Volume 7 Nomor 5, Tahun 2024 e-ISSN : 2597-5234
ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY TO THE IMPLEMENTATION OF PERFORMANCE-BASED BUDGET MANAGEMENT
(CASE STUDY ON REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING AGENCY KARAWANG DISTRICT)
ANALISIS PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP PELAKSANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA
(STUDI KASUS PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG)
Elza Fitria 1 , Devi Astriani 2 , Awalia Rachpriliani 3
Jurnal Penelitian Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang 1,2,3 ak20.elzafitria@mhs.ubpkarawang.ac.id

## ABSTRACT
The purpose of this study is to determine how to apply the principles of accountability and transparency in the implementation of budget management based on performance at Bappeda Karawang Regency. This study  uses  a  qualitative  method  with  a  descriptive  approach.  The  data  collection  techniques  are  field studies, interviews, and documentation. Data triangulation is the technique used for data analysis. The study's  findings  demonstrate  that  Bappeda  Karawang  Regency  has  implemented  good  principles  and transparency in its budget management, which has led to the successful implementation of activities and the achievement of performance targets through the official website of the Bappeda Karawang Regency Office. In that year, the government administration will be responsible for preparing LAKIP and LKPJ. Keywords : Transparancy, Acountability, Performand Based Budgeting

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  penerapan  prinsip-prinsip  Akuntabilitas  dan Transparansi  Penyelenggaraan  Pengelolaan  Anggaran  dengan  basis  Kinerja  pada  Bappeda  Kabupaten Karawang. Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan teknik datanya  adalah  studi  lapangan,  wawancara  serta  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  yang  dipakai  yakni triagulasi  data.  Temuan  dari  Penelitian  ini  memenampilkan  yakni  Bappeda  Kab.  Karawang  dalam pelaksanaan anggaran manajemen telah melakukan penerapan prinsip-prinsip yang baik serta transparansi pada pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja atau kegiatan pada  Bappeda Kab. Karawang melewati website resmi Dinas Bappeda Kab. Karawang. Persiapan LAKIP serta LKPJ akan menjadi tanggung jawab administrasi pemerintahan pada tahun tersebut.
Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Dan Anggaran Berbasis Kinerja

## PENDAHULUAN
Sejak tahun 2005 reformasi dalam bidang  penganggaran  telah  dimulai sebagai tanggapan terhadap UU No. 17 tahun  2003  perihal  Keuangan  Negara serta  UU  No.  25  tahun  2004  perihal Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.  Langkah-langkah  ini  diambil selaku tindak lanjut pada penyelenggaraan PP No. 21 tahun 2004 yang  menetapkan  yakni  rencana  kerja serta anggaran harus dilaukan
penyusunan  dengan  memakai  tiga pendekatan  utama.  Pendekatan  pertama adalah  anggaran  terpadu  ( unified budget ),  yang  memungkinkan  integrasi dan  koordinasi  yang  lebih  baik  antara berbagai sumber pendanaan dan kegiatan  pemerintah.  Pendekatan  kedua adalah  kerangka  jangka  menengah ( medium  term expenditure  framework ), yang membantu dalam perencanaan dan alokasi  anggaran  secara  lebih  strategis dengan  memperhatikan  prioritas  jangka menengah.  Pendekan  ketiga  adalah
penganggaran berbasis kinerja ( performance  based  budget ),  yang memberi penekanan pada peraihan hasil dan  kinerja  dalam  alokasi  anggaran, memastikan bahwa anggaran dialokasikan  secara  efektif  untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Maka  dari  itu,  reformasi  ini  bertujuan guna menaikkan efisiensi, akuntabilitas, serta  efektivitas  dalam  pengelolaan anggaran pemerintah, dengan memberikan penekanan pada penggunaan  sumber  daya  yang  lebih terarah dan berbasis hasil. (Rano Asoka,
2022)
Menurut  (sayuti  sayuti et.  al, 2020),  transparansi  dan  akuntabilitas merupakan elemen kunci dalam mencapai good  governance . Good governance adalah konsep yang mengacu  pada  cara-cara  atau  prinsip- prinsip yang digunakan dalam mengelola suatu organisasi atau entitas, baik itu pemerintahan, perusahaan, atau organisasi  non-pemerintah,  khususnya dalam  konteks  pengelolaan  anggaran. Pengelolaan  anggaran  yang  efektif sangat krusial untuk kelangsungan serta kemajuan  organisasi  karena  berkaitan erat  dengan  kesejahteraan  masyarakat. Satu diantara upaya guna meningkatkan transparansi  serta  akuntabilitas  dalam pengelolaan  keuangan  negara  yakni melalui  UU  No.  17  tahun  2003  perihal keuangan  negara,  yang  mengharuskan penyusunan  serta  penyajian  laporan pertanggungjawaban  penyelenggaraan APBN  yakni  singkatan  dari  anggaran pendapatan  dan  belanja  negara  atau APBD  yakni  singkatan  dari  Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah serlaras dengan  standar  akuntansi  pemerintah yang dilakukan penetapan oleh PP.
Prinsip good  governance yang diterapkan  oleh  penyelenggara  tidak dapat dipisahkan dari masalah transparansi  serta  akuntabilitas  pada pengelolaan  keuangan  negara.  Sasaran
dari dijalankannya PP No. 71 tahun 2010 yakni untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan, sehingga memberikan keyakinan yakni pengelolaan keuangan negara dilaksanakan dengan bertanggung jawab dan  berkualitas.    Implementasi  good governance  di  Indonesia  belum  secara penuh  mencapai  kesuksesan  selaras dengan  tujuan  reformasi  sebelumnya. Meskipun  masih  terdapat  banyak  kasus kebocoran  serta  kecurangan  dalam pengelolaan  anggaran  serta  akuntansi, yang  ialah  dua  elemen  kunci  dari  good governance,  namun  perihal  ini  tidak mempunyai arti bahwa upaya penerapan telah gagal secara keseluruhan. Pemerintah sudah melaksanakan banyak usaha  untuk  membuat  lingkungan  good governance  yang  lebih  baik.  Satu diantara usaha yang dilaksanakan yakni meningkatkan  transparansi  informasi terkait APBN, sehingga memungkinkan partisipasi  masyarakat  dalam  tahapan pembuatan  kebijakan  dan  pengawasan pengelolaan APBN dan BUMN (Astriani, Lasmini, and Marliani 2020).
Kabupaten  Karawang,  salah  satu dari  27  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Barat, telah berupaya keras untuk menegakkan asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik.  Salah  satu  upaya  tersebut  adalah mewajibkan setiap SKPD yakni singkatan  dari  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  di  lingkungan  Pemerintah
Kabupaten  Karawang  untuk  menyusun rencana  belanja  pada  setiap  anggaran. Hal  ini  dilakukan  untuk  memastikan adanya data yang jelas mengenai tujuan, petunjuk,  dan  keterkaitan  antarrencana keuangan. Bappeda yakni singkatan dari
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kabupaten Karawang merupakan  instansi  pemerintah  yang telah  berhasil  membangun  sistem penganggaran berbasis kinerja. Bappeda merupakan  lembaga  daerah  yang bertugas  di  bidang  perencanaan  dan
pembangunan,  yang  dipimpin  oleh Gubernur/Bupati/Wali  Kota  melalui Sekretaris Daerah. Lembaga ini bertugas membantu  Gubernur/Bupati/Wali  Kota dalam  penyelenggaraan  pemerintahan daerah khususnya di bidang perencanaan pembangunan daerah.
LAKIP  yakni  singkatan  dari Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah menyajikan statistik laporan realisasi  anggaran  Bappeda  Kabupaten Karawang  tahun  2021  sampai  dengan tahun  2023,  sebagaimana  ditunjukkan pada tabel di bawah ini:
Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Bappeda
Kabupaten Karawang Tahun 2021- 2023 Tahun Target Realisasi % 2021 16.468.205.826 15.186.270.930 92,2% 2022 19.564.894.650 17.160.264.943 87,7% 2023 22.582.306.300 19.104.137.060 84,6% Berlandaskan tabel 1, bisa disimpulkan  bahwa  laporan  realisasi anggaran  belanja  Bappeda  Tahun  2021 hingga  2023  belum  mencapai  target realisasi  dikarenakan  (1)  Capaian Perencanaan  Pembangunan  Daerah belum secara penuh bisa mengexplorasi potensi  serta  sumber  daya  Daerah,  (2) Pembuatan rencana pembangunan masih banyak diberi dampak oleh kepentingan terkhusus  yang  tidak  berdoman  pada dokumen perencanaan jangka menengah ataupun  panjang,  (3)  Kurangnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan  lintas  sektor  daerah.  4) Penilaian dan pengendalian perencanaan pembangunan  belum  dilakukan  dan dipantau secara memadai untuk meningkatkan pelaksanaan proyek pembangunan.  Dan  bisa  berdampak  (1) penghambatan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, hal ini dapat mengakibatkan  ketidak  maksimalan dalam  pemanfaatan  sumber  daya  lokal guna menaikkan kesejahteraan masyarakat.  (2)  dapat  menyebabkan pemborosan sumber daya dan kurangnya pencapaian  tujuan  pembangunan  yang
diinginkan.  (3)  dapat  menghambat pencapaian  hasil  pembangunan  yang optimal serta memperburuk ketimpangan dan ketidaksetaraan diantara  sektor-sektor  tersebut.  Dan  (4) dapat menyebabkan pemborosan anggaran  dan  merugikan  masyarakat dalam jangka panjang. Permasalahan terkait akuntabilitas dan  transparansi  menjadi  salah  satu aspek yang diperhatikan dalam menjalankan  pemerintahan  daerah,  dan pemerintahan  terus  melakukan  evaluasi terhadap  hal  ini  hingga  saat  ini.
Permasalahan  yang  dihadapi  bappeda Kabupaten  Karawang  pada  tahun  2021 hingga 2023 yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :
1. masih  kurangnya  fungsi  koordinasi dengan  SKPD,  Pemprov  serta Pemerintah Pusat. Dari sisi akuntabilitas  akan  mengakibatkan koordinasi yang buruk antara berbagai tingkatan pemerintahan juga dapat  mengganggu  akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Selanjutnya  dari  sisi  transparansi yang akan mengakibatkan menghambatnya  aliran  informasi yang  jelas  dan  terbuka  mengenai alokasi anggaran, tujuan pembangunan dan hasil dari penggunaan  anggaran  tersebut,  dan dapat menghambat pengelolaan anggaran  berbasis  kinerja  karena anggaran berbasis kinerja memerlukan  integrasi  yang  baik antara berbagai tingkatan pemerintahan untuk menyusun rencana  yang  terkordinasi  dan mengalokasikan  anggaran  dengan tepat  untuk  mencapai  hasil  yang diinginkan.
2. Masih  kurangnya  komitmen  dan konsistensi  perangkat  daerah  dalam penyusunan  dokumen  perencanaan pembangunan. Dari sisi akuntabilitas ketika  perangkat  daerah  tidak
memiliki komitmen yang cukup atau konsistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, sulit  untuk  menetapkan  siapa  yang bertanggungjawab atas keputusan dan tindakan yang diambil dalam penggunaan anggaran dan selanjutnya,  dari  sisi  transparansi kurangnya komitmen dan konsistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan juga dapat menghambat  transparansi  dalam pengelolaan anggaran.
Berdasarkan  temuan  penelitian terdahulu  yang  dilaksanakan  oleh (Anggraeni  dan  Saleh,  2020)  secara keseluruhan, kinerja instansi pemerintah daerah  Kota  Bandung  dalam  hal akuntabilitas  dapat  dikatakan  sangat baik. Ketika melihat dimensi
akuntabilitas  kejujuran  dan  hukum, proses, kebijakan, serta finansial, semua telah  masuk  pada  kategori  sangat  baik. Akan tetapi, dalam dimensi akuntabilitas program,  walaupun  telah  masuk  pada kategori  baik,  masih  perlu  peningkatan agar  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah  dapat  mencapai  tingkat maksimal.  Selanjutnya  penelitian  yang dilakukan  oleh  (Novatiani,  Rusmawan Kusumah, dan Vabiani, 2019), Transparansi  di  SKPD  Kab.  Bandung Barat  telah  baik,  dikarenakan  sudah melakukan penerapan prinsip transparansi yakni terdapatnya komunikasi publik oleh pemerintah serta hak  masyarakat  pada  akses  informasi,
perihal ini dilihat dari 81 sampel dari 27 SKPD  di  Kab.  Bandung  Barat.
Selanjutnya  penelitian  yang  dilakukan oleh (Rano Asoka, 2022) permasalahannya yang dihadapi Bappeda  Kab.  Musi  Banyuasin  yakni realisasi  anggaran  aktivitas  seringkali tidak  meraih  target  rencana  naggaran yang sudah ditentukan.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Good corporate governance
Good corporate governance (GCG)  mengacu  pada  kerangka  kerja terstruktur yang mengawasi dan mengelola perusahaan untuk memberikan  manfaat  tambahan  bagi para  pemangku  kepentingan.  Gagasan ini  menyoroti  dua  aspek  penting. Pertama, sangat penting untuk menekankan  pentingnya  hak  pemegang saham  untuk  mendapatkan  informasi yang  tepat  dan  cepat.  Lebih  jauh, perusahaan diharuskan untuk memberikan  pengungkapan  yang  tepat, tepat  waktu,  dan  terbuka  atas  semua rincian  yang  berkaitan  dengan  kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pemangku kepentingan.  Tujuan  dari  pembentukan tata  kelola  perusahaan  adalah  untuk memaksimalkan  keuntungan  jangka panjang dan meningkatkan nilai perusahaan sambil juga mempertimbangkan  kepentingan  para pemangku kepentingan lainnya.
Umumnya ada lima prinsip dasar GCG, yakni:
1) Akuntabilitas.  Konsep  ini  mencakup kewenangan  yang  dimiliki  oleh dewan  komisaris  dan  dewan  direksi, serta tanggung jawab mereka terhadap  pemegang  saham  dan pemangku kepentingan lainnya. 2) Pertanggungjawaban.  Konsep  ini mengharuskan  organisasi  dan  para eksekutif  serta  manajernya  untuk menjalankan tindakan mereka secara bertanggung jawab. 3) Keterbukaan. Konsep ini menekankan pentingnya transparansi, yang mengharuskan informasi dibagikan dengan cepat dan akurat. 4) Kewajara. Semua pemangku kepentingan harus diberi kesempatan yang  sama  untuk  mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. 5) Kemandirian. Konsep independensi memungkinkan manajer perusahaan untuk  beroperasi  secara  mandiri
sesuai  dengan  tugas  dan  tanggung jawabnya,  bebas  dari  tekanan eksternal  atau  tindakan  yang  tidak sejalan  dengan  sistem  operasi perusahaan.

## Anggaran Berbasis Kinerja
Menurut  Rano  Asoka  (2022) mengatakan  yakni    Anggaran  berbasis kinerja yakni sistem penganggaran yang berfokus  pada  output  organisasi.  Yang sangat  berhubungan  dengan  misi,  visi, serta  rencana  strategis  organisasi. Dengan  demikian,  anggaran  digunakan untuk  mencapai  tujuan.  Anggaran kinerja adalah sistem yang mencangkup aktivitas penyusunan program dan serta ukur  kinerja  selaku  alat  guna  meraih tujuan  program.  Penilaian  kinerja dilandaskan pada penyelenggaraan value for  money  serta  efektifitas  anggaran (Putra et.al , 2023) Untuk mencapai anggaran berbasis kinerja  untuk  memperoleh  hasil  yang optimal,  dimana  semua  tindakan  harus dilakukan dalam kerangka sasaran yang jelas  dan  jangka  panjang,  supaya program  bisa  dilaksanakan  sesuai strategi yang telah ditetapkan. Maka dari itu,  anggaran  yang  dirancang  serta dilakukan  penyusunan  wajib  bisa memberikan  pedoman  yang  baik  untuk melaksanakan aktivitas organisasi selaras  dengan  sasaran  serta  strategi yang sudah ditentukan (Fauziah, 2021). Maka  dari  itu,  indikator  anggaran berbasis  kinerja  menurut  (Esni et.al , 2020) terdiri dari :
1) Input  mengacu  pada  semua  elemen atau  sumber  daya  yang  diperlukan untuk melakukan tugas atau aktivitas tertentu  guna  menghasilkan  hasil yang  diinginkan  atau  menyediakan layanan.
2) Output  mengacu  pada  hasil  atau keluaran  dari  aktivitas  atau  tindakan tertentu.
3) Hasil memberikan representasi akurat dari  hasil  suatu  tindakan  dan menunjukkan  seberapa  baik  kinerja keluaran tersebut.
4) Manfaat  adalah  hasil  yang  secara langsung  terkait  dengan  tujuan  akhir pelaksanaan suatu tindakan. 5) Dampak  mengacu  pada  efek,  baik yang menguntungkan maupun merugikan,  yang  diberikan  pada berbagai  indikator  di  setiap  level, tergantung pada asumsi yang mendasarinya. Akuntabilitas Akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab individu, badan hukum, atau pimpinan organisasi untuk menawarkan  informasi  atau  penjelasan tentang  tindakan  mereka  kepada  pihak- pihak yang memiliki hak atau kekuasaan untuk mencari informasi atau
akuntabilitas  tersebut  (Kristian  et  al., 2020).  Menurut  Alvionita  (2021), akuntabilitas didefinisikan sebagai tugas seorang  wali  amanat  (agen)  untuk memberikan  akun,  presentasi,  laporan, dan pengungkapan terperinci dari semua kegiatan  dan  tanggung  jawab  mereka kepada  wali  amanat  (prinsipal)  yang memiliki  kekuatan  dan  kewenangan yang  sah  untuk  menuntut  akuntabilitas tersebut.  Sesuai  dengan  Peraturan
Presiden No. 29/2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  diuraikan.  Akuntabilitas Efisiensi mengacu pada tanggung jawab suatu instansi pemerintah untuk bertanggung  jawab  atas  keberhasilan atau kegagalan pelaksanaannya. Organisasi mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah diminta oleh  para  pemangku  kepentingan  untuk memenuhi  tujuannya  dengan  cara  yang dapat  diukur.  Program-program  ini selaras  dengan  target  kinerja  yang ditetapkan dalam laporan kinerja berkala instansi pemerintah. Indikator
akuntabilitas, sebagaimana didefinisikan oleh Esni et al. (2020), meliputi hal-hal berikut:
1) penghentian  atas  penyalahgunaan anggaran.
2) kepatuhan  terhadap  peraturan  yang berlaku.
3) proses
pertanggungjawaban anggaran. 4) pertimbangan sasaran agar teraih atau tidak serta hasil yang optimal dengan biaya yang minimum.
5) pertanggungjawaban pemerintah
terhadap  kepuasan  atas  kinerja  yang dapat dinilai oleh masyarakat. Transparansi Transparansi berarti bahwa pemerintah  terbuka  dalam  hal  memberi informasi  perihal  bagaimana  mengelola sumber  daya  publik  pada  orang-orang yang  membutuhkannya  (Kristian et  al , 2020).  Sedangkan  menurut  (Rano Asoka, 2022) mengemukakan transparansi merupakan nilai fundamental yang menjamin akses setiap orang  terhadap  informasi  tentang administrasi  pemerintahan,  termasuk kebijakan, pembuatan dan pelaksanaannya,  serta  hasil  yang diperoleh. Transparansi dapat dideskripsikan sebagai tindakan menyediakan  akses  terbuka  bagi  semua orang  untuk  informasi  keuangan  dan kebijakan.
Tujuan  transparansi  publik  atau pemerintahan  menurut  Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 :
1) Memastikan  hak  masyarakat  untuk memperoleh informasi tentang strategi perumusan kebijakan publik, inisiatif  kebijakan  publik,  dan prosedur  pengambilan  keputusan publik, termasuk tindakan pengambilan keputusan publik. 2) Mendorong keterlibatan aktif masyarakat  umum  dalam  proses perumusan kebijakan publik. 3) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan  publik  dan  tata  kelola lembaga publik yang efektif. 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien yang bercirikan transparansi. 5) Memperoleh  pemahaman  tentang alasan di balik kebijakan publik yang berdampak signifikan pada kehidupan banyak orang. 6) Memajukan  ilmu  pengetahuan  dan memberikan pendidikan kepada masyarakat. 7) Meningkatkan pengelolaan dan layanan  informasi  dalam  sektor publik  untuk  menyediakan  layanan informasi berkualitas tinggi.
Berlandaskan  pemaparan  yang  telah disampaikan, dengan demikian indikator mengenai  transparansi  dalam  penelitian ini berlandaskan pendapat (Kristian et al ,
2020) meliputi sebagai berikut : 1) Sistem keterbukaan kebijakan anggaran. 2) Dokumen  anggaran  yang  mudah dilakukan akses.
3) Laporan  pertanggungjawaban  yang tepat waktu. 4) Aspirasi atas suara rakyat terakomodasi dengan baik. 5) Sistem  pemberian  informasi  pada publik dapat diakses dengan mudah.

## Kerangka Pemikiran

## Proposisi Penelitian
Proposisi adalah dugaan sementara dari  suatu  penelitian  pada  fenomena
yang  timbul.  Berlandaskan  kerangka pemikiran  diatas  dengan  demikian proposisi penelitian ini yakni bagaimana penerapan  prinsip  akuntabilitas  serta trasparansi  dalam  pelaksanaan  tugas serta  kinerja  Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  penulis menggunakan pendekatan analisis kualitatif  untuk  memberikan  jawaban yang  relevan  atas  kesulitan  yang ditemukan.  Penelitian  ini  dilakukan  di BAPPEDA Kabupaten Karawang. Proses  pengumpulan  data  meliputi wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumentasi. Metodologi yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah triangulasi  data,  yang  melibatkan penggunaan  banyak  sumber  data  untuk memvalidasi  dan  menguatkan  temuan. Triangulasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan kombinasi banyak teknik  atau  sumber  pada  titik  yang berbeda dalam suatu penelitian.
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN Analisis Wawancara 1. Akuntabilitas Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah  berkaitan  dengan  kendala  dan kinerja. Berikut hasil wawancara
adanya regulasi baru, adanya kemendagri yang merubah indikator, ketentuan berubah menjadi inkonsistensi dokumen dan data yang tercecer Respon umpan balik terkait pengelolaan anggaran berbasis kinerja. Berikut hasil wawancara masyarakat bertanya lingkup kebutuhan  rata-rata,  paling  kalau masyarakat mau tahu itu bisa dilihat dilakip  saja  karena  sudah  di  upload disana semua
Kebijakan  atau  prosedur  yang  telah diimplementasikan  untuk  memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan. Berikut hasil wawancara Kalau  sekarang  itu  bukan  anggaran yang mengikuti kinerja tetapi kinerja yang mengikuti anggaran Kegiatan  yang  membuat  pemerintah lebih responsive, transparan dan akuntabel serta dapat mewujudkan good govermance dalam memberikan layanan kepada  masyarakat.  Berikut  hasil wawancara kegiatan MUSREMBANG melibatkan  stakeholder,  akademisi, masyarakat, lembaga-lembaga, dewan.  Bappeda  tidak  langsung memberikan layanan kepada masyarakat. Hanya membuat perencanaannya saja Tanggapan jika ada kasus penyelewengan  dana.  Berikut  hasil wawancara itu  urusan  bagian  hukum,  yang  saya tahu  hanya  akan  terkena  SP  atau sanksi yang ada
2. Transparansi Hubungan  kerjasama  antara  Bappeda dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perencanaan. Berikut hasil wawancara
perencanaan tidak hanya di Bappeda tetapi ada tim penyusun RKPD yang terdiri dari Bappeda, Sekda, BPKAD. Bappeda  hanya  memberi  layanan seperti Renja, Rensra.
Informasi tentang pengelolaan anggaran berbasis  kinerja  yang  tersedia.  Berikut hasil wawancara bappeda  upload  di  website  atau  bisa datang langsung ke bappeda membawa surat
Pelaksanaan  fungsi  bidang-bidang  tata kelola. Berikut hasil wawancara sudah  optimal  dan  sudah  kategori baik
Kendala- kendala yang dihadapi Bappeda dalam pelaksanaan perencanaan. Berikut hasil wawancara adanya regulasi baru, adanya kemredagri yang merubah indikator, ketentuan berubah menjadi inkonsistensi dokumen dan data yang tercecer
Solusi  menghadapi  kendala-kendala. Berikut hasil wawancara tergantung kendalanya, misal kendala di komunikasi itu biasanya komitmen antar  bidang  agar  komunikasi berjalan dengan lancar.
Informasi  yang  ingin  ditanyakan  di website. Berikut hasil wawancara biasanya bertanya nya di TANGKAP (aplikasi  tanggap  karawang)  misal jalan  rusak  dll  semua  diarahkan  ke TANGKAR.
Transparansi  di  integrasikan  dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran berbasis kinerja. Berikut hasil wawancara
Sudah transparan di web masyarakat bisa buka SIPD (apk kegiatan yang di upload  anggarannya),  buka  saja  di karawangkab.go.id.
Bila  terdapat  SILPA/SIKPA.  Berikut hasil wawancara SILPA  itu  ada  2,  ada  SILPA  isi  dan SILPA  kosong  dan  dibalikan  ke  kas daerah.
Pembagian  anggaran  kesetiap  desa.
Berikut hasil wawancara Bappeda tidak membagikan anggaran,  hanya  misal  masyarakat butuh  jembatan  ngususlinnya  hanya sebatas  jembatannya  saja,  tetapi kalau untuk anggarannya PUPR yang mencairkannya,  dipilih  apa  saja prioritasnya.

## 3. Anggaran Berbasis Kinerja
Proses penyusunan perencanaan APBD. Berikut hasil wawancara bappeda itu hanya menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dalam
penyusunannya  bappeda  melakukan koordinasi  dengan  perangkat  daerah dan pemangku kepentingan.
Tidak  mencapainya  target  anggaran  di LKIP. Berikut hasil wawancara output  nya  sudah  tercapai  semua, memang yang tercapai itu kinerjanya, kinerjanya didukung dari anggarannya.  Anggaran  yang  kita buat itu kan rencana jadi rencana itu akan berbeda dari yang terealisasinya. Yang  terlibat  dalam  pelaksanaan kegiatan  anggaran.  Berikut  hasil wawancara PA, KPA, PPTK dan Bendahara. Yang berhak dalam melakukan perencanaan  penyusunan  anggaran. Berikut hasil wawancara
prosesnya ke sekretariat disetujui lalu minta pencairan dana ke BPKAD. Prioritas  dalam  penggunaan  dana Bappeda. Berikut hasil wawancara biasanya  di  MUSREMBANG  ada  3 prioritas  yaitu  :  sosial,  infrastruktur, dan ekonomi.

## PEMBAHASAN Akuntabilitas
Berlandaskan  temuan  penelitian bisa  disimpulkan  yakni  akuntabilitas  di Badan BAPPEDA Kabupaten Karawang sudah selaras dengan beberapa  regulasi  atau  aturan-aturan baru dan untuk kinerja di LAKIP sudah baik.  Meskipun  sudah  ada  langkah- langkah positif masih terdapat tantangan dalam meningkatkan akuntabilitas secara lebih efektif, seperti peningkatan keterlibatan  masyarakat  dalam  proses pengawasan  dan  evaluasi  yang  lebih mendalam terhadap kinerja Bappeda. Kegiatan MUSREMBANG melibatkan  stakeholder,  akademisi, masyarakat,  lembaga-lembaga,  dewan. Terdapat  pemahaman  yang  baik  dari berbagai pemangku kepentingan lainnya, mengenai pentingnya
akuntabilitas dan bagaimana hal tersebut berdampak pada pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan.
Transparansi Pernyataan diatas bisa dilaksanakan  pengambilan  keismpulan yakni BAPPEDA Kabupaten Karawang sudah  transparan  serta  sudah  selaras dengan peraturan yang berjalan dan bagi masyarakat yang tidak paham teknologi masa  kini  bisa  datang  langsung  ke Bappeda dan membawa surat  dan untuk masyarakat  yang  paham  teknologi  bisa membuka  website  yang  disediakan.
Dengan terdapatnya transparansi
memberi  jaminan  akses  atau  kebebasan guna tiap-riap orang guna mendapatkan informasi  perihal  penyelenggaraaan pemerintah.

## Anggaran Berbasis Kinerja
Temuan penelitian bisa dilaksanakan  pengambilan  keismpulan yakni di Bappeda tidak menyusun APBD tetapi  mereka  menyusun  RPJPD, RPJMD,  dan  RKPD.  Untuk  kinerja  di Bappeda  itu  sudah  tercapai,  dan  untuk anggaran  itu  tidak  tercapai  (Efisiensi), dengan  pencapaian  hasil  atau  kinerja yang  diinginkan.  Hal  ini  mempunyai tujuan  guna  menaikkan  akuntabilitas, efisiensi,  serta  transparansi  dalam pengelolaan keuangan publik.
Melalui anggaran berbasis kinerja, Bappeda  dapat  lebih  mudah  melakukan pemantauan terhadap pencapaian tujuan strategis  dan  efektivitas  penggunaan sumber  daya.  Hal  ini  juga  membantu meningkatkan  akuntabilitas  terhadap masyarakat  dan  pemangku  kepentingan lainnya.  Meskipun  terdapat  manfaat yang signifikan, ada beberapa tantangan dalam  implementasi  anggaran  berbasis kinerja, seperti memastikan ketersediaan data  yang  akurat  dan  konsisten,  serta membangun  kapasitas  internal  untuk
memahami dan menggunakan informasi kinerja secara efektif.

## PENUTUP Kesimpulan
1) Akuntabilitas  :  Badan  Perencanaan
Pembanunan  Daerah  di  Kabupaten Karawang  telah  menerapkan  prinsip akuntabilitas  pengelolaan  anggaran berbasis kinerja.  Hal ini ditunjukkan dengan  adanya  Laporan  Keterangan Pertanggungjawaban  (LKPJ)  serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  yang disusun setiap tahun. 2) Transparansi : Pelaksanaan transparansi  juga  sudah  dilakukan dengan  baik.  Informasi  tentang kegiatan dan capaian kinerja dipublikasikan melalui website resmi Bappeda  Karawang  dan  memastikan akses  informasi  bagi  masyarakat umum. 3) Pengelolaan anggaran berbasis kinerja : - Bappeda  karawang  tidak  menyusun APBD  secara  langsung  tetapi menyusun  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang  Daerah  (RPJPD),  serta Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah (RKPD). - Hasil  atau  kinerja  yang  diinginkan telah  tercapai  meskipun  anggaran tidak tercapai sepenuhnya. Penguunaan  anggaran  yang  efisien bertujuan guna menaikkan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. IMPLIKASI Implikasi dari analisis implementasi prinsip akuntabilitas serta transparansi pada penyelenggaraan pengelolaan  anggaran  dengan  basis kinerja  pada  Bappeda  Kabupaten Karawang,  adanya  pelaksanaan  prinsip
akuntabilitas  serta  transparansi  di Bappeda  Kabupaten  Karawang  telah berjalan  dengan  baik  serta  selaras dengan  peraturan  yang  ada.  Dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja, bappeda  mamp  meningkatkan  efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Untuk meningkatkan  transparansi,  informasi mengenai  pelaksanaan  kegiatan  dan pencapaian kinerja dipublikasikan melalu website resmi bappeda. Penerapa prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi  telah  memberikan  dampak positif  pada  pengelolaan  anggaran  di Bappeda Kabupaten Karawang, meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Aldi  Septian  Putra,  Afrah  Junita,  and Iqlima  Azhar.  2023.  “Systematic Literature Review: Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Transparansi  Dan  Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pegawai Skpk.” MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi,  Manajemen,  Akuntansi Dan  Bisnis 1(1):169–77.  doi: 10.59246/muqaddimah.v1i1.97. Anggraeni,  Ferina,  and  Suji  Abdullah Saleh. 2020. “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah  (  Studi  Pada Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah Kota  Bandung  )  The  Influence  of Performance Based Budget Implementation  on  Performance Accountability  of  Government.” Indonesian  Accounting  Research Journal 1(1):36–44.
Astriani,  Devi,  Lilis  Lasmini,  and  Sari
Marliani. 2020. “Pengaruh Auditor Internal,  Auditor  Eksternal  Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Good Governance (Survei  Pada  Kabupaten/Kota  Di Wilayah II Provinsi Jawa Barat).” Akuisisi: Jurnal Akuntansi 16(2):52–60. doi: 10.24127/akuisisi.v16i2.477. Esni, Maria Trimurni, Anwar Made, and Retno Wulandari. 2020. “Analisis Pengaruh  Penerapan  Anggaran Berbasis  Kinerja,  Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja  Keuangan  Daerah  Kota Malang.” Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi 7(2):1–11. doi: 10.21067/jrma.v7i2.4254. Fauziah,  Fauziah.  2021.  “Pengaruh Penerapan  Anggaran  Berbasis Kinerja  Dan  Pertanggungjawaban Belanja Terhadap Kualitas Laporan  Akuntabilitas  Kinerja Pegawai Instansi Pemerintah (LAKIP)  Badan  Pengelola  Pajak Dan  Retribusi  Daerah  Pemerintah Kota  Medan.” Juripol 4(1):166– 71. doi: 10.33395/juripol.v4i1.11012. Kristian,  Indra,  Aulia  Fitriani  Rahma, Bayu  Nugraha,  and  Cinta  Amalia Putri.  2020.  “Transparansi  Dan Akuntabilitas  Dalam  Perspektif Kinerja Pemerintah Daerah.” Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial 18(3):11–22. Novatiani,  Ait,  R.  Wedi  Rusmawan Kusumah,  and  Diandra  Pepi Vabiani. 2019. “Pengaruh Transparansi  Dan  Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.” Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis 10(1):51– 62. doi: 10.17509/jimb.v10i1.15983. Rano  Asoka,  Candra  Romanda.  2022. “ANALISIS PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP  PELAKSANAAN PENGELOLAAN  ANGGARAN BERBASIS  KINERJA  (STUDI KASUS PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN).” 01(1):1–23. sayuti sayuti, jamaluddin majid, muhammad  sapril  sardi  juardi. 2020. “Perwujudan Nilai Transparansi,  Akuntabilitas  Dan Konsep  Value  For  Money  Dalam Pengelolaan  Akuntansi  Keuangan Sektor  Publik  (Studi  Pada  Kantor BAPPEDA  Sulawesi  Selatan).” Jurnal Ilmiah Akuntansi (September 2018). doi: 10.33096/atestasi.v1i1.39.