Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Pelayanan Publik Berbasis Collaborative Governance di Pelabuhan Andi Mattalata Kabupaten Barru
Jum Harianto Fatman 1  , Nurlinah 2 , Suhardiman Syamsu 3
1,2,3 Universitas Hasanuddin Makassar, Indonesia

## Abstract
This  study  aims to  describe  collaborative  governance-based  public  services  at  Andi Mattalata Port, Barru Regency. This type of research uses a descriptive research type in order to provide an  overview  of  qualitative  research  data.  This  research  focuses  on  how  to  describe  the collaboration of stakeholders at Andi Mattalata port. This study used several methods, namely interviews, observation and documentation as techniques in data collection. The results of this study provide an explanation of the theory of  Ansell and Gash in (Wibowo, 2020) put forward several  stages  for  measuring,  namely  a)  Face  to  Face;  b)  Trust  Building;  c)  Commitment  to Processes;  d)  Share  Understanding;  e)  Intermediate  Outcomes.  Technical  constraints  occur because the initial  commitment  process did  not  go  well  resulting from  being  inconsistent  with the  initial  face-to-face  talks  which  hindered  the  continuation  of  cooperation  between stakeholders who work together in carrying out passenger and freight services, but this can be minimized  by  emotional  factors  that  occur  by  the  parties  working  together  so  that  the  service can run even though it is not optimal.

## Keywords: collaborative governance, ports, services

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  pelayanan  publik  berbasis collaborative governance di  Pelabuhan  Andi  Mattalata  Kabupaten  Barru.  Tipe  penelitian  ini  menggunakan tipe  penelitian  deskriptif  agar  memberikan  gambaran  terhadap  data  penelitian  kualitatif. Penelitian  ini  berfokus  pada  bagaimana  gambaran  kolaborasi  dari stakeholder di  Pelabuhan Andi Mattalata.  Penelitian ini  menggunakan  beberapa  metode  yaitu  wawancara, observasi  dan dokumentasi  sebagai  teknik  dalam  pengumpulan  data.  Hasil  penelitian  ini  memberikan penjelasan dari teori Ansell dan Gash dalam (Wibowo, 2020) mengemukakan beberapa tahapan untuk mengukur  yaitu  a) Face  to  Face; b) Trust  Building ;  c) Comitment to  Prosses; d) Share Understanding; e) Intermediate Outcomes. Kendala teknis terjadi karna proses komitmen awal tidak  berjalan  dengan  baik  yang  diakibatkan  dari  tidak  konsisten  dengan  pembicaraan  awal  di tahap face to face sehingga menghambat dalam keberlangsungan kerja sama antara stakeholders yang bekerja sama dalam melakukan pelayanan penumpang dan barang, namun hal tersebut bisa diminimalisir  oleh  faktor  emosional  yang  terjadi  oleh  pihak  yang  bekerja  sama  sehingga pelayanan dapat berjalan walaupun tidak makaksimal.
Kata kunci: collaborative governance, pelabuhan, pelayanan
 jum.hehe86@gmail.com
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i

## PENDAHULUAN
Collaborative  governance secara konsep merupakan kegiatan yang mengikat  antar  pihak-pihak  terkait. Pihak  tersebut  merupakan  mitra  dan partner kerja  untuk  mencapai  suatu tujuan  sesuai  dengan  ketentuan  dan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan  guna  menghasilkan barang  dan  pelayanan  (Dewi,  2019). Konsep  tersebut  selaras  dengan  konsep NPM  atau New  Public  Management yang  menganggap  manajemen  pada sektor swasta lebih baik dari manajemen pemerintahan, makanya pemerintah  melakukan  kerja  sama dalam  berbagai  hal,  salah  satunya  dari segi pelayanan.
Potensi kelautan Garongkong
dapat dikelola menjadi sebuah pelabuhan  sehingga  pada  tahun  2008 terdapat  wacana  pemerintah  daerah Kabupaten Barru untuk membuat sebuah pelabuhan dan kemudian disahkan oleh pemerintah daerah Sulawesi  Selatan  melalui  Peraturan Daerah  Sulawesi  Selatan  No.  9  Tahun 2009  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Provinsi  Sulawesi  Selatan. Kabupaten  Barru  dalam  perda  tersebut berstatus  Kawasan  Ekonomi  Khusus (KEK).  Perda  tersebut  menjelaskan bahwa  Kabupaten  Barru  dalam  hal  ini
Lingkungan Garongkong akan dibangun sebuah  pelabuhan  sesuai  dengan  sistem jaringan  transportasi  laut  nasional. Sehingga pada tahun 2008  hingga 2013 telah  dilakukan  pembangunan  tahap pertama.
Melihat potensi daerah dan wilayah-wilayah yang
dapat dikembangkan  dan  diharapkan  menjadi salah satu  andalan perekonomian, maka Kabupaten  Barru,  Propinsi  Sulawesi Selatan  akan  mengembangkan  kawasan maritim sebagai urat nadi
perekonomian. Program strategis kabupaten  ini  adalah  pengembangan industri  dan  sektor  perekonomian  bagi Kabupaten Barru dan sekitarnya.
Daerah
Kabupaten Barru,
memerlukan  adanya  pintu  gerbang  bagi transportasi  moda  perhubungan  laut yang memadai. Dalam rangka menunjang  aktivitas  distribusi  barang antar  pulau  guna  memperlancar  roda perekonomian  maka  dibuat  rencana pembangunan  Kawasan  pelabuhan  di Garongkong  yang  terletak  di  Desa Garongkong, Kecamatan Barru, Kabupaten  Barru,  Provinsi  Sulawesi Selatan.
Rencana  pemindahan  IKN  atau ibu  kota  negara  berdampak  kepada daerah-daerah  sektar  IKN.  Daerah- daerah berbenah pada sektor pembangunan infrasturktur maupun
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X) transportasi. Begitupun dengan Pelabuhan  Andi  Mattalata  mengalami perkembangan  pesat.  Perkembangan pesat  ini  merupakan  langkah  untuk mendukung IKN yang baru di
Kalimantan. Rute  penyeberangan  Pelabuhan
Andi Mattalata untuk sementara melayani  2  rute  penyeberangan  yaitu penyeberangan
Barru–Batu Licin
dengan  Barru–Pacitan.  Penyeberangan
Barru-Batu  Licin  menggunakan  jasa penyeberangan  KMP  Awu-Awu  yang melayani jasa penyeberangan penumpang  dengan  barang.  Jadwal keberangkatan  dari  Kabupaten  Barru pada hari jumat dan melayani keberangkatan 1 minggu sekali.
Sedangkan untuk penyeberangan Barru- Pacitan  biasanya  melayani  2  minggu sekali. dengan menggunakan jasa penyeberangan  Kapal  Ferry  Dharma
Kencana. Pelabuhan Garongkong merupakan pilihan tepat sebagai pelabuhan  penyangga  dari  keberadaan pelabuhan Sukarno Hatta, Makassar dan pelabuhan  Ujungnge,  Pare-pare.  Kedua pelabuhan  ini  mengalami  kejenuhan akibat  peningkatan  arus  barang  dan penumpang yang pesat. Lokasi pelabuhan  garongkong  relatif  dekat dengan  kedua  pelabuhan  tersebut  dan mempunyai  akses  langsung  ke  jalan
Provinsi Makassar-Pare-pare serta mempunyai  garis  pantai  yang  ideal  ke arah alur laut.
Segala bentuk kegiatan di pelabuhan umumnya punya tugas fungsi masing-masing  yang  tentunya  menjadi kesepakatan Bersama yang kemudian di pedomani  sebagai  aturan  yang  di sepakati  bersama.  Kesepakatan  akan memperkuat  kolaborasi  bagi  setiap stakeholder.    Masalah-masalah  tersebut sering  sekali  didapatkan  diberbagai kantor-kantor  pemerintahan  maupun penyedia jasa lainnya seperti di penyedia  jasa  transportasi.  Indonesia dalam  pengelolaan  transportasi  baik darat, udara dan laut tidak pernah absen dari  keluhan  yang  diberikan  oleh masyarakat  pengguna  jasa  layanan transportasi.  Biasanya  permasalahan pelayanan terjadi karena kolaborasi dari setiap stakeholder tidak berjalan dengan baik.  Begitupun  terjadi  di  Pelabuhan Andi  Mattalatta  Barru  yang  tergolong menjadi Kawasan Ekonomi Khusus.
Peraturan Daerah Sulawesi Selatan No. 9 Tahun 2009 Menjelaskan tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Kabupaten Barru  dalam  perda  tersebut  berstatus Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK).  Hal tersebut  mendasari  bahwa  pelayanan publik  yang  menjadi  hal  dasar  yang harus  diterima  masyarakat  mestinya
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
mempunyai  kualitas  yang  layak  sesuai dengan  standar  pelayanan  minimal, namun  yang  terjadi  dilapangan  masih banyak  penunjang  pelayanan  belum terpenuhi  sebagai  mana  semestinya sebuah pelabuhan pada umumnya.
Pelayanan  publik  di  Pelabuhan Andi  Mattalata  terbagi  atas  dua  yaitu pelayanan penumpang dengan pelayanan barang. Pelayanan penumpang dilakukan pada saat kedatangan maupun keberangkatan kapal. Pelayanan yang terjadi dilakukan oleh  Dinas  Perhubungan  berkolaborasi dengan  pihak  Koperasi  TKBM  sebagai penyedia  jasa  bongkar  muat.  Dinas Perhubungan  dengan  Koperasi  TKBM bekerja sama dalam pelayanan penanganan penumpang maupun barang. Pelayanan barang yang dimaksudkan adalah
pelayanan pengangkutan barang yang berat.
Biasanya  bongkar  muat  diperlihatkan pada saat sebelum keberangkatan penumpang.  Barang bawaan  yang terdiri  berbagai  jenis  baik  buah-buahan maupun  hewan  ternak  biasanya  dimuat kembali  di  area  pelabuhan  dan  hal tersebut  membutuhkan  bantuan  dari koperasi  TKBM.  Karena  barang  yang banyak  harus  dimuat  kembali  ke  kapal tentunya pihak kapal maupun dari pihak
dari  Dinas  Perhubungan  juga  butuh bantuan tenaga dari Koperasi TKBM.
Namun  dari  kedua  pelayanan tersebut  terdapat  beberapa  kendala antara  lain  pada  pelayanan  penumpang saat  menjelang  keberangkatan  pihak Dinas  Perhubungan  belum  memberikan ruang  tunggu  yang  memadai  untuk penumpang begitu pun dengan pelayanan  barang  yang  menuju  kapal infrastruktur penunjang untuk mengangkut barang masih belum
memadai sehingga cenderung menyusahkan  untuk  salah  satu  pihak yang berkolaborasi.
Kerja  sama  dalam  melakukan sebuah pekerjaan merupakan ciri masyarakat  Indonesia,  hal  tersebut selaras  dengan  konsep  sekarang  di pemerintahan yaitu melakukan kolaborasi  atau  sering  dikenal  dengan konsep collaborative governance . Secara
konsep collaborative governance merupakan  kegiatan  yang mengikat  antar  pihak-pihak  terkait. Pihak  tersebut  merupakan  mitra  dan partner kerja  untuk  mencapai  suatu tujuan  sesuai  dengan  ketentuan  dan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan  guna  menghasilkan barang dan pelayanan (Dewi, 2019).
Collaborative
Governance
menekankan  enam  kriteria  yaitu:  (1) forum  ini  diprakarsai  oleh  lembaga
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
publik  atau  lembaga;  (2)  peserta  dalam forum  termasuk aktor  swasta;  (3) peserta terlibat langsung dalam pengambilan  keputusan  dan  bukan hanya sebagai  penyedia  layanan  oleh agensi  publik;  (4)  terorganisir;  (5) forum bertujuan untuk membuat keputusan  dengan  konsensus  dan;  (6) fokus  kolaborasi  ada  pada  kebijakan publik maupun  manajemen  publik (Ansell & Gash, 2007).
Strategi  baru governance dalam dua dekade terakhir, yaitu collaborative governance yang  muncul  sebagai  gaya baru untuk merumuskan dan mengimplementasikan
kebijakan.
Collaborative  governance merupakan bentuk  baru  dari governance yang muncul  sebagai  strategi  baru  dalam memerintah  dengan  mengikut  sertakan stakeholders seperti  aktor  swastsa  atau privat  dan  aktor  pemerintah  tetap menjadi  aktor final dalam  pengambilan keputusan (Ansell, 2007).
Kolaborasi  pemerintah  yaitu  tata kelola  pemerintahan  yang  melibatkan banyak  aktor  baik  pemerintah  maupun non-pemerintah  untuk  terlibat  langsung dalam  pembuatan  dan  pengambilan keputusan mengenai kebijakan pemerintah dalam rangkah mempermudah  pemberian  pelayanan publik
dan penyediaan serta
pengelolaan  asset  publik.  Kolaborasi
pemerintah  muncul  sebagai  respon terhadap dinamika kebutuhan penyediaan  pelayanan  publik  yang semakin kompleks dan bersifat independen, serta rendahnya SDM yang dimiliki pemerintah dan tingginya biaya penerapan  suatu  program.  Keterlibatan pihak  lain  dari  sektor  swasta  dan  NGO menjadi unsur penting dalam penyediaan fasilitas pelayanan publik.
Pendapat  yang  dikemukakan  oleh Freeman dalam (Ansell dan Gash, 2007) menyatakan  bahwa  para stakeholder harus  terlibat  dalam  segala  tahapan proses  pembuatan  keputusan,  walaupun otoritas  tertinggi  terletak  pada  aktor publik, tetapi semua stakeholders memiliki  tanggung  jawab  yang  sama terhadap  hasil  kebijakan.  Karena  tujuan dari kolaborasi adalah mencapai tingkat kesepakatan antara stakeholders . Connick dalam (Ansell dan Gash, 2007) menyatakan  kolaborasi  yaitu  salah  satu pemecahan  masalah  yang  melibatkan aktor  pemerintah  dan  masyarakat. Lanjut collaborative  governance juga didefinisikan  sebagai  proses  untuk menetapkan, mengarahkan, memfasilitasi,  dan  mengawasi  rencana organisasi  sektoral  dalam  menangani permasalahan  kebijakan  publik  yang tidak  bisa  diselesaikan  hanya  oleh  satu organisasi saja
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Pencapaian kolaboratif dapat melibatkan  pencapaian  beberapa  hasil atau  alternatif,  negasi  atau  pencegahan sesuatu yang terjadi. Kita dapat berkolaborasi  untuk  mencapai  tujuan yang baik. Terjadinya kolaborasi sangat penting sebagaimana sarana dan praktik yang  terlibat,  motivasi  para  pelaku  dan tujuan dari pihak yang terlibat (O’Flynn dan  John,  2008:  03).  Seperti  halnya yang  juga  dikemukakan  oleh  Gray (Rahu,  2021).  kolaborasi  adalah  suatu proses  berpikir  untuk  menyelesaikan masalah publik sehigga dapat menemukan  solusi  dari  permasalahan yang  terjadi  yang  melibatkan  instansi pemerintah, swasta, dan lain-lain.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh Balogh,  dkk  (2012:02)  menjelaskan bahwa collaborative governance
merupakan  sebuah  proses  dan  struktur pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan aktor-aktor  secara  konstruktif  yang berasal  dari  berbagai  level,  baik  dalam tatanan  pemerintahan  dan  atau  instansi publik,  instansi  swasta  dan  masyarakat sipil  dalam  rangka  mencapai  tujuan publik  yang  tidak  akan  dapat  dicapai apabila  dilaksanakan  oleh  satu  pihak saja.

## METODE
Berkaitan dengan tujuan penelitian  adalah  untuk  memberikan sebuah gambaran
mengenai collaborative  governace dan  pelayanan publik  di  Pelabuhan  Andi  Mattalata Barru,  maka  jenis  dari  penelitian  ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu langkah  kerja  untuk  mendeskripsikan suatu  objek  atau setting sosial  yang dilaksanakan  dalam  suatu  tulisan  yang bersifat  naratif.  Artinya  data,  yang dikumpulkan berbentuk kata atau gambar dari pada angka-angka. Mendeskripsikan  suatu  kejadian  yang terjadi.  (Satori  dan  Komariah,  2009:
28), yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan  tentang collaborative governace dan pelayanan publik.
Fokus  penelitian  ini  berangkat dari  latar  belakang  masalah,  kemudian dirumuskan  dalam  rumusan  masalah dan  dikaji  berdasarkan  teori  dalam tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian  yang  berpijak  di  rumusan masalah yaitu pelayanan publik berbasis collaborative  governance di  Pelabuhan Andi Mattalatta Garongkong Kabupaten Barru.
Berkaitan dengan tujuan
penelitian  adalah  untuk  memberikan sebuah  gambaran  mengenai  pelayanan publik dan collaborative governace dan
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
di  Pelabuhan  Andi  Mattalata  Barru, maka  jenis  dari  penelitian  ini  adalah kualitatif  deskriptif,  yaitu  langkah  kerja untuk mendeskripsikan suatu objek atau setting  sosial  yang  dilaksanakan  dalam suatu  tulisan  yang  bersifat  naratif. Artinya data, yang dikumpulkan berbentuk  kata  atau  gambar  dari  pada angka-angka.  Mendeskripsikan  suatu kejadian  yang  terjadi.  (Satori  dan Komariah,  2009:  28),  yaitu  suatu penelitian yang mendeskripsikan tentang collaborative  governace dan pelayanan publik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Indonesia  saat  ini  membuka  diri dari  berbagai  macam  kemajuan  yang dapat dinikmati, baik dari segi pelayanan  pemerintahan  maupun  dari segi  fasilitas  pendukung  yang  sifatnya lebih  maju.  Pelayanan  pemerintahan hari ini seharusnya sudah memanfaatkan  teknologi  informasi  dan komunikasi dalam mempermudah kinerja  pelayanan,  namun  terbatasnya keahlian  dari  sumber  daya  manusia yang dimiliki oleh Indonesia merupakan salah  satu  hambatan  dari  kurang berpesatnya pelayanan pemerintahan.
Salah  satu  langkah  pemerintah dalam  menangani  hal  demikian  yaitu dengan  menjalin  kerja  sama  dalam berbagai pihak, yaitu dengan
menghadirkan unsur swasta dan keterlibatan dari masyarakat yang selanjutnya  dikenal  dengan  istilah collaborative governance . Collaborative  governance merupakan salah  satu  konsep  dalam  pelayanan publik yang berkembang dalam beberapa dekade terakhir.
Garongkong  merupakan  daerah pengembangan pelabuhan karena meruapakan  daerah  pesisir  yang  ideal untuk  hadirnya  pelabuhan.  Selaian daerah  yang  pesisir  mendukung  untuk hadirnya pelabuhan di sekitar
Garongkong  juga  terdapat  penahan ombak  secara  alamiah  yaitu  pulau Pannikiang. Namun pembangunan Pelabuhan  Andi  Mattalatta  tidak  terlalu berjalan dengan baik terbukti Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Barru terkendala  di  berbagai  aspek  dalam pembangunan  sehingga  pembangunan tersebut dilimpahkan Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan membantu pihak Pemerintah  Kabupaten  Barru  dalam penyelesaian pembangunan ke
pelabuhanan, karena pemerintah kabupaten tidak mampu untuk membiayai diawal pembangunan sehingga pembangunan diawal dilimpahkan  ke  pemerintah  pusat  karna terkendala dalam hal pembiayaan diawal pembangunan.
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Pada tahun 2010 bantuan Kementrian Perhubungan juga memberikan  bantuan  sebuah  1  unit kapal  ferry  sebagai  mobilisasi  awal  di pelabuhan. Bantuan tersebut juga
menjadi  kapal  ferry  pertama  untuk Pelabuhan
Garongkong dalam melaksanakan  penyeberangan  laut  pada tahun  2010  yang  bertindak  sebagai operator pelabuhan adalah Kementerian Perhubungan  dalam  hal  ini  BPTD  atau Balai  Transportasi  Darat.  Pada  awal pembangunan  UPTD  Kepelabuhanan tidak  melaksanakan  tugas  dengan  baik karena  terkait  kewenangan.  Kewenagan tersebut belum diserahkan oleh Kementerian Perhubungan karena masih  merupakan  asset  kementerian perhubungan.
O’Leary,  Bingham  dan  Gerard (Balogh,  dkk,2012:  02)  mendefinisikan bahwa collaborative governance sebagai  sarana  untuk  mengendalikan proses  yang  mempengaruhi  keputusan dan  tindakan  dalam  sektor  swasta, publik  dan  masyarakat.  Tata  kelola kolaboratif  dapat  dianggap  sebagai bentuk hubungan kerja sama pemerintah sebagai  pelaku  utama  dan  pihak  swasta sebagai  pihak  pelaksana  (Donahue  dan Richard,  2021:  30).  Penjelasan  definisi collaborative governance lebih menjelaskan bahwa kolaborasi
merupakan  alat  untuk  memanajemen stakeholder.
Subarsono, dalam (Salsabila: 2016:  176)  mendefinisikan  bahwa collaborative  governance tidak  hanya terbatas  hanya  pada stekholder yang terdiri dari pemerintah dan non pemerintah  tetapi  juga  terbentuk  atas adanya multipartner  governance yang meliputi  sektor  privat  atau  swasta, masyarakat  dan  komunitas  sipil  dan terbangun  atas  sinergi  peran stekholder dan  penyusun  rencana  yang  bersifat hybrid seperti halnya dengan kerjasama publik, privat, dan sosial.
Pendapat  dari  (Dwiyanto,  2010: 253)  menjelaskan  bahwa  kerja  sama kolaboratif sebagai suatu proses dimana organisasi-organisasi  yang  memiliki suatu kepentingan terhadap satu masalah tertentu berusaha untuk mencari  solusi  yang  ditentukan  secara mandalam  dalam  rangka  mencapai tujuan yang mereka tidak dapat mencapainya  jika  dikerjakan  secara sendiri-sendiri.
Hal  ini  juga  didukung  oleh pendapat  Fosler  (Dwiyanto,  2010:  253) Konsep  kolaborasi  dengan  mengatakan bahwa kerja sama yang bersifat kolaboratif  melibatkan  kerjasama  antar pihak  yang intensif ,  termasuk  adanya upaya  secara  sadar  untuk  melakukan alignment dalam tujuan, strategi,
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
agenda,  sumber  daya  dan  aktivitas. Kedua  institusi  yang  pada  dasarnya
memiliki tujuan yang berbeda
membangun shared vision dan mewujudkannya  secara  bersama-sama. Untuk  itu  menyatukan  atau  setidaknya melakukan  aliansi  secaa  vertikal  mulai dari  sasaran,  strategi,  sampai  dengan aktivitas  dalam rangka  mencapai  tujuan bersama  yang  mereka  yakini  lebih bernilai  dari  tujuan  yang  dimiliki masing-masing.
Salah satu cara mengukur suksesnya  sebuah  kolaborasi  dijelaskan oleh  Ansell  &  gash  dalam  (Wibowo, 2020) mengemukakan beberapa tahapan untuk  mengukur  yaitu Face  to  Face (Dialog  Tatap  Muka)  adalah  jantung dari  proses  membangun kepercayaan, saling  menghormati,  saling  pengertian dan  komitmen  untuk proses. Trust Building (Membangun  kepercayaan) merupakan  fase  terpisah  dari  dialog tatap  muka  dan negosiasi  tentang masalah-masalah substantif, tapi pemimpin  kolaboratif yang  baik  harus membangun  kepercayaan  diantara  para penentang. Comitment  To  Prosses (Komitmen pada proses), Share
Understanding (Pemahaman  Bersama),
Intermediate Outcomes
(Dampak Sementara). Proses inilah yang kemudian  dibahas  dalam  penelitian
tersebut  yang  menjadi  tolak  ukur kesuksesan dari sebuah kolaborasi.

## Face to Face Dialogue
Face  to  face  dialogue atau dialog  tatap  muka  merupakan  tata kelola kolaboratif dibangun berdasarkan dialog  tatap  muka  antar stakeholders karena  dialog  tatap  muka  ini  berarti keterlibatan  semua  pihak  dalam  proses dialog secara langsung dan ikut berperan  aktif  dalam  proses  pembuatan setiap keputusan terkait dengan kepentingan  bersama.  Dalam  dialog tatap  muka  sering  terjadi  perbedaan pandangan  antara stakeholders karena masing-  masing  ingin  memperkuat stereotype .
Namun dialog tatap muka tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi  peluang  yang  saling menguntungkan
dalam sebuah kolaborasi  dan  membangun  kolaborasi efektif  untuk  mencapai  konsensus bersama,  seperti  yang  dijelaskan  oleh Ansell  &  Gash  (2007:  551)  bahwa  jika beberapa stakeholders tidak  memiliki kapasitas, organisasi, status atau sumber daya untuk berpartisipasi dengan stakeholders yang  lain,  maka  proses Collaborative  Governance akan  rentan terhadap  manipulasi  oleh  aktor  yang lebih kuat.
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Permasalahan  awal  dari  dialog tatap  muka  ini  sering  terjadi  sering terjadi  perbedaan  pandangan  antara stakeholders karena masing-masing
ingin memperkuat stereotype.
Stereotype atau Prasangka yang
didasarkan  pada  penilaian  ataupun anggapan yang
berdasarkan karakteristik  prilaku  orang  lain.  Makna karakteristik  tersebut  yaitu  tersebut meliputi  jenis  kelamin,  ras,  suku bangsa,  dan  keterampilan  komunikasi yang  dimiliki  seseorang  atau  kelompok sosial.
Tahapan  ini  merupakan  jantung dari  proses  membangun kepercayaan, saling  menghormati,  saling  pengertian dan  komitmen  untuk proses.  Suksesnya kolaborasi  dimulai  dengan  berhasilnya tahap pertama ini begitu juga dilakukan diawal  pembangunan  Pelabuhan  Andi Mattalatta. Diawal pembangunan pelabuhan para stakeholder yang berkepentingan  bertemu  antara  lain, Kementrian  Perhubungan  dalam  hal  ini diwakili
oleh Kesyabandaran didampingi  oleh  Bupati  Barru  bertemu dengan masyarakat Garongkong
membicarakan tentang rencana
pembangunan  pelabuhan  dan  rencana kerja  sama,  dan  hasil  dari  dialog tersebut melahirkan beberapa keputusan.
Pelabuhan Andi Mattalata
mendapat  respon  baik  dari  masyarakat dan masyarakat diizinkan untuk membuat koperasi tenaga kerja bongkar muat  sebagai  satu-satunya  tenaga  kerja yang  memberikan  jasa  bongkar  muat. Namun seiring berjalannya waktu terjadi  kendala  dalam  pembentukan koperasi  terjadi  perbedaan  pendapat antara  pemerintah  Kabupaten  Barru dengan masyarakat Garongkong dimana pemerintah  ingin  membentuk  koperasi yang  beda  dari  yang  dibuat  oleh masyarakat  Garongkong.  Hal  tersebut sempat menjadi dinamika di masyarakat, namun masyarakat Garongkong bejuang dan berhasil memenangkan di pengadilan.
Permasalahan  diawal  tersebut sesuai  dengan  apa  yang  dikatakan  oleh Ansell  &  Gash  (2007:  551)  bahwa  jika beberapa stakeholders tidak  memiliki kapasitas, organisasi, status atau sumber daya untuk berpartisipasi dengan stakeholders yang  lain,  maka  proses Collaborative  Governance akan  rentan terhadap  manipulasi  oleh  aktor  yang lebih kuat. Sesuai dengan hasil wawancara penulis melihat bahwa pada saat sosialisasi awal berlangsung kondisi  masyarakat  Garongkong  masih jauh kapasitas pengetahuannya
dibanding dengan pemerintah, baik dari segi ilmu maupun dari segi pengalaman.
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Sehingga  saat  diawal  pembentukan TKBM  sebagai  wadah  awal  untuk masyarakat  bisa  bekerja  dengan  resmi pemerintah dalam bersama-sama
mengelola pelabuhan itu terjadi masalah.
Pemerintah  yang  semestinya sebagai  fasilitator  awal  kerja  sama antara  pemerintah  dengan  masyarakat, justru  membuat  permasalahan  dengan berencana  membuat  TKBM  dengan diinisiasi  oleh  pemerintah  artinya  tidak dikelolah  oleh  masyarakat  Garongkong secara independent.

## Trust Building
Trust  building atau  membangun kepercayaan  antar stakeholders bahwa seluruh  pihak  memiliki  tujuan  yang sama. Membangun kepercayaan merupakan  salah  satu  hal  yang  sangat sulit  ditumbuhkan  dalam  proses  awal kolaborasi  diantara  para stakeholders.
Hal tersebut dikarenakan bahwa membangun  kepercayaan  itu  proses yang  membutuhkan  komitmen  jangka panjang untuk mencapai tujuan bersama. kurangnya kepercayaan sering jadi alasan gagalnya sebuhan kolaborasi.
Sulitnya  kerja  antara stakeholder itu sangat susah apalagi melihat kondisi awal  kerja  sama  yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  Kabupaten  Barru
dengan Mayarakat Garongkong. Sejarah permasalahan  awal  tersebut  akan  susah kedepannya  bagi  pihak  yang  bekerja sama  dalam  membangun  sebuah  kerja sama.  Sebagai  temuan  penelitian  belum ada  kerja  sama  yang  pasti  antara Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Barru dalam  hal  ini  Dinas  Perhubungan dengan koperasi TKBM Simaturue .
Ketidakpastian  hukum  menjadi salah  satu  kendala  dalam  kolaborasi karna prinsip dari collaborative governance menurut  United  Nation Development  Program  (UNDP,  1997) adalah  salah  satunya  adanya  kepastian hukum.  Kepastian  hukum  ini  menjadi sangat  penting  dalam  kerja  sama  karna merupakan landasan dalam
bekerjasama.  Ketidakpastian  hukum juga  dijelaskan  oleh  Hairuddin  sebagai Kepala Unit Pelaksana Tugas Kepelabuhanan  yaitu  kerja  sama  antara
Dinas Perhubungan dengan pihak TKBM  adalah  salah  satu  bentuk  kerja sama  Nonformal  karena  belum  ada perjanjian  secara  formal  diatas  kertas seperti  dokumen  kerja  sama  antara stakeholdes yang berkepentingan.
Namun  terlihat  inisiasi  pemerintah dalam  membangun  kepercayaan  ke masyarakat
terlihat dengan
mempekerjakan  anggota  dari  TKBM untuk  bekerja  di  pelabuhan  dalam
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
memberikan pelayanan terhadap penumpang.

## Commitment to Process
Commitment  to  process atau komitmen  terhadap  proses  langkah dalam  pelaksanaan  kolaborasi  karna dibutuhkan  rasa  saling  ketergantungan antar stakeholders untuk menyelesaikan permasalahan.  Proses  pembangunan komitmen  tersebut  sudah  terjadi  pada saat dialog tatap muka antar stakeholders harus  membuat  prosedur musyawarah dan negosisasi yang berintegritas.  Hal  tersebut  dikarenakan prosedur yang jelas, adil, dan transparan dinilai  sangat  penting  dalam  sebuah komitmen  dalam  kolaborasi.  Komitmen juga  memerlukan  kepercayaan  agar antar  para stakeholders saling  berbagi tanggung  jawab  dan  berjalan  dengan baik. Adanya komitmen mampu menghilangkan penghambat yang seringkali  muncul  akibat  perbedaan karakteristik  dan  kepentingan  antar stakeholders .   Proses pembangunan komitmen didialog awal sangat berpengaruh  pada  tahap  ini  dalam membangun komitmen. Komitmen awal yaitu masyarakat sekitar akan mendapat lapangan  pekerjaan  di  pelabuhan  sudah terbukti  dengan  adanya  kerja  sama antara Dinas Perhubungan dengan pihak
TKBM  walaupun  dengan  kerjasama Nonformal.
Pemerintah  membutuhkan  juga support  masyarakat  setempat  dalam menjalankan  pelayanan  di  pelabuhan. Dapat  disimpulkan  bahwa  bukan  cuma masyarakat yang membutuhkan pekerjaan  di  pelabuhan  namun  pihak pemerintah  juga  dalam  hal  ini  Dinas Pehubungan membutuhkan bantuan masyarakat  sekitar  sebagai  penyedia jasa bongkar muat di pelabuhan. Terjadi saling  membuthkan  antara stakeholders yang  berkepentingan.  Seperti  yang dijelaskan  oleh  Ansell  &  Gash  (2007) komitmen  terhadap  proses  langkah dalam  pelaksanaan  kolaborasi  karna dibutuhkan  rasa  saling  ketergantungan antar stakeholders untuk menyelesaikan permasalahan.  Penyelesaian  masalah diawal  dalam  pembentukan  TKBM  ini dapat diselasaikan dengan tetap berkolaborasi  walapun  dalam  beberapa pengaruh-pengaruh  intervensi  politik seperti  yang  dijelaskan  oleh  Connick dalam (Ansell dan Gash, 2007) menyatakan  kolaborasi  yaitu  salah  satu pemecahan  masalah  yang  melibatkan aktor  pemerintah  dan  masyarakat. penjelasan diatas terjadi di stakeholders yang  berkepentingan  di  pelabuhan Garongkong  mereka  menyampingkan ego history demi  kepentingan  bersama kedepannya.
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)

## Share Understanding
Share understanding atau pemahaman  bersama  adalah  tahap setiap stakeholders untuk
mengembangkan  pemahaman  bersama untuk mencapai tujuan bersama.
Berbagi  pengertian  dan  pemahaman dalam  sebuah  kolaborasi  merupakan sebuah  kolaborasi  merupakan  sebuah
kolaborasi merupakan sebuah
kesepakatan yang dibuat sebagai bentuk tanggung  jawab  bersama.  Pemahaman bersama juga bisa menyiratkan kesepakatan mengenai pengetahuan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan. Para stakeholders menyetujui  tujuan  dan  nilai  yang disepakati bersama, dengan begitu akan menimbulkan  partisipasi  aktif  dari  para stakeholders dengan arah tujuan bersama.
Tahap ini
merupakan pengecualian  dari  penelitian  ini  karna sesuai  penjelasan  sebelumnya  bahwa pihak  yang  bekerjasama  dalam  hal  ini dinas  perhubungan  belum  memiliki kerja  sama  secara  formal  dalam  artian memiliki dokumen kerja sama yang sah antara dinas perhubungan dengan TKBM  namun  mereka  cuman  bekerja sebagai buruh lepas yang hanya bekerja sama  dengan  penumpang  atau  pihak lain  yang  mempunyai  kepentingan
tertentu  dengan  Koperasi  Tenaga  Kerja Bongkar Muat.
Pihak  lain  bekerja  sama  antara lain  perusahaan  bongkar  muat  yang sifatnya  kontrak  muatan  per  kapal. Barang  yang  dibongkar  muat  tersebut merupakan  logistik  atau  material  dan lain-lain.

## Intermediate Outcomes
Intermediate  outcomes atau  hasil sementara merupakan tahap tujuan yang akan dicapai. Hasil dari proses kolaborasi  berupa output atau  keluaran yang nyata dianggap sebagai kritis yang penting  untuk  membangun  momentum sehingga  dapat  mengarahkan  pada keberhasilan kolaborasi.
Dampak dari Pembangunan Pelabuhan Andi Mattalata sudah menjadi  sumber  penghasilan  baru  bagi masyarakat  Garongkong.  Yang  dulunya cuman  berfokus  di  profesi  nelayan dengan petani sekarang sudah mempunyai pekerjaan tambahan. Tujuan utama dari kerja sama ini adalah pemberdayaan  masyarakat  lokal  supaya terciptanya masyarakat yang lebih maju dan  kesejahtraan.  Walaupun  status dengan pemerintah daerah dengan pihak koperasi  masih  dalam  status  nonformal namun  kesejahraan  masyarakat  sudah mulai terlihat.
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kesejahtraan masyarakat
Garongkong  walaupun  sudah  mulai meningkat dari sebelum adanya
pelabuhan  Andi  Mattalata  dan  setelah adanya pelabuhan, namun dengan biaya hidup  juga  yang  terus  bertambah  maka pendapatan juga dianggap msih kurang.
Pekerjaan  Bongkar  Muat  tidak terlepas  dari  penumpang  yang  ingin menggunakan jasa tenaga kerja bongkar muat.  Pelayanan  jasa  yang  diberikan oleh  pihak  Koperasi  TKBM Simaturue ke  penumpang  yaitu  seperti  membantu mengangkat barang bawaan penumpang ke kapal.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan mengenai pelayanan publik berbasis collaborative  governance di Pelabuhan  Andi  Mattalatta  Kabupaten Barru,  maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut  kendala  teknis  terjadi  karna proses  komitmen  awal  tidak  berjalan dengan baik yang diakibatkan dari tidak konsisten  dengan  pembicaraan  awal  di tahap face to face sehingga menghambat  dalam  keberlangsungan kerja  sama  antara stakeholders yang bekerja sama dalam melakukan pelayanan  penumpang  dan  barang, namun  hal  tersebut  bisa  diminimalisir oleh  faktor  emosional  yang  terjadi  oleh pihak  yang  bekerja  sama  sehingga
pelayanan  dapat  berjalan  walaupun tidak maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Ansell,  C.,  &  Gash,  A.  (2008). Collaborative governance in theory  and  practice. Journal  of public  administration  research and theory, 18 (4).
Dewi,  N.  L.  Y.  (2019).  Dinamika collaborative  governance  dalam studi kebijakan publik. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial , 3 (2),
200-210.
Dwimawanti,  I,  H.  (2004).  Kualitas Pelayanan  Publik  (Salah  Satu
Parameter  Keberhasilan  Otonomi Daerah . DIALOGUE: Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, 1 (1). Dwiyanto, A. (2018). Manajemen Pelayanan  Publik:  Peduli  Inklusif Dan Kolaborasi . Yogyakarta: UGM PRESS.
Emerson, K. et. a. (2001). Emerson, K.,
Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An  integrative  framework  for collaborative  governance. Journal of  public  administration  research and theory, 22 (1), 1-29.
Febrian,  R.  A.  (2016).  Collaborative
Governance  dalam  Pembangunan Kawasan Perdesaan (tinjauan konsep  dan  regulasi). Wedana:
Jurnal Kajian Pemerintahan,
Politik  Dan  Birokrasi,  2 (2),  200- 208.
Freeman, J. (1997). Collaborative governance  in  the  administrative state. UCLA L. Rev. , 45 , 1. Gurning,  R.  O.  S.,  &  Budiyanto,  E.  H. (2007). Manajemen bisnis pelabuhan . Jakarta: APE
Publishing.
Hartman, C., et al. (2002). Enviromental Collaboration: Potential and
Limits.  In  T.  de  Bruijn  &  A. Tukker  (Eds. Kluwer  Academic
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2023, Volume 9, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Publishers.  And,  Cordery,  J. , (pp.21 - 40) (Partnership and
Leadership Building Alliances  for a Sustainable Future).
Humang,  W.  P.,  Jinca,  M.  Y.,  & Salamah,  U.  (2013).  Prospek
Pelabuhan Bitung Sebagai Simpul Utara  Koridor  Ekonomi  MP3EI Sulawesi. Warta Penelitian Perhubungan , 25 (2), 96-103.
Irawan, D. (2017). Collaborative governance (studi deskriptif proses  pemerintahan  kolaboratif dalam  pengendalian  pencemaran udara di kota surabaya). Kebijakan dan Manajemen Publik , 5 (3), 1-12. Lestari, T. L., Rosyadi, S., & Tobirin, T. (2022). Collaborative Governance Dalam  Pelayanan  Publik. JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik, 3 (1), 363-375 LUMANSIK,  D.  P.,  LENGKONG,  F. D.,  &  PLANGITEN,  N.  (2019). Efektivitas Sistem Birokrasi Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil Kabupaten Minahasa. Jurnal Administrasi Publik , 5 (84).
Miles,  M.  B.,  &  Huberman,  A.  M.
(1994). Qualitative  data  analysis:
An expanded sourcebook .
California: Sage.
Motik,  C.,  Sitompul,  I.,  Tomo,  H.  S., Navy,  N.  J.  W.,  Harya,  B.,  &
Armansyah, M. (2007). Kekayaan negeriku negara maritim. Jakarta: Sekertariat Dewan Maritim
Indonesia .
Poerwadarminta, W. J. S. (1993). Peran Masyarakat  Desa. Jakarta:  PT. Bina Aksara.
Rahmadana,  Dkk.  (2020). Pelayanan Publik (Ed.  Revisi):  Medan:
Yayasan Kita Menulis.
Rahu,  P.  D.  (2021).  Kolaborasi  Model
Pentahelix  dalam  Pengembangan
Desa Wisata Sei Gohong Kecamatan  Bukit  Batu  Kota Palangka Raya. Journal Ilmu
Sosial, Politik dan Pemerintahan , 10 (1), 13-24. Salsabila, U. (2018). Smart Community Governance Dalam Program Geopark  Ngarai  Sianok  di  Kota Bukitting. Jurnal Administrasi dan  Kebijakan  Publik , 3 (2),  109-
124.
Satori,  D.  A.,  &  Komariah,  A.  (2009). Metodologi penelitian kualitatif . Bandung: alfabeta. 22. Satori,  Djaman  dan  Aan  Komariah. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
Sugiono, P. D. (n.d.). Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D. Indonesia. Bandung: Alfabeta.
Susniwati,  S.,  &  Kurhayadi,  K.  (2020).
Kolaborasi  Tata  Kelola  Program
BPJS Dalam Penanggulangan
Defisit  Program  BPJS  di  Kota
Bandung. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi) , 4 (2), 349-359 Triatmodjo,  B.  (2010).  Perencanaan pelabuhan. Yogyakarta: Beta Offset . Undang-  undang  Nomor  25  tahun  2009
Tentang Pelayanan Publik
Wibowo, A. N. F. A. (2020). C ollaborative  governance  dalam
pelayanan transportasi publik (study BRT Trans Semarang) . Syntax Literate: Jurnal  Ilmiah  Indonesia, 5(3),  1- 18. Zainuddin,  M.  (2019).  Kolaborasi Pemerintah  Daerah  Dan  Pt.  Astra
Agro  Lestari  Dalam  Peningkatan
Produksi  Petani  Kelapa  Sawit  Di Mamuju Tengah. Tasharruf: Journal  Economics  and  Business of Islam , 4 (1), 13-19.