## DAYA TERIMA MASYARAKAT  TERHADAP    KEBERADAAN  PERUSAHAAN
DENGAN PENDEKATAN   ( SOCIAL  LICENSE  TO  OPERATE )

## DI DESA TANI BARU KECAMATAN ANGGANA
Heru Suprapto 1 ), Ali Akbar 2 ), Sundoyo 3 ), Martain 4 ), Sugeng Raharjo 5 ), Aswan Efendi 6)
1234) Manajemen, Universitas Kutai Kartanegara, 5) Manajemen, Universitas Mulawarman,
6) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur)
1234) Jl. Gunung Kombeng No.27, Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kode Pos 75513
5) Jl. Tanah Grogot, Kampus Kelua Samarinda, 75119
6 ) Jl. Pangeran M.Noor-Sempaja Samarinda, 75519 Email: herusuprapto@unikarta.ac.id 1 ) alizakiyya60@yahoo.com 2) sundoyo@unikarta.ac.id 3) , sugengraharjo97@gmail.com 4), marthain@unikarta.ac.id 5), aswanefendi@unikarta.ac.id 6)

## Abstract
Research  on  Community  Acceptance  of  the  Company's  Existence  weaving  the  SLO instrument  developed  by  Thomson  and  Boutilier  (2011),  the  research  uses  a  two-stage  qualitative approach, the first uses a benchmark of SLO perception value then the findings are confirmed to key stakeholders. The results showed that SLO is at Acceptance/high tolerance, i.e. that the company has crossed the threshold of legitimacy to operate. High acceptance/tolerance is a temporary willingness to tolerate the company's operations, thus the company's operating environment is not stable with the potential for turmoil that can be disruptive.
Keywords: SLO, legitimacy, operations company’s, Community Acceptance.

## PENDAHULUAN
Keberadaan  suatu  perusahaan  dalam  lingkungan  masyarakat  akan  hidup,  tumbuh  dan berkembang  dengan  baik  apabila  mendapatkan  dukungan  dari  masyarakat.  Masyarakat  merupakan pemasok  utama kebutuhan perusahaan akan  SDM, dan  pemakai  produk  dari perusahaan.  Perusahaan tidak  hanya  beroperasi  untuk  meraih  keuntungan  saja,  tetapi  juga  memperhatikan  kepentingan masyarakat, yang dibutuhkan masyarakat dan melestarikan lingkungan.
Dampak  bagi  masyarakat  sekitar,  kegiatan  usaha  yang  dijalankan  sebuah  perusahaan  di lingkungan  mereka  berada  diharapkan  dapat  mendorong  peningkatan  kesejahteraan  dalam  berbagai aspek, baik aspek ekonomi, sosial maupun Politik. Selain itu tidak dapat dipungkiri bahwa kepedulian terhadap  budaya,  kelestarian  lingkungan  hidup  dan  keberlanjutan  keragaman  hayati  memberikan dampak  langsung  bagi  pemangku  kepentingan  jika  dikelola  dengan  baik.  Hal  ini  penting  untuk dilakukan  untuk  mendukung  keberlangsungan  operasi perusahaan.
Mengingat pengaruh seluruh pemangku kepentingan atas pencapaian tujuan perusahaan, di sisi lain  para  pemangku  kepentingan  memiliki  posisi  tawar  di  hadapan  perusahaan,  posisi  tawar tersebut sangat  menentukan  keberadaan  (legitimasi)  perusahaan.  Legitimasi  perusahaan  berbanding  lurus dengan  pemenuhan  tanggung  jawab  perusahaan  kepada  pihak-pihak  yang  menjadi  pendukung legitimasi  tersebut,  yaitu  para  pemangku  kepentingannya.  Untuk  memperkuat  keberadaan  legitimasi tersebut,  kegiatan  operasi perusahaan  dibatasi  oleh suatu kontrak  sosial ( licence to  operate ) di  mana perusahaan  sepakat  untuk  melakukan  sejumlah  tindakan  yang  diharapkan  oleh  para  pemangku kepentingan sebagai balasan atas persetujuan mereka terhadap upaya pencapaian tujuan perusahaan.
Di  Desa  Tani  baru  Kecamatan  Anggana  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  Provinsi  Kalimantan Timur,  merupakan  salah  satu  desa  yang  berdekatan  dengan  wilayah  operasi  perusahaan.  Dalam menjalankan  kegiatan  bisnis  tentu  memerlukan  dukungan  masyarakat  sekitar  untuk  menjaga kelangsungan  operasi  produksinya.  Dengan  demikian  penting  bagi  perusahaan  untuk  dapat  diterima para stakeholder dimasyarakat desa tersebut untu kmenjaga kelangsungan perusahaan.

## RUANG  LINGKUP
Tujuan      pelaksanaan      kajian      ini      adalah      untuk      mengetahui      persepsi      Penerimaan Masyarakat ( Social  License to  Operate/ SLO ) terhadap  keberadaan perusahaan yang berada  Di  Desa Tani Baru Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur

## METODE PENELITIAN Pemahaman Umum Tentang SLO
Perkembangan SLO cukup pesat selama dua dekade terakhir di kancah global. Kemunculannya tidak  dapat  dilepaskan  dari  buruknya  praktik  bisnis perusahaan  tambang  di  berbagai belahan  dunia. Tidaklah  mengherankan,  sejarah  tersebut  membuat  diskursus  SLO  begitu  erat  dengan  industri ekstraktif  (Thomson  dan  Boutilier,  2011:1779).    Harus  diakui,  walaupun  riset  SLO  lebih  banyak mengkaji  industri  ekstraktif, sejumlah ahli telah mulai melakukan studi-studi SLO pada sektor lain, di antaranya kehutanan, pertanian, energi terbarukan, dan kertas serta manufatur (Smiths et al , 2016:123). Thomson dan Boutilier (2011:1779) menjelaskan bahwa SLO merupakan kepercayaan, persepsi, dan opini komunitas lokal & stakeholder lainnya yang dapat mempengaruhi aktifitas bisnis perusahaan tambang.  Definisi  itu  memberikan  implikasi  bahwa  SLO  tidak  bersifat  permanen  (Thomson  dan Boutilier,  2011:1779)  dan  tidak  mengacu  kepada  izin  legalitas  perusahaan  untuk  beroperasi (Gunningham et al , 2004:309; Costanza, 2016:98). Lantas, mengapa SLO penting dalam praktik bisnis perusahaan?  Setidaknya terdapat beberapa jawaban.
Pertama ,  SLO  dapat  berubah-berubah  sepanjang  waktu  sesuai  dengan  kepercayaan,  persepsi, dan  opini  komunitas  lokal  &  stakeholder  perusahaan  lainnya.  Oleh  karenanya,  sebuah  perusahaan perlu  tidak  hanya  untuk  mendapatkannya,  akan  tetapi  mengelolanya  juga  (Thomson  dan  Boutilier, 2011:1779). Dengan begitu, ketiadaan pengelolaan berdampak terhadap hilangnya SLO perusahaan di mata masyarakat dan stakeholdernya.
Kedua , public debate dan menjadi oposisi terhadap aktivitas bisnis tidak dapat dielakkan di era demokrasi  yang  begitu  menghormati kebebasan berbicara dan  berpendapat (Smiths et.all ,  2016:123). Harus  diakui,  terbukanya  keran  demokrasi  memang  memainkan  peran  penting  munculnya  tuntutan maupun  ketidakpuasan  masyarakat  lokal  dan  stakeholder  perusahaan  terhadap  praktik  buruk  bisnis di   Indonesia. Ketiga , SLO di negara berkembang jauh lebih rumit, sebab kelompok oposisinya tidak lebih terlatih dan terdidik dibandingkan di negara maju (Mc. Intyre et al , 2015:307). Ketiga ,  seiring  dengan  demokrasi  pengelolaan  sumber  daya  alam  di  tingkat  lokal  justru membuka  arena  pertarungan  berbagai  pihak,  di  antaranya  perusahaan,  pemerintah  nasional  dan lokal,  NGO  dan  masyarakat  lokal  untuk  mendapatkan  manfaat  dari  praktik  bisnis  (Yuwana et  al , 2012:19-20).  Kenyataan  itu  menggambarkan  bahwa  aktivitas  bisnis  tidak  hanya  urusan  perusahaan. Artinya,  selama  ada  gula-gula  sumber  daya  ekonomi,  di  sanalah  aktor-aktor  tersebut  saling berkontestasi.
Meskipun  begitu,  mewujudkan  SLO  tidaklah  mudah  sebab,  ekspektasi  masyarakat  tidaklah seragam  dan      berubah      sepanjang      waktu  (Fitzgerald      dan      Cormack,  2006:11).  Smiths et  al (2016:123)  berpendapat  jika  sejumlah  ahli  kerap  menyederhanakan  SLO  menjadi  suara  ataupun Tindakan  yang  menentang  keberadaan  perusahaan.    Padahal,  tidak  selamanya  perusahaan  yang tidak  menerima  penentangan  bisa  disebut  telah  memperoleh SLO.
Sejumlah  ahli  berpendapat  bahwa  SLO  dapat  diperoleh  dengan  membangun  kepercayaan, menunjukkan rasa hormat (Thomson dan Boutilier, 2011:1781; Smiths at el , 2016:123) dan memenuhi ekspektasi  komunitas  lokal,  masyarakat  umum,  dan  kelompok  kepentingan  lainnya  (Gunningham, Kagan  dan  Thornton,  2004:313).    Walaupun  bertumpu  pada  persepsi,  bukan  berarti  SLO  tidak memiliki  parameter.    Setidaknya,  para  akademisi  kerap  merujuk  kepada  karya  Boutilier  dan Thomson (2011)  ketika mengukur  SLO sebuah industri, khususnya tambang.
Boutilier  dan  Thomson  (2011:4)  mengungkapkan  bahwa  SLO  ditentukan  sejumlah  faktor, yaitu:  (1)  legitimasi  ekonomi,  jika  perusahaan  tidak  mampu mewujudkan  manfaat  ekonomi  dari projek    ataupun        aktifitas  bisnis  kepada  stakeholdernya,  persepsi  mereka  akan  sangat  rendah  dan menolak    keberadaan  perusahaan;  (2a)  legitimasi  sosial,  masyarakat  lokal  dan  stakeholder  lainnya mempersepsikan  bahwa      perusahaan  dapat  meningkatkan      kesejahteraan      wilayah,      memenuhi ekspektasi  dan    menghormati    nilai    mereka.    Jika  legitimasi  social  kurang,  masyarakat  lokal  dan
stakeholder  lainnya  kemungkinan  lebih  kecil  menerima  kehadiran  atau  keberadaan  perusahaan;  (2b) kepercayaan  berinteraksi,  daya  tanggap  perusahaan  untuk  memberikan  respon  dan  membangun hubungan  bersama  dengan  masyarakat  lokal  dan  stakeholder  lainnya.  Tidak  jauh  berbeda  dengan faktor legitimasi sosial, penerimaan masyarakat lokal dan stakeholder lainnya akan lebih kecil apabila perusahaan  kurang  memperhatikan  faktor  ini;  (3)  kepercayaan  institusional,  persepsi  stakeholder terhadap kepentingan antara masyarakat local dan stakeholder lainnya dengan  perusahaan.  Masyarakat lokal  dan  stakeholder  lainnya  kemungkinan  kecil  untuk  menolak  aktivitas  bisnis  perusahaan  jika masyarakat lokal dan stakeholder lainnya    mempersepsikan    perusahaan memiliki kepentingan yang sama dengan mereka.
Berangkat  dari  faktor  tersebut,  SLO  sebuah  perusahaan  dapat  dilihat  dalam  beberapa  level. Tingkat level SLO tersebut disusun secara hirarki, sehingga SLO perusahaan bisa naik ke  level  yang lebih  tinggi  atau  turun  ke  level  yang  lebih  rendah  (Thomson  dan  Boutilier,  2011:1784-1786). Pertama , witholding/withdrawal .  Sebagai  level  paling  rendah,  masyarakat  menolak  aktivitas  bisnis perusahaan,  sehingga  keberlangsungan  bisnis  terhenti. Kedua , legitimacy  boundary .  Pada  level  ini, legitimasi  perusahaan  merujuk  tidak  hanya  kepada  izin  legal  formal,  akan  tetapi  termasuk  juga upaya  perusahaaan  untuk  memberikan  informasi  terkait  aktivitas  bisnisnya,  mendengarkan kebutuhan  komunitas,  dan  menghormati  norma  lokal. Ketiga , acceptance .  Level  ini  menekankan dukungan  komunitas  terhadap  aktivitas bisnis perusahaan  akan  muncul apabila perusahaan  berhasil memperoleh legitimasi (level sebelumnya). Keempat , credibility boundary . Jika ingin naik ke level ini, perusahaan  perlu  untuk  menindaklanjuti  dan      mewujudkan  perhatian      komunitas      yang      telah didengarkan  sebelumnya.  Dengan  begitu,  perusahaan  tidak  cukup      sekedar      mendengarkan  dan memberikan  janji  kepada  komunitas. Kelima,  approval .    Pada  titik  ini,  perusahaan  akan  mampu mengamankan  sumber  daya  dan  aktivitas  bisnisnya  jika  perusahaan  sudah  berhasil  meraih  dua  level sebelumnya. Keenam , full-trust boundary .  Realisasi janji kepada komunitas   ternyata   tidak   cukup untuk   membangun   relasi   yang   harmonis.   Oleh karenanya, level ini dapat diperoleh perusahaan jika  perusahaan  mampu  menginisiasi  kegiatan-kegiatan  kepada  stakeholdernya,  misalnya  pelatihan kepada NGO  dan pegawai pemerintah. Ketujuh , co-ownership, pada level ini komunitas benar-benar menganggap  aktivitas  bisnis  tidak  hanya  demi  kepentingan  perusahaan,  akan  tetapi  kepentingan mereka  juga.    Oleh  karenanya,  mereka  turut  ambil  bagian  dengan  mendukung  secara  penuh  dan bertanggungjawab dalam menjaga kelangsungan bisnis perusahaan.
Menurut  Thomson  dan  Boutilier  (2011) Social  License  Operate (SLO)  atau  lisensi  sosial operasi perusahaan adalah persepsi masyarakat tentang penerimaan perusahaan dan operasi lokalnya. Thomson  dan  Boutilier  mengidentifikasi  empat  tingkat  SLO  sebagaimana  pada  gambar  1.  bahwa tingkat  SLO  yang  diberikan  kepada  perusahaan  berbanding  terbalik  dengan  tingkat  risiko  sosial- politik yang dihadapi perusahaan, SLO yang lebih rendah menunjukkan risiko yang lebih tinggi.
Gambar 1. Piramida Model SLO Sumber: Thomson, I. & Boutilier, R. G. (2011)

## Teknik Pengambilan Sampling
Kajian ini menggunakan  pendekatan  pendekatan  kualitatif dua tahal. Tahap pertama bertujuan  untuk mengkonfirmasi  kegiatan  perusahaan  dengan  tolok  ukur  nilai  persepsi  SLO  (Indek  SLO),  data  primer diperoleh  melalui  kuisioner  yang  ditujukan  kepada key  stakeholder selanjutnya  tahap  kedua,  hasil  untuk indek SLO dikonfirmasikan dengan para stakeholder melalui in-depth interview . Responden  merupakan  stakeholder  kunci  ( key  stakeholder )  terpilih  untuk  memberikan  informasi mengenai  suatu  kondisi  atau  keadaan  yang  berhubungan  dengan  penelitian  yang  sedang  dilakukan  yang berlokasi di Desa Tani Baru Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:
Tabel 1. Jumlah Target Key Stakeholder No Responden Jumlah 1 Aparatur Desa 4 2 BPD 1 3 Lembaga kemasyakatan 5 4 Kelompok Nelayan 8 5 Kelompok Pemuda 2 6 Kelompok UKM 6 7 Kelompok Perempuan 4 TOTAL 30

## Instrumen SLO
Instrumen SLO merujuk pada instrument yang dikembangkan Boutilier (2011) terdiri dari 4 Unsur, 10 Sub Unsur dan 18 indikator.
Tabel 2. Instrumen SLO No Unsur Instrumen penlilaian Sub Unsur Indikator 1. Legitimasi Ekonomi 1. Jalinan hubungan yang menguntungkan masyarakat 1. Kehadiran                     perusahaan menguntungkan           masyarakat sekitar
2. Legitimasi Sosial Politik 2. Kontribusi perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat 2. Keberadaan Perusahaan memberikan dampak peningkatan kualitas kesehatan masyarakat 3. Keberadaan Perusahaan memberikan  dampak  peningkatan kualitas pendidikan masyarakat 4. Keberadaan Perusahaan memberikan  dampak  peningkatan sosial, lingkungan, seni-budaya (culture) dan agama 5. Keberadaan Perusahaan memberikan  dampak  peningkatan ekonomi masyarakat 3. Perlakuan yang adil terhadap masyarakat 6. Perusahaan selama ini bersikap adil /tidak    memihak    terhadap kelompok tertentu dalam berbagai aktivitasnya 4. Menghormati adat istiadat dan budaya masyarakat 7. Perusahaan ikut berkonstribusi dalam melestarikan adat istiadat dan budaya masyarakat 8. Aktivitas Perusahaan selalu memperhatikan dan menjaga
keberadaan situs-situs budaya masyakarat 5. Kesamaan pandangan dengan masyarakat 9. Perusahaan dan Masyarakat memiliki Kesamaan pandangan tentang masa depan pembangunan dan kemajuan wilayah setempat 10. Pembangunan dan program perusahaan di wilayah kerja mendapatkan respon positif seluruh warga masyarakat 3 Kepercayaan Interaksional 6. Perhatian perusahaan terhadap aspirasi masyarakat 11. Perusahaan merespon usulan masyarakat terkait dengan program- program masyarakat 12. Perusahaan menindaklanjuti keluhan yang disampaikan atas aktivitas perusahaan yang merugikan masyarakat 7. Kepuasan hubungan dengan perusahaan 13. Perusahaan menjalin hubungan yang baik dengan para stakeholder 4 Kepercayaan institusional 8. Keterbukaan informasi aktivitas perusahaan yang berpengaruh pada masyarakat 14. Perusahaan melakukan sosialisasi setiap aktifitas perusahaan 15. Perusahaan sangat terbuka dengan informasi terkait dampak aktifitas perusahaan termasuk dampak negatif 9. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan 16. Perusahaan melibatkan masyarakat sebelum mengambil keputusan/ kebijaksanaan terhadap kegiatan yang berdampak kepada masyarakat 17. Perusahaan melibatkan pemerittahan setempat sebelum mengambil keputusan/ kebijaksanaan terhadap kegiatan yang berdampak kepada masyarakat 10. Proporsionalitas program sesuai dampaknya terhadap masyarakat 18. Perusahaan memberikan program sesuai dengan tingkat dampak yang ditimbulkan dari aktifitas perusahaan pada masing-masaing wilayah operasi perusahaan
Sumber: Robert Boutilier 2011, Diolah
Adapun  pengukuran  menggunakan  nilai  rata-rata  skor    yang    menggunakan  5  skala yang di kelompokkan dalam enam kelas dengan tingkat penerimaan masyarakat sebagaimana tabel berikut:

## Tabel 3. Skala Pengukuran SLO
Kelas Nilai Interval Tingkat  Penerimaan  Masyarakat 6 >4.30 s.d 5.00 Kepercayaan Penuh ( Full Trust ) 5 >3.93 s.d 4.30 Persetujuan tinggi ( High Approval ) 4 >3.56 s.d 3.93 Persetujuan rendah ( Low Approval ) 3 >3.08 s.d 3.56 Penerimaan / Toleransi tinggi ( High Acceptance/Tolerance ) 2 >2.40 s.d 3.08 Penerimaan / Toleransi rendah ( Low Acceptance/Tolerance ) 1 >1.00 s.d 2.40 Penolakan ( Withheld /Withdraw )
Sumber: Robert Boutilier 2011, Diolah .

## HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Desa  Tani  Baru berdampingan dengan wilayah operasi produksi perusahaan,  berada  di  pesisir  Delta Mahakam  Kecamatan  Anggana,  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  Provinsi  Kalimantan  Timur,  Indonesia. Berdasarkan SK  Bupati  Kutai Kartanegara  Nomor  714/SK-Bup/HK/2012,  Desa  Tani  Baru  memiliki  luas wilayah  sekitar ± 30.117 Ha dan panjang garis batas Desa Tani Baru sekitar ± 83,4 KM. Untuk  menuju  Desa Tani  Baru  dari  Kota  Samarinda  memiliki  jarak  tempuh  41,6  KM  dan dapat ditempuh dengan kurun waktu ± 1 Jam 30 Menit.
Desa  Tani  Baru  terbagi  menjadi  tiga  dusun,  dan  Terdapat  20  RT  yang  berada  di  Desa  Tani  Baru Dusun 1 memiliki 5 RT, Dusun 2 memiliki 6 RT dan Dusun 3 memiliki 8 RT. Jumlah  Penduduk  Desa  Tani Baru  pada  tahun  2020  adalah  3.798  Orang  (878  KK),  jumlah  laki-laki  sebanyak  2.004  dan  perempuan sejumlah 1.794 orang.
Desa  ini  tidak  memiliki  akses  transportasi  daratan  sama  sekali  dan  hanya  bisa  ditempuh  melalui transportasi  air  (Dompeng,  Ketinting,  Speed  Boat,  dll).  Pemukiman,  tambak,  sekolah  dan  fasilitas  umum lainnya  berdiri  diatas  kayu  ulin  yang  terbentang  Panjang  di  Desa  Tani  Baru  ini.  Salah  satu  penghasilan utama masyarakat disini adalah Tambak udang, ikan dan nelayan.
Daerah  ini  mendapatkan  pasokan  air  bersih  dari  air  hujan.  Penerangan  menggunakan Mesin Genset yang hanya menyala dari pukul 18.00-06.00 WITA, dan untuk aktifitas siang hari menggunakan panel surya.

## Analisis SLO di Desa Tani baru Diskripsi
Dari  hasil  kuesioner  didapati  4  kali  responden  atau  1  %  yang  memberikan  jawaban  Tidak  Baik  yaitu terdapat pada indicator:
 Kehadiran  perusahaan  menguntungkan  masyarakat  sekitar  secara  ekonomi,  sebanyak  1  kali responden.
 Perusahaan ikut berkonstribusi dalam melestarikan adat istiadat dan budaya masyarakat, sebanyak 1 kali responden.
 Perusahaan  memberikan  program  sesuai  dengan  tingkat  dampak  yang  ditimbulkan  dari  aktivitas perusahan pada masing masing wilayah operasi/ring perusahaan, sebanyak 2 kali responden.
Selebihnya besaran yang menjawab Cukup Baik sebesar 50 %, yang menjawab baik sebesar 46 %, dan yang menjawab Sangat baik sebesar 3 %.

## Nilai Analisis SLO
Tabel 4. Score Tingkat  Penerimaan  Masyarakat A LEGITIMASI EKONOMI Rerata Indikator Rerata Sub Unsur Rerata Unsur I Jalinan hubungan yang menguntungkan masyarakat 3,43 1.1 Kehadiran perusahaan menguntungkan masyarakat sekitar secara ekonomi 3,43 3,43 B LEGITIMASI SOSIAL POLITIK Rerata Indikator Rerata Sub Unsur Rerata Unsur II Kontribusi perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat 3,57 2.1 Keberadaan Perusahaan memberikan dampak peningkatan kualitas kesehatan masyarakat 3,30 3,38 2.2. Keberadaan Perusahaan memberikan dampak peningkatan kualitas pendidikan masyarakat 3,43 2.3 Keberadaan Perusahaan memberikan dampak peningkatan sosial, lingkungan, seni-budaya (culture) dan agama 3,40
III Perlakuan yang adil terhadap masyarakat Rerata Indikator Rerata Sub Unsur 3.1 Perusahaan selama ini bersikap adil /tidak memihak terhadap kelompok tertentu dalam berbagai aktivitasnya 3,73 3,73 VI Menghormati adat istiadat dan budaya masyarakat Rerata Indikator Rerata Sub Unsur 4.1 Perusahaan ikut berkonstribusi dalam melestarikan adat istiadat dan budaya masyarakat 3,33 3,42 4.1.1. Apakah terdapat keberadaan situs budaya di tempat anda? 4.2 Aktivitas Perusahaan selalu memperhatikan dan menjaga keberadaan situs-situs budaya masyakarat 3,50 V Kesamaan pandangan dengan masyarakat tentang masa depan Rerata Indikator Rerata Sub Unsur 5.1 Perusahaan dan Masyarakat memiliki Kesamaan pandangan tentang masa depan pembangunan dan kemajuan wilayah setempat 3,73 3,73 5.2. Pembangunan dan program perusahaan di wilayah kerjanya mendapat respon positif seluruh warga masyarakat 3,73 C KEPERCAYAAN INTERAKSIONAL Rerata Indikator Rerata Sub Unsur Rerata Unsur VI Perhatian perusahaan terhadap aspirasi masyarakat 3,53 6.1 Perusahaan merespon usulan masyarakat terkait dengan program-program kepentingan masyarakat 3,43 3,48 6.2 Perusahaan menindak lanjuti keluhan yang disampaikan atas aktivitas perusahan yang merugikan masyarakat 3,53 VII Kepuasan hubungan dengan perusahaan Rerata Indikator Rerata Sub Unsur 7.1 Perusahan menjalin hubungan yang baik dengan para stakeholder (Pemdes/Kelurahan,Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kelompok Masyarakat Lainnya) 3,57 3,57 D KEPERCAYAAN INSTITUSIONAL. Rerata Indikator Rerata Sub Unsur Rerata Unsur VIII Keterbukaan informasi aktivitas perusahaan yang berpengaruh pada masyarakat 3,52 8.1 Perusahaan melakukan sosialisasi setiap aktivitas perusahaan 3,53 3,50 8.2. Perusahaan sangat terbuka dengan informasi terkait dampak aktifitas perusahaan termasuk dampak negatif 3,47 IX. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan Rerata Indikator Rerata Sub Unsur
9.1 Perusahaan melibatkan masyarakat sebelum mengambil keputusan/kebijakan terhadap kegiatan yang berdampak kepada masyarakat 3,6 3,6 9.2 Perusahaan melibatkan pemerintah setempat (lurah/desa/RT/RW) dan tokoh masyarakat sebelum mengambil keputusan/kebijakan terhadap kegiatan yang berdampak kepada masyarakat 3,6 X. Proposionalitas program sesuai dampaknya terhadap masyarakat Rerata Indikator Rerata Sub Unsur 10.1 Perusahaan memberikan program sesuai dengan tingkat dampak yang ditimbulkan dari aktivitas perusahan pada masing masing wilayah operasi/ring perusahaan 3,47 3,47 RERATA SLO 3,52 3,52 3,52 Tingkat Legitimasi Masyarakat penerimaan /toleransi tinggi penerimaan /toleransi tinggi penerimaan /toleransi tinggi
Hasil tabulasi data  diatas dapat kita lihat indikator yang mempunyai nilai terendah sebesar 3,30 pada indikator Keberadaan Perusahaan memberikan dampak peningkatan kualitas kesehatan masyarakat  dan nilai tertinggi sebesar 3,73 pada 3 indikator  yaitu : Perusahaan selama ini bersikap adil /tidak memihak terhadap kelompok tertentu dalam berbagai aktivitasnya, Perusahaan dan Masyarakat memiliki Kesamaan pandangan tentang  masa  depan  pembangunan  dan  kemajuan  wilayah  setempat  dan  Pembangunan  dan  program perusahaan di wilayah kerjanya mendapat respon positif seluruh warga masyarakat.

## Diskusi dan Pembahasan
Setelah dilakukan pengolahan data pada Desa Tani Baru. Berdasarkan hasil Tabel diatas yang dibagi menjadi  4  Unsur  kemudian  di  turunkan  dengan  10  Unsur  mempunyai  penjelasan  masing-masing  sebagai berikut:
1. Legitimasi  Ekonomi  didapatkan  Nilai  Unsur  3,43  masuk  dalam  kategori  Penerimaan  /Toleransi  tinggi. Dengan 1 unsur   yang didalamnya terdapat 1 indikator.
2. Legitimasi sosial politik didapatkan Nilai Unsur 3,57 masuk dalam kategori Persetujuan rendah. Dengan 4 unsur yang didalamnya terdapat 8 indikator.
3. Legitimasi  Kepercayaan  Interaksional  didapatkan  Nilai  Unsur  3,53  masuk  dalam  kategori  Penerimaan /Toleransi tinggi dengan 2 unsur yang didalamnya terdapat 3 indikator.
4. Legitimasi  Kepercayaan  Institusional  didapatkan  Nilai  Unsur  3,52  masuk  dalam  kategori  Penerimaan /Toleransi tinggi dengan 3 unsur yang didalamnya terdapat 5 indikator.
Dari data 4 Unsur diatas didapatkan nilai rerata legitimasi penerimaan masyarakat sebesar 3,51 masuk didalam kategori Penerimaan/Toleransi Tinggi ( Acceptance/high tolerance).
Tabel 5. Rekapitulasi Social License Operate (SLO) DesaTani baru Desa/Kelurahan Nilai SLO Kriteria Tani Baru 3,51 Penerimaan / Toleransi tinggi Acceptance/high tolerance
Makna  dari Acceptance/high  tolerance (Penerimaan  /Toleransi  Tinggi)  adalah  bahwa  perusahaan  telah melewati ambang batas legitimasi untuk beroperasi. Penerimaan /toleransi tinggi adalah kesediaan sementara untuk menoleransi operasi perusahaan berjalan, dengan demikian lingkungan operasi perusahaan belum stabil dengan  potensi  gejolak  yang  bisa  mengganggu.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  terdapatnya  nilai  indikator  yang rendah kurang dari nilai median 3.56 yaitu:

## Unsur Legitimasi Ekonomi
 Indikator Kehadiran perusahaan menguntungkan masyarakat sekitar secara ekonomi. (3,43)

## Unsur Legitimasi Sosial Politik
 Indikator  Keberadaan  Perusahaan  memberikan  dampak  peningkatan  kualitas  kesehatan  masyarakat (3,30)
 Indikator Keberadaan Perusahaan memberikan dampak peningkatan kualitas pendidikan masyarakat (3,43)
 Indikator Keberadaan Perusahaan memberikan dampak peningkatan sosial, lingkungan, seni-budaya (culture) dan agama. (3,40)
 Indikator  Perusahaan  ikut  berkonstribusi  dalam  melestarikan  adat  istiadat  dan  budaya  masyarakat (3,33).

## Unsur Legitimasi Kepercayaan Interaksional
 Indikator  Perusahaan  merespon  usulan  masyarakat  terkait  dengan  program-program  kepentingan masyarakat (3,43)
 Indikator  Perusahaan  menindak  lanjuti  keluhan  yang  disampaikan  atas  aktivitas  perusahan  yang merugikan masyarakat. (3,50)

## Unsur Legitimasi Kepercayaan Institusional
 Indikator Perusahaan melakukan sosialisasi setiap aktivitas perusahaan. (3,53)
 Indikator Perusahaan sangat terbuka dengan informasi terkait dampak aktifitas perusahaan termasuk dampak negatif. (3,47)
 Indikator  Perusahaan  memberikan  program  sesuai  dengan  tingkat  dampak  yang  ditimbulkan  dari aktivitas perusahan pada masing masing wilayah operasi/ring perusahaan. (3,47)
Untuk  mengkonfirkasi  indicator  yang  memiliki  nilai  rendah/  dibawah  nilai  median,  dilanjutkan  dengan indepth interview dengan Key stakeholder sebagai berikut: Kepala Desa Tani Baru menyatakan bahwa:
 Perusahaan  kurang  mengakomodir  tenaga  kerja  lokal  dalam  kegiatan  operasi  perusahaan  walaupun sudah dilakukan pelatihan non skill seperti Satuan Pengamanan.
 Perusahaan  belum  secara  rutin  berkontribusi  dalam  kegiatan  seni,  budaya  dan  keagamaan  dalam melestarikan adat istiadat dalam masyarakat.
 Perusahaan  Kurang  merespon  usulan  masyarakat  terkait  dengan  program-program  kepentingan masyarakat.
 Perusahaan  kurang  melakukan  sosialisasi  dalam  aktivitasnya  terutama  terkait  dengan  lokasi  proyek yang baru.
 Perusahaan  kurang  cepat  merespon  terkait  dengan  dampak  aktifitas  perusahaan  termasuk  dampak negatif (seperti penanganan tumpahan minyak yang pernah terjadi didekat lokasi pemukiman).
Kepala Sekolah SDN 014 Anggana menyatakan bahwa :
 Perusahaan  perlu  melakukan  evaluasi  terhadap  program  guru  bantu  untuk  pemenuhan  tenaga pengajar.
 Perusahaan  perlu  meningkatkan  kualitas  program  kepada  masyarakat  berkaitan  dengan  kesadaran pentingnya pendidikan.
 Dalam  pelaksanaan  beasiswa  pendidikan  terutama  di  Perguruan  Tinggi,  masyarakat  terlalu  berat untuk  memulai  pembiayaan  karena  model  pemberian  beasiswa  diberikan  kepada  masyarakat  yang telah masuk dan sudah menempuh studi beberapa semester di Perguruan tinggi
Bidan menyatakan bahwa:
 Perusahaan perlu meningkatkan perhatian terhadap kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan secara khusus  terkait  dengan  Pusban  yang  berukuran  kecil  yang  digunakan  juga  sebagai  tempat  tinggal Bidan,  shingga  apabila  ada  pasien  beserta  keluarga  yang  menunggu  proses  kelahiran  yang  masih berhari  hari  tinggal  dalam  ruang  yang  sama  sehingga  tidak  Hergonomis.  Diharapakan  ada  tempat ruang privasi untuk melahirkan dan ruang tunggu keluarga pasien.
 Meningkatkan program untuk mengatasi Stunting dan Gizi buruk bagi balita serta program kesehatan untuk lansia.

## Kelompok Nelayan menyatakan bahwa:
 Perusahaan  perlu  meningkatkan  kualitas  pemetaaan  kebutuhan  nelayan  untuk  mendukung peningkatan  hasil  tangkap  meliputi:  Penguatan  kapasitas  Organisasi  kelompok  nelayan,  dan kesesuaian program bantuan alat tangkap.

## Lembaga Kemasyarakatan (RT, LPM) menyatakan bahwa:
 Perusahaan  perlu  meningkatkan  keterlibatan  dalam  proses  kegiatan  musyawarah  perencanaan pembangunan Desa (MusrenbangDes) dalam upaya sinergitas pembangunan Desa.

## Kelompok UKM menyatakan bahwa:
 Perlunya  peningkatan  jangkauan  program Solar  Home  System (SHS)  untuk  meningkatkan perekonomian dan pendidikan masyarakat.
Dengan  demikian  daya  dukung  masyarakat  terhadap  perusahaan  yang  tercermin  dari  pengukuran secara  kuantitatif  maupun  kualitatif  masih  belum  stabil  dan  memiliki  potensi  gangguan  jika  tidak  dapat dikelola  dengan  baik.  Hasil indepth  interview dengan  stakeholder  menunjukkan  bahwa  bahwa  upaya  untuk menciptakan  SLO  adalah  melalui  pelaksanaan  program  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  (TJSP)  yang partisipatif  dan  kolaboratif  dan  berkelanjutan,  hal  ini  bersesuaian  dengan  hasil  kajian  Budi  Wahju  Soesilo (2022 ).

## KESIMPULAN
1. Hasil  penelitian  dari  data  4  Unsur Social  License  To  Operate (SLO)  secara  keseluruhan  didapatkan nilai  legitimasi  penerimaan  masyarakat  sebesar 3,51 yang  masuk  didalam  kategori  dengan Penerimaan/Toleransi Tinggi ( Acceptance/high tolerance).
2. Didapatkan beberapa nilai Unsur yang dibawah nilai medium SLO  (3,56) sebagai berikut :
 Unsur Legitimasi Ekonomi (3,43)
 Unsur Legitimasi Kepercayaan Interaksional (3,53)
 Unsur Legitimasi Kepercayaan Institusional (3,52)
3. SLO  dapat  ditingkatkan  melalui  Program  Tanggunjawab  Sosial  Perusahaan/  Lingkungan  (CSR)  secara kolaboratif, partisipatif dan berkelanjutan.

## REKOMENDASI
Untuk  meningkatkan  SLO  di  Desa  Tani  Baru  dari Penerimaan/Toleransi  Tinggi  ( Acceptance/high tolerance) menuju Persetujuan ( Approval) atau  bahkan  mendapatkan Kepercayaan  Penuh ( Full  Trust ), Program TJSP perusahaan perlu ditingkatkan peranannya untuk lebih berkontribusi, yang pada Unsur:
1. Legitimasi  Ekonomi dalam  bentuk  perekrutan  tenaga  kerja  lokal  dalam  kegiatan  operasi  perusahaan walaupun  sudah  dilakukan  pelatihan  non  skill  seperti  Satuan  Pengamanan  serta  perlu  meningkatkan kualitas  pemetaaan  kebutuhan  nelayan  untuk  mendukung  peningkatan  hasil  tangkap  dan  Peningkatan jangkauan  program Solar  Home  System (SHS)  untuk  meningkatkan  perekonomian  dan  pendidikan masyarakat.
2. Legitimasi  Sosial  Politik kontribusi  dalam  bentuk:  Peningkatan  kualitas  kesehatan  masyarakat,  serta berkontribusi  dalam  kegiatan  seni,  budaya  dan  keagamaan  dalam  melestarikan  adat  istiadat  dalam masyarakat  setempat.  Serta  penguatan  didalam  program  pendidikan  baik  guru  bantu  maupun  beasiswa pendidikan.
3. Legitimasi  Kepercayaan  Interaksional dalam  bentuk  Peningkatan  kecepatan  dalam  merespon  usulan masyarakat terkait dengan program-program kepentingan masyarakat, meningkatkan keterlibatan dalam proses kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (MusrenbangDes) dalam upaya sinergitas pembangunan Desa
4. Legitimasi Kepercayaan Institusional , dimana Perusahaan perlu meningkatkan keterbukaan informasi terkait dampak aktifitas perusahaan baik dalam bentuk kegiatan produksi baru termasuk dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim. (2022). Social licence to Operate Paper. Sustainable Business Council , 1–25. https://www.sbc.org.nz/wp-content/uploads/2022/07/Social-Licence-to-Operate-Paper.pdf Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara. 2019. Kecamatan Anggana Dalam Angka Tahun 2019 . https://kukarkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/63a8474e6d72bbacef6507c3/kecamatan-anggana- dalam-angka-2019.html.
Costanza,  J.  N.  (2016).  Mining  Conflict  and  the  Politics  of  Obtaining  a  Social  License:  Insight  from Guatemala. World Development , 79 , 97–113. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.10.021 Fitzgerald,  N.,  &  Cormack,  M.  (2006).  The  Role  of  Business  in  Society:  An  Agenda  Action. Harvard University, International Business Leader Forum , 1–3. Gunningham,  N.,  Grabosky,  P.,  &  Sinclair,  D. (2004). Smart  Regulation:  Designing  Environmental  Policy . Oxford: Oxford University Press.
Gunningham, N., Kagan, R. A., & Thornton, D. (2004). Social License and Environmental Protection: Why Businesses Go beyond Compliance. Law & Social Inquiry , 29 (2), 307–341.
http://www.jstor.org/stable/4092687 McIntyre, M. ., Murphy, S. A., & Tetrault Sirsly, C.-A. (2015). Do firms seek social license to operate when stakeholders  are  poor?  Evidence  from  Africa,  Corporate  Governance . 15 (3),  306–314. https://doi.org/https://doi.org/10.1108/CG-01-2014-0011.
Smith, D. C., & Richards, J. M. (2015). Social License to Operate: Hydraulic Fracturing-Related Challenges Facing the Oil & Gas Industry. SSRN Electronic Journal , 1 (2). https://doi.org/10.2139/ssrn.2591988 Soesilo,  B.  W.,  &  Rudito,  B.  (2022).  Social  License  as  a  Corporate  Sustainability  Strategy  PT  Pupuk Kalimantan  Timur  (Case  Study  of  The  Tanjung  Limau  Floating  Craft  CSR  Program). Indonesian Journal of Social Responsibility Review (IJSRR) , 1 (1), 13–19.
https://doi.org/https://doi.org/10.55381/ijsrr.v1i1.22
Swara,  V.  Y.,  &  Simatupang,  E.  (2020).  Keluar  Dari  Lingkaran  CCSR:  Corporate  Social  Entrepreneurship Dalam  Menjawab  Tantangan  Sosial  License  To  Operate. Jurnal  Sinergitas  PKM  &  CSR , 4 (2),  195. https://ojs.uph.edu/index.php/JSPC/article/download/1800/pdf
Thomson, I., & Boutilier, R. G. (2011). Social License to Operate, Dalam Darling, Peter (eds) SME Mining Engineering  Handbook  Third  Edition .  Amerika  Serikat,  Society  for  Mining,  Metallurgy,  and Exploration, Inc.
Yuwana,  N.,  Nugroho,  H.,  &  Abdullah,  I.  (2012).  Kontestasi  Elit  dan  Marginalisasi  Penduduk  Lokal  di Lokasi Pertambangan Batubara Kutai Kartanegara. Jurnal Pemikiran Sosiologi , 1 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jps.v1i2.23436