Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1 – Agustus 2020 Hal. 186-190| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum

## KEDUDUKAN DUDA MULIH TRUNA PADA PERKAWINAN NYENTANA DI BANJAR PUJUNG KAJA DESA SEBATU
Ni Luh Made Noviantini, I Ketut Sukadana, Diah Gayatri Sudibya Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Masyarakat  Bali  menganut  sistem  kekeluargaan  pratilinial.  Di  Bali,  kedudukan  seorang  laki-laki  (purusa) sangatlah  penting.  Ada  beberapa  jenis  perkawinan  di  Bali,  salah  satunya  yaitu  perkawinan nyentana .  Seorang laki-laki  yang  melaksanakan  perkawinan nyentana adalah  dimana  pihak  laki-laki  dipinang  oleh  pihak perempuan  dan  upacara  perkawinannya  dilaksanakan  di  rumah  perempuan.  Pada  perkawinan nyentana ada banyak  hal  yeng  mempengaruhi  terjadinya  perceraian,  salah  satunya  adalah  masalah  warisan.  Laki-laki  yang sudah  pernah nyentana kemudian  kembali  pulang  keumah  asalnya  tidak  berhak  lagi  untuk  mewaris  di  rumah asalnya  karena  semua  hak  mewarisnya  sudah  hilang  sejak  ia  sah  melaksanakan  perkawinan nyentana . Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di  atas,  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  menguraikan  bagaimana status hukum duda mulih truna di rumah asalnya dan bagaimana hak mewaris duda mulih truna menurut awig- awig di  Banjar  Pujung  Kaja  Desa  Sebatu.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  hukum  ini  adalah  metode penelitian  hukum  empiris.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  laki-laki  yang  pulang  ke  rumah  asalnya setelah nyentana akan  disebut duda  mulih  truna dimana  kedudukan  hukum  di  rumah  asalnya  kembali  seperti bujang  (pemuda  yang  belum  pernah  menikah)  tetapi  tidak  berkedudukan  sebagai  ahli  waris  lagi  di  rumah asalnya.  Menurut awig-awig di  Banjar  Pujung  Kaja  Desa  Sebatu,  hak  mewaris duda  mulih  truna di  rumah asalnya sudah dianggap hilang,  dan seorang duda mulih truna sudah dianggap ninggal kedaton (meninggalkan semua hak dan kewajiban) di rumah asalnya.
Kata kunci: Duda mulih truna , Hak Mewaris, Perkawinan Nyentana

## Abstract
Balinese  people  adhere  to  the  patrilineal  family  system.  In  Bali,  the  position  of  a  man  (purusa)  is  very important.  There  are  several  types  of  marriages  in  Bali,  one  of  which  is  a  Nyentana  marriage.  A  man  who carries out a Nyentana marriage is where a man is married by a woman and the marriage ceremony is held at the  women's  home.  In  Nyentana  marriage  there  are  many  things  that  affect  the  occurrence  of  divorce,  one  of which  is  the  problem  of  inheritance.  Men  who  have  been  married  in  Nyentana  marriage,  then  return  to  their original homes, no longer have the right to inherit in their original home because all of their inheritance rights have  been  lost  since  they  legally  carried  out  Nyentana  marriages.  Based  on  the above background,  this  study was  conducted  with  the  aim  of  outlining  how  the  legal  status  of  a  Mulih  Truna  widower  (Widower  from Nyentana  marriage)  in  his  original  home  and  how  the  right  to  inherit  a  Mulih  Truna  widower  according  to awig-awig (customary rules) in Banjar Pujung Kaja Sebatu Village. The method used in this legal research was empirical  legal  research  methods.  The  results  of  this  study  indicated  a  man  who  returns  to  his  original  home after cessation will be called Mulih Truna widower where the legal position in his home returns to being like a bujang (young man who has never been married) but does not reside as an heir again in his home. According to awig-awig in Banjar Pujung Kaja Sebatu Village, the right of inheriting a Mulih Truna widower in his original home has been considered lost, and a Mulih Truna widower has been deemed to have left a kedaton (leaving all rights and obligations) in his home.
Keywords: Mulih Truna Widower, Inheritance Right, Nyentana Marriage

## I. PENDAHULUAN
Perkawinan  bagi  semua  orang  merupakan  impian  akan  kebahagiaan  dan  kehidupan  yang menyenangkan.  Dalam  budaya  Indonesia  khususnya  di  Bali  perkawinan  memiliki  arti  penting (disakralkan)  untuk  melanjutkan  keturunan  dan  mendapatkan  peranan  sosial  dalam  masyarakat  dan pada dasarnya setiap individu perlu hidup bersama sebagai mahluk soasial dalam bermasyarakat untuk mencapai tujuan tertentu ( Sudantra, Sukerti, & Dewi, 2015 ).
Di  Bali  ada  beberapa  macam  jenis  perkawinan  salah  satunya  adalah  perkawinan nyentana . Masyarakat  Bali  yang  menerapkan  perkawina nyentana adalah  suatu  keluarga  yang  tidak  memiliki keturunan  anak  laki-laki  sebagai  ahli  waris  di  rumahnya  ( Adnyani,  2017 ; Hemamalini  &  Suhardi, 2015 ; Udytama,  2015 ).  Maka  dari  itu  keluarga  tersebut  harus  mengangkat sentana ,  yaitu  dengan meminang  seorang  anak  laki-laki  dan  upacara  perkawinannya  dilakukan  di  rumah  istrinya.  Dalam perkawinan nyentana maupun  perkawinan  lainnya  sudah  pasti  banyak  terjadi  masalah  yang mempengaruhi terjadinya perceraian terutama masalah hak waris dalam perkawinan nyentana ( Kaler, 1982 ).
Dalam perkawinan nyentana laki-laki yang sudah nyentana sudah kehilangan hak mewarisnya di rumah asalnya. Jadi, jika terjadi perceraian, seorang laki-laki tersebut disebut sebagai duda mulih truna dimana duda mulih truna ini tidak berhak lagi mewaris di rumah asalnya karena sudah dianggap ninggal kedaton (meninggalkan semua hak dan kewajibannya) di rumah asalnya  ( Ketut Meta, 2013; Puspa , Aprilianti, &  Nargis,  2018 ; Windia  dkk.,  2008 ).  Namun,  agar  utuhnya  perkawinan  dan  tidak terjadi  perceraian  sebagai  suatu  keluarga,  suami  istri  wajib  untuk  saling  mencintai,  saling menghormati serta memberikan bantuan lahir batin demi tegaknya suatu keluarga yang kekal dengan kebahagiaan sepanjang umur.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas,  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan menguraikan  bagaimana  status  hukum duda  mulih  truna di  rumah  asalnya  dan  bagaimana  hak mewaris duda mulih truna menurut awig-awig di Banjar Pujung Kaja Desa Sebatu.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini didesain dengan menggunakan pendekatan atau metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian  dengan  cara  menggunakan  fakta-fakta  empiris  yang  diambil  dari  prilaku  manusia  baik prilaku  verbal  yang  terdapat  di  masyarakat  serta  wawancara  maupun  dengan  cara  pendekatan  sosial hukum  dan  prilaku  nyata  yang  dilakukan  melalui  pengamatan  langsung.  Lokasi  penelitian  ini bertempat di Banjar Pujung Kaja Desa Sebatu Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar. Lokasi ini dipilih karena di Banjar Pujung Kaja, perkawinan nyetana masih dilestarikan. Sumber data penelitian ini  adalah kelihan  banjar adat  di  Banjar  Pujung  Kaja.  Data  diperoleh  dengan  menggunakan  metode wawancara  dan  observasi.  Setelah  data  diperoleh  selanjutnya  diolah  dan  dianalisis  dengan menggunakan argumentasi hukum berdasarkan logika hukum deduktif-induktif serta disajikan secara deskriptif.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Perkawinan  bagi  semua  orang  kata  itu  merupakan  impian  akan  kebahagiaan  dan  kehidupan  yang menyenangkan.  Dalam  budaya  Indonesia  khususnya  di  Bali  perkawinan  memiliki  arti  penting (disakralkan)  untuk melanjutkan  keturunan  dan mendapatkan  peranan sosial  dalam masyarakat.  Dan pada dasarnya setiap individu perlu hidup bersama sebagai mahluk soasial dalam bermasyarakat untuk mencapai tujuan tertentu.
Perkawinan nyentana adalah  perkawinan  dimana  pihak  perempuan  yang  meminang  si  pihak laki-laki dan upacar perkawinannya di laksanakan di rumah perempuan dan laki-laki yang sudah sah melalukan perkawinan nyentana hak mewaris dirumah asalnya dianggap sudah hilang karena laki-laki yang  sudah nyentana sudah  dianggap ninggal  kedaton (meninggalkan  semua  hak  dan  kewajiban dirumah asalnya). Dalam perkawinan nyentana ada juga disebut duda mulih trun . Duda mulih truna adalah  sebutan  untuk  laki-laki  yang  sudah  pernah  sebelumnya melakukan  perkawinan nyentana dan kembali  pulang  ke  asalnya  akibat  perceraian  dan  kembali  berstatus  kembali  seperti  bujang  ( Wijaya, 2014 ).

## Status Hukum Duda mulih truna di Rumah Asalnya
Duda mulih truna muncul karena berasal dari dilaksanakan perkawinan nyentana dimana perkawinan nyentana adalah suatu istilah  yang  diberikan  kepada sepasang calon suami  istri dimana calon suami dipinang  (diminta)  oleh  keluarga  calon  istri  karena  di  Bali  masih  menganut  sistem  kekeluargaan patrilineal atau kapurusa . Dalam ilmu morfologi, nyeburin merupakan kruna tiron / kata jadian, kata asalnya  adalah  cebur,  mendapat anusara (tambahan  kata)  in  maka  menjadi nyeburin .  Jadi nyuburin artinya  melakukan  tindakan nyebur ,  menyasar  menuju  sesuatu.  Sedangkan nyeburin dalam  sebuah istilah  dapat  diartikan  sebagai  nama  sutu  jenis/bentuk  perkawinan  menurut  agama  Hindu  di  Bali
dalam  mana  sang  wanita  ditetapkan  berkedudukan  selaku purusa (laki-laki).  Adapun  pengertian perkawinan nyentana adalah  perkawinan nyentana adalah  perkawinan  yang  dilangsungkan  antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan, dalam mana pihak laki-laki meninggalkan rumahnya, untuk  melangsungkan  upacara  perkawinan  di  tempat  kediaman  istrinya,  dan  kemudian  bertanggung jawab  penuh  meneruskan  kewajiban  (swadharma)  orang  tua  serta  leluhurnya  istrinya,  secara  sekala (alam nyata) maupun niskala (alam gaib) ( Tamanbali, 2017 ). Dalam  perkawinan nyentana ,  laki-laki  akan  berubah  status  hukum  di  keluarga  istrinya.  Laki- laki  menjadi  status  pradana  (perempuan)  dan  perempuan  menjadi  purusa  (laki-laki).  Laki-laki  yang pulang  kerumah  asalnya  setelah nyentana akan  disebut duda  mulih  truna yang  dimana  kedudukan hukum  di  rumah  asalnya  kembali  seperti  bujang  (pemuda  yang  belum  pernah  menikah)  tetapi  tidak berkedudukan  sebagai  ahli  waris  lagi  di  rumah  asalnya  dan  pada  saat  ia  kembali  kerumah  asalnya tidak ada alasan bagi keluarga untuk tidak menerima ia kembali pulang ke rumah asalnya karena pada konsep duda  mulih  truna ,  status  hukum  laki-laki  yang  kembali  pulang  setelah  sah  bercerai  adalah pulang  ke  rumah  keluarganya.  Seorang  anak  (laki-laki/  perempuan)  kembali  pada  rumah  asalnya sudah  kehilangan  semua  hak  sebagai  ahli  waris  pada  rumah  asalnya.  Hubungan  hukum kekeluargaannya  dilepaskan  dengan  keluarga  asalnya  untuk  selanjutnya  masuk  dalam  pihak purusa (istri masuk kekeluarga suami untuk kasus perkawinan biasa atau suami masuk kekeluarga istri untuk kasus  perkawinan nyeburin ).  Berakhirnya  tanggung  jawab  hukum  (hak  dan  kewajiban  seseorang  di keluarga  asalnya  terhitung  sejak  dilaksanakannya  upacara mepejati atau  bisa  disebut  juga  dengan istilah mepamit di rumah asalnya (wawancara, kelihan banjar adat, 17 November 2019).
Duda mulih truna adalah seorang anak laki-laki yang sudah pernah melaksanakan perkawinan nyentana dan  kembali  pulang  kerumah  asalnya  dan  sesudah  bercerai  dan  sudah  ada  keputusan pengadilan  serta  sudah  ada  pemberitahuan  dari  kelihan  banjar  yang  menyatakan  yang  bersangkutan sudah  sah  bercerai.  Dalam  hal  perkawinan nyentana seorang  anak  laki-laki  yang  melaksanakan perkawinan nyentana sudah  dianggap ninggal  kedaton (meninggalkan  semua  hak  dan  kewajiban dirumah asalnya). Maka dari itu kewajiban duda mulih truna di rumah asalnya dianggap sudah tidak ada lagi. Dalam kasus ini hal tersebut diperkuat dengan masih adanya saudara laki-laki dari sang duda mulih  truna yang  akan  melaksanakan  kewajiban  terhadap  orang  tua  di  rumah  asalnya  (wawancara, kelihan banjar adat, 17 November 2019).

## Kedudukan Hak Mewaris Duda mulih truna di Rumah Asalnya
Pada umumnya soal hak mewaris sesudah melakukan perkawinan nyentana tentu saja hilang karena menurut hukum  adat  bali, patut  dan tidak  patutnya  seorang mewaris  tergantung dari sejauh mana ia melakukan kewajiban terhadap orang tua, masyarakat dan leluhurnya (sanggah/ merajan). Kewajiban terhadap  orang  tua  yaitu  merawat  orang  tua  saat  orang  tua  sudah  tidak  mampu  lagi  untuk  mencari nafkah dan merawat orang tua dalam keadaan sakit. Karena ia telah melakukan perkawinan nyentana , maka tidak lah mungkin lagi ia akan melakukan kewajiban terhadap desa adat yaitu ngayah banjar di tempat  dimana  ia  dilahirkan.  Kewajiban  terhadap  leluhur  yaitu  berupa  tanggung  jawab  terhadap sanggah/  merajan atau  kewajiban  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  agama  Hindu,  seperti melaksanakan upacara dewa yadnya disanggah atau merajan tempat ia dilahirkan. Dalam  hal  perkawinan nyentana ini  berarti  seorang  anak  laki-laki  yang  melakukan perkawinannya nyentana sudah  dianggap ninggal  kedaton (meninggalkan  hak  dan  kewajiban)  maka dari  itu  laki-laki nyentana dianggap  sudah  putus  hubungannya  dengan  keluarga  asalnya  hal  ini diperkuat  oleh  awig-  awig  tentang  kewajiban  seseorang  yang  melakukan  perkawinan nyentana (wawancara, kelihan banjar adat, 17 November 2019).
Adapun  hak  dan  kewajiban duda  mulih  truna yang  ada  di  Banjar  Pujung  kaja  Desa  Sebatu, yaitu:  seorang duda  mulih  truna di  rumah  asalnya  tidak  lagi  mempunyai  hak  (hak  mewaris)  karena sudah dianggap  ninggal  kedaton,  meninggalkan  semua  hak dan  kewajibannya, akan  tetapi orang  tua kandungnya  menerima  ia  dengan  baik  untuk  kembali  pulang.  Ia  hanya  diberikan  sebatas  sepetak  (a bungkul)  kamar  tidur  utuk  tempat  tinggal  saja.  Warisan  seperti  tanah  kebun,  sawah  dan  lain-lain  ia tidak  berhak  lagi  untuk  mendapatkan  bagian  karena  di  rumah  asalnya  tersebut  ia  masih  mempunya saudara laki-laki yang berhak mewaris, terkecuali ada kebijakan dari keluarganya ia di berikan sedikit harta warisannya oleh saudara laki-lakinya tersebut untuk dinikmatinya kelak (diberikan secara cuma- cuma). Kewajiban duda mulih truna di Banjar Pujung Kaja, Desa Sebatu adalah seorang duda mulih truna hanya berkewajiban di ruang lingkup keluarga asalnya saja yaitu mulai dari merawat orang tua,
menjaga  kesucian  tempat  suci  yang  ada  di  lingkungan  rumahnya,  menggantikan  orang  tua  dalam kegiatan  petedunan  banjar  (gotong  royong  di  banjar)  jika  orang  tua  berhalangan  hadir.  Selain kewajiban  tersebut  sudah  tidak  ada  tanggung  jawabnya  karena  ia  sudah  tidak  mempunyai  tanggung jawab  kemasyarakatan  lagi,  seperti mekrama banjar yang  harus selalu  hadir  di setiap  kegiatan  yang dilaksanakan oleh krama banjar setempat (wawancara kelihan banjar adat 17 November 2019).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan di atas, ada beberapa simpulan yang dapat dibuat, yaitu: pertama,  status  hukum duda  mulih  truna dalam  perkawinan nyentana ,  laki-laki  akan  berubah  status hukum  di  keluarga  istrinya,  laki-laki  menjadi  status pradana (perempuan)  dan  perempuan  menjadi purusa (laki-laki). Laki-laki yang pulang kerumah asalnya setelah nyentana akan di sebut duda mulih truna dimana  kedudukan  hukum  di  rumah  asalnya  kembali  seperti  bujang  (pemuda  yang  belum pernah  menikah),  tetapi  tidak  berkedudukan  sebagai  ahli  waris  lagi  di  rumah  asalnya.  Pada  saat  ia kembali  kerumah  asalnya  tidak  ada  alasan  bagi  keluarga  untuk  tidak  menerima  ia  kembali  pulang kerumah  karena  pada  konsep duda  mulih  truna status  hukum  laki-laki  yang  kembali  pulang  setelah sah bercerai, status hukumnya adalah kembali ke rumah asalnya, namun sudah kehilangan semua hak sebagai ahli waris pada rumah asalnya karena laki-laki yang sudah pernah melaksanakan perkawinan nyentana sudah  dianggap  ninggal  kedaton  (meninggalkan  semua  hak  dan  kewajiban)  di  rumah asalnya.  Kedua,  hak  mewaris duda  mulih  truna di  rumah  asalnya  sudah  dianggap  hilang  karena seorang duda mulih truna sudah dianggap ninggal kedaton (meninggalkan semua hak dan kewajiban) dirumah  asalnya.  Hal  ini  mengacu  pada pawos 75  ayat  (4)  dan  ayat  (5)  yang  digunakan  sebagai patokan.  Sudah  jelas  pasal  tersebut  menjelaskan  bahwa  hak  mewaris duda  mulih  truna tidak  dapat diminta karena sudah dianggap ninggal kedaton (meninggalkan semua hak dan kewajiban).

## 2. Saran
Ada beberapa saran yang perlu disampaikan kepada beberapa pihak berdasarkan hasil penelitian ini, yaitu:  pertama  kepada  keluarga  diharapkan  untuk  melakukan pamerasan atau  pengangkatan  anak kembali terhadap anak yang melakukan perkawinan nyentana agar statusnya jelas dimasyarakat atau mengembalikan status purusa dalam keluarga asalnya akibat perceraian dan tidak meninggalkan hak dan  kewajiban  terhadap  anak-anak  yang  lahir  dari  perkawinan  tersebut  dan  sebaliknya  dari  anak kepada orang tuanya. Kedua, kepada prajuru adat agar lebih memperhatikan hak waris sentana mulih daha atau  membuatkan  aturan  khusus  mengenai  perkawinan nyentana ,  dan  mengadakan  revisi terhadap awig-awig yang  sudah  ada  agar  seorang  yang  akan  melakukan  perkawinan nyentana tidak takut  dengan  resiko  perceraian,  dan  apabila  ia  kembali  kerumah  asalnya  tidak  kehilangan  hak warisnya, dan statusnya jelas setelah bercerai.

## DAFTAR PUSTAKA
Adnyani, N. K. S. (2017). Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap  Akomodasi  Kebijakan  Berbasis  Gender. Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Humaniora , 6 (2), 168–177.
Hemamalini, K., & Suhardi, U. (2015). Dinamika Perkawinan Adat Bali: Status dan Kedudukan Anak Sentana Rajeg Menurut Hukum Adat dan Hukum Hindu. Dharmasmrti , XIII (26), 36–47. Kaler, I. G. K. (1982). Butir-Butir Tercecer tentang Adat Bali . Denpasar: Bali Agung.
Ketut  Meta.  (2013).  Pengangkatan  Sentan  Rajeg  dalam  Perspektif  Hukum  Perkawinan  Adat  Bali.
Cakrawala Hukum , 18 (1), 156–165.
Puspa,  N.  K.  P.  S.,  Aprilianti,  &  Nargis,  N.  (2018).  Pelaksanaan  Perkawinan  Nyentana  pada Masyarakat  Adat  Bali  (Studi  pada  Masyarakat  Adat  Bali  di  Desa  Rama  Nirwana  Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah). Pactum Law Journal , 1 (4), 375–387.
Sudantra, I. K., Sukerti, N. N., & Dewi, A. A. I. A. A. (2015). Pengaturan Perkawinan pada Gelahang Dalam  Awig-Awig  Desa  Pakraman. Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  (Udayana  Master  Law Journal) , 4 (3), 575–587. Tamanbali,  I.  K.  S.  (2017). Hak  Waris  Sentana  Mulih  Daha  (Pulang  Kembali)  Akibat  Perceraian Menurut Hukum Adat Bali (Universitas Airlangga).
Udytama, I. W. W. W. (2015). Status Laki-Laki dan Pewarisan dalam Perkawinan Nyentana. Jurnal
Advokasi , 5 (1), 73–88. Wijaya, K. P. A. (2014). Kedudukan Hukum Suami Isteri dalam Perkawinan Pada Gelahang Menurut Hukum Adat Bali (Universitas Jember). Windia dkk., W. P. (2008). Perkawinan Pada Gelahang di Bali . Denpasar: Udayana University Press.