## Sigma: Journal of Economic and Business
Vol. 1 (2), July 2018, pp. 44 – 51 ISSN 2599-2007 (Print), ISSN 2614-140X (Online) Journal hompage http://journal.stie-66.ac.id/index.php/sigmajeb
Peran Good Goverment Governance Sebagai Mediasi Pengaruh Kapasitas Manajemen Terhadap Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Adriawan Toasa 1 , Dedy Takdir Syaifuddin 2 , Suprapti 3
1, 3 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari, Kendari, Indonesia
2 Universitas Halu Oleo, Kendari,  Indonesia
Article History:
Received July 1 st , 2018 Accepted July 18 th , 2018
Published July 20 th , 2018
Keyword:
Capacity Management;
Good governance;
Performance Parliament
Secretariat.
Paper type: Research Paper
Abstract: The purpose of this study is to investigate and study the role of  Good  governance  as  a  mediating influence  on  the  performance of the management capacity of the Secretariat of the Southeast Sulawesi Provincial Parliament. The population in this study is the whole civil servants Southeast Sulawesi Provincial Parliament Secretariat with a sample  of  101  people.  The  analytical  method  used  is  the  analysis  of Structural  Equation  Modeling  (SEM).The  results  showed  that  the management  capacity variable positive  and  significant  impact  on  the Good  Governance.  On  the  other  hand  for  a  variable  capacity management  but not  significant  positive effect  on  the  performance  of Parliament  Secretariat  of  Southeast  Sulawesi  province,  Variable Good governance positive and significant effect on the performance of Southeast  Sulawesi  Provincial  Parliament  Secretariat.  Therefore discovered  the  role  of  Good  governance  as  a  mediating  variable between  management  capacity  on  the  performance  of  Southeast Sulawesi Provincial Parliament Secretariat.
Copyright © 2018 Sigma: Journal of Economic and Business. All rights reserved
How to cite (APA Style):
Toasa, A., Syaifuddin, DT., Suprapti. Peran Good Goverment Governance Sebagai Mediasi Pengaruh Kapasitas Manajemen Terhadap Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Sigma: Journal of Economic and Business, 1(2).
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 1 (2), July 2018 pp. 44 - 51

## PENDAHULUAN
Dalam perkembangan penyelenggaraan manajemen  pemerintahan,  terminologi  kinerja menjadi  bagian  dalam  tahapan  penyelenggaraan tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Dengan bergulirnya  reformasi  manajemen  pemerintahan antara  lain  ditandai  dengan  terbitnya  Inpres No.7/1999  tentang  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), UU paket keuangan negara (UU No.17/2003, UU No.1/2004 dan   UU No.15/2004). Kemudian diikuti UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  yang menunjukkan usaha
pemerintah untuk memperbaiki sistem pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Undang-undang  No.  32 tahun  2004  tentang Pemerintah  Daerah  dan  Undang-undang  No.  33 tahun  2004  tentang  perimbangan  keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan  memperhatikan  beberapa  hal:  anggaran, pengendalian  akuntansi,  dan  sistem  pelaporan.
Pengelolaan
Pemerintah Daerah yang berakuntabilitas,  tidak  bisa  lepas  dari  anggaran Pemerintah  Daerah.  Hal  ini  sesuai  dengan pendapat Mardiasmo (2004: 21) yang mengatakan wujud  dari  penyelenggaraan  otonomi      daerah adalah  pemanfaatan  sumber  daya  yang  dilakukan secara  ekonomis,  efisien,  efektif,  adil  dan  merata untuk mencapai akuntabilitas publik.
Akuntabilitas  publik  adalah  pemberian informasi  dan  pengungkapan  atas  aktivitas  dan kinerjanya kepada
pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan informasi dan pengungkapan  tersebut,  baik  Pemerintah  Pusat maupun Pemerintah Daerah harus mau dan mampu menjadi  subjek  pemberi  informasi  atas  aktivitas kinerjanya  yang diperlukan  secara akurat, relevan, tepat  waktu,  konsisten  dan  dapat  dipercaya. Pemberian informasi dan pengungkapan ini adalah dalam  rangka  pemenuhan  hak-hak  masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan  aspirasi  dan  pendapatnya,  hak  diberi penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban (Ayodele, 2011).
Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan  memperhatikan  beberapa  hal:  anggaran, pengendalian  akuntansi,  dan  sistem  pelaporan. Mardiasmo (2004:  63) mengatakan bahwa anggaran  berfungsi  sebagai;  (1)  alat  perencanaan, (2) alat pengendalian, (3) alat kebijakan fiskal, (4) alat politik, (5) alat koordinasi dan komunikasi, (6) alat  penilaian  kinerja,  (7)  dan  alat  motivasi. Anggaran  diperlukan  dalam  pengelolaan  sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja
yang  diharapakan  oleh  masyarakat  dan  untuk menciptakan good governance terhadap masyarakat (Carlos, 2001). Anggaran  merupakan  alat  untuk  mencegah informasi  asimetri  dan  perilaku  disfungsional  dari Pemerintah  Daerah  serta  merupakan  proses akuntabilitas publik. Akuntabilitas melalui anggaran  meliputi  penyusunan  anggaran  sampai dengan  pelaporan anggaran.  Hal  ini menyebabkan penelitian  di  bidang  anggaran  pada  Pemerintah Daerah  menjadi  relevan  dan  penting  (Dwiyanto, 2006).
Melalui  reformasi  anggaran  yang  sudah dilakukan  oleh  pemerintah,  diharapkan  terjadi perubahan struktur anggaran dan perubahan proses penyusunan  APBD  sehingga  dapat  menciptakan transparansi  dan    meningkatkan  akuntabilitas publik  (Seyoum      dan  Manyak,  2009).  Dalam Undang-undang  No.  17  tahun  2003  disebutkan bahwa masalah yang tidak kalah pentingnya dalam upaya  memperbaiki  proses  penganggaran  adalah penerapan  anggaran  berbasis  kinerja.  Sementara itu  bagi  Pemerintah  Daerah,  ketentuan  penerapan anggaran  berbasis  kinerja  telah  dinyatakan  dalam Permendagri  No.  13  tahun  2006  dan  diubah  lagi dengan  Permendagri  No.  59  tahun  2007  tentang pedoman  pengelolaan  keuangan  daerah.  Di  dalam peraturan  ini  disebutkan  tentang  penyusunan Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Satuan  Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Dengan disusunnya  RKA-SKPD  berarti  telah  terpenuhi kebutuhan  tentang  anggaran  berbasis  kinerja  dan terciptanya  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik. Anggaran berbasis kinerja menuntut adanya output yang  optimal  atau  pengeluaran  yang  dialokasikan sehingga  setiap  pengeluaran  harus  berorientasi atau bersifat ekonomis, efisien dan efektif.
Melalui  penetapan  sistem  penganggaran berbasis  kinerja  tersebut,  instansi  dituntut  untuk membuat  standar  kinerja  pada  setiap  anggaran kegiatan sehingga jelas  tindakan  apa  yang  akan dilakukan,   berapa   biaya    yang   dibutuhkan,   dan berupa  hasil  yang  diperoleh.  Klasifikasi  anggaran yang  dirinci  mulai  dari  sasaran  strategis  sampai pada  jenis  belanja  dari  masing-masing  program/ kegiatan  memudahkan  dilakukan  evaluasi  kinerja. Dengan  demikian,  diharapkan  penyusunan  dan pengalokasian  anggaran  dapat  lebih  disesuaikan dengan  skala  prioritas  dan  preferensi  daerah  yang bersangkutan  kepada  Sekretariat  DPRD  Prov. Sultra.
Mewujudkan  good    governance  dalam praktik    pemerintahan  sehari-hari  tentu  bukan  hal yang  mudah.  Disamping  komitmen  yang  kuat pemerintah  perlu  mengambil  dan  menggunakan strategi  yang  tepat  (Joshua  dan  Biekpe,  2007)  . Luasnya  cakupan,  kompleksitas  masalah  serta keterbatasan sumber daya dan kapasitas pemerintah  mengharuskan  pemerintah  mengambil
46 Toasa, et al. / Peran Good Goverment Governance Sebagai Mediasi Pengaru......
pilihan yang strategis untuk pengembangan praktik good governance (Morita dan Zaelke, 2007) Pemerintahan  yang  baik  hanya  akan tercapai  di  daerah,  kalau  pemerintahan  pusat membuat  rambu-rambu  di  tingkat  pusat  yang  bisa menekan  pemerintahan  daerah  untuk  melakukan perubahan. Contohnya masyarakat bisa berpartisipasi  kalau  ada  aturan  atau  perda  yang mengatur  partisipasi.  Tapi,  perda  itu  bisa terbentuk kalau pemerintah pusat  membuat  aturan yang    mewajibkan  pemerintah  daerah  membuat perda  yang  memberikan  akses  kepada  masyarakat untuk  berpartisipasi.  Jadi  harus  ada  intervensi pemerintah  pusat  itu  melalui  perundangan  yang mewajibkan pemerintah daerah melakukan sejumlah  hal  dalam  rangka    menerapkan    tata kelola    pemerintahan    yang    baik  (Parker  dan Serrano  (2000).    Itu    akan    sangat  membantu terciptanya good governance.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  101 Tahun  2000  prinsip-prinsip  kepemerintahan  yang baik terdiri dari:
a.  Profesionalitas,   meningkatkan   kemampuan dan      moral      penyelenggara  pemerintahan agar  mampu  memberi  pelayanan  yang mudah,  cepat,  tepat  dengan  biaya  yang terjangkau.
b.  Akuntabilitas,  meningkatkan  akuntabilitas para  pengambil  keputusan  dalam  segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
c.  Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat    melalui    penyediaan    informasi dan    menjamin    kemudahan    didalam memperoleh  informasi  yang  akurat  dan memadai.
d.  Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan  publik  yang  mencakup prosedur yang  baik,  kejelasan  tarif,  kepastian  waktu, kemudahan  akses,  kelengkapan  sarana  dan prasarana  serta  pelayanan  yang  ramah  dan disiplin.
e.  Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap warga  untuk  mempergunakan  hak  dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan  keputusan  yang  menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
f.  Efisiensi    dan    Efektifitas,    menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat    dengan    menggunakan    sumber daya    yang    tersedia    secara  optimal  dan bertanggung jawab.
g.  Supremasi  hukum  dan  dapat  diterima  oleh seluruh  masyarakat,  mewujudkan  adanya penegakkan  hukum  yang  adil  bagi  semua
pihak  tanpa  pengecualian, menjunjung  tinggi HAM  dan  memperhatikan  nilai-nilai  yang hidup dalam masyarakat.
Permasalahan  yang  sering  dihadapi  oleh organisasi  sektor  publik  seperti  Sekretariat  DPRD Prov.  Sultra  adalah  terjadi  keterputusan  antara perencanaan, anggaran, dan pelaksanaan dilapangan. Idealnya terdapat kejelasan mata rantai mulai  visi,  misi,  tujuan,  kebijakan,  strategi  yang diterapkan dengan program kegiatan, dan anggaran yang  diajukan.  Namun  seringkali  yang  terjadi ketika  tahap  pengajuan  usulan  program,  kegiatan, dan  anggaran  masing-masing  bagian  atau  sub bagiana  sudah  lupa  dengan  visi,  misi,  tujuan, kebijakan, dan strategi. Mereka lebih sibuk dengan upaya    menaikan    anggaran  untuk  unit    kerjanya. Dokumen  perencanaan  sebagai  acuan  seperti RPJP,  RPJM,  atau  Renja  kadang  hanya  disimpan dalam  lemari.  Kondisi  seperti  ini  menyebabkan tidak  tercapainya  tata  kelola  pemerintahan  yang baik  seperti    in-efisiensi,  pemborosan,  dan ketidakefektivan  pembangunan  di  Pemerintah Daerah.
Studi empirik tentang kapasitas manajemen, tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  dan  kinerja Sekretariat  DPRD  Prov.  Sultra  belum  dilakukan khususnya dalam tataran Indonesia. Beberapa studi empirik yang mengkaji hal tersebut antara lain:
Yung, et  al .  (2011)  dalam  studinya menemukan  bahwa  dua  penilaian  pengetahuan kapasitas  manajemen,  akuisisi  dan  diseminasi, serta  faktor  komunikasi  interaksi  sosial  positif terkait  dengan  kinerja  organisasi.  Dan  interaksi sosial  memiliki  pelengkap  atau  sinergis  efek interaksi dengan pengetahuan kapasitas manajemen  pada  kinerja  organisasi.  Implikasi praktisnya  adalah  mengingat  kebutuhan  untuk penggunaan  kapasitas  manajemen  merupakan bagian  untuk  meningkatkan  hasil  organisasi, olehnya itu perlu menyadari bahwa interaksi sosial akan  memoderasi  hubungan  antara  kapasitas manajemen dan kinerja organisasi.
Keterbatasannya adalah pengetahuan kapasitas  manajemen  merupakan  bagian  kritis kinerja  organisasi.  Sudut  pandang  yang  diusulkan dalam  penelitian  ini  menyoroti  krusial  pentingnya peran  moderasi  interaksi  sosial  ketika  memeriksa efek kapasitas manajemen pada kinerja organisasi.
Dalam hubungannya dengan kinerja, peningkatan  kinerja  instansi  Sekretariat  DPRD Prov. Sultra tidak dapat terwujud apabila tidak ada pengelolaan  atau  manajemen  yang  baik,  yang dapat mendorong upaya instansi untuk meningkatkan  kinerja.  Kapasitas  manajemen berfungsi untuk meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah (Propper dan Wilson : 2003).
Peningkatan  kinerja  dapat  dinilai  dengan pengukuran  kinerja.  Behn  (2003)  mengemukakan bahwa  setiap  orang  dapat  mengukur  kinerjanya.
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 1 (2), July 2018 pp. 44 - 51
Pengukuran  kinerja  menjadi  penting  karena  setiap tujuan  yang  berbeda  memerlukan  ukuran  kinerja yang  berbeda.  Kloot  (1999)  mengindikasikan bahwa  ukuran  kinerja  dirancang  untuk  mengukur tingkat  tujuan  yang  telah  dicapai,  kepuasan komunitas, kinerja pelayanan, dan untuk perbandingan antar instansi di Pemerintah Daerah.
Studi  yang  dilakukan  oleh  Faried  (2016) peran  sekretariat  DPRD  dalam  menunjang  kinerja anggota DPRD provinsi kalimantan barat. Permasalahan  yang  mendasar  saat  ini  adalah bagaimana  upaya  untuk  mendorong  kinerja Sekretariat  DPRD  agar  dapat  melaksanakan tugasnya,  mengingat  bahwa  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  adalah  sebagai  badan legislatif  daerah  yang  berkedudukan  dan  menjadi mitra pemerintah daerah. Kedudukan DPRD dalam politik  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah merupakan  unsur  pelaksanaan  asas  desentralisasi. Dalam  rangka  pelaksanaan  kegiatan  DPRD  tidak dapat  lepas  dari  Sekretariat  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur staf yang   membantu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan    tugas  dan  kewajibannya, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Sekretariat  DPRD selama  ini  belum  menunjukkan  efektivitas  kerja sebagaimana  yang  diharapkan,  ini  disebabkan kurangnya koordinasi dari pimpinan terhadap staff, kurangnya  kerjasama    yang  baik  antara  anggota unit  organisasi      dan      staf      dalam      organisasi, kurang lancarnya komunikasi antara pimpinan dan staf. Sekretaris selaku pemimpin anggota organisasi  tidak  lepas  kaitannya  dengan  aktivitas- aktivitas  para  pegawai  yang  perlu  diatur  dan disusun  sebaik-baiknya.  Hal  ini  berkaitan  dengan terdapatnya  unit-unit  organisasi  maupun  individu yang  mempunyai  fungsi  yang  berbeda  dalam rangka penyelenggaraan organisasi secara keseluruhan.
Terdapat bermacam-macam keterampilan dan pengetahuan pegawai, teknologi, anggaran  serta  fasilitas  kerja  lainnya  yang  erat kaitanya  terhadap  keberhasilan  organisasi.  Selain itu  ada  serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh semua  individu  maupun  semua  unit  organisasi yang  ada.  Ada  kesatu-paduan  diantara  seluruh kegiatan  baik  dilevel  individu  maupun  pada  unit organisasi.  Ada  keserasian  karena  kegiatan  itu dilakukan  menurut  sistematika,  waktu  pekerjaan dan  menghindari  kekosongan  serta  duplikasi kegiatan  organisasi.  Terdapat  arah  yang  dari keseluruhan  unit  organisasi  yang  sama-sama bergerak  pada  sasaran  atau  tujuan  yang  sama. Apabila  pimpinan  di  Sekretariat  DPRD  dapat melaksanakan  koordinasi  internal  dengan  baik maka  efektivitas  kerja  pegawai  akan  tercapai. Lebih jelasnya pimpinan yang melakukan koordinasi dengan baik akan mempunyai pengaruh yang  besar  dalam  peningkatan  efektivitas  kerja
pegawai  sehingga  akan  menunjang  tercapainya tujuan  organisasi.  Melalui  koordinasi,  seluruh kegiatan ornanisasi Sekretariat DPRD dapat diatur, diselenggarakan  dan  dibina  agar  kegiatan  tiap individu  dalam  struktur  organisasi yang ada, baik pada  jajaran  sub  bagian  tercapai  secara  optimal berupa efektivitas kerja secara keseluruhan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan  yang  dilakukan  secara  cross  sectional yaitu    suatu    waktu    tertentu    dengan    banyak sampel  yang  hanya  dapat digunakan sekali dalam suatu periode pengamatan. Objek dalam penelitian ini  adalah  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  Sekretariat DPRD   Provinsi   Sulawesi   Tenggara.   Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil  yang  bekerja  pada  Sekretariat  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Provinsi Sulawesi  Tenggara,  yang  berjumlah  135  orang. Jumlah  sampel  dalam  penelitian  ini  sebanyak  101 responden.  Penentuan  anggota  sampel  yang  akan menjadi  responden  dilakukan  dengan  metode accidental  sampling,  yaitu    penentuan  sampel secara  sengaja,  yaitu  peneliti  sengaja  mendatangi pegawai  pada  masing-masing  bagian  dan  bertemu langsung  dengan  calon  responden  serta  jika  calon responden bersedia dijadikan sebagai sumber data, maka dimasukkan  menjadi  anggota  sampel (Singarimbun dan efendi, 1995 ). Tehnik   analisis yang      digunakan      pada      penelitian      adalah Structural  Equation  Modeling  (SEM)  dengan menggunakan  program  AMOS  (Analysis  Of Moment Structural) (Ferdinand, 2002).

## HASIL PENELITIAN

## Analisis Pengukuran Model Struktural
Setelah dilakukan analisis faktor konfirmatori selanjutnya dilakukan estimasi model struktural  dengan  metode Maximum  Likelihood (ML).  disajikan  pada  Gambar  1  dan Nilai goodness  of  fit dari  hasil  uji  analisis  faktor konfirmatori adalah sebagai berikut :
48 Toasa, et al. / Peran Good Goverment Governance Sebagai Mediasi Pengaru......
Tabel  1. Kirteria Goodness Of-Fit Index Full Model Akhir Goodness Of- Fit Index Cut-Off Value Hasil Analisis Evaluasi Model Chi-Square Diharapkan Kecil 326,967 Fit CMIN/DF ≤  2,00 2,440 Marginal GFI ≥  0,90 0,898 Marginal AGFI ≥  0,90 0,856 Marginal CFI ≥  0,95 0,836 Marginal TLI ≥  0,95 0,791 Marginal RMSEA ≤  0,08 0,071 Fit
Tabel 2.  Pengaruh Langsung
Jalur Standar dized Estimate Critical Ratio Proba- bilitas Ket H1 Kapasitas Manajemen Tata Kelol a Peme rintah an Yg Baik
0,662 4,448 0,000 Sig
H2 Kapasitas
Manajemen
Kiner ja
Set. DPR D 0,333 1,687 0,092 TS H3 Tata Kelola Pemerintahan Yg Baik
Kiner ja Set. DPR D 0,783 2,192 0,028 Sig
Tabel.  3    Koefisien  Jalur  (S tandardized  Regression )
Pengaruh Antar Variabel Variabel
Kapasitas Manajeme n Tata Kelola Pemerintahan Yg Baik Kinerja Sekretariat DPRD
L TL L
TL L TL
Tata Kelola Pemerintahan Yg Baik 0,662 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Kinerja Sekretariat DPRD 0,333 0,518 0,783 0,000 0,000 0,000

## PEMBAHASAN
Kapasitas  Manajemen  Berpengaruh  Terhadap Tata  Kelola  Pemerintahan  yang  baik: Hasil analisis  uji  hipotesis  diketahui  bahwa  Kapasitas Manajemen  berpengaruh  positif  dan  signifikan dalam  meningkatkan  Tata  Kelola  Pemerintahan yang  baik.  Hal  ini  menujukkan  salah  satu  faktor yang mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan  yang  baik  yang  baik  adalah  peran penting  dari  kapasitas  manajemen  Sekretariat DPRD  dalam  mendukung  pembangunan  daerah dan  juga  membangun  tata  kelola  Pemerintah Daerah.
Untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan  yang  baik  dalam  kinerja  organisasi sektor  publik/  satuan  kerja  perangkat  daerah (Sekretariat DPRD), kerangka struktural mengharuskan Pemerintah Daerah untuk
melembagakan  aturan  pengembangan  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  yang  esensial  yang  harus diikuti  oleh  administrasi  pemerintahan  (Widodo, 2001).
Hasil  penelitian  ini  mendukung  pernyataan Kim  (2008)  dalam government  performance project (GPP) dimana istilah “kapasitas manajemen”  mengacu  pada  kemampuan  intrinsik pemerintah dalam mengerahkan, mengembangkan, mengarahkan, dan mengontrol modal sumber daya manusia,  fisik,  dan  informasi  untuk  mendukung pemberlakuan  arah  kebijakannya,  Membangun kapasitas  manajemen  berarti  mewujudkan  visi keorganisasian  atau  mereformasi  aturan  dan struktur    serta    membangun  kapasitas  operasional untuk mencapai visi tersebut.
Kapasitas  Manajemen  Berpengaruh  Terhadap Kinerja Sekretariat DPRD: Rendahnya
kompetensi  dan  pengetahuan  SDM  yang  dimiliki oleh Sekretariat DPRD juga berpengaruh terhadap dimensi-dimensi  kinerja  pegawai  seperti  pada kemampuan Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan relaisasi  anggaran,  rendahnya  produktivitas  dan belum  maksimalnya  pelayanan  yang  diberikan kepada masyarakat. Belum maksimalnya Sekretariat DPRD dalam hal Tanggung jawab yang diberikan  sesuai  Tupoksi  juga  mempengaruhi kinerja  Sekretariat  DPRD  yang  dapat  dilihat  pada dimensi  ukuran  produktivitas, ukuran  kualitas  dan ukuran  pelayanan.  Untuk  itu  sangat  diperlukan penilaian  dari  masyarakat  terkait  hal  ini,  apakah output  berupa  pelayanan  masyarakat    yang diberikan  sudah  sesuai  dengan  yang  diharapkan. Untuk  itu  diperlukan  perubahan    kebijakan  yang dapat  ditempuh  oleh  para  stakeholder  untuk  lebih serius  dalam  menangani  hal  ini,  sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara maksimal.
Hasil    penelitian    ini    sesuai    dengan pendapat  Yung, et  al. (2011)  yang menunjukkan bahwa  dalam  penilaian  pengetahuan  kapasitas manajemen, akuisisi dan  diseminasi  serta  faktor komunikasi interaksi  sosial  positif terkait  dengan kinerja  organisasi.  Selanjutnya,  interaksi  sosial memiliki  pelengkap  atau  sinergis  dengan    efek interaksi dengan pengetahuan kapasitas manajemen  pada  kinerja  organisasi.  Mengingat kebutuhan untuk penggunaan kapasitas manajemen merupakan  bagian  untuk    meningkatkan  hasil organisasi,  olehnya  itu  perlu  menyadari  bahwa dengan interaksi sosial akan memoderasi hubungan antara kapasitas manajemen dan kinerja organisasi. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Kim  (2008)  dimana  ia  memahami  bahwa
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 1 (2), July 2018 pp. 44 - 51
transparansi dan akuntabilitas  merupakan  elemen yang    penting    dari    kinerja  sekretariat  DPRD.
Mengingat transparansi dan akuntabilitas merupakan  alat  yang  penting,  sebab  tidak  hanya memerangi  korupsi,  namun  juga  meningkatkan akuntabilitas serta kinerja yang lebih baik.
Tata kelola pemerintahan yang baik Berpengaruh  Terhadap  Kinerja  Sekretariat DPRD: Berdasarkan  hasil    analisis    dapat dikatakan    jika    penerapan good    government governance  memegang  peranan  yang  sangat penting  bagi  peningkatan  kemampuan  Kinerja sekretariat DPRD. Pendekatan tata kelola pemerintahan  yang  baikakan  menuntut  adanya pengembangan  kinerja  institusi  baik  pemerintah, bisnis  dan  masyarakat  secara  komprehensif  pada semua  tingkatan.  Semua  ini  harus  didukung dengan  adanya  sistem    pelaporan    akuntabilitas kepada  publik  yang  merupakan  prasyarat  bagi terbentuknya pemerintahan yang good governance . Sehingga secara konseptual, hubungan antara good governance dengan      kinerja      yang      diwakili dengan  terbentuknya  visi  dan  misi  yang  hendak dicapai oleh institusi adalah mutualistik dan saling mendukung.
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa  kinerja  sekretariat  DPRD  selain  ditentukan oleh  kapasitas  manajemen,  juga  ditentukan  oleh good    government  governance    sebagai    faktor pendukung    dalam    peningkatan    kinerja sekretariat DPRD  di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  pendapat Mahsun (2006)  bahwa  penilaian  kinerja  adalah penentuan  secara  periodik  efektivitas operasional suatu  organisasi  dan  pegawainya  berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja ini sangat penting bagi  peningkatan  atau  kemajuan  suatu  organisasi dan  termasuk  di  dalamnya  adalah  seluruh pegawainya  untuk  menghasilkan  capaian  yang lebih baik lagi.
Dalam  manajemen  modern,  pengukuran terhadap fakta-fakta akan menghasilkan data, yang kemudian  apabila  data  itu  dianalisis  secara  tepat akan memberikan informasi yang akurat, selanjutnya  informasi  itu  akan  berguna  bagi peningkatan  pengetahuan  para  manajer  dalam pengambilan  keputusan  atau  tindakan  manajemen untuk  meningkatkan  kinerja  organisasi  sektor publik.
Tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  Berperan dalam Memediasi Pengaruh Kapasitas
Manajemen  Terhadap  Kinerja  Sekretariat DPRD di Provinsi Sulawesi Tenggara: Hasil   uji analisis      diketahui      bahwa      Tata  kelola pemerintahan  yang  baik  memediasi  pengaruh kapasitas  manajemen  terhadap  kinerja  sekretariat DPRD  di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  dengan
melihat  nilai  koefsisen  jalur  pengaruh  tidak langsung  yang  lebih  besar  daripada  pengaruh langsung  terhadap  kinerja  sekretariat  DPRD.  Hal ini  membuktikan  bahwa  meskipun  nilai-nilai kapasitas manajemen yang didukung oleh kerangka  struktural,  kerangka  politik,  kerangka SDM  dan  kerangka   struktural    yang    sudah   baik dalam    meningkatkan Good    Government Governance ,   tidak    dapat   meningkatkan   kinerja sekretariat DPRD  di  Provinsi  Sulawesi Tenggara jika  prinsip-prinsip  yang  terkandung  Tata  kelola pemerintahan yang baikseperti partisipasi masyarakat  yang  dapat  dimplementasikan  dimana semua  warga  masyarakat      mempunyai      suara dalam      pengambilan      keputusan,      baik      secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan  yang  sah  yang  mewakili  kepentingan mereka,    adanya    penegakan    supremasi    hukum dengan   penerapan hukum   yang  harus   adil   dan diberlakukan    tanpa    pandang    bulu,    termasuk didalamnya      hukum-hukum     yang     menyangkut hak   asasi   manusia,   adanya transparansi  yang dibangun  atas    dasar    informasi    yang  bebas, dimana  seluruh pelaksanaan proses pemerintahan, lembaga-lembaga,  dan  informasi  dapat  diakses oleh    pihak-pihak    yang    berkepentingan,    dan informasi    yang    tersedia    harus  memadai    agar dapat    dimengerti    dan    dipantau,    adanya kepedulian    pada    stakeholders  dimana  lembaga- lembaga  dan  seluruh  proses  pemerintah  harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan (Yann, et al. 2011). Tersedianya  orientasi  pada  konsensus membuat sekretariat DPRD mampu
menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda  demi  terbangunnya  suatu  konsensus menyeluruh  dalam  hal  apa  yang  terbaik  bagi kelompok-kelompok    masyarakat,      dan      bila mungkin,    konsensus    dalam      hal  kebijakan- kebijakan dan prosedur-prosedur, adanya kesetaraan  sehingga  semua  warga  masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan   mereka,   adanya efektifitas      dan      efisiensi      agar      proses-proses pemerintahan  dan  lembaga-lembaga  membuahkan hasil  sesuai  kebutuhan  warga  masyarakat  dan dengan  menggunakan  sumber-sumber  daya  yang ada  seoptimal mungkin,  adanya  penerapan  prinsip akuntabilitas  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  para pengambil  keputusan      di      pemerintah,      sektor swasta, dan organisasi masyarakat kepada masyarakat  maupun  kepada  lembaga-lembaga yang  berkepentingan,  serta  diperlukannya  suatu visi  strategis  dan  perspektif  yang  luas  dan  jauh kedepan dari   para pemimpin dan masyarakat atas tata  pemerintahan  yang  baik  dan  pembangunan manusia.
Berdasarkan
prinsip-prinsip good governance di  atas,  maka  diharapkan  sekretariat
50 Toasa, et al. / Peran Good Goverment Governance Sebagai Mediasi Pengaru......
DPRD  dapat  mengimplementasikannya    dengan baik  sehingga  para  pemangku  kepentingan dapat meningkatkan  kepuasannya.  Selain     itu,     dengan pelaksanaan good  governance yang  baik  akan dapat  dapat  membantu  dalam  memerangi  korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan pertumbuhan  ekonomi,  akuntabilitas  pemerintah, serta kinerja yang baik (Shalendra, 2007).

## Keterbatasan Penelitian
Peneliti  menyadari  bahwa  temuan  dalam penelitian  ini  memiliki  keterbatasan  yang  masih perlu  dicermati  dan  dilakukan  perbaikan  oleh peneliti  berikutnya.  Keterbatasan  yang  dapat dikemukakan oleh peneliti sebagai berikut : 1. Penelitian dilakukan pada hanya pada Sekretariat  DPRD  di  Provinsi  Sulawesi Tenggara (Sekretariat DPRD Provinsi) sehingga   implikasi  hasil   studi   belum   dapat digeneralisasi  pada seluruh SKPD Seprovinsi.
2. Penelitian  ini  hanya  meneliti  variabel  Tata kelola pemerintahan yang baik sebagai variabel mediasi,  namun  masih  ada  variabel  lain  yang memungkinkan untuk dijadikan variabel mediasi  yang  lain  seperti  iklim  organisasi  dan Akuntabilitas Keuangan Sekretariat DPRD.

## KESIMPULAN
1. Kapasitas Manajemen dengan indikator:
kerangka struktural, kerangka politik, kerangka
SDM  dan  kerangka  simbolis  berpengaruh positif signifikan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik
2. Kapasitas  Manajemen  dengan    indikator: kerangka struktural, kerangka politik, kerangka SDM  dan  kerangka  simbolis  berpengaruh positif  tidak  terhadap  Kinerja  Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  dengan indikator:  partisipasi  masyarakat,  tegaknya supremasi  hukum,  transparansi,  peduli  pada stakeholder,  berorientasi  pada  konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas,  dan  visi  strategis  berpengaruh positif  signifikan  terhadap  kinerja  Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi.
4. Tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  berperan signifikan dalam memediasi pengaruh kapasitas  manajemen    terhadap    kinerja Sekretariat  DPRD    Provinsi    Sulawesi Tenggara.

## SARAN
Kapasitas  Manajemen  terkait  kerangka struktural  dan  kerangka  SDM  masih  perlu ditingkatkan melalui
kebijakan-kebijakan Pemerintah  Daerah  maupun  Pemerintah  Pusat meskipun sudah berada pada kategori baik.
1. Hendaknya  secara  periodik  dan  berkala dilakukan  pelatihan  bagi  pegawai  untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki dalam melaksanakan  pekerjaan  yang  dibebankan kepadanya.  Hal  ini  juga  sebagai  salah  satu bentuk  dukungan  dari  organisasi  atau  lembaga kepada  pegawai  sehingga  pegawai  merasa mendapat  perhatian  dalam  rangka  peningkatan kemampuan sumber daya manusia.
2. Perlu  dilakukan  penilaian  kinerja  pegawai secara  periodik  untuk  memantau  peningkatan atau  penurunan  kinerja  pegawai,  mengingat kinerja    pegawai  akan  mempengaruhi  kinerja Sekretariat DPRD secara keseluruhan.
3. Penelitian  tentang  Kapasitas  Manajemen,  Tata kelola  pemerintahan  yang  baik  dan  kinerja Sekretariat  DPRD  yang  akan  datang,  dapat melihat  hubungan  atau  pengaruh  timbal  balik (sebab  akibat)  dari  variabel-variabel  yang  ada. Selain  itu  dapat  pula    menambahkan  varibel moderasi  lain  seperti  iklim  organisasi  atau Akuntabilitas Keuangan Sekretariat DPRD.
4. Penelitian  yang  akan  dilakukan  di  masa mendatang  agar  lebih  mempertimbangkan obyek  penelitian  untuk  lebih  meningkatkan kemampuan hasil
penelitian dalam
menggeneralisir suatu fenomena.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayodele  A.  A.  2011. Corporate  Governance Reforms  in  Nigeria:  Challenges  and Suggested  Solutions. Journal  of  Business
Systems,  Governance  and  Ethics. Volume 6, No 1. Behn, Robert D. 2003. Why Measure Performance?  Different  Purposes Require
Different  Measures. Public  Administration Review, Vol. 63 No.5 pp.586-606.
Carlos.  S.  2001. Good  governance  and  Aid Effectiveness: The World  Bank  and Conditionality. The  Georgetown    Public Policy  Review  Volume  7  Number  1Fall 2001, pp.1-22.
Dwiyanto.    A.,  2006.    Mewujudkan    Good Governance    melalui    Pelayanan    Publik. Universitas  Gadjah  Mada.  Yogyakarta.  Hal 1.
Faried, Syarif Muhammad. 2016. Peran Sekretariat DPRD  Dalam  Menunjang  Kinerja  Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat. JURMAFIS. Vo. 5. No.1.
Ferdinand,      Augusty.      2002.      Structural Equation      Modeling      dalam      penelitian manajemen. BP UNDIP. Semarang
Joshua  and  Biekpe,  Nicholas.  2007. Corporate
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 1 (2), July 2018 pp. 44 - 51
governance, ownership structure and performance    of    SMEs    in    Ghana : implications    for    financing    opportunities. Corporate  Governance,  Vol.  7  Iss:  3, pp.288 – 300.
Kloot.  L.,  (1999). Performance  measurement  and accountability in Victorian local government. International Journal of Public Sector Management, Vol. 12 Iss: 7 pp. 565
- 584
Mardiasmo.  2004.  Otonomi  dan  Manajemen
Keuangan Daerah. Andi. Yogjakarta Mahsun,  Mohamad.  2006.  Pengukuran  Kinerja Sektor Publik : Cetakan Pertama. Yogyakarta : Penerbit BPFE-Yogyakarta.
Morita,  Sachiko  and  Zaelke.  2007. Rule  of  Law, Good Governance, and Sustainable development.      University      of    California ,
Santa      Barbara’s      Bren      School      of Environmental  Science  &  Management, Dzaelke@inece. org
Parker  A.,  Serrano  R.  2000. Promoting  Good Local  Governance  through  Social  Funds and  Decentralization. the  United  National Capital Development Fund, New York; and trust funds of the Government of
Switzerland
Permendagri  No.  59  tahun  2007  Perubahan  atas Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.13 tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
Propper,C.  dan  Wilson,  D.  2003. The  Use  and Usefulness  of  Performance  Measures  in The  Public  Sector. Oxford  Review  of Economic  Policy,  Vol.  19  No.  2,  pp.250- 265.
Seyoum   B,  Manyak   T.G.  2009. The  impact of    public      and      private    sector transparency  on  foreign  direct  investment in developing countries. international business, Vol. 5 Iss: 3 pp. 187 - 206
Shalendra    D.    S.    2007. Democracy,    Good Governance,  and Economic  Development . Taiwan  Journal  of  Democracy,  Volume  3, No.1: 29-62
Singarimbun,  M.,  Effendi,S.  1995. Metode Penelitian  Survai .  Jakarta:  PT  Pustaka LP3ES Indonesia.
Kim,  Soonhee.  2008. A  Management  Capacity Framework  for  Local  Governments  to
Strengthen
Transparency in Local Governance  in  Asia .  United  National
Department of Economic and Social Affairs United Nations Project Office on Governance.
Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2003  Tentang
Keuangan Negara. Sinar Grafika. Jakarta. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintahan Daerah. Sinar Grafika. Jakarta.
Widodo  Joko . 2001. Good  Governance ,  Telaah dari    Dimensi    Akuntabilitas    dan  Kontrol Birokrasi    Pada    Era    Desentralisasi    dan Otonomi    Daerah,    Insan  Cendekia,
Surabaya.
Yann  Su.  H,  Fang  S.C,  Young  C.S.  2011.
Relationship  transparency  for  partnership enhancement:    an    intellectual    capital perspective. Journal    of    Business    & Industrial Marketing, Vol. 26 Iss: 6 pp. 456 - 468
Yung    C.H,    Chung    J.C,    Shao.    C    2011. Knowledge    management    capacity    and organizational  performance:  the  social interaction  view .  International  Journal  of Manpower, Vol. 32 Iss: 5 pp. 645 - 660