Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Via Telepon dan Internet

## Rasyidin Imran

## Dosen PMI UIN IB Padang

## ABSTRAK
Buying  and  selling  or  business  in  Islamic  law  includes  muamalah  category whose original law is permissible (except), except if there is a proposition that forbids it. Forbidden in the sale-purchase transaction is a transaction in which there  are  illicit  elements  such  as  usury,  qharar  (fraud),  dharar  (danger), jahalah  (obscurity),  zhalim  (harming  other  people's  rights)  and  coercion.  In addition to the things mentioned, the goods or services that are commercialized are halal.
The  issue  of  buying  and  selling  in  the  perspective  of  the  Qur'an  and  hadith seems  not  to  be  seen  from  the  type  or model  of  the  facilities  used,  but  rather emphasizes moral principles such as honesty. Therefore, selling defective items without notifying the buyer is reproached. More than just honesty, the principle of likes and likes is emphasized. because in Islam, coercion in buying and selling transactions  is  prohibited.  Thus,  it  can  be  said  that  as  long  as  the  sale  and purchase  transaction  runs  on  these  conditions  and  corridors,  all  forms  of transactions are permitted, including via telephone and internet (or the like). this skill besides being based on the moral principles mentioned above, is also based on the aspects of the benefit it contains.
Keywords:  Overview  of  Islamic  Law,  Buying  and  Selling  Via  Telephone  and Internet,
PENDAHULUAN Aktivitas  yang  melibatkan manusia dengan sesamanya dinamai mu’amalah. Dalam terminologi  fikih  jual  beli  disebut dengan  al-bai’.  Selain  berarti menjual  juga  sekaligus  berarti membeli. Dalam terminology ulama  fikih  Al-Hanafiyah  Al-Bai’ didefenisikan dengan saling menukar harta  benda  dengan  cara tertentu”.  Atau  “menukar  suatu yang  diingini  dengan  sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”(Abidin, tt: 3). Sementara ulama Malikiyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah mendefenisikannya dengan “ saling menukar harta dengan harta dalam  bentuk  pemindahan  milik dan kepemilikan” (Nawawi, 1978:2). Meskipun  defenisi  tersebut beragam  tetapi  secara  substansial memiliki  tiga  unsur  penting,  yaitu saling  menukar  harta,  dengan harta  yang  bermanfaat  melalui cara  tertentu.  Unsur  pertama menunjukan adanya interaksi antara  penjual  dan  pembeli. Sedangkan unsur kedua mensyaratkan barang yang
diperjualbelikan  harus  bermanfaat bagi  manusia  muslim.  Karena  itu benda-benda seperti bangkai, minuman keras dan darah dikategorikan sebagai barang yang tidak boleh diperjualbelikan. Adapun unsur terakhir meniscayakan  adanya  ijab  dan qabul.  Ijab  adalah  ungkapan membeli  dari  pembeli  dan  qabul adalah  pernyataan  menjual  dari penjual. Bentuk jual beli berkembang sesuai dengan perkembangaan  masyarakat  dan perubahan sosial. Dalam masyarakat  primitif  jual  beli mengambil  bentuk  tukar  menukar barang  yang  tidak  sejenis.  Kita menyebutnya  dengan  term  barter. Dalam  istilah  fikih  disebut  bai’  al- muqayadhah. Ditengah masyarakat  kita  jual  beli  al- muqayadhah  telah  ditinggalkan setelah  mereka  mengenal  uang sebagai  alat  atau  nilai  tukar menukar.  Di  era  nabi  saw,  nilai tukarnya  berupa  dinnar  atau dirham.  Jika  di  kurs  dengan  mata uang  sekarang,  maka  dinar  senilai 4,5  gram  emas  murni,  sementara dirham 1,5 gram emas murni, kata Syauki  Ismail  Syathah,  Ekonom Mesir (Syaukani, 1401: 15).
Meski  tradisi  jual  beli  al- muqayadhah  secara  konvensional ditinggalkan, tetapi, demikian Fath Al-Duraini guru besar fikih Universitas  Damaskus  Syiriah, esensi  jual  beli  seperti  ini  masih berlaku, sekalipun untuk menentukan  jumlah  barang  yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan  mata  uang  tertentu.
Misalnya, Indonesia membeli spare part kendaraan  ke  Jepang,  maka
barang  yang  diimpor  itu  dibayar dengan minyak bumi dalam jumlah tertentu  sesuai  dengan  nilai spare part yang diimpor ke Indonesia itu (Haroen, 2000:112). Belakangan dengan kemajuan komunikasi dan informasi, telah membawa dampak kepada  kemajuan  dalam  dunia bisnis.  Jual  beli  jarak  jauh  sudah jadi  kebiasaan  yang  berlaku  di dunia bisnis dewasa ini. Dalam hal ini para penjual dan pembeli tidak memperhatikan  lagi  masalah ijab- qabul secara  lisan,  tetapi  cukup dengan  kertas-kertas  berharga, seperti  cek,  wesel  dan  sebagainya. Kecuali  itu  kehadiran  fisik  dalam suatu  tempat  (satu  majlis)  tidak lagi berlaku,  karena  cukup  dengan misalnya  via  telepon  dan  internet. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya  adalah  bagaimana hukum  Islam  menyikapi    hal tersebut.  Apakah  jual  beli  via telepon  dan  internet  terpandang sah  dalam  perspektif  hukum Islam?  Lalu  bagaimana  pandangan formalistik  Mazhab  Syafi’i  yang haruskan  melihat  barang  secara nyata  dan  dapat  diserahterimakan pada  saat  jual  beli  serta  harus dilakukan  dengan  menggunakan ijab  dan  qabul,  sedangkan  hal  itu tidak  terjadi  dalam  jual  beli  via telepon dan internet?
Tulisan  sederhana  ini  akan menjawab persoalan tersebut dengan  menitikberatkan  aspek- aspek  tertentu  yang  relevan  dari jual beli dalam wacana fikih.
A. Pengertian Jual Beli Via Telepon dan Internet
Berbicara  jarak  jauh  antara dua orang atau lebih dengan orang
lain  yang  tidak  berada  dalam  satu tempat  biasanya  menggunakan alat  bantu  yang  bernama  telepon. Telepon  sendiri  secara  etimologis berarti  berbicara  jarak  jauh. Tele berarti  jauh  dan Phon berarti berbicara  (Shadily,  1995,  581). Tetapi  secara  teknis  telepon merupakan pesawat yang berfungsi  merubah  sinyal  akustik menjadi  sinyal  listrik  (lewat mikropon) dan begitulah sebaliknya sehingga terjadi komunikasi  dua  arah  Hoeve, 1984:3484). Dengan  demikian yang dimaksud  dengan  jual  beli  via telepon  adalah  jual  beli  yang dilakukan  dengan  menggunakan telepon.  Dengan  bantuan  pesawat telepon  terjadi  komunikasi  jarak jauh  antara  pembeli  dan  penjual. Transaksi  tidak  terjadi  kecuali setelah  konsumen  mengetahui dengan jelas (kualitas dan kuantitas) barang yang akan dibeli.
Pengetahuan  itu  biasanya  didapat lewat  iklan.  Tetapi  jauh  sebelum terjadi transaksi  jual beli  biasanya di  awali  dengan  tawar  menawar, penjelasan  tentang  kualitas  dan kuantitas barang beserta harganya. Selain  tidak  kalah  penting  adalah kesepakatan-kesepakatan  tertentu antara keduanya, misalnya tentang jaminan  mutu  dan  keamanan  dari sebuah  barang.  Lazimnya  penjual memberikan  garansi  terhadap barang  tertentu  dan  menganti barang  bila  ditemukan  ada  cacat dan  atau  tidak  sesuai  dengan kesepakatan awal (ketika diantarkan kepada konsumen). Sementara  yang  dimaksud dengan jual beli via internet adalah jual  beli  yang  dilakukan  dengan menggunakan  internet.  Internet adalah jaringan yang menghubungkan  jaringan-jaringan lainnya  yang  tersebar  diseluruh dunia.  Jaringan  tersebut  terdiri dari  jaringan  berskala  kecil  (PC) sampai  jaringan  besar.  (Suharto, 1996:1)
Jual  beli  via  telepon  dan internet,  meski  keduanya  sama dilakukan  jarak  jauh  dan  tidak menghajatkan  kehadiran  secara fisikal  dalam  suatu  majlis,  tetapi keduanya  secara  teknis  berbeda. Yang disebut terakhir menggunakan  komputer  dalam memilih  barang  dan  pembayaran, sementara  yang  pertama  tidak. Yang pertama lebih mudah dilakukan,  sebab  cukup  demgan menekan  nomor  telepon  yang dituju  ia  sudah  dapat  melakukan transaksi,  ini  berbeda  dengan internet.
Dalam  internet  ada  dua fasilitas  biasa  dilakukan  dalam transaksi  jual  beli  :  E-Mail  dan Word Wide Web (WWW). Fasilitas
Pertama  banyak  dilakukan  untuk mempromosikan  barang,  selain dipakai  sebagai  transaksi  sepihak.
Maksudnya setelah barang diperkenalkan  atau  dipromosikan, maka  seseorang  dapat  memesan barang  yang  dipromosikan  lewat E-Mail kepada pihak yang mempromosikan  barang  tersebut, Namun  sifatnya  tidak  interaktif. Transaksi  seperti  ini  tidak  jauh berbeda dengan transaksi via surat kata Clay Shirky, sebab lanjut Clay Shirky,  anda  cukup  menulis  pesan dikomputer  dan  menyerahkan alamat E-Mail teman anda, amplop
dan alamat yang diciptakan secara elektronis  dengan  alamat  E-Mail anda  yang  disertakan  secara otomatis. Amplop elektronis memberikan informasi yang memadai  kepada  komputer  di dalam  jaringan  mengenai  alamat tujuan  akhir  dari  E-Mail  anda  dan komputer  ini  dapat  meneruskan kemana  surat  harus  ditransferkan (Shirkly, 1995:4-5).
Berbeda  dengan  fasilitas pertama,  E-Mail,  fasilitas  kedua,
Word  Wide  Web  (WWW),  bersifat interaktif.  Dengan  fasilitas  kedua, cukup  dengan  Web  pagenya seseorang dapat membawa supermarket  atau  perusahaan  ke dalam  mata  konsumen  melalui Web  pagenya  (Tung,  1995:46). Seperti  halnya  dengan  E-Mail, dalam  WWW  juga  memerlukan alamat untuk dapat juga berkomunikasi dengan lawan bicara, meskipun keduanya berbeda  dalam  letak  penulisan. Alamat  dalam  Web  Set  biasanya diwali  dengan  huruf  WWW  dan dilanjutkan dengan alamat komputer atau alamat jaringannya. Tapi  sebelum  itu  Web  Setnya ditulis  http  atau  ftp,  misalnya seperti http:// WWW. Yahoo. Com. Dengan  menggunakan  fasilitas inilah,  jual  beli  yang  dilakukan lebih intensif dan sama dengan jual beli via telepon atau jual beli biasa. Yang  membedakan  hanya  media yang digunakan yaitu komputer.

## B. Rukun dan Syarat Jual Beli
Meskipun  para  ulama  fikih sepakat  bahwa  transaksi  jual  beli dipandang  sah  jika  terpenuhinya rukun  dan  syaratnya,  tetapi mereka berbeda dalam menentukan  bagian  mana  yang termasuk  rukun  dan  syaratnya (Nawawi,  tt:  155).  Perbedaan tersebut  jelas  membawa  dampak yang  berbeda  dalam  implikasi hukumnya.  Menurut  ulama  hanafi, Rukun  jual-beli  cukup ijab  dan qabul saja.  Mayoritas  ulama mengatakan  tidak  cukup  dengan itu.  Harus  ada  penjual  dengan pembeli,  barang  yang  dibeli  dan nilai tukar. Terlepas dari perbedaan  ini,  yang  jelas  sebuah transaksi  jual  beli  meniscayakan adanya  penjual  dan  pembeli, barang  yang  dibeli,  nilai  tukar barang  dan  pernyataan  kehendak melakukan  transaksi  (baca:  ijab dan qabul).
Mengenai penjual dan pembeli  ulama  fiqih  mengajukan beberapa syarat diantaranya cakap bertindak hukum ( mukallaf ). Karena  itu  orang  gila  dan  anak kecil yang belum mumayyiz secara lansung  dipandang  tidak  sah melakukan  transaksi  jual  beli. Tetapi  dilakukan  oleh  walinya, maka hal itu sah. Dalam perspektif Al-Qur’an  dan  Al-Sunnah  yang lebih  ditekankan  kepada  pelaku bisnis  adalah  etika  pelaku  bisnis itu  sendiri.  Yang  pertama  dan utama adalah kejujuran. Selanjutnya, keramah-tamahan, kata M. Quraish Shihab. Kecuali itu Rasulullah SAW. Menggsris bawahi agar  penjual  tidak  memaksa pembeli  dan  tidak  bersumpah dalam  menjual.  Meskipun  ini meningkatkan  pemasaran,  tetapi berkahnya  akan  berkurang.  Etika bisnis  di  atas  berkaitan  dengan
pelakunya (subyek). Adapun terhadap  barang  (obyek)  para fuqaha  memberikan  beberapa syarat. Diantaranya barang tersebut  suci,  karena  itu  jual  beli babi,  khamar,  bangkai  dan  darah diharamkan karna termasuk benda najis.  Ada  banyak  nash  yang menunjukan  keharaman  jual  beli tersebut.  Kecuali  suci,  barang tersebut  diketahui  jenis,  kualitas, kuantitas,  jumlah  harga  dan  tidak rusak. Pengetahuan barang tersebut dimaksud bertujuan menghindari  unsur  penipuan  ( al- gharar ). Barang yang diperjualbelikan  dapat  diserah terimakan  dan  tentu  kepunyaan yang menguasai  (Bakry,  1994:  59- 60). Selanjutnya  ijab  dan  qabul. Jika ijab adalah pernyataan kehendak dari penjual, maka qabul dari  pembeli.  Pertanyaan  yang timbul  kemudian  adalah  apakah ijab dan qabul itu harus diucapkan dengan  lisan  apakah  bolehkah dengan  media  lain?  Dan  apakah proses  ijab  dan  qabul  itu  harus dalam  satu  majlis?  Persoalan pertama  dapat  kita  temukan misalnya di supermarket- supermarket. Pembeli memilih dan mengambil  suatu  barang  dan kemudian  membayarnya  di  kasir, tanpa  mengucapkan  sepatah  kata. Transaksi  Jual  beli  semacam  ini dalam  terminologi  fikih  disebut bai’  al-mu’athah. Bentuk  jual  beli seperti  ini  dibolehkan  jika  sudah menjadi  tradisi  dan  kebiasaan suatu masyarakat, demikian pendapat ulama hanafiyah, malikiyah  dan  hanabilah.  Sebab cara  tersebut  telah  manunjukan unsur  redha  antara  pembeli  dan penjual.  Ini  berbeda  dengan pendapat mazhab Syafi’i. Kelompok  ini  (kecuali  Imam Nawawi  dan  al-Bugawi)  tetap mensyaratkan adanya ucapan yang jelas,  atau  paling  tidak  sindiran melalui  kalimat  ijab  dan  qabul. Karena  itu,  dalam  pandangan mereka bai’  al-mu’athah tidak  sah, transaksi  itu  dalam  jumlah  yang banyak maupun  yang  kecil.  Alasan mereka  adalah  unsur  terpenting dari  jual  beli  adalah  unsur kerelaan.  Kerelaan  adalah  sesuatu yang  tersembunyi  dalam  hati. Karena  itu  ia  perlu  dinyatakan dalam  bentuk  lisan  ataupun  kata- kata (Dahlan, 1994:295).
Pandangan  mazhab  syafi’I ini terlalu formalistik dan sederhana.  Sebuah  pandangan klasik yang mencerminkan zamannya. Dalam era ilmu pengetahuan modern yang dewasa ini,  agaknya  akan  mendapat kesulitan  untuk  menerapkannya, karena  kecanggihan  teknologi, suatu  transaksi  dapat  dilakukan tanpa  berhubungan  sama  sekali dengan  seseorang,  atau  tanpa adanya tawar-menawar, sebagimana  yang  berlaku  dalam pasar-pasar swalayan. Sampai  disini  nampaknya jual  beli  via  telepon  dan  internet belum  menjadi  persoalan.  Ia menjadi  suatu  persoalan  ketika dikaitkan dengan salah satu syarat akad  jual  beli  yaitu  harus  pada suatu tempat, fi majlisin wahidin .

## C. Makna Suatu Majelis
Apa pengertian suatu majlis itu? Haruskah suatu majlis
diartikan  satu  ruangan  tertentu dan  meniscayakan  pertemuan ( liqa’ ) secara jasa di antara penjual dan  pembeli?  Ijab  dan  qabul dilakukan  dalam  suatu  majlis sebetulnya merupakan suatu keadaan  yang  menggambarkan proses  suatu  transaksi,  kata Mushtafha  Ahmad  al-Zarqa’.  Oleh sebab itu, majlis itu bias berbentuk tempat  dilansungkannya  akad  dan bias  juga  berbentuk  keadaan selama proses berlansungnya akad,  sekalipun  tidak  pada  satu tempat. Dengan demikian, pengertian  suatu  majlis  tidak sekedar  pertemuan  dalam  suatu ruangan secara fisik antara penjual dan  pembeli.  Karena  itu  transaksi bisnis  lewat  sarana  jarak  jauh  apa saja  dapat  dikategorikan  sebagai satu  majlis.  Termasuk  juga  via telepon  dan  internet,  TV  atau media  cetak  dan  elektonika lainnya,  asalkan  masih  dalam  satu konteks  yang  sama.  Dalam  hal  ini, konteksnya  adalah  akad  jual  beli. Dengan  demikian,  ketidakhadiran secara  fisik  bukan  lagi  halangan atas  sahnya  sebuah  transaksi  jual beli.  Dalam  kaitan  ini  wahbah  al- zuhaili menegaskan (Zuhaily, tt:108-109) “Maksud suatu majlis bukanlah bermakna kedua  belah  pihak  yang melakukan  akad  itu  harus  berada dalam  satu  tempat  yang  sama. Sebab  boleh  jadi  seseorang  duduk ditempat  lain  dan  seorang  lagi berada  ditempat  lain.  Tetapi keduanya dapat melakukan kontak hubungan  bisnis  dengan,  misalnya :  via  telepon  atau  surat.  Dengan demikian,  yang  dimaksud  dengan suatu  majlis  adalah  ketika  terjadi
transaksi,  kedua  belah  pihak (penjual  dan  pembeli)  berada dalam satu masa dan waktu” Meskipun  soal  satu  tempat tidak menghalangi, hal yang masih terkait yang perlu menjadi perhatian  adalah  pengetahuan tentang  barang.  Oleh  sebagian ulama  ini  dikategorikan  sebagai syarat  sahnya  sebuah  transaksi jual  beli.  Hal  ini  dapat  dimaklumi, sebab dipandang dari sisi muqashid  al-syari’ah ,  hal  tersebut untuk  menghindari  terjadinya manipulasi  dan  penipuan.  Dengan mengetahui  kualitas  dan  kuantitas barang,  pembeli  akan  merasa tenang.  Ringkasnya  tidak  ada pihak  yang  dirugikan.  Tetapi bagaimana ketika terjadi  transaksi jual  beli  sementara  barang  belum ada?  Dalam  terminologi  fikih, bentuk  jual  beli  semacam  ini diistilahkan  bai’  al-ma’dum.  Ada dua jenis bai’al-ma’dum : barangnya  dapat  dipastikan  ada dan tidak dapat dipastikan ada.untuk  yang  jenis  terakhir disepakat  dilarang.  Sementara untuk yang pertama Ibnu Taimiyah  dan  Ibnu  Qoyyim  al- Jauziah  membolehkan  seperti  jual beli di lokasi perumahan. Di dalam al-qur’an,  hadis  maupun  ucapan sahabat  tidak  didapati  larangan dalam  soal  ini.  Yang  ada  adalah jual beli gharar yaitu jual beli yang bersifat  spekulatif,  dimana  tidak ada  jaminan  kepastian  akan  ada tidaknya  barang.  Dalam  wacana fikih  yang  sering  dijadikan  contoh adalah  jual  beli  buah  di  pohon yang  belum  berbuah  atau  untah yang masih dalam perut induknya. Jika  demikian  halnya,  demikian
ibnu  qudamah,  yang  menjadi kausalitas hukumnya bukan terletak  ada  tidaknya  sebuah barang,  tetapi  pada  kepastian  ada tidaknya  barang  itu.  Jika  tidak,  ini namanya gharar , dan karena  tidak sah (batal) (Qudamah, tt: 108). Tetapi  jika  kualitas  dan kuantitas  barang  jelas,  sehingga cukup  dengan  pesanan,  maka  hal ini  secara syar’I, ihtihsan  dan  ‘ urf juga  dibolehkan.  Dalam  diskursus fikih  jual  beli  model  ini  dikenal sebagai  al-salam atau al-salaf yaitu  jual  beli  pesanan.  Secara terminologis,  para  ulama  fikih mendefenisikannya dengan “menjual  suatu  barang  yang penyerahannya ditunda, atau menjual  suatu  (barang)  yang  ciri- cirinya  jelas  dengan  pembayaran modal lebih awal, sedang barangnya  diserahkan  kemudian hari”  (Abidin  tt:  212).  Untuk zaman  sekarang  jual  beli  pesanan terlihat  dalam  pembelian  alat-alat furniture,  seperti  kursi  tamu, tempat  tidur,  lemari  pakaian  dan lemari dapur. Barang-barang seperti ini, biasanya dipesan sesuai dengan  selera  konsumen  dan kondisi  rumah  konsumen.  Oleh sebab itu, dalam jual beli pesanan, hal  ini  boleh  dilakukan  dengan syarat  harga  barang-barang  itu dibayar  terlebih  dahulu.  Tujuan utama  jual  beli  seperti  ini  adalah untuk  saling  membantu  antara konsumen dengan produsen. Kadang  kala  barang  yang  dijual produsen  tidak  memenuhi  selera konsumen. Untuk membuat barang yang sesuai dengan selera konsumen,  produsen  memerlukan modal.  Oleh  sebab  itu,  dalam
rangka saling membantu produsen bersedia  membayar  uang  barang yang  dipesan  itu  ketika  akad sehingga  produsen  boleh  membeli bahan  dan  mengerjakan  barang yang  dipesan  itu.  (Durain,  tt:29) Jual beli seperti ini sejalan dengan firman  allah  di  atas  (Q.S.al- baqarah,  2  :  282).  Menurut  Ibnu Abbas,  sahabat  Rasulullah  SAW. Ayat  ini  mengandung  hukum  jual beli  pesanan  yang  ketentuan waktunya  harus  jelas.  Alasan lainnya  adalah  sabda  Rasulullah SAW.  ,  yang  berbunyi,  “jika  kamu melakukan  jual  beli  salam,  maka lakukan  dalam  ukuran  tertentu, timbangan  tertentu  dan  ukuran tertentu”  (HR  Al-Bukhari  Muslim, Abu Daut, Annasa’i, At-Tirmizi dan Ibnu  Maja  dari  Abbas)  sabda Rasulullah  SAW,  ini  muncul  ketika beliau  pertama  kali  hijrah  ke Madinah telah  melakukan jual  beli pesanan  ini,  oleh  Rasulullah  SAW.
Jual beli seperti ini diakui asal jelas akad,  jelas  ciri-ciri  yang  dipesan dan ditentukan waktunya (Qardawy, 1993:372). Karena  itu,  sampai  disini dapat dikatakan, jika transaksi jual beli  via  telepon  dan  internet  tidak mengandung unsur gharar, penipuan,  tetapi  jelas  akad,  jenis, kualitas, kuantitas barang dan nilai tukarnya,  bahkan  dengan  jalan pesanan (al-salam) sekalipun kiranya  hal  itu  tidak  terlarang, untuk tidak mengatakan terlanjur.

## Ridha: Prinsip Jual Beli
Dalam  perspektif  al-Qur’an tidak  ditemukan  secara  eksplisit keharusan  transaksi  dalam  satu tempat  dan  satu  waktu  tertentu.
Bahkan secara literal dan global al- Qur’an  menyatakan  transaksi  itu dapat  dilakukan  pada  musim dingin  dan  panas  ( al-syitai  wal  al- shayf ), didarta dan dilaut ( fi al-bar wa  al-bahr )  (Qurasy,  tt:164), kecuali  di  dalam  masjid.  Larangan jual  beli  dalam  mesjid  itu  ada larangannya  dalam  hadis  (Ibn Majjah). Prinsip umum ini menunjukan  bahwa  soal  tempat dan  waktu  diserahkan  kepada manusia  mekanismenya.  Yang lebih  ditekan  adalah  suka  sama suka  antara  penjual  dan  pembeli. Prinsip  ini  ditujukan  oleh  ayat  29 Surat An-Nisa’ : َت  َلَ اوُنَمآ  َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي ْمُكَلاَوْمَأ اوُلُكْأ
ْنَع ًةَراَجِت  َنوُكَت  ْنَأ  َّلَِإ ِلِطاَبْلاِب ْمُكَنْيَب
َ َّاللَّ  َّنِإ ۚ ْمُكَسُفْنَأ اوُلُتْقَت  َلََو ۚ ْمُكْنِم ٍضاَرَت
اًميِحَر ْمُكِب  َناَك
Terjemahan: “  Hai  orang-orang  yang beriman,  janganlah  kamu saling memakan harta sesamamu  dengan  jalan perniagaan  yang  berlaku dengan  suka  sama  suka  di antara kamu. Dan janganlah kamu  membunuh  dirimu: sesunggunya  alllah  maha penyayang kepadamu”. Bagaimana  wujud  dari  suka sama  suka  itu?  Ulama  syafi’iyyah, syi’ah  dan  zhahiriyah  memahami bahwa  wujudnya  adalah  dalam bentuk  ucapan  lisan,  karena mereka  mewajibkan  adanya  akad dalam  jual  beli,  berbeda  dengan mereka,  dilihat  dari  struktur bahasa,  kalimat taradhin dalam
ayat  di  atas  mengambil  dalam bentuk nakirah ,  sehingga  wujud dari taradhin bisa  beragam jenisnya sesuai dengan perkembangan zaman, dan karenanya  tidak  mutlak  terbatas dengan lisan. Orang boleh mengungkapkannya  dengan  cara lain, seperti dengan isyarat, tulisan dan  sebagainya  asalkan  dapat membuktikan  rasa  suka  sama suka.  Dan  transaksi  via  telepon dan  internet  adalah  bagian  “ an taradhin  minkum ”  .  dalam  hal  ini menarik  apa  yang  dikatakan  oleh Imam  Asy-Syaukani    (Syaukani, 1987:250):
Penjelasan  Al-Syaukani  ini menegaskan  bahwa  prinsip  yang paling fundamental dalam jual beli adalah  suka  sama  suka  antara penjual  dan  pembeli.  Orang  dapat mengungkapkan pendapatnya dengan  berbagai  cara,  seperti dengan  isyarat,  tulisan,  perantara berita  dan  sebagainya.  Yang terpenting  maksudnya  tercapai. Jadi,  bukan  terikat  dengan  ucapan lisan  saja.  Karena  itu  al-syaukani menolak  pendapat  jumhur  ulama yang  memandang  sahnya  jual  beli hanya denga ijab dan qabul secara lisan  dan  ungkapan  tertentu. Penolakannya  didasarkan  pada lafal amm (umum) tijarah (perniagaan)  yang  mengandung makna  “segala  bentuk  jual  beli”, yang  wajib  dilakukan  atas  dasar suka  sama  suka.  Perasaan  suka sama  suka  tidak  mutlak  hanya
terucap  dengan  lisan,  tetapi  dapat juga  dilakukan  dengan  cara  lain, asal  dapat  dimengeti  oleh  kedua belah  pihak:  penjual  dan  pembeli (Syaukani).
Sebetulnya  jauh  sebelum Asy-Syaukani,  pendapat  serupa pernah  dikemukakan  oleh  Imam Malik  dan  Ahmad  Ibnu  Hanbal. Menurut pendapat kedua ulama ini jika seseorang pembeli mengambil suatu  dagangan  dan  memberikan harganya,  tanpa  mengucapkan satu  patah  kata  atau  tanpa  suatu isyarat kepada penjual, jual belinya sah,  karena  perbuatan  tukar- menukar demikian sudah merupakan  bukti  suka  sama  suka. Sebab, kalau salah satu pihak tidak suka, tentu ia tidak akan memberikan miliknya kepada pihak lain (Rusy, 1339: 561) Dengan  demikian,  jual  beli jarak  jauh  yang  berlaku  di  dunia bisnis dewasa ini sebagai konsekuensi  logis  dan  kemajuan ilmu pengetahuan, komunikasi dan informasi,  sehingga  para  penjual dan pembeli  tidak  memperhatikan lagi  masalah  ijab-qabul  secara lisan, tetapi cukup dengan perantaraan kertas-kertas berharga,  seperti  cek,  wesel  dan sebagainya,  dibolehkan.  Sebab penukaran  kertas-kertas  berharga dari pembeli dan barang dari pihak penjual  telah  terungkap  rasa  suka sama  suka  antara  penjual  dan pembeli  tersebut.  Cara  demikian sudah dapat dipandang memenuhi kriteria akad jual-beli.
Prinsip  suka  sama  suka dalam  jual  beli,  secara  implisit
m e n g a n d u n g   m e n g a n d u n g larangan  jual  beli  secara  paksa.
Dalam  disku  fikih  ada  beberapa bentuk  jual  beli  secara  paksa, diantaranya ba’y  al-hasa,  ba’y al - munabazah  dan  al-mulasamah . Ba’y  al-hasa adalah  seseorang melempar  batu  pada  sejumlah barang  dan  barang  yang  terkena batu  wajib  dibeli.  Adapun  yang d i m a k s u d   d e n g a n b a ’ y   a l - munabazah adalah  seseorang melempar  bajunya  kepada  orang lain dan jika orang dilemparkan itu melemparkan  bajunya  kepadanya, maka  keduanya  wajib  terjadi  jual beli,  meskipun  pembeli  tidak  tau kualitas barang yang dibelinya itu. Sedangkan yang dimaksud dengan al-musalamah adalah  jika  seorang menyentuh  suatu  barang,  maka barang  itu  wajib  dibe linya, mes ki pun  b ar ang   i tu  ti dak disukainya. Ketiga bentuk jual beli ini  bisa  dilakukan  pada  zaman jahiliyah.  Dan  Nabi  SAW  telah melarang (mengharamkan) bentuk jual beli tersebut. Selain ada unsur penipuan dan  pemaksaan  dilarang oleh Islam. Adakah dalam jual beli via  telepon  dan  internet  kedua unsur ini? Jika ada, tidak sah, Islam m e n g h a r a m k a n n y a . Legalitas Formal Jual Beli Via
Telepon Dan Internet Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan jual beli via telepon dan internet adalah dibolehkan. Pertama ,  ia  termasuk  aspek mu’amalah  yang  pada  dasarnya boleh,  kecuali  ada  dalil  yang mengharamkannya .
Kaedah ini menegaskan bahwa  segala  bentuk  mu’amalah
yang  direkayasa  manusia  pada dasarnya  adalah  dibolehkan  atau diizinkan.  Inilah  sisi  rahmat  Allah terbesar  yang  diberikan  kepada umat  manusia.  Rasulullah  SAW menyatakan  :  “Sesunggunya  allah SWT telah memfardhukan beberapa  ketentuan-ketentuan  itu jangan  kamu  abaikan.  Dia  juga mengharamkan beberapa hal. Jangan  kau  langgar  larangan  itu. Dia  juga  menetapkan  sejumlah hudud (batasan-batasan).  Jangan kamu lewati batasan itu. Seiring itu pula ia mendiamkan (tidak menentukan  hukum)  terhadap banyak  hal.  Hal  itu  bukan  karena lupa. Karena itu jangan membahasnya”. Kedua ,  bila  dilihat  dari muqashit al-syari’ah, di dalam  jual beli  via  telepon  dan  internet banyak  terdapat  kemaslahatan, berupa  kemudahan  transaksi,  dan efisiensi waktu. Dan setiap persoalan  mu’amalah  yang  di dalamnya dijumpai unsur kemaslahatan,  maka  itulah  yang dituju  oleh  hukum  Allah,  kata Izzuddin  ‘Abdussalam,  tokoh  fikih mazhab  Syafi’i.  dan  dengan  cara apapun  kemaslahatan  itu  bisa dicapai  maka  tata  cara  itupun disyari’atkan,  tegas  Ibnu  Qoyyim Al-Jauziyah,  tokoh  ulama  mazhab Hanbali.  Karena  memang  syari;at islam itu ditetapkan untuk kemaslahatan manusia,  baik untuk jangka  pendek  di  dunia  maupun jangka  panjang  di  akhirat,  kata  al-
Syaitibi, tokoh fikih mazhab Maliki (Abdulsalam, tt: 1230).
Ketiga ,  lebih  dari  prinsip kemaslahatan ini, yang tidak kalah penting  adalah  substansi  makna
yang  terkandung  dalam  suatu bentuk  mu’amalah  serta  sasaran yang  akan  dicapai.  Dan  bukan bentuk  formal  dari  padanya. Kaedah fikih menyebutkan (Haroen, 2000: 29-30)
Terjemahan  :  “ Yang  menjadi patokan  dalam  setiap  transaksi adalah  substansi  makna  yang dikandungnya serta tujuan- tujuannya: dan bukan pada bentuk formalnya.  Tidak  pula  pada  lafal- lafalnya ” Telepon  dan  internet  adalah bentuk formal dan sarana pembantu  tercapainya  jual  beli, lebih  dari  sarana,  meskipun membantu  yang  terpenting  esensi dari  jual  beli  itu  sendiri.  Jika  di dalamnya  ada  unsur  penipuan ( gharar ),  ketidakpastian  kualitas dan kuantitas barang serta harganya  ( jahalah ),  merugikan pihak  lain  ( zhulm ),  dan  barang yang diperjualbelikan itu tergolong yang  diharamkan  (seperti  babi, khamar  dan  lain-lain)  maka  jelas diharamkan.
Keempat ,  metode  analogi. Didalam  fikih  ditemukan  bahwa ada  kesepakatan  ulama  terhadap transaksi melalui surat. Kebolehan didasarkan  adanya  kemungkinan jauhnya  jarak  kedua  belah  pihak atau  pelaku  transaksi  itu  tidak dapat  bicara  (Syabiq,  1983:  128). Dengan  demikian  surat  dipandang sebagai  media  untuk  menyatakan kehendak transaksi.
Hal ini dinyatakan dalam kaedah fiqhiyah:
( tulisan  itu sama  dengan  ungkapan  lisan ).
Artinya,  pernyataan  yang  jelas dituangkan  dalam  bentuk  tulisan, maka jual beli via telepon (melalui lisan)  dipandang  sama  hukumnya dengan ungkapan tulisan. Sementara jual beli via telepon dan internet  sama  dengan  jual  beli lainnya  yang  dilakukan  dengan medi  surat-menyurat.  Ungkapan, baik  tulisan  maupun  isyarat (seperti orang gagu), kata Ibrahim Al-Bujuri,  merupakan  bagian  dari at-taradhin (prinsip  suka  sama suka  yang  ditunjuk  Al-Qur’an(al- Bajuri, tt:341).
Kesimpulan Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan:
Pertama , bisnis dalam syari’at  Islam  termasuk  dalam kategori  mu’amalah  yang  hukum asalnya  adalah mubah ,  boleh, kecuali  kalau  ada  dalil  yang mengharamkannya. Yang diharamkan dalam jual beli adalah transaksi yang didalamnya terdapat  unsur-unsur  riba, gharar (penipuan), dharar (bahaya),
jahalah (ketidak  jelasan), zhulm (merugikan  hal  orang  lain)  dan pemaksaan,  disamping  barang atau  jasa  yang  dibisniskan  adalah halal.
Kedua ,  persoalan  jual  beli dalam  persektif  Al-Qur’an  dan Hadist  tampaknya  bukan  dilihat dari  jenis  atau  model  sarana  yang digunakan, tetapi lebih  ditekankan pada prinsip moral seperti kejujuran.  Karena  menjual  barang yang  cacat  tanpa  memberitahukan kepada pembeli  adalah dicela  oleh islam. Lebih dari sekedar kejujuran,  prinsip  suka  sama  suka
sangat ditekankan. Karena pemaksaan  dalam  jual  beli  adalah diharamkan.dengan demikian dapat  dikatakan  bahwa  selama transaksi jual beli tersebut berjalan  pada  kaedah  dan  karidor tersebut,  maka  segala  bentuk transaksi apapun dibolehkan,
termasuk  via  telepon  dan  internet (sejenisnya).
Ketiga ,  kebolehan  transaksi jual  beli  via  telepon  dan  internet (atau  yang  sejenisnya),  selain didasarkan  pada  prinsip  moral  di atas,  juga  didasarkan  pada  aspek kemaslahatan  yang  dikandungnya.
Sedangkan  secara  legalitas  formal, hal itu didukung oleh kaedah fikih, seperti “ Al-Kitab ka Al-Kitab ”

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Ishaq Asy-Syathibi , Al- Muwafaqat  Fi  Ushul  Al-Syari’ah , Jilid II, (Dar Al- Ma’rifat: Beirut, 1973). Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh ‘Ala
Al-Mazahib  Al-Arba’ah ,  Jilid II,  (Al-            Maktabah  Al- Tijariyah Al-Kubrah: Mesir). Asy-Syarbaini  Al-Khathib, Mughni Al-Muhtaj ,  Jilid  II,  (Dar  Al- Fikr:Beirut,   1978).
Aziz  Dahlan,  (Editor), Ensiklopedi Hukum Islam , jilid IV, (Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994). Clay Shirky, Internet Lewat E-Mail, Terj. Julianto, (PT. Elex Media Komputindo: Jakarta, 1995). Ensikolpedi  Indonesia,  (Ichtiar Baru Van Hoeve, 1984), Jilid VI.
Fath  Al-Durain, Al-Fiqh  Al-Islami Al-Muqaram Ma’a Al- Madzahib ,  (Mathba’ah  Al- Thariyyin: Damaskus, 1980).
Ibn  ‘Abidin, Radd  Al-Muhtar  ‘Aala Al-Dur  Al-Mukhtar ,  Jilid  IV,
(dar Al-Fikr: Beirut). Ibnu  Rusyd, Bidayah  Al-Mujtahid ,
Jilid  II,  Musthafa  Al-Babi  Al- Halabi:Kairo, 1339 H). Ibnu  Qayyim  Al-Fauziyah,
Al- Thuruq  Al-Hukumiyyah  Fi  Al- Siyasah Al-Syar’iyyah ,
(Muassasah  Al-‘Arabiyah  Li Al-Thiba’ah  Wa  An-Nashir, 1961). Ibnu  Qudamah, Al-Mughni ,  Jilid  Iii,
(Maktabah  Al-Jumhuriyyah Al-‘Arabiyyah: Mesir).
Ibrahim Al-Bajuri, Al Bajuri , Jilid  I, (Dar Ihya Al-Kutub Al-‘Arabiyah). Imam  Ash-Shayuti, Al-Asybah  Wa Al-Nazhai ,  (ed),  Muhammad
Al-Mu’tashim Billah Al-
Bagdadi,  (Dar  Al-Kitab  Al- Arabi, 1407 H/1987 M). Imam  Nawawi, Al-Majmu’  Syarah
Al-Muhadzdab ,  Jilid  IX,  (Dar Al-Fikr: Beirut, 1980).