Dampak CSR Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo.  Tahun 2015 (Koesriwulandari)

## DAMPAK CSR TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2015
Koesriwulandari koesriwulandari@uwks.ac.id Dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

## ABSTRAK
Judul penelitian ini adalah Dampak CSR (Corporate Social Responsibility) Terhadap  Penanggulangan  Kemiskinan  Kabupaten  Sidoarjo.  Tujuan  penelitian untuk  menyusun  dokumen  dan  mendeskripsikan  pelaksanaan  CSR  oleh  berbagai perusahaan  swasta  di  Kabupaten  Sidoarjo  selama  3  tahun  terakhir  (2012-2014), permasalahan  dan  manfaatnya  dalam  mendukung  program  penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.
Metode  analisis Dampak  CSR  Terhadap  Penanggulangan  Kemiskinan  di Kabupaten  Sidoarjo  dilakukan  di  wilayah  administrasi  Pemerintah  Kabupaten Sidoarjo  dengan  menggunakan  subyek  data  yang  paling  dapat  dipercaya  ( valid ) dan terbarukan ( update )  yang dimiliki  instansi pemerintah (kecamatan) terkait di lingkungan Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo serta data laporan perusahaan swasta yang  berpartisipasi  dalam  kegiatan  CSR.  Sasaran  dari  kegiatan  ini  adalah  para pelaksana  kegiatan  CSR  dan  penerima  manfaatnya,  yaitu  masyarakat  di  sekitar lokasi perusahaan berada.
Hasil  Penelitian  Dampak  CSR  Terhadap  Penanggulangan  Kemiskinan  di Kabupaten  Sidoarjo menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2012,  Forum  CSR Kecamatan, telah menyampaikan data perusahaan yang melaksanakan CSR antara lain: Kecamatan Wonoayu, ada 2 Perusahaan yaitu PT. Sierad Produce TBK Unit Feedmill  Tahun  2012  telah  memberikan  dana  senilai  Rp.  41.593.500,-  dan  PT. Indo  Lautan  Makmur  memberikan  dana  senilai  Rp.  273.  100.000,-,  Kecamatan Tulangan,  yaitu  :  CV.  Gelang  Tani  Tahun  2012  telah  memberikan  dana  CSR senilai  Rp.  93.675.000,-,  Kecamatan  Prambon,  yaitu  :  CV.  Seger  Plastik  Tahun 2012 telah memberikan dana CSR senilai Rp. 26.692.100,-; dan Kecamatan Sedati yang  telah  menyampaikan  yaitu  PT.  Angkasa  Pura  II  Bandara  Juanda  Sidoarjo Tahun 2012 telah memberikan dana kemitraan senilai Rp. 3,175 Milyar dan Hibah Bina  Lingkungan  se-nilai  Rp.  720  juta.  Kemudian  Terdapat  4  Dampak  yang ditimbulkan  oleh  kegiatan  CSR  Terhadap  Penanggulangan  Kemiskinan  di Kabupaten  Sidoarjo  yaitu:  1.  Membantu  mengurangi  biaya  hidup  masyarakat,  2. Membantu  peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat  miskin,  3.  Meningkatkan pendapatan  masyarakat  secara  permanen,  dan  4.  Meningkatkan  wawasan pendidikan masyarakat miskin.
Kata kunci: Penanggulangan Kemiskinan, CSR, Kabupaten Sidoarjo.
Dampak CSR Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo.  Tahun 2015 (Koesriwulandari)

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Tanggung  jawab  sosial  sektor  dunia  usaha  ini  dikenal  dengan  nama Corporate  Social  Responsibility  (CSR) merupakan  wujud  kesadaran  perusahaan sebagai upaya meningkatkan hubungannya dengan masyarakat dan lingkungannya. Oleh karena itu keduanya bukanlah dua entitas yang harus saling menegaskan  atau  dua  entitas  yang  saling  mengeksploitasi.  Di  tengah  situasi masyarakat  Indonesia  yang  pada  umumnya  masih  jauh  dari  sejahtera,  maka perusahaan  tidak  boleh  hanya  memikirkan  keuntungan  finansial  mereka  semata. Perusahaan  dituntut  untuk  memiliki  kepekaan  dan  kepedulian  terhadap kesejahteraan publik.
Di  Indonesia  regulasi  mengenai  CSR  telah  di  atur  oleh  pemerintah  sejak tahun  1994  dengan  dikeluarkannya  Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia No. 316/KMK-016/1994 tentang Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi  oleh  Badan  Usaha  Milik  Negara,  yang  kemudian  dikukuhkan  lagi dengan  Keputusan  Menteri  Negara  Badan  Usaha  Milik  Negara  no.  Kep- 236/MBU/2003  menetapkan  bahwa  setiap  perusahaan  diwajibkan  menyisihkan laba  setelah  pajak  sebesar  1%  (satu  persen)  sampai  dengan  3%  (tiga  persen), untuk menjalankan CSR. Program PKBL ini (Program Kemitraan BUMN dengan Usaha  Kecil  dan  Program  Bina  Lingkungan)  terdiri  dari  dua  kegiatan  yaitu program  perkuatan  usaha  kecil  melalui  pemberian  pinjaman  dana  bergulir  dan pendampingan (disebut Program Kemitraan) serta program pemberdayaan kondisi sosial  masyarakat  sekitar  (disebut  Program  Bina  Lingkungan).  Program  PKBL merupakan  formulasi pelaksanaan CSR untuk bagi BUMN atau perusahaan  yang operasionalnya  tidak  berhubungan  langsung  dengan  pemanfaatan  sumber  daya alam seperti perbankan, telekomunikasi dan sebagainya.
Kewajiban melaksanakan CSR oleh pemerintah, sekarang ini bukan hanya dibebankan  pada  BUMN.  Melalui  Undang-Undang  No.  40  tahun  2007  pasal  74 tentang  Perusahaan  Terbatas  (UU  PT)  dan  Undang-Undang  No.  25  tahun  2007 pasal  15(b)  dan  pasal  16  (d)  tentang  Penanaman  Modal  (UU  PM),  maka  setiap perusahaan  atau  penanam  modal  diwajibkan  untuk  melakukan  sebuah  upaya pelaksanaan  tanggung  jawab  perusahaan  yang  telah  dianggarkan  dan diperhitungkan  sebagai  biaya  Perusahaan.  Kebijakan  ini  juga  mengatur  sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban tersebut.
Tanggung  jawab  perusahaan  terhadap  kepentingan  publik  dapat diwujudkan  melalui  pelaksanaan  program-program  CSR  yang  berkelanjutan  dan menyentuh  langsung  aspek-aspek  kehidupan  masyarakat.  Dengan  demikian realisasi  program-program  CSR  merupakan  sumbangan  perusahaan  secara  tidak langsung  terhadap  penguatan  modal  sosial  secara  keseluruhan.  Berbeda  halnya dengan  modal  finansial  yang  dapat  dihitung  nilainya  kuantitatif,  maka  modal sosial  tidak  dapat  dihitung  nilainya  secara  pasti.  Namun  demikian,  dapat ditegaskan  bahwa  pengeluaran  biaya  untuk  program-program  CSR  merupakan investasi perusahaan untuk memupuk modal sosial.
Kegiatan  program  CSR  pun  beragam,  tidak  hanya  terbatas  pada  program sosial  saja.  Ada  beberapa  bidang  lain  yang  dapat  dijadikan  sasaran pertanggungjawaban  sosial  perusahaan  seperti,  sosial,  pendidikan,  dan lingkungan.  Sangat  banyak  data  yang  mencatat  usaha  perusahaan  yang
Dampak CSR Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo.  Tahun 2015 (Koesriwulandari)
berkontribusi dalam pembangunan fisik maupun sosial melalui program CSR nya. Dalam  bidang  ekonomi,  model  kegiatannya  yang  dapat  dilakukan  dalam membangun  hubungan  antara  perusahaan  dan  masyarakat  sekitar  yang  lebih berkualitas  adalah  melalui  pengembangan  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah (UMKM).  Peran  perusahaan  dalam  pengembangan  UMKM  dapat  dilakukan dengan  memberikan  bantuan  kepada  UMKM  sehingga  UMKM  tersebut  dapat membentuk capacity building ,  dukungan pembiayaan/modal  dan  jalur pemasaran yang kuat.
Oleh  karena  itu  peran  CSR  perusahaan  dalam  upaya  penanggulangan kemiskinan di daerah, seperti Kabupaten Sidoarjo, sangat strategis dan harus terus ditingkatkan  secara  kuantitas  dan  kualitasnya.  Untuk  itu  dibutuhkan  pemahaman yang  komprehensif bagi  pemerintah  tentang  dampak  CSR  terhadap penanggulangan  kemiskinan.  Sehingga  perusahaan  dapat  menjadi  mitra  yang strategis  dalam  kerangka  perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan  sosial ekonomi daerah.
Meskipun dana alokasi CSR yang disalurkan perusahaan di Sidoarjo yang baru  tercatat  sekitar  Rp.  5,89  Milyar  per-tahun  (Hasil  survei,  Bappeda,  2010), namun  pembiayaan  pembangunan  melalui  CSR  ini  dipandang  potensial  untuk dikembangkan  dengan  berbagai  alasan.  Hal  tersebut  antara  lain:  Pertama, Kabupaten  Sidoarjo  memiliki  basis  industri  yang  relatif  kuat,  selain  karena kontribusinya  yang  cukup  besar  dalam  menopang  perekonomian  daerah  juga ditunjukkan  dengan  keberadaan  jumlah  industri  yang  cukup  banyak  di  kawasan ini. Hal itu setidaknya terlihat dari jumlah industri besar dan sedang yang berada di Kabupaten Sidoarjo yang pada tahun 2010 tercatat 804 perusahaan.
Kedua, hasil kajian yang telah dilakukan Bappeda Kabupaten Sidoarjo dan LPEP  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Airlangga  menunjukkan,  bahwa sangat  terbuka  peluang  bagi  dikembangkannya  pola  kerjasama  yang  lebih sistematis dan berkesinambungan antara pemerintah daerah dan perusahaan dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah (LPEP, 2011). Namun demikian  masih sangat  sedikit  perusahaan  swasta  di  Kabupaten  Sidoarjo  yang  memiliki  laporan tentang  kegiatan  CSR  yang  dilaksanakan  setiap  tahun.  Laporan  yang  tersedia hanya  berupa  laporan  kegiatan  secara  kualitatif,  yang  termuat  dalam  Laporan Berkelanjutan  atau  Sustainability  Report  (SR).  Laporan  CSR  ini  dibuat  terpisah dari Laporan Tahunan (Annual Report atau AR) setiap perusahaan.

## PERMASALAHAN
Permasalahan dalam kegiatan ini dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana  pelaksanaan  kegiatan  CSR  yang  dilakukan  oleh  perusahaan swasta yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Sidoarjo ?
2. Apakah  pelaksanaan  kegiatan  CSR  oleh  perusahaan  di  wilayah  Kabupaten tersebut  memberikan  manfaat  yang  nyata  (signifikan)  secara  langsung maupun  tidak  langsung  dalam  upaya  penanggulangan  kemiskinan  bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo ?
3. Apa saja kendala/hambatan dan kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan CSR di Kabupaten Sidoarjo dan bagaimana upaya untuk mengatasinya ?
Dampak CSR Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo.  Tahun 2015 (Koesriwulandari)

## TUJUAN
1. Menyusun    dokumen  laporan  Dampak  CSR  Terhadap  Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015.
2. Mendeskripsikan  pelaksanaan  CSR  oleh  berbagai  perusahaan  swasta  di Kabupaten Sidoarjo selama 3 tahun terakhir (2012-2014), permasalahan dan manfaatnya  dalam  mendukung  program  penanggulangan  kemiskinan  di Kabupaten Sidoarjo.

## KAJIAN PUSTAKA Perkembangan Corporate Social Responsibility
Istilah  CSR  pertama  kali  muncul  dalam  tulisan  “Social  Responsibility  of the Businessman” tahun 1953. Konsep yang digagas Howard Rothmann Browen ini  menjawab  keresahan  dunia  bisnis.  Belakangan  CSR  segera  diadopsi,  karena bisa  jadi  penawar  kesan  buruk  perusahaan  yang  terlanjur  dalam  pikiran masyarakat dan lebih dari itu, pengusaha di cap sebagai pemburu uang yang tidak peduli pada dampak kemiskinan dan kerusakan lingkungan.
Ide  tanggung  jawab  sosial  pada  dasarnya  adalah  bagaimana  perusahaan memberi  perhatian  kepada  lingkungannya,  terhadap  dampak  yang  terjadi  akibat kegiatan  operasional  perusahaan.  Lebih  lanjut,  Moir  (2001)  menyatakan  “selain menghasilkan  keuntungan,  perusahan  harus  membantu  memecahkan  masalah- masalah  sosial  dimana  perusahaan  baik  secara  langsung  maupun  tidak,  ikut menciptakan masalah tersebut.
Untuk  Wilayah  Kabupaten  Sidoarjo,  berkaitan  dengan  penguatan  peran swasta  (perusahaan)  dalam  pembangunan  daerah,  telah  dibentuk  sebuah  Tim Fasilitasi  (Bagian  Kerjasama),  dimana  salah  satu  tugasnya  adalah  memperkuat interaksi  dan  komunikasi  antara  Pemerintah  daerah  dengan  kalangan  swasta (perusahaan). Bagian dari Tim Fasilitasi  yang diberikan tugas untuk fokus dalam implementasi CSR di  Kabupaten Sidoarjo tersebut adalah Sekretariat Tetap CSR (Sektap CSR). Sementara itu, sebagaimana hasil analisis lapangan yang diperkuat dengan  hasil  Focus  Group  Discussion  dan  serangkaian  diskusi  lanjutan  yang melibatkan antar pihak, telah pula disepakati untuk membentuk Forum CSR (yang untuk  sementara)  dilakukan  di  level  kecamatan.    Anggota  pengurus  Forum  CSR adalah  wakil  perusahaan,  instansi  (kecamatan)  dan  tokoh  masyarakat.  Susunan kepengurusan  Forum  CSR  di  setiap  kecamatan  pada  tahun  2013,  selengkapnya disajikan dalam tabel tersendiri di  bagian  lampiran  laporan  ini. Istilah CSR telah diubah  menjadi  TJSLP  atau Tanggungjawab  Sosial  dan  Lingkungan  Perusahaan. Istilah  ini  telah  banyak  digunakan  dalam  laporan-laporan  perusahaan  tentang CSR.  Namun  masih  ada  juga  yang  masih  lebih  suka  menggunakan  singkatan CSR, karena sudah lama digunakan dan lebih banyak dimengerti masyarakat luas.
Paradigma  baru  tentang  CSR  diungkapkan  oleh  Jalal  (2013)  dalam makalahnya  yang  mengkaitkan  CSR  dengan  penanganan  kemiskinan.  Kegiatan CSR  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  kegiatan  pembangunan berkelanjutan (sustainability development). Yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa  mengorbankan  kemampuan  generasi  mendatang  dalam  memenuhi kebutuhannya.  Artinya  jumlah  modal  atau  kapital  sosial,  ekonomi,  lingkungan, budaya,  politik  dan  personal,  yang  ditransfer  dari  satu  generasi  ke  generasi
Dampak CSR Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo.  Tahun 2015 (Koesriwulandari)
berikutnya  minimal  sama.  Konsep  tersebut  kemudian  menjadi  sumber  inspirasi, bahwa  proses  pembangunan  tidak  boleh  mengorbankan  aspek  yang  satu  untuk menghasilkan  aspek  lainnya.  Misalnya  mengutamakan  pertumbuhan  ekonomi tanpa  memperhatikan  kelestarian  lingkungan.  Pembangunan  berkelanjutan  harus menjaga 3 aspek dasar yang seimbang, atau dikenal dengan istilah Triple Bottom Line,  yaitu  :  Ekonomi,  Sosial  dan  Lingkungan.    Konsep  ini  dikemukakan pertamakalinya  oleh  John  Elkington  (1997)  dengan  nama  konsep  Triple  Bottom Line  yaitu economic  prosperity,  enviromental  quality  and  sosial  justice . Berdasarkan konsep ini perusahaan yang ingin berkelanjutan harus memperhatikan  3P.  yaitu  profit,  people,  dan  planet.  Jadi  perusahaan  tidak  hanya mengejar  profit,  tetapi  juga  memperhatikan  dan  terlibat  pada  pemenuhan kesejahteraan  masyarakat  ( people )  dan  ikut  memelihara  dan  menjaga  kelestarian lingkungan ( planet ).
Pembangunan  ekonomi  harus  menjadi  inti  atau  bagian  dari  seluruh pembangunan  sosial.  Sedangkan  pembangunan  ekonomi  dan  sosial  menjadi bagian yang penting dalam mendukung keberlanjutan sistem lingkungan.
Pengertian  terkini  tentang  CSR  diungkapkan  dalam  ISO  26000:2010 Guidance  for  Responsibility.  Tanggungjawab  sosial  perusahaan  harus memperhatikan  7  prinsip,  yaitu  :  akuntabilitas,  transparansi,  perilaku  etis, penghormatan  kepada  kepentingan  pemangku  kepentingan  (stakeholder), kepatuhan kepada hukum, penghormatan kepada norma perilaku internasional dan penegakan  HAM  (hak  asasi  manusia).  Sehingga  pengertian  CSR  menjadi  lebih luas  daripada  hanya  sekedar  membantu  dan  menyumbangkan  dana  bagi masyarakat sekitarnya.
Prinsip  akuntabilitas  artinya  membuktikan  bahwa  organisasi  perusahaan telah  melakukan  segala  sesuatunya  dengan  benar.  Khususnya  dalam  hal  dampak kegiatan  perusahaan  terhadap  masyarakat  dan  lingkungan  sekitarnya,  baik  yang telah  diperkirakan  maupun  tidak  sengaja  terjadi.  Sedangkan  prinsip  transparansi menyatakan bahwa keputusan, kebijakan, dan aktivitas perusahaan haruslah jelas, akurat  dan  lengkap  diketahui  publik  terutama  yang  menyangkut  dampaknya terhadap  masyarakat  dan  lingkungan.  Prinip  perilaku  etis  menyatakan  bahwa perusahaan  dalam  aktivitasnya  harus  selalu  menegakkan  kejujuran,  kesetaraan, dan integritas.  Perilaku etis ini merupakan cerminan dari tata kelola (manajemen) yang diterapkan oleh perusahaan tersebut.
Prinsip  penghormatan  terhadap  kepentingan  stakeholder  mengharuskan perusahaan  melakukan  identifikasi  dan  menanggapi  kebutuhan  stakeholdernya serta  mengenali  kepentingan  yang  lebih  luas terkait  pembangunan  berkelanjutan. Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan menurut ISO 26000:2010 adalah : a)  kepada  siapa  saja  perusahaan  memiliki  kewajiban  hukum?;  b)  siapa  saja  yang terkena dampak positif dan negatif dari aktivitas  perusahaan?; c) siapa saja  yang dilibatkan  dan  bisa  membantu  perusahaan  ketika  dampak  tersebut  terjadi?;  d) siapa saja yang terlibat dalam value chain (rantai nilai) dan terkena dampaknya?. Berdasarkan  prinsip  ini,  maka  sangat  jelas  bahwa  masyarakat  di  sekitar  lokasi perusahaan juga berpotensi menjadi pemangku kepentingan yang harus dihormati.
Prinsip  kepatuhan  hukum  menyatakan  bahwa  perusahaan  dalam operasionalnya  harus  mematuhi  semua  regulasi  yang  ada  dan  berlaku  di wilayahnya, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun oleh dirinya sendiri.
Dampak CSR Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo.  Tahun 2015 (Koesriwulandari)
Sedangkan  prinsip  penghormatan  terhadap  norma  perilaku  internasional  akan berlaku  jika  hukum  nasional  atau  daerahnya  tidak  mampu  melindungi keselamatan  lingkungan  dan  sosialnya.  Prinsip  terakhir  adalah  penegakan  hak asasi manusia (HAM), yang menyatakan bahwa seluruh aktivitas perusahaan tidak boleh  melanggar  HAM  dan  harus  melindungi  HAM,  baik  menurut  ukuran nasional maupun internasional.
CSR  dapat  dilakukan  dalam  berbagai  bentuk  kegiatan,  baik  di  dalam maupun di luar perusahaan. Menurut persyaratan ISO 26000:2010, ada 7 kegiatan inti dalam pelaksanaan CSR, yaitu :
a. Tata kelola organisasi (organizational governance);
b. Hak asasi manusia (Human rights);
c. Praktek ketenagakerjaan (Labor Practices);
d. Lingkungan (The Environment);
e. Praktek operasi yang adil (Fair Operating Practices);
f. Isu Layanan Konsumen (Consumer Issues);
g. Pelibatan  dan  Pengembangan  Masyarakat  (Community  Involvement  and Development).
7 aspek kegiatan CSR tersebut digambarkan sebagai berikut :

## Gambar 1.
Aspek Kegiatan CSR Menurut ISO 26000:2010
Sebelum  tahun  2010,  kegiatan  yang  dilakukan  dalam  rangka  memenuhi CSR  hanyalah  terkait  masalah  lingkungan,  seperti  pencemaran  air  dan  udara  di sekitar  lokasi  perusahaan,  dan  pengembangan  masyarakat,  seperti  pemberian bantuan  pendidikan,  kesehatan,  penciptaan  lapangan  kerja  dan  ketrampilan karyawan  sampai  pemberian  bantuan  sosial  kepada  masyarakat  sekitar.    Setelah tahun  2010,  perusahaan  yang  mau  dan  mampu  melaksanakan  ISO  26000:2010
Dampak CSR Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo.  Tahun 2015 (Koesriwulandari)
harus menunjukkan pemenuhan aspek-aspek lainnya. Sehingga diperlukan sebuah laporan yang standar tentang kegiatan CSR selama setahun, yang disebut sebagai : Sustainability  Report  (SR)  atau  Laporan  Keberlanjutan  (LK).  Namun  demikian, beberapa perusahaan juga masih menggunakan istilah Laporan CSR.
Bank  Dunia  menyatakan  bahwa  tanggungjawab  sosial  perusahaan  terdiri dari beberapa komponen utama, seperti; perlindungan lingkungan, jaminan kerja, hak  asasi  manusia,  interaksi  dan  keteribatan  perusahaan  dengan  masyarakat, standar  usaha,  pasar,  pengembangan  ekonomi  dan  badan  usaha,  perlindungan kesehatan, kepemimpinan dan pendidikan, serta bantuan bencana kemanusiaan.
Tanggungjawab  sosial  perusahaan  dipandang  sebagai  upaya  strategis dalam    menyelaraskan  kepentingan  bisnis  perusahaan  dengan  nilai-nilai  sosial. Karena akan mengintegrasikan kepentingan para stakeholder dan mengakomodasikannya  ke  dalam  langkah  dan  kebijakan  perusahaan.  Sehingga tanggungjawab  sosial  merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  di  dalam  strategi perusahaan.  Sebab  tujuan  utama  dan  akhir  sebuah  perusahaan  untuk memaksimalkan  kesejahteraan  para  pemegang  sahamnya  hanya  dapat  dicapai dengan  menghindarkan  mereka  dari  segala  kemungkinan  kerugian  akibat  klaim pihak luar.
Dengan makin tingginya kesadaran stakeholder akan pengaruh lingkungan terhadap  perusahaan  semakin  besar  pula  tuntutan  kepada  perusahaan  untuk mengakomodasikan  kepentingan  stakeholder  dan  lingkungan  di  dalam  kebijakan perusahaan.  Sehingga  secara  garis  besar,  kewajiban  perusahaan  dapat diklasifikasikan  sebagai berikut  :  a)  Kewajiban  ekonomi  ( economic responsibility ),  b)  Kewajiban  hukum  ( legal  responsibility ),  c)  Kewajiban  etis ( ethical  responsibility ),  d)  Kewajiban  lain  tambahan  ( discretionary/philanthropic responsibility ) atau social responsibility.
Sehingga  dengan  demikian,  tanggungjawab  sosial  perusahaan  ( corporate social  responsibility )  merupakan  bagian  dari  kewajiban  lain  tambahan (discretionary/philantropic  responsibility)  dalam  susunan  kewajiban  perusahaan. Kewajiban  ini  memiliki  level  kepatuhan  tidak  lebih  rendah  dibandingkan  3 kewajiban lainnya. 4 kewajiban perusahaan tersebut harus dapat diakomodir oleh perusahaan  semenjak  proses  perumusan  strategi  perusahaan  di  level  korporat. Kewajiban sosial bukanlah sesuatu yang dianggap membebani bisnis, namun juga berpotensi meningkatkan nilai bisnis sebuah perusahaan.
Oleh  karena  itu,  dirasakan  penting  pula  agar  masyarakat  yang  menjadi tanggungjawab  perusahaan  untuk  mengetahui  apa  saja  yang  dilakukan  untuk memberikan  manfaat  sosial  ekonomi  dan  memelihara  lingkungan  di  sekitar perusahaan.  Pengungkapan  tanggungjawab  sosial  perusahaan  ( Corporate  Social Resonsibility  Disclosure )  merupakan  hal  penting  juga  karena  merupakan pelaksanaan prinsip transparansi.
Pengungkapan  tersebut  ada  yang  bersifat  wajib  (mandatory)  yaitu pengungkapan  informasi  yang  wajib  dilakukan  oleh  perusahaan  yang  didasarkan pada  peraturan  atau  standar  tertentu,  dan  ada  yang  bersifat  sukarela  (voluntary) yaitu pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku.  Pengungkapan  kegiatan  CSR  pada  laporan  tahunan  perusahaan  sering kali  dilakukan  secara  sukarela  oleh  perusahaan.  Pengungkapan  tanggungjawab
Dampak CSR Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo.  Tahun 2015 (Koesriwulandari)
sosial  sering  juga  disebut  dengan  istilah  social  disclosure,  corporate  social reporting, social accounting, atau corporate social responsibility disclosure.
Laporan  ini  merupakan  proses  pengkomunikasian  dampak  sosial  dan lingkungan  dari  kegiatan  ekonomi  organisasi  terhadap  kelompok  khusus  yang berkepentingan  dan  terhadap  masyarakat  secara  keseluruhan.  Pengungkapan tanggungjawab  sosial  perusahaan  diungkapkan  di  dalam  laporan  yang  disebut Sustainability  Reporting  (SR)  atau  Laporan  Berkelanjutan.  Pedoman  pelaporan Sustainability  Reporting  berdasarkan  GRI  mencakup  semua  aspek  berkelanjutan, yaitu  ekonomi,  lingkungan,  sosial,  hak  asasi  manusia,  kemasyarakatan  dan tanggungjawab produk.
Perusahaan  dengan  kepemilikan  asing  utamanya  melihat  keuntungan legitimasi  yang  berasal  dari  para  stakeholdernya  yang  biasanya  berdasarkan  atas home  market  (pasar  tempat  beroperasi)  sehingga  dapat  memberikan  eksistensi yang tinggi dalam jangka panjang. Pengungkapan tanggungjawab social (CSR) ini merupakan  salah  satu  cara  yang  digunakan  untuk  memperlihatkan  kepedulian perusahaan  pada  masyarakat  sekitar  (Rustiarini,  2010).  Perusahaan  sedang  dan kecil  yang  belum  mengikuti  aturan  bisnis  nasional  dan  internasional  cenderung mengabaikan  laporan  CSR  tersebut.  Karena  dianggap tidak  ada  manfaatnya  bagi bisnis mereka.

## Kegiatan CSR di Kabupaten Sidoarjo
Kegiatan  TJSLP  di  Kabupaten  Sidoarjo  telah  dilaksanakan  sejak  lama. Salah satu buktinya adalah data penyaluran CSR dari PT Angkasa Pura (Persero) Kantor Cabang Bandara Juanda menunjukkan adanya pelaksanaan kegiatan sejak tahun  2002.  Bentuk  kegiatannya  merupakan  pelaksanaan  dari  Peraturan  Menteri BUMN  berupa  Kemitraan  dan  Bina  Lingkungan.    Kegiatan  Kemitraan diwujudkan  dalam  bentuk  penyaluran  dana  pinjaman  kemitraan.  Dana  tersebut dipinjamkan kepada UKM di berbagai kabupaten, dengan pengembalian berbunga sangat  rendah.  Hingga  tahun  2013  telah  disalurkan  dana  kemitraan  ke  20 kabupaten,  termasuk  di  Kabupaten  Sidoarjo,  sebesar  Rp  29,55  Milyar.  Dana kemitraan  untuk  Kabupaten  Sidoarjo  sendiri  mencapai  jumlah  sebesar  Rp  16,57 Milyar, yang merupakan porsi terbesar dibandingkan kabupaten lainnya. Kegiatan kemitraan  tersebut  disalurkan  untuk  usaha-usaha  di  sektor  industri,  jasa, perdagangan, dan peternakan.
Sedangkan  kegiatan  bina  lingkungan  dilakukan  di  lingkungan  sekitar Bandara Juanda. Jumlahnya hingga tahun 2013, mencapai sebesar Rp 8,41 Milyar. Adapun  jenis  bantuan  dikelompokkan  menjadi  bantuan  korban  bencana  alam, bantuan  pendidikan  dan  pelatihan,  peningkatan  kesehatan,  pengembangan  sarana dan  prasarana  umum,  perbaikan  sarana  ibadah/lainnya,  bantuan  pengentasan kemiskinan  dan  pelestarian  alam.  Khusus  bantuan  pengentasan  kemiskinan  baru dilaksanakan  pada  tahun  2013.  Porsi  terbesar  dari  dana  bina  lingkungan dimanfaatkan untuk bantuan pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana umum dan peningkatan kesehatan.
Kegiatan  CSR  perusahaan  swasta  lainnya  juga  telah  banyak  dilakukan, meskipun tidak tercatat secara lengkap seperti  yang dilaporkan oleh PT Angkasa Pura  Kantor  Cabang  Bandara  Juanda  tersebut.  Perusahaan  lainnya  yang berpartisipasi  dalam  membantu  masyarakat  Kabupaten  Sidoarjo  adalah  Bank
Dampak CSR Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo.  Tahun 2015 (Koesriwulandari)
Jatim yang telah mampu membantu pembiayaan perbaikan RTLH (Rumah Tidak Layak  Huni),  PTPN  X  yang  membantu  para  petani  tebu  melalui  kredit usahataninya yang dikoordinir oleh pabrik gula, PT Telkom yang membantu para pengusaha  UKM  dalam  mengembangkan  pemasarannya  melalui  teknologi internet,  dan  masih  banyak  lagi  contoh  kegiatan  TJSLP  lainnya  dalam  5  tahun terakhir.

## METODOLOGI
Lokasi  kegiatan  penyusunan Dampak  CSR  Terhadap  Penanggulangan Kemiskinan  di  Kabupaten  Sidoarjo dilakukan  di  wilayah  administrasi Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  dengan  menggunakan  subyek  data  yang  paling dapat dipercaya ( valid ) dan terbarukan ( update ) yang dimiliki instansi pemerintah (kecamatan)  terkait  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  serta  data laporan perusahaan swasta yang  berpartisipasi dalam kegiatan CSR. Sasaran dari kegiatan ini adalah para pelaksana kegiatan CSR dan penerima manfaatnya, yaitu masyarakat di sekitar lokasi perusahaan berada
.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kegiatan CSR Perusahaan
Kegiatan  CSR  atau  TJSLP  di  Kabupaten  Sidoarjo  yang  dilakukan  oleh perusahaan  besar  dan  sedang,  baik  BUMN,  BUMD  maupun  swasta  sudah dilakukan  sejak  lama.  Beberapa  perusahaan  menyatakan  bahwa  kegiatan  CSR telah  dilakukan  sejak  tahun  awal  tahun  2000.  Bahkan  ada  yang  memiliki  data bantuan  kepada  masyarakat  sebelum  tahun  tersebut.  Namun  demikian,  jarang sekali yang memiliki catatan atau laporan tertulis mengenai kegiatan tersebut. Perusahaan  besar  semakin  menyadari  pentingnya  kegiatan  CSR  tersebut setelah  pemerintah  menerbitkan  regulasi  pada  tahun  2007  tentang  kewajiban perusahaan  untuk  membantu  masyarakat  dan  memperbaiki  lingkungan  dimana perusahaan  berada.  Kesadaran  untuk  membantu  masyarakat  tersebut  diwujukan dalam  bentuk  bantuan  modal  usaha  (baik  hibah  maupun  pinjaman  lunak)  dan pembiayaan pembangunan fasilitas umum.
Sampai  saat  ini,  pelaksanaan  kegiatan  CSR  di  Kabupaten  Sidoarjo, sebagian  besar  merupakan  inisiatif  dari  masyarakat.  Artinya  kegiatan  tersebut merupakan  hasil  dari  pengajuan  anggota  masyarakat  baik  secara  berkelompok, melalui  rekomendasi  aparat  desa  dan  kecamatan,  maupun  usulan  dari  tokoh masyarakat  setempat.  Hanya  sebagian  kecil  saja  kegiatan  yang  diadakan  atas inisiatif  perusahaan.  Pada  umumnya,  kegiatan  CSR  yang  dilaksanakan  oleh perusahaan  dikaitkan  dengan  upaya  promosi  produk  dan  menyambut  kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Pada  tahun  2012,  Forum  CSR  Kecamatan,  telah  menyampaikan  data perusahaan yang melaksanakan CSR antara lain
1. Kecamatan  Wonoayu,  ada  2  Perusahaan  yaitu  PT.  Sierad  Produce  TBK Unit  Feedmill  Tahun  2012  telah  memberikan  dana  senilai  Rp. 41.593.500,- dan PT. Indo Lautan Makmur memberikan dana senilai Rp. 273. 100.000,-
2. Kecamatan  Tulangan,  yaitu  :  CV.  Gelang  Tani  Tahun  2012  telah memberikan dana CSR senilai Rp. 93.675.000,-;
Dampak CSR Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo.  Tahun 2015 (Koesriwulandari)
3. Kecamatan  Prambon,  yaitu  :  CV.  Seger  Plastik  Tahun  2012  telah memberikan dana CSR senilai Rp. 26.692.100,-;
4. Kecamatan  Sedati  yang  telah  menyampaikan  yaitu  PT.  Angkasa  Pura  II Bandara Juanda Sidoarjo Tahun 2012 telah  memberikan dana kemitraan senilai  Rp.  3,175  Milyar  dan  Hibah  Bina  Lingkungan  se-nilai  Rp.  720 juta.
Rincian  kegiatan  CSR  yang  dilakukan  dengan  dana  tersebut  diatas  tidak tersedia.  Hanya  sebagian  kecamatan  yang  memiliki  data  bantuan  kepada masyarakat tersebut. Sebagian besar tidak memiliki data yang akurat tentang CSR di wilayahnya masing-masing.
Survey kegiatan TJSL dilakukan di 6 kecamatan terpilih yaitu : Kecamatan Tarik,  Kecamatan  Balongbendo,  Kecamatan  Taman,  Kecamatan  Waru, Kecamatan  Buduran  dan  Kecamatan  Taman.  Jumlah  perusahaan  industri  besar dan  sedang  yang  tercatat  di  6  kecamatan  ini  sebanyak  304  perusahaan  atau  35,5 persen  dari  keseluruhan  perusahaan  di  Kabupaten  Sidoarjo.  Sebagian  besar kecamatan  belum  memiliki  data  kegiatan  CSR  dari  perusahaan  di  wilayahnya. Namun  demikian,  setiap  tahun  selalu  ada  kegiatan  dari  perusahaan-perusahaan besar,  terutama  dalam  rangka  menyambut  peringatan  hari  besar  nasional  dan keagamaan. Rapat dan pertemuan CSR melalui forum CSR belum berjalan sesuai harapan  pemerintah  maupun  perusahaan.  Partisipasi  terbesar  berasal  dari  tokoh masyarakat dan LSM setempat.

## Dampak CSR Bagi Penanggulangan Kemiskinan
Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan  merupakan salah satu metode  yang  efektif  dalam  membantu  dan  mendukung  upaya  pemerintah  daerah dalam  penanggulangan  kemiskinan.  Berdasarkan  kajian  kegiatan  yang  dilakukan perusahaan  swasta  dan  BUMN  di  Kabupaten  Sidoarjo  sampai  tahun  2014,  dapat dirangkum dampak pelaksanaan CSR dalam turut menanggulangi kemiskinan. Dampak pelaksanaan CSR tersebut sebagai berikut :
1. Membantu mengurangi biaya hidup masyarakat.
2. Membantu peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin.
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat secara permanen.
4. Meningkatkan wawasan pendidikan masyarakat miskin. Dalam  kaitannya  dengan  penanggulangan  kemiskinan,  posisi  pemerintah masih  cukup  dominan.  Karena  selama  ini  kegiatan  CSR  perusahaan  memang bersifat  sukarela  (voluntarily).  Maka  sangat  wajar  jika  penerapannya  pun  bebas tafsir  berdasarkan  kepentingan  perusahaan  masing-masing.  Di  sinilah  letak pentingnya posisi pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo  untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang CSR kepada masyarakat, mendorong perusahaan-perusahaan  untuk  menerapkan  CSR,  serta  mensinergiskan  program CSR  di  Kabupaten  Sidoarjo,  agar  memiliki  jangkauan  yang  lebih  luas  terhadap proses percepatan penanggulangan kemiskinan.
Peran pemerintah menjadi semakin signifikan ketika ada pemahaman yang keliru  terhadap  CSR.  Saat  ini  banyak  perusahaan  dan  masyarakat  yang menganggap bahwa yang dimaksud CSR adalah segala kagiatan perusahaan yang sifatnya  charity  atau  memberi  cuma-cuma,  padahal  yang  dimaksud  CSR  adalah bagaimana  sebuah  perusahaan  membangun  core  bisnisnya  yang  pro  poor.
Dampak CSR Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo.  Tahun 2015 (Koesriwulandari)
Misalnya,  bagaimana  kita  mendorong  sebuah  perusahaan  agar  membuat  produk yang  harganya  terjangkau  oleh  orang  miskin,  sehingga  baik  perusahaan  maupun masyarakat sama-sama mendapat keuntungan.
Perah  pemerintah  yang  lainnya,  dalam  CSR  ini  adalah  memberikan informasi  dan  berbagai  data  kemiskinan  yang  diperlukan  oleh  perusahaan, mengadakan  berbagai  pelatihan  atau  capacity  building  bagi  masyarakat.  Peran yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  dukungan  investasi  pemerintah  atau complementary investmen bagi perusahaan. Misalnya ada perusahaan di Sumatera Selatan  yang akan  menerapkan CSR di daerah  namun tidak ada akses  jalan  yang mendukungnya  maka  peran  pemerintah  adalah  menyediakan  infrastrukturnya. Kalau disimpulkan posisi atau keterlibatan pemerintah tidak hanya mengkoordinasi lembaga pemerintahan tetapi juga mendorong hormonisasi antara pemerintah dengan pemangku kepentingan lainnya.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan
Kesimpulan  dari  kajian  tentang  Dampak  CSR  terhadap  Penanggulangan Kemiskinan adalah :
1. Dampak  kegiatan  CSR  atau  TJSLP  terhadap  penanggulangan  kemiskinan cukup  besar,  karena  sebagian  besar  sasaran  penerima  bantuan  adalah masyarakat miskin di sekitar perusahaan.
2. Kegiatan  CSR  berdampak  pada  penanggulangan  kemiskinan  di  Kabupaten Sidoarjo  melalui  mekanisme  bantuan  sosial,  pembangunan  infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan omzet usaha  kecil  yang  menjadi  mitra  binaan  perusahaan,  dan  terjadinya  distribusi pendapatan di masyarakat.
3. Dampak  terhadap  penanggulangan  kemiskinan  hanya  diketahui  secara kualitatif,  karena  data  laporan  kegiatan  CSR  secara  kuantitatif  masih  terbatas dan tidak dipublikasikan oleh sebagian besar perusahaan.
4. Peran  kegiatan  CSR  perusahaan  si  masa  mendatang  akan  semakin  besar mengingat  meningkatnya  kesadaran  perusahaan  dalam  melaksanakan tanggungjawab sosialnya.
5. Peran Forum CSR Kecamatan masih belum berjalan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan daerah dan peraturan Bupati Sidoarjo. Dibutuhkan upaya dan dorongan yang lebih besar dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui SKPD yang terkait kegiatan CSR tersebut.
6. Dibutuhkan  inovasi  untuk  mendorong  dan  meningkatkan  akuntabilitas  dan transparansi  perusahaan  dalam  melaksanakan  kegiatan  CSR,  terutama  bagi perusahaan  berskala  sedang  yang  jumlahnya  lebih  banyak  dari  perusahaan besar.  Seperti  pemberian  penghargaan  pemerintah,  insentif  ekonomi  dan penghargaan sosial dari masyarakat sekitar perusahaan.

## Rekomendasi
1. Melakukan  sosialisasi  kepada  perusahaan  tentang  pentingnya  penyusunan laporan  kegiatan  CSR,  khususnya  yang  dilakukan  di  wilayah  administratif Kabupaten    Sidoarjo.  Materi  sosialisasi  ditekankan  pada  mekanisme pelaporan, format laporan CSR dan waktu batas pelaporan kegiatan.
Dampak CSR Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo.  Tahun 2015 (Koesriwulandari)
2. Format laporan CSR perusahaan swasta diharapkan dapat  mengikuti  laporan Berkelanjutan  (LK)  atau  Sustainability  Report  (SR)  yang  dibuat  oleh perusahaan besar atau perusahaan publik.
3. Melakukan update data website www.csrsidoarjo.com yang berfungsi sebagai komunikasi dan transparansi antara perusahaan dan masyarakat.
4. Melakukan  kajian  tentang  pengukuran  efektifitas  kegiatan  CSR  atau  TJSLP terhadap  penanggulangan  kemiskinan  secara  kuantitatif,  terutama  di  wilayah yang memiliki banyak perusahaan besar dan sedang.
5. Kegiatan  CSR  yang  berdampak  pada  penanggulangan  kemiskinan  perlu diukur  dan  diklasifikasikan  menurut  bidang  masing-masing,  sehingga  dapat diketahui secara pasti jenis kegiatan CSR yang paling efektif dan bermanfaat di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga dapat menjadi acuan bersama,  inspirasi dan motivasi  bagi  perusahaan  lainnya  yang  belum  melaksanakan  CSR  secara optimal.
6. Memberikan  penghargaan  yang  inovatif  dan  produktif  kepada  perusahaan yang berkomitmen dalam pelaksanaan CSR berdasarkan kategori perusahaan besar  dan  sedang,  serta  kategori  bidang  CSR  yaitu  ekonomi,  sosial  dan lingkungan.  Sehingga  lebih  banyak  lagi  perusahaan  yang  dapat dipublikasikan berdasarkan kontribusinya dalam pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

## DAFTAR PUSTAKA
------------,  Sidoarjo  Dalam  Angka,  2013.  Badan  Pusat  Statistik.  Kabupaten Sidoarjo.
------------,  Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban  Bupati  Sidoarjo.  2013. Bappeda Kabupaten Sidoarjo.
Jalal,  2013.  Pembangunan  Berkelanjutan,  Tanggungjawab  Sosial  Perusahaan (CSR)  dan  Penanganan  Kemiskinan.  Makalah  disampaikan  dalam Diskusi  Publik  “Akuntabilitas  Sosial  CSR  Industri  Ekstraktif  dan Peranannya  dalam  Penanggulangan  Kemiskinan”.  Kerjasama  PWYP Indonesia, Fitra Jatim dan Yayasan TIFA. Jakarta.
Moir,  Lance,  2001,  What  do  we  mean  by  corporate  social  responsibility?, Corporate Governance, Vol. 1 Iss: 2, hal.16 – 22, Emerald Journal.
Philip  Kotler  and  Nancy  Lee,  2005.  Corporate  Social  Responsibility  :  Doing  the Most  Good  for  Your  Company  and  Your  Cause.  Willey  and  Sons.
New York.
Rustiarini,  Niwayan.  2010.  “Pengaruh  Corporate  Governance  pada  Hubungn Corporate  Social  Responsibility  dan  Nilai  Perusahaan”,  Simposium Nasional Akuntansi XII. Purwokerto.
Dampak CSR Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo.  Tahun 2015 (Koesriwulandari)
Setyawati, W. 2010, Penerapan Corporate Social Responsibility Melalui Program Kemitraan Telkom Community  Development Center Surabaya Timur Dalam  Pemberdayaan  Usaha  Kecil  Pada  Pengrajin  Batik  Di  Jetis Sidoarjo. FISIP UPN. Surabaya.
Undang-undang  Republik  Indonesia  no.  40  tahun  2007  tentang  Perusahaan Terbatas.
Undang-undang  Republik  Indonesia  no.  20  tahun  2007  tentang  Penanaman Modal.
Yusuf Wibisono, 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR. Fasco Publishing. Gresik.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  no.  4  Tahun  2011  tentang  Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
Sumber Berita Online pendukung data :
 http://csrsidoarjokab.com/
 http://sidoarjokab.go.id/