## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

## DILEMA SISTEM MULTIPARTAI
DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA

## Dina Fadiyah
Program Studi Ilmu Pemerintahan – FHISIP Universitas Terbuka
dinafadiyah@ecampus.ut.ac.id
Received: 06 Januari 2022; Revised: 25 Januari 2022; Accepted: 10 Februari 2022; Published: Februari 2022; Available online: Februari 2022

## Abstract
There are several kinds of governance systems in the world such as the presidential and  parliamentary.  Each  system  has  advantages  and  disadvantages  of  government, characteristics,  and  individual  differences.  But  it  also  has  a  system  of  government  which makes  it  a  perfect  indicator,  while  Indonesia  adheres  to  a  presidential  system  and  a multiparty system as well. The problem is when these two systems can not run well because the two systems should not constitute a suitable system.

## Keywords: Multiparty, Presidential, Indonesia

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022

## Pendahuluan
Sistem pemerintahan pada hakikatnya  merupakan  relasi  antara kekuasaan  legislative  dan  kekuasaan eksekutif. Pola relasi kekuasaan pemerintahan  dikenal  dengan  istilah sistem  pemerintahan  parlementer  dan sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem  pemerintahan  presidensial,  focus kekuasaan  terpusat  pada  lembaga eksekutif  (presiden).  Sedangkan  dalam sistem pemerintahan parlementer, pusat kekuasaan  terfokus  pada  lembaga legislative  (parlemen).  Posisi  struktur konstitusi  dua  sistem  ini  secara  politik bersifat diametral.
Perkembangan ketatanegaraan Indonesia  selepas  kemerdekaan  tidak dapat  dijauhkan  dari  beberapa  sifat sistem  presidensial  baik  dalam  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945), Konstitusi  Republik  Indonesia  Serikat (Konstitusi  RIS)  tahun  1949,  Undang- Undang  Dasar  Sementara  Republik Indonesia  (UUDS)  tahun  1950,  dan  UUD 1945  setelah  perubahan.  Kaitannya dengan  karakter  sistem  pemerintahan dalam  UUD  1945,  Sofian  Effendi mengandung  beberapa  ciri  sistem presidensial  dan  sistem  parlementer yang  dikenal  ‘Sistem  Sendiri’  dengan
sifat,  “pemisahan  keku asaan  yang  jelas antara  cabang  legislatif  dan  eksekutif, yang  masing-masing  tidak  boleh  saling menjatuhkan.  Presiden  adalah  eksekutif tunggal  yang  memegang  jabatan  selama lima  tahun  dan  dapat  diperpanjang kembali,  serta  para  menteri  adalah pembantu yang diangkat dan bertanggungjawab  kepada  Presiden, adalah  ciri  dari  sistem  presidensial. Sistem  pemerintahan  khas  Indonesia juga  mengandung  karakteristik  sistem parlementer, diantaranya MPR ditetapkan  sebagai locus  of  power yang memegang supremasi kedaulatan negara tertinggi, seperti halnya Parlemen dalam sistem parlementer.” 1
Menurut  Ismail  Suny,  praktek demokrasi liberal dengan keberadaan 28 partai  politik  (sistem  multipartai)  yang kepentingannya terfragmentasi menyebabkan dominannya Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  daripada pemerintah (eksekutif) sehingga menyebabkan tidak stabilnya
pemerintahan dengan indikasi tujuh kali pergantian  kabinet. 2 Pilihan  system presidensial  ini  telah  ditetapkan  dalam konstitusi  Indonesia.  Sehingga  tidak  ada
1 Sofian  Effendi,  2006, Mencari  Sistem Pemerintahan Negara ,
Makalah, http://sofian.staff.ugm.ac.id/artikel/Mencari- Sistem-Pemerintahan-Negara.pdf . 2 Ismail  Suny,  1986, Pergeseran  Kekuasaan Eksekutif , Aksara Baru, Jakarta, hlm. 239-240.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
pilihan lain bagi Indonesia dalam system ketatatengaraannya.  Namun  semangat demokrasi  turut  mewarnai  pelaksanaan system  presidensial  di  Indonesia,  yaitu semaraknya  partai-partai.  Di  Negara yang  menganut  system  presidensial, terdapat beberapa partai mayoritas saja. Tetapi  tidak  demikian  di  Indonesia. Sehingga  menarik  mengkaji  desain multipartai dalam system presidensialisme di Indonesia.
Berdasarkan
penjelasan pengantar  di  atas  maka  rumusan masalah  dari  tulisan  ini  adalah, “Bagaimanakah  sistem  yang  ideal  untuk sistem multipartai dalam sistem presidensial di Indonesia?”
A. KAJIAN PUSTAKA
1. Presidensial
Sistem pemerintahan presidensial
atau  disebut  juga  dengan  sistem kongresional adalah sistem pemerintahan  dimana  badan  eksekutif dan  legislatif  memiliki  kedudukan  yang independen 3 . Kedua badan tersebut tidak berhubungan  secara  langsung  seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka  dipilih  oleh  rakyat  secara terpisah.  Sistem  presidensial  tidak mengenal  adanya  lembaga  pemegang supremasi  tertinggi.  Presidensial  yaitu
3 ibid . hlm. 271
pertanggungjawaban para mentri kepada departemen  negara,  dalam  sistem  ini ditujukan kepada presiden, oleh karenanya  para  mentri  berlindung  di belakang sayap presiden kendati konstitusi  memberikan  kemungkinan untuk  pihak  legislatif  mendongkel kekeliruan  para  mentri.  Jadi,  dalam sistem ini presiden mempunyai kekuasaan  yang  kuat,  karena  selain sebagai  kepala  negara  juga  sekaligus sebagai  kepala  pemerintahan  yang mengetuai  kabinet.  Oleh  karena  itu, untuk tidak menjurus kepada kediktatoran,  maka  diperlukan checks and  balances antar  lembaga  tinggi negara,  inilah  yang  disebut checking power with power . 4
Sistem pemerintahan presidensial merupakan  sistem  pemerintahan  negara republik  di  mana  kekuasan  eksekutif dipilih  melalui  pemilu  dan  terpisah dengan kekuasan legislatif. Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensial terdiri dari 2 unsur yaitu: 5
1. Presiden  yang  dipilih  rakyat memimpin  pemerintahan  dan
4 Inu Kencana Syafiie. Ilmu Politik . 1997. (Jakarta: Rineka Cipta). Hlm. 87-90
5 Sistem  Presidensial  (Komparasi  Sistem Pemerintahan  Indonesia  Pasca  Amandemen  UUD 1945  dan  Sistem  Pemerintahan  Republik  Islam Iran) http://digilib.uin- suka.ac.id/2493/1/BAB%20I.%20VI.pdf ,  diakses pada tanggal 28 Maret 2014 pukul 19:28 WIB

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
2. Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang  tetap,  tidak  bisa  saling menjatuhkan. Dalam karakteristik politik presidensialisme, basis legistimasi presiden  bersumber  dari  rakyat,  bukan dari  parlemen,  seperti  halnya  dalam sistem  parlementer.  Karena  itu,  sistem pemenrintahan  presidensial  ditandai dengan  penerapan  sistem  pemilihan presiden  dan  wakil  presiden  secara langsung  oleh  rakyat  dengan  masa jabatan  yang  tetap  ( fix  term ).  Implikasi legitimasi politik presiden yang
bersumber dari rakyat melalui pemilihan secara  langsung  adalah  presiden  tidak bertanggungjawab kepada lembaga parlemen, seperti halnya sistem parlementer, melainkan langsung bertanggungjawab kepada rakyat.
Giovanni  Sartori  menjelaskan karakter  system  presidensial  yang diwujudkan  dengan  sistem  politik  jika dan  hanya  jika  presidennya:  (1)  dipilih oleh pemilu rakyat; (2) tidak bisa dicabut atau dihapuskan oleh pemungutan suara di  parlemen,  selama  dalam  masa jabatannya; dan (3) memimpin pemerintah yang dipilih dan diangkatnya
sendiri. 6 Sedangkan  Douglas  V.  Verney secara  mendalam  memformulasikan  ciri sistem  presidensial  sebagai  antitesis sistem  parlementer  dalam  karyanya The Analysis  of  Political  System .  Dia mencirikan sistem presidensial yaitu 7 :
1) Majelis  tetap  berfungsi  sebagai majelis saja maksudnya parlemen dengan  yurisdiksi  yang  ketat berfungsi  sebagai  legislatif  di samping eksekutif dan yudikatif;
2) Eksekutif  tidak  dibagi;  yang dipilih  oleh  akyat  untuk  masa jabatan tertentu pada saat parlemen dipilih;
3) Kepala pemerintahan adalah kepala negara;
4) Presiden mengangkat kepala departemen  yang  merupakan bawahannya;
5) Presiden adalah eksekutif tunggal;
6) Anggota  parlemen  tidak  boleh menduduki jabatan pemerintahan dan sebaliknya;
7) Eksekutif  bertanggung  jawab kepada konstitusi;
6 Giovanni Sartori, 1997, Comparative Constitutional Engineering ..., Op. Cit. ,, hlm. 84.
7 Douglas  V.  Verney,  1992, Parliamentary
Government... , Op. Cit. , hlm. 32-40.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
8) Presiden tidak dapat
membubarkan  atau  memaksa parlemen; 9) Parlemen  berkedudukan  lebih tinggi dari bagian-bagian
pemerintahan  lain  dan  tidak  ada peleburan  bagian  eksekutif  dan legislstif  seperti  dalam  sebuah parlemen;
10) Eksekutif  bertanggung  jawab langsung kepada para pemilih;
11) Tidak ada fokus kekuasaan dalam
sistem politik.
Arendt  Lijphart  juga  memberikan pendapat  terkait  sistem  presidensial dengan  mengkarakterkan  menjadi  tiga hal  yaitu:  (1)  eksekutif  yang  dijalankan oleh  satu  orang,  bukan  gabungan;  (2) eksekutif  yang  dipilih  langsung  oleh rakyat;  dan  (3)  masa  jabatan  tertentu yang  tidak  bisa  dicabut  oleh  sebuah pemungutan suara diparlemen. 8
Sedangkan  Rod  Hague  menjelaskan sistem  presidensial  mempunyai  definisi: (1)  adanya  pemilu  untuk  memilih Presiden  untuk  memberikan  legitimasi;
(2)  presiden  mempunyai  masa  jabatan tertentu  dan  tidak  bisa  dijatuhkan  oleh
8 Arendt Litjphart, 1999, Patterns of Democracy : Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries , Yale University Press, New Haven and London, hlm. 116-142.
lembaga  negara  manapun;  (3)  presiden membentuk pemerintahan dan mengangkat menteri dalam
pemerintahannya.
Beberapa  pendapat  di  atas dirangkum  Jimly  Asshiddiqie  dalam pemikirannya terhadap sistem presidensial  dengan  menyebutkan  ciri- ciri 9 :
1) Presiden  dan  Wakil  Presiden mempunyai masa jabatan tertentu;
2) Presiden dan wakil Presiden tidak bertanggung  jawab  pada  lembaga
politik tertentu yang biasa dikenal sebagai parlemen melainkan langsung bertanggung jawab kepada  rakyat,  dan  hanya  dapat diberhentikan dengan alasan pelanggaran hukum;
3) Presiden dan Wakil dipilih rakyat secara  langsung  ataupun  melalui mekanisme  perantara  tertentu yang  tidak  bersifat  perwakilan permanen  sebagaimana  hakekat lembaga parlemen;
4) Presiden  tidak  tunduk  pada parlemen, tidak dapat
9 Jimly  Asshiddiqie,  2006, Konstitusi  ... , Op.  Cit. , hlm. 205-206.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
membubarkan  parlemen,  dan sebaliknya  parlemen  juga  tidak dapat  menjatuhkan  Presiden  dan membubarkan kabinet;
5) Tidak  ada  pembedaan  antara fungsi  kepala  negara  dan  kepala pemerintahan;
6) Tanggung  jawab  pemerintahan berada  di  pundak  Presiden  dan oleh karenanya berwenang membentuk pemerintahan. Presiden dalam presidensialisme bertanggungjawab  langsung  kepada rakyat  karena  basis  legitimasi  presiden berasal  dari  rakyat  melalui  pemilihan secara  langsung  dengan  masa  jabatan tetap.  Konsekuensi  masa  jabatan  yang bersifat  tetap  adalah  presiden  yang dipilih  secara  langsung  tidak  mudah dijatuhkan  oleh  parlemen  (lembaga legislatif). 10 Institusi  parlemen  dalam sistem  presidensial  juga  bersifat  tetap, sehingga tidak dapat dibubarkan presiden. Konsekuensinya proses pemakzulan presiden dan wakil presiden
10 Arend  Lijphart.  1984. Democracies:  Pattern  of Majoritarian  and  Consensus  Government  in Twenty-One  Democracies ,  (New  Haven  and London: Yale University Press), hlm. 72
dari  jabatannya  hanya  bisa  dilakukan melalui proses peradilan. 11

## 2. Sistem Multipartai
Partai politik mempunyai peranan untuk  merumuskan  dan  menyalurkan berbagai  ragam  pendapat,  aspirasi, maupun  kepentingan  yang  ada  di  dalam masyarakat  kepada  pihak  penguasa. Kemajemukan masyarakat karena perbedaan  kultur  budaya  maupun ideologi  berefek  pada  kepentingan masyarakat  yang  beraneka  ragam sehingga berpengaruh terhadap penyalurannya  melalui  partai  politik.
Pemikiran tersebut di atas mengindikasikan  bahwa  partai  politik mempunyai  kedudukan  yang  penting dalam  demokrasi  untuk  menyampikan kepentingan  masyarakat  karena  dapat menjadi  perantara  yang  besar  untuk menghubungkan  kekuatan  dan  ideologi sosial  dengan  lembaga  pemerintahan yang resmi dikaitkan dengan aksi politik di dalam masyarakat yang lebih luas.
Dimulai  dengan  dikeluarkannya Maklumat  Wakil  Presiden  Nomor  X tertanggal  3  November  1945,  tentang anjuran kepada rakyat untuk
11 Arend  Lijphart.  1995. Sistem  Pemerintahan Parlementer  dan  Presidensial ,  (PT.  Raja  Grafindo Persada), hlm. 4-6

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
membentuk  partai-partai  politik,  yang isinya berbunyi sebagai berikut 12 :
Berhubung  dengan  usul  Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat kepada
Pemerintah,  supaya  diberikan kesempatan kepada rakyat seluas- luasnya  untuk  mendirikan  partai- partai  politik,  dengan  restriksi bahwa  partai-partai  politik  itu hendaknya
memperkuat perjuangan kita mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat, Pemerintah menegaskan pendiriannya  yang  telah  diambil beberapa waktu yang lalu, bahwa:
1. Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai
politik karena dengan
adanya  partai-partai  itulah dapat  dipimpin  ke  jalan yang  teratur  segala  aliran paham  yang  ada  dalam masyarakat.
2. Pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun, sebelum dilangsungkannya
12 Maklumat Wakil President Nomor X tertanggal 3  Nopember  1945  (Berita  Republik  Indonesia Tahun I Nomor 1).
pemilihan  anggota  Badan- badan  Perwakilan  Rakyat pada bulan Januari 1946.
Maklumat  tersebut  memberikan andil  yang  cukup  signifikan  dalam tonggak  sejarah  politik  di  Indonesia, karena  setelah  keluarnya  Maklumat tersebut  setidaknya  lahir  10  partai politik  yang  secara  tidak  langsung mendorong sistem kepartaian
multipartai mulai diterapkan di Indonesia. Berlangsungnya sistem
multipartai dalam sistem politik di suatu Negara  diidentifikasi  dengan  eksisnya partai  politik  dengan  kuantitasnya  lebih dari  dua  yang  dibangun  melalui  pemilu dengan  kompetisi  secara  demokratis. Arendt  Lijphart  menambahkan  “ systems with more than two-and-a-half significant parties  are  multiparty  systems,  and  these can be subdivided further into multiparty systems  with  and  without  a  dominant party ”. Sistem multipartai selain berkembang  dengan  dukungan  sistem pemilu  yang  proporsional,  dipengaruhi secara mutlak oleh tingkat kemajemukan masyarakat yang tinggi karena keberagaman  suku,  agama,  ras,  kultur budaya,  dan  ideologi.  Sistem  ini  akan lahir  apabila  golongan-golongan  dalam masyarakat  cenderung  menyalurkan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
loyalitas  mereka  ke  organisasi  yang sesuai  dengan  ikatan  primordialnya daripada  bergabung  dengan  kelompok- kelompok lain yang berbeda orientasinya.
Ukuran kuantitas sistem multipartai  tidak  dihitung  dari  jumlah partai  politik  yang  diregistrasi  oleh pemerintah  maupun  yang  ikut  serta dalam  pemilu,  melainkan  partai-partai politik  yang  mempunyai  pengaruh terhadap  jalannya  pemerintahan.  Hal tersebut  berefek  pada  lembaga  legislatif dengan terfraksionalisasi kepentingan di antara  partai-partai  politik  sehingga berpotensi menyebabkan instabilitas dan ketidakefektifan  pemerintahan. 13 Gejala instabilitas  tersebut  muncul  karena sulitnya partai politik untuk mendapatkan  kursi  mayoritas absolut  di lembaga  legislatif  untuk  mendukung pemerintah (eksekutif).
Ketidakstabilan  tersebut  menjadi realitas selain dihadapkan pada kegagalan  pemerintah  (eksekutif)  untuk mengalang  dukungan  pemerintahannya melalui  koalisi  partai-partai  politik  di lembaga  legislatif,  juga  disebabkan rapuhnya koalisi pendukung pemerintah (eksekutif)  karena  fenomena divergent interests di  antara  partai  politik  yang
13 Doglas W. Ray, 1971, The Political Consequences of  Electoral  Laws ,  Yale  University  Press,  New Haven & London, 149, 174-176.
tergabung  dalam  koalisi  tersebut. Sulitnya  melembagakan  pola  oposisi yang  kuat  di  dalam  lembaga  legislatif yang disebabkan terpencarnya kepentingan  partai-partai  politik  dan juga  fenomena divergent  interests turut serta dalam menyebabkan ketidakefektifan  pemerintahan.  Konflik antara  eksekutif  dan  legislatif  yang berkepanjangan  yang  berujung  pada jatuhnya kabinet maupun dimakzulkannya chief of executive (dalam sistem  presidensial)  menjadi  resiko nyata  efek  sistem  multipartai  terhadap efektifitas pemerintahan. Dengan menghubungkannya dengan negara yang baru  menjalani  transisi  demokrasi seiring berkembangnya sistem multipartai,  Samuel  P.  Huntington berpendapat  bahwa  negara-negara  yang sedang  menjalani  modernisasi  dengan sistem  banyak  partai  jauh  lebih  tidak stabil  dan  mudah  mengundang  campur tangan  militer  daripada  negara-negara yang  sedang  berkembang  dengan  satu partai  yang  dominan  atau  dengan  dua partai.

## B. PEMBAHASAN
Desain  Multipartai  dalam  Sistem Presidensial
Dari faktor keberagaman kebudayaan  di  Indonesia,  tidak  dapat dipungkiri  bahwa  Indonesia  memang

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
seharusnya  mempunyai  banyak  partai sebagai tempat untuk mewadahi aspirasi kebegaraman  dan  dari  sisi  pendekatan teoritis  juga  sangat  jelas  menerangkan bahwa  keniscayaan  sistem  multipartai tidak  dapat  disangkal  harus  diterapkan Indonesia untuk mewadahi keberagaman tersebut.  Dari  faktor  sejarah  pun menceritakan  bahwa  sejak  dahulu memang  desain  sistem  multipartai menjadi  pilihan  untuk  diterapkan  di Indonesia  untuk  mewadahi  fraksi-fraksi yang muncul.
Kondisi politik akan menjadi lebih baik  dan  stabil  apabila  desain  institusi politik diperbaiki, sehingga pemerintahan  dapat  berjalan  efektif  dan otomatis demokrasi juga akan lebih baik dan  bermanfaat  untuk  rakyat.  Menurut penulis,  ada  dua  tawaran  alternative untuk  penataan  ulang sistem  politik  dan pemerintahan  presidensialisme  yang setengah-setengah  seperti  saat  ini, menjadi  pemerintahan  yang  efektif  dan stabil.  Tawaran  yang  pertama  adalah berpindah  ke  sistem  parlementer (parlementarisme)  karena  multipartai sebenernya memang lebih cocok
dikombinasikan dengan parlementarisme.  Alternative  pilihan berubah ke sistem parlementer (parlementarisme)
pun
tidak sepenuhnya  tidak  beresiko  karena  akan
menguras  energy  politik yang  jauh  lebih besar dalam proses perubahannya. Selain itu,  pengalaman  traumatis  pernah dialami  Indonesia  pada  era  demokrasi parlementer,  ketika  itu  perpolitikan Indonesia  diwarnai  konflik  antar  partai politik yang berdampak negative terhadap  stabilitas  pemerintahan  serta jatuh  bangunnya  kabinet.  Oleh  karena itu,  amandemen  konstitus  adalah  jalan utama untuk menuju alternative ini. 14
Tawaran  yang  kedua  adalah merancang presidensialisme yang efektif dan  stabil  dengan  penguatan  dan pemurnian  presidensialisme  melalui penataan  ulang  konstitusi  dan  desain institusi  politik  dengan  instrument amandemen  konstitusi  dan  rekayasa institusional  melalui  revisi  peundangan. Presidensialisme idealnya dikombinasikan dengan multipartai sederhana atau bahkan sistem dwipartai, bukan multipartai ekstrem yang jumlahnya sangat banyak seperti saat ini. Karena jumlah partai politik yang terlalu banyak merupakan factor utama penyebab tidak efektifnya sistem pemerintah disamping factor penyumbang lainnya. Terlalu
ekstremnya  jumlah  partai  politik  yang ikut  dalam  pemilu  maupun  yang  ada  di
14 Hanta  Yuda  AR.  2010. Presidensialisme Setengan Hat i. (Jakarta: Kompas Gramedia), hlm.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
parlemen  menyebabkan  koalisi  yang dibangun  semakin  cair  dan  rapuh. Tawaran  ini  relative  lebih  rasional  dan moderat karena masih mempertahankan presidensialisme  dan  multipartisme, namun multipartai ekstrem perlu segera didorong menjadi multipartai sederhana. Multipartai  sederhana  ini  selanjutya perlu  direkayasa  secara  konstitusional menajdi  sistem  “dwipartai”  diparlemen, yaitu  kedua  kekuatan  politk  besar, koalisis  pendukung  pemerintah  dan koalisi  oposisi  yang  permanen  di parlemen.  Penyederhanaan  diparlemen ini  tidak  mesti  menjadi  dua  partai  saja, tetapi  substansinya  adalah  hanya  ada dua kekuatan politik di parlemen yang di ikat  secara  permanen.  Arahnya  untuk menyederhanakan  polarisasi  kekuatan politik  di  parlemen  agar  proses  politik lebih efisien.
Berkaitan  dengan  itu,  ada  tiga desain  politik  yang  perlu  penataan kembali  yaitu  desain  pemilu,  desain institusi  parlemen  dan  desain  intitusi kepresidenan.  Desain  pemilu  dirancang untuk mnedorong penyederhanaan jumlah  partai  politik  di  parlemen sekaligus  untuk  mendukung  penguatan sistem pemerintahan presidensial.
Desain  institusi  parlemen  diarahkan untuk menyederhanakan polarisasi kekuatan  politik  di  parlemen,  seperti
jumlah  fraksi  dan  efektivitas  koalisi  di parlemen  agar  proses-proses  politik  di parlemen  menjadi  lebih  sederhana  dan efisien  dalam  ruang  fungsi  checks  and balance yang proporsional untuk menghindari  terlalu  kuatnya  lembaga legislative  ( legislative  heavy ).  Desain institusi kepresidenan (lembaga
kepresidenan) diarahkan untuk memperkuat  posisi  politik  presiden dihadapan  parlemen,  sekaligus  untuk menghindari  terlalu  kuatnya  posisi presiden ( executive heavy ). Selain itu juga diarahkan  agar  soliditas  di  internal kabinet  dan  pemerinntahan  dalam berjalan efektif.

## KESIMPULAN
Penerapan sistem presidensialisme  dalam  konteks  multi partai cenderung memunculkan intervensi  partai  politik  terhadap presiden  dan  sebaliknya  presiden cenderung  mengakomodasi  kepentingan partai politik dalam penyusunan kabinet. Pembentukan  kabinet  yang  semula merupakan  hak  prerogratif  presiden, namun  dalam  praktiknya  Presiden  SBY melakukan  sikap  kompromis  dengan melibatkan  elit-elit  partai  politik  dalam penyusunan  kabinet.  Implikasi  dari  pola intervensi dan akomodasi ini menyebabkan  model  koalisi  pendukung pemerintah  yang  terbangun  adalah

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
koalisi  yang  rapuh.  Kerapuhan  ikatan koalisi  disebabkan  partai  politik  dalam sistem multi partai pada umumnya tidak memiliki kedekatan secara ideologis dan komposisi  partai  politik  yang  berkoalisi cenderung berubah-ubah.
Sistem presidensial yang
dipadukan  dengan  sistem  multipartai juga cenderung akan melahirkan disharmonisasi  hubungan  presiden  dan parlemen, karena presiden sulit mendapatkan  dukungan  mayoritas  di parlemen.  Kondisi  itu  dapat  berakhir pada  kebuntuan  hubungan  antara eksekutif  dan  legislatif  yang  akan menyebabkan  pemerintahan  berjalan tidak efektif. Disharmonisasi ini memungkinkan  berujung  pada  ancaman pemakzulan presiden secara politis.
Implikasi  lainnya  juga  adalah terhadap  struktur  kekuasaan  presiden secara  eksternal  tereduksinya  hak prerogratif  yang  dimiliki  presiden  dari partai  minoritas.  Presiden  menjadi minoritas  dalam  hubungannya  dengan parlemen  disebabkan  presiden  yang terpilih  merupakan  presiden  yang didukung  kekuatan  politik  minoritas  di parlemen.  Lemahnya  posisi  politik presiden  terhadap  parlemen  akan memengaruhi ketidakstabilan pemerintahan.  Karena  itu,  partai  politik dan  presiden  mutlak  mengandalkan
koalisi  agar  dapat  meraih  suara mayoritas  untuk  menjamin  stabilitas pemerintahan.  Kabinet  koalisi  akan berkarakteristik presidensialisme kompromis  setelah  tereduksinya  hak prerogratif presiden.
Konsekuensi dari komposisi kabinet  koalisi  akan  menimbulkan dualisme  loyalitas  menteri  yang  berasal dari  partai  politik.  Menteri  asal  partai akan  mengalami  konflik  kepentingan, antara  jabatannya  di  kabinet  dan jabatannya  sebagai  pengurus  partai. Dualisme  tersebut  semakin  nyata manakala  menteri  yang  duduk  dalam kabinet  juga  menjadi  pengurus  elit (ketua umum atau sekjen) sebuah partai politik.
Proses  pencalonan  presiden  dan wakil  presiden  dalam  sistem  ini  pada umumnya juga merupakan paket koalisi. Persoalan koalisi akan menjadi permasalan  ketika  wakil  presiden  justru berasal  dari  partai  lebih  besar  daripada presiden,  sedangkan  presiden  ternyata hanya dicalonkan dari partai minoritas di parlemen.  Fenomena  ini  memungkinkan pengaruh  wakil  presiden  melebihi presiden. Akibatnya disharmonisasi hubungan  presiden  dan  wakil  presiden yang dapat berujung terjadinya dualisme kepemimpinan secara terselubung.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022

## Daftar Pustaka
Suny, Ismail. 1986, Pergeseran
Kekuasaan  Eksekutif ,  Aksara  Baru,
Jakarta
Efriza. Ilmu  Politik  Dari  Ilmu  Politik
Sampai  Sistem  Pemerintahan. 2008.
(Bandung: Alfabeta)
Litjphart,  Arendt.  1999, Patterns  of Democracy : Government Forms and
Performance in Thirty-Six Countries ,
(New  Haven  and  London:  Yale
University Press)
Mahfud  M.D,  Moh.  1993, Dasar  dan
Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia ,
(Yogyakarta: UII Press)
Misiroglu, Gina. 2003, The Handy Politics Answer Book , (Detroit: Visible Ink)
Kencana,  Inu  Syafiie. Ilmu  Politik .  1997.
(Jakarta: Rineka Cipta)
Lijphart,  Arendt.  1984. Democracies: Pattern of Majoritarian and Consensus  Government  in  Twenty-
One  Democracies ,  (New  Haven  and
London: Yale University Press)
Lijphart, Arendt. 1995. Sistem
Pemerintahan  Parlementer  dan Presidensial ,  (PT.  Raja  Grafindo
Persada)
W.  Ray,  Doglas.  1971, The  Political
Consequences of Electoral Laws , Yale
University  Press,  New  Haven  & London, 149
Yuda,  Hanta  AR.  2010. Presidensialisme Setengah  Hati ,  (Jakarta:  Kompas

## Gramedia)
Sistem  Presidensial  (Komparasi  Sistem
Pemerintahan Indonesia Pasca
Amandemen  UUD  1945  dan  Sistem Pemerintahan  Republik  Islam  Iran) http://digilib.uin- suka.ac.id/2493/1/BAB%20I.%20V I.pdf ,