E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 7, No. 3, Maret 2022

## PENETAPAN WALI NIKAH OLEH KANTOR URUSAN AGAMA BAGI ANAK PEREMPUAN  HASIL  POLIGAMI  SIRI  PERSPEKTIF  MAQASID  SYARIAH JASSER AUDA

## Muh. Sirojul Munir, Mohamad Nur Yasin, Aunul Hakim
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Indonesia Email:  muhsirojulmunir92@gmail.com, yasinm.nuryasin@yahoo.co.id, aunulhakim@gmail.com

## Abstrak
Konflik  internal  keluarga  yang  disebabkan  oleh  perkawinan  poligami  siri berdampak  pada  proses  penetapan  wali  nikah  bagi  seorang  anak  perempuan. Undang-undang  perkawinan  mengharuskan  wali  hakim  sebagai  wali  dalam pernikahannya.  Dengan  pertimbangan  haknya  sebagai  seorang  anak  dan menghindari  sanksi  sosial,  pihak  keluarga  memilih  wali  nasab  sebagai  wali nikahnya.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  menelusuri  landasan  dan  metode  yang digunakan KUA Tongas dalam menetapkan wali nikah bagi anak perempuan hasil dari  perkawinan  poligami  siri.  Lebih  lanjut  dianalisis  dengan  menggunakan  teori maqasid  syariah  Jasser  Auda.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris ( field  search )  yang  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Data  primer  didapatkan dari  hasil  wawancara  dan  observasi.  Adapun  data  sekunder  didapat  melalui  studi kepustakaan. Hasil penelitian: Pertama, penetapan wali nikah yang dilakukan oleh KUA Tongas sangat urgen, mengingat telah terjadi konflik internal keluarga dalam masalah ini. Inovasi yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode al-jam’u (mengumpulkan)  hukum-hukum  yang  ada.  Solusi  yang  ditawarkan  adalah menunjuk  wali  hakim  secara  administratif  dan  memilih  wali  nasab  dalam praktiknya. Selain itu dilakukan mediasi untuk mendamaikan pihak yang berselisih. Kedua ,  teori  maqasid  syariah  Jasser  Auda  dengan  enam  fitur  pendekatan  sistem mengafirmasi penetapan wali nikah yang dilakukan oleh KUA Tongas.
Kata Kunci : penetapan wali nikah; kantor urusan agama; poligami siri

## Abstract
Internal family conflicts caused by polygamy and unregistered marriages have an impact  on  the  process  of  determining  marriage  guardians  for  a  girl.  Law  of Marriage require a judge's guardian to be a guardian in his marriage. Taking into account  their  rights  as  a  child  and  avoiding  social  sanctions,  the  family  chose  a parental guardian as their marriage guardian. This study aims to explore the basis and  methods  used  by  KUA  Tongas  in  determining  marriage  guardians  for  girls resulting from polygamy and unregistered marriages. It was further analyzed using the  maqasid  sharia  theory  of  Jasser  Auda.  This  type  of  research  is  empirical research (field research), with a qualitative approach. Primary data collection was done by using interviews and observation. While secondary data obtained from the literature  study.  The  results  of  this  study:  First,  the  determination  of  marriage
guardians  carried  out  by  the  Tongas  KUA  is  very  urgent,  considering  that  there has been an internal family conflict in this issue. The innovation made is by using the al-jam'u method (collecting) existing laws. The solution offered is to appoint a guardian  judge  administratively  and  choose  a  parental  guardian  in  practice.  In addition, mediation is carried out to reconcile the disputing parties. Second, Jasser Auda's maqasid sharia theory with six features of the system approach confirms the determination of marriage guardians carried out by KUA Tongas.
Keywords: determination  of  marriage  guardians;  the  office  of  religious  affairs; polygamy; unregistered marriages
Received: 2022-02-20; Accepted: 2022-02-05; Published: 2022-03-10

## Pendahuluan
Pernikahan  atau  perkawinan  merupakan  suatu  ikatan  antara  dua  pihak  yang bertujuan  untuk  menciptakan  sebuah  keluarga  yang  sakinah  dan  harmonis.  Hal  ini senada dengan apa yang termaktub pada pasal 1 undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974  yang  menyinggung  masalah  tujuan  perkawinan,  yakni  mengkonstruk  keluarga yang  harmonis,  kekal  dan  bahagia.  Ikatan  yang  dimaksud  tidak  hanya  terbatas  kepada dua orang yang menikah akan tetapi lebih dari itu, menyatukan dua keluarga yang bisa jadi  awalnya  tidak  saling  mengenal.  Sehingga  seseorang  yang  akan  menikah  harus terlebih  dahulu  mendapatkan  izin  dan  restu  dari  orang  tua/  wali  dan  keluargnya, terutama calon pengantin wanita.
Peranan  orang  tua  atau  keluarga  sebagai  wali  nikah  bagi  anak  perempuan sangatlah  penting.  Mayoritas  ulama  menjadikan  wali  nikah  sebagai  rukun  nikah  yang apabila  pernikahan  tanpa  hadirnya  wali  nikah  maka  pernikahan  tersebut  dinyatakan batal/ tidak sah. Mengingat urgensi wali dalam pernikahan, para ulama sedemikian rupa telah  mengatur  perihal  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  seseorang  yang  akan bertindak  sebagai  wali  dalam  pernikahan.  Selain  itu,  telah  ditentukan  siapa  saja  yang berhak  menjadi  wali  dalam  pernikahan  seorang  anak  perempuan,  dari  mulai  keluarga yang terdekat dan seterusnya.
Dewasa  ini,  mencuat  berbagai  isu  yang  berkenaan  dengan  wali  dalam pernikahan.  Salah  satunya  adalah  masalah  penetapan  pihak  Kantor  Urusan  Agama (KUA) dalam menetukan wali nikah bagi seorang anak perempuan hasil dari pernikahan poligami secara siri yang terjadi di wilayah KUA Tongas Kabupaten Probolinggo. Anak perempuan  tersebut  bernama  Muthia  yang  merupakan  anak  tunggal  dari  pasangan  Pak Abdus Salam dan Ibu Yati. Pak Abdus Salam memiliki dua istri yakni Ibu Munawaroh (istri pertama) dan Ibu Yati (istri kedua). Dari istri pertama, Pak Abdul salam memiliki dua  anak  laki-laki  dan  satu  anak  perempuan,  masing-masing  bernama  Diding,  Dewi Atikah dan Arif. Sedangkan dari istri kedua ia hanya memiliki satu anak, yakni Muthia.
Permasalahan  terjadi  pada  saat  Muthia  hendak  menikah  pada  bulan  September 2020 dengan laki-laki yang bernama Rofiq, yang tidak lain merupakan adik sepupunya. Pak Abdul salam sebagai ayah dan wali nikahnya yang paling berhak telah meninggal pada tahun 2014. Apabila merujuk pada ketentuan dalam pasal 21 ayat (1) KHI apabila
ayah  dan  kakek  dari  pihak  ayah  telah  tiada  maka  urutan  selanjutnya  yang  berhak menjadi  wali  nikah  adalah  saudara  laki-laki  kandung  atau  saudara  laki-laki  seayah. Ketentuan ini berlaku jika anak perempuan merupakan hasil dari perkawinan yang sah menurut hukum, yakni dicatatkan di lembaga pencatat perkawinan sebagaimana  diatur dalam pasal 2 ayat (2) undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan Muthia  merupakan  anak  perempuan  dari  hasil  perkawinan  poligami  yang  dilakukan secara  siri.  Oleh  karena  itu,  jika  mengikuti  pasal  2  ayat  1  Peraturan  Menteri  Agama nomor 30 tahun 2005, maka yang berhak menjadi wali nikah bagi Muthia adalah wali hakim. Hal itu disebabkan Muthia tidak mempunyai wali nasab yang berhak dihadapan hukum.  Faktanya,  Muthia  lebih  memilih  paman  (adik  dari  Pak  Abdul  Salam)  untuk menjadi  wali  di  pernikahannya.  Disamping  ia  enggan  wali  pernikahannya  diwakilkan oleh  wali  hakim,  alasan  lainnya  karena  telah  terjadi  konflik  diantara  keluarga  istri pertama dan kedua.
Kasus  tersebut  sangat  menarik  untuk  diteliti  guna  menelusuri  pertimbangan pihak  KUA  dalam  memutuskan  dan  menetapkan  wali  nikah  dari  pihak  keluarga  dan mengenyampingkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005  yang  menentukan  wali  hakim  lebih  berhak  menjadi  wali  nikah  dalam  kasus  ini. Selain  itu  untuk  mendapatkan  tinjauan  dari  sudut  pandang  yang  berbeda,  selanjutnya kasus  ini  akan  dianalisis  dengan  menggunakan  pemikiran  Jasser  Auda  yang  bertalian dengan Maqasid Syariah. Penggunaan teori maqasid syariah Jasser Auda sebagai pisau analisis  dalam  penelitian  ini  didasarkan  kepada  kelebihan  teori  tersebut  berupa  asas kemaslahatan  yang  dihasilkan  dari  proses  pengembangan  (development)  dari  konsep maqasid  syariah  terdahulu  dan  pengutamaan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  ( human right ).  Kelebihan  dari  teori  Jasser  Auda  inilah  yang  cocok  dalam  menganalisis  dan merekontruksi  konsep  perwalian  yang  terdapat  pada  fiqh  klasik,  sehingga  menjadi relevan  untuk  diaplikasikan  pada  kondisi  masyarakat  masa  sekarang,  khususnya  pada kasus dalam penelitian ini.
Menyikapi kasus penetapan wali nikah tersebut, perlu dilakukan sebuah analisa untuk  mengetahui  mengapa  pihak  KUA  Tongas  Kabupaten  Probolinggo  melakukan penetapan  wali  nikah  bagi  anak  perempuan  hasil  poligami  siri  dan  bagaimanakah perspektif  Maqasid  Syariah  Jasser  Auda  terhadap  pertimbangan  pihak  KUA  dalam menetapkan wali nikah tersebut.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris (field  search) yang menggunakan  pendekatan  kualitatif (Cresswell,  2017) .  Maka  penelitian  ini  dilakukan dengan  turun  langsung  ke  lapangan  guna  mengumpulkan  berbagai  data  yang  terkait. Objek  dari  penelitian  ini  adalah  KUA  Tongas  Kabupaten  Probolinggo.  Data  primer didapatkan  melalui  proses  wawancara  dan  observasi.  Adapun  data  sekunder  didapat melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, terutama teori maqasid syariah  milik  Jasser  Auda,  serta  literatur  pendukung  lainnya  seperti  artikel  dan  jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian.

## A. Hasil dan Pembahasan
1. Wali Nikah Dalam Islam
a. Pengertian wali nikah
Wali  nikah  ialah  seorang  laki-laki  yang  berwenang  mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan dalam suatu akad perkawinan (Zahri Hamid, 1988) . Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 19, wali nikah  merupakan  rukun  yang  harus  dipenuhi  bagi  calon  mempelai  wanita yang  bertindak  untuk  menikahkannya (Azizah,  2012) .  Peran  wali  dalam pernikahan  adalah  penasehat  mempelai  wanita  dalam  urusan  pernikahan. Kepadanyalah mempelai pria melakukan ijab kabul dalam akad.
b. Kedudukan wali nikah
Para  ulama  berbeda  pendapat  mengenai posisi  wali  sebagai  seseorang yang  berperan  atas  nama mempelai  perempuan  dalam  melangsungkan  akad pernikahan.  Ulama  sepakat  memposisikan  wali  sebagai  rukun  dan  syarat dalam  suatu  akad  pernikahan  bagi  mempelai  laki-laki  ataupun  perempuan yang  masih  kecil.  Hal  ini  dikarenakan  mempelai  yang  masih  kecil  dinilai masih belum mampu melakukan akad pernikahan oleh dirinya sendiri, maka wali lah yang melakukannya. Namun, para ulama berbeda pendapat terhadap posisi  wali  bagi  mempelai  perempuan  yang  telah  dewasa  baik  masih perawan  maupun  sudah  janda.  Perbedaan  pendapat  tersebut  dikarenakan tidak adanya dalil yang pasti yang dapat dijadikan rujukan (Syarifuddin & Di Indonesia, 2006) .
Sedangkan kedudukan wali menurut jumhur ulama‘ antara lain Mazhab Syafi’i  menetapkan  wali  sebagai  salah  satu  rukun  nikah.  Menurut  mazhab Hanafi  keberadaan  seorang  wali  dalam  suatu  perkawinan  hukumnya  sunah. Menurut  pendapat  Imam  Malik  bahwa  wali  merupakan  syarat  untuk mengawinkan  perempuan  awam.  Menurut  pandangan  Imam  Malik  sama dengan  Imam  Hanafi  yaitu  seseorang  yang  menjadi  wali  bagi  seorang perempuan,  baik  dengan  sebab  hubungan  nasab  perwalian  maupun berdasarkan hukum dibolehkan menikahkan perempuan tersebut. Kebolehannya  bersifat  mutlak.  Mazhab  Hambali  berpendapat  bahwa  setiap akad  perkawinan  harus  dilakukan  oleh  wali.  Baik  mempelainya  itu  dewasa atau  masih  anak  kecil,  janda  atau  perawan,  sehat  akalnya  atau  tidak  sehat akalnya.  Tidak  ada  hak  sama  sekali  bagi  perempuan  untuk  mengakadkan perkawinannya sendiri.
c. Dasar hukum wali nikah
Jumhur  ulama (selain  Hanafiyah)  berpendapat  bahwa  suatu perkawinan  tidak  sah  tanpa  wali.  Sebagian  dasar  yang  mereka  pergunakan adalah Al-qur’an surah Al-Baqarah ayat 232:
َّنُهَجا َو ْزَأ  َنْحِكْنَي   ْنَأ  َّنُهوُلُضْعَت   َلََف  َّنُهَلَجَأ  َنْغَلَبَف  َءاَسِ نلا  ُمُتْقَّلَط  اَذِإ َو اَذِإ ْلا َو  ِ َّللَّاِب  ُنِم ْؤُي  ْمُكْنِم  َناَك   ْنَم  ِهِب  ُظَعوُي  َكِلَذ  ِفو ُرْعَمْلاِب  ْمُهَنْيَب  ا ْوَضا َرَت ِم ْوَي
َنوُمَلْعَت  َلَ ْمُتْنَأ َو ُمَلْعَي ُ َّاللَّ َو  ُرَهْطَأ َو ْمُكَل ىَك ْزَأ ْمُكِلَذ  ِر ِخ ْلْا
“Jika  kalian  menceraikan  istri-istri  kalian,  kemudian  masa  iddahnya telah  habis,  maka  kalian  (para  wali)  jangan  menghalang-halangi  mereka untuk  menikah  lagi  dengan  calon  suaminya,  jika  telah  terjadi  kerelaan diantara mereka dengan cara yang baik. Hal itulah yang telah dinasehatkan kepada  orang  yang  beriman  diantara  kalian  kepada  Allah  dan  hari  akhir. Hal itu lebih baik dan suci bagimu. Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.
Seorang wanita yang telah ditalak oleh suaminya dan telah habis masa iddahnya,  maka  ia  berhak  untuk  menikah  lagi.  Para  wali  tidak  boleh melarangnya apabila telah terjadi kesepakatan diantara dua calon mempelai. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kedudukan  wali  harus  ada  bagi  setiap  wanita dan tidak bisa diabaikan (Hasan, 2006) .
Selain  menjadikan  ayat-ayat  diatas  sebagai  landasan  mengenai wajibnya  wali  dalam  pernikahan,  mayoritas  ulama  juga  melandasi argumennya dengan beberapa hadis berikut ini:
1) Hadis Nabi dari Abu Burdah bin Abu Musa menurut riwayat Ahmad:
،َةَد ْرُب  يِبَأ   ْنَع  ، ُسُنوُي  اَنَثَّدَح  :َلاَق  ُداَّدَحْلا  ِد ِحا َوْلا  ُدْبَع  اَنَثَّدَح يِبَأ   ْنَع َحاَكِن  َلَ " :َلاَق َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص َّيِبَّنلا َّنَأ ،ىَسوُم
" ٍّ يِل َوِب  َّلَِإ
Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali (Ahmad Ibn Hanbal, 1998) .
2) Hadis Nabi dari Aisyah yang dikeluarkan oleh Al-Darimiy:
اَنَثَّدَح ،ِ ي ِرْه ُّزلا  ْنَع ،ىَسوُم ِنْب َناَمْيَلُس  ْنَع ،ٍّجْي َرُج ِنْبا ْنَع ،ٍّم ِصاَع وُبَأ ْنَع  ،َة َو ْرُع   ْنَع اَمُّيَأ  "  :َلاَق  َمَّلَس َو  ِهْيَلَع  ُالله  ىَّلَص  ِ يِبَّنلا  ِنَع  ،َةَشِئاَع
َكِنَف  ،ٌل ِطاَب  اَهُحاَكِنَف  ،اَهِ يِل َو  ِنْذِإ   ِرْيَغِب   ْتَحِكُن  ٍّةَأ َرْما اَهُحاَكِنَف  ،ٌلِطاَب  اَهُحا
او ُرَجَتْشا ِنِإَف ،ٌلِطاَب ”
Siapapun  perempuan  yang  menikah  tanpa  ada  izin  dari  walinya,  maka pernikahannya batal (Abdullah Ibn Abdul Rahman, 2000) .
3) Hadis dari Abu Hurairah yang mengutip ucapan Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:
:َلاَق ُّيِلْيَقُعْلا َنا َو ْرَم ُنْب ُدَّمَحُم اَنَثَّدَح :َلاَق ُّيِكَتَعْلا ِنَسَحْلا ُنْب ُليِمَج اَنَثَّدَح
َلاَق :َلاَق ،َة َرْي َرُه يِبَأ  ْنَع ،َني ِريِس ِنْب ِدَّمَحُم  ْنَع ،َناَّسَح ُنْب ُماَشِه اَنَثَّدَح
َّلَس َو  ِهْيَلَع  ُالله  ىَّلَص  ِ َّاللَّ  ُلوُس َر ُجِ و َزُت   َلَ َو  ،َةَأ ْرَمْلا  ُةَأ ْرَمْلا  ُجِ و َزُت   َلَ"  :َم َّلا َيِه َةَيِنا َّزلا َّنِإَف ،اَهَسْفَن ُةَأ ْرَمْلا
"اَهَسْفَن ُجِ و َزُت يِت
Perempuan  tidak  boleh  menikahkan  perempuan  lain  dan  ia  juga  tidak boleh menikahkan dirinya sendiri (Muhammad Ibn Yazid, 2014) .
Dari  hadis  di  atas  hendaknya  dipahami,  bahwa  seorang  wanita  boleh mengawinkan dirinya bila telah mendapatkan izin dari wali, karena si wanita tidak mempunyai wewenang untuk itu. Apabila telah  mendapatkan izin dari wali,  namun  oleh  beberapa  sebab,  (tempat  tinggal  jauh,  dalam  tahanan  dan sebagainya),  wali  itu  tidak  dapat  secara  langsung  menikahkannya,  maka hakimlah  (penghulu)  yang  menjadi  walinya.  Demikian  juga  si  wanita  itu tidak boleh mewakilkan kepada seseorang untuk menikahkan dirinya, karena dia tidak mempunyai wewenang untuk itu (Ali, 2016) .
d. Syarat-syarat wali nikah
Syarat-Syarat Wali Nikah Ada delapan syarat pada wali nikah, yaitu: 1) Atas keinginan sendiri, jadi tidak sah pernikahan dari wali yang dipaksa;  2) Baligh;  3)  Berakal,  menurut  ijma‘  tidak  ada  hak  wali  bagi  orang  gila  yang kegilaannya  terus  menerus;  4)  Merdeka,  tidak  ada  hak  wali  bagi  budak menurut ijma‘; 5) Laki laki, tidak ada hak wali bagi wanita. Jadi Tidak sah seorang  wanita  melangsungkan  akad  pernikahan  sendiri,  baik  dalam  ijab mapun  qabul,  baik  untuk  dirinya  sendiri maupun  untuk  orang  lain;  6)  Sifat ‘Adil,  tidak  ada  hak  wali  bagi  orang  yang  fasik;  7)  Beragama  Islam.  tidak ada  hak  wali  bagi  non  muslim  (kafir)  untuk  menikahkan  wanita  muslimah, dan dia boleh menjadi wali bagi wanita non muslim; 8) Tidak cacat akalnya, sebab pikun maupun bebal/idiot.
e. Macam-macam wali nikah
Terdapat dua macam wali nikah, yakni wali nasab dan wali hakim.
1) Wali Nasab
Wali nasab ialah wali nikah yang memiliki hubungan nasab dengan mempelai wanita (Abidin,  1999) .  Wali  nasab  merupakan  orang-orang    dari  keluarga  calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali. Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa urutan  wali  adalah  sebagai  berikut:  1)  ayah,  2)  kakek  dan  terus  keatas,  3)  saudara laki laki seayah dan seibu, 4) saudara laki-laki seayah saja, 5) anak laki laki saudara laki  laki  seayah  dan  seibu,  6)  anak  laki-laki  saudara  laki  laki  seayah  saja,  7)  anak laki laki dari anak laki laki saudara laki laki seayah dan seibu, 8) anak laki-laki dari anak  laki-laki  saudara  laki-laki  seayah  saja,  9)  anak  laki  laki  dari  no.  7,  10)  Anak laki-1aki  dari  no.  8  dan  seterusnya,  11)  Saudara  laki  laki  ayah  yang  seayah  dan seibu,  12)  Saudara  laki  laki  ayah  yang  seayah  saja,  13)  Anak laki  laki  dari  no.  11, 14)  Anak laki laki dari no.12, 15) Anak laki laki dari no. 13. dan seterusnya.
Singkatnya  urutan  wali  adalah  ayah  seterusnya  keatas,  saudara  laki-laki  ke bawah, dan saudara laki laki ayah ke bawah. Terdapat dua macam dari wali nasab, yakni wali yang dekat ( aqrab ) dan wali yang jauh ( ab’ad ). Ayah seterusnya keatas termasuk  kedalam  wali aqrab ,  sedangkan  wali ab’ad ialah  saudara  laki-laki kebawah. Apabila ayah seterusnya keatas tidak ada, maka yang menjadi wali aqrab ialah saudara laki-laki kebawah dan yang menjadi wali ab’ad ialah saudara laki-laki ayah  kebawah  dan  seterusnya.  Perpindahan  dari  wali aqrab ke  wali ab’ad disebabkan jika wali aqrab nya non muslim, fasik, belum dewasa, gila ataupun bisu/ tuli (Abidin, 1999) .
2) Wali Hakim
Wali hakim ialah wali nikah dari kalangan hakim atau qadli . Dalam Kompilasi Hukum Islam wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat  yang  ditunjuk  olehnya,  yang  diberi  hak  dan  wewenang  untuk  bertindak sebagai  wali  nikah (Abdurrahman,  1992) .  Jadi  wali  hakim  ialah  wali  nikah  yang ditunjuk  oleh  penguasa  yang  berwenang  untuk  menjadi  wali  dalam  perkawinan untuk  orang  yang  tidak  mempunyai  wali  karena  sebab  tertentu  guna    mencatat pendaftaran  nikah  dan  berperan  sebagai  wali  nikah  bagi  wanita  yang  tidak mempunyai wali atau wanita yang berselisih paham dengan walinya.
Orang-orang  yang  berhak  menjadi  wali  hakim  adalah  pemerintah,  pemimpin, penguasa,  atau qadli nikah  yang  diberi  kewenangan  dari  kepala  negara  untuk menikahkan wanita yang berwali hakim (Tihami dan Sohari Sahrani, 2013) . Orang - orang tersebut merupakan orang pilihan yang memiliki kewenangan untuk menjadi wali  dalam  pernikahan  dan  wali  hakim  baru  dapat  bertindak  sebagai  wali  nikah setelah adanya keputusan dari pengadilan agama.
Dalam  pasal  23  KHI  dijelaskan  bahwa  wali  hakim  baru  dapat  bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui  tempat  tinggalnya,  gaib  atau  ‘ adhal /enggan (Abdurrahman,  1992) .  Wali hakim  dibenarkan  menjadi  wali  dari  sebuah  akad  nikah jika  dalam  kondisi-kondisi berikut: 1) Wali nasabnya tidak ada, 2) Wali aqrab atau wali ab’ad tidak memenuhi syarat-syarat  menjadi  wali.  3)  Wali  aqrab  gaib  atau  pergi  dalam  perjalanan  sejauh kurang lebih 92,5 km/ dua hari perjalanan. 4) Wali aqrab di penjara dan tidak bisa ditemui. 5) Wali aqrabnya Adlal. 6) Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit). 7) Wali  aqrabnya  sedang  ihram.  8)  Wanita  yang  akan  dinikahkan  gila,  tetapi  sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.
2. Maqasid Syariah Jasser Auda
Maqasid  berasal  dari  kata  bahasa  arab  دصاقم  ( maqasid )  yang  merupakan bentuk jamak kata دصقم ( maqsad ), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan,  tujuan  atau  akhir.  Peranan  maqasid  syariah  sangat  urgen  dalam  kajian Islam.  Hal  ini  dikarenakan  kedudukannya  sebagai  tujuan  dari  syariah  Islam. Definisi  maqasid  syariah  itu  sendiri  adalah  hal-hal  bermakna  yang  terdapat  di balik  ketetapan-ketetapan  syariah  dan  hukum  yang  dituju  oleh syari’ guna mewujudkannya (Auda, 2007) . Pada abad ke delapan hijrah, perumusan maqasid
syariah menjadi sebuah metodologi dan teori baru dimunculkan melalui kitab Al- Muwafaqat karya Imam Al-Syatibi (Muhammad Thahir bin ‘Asyur, 2004) .
Dalam mengikuti perkembangan zaman dan generasi, seyogyanya maqasid klasik yang telah dijelaskan harus mengalami perkembangan. Langkah-langkah Jasser  Auda  dalam  upaya  mengembangkan  maqasid  syariah  yaitu  dengan merumuskan enam fitur pendekatan sistem, antara lain:
a. Sifat Kognitif Sistem Hukum Islam
Menurut  Auda,  hukum  Islam (fiqih) merupakan  hipotesis  hasil konstruksi  kognitif  para  ahli  hukum “fi  dhin  al-faqih”. Hukum  Islam merupakan  hasil  dari  penalaran  dan  ijtihad  para  ahli  fiqh  yang  mencoba untuk  mengungkap  makna  tersembunyi  atau  implikasi  praktis  dari  syari’at yang ada di dalam al-Qur’an dan di dalam hadits. Sehingga sifat kognitif dari hukum  Islam  ini  diperlukan  dalam  memvalidasi  pandangan  yang  sangat bervariatif dalam penentuan hukum Islam (Auda, 2007) .
b. Keutuhan Sistem Hukum Islam
Keholistikan  atau  keutuhan  hukum  Islam  yakni  dapat  dilihat  dari hujjah yang  digunakan  oleh  para  ulama  ushul  fiqh  yaitu  bersifat “holistic evidence” (hujjah al-kulliy) yang dijadikan pertimbangan dalam menetukan hukum Islam. Pemikiran yang holistik atau menyeluruh pun juga diperlukan dalam  mengkaji  filsafat  hukum  Islam  untuk  mengembangkan  semantik  dan ilmu kalam (Auda, 2007) .
c. Keterbukaan Sistem Hukum Islam
Menurut Auda, tidak ada istilah penutupan pintu ijtihad dalam hukum Islam sebagaimana dikemukakan oleh para ulama klasik. Hal ini dikarenakan hukum  Islam  dapat  dikembangkan  sesuai  dengan  kebutuhan  zaman  jika memang  menghadapai  perubahan-perubahan  baru  dalam  beberapa  aspek kehidupan  manusia.  Hukum  Islam  bisa  bersifat  fleksibel  sesuai  dengan konteks zaman, keadaan, maupun tempat (Auda, 2007) .
d. Keterkaitan antar Tingkatan dalam Hukum Islam
Meskipun  dalam maqashid  al-syariah sebagaimana  dirumuskan  oleh para  ulama  klasik  seperti al-syatibi misalnya  terdapat  hiraki  atau  tingkatan- tingkatan dari maqashid yang paling mendasar yakni dzaruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat , namun pada hakikatnya antara ketiganya saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain. Bahkan pemenuhan salah satu kebutuhan itu harus dalam rangka mewujudkan kebutuhan dasar di bawahnya (Auda, 2007) .
e. Multidimensionalitas Sistem Hukum Islam
Dikarenakan sistem merupakan suatu kesatuan dari berbagai subsistem yang  saling  berkaitan  begitu  juga  dengan  hukum  Islam  yang  merupakan suatu  sistem maka  dalam  berijtihad menetukan  hukum  Islam  harus  berpikir multi-dimensi.  Dalam  hal  ini  Auda  mengkritik  para  ulama  ushul  maupun ulama fiqih klasik cenderung berpikirnya hanya satu atau dua dimensi saja. Misalnya  memandang  segala  sesuatu  hanya  dari  sisi  hitam  dan  putih,  fisik
dan  metafisik,  universal  dan  spesifik  dan  lain  sebagainya.  Misalnya  dalam ta’arud  al-dalalah yang  terkadang  ada  yang  menganggap  ada  pertentangan ayat dalam al-Qur’an (Auda, 2007) .
f. Kebertujuan Sistem Hukum Islam
Dalam  suatu  sistem,  tujuan  adalah  menjadi  sesuatu  yang  paling  inti.
Hal ini dikarenakan suatu sistem dibentuk memang dalam rangka mencapai tujuan  tertentu,  begitu  juga  dengan  hukum  Islam.  Dalam  hal  ini maqashid atau tujuan dari dimunculkannya suatu hukum Islam itu merupakan inti dari hukum  Islam  itu  sendiri.  Kebertujuan  hukum  Islam  ini  mengkover  kelima fitur sistem hukum Islam di atas yakni sifat kognitif, keutuhan, keterbukaan, keterkaitan antar tingkatan, maupun multi-dimensionalitas (Auda, 2007) .
3. Metode  KUA  Tongas  dalam  Menetapkan  Wali  Nikah  Bagi  Anak  Perempuan Hasil Poligami Siri
Kepala  KUA  Tongas  dalam  menetapkan  wali  nikah  dalam  suatu perkawinan  memperhatikan  beberapa  sumber  yang  dapat  dijadikan  sebagai bahan pertimbangan. Sumber-sumber rujukan tersebut diantaranya:
a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, terkhusus dalam masalah ini merujuk pada pasal 2 ayat (2).
b) Peraturan Menteri Agama (PMA) terkhusus pada pasal 2 ayat 1 PMA Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim.
c) Kompilasi Hukum Islam, terutama dalam masalah ini terfokus pada pasal 19 sampai pasal 23.
d) Fiqh Munakahah dari berbagai mazhab, terkhusus pada bab perwalian.
e) Sosial Culture dan situasi kondisi yang terjadi di masyarakat.
Kasus Muthia yang dihadapkan kepada KUA Tongas diselesaikan dengan mensinergikan  lima  poin  diatas.  Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya bahwa  posisi  Muthia  merupakan  seorang  anak  perempuan  dari  orang  tua  yang melakukan pernikahan poligami secara siri (tidak dicatatkan di petugas pencatat perkawianan). Sehingga pasal 2 ayat (2) undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan  memvonis  bahwa  seakan-akan  tidak  pernah  terjadi  perkawinan diantara  Pak  Abdus  Salam  dan  Ibu  Yati.  Hal  tersebut  berimplikasi  kepada kedudukan Muthia sebagai anak yang menjadikannya tidak memiliki wali nasab yang dapat berperan sebagai wali nikah di pernikahannya.
Pasal  2  ayat  1  PMA    nomor  30  tahun  2005  dan  didukung  oleh  pasal  23 KHI  menetapkan  wali  nikah  bagi  setiap  anak  perempuan  yang  tidak  memiliki wali  nasab  (yang  diakui  secara  yuridis)  adalah  wali  hakim.  Maka,  wali  nikah yang berhak untuk menikahkan Muthia adalah wali hakim.
Dalam  perspektif  fiqh  secara  umum,  pernikahan  yang  berlangsung  antara Pak Abdus Salam dan Ibu Yati adalah pernikahan yang sah. Menurut keterangan dari pihak keluarga, pernikahan antara Pak Abdus Salam dengan Ibu Yati telah sah  secara  agama  dan  dapat  dibuktikan  dari  syarat  dan  rukun  nikah  yang  telah dipenuhi.  Mempelai  laki-laki,  mempelai  wanita  yang  disertai  oleh  walinya,
mahar, saksi dan ijab qabul telah memenuhi syarat-syarat sahnya. Sehingga akad nikah tersebut sah menurut agama meskipun tidak dicatatkan di petugas pencatat perkawinan (dilakukan secara siri).
Dari data diatas, terdapat kontradisi antara Undang-undang nomor 1 tahun 1974  tentang  perkawinan  dengan  fiqh  secara  umum  perihal  perkawinan  yang tidak  dicatatkan  di  petugas  pencatat  perkawinan.  Sehingga  perlu  adanya penalaran  dan  analisis  dari  kepala  KUA  Tongas  untuk  dapat  mensinergikan kedua  regulasi  tersebut.  Disamping  itu,  dari  pihak  keluarga  terkhusus  calon mempelai  wanita  yakni  Muthia  menginginkan  wali  nikah  dari  pihak  keluarga, bukannya dari wali hakim.
Kepala  KUA  Tongas  melakukan  metode al-jam’u yakni  mengumpulkan dan  mengambil  semua  regulasi  yang  telah  disebutkan  dan  mensinergikannya dengan metode sebagai berikut:
a) Secara administratif , kepala KUA Tongas merujuk kepada undang-undang nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan,  bahwasanya  perkawinan  tak tercatat  Pak  Abdus  Salam  dengan  Ibu  Yati  tidak  sah  secara  yuridis. Kedudukan Muthia tidak dapat dinasabkan sebagai anak kepada Pak Abdus Salam  sehingga  merujuk  pada  PMA  nomor  30  tahun  2005  dan  KHI bahwasanya  yang  berhak  menjadi  wali  dalam  pernikahannya  adalah  wali hakim.
b) Secara  praktis, kepala  KUA  Tongas  menghormati  permintaan  keluarga terkhusus  mempelai  wanita  (Muthia)  yang  berkehendak  wali  di  pernikahan Muthia  adalah  wali  dari  pihak  keluarga  (wali  nasab).  Merujuk  pada ketentuan fiqh secara umum bahwasanya pernikahan Pak Abdus Salam dan Ibu  Yati  telah  memenuhi  syarat  dan  rukun  nikah,  serta  dapat  dikatakan pernikahannya sah secara agama. Selain itu, pertimbangan kemaslahatan dan hak  asasi  dari  seorang  anak  perempuan  (Muthia)  yang  secara  agama  sah nasabnya  kepada  Pak  Abdus  Salam  dan  keluarga,  sehingga  kepala  KUA Tongas memutuskan bahwa boleh wali dalam pernikahan Muthia dari pihak keluarga Pak Abdus Salam (wali nasab).
c) Dalam mensinergikan kedua pertimbangan tersebut,  maka  Kepala  KUA Tongas menetapkan secara administratif, tertulis di buku nikah bahwasanya wali  dalam  pernikahan  Muthia  dan  Rofiq  adalah  wali  hakim,  akan  tetapi dalam  praktiknya  yang  berperan  sebagai  wali  nikah  adalah  dari  pihak keluarga  (wali  nasab).  Namun  tetap,  wali  hakim  yang  diutus  sebagai perwakilan  dari  KUA  tetap  menghadiri  akad  nikah  dan  mengetahui prosesnya dari awal sampai akhir.
Dari  keterangan  tersebut  penulis  menyimpulkan  bahwa  metode  yang digunakan  oleh  kepala  KUA  Tongas  dalam  masalah  ini  adalah  dengan  metode al-jam’u ,  yakni  mensinergikan  semua  ketetapan  yang  ada  baik  secara  yuridis maupun  secara  agama.  Dengan  metode  ini,  secara  administratif  negara  tetap terpenuhi, praktik pernikahannya sah secara agama dan tetap tercatat di petugas
pencatat perkawinan, dan hak dari Muthia sebagai anak yang sah dari Pak Abdus Salam tetap bisa diberikan. Sehingga tidak adanya diskriminasi diantara Muthia dengan kakak-kakak tirinya.
4. Perspektif  Maqasid  Syariah  Jasser  Auda  Terhadap  Penetapan  Wali  Nikah  Bagi Anak Perempuan Hasil Poligami Siri
a) Fitur kognitif (pemahaman rasional)
Berhubungan  dengan  kasus  yang  tengah dibahas  dalam  penelitian  ini, kepala  KUA  Tongas  melakukan  sebuah  intervensi  pemikiran  terhadap kontradiktif regulasi dan konflik yang terjadi pada seorang anak perempuan hasil poligami siri. Jika regulasi mengenai penetapan wali nikah tetap statis dan  wajib  diberlakukan,  maka  permasalahandan  konflik  dalam  kasus  ini tidak akan menemukan titik terang. Oleh karenanya, metode yang dilakukan oleh  kepala  KUA  Tongas  dalam  memberikan  solusi  terhadap  masalah penetapan wali nikah bagi seorang anak hasil dari perkawinan poligami siri, dapat  mencerminkan  bahwa  sebuah  hukum  atau  aturan  itu  seyogyanya mengikuti perkembangan zaman.
b) Fitur Wholeness (kemenyeluruhan)
Kepala  KUA  Tongas  tidak  menggunakan  pendekatan  atomistis  yang mengambil  berdasarkan  satu  ketentuan  saja.  Lebih  dari  itu,  beliau mengakomodir seluruh regulasi yang ada secara holistik. Beliau menerapkan ketetapan  dalam  undang-undang  perkawinan  pada  sisi  administratif,  dan dalam penerapan praktis menggunakan ketetapan yang telah diatur di dalam fiqh  secara mujmal .  Pertimbangan  kepala  KUA  Tongas dalam menyelesaikan  permasalahan  ini  menggunakan  pendekatan  holistik  atau kemenyeluruhan.
c) Fitur openess (Keterbukaan)
Penentuan  wali  nikah  yang  dilakukan  oleh  kepala  KUA  Tongas  pada akhirnya  dapat  memberikan  solusi  terhadap  permasalahan  diatas.  Hal  ini terjadi  karena  beliau  memiliki  sikap  keterbukaan  dengan  melihat  kondisi yang  dihadapi  oleh  anak  perempuan  tersebut  dalam  melakukan pertimbangan.
d) Fitur Interrelated Hierarchy (hierarki saling berkaitan)
Inovasi  kepala  KUA  Tongas  dalam menentukan  wali  nikah  bagi  anak perempuan hasil perkawinan poligami siri dapat mewujudkan ketiga bagian maqasid/  maslahah  yang  saling  berkaitan.  Hal  ini  membuktikan  bahwa dalam  suatu  aturan  mesti  memperhatikan  unsur-unsur  kemaslahatan  yang saling berkaitan. Sebagaimana pendekatan yang digunakan oleh Jasser Auda melalui fitur interrelated hierarchy dalam teori sistemnya.
e) Fitur Multi-dimensi
Kepala  KUA  Tongas  tidak  serta  merta  hanya  memilih  salah  satu regulasi  saja,  akan  tetapi  mengumpulkan  semua  regulasi  yang  ada  untuk disinergikan atau di kompromikan. Oleh karenanya, metode yang digunakan
oleh  kepala  KUA  Tongas  dalam  menyikapi  berbagai  regulasi  yang  ada adalah al-jam’u. Metode  yang  digunakan  oleh  kepala  KUA  Tongas  ini menunjukkan bahwa dalam mengambil suatu kebijakan harus memperhatikan  hal-hal  secara  multi-dimensi,  tidak  terpaku  kepada  satu dimensi saja supaya tujuan dari ditetapkan suatu kebijakan dapat tercapai.
f) Fitur purposefulness (kebermaksudan)
Inovasi yang dibuat oleh kepala KUA Tongas dalam menetapkan wali nikah  bagi  anak  perempuan  hasil  dari  perkawinan  poligami  siri,  memiliki tujuan  atau  maksud  yang  ingin  dicapai.  Tujuan  yang  dimaksud  tiada  lain upaya mencapai kemaslahatan.

## Kesimpulan
Pertimbangan  kepala  KUA  Tongas  dalam  menetapkan  wali  nikah  bagi  anak perempuan  hasil  perkawinan  poligami  siri  dirasa  telah  sesuai  dengan  teori  maqasid syariah yang diusung oleh Jasser Auda dengan enam fitur pendekatan sistem, yaitu fitur kognitif selaras  dengan  adanya  intervensi  pemikiran  kepala  KUA  Tongas  dalam menentukan  wali  nikah  bagi  anak  perempuan  tersebut.  Kemudian fitur kemenyeluruhan seperti  yang  dilakukan  oleh  kepala  KUA  Tongas  dengan mengakomodir  semua  regulasi  yang  mengatur  tentang  wali  nikah  sebagai  bahan pertimbangan.  Selanjutnya fitur  keterbukaan seperti  halnya  pengambilan  kebijakan yang  dilakukan  oleh  kepala  KUA  Tongas  secara  dinamis  dengan  memperhatikan kondisi  masyarakat.  Setelah  itu fitur  interrelated  hierarchy, pertimbangan  KUA Tongas dalam menetapkan wali nikah dalam kasus ini menjaga semua sub-sub maqasid, maqasid  ‘ammah  dengan  tercapainya  asas  keadilan,  maqasid  khassah  dengan terselesaikannya  konflik  yang  ada,  dan  maqasid  juz’iyyah  dengan  menghilangkan diskriminasi  dalam  keluarga.  Kemudian fitur  multi-dimensionalitas diaplikasikan dengan  mensinergikan  dan  mengkompromikan  regulasi-regulai  yang  yang  berkaitan maupun yang bertentangan. Dan yang terakhir fitur kebermaksudan yaitu tujuan dari penetapan  wali  nikah  yang  dilakukan  oleh  kepala  KUA  Tongas  adalah  tercapainya kemaslahatan.

## BIBLIOGRAFI
Abdullah  Ibn  Abdul  Rahman,  Sunan  Al Darimiy.  (2000). Riyadh:  Daar  Al-Mughni  Li Al-Nasyr Wa Al-Tauzi’ . Riyadh.
Abdurrahman.  (1992). Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia .  Jakarta:  Akademika Pressindo. Google Scholar
Abidin, Slamet. (1999). Aminuddin, Fiqh Munakahat 1. Bandung: Pustaka Setia .
Ahmad  Ibn  Hanbal,  Musnad  Ahmad  Ibn  Hanbal.  (1998). (Riyadh:  Bait  Al-Afkar  Al- Dauliyyah Li Al-Nasyr Wa Al-Tauzi’, 1998) . 1430.
Ali,  Maulana  Muhammad.  (2016). Kitab  Hadits  Pegangan:  642  Hadits  Sahih  Pilihan Beserta  Tafsir  untuk  Pedoman  Hidup  Muslim  Sehari-hari .  Darul  Kutubil Islamiyah. Google Scholar
Auda, Jasser. (2007). Fiqh al-Maqa> s} id. Ina> T} Ah Al-Ah} Ka> m Asy-Syar’iyah Bi Maqa> S} Diha, London: Al-Ma’had Al-’A> Lami Li Al-Fikr Al-Isla> Mi . Google Scholar
Azizah, Linda. (2012). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. Al-’Adalah ,
10 (2), 415–422. Google Scholar
Cresswell,  J.  W.  (2017). Research  Design :  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan Mixed (Edisi Ketiga) . Yogyakarta: Pustaka Belajar. Google Scholar
Hasan,  M.  Ali.  (2006).  pedoman  hidup  berumah  tangga  dalam  Islam. Jakarta:  Siraja , 122 . Google Scholar
Muhammad Ibn Yazid, Sunan Ibnu Majah. (2014). Riyadh: Bait Al-Afkar Al-Dauliyyah Li Al-Nasyr Wa Al-Tauzi’, . Riyadh.
Muhammad  Thahir  bin  ‘Asyur,  Maqasid  al  Syari’ah  al  Islamiyah.  (2004). Qatar: Wijarah alAuqaf wa al- Syu’un al-Islamiyah . Qatar.
Syarifuddin,  Amir,  &  Di  Indonesia,  Hukum  Perkawinan  Islam.  (2006).  Antara  Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana . Google Scholar
Tihami  dan  Sohari  Sahrani.  (2013). Fikih  Munakahat:  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap . Jakarta: Rajawali Press.
Zahri  Hamid.  (1988). Pokok-Pokok  Perkawinan  Hukum  Islam  dan  Undang-Undang Perkawinan di Indonesia . Yogyakarta: Bina Cipta.
Copyright holder:
Muh. Sirojul Munir, Mohamad Nur Yasin, Aunul Hakim (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: