## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 2, Juli-Desember 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Peran PPaT Dalam UPaya PerlinDUngan lahan PerTanian Pangan BerkelanjUTan (STUDi Di kaBUPaTen lomBok TimUr)

## Role of PPAT in effoRTs To PRoTecT susTAinAble food
AgRiculTuRAl lAnd (sTudy in eAsT lombok Regency)
l. yusril Wira Saputra Magister Kenotariatan Universitas Mataram Email : yusrilwirasaputra45@gmail.com

## muhammad arba
Universitas Mataram Email : marbafh@unram.ac.id

## Widodo Dwi Putro
Universitas Mataram Email : widododp@unram.ac.id

## abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis efektivitas perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Lombok Timur; dan mengenalisis peran serta PPAT dalam upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Lombok Timur. Penelitian menggunakan metode empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Lombok Timur belum efektif. Faktor yang menyebabkan belum efektif aturan yang sudah dibuat berkaitan dengan LP2B karena budaya hukum masyarakat dan struktur hukum yaitu aparat yang menjalankan undang-undang. Peran seorang PPAT menjadi sangat penting dalam upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, yaitu dari sisi peralihan hak atas tanah yaitu jual beli, karena proses jual beli tanah dilakukan melalui PPAT, akta jual beli tanah yang dibuat memberikan kepastian dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Sedangkan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan, upaya yang dilakukan oleh seorang PPAT adalah sebatas memberikan saran dan pengetahuan kepada para penghadap yang datang kepada PPAT berkaitan dengan pertanahan, Sebelum dilakukan jual beli, PPAT menerangkan langkah-langkah dan persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan jual beli. Dari sisi perizinan yang berperan penting terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan lebih kepada BPN dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam memberikan izin lahan pertanian tersebut boleh atau tidak dialihfungsikan.

## Kata Kunci: PPAT, Perlindungan, Lahan Pertanian Berkelanjutan

## abstract
This study aims to analyze the effectiveness of the protection of sustainable food agricultural land in east lombok Regency and the role of PPAT in efforts to protect sustainable food agricultural land in east lombok Regency. This study uses an empirical method. The results show that the implementation of the protection of sustainable agricultural land in east lombok Regency is not yet effective. factors causing this ineffectiveness involve regulations related to lP2b, the legal culture of the community, and the legal structure, especially the role of officials enforcing the law. The role of a PPAT is crucial in efforts to protect sustainable agricultural land, especially in terms
of the transfer of land rights such as buying and selling. The process of buying and selling land is carried out through a PPAT, and the deed of land sale made by the PPAT provides certainty and legal protection for the parties involved. meanwhile, the efforts of a PPAT to protect sustainable agricultural land are more about providing advice and knowledge to those who come to the PPAT regarding land matters. before conducting a real estate transaction, the PPAT explains the steps and requirements needed. from the licensing perspective, which plays a crucial role in the protection of sustainable agricultural land, it is the bPn and the local government that have the authority to grant permits regarding the conversion of agricultural land.

## Keywords: PPAT, Protection, Sustainable Agricultural Land

## a. PenDahUlUan
Pengaruh pembangunan yang dilakukan membuat penyediaan lahan tanah pertanian makin merosot untuk keperluan pemukiman, industri, dan berbagai prasarana lainnya. Hal ini yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian petani ikut berperan sebagai salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam proses pengalihan fungsi lahan. Pengalihan fungsi lahan dapat dilakukan jika tanah tersebut memenuhi syarat dan ketentuan perizinan pada pemerintah daerah setempat. Banyaknya pengalihan fungsi lahan pertanian ke non-pertanian ini tentunya akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan di daerah tersebut. Perlindungan untuk lahan pertanian menjadi salah satu hal yang sangat penting karena jika terjadi secara terus menerus dan tidak diimbangi dengan adanya penciptaan lahan pertanian baru dapat mengakibatkan terjadinya krisis lahan pertanian pangan. 1 Teori negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato kemudian pemikiran tersebut di pertegas oleh Aristoteles menyatakan bahwa tugas negara bukan hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat semata, akan tetapi berkewajiban mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan teori tersebut, pembukaan UUD 1945 alenia ke IV mengatakan: “Negara memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Untuk mewujudkan cita-cita hukum negara tersebut, maka di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 diatur: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Penjelasan Pasal 33 ayat (3) ini mengatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat”. Pengaturan hukum yang demikian ini mengandung makna bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi mempunyai kewenangan untuk menguasai, mengatur dan menyelenggarakan, mengelola dan mengawasi penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pemanfaatan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2
Untuk mewujudkan konsepsi hukum yang demikian, maka pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal 2 UUPA  mengatur dan memberikan kewenangan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk menguasai, mengatur dan menyelenggarakan, mengelola dan mengawasi penyediaan, peruntukan, penggunaan dan menyelenggarakan, mengelola dan mengawasi, penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pemanfaatan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya
1 Fatihatul Husna Maulida. (2022). Pelaksanaan Perlindungan lahan Pertanian Pangan berkelanjutan di kulon Progo Tahun 2019 (studi Terhadap Peraturan daerah diy no. 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan lahan Per- tanian Pangan berkelanjutan) . Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2022. hlm.3.
2 H. M. Arba. 2019. Hukum Tata Ruang dan Tata guna Tanah: Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penata- an Ruang dan Penatagunaan Tanah . Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 22

## 958~976
Pasal 14 UUPA yang mewajibkan kepada pemerintah untuk melakukan perencanaan penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, untuk kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan masyarakat bangsa Indonesia. 3
Pemerintah telah membuat aturan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2009. Undang-Undang ini diharapkan mampu membantu mengendalikan pengalihan fungsi lahan pertanian.
Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032. Untuk mendukung keberhasilan program yang dimaksud diperlukan adanya kepastian lahan sawah yang disebut dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Lombok Timur adalah mewujudkan ruang wilayah Lombok Timur yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam pengembangan agroindustri, perikanan dan kelautan serta pariwisata dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.
Guna memperkuat kedudukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berfungsi memperjelas fungsi dan kedudukan dari undang-undang tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif  Perlindungan Lahan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
Peraturan perundang-undangan tentang alih fungsi lahan untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan publik saja sedangkan alih fungsi lainnya tidak diperkenankan. Peraturan tentang insentif dimaksudkan bahwa pemerintah memberikan  insentif kepada lahan pertanian yang terkena lahan pertanian pangan berkelanjutan berupa perbaikan prasarana dan sarana serta bantuan input produksi sampai dengan pasca panen, misalnya jaminan harga. Sedangkan peraturan tentang sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaksudkan untuk memberikan arahan bahwa penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus dapat diakses ataupun diinformasikan ke masyarakat. Kemudian peraturan tentang pembiayaan pada dasarnya menjelaskan kegiatan-kegiatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang didanai serta sumber pendanaannya. Adapun peraturan tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dimaksudkan untuk mengendalikan perubahan lahan sawah menjadi bukan lahan sawah baik secara tetap maupun sementara. 4 Akan tetapi, seiring perjalanan waktu setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 implementasi dari regulasi tersebut belum mampu mengimbangi alih fungsi lahan yang terus terjadi. Di sisi lain, program pencetakan sawah baru yang menjadi salah satu tupoksi Kementerian Pertanian seringkali tidak mencapai target dan masih menyisakan berbagai permasalahan, seperti ketersediaan sarana pendukungnya seperti petani, irigasi, dan juga akses usaha. Bukan hanya masalah tersebut, kurangnya koordinasi antara pemerintah, dinas-dinas terkait serta masyarakat menjadi salah satu
3 ibid
4 Ahmad Nur Fauzy Al Arif (2020). Peran notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Perlindungan lahan Pertanian Pangan berkelanjutan berdasarkan undang-undang nomor 41 Tahun 2009 di kabupaten brebes , Tesis. Fakultas Hukum Unissula, Semarang. hlm. 6.
E-ISSN 2775-362X faktor masih lemahnya perlindungan terhadap lahan pertanian. 5 Kurangnya koordinasi antara pemerintah dan dinas terkait serta masyarakat yang dimaksud disini adalah dalam mencapai tujuan bersama pemerintah dan dinas terkait harus secara aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta aktif memberikan bantuan kepada masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat bertujuan agar masyarakat memahami hukum berkaitan dengan alih fungsi lahan dan akibatnya kepada ketahanan pangan dimasa depan, memberikan bantuan dimaksudkan supaya masyarakat di permudah dalam menjalankan pekerjaannya sebagai petani dengan cara memberikan bantuan pupuk subsidi, bantuan sarana dan prasarana lainnya seperti pembuatan irigasi, bendungan, dan lain-lain.
Secara nasional, pemerintah konsen memberikan perhatian terhadap permasalahan alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan, yaitu dengan diterbitkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan lahan pertanian tanaman pangan, di antaranya adalah Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada pasal 48 ayat (2) ditegaskan bahwa perlindungan lahan abadi pertanian pangan diatur dengan undang-undang. Sebagai tindak lanjut dari Undang- undang tentang Penataan Ruang tersebut adalah disahkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan peraturan perundang_undangan di bawahnya yang memberikan pedoman tentang teknis pelaksanaan Undang-undang LP2B tersebut. 6
Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Lombok Timur, pada sisi yang lainnya tidak dapat dipungkiri bahwa luas lahan pertanian di Kabupaten Lombok Timur terus mengalami pengurangan akibat alih fungsi untuk lokasi pembangunan perumahan dan infrastruktur, sehingga peran dari pemerintah, termasuk PPAT, sangat dibutuhkan untuk memberikan saran dan pengetahuan hukum kepada masyarakat mengenai aturan-aturan yang berlaku terkait pertanahan. PPAT berperan penting dalam upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dari sisi peralihan hak atas tanah yaitu jual beli, karena proses jual beli tanah dilakukan melalui PPAT, akta jual beli tanah yang dibuat memberikan kepastian dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Menurut data Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Naional (ATR/BPN) Lombok Timur mencatat, luas lahan produktif di Lombok Timur sebelumnya mencapai 47.598 hektare dan sekarang berkurang menjadi 39.000 hektare. Kepala dinas pertanian Lombok Timur mengatakan dengan banyaknya penggunaan lahan pertanian, tidak menutup kemungkinan terjadinya kelangkaan lahan pertanian. 7 Data dan kegiatan di atas memperlihatkan bahwa terjadinya kesenjangan antara norma dengan pelaksanaan, pemerintah telah membuat aturan tentang Perlindungan Pangan Berkelanjutan, Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan dikuatkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur, aturan yang dibuat semata-mata untuk melindungi lahan pangan berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat, namun semakin bertambahnya jumlah penduduk setiap tahun tentu saja kebutuhan lahan juga meningkat yang dapat memicu terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan Potensinya dapat mengakibatkan kerusakan lahan. Tentunya untuk dapat mengimplementasikan aturan yang telah dibuat perlu dilakukan sosialisasi kepada
5 ibid 6 ibid , hlm. 2
7 Sauri. 2023. lahan Pertanian berkurang, distan lotim Perangi upaya Alih fungsi sawah . diakses dari https://ntbpos.haluankita.com, Pada Tanggal 18 Juli 2023

## 960~976
masyarakat untuk dapat memaksimalkan lahan yang dimiliki secara maksimal, hal ini yang memicu penulis untuk menganalisis lebih mendalam terkait dengan peran PPAT dalam upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Lombok Timur.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan merumuskan masalah adalah bagaimana efektivitas perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Lombok Timur dan  bagaimana peran serta PPAT dalam upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Lombok Timur.
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Lombok Timur. Dan untuk menganalisis peran serta PPAT dalam upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Lombok Timur.

## B. meToDe PeneliTian
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah. 8
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris ialah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. 9 Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau das sollen, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum. Baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein, karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Jadi pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier.
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan bahan hukum dan data yang digunakan ada dua macam yaitu pengumpulan bahan kepustakaan dan pengumpulan data lapangan. Terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data lapangan, yaitu wawancara dan kuesioner.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu teknik analisis yang tidak bisa dilihat dari hasil perhitungan angka. Artinya sumber data yang diolah berasal dari selain perhitungan angka, seperti rekaman, catatan, tinjauan pustaka, partisipasi dan wawancara. 10 Data yang didapat dari penelitian ini berupa kalimat, kata-kata yang berhubungan dengan fokus penelitian, sehingga sajian data
8 Muhaimin. 2020. metode Penelitian Hukum , Mataram University Press: Mataram. hlm. 83.
9 Bambang Waluyo. 2022. Penelitian Hukum dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 15. 10   Binar Academy (2023). Teknik Analisis data: Pengertian dan Jenis yang Wajib diketahui . Diakses dari https://www.binaracademy.com.
merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang memberikan kemungkinan untuk ditarik kesimpulan. Untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini, didasarkan pada hasil analisis data baik yang berasal dari catatan lapangan hasil wawancara dari informan, yaitu BPN Lombok Timur, PPAT di Lombok Timur, Dinas Pertanian Lombok Timur, Camat dan Kepala Desa Sembalun maupun dari responden yaitu masyarakat yang telah dipilih untuk memberikan informasi yang signifikan kepada penulis untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti berkaitan dengan peran PPAT dalam upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Lombok Timur.

## D. analiSiS Dan PemBahaSan

## 1. efektivitas Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di kabupaten lombok Timur
Pertanian berperan penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai penyedia pangan serta sebagai pendukung perekonomian nasional terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, mendorong pertumbuhan agro-industri di hilir dan memacu ekspor komuditas pertanian untuk meningkatkan devisa negara. Disisi lain, penyediaan kebutuhan pangan masyarakat merupakan tugas utama yang tidak ringan karena diperkirakan penduduk indonesia pada tahun 2050 mencapai 330, 9 juta jiwa, terbesar keenam di dunia setelah India, Tiongkok, Nigeria, Amerika, dan Pakistan. 11 Kabupaten Lombok Timur merupakan wilayah dengan penduduk terbanyak di provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2020 jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.261.284 jiwa dan diperkiran pada tahun 2025 jumlah penduduk semakin meningkat yaitu 1. 366.678 jiwa. 12 Dengan meningkatnya jumlah penduduk tentu saja kebutuhan lahan untuk perumahan dan tempat usaha semakin meningkat karena rumah merupakan kebutuhan pokok bagi manusia untuk tempat tinggal dan tempat usaha merupakan sumber penghasilan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Hal tersebut tentu saja berdampak pada semakin berkurangnya luas lahan pertanian ke non-pertanian.
Para pemangku kepentingan di Kabupaten Lombok Timur sangat komitmen dalam hal perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan dengan semakin sulitnya izin perubahan lahan, terutama dari lahan pertanian produktif menjadi lahan non-pertanian. Hasil wawancara dengan pihak BPN dan PUPR Kabupaten Lombok Timur bahwa pada tahun 2023 alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian diperketat. Dari data di atas disimpulkan bahwa pada tahun sebelumnya, tahun 2021 terdapat 50 permohonan yang disetujui dalam pengajuan izin perubahan lahan yang berasal dari lahan pertanian, dan pada tahun 2022 berkurang ada 9 permohonan yang disetujui dalam pengajuan izin perubahan lahan yang berasal dari lahan pertanian. Hal ini mempertimbangkan kriteria konversi lahan, bahwa lahan yang merupakan lahan pertanian produktif dan memiliki saluran irigasi yang memadai tidak dapat dikonversi.
11   Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 484/KPTS/RC. 020/M/8/2021 tentang Peruba- han Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/KPTS/RC. 020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 12   Tajidan. 2019. kebijakan Pencegahan Alih fungsi lahan Pertanian: Penyusunan naskah Akademik draft Perda Perlindungan lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (lP2b) kabupaten lombok Timur , Jurnal Fakultas Perta- nian Unram. hlm. 1.

## 962~976
Lahan pertanian pangan berkelanjutan harus dilindungi dari alih fungsi lahan yang dapat berakibat pada berkurangnya luas lahan pertanian pangan berkelanjutan. Perlindungan tersebut tidak hanya pada lahannya saja namun pada sumber daya yang terkandung di dalamnya dan pada lingkungan pendukungnya seperti perlindungan sumber daya air, sumber daya pembangunan, pemasaran hasil dan perlindungan terhadap petaninya. Perlindungan terhadap lingkungannya melalui program pelestarian alam dan sumber daya hutan, serta perlindungan mata air, penyediaan prasarana dan sarana irigasi termasuk bendungan, waduk, dan saluran irigasi.
Perlindungan terhadap petani di antaranya melalui kegiatan pembinaan agar pendapatan dan kesejahteraan petani terus meningkat diantaranya penyediaan fasilitas sarana produksi pertanian dan perlindungan harga produk pertanian termasuk juga keringanan pajak bumi dan bangunan dan pencegahan dari persaingan usaha tidak sehat. Selain itu setiap LP2B yang dialihfungsikan diharuskan untuk dilakukan penggantian di lokasi lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. Lahan pengganti harus sama dengan lahan yang digantikan ditinjau dari aspek kesuburan maupun ketersediaan infrastruktur dan sarana penunjangnya. Pencetakan lahan pertanian pangan pengganti melalui pencetakan sawah baru dengan luas minimal tiga kali dari luas lahan sawah yang digantikannya.
Pada prinsipnya LP2B tidak dapat dialihfungsikan untuk kepentingan perseorangan, kelompok atau untuk kegiatan bisnis dan perkantoran, kecuali untuk pembangunan infrastruktur bagi pemenuhan kebutuhan umum yang sangat mendesak. Pengalihfungsian lahan pertanian ke non-pertanian hanya dapat dibolehkan apabila dilakukan oleh pemerintah, untuk memenuhi kepentingan umum tertentu yang tidak dapat dihindari kecuali dilokasi itu. Pengantian LP2B dilakukan melalui pencetakan sawah baru yang sebelumya telah disiapkan prasarana irigasi, akses jalan, akses pemasaran hasil pertanian. 13
Menurut Utomo Alih fungsi lahan adalah perubahan penggunaan atau fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang membawa dampak negatif/masalah terhadap lingkungan dan Potensi lahan sendiri. Alih fungsi lahan dalam artian perubahan/penyesuaian peruntukan penggunaan, disebabkan oleh faktor-faktor secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin banyak jumlahnya dan meningkatnya tuntunan akan mutu kehidupan yang lebih baik. 14
Dari pengertian di atas, bahwa faktor yang menyebabkan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian sulit untuk dikendalikan karena jumlah penduduk yang semakin meningkat dan faktor kesejahteraan dari masyarakat. Semakin banyak penduduk di suatu wilayah, maka kebutuhan tempat tinggal makin menigkat. Berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, biasanya di daerah pedesaan maupun kota apabila berkaitan dengan ekonomi, apapun bisa dilakukan untuk meningkatkan perekonomian mereka. Jual beli lahan pertanian terjadi karena kondisi perekonomian dari masyarakat yang rendah, untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, caranya adalah menjual lahan pertanian yang mereka miliki, apalagi yang lokasi tanahnya strategis maka harga jualnya mahal.
Apabila di tinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pasal 44 ayat (1) “lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan”. Pada ayat (2) “dalam hal untuk kepentingan umum, lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan, dan
13   Tajidan, op. cit , hlm. 15. 14   Utomo, dkk. 2019. Pembangunan dan Alih fungsi lahan , Universitas Lampung, Lampung. hlm. 13.
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dilarang dialihfungsikan berdasarkan perintah undang-undang tetapi dikecualikan untuk kepentingan umum. Namun pada kenyataannya alih fungsi lahan pertanian bukan saja dilakukan untuk kepentingan umum melainkan untuk kepentingan perorangan, hal itu terjadi karena faktor dari kesadaran masyarakat yang masih kurang serta faktor kesejahteraan masyarakat yang rendah.
Hasil penelitian di atas dalam menganalisis gambaran umum alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Lombok Timur menggunakan dua teori yaitu  teori Lawrance M. Friedman dan teori Muchsin. Menurut teori Lawrance M. Friedman dapat ditarik kesimpulan berupa kurang efektifnya aturan yang telah dibuat karena kesadaran atau budaya hukum dari masyarakatnya. Teori Lawrance M. Friedman mengenai sistem hukum mengatakan bahwa terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yang meliputi:
(1)  Struktur hukum ( legal structure );
(2)  Substansi hukum ( legal substance ); dan (3)  Budaya hukum ( legal culture ). Struktur ( structure ) merupakan badan institusi dari sebuah sistem dimana badan institusi tersebut terdiri dari para aparat penegak hukum, ATR/BPN, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, PPAT Lombok Timur, Camat Sembalun dan Kepala Desa Sembalun, yang diberikan kewenangan untuk menjalankan perintah perundang-undangan di bidangnya masing-masing.
Substansi ( substance ) berarti terdiri dari aturan substansif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku. Dengan kata lain bahwa substansi merupakan isi dari peraturan-peraturan atau hukum positif yang berlaku (Undang-undang hingga Perda), yang dibuat oleh institusi yang berwenang untuk mengatur masyarakat dalam melakukan tindakan kesehariannya.
Budaya ( culture ) berarti ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, kesadaran, cara pandang, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum.
Problematika mengenai gambaran umum alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Lombok Timur jika dianalisis menggunakan teori Lawrance M. Friedman lebih mengarah kepada permasalahan secara budaya/kultur ( culture ) karena telah ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yaitu UU No. 41 Tahun 2009, pada Pasal 44 ayat (1) dan aparat penegak hukum yang menjalankan aturan perintah perundang-undangan di bidangnya masing-masing.
Apabila dianalisis menggunakan teori Muchsin, alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian tentu saja memiliki sebab atau faktor sehingga alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sulit untuk dikendalikan karena aturan secara tegas melarang hal itu. Dari pemaparan di atas selain karena faktor dari kesadaran masyarakat yang masih kurang namun terdapat pula faktor kesejahteraan masyarakat yang rendah. Menurut penulis bukan saja dari segi lahan yang harus di lindungi namun petani yang memiliki lahan juga harus di lindungi dengan cara penyediaan sarana produksi pertanian dan perlindungan harga produk termasuk juga keringanan pajak bumi dan bangunan dan pencegahan dari persaingan usaha tidak sehat.
Menurut Muchsin perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
(1) Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

## 964~976
(2) Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.
Problematika dari alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian karena budaya hukum dari masyarakat disebabkan karena kesejahteraan masyarakat yang rendah maka perlindungan dari pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran yaitu memberikan bantuan berupa perlindungan harga produk pertanian dan lain-lain seperti yang telah dijelaskan di atas. Apabila petani dirugikan karena lahannya di ambil untuk kepentingan umum misalnya untuk pembangunan jalan dan yang lainnya, maka petani harus di lindungi dengan memberikan ganti rugi.
Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non- pertanian berdasarkan sampel yang penulis pilih dari 21 (dua puluh satu) kecamatan yang ada di Lombok Timur diantaranya:
1.  Faktor Internal
Faktor internal yaitu faktor dari dalam  yang disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat. Karakteristiknya mencakup tingkat pendidikan, usia dan luas lahan yang dimiliki. Tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap perilaku untuk mengambil keputusan pada masyarakat. Masyarakat yang berpendidikan tinggi cenderung lebih terbuka untuk menerima dan mencoba sesuatu hal yang baru, karena tingkat pendidikan seseorang dapat mengubah pola pikir, daya penalaran yang lebih baik, sehingga makin lama menganyam pendidikan akan semakin rasional. Tingkat pendidikan para petani di desa Sembalun paling tinggi sampai SD, namun mulai dari tahun 1980 sudah ada yang sarjana hingga sekarang cukup banyak yang sudah  sarjana, sehingga bisa dikatakan sebagian besar petani telah lulus sekolah dan memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis. 15
Sembalun merupakan desa yang memiliki tanah yang sangat subur sehingga masyarakatnya mayoritas bekerja pada pertanian. Namun karena Sembalun memiliki keindahan alam yang cukup bagus, sehingga tidak sedikit para wisatawan tertarik untuk investasi di Sembalun dengan cara membeli tanah disana. Yang membeli tanah di desa Sembalun juga beragam ada yang dari NTB dan juga dari luar NTB (Jawa). Tanah tersebut di fungsikan untuk wisata, sehingga tidak heran sekarang sembalun terkenal dengan daerah pariwisata bukan daerah pertaniannya. Adapun bangunan wisata yang dibangun seperti Penginapan/ Home stay , Villa, camping ground, caffe dan Spot Poto.
Berkaitan dengan  faktor usia yang mengelola pertanian di Sembalun terbilang produktif, bisa dikatakan para generasi muda yang mengelola yang memiliki fisik yang lebih kuat dan luas lahan yang dimiliki perorangan beragam dan secara menyeluruh luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Sembalun yaitu 504,67 ha. 16 2.  Faktor Eksternal
Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar yang menyebabkan petani tidak mampu untuk mengendalikannya. Contohnya yang terjadi di desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama dengan pemerintah desa Sembalun bahwa faktor eksternal yang menyebabkan petani tidak bisa mengendalikan jual beli lahan yang dimiliki, karena nilai jual lahan yang tinggi, karena Sembalun merupakan daerah yang terkenal dengan pariwisata sehingga masyarakat susah untuk mengendalikan diri untuk tidak menjual lahan pertanian miliknya, kemudian faktor kedua yang menyebabkan petani tidak
15   Hasil wawancara dengan Bapak Burhanudin Kasi Kesra Camat Sembalun, tanggal 6 September 2023 16   Hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Sembalun Bumbung, Sembalun Lawang, Sembalun, Timba Gad- ing dan Sekertaris Desa Biluk Petung, tanggal 4 sampai 6 September 2023
E-ISSN 2775-362X mampu mengendalikan diri untuk menjual lahan miliknya yaitu adanya peluang untuk membeli lahan lain, sebagian masyarakat di Sembalun menjual lahan pertanian miliknya dengan harga yang mahal dan membeli lahan lain yang lebih murah untuk penggantinya, artinya petani yang menjual lahan yang lama dan membeli lahan baru tersebut dari sisa uang dari menjual lahan lama bisa digunakan untuk membeli keperluan rumah tangga seperti motor dan mobil. Untuk lebih jelasnya akan penulis paparkan di bawah ini. a.  Nilai jual lahan
Nilai jual lahan merupakan harga yang ditawarkan terhadap lahan petani Kecamatan Sembalun yang diukur dari penilaian responden tentang besaran harga yang di tawarkan, karena Sembalun merupakan daerah pariwisata sehingga harga tanah disana cukup mahal sehingga para petani tergiur untuk menjual lahan yang dimiliki. Setiap transaksi jual beli tanah dilakukan melalui pemerintah desa yang ada di Sembalun, sehingga penulis melakukan wawancara dengan pemerintah desa Sembalun sebagai Informan berkaitan dengan alih fungsi lahan termasuk jual beli lahan pertanian milik petani, pada enam desa yang ada di Sembalun dari tahun ke tahun ada saja yang melakukan transaksi jual beli tanah di Sembalun, jual beli tanah cukup banyak dilakukan saat terjadi Covid-19 karena masyarakat tidak tau yang harus dilakukan sehingga menjual lahannya jadi pilihan utama. Pada tahun 2023 tidak terlalu banyak yang melakukan jual beli lahan pertanian dibandingkan pada tahun sebelumnya.
b.  Kesempatan membeli lahan lain
Asumsi dari petani yang ada di desa Sembalun untuk membeli lahan lain yang lebih murah dari lahan yang dijual yaitu uang hasil penjualan tersebut selain digunakan untuk membeli lahan yang baru, digunakan pula untuk membeli kebutuhan lainnya, misalnya seperti motor dan mobil untuk kebutuhan penjualan hasil tani mereka. 17 3.  Faktor regulasi
Faktor regulasi berkaitan dengan kebijkan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian ke non- pertanian. Kelemahan pada aspek regulasi itu sendiri terutama berkaitan dengan masalah kekuatan hukum, sanksi pelanggaran, dan akurasi objek lahan yang dilarang di alih fungsikan. Selain itu, kurangnya aksi nyata dan kurang jelasnya langkah pemerintah dalam meminimalisir alih fungsi lahan menjadi semakin banyak dan maraknya lahan yang di alih fungsikan. 18
Apabila di tinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 44 ayat (1) “lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan”. Pada ayat (2) “dalam hal untuk kepentingan umum, lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian tidak diperbolehkan kecuali untuk kepentingan umum menurut undang-undang serta diperjelas dengan peraturan pemerintah. Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian, yang berbunyi: “Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka: 19
a.  Pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
17   Hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Sembalun Bumbung, Sembalun Lawang, Sembalun, Timba Gad- ing dan Sekertaris Desa Biluk Petung, tanggal 4 sampai 6 September 2023 18   Hasil wawancara dengan bapak Ariadi Kepala Seksi (KASI) Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur, pada tanggal 21 Agustus 2023 19   Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian

## 966~976
b.  Terjadi bencana.
Pasal 36 ayat (1)  PP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian, yang berbunyi: “alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a terbatas pada kepentingan umum yang meliputi:
a.  Jalan umum;
b. Waduk;
c. Bendungan;
d. Irigasi;
e.  Saluran air minum atau air bersih;
f.  Drainase dan sanitasi;
g.  Bangunan perairan;
h. Pelabuhan;
i.  Bandar udara;
j.  Stasiun dan jalan kereta api;
k. Terminal;
l.  Fasilitas keselamatan umum;
m. Cagar alam; dan/atau
n. Pembangkit dan jaringan listrik. 20
Pasal 37 PP Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian, yang berbunyi: “penetapan suatu kejadian sebagai bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf b dilakukan oleh badan yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 21 Secara yuridis alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dilarang untuk dialihfungsikan kecuali untuk kepentingan umum, pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pasal 35 ayat (1) dan (2). Namun apabila dikaji dari pemaparan di atas, secara non yuridis ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Karakteristiknya mencakup tingkat pendidikan, usia dan luas lahan yang dimiliki. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan nilai jual lahan dan kesempatan membeli lahan baru.
Menurut Utomo Alih fungsi lahan adalah perubahan penggunaan atau fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang membawa dampak negatif/masalah terhadap lingkungan dan Potensi lahan sendiri. Alih fungsi lahan dalam artian perubahan/penyesuaian peruntukan penggunaan, disebabkan oleh faktor-faktor secara garis besar meliputi
20   Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian 21   Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian
E-ISSN 2775-362X keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin banyak jumlahnya dan meningkatnya tuntunan akan mutu kehidupan yang lebih baik. 22
Dari pengertian di atas, bahwa faktor yang menyebabkan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian adalah sosial ekonomi masyarakat. Faktor sosial berkaitan dengan pola pikir atau pandangan masyarakat, sedangkan faktor ekonomi berkaitan dengan pendapatan dari masyarakat. Menurut penulis faktor sosial ekonomi berkaitan dengan cara pandang atau tingkat pendidikan masyarakat dengan penghasilan yang didapatkan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam proses terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Apabila dikaji dari faktor internal dan eksternal dari hasil wawancara yang penulis dapatkan menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian sulit untuk dikendalikan apabila berkaitan dengan ekonomi masyarakat. Semakin strategis lokasi lahan, maka harga jualnya semakin tinggi, harga lahan yang tinggi memicu petani sulit untuk menolak lahannya untuk di beli. Apalagi lahan tersebut merupakan daerah pariwisata, maka harga jual tanah tentu mahal.
Selain dari faktor internal dan eksternal yang telah penulis jelaskan di atas berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Sembalun bahwa terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian menurut penulis ada faktor lainnya yang perlu diperhatikan karena mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian yaitu sosialisai, petugas (pelaksana kebijakan), dan alasan masyarakat melakukan konversi lahan pertanian.
Peralihan fungsi lahan pertanian ke non-pertanian yang terjadi menyebabkan beberapa pengaruh negatif hingga positif, hal ini tidak jarang ada yang tidak berdampak apapun dalam kawasan yang dialihfungsi lahannya misalnya di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur. Alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian lebih banyak berdampak negatif bagi masyarakat dibandingkan dampak positifnya. Dampak positif dari alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian bagi masyarakat yaitu tidak bergantungnya masyarakat dari pekerjaan pertanian, karena Sembalun merupakan daerah pariwisata sehingga tidak sedikit orang yang berkunjung di Sembalun yang menyebabkan sembalun di kenal oleh masyarakat di Nusa Tenggara Barat bahkan di seluruh Indonesia sampai manca negara.
Disisi lain, alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian berdampak pada ketahanan pangan serta berdampak pada sosial dan ekonomi masyarakat. Alih fungsi lahan berdampak pada menurunnya pendapatan dari sektor pertanian petani dan menaikkan pendapatan pada sektor non-pertanian. Secara umum, sebagian besar masyarakat di Indonesia khususnya di Kabupaten Lombok Timur masih bergantung pada alam, apabila alih fungsi lahan terus terjadi, tanpa adanya upaya pengendalian dari pemerintah pusat maupun daerah, maka akan mempengaruhi ketahanan pangan secara nasional maupun lokal. 23
Saat ini kondisi lahan pertanian sangat menghawatirkan karena terus dialihfungsi dan sulit untuk dikendalikan menjadi non-pertanian, seperti pemukiman, perdagangan, jalan dan tempat pariwisata. Berkurangnya lahan sudah pasti akan berpengaruh pada aktivitas sektor pertanian yang dapat melahirkan lebih banyak lagi pengangguran karena lahan pertanian semakin sempit sehingga memaksa para pekerja di sektor pertanian harus mencari pekerjaan lain untuk meningkatkan pendapatan yang lebih baik ke non- pertanian. 24 Dari hasil wawancara dengan informan pekerjaan lain yang dilakukan selain bekerja di sektor pertanian adalah berdagang. Permasalahan yang ditimbulkan oleh akibat pergeseran lahan pertanian ke non-pertanian perlu dilihat bukan saja
22   Utomo, dkk, op.cit, hlm. 13
23   Hasil wawancara dengan Bapak Burhanudin Kasi Kesra Camat Sembalun, tanggal 6 September 2023 24   Hasil Wawancara dengan M. Romli Wahyudi Sekdes Sembalun Bumbung, Pada Tanggal 4 September 2023

## 968~976
berdasarkan dampaknya kepada produksi padi saja, tetapi perlu dilihat dalam perspektif yang lebih luas yang menjadi kebutuhan pangan masyarakat di Lombok Timur Seperti sayur-sayuran dan yang lainnya, karena masyarakat tidak hanya memakan nasi saja tanpa ada lauk sebagai pelengkapnya.
Dampak dari kehilangan lahan pertanian produktif adalah kehilangan hasil pertanian secara permanen, sehingga apabila kondisi ini tidak terkendali maka akan dipastikan kelangsungan dan peningkatan produksi akan terus berkurang dan pada akhirnya akan mengancam kepada tidak stabilnya ketahanan pangan. Pergeseran fungsi lahan beriringan dengan pertumbuhan populasi penduduk, pertumbuhan perekonomian yang menuntut fasilitas infrastruktur dan dinamika pembangunan terjadi pada lahan sebagai fungsi produksi biomassa pangan dan pakan. Lahan yang semula berfungsi sebagai lahan produksi, secara bertahap berubah menjadi lahan dengan fungsi ruang kehidupan untuk pemukiman penduduk atau pembangunan fisik lainnya. 25 Perubahan fungsi sebagian kawasan lahan dari fungsinya semula menjadi fungsi lain memberikan dampak negatif terhadap keseimbangan lingkungan seperti yang penulis jelaskan pada latar belakangan sebagai berikut:
a.  luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produksi pangan dalam negeri semakin menurun dan hal ini berakibat pada memperlemahnya kemampuan wilayah dalam mempertahankan kemandirian pangan dan daya dukung wilayah terahadap ketahanan pangan nasional.
b.  lapangan kerja bagi generasi muda pada usaha pertanian berkurang dan bergeser ke kegiatan non-pertanian. Persoalan sosial muncul ketika masyarakat setempat tidak dapat diterima sebagai tenaga kerja pada kegiatan non-pertanian tersebut. Kondisi ini berpotensi memunculkan konflik sosial akibat angka pengangguran meningkat dan adanya kecemburuan sosial masyarakat setempat terhadap warga pendatang.
c.  meningkatnya luas lahan tidur karena kegagalan usaha di sektor non-pertanian. Lahan ditinggalkan begitu saja tanpa pemanfaatan. Keadaan ini juga memicu berkembangnya konflik sosial.
d.  Peralihan lahan sawah bisa saja diiringi oleh penurunan tingkat kesejahteraan petani, ini dapat diidentifikasi dari penurunan luas lahan milik dan luas lahan garapan, yang secara keseluruhan bermuara kepada penurunan pendapatan.
Dalam implementasinya aparat penegak hukum yang menjalankan undang-undang seperti BPN, Dinas PUPR dan Dinas Pertanian mengerti dengan kebijakan yang ada, terlihat dari semakin diperketatnya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian. Hasil wawancara dengan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur, mengatakan bahwa:
“hanya lahan pertanian yang tidak produktif saja yang bisa di konversi, tetapi jika la- han tersebut merupakan lahan yang produktif dengan sarana irigasi yang memadai, maka kami tidak akan memberikan izin konversinya”.
Demikian juga halnya dengan Dinas PUPR Kabupaten Lombok Timur yang berpendapat bahwa:
“jika dalam RTRW lahan tersebut adalah lokasi pengembangan untuk kesejahteraan petani dan lahan tersebut tidak produktif, maka kami bisa memberikan rekomendasi untuk proses alih fungsinya”.
Namun demikian keputusan akhir dari proses perizinan konversi lahan ada pada kepala daerah, dalam hal ini adalah bupati lombok timur, seperti di ucapkan oleh BPN Lombok Timur, menyatakan bahwa:
25   Hasil wawancara dengan bapak Ariadi Kepala Seksi (KASI) Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur, pada tanggal 21 Agustus 2023
“Apapun rekomendasi kita, keputusan akhir ada pada kepala daerah kabupaten lom- bok Timur yaitu bupati”.
Implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan memerlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait, dari segi teknis, dinas pertanian sangat berkompeten dalam permasalahan ini, tetapi jika ditinjau dari segi lahannya, pihak BPN lah yang memiliki wewenang. Dampak alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian lebih menimbulkan dampak negatif bagi petani sehingga pemerintah daerah dalam memberikan izin alif fungsi lahan mempertimbangkan dari sisi petani dan lahannya untuk menjaga keseimbangan pangan secara lokal maupun nasional.
Apabila dianalisis dari pemaparan di atas mengenai dampak alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, tentu saja memiliki sebab dan akibat sehingga alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sulit untuk dikendalikan karena aturan perundang-undangan secara tegas melarang hal itu. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 44 ayat (1) “lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan”.  Penyebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non- pertanian karena sosial ekonomi masyarakat. Faktor sosial berkaitan dengan pola pikir atau pandangan masyarakat, sedangkan faktor ekonomi berkaitan dengan pendapatan dari masyarakat. Semakin strategis lokasi lahan, maka harga jualnya semakin tinggi. Disisi lain, bukan saja dari faktor sosial ekonomi masyarakat yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian, namun dari faktor regulasi yaitu aparat yang menjalankan undang-undang yang menjadi ujung tombak terjadinya alih fungsi lahan, artinya yang memiliki wewenang dalam terjadinya alih fungsi lahan itu.
Berdasarkan uraian di atas, maka untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunkan teori perlindungan hukum dan teori sistem hukum. Apabila dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum dari Muchsin, maka perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
1. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
2.  Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.
Problematika dari alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian karena budaya hukum dari masyarakat disebabkan karena kesejahteraan masyarakat yang rendah dan jumlah penduduk yang meningkat. Sehingga alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian sulit untuk di kendalikan, hal ini berdampak pada kehilangan lahan pertanian produktif yang menyebabkan tidak stabilnya ketahanan pangan secara lokal maupun nasional. Maka perlindungan dari pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran yaitu memberikan bantuan berupa perlindungan harga produk pertanian dan lain-lain seperti yang telah dijelaskan di atas. Apabila petani dirugikan karena lahannya di ambil untuk kepentingan umum misalnya untuk pembangunan jalan dan yang lainnya, maka petani harus di lindungi dengan memberikan ganti rugi.
Apabila dianalisis menggunakan teori sistem hukum dari Lawrance M. Friedman yang menyatakan bahwa terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yang meliputi: struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Problematika mengenai terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian dan dampaknya terhadap ketahanan pangan nasional lebih mengarah kepada permasalahan secara budaya hukum dan struktur hukumnya. Budaya hukum dari masyarakat berkaitan dengan cara

## 970~976
pandang masyarakat terhadap hukum dan struktur hukum berkaitan dengan aparat yang menjalankan undang-undang. Hasil analisa data primer di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang undang-undang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, hal itu karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah terkait hal itu.
Apabila di kaji dari pemaparan di atas bahwa alih fungsi lahan pertanian ke non- pertanian lebih berdampak negatif kepada masyarakat, pada dasarnya masyarakat setuju dengan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, seperti di ungkapkan oleh beberapa responden berikut ini. Bapak Edi Hermawan, dari Dusun Timba Gading, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur berpendapat sebagai berikut:
“saya sangat setuju dengan adanya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanju- tan, karena apabila tidak dilindungi akan banyak lahan yang akan beralih fungsi jadi pertokoan dan disini merupakan daerah pariwisata jadi sudah cukup banyak kita lihat villa, camping ground dan tempat penginapan lainnya disini, jadinya kalo terus terjadi maka akan minim lahan pertanian disini karena sudah terkenal dengan wisata”.
Hal senada juga disampaikan oleh bapak Riwasim dari Dusun Bilok Petung, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur berpendapat sebagai berikut:
“lahan pertanian perlu di lindungi karena itu merupakan mata pencaharian masyarakat disini. kalau banyak dijadikan tempat penginapan dan lainnya kami ini akan cari ma- kan dimana lagi”.
Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa 84,21% responden setuju akan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, dengan alasan demi ketahanan pangan nasional dan mata pencaharian, namun 15,78% kurang setuju karena sempitnya lahan yang mereka miliki dan itu saja yang dimiliki, sedangkan ada desakan kebutuhan akan lahan untuk peruntukan yang lainnya.
Tabel 7. Gambaran dukungan masyarakat terhadap perlindungan  lahan pertanian pangan berkelanjutan No Uraian Jumlah Orang Persentase (%) 1 Setuju 96 84,21% 2 Kurang Setuju 18 15,78% 3 Tidak Setuju 0 0,0% Jumlah 114 100,00
Sumber: Analisa data primer, hasil wawancara masyarakat 2023
Melihat dari tabel di atas bahwasanya masyarakat sangat mendukung berkaitan dengan adanya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, namun yang menentukan aturan yang telah ada, berjalan dengan efektif atau tidak bukan saja dilihat dari budaya hukum pada masyarakat, namun struktur hukum yaitu aparat yang memberikan izin dalam proses terjadinya alih fungsi lahan. Dampak alih fungsi lahan pertanian ke non- pertanian lebih banyak dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat dibandingakan dampak positifnya, sehingga dalam wawancara yang telah dilakukan penulis kepada
E-ISSN 2775-362X informan, upaya yang dilakukan untuk mengurangi alih fungsi lahan dengan cara memperketat izin alih fungsi lahan yang terjadi.
Dari pemaparan di atas dapat di simpulkan bahwa peraturan yang berkaitan dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan belum efektif. Karena setiap tahun alih fungsi lahan terus terjadi bahkan dari hasil wawancara yang sudah penulis kumpulkan menyatakan bahwa alih fungsi lahan tidak bisa dikendalikan. Faktor yang menyebabkan belum efektifnya peraturan berkaitan dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yaitu karena budaya hukum dari masyarakat disebabkan karena faktor sosial ekonomi masyarakat dan struktur hukum yaitu aparat yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin terhadap terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian. Dari hasil wawancara terhadap informan bahwa alih fungsi lahan sulit untuk dikendalikan dengan kata lain terus terjadi, hal ini menandakan belum tegasnya sanksi bagi orang perseorangan yang melakukan alih fungsi lahan. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pada pasal 72 ayat (1) telah diatur sanksi bagi orang perseorangan yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

## 2.  Peran Serta PPaT Dalam Upaya Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelan- jutan
Jual beli merupakan salah satu transaksi yang sangat dikenal dalam masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Dalam masyarakat tradisional, transaksinya selalu bersifat riil. Sementara itu, dalam masyarakat modern, tentunya didasarkan pada syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian jual beli, dapat dianalisis dari pengertian yang tercantum dalam undang-undang maupun doktrin. Pengertian itu disajikan berikut ini.
a.  Pasal 1457 KUH Perdata. Jual Beli adalah:
“Suatu persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. 26 Persetujuan dikonsepkan sebagai kesepakatan dari para pihak. Subjek hukum dalam jual beli, yaitu penjual dan pembeli. Penjualnya, yaitu orang atau subjek hukum yang menyerahkan benda dan menerima uang dari pembeli, sedangkan pembeli, yaitu orang atau subjek hukum yang berkewajiban untuk menyerahkan uang dan menerima barang. Objek dalam jual beli, yaitu barang dan harga.
b.  Pandangan Salim HS. Jual Beli adalah:
“suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli, dimana pihak pen- jual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak me- nerima harga, dan pembeli berkewajian untuk membayar hargadan berhak menerima objek tersebut”.
Berdasarkan pengertian di atas, maka berikut ini, disajikan konsep teoritis akta jual beli. Akta jual beli merupakan:
“Akta yang dibuat oleh para pihak di muka dan/atau dihadapan PPAT, yang memuat tentang hak dan kewajiban para pihak, dimana pihak penjual menyerahkan hak atas tanah dan/atau hak milik atas satuan rumah susun dan menerima uang, sedangkan pihak pembeli berkewajiban untuk menyerahkan uang danberhak untuk menerima hak atas tanah dan/atau hak milik atas satuan rumah susun. 27
26   Pasal 1457 KUH Perdata 27   Salim HS. 2019. Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) , Ed. 1-Cet. 3, Depok: Rajawa- li Pers. hlm. 115

## 972~976
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kusuma Ardhi selaku Notaris dan PPAT Kabupaten Lombok Timur, maka dapat diketahui bahwa dalam suatu perjanjian jual beli tanah, peran PPAT adalah ikut serta dalam perjanjian jual beli tanah sebagai perantara sekaligus saksi akad jual beli yang dilakukan oleh para pihak yang kemudian membuktikannya dengan membuat akta jual beli (AJB), sebelum membuat AJB, PPAT memeriksa terlebih dahulu sertifikat hak atas tanah dengan mengajukan permohonan, diterima pada loket di kantor BPN, dilakukan kegiatan pemeriksaan sertifikat tanah, kemudian pemberian tanda bukti pemeriksaan pada kantor BPN. Selain itu PPAT me- miliki kewenangan dalam proses jual beli tanah yaitu melaksanakan tugas pokok mem- buat akta autentik mengenai semua perbuatan hukum mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya. 28 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hadi Mariadi selaku Notaris dan PPAT Kabupaten Lombok Timur, maka dapat diketahui bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah berperan atau memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Dalam rangka melaksanakan tugas pembuatan akta otentik atas perbuatan hukum yang merupakan bagaian dari pada kegiatan pendaftaran tanah, kewajiban yang harus dilakukan PPAT pada saat pembuatan akta yaitu melakukan pengecekan atau pemeriksaan keabsahan sertifikat tanah. 29
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Getar Danuramanda selaku Notaris dan PPAT Kabupaten Lombok Timur, maka dapat diketahui bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah berperan melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta tanah sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah. Akta itu sendiri ada yang berupa akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta yang dibuat oleh seorang PPAT merupakan akta otentik. Akta otentik merupakan bukti yang paling akurat dan memberikan kepastian hukum.
Berbicara mengenai peran seorang PPAT dalam proses jual beli tanah, maka akta yang dibuat oleh seorang PPAT yaitu akta jual beli. AJB berfungsi untuk mengurus surat-surat peralihan dari pemilik lama ke pemilik baru. Sebelum membuat AJB Pejabat Pembuat Akta Tanah harus melakukan pemeriksaan mengenai keaslian sertifikat ke kantor pertanahan. Pembuatan AJB dihadiri oleh penjual, calon pembeli serta minimal dua orang saksi. Pembuatan AJB bisa di buat apabila transaksi jual beli telah lunas pembayarannya. AJB harus ditandatangani oleh pembeli dan penjual di hadapan PPAT jika pembeli telah lunas membayar seluruh harga tanah beserta pajak dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan transaksi jual beli. 30
Hasil Wawancara dengan bapak Sukran Yusri selaku Notaris dan PPAT kabupaten Lombok Timur, PPAT sangat berperan penting dalam pembuatan akta jual beli tanah karena memberikan kepastian dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Untuk menjamin kepastian hukum dalam jual beli tanah yang masih memerlukan perbuatan hukum lain tersebut, maka jual beli dituangkan dalam sebuah akta. Hal ini agar masing-masing pihak mendapat perlindungan hukum atas jual beli
28   Hasil Wawancara dengan Bapak Kusuma Ardhi Notaris/PPAT di Kabupaten Lombok Timur, Pada Tanggal 28 Agustus 2023 29   Hasil Wawancara dengan Bapak Hadi Mariadi Notaris/PPAT di Kabupaten Lombok Timur, Pada Tanggal 28 Agustus 2023 30   Hasil Wawancara dengan Bapak Getar Danuramanda Notaris/PPAT di Kabupaten Lombok Timur, Pada Tanggal 29 Agustus 2023
tanah yang dilakukan. Akta jual beli dapat dijadikan sebagai dasar pendaftaran tanah di BPN apabila melalui akta PPAT. Sebelum dilakukan jual beli, PPAT menerangkan langkah-langkah dan persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan jual beli. Prosedur pelaksanaan akta jual beli oleh PPAT, adanya penjual dan pembeli, adanya objek yang diperjual belikan, para pihak (klien) menghadap ke PPAT menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan (KTP, KK, PBB, NPWP dan sertifikat tanah), apabila sudah lunas melampirkan kwitansi pelunasan, pemeriksaan berkas-berkas dari klien, melakukan penandatanganan, proses penandatanganan AJB ini dilakukan di kantor PPAT yang dilakukan oleh penjual dan pembeli serta dua orang saksi. 31
Menurut Horton dan Hunt, menjelaskan bahwa peran adalah “Perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban, peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dari hak-hak tersebut”. 32 Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa peran adalah suatu sikap seseorang yang didalamnya terdapat status atau kedudukan yang dimiliki baik dalam masyarakat maupun dalam lingkungan kerja. Konsep peran di atas apabila dikaitkan dengan peran PPAT, maka peran adalah suatu perilaku atau tindakan dari seorang yang memiliki kedudukan atau status dalam hal ini adalah PPAT, sebagaimana dijelaskan di atas bahwa status adalah seperangkat hak dan kewajiban.
Hak PPAT diatur dalam Pasal 36 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan kewajiban PPAT telah diatur dalam Pasal 45 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Berdasarkan uraian di atas mengenai peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses jual beli tanah, jika dianalisis menggunakan teori peran dari Stephen P. Robbins yang menjelaskan bahwa peran merupakan seperangkat pola perilaku yang diharapkan mampu diterapkan oleh seseorang, yang menduduki posisi tertentu pada suatu unit sosial. Jadi PPAT berperan penting dalam upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dari sisi peralihan hak atas tanah yaitu jual beli, karena proses jual beli tanah dilakukan melalui PPAT, akta jual beli tanah yang dibuat memberikan kepastian dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Hal yang penulis jelaskan di atas merupakan perlindungan kepada para pihak yang berkepentingan, sedangkan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan, upaya yang dilakukan oleh seorang PPAT adalah sebatas memberikan saran dan pengetahuan kepada para penghadap yang datang kepada PPAT berkaitan dengan pertanahan, yang berperan sangat penting terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan lebih kepada BPN dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam memberikan izin lahan pertanian tersebut boleh atau tidak dialihfungsikan.
Jadi saat klien atau yang menghadap untuk melakukan jual beli tanah kepada seorang PPAT, Sebelum dilakukan jual beli, PPAT menerangkan langkah-langkah dan persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan jual beli. Yang menentukan tanah itu merupakan lahan sawah yang di lindungi (LSD) adalah BPN, jadi PPAT hanya bertugas membuat
31   Hasil Wawancara dengan Bapak Sukran Yusri Notaris/PPAT di Kabupaten Lombok Timur, Pada Tanggal 29 Agustus 2023 32   Paul B. Horton and Chester L. Hunt. sociologi Terjemahan Aminuddin Ram dan Tita Sobari. 1987. Jilid Satu, Edisi Keenam, Jakarta: Erlangga. hlm. 118.

## 974~976
akta dan membantu para pihak mengurus proses jual beli melalui akta yang dibuatkan. Jadi dari hasil wawancara dari pihak BPN dan PUPR Kabupaten Lombok Timur apabila tanah tersebut masuk ke dalam LSD maka tidak bisa dialih fungsi menjadi lahan non- pertanian karena di lindungi undang-undang. PPAT sangat erat kaitannya dengan BPN sehingga pengetahuan PPAT terkait dengan pertanahan sangat luas.
Jadi dapat disimpulkan peran PPAT dalam upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan apabila dianalisis menggunakan teori kewenangan dan teori peran bahwa PPAT berperan penting dalam upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dari sisi peralihan hak atas tanah yaitu jual beli, karena proses jual beli tanah dilakukan melalui PPAT, akta jual beli tanah yang dibuat memberikan kepastian dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Dari sisi perizinan yang berperan penting terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan lebih kepada BPN dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam memberikan izin lahan pertanian tersebut boleh atau tidak dialihfungsikan.

## D. keSimPUlan
Pelaksanaan Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Lombok Timur belum efektif disebabkan karena budaya hukum dari masyarakat dan struktur hukum yaitu aparat yang menjalankan undang-undang, setelah dianalisis menggunakan teori perlindungan dan teori sistem hukum. budaya hukum dari masyarakat disebabkan karena faktor sosial ekonomi masyarakat berkaitan dengan kesejahteraan petani dan struktur hukum yaitu aparat yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin terhadap terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian. Dari hasil wawancara terhadap informan bahwa alih fungsi lahan sulit untuk dikendalikan dengan kata lain terus terjadi, hal ini menandakan belum tegasnya sanksi bagi orang perseorangan yang melakukan alih fungsi lahan. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pada pasal 72 ayat (1) telah diatur sanksi bagi orang perseorangan yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Peran seorang PPAT dalam upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, setelah dianalisis menggunakan teori kewenangan dan teori peran, bahwa PPAT memiliki kewenangan dan tugas pokok yang telah diatur dalam peraturan pemerintah, dalam konsep peran yang dikemukan oleh beberapa ahli bahwa peran merupakan seperangkat pola perilaku yang diharapkan mampu diterapkan oleh seseorang, yang menduduki posisi tertentu pada suatu unit sosial. Jadi PPAT berperan penting dalam upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dari sisi peralihan hak atas tanah yaitu jual beli, karena proses jual beli tanah dilakukan melalui PPAT, akta jual beli tanah yang dibuat memberikan kepastian dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Sebelum dilakukan jual beli, PPAT menerangkan langkah-langkah dan persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan jual beli. Dari sisi perizinan yang berperan penting terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan lebih kepada BPN dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam memberikan izin lahan pertanian tersebut boleh atau tidak dialihfungsikan.

## DaFTar PUSTaka

## 1. Buku, jurnal/Tesis
Ahmad Nur Fauzy Al Arif. 2020. Peran notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Perlindungan lahan Pertanian Pangan berkelanjutan berdasarkan
undang-undang nomor 41 Tahun 2009 di kabupaten brebes . Tesis. Fakultas Hukum Unissula Semarang,  halaman 15.
Bambang Waluyo. 2022. Penelitian Hukum dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika.
Fatihatul Husna Maulida. 2022. Pelaksanaan Perlindungan lahan Pertanian Pangan berkelanjutan di kulon Progo Tahun 2019 (studi Terhadap Peraturan daerah diy no. 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan lahan Pertanian Pangan berkelanjutan) . Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, halaman 3.
H. M. Arba. 2013. Hukum Tata Ruang dan Tata guna Tanah: Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah , Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika.
Muhaimin. 2020. metode Penelitian Hukum . Mataram: Mataram University Press.
Paul b. Horton and Chester L. Hunt. 1987. sociologi Terjemahan Aminuddin Ram dan Tita Sobari, Jilid Satu, Edisi Keenam, Jakarta: Erlangga.
Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Salim HS. 2019. Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) , Ed. 1-Cet. 3, Depok: Rajawali Pers.
Tajidan. 2019. kebijakan Pencegahan Alih fungsi lahan Pertanian: Penyusunan naskah Akademik draft Perda Perlindungan lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (lP2b) kabupaten lombok Timur , Jurnal Fakultas Pertanian Unram.
Utomo, dkk. 2019. Pembangunan dan Alih Fungsi Lahan, Universitas Lampung, Lampung.

## 2. peraturan perundang- undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 75, Tahun 1959.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 104, Tahun 1960.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif  Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Tambahan Lembaran Negara Republik

## 976~976

## Indonesia Nomor 5283.
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288.
Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Peraturan presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 163.
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032.
Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 484/KPTS/RC. 020/M/8/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/ KPTS/RC. 020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.
Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor:188.45/483/TAN/2022 tentang Penetapan Luasan dan Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

## 3. internet
Binar Academy. 2023. Teknik Analisis data: Pengertian dan Jenis yang Wajib diketahui , diakses dari https://www.binaracademy.com, Pada Tanggal 26 Agustus 2023.
Sauri. 2021. lahan Pertanian berkurang, distan lotim Perangi upaya Alih fungsi sawah , diakses dari https://ntbpos.haluankita.com, Pada Tanggal 18 Juli 2023.