ejurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/psc Vol. 2, No. 1,  June (2020) ISSN (Online): 2721-2564 https://doi.org/10.32923/psc.v1i2.1189
Page 61 of 19
©  Author  et  al,  Licensee Psychosophia ,  Islamic  Psychology  Program,  IAIN  Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung,  Indonesia. Psychosophia strongly  support the Open Access  Initiative. Abstract  and  full  text  of  the  article  published by Psychosophia are  freely accessible  to  everyone  immediately  after  publication.  This  is  an  Open Access  article distributed  under  the  terms  of  the  Creative  Commons  Attribution  License,  which  permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## PSYCHOSOPHIA
Journal of Psychology, Religion and Humanity
Submission Date : April 07, 2020
Review Date ; April 16, 2020 Publish Date : June 01, 2020

## INCLUSIVE EDUCATION IN BANGKA BELITUNG PROVINCE OF INDONESIA: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

## Wahyu Kurniawan
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung wahyulapter@gmail.com

## Demisa Nurhasanah

## IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
demisanurhasanah@gmail.com
Abstrak: In Indonesia, the practice of providing education for children with special needs since 1901 has  been  held  by  social  institutions  and  religious  groups.  The  radical  change  began  in  1990  when discussing a strong paradigm of inclusive education with humanist content. The core of this paradigm is the existence of services provided towards diversity in uniformity. This paper is intended to explore the paradigm of inclusive education and challenges and opportunities in the Bangka Belitung Islands Province. This paper contains  library research and the personal experience while in the field to discuss the  Children  with  Special  Needs  (ABK)  and  map  the  opportunities  and  challenges  of  inclusive education  services  in  the  Bangka  Belitung  Islands  Province.  The  findings  include:  1)  Inclusive education spans a long history to the present, from segregative to inclusive patterns; 2) Educational Development  includes  multi-dimensional  content  that  includes  content  modification,  approaches debate, structure, and paradigms that support more the sense of humanity; 3) Challenges in Bangka Belitung  include  the  problem  of  qualified  schools  that  have  not  reached  a  balanced  ratio  with  the number  of  needs;  4)  Bangka  Belitung  has  potential  that  requires  good  government  support, community  support,  and  the  socio-cultural  conditions  of  Bangka  Belitung  that  are  needed  with multiculturalism issue.
Kata Kunci: History of Inclusive Education, opportunities and challenges of implementing inclusive schools, Children with Special Needs (ABK)
Abstrak: Di  Indonesia,  Praktik  penyelenggaraan  pendidikan  bagi  anak  berkebutuhan khusus  bermula  sejak  tahun  1901  telah  diselenggarakan  oleh  lembaga-lembaga  sosial masyarakat  maupun  kelompok-kelompok  keagamaan.  Perubahan  secara  radikal  mulai berawal  pada  tahun  1990  dimana  munculnya  paradigma  pendidikan  inklusi  yang  kuat dengan  muatan-muatan  humanis.  Adapun core dalam  paradigma  ini  adalah  adanya pemberian  layanan  terhadap  keberagaman  di  tengah  keseragaman.  Tulisan  ini  bertujuan untuk  mengupas  paradigma  pendidikan  inklusi  beserta  tantangan  dan  peluangnya  di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tulisan ini mengoperasikan penelusuran kepustakaan

## PSYCHOSOPHIA
Journal of Psychology, Religion and Humanity
dan pengalaman penulis selama di lapangan untuk mengeksplorasi tentang ruang lingkup Anak  Berkebutuhan  Khusus  (ABK)  dan  memetakan  peluang  dan  tantangan  layanan pendidikan inklusi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Temuan tulisan ini antara lain: 1)  Pendidikan  inklusi  merentang  dalam  sejarah  yang  panjang  hingga  saat  ini,  dari  pola segregatif  hingga  inklusif;  2)  Perkembangan  Pendidikan  inklusi  mencakup  multidimensi yang  mencakup  modifikasi  konten,  pendekatan,  struktur,  dan  paradigma  yang  semakin menghargai  humanitas;  3)  Tantangan  di  Bangka  Belitung  mencakup  isu  ketersediaan sekolah yang mumpuni belum mencapai rasio yang seimbang dengan jumlah kebutuhan; 4) Bangka  Belitung  mempunyai  potensi  yang  menyangkut  isu  dukungan  pemerintah  yang baik,  dukungan  masyarakat,  dan  kondisi  sosial  budaya  Bangka  Belitung  yang  terbiasa dengan multikulturalisme.
Kata Kunci: Sejarah Pendidikan Inklusi, peluang dan tantangan penerapan sekolah inklusi, Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
Inclusive Education in Bangka Belitung Province of Indonesia: Challenges and Opportunities

## PSYCHOSOPHIA
Journal of Psychology, Religion and Humanity

## Pendahuluan
Penulisan  singkat  ini  tentu  saja diawali  dari  perjalanan  karir  penulis setelah  menyelesaikan  studi  magister profesi  psikologi  di  Yogyakarta  sejak tahun  2015,  kemudian  bekerja  di  Pusat Layanan  Autis  Provinsi  Bangka  Belitung dimana  penulis  diminta  menjadi  asessor di pusat layanan autis. Ketertarikan pada anak  berkebutuhan  khusus  lainnya  pula diawali  dengan  dibukakannya  layanan asesmen  anak  dengan  segala  macam indikasi  dengan  beragam  hambatan. Walaupun  di  pusat  layanan  autis  secara spesifik  hanya  menerima  anak  dengan indikasi autis namun pelayanan  asesmen tidak saja terhenti pada layanan autis saja melainkan anak-anak lainnya.
Perjalanan  ini  terus  berlanjut dengan adanya undangan undangan dari beberapa  SLB  di  Prov.  Kep.  Bangka Belitung untuk mempelajari dan mendalami  segala  macam  hambatan  dan gangguan  Anak  Berkebutuhan  Khusus atau  penyandang  disabilitas,  menghadiri beberapa  pelatihan,  workshop,  seminar tentang  anak  berkebutuhan  khusus  baik di  Bangka  Belitung,  Bandung,  Blitar, Denpasar.  Dari  sini  pulalah  awal pertemuan  dengan  beberapa  ahli  seperti bertemu  dengan  salah  satu  psikolog Senior ibu Endang salah satu pengajar di fakultas  psikologi  di  Surabaya,  bertemu dengan pakar terapis ABK bapak Ito Budi Waskita serta perjumpaan dengan beberapa  praktisi  PLB  yang  bekerja sebagai  dosen  tetap  di  UPI  Bandung bapak  Dr.  Endang  Rohyadi  M.Pd  yang fokus pada materi Inklusi , Terapis Wicara di  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung, Fisioterapi  di  Bangka  Belitung.  Lambat laun menjadikan penulis semakin
merasakan  bahwa  penting  untuk  dikaji lebih  jauh  mengenai  ABK.  Hal  ini  tidak lain  dan  tidak  bukan  dikarenakan  anak anak  berkebutuhan  khusus  semakin  hari semakin  meningkat  dan  mereka  sering mendapatkan diskriminasi dalam realitas masyarakat  setempat.  Perjalanan  terus berlanjut hingga saat ini dalam peningkatan
kapasitas dan pendampingan Anak Berkebutuhan
Khusus.
Penulisan  artikel  ini  diracik  pula berdasarkan  pengalaman  penulis  sejak tahun  2016  ketika  diminta  memberikan pelayanan  asesmen dan identifikasi anak dengan  kecenderungan  berkebutuhan khusus  di  sekolah-sekolah  seputaran Pangkalpinang, dan terus berlanjut dikala penulis menjalani MoU dengan beberapa sekolah  di  Kabupaten  Bangka  Tengah, Bangka  Barat,  Bangka  Selatan,  Bangka Induk, serta perjumpaan dengan beberapa narasumber  pusat  yang  fokus  pada penerapan  sekolah  inklusi.  Tentu  saja tuisan  ini  hanya  secerca  catatan  dalam perjalanan  di  lapangan.  Tentu  dalam penulisan  ini  bukan  sebatas  asumsi melainkan  data  lapangan  yang  dibuat dalam  kesimpulan  singkat  dikarenakan tulisan  ini  akan  dikembangkan  bagi  riset ke depan.
Anak  merupakan  dambaan  bagi seluruh  orangtua.  Anak  ialah  generasi yang  dipersiapkan  untuk  melanjutkan estapeta/eksistensi  keluarga.  Biasanya  di awal awal proses pembuahan/ perkawinan  tidak  jarang  orangtua  pula menempatkan  harapan  yang  setinggi- tingginya  untuk  anaknya  kelak.  Namun, tidak  jarang  pula  terkadang  anak dilahirkan  tidak  sesuai  dengan  harapan yang  diinginkan  atau  anak  dengan

## PSYCHOSOPHIA
Journal of Psychology, Religion and Humanity
kondisi  berkebutuhan  khusus.  Anak dengan Berkebutuhan Khusus ialah anak Anak  yang  mengalami  gangguan  fisik, mental, sosial, dan emosional (Mangunsong,  2014).  Gangguan  ini biasanya  sudah  terdeteksi  pada  masa kehamilan  hingga  usia  dini  tumbuh kembang.
Bersandingan  penjelasan  di  atas, banyak  defenisi  yang  di  semata  dalam menterjemahkan  apa  itu  ABK,  seperti defenisi yang dikemukakan oleh Garnida (2018),  yang  menjelaskan  bahwa  anak berkebutuhan  khusus  memiliki  arti  yang lebih luas dibandingkan dengan anak luar biasa.  Anak  berkebutuhan  khusus  ialah anak  yang  dalam  sisi  pendidikan memerlukan  pelayanan  yang  spesifik, berbeda  dengan  anak  pada  umumnya. Anak berkebutuhan khusus ini mengalami  hambatan  dalam  belajar  dan perkembangan.  Oleh  sebab  itu,  anak berkebutuhan khusus memerlukan layanan pendidikan dan kebutuhan yang khusus.
Garnida (2008) menambahkan pula ABK  sendiri  terbagi  dalam  dua  macam antara  lain  adalah  ABK  yang  sifatnya permanen  dimana  ABK  ini  cenderung menetap,  dari  lahir,  gangguan  biologis sedangkan  kedua  ialah  temporer  yang sifatnya  dipengaruhi  bukan  dari  lahir, bisa dari lingkungan, kondisi peperangan, korban bullying dan sebagainya.
Blackhurst, et al. dalam Aziz (2018) menjelaskan ABK sendiri dapat
diterjemahkan ke dalam beberapa penyebutan  antara  lain impairment yang ditandai  dengan  rusak,  cacat  atau  sakit yang bermuara adanya gangguan biologis.  Sedangkan  yang  berikutnya adalah handicap, cenderung  tidak  bisa mengakses  lingkungan  dan  terakhir
adalah disability , istilah ini dapat diterjemahkan  tidak  lengkapnya,  hilang, kurangnya fungsi dari sensor.
Menguatkan  pendapat  di  atas,  WHO pada  tahun  2007  memaparkan  hal  yang sama  antara impairment dan disability . Impairmet diidentikkan  dengan  defisit atau  abnormalitas  pada  sturktur  tubuh atau  fungsi  fisiologis  yang  mencakup fungsi  mental.  Sementara disability ialah melingkupi    impairment  namun  adanya aspek  negatif  dalam  interaksi  antara individu  dan  faktor  kontekstual  yang melingkupi lingkungan dan faktor personal  (Handayani  &  Azura,  2018). Sedangkan handicapped ialah  dimaknai dengan  ketidakmampuan  individu  yang disebabkan dari impairment atau disability sehingga individu tidak dapat melakukan peran sosial yang sangat esensial.
Peristilahan  di  atas,  terlebih  di Indonesia baru disebutkan dalam undang-undang  secara  khusus  pada tahun 1950 melalui UUD No. 4, kemudian disusul  dengan  Undang-Undang  No.  12 tahun 1954 dengan istilah anak cacat atau dengan anak dengan ketunaan atau anak dengan  kekurangan.  Anak  berkebutuhan khusus  lainnya  dikenal  pula  dengan istilah exceptional  child yang  mencakup anak yang mengalami kelainan, sehingga mereka  membutuhkan  pelayanan  dan pendidikan  secara  khusus.  Ahli  lainnya juga  menyebutkan  definisi  tentang  anak berkebutuhan  khusus  ini  adalah  ABK adalah  anak  dengan  karakter  yang berbeda  dengan  lainnya  dari  sisi  mental, sensori, komunikasi,  perilaku sosial serta karakteristik fisik (Hallahan & Kauffman, 2006).
Sementara  itu,  dalam  Konvensi Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas  pada tahun  2006  yang  diratifikasi  melalui  UU
Inclusive Education in Bangka Belitung Province of Indonesia: Challenges and Opportunities
Journal of Psychology, Religion and Humanity
No.  19  tahun  2011,  disabilitas  dijelaskan sebagai  hasil  dari  interaksi  antar  orang- orang  dengan  keterbatasan  kemampuan dan sikap dan lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan  dengan  yang  lainnya  ( The United  National dalam  Handayani  & Azura, 2018).
Secara umum ABK dapat dikategorisasikan dalam:  a) Anak dengan masalah  belajar  dan  perilaku  yang melingkupi  anak  dengan  tunagrahita, kesulitan belajar, autisme, ADHD, tunalaras;  sedangkan  b)  anak  dengan disabilitas  Fisik  dan  sensori  berupa tunarungu, tunawicara, tunanetra, tunadaksa;  dan  c)  Ialah  anak  dengan kemampuan  intelektual  superior  atau anak dengan bakat istimewa (Handayani &  Azura,  2018).  Adapun  penjelasannya dijelaskan  di  bawah  ini  (Kementerian pendidikan nasional, 2010):
Pertama, Tunarungu  adalah  suatu istilah umum yang menunjukkan kesulitan  mendengar  dari  yang  ringan sampai  berat,  digolongkan  ke  dalam  tuli dan  kurang  dengar.  Orang  tuli  adalah yang kehilangan kemampuan mendengar sehingga  menghambat  proses  informasi bahasa melalui pendengaran, baik memakai  ataupun  tidak  memakai  alat bantu dengar dimana batas pendengaran yang  dimilikinya  cukup  memungkinkan keberhasilan  proses  informasi  bahasa melalui pendengaran. Sedangkan klasifikasi berdasarkan atas ambang batas kemampuan  mendengar  terdiri  atas ringan (26-54 dB), sedang (55-69 dB), berat (70-89), dan sangat berat (90 dB k eatas).
Kedua , ketunadaksaan yaitu seseorang  yang  mengalami  kesulitan
mengoptimalkan  fungsi  anggota  tubuh sebagai  akibat  dari  luka,  penyakit, pertumbuhan  yang  salah  bentuk,  dan akibatnya kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan tubuh tertentu mengalami penurunan. Sedangkan, secara  definitif  pengertian  tunadaksa adalah  ketidakmampuan  anggota  tubuh untuk melaksanakan fungsinya disebabkan oleh berkurangnya kemampuan anggota tubuh untuk melaksanakan  fungsi  secara  normal sebagai  akibat  dari  luka,  penyakit,  atau pertumbuhan  yang  tidak  sempurna sehingga untuk kepentingan pembelajarannya  perlu  layanan  secara khusus. Dengan demikian, dalam memberikan layanan disekolah memerlukan  modifikasi  dan  adaptasi yang diklasifikasikan dalam tiga kategori umum,  yaitu  kerusakan  saraf,  kerusakan tulang,  dan  anak  dengan  gangguan kesehatan  lainnya.  Kerusakan  saraf disebabkan karena pertumbuhan sel saraf yang  kurang  atau  adanya  luka  pada sistem saraf pusat.
Ketiga ,  anak  tunagrahita  memiliki IQ  di  bawah  rata-rata  anak  normal  pada umumnya. Sehingga menyebabkan fungsi kecerdasan dan intelektual mereka terganggu yang menyebabkan permasalahan-permasalahan lainnya yang muncul pada masa
perkembangannya.  Oleh  karena  itu, dalam  keterangannya  terdapat  beberapa hal  yang  perlu  diperhatikan,  seperti  :  1). Fungsi intelektual umum secara signifikan  berada  dibawah  rata-rata, maksudnya bahwa kekurangan itu harus benar-benar  meyakinkan  sehingga  yang bersangkutan memerlukan layanan pendidikan khusus. Sebagai contoh, anak
Journal of Psychology, Religion and Humanity
normal rata-rata mempunyai IQ (Intelligence  Quotient)  100,  sedangkan anak  tunagrahita  memiliki  IQ  paling tinggi  70;  2).  Kekurangan  dalam  tingkah laku  penyesuaian  (perilaku  adaptif), maksudnya  bahwa  yang  bersangkutan tidak/kurang memliki kesanggupan untuk  melakukan  pekerjaan-pekerjaan yang  sesuai  dengan  usianya.  Ia  hanya mampu  melakukan  pekerjaan  seperti yang  dapat  dilakukan  oleh  anak  yang usianya lebih muda darinya; 3). Ketunagrahitaan berlangsung pada periode perkembangan, maksudnya adalah  ketunagrahitaan  itu  terjadi  pada usia  perkembangan  yaitu  sejak  konsepsi hingga  usia  18  tahun.  Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tunagrahita mengacu pada fungsi intelekual umum yang berada di  bawah  rata-rata  yang  menyebabkan kesulitan  dalam  beradaptasi  seperti kesulitan  dalam  melakukan  kegiatan- kegiatan yang sesuai dengan usianya dan berlangsung  sejak  dalam  kandungan hingga usia 18 tahun.
Keempat, Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Definisi  anak  tunalaras  atau emotionally handicapped atau behavioral  disorder lebih terarah. Anak dengan hambatan emosional atau kelainan perilaku, apabila menunjukkan adanya satu atau lebih dari lima komponen berikut ini: tidak mampu belajar  bukan  disebabkan  karena  faktor intelektual,  sensori  atau  kesehatan,  tidak mampu untuk melakukan hubungan baik dengan  teman-teman  dan  guru-guru, bertingkah  laku  atau  berperasaan  tidak pada  tempatnya,  secara  umum  mereka selalu dalam keadaan tidak gembira atau depresi, dan bertendensi ke arah simptom
fisik  seperti  merasa  sakit  atau  ketakutan yang  berkaitan  dengan  orang  atau permasalahan  di  sekolah.  Para  orangtua menerapkan  disiplin  rendah  terhadap anak-anaknya  tetapi  selalu  memberikan reaksi  terhadap  perilaku  yang  kurang baik, tidak sopan, suka menolak sepertinya  dapat  menjadi  sebab  seorang anak menjadi agresif, nakal atau jahat.
Kelima, Tunawicara.  Anak  dengan hendaya pendengaran dan bicara
(tunarungu  tunawicara),  pada  umumnya mereka mengalami hambatan pendengaran  dan  kesulitan  melakukan komunikasi  secara  lisan  dengan  orang lain. Bila dibandingkan dengan anak cacat lainnya, penderita tunawicara cenderung tergolong  yang  paling  ringan,  karena secara  umum  mereka  tidak  kelihatan memiliki  kelainan  dan  tampak  seperti orang normal.
Keenam, Tunanetra.  Anak  yang mengalami  hambatan  pengelihatan  atau tuna  netra  atau  anak  dengan  hendaya penglihatan,  perkembangannya  berbeda dengan anak-anak  berkebutuhan khusus lainnya, tidak hanya dari sisi pengelihatan tetapi  juga  dari  hal-hal  lain.  Bagi  peserta didik  yang  memiliki  sedikit  atau  tidak melihat  sama  sekali,  harus  mempelajari lingkungan sekitarnya dengan menyentuh  dan  merasakannya.  Perilaku untuk  mengetahui  objek  dengan  cara mendengarkan suara dari objek yang akan diraih adalah perilakunya dalam perkembangan  motorik.  Untuk  dapat merasakan  perbedaan  setiap  objek  yang dipegangnya,  anak  dengan  hambatan pengelihatan selalu menggunakan indera raba  dengan  jari-jarinya.  Kegiatan  ini merupakan perilakunya untuk menguasai dunia  presepsi  dengan  menggunakan indera sensorik.
Inclusive Education in Bangka Belitung Province of Indonesia: Challenges and Opportunities

## PSYCHOSOPHIA
Journal of Psychology, Religion and Humanity
Ketujuh, Kesulitan  belajar.  Anak dengan kesulitan belajar merupakan salah satu  jenis  anak  berkebutuahan  khusus yang  ditandai  dengan  adanya  kesulitan untuk  mencapai  standar  kompetensi (prestasi)  yang  telah  ditentukan  dengan mengikuti  pembelajaran  konvensional.
Learning  disability merupakan  salah  satu istilah  yang  mewadahi  berbagai  jenis kesulitan  yang  dialami  anak  terutama yang berkaitan dengan masalah akademis,  kesulitan  bidang  akademik  di sekolah  yang  sangat  spesifik  yaitu kesulitan dalam satu jenis/bidang akademik  seperti  berhitung/matematika (diskalkulia), kesulitan membaca
(disleksia),
kesulitan
menulis (disgraphia), kesulitan berbahasa (dysphasia),  kesulitan  tidak  terampil (dispraksia}.
Kedelapan, Autis  ialah  merupakan gangguan  perpasif  dimana  diidentikan dengan  kata autos/  automatic dimana berjalan  sendirinya.  Dalam  makna  lain autis  ini  dicirikan  kesulitan  dalam merespon  dan  mencirikan  diri  dengan emosi  dan  isyarat  sosial,  tidak  mampu membedakan  isyarat  ekpresi  yang  jelas, kurang memiliki empati dan simpati yang kuat, ekpresi yang kaku, mudah meledak- ledak, perilaku yang kerap berulang, sulit diajak berkomunikasi, menyendiri, mengabaikan situasi disekelilingnya.
Kesembilan, Anak
dengan kecerdasan  diatas  rata  rata/Supernormal ialah  anak  dengan  kecerdasan  diangka kurang  lebi  170-200  keatas,  secara intelegensia  pada  dasarnya  sangat  baik, namun  pada  aspek  kepribadian  belum tentu  terintegrasi  dengan  baik,  semakin tinggi IQ semakin sulit untuk beradaptasi dan hal ini yang menyebabkan
memerlukan  pelayanan  khusus  Baker (Tirtonegoro,  1984).  Hal  lain  pula ditemukan  pengalaman  pribadi  yang tidak  stabil,  tidak  dapat  menyesuaikan diri,  sangat  emosional,  tidak  bisa diberikan  kritikan,  tidak  bisa  menjadi pemimpin diantara IQ lainnya.
Kesepuluh, Anak  dengan  lamban belajar/ slow  learner ialah  anak  yang memiliki  potensi  intelegensia  sedikit dibawah anak normal tetapi anak ini tidak termaksud  dalam  kategorisasi  anak dengan tunagrahita biasanya memiliki IQ kisaran 80—70, dalam penjelasannya anak ini dicirikan dengan lemahnya pada aspek berpikir,  lamban  dalam  memberikan respon  dalam  aktfitas  kesehariannya namun kemampuannnya diatas dari anak dengan  tunagrahita,  dari  sisi  lain kemampuan berpikir abstraknya cenderung lebih rendah dari sisi fisik anak ini  pada  dasarnya  tidak  ada  masalah apapun dan normal. Namun, pada saat di kelas cenderung lambat dalam menerima pelajaran,  sering  mengalami  remedial, jarang memberikan respon kosa kata yang banyak, adapun ciri  lainnya adalah anak ini  biasanya  memiliki  nilai  sekolah dibawah  6,  lambat  dalam  mengerjakan pekerjaan yang diberikan di sekolah, daya tangkap  pada  mata  pelajaran  cenderung lambat, pernah tinggal kelas, waktu yang dibutuhkan  anak  lambat  belajar  ialah lebih  lama  dibandingkan  dengan  anak lainnya (Garnida, 2018).
Di  Indonesia  sendiri  Anak  ABK dengan  populasi  terbesar  keempat  di dunia, jumlah anak berkebutuhan khusus ternyata  cukup  banyak.    Jika  dilihat  dari angka dalam tahun pada tahun 2003 anak berkebutuhan khusus diperkirakan sebanyak 0.7 % penduduk Indonesia dari

## PSYCHOSOPHIA
Journal of Psychology, Religion and Humanity
211.428.572 yang artinya terdapat
1.480.000 Jiwa diindikasikan ABK, sedangkan data 2009 anak ABK mengalami peningkatan sebanyak 2.126.998 (BPS dalam Aziz 2018).
Mengenai  data  terbaru  di  Indonesia memang  belum  punya  data  yang  akurat dan  spesifik  tentang  berapa  banyak jumlah  anak  berkebutuhan  khusus. Berdasarkan data dari www.kemdikbud.go.id  (diakses  pada tanggal 11 Oktober 2018), data anak ABK di  Indonesia  mencapai  1,6  juta.  Namun, secara umum PBB memperkirakan bahwa paling  sedikit  ada  10  persen  anak  usia sekolah yang memiliki kebutuhan khusus di dunia. Mengenai jenis ABK sendiripun cenderung beragam dari berbagai tingkatan  dan  kategorisasi  baik  yang ringan, sedang, berat dan sangat berat.
Adapun  penyebab  lahirnya  anak dengan berkebutuhan khusus antara lain ialah,  sejak  sebelum  kelahiran  adapun penjelasannya ialah semenjak anak dalam kandungan  yang  biasanya  tidak  disadai oleh  orangtua  seperti  gangguan  genetik yang berdampak pada kromosom, transformasi,  sisi  lainnya  seperti  infeksi kehamilan  yang  disebabkan  adanya parasit  golongan  protozoa  dari  hewan hewan tertentu seperti penularannya dari hewan anjing, burung, tikus. Sisi lainnya seperti  usia  ibu  hamil  dengan  reskio, tinggi badan kurang 145 CM, berat badan dibawah standar. Setelah proses kelahiran seperti  kekurangan  oksigen,  vacum, kehamilan terlalu lama, keracunan ketuban  dan  terakhir  adalah  setelah kelahiran  seperti  terkena  virus  TBC, kekurangan gizi, kecelakaan.
Potret Perjalanan  Pendidikan Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus dari Segregatif hingga Inklusif Konsep pendidikan
anak berkebutuhan  khusus  dapat  ditelusuri dengan mengikuti perjalanan historis dari perkembangan pendidikan ABK  itu sendiri.  Beberapa  perjalanan  sejarah munculnya  ide  memberikan  pelayanan kepada  anak  berkebutuhan  khusus  pada dzaman reinesans pada masa ini pendampingan  terhadap  ABK  terkesan cukup unik. Pada perkembangan selanjutnya  yaitu  pada  abad  ke  16, beberapa  usaha  telah  dilakukan  untk membantu  individu  yang  mengalami gangguan penglihatan, seperti oleh Spaniard  Fransisco  Lucal  dari  Saragosa yang  membuat  surat  melalui  pahatan dalam  tulisan  di  sebuah  kayu  untuk membantu orang dalam gangguan penglihatan.  Pada  abad  16  ini  pula  ada suatu  kemiripan  metode  yang  hampir mirip  dengan  huruf  braile  yang  pernah dikembangkan  oleh  Girolima  Cardano dari  Italia  untuk  memberikan  pelayanan khusus  pada  orang  individu  yang memiliki  masalah  dalam  penglihatan (Wagg dalam Dapa 2019).
Berlanjut  pada  abad  17  dan  18, pendampingan  pada  ABK  mulai  semakin jelas  dimana  terdapat  perubahan  tingkah laku  sosial  dan  moral  masyarakat menyangkut  pelayanan  terhadap  ABK. ada perubahan pandangan dalam memberikan  pelayanan  dan  perhatian sebagaimana anak normal lainnya. beberapa filosof yang memberikan perhatiannya antara lain ialah John Locke dan Jean Jacques
Rousseau yang memberikan  sumbangan  pemikirannya.
Pada  era  ini  mulailah  muncul  persepsi yang  baik  bagi  pendidikan  khusus  yang
Inclusive Education in Bangka Belitung Province of Indonesia: Challenges and Opportunities

## PSYCHOSOPHIA
Journal of Psychology, Religion and Humanity
disponsori  oleh  Saxe-Gotha,  sekolah umum  Amerika,  kemudian  sekolah  amal perta  untuk  perkembangan  pendidikan kristen  di  Inggris,  dan  beberapa  sekolah khusus  untuk  anak  tunarungu  dan tunanetra.
Pada  abad  berikutnya  adalah pertengahan abad 18, didirikannya sekolah de  I’Eee’s  untuk  tunarungu,  sekolah Valentin  Hauys  untuk  tunanetra  di  Paris tempat Louis Braille belajar dan kemudian menemukan tulisan yang menggunakan 6 (enam)  titik  untuk  membaca  dan  menulis tunanetra  yang  dikenal  saat  ini  adalah Huruf  Braille.  Sekolah  pertama  untuk tunarunggu  didirikan  di  Old  Kent  Road London, di samping kemajuan lain dalam bidang  pendidikan  bagi  anak  dengan gangguan  sensoris  di  beberapa  negara Eropa.
Setahap demi setahap dunia
pendidikan
khusus mengalami
perkembangan  yang  sanga  pesat  dengan munculnya  kasus  kasus  tertentu  seperti kelemahan
fungsi kognitif, ditemuakannya anak kecil usia 11-12 tahun senang  mengelilingi  tepian  desa  yang bernama  aeyron  dibagian  prancis  dan inilah  awalmula  ditemukan  kasus  anak muda  mengalami  Autis  yang  bernama viktor  yang  diperiksa  oleh  Philippe  Pinel (Dapa, 2019).
Sekitar  tahun  1877  ada  tokoh perempuan  yang  peduli  pada  ABK  yaitu Dr.  Deteressa  Maria  Montessori,  pada dzaman  itu  masih  saja  ditemukan  bahwa lumpuh,  idiot,  adalah  masalah  medis. Setelah  mempelajari  cerita  dari  kasus Viktor  yang  diajarkan  oleh  Itard  dan seguin  montesori  menarik  kesimpulan bahwa  masalah  keterbelakangan  mental lebih  merupakan  masalah  pedagogis
daripada masalah pengobatan atau medis. Yang  di  sinilah  mulai  adanya  organisasi yang  dibuat  oleh  Montessori  disini  selain ia  mendampingi  siswa  dengan  ABK namun  memberikan  pelatihan  pada  guru guru  yang  memiliki  kesenangan  dalam pendampingan  ABK.  Mulai  adanya  alat bantu dalam pengajaran, alat alat didaktif dan perjalanan sejarah ini hingga munculnya tokoh psikologi seperti Alfred dan Binet yang mulai menyusun skala usia untuk  mengetes  intelegensia,  sebagai catatan  mereka  berdua  menyusun  skala bukan pada anak normal melainkan pada anak berkebutuhan khusus adapun maksudnya  adalah  pengkatagorisasian kelas-kelas  khusus  pada  sekolah  reguler (Dapa, 2019). Di
Indonesia, praktik penyelenggaraan  pendidikan  bagi  anak berkebutuhan khusus bermula sejak tahun 1901 telah diselenggarakan oleh lembaga- lembaga  sosial  masyarakat  maupun kelompok-kelompok keagamaan.
Pemerintah  baru  mulai  mengambil  peran secara  aktif  dalam  pendampingan  secara nyata  ialah  di  sekitaran  tahun  1980an dimana  membentuk  sekolah  dasa  luar biasa,  dimana  anak  anak  berkebutuhan khusus didik secara bersama dalam satuan sekolah  namun  mereka  masih  terpisah dengan  anak  anak  lainnya  atau  yang dikenal dengan sistem segeregatif.  Filosofi yang melandasinya adalah bahwa mereka yang  berkebutuhan  khusus  diberikan pelayanan  secara  terpisah  dan  sistem sekolah  semacam  ini  masih  dianggap diskriminasi (Budiyanto, 2017).
Pada  pertengahan  tahun  1980 Yayasan  Helen Keller  Internasional  (HKI) mensponsori  berdirinya  sekolah  terpadu ( mainstreaming ) terutama bagi anak
Journal of Psychology, Religion and Humanity
tunanetra, bekerja sama dengan pemerintah. Adapun fiosofi yang mendasarinya  adalah  mendekatkan  anak cacat pada dunia nyata, yaitu masyarakat secara  luas.  Sistem  sekolah  ini  mendapat dukungan  kuat  dari  pemerintah,  namun masih  kurang  memperhatikan  aspek budaya setempat karena berorienta si pada ide  pencetus  dan  sponsornya.  Dalam perjalananya  pula  program  ini  tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan  atau  dengan  kata  lain  kurang populer (Budiyanto, 2017)
Perubahan  secara  radikal  mulai berawal pada tahun 1990 dimana munculnya paradigma pendidikan inklusi yang kuat dengan muatan-muatan humanis.  Adapun  core  dalam  paradigma ini  adalah  adanya  pemberian  layanan ditegah  keseragaman.  Adapun  kuncinya adalah  sistem  pendidikan  yang  mampu menampung  seluas  mungkin  masyarakat yang  beragam  .  implikasi  ini  berdampak pada  perubahan  yang  radikal  baik  dalam tataran konseptual maupun dalam operasional.  Seperti  dengan  sebutan anak cacat  digeser  menjadi  anak  berkebutuhan khusus (Budiyanto, 2017).
Garnida (2018) menjelaskan sejarah panjang sekoalah inklusi ini awal mulanya ialah diprakarsai dan diawali oleh negara negara Scandinavia (Denmark, Norwegia, Swedia),  sedangkan  di  Amerika  Serikat dprakarsai oleh presiden Kennedy, mengirkan pakar-pakar pendidikan khusus  kenegara  Scandinavia  untuk mempelajari    konsep  mainstreaming  dan Least  Restrictive  enviroment yang  ternyata sangat bisa diterapkan di negara Amerika serikat.  Selanjutnya  di  negara  Inggris dalam  Ed.Act  1991  mulai  dikenalkan dengan konsep inkulsi.
Pencanangan  sekolah  inklusi  ini sendiri ini sebagaimana dituangkan dalam Bhineka
Tunggal ika, dimana mengandung  makna  walaupun  berbeda beda  namun  tetap  satu  jua  dimana  tidak ada perbedaan antar satu dan lainnya yang masuk  dalam  sila  kedua  dan  sila  kelima, dari  sisi  landasan  lainnya  sebagaimana yang dicantumkan dalam landasan sosial, dan  hal  lain  tercantum  dalam  perundang undangan  UU  No  20  Tahun  2003  sistem pendidikan nasional, UU no 8 tahun 2016, Penyandang disabilitas , PP 17 tahun 201, penyelengaraan dan pengelolaan pendidikan,  permendiknas  no  70  tahun 2009  tentang  pendidikan  inklusi.  Sejarah panjang  pendidikan  inklusi  ini  pula beriringan  dengan  perjalanan  sejarah kehidupan  manusia  dan  adab,  sikap  dan pandangan masyarakat terhadap penyandang  disabilitas  telah  berubah secara
signifikan, dari mulai memandangnya  sebagai  warga  negara yang  tidak  berguna;  warga  negara  yang perlu  mendapat  santunan;  warga  negara yang  perlu  dididik;  hingga  sampai  pada masa  di  mana  penyandang  disabilitas dipandang  memiliki  hak  yang  sama dengan  warga  yang  lain  (Hallahan  & Kauffman,  1997).  Penyandang  disabilitas mendapat  layanan  pendidikan  turut dipengaruhi oleh sikap dan cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Dengan kata lain,
bagaimanakah sistem, proses, praktik, dan pendidikan,  khususnya  pendidikan  bagi penyandang  disabilitas  tergantung  pada filosofi yang mendasarinya. Secara internasional,  layanan  pendidikan  bagi penyandang  disabilitas  telah  berkembang dari yang tradisional hingga yang modern. Esensi dari pergeseran orientasi ini adalah perubahan cara pandang terhadap peserta
Inclusive Education in Bangka Belitung Province of Indonesia: Challenges and Opportunities

## PSYCHOSOPHIA
Journal of Psychology, Religion and Humanity
didik  sebagai  objek  material  pendidikan yang  berdampak  pada  pengembangan cara-cara  intervensi  yang  lebih  humanis (Direktorat  PKLK,  2018).    Dalam  bahasa Inggris  dikenal  kata inclusive (inklusif), yaitu  kata  sifat  yang  berarti  ”termasuk”, dan  kata include yang  merupakan  kata kerja transitif dengan arti memasukkan.
Sedangkan  kata  bendanya  adalah inclusion .  Kata  include  berbeda  dengan kata integrate dan segregarte sebagai kata kerja transitif yang berarti menggabungkan dan memisahkan.
Integration merupakan  kata  benda  yang berarti  penggabungan  dan segregation sebagai kata benda yang berarti pemisahan.  Inklusi  digunakan  untuk menggambarkan  suatu  kelompok  yang anggotanya dalam keadaan beragam atau bervariasi. Integrasi menggambarkan suatu  kelompok  di  mana  anggotanya beragam,  tetapi  setiap  ragam  berkumpul dalam kelompok tersendiri dalam kelompok tersebut. Sedangkan segregatif menggambarkan  suatu  kelompok  yang anggotanya sejenis di mana anggota yang tidak  sejenis  dipisahkan  dari  kelompok tersebut (Direktorat PKLK, 2018).
Layanan pendidikan terhadap penyandang disabilitas mengalami perubahan  yang  cukup  mendasar  dari layanan  pendidikan  yang  segregatif, integratif, dan inklusif. Diawali
pendidikan
segregatif merupakan layanan  pendidikan  bagi  penyandang disabilitas yang diberikan secara terpisah antara  penyandang  disabilitas  dan  anak pada  umumnya.  Atau  dengan  kata  lain, para penyandang disabilitas mendapatkan layanan pendidikan bersama-sama dengan penyandang disabilitas  yang  sejenis  di  tempat  yang
khusus dan terpisah dari anak-anak pada umumnya. Dalam sistem ini  kita mengenal sekolah-sekolah khusus yang di Indonesia  biasa  disebut  dengan  Sekolah Luar  Biasa  (SLB).  Pendidikan  integratif (terpadu) merupakan layanan pendidikan di mana penyandang disabilitas bersekolah  bersama-sama  dengan  anak pada  umumnya  di  sekolah  umum (reguler). Meskipun demikian, layanan ini Masih  menyertakan  persyaratan  tertentu bagi penyandang disabilitas untuk dapat bersekolah  di  sekolah  umum,  misalnya harus  memiliki  kecerdasan  normal. Sedangkan  layanan  pendidikan  inklusif merupakan  layanan  pendidikan  yang mengakomodasi semua keragaman peserta didik tanpa pengecualian. Dengan demikian, siapapun penyandang disabilitas  dapat  bersekolah  di  sekolah umum  yang  dikehendaki.  Sehingga terdapat  beberapa  unsur  dehumanisasi terhadap pendidikan di Indonesia khususnya  pada  anak  berkebutuhan khusus (Direktorat PKLK, 2018).
Oleh  karena  itu,  para  praktisi pendidikan  khusus  menyelenggarakan konferensi pendidikan kebutuhan khusus (Special  Needs  Education)  di  Salamanca, Spanyol  tahun  1994  yang  menghasilkan Pernyataan Salamanca ( Salamanca Statement ).  Pernyataan  Salamanca  pada intinya menyatakan agar anak berkebutuhan  khusus  (children  with special needs) mendapat layanan pendidikan yang lebih baik dan berkualitas.  Dalam  konferensi  ini  istilah inclusive  education (pendidikan  inklusif) secara  formal  mulai  diperkenalkan. Pendidikan  inklusif  tidak  sama  dengan konsep  pendidikan  integratif/terpadu. Pendidikan  inklusif  punya  makna  jauh

## PSYCHOSOPHIA
Journal of Psychology, Religion and Humanity
lebih luas dari pada integrasi. Pendidikan inklusif tidak sekedar memindahkan atau menempatkan  penyandang  cacat  di sekolah  reguler.  Dalam  pendidikan inklusif  anak  harus  diterima  di  sekolah tanpa  syarat  dan  program  sekolah  harus menyesuaikan kebutuhan anak.
Sedangkan  dalam  pendidikan  integratif anak  baru  dapat  diterima  di  sekolah  jika anak  dapat  menyesuaikan  proram  yang ada di sekolah. Inklusi dipandang sebagai proses  yang  diarahkan  dan  merespon adanya  kebutuhan  peserta  didik  yang beragam  dengan  cara  meningkatkan partisipasi dalam belajar, kegiatan budaya dan komunitas, dan mengurangi eksklusi dalam  pendidikan  (Direktorat  PKLK, 2018).
Inklusi  mencakup  perubahan  dan modifikasi  isi,  pendekatan,  struktur,  dan strategi dengan misi utamanya mengakomodasi  semua  anak  berusia sekolah  yang  menjadi  tanggung  jawab sistem pendidikan reguler untuk mendidik  mereka  (UNESCO,  1994). Pendidikan  inklusif  diarahkan  untuk mengakomodasi  kebutuhan  belajar  yang sangat  luas  dalam  setting  pendidikan formal  maupun  informal  dan  tidak sekedar  mengintegrasikan anak-anak yang  termajinalkan  dalam  pendidikan mainstream.
Pendidikan inklusif merupakan pendekatan untuk mengubah sistem
pendidikan agar dapat mengakomodasi  peserta  didik  yang sangat  beragam.  Tujuannya  agar  guru maupun  peserta  didik  merasa  nyaman dengan adanya perbedaan dan memandangnya  sebagai  tantangan  dan pengayaan dalam lingkungan belajar, dan bukan  menganggapnya  sebagai  masalah (UNESCO  dalam  panduan  Direktorat PKLK, 2018).
Sejarah penyediaan akses
pendidikan  bagi  difabel  diteguhkan melalui beberapa kesepakatan- kesepakatan  organisasi  non-pemerintah dan  badan  dunia.  Kesepakatan  tersebut antara lain (Pratiwi, 2009):
Pertama, Deklarasi  universal  hak asasi  manusia  pada  1948  menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak atas pendidikan. Kedua, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa  tentang  hak  anak  pada 1989 mewadahi pasal tentang pendidikan yang antidiskriminasi, pendidikan berdasar
kepentingan terbaik kelangsungan hidup anak, dan menghargai pendapat anak.
Ketiga, Deklarasi  dunia  tentang pendidikan untuk semua di Jomtien pada 1990  pasal  3  ayat  4  menyatakan  bahwa sebuah  komitmen  aktif  harus  dibuat untuk menghilangkan kesenjangan pendidikan.  Pasal  2  ayat  5  menyebutkan langkah-langkah  yang  perlu  diambil untuk  memberikan  akses  ke  pendidikan yang sama pada tiap kategori penyandang cacat  ditempuh  sebagai  bagian  integral dari sistem pendidikan.
Keempat, Peraturan standar tentang persamaan kesempatan bagi para penyandang  cacat  pada  1993  mulai menyebutkan keharusan yang disediakan negara  untuk  konsep  pendidikan  bagi penyandang cacat yakni memiliki kebijakan yang jelas, kurikulum fleksibel, materi  berkualitas  dan  memberi  bantuan berkelanjutan. Masyarakat juga harus ikut berpartisipasi  sebagai  basis  program. Pada  akhir  peraturan  ini  menyebutkan sekolah  luar  biasa  tidak  dikesampingkan jika  pendidikan  umum  tidak  memadai untuk tunarungu.
Sedangkan berikutnya kelima adalah  pernyataan  Salamanca  1999  dan
Inclusive Education in Bangka Belitung Province of Indonesia: Challenges and Opportunities

## PSYCHOSOPHIA
Journal of Psychology, Religion and Humanity
Kerangka Aksi  tentang pendidikan berkebutuhan  khusus.  Pada  pernyataan Salamanca  mulai  diakui  istilah  sistem pendidikan  inklusi  dengan  sepenuhnya menyesuaikan  dengan  kebutuhan  anak penyandang cacat.
Keenam, Kerangka  Aksi  Forum Pendidikan Dunia di Dakar, Senegal pada 2000.  Dalam  kerangka  Dakar,  terdapat fokus yang lebih kuat untuk mengembangkan  rencana  aksi  nasional yang  kokoh  dilengkapi  strategi  regional untuk memonitor dan evaluasi.
Pemerintah  dan  lembaga  lainnya  juga berjanji menciptakan lingkungan pendidikan yang nyaman dan inklusi.
Ketujuh, Tujuan  pembangunan milenium yang berfokus pada penurunan angka  kemiskinan  dan  pembangunan pada 2000 yang telah didukung oleh Bank Dunia dan 149 kepala negara menyepakati salah  satu  tujuan  utama  yakni  mencapai pendidikan  dasar  universal.  8.  Flagship Pendidikan Untuk Semua tentang pendidikan dan kecacatan pada 2001 yang diluncurkan oleh United
Nations Educational,  Scientific,  and  Cultural Organization  (UNESCO)  dan  kelompok kerja  internasional  untuk  penyandang cacat dan pembangunan bertujuan menempatkan isu kecacatan dengan tepat pada agenda pembangunan dan memajukan  pendidikan  inklusi  sebagai perwujudan  pendidikan  untuk  semua.
Tujuh
Peraturan mengikat dan kesepakatan-kesepakatan  badan  dunia yang ada.
Di Indonesia, sejak tahun 1990 para kalangan  profesional  pendidikan  luar biasa mulai ramai membicarakan tentang pendidikan inklusif dalam bentuk seminar-seminar,  diskusi  panel  dan
sejenisnya. Beberapa diantaranya dihasilkannya  Deklarasi  Malioboro  pada tanggal  17  Maret  2001,  di  Bandung  pada tahun  2002  dengan  menggelar  rapat dengan DPRD setempat adapun tuntutannya  adalah  penghapusan  sistem sekolah  yang  eksklusif  menjadi  Inklusif. Selanjutnya  Balitbang  Depdiknas  telah mengadakan  kajian  penerapan  model sekolah inklusi di Gunung Kidul Yogyakarta  dengan  menerapkan  sistem inklusi.  Hasil  ujicobanya  ini  selanjutnya digunakan sebagai model pengembangan pendidikan inklusi di Indonesia (Workshop PGPLB Dikti dalam Budiyanto, 2017). Tindakan
nyata selanjutnya dilakukan  oleh  direktorat  PLB  yang mengagendakan pendidikan inklusif telah  masuk  dalam  agenda  tahunannya dalam bentuk penyiapan dan pengkajian. Adapun fase dalam implementasi pendidikan  inklusi  dapat  disimpulkan dalam  beberapa  tahap:  1).  Ujicoba;  2). Sosialisasi;  3).  Penguatan  institusi;  4). Regulasi;
5).
Pembinaan dan pengembangan  (Kementrian  Pendidikan nasional, 2010). Pada tahun 2012 mulailah melakukan  gerakan  nasional  pendidikan inklusi. Bentuk nyata program ini adalah dibentuknya  POKJA  pendidikan  inklusi pada  tiap  provinsi  yang  menerima Bamper yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. Dampak dari
program ini sangat luas dan menggembirakan pada saat ini lebih dari 12  Provinsi  dan  113  Kabupaten/kota inklusi  yang  telah  mendeklarasikan  diri sebagai Provinsi. Kota, Kabupaten dengan pencanangan  inklusi.    Adapun  alur pelayanan  pendidikan  terhadap  anak

## PSYCHOSOPHIA
Journal of Psychology, Religion and Humanity
berkebutuhan  khusus  dapat  dilihat  dari bagan dibawah ini (Kementrian Pendidikan nasional, 2010)
Seiring perjalanannya waktu pendidikan  inklusi  mulai  didengar  dan berjalan  dibelahan  dunia  dan  khususnya Indonesia adapun tujuan dari dibentuknya  sekolah  inklusi  antara  lain: a).  Memberikan  kesempatan  seluas- luasnya  kepada  anak  (berkebutuhan khusus)  mendapatkan  pendidikan  yang layak  sesuai  dengan  kebutuhannya;    b). Membantu  mempercepat  program  wajib belajar  pendidikan  dasa;  c).  Membantu meningkatkan  mutu  pendidikan  dasar, menegah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah; d). Menciptakan pendidikan dengan menghargai keseragaman  tidak  diskriminasi  serta ramah terhadap pembelajaran; e). Mematuhi  atuan  UUD  1945,  khususnya pasal 32 ayat 1, UU 20 tahun 2003 tentang SPN.
Segeregatif
Interegatif
Inklusi
Perdebatan penyelenggaran pendidikan  inklusi  ini  mendapatkan respon yang cenderung beragam, walaupun  dengan  adanya  pemberlakuan perundang-undangan,  adanya  konvensi dunia,  ada  perjanjian  dan  sejarah  masa lalu  dengan  adanya  education  for  all namun  pendidikan  inklusi  memuculkan pro dan kontra. Pada ahli yang cenderung pro pemberlakuan sekolah inklusi menyatakan bahwa antara lain: a). Tidak adanya  bukti  empirik  bahwa  dengan adanya SLB  merupakan salah satu sistem terbaik  dalam  pendidikan  berkebutuhan khusus;  b).  Biaya  yang  ditangguhkan  di sekolah  SLB  cenderung  lebih  mahal;  c). Banyak  anak  berkebutuhan  khusus  yang tinggal  di  daerah  daerah  terpencil sehingga  tidak  dapat  mengakses  SLB sehingga aksesbilitasnya terbatas; d). SLB cenderung  memisahkan  (yang  tinggal diasrama)  dari  realitas  masyarakat;  e). Banyak  anak  berkebutuhan  khusus  di sekolah  reguler  tidak  ditangani  dengan baik;  f).  Implikasi  dari  SLB  cenderung terlabelisasi  dengan  adanya  anak  cacat yang  menimbulkan  stigma  sepanjang hayat, orang tua tentu tidak mau di SLB; g).  Dengan  adanya  sekolah  inklusi  bisa menghargai segala perbedaan.
Pada ahli yang kontra menyatakan pula:  a).  hasil  penelitian  masih  mencari formulasi  yang  tepat  dalam  menangani anak berkebutuhan khusus; b). perundang-undangan  telah  memfasilitasi ABK;  c).  Ada  semacam  ketakutan  anak tidak  mau  menyekolahkan  peserta  didik di sekolag reguler yang dikenal memberlakukan sekolah inklusi (populer);    d).  Banyak  sekolah  reguler belum  siap  menyelenggarakan  sekolah inklusi dikarenakan menyangkut
keterbatasan  sumber  daya  manusia;  e).
Inclusive Education in Bangka Belitung Province of Indonesia: Challenges and Opportunities
Journal of Psychology, Religion and Humanity
SLB  lebih  dianggap  unggul  (Garnida,
2018).
Menyelenggarakan pendidikan tanpa  diskriminasi  tentu  saja  bukan  hal mudah maka diperlukan langkah-langkah dalam menjalankan sekolah inklusi, perlu diperhatikan  pemahaman  masyarakat terhadap  sistem  inklusi  sehingga  tidak ada  kesenjangan  pada  masyarakat  dan adanya ketakutan bahwa dengan dicampurnya  dengan  ABK  tidak  akan menjadi  masalah  pada  anak  normal lainnya,  implikasi pada masyarakat, bagi masyarakat  yang  kontra  tentu  saja memunculkan  anggapan  yang  berbeda, sisi lainnya perlu diperhatikan pula ialah penyelenggaraan baik keahlian, kelembagaan,  pola kebudayaan. sisi lain perlu  diperhatikan  pula  ialah  mengenai kurikulum  dan  pendanaan  (Garnida, 2018).

## Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di Provinsi Bangka Belitung
Layanan pendidikan khusus,
Khususnya  SLBN  di  provinsi  Bangka Belitung Saat ini hanya memiliki 7 (tujuh) SLBN  yang  terdaftar  dikabupaten  kota dan  memiliki  2  Sekolah  luar  biasa  yang swasta antara lain ialah YPN belinyu dan YPAC kota pangkalpinang dan pemerintah  provinsi  memiliki  3  (tiga) layanan  keterapian  antara  lain  di  RSJ khusus tumbuh kembang anak di bawah Dinas  Kesehatan  Provinsi  Kepulauan Bangka  Belitung,  di  Pusat  layanan  Autis Provinsi Bangka Belitung dibawah Dinas Pendidikan  dan  Panti  Rehabilitasi  Sosial yang  memberikan  pelayanan  keterapian wicara  pada  anak  dengan  gangguan wicara/hambatan wicara  di Dinas Sosial.
Namun,  jika  dilihat  dari  daya  tampung sekolah  berdasarkan  hasil  dari  temuan dilapangan maka data anak dengan ABK tidak  sebanding  dengan  ketersediaan sekolah  yang  dimiliki  saat  ini  sehingga memaksakan  anak  ABK  tersebut  tidak bisa  dilayanan  sebagaimana  mestinya. Namun semenjak dicanangkannya inklusi sejak tahun 2015 muara pendidikan anak berkebutuhan khusus di Provinsi Bangka Belitung  mulai  memberikan  warna  baru dalam tautan positif pada anak berkebutuhan khusus.
Berdasarkan uraian di atas, pendidikan inklusif harus mengakomodasi  semua  kebutuhan  anak dengan  tidak  mempersoalkan  keadaan fisik,  kecerdasan,  sosial,  emosional  atau kondisi-kondisi  lain.  Di  samping  itu, dalam  pendidikan  inklusif  harus  ada elemen penting, yaitu: melibatkan semua pelajar,  lokasi  belajar  yang  sama,  dan pelayanan  yang  disesuaikan  dengan kebutuhan  peserta  didik,  lantas  pada akhirnya, apakah provinsi Bangka Belitung  sudah  benar  benar  siap  dengan pelaksanaan sistem sekolah inklusi?
Jika dilihat dari jumlah angka anak berkebutuhan  khusus  sebagaimana  yang telah digambarkan di atas, maka tentu saja pemberlakuan  sistem  pendidikan  inklusi adalah  salah  satu  solusi  yang  harus dijalankan mengingat akan dikemanakan anak anak berkebutuhan khusus untuk itu sejak  2015  sendiri  melalui  kebijakan Gubernur kala itu dan inisiasi dari kepala Dinas  Pendidikan  Provinsi  Kepulauan Bangka  Belitung  menginginkan  adanya pendidikan  inklusi.  Berdasarkan  dari hasil  temuan  penulis  dilapangan  dalam beberapa kali pelaksanaan asesment anak dengan  kecenderungan  ABK  melalui
Journal of Psychology, Religion and Humanity
assesment yang beragam yang bekerjasama dengan  beberapa  kabupaten  kota  yang dilaksanakan  di  Kabupaten  Bangka Induk,  Bangka  Selatan,  Bangka  Tengah, Bangka Barat, kota Pangkalpinang lonjakan  angka  anak  dengan  kebutuhan khusus cenderung meningkat pada kasus anak dengan kecenderungan Tunagrahita, Slow  Learner/Low  Average dan  data  ini diperoleh dari hasil pengukuran alat ukur WISC,  WAIS,  S-FRIT,  sedangkan  angka yang lain ialah anak memiliki kecenderungan  Tuarungu,  CP,  Autism, ADHD, dan tunalaras dan sesuai dengan kasus  yang  dialami  anak,  adapun  data lengkap akan disampaikan pada penelitan yang  sedang  dilaksanakan  oleh  penulis bersama dengan tim.
Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dalam memberikan  edukasi  kepada  sekolah sekolah penyelenggara inklusi antara lain berdasarkan hasil penelusuran dari media online  setidaknya  pemerintah  telah menyelenggarakan  pelatihan  antara  lain telah  dilaksanakan  pada  tahun  2015 dengan judul Bangka, Barometer pendidikan inklusi (www.radarbangka.co.id,  edisi  5  April 2020),  lainnya  juga  sebagaimana  yang dilangsir dari
situs www.pangkalpinang.go.id  dengan judul berita  pendidikan  inklusi  untuk  anak berkebutuhan  khusus,  hal  lainnya  pula jika  dilihat  pada  pemberitaan    terbaru pada  tanggal  3  Maret  2020  dengan  judul pelatihan  pengembangan  pendidikan inklusi untuk anak berkebutuhan khusus tentu  banyak  program  yang  beragam pada  pelatihan,  baik  dari  program  pusat maupun daerah.
Tentu saja dalam artikel ini penulis mencoba  membersamai  temuan-temuan dilapangan dikarenakan sejak tahun 2016 penulis  cenderung    terlibat  dalam penjaringan siswa dengan kecenderungan ABK.
Berdasarkan dari hasil wawancara kepada seluruh kepala sekolah khususnya SD  ditemukan  beberapa  kendala  dalam pelaksanaan  pendidikan  inklusi  antara lain  adalah  guru  guru  menemukan kesulitan cara untuk melakukan identifikasi dalam penentuan anak berkebutuhan khusus dikarenakan semua guru guru berlatar belaka umum sehingga memiliki  kesulitan  dalam  menentukan varian  eror  dan  varian  strategis  anak berkebutuhan khusus, program pelatihan tidak berjalan secara runut sehingga pola pembelajaran  yang  didapat  oleh  sekolah cenderung lompat dan tidak terarah. Dari data lainnya juga petugas atau penanggung  jawab  pendidikan  inklusi cenderung  berubah  dan  tidak  tentukan secara  permanet  sehingga  penangung jawab  tidak  bisa  maksimal  dalam pemberian  pendampingan  pada  anak berkebutuhan  khusus  dikarenakan  jika melihat  dari  beberapa  referensi  Garnida, Budiyanto,  modul  pelatihan  inklusi cenderung harus ditentukan penaggungjawab yang cenderung
mampu mengimplementasikannya.
Selain  pada  temuan  di  atas  pula, tantangan  selanjutnya  adalah  dukungan masyarakat dengan diberlakukannya sekolah  inklusi  cenderung  mendapat pandangan  yang  beragam,  antara  lain orangtua  takut  menyekolahkan  anak  di sekolah  yang  sudah  menyelengggarakan inklusi dikarenakan takut anak ABK akan mengganggu  teman  yang  lain  dan ketakutannya adalah ada beberapa
Inclusive Education in Bangka Belitung Province of Indonesia: Challenges and Opportunities
Journal of Psychology, Religion and Humanity
orangtua menganggap bahwa ABK hanya boleh  disekolahkan  di  SLB  atau  YPAC saja.  maka  jika  ditelisik  lebih  lanjut formulasi  yang  perlu  disentuh  ialah kehadiran masyarakat dalam memberikan  penilaian  sekolah  inklusi. Garnida  (2018)  menjelaskan  hambatan budaya menjadi penentu ditengah ketidakmampuan  masyarakat  menerima dan memahami informasi terkait hadirnya anak ABK di sekolah reguler. Satu sisi lain pula  jika  anaknya  ABK  justru  orangtua enggan  secara  budaya  memasukkan anakknya  kesekolah  Khusus.  Temuan lainnya  juga  adalah  belum  adanya  alur pendaftaran yang jelas bagaimana sebenarnya  awal  mula  anak  ABK  yang boleh  tergabung  pada  sistem  inklusi. Maka  jika  merujuk  pada  hasil  pelatihan yang  dikemukakan  oleh  Dr.  Endang Rohyadi, perlu dan memasifkan pengetahuan  pada  orangtua  dan  guru terkait  proses  indentifikasi/ assesment dari sisi  perkembangan  anak  dan    identifkasi dan asesment pada aspek pendidikan, dan semestinya  sejak  dini  orangtua  telah memahami  hal  tersebut  dan  begitupula pada para guru.
Sedangkan temuan lainnya adalah sekolah  memerlukan  semacam  simulasi yang jelas bagaimana pengelolaan sekolah inklusi,  dikarenakan  hingga  sampai  saat ini  guru  guru  merasakan  kesulitan melaksanakannya  pada  tingkatan  yang nyata  sehingga  guru  tidak  mengetahui secara pasti apa peran GPK, peran shadows teacher ,  guru  kelas.  Dari  sisi  Pasca pendidikan,  biasanya  juga  orangtua dengan  berkebutuhan  khusus  akan merasakan  kebingungan  mau  kemana anak  akan  di  sekolahkan  dan  bagaimana penjaminan hak hidup pasca di
sekolahkan  sehingga  orangtua  berharap ada  semacam  regulasi  anak  siap  sekolah lanjut  atau  anak  siap  kerja  yang  diatur dalam Peraturan daerah
Terlepas  dari  belum  lamanya pemberlakuan pendidikan Inklusi, penulis menganggap berapa potensi yang semestinya  menjadi  modal  utama  dalam pelaksanaan  inklusi  sehingga  mampu menuju  inklusifitas  sosial.  Inklusifitas adalah adalah dimana lingkungan secara umum mampu memberikan wadah pada anak  berkebutuhan  khusus  baik  dari  sisi pendidikan,  hingga  pada  hak  hak  dasar pada anak berkebutuhan khusus dimasyarakat. Tidak ada diskriminasi dari cara  belajar,  cara  mendapatkan  dan mengembangkan  minat,  arah  vokasional anak  pasca  sekolah  sehingga  bisa  lebih mandiri. Ragam peluang yang semestinya bisa  menjadikan  pendidikan  Inklusi  di Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung antara  lain  adalah  pertama  Bangka Belitung  sudah  terbiasa  dengan  adanya perbedaan  itu  sudah  berlangsung  lama, hingga  saat  ini  pula  di  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum ditemukan  adanya  konflik  multikultural yang  terjadi  di  Provinsi  Kepulauan Bangka  Belitung,  sedangkan  lainnya tipologi masyarakat yang masih menjunjung tinggi urun rembuk, musyawarah dalam masyarakat sehingga tepaselera,  tenggangrasa  dan  saling memberikan  dukungan  masih  tetap terjalin harmonis.
Hal  lain  pula  belum  pernah ditemukan  kasus  yang  terjadi  mengenai adanya  masalah  dalam  pendampingan anak ABK di SLB, Inklusi yang telah ada, kini  pula  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung  dari  sisi  peluangnya  di  setiap

## PSYCHOSOPHIA
Journal of Psychology, Religion and Humanity
Kabupaten kota telah ada sekolah sumber yaitu  SLBN  dan  Swasta  di  tiap  tempat sehingga  jika  guru  guru  memiliki hambatan  dapat  mendapatkan  informasi yang tepat. Dari sisi perundang undangan pula,  Bangka  Belitung  telah  memiliki Pergub terkait pendidikan inklusi sebagaimana dilansir dari http://jdih.babelprov.go.id
tentang
perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung Nomor 4 Tahun 2016 tentang pengelolaan dan  penyelenggaraan  pendidikan  pada Pasal 1 Poin 25.
Pada  bidang  ahli  profesional,  di Bangka Belitung sendiri memiliki banyak praktisi  baik  dari  Guru  PLB,  Psikolog, sarjana  Psikologi,  Terapis  dan  adanya komunitas  komunitas  peduli  anak  ABK seperti  Pondok  lentera  yaitu  komunitas pada  terapis  dan  praktisi  ABK.  Dari beberapa tahun belakangan pula Pemerintah  daerah  terus  menambah kuota  untuk  formasi  CPNS  dalam  tiap tahunnya  baik  yang  berlatar  belakangan menjadi terapis dan guru di SLB. Dari sisi Himpunan  profesional  pula  di  Bangka Belitung semakin hari semakin bermunculan  misalkan  saja  dengan  ada HIMPSI Babel
dimana seluruh anggotanya adalah para Psikolog, Sarjana Psikologi  dan  akademisi  psikologi,  ada pula yang  lain  IFI, yaitu kumpulan pada ahli  Fisioterapi,  IDI  ikatan  dokter Indonesia,  IKATWI  dimana  ada  ikatan terapis  Wicara  Indonesia,  IGPHI  dengan ikatan Guru Pendidikan
Khusus
Indonesia,  PERTUNI  atau  persatuan tunanetra Indonesia, GERKAFIN gerakan peduli  dengan  ketulian,  YPD,  Ikatan Bimbingan  Konseling  dan  beragam oganisasi  pendukung  untuk  kemajuan anak dengan berkebutuhan khusus.
Pada tahun-tahun belakangan diselenggarakan  pula  beragam  pelatihan yang dilaksanakan oleh pusat dan daerah yang rutin dilakukan, perihal lainnya juga di  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung telah  memiliki  prodi  yang  berkaitan dengan dukungan pada anak berkebutuhan khusus seperti di IAIN SAS yang  dibukakan  prodi  Psikologi  Islam dimana  mahasiswa  akan  dikenalkan bagaimana cara penanganan ABK, bagaimana  cara  melakukan assesment , sedangkan  di  UBB  sendiri  ada  jurusan Sosiologi  dengan  mata  kuliah  Sosiologi anak  berkebutuhan  khusus,  dan  pada perguruan  tinggi  lainnya  seperti  di keperawatan  dengan  ada  mata  kuliah keperawatan  anak  sehingga  anak  bisa ditangani secara medis sejak dini, dari sisi lainnya  juga  berkat  kebijakan  Gubernur Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung pencanangan sekolah inklusi yang cenderung meningkat sehingga Inklusivitas  Sosial  bisa  segera  terwujud, Menilik  lebih  pada  pandangan  Garnida (2018,  perlu  diperhatikan  pemahaman masyarakat  terhadap  sistem  inklusi sehingga  tidak  ada  kesenjangan  pada masyarakat dan adanya ketakutan bahwa dengan  dicampurnya  dengan  ABK  tidak akan menjadi masalah pada anak normal lainnya,  implikasi pada masyarakat, bagi masyarakat  yang  kontra  tentu  saja memunculkan  anggapan  yang  berbeda, sisi lainnya perlu diperhatikan pula ialah penyelenggaraan baik keahlian, kelembagaan,  pola kebudayaan. sisi lain perlu  diperhatikan  pula  ialah  mengenai kurikulum dan pendanaan.***
Inclusive Education in Bangka Belitung Province of Indonesia: Challenges and Opportunities

## PSYCHOSOPHIA
Journal of Psychology, Religion and Humanity

## Daftar Pustaka
Mangunsong,  F.  (2014). Psikologi  dan pendidikan anak berkebutuhan khusus (Jilid 1) . Jakarta: LPSP3 UI Mangunsong,  F.  (2014). Psikologi  dan pendidikan anak berkebutuhan khusus (Jilid 2). Jakarta: LPSP3 UI Tirtonegoro,  &  Sutrarinah  (2001). Anak supernormal dan program
pendidikannya. Jakarta: Bumi aksara Budiyanto  (2017). Pengantar  pendidikan
inklusif. Jakarta: Kencana
Modul  Pelatihan  Pendidikan  Inklusi.
Kementerian  pendidikan  nasional (2009) Friend,  et  al.  (2015). Menuju  Pendidikan
inklusi panduan praktis untuk mengajar . Yogyakarta: Pustaka
Pelajar
Suryani,  et  al.  (2015). Asuhan  keperawatan anak  sehat  dan  berkebutuhan  khusus .
Yogyakarta: Pustaka Baru Delphie,  B.  (2012). Pembelajaran  anak tunagrahita . Bandung: Refika
Aditama
Garnida,  D.  (2018). Pengantar  pendidikan inklusi . Bandung: Refika Aditama Dapa,  Nixon  A.  (2019). Sistem  Sosial  anak berkebutuhan  Khusus .  Yogyakarta:
Ombak.
Seri  Sumbangan  pemikiran  psikologi untuk  bangsa”  Psikologi  dan pendidikan dalam konteks kebangsaan (HIMPSI, 2018)