Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), Hal 231-245 Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399

## APLIKASI MAQASHID SYARIAH DALAM BIDANG PERBANKAN SYARIAH
Sandy Rizki Febriadi Universitas Islam Bandung Jl. Ranggagading No. 8 Bandung. Indonesia prisha587@gmail.com

## Abstrak
Maqashid Syari'ah merupakan tujuan-tujuan umum yang ingin diraih oleh syariah dan diwujudkan  dalam  kehidupan. Maqashid  Syariah merupakan  konsep  penting  dalam  kajian hukum  Islam.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  pengertian  dan  urgensi maqashid syari’ah  dan untuk  mengetahui  sejarah  dan  klasifikasi maqashid  syari’ah serta  untuk mengetahui aplikasi maqashid syari’ah dalam bidang perbankan syari’ah. Metode penelitian yang  digunakan  yaitu  yuridis  normative,  secara  operasional  penelitian  yuridis  normatif dilakukan  dengan  penelitian  kepustakaan.  Hasil  penelitian  ialah Maqashid  Syari’ah tidak lahir secara tiba-tiba, tetapi melewati fase-fase, yaitu: fase pra kodifikasi, dan fase kodifikasi. Dalam  sistem  ekonomi  yang  hendak  dibangun,  sistem  ekonomi  dikatakan  sukses  berjalan apabila  bisa  mensejahterakan  masyarakatnya.  Maka  sistem  ekonomi  harus  bisa mengupayakan untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu social welfare . Lahirnya bank syariah ditujukan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  umat  secara  luas.  Dengan  mengacu  pada  tujuan utama  ini,  istilah Maqashid  Syari’ah menjadi  sandaran  utama  dalam  setiap  pengembangan operasional dan produk yang ada di bank syariah.
Keyword: Maqashid Syari'ah, Maslahat, Perbankan Syari’ah

## Abstract
Maqashid Shari'ah is the general goals that sharia wants to achieve and is realized in life. Maqashid Syariah is an important concept in the study of Islamic law. The purpose of this research is to find out the meaning and urgency of maqashid syari'ah and to find out the history  and  classification  of  maqashid  syari'ah  and  to  find  out  the  application  of  maqashid syari'ah  in  the  field  of  shari'ah  banking.  The  research  method  used  is  juridical  normative, operationally normative juridical research is carried out by library research. The results of the study were Maqashid Syari'ah not born suddenly, but passed through the phases, namely: the pre-codification  phase, and the codification  phase. In the  economic system that is  to  be built,  the  economic  system  is  said  to  be  a  successful  running  if  it  can  prosper  the  people. Then  the  economic  system  must  be  able  to  strive  to  achieve  its  main  goals,  namely  social welfare. The birth of Islamic banks is intended to realize the welfare of the people at large. By referring to this main objective, the term Maqashid Syari'ah is the main support in every operational development and product in Islamic banks.

## Keywords: Maqashid Sharia, Maslahah, Sharia Banking

## I. PENDAHULUAN
Maqashid Syari'ah merupakan tujuan-tujuan umum yang ingin diraih oleh syariah  dan  diwujudkan  dalam  kehidupan.
Maqashid  Syariah salah  satu  konsep penting dalam kajian hukum Islam. Betapa pentingnya maqashid  syari'ah tersebut,
para ahli teori hukum menjadikan maqashid syari'ah sebagai ilmu yang harus dipahami  oleh  mujtahid  yang  melakukan ijtihad.  Adapun  inti  dari  teori maqashid syari’ah adalah  untuk jalb  al-masahalih wa  daf’u  al-mafasid atau  mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan,  menarik  manfaat  dan  menolak madharat.  Maka  istilah  yang  sepadan dengan  inti  dari maqashid  syari’ah tersebut  adalah maslahah (maslahat), karena  penetapan  hukum  dalam  Islam harus bermuara kepada maslahat.
Allah  Swt  sebagai syari’ yang menetapkan  syari'at  tidak  menciptakan hukum  dan  aturan  begitu  saja.  Tetapi hukum  dan  aturan  diciptakan  dengan tujuan  dan  maksud  tertentu.  Ibnu  Qayyim menyatakan  bahwa  tujuan  syari'at  adalah kemaslahatan  hamba  di  dunia  dan  akhirat. Syari'at  semuanya  adil,  semuanya  berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari  keadilan,  rahmat,  maslahat,  dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at. (Al- Jauziyyah, 1991).
Di  era  modern  ini,  umat  Islam dihadapkan  pada  perubahan-perubahan sosial  yang  telah  menimbulkan  sejumlah masalah  serius  berkaitan  dengan  hukum Islam.  Di  lain  pihak,  metode  yang dikembangkan para mujtahid dalam menjawab  permasalahan  tersebut  terlihat belum  memuaskan.  Dalam  penelitian
mengenai  pembaruan  hukum  di  dunia Islam,  disimpulkan  bahwa  metode  yang umumnya  dikembangkan  oleh  mujtahid dalam  menangani  isu-isu  hukum  masih bertumpu  pada  pendekatan  yang  terpilah- pilah  dengan  mengeksploitasi  prinsip takhayyur dan talfiq .  (Anderson,  1976: 42). Telah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak  bagi  para  mujtahid  muslim  saat ini  untuk  merumuskan  suatu  metodologi sistematis  yang  mempunyai  akar  Islam yang  kokoh  jika  ingin  menghasilkan hukum yang komprehensif dan berkembang  secara  konsisten.  (Esposito, 1982: 101).
Penelitian ini bertujuan antara lain: pertama, untuk mengetahui pengertian dan urgensi maqashid  syari’ah? Kedua,  untuk mengetahui sejarah dan klasifikasi maqashid syari’ah? Ketiga, untuk mengetahui  aplikasi maqashid  syari’ah dalam bidang perbankan syari’ah. Berdasarkan uraian di atas, maka pengetahuan  tentang maqashid  syari’ah dalam  kajian  hukum  Islam  merupakan suatu  keniscayaan.  Penelitian  singkat  ini akan  mencoba  mengemukakan  secara sederhana teori maqashid syari’ah tersebut.  Dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan  metode  yuridis  normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan  sumber  data  sekunder. Normatif,  karena  penelitian  ini  akan mengkaji  dan  menguji  data-data  sekunder
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), Hal 231-245 Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399
yang bertitik tolak dari persoalan penerapan maqashid syariah dalam bidang perbankan  syariah.  Secara  operasional penelitian  yuridis  normatif  dilakukan dengan  penelitian  kepustakaan  ( Library Reaseach ).
Data  penelitian  pada  umumnya terbagi  kepada  dua  macam,  antara  lain: Pertama,  data  sekunder  yang  diperoleh melalui data-data kepustakaan. Data kepustakaan,  dikenal  juga  studi  literatur (Library  Research) merupakan  penelitian kepustakaan,  yang  dilakukan  dengan mencari  data  dari  buku,  jurnal,  peraturan perundang-undangan,  dan  tulisan-tulisan ilmiah  lainnya.  Pada  penelitian  ini  akan diteliti  maqashid  syariah  dengan  referensi ayat-ayat  Al-Quran,  Hadits,  dan  kitab- kitab  para fuqaha .  Kedua,  data  primer, yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  dari populasi  dengan  menggunakan  metode wawancara  atau  menyebarkan  kuisioner. Jenis  dara  ini  dikenal  dengan  istilah Field Research (penelitian  lapangan) yang pengumpulan  datanya  dilakukan  dengan melakukan  studi  lapangan,  baik  dengan cara  observasi,  wawancara,  angket,  dan kuesioner. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan  atau  studi  dokumen  sebagai data  sekunder  yaitu  menganalisis  sumber- sumber bacaan yang bersifat teoritis ilmiah yang  relevan  agar  dapat  dijadikan  dasar
analisis  penelitian  untuk  memecahkan persoalan  yang  dikemukakan.  Penelitian ini  menggunakan  teknik  analisis  dengan metode  kualitatif  melalui  suatu  cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, karena tidak menggunakan  rumus-rumus  dan  angka- angka dengan menggunakan metode berfikir deduktif.

## II. PEMBAHASAN

## A. Pengertian  dan  Urgensi  Maqashid Syari’ah
Maqashid  syari’ah menurut  Al- Khadimi  (2001:  14).  terdiri  dari  dua  kata, maqashid dan syari'ah .  Kata maqashid merupakan  bentuk  jama'  dari maqshad yang  berarti  maksud  dan  tujuan.  Ia merupakan mashdar  mimi yang  diambil dari  kata  kerja qashada , yaqshidu, qashdan. Secara bahasa, maqshad mempunyai  beberapa pengertian: pertama, sandaran,  pengarahan  (penjelasan),  dan istiqamah  dalam  menempuh  jalan.  Allah ta’ala  berfirman: Dan  hak  bagi  Allah (menerangkan)  jalan  yang  lurus,  dan  di antara jalan-jalan ada yang bengkok. (QS.
An-Nahl  (16):  9).  Kedua,  pertengahan, tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Firman Allah: Dan sederhanalah  kamu  dalam  berjalan. (QS.
Luqman (31): 19).
Adapun syari'ah adalah  kosa  kata bahasa  Arab  yang  secara  harfiah  berarti ”jalan  menuju  sumber  air”  atau  ”sumber kehidupan”. (Al-Fairūzābādiy, 1995: 659).
Syariah  adalah  sumber  air  dan  ia  adalah tujuan  bagi  orang  yang  akan  minum.  (Ar- Razy,  1995:  141).  Syariah  juga  ketetapan (aturan)  Allah  swt.  kepada  hamba-Nya berupa  agama  yang  telah  disyariahkan kepada mereka. Orang-orang Arab menerapkan  istilah  ini  khususnya  pada jalan  setapak  menuju  sumber  mata  air yang  tetap  dan  diberi  tanda  yang  jelas terlihat  mata.  Jadi, syari’ah berarti  jalan yang jelas kelihatan untuk diikuti.
(Manzur).  Al-Qur’an  menggunakan  kata syir’ah dan syariah dalam arti agama, atau dalam arti jalan yang jelas yang ditunjukkan  Allah  bagi  manusia.  Allah ta’ala  berfirman: Untuk  tiap-tiap  umat diantara  kamu,  Kami  berikan  aturan  dan jalan  yang  terang. (QS.  Al-Maidah  (5):
48).  Juga  kata syari’ah pada  firman-Nya:
Kemudian  Kami  jadikan  kamu  berada  di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah  kamu  ikuti  hawa  nafsu  orang- orang  yang  tidak  mengetahui. (QS.  Al- Jatsiyah (45): 18).
Dari  uraian  di  atas,  kata  syariah identik dengan sumber mata air karena air menjadi  sumber  kehidupan  bagi  manusia, hewan  dan  tumbuhan.  Maka  syari’ah (agama Islam)  ini  menjadi sumber
kehidupan  jiwa  dan  kemaslahatan  yang dapat  mengantarkan  kepada  keselamatan di  dunia  dan  akhirat.  Maka  syari’ah menjadi  sumber  kehidupan,  kebaikan  dan kebahagiaan  di  dunia  dan  akhirat.  Allah ta’ala  berfirman: Hai  orang-orang  yang beriman,  penuhilah  seruan  Allah  dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada  suatu  yang  memberi  kehidupan kepada kamu. (QS. Al-Anfal (8): 24). (Al- Khadimi,  2001:  14). Maka  kata  syariah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani  untuk  mencapai  kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.
Dengan  demikian,  kata  maqashid syariah  berarti  tujuan  dan  rahasia  yang telah ditetapkan syari’ pada setiap hukum- hukum-Nya.  Menurut  (Ar-Raisuni,  1992), maqashid  syari’ah berarti  tujuan  yang ditetapkan  syariat  untuk  kemaslahatan manusia.  Maka maqashid  syari’ah berarti kandungan  nilai  yang  menjadi  tujuan pensyariatan  hukum. Maqashid  syari’ah adalah  tujuan-tujuan  yang  hendak  dicapai dari  suatu  penetapan  hukum.  (Jaya,  1996: 5).
Izzuddin ibn Abd As-Salam, sebagaimana  dikutip  oleh  (Umam,  2001), mengatakan  bahwa  segala taklif hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba  (manusia)  dalam  kehidupan  dunia dan  akhirat.  Allah  tidak  membutuhkan ibadah  seseorang,  karena  ketaatan  dan
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), Hal 231-245 Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399
maksiat hamba tidak memberikan pengaruh  apa-apa  terhadap  kemulian Allah.  Jadi,  sasaran  manfaat  hukum  tidak lain adalah kepentingan manusia.
Sementara itu Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan maqashid  syari'ah dengan makna-makna  dan  tujuan-tujuan  yang dipelihara  oleh  syara'  dalam  seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau  tujuan  akhir  dari  syari'at  dan  rahasia- rahasia  yang  diletakkan  oleh  syara'  pada setiap  hukumnya.  (Az-Zuhaili,  1986: 1017).
Kajian  teori maqashid  syari’ah
dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan- pertimbangan  sebagai  berikut. Pertama , hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan  bagi  umat  manusia.  Oleh karena  itu,  ia  akan  selalu  berhadapan dengan  perubahan  sosial.  Dalam  posisi seperti  itu,  apakah  hukum  Islam  yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan  Sunnah) turun  pada  beberapa  abad  yang  lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai  elemen  hukum  Islam,  dan  salah satu  elemen  yang  terpenting  adalah  teori maqashid syari’ah .
Kedua ,  dilihat  dari  aspek  historis, sesungguhnya  perhatian  terhadap  teori  ini
telah dilakukan oleh Rasulullah Saw., para sahabat,  tabi’in  dan  generasi  mujtahid sesudahnya.    Ketiga,  pengetahuan  tentang maqashid  syari’ah merupakan  kunci keberhasilan  mujtahid  dalam  ijtihadnya, karena  di  atas  landasan  tujuan  hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan. (Khallaf, 1968) menyatakan bahwa  nash-nash  syari'ah  itu  tidak  dapat dipahami  secara  benar  kecuali  oleh seseorang  yang  mengetahui maqashid syari’ah (tujuan hukum).

## B. Sejarah  Dan  Klasifikasi  Maqashid Syari’ah
Seperti
halnya tabiat perkembangan ilmu-ilmu lain yang melewati  beberapa  fase  mulai dari pembentukan hingga mencapai kematangannya,  ilmu Maqashid  Syariah pun  tidak  lepas  dari  proses  ini. Maqashid Syari’ah tidak  lahir  secara  tiba-tiba  di dunia dan menjadi sebuah ilmu seperti saat ini,  tetapi  ia  juga  melewati  fase-fase seperti  di  atas.  Untuk  lebih  memudahkan dalam  melihat  fase  perkembangan  ini, maka  akan  dibagi  menjadi  dua  fase;  fase pra kodifikasi, dan fase kodifikasi.
Pertama, fase pra kodifikasi.
Maqashid  syariah sebenarnya  sudah  ada sejak  nash  Al-Qur’an  diturunkan  dan hadits  disabdakan  oleh  Nabi.  Karena
maqashid  syariah pada  dasarnya  tidak pernah  meninggalkan  nash,  tapi  ia  selalu menyertainya.  Seperti  yang  tercermin dalam  ayat “wa  ma  arsalnaka  illa rahmatan  lil’alamin” ,  bahwa  Allah  Swt. menurunkan  syariat-Nya  tidak  lain  adalah untuk kemaslahatan makhluk-Nya.
Oleh karena itu, setelah  Nabi  Saw. wafat  dan  wahyu  terputus,  sementara persoalan  hidup  terus  berkembang,  dan masalah-masalah  baru  yang  tidak  pernah terjadi pada masa Nabi menuntut penyelesaian  hukum,  maka  para  sahabat mencoba  mencari  sandarannya  pada  ayat- ayat  Al-Quran  maupun  hadits,  dan  jika mereka tidak menemukan nash yang sesuai dengan  masalah  tadi  pada  Al-Quran maupun  hadits,  maka  mereka  akan berijtihad  mencari  hikmah-hikmah  dan alasan  dibalik  ayat  maupun  hadits  yang menerangkan  tentang  suatu  hukum,  jika mereka menemukannya maka mereka akan menggunakan  alasan  dan  hikmah  tersebut untuk menghukumi persolan baru tadi.
Pada  umumnya  para  sahabat  tidak mengalami  kesulitan  dalam  menghukumi suatu  persoalan  baru  yang  muncul,  karena mereka  sehari-hari  telah  bergaul  dengan Rasulullah  Saw.,  mereka  mengetahui peristiwa-peristiwa  yang  menjadi  sebab diturunkannya sebuah ayat, mereka melihat bagaimana Nabi saw. menjalankan sesuatu  atau  meninggalkannya  dalam situasi dan kondisi yang berlainan, mereka
mengerti  alasan  kenapa  Nabi  Saw.  lebih mengutamakan sesuatu dari pada yang lain dan  seterusnya,  yang  hal  ini  semua  pada akhirnya  mengkristal  dan  melekat  dalam diri  mereka  hingga  kemudian  membentuk rasa  dan  mempertajam  intuisi  serta  cara berpikir  mereka  sesuai  dengan maqashid syariah .
Diantara  peristiwa-peristiwa  baru yang  muncul  ketika  masa  sahabat  dan tidak  terjadi  pada  saat  Nabi  Saw.  masih hidup  antara  lain,  diriwayatkan  bahwa Umar mendengar Hudzaifah telah menikah dengan seorang perempuan yahudi, kemudian Umar meminta Hudzaifah untuk menceraikannya. Karena Hudzaifah mengetahui bahwa pernikahan dengan ahli kitab diperbolehkan, maka ia pun bertanya kepada  sahabat  Umar, a  haramun  hiya?
(apakah  perempuan  itu  haram  bagi  saya?) Umar  kemudian  menjawab:  tidak.  Tapi saya  khawatir  ketika  hal  ini  bisa  menjadi fitnah bagi perempuan-perempuan muslimah,  serta  menyebabkan  munculnya perzinahan.  Atsar  tersebut  menjelaskan bahwa Umar melarang Hudzaifah menikahi  perempuan  Ahli  Kitab.  Karena dapat menimbulkan bahaya ( dharar /keburukan)  yaitu  perbuatan  zina dari  kalangan  muslimah  atau  sahabat- sahabat lain akan mengikuti dan mencontoh  dengan  menikahi  perempuan Ahli  Kitab  dan  mengakibatkan  banyaknya
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), Hal 231-245 Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399
perempuan muslimah yang tidak menikah. (Az-Zuhaily: 6655).
Contoh  lainnya,  kesepakatan  para sahabat untuk melarang Abu Bakar bekerja dan  berdagang  untuk  mencari  nafkah  bagi keluarganya  ketika  ia  menjabat  sebagai khalifah,  dan  akan  mencukupi  kebutuhan hidupnya  serta  keluarganya  dari  uang negara, demi kemaslahatan rakyat sehingga  ia  tidak  sibuk  memikirkan urusannya  sendiri  dan  menelantarkan kepentingan rakyatnya. (Sa'ad, 1990).
Suatu  saat  Umar  ra  menjumpai orang  yang menjual  dagangannya di  pasar dengan  harga  yang  jauh  lebih  rendah  dari harga umum. Maka ia kemudian mengancam orang tersebut dengan mengatakan;  terserah  kamu  mau  memilih, apakah barang daganganmu kamu naikkan seperti harga umum di pasar ini, atau kamu pergi  membawa  barang  daganganmu  dari pasar  ini  .  Hal  ini  dilakukan  Umar  untuk menjaga stabilitas harga dan kemaslahatan umum. Dan masih banyak lagi contoh lain seperti  pembukuan  Al-Quran,  pembuatan mata  uang,  pembagian  ghanimah,  shalat tarawih  berjamaah,  menggugurkan had sariqah pada musim krisis, dan sebagainya, yang mencerminkan kelekatan para sahabat dengan maqashid syariah.
Begitu  pula  ketika  masa  tabi’in, mereka  bergerak  dan  melangkah  pada jalan  yang  telah  dilalui  oleh  guru-gurunya
yaitu  para  sahabat.  Sehingga  corak  yang terlihat  dalam  penggunaan  maqashid syariah  untuk  menyelesaikan  masalah- masalah  baru  pada  masa  ini  masih  sama dengan masa sebelumnya. Misalnya tentang  masalah  tas’ir  (penetapan  harga untuk  menjadi  patokan  umum)  ketika harga kebutuhan-kebutuhan naik. Rasulullah saw. sendiri enggan menetapkan  harga  meskipun  waktu  itu harga-harga  naik,  dengan  memberi  isyarat bahwa tas’ir mengandung unsur tidak rela dan  pemaksaan  terhadap  orang  untuk menjual  harganya.  Namun  Sa’id  bin  Al- Musayyab  dan  Rabi’ah  bin  Abdurrahman mengeluarkan  fatwa  boleh tas’ir dengan alasan kemaslahatan umum, serta menjelaskan  alasan  kengganan  Rasul untuk  tas’ir  adalah  tidak  adanya  tuntutan yang  medesak  waktu  itu,  karena  naiknya harga-harga dipicu oleh perubahan kondisi alam,  yaitu  kemarau  panjang  yang  terjadi waktu itu. (Al-Jundi: 209). Sementara pada masa  tabi’in  kenaikan  harga  dipicu  oleh merebaknya penimbunan barang, kerakusan para pedagang, serta melemahnya  kecenderungan  beragama, sehingga hal ini menuntut penetapan harga umum  untuk  menjaga  keseimbangan  dan menghindari praktek penimbunan.
Kedua,  fase  kodifikasi.  Menurut Ar-Raisuni,  barangkali  orang  yang  paling awal  menggunakan  kata maqashid dalam
judul  karangannya  adalah  Al-Hakim  At- Tirmidzi (w. 320 H), yakni dalam bukunya As-Shalatu  wa  Maqasiduha.  Tapi  jika ditelusuri  karangan-karangan  yang  sudah memuat  tentang  maqashid  syari’ah,  maka akan ditemukan jauh sebelum At-Tirmidzi. Karena  Imam  Malik  (w.  179  H)  dalam Muwaththa’ sudah  menuliskan  riwayat yang  menunjuk  pada  kasus  penggunaan maqashid  pada  masa  sahabat.  Kemudian setelah  itu  diikuti  oleh  Imam  Syafi’i  (w. 204  H)  dalam  karyanya  yang  sangat populer  Ar-Risalah,  dimana  ia  telah menyinggung pembahasan mengenai ta’lil ahkam (pencarian  alasan  pada  sebuah hukum),  sebagian maqashid  kulliyyah seperti hifdz an-nafs dan hifdz al-mal , yang merupakan  cikal  bakal  bagi  tema-tema ilmu maqashid.
Setelah  Imam  Syafi’i  baru  muncul Al-Hakim At-Tirmidzi, disusul Abu Bakar Muhammad Al-Qaffal al Kabir (w. 365 H) dalam  kitabnya  Mahasinu  As-  Syariah, yang  mencoba  membahas  alasan-alasan dan  hikmah  hukum  supaya  lebih  mudah dipahami  dan  diterima  oleh  manusia. Setelah itu datang Imam Haramain (w. 478 H)  dalam  kitabnya  Al-Burhan  yang menyinggung tentang dlaruriyyat, tahsiniyat dan hajiyat ,  yang  juga  menjadi tema  pokok  dalam  Ilmu  Maqashid. Kemudian  datang  Al-Ghazali  (w.  505  H) yang  membahas  beberapa  metode  untuk mengetahui  maqashid,  dan  menawarkan
cara untuk menjaga maqashid syariah dari dua  sisi al-wujud (yang  mengokohkan eksistensinya) dan al-‘adam (menjaga hal- hal yang bisa merusak maupun menggagalkannya). Kemudian Ar-Razi (w. 606  H),  lalu  Al-Amidi  (w.  631  H),  dan ‘Izzuddin bin ‘Abd As-Salam (w. 660 H), kemudian  Al-Qarafi  (w.  684  H),  At-Thufi (w.  716  H),  Ibnu  Taimiyyah  (w.  728  H), Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah (w. 751 H), baru setelah itu disusul oleh As-Syatibi (w. 790 H).
Dari  sini  kita  bisa  menyimpulkan bahwa  dalam  ilmu  maqashid  syariah  As- Syatibi  melanjutkan  apa  yang  telah dibahas  oleh  ulama-ulama  sebelumnya. Namun  apa  yang  dilakukan  oleh  As- Syatibi  bisa  menarik  perhatian  banyak pihak karena ia mengumpulkan persoalan- persoalan  yang  tercecer  dan  dibahas sepotong-sepotong oleh orang-orang sebelumnya  menjadi  sebuah  pembahasan tersendiri  dalam  kitabnya  Al-Muwafaqat dimana  ia  mengkhususkan  pembahasan mengenai  maqashid  ini  dalam  satu  bagian kitabnya.  Ia  juga  mengembangkan  dan memperluas  apa  yang  telah  dibahas  oleh ulama-ulama sebelumnya mengenai maqashid  ini,  juga  menyusunnya  secara urut  dan  sistematis  seperti  sebuah  disiplin ilmu  yang  berdiri  sendiri,  sehingga  lebih mudah  untuk  dipelajari.  Hal  inilah  yang menjadi  kontribusi  signifikan  As-Syatibi dalam ilmu maqashid syariah .
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), Hal 231-245 Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399
Lebih jauh, hingga Ibnu ‘Asyur (w. 1393  H)  pada  akhirnya  mempromosikan maqashid  syariah ini  sebagai  sebuah disiplin  ilmu  yang  berdiri  sendiri.  Pasca Ibn  Asyur  hingga  saat  ini, Maqashid  al- Syari’ah menapaki  jalan  menuju  puncak kejayaan, dengan indikator utama dijadikanya Maqashid  Syari’ah sebagai rujukan  dan  dalil  pokok  dalam  menjawab sebagian  besar  persoalan  kontemporer, terutama  tentang  hubungan  Islam  dengan modernitas,  sosial,  politik  dan  ekonomi global, serta persoalan membangun global ethics (etika global) dalam upaya merealisasikan perdamaian dunia. (Mawardi, 2010: 198-199).
Adapun berkenaan dengan klasifikasi Maqashid  Syari’ah,
(As-
Syatibi,  1997)membaginya  kepada  dua bagian:
1. Maqashid  Syari', yaitu  tujuan- tujuan  yang  diletakkan  oleh  Allah dalam mensyariatkan hukum. Menurut as-Syatibi, Maqasid Syari' terbagi empat bagian:
a. Tujuan Syari'
(Allah)
menciptakan Syariat.
b. Tujuan Syari'
(Allah)
menciptakan Syariat untuk difahami.
c. Tujuan Syari'
(Allah) menjadikan Syariat untuk
dipraktikkan.
d. Tujuan Syari' (Allah) meletakkan  mukallaf  di  bawah hukum Syara’. 2. Maqashid Al-Mukallaf, merupakan  tujuan  syariat  bagi hamba (mukallaf) dalam melakukan sesuatu perbuatan. Maqashid  al-mukallaf  berperanan menentukan  sah  atau  batal  sesuatu amalan.   kaidah  berperan  dalam maqashid al-mukallaf adalah: Maqashid  al-mukallaf  hendaklah selaras  dengan  maqashid  syariah itu  sendiri.  Sehingga  bila  ada  yang ingin  mencapai  sesuatu  yang  lain dari  maksud  awal  pensyariatannya, sesuatu itu dianggap telah menyalahi syariat.
Selanjutnya  pada  pandangan  As- Syatibi, tujuan Syari’ (Allah) menciptakan syariat  untuk  merealisasikan  kebaikan (maslahat)  kepada  hamba  dan  menolak keburukan  (mafsadah)  yang  menimpa mereka. Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan  hukum  yang  Allah  tentukan hanyalah  untuk  kemaslahatan  manusia  itu sendiri.  As-Syathibi  kemudian  membagi maslahat  ini  kepada  tiga  bagian  penting yaitu dharuriyyat (primer), hajiyyat (sekunder) dan tahsiniyat (tersier).
1. Ad-Dharuriyyat, yaitu  sesuatu yang  mesti  ada  demi  terwujudnya kemaslahatan  agama  dan  dunia.
Apabila  hal  ini  tidak  ada,  maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan  seperti  makan,  minum, shalat,  shaum  dan  ibadah-ibadah lainnya.  Termasuk maslahat atau maqashid  dharuriyyat ini  ada  lima yaitu:  agama  ( al-din ),  jiwa  ( an- nafs ),  keturunan  ( an-nasl ),  harta ( al-mal )  dan  akal  ( al-aql ).  Cara untuk menjaga yang lima tadi dapat ditempuh  dengan  dua  cara  yaitu, pertama ,  dari  segi  adanya  ( min nahiyyati  al-wujud )  yaitu  dengan cara  menjaga  dan  memelihara  hal- hal  yang  dapat  melanggengkan keberadaannya. Kedua ,  dari  segi tidak  ada  ( min  nahiyyati  al-‘adam ) yaitu  dengan  cara  mencegah  hal- hal yang menyebabkan ketiadaannya.
2. Al-Hajiyat ,  yaitu  sesuatu  yang sebaiknya ada agar dalam
melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Jika sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan  menimbulkan  kerusakan  atau kematian hanya saja akan mengakibatkan masyaqqah dan kesempitan. Misalnya, dalam masalah  ibadah  adalah  adanya rukhsah ;  shalat jama dan qashar bagi musafir .  Dalam  muamalah, syariat membolehkan jual beli yang
merupakan pengecualian dari kaidah  umum  jual  beli,  seperti salam, ijarah, dan lainnya.
3. At-Tahsiniyat, yaitu  sesuatu  yang sebaiknya  ada  demi  sesuainya dengan  akhlak  yang  baik  atau dengan  adat.  Jika  sesuatu  ini  tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan  atau  jika  sesuatu  itu hilang  tidak  akan  menimbulkan masyaqqah dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak manurut  ukuran  tatakrama  dan kesopanan.  Di  antara  contohnya adalah thaharah ,  menutup  aurat dengan  pakaian  yang  bersih  dan bagus,  larangan israf ,  cara  makan dan  minum  yang  baik.  Kondisi  ini merupakan kondisi pelengkap hidup  manusia,  sehingga  manusia merasakan kenyaman hidup.

## C. Aplikasi  Maqashid  Syari’ah  Dalam Bidang Perbankan Syari’ah
Bank Syariah mulai dikembangkan lagi  sebagai  solusi  atas  ketidakmampuan sistem  ekonomi  yang  sedang  berjalan selama ini dalam menghadapi permasalahan  ekonomi   yang  semakin banyak  dan   komplek.  Praktik  dan  prinsip kerja syariah tentunya dilandasi oleh nilai- nilai  Islam  yang  terkandung  di  dalam  Al- Qur’an,  Hadits,  dan  sumber-sumber
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), Hal 231-245 Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399
hukum  Islam  lainnya.  Memang  hal  ini akan terlihat sarat nilai, namun segala nilai Islam  ini  sesungguhnya  bersifat  positif sekaligus  normatif  dalam  praktik  pada kehidupan  nyata.  Dalam  perspektif  sistem perbankan ruang lingkup perbankan syariah  bersifat  universal  yaitu  meliputi kegiatan  usaha  komersial  (commercial banking) dan investasi (investment banking). (Baraba, 1999)
Awal  berdirinya  bank  syariah ditujukan untuk mencapai dan mewujudkan  kesejahteraan  umat  secara luas  dunia  dan  akhirat.  Dengan  mengacu pada  tujuan  utama  ini,  istilah Maqashid Syari’ah menjadi  sandaran  utama  dalam setiap  pengembangan  operasional  dan produk-produk  yang  ada  di  bank  syariah. Oleh karena itu, semua pihak yang bekerja dalam bidang perbankan syariah harus bisa memahami  betul  apa  dan  bagaimana praktik  dari  prinsip maqashid  syariah.
Seperti  yang  telah  dipaparkan  di  atas bahwa maqashid syariah (menuju syariah) dapat  dicapai  dengan  terpenuhinya  lima kebutuhan  dasar  manusia.  Terdapat  tiga tingkatan  kebutuhan  pada  manusia,  yaitu: dharruriyyat (primer) , hajjiyat (sekunder) , dan tahsiniyyat (tersier).
Manusia  tidak  diwajibkan  untuk memenuhi  ketiga  tingkatan  kebutuhan, tetapi  diwajibkan  untuk  dapat  memenuhi dengan  baik  kebutuhan  dasar  atau  yang
disebut  dengan  kebutuhan dharruriyyat. Maksud  memenuhi  dengan  baik  di  sini adalah  bahwa  dalam  pemenuhannya  harus diusahakan  dengan  cara-cara  yang  baik, benar,  dan  halal.  Apabila  manusia  dapat terpenuhi  kebutuhan  dasarnya  tersebut, inilah  yang  dimaksud  dengan maqashid syariah . Kebutuhan dasar manusia tersebut terbagi  dalam  lima  hal,  yaitu:  pertama, menjaga  agama  ( ad-din ).  Kedua,  menjaga jiwa  ( an-nafs ).  Ketiga,  menjaga  akal pikiran  ( al-aql ).  Keempat,  menjaga  harta ( al-maal ). Kelima, menjaga keturunan ( an- nasl )
Oleh  karena  itu  dapat  dikatakan bahwa maqashid  syariah dapat  dicapai dengan  terpenuhinya  kelima  kebutuhan dasar manusia tersebut. Begitu juga dalam sistem  ekonomi  yang  hendak  dibangun. Sistem  ekonomi dikatakan sukses berjalan apabila bisa mensejahterakan masyarakatnya  dan  masyarakat  dikatakan sejahtera  apabila  kebutuhan  dasarnya tersebut  terpenuhi.  Jadi,  sistem  ekonomi beserta  institusi-institusinya  harus  bisa mengupayakan  hal  ini  untuk  mencapai tujuan  utamanya,  yaitu social  welfare . Berbagai jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah sebenarnya  sangat  mendukung  kegiatan ekonomi  dan  industri.  Tujuan  dan  fungsi perbankan  syariah  adalah  kemakmuran ekonomi  yang  meluas,  keadilan  sosial
ekonomi  dan  distribusi  pendapatan  serta kekayaan  yang  merata.  (Iman  Sugema: 2010).
Final  goal atau  tujuan  utama tersebut  dapat  diusahakan  salah  satunya dalam  sistem  perbankan  dimana  saat  ini sudah  mulai  banyak  instansi  berlomba- lomba  mendirikan  perbankan  Islam  untuk mencapai kemajuan ekonomi yang sesungguhnya. Dalam bank syariah, dalam hal  ini  dicontohkan  Bank  Muamalat Indonesia, berupaya untuk selalu memperbarui produknya dengan berlandaskan maqashid  syariah .  Produk- produk  Bank  Muamalat,  antara  lain: pertama, pendanaan, meliputi deposito dan tabungan  mudharabah  dan  giro  wadiah. Kedua,  penyaluran  dana,  meliputi  segi konsumen  (dalam  hal  KPR  dan  dana  haji) dan pembiayaan mudharabah dan musyarakah  (investasi  dan  modal  kerja). Ketiga,  jasa/layanan,  meliputi  internet banking dan transfer.
Berikut  peninjauan  produk-produk dan  operasional  di  bank  syariah  pada umumnya  dengan  nilai-nilai maqashid syariah:
1. Menjaga agama. Hal ini diwujudkan dengan Bank Muamalat menggunakan Al- Qur’an,  hadits,  dan  hukum  Islam lainnya  sebagai  pedoman  dalam menjalankan
segala sistem
operasional dan produknya.
Dengan  adanya  Dewan  Pengawas
Syariah dan Dewan Syariah Nasional, membuat keabsahan bank  tersebut  dalam  nilai-nilai  dan aturan  Islam  semakin  terjamin  dan Insya  Allah  dapat  dipercaya  oleh kalangan muslim dan non-muslim.
2. Menjaga  jiwa.  Hal  ini  terwujud dari  akad-akad  yang  diterapkan dalam  setiap  transaksi  di  bank syariah.  Secara  psikologis  dan sosiologis  penggunaan  akad-akad antar  pihak  menuntun  manusia untuk saling menghargai dan menjaga  amanah  yang  diberikan. Di sinilah nilai jiwanya. Selain itu, hal  ini  juga  terwujud  dari  pihak stakeholder  dan  stockholder bank syariah  dimana  dalam  menghadapi nasabah dituntut untuk berperilaku, berpakaian,  dan  berkomunikasi secara sopan dan Islami.
3. Menjaga  akal  pikiran  baik  pihak nasabah  dan  pihak  bank.  Hal  ini terwujud  dari  adanya  tuntutan bahwa  pihak  bank  harus  selalu mengungkapkan secara detail mengenai  sistem  produknya  dan dilarang untuk menutup-nutupi barang  sedikit  pun.  Di  sini  terlihat bahwa nasabah diajak untuk berpikir bersama ketika melakukan transaksi di bank tersebut tanpa ada yang  dizalimi  oleh  pihak  bank.
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), Hal 231-245 Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399
Bank  syariah  ikut  mencerdaskan nasabah  dengan  adanya  edukasi  di setiap produk bank kepada nasabah
4. Menjaga  harta.  Hal  ini  terwujud jelas  dalam  setiap  produk-produk yang dikeluarkan oleh bank dimana bank  berupaya  untuk  menjaga  dan mengalokasikan dana nasabah dengan  baik  dan  halal  serta diperbolehkan  untuk  mengambil profit  yang  wajar.  Selain  itu, terlihat juga dari adanya penerapan sistem  zakat  yang  bertujuan  untuk membersihkan harta nasabah secara  transparan  dan  bersama- sama.
5. Menjaga keturunan. Hal ini terwujud  dengan  terjaganya  empat hal  di  atas,  maka  dana  nasabah yang  Insya  Allah  dijamin  halal akan berdampak baik bagi keluarga dan  keturunan  yang  dinafkahi  dari dana  tabungan  maupun  usahanya tersebut.

## III. SIMPULAN
Pada  bagian  penutup  ini  akan disampaikan  beberapa  kesimpulan  dari pembahasan
Maqashid
Syariah sebagaimana  berikut:  Pertama, Maqashid syari’ah berarti  tujuan  yang  ditetapkan syariat  untuk  kemaslahatan  manusia. Secara  singkat, maqashid  syari’ah ialah
tujuan-tujuan  yang  hendak  dicapai  dari suatu penetapan hukum. Demikian pentingnya maqashid  syari’ah ,  karena nash-nash syari'ah itu tidak dapat dipahami secara  benar  kecuali  oleh  seseorang  yang mengetahui tujuan hukum.
Maqashid  Syari’ah tidak  lahir secara  tiba-tiba  sebagai  sebuah  ilmu seperti saat ini, tetapi ia melewati fase-fase perkembangan  yang  dibagi  menjadi  dua fase:  fase  pra  kodifikasi,  dan  fase kodifikasi.  Pada  dasarnya,  aturan-aturan hukum  yang  Allah  tetapkan  bertujuan hanyalah  untuk  kemaslahatan  manusia  itu sendiri. As-Syathibi membagi kemaslahatan  ini  kepada  tiga  bagian penting yaitu dharuriyyat (primer), hajiyyat (sekunder) dan tahsiniyat (tersier).
Lahirnya  bank  syariah  ditujukan untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan  umat  secara  luas  dunia  dan akhirat.  Dengan  mengacu  pada  tujuan utama  ini,  istilah Maqashid  Syari’ah menjadi  sandaran  utama  dalam  setiap pengembangan  operasional  dan  produk- produk  yang  ada  di  bank  syariah.  Oleh karena  itu,  semua  pihak  yang  bekerja dalam bidang perbankan syariah harus bisa memahami  betul  apa  dan  bagaimana praktik dari prinsip maqashid syariah.

## Daftar Pustaka
A.  Evita  Isretno  Israhadi,  Investasi  Bagi Hasil  Dalam  Pembiayaan  Akad Mudharabah Perbankan Syariah. Jurnal  Lex  Publika,  Vol.1,  No.
1, Januari 2014.
Abd  Al-Halim  Al-Jundi. Al-Imam  As- Syafi’i:  Nashir  As-Sunnah  wa
Wadi’ Al-Ushul. Cairo: Daar Al-
Ma’arif.
Ahmad  Imam  Mawardi.  (2010). Fiqh Minoritas  fiqh  al-Aqlliyat  dan Evolusi  Maqashid  As-Syari’ah dari  Konsep  ke  Pendekatan. Yogyakarta: Lkis. Al-Jauziyyah, I. Q. (1991). I'lam Al- Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin. Beirut:
Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyah.
Ar-Raisuni, A. (1992). Nadzariyah Al- maqashid 'Inda As-Syatibi. Daar Al- Alamiyah Li Al0Kitab Al-Islami.
Asafri Jaya. (1996). Konsep Maqashid As- Syari'ah Menurut As-Syathibi . Jakarta:
Raja Grafindo Persada
As-Syatibi. (1997). Al-Muwafaqat. Mesir:
Daar Ibn 'Affan.
Baraba, A. (1999). Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan , Vol 2 NO.3.
Halima  Boukerraucha, Book  Review : Islamic Legal Maxims and Their Application  in  Islamic  Finance ,
ISRA International Arabic
Journal of Islamic Finance, Vol.
5, June 2014.
J.N.D.  Anderson.  (1976). Law  Reform  in the  Muslim  World .  London:
University of London Press. John  L.  Esposito.  (1982). Women  in Muslim  Family  Law .  Syracuse:
Syracuse University Press.
Khallaf, A. A.-W. (1968). Ilmu Ushul Al- Fiqh. Cairo: Maktabah Ad-Da'wah Al- Islamiyah.
Manzur, I. Lisan Al-Arab. Mesir: Dar Al- Shadr.
Muhammad  bin  Abi  Bakr  bin  Abd  al- Qadir Ar-Raziy. (1995).
Mukhtar As-Shihah. Beirut: Maktabah Lubnan Nasyrirun.
Muhammad  Ibn  Ya’qūb  al-Fairūzābādiy.
(1995). Al-Qāmūs  al-Muhīth.
Beirut: Dār al-Fikr.
Nuur  Ad-Diin  bin  Mukhtar  Al-Khadimi.
(2001). Ilmu  Al-Maqashid  As- Syariah .  Beirut:  Maktabah  Al- Ubaikan.
Sa'ad, I. (1990). At-Thabaqat Al-Kubra.
Bairut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyah.
Umam, K. (2001). Ushul Fiqh. Bandung: Pustaka Setia.
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), Hal 231-245 Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399
Wahbah  Az-Zuhaili.  (1986). Ushul  Al- Fiqh  Al-Islami .  Beirut:  Dar  Al-
Fikr.
Wahbah Az-Zuhaily. Al-Fiqh Al-Islami wa
Adillatuhu . Damaskus: Daar Al-
Fikr.
Zamir  Iqbal, Islamic  Financial  Systems :
Finance and Development ,
International  Monetary  Fund, Vol. 34, No. 2, June 1997. http://www.agustiantocentre.com/?p=1436 http://www.muamalatbank.com/home/prod uk/deposito_mudharabah https://alimprospect.wordpress.com/2013/ 02/27/maqashid-sejarah-perkembangan- maqashid-syariah/