## Implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
(Studi Pada Smart Government di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

## Sumenep)
Implementation of Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning the Electronic-Based Government System (SPBE)
(Study of Smart Government in Departmen of Comunication and Informatic of Sumenep Regency)
Oleh :
Afiqurrahman 1 , Hadi Soetarto 2 , Roos Yuliastina 3)** 1,2,3 Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Wiraraja E-mail: tina.fisip@wiraraja.ac.id 3**

## Abstract
Sumenep Regency is one of the regencies in Indonesia that has been nominated for 100 smart cities  by  the  Ministry  of  Communication  and  Information.  To  reach  a  smart  city,  there  are several indicators including smart government, this paper aims to find out how to implement smart  government  in  Sumenep  Regency.  This  study  uses  descriptive  qualitative  methods through  interviews,  observation  and  document  review.  Focus  theory  uses  Policy Implementation  according  to  Edward  which  consists  of  Communication,  Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. The results of the study show that communication in policy is carried out structured through meetings twice a semester which is carried out in a hybrid manner involving several stakeholders such as related agencies and also universities as participants in policy evaluators, besides that the regent issues a Council Decree and the Smart City Implementer as a communication medium and a smart master plan. city. Material resources consist of physical and financial to meet the needs of policies and several related regulations,  and  non-material  resources  with  human  resources  that  are  in  quantity  and quality  in  accordance  with  needs,  dispositions  where  the  attitude  of  the  implementers  are enthusiastic  in  this  program  and  a  clear  bureaucratic  structure  is  appropriate.  a  decree issued by the regent regarding the agencies involved and their role in the smart government program.
Keywords : Policy Implementation, Smart City, and Smart Government.

## ABSTRAK
Kabupaten  Sumenep  salah  satu  Kabupaten  di  Indonesia  yang  mendapatkan  nominasi  100 kota smart city oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Untuk menggapai smart city terdapat  beberapa  indikator  diantaranya smart  government ,  tulisan  ini  bertujuan  untuk mengetahui  bagaimana  implementasi smart  government di  Kabupaten  Sumenep.  Penelitian ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  melalui  wawancara,  observasi  dan  kajian dokumen.  Teori  fokus  menggunakan  Implementasi  Kebijakan  menurut  Edward  yang  terdiri dari  Komunikasi,  Sumber  Daya,  Disposisi,  dan  Struktur  Birokrasi.  Hasil  penelitian menunjukkan  komunikasi  dalam  kebijakan  dilaksanakan  terstruktur  melalui  rapat  dua  kali dalam  semester  yang  dilaksanakan  secara hybrid melibatkan  beberapa  stakeholder  seperti instansi  terkait  dan  juga  perguruan  tinggi  sebagai  peserta  dalam  evaluator  kebijakan,
disamping  itu  bupati  menerbitkan  SK  Dewan  dan  Pelaksana Smart  City sebagai  media komunikasi  dan  masterplan smart  city .  Sumber  Daya  secara  materi  terdiri  dari  fisik  dan finasial memenuhi kebutuhan kebijakan dan beberapa regulasi terkait, dan sumber daya non materi  dengan  SDM  yang  secara  kuantitas  dan  kualitas  yang  sesuai  dengan  kebutuhan, disposisi dimana sikap para pelaksana yang antusias dalam program ini dan struktur birokrasi yang jelas sesuai surat keputusan yang dikeluarkan oleh bupati tentang instansi yang terlibat dan perananya dalam program smart government.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan , Smart City, dan Smart Government . osdjosdjskhdksh

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  informasi di  dunia  merambat  ke  berbagai  sektor, tidak  terkecuali  lingkup  pemerintahan. Diharuskan untuk dapat beradaptasi dengan  perkembangan  yang  ada,  oleh sebab  itu  pemerintah  Indonesia  berupaya menerapkan  pemerintahan  yang  berbasis elektronik melalui diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik  (SPBE)  oleh  presiden  Joko Widodo  yang  berprinsip  pada  7  aspek antara  lain  :  efektifitas,  keterpaduan, kesinambungan,  efisiensi,  akuntabilitas, interopabilitas, dan keamanan.
Kebijakan  dalam  bentuk  Perpres SPBE tersebut sejalan memuat dan sejalan dengan kebijakan smart city yang diininasiasi oleh Kementerian Komunikasi dan  Informatika  RI. smart  city yang diharapkanm dapat menjembatani tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang  lebih  efisien  dari  pemerintah  daerah setempat. Dan tentunya dengan memanfaatkan teknologi terkini.
Smart  city merupakan  sebuah  visi pembangunan perkotaan ( urban development ) yang didalamnya mengintegrasikan  kecerdasan  teknologi, informasi,  dan  komunikasi  (ICT)  &  solusi IoT  dalam  satu  sistem  yang  aman  dalam mengelola aset kota (Utomo dan Hariyadi : 2016).
Implementasi  program smart  city dilatarbelakangi dengan adanya UU nomor 25  tahun  2004  tetang  sistem  perencanaan pembangunan  nasional  yang  didalamnya termuat  tentanng  perlunya  pelaksanaan pembangunan  daerah  dengan  cerdas. Sedangkan  untuk  pemilihan  kota  di Indonesia dilakukan sefara bertahap melalui dirjen LAIP Kemenkominfo penyusunan  masterplan  serta quickwin smart city 100 Kabupaten & Kota tersebut dilaksanakandalam  kurun  waktu  3  tahu, yang  terdiri  dari  25  daerah  pada  tahun 2017,  50  daerah  pada  tahun  2018,  &  25 Daerah  ditahun  2019.  Adanya  pemilihan 100  smart  city  tersebut  diharapkan  dapat menjadi  acuan/  rolemodel  pelaksanaan smart city di daerah-daerah ;lain di seluruh Indonesia. (Kemenkominfo. 2020).
Salah satunya adalah di  Kabupaten Sumenep  yang  ikut  serta  berperan  dalam pelaksanaan SPBE. Peranan nyata tersebut dapat  dilihat  pada  terpilihnya  Kabupaten Sumenep dalam penerapan program pembangunan  kota  cerdas  ( Smart  City ) pada  tahap  kedua  yaitu  pada  tahun  2019. Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten  Sumenep  sebagai  organisasi perangkat  daerah  (OPD)  yang  memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dibidang  komunikasi  dan  informatika untuk membantu pemerintrah dalam hal ini bupati  Sumenep  dalam  menyelenggrakan pemerintahan  daerah  Sumenep  sekaligus mernjadi leading sector dalam mensukseskan  program smart  city ini menyambut baik dengan
menyelenggarakan
program-program dalam  mengoptimalkan  program smart city .
Smart  city hakikatnya  terdapat enam  penyusun  indikatornya  sebagaimana yang  telah  dikembangkan  oleh  prof.  Dr. Rudolf  Gifinger  & european  smart  city’s research  group  an  the  centre  of  regional Science of Vienna University of Technology yang  kemudian  semakin berkembang  dengan  istilah  "Smart  Cities Wheel"  dan  mulai  diadopsi  secara  luas oleh ahli urban strategy & pakar smart city Dr.  Boy  Cohen  yang  pendekatannya mencakup enam indikator sebagai berikut :
1. Ekonomi Cerdas (smart economy)
2. Mobilisasi Cerdas (smart Mobility)
3. Lingkungan cerdas (smart environment)
4. Orang pintar (smart people)
5. Hidup cerdas (smart living)
6. Pemerintahan cerdas (smart government)
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  akan mengkaji smart  city dari  aspek  smart govermnet  atau  pemerintahan  cerdas. Menurut Pereira dalam Shabrinawati (2020
:  3) Smart  governance diartikan  sebagai sebuah  kemampuan  yang  dapat  dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan keputusan  yang  baik  dengan  melalui dukungan  dari  sistem  dan  teknologi informasi serta kolaborasi.
Posisi smart  government dalam penelitian ini merupakan bagaian daripada sistem atau indikator dalam upaya pencapaian kota cerdas. Diantara beberapa smart  yang  lain  sebagai  penopangnya.
Posisi smart  government dalam  smart  city memiliki  peran  yang  paling  krusial  dan paling dominan dalam menentukan terciptanya  smart  yang  lain,  karena government (pemerintah) sebagai pelaksana,  perumus,  dan  penentu  arah kebijakan  dan  pembangunan  dalam  suatu daerah.
Posisi smart  government dalam penelitian ini merupakan bagaian daripada sistem atau indikator dalam upaya pencapaian kota cerdas. Diantara beberapa
smart  yang  lain  sebagai  penopangnya. Posisi smart  government dalam smart  city memiliki  peran  yang  paling  krusial  dan paling dominan dalam menentukan terciptanya  smart  yang  lain,  karena government (pemerintah) sebagai pelaksana,  perumus,  dan  penentu  arah kebijakan  dan  pembangunan  dalam  suatu daerah.
Sebagai bagian dari pilar terciptanya  kota  cerdas,  tentu  tata  kelola pemerintahan yang cerdas mampu menerapkan  dan  memanfaatkan  teknologi informasi  dan  komunikasi  (TIK)  dalam upaya pengelolaanya secara inklusif. maka hal  ini  penting  untuk  dikaji  secara akademis bagaimana pemerintah
Kabupaten Sumenep melalui Dinas Komunikasi
dan dalam mengimplementasikan  pemerintahan  yang cerdas sesuai sebagaimana yang tercantum dalam indikator tercapainya smart city.
Sasaran smart  government adalah untuk  meningkatkan  profesionalisme  serta kompetensi  aparatur  sipil  negara  (ASN) yang  memiliki  peranan  krusial  dalam memberikan pelayanan publik & pebguatan masyarakat yang disertai dengan penataan birokrasi yang terstruktur,  trasnparan,  &  terintegrasi dengan teknologi infomasi.
Maka  dari  itu.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
Tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik  (SPBE)  Studi  pada Smart Government di  Dinas  Komunikasi  dan Informatika Kabupaten Sumenep.

## 2. TUNJAUAN TEORITIS
Menurut  Anderson  dalam  (Handoyo 2012  :  5)  Kebijakan  melibatkan  perilaku seperti halnya maksudmaksud, bisa berupa tindakan  dan  bukan  tindakan.  Kebijakan menunjuk pada serangkaian tindakan yang bertujuan.  Kebijakan  memiliki  outcomes di  masa  depan.  Kebijakan  juga  menunjuk pada  serangkaian  tindakan,  muncul  dari proses yang melibatkan hubungan organisasional. Kebijakan juga melibatkan peran dari para agen kebijakan.
Tahapan  kebijakan  publik  menurut William  Dunn  dalam  Anggara  (2018:120) antara lain :
a. Penyusunan  Agenda,  adalah  sebuah fase  dan  proses  yang  sangat  strategis dalam realitas kebijakan publik.
b. Formulasi  kebijakan,  masalah  yang sudah  masuk  dalam  agenda  kebijakan kebijakan,  kemudian  dibahas  oleh para pembuat kebijakan.
c. Adopsi/legitimasi kebijakan.
Legitimsi bertujuan untuk
memberikan  otoritasi  pada  proses dasar pemerintahan.
d. Evaluasi  kebijakan.  Secara  umum, evaluasi  kebijakan  dapat  dikatakan
Komunika si Struktur
Sumber Daya Disposisi Implemen tasi
sebagai  kegiatan  yang  menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan. Menurut Agustino dalam (Hidayaturrahman
2020:115) implementasi  kebijakan  merupakan  suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan  melakukan  suatu  aktifitas  atau kegiatan,  sehingga  pada  akhirnya  akan mendapatkan  suatu  hasil  yang  sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan itu sendiri.
Pendekatan  impmenetasi  kebijakan sebagaimana  Edward  III  dalam  (Anggara 2018: 250) mengemukakan empat variabel  yang  saling  berhubungan  dan saling memengaruhi satu sama lain dalam menentukan  keberhasilan  atau  kegagalan implementasi,  antara  lain  komunikasi, sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur birokrasi  yang  memiliki  keterkaitan  antar satu variabel dengan yang lain
Untuk  lebih  memudahkan  dalam memahami pendekatan Implementasi
Edward  III  maka  dapat  diamati  pada gambar dibawah ini :
Susanto (2019:13) membagi dimensi smart geverment menjadi 3 (tiga) yaitu :
a. Layanan  Publik  ( public  service ).
Dengan memanfaatkan teknologi terkini,  dengan  cara  inovatif  dan kreatif.
b. Kebijakan  Publik  ( Public  Policy ).
Dengan memanfaatkan teknologi terkini,  dengan  cara  inovatif  dan kreatif,  pemerintah  daerah  mampu membangun  budaya dan  praktik citizen-centered policy.
c. Birokrasi ( Bureaucacy ). Dengan memanfaatkan teknologi terkini, dengan  cara  inovatif  dan  kreatif, pemerintah daerah mampu membangun  Birokrasi  yang  efisien, efektif,  adil,  transparant, accountable, dan bebas korupsi.
Rahmatullah (2021:90) membagi smart  goverment  kedalam  tiga  model antara lain:
a. Enabling supply & demand side policy
(hadirnya  sebuah  kebijakan  yang memayungi  peran  pemerintah,  swasta dan masyarakat kota dalam mewujudkan smart city).
b. Transparency  &  open  data (adanya keterbukaan informasi dan kemudahan mengakses/mendapatkan data).
c. ICT ( information, Communication dan
Technology ) & E-Gov (Penyelenggaraan  pemerintahan  dan pelayanan  masyarakat  berbasis  IT
yang  dapat  diakses  melalui  indikator smart governance.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan  metode  deskriptif.  Pendekatan kualitatif  digunakan  untuk  memperoleh pemahaman  yang mendalam dan bersifat menjelaskan  mengenai  gejala  fenomena sosial,  untuk  itu,  sumber  data  dalam penelitian  ini  terdiri  dari  data  primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara  mendalam  dengan  beberapa informan.  dan  data  sekunder  yang diperoleh  dari  hasil  observasi  dan dokumentasi.  Teknik  analisa  data  yang digunakan  adalah  reduksi, display  data , dan  penarikan  kesimpulan  pada  objek yang  akan  diteliti  yakni  dari  institusi pelaksana smart  city di  Kabupaten Sumenep  yaitu  Dinas  Komunikasi  dan Informatika.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Komunikasi
Edward  III  (dalam  Anggara.  2018:
250) menjelaskan tiga
indikator keberhasilan  komunikasi  dalam  konteks kebijakan publik, yaitu transmisi,
kejelasan ( clarity ) dan konsistensi
Berdsarkan temuan peneliti melalui wawancara  dan  kajian  dokumen  media komunikasi dilakukan dengan dua
pendekatan  atau  cara,  yaitu  dengan komunikasi  legal  formal dan komunikasi verbal  secara  langsung  melalui  forum rapat  koordinasi  yang  diadakan  oleh Dinas  Kominfo  bersama  dengan  OPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep.
Komunikasi  legal  formal  dapat dilihat  dari  diterbitkannya  dua  surat keputusan  (SK)  Bupati  Sumenep  yakni SK Dewan Smart City dan SK Pelaksana Smart  City yang  menjadi  media  formal pembagian  tugas  dan  pengawasan  dalam kebijakan program smart city di Kabupaten  Sumenep. Best  practice yang menjadi dasar untuk prosedur pelaksanaan  tertuang  dalam  buku  induk masterplan smart city Kabupaten Sumenep  yang  berjumlah  tiga  buku rencana  program  kerja  smart  city  yang didalamnya juga memuat renbcana smart government yang  didalmnya  terdapat secara  jelas  rancangan  program    kerja jangka  pendek,  menengah,  dan  panjang beserta  dengan  instansi  yang  terlibat didalamnya.
Masterplan  smart  city yang  terdiri dari  tiga  buku  induk  tersebut  tentu
G
dirancang dengan analisa dan pembahasan yang  melibatkan  multi  instansi  atau banyak  lembaga  instansi  yang  terlibat didalamnya, karena mengenai pengembangan  Applikasi  pada  program smart government harus disesuaikan dengan  tingkat  urgensi  dan  kebutuhan OPD bersangkutan.
Program  kota  cerdas  ini  disambut antuasis  oleh  semua  instansi  dari  daerah sampai ke Kecamatan. Disamping itu, pola komunikasi  yang  diterapkan  adalah  verbal melalui  forum  rapat  koordinasi  antar pelaksana smart government dan SPBE.
Penyusunan  serta  implementasi dari  seluruh MasterPlan  Smart  city berdasarkan pernyataan dari Kasi Pengembangan Applikasi Perangkat Lunak tersebut dilalui dari beberpa tahap dimulai dari  bimbingan  teknis  (BIMTEK)  hingga pada  tahap  evaluasi  di  akhir  yang dilaksanakan satu kali dalam satu semester menunjukkan adanya hubungan komunikasi  yang kontinue secara  vertikal dengan  pemerintah  pusat  sebagai  salah satu  evalutor smart  government dan adanyanketerlibatan perguruan tinggi
dalam  mengevaluasi  pkebijakan smart government didalamnya.
Berdasarkan  aspek  tersebut  pola komunikasi dan koordinasi  yang dibangun oleh  pemerintah  Kabupaten  Sumenep melalui Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai leading sector tersebut sudah  dikatakan  cukup  baik,  jika  dianlisa dengan  teori  komunikasi  dalam  kebijakan publik  menurut  Edward  (dalam  Anggara  : 2018)  yaitu  transmisi,  dimana  Dinas Komunikasi  dan  Informatika  mampu menfungsikan seluruh elemen sampai pada tingkat Kecamatan.
Kejelasan ( Clarity ) terbukti dengan  adanya  SK dari  Bupati  Sumenep baik SK Dewan
maupun  SK  Pelaksana
Smart  City  serta  landasarn  yuridis  lainnya sebagai pendukung program  yang menjadi dasar atau pondasi program smart government  seperti  Peraturan  Presiden Nomor  95  Tahun  2018  Tentang  Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE) maupun Peraturan Bupati Sumenep Nomor 52  Tahun  2017  Tentang  pelaksanaan  dan Pengembangan
E-Government
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.  Sehingga  hal  ini  juga  sejalan dengan  Teori  Implementasi  kebijakan menurut  Grindle  (dalam  Anggara  2018: 254)  yang  mengatakan  bahwa  faktor  yang
mempengaruhi  kebijakan  pada  aspek content  of  policy bahwa  ketika  pelaksana program memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuihkan oleh kebijakan maka  tingkat  keberhasilan  implementasi kebijakan juga akan semakin tinggi. b. Sumber Daya Sumber daya ( resource )
merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan, kebijakan sebagai sesuatu yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan. Sebagaimana menurut  Edward  III  (Anggara:  2018) bahwa  sumber  daya  kebijakan  meliputi staff secara  kualitas  maupun  kuantitas yang  memadai,  informasi,  kewenangan dan fasilitas fisik yang memadai implementasi kebijakan.
Kualitas  sumber  daya  manusia dalam pelaksanaan program smart government  di  Diskominfo  Sumenep ditempati  oleh  SDM  yang  mumpuni,  hal ini  dapat  dipahami  dari  konsep smart government yang berkaitan dengan sebuah pemahaman  yang  komprehensif  dunia digital  dalam  perspektif e-government , maka  SDM  yang  ditempatkan  di  NOC ( Network  Operation  Center )  sebuah  ruang sistem  yang  dikelola  oleh  Diskominfo dalam rangka mengatur mekanisme Applikasi diseluruh lingkungan pemerintah  Kabupaten  Sumenep  dengan staff  yang  bekerja  sebanyak  10  pegawai dengan  latar  belakang  pendidikan  yang
mumpuni  dibidangnya  yakni computer science .
Disamping  jumlah  dan  kualitas yang  linesar  dengan  kebutuhan  dalam keberhasilan implementasi smart government  berdasarkan  hasil  wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama para pegawai dibekali dengan berbagai pelatihan-pelatihan  yang  dapat  menunjang dalam  kebutuhan  staff  pelaksana  dibidang TI dalam meningkatkan smart government yang  ideal  yang  berkolaborasi  langsung dengan  perguruan  tinggi  dengan  reputasi ilmu komputer terbaik seperi ITS Surabaya, Universitas Indonesia dan PENS Surabaya.
Berkaitan  dengan  informasi  dan cara dalam melaksanakan kebijakan dalam variabel  sumber  daya  menurut  Edward  III dalam (Anggara : 2018) memiliki pernanan besar dalam roadmap keberhasilan  sebuah  implementasi  agar pelaksanaan sebuah kebijakan tetap berada dalam  satu  koridor  yang  jelas  dari  sudut pandang pelaksana dan program yang akan dilaksanakan,  oleh  sebab  itu,  informasi dalam  pelaksanaan smart  government ini ini  sudah  diperinci  dengan  jelas  dalam buku  induk  masterplan  sebagaimana  yang sudah  peneliti  jelaskan  pada  variabel sebelumnya.  Masterplan  yang  terdiri  dari tiga  buku  induk  sebagai  media  informasi cara  pelaksanaan  kebijakan  smart  city yang  didalamnya  juga  memuat  rencana
program  detail smart  government di Kabupaten  Sumenep  2019-2028  serta keterlibatan  instansi  mana  saja  sebagai mitra  Kominfo  dalam  pelaksanaannya. Sedangkan  dalam  aspek  kewenangan, Keputusan  Bupati  tentang  Dewan Smart City, dan Pelaksana Smart City memberikan keterangan tentang kewenangan  yang  diberikan  oleh  Bupati Sumenep berdasarkan posisi jabatan sesuai dengan  tugas  pokok  dalam smart  city di Sumenep.
Sumber  daya  yang  berrsifat  materi dalam  implementasi smart  government ini dapat  adalah  sumber  daya  finansial. Komposisi  pembiayaan  pada  program smart government berasal dari dua sumber yakni anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan soorporate social responsibility BUMD, perumusan program smart  government  yang  dimulai  sejak terpilihnya Kabupaten
Sumenep
menerapkan smart city
dari Kemenkominfo  RI  pada  2019  lalu, diimbangi dengan perumusan proram/applikasi  beserta  dengan  besaran anggaran  yang  dibutuhkan  dari  masing- masing  instansi  terkait.  Namun  terdapat kendala dalam segi anggaran, yakni karena faktor  eksternal  adanya  pandemi covid-19 yang juga perlu dioprioritaskan penanganannya oleh pemerintah Kabupaten Sumenep membuat program ini terkena  dampak  pengurangan  anggaran
sehingga  program  kerja smart  government tidak sepenuhnya terlaksana secara maksimal  sesuai  dengan masterplan yang sudah disusun pada tahap sebelumnya.
Seklanjutnya  sebagaimana  yang dikemukakan  oleh  Edward  III  dalam (Anggara  :  2018)  mengemukkan  bahwa aspek  yang  tidak  kalah  penting  dalam sebuah  kebijakan  adalah  adanya  sumber daya  fisik  yang  memadai  hal,  serupa  juga senada  dengan  Peraturan  Presiden  tentang SPBE  arah  kebijakan  terkait  SPBE  pada Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional  20l5  –  2019  poin  (b)  tentang penguatan  sistem  dan  infrastruktur  SPBE yang  terintegrasi,  dalam  hal  ini  adanya data  centre/one  data (pusat  data)  yang dikembangkan  oleh  Diskominfo  sebagai media  fisik  untuk  integrasi maintenance applikasi pendukung  smart  government dan  sebagai  bank  penyimpanan  data menjadi one data di lingkugan pemerintah Kabupaten  Sumenep.  Data  center  ini  pada hakikatnya dapat dipahami pada ketentuan umum  Peraturan  Presiden  Nomor  95 Tahun  2018  Tentang  sistem  Pemerintahan Berbasis  Elektronik  (SPBE)  Pasal  1  ayat (18)  yang  memiliki  arti  pusat  data merupakan  fasilitas  fisik  yang  digunakan dalam rangka penempatan sistem elektronik  &  komponen  terkait  lain-lainya untuk keperluan penempatan, penyimpanan    data  yang  terintegrasi. Komparasi dengan penelitian yang
dilakukan  oleh  Irfan  dkk.  (2018)  tentang Pelaksanaan smart government di Kabupaten  Soppeng  diatas  maka smart government Sumenep  dkatakan  lebih memenuhi standar  infrastruktur  fisik karena  ketersediaan one  data  center di
Diskominfo.
c. Disposisi
Edward III dalam teorinnya mengemukakan  penentu  kegagalan  atau keberhasilan suatu implementasi kebijakan memberikan perhatian khusus dalam aspek ini  yang  dalam  pengertiannya  adalah komitmen  dan  sikap  pelaksana  terhadap kebijaka  atau  program  yang  dilaksanakan dengan karena setiap kebijakan membutuhkan  pelaksana-pelaksana  yang memiliki hasrat  kuat  serta komitmen  yang tinggi  agar  mampu  mencapai  tujuan kebijakan yang diharapkan.
Pelaksanaan smart government yang  melibatkan  berbagai  OPD  dan dimotori  oleh  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  mendapat  respon  dan  dikap yang  baik  dari  beberpa  OPD  terkait, sebagai  contoh  adanya  applikasi  SIMRAL sebagai produk program smart government disambut  baik  oleh  OPD  dilingkungan pemerintah  Kabupaten  Sumenep  karena fungsinya yang dapat mengefisiensi waktu dalam  pelaporan  keuangan  dan  anggaran di  m,asing-masing  OPD,  sebagaimana wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti dengan informan pendukung bahwa
penggunaan  applikasi  memungkinakan untuk  meminimalisasi,  memudahkan,  dan mengefisiensi  input  data  yang  dilakukan oleh OPD.
Sebagaimana  menurut  Boy  Cohen (dalam Rahmatullah: 2021) terdapat komponen penting dalam smart governance yaitu  adanya enabling  supply and  demand  side  policy (hadirnya  sebuah kebijakan yang memayungi peran pemerintah,  swasta,  dan  masyarakat  kota dalam  mewujudkan smart  city ),  Peraturan Bupati  (PERBUP)  Nomor  52  tahun  2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e- Government di  Lingkungan  Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan diterbitkannya  MasterPlan smart  city Sumenep  2019-2028  juga  menjadi  salah satu faktor basis dukungan seluruh instansi yang  terlibat  didalamnya,  dengan  adanya Perbup  tersebut  sebagai  alasan  yuridis keharusan semua OPD.
Pada
pelaksanaan smart government  ini  yang  melibatkan  berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep terdapat permasalahan  yang  krusial  sebagaimana temuan  hasil  penelitian  yang  dilakukan oleh  Rahmadanita  dkk.  (2018)  dimana memiliki dalam pelaksanaan smart government di  Kota  Bandung,  hal  serupa juga  terjadi  pada  implementasi smart government di Kabupaten Sumenep dimana  masih  terdapat  ego  sektoral  dari masing-masing  instansi  yang  disebabkan dari  kurangnya  pemahaman  akan  peran masing-masing OPD yang terlibat.
Sehingga  dalam  hal  ini,  dikaitkan  dengan teori  implementasi  kebijakan  menurut Grindle dari faktor context of implementation dalam  kebijakan  pada  sisi pelaksana  program  didominasi  oleh  daya tanggap  pelaksana  yang  masih  terdapat ego sektoral dari tiap instansi terlibat. d. Struktur Birokrasi Struktur birokrasi merupakan mekanisme  kerja  yang  dibentuk  untuk mengelola  pelaksana  sebuah  kebijakan. Hal  ini  perlu  adanya  penekanan  dari standar  operational  procedure  (SOP)  yang mengatur  tata  aliran  pekerjaan  diantara para  pelaksana.  Maka  dari  itu,  SOP  yang baik  harus  terlaksana  dengan  baik  pula terkebih dalam program smart government ini  melibatkan  berbagai  instansi  yang  ada di Kabupaten Sumenep.
Standar operational procedure umumnya dalam pelaksanaan smart government  dapat  dipetakan  menjadi  dua bagian,  yakni  SOP  antar  Applikasi  OPD dan  SOP  dalam  satuan  kebijakan  smart city  yang  memuat smart  government pula didalamnya.
Pada hakikatnya keterlibatan semua  OPD  di  lingkungan  pemerintah Kabupaten  Sumenep  tersebut  sangatlah variatif  dengan  dengan  latar  belakang kepentingan  dan  tugas  yang  berbeda  tentu diharapkan adanya tata kelola pelaksanaan atau  SOP  yang  mampu  mengatur  banyak elemen  yang  terlibat  didalamnya  dengan standar  yang  dapat  diterima  oleh  semua institusi yang terlibat dalam program smart government.
Keberadaan  SOP  yang  mengatur tata aliran kerja ini diatur dalam SK (Surat Keputusan)  yang  terdiri  dari  SK  Dewan Smart  City  berdasarkan  Keputusan  Bupati Sumenep  Nomor  :  188  /  451  /  KEP  / 435.012  /  2018  yang  berisikan  susunan keanggotaan  Dewan Smart  City di Kabupaten  Sumenep  yang  memuat  posisi kedudukan  dari  pembina,  pengarah,  ketua dan  wakil  hingga  kenggotaan  yang  terisi dari  kepala  instansi-instansi  yang  ada  di Kabupaten  Sumenep.  Selain  adanya  SK Dewan Smart  City tersebut,  terdapat  pula SK  Pelaksana Smart  City yang  diatur berdasarkan  Keputusan  Bupati  Sumenep Nomor  :  188  /  452  /  KEP  /  435.012/2018
tentang  Tim  Pelaksana  Smart  City  2018 yang  dibentuk  dengan  tujuan  untuk mendukung  dan  membantu  kelancaran operasional  dan  optimalisasi  pelaksanaan Smart  City di  Kabupaten  Sumenep.
Sehingga  dengan  adanya  SK  tersebut menjadi landasan dalam pelaksanaan smart city.
Secara  kolektif    struktur  birokrasi dan  SOP  program smart  government juga mengacu  pada  SK  Dewan  dan  Pelaksana Smart City dan juga masterplan smart  city 2019-2028  sebagai  pedoman  program kerja  masing-masing  OPD  yang  terafiliasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, namun secara spesifik pengadaaan applikasi oleh OPD OPD yang terlibat  memiliki  karakteristik  SOP  yang berbeda pula disesuaikan dengan mekanisme tata kerja Applikasi kebutuhan masing-masing instansi.

## 5. PENUTUP
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian  diatas,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  implementasi  Peraturan  Presiden Nomor  95  Tahun  2018  Tentang  SPBE studi pada implementasi smart government di  dinas  Kominfo  Kabupaten  Sumenep, maka  peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa implementasi smart  government secara menyeluruh  tidak  sepenuhnya  berhasil, meski  persentase  keberhasilannya  lebih besar berdasarkan fenomena temuan
peneliti, akan tetapi  terdapat  kendala  yang masih  perlu  untuk  dibenahi  dengan  tujuan untuk memaksimalkan keberhasilan implementasi.  Secara  umum  terdapat  dua temuan  permaslaahan  yang  ada  yakni masih  terdapat  sikap  ego  sektoral  di beberapa  OPD  sehingga  memungkinkan untuk  terjadi  ketidaksinkronan  dalam selama  tahap  implementasi  dikemudian hari.  dan  permasalahan  yang  timbul  dari faktor  yang  tidak  terduga  yakni  adanya pandemi  covid-19  yang  membuat  sumber daya  anggaran  yang  berasal  dari  APBD terpangkas untuk penanganan covid-19.
Untuk  itu  terdapat  beberapa  hal yang perlu dilakukan untuk meminimalisasi dan menghilangkan problematika  tersebutyakni  Diskominfo mengadakan forum koordinasi rutin secara daring , luring maupun hybrid dengan para pimpinan instansi di lingkungan pemerintah  Kabupaten  Sumenep  untuk mberikan  pemahaman  serta  perencanaan progress  kedepan  implementasi smart government serta  untuk memberikan pemahaman  secara  komprehensif  tentang posisi  Diskominfo  sebagai leading  sector smart  government ,  dan  dalam  rangka membenahi  permasalahan  anggaran  yang terpangkas  untuk  penanganan  pandemi maka  diharapkan  Pemerintah  Kabupaten Sumenep mengadakan re budgeting dengan tujuan untuk mengoptimalisasi sisa anggaran  yang  ada  dan  inovasi  applikasi
penunjang smart government yang futuristik dan lebih efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggara,  Sahya.  2018. Kebijakan  Publik . Bandung : Pustaka Setia.
Buku  Induk  I Masterplan  Smart  City Sumenep 2018-2028 Buku  Induk  II Masterplan  Smart  City Sumenep 2018-2028 Buku  Induk  III Masterplan  Smart  City Sumenep 2018-2028 Handoyo,  Eko.  2012. Kebijakan  Publik .
Semarang : Widya Karya
Hidayaturrahman, Mohammad. 2020. Teori  Sosial  Empirik. Malang  : Edulitera (Anggota IKAPI).
Irfan,  I.,  Rahim,  S.,  &  Nasrulhaq,  N.
(2018).
Pelaksanaan Smart Government  Di  Kabupaten  Soppeng . Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 4(3), 297-308. Kemenkominfo. 2018. Gerakan Menuju 100 Smart City . Diakses di
https://aptika.kominfo.go.id/2018/1 1/gerakan-menuju-100-smart-city/
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem
Pemerintahan Elektronik (SPBE).
Perbup  Sumenep  Nomor  52  tahun  2017
tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government
di Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten

## Sumenep
Rahmadanita,  A.,  Santoso,  E.  B.,  & Wasistiono,  S.  (2018 ).  Implementasi Kebijakan  Smart  Government  Dalam
Rangka  Mewujudkan  Smart  City  Di
Kota Bandung . Jurnal Ilmu
Pemerintahan Widya Praja, 44(2), 81-
106. Rahmatullah,  A.  F.  (2021). Analisis Penggunaan Konsep Smart Governance  dalam  paradigma  Smart City di Pemerintah Kabupaten Tanjung  Jabung  Timur .  ijd-demos, 3(2).
Shabrinawati, A.,  & Yuliastuti,  N. (2020).
Komponen Smart Governance
Berdasarkan  Konsep  Smart  Village . Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan), 21(2), 141-160.
Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/451/KEP/435.012/2018  Tentang Dewan  Smart  City  di  Kabupaten Sumenep.

## Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor :
188/452/KEP/435.012/2018  Tentang Tim  Pelaksana  Smart  City  Tahun 2018.
Susanto,  T,d.  2019. SMART  CITY  : Konsep, Model, dan Teknologi. Surabaya  :  Asosiasi  Sistem  Informasi Indonesia (AISINDO).
Utomo,  C.  E.  W.,  &  Hariadi,  M.  (2016).
Strategi Pembangunan Smart City dan Tantangannya bagi Masyarakat Kota.