Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Vol 4(2), h.142-150
Tersedia secara online https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPPSH ISSN: 1979-7095

## Perubahan Kenampakan Fisik Perkotaan Akibat Penerapan Permendikbud 51/ 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Studi Kasus: Denpasar Utara-Bali
Ayu Putu Utari Parthami Lestari 1 , Siluh Putu Natha Primade wi 2 12 Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Ngurah Rai

## ABSTRACT
Keywords:
school zoning; urban transformation; physical transformation; Denpasar Abstract : Urban as a macro architecture that is formed not only physically, but also  socially,  culturally,  even  politically,  is  always  interesting  to  be  observed. The  2019/2020  school  academics  year,  for  example,  is  the  first  time  for  new student  enrolment  which  is  based  on  their  zoning  residence.  Permendikbud 51/2018  then  regulates  the  discussion  of  student  admission  in  public schoolssuch  as  atJunior,  Middle  and  Senior.  It  is  been  recognized  that  urban traffic at the time of entry and return from school is one of the urban load, so schools often become the source of traffic. Due to the implementation of this regulation,  students  have  to attend  to  school  whereas  neartheirhome is.  It  is then  hoped  that  cities  congestion  will  be  reduced  because  students  are  no longer  need  to  ride  their  vehicles  to  school.  The  research  location  will  be focused  on  North  Denpasar  as  the  area  with  the  largest  number  of  public schools  in  Denpasar.  The  research  method  used  is  field  observation, distributing  questionnaires,  interviews  and  literature  studies.  From  the research  results,  it  is  concluded  that  in  areas  with  high  land  use  density, congestion  still  occurs  due  to  school  traffic.  Meanwhile,  in  areas  with  low density, the phenomenon of land use to settlements has emerged.
Abstrak :  Permendikbud  No.  51  tahun  2018  ini  khusus  mengatur  mengenai penerimaan  siswa  di  sekolah  negeri  (SD,  SMP  dan  SMA).  Diakui  bahwa  lalu lintas perkotaan pada jam masuk dan pulang sekolah adalah salah satu beban perkotaan,  sehingga  sekolah  sering  dianggap  penyebab  kemacetan. Pemendikbud 51/ 2018 ini kemudian mengatur bahwa siswa harus bersekolah dekat  dengan  tempat  tinggalnya.  Sehingga  siswa  tidak  perlu  lagi  naik kendaraan  pribadi  menuju  sekolahnya  dan  beban  perkotaan  menjadi berkurang. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji Perubahan Kenampakan Fisik Perkotaan  Akibat  Penerapan  Permendikbud  51/  2018  tentang  Penerimaan Peserta  Didik  Baru  Studi  Kasus:  Denpasar  Utara-Bali.  Lokasi  penelitian difokuskan  di  Denpasar  Utara  sebagai  wilayah  dengan  jumlah  sekolah  negeri terbanyak  di  Kota  Denpasar.  Metode  penelitian  adalah  dengan  pengamatan lapangan,  penyebaran  kuisioner,  wawancara  dan  studi  literatur.  Dari  hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa di daerah dengan kepadatan tata guna lahan yang tinggi, kemacetan tetap terjadi akibat lalu lintas sekolah. Sedangkan di daerah dengan kepadatan rendah, muncul fenomena teralihnya guna lahan ke permukiman.
Kata kunci: Zonasi sekolah; perubahan perkotaan;
perubahan fisik;
Denpasar
Alamat Korespondensi: E-mail: utari.parthami@unr.ac.id (Lestari)

## Pendahuluan
Sekolah  adalah  salah  satu  Lembaga  formal  yang  mewadahi  pendidikan  Kebijakan  Zonasi sekolah  mulai  dilakukan  oleh  pemerintah  dari  tahun  2017  dengan  dikeluarkanya  Permendikbud Nomor  17  Tahun  2017  tentang  penerimaan  peserta  didik  baru  pada  TK,  SD,  SMP,  SMA,  SMK  atau bentuk  lain  yang  sederajat.  Seiring  berjalanya  waktu  kebijakan  tersebut  diperbaharui  (Pradewi  & Rukiyati, 2019). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Efendy, menegaskan bahwa sistem zonasi ini dilakukan demi pemerataan pendidikan di Indonesia, sehingga nantinya tidak akan ada lagi label sekolah favorit  (Arif, 2019; Nanggala, 2020).  Adapun yang dimaksud dengan peraturan zonasi yang  tertera  pada  pasal  16  Permendikbud  No  51  Tahun  2018  yaitu  sekolah  harus  menerima  siswa baru yang berdomisili pada radius paling dekat dengan sekolah yang dilihat berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum masa PPDB (Ni Made, 2019; Solicin, 2019).  Dengan  munculnya  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Permendikbud)  No  51 Tahun  2018  tentang  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  yang  diterbitkan  oleh  Kementrian Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Kemendikbud)  Republik  Indonesia  di  tahun  ajaran  2019/2020  telah menuai  pro  dan  kontra  di  masyarakat,  terutama  mengenai  zonasi  sekolah.  Penolakan  utamanya datang  dari  kekhawatiran  orang  tua  siswa  mengenai  kualitas  pendidikan  anaknya  pada  sekolah- sekolah yang sesuai dengan zonasi tempat tinggalnya tersebut.
Padahal  sistem  zonasi  sekolah  bukan  hal  yang  asing  lagi  karena  pada  tahun-tahun sebelumnya sebenarnya juga telah dilakukan dengan istilah: rayon. Peraturan zonasi ini sebenarnya hanya  ditetapkan  untuk  sekolah  negeri  di  jenjang  SD,  SMP  dan  SMA  sedangkan  untuk  SMK dibebaskan  untuk  peraturan  zonasi.  Hanya  saja  pemahaman  di  masyarakat,  bahwa  terdapat kelompok sekolah-sekolah yang dianggap favorit yang umumnya adalah sekolah negeri. Padahal baik atau buruknya mutu pendidikan di satu sekolah juga ditentukan oleh input atau kualitas siswa yang masuk. Sekolah dengan jumlah siswa yang banyak pada awalnya akan mendapatkan perhatian lebih baik  dari  pemerintah  sehingga  dukungan  akan  kualitasnya  akan  meningkat.  Sekolah  ini  kemudian dilabeli  dengan  istilah  sekolah  favorit  yang  kemudian  akan  menjaring  minat  siswa-siswa  yang beprestasi.  Lingkaran  ini  sulit  ditembus  oleh  sekolah  dengan  kemampuan  terbatas,  kecuali  atas penetrasi  kebijakan  politik  seperti  Permendikbud  ini.  Jadi  sistem  zonasi  ini  diterapkan  untuk mengoreksi dan mengejar ketimpangan infrastruktur pendidikan secara radikal.
Di  bidang  perencanaan  perkotaan,  penerapan  sistem  zonasi  juga  tidak  terlepas  dari  sisi positif dan negatifnya. Dari sisi positif misalnya siswa seharusnya tidak perlu berpergian jauh untuk mencapai  tempat  belajarnya  setiap  hari.Kemacetan  lalu  lintas  sudah  menjadi  biasa  sebelum pelaksanaan Permendikbud 51/ 2018 ini, terutama di dekat sekolah-sekolah negeri favorit.Baik siswa yang  diantar  jemput  oleh  orang  tua,  maupun  yang  menggunakan  kendaraan  sendiri  mendominasi kepadatan  lalu  lintas  setiap  pagi  dan  jam  pulang  sekolah.Terlepas  dari  infrastrukur  sekolah  yang kurang  memadai,  seperti  parkir  tunggu  orang  tua  atau  ketersediaan  bus  sekolah,  kemacetan  yang terjadi umumnya karena siswa dijemput dengan kendaraan, bukan dengan jalan kaki atau bersepeda sebab rumah siswa jauh.Begitupula dengan sisi negatifnya, bahwa ada kemungkinan tempat tinggal siswa  berbeda  dengan  yang  tercatat  pada  KK  nya.  Siswa  dapat  meminjam  alamat  sementara  guna keperluan  zonasi  sekolah  saja,  namun  tempat  tinggalnya  bisa  saja  berada  di  wilayah  yang berbeda.Hal  ini  malah  mengakibatkan  adalah  lintasan  lalu  lintas  yang  makin  memberatkan perkotaan.
Kota  Denpasar  terdiri  dari  4  zona  pendidikan  yang  sesuai  dengan  pembagian  wilayah Kecamatan, yaitu Denpasar Selatan, Timur, Barat dan Utara secara total memiliki 392 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA dan SMK, baik sekolah negeri, maupun swasta. Keempat zona tersebut juga memiliki komposisi penyebaran sekolah (baik negeri maupun swasta) yang hampir merata, yaitu 117 di Denpasar Selatan, 81 di Denpasar Timur, 92 di Denpasar Barat, dan terakhir 102 di Denpasar Utara (Kemendikbud, 2019). Dalam sejarah perkembangan perkotaan, Denpasar sebelumnya hanya terdiri dari 3 kecamatan (Denpasar Barat, Timur dan  Selatan) saja. Baru di tahun 2011 berdasarkan Perda Pemerintah no. 12 tahun 2004, Kota  Denpasar dibagi menjadi 4 kecamatan dengan menambahkan
Kecamatan Denpasar Utara. Hal ini melihat perkembangan penduduk saat itu. Dengan harapan agar perkembangan wilayah Kota Denpasar akan menjadi baik (Pemkot, 2005). Walau merupakan wilayah termuda  di  Denpasar,  namun  Denpasar  Utara  sudah  memiliki  jumlah  sekolah  negeri  terbanyak. Kantong-kantong permukiman di Denpasar Utara juga cukup banyak dengan penyebaran titik sekolah yang  merata  di  seluruh  kawasan,  seperti  di  Ubung,  Peguyangan,  Penatih,  dstnya.  Sama  dengan wilayah  lainnya  di  Denpasar,  kawasan  Denpasar  Utara  yang  terbentuk  dari  pecahan  kecamatan Denpasar  Barat  dan  Timur  ini  juga  diakui  mengalami  perubahan  bentuk  kenampakan  kota  secara perlahan.  Perubahan  tata  guna  lahan  secara  pasti  mengubah  kawasan  tersebut,  terutama  akibat munculnya permukiman dan fungsi-fungsi baru lainnya, seperti sekolah.
Terdapat  penelitian  mengenai  pengaruh  pelaksanaan  Permendikbud  No.  51  tahun  2018  ini pada siswa, guru, dan orang tuanya.  Penelitian yang dilakukan Ariska et al., (2020) hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa sistem zonasi yang telah di terapkan masih belum bisa dikatakan efektif, karena  terdapat  ketidaksiapan  pemerintah  untuk  menunjang  pelaksanaan  sistem  tersebut.  Seperti kurang adanya pemeratan sarana prasarana di tiap sekolah, jumlah sekolah negeri yang kurang, dan minimnya  pengetahuan  walimurid  mengenai  kebijakan  sistem  zonasi  pada  proses  penerimaan peserta didik baru. Namun penelitian serupa mengenai dampak pelaksanaan Permendikbud 51 tahun 2018 khusus mengenai kenampakan fisik kota, belum ditemukan. Banyak penelitian yang ditemukan, lebih berfokus pada sisi kebijakan publik, psikologi anak didik dan pendidikan dibandingkan mengenai morfologi kota.
Morfologi  adalah  kenampakan  fisik  kawasan  yang  ditinjau  dari  struktur  yang  membentuk bentuk  kenampakan  tertentu.Morfologi  berasal  dari  kata morf yang  berarti  bentuk,  sehingga morfologi  juga  diartikan  sebagai  bentuk  kenampakan  fisik  kawasan  (James,  P.,  &  Bound,  2009). Kenampakan  fisik  pada  konsep  morfologi  kota  tidak hanya  bentuk  fisiknya  semata,  melainkan  juga ditandai  dengan  adanya  hubungan  antar  kawasan  (Dahal  et  al.,  2017).  Morfologi  memiliki  tiga komponen  dalam  menganalisis  kondisi  fisik  wilayah.  Komponen  ini  antara  lain  penggunaan  lahan karena aktivitas wilayah, pola sirkulasi atau pola jaringan jalan dan pola bangunan berserta fungsinya (Soetomo,  2009).  Sedangkan  secara  struktural,  komponen  morfologi  dibedakan  menjadi  jaringan jalan, kapling dan bangunan.Ketiga komponen morfologi ini memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya yang tidak bisa dipisahkan (Tallo et al., 2014). Penggunaan lahan merupakan salah satu komponen  morfologi  yang  ditinjau  dari  aspek  komposisi  penggunaan  lahan:  apakah  penggunaan lahannya campuran atau tidak  (Burton, 2002). Sedangkan pola jaringan jalan merupakan kumpulan jaringan jalan yang berhubungan dan membentuk suatu model (Morlok, 1991). Komponen terakhir adalah bangunan, yang tidak terpisahkan dari kepadatan bangunan. Kepadatan bangunan dibedakan menjadi tiga yaitu kepadatan tinggi (BCR>70%), kepadatan sedang (50%BCR<70%), serta kepadatan rendah  (BCR<50%)  (Tyas  et  al.,  2013).  Bentuk  morfologi  wilayah  tidak  hanya  ditentukan  oleh  satu komponen  semata,  namun  dari  ketiganya. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji  Perubahan Kenampakan Fisik Perkotaan Akibat Penerapan Permendikbud 51/ 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Studi Kasus: Denpasar  Utara-Bali.  Dengan  adanya  hasil  penelitian  ini  akan  menjadi  salah  satu  kajian  yang  bisa  digunakan untuk mengabil sebuah kebijkan.

## Metode
Lokasi  penelitian  berada  di  Kecamatan  Denpasar  Utara,  Kota  Denpasar-Bali.Kecamatan  ini adalah  kecamatan  yang  baru  terbentuk  atas  Peraturan  Daerah  Kota  Denpasar  No.  12  tahun  2004. Sebelumnya,  Kota  Denpasar  hanya  terdiri  atas  3  kecamatan,  yaitu  Kecamatan  Denpasar  Timur, Denpasar  Barat  dan  Denpasar  Selatan.  Karena  luas  Kota  Denpasar  tidak  bertambah,  maka  atas pemberlakuan peraturan ini, Kecamatan Denpasar Barat dan Denpasar Timur dikurangi wilayahnya, menjadi  Kecamatan  Denpasar  Utara  (PP  Kota  Denpasar  21/  2004).  Metode  penelitian  yang dimanfaatkan adalah diskriptif.Metode ini berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai  dengan  kenyataan  (Sugiyono,  2010).  Substansi  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah bentuk  morfologi  dalam  kepadatan  lalu  lintas  dan  tata  guna  lahan.  Cara  memperoleh  data  dalam penelitian  ini  dengan  melakukan  suvey  baik  data  primer  maupun  sekunder.  Survey  data  primer
terkait  dengan  pengamatan  lapangan  (observasi),  wawancara  dan  kuesioner  terkait  dengan morfologi kota setelah penerapan Permendikbud 51/ 2018.
Penelitian akan menjaring 50 responden dari guru, orang tua siswa atau siswa sekolah negeri (SD N, SMP N, SMA N) dari 25 titik sekolah yang terletak di Denpasar Utara-Bali. Penelitian ini akan mengetahui  perubahan  beban  perkotaan  akibat  penerapan  Permendikbud  No.  51  Tahun  2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru yang salah satunya diakibatkan oleh kepadatan lalu lintas dan perubahan  fungsi  kota.  Terdapat  54  sekolah  negeri  di  Denpasar  Utara  yang  terdampak  kebijakan Permendikbud  no  51  tahun  2018  tentang  penerimaan  peserta  didik  baru  (PPDB).  Dari  jumlah responden yang 50 orang di atas narsumber kunci berjumlah 3 orang dari pihak Dinas Perhubungan, dan  Dinas  Pendidikan  yang  terkait.  Sedangkan  data  sekunder  contohnya  kajian  pustaka  mengenai sejarah Kota Denpasar, teori dan morfologi kota.
Untuk teknik pengumpulan data, memanfaatkan metode sebagai berikut: (1) Observasi, yaitu pengumpulan  data  dengan  mengamati  proses  penerimaan  siswa  baru  pada  sekolah  di  Denpasar Utara,  mengamati  lalu  lintas  sekitar  sekolah  dan  kantong-kantong  permukiman  di  Denpasar  Utara pada  jam  dan  hari  sekolah  kemudian  membandingkannya  dengan  kondisi  pada  jam  yang  sama namun  pada  hari  siswa  libur,  (2)  Wawancara  terstruktur,  yaitu  pengumpulan  data  dengan menggunakan  instrumen  kuisioner,  (3)  Wawancara  mendalam,  yaitu  pengumpulan  data  dengan melakukan  wawancara  mendalam  terhadap  informan  kunci,  dan  (4)  Dokumentasi,  yaitu pengumpulan data yang berasal dari sumber sekunder berupa dokumen-dokumen literatur.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  teknik  identifikasi  komponen  morfologi. Identifikasi komponen morfologi adalah penggambaran karakteristik komponen morfologi kota yang terkait  dengan  penggunaan  lahan,  pola  jaringan  jalan,  dan  bangunan  (kepadatan  dan  pola). Identifikasi kondisi eksisting yang dilakukan adalah interpretasi peta dengan menuangkannya dalam deskripsi  untuk  menggambarkan  komponen  morfologi.  Data-data  kualitatif  pada  penelitian  ini dianalisis  melalui  langkah-langkah  sebagai  berikut:  (1)  Mengolah  dan  mempersiapkan  data  untuk dianalisis, (2) Membaca keseluruhan data, (3) Menganalisis lebih detail dengan meng coding data, (4) Menerapkan  proses coding untuk  mendeskripsikan setting ,  orang-orang,  kategori-kategori,  dan tema-tema yang dianalisis, (5) Mendeskripsikan dan menghubungkan tema-tema dalam narasi atau laporan kualitatif, dan (6) Menginterprestasi atau memaknai data.

## Hasil dan pembahasan

## Identifkasi Komponen Morfologi
Tahap  identifikasi  komponen  morfologi  adalah  salah  satu  tahap  analisa  yang  diperlukan dalam menganalisis pengaruh penerapan Permendikbud  No. 51/ 2018 tentang penerimaan peserta didik baru di Denpasar Utara.Seperti yang sudah disampaikan, komponen morfologi terbagi menjadi tiga  yaitu  penggunaan  lahan,  pola  jaringan  jalan,  dan  bangunan  (pola  dan  kepadatan).Tahap identifikasi ini bertujuan untuk memahami karakteristik  tiap komponan pembentuk morfologi yang berada  di  wilayah  Denpasar  Utara.Karakter  tiap  komponen  menjadi  data  dalam  analisis  bentuk morfologi kawasan di Denpasar Utara.
Berikut  adalah  peta  tata  guna  lahan  di  Kecamatan  Denpasar  Utara  seperti  pada  gambar  di bawah  ini.  Legenda  gambar  menyatakan  beberapa  fungsi  wilayah  yang  berada  di  Denpasar  Utara, antara lain kawasan perdagangan, Permukiman, dan Ruang Terbuka Hijau.
Gambar 1. Peta Tata Guna Lahan di Kecamatan Denpasar Utara Sumber: diolah dari data Pemkot Denpasar, 2020
Dari  gambar  di  atas,  diketahui  bahwa  terdapat  beberapa  karakteristik  tata  guna  lahan  di Denpasar  Utara,  yaitu  yang  pertama:  sebagian  didominasi  oleh  fungsi  kawasan  perdagangan  skala kota  dan  permukiman  campuran  di  sisi  bagian  Selatan,  dan  di  sisi  bagianUtara  sebagian  besar fungsinya  adalah  Ruang  Terbuka  Hijau  dan  Kawasan  Permukiman.  Wilayah  bagian  Utara  dari Kecamatan  Denpasar  Utara  adalah  kawasan  yang  masih  rendah  kepadatannya  dan  masih  terbuka dalam  upaya  pengembangan.  Sedangkan  wilayah  Denpasar  Utara  bagian  Selatan  adalah  kawasan yang dekat dengan pusat Kota Denpasar dan tingkat kepadatan penduduknya lebih padat.
Dari  pengamatan  di  lapangan,  bahwa  penerapan  Pemendikbud  51/  2018  tidak  cukup berpengaruh  pada  kepadatan  lalu  lintas  perkotaan  di  Denpasar  Utara.Dalam  artian,  bahwa  walau zonasi sekolah sudah dijalankan, namun lalu lintas terutama pada jam masuk dan pulang di sekitar sekolah tetap padat. Hal itu terutama terjadi di sisi bagian Selatan.
Baik  di  jenjang  pendidikan  dasar,  menengah  pertama  hingga  atas,  kebiasaan  untuk mengantar  anak  atau  membawa  kendaraan  sendiri  menuju  sekolah  adalah  pemandangan  sehari- hari.Permendikbud  51/  2018  memang  mendahulukan  siswa  yang  rumah  tinggalnya  dekat  dengan sekolah.Namun  tidak  jarang  ditemui  siswa  yang  rumahnya  dekat  dengan  sekolah  sekalipun  tetap menggunakan  kendaraan  pribadi.Alasan  yang  umumnya  disampaikan  adalah  karena  lebih  cepat sampai sekolah dan lebih praktis.Dari sisi infrastruktur perkotaan, diketahui pula bahwa tidak cukup sarana  yang  mendukung  kegiatan  berjalan  kaki  atau  bersepeda  ke  sekolah  karena pedestrian yang tidak memadai atau belum terpisahnya jalur antara sepeda kayuh dan kendaraan bermotor di jalan raya.Sarana  yang  tidak  memadai  ini  juga  disumbang  oleh  sekolah.Desain  sekolah  yang  tidak mengakomodasi  aktivitas  jemputan  siswa  dengan  kendaraan  pribadi,  memaksa  orang  tua/ penjemput  siswa  harus  menunggu  di  badan  jalan  juga  banyak  berpengaruh  pada  beban perkotaan.Beberapa  sekolah  telah  mencoba  mengatasi  hal  ini  dengan  memanfaatkan  lapangan  di dalam  lingkungan  yang  sering  digunakan  untuk  berolahraga  atau  untuk  upacara  bendera  sebagai
tempat  parkir  kendaraan  baik  penjemput  maupun  milik  siswa.Namun  sekolah  yang  memiliki keterbatasan  lahan  juga  masih  banyak.Hal  ini  terutama  ditemui  di  sekolah-sekolah  di  bagian selatan.Selain  itu  walau  sudah  memiliki  lokasi  khusus  untuk  menunggu  penjemput/  yang  dijemput sekalipun, waktu keluar dan masuk  sekolah yang bersamaan juga menimbulkan kepadatan di pintu masuk sekolah.

## Ketersediaan Sarana Pendidikan di Denpasar Utara
Sudah  menjadi  pemahaman  di  masyarakat  bahwa  sekolah  negeri  adalah  sekolah favorit.Ditandai  dengan  banyaknya  orang  tua  yang  lebih  berupaya  menyekolahkan  anaknya  di sekolah-sekolah  ini  dibandingkan  sekolah  swasta.Biaya  pendidikan  di  sekolah  negeri  yang  lebih terjangkau  dan  kualitasnya  yang  dianggap  baik  menjadi  alasan  pilihan  sekolah  di  negeri.Sekolah negeri  adalah  sekolah-sekolah  yang  didahulukan  mendapatkan  bantuan  pendampingan  (guru-guru PNS),  penerapan  kurikulum  yang  ditentukan  langsung  oleh  pemerintah,  kecepatan  atas  informasi terbaru, dstnya.Tidak terkecuali juga di Kecamatan Denpasar Utara dalam pemilihan lokasi sekolah. Orang tua siswa cenderung memilihkan sekolah negeri terlebih dahulu dibandingkan sekolah swasta untuk anak-anaknya. Para orang tua masih menganggap kualitas pendidikan di sekolah negeri lebih baik dari sekolah swasta namun dengan biaya yang lebih murah. Berikut adalah tabel jumlah sekolah di Denpasar Utara.

## Tabel 1. Jumlah Sekolah di Denpasar Utara sesuai Jenjang Pendidikannya
No Jenjang Pendidikan Status Jumlah Total 1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 44 58 Swasta 14 2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 23 Swasta 17 3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 11 Swasta 8 4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 14 Swasta 13 Sumber: Kemendikbud, 2019
Dari data di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan perbandingan jumlah sekolah negeri  antara  jenjang  pendidikan  dasar,  menengah  dan  atas.  Semakin  tinggi  jenjang  pendidikan, semakin besar angka perbandingannya. Dengan asumsi bahwa jumlah peserta didik baru sama ketika mereka  melanjutkan  ke  jenjang  pendidikan  di  atasnya,  namun  karena  terbatasnya  kursi  di  sekolah negeri  tidak  terakomodir,  peserta  didik  dapat  memilih  sekolah  swasta.  Ada  pula  kemungkinan semakin  sulitnya  menembus  sistem  zonasi  sekolah,  orang  tua  murid  melakukan  cara  lain,  seperti memindahkan  domisilinya  dalam  hal  ini  tertib  administrasi  (Kartu  Keluarga)  baik  seluruh  keluarga maupun  hanya  peserta  didik  ke  lokasi  dekat  sekolah.  Orang  tua  siswa  dapat  meminjam  alamat kerabat  untuk  dicantumkan  dalam  Kartu  Keluarga  yang  lokasinya  dekat  sekolah  favorit.  Jika  hal  ini terjadi,  maka  siswa  yang  tercatat  tinggal  dekat  sekolah  secara  administrasi  belum  tentu  tinggal  di lokasi  tersebut,  malah  berada  jauh  dari  sekolah  yang  malah  makin memberatkan  beban  perkotaan nantinya.
Di daerah yang masih dapat membuka permukiman baru, penetrasi Permendikbud 51/ 2018 dapat  terbaca  dengan  banyaknya  iklan  perumahan  baru  yang  menjual  kedekatan  lokasi  dengan sekolah.  Fenomena  ini  umumnya  jamak  terjadi  di  wilayah  Utara  Denpasar  Utara  yang  masih merupakan wilayah pembukaan baru. Kecenderungan ini cukup memprihatinkan ketika banyak lahan yang beralih fungsi. Lahan yang awalnya pertanian dengan fungsi ruang terbuka hijau kota pun tidak luput dari perubahan fungsi.
Berikut  adalah  peta  persebaran  sekolah  pada  Kecamatan  Denpasar  Utara  sesuai  dengan jenjang pendidikannya:
Gambar 2. Peta Persebaran Sekolah di Denpasar Utara berdasarkan Jenjang dan Sifatnya Sumber: diolah dari data Kemendikbud, 2019
Dari  gambar  di  atas,  terlihat  adanya  pengelompokan  lokasi  sekolah  di  sisi  Denpasar  Utara bagian  Selatan.Hal  ini  sesuai  dengan  morofologi  di  kawasan  tersebut  yang  lebih  padat  penduduk dibandingkan di bagian utara. Selain penyebaran lokasi sekolah, jumlah sekolah juga kurang merata. Di  Denpasar  Utara  bagian  selatan  misalnya  sekolah  dasar  dan  sekolah  menengah  atasnya  lebih banyak dibandingkan di bagian Utara yang didominasi oleh jenjang pendidikan menengah pertama. Sisi bagian utara Denpasar Utara sebagai kawasan permukiman baru, dibangun 2 buah sekolah baru, yaitu SMP N 12 dan SMA N 8 Denpasar. Kedua sekolah ini dianggap memiliki daya tarik yang cukup besar atas perubahan tata guna lahan di sekitar lokasinya. SMP N 12 dan SMA N 8 Denpasar adalah sekolah dengan jenjang pendidikan menengah pertama dan atas satu-satunya di sisi utara. Terdapat fenomena  yang  ditemui  di  lapangan,  bahwa  banyak  lahan  yang  berubah  fungsi  menjadi  kapling- kapling  perumahan.  Lokasi  ini  kemudian  dijual  disertai  dengan  kalimat  kemudahan  mengurus  KK sebagai pemanis. Kapling-kapling ini bahkan berada di kawasan yang secara tata guna lahan adalah lahan  hijau.  Kondisi  ini  paling  banyak  teramati  di  wilayah  Utara,  ketika  pengembang  perumahan berlomba-lomba membuka lahan untuk permukiman yang dekat sekolah. Namun fenomena ini tidak terlihat mencolok di kawasan Selatan Denpasar Utara yang sudah padat tata guna  lahannya. Orang tua  siswa  menjadi  tidak  memiliki  banyak  pilihan  jika  mereka  bermaksud  tinggal  di  sisi  Selatan  ini untuk  medekatkan  diri  dengan  sekolah  favorit,  sebab  hampir  tidak  ada kawasan  permukiman  baru yang dibangun. Untuk memenuhi kebutuhan sekolah, di kawasan ini masih tersedia sekolah-sekolah swasta sebagai alternatif pilihan bagi siswa yang tidak berhasil masuk di sekolah negeri.

## Simpulan
Dari  pembahasan  dan  analisis  di  atas,  diperoleh  kesimpulan  bahwa  adanya  perubahan morfologi  perkotaan  di  Denpasar  Utara  akibat  Permendikbud  51/  2018  yang  terlihat  lebih  jelas  di bagian Utara sebagai daerah pengembangan baru, dibandingkan di sisi Selatan yang sudah padat tata guna lahannya. Bentuk perubahan morfologi kota yang paling signifikan adalah perubahan atas tata guna  lahan.  Lahan  yang  awalnya  bukan  permukiman,  menjadi  kapling-kapling  perumahan  yang dipasarkan dengan tagline “dekat dengan kawasan sekolah”.Semakin tinggi jenjang pendidikan anak, semakin  besar  pengaruh  Permendikbud  51/2018  pada  pilihan  orang  tua  mengenai  pilihan  lokasi rumah (yang dekat dengan sekolah negeri/ dianggap favorit).Untuk komponen morfologi yang terkait dengan  pola  jaringan  jalan,  disampaikan  bahwa  lalu  lintas  akibat  sekolah  tetap  berpengaruh  pada beban  perkotaan  walau  Permendikbud  51/2018  telah  dijalankan  terutama  di  sisi  selatan  Denpasar Utara.  Pada  saat  pelaksanaan  jam  masuk  dan  pulang  sekolah,  kemacetan  tetap  terjadi  dan  durasi yang sama seperti pada saat sebelum dilaksanakannya Permendikbud 51/ 2018. Bahwa peserta didik setelah  pelaksanaan Permendikbud  51/  2018  tetap diantar  dengan  kendaraan  pribadi,  dan  dengan keterbatasan  lahan  pada  sekolah  sebagai  ruang  tunggu  antar  jemput  di  sekolah,  infrastruktur  kota yang  tidak  memadai,  hingga  kebiasaan  masyarakat  yang  berpergian  dengan  kendaraan  pribadi bahkan dalam jarak  pendek  adalah kombinasi penyebab beban kemacetan kota. Maka disimpulkan juga  bahwa  di  bagian  Selatan  Kecamatan  Denpasar Utara  lebih  rentan  akan  kemacetan,  dan  di  sisi Utara  lebih  cenderung  terjadi  perubahan  tata  guna  lahan  akibat  penerapan  zoning  sekolah  ini. Penerapan Permendikbud 51/2018 dan turunannya bagi perancangan kota merupakan cita-cita yang mulia.  Harapannya  agar  terjadi  pemerataan  pembangunan  perkotaan  secara  fisik.  Namun  tanpa dibarengi  dengan  ketegasan  Pemerintah  Daerah  terutama  mengenai  Tata  Guna  Lahan, Permendikbud  51/2018  dan  aturan  lainnya  tentang  zonasi  PPDB  dikhawatirkan  malah  akan membebani fisik perkotaan.

## Daftar Pustaka
Arif, F. M. (2019). Nalar Maslahat Dalam Kebijakan Zonasi Dan Penguatan Pendidikan Karakter. IQRO: Journal of Islamic Education , 2 (1), 39 – 66. https://doi.org/10.24256/iqro.v2i1.848
Ariska,  P.  S.  C.,  H,  P.  A.  A.,  &  Nawangsari,  E.  R.  (2020).  Evaluasi  Kebijakan  Sistem  Zonasi  dalam
Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Tingkat  SMP  Negri  di  Kota  Surabaya. Jurnal  Syntax Transformation , 21 (1), 1 – 9.
http://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/23
Burton, E. (2002). Measuring Urban Compactness in UK Towns and Cities. Environment and Planning B: Planning and Design , 29 (2), 219 – 250. https://doi.org/doi:https://doi.org/10.1068/b2713
Dahal,  K.  R.,  Benner,  S.,  &  Lindquist,  E.  (2017).  Urban  hypotheses  and  spatiotemporal characterization of urban growth in the Treasure Valley of Idaho, USA. Applied Geography , 79 , 11 – 25. https://doi.org/doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.apgeog.2016.12.002
James, P., & Bound, D. (2009). Urban Morphology types  and open space distribution in urban core areas. Urban Ecosystems , 12 (4), 417 – 424. https://doi.org/doi:https://doi.org/10.1007/s11252-009-0083-1
Morlok, E. K. (1991). Pengantar teknik dan perencanaan transportasi (Introduction to transportation engineering and planning) . Erlangga.
Nanggala,  A.  (2020).  Analisis  Wacana  Pemberuan  Kebijkan  Zonasi  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Nadiem  Makarim  Sebagai  Solusi  Pemerataan  Pendidikan  di  Indonesia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (2), 2599 – 2686.
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Ni  Made,  A.  Y.  G.  (2019).  Implementasi  Pengaturan  Hak  Konstitusional  Anak  Dalam  Pemenuhan
Wajib Belajar 12 Tahun Di Provinsi Bali. Vyavahara Duta , 13 (2), 47.
https://doi.org/10.25078/vd.v13i2.686
Pradewi,  G.  I.,  &  Rukiyati,  R.  (2019).  Kebijakan  Sistem  Zonasi  Dalam  Perspektif  Pendidikan. Jurnal Manajemen Dan Supervisi Pendidikan , 4 (1), 28 – 34.
https://doi.org/10.17977/um025v4i12019p028
Soetomo, S. (2009). Urbanisasi dan Morfologi . Graha Ilmu.
Solicin, M. (2019). Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik  Baru  Berbasis  Sistem  Zonasi  pada  Tingkat  Madrasah  Ibtidaiyah/Sekolah  Dasar  di Kecamatan Jombang (Jurnal Rahma Schoolar WORD). Dirasat , 5 (1), 20 – 39.
Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . CV. Alfabeta.
Tallo,  A.  J.,  Pratiwi,  Y.,  &  Astutik,  I.  (2014).  Identifikasi  Pola  Morfologi  Kota  (Studi  Kasus:  Sebagian Kecamatan Klojen, Di Kota Malang). Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota , 25 (3), 213 – 227. https://doi.org/doi:http://dx.doi.org/10.5614%2Fjpwk.2015.25.3.3
Tyas,  W.  I.,  Danial,  D.  M.,  &  Izjrail,  A.  B.  (2013).  Kajian  Bentuk  Dan  Tatanan  Massa  Di  Kawasan Bangunan Ci-Walk (Cihampelas Walk). REKA KARSA , 1 (2).