Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, M. Anzaikan

## URIDICAL ANALYSIS SYUF`AH RIGHTS IN LAND SALE AND PURCHASE TRANSACTIONS
(Case Study In Darussalam District)
Arfin Abdullah, Faisal Fauzan . Nurdianti Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh arifin.abdullah@ar-raniry.ac.id . faisalfmustafa@gmail.com . 140102050@student.ar-raniry.ac.id .

## ABSTRACT
Land  buying  and  selling  transactions  are  closely  related  to  people's  lives  which  are  a benchmark for whether or not the public understands land buying and selling transactions as regulated in Islamic law and Indonesian positive law. Disobedience in carrying out land sale and  purchase  transactions  can  lead  to  disputes  which  result  in  disputes  in  the  future  in society.  Land  buying  and  selling  transactions  that  occur  in  the  Darussalam  sub-district community are the object of research conducted to see how the process of buying and selling land  occurs  whether there is  an application of  syuf`ah rights according to  the provisions in fiqh  muamalah  and  Islamic  law.  In  this  study,  the  main  focus  of  the  research  is  how  the practice  of  buying  and  selling  land  in  Darussalam  sub-district,  how  is  the  existence  of  the application of syuf`ah rights that occur in society and how is the juridical analysis of syuf`ah rights in buying and selling land. The method used in this study is the method qualitative and sociological  juridical  with  the  type  of  field  research  (field  research)  and  library  research (library research). Research data were analyzed by means of descriptive analysis. Based on the  analysis,  it  shows  that  land  buying  and  selling  transactions  are  in  accordance  with  the applicable  land  sale  provisions,  in  practice  the  community  enforces  syuf`ah  activities  in  the process  and  becomes  a  necessity  in  land  buying  and  selling  transaction activities,  but  there are still those who do not carry them out due to a lack of understanding of syuf'ah rights . In this study, it was found  that  not  all local people know  the mention of  syuf`ah rights in  their daily lives, mention of syuf`ah rights in general  is often referred to as "neighboring rights". The implementation of neighbor rights is still being used and continues to grow in society.
Keywords:  Islamic  Law,  Fiqh  Muamalah,  Syuf`ah  Rights,  Land  Management,  Land Purchase Transactions

## ABSTRAK
Transaksi jual beli tanah sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat yang menjadi tolak ukur banyak tidaknya pemahaman masyarakat terhadap transaksi jual beli tanah yang di  atur  dalam  hukum  islam  dan  hukum  positif  Indonesia.  Ketidaktaatan  dalam  pelaksaan transaksi jual beli tanah dapat menimbulkan persengketaan yang mengakibatkan perselisihan dikemudian  hari  dalam  masyarakat.  Transaksi  jual  beli  tanah  tanah  yang  terjadi  di masyarakat  kecamatan  Darussalam  menjadi  objek  peneliitian  yang  dilakukan  untuk  melihat bagaimana proses jual beli tanah yang terjadi ada tidaknya pemberlakuan hak syuf`ah yang sesuai tetentuan dalam fiqh muamalah dan hukum islam. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok  penelitian  adalah  bagaimana  praktek  jua  beli  tanah  di  kecamatan  Darussalam,
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, M. Anzaikan
bagaimana eksistensi penerapan hak syuf`ah yang terjadi dalam masyarakat dan bagaimana analisis  yuridis  terhadap  hak  syuf`ah  dalam  jual  beli  tanah.Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  ialah  metode  kualitatif  dan  yuridis  sosiologis  dengan  jenis  studi  lapangan (fieald research) dan studi pustaka (library reseacrh). Data penelitian dianalisis dengan cara deskriptif  analisis.  Berdasarkan  analisis    menunjukkan  transaksi  jual  beli  tanah  sesuai dengan  ketentuan  penjualan  tanah  yang  berlaku,  dalam  pelaksanaannya  masyarakat memberlakukan  kegiatan  syuf`ah  dalam  prosesnya  dan  menjadi  keharusan  dalan  kegiatan transaksi  jual  beli  tanah,  namun  masih  ada  pula  yang  tidak  melaksanakannya  akibat kurangnya pemahaman terhadap hak syuf’ah. Dalam penelitian ini didapatkan tidak seluruh masyarakat  setempat  mengetahui  penyebutan  hak  syuf`ah  dalam  kehidupan  sehari  hari meraka,  penyebutan  hak  syuf`ah  pada  masyarakat  umumnya  sering  disebutkan  ”hak tetangga”.  Pelaksanaan  hak  tetangga  pun  masih  terus  digunakan  dan  terus  berkembang dalam masyarakat.
Kata Kunci : Hukum Islam, Fiqh Muamalah, Hak Syuf`ah, Pengelolaan tanah, Transaksi Jual Beli Tanah

## A. PENDAHULUAN
Dalam  kehidupan  sehari-hari  sering  terjadi  jual  beli  benda  yang  digunakan  untuk kehidupan  sehari-hari  seperti  beras,  sayur,  dan  lain-lain.  Ada  pula  dalam  kehidupan  sehari- hari  dilaksanakan  transaksi  jual  beli  yang  berhubungan  dengan  harta  seperti  tanah,  rumah, kebun dan lain-lain. Mengenai jual beli tersebut rukun dan syaratnya sudah diatur dalam Fiqh Muamalah .
Jual  beli  tanah,  rumah,  dan  kebun  sangat  erat  kaitannya  dengan  jual  beli  yang mendahulukan  kerabat  dekat  dan  tetangga  sebagai  pembelinya  dimana  dalam  fiqh  disebut dengan  hak syuf`ah ,  sedangkan  dalam  hukum  Islama  sendiri  lebih  dikenal  dengan  sebutan hak tetangga.
Al-syuf`ah berasal dari kata al-syaf’u yang berarti al-dhammu (menggabungkan), hal ini terkenal  di  kalangan orang-orang Arab. Pada zaman jahiliyah, seseorang  yang akan menjual rumahnya atau tanahnya akan didatangi oleh tetangga, mitra, dan sahabatnya untuk meminta syuf`ah (penggabungan) dari apa saja yang dijual. Kemudian ia akan menjual harta bendanya dengan  memperioritaskan  yang  lebih  dekat  hubungan  dengannya.  Hak syuf`ah menurut istilah yaitu: “ Hak yang memiliki suatu secara paksa ditetapkan oleh pemilik hak terdahulu atas  pemilik  hak  yang  baru  disebabkan  adanya  perjanjian  atau  akad  yang  baru  dengan penggantian  imbalan  yang  dimilikinya,  serta  dilaksanakan  untuk  mencegah    datangnya kemudharatan”  Contonya  jika  si  A  hendak  mejual  tanah  maka  si  A  haruslah  menawakan
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, M. Anzaikan
tanahnya kepada si B selaku tetangganya, jika si B tidak mampu untuk membelinya maka si A haruslah  lagi  bertanya  kepada  teman  atau  sanak  keluarga  terdekat  terlebih  dahulu  sebelum menawarkan kepada orang lain. Sehingga jika yang telah ditawari telah sepakat dengan harga yang telah ada dalam akad maka barang syuf`ah telah berpindah kepemilikan. Dalam uraian di  atas  yang telah dijabarkan, dapat  dipahami bahwa syuf`ah adalah kepemilikan salah satu pemilik dari dua orang dan pihak yang terikat terhadap benda.
Dewasa ini perhatian masyarakat terhadap hak syuf`ah sudah mulai memudar terlebih pada  daerah  perkotaan.  Banyak  masyarakat  yang  hendak  menjual  barang  tidak  bergeraknya tanpa  melibatkan  hak syuf`ah yang  melibatkan  padanya.  Salah  satu  faktor  di  daerah perkotaan  jarang  untuk  menggunakan  hak syuf`ah lagi  karena  banyaknya  pendatang  yang datang  dan  membeli  tanah,  dan  pendatang  biasanya  akan  membeli  berapa  pun  harga  yang ditawarkan oleh pemilik tanah asal mereka menyukai tanah itu, dan itu mengakibatkan warga lokal  yang  tidak  mampu  membeli  dengan  harga  yang  tinggi  dan  tidak  mampu  untuk memamfaatkan  haknya  dalam  membeli  tanah  itu.  Faktor  pemicu  dari  terjadinya  senketa karena  kurang  nya  komunikasi  si  pemilik  tanah  dengan  tetangga  dimana  tanah  itu  berada sehingga  jika  penjualan  tanah  tidak  terlebih  dahulu  ditawarkan  kepada  tetangga  tanah  ini berada akan menjadi pemicu sengketa pada kemudian hari setelah tanah tersebut di beli oleh pihak  lain  dan  warga  adanya  pendatang  yang  tidak  terlalu  mengenal  lingkungan  tempat tinggalnya  yang  baru  yang  mengakibatkan  silaturrahim  yang  kurang  antara  sesama.  Faktor lainnya  adalah  para  tuan  tanah  banyak  menjual  rumah  atau  tanahnya  kepada  calon  pembeli yang menawarkan harga yang tinggi dibandingkan dengan orang di lingkungannya. Sehingga mangakibatkan  keserakahan  bagi  para  tuan  tanah  agar  mendapatkan  untung  yang  besar. Karena  di  zaman  yang  sekarang  ini  uang  adalah  kebutuhan  yang  wajib  dalam keberlangsungan  hidup  sehingga  masyarakat  akan  melakukan  apapun  untuk  mendapatkan uang sebanyak-banyaknya.
Akibat  dari  faktor-faktor  tersebut  akan  banyak  terjadi  persengketaan  di  dalam  hal syuf`ah ini. Karena persengketaan tersebut menyangkut pertanahan, maka orang- orang akan bersikukuh  atas  argumennya  sendiri  sebab  mereka  juga  memiliki  kenginan  untuk menggabung  kepemilikan  tanah  mereka.  Maka  untuk  mnyelesaikan  masalah  tersebut  para pihak  harus  mengajukan  perkaranya  ke  peradilan  adat  gampong  atau  Mahkamah  Syar‟iyah. Seperti kasus yang pernah terjadi yaitu dimana pihak keluarga mencoba menggugat tetangga saudaranya  karena  saudaranya  menjual  tanahnnya  kepada  tetangganya.  Kasus  ini  langsung
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, M. Anzaikan
cepat  ditangani  oleh  para  tetua  gampong  seperti  keuchik  (kepala  desa),  dan  perangkat  desa lainnya  yang  ikut  andil  dalam  penyelesaian  sengketa  sehingga  kasus  tidak  berlajut  ke  ranah yang lebih serius (pengadilan).
Berdasarkan masalah-masalah yang timbul dari pengimplemetasian hak syuf`ah , penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pada pengimplementasian hak syuf`ah dalam transaksi jual  beli  tanah  dan  pandangan  hukum  Islam  serta  pandangan  hukum  positif  terhadap  norma hak syuf`ah yang terjadi di Kecamatan Darussalam. Penulis  akan membahasnya lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah ini dengan judul Analisis Yuridis Hak Syuf`ah dalam Transaksi Jual  Beli  Tanah  (Studi  Kasus  di  Kecamatan  Darussalam)  dengan  tujuan  Untuk  mengetahui bagaimana praktek transaksi jual beli tanah di kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Untuk  meneliti  pandangan  masyarakat  Kecamatan  Darussalam  Kabupaten  Aceh  Besar terhadap  praktek  hak Syuf`ah dan  penerapannya  serta  Untuk  memahami  Analisis  Yuridis terhadap hak Syuf`ah dalam jual beli tanah di kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Kegiatan  penelitian  pasti  selalu  adanya  titik  tolak  dari  pengetahuan  yang  selama  ini telah dipelajari dan yang telah ada, setiap peneliti pastinya memulai penelitiannya dengan cara menggali  ilmu  yang  telah  ada,  yang  telah  ditemukan  atau  akan  ditemukan  oleh  ilmuwan sebelumnya.Adapun judul penelitian ini yaitu: Analisis Yuridis Hak Syuf`ah dalam Transaksi Jual  Beli  Tanah  dalam  Masyarakat(Studi  Kasus  di  Kecamatan  Darussalam).  Setelah melalukan  penelusuran  dari  penulis  lain  sebelum  penulis  ini,  belum  ada  penulis  yang membahas secara mendetail tentang analisis yuridis atas hak syuf`ah ini.
Penulis  mendapatkan  dua  tulisan  yang  berkenaan  dengan  hak syuf`ah yaitu:  karya pertama  dari  Najihatul  Faridy  yang  berjudul  Eksistensi  Hak  Langgeh  ( Syuf`ah )  dalam Transaksi  Jual  Beli  Tanah  di  desa  Rukoh  Kecamatan  Syiah  Kuala  dalam  Perspektif  Fikih Muamalah.  Pokok  pembahasan  dalam  tulisan  ini,  ia  menganalisa  bagaimana  keberadaan dilaksanakannya  hak syuf`ah yang  terjadi  di  desa  rukoh  yang  memiliki  pemahaman  yang masih tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat itu.
Dalam tulisan kedua yang berkenaan dengan tulisan ini yaitu karya dari Aulia Rahman yang  berjudul    Kajian  Yuridis  Hak  Langgeh  dalam  Adat  Masyarakat  Aceh  di  Kota  Langsa. Yang memiliki pokok pembahasan proses penyelesaian yang terjadi akibat hak langgeh yang menurut  hukum  adat  yang  berlaku  di  daerah  setempat.  Berdasarkan  rujukan  tulisan  di  atas, untuk  pembahasan  hak syuf`ah sudah  ada  penelitian  yang  dilakukan,  namum  belum  ada
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, M. Anzaikan
tulisan yang menjurus keberlakuan yuridis yang terjadi akan hak syuf`ah dalam transaksi jual beli tanah di kalangan masyarakat kecamatan Darussalam.
Penulis  mempergunakan  metode  deskriptif  dengan  meliputi  mengumpulan  data  untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Data pada penelitian ini pada umumnya dikumpulkan dari daftar pertanyaan observasi, survei dan  wawancara.  Dalam  penelitian  ini  penulis  meneliti  implementasi  rill  tentang  hak syuf`ah yang terjadi dalam proses transaksi jual beli dalam masyarakat Kecamatan Darussalam. Data yang telah didapatkan akan dideskripsikan menjadi sebuah laporan penelitian yang jelas dan utuh.
Penelitian ini penulis memakai jenis  penelitian kualitatif dan yuridis sosiologis dengan menghasilkan  landasan  teori  sebagai  panduan  untuk  memfokuskan  penelitian  serta menonjolkan makna dan fenomena yang ada dalam penelitian ini dengan sejelas jelasnya dan sedalam dalamnya.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  melakukan  penelitian  pada  beberapa  sumber  data  yang dapat  dibagi  menjadi  beberapa  sumber  data  yaitu:  Sumber  Data  Primer,  Sumber  Data Sekunder dan Sumber Data Tersier
Penulis  melakukan  penelitian  perpustakaan  ( library  reseacrh) dan  penelitian  lapangan field  research (penelitian  lapangan).    Metode  sample  yang  dipih  yaitu  metode purpusive sampling. Untuk  mendapatkan  data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  serta  untuk membahas  permasalahan  yang  terjadi,  maka  dalam  pelaksaan  penelitian  lapangan  penulis melakukan dengan cara wawancara dan observasi.
Setelah  semua  data  dibutuhkan  terkumpul,  selanjutnya  penulis  akan  melakukan pengolahan  data.  Semua  data  yang  diperoleh  Kemudian  data  yang  diklasifikasikan  akan  di analisis dengan metode deskrptif sehingga mudah dipahami. Tahan akhir dari pengolaan data adalah  menarik  kesimpulan.  Setelah  semuanya  tersaji  permasalahan  yang  diangkat  menjadi objek penelitian dipahami, kemudian tarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian.

## B. PEMBAHASAN
1. Praktek Jual Beli Tanah dalam masyarakat Kecamatan Darussalam
Di  Darussalam  sistem  penjualan  tanah  yang  terjadi  tidak  lepas  dari  ikut  serta  camat, kepala desa, tetua adat  desa, masyarakat  dan desa itu sendiri. Dalam proses penjualan tanah tersebut  harus  diketahui  oleh  kepala  desa  dan  perangkat  desa.  Semua  itu  dilakukan  agar
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, M. Anzaikan
terhindarnya miskomunikasi antara sesama masyarakat. Camat dalam praktek jual beli tanah memiliki  andil  sebagai  notaris  sementara  jika  di  daerah  tersebut  belum  memiliki  kantor notaris, dengan kata lain caman menjadi notaris pengganti dalam praktek penjualan tanah di daerah tersebut.
Praktek  penjualan  tanah  di  Kecamatan  Darussalam  biasa  dilakukan  dengan  cara memberi  tahu  camat  dan  kepala  desa  setempat.  Pemberitahuan  ini  dilaksanakan  untuk kesesuaian  tanah  yang  akan  dijual.  Kepala  desa  disini  berperan  untuk  melaukan  keseuaian kepemilikan dengan luas yang ada dalam sertifikat tanah yang akan di jual. Kepala desa juga melakukan tinjauan kembali akan adanya tanah yang tidak termasuk kedalam kepemilikan si pemilik, seperti hanya jalan setapak yang tidak dijadikan milik perseorangan melainkan milik desa, apabila itu termasuk dalam penjualan maka harga yang ditukar adalah milik desa bukan milik  perseorangan.  Pada  penjualan  tanah  di  desa  Tanjung  Selamat,  jalan  setapak  tidak  lah dibelakukan  dan  dilaksanakan syuf`ah karena  menurut  kepala  desa  dan  tetua  adat  di  desa tersebut,  jalan  setapak  itu  bukanlah  milik  seseorang  melainkan  milik  daerah  tersebut  yang tidak dapat dibagi, dikongsi dan dimiliki orang.
Contoh  dalam  hal  tersebut  diatas  camat  didini  berperan  sebagai  PPAT  yang  karena ketiadaan  notaris  di  dalam  daerah  tersebut.  Pemilik  tanah  melakukan  pemberitahuan  kepada camat  dengan  cara  mendatangi  kantor  cama  dan  melakukan  laporan  akan  adanya  terjadi peristwa  hukum  penjualan  tanah  atas  miliknya  yang  sebelumnya  terlah  dilakukan  pelaporan pula kepada kepala desa di daerahnya.
Setelah menyesuaikan data tanah  yang akan dijual kemudian pemilik harta menawarkan tanah  tersebut  kepada  meraka  yang  memiliki  hak  seperti  meraka  para  tetangga,  keluarga, sanak saudara, teman seperkongsian dan masyarakat untuk membeli tanahnya. Apabila salah satu  pemilik  hak  ingin  membeli  dan  menginginkan  tanah  yang  di  akan  dijual  maka  mereka melakukan  negosiasi  atas  harga  tanah  yang  akan  dijual  tersebut  dengan  harga  yang  berlaku dipasaran  di  daerah  tersebut.  Penjual  tidak  diperbolehkan  menjual  tanahnya  dengan  harga yang  tidak  sesuai  ketentuan  pasaran  yang  berlaku  karena  hal  tersebut  termasuk  penzaliman secara  tidak  langsung  kepada  calon  pembeli  dan  dapat  mempengaruhi  harga  pasaran.  Selain itu  pembeli  juga  tidak  boleh  menawarkan  harga  kurang  dari  harga  pasaran  yang  ada  karena dapat menjadi pengaruh terhadap harga di pasar.
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, M. Anzaikan
Setelah  dilakukan  kesepakatan  atas  harga  penjualan  tanah  tersebut  kedua  belah  pihak harus  mendatangkan  saksi  dan  pejabat  umum  yang  mengurus  bidang  pertanahan.  Hal  ini dilakukan untuk menghindari perselisihan kepemilikan dan kesesuaian data dikemudian hari.
Dari uraian dilihat bahwa camat bukan hanya sekedar bertugas sebagai kepala wilayah di suatu kecamatan melainkan juga dapat beralih fungsi sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat  akta  PPAT  di  suatu  daerah  yang  belum  terdapat  PPAT.  Apabila  suatu  ketika  di kecamatan  tersebut  telah  diangkat  seorang  PPAT,  maka  kepala  kecamatan  tersebut  tetap menjadi PPAT sampai dia berhenti menjadi kepala dari kecamatan tersebut.
Dalam transaksi jual beli tanah ini tidak semua masyarakat dapat melakukan praktek jual beli  tanah.  Mereka  yang  melakukan  transaksi  jual  beli  tanah  hanya  dilakukan  oleh  kepala keluarga  dari  kepemilikan  sebuah  tanah,  oleh  karena  itu  tidak  semua  paham  dan  mengerti akan  proses  penjualan  tanah  di  desa  setempat.  Ketidakpahaman  terhadap  transaksi  jual  beli tanah ini diakibatkan mereka tidak terjun langsung dalam prektek jual beli tanah.
Sesuai  uraian  di  atas    praktek  jual  beli  tanah  di  kecamatan  Darussalam  sama  halnya dengan  praktek  jual  beli  tanah  pada  umumnya.  Jual  beli  tanah  harus  dipererhatikan sistematikanya  dengan  benar  sehingga  tidak  terjadi  perselisihan  dikemudian  hari.  Dalam melakukan  pembelian  tanah  juga  harus  mengikuti  ketentuan  yang  berlaku  agar  dapat perlindungan hukum yang baik apabila terjadi suatu sengketa.
2. Eksistensi Penerapan Hak Syuf`ah dalam Kehidupan Masyarakat
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah  dilaksanakan  dengan  masyarakat  di Kecamatan  Darussalam,  bahwasanya  meraka  paham  akan  adanya  hak syuf`ah yang  tumbuh dan  berkembang  dikalangan  masyarakat  dalam  proses  penjualan  tanah  atau  rumahnya. Namum,  mereka  tidak  mengerti  akan  istilah  hak syuf`ah melaikan  dengan  istilah  hak bertetangga  yang  mana  sama  sebutannya  sebagai  hak syuf`ah untuk  memprioritaskan  hak membeli kepada 3 unsur dalam masyarakat yaitu tetangga, saudara dan teman serikat. Untuk peradilan  penyelesaian  sengketa  akan  perselisihan  yang  terjadi,  mereka  tidak  memahami secara keseluruhannya hanya memahami penyelesaian sengketa dalam peradilan adat desa itu saja tetapi tidak dengan peradilan yang terjadi mahkamah syariah.
Menurut  Responden  yang  diwawancara  di  tiga  desa  di  Kecamatan  Darussalam    yang, sekitar 87,76% (delapan puluh tujuh koma tujuh puluh enam persen) masyarakat mengetahui
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, M. Anzaikan
dan memahami akan adanya keberlakuan hak tetangga ini dan 13,34% (tiga belas koma tiga puluh empat  persen) masyarakat tidak mengetahui dan memahami adanya hak tetangga.
Pemilihan  responden  yang  diwawancarai  adalah  warga  desa  dari  3  desa  yang  paling cocok  untuk  penelitian  ini  dikarenkan  letaknya  yang  strategis  dengan  kampus  dan  juga populasi masyarakat yang sudah bercampur antara pendatang dan warga asli.
Desa pertama  yaitu  Desa Tanjung Selamat, dalam  wawancara ini saya  memilih  5 orang responden yang mewakili warga desa dari golongan perangkat desa, orang tua dan anak muda. Pada hasil wawancara ini 1 dari 5 responden tidak paham akan eksistensi hak syuf`ah . 4 dari responden  lain  mengetahu  akan  eksistensi  hak syuf`ah dikarenakan  umur  merkeka  lebih  tua dan tergolong dari perangkat desa yang harus adanya pengetahuan akan hal ini.
Kasus  yang  terjadi  pada  desa  Tanjung  Selamat  yaitu  perselisihan  antara  pemilik  tanah dengan adik kandunganya. Responden yang bersangkutan adalah ibu Anidar. Menurut rukun dan syarat yang di ataur dalam fiqh muamalah, dalam persengketaan ini rukun yang harus di ikuti  dalam  proses  transaksi  jual  beli  tana  telah  terpenihi  akan  tetapi  syarat  dapat  terjadinya transaksi tersebut tidaklah terpenuhi maka dari itu terjadinya penrsengketaan.
Desa  kedua  yaitu  Desa  Tanjung  Dayah.  Pada  wawancaea  ini  responden  penelitian  juga mewawancarai  5  masyarakat  desa  dari  golongan  perangkat  desa,  orang  tua  dan  anak  muda. Sama seperti Desa Tanjung Selamat 1 dari 5 responden tidak mengetahui akan eksistensi hak syuf`ah dan responden tersebut juga dari kalangan anak muda seperti desa sebelumnya.
Kasus yang terjadi pada pada desa Tanjung Deyah yaitu perselisihan antara pemilik tanah dengan  tetangga  dekat  rumahnya.  Responden    yang  bersangkutan  adalah  bapak  Iskandar. Menurut rukun dan syarat yang di ataur dalam fiqh muamalah, dalam persengketaan ini rukun yang  harus  di  ikuti  dalam  proses  transaksi  jual  beli  tana  telah  terpenihi  akan  tetapi  syarat dapat terjadinya transaksi tersebut tidaklah terpenuhi maka dari itu terjadinya penrsengketaan.
Desa  ketiga  yaitu  Desa  Lambiheu  Siem,  sama  seperti  desa-desa  sebelumnya,  responden yang di tarik yaitu 5 orang, pada hasil wawancara pada Desa Lambiheu Siem kali ini seluruh responden  yang  diwawancarai  memahami  eksistensi  hak syuf`ah. Hal  ini  dikarenakan  masih sedikit  dari  warga  desa  yang  dating  dari  desa  lain  dam  masih  banyak  warga  asli  sehingga masih melestarikannya.
Sedangkan  kasus  yang  terjadi  di  desa  Lambiheu  Siem  yang  berkaitan  dengan syuf`ah belum pernah terjadi, peselisihan yang terjadi di desa ini yaitu perselisihan tanah wakaf yang di ambil kembali oleh ahli famili yang mengklaim tanah tersebut adalah miliknya.
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, M. Anzaikan
Dikarenakan  pemahaman  yang  memadai  dan  penerapan  yang  terjadi,  pandangan masyarakat terhadap diterapkannya hak syuf`ah ini sangat bagus. Masyarakat setempat sangat terbantu akan adanya hak tersebut karena dapat terhindar dari sengketa yang mungkin terjadi atau negatif yang mungkin timbul dengan pemilik baru dikemuadian hari.
Terjadinya  persengketaan  atau  pelanggaran  atas  hak syuf`ah juga  disebabkan  oleh kurangnya  pengawasan  dan  penegasan  dari  perangkat  desa  dengan  membiarkan  terjadinya jual  beli  tanah  kepada  orang  lain  padahal  disisi  lain  masih  terdapat  ketantuan  adat  di  desa tersebut tentang hak syuf`ah dalam melakukan transaksi jual beli tanah.
Faktor  yang  menjadi  penyebab  kurangnya  pengetahuan  dam  pemahaman  terhadap  hak syuf`ah yang  berlaku  disuatu  desa  adalah  dikarenakan  oleh  faktor  karakteristik  warga  dan faktor  dari  lingkungan  itu  sendiri.  Banyaknya  pendatang  yang  memiliki  karakteristik  yang sangat  berbeda  yang  mengakibatkan  perubahan  dilingkungan  masyarakat  akibat  kurangnya interaksi dan  kepedulian antar sesama.
Sebagai mana dalam hasil wawancara diatas dapat disimpulkan, masyarakat sangat peduli akan  keberlakuan  hak syuf`ah di  kecamatan  Darussalam,  karena  apabila  terjadi penyelewengan  terhadap  hak  tersebut,  masyarakat  langsung  turun  tangan  untuk  menengahi penyelewengan  tersebut.  Pemahaman  dan  kepedulian  warga  terhadap  hak syuf`ah berkurang akibat hilangnya kepahaman tradisi adat  di  desa  tersebut,  kehidupan masyarakat  yang mulai hidup  senidri-sendiri  tanpa  memperdulikan  lingkungan  sekitar  yang  mengakibatkan kurangnya interaksi antar sesama yang menjadi faktor utama dalam memudarnya pemahaman dan pengetahuan terhadap hak syuf`ah .
3. Analisis Yuridis terhadap hak syuf`ah dalam jual beli tanah di Kecamatan Darussalam Dari  informasi  yang  penulis  dapatkan,  pernah  terjadi  suatu  kasus  sengketa  tentang  hak syuf`ah di desa Tanjung Deyah, Kecamatan Darussalam kasus tersebut bermula  dari pemilik tanah  menjual  bebas  tanahnya  yang  terletak  di  desa  tersebut  kepada  orang  lain  tanpa memberitahukan  warga  desa  tersebut  sehingga  menimbulkan  perselisihan  antara  pemilik tanah  dan  tetangganya  dikarenakan  pemilik  tanah  tidak  menawarkan  tanah  tersebut kepadanya.  Hal  ini  bukan  hanya  menimbulkan  antar  pemilik  tanah  dan  tetangga  melaikan menimbulkanan  kemarah  dari  warga  desa  setempat  karena  warga  juga  tidak  mengetahui bahwasanya dia telah menjual tanahnya. Maka tetangganya tersebut menggugat pemilik tanah untuk  menjual  tanah  tersebut  kepadanya.  Dalam  kasus  ini,  kepala  desa  menyelesaikan
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, M. Anzaikan
perselisihan  antar  dua  rekanan  tersebut  melalui  sistem  peradilan  desa  dengan  jalan  mediasi. Dalam  mediasi  ini  kepala  desa  menjadi  mediator  yang  menengahi  dan  memberi  arahan kepada mereka yang melakukan perkara. Dalam proses mediasi ini didapatkan bahwa pemilik tanah yang masih berumur 23 tahun tersebut tidak tahu menahu akan adanya hukum adat yang mengatur tata cara penjualan tanah di  desa setempat, sehingga dia menjual  tanahnya kepada pihak  lain  yang  telah  menawarkan  harga  yang  tinggi.  Dalam  proses  mediasi  ini  kepala  desa memberi  pemahaman  kepada  pemuda  tersebut  akan  adanya  aturan-aturan  adat  tertentu  yang ada  di  desa  tersebut.  Mediasi  ini  akhirnya  di  akhir  dengan  damai  dimana  tetangganya memiliki  haknya  dan  pemilik  tanah  memberi  hak  kepada  tetangganya.  Sanksi  yang  terjadi disini  pemilik  tanah  tidak  dapat  menjual  harga  tanah  yang  tinggi  seperti  yang  di  tawarkan sebelumnya.
Sengeketa  yang  terjadi  tersebut  diselesaikan  dengan  peradilan  adat  desa.  Tidak  satupun dari  sengketa  tersebut  masuk  kedalam  peradilan  Mahkamah  Syar‟iyah.  Masyarakat  lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui peradilan adat desa karena kurangnya pengetahuan masyarakat  terhadap  cara  melangsungkan  peradilan  di  Mahkamah  Syar‟iyah  dan ketidakinginan  penggugat  melajutkan  gugatannya  dikarenakan  tidak  ingin  maslahnya berlanjut-lanjut yang dapat merusak hubungan.
Di  persengketaan  ini  masyarakat  pada  umumnya  mempunyai  ikatan  yang  erat  dalam bentuk  peradilan  adat.  Masyarakat  saling  percaya  antar  individu  kepada  individu  yang  lain, sehingga  meyakini  segala  urusan  apapun  diselesaikan  pada  peradilan  adatnya  tanpa melakukan penyelesaian sengketa dengan pihak lain. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat  yang  menjadi  pedoman  hidup  meraka  menjadikan  efektifitas  penyelesaian  hukum  di peradilan  adat  menjadi  sangat  tinggi,  sebab  lahirnya  hukum  adat  berdasarkan  taat  cara  yang memang tumbuh dan berkembang, disepakati dan di jadikan pedoman hidup dalam menjalani kehidupan bersama dalam masyarakat.
Hukum adat yang melekat dalam kehidupan masyarakat tetap adanya sanksi bagi mereka yang  melanggar.  Sebagaimana  dalam  norma  hukum  Indonesia  orang  yang  melanggar  akan mendapatkan  hukuman  atas  pelanggarannya.  Sanksi  yang  di  timbulkan  oleh  norma  hukum bersifat  tegas  dan  nyata.  Dalam  sengekta  diatas  sanksi  yang  diberikan  berupa  sanksi psikologis  yang  dilakukan  masyarakat,  dikarenakan  tidak  ada  peraturan  khusus  yang mengatur atas sanksi-sanksinya.
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, M. Anzaikan
Sesuai  dengan  yang  telah    dipaparkan  penyelesaian  sengketa  terhadap  hak syuf`ah kecamatan darussalam diselesaikan dalam peradilan adat desa, dikarenakan masyarakat Aceh merupakan  masyarakat  yang  sangat  menjunjung  tinggi  Syariat,  Adat  dan  mengahrapkan pedamaian.  Masyarakat  juga  tidak  meneyelesiakan  sengektanya  dijalur  formal  karena kurangnya pengetahuan hukum dan anggapan bahwa penyelesaian dalam jalur formal terlalu panjang  dan  berbelit-belit.  Keefektifan  penyelesaian  sengketa  di  kecamatan  Darussalam dirasa  sudah  cukup  efekfif  dengan  pembuktian  belum  adanya  sengeketa  hak syuf`ah yang masuk atau diselesaikan oleh peradilan Mahkamah Syar‟iyah.
Masyarakat  yang  kurang  pemahaman  terhadap  hukum  sering  menolak  untuk  berurusan dengan hukum itu sendiri, masyarakat lebih nayman menyelesaikan perkaranya dalam ruang lingkup dirinya sediri tanpa  campur tangan orang lain.
Dari  hasil  penilitian  yang  penulis  lakukan,  keberlakuan  hak syuf`ah masih  berkembang dan  tidak  sepenuhnya  hilang  dari  anggapan  dan  pemahaman  masyarakat.  Ini  terjadi  karena masih  adanya  masyarakat  yang  peduli  dan  menjaga  lingkungan  untuk  tetap  sama  seperti biasanya.  Penyalesaian  sengketa  melalui  peradilan  adat  desa  juga  termasuk  kedalam kepedulian  masyarakat  terhadap  desa  dan  lingkungannya.  Dari  ini  kita  dapat  melihat keprcayaan  masyarakat  sanagatlah  kuat  sehingga  keberadaan  hak syuf`ah ini  tidak sepenuhnya menghilang.

## C.KESIMPULAN
1. Praktek  jual  beli  tanah  di  Kecamatan  Daru s salam  biasa  dilakukan  dengan  cara melakukan pemberitahuan kepada camat dan kepala desa setempat.. Setalah terjadinya kesepakatan  atas  harga  penjualan  tanah  tersebut.  Kedua  belah  pihak  haruslah mendatangkan  saksi  dan    mereka  pejabat  umum  yang  mengurusi  bidang  pertanahan. Ini  dilakukan  untuk  menghindari  perselisiahan  kepemilikan  dan  kesesuaian  data  di kemudian  hari.  Setiap  peralihan  hak  atas  kepemilikan  tanah  harus  di  buat  akta  yang dibuat  oleh  dab  dihadapan  PPAT.  Ini  dilaksanakan  untuk  jaminan  perlindungan  dan kepastian hukum bagi para pihak. Bisa suatu perjanjian tidak dilaksanakan dihadapan PPAT  maka  perjanjian  tersebut  tetap  sah  akan  tetapi  akta  jual  beli  tidak  dapat didaftarkan atau dibalik nama atas nama pemilik baru di kantor pertanahan.
2. Masyarakat  Kecamatan  Darussalam  Kabupaten  Aceh  Besar  dalam  kehidupan  sehari- hari  tidak  menggunakan  istilah  hak  syufah  melaikan  dengan  istilah  hak  bertetangga yang  maksudunya  sama  dengan  hak  syufah  untuk  memprioritaskan  hak  membeli
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, M. Anzaikan
kepada  3  unsur  dalam  masyarakat  yaitu  tetangga,  saudara  dan  teman  serikat. penerapan yang terjadi pandangan masyarakat terhadap diterapkannya hak syuf`ah ini sangat  bagus  di  terapkan.  Masyarakat  setempat  sangat  terbantu  akan  adanya  hak tersebut karena dapat terhindar dari sengketa yang mungkit terjadi atau ketidak baikan yang terjadi dengan pemilik baru nnti di kemuadian hari.
3. Masyarakat  pada  umumnya  mempunyai  ikanatan  yang  erat  dalam  bentuk  peradilan adat.  Masyarakat  saling  percaya  antar  individu  kepada  individu  yang  lain,  sehingga meyakini segala urusan apapun diselesaikan pada peradilan adatnya tanpa melakukan penyelesaian sengketa dengan pihak lain. Tidak satupun dari sengketa tersebut masuk kedalam  peradilan  Mahkamah  Syar‟iyah.  Masyarakat  lebih  memilih  menyelesaikan sengketa  melalui  peradilan  adat  desa  karena  kurangnya  pengetahuan  masyarakat terhadap  cara  melangsungkan  peradilan  di  Mahkamah  Syar‟iyah  dan  ketidakinginan penggugat melajutkan gugatannya dikarenakan tidak ingin maslahnya berlanjut-lanjut yang dapat merusak hubungan.

## DAFTAR PUSTAKAAN
„Abdul „Azim bin Badawi al Khalafi, Al-Wajiz Pnaduan Fiqh Lengkap , Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007
A.Suriyaman  Mustari  Pide, Hukum  Adat  Dahulu,  Kini  dan  akan  Datang Jakarta  :  Kencana, 2014
Al-Iman al-Buhkari, Terjemahan Shahih Buhkari , Jilid 3Kuala Lumpur: Klang Book Centre, 2005
Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakatra : Rajawali Pers, 2009
Djalinus  Syah, Kamus  Pelajar  Kata  Serapan  Bahasa  Indonesia, Cetakan  1,Jakarta:  Pen Renika Cipta, 1993
Duksi  Ibrahim, Al-Qawa’id  Al-Fiqhiyah  (kaidah-kaidah  fiqih) ,  Cetakan  1  ,  Palembang:  CV. Amanah,2019
Mudrajad Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, Yokyakarta: Erlangga, 2013
Muhammad  Nashiruddin  Al  Albani, Shahih  Sunan  Abu  Daud  Seleksi  Hadist  Shahih  dari Kitab Sunan Abu Daud, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, M. Anzaikan
Sayyiq Sabiq, Fiqh Sunnah, Bandung : PT:Al-ma‟arif, 1988
Soejono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986
Syeihk Albajuri Ibrahim, Al Bajuri , Semarang : Usaha Keluarga, 2007
Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Waadillatuhu , Jilid 6, Damaskus: Gema Insani, 2007