## KEDUDUKAN  KREDITUR  SEPARATIS  TERKAIT JAMINAN  HAK  TANGGUNGAN  YANG  MASUK DALAM BOEDEL PAILIT DEBITUR

## POSITION OF SEPARATIVE CREDITORS REGARDING GUARANTEE  OF  LIABILITY  IN  THE  DEBTOR'S BANKRUPTCY BOEDEL
Irfan Ferdiansyah Muis a , Isis Ikhwansyah b , Tri Handayani c

## ABSTRAK
Tumpang  tindihnya  ketentuan  Pasal  56  dan  Pasal  59  UU  Kepailitan dan  PKPU  dengan  Pasal  21  Undang-Undang  Hak  Tanggungan menimbulkan rasa tidak aman bagi kreditor separatis pemegang hak tanggungan dan mempertanyakan mekanisme mana yang menjamin kewenangannya  dalam  penerapan  hukum  dalam  asas  kepastian hukum  apabila  debitor  pailit  dan  dipailitkan  seperti  yang  tertuang dalam sertifikat hak tanggungan yang mengikat debitor dan kreditor.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengidentifikasikan  masalah  bagaimanakah  bentuk  pelaksanaan eksekusi  jaminan  hak  tanggungan  yang  dapat  memberikan perlindungan  hukum  kreditor  separatis?.  Metode  penelitian  yang dilakukan  adalah  spesifikasi  penelitian  menggunakan  deskriptif analitis.  Metode  pendekatan  menggunakan  yuridis  normatif.  Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi  dokumen.  Metode  analisis  data  adalah  normatif  kualitatif. Kesimpulan  yang  diperoleh  dari  penelitian  yang  dilakukan  adalah bentuk  pelaksanaan  eksekusi  jaminan  hak  tanggungan  yang  dapat memberikan  perlindungan  hukum  kreditor  separatis  adalah  dengan mendasarkan  pada  Pasal  21  UUHT  menyatakan  meskipun  pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, kreditor pemegang hak tanggungan tetap  dapat  memperoleh  haknya.  Hal  tersebut  jelas  menunjukan perlindungan  hukum  bagi  kreditor  pemegang  hak  tanggungan. Namun, Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU telah mengabaikan berlakunya hak separatis dari kreditor pemegang hak  Tanggungan,  serta  kreditor  sebagai  pemegang  hak  Tanggungan telah  kehilangan  kedudukan  sebagai  kreditor  preferen.  Oleh  karena itu,  pelaksanaan  Eksekusi  Jaminan  Hak  Tanggungan  yang memperhatikan  kreditor  separatis  hanya  dapat  terwujud  ketika adanya sinkronisasi kedua undang-undang tersebut.
Kata kunci: kedudukan hukum; kreditor separatis; hak tanggungan.
a Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jalan  Banda  42  Bandung,  email: irfanfmuis@yahoo.com
b Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Ir.  Soekarno  KM  21  Jatinangor,  Kab.  Sumedang,  email: isis.ikhwansyah@unpad.ac.id
c Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Ir.  Soekarno  KM  21  Jatinangor,  Kab.  Sumedang,  email:  tri.handayani @unpad.ac.id

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterima: 11 Maret 2022
Artikel diterbitkan: Mei 2022 DOI: https://doi.org/10.23920/jphp
.v3i2.784
Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

## ABSTRACT
The overlapping of the provisions of Article 56 and Article 59 of the Bankruptcy Law and PKPU with Article 21 of the Mortgage Law creates a feeling of insecurity for separatist creditors holding mortgages and questions which mechanism guarantees their authority in applying the law on the principle of legal certainty if the debtor is bankrupt and is bankrupt such as contained in the mortgage certificate that binds the  debtor  and  creditor.  Based  on  this  background,  the  authors  identify  problems  regarding  legal consequences and legal remedies that can be taken by creditors holding mortgage rights for the inclusion of dependent objects in the Bankruptcy Boedel. The research method used is the research specification using analytical descriptive. The approach method uses normative juridical. The data collection technique that will be used in this research is document study. The data analysis method is normative qualitative. The conclusion obtained from the research carried out is that the form of execution of mortgage guarantees that can provide legal protection for separatist creditors is based on Article 21 of the UUHT which states that even though the mortgage provider is declared bankrupt, the creditor holding the mortgage can still obtain his rights. This clearly shows legal protection for creditors holding mortgage rights. However, Article 56 paragraph (1) and Article 59 paragraph (2) of the Bankruptcy Law and PKPU have ignored the enactment of the separatist rights of the creditor holding the Mortgage, and the creditor as the holder of the Mortgage has lost his position as the preferred creditor. Therefore, the execution of Mortgage Guarantees that pays attention to separatist creditors can only be realized when there is a synchronization of the two laws.
Keywords: Legal Position; Separatist Creditors; Mortgage Rights.

## PENDAHULUAN
Sebagaimana  diketahui,  debitor  menerima  kredit  dari  kreditor  dilatarbelakangi oleh kepercayaan kreditor kepada debitor dalam hal pelunasan yang akan  dilakukan debitor sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Hal tersebut menunjukan bahwa kepercayaan  yang  didasari  oleh  itikad  baik  debitor  dalam  menyelesaikan  kewajiban pinjamannya sehingga kepercayaan debitor kepada keditor merupakan salah satu faktor dalam memberikan fasilitas pinjaman.
Masalah kepercayaan, pada dasarnya berhubungan dengan 5 asas penting yang selalu  harus  diperhatikan  guna  menjamin  kemanan  dan  kepastian  suatu  jaminan, kelima asas tersebut adalah 1 :
1. Asas publisitas
2. Asas spesialis
3. Asas yang bermaknakan hal yang Tak Dapat Dibagi-Bagi
4. Asas Inbezittstelling
5. Asas Horisontal
Kelima  asas  tersebut  penting  untuk  diperhatikan  dalam  memecahkan  masalah kepercayaan  pemberian  kredit.  Namun  demikian,  kepercayaan,  bukanlah  hal  satu- satunya yang diperhatikan kreditor dalam pemberian pinjaman, faktor lain yang dapat meyakinkan  kreditor  dalam  pemberian  pinjaman  kepada  debitor  adalah  adanya agunan. Adanya agunan tersebut akan memberikan kepastian kepada kreditor bahwa
1 Salim, HS, (2002), Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) , Jakarta: Sinar Grafika, hlm 15-18.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 3, Nomor 2, Mei 2022
debitor akan melaksanakan kewajiban utangnya kepada debitor 2 . Hubungan keyakinan kreditor  dengan  adanya  agunan  adalah  ketika  debitor  tidak  dapat  melaksanakan kewajiban pinjaman kepada kreditor maka agunan debitor ini lah yang dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kreditor 3 .
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa agunan tersebut merupakan asset dari debitor  yang  diperuntukan  pada  keadaan  ketika  debitor  tidak  dapat  melunasi  utang dengan  berbagai  alasan  penyebabnya,  agunan  tersebut  sebagai  media  pemenuhan kewajiban debitor kepada kreditor atas pelunasan utang debitor kepada kreditor 4 .
Mendasarkan pada ketentuan Pasal  1131 KUHPerdata, jaminan merupakan hal yang  umum  dilakukan  atas  pemberian  utang  dari  kreditor  kepada  debitor.  Harta kakayaan debitor akan menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditornya (Pasal 1132 KUHPerdata).
Ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata tersebut menunjukan adanya kedudukan yang sama atas semua kreditor pada suatu kewajiban (utang) dari debitor, namun demikian ketika  undang-undang  menentukan  lain  maka  akan  dibuka  kemungkinan  lain  atas persamaan kreditor tersebut, dengan kata lain pula akan adanya kedudukan yang lebih tinggi atau lebih rendah dari kreditor dalam pemenuhan kewajiban (utang) debitor. Hal tersebut  menunjukan  bahwa  perangkat  hukum  yang  jelas,  tegas,  efektif  serat  dapat memberikan  keadilan  atas  permasalahan  utang-piutang  antara  kreditor  dan  debitor sangat diperlukan, terlebih dalam menyikapi iklim dunia usaha yang selalu dinamis dan berkembang.  Salah  satu  perangkat  hukum  tersebut  adalah Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatblad 1906:348 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan. Saat ini diubah lagi menjadi Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU).
Inti penyempurnaan ketentuan yang terdapat dalam UU KPKPU adalah:
1. Adanya batasan yang tegas mengenai utang dan jatuh waktu. Hal tersebut dapat diketahui dari pengertian kedua objek tersebut dengan dasar menghindari adanya multi tafsir definisi.
2. Kepastian  mengenai  syarat  prosedur  permohonan  pernyataan  Kepailitan  dan PKPU dan jangka waktu 5
2 Isis Ikhwansyah (et.al.), (2012), Hukum Kepailitan Analisis Hukum Perselisihan Dan Hukum Keluaarga Serta Harta Benda Perkawinan , Bandung: Keni media, hlm 4
3 Ibid , hlm 49.
4 Nurlia Latukau, Bambang Winarno, Bambang Sudjito, (2015). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Objek Jaminan Fidusia  Yang  Dibebani  Fidusia  Ulang  Oleh  Debitor  Yang  Sama ,  Jurnal  Hukum, hlm  18,  Accessed  online  from: http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1349, [Acessed Juni, 29, 2021].
5 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
UU KPKPU merupakan peraturan perundangan yang didalamnya berisi aturan mempailitkan  perusahaan  dan  tindakan  curator  dalam  melaksanakan  penyelesaian harta  yang  termasuk  dalam  budel  pailit  suatu  perusahaan  atau  orang-perorangan. Keadaan  debitor  yang  memiliki  satu  kreditor  dan  debitor  tersebut  tidak  dapat melaksanakan  kewajibannya  (membayar  utang)  kepada  kreditor  dengan  dasar ketiadaan  itika  baik,  maka  akan  dengan  sangat  mudah  bagi  kreditor  untuk mendapatkan  pelunasan  dari  debitor  dengan  keberadaan  agunan  atau  jaminan.  Hal yang  sebaliknya  terjadi,  ketika  kreditornya  lebih  dari  satu  dari  kewajiban  (utang) debitor, hal yang kemungkiunan terjadi adalah adanya tindakan dari semua kreditor untuk  menguasai  agunan  atau  jaminan  milik  debitor.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk penyelesaian  kewajiban  (utang)  debitor  kepada  kreditor.  Keberadaan  UU  KPKPU adalah untuk menghindari keadaan atau kondisi kreditor seperti itu. 6 Hal yang harus dipahami  dari  keberadaan  UU  KPKPU,  yaitu  pada  dasarnya  keberadaan  peraturan perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  kepailitan  adalah  adanya perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi kreditor dalam penyelesaian utang debitor kepada kreditor. 7
Konsekuensi  dari  satu  debitor  dan  lebih  dari  satu  kreditor  adalah  adanya pembagian yang proposional dan seimbang bagi para kreditor, tentunya hal tersebut didasarkan  pada  tingkatan  kreditor  serta jumlah  utang  dari  debitor  kepada  kreditor. Dilain sisi, keberadaan hak tangungan akan berkorelasi pada terpisahnya keberadaan hak  tanggungan  terhadap  utang  debitor  dan  agunan  yang  dimiliki  oleh  debitor 8 . Agunan atau jaminan pada hak tanggungan tersebut berupa hak kebendaan.
Hal  yang  dimaksud  dengan  jaminan  kebendaan  adalah  hak  yang  melekat  atas suatu benda tertentu 9 yang dijadikan suatu obejk jaminan utang oleh debitor yang mana apabila debitor tidak melaksanakan kewajiban membayar utang, secara hukum jaminan kebendaan tersebut dijadikan objek sebagai pelinasan utang debitor kepada kreditor. Jaminan  ini  secara  factual  lebih  disukai  oleh  kreditor  apabila  dibandingkan  dengan jaminan perorangan mengingat sifat publisitas dan spesialis yang melekat pada jaminan kebendaan dengan tidak pula menafikan keberadaan sifat-sifat lain yang melekat pada nya seperti halnya droit de preferen 10 .
6 Kartini Muljadi, (2001), Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , Bandung: Alumni, hlm. 75-76.
7 Ruddhy Lontoh (Ed.), (2001), Penyelesaian Utang Piutang melaui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung: Alumni, hlm 181.
8 Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang¬-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
9 Trisadini P.U, (2012), Lahirnya hak Kebendaan, Jurnal Perspektif Volume XVII Nomor 1, hlm 44, Accessed online from: https://media.neliti.com/media/publications/158158-ID-lahirnya-hak-kebendaan.pdf, [Acessed Juni, 29, 2021]
10 Djuhaendah Hasan dan Salmidjas Salam, (2000), Aspek Hukum Hak Jaminan Perorangan dan Kebendaan , Jakarta: Karya Medi, hlm. 210
Ketentuan  Pasal  1  angka  1  dan  ketentuan  Pasal  20  ayat  (1),  serta  sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  Yang  Berkaitan  Dengan  Tanah (selanjutnya  disebut  UUHT)  merupakan  perlindungan  kreditor  pemegang  hak tanggungan yang secara yuridis  memberikan kelebihan atas keberadaan asas droit de preference . Dilain sisi, ketentuan Pasal 7 UUHT menyatakan bahwa masih melekatnya hak tanggungan meskipun objeknya sudah beralih kepada pihak lain, hal tersebut sesuai dengan keberadaan yaitu asas droit de suite . Ketentuan Pasal 21 UUHT secara definitive memberikan perlindungan hukum kepada kreditor secara mutlak atas keberadaan hak tanggungan  dan  jaminan  kebendaaanya,  yaitu  menyatakan  bahwa  meskipun  debitor pailit, tapi kreditor masih memiliki hak atas jaminan kebendaan atas hak tanggungan tersebut. Hal senda terdapat dalam ketantuan Pasal 55 UU KPKPU yang menyatakan adanya hak eksekusi oleh kreditor atas jaminan kebendaan debitor meskipun debitor dinyatakan  pailit. Hal  ini  menunjukan  eksekusi  dapat  dilakukan  dengan  pengabaian kepailitan debitor.
Di lain sisi, rumusan ketentuan Pasal 189 ayat (1) UU KPKPU, adanya persetujuan hakim  pengawas  atas  pengurusan  termasuk  didalamnya  pemberesan  aset  yang didalamnya mengatur pula mengenai daftar atas pembagian hasil dari penjualan boedel pailit.  Hal  tersebut  berkorelasi  pada  keberadaan  kuratir  dalam  pelaksanaan kewenangannya dalam menjual asset pailit, yang apabila curator menjual aset pailit atas status asset tersebut non-boedel pailit, hakim pengawas dapat melaporkannya kepada hakim pemutus perkaradan dapat pula mengusulkan untuk mengganti kurator.
Dikaji  dari  tindakan  pemenuhan  dari  hak  kreditor  pemegang  hak  tanggungan atau biasa disebut kreditor separatis dalam hal menjual  objek hak tanggungan dapat dilakukan  sepanjang  syarat  cedera  janji  dari  debitor  terpenuhi.  Permasalahan  dapat terjadi  dari  keadaan  tersebut  adalah  ketika  harta  debitor  masuk  dalam  boedel  pailit karena tentunya kreditor tidak dapat mendapatkan pengembalian harta dari kreditor sebelum adanya putusan pengadilan.
Hal yang menjadi ironi atas keberadan Boedel pailit dan jaminan Hak Tanggungan adalah  hal  yang  lumrah  terjadinya  sengketa.  Hal  tersebut  sangat  wajat  mengingat multitafsirnya atas keberadaan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU KPKPU yang menyatakan penyitaan harus dianggap tidak ada bahkan ketika sedang berlangungpun harus dihentikan apabila kepailitan belum terjadi. Dilain sisi kontradiktif aturan terjadi ketika menghubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) KUHAP yang menyatakan harta kekayaan debitor pailit dapat disita demi kepentingan penyidikan. Kondisi seperti inilah yang dapat menjadikan ketidakpastian hukum atas boedel pailit yang tentunya berakibat pada dapat atau tidaknya pemenuhan hak kreditor atas harta debitor yang masuk  dalam  boedel  pailit.  Hal  senada  terjadi  pada  ketentuan  Pasal  21  UUHT  yang
menyatakan  adanya  pernyataan  pailit  dapat  mendorong  pemegang  hak  tanggungan untuk melaksanakan pemenuhan haknya.
Ketentuan Pasal 56 dan Pasal 59 UU KPKPU pun dapat dijadikan literasi adanya multitafsir  bahkan  disinkronisasi  aturan  mengenai  hak  tanggungan  dan  jaminan kebendaan, yang menyatakan kreditor separatis tetap dapat melakukan eksekusi hak tanggungan meskipun kurator telah ditunjuk oleh pengadilan.
Disinkronisasi atau multitafsir tersebut jelas menimbulkan permasalahan hukum, bahkan secara filosofis dapat dikatakan hilangnya keberadaan kepastian hukum dalam suatu negara hukum. Keadaan ketika hal tersebut terjadi maka jangan pernah dijadikan hal yang aneh meskipun ada aturan namun masalah tetap ada. Karena ketika ditinjau secara yuridis masalah tersebut lahir dari keberadaan produk yuridis tersebut pula.
PT. Mega Graha International menjadi salah satu contoh permasalahan kepailitan, setelah  dinyatakan  pailit  berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/Pdt-SusPailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 23 Juli 2015  yang  didalamnya  telah  terbit  sertifikat  hak  tanggungan  tingkat  pertama  No. 1543/2007 yang diterbitkan oleh BPN Kotamadya Jakarta Barat tertanggal 12 Maret 2007 dengan akta hak tanggungan No. 18/2007 dan sertifikat hak tanggungan tingkat kedua No. 13321/2015 diterbitkan oleh BPN Kotamadya Jakarta Barat tertanggal 22 April 2015 dengan akta hak tanggungan No. 83/2015. Kepailitan tersebut menunjukan bahwa PT. Mega Graha International terbukti tidak melakukan kewajibannya terhadap PT. Bank OCBC NISP Tbk yang berkonsekuensi  hukum pada PT. Bank OCBC NISP Tbk yang secara  hukum  sebagai  Pemegang  Hak  Tanggungan  memiliki  hak  melakukan  Lelang Eksekusi  atas  keberadaan  Hak  Tanggungan  Sertifikat  Hak  Guna  Bangunan  Nomor 3505/Meruya Utara, yang terdaftar atas nama The Hwie Gwan.
Hal yang terjadi dari kasus posisi tersebut adalah pihak PT. Bank OCBC NISP Tbk tidak  melakukan  eksekusi  lelang  mengingat  menurut  Kantor  Pelayanan  Kekayaan Negara  dan  Lelang  (KPKNL)  Jakarta  IV,  Hak  Tanggungan  atas  Sertifikat  Hak  Guna Bangunan  Nomor  3505/Meruya  Utara  tersebut  dengan  alasan  Sertifikat  Hak  Guna Bangunan  Nomor  3505/Meruya  Utara  telah  masuk  dalam  Daftar  Aset Sementara/Boedel Pailit PT. Akibatnya PT. Bank OCBC NISP Tbk merasa dirugikan. Sebagaimana  diketahui  dan  sebagai  bahan  litersi,  selain  PT.  Bank  OCBC  NISP  Tbk, terdapat pihak lain yang dirugikan atas kepailitan PT. Mega Graha International, yaitu:
1. Slamet Buntaran yang memiliki tagihan sebesar Rp 2 miliar
2. The  Hongkong  and  Shanghai  Banking  Corporation  Limited  (HSBC)  yang sekaligus mengajukan pailit pada para penjamin, yakni Gilbert The, Lim Anthony,
Stephen Tanudjaja, dan PT Megatrend Semesta. Sebagai penjamin dari PT. Mega Graha International 11 .
Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, penulis mengidentifikasikan masalah  mengenai  bagaimanakah  bentuk  pelaksanaan  eksekusi  jaminan  hak tanggungan yang dapat memberikan perlindungan hukum kreditor separatis?.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  dengan  sifat  penelitian deskriptif  yang  terlihat  dari  permasalahan  yang  dikaji  yaitu  bagaimanakah  akibat hukum  dan  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  kreditor  pemegang  hak tanggungan atas masuknya objek tanggungan dalam Boedel Pailit serta bagaimanakah bentuk  pelaksanaan  eksekusi  jaminan  hak  tanggungan  yang  dapat  memberikan perlindungan hukum kreditor separatis. Data yang digunakan berupa data primer yaitu peraturan perundangan serta data sekunder yang berupa informasi yang didapatkan dari sumber buku dan wawancara.

## PEMBAHASAN
Bentuk pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan yang dapat memberikan perlindungan  hukum  kreditor  separatis  dapat  dianalisis  dengan  mengkaji  masalah jaminan.  Sebagaimana  diketahui  salah  satu  masalah  yang  terjadi  dalam  kepailitan adalah mengenai keberadaan kreditor separatis dalam suatu jaminan kebendaan yang dapat  menjual  jaminan  kebendaan  debitor  apabila  debitor  tidak  melasanakan kewajibannya (utang). Tindakan tersebut merupakan perwujudan dari keberadaan asas " droit  de  preference "  yang  diatur  secara  yuridis  dalam  ketentuan  20  ayat  (1)  UU  Hak Tanggungan adanya redaksi pemegang hak tanggungan pertama sebagai pemilik hak dalam menjual jaminan kebendaan yang diatur dalam Pasal 6, atau b. selain itu, title eksekutorial  sertifikat  Hak  Tanggungan  berdasarkan  Pasal  14  ayat  (2)  adanya  hak mendahului penjualan asset atas.
Hal yang harus dipahami atas keberadaan aturan tersebut di atas adalah sulitnya pelaksanaannya  mengingat  keberadaan  persetujuan  pengadilan.  Disamping  itu, perlawanan yang kemungkinan ada akan menghambat kemudahan redaksi ketentuan 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan
Secara  sederhana,  keberadaan  Pasal  56  ayat  (1)  UU  KPKPU  merupakan  wujud kongkrit rumitnya redaksi ketentuan 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan, seperti adanya penangguhan  untuk  jangka  waktu  paling  lama  90  hari  (masa stay )  apabila  hak
11 “HSBC  Pailitkan  Penjamin  Mega  Graha  Internasional,  edisi 10  Mei  2017,  https://legaleraindonesia.com/hsbc- pailitkan-penjamin-mega-graha-internasional/, ]13/01/2021]
tanggungan  berada  dalam  penguasaan  kreditor  ditangguhkan  dan  berada  dalam pengawasan curator (Objek hak tanggungannya). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 UU Hak Tanggungan adalah wujud perlindungan pemegang hak tanggungan, namun perlindungan tersebut tidaklah tercipta ketika Pasal 56  ayat  (1)  UU  KPKPU  ada,  yaitu  dengan  adanya  (masa stay ).  Konsisi  tersebut  jelas memperlihatkan disharmonisasi aturan.
Keberlakuan  ketentuan  pasal  tersebut  yang  berkorelasi  pada  hak  kreditor pemegang  hak  tanggungan  (Pasal  20  ayat  (1)  dan  Pasal  21  UU  Hak  Tanggungan) menjadi  lemah  karena  keterbatasan  tindakan.  Meskipun  ketentuan  Pasal  6  UU  Hak Tanggungan menyatakan bahwa tingkatan pertama pemegang hak tanggungan dapat “menguasai”  menjual  dan  dijadikan  pelunasan  utangn ya  (parate  eksekusi)  dengan prasarat adanya cedera janji.
Dilain  sisi,  kepailitan  yang  didasarkan  atas  keberadaan  UU  KPKPU  tidak mengkorelasikan keberadaan Pasal 21 UU Hak Tanggungan. Disinilah penekanan ada pada hakim. Menurut penulis hakim sebagai  pemegang kendali persidangan dengan tujuan utama memberikan keadilan harus memahami kedudukan UU Hak Tanggungan dan  UU  KPKPU  dalam  menyelesaikan  perkara  kepailitan.  Dengan  demikian, penyelesaian secara holistik dapat diwujudkan. Namun demikian, pokok wacana dari argumentasi ini adalah ”hakim”
Menyikapi  hal  tersebut  keberadaan  asas lex  posteriori  derogat  legi  priori yaitu keberlakuan undang-undang yang baru atas keberadaan undang-undang yang lama. Oleh  karena  UU  KPKPU  lebih  baru  daripada  UU  Hak  Tanggungan  serta  tidak menyebutkan keberlakuan dari UU Hak Tanggungan, maka secara yuridis UU KPKPU lah yang berlaku dan dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan hakim.
Namun  demikian,  ketika  dihubungkan  dengan  keberadaan  asas lex  specialis derogat  lex  generalis ,  maka  timbul  permasalahan  baru,  yaitu  mana  yang  lex  specialis. Sebagaimana  diketahui  kedua  undang-undang  tersebt  mengatur  hal  yang  sama  dan special yaitu masalah kepailitan dan Hak Tanggungan. Kesdamaan dan ke-spesial-an ini pun bersinergi dengan Asas lex degorat lex generalis .
Keberadaan asas-asas tersebut tentunya menjadi referansi hakim dalam membuat keputusan yang adil. Namun demikian, kebingungan pun menjadi hal yang tidak dapat dihindari mengengingat ketiga asas tersebut memiliki konsekuensi sekaligus prasarat hukum. Konsekuensi dan prasarat hukum tersebut terletak dari keberlakuan undang- undang  yang  dipakai.  Hakim  harus  dapat  menempatkan  kedudukannya  sebagai penentu hukum untuk menciptakan keadilan sekaligus menurut hakim kepastian dan kemanfaatan hukum.
Dengan  demikian,  dengan  mendasarkan  pada  ketentuan  UU  KPKPU  dapat diketahui  bahwa  debitor  pailit  ataupun  kreditor  tunduk  mendasarkan  masalah
kepailitan pada UU KPKPU, konsekuensinya adalah meskipun kedudukannya sebagai kreditor  preferen  tetap  saja  hak  eksekusi  yang  dimilikinya  adalah  dua  bulan  setelah masa penangguhan sembilan puluh hari dimulai pada saat putusan pailit diputuskan.
Mendasarkan  pada  asas lex  posteriori  derogate  legi  priori pada  dasarnya  putusan hakim tersebut hanya adil bagi debitor pailit saja, hal tersebut tentunya sesuai dengan keberadaan  UU  KPKPU  yang  dalam  penjelasannya  menyebutkan  bahwa  beberapa faktor keberadaan UU KPKPU, yaitu:
1. Penghindaran perselisihan atau sengketa atas harta debitor oleh beberapa kreditor
2. Penjualan harta debitor oleh kreditor dengan tidak memperhatikan kepentingan dari debitor atau kreditor lain
3. Menghindari kecurangan yang dilakukan oleh debitor atau kreditor. Mendasarkan ketiga point dan keberadaan UU KPKPU maka secara faktual UU
KPKPU  hanya  melindungi  kepentingan  debitor  semata,  sedangkan  kepentingan kreditor  terlebih  kreditor  preferen  menurut  analisa  penulis  cenderung  terabaikan. Namun demikian, menurut penulis, hal tersebut merupakan hal yang logis, mengingat kepentingan kreditor secara substansi diatur dalam UU Hak Tanggungan. Selain itu, penerapan  asas lex  posteriori  derogate  legi  priori menempatkan  kreditor  dalam  posisi memiliki  kekuatan  hukum.  konsekuensinya  segala  hak  dan  kewajiban  baik  kreditor maupun debitor tunduk pada ketentuan UU Hak Tanggungan dengan aplikasi kongkrit keberadaan asas droit de preference serta parate eksekusi.
Konsep hak tanggungan yang ada pada dasarnya memberikan jaminan debitor kepada kreditor sebagai media pelunasan utang debitor yang memberikan keleluasaan kreditor untuk mengeksekusi, namun adanya putusan pailit mengarahkan tunduknya pada UU KPKPU, dimana ada rentan waktu yang harus dilalui sebagai prosedur formal yang tidak dapat dihilangkan. Hal ini jelas menunjukan disharmonisasi pengaturan hak tanggungan bagi kreditor preferen dalam pengeksekusian asset jaminan debitor. Dilain sisi pula, penggunaan asas hukum l ex posteriori derogate legi priori yang merupakan dasar hakim dalam menerapkan putusannya dalam perkara kepailitan menempatkan kreditor dalam posisi sulit dalam mendapatkan hak pelunasan dari jaminan debitor.
Konsekuensi  logis  dari  keberadaan  konsep  hak  tanggungan  bagi  kreditor preferent  tersebut  adalah  beralihnya  konsep  kreditor  preferen  menjadi  kreditor kongkruen  dan  secara  yuridis  mengidentifikasikan  hilangnya  hak  separatis  dari kreditor preferent tersebut. Salah satu hal yang harus dipahami adalah keberlakuan hak separatis adalah hak eksekusi hak tanggungan bagi kreditor yang tidak boleh dihalang- halangi.
Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (2) UU KPKPU mengabaikan hak separatis dari kreditor pemegang
hak Tanggungan, serta hilangnya sifat preferent bagi kreditor. Hal tersebut merupakan hal yang syarat dengan kehilangan logika hukum.
Hal yang mungkin dapat dikatakan mustahil atau dapat dikatakan kemungkinan yang  sangat  sulit  untuk  terjadi  menjual  asset  jaminan  dalam  jangka  waktu  2  bulan. Secara kongkrit apabila dijadikan contoh dalam kerangka berfikir sederhana, menjual rumah  yang  harganya  miliaran  rupiah  memerlukan  waktu  yang  panjang  mungkin dapat menempuh waktu satu tahun karena melihat harga dan pangsa pasar. Hal ini lah yang menjadikan hilangnya kerangka logika fikir dalam penyelesaian hak tanggungan di Indonesia.
Lebih  jauh  lagi  karena  adanya  masa  penanggungan,  parate  eksekusi  yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah sebagaimana ditentukan di dalam  Pasal  6  menjadi  tidak  berguna  lagi.  Karena  tujuan  untuk  memberikan kemudahan dan kepastian bagi kreditor pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan hak eksekusi atas Hak Tanggungan menjadi tidak terwujud.
Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  secara  jelas  bahwa  pelaksanaan  Eksekusi Jaminan  Hak  Tanggungan  yang  memperhatikan  kreditor  separatis  hanya  dapat terwujud ketika ada sinkronisasi antara UU Hak Tanggungan dan UU Kepailitan dan PKPU.  Sinkronisasi  ini  berupa  penyelarasan  perlindungan  hukum  kreditor  separatis yang ada dalam UU Hak Tanggungan harus pula terdapat dalam UU Kepailitan dan PKPU.  Hal  tersebutlah  solusi  yang  dapat  dilakukan  ketika  ingin  memberikan perlindungan hukum kepada kreditor separatis atas pailitnya debitor

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  yang  penulis  lakukan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa bentuk  pelaksanaan  eksekusi  jaminan  hak  tanggungan  yang  dapat  memberikan perlindungan  hukum  kreditor  separatis  adalah  dengan  mendasarkan  pada  Pasal  21 UUHT  menyatakan  meskipun  pemberi  hak  tanggungan  dinyatakan  pailit,  kreditor pemegang  hak  tanggungan  tetap  dapat  memperoleh  haknya.,  hal  tersebut  jelas menunjukan perlindungan hukum bagi  kreditor pemegang hak tanggungan. Namun Pasal  56  ayat  (1)  dan  Pasal  59  ayat  (2)  UU  Kepailitan  dan  PKPU  telah  mengabaikan berlakunya  hak  separatis  dari  kreditor  pemegang  hak  Tanggungan,  serta  kreditor sebagai  pemegang  hak  Tanggungan  telah  kehilangan  kedudukan  sebagai  kreditor preferen,  disamping  itu  juga  ketentuan  Pasal  59  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  adalah  tidak realistis.  Oleh  karena  itu,  pelaksanaan  Eksekusi  Jaminan  Hak  Tanggungan  yang memperhatikan  kreditor  separatis  hanya  dapat  terwujud  ketika  adanya  sinkronisasi kedua  undang-undang  tersebut  Hal  tersebutlah  solusi  yang  dapat  dilakukan  ketika
ingin  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  kreditor  separatis  atas  pailitnya debitor.
Adanya sinkronkan antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atas pelaksanaan eksekusi kreditor separatis dengan merubah UU Kepailitan dan PKPU yang berkaitan dengan Kreditor separatis.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Djuhaendah Hasan dan Salmidjas Salam, (2000), Aspek Hukum Hak Jaminan Perorangan dan Kebendaan , Jakarta: Karya Medi.
Isis Ikhwansyah (et.al.), (2012), Hukum Kepailitan Analisis Hukum Perselisihan Dan Hukum Keluaarga Serta Harta Benda Perkawinan , Bandung: Keni media.
Kartini  Muljadi,  (2001), Penyelesaian  Utang  Piutang  Melalui  Pailit  atau  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , Bandung: Alumni.
Ruddhy Lontoh (Ed.), (2001), Penyelesaian Utang Piutang melaui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung: Alumni, hlm 181.
Salim, HS, (2002), Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) , Jakarta: Sinar Grafika.
Sriwijiastuti,  (2010), Lembaga  Pkpu  Sebagai  Sarana  Restrukturisasi  Utang  Bagi  Debitor Terhadap  Para  Kreditor  (Studi  Kasus  Pada  Pt.  Anugerah  Tiara  Sejahtera), Tesis, SEMARANG: Universitas Diponogoro.
Sutan  Remy  Sjahdeini,  (2002), Hukum  Kepailitan  Memahami  Faillissements  verordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998 , Jakarta: Grafiti.

## Jurnal
Nurlia  Latukau,  Bambang  Winarno,  Bambang  Sudjito,  (2015).  Perlindungan  Hukum Bagi  Kreditor  Atas  Objek  Jaminan  Fidusia  yang  Dibebani  Fidusia  Ulang  Oleh Debitor yang Sama , Jurnal Hukum.
Ridwan,  (2018),  Kedudukan  Kurator  Dalam  Melakukan  Eksekusi  Budel  Pailit  yang Berimplikasi Pada Pelaporan Secara Pidana Suatu Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang, Jurnal Ius Constituendum, Volume 3 Nomor 2 Oktober.
Trisadini P.U, (2012), Lahirnya hak Kebendaan, Jurnal Perspektif, Volume XVII Nomor 1 .

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke 4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

## Sumber Lain
HSBC  Pailitkan  Penjamin  Mega  Graha  Internasional,  edisi  10  Mei  2017, https://legaleraindonesia.com/hsbc-pailitkan-penjamin-mega-graha- internasional/, [13/01/2021].