Jurnal Hukum POSITUM Vol. 4, No. 1,Juni 2019, Hal 116-134 P-ISSN   : 2541-7185 E-ISSN   : 2541-7193
Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang

## Endeng
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang dengendeng12@gmail.com

## ABSTRAK
Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  kewenangan  Badan  Pertanahan  Nasional  dibawah Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang  dan  bagaimana  dampak  hukum  terhadap  kewenangan  Badan Pertanahan Nasional dibawah  Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Penelitian ini bersifat normatif empiris. Data  primer  diperoleh  dari  wawancara  Staf  Bidang  Pengaturan  dan  Penataan  Pertanahan  BPN  Kantor Wilayah Provinsi Lampung serta Kepala seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan  Penataan  Ruang.Data  sekunder  diperoleh  membaca,  mengutip  buku-buku  dan  peraturan  perundang- undangan.  Data  dianalisis  secara  deskriptif  kualitiatif.  Hasil  penelitian  menujukkan  bahwa  kewenangan Badan  Pertanahan  Nasional  dibawah  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/  BPN  adalah  tidak  ada peningkatan kewenangan. Kewenangannya tetap sama seperti peraturan presiden yang sebelumnya mengatur BPN yaitu Perpres Nomor 63 tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional. Dampak positif keberadaan Badan Pertanahan Nasional dibawah Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN mengamanahkan pada negara untuk  menyelenggarakan  urusan  pertanahan  secara  menyeruluh  meliputi  bumi,  air,  ruang  angkasa  serta kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan dampak negatif  kewenangan BPN dibawah  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/  BPN  adalah  diperlukan  harmonisasi  berbagai  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  penataan  ruang  dan  penataan  pertanahan  agar  memudahkan pelaksanaan dilapangan.

## Kata kunci: kewenangan, tata ruang, pertanahan

## ABSTRACT
The problem in this study is how the authority of the National Land Agency under the Ministry of Agriculture and  Spatial  Planning  and  how  the  legal  impact  on  the  authority  of  the  National  Land  Agency  under  the Ministry  of  Agriculture  and  Spatial  Planning.  This  research  is  empirical  normative.  Primary  data  were obtained  from  interviews  with  the  Staff  of  the  Land  Arrangement  and  Arrangement  of  the  BPN  Regional Office of the Lampung Province and the Head of the Planning and Utilization Section of the Public Works and Spatial Planning Department. Secondary data was obtained by reading, quoting books and legislation. Data  were  analyzed  qualitatively  descriptive.  The  results  showed  that  the  authority  of  the  National  Land Agency under the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / BPN was that there was no increase in  authority.  Its  authority  remains  the  same  as  a  presidential  regulation  that  previously  governed  BPN namely Perpres No. 63 of 2013 concerning the National Land Agency. The positive impact of the existence of the National Land Agency under the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / BPN mandates the state to carry out land affairs in a manner encompassing earth, water, space and natural resources for the greatest prosperity of  the people. While the negative impact of BPN's authority under the Ministry of Agriculture  and  Spatial  Planning  /  BPN  is  the  need  for  harmonization  of  various  laws  and  regulations relating to spatial planning and land management in order to facilitate implementation in the field.
Keywords: authority, spatial planning, land

## A. PENDAHULUAN
Tanah  merupakan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  bagi  bangsa  Indonesia bukan  hanya  untuk  disyukuri  tapi  juga  harus  mengolah  dan  mengaturnya  dengan baik  agar  berhasil  guna  dan  berdaya  guna  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan harkat dan martabat yang sama secara  adil  dan  beradab,  baik  aparat  negara, aparat  hukum,  penguasa  dan  warga negara tanpa membedakan kedudukan, fungsi dan tanggung jawabnya.
Tanah  juga  berfungsi  sebagai  perekat  persatuan  bangsa  setelah  disahkannya Undang-undang  Pokok  Agraria  Nomor  5  Tahun  1960  sebagai  produk  dari  hasil  karya anak  bangsa  Indonesia  menjadi  hukum  nasional  di  bidang  pertanahan  untuk  seluruh rakyat  Indonesia.  Tanah  juga  mempunyai  nilai  kerakyatan yang perlu diterapkan dalam mengambil  keputusan  yaitu  dengan  cara  musyawarah  tanpa  keputusan  sepihak,  tanpa ada    tekanan    fisik,    senjata,    penganiayaan  tubuh,  pengerusakan  harta,  tekanan  moril, ancaman keamanan dan  sebagainya. 1 Tanah  juga  mempunyai  nilai  keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat yang berpihak pada golongan ekonomi lemah.
Nilai-nilai yang tersirat dalam  sila-sila  Pancasila  diatas  merupakan  norma  dasar atau  ground  normbagi  bangsa  Indonesia  untuk  bertindak,  berperilaku,  dan  sekaligus sebagai  pedoman    untuk    melandasi    peraturan    perundang-undangan    di    bidang pertanahan. Untuk  mewujudkan  cita-cita  moral  yang  terdapat  dalam  sila-sila  Pancasila didalam   konstitusi   Undang-undang   Dasar   1945   telah   mengatur  aturan  dasarnya mengenai    pertanahan    yaitu    Pasal    33    ayat    3    yang    berbunyi:    Bumi    dan    air    dan kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat. 2
Sedangkan    landasan    operasionalnya    terdapat    dalam    Ketetapan    Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Nomor  IV/MPR/1999,  Tentang  Garis-garis  Besar    Haluan Negara  Bab  IV  dalam  arah  dan  kebijaksanaan  butir  H  bagian  Sumber Daya Alam dan  Lingkungan  Hidup  dinyatakan  :    “Mendayagunakan    sumber    daya    alam    untuk
1 Andi  Sitti  Saidah  Nurfaradiba,  http://digilib.unhas.ac.id.Jurnal  Unhas. Peran  Kementerian  Agraria  Dan Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Kota  Makassar  Dalam  Menyelesaikan  Sengketa  Pertanahan Melalui  Mediasi  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor 11 Tahun 2016. Universitas Hasanudin, hlm 18
2 Nurhasan  Ismail,  Jurnal  RechtVinding,https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/JURNAL  VOLUME  1 Nomor 1. Januari April 2012.Vol 3 No 2 Oktober 2017, hlm. 24
sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat    dengan    memperhatikan    kelestarian    fungsi dan    keseimbangan    lingkungan  hidup,  pembangunan  yang  berkelanjutan,  kepentingan ekonomi  dan  budaya  masyarakat  lokal  serta  penataan  ruang  yang  penguasaannya diatur dalam Undang-undang.” 3
Berdasarkan    pengarahan    Garis-garis    Besar    Haluan    Negara    tersebut    diatas, maka  kebijaksanaan  pertanahan  diarahkan  untuk  mendukung  usaha-usaha  pemanfaatan ruang  secara  optimal  untuk  pelestarian  produktitivitas  dan    mutu    kegunaan    tanah serta    untuk    pencegahan    kerusakan    dan    kemerosotan  kesuburan  tanah. 4 Disamping itu,  kebijaksanaan  penggunaan  tanah   ditujukan   untuk   mencegah   penggunaan   tanah yang      merugikan      kepentingan  masyarakat  dan  kepentingan  pembangunan.  Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh Undang-undang Dasar merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan undang-undang merupakan organ undang-undang, sementara  yang  hanya  dibentuk  karena  keputusan  presiden  tentunya  lebih  rendah  lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk didalamnya. 5
Corak dan struktur organisasi Indonesia juga mengalami dinamika perkembangan yang sangat pesat.Setelah masa reformasi sejak tahun 1998, banyak lembaga dan komisi yang dibentuk secara independen. Banyaknya tumbuh lembaga, komisi maupun koorporasi yang bersifat independen tersebut merupakan gejala yang mendunia, dalam arti tidak hanya di  Indonesia.  Pada  umumnya  pembentukan  lembaga  Lahan  pasokan  baru  industri Kabupaten  Karawang  3000  hektar  pemerintah  daerah  sudah  disiapkan,  hal  ini  harus menyesuaikan  peraturan  rencana  tata  ruang  wilayah  (RTRW)  Kabupaten  Karawang. Menurut  Sanny  Iskandar,  Ketua  Himpunan  Kawasan  Industri  (HKI)  Indonesia, mengatakan proses penyediaan lahan industri tidak sederhana, harus memperhatikan faktor pembebasan lahan hingga izin peruntukan lokasi yang dibidik. 6 Pasokan baru itu bisa di penuhi  pengembang  asalkan  wilayah  yang  dulu  peruntukannya  bukan  kawasan  industri,
3 Aminuddin Salle, (dkk), Bahan Ajar Hukum Agraria (Makassar: AS Publishing, 2010), hlm. 112
4 Arie      Sukanti      Hutagalung      dan      Markus  Gunawan, Kewenangan  Pemerintah  di  BidangPertanahan (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hlm. 92
5 http://www.rmoljabar.com/read/2019/05/15/99678/ BPN-Keluhkan-Pemkab-Karawang-Tidak-Pro-Aktif- Soal-PTSL - diakses pada hari selasa tanggal 8 Oktober 2019.Pukul 09.15 Wib
6 https://jabar.pojoksatu.id/pantura/2019/08/06/ sengketa-lahan-800-h-sepetak-bpn-karawang-harus-segera- bagikan-sertifikat-warga / diakses pada hari selasa tanggal 8 Oktober 2019.Pukul 09.15 Wib
diubah menjadi untuk KI.dari pasokan baru itu, yang sudah rilis ke publik adalah tambahan di KIIC seluas 200 hektare.
Pasokan baru banyak terdapat di Kabupaten Karawang karena 80% dari permintaan yang  ada  terserap  di  koridor  tersebut. 7 Mengawali  perkembangannya  di  kawasan  yang berdiri  sebagai  kabupaten,  Karawang  dulu  dikenal  sebagai  kabupaten  dengan  sebutan lumbung  padi.Sebelum  menjadi  kawasan  industri  Karawang,  kabupaten  ini  menjadi kawasan pusat penghasil padi yang berlokasi dekat dengan ibukota Jakarta. Hal ini sesuai dengan  faktanya,  dimana  kabupaten  yang  bermayoritas  suku  Sunda  tersebut  memang dipenuhi dengan lahan hijau padi.
Dengan  demikian,  penduduk  Karawang  juga  didominasi  oleh  petani.  Adapun pengusaha, penduduk di Karawang biasanya memiliki usaha kecil seperti memiliki sawah sebagai lahan padi pribadinya atau kebun dengan berbagai jenis tanaman seperti sayuran dan  buah-buahan.Hal  tersebut  yang  membuat  Karawang  dahulu  menjadi  kabupaten sekaligus  produsen  padi,  sayuran,  serta  buah-buahan  bagi  beberapa  pasar  tradisional  di Indonesia. Namun sekarang Karawang berdiri sebagai salah satu kota besar di Indonesia yang didominasi dengan pabrik dan menjadikannya sebagai kawasan industri Karawang. 8 Karawang  saat  ini  menjadi  kota  industri  terbesar  di  Indonesia.  Sesuai  dengan julukannya sebagai kota industri Karawang, kota ini hadir dengan perusahaan-perusahaan yang berdiri di atas lahan penduduk dengan mayoritas pengguna bahasa Sunda. Karawang bahkan menjadi kota yang dipercaya oleh perusahaan asing untuk mendirikan usaha serta membangun  bisnisnya.Karawang  saat  ini  bahkan  mampu  mengalahkan  Jakarta  dari pendapatan penduduknya. Kemudian karena sudah menjadi kota besar industri, Karawang menjadi  kota  dengan  gaji  UMR  terbesar  di  Indonesia.  Tidak  sedikit  pula  investor  asing memilih  untuk  menjadi  investor  di  perusahaan  yang  didirikan  di  kawasan  industri Karawang.Dengan demikian, penduduk Karawang saat ini justru dominan bekerja sebagai pegawai pabrik.Karawang saat ini merupakan pusat pergerakan industri di Indonesia yang
7 https://kemenperin.go.id/artikel/5633/Kawasan-Industri:-3.000-Ha-Lahan-Disiapkan-di-Jabar, diakses pada hari selasa tanggal 8 Oktober 2019. Pukul 09.15 Wib
8 http://www.rmoljabar.com/read/2017/09/13/54209/ Dinas-PUPR-Karawang-Ingatkan-Bappeda-Soal- Rencana-Perubahan-Tata-Ruang- diakses pada hari selasa tanggal 8 Oktober 2019. Pukul 09.15 Wib
berhasil  menarik  pengusaha  mancanegara.Jepang  menjadi  salah  satu  negara  yang  selalu menanamkan investasinya di Karawang. 9
Jepang  bahkan  berniat  untuk  menjadikan  lahan  dengan  luas  3.000  hektar  di Karawang sebagai kawasan industri Karawang pribadinya.Karena banyaknya investor dari Jepang  di  Karawang  menyebabkan  berdirinya  berbagai  macam  perusahaan  seperti perusahaan  industri  otomotif,  IT,  elektronik,  serta  bentuk  usaha  industri  lainnya.  Inilah yang  membuat  Karawang  saat  ini  berdiri  sebagai  kota  industri  terbesar  di Indonesia.Industri  Karawang  merupakan  industri  yang  menjanjikan  karena  didukung sarana  dan  prasarana  yang  baik.  Lokasinya  yang  berdekatan  dengan  ibukota  serta  akses yang baik seperti jalan tol, kereta, dan pelabuhan serta fasilitas seperti sekolah, rumah sakit, dan  apartemen  menjadikan  kawasan  industri  Karawang  cocok  untuk  dijadikan  kawasan industri.  apakah    hanya    bertujuan    untuk    segi    pengaturan    kehidupan    publik    dalam program   penataan   ruang   yang   dimaksudkan   untuk   terselenggaranya   pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang ada atau lebih dari untuk menjadikan sumber PAD dan bisnis komersial semata.
Lembaga  Pemerintah  Nonkementerian  selanjutnya  disingkat  LPNK,  dahulu bernama  Lembaga  Pemerintah  Nondepartemen  selanjutnya  disingkat  (LPND)  adalah lembaga  negara  di  Indonesia  yang  dibentuk  untuk  melaksanakan  tugas  pemerintahan tertentu  dari  presiden.Kepala  LPNK  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  langsung kepada  presiden  melalui  menteri  atau  pejabat  setingkat  menteri.  Perbedaan  mendasar antara  Lembaga  Negara  dan  Lembaga  pemerintah  Nonkementrian  ialah  jika  Lembaga Pemerintah  Nonkementrian  dipimpin  oleh  seorang  menteri  yang  merupakan  pembantu Presiden dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di kementerian yang dia pimpin, dan merupakan kabinet bentukan Presiden.
LPNK  adalah  lembaga  negara  yang  dibentuk  untuk  melaksanakan  tugas pemerintahan tertentu dari Presiden.Kepala LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab langsung  kepada  Presiden.Perbedaan  mendasarnya  adalah  kementerian  dipimpin  oleh seorang menteri yang menjadi anggota kabinet, sedangkan non departemen dipimpin oleh seorang ketua dan bukan anggota kabinet.Salah satu lembaga pemerintah nonkementrian
9 https://www.knic.co.id/id/ kota-industri-karawang-merupakan-yang-terbesar-di-indonesia ,diakses hari selasa tanggal 8 Oktober 2019
ialah  Badan  Pertanahan  Nasional  selanjutnya  disingkat  BPN.BPN  adalah  lembaga pemerintah  nonkementerian  di  Indonesia  yang  mempunyai  tugas  melaksanakan  tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. 10 dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 2 ayat 2 yang dimaksud dengan hak menguasai dari negara berupa:
(1) Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,penggunaan  persediaan  dan pemeliharaan bumi,air dan ruang angkasa;
(2) Menentukan dan mengatur hubungan hubungan hukum antara orang orang dengan bumi,air dan ruang angkasa;
(3) Menentukan dan mengatur hubungan hubungan hukum antara orang orang dengan perbuatan hukum yang mengenai bumi,air dan ruang angkasa;
Wewenang  yang  bersumber  pada  hak  menguasai  dari  negara  tersebut  digunakan untuk  mencapai  sebesar  besarnya  kemakmuran  rakyat  dalam  arti  kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat di dalam negara hukum Indonesia yang merdeka,  berdaulat,  adil  dan  makmur.Untuk  melaksanakan  prinsip  dasar  tersebut  yang tertuang dalam Undang Undang Pokok Agraria mengatur ketentuan dasar mengenai hak kepemilikan  tanah  dan  pemanfaatan  tanah  untuk  memajukan  kesejahteraan  rakyat  yang berkeadilan.Walaupun  tidak  mudah  didefinisikan,  keadilan  sering  digambarkan equal distribution  among  eguals .  Keadilan  bukan  merupakan  konsep  yang  statis  tetapi  suatu proses, suatu keseimbangan yang komplek dan bergerak diantara berbagai faktor, termasuk equality 11
Keadilan  menurut  John  Rawls  adalah  keseimbangan,  kesebandingan,  dan keselarasan  antara  kepentingan  bersama  atau  kepentingan  masyarakat  umum  termasuk Negara.  Proses  mengukur  bagaimana  keseimbangan  dibentuk,  diperjuangkan,  dan diberikan  itulah  yang  disebut  keadilan.  Aturan  aturan  yang  adil  tentu  saja  dapat menghindari  benturan  yang  terjadi  antara  kepentingan  pribadi  dan  kepentingan umum.Dalam hal ini hukum haruslah berpihak pada kebenaran dan keadilan.Hukum harus
10 Andi  Sitti  Saidah  Nurfaradiba,  http://digilib.unhas.ac.id.Jurnal  Unhas. Peran  Kementerian  Agraria  Dan Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Kota  Makassar  Dalam  Menyelesaikan  Sengketa  Pertanahan Melalui  Mediasi  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor 11 Tahun 2016.U niversitas Hasanudin.Hlm 42
11 Arie      Sukanti      Hutagalung     dan      Markus  Gunawan, Kewenangan  Pemerintah di  BidangPertanahan, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hlm, 73
memihak  pada  mereka  yang  sedang  tidak  memperoleh  keadilan,  seperti  kaum  marginal yang tersingkarkan secara hukum. Distribusi pendapatan tidak terpisah dari hukum (tata aturan,lembaga penegak dan pelaksananya).
Struktur hukum yang ada menciptakan atau justru melestarikan ketidakseimbangan pendapatan.Akibatnya  status  kepemilikan  tanah  kaum  dhuafa  menjadi  tidak  jelas  dan bermasalah.Kesempatan  golongan dhuafa memperoleh akses tanah diperkotaan semakin terbatas.  Sementara  tanah  untuk  mendirikan  rumah  sebagai  kebutuhan  utama  sehingga pilihan  terakhir  kaum  dhuafa  di  perkotaan  adalah  melakukan  penyerobotan  untuk mendirikan  tempat  tinggal  yang  diistilahkan  sebagai  pemukiman  liar.  Negara menggariskan  nilai  nilai  dalam  upaya  menata  struktur  keagrariaan  nasional  yang berkeadillan, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, 12 penguasaan dan pemilikan tanah  yang  melampaui  batas  tidak  diperkenankan,  tanah  harus  dikerjakan  sendiri  secara aktif  oleh  pemiliknya  dan  mencegah  cara  cara  pemerasan,  usaha  yang  bergerak  dalam bidang agrarian tidak boleh bersifat monopoli.
Tidak dapat dibenarkan bila pemegang hak atas tanah mempergunakan atau tidak mempergunakan  tanahnya  untuk  kepentingan  pribadinya  semata.  Ketetapan  MPR  RI No.IX/MPR/2001 tetang pembaharuan agrarian dan Pengelolaan Sumber daya alam telah mengamanatkan  perlunya  pembaharuan  agrarian/reforma  agrarian  yang  bertujuan  untuk menata  kembali  penguasaan  pemilikan,penggunaan  dan  pemanfaatan  sumber  daya agrarian  untuk  tercapainya  kepastian  dan  perlindungan  hukum  serta  keadilan  dan kemakmuran  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Reforma  Agraria  diperlukan  ketika  masih terjadi ketimpangan dan ketidakadilan dalam akses terhadap perolehan dan pemanfaatan tanah, dalam rangka mewujudkan amanat pasal 33 ayat 3 UUD 1945, bahwa tanah harus dilihat dan diperlakukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk dimanfaatkan secara wajar oleh seluruh masyarakat.
Pelaksanaan Reforma Agraria tidak boleh menimbulkan konflik penguasaan tanah baru, untuk  itu perlu komitmen pemerintah untuk merancang  kebijakan  makro ekonomi yang  tidak  bias  pada  kepentingan  tertentu  saja.  Perlu  dipahami  bahwa  kebijakan  yang
12 Ateng    Syafrudin,  “Menuju    Penyelenggaraan    Pemerintahan    Negara  yang    Bersih    dan    Bertanggung Jawab, ” Jurnal  Pro  Justisia , Edisi IV, Bandung (2000), hlm. 32
berpihak  kepada  kelompok  masyarakat  yang  terpinggirkan  itu  sejatinya  tidak  harus dipandang sebagai serta merta bertentangan dengan prinsip ekonomi pasar, namun bahwa pemberian  hak  kepada  kelompok  yang  mempunyai  kemampuan/jasa  lebih  itu,  harus diimbangi 13 dengan  pemberian  perhatian  khusus  sebagai  koreksi  atas  kebijakan berdasarkan hak tadi, karena kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan tanah justru tidak mempunyai kemampuan untuk memperolehnya secara wajar 14
Hubungan antara manusia dalam penguasaan merupakan kejadian atau proses yang terbentuk dari adanya kepentingan masing-masing individu terhadap tanah. Kepentingan manusia  terhadap  tanah  yang  beragarm  menyebabkan  hubungan  antar  manusia  dalam penguasaan  tanah  menjadi  beragam  pula.  Hubungan  hubungan  antar  manusia  ini  perlu, sedangkan penguasaan tanah adalah fenomena yang tidak  sederhana. Ketidaksederhanaan ini  akan  semakin  rumit  apabila  salah  satunya  adalah  kaum  dhuafa. 15 Kenyataan  bahwa jumlah bidang tanah tidak sejajar dengan jumlah orang yang ada, sehingga bagi orang yang tidak  memiliki  tanah  perlu  memgembangkan  suatu  strategi  agar  dapat  menguasai tanah.Karena  kemiskinan  karena  ketidak  seimbangan  dan  ketidakadilan  inilah  yang kemudian menimbulkan strategi tertentu agar bisa tetap menguasai sebidang tanah.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  penelitian  ini  akan  difokuskan  pada pembahasan  tentang  bagaimana  kewenangan  Badan  Pertanahan  Nasional  dibawah Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang  dan  bagaimana  Dampak  Hukum  Terhadap Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dibawah  Kementerian Agraria Dan Tata Ruang.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat normatif empiris. Data primer diperoleh dari wawancara Staf Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan BPN Kantor Wilayah Provinsi Lampung serta Kepala seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.Data sekunder diperoleh membaca, mengutip buku-buku dan peraturan perundang- undangan. Data dianalisis secara deskriptif kualitiatif.
13 Boedi,Harsono, Hukum Agraria Indonesia , Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya (Bandung: Mandar Jaya, 2010), hlm. 123
14 Juniarso  Ridwan  dan  Achmad  Sodik, Hukum  Tata  Ruang  dalam konsep kebijakan otonomi  daerah (Bandung: Nuansa,  2008), hlm 77
15 Padmo  Wahjono  dalam  Winahyu  Erwiningsih, Hak  Pengelolaan Atas Tanah (Yogyakarta: Total Media, 2011), hlm. 121

## C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

## 1. Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang
Badan  Pertanahan  Nasional  atau  disingkat  BPN  adalah  lembaga  pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang  Pertanahan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.Badan pertanahan  nasional  menurut  Pasal  1  ayat  (1)  perpres  BPN  adalah  lembaga  pemerintah nonkementrian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lebih lanjut dari ayat (2) dari Pasal yang sama menentukan bahwa Badan Pertanahan Nasional dipimpin oleh seorang kepala. Hal ini sejalan dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) PP pendaftaran tanah yang menentukan bahwa tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh kepala kantor pertanahan.Kecuali, kegiatan-kegiatan tertentu yang ditugaskan kepada pejabat lain.
Kegiatan-kegiatan tertentu yang dimaksud adalah kegiatan yang pemanfaatannya bersifat  nasional  atau  melebihi  wilayah  kerja  kepala  kantor  pertanahan,  misalnya pengukuran  titik  dasar  teknik,  pemetaan  fotogrametri  dan  lain  lain.    Badan  Pertanahan Nasional bertugas membantu presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan,  baik  berdasarkan  Undang-Undang  Pokok  Agraria  maupun  peraturan perundang-undangan  lainnya  yang  meliputi  pengaturan,  penggunaan,  penguasaan  dan pemilihan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain  yang  berkaitan  dengan  masalah  pertanahan  berdasarkan  kebijaksanaan  yang ditetapkan oleh presiden.
Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di daerah, terakhir  dengan  Keputusan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  4  Tahun  2006, dibentuk  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Propinsi  di  daerah  Propinsi  dan Kantor  Pertanahan  Kabupaten  atau  Kota  di  daerah  Kabupaten/Kota.  Kantor  Pertanahan adalah  instansi  vertikal  Badan  Pertanahan  Nasional  di  Kabupaten/  Kota  yang  berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Propinsi.Kantor  Pertanahan  dipimpin  oleh seorang kepala yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil.
Untuk melaksanakan ketentuan di atas, maka Kepala Badan Pertanahan berwenang untuk  melakukan  pendaftaran  hak  dan  menerbitkan  surat  keputusan  pemberian  hak  atas tanah yang dimohonkan oleh seseorang atau suatu badan. Dalam pelaksanaan tugas sehari- hari  sebagian  wewenang  pemberian  hak  atas  tanah  dilimpahkan  kepada  Kantor  Badan Pertanahan  Propinsi  maupun  Kantor  Badan  Pertanahan  Kabupaten  atau  Kota,  hal  ini berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tanggal 19  Februari 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Negara yang mulai berlaku sejak tanggal 19 Februari 1999.
Sumber kewenangan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN yaitu Sumber Kewenangan  Atribusi.Tampak  bahwa  wewenang  yang  diperoleh  secara  Atribusi  itu bersifat  asli  yang  berasal  dari  peraturan  perundang-undangan.  Dengan  kata  lain,  organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  hal  atribusi,  penerima  wewenang  dapat menciptakan  wewenang  baru  atau  memperluas  wewenang  yang  sudah  ada,  dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang. 16
Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/BPN  dibentuk  berdasarkan  pembentukan Kementerian Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal  11  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2008  tentang  Kementerian  Negara,  perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. 17 Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, merupakan babak baru dalam penataan kelembagaan pertanahan dan tata ruang. Hal ini ditunjukkan oleh munculnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang disandingkan dengan  Badan  Pertanahan  Nasional.Kementerian  ini  lingkup  kerjanya  meliputi penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang tata ruang dan bidang pertanahan.

## 2.  Dampak  Hukum  terhadap  Kewenangan  Badan  Pertanahan  Nasional  Dibawah
Kementerian Agraria dan Tata Ruang
16 Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  (ATR/BPN)  Nasional  Nomor  11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
17 Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Kelembagaan  penataan  ruang  pada  Kabinet  Kerja  Joko  Widodo–Jusuf  Kalla menapaki  babak  baru,  dengan  digabungnya  ke  dalam  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional.Penataan  Kelembagaan  tersebut  mensyaratkan ketersediaan berbagai sumber yang memadai, utamanya adalah sumberdaya manusia yang ahli  dan  profesional  di  bidang  keagrariaan.  Perpres  Nomor  165  Tahun  2014  tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, telah ditindaklanjuti dengan Perpres Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Perpres Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Kedua Perpres ini mengganti Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang diubah dengan Perpres  85  Tahun  2012  dan  terakhir  dengan  Perpres  63  Tahun  2013  tentang  Badan Pertanahan  Nasional.Pada  dasarnya  perubahan  nomenklatur  kementerian  tidak  hanya sekedar  berkenaan  dengan  tugas  dan  fungsi  kementerian  berikut  struktur  organisasinya yang  berubah,  tetapi  juga  ruh,  semangat  bahkan  ideologi  dalam  penyelenggaraan pemerintahan juga berubah.
Dalam hal ini penyatuan agraria, tata ruang dan pertanahan dalam satu kementerian mempunyai landasan filosofis dan yuridis yang dapat dipertanggung-jawabkan. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat. Frase dikuasai negara, dalam hal ini negara tidak memiliki tetapi menguasi dengan Hak Menguasai oleh Negara (HMN), yang mempunyai wewenang mengatur, mengelola, dan  menyelenggarakan  agar  tanah-air  Indonesia  digunakan  dan  dimanfaatkan  untuk sebesar-besar  kemakmuran  rakyat.  Sedangkan  frasa  untuk  sebesar-besar  kemakmuran rakyat, mempunyai makna bahwa pemanfaatan sumberdaya alam bukan untuk kepentingan negara atau pemerintah, tetapi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. 18

## 3. Dampak Positif Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN
18 Harjono  Soehardi, Pemantapan  Penyusunan  Konsep-konsep  Tentang  Kebijakan  Pemanfatan  Tanah Perkotaan  di  Lingkungan  Kantor  Menteri  Negara  Agraria/  Badan  Pertanahan  Nasional (Jakarta:  Kantor Menteri Negara Agraria/ BPN, 2006), hlm. 93
Dampak  Positif  Kewenangan  Badan  Pertanahan  Nasional  dibawah  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dalam implementasi kebijakan penataan ruang: 19
(a) Harmonisasi regulasi dan content; Makna yang sama antara agraria dalam UUPA dan ruang  dalam  UUPR  merupakan  entry  point  dalam  harmonisasi  pengaturan  penguasaan tanah  (land  tenure)  dan  sumber-sumber  agraria  lainnya  dengan  penggunaan  dan pemanfaatan ruangnya. Kelembagaan penataan ruang dalam Kementerian ATR/BPN harus mampu melakukan harmonisasi ini, mengingat kelembagaan tersebut sudah berada dalam satu kementerian;
b.  Menempatkan  penyelenggaraan  penataan  ruang  (perencanaan,  pemanfaatan  dan pengendalian pemanfaatan) dalam bingkai land management. Dalam hal ini, penguasaan dan  pemilikan  tanah  merupakan  satu  kesatuan  dengan  penggunaan  dan  pemanfaatan ruang.Secara  administratif,  proses  pemberian  hak  atas  tanah  harus  terintegrasi  dengan pemanfaatan ruangnya;
c. Integrasi Kelembagaan Tata Ruang Daerah. Selama ini kelembagaan tata ruang di daerah berada di pemerintah daerah, baik di Bappeda maupun di SKPD lainnya.Bahkan ada pemda yang memiliki beberapa struktur institusi yang mengurusi tata ruang; dan
d. Pengaturan hubungan antara kelembagaan tata ruang daerah dengan Kanwil BPN dan Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota.  Pengaturan  hubungan  ini  penting  dalam  rangka integrasi pemberian hak atas tanah oleh BPN dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang oleh Pemda yang keduanya berada di bawah koordinasi Kementerian ATR/BPN. 20

## 4. Dampak Negatif Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN
Adapun  dampak  negatif  yang  muncul  permasalahan  yang  menjadi  fokus  yang strategis untuk ditangani kementerian sebagai berikut : 21
(a) Ruang  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  menghadapi  tantangan  dan permasalahan  terutama:  terletak  pada  kawasan  yang  cepat  berkembang  ( pacific
19 Elza Syarief, Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), hlm. 73
20 Darwin   Ginting, Hukum   Kepemilikan Hak atas   Tanah   Bidang Agribisnis (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 93
21 Farida  Patittingi, Ringkasan  Disertasi  Penguasaan  Tanah  Pulau-Pulau  Kecil  (eksistensi  dan    Prospek Pengaturannya  di Indonesia), Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar (2008), hlm 79
ocean  rim  dan  indian  ocean  rim );  terletak  pada  kawasan  pertemuan  3  (tiga) lempeng  tektonik;  Meningkatnya  intensitas  kegiatan  pemanfaatan  ruang  terkait eksploitasi  sumberdaya  alam;  dan  makin  menurunnya  kualitas  permukiman, meningkatnya alih fungsi lahan yang tidak terkendali, dan tingginya kesenjangan antar dan di dalam wilayah;
(b) Penyelenggaraan penataan ruang masih menghadapi berbagai kendala, antara lain pengaturan  penataan  ruang  yang  masih  belum  lengkap,  pelaksanaan  pembinaan penataan ruang yang masih belum efektif, pelaksanaan penataan ruang yang masih belum optimal, dan pengawasan penataan ruang yang masih lemah;
(c) Berkembangnya  pemikiran  dan  kesadaran  di  tengah  masyarakat  untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang yang lebih menyentuh hal- hal  yang  terkait  langsung  dengan  permasalahan  kehidupan  masyarakat,  terutama dengan  meningkatnya  banjir  dan  longsor,  kemacetan  lalu  lintas,  bertambahnya perumahan kumuh, berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, kurang memadainya kapasitas kawasan metropolitan terhadap tekanan jumlah penduduk, serta kurang seimbangnya pembangunan kawasan perkotaan dan perdesaan;
(d) Masih  belum  serasinya  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan dengan  penataan  ruang  dan  penataan  pertanahan.  Hal  itu  telahmenyebabkan terjadinya  tumpang  tindih  wewenang  dan  tanggung  jawab  antar  instansi  dalam pengelolaan penataan ruang dan penataan pertanahan, terutama menyangkut pola pemanfaatan ruang dan kepastian hukum atas tanah;
(e) Upaya  penataan  ruang  dan  penataan  pertanahan  memerlukan  ketersediaan  data dasar  dan  informasi  yang  akurat  dan  rinci.  Dengan  demikian,  pola  pemanfaatan ruang  dapat  disusun  secara  lebih  tepat  dalam  mencerminkan  kebutuhan pembangunan  di  masa  datang.Data  dasar  yang  tepat  dan  rinci  penting  bagi administrasi pertanahan dalam kegiatan pendaftaran tanah, penentuan batas yang tegas  dan  akurat,  identifikasi  tanah  negara,  serta  pemberian  status  hukum  atas tanah;
(f) Peningkatan  jumlah  penduduk  di  Indonesia  tidak  diikuti  dengan  penyebaran penduduk secara merata. Di masa depan penyebaran penduduk akan mengarah ke
daerah  perkotaan.  Bertambahnya  penduduk  di  daerah  perkotaan  menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tanah perkotaan. Meningkatnya kebutuhan tanah di satu  pihak,  sedangkan  dilain  pihak  persediaannya  makin  terbatas,  dapat menyebabkan  makin  meningkatnya  alih  fungsi  tanah,  termasuk  tanah  pertanian yang produktif; dan
(g) Dalam rangka menjamin  perwujudan rencana tata ruang, selain kebijakan Ditjen Penataan Ruang untuk mendorong penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, juga  menitikberatkan  pada  kegiatan  Pengawasan  dan  Pengendalian  Pemanfaatan Ruang. Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007  Tentang  Penataan  Ruang  bahwa  pengawasan  penataan  ruang  adalah  upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Sedangkan  pengendalian  pemanfaatan  ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. 22
Maraknya kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan  peraturan  perundang-undangan,  seperti  alih  fungsi  lahan  secara  melawan  hukum, kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai perizinan pemanfaatan ruang, dan perizinan pemanfaatan  ruang  yang  tidak  sesuai  peraturan  perundang-undangan.Belum  lengkapnya instrumen  dasar  atau  aturan  (Norma,  Standar,  Prosedur,  dan  Kriteria/NSPK)  dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai dasar yang melandasi implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Hal ini menyebabkan kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang belum  dapat  dilakukan  secara  optimal,  baik  oleh  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah.Sebagai  contoh  belum  ada  pengaturan  mengenai  cara  untuk  melakukan pemantauan,  evaluasi,  dan  pelaporan,  belum  ada  pengaturan  penentuan  kriteria permasalahan khusus, dimana pada saat ini, pengawasan khusus dianalogikan/ difungsikan sebagai penyelidikan/ pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) yang dilakukan oleh Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS).  Disamping  itu  pedoman-pedoman  perizinan, insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi masih dalam proses penyusunan.
22 Hasni, Hukum    Penataan    Ruang  dan Penatagunaan  Tanah  Dalam Konteks UUPA, UUPR dan UUPLH (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 21
Dalam  proses  penyusun-an  tersebut,  diupayakan  kaidah-kaidah  atau  norma  tata ruang  harus  mampu  memenuhi  kebutuhan  dasar  masyarakat  dan  memuaskan  bagi  para pihak, oleh karena itu kaidah/ norma tata ruang akan dirumuskan secara tepat dan jelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. 23 Pembangunan yang pesat di beberapa sektor,  terutama  sektor  industri  dan  pertanian,  sangat  berkaitan  dengan  tingginya kebutuhan  untuk  memanfaatkan  ruang  khususnya  ruang  daratan.  Sementara  itu, pembangunan di sektor pertambangan dan galian yang juga berkembang cukup pesat, di samping  dapat  menyebabkan  penurunan  kualitas  lingkungan  hidup  juga  mem-percepat proses penurunan potensi tanah,  yang  pada  akhirnya  dapat  mempengaruhi  kegiatan pembangunan di masa yang akan datang.
Proses  pembangunan  yang  digambarkan  tersebut  di  atas,  jika  tidak  diwaspadai, dapat  menyebabkan  hasil  yang  satu  dan  lainnya  tidak  saling  mendukung, bahkan  saling merugikan.  Dengan  demikian,  tantangan  yang  dihadapi  adalah  mengupayakan  penataan ruang  yang  mempertimbangkan  keserasian,  keselarasan  dan  pemanfaatansumber  daya alam  dan  sumber  daya  buatan  dengan  memperhatikan  sumber  daya  manusia  serta pelestarian  fungsi  lingkungan  hidup.Mengingat  kegiatan  pembangunan  yang  dilakukan Kementrian  Agraria  dan  Tata  Ruang/BPN  akan  makin  meningkat,  terdapat  berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penataan ruang dan penataan pertanahan.
Kendala pertama adalah terbatasnya dan masih belum serasinya berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.Hal itu  telah  menyebabkan  terjadinya  tumpang  tindih  wewenang  dan  tanggung  jawab antarinstansi  dalam  pengelolaan  penataan  ruang  dan  penataan  pertanahan,  terutama menyangkut pola pemanfaatan ruang dan kepastian hukum atas tanah.Walaupun peraturan perundang-undangan  telah  ada,  pada  kenyataannya  pelayanan  untuk  mendapatkan kepastian hukum masih dirasakan rumit dan sulit sehingga timbul  banyak masalah yang menyangkut status hukum atas tanah.Hal ini berarti peraturan perundang-undangan yang ada masih belum cukup untuk memberikan kepastian hukum dan memecahkan berbagai permasalahan tata ruang dan penataan pertanahan yang makin berkembang.
23 Loc.Cit, hlm. 78
Pendekatan  sektoral  dalam  pembangunan  dirasakan  masih  kuat  dan  kurangnya keterpaduan  antar  sektor  juga  merupakan  kendala.Keterbatasan  ketersediaan  data/ informasi  untuk  penataan  ruang  dan  penataan  pertanahan  juga  menjadi  kendala.Upaya penataan  ruang  dan  penataan  pertanahan  memerlukan  ketersediaan  data  dasar  dan informasi yang akurat dan rinci.Dengan demikian, pola pemanfaatan ruang dapat disusun secara  lebih  tepat  dalam  mencerminkan  kebutuhan  pem-bangunan  di  masa  datang.Data dasar yang tepat dan rinci penting bagi administrasi pertanahan dalam kegiatan pendaftaran tanah, penentuan batas yang tegas dan akurat.

## D. PENUTUP

## 1. Simpulan
(a)  Kewenangan  Badan  Pertanahan  Nasional  dibawah  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/BPN merupakan peluang kelembagaan untuk menyatukan pengelolaan pertanahan secara  komprehensif.Pengaturan  dan  pengelolaan  pertanahan  tidak  sebatas  ruang permukaan  tanah  namun  merangkup  ruang  dibawah  tanah,  ruang  diatas  tanah,  ruang perairan serta ruang permukaan tanah itu sendiri. Kewenangan penataan ruang yang dahulu diurus  oleh  Kementerian  Pekerjaan  Umum  kini  telah  digabungkan  dalam  satu  lembaga dengan Badan Pertanahan Nasional menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, dan di Kementerian Pekerjaan Umum sudah tidak ada lagi unsur penataan ruang. Namun, di  daerah,  pertanahan  dan  penataan  ruang  tidak  disatukan  dalam  satu  lembaga.  Urusan penataan ruang di daerah ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bertanggung jawab langsung kepada Kemeterian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
(b) Dampak Positif keberadaan Badan Pertanahan Nasional dibawah Kementrian Agraria dan  Tata  Ruang/BPN  mengamanahkan  pada  negara  untuk  menyelenggarakan  penataan tanah  secara  menyeruluh  meliputi  bumi,  air,  ruang  angkasa  serta  kekayaan  alam  untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
(c) Dampak Negatif keberadaan Badan Pertanahan Nasional dibawah Kementerian Agraria dan  Tata  Ruang/  BPN  adalah  belum  serasinya  berbagai  peraturan  perundang-undangan yang  berkaitan  dengan  penataan  ruang  dan  penataan  pertanahan.  Hal  itu  telah menyebabkan  terjadinya  tumpang  tindih  wewenang  dan  tanggung  jawab  antar  instansi
dalam pengelolaan penataan  ruang dan penataan  pertanahan, terutama menyangkut  pola pemanfaatan ruang dan kepastian hukum atas tanah.

## 2. Saran
Badan  Pertanahan  Nasional  dibawah  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/BPN harus  lebih  meningkatkan  kinerja  dalam  melakukan  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat serta penambahan tugas tentang mengatur tata ruang di wilayah kerja Badan Pertanahan Nasional.
Secara  dampak  negatif  masih  belum  serasinya  berbagai  peraturan  perundang- undangan yang berkaitan dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. Jadi pemerintah harus  memperbarui  Undang-Undang  Badan  Pertanahan  Nasional  untuk  mengatur  tata ruang di wilayahkerja, agar tidak terdapat tumpang tindih antara instansi.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Ahmad Ali. Menguak Tabir Hukum . Bogor: Ghalia Indonesia. 2002 Ahmad    Rifai. Penemuan    Hukum    oleh    Hakim    dalam    Perspektif  Hukum  Progresif. Jakarta: Sinar Grafika. 2010
Ahmadi  Miru  dan  Sakka  Pati. Hukum  Perikatan  Penjelasan  Makna Pasal 1233 sampai 1456. Jakarta: Rajawali Pers. 2008 Aminuddin Salle, (dkk). Bahan Ajar Hukum Agraria. Makassar: AS Publishing. 2010
Arie      Sukanti      Hutagalung      dan      Markus  Gunawan. Kewenangan  Pemerintah  di BidangPertanahan . Jakarta: Rajawali Pres. 2009
Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya . Bandung: Mandar Jaya. 2010
Darwin   Ginting. Hukum   Kepemilikan Hak atas   Tanah   Bidang agri bisnis ,  Bogor: Ghalia Indonesia. 2010
Elza  Syarief. Menuntaskan  Sengketa  Tanah  Melalui  Pengadilan  Khusus  Pertanahan . Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 2012
Hasni. Hukum    Penataan    Ruang  dan Penatagunaan  Tanah  Dalam Konteks UUPA, UUPR dan UUPLH . Jakarta: Rajawali Pers. 2010
Harjono  Soehardi. Pemantapan  Penyusunan  Konsep-konsep  Tentang  Kebijakan Pemanfatan  Tanah  Perkotaan  di  Lingkungan  Kantor  Menteri  Negara  Agraria/ Badan Pertanahan Nasional . Jakarta. 2006
Juniarso  Ridwan  dan  Achmad  Sodik. Hukum  Tata  Ruang  dalam konsep kebijakan otonomi  daerah. Bandung: Nuansa. 2008
Padmo    Wahjono    dalam    Winahyu    Erwiningsih Hak    Pengelolaan  Atas  Tanah . Yogyakarta: Total Media. 2011
Philipus    M.    Hadjon    dkk. Pengantar    Hukum    Administrasi    Indonesia .  Yogyakarta: Gajahmada University Press. 2008
Rahardjo    Adisasmita. Pembangunan    Kawasan   dan    Tata    Ruang .  Yogyakarta:  Graha Ilmu. 2010
Ridwan   HR. Hukum   Administrasi Negara . Jakarta: PT.   Raja   Grafindo Persada. 2011
Riyadi   dan   Deddy   Supriyadi   Bratakusumah. Perencanaan   dan Pembangunan Daerah . Jakarta: Pustaka Karya. 2009
Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000

## 2. Perundang-undangan
UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1996  tentang  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna
Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  3  tahun  2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  (ATR/BPN) Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang RPJMN Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2015

## 3. Jurnal
Ateng  Syafrudin. “Menuju  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara yang  Bersih  dan Bertanggung  Jawab.” Jurnal  Pro  Justisia. Edisi IV. Bandung. (2000)
Andi Sitti Saidah Nurfaradiba, http://digilib.unhas.ac.id.JurnalUnhas. Peran Kementerian Agraria  Dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Kota  Makassar  Dalam Menyelesaikan  Sengketa  Pertanahan  Melalui  Mediasi  Berdasarkan  Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor 11 Tahun 2016. Universitas Hasanudin.
Galih Orlando STIT Al Bukhori Labuhanbatu. Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Menangani Sengketa Pertanahan. Jurnal UMSU.
Nurhasan Ismail. Jurnal RechtVinding, https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ JURNAL VOLUME 1 Nomor 1. (Januari April 2012)

## 4. Disertasi
Farida    Patittingi. Ringkasan    Disertasi.    “ Penguasaan    Tanah    Pulau-Pulau    Kecil (eksistensi  dan    Prospek  Pengaturannya  di Indonesia).” Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar. 2010

## 5. Internet
https://kemenperin.go.id/artikel/5633/Kawasan-Industri:-3.000-Ha-Lahan- Disiapkan-di Jabar, diakses pada hari selasa tanggal 8 Oktober 2019.Pukul 09.15 Wib http://www.rmoljabar.com/read/2017/09/13/54209/Dinas-PUPR-Karawang-Ingatkan- Bappeda-Soal-Rencana-Perubahan-Tata-Ruang-  diakses  pada  hari  selasa  tanggal  8 Oktober 2019.Pukul 09.15 Wib https://www.knic.co.id/id/kota-industri-karawang-merupakan-yang-terbesar-di- indonesia,diakses hari selasa tanggal 8 Oktober 2019