## PERSIAPAN SEKOLAH RAMAH ANAK DI SALATIGA:

## PEMETAAN KEBUTUHAN DAN IDENTIFIKASI MASALAH DARI PERSPEKTIF PESERTA DIDIK

## Linda Susilowati
Pusat Studi Pembangunan Berkelanjutan Universitas Kristen Satya Wacana linda.susilowati@staff.uksw.edu

## Abstract
Obtaining a quality education is the foundation to creating sustainable development. Education can help locals to develop innovative solutions for  the  world’s  problems.  Schools  then  have  a  very  important  role  to play in achieving quality education. In addition to improving quality in the  academic  field,  developing  quality  school  human  resources  is  also very important task to do. Schools need to support the human recources or  children’s  development  by  creating  child-friendly  schools.  In  the preparation  phase  of  creating  the  child-friendly  schools,  there  are several  im  parts  that  need  to  be  considered  and  carried  out,  such  as open discussion or constultation with the children as student in order to identify  children’s  needs  and  accommodate  children’s  aspiration.  The focus  group  discussion  and  interviews  with  representative  students from  Salatiga  founds  there  are  needs  and  problems  that  need  to  be addresses  on  preparing  the  child-friendly  schools:  1)  on  school  policy: schools  need  partipations  of  all  stake  holders  in  developing  school policy of violence against student, and specific detail of that upcoming policy, clearer and safer violence reporting mechansism for children; 2) on learning activities: unbalance treatments and discrimination towards students (based on social status, religion, and race or ethnicity), lack of educators’  capacity  on  understanding  the  diversity  of  character  and students’  potential,  treatments  from  educator  that  decreasing  students’ condidence, teachers behavior that contains offensive SARA (ethnicity, religion, race, and social class), and violence cases both  physically and verbally  in  schools  activities;  3)  on  educators  component;  lack  of understanding  of  child  rights  and  child-friendly  schools,  lack  of implementation  of  child  rights  and  child-friendly  schools;  4)  on facilities and infrastructure:  evacuation routes for natural disasters and fires, clean toilet facilities and changing rooms that can protect students from  sexual  crimes  attempts;  5)  on  students  participations  and;  6)
KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin, Vol. XXVI No. 1, 2017: 1-21
stakeholders participations: lack of stakeholders and students involment on preparing child-friendly school in Salatiga.
Keywords: child-friendly  schools,  education,  sustainable  development goals

## Pendahuluan
Pada  tahun  2015  Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB) menetapkan  tujuan-tujuan  global  untuk  pembangunan  berekelanjutan  yang biasa  disebut  dengan  Sustainable  Development  Goals  (SDGs).  Sebagai organisasi  antar  pemerintah  yang  ditugaskan  untuk  mendorong  dan mengamankan kerjasama internasional di dunia, PBB memahami pentingnya mendorong  negara  di  dunia  untuk  bekerjsama  mencapai  tujuan  bersama melalui  pembangunan  berkelanjutan  demi  kesejahteraan  masyarakat  dunia. SGDs  mencakup  isu-isu  penting  di  dunia,  baik  dari  sisi  ekonomi  maupun sosial. Salah satu isu penting yang kemudian juga menjadi bagian dari SDGs adalah pendidikan. Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam laman situs resminya (2016)  menyematkan  pernyataan  bahwa  pendidikan  yang  berkualitas merupakan  fondasi  untuk  menciptakan  pembangunan  berkelanjutan. Pendidikan  yang  berkualitas  dapat  membantu  masyarakat  menemukan  dan mengembangkan solusi-solusi inovatif untuk permasalah- permasalahan yang ada  di  dunia.  Hal  tersebut  merupakan  salah  satu  alasan  mengapa  PBB kemudian  bersepakat  menjadikan  pendiikan  berkualitas  sebagai  salah  satu tujuan yang perlu dicapai bersama.
Dalam  rangka  mewujudkan  pendidikan  yang  berkualitas,  sekolah tentunya  menjadi  bagian  yang  memiliki  peranan  penting.  Guna menghasilkan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas,  sekolah  diharapkan tidak  hanya  mampu  menyediakan  fasilitas  yang  menunjang  peningkatan kualitas  akademis  namun  juga  ramah  terhadap  anak.  Kristanto,  Khasanah, dan  Karmila  (2011)  dalam  artikelnya  menjelaskan  bahwa  kata  ramah  anak sendiri  mulai  marak  dipakai  setelah  diadopsinya  hak-hak  anak  oleh  PBB yang  kemudian  pada  tahun  1989  diratifikasi  oleh  hampir  seluruh  anggota PBB.  Hak-hak  anak  yang  awalnya  dirumuskan  oleh  satuan  tugas internasional  yang  dibentuk  pada  tahun  1979  pasca  Perang  Dunia  ke  II tersebut  kemudian  diadopsi  dan  disyahkan  sebagai  hukum  Internasional melalui  konvensi  PBB.  Selaras  dengan  apa  yang  dilakukan  PBB,  Indonesia sebagai  negara  berkembang  juga  kemudian  mulai  mencanangkan  berbagai kebijakan  terkait  sekolah  yang  ramah  anak.  Kebijakan-kebijakan  tersebut
didasarkan  pada  undang-undang  nasional  maupun  internasional,  seperti halnya kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang diterbitkan pada tahun 2014.
Dalam  kebijakan  yang  diterbitkannya,  KPPA  mengulas  bahwa Sekolah  Ramah  Anak  (SRA)  juga  menjadi  salah  satu  indikator  sebuah Kabupaten  ataupun  Kota  mampu  dikatakan  sebagai  Kabupaten/Kota  Layak Anak  (Modul  Kebijakan  Sekolah  Ramah  Anak  KPPA,  2014).  Dengan demikian,  dalam  rangka  mengikuti  kebijakan  pemerintah  untuk mewujudkan  Kabupaten/Kota  Layak  Anak  (KLA),  maka  berbagai  pihak tentunya  juga  perlu  bekerjasama  dalam  mewujudkan  sekolah  yang  ramah anak.  Tidak  mengherankan  jika  berbagai  kota  dan  kabupaten  kemudian mulai  menggalakan  program-program  demi  mewujudkan  sekolah  yang ramah terhadap anak, tidak terkecuali Kota Salatiga.
Data yang  didituangkan  dalam  Panduan  Sekolah  Ramah  Anak  yang diterbitkan oleh Deputi Tumbuh Kembang Anak-Kementerian
Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  menunjukan  bahwa sampai bulan Oktober 2015 sudah ada 264 Kabupaten atau Kota yang telah menginisiasi  menjadi  Kabupaten  atau  Kota  Layak  Anak.  Salatiga  sendiri sejauh  ini  seperti yang  diketahui  oleh  publik,  telah  dua  kali  menerima penghargaan  sebagai  Kota  Layak  Anak  dari  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Abdi, 2014; Rubrik Info dan Berita Situs Salatigakota, 2016).  Penghargaan  tersebut  diterima  pada  tahun  2013  dan  2015  pada kategori Pratama. Namun demikian,  tentunya bukan berarti bahwa seluruh sekolah  yang  ada  di  Salatiga  sudah  memenuhi  indikator  untuk  menjadi Sekolah Ramah Anak. Hal tersebut dapat dilihat dari bahwa meskipun telah menerima  penghargaan  sebagai  KLA  sejak  tahun  2013,  sejauh  penelusuran peneliti hingga saat penelitian ini dilakukan (November 2016) belum pernah ada  sekolah  di  Salatiga  yang  diresmikan  oleh  pemerintah  sebagai  Sekolah Ramah Anak.
Kepala  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  (Bapermas)  Salatiga  yang menjabat  saat  ini  yaitu  Afif  Zufroningdyah,  dalam  wawancaranya  dengan peneliti  dan  dengan  wartawan  media  berita  online  Radar  Semarang  (2015) menuturukan  bahwa  beberapa  upaya  telah  dilakukan  pemerintah  untuk melengkapi sarana prasarana pada sekolah-sekolah agar menjadi lebih ramah terhadap  anak.  Namun  demikian,  Afif  mengakui  bahwa  di  lapangan implementasi  program-program  yang  mendorong  terwujudnya  SRA  cukup sulit  untuk  dilaksanakan  karena  harus  dikerjakan  secara  menyeluruh.  Afif
KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin, Vol. XXVI No. 1, 2017: 1-21
menambahkan  bahwa  perlu  dukungan  kerjasama  dari  berbagi  pihak termasuk  orangtua  dan  lingkungan  untuk  dapat  mewujudkan  SRA  yang sesuai bagi anak-anak di kota Salatiga, termasuk partisipasi dari peserta didik itu  sendiri.  Senada  dengan  apa  yang  disampaikan  Kepala  Bapermas  Salatiga tersebut,  Linnan  dkk.  (2005)  melalui  tulisannya  megulas  bahwa  persiapan dan perencanaan penyelenggaraan sekolah yang sehat bagi anak memerlukan partisipasi  dari  peserta  didik.  Penyelenggara  pendidikan  perlu  memberikan ruang bagi peserta didik untuk menyampaikan pendapat dan terlibat dalam kebijakan-kebijakan  yang  dibuat  di  sekolah.  Dengan  demikian  diharapkan kebijakan-kebijakan  yang  dibuat  dapat  membantu  sekolah  memenuhi  atau menjawab kebutuhan peserta didik.
Dalam  rangka  menggerakan  partisipasi  anak  dalam  upaya pemenuhan  kebutuhannya  sendiri,  pemerintah  Salatiga  sendiri  telah mendorong  berbagai  pihak  untuk  akhirnya  memfasilitasi  terbentuknya Forum  Anak  Salatiga  (Rumangsa).  Rumangsa  diharapkan  menjadi  wadah bagi  anak-anak  kota  Salatiga  dalam  menyalurkan  aspirasi  maupun menyuarakan  kebutuhan,  termasuk  kebutuhan-kebutuhan  mendesak  yang belum  terpenuhi  dalam  proses  pewujudan  sekolah  yang  ramah  anak. Rumangsa  juga  kemudian  diharapkan  dapat  membantu  pemerintah  Salatiga dalam  berdiskusi  untuk  pemetaan  keadaan  sekolah  dari  sudut  pandang peserta  didik.  Pemetaan  keadaan  sekolah  ataupun  kebutuhan  peserta  didik merupakan  hal  penting  yang  menjadi  dasar  penyusunan  perencanaan  dan persiapan  SRA,  oleh  karenanya  penting  dilakukan  penelitian  mengenai  hal tersebut  sebelum  penyelenggara  pendidikan  menyusun  perencanaan.  Hasil penelitian ini akan memaparkan temuan-temuan mengenai keadaan sekolah ataupun  kebutuhan  peserta  didik  di  sekolah  dalam  rangka  persiapan pesenyelenggaraan SRA di Salatiga. Temuan-temuan ini didasarkan dari hasil Focus  Group  Discussion  yang  diselenggarakan  oleh  Dinas  Pendidikan Salatiga  bekerja  sama  dengan  Bapermas  Salatiga  dengan  menghadirkan anggota  Rumangsa  yang  dinilai  sebagai  representasi  peserta-peserta  didik yang ada di Salatiga.

## Sekolah Ramah Anak: Indikator dan Ciri
Sekolah  Ramah  Anak  (SRA)  dapat  dianggap  muncul  dalam  rangka melaksanakan amanat yang harus diselenggarakan Negara untuk memenuhi hak-hak  anak  seperti  apa  yang  telah  tercantum  dalam  Konvensi  Hak  Anak yang  telah  diratifikasi  Indonesia  pada  tahun  1990.  Disamping  itu,
terwujudnya  SRA  juga  merupakan  penegakan  Undang-Undang  Nomor  35 tahun  2014  yang  merupakan  perubahan  Undang-Undang  Nomor  23  tahun 2003  mengenai  Perlindungan  Anak.  Pasal  dalam  Undang-Undang  tersebut menyatakan bahwasanya anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib  mendapatkan  perlindungan  dari  berbagai  tindak  kekerasan.  Tindak kekerasan tersebut meliputi tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pemdidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain. Perlindungan dari berbagai tindak kekerasan  yang  dimaksud  dalam  pasal  tersebut  wajib  dilakukan  oleh pendidik,  tenaga  kependidikan,  aparat  pemerintah,  dan  juga  masyarakat. Oleh  karena  itu,  SRA  sendiri  tidak  mungkin  dapat  diselenggarakan  tanpa kerja sama berbagai pihak.
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  sendiri  dalam kebijakan yang diterbitkannya (2014) menuliskan bahwa apa yang dimaksud dengan  Sekolah  Ramah  Anak  adalah  satuan  pendidikan  yang  mampu menjamin,  memenuhi,  menghargai  hak-hak  anak  dan  perlindungan  anak dari  kekerasan,  diskriminasi,  dan  perlakuan  salah  lainnya  serta  mendukung partisipasi  anak  terutama  dalamperencanaan,  kebijakan,  pembelajaran,  dan mekanisme  pengaduan.  Kristanto  dkk  (2011)  mengulas  bahwasanya  kata ramah  anak  itu  dapat  diartikan  sebagai  tindakan  yang  menempatkan, memperlakukan, dan menghormati anak sebagai manusia dengan segala hak- hak  yang  dimilikinya.  Artinya,  upaya  yang  dilakukan  dalam  menciptakan sekolah  yang  ramah  bagi  anak  merupakan  upaya  untuk  menjamin  dan memenuhi hak-hak anak di Sekolah secara terencana dan bertanggungjawab. Lebih lanjut Kristanto dkk menambahkan, bahwasanya prinsip utama dalam upaya  tersebut  adalah  bagaimana  menciptakan  sekolah  yang  non- diskriminasi,  yang  mempedulikan  kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak,  hak untuk hidup dan kelangsungan hidup, serta perkembangan dan penghargaan terhadap  pendapat  anak.  Dengan  demikian,  SRA  sudah  sepatutnya  terbuka melibatkan anak dan remaja untuk berpartisipasi dalam perwujudan sekolah yang ramah anak itu sendiri.
Dalam pembentukan dan pengembangannya, Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  dalam  panduan  yang  diterbitkannya  (2015) menghimbau  agar  Sekolah  Ramah  Anak  didasarkan  pada  beberapa  prinsip. Prinsip pertama adalah prinsip nondiskriminasi yang menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati haknya dalam pendidikan. Artinya SRA harus menjamin  tidak  adanya  diskriminasi  terhadap  anak  dalam  haknya memperoleh pendidikan yang disarkan oleh berbagai hal seperti: disabilitas,
KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin, Vol. XXVI No. 1, 2017: 1-21
gender, suku bangsa, agama, bahkan latar belakang orang tua. Prinsip kedua dalam  pembantukan  dan  pengembangan  SRA  adalah  prinsip  kepentingan terbaik  baik  anak.  Dengan  prinsip  tersebut,  anak  akan  senantiasa  menjadi pertimbangan  utama  dalam  semua  keputusan  terkait  peserta  didik  yang diambil  oleh  pengelola  dan  penyelenggara  pendidikan.  Kemudian  prinsip ketiga  adalah  prinsip  hidup,  kelangsungan  hidup,  dan  perkembangan  yang berarti  menciptakan  lingkungan  yang  menghormati  martabat  anak  dan menjamin  pengembangan  holistik  dan  terintegrasi  setiap  anak.  Sedangkan prinsip  ke  empat  adalah  prinsip  penghormatan  terhadap  pandangan  anak yang  mencakup  penghormatan  atas  hak  anak  untuk  mengekspresikan pandangan  dalam  segala  hal  yang  mempengaruhi  anak  di  lingkungan sekolah.  Dengan  demikian,  penting  untuk  melibatkan  anak  dalam  diskusi- diskusi  pengambilan  keputusan  baik  guna  penyelenggaraan  maupun pengembangan  SRA.  Prinsip  kelima  dalam  penyelenggaraan  dan pengembangan  SRA  adalah  prinsip  pengelolaan  yang  baik.  Maksud  dari pengelolaan  yang  baik  adalah  pengelolaan  yang  menjamin  transparansi, akuntabilitas,  partisipasi,  keterbukaan  informasi,  dan  supremasi  hukum  di satuan pendidikan.
Dalam  pelaksanaan  prinsip-prinsip  tersebut,  penerapan  SRA  oleh penyelenggara  dihimbau  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  untuk merujuk  pada  6  kompononen  penting  (Syafii,  2017):  1)  Kebijakan  Sekolah Ramah  Anak;  2)  Pelaksanaan  proses  pembelajaran  yang  ramah  anak;  3) Pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih mengenai hak-hak anak dan SRA;  4)  Sarana  dan  prasarana  yang  ramah  anak;  5)  Partisipasi  anak;  6) Partisipasi orang tua, lembaga-lembaga masyarakat, dunia usaha, alumni, dan pemangku  kepentingan  lainnya.  Komponen-komponen  tersebutlah  yang kemudian diturunkan menjadi indikator-indikator pencapaian sekolah yang ramah terhadap anak.
Dalam artikel hasil penelitiannya mengenai identifikasi model SRA, Kristanto  dkk.  (2011)  mengemukakan  beberapa  indikator  capaian  sekolah yang ramah anak. Indikator pertama adalah sekolah tersebut inklusif secara proaktif  yang  meliputi: 1)  Secara  proaktif  mencari  semua  anak  yang termarginalisasi  dari  pendidikan;  2)  Mempromosikan  dan  membantu  anak untuk memonitor hak-hak dan kesejahteraan semua anak di masyarakat; 3) Menghargai  keberagaman  dan  memastikan  kesetaraan  kesempatan;  4) Memberikan  pendidikan  yang  bebas  biaya  dan  wajib  serta  murah  dan aksesibel; 5) Sehat, aman dan protektif. Indikator berikutnya adalah sekolah mampu mewujudkan fasilitas toilet yang baik yang diantaranya meliputi; 1)
Terpenuhinya  akses  air  yang  bersih;  2)  Tidak  adanya  kuman  fisik  atau gangguan;  3)  Mampu  mengakomodir  pencegahan  HIV  dan  AIDS  serta bersifat  non  diskriminasi  juga;  4)  Adanya  partisipasi  dari  masyarakat  dalam kontrol pengadaan dan pelaksanaan. Indikator ketiga adalah sekolah terfokus pada keluarga,  capaian  tersebut  dapat dilihat  antara  lain dengan:  1)  Bekerja untuk memperkuat keluarga sebagai pemberi asuhan dan pendidikan utama bagi  anak  dan;  2)  Membantu  anak,  orang  tua  dan  guru  membangun hubungan  harmonis  dan  kolaboratif.  Indikator  berikutnya  adalah  sekolah yang  berbasis  komunitas,  indikator  ini  meliputi:  1)  Sekolah  mendorong kemitraan setempat dalam pendidikan serta; 2) Bertindak dalam dan dengan masyarakat  untuk  kepentingan.  Indikator  kelima  adalah  sekolah  tersebut efektif  dan  berpusat  pada  anak,  hal  tersebut  dapat  dilihat  dari;  1)  Sekolah bertindak menurut kepentingan terbaik tiap anak; 2) Sekolah peduli kepada anak  “seluruhnya”,  termasuk  dari  segi  kesehatan,  status  gizi  dan kesejahteraan;  3)  Sekolah  peduli  tentang  apa  yang  terjadi  kepada  anak sebelum  mereka  masuk  sekolah  dan  setelah  pulang  dari  sekolah,  dan;  4) Menggunakan  metode  yang  kreatif  di  dalam  ruang  kelas.  Sedangkan indikator  keenam  untuk  sekolah  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  SRA adalah  adanya  kesetaraan  gender,  termasuk  didalamnya  adalah  dengan:  1) Mempromosikan  kesetaraan  gender  dalam  penerimaan  dan  prestasi;  2) Memberikan  bukan  hanya  kesempatan  yang  sama  tetapi  kesetaraan;  3) Menghilangkan  stereotipe  gender,  serta;  4)  Menjamin  fasilitas,  kurikulum, buku dan pengajaran yang sesuai untuk anak perempuan.
Berbagai  penelitian  juga  kemudian  mengungkapkan  bahwa  sekolah yang  ramah  anak  memiliki  ciri-ciri  tertentu  (Kristanto,  2011;  Syafii,  2017; Utami dkk., 2017). Ciri-ciri tersebut ditinjau dari beberapa aspek diantaranya adalah  sikap  terhadap  murid,  metode  pembelajaran,  media  ajar,  partisipasi murid,  penataan  kelas,  dan  lingkungan  kelas.  Aspek  sikap  terhadap  murid yang memenuhi kategori SRA misalnya, dicirikan oleh beberapa hal seperti adanya  perlakuan  adil  terhadap  peserta  didik  baik  itu  laki-laki  maupun perempuan,  cerdas  maupun  lemas,  kaya  maupun  miskin,  normal  maupun difabel,  ataupun  peserta  didik  yang  datang  dari  berbagai  latar  belakang orangtua.  Selain  keadilan  dalam  memperlakukan  peserta  didik,  aspek  sikap terhadap murid yang baik juga mencakup bagaimana sikap sekolah, pendidik, dan  tenaga  kependidikan  dalam  menerapkan  norma  agama,  sosial,  dan budaya  setempat  dalam  kegiatan  pendidikan.  Tidak  hanya  itu, kasih  sayang kepada  peserta  didik  juga  menjadi  salah  satu  ciri  dari  SRA  berdasar  aspek tersebut.  Kasih  sayang  terhadap  peserta  didik  dapat  dilihat  dari  misalnya
KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin, Vol. XXVI No. 1, 2017: 1-21
bagaimana  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  memberikan  perhatian  bagi mereka  yang  lemah  dalam  proses  belajar  dan  tidak  memberikan  hukuman fisik  maupun  non-fisik  yang  dapat  menyebabkan  anak  trauma.  Aspek tersebut juga bukan hanya bagaimana mencakup sikap pendidik dan tenaga kependidikan  terhadap  peserta  didik,  namun juga  sikap  antar  peserta  didik. Adanya  sikap  yang  saling  menghormati  hak-hak  anak  antar  peserta  didik, antar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  serta  antar  pendidik,  tenaga kependidikan  dan  peserta  didik  itu  sendiri  juga  merupakan  salah  satu  ciri dalam  aspek  sikap  terhadap  murid.  Lebih  lanjut,  aspek  ini  juga  mencakup bagaimana  seorang  pendidik  diharapkan  peka  untuk  menyadari  potensi- potensi  dari  peserta  didik  yang  kadang  berbeda,  tidak  terungkap,  tidak diterima, dan/atau tidak dihargai dalam proses pendidikan. Oleh karena hal tersebut  dalam  SRA  seorang  guru  atau  tenaga  kependidikan  diharapkan mampu  mengembangkan  cara  pandang  yang  positif  terhadap  peserta  didik dan  tidak  membeda-bedakan.  Cara  pandang  yang  positif  cenderung mendorong  guru  untuk  juga  mengembangkan  perilaku-perilaku  positif seperti sikap yang konstruktif, suportif, dan humanis.
Sedangkan  aspek  lainnya  seperti  metode  pembelajaran  juga  dapat dicirikan  oleh  berbagai  hal  seperti  adanya  proses  belajar  mengajar  yang membuat  peserta  didik  senang  untuk  mengikuti  pelajaran  tanpa  ada  rasa takut,  cemas,  ataupun  was-was.  Ciri  lain  SRA  yang  tercakup  dalam  aspek metode pembelajaran dapat dilihat dari adanya siswa yang aktif dan kreatif, juga  tidak  merasa  rendah  diri  dalam  perasaingan.  Proses  belajar  tersebut tentunya dapat dicapai dengan penyusunan metode yang efektif, variatif, dan inovatif.  Disamping  dari  metode  pembelajarannya  sendiri,  proses  belajar tersebut  juga  dapat  dicapai  jika  pendidik  mampu  menerapkan  metode pembelajaran yang telah disusun juga adanya dukungan dari media ajar. Oleh karenanya tidak mengherankan jika ciri SRA berikutnya dapat ditinjau juga dari aspek media ajar. Aspek media ajar  sendiri dapat dicirikan dari adanya buku  pelajaran,  alat  bantu  ajar,  maupun  peraga  yang  mendukung  proses belajar  mengajar  sehingga  membantu  daya  serap  peserta  didik.  Ciri  lainnya dapat  dilihat  dari  guru  sebagai  fasilitator  yang  mempu  menerapkan  proses belajar  mengajar  yang  kooperatif  dan  interaktif,  baik  dalam  pembelajaran mandiri  maupun  kelompok.  Dengan  bantuan  media  ajar,  kegiatan  belajar mengajar dapat menjadi lebih efektif dan menunjang perkembangan peserta didik.
Ciri-ciri lain dari SRA dapat dilihat dari aspek partisipasi murid yaitu adanya  pelibatan  peserta  didik  dalam  berbagai  aktifitas,  termasuk
diantaranya dalam  penyusunan  kebijakan-kebijakan  di  sekolah  yang  terkait dengan  hak-hak  anak  sebagai  peserta  didik.  Melalui  hal  tersebut,  peserta didik  tidak  hanya mengembangkan  kapasitas dan kompetensinya  dalam  hal intelektual, sosial, dan emosional, namun juga terakomodir dalam memenuhi haknya. Partisipasi ini juga termasuk dalam keterlibatan peserta didik dalam aspek berikutnya yaitu penataan kelas. Dalam penataan kelas, SRA dicirikan dengan  adanya  keterlibatan  peserta  didik  dalam  menata  bangku,  dekorasi, dan ilustrasi yang menggambarkan ilmu pengetahuan, nilai-nilai moral, dan lain  sebagaiknya.  Penataan  kelas  sendiri  juga  berpengaruh  pada  proses belajar mengajar. Kelas yang tertata dengan baik akan membantu efektifitas pengelolaan kelas,  mempermudah  peserta  didik  dalam menyerap  informasi, maupun  melakukan  aktifitas  belajar  mengajar  lainnya.  Selain  partisipasi dalam  aspek  penataan  kelas,  pelibatan  peserta  didik  dalam  menciptakan lingkungan  sekolah  yang  ideal  juga  merupakan  salah  satu  ciri  SRA  yang termasuk  dalam  aspek  lainnya  yaitu  aspek  lingkungan  kelas  atau  sekolah. Dalam menciptakan lingkungan kelas dan sekolah yang ideal tentunya perlu kontribusi  dari  seluruh  pihak  yang  terlibat  di  lingkungan  kelas  itu  sendiri, termasuk di dalamnya anak sebagai peserta didik. Cakupan dari lingkungan sekolah  yang  ramah  anak  bukan  hanya  mengenai  terkait  fasilitas  seperti toilet yang bersih dan sesuai dengan kebutuhan anak, namun juga mengenai kebijkan-kebijakan  pendukung.  Oleh  karenanya  salah  satu  ciri  dari  SRA dapat  dilihat  dari  bagaimana  kemudian  peraturan  dan  kebijakan  yang disusun  bersama  tersebut  kemudian  juga  dapat  disepakati,  dikontrol,  dan dilaksanakan oleh semua peserta didik.
Terkait dengan aspek lingkungan kelas atau sekolah, Mustofa (2009, dalam  Syafii,  2017)  juga  mengulas  bahwasannya  sebuah  lingkungan  dapat dikatakan  ramah  anak  jika  memiliki  beberapa  ciri.  Ciri  pertama  adalah adanya keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan, artinya anak diberi kesempatan  yang  terbuka  dan  kepercayaan  terhadap  kemampuannya member  kontribusi.  Dalam  lingkungan  sekolah  tentunya  sikap  tenaga kependidikan  maupun  pendidik  berperan  penting  dalam  mendorong  dan member  peluang  bagi  anak  untuk  dapat  terlibat.  Ciri  berikutnya  yang dicantumkan  Mustofa  adalah  adanya  kemudahan  dalam  mendapat  layanan dasar  pendidikan,  kesehatan,  dan  layanan  lain  yang  digunakan  untuk tumbuh kembang anak. Dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak di sekolah,  bukan  hanya  layanan  pendidikan  saja  yang  seharusnya  mudah untuk  diperoleh,  namun  juga  layanan  penunjang  lain  termasuk  kesehatan. Selain  kemudahan  terhadap  akses  layanan,  ciri  lain  dari  lingkungan  yang
ramah  anak  adalah  adanya  ruang  terbuka  yang  dapat  digunakan  anak-anak untuk  berkumpul,  bermain,  dan  berkreasi  guna  memenuhi  tugas  tumbuh kembang  mereka.  Ruang  terbuka  tersebut  haruslah  aman  dan  nyaman  jika ingin  dianggap  ramah  terhadap  anak.  Kenyamanan  pada  ruang  terbuka penting  untuk  menunjang  kegiatan  anak  di  ruang  terbuka,  sedangkan kemanan  penting  untuk  melindungi  anak-anak  dari  kecelakaan-kecelakaan yang  dapat  terjadi  kapan  saja.  Disamping  ruang  terbuka  yang  aman  dan mampu melindungi anak, aturan-aturan yang mampu melindungi anak dari kekerasan  dan  eksploitasi  juga  menjadi  ciri  untuk  sebuah  lingkungan  dapat dikatakan  ramah  terhadap  anak.  Dalam  konteks  SRA,  untuk  mewujudkan lingkungan sekolah yang ramah anak aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan yang  dibuat  tentunya  harus  mampu  melindungi,  mencegah,  dan  mengatasi berbagai  bentuk  kekerasan  terhadap  anak  sebagai  peserta  didik.  Kekerasan yang  dimaksud  mencakup  kekerasan  psikis,  fisik,  maupun  seksual.  Ciri terakhir  yang  diulas  oleh  Mustofa  adalah  tidak  adanya  diskriminasi  dalam hal  apapun.  Diskriminasi  yang  dimaksud  diantaranya  adalah  diskriminasi suku,  ras,  agama,  dan  golongan.  Seperti  telah  diulas  sebelumnya,  artinya lingkungan  sekolah  yang  ramah  anak  tentunya  adalah  lingkungan  sekolah yang  non-diskriminatif.  Perlu  pendekatan  yang  integratif  untuk mewujudkan  lingkungan  sekolah  yang  non-diskriminatif.  Sikap  non- diskrininatif bukan hanya perlu ditunjukkan oleh sistem belajar mengajar di sekolah,  pendidik,  maupun  tenaga  kependidikannya,  namun  juga  antar peserta  didik. Oleh karena  hal  tersebut,  perlu  kerjasama  dari  seluruh  pihak yang  terlibat  dalam  pewujudan  SRA  untuk  mendorong  terciptanya  iklim yang non-diskriminatif.

## Tahap-Tahap Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak
Dalam  Panduan  Sekolah  Ramah  Anak  yang  diterbitkan  oleh Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (KPPPA) tahun  2015,  terdapat  beberapa  tahap  yang  perlu  dilakukan  untuk menyelenggarakan  SRA.  Tahap  pertama  dalam  penerapan  kebijakan  SRA adalah tahap persiapan; tahap kedua adalah tahap perencanaan; tahap ketiga adalah  tahap  pelaksanaan;  sedangkan  tahap  keempat  adalah  tahap pemantauan,  evaluasi,  dan  pelaporan.  Bagi  daerah-daerah  yang  sedang melakukan  tahap  persiapan  SRA  seperti  Kota  Salatiga,  penting  untuk  juga memperhatikan  bagian-bagian  penting  dalam  tahap  tersebut,  yaitu:  1) Sosialisasi  tentang  pemenuhan  hak  dan  perlindungan  anak;  2)  Penyusunan
kebijakan  SRA  di  masing-masing  satuan  pendidikan;  3)  Konsultasi  kepada anak; 4) Pembentukan Tim Pelaksana SRA, dan; 5) Identifikasi potensi.
Panduan  SRA  terbitan  KPPPA  mengulas  bahwa  pada  bagian sosialisasi  mengenai  pemenuhan  hak  dan  perlindungan  anak,  perlu  adanya penekanan  terhadap  hakikat  sekolah  ramah  anak.  Hal  tersebut  untuk memastikan  bahwa  dalam  lingkungan  sekolah  anak  mendapat  hak  serta perlindungan.  Oleh  karenanya  sosialisasi  tentang  pemenuhan  hak  dan perlindungan  anak  harus  dilakukan  oleh  sekolah  yang  bekerjasama  dengan instansi-instansi  terkait.  Tujuannya  adalah  meningkatkan  pemahaman stakeholder  bidang  pendidikan  tentang  hak  anak,  juga  meningkatkan komitmen para stakeholder bidang pendidikan untuk pemenuhan hak anak. Selanjutnya komitmen tentang pemenuhan dan perlindungan anak di satuan pendidikan  perlu  diperkuat  dengan  menyusun  kebijakan  tentang pelaksanaan  SRA  di  masing-masing  satuan  pendidikan.  Penyusunan kebijakan  tentang  pelaksanaan  SRA  ini  juga  bertujuan  untuk  membangun komitmen  bersama  antar  warga  sekolah  untuk  membentuk  atau mengembangkan  SRA  sebagai  kebutuhan  bersama,  serta  menuangkan komitmen  tersebut  sebagai  landasan  dalam  pelaksanaan  kebijakan  SRA  di sekolah.
Disamping  sosialisasi  dan  penyusunan  kebijakan  SRA,  terdapat bagian  penting  lain  yang  harus  dilakukan  dalam  tahap  persiapan  yaitu adanya  konsultasi  kepada  anak  selaku  peserta  didik.  Hal  tersebut  tentunya merupakan  bagian  dari  prinsip  dalam  Konvensi  Hak  Anak  mengenai bagaimana perlunya penyelenggara SRA menghargai pandangan anak. Guna menghargai pandangan anak, maka perlu dilakukan konsultasi dengan anak untuk  memberikan  ruang  kepada  anak  agar  turut  berpartisipasi  dalam persiapan  dan  perencanaan  SRA.  Tujuan  dari  konsultasi  kepada  anak  ini menurut  panduan  adalah  untuk  mengidentifikasi  kebutuhan  dan  aspirasi anak  di  sekolah,  memetakan  pemenuhan  hak  dan  perlindungan  anak  yang dilaksanakan  di  sekolah,  serta  menyediakan  ruang  bagi  anak  untuk berpartisipasi menyuarakan pendapatnya.
Dalam  tahap  persiapan,  pembentukan  Tim  Pelaksana  juga  menjadi bagian  yang  krusial.  Dalam  panduan  yang  diterbitkan  oleh  KPPPA tercantum  bahwa  ada  dua  Tim  SRA  yang  harus  dibentuk  untuk  mengawal pelaksanaan  SRA,  yaitu:  1)  Pembentukan    Tim  SRA  di  Satuan  Pendidikan yang berasal dari unsur  Kepala Sekolah/Madrasah, Wakil Guru, Wakil Guru BK,  Wakil  OSIS,  Wakil  peserta  didik  dari  setiap  jenjang  kelas,  wakil  dari
Komite Sekolah/madrasah, wakil dari persatuan Orang Tua/Wali atau dapat ditambahkan  juga  wakil  dari  alumni;  2)  Pembentukan  Tim  SRA  yang merupakan gabungan dari Tim internal di satuan pendidikan (poin 1) dengan tim Gugus tugas KLA pada Kluster 4. Kluster 4 yang dimaksud adalah Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya. Pembentukan Tim  maupun  penyusunan  kebijakan  didampingi  dan  dapat  difasilitasi  oleh KPPPA maupun Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pendampingan dan fasilitasi juga dapat dilakukan oleh unit yang menangani anak di daerah seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  (Bapermas),  atau  unsur    lainnya  yang berkepentingan.
Tugas  dan  fungsi  dari  Tim  Pelaksana  SRA  sendiri  beraneka  ragam. Secara  umum  tugas  dari  Tim  Pelaksana  SRA  adalah  mengkoordinasikan berbagai  upaya  pengembangan  SRA,  melakukan  sosialisasi  mengenai pentingnya  SRA,  memantau  proses  pengembangan  SRA,  dan  melakuan evaluasi terhadap SRA. Setiap bidang dalam Tim Pelaksana SRA sendiri juga memiliki  tugas  sesuai  bidang  masing-masing.  Pembina  misalnya,  bertugas untuk  mendampingi  dan  memfasilitasi  proses  pembentukan  dan pengembangan  SRA.  Sedangkan  Bidang  Pengawasan  Pelaksanaan  bertugas memastikan  adanya  kurikulum  yang  ramah  anak,  atau  memastikan  dan mengawasi  penggunaan  disiplin  positive  dalam  proses  ajar  mengajar  di sekolah.  KPPPA  memberikan  catatan  bahwa  anggota  Tim  Monitoring  juga harus melibatkan unsur peserta didik atau anak.
Terakhir,  yang  menjadi  bagian  penting  dalam  tahap  persiapan  SRA adalah  bagian  identifikasi  potensi.  Dalam  proses  identifikasi  ini,  dilakukan pemetaan  potensi  baik  yang  telah  dimiliki  atau  yang  dapat  dikembangkan oleh  sekolah  untuk  membantu  mewujudkan  SRA.  Proses  mengidentifikasi potensi  dalam  persiapan  SRA  itu  sendiri  dilakukan  bersama  oleh  wakil pendidik, tenaga kependidikan, wakil anak, serta wakil dari kelompok yang ada di sekolah.
Jika  menilik  setiap  uraian  mengenai  bagian-bagian  dari  tahap persiapan  SRA,  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  mempersiapkan  sekolah yang  ramah  anak  diperlukan  keterlibatan  dari  seluruh  pemangku kepentingan.  Mulai  dari  sosialisasi,  penyusunan  kebijakan,  konsultasi, pembentukan  Tim  Pelaksana,  bahkan  identifikasi  potensi,  kerjasama  dari seluruh  pemangku  kepentingan  menjadi  penunjang  keberhasilan  persiapan SRA.  Anak  sebagai  peserta  didik  yang  merupakan  alasan  satu-satunya
mengapa  SRA  diselenggarkan  tentunya  menjadi  kunci  keberhasilan  SRA. Oleh  karenanya,  partisipasi  dari  anak  dalam  setiap  bagian  dalam  tahap persiapan  SRA  menjadi  komponen  wajib  dan  penting.  Seluruh  pemangku kepentingan  harus  memberikan  ruang  bagi  anak  untuk  menyampaikan pendapat  dan  pandangannya  guna  tercapainya  identifikasi  kebutuhan  yang tepat dalam pemetaan pemenuhan hak dan perlindungan anak agar tercapai sekolah  yang  ramah  akan  anak.  Dengan  demikian,  penelitian  mengenai pemetaan  masalah  atau  kebutuhan  dalam  rangka  persiapan  sekolah  ramah anak menjadi penting untuk dilakukan secara menyeluruh, termasuk melalui sudut pandang anak selaku peserta didik.

## Metodologi Penelitian
Guna memetakan kebutuhan dalam persiapan penyelenggaraan SRA dari sudut pandang anak, penelitian jenis kualitatif dinilai lebih sesuai untuk digunakan.  Penelitian  kualitatif  sendiri  merupakan  jenis  penelitian  yang biasanya  digunakan  untuk  mengungkap  ide,  persepsi,  pendapat  dan kepercayaan  orang  yang  akan  diteliti  (Sulistyo-Basuki,  2006).  Hal-hal  yang akan diungkap dalam pemetaan kebutuhan dalam persiapan penyelenggaraan SRA seperti ide-ide dari anak dan pendapat anak itu sendiri tentunya tidak dapat  diukur  dengan  angka.  Gambaran  mengenai  persepsi,  pendapat, kepercayaan,  pengalaman  dan  hal-hal  lainnya  yang  berasal  dari  sudut pandang  anak  akan  diperoleh  secara  lebih  jelas  dan  menyeluruh  jika menggunakan jenis penelitian kualitatif.
Sedangkan pendekatan yang dirasa cukup efektif untuk penelitian ini adalah jenis pendekatan tematik. Secara umum penelitian tematik bertujuan untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji dan dilaksanakan secara  sistematis  (Poerwandari,  2007).  Boyatzis  (1998)  dalam  bukunya menjelaskan bahwa pendekatan tematik adalah metode untuk mengidentifikasi,  menganalisis  dan  melaporkan  tema-tema  yang  terpola dalam  suatu  fenomena.  Lebih  lanjut  Boyatzis  menambahkan  bahwa pendekatan  tematik  mampu  membantu  peneliti  melihat  data  terkait  suatu fenomena berdasar tema-tema yang mundul dari informasi umum.
Data  dalam  penelitian  ini  diambil  menggunakan  dua  teknik pengumpulan  data,  yaitu Focus  Group  Discussion  (FGD)  dan  Wawancara. Partisipan  penelitian  ini  sendiri  dipilih  menggunakan  teknik purposive
sampling yaitu sebanyak 25 anggota Forum Anak Salatiga (Rumangsa). FGD dilakukan sebagai bagian dari rangkaian Sosialisasi dan Bimbingan Teknologi bertemakan  “Pencegahan  Kekerasan  Anak  Sekolah  dan  Kesetaraan  Gender Dalam  Pembangunan  Kota  Salatiga”  yang  diselenggarakan  oleh  Dinas Pendidikan  Salatiga  pada  tanggal  21-24  November  2016.  Dalam  rangkaian tersebut  FGD  dan  wawancara  terhadap  perwakilan  anak  dilakukan  pada tanggal  23  dan  24  November  2016.  Perwakilan  anak  yang  tegabung  dalam Rumangsa  tersebut  terdiri  dari  laki-laki  maupun  perempuan  yang  berasal dari  berbagai  sekolah  di  Salatiga,  baik  itu  di  tingkat  Sekolah  Dasar  (SD), Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP),  dan  Sekolah  Menengah  Atas  maupun Kejuruan.  Format  FGD  dan  wawancara  yang  dipilih  dan  dilakukan  dalam pengumpulan  data  ini  juga  didasarkan  pada  tata  cara  konsultasi  anak  yang tercantum  di  Panduan  SRA  dari  KPPPA  yaitu  adanya  keterwakilan  gender dan  metode  yang  partisipatif  guna  menggali  sebanyak  mungkin  informasi tentang  apa  saja  yang  telah  dilakukan  dan  belum  dilakukan  sekolah  dalam menjamin, melindungi dan menghormati hak anak. Sesuai panduan tersebut FGD  yang  dianggap  sebagai  bentuk  konsultasi  ini  juga  dipimpin  oleh pendidik, dan peserta didik diberi kesempatan untuk menyusun rekomendasi hasil FGD (konsultasi anak) tersebut.
Setelah  FGD  dan  wawancara,  peneliti  membuat  transkrip  atau verbatim dari data hasil FGD dan wawancara. Transkrip tersebut kemudian dianalisis  berdasarkan  tema.  Tema-tema  yang  ditemukan  dalam  transkrip diidentifikasi, dikodekan baik secara induktif atau data driven, dan kemudian diorganisasikan.  Secara  singkat  tahapan-tahapan  analisis  tematik  itu  sendiri menurut  Boyatzis  (1998)  dibagi  menjadi  7  langkah  yaitu:  1)  Pencatatan seluruh  data;  2)  Pembuatan outline  data;  3)  Perbandingan  dan pengelompokan outline;  4)  Membangunan  tema  dan  kode;  5)  Membangun evaluasi; 6) Menginterpretasikan hasil; 7) Menarik kesimpulan.
Lingkungan Sekolah di Mata Peserta Didik
Dalam  persiapan  SRA,  lingkungan  sekolah  itu  sendiri  tentunya menjadi hal yang paling utama untuk disiapkan. Penilaian mengenai apakah lingkungan sekolah tempat anak berada bisa datang dari berbagai pemangku kepentingan,  namun  demikian  yang  paling  penting  tentunya  adalah penilaian  dari  peserta  didik  itu  sendiri  selaku  penerima  pendidikan.  Data hasil FGD dan wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini merujuk pada kondisi  6  komponen  penting  penyelenggaraan  SRA  dari  sudut  pandang
peserta didik yaitu; kebijakan, pelaksanaan proses pembelajaran, keterlatihan pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  sarana  prasarana,  partisipasi  anak,  dan partisipasi pemangku kebijakan lainnya.
Terkait  dengan  komponen  kebijakan,  partisipan  menyampaikan bahwa  masih  ada  beberapa  hal  yang  perlu  dilakukan  sekolah  untuk  dalam rangka menciptakan sekolah-sekolah yang ramah anak di Salatiga. Pertama, mereka  menginginkan  adanya  keterlibatan  dari  seluruh stakeholder  dalam menyusun  kebijakan  yang  anti  kekerasan  terhadap  peserta  didik.  Mereka merasa  bahwa  selama  ini  tidak  semua  pihak  dilibatkan  oleh  sekolah  dalam menyusun  kebijakan  internal  sekolah  yang  anti  kekerasan  terhadap  peserta didik,  salah  satunya  adalah  dari  pihak  peserta  didik  itu  sendiri.  Kedua, partisipan  merasa  bahwa  perlunya  kebijakan  anti  kekerasan  yang  lebih spesifik perihal larangan tindak kekerasan dan bullying di sekolah. Partisipan merasa  bahwa  meskipun  sudah  ada  kebijakan  anti  kekerasan  dan bullying yang  diterapkan  internal,  cakupan  kebijakan  tersebut  kurang  menyeluruh. Hal  ini  menurut  partisipan  dibuktikan  dengan  adanya  beberapa  kasus kekerasan  yang  dilakukan  oleh  peserta  didik,  pendidik,  maupun  tenaga kependidikan  yang  tidak  ditindak  secara  tegas  karena  kebijakan  yang  ada disekolah tidak merinci tindakan-tindakan tersebut. Tindak kekerasan yang menurut partisipan masih belum tercakup dalam kebijakan internal sekolah antara lain seperti tindakan menghina, meremehkan, mengejak dan tindakan lain yang melukai harga diri peserta didik. Sedangkan yang ketiga, partisipan mengharapkan mekanisme pengaduan dan penanganan kasus kekerasan yang lebih jelas dan aman bagi anak. Sejauh ini partsipan mengemukakan bahwa guru  Bimbingan  Konseling  dan  Wali  Kelas-lah  yang  lebih  berpartisipasi, namun  demikian  penjelasan  mengenai  mekanisme  pelaporan  dan penanganan kasus masih kurang dipahami oleh para peserta didik. Selain itu, partisipan mengemukakan banyak kasus kekerasan yang mereka lihat, tidak diproses  sampai  tuntas  dan  sering  kali  hanya  diselesaikan  dengan  istilah “kekeluargaan”.
Mengenai komponen proses pembelajaran partisipan juga menyoroti beberapa hal yang perlu dibenahi dari sekolah-sekolah di Salatiga. Pertama, partisipan  merasa  bahwa  beberapa  pendidik  maupun  tenaga  kependidikan masih kurang dapat berlaku adil dan non diskriminatif. Hal ini mereka rasa sering kali tidak terjadi karena perbedaan gender, namun lebih kepada status sosial,  agama,  dan  ras  atau  suku.  Kedua,  partisipan  mengemukakan  bahwa dalam  proses  pembelajaran  masih  banyak  pendidik  yang  mengekang  siswa. Partisipan  berpendapat  bahwa  pendidik  perlu  lebih  memahami  keragaman
karakter  dan  potensi  peserta  didik,  sehingga  inovasi  dan  kreativitas mereka tidak dibatasi penilaiannya hanya dari mata pelajaran formal yang diperoleh di  kelas.  Ketiga,  menurut  partisipan  penilaian  hasil  belajar  yang  diberikan kepada  anak  juga  tidak  sepatutnya  membandingkan  satu  peserta  didik dengan  peserta  didik  yang  lain.  Perilaku  membanding  satu  peserta  didik dengan  peserta  didik  yang  lain  dianggap  partisipan  sebagai  tindakan  yang justru  kerap  kali  menjatuhkan  kepercayaan  diri  peserta  didik.  Keempat, peserta  didik  berharap  bahwa  dalam  penyampaian  materi  pembelajaran pendidik  dapat  menjauhkan  materi  dari  unsur  Suku  Agama  Ras  dan  Antar Golongan (SARA) yang kadang masih terselip baik itu sengaja maupun tidak disengaja.  Kelima,  di  sekolah  peserta  masih  sering  melihat  atau  mendapati adanya  tindak  kekerasan  baik  secara  fisik  ataupun  psikis  yang  dilakukan antar  peserta  didik  maupun  oleh  pendidik  dan  tenaga  kependidikan. Partisipan  menyatakan  tindak  kekerasan  tersebut  dapat  ditemuai  di  jam sekolah baik pada waktu proses pembelajaran di kelas maupun pada waktu- waktu istirahat di sekolah.
Dalam  komponen  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  terdapat  dua hal  yang  menurut  partisipan  perlu  ditingkatkan  dan  diperbaiki.  Pertama, partisipan  mengharap  seluruh  pendidik  dan  tenaga  pendidikan  di  Salatiga dapat  meningkatkan  pemahaman  mengenai  hak-hak  anak.  Selain  itu partisipan  berpendapat  bahwa  pendidik  maupun  tenaga  kependidikan  juga meningkatkan  pemahaman  mengenai  apa  itu  SRA  beserta  ciri-cirinya. Kemudian yang kedua, setelah lebih memahami mengenai hak-hak anak dan SRA,  partisipan  berharap  seluruh  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  dalam perilakunya dapat menghormati dan membantu terpenuhinya hak-hak anak dalam SRA.
Mengenai  komponen  sarana  dan  prasaran,  partisipan  merasa  masih banyak hal yang perlu diperbaiki oleh sekolah-sekolah di Salatiga. Hal yang menurut partisipan perlu diadakan di seluruh sekolah di Salatiga adalah jalur evakuasi  jika  terjadi  bencana  alam  atau  kebakaran.  Partisipan  menyatakan bahwa tidak semua sekolah di Salatiga memiliki jalur evakuasi, jikapun jalur evakuasi  tersebut  telah  disediakan,  sosialisasi  terhadap  peserta  didik  dirasa masih  belum  terlaksana  dengan  baik.  Sedangkan  fasilitas  lain  yang  perlu diperbaiki di Sekolah menurut partisipan adalah toilet dan ruang ganti yang bersih dan aman dari tindak kejahatan seksual.
Terakhir  mengenai  komponen  partisipasi  anak  dan  komponen partisipasi pemangku kebijakan lain, partisipan menuturkan bahwa sekolah-
sekolah  di  Salatiga  masih  perlu  memberi  ruang  untuk  meningkatkan partisipasi  dari  kesemuanya.  Partisipan  menilai  bahwa  sejauh  ini  dalam persiapan  SRA  di  Salatiga,  kesempatan  yang  disediakan  untuk  keterlibatan anak  sebagai  peserta  didik  masih  kurang.  Pihak  yang  banyak  dilibatkan dalam persiapan SRA menurut partisipan masih sebatas pendidik, orang tua, dan  badan-badan  pemerintahan  terkait.  Sementara  itu  pihak  lain  seperti Alumni, Dunia Usaha, dan Lembaga Masyarakat lainnya masih kurang diberi ruang keterlibatan.
Dukungan Keluarga dan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak
Perihal  komponen-komponen  penting  dalam  persiapan  SRA  di Salatiga, peneliti menemukan poin lainjutan mengenai keterlibatan berbagai pihak  dalam  penyelenggaraan  SRA.  Partisipan  penelitian  dalam  FGD  dan wawancara yang dilakukan menyampaikan bahwasanya kendala yang kerap mereka lihat atau alami dalam persiapan SRA justru datang dari lingkungan keluarga dan Masyarakat.
Partisipan  mengemukakan  bahwa  menurut  pendapat  mereka keluarga mereka maupun keluarga teman-teman mereka lainnya di Sekolah cenderung  kurang  memahami  makna  Sekolah  Ramah  Anak  dan  bagaimana pentingnya  setiap  sekolah  yang  ada  di  Salatiga  mewujudkan  SRA. Pemahaman  mengenai  apa  SRA  dan  signifikansinya  bagi  anak  tersebut menurut  peserta  sering  kali  menjadi  hambatan  bagi  pihak  sekolah  untuk mendorong  partisipasi  orang  tua  atau  keluarga  dalam  persiapan penyelenggaraan SRA. Disamping itu partisipan juga mengemukakan bahwa tidak semua orang tua murid memahami hal-hal apa saja yang menjadi hak- hak  anak,  sehingga  usaha  pemenuhan  hak  anak  tidak  berlangsung  dengan maksimal.  Akibatnya,  dukungan  orangtua  atau  keluarga  dalam  persiapan SRA  sebagai  usaha  pemenuhan  hak  anak  juga  tidak  maksimal.  Sebagai contoh,  tidak  semua  orang  tua  paham  mengenai  pentingnya  Kartu  Tanda Penduduk Anak (KTP Anak), Undang-Undang Perlindungan Anak, ataupun pendidikan seksual bagi anak sesuai usia tumbuh kembangnya.  Lebih lanjut partisipan  menambahkan  bahwa  dalam  kesehariannya  beberapa  diantara mereka  masih  mengalami  atau  menemui  teman  mereka  yang  mengalami berbagai tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga.
Kendala  lainnya  menurut  partisipan  datang  dari  masih  kurangnya dukungan  masyarakat  terhadap  SRA.  Hal  ini  menurut  partisipan  juga dipengaruhi  dari  kurangnya  pemahaman  masyarakat  mengenai  SRA  dan hak-hak  anak  yang  perlu  dipenuhi.  Akibatnya  mereka  kurang  mampu memberikan  dukungan  secara  maksimal.  Sebagai  contoh,  partisipan  masih menemui  beberapa  teman  sekolahnya  yang masih  diijinkan  membeli  rokok di warung-warung meskipun mereka masih dibawah umur. Contoh lainnya menurut  mereka  adalah  adanya  baliho,  spanduk,  maupun  vandalisme  di sekitar  lingkungan  sekolah  yang  dinilai  tidak  mendidik.  Oleh  karena  itu partisipan  penelitian  menyampaikan  saran  kepada  badan-badan  pemerintah terkait  dan  sekolah-sekolah  di  Salatiga  yang  sedang  mempersiapkan  SRA untuk  lebih  lagi  meningkatan  pemahaman  masyarakat  mengenai  SRA  dan hak-hak  anak  juga  kesadaraan  terhadap  pentingnya  mewujudkan  SRA  bagi anak.

## Penutup
Pendidikan yang berkualitas merupakan fondasi untuk menciptakan pembangunan  berkelanjutan  karena  pendidikan  yang  berkualitas  dapat membantu  masyarakat  menemukan  dan  mengembangkan  solusi-solusi inovatif  bagi  permasalahan-permasalahan  yang  ada  di  dunia.  Sekolah kemudian  menjadi  bagian  yang  memiliki  peranan  penting  untuk mewujudkan  pendidikan  yang  berkualitas.  Selain  meningkatkan  kualitas  di bidang akademis, untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sekolah juga diharapkan mampu menunjang tumbuh kembang anak dengan baik dengan mewujudkan sekolah yang ramah anak.
Dalam  pengupayaan  sekolah  yang  ramah  anak,  terdapat  beberapa tahap  yang  perlu  dilakukan.  Salah  satu  tahap  yang  juga  menjadi  tahap pertama  dalam  penyelenggaraan  SRA  adalah  tahap  persiapan.  Dalam  tahap persiapan sendiri, terdapat beberapa bagian penting yang perlu diperhatikan dan  dilakukan,  salah  satunya  adalah  bagian  berkonsultasi  kepada  anak. Konsultasi  anak  penting  dilakukan  agar  anak  dapat  berkontribusi  dan pandangannya  dapat  dihargai.  Tujuan  dari  konsultasi  anak  untuk mengidentifikasi  kebutuhan  dan  aspirasi  anak  di  sekolah,  memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak yang dilaksanakan di sekolah, serta menyediakan  ruang  bagi  anak  untuk  berpartisipasi  menyuarakan pendapatnya.
Data dari hasil FGD dan wawancara guna identifikasi kebutuhan dan aspirasi anak yang dilakukan di Salatiga dapat dilihat bahwa terdapat banyak permasalahan dan  kebutuhan siswa yang perlu diakomodir dalam persiapan SRA.  Permasalahan  maupun  kebutuhan  tersebut  dapat  dikategorikan berdasarkan  komponen-komponen  penting  dalam  SRA,  yaitu:  kebijakan, proses  pembelajaran,  pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  sarana  dan prasarana, partisipasi anak, dan partisipasi pemangku kebijakan lain.
Perihal  (a)  kebijakan  ada  di  sekolah,  kebutuhan  partisipan  atau permasalahan  yang  dapat  diidentifikasi  antara  lain  adalah:  1)  adanya  ruang atau  kesempatan  yang  lebih  besar  bagi  seluruh stakeholder  untuk  terlibat dalam  menyusun  kebijakan  yang  anti  kekerasan  terhadap  peserta  didik;  2) adanya kebijakan anti kekerasan yang lebih spesifik perihal larangan tindak kekerasan  dan bullying  di  sekolah,  3)  adanya  mekanisme  pengaduan  dan penanganan  kasus  kekerasan  yang  lebih  jelas  dan  aman  bagi  anak. Berikutnya  mengenai  (b)  proses  pembelajaran,  permasalahan  yang  ditemui antara  lain  adalah:  1)  masih  adanya  perilaku  yang  kurang  adil  dan diskriminatif  terhadap  peserta  didik  berdasar  status  sosial,  agama,  dan  ras atau  suku;  2)  proses  pembelajaran  masih  banyak  mengekang  siswa,  akibat pendidik kurang memahami keragaman karakter serta potensi peserta didik; 3)  adanya  perilaku membandingkan  antar peserta  didik  oleh  pendidik  yang sering  kali  menjatuhkan  kepercayaan  diri  peserta  didik;  4)  masih  adanya penyampaian materi yang menyinggung SARA, dan; 5) adanya tindak-tindak kekerasan  baik  secara  fisik  maupun  verbal  yang  dilakukan  oleh  sesama peserta didik maupun dari pendidik.
Selanjutnya  ecara  spesifik  mengenai  (c)  pendidik  dan  tenaga kependidikan  terdapat  dua  permasalahan  yang  hal  perlu  diatasi  yaitu:  1) kurangnya  pemahaman  mengenai  hak-hak  anak  dan  sekolah  yang  ramah anak;  2)  Kurangnya  implementasi  pemahaman  hak-hak  anak  dan  usaha pewujudan  SRA  ke  dalam  terhadap  sikap  dan  perilaku  pendidik  maupun tenaga  kependidikan.  Sedangkan  mengenai  (d)  sarana  dan  prasarana, kebutuhan  yang  dapat  identifikasi  adalah;  1)  perlunya  jalur  evakuasi  untuk bencana alam dan kebakaran; 2) perlunya perbaikan fasilitas toilet dan ruang ganti agar bersih dan aman dari tindak kejahatan seksual.
Terakhir  mengenai  (e)  partisipasi  anak  (f)  partisipasi  pemangku kebijakan  lain,  ditemukan  bahwa:  1)  ruang keterlibatan  untuk stakeholders dinilai kurang, pun demikian dengan; 2) kesempatan bagi keterlibatan anak
masih yang masih dinilai kurang diberikan selama persiapan SRA yang telah dilakukan
Lebih  lanjut,  penelitian  ini  menemukan  bahwa  perlunya  ada peningkatan  pemahaman  dan  kesadaran  mengenai  hak-hak  anak  dan pentingnya  SRA  lingkungan  keluarga  dan  masyarakat  guna  meningkatkan dukungan semua pihak untuk mewujudkan SRA. Dengan adanya dukungan dari  semua  pihak,  maka  keberhasilan  penyelenggaraan  SRA  akan  lebih mungkin dicapai. Akhirnya sekolah akan lebih mampu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas guna masa depan pembangunan bangsa.

## Daftar Pustaka
Abdi,  R,B.  (2014). Implementasi  Kebijakan  Pengembangan  Kabupaten/Kota  Layak Anak  (KLA  )  di  Kota  Tangerang  Selatan .  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang.
Akhavei,  F.,  Bleicher,  F.,  &  Khallaghi,  A.  (2016).  An  approach  for  optimizing  the preparation  and  production  planning  process  in  single  item  production. In Procedia CIRP . Vol. 52. Hal. 96–101.
Asisten  Deputi  Pemenuhan  Hak  Pendidikan  Anak  Deputi  Bidang  Tumbuh Kembang.  (2014). Modul  Kebijakan  Sekolah  Ramah  Anak,  31  Mei  2014.
Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Boyatzis, Richard, E. (1998). Transforming qualitative information: thematic analysis and code development . Thousand Oaks: Sage pub.
Deputi  Tumbuh  Kembang  Anak.  (2015). Panduan  Sekolah  Ramah  Anak .  Jakarta:
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Humas  Sekertariat  Daerah  Kota  Salatiga.  (2016).  160  Anak  Kota  Salatiga  Ikuti
Konferensi. Website Resmi Pemerintah Kota Salatiga, 20 Maret 2016 . Diakses dari: http://www.salatigakota.go.id/InfoBerita.php?id=1598&
Kristanto., Khasanah, I., Karmila, M. (2011). Identifikasi model sekolah ramah anak
(SRA)  jenjang  satuan  pendidikan  anak  usia  dini  se-kecamatan  Semarang Selatan. Jurnal Penelitian PAUDIA , Volume 1 No. 1 38-18
Linnan, L. A., Sterba, K. R., Lee, A. M., Bontempi, J. B., Yang, J., & Crump, C. (2005). Planning  and  the  professional  preparation  of  health  educators:  implications for teaching, research, and Practice. Health Promotion Practice. Vol. 6. No. 3. Hal. 308–319.
Poerwandari, E. K. (2007). Pendekatan kualitatif untuk penelitian perilaku manusia . Jakarta:  Lembaga  Pengembangan  Sarana  Pengukuran  dan  Pendidikan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
Radar Semarang. (2016). Tingkatkan Kualitas Kota Salatiga Sebagai Kota Layak Anak Tingkatkan  Kualitas  Kota  Salatiga  Sebagai  Kota  Layak  Anak. Harian  Berita Radar Semarang, 18 September 2018 . Diakses dari:
http://radarsemarang.com/2015/09/28/tingkatkan-kualitas-kota-salatiga- sebagai-kota-layak-anak/2/
Sulistyo-Basuki.  (2006). Metode  Penelitian .  Jakarta:  Wedatama  Widya  Sastra  dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
United  Nation.  (2016).  Sustainable  Development  Goals. Website  Resmi  United Nation, 27 Desember 2016 . Diakes dari: https://www.un.org/ sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/