genangan: Dikaitkan dengan  kebutuhan air bagi rumah  tangga/permukiman,  keadaan air  tanah  di  Wilayah  Kota  Surakarta relatif dalam, dan debit airnya relatif kecil  (2  liter/detik).  Keadaan  ini memberi arahan bahwa pengembangan  jaringan  air  bersih terpadu diharapkan dapat berkembang dengan mengem- bangkan  sumber  air  yang  ada  di sekitar  Wilayah  Kota  Surakarta. Genangan-genangan  air  yang  terjadi selama  ini  lebih  diakibatkan  oleh belum  tersusunnya  suatu  drainase kota  yang  sistematis,  baik  yang menyangkut jaringan,
dimensi,
maupun struktur bahan yang dipergunakan untuk saluran drainase.
Berkaitan  dengan  akan  semakin berkembangnya  lahan-lahan  yang ada  di  Wilayah  Kota  Surakarta menjadi  lahan  terbangun,  masalah drainase kota ini sudah saatnya perlu dipertimbangkan  perencanaan  dan pengadaannya  mengingat  limpasan air permukaan akan menjadi bertambah  besar,  karena  resapan tanah menjadi jauh berkurang dengan  berkem-bangnya  lahan-lahan terbangun yang menutup luas permukaan untuk sarana peresapan.
n. Sistem Kegiatan Fungsional Kota: Analisis  kegiatan  fungsional  yang berlangsung di Wilayah Kota Surakarta tidak dapat dilepaskan dari orientasi  pengembangan  kota  yang ada dan nantinya diarahkan pengembangannya,  mengacu  pada
pola penyebaran dominasi,
ekstensifikasi  penggunaan  lahan  dan kecenderungan guna lahan di
Wilayah  Kota  Surakarta  terwujud karena adanya faktor-faktor pembentuk sebagai berikut: 1) bentuk fisik alami dan kesesuaiannya  terhadap  arah pengembangan  kota,  me-liputi keadaan tanah (tingkat kesuburan  maupun  daya  dukung terhadap kemung-kinan pengembangan  bangunan  secara fisik),  topografi,  air  tanah,  dan daerah genangan air permukaaan. 2) Bentuk  ruang  kota  dan  arahan pengembangan    kota  menuju pada efisiensi pemanfaatan ruang kota dengan tetap mengkaji  pada  keadaan  fisik dasar,  untuk  lebih  membatasi pemekaran kota sehingga pemanfaatan ruang kota, khususnya pada upaya
penciptaan  area  terbangun  dapat kompak  dengan  guna  lahan  lain yang ada di sekitarnya.
Kegiatan  fungsional  yang  tumbuh dan  berkembang  di  Wilayah  Kota Surakarta mencakup kegiatan dengan fungsi  primer,  krena fungsinya melayani  untuk kegiatan  tidak  hanya untuk  tingkat  lokal/kota  saja,  akan tetapi melayani sampai tingkat regional maupu nasional, dan kegiatan  dengan  fungsi  sekunder, karena  fungsinya  untuk  pelayanan lokal/kota.
o. Kebutuhan  Pewadahan  Kegiatan Mendatang:
Kebutuhan pewadahan kegiatan untuk  Wilayah  Kota  Surakarta  tidak dapat  dilepaskan  dari  pertimbangan atas  bentuk  ruang  kota  dan  arahan pengembangan  kota  sesuai  dengan jenis kegiatan yang akan diwadahi di dalamnya.
p. Bentuk Ruang Kota: Bentuk ruang Wilayah Kota Surakarta  tumbuh  dan  berkembang dari  kawasan  kota  lama  dalam bentuk  area  terbangun  yang  kompak dan  bersumbu  pada  akses  jalan regional Surakarta-Yogyakarta/ Semarang,  Surakarta-Surabaya,  dan keberadaannyasebagai pusat beberapa  perkembangan  kota  yang ada    dalam  kesatuan  pengambangan Subosuko-wonosraten.  Kawasan  inti kota  lama  ini  merupakan  inti  kota yang  meliputi  Kawasan  Karaton Surakarta dan Kawasan Mangkunegaran,  dan  di  sekitarnya tumbuh gugusan-gugusan lingkungan berupa permukiman yang sebagian  sudah  mulai  berkembang dengan pesat.
Perkembangan lingkungan terbangun berikutnya  ke  arah  timur  bersumbu pada  akses  jalan  menuju  Kabupaten
Karanganyar  dengan  berkembangan kawasan industri dan rekreasi
Tawangmangu.  Tarikan  ke  utara dikarnakan aksesibilitas dengan fasilitas Bandara Internasional Adisumarmo.  Sedangkan  ke  selatan karena  adanya  konstelasi  dengan Kawasan Solo Baru terutama dengan semakin berkembangnya permukiman  baru  dalam  bentuk perumahan  yang  diusahakan  oleh developer. Perkembangan lingkungan  terbangun  ini  nampak dapat  mengimbangi  perkembangan ruang  kota  yang  selama  ini  tumbuh linier sepanjang jalan regional (Koridor  Slamet  Riyadi  dan  Koridor Adisucipto). Perkembangan bentuk ini nampaknya tidak mengalami perubahan  pada  beberapa  tahun terakhir,  dalam  arti  pola  bentuknya tidak  mengalami  perubahan,  hanya terjadi  pertumbuhan  luas  daerah terbangun  dengan  bersumbu  pada
akses jalan  regional Surakarta- ogyakarta/Semarang,
Surakarta- Surabaya,  dan  jalan  penghubung menuju kompleks-kompleks perumahan baru tersebut. Perkembangan cenderung linier sepanjang  akses-akses  jalan  tersebut, bentuk  penebalan  daerah  terbangun yang  lebih cepat terjadi di sepanjang jalan regioanal Surakarta- Yogyakarta/ Semarang (Koridor Slamet  Riyadi),    sejak  dari  Gapura Kleco sampai dengan Gladag. Kecenderungan  ini  dapat  membei gambaran tentang arah
perkembangan  kota  yang  selama  ini berlangsung di Wilayah Kota Surakarta, walaupun tidak sepenuhnya berkembang  linier, perlu arahan bagi perkembangan selanjutnya, sehingga dapat terbentuk ruang kota yang kompak.
q. Arahan Pengambangan Kota:
Pada  dasarnya  bentuk  Wilayah  Kota Surakarta  yang  terbentuk  sekarang terbentuk
secara “irregular”, mempunyai inti yang berupa kawasan  berpola  gabungan  antara bentuk  yang  konsentrik,  dengan komponen  yang  berpola “grid  iron pattern” pada  bagian-bagian  yang lebih kecil.
Perkembangan  ruang  kota  pada beberapa tahun terakhir dikerangkakan pada bentuk konsentrik yang melingkupi kawasan ‘kota lama’ sebagai inti pengembangan  kota.  Namun  karena belum adanya penarik perkembangan yang  seimbang  pada  sisi-sisi  luar kawasan  ‘kota  lama’  ini,  sehingga pada  sisi  luar  kota,  terutama  sisi timur  dan  barat  kota  masih  banyak didapatkan  ruang-ruang  ter-bangun yang belum efisien dalam
pemanfaatan ruangnya, dan kecenderungan  berkembang  secara horizontal.
Melihat  kecenderungan  yang  terjadi, perlu adanya rangsangan untk mengarah  pada  efisiensi  pelayanan dan  pemanfaatan  ruang  kota.  Hal  ini memberi arti bahwa  harus ada upaya untuk  mengarahkan  perkembangan yang  selama  ini  berpola  linier menjadi  berpola  konsentrik  agar perkembangannya  lebih  efektif  dan efisien.  Arahan  lebih  lanjut  bagi perkembangan Wilayah Kota Surakarta adalah upaya untuk menarik  perkembangan  kota  pada tahun-tahun  perencanaan  mendatang dengan  mengisi  lahan-lahan  yang selama  ini  belum  terbangun  secara efisien  sampai  pada  batas  wilayah yang telah ditentukan.
Arahan  rencana  perkembangan  kota sampai pada batas wilayah kota yang direncanakan  diharapkan  terwujud dari  perencanaan  area  terbangun yang  kompak  dengan  lahan-lahan terbangun  sebagai  lahan  efisien pemanfaatannya,  dengan  pengaturan yang seimbang dengan ruang terbuka hijau di sekitarnya.

## r. Indikasi Dampak Perkembangan Fisik Kota:
Perkembangan  fisik  suatu  kota  pada hakekatnya  adalah  untuk  memenuhi kebutuhan  masya-rakat  kota,  dalam bantu  peencanaan  fisik  ruang  kota. Beberapa hal yang terkait di dalamnya  adalah  indikasi  dampak yang  ditimbulkan  oleh  pemanfaatan ruang-ruang  kota  dalam  suatu  tata lingkungan dan tata bangunan tumbuh  dan  berkembang  dari  waktu ke waktu.
s. Penilaian Lingkungan dan Bangunan: Penilaian  terhadap  lingkungan  dan bangunan didasarkan pada pertimbangan kemugkinan terjadinya konflik  ruang  dan  kegiatannya  yang bersumber  dari  ketidak  tertiban  tata bangunan dan tata lingkungannya.
Konflik  ruang  ini  terjadi  karena kegiatan  yang  satu  dengan  yang  lain tidak saling mendukung, selaras,  dan tidak diatur  dalam suatu tata bangunan  dan  lingkungan  yang sesuai. Kemungkinan - kemungkinan konflik  ruang  yang  dapat  terjadi  di Wilayah Kota Surakarta adalah:
1) Intervensi  kegiatan  komersial terhadap  guna  lahan  yang  lain/di belakangnya  baik  dalam  bentuk eksistensi lahan, maupun terbentuknya kantong-kantong pemu-kiman  kumuh  di  belakang kegiatan komersial tersebut. Kemungkinan  konflik  seperti  ini akan  dapat  terjadi  di  sepanjang Koridor Slamet Riyadi (terutama di  sekitar  Stasiun  Purwosari), Koridor  Adisucipto  (terutama sekitar  pertigaan  Fajar  Indah), Koridor Bhayangkara, dan Koridor  DR.  Moewardi  sampai
Kenthingan  (terutama  di  sekitar RSUD  DR.  Moewardi  dan
Kampus UNS).
2) Percepatan pembangunan fasilitas  komersial  pada  ruas- ruas  jalan  yang  sedang/akan dikembangkan, yang akan mengkait  pada  aspek  tata-tertib bangunan dan lingkungan. Kemung-kinan  konflik  seperti ini akan dapat terjadi di sepanjang jalan regional penghubung  ke  Kawasan  Solo Baru.
3) Konflik  antara  kegiatan  industri yang  ada  di  sepanjang  jalan regional Yogyakarta-Surabaya yang  selama  ini  berkembang sebagai urat nadi utama Wilayah Kota  Surakarta  dengan  segala kegiatan industri, dikaitkan dengan  kegiatan  lalu-lintas  kota, beban  lalu-lintas  kota  semakin membengkak  dengan  adanya aktivitas  parkir  baik  kendaraan
yang akan masuk maupun keluar dari kawasan industri tersebut. 4) Konflik permukiman di sepanjang  Sungai  Bengawan Solo,  konflik  ini  terjadi  karena adanya  benturan  kepentingan lancarnya  aliran  sungai  (DAS),
dan kebutuhan permukiman bagi penduduk. 5) Konflik antara tuntutan aksesibilitas yang meng- hubungkan inti-inti kegiatan utama  kota  dengan  kegiatan komersial dan jasa yang cenderung  berkembang  pada ruas-ruas jalan utama.
6) Konflik  ruang  yang  terjadi  pada permukiman pada ciri non-urban maupun  berciri  kampung,  dalam bentuk  pemadatan  hunian,  tata tertib  bangunan  dan  lingkungan, dan keter-sediaan prasarana ling- kungan yang memadai.
7) Konflik  yang  terjadi  akibat tumbuh dan berkembangnya fasilitas  permukiman  baru  yang timbul kemudian, terutama kedudukan Wilayah Kota Surakarta  sebagai  salah  pusat dari  Konstelasi  kabupaten/kota yang terintegrasi dalam Subosukowonosraten  di  dalam penyediaan fasilitas permukiman. 8) Konflik  yang  terjadi  karena didapatkannya  saluran  irigasi utama  yang  membelah  Wilayah Kota Surakarta, dikaitkan dengan  efisiensi  pemanfaatan lahan  kota,  dan  kemungkinan perubahan  fungsi  saluran  irigasi bagi kepentingan pengairan lahan  pertanian  dan  kepentingan drainase kota.
9) Konflik  yang  terjadi  karena semakin berkembangnya
lingkungan  permukiman  baru yang  tumbuh  dan  berkembang
secara  linier  sepanjang  jalan- jalan  penghubung,  sehingga  di- dapatkan  kantong-kantong  lahan terbuka di tengahnya,  yang pada saatnya  juga  akan  berkembang menjadi lahan terbangun.
Keadaan  dan  kecenderungan  yang terjadi  seperti  tersebut  di  atas menjadi pertimbangan dalam memberi  arah  pengembangan  kota, baik  yang  menyangkut  tata  letak, maupun pola lingkungan dan bangunannya.
Analisis  ini  mengkaji  beberapa kemungkinan arahan/penetapan
untuk  program  penataan  lingkungan dan bangunan, terutama yang menyangkut  aspek-aspek  penataan yang  terukur,  meliputi:  banyaknya bangunan dalam wilayah perencanaan,  kepadatan  bangunan, ketinggian  bangunan,  jumlah  lantai, kondisi  dan  konstruksi  bangunan, tingkat  hunian,  dan Habitable  Room (ruang  yang  dapat  digunakan  untuk hidup  dan  kehidupan).  Sedangkan aspek-aspek  yang  tak  terukur  adalah pola dan orientasi bangunan, dan hal- hal  yang  berkaitan  dengan  pengaruh kegiatan  yang  satu  terhadap  yang lain.
Tingkat  perencanaan  pada  tahap Rencana  Umum  Tata  Ruang  Kota (RUTRK)  memberi  arahan  tentang penetapan  mengenai  pengembangan tata  lingkungan  dan  tata  bangunan yang bersifat umum dan menyeluruh.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Kecenderungan  melakukan  efisiensi lahan  melalui  maksimalisasi  rancang- bangun  terutama  kegiatan  komersial, perlu  dikendalikan  melalui  regulasi  yang dimiliki tentang bangunan dan lingkungan.  Hasil  rancang-bangun  yang selama  ini  berlangsung,  seolah  memberi dukungan  adanya  daya  tarik  yang menguntungkan  bagi  investor  untuk
menanamkan modalnya di Kota Surakarta. Kegiatan rancang-bangun untuk  bangunan  komersial  (perdagangan dan jasa) mengalami perkembangan  yang sangat  pesat,  dengan  memaksimalkan setiap bagian lahan dalam proses rancang bangun  secara  vertikal.  Selama  2  (dua) tahun terakhir, muncul gejala
pembangunan  puat  perbelanjaan,  hoel, dan  fasilitas  MICE  yang  luar  biasa,
sehingga untuk mem-fasilitasinya, diperlukan  upaya  untuk  memaksimalkan KDB, KLB, dan ketinggian bangunan.
Berikut  hasil  rancang-bangun  yang telah melalui proses kajian di TABG, dan etelah  melalui  proses  perijinan  bagi  tata bangunan dan tata lingkunga sudah dalam proses  konstruksi,  dan  beberapa  usulan rancang-bangun
setelah melalui
penerbitan  Sertifikat  Laik  Fungsi  (SLF), sudah mulai beroperasi.
Dalam skala makro diperoleh kesimpulan, sebagai berikut:
a. Ada kecenderungan beberapa koridor utama  akan  mengalami  desakan efisiensi pemanfaatan ruang.
b. Pemilihan  koridor  utama  dalam melakukan  investasi  pemanfaatan ruang  kota,  menjadi  pilihan  karena berbagai  kemudahan  aksesibilitas, interkoneksi, kebutuhan
akan penampilan, dan  ketersediaan utilitas kota yang lengkap. c. Beberapa  Kota  dengan  gejala  yang sama  harus  melakukan  antisipasi terhadap berbagai aturan perencanaan tata ruang dalam bentuk pengaturan bangunan dan lingkungan. d. Teori-teori klasik tentang perkembangan  dan  pem-bangunan kota  sebagaimana  dilakukan  oleh negara  Barat,  tidak  berlaku  untuk bentuk  perkembangan  dan  pemba- ngunan kota di Indonesia.
e. Teori  dan  hasil  penelitian  yang berkaitan  dengan  pola  tata  guna tanah untuk ibukota-ibukota
kecamatan  (skala  kota  kecil),  tidak sepenuhnya  bisa  berlaku  bagi  kota- kota yang menuju kota besar, apalagi kota  metropolitan,  karena  intervensi investor berbeda.
f. Kompetensi dan pertimbangan pembentukan jatidiri suatu kota, akan sangat menentukan
arah perkembangan  dan  pem-bangunan kota,  dalam  hal  investasi  yang menguntungkan dari fungsi dan jenis pemanfaatannya.
g. Intensifikasi  lahan  secara  vertikal, menjadi pilihan utama dalam melakukan efisiensi  lahan  kota dalam  melakukan  investasi,  bukan hanya karena semakin tingginya nilai tanah,  namun  juga  keberadaan  lahan yang semakin terbatas.
Dalam skala mikro yang terjadi di Kota  Surakarta  fenomena  perkembangan dan  pembangunan  kota,  bisa  jadi  hanya spesifik  terjadi  di  Kota  Surakarta,  berkat dukungan  semua  pemangku  kepentingan (keterlibatan dan partisipasi penuh pemerintah,  swasta  dan  masyarakat), namun  dalam  konteks  jatidiri  yang berbeda,  bisa  jadi  juga  berlaku  untuk kota-kota  lain  di  Indonesia  yang  berada pada  posisi  menuju  kota  besar  maupun kota  metropolitan,  berupa  kesimpulan dalam pemanfaatan ruang, sebagai berikut:
a. Efisiensi  lahan  yang  terjadi,  lebih menarik bagi investor untuk melakukan  rancang  bangun  dengan memaksimalkan  ketentuan  tentang: KDB, KLB, sempadan bangunan dan ketinggian bagunan.
b. Ada kecenderungan upaya memaksimalkan KDB dan KLB pada bagian bawah tanah (basement) yang harus  senantiasa  diantisipasi,  karena pemahaman  yang  berbeda  bahwa ketentuan  KDB  dan  KLB  hanya berlaku  bagi  bagian  bangunan  yang berada di atas tanah.
c. Ada  upaya  meminimalkan  fungsi
ruang terbuka dengan mengorientasikan  terutama  untuk kepentingan  area  parkir  di  luar bangunan,  namun  bukan  dalam kerangka  menjaga  kualitas  ruang terbuka  menjadi  fungsi-fungsi  yang dapat  secara  maksimal  menjadi bagian  dari  upaya  melestarikan  dan menyeimbangkan  lingkungan  hidup dan  lingkungan  binaan,  berupa: ruang terbuka hijau (RTH), peresapan  setempat,  dan  bentuk- bentuk  pengemdalian  dampak  yang lain.
d. Masih  diperlukannya  penyadaran
kepada setiap pelaku rancang- bangun,  dengan  melakukan  kajian tentang  presedence  architecture,  ter- masuk  di  dalamnya  kepedulian terhadap  lingkungan  sekitar,  untuk meminimalisisr  terjadinya  degradasi lingkungan  hidup  dan  lingkungan binaannya.
Adapun  saran  yang  direkomendasikan dalam penelitian yang dilakukan, adalah: a.  Bagi  Ilmu  Pengetahuan: beberapa temuan  dari  kegiatan  penelitian  ini diharapkan akan menjadi bagian dari ditemukannya model perkem-bangan dan  pembangunan  kota,  yang  secara spesifik  berlaku  bagi  kota-kota  di Indonesia b.  Bagi Kegiatan Penelitian: diharapkan  kajian  atas  arah  dan bentuk  perkembangan  kota  ini  bisa ditindak  lanjuti  dengan  penelitian bagi  kota-kota  besar,  dan  kota-kota metropolitan, mengingat pola perkembangan dan pemanfaatan ruangnya yang berbeda.
c.  Bagi pembangunan: beberapa temuan dari penelitian ini diharapkan akan  memberi  pertimbangan  dalam pemba-ngunan kota, khususnya ketaatan terhadap ketentuan- ketentuan  setempat  tentang  tata bangunan dan tata lingkungan d.  Bagi  masyarakat: sebagai  unsur penentu dalam pemangku kepentingan  penataan  ruang  kota, sosialisasi  atas  tata  bangunan  dan tata  lingkungan  menjadi  tanggung jawab  bersama  dengan  pemangku kepentingan  lain,  sehingga  degradasi kualitas lingkungan hidup dan lingkungan  binaan  sekitarnya  dapat berjalan  harmonis,  terutama  akan semakin  intensifnya  rancang-bangun secara vertikal dengan
kecenderungan  pada  koridor-koridor utama kota.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Arthur  B.  Gallion,  Simon  Eisner,  1986,
The  Urban  Pattern  City  Planning and  Design, Fifth  Edition,  Van Nostrad  Reinhold  Company  Inc. England
Badjuri,  Abdul  Kahar dan Teguh Yuwono,  2002, Kebijakan  Publik, Konsep  dan  Stategi ,  Universitas Diponegoro, Semarang
Berry,  BJL.,  dan  Horton,  BB.  ,  1970 Geographic Perspectives on Urban Systems, Prentice- Hall, Englewood Cliffs, New Jersey
Bourne, LS. , 1971 Internal Structure of the  City ,  Oxford  University  Press, New York
Brunn,  SD.,  dan  Williams,  JF.  ,  1983 Cities  of  the  World:  Regional Urban  Development ,  Harper  & Row, New York
Chapin,  Jr.,  FS.,  dan  Kaiser,  EJ.  ,  2004 Urban  Landuse  Planning ,  Third Edition, University of Illinois, 1979
Djunaedi, Pola  Tataguna  Tanah  Kota- kota Ibukota Kecamatan di
Provinsi  Jawa  Tengah, Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Dye,  Thomas  R.,  1981, Undersanding Public  Policy ,  Englewood  Cliffs
Prentice Hall Inc. Indro Sulistyanto, 2006 Pengaruh Perkembangan Penduduk terhadap  Semakin  Berkurangnya Lahan-Lahan  Produktif, Bappeda Kabupaten Magelang Islami,  M.  Irvan,  1997, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta
Jayadinata,  JL.,  2006 Tata  Guna  Tanah dalam  Perencanaan  Pedesaan, Perkotaan  dan  Wilayah ,  Penerbit
ITB King, LJ., & Colledge, RG., 1978, Cities, Space and Behavior, The Elements  of  Urban  Geography , Prentice-Hall  Englewood  Cliffs, New Jersey Sandy,  I.,  Made.,  1998, Kota  Indonesia, Dibandingkan , Puslit. Pranata Pembangunan,  Lembaga  Penelitian Universitas Indonesia, Jakarta Surbakti,  Ramlan,  1992, Memahami Ilmu Politik, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta Syafiie,  Inu  Kencana,  2003, Ilmu Pemerintahan, Mandar Maju,
Bandung, hal
Wibowo, Edi, Hesel Nagi S. Tangkilisan, 2004, Kebijakan  Publik  Pro  Civil Society, Cipta Mandiri, Yogyakarta --------------------,  2013, Rencana  Tata Ruang  Wilayah  (RTRW)  dan Rencana  Detail  Tata  Ruang  Kota (RDTRK)  Kota  Surakarta  2013- 2033, Surakarta,
http://dolankesolo.blogspot.com/2007/03/ sekilas-tentang-solo.html
http://soloraya.co.id/soloraya/surakarta.ht ml
http://www.andreasrio.com/blog/?cat=3 http://dolankesolo.blogspot.com/2007/03/ sekilas-tentang-solo.html http://www.suaramerdeka.com/cybernew s/harian/0605/23/dar4.htm
Biodata Penulis : Rully, S-1  Jurusan  Arsitektur  Fakultas Teknik  Universitas  Tunas  Pembangunan (1996),  S-2  Magister  Teknik  Arsitektur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro (2003), Dosen Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur Universitas Tunas Pembangunan Surakarta sejak 1998 .