## ANALISIS DETERMINAN  BELANJA  DAERAH  DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT

## DALAM ERA OTONOMI DAN DESENTRALISASI FISKAL
Analysis Determinants in Regional Shopping District / City West Java Province In  Era Autonomy and Fiscal Decentralization
Hadi Sasana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang Jalan Erlangga Tengah No. 17 Semarang 50241
(hadisasanasmg@yahoo.com)

## ABSTRAK
Pelaksanaan  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal  diharapkan  dapat  meningkatkan pemerataan  pembangunan  daerah,  sesuai  dengan  motivasi  daerah  untuk  mengembangkan wilayahnya  berdasarkan  potensi  unggulan  daerah.  Namun,  beberapa  penelitian  menunjukkan bahwa  meskipun  desentralisasi  telah  diterapkan  di  Indonesia  selama  hampir  satu  dekade,  daerah masih  sangat  tergantung  pada  pemerintah  pusat.  Penelitian  ini  mengkaji    pengaruh  pendapatan asli  daerah,  produk  domestik  regional  bruto,  dana  perimbangan,  dan  jumlah  penduduk,  terhadap belanja  pemerintah  daerah  di  kabupaten  /  kota  di  Provinsi  Jawa  Barat.  Temuan  penting  dari penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  produk  domestik  regional  bruto,  transfer  dana,  dan  pengaruh populasi berpengaruh  positif terhadap  belanja  pemerintah daerah  di kabupaten  /  kota di Provinsi Jawa Barat.
Kata  Kunci: Pendapatan  asli  daerah,  produk  domestik  regional  bruto,  dana  perimbangan, penduduk, dan  belanja pemerintah daerah

## ABSTRACT
Local  autonomy  and  implementation  of  fiscal  decentralization  are  expected  to  improve equality of local developments, in accordance with the motivation of local governments to develop their region based on their specific potentiality. However, some researches indicate that although decentralization has been implemented in Indonesia for almost a decade, the regions still strongly depend on the central government financially.  This research examine regionally original income, gross regional domestic product, transfer fund, and population, to local government spending  in regencies/municipalities in  West Java  Province. The important findings of this research indicate that  gross  regional  domestic  product,  transfer  fund,  and  population  positive  influence  to  local government spending  in regencies/municipalities in  West Java Province.
Key  Words:  regionally  original  income,  gross  regional  domestic  product,  transfer  fund, population, and  local government spending

## PENDAHULUAN
Tingkat  kemandirian  daerah  di  bidang keuangan  belum  memperlihatkan  kemajuan  yang berarti  bahkan  cenderung  menurun  selama  satu dasawarsa  terakhir.  Pemerintah  daerah  masih sangat  tergantung  kepada  pusat  dan  belum memiliki  sumber  pendapatan  asli  daerah  yang kuat  untuk  menopang  kegiatan  pembangunan  dan pelayanan  kepada  masyarakat  di  tingkat  lokal. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Susilo  dan  Adi (2007), serta Setiaji dan Adi (2007), menunjukkan bahwa  tingkat  kemandirian  daerah  dalam  era otonomi justru mengalami penurunan. Pemerintah daerah  justru  semakin  menggantungkan  diri  pada Dana Alokasi Umum (DAU) daripada mengupayakan  peningkatan  Penerimaan  Asli Daerah  (PAD).  Penelitian  serupa  yang  dilakukan oleh  Adi  (2007),  memperlihatkan  indikasi  kurang seriusnya  daerah  dalam  mengoptimalkan  potensi yang  dimiliki,  dengan  lebih  mengandalkan penerimaan DAU yang bersifat hibah.
Otonomi  daerah  dan  desentralisasi  yang efektif  berlaku  sejak  tahun  2001  merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong  era  globalisasi  ekonomi   dengan memperkuat basis perekonomian daerah. Konsekuensinya  adalah  pelimpahan  wewenang yang  diikuti  alokasi  anggaran  dan  penyediaan barang  publik  pada  pemerintah  daerah.  Halim (2001),  menjelaskan  bahwa  ciri  utama  suatu daerah  yang  mampu  melaksanakan  otonomi  dan desentralisasi,  yaitu  (1)  kemampuan  keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan  dan  kemampuan  untuk  menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan  keuangan  sendiri  yang  cukup memadai  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahannya,  dan  (2)  ketergantungan  kepada bantuan  pusat  harus  seminimal  mungkin,  agar pendapatan  asli  daerah    dapat  menjadi  bagian sumber  keuangan  terbesar  sehingga  peranan pemerintah  daerah  menjadi  lebih  besar.  Dalam pelaksanaan  desentralisasi,  peran  transfer  tidak dapat  dihindarkan  mengingat  otonomi  yang dilimpahkan  menuntut  daerah  untuk  dapat menyelesaikan  berbagai  urusan  pemerintahan yang menjadi wewenang daerah.
Besarnya  nilai  transfer  yang  diberikan oleh  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah dalam  bentuk  dana  perimbangan,  seharusnya menjadi  insentif  untuk  meningkatkan  Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan  fungsinya, PAD seharusnya  merupakan  aspek  penting  dalam keberhasilan  pelaksanaan  otonomi.  Kenyataan yang  terjadi  adalah  dana  transfer  justru  dijadikan sebagai  sumber  penerimaan  utama  daerah dibandingkan dengan PAD. Kondisi ini ditunjukkan  dengan  besarnya  dana  perimbangan yang  diterima  pemerintah  daerah  yang  tidak sebanding  dengan  nilai  pendapatan  asli  daerah (PAD) yang mampu dikumpulkan oleh daerah.
Daerah  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa Barat selama melaksanakan otonomi dan desentralisasi  juga  mengalami  hal  yang  sama, yaitu  relatif  rendahnya  kemandirian  di  bidang pembiaayaan  yang  bersumber  dari  PAD.  Kinerja atau  kemampuan  keuangan  daerah  sebagai  salah satu  ukuran  yang  dapat  digunakan  untuk  melihat kemampuan  daerah  selama  tahun  2004  sampai dengan  2008  di  kabupaten/kota  Provinsi  Jawa Barat terlihat dalam Tabel 1 (dalam Lampiran):
Berdasarkan data pada Tabel 1, dapat dilihat bahwa  dari  tahun  ke  tahun  selama  periode  2004 hingga 2008 terjadi peningkatan dana perimbangan ke  daerah kabupaten/kota  di Provinsi Jawa Barat yang cukup besar. Pada tahun 2004,  pemerintah  pusat  memberikan  dana perimbangan  sebesar  Rp  11.048.226 juta.  Nilai dana  perimbangan  tertinggi  pada  tahun  2007 mencapai  Rp  26.617.665  juta.  Bila  dibandingkan dengan  PAD,  walaupun  mengalami  peningkatan, sangat  kecil  dibandingkan  dengan  peningkatan pada  dana  perimbangan,  hal  ini  mencerminkan adanya  ketergantungan  yang  besar  terhadap pemerintah pusat.
Dari  aspek  makro  ekonomi,  berdasarkan nilai PDRB riil menunjukkan perkembangan yang positif,  tetapi  juga  diikuti  oleh  bertambahnya penduduk  tiap  tahunnya.  Kondisi  ini  akan menuntut  penyediaan  anggaran  belanja  daerah yang  semakin  besar.  Nilai  PDRB  riil  dan  jumlah penduduk  kabupaten/kota  Provinsi  Jawa  Barat dari  tahun  2004  sampai  dengan  2008  adalah sebagai berikut:
Tingginya  tingkat  ketergantungan  belanja daerah  terhadap  pendanaan  yang  bersumber  dana perimbangan,
menunjukkan tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap pendanaan pemerintah pusat. Dari sisi pengeluaran  dalam  struktur  keuangan  daerah, perkembangan  belanja  daerah  kabupaten/kota Provinsi  Jawa  Barat  tahun  2004-2008  terlihat dalam Tabel2 (dalam lampiran).
Berdasarkan  data  Tabel  2,  dapat  dilihat bahwa nilai total belanja daerah di kabupaten/kota di  Provinsi  Jawa  Barat  cenderungan  meningkat dari  tahun  ke  tahun.  Rasio  dana  perimbangan terhadap belanja daerah kabupaten/kota mengalami  kecenderungan  yang  meningkat. Sebaliknya  rasio  PAD  terhadap  total  belanja cenderung  menurun.  Tingginya  ketergantungan keuangan  daerah  terhadap  pusat,  sekaligus menjadi  tekanan  dalam  pengumpulan  PAD  di daerah.
Meningkatnya  transfer  pemerintah  (dalam bentuk  dana  perimbangan)  kepada  daerah  untuk meningkatkan  belanja  daerah,  menimbulkan spekulasi  bahwa  pengeluaran  pemerintah  daerah merespon  perubahan  transfer  itu  secara  asimetris. Berdasarkan  latar belakang tersebut, peneliti akan menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi belanja daerah dengan studi kasus di kabupaten/kota  Provinsi  Jawa  Barat.  Tujuan penelitian ini adalah:
1. Menganalisis  pengaruh  dana  perimbangan terhadap  belanja  daerah  di  kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.
2. Menganalisis  pengaruh  PAD  terhadap  belanja daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.
3. Menganalisis pengaruh PDRB terhadap belanja  daerah  di  kabupaten/kota  Provinsi Jawa Barat.
4. Menganalisis  pengaruh  jumlah  penduduk terhadap  belanja  daerah  di  kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.
Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat:
1. Menjadi  bahan  pertimbangan  bagi  pemerintah daerah  untuk  lebih  menyikapi  hubungan keuangan  pemerintah  pusat  dan  daerah
terutama  dari  aspek  pemberian  dana  transfer dan kemandirian daerah.
2. Diharapkan  dapat  memberikan  gambaran bagaimana perilaku pemerintah daerah terhadap  kebijakan  dana  transfer  pemerintah pusat  kepada  pemerintah  daerah  sehingga dapat  dijadikan  wacana  dalam  pengembangan ilmu pengetahuan.

## KAJIAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal
Otonomi daerah menurut UU No.32 Tahun 2004,  diartikan  sebagai  hak  wewenang  dan kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan.  Otonomi  daerah membawa  dua  implikasi  khusus  bagi  pemerintah daerah  yaitu  semakin  meningkatnya  biaya ekonomi  ( high  cost  economy ),  dan  yang  kedua adalah  efisiensi  dan  efektifitas.  Oleh  karena  itu daesentralisasi membutuhkan dana  yang memadai bagi  pelaksanaan pembangunan di daerah (Handayani 2009).
Menurut  Khusaini  (2006),  desentralisasi merupakan  bentuk  pemindahan  tanggung  jawab, wewenang,  dan  sumber-sumber  daya  (dana, personil,  dan  lain-lain)  dari  pemerintah  pusat  ke tingkat  pemerintah  daerah.  Desentralisasi  dapat pula diartikan sebagai pelimpahan  kewenangan di bidang  penerimaan  anggaran  atau  keuangan,  baik secara  administrasi  maupun  pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat. Oleh karena  itu,  salah  satu  makna  desentralisasi  fiskal dalam  bentuk  pemberian  otonomi  di  bidang keuangan  (sebagian  sumber  penerimaan)  kepada daerah-daerah  merupakan  suatu  proses  peng- intensifikasian  peranan  dan  sekaligus  pem- berdayaan  daerah  dalam  pembangunan.  Desen- tralisasi  fiskal  memerlukan  adanya  pergeseran beberapa  tanggung  jawab  terhadap  pendapatan ( revenue ) dan atau pembelanjaan ( expenditure ) ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah (Handayani  2009).  Faktor  yang  sangat  penting dalam  menentukan  desentralisasi  fiskal  adalah sejauh  mana  pemerintah  daerah  diberi  wewenang (otonomi) untuk menentukan alokasi atas
pengeluarannya  sendiri.  Faktor  lain  juga  penting adalah  kemampuan  daerah  untuk  meningkatkan pendapatan asli daerahnya (PAD).

## Teori  Pengeluaran Pemerintah
Pada  tahap  awal  perkembangan  ekonomi, prosentase  investasi  pemerintah  terhadap  total investasi  besar,  karena  pada  tahap  ini  pemerintah harus  menyediakan  prasarana  seperti  pendidikan, kesehatan,  prasarana  transportasi.  Pada  tahap menengah  pembangunan  ekonomi,  investasi pemerintah  tetap  diperlukan  untuk  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  agar  dapat  tinggal  landas, namun  pada  tahap  ini  peranan  investasi  swasta sudah  semakin  besar.  Peranan  pemerintah  tetap besar  pada  tahap  menengah,  oleh  karena  peranan swasta  semakin  besar  akan  menimbulkan  banyak kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah  harus  menyediakan  barang  dan  jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak. Selain itu pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan  terjadinya  hubungan  antarsektor yang  makin  komplek.  Misalnya  pertumbuhan ekonomi  yang  ditimbulkan  oleh  perkembangan sektor  industri  akan  menimbulkan  semakin tingginya  pencemaran  atau  polusi.  Pemerintah harus  turun  tangan  mengatur  dan  mengurangi dampak negatif dari polusi (Rostow dan Musgrave dalam Mangkoesoebroto,1993).
Musgrave(1980) berpendapat bahwa dalam  suatu  proses  pembangunan,  investasi swasta  dalam  prosentase  terhadap  PDB  semakin besar  dan  prosentase  investasi  pemerintah terhadap  PDB  akan  semakin  kecil.  Pada  tingkat ekonomi  lebih  lanjut,  Rostow  mengatakan  bahwa aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi  beralih  dari  penyediaan  prasarana  ke pengeluaran-pengeluaran  untuk  aktivitas  sosial seperti  program  kesejahteraan  hari  tua  dan pelayanan kesehatan masyarakat.

## Belanja Daerah
Pendapatan  daerah  yang  diperoleh  baik dari  pendapatan  asli  daerah  maupun  dana perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah  untuk  membiayai  belanja  daerah.  Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, belanja  daerah  adalah  semua  kewajiban  daerah yang  diakui  sebagai  pengurang  nilai  kekayaan
bersih  dalam  periode  tahun  anggaran  yang bersangkutan.  Berdasarkan  struktur  anggaran daerah,  elemen-elemen  yang  termasuk  dalam belanja daerah terdiri dari :
1. Belanja aparatur daerah
2. Belanja pelayanan publik
3. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
4. Belanja tidak tersangka.
Belanja daerah dipergunakan dalam rangka  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang menjadi  kewenangan  provinsi  ataukabupaten/kota yang  terdiri  dari  urusan  wajib  dan  pilihan  yang ditetapkan  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan.  Belanja  daerah  berdasarkan  pada Permendagri  No.13  Tahun  2006  Tentang  Penge- lolaan Keuangan daerah dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung.

## 1. Belanja Langsung
Kelompok  belanja  langsung  merupakan  belanja yang dianggarkan  terkait  secara  langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yaitu belanja  pegawai,  belanja  barang  dan  jasa,  dan belanja modal.
2. Belanja Tidak Langsung
Kelompok  belanja  tidak  langsung,  merupakan belanja yang  dianggarkan  tidak  terkait  secara langsung  dengan  pelaksanaan  program  dan kegiatan,  yaitu  belanja  pegawai,  belanja  bunga, belanja  subsidi,  belanja  hibah,  belanja  bantuan sosial,  belanja  bagi  hasil,  belanja  bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
Fenomena  yang    muncul  dalam  era otonomi,  bahwa  transfer  pemerintah  khususnya DAU  begitu  dominan  dalam  membiayai  belanja daerah,  dan  kurang  berdampak  pada  PAD  daerah diindikasikan sebagai ilusi fiskal ( fiscal illusion ).
Menurut Priyo (2009), belanja daerah pada dasarnya  merupakan  fungsi  dari  penerimaan daerah.  Belanja  merupakan  variabel  terikat  yang besarannya  akan  sangat  bergantung  pada  sumber- sumber pembiayaan daerah, baik yang berasal dari penerimaan sendiri maupun dari transfer pemerintah pusat. Sehingga dalam pengukurannya jika  terdapat  hubungan  negatif  antara  variabel- variabel  pendapatan  dengan  variabel  belanja, maka terdapat ilusi fiskal.
Hubungan  PDRB,  Dana  Perimbangan,  PAD, dan Jumlah Penduduk  dengan Belanja Daerah
PDRB  adalah  nilai  bersih  barang  dan  jasa akhir  yang  dihasilkan  oleh  berbagai  kegiatan ekonomi  di  suatu  daerah  dalam  periode  (Sukirno, 2009).  Semakin  tinggi  PDRB  perkapita  suatu daerah,  maka  semakin  besar  pula  potensi  sumber penerimaan  daerah  tersebut.  Selanjutnya  dengan peningkatan  penerimaan  daerah,  akan  digunakan untuk membiayai program-program pembangunan daerah.  Jadi  PDRB  dan  belanja  daerah  memiliki hubungan  yang  positif.  Bila  PDRB  mengalami peningkatan  maka  belanja  daerah  juga  akan  me- ngalami peningkatan.
Dana  perimbangan  adalah  transfer  dana dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah  yang dimaksudkan  untuk  menutup  kesenjangan  fiskal ( fiscal  gap )  dan  pemerataan  kemampuan  fiskal antar  daerah  dalam  rangka  membantu  ke- mandirian  pemerintah  daerah  menjalankan  fungsi dan  tugasnya  melayani  masyarakat.  Perimbangan keuangan  dengan  dana  transfer  pemerintah  pusat kepada  pemerintah  daerah  menjadi  insentif  bagi pemerintah  daerah  untuk  membiayai  belanja daerah.
Pendapatan  asli  daerah  adalah  penerimaan daerah  dari  berbagai  usaha  pemerintah  daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang  bersangkutan  dalam  membiayai  kegiatan rutin  maupun  pembangunannya,  yang  terdiri  atas pajak  daerah,  retribusi  daerah,  bagian  laba  usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang  sah.  Semakin  besar  kemampuan  daerah dalam mengumpulkan PAD akan semakin longgar alokasi  belanja  daerah,  sehingga  terdapat  hubu- ngan  yang  positif  antara  pendapatan  asli  daerah dengan belanja daerah.
Penduduk  dewasa  ini  merupakan  subyek pembangunan,  meningkatnya  jumlah  penduduk menuntut  konsekuensi  logis  adanya  peningkatan sarana  dan  prasarana  umum,  baik  dari  aspek kuantitas  maupun  kualitas.  Perkembangan  jumlah penduduk  yang  semakin  besar  akan  memerlukan anggaran  yang  semakin  besar,  supaya  kualitas pertumbuhan  ekonomi  lebih  baik,  pertumbuhan penduduk harus selalu dikendalikan.

## Hipotesis
Berdasarkan  kajian  teoritis  dan  beberapa penelitian  sebelumnya  dapat  di  ambil  hipotesis sebagai berikut:
1. Dana  perimbangan  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap belanja daerah.
2. PAD  berpengaruh  positif  dan  signifikan  ter- hadap belanja daerah.
3. PDRB  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap belanja daerah.
4. Jumlah penduduk pengaruh positif dan signifi- kan terhadap belanja daerah.

## METODE  PENELITIAN
Populasi  penelitian  ini  adalah  semua daerah  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Barat, yaitu  sebanyak  26  daerah,  terdiri  atas  17 kabupaten  dan  9  kota.  Periode  waktu  penelitian tahun  2004-2008.  Jenis  data  yang  digunakan adalah  data  sekunder  dari  Badan  Pusat  Statistik (BPS),  dan  Direktorat  Jendral  Perimbangan Keuangan (DJPK) Departemen Keuangan Republik Indonesia di www.djpk.depkeu.go.id.
Variabel  penelitian  meliputi,  variabel independen  terdiri  dari  :  Produk  Domestik Regional  Bruto  (PBRB),  Dana  Perimbangan, Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  dan  Jumlah Penduduk.    Variabel  dependen  adalah  Belanja Daerah (BD). Alat analisis yang digunakan adalah regresi  berganda  dengan  metode  OLS  ( Ordinary Least  Square ).  Sesuai  dengan  tujuan  penelitian, penelitian  ini  menggunakan  model  ekonometrika berdasarkan  pada  pengembangan  teori  sebagai berikut:
LogBD = β 0 + β 1 LogPDRB + β 2 LogPAD + β 3 LogDP+ β 4 LogJP+ µt...................................(3.1)
Dimana:     BD =    Belanja Daerah PDRB        =  Produk Domestik Regional Bruto PAD =    Pendapatan Asli Daerah DP =    Dana Perimbangan JP =     Jumlah Penduduk µ = Disturbance Error

## PEMBAHASAN
Provinsi  Jawa  Barat,  secara  geografis, terletak  pada posisi  5 o 50’  - 7 o 50’  Lintang  Selatan dan 104 o 48’ - 108 o 48’ Bujur Timur. Luas wilayah meliputi  wilayah  daratan  seluas  3.710.061,32 hektar  dan  garis  pantai  sepanjang  755,829  km. Secara  administratif,  Provinsi  Jawa  Barat  terdiri atas  17  daerah  kabupaten  dan    9  kota.  Jumlah penduduk  Jawa  Barat  pada  tahun  2009  adalah 42,61  juta    jiwa,  dengan  angka  ketergantungan 52,55.

## Perkembangan Belanja Daerah
Kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  merupakan  gambaran  langkah konkret  Pemda  dalam  memberikan  pelayanan publik. Pengeluaran pemerintah daerah  kabupaten /kota    Provinsi  Jawa  Barat  menunjukkan  pening- katan  dari  tahun  ke  tahun.  Hal  ini  seiring bertambahnya  jumlah  penduduk  dan  kebutuhan masyarakat  bersangkutan.  Gambar  1  (dalam lampiran),  menunjukkan  perkembangan  total belanja  daerah  kabupaten  /kota  Se-Jawa  Barat periode 2004-2008
Berdasarkan  Gambar  1  terlihat  bahwa belanja  daerah  kab/kota  se-Jawa  Barat  dalam periode  waktu  2004  sampai  dengan  2008 mengalami  peningkatan  yang  signifikan  dari tahun  ke  tahun.  Peningkatan  paling  tinggi  terjadi pada  tahun  2006  dimana  belanja  daerah meningkat  35,25%  dari  tahun  2005.  Besarnya peningkatan  belanja  ini  menunjukkan  bahwa tingginya  agresivitas  pemerintah  daerah  setempat dalam  membelanjakan  pendapatan  daerah  untuk pembangunan.

## Perkembangan PDRB
PDRB  adalah  nilai  bersih  barang  dan  jasa akhir  yang  dihasilkan  oleh  berbagai  kegiatan ekonomi  di  suatu  daerah  dalam  periode.  Melalui data PDRB dapat diketahui kondisi perekonomian regional  suatu  daerah.  Berikut  ini  akan  disajikan data  mengenai  total  PDRB  riil  kab/kota  Provinsi Jawa Barat selama 5 tahun dari tahun 2004 sampai dengan  2008,  terlihat  dalam  gambar  2(  dalam lampiran).
Pertumbuhan  PDRB  dalam  periode  2004- 2008  relatif  berfluktuasi,  nilai  absolut  cenderung meningkat  dengan  pertumbuhan  paling  tinggi  ter- jadi pada tahun 2007 yaitu tumbuh sebesar 5,9%.

## Deskripsi  Perkembangan  Pendapatan  Asli Daerah (PAD)
Pendapatan  asli  daerah  adalah  penerimaan daerah  yang  bersumber  dari  pajak  daerah, retribusi  daerah,  bagian  laba  usaha  milik  daerah, dan  lain-lain  penerimaan  asli  daerah  yang  sah. Pendapatan  asli  daerah  diartikan  sebagai  pen- dapatan  daerah  yang  tergantung  keadaan  pere- konomian  pada  umumnya  dan  potensi  dari sumber-sumber pendapatan  asli  daerah  itu  sendiri (Yunarko,2007).  Berikut  disajikan  data  pendapat- an  asli  daerah  (PAD)  kab/kota  di  Provinssi  Jawa Barat  dalam  kurun  waktu  2004-2008.  terlihat dalam gambar 3 (dalam lampiran).
Gambar  3  menunjukkan  nilai  nominal  PAD dalam 5 tahun periode pengamatan mengalami pe- ningkatan  setiap  tahunnya.  Dilihat  dari  per- tumbuhannya  cenderung  berfluktuasi,  pertumbuh- an  PAD  tertinggi  pada  tahun  2006  yaitu  sebesar 42,10% dibanding tahun sebelumnya.

## Dana Perimbangan
Jawa  Barat  merupakan  provinsi  dengan jumlah  kabupaten  yang  cukup  banyak  di Indonesia  dan  jumlah  penduduk  yang  besar, sehingga  berpengaruh  pada  penerimaan  dana perimbangan.  Hal  ini disebabkan  karena  besarnya kebutuhan  fiskal  daerah  yang  disertai  dengan alokasi yang juga tinggi. Berikut ini disajikan data mengenai  jumlah  dana  perimbangan  yang  di- terima  kabupaten/kota  Se-Jawa  Barat  pada  tahun 2004-2008  terlihat  dalam  gambar  4  (dalam lampiran).
Berdasarkan Gambar 4 terlihat bahwa  dari tahun  ke  tahun,  dana  perimbangan  yang  diterima oleh  kabupaten/kota  di  Jawa  Barat  meningkat, walaupun  dengan  pola  yang  fluktuatif.  Pertumbu- han  yang  paling  besar  terdapat  pada  tahun  2007 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 51,54 persen. Dana  perimbangan  sampai  saat  ini  masih merupakan  sumber  penerimaan  daerah  paling besar dalam rangka membiayai belanja daerah.

## Perkembangan Jumlah Penduduk
Di  negara  sedang  berkembang  yang mengalami  ledakan  jumlah  penduduk  termasuk Indonesia  akan  selalu  mengkaitkan  antara  ke- pendudukan  dengan  pembangunan  ekonomi. Berikut ini akan disajikan mengenai perkembang- an  jumlah  penduduk  di  kab/kota  Provinsi  Jawa Barat  tahun  2004-2008  terlihat  dalam  gambar  5 (dalam lampiran)..
Gambar 5 menunjukkan jumlah penduduk di Jawa Barat cenderung meningkat setiap tahunnya, tahun  2004  jumlah  penduduk  dari  26  kab/kota  di Jawa  Barat  adalah  38.942.229  orang.  Jumlah  ini terus  meningkat  pada  tahun  2005  menjadi 39.960.869  orang,  kemudian  menjadi  42.194.869 pada  tahun  2008.  Pertumbuhan  penduduk  paling tinggi  dalam  periode  pengamatan  adalah  tahun 2005 yaitu sebesar 2,6%.

## Analisis Data
Untuk  mengetahui  pengaruh  varibel independen terhadap variabel dependen digunakan regresi  linear  berganda  metode  OLS  ( Ordinary Least  Square )  sebagai  alat  analisis.  Karena  sifat penaksir  OLS  yang  BLUE  ( best  linear  unbiased estimator ), dimana kelas penaksir tidak bias mem- punyai varians yang minimum (Gujarati, 2005).
Hasil  estimasi  data  berdasarkan  model yang digunakan  dapat dilihat pada Tabel 3 (dalam lampiran).

## Uji Asumsi Klasik
Mempertimbangkan  bahwa  dalam  model regresi  yang  ingin  dicapai  adalah Best  Linear Unbiased  Estimator (BLUE)  maka  harus  me- menuhi  kaidah  asumsi  klasik  berupa  uji  multiko- linearitas,  heterokedastisitas,  dan  autokorelasi. Berdasarkan  uji  asumsi  klasik  hasil estimasi telah memenuhi semua kriteria asumsi klasik.
Hasil  uji  normalitas  dengan  melihat  nilai Jargue- Bera  dibandingkan  dengan  nilai  χ 2 tabel, diperoleh  hasil  bahwa  J-B  hitung nilai  χ 2 tabel. Dari  hasil  ini  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa residual  µ  terdistribusi  normal.  Uji  multikoli- nieritas  menggunakan  auxiliary  regressions,  hasil menunjukkan  tidak  terdapat  multikolinieritas.  Uji heteroskedasitas  dilakukan  dengan  uji  Park, disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat  heterokedas-
tisitas  dalam  model.  Autokorelasi  diuji  dengan Durbin  Watson  test, diketahui  bahwa  persamaan tersebut bebas dari autokorelasi.
Selanjutnya  dilakukan  pula  uji  kom- prehensif  (uji  F)  maupun  uji  parsial  (uji  t). Berdasarkan  uji  statistik  F  dapat  diketahui  bahwa semua  variabel  independen  secara  bersama-sama signifikan  berpengaruh  terhadap  variabel  depen- den. Hasil uji F dapat dilihat pada Tabel 4 (dalam lampiran).
Berdasarkan  pada  uji  t  yang  terlihat  pada Tabel  4,  p ada  taraf  keyakinan  95%  (α  =  5%) adalah  semua  variabel  independen  yaitu  PDRB, DAU, PAD  dan  jumlah  penduduk  signifikan.  Hal ini  berarti  bahwa  variabel–variabel  tersebut berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  variabel dependen(belanja daerah).
Hasil  koefisien  determinasi  (R 2 )  sebesar 0,943153.  Hal  ini  berarti  bahwa  variasi  pada variabel-variabel  independen  secara  bersama- sama  mampu  menjelaskan  variasi  variabel dependen  sebesar  94,32  persen,  sedangkan  5,68 persen  dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  tidak dimasukkan ke dalam model.

## Interpretasi Hasil dan Analisis.
Hasil estimasi pada Tabel 4.1 menunjukkan  bahwa  PDRB,  dana  perimbangan, dan  jumlah  penduduk  memiliki  hubungan  yang positif  dan  signifikan  dengan  belanja  pemerintah kabupaten/kota  di  Jawa  Barat.  PDRB  ber- hubungan  positif  dengan  belanja  daerah,  dan berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  belanja daerah  dengan  koefisien  1,723229.  Nilai  ini berarti  bahwa  dengan  menganggap  variabel  lain konstan,  apabila  PDRB  meningkat  sebesar  1 persen  akan  meningkatkan  belanja  daerah kabupaten/kota di Jawa Barat sebesar 1,72 persen.
Dana  perimbangan  mempunyai  hubungan positif  dengan  belanja  daerah,  dan  berpengaruh secara  signifikan  terhadap  belanja  daerah  dengan koefisien  0,233771.  Hasil  estimasi    ini  berarti bahwa dengan menganggap variabel  lain  konstan, apabila  dana  perimbangan  mengalami  peningkat- an  sebesar  1  persen  akan  meningkatkan  belanja daerah kabupaten/kota  di Jawa Barat sebesar 0,23 persen.
Jumlah  penduduk  mempunyai  hubungan positif  dan  signifikan  dengan  belanja  daerah,  dan mempengaruhi  belanja  daerah  dengan  koefisien 3,590285. Hasil estimasi ini berarti bahwa dengan menganggap  variabel  lain  konstan,  peningkatan jumlah  penduduk    sebesar  1  persen  akan  me- ningkatkan belanja daerah kabupaten/kota di Jawa Barat sebesar 3,59 persen.
Pendapatan  Asli  Daerah  daerah  ber- hubungan  positif  dengan  belanja  daerah,  tetapi tidak  berpengaruh  secara  signifikan  dengan belanja  daerah.  Hal  ini  mengingat  relatif  kecilnya sumbangan PAD terhadap total belanja di masing- masing daerah kabupaten/kota di Jawa Barat.

## SIMPULAN

## Simpulan
Berdasarkan pembahasan hasil dan analisis data  penelitian,  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut :
1. Produk  Domestik  regional  bruto  riil  ber- hubungan positif dan sigifkan terhadap belanja daerah
2. Dana perimbangan berhubungan positif dengan  belanja  daerah,  dan  mempengaruhi belanja daerah
3. Jumlah  penduduk  berhubungan  positif  dengan belanja  daerah,  dan  mempengaruhi  belanja daerah
4. Pendapatan  Asli  Daerah  berhubungan  positif tetapi  tidak  berpengaruh  secara  signifikan terhadap belanja daerah.

## Saran
1. Sampai  saat  ini  daerah  otonom  masih  sangat tergantung  pada  pemerintah  pusat.  Tingginya ketergantungan  daerah  dapat  disiasati  melalui optimalisasi  PAD  yang  diperoleh  pemerintah daerah.  Salah  satu  caranya  adalah  dengan mencari  objek  pajak  baru  yang  potensial    dan mengurangi  kebocoran  pajak  dengan law enforcment.
2. Alokasi  belanja  daerah ke sektor  riil (pembangunan  sarana  dan  prasaran  publik) perlu  ditingkatkan  sehingga  meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi.

## DAFTAR  PUSTAKA
Adi,  Priyo  Hari.  (2006).  “Hubungan  antara Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah,  Belanja Pembangunan  dan  Pendapatan  Asli  Daerah (Studi  Pada  Kabupaten  dan  Kota  Se  Jawa- Bali).” Paper  disajikan  pada  Simposium Nasional Akuntansi IX Padang.
_____________  (2007).  “Kemampuan  Keuangan
Daerah dan Relevansinya dengan Pertumbuhan  Ekonomi . ” The  1st  National
Accounting
Conference . Departemen
Akuntansi,  Fakultas  Ekonomi  Universitas Indonesia. Jakarta
_____________(2009).  Fenomena  Ilusi  Fiskal Dalam Kinerja Anggaran Pemerintah . Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan ,  Vol.6, No.1.
Bawono,  Bernando  Gatot  Tri.  (2008).  “Pengaruh
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Terhadap Belanja  Pemerintah  Daerah.” Skripsi  Tidak Dipublikasikan .  Ilmu  Ekonomi  Studi  Pem- bangunan,  Fakultas  Ekonomi,  Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
Gujarati, Damodar N., (2005). Basic Econometrics , New York: McGraw-Hill.
Halim, Abdul, (2001), Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah , Yogyakarta: Unit Penerbit  dan  Percetakan  (UPP)  AMP YKPN.
(2001).  Anggaran  daerah  dan  " fiscal stress "  (sebuah  studi  kasus  pada  Anggaran daerah  orovinsi  di  Indonesia). Jurnal Ekonomi dan  Bisnis  lndonesia. 16  (4):  346- 357.
(2002).  Analisis  varian  pendapatan  a11 daerah  dalam  laporan  perhitungan  anggaran pendapatan  dan belanja  daerah  kabupaten/ kota  di  Indonesia.  Yogyakarta:  Universitas Gadjah Disertasi diterbitkan.
Handayani,  Atiah.  (2009).  “Analisis  Pengaruh Transfer  Pemerintah  Pusat  Terhadap  Pe- ngeluaran  Daerah  dan  Upaya  Pajak  ( Tax Effort )  Daerah  (Studi  Kasus:  Kabupaten/ Kota  di  Jawa  Tengah).” Skripsi  Tidak Dipublikasikan ,  Ilmu  Ekonomi  dan  Studi
Pembangunan, Universitas Diponegoro Semarang.
Holtz,  Eakin,  Douglas,  Harvey  S.  Rosen,  &
Schuyler Tilly. (1994). Intertemporal Analysis  of  state  and  local  governemnt spending:  Theory  and  test. Journal  Of Urban Economics 35: 159-174.
Khusaini,  Muhamad,  (2006), Ekonomi  Publik  : Desentralisasi  Fiskal  dan  Pembangunan Daerah , Malang : BPFE Unbraw.
Maimunah,  Mutiara.  (2006).  “Flypaper  Effect Pada  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Terhadap Belanja  Daerah  Pada  Kabupaten/Kota  di Pulau  Sumatera.” Paper  disajikan  pada Simposium Nasional Akuntansi IX Padang.
Manan,  Bagir.  (1994). Hubungan  Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  di Indonesia. Rajawali Pers. Jakarta
Ndadari, Laras Wulan dan Priyo Hari Adi. (2008).
“Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah Ter- hadap  Transfer  Pemrintah  Pusat.” The  2nd National Conference UKWMS . Surabaya.
Oates,  Wallace  E.  (1999)  “An  Essay  on  Fiscal Federalism”, Journal of Economic
Literature , XXXVII, Sept, hal. 1120-1149 http://www.djpk.depkeu.go.id/datadjpk/47/
Undang-Undang  No.  32  Tahun  (2004) Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  No.  33  Tahun  (2004) Tentang Perimbanagan  Keuangan  Antara  Pusat dan Pemerintah Daerah

## LAMPIRAN
Gambar 1. Total Belanja Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Tahun 2004-2008 (dalam Juta Rupiah)
12,669,505 13,714,389 18,548,220 22,957,904 26,386,257 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 2004 2005 2006 2007 2008 Belanja Daerah
Sumber: BPS, diolah, 2010
Gambar 2. Total  PDRB Kab/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2008
213,835 225,734 232,040 245,786 259,820 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 2004 2005 2006 2007 2008 PDRB
Sumber: BPS, diolah, 2010
Gambar 3. Total PAD Kab/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2008
1,576,364 1,669,398 2,372,270 2,497,129 2,631,247 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 2004 2005 2006 2007 2008 PAD
Sumber: BPS, diolah, 2010
Gambar 4. Total Dana Perimbangan Kab/Kota Se-Jawa Barat Tahun 2004-2008
(dalam Juta Rupiah)
11,048,226 11,750,209 17,564,959 26,617,665 20,368,922 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 2004 2005 2006 2007 2008 Dana Perimbangan
Sumber: BPS, diolah, 2010
Gambar 5
Jumlah Penduduk Kab/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2008
(dalam Orang)
38,942,229 39,960,869 40,737,594 41,483,729 42,194,869 37,000,000 38,000,000 39,000,000 40,000,000 41,000,000 42,000,000 43,000,000 2004 2005 2006 2007 2008 Jumlah Penduduk
Sumber: BPS, diolah, 2010
Tabel 1. Dana Perimbangan,  PAD, PDRB, dan Penduduk
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2008 TAHUN PAD (Juta Rp) Dana Perimbangan (Juta Rp) PDRB (Milyar Rp) Penduduk (Jiwa) 2004 1.576.364 11.048.226 320.707 38.942.229 2005 1.669.398 11.750.209 366.800 39.960.869 2006 2.372.270 17.564.959 435.362 40.737.594 2007 2.497.129 26.617.665 493.370 41.483.729 2008 2.631.247 20.368.922 568.784 42.194.869 Sumber: BPS Jabar, 2010, diolah
Tabel 2. Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2008 (dalam Juta Rupiah) TAHUN Belanja Daerah 2004 12.669.505 2005 13.714.389 2006 18.548.220 2007 22.957.904 2008 26.386.257 Sumber: BPS Jabar, 2010, diolah
Tabel 3. Hasil Estimasi Belanja Daerah
Coefficient  Std. Error t-Statistic Prob. LOG(PDRB) 1.723229  0.294631 5.848780 0.0000 LOG(PAD) 0.023035  0.065239 0.353089 0.7248 LOG(DP) 0.233771  0.053794 4.345637 0.0000 LOG(JP) 3.590285  0.848742 4.230126 0.0001 C -55.51734  10.31049 -5.384548 0.0000 R-squared 0.943153     Mean dependent var 13.38894 Adjusted R-squared 0.926573     S.D. dependent var 0.569847 S.E. of regression 0.154413     Akaike info criterion -0.698332 Sum squared resid 2.288977     Schwarz criterion -0.042163 Log likelihood 72.64574     Hannan-Quinn criter. -0.431765 F-statistic 56.88423     Durbin-Watson stat 1.703153 Prob(F-statistic) 0.000000 Tabel 4. Uji Statistik F F-statistik 56.88423 Prob (F-statistik 0.000000 Tabel 5. Hasil Uji t (Variabel Dependen = BD) Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LOG(PDRB) 1.723229 0.294631 5.848780 0.0000 LOG(PAD) 0.023035 0.065239 0.353089 0.7248 LOG(DP) 0.233771 0.053794 4.345637 0.0000 LOG(JP) 3.590285 0.848742 4.230126 0.0001 C -55.51734 10.31049 -5.384548 0.0000 Signifikansi pada α = 5%