## Peningkatan Kemampuan Sosial Masyarakat dan Komitmen Politik Kepala Daerah dalam Pengentasan
Permukiman Kumuh di Kabupaten Cirebon
Dede Setiawan, Gili Argenti, Moch Faizal Riski Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. HS. Ronggo waluyo, Puseurjaya, Kecamatan telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361 1610631180033@student.unsika.ac.id
Received: 05th November 2020; Revised: 09th March 2021; Accepted: 09th March 2021

## ABSTRACT
Slum settlements are a very complex problem because they contain several indicators that are  very  important  to  be  addressed,  including  buildings,  environmental  roads,  drinking water  supply,  environmental  drainage,  waste  water  management,  solid  waste management,  fire  protection  and  public  open  spaces.  This  article  aims  to  determine  the factors for increasing the social capacity of the community and how the commitment of the regional  head  in  dealing  with  slum  settlements  in  Cirebon  Regency.  How  the  community plays an active role in the programs that have been implemented by the Government and the  commitment  of  the  Cirebon  Regency  government  to  address  the  problem  of  slum settlements. This research is a qualitative research using descriptive analysis method. This study uses the object of interviews with informants as an object of information that aims to achieve goals in order to obtain information in research. The formulation of the problem in this  article  the  writer  uses  the  concept  of  political  commitment  according  to  Brinkerhoff (2010)  which consists of government initiatives, priorities, mobilization of political support, law enforcement, and business sustainability. Based on the results of the study, it can be concluded  that  the  social  capacity  of  the  community  is  still  lacking  and  the  political commitment  of  the  regional  head  still  has  obstacles  in  the  priority  dimension  due  to  the limited budget and the absence of a legal umbrella such as the PERDA in alleviating slums in Cirebon Regency.
Keywords: slum settlements; social ability; political commitment; cirebon regency

## ABSTRAK
Permukiman kumuh merupakan masalah yang sangat kompleks karena didalamnya terdapat  beberapa  indikator  yang  sangat  penting  untuk  ditangani  antara  lain  adalah bangunan  gedung,  jalan  lingkungan,  penyediaan  air  minum,  drainase  lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, protrkesi kebaran dan ruang terbuka publik.  Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  peningkatan  kemampuan sosial  masyarakat  dan  bagaimana  komitmen  kepala  daerah  dalam  menangani permukiman  kumuh  di  Kabupaten  Cirebon.  Bagaimana  masyarakat  berperan  aktif

## Gorontalo

## Journal of Government and Political Studies
Volume 4 -  NO. 1 – April 2021 P-ISSN: 2614-2120   E-ISSN: 2614-2104
terhadap  program  yang  sudah  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  serta  komitmen pemerintah  Kabupaten  Cirebon  untuk  mengatasi  permasalahan  permukiman  kumuh. penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  metode  analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan objek wawancara dengan informan sebagai objek informasi  yang  bertujuan  untuk  mencapai  tujuan  guna  memperoleh  informasi  dalam penelitian. Rumusan masalah dalam artikel ini penulis menggunakan konsep Komitmen politik  menurut  Brinkerhoff  (2010)  yang  terdiri  dari  inisiatif  pemerintah,  prioritas, mobilisasi dukungan politik, penegakan hukum, dan keberlanjutan usaha. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kemampuan sosial masyarakat masih kurang dan  komitmen  politik  dari  kepala  daerah  masih  terdapat  kendala  dalam  dimensi prioritas  karena  anggaran  yang  terbatas  dan  belum  adanya  paying  hukum  seperti PERDA dalam pengentasan permukiman kumuh di Kabupaten Cirebon.
Kata Kunci: permukiman kumuh; kemampuan sosial; komitmen politik; kabupaten cirebon

## 1. PENDAHULUAN
Permukiman  kumuh  merupakan  fenomena  global,  di  banyak  negara berkembang  masalah  ini  menjadi  semakin  parah  karena  berkaitan  dengan tingginya pertumbuhan penduduk dan tingkat kemiskinan meningkat. Penyebab lainnya  adalah  tidak  meratanya  pembangunan  sehingga  lapangan  pekerjaan yang hanya tersedia di wilayah perkotaan menjadikan daya tarik bagi penduduk dari  perdesaan  untuk  bermigrasi  ke  kota.  Migrasi  penduduk  dari  desa  ke  kota ini  menimbulkan  ekses  negatif  lainnya  seperti  populasi  yang  padat, pengangguran,  tata  kota  yang  semrawut,  kriminalitas,  konflik  sosial  dan kerusakan  lingkungan.   Fenomena  permukiman  kumuh  banyak  terjadi  di berbagai  belahan  dunia,  khususnya  di  negara  berkembang.  Pada  tahun  2012, sekitar  863  juta  orang  di  negara berkembang tinggal  di  daerah  kumuh. Dari jumlah  tersebut,  populasi  daerah  kumuh  perkotaan  pada  pertengahan  tahun adalah sekitar 213 juta di Afrika Sub-Sahara , 207 juta di Asia Timur , 201 juta di Asia  Selatan ,  113  juta  di Amerika  Latin dan Karibia ,  80  juta  di Asia Tenggara , 36 juta di Asia Barat , dan 13 juta di Afrika Utara (Un Habitat, 2013). Pemukiman  kumuh  selalu  ditandai  dengan  terlalu  banyaknya  penduduk yang  tinggal  di  suatu  wilayah  tanpa  memperhatikan  esensi  kelayakan  huni. Kelayakan  huni  dapat  diukur  dengan  adanya  indikator:  akses  terhadap kebutuhan  dasar  yang  cukup,  sanitasi  yang  memadai,  ketersediaan  air  bersih, ketahanan  bangunan,  ruang  hidup  yang  memadai,  serta  jaminan  layak  huni (Prayitno,  2007).  Pemukiman  kumuh  seringkali  didefinisikan  sebagai pemukiman  tidak  formal  yang  ditandai  dengan  :  (1)  Status  hunian  yang  tidak aman, (2) Sulitnya akan akses air bersih, (3) akses yang tidak memadai terhadap sanitasi, infrastruktur, dan layanan publik lainnya, (4) Kualitas perumahan yang tak  layak/buruk,  (5)  Terjadi  kepadatan  yang  berlebihan  (Un-Habitat,  2007). Upaya  untuk  mencoba  mengurangi  dan  mengubah  daerah  kumuh  di  berbagai negara  sudah  banyak  dilakukan  dengan  berbagai  tingkat  keberhasilan, termasuk  kombinasi  pemindahan  daerah  kumuh,  peningkatan  daerah  kumuh, perencanaan  kota  dengan  pembangunan  infrastruktur  di  seluruh  kota,  dan perumahan  publik  (Un-Habitat,  2007).  Selama  dua  dekade  terakhir,  beberapa negara  yang  membuat  kemajuan  signifikan  dalam  perjuangan  melawan pertumbuhan  permukiman  kumuh  adalah  tempat  di  mana  dukungan  politik tersebar luas untuk mengurangi prevalensi daerah kumuh dan di mana Political Will yang  tulus  diungkapkan  untuk  mengekang  daerah  kumuh  ekspansi misalnya, di Mesir dan Meksiko (Un Habitat, 2013).
Undang-undang  No.  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman  menjelaskan  bahwa  kawasan  permukiman  adalah  bagian  dari lingkungan  hidup  di  luar  kawasan  lindung,  baik  berupa  kawasan  perkotaan maupun  perdesaan,  yang  berfungsi  sebagai  lingkungan  tempat  tinggal  atau lingkungan  hunian  dan  tempat  kegiatan  yang  mendukung  perikehidupan  dan penghidupan.  Selanjutnya  dijelaskan  pula  permukiman  kumuh  adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan  bangunan  yang  tinggi,  dan  kualitas  bangunan  serta  sarana  dan prasarana  yang  tidak  memenuhi  syarat.  Seperti  yang  dikemukakan  dalam kerangka  kerja  pengelolaan  lingkungan  dan  sosial  Kementerian  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat,  terdapat  sekitar  22%  penduduk  perkotaan  di Indonesia  yang  bermukim  di  wilayah  permukiman  kumuh  dimana  akses terhadap pelayanan dasar minimumnya masih rendah. Kriteria kumuh tersebut ditandai  dengan  perumahan-perumahan  yang  masih  dibawah  standar,  masih belum  terpenuhinya  akses  infrastruktur  dasar  (air,  sanitasi,  jalan,  dll), kesehatan  lingkungan  yang  buruk  serta  kawasan  rumah  yang  kondisinya berdesak-desakan dan rentan akan bencana alam.
Menurut Data Warehouse Direktorat Cipta Karya tahun 2017 di Indonesia kawasan  permukiman  kumuh  masih  terbilang  tinggi  yaitu  42.470,55  hektar khususnya  di  Provinsi  Jawa  Barat  pada  tahun  2017,  permukiman  kumuh mencapai 3.321,98 hektare dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 4.148,57  hektare  yang  tersebar  di  27  Kabupaten  dan  Kota.  Termasuk  di dalamnya  Kabupaten  Cirebon,  dari  tahun  2015  sampai  saat  ini  masih  banyak terdapat  kawasan  permukiman  kumuh  di  Kabupaten  Cirebon.  Terdapat  195 desa  dan  kelurahan  yang  termasuk  kedalam  kawasan  kumuh dan  dari  jumlah tersebut  hanya  beberapa  kawasan  yang  mendapatkan  program  pengentasan permukiman kumuh.
Permasalahan permukiman kumuh muncul karena rendahnya minat para pemangku  kepentingan  untuk  melakukan  pentingnya  kebijakan  publik  dalam perumahan  yang  mendukung  bagi  masyarakat  miskin  karena  dampak  jangka panjangnya  akan  berdampak  pada  kesehatan,  kehidupan  keluarga  dan  pada akhirnya  dapat  memicu  kejahatan,  pendidikan  terbatas,  pendapatan  dan pekerjaan  (Hartman,  1998).  Pengentasan  kawasan  kumuh  juga  harus  disertai dengan kemauan politik ( Political will ) para pemangku kebijakan. Diskusi antar pelaku  menjadi  solusi  agar  saling  menguatkan  dan  menemukan  solusi  tepat dengan  melibatkan  berbagai  aktor.  Salah  satu  contoh  konkret  implementasi political will adalah keseriusan pemerintah dalam mempromosikan pengentasan permukiman  kumuh  sebagai  agenda  Prioritas  kebijakan  nasional.  Saat  ini political  will masih dianggap lemah yang terbukti dari capaian kinerja terhadap pengentasan  kawasan  kumuh  yang  cenderung  lebih  meningkat.  Selain  itu permasalan kawasan kumuh terletak pada aksi pemerintah yang belum mampu menjajarkan dengan pemenuhan kebutuhan hak dasar lainnya seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan sistem  jaminan  sosial  nasional  (SJSN)  yang  arahnya  berkontribusi  terhadap Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  (RPJMN)  Tahun  2005-2025. Aspek  komitmen  politik  atau Political  will tidak  terlepas  dari  sistem  tata  kelola (Governance) penanganan  kawasan  kumuh.  Orientasi  pelaksanaan  dan implementasi terhadap permasalahan kekumuhan yang selama ini lebih banyak ke arah rule based harus dipadukan dengan outcome based. Langkah ini sebagai
pemecahan  permasalahan  ketidaktepatan  sasaran  dan  masih  terlalu  rigidnya kebijakan  sehingga  justru  tidak  menyelesaikan  permasalahan  kawasan  kumuh dan  bahkan  cenderung  menjadi  boomerang  dalam  pelaksanaanya  (Prayitno, 2007).
Berdasarkan  data  kawasan  permukiman  kumuh  Dinas  Perumahan Kawasan  Permukiman  dan  Pertanahan  (DPKPP)    dapat  diketahui  bahwa  di Kabupaten  Cirebon  di  tahun  2019  kawasan  permukiman  kumuh  masih  cukup tinggi. Dari keseluruhan kawasan permukiman kumuh, Indikator permasalahan permukiman  kumuh  yang  paling  banyak  di  Kabupaten  Cirebon  meliputi bangunan  gedung,  jalan  lingkungan,  penyediaan  air  minum,  drainase lingkungan,  pengelolaan  air  limbah,  pengelolaan  persampahan,  proteksi kebakaran  +  rtp  yang  kurang  layak,  seperti  di  desa  Ambulu  yang  memiliki kawasan  kumuh  paling  besar  di  Kabupaten  Cirebon,  bahkan  desa  Ambulu termasuk  kedalam  kategori  desa  sangat  tertinggal.  Mendapatkan  permukiman yang layak adalah hak setiap warga.
Di  Kabupaten  Cirebon  dalam  menangani  permukiman  kumuh  sudah berjalan  dari  tahun  2017  melalui  program  KOTAKU  akan  tetapi  Program  yang dilakukan  oleh  pemerintah  Kabupaten  Cirebon  tidak  seluruhnya  mencakup kawasan permukiman kumuh yang ada sehingga menyebabkan tekanan publik yang  menginginkan  untuk  pemerintah  lebih  serius  dalam  menangani permukiman  kumuh.  Penanganan  kawasan  permukiman  kumuh  yang  ada  di Kabupaten  Cirebon  melalui  program  KOTAKU  dari  195  kawasan  permukiman kumuh  baru  11  kawasan  yang  berada  di  10  Desa  ditangani.  Dari  11  kawasan tersebut  Pemerintah  Kabupaten  Cirebon  melalui  Dinas  Perumahan  Kawasan Permukiman  dan  Pertanahan  (DPKPP)  memprioritaskan  pembangunan  untuk dibenahi  menurut  7  Indikator  permukiman  kumuh  yaitu  pengembangan perumahan,  jaringan  jalan  lingkungan,  jaringan  drainase,  jaringan  air  minum, persampahan, dan air limbah, serta lainnya.
Program  KOTAKU  merupakan  program  yang  berbasis  pemberdayaan masyarakat  oleh  karenanya  peranan  masyarakat  dalam  pengentasan permukiman kumuh sangat penting oleh sebab itu tidak hanya pemerintah saja yang  harus  mempunyai  komitmen  akan  tetapi  masyaralat  juga  diharapkan memiliki  tanggung  jawab  yang  sama.  Di  Kabupaten  Cirebon  pasrtisipasi masyarakat  yang  diberikan  dalam  program  pengentasan  permukiman  kumuh secara  keseluruhan  masih  kurang.  Hal  tersebut  menjadi  tantangan  bagi Pemerintah  untuk  bisa  meningkatkan  peran  aktif  masyarakat  dalam  proses pengentasan  masalah  permukiman  kumuh.  Peningkatan  kemampuan masyarakat  dapat  dilakukan  dengan  pemberian  komitmen  masyarakat,  terlibat aktif dalam pengambilan keputusan, perencanaan, implementasi, pemeliharaan, pengawasan dan kontribusi peningkatan kualitas sosial ekonomi pada penataan kawasan kumuh prioritas. Peningkatan kapasitas governansi pemerintah dapat dilakukan  dengan  mendorong  Pimpinan  Daerah,  memberikan  komitmen  politik untuk  menetapkan  penanganan  program  Prioritas  dalam  penanganan  kawasan permukiman kumuh (Heston A, 2013). Komitmen  politik  Bupati  Cirebon  dalam  menangani  permukiman  kumuh melalui  inisiatif  pembuatan  program-program  yang  berkaitan  dengan  indikator permukiman  kumuh  sudah  tercantum  dalam  visi  misi  Bupati  dan  RPJMD Kabupaten  Cirebon.  Komitmen  politik  yang  diperlukan  bukan  melakukan pengentasan  permukiman  kumuh  sekedar  untuk  mengeruk  keuntungan
material, akan tetapi yang dikehendaki adalah benar-benar merupakan niat dan tekad  yang  tulus  untuk  menangani  permukiman  kumuh  besrta  isinya  tanpa reserve  atau  pamrih.  Komitmen  politik ini  amat  penting,  lebih-lebih  di  tengah perhatian  terhadap  upaya  peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat  agar kehidupan masyarakat lebih sejahtera.
Berdasarkan  uraian  diatas  penelitian  ini  diarahkan  untuk  mengetahui faktor-faktor  yang  dapat  meningkatkan  kemampuan  sosial  masyarakat  dan mengetahui bagaimana Komitmen Politik Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menangani  permukiman  kumuh.  selanjutnya  yang  menjadi  acuan  dalam analisis  dalam  penelitian  ini  adalah  Teori Political  will atau  komitmen  politik menurut Brinkerhoff (2010) yang memiliki 5 dimensi yaitu : inisiatif pemerintah, prioritas,  mobilisasi  dukungan  politik,  penegakan  hukum  dan  keberlanjutan usaha.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif.Subjek  dalam  penelitian  ini  ialah  instansi  pemerintah  yang bertanggung  jawab  yakni  Bupati  Kabupaten  Cirebon  melalui  instansi  terkait Permukiman  Kumuh  yaitu  Dinas  Perumahan,  Kawasan  Permukiman  dan Pertanahan (DPKPP), Sekertariat Program KOTAKU, Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon  dan  juga  Masyarakat  Kawasan  permukiman  kumuh  di  Desa  Ambulu dan Desa Belawa. Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling,  yaitu  cara  penentuan  informan  yang  ditetapkan  secara  sengaja  atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu.
Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif menurut John  W Creswell (Creswell,  2016)  akan  berlangsung  bersamaan  dengan  bagian-bagian  lain  dari pengembangan  penelitian,  yaitu  pengumpulan  data  dan  penulisan  temuan. Ketika  wawancara  sedang  berlangsung  misalnya  peneliti  dapat  menganalisis wawancara  yang  dikumpulkan  sebelumnya,  menuliskan  memo  yang  pada akhirnya  dituliskan  dalam  laporan  akhir.  Karena  tidak  semua  data  dapat digunakan  dalam  penelitian  maka,  peneliti  dapat  memisahkan  data  serta memfokuskan  pada  sebagian  data  dan  meninggalkan  bagian-bagian  lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk mendapat gambaran secara utuh tentang Faktor- faktor  yang  mempengaruhi  kemampuan  peningkatan  sosial  dalam  menangani permukiman  kumuh  dan  komitmen  politik  atau Political  will Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam  menanggulangi permukiman kumuh. Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber baik dari hasil studi pustaka maupun studi lapagan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Permukiman  kumuh  adalah  permukiman  yang  tidak  layak  huni  karena ketidakaturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan  serta  sarana  dan  prasana  yang  tidak  memenuhi  syarat.  Indikator kawasan  permukiman  kumuh  yang  menjadi  acuan  bagi  pemerintah  dalam menentukan  tingkat  kekumuhan  suatu  wilayah  antara  lain,  yaitu  bangunan gedung,  jalan  lingkungan,  penyediaan  air  minum,  drainase  lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, protrkesi kebaran dan Ruang Terbuka Publik (Pedoman umum KOTAKU, 2016).
Menurut  data  Dinas  Perumahan  Kawasan  Permukiman  dan  Pertanahan (DPKPP)  Kabupaten  Cirebon,  kawasan  permukiman  kumuh  di  Kabupaten Cirebon  persebarannya  dibagi  menjadi  tiga  yaitu  zona  barat,  zona  tengah,  dan zona  timur.  Kemudian  permukian  kumh  dikelompokan  menjadi  kawasan permukiman  kumuh  tinggi,  kawasan  permukiman  kumuh  sedang,  kawasan permukiman  kumuh  rendah,  dan  kawasan  permukiman  tidak  kumuh  sesuai dengan  7  Indikator  kumuh  dan  dalam  perhitungannya  menggunakan  R0,  R0 merupakan  sistem  perhitungan  statisik  dari  pemerintah  pusat.  Dalam penanganannya  terdapat  dua  bentuk  yaitu  peningkatan  dan  pencegahan. Peningkatan  ditujukan  untuk  kawasan  permukiman  yang  termasuk  kedalam kawasan permukiman kumuh sedang dan tinggi. Sementara bentuk pencegahan ditujukan untuk kawasan permukiman yang masih kumuh rendah.
Berikut  merupakan  data  kawasan  permukiman  kumuh  di  Kabupaten Cirebon menurut data Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) tahun 2019.

## Tabel 2.1  Data Permukiman Kumuh Kabupaten Cirebon
Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2019 Dari  data  diatas  dapat  diketahui  bahwa  di  Kabupaten  Cirebon  ada  195 Desa yang termasuk kedalam kumuh dan 125 Desa dalam kategori pencegahan serta  ada  10  Desa  yang  menjadi  kategori  peningkatan.  Di  dalam  SK  Bupati Cirebon  tentang  penetapan  lokasi  perumahan  dan  permukiman  kumuh  tahun 2014  terdapat  10  desa  yang  merupakan  kawasan  prioritas  Pemerintah  Daerah Kabupaten Cirebon yang masuk kedalam kriteria Program KOTAKU (Kota Tanpa Kawasan Kumuh).
Berikut  merupakan  daftar  kawasan  permukiman  kumuh  Kabupaten Cirebon  yang  termasuk  dalam  kategori  peningkatan,  ada  11  Kawasan permukiman kumuh yang berada di 10 desa /kecamatan.
Jumlah Desa dan Kelurahan 424 Desa dan Kelurahan Jumlah desa yang termasuk kumuh 195 Desa Jumlah kategori peningkatan 10 Desa Jumlah kategori pencegahan 125 Desa

## Tabel 2.2 Kawasan Permukiman Kumuh Kategori Peningkatan
Sumber : Selayang Pandang DPKPP, 2019
Dari  data  diatas  dapat  diketahui  bahwa  di  Kabupaten  Cirebon  kawasan permukiman  kumuh  yang  masuk  dalam  kategori  peningkatan  secara keseluruhan  luasnya  78,78  Hektar  yang  tersebar  di  11  kawasan  dan  10 Desa/Kecamatan. Unutk kawasan yang memiliki tingkat kekumuhannya paling tinggi berada di Desa Ambulu Kecamatan Losari yang juga merupakan kawasan prioritas  permukiman  kumuh.  Setiap  kawasan  memiliki  karakteristik  masalah permukiman kumuh yang menjadi prioritas untuk dibenahi menurut 7 Indikator permukiman kumuh.
Berikut  ini  merupakan  data  prioritas  permukiman  kumuh  di  Kabupaten Cirebon  menurut  SK  Bupati  Kabupaten  Cirebon  tentang  daftar  lokasi perumahan dan permukiman kumuh :
No Kecamatan Desa Kawasan Kumuh Luas (Ha) Jumla h Kk 1 Sumber Sumber Blok Wage – Karang Anyar (RW.03 dan 10) 7,19 417 2 Weru Situ Kulon Blok Curug (RW.01) 6.83 367 3 Palimanan Semplo Blok Pondok Bata (RW.05) 1.97 152 4 Arjawinangun Junjang Blok I (RW.02) 5.08 209 5 Ciledug Jatiseeng Dusun Pahing – Wage (RW.02, 04 dan 05) 14,25 707 6 Plumbon Danamulya Blok Soka Lor (RW.02) 3.84 317 7 Gunung Jati Astana RW.04 4.72 380 8 Losari Ambulu Dusun Manis – Pahing (RW.02, 03 dan 04) 19,11 925 9 Astanajapura Kanci Kulon RW.03 – 04 5,62 573 10 Lemahabang Belawa Blok D (RW.05 & 06) 10.17 319 Jumlah 10 KEC. 10 DESA 11 KAWASAN 78.78 4.366

## Tabel 2.3 Lokasi dan Prioritas Pembangunan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Cirebon
No Nama Lokasi Prioritas 1. Kawasan Blok Wage, Rw. 03 Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Peningkatan jalan, perbaikan rumah tidak layak huni, pengadaan air minum/baku, pembuatan dan perbaikan saluran drainase, pengelolaan sampah 2. Kawasan Blok Karang anyar, Rw. 10 Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Peningkatan jalan, pengadaan jamban keluarga/mck, perbaikan rumah tidak layak huni, pngadaan air minum/baku pembuatan dan perbaikan saluran drainase, pengelolaan sampah 3. Kawasan Blok Curug, Rw.01 Desa Situ Kulon Kecamatan Weru Perbaikan jalan, pengelolaan sampah, perbaikan  saluran  drainase,  pengelolaan  air minum/baku. 4. Kawasan Blok Pondok Bata , Rw. 05 Desa Semplo Kecamatan Palimanan Peningkatan  jalan,  pembangunan  saluran drainase, pengelolaan sampah 5. Kawasan Blok 1 , Rw 02 Desa Junjang Kecamatan Arjawinangun Pengadaan  jamban  keluarga/MCK,  Perbaikan saluran drainase, perbaikan rumah tidak layak huni,  pengadaan  air  minum/baku,  pembuatan dan  perbaikan  saluran  drainase,  Pengelolaan sampah. 6. Kawasan Dusun Pahing-wage, Rw 02, 04 dan 05 Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug Perbaikan dan pembangunan saluran drainase, pengadaan jamban kluarga/MCK, Paengelolaan sampah. 7. Kawasan Blok Soka Lor, Rw 02 Desa Danamulya Kecamatan Plimbon Perbaikan  dan  peningkatan  jalan,  penadaan jamban/mck  ,  perbaikan  rumah  tidak  layak huni, pengelolaan sampah. 8. Kawasan Rw 02, Rw.02 Desa Astana Kecamatan Gunung Jati Pengadaan air minum, pengelolaan sampah, pengadaan jamban keluarga/MCK, perbaikan jalan rusak 9. Kawasan Dusun , Rw 02, 03 dan 04  Desa Ambulu Manis- Pahing Kecamatan Losari Peningkatan dan perbaikan jalan, pembangunan saluran drainase, pengadaan air minum/baku, pengelolaan sampah, perbaikan rumah tidak layak huni, pengaduan jamban keluarga atau MCK 10 Kawasan Rw 03-04, Rw 03 dan 04 Desa Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura Peningkatan jalan, prbaikan jalan rusak, pembangunan salura drainase, pengelolaan sampah. 11 Kawasan Blok D , Rw 05 dan 06 Desa Belawa dan Kecamatan Lemahabang Perbaikan  jalan  lingkungan  yang  rusak pembuatan  saluran  drainase,  dan  pengelolaan sampah. Sumber : SK Bupati Kabupaten Cirebon Tentang Penetapan Perumahan Kumuh dan

## Permukiman Kumuh di Kabupaten Cirebon tahun 2014
Dari  tabel  diatas  dapat  diketahui  permasalahan  permukiman  kumuh disetiap  kawasan  permukiman  memiliki  prtiotitasnya  masing-masing,  masalah permukiman  kumuh  menyangkut  banyak  aspek  kehidupan  masyarakat. Program  pengentasan  kawasan  permukiman  kumuh  prioritas  merupakan
program  pengentasan  kawasan  permukiman  kumuh  untuk  Kabupaten  Cirebon yang  dirinci  sesuai  dengan  permasalahan,  kebutuhan  penanganan  kawasan yang  lebih  detil,  serta  konsep  penanganan  kawasan  permukiman  kumuh prioritas. Program penanganan kawasan permukiman kumuh prioritas meliputi aspek  fisik  dan  aspek  non  fisik,  hal  ini  mengingat  penanganan  kawasan permukiman kumuh tidak hanya dilakukan dengan pendekatan fisik, tapi juga dengan  pendekatan  non  fisik.  Adapun  program  fisik  yang  diusulkan  meliputi pengembangan  perumahan,  jaringan  jalan  lingkungan,  jaringan  drainase, jaringan  air  minum,  persampahan,  dan  air  limbah,  serta  lainnya.  Sedangkan dalam  aspek  non  fisik  meliputi  pemberdayaan  masyarakat  di  kawasan permukiman  kumuh.  Program  penanganan  kawasan  permukiman  kumuh prioritas meliputi aspek fisik dan aspek non fisik, hal ini mengingat penanganan kawasan permukiman  kumuh  tidak  hanya dilakukan  dengan  pendekatan  fisik, tapi  juga  dengan  pendekatan  non  fisik.  Adapun  program  fisik  yang  diusulkan meliputi  pengembangan  perumahan,  jaringan  jalan  lingkungan,  jaringan drainase,  jaringan  air  minum,  persampahan,  dan  air  limbah,  serta  lainnya. Sedangkan  dalam  aspek  non  fisik  meliputi  pemberdayaan  masyarakat  di kawasan permukiman kumuh.
Upaya Pencegahan dan Peningkatan kualitas lingkungan kawasan kumuh dimaksudkan  untuk  menuntaskan  permasalahan  kumuh  kawasan  sehingga apabila  setelah  dilaksanakan  upaya-upaya  peningkatan  infrastruktur  kawasan tersebut,  maka  predikat  kawasan  kumuh  akan  lebih  ringan  lagi  atau  malah menjadi  kawasan  yang  tidak  kumuh  lagi.  Untuk  mewujudkan  penangan permukiman kumuh untuk menghasilkan sebuah permukiman dan lingkungan yang  baik,  yang  diperlukan  bukan  hanya  program  atau  kebijakan  dari Pemerintah saja, namun yang sangat diperlukan adalah kepedulian masyarakat yang cerdas dalam menjaga kesehatan lingkungan permukiman masing-masing. Kreativitas, kebersihan dan kepedulian masyarakat menjadi faktor utama dalam mewujudkan  kesehatan  lingkungan  permukiman  yang  bersih  dan  nyaman. Mengatasi  masalah  permukiman  kumuh  sebenarnya  lebih  mudah,  swadaya masyarakat  dengan  hubungan  komunitas  yang  sangat  erat  akan  membentuk suatu  situasi  warga  yang  mampu  menciptakan  permukiman  dan  lingkungan yang selaras, serasi dan seimbang dengan tata kelola yang baik sehingga akan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatnya.

## 3.1. Peningkatan  Kemampuan  Sosial  Masyarakat  dalam  Menangani Permukiman Kumuh
Dalam  penelitian  ini  Peningkatan  kemampuan  sosial  masyarakt  dapat diartikan  sebagai  proses  partisipasi  dan  pemberdayaan  yang  diberikan  dalam melakukan suatu porgam atau kebijakan yang berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. Seperti dalam program pengentasan permukiman kumuh  yang  ada  di  Kabupaten  Cirebon,  progam  yang  dijalankan  adalah program  KOTAKU.  Program  KOTAKU  mendukung  Pemerintah  Daerah  sebagai pelaku  utama  penanganan  permukiman  kumuh  dalam  mewujudkan permukiman  layak  huni  diantaranya  melalui  revitalisasi  peran  Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Kontribusi masyarakat melalui pemberdayaan di  BKM  menjadi  kunci  suksesnya  program  KOTAKU. Berdasarkan  penjelasan dari Koordinator program KOTAKU  Bambang Wijanarko, Program pengentasan pemrukiman  kumuh  KOTAKU  di  Kabupaten  Cirebon  berlandaskan  pada
kolaborasi  dan  pemberdayaan  masyarakat  di  lingkungan  permukiman  kumuh. oleh  karena  itu  peningkatan  kemampuan  sosial  masyarakat  sangat  diperlukan agar  tujuan  pemberdayaan  dari  program  KOTAKU  bisa  tercapai.  Faktor-faktor yang  mempengaruhi  Peningkatan  kemampuan  sosial  masyarakat  dalam pengentasan  masalah  permukiman  kumuh  meliputi  pemberian  komitmen masyarakat,  terlibat  aktif  dalam  pengambilan  keputusan,  perencanaan, implementasi,  pemeliharaan,  pengawasan  dan  kontribusi  peningkatan  kualitas sosial  ekonomi  pada  penataan  kawasan  kumuh  prioritas  (Heston  &  Yusuf  A, 2013). Pemberdayaan  masyarakat  adalah  proses  pembangunan  dimana masyarakat  berinisiatif  untuk  memulai  proses  kegiatan  sosial  unutk memperbaiki  situasi  dan  kondisi  diri  sendiri  dengan  tujuan  agar  mereka masyarakat  dapat  mandiri.  Pemberdayaan  masyarakat  hanya  bisa  terjadi apabila  warganya  ikut  berpartisipasi.  Sejalan  dengan  itu,  pemberdayaan  dapat diartikan  sebagai  upaya  peningkatan  kemampuan  masyarakat  (msikin)  untuk berpartisipasi,  bernegoisasi,  mempengaruhi  dan  mengendalikan  kelembagaan masyarakatnya  secara  bertanggung-gugat  ( accountable )  demi  perbaikan kehidupannya (Almas, 2017).
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  kemampuan  masyarakat  dalam keikutsertaan  masyarakat  di  Program  KOTAKU  Kabupaten  Cirebon  memiliki bermacam-macam  bentuk,  Seperti  yang  dijelaskan  oleh  Koordinator  program KOTAKU  Bambang  Wijanarko,  di  Kabupaten  Cirebon  terdapat  195  Desa  yang termasuk  kedalam  kawasan  permukiman  kumuh,  jadi  kategori  partisipasi masyarakat di setiap daerah permukiman kumuh memiliki perbedaan. Di dalam pelaksaan program KOTAKU partisipasi masyarakat ada yang pro aktif, sedang, biasa  saja  dan  ada  juga  yang  sama  sekali  tidak  memberikan  partisipasi.  Akan tetapi mayoritas pasrtisipasi masyarakat secara keseluruhan termasuk kedalam kategori sedang.
Lebih  lanjut  Bambang  Wijanarko  menjelaskan  partisipasi  yang  dilakukan masyarakat  dalam  program  pengentasan  permukiman  kumuh  berupa keikutsertaan  dalam  program  pembangunan  infrastrukutur  ada  dua  bentuk antara  lain  yang  memberikan  sumbangsi  dana  secara  sukarela  dan  yang memberikan  sumbangsi  tenaga  dengan  menjadi  pekerja  di  pembangunan tersebut.
Sementara  itu,  terdapat  perbedaan  pandangan  mengenai  partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon H.  Hermanto  mengatakan  bahwa  pertisipasi  masyarakat  masih  kurang,  dilihat dari  fasilitas-fasilitas  hasil  dari  pembangunan  program  KOTAKU  tidak  terawat dan  bahkan  sudah  ada  yang  tidak  berfungsi  dengan  optimal.  Seharusnya masyarakat  lebih  mampu  dan  lebih  peduli  dengan  fasilitas  yang  sudah dibangun.  Tidak  hanya  mengandalkan  bantuan  dari  pemerintah,  melakukan pengembangan  dan  inovasi  sangat  diperlukan  agar  lingkungan  permukiman menjadi lebih baik.
Dari  penjelasan  diatas  dapat  diartikan  bahwa  kemampuan  masyarakat dalam keikutsertaan program  pengentasan permukiman kumuh masih kurang. Partisipasi  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  hanya  sebatas  pada  saat  program tersebut  berjalan,  setelah  ada  hasil  dari  pembangunan  yang  sudah  dilakukan perhatian  dan  kepedulian  masyarakat  masih  sangat  kurang  sehingga
mengakibatkan fasilitas-faslitas yang sudah dibangun menjadi tidak terawat dan tidak berfungsi secara optimal.
Untuk mengatasi masalah tersebut sangat diperlukan untuk meningkatkan peran  masyarakat  dalam  proses  implementasi,  pemeliharaan,  pengawasan  dan kontribusi peningkatan kualitas sosial ekonomi pada penataan kawasan kumuh prioritas  melalui  Badan  Keswadayaan  Masyarakat  (BKM)  sesuai  dengan  apa yang ada didalam program KOTAKU. BKM berperan penting untuk peningkatan kemampuan sosial masyarakat dalam permasalahan permukiman kumuh.

## 3.2. Komitmen  Politik  Kepala  Daerah  dalam  menangani  Permukiman Kumuh
Pada  pembahasan  peneliti  menggunakan  konsep Political  Will dari Brinkerhoff  (2010)  yang  memili  lima  dimensi  yaitu  ,  inisiatif  pemerintah, prioritas,  mobilisasi  dukungan  politik,  penegakan  hukum  dan  keberlanjutan usaha baik  (dalam  Achmad  et  al.,  2012  :  4) .  Melalui  program  KOTAKU  yang  sudah berjalan  dari  tahun  2017  di  Kabupaten  Cirebon.  Tercapai  tidaknya  tujuan sebuah  program  tentu  saja  sangat  bergantung  pada  komitmen  politik  dari Pemerintah  di  bawah  pimpinan Drs.  H.  Imron  Rosyadi,  M.Ag  selaku  Bupati Kabupaten  Cirebon.  Berikut  ini  peneliti  jabarkan  bagaimana  Komitmen  politik atau Political will Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menangani permukiman kumuh.

## Inisiatif Pemerintah
Inisiatif berarti adanya suatu tindakan yang berasal dari diri sendiri tanpa adanya  paksaan  dari  pihak  tertentu.  Inisaiatif  dibutuhkan  untuk  melakukan suatu  tindakan  yang  dianggap  perlu  demi  kebaikan  bersama  Pada  dimensi inisiatif  ini  yang  dinilai  mulai  dari  niat  atau  inisiatif  sampai  pada  tindakan Bupati  Kabupaten  Cirebon    dalam  mengusungkan  permasalahan  Permukiman kumuh pada masa pencalonan kepala daerah tahun 2018-2023. Berdasarkan  realcount  KPU  di  Pilkada  Kabupaten  Cirebon  Pasangan Sunjaya-Imron memperoleh 32,64 persen suara. Disusul pasangan Kalinga dan Dian Hernawa Susanty memperoleh 26,57 persen, pasangan Mochammad Luthfi dan Nurul Qomar 26,04 persen, serta Rakmat dan Yayat Ruhyat 15,35 persen. Selama  masa  kampanye  visi  misi  pasangan  Bupati  terpilih  tidak  spesifik membahas  tentang  permukiman  kumuh  akan  tetapi  didalam  janji-jani  politik yang  mereka  bawa  ada  beberapa  program  kerja  yang  termasuk  kedalam indikator-indikator kumuh.
Visi  yang  dibawa  oleh  Bupati  terpilih  Kabupaten  Cirebon  yaitu “Terwujudnya  Kabupaten  Cirebon  Berbudaya,  Sejahtera,  Agamis,  Maju  dan Aman” dan terdapat janji-janji politik yang termuat kedalam 5 Misi antara lain:
1. Kabupaten Cirebon BERBUDAYA : Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat.
2. Kabupaten Cirebon SEJAHTERA Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar  masyarakat,  peningkatan  kualitas  pendidikan  dan  pelatihan, kesehatan dan ekonomi.
3. Kabupaten Cirebon AGAMIS :
Meningkatnya  kualitas  kehidupan  masyarakat  Kabupaten  Cirebon  yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika.
4. Kabupaten Cirebon Maju :
Meningkatnya  produktivitas  masyarakat  untuk  lebih  maju  dan  unggul sehingga  menambah  daya  saing  di  pasar  internasional,  nasional  dan regional,  yang  didukung  oleh  peningkatan  kapsitas  aparatur  pemerintah daerah.
5. Kabupaten Cirebon AMAN : Memelihara  keamanan  dan  ketertiban  umum  untuk  mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.
Salah  satu  janji  politik  yang  terkait  dengan  masalah  permukiman  kumuh adalah  misi  ke  4  yaitu  Kabupaten  Cirebon  MAJU.  Didalam  misi  ke  4  terdapat program  yang  berkaitan  dengan  beberapa  indikator  permukiman  kumuh, program-program tersbut antara lain :
a. Peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan irigasi:
b. Peningkatan Infrastruktur daerah perbatasan;
c. Peningkatan pengentasan sampah dan limbah secara terpadu;
d. Pengembangan infrastruktur pendukung dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pengembangan agrobisnis
e. Peningkatan ketersediaan lahan perumahan rakyat dan ruang terbuka hijau;
f. Penguatan  kebijakan  yang  mendorong  pemenuhan  kebutuhan masyarakat melalui penyediaan infrastruktur yang memadai.
Dilihat  dari  program-program  yang  direncanakan  oleh  Bupati  Kabupaten Cirebon memiliki Inisiaitif dalam menanggulangi permukiman kumuh, walaupun tidak  secara  umum  langsung  menyebutkan  tentang  permukiman  kumuh  akan tetapi  dalam  program  tersebut  semuanya  termasuk  kedalam  indikator permukiman kumuh.

## Prioritas Pemerintah dalam Pengentasan Permukiman Kumuh
Prioritas  menurut  KBBI  adalah  sesutau  yang  didahulukan  atau diutamakan dari pada yang lain. Maksudnya adalah menjadi prioritaskah suatu program  atau  kebijakan  di  suatu  daerah  dilihat  dari  seberapa  besar  anggaran yang  di  alokasikan  kemudian  seberapa  banyak  kegiatan  yang  lain  yang berkaitan dengan pencegahan masalah permukiman kumuh. Apabila semuanya masih  minim  maka  program  atau  kebijakan  tersebut  bukan  menjadi  prioritas karena  Inisiatif  saja  tidak  cukup  harus  harus  di  barengi  dengan  implementasi dari  inisiatif  tersebut  dengan  baik.  Jita  sudah  ada  Inisiatif  maka  perlu  adanya tindakan lebih lanjut untuk mewujudkan inisiatif tersebut agar berjalan sesuai dengan  yang  diinginkan  yaitu  dengan  dijadikannya  Inisiatif  yang  ada  sebagai Prioritas.
Di Kabupaten Cirebon ada 195 Desa yang termasuk kedalam kumuh dan 125 Desa dalam kategori pencegahan serta ada 10 Desa yang menjadi kategori peningkatan. Di dalam SK Bupati Cirebon tentang penetapan lokasi perumahan dan  permukiman  kumuh  tahun  2014  terdapat  10  desa  yang  merupakan kawasan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang masuk kedalam kriteria Program Kota Tanpa Kawasan Kumuh (KOTAKU). Kawasan permukiman kumuh  yang  masuk  dalam  kategori  peningkatan  secara  keseluruhan  luasnya
78,78  Hektar  yang  tersebar  di  11  kawasan  dan  10  Desa/Kecamatan.  Unutk kawasan  yang  memiliki  tingkat  kekumuhannya  paling  tinggi  berada  di  Desa Ambulu Kecamatan Losari yang juga merupakan kawasan prioritas permukiman kumuh.  Setiap  kawasan  memiliki  karakteristik  masalah  permukiman  kumuh yang  menjadi  prioritas  untuk  dibenahi  menurut  7  Indikator  permukiman kumuh.  Implemntasi  dari  program  tersebut  pada  tahun  2018,  kawasan permukiman  kumuh  berkurang  seluas  57,13  Hektar  dan  pada  tahun  2019 berkurang  seluas  11,58  Hektar  akan  tetapi  di  Kabupaten  Cirebon  masih menyisahkan 10,19 Hektar yang berada di Desa Ambulu dan Desa Setu Kulon . Di  Kabupaten  Cirebon  untuk  pengentasan  masalah  permukiman  kumuh melalui  program  KOTAKU  dianggarkan  oleh  Pemerintah  Pusat,  dan  untuk kawasan  yang  tidak  mendapatkan  bantuan  dari  program  KOTAKU  anggaran berasal  dari  APBD  Kabupaten  Cirebon,  kawasan  yang  mendapatkan  anggaran dana  kolaborasi  dari  Pemerintah  Daerah  berjumlah    3  kawasan  yang  yaitu Sumber,  Junjang  dan  Setu  Kulon.  Peningkatan  jalan,  pengadaan  jamban keluarga/mck,  perbaikan  rumah  tidak  layak  huni,  pngadaan  air  minum/baku pembuatan dan perbaikan saluran drainase, pengelolaan sampah.
Berikut  ini  merupakan  data  anggaran  Program  KOTAKU  di  Kabupaten Cirebon  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat  tentang  Penetapan  Lokasi  dan  Besaran  Bantuan  Kegiatan  Infrastruktur Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2018 :

## Tabel 4.6 Daftar Lokasi dan Anggaran BPM tahun 2018
KABUPATEN/ KOTA KECAMATAN No DESA/KELURAHAN ALOKASI BDI ( xRp. 1000) CIREBON CILEDUG 1. JATISEENG 1.000.000 LOSARI 2. AMBULU 2.000.000 LEMAHABANG 3. BELAWA 1.500.000 ASTANAJAPURA 4. KANCI KULON 1.000.000 SUMBER 5. SUMBER 500.000 PALIMANAN 6. SEMPLO 1.000.000 PLUMBON 7. DANAMULYA 1.000.000 WERU 8. SETUKULON 1.000.000 GUNUNGJATI 9. ASTANA 1.000.000 ARJAWINANGUN 10.  JUNJANG 1.000.000 CIREBON TOTAL 10.500.000
Sumber : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Bantuan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2018
Secara  keseluruhan  anggaran  yang  dialokasikan  untuk  program  KOTAKU berasal  dari  pemerintah  pusat,  Pemerintah  Kabupaten  Cirebon  hanya menganggarkan untuk daerah permukiman kumuh yang tidak masuk ke dalam SK  Bupati  yaitu  daerah  Sumber,  Junjang  dan  Setu  Kulon.  Dalam  pelaksanan program  tersebut  masih  menyisahkan  beberapa  kawasan  kumuh,  hal  tersebut disebabkan  salah  satunya  karena  anggaran  yang  terbatas.  Berdasarkan penjelasan dari Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon H. Hermanto,  dalam program  pengentasan  permukima  kumuh  ada  beberapa  kendala  seperti
anggaran  yang  terbatas,  dikarenakan  permukiman  kumuh  memiliki  masalah yang  kompleks  sehingga  anggaran  terbagi  kedalam  semua  komponen  indikator kumuh,  setiap kmponen indikator kumuh harus mendapatkan bantuan, karena hal  tersebut  program pengentasan  permukiman  kumuh  tidak  bisa  diselesaikan dengan  1  tahun  anggaran.  untuk  menangani  masalah  permukiman  kumuh pemerintah  daerah  dalam  anggarannya  harus  lebih  optimal,  karena  banyak variabelnya yang harus ditangani didalam masalah permukiman kumuh. Dalam  aspek  prioritas  untuk  mewujudkan  visi  misi  dan  janji-janji  politik Bupati  dan  Wakil  Bupati  yang  didalamnya  terdapat  program-program  prioritas yang berkaitan dengan  pengentasan permukiman kumuh dan implementasinya yang sudah sesuai. Akan tetapi dalam hal anggaran masih belum optimal karena anggaran  yang  disediakan  oleh  pemerintah  pusat  masih  belum  cukup  untuk menyelesaikan  keseluruhan  masalah  kawasan  permukiman  kumuh.  dengan demikian  komitmen  politik  atau Political  will Pemerintah  Kabupaten  Cirebon dalam menanggulangi permukiman kumuh dalam aspek prioritas masih belum optimal.
Keberlanjutan Usaha Aspek  keberlanjutan  usaha  menjelaskan  sejauh  mana  implementasi  dari inisiatif  dan  niat  dari  Pemerintah  Kabupaten  Cirebon  dalam  menanggulangi permukiman  kumuh.  niat  dan  inisiaitif  dari  Bupati  dan  Wakil  Bupati  sudah tercantum  dalam  Visi  Misi  dan  RPJMD  Kabupaten  Cirebon  tahun  2018-2023, artinya  bahwa  kebijakan  atau  program-program  yang  berkaitan  dengan pengentasan  permukiman  kumuh  masih  berlanjut  dan  berlaku  sampai  masa pemerintahannya  berakhir.  Dalam  rencana  strategis  Dinas  Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdapat beberapa masalah yang terjadi dalam  pengentasan  kawasan  permukiman  kumuh,  diantaranya  adalah  Masih minimnya  data  base  mengenai  perumahan  dan  kawasan  Permukiman,  Belum jelasnya arah kebijakan pengembangan kawasan permukiman Kab. Cirebon, dan Belum  teridentifikasinya  kawasan  kumuh  perkotaan  secara  menyeluruh,  dan pengentasan  kawasan  kumuh  berdasarkan  SK  Kumuh  Bupati  masih  belum tertangani.
Pengentasan  kawasan  pemukiman  kumuh  Kabupaten  Cirebon  ditahun 2019 masih belum selesai dan menyisahkan kawasan kumuh. Program KOTAKU tidak berhenti ditahun 2019 dan masih berlanjut di taun 2020 sampai dengan tahun  2024.  Ada  beberapa  kawasan  permukiman  yang  mendapatkan  program lanjutan Livelihoods, program  tersebut  bertujuan  dalam  pembangunan  sosial masyarakat,  karena  di  kawasan  permukiman  kumuh  tidak  hanya infrastrukturnya  saja  yang  harus  dibenahi,  akan  tetapi  kehidupan masyarakatnya juga harus dibenahi seperti mata pencaharian agar mereka bisa hidup  dengan  layak  dan  terhindar  dari  kemiskinan. Livelihoods adalah  sebuah strategi  keberlanjutan  untuk  mengatasi  permasalahan  dari  tekanan  dan gangguan atau meningkatkan kapasitas dan aset. Keseluruhan aset Livelihoods dipengaruhi  oleh  adanya  kerentanan  yang  terjadi  dalam  permukiman  kumuh, yaitu  budaya,  pendidikan,  konflik,  kebencanaan,  kesehatan,  dan  income,  juga keuntungan  kompetitif  dari  lokasi  permukiman  seperi  nilai  strategis  kawasan, peluang  usaha,  potensi  kemitraan,  dan  kearifan  lokal.  Pneguatan  kerentanan yang  terjadu  akan  memberikan  dampak  pada  fungsi  rekayasa  sosial-ekonomi dari  lingkungan  permukiman  kumuh  dan  rekayasa  fisik-lingkungan.  Faktor
yang  memengaruhi  keinginan  masyarakat  dalam  melaksanakn  konsep Livelihoods  antara  lain  :  Kerentanan,  kebijakan-kebijakan,  proses,  dan kelembagaan (Prayitno, 2007).
Program  lanjutan Livelihoods di  Kabupaten  Cirebon  terdapat  di  Desa Belawa  yang  nanti  akan  di  bangun  Rumah  Olahan  mangga  dan  kemudian menjadi  kawasan  Ekowisata.  Berdasarkan penjelasan  dari  Kepala  Desa  Belawa Kamon Haryanto, Program Kotaku sudah berjalan lima tahun, dari tahun 2015- 2019  di  Desa  Belawa  sudah  mencapai  target,  Desa  Belawa  mendapatkan program  lanjutan  sampai  tahun  2024.  Program  lanjutan  tersebut  berbentuk program Livelihoods yang nantinya dibangun rumah olahan mangga di kawasan objek wisata Cikuya dan kawasan kebun mangga, rumah olahan mangga akan di jadikan kawasan ekowisata yang diharapkan akan menjadi mata pencaharian masyarakat Desa Belawa dan mensejahterakaan masyarakat.
Dapat  disimpulkan  dalam  aspek  keberlanjutan  usaha  dari  kebijakan pengentasan  permukiman  kumuh  di  Kabupaten  Cirebon  Dikategorikan  cukup baik  dengan  beberapa  catatan  yang  perlu  diperbaiki.  Dapat  dilihat  program tersebut  masih  berlanjut  sampai  akhir  periode  karena  sudah  tercatat  dalam RPJMD  Kabupaten  Cirebon  tahun  2018-2023.  Program  KOTAKU  yang  sudah berjalan  selama  lima  tahun  di  Kabupaten  Cirebon  masih  terus  berlanjut  dan bahkan  sudah  ada  program  turunannya  yaitu  program livelihoods yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di daerah permukiman kumuh .

## 4. PENUTUP
Berdasarkan  pemaparan  diatas  peneliti  menyimpulkan  beberapa  hal mengenai  peningkatan  kemampuan  sosial  dan  komitmen  politik.  Peningkatan kemampuan  sosial  Masyarakat  di  kawasan  permukiman  kumuh  Kabupaten Cirebon dapat disimpulkan dari faktor komitmen masyarakat terlibat aktif dalam pengambilan keputusan, perencanaan, implementasi, pemeliharaan, pengawasan dan kontribusi peningkatan kualitas sosial ekonomi pada penataan kawasan kumuh prioritas masih belum optimal, pasrtisipasi dan pemberdayaan masyarakat  hanya  sebatas  pada  saat  program  KOTAKU  berlangsung,  setelah program  selesai  masyarakat  kurang  aktif  dalam  memelihara  fasilitas-faslitas yang sudah dibangun. Untuk  komitmen  Bupati  dan  Pemerintah  Kabupaten  Cirebon  dalam menangani permukiman kumuh secara keseluruhan sudah cukup baik,  antara lain:  Inisiatif  pemerintah  dalam  menangani  permukiman  kumuh  melalui program  yang  sudah  direncakan,  walaupun  tidak  secara  umum  langsung menyebutkan tentang permukiman kumuh akan tetapi dalam program tersebut semuanya  termasuk  kedalam  indikator  permukiman  kumuh.  Kemudian  dalam aspek  prioritas  dapat  disimpulkan  bahwa,  komitmen  politik  atau Political  will Pemerintah  Kabupaten  Cirebon  dalam  menanggulangi  permukiman  kumuh dalam  aspek  prioritas  masih  belum  optimal  dikarenakan  oleh  anggaran  masih belum  optimal  karena  anggaran  yang  disediakan  oleh  pemerintah  pusat  masih belum cukup untuk menyelesaikan keseluruhan masalah kawasan permukiman kumuh  di  Kabupaten  Cirebon.  Sedangkan  untuk  aspek  keberlanjutan  usaha dari  kebijakan  pengentasan  permukiman  kumuh  di  Kabupaten  Cirebon dikategorikan  cukup  baik  dengan  beberapa  catatan  yang  perlu  diperbaiki. Dibuktikan dengan  program  pengentasan permukiman kumuh masih berlanjut sampai  akhir  periode  Bupati  Kabupaten  Cirebon  pada  tahun  2023,  serta
program  KOTAKU  yang  sudah  berjalan  selama  5  tahun  di  Kabupaten  Cirebon masih  terus  berlanjut  dan  bahkan  sudah  ada  program  turunannya  yaitu program livelihoods yang  bertujuan  untuk  memberdayakan  masyarakat  di daerah permukiman kumuh .
Berdasarkan  kesimpulan  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  diatas  maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan bagi pihak- pihak yang terlibat dalam pengentasan permukiman kumuh, yaitu:
1. Dalam  meningkatkan pasrtisipasi  dan  pemberdayaan  masyarakat  peneliti menyarankan  untuk  memaksimalkan  peran  Badan  Keswadayaan Masyarakat  dan  juga  meningkatkan  kepedulian  dan  kesadaran masyarakat  terhadap  lingkungan  sekitar  beserta  fasilitas  yang  sudah dibangun.
2. Dalam  komitmen  Politik  Bupati  Kabupaten  Cirebon  ada  beberapa  saran yang buat oleh penulis, antara lain :
a. Dalam  aspek  komitmen  politik  menurut  dimensi  inisiatif,  saran  dari peneliti yaitu Pemerintah Kabupaten Cirebon harus mengimplementasikan  Inisiatif  yang  sudah  ada  didalam  visi  misi  dan RPJMD Kabupaten Cirebon dan tidak hanya bergantung pada Porgram KOTAKU.  Merencanakan  dan  membuat  inovasi  program  yang berlandasakan pemberdayaan masyarakat untuk kawasan kumuh yang tidak tertangani oleh Program KOTAKU.
b. Dalam  aspek  prioritas  saran  dari  peneliti  yaitu  dijadikannya  masalah kawasan  permukiman  kumuh  sebagai  prioritas  Pemerintah  dan  segera disahkannya  Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang  kawasan  kumuh agar  pada  saat  perencanaan  dan  pembuatan  program  anggaran  dari Pemerintah  Daerah  bisa  lebih  besar  untuk  dialokasikan  dan  jelas  ada peraturan yang menjadi landasan hukumnya.
c. saran  dari  peneliti  yaitu  Pemerintah  harus  mendata  kawasan permukiman kumuh yang tidak masuk kedalam data Kawasan Kumuh karena  dalam  RENSTRA  DPKPP  masih  banyak  kawasan  yang  belum terdata, kemudian Pemerintah Kabupaten Cirebon membuat perencanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Pencegahan dan  penanggulangan  permukiman  kumuh  di  daerah  yang  belum terdata.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad, A. F., Library, S., Faculty, G., Science, S., Campus, R., Widya, B., Km, S.,  Pekanbaru,  N.,  &  Fax,  P.  (2012). POLITICAL  WILL  PEMERINTAH KABUPATEN  PELALAWAN  TERHADAP  PELESTARIAN  SATWA  DI  TAMAN NASIONAL  TESSO  NILO  TAHUN  2011-2012  Tesso  Nilo  merupakan  hutan hujan  dataran  rendah  yang  tersisa  di  Pulau  Sumatera  .  Fungsinya  yaitu menjaga keseimbangan ekosistem berbagai . 2 (2). Brinkerhoff, D. (2010) Unpacking the Concept of Political Will. Creswell, J. W. (2016). Research Desain Pendekatan Metode Kuaitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Dinas  Perumahan,  Kawasan  Permukiman  dan  Pertanahan.  (2019). Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Hartman, C. (1998). The Case for a Right to Housing. Housing Policy Debate , 9 (2),
223–246. https://doi.org/10.1080/10511482.1998.9521292 Heston, Y. P., & Yusuf A, A. (2013). PENGUATAN KEMAMPUAN SOSIAL PADA PENATAAN KAWASAN KUMUH PERKOTAAN (Studi Kasus Kelurahan Cigugur Tengah Cimahi). Jurnal Tataloka , 15 (3), 208. https://doi.org/10.14710/tataloka.15.3.208-217
Owusu,  G.,  Agyei-Mensah,  S.,  &  Lund,  R.  (2008). Slums  of  hope  and  slums  of despair: Mobility and livelihoods in Nima, Accra. Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, 62(3), 180– 190. doi:10.1080/00291950802335798 Prayitno, B. (2007). Beyond Titling. 4th Urban Research Symposium . Sugiono.  (2017). Metodologi  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D . Bandung:Alfabeta
Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya
Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
UN-Habitat. 2006. State of the World’s Cities 2006/2007. Nairobi: United Nations Human Settlements Programme.
Un-Habitat. (2007). What are Slums and why do they exist. Sustainable Urbanization: Local Action for Urban Poverty Reduction, Emphasis on Finance and Planning:Twenty First Session of the Governing Council 16 - 20 April 2007, Nairobi, Kenya What , April , 7623151–7623153.
Un Habitat. (2013). State of the World’s Cities 2012/2013. State of the World’s Cities 2012/2013 . https://doi.org/10.4324/9780203756171 Un  Habitat.  (2013).  State  of  the  World’s  Cities  2012/2013. State  of  the  World’s Cities 2012/2013 . https://doi.org/10.4324/9780203756171 Yusuf  A.  (2013).  PENGUATAN  KEMAMPUAN  SOSIAL  PADA  PENATAAN KAWASAN  KUMUH  PERKOTAAN  (Studi  Kasus  Kelurahan  Cigugur  Tengah Cimahi). Jurnal Tata Kelola., ISSN: 0852-7458 DOI:
10.14710/tataloka.15.3.208-217