## DUKUNGAN TIONGKOK TERHADAP PENGEMBANGAN NUKLIR DI IRAN PADA MASA PEMERINTAHAN HU JINTAO

## Anggie Christiani
Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipati Ukur no. 116, Bandung, 40132, Indonesia
E-mail: giietiur@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  determine  how  the  Chinese  support  towards  nuclear  development  in  Iran  during  the leadership of President Hu Jintao. Researchers conducting research ranging from how the relationship between China and Iran in general to the Chinese attitude forms specifically on nuclear development in Iran.
Researchers  using  qualitative  research  methods  with  methods  of  descriptive  analysis.  Data  obtained  through the  study  of  literature  that  researchers  get  while  doing  research  into  Indonesian Institute  of  Sciences  and  the embassy of China and Iran at Indonesia.
The  results  of  this  study,  explained  that  China  pledged  its  full  support  for  Iran's  nuclear  development  for peaceful purpose and there is no indication to make weapons of mass destruction. In accordance with the policy of Hu Jintao in which Iran is a signatory to the non-proliferation treaty that has the right to develop peaceful nuclear aims, and if Iran violated the law on the nuclear issue, it must be done with diplomacy without having to give sanctions and pressure on Iran.
The  conclusion  that  can  be  drawn  that  China  and  Iran  have  a  mutual  dependency  in  order  to  meet  the national interests of the country, so that the two countries support each other.
Keywords: China, Iran, Nuclear, China and Iran Relations.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  dukungan  Tiongkok  terhadap  pengembangan  nuklir  di Iran  pada  masa  kepemimpinan  Presiden  Hu  Jintao.  Peneliti  melakukan  penelitian  mulai  dari  bagaimana hubungan  antara  Tiongkok  dan  Iran  secara  umum  hingga  bentuk-bentuk  sikap  Tiongkok  secara  khusus  pada pengembangan nuklir di negara Iran.
Peneliti  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  metode  analisa  deskriptif.  Data  didapatkan  melalui studi literatur yang peneliti dapatkan saat melakukan penelitian ke Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia serta Kedutaan besar negara-negara terkait yaitu Tiongkok dan Iran.
Hasil  dari  penelitian  ini,  dijelaskan  bahwa  Tiongkok  memberikan  dukungan  penuh  terhadap  pengembangan nuklir  di  Iran  selama  bertujuan  untuk  damai  dan  tidak  ada  indikasi  untuk  membuat  senjata  pemusnah  masal. Sesuai  dengan  kebijakan  Hu  Jintao  yang  mana  Iran  adalah  negara  penandatangan  traktat  non-proliferasi sehingga  memiliki  hak  untuk  mengembangkan  nuklir  yang  bertujuan  damai,  dan  bilamana  Iran  melakukan pelanggaran  hukum  dalam  masalah  nuklir,  maka  harus  dilakukan  usaha  diplomasi  tanpa  harus  memberikan tekanan dan sanksi terhadap Iran.
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  bahwa  Tiongkok  dan  Iran  memiliki  rasa  saling  ketergantungan  guna memenuhi kepentingan nasional negaranya, sehingga kedua negara saling mendukung satu sama lain.
Kata Kunci: China, Iran, Nuklir, Hubungan China dan Iran
1. Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang Masalah
Tiongkok  dan  Amerika  Serikat  merupakan dua  anggota  Dewan  Keamanan  Tetap  PBB yang  tentunya  memiliki  kekuatan  di  kancah dunia  internasional.  Peluang  usaha  demi memenuhi kepentingan  nasionalnya pasti akan dicari  dan  digunakan  semaksimal  mungkin. Seperti  halnya  dengan  negara-negara  Timur Tengah  yang  mempunyai  banyak  cadangan minyak  yang  sangat  dibutuhkan  oleh  negara- negara industri seperti Amerika dan Tiongkok.
Timur  Tengah  adalah  salah  satu  kawasan yang  rentan  akan  konflik.  Setiap  tahun  terjadi pergejolakan  di  negara-negara  Timur  Tengah.
Hal ini sudah menjadi bahasan Ilmu Hubungan Internasional  secara  turun  temurun  dan  belum pernah  ada  penyelesaiannya.  Kawasan  Timur Tengah  terdiri  dari  negara-negara  Arab  yang setiap  negaranya  memiliki  keinginan  untuk berada  dalam  satu  kesatuan,  namun  pada kenyataannya kepentingan nasional tiap negara menjadikan  negara-negara  Timur  Tengah saling bersitegang (Lenczowsky, 2003:381).
Selain faktor perbedaan yang muncul dalam internal  kawasan  Timur  Tengah  sendiri,  juga ada pengaruh eksternal. Pengaruh eksternal ini muncul  karena  melimpahnya  kekayaan  alam yang  dimiliki  negara-negara  Timur  Tengah, terutama  minyak  bumi.  Negara-negara  maju berebut  untuk  mengadakan  kerjasama  dengan negara-negara  penghasil  minyak  bumi  di Timur  Tengah  sehingga  perseteruan  antar negara  maju  tersebut  memancing  persaingan negara-negara  Timur  Tengah  untuk  menjadi yang terbaik.
Iran adalah salah satu negara Timur Tengah yang  terletak  di  Asia  Barat  Daya.  Iran memiliki  sumber  daya  alam  yang  melimpah sehingga  banyak  negara  yang  menginginkan melakukan  kerjasama  dengan  negara  ini. Selain itu, Iran juga melakukan pengembangan nuklir  yang  diperoleh  dari  Amerika  Serikat dengan  tujuan  riset  nuklir  dengan  kekuatan hanya 5 megawatt yang mulai beroperasi pada tahun  1967  (http://arifnurcahyo-janisary.blog spot.com/2011/12/nuklir-iran-siapa-yang-mena nam-angin.html  diakses  pada  tanggal  4  Mei 2014).
Untuk  membatasi  pengembangan  senjata nuklir di dunia, dibentuk perjanjian pelarangan penyebaran  senjata  nuklir  diantara  negara- negara  pemilik  nuklir  yang  diatur  melalui Nuclear  Non-Proliferation  Treaty  (NPT)  pada tahun  1968,  namun  Iran  baru  menandatangani perjanjian  tersebut  pada  tahun  1970.  Selain NPT,  Iran  juga  menandatangani  Safeguards Agreement dengan International Atomic Energy Agency pada tahun 1974 yang
bertujuan agar badan dunia dapat mengawasi pengembangan program nuklir Iran (http://www.fas.org/nuke/guide/iran/nuke/ diakses pada tanggal 4 Mei 2014).
Iran terus melakukan pengembangan program  nuklirnya  dibawah  pemerintahan Shah Iran dengan  melakukan  beberapa bentuk kerjasama dengan perusahaan Eropa di Jerman dan  Perancis.  Pengembangan  nuklir  terus berjalan  hingga  terhenti  pada  tahun  1979  saat terjadi  Revolusi  Iran  yang  dipimpin  oleh Ayatullah Khomeini.
Selama  pemerintahan  Khomeini,  proyek pembangunan reaktor nuklir dihentikan karena dianggap merupakan bentuk pemenuhan ambisi Shah semata  yang  mana  menghabiskan dana  lebih  dari  30  milyar  dolar,  padahal pembangunan  beberapa  reaktor  nuklir  sudah hampir  selesai.  Reaktor  Bushehr  1  sudah selesai sekitar 90% dan 60% peralatannya telah dipasang,  serta  Reaktor  Bushehr  2  sudah mencapai  50%.  Selain  karena  dana  yang digunakan  sangat  besar  dalam  mengem- bangkan nuklir di Iran, Perdana Menteri Mehdi Bazargan  juga  menganggap  bahwa  Iran  tidak membutuhkan energi nuklir bersamaan dengan krisis  keuangan  di  Iran  dan  terjadi  ketegangan hubungan  Iran  dengan  barat,  maka  dari  itu pembangunan reaktor nuklir di Iran dihentikan (http://www.informationclearinghouse.info/arti cle30177.htm  diakses  pada  tanggal  4  Mei 2014).
Pada  tahun  1990,  Iran  bekerjasama  dengan Rusia  untuk  memperbaiki  Reaktor  Bushehr  1, namun  akhirnya  dibatalkan  karena  masalah keuangan.  Bantuan  pertama  yang  didapat  Iran adalah pada tahun 1991 dari Tiongkok berupa kiriman pasokan material, uranium hexafluoride,  tetra  fluoride  dan  uranium dioxide  dalam  jumlah  yang  tidak  begitu banyak. Hal ini tidak diketahui oleh IAEA dan merupakan  awal  mula  bentuk  dukungan Tiongkok  terhadap  program  nuklir  Iran (Parillo,2006:2).
Berdasarkan pertimbangan karena hubungan  Iran  dan  barat  memburuk,  krisis keuangan  di  Iran  serta  kekacauan  pasca peperangan  dengan  Irak,  maka  pada  masa pemerintahan  Rafsanjani  sekitar  tahun  1995, pengembangan  program  nuklir  ini  kembali dilanjutkan, begitu juga pada masa kepemimpinan  Khatami.  Namun  pada  tahun 2003 masalah mengenai pengembangan program  nuklir  di  Iran  mulai  muncul  karena laporan dari pihak oposisi Iran yang diasingkan bahwa Iran melakukan pengembangan  program  nuklir  rahasia  dan tidak  aman  serta  disembunyikan  dari  para petugas Badan Energi Atom Internasional atau International Atomic Energy Agency (IAEA).
Karena hal inilah sehingga terjadi krisis nuklir di Iran (Parillo, 2006:2).
Tekanan demi tekanan Iran dapatkan karena program  nuklirnya.  Dewan  Keamanan  PBB mengeluarkan  beberapa  resolusi  mengenai program  nuklir  Iran.  Kesembilan  resolusi  ini tentunya  didukung  oleh  Dewan  Keamanan Tetap  maupun  tidak  tetap  PBB,  namun ternyata  Tiongkok  dan  Rusia  sebagai  anggota Dewan  Keamanan  tetap  PBB  yang  ikut merumuskan resolusi 1747 atau resolusi ketiga yang  dikeluarkan  DK  PBB  memberikan dukungan  terhadap  program  nuklir  Iran  dan mengharapkan  masalah  nuklir  Iran  ini  dapat diselesaikan  secara  damai  melalui  jalan diplomasi.  Tiongkok  dan  Rusia  menganggap bahwa  jalur  diplomasi  adalah  cara  yang  tepat untuk  mengatasi  sikap  Iran  yang  keras mengenai  program  nuklirnya  (http://www. pelita.or.id/baca.php?id=38741  diakses  pada tanggal 4 Mei 2014).
Tiongkok  merupakan  salah  satu  negara yang  memiliki  kerjasama  cukup  panjang  dan stabil  dengan  Iran.  Hal  ini  terjadi  karena Tiongkok  adalah  negara  yang  memiliki keterbatasaan  sumber  daya  alam  energi sehingga  negara  ini  tergantung  pada  impor minyak  dan  gas  dari  negara  lain.  Tiongkok akan  terus  melakukan  kerjasama-kerjasama dengan  negara-negara  penghasil  energi,  yang mana  Iran  adalah  salah  satu  rekan  terkuat Tiongkok.
Hu  Jintao  memberikan  pernyataan  bahwa Tiongkok  selalu  mendukung  pengembangan nuklir  Iran  yang  mana  berguna  untuk membangun  pembangkit  listrik  di  Iran.  Hu Jintao  berharap  masalah  nuklir  ini  dapat diselesaikan  melalui  cara  diplomasi  tanpa harus  memberikan  sanksi  kepada  Iran.  Iran adalah  negara  yang  menandatangani  Traktak non-Proliferasi  Nuklir,  Konvensi  Senjata Biologi  dan  Kovensi  Sejata  Kimia  sehingga wajib  untuk  tidak  mengembangkan  senjata nukir.  Iran  jelas  telah  membantah  melakukan pengembangan  ataupun  memiliki  senjata pemusnah massal sehingga organisasi terkaitlah yang mempunyai wewenang menyelesaikan  masalah  keraguan  ini  melalui cara  negosiasi,  konsultasi  dan  dialog  dengan negara  Iran  karena  seharusnya  non-proliferasi tidak  menghalangi  pengembangan  nuklir  yang bertujuan  damai  (http://www.china-un.org/ eng/hyyfy/t28673.htm  diakses  pada  tanggal  1 Juni 2014).
Di  tahun  2007  saat  Hu  Jintao  melakukan diskusi  mengenai  beberapa  isu  dengan  Bush, Presiden  Amerika  saat  itu,  terkait  nuklir  Iran,
Tiongkok akan tetap bersikeras menyelesaikan isu  nuklir  iran  melalui  jalur  negosiasi diplomatik secara damai. Di tahun 2007 sendiri
telah dikeluarkan total 3 resolusi DK PBB mengenai isu nuklir Iran, namun Tiongkok tetap pada sikapnya yang menolak memberikan sanksi pada Iran. Menurut Hu dengan menyelesaikan masalah ini melalui jalur diplomasi tentu akan melindungi perdamaian dan stabilitas regional yang pasti akan memenuhi kepentingan setiap pihak yang terkait (http://english.pravda.ru/news/world/ 06-12-2007/102399-nuclear_questions-0/#.U5 S0eHb_i00 diakses pada tanggal 2 Juni 2014).
Peneliti  merasa  sikap  Tiongkok  terhadap Iran cukup menarik untuk dibahas secara lebih dalam  dan  menjadikan  masalah  ini  sebagai bahan untuk penelitian.

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah disampaikan  diatas,  maka  masalah  yang  akan diteliti  dalam  usulan  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:

## Rumusan Masalah Mayor:
Bagaimana  dukungan  Tiongkok  terhadap pengembangan  nuklir  di  Iran  pada  masa pemerintahan  Hu  Jintao  dari  tahun  2003 hingga tahun 2013?

## Rumusan Masalah Minor:
1. Bagaimana  hubungan  luar  negeri  antara Iran dan Tiongkok pada masa pemerintahan Hu Jintao (2003-2013)?
2. Apakah  kepentingan  Tiongkok  sehingga mendukung pengembangan nuklir di Iran?
3. Bagaimana respon Iran terhadap dukungan Tiongkok pada pengembangan nuklirnya?

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui secara lebih  mendalam bagaimana dukungan  Tiongkok  terhadap  program  nuklir Iran  dan  apa  kepentingan  Tiongkok  terhadap dukungannya tersebut sejak tahun 2003 hingga 2013  saat  PBB  memberikan  sanksi  terhadap Iran melalui resolusinya. Tiongkok merupakan negara great power dan juga salah satu anggota tetap  Dewan  Keamanan  PBB,  sehingga  sikap yang diberikan Tiongkok akan menjadi sebuah dukungan  yang  dibutuhkan  Iran.  Dengan begitu tentunya penelitian ini akan menjelaskan  juga  respon  Iran  terhadap dukungan Tiongkok tersebut.
Adapun  tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh peneliti dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mendapatkan keterangan yang jelas mengenai  hubungan  luar  negeri  antara Tiongkok dan Iran pada masa pemerintahan Hu Jintao (2003-2013).
2. Mengetahui lebih lanjut kepentingan  yang dimiliki  Tiongkok  sehingga  mendukung pengembangan nuklir Iran.
3. Untuk  mengetahui  seperti  apa  respon  Iran terhadap dukungan Tiongkok bagi pengembangan nuklirnya.

## 1.4 Kegunaan Penelitian
Kegunaan Teoritis:
Bagi Ilmu Hubungan
Internasional, penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi sebagai materi yang dapat
disampaikan  dan  juga  bisa  memberikan tambahan ilmu yang cukup otentik bagi pengembangan studi Ilmu Hubungan
Internasional  mengenai  sikap-sikap  Tiongkok berupa  dukungan  terhadap  pengembangan nuklir  di  Iran  pada  masa  pemerintahan  Hu Jintao  tahun  2003  hingga  2008  serta  periode kedua  tahun  2008  hingga  tahun  2013,  juga bagaimana Iran  merespon dukungan Tiongkok tersebut  dan  juga  kerjasama  kedua  negara sebagai  tindak  lanjut  atas  sikap-sikap  tersebut sehingga  dapat  menjadi  bahasan  yang  cukup berbobot  di  lingkup  studi  Ilmu  Hubungan Internasional.

## Kegunaan Praktis:
Bagi  Peneliti,  penelitian  ini  bermanfaat untuk lebih memperdalam pengetahuan mengenai  program  studi  Ilmu  Hubungan Internasional  dari  segi  kerjasama  internasional yang  mana  kerjasama  kedua  negara  dapat terjadi  karena  adanya  kepentingan  antar negara.
Bagi  Lembaga  Akademik,  diharapkan penelitian  bisa  menjadi  referensi  dan  menjadi sumbangan data mengenai hubungan Tiongkok dan  Iran  mengenai  pengembangan  nuklir  di Iran.
Bagi Mahasiswa dan Masyarakat, penelitian ini dapat  menjadi sebuah referensi  untuk lebih memahami  bagaimana  hubungan  Iran  dan Tiongkok  melalui  sikap-sikap  dan  motif Tiongkok  dalam  menanggapi  pengembangan nuklir  Iran,  baik  dari  segi  positif  maupun negatif serta secara formal maupun informal.

## 2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran
2.1 Kajian Pustaka
Untuk  menjelaskan  beberapa  penelitian
yang peneliti gunakan dalam meneliti Dukungan  Tiongkok  terhadap  Pengembangan Nuklir  di  Iran,  dijabarkan  dalam  tabel  berikut ini.
Tabel 1. Kajian Pustaka Peneliti Judul Kesimpulan Tiongkok merupakan salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang mana mempunyai Dukungan Cina hubungan yang baik dengan Iran dan terhadap Agung selama tahun 2006 – Program Nuklir Nugroho 2009 mendukung Iran (2006- program nuklir Iran 2009) melalui pengiriman barang pendukung serta menentang resolusi PBB mengenai sanksi terhadap program nuklir Iran .
Bagaimana program nuklir Iran menjadi sebuah momok yang Tri Akuntabilitas menakutkan bagi Amerika Serikat Cahyo Program Nuklir sedangkan pada Utomo Iran awal mula pembentukannya diberikan dana oleh AS sendiri.
Dalam pengembangannya, nuklir di Iran telah banyak menuai Kebijakan konflik. Iran selalu Nuklir Iran mengatakan bahwa dalam nuklir digunakan Tide Aji Menghadapi untuk kepentingan Pratama Respon Barat perdamaian dunia, Pada Masa namun menurut Mahmoud penelitian, Ahmadinejad pengembangan nuklir di Iran digunakan untuk membuat senjata pemusnah masal. China selama berpuluh-puluh tahun selalu mendukung pengembangan Dyah Alasan program nuklir Iran, Perubahan namun pada tahun Kusuma Sikap China 2010 Tiongkok ningayu Terhadap menandatangani Ratna Masalah Nuklir resolusi PBB yang Kartika Iran Tahun 2010 memberikan sanksi kepada program nuklir Iran tentunya dengan alasan yang tidak merugikan negaranya.

## 2.2 Kerangka Pemikiran
2.2.1 Hubungan Internasional
Beberapa  ahli  memberikan  pendapatnya mengenai apa itu teori hubungan internasional. Menurut Mochtar Mas‟oed,
“Hubungan internasional didefinisikan sebagai studi  tentang  interaksi  antar  beberapa  aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah,
kesatuan  subnasional  seperti  birokrasi  dan pemerintah  domestik  serta  individu-individu.
Tujuan  dasar  studi  hubungan  internasional adalah  mempelajari  perilaku  internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non- negara di dalam area transaksi internasional.
Perilaku ini  bisa berwujud kerjasama,
pembentukan  aliansi,  perang,  konflik  serta interaksi  dalam  organisasi  internasional.” (Mas‟oed, 2000:28).
J.  C.  Johari  memberikan  pendapatnya  dalam
New Comparative Government mengenai definisi dari hubungan internasional, yaitu
“Hubungan  internasional  merupakan  sebuah studi  tentang  interaksi  yang  berlangsung diantara negara-negara berdaulat disamping itu juga  studi tentang  pelaku-pelaku  non  negara (non states actors) yang perilakunya memiliki dampak terhadap tugas-tugas Negara.” (Johari, 2006:16).

## 2.2.2 Politik Luar Negeri
Politik  luar  negeri  adalah  suatu  perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan  kepentingan  nasional  di  dalam percaturan  dunia  internasional  (Perwita  & Yani, 2005:7).
Setiap negara
tentunya memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda, namun untuk memenuhi kepentingan nasionalnya,  setiap  negara  harus  melakukan kerjasama  dengan  negara  lain,  dan  tujuan utama politik luar negeri adalah kepentingan nasional tersebut. Untuk memenuhi
kepentingan  nasionalnya  tersebut  negara  akan melakukan  kerjasama  baik  bilateral  maupun multilateral.  Politik  luar  negeri  merupakan poros dibentuknya kebijakan luar negeri.
Membahas politik luar negeri yang merupakan  upaya  pemenuhan  kepentingan nasional  yang  bersifat  ekstern,  maka  tentunya akan berhubungan dengan politik internasional sebagai arena bertemunya beberapa politik luar negeri  negara-negara  di  dunia  sehingga  dapat saling  memenuhi  kepentingan  nasionalnya melalui  hubungan  internasional  yang  mana dapat  dilaksanakan  melalui  bentuk  kerjasama. Penekanan  politik  internasional  yaitu  pada respon  atau  reaksi  bukan  aksi,  karena  dengan adanya respon maka politik internasional dapat terlaksana  dengan  negara  sebagai  aktor utamanya.

## 2.2.3 Kebijakan Luar Negeri
Dalam  Kamus  Hubungan  Internasional, Jack C. Plano dan Roy Olton menjelaskan:
“Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana  tindakan  yang  dibuat  oleh  para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara  lain  atau  unit  politik  internasional lainnya,  dan  dikendalikan  untuk  mencapai tujuan  nasional  spesifik  yang  dituangkan dalam  terminologi  kepentingan  nasional.”
(1999:5)
Menurut K. J. Holsti, kebijakan luar negeri dapat dijelaskan sebagai berikut:
“Output  kebijakan  luar  negeri  merupakan tindakan  atau  gagasan  yang  dirancang  oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan suatu perubahan dalam lingkungan politik, yaitu dalam kebijakan, sikap dan tindakan negara lain.Sikap dan gagasan mengenai kebijakan luar negeri dibagi ke dalam 4 komponen, baik yang  umum  maupun  yang  spesifik,  yaitu orientasi kebijakan luar negeri, peran nasional, tujuan dan tindakan.” (Holsti, 1998:108).
Kajian  mengenai  teori  proses  pembuatan keputusan  luar  negeri  menjelaskan  bahwa kebijakan  luar  negeri  dipandang  sebagai  hasil berbagai pertimbangan nasional yang berusaha menetapkan pilihan atas berbagai alternatif
yang  ada,  dengan  keuntungan  yang  sebesar- besarnya  ataupun  kerugian  sekecil-kecilnya (optimalisasi  hasil).  Para  pembuat  keputusan juga  diasumsikan  bisa  memperoleh  informasi yang  cukup  banyak  sehingga  bisa  melakukan penelusuran  tuntas  terhadap  semua  alternatif kebijakan  yang  mungkin dilakukan dan semua sumber  yang  bisa  dipakai  untuk  mencapai tujuan  yang  mereka  tetapkan.  (Mas‟oed, 1990:276).

## 2.2.4  Kepentingan Nasional
Menurut  Hans  J.  Morgenthau  dalam  “ The Concept  of  Interest  defined  in  Terms  of power” , konsep kepentingan nasional ( interest )  yang  didefiniskan  dalam  istilah
" power "  berada  diantara  nalar,  akal  atau
" reason "  yang  berusaha  untuk  memahami politik  internasional  dengan  fakta-fakta  yang harus  dimengerti  dan  dipahami.  Dengan  kata lain,  power  merupakan  instrumen  penting untuk mencapai kepentingan nasional (Jemadu, 2008:67).
Menurut  Anthonius  Sitepu  dalam  Teori Realisme  Politik  Hans  J.  Morgenthau  dalam Studi  Politik  dan  HI,  konsep  kepentingan nasional  juga  mempunyai  indikasi  dimana negara atau state berperan sebagai aktor utama di  dalam  formulasi  politik  yang  berdaulat. Selanjutnya  didalam  mekanisme  interaksinya masing-masing  negara  atau  aktor  berupaya untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Kepentingan inilah yang akhirnya diformulasikan  ke  dalam  konsep  „ power ‟ kepentingan  „ interest ‟  didefinisikan  ke  dalam terminologi power.
Kepentingan nasional sering dijadikan tolak ukur  atau  kriteria  pokok  bagi  para  pengambil keputusan  ( decision  makers )  masing-masing negara  sebelum  merumuskan  dan  menetapkan sikap  atau  tindakan.  Bahkan  setiap  langkah kebijakan luar negeri perlu dilandaskan kepada kepentingan  nasional  dan  diarahkan  untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai kepentingan nasional (Rudy, 2002:116).

## 2.2.5  Keamanan Internasional
Keamanan  dalam  hubungan  internasional mengalami  pergeseran  dari  konsep  tradisional yang  mengutamakan  masalah  perang  dan damai  menjadi  konsep  modern  yang  lebih mengutamakan  human  security  dan  aspek- aspek  lainnya,  sehingga  tidak  memfokuskan pada  hubungan  antarnegara  tetapi  juga keamanan pada masyarakatnya.
Keamanan internasional terdiri dari berbagai kebijakan yang dilakukan oleh
negara-negara  atu  organisasi  internasional seperti  PBB  dalam  menjamin  kelangsungan hidup dan keamanan bersama. Konsep keamanan  terus  berkembang  selama  bertahun- tahun  hingga  saat  ini  cakupannya  mulai  dari tipe  tradisional  yaitu  konvensional  kekuatan militer,  sebab  dan  akibat  perang,  kekuatan ekonomi,  konflik  etnis,  agama  dan  ideologi, konflik  perdagangan  dan  ekonomi,  pasokan energi,  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, makanan  serta  ancaman  terhadap  keamanan manusia  dan  stabilitas  negara  dari  degradasi lingkungan,  penyakit  menular,  perubahan iklim,  dan  kegiatan  para  aktor  non-negara (http://en.wikipedia.org/wiki/International_sec urity diakses pada tanggal 20 Mei 2014 ).
Selama  periode  perang  dingin,  literatur mengenai  keamanan  didominasi  gagasan mengenai  keamanan  nasional  yang  sebagian besar diartikan secara militeristik. Berdasarkan sudut  pandang  tersebut,  keamanan  nasional yang  diukur  dari  kepemilikan  kapabilitas militer  suatu  negara  menjadi  prioritas  paling pertama. Gagasan mengenai keamanan berpusat  pada  negara  sehingga  mengutamakan keamanan nasional dan sempit karena terfokus pada  aspek  militer  dari  keamanan  nasional. Kritik datang dari beberapa pihak, seperti halnya pemaparan bahwa keamanan seharusnya  mencakup  lima  aspek,  yaitu keamanan politik, ekonomi, sosial, lingkungan dan militer sehingga fokus utama dapat dialihkan kepada keamanan secara internasional (Buzan, 2008:10).

## 2.2.6 Nuklir
Dalam  dunia  internasional,  energi  nuklir diatur  secara  ketat  karena  penggunaannya dapat  dijadikan  sebagai  senjata  pemusnah masal.  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Roberto  Phispal  dalam Lex  et  Societatis vol. 1 no. 5 bulan September 2013, pengembangan teknologi nuklir yang diperbolehkan  dalam  hukum  internasional adalah  pengembangan  teknologi  nuklir  yang memperhatikan aspek-aspek berikut:
1.  Peran International Atomic Energy Agency (IAEA) sebagai organisasi internasional yang
mengawasi pengembangan teknologi nuklir agar tetap dikembangkan  untuk  tujuan  damai  dan tidak  dibelokkan  kearah  pengambangan senjata  nuklir,  sesuai  dengan  isi  statuta IAEA.
2. Treaty  on  The  Non  Proliferation  of Nuclear  Weapons  (NPT)  merupakan perjanjian  internasional  yang  mengatur mengenai  larangan  penyebaran  senjata nuklir. Perjanjian ini memiliki tiga prinsip
utama,  yaitu  :  Nonproliferasi,  pelucutan, dan  hak  untuk  mengembangkan  teknologi nuklir untuk tujuan damai.
3. Safeguards  adalah  sebuah  sistem  yang berisi  pengaturan  lebih  luas  mengenai tindakan  teknis  dimana  sekretariat  IAEA memverifikasi kelengkapan dan kebenaran dari pengumuman yang dibuat oleh negara mengenai  materi  dan  aktifitas  nuklir. (Hendrasica, 2007: Abstrak Tesis
Universitas Diponegoro).
Terdapat  beberapa  peraturan  internasional berbentuk perjanjian internasional yang berlaku bagi para negara yang meratifikasi perjanjian tersebut. Berikut beberapa perjanjian yang dikeluarkan oleh IAEA:
1. Perjanjian Internasional Ketenaganukliran:
 Traktat/Konvensi Internasional tentang Keselamatan Nuklir (Safety).    Traktat/Konvensi Internasional tentang Keamanan Nuklir (Security).    Traktat/Konvensi Internasional tentang Pengawasan Nuklir (Safeguards).  
 Traktat/Konvensi  Internasional  tentang
Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir (Liability).   2. Aspek  Keselamatan  dan  Pengendalian Bahan Nuklir
Komitmen  dalam  meluncurkan  progarm nuklir harus memiliki perhatian khusus dengan poin-poin sebagai berikut:
 Perlunya memastikan keselamatan, keamanan dan non-proliferasi bahan nuklir.
 Perlunya menjadi pihak pada perjanjian dan konvensi internasional yang relevan. 
 Perlunya mengembangkan suatu kerangka   peraturan
perundang-undangan komprehensif  yang  mencakup  semua aspek hukum nuklir: Keselamatan 

(Safety),Keamanan(Security),  
Pengawasan
(Safeguards), Pertanggungjawaban  (Liability)  Kerugian dan aspek komersialnya.    Perlunya badan pengawas yang independen, kompeten dan efektif.    Perlunya mengembangkan
dan
mempertahankan kemampuan sumber daya nasional baik dalam sektor pemerintah  maupun  industri  agar  dapat mengelola,  mengoperasikan,  memelihara dan mengatur fasilitas nuklir.    Adanya suatu undang-undang dan penerapan  instrumen  hukum  internasional yang relevan.  
3. Hierarki  Peraturan  Perundang-Undangan Ketenaganukliran dan Kerangka Peraturan Perundang-Undangan
Beberapa tingkatan hierarki hukum nasional sebagai dasar norma hukum pengaturan energi nuklir:
 Tingkat Konstitusi    Tingkat Legislasi   Tingkat Regulasi    Tingkat Instrumentasi  4. Hukum Nuklir Internasional
Karakteristik Hukum Nuklir meliputi beberapa prinsip sebagai berikut:
 Prinsip Keselamatan (Pencegahan, perlindungan, pemberian peringatan)
 Prinsip  Keamanan  (Bahan  dan  teknologi nuklir, sumber-sumber, bahan yang disalahgunakan)    Prinsip  Tanggung  Jawab  (Melibatkan banyak  pihak.  Tanggung  jawab  pihak terkait)    Prinsip  Perizinan  (Izin  menjadi  hal  utama untuk pengembangan bahan-bahan isotop)    Prinsip Pengawasan Berkelanjutan (Pemantauan kegiatan nuklir)    Prinsip Kepatuhan (Patuh akan peraturan yang berlaku)    Prinsip Kompensasi (Kompensasi bila terjadi kerugian)    Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Keberlangsungan generasi mendatang)    Prinsip Indepedensi (Pertimbangan ahli menjadi sangat diperhitungkan)    Prinsip Transparansi (Transparansi pemanfaatan energi nuklir) 

 Prinsip Kerjasama Internasional (Pertimbangan  harmonisasi  kebijakan  dan tindakan antar negara) 
 5. Penerapan  Sanksi  atas  Pelanggaran  dan Penyalahgunaan Pemanfaatan Tenaga Nuklir menurut Hukum Internasional.
IAEA  menerbitkan  Buku  Panduan  Hukum
Nuklir yang terdiri atas 5 bagian umum mengenai hukum-hukum internasional mengenai  pengembangan  nuklir.  Lima  bagian umum tersebut adalah:
 Bagian  I  memberikan  gambaran  umum tentang konsep-konsep kunci dalam bidang:  hukum  energi  nuklir  dan  proses legislatif,  pihak  otoritas,  dan  kegiatan peraturan  dasar  perizinan,  inspeksi  dan penegakan hukum.    Bagian II berhubungan dengan proteksi radiasi.    Bagian  III  mencakup  berbagai  mata pelajaran  yang  timbul  dari  keselamatan nuklir dan radiasi: sumber radiasi, instalasi nuklir, kesiapsiagaan dan tanggap darurat,   pertambangan dan penggilingan, transportasi, dan limbah serta bahan bakar bekas. 
 Bagian IV membahas topik kewajiban nuklir dan cakupan.  
 Bagian V beralih pada non-proliferasi dan   keamanan subjek yang terkait: perlindungan,  kontrol  ekspor  dan  impor, dan  perlindungan  fisik  (http://en.wiki pedia.org/wiki/Nuclear_law  diakses  pada tanggal 1 Juli 2014). 

3. Objek dan Metode Penelitian
3.1 Objek Penelitian
3.1.1 Tiongkok
Tiongkok merupakan sebuah negara dengan wilayah  daratan  yang  sangat  luas,  terletak  di wilayah  Asia  Timur  dengan  Beijing  sebagai ibukotanya.  Nama  resmi  Tiongkok  adalah Republik  Rakyat  Tiongkok.  Negara  ini  juga adalah  negara  terpadat  penduduknya  di  dunia. Dengan  luas  wilayah  ±9.600.000  km2,  jumlah penduduknya  mencapai  ±1.507.000.490  jiwa pada tahun 2012 sehingga kepadatan penduduknya mencapai 156 jiwa/km2. Letak geografis Tiongkok berbatasan dengan  Mongolia  di  sebelah  utara,  Laut Tiongkok  Timur  dan  Laut  Kuning  di  sebelah timur,  di  sebelah  selatan  berbatasan  dengan negara  Nepal,  Buthan,  India,  Myanmar,  Laos dan  Vietnam  serta  Pakistan  dan  Afganistas  di sebelah  barat.  Secara  astronomis,  letak Tiongkok  berada  pada  posisi  18 o LU-54 o LU dan 73 o BT-135 o BT.
Bentuk  pemerintahan  negara  Tiongkok adalah Republik Komunis (marxisme-
lenimisme)  dengan  partai  tunggal  yang dipimpin  oleh  seorang  Presiden  dan  Perdana Menteri. Namun pelaksanaan kekuasaan pemerintahan  Tiongkok  secara  efektif  tetap dipegang oleh para pemimpin Partai Komunis. Presiden  Tiongkok  tahun  2003  hingga  2008 dan 2008 hingga 2013 adalah Hu Jintao, sejak tahun  2013  yaitu  Xi  Jinping,  Perdana Menterinya Li Keqiang. Ketua Kongres Zhang Dejiang dan Ketua Konferensi Yu Zhengsheng yang mana keduanya sebagai pemimpin badan legislatif  Tiongkok  yaitu  Kongres  Rakyat Nasional.
Pendapatan  Tiongkok  diperkirakan  sekitar tahun  2013  sebesar  $13.374  triliun  dengan pendapatan  per  kapitanya  mencapai  $9.828. Berdasarkan  Pendapatan  domestik  brutonya, Tiongkok  menempati  posisi  kedua  tertinggi  di dunia  dan  pendapatan  perkapitanya  berada  di posisi ke 90.
Politik  luar  negeri  Tiongkok  erat  kaitannya dengan  tujuan  Tiongkok  menjadi  salah  satu negara  besar  dalam  politik  dan  ekonomi internasional. Tujuan strategis politik luar negeri Tiongkok yaitu melindungi
kemerdekaan, kedaulatan dan keamanan Tiongkok serta melindungi dan menopang pembangunan ekonomi dan teknologi, menciptakan situasi yang kondusif dan damai di Asia Pasifik, memberi respon efektif pada tantangan dan ancaman dari luar, mencegah konflik internal dan eksternal, meningkatkan status dan prestis Tiongkok di dunia internasional(http://www.foreignpolicy.com/C hina diakses pada tanggal 20 Mei 2014).
Tiongkok  adalah  negara  yang  tertutup mengenai  pengembangan  nuklir  di  negaranya. Negara  ini  adalah  salah  satu  negara  yang memiliki  senjata  nuklir.  Kekuatan  nuklir Tiongkok  dimulai  pada  saat  uji  coba  senjata nuklirnya  pertama  kali  pada  1964  yang mengagetkan badan intelegensi barat. Tiongkok  memperoleh  pengetahuan  mengenai nuklir  dari  Uni  Soviet,  namun  terhenti  saat pemisahan Sino-Soviet.
Tiongkok melakukan pengujian bom hidrogen  pada  tahun  1967  di  Lop  Nur,  daerah pegunungan  Himalaya.  Percobaan  tersebut menghasilkan  kekuatan  3,3  megaton  atau setara  dengan  231  kali  kekuatan  bom  atom  di Hirosima,  padahal  percobaan  Amerika  Serikat yang  dilakukan  sebelumnya  hanya  mencapai 2,8  megaton.  Diperkirakan  kapasitas  nuklir Tiongkok berada pada urutan kedua setelah Amerika Serikat (http://global.indone sianvoices.org/2013/10/rahasia-pengembangan -nuklir-Cina.html diakses pada tanggal 20 Mei 2014).

## 3.1.2 Iran
Iran  merupakan  negara berbentuk  Republik Islam  yang  terletak  di  Asia  Barat  Daya  dan merupakan  salah  satu  bagian  dari  Timur Tengah  dengan  batasan  koordinat  32,25°LU dan  53,75°BT.  Negara  Iran  berbatasan  dengan Azerbaijan  dan  Armenia  di  bagian  barat  laut, Laut  Kaspia  di  utara,  Turkmenistan  di  timur laut,  Pakistan  dan  Afganistan  di  timur,  Turki dan Irak di barat, serta Teluk Persia dan Teluk Oman  di  selatan  (http://en.wikipedia.org/ wiki/Geography_of_Iran  diakses  pada  tanggal 8  Maret  2014).  Teheran  sebagai  kota  terbesar di  Iran  juga  merupakan  ibukota  negara  ini (Thohir, 2009:192).
Bentuk  pemerintahan  Iran  pada  awalnya merupakan  monarki  yaitu  sebelum  terjadinya revolusi Iran yang mana memberikan kekuasaan  penuh  bagi  individu  yang  menjadi keturunan  pemegang  kekuasaan  sebelumnya. Setelah  revolusi  terjadi  di  Iran,  bentuk pemerintahan  Iran  menjadi  Republik  (Syafiie dan Azikin, 2007:64-67).
Negara Iran memiliki luas daratan 1.636.000 km2 dan luas perairan hanya 12.000
km2,  sehingga  luas  wilayah  Iran  totalnya sekitar ±1.648.000 km2. Dengan wilayah yang tidak  terlalu  luas,  penduduk  yang  tinggal  di Iran mencapai 77.176.930 jiwa, sehingga dapat diperkirakan  bahwa  kepadatan  penduduknya mencapai  48  jiwa/km2.  Pendapatan  domestik bruto  negara  Iran  mencapai  $988,437  miliar per  tahun  2012  dan  pendapatan  per  kapitanya hanya mencapai
$12.986 (http://www. countryreports.org/country/Iran.htm diakses pada tanggal 8 Maret 2014). Iran mengandalkan kekayaan minyak dan gas bumi, batu  bara,  tembaga,  bijih  besi,  timah  dan sulfur.  Aset  mineral  yang  sangat  melimpah adalah  minyak,  yang  mana  menjadikan  Iran sebagai  negara  penghasil  mineral  terbanyak peringkat empat di dunia (Thohir, 2009:196).
Iran  merupakan  salah  satu  negara  Timur Tengah yang sangat rentan akan konflik karena kerasnya kepemimpinan negara Islam ini, yang mana dalam setiap kebijakannya bersifat tegas dan tidak terpengaruh oleh dunia internasional. Pemimpin  Iran  dikenal  sangat  anti  terhadap segala  hal  yang  berhubungan  dengan  negara barat,  terutama  Amerika  Serikat.  Seperti  yang sudah dunia  ketahui bahwa Iran adalah  musuh utama Amerika Serikat karena kemampuannya bertahan  dari  segala  pengaruh  Amerika  yang dapat  dikatakan  sebagai  negara  superpower dengan  kekuatan  yang  tidak  terbatas  karena banyaknya negara yang menjadi sekutunya.
Sistem pemerintahan Iran sendiri berdasarkan  pada  ajaran  Islam  mazhab  syiah yang  cenderung  bersifat  teokratis.  Sistem politik  Iran  berasaskan  konstitusi  yaitu undang-undang dasar atau dalam bahasa Persia disebut  Qanun-e  Asasi.  Pemimpin  tertinggi Iran dipilih oleh Majelis Ahli yang mana tugas pemimpin  agung  tersebut  adalah  bertanggung jawab  terhadap  kebijakan-kebijakan  umum Republik  Islam  Iran.  Dalam  bidang  eksekutif, Presiden  memiliki  kepemimpinan  tertinggi kedua  yang  bertugas  untuk  memastikan diikutinya  konstitusi  negara.  Presiden  dipilih oleh  Majelis  Wali  yang  terdiri  dari  12  orang ahli undang-undang yang mana 6 orang dipilih oleh  pemimpin  agung.  Bilamana  terjadi bersitegang antara Parlemen dan Majelis Wali, maka  Majelis  Kebijaksanaan  yang  akan mengatasinya,  yang  juga  bertugas  sebagai penasihat  pemimpin  agung.  Parlemen  sendiri memiliki  290  anggota  yang  bertugas  selama  4 tahun.  Pemimpin  agung  memilih  Kehakiman sebagai  pengontrol  perlindungan  masalah kejahatan dan keselamatan negara. Majelis ahli menjadi perwakilan rakyat yang beranggotakan 86  orang  ahli  agama  sebagai  pemantau  dan pelaksana pemilihan Pemimpin Agung,
Presiden serta Parlemen secara acak.
Iran  memiliki  landasan  negara  yaitu syariat Islam  yang  tentunya  mempengaruhi  segala kebijakan  negaranya,  begitu  juga  mengenai politik  luar  negerinya.  Iran  yang  anti  barat menganggap  bahwa  pandangan  di  dunia  ini mengenai  dominasi  negara  terhadap  negara lain harus dihapuskan (Hinnebusch, 2003:192- 193).
Iran  adalah  negara  yang  memiliki  sumber daya  alam  melimpah  berupa  gas  alam.  Selain itu  Iran  juga  memiliki  kemampuan  untuk mengayakan  uranium.  Hal  ini  membuat  Iran mampu  mengembangkan  nuklir  di  negaranya. Isu  mengenai  program  nuklir  di  Iran  terus bergulir  mulai  dari  ketidakpercayaan  negara Barat  terhadap  pengembangan  nuklir  Iran hingga  sikap-sikap  positif  yang  ditunjukkan Tiongkok dan Rusia terhadap pengembangan nuklir di Iran (http://en.wikipedia.org /wiki/Nuclear_program_of_Iran  diakses  pada tanggal 20 Mei 2014).
Iran mengembangkan nuklirnya pertama kali pada masa kepemimpinan Reza Pahlevi dengan dukungan barat. Namun pasca Iran mengalami revolusi yang juga mengakibatkan putusnya hubungan anatar Iran dan Amerika Serikat, maka pengembangan nuklir dihentikan karena dianggap sebagai hasrat dari Reza Pahlevi saja (http://www.world-nuclear.org/ info/Country-Profiles/Countries-G-N/Iran/ diakses pada tanggal 20 Mei 2014).
Iran  pun  membekukan  pengembangan nuklirnya hingga pada akhirnya terjadi krisis di Iran  dan  kembali  dibukanya  pengembangan nuklir  di  Iran  guna menjadi  sumeber pembangkit  tenaga  nuklir  di  Iran.  Tahun  demi tahun dilalui Iran dengan pengembangan nuklir yang  senantiasa  ditolak  oleh  barat  karena dalam  hal  ini  barat  telah  kehilangan  kendali akan  pengembangan  nuklir  di  Iran.  Amerika Serikat  terus  menekan  Iran  hingga  akhirnya dikeluarkanlah resolusi DK PBB yang memberikan sanksi kepada Iran agar menghentikan  pengembangan  nuklirnya.  Iran bukanlah  negara  yang  gentar  akan  gertakan dari Amerika Serikat, bahkan dengan diberikannya sanksi, Iran semakin giat mengembangkan  program  nuklirnya  dengan bantuan beberapa negara seperti Tiongkok dan Rusia.

## 3.1.3  Hubungan

## Bilateral Tiongkok dan Iran
Dalam  bidang  politik,  jelas  mengutamakan hubungan diplomatik kedua negara yang resmi pada  tahun  1971.  Kedutaan  Iran  pertama dibentuk  pada  bulan  Desember  1973  dan Abbas  Aram  diangkat  menjadi  diplomat  Iran untuk Tiongkok yang pertama. Saat ini, Duta
Besar  Iran  untuk  Tiongkok  adalah  Javad Mansouri.  Menurut  survei Pew  Global Attitudes tahun 2012, Tiongkok memiliki 62% pendapatan  yang  tidak  menguntungkan  dari Iran, hanya sekitar 21% saja pendapatan yang menguntungkan (http://id.wikipedia.org/ wiki/Iran diakses pada tanggal 10 Maret 2014).
Pilar  utama  hubungan  Tiongkok  dan  Iran adalah  minyak  dan  gas.  Tiongkok  beralih  ke minyak  bumi  terutama  untuk  mendapatkan pasokan  energi  mereka  dari  batu  bara.  Ada peningkatan  pesat  dalam  impor  minyak  dari tahun  1974  ke  tahun  1990-an.  Pada  tahun 2011,  sekitar  10%  dari  impor  minyak Tiongkok  berasal  dari  Iran.  Sekitar  80%  dari total  impor  Tiongkok  dari  Iran  adalah  minyak dan  sisanya  adalah  mineral  dan  produk  kimia. Karena  ketergantungan  pada  minyak  dan  gas Iran,  Tiongkok  sekarang  berinvestasi  dalam modernisasi  sektor  minyak  dan  gas  Iran  untuk mengamankan  akses  ke  sumber  daya.  The China National Petroleum Corporation (CNPC)  telah  diberikan  kontrak  $  85.000.000 untuk  mengebor  19  sumur  di  ladang  gas  alam di selatan Iran dan ditandatangani kontrak lain yang  serupa  sebesar  $  13.000.000.  Kemudian pada  tahun  2004,  sebuah  kesepakatan  dicapai dimana  Tiongkok  akan  mengimpor  270  juta ton  gas  alam  lebih  dari  30  tahun  dari  bidang South  Par  yang  merupakan  ladang  gas  alam terkaya di dunia sebesar $70 miliar. Perusahaan  Tiongkok  lain,  Sinopec  Group, mendapat  setengah  saham  di  ladang  minyak Yardarvaran  senilai  sekitar  100  miliar  untuk tujuan eksplorasi. Kemudian  pada tahun 2007, CNPC  menandatangani  kesepakatan  $  3,6 miliar untuk mengembangkan ladang gas lepas pantai di Iran dan kemudian menandatangani $ 2 miliar kontrak untuk mengembangkan ladang minyak  utara  Iran  dekat  Ahvaz.  Tiongkok tidak hanya membantu mengembangkan sektor minyak  dan  gas,  tapi  Tiongkok  mendukung ambisi  Iran  untuk  membawa  minyak  dan  gas Laut Kaspia ke pelabuhan Iran selatan melalui pipa  sehingga  sumber  daya  dapat  diekspor  ke Eropa  dan  Asia.  Iran  bergantung  pada penjualan minyak ke Tiongkok untuk memastikan fiskal kesejahteraan nya. Tiongkok  juga  menjual  bensin  ke  Iran meskipun  tekanan  internasional  yang  telah menghentikan kemampuan Iran untuk mendapatkan  bensin  dari  pemasok  lain (http://nkrinews.com/index.php/internasional/1 783-china-dan-iran  diakses  pada  tanggal  20 Mei 2014).
Tiongkok  diyakini  telah  membantu  Iran secara militer dalam bidang berikut: melakukan  pelatihan  pejabat  tingkat  tinggi dengan sistem canggih, memberikan dukungan teknis, pasokan baja khusus untuk konstruksi
rudal,  menyediakan  teknologi  kontrol  untuk pengembangan rudal, membangun pabrik rudal dan  uji  jarak.  Hal  ini  dikabarkan  bahwa Tiongkok bertanggung jawab untuk membantu dalam  pengembangan  senjata  konvensional canggih,  pesawat  tempur,  sistem  radar,  dan kapal  rudal  serangan  cepat.  Sejak  tahun  1990- an  hubungan  antara  Tiongkok  dan  Iran  berada di  bawah  pengawasan  ketat  oleh  Amerika Serikat(http://islamtimes.org/vdcaiin6y49nuo1. h8k4.html diakses pada tanggal 20 Mei 2014).

## 3.2 Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  penulis dalam  penelitian  ini  yaitu  metode  penelitian deskriptif analisis kualitatif. Penelitian dipusatkan  pada  dukungan  Tiongkok  pada masa  pemerintahan  Hu  Jintao  tahun  2003 hingga  2013  dimana  pada  tahun  2010 Tiongkok  sempat  sedikit  bersitegang  dengan Iran.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi  pustaka  dalam  mengumpulkan  data dengan  mencari  informasi  melalui  jurnal, tulisan  serta  skripsi  yang  berhubungan  dengan dukungan  Tiongkok  terhadap  Iran.  Dari  hasil studi  pustaka,  peneliti  merasa  data  yang ditemukan  sudah  cukup  untuk  melanjutkan penelitian  lebih  lanjut.  Selanjutnya,  peneliti melakukan beberapa wawancara guna mendapatkan data yang spesifik untuk menyelesaikan  penelitian  ini.  Wawancara sebagai studi lapangan dilakukan pada beberapa staf kedutaan besar Iran di Indonesia sehingga data yang didapat akan lebih akurat.
Dalam  penelitian  kualitatif  ini,  peneliti menganalisis data dengan menggunakan teknik reduksi data. Artinya, data-data yang diperoleh,  baik  melalui  studi  pustaka  maupun penelusuran  online,  digunakan  sesuai  dengan keperluan  penelitan  berdasarkan  pada  tujuan penelitian.  Hal  ini  bertujuan  supaya  data  yang digunakan  berkorelasi  dengan  perumusan masalah  yang telah dibuat. Dari sejumlah data yang  telah  dikumpulkan,  semuanya  dianalisa kembali  untuk  memfokuskan  masalah  yang akan  diteliti  sehingga  lebih  jelas  dan  dapat disajikan.
4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Hubungan Luar Negeri

## Tiongkok dan Iran pada Masa Pemerintahan Hu Jintao
Tiongkok  dan  Iran  yang  telah  memiliki hubungan  yang  baik  sejak  200  tahun  sebelum masehi,  hingga  tahun  2003  saat  Hu  Jintao memimpin masih memiliki hubungan yang
bahkan  semakin  baik.  Hal  tersebut  dapat dilihat dari hubungan kedua negara yang tidak pernah terlibat dalam konflik apapun dan tidak pernah  ada  pemutusan  hubungan  diplomatik antara Tiongkok dan Iran.
Hubungan  yang  paling  dinikmati  oleh Tiongkok  dan  Iran  yaitu  di  bidang  ekonomi yang sangat luas meskipun mendapat beberapa hadangan  dari  sanksi  Dewan  Keamanan  PBB. Kerjasama  lain  dari  kedua  negara  juga  di bidang energi dan konstruksi. Selain dari pada itu,  dengan  banyaknya  perusahaan  Tionghoa yang  beroperasi  di  Iran  menjadi  sebuah  bukti keinginan  Tiongkok  untuk  meningkatkan kehadirannya di pasar Iran.
Tiongkok  telah  muncul  sebagai  mitra ekonomi  bagi  Iran  dengan  menanamkan investasi  yang  besar  di  sektor  energi  serta mengisi  kesenjangan  yang  ditinggalkan  oleh perusahaan-perusahaan  Barat  yang  dipaksa keluar  karena  sanksi  internasional.  Tahun 2008, China  National  Petroleum  Corporation (CNPC)  dan National  Iran  Oil  Company (NIOC)  menandatangani  kesepakatan  senilai $1,76  miliar  untuk  mengembangkan  minyak Iran  di  Azadegan  Utara  yang  mana  dapat menghasilkan  lebih  dari  75  ribu  barel  minyak per  hari  terhitung  mulai  tahun  2012.  Di  tahun 2009,  Tiongkok  menjadi  mitra  dagang  paling penting  bagi  Iran  dengan  pertukaran  bilateral senilai  $21,2  miliar  yang  mana  pada  tahun 2006 hanya mencapai $14,4 miliar. Selain itu,
CNPC juga kembali menandatangani kesepakatan  dengan  NIOC  senilai  $5  miliar untuk  mengembangkan  lapangan  fase  11. Proyek tersebut dirancang untuk menghasilkan sekitar  2  miliar  m3  gas  dan  70  ribu  barel kondesat  gas  per  hari.  CNPC  menggantikan
French Energy Giant Total setelah mengundurkan diri dari proyek ini (http://www.irantracker.org/foreign-relations/ china-iran-foreign-relations#_ftn45 diakses pada tanggal 20 Mei 2014).
Di  tahun  2010,  tidak  terjadi  perubahan terhadap  hubungan  kedua  negara,  namun sedikit  perubahan  ditunjukkan  oleh  Tiongkok terhadap  sikapnya  dalam  mendukung  resolusi Dewan  Keamanan  PBB  yang  berisi  sanksi untuk  Iran,  masih  terkait  program  nuklirnya. Namun  dalam  hal  ini  Hu  Jintao  menjelaskan dukungannya  terhadap  PBB  bukan  berarti setuju  untuk  memberikan  sanksi  bagi  Iran, tetapi  Tiongkok  meminta  Iran  untuk  dapat bekerjasama  dengan  IAEA  melalui  laporan mengenai  aktifitas  nuklirnya  agar  terbukti bahwa  Iran  tidak  melakukan  pengembangan senjata nuklir.
Hingga  tahun  2013,  selama  Presiden  Hu Jintao memimpin Tiongkok, hubungan dengan Iran tetap berjalan dengan baik. Tiongkok
melalui kebijakan-kebijakannya terus memberikan  dukungan  bagi  Iran  dalam mengembangkan  nuklir  selama  itu  bertujuan untuk damai dan meminta negara-negara Barat terutama Amerika Serikat agar dapat menghentikan  pemberian  sanksi  bagi  Iran  dan menyelesaikan  kasus  nuklir  ini  melalui  jalan diplomatik  tanpa  harus  adanya  sanksi  apalagi kekerasan.

## 4.2 Kepentingan Tiongkok terhadap Pengembangan Nuklir di Iran
Sejak  tahun  1990-an,  peran  Tiongkok dalam  pasar  energi  global  meningkat  secara dramatis, yang mana antara tahun 2005 hingga 2008  pertumbuhan  PDB  Tiongkok  tahunan rata-ratanya  mencapai  10  persen,  yang  mana puncaknya pada tahun 2007 yaitu mencapai 13 persen.  Untuk  mendorong  petumbuhan  ini, Tiongkok  telah  mengimpor  sejumlah  besar energi dan pada tahun 2006 Tiongkok menjadi negara  ketiga  didunia  sebagai  pengimpor minyak  terbesar  ( U.  S.  Energy  Information Administration: China Country Analysis Briefs on July 2009 ).
Petumbuhan  Tiongkok  tentu  akan  terus berlanjut  dan  menurut International  Energy Agency ,  pada  tahun  2025  Tiongkok  akan mengambil alih posisi Amerika Serikat sebagai pengimpor  minyak  dan  gas  terbesar  di  dunia. Tiongkok mengeluarkan kebijakan yang mendorong  perusahaan  energi  nasional  untuk melakukan  investasi  pada  proyek  luar  negeri dalam  upaya  mengamankan  sumber  jangka panjang.  Melalui  kebijakan  ini,  perusahaan Tionghoa  memiliki  investasi  dalam  eksplorasi minyak  dan  gas  serta  proyek  produksi  dalam berbagai  negara  termasuk  Iran.  Perusahaan- perusahaan Tionghoa berinvestasi dalam sektor minyak  dan  gas  alam  Iran,  memberikan  Iran peralatan energi utama, teknologi dan layanan, memberi  Iran  minyak  olahan  dan  membeli produk  minyak  bumi  Iran  (U.  S.  Energy Information  Administration:  China  Country Analysis Briefs on July 2009).
4.3 Dukungan

## Tiongkok
terhadap

## Pengembangan Nuklir di Iran
Tiongkok  secara  jelas  menentang  sanksi PBB  sesuai  dengan  prinsip  Hu  Jintao  sebagai Presiden  Tiongkok  selama  tahun  2003  hingga 2013. Tiongkok tidak mau mendukung resolusi yang  dikeluarkan  Dewan  Keamanan  PBB kepada  Iran  terkait  program  nuklirnya. Tiongkok  selalu  percaya  bahwa  sanksi  dan tekanan tidak harus menjadi pilihan dan tidak
akan  kondusif  bagi  upaya  diplomatik  saat  ini atas isu nuklir Iran.
Dari  hasil  studi  pustaka  ditemukan  bahwa program  nuklir  yang  dijalankan  oleh  Iran merupakan  program  dalam  negeri  yang  pada awalnya  tidak  ada  sangkut  pautnya  dengan negara  lain,  apalagi  bila  disangkutpautkan dengan  keamanan  negara  sekitarnya.  Dalam upaya  menjaga  stabilitas  dan  keamanan negaraya,  Iran  selalu  berusaha  untuk  bersifat independen dengan meminimalisir semaksimal mungkin  ketergantungannya  dengan  negara lain.  Prospek  kebijakan  luar  negeri  Iran  pasca resolusi  DK  PBB  no.  1737  tahun  2006  terkait dengan  program  nuklirnya  tidak  membuat banyak  mengalami  perubahan.  Iran  akan  tetap melanjutkan  program  nuklirnya  walaupun konsekuensi  dijatuhkannya  sanksi  non-militer akan dialami oleh Iran.
Berdasarkan hasil analisa, Tiongkok selama masa kepemimpinan Hu Jintao terus menegaskan bahwa
Tiongkok
tetap mendukung  pengembangan  nuklir  di  Iran,  dan pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh Hu Jintao  dapat  dikatakan  sebagai  kebijakan  yang diambil  dalam  memandang  permasalahan nuklir  di  Iran.  Tiongkok  tetap  berpandangan positif  kepada  Iran  karena  selama  ini  saat IAEA  melakukan  pemantauan  ke  semua  pusat reaktor  nuklir  di  Iran,  belum  ditemukan satupun  penyimpangan  yang  dilakukan  oleh Iran guna  menggunakan  nuklir sebagai senjata pemusnah  masal.  Iran  juga  merupakan  negara yang  menandatangani  NPT  yang  mana  berisi larangan  untuk  memproduksi  senjata  nuklir, namun  memberikan  hak  kepada  setiap  negara untuk memproduksi nuklir bila bertujuan untuk damai,  hal  ini  dijelaskan  dalam  beberapa penelitian  yang  peneliti  dapatkan  dalam  studi literatur yang dilakukan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Iran kembali melakukan  pengembangan  nuklir  saat  Iran mengalami  masalah  ekonomi  dan  menjadikan nuklir sebagai sumber listrik di Iran.
Tiongkok  memberikan  dukungan  dengan mengirimkan  tenaga-tenaga  ahli  dan  material- material  yang dapat  membantu pengembangan nuklir di Iran. Hal ini dilakukan oleh Tiongkok guna  memenuhi  kepentingan  nasionalnya, yang  mana  Tiongkok  membutuhkan  minyak yang dimiliki oleh Iran. Karena dukungan yang diberikan oleh Tiongkok, Iran pun memberikan timbal  balik  dengan  menjamin  pasokan  gas selama  25  tahun  terhitung  tahun  2004. Kepentingan  nasional  Tiongkok  tentunya terbantu  dengan  kerjasamanya  dengan  Iran. Karena kemajuan pesat teknologi di Tiongkok, maka dari itu kebutuhan untuk mendukung hal tersebut  seperti  halnya  minyak  juga  terus meningkat, sehingga menjadi tujuan utama
Tiongkok  untuk  mencari  cara  memenuhi kepentingannya tersebut seperti yang dilakukan Tiongkok dengan Iran.

## 4.4 Respon Iran terhadap Dukungan Tiongkok  pada  Pengembangan Nuklir di Iran
Di tahun 2003 saat Presiden Hu Jintao baru memimpin  Tiongkok,  Iran  masih  dipimpin oleh  Mohammad  Khatami.  Di  tahun  inilah masalah nuklir Iran mulai muncul dan tentunya Khatami  sebagai  Presiden  di  kala  itu mempunyai andil dalam menyelesaikan masalah  ini  walaupun  belum  menjadi  masalah internasional  dan  belum  adanya  sanksi terhadap Iran.
Kerjasama Iran dan Tiongkok belum begitu muncul di dunia internasional karena hubungan  kedua  negara  masih  terlihat  biasa sebelum masalah nuklir di Iran menjadi masalah internasional. Bentuk-bentuk dukungan  Tiongkok  juga  belum  bisa  dilihat pada  masa  pemerintahan  Khatami  sehingga Iran juga belum memberikan respon besar. Respon  yang  paling  terlihat  pada  masa pemerintahan  Khatami  yaitu  Iran  memberikan pasokan gas kepada Tiongkok selama 25 tahun terhitung  dari  tahun  2004.  Hal  ini  dilakukan Iran karena selama ini Iran dan Tiongkok telah memiliki hubungan yang baik (http://kanshaforlife.wordpress.com/2012/09/1 8/respon-rusia-dan-cina-menyikapi-sanksi-pbb -atas-nuklir-iran-2006-2008-sebuah-studi-ko mparasi/ diakses pada tanggal 20 Mei 2014).
Selama  pemerintahan  Khatami,  hubungan dengan  Tiongkok  berjalan  seperti  biasa,  sama halnya dengan tahun-tahun sebelumnya.
Belum  adanya  peningkatan  kerjasama  di bidang ekonomi maupun bidang-bidang lainya. Begitu  juga  bantuan  Tiongkok  terhadap  Iran mengenai  pengembangan  nuklir  Iran  dimana masalah  nuklir  Iran  baru  mulai  muncul  dan dalam  proses  penelitian  IAEA.  Iran  masih fokus  terhadap  penyelesaian  masalah  dan  agar masalah  nuklir  ini  tidak  menjadi  masalah internasional, walaupun pada akhirnya Amerika  Serikat  membawa  masalah  ini  ke Dewan  Keamanan  PBB  (http://surwandono. staff.umy.ac.id/2010/06/29/files/2010/06/nukli r-iran-antara-pujian-dan-kecaman.doc  diakses pada tanggal 20 Mei 2014).
Tahun  2005,  Khatami  digantikan  oleh Mahmoud  Ahmadinejad  melalui  proses  pemilu. Pada  masa  pemerintahan  Ahmadinejad  mulai diterapkan  sanksi  dari  Dewan  Keamanan  PBB terhadap  pengembangan  nuklir  Iran.  Iran mendapat  dukungan  dari  Tiongkok  yang  mana menolak menandatangani resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB
tersebut. Tiongkok menganggap sanksi tidak akan menyelesaikan masalah (http://en.m. wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Ahmadinejad diakses pada tanggal 20 Mei 2014).
Iran  menanggapi  dingin  sanksi  yang diberikan pada negaranya terkait pengembangan  nuklirnya.  Ahmadinejad  yang dikenal  keras  terhadap  Amerika  Serikat  juga bersikap  keras  dan  akan  tetap  melanjutkan proses  pengembangan  nuklirnya.  Tiongkok mengharapkan adanya negosiasi antara negara- negara  yang  bermasalah  dengan  nuklir  Iran agar  masalah  ini  dapat  segera  diselesaikan, namun  dengan  sikap  Ahmadinejad  yang  kuat terhadap  keputusannya,  Amerika  Serikat  jadi enggan  untuk  melakukan  proses  diplomasi
(http://indonesian.cri.cn/1/2008/04/16/1@8041 0.htm diakses pada tanggal 20 Mei 2014). Selama  bertahun-tahun  Tiongkok  terus memberikan  dukungannya  melalui  penolakan terhadap  sanksi-sanksi  yang  diberikan  kepada Iran oleh Dewan Kemanan Tetap PBB dengan resolusinya.  Selama  pemerintahan  Mahmoud Ahmadinejad  telah  dikeluarkan  sebanyak  9 resolusi  yang  dimulai  dari  tahun  2006  hingga tahun  2010.  Tiongkok  juga  masih  tetap melakukan  kerjasama  dengan  Iran  walaupun jelas  tertulis  dalam  resolusi  bahwasanya  tidak boleh adanya perdagangan dengan negara Iran terutama yang berhubungan dengan pengembangan  uranium  (http://m.jpnn.com/ news.php?id=827088  diakses  pada  tanggal  20 Mei 2014).
Iran sangat terbantu dengan dukungan yang diberikan  oleh  Tiongkok,  sehingga  seperti yang  sudah  dijelaskan  bahwa  pilar  utama hubungan  kedua  negara  adalah  di  bidang ekonomi,  sehingga  Iran  terus  melakukan kerjasama  ekonomi  dengan  Tiongkok  yang mana  memberikan  Tiongkok  kesempatan untuk memenuhi kepentingan nasional negaranya. Iran memberikan ekspor minyak ke Tiongkok  cukup  besar.  Melalui  perusahaan- perusahaan  Tionghoa  juga  Iran  memberikan banyak  jalan  bagi  Tiongkok  untuk  melakukan pengolahan  terhadap  sumber  daya  yang dimiliki  oleh  Iran.  Dapat  dilihat  dari  tabel berikut  bahwa  kebutuhan  konsumsi  minyak Tiongkok  hanya  dapat  dipenuhi  dengan mengimpor  dari  negara  lain,  salah  satu  yang terbesar  yaitu Iran. Dapat dikatakan bahwa ini adalah  sebuah  bentuk  respon  Iran  di  masa Ahmadinejad  yang  mana  sangat  terbantu dengan  dukungan  dari  Tiongkok  terutama dalam  hal  sanksi  yang  diberikan  oleh  Dewan Keamanan Tetap PBB yang tentunya termasuk sanksi-sanksi  sepihak  dari  Amerika  Serikat yang dirangkum dalam resolusi tersebut.
Memang  hubungan  Iran  dan  Tiongkok hingga tahun 2010 sangatlah baik. Namun di
tahun  2010  muncul  perbedaan  sikap  dari Tiongkok  kepada  Iran.  Tiongkok  melakukan penandatanganan  sanksi  kepada  Iran  melalui resolusi  Dewan  Keamanan  Tetap  PBB  1929 tahun 2010.
Hal  ini  memang  cukup  mengejutkan beberapa pihak, namun Hu Jintao menjelaskan bahwa  apa  yang  dilakukan  oleh  Tiongkok memiliki  alasan  yang  jelas.  Menurut  Presiden Hu,  Iran  melakukan  kesalahan  besar  karena tidak dapat bekerjasama dengan IAEA dengan menghalangi IAEA melakukan pemantauan ke beberapa  reaktor  nuklir  di  Iran.  Resolusi  yang dikeluarkan  oleh  PBB  sudah  sebanyak  5  kali sebelum  akhirnya  Tiongkok  ikut  menyetujui sanksi bagi Iran.
Beberapa  kerjasama  yang  dilakukan  di tahun  2010  antara  Iran  dan  Tiongkok menunjukkan  bahwa  walaupun  Tiongkok  ikut memberikan sanksi bagi Iran, hubungan kedua negara  tetap  terjalin  di  segala  bidang.  Bentuk sanksi yang dikeluarkan oleh DK PBB melalui resolusinya  menjadi  jalan  bagi  Tiongkok memberikan peringatan kepada Iran agar dapat bekerjasama dengan IAEA dan agar posisi Iran di dunia internasional tetap aman.
Di  tahun  2013,  Iran  kembali  berganti pemimpin.  Hassan  Rouhani  menjadi  Presiden Iran  di  tahun  ini.  Di  awal  kepemimpinannya, Rouhani  banyak  mengadaptasi  kebijakan Ahmadinejad.  Walaupun kebijakan yang dimiliki  Rouhani  tidak  berbeda  jauh  dengan kepemimpinan  sebelumnya,  karena  kita  tahu bahwa  siapapun  Presiden  Iran  selalu  tunduk dan  mengikuti  aturan  dari  Pemimpin  Agung Iran, namun sikap dan gaya kepemimpinannya berbeda jauh dengan Ahmadinejad (http://en.m.wikipedia.org/wiki/Hassan_Rouha ni diakses pada tanggal 21 April 2014).
Sikap  Rouhani  yang  berbanding  terbalik dengan  Ahmadinejad  adalah  saat  Rouhani menyatakan bahwa Iran siap membuka diri dan mau memperbaiki hubungannya dengan negara Barat  terutama  Amerika  Serikat.  Walaupun sikap  yang  ditunjukkan  terkesan  pro  dengan Barat, namun Rouhani menegaskan bahwa Iran akan  tetap  pada  kekuatan  Republik  Islamnya yang tidak menerima intervensi dari negara manapun (http://www.dw.de/presiden-iran- rouhani-berpidato-di-pertemuan-davos/a-1738 2818 diakses pada tanggal 20 Mei 2014).
Beberapa bulan Hassan Rouhani berpapasan dengan kepemimpinan Hu Jintao di Tiongkok,  namun  Rouhani  belum  melakukan perubahan apapun dalam hubungannya dengan Tiongkok.  Baru  pasca  Hu  Jintao  digantikan oleh  Xi  Jinping,  Hassan  Rouhani  banyak melakukan  perundingan  dan  menghasilkan beberapa kerjasama di berbagai bidang dengan Tiongkok (http://article.wn.com/view/2014/05/
16/IranTiongkok_perluas_seluruh_hubungan_ dan_kerja_sama/ diakses pada tanggal 20 Mei 2014).
Di masa kepemimpinan Rouhani, Iran tidak memberikan  respon  apapun  terkait  dukungan Tiongkok  saat  dipimpin  oleh  Hu  Jintao. Rouhani hanya melanjutkan kerjasama- kerjasama  yang  telah  terjalin  di  masa kepemimpjnan sebelumnya, juga terkait keberlangsungan  pemberian  pasokan  gas  dari Iran  kepada  Tiongkok  yang  telah  berjalan selama 9 tahun terhitung dari tahun 2004.

## 5. Kesimpulan dan Rekomendasi 5.1 Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan bahwa Tiongkok dan Iran merupakan 2 negara yang  saling  membutuhkan,  dimana  Tiongkok merupakan  negara  yang  memiliki  kemajuan pesat di bidang tekhnologi dan Iran merupakan negara  yang  memiliki  sumber  daya  minyak yang  melimpah  sehingga  kedua  negara memiliki  rasa  saling  ketergantungan.  Hal  ini menyebabkan  terajdinya  kerjasama  antara kedua  negara  yang  mana  kerjasama  dilakukan di berbagai bidang mulai dari bidang ekonomi, politik hingga militer.
Selain daripada itu, baik Tiongkok  maupun Iran  memiliki  keuntungan  dengan  kerjasama yang  dilakukan  oleh  kedua  negara.  Tiongkok yang mendukung pengembangan nuklir di Iran juga memiliki keuntungan karena Iran memberikan  pasokan  minyak  bagi  Tiongkok. Bagi Iran sendiri, Tiongkok dapat memberikan perlindungan dari sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB karena Tiongkok  merupakan  anggota  tetap  Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto untuk merevisi isi dari resolusi yang dikeluarkan oleh PBB.
Dukungan yang terus datang dari Tiongkok terhadap pengembangan nuklir di Iran tentunya di  respon  positif  oleh  Iran.  Iran  yang  sejak awal mengembangkan uranium untuk kepentingan energi dalam negeri terus mendapat  desakan  dan  masalah  karena dianggap  mengembangkan  senjata  nuklir terutama  pasca  Revolusi  Islam  yang  terjadi yang  membuat  hubungan  Iran  dan  Amerika Serikat  memburuk.  Namun  dukungan  yang diberikan  oleh  Tiongkok  membuka  harapan baru  bagi  Iran  untuk  terus  melakukan pengembangan nuklir walaupun terus mendapat  sanksi  dari  negara-negara  barar melalui PBB. Hal ini tidak membuat Iran takut dan  mundur  karena  Iran  merasa  bahwa  apa yang dilakukan oleh negaranya tidak melanggar hukum dan Iran sendiri adalah
negara  yang  menandatangani  Traktat  Non- Proliferasi  Nuklir,  sehingga  memiliki  hak untuk mengembangkan nuklir selama bertujuan untuk damai. Tiongkok juga memberi dukungan karena  menurut Hu Jintao, tekanan  dan  sanksi  tidak  akan  menyelesaikan masalah,  sehingga  pengembangan  nuklir  yang dilakukan oleh Iran bilamana memang melanggar hukum internasional dapat diselesaikan  melalui  jalur  diplomatik  tanpa harus adanya kekerasan.

## 5.2 Rekomendasi
Setelah  melakukan  penelitian  mengenai dukungan  Tiongkok  terhadap  pengembangan nuklir  di  Iran  ini,  peneliti  memberikan beberapa saran baik secara substansial maupun akademis:
 Secara  substansial  terkait   dengan  hasil  penelitianyangpenelitilakukan, 
 bahwasanya Tiongkok memiliki kepentingan  terhadap  Iran  dan  begitupun sebaliknya,  hal  ini  dapat  menjadi  dorongan bagi  negara  lain  untuk  melihat  sisi  positif dari  setiap  hubungan  diplomatik,  karena dengan  adanya  proses  diplomatik  yang sesuai, maka konflik antar negara dapat   diminimalisir sehingga
masyarakat
internasional  dapat  merasakan  ketertiban dunia.  Amerika  Serikat  yang  selama  ini melakukan penekanan terhadap Iran tentunya  akan  semakin  sulit  untuk  dapat sambutan  baik  dari  Iran  bilamana  Amerika Serikat memiliki kepentingan diluar masalah nuklir  yang  menjadi  perdebatan  dunia, namun  seperti  halnya  Tiongkok,  dukungan yang  diberikan  terhadap  Iran  menjadi sebuah  jalan  baru  untuk  Tiongkok  dalam memenuhi  kepentingan  nasional  negaranya. Seperti  kita  ketahui  bahwa  setiap  negara  di dunia  akan  saling  membutuhkan  dalam upaya memenuhi kepentingan nasional   sehingga terciptanya hubungan internasional.    Secara  akademis,  penelitian  dapat  dijadikan acuan  untuk  meneliti  lebih  lanjut  mengenai hubungan Tiongkok dan Iran pasca kepemimpinan  Hu  Jintao  dan  di  masa  yang akan datang. Peneliti selanjutnya dapat lebih spesifik  lagi  menjelaskan  hubungan  kedua negara  serta  meneliti  lebih  lanjut  mengenai pengembangan  nuklir  yang  terjadi  di  Iran. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjelaskan  secara  detail  juga  apa  yang menyebabkan  pengembangan  nuklir  di  Iran menjadi masalah internasional. 

## Daftar Pustaka

## Acuan dari buku:
Buzan,  Barry.  2008.  People,  State and Fear. Eropa:ECPR.
Hinnebusch, Raymond. 2003. The
International  Politics  of  the  Middle  East. Inggris: Manchester University Press.
Holsti, K. J. 1998. Politik Internasional Jilid II. Jakarta:Erlangga.
Jemadu,  Aleksius.  2008.  Politik  Global  dalam Teori dan Politik. Yogyakarta:Graha Ilmu.
Johari,  J.  C.  2006.  New  Comparative Government. New Delhi: Lotus Press.
Lenczowsky,  George.  2003.  Timur  Tengah  di Tengah  Kancah  Dunia.  Bandung:  Sinar  Baru Algesindo.
Mas‟oed,  Mohtar.  Perbandingan  Sistem Politik.  2000.  Yogjakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Parillo,  Jill  Marie.  2006.  Iran‟s  Nuclear Program. Official State of United Nation.
Perwita,  Anak  Agung  Banyu  dan  Yanyan Mochamad  Yani.  2005.  Pengantar  Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Plano,  Jack  C.  dan  Roy  Olton.  1999.  Kamus Hubungan Internasional. Bandung: Abardin.
Rudy,  T.  May.  2002.  Studi  Strategis  dalam transformasi sistem Internasional Pasca Perang dingin. Bandung: Refika Aditama.
Syafiie,  Inu  Kencana  dan  Andi  Azikin.  2007. Perbandingan  Pemerintahan.  Bandung:  PT Refika Aditama.
Thohir,  Ajid.  2009.  Studi  Kawasan  Dunia Islam:  Perspektif  Etno-Linguistik  dan  Geo- Politik. Jakarta: Rajawali Pers.
Acuan Jurnal dalam Situs:
Cina  dan  Iran.  http://nkrinews.com/index.php/ internasional/1783-chna-dan-iran  diakses  pada tanggal 20 Mei 2014.
China  Foreign  Policy.  http://www.foreign policy.com/China diakses pada tanggal 20 Mei 2014.
China Iran Foreign Relations. http://www.irantracker.org/foreign-relations/ china-iran-foreign-relations#_ftn45 diakses pada tanggal 20 Mei 2014.
China Tolak Seruan Sanksi Baru Iran. http://www.pelita.or.id/baca.php?id=38741 diakses pada tanggal 4 Mei 2014.
Foreign  Ministry  Spokesperson‟s  Press Conference on June 3, 2003. http://www .china-un.org/eng/hyyfy/t28673.htm diakses pada tanggal 1 Juni 2014.
Geography  of  Iran.  http://en.wikipedia.org/ wiki/Geography_of_Iran  diakses  pada  tanggal 8 Maret 2014.
Hassan  Rouhani.  http://en.m.wikipedia.org/ wiki/Hassan_Rouhani  diakses  pada  tanggal  21 April 2014.
Hu Jintao and George W. Bush Clear Some Nuclear Issues.
http://english.pravda.ru/
news/world/06-12-2007/102399-nuclear_quest ions-0/#.U5S0eHb_i00 diakses  pada  tanggal  2 Juni 2014.
Imminent Iran Nuclear Threat? A Timeline Of Warnings Since 1979. http://www. informationclearinghouse.info/article30177.ht m diakses pada tanggal 4 Mei 2014.
International Security. http://en.wikipedia.org/ wiki/International_security diakses pada tanggal 20 Mei 2014.
Iran.  http://id.wikipedia.org/wiki/Iran  diakses pada tanggal 10 Maret 2014.
Iran. http://www.countryreports.org/country/ Iran.htm diakses pada tanggal 8 Maret 2014.
Iran dan Tiongkok. http://m.jpnn.com/ news.php?id=827088  diakses  pada  tanggal  20 Mei 2014.
Mahmoud Ahmadinejad. http://en.m. wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Ahmadinejad diakses pada tanggal 20 Mei 2014.
Menyerang  Iran  sama  dengan  Menyerang Rusia dan Cina. http://islamtimes.org/ vdcaiin6y49nuo1.h8k4.html diakses pada tanggal 20 Mei 2014.
Nuclear  Law.  http://en.wikipedia.org/wiki/ Nuclear_law diakses pada tanggal 1 Juli 2014.
Nuclear Program of Iran. http://en. wikipedia.org/wiki/Nuclear_program_of_Iran diakses pada tanggal 20 Mei 2014.
Nuclear  Weapon.  http://www.fas.org/nuke/ guide/iran/nuke/  diakses  pada  tanggal  4  Mei 2014.
Nuklir  Iran  Antara  Pujian  dan  Kecaman. http://surwandono.staff.umy.ac.id/2010/06/29/f iles/2010/06/nuklir-iran-antara-pujian-dan-kec aman.doc diakses pada tanggal 20 Mei 2014.
Nuklir  Iran  :  Siapa  Yang  Menanam  Angin, Dialah yang Menuai Badai. http://arifnurcahyo -janisary.blogspot.com/2011/12/nuklir-iran-sia pa-yang-menanam-angin.html  diakses  pada tanggal 4 Mei 2014.
Presiden Iran Rouhani Berpidato di Pertemuan Davos. http://www.dw.de/ presiden-iran- rouhani-berpidato-di-pertemuan-davos/a- 17382818 diakses pada tanggal 20 Mei 2014.
Rahasia Pengembangan Nuklir Cina. http://global.indonesianvoices.org/2013/10/rah asia-pengembangan-nuklir-Cina.html  diakses pada tanggal 20 Mei 2014.
Respon Rusia dan Cina Menyikapi Sanksi PBB atas Nuklir Iran. http://kansha forlife.wordpress.com/2012 /09/18/respon- rusia-dan-cina-menyikapi-sanksi-pbb-atas-nuk lir-iran-2006-2008-sebuah-studi-komparasi/ diakses pada tanggal 20 Mei 2014.
World Nuclear. http://www.world-nuclear. org/info/Country-Profiles/Countries-G-N/Iran/ diakses pada tanggal 20 Mei 2014.
Acuan dari Karya Ilmiah:
Hendrasica, Andika. 2007. Perspektif Hukum Internasional Terhadap Pengembangan Teknologi  Nuklir  (Studi  Kasus  :  Dugaan Pengembangan  Senjata  Nuklir  Iran)  (Tesis). Semarang: Universitas Diponegoro.
Kartika,  Dyah  Kusumaningayu  Ratna.  Alasan Perubahan  Sikap  Cina  Terhadap  Masalah Nuklir  Iran  tahun  2010.  Surabaya:  Universitas Airlangga.
Nugroho,  Agung.  2012.  Dukungan  Cina Terhadap  Program  Nuklir  Iran  (2006-2009). Jurnal Transnasional Vol. 4 No. 1.
Pratama,  Tide  Aji.  2008.  Kebijakan  Nuklir  di Iran. Jakarta: Universitas Indonesia.
Utomo,  Tri  Cahyo.  2013.  Akuntabilitas Program  Nuklir  Iran.  Artikel  Forum  Iran  Vol. 39.