## PENERAPAN ASAS TERBUKA DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN SUKOHARJO
Rezhar Agustina Wibiningtyas, Rahayu Subekti
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
e-mail : rezharagustina@student.uns.ac.id , rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mendeskripsikan  dan  mengkaji  mengenai  Asas  Terbuka  pada  Program Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  dalam  mencapai  kepastian  hukum  yang dilaksanakan  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sukoharjo.  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap itu sendiri adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan untuk pertama kalinya bagi  semua  obyek  pendaftaran  tanah  dalam  satu  wilayah  di  desa/kelurahan  di  Republik Indonesia.  Dengan  rumusan  masalah:  Apakah  asas  terbuka  sudah  diterapkan  pada  Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam mencapai kepastian hukum di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dan apakah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan asas terbuka  dalam  program  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  (PTSL)  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris. Data yang diperoleh  yaitu  dengan  cara  studi  pustaka  dan  penelitian  langsung  dilapangan  yaitu  melalui wawancara, lalu diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu menunjukan bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan  Kabupaten  Sukoharjo  sudah  menerapkan  asas  terbuka,  namun  dalam  proses pelaksanaannya masih tedapat beberapa hambatan salah satunya adalah munculnya sertifikat ganda, akan tetapi terdapat evaluasi dan tindakan didalamnya. Dari indikator tersebut penulis memberi  kesimpulan  bahwa  asas  terbuka  dalam  Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  (PTSL)  belum  diterapkan  dengan  baik  dan  sempurna,  sehingga  masih  kurang terpenuhinya  kepastian  hukum  kepada  para  pemegang  hak  atas  tanah  sebagai  akibat  dari munculnya sertifikat ganda.
Kata Kunci : AsasTerbuka, PTSL, Kepastian Hukum, Kabupaten Sukoharjo.

## ABSTRACT
This  study  describes  and  examines  the  Open  Principles  of  the  Complete  Systematic  Land Registration Program (PTSL) in achieving legal certainty implemented at the Sukoharjo District Land Office. Complete Systematic Land Registration itself is a land registration activity conducted for  the  first  time  for  all  objects  of  land  registration  in  one  area  in  a  village  in  the  Republic  of Indonesia. With the formulation of the problem: Whether the open principle has been applied to the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) in achieving legal certainty in the Sukoharjo District Land Office and what kind of obstacles faced in the implementation of open principles in the complete systematic land registration program (PTSL) at the Sukoharjo District Lamd Office. This legal research is an empirical legal research. The data obtained is by means of library  studies  and  direct  research  in  the  field,  namely  through  interviews,  the  processed  and analyzed  by  descriptive  methods.  The  conclusion  of  this  study  is  to  show  that  the  Complete
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Systematic  Land  Registration  (PTSL)  program  at  the  Sukoharjo  District  Land  Office  has implemented an open principle, but in the process of implementation there are still some obstacles, one of which is the emergence of certificates duality, but there are evaluations and actions in it. From there indicators the author concludes that the open principle in the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) has not been applied properly and perfectly, so there is still a lack of legal certainty to the holders of land rights as a result of the emergence of dual certificates.
Keywords : Open Principle, PTSL, Legal Certainty, Sukoharjo Regency.

## PENDAHULUAN
Tanah merupakan bagian dari komponen sumber daya alam yang sangat penting bagi hidup dan  kehidupan  manusia,  baik  sebagai  habitat  (sebagai  tempat  tinggal)  maupun  sebagai  sumber mata pencaharian manusia. Dengan demikian secara konstitusional UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) telah memberikan landasan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia (Nurmiati, 2020:102).
Ketentuan dasar tersebut dilaksanakan lebih lanjut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Republik Indonesia yang kemudian disebut dengan UUPA. Penyelenggaraan hukum agraria nasional ini sendiri memiliki tujuan agar dapat tercapainya pemanfaatan bumi, air, dan ruang angkasa yang berkeadilan dan tercapainya kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.
Salah  satu  dari  tercapainya  tujuan  tersebut  adalah  adanya  kepastian  hukum  dengan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Pendaftaran tanah sendiri penting untuk dilakukan karena  merupakan  bagian  dari  amanat  UUPA  Pasal  19  dan  secara  tidak  langsung  merupakan amanat negara agar tercapainya kepastian hukum hak atas tanah di Indonesia.
Manfaat pendaftaran tanah bagi pemegang hak atas tanah yaitu mencegah adanya interversi atau gangguan-gangguan dari pihak-pihak luar yang tidak berkenan. Dengan adanya pendaftaran tanah, setiap pemegang hak atas tanah dapat memiliki alat bukti yang konkrit dan berkekuatan hukum yang sempurna yang mana kebenarannya harus diakui oleh hakim, kecuali apabila ada alat bukti lain yang dapat melemahkannya.
Dapat kita lihat pula di Indonesia sering terjadi kasus sengketa dalam bidang pertanahan, hal ini merupakan  salah satu akibat dari tidak terdaftarnya tanah serta tidak adanya kepemilikan sertifikat tanah sebagai alat bukti yang sah atas kepemilikan tanah tersebut di wilayah Republik Indonesia.    Hal  ini  dilatarbelangi  karena  masih  banyak  masyarakat  yang  kurang  peduli  akan pentingnya  pendaftaran  tanah  dan  kurangnya  ketaatan  hukum  dari  masyarakat  serta  minimnya pengetahuan tentang manfaat dari pendaftaran tanah yang akan didapat.
Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  yang  dilakukan  oleh  pemerintah Kabupaten Sukoharjo ini sudah berakhir pada tahun 2019 dengan catatan yaitu pada tahun 2019 telah menyelesaikan 1.623 bidang tanah dari 1.800 target bidang tanah yang belum terdaftar. Data
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
perkiraan bidang tanah yang ada di Kabupaten Sukoharjo yaitu sejumlah 488.825 bidang tanah dan  yang  sudah  bersertifikat  baik  melalui  program  PTSL  maupun  yang  lain  sejumlah  503.744 bidang, apabila masih terdapat bidang tanah yang belum tersertifikat itu hanya tinggal beberapa bidang saja. ( Sumber:Kantor BPN Sukoharjo ).
Dasar  pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  ini  yaitu  Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap  (PTSL)  dan  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diseluruh wilayah Indonesia. Dengan dasar hukum tersebut diharapkan proses pendaftaran tanah di Indonesia berjalan secara sistematik dan dapat mencapai target pendaftaran tanah yang belum terdaftar. (Yofita Sari, 2019:1- 12).
Dalam  pelaksanaanya,  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  menggunakan  asas  terbuka atau transparansi yang mana asas ini dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Pada pelaksanaan PTSL di Kabupaten Sukoharjo nyatanya belum berjalan dengan mulus. Hal ini dibuktikan dengan adanya permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan PTSL ini. Salah satunya yaitu adalah munculnya sertifikat ganda, hal ini disebabkan oleh bidang tanah pada obyek PTSL  yang  terdaftar  pada  masa  lampau  namun  belum  terpetakan  sehingga  ada  indiksi overlap atau belum tervalidasi dengan baik data dilapagan maupun di administrasinya sehingga muncul sertifikat ganda yang berakibat pada belum terpenuhinya jaminan kepastian hukum yang sempurna bagi pemegang hak atas tanah yang sah. ( https://solo.tribunnews.com/2020/01/21/endus-adanya- dugaan-sertifikat-ganda-bpn-sukoharjo-lakukan-investigasi-di-mojorejo , diakses pada tanggal 16 Juni 2020 pukul 17.00).
Dengan  demikian  penerapan  asas  terbuka  atau  transparansi  dalam  Pedaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  ini  sangat  penting  diterapkan  dengan  baik  dan  benar  diharapkan  proses pendaftaran  tanah  di  Indonesia  dapat  berjalan  lebih  terbuka  dan  dapat  mempercepat  kinerja pemerintah.
Dengan  demikian  berdasarkan  uaraian  dan  penjelasan  diatas,  penulis  tertarik  untuk menganalisis  permasalahan  tersebut  dalam  sebuah  penelitian  hukum  dengan  judul “ASAS TERBUKA  PADA  PROGRAM  PENDAFTARAN  TANAH  SISTEMATIS  LENGKAP (PTSL)  DALAM  MENCAPAI  KEPASTIAN  HUKUM  DI  KANTOR  PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO ”

## PERUMUSAN MASALAH
1. Apakah  pelaksanaan  asas  terbuka  sudah  diterapkan  pada  program  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  (PTSL)  dalam  mencapai  kepastian  hukum  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten Sukoharjo?
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
2. Apakah hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan asas terbuka pada  program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam mencapai kepastian hukum di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo?

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu berupa penelitian empiris yaitu lebih menekankan  pada  efektivitas  hukum  yang  berlaku  di  masyarkat.  (Jonaedi  Efendi  &  Johnny Ibrahim 2016:151-152). Penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta-fakta dilapangan yang akan  dijadikan  data  penelitian  yang  kemudian  dianlisis  untuk  mengidentifikasi  masalah  dan berakhir  pada  penyelesaian  masalah.  (Kornelius  &  Muhamad  Azhar,  2020:27-28).  Sifat penelitiannya  yaitu  bersifat  deskriptif  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitaif.  Sedangkan teknik  pengumpulan  data  dengan  menggunakan  metode  wawancara  ( interview) dan  studi kepustakaan.

## PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  Asas  Terbuka  pada  Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap (PTSL) dalam mencapai kepastian hukum diKantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.
Berdasarkan  wawancara  yang  telah  dilakukan  oleh  penulis  kepada  narasumber  yang pertama  yaitu  kepala  bagian  tata  usaha  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sukoharjo,  beliau menjelaskan bahwa tahapan-tahapan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini    didasarkan  oleh  Peraturan  Menteri  Nomor  6  Tahun  2018  Tentang  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  yang  menjelaskan  bahwa,  dalam  pelaksanaan  penyelenggaraan  program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini melalui beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:
1. Perencanaan
2. Penetapan Lokasi
3. Persiapan
4. Pembentukan dan Penetapan Panitia Adjudikasi PTSL dan Satuan Tugas
5. Penyuluhan
6. Pengumupulan Data Fisik dan Pengumpulan Data Yuridis
7. Penelitian Data Yuridis untuk Pembuktian Hak
8. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis serta Pengesahan
9. Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak
10. Pembukuan dan penerbitan sertifikat hak atas tanah
11. Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan
12. Pelaporan
Selanjutnya yaitu mengenai Realisasi fisik pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  (PTSL)  APBD  PRODA  di  Kantor  Kabupaten  Sukoharjo  pada  tahun  2019  yaitu  yang pertama adalah realisasi fisik Peta Bidang Tanah (PBT) yang targetnya sesuai dengan Daftar Isi Pendapatan Anggaran (DIPA) yaitu sejumlah 9.999 dengan rincian kategori 1-3 yaitu sebanyak 1.800 bidang dan kategori 4 (empat) sebanyak 8.199 bidang. Selanjutnya hasil Peta Bidang Tanah
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

## (PBT)  sebanyak  1.623  bidang  dan  kategori  4  sebanyak  15.827  bidang. Sumber:  Kantor  BPN Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019
Dapat  dijelaskan  bahwa  pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  di  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Sukoharjo  pada  tahun  2019  dapat  dilaksanakan  secara  fisik  K1-K3 sebanyak 1.623 bidang (99,99 %) dan K-4 sebanyak 15.827 bidang (100 %).
Sedangkan  realisasi  fisik  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah  (SHAT)  pada  pelaksanaan  kegiatan Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sukoharjo  dilaksanakan berdasarkan DIPA pada tahun 2019 dengan target Bidang SHAT yaitu sebanyak 1.623 bidang, hasil  kegiatan  dengan  kategori  1  sebanyak  1.800  bidang, Sumber:  Kantor  BPN  Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019. Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL APBD) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2019 dapat dilaksanakan secara fisik sebanyak 1.623 bidang (90,16 %).
Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo selalu berupaya memberikan pelayanan publik yang transparan dan terbuka kepada masyarakat baik dalam segi pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), segi biaya yang dikeluarkan dalam proses pembuatan sertipikat tanah tersebut hingga penyerahan sertifikat secara langsung kepada masyarakat peserta PTSL.
Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sebagai upaya negara dalam memberikan jaminan kepastian  hukum  terhadap  pemegang  hak  atas  tanah  yang  dilakukan  pemerintah  yaitu  salah satunya menerbitkan sertifikat hak atas tanah sebagai suatu bukti bahwa pemegang hak tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah.( Anhar, 2017. Vol 32 hal. 7-8)
Hal ini sesuai dengan terori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang memberikan suatu  gagasan  mengenai  tiga  nilai  dasar  hukum  yang  didalamnya  meliputi  keadilan  (filosofis), kepastian  hukum  (juridis),  dan  kemanfaatan  bagi  masyarakat  (sosiologis),  teori  ini  meletakkan “keadilan” sebagai unsur pokok yang harus ada dalam hukum Indonesia. (M. Muslih, 201. Vol, IV  Nomor  1).  Dengan  diadakannya  pendaftaran  tanah  di  Indonesia  diharapkan  memberikan jaminan kepastian hukum yang sah dan berkeadilan bagi masyarakat terkait dengan kepemilikan bidang tanah.
Pada  ketentuan  Pasal  32  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memberikan penjelasan bahwa dalam pendaftaran tanah terdapat  sertifikat  sebagai  alat  bukti  hak  yang  berlaku  sebagai  alat  bukti  hak  yang  kuat  terkait dengan data fisik dan data yuridis yang terkandung didalamnya (Pratnya D, Lego Karjoko, Rahayu Subekti. Vol. 5, hal 183.) Sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak atas tanah yang dimiliki, dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 19 ayat (2) UUPA. Sertifikat sebagai surat tanda bukti hak ini diterbitkan untuk kepentingan pemegang atas hak yang dimiliki, sesuai dengan data fisik dan yuridis yang telah dilakukan pendaftaran tanah.
Penerapan  asas  terbuka  dalam  pelaksanaan  program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo sangat penting diterapkan dengan baik dan benar, yang  mana  asas  terbuka  dimaksudkan  dalam  pelaksanaan  program  tersebut  sebisa  mungkin

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dilakukan secara terbuka baik dalam prosedur hingga penyerahan sertifkat hak atas tanah sebagai bentuk  pemberian  jaminan  kepastian  hukum  yang  sempurna  bagi  masyarakat  terkhusus  bagi pemegang hak atas tanah tersebut. Namun dalam pelaksanaanya baik dalam administrasi maupun lapangan masih mengalami permasalahan, seperti yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) muncul sertifikat ganda ( double) pada penerbitan sertifikat pada program PTSL di Kabupaten Sukoharjo. Hal ini dikarenakan  adanya  kelemahan  dari  pihak  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sukoharjo  dalam pengecekan data terkait dengan kebenaran administrasi di lapangan serta lemahnya produk-produk BPN lama yang belum tervalidasikan sehingga menimbulkan indiksi overlap serta tumpang tindih terhadap peta dan administrasi.
Dengan  demikian  menurut  Teori  Gustav  Radbruch,  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Sukoharjo belum mencapai tujuan hukum yang sempurna yaitu dengan belum terpenuhiya jaminan kepastian  hukum  bagi  masyarakat  yang  memiliki  hak  atas  tanah  yang  sah.  Dengan  adanya sertifikat ganda, maka pemegang hak atas tanah yang sah akan terancam kepememilikannya serta tidak mendapat jaminan kepastian hukum yang sempurna. Namun Kantor BPN Sukoharjo telah mengupayakan jaminan kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang sah tersebut, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016 yaitu Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan  sebagaimana  telah  dijelaskan  diatas  bahwa  sertifikat  ganda  merupakan  akibat  dari cacat  administrasi  maka  penyelesaian  kasus  tersebut  dapat  diselesaikan  melalui  BPN  dengan proses yaitu tahap laporan, penelitian data yuridis dan data fisik, kemudian mempertemukan kedua pihak dan apabila telah sepakat dapat dilakukan pembatalan terkait dengan penerbitan sertifikat tersebut . Oleh  karena  itu  pemerintah  Kabupaten  Sukoharjo  telah  berupaya  memberikan keterbukaan  bagi  masyarakat  baik  dalam  pemberian  informasi  maupun  dalam  penyelesaian masalah  dengan  melibatkan  masyarakat  secara  langsung,  walau  tidak  dapat  dipungkiri  dalam pelaksanaan  asas  terbuka  ini  masih  banyak  menghadapai  hambatan,  namun  dapat  diselesaikan dengan baik.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis di lapangan menghasilkan beberapa uraian seperti dibawah ini:
Tabel
Pendapat Narasumber dari BPN dan Masyarakat tentang Pelaksanaan PTSL di Kabupaten
Sukoharjo Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Pihak Masyarakat sebagai peserta PTSL 2 Narasumber mengatakan bahwa pelaksanaan  PTSL  sudah  berjalan  dengan baik  dan  terbuka  sesuai  dengan  prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah 18 narasumber berpendapat bahwa pelaksanaan PTSL sudah berjalan dengan baik, terbuka  dan  memuaskan.  Namun  menurut  2 orang dari 18 narasumber mengatakan bahwa masih terdapat hambatan yang dihadapi yakni berupa munculnya sertifikat ganda.

## Sumber : hasil wawancara dari BPN dan masyarakat peserta PTSL

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  oleh  peneliti  dalam  wawancara  yang  telah  dilakukan, dijelaskan  bahwa  terjadinya  sertifikat  ganda  ini  merupakan  sebuah  kelemahan  dari  pihak  BPN dalam mengecek serta mengolah data peserta PTSL. 2 dari masyarakat yang menjadi narasumber ini menyebutkan bahwa pihak BPN kurang optimal dalam mengecek data secara administratif dan tinjauan langsung ke lapangan, narasumber tersebut juga menjelaskan bahwa pemerintah dinilai masih kurang transparan dan terbuka terkait dengan data bidang tanah letter c hal ini dikarenakan pihak yang memiliki data bidang tanah letter c hanya Lurah desa/kelurahan setempat, sedangkan perangkat  dan  pihak  BPN  tidak  memiliki  data  tersebut  secara  administratif,  sehingga  dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebab timbulnya sertifikat ganda yaitu masih kurang terbukanya informasi mengenai data-data terkait dengan PTSL antara pihak desa dengan pihak BPN.  Selain itu pihak BPN juga dianggap masih kurang menyediakan fasilitas Sumber Daya Manusia sebagai tenaga pengukur dan pemetaan bidang tanah yang akan didaftarkan, sehingga diharapkan tidak ada lagi bidang tanah yang tidak diukur atau di cek keaslian keberadaannya.
Oleh  sebab  itu,  keterbukaan  transparansi  terhadap  suatu  program/kebijakan  yang direncanakan oleh pemerintah merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan Good Governance .  Seperti  misalya,  keterbukaan  pemerintah  dalam  memberikan  informasi  mengenai peraturan-peraturan    secara  rinci  dan  tegas  terkait  dengan  pelayanan  publik  yang  dilakukan. Sehingga masyarakat dalam ikut terlibat dalam menjalankan perannya sebagai pengawas dalam kegiatan pemerintah.
Selanjutnya landasan teori mengenai transparansi atau keterbukaan  yang digunakan adalah teori transparansi yang dikemukakan oleh Kristanten (2006:73) yang menyebutkan bahwa dalam mengukur  transparansi  atau  keterbukaan  suatu  kebijakan/program  terdapat  beberapa  indikator didalamnya yaitu terdiri dari:

## 1. Ketersedian dan aksesbilitas dokumen
MenurutKristianten  (2006:73)  indikator  ini  dapat  meningkatkan  kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Sukoharjo melalui ketersediaan dan aksesbilitas dokumen. Hal ini  dengan  jelas  disebutkan  oleh  kepala  bagian  tata  usaha  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Sukoharjo dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis, beliau menjelaskan bahwa semua dokumen mengenai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tersedia bagi masyarakat yang hendak mengetahui proses pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sukoharjo, hal ini dilakukan agar masyarakat memiliki kepercayaan yang penuh kepada  pemerintah  dalam  menjalankan  programnya  sesuai  dengan  prinsip  transparansi  ini dibuktikan  dengan  LPJ  dan  SPJ  yang  setiap  tahun  dibuat  sebagai  bukti  keberjalanan  dari program  tersebut.  Oleh  karena  itu,  dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  penulis  dapat disimpulkan  bahwa  indikator  ini  telah  memenuhi  kriteria  standart  transparansi  seperti  yang telah disebutkan oleh Kristianten (2006:73)
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi
Berdasarkan  dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti,  dalam  indikator  ini penulis  menyimpulkan  bahwa  kejelasan  informasi  dan  kelengkapan  informasi  mengenai program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Kabupaten Sukoharjo di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo telah memenuhi indikator sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Kristianten (2006:73). Hal ini berdasarkan hasil wawancara  yang  telah  dilakukan  oleh  penulis  terhadap  narasumber  yang  perannya  sebagai peserta dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sukoharjo. Salah satu  narasumber  yang  diwawancarai  oleh  penulis  yaitu  Kadus  2  Desa  Watubonang,  beliau menerangkan  bahwa  sebagai  masyarakat  dan  perangkat  Desa  Watubonang  yang  turut mengikuti  program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  di  tahun  2019,  mereka  sudah menerima informasi yang jelas dan lengkap dari pemerintah dengan diadakannya sosialisasi mengenai  program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  ini  terlebih  dahulu.  Dari  hasil wawancara yang telah dilakukan, untuk itu penulis menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini, kejelasan dan kelengkaoan informasi yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo kepada masyarakat telah memenuhi indikator transparansi sesuai dengan yang telah dikemukakan oleh Kristianten (2006:73).

## 3. Keterbukaan proses dari program/kebijakan tersebut
Dalam indikator ke 3 ini penulis mendapat data langsung dari hasil wawacara yang telah dilakukan yaitu dari kepala bagian tata usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan PTSL, telah terbuka terhadap masyarakat karena dalam proses  pelaksanaan  ini  melibatkan  masyarakat  sebagai  peserta  dalam  program  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini secara langsung, dengan demikian masyarakat dapat mengetahui jalannya  program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  yang  dilakukan  oleh  pemerintah Kabupaten.Pernyataan  tersebut  juga  dibenarkan  oleh  Kadus  2  Desa  Watubonang,  dimana beliau  selaku  perangkat  desa  yang  bertanggungjawab  langsung  terhadap  masyarakat  yang menjadi peserta dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini, beliau menjelaskan bahwa setiap ada progres dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini  selalu  diumumkan  kepada  masyarakat  peserta  program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  ini.  Dengan  demikian  penulis  menarik  kesimpulan  bahwa  Kantor  Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini telah memenuhi standar transparansi dalam indikator ini.

## 4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.
Dalam  indikator  ke-4  ini  penulis  telah  mewawancarai  narasumber  sebagai  Kepala Bagian  Tata  Usaha  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sukoharjo  dalam  program  Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  ini.  Menurut    kepala  bagian  tata  usaha  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Sukoharjo,  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sukoharjo  sebagai  penyelenggara program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  ini  sudah  melakukan  sesuai  prosedur pelaksanaan, pemerintah sudah transparan terhadap pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap  ini  dan  juga  menurutnya  keterlibatan  masyarakat  dalam  pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini membuat program ini lebih transparan sehingga tidak ada sanksi yang harus diberikan sebagai akibat dari tindakan penyelewengan prosedur  dan  pelaksanaan.  Namun,  dalam  pelaksanaanya  dilapangan  masih  mengalami masalah, yaitu timbulnya sertfikat ganda yang mana menunjukan bahwa kurang terbukanya

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
pemerintah dalam kebenaran data yang disajikan sebagai akibat dari lemahnya pemerintah dalam melakukan pengecekan administrasi dilapangan, sehingga muncul sertifikat ganda yang berujung pada kurang terpenuhinya kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah yang sah. Sehingga kesesuaian antara prosedur dan implementasi dilapangan dalam pelaksanaan PTSL ini dirasa masih kurang diterapakan.

## 2. Hambatan  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  asas  terbuka  pada  program  PTSL  di Kabupaten Sukoharjo
Dalam  pelaksanaannya  dilapangan  program  Pendaftaran  Tanah  SistematIs  Lengkap (PTSL)  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sukoharjo  ini  banyak  mengalami  hambatan  dan permasalahan yang timbul, seperti yang dapat dijelaskan dibawah ini:
1) Masih banyak bidang tanah obyek PTSL yang telah terdaftar pada masa lampau, akan tetapi  belum  terpetakan  sehingga  ada  indiksi overlap atau  sudah  pernah  diterbitkan sertifikatnya sehingga timbul sertifikat ganda ( double), hal ini yang melatarbelakangi timbulnya sengketa pertanahan di Kabupaten Sukoharjo.
2) Sisa  bidang  tanah  yang  belum  terdaftar  di  Kabupaten  Sukoharjo  jumlahnya  tinggal sedikit  sehingga  perlu  kehati-hatian  dalam  pemetaannya  agar  tidak  menimbulkan permasalahan pertanahan yang lainnya di Kabupaten Sukoharjo.
3) Banyak  buku  tanah  secara  fisik  mati  namun  secara  elektonik  masih  aktif,  sehingga timbul  ketidak  sinkronan  dikeduanya,  hal  ini  juga  dapat  menjadi  pemicu  timbulnya permasalahan pertanahan akibat dari ketidak sinkronan antar data tersebut. Untuk itu diharapkan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dapat meng- upgrade data- data dari buku tanah secara fisik maupun secara elektroik agar dapat sinkron.
4) Penetapan lokasi yang menyebar di wilayah Kabupaten Sukoharjo dikarenakan PTSL dengan output K1 tinggal sedikit
5) Masih  banyak  bidang  tanah  di  lokasi  PTSL  yang  belum  valid  (KW  1,2,3)  hal  ini dikarenakan produk lama, sehingga pemerintah perlu melakukan beberapa tindakan, yaitu  antara  lain:  Melakukan  pengukuran  ulang  terhadap  bidang  tanah  yang  belum valid tersebut
6) Masih  banyaknya  produk  sertipikat  yang  belum  terpetakan  karena  produk  lama, sehingga perlu dikaji ulang
7) Pelaksanaan validasi bidang terkendala pemegang hak yang berada di luar lokasi tanah miliknya,  sehingga  perlu  sekali  melakukan  validasi  ulang  terhadap  bidang  tanah tersebut.
Dengan  terselenggaranya  program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  di Kabupaten Sukoharjo ini diharapkan masyarakat lebih berdaya dan dapat menambah modal usaha sehingga  dapat  membantu  pergerakan  roda  perekonomian  di  Kabupaten  Sukoharjo  serta pemerintah  Kabupaten  Sukoharjo  dapat  memantau  pajak  pengalihan  hak  dan  pajak  bumi  dan bangunan  sehingga  dapat  berpotensi  meningkatkan  pendapatan  daerah,  yang  kemudian  hasil perolehannya  dapat  digunakan  sebesar-besarnya  untuk  peningkatan  pembangunan  dan kesejahteraan masyarakat Sukoharjo itu sendiri.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)

## PENUTUP

## Kesimpulan
1. Pelaksanaan  Asas  Terbuka  dalam  Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  dalam Mencapai Kepastian Hukum di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo
Bahwa  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Nomor  6  Tahun  2018  Tentang  Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap,  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sukoharjo  belum  sepenuhnya berhasil  melaksanakan  asas  terbuka  pada  program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap (PTSL)  hal  ini  dikarenakan  masih  terdapat  data  yang  belum  terbuka  yaitu  mengenai  data jumlah  bidang  yang letter  c, yang  mana  data  ini  hanya  dimiliki  oleh  Lurah  saja . Dengan menerapkan indikator-indikator yang telah dikemukakan oleh teori Kristianten serta indikator dalam teori Gustav Radbruch mengenai tujuan hukum yang meliputi kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum, namun Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo masih belum menenuhi salah satu dari indikator-indikator tersebut, yaitu indikator kerangka regulasi yang menjamin transparansi  serta  belum  terpenuhinya  jaminan  kepastian  hukum.  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Sukoharjo  belum  sepenuhnya  memberikan  kepastian  hukum  kepada  para pemegang  hak  milik  atas  tanah  mereka,  hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya overlap yang mengakibatkan timbulnya sertifkat ganda.
Dengan demikian dalam pelaksanaan asas terbuka pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengap di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo ini belum sepenuhnya terbuka terkait  dengan  regulasi  dari  program  tersebut,  terbuka  bagi  masyarakat  maupun penyelenggaran dan pelaksana.  PTSL di Kabupaten Sukoharjo telah berakhir pada tahun 2019 yang mana pada tahun 2019 telah berhasil menerbitkan 8.000 sertifikat tanah untuk PRONA dari target 8.000 bidang tanah dengan demikian telah memenuhi target yaitu (100 %) di 93 desa  di  Kabupaten  Sukoharjo  dan  1.623  untuk  PRODA  dari  target  sejumlah  1.800  bidang dengan demikian prosentase pencapaiannya yaitu sebesar 99,93% yang berlokasi di 89 desa di Kabupaten Sukoharjo.
2. Hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Asas Terbuka Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo
Dalam proses pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo ini mengalami beberapa hambatan didalamnya yaitu antara lain adalah:
a. masih terdapat bidang tanah obyek PTSL yang terdaftar pada masa lampau, akan tetapi belum terpetakan sehingga ada indidksi overlap sehingga timbul sertifikat ganda,
b. kurangnya sumber daya manusia sebagai tenaga pengukur bidang tanah.
c. banyak buku tanah secara fisik mati namun secara elektonik masih aktif,
d. masih banyak bidang tanah yang belum valid yang dikarenakan produk lama,
Pelaksanaan validasi bidang terkendala pemegang hak yang berada di luar lokasi tanah miliknya, sehingga perlu sekali melakukan validasi ulang terhadap bidang tanah tersebut.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)

## Saran

## 1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo
a. Melakukan penambahan terkait dengan jumlah sumber daya manusia (SDM) untuk petugas ukur,  supaya  pekerjaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  di  Kabupaten Sukoharjo ini lebih efisien dan efektif  serta berjalan lancar.
b. Melakukan cross cek ulang terhadap data antara bidang tanah obyek PTSL yang terdaftar di  masa  lampau  dengan  bidang  tanah  obyek  PTSL  di  masa  sekarang,  sehingga  tidak terindiksi overlap yang dapat menimbulkan sertifikat ganda.
c. Melakukan cross cek mengenai buku tanah secara fisik maupun secara elektronik, sehingga data secara fisik maupun elektronik dapat sesuai atau sinkron.
2. Bagi Masyarakat
Diharapkan  agar  masyarakat  dapat  lebih  antusias  dan  tertarik  mengenai  program pemerintah yaitu salah satunya adalah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sukoharjo ini serta diharapkan agar masyarakat dapat dengan tanggap terkait sosialisasi  yang  diadakan  oleh  pemerintah  sebagai  upaya  pemahaman  mengenai  arti pentingnya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Efendi,  Joenaedi  dan  Jonny  Ibrahim.  2016. Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris. Depok: Prenamedia Group.
H.B. Sutopo, 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press.
Kristianten. 2006. Transparansi Anggaran Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta
Soekanto, Soerjono. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta:UI Press, hlm.1.

## Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 19 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2018  tentang  Percepatan  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

## Jurnal dan Publikasi Ilmiah

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Anhar.  2017. Penerapan  Asas  Aman  dan  Terbuka  Terhadap  Proses  Pendaftaran  Tanah  (Studi Kantor Pertanahan Agraria Kabupaten Tata Ruang Lombok Barat). Instiut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Vol. 32. No. 1
Kornelius  Benuf,  Muhamad  Azhar.  2020. Metodologi  Penelitian  Hukum  Sebagai  Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan. Vol. 7
Nurmiati  Sufirman  R,  Ahyuni  Yunus.  2020. Efektivitas  Proses  Pendaftaran  Tanah  Hak  Milik. Kalabbirang Law Journal. Vol. 2. No. 2
Pratnya  Dipa  Paramudhita,  Lego  Karjoko,  Rahayu  Subekti.  2021. Safe  Principle  on  Provision intial  Land  Registration. American  Jurnal  of  Humanities  and  Social  Sciences  Research (AJHSSR). Vol. 5, issue 3, pp 181-185
Yofita Sari, Jumiati. 2019. Evaluasi Berjalan Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Padang. Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik. Vol. 1 Hal 1-12.

## Internet/Website
https://solo.tribunnews.com/2020/01/21/endus-adanya-dugaan-sertifikat-ganda-bpn-sukoharjo- lakukan-investigasi-di-mojorejo