## Pengembangan Kebĳakan Satu Data dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Sleman

## Developing One Data Policy in Public Services in Sleman Regency
Moch. Noerizza Triananta 1 , Eko Priyo Purnomo 2
1-2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, D. I. Yogyakarta, Indonesia
Penulis Korespondensi: rizza.ananta@gmail.com

## Abstrak
Kebĳakan Satu Data bertujuan untuk meningkatkan praktik keterbukaan data dengan memastikan ketersediaan data berkualitas tinggi bagi publik melalui portal data terbuka, baik di tingkat nasional maupun daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Upaya Pengembangan Kebĳakan Satu Data dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Sleman dengan menganalisis enam indikator, yaitu: agenda setting , analisis masalah, rencana operasional, implementasi, monitoring , dan evaluasi. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan sumber data didapatkan dari artikel ilmiah, media massa, dan dokumen peraturan daerah Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan agenda setting , identifikasi terkait data yang kurang akurat dan kurangnya kepatuhan terhadap kebĳakan dengan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia melalui good governance dan komunikasi. Analisis masalah menyoroti pentingnya penggunaan data aktual dalam pengambilan keputusan. Rencana operasional Satu Data Kabupaten memudahkan akses layanan pemerintah meskipun penerapannya belum merata karena keterbatasan digital. Implementasi kebĳakan Satu Data di Kabupaten Sleman dilakukan dengan membangun komunikasi dan kolaborasi. Monitoring dan evaluasi Satu Data Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa sosialisasi kebĳakan kepada masyarakat serta pemberian insentif atau sanksi kepada pelaksana kebĳakan digunakan untuk mengatasi hambatan. Rekomendasi pengembangan Satu Data di Kabupaten Sleman dengan penguatan kualitas data, investasi pelatihan SDM, perluasan infrastruktur digital, komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik, sosialisasi kebĳakan, dan budaya penggunaan data dalam pengambilan keputusan.

## Kata Kunci
Satu Data; Database ; Pelayanan Publik; Kabupaten Sleman.

## Abstract
The One Data Policy aims to improve data openness practices by ensuring the availability of high- quality data to the public through open data portals, both at the national and regional levels. This research aims to evaluate efforts to develop the One Data Policy in Public Services in the Sleman Regency by analyzing six indicators: agenda setting, problem analysis, operational plans, implementation, monitoring, and evaluation. Qualitative research method with a case study approach with data sources obtained from scientific articles, mass media, and Sleman Regency regional regulatory documents. The research results show that implementing identified agenda-setting is related to inaccurate data and non-compliance with policies by increasing the capacity and quality of human resources through good governance and communication. Problem analysis highlights the importance of using actual data in decision-making. One Data Regency's operational plan facilitates access to government services even though implementation has not been evenly distributed due to digital limitations. Implementing the One Data policy in the Sleman Regency involves building communication and collaboration. Monitoring and evaluating Satu Data Sleman Regency shows that socializing policies to the community and providing incentives or sanctions to policy implementers are used to overcome obstacles. Recommendations for developing One Data in Sleman Regency by strengthening data quality, investing in human resource training, expanding digital infrastructure, better communication and collaboration, socializing policies, and a culture of using data in decision making.
Keywords One Data; Database; Public Services; Sleman Regency.
DOI: 10.35967/njip.v22i2.600
Dikirim: 25 September 2023 Revisi: 26 Desember 2023 Diterima: 30 Desember 2023 © Penulis 2023 Karya ini dilisensikan di bawah lisensi CC BY-NC-SA 4.0. Untuk melihat salinan lisensi ini, kunjungi http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-sa/4.0/
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 22 No. 2 (2023): 195-206 p-ISSN: 1829-5827 e-ISSN: 2656-5277

## 1. Pendahuluan
Kebĳakan Satu Data merupakan prakarsa Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan interoperabilitas tata kelola data internal pemerintah terhadap praktik-praktik dengan menyediakan kerangka peraturan tentang struktur organisasi ( Setiawan & Ikhsanditya, 2020 ). Namun, sejauh ini belum ada ketentuan untuk mengatur implementasi kebĳakan Satu Data Indonesia ( Purnama dkk., 2019 ). Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019, dengan mengembangkan kebĳakan Satu Data dapat membantu pemerintah Indonesia mewujudkan pengendalian pembangunan, akurat, terkini, mudah diakses, dikelola dengan cermat, terintegrasi, dan berkelanjutan ( Sekretariat Satu Data Indonesia & Kementerian PPN/Bappenas, 2021 ). Pada saat yang sama, kebĳakan Satu Data berupaya meningkatkan praktik keterbukaan data dengan memastikan ketersediaan data berkualitas tinggi untuk publik melalui portal data terbuka baik di tingkat nasional maupun daerah ( Wicaksono, 2016 ). Karakteristik sektor publik memegang peranan penting dalam masyarakat ( Hamrun dkk., 2020 ). Masalah perkembangan, tingkat kesehatan yang rendah, pendidikan, kesejahteraan finansial dan jaminan sosial yang kuat membutuhkan pelayanan publik bilangan prima ( Rizki & Andriyus, 2023 ).
Apabila lembaga publik tidak berubah melakukan pengembangkan diri dan terbuka. Masalah pembangunan ini akan menjadi semakin sulit dipecahkan ( Widodo, 2017 ). Mendorong setiap pesanan pemerintah di tingkat pusat daerah di Indonesia Inovasi, lalu pemerintah melalui Kementerian ( Dr. Isnaini Rodiyah dkk., 2022 ). Penerimaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, organisasi kompetisi inovatif pamong praja nasional akan dibagikan nanti untuk kementerian/lembaga dan Pemerintah daerah terbaik merupakan tujuan untuk menyelenggarakan kompetisi ini Badan Penggerak dan Inovasi. Saat ini, sebagian besar pemerintah Indonesia masih menggunakan data dari survei seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan data riset untuk mengumpulkan data. Di sisi lain, kelemahan survei data adalah pelaporan dari data sebenarnya karena data tidak terjadi secara real time sehingga menyimpang dari data sebenarnya. Berdasarkan permasalahan dari beberapa instansi tersebut banyak data yang sering tidak tersedia, data yang berbeda antar unit pemerintahan, dan ketakjelasan mekanisme pengambilan keputusan koordinasi ( Mulyanto, 2020 ).
Kebĳakan Satu Data menjadi salah satu kebĳakan yang menarik untuk diterapkan pada Sistem Pemerintahan ( Kurniasih, 2022 ). Namun, faktanya masih terdapat daerah yang dianggap gagal dalam menerapkan Kebĳakan Satu Data. Hal ini dimungkinkan karena kekurangan pegawai yang ahli di bidang Information Technology (IT) serta ketaksetaraan teknologi karena masih adanya keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas teknologi ( Farzali dkk., 2012 ). Selain itu, Jaminan terhadap keamanan dan privasi data yang menimbulkan kekhawatiran pelaksana kebĳakan dalam mengumpulkan data pada sistem yang disediakan ( Chandra & van Hillegersberg, 2018 ). Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kabupaten Sleman telah memulai dalam pengimplementasian Sleman Smart City . Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman No. 20.6 Tahun 2020, pemerintah Kabupaten Sleman menimbang bahwa dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan, sangat membutuhkan data yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggung jawabkan ( Khairunnisa & Purnomo, 2020 ). Satu Data Kabupaten Sleman adalah manifestasi atas upaya pemerintah dalam menyediakan data berkualitas yakni data yang kredibel, akuntabel, dan mutakhir dengan membangun database yang dipergunakan sebagai acuan untuk setiap pengambilan kebĳakan publik dan pelaksanaannya ( Islami, 2021 ).
Hambatan yang terjadi pada semua tahapan pelaksanaan Satu Data Kabupaten Sleman yang meliputi tahap perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan
Implementasi Inovasi Layanan Digital Sabdopalon (Sistem Administrasi Berita Data Deso dan Pelayanan Online ) di Kabupaten Jombang
penyebarluasan data ( Maulidya & Rozikin, 2022 ). Kurangnya regulasi, kesulitan mengintegrasikan data, kapasitas SDM yang kurang memadai, dan kurangnya kesiapan infrastruktur digital ( Ardani & Cahyani, 2022 ). Dengan demikian, Penelitian ini penting dalam meningkatkan penerapan kebĳakan satu data di Indonesia khususnya Kabupaten Sleman yang terus dipantau dan dievaluasi untuk menunjang peningkatan kualitas dari program kebĳakan satu data yang diterapkan di Indonesia. Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara pemahaman dengan pengembangan kebĳakan Satu Data pelayanan publik di Indonesia. Terdapat beberapa hasil yang relevan dengan penelitian ini. Dari data yang didapat dari ( Arthur Glenn Maail, 2018 ) yang berjudul Understanding Barriers in the Implementation of the One Data Policy in Indonesia: Insights From Health Data Journey Modelling memberikan hasil kemajuan teknologi digital memudahkan untuk membuat, mengirimkan, menyimpan, mengakses, dan menggunakan informasi yang sangat penting untuk mendukung strategi tata kelola data, di organisasi pemerintah ( Fikri dkk., 2023 ; Khairunnisa dkk., 2022 ). Mengembangkan standar arsitektur data di seluruh organisasi termasuk memastikan bahwa metadata tersedia untuk setiap jenis dataset , serta prosedur untuk menjaga akurasi data dan matriks tanggung jawab yang terkait dengan tugas- tugas ini dengan kemungkinan hukuman akan berjalan apabila adanya ketidakpatuhan.
Selanjutnya, dari data kedua yang didapat dari ( Ardani & Cahyani, 2022 ) yang berjudul Indonesia’s One Data Policy Challenge: A Case Study on the Death and Cause of Death Registration System in Jakarta memberikan hasil yang menemukan dari sisi regulasi telah banyak diatur tentang integrasi data, tetapi masih ada sistem pencatatan dan pelaporan yang tumpang tindih. Kesimpulannya, hambatan koordinasi dan politik sektoral ego masih menjadi kendala dalam implementasi kebĳakan Satu Data Indonesia. Namun, dari dua penelitian tersebut terdapat pandangan yang berbeda dalam penerapan kebĳakan Satu Data. Dari hasil penelitian yang pertama beranggapan bahwa dengan menggunakan teknologi digital pada kebĳakan satu data akan mempermudah semua instansi dalam melakukan pelaporan terhadap instansi terkait. Sedangkan dari penelitian kedua, dengan menggunakan teknologi digital dalam penerapan kebĳakan satu data akan berdampak pada sistem pencatatan yang tumpang tindih serta tidak sesuai antar instansi yang disebabkan adanya ego politik. Hasil analisis software VOSviewer berikut digunakan untuk mengidentifikasi suatu tren penelitian dengan memetakan
konsep-konsep utama dalam suatu domain, serta membantu untuk memahami perkembangan terbaru terhadap sebuah penelitian yang terdapat pada Gambar 1 .
Berdasarkan analisis di atas dapat diketahui bahwa kajian terkait dengan kebĳakan publik memiliki keterkaitan dengan statistik dan numerikal data. Namun, dalam penelitian sebelumnya masih sedikit data yang menggunakan analisis VOSviewer. Maksud dan Tujuan dari penelitian ini guna menganalisis lebih lanjut akan penerapan kebĳakan Satu Data di Kabupaten Sleman. Mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi keberlangsungan penerapan kebĳakan satu data di Kabupaten Sleman ( Wulandari dkk., 2019 ) Berdasarkan data yang didapat dari ( Primadhayanti, 2022 ) yang berjudul Implementation of Bojonegoro One Data Policy in Supporting Public Information Disclosure In Bojonegoro District, East Java Province memberikan hasil penelitian bahwa pelaksanaan kebĳakan Satu Data di Bojonegoro belum maksimal karena kurangnya koordinasi dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bojonegoro. Namun, instansi terkait telah berupaya dengan mengadakan rapat koordinasi tentang penyamaan persepsi kebĳakan Satu Data yang ada di Kabupaten Bojonegoro melalui para pelaksana kebĳakan Satu Data.
Hasil penelitian Marthalina (2016) yang berjudul Kebĳakan Satu Peta yang mendukung pembangunan nasional, beranggapan bahwa kebĳakan Satu Data/Satu Peta memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pembangunan nasional. Dengan adanya kebĳakan ini, pemerintah sangat terbantu dalam merumuskan perencanaan pembangunan secara terintegrasi sehingga tidak ada lagi terjadi tumpeng tindih informasi. Dengan demikian, sangat dimungkinkan apabila Kabupaten Bojonegoro segera menerapkan kebĳakan Satu Data maupun satu peta untuk menunjang kemudahan dalam aspek pembangunan infrastruktur maupun penguatan kapasitas pelayanan informasi yang terdapat di Kabupaten Bojonegoro untuk yang lebih baik.

## 2. Metode
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Creswell (2014) , jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus merupakan metode untuk mengeksplorasi serta memahami makna yang dianggap oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dianggap memudahkan penelitian ini dalam mengeksplorasi lebih dalam pemahaman untuk mengembangkan kebĳakan satu data oleh pelayan publik di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Satu Data merupakan hal penting untuk pengambilan keputusan pemerintah, baik lokal maupun nasional ( Sekretariat Satu Data Indonesia & Kementerian PPN/Bappenas, 2021 ). Namun, terdapat kelemahan terkait keterbatasan dan konsistensi data, serta sumber daya untuk pengumpulan dan pemeliharaan data ( Marthalina, 2016 ). Hasil penelitian ini akan mengungkap proses kebĳakan Satu Data dan mengetahui penerapan kebĳakan satu data di Kabupaten Sleman dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan menganalisis enam indikator pengembangan kebĳakan yaitu: agenda setting , analisis masalah, rencana operasional, implementasi, monitoring , dan evaluasi ( Meutia, 2013 ). Penelitian ini dimulai 20 Juli 2023 sampai 15 Januari 2024. Adapun Penelitian ini menerapkan teknik pada pengumpulan data ke dalam teknik pengumpulan data secara sekunder atau sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian terdahulu yang dihimpun serta dianalisis dari berbagai sumber artikel ilmiah, media masa, dokumen peraturan daerah dalam penerapan kebĳakan satu data dan jenis data sekunder lainnya. Detailnya, jenis pengumpulan data di atas telah diuraikan pada sub bab dan Tabel 1 .
Implementasi Inovasi Layanan Digital Sabdopalon (Sistem Administrasi Berita Data Deso dan Pelayanan Online ) di Kabupaten Jombang
Berdasarkan dari Tabel 1 , dapat diketahui bahwa sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang bertujuan dapat memenuhi kebutuhan data dalam mengungkapkan identifikasi permasalahan yang kemungkinan dapat terjadi dan strategi dalam menanggulanginya. Strategi penanggulangannya membuat
kehadiran kebĳakan Satu Data ini harus tepat sasaran dan diharap dapat memenuhi kebutuhan data pemerintah serta masyarakat. Selanjutnya pelaksanaan hasil analisis data yang terdapat pada Gambar 2 .
Analisis data pada penelitian dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pada tahap pengumpulan data diambil dari literatur serta jurnal terdahulu yang sesuai dengan topik dalam penelitian. Setelah data terkumpul tahapan berikutnya mereduksi data dalam hal ini dilakukan penyederhanaan kata yang sulit dipahami serta mentransformasi data. Setelah tahapan reduksi dirasa cukup selanjutnya penyajian data yang mana diarahkan agar data yang didapat dari reduksi data dapat terorganisasikan, tersusun serta mudah dipahami. Pada tahapan terakhir yakni penarikan kesimpulan/verifikasi untuk mencari pemahaman makna dan keteraturan pada analisis data.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Agar suatu kebĳakan menjadi konsensus yang efektif, diperlukan model tujuan yang masuk akal untuk menunjukkan efektivitas kebĳakan ( Farikhah, 2020 ). Model dalam kebĳakan ini berkaitan dengan aturan yang mengatur program dan prosedur, serta birokrasi memperhatikan keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing individu ( DR. Taufiqurakhman, S.Sos., 2014 ). Sleman Smart Regency adalah aplikasi layanan yang memungkinkan pemerintah di Kabupaten Sleman untuk merespons secara cepat dan akurat, sehingga dapat diakses oleh masyarakat yang berada di Kabupaten Sleman ( Novriando, 2020 ).
Jenis Data Sumber Data Kebutuhan Data Pengumpulan Data Data Sekunder Artikel Ilmiah Analisis regulasi dalam penerapan Kebĳakan satu data pada Tinjauan Pustaka Data Sekunder Artikel Ilmiah Analisis sekunder artikel ilmiah yang relevan dengan Kebĳakan satu data Tinjauan Pustaka Data Sekunder Dokumen Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Analisis Penerapan Kebĳakan satu data di Indonesia Tinjauan Pustaka Data Sekunder Dokumen Peraturan Bupati Sleman Nomor 20.6 Tahun 2020 tentang Satu Data Kabupaten Sleman. Analisis sekunder regulasi serta penerapan kebĳakan di Kabupaten Sleman Tinjauan Pustaka Tabel 1. Sumber Artikel
Ilmiah
Sumber: Artikel Ilmiah. Data diolah. (2023)
Pengumpulan Data Penyajian Data Penarikan Simpulan/ Verifikasi Reduksi Data
Gambar 2. Model Analisis Interaktif ( Miles dkk., 2014 )
Harapan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat diberikan ruang dalam aplikasi Sleman Smart Regency . Layanan tersebut meliputi layanan darurat, informasi dan pengaduan, layanan publik, data dan informasi, bisnis lokal dan mitra pemerintah daerah ( Syafiqurrohman & Atmojo, 2023 ). Ada juga tab untuk mengunduh materi. Keadaan darurat meliputi layanan medis darurat, penyelamatan jiwa, kebakaran dan kekerasan. Informasi dan pengaduan meliputi pengaduan, statistik, pertanyaan dan kliping koran. Layanan publik meliputi layanan kelurahan dan kelurahan, mobil jenazah, layanan gabungan, PBB, E-SPTPD, saran informasi pembelajaran siswa online PPDB, biaya e-pasar, pemantauan dodoran siswa, layanan surat warga, E- IRTP, Puskesmas Antrian ( Aldiansyah & Winarsih, 2022 ). Lingkungan terkendali, perizinan online , antrean di rumah sakit daerah, izin praktik kedokteran, pendaftaran pelatihan, dan lain-lain.
Data dan informasi meliputi lokasi utama, produk utama, informasi demografis, realisasi anggaran, penawaran pekerjaan, harga komoditas, kualitas lingkungan, pendapatan daerah, lelang, jadwal konferensi, CCTV, informasi tata ruang rumah sakit Yogyakarta, investasi, termasuk rencana, peta tata ruang, survei dan informasi. membuka data. Acara Jogja meliputi acara pariwisata dan pendaftaran acara. Mitra Pemerintah Kota antara lain Inventarisasi Darah PMI, Baznas, Case Tracking , dan lainnya. Namun, jika melihat yang terjadi di lapangan, kebĳakan Satu Data masih berada pada permasalahan yang menjadi penghambat, yaitu data yang cenderung tidak konsisten dan sulitnya masyarakat untuk mengakses pada institusi publik. Koordinasi antar institusi pemilik data dan data yang belum terstandar dinilai sebagai akar permasalahan dari kebĳakan Satu Data ini.
Hadirnya The Policy Cycle diharapkan mampu menjadi jalan tengah atas permasalahan yang terjadi. The Policy Cycle merupakan salah satu model dari William Dunn yang digunakan dalam pengembangan kebĳakan. Dalam model ini tidak hanya mempertimbangkan idealitas akan tetapi juga mempertimbangkan kerangka kerja paling banyak digunakan dan ditemukan dalam praktik. Menurut Edward (2001) terdapat 6 langkah dalam mengidentifikasi pengembangan
Gambar 3. The Stage of the Policy Cycle
Implementasi Inovasi Layanan Digital Sabdopalon (Sistem Administrasi Berita Data Deso dan Pelayanan Online ) di Kabupaten Jombang
kebĳakan, yakni: Agenda Setting, Analysis of Problem & Options Theory of Change, Design Intervention & Operational Plan, Implement, Monitor & Adapt, and Evaluate & Learn . Pembahasan lebih lanjutnya dapat dilihat dari Gambar 3 .
3.1. Agenda Setting Satu Data Kabupaten Sleman
Adapun dalam penjelasannya agenda setting merupakan tahap yang digunakan dalam penyusunan agenda. Adapun penyusunan agenda akan mengandung banyaknya masalah kebĳakan yang nantinya akan memerlukan respons serta pertimbangan dari permasalahan untuk dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya. Setelah melaksanakan agenda setting , tahapan berikutnya menganalisis masalah yang kemudian akan dibahas oleh para perumus atau pembuat kebĳakan serta mencari cara terbaik dalam mengatasi permasalahan tersebut sebelum membuat rancangan kebĳakan yang akan di adopsi dalam sebuah kebĳakan ( Wahyuni dkk., 2022 ). Selanjutnya menetapkan rencana operasional yang menargetkan pencapaian serta keberhasilan pada suatu kebĳakan. Setelah memiliki rancangan operasional yang tepat, langkah berikutnya adalah penerapan kebĳakan untuk dilaksanakan kepada instansi terkait untuk memobilisasi masyarakat. Apabila sudah dilaksanakan para pembuat kebĳakan juga harus memonitor keberlangsungan kebĳakan supaya tepat sasaran ( Tunggul Prasodjo, 2023 ). Langkah akhir dari tahapan siklus kebĳakan yaitu evaluasi untuk mengetahui perkembangan kebĳakan yang telah dibuat supaya selalu update dan memastikan bahwa kebĳakan tersebut meraih dampak yang diinginkan pembuat kebĳakan. Selanjutnya dalam penerapan kebĳakan satu data di Kabupaten Sleman yang berdasarkan model The Stages of the Policy Cycle , terdapat 6 (enam) uraian dinamika implementasi yang terjadi.
Pada dinamika agenda setting yang digunakan untuk merancang dalam pembuatan sebuah kebĳakan tentunya pemerintah harus mengidentifikasi permasalahan yang sering muncul di dalam lingkup pemerintah maupun masyarakat. Keterkaitan definisi agenda setting dengan penelitian ini adalah terdapat banyaknya kebĳakan-kebĳakan yang belum tepat sasaran karena kurangnya data dan bukti yang diperoleh dengan akurat. Dalam pelaksanaannya, Kabupaten Sleman telah melakukan Bimtek Satu Data Indonesia untuk memperkuat sistematika kebĳakan Satu Data dengan tegas serta mempertimbangkan permasalahan yang akan terjadi kemudian ( Satyo, 2021 ). Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sleman juga harus membuat aturan tegas kepada para instansi yang terkait untuk patuh akan kebĳakan dari pemerintah setempat yang bertujuan untuk dapat menyatukan visi dan misi supaya rancangan yang dibuat berjalan sesuai dengan rencana. Kebĳakan Satu Data di Kabupaten Sleman yang seharusnya dapat menjadi fasilitas memungkinkan dalam membantu pemerintah menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Namun, masih banyak ditemui oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang masih bersikeras dalam mencari keuntungan pribadi. Tentunya hal ini akan menjadi penghambat dalam perumusan kebĳakan. Dengan demikian, peranan masyarakat juga dinilai penting dalam mengawasi pejabat pemerintah yang menjalankan tugas tanpa menggunakan regulasi dan aturan yang jelas. Adanya kebĳakan Satu Data ini juga dimaksudkan dapat menjadikan Kabupaten Sleman menjadi Smart City yang bersifat transparan dalam hal pelayanan terhadap masyarakat.

## 3.2. Analisis Permasalahan Satu Data Kabupaten Sleman
Dinamika siklus kebĳakan publik yang kedua, yaitu analysis of problem memiliki maksud dalam pengambilan keputusan untuk perumusan kebĳakan, pemerintah harus memiliki data yang aktual tentang permasalahan yang sering terjadi untuk didiskusikan dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan tegas serta sesuai dengan sasaran ( City, 2021 ). Sebelum terdapat rancangan kebĳakan Satu Data, Sebagian besar instansi pemerintah masih menggunakan pengumpulan
data melalui hasil survei yang dinilai kurang akurat dalam mendapatkan informasi. Hal ini disebabkan karena proses pengumpulan data informasi menggunakan survei harus menunggu berhari-hari bahkan bisa mencapai berbulan-bulan. Karenanya, pemerintah mengambil langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan diselenggarakannya Forum Satu Data yang akan dikoordinasi oleh Bappeda Sleman serta Badan Pusat Statistik sebagai Pembina Data dan Dinas Kominfo sebagai Wali Data Utama yang didukung oleh unit kerja masing-masing OPD untuk menerapkan kebĳakan Satu Data yang mudah diakses dan transparan ( Neti Istimewa Rukmana, 2022 ). Banyaknya Kendala karena minimnya alat digital juga merupakan salah satu faktor yang menghambat berjalannya kebĳakan Satu Data yang diterapkan di Kabupaten Sleman. Karena pada dasarnya kebĳakan Satu Data ini merupakan bentuk terbaru pada skema kebĳakan daerah yang menggunakan sistem secara digital untuk mengaksesnya. Dalam hal ini, pemerintah diharuskan meninjau secara langsung terkait fasilitas-fasilitas yang akan digunakan dalam menunjang penerapan kebĳakan Satu Data. Dengan demikian pemerintah harus dengan cermat dan berhati-hati dalam mempersiapkan rancangan penerapan kebĳakan Satu Data berbasis media digital. Karena pada musim pengadaan barang untuk persiapan menjalankan kebĳakan Satu Data ditakutkan akan adanya kecurangan yang terjadi. Pemerintah juga harus mengambil sanksi tegas untuk meminimalisir terjadinya permasalahan.

## 3.3. Rencana Operasional Satu Data Kabupaten Sleman
Selanjutnya rencana operasional menjadi langkah awal pemerintah dalam menjalankan suatu kebĳakan ( Nurmandi dkk., 2023 ). Dalam perancangan rencana operasional, pembuat kebĳakan harus memperhatikan tahapan satu dan dua pada siklus kebĳakan. Setelah mendapatkan data dan permasalahan yang valid perancangan rencana operasional baru bisa dĳalankan. Adapun perancangan rencana operasional harus memperhatikan beberapa aspek seperti: tujuan dibentuknya rencana operasional, pendanaan yang dibutuhkan, pelaksanaan rencana operasional, serta monitoring dan evaluasi. Apabila beberapa aspek tersebut memiliki output yang berbeda, dapat dimungkinkan atas kegagalan rencana yang akan diterapkan. Di Kabupaten Sleman, pemerintah telah menetapkan bahwasanya ingin menjadikan Kabupaten Sleman sebagai smart city yang ditujukan untuk kemudahan masyarakat dalam pengaksesan layanan pemerintah. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sleman telah memulai penggunaan media digital berupa aplikasi untuk melakukan pelaporan suatu masalah yang berkaitan dengan pemerintah daerah ( Budi Cahyana, 2022 ). Meskipun penerapan smart city di Kabupaten Sleman masih belum merata karena adanya kesenjangan usia yang signifikan terhadap era digital. Pemerintah memberikan solusi terhadap masyarakat yang memiliki kesenjangan teknologi dengan diadakannya sosialisasi perangkat digital untuk sekedar memberi pemahaman akan pelayanan pemerintah yang jauh lebih mudah diakses.

## 3.4. Implementasi Satu Data Kabupaten Sleman
Mengimplementasikan kebĳakan Satu Data di Kabupaten Sleman disarankan untuk juga menjadi faktor dalam peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia. Hal ini disebabkan bahwa aplikasi hanyalah sebagai alat penunjang untuk mempermudah segala aspek kinerja. Pada dasarnya, hal yang paling penting dalam penerapan kebĳakan Satu Data adalah terdapatnya sumber daya manusia pemerintah yang disiapkan guna kemajuan teknologi. Selain mempersiapkan pelayanan berbasis teknologi digital, pemerintah juga dituntut untuk mewujudkan adanya aspek good governance ( Victorianus Sat Pranyoto, 2022 ). Good governance merupakan kegiatan dari pemerintah yang memiliki solidaritas dan bertanggung jawab serta memiliki suatu prinsip dalam demokrasi juga pasar yang efisien.

## Pengembangan Kebĳakan Satu Data dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Sleman
Sebelumnya juga perlu meningkatkan aspek komunikasi yang baik antar para pelaksana dan masyarakat, serta sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk ditingkatkan kualitas yang sesuai dengan standar kebĳakan ( Mutiarin dkk., 2023 ). Untuk mengatasi hambatan yang muncul dalam penerapan satu data di Kabupaten Sleman, pemerintah juga harus dapat mensosialisasikan kebĳakannya terlebih dahulu serta menekankan cara yang lebih merata kepada masyarakat dan memberi motivasi lebih lanjut kepada para pelaksana kebĳakan dengan memberi penghargaan serta sanksi kepada anggota yang telah bekerja dengan baik maupun anggota yang menyimpang dari peraturan yang ada.

## 3.5. Monitoring Satu Data Kabupaten Sleman
Dinamika siklus kebĳakan monitoring juga merupakan hal yang penting dalam penerapan kebĳakan Satu Data. Pada pengawasannya membutuhkan banyak peran masyarakat untuk memantau jalannya kebĳakan supaya mengerti alur dari kebĳakan telah sesuai dengan apa yang direncanakan. Adapun tahapan pengawasan ini juga dimaksudkan untuk melihat perkembangan kebĳakan Satu Data yang diterapkan di Kabupaten Sleman telah sesuai dengan standar kebĳakan dan memiliki tujuan yang sesuai serta tepat sasaran ( Wahyuni dkk., 2023 ). Apabila dalam proses pengawasan telah memahami sepenuhnya apa kebĳakan yang harus diterapkan, selanjutnya melakukan pengadaptasian maupun pengaplikasian kebĳakan yang telah sesuai dengan sasaran. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu mengkhawatirkan kegagalan dalam penerapan kebĳakan apabila semua telah terintegrasi sesuai rencana. Di Kabupaten Sleman, sistem pemerintahannya telah dinilai berhasil dalam penerapan beberapa aplikasi media digital seperti pembayaran pajak melalui e-pajak dan e-retribusi yang memberikan kemudahan fasilitas kepada para masyarakat dalam hal pembayaran pajak kendaraan maupun pajak bangunan. Selain fasilitas pelayanan pembayaran pajak, juga terdapat aplikasi “Lapor Sleman” yang merupakan sistem aduan multi kanal ( Lugas Subarkah, 2021 ). Penerapan tersebut tentunya memiliki tujuan untuk mempermudah masyarakat Sleman untuk taat dan patuh terhadap kewajiban sebagai masyarakat dalam bernegara. Namun, pemerintah juga harus memperhatikan permasalahan pada aplikasi untuk meminimalisir kegagalan aplikasi seperti server penuh, aplikasi yang tidak update , serta tersebarnya data diri karena pengamanan aplikasi yang kurang memadai. Dengan mengoptimalkan aplikasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat menarik minat masyarakat dalam penggunaan aplikasi yang telah disediakan oleh pemerintah setempat.

## 3.6. Evaluasi Satu Data Kabupaten Sleman
Terakhir, pada dinamika evaluasi para pelaksana kebĳakan harus benar-benar memperhatikan permasalahan yang muncul karena mencakup keseluruhan tahapan dari semua tahapan untuk mengerti akan adanya kesalahan yang terjadi dan harus segera mengatasi kesalahannya untuk demi kelancaran dan tercapainya target dalam penerapan sistem kebĳakan Satu Data yang ada di Kabupaten Sleman. Selain mengevaluasi tahapan siklus kebĳakan, pemerintah juga mengevaluasi para pelaku pelaksana kebĳakan untuk tetap menjalankan pekerjaannya sesuai dengan standar operasional kerja yang sudah disetujui ( Cahyani & Winarni, 2019 ). Pemerintah juga mengharuskan para pelaku pembuat kebĳakan untuk selalu memberikan laporan setiap bulannya untuk menjamin kualitas kebĳakan yang sedang berjalan. Setelah melewati tahap evaluasi, pemerintah tidak diperbolehkan lepas tangan dengan kebĳakan yang telah dibuat dan disepakati. Namun, pemerintah harus berupaya dalam pembuatan tim khusus yang menaungi kebĳakan yang telah dilaksanakan serta tetap mencari dan mengolah data untuk tetap mempertahankan kualitas serta kapabilitas dari kebĳakan satu data yang telah diterapkan agar selalu update
informasi guna dapat di akses oleh seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Sleman.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan analisa dari hasil penelitian Pengembangan Kebĳakan Satu Data Terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Sleman dengan menggunakan model The Stage of Policy Cycle dari William Dunn. Pada tahapan agenda setting dalam mengidentifikasi permasalahan yang sering muncul di dalam lingkup pemerintah maupun masyarakat., pemerintah Kabupaten Sleman telah melaksanakan peningkatan berupa kegiatan Bimtek Satu Data Indonesia untuk memperkuat sistematika kebĳakan Satu Data. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah mengambil langkah untuk dengan diselenggarakannya Forum Satu Data yang mana dikoordinasi oleh Bappeda Sleman serta menggandeng Dinas Kominfo dan Badan Pusat Statistik. Langkah awal dalam menjalankan suatu kebĳakan, pemerintah Kabupaten Sleman merancang rencana operasional dengan membuat sistem pelayanan berbasis Media dan Teknologi. Meski demikian masyarakat tidak perlu khawatir akan kesulitan dalam penggunaan karena pemerintah akan memberikan solusi terhadap masyarakat yang memiliki kesenjangan teknologi dengan diadakannya sosialisasi perangkat digital untuk sekedar memberi pemahaman akan pelayanan pemerintah yang jauh lebih mudah diakses. Dalam penerapannya, Kabupaten Sleman telah mengadopsi aplikasi “Lapor Sleman” untuk melayani dan mengakomodir masyarakat terkait pelayanan pemerintah Kabupaten Sleman. Seiring dengan berjalannya kebĳakan yang telah diterapkan pemerintah akan selalu memantau jalannya kebĳakan supaya mengerti alur dari kebĳakan telah sesuai dengan apa yang direncanakan dan tepat sasaran. Pada tahapan akhir, pemerintah menghimbau untuk semua pelaku pembuat kebĳakan memberikan laporan setiap bulannya untuk menjamin kualitas kebĳakan yang sedang berjalan serta mempertahankan kualitas dan kapabilitas kebĳakan Satu Data agar selalu update .

## Referensi
Aldiansyah, M. F., & Winarsih, A. S. (2022). Inovasi Pelayanan KTP Elektronik Melalui Aplikasi Temanggung Gandem pada Masa Pandemi COVID-19. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 21 (1), 14–30. https:// doi.org/10.35967/njip.v21i1.272
Ardani, I., & Cahyani, H. S. H. (2022). Tantangan Kebĳakan Satu Data Indonesia. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 25 (1), 52–60. https://doi.org/10.22435/hsr.v25i1.4167
Arthur Glenn Maail. (2018). Understanding Barriers In The Implementation Of The One Data Policy In Indonesia: Insights From Health Data Journey Modelling. ITU Journal: ICT Discoveries, 2 . Budi Cahyana. (2022). Sleman Tingkatkan Pemanfaatan Jaringan Informasi Geospasial . https:// jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/11/03/512/1117444/sleman-tingkatkan-pemanfaatan- jaringan-informasi-geospasial
Cahyani, B. S., & Winarni, F. (2019). Evaluation of District Integrated Administration Services (Paten) Policy in Depok Sleman District . 1–9.
Chandra, D. R., & van Hillegersberg, J. (2018). Governance of inter-organizational systems: A longitudinal case study of Rotterdam’s port community system. International Journal of Information Systems and Project Management, 6 (2), 47–68. https://doi.org/10.12821/ĳispm060203 City, S. (2021). JURNAL NATAPRAJA : Kajian Ilmu Administrasi Negara. 09 (2), 131–147. Creswell, J. W. (2014). Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif , dan Campuran . Pustaka Belajar. Dr. Isnaini Rodiyah, M. S., Ilmi Usrotin Choiriyah, M. A., & Hendra Sukmana, M. K. (2022). KEBĲAKAN PUBLIK . UMSIDA Press.
DR. Taufiqurakhman, S.Sos., M. S. (2014). KEBĲAKAN PUBLIK PENDELEGASIAN TANGGUNGJAWAB NEGARA KEPADA PRESIDEN SELAKU PENYELENGGARA PEMERINTAHAN . Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
Edward, M. (2001). Social Policy, Public Policy — From Problem to Practice . Allen&Unwin.
Farikhah, M. T. R. (2020). Implementation of Smart Governance Concept Policy in Bantul Regency. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 18 (2), 129. https://doi.org/10.35967/jipn.v18i2.7809
Pengembangan Kebĳakan Satu Data dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Sleman
Farzali, E., Kanaan, G., Kanaan, R. K., & Atieh, K. (2012). E-government in Syria: Obstacles and interoperability framework. In Handbook of Research on E-Government in Emerging Economies: Adoption, E-Participation, and Legal Frameworks (pp. 212–236). IGI Global. https://doi.org/ 10.4018/978-1-4666-0324-0.ch011
Fikri, R., Purnomo, E. P., Pribadi, U., & Binti Mohammad, N. (2023). Technology Readiness of e-Government in the Use of Poverty Data for Social Assistance in Indonesia BT - HCI International 2023 Posters (C. Stephanidis, M. Antona, S. Ntoa, & G. Salvendy (eds.); pp. 195–202). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-36001-5_25
Hamrun, H., Harakan, A., Prianto, A. L., & Khaerah, N. (2020). Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pelayanan Berbasis E-Government di Kabupaten Muna. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 18 (2), 64. https://doi.org/10.35967/jipn.v18i2.7808 Islami, M. J. (2021). Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factors (CSFs). Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika, 10 (1), 13. https://doi.org/10.31504/ komunika.v10i1.3750
Khairunnisa, T., Nurmandi, A., Muallidin, I., & Kurniawan, D. (2022). Analysis on Open Government in Southeast Asia During Pandemic BT - HCI International 2022 Posters (C. Stephanidis, M. Antona, & S.
Ntoa (eds.); pp. 389–400). Springer International Publishing. https://doi.org/ 10.1007/978-3-031-06391-6_50
Khairunnisa, T., & Purnomo, E. P. (2020). Smart Urban Service: Upaya Rehabilitasi dan Preventif Pengemis dan Gelandangan Kota Yogyakarta. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 6 (1), 29–42. Kurniasih, D. (2022). Pelayanan Publik Berbasis Digital . Deepublish. Lugas Subarkah. (2021). Punya Masalah dengan Layanan Publik di Sleman? Ini Cara Cepat Melaporkannya . https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/12/25/512/1091708/punya-masalah-dengan- layanan-publik-di-sleman-ini-cara-cepat-melaporkannya
Marthalina. (2016). Kebĳakan Satu Peta Dalam Mendukung Pembangunan Nasional. Buletin Tata Ruang dan Pertanahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 5 (2), 149–169. Maulidya, R., & Rozikin, M. (2022). Analisis Retrospektif Kebĳakan Satu Data Indonesia. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 9 (2), 273. https://doi.org/10.25157/dak.v9i2.7884 Meutia, I. F. (2013). Analisis Kebĳakan Publik . Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook , Edition 3. USA: Sage Publication.
Mulyanto, D. H. (2020). The Quality In Electronic Services Jogja City Government: In Case E-KTP. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 18 (2), 104. https://doi.org/10.35967/jipn.v18i2.7814
Mutiarin, D., Wahyuni, H., Syakiran, N., Ismail, A., & Kumorotomo, W. (2023). Social Media in Support of Indonesia’s One Data Interoperability Process for Implementing Data Governance Policies. 03022 . Neti Istimewa Rukmana. (2022). Bupati Sleman Luncurkan Bimtek Operator Sistem Satu Data UMKM . https://jogja.tribunnews.com/2022/08/02/bupati-sleman-luncurkan-bimtek-operator-sistem-satu- data-umkm#google_vignette
Novriando, A. (2020). Efektivitas “Jogja Smart Service” Terhadap Pelayanan Publik di Kota Yogyakarta. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 13 (2), 68–75.
Nurmandi, A., Wahyuni, H., Guillamón, M. D., Salahudin, S., & Muallidin, I. (2023). Social Media Use for Public Policy Making Cycle: A Meta-Analysis. Electronic Government, 19 (2), 123–145. https://doi.org/ 10.1504/EG.2023.10044828 Primadhayanti, G. (2022). Implementasi Kebĳakan Satu Data Bojonegoro dalam Mendukung Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur [Diploma Thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. http://eprints.ipdn.ac.id/9940/
Purnama, I. K. E., Ariastita, P. G., Handayeni, K. D. M. E., & Nugroho, S. M. S. (2018). Penerapan E-Commerce untuk Penguatan UMKM Berbasis Konsep One Village One Product di Kabupaten Karangasem. Sewagati: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2 (2). https://journal.its.ac.id/index.php/sewagati/ article/view/312
Sekretariat Satu Data Indonesia & Kementerian PPN/Bappenas. (2021). Satu Data Indonesia .
Rizki, R. A., & Andriyus, A. (2023). Digital Government in Handling Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) in Pekanbaru City. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 22 (1), 114–123. https://doi.org/10.35967/ njip.v22i1.457
Satyo. (2021). Sistem Satu Data untuk Kemudahan Pengelolaan Data . https://infopublik.id/kategori/ nusantara/542109/sistem-satu-data-untuk-kemudahan-pengelolaan-data?show=
Setiawan, H., & Ikhsanditya, F. (2020). Gerakan Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Inovasi Pelayanan Lukadesi (Keluarga Berduka Desa Siaga) di Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 19 (1), 38. https://doi.org/10.35967/jipn.v19i1.7853
Syafiqurrohman, A., & Atmojo, M. E. (2023). Mengarusutamakan Pemerintahan Cergas melalui Aplikasi SiBakul Jogja selama Masa Pandemi COVID-19. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 22 (1), 33–46. https://doi.org/10.35967/njip.v22i1.395
Tunggul Prasodjo. (2023). Pelayanan Publik Era Digital (L. Murdi (ed.)). CV. Literasi Nusantara Abadi.
Victorianus Sat Pranyoto. (2022). Sleman Berkomitmen Wujudkan “Good Governance” Hingga Desa . https:/ /jogja.antaranews.com/berita/319315/sleman-berkomitmen-wujudkan-good-governance-hingga- desa
Wahyuni, H., Mutiarin, D., Kumorotomo, W., Pribadi, U., & Ismail, N. S. A. (2023). Maturity of Employment Data Interoperability in Supporting One Employment Data at the Ministry and Regional Government Level. Jurnal Studi Pemerintahan, 14 (3), 326–346. https://doi.org/10.18196/jsp.v14i3.325 Wahyuni, H., Pribadi, U., & Prastya, D. E. (2022). The Success of E-government as a Public Service System in South Bengkulu Regency. Indonesian Journal of Economics, Social, and Humanities, 4 (3), 221–236. https://doi.org/10.31258/ĳesh.4.3.221-236
Wicaksono, B. (2016). Sistem Operasional Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Sebagai Modal Pelayanan Sipil Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan,
13 (1). https://doi.org/10.35967/jipn.v13i1.3219
Widodo, S. (2017). Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Perspektif Perencanaan Pembangunan Wilayah (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 3 (3), 166–172. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2017.003.03.2
Wulandari, W., Suranto, & Priyo Purnomo, E. (2019). Collaborative Government dalam Mewujudkan Inovasi Pelayanan. JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 4 (1), 13–28. https://doi.org/10.24905/jip.4.1.2019.13-28