## Type of Leaderships, Accountability, Public Participation and
Transparency of Public Policy as moderation to Degree of Legislative’s Members Budgeting Knowledge in Controlling the Regional Budget (APBD)
Aprianto L. Kuddy 1 aprianto_kuddy@yahoo.com

## Abstract
The purpose of this research was to examine the influence of the quality of  board  of  the  council  knowledge  about  budget  and  the  control  board  of  the council  on  Regional  Budget  (APBD)  with  leadership  types,  accountability, participation  and  public  policy  transparency  as  the  moderating  variables  that strengthen or weaken the relationship. Independent variable of this research is quality of board of the council knowledge about budget and the control board of the council on Regional Budget (APBD) as a dependent variable.
The  analysis  of  this  research  was  a  member  of  the  board  council  at Regional  Representative  Council  (DPRD)  of  Papua  Province,  Regional Representative  Council  (DPRD)  of  Jayapura  Regency  and  Regional Representative Council (DPRD) of Jayapura Municipality for the period of 2009 to 2014. The number of respondent of this research was 111 respondents. The data was obtained by direct surveys and the hypothesis was tested with multiple regressions analysis.
The result showed that board of the council’s knowledge about budget influenced the control board on Regional Budget (APBD). Besides, this research also documented that interaction between leadership type with knowledge about budget and interaction between public participation with knowledge about budget influenced the control from board on the Regional Budget (APBD). On the other hand, both interaction between accountability and public policy transparency did not influence the control board of the council on Regional Budget (APBD).
Keywords : Leadership type, Accountability, Public participation, Transparency in  Public  Policy,  Budgeting  knowledge,  Control  board on  Regional Budget (APBD).

## PENDAHULUAN
Bergulirnya gelombang reformasi diiring pula dengan bergulirnya agenda desentralisasi keuangan dan otonomi daerah. Penyelenggaraan desentralisasi  keuangan  dan  otonomi  daerah  diikuti  dengan  adanya pelimpahan  wewenang  dari  pusat  kepada  daerah  yang  diikuti  pula adanya  pelimpahan  dana  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan
1 Staf Dosen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Cenderawasih
dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Pelimpahan  dana  ini  diiringi  dengan dilaksanakannya reformasi anggaran daerah ( budgeting reform ).
Pelaksanaan budgeting reform akan sukses bila ditopang dengan sarana pengawasan pengelolaan anggaran secara optimal (Freeman et al ., 2003 dan Tuasikal, 2007). Pandangan Amiq (2010:10) bahwa esensi pengelolaan  APBD  sebagai  dasar  utama  penyelenggaraan  otonomi daerah tidak akan berhasil tanpa disertai  sistem pengawasan ( toezicht ) yang kuat.
Fungsi  pengawasan  dapat  dilakukan  melalui  optimalisasi  peran DPRD sebagai salah satu institusi yang paling memiliki posisi dan peran strategis dalam pelaksanaan pengawasan APBD yang dikelola eksekutif (Syahruddin dan Taifur, 2002). Hal tersebut menjadi semakin meningkat karena  hubungan  antara  legislatif  dan  eksekutif  di  daerah  telah  sama- sama  memiliki power ,  yaitu  bersifat  sejajar  dan  menjadi  mitra.  James (1985:125)  mengemukakan  bahwa  keuangan daerah adalah  keuangan milik rakyat  dan tidak ada penggunaan uang rakyat tanpa pengawasan dari rakyat. Dalam hal ini, DPRD merupakan representasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk  rakyat dengan fungsi  utamanya  adalah menjalan-kan fungsi pengawasan, selain fungsi legislasi dan fungsi anggaran.
Apabila  DPRD  tidak  dapat  berfungsi  dengan  baik  dalam menjalankan peranannya sebagai pengawas anggaran daerah, tentunya akan  membuka  peluang  yang  besar  bagi  eksekutif  untuk  lebih  leluasa melakukan  penyalah-gunaan  kewenangan  atas  penyelenggaraan pemerintahan  yang diamanatkan, khususnya dalam  pengelolaan  APBD (Handayaningrat 1985:143; Shield et al., 1998:67; Darwis, 2008).
Pengawasan  APBD  dapat  dilakukan  dengan  baik  bila  anggota dewan  selaku  pengawas  mempunyai  pengetahuan  yang  memadai tentang  anggaran  (Herbert et  al. 1984:3;  Newkirk,  1986:23;  Peterson, 1994:55;  Chong  dan  Chong,  2002;  Yuen,  2007;  serta  Basri,  2008). Asumsinya,  bagaimana  mungkin  seorang  anggota  dewan  dapat memberikan jaminan bahwa pengawasan yang dilakukan telah berjalan
dengan baik apabila anggota dewan tersebut tidak memiliki penge-tahuan yang  memadai tentang  keseluruhan  struktur, prosedur, dan  mekanisme penyusunan anggaran, tidak menguasai undang-undang dan kebijakan- kebijakan  anggaran,  terutama  tidak  memiliki  kemampuan  dalam mendeteksi  terjadinya  kegagalan  anggaran.  Yudono  (2002)  dan Mardiasmo  (2003)  menegaskan  bahwa  setidaknya  pengetahuan  yang akan dibutuhkan anggota dewan dalam melakukan fungsi pengawasan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran.
Di  samping  pengetahuan  dewan  tentang  anggaran  yang  dapat memengaruhi pengawasan keuangan daerah (APBD), partisipasi rakyat, transparansi, dan  akuntabilitas  juga merupakan faktor-faktor  situasional yang turut memengaruhi pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan (Pramono,  2002;  Sopanah  dan  Mardiasmo,  2003).  Hal  yang  perlu diketahui  bahwa  dengan  adanya  otonomi  daerah,  peran  masyarakat sebagai stakeholders melalui  DPRD  sangat  dibutuhkan  dalam  rangka mengawasi  kinerja  pemerintah  (Islamy,  2003:17).  Pandangan  Darwis (2008)  bahwa  peran  aktif  masyarakat  dalam  advokasi  anggaran  akan menunjang pengetahuan dewan dalam menjalankan pengawasan APBD, terutama dalam hal mengontrol bahwa pelaksanaan APBD benar-benar telah sesuai dengan harapan masyarakat di lapangan.
Aspek penting partisipasi masyarakat akan tercipta bila didukung dengan  transparansi  kebijakan  publik  dalam  rangka  pengawasan pengelolaan  anggaran.  Pandangan  Sulistoni  (2003:35)  dan  Dwiyanto (2006:223)  bahwa  semakin  transparan  sebuah  kebijakan  publik,  maka pengawasan  yang  dilakukan  oleh  dewan  akan  semakin  meningkat  ka- rena  masyarakat  juga  terlibat  dalam  mengawasi  kebijakan  publik tersebut.  Tanpa adanya  informasi  tentang penganggaran yang transpa- ran dan mudah diakses oleh publik, DPRD dan masyarakat tidak punya kesempatan  untuk  bisa  mengetahui,  menganalisis,  dan  memengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama terkait pengelolaan anggaran.
Selain partisipasi rakyat dan transparansi anggaran, akuntabilitas telah  menjadi  suatu  konsekuensi  logis  akan  terciptanya  fungsi  penga- wasan keuangan daerah (Krina, 2003). Semakin memadai pengetahuan dan  penguasaan  terhadap  standar  operasional  prosedur  akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah  daerah,  maka  semakin  tinggi  kapabilitas dewan untuk  mengetahui, menilai,  dan mengontrol  tingkat keberhasilan dan  kegagalan  pelaksanaan  tugas  serta  tanggung  jawab  instansi, termasuk yang terkait dengan kinerja finansial pemerintah baik dari segi efisiensi dan efektivitas atas pengelolaan anggaran daerah.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, peranan DPRD sangat besar dan  memiliki nilai  strategis  dalam  pengawasan  APBD terutama  apabila didukung dengan kualitas sumber daya manusia lembaga DPRD berupa pengetahuan anggaran  yang  memadai  serta  penyeleng-garaan  prinsip- prinsip good governance yang mengedepankan akun-tabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi, dan penerapan gaya kepemimpinan yang baik. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan tujuan menguji secara empiris  apakah  pengetahuan  dewan  tentang  anggaran  dapat memengaruhi  pengawasan  APBD  dan  apakah  gaya  kepemimpinan, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transpa-ransi kebijakan publik sebagai  variabel  pemoderasi  dapat  berpengaruh  terhadap  hubungan antara  pengetahuan  dewan  tentang  anggaran  dengan  pengawasan APBD, yaitu dengan studi pada DPRD Provinsi Papua, DPRD Kabupaten Jayapura dan DPRD Kota Jayapura.

## LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN PENGEMBA- NGAN HIPOTESIS

## 1. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan APBD
Pengawasan APBD dapat dilakukan dengan baik apabila dewan mempunyai  pengetahuan  tentang  anggaran  yang  memadai.  Spilker (1995)  mengungkapkan  bahwa  pengetahuan  yang  tinggi  akan  sangat menunjang kualitas hasil kerja, di samping mampu mengatasi kerumitan pekerjaan  yang  dihadapi  seseorang.  Menurut  Tubbs  (1992)  bahwa
…...dalam  mendeteksi  sebuah  kesalahan,  maka  se-orang  yang  berada dalam  profesi  apapun  harus  didukung  dengan  pengetahuan  yang memadai tentang apa dan bagaimana kesalahan tersebut terjadi.
Penelitian Kennedy (1993) yang menganalisis interaksi pengeta- huan dengan kualitas hasil kerja dan membuktikan bahwa pengetahuan dan  kemampuan memecahkan masalah yang tinggi memiliki hubungan yang positif terhadap  kualitas hasil pekerjaan. Sehubungan dengan hal tersebut, Yudono (2002) menyatakan bahwa,
….....DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara  tepat,  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  se- cara  efektif,  serta  menempatkan  kedudukannya  secara proporsional  jika  setiap  anggota  mempunyai  pengetahuan yang  memadai    dalam  hal  konsepsi  teknis  penyeleng- garaan  pemerintahan  dan  kebijakan  publik.  Pengetahuan yang  akan  dibutuhkan  dewan  dalam  melakukan  penga- wasan  APBD  salah  satunya  adalah  pengetahuan  tentang anggaran.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  apabila semakin berkualitas pengetahuan yang dimiliki oleh para anggota, maka kinerja  organisasi/lembaga  juga  akan  menjadi  semakin  berkualitas.  Hal ini  berarti,  apabila  semakin  baik  pengetahuan  yang  dimiliki  anggota dewan  tentang  anggaran,  maka  kinerja  pengawasannya  akan  semakin optimal.  Sebaliknya  jika  pengetahuan  tentang  anggaran  lemah,  maka dewan hanya pasif dan menerima rancangan usulan APBD yang diajukan oleh  eksekutif  tanpa  berupaya  menelaah  dan  menelusuri  bah-wa anggaran  yang  diajukan  telah  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat  dan rencana strategi daerah, sehingga pada akhirnya tidak dapat men-deteksi terjadinya  kebocoran  anggaran.  Oleh  karena  itu,  hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut:
H.1: Diduga,  pengetahuan  dewan  tentang  anggaran  berpengaruh  ter- hadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

## 2. Gaya Kepemimpinan dan Pengawasan APBD
Kepemimpinan yang baik  merupakan  syarat mutlak  terwujudnya tata  kelola pemerintahan  yang  baik.  Dalam ruang lingkup pengawasan, Nawawi (1989:67) dan Fatchurrochman (2002) menegaskan bahwa,
Keterlibatan aktif pemimpin organisasi publik dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sangat efektif untuk  mengendalikan  kegiatan  aparat  pemerintahan  se- hingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean and strong government).
Hal  ini  berarti  bahwa  aspek  kepemimpinan  memegang  peranan yang sangat penting dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  Yudono  (2002)  menegaskan bahwa,
....DPRD akan memainkan peranannya di dalam menjalan- kan fungsi pengawasan dengan baik apabila pimpinan dan anggota-anggotanya  berada  dalam  kualifikasi  ideal,  dalam arti  memahami  benar  tentang  hak,  tugas,  dan  wewenang- nya  serta  mampu  mengaplikasikannya  secara  baik,  dan didukung dengan kualitas pengetahuan dan pengalaman di bidang politik dan pemerintahan yang memadai.
Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  peran  sentral  pengetahuan sebagai  sumber  keunggulan  kompetitif,  menuntut  lembaga/organisasi DPRD  untuk  turut  mendorong  terciptanya  suatu  organisasi  pembelajar ( learning  organization )  guna  peningkatan  kapasitas  dan  kualitas pengetahuan anggota dalam rangka pencapaian kinerja organisasi yang lebih  tinggi.  Komitmen  pimpinan  organisasi/lembaga  DPRD  sangat dibutuhkan  untuk  menciptakan  iklim  yang  kondusif  bagi  pembelajaran kepada para anggota, sehingga pengetahuan memadai dari para anggota dewan  yang  mendukung  penerapan  anggaran  dapat  tercipta,  terutama dalam  rangka  mengoptimalkan  kinerja  pengawasan  APBD  yang diamanatkan sebagai dasar pencapaian tujuan lembaga DPRD.
Menurut  Sedarmayanti  (2009:184),  keberhasilan  dari  seorang pemimpin  menjalankan  kepemimpinannya  untuk mencapai tujuan  orga- nisasi bergantung pada gaya kepemimpinan yang diterapkan. Carver dan Sergiovanni (1969:158) menyatakan bahwa,
.......gaya kepemimpinan yang tepat adalah gaya kepemim- pinan  yang  tinggi  orientasi  tugas  dan  orientasi  hubungan manusia.
Gaya  kepemimpinan  yang  tinggi  orientasi  tugas  dan  hubungan adalah  perilaku  pemimpin  yang  banyak  mengalokasikan  waktu  untuk mengadakan perubahan dan  senantiasa  meningkatkan  kualitas  pelaya- nan/melayani  kepada  para  anggotanya  (Lantu,  2007:29).  Salah  satu karakteristik  gaya  kepemimpinan  pelayan,  yaitu  memberikan  kesem- patan pengikut  untuk  terus  belajar  (learning  organization),  memberikan keteladanan,  dan  memberdayakan  anggota  (Laub,  1999:43).  Panda- ngan  Senge  (1990:315),  pemimpin  model  ini  senantiasa  berfikir  akan pentingnya  kualitas pengetahuan,  pengalaman,  dan  pembelajaran bagi anggotanya,  sehingga  ia  akan  berperan  sebagai  perancang  (as  desig- ner), sebagai pengasuh (as steward), dan sebagai guru (as teacher) bagi anggotanya dalam organisasi.
Temuan-temuan  tersebut  di  atas  memberikan  sinyal  bagi penelitian  ini  bahwa  variabel  gaya  kepemimpinan  yang  diterapkan  oleh pimpinan lembaga DPRD pada setiap tingkatan organisasi terutama yang terkait  pengelolaan  anggaran  akan  menunjang  pengetahuan  dewan tentang anggaran secara memadai melalui learning organisasi, sekaligus akan  memengaruhi  efektivitas  kinerja  yang  diemban  anggota  dewan dalam  menjalankan  fungsi  pengawasan  pada  keseluruhan  taha-pan APBD. Oleh karena itu, hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut:
H.2: Diduga, semakin baik pengetahuan tentang anggaran dan gaya kepe- mimpinan,  maka  semakin  tinggi  pengawasan  APBD  yang  dilakukan oleh anggota dewan.

## 3. Akuntabilitas dan Pengawasan APBD
Akuntabilitas  publik  adalah  kewajiban  pihak  pemegang  amanah untuk  memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan,  dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung- jawabnya  kepada  pihak  pemberi  amanah  yang  memiliki  hak  dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002:20). Krina (2003) mengemukakan bahwa
.....akuntabilitas  bermakna  pertanggungjawaban  dengan menciptakan fungsi pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintahan sehingga mengurangi  penumpukan  kekuasaan,  serta  menciptakan kondisi saling mengawasi ( checks and balances system ).
Berdasarkan  peranan  tersebut,  maka  DPRD  semakin  dituntut untuk melakukan penguatan kapasitas SDM yang termanifestasi melalui kualitas  pengetahuan,  keahlian,  dan  penguasaan  secara  memadai terhadap  standar  operasional  prosedur  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah  daerah,  guna  pembinaan  dan  pengawasan  (Mardiasmo, 2002:31;  Pramita et  al .,  2010).  Pandangan  Agustian  (2009)  bahwa lemahnya  penerapan  akuntabilitas  keuangan  pemerintah  disebabkan minimnya  fungsi  pengawasan  dan  terbatasnya  kualitas  sumber  daya manusia yang terlibat pada keseluruhan pengelolaan keuangan negara.
Apabila  pengetahuan  dewan  tentang  pedoman  akuntabilitas kinerja  pemerintah  minimal,  akan  membuat  DPRD  hanya  pasif  dan menerima  laporan  akuntabilitas  kinerja  yang  diajukan  oleh  pemerintah daerah tanpa berupaya untuk  menelaah dan  menelusuri seberapa  jauh pencapaian  kinerja  yang  telah  dihasilkan  pemerintah  daerah,  serta seberapa  efektif  dan  efisien  penggunaan  dan  penyerapan  anggaran untuk  kepentingan  publik  sehingga  pada  akhirnya  tidak  mampu mendeteksi dan mengetahui terjadinya pemborosan anggaran.
Dengan  demikian,  asumsi  yang  dapat  dirumuskan  bahwa semakin tinggi penyelenggaraan akuntabilitas atas pengelolaan APBD di daerah, maka hal tersebut akan diikuti pula dengan tuntutan peningkatan
pengetahuan  dewan  terkait  aktivitas  penganggaran,  sehingga  pada akhirnya  kualitas  kinerja  pengawasan  anggaran  yang  dilakukan  DPRD akan  menjadi  semakin  meningkat.  Oleh  karena  itu,  hipotesisnya  dapat dirumuskan:
H.3: Diduga,  semakin  baik  pengetahuan  tentang  anggaran  dan  akun- tabilitas  publik,  maka  semakin  tinggi  pengawasan  APBD  yang dilakukan oleh anggota dewan.

## 4. Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan APBD
Terciptanya  akuntabilitas  kepada  publik  akan  sangat  dipengaruhi oleh  partisipasi warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran (Rubin, 1996). Sejalan dengan hal tersebut, Isharyanto (2007) mengemukakan  bahwa  adanya  perubahan  paradigma  anggaran  di  era reformasi  menuntut adanya  partisipasi  rakyat dalam  keseluruhan  siklus anggaran.  Asumsinya  bahwa  dengan  terselenggaranya  partisipasi  rak- yat yang dilakukan oleh panitia dan tim anggaran dalam siklus anggaran akan  memperkuat  pengawasan  dalam  proses  penyusunan  dan  pelak- sanaan  anggaran  (Sirajuddin,  2006).  Pelaksanaan  partisipasi  masyara- kat  dapat  dilakukan  oleh  anggota  dewan  melalui  penjaringan  aspirasi masyarakat atau yang dikenal dengan kegiatan musrembang.
Melalui  kegiatan  musrembang,  masyarakat  berhak  untuk  meme- ngaruhi  DPRD  dalam  pelaksanaan  APBD  sebagai  dokumen  publik (Puriyadi, 2007). Masyarakat memengaruhi DPRD dengan memberikan informasi-informasi  yang  dapat  menunjang  pengetahuan  DPRD  dalam melakukan pengawasan APBD. Informasi tersebut dapat berupa usulan dan  kritik  dari  masyarakat  mengenai  sejauh  mana  penyelenggaraan APBD  telah  dicapai  sehingga  dasar  dalam  penyusunan  APBD  yang menuntut bahwa APBD harus sesuai dengan aspirasi masyarakat dapat terpenuhi  secara  nyata.  Pandangan  Darwis  (2008)  bahwa  peran  aktif masyarakat  dalam  advokasi  anggaran  akan  menunjang  pengetahuan dewan dalam menjalankan pengawasan APBD, terutama dalam hal me- ngontrol  bahwa  pelaksanaan  APBD  benar-benar  telah  sesuai  dengan
harapan  masyarakat  di  lapangan.  Dengan  demikian,  maka  hipotesis keempat dirumuskan sebagai berikut:
H.4: Diduga, semakin baik pengetahuan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat, maka semakin tinggi pengawasan APBD yang dilakukan oleh anggota dewan.

## 5. Transparansi Kebijakan Publik dan Pengawasan APBD
Transparansi  merupakan  prasyarat  untuk  terciptanya  partisipasi masyarakat yang semakin sehat (Sulistoni, 2003:35), di samping prinsip transparansi  juga  merupakan  saluran  terciptanya  akuntabilitas  kepada publik  (Mardiasmo,  2002:  20) . Transparansi  kebijakan  publik  dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai, disediakan untuk dipahami,  serta  (untuk  kemudian)  dapat  dipantau  guna  pengambilan keputusan  ekonomi,  sosial,  dan  politik  oleh  pihak-pihak  yang  membu- tuhkan  informasi  atas  aktivitas  pengelolaan  sumber  daya  publik (Mardiasmo, 2002:18; Sopanah dan Mardiasmo, 2003).
Anggaran  yang  disusun  oleh  pihak  eksekutif  dikatakan transpa- ran jika memenuhi beberapa kriteria berikut: (1) Terdapat pengumuman kebijakan  anggaran,  (2)  Tersedia  dokumen  anggaran  dan  mudah  di- akses,  (3) Tersedia laporan  pertanggungjawaban yang tepat waktu,  (4) Terakomodasinya  suara/usulan  dari  masyarakat,  dan  (5)  Terdapat  sis- tem pemberian informasi kepada publik (Mardiasmo, 2003). Pandangan Sulistoni (2003:35) bahwa,
....semakin  transparan  sebuah  kebijakan  publik,  maka  pe- ngawasan  yang  dilakukan  anggota  dewan  akan  semakin meningkat  karena  masyarakat  terlibat  dalam  mengawasi kebijakan  publik  tersebut.  Tanpa  adanya  informasi  yang memadai  tentang  penganggaran,  DPRD  dan  masyarakat tidak  punya  kesempatan  mengetahui,  menganalisis,  dan memengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah.
Hal tersebut di atas mengindikasikan bahwa semakin transparan kebijakan publik di dalam penyelenggaraan APBD, maka semakin mudah bagi  masyarakat  dalam  mengakses  dan  memonitor  segala  informasi- informasi yang terkait dengan pengelolaan dan implementasi APBD.
Hal ini berarti, bila semakin tinggi penyelenggaraan transparansi kebijakan  publik  di  daerah,  maka  semakin  menunjang  pengetahuan dewan dalam mendeteksi terjadinya kebocoran anggaran, sehingga pada akhirnya  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  APBD  oleh  DPRD  akan menjadi  semakin  optimal.  Oleh  karenanya,  hipotesis  kelima  dapat  di- rumuskan sebagai berikut:
H.5: Diduga,  semakin  baik    pengetahuan  tentang  anggaran  dan  trans- paransi,  maka  semakin  tinggi  pengawasan  APBD  yang  dilakukan oleh anggota dewan.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka disusun kerangka proses berfikir sebagai berikut:
Gambar 1. Kerangka Konseptual
Variabel Independen                                                           Variabel Dependen
Sumber, Data diolah Tahun 2013

## METODE PENELITIAN

## 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  eksplanatori  dengan pendekatan  kuantitatif,  serta  metode  yang  digunakan  adalah  metode penelitian survei.

## 2. Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota dewan pada kantor  DPRD  Provinsi  Papua,  DPRD  Kabupaten,  dan  DPRD  Kota
Transparansi Partisipasi Masyarakat Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Akuntabilitas Gaya Kepemimpinan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran H2 H3 H4 H5 H1
Jayapura.  Untuk  responden  anggota  dewan,  semua  populasi  dijadikan sebagai sampel.

## 3. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini,  yaitu  menggunakan survei  langsung  dan  instrumen  yang  digunakan  adalah  kuesioner (angket).

## 4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Penelitian ini menguji 6 variabel,  terdiri dari 1 variabel depen-den, 1  variabel independen dan 4  variabel moderasi.  Semua  variabel dalam penelitian ini diukur berdasarkan teknik skala likert 5 angka (skor). s\Skor 5  (SS=  Sangat Setuju), 4  (S=Setuju, 3  (RR= Ragu-Ragu), 2  (TS=Tidak Setuju), dan 1 (STS=Sangat Tidak Setuju).

## Variabel dependen: Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)
Pengawasan APBD adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh  DPRD  secara  intensif  pada  saat  perencanaan,  pelaksanaan,  dan per-tanggungjawaban  APBD.  Indikator-indikator  yang  digunakan  untuk mengukur  variabel  pengawasan  keuangan  daerah  (APBD)  mengacu pada  instrumen  yang  diadopsi  dari  penelitian  Sopanah  dan  Mardiasmo (2003) yang terdiri dari 12 butir pertanyaan. Variabel pengawasan APBD didasarkan  pada  item-item  pertanyaan  tentang  pengawasan  yang  di- lakukan oleh anggota DPRD pada keseluruhan tahap APBD, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD.

## Variabel Independen: Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran
Pengetahuan  dewan  tentang  angaran  adalah  pengetahuan anggota dewan dalam hal menyusun anggaran (RAPBD/APBD), deteksi serta  identifikasi  terhadap  pemborosan  dan  kebocoran  anggaran. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pengetahuan tentang anggaran mengacu pada instrumen yang diadopsi dari  penelitian  Sopanah  dan  Mardiasmo  (2003)  yang  terdiri  dari 4  butir
pertanyaan.  Variabel  pengetahuan  tentang  anggaran  didasarkan  pada item-item pertanyaan tentang pengetahuan dewan terhadap penyusunan dan  pelaksanaan  APBD,  pengetahuan  pada  saat  melakukan pengawasan guna mengantisipasi terjadinya kebocoran dan pemborosan dalam  pelaksanaan  APBD,  pengetahuan  terhadap  teknis  atau  alur penyusunan APBD.

## Variabel Moderasi: Gaya Kepemimpinan
Gaya  kepemimpinan  adalah  strategi  yang  digunakan  oleh  para pimpinan  pada  setiap  tingkatan  lembaga  sebagai  proses  memengaruhi anggo-tanya  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  organisasi  yang  telah ditetapkan, terutama dalam memperkuat fungsi kontrol atau pengawasan APBD. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel gaya kepemimpinan  mengacu  pada  kuesioner  penelitian  oleh  Engko  dan Gudono  (2007)  yang  terdiri  dari  14  butir  pertanyaan,  kemudian  peneliti kembangkan  sesuai  situasi  dan  teori  terkait.  Variabel  gaya  kepemim- pinan  didasarkan  pada  item-item  pertanyaan  tentang  penerapan  gaya kepemimpinan  yang  berorientasi  tugas  dan  gaya  kepemimpinan  yang berorientasi hubungan.

## Variabel Moderasi: Akuntabilitas
Akuntabilitas  adalah  kewajiban  bagi  pihak  pemegang  amanah (dewan/ agent) untuk  memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan, melapor-kan,  dan mengungkapkan  segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (rakyat/prinsipal)  yang  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  meminta pertanggung-jawaban tersebut. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel akuntabilitas mengacu pada instrumen yang diadopsi dari penelitian Pramita dan Andriyani (2010) yang terdiri dari 7 butir per- tanyaan.  Variabel  akuntabilitas  didasarkan  pada  item-item  pertanyaan tentang  pengetahuan  dewan  mengenai  standar  operasional  prosedur akuntabilitas,  pengetahuan  dewan  tentang  prinsip  penyusunan  LAKIP
(laporan  harus  disusun  secara  jujur,  objektif,  dan  transparan),  dan pengetahuan  dewan  tentang  mekanisme  penyampaian  LAKIP  sebagai media untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi.

## Variabel Moderasi: Partisipasi Masyarakat
Partisipasi  masyarakat  adalah  keterlibatan  masyarakat  dalam setiap  aktivitas  proses penganggaran yang dilakukan  oleh dewan pada saat  penyusunan  arah  dan  kebijakan,  penentuan  strategi  dan  prioritas serta  advokasi  anggaran.  Indikator-indikator  yang  digunakan  untuk mengukur variabel partisipasi masyarakat mengacu pada instrumen yang diadopsi dari penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003) yang terdiri dari 7  butir  pertanyaan.  Variabel  partisipasi  masyarakat  didasarkan  kepada item-item  pertanyaan  tentang  penjaringan  aspirasi  masyarakat  secara aktif, pasif, dan reaktif.

## Variabel Moderasi: Transparansi Kebijakan Publik
Transparansi  kebijakan  publik  adalah  adanya  keterbukaan tentang  ang-garan  yang  mudah  diakses  oleh  masyarakat.  Indikator- indikator yang digunakan untuk mengukur variabel partisipasi masyarakat mengacu  pada  instrumen  yang  diadopsi  dari  penelitian  Sopanah  dan Mardiasmo  (2003)  yang  terdiri  dari  5  butir  pertanyaan.  Variabel transparansi  kebi-jakan  publik  didasarkan  pada  item-item  pertanyaan tentang  terdapatnya  pengumuman  tentang  kebijakan  anggaran, tersedianya  dokumen  ang-garan  yang  mudah  diakses,  tersedianya laporan  pertanggungjawaban  yang  tepat  waktu,  terakomodasinya suara/usulan  rakyat,  dan  terdapat  sistem  pemberian  informasi  kepada publik.

## 5. Teknik Analisis Data
Sesuai  dengan  rumusan  hipotesis  H 1 sampai  dengan  H 5 ,  maka pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan alat analisis regresi
linier  berganda.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut  maka  persamaan regresi untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut:
Y =  α + β 1 .X 1 + β 2 .X 2 + β 3 .X 3 + β 4 .X 4 + β 5 .X 5 + β 6 .X 1 .X 2 + β 7 .X 1 .X 3 + β 8 .X 1 .X 4 + β 9 .X 1 .X 5 + ε
Keterangan: Y
:  Pengawasan Keuangan daerah
α :   Konstanta β1, β2, β3, β4, β5, β6, β7, β8, β9 :   Koefisien regresi X 1 :   Pengetahuan anggaran X 2 :   Gaya Kepemimpinan X 3 :   Akuntabilitas X 4
:   Partisipasi Masyarakat
X 5 :   Transparansi Kebijakan Publik X 1 , X 2 :   Interaksi antara pengetahuan anggaran dan Gaya Kepemimpinan X 1 , X 3 :   Interaksi antara pengetahuan anggaran dan Akuntabilitas. X 1 ,X 4 :  Interaksi antara pengetahuan anggaran dan Partisipasi Masyarakat X 1 ,X 5 :  Interaksi antara pengetahuan anggaran dan Transparansi KP ε :   Eror

## HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Demografi Responden
Data  demografi  berikut  menyajikan  beberapa  informasi  umum mengenai  karakteristik  responden  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini berdasarkan jenis kelamin, usia, jenjang pendidikan, dan latar belakang pendidikan.
Tabel 1 Karaktersistik Responden dan Tingkat Respon Rate Kelompok Frekuensi % Kelompok Frekuensi % Jenis Kelamin Pria Wanita 76 Orang 9 Orang 89,4% 10,6% 100% Usia 31 – 40 Tahun 41 – 50 Tahun > 50 Tahun 15 Orang 53 Orang 17 Orang 17,6% 62,4% 20,0% 100%
Jenjang Pendidikan
Strata 2 (S2) Strata 1 (S1) Diploma SMU 15 Orang 43 Orang 3 Orang 24 Orang 17,6% 50,6% 3,5% 28,2% 100%
Latar Belakang Pendidikan Ilmu sosial dan politik Teknik Ilmu agama Akuntansi Manajemen Hukum Lainnya 6 Orang 5 Orang 5 Orang 0 Orang 21 Orang 19 Orang 29 Orang 7,1% 5,9% 5,9% 0,0% 24,7% 22,4% 34,1% 100% Tingkat Pengembalian Kuesioner: - Kuesioner yang didistribusikan =  111 - Kuesioner yang tidak dikembalikan =  23 - Kuesioner yang  kembali =  88 - Kuesioner yang tidak memenuhi syarat = 3 - Kuesioner yang diolah =  85 - Respon rate =  79,28%
Sumber: Sekretariat DPRD dan data diolah, Tahun 2012
Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 85 responden yang telah memenuhi kriteria untuk diolah, terdapat 76 orang diantaranya pria dan 9
orang  di  antaranya  wanita  dengan  usia  responden  yang  paling banyak berpartisipasi, yaitu antara 41 sampai 50 tahun dan rata-rata responden berjenjang pendidikan strata 1.

## 2. Hasil Uji Instrumen Penelitian

## Hasil Uji Validitas.
Hasil pengujian instrumen penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:
Tabel 2
Hasil Uji Confirmatory Factor Analysis Variabel KMO & BARLET TEST Total Variance Explained Rotate Component Matrix KMO BTS Chi- square Sig. Component Elgenvalue Loading Total Component Pengetahuan 0,623 187,638 0,000 4 65,655% 1 Kepemimpinan 0,706 609,869 0,000 14 69,949% 4 Akuntabilitas 0,796 304,040 0,000 7 73,112% 2 Partisipasi 0,675 209,299 0,000 7 65,083% 2 Transparansi 0,618 115,827 0,000 5 73,309% 2 Pengawasan 0,781 374,386 0,000 12 62,188% 3
Sumber: Data primer diolah Tahun 2012
Berdasarkan  hasil  uji  CFA  di  atas,  nilai  Kaiser–Meyer–Oklin  of Sampling  Adequacy  (KMO-MSA)  terhadap  variabel  pengetahuan  ang- garan    (4  item),  gaya  kepemimpinan  (14  item),  akuntabilitas  (7  item), partisipasi  masyarakat  (7  item),  transparansi  (5  item),  dan  variabel  pe- ngawasan  (12  item),  menunjukkan  bahwa  semua  item  memiliki  loading factor di atas 0,50 atau tidak ada yang dikeluarkan. Di samping itu, nilai Bartlett’s  test  of  Sphericity  dengan  Chi-squares  signifikan  pada  0,000, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  uji  analisis  faktor  dapat  dilanjutkan. Kemudian  berdasarkan  analisis  faktor  untuk  masing-masing  variabel, dapat  diketahui  bahwa  dari  rotase  komponen  matriks  analisis  faktor menunjukkan bahwa  tiap-tiap  konstruk  memiliki  undimensionalitas  atau dengan kata lain semua indikator yang digunakan memiliki faktor penjelas yang kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing skor butir pertanyaan adalah valid. Adapun hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada Tabel berikut:

## Tabel 3

## Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Cronbach Alpha Keterangan Pengetahuan 0,824 Reliabel Kepemimpinan 0,806 Reliabel Akuntabilitas 0,857 Reliabel Partisipasi 0,796 Reliabel Transparansi 0,653 Reliabel Pengawasan 0,786 Reliabel
Sumber: Data primer diolah Tahun 2012
Berdasarkan  tabel  di  atas,  hasil  uji  reliabilitas  variabel  atas  6 instrumen  variabel  penelitian  menunjukkan  Cronbach  Alpha  (α)  di  atas 0,60.  Berdasarkan  hasil  uji  validitas  dan  reliabilitas  tersebut  di  atas, variabel-variabel  yang  akan  diuji  telah  akurat  dan  konsisten,  sehingga memenuhi syarat untuk dapat digunakan dalam analisis data.

## 3. Pengujian Asumsi Klasik

## Uji Normalitas
Hasil  uji  normalitas  melalui  uji  Kolmogorov-Smirnov  dapat  dilihat  pada Tabel berikut:
Tabel 4 Rekapitulasi Hasil Uji Normalitas Statistik Uji Nilai Keterangan Kolmogorov-Smirnov Z 0,730 Normal signifikansi 0,661
Sumber: Data primer diolah Tahun 2012
Hasil  uji  Kolmogorov-Smirnov  pada  tabel  di  atas  menunjukkan  nilai signifikansi di atas 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

## Uji Multikolinieritas
Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel berikut:

## Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas
Variabel Collinearity Statistics Keterangan Tolerance VIF Pengetahuan 0,503 1,990 Non Multikolinearitas Kepemimpinan 0,482 2,075 Non Multikolinearitas Akuntabilitas 0,825 1,213 Non Multikolinearitas Partisipasi 0,469 2,131 Non Multikolinearitas Transparansi 0,749 1,336 Non Multikolinearitas
Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2012
Berdasarkan  tabel  di  atas,  terlihat  bahwa  tidak  ada  variabel independen  yang  memiliki  nilai  tolerance  <  0,10.  Di  samping  itu,  hasil perhitungan  Variance  Inflation Factor (VIF) menunjukkan bahwa  kelima variabel independen memiliki nilai VIF > 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa  tidak  ada  multikolinearitas  antara  variabel  independen  dalam model regresi.

## Uji Heterokedastisitas
Gambar 2
Scatterplot
Berdasarkan gambar Scatterplot di atas, grafik menunjukkan bahwa titik- titik menyebar secara acak dan tersebar baik di atas maupun di bawah angka  0  pada  sumbu  Y.  Hal  tersebut  mengindikasikan  tidak  terjadi heteroskedastisitas  pada  model  regresi,  sehingga  model  regresi  layak dipakai untuk memprediksi model.

## Pembuktian Hipotesis
Hasil  regresi  diuji  secara  statistik  menggunakan  analisis  regresi  ber- ganda  untuk  mengetahui  signifikansi  koefisien  regresi  dari  masing- masing variabel independen untuk menjawab hipotesis yang diajukan (ρ- value).  Tingkat  keyakinan  (confident  interval)  yang  digunakan,  yaitu sebesar  95%  (tingkat  kesalahan  α=5%),  sehingga  jika  hasil  penelitian menunjukkan taraf signifikansi (ρ-value) lebih kecil dari α=5% (ρ-value < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap  variabel  dependen.  Pembahasan  hasil penelitian  dapat disaji- kan dalam Tabel berikut:

## Tabel 6 Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Variabel Dependen Variabel Independen Hipo tesis Koefisien Regresi T Hitung ρ-value
(Sig.)
Pengawasan (Y) Pengetahuan (X 1 ) H 1 0,740 5,356 0,000** Interaksi X 1 X 2 H 2 1,056 4,267 0,000** Interaksi X 1 X 3 H 3 0,359 1,616 0,110 Interaksi X 1 X 4 H 4 0,421 2,012 0,048* Interaksi X 1 X 5 H 5 -0,245 -0,994 0,324 Constant = 6,845 ** Signifikan pada tingkat
1% * Signifikan pada tingkat 5%
Persamaan Reresi: Y = 6,845 + 0,740X 1 + 0,268X 2 + 0,245X 3 + 0,250X 4 - 0,078X 5 + 1,056(X 1 *X 2 )  +   0,359(X 1 *X 3 ) + 0,421(X 1 *X 4 ) - 0,245(X 1 *X 5 ) + ε Keterangan: X 1 diukur berdasarkan pengetahuan menyusun RAPBD/APBD; identifikasi kegagalan APBD. X 2 diukur berdasarkan gaya kepemimpinan orientasi tugas dan orientasi hubungan manusia. X 3 diukur berdasarkan pengetahuan mekanisme dan prinsip penyusunan LAKIP. X 4 diukur berdasarkan penjaringan aspirasi masyarakat secara aktif, pasif, dan reaktif. X 5 diukur berdasarkan ketersediaan informasi anggaran yang mudah diakses masyarakat. Sumber : Data Diolah Tahun 2012
Berdasarkan  Tabel  6  di  atas,  terlihat  hasil  analisis  regresi terhadap  hipotesis  pertama  (H 1 )  yang  menunjukkan  bahwa  variabel pengetahuan  tentang  anggaran  (X 1 )  berpengaruh  terhadap  variabel pengawasan  APBD  (Y).  Pengaruh  tersebut  ditunjukkan  oleh  nilai  t hitung dari (X 1 ), yaitu sebesar 5,356 dengan taraf signifikansinya sebesar 0,000. Oleh  karena  itu,  ber-dasarkan  taraf  signifikansi  (α)=5%,  ρ-value  0.000 lebih  kecil  dari  (α)=5%  (0.000<0.05)  sehingga  disimpulkan  bahwa hipotesis  pertama  (H 1 )  dapat  diterima.  Di  samping  itu,  hubungan  yang
ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah positif 0,740 yang berarti bahwa setiap  kenaikan  satu  satuan  pengetahuan  anggaran  (X 1 ),  maka pengawasan  (Y)  akan  meningkat  sebesar  0,740  satuan  dengan menganggap variabel bebas yang lain konstan.
Hasil analisis regresi terhadap hipotesis kedua (H 2 ) menunjukkan bahwa  variabel  interaksi  pengetahuan  anggaran  dengan  gaya kepemimpinan  (X 1 X 2 )  berpengaruh  terhadap  pengawasan  APBD  (Y).
Pengaruh  tersebut  ditunjukkan  oleh  nilai  t hitung sebesar  4,267  dan  taraf signifikansinya  sebesar  0.000.  Oleh  karena  itu,  jika  digunakan  tingkat signifikansi  (α)=5%,  ρ-value  0.000  lebih  kecil  dari  (α)=5%  (0.000<0.05) sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  kedua  (H 2 )  diterima.  Di samping  itu,  hubungan  yang  ditunjukkan  oleh  koefisien  regresi  dari interaksi  antara  X 1 dengan  X 2 (X 1 X 2 )  adalah  positif  1,056  yang  berarti bahwa  setiap  kenaikan  satu  satuan  dari  variabel  (X 1 X 2 ),  maka pengawasan (Y) akan meningkat sebesar 1,056 satuan dengan menga- nggap variabel bebas yang lain konstan.
Hasil analisis regresi terhadap hipotesis ketiga (H 3 ) menunjukkan bahwa  variabel  interaksi  pengetahuan  anggaran  dengan  akuntabilitas publik  (X 1 X 3 )  tidak  berpengaruh  terhadap  variabel  pengawasan  APBD (Y).  Hal  tersebut  ditunjukkan  oleh  koefisien  regresi  dari  variable  (X 1 X 3 ) sebesar 0,359,   nilai  t hitung 1,616 dengan tingkat signifikansinya  sebesar 0,110. Apabila berdasarkan pada taraf signifikansi (α)=5%, ρ-value 0,110 lebih besar dari (α)=5% (0,110>0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H 3 ) tidak dapat diterima (hipotesis ditolak).
Hasil analisis regresi terhadap hipotesis keempat (H 4 ) menunjuk- kan bahwa variabel interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat  (X 1 X 4 )  berpengaruh  terhadap  variabel  pengawasan  APBD (Y). Pengaruh tersebut ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 2,012 dengan taraf signifikansinya sebesar 0,048. Oleh karena itu, berdasarkan tingkat signifikansi  (α)=5%,  ρ-value  0,048  lebih  kecil  dari  (α)=5%  (0,048<0.05) sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  keempat  (H 4 ),  dapat
diterima. Di samping itu, hubungan yang ditunjukan oleh koefisien regresi dari interaksi antara X 1 dengan X 4 (X 1 X 4 ) adalah positif 0,421 yang berarti bahwa  setiap  kenaikan  satu  satuan  dari  variabel  (X 1 X 4 ),  maka  pe- ngawasan  (Y)  akan  meningkat  sebesar  0,421  satuan  dengan menganggap variabel bebas yang lain konstan.
Hasil regresi terhadap hipotesis kelima (H 5 ) menunjukkan bahwa variabel  interaksi  pengetahuan  anggaran  dengan  transparansi  (X 1 X 5 ) tidak  berpengaruh  terhadap  variabel  pengawasan  APBD  (Y).  Hal  ini ditunjukkan  dengan  melihat  nilai  koefisien  regresi  dari  variable  (X 1 X 5 ), yaitu sebesar -0,245, nilai  t hitung sebesar -0,994  dengan  taraf  signifikan- sinya sebesar 0,324. Apabila tingkat  signifikansi (α)=5%, ρ-value 0,324 lebih besar dari (α)=5% (0,324>0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima (H 5 ) tidak dapat diterima (hipotesis ditolak).

## 5. Pembahasan
Pengaruh  Pengetahuan  Dewan  tentang  Anggaran  terhadap

## Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)
Hasil  penelitian  ini  membuktikan  bahwa  pengetahuan  dewan tentang  anggaran  berpengaruh  terhadap  pengawasan  APBD.  Artinya, semakin  tinggi  pengetahuan  dewan  tentang  anggaran,  maka  semakin meningkat  pengawasan  APBD  yang  dilakukan  oleh  anggota  DPRD. Pengetahuan  dewan  yang  dimaksud  adalah  meliputi  pengetahuan tentang  penyusunan  APBD,  pengetahuan  tentang  pelaksanaan  APBD, pengetahuan  tentang  identifikasi  kebocoran,  pemborosan/  kegagalan pelaksanaan  APBD,  pengetahuan  tentang  teknis  atau alur penyusunan APBD,  serta  pengetahuan  tentang  tahapan  pengawasan  yang  dimulai dari  penyusunan,  pelaksanaan,  pelaporan  dan  evaluasi  anggaran (APBD).
Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilaku- kan  oleh  Indradi  (2001);  Syamsiar  (2001);  dan  Sutarnoto  (2002)  yang menemukan  bahwa  kualitas  anggota  dewan  yang  diukur  berdasarkan
tingkat  pendidikan, pengetahuan,  pengalaman, dan  keahlian  berpenga- ruh terhadap kinerja  anggota dewan yang  salah satunya adalah kinerja pengawasan APBD. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003); Werimon et al. (2007); dan Coryanata (2007) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran  yang  merupakan  salah  satu  unsur  dari  kualitas  SDM berpengaruh terhadap pengawasan APBD. Temuan ini juga mendukung teori-teori yang menyatakan bahwa pengetahuan yang tinggi akan sangat menunjang  kualitas dari hasil pekerjaan  (Tubbs,  1992;  Kennedy,  1993; Spilker,  1995;  Cloyd,  1997;  Yuen,  2007).  Namun,  temuan  ini  tidak konsisten  dengan  hasil  penelitian  Nasirwan  (2008)  yang  menyatakan bahwa  pengetahuan anggota  dewan tentang  anggaran  tidak berpenga- ruh terhadap pengawasan APBD.
Apabila  melihat  kepada  latar  belakang  pendidikan,  hanya  seba- gian  kecil  anggota  dewan  yang  menjadi  sampel  penelitian  ini  memiliki latar  belakang  pendidikan  ekonomi  khususnya  akuntansi.  Namun, berdasarkan pengalaman yang dimiliki dan adanya berbagai pendidikan dan  pelatihan  yang  diikuti  oleh  anggota  dewan,  maka  pengetahuan mereka tentang anggaran menjadi semakin baik. Hal ini sesuai dengan teori  yang  dikemukakan  Indriantono  dan  Supomo  (1999)  yang  menye- butkan bahwa kualitas pengetahuan dapat diperoleh dari pendidikan dan pengalaman.  Artinya,  pengetahuan  yang  tinggi  akan  memberikan kontribusi yang lebih baik apabila didukung pendidikan dan pengalaman yang memadai untuk bidang tugasnya. Dengan demikian, melalui kualitas pendidikan dan pengalaman yang memadai tersebut, maka pengetahuan anggota  dewan  tentang  anggaran  dalam  rangka  penga-wasan  atau fungsi checks and balance akan semakin meningkat.

## Moderasi  Gaya  Kepemimpinan  dan  Pengetahuan  Dewan  Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan APBD
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa interaksi gaya kepemim- pinan  dengan  pengetahuan  dewan  tentang  anggaran  berpengaruh
terhadap  kinerja  pengawasan  APBD  yang  dilakukan  anggota  dewan. Artinya bahwa semakin baik penerapan gaya kepemimpinan pada setiap tingkatan  kelembagaan    DPRD  dan  diikuti  pula  dengan  semakin  tinggi kompetensi  dewan  berupa  pengetahuan  yang  memadai  tentang anggaran,  maka  kinerja  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  dewan semakin meningkat.
Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian  terdahulu  yang dilakukan (Brownell, 1983; Swieringa et al., 1992; Hugo et al ., 2009) yang membuktikan  bahwa  gaya  kepemimpinan initiating  structure (orientasi tugas) dan consideration (orientasi  hubungan  manusia)  memi-liki  efek positif  terhadap  dorongan  peningkatan  pengetahuan  anggota  melalui learning organisasi  dan  berkontribusi  positif  terhadap  peningkatan kinerja.  Dalam  konteks  ini  lebih  difokuskan  pada  kinerja  pengawasan keuangan  daerah  (APBD)  yang  dilakukan  oleh  lembaga  DPRD.  Hasil temuan ini juga konsisten dengan teori kepemimpinan yang dikemukakan Senge  (1990)  bahwa  pengetahuan  yang  tinggi  dapat  meningkatkan kualitas  hasil  pekerjaan  apabila  didukung  dengan  penerapan  gaya kepemimpinan  yang  baik.  Namun,  hasil  penelitian  ini  tidak  konsisten dengan  dengan  hasil  penelitian  oleh  Amrul  dan  Nasir  (2002)  serta Sumarno (2005) yang menunjukkan bahwa variabel gaya kepemimpinan tidak dapat memengaruhi hubungan antara partisipasi anggaran dengan kinerja manajerial.
Fakta  empiris  akan  pentingnya  penerapan  gaya  kepemimpinan yang baik dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan oleh anggota dewan, terbukti dari penilaian positif yang diberikan oleh sebagian besar sampel  anggota  dewan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  menyatakan  bahwa pemimpin pada  lembaga DPRD telah menerapkan  gaya kepemimpinan orientasi tugas dan orientasi hubungan. Sehubungan dengan hal itu, tidak dapat  dipungkiri  bahwa  faktor  politis  berupa  isu  disintegrasi  bangsa, tingginya  krisis  kepemimpinan  di  Papua  serta  kepentingan  kedudukan dan jabatan diduga merupakan faktor dominan yang turut memengaruhi
para  pimpinan  organisasi  publik  termasuk  lembaga  DPRD  untuk mengoptimalkan peranan kepemimpinannya. Menyadari akan pentingnya aspek  kepemimpinan  dalam  rangka  meningkatkan  kinerja  DPRD khususnya  kinerja  pengawasan  anggaran,  maka  implementasi  gaya kepemimpinan yang baik pada lembaga DPRD turut diterapkan.
Apabila  para  pimpinan  DPRD  mampu  mengarahkan  lembaga DPRD pada kinerja pengawasan secara optimal, maka pimpinan DPRD dapat  dimungkinkan  untuk  memperoleh  imbalan  berupa  reputasi  yang lebih  baik  di  masyarakat  yang  kemudian  dimungkinkan  untuk  dapat terpilih  kembali.  Hal  ini  senada  dengan  aplikasi  teori  keagenan  yang dikemukakan  oleh  Suwardjono  (2005:485)  bahwa  untuk  menciptakan kontrak  kerja  yang fairness antara  agen  (DPRD)  dan prinsipal  (rakyat), maka  agen  bertindak  atas  nama  dan  untuk  kepentingan  prinsipal,  dan berdasarkan  pelaksanaan  kewajiban  yang  optimal  kepada  prinsipal, maka agen akan mendapatkan insentif/ yang memuaskan dari prinsipal.

## Moderasi Akuntabilitas dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan APBD
Hasil  penelitian  ini  membuktikan  bahwa  interaksi  pengetahuan tentang  anggaran  dengan  akuntabilitas  tidak  berpengaruh  terhadap penga-wasan  APBD  yang  dilakukan  anggota  dewan.  Temuan  ini konsisten dengan  hasil penelitian  oleh Palupi (2011). Dalam penelitian- nya  tidak  dapat  dibuktikan  bahwa  akuntabilitas  memiliki  pengaruh  ter- hadap  kinerja  pemerintah.  Di  samping  itu,  temuan  ini  bertentangan dengan hasil penelitian Sopanah dan Wahyudi (2007) Coryanata (2007) serta  Pramita  dan  Andriyani  (2010)  yang  membuktikan  bahwa  akunta- bilitas  kepada publik dapat  memperkuat hubungan  antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan APBD.
Peneliti menduga, perbedaan hasil ini dipengaruhi karena ketika dewan  merespon  stimuli  yang  diterima  berdasarkan  objek  pemersepsi dalam hal  ini  adalah adanya akuntabilitas  kepada  publik namun  stimuli yang diterima tidak berpengaruh terhadap perilaku dewan dalam melak-
sanakan  fungsi  pengawasan.  Artinya,  anggota  dewan  menyadari  akan pentingnya  penyelenggaraan akuntabilitas  kepada  publik dalam  rangka meningkatkan  pengawasan  APBD.  Namun,  berdasarkan  pengalaman dan  kondisi  yang  terjadi,  dewan  merespon  bahwa  ada  tidaknya penyelenggaraan  akuntabilitas  kepada  publik  meskipun  diiringi  pula dengan adanya peningkatan kompetensi anggota dewan berupa penge- tahuan yang memadai tentang anggaran, tidak akan berdampak banyak terhadap fungsi pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Robbbins (2001:46) bahwa faktor utama yang memengaruhi persepsi antara satu individu dengan individu lain  adalah  faktor  situasi,  yaitu  berupa  keadaan  sosial  dan  faktor pemersepsi, yaitu berupa pengalaman yang dialami.
Pada  kenyataannya,  anggota  dewan  dalam  merespon  akun- tabilitas  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  (eksekutif)  berbeda- beda, salah satunya disebabkan seringnya keterlambatan penyampaian LAKIP  secara  periodik,  di  samping  masih  terdapatnya  anggota  dewan yang tidak mengetahui standar operasional prosedur akuntabilitas  yang dilakukan  lembaga  eksekutif.  Penyelenggaraan  akuntabilitas  sebagai media  pertanggungjawaban  atas  keberhasilan  atau  kegagalan  kinerja keuangan dan kinerja non keuangan eksekutif, yang hasil dan manfaat- nya harus benar-benar dirasakan masyarakat, sebagian anggota dewan menilai meragukan hal tersebut.
Peneliti sependapat dengan pandangan Werimon (2005)  bahwa akuntabilitas  kepada  publik  di  Papua  masih  dalam  tahap  wacana  dan implementasinya masih dalam tahap formalitas. Hal ini dibuktikan dengan maraknya  demonstrasi  yang  sering  dilakukan  oleh  berbagai  elemen mahasiswa  di  Papua,  baik  yang  berada  di  Papua  maupun  luar  Papua yang  menuntut  adanya  akuntabiltas  dan  transparansi  dari  kebi-jakan publik. Tingginya angka penyimpangan anggaran, rendahnya penyerapan  anggaran,  serta  kurangnya  penegakan  atas  kriteria  efekti-
vitas  dan  efisiensi  dalam  penyelenggaraan  anggaran  juga  masih merupakan masalah rendahnya akuntabilitas di Papua.
Selama  ini  pemerintah  lebih  berorientasi  pada  akuntabilitas terhadap pemerintah di atasnya (pusat), akan tetapi belum sepenuhnya berpihak  kepada  masyarakat  yang  dilayani.  Akibatnya,  tuntutan  tang- gung  jawab  pemerintah  atas  minimnya  kesejahteraan  masyarakat  asli Papua  masih  menjadi  permasalahan  utama  saat  ini.  Hal  tersebut ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia Papua yang berada pada urutan paling terendah dibandingkan 32 Provinsi lain di Indonesia (BPS, 2012),  sementara APBD Papua berada dalam kerangka otonomi khusus sebagai bentuk kebijakan pemerintah pusat dalam rangka men- dorong percepatan pembangunan di Papua semenjak tahun 2001. Oleh karenanya,  meski  semakin  tinggi  pengetahuan anggota  dewan  tentang anggaran,  namun  tidak  diikuti  pula  dengan  adanya  penyelenggaraan akuntabilitas yang dampaknya dapat benar-benar dirasakan oleh rakyat secara  nyata,  maka  pengawasan  APBD  yang  dilakukan  oleh  dewan hanya sebatas retorika.

## Moderasi Partisipasi Masyarakat dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan APBD
Hasil  penelitian  ini  membuktikan  bahwa  interaksi  antara  penge- tahuan  anggaran  dengan  partisipasi  masyarakat berpengaruh  terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh anggota dewan. Artinya bahwa bila  semakin  tinggi  partisipasi  publik/masyarakat  dalam  pengelolaan APBD  dan  diikuti  pula  dengan  semakin  tinggi  pengetahuan  anggota dewan tentang anggaran, maka fungsi pengawasan APBD yang dilaku- kan oleh anggota dewan akan semakin meningkat.
Temuan  ini  konsisten  dengan  hasil  penelitian  oleh  Coryanata (2007);  Basri  (2008);  dan  Mayasari  (2012)  yang  membuktikan  bahwa interaksi  antara  kualitas  anggota  dewan  yang  diukur  dari  pendidikan, pelatihan, pengalaman dan pengetahuan dengan partisipasi masyarakat mempunyai  pengaruh  terhadap  pengawasan  APBD.  Hasil  penelitian  ini
juga  konsisten  dengan  teori-teori  yang  mendukung  bahwa  jika  mas- yarakat  dilibatkan  di  dalam  proses  penganggaran,  pengawasan  yang dilakukan oleh dewan akan semakin meningkat (Achmadi et al ., 2002: 74;
Anthony dan Govindarajan, 2005:86; Rubin, 1996).
Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Sopanah  dan  Wahyudi  (2007)  yang  menggunakan  dua  sampel,  yaitu sampel  anggota  dewan  dan  masyarakat.  Hasil  penelitian  dengan menggunakan sampel masyarakat menunjukkan bahwa interaksi an-tara partisipasi  masyarakat  dengan  pengetahuan  anggota  dewan  tidak berpengaruh terhadap  pengawasan  APBD.  Hal tersebut diduga  karena sampel  yang  digunakan  yaitu  sampel  masyarakat.  Artinya,  masyarakat saat  ini  yang  merasa  lebih  diwakili  oleh  LSM  dan  praktisi  menyatakan bahwa ada tidaknya penyelenggaraan partisipasi rakyat tidak akan ber- dampak terhadap pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan.

## Moderasi Transparansi dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan APBD
Hasil  penelitian  ini  membuktikan  bahwa  interaksi  antara  trans- paransi kebijakan publik dengan pengetahuan dewan tentang anggaran tidak  berpengaruh  terhadap  pengawasan  APBD.  Temuan  ini  tetap konsisten dengan hasil penelitian oleh Sopanah dan  Mardiasmo (2003) yang  telah  membuktikan  bahwa  interaksi  antara  pengetahuan  dewan tentang  anggaran  dan  transparansi  kebijakan  publik  tidak  berpengaruh terhadap pengawasan  dewan  pada  keuangan daerah  (APBD).  Namun, hasil temuan ini tidak konsisten dengan  hasil penelitian oleh Coryanata (2007) yang membuktikan bahwa interaksi antara transparansi kebija-kan publik  dengan  pengetahuan  dewan  tentang  anggaran  berpengaruh terhadap  pengawasan  APBD.  Peneliti  sependapat  dengan  pandangan Werimon (2005) dan Basri (2008) bahwa transparansi kebijakan publik di Papua  masih  dalam  taraf  retorika  dan  implementasinya  masih  dalam tahap formalitas. Akses terhadap kebijakan publik masih sulit dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkannya.
Peneliti  menduga  perbedaan  hasil  ini  disebabkan  adanya  per- bedaan terhadap budaya yang sudah tercipta dalam pemerintahan dan legislatif  yang  sulit  untuk  melakukan  transparansi  kepada  publik.  Hasil studi  GDS  ( Governance  and  Decentralization  Suvey )  tahun  2002  oleh Pusat  Studi  Kependudukan  dan  Kebijakan  (PSKK)  UGM  menemukan bahwa ketertutupan dalam pembahasan RAPBD ditemukan pada banyak daerah. Persoalan menyangkut rincian alokasi  dana  APBD pada setiap sektor dan progam/kegiatan tidak pernah  secara terbuka dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Di samping itu, tidak dijumpainya bentuk mekanisme atau kegiatan yang memberikan kesempatan pada publik di daerah  untuk  turut  mencermati,  mengkritisi  atau  mengevaluasi  rincian alokasi  dan  penggunaan  dana  dalam  APBD.  Penentuan  alokasi  dan distribusi  setiap  kegiatan  mutlak  hanya  ditentukan  oleh  eksekutif  dan DPRD secara tertutup atau dalam istilah politiknya disebut insiders game (Gedeona, 2005:250).
Hasil  penelitian  oleh Indonesian  Corruption Watch (ICW)  dalam Gedeona (2005) dan hasil studi Public Expenditure Analysis (PEA) Papua tahun  2004  telah  menunjukkan  bahwa  ketiadaan  aspek  transparansi dalam  pengelolaan  anggaran  akan  menimbulkan  beberapa  modus kejahatan  korupsi  di  APBD,  yaitu:  penipuan  terhadap  anggaran; menciptakan  anggaran  baru; mark  up anggaran;  pembuatan  anggaran tanpa  perincian;  dan  menghilangkan  pos  anggaran  dengan  cara  mele- bihkan anggaran berbagai tunjangan dewan. Apabila kita berpijak kepada filosofi  anggaran  daerah,  dapat  dikatakan  bahwa  telah  terjadi penyimpangan  secara  prosedural  teknis  yang  cukup  berarti.  Dengan demikian, meskipun semakin tinggi pengetahuan anggota dewan tentang anggaran, namun tidak diikuti pula dengan keterbukaan akses informasi- informasi  anggaran  terhadap  rakyat  secara  nyata,  terutama  mengenai penentuan alokasi dan  distribusi setiap  kegiatan anggaran yang mutlak hanya  ditentukan  oleh  eksekutif  dan  legislatif  secara  ter-tutup,  maka pengawasan APBD oleh dewan hanya sebatas retorika.

## KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  pengujian  hipotesis,  terdapat  bebe-rapa simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini.
a.  Penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan anggota dewan ten- tang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan APBD.
b.  Interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan gaya kepemimpinan juga berpengaruh terhadap pengawasan APBD.
c.  Hasil penelitian  ini tidak dapat membuktikan bahwa  interaksi antara pengetahuan  dewan  tentang  anggaran  dengan  akuntabilitas  publik berpengaruh terhadap pengawasan APBD.
d.  Interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan part- isipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengawasan APBD.
e.  Interaksi antara pengetahuan dewan tentang penganggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap pengawa- san APBD.

## 2. Saran
Dalam  penelitian  ini  terdapat  saran-saran  yang  dapat  dijadikan rekomendasi guna pengembangan penelitian sejenis di masa datang.
a.  Bagi  Penelitian  selanjutnya  agar  jumlah  sampel  dapat  diperluas  ke anggota  dewan  pemerintah  kota  dan  pemerintah  kabupaten  dalam skala satu provinsi sehingga hasil penelitian ini dapat digeneralisasi.
b.  Pada  saat  pengambilan  sampel,  penelitian  selanjutnya  hendaknya memilih  sampel  anggota  dewan  yang  secara  khusus  membidangi anggaran.
c.  Peneliti  selanjutnya  perlu  mempertimbangkan  variabel  kontinjensi lainnya,  terutama  yang  diharapkan  dapat  memperkuat  atau  mem- perlemah  hubungan  antara  pengetahuan  anggota  dewan  tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada APBD.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Syukriy dan John Andra Asmara. 2006. Perilaku Opportunistik Legislatif  dalam  Penganggaran  Daerah. Simposium  Nasional Akuntansi IX , Padang.
Basri,  Yesi Mutia. 2008. Pengaruh pengetahuan dewan tentang angga- ran  pada  pengawasan  keuangan  daerah .  Jurnal  Ilmu  Administrasi Negara , vol. 8, nomor 1:29-39.
Ceicilia  Engko  dan  Gudono.  2007.  Pengaruh  Kompleksitas  Tugas  dan Locus  of  Control  terhadap  Hubungan  antara  Gaya  Kepemimpinan dan  Kepuasan  Kerja  Auditor, Simposium  Nasional  Akuntansi  X . Makasar.
Coryanata,  Isma.  2007.  Akuntabilitas,  Partisipasi  Masyarakat,  dan Transparansi  Kebijakan  Publik  sebagai  Pemoderating  Hubungan
Pengetahuan  Dewan  tentang  Anggaran  dan  Pengawasan  Keu- angan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi X . Makasar.
Fatchurrochman,  Agam.  2002. Manajemen  Keuangan  Publik ,  Materi Pelatihan Anti Korupsi, Indonesian Coruption Watch, 23-25 Januari 2002, Jakarta .
Gede, Putu.  Penyelidikan  Dugaan  Korupsi  Pimpinan  DPRD Kabupaten Jayapura.  (Online) http://www.kbr68h.com/ (diakses  30  September 2011)
Ghozali,  Imam.  2005. Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program SPSS , Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
Hugo,  Zagorsek., Vlado  Dimovski.,  Miha Skerlavaj.  2009. Transactional and  Transformational  Leadership  Impacts  on  Organizational  Lear- ning. JEEMS , Vol. 2. pp.145-165.
Krina, Loina Lalolo. 2003. Indikator dan  Alat Ukur Prinsip  Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi . Seminar pada Sekretariat Good Pub- lic Governance. BAPPENAS. Jakarta.
Mampioper, Dominggus. 2009. Kualitas Caleg dan Pemilu 2009-2014 di Papua.  (Online) http://tab-loidjubi.com/index.php (diakses  7 September 2012).
Mardiasmo.  2002. Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah, Andi Publisher, Yogyakarta.
Mardiasmo.  2004.  Membangun  Akuntabilitas  Publik  Keuangan  Negara. Majalah Media Akuntansi , Edisi No. 39.
Pramita,  Yulinda  Devi dan  Andriyani,  lilik, 2010. Determinasi  hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada APBD. Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto.
Rosseptalia, Rima. 2006. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Ang- garan  Terhadap  Pengawasan  Keuangan  Daerah  Dengan  Variabel Moderator  Partisipasi  Masyarakat  Dan  Transparansi  Kebijakan Publik , Skripsi , Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
Sedarmayanti. 2009. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan , PT Refika Aditama, Bandung.
Sopanah dan Mardiasmo. 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap hubungan antara Penge- tahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) . Simposium Nasional Akuntansi VI. Surabaya.
Sopanah  dan  Wahyudi,  Isa.  2007. Pengaruh  Akuntabilitas  Publik Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan  Antara  Pengetahuan  Anggaran  Dengan  Pengawasan
Keuangan Daerah (APBD). UMM Scientific Journal , ejournal.umm.ac.id. (diakses pada tanggal 5 Maret 2012).