## JURNAL WIDYA BHUMI

## KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DATA PERTANAHAN

## Nur Rahmanto
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping, Yogyakarta Corresponding author: Nur_rahmanto@stpn.ac.id

## ABSTRACT
In essence, every citizen has the right to know about all activities or policies carried out by public officials, this is in addition to the right to obtain information, it is a human right as well as a means of public control over government administration, but the right to obtain this information is often There are obstacles both in terms of regulations and unsupportive behavior of public officials. Law Number 14 of 2008 (UU KIP) which regulates the issue of public information disclosure in its implementation conflicts with Permenagraria / Ka BPN Number 3 of 1997, in which the regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs regulates restrictions on restrictions in providing information on land data which are often inconsistent with with the regulation of public information disclosure regulated in the KIP Law, so that the public does not immediately get information on land data which in turn will lead to a lawsuit from the public to the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / BPN at the Information Commission and State Administrative Court. By using the desk study method, this paper will examine the information disclosure arrangements stipulated in the two regulations referred to as well as the conflicts that occur both in the articles of the contents of the regulations and in their implementation  practices  so  that  solutions  or  recommendations  will  be  obtained  so  that  public information disclosure can run properly in Indonesia country.
Keywords : public information disclosure, data sharing, land data

## INTISARI
Setiap warga masyarakat pada hahekatnya adalah berhak untuk tahu mengenai semua kegiatan atau kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pejabat  publik,  hal  ini  selain  hak  untuk  memperoleh  informasi  itu adalah  hak  asasi  setiap  manusia  juga  sebagai  sarana  kontrol  publik  terhadap  penyelenggaraan pemerintahan,  akan  tetapi  hak  untuk  memperoleh  informasi  ini  sering  ada  kendala  baik  dari  sisi regulasi maupun perilaku petugas publik yang tidak mendukung. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008  (UU  KIP)  yang  mengatur  masalah  keterbukaan  informasi  publik  dalam  pelaksanannya berbenturan  dengan  Permenagraria/Ka  BPN  Nomor  3  Tahun  1997,  dimana  di  dalam  peraturan Menteri  Negara  Agraria  dimaksud  diatur  mengenai  pembatasan  pembatasan  dalam  memberikan informasi data pertanahan yang seringkali tidak sejalan dengan pengaturan keterbukaan informasi publik  yang  diatur  di  dalam  UU  KIP,  sehingga  masyarakat  tidak  serta  merta  bisa  mendapatkan informasi data pertanahan yang pada akhirnya akan memunculkan gugatan dari masyarakat kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN di Komisi Informasi  dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan  menggunakan  methode  desk  study  tulisan  ini  akan  mengkaji  pengaturan  keterbukaan informasi yang diatur di dalam kedua peraturan dimaksud serta pertentangan yang terjadi baik di dalam pasal pasal isi peraturan maupun di dalam praktek pelaksanaannya untuk selanjutnya akan diperoleh solusi atau rekomendasi sehingga keterbukaan informasi publik dapat berjalan dengan baik di Negara Indonesia.
Kata Kunci : keterbukaan informasi publik, berbagi data, data pertanahan.

## A. Pendahuluan
The right to know “hak untuk tahu” merupakan hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan informasi telah ditegaskan dalam Pasal 28 huruf F UUD 1945  yang  menyatakan  bahwa:  “Setiap  orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan
Vol 1, No. 1
April 2021
Received
May 03 rd 2021
Accepted May 26 th 2021
memperoleh  Informasi  untuk  mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya, serta  berhak  untuk  mencari,  memperoleh,  memiliki,  dan  menyimpan  informasi dengan  menggunakan  segala  jenis  saluran  yang  tersedia”.  Berdasarkan  peraturan tersebut maka setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi yang dikelola oleh badan publik penyelenggara Negara dan hak tersebut mutlak dijamin sebagai bagian dari hak asasi manusia (Asshiddiqi, 2005). PBBpun juga menyatakan hak ini sebagai hak dasar manusia yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Semakin  mudah  seorang  warga  negara  mendapatkan  informasi  publik  maka semakin  baik  pula  pemerintahan  negara  tersebut.  Hal  ini  menunjukkan  adanya korelasi antara keterbukaan informasi dan kualitas pemerintahan. Dwiyanto (2008) menyebutkan bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu perwujudan dari usaha untuk melaksanakan pemerintahan yang baik. Dengan lebih terbukanya akses publik terhadap informasi maka akan lebih mendorong badan-badan publik untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab, sehingga akan tercipta pemerintahan yang baik (Good Governance). Selain pemerintahan yang baik, adanya keterbukaan  informasi  ini  diharapkan  memunculkan  pula  partisipasi  masyarakat untuk  mengontrol  jalannya  pemerintahan.  Dari  gambaran  kondisi  tersebut  maka dapat  dikatakan  bahwa  informasi  merupakan  hal  yang  tidak  bisa  dipisahkan  dari kehidupan suatu Bangsa (Nasucha dan Moenawar, 2020).
Ditinjau  dari  penerapannya,  terdapat  79  negara  yang  telah  menerapkan peraturan  perundangan  mengenai  hak  untuk  tahu  bagi  setiap  warga  negaranya. Indonesia merupakan negara urutan kelima di Asia setelah Nepal, Thailand, India, dan Jepang (Lutfi dan Satriawan, 2013). Di Indonesia, pengaturan jaminan hak atas informasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau disebut sebagai UU KIP. Dengan disahkannya undang-undang ini  maka  setiap  warga  negara  dapat  mengetahui  dan  mengakses  setiap  layanan publik,  dan  secara  tidak langsung dapat memantau  setiap  kebijakan  badan publik penyelenggara  pemerintahan.    Ketika  semua  informasi  telah  dapat  diakses  oleh publik  maka  setiap  langkah  badan  publik  dapat  dipertanggungjawabkan  kembali kepada masyarakat (akuntabel), yang pada akhirnya terwujudlah penyelenggaraan negara yang baik dan transparan (Mandica-Nur, 2009; Suryani, 2017).
Walaupun keterbukaan publik telah diatur dalam UU KIP, belum semua lembaga mampu  melaksanakannya  (Febrianingsih,  2012).  Contoh  pertama  yaitu  di  Kota Malang,  permasalahan  mengenai  anggaran,  sumber  daya  manusia  dan  sarana prasarana  menjadi  kendala  bagi  Pemerintah  Kota  Malang  dalam  melaksanakan keterbukaan informasi publik walaupun telah memiliki rujukan Pedoman Pelayanan Informasi  Publik  (Putro,  2014).  Di  tempat  lain,  tepatnya  di  Kabupaten  Kepulauan Meranti, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah berjalan sesuai ketentuan  walaupun  terdapat  sejumlah  faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan kebijakan  keterbukaan  informasi  publik  seperti  faktor  sumber  daya  (manusia  dan anggaran), faktor disposisi, dan faktor struktur birokrasi (Astuti, 2016). Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui penerapan keterbukaan informasi bagi publik di ATR/BPN.  Hal  inilah  yang  membedakan  kajian  ini  terhadap  kajian  terdahulu  yaitu
terletak pada implementasi UU KIP dengan Permenagraria/Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1997, khususnya pasal-pasal yang mengatur mengenai pemberian informasi berupa data pertanahan oleh satuan kerja di Kementerian ATR/BPN kepada masyarakat.

## B. Metode penelitian
Kajian  di  penulisan  ini  menggunakan  metode  desk  study  yaitu  dengan mempelajari  data-data  sekunder,  kajian-kajian  terdahulu,  serta  peraturan- peraturan perundangan yang mendukung dan berkaitan dengan tema keterbukaan informasi publik. Sejumlah sumber data dan literatur tersebut dianalisis kemudian dideskriptifkan sesuai dengan kondisi di ATR/BPN.

## C. Regulasi dan praktek keterbukaan informasi public
Di dalam pasal 1 angka 2 UU Nomor 28 Tahun 1999 disebutkan bahwa informasi publik  adalah  informasi  yang  dihasilkan,  disimpan,  dikelola,  dikirim,  dan/atau diterima  oleh  suatu  badan  publik  yang  berkaitan  dengan  penyelenggara  dan penyelenggaraan  negara  dan/atau  penyelenggara  dan  penyelenggaraan  badan publik  lainnya  yang  sesuai  dengan  Undang-Undang  ini  serta  informasi  lain  yang berkaitan dengan kepentingan publik. Di pasal yang lain, keterbukaan didefinisikan sebagai  asas  yang  membuka  diri  terhadap  hak  masyarakat  untuk  memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan  tetap  memperhatikan  perlindungan  atas  hak  asasi  pribadi,  golongan,  dan rahasia  negara.  Berdasarkan  pengertian  tersebut,  Baskoro  dkk  (2020)  mengung- kapkan bahwa informasi merupakan milik publik dan bukan milik pemerintah atau badan publik.
Apabila merujuk pada Pasal 3 UU KIP maka undang-undang ini bertujuan untuk: (1) menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; (2) mendorong partisipasi masyarakat dalam  proses  pengambilan  kebijakan  publik;  (3)  meningkatkan  peran  aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;  (4)  mewujudkan  penyelenggaraan  negara  yang  baik,  yaitu  yang  transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; (5) mengetahui alasan  kebijakan  publik  yang  mempengaruhi  hajat  hidup  orang  banyak;  (6) mengembangkan  ilmu  pengetahuan  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa;  (7) meningkatkan  pengelolaan  dan  pelayanan  informasi  di  lingkungan  Badan  Publik untuk  menghasilkan  layanan  informasi  yang  berkualitas.  Dengan  demikian  dapat dikatakan  bahwa  hak  untuk  memperoleh  informasi  ini  adalah  termasuk  hak  asasi manusia sehingga hak asasi ini menjadi asas undang undang (Mujiburohman, 2017).
Disamping informasi yang wajib disediakan, di dalam pasal 2 UU KIP diatur pula mengenai pembatasan informasi, bahwa informasi dikecualikan bagi publik apabila bersifat  rahasia  menurut  Undang-Undang,  terdapat  konsekuensi  yang  timbul apabila  diberikan  kepada  masyarakat,  serta  dapat  melindungi  kepentingan  yang lebih besar. Pasal 2 tersebut dipertegas kembali di Pasal 6 UU KIP yang menyatakan
bahwa  badan  publik  berhak  menolak  memberikan  informasi  publik  apabila  tidak sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Informasi  yang dikecualikan tersebut antara lain: (1) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada  pemohon  informasi  dapat  menghambat  proses  penegakan  hukum,  yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;  (2)  mengungkapkan  identitas  informan,  pelapor,  saksi,  dan/atau  korban yang mengetahui adanya tindak pidana; (3) mengungkapkan data intelijen kriminal dan  rencana-rencana  yang  berhubungan  dengan  pencegahan  dan  penanganan segala  bentuk  kejahatan  transaksional;  (4)  membahayakan  keselamatan  dan kehidupan  penegak  hukum  dan/atau  keluarganya;  (5)  membahayakan  keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
Pengecualian atau pembatasan informasi bagi publik selain diatur dalam pasal 17 UU KIP juga diatur dalam UUD Tahun 1945 pada Pasal 28 huruf J. Di dalam UUD tersebut  disebutkan  bahwa  pembatasan  dimaksudkan  semata-mata  untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Hal inilah  yang  menjadi  dasar  bahwa  merupakan  kewajaran  apabila  ada  pembatasan keterbukaan informasi publik atau ada informasi yang tidak dapat diberikan kepada masyarakat.
Di  tataran  praktek  terdapat  perbedaan  tafsir  terhadap  informasi  yang dikecualikan  ini  di  lingkungan  BPN.  Di  lingkungan  BPN,  perbedaan  tafsir  terjadi karena  terdapat  aturan  menyebutkan  data  yang  bersifat  terbuka  untuk  umum namun  di  aturan  lain  terdapat  pembatasan  data.  Di  dalam  Peraturan  Kepala  BPN Nomor  3  Tahun  1997  yang  merupakan  ketentuan  pelaksana  dari  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pada Pasal 1 angka 12 disebutkan bahwa warkah merupakan  alat  pembuktian  data  fisik  dan  data  yuridis  bidang  tanah  yang  telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut dan pada Pasal 187 ayat (1) disebutkan bahwa data fisik dan data yuridis terbuka untuk umum. Namun kemudian pengertian terbuka untuk umum ini dibatasi oleh: (1) Pasal 197 ayat (2) yang mengatur bahwa data yuridis dan data fisik tersebut diberikan dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan bukan dalam bentuk Salinan atau fotocopy warkah;    (2)  Pasal  188  ayat  (2)  yang  mengatur  bahwa  Salinan  atau  fotocopy peta hanya dapat diberikan kepada pemegang hak saja; dan (3) Pasal 191 ayat (1) yang mengatur bahwa data fisik dan data yuridis hanya dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah yang memerlukan untuk keperluan melaksanakan tugasnya.
Adanya  perbedaan  pengaturan  di  lingkup  BPN  kemudian  dianggap  oleh masyarakat,  yang  bukan  pemegang  hak  dan  bukan  instansi  pemerintah  yang memerlukan  data  pendaftaran  tanah,  merasa  kesulitan  mendapatkan  data pertanahan.  Keadaan  inilah  selanjutnya  muncul  pengaduan  dari  masyarakat  ke Komisi  Informasi  (KI).  Kendati  terdapat  sejumlah  aduan,  Kementerian  ATR/BPN mendapatkan  nilai  74,67  dan  dikategorikan  sebagai  badan  publik  yang  cukup
informatif  berdasarkan  kegiatan  Monitoring  dan  Evaluasi  Keterbukaan  Informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat tahun 2019.

## D. Kesimpulan
UU  KIP  hadir  untuk  mendorong  terciptanya  proses  demokratisasi  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  sehingga  masyarakat  bisa  mengetahui  setiap bentuk layanan publik yang mereka terima sekaligus juga sebagai bentuk peran aktif masyarakat memantau setiap gerak langkah badan publik yang berkaitan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam implementasinya pengaturan mengenai hak untuk  memperoleh  informasi  dalam  UU  KIP  ini  berbenturan  dengan  kepentingan dari Kementerian ATR/BPN untuk menjaga kerahasiaan data sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang diatur lebih lanjut didalam Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997. Di sisi lain, di internal BPN sendiri masih terdapat  perbedaan  pengaturan  mengenai  informasi  yang  terbuka  dan  terbatas. Sepanjang tidak ada kejelasan aturan maka akan mengganggu kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

## E. Rekomendasi
Untuk menghindari kebingungan baik di pihak masyarakat maupun petugas pelaksana  di  Kementerian  ATR/BPN  maka  solusi  yang  sebaiknya  dilakukan adalah :
1. Pihak  Kementerian  ATR/BPN  melaksanakan  secara  penuh  ketentuan  yang diatur di dalam UU KIP dalam memberikan informasi data pertanahan yang diminta  oleh  masyarakat,  sepanjang  memang  bukan  informasi  yang dikecualikan.
2. Dalam  hal  informasi  mengenai  data  pertanahan  tertentu  dianggap  sensitif untuk  diberikan  kepada  masyarakat  oleh  Kementerian  ATR/BPN,  dan  itu bukan merupakan informasi yang dikecualikan (vide Pasal 2 ayat 4 UU KIP), maka  sebaiknya  keterbukaan  informasi  data  pertanahan  diatur  tersendiri dalam  sebuah  peraturan  setingkat  Peraturan  Pemerintah  yang  merupakan peraturan pelaksanaan dari UU KIP.

## Daftar Pustaka
Asshiddiqie,  J.  (2005). Hukum  Tata  Negara  dan  Pilar-Pilar  Demokrasi .  Jakarta: Konstitusi Press.
Astuti,  H.  (2016).  Implementasi  Keterbukaan Publik  (KIP) di  Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011-2015, JOM FISIP , 3(2), 1-10. Budiarjo, M. (1993). Dasar Dasar Ilmu Politik . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Debora,  A.  (2016,  Maret). Status  Informasi  Pertanahan  Di  Rezim  Keterbukaan Informasi .  FGD  Informasi  Publik  pada  Dokumen  Pertanahan  yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Diakses dari https://icel.or.id/wp-content/uploads/Status-Informasi-Pertanahan-di-
Rezim-Keterbukaan-Informasi.pdf.
Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Dwiyanto,  A.  (2008). Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik . Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Febrianingsih,  N.  (2012).  Keterbukaan  Informasi  Publik  Dalam  Pemerintahan Terbuka  Menuju  Tata  Pemerintahan  Yang  Baik. Jurnal  RechtsVinding ,  1(1), 135-156.
Komisi  Informasi  Pusat.  (2020,  April). Laporan  Tahunan  Komisi  Informasi  Pusat Tahun 2019 . Diakses tanggal 10 April 2021 dari https://komisiinformasi.go.id/?portfolio=laporan-tahunan-komisi- informasi-pusat-tahun-2019 .
Lutfi, M.,  &  Satriawan, M.I.  (2013). Meneropong  Komisi  Informasi  Publik .  Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).
Mertokusumo, S. (2001). Penemuan Hukum Sebuah Pengantar . Yogyakarta: Liberty. Mujiburohman,  D.A.  (2017). Pengantar  Hukum  Tata  Negara .  Yogyakarta:  STPN Press.
Nasucha, M., & Moenawar, M.G. (2020). Covid-19, Asimetri dan Keterbukaan Publik. Dalam  D.H.  Santoso,  Nurudin,  &  F.  Junaedi  (Eds.), Media,  Komunikasi  dan Informasi di Masa Pandemi Covid-19 (pp. 74-93). BridgePress. Nur,  M.  (2009). Panduan  Keterbukaan  Informasi  Publik  (KIP)  Untuk  Petugas Pengelola  dan  Pemberi  Informasi  Publik  di  Badan  Publik .  Jakarta: Depkominfo, IRDI, dan USAID.
Prasetyo,  P.K.,  Christine,  R.V.,  &  Sudibyanung.  (2020).  Implementasi  Asas Keterbukaan Pada Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:  Antara  harapan  dan  Kenyataan. BHUMI:  Jurnal  Agraria  dan Pertanahan , 6(1), 15-27.
Puspitosari,  H.,  Khalikussabir,  Kurniawan,  L.J.,  Lutfi,  M.  (2011). Filosofi  Pelayanan Publik. Malang: Setara Press.
Putro,  B.S.W.  (2014). Peran  PPID  Dalam  Pelayanan  Serta  Penyediaan  Informasi Publik (Skripsi S1). Universitas Brawijaya. Malang. Rasjid, M.R. (1998). Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia . Jakarta: Pustaka LP3ES. Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Sumardjono,  M.S.W.  (2007). Kebijakan  Pertanahan  antara  Regulasi  dan Implementasi . Jakarta: Penerbit Kompas. Sumartias, S. (2016). Dinamika Keterbukaan Informasi Publik . Jakarta: Penerbit PT. Balai Pustaka.
Suryani,  A.D.  (2017).  Mewujudkan  Good  Governance  Publik  Negara  di  Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Keterbukaan Publik. Spirit Publik , 12(1), 35-44. Zulkarnain,  S.,  &  Widiarto,  A.E.  (2006) Menggagas  Keterbukaan  Informasi  Publik Upaya Kolektif Berantas Korupsi . Malang: In Trans Publishing.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2008).  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2014).  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Badan Pertanahan Nasional. (1997). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor  3  Tahun  1997  tentang  peraturan  pelaksanaan  Peraturan Pememerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.