## JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN UNIVERSITAS JAMBI
Vol. 8 No. 2,  April  – Juni  2023:   100 - 109
https://online-journal.unja.ac.id/jaku
RIWAYAT ARTIKEL: Artikel Masuk: 10 Juli 2023 Artikel Diterima: 31 Juli 2023

## ANALYSIS OF ACCRUAL-BASED GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS APPLICATION

## TO THE FINANCIAL REPORTS OF REGIONAL PUBLIC SERVICE AGENCY (BLUD)
(CASE STUDY OF CIDADAP PUSKESMAS BLUD)

## ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL PADA LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
(STUDI KASUS PADA BLUD PUSKESMAS CIDADAP)
Oleh:
Aizah Rahayu* 1) ,  Idang Nurodin 2) , Sulaeman 3)
1) Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa Barat - Indonesia
2&3) Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa Barat  – Indonesia Email: aizahrahayu07@gmail.com* 1) , idangnurodin@ummi.ac.id 2) , sulaemanummi@gmail.com 3)
* Korespondensi

## ABSTRACT
The purpose of this study was to find out that the presentation of financial reports at the BLUD of the Cidadap Health Center  is  in  accordance  with  Accrual-Based  Government  Accounting  Standards  which  refer  to  Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards and Permendagri Number 79 of 2018 concerning Regional Public Service Agencies. The research method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach by comparing theory and practice in presenting financial reports, data collection techniques used by observation, interviews and documentation. The results of the study show (1) of the 7 accrual-based financial component  indicators  BLUD  Cidadap  Health  Center  in  its  financial  management  has  implemented  SAP  in accordance with Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards on an accrual basis which presents Budget Realization Reports (LRA), Budget Balance Reports More (LSAL), Statement of Cash  Flows  (LAK),  Balance  Sheet,  Operational  Report  (LO),  Report  of  Changes  in  Equity  (LPE),  and  Notes  to Financial  Statements  (CaLK).  (2)  Financial  management  staff  have  PNS  status  but  are  not  professionals  in  the financial sector, so it can be said that they are not fully in accordance with what is regulated by Permendagri Number 79 of 2018 concerning Regional Public Service Agencies.
Keywords: Human Government Accounting Standards, Accrual Basis, Regional Public Service Agencies

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  penyajian  laporan  keuangan  di  BLUD  Puskesmas  Cidadap  sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah  dan  Permendagri  Nomor  79  Tahun  2018  tentang  Badan Layanan  Umum  Daerah.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan pendekatan  deskriptif  dengan  membandingkan  teori  dan  praktik  dalam  penyajian  laporan  keuangan,  teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan (1)  dari  7  indikator  komponen  keuangan  yang  berbasis  akrual  BLUD  Puskesmas  Cidadap  dalam  pengelolaan keuangannya sudah menerapkan SAP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi  Pemerintah  dengan  basis  akrual  yang  menyajikan  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA),  Laporan  Saldo Anggaran Lebih (LSAL), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). (2) Tenaga pengelola keuangan sudah berstatus PNS tapi bukan
yang  profesional  di  bidang  keuangan  sehingga  bisa  dikatakan  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  yang  diatur  oleh Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
Kata kunci:   Standar Akuntansi Pemerintah, Basis Akrual, Badan Layanan Umum Daerah

## 1.   PENDAHULUAN

## 1.1.   Latar Belakang
Pusat  Kesehatan  Masyarakat  atau  sering  disebut dengan  Puskesmas,  merupakan  salah  satu  instansi tingkat pertama yang memberikan pelayanan kesehatan kepada  masyarakat dengan  lebih  mengutamakan  upaya promotif  dan  preventif  di  wilayah  kerjanya,  dalam meningkatkan  mutu  pelayanan  kesehatan  Puskesmas harus  memenuhi standar akreditasi  yang  sesuai dengan Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  43  Tahun  2019 tentang Pusat Kesehatan. Untuk meningkatkan pelayanan  Puskesmas,  pemerintah  membuat  keputusan dan  aturan  yang  berkaitan  dalam  pola  pengelolaan keuangan  Badan  Layanan  Umum  Daerah  yang  disebut BLUD. (Permenkes RI, 2019)
Di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Dalam  Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah  yang  disingkat  menjadi  BLUD  adalah  sebuah sistem  yang  digunakan  oleh  instansi,  dinas  atau  badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat  secara  lebih  efektif,  efisien,  ekonomis  dan memiliki  keleluasan  dalam  pola  pengelolaan  keuangan dengan  menerapkan  praktek  bisnis  yang  sehat  untuk meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  sebagai penyedia  barang dan  jasa dengan tujuan tanpa  mencari keuntungan  di  dalam  memajukan  kesejahteraan  umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Lembaga, instansi atau  dinas  yang  menerapkan  status  menjadi  BLUD seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Pemerintahan dan lembaga lainnya. (Yıldırım, 2018)
Puskesmas adalah salah satu dinas yang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), karena melihat dari kinerja keamanan dalam pola pengelolaan keuangan BLUD  adalah  yang  paling  tepat.  Maka  dari  itu  dengan pengelolaan  keuangan  yang  baik,  Puskesmas  dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih efisien dan produktivitas  sesuai  dengan  prinsip  sebagai  penyedia jasa yang tidak mencari keuntungan. Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  79  Tahun  2018  telah  mengatur bagi  dinas  yang  diusulkan  menjadi  BLUD  harus memenuhi persyaratan secara rinci, teknis, administrative dan terakreditasi. Dan  laporan keuangan Badan  Layanan  Umum  Daerah  disusun  berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 3 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan pemerintah.  Badan  Layanan  Umum  Daerah  (BLUD) merupakan  wujud  sistem  akuntansi  yang  menerapkan
SAP  berbasis  akrual  untuk  pengakuan  pendapatan laporan operasional, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintah dapat dilaksanakan  secara  bertahap  dari  penerapan  SAP berbasis  kas  menuju  akrual  menjadi  penerapan  SAP berbasis  akrual,  karena  pada  tahun  2015  sudah diwajibkan  untuk  melaksanakan  akuntansi  berbasis akrual. SAP yaitu sebuah prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah,  baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah. (Moenek et al., 2020)
Dari  surat  keputusan  Bupati  Sukabumi  Nomor 440/945-DINKES/2019  tentang  Unit  Pelaksanaan Teknis  Daerah  Pusat  Kesehatan  Masyarakat  Yang Menerapkan  Pola  Pengelolaan  Badan  Layanan  Umum Daerah.  Memutuskan  21  Puskesmas  di  wilayah Kabupaten Sukabumi mulai diresmikan pada tanggal 26 Desember  2019  yang  menerapkan  status  BLUD, diantaranya:

## Table 1. Daftar Puskesmas Status BLUD
No Puskesmas Status PPK- BLUD 1 Puskesmas Bangbayang BLUD 2 Puskesmas Buniwangi BLUD 3 Puskesmas Caringin BLUD 4 Puskesmas Ciambar BLUD 5 Puskesmas Cibitung BLUD 6 Puskesmas Cibolang BLUD 7 Puskesmas Cicantayan BLUD 8 Puskesmas Cidadap BLUD 9 Puskesmas Ciemas BLUD 10 Puskesmas Cijangkar BLUD 11 Puskesmas Cimanggu BLUD 12 Puskesmas Cipari BLUD 13 Puskesmas Curugkembar BLUD 14 Puskesams Girijaya BLUD 15 Puskesmas Kadudampit BLUD 16 Puskesmas Kebon Pedes BLUD 17 Puskesmas Limbangan BLUD 18 Puskesmas Pabuaran BLUD 19 Puskesmas  Puskesmas  Parakan Salak BLUD 20 Puskesmas Selajambe BLUD 21 Puskesmas Waluran BLUD Sumber: SK Bupati Sukabumi, 2019
Dari  ke  21  Puskesmas  yang  telah  diputuskan menjadi  BLUD  salah  satunya  adalah  Puskesmas Cidadap,  yang  berada  di  Kp.Cibarengkok,  Kecamatan Cidadap,  Kabupaten  Sukabumi,  Provinsi  Jawa  Barat. Maka  laporan  keuangan  yang  disajikan  oleh  BLUD Puskesmas  Cidadap  dinyatakan  masih  baru  3  tahun terakhir  laporan  keuangan  yang  dilaporkan  selama menjadi BLUD pada bulan Januari 2020 sampai dengan Desember  2022.  Melihat  dari  Surat  Keputusan  Bupati Sukabumi  Nomor  88  Tahun  2019  tentang  Pedoman Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Pada  Pusat  kesehatan Masyarakat  Yang  Menerapkan  Pola  Pengelolaan Keuangan  Badan  Layanan  Umum  Daerah,  Puskesmas Cidadap  sebagai  Puskesmas  BLUD  harus  menerapkan akuntansi  dan  pelaporan  keuangannya  berbasis  akrual sesuai  dengan  jenis  pelayanan  yang  berpedoman terhadap  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP).  Basis akrual  adalah  basis  akuntansi  yang  mencatat  transaksi pada saat peristiwa terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. BLUD Puskesmas Cidadap  dalam  membuat  laporan  keuangannya  harus sesuai  dengan  SAP  berbasis  akrual  yang  mengakui pendapatan,  beban,  aset,  utang  dan  ekuitas  dalam pelaporan  finansial  berbasis  akrual  serta  mengakui pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan  dalam  pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan APBN/APBD.
Untuk menguatkan penelitian ini, penulis menyajikan penelitian terdahulu sebagai bahan peninjauan  dari  berbagai  penelitian  yang  berkaitan mengenai standar akuntansi, yaitu sebagai berikut:
1. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Radjak  &  Taidi, 2022)  tentang  Analisis  Pengelolaan  Keuangan Sesuai  Permendagri  Nomor  79  Tahun  2018
Tentang  Badan  Layanan  Umum  Daerah  DI Puskesmas  Tolangohula  hasil  penelitian  yang dilakukan pada Puskesmas Tolangohula menyatakan  bahwa  dalam  pengelolaan  keuangan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan layanan Umum Daerah, yang mematuhi prinsip transparansi karena memberikan laporan  keuangan  yang  terbuka  dan  jujur  kepada masyarakat.
2. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Yanto  & Andriastuti,  2019)  tentang  Studi  Kualitatif Pelaksanaan  Metode  Akuntansi  Berbasis  Akrual
Pada Puskesmas Tahunan Setelah  Menjadi  Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) hasil penelitiannya  menyatakan  bahwa  Puskesmas Tahunan  mulai  menerapkan  metode  akuntansi berbasis  akrual  yang  sebelumnya  menggunakan basis kas.
3. Penelitian yang dilakukan oleh (Hartati et al., 2020) tentang  Analisis  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintah  Berdasarkan  PP  NO.71  Tahun  2010 Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata
Ruang Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitiannya  menyatakan  Penerapan  Standar Akuntansi Pemerintah di Dinas PU Bina Marga dan
Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran  2018  belum  menerapkan  PP  No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah karena  di  dalam  pencatatan  dan  pembukuan laporan  keuangan  terdapat  komponen  Laporan Realisasi anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas sedangkan  laporan  keuangan  di  Dinas  PU  Bina Marga  dan  Tata  Ruang  belum  berbasis  akrual karena  transaksi  dicatat  pada  saat  terjadinya transaksi uang masuk dan keluar harus sama antara diterima dengan yang dikeluarkan.Namun berkomitmen untuk mengikuti pelatihan untuk bisa menerapkan  laporan  keuangan  yang  berbasis akrual.
4. Penelitian yang dilakukan (Khasanah et al., 2020) tentang  Analisis  Penerapan  Sistem  Akuntansi Instansi Berbasis Akrual di RSJ Prof. DR.Soerojo Magelang  menyatakan  RSJ  Prof.  DR.soerojo Magelang  telah  menggunakan  sistem  informasi akuntansi  berbasis akrual yang dinamakan SAIBA. Dan sudah menghasilkan laporan keuangan sesuai Peraturan  Pemerintah  nomor  71  Tahun  2010 tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah  berbasis akrual.
5. Penelitian  menurut  (Ramadhani  &  Sulistyowati, 2022)  tentang  Analisis  Penerapan  Pernyataan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Pada  Laporan Keuangan  Puskesmas  Badan  Layanan  Umum Daerah  menyatakan  Puskesmas  X  yang  sudah menjadi BLUD telah menyusun laporan keuangannya sesuai dengan Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar  Akuntansi  Pemerintah  yang  berbasis akrual,  laporan  keuangan  yang  disusun  dan komponen-komponen  laporan  keuangan  tahun 2021  menggunakan  Sistem  Informasi  Akuntansi BLUD milik PT.Syncore Indonesia
6. Penelitian  menurut  (Adelina  et  al.,  2019)  dengan judul  Implementasi Pelaporan  Keuangan Berbasis Akrual  Pada  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (Studi Kasus  Pada  RSUD  Tugurejo  Tahun  2018) menyatakan  RSUD  Tugurejo  telah  menerapkan akuntansi  berbasis  akrual  dengan  menyusun laporan  keuangan  berdasarkan  SAK  sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007  dan  berdasarkan  SAP  sesuai  Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010.  Namun penerapan basis  akrual belum  sepenuhnya diterapkan  untuk  menyusun  Laporan  Realisasi Anggaran  (LRA) menggunakan  basis  kas.
Penerapan  basis  akrual  di  RSUD  Tugurejo  tidak bisa secara instan karena masih keterbatasan dalam sistem  yang  dilakukan  dalam  keuangan  berbasis akrual secara  manual, sehingga perlu kemampuan Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  kompeten untuk mengatasi sistem.
7. Menurut (Merina & Ira, 2020) Analisis Penerapan PSAP  Nomor  13  Tentang  Penyajian  Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Puskesmas Sungsang  menyatakan Puskesmas Desa Sungsang Banyuasin  sudah  bisa  mengimplementasikan
PSAP No.13 dalam Penyajian Laporan Keuangan yang  berupa  Neraca,  Laporan  Operasional, Laporan  Arus  Kas,  dan  Catatan  atas  Laporan Keuangan  meskipun  ada  perbedaan  dalam  PSAP no.13  yaitu  tidak  memiliki  Laporan  Perubahan Ekuitas dikarenakan modal yang ada di Puskesmas Desa  Sungsang  Banyuasin  merupakan  milik pemerintah Daerah setempat.
8. Menurut penelitian (Salamatul Afiyah et al., 2021) Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Cibugel Kabupaten Sumedang menyatakan Analisis Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (PSAP) Pada  Pusat  Kesehatan  Masyarakat  Cibugel
Kabupaten Sumedang.
9. Penelitian  Menurut  (Santosa  &  Denpasar,  2022) Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Di
UPTD  Puskesmas  Manggis Karang  Asem
menyatakan Laporan keuangan pemerintah merupakan  laporan  pertanggungjawaban  atas pelaksanaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja negara yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca,  laporan  arus  kas,  dan  catatan  atas  laporan keuangan. Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika  laporan  keuangan  yang  disajikan  oleh  suatu entitas pelapor harus memiliki empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.
10. Penelitian  (Putra  &  Varina,  2021)  dengan  judul Implementasi  Standar  Akuntansi  Pemerintahan Berbasis  Akrual  dalam  Penyusunan  Laporan Keuangan  Daerah  Kota  Bengkulu  Provinsi Bengkulu  menyatakan  Berdasarkan  hasil  magang riset terapan pemerintahan penulis, dapat diketahui Implementasi SAP berbasis akrual dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  (LKPD)  Kota  Bengkulu  khususnya  oleh BPKAD  sudah  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundangan,  namun  masih  perlu peningkatan  kuantitas  dan  kualitas  sumber  daya aparatur pengelola anggaran pada setiap OPD Kota Bengkulu.

## 1.2. Rumusan Masalah
Dari  latar belakang dan  identifikasi  masalah  yang telah diuraikan mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintah  berbasis  akrual  pada  laporan  keuangan Badan  Layanan  Umum  Daerah  (BLUD)  Puskesmas Cidadap  maka  rumusan  masalah  yang  dipakai  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah berbasis akrual pada laporan keuangan BLUD Puskesmas Cidadap ?
2. Apakah  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang menyusun laporan keuangan di BLUD Puskesmas Cidadap  sudah  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 ?
3. Bagaimana  laporan  keuangan  BLUD  Puskesmas Cidadap sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ?

## 2.   TINJAUAN  PUSTAKA  DAN  PERUMUSAN HIPOTESIS

## 2.1.  Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
Menurut  (Moenek  et  al.,  2020)  Akuntansi  Pemerintah didefinisikan  dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah sebagai sebuah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,  pengklasifikasian,  pengikhtisaran  atas semua  transaksi  dan  aktivitas  keuangan,  penyajian laporan,  serta  semua  proses  atas  hasilnya.  Definisi tersebut  adalah  acuan  dasar  di  dalam  pelaksanaan akuntansi  di  setiap  instansi  pemerintahan  di  Indonesia, termasuk pemerintah daerah dan satuan kerja lainnya.

## 2.2.  Akuntansi Basis Akrual
Basis  akrual  adalah  basis  akuntansi  yang  dimana transaksi  ekonomi  atau  peristiwa  akuntansi  diakui, dicatat,  dan  disajikan  dalam  laporan  keuangan berdasarkan  pengaruh  transaksi  pada  saat  terjadinya transaksi tersebut, tanpa melihat waktu kas diterima atau dibayarkan.  Basis  akrual  digunakan  untuk  pengukuran aset,  kewajiban  dan  ekuitas  dana.  Akuntansi  berbasis akrual  merupakan International  best  practice dalam pengelolaan  keuangan  modern  yang  sesuai  dengan prinsip New  Public  Management (NPM)  yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.(Elsye et al., 2016)
Akrual basis pada saat pengakuan pendapatan basis akrual  adalah  saat  pemerintah  mempunyai  hak  untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan pemerintah.

## 2.3.  Peran Laporan Keuangan
Laporan  keuangan  pemerintah  daerah  dibuat  untuk menghasilkan  informasi  keuangan  yang  relevan mengenai  posisi  keuangan  dan  seluruh  transaksi- transaksi yang telah dilakukan pemerintah daerah selama satu  periode.  Laporan  keuangan  pemerintah  daerah diutamakan  untuk  dapat  membandingkan  realisasi pendapatan  dan  belanja  dengan  anggaran  yang  sudah ditetapkan. ((Moenek et al., 2020)
2.4.  Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
Standar Akuntansi Pemerintah yang pertama ditetapkan adalah  SAP  dengan  basis  kas  kemudian  menjadi  basis kas  menuju  akrual.  Sesuai  dengan  arahan  yang tercantum  di  dalam  pasal  70  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara ditegaskan kembali bahwa pelaksanaan dan pengukuran pendapatan  dan  belanja  berbasis  akrual  selambat- lambatnya  pada  tahun  anggaran  2008,  dan  selama pengakuan  dan  pengukuran  pendapatan  dan  belanja berbasis  akrual  belum  dilaksanakan,  maka  digunakan pengakuan  dan  pengukuran  menggunakan  basis  kas. Disempurnakannya tentang Standar Akuntansi Pemerintah  tertera  di  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintah.  Standar  Akuntansi  Pemerintah  mengakui
pendapatan,  beban,  aset,  kewajiban,  dan  ekuitas  pada saat  terjadinya  atau  pada  saat  hak  dan  kewajiban pemerintah  telah  muncul.  Berbeda  dengan  basis  kas yang  mengakui  pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan pada saat kas telah diterima dari rekening kas. Dan LRA atau Laporan Realisasi Anggaran sampai saat ini disusun dengan  basis  kas  karena  bahwa  LRA  merupakan statutory report. ((Moenek et al., 2020)

## 2.5.  Badan Layanan Umum Daerah
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  79 Tahun  2018  Badan  Layanan  Umum  Daerah  (BLUD) adalah  sebuah  sistem  yang  diterapkan  oleh  unit pelaksana teknis/dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  yang  mempunyai fleksibilitas  dalam  pola  pengelolaan  keuangan  sebagai pengecualian  dari  ketentuan  pengelolaan  daerah  pada umumnya. ((Yıldırım, 2018)

## 2.6.  Pejabat Pengelola BLUD
Pejabat  pengelolaan  BLUD    seperti  yang  sudah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No.79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pada pasal 3 bahwa Sumber Daya Manusia  BLUD terdiri dari pejabat  pengelola  dan  pegawai  yang  berasal  dari  PNS atau pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja, dan tenaga profesional.
2.6.1.   Pemimpin
Pemimpin  yang    berfungsi  sebagai  pengelola  dan penanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan  fleksibilitas  dan  keuangan  BLUD  dalam memberi layanan., kewajibannya sebagai berikut :
a)   Memimpin,  mengarahkan  dan  mengawasi  kegiatan BLUD.
b)   Menyusun rencana strategi bisnis BLUD.
c)   Menyusun RBA Tahunan.
d)   Mengusulkan  dan  mengangkat  calon  pejabat keuangan  dan  pejabat  teknis  yang    berlaku    sesuai kebutuhan BLUD.
e)   Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLUD.
2.6.2.   Pejabat Keuangan
Pejabat  keuangan  berfungsi  sebagai  penanggung jawab keuangan untuk mengkoordinasikan penyusunan RBA,  menyiapkan  dokumen  pelaksanaan  anggaran, melakukan  pengelolaan  pendapatan  dan  belanja, pengelolaan kas, utang piutang dan penyusunan laporan keuangan lainnya.
Pejabat teknis BLUD berfungsi sebagai penanggung jawab teknis dalam menyusun perencanaan kegiatan  di  bidangnya,  melaksanakan  kegiatan  sesuai RBA dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional di bidangnya.

## 2.7.  Laporan Keuangan BLUD
Salah  satu  peraturan  untuk  laporan  keuangan  BLUD yang  menjadi  acuan  dalam  penyusunan  laporan keuangan  adalah  Peraturan  Pemerintah  Dalam  Negeri Nomor  79  tahun  2018  dan  laporan  keuangan  BLUD yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah  berbasis  akrual,  dengan  tujuan  dari pembuatan  laporan  keuangan  ini  bisa  menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo  anggaran  lebih,  arus  kas,  hasil  operasi,  dan perubahan ekuitas, yang bermanfaat bagi para pengguna dalam  membuat  keputusan  dan  untuk  menunjukan akuntabilitas  entitas  pelaporan  atas  sumber  daya  yang dipercayakan  kepada  BLUD.  (Restianto  &  Bawono, 2020)

## 3.   METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme,  karena  penelitian  yang  digunakan dalam kondisi objek yang alamiah. (Sugiyono, 2022:9)
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena untuk  menggambarkan  dalam  menganalisis  Penerapan Standar  Akuntansi  Pemerintah  Berbasis  Akrual  pada Laporan  Keuangan  berstatus  Badan  Layanan  Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Cidadap.

## 3.1.  Sampel Sumber Data
Populasi pada penelitian ini adalah Kepala/Pejabat dan  staf  bagian  keuangan  yang  bertanggung  jawab dalam menyusun laporan keuangan dan mengoperasikan Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  serta Kepala/Pejabat  dan  Kepala/Pejabat  bagian  Umum  dan Kepegawaian yang bertanggung-jawab dalam pelaksanaan  Sistem  Pengendalian  Internal  pada Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  Kota  Jambi. Penelitian  ini  menggunakan  tekning  sampling  jenuh. Yang  mana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel  penelitian.  Jumlah  sampel  pada  penelitian  ini yaitu 78 responden.

## 3.2.  Sampel Sumber Data
Sampel pada penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, akan tetapi sebagai narasumber. Dan sampel statistik pada penelitian kualitatif disebut sampel teoritis karena  bertujuan  untuk  menghasilkan  teori.  Adapun  di dalam penelitian ini yang menjadi situasi sosial ( Social Situation )  adalah  Penerapan  Penyusunan  Laporan Keuangan  yang  dilakukan  bagian  keuangan  di  Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Cidadap.
Dalam  proposal  kualitatif  sampel  sumber  data adalah  narasumber  yang  digunakan  masih  bersifat sementara.  Untuk  memperoleh  sampel  sumber  data dalam  penelitian  ini,  merupakan  data  yang  didapatkan dari  narasumber  yaitu  Kepala  Puskesmas,  Kepala Subbag  TU,  Bagian  Keuangan,  serta  informan  yang
memberikan  informasi-informasi  yang  dibutuhkan  di dalam menyusun penelitian ini.

## 3.3.  Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  ini  menggunakan  sumber  data  primer dan  data  sekunder.  Data  Primer  yang  diperoleh  secara langsung  dengan  peneliti  turun  kelapangan  untuk memperoleh  data  sekunder  dengan  cara  Observasi langsung  di  BLUD  Puskesmas  Cidadap,  langsung dengan berapa informan diantaranya Kepala Puskesmas, Kepala TU dan Bendahara Puskesmas, dan yang terakhir untuk memperkuat penelitian ini dengan Dokumentasi.
Data  sekunder  dengan  mengkaji  dan  mempelajari beberapa  literatur  buku,  jurnal  dan  catatan  laporan keuangan BLUD Puskesmas Cidadap.

## 3.4.   Teknik Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis pendekatan  secara  deskriptif.  Analisis  data  penelitian kualitatif  dilakukan  pada  saat  sebelum  memasuki lapangan,  selama  di  lapangan,  dan  setelah  di  lapangan kemudian penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1.   Deskripsi Data Penelitian
Untuk  mendapatkan  perolehan  informasi  maka peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi  ke  berbagai  informan  yang  ada  di Puskesmas  Cidadap,  sehingga  peneliti  mendapatkan beberapa  data  dan  informasi  yang  diperlukan  dalam penelitian  ini.  Penelitian  yang  dilakukan  untuk menganalisis Penerapan Standar  Akuntansi Pemerintah Berbasis  Akrual  pada  Laporan  Keuangan  Badan Layanan  Umum  Daerah  Puskesmas  Cidadap  maka peneliti melakukan wawancara kepada informan Kepala Puskesmas Cidadap, kedua Kepada Kepala Tata Usaha Puskesmas  Cidadap,  informan  yang  ke  3  kepada Bendahara BLUD.
Setelah dilakukan observasi kemudian wawancara keputusan Pemerintah bahwa perubahan status Puskesmas  harus  menjadi  BLUD,  perubahan  tersebut banyak pihak yang mendukung karena pendapatan yang diperoleh Puskesmas dikelola langsung oleh Puskesmas sendiri  sehingga  memudahkan  Puskesmas  dalam pengelolaan  dananya,  bahkan  secara  aturan  Puskesmas bisa  mengangkat tenaga kerja untuk kebutuhan BLUD, tetapi  disamping  hal  tersebut  jika  pendapatan  BLUD Puskesmas  berdasarkan PAD  yang didapat dari  jumlah penduduk  dan  jumlah  peserta  BPJS  maka  semua Puskesmas  yang  berstatus  BLUD  akan  berbeda-beda dan  akan  ada  ketimpangan  di  nsetiap  BLUD  yang memiliki jumlah penduduk dan peserta BPJS rendah.
Dengan dijadikannya perubahan status Puskesmas Cidadap  menjadi  BLUD  memiliki  kebebasan  di  dalam menentukan belanja sesuai dengan kebutuhan Puskesmas tanpa harus menunggu atau meminta kepada
Dinas  Kesehatan.  Puskesmas  Cidadap  baru  saja diresmikan  menjadi  status  BLUD  pada  tahun  2019, sehingga pelaporan keuangan yang disajikan mulai dari tahun  2020,  2021  dan  2022  yang  berpedoman  kepada Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang Standar  Akuntansi  Pemerintah,  dengan  menggunakan basis akrual.
Kemudian  untuk  mendapatkan  informasi  secara mendalam  peneliti  melakukan  wawancara  dengan bendahara  atau  petugas  keuangan  BLUD  Puskesmas Cidadap menyatakan mengenai Laporan keuangan yang disajikan  sudah  menggunakan  basis  akrual  dengan menyajikan  laporan  keuangan  BLUD  Puskesmas Cidadap  diantaranya  Laporan  Operasional  (LO), Laporan  Perubahan  Ekuitas  (LPE),  Neraca,  Laporan Arus  Kas  (LAK),  Laporan  Perubahan  Saldo  Anggaran lebih,  Catatan  Atas  Laporan  Keuangan  (CaLK),  dan Laporan  Realisasi  Anggaran,  namun  untuk  LRA  disini masih  menggunakan  basis  kas  karena  hanya  mencatat keluar masuk nya kas yang diterima.
Sumber  pendapatan  BLUD  Puskesmas  Cidadap dari  PAD  (Pendapatan  Asli  Daerah).  Jenis  PAD  di BLUD Puskesmas Cidadap yaitu:
1. Kapitasi  JKN/Jaminan  Kesehatan  Nasional  atau yang disebut BPJS.
2. JAMPERSAL/Jaminan Persalinan.
3. PAD Retribusi dari Pasien Umum.
4. Sumber lain yang sah.
Dari hasil PAD tersebut kemudian diproses, dicatat dan diklasifikasikan untuk membuat laporan keuangan. Proses pembuatan  laporan keuangan harus sesuai  SAP, pada awalnya pendapatan PAD yang telah diterima oleh Puskesmas  kemudian  disetorkan  ke  rekening  BLUD Puskesmas  Cidadap,  kemudian  belanja  daerah  yang sesuai dengan RBA (Rencana  Belanja  Anggaran)  yang tercantum  di  DPA  (  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran) kemudian  dikelola  oleh  bendahara  pengeluaran  BLUD Puskesmas Cidadap. Jenis  belanja  yang dikelola ada 2, diantaranya:
1. Belanja Operasional :
a. Belanja  Pegawai  (pembayaran  honorarium pengelolaan  keuangan  BLUD  dan  pembayaran Jasa  Pelayanan  Kesehatan/remunerasi  bagi tenaga ASN/Pegawai Negeri.
b. Belanja  Barang  dan  Jasa  yaitu  pembelanjaan berupa pembayaran Jasa Pelayanan
Kesehatan/Remunerasi  bagi  tenaga  NON  ASN, belanja  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM),  belanja perlengkapan alat tulis, obat dan lain-lain.
2. Belanja Modal
Belanja Modal  yaitu  belanja peralatan dan  mesin. Setelah    belanja  daerah  kemudian  pembayaran  daerah atau  yang  disebut  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran tahun  sebelumnya,  semua  transaksi  atau  kegiatan keuangan  dicatat  secara  offline  dan  online  diposting melalui  aplikasi  SIMDA  FMIS  yang  mengeluarkan laporan keuangan secara rinci.
Ketujuh laporan keuangan yang disajikan berdasarkan basis akrual  yang dimana pendapatan dan biaya  diakui  saat  terjadinya  transaksi  tunai  maupun kredit,    namun  dari  ketujuh  laporan  tersebut  yang dinyatakan  berbasis  akrual,  ada  satu  Laporan  Realisasi Anggaran  dan  Laporan  Arus  Kas  yang  masih menggunakan  basis  kas  karena  hanya  mencatat  keluar masuknya kas.
Kemudian  wawancara  lanjutan  dari  beberapa informan  di  atas,  ternyata  selama  menjadi  BLUD, petugas  yang  mengelola  keuangan  memiliki  kendala dalam  memahami  tentang  dasar-dasar  akuntansi sehingga  sangat  diperlukan  tenaga  akuntan.  Karena belum  adanya  tenaga  akuntan  yang  seharusnya memegang  posisi  keuangan  tersebut  maka  dari  itu sampai saat ini masih dipegang oleh profesi Perawat dan Bidan.  Walaupun  di  dalam  Permendagri  Nomor  89 Tahun  2019  menyatakan  tenaga  pengelolaan  BLUD harus  PNS  atau  dengan  Perjanjian  Kerja,  namun  tetap harus  yang  profesional  atau  memiliki  latar  belakang pendidikan dari bidang akuntan.
BLUD  Puskesmas  Cidadap    masih  kekurangan Sumber  Daya  Manusia    (SDM)  atau  petugas  keuangan yang  memiliki  latar  belakang  pendidikan  dari  akuntan dan  berstatus  PNS  atau  dengan  perjanjian  kerja, sehingga pada saat ini untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam keuangan, pemerintah memberikan  pelatihan  mengenai  keuangan  yang  harus diikuti  oleh  seluruh  bendahara/petugas  keuangan  di setiap Puskesmas yang berstatus BLUD.
Penyajian  laporan  keuangan    BLUD  Puskesmas Cidadap  dari  tahun  2020-2022  yang  disusun  sesuai berdasarkan  SAP  Peraturan  pemerintah  Nomor  71 Tahun  2010  dan  berdasarkan  Permendagri  Nomor  79 Tahun 2018, laporan keuangan yang wajib disusun oleh BLUD  adalah  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Laporan Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih,  Laporan  Arus  Kas, Neraca,  Laporan  Operasional,  Laporan  Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

## 4.2.  Pembahasan Hasil Penelitian
Dalam  penelitian  yang  dilakukan,  peneliti  akan menganalisis  penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah berbasis  akrual  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Laporan Keuangan BLUD
Puskesmas  Cidadap,  dan  menganalisis  BLUD  Pada Puskesmas  Cidadap  sesuai  Permendagri  Nomor  79 Tahun  2018  pada  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang mengelola Keuangan pada BLUD Puskesmas Cidadap.
Metode penelitian  yang digunakan adalah  metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  dimulai  dari mengklasifikasikan data, menyederhanakan data, proses analisis  data  dan  hasil  kesimpulan  tentang  penyajian keuangan yang dilakukan di BLUD Puskesmas Cidadap.
4.2.1  Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada  Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Cidadap
Akrual  basis  memiliki  cara  dalam  pencatatan dimana  transaksi  sudah  dapat  dicatat  karena  transaksi tersebut memiliki keterkaitan dari uang yang masuk atau keluar di masa yang akan datang. Transaksi yang dicatat pada  saat  terjadinya  transaksi  walaupun  uang  belum benar-benar  diterima  atau  dikeluarkan.  Dengan  lebih jelas  basis  akrual    digunakan  untuk  pencatatan  aset, kewajiban,  dan  ekuitas  dana.  Akrual  basis  mengakui pengaruh transaksi pada saat peristiwa  itu terjadi  tanpa memperhatikan  saat    kas  atau  setara  kas  diterima  atau dibayar. Dengan demikian penerapan Standar Akuntansi Pemerintah  berbasis  akrual  pada  laporan  keuangan BLUD  Puskesmas  Cidadap  mulai  diterapkan  ketika Puskesmas Cidadap diresmikan menjadi status BLUD.
Dalam  wawancara  tersebut  mengandung  7 indikator  yang  diambil  dari  Peraturan  Pemerintah Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintah yaitu : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih,  Laporan  Arus  Kas, Neraca,  Laporan  Operasional,  Laporan  Perubahan Ekuitas  dan  Catatan  Atas  Laporan  Keuangan.  Tujuan dari  pengambilan  indikator  tersebut,  yaitu  untuk melakukan  analisis  penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada penyajian laporan keuangan BLUD Puskesmas Cidadap.
Indikator  Kesesuaian  Laporan  Keuangan  BLUD Puskesmas  Cidadap  berdasarkan  Standar  Akuntansi Pemerintah  sesuai  PP  No.71  Tahun  2010  sebagai berikut:

## Tabel 2. Indikator Kesesuaian Laporan Keuangan
NO Indikator PP No.71 Tahun 2010 Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Cidadap Sesuai (S) atau Tidak Sesuai (TS) 1 Laporan Realisasi Anggaran LRA LRA (S) 2 Neraca Neraca Neraca (S) 3 Laporan Operasional LO LO (S) 4 Laporan Perubahan Ekuitas LPE LPE (S) 5 Laporan Arus Kas LAK LAK (S) 6 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih LPSAL LPSAL (S)
7 Catatan Atas Laporan Keuangan CaLK CaLK (S)

## Sumber: Data primer yang diolah, 2023
Dari  tabel  di  atas  bisa  dilihat  Penerapan  Standar Akuntansi  Pemerintah  berbasis  akrual  pada  laporan keuangan  BLUD  Puskesmas  Cidadap  sudah  sesuai dengan  yang  diatur  oleh  pemerintah  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  yang  mencatat pendapatan,  beban,  aset,  kewajiban,  dan  ekuitas  pada saat  terjadinya  transaksi,  dengan  menyajikan  7 komponen laporan keuangan diantaranya :
1.  Laporan  Realisasi  Anggaran  yang  menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi dari pendapatan dan anggaran yang ditetapkan pada awal tahun yang menunjukan tingkat capaian target.
2.  Laporan  Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih  (SAL) menyajikan  informasi  kenaikan  atau  penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya,  dan memberikan  ringkasan  atas  pemanfaat  saldo anggaran  dan  pembiayaan  BLUD  Puskesmas Cidadap.
3.  Neraca  menggambarkan  posisi  keuangan  BLUD Puskesmas  Cidadap  pada  periode  tahun  berakhir. Mencatat aset, liabilitas dan ekuitas.
4.  Laporan  Arus  Kas  BLUD  Puskesmas  Cidadap menyajikan  informasi  mengenai sumber, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi berakhir.
5.  Laporan  Operasional  BLUD  Puskesmas  Cidadap menyajikan  seluruh  kegiatan  operasional  keuangan dalam  pendapatan  LO,  beban,  dan  surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.
6.  Laporan  Perubahan  Ekuitas  menyajikan  pos-pos ekuitas  awal  dan  ekuitas  akhir  tahun  sebelumnya, Surplus/defisit-LO  pada  periode-periode  yang bersangkutan dan koreksi menambah atau mengurangi ekuitas.
7. CALK
Untuk  menghasilkan  7  komponen  laporan  diatas BLUD  Puskesmas  Cidadap  menggunakan  aplikasi dalam mengimplementasikan metode akuntansi berbasis akrual.  Aplikasi  yang  digunakan  dalam  pengelolaan keuangan  BLUD  yaitu  SIMDA  FMIS.  SIMDA  FMIS merupakan sistem  informasi keuangan  yang digunakan oleh  instansi  Badan  Layanan  Umum  Daerah  (BLUD). Dengan terlaksananya metode akuntansi berbasis akrual setelah  menjadi  BLUD  di  Puskesmas  Cidadap  mampu memberikan dampak yang baik, dimana dengan metode tersebut  setelah  menjadi  BLUD  yaitu  pengelolaan keuangan  menjadi  lebih  mudah  dan  informasi  yang dihasilkan  menjadi  lebih  jelas  serta  akurat.  Dikatakan akurat karena pengakuan dilakukan pada  saat transaksi itu terjadi tanpa harus menunggu transaksi terjadinya kas atau setara kas.
4.2.2  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Cidadap
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan  instansi  di  lingkungan  pemerintah  daerah yang  dibentuk  untuk  memberikan  layanan  kepada masyarakat  berupa  barang  atau  jasa  yang  dijual  tanpa mencari  keuntungan  yang  mempunyai  fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan.(Yıldırım, 2018)
Setelah  BLUD  Puskesmas  Cidadap  diresmikan menjadi  BLUD  peraturan  BLUD  diatur  dalam Permendagri  nomor  79  Tahun  2018  tentang  Badan Layanan Umum Daerah tercantum pada BAB II Sumber Daya Manusia dan Remunerasi pasal 3 ayat 4 dan ayat 5 yang menyatakan bahwa pejabat laporan keuangan harus berstatus  PNS  atau  dengan  perjanjian  kerja  dan  yang harus profesional di bidangnya. Sedangkan pada BLUD Puskesmas  Cidadap  memang  untuk  yang  mengelola keuangan  petugasnya  sudah  PNS  tetapi  bukan  dari bidang  yang  profesional  di  bidang  akuntan  melainkan dari  profesi  perawat    sehingga  banyak  kendala  dalam penyusunan  laporan keuangan karena ketidak pahaman mengenai  dasar-dasar  akuntansi.  Walaupun  sekarang sudah  menggunakan  aplikasi  secara  online  dalam penyusunan laporan keuangan tetapi selain secara online sampai saat ini masih menggunakan secara manual juga sebagai  catatan  sebelum  penginputan  dilakukan  secara online. Bisa dikatakan mudah dalam penginputan secara online  namun  jika  terjadi  kesalahan  saat  penginputan secara online berdampak terhadap hasil akhir pelaporan. Sehingga dibutuhkan SDM  yang  memiliki pemahaman dalam  bidang  akuntansi  agar  pelaksanaan  metode akuntansi  berbasis  akrual  dapat  dilaksanakan  dengan baik.
4.2.3   Laporan  Keuangan  BLUD  Puskesmas  Cidadap Sesuai Dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
Laporan  keuangan  dibuat  untuk  menghasilkan informasi  mengenai  keuangan  yang  relevan  mengenai posisi  keuangan  sebagai  acuan  untuk  petimbangan kegiatan dimasa yang akan datang.
Standar  Akuntansi  Pemerintah  Nomor  71  Tahun 2010  adalah  undang-undang  yang  mengatur  penerapan Standar Akuntansi Pemerintah sebagai pedoman dalam mengatur  sebuah  proses  untuk  mengidentifikasi, pencatatan, pengukuran, mengklasifikasikan , pengikhtisaran  atas  semua  transaksi  dan  aktivitas keuangan, penyajian laporan keuangan. (Moenek et al., 2020:24)
Berkaitan  dengan  ketentuan  yang  ada  dalam Standar Akuntansi Pemerintah kebijakan akuntansi yang digunakan  dalam  penyusunan  pembukuan  laporan keuangan  di  BLUD  Puskesmas  Cidadap  sudah  sesuai dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintah karena di  dalam pencatatan  pembukuan  di  BLUD  Puskesmas  Cidadap dibuat dalam bentuk komponen laporan keuangan yang berpedoman  PP  No.71  Tahun  2010  yang  terdiri  dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo  Anggaran  Lebih  (LSAL),  Neraca,  Laporan  Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

## 5.   SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1.   Simpulan
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan  dan  pembahasan  yang  sebagaimana  peneliti telah  diuraikan  sebelumnya,  maka  dapat  di  tarik kesimpulan  akhir  dari  penelitian  Analisis  Penerapan Standar  Akuntansi  pemerintah  berbasis  akrual  sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan sesusai  dengan  Permendagri  Nomor  79  Tahun  2018 BLUD Puskesmas Cidadap yaitu:
1. Dalam  Laporan  keuangan  yang  disajikan  BLUD Puskesmas Cidadap dari ke 7 indikator sudah sesuai Standar  Akuntansi  Pemerintah  pada  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
2. BLUD  Puskesmas  Cidadap  pada  penyusunan laporan  keuangan  sudah  menerapkan  Standar Akuntansi  Pemerintah  berbasis  akrual  yang  dapat dilihat dari hasil laporan CALKnya.
3. Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  menyusun laporan  keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  79  Tahun 2018,  walaupun  sudah  memiliki  status  PNS  namun belum  profesional  di  bidang  akuntan  karena keterbatasan  latar  belakang  pendidikan  yang  bukan dari bidangnya,  melainkan dari  profesi perawat dan bidan. Sehingga banyak kendala dalam penyusunan laporan  keuangan  karena  kurangnya  pengetahuan dasar mengenai penyusunan laporan keuangan.
4. Laporan  Keuangan  BLUD  Puskesmas  Cidadap sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dengan menyajikan tujuh laporan keuangan berbasis akrual,  diantanya  Laporan  Realisasi  Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus  Kas,  Neraca,  Laporan  Operasional,  Laporan Perubahan  Ekuitas  dan  Catatan  Atas  Laporan Keuangan.

## 5.2.  Saran
Adapun saran yang bisa menjadi perbaikan dimasa yang  akan  datang,  penelitian  ini  memberikan  saran sebagai berikut:
1. Penelitian  selanjutnya  diharapkan  bisa  membahas komponen-komponen  laporan keuangan  lebih rinci, dan  membahas  SDM  untuk  kebutuhan  instansi  di Pemerintahan  yang  sesuai  dengan  Permendagri Nomor 79 tahun 2018.
2. Bagi  BLUD  Puskesmas  Cidadap  kedepannya diharapkan  petugas  pengelolaan  keuangan  yang profesional  di  bidangnya,  dimana  yang  memiliki
pengetahuan  dasar  mengenai  akuntansi  sehingga secara administratif BLUD Puskesmas sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018.
3. Bagi  Pemerintah  diharapkan  lebih  memperhatikan instansi pemerintahan terutama yang sudah berubah status menjadi BLUD, untuk memenuhi standar dan peraturan  yang  ditetapkan,  pemerintah  agar  lebih memperhatikan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil bagi tenaga keuangan dari bidang akuntan.

## DAFTAR REFERENSI
Adelina,  N.  I.,  Jatmiko,  T.,  &  Prabowo,  W.  (2019). Implementasi  Pelaporan  Keuangan  Berbasis Akrual  Pada  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (Studi Kasus  pada  RSUD  Tugurejo  Tahun  2018). Diponegoro Journal of Accounting , 8 (1), 1–7.
Elsye, R., Suwanda, D., & Muchidin, U. (2016). Dasar- Dasar  Akuntansi  Akrual  Pemerintah  Daerah. Ghalia Indonesia.
Hartati, S., Hendri, E., Hendri, E., Lilianti, E., & Lilianti, E. (2020). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah  Berdasarkan  PP  No.  71  Tahun  2010 Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang  Provinsi  Sumatera  Selatan. Jurnal  Media Akuntansi (Mediasi) , 2 (2), 167–185. https://doi.org/10.31851/jmediasi.v2i2.5040
Khasanah,  H.  D.,  Pramudyastuti,  O.  L.,  &  Tidar,  U. (2020).  Analisis  Penerapan  Sistem  Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Di Rsj Prof. Dr. Soerojo Magelang. 5(2), 145–153.
Merina,  C.  I.,  &  Ira.  (2020).  Analisis  Penerapan  Psap Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Puskesmas Sungsang. 13, 65–73.
Moenek, R., Suwanda, D., & Rachmat, B. (2020). Dasar- Dasar  Akuntansi  Pemerintah  Daerah  Berbasis Akrual. PT. Remaja Rosdakarya.
Permenkes RI. (2019). Permenkes RI No.43 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Masyarakat. 1335 .
Putra,  S.  A.,  &  Varina,  R.  J.  (2021).  Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam  Penyusunan  Laporan  Keuangan  Daerah Kota  Bengkulu  Provinsi  Bengkulu. Jurnal Terapan  Pemerintahan  Minangkabau , 1 (2),  85– 98. https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i2.2071
Radjak, L. I., & Taidi, A. (2022).  Analisis Pengelolaan Keuangan  Sesuai  Permendagri  Nomor  79  Tahun 2018  Tentang  Badan  Layanan  Umum  Daerah  Di Puskesmas Tolangohula Abstrak : 5 (2), 103–111. https://doi.org/10.31314/jsap.4.2.47-56.2022
Ramadhani,  A.  T.,  &  Sulistyowati,  E.  (2022). IJRE : Indonesian  Journal  of  Research  in  Economy Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Laporan Keuangan Puskesmas
Badan Layanan Umum Daerah. 1 (2), 116–124.
Restianto, Y. E., & Bawono, I. R. (2020).  Pengelolaan
Keuangan Blu/Blud Berbasis Teknologi Inforamasi (A. Indrayanto (ed.); II). Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta.
Salamatul  Afiyah,  A.  A.  A.,  Engkus3),  &  1,  2,  3UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia. (2021). Analisis Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan  (Psap)  Pada  Pusat  Kesehatan Masyarakat Cibugel Kabupaten Sumedang. 2 (4).
Santosa,  E.  S.,  &  Denpasar,  U.  M.  (2022).  Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Di UPTD Puskesmas  Manggis  I  Kabupaten  Karangasem.
2 (1), 2455–2463.
Sugiyono.  (2022).  Metode  Penelitian  kuantitatif,
kualitatif, dan R&D. ALFABETA.
Sukabumi. (2019). Surat Keputusan Bupati No.440/9465/Dinkes/2019 Tentang Unit
Pelaksanaan  Teknis  Daerah  Pusat  Kesehatan Masyarakat  Yang  Menerapkan  Pola  Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah. SK BLUD PKM Cidadap’2019.pdf.
Yanto,  Y.,  &  Andriastuti,  A.  (2019).  Studi  Kualitatif Pelaksanaan  Metode  Akuntansi  Berbasis  Akrual Pada Puskesmas Tahunan Setelah Menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Jurnal Rekognisi Akuntansi , 3 (1), 50–64.
https://journal.unisnu.ac.id/jra/article/view/133
Yıldırım, S. (2018). Peraturan Dalam negeri Nomor 79 Tahun  2018  Tentang  Badan  Layanan  Umum Daerah. 21 , 1–9.