P r a k t i k   P i n j a m   M e m i n j a m   U a n g   B e r b a s i s   O n l i n e   D i t i n j a u   D a r i P e r a t u r a n   O t o r i t a s   J a s a   K e u a n g a n   N o m o r   7 7 / P O J K . 0 1 / 2 0 1 6 T e n t a n g   L a ya n a n   P i n j a m   M e m i n j a m   U a n g  B e r b a s i s   T e k n o l o g i I n f o r m a s i
Wahyuni Safitri
wahyunibun@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia

## Abstract
Background :
Current technological developments make the conventional financial system look impractical and take a long time in terms of borrowing and borrowing. Banks, capital markets, or finance companies have become less attractive, such as in matters of borrowing and borrowing funds because currently lending and borrowing activities can be accessed easily via the internet or smartphones. Financial transactions or borrowing and borrowing are far from rigid and complicated with the presence of Fintech services to borrow and borrow money based on online. This study aims to determine the practice of borrowing and borrowing money based online in terms of the Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning information technology-based lending and borrowing services and knowing the legal protection of the rights and obligations of the parties in online-based lending and borrowing transactions.

## Research Metodes:
This study uses a normative juridical legal research method sourced from primary legal materials and secondary legal materials.

## Findings:
Type The results of the study, namely legal certainty regarding online-based lending and borrowing practices in terms of  financial service authority regulations Number 77/POJK.01/2016  concerning  information technology- based money- borrowing services are needed to ensure legal certainty, especially for lenders in the event of default from the loan recipient.

## Conclusion:
Legal  protection  for  the  parties  in  online-based  lending  and  borrowing  transactions  can  be  carried  out  in  a preventive and repressive manner
Keywords : Lending; Fintech; Online Based.

## Abstrak

## Latar Belakang:
Perkembangan teknologi saat ini membuat sistem keuangan konvensional terlihat tidak praktis lagi dan memakan waktu yang cukup lama dalam hal melakukan pinjam meminjam. Perbankan, pasar modal, ataupun perusahaan pembiayaan  menjadi  kurang  diminati,  seperti  dalam  urusan  pinjam  meminjam  dana  karena  saat  ini  kegiatan pinjam meminjam bisa diakses dengan mudah melalui internet atau smartphone. Transaksi keuangan atau pinjam meminjam jauh dari kata kaku dan berbelit dengan hadirnya layanan Fintech untuk melakukan pinjam meminjam uang berbasis online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pinjam meminjam uang berbasis online ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan mengetahui perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi pinjam meminjam berbasis online.

## Metode Penelitian:
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## Hasil Penelitian:
Hasil   penelitian yakni kepastian hukum terhadap praktik pinjam meminjam berbasis online ditinjau dari peraturan otoritas  jasa  keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi
informasi diperlukan untuk menjamin kepastian hukum khususnya bagi Pemberi Pinjaman apabila terjadi gagal bayar dari pihak Penerima Pinjaman Kesimpulan:
Perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  dalam  transaksi  pinjam  meminjam  uang  berbasis  online  dapat  dilakukan secara preventif dan represif.
Kata kunci: Pinjam Meminjam: Fintech; Berbasis Online.
DOI : - Received :  January Accepted :  February Published :  February Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with  the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Saat  ini  manusia  tidak  terlepas  dari  segala  aktivitas  yang  menggunakan  teknologi. Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  saat  ini  telah  meningkat  pesat  dan banyak membuat  perubahan  baik  dibidang  sosial,  ekonomi  dan  budaya.  Perkembangan teknologi  yang  sangat  maju  khususnya  dibidang  finansial  atau  keuangan  memiliki perkembangan  kearah yang  lebih  efisien  dan  modern.  Kemajuan  teknologi  dalam perekonomian  nasional  ditingkatkan  untuk  mencapai  kesejahteraan  rakyat  demi mewujudkan kehidupan perekonomian yang lebih baik. Seiring dengan perkembangan era globalisasi,  segala  macam  aktivitas  masyarakat  tidak  terlepas  dari  bantuan  teknologi. Begitu  pula  pada  sektor  keuangan  yang  kini  mulai  terintegrasi  dengan  platform  sistem elektronik.
Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini yakni dengan adanya adaptasi Financial  Technology yang  disingkat  menjadi Fintech .  Menurut The  National  Digital Research Centre (NDRC), Fintech merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Inovasi finansial  ini  mendapat  sentuhan  teknologi  modern.  Keberadaan Fintech dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. Salah satu contoh platform  jasa  keuangan  yang  ditawarkan  oleh  pelaku  usaha Fintech adalah  pinjam
Praktik Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Wahyuni Safitri
meminjam  berbasis  online.  Praktik  bisnis  pinjam  meminjam  online  menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online. 1
Financial  technology sebagai perantara  dari pihak  yang  kelebihan dana (surplus  of funds) dengan pihak yang kekurangan dana (lack of funds) yang memiliki fungsi sebagai perantara  keuangan  masyarakat (financial  intermediary).  Fintech atau  layanan  pinjam meminjam  uang  berbasis  online,  berbeda  dengan  layanan  pinjam  meminjam  uang sebagaimana  diatur  dalam Pasal  1754  KUHPerdata.  Pada  perjanjian  pinjam  meminjam uang  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 1754 KUHPerdata para pihak yang terlibat adalah pemberi  pinjaman  dan  penerima pinjaman  dimana  para  pihak  ini  memiliki  hubungan hukum  secara  langsung  melalui  perjanjian  pinjam  meminjam.  Pemberi  pinjaman berkewajiban  untuk  memberikan  kepada  pihak  lain  suatu  jumlah  tertentu  barang  yang menghabis  karena  pemakaian  dengan  syarat  bahwa  penerima  pinjaman  akan mengembalikan  dalam  jumlah  yang  sama  dari  macam  dan  keadaan  yang  sama  pula. Sedangkan  dalam  layanan fintech ,  pemberi  pinjaman  tidak  bertemu  langsung  dengan penerima pinjaman, bahkan diantara para pihak dapat saja tidak mengetahui atau mengenal karena dalam fintech ini ada wadah yang menghubungkan kepentingan keduanya. 2
Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  adalah  salah  satu produk  dari  Teknologi  Finansial  yang  mempertemukan  pemilik  dana  atau  yang  biasa disebut investor dengan peminjam dana atau bisa juga disebut peminjam dengan melalui sistem elektronik atau teknologi informasi. Bentuk layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis  teknologi  informasi  atau  pinjaman  online  (Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis  Teknologi  Informasi)  dinilai  turut  berkontribusi  terhadap  pembangunan  dan perekonomian nasional, dan secara langsung banyak diminati oleh orang-orang yang  ingin menginvestasikan  uangnya  atau  orang-orang  yang  membutuhkan  dana  cepat  atau  yang karena  sesuatu  hal  tidak  dapat  diberikan  pendanaan  oleh  industri  jasa  keuangan konvensional  seperti  perbankan,  pasar  modal,  atau  perusahaan  pembiayaan.  Kondisi tersebut  di  satu  sisi  memberikan  keuntungan  kepada  konsumen,  karena  konsumen mendapatkan peluang yang lebih luas untuk mengakses jasa yang diinginkan. Namun, di
1 Raden  Ani  Eko  Wahyuni,  Bambang  Eko  Turisno.  (2019).  Praktik  Finansial  Teknologi  Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.1. No. 3
2 Ratna  Hartanto  dan  Juliyani  Purnama  Ramli.  (2018).  Hubungan  Hukum  Para  Pihak  dalam Peer  to Peer Lending . Jurnal Hukum Ius Quia Iustum . Vol. 25. No. 2.
sisi  lain  kondisi  ini  juga  memberikan  kemungkinan  yang  negatif  dalam  hal  penegakan hukum dan perlindungan konsumen. 3
Dimasa sekarang ini, pinjam meminjam berbasis online dianggap menjadi suatu model solusi  pembiayaan  dengan  cara financial  technology yang  dianggap  efektif  dan  efisien. Dibuatnya  teknologi  pinjaman  secara  online  ini  yakni  untuk  mempermudah  masyarakat untuk mendapatkan  pinjaman  tanpa  harus  terbatasi  oleh  ruang  dan  waktu  selama handphone  dan  komputer  yang  digunakan  dapat  terkoneksi  dengan  jaringan  internet. Selain  itu  proses  pencairan  pinjaman  dan  proses  pengembalian  dengan  sistem  cicilan dilakukan  melalui  transfer  ATM  atau  bank  sehingga  tidak  memakan  waktu.  Dengan kemudahan dan efesiensi ini diharapkan menjadi solusi keuangan bagi masyarakat. 4
Pinjam meminjam uang berbasis online saat ini banyak digemari oleh masyarakat karena masyarakat sering kali kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal dengan berbagai persyaratan  administrasi  yang  harus  dipenuhi.  Persyaratan  administrasi  pinjaman  online relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan pinjaman melalui layanan  keuangan formal. Sebelum  lahirnya  teknologi  pinjam  meminjam  uang  berbasis  online,  masyarakat mendapatkan  peminjaman  dari  bank  atau  lembaga  lainnya  melalui  serangkaian  prosedur yang lumayan panjang sampai dana tersebut cair. Saat ini,dengan adanya aplikasi  Fintech, masyarakat  yang  akan  melakukan  peminjaman  dapat  mendownload  berbagai aplikasi  atau bisa juga dengan membuka website yang memberikan jasa pinjam meminjam berbasis online. Kemudahan  tersebut  memberikan  daya  tarik  tersendiri  sehingga  banyak  masyarakat  yang memilih untuk melakukan pinjam meminjam berbasis online.
Perbandingan kedua pinjaman tersebut cukup signifikan dimana bank biasa mencairkan dananya direntang waktu 7 hingga 14 hari kerja, sedangkan layanan pinjaman berbasis online hanya dalam rentang 4 jam sampai 3 hari. Dari kedua perbandingan diatas, pinjaman berbasis online tentu menjadi pilihan utama masyarakat baik dari akses kecepatan, namun dari sisi lain  pinjaman  berbasis  online  ini  memiliki  resiko  tersendiri.  Layanan  keuangan  pinjaman berbasis  online  ini  dapat  digolongkan  sebagai  lembaga  keuangan  bukan  bank,  contoh penyelenggara layanan pinjaman secara online seperti kredivo, akulaku, dan lain sebagainya. Ketiga penyelenggara layanan pinjaman berbasis online tersebut berbentuk perusahaan akan
3 Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yodo.  (2004).  Hukum  Perlindungan  Konsumen.  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
4 Edi Suprayitno, Nur Ismawati. (2008). Sistem informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web. Jurnal Sistem Informasi. Teknologi Informasi dan Komputer. Vol. 9. No. 2.
Praktik Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Wahyuni Safitri
tetapi termasuk kedalam perusahaan penyedia layanan keuangan bukan bank. Dengan adanya perkembangan  teknologi  informasi  seperti  yang  telah  diuraian  diatas  banyak  memberikan dampak baik dampak positif maupun negatif bagi masyarakat. Teknologi informasi saat ini dapat di istilahkan sebagai pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dan  kemajuan  peradaban  dunia,  tapi  sekaligus menjadi sasaran yang efektif dalam perbuatan melawan hukum.
Perkembangan teknologi dari dibidang keuangan tentunya menjadi tantangan baru bagi pemerintah  dalam  mengatur  regulasinya.  Kegiatan  pinjaman  berbasis  online  ini  harus dibarengi  dengan  payung  hukum  yang  bersifat  adil  dan  berkepastian  hukum,  agar menciptakan  persaingan  yang  sehat  dan  memberikan  kenyamanan  bagi  kreditur  maupun debitur didalam kegiatan pinjaman berbasis online ini. Kenyamanan yang dimaksud adalah bahwa debitur mendapat garansi terkait dengan kerahasiaan data diri maupun segala bentuk jaminannya oleh karena tersebar dimuka umum sangat mudah melalui media online. Begitu pula dengan kreditur yang wajib merasa tenang dan aman dalam menjalankan usahanya,oleh karena  proses  pinjam  meminjam  berbasis  online  tidak  dilakukan  dengan  tatap  muka langsung,  sehingga  proses  pengecekan  ataupun  pemeriksaan  jaminan  dan  kemampuan membayar menjadi suatu hal yang sangat sulit untuk di analisis. 5
Isu hukum yang menarik dilihat tentang pinjaman uang berbasis online ini yakni ketika terjadi permasalahan seperti contoh misalkan si peminjam menggunakan data diri yang bukan miliknya dalam melakukan transaksi pinjaman online ataupun si peminjam dengan sengaja tidak  melaksanakan  kewajibannya  yaitu  tidak  membayar  atau  tidak  mengembalikan pinjaman ke penyedia layanan jasa pinjam online, yang mana hal ini akan merugikan pihak penyedia  layanan  jasa  pinjam  meminjam  uang  berbasis  online,  jika  si  peminjam  tidak melakukan kewajibannya untuk membayar, sedangkan dalam melakukan pinjaman berbasis online tidak ada perjanjian apapun yang dilakukan antara pihak peminjam dan pihak penyedia layanan  pinjaman  online  sehingga  dapat  dikatakan  tidak  adanya  kepastian  hukum  dalam transaksi  tersebut.  Kepastian  hukum tidak  dapat  terlepas  dari  perjanjian  atau  kontrak  para pihak yang didasari oleh adanya kesepakatan, kemudian dalam pelaksanaan kontrak tentunya para pihak harus didasarkan dengan sifat itikad baik, dikarenakan terhadap perbuatan ketika
5 Istiqamah.  (2019).  Analisis  Pinjaman  Online  oleh  Fintech  Dalam  Kajian  Hukum  Perdata, Jurisprudentie.Vol. 6. No. 2.
akan melaksanakan perjanjian adalah sikap mental dari para pihak, dan juga hak ini berkaitan dengan tujuan utama dari hukum yaitu menjamin kepastian hukum bagi setiap orang. 6
Dalam penyelenggaran dan pelaksanaan praktik pinjam meminjam berbasis online ini juga dibutuhkan pengawasan oleh lembaga-lembaga yang bergerak dibidang keuangan dalam hal  ini  pengawasan  dibebankan  kepada Otoritas  Jasa  Keuangan  yang  memiliki  wewenang untuk mengawasi langsung pelaksanaan praktik pinjam meminjam berbasis online ini, serta Bank  Indonesia  juga  sebagai  salah  satu  lembaga  keuangan  yang  independen  memiliki kewenangan  terhadap  pemberian  izin  kepada  penyelenggara  pinjam  meminjam  berbasis online  dan  turut  mengawasi  pelaksanaannya.  Berdasarkan  uraian  atas  permasalahan  pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul penelitian “Praktik Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”. Penilitian ini akan membahas mengenai bagaimana kepastian hukum terhadap  praktik  pinjam  meminjam  berbasis  online  ditinjau  dari  peraturan  otoritas  jasa keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis teknologi  informasi  dan  bagaimana  perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  dalam  transaksi pinjam meminjam uang berbasis online.
Berdasarkan uraian atas permasalahan pada latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jiwasraya Terhadap Nasabah Yang Mengajukan Klaim Asuransi Melalui Program Restrukturisasi Polis Jiwasraya.  Selanjutnya,  Permasalahan  dalam  penilitian  ini  adalah  bagaimana  bentuk tanggung  jawab  perusahaan  asuransi  Jiwasraya  terhadap  nasabah  yang  mengajukan  klaim asuransi  melalui  program  restrukturisasi  polis  Jiwasraya  dan  Apa  kendala-kendala  yang dihadapi  nasabah  dalam  mengajukan  klaim  asuransi  pada  perusahaan  asuransi  jiwasraya. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bentuk  tanggung  jawab  perusahaan  asuransi Jiwasraya terhadap nasabah yang mengajukan klaim asuransi melalui program restrukturisasi polis Jiwasraya dan megetahui kendala-kendala yang dihadapi nasabah dalam mengajukan klaim asuransi pada perusahaan asuransi jiwasraya.

## 2. METODE PENELITIAN
Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan  metode  penelitian  hukum  Normatif  (Yuridis  Normatif).  Penelitian  Hukum
6 Raden Ani Eko Wahyuni, Op. Cit.
Praktik Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Wahyuni Safitri
Normatif,  yaitu  penelitian  yang  mempergunakan  bahan-bahan  kepustakaan  sebagai  sumber data  penelitiannya. 7 Untuk  menunjang  dan  melengkapi  data,  maka  dilakukan  penelitian lapangan  yaitu  penelitian  yang  dilaksanakan  dengan  cara  terjun  langsung  kelapangan  untuk memperoleh data sekunder. 8
Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :
1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
4) Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017  tentang  Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
5) Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Pinjam Meminjam Secara Online.
6) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 18/SEOJK.02/2017 tentang Pelaksanaan Tata Kelola  dan  Manajemen  Resiko  Teknologi  Informasi  pada  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.
7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.
Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang bahan hukum  primer,  yang  diperoleh  dari  penelitian  lapangan  berhubungan  dengan  masalah  yang diteliti yakni dilakukan dengan wawancara. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder, yang terdiri dari Kamus Bahasa Indonesia atau Kamus Hukum dan Ensiklopedia atau sumber internet.
Dalam Penyusunan Karya Ilmiah ini Peneliti melakukan metode dan pengumpulan data dengan  cara  yakni  Studi  Kepustakaan  dan  Studi  Dokumen  yaitu  dengan  cara  mempelajari, mengkaji  dan  mengolah  bahan-bahan  hukum,  baik  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder  maupun  bahan  hukum  tersier  dan  Wawancara  (interview).  Wawancara merupakan
7 Amiruddin  dan  Zainal  Asikin.  (2004).  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum.  Jakarta:  RajaGrafindo Persada.
8 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  (2003).  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
proses  untuk  mendapat  keterangan  guna  tujuan  penelitian  dengan  melakukan  tanya  jawab secara langsung dengan narasumber tentang permasalahan dalam penelitian ini. 9
Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan beberapa tahapan yakni sebagai berikut:  Pertama,  menetapkan  responden  yang  hendak  diwawancarai  yaitu  dari  pihak  dari Otoritas  Jasa  Keuangan  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Kedua,  menyiapkan  daftar  pertanyaan terkait  pokok-pokok  masalah  didalam  penelitian  yang  akan  digunakan  sebagai  bahan pembicaraan.  Ketiga,  memulai  dan  membuka  alur  wawancara  yaitu  dengan  melakukan perkenalan  dan  memberitahukan  maksud  dan  tujuan  wawancara.  Keempat,  melangsungkan alur-arus  wawancara.  Kelima,  mengkonfirmasikan  hasil  wawancara  dan  mengakhirinya. Keenam,  menuliskan  hasil  wawancara  pada  catatan lapangan.  Ketujuh,  mengidentifikasikan hasil wawancara yang telah diperoleh. Alat wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Panduan wawancara (interview guide). (2) Alat-alat tulis, dan (3) Tape Recorder.
Data  yang  telah  dikumpulkan  dari  penelitian  kepustakaan  maupun  dari  penelitian lapangan  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif,  yaitu  metode  analisis  data  dengan  cara mengelompokkan  dan  menyeleksi  data  yang  diperoleh  dari  penelitian  menurut  kualitas  dan kebenarannya,  kemudian  dihubungkan  dengan  teori-teori  dari  studi  kepustakaan  sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Dalam analisis data ini digunakan cara berfikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang bersifat khusus untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum. 10

## 3. PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  adalah  data-data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  yang  sesuai dengan kejadian yang apa adanya dilapangan atau sesuai yang ada dilapangan. Hasil penelitian ini  mengungkapkan  data  yang  telah  didapat  baik  berupa  wawancara  dan  dokumentasi. Berdasarkan fokus penelitian dalam penelitian ini maka peneliti memaparkan hasil data yang telah  diperoleh  berkaitan  dengan  tanggung  jawab  perusahaan  asuransi  jiwasraya  terhadap nasabah yang mengajukan klaim asuransi melalui program restrukturisasi polis jiwasraya.
3.1 Kepastian Hukum Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Berbasis Online Ditinjau Dari Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/Pojk.01/2016  Tentang  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
9 Muh. Nasir. (2010). Metode Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
10 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Op. Cit.
Praktik Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

## Wahyuni Safitri
Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki,  hukum  harus  mengandung  3  (tiga)  nilai  identitas, yaitu sebagai berikut: 11
1) Asas kepastian hukum ( rechmatigheid ), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2) Asas keadilan hukum ( gerectigheit ), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3) Asas kemanfaatan hukum ( zwechmatigheid ) atau doelmatigheid atau utility.
Kepastian  hukum  mengandung  dua  pengertian,  yaitu  pertama  adanya  aturan  yang bersifat  umum  membuat  individu  mengetahui  perbuatan  apa  yang  boleh  atau  tidak  boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari  ajaran  yuridis  dogmatik  yang  didasarkan  pada  aliran  pemikiran  positivisme  di  dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat  umum.  Sifat  umum  dari  aturan-aturan  hukum  membuktikan  bahwa  hukum  tidak bertujuan  untuk  mewujudkan  keadilan  atau  kemanfaatan,  melainkan  semata-  mata  untuk kepastian. 12
Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang  dari  aparat  penegak  hukum  yang  terkadang  selalu  arogansi  dalam menjalankan  tugasnya  sebagai  penegak  hukum.  Adanya  kepastian  hukum  masyarakat  akan tahu  kejelasan  akan  hak  dan  kewajiban  menurut  hukum.  Tanpa  ada  kepastian  hukum  maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatanya benar atau salah, dilarang  atau  tidak  dilarang  oleh  hukum.  Kepastian  hukum  ini  dapat  diwujudkan  melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapanya.
Kepastian hukum dalam bidang hukum perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada layanan pinjaman uang berbasis teknologi finansial adalah para pihak harus memperoleh kepastian  mengenai  haknya.  Hal  ini  diwujudkan  dengan  dikeluarkannya  aturan  hukum sehingga dapat menjamin terwujudnya kepastian hukum. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan  aturan  mengenai  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam
11 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Op. Cit.
12 Riduan Syahrani. 2009. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya.
Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  dan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 19/12/PBI/ 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
Tujuan diadakan peraturan tersebut tentu untuk menertibkan dan menciptakan regulasi yang mumpuni, agar semua pihak terlindungi. Setidaknya peraturan itu melengkapi undang- undang  yang  secara  hukum  masih  menemukan  masalah  pada  praktiknya.  Layanan  pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian  pinjam  meminjam  dalam  mata  uang  rupiah  secara  langsung  melalui  sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
Menurut  Pasal  3  ayat  (1)  huruf  e  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/12/  PBI/2017 tentang  Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial  bahwa  layanan  pinjam  uang  berbasis  aplikasi atau  teknologi  informasi  merupakan  salah  satu  jenis  Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial ( Fintech )  kategori  Jasa  Keuangan/Finansial  Lainnya.  Aturan  mengenai  penyelenggaraan pinjam meminjam atau yang lazim disebut peer to peer lending diantaranya adalah mengenai pemodalan, kepemilikan penyelenggara alias penyedia pinjaman berbasis online, badan hukum yang mereka bentuk, dan modal yang harus disetorkan. 13
Peraturan ini juga mengatur mengenai izin. Meski perusahaan yang bergerak di bidang IT  itu  telah  terdaftar  di  OJK,  dalam  hal  mengadakan  jasa  pinjam  meminjam,  maksudnya melakukan praktik pinjam meminjam secaraonline, perusahaan itu juga harus mengajukan izin terlebih dahulu.  Layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah  satu  jenis  Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial  ( Fintech )  kategori  Jasa Keuangan/Finansial  Lainnya.  Penyelenggara  dalam  melakukan  usahanya  wajib  mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi kredit pintar mempunyai hak dan kewajiban yaitu: 14

## a. Pemberi pinjaman
1) Kewajiban  bagi  pemberi  pinjman  dalam  praktik Fintech berbasis Peer  to  Peer Lending antara lain:
a) Diwajibkan  untuk  mengisi  data  mengenai  identitas  diri  sebagai  pemberi  dana pada platform Fintech seperti nama, nomer identitas, alamat, nomor telepon, dan besarnya pendanaan yang akan diberikan kepada penerima pinjaman;
13 Firman Wijaya, Hukum Pinjam Meminjam Online, melalui https://uangteman.com, diakses pada 11 Juli 2022.
14 Ibid.
Praktik Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Wahyuni Safitri
b) Diwajibkan untuk mengisi perjanjian elektronik antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara  dan  perjanjian  antara  pemberi  pinjaman  dengan  penerima pinjaman melalui bantuan penyelenggara.
c) Diwajibkan  untuk  mengirim  dana  sebagaimana  besarnya  pada  tagihan  sistem tepat waktu.
2) Hak yang diperoleh pemberi pinjaman dalam praktik Fintech berbasis Peer to Peer Lending antara lain:
a) Mendapatkan  bunga  atas  pendanaan  yang  dilakukan  sebesar  besarnya  bunga yang diperjanjikan.
b) Mendapatkan  laporan  atas  penggunaan  dana  oleh  penerima  pinjaman  baik  via email  maupun  sms.  Memiliki virtual  account dari  Penyelenggara  yang dipergunakan  untuk  menyalukan  dana  yang  akan  dipinjaman  dan  untuk mendapatkan pengembalian atas dana yang telah disalurkan.
b. Penerima Pinjaman
1) Kewajiban. Kewajiban bagi penerima pinjman dalam praktik Fintech berbasis Peer to Peer Lending antara lain :
a) Wajib  mengisi  dokumen  yang  disedikan  platform  penyelenggara  dan memasukkan data-data yang dibutuhkan dengan jelas, jujur dan rinci mengenai identitas serta penggunaan dana yang akan   diajukan dipinjamkan;
b) Untuk mengisi perjanjian elektronik dengan pemberi pinjaman melalui bantuan penyelenggara.
c) Memberikan  laporan  atas  penggunaan  dana  melaluI  platform  penyelenggara sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dan dari  penerima  pinjaman kepada pemberi pinjaman.
d) Memberikan fee sebesar berapa 5%  kepada platform Fintech sebagai penyelenggara tergantung dengan pinjaman yang diajukan yaitu pinjaman personal atau pinjaman bisnis.
e) Wajib membayar angsuran peminjaman sesuai besarnya tagihan pada penerima pinjaman tepat waktu.
2) Hak. Hak yang diperoleh penerima pinjaman dalam praktik Fintech berbasis Peer to Peer Lending antara lain:
a) Memperoleh  data  sebagai  bentuk  transparansi  penerimaan  pinjaman  yang diberikan  oleh  penyelenggara  platform fintech yang  berisi  data-  data  seperti
Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2023, Vol. 15 No. 2
identitas  pemeberi  dana,  verivikasi  pemberian  dana,  biaya  adminitrasi  yang digunakan pada platform Fintech.
b) Memperoleh dana yang bersih dan terbebas dari money laundry .
c) Memiliki escrow account dari penyelenggara yang dipergunkan untuk pelunasan pinjaman.
c. Penyelenggara Layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending
1) Kewajiban. Kewajiban bagi penyelanggara dalam praktik Fintech berbasis Peer to Peer Lending antara lain:
a) Memberikan informasi mengenai layanan pinjam meminjam secara online secara jujur  dan  tidak  menyesatkan  bagi  para  pengguna  layanan  pinjam  meminjam secara online tersebut.
b) Memberikan  fasilitas  bagi  penerima  pinjaman  mengenai  sistem  kalkulasi pembiayaan yang akan dilakukan melalui platform penyelenggara.
c) Menyalurkan  dana  dari  pemberi  pinjaman  kepada  penerima  pinjaman  melalui platform  yang  telah  disediakan  penyelenggara.  Wajib  menyediakan escrow account dan virtual account bagi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.
d) Menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima  pinjaman  agar  menghasilkan  pendanaan  yang  berkualitas  untuk ditawarkan kepada pemberi pinjaman.
2) Hak.  Hak  yang  diperoleh  platform Fintech selaku  penyelenggara  dalam  praktik Fintech berbasis Peer to Peer Lending antara lain:
a) Memperoleh laporan penggunaan dana dari penerima pinjaman sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dari pemberi pinjaman.
b) Mendapatkan  fee  sebesar  5%  dari  penerima  pinjaman  sebagai  bentuk pembayaran jasa bagi perusahaan platform Fintech.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  dengan  demikian  pihak  penyelenggara  berkewajiban menemukan  penerima  pinjaman  yang  cocok  dengan  pemberi  pinjaman  dengan  cara menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi 48 pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman  agar  menghasilkan  pendanaan  yang  berkualitas  untuk  ditawarkan  kepada  para pemberi  pinjaman  sehingga  pemberi  pinjaman  hanya  bisa  memilih  penerima  pinjaman berdasarkan  portofolio  analisis  yang  ditawarkan  oleh  penyelenggara.  Kewajiban  tersebut lahirlah  hak  bagi  penyelenggara  sebagai  penerima  kuasa  dari  pemberi  dana  untuk  dapat mengelola dana pemberi pinjaman untuk kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada
Praktik Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Wahyuni Safitri
pihak penerima pinjaman yang dianggap cukup berkualitas dari hasil analisis dan hasil seleksi penyelenggara.
Pemberi  pinjaman  berkewajiban  memberikan  kuasa  kepada  pihak  penyelenggara  agar dapat  mengelola  dana  kemudian  dana  tersebut  disalurkan  kepada  pihak  penerima pinjaman. selain  itu  pemberi  pinjaman  juga  wajib  membayar  Pajak  Penghasilan  (Pph)  atas  dana  yang dipinjamkan.  40  Hak  bagi  pemberi  pinjamana adalah  mendapatkan  menerima  kembali  dana yang  telah  disalurkan  kepada  penerima  pinjaman  dengan  bunga  yang  telah  disepakati  pada waktu yang telah ditentukan dengan tepat waktu melalui platform dari penyelenggara. Pemberi pinjaman  berkewajiban  untuk  memberikan  dana  pinjaman  kepada  penerima  pinjaman.  Hak pemberi pinjaman adalah menerima angsuran pembayaran dari penerima pinjaman pada waktu yang telah disepakati bersama dan juga menerima bunga pinjaman dari penerima pinjaman. 15
Bagi  penerima  pinjaman  berhak  menerima  dana  dari  pemberi  pinjaman  untuk dipergunakan  sebagaiamana  mestinya.  Kewajiban  penerima  pinjaman  adalah  membayar angsuran dana kepada penerima pinjaman beserta bunga yang telah disepakati pada waktu yang telah  ditentukan.  Selain  itu  penerima  pinjaman  juga  wajib  membayarkan  jasa  kepada penyelenggara atas dana yang telah dapat dicairkan. Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  Tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi  informasi  bahwa  perjanjian  hanya  ada  antara  penyelenggara  dengan  pemberi pinjaman dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.
Dalam  hal  ini  tidak  pernah  ada  perjanjian  antara  penyelenggara  dengan  penerima pinjaman  hanya  ada  dokumen  untuk  memenuhi  kelengkapan  syarat  dari  penyelenggara. Sebagai penyelenggara layanan Fintech berbasis P2PL memiliki kewajiban baik bagi pemberi pinjaman  maupun  kepada  penerima  pinjaman  yaitu  menyediakan  platform  yang  jujur,  jelas, dan tidak menyesatkan bagi para pihak yang menggunakan layanan pinjam meminjam secara online  melalui  platform  yang  disedikan  oleh  penyelenggara.  Hadirnya  pinjaman  online memberikan angin segar bagi masyarakat karena menawarkan banyak kemudahan mengambil kredit.  Namun,  sejumlah  resiko  pinjaman  online  perlu  dicermati  calon  nasabah  yang  ingin memanfaatkan  pinjaman  online.  Hadirnya fintech menggoyang  dunia  kredit  di  Indonesia. Proses kredit yang biasanya membutuhkan waktu 1 minggu untuk cair, sekarang bisa disetujui dalam hitungan jam oleh perusahaan pinjaman online. Namun, sesuatu yang baru dan inovatif,
15 Fauziah Hadi, Penerapan Financial Technology (Fintech) sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital di Indonesia”, melalui http://temilnas16.forsebi.org, diakses pada 11 Juli 2022.
selalu ada sisi positif dan negatif. Muncul banyak keluhan di media tentang cara penagihan pinjaman online yang dianggap tidak sesuai ketentuan dan melanggar privacy.
Pinjaman  online  tentunya  mempunyai  resiko  yang  harus  dihadapi  oleh  peminjam. Adapun resiko tersebut adalah: 16

## a. Bunga pinjaman online tinggi
Ini  fakta  yang  harus  diketahui  sejak  awal  bahwa  tingkat  bunga  pinjaman  online relatif tinggi.Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya  suku  bunga  diserahkan  kepada  market  player,  perusahaan  pinjaman  online. Perusahaan  pinjaman  online  memiliki  alasan  sendiri  menerapkan  bunga  setinggi  itu. Salah  satunya,  tingginya  resiko  nasabah  online,  akibat  kemudahan  persyaratan  dan kecepatan persetujuan. Selama nasabah peminjam tahu dan berhitung soal bunga  yang harus dibayar, seharusnya tidak masalah mengambil pinjaman dengan bunga pinjaman super  tinggi.  Hal  yang  jadi  masalah  adalah  mereka  yang  mengambil  pinjaman  online tanpa berhitung soal bunga dan baru komplain ketika sudah mengambil pinjaman yang akibatnya tidak mau atau tidak sanggup mengembalikan pinjaman.
b. Plafond pinjaman kecil
Salah satu resiko pinjaman online adalah plafond tanpa agunan yang tidak besar. Rata- rata dibawah Rp 5 juta per pinjaman. Beberapa pinjaman online mulai dari 1 juta rupiah dan baru bisa meminta kenaikkan plafond setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Sifat pinjaman online yang cepat dan mudah berimbas pada jumlah plafond yang ditawarkan. Tidak bisa mengambil untuk pinjamandalam jumlah besar.
c. Data pribadi di aplikasi pinjaman online
Mengajukan  pinjaman  online,  calon  peminjam  wajib  mengunduh  aplikasi pinjaman  online.  Nasabah  mengunduh  aplikasi  di  ponsel  dan  mengajukan  pinjaman. Tentu saja, cara ini memberikan kemudahan yaitu kapan saja membutuhkan tinggal buka aplikasi  pinjamanonline  di  ponsel  dan  dapat  mengajukan  kredit.  Namun,  resikonya adalah  ekspose  data  data  pribadi  di  ponsel  yang  diminta  aksesnya  oleh  perusahaan pinjaman online saat nasabah mengajukan pinjaman.
16 Kissy  Ruchbana,  Resiko  Pinjaman  Online,  melalui  http://www.duwitmu.com,  diakses  pada  11  Juli 2022.
Praktik Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Wahyuni Safitri
d. Proses persetujuan lama
Harapan yang tinggi ketika mengajukan pinjaman online adalah persetujuan cepat cair  tetapi  realitanya  tidak  semua  pinjaman  online  bisa  mewujudkan  janji  cepat  cair tersebut. Kenyataannya, meskipun menggunakan teknologi, banyak proses di pinjaman online yang tidak bisa cepat. Butuh waktu beberapa hari sampai ada keputusan disetujui atau tidaknya.
e. Tidak bayar pinjaman online, penagih datang
Layaknya  semua  pinjaman,  jika  nasabah  tidak  bayar  maka  akan  ada  tindakan penagihan.  Penagihan  tidak  akan  dilakukan  jika  nasabah  membayar  tepat  waktu.  Ada persepsi, karena ini adalah pinjaman online, jika nasabah tidak bayar maka tidak akan ada proses penagihan dan hanya dilakukan reminder via email serta SMS, Website dan informasi  di  perjanjian,  jelas  bahwa  nasabah  yang  tidak  bayar  akan  ditagih  oleh perusahaan pinjaman online. Sanksi apabila nasabah tidak membayar pinjaman online adalah  Perusahaan  pinjaman  online  akan  melakukan  tindakan  penagihan.  Tindakan penagihan  mulai  dari  yang  sifatnya  reminder  sampai  dengan  intensif  agar  nasabah membayar kewajibannya dan Melaporkan nasabah ke biro kredit yang diwajibkan oleh OJK  kepada  setiap  perusahaan Fintech .  Pelaporan  ini  bertujuan  memastikan  bahwa nasabah yang tidak bayar tidak dapat mengajukan pinjaman kembali.
f. Biaya administrasi penagihan
Satu hal yang ksering dilupakan ketika menunggak, maka resikonya tidak hanya menghadapi penagihan, tetapi juga tambahan biaya karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran ( late fee ). Di samping itu, karena proses penagihan  membutuhkan  extra  sumber  daya  manusia,  beberapa  perusahaan  pinjaman online  membebankan  biaya  penagihan  ke  nasabah  yang  menunggak.  Jumlah  biaya penagihan ini cukup besar jika dibandingkan plafond pinjaman. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak, tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online.
g. Pinjaman online belum terdaftar OJK
Perusahaan  pinjaman  online  tidak  semua  terdaftar  di  OJK.  Sejalan  ketentuan, setiap  lembaga  yang  menawarkan  pinjaman  online  wajib  mendaftar  dan  mendapatkan lisensi  dari  OJK.  Salah  satu  cara  memastikannya  adalah  mengecek  daftar  perusahaan
pinjaman  online  yang  terdaftar  di  OJK.  Memberikan  perlindungan  hukum  bagi  para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi kredit pintar, maka  OJK  membuat  aturan  yang  menyasar  perusahaan  teknologi  finansial  alias financialtechnology  (fintech), termasuk  yang  terkait  bisnis  pinjam-meminjam  secara online atau peer to peer landing . Aturan ini memuat kewajiban perusahaan fintech untuk transparan dalam menawarkan produknya.
OJK  mengeluarkan  regulasi  lebih  banyak  kepada  tranparansi  dari  penyedia  platform. Peer-to-peer harus  jelas  siapa  nasabahnya.  fee-nya  berapa,  harus  jelas Peer  to  peer  lending merupakan layanan fintech yang mempertemukan pemberi pinjaman (calon kreditur) dengan peminjam (calon debitur) secara online. OJK akan bertindak tegas dengan mencabut izin bagi perusahaan yang melanggar aturan.
Dengan  pergerakan  seperti  itu,  bisnis  pinjam-meminjam  secara  elektronik  tentu memunculkan risiko tersendiri. Risiko yang ditawarkan oleh fintech ini, berpotensi ditanggung oleh pelanggan sehingga masyarakat perlu mengetahui transparansi produk dan manfaatnya. Sebab, selain mempermudah akses pada modal, skema peer to peer ini memunculkan risiko di luar  kredit  konvensional.  di  antara  kerditur  dan  debitur  tak  saling  mengenal.  Transkasi dilakukan  secara  virtual  sehingga  sentuhan  emosional  tidak  terjadi  layaknya  pada  proses offline.
Di  sini  terdapat  kekosongan  aturan,  misalnya,  ketika  terjadi  gagal  bayar:  penanggung jawab  akan  diemban  oleh  perusahaan  fintench  atau  pemberi  pinjaman.  Prakteknya  apabila penerima  pinjaman  tidak  dapat  membayar  pinjaman,  maka  terjadilah  kredit  macet. Menanggulangi  kredit  macet  atau  non  performing  loan  (NPL),  maka  perusahaan  teknologi finansial ( Investree ) memiliki sistem untuk mengurangi risiko yang terintegrasi berupa credit- scoring,  verifikasi, dan credit-grading  yang lengkap. Peminjam yang wanprestasi atau gagal bayar atas pinjamannya, maka Investree akan segera menginformasikan kepada pemberi kredit dan melakukan usaha-usaha penagihan kepada peminjam.
Penagihan dilakukan oleh tim collection Investree sebagai komitmen perusahaan untuk mendapatkan penyelesaian  yang menguntungkan bagi semua pihak, terlebih pemberi kredit. Cara  perusahaan  untuk  mengurangi  risiko  pinjaman  adalah  dengan  meningkatkan  kualitas penilaian  calon  peminjam  dengan  menggunakan  sistem  penilaian  kelayakan  kredit  dengan menggunakan standar perbankan sehingga dapat memberikan penilaian pinjaman yang lebih berkualitas. Peminjam yang lulus dan sudah disetujui akan diberikan skor kredit. Perusahaan
Praktik Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Wahyuni Safitri
akan mengalokasikan 30% dari keuntungannya untuk didedikasikan sebagai dana perlindungan yang akan melindungi dana investor apabila ada peminjam yang gagal bayar.

## 3.2  Perlindungan  Hukum  Bagi  Para  Pihak  dalam  Transaksi  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis Online
Seiring  dengan  perkembangan  masa  di  era  globalisasi,  segala  bentuk  aktivitas masyarakat  tidak akan  terlepas  dari  bantuan  teknologi.  Begitu  pula  pada  lembaga  keuangan yang  kini  mulai  bergeser  pada  lembaga  keuangan  berbasis  teknologi.  Salah  satu  kemajuan dalam  bidang  keuangan  saat  ini  adanya  adaptasi  financial  technology. financial  technology (fintech) adalah  suatu  istilah  yang  digunakan  untuk  menyebut  suatu  inovasi  di  bidang  jasa finansial. Istilah tersebut berasal dari kata “financial” dan technology (fintech ) yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern.
Fintech di Indonesia dikenal dengan istilah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi  informasi.  Mengenai  fintech  telah  diatur  pada  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi.  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  ( fintech )  adalah Penyelenggaraan  layanan  jasa  keuangan  untuk  mempertemukan  pemberi  pinjaman  dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah  secara  langsung  melalui  sistem  elektronik  dengan  menggunakan  jaringan  internet. Konsep Fintech tersebut  mengadaptasi  perkembangan  teknologi  yang  dipadukan  dengan bidang  finansial  pada  lembaga  perbankan. Fintech merupakan  solusi  dibidang  keuangan  di Indonesia . Fintech sebagai layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang dapat memfasilitasi masyarakat untuk melakukan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman  serta  modern. Fintech merupakan  implementasi  dan  pemanfaatan  teknologi  untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan  (startup)  dengan  memanfaatkan  teknologi  software,  internet,  komunikasi,  dan komputasi terkini. 17 Konsep ini yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan  bidang  finansial  sehingga  bisa  menghadirkan  proses  transaksi  keuangan  yang  lebih praktis, aman serta modern. Bentuk dasar Fintech antara lain Pembayaran ( digital wallets, P2P payments ), Investasi ( equity crowdfunding, Peer to Peer Lending ), Pembiayaan ( rowdfunding micro-loans, credit facilities ), Asuransi ( risk management ), Lintas proses ( big data analysis, predicitive modeling ), Infrastruktur ( security ).
17 Nofie  Iman.  2016.  Financial  Technology  dan  Lembaga  Keuangan.  Yogyakarta:  Gathering  Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri.
Penyelenggaraan Fintech berbasis Peer  to  Peer  Lending merupakan  layanan  pinjam meminjam  uang  secara  online  yang  dipertemukan  dalam  suatu  wadah  ( marketplace ). Marketplace tersebut merupakan wadah yang dibuat oleh suatu Penyelenggara layanan Fintech berbasis Peer  to  Peer  Lending .  Melalui  platform  Penyelenggara  tersebut  mempertemukan antara  pihak  yang  kelebihan  dana  dengan  pihak  yang  kekurangan  dana  dalam  platform Penyelenggara.  Penyelenggara  layanan Fintech berbasis Peer  to  Peer  Lending merupakan perantara  antara  Pemberi  Pinjaman  dengan  Penerima  Pinjaman.  Boleh  dikatakan  bahwa layanan Fintech berbasis  P2P  Lending  merupakan marketplace untuk  kegiatan  pinjam- meminjam  uang  secara  online.  Kehadiran Fintech sangat  dibutuhkan  dan  mulai  banyak bermunculan  dengan  tawaran  kemudahan  akses  pinjaman  pada  seluruh  lapisan  masyarakat. Fintech menjadi begitu populer di Indonesia karena berbagai macam alasan, antara lain: 18
a. Meluasnya  penggunaan  internet  dan  smartphone,  sehingga  dibutuhkan  transaksi keuangan secara online;
b. Fintech dianggap  lebih  praktis  dibandingkan  industri  keuangan  konvensional  yang lebih kaku;
c. Maraknya bisnis berbasis teknologi digital;
d. Industri keuangan online yang lebih simpel bagi pemain usaha start– up ;
e. Penggunaan  sosial  media  (memungkinkan  industri Fintech berkembang  karena  data yang  diunggah  pengguna  ke  sosial  media  bisa  digunakan  untuk  menganalisa  risiko nasabah).
Begitu  banyaknya  faktor  yang  menyebabkan  layanan  keuangan  berbasis  teknologi tersebut bisa eksis di Indonesia, salah satu faktor utamanya adalah kemudahan akses yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending mulai masuk ke Indonesia sejak tahun 2015. Layanan pinjam meminjam secara online tersebut mulai diterima dan banyak masyarakat yang menggunakan layanan Fintech berbasis P2PL. Masyarakat bebas memilih  platform  Penyelenggara  layanan Fintech berbasis  P2PL  yang  sesuai  dengan kebutuhkan yang diinginkan oleh pengguna layanan pinjam meminjam secara online tersebut. Mekanisme  layanan Fintech berbasis  P2PL,  maka  peran  penyelenggara  sangatlah  penting untuk menunjang keberlangsungan platform Fintech . Selain sebagai pihak yang menyediakan ruang eksklusif bagi kegiatan pinjam meminjam uang secara online antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman penyelenggara diberi kuasa untuk menyalurkan dana dari pemberi pinjaman  kepada  penerima  pinjaman.  Sebelum  penyaluran  tersebut  terjadi,  penyelenggara
Praktik Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Wahyuni Safitri
memiliki  tugas  untuk  menyeleksi,  menganalisis,  dan  menyetujui  aplikasi  pinjaman  yang diajukan  oleh  penerima  pinjaman  agar  menghasilkan  pendanaan  yang  berkualitas  untuk ditawarkan kepada para pemberi pinjaman. Berdasarkan hal tersebut Pemberi Pinjaman hanya bisa  memilih  Penerima  Pinjaman  berdasarkan  portofolio  analisis  yang  ditawarkan  oleh Penyelenggara.  Penulis  memberikan  3  (tiga)  contoh  perusahaan  Penyelenggara  layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending yaitu Investree, Crowdo , dan Akseleran.
Penyelenggara  layanan Fintech berbasis Peer  to  Peer  Lending timbullah  suatu permasalahan  hukum  yang  sangat  mungkin  terjadi  dalam  pelaksaan fintech berbasis  P2PL. Permasalahan tersebut adalah adanya resiko gagal bayar dari Penerima Pinjaman. Pihak utama yang  akan  dirugikan  terhadap  resiko  gagal  bayar  tersebut  adalah  pemberi  pinjaman  yang mendanai pengajuan pinjaman pada platform penyelenggara. Contoh yang pertama, Investree selaku penyelenggara layanan Fintech berbasis P2PL, apabila terjadi gagal bayar dari penerima pinjaman, usaha penagihan akan Investree jalankan melalui unit penagihan pihak ketiga dengan upaya- upaya yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Pemberi pinjaman jelas dapat mengajukan  gugatan  kepada  penerima  pinjaman  namun Investree tidak  dapat  menjamin kesuksesan  dari  pihak  ketiga  atau  upayaupaya  hukum  untuk  menagihkan  sisa  pinjaman sehingga pemberi pinjaman tetap dapat mengalami kerugian sepenuhnya dari pendanaan yang ditanamkan.
Penyelenggara Fintech yang  kedua  adalah Crowdo. Crowdo dengan  tegas  tidak melakukan  penjaminan  apapun  kepada  pemberi  pinjaman  yang  telah  menyalurkan  dananya melalui Crowdo karena hal tersebut merupakan resiko yang mungkin terjadi apabila melakukan investasi  atau  memberikan  pinjaman  kepada  pihak  penerima  pinjaman  meskipun  melalui Crowdo . Meskipun demikian apabila terjadi kondisi gagal bayar (secara dua bulan berturut- turut  terjadi  keterlambatan  bayar)  dari  penerima  pinjaman  kepada  pemberi  pinjaman,  maka Crowdo akan melanjutkan dengan likuidasi jaminan dan hasil dari likuidasi akan dipergunakan untuk  membayar  pokok  jaminan  kepada  pemberi  pinjaman  bagi  penerima  pinjaman  yang memberikan jaminan  dalam  proses  pinjam  meminjam  tersebut.  Dalam  hal  ini  yang  menjadi permasalahan adalah bagi penerima pinjaman yang tanpa jaminan. Solusi dari Crowdo apabila terjadi gagal bayar tersebut adalah Crowdo akan membantu dengan malakukan mediasi kepada penerima  pinjaman  untuk  potensi  solusi  pembayaran  kembali  dengan  menginformasikan proses yang sedang berjalan kepada penerima pinjaman.
Contoh yang terakhir yaitu Akseleran. Akseleran tidak menjamin pinjaman yang ada bagi pemberi pinjaman. Pada dasarnya pinjaman dibagi menjadi dua yaitu pinjaman dengan
jaminan  agunan  dan  pinjaman  tanpa  jaminan  agunan.  Dalam  hal  ini  yang  menjadi permasalahan adalah pinjaman dana yang dilakukan tanpa adanya jaminan agunan sebagimana permasalahan  pada platform  Crowdo .  Namun  demikian,  Akseleran  hanya  akan  melakukan analisa kelayakan pinjaman dan menggunakan usaha terbaiknya untuk meminimalisir kredit macet. Berdasarkan contoh-contoh tersebut, dapat diketahui bahwa Penyelenggara ( Investree, Crowdo ,  Akseleran)  hanya  menyediakan marketplace (tempat)  bagi  pemberi  dan  penerima pinjaman  untuk  melakukan  pinjam  meminjam  secara  online  berbasis  P2P  Lending  pada platform  Penyelenggara.  Penyelenggara  bukan  sebagai  pihak  dalam  perjanjian  pinjam meminjam yang dilakukan oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melainkan hanya sebagai pihak yang diberi kuasa oleh Pemberi Pinjaman untuk menyalurkan dananya kepada Penerima Pinjaman.
Berdasarkan  hal  tersebut,  penyelenggara  tidak  memiliki  tanggung  jawab  atau kewajiban  dalam  perjanjian  pinjam  meminjam  secara  online tersebut,  karena  pada dasarnya perjanjian pinjam meminjam tersebut hanya dilakukan oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Ketiadaan hubungan hukum dalam perjanjian pinjam meminjam secara online antara penyelenggara  dengan  pengguna  layanan  pinjam  meminjam  tersebut  menimbulkan konsekuensi  hukum.  Khususnya  bagi  pemberi  pinjaman  tidak  dapat  mengajukan  tuntutan hukum kepada penyelenggara apabila pemberi pinjaman mengalami kerugian sebagai akibat tindakan penyelenggara dalam penyelenggaraan layanan fintech berbasis Peer to Peer Lending . Kerugian  yang  dimaksud  adalah  apabila  terjadi  gagal  bayar  oleh  penerima  pinjaman  akibat tindakan  penyelenggara  yaitu  menyeleksi,  menganalisis,  dan  menyetujui  aplikasi  pinjaman yang dianggap berkualitas serta layak untuk ditawarkan kepada pemberi pinjaman.
Apabila  terjadi  gagal  bayar  oleh  penerima  pinjaman,  penyelenggara  hanya  dapat mengusahakan melalui unit penagihan, membantu melakukan mediasi danmengusahakan agar tidak terjadi kredit macet akan tetapi tidak menjamin keberhasilannya. Hal tersebut jelas tidak memberikan perlindungan hukum khususnya bagi pemberi pinjaman. Gagal bayar tersebut bisa terjadi akibat ketidaktepatan penyelenggara dalam menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman  yang diajukan oleh penerima pinjaman untuk ditawarkan kepada pemberi pinjaman. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa penyelenggara tidak memberikan penawaran penerima pinjamaman yang berkualitas, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan gagal bayar dan pihak yang dirugikan tentulah pemberi pinjaman.
Akibat  tindakan  penyelenggara  menyeleksi,  menganalisis,  dan  menyetujui  aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman untuk ditawarkan kepada pemberi pinjaman,
Praktik Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Wahyuni Safitri
penyelenggara  seharusnya  dapat  bertanggung  jawab  atas  tindakannya  kepada  pemberi pinjaman  karena  tidak  memberikan  penawaran  penerima  pinjaman  yang  berkulitas  padahal jelas  pemberi  pinjaman  hanya  dapat  memberikan  dana  kepada  penerima  pinjaman    yang diajukan oleh penyelenggara. Praktiknya terdapat keterbatasan tanggung jawab oleh Investree, Crowdo , Akseleran sebagai Penyelenggara layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending jika terjadinya  gagal  bayar  oleh  penerima  pinjaman  jelas  bertentangan  dengan  Pasal  37  POJK Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  berbasis  Teknologi Informasi yang menyatakan bahwa: “Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna  yang  timbul  akibat  kesalahan  dan/atau  kelalaian,  direksi,  dan/atau  pegawai Penyelenggara.”
Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  menyebutkan  bahwa penyelenggara wajib bertanggung jawab akibat kesalahan atau kelalainnya yaitu mengajukan penawaran  penerima  pinjaman  yang  tidak  berkulitas  yang  kemudian  menyebabkan  terjadi gagal  bayar  sehingga  pemberi  pinjaman  dirugikan  akibat  tindakan  penyelenggara.  Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah atas kegiatan penyelenggara karena tidak dapat mengelola dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi  pinjaman  kepada  pihak  penerima  pinjaman  dengan  baik  hingga  menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.
Belum  adanya  perlindungan  hukum  bagi  pemberi  pinjaman  pada  praktik  layanan pinjam  meminjam  uang  secara  online  ini  menimbulkan  tidak  adanya  kepastian  hukum  bagi penggunanya  khususnya  pemberi  pinjaman.  Kegiatan  operasional  Penyelenggara  dalam menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending dilakukan  oleh  pegawai  penyelenggara.  Pegawai  penyelenggara  juga  yang  menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang dianggap berkualitas serta  layak untuk ditawarkan kepada pemberi pinjaman, sehingga para pegawai dalam hal ini bertindak atas nama penyelenggara.  Terjadinya  gagal  bayar  adalah  sebagai  bentuk  kesalahan  atau  kelalaian  dari pegawai penyelenggara dalam mengelola dan mengoperasikan layanan fintech sehingga timbul kerugian bagi pemberi pinjaman. Untuk itu penyelenggara tetap wajib bertanggung jawab atas tindakan pegawainya tersebut. Penyelenggara sebagai pelaku layanan pinjam meminjam uang secara online dapat dikenai sanksi dalam Pasal 47  POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sanksi yang dapat diberikan kepada penyelenggara yang telah melanggar ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
dikenakan  sanksi  adminitrasi  yakni  Peringatan  tertulis,  Denda  yaitu  kewajiban  untuk membayar sejumlah uang tertentu, Pembatasan kegiatan usaha, Pencabutan izin.
Perlindungan  hukum  bagi  pengguna  layanan Fintech berbasi Peer  to  Peer  Lending dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
1) Perlindungan secara preventif.
Perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk  mencegah  terjadinya  sengketa.  Dengan  demikian  perlindungan  hukum  ini dilakukan  sebelum terjadinya  sengketa.  Perlindungan  hukum  bagi  pengguna  layanan Fintech  berbasis  Peer  to  Peer  Lending  sebelum  terjadinya  sengketa  dapat  dilakukan dengan  upaya-upaya  dari  penyelenggara  layanan  Fintech.  Upaya  penyelenggara sebelum  terjadinya  sengketa  adalah  dengan  menerapkan  prinsip  dasar  perlindungan hukum bagi Pengguna layanan  Fintech. Prinsip-prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.
2) Perlindungan hukum secara represif.
Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk  menyelesaikan  sengketa.  Perlindungan  hukum  ini  baru  bisa  dilakukan  setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu. Sengketa dalam penyelenggaraan Fintech berbasis Peer to Peer Lending bisa terjadi antara pengguna dengan pengguna lainnya maupun dengan antara pengguna dengan penyelenggara. Sengketa tersebut benar terjadi maka ada  mekanisme  tertentu  untuk  dapat  menyelesaikan  masalah  tersebut.  Pihak  yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan agar sengketa yang terjadi dapat segera terselesaikan.
Adanya  tindakan  pengaduan  dari  Pengguna  layanan  Fintech  berbasis  Peer  to  Peer Lending kepada Penyelenggara platform Fintech, hal tersebut membuat Penyelenggara harus segera menindak lanjutinya. Setelah menerima pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini  pengguna  Fintech,  sebagaimana  Pasal  38  POJK  Nomor  1/POJK.07/2013  tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  bahwa  pelaku  jasa  keuangan  dalam  hal  ini adalah  Penyelenggara  layanan  Fintech  berbasis  Peer  to  Peer  Lending  wajib  melakukan Pemeriksaan  internal  atas  pengaduan  secara  kompeten,  benar,  dan  obyektif,  Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan, dan Menyampaiakan pernyataan maaf dan
Praktik Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Wahyuni Safitri
menawarkan  ganti  rugi  (redress/remedy)  atau  perbaikan  produk  dan  atau  layanan,  jika pengaduan konsumen benar.
Berdasarkan ketentuan POJK tersebut, apabila dikemudian hari terjadi tindakan gagal bayar oleh penerima pinjaman dan gagal bayar tersebut terbukti akibat kesalahan atau kelalain dari  penyelenggara,  maka  penyelenggara  wajib  membrikan  ganti  rugi  atas  perbuatannya tersebut. Pemberi pinjaman selaku pihak yang dirugikan berhak menerima ganti rugi dari pihak penyelenggara. Namun, apabila dalam hal pengaduan tidak mencapai suatu kesepakatan, maka pemberi  pinjaman  dapat  melakukan  penyelesaian  sengketa  tersebut  diluar  maupun  didalam pengadilan.  Pasal  39  Ayat  (1)  POJK  Nomor  1/POJK.07/2013  Tahun  2013  Tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  bahwa  penyelesaian  sengketa  diluar pengadilan  dapat  dilakukan  melalui  lembaga  alternative  penyelesaian  sengketa  atau  dapat menyampaikan  permohonannya  kepada  OJK  untuk  memfasilitasi  penyelesian  pengaduan konsumen  (pengguna  layanan  Fintech  berbasis  Peer  to  Peer  Lending)  yang  dirugikan  oleh pelaku jasa keuangan yaitu penyelenggara layanan Fintech.
OJK sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan  menyatakan  bahwa  OJK  berfungsi  menyelenggarakan  sistem  pengaturan  dan pengawasan yang berintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tugas OJK menurut Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan  di  sektor  perasuransian,  dana  pensiun,  lembaga  pembiayaan,  dan  lembaga  jasa keuangan lainnya. Berdasarkan peraturan tersebut, juga memberikan perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dimana layanan  Fintech berbasis Peer to Peer merupakan bentuk sumber pendanaan terbaru yang temasuk dalam kategori lembaga jasa keuangan lainnya.
Konsep  dari  layanan  Finetch  berbasis  Peer  to  Peer  Lending  menyalurkan  dana  dari Pemberi  Pinjaman  kepada  Penerima  Pinjaman  dalam  suatu  platform  yang  disedikan  oleh penyelenggara  layanan  Fintech  untuk  menciptakan  suatu  peminjaman  yang  memadai  yang dibutuhkan oleh penggunanya. Kegiatan pinjam meminjam uang berbasis Peer to Peer Lending merupakan  wewenang  dari  OJK  untuk  mengatur  dan  mengawasi  terhadap  seluruh  kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Sehingga dengan demikian OJK harus siap dengan mekanisme penyelesaian  masalah  yang  akan  timbul  dikemudian  hari  apabila  terjadi  gagal  bayar  oleh penerima pinjaman sehingga menyebabkan kerugian bagi pemberi pinjaman dalam mekanisme layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian dalam pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian  hukum  terhadap  praktik  pinjam  meminjam  berbasis  online  ditinjau  dari peraturan otoritas  jasa  keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  layanan  pinjam  meminjam  uang berbasis  teknologi  informasi  diperlukan  untuk  menjamin  kepastian  hukum  khususnya  bagi Pemberi Pinjaman apabila terjadi gagal bayar dari pihak Penerima Pinjaman. Dan Perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis online dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan upaya menerapkan  prinsip  dasar  dari  penyelenggara  sebelum  terjadinya  sengketa.  Prinsip  dasar tersebut  diatur  pada  Pasal  29  POJK  Nomor  77/POJK.01/2016  yaitu  prinsip  transparansi, perlakuan  yang  adil,  keandalan,  kerahasiaan  dan  keamanan  data,  dan  penyelesaian  sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Perlindungan hukum secara represif dilakukan  setelah  terjadinya  sengketa.  Pihak  yang  dirugikan  segera  membuat  tindakan pengaduan. Jika terbukti benar kerugian yang dialami Pemberi Pinjaman karena kesalahan atau kelalaian Penyelenggara dalam menganalisis dan menyeleksi calon Penerima Pinjaman, maka berdasarkan  Pasal  37  POJK  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam Uang  berbasis  Teknologi  Informasi  dan  Pasal  38  POJK  Nomor  1/POJK.07/2013  tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Penyelenggara.

## 5. REFERENSI
Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. (2004). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Raja
Grafindo Persada.
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin.  (2004).  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum.  Jakarta:
RajaGrafindo Persada.
Edi Suprayitno, Nur Ismawati. (2008). Sistem informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web. Jurnal Sistem Informasi. Teknologi Informasi dan Komputer. Vol. 9. No. 2.
Fauziah  Hadi,  Penerapan  Financial  Technology  ( Fintech )  sebagai  Inovasi  Pengembangan Keuangan Digital di Indonesia”, melalui http://temilnas16.forsebi.org, diakses pada 11 Juli 2022.
Firman Wijaya, Hukum Pinjam Meminjam Online, melalui https://uangteman.com, diakses pada 11 Juli 2022.
Praktik Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Wahyuni Safitri
Istiqamah.  (2019).  Analisis  Pinjaman  Online  oleh Fintech Dalam  Kajian  Hukum  Perdata, Jurisprudentie.Vol. 6. No. 2.
Kissy Ruchbana, Resiko Pinjaman Online,  melalui http://www.duwitmu.com, diakses pada 11 Juli 2022.
Muh. Nasir. (2010). Metode Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Nofie  Iman.  2016. Financial  Technology dan  Lembaga  Keuangan.  Yogyakarta:  Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri.
Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.
Ratna  Hartanto  dan  Juliyani  Purnama  Ramli.  (2018).  Hubungan  Hukum  Para  Pihak  dalam
Peer to Peer Lending . Jurnal Hukum Ius Quia Iustum . Vol. 25. No. 2.
Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam  Bentuk  Pinjaman  Online  Ditinjau  Dari  Etika  Bisnis.  Jurnal  Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.1. No. 3.
Riduan Syahrani. 2009. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2003). Penelitian Hukum  Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.