## JIUBJ

## Restrukturisasi Independensi Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berwawasan Pancasila

## M. Ramzi Maulana*, Pujiyono
Universitas Diponegoro dan Jl. Imam Bardjo, Pleburuan, Kota Semarang *Correspondence email: m.ramzimaulana0@gmail.com
Abstrak. Kedudukan kekuasaan kehakiman berada di luar kekuasaan eksekutif dan legislatif. Penempatan ini bisa dimaksudkan agar hakim tidak menggunakan kekuasaannya untuk menindas orang secara semena-mena dan tidak membuat aturan hukum yang dapat  merugikan  masyarakat.  Hakim  saat  ini  berada  di  bawah  kekuasaan  kehakiman  yang  netral  dan  bebas  dari  pengaruh kekuasaan lain serta memiliki sikap independen dalam bersidang tanpa intervensi dari kekuasaan eksekutif dan legislatif. Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  realitas  kemandirian  hakim  dalam  memberikan  putusan  dan  menilai  orang  yang berselisih serta  melihat bagaimana pengaruh  nilai-nilai Pancasila terhadap  hakim dalam  memberikan putusan  berdasarkan  nilai- nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila,  sehingga  mereka  dapat  memberikan  keadilan  berdasarkan  hukum  yang  hidup  di masyarakat. . Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang menjadi sumber acuan penelitian ini dengan menggunakan  pendekatan  literatur,  pendekatan  konseptual  dan  pendekatan  nilai.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  saat  ini kedudukan hakim secara mandiri masih terbatas, mengingat dalam memutus perkara sengketa pidana dengan cara pidana, hakim tidak  memutus  berdasarkan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  keterbatasan  hakim  dalam memutus perkara, dimana secara individu hakim tidak dapat memberikan putusan sesuai dengan hati nuraninya bahkan terkendala oleh peraturan perundang-undangan yang tertulis. Hal ini menunjukkan kebebasan pribadi hakim seolah-olah terikat oleh tuntutan dan  tuntutan  yang  diberikan  oleh  jaksa  penuntut  umum.  Berangkat  dari  kondisi  tersebut,  maka  diperlukan  penataan  kembali kemandirian lembaga peradilan dalam mengadili dan memutus perselisihan yang harus didasarkan pada wawasan Pancasila. Hal ini  dimaksudkan  agar  peradilan  menjadi  lembaga  yang  mandiri  berdasarkan  budaya  hukum  Pancasila  yang  lebih  religius, kemanusiaan, dan berkeadilan berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
Kata kunci : Sistem Peradilan Pidana; Kekuasaan Kehakiman; Independensi; Pancasila .
Abstract. The position of judicial power is outside the executive and legislative powers. This placement can be intended so that the judge  does  not  use  his  power  to  oppress  people  arbitrarily  and  does  not  make  legal  rules  that  can  injure  the  community. Currently, judges are under judicial power which is neutral and free from the influence of other powers and has an independent attitude in hearing without intervention from the executive and legislative powers. The purpose of this research is to find out the reality  of  the  independence  of  judges  in  giving  decisions  and  judging  people  who  are  in  dispute  and  see  how  the  influence  of Pancasila values on judges in giving decisions based on the values contained in Pancasila, so that they can provide justice based on the laws that live in society. . The method in this study uses a normative approach, which is the reference source of this study using  the  literature  approach,  conceptual  approach  and  value  approach.  The  results  of  the  research  show  that  currently  the position of judges independently is still limited, considering that in deciding criminal dispute cases using penal means, judges do not  decide  based  on  the  values  contained  in  Pancasila.  This  is  proven  by  the  limitations  of  judges  in  deciding  a  case,  where individually a judge cannot give a decision according to his / her conscience and is even constrained by the written rules of the law.  This  shows  as  if  the  judge's  personal  freedom  is  bound  by  the  demands  and  charges  given  by  the  public  prosecutor. Departing  from  this  condition,  it  is  necessary  to  rearrange  the  independence  of  the  judiciary  in  adjudicating  and  deciding disputes which must be based on the Pancasila insight. This is intended so that the judiciary becomes an independent institution based on the Pancasila legal culture that is more religious, humanitarian, and justice based on the values that live in society.
Keywords: Criminal Justice System; The Judiciary; Independence; Pancasila

## PENDAHULUAN
Pada  dasarnya  negara  Indonesia  merupakan negara  hukum  sebagaimana  dikatakan  di  dalam  UUD 1945  pasal  1  ayat  (3)  “negara  Indonesia  adalah  negara hukum”.  Berangkat  dari  substansi  yang  ada  di  dalam UUD  tersebut  terdapat  sedikit  kandungan  yang bermakna  bahwa  Negara  mengedepankan  ajaran  dan prinsip-prinsip  tentang  supremasi  hukum,  di  mana hukum  bisa  dijadikan  rujukan  dan  pedoman  dalam menjalankan  kehidupan  dan  arah  penetapan  kebijakan
yang  bias  menjadi  solusi  bagi  masyarakatnya. 1 Perwujudan  nilai  yang  ada  di  dalam  pembukaan  UUD 1945  bisa  dijadikan  sumber  dalam  menentukan  hukum seperti apa yang akan diterapkan kedepannya. Mengingat  selama  ini  hukum  dijadikan  sumber  sarana untuk  menertibkan  masyarakat  dan  mengatur  lembaga peradilan supaya tidak melanggar norma yang ada. Salah satu  ciri  Negara  hukum  adalah  menjadikan  kekuasaan
1 Darmoko  Yuti  Witanto  dan  Arya  Putra  Negara Kutawaringin., Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan  Keadilan  Substantif  Dalam  Perkara-Perkara Pidana, (Bandung, Alfabeta, 2013), hlm. 1.
M.  Ramzi  Maulana  dan  Pujiyono,  Restrukturisasi  Independensi  Hakim  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  yang  Berwawasan Pancasila
yang  berada  pada  setiap  badan-badan  Negara  sehingga terbentuk  ciri  dari  Negara  yang  disebut  sebagai  Negara hukum (rule of law ).
Sistem  Peradilan  Pidana  bias  bermakna  suatu sistem  dalam  mengendalikan  tindak  pidana  yang  akan dilakukan  dengan  menempatkan  badan-badan  Negara yang  ada  di  dalamnya  seperti  adanya  lembaga kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan  dan  permasyarakatan terpidana. 2 Keberadaan lembaga kepolisian bisa mempengaruhi  para  pelaku  kejahatan  untuk  tidak melakukan  kejahatan  disebabkan  ketakutan  pelaku kejahatan dalam proses peradilan yang akan dijalaninya. Dari  sekian  system  peradilan  pidana  yang  ada  di dalamnya,  terdapat  satu  lembaga  yang  memiliki  peran yang sangat besar yaitu pengadilan. Lembaga pengadilan dipimpin  oleh  lembaga  Kekuasaan  Kehakiman,  dimana lembaga  tersebut  menjadi  dasar  penentuan  seorang pelaku  kejahatan  dianggap  bersalah.  Mengacu  dari proses  system  peradilan  maka  dapat  dikatakan  bahwa dalam  menentukan  hukuman  bagi  pelaku  kejahatan harus  berdasarkan  proses  panjang  system  peradilan pidana,  bahkan  bisa  menjadi  dasar  penanggulangan kejahatan. 3 Penanggulangan  bisa  dimaknai  dengan pengendalian  tindak  pidana  supaya  masyarakat  selalu berada  dalam  pengawasaan  dan  batasan-batasan  yang telah  disepakati  masyarakat.  Bentuk  dari  toleransi  yang diberikan  masyarakat  terhadap  pelaku  kejahatan  adalah hukuman,  sehingga  dengan  adanya  penghukuman  bisa memberikan  kesadaran  bagi  pelaku  kejahatan  untuk tidak  melakukan  kejahatan  yang  sama.  Boleh  dikatakan kejahatan  tidak  akan  pernah  mati  selama  ada masyarakat.  Salah  satu  cara  untuk  menanggulangi kejahatan  yang  terjadi  di  masyarakat  adalah  melalui sistem  peradilan  pidana.  Meskipun  penanggulangan kejahatan melalui sistem peradilan pidana saat ini masih di  pertanyaankan  disebabkan  oleh  para  pelaku  penegak hukum  yang  tidak  memiliki  independensi,  sehingga menimbulkan stigma kurang baik di masyarakat.
Pertemuan  yang  di  adakan  pada International Commission  of  Jurists di  Bangkok  pada  tahun  1965 dipelopori  terkait  konsep  negara  hukum  yang  modern, yang di maknai sebagai " the dynamic aspects of the Rule of Law in the modern age " (aspek-aspek dinamika aturan hukum dalam  abad  modern).  Pada  konferensi  yang diselenggarakan  tersebut  dikatakan  bahwa  ada  6  (enam) syarat-syarat  dasar  untuk  terselenggaranya  pemerintah
2 Mardjono  Reksodiputro ,  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia ( Melihat  Kepada  Kejahatan  Dan  Penegakan Hukum  Dalam  Batas-Batas  Toleransi ),  (Jakarta:  Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, 1993), Hlm. 1
3 Romli
Atmasasmita, Sistem Peradilan
Pidana(Criminal  Justice  System)  Perspektif  Eksistensialisme Dan  Abolisionalisme ,  (Jakarta:  Penerbit  Bina  Cipta,1996), Hlm. 15.
yang  demokratis  di  bawah Rule  of  Law 4 , disebutkan  di antaranya adalah peradilan atau badan-badan kehakiman yang  independen  dan  tidak  condong  ke  pihak  manapun. Bebas  dalam  artian  tidak  ada  satupun  keterikatan  dan batasan dalam memutuskan sesuatu. Mengingat di dalam sistem peradilan banyaknya terjadi perubahan diakibatkan  karena  proses  penegakan  hukum  yang kurang  jujur,  sehingga  kebebasan  hakim  terkadang  bisa berubah  sesuai  dengan  berjalannya  sistem  peradilan tersebut.  Maka  sangat  wajar  di  dalam  sistem  peradilan pidana  peran  hakim  sangat  krusial  dalam  menentukan baik atau buruknya suatu sistem peradilan, karena orang hanya melihat dari hasil putusan yang diberikan.
Ketertidakpihakan  lembaga  peradilan  pidana  bisa mendatangkan  peradilan  yang  adil    ( independent  and impartial  judiciary )  Negara  hukum  berhak  memiliki independensi  seperti  ini  yang  terkhususnya  pada lembaga  kehakiman  sebagai  satu  dari  lembaga  negara yang senantiasa dituntut untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya,  demi  ketertiban  dan  kepastian  hukum yang  akan  didapatkan  oleh  masyarakat.  Perwujudan dalam penegakan hukum yang dicita-citakan itu, dengan demikian  seorang  hakim  dalam  memeriksa,  menuntut, dan membuat suatu keputusan dalam suatu perkara harus dapat  melindungi  dan  diberi  kekuasaan  yang  merdeka dan  bebas  oleh  negara,  sehingga  tidak  ada  sedikitpun intervensi  dari  pihak  manapun  baik  yang  memiliki kekuasaan ataupun hubungan kekeluargaan. Perindungan yang  diberikan  Negara  terhadap  pihak  kehakiman memberikan keleluasaan bagi hakim dalam memutuskan perkara  tidak  terikat  dengan  apapun  baik  itu  ancaman ataupun  gangguan  dari  kekuasaan.  Adanya  jaminan seperti  ini  bisa  menghadirkan  ketidakberpihakan  hakim kecuali terhadap hukum dan keadilan demi terselenggaranya  negara  hukum  Republik  Indonesia. Seperti  kita  mengetahui  bahwa  amanah  dari  UUD  1945 adalah menghadirkan kebebasan dan keleluasaan kepada hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  tanpa  ada  intervensi ataupun  karena  adanya  kepentingan  yang  di  bela. Misalkan  sebagaimana  disebutkan  di  dalam  Pasal  24 ayat  (1)  UUD  1945  menegaskan  bahwa:  “ Kekuasaan kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum dan keadilan ”.
Hakim  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai penegak  hukum  tidak  bisa  dipengaruhi  oleh  factor politik  dan  ekonomi.  Factor  politik  yang  dimaksudkan disini  adalah  seorang  hakim  ketika  ingin  direkrut  tidak boleh  berasa  dari  partai  politik,  sedangkan  factor ekonomi  telah  dipenuhi  dengan  memberikan  gaji  yang cukup mumpuni supaya tidak tergiur dengan materi dari pihak  manapun.  Hakim  dari  lembaga  kekuasaan  yang diakui  oleh  Negara  juga  dipisahkan  dari  kekuasaan
4 Miriam  Budiardjo, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik , (Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama),  Edisi  revisi:  Cetakan kelima, Hlm. 60
M.  Ramzi  Maulana  dan  Pujiyono,  Restrukturisasi  Independensi  Hakim  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  yang  Berwawasan Pancasila
eksekutif dan juga legislative, dimana hakim digolongkan  ke  dalam  kekuasaan  yudikatif,  sehingga tidak  bisa  dipengaruhi  oleh  pihak  eksekutif  dan  juga legislative. Seorang hakim dalam menjalankan tugas nya tidak  boleh  berdasarkan  kepentingan  penguasa  atau orang  berpengaruh  lainnya,  melainkan  hakim  dalam menegakkan  keadilan  harus  berdasarkan  kebenaran semata.  Seperti  contohnya  kekuasaan  yang  diberikan kepada hakim yaitu seorang hakim harus menyelenggarakan  persidangan  secara  terbuka  sehngga tidak  ada  sesuatu  apapun  yang  ditutupi  dari  pandangan masyarakat  supaya  dalam  menjatuhkan  hukuman  tidak ada  sesuatu  yang  disembunyikan.  Disini  hakim  harus menghayati  nilai-nilai  keadilan  yang  hidup  di  tengah- tengah masyarakat. Hakim dalam menjalankan tugasnya bukan  hanya  sebagai  mulutnya  undang-undang  atau peraturan  perundang-undangan,  melainkan  juga  sebagai “mulut”  keadilan  yang  menyuarakan  perasaan  keadilan yang  hidup  di  tengah-tengah  masyarakat. 5 Disini  jelas menunjukkan  bahwa  seorang  hakim  dalam  memutuskan perkara haruslah berdasarkan keadilan. Seiring perubahan  nilai  yang  ada  pada  masyarakat  terkadang bisa  mendapatangkan  permasalahan  hukum  yang  baru didalamnya,  dimana  untuk  saat  ini  seorang  hakim  lebih terkekang  dengan  aturan  yang  tertutis  saja.  Mengingat selama  ini  Negara  Indonesia  masih  memberlakukan KUHP  peninggalan  colonial  belanda  yang  lebih berorientasi pada nilai kepastian semata, sehingga hakim tidak  memiliki  kebebasan  dalam  menentukan  pilihan dalam  menentukan  pilihan  hukum  yang  akan  diberikan kepada  pelaku  kejahatan.  Padahal  kita  mengetahui sendiri  bahwa  dalam  Undang-Undang  kekuasaan kehakiman disebutkan Pasal 5 ayat (1) juga menjelaskan "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup  dalam  masyarakat".  Menggali  yang  dimaksud disini  adalah  melihat  hukum  bukan  hanya  tertera  dalam undang-undang,  namun  juga  harus  melihat  aspek  yang ada  disekitar  masyarakat.  Pencarian  dengan  melihat nilai-nilai  yang  hidup  di  masyarakat  merupakan  bagian dari  amanah  undang-undang  kekuasaan  kehakiman tersebut. Jika hukum yang digali sudah ditemukan, maka seorang  hakim  harus  memutuskan  perkara  berdasarkan nilai-nilai  yang  hidup  di  masyarakat. 6 Seperti  misalkan peristiwa yang terjadi pada mbok Minah, dimana beliau diputuskan  bersalah  karena  telah  mencuri.  Jika  kita menggali  nilai  yang  hidup  di  masyarakat  tersebut menunjukkan bahwa perbuatan mbok Minah merupakan kebiasaan  masyarakat  setempat  yang  oleh  masyarakat
5 Jimly  Asshiddiqie, Gagasan  Negara  Hukum Indonesia, (Jakarta, Konstitusi Press, 2005), Hlm. 11-12
6 Abdul Manan, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Praktek  Hukum  Acara  di  Peradilan  Agama .  Makalah  yang disampaikan  pada  Acara  Rakernas  Mahkamah  Agung  Rl tanggal  10  s/d  14  Oktober  2010,  di  Balikpapan,  Kalimantan Timur.
tersebut  hanya  melihat  sebagai  perbuatan  biasa,  bukan merupakan bagian dari tindak pidana.
Hakim  sebagai  penegak  hukum  yang  mengadili suatu perkara harus memeriksa dan memutuskan sesuatu perkara  khususnya  pidana  berdasarkan  kemauan  dari para  penuntut  umum.  Mengingat  selama  ini,  dalam system  peradilan  pidana  saat  ini,  jaksa  sebagai  pembela dari  korban  sedangkan  pengacara  sebagai  pembela  dari terdakwa.  Disini  menunjukkan  bahwa  seorang  hakim hanya  bias  memutuskan  perkara  yang  terikat  dari dakwaan  dan  pembelaan  dari  jakda  dan  pengacara. Hakim  tidak  memiliki  kewenangan  tersendiri  dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hat nurani serta lebih  mengedepankan  niai-nilai  yang  terkandung  di pancasila. Pancasila memiliki beberapa aspek nilai yang terkandung  di  dalamnya  seperti  misalnya  aspek ketuhanan, kemanusiaan dan keadilan.
Beranjak  dari  permasalahan  yang  telah  penulis paparkan, maka dapat dilihat dari beberapa aspek  kajian yang  akan  di  bahas  selanjutnya,  yang  berupa  Realitas dari  lembaga  kehakiman  dalam  memberikan  putusan hukuman  terhadap  terdakwa  saat  ini  dan  adanya Restrukturisasi  terhadap  kebebasan  hakim  dalam menerapkan  hukuman  yang  lebih  bersifat  nilai-nilai pancasila  dalam  menjatuhkan  hukuman  bagi  terdakwa, sehingga  bisa  tetap  terjaga  independensi  hakim  dalam melaksakan  tugas  dan  fungsinya  sesuai  dengan  nilai yang terkandung di dalam pancasila.

## METODE
Berdasarkan  permasalahan  yang  telah  penulis paparkan  di  atas,  maka  untuk  menjawab  permasalahan dan mengkaji penelitian ini, penulis menggunaan metode pendekatan Normatif. Penelitian hukum normative lebih bersifat kajian yang melihat aturan perundang-undangan sebagai tingkah laku di dalam masyarakat. Pokok kajian di  dalam  pendekatan  normative  hanya  mengaji  melalui pendekatan  undang-undang,  pendekatan  konseptual, serta pendekatan perbandingan. 7
Pendekatan  Normatif  melihat  hukum  yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang belaku  dalam  masyarakat  dan  menjadi  acuan  perilaku setiap  orang,  sehingga  dalam  kajian  normative  lebih mengkaji  aturan  perundang-undangan  yang  disesuaikan dengan  praktek  dilapangan.  Pendekatan  perundang- undangan  lebih  mengkaji  hukum  baik  yang  bersifat formil dan non formil, sedangkan pendekatan konseptual lebih meninjau hukum berdasarkan asas-asas, doktrin da juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
Penggunaan  metode  pendekatan  undang-undang atau  lebih  dikenal  dengan  yuridis  dan  konseptual dimaksud  untuk  menjawab  permasalahan  yang  terkait dengan  Restrukturisasi  Independensi  Hakim  dalam Memutuskan  Suatu  Perkara  Berdasarkan  Nilai-Nilai
7 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  dan  Penelitian Hukum , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52

## M.  Ramzi  Maulana  dan  Pujiyono,  Restrukturisasi  Independensi  Hakim  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  yang  Berwawasan
Pancasila
Pancasila.  Dalam  pendekatan  ini  lebih  melihat pengaturan  undang-undang  nomor  48  tahun  2009  yang tidak  sesuai  dengan  praktek  yang  dilakukan  seorang hakim.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Realitas  Independensi  Lembaga  Kehakiman  dalam
Mengadili  terdakwa  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Saat Ini
Kata  independen  diartikan  di  dalam  kamus  besar bahasa  Indonesia  adalah  tidak  terikat,  merdeka  atau bebas. Pengguanaan istilah independen dalam penegakan hukum  berarti  menempatkan  kebebasan  tanpa  adanya intervensi  dari  pihak  manapun  dalam  menegakkan hukum.  Syarat  suatu  bangsa  dikatakan  memiliki independen  disebabkan  negara  tersebut  memiliki kebebasan dalam mengelola setiap lembaga peradilannya tanpa  adanya  intervensi  baik  dari  pihak  luar  atau  pihak dalam  Terkait  independen  dalam  penegakan  hukum diberikan  kepada  setiap  aparat  penegak  hukum  tanpa terkecuali. Secara khusus hakim sebagai penegak hukum yang  memiliki  kewenangan  untuk  memeriksa  dan mengadili memiliki kewenangan secara khusus dan juga tanpa keterikatan dari pihak manapun baik secara politis maupun  secara  eksekutif.  Kekuaaan  kehakiman  saat  ini dibawah  kekuasaan  yudikatif,  yang  mana  kekuasaan yudikatif  bersifat  mandiri  dan  bebas  dari  pengaruh kekuasaan  dan  juga  tidak  terikat  dengan  kepentingan politik manapun. 8 Dengan kata lain menunjukkan bahwa independensi  ini  terkait  dengan  kebebasan  yang didapatkan  oleh  seorang  penegak  hukum  tanpa  melihat siapa orang yang akan di hadapinya.
Independensi  yang  diberikan  kepada  lembaga Kekuasaan  Kehakiman  sebenarnya  menjadi  syarat bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Berbicara hukum  haruslah  sesuai  dengan  nilai  kebenaran  dan keadilan.  Kebenaran  berupa  putusan  yang  diberikan haruslah berdasarkan fakta yang ada, sedangkan keadilan bersumber  dari  putusan  yang  dijatuhkan  memiliki  nilai adil  bagi  masyarakat  sebagai  korban  dan  pelaku kejahatannya.
Alasan  adanya  pemisahan  kekuasaan  eksekutif, legislatif  dan  yudikatif  adalah  supaya  setiap  lembaga kekuasaan  memiliki  kemandiriannya  masing-masing. Montesque  menyatakan  alasannya  yaitu  jika  peradilan berada  dibawah  lembaga  yudikatif,  maka  setiap keputusannya memiliki hak-hak individual yang bersifat melawan keinginan  negara dan lembaga  negara lainnya. Penambahan argumen dari Montesque berupa: 9
8 Garner , Black’s Law Dictionary , (USA: West Group, 1999), seventh edition, hlm.74
9 Ikhsan  Azhar,  (2018), Inkonsistensi  Penerapan Prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim , Jurnal Vej 4 (2)
“Keberadaan kekuasaan kehakiman diluar kekuasaan  legislatif  dikarenakan  hakim  dalam mengadili  atau  memutuskan  perkara  bukan  sebagai pembuat  aturan  hukum,  sedangkan  alasan  hakim diluar  kekuasaan  eksekutif  supaya  hakim  tidak menjadi sebagai penindas bagi pelaku kejahatan”
Alasan  inilah  yang  menjadi  pijakan  dalam menentukan  kekuasaan  kehakiman  harus  berada  diluar pengaruh  kekuasaan  legislatif  dan  eksekutif.  Sejalan dengan  argumentasi  ini,  Ninian  Stephen  berpendapat yang  dikuti  dalam  bukunya  Djohansyah  menyebutkan sebuah  peradilan  bisa  dijalankan  untuk  memenuhi keadilan  menurut  hukum  tanpa  dipengaruhi  oleh keputusan  dan  tekanan  batin  dari  sebuah  negara. 10 Dengan  begini  dapat  dipastikan  bahwa  Independensi bagi  hakim  bisa  dijadikan  sebagai  sarana  yang  mudah untuk  tercapainya  keadilan  dalam  bentuk  jaminan  yang melindungi  masyarakatnya  dari  tindakan  melawan hukum  dan  tindakan  kekerasan  atau  pengekangan  dari pihak  penguasa  negara.  pendekatan  tersebut  bisa menggolongkan  kekuasaan  kehakiman  bukan  berada dibawah  kekuasaan  eksekutif  maupun  legeslatif,  namun kekuasaan  kehakiman  merupakan  lembaga  negara  yang ada di bawah yudikatif yang bisa dijalankan secara netral tanpa  ada  campur  tangannya  dari  pihak  eksekutif  dan juga legeslatif.
Kemandirian hakim juga di ikat dengan konstitusi negara Indonesia yang dibukukan di dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “ kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum dan  keadilan”. Adanya  penyebutan  merdeka  adalah untuk  memberikan  kebebasan  kepada  hakim  dalam memberikan putusannya. Bukan hanya secara konstitusi, namun kekuasaan kehakiman  secara mandiri  dinyatakan di  dalam Universal  Declaration  of  Human  Right dan International  Covenant  on  Civil  and  Political  Right menyebutkan  unsur-unsur  yang terkandung di dalamnya berupa 11 :
1. Menghendaki  adanya  suatu  peradilan  yang  di  atur berdasarkan perundang-undangan
2. Peradilan itu harus memiliki kemerdekaan sendiri dan tidak memihak siapapun
3. Peradilan harus ditegakkan berdasarkan nilai kejujuran  serta  pemeriksaan  secara  terbuka  untuk umum.
10 Djohansyah, Reformasi  Mahkamah  Agung  Menuju Independensi  Kekuasaan Kehakiman,  Kesaint  Blanc, Jakarta , 2008, tanpa halaman
11 Ahmad Basuki, Pengawasan Terhadap
Penyelenggaraan  Kekuasaan  Kehakiman  Sebagai  Upaya Dalam  Mewujudkan  Akuntabilitas  Peradilan  Pidana , Jurnal Perspektif, Vol.  XVIII  No.  1  Tahun  2013  Edisi  Januari, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya.

## M.  Ramzi  Maulana  dan  Pujiyono,  Restrukturisasi  Independensi  Hakim  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  yang  Berwawasan
Pancasila
Semua  nilai  yang  di  sampaikan  dalam  deklarasi hak  asasi  manusia  lebih  menekankan  kepada  hakim untuk  menilai  atau  memutuskan  sengketa  berdasarkan nilai kemanusiaan, Sehingga hukum itu bisa memberikan keadilan kepada setiap manusia.
Secara  praktek  saat  ini,  IndIndependesi  hakim untuk saat ini terlalu dibatasi oleh undang-undang. Tidak jarang banyak putusan hakim hanya mengikuti apa yang di tuntut oleh pihak kejaksaan. Seakan-akan hakim tidak memiliki kebebasan dalam menghentikan suatu dakwaan atau  malah  memaafkan  si  terdakwa.  Semua  ini  tidak terlepas  dari  doktrin  KUHP  kolonial  belanda  yang merumuskan  tindak  pidana  hanya  berdasarkan  legalitas formal. Sehingga terkadang hakim tidak bisa keluar dari doktrin  tersebut.  Jika  kita  perhatikan  baik-baik Independensi  personal  hakim  dilihat  dengan  adanya kebebasan  hakim  secara  individu  saat  menghadapkan dirinya  dengan  suatu  perkara  hukum.  Hakim  harus memiliki kejelian dalam menghadapi permasalahan yang ada  pada  masyarakat,  bahkan  hakim  dituntut  untuk  bisa berpikir terkait perkembangan yang ada pada masyarakat baik  melalui  pendekatan  sosiologis  maupun  pendekatan virtual  yang  bisa  didapatkan  melalui  sosial  media. Nyatanya  ketika  ingin  menjatuhkan  sebuah  keputusan yang  terkait  hukuman  bagi  si  pelaku  kejahatan,  seorang hakim malah memiliki pertimbangan karena berdasarkan dakwaan  dari  si  penuntut  umum.  Seperti  sebuah  contoh yang menimpa nenek minah, dimana hakim menjatuhkan  putusa  bersalah  kepada  nenek  minah berdasarkan  dakwaan  yang  dibacakan  oleh  penuntut umum.  Seharusnya  seorang  hakim  memiliki  penilaian sendiri terkait hal tersebut. Bisa saja hakim membebaskan  nenek  minah  dari  segala  tuntutan  jaksa dengan melihat aspek keadilan berdasarkan hukum yang hidup dimasyarakat.
Saat  ini  hakim  belum  memiliki  kebebasan  yang sepenuhnya  terkait  independensi  dalam  mengadii  dan memutuskan  suatu  perkara.  Terlihat  dari  beberapa putusan  yang  terjadi  selama  ini,  belum  ada  satupun hakim  bisa  memberikan  putusan  yang  diluar  dari tuntutan jaksa dan pembelaan dari pengacara. Berangkat dari  permasalahan  selama  ini,  hakim  hanya  bertugas untuk  memenangi  pertandingan  yang  dimainkan  antara jaksa dan pengacara. Mengingat terlalu sempitnya ruang kebebasan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan,  sehingga tidak  jarang  putusan  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku kejahatan  hanya  berdasarkan  tuntutan  yang  diberikan oleh  penuntut  umum  tanpa  melihat  kondisi  masyarakat setempat.
Oemar  Seno  Aji  menulis  tentang  kritikannya terkait pasal 24 UUD yang berkaitan dengan kebebasan. Beliau  mengatakan  bahwa  terkait  pasal  ini  tampaknya tidak bevordelijk bagi  perkembangan  hukum  saat  ini.  Ia kadang-kadang  mempertanyakan  terkait  berat  dan ringannya hukum yang harus dijatuhkan atau melanjutkan perkara atau dihentikan bahkan hakim tidak bisa  menenangkan  hati  nuraninya  sendiri  karena  harus
menjatuhkan hukuman kepada seseorang meskipun tidak ada  alasan  yang  cukup  kuat  untuk  menghukumnya karena  tidak  cukup  bukti  atau  bahkan  perbuatannya merupakan  suatu  tindak  pidana. 12 semua  ini  tidak terlepas karena adanya gangguan dari manusia baik yang memiliki  jabatan  di  atas  atau  yang  berada  di  samping hakim  tersebut.  Selain  itu,  untuk  saat  ini  dalam  hal kebebasan  hakim  dalam  penegakan  hukum  selalu dipengaruhi  oleh  faktor  lingkungannya  terumata kehidupan sosial ekonominya.
Restrukturisasi Tentang Independensi Hakim Dalam Memberikan Putusan Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila
Restrukturisasi  dapat  di  artikan  dalam  kamus besar bahasa Indonesia yaitu penataan kembali. Penataan kembali bisa dimaknai sebagai upaya untuk memperbaiki  suatu  kesalahan  dari  sesuatu.  Perbaikan bisa  dari  sisi  pengaturan  yang  sudah  ada  saat  ini, sehingga  perlu  ditata  kembali  untuk  memperbaiki kekurangan  yang  sudah  ada.  Penataan  ulang  yang dimaksud  disini  adalah  memperbaiki  pengaturan  yang terkait  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana,  khususnya pengambilan  putusan  hakim  yang  terkesan  saat  ini belum memiliki independensi yang kuta. Berangkat dari pengertian  di  atas  maka  bisa  diartikan  restrukturisasi sangat  erat  maknanya  dengan  rekonstruksi  yang  berarti membangun  kembali  system  hukum  pidana,  khususnya berkaitan  dengan  pembaharuan  system  hukum.  Ditinjau dari  pembaharuan  sistem  hukum  maka    terdiri  dari pembaharuan  substansi,  struktur  dan  budaya  hukum. 13 Mengenai sistem peradilan pidana saat ini, perlu adanya perbaikan  dari  nilai-nilai  yang  ada  di  dalamnya, misalkan  pembahruan  nilai  yang  bersumber  dari pancasila,  sehingga  sistem  peradilan  pidana  yang  akan datang  lebih  relegius,  berperikemanusiaan  serta  adanya nilai  keadilan  berdasarkan  hukum  yang  hidup  di masyarakat.
Menata  kembali  perlu  diadakan  terhadap  sistem peradilan  pidana  supaya  bisa  lebih  memenuhi  nilai-nilai yang  terkandung  dalam  pancasila.  Sistem  peradilan pidana di Indonesia sepantasnya diterapkan untuk proses penegakan hukum. 14 Penegakan hukum dengan menggunakan sistem peradilan pidana biasanya ditunjukkan  khususnya  terhadap  lembaga  kekuasaan kehakiman  dilakukan  dengan  memberikan  ruang  yang lebih  luas  terkait  independensi.  Kemandirian  dan kemerdekaan  yang  dihadirkan  dalam  sistem  peradilan
12 Andi  Hamzah, Hukum  Acara  Pidana  Indonesia , (Penerbit Sinar Grafika, Jakarta : 2016), Hlm. 101
13 Barda  Nawawi  Arief, RUU  KUHP  Baru  (Sebuah Restrukturisasi/Rekontruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia) , (Semarang : Pustaka Magister Semarang, 2017), hlm. 1
14 Arief  Nawawi  Barda.  (2019). Reformasi  System Peradilan  System  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia ,  bahan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.2.
M.  Ramzi  Maulana  dan  Pujiyono,  Restrukturisasi  Independensi  Hakim  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  yang  Berwawasan Pancasila
pidana  merupakan  cita-cita  dari  suatu  bangsa  yang menyatakan  diri  sebagai  negara  hukum.  Hukum  adalah sesuatu  yang  sakral  dari  pengaruh  kepentingan  politk dan kekuasaan semata. Kesucian yang ada dalam hukum bisa diterapkan dengan kebebasan dan kemandirian yang diberikan terhadap lembaga kekuasaan kehakiman.
Kemandirian  yang  integral  dalam  kekuasaan kehakiman ini dimaksudkan yakni independensi didalam suatu system, 15 sehingga independensi hakim tidak boleh dibatasi  karena  adanya  undang-undang.  Mengingat hakim  merupakan  pihak  penengah  diantara  jaksa  dan penasihat  hukum.  Dalam  perkara  pidana  sebenarnya terlibat  beberapa  pihak.  Di  antaranya  pihak-pihak  yang saling  berhadapan  itu  terdapat  hakim  yang  tidak memihak  dari  kedua  pihak  yang  bertingkai  antara  jaksa dan penasihat hukum. di dalam jaksa sebagai pihak yang mewakili  korban  dan  juga  negara,  sedangkan  penasihat hukum menjadi perwakilan dari terdakwa. 16 Maka sangat wajar dalam penegakan hukum saat ini, banyak putusan hukuman yang diberikan hakim tidak lagi mengedepankan Independensi,  dikarenakan hakim terkadang  ketika  memutuskan  persidangan  hanya melihat  sesuai  prosedur  persidangan  yang  berjalan. Sehingga  tidak  jarang  keadilan  yang  di  hadirkan  hanya sebatas  keadilan  prosedural  bukan  keadilan  secara substantif.  Berkenaan  dengan  proses  peradilan  tersebut maka  diperlukan  adanya  penataan  kembali  terkait dengan  struktur  hukum  dan  subjek  dari  penegak  hukum itu sendiri.
Pembaharuan  budaya  hukum  dengan  mencakup hal  yang  lebih  komprehensif  dan  optimal  dalam penataan  ulang  di  budaya  hukum  sebagaimana  telah diusung  oleh  Barda  Nawawi  Arief  diantaranya  ada  tiga pendekatan  keilmuan  secara  integral,  diantaranya: dengan  menggunakan  pendekatan  religious,  pendekatan kontekstual  dan  pendekatan  melalui  perbandingan hukum.    Pendekatan  religious  merupakan  pendekatan utama dalam membentuk budaya hukum penegak hukum agar  tetap  independen,  jujur,  dan  berintegritas. 17 Pendekatan religious ini berorientasi pada pedoman ilmu dari  hukum  pidana  dan  tuntunan  tuhan/religious  dalam menegakkan  hukum  pidana.  Tuntunan  itu  mengandung empat prinsip diantaranya prinsip persamaa (equality/non-discrimination), prinsip  objektivitas  (tidak subjektif), prinsip tidak pilih kasih (non-favoritisme/non- nepotisme), dan prinsip tidak berpihak (fairness/impartial).
Jika  mengaju  pada  penataan  kembali,  maka  bisa dilihat  dari  uraian  yang  disebutkan  oleh  Lawrence  M.
15 Ali,  M.  (2007). Sistem  Peradilan  Pidana  Progresif; Alternatif  dalam  Penegakan  Hukum  Pidana . Jurnal  Hukum IUS QUIA IUSTUM, 14 (2). Hlm. 210-229.
16 Andi  Hamzah, Hukum  Acara  Pidana  Indonesia , (Penerbit Sinar Grafika, Jakarta:2016), hlm. 64
17 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang System Peradilan Pidana Terpadu, ,hlm.52
Friedman  membagi  menjadi  3  komponen  dalam membentuk  budaya  yakni:  struktur,  substansi  dan kultur. 18 Apabila  dikaitkan  dengan  system  hukum  di kehakiman  maka  komponen  struktur  berkenaan  dengan kelembagaan  kehakiman  yang  ingin  diciptakan  itu seperti  hakim  yang  bebas  dari  korupsi,  independen  dan mandiri  serta  memiliki  penilaian  dalam  menjatuhkan pidana  berdasarkan  nilai-nilai  yang  terkadang  di  dalam pancasila  sehingga  dengan  adanya  patokan/tujuan  yang ingin  dicapai  itu  maka  lembaga  kehakiman  dapat menerapkan  dan  dijadikan  patokan  agar  dalam menjalankan  tugas  sesuai  dengan  wawasan  pancasila. Komponen substansi adalah aspek isi dari system hukum itu  sendiri  yang  didalamnya  termaksud  norma-norma dalam  perwujudan  peraturan  perundang-undangan.  Di dalam  lembaga  kehakiman  yang  dibutuhkan  dalam memperbaiki  strukturnya  adalah  memperbaiki  aspek perekrutannya  karena  ini  akan  berpengaruh  terhadap penegakan  hukum  ke  depannya.  Mengingat  aspek perekrutan  akan  menentukan  kebebasan  dan  ketidak berpihakannya  terhadap  sesuatu.  Jika  selama  ini perekrutan  yang  dilakukan  agak  sedikit  kurang memperhatikan  aspek  rohani  dan  juga  kejujuran  serta tidak  dapat  melihat  sesuatu  berdasarkan  hati  nuraninya. Sehingga  dalam  menegakkan  hukum,  tidak  jarang penegak hukum ketika melihat kejahatan yang dilakukan langsung  mencari  pasal  yang  bisa  dikenakan  untuknya. Seharusnya  ketika  terjadi  suatu  kejahatan  yang dilakukan  terdakwa,  seorang  hakim  harus  menilainya dengan  hati  nurani  terlebih  dahulu.  Misalkan  hakim harus  mencari  dan  mengetahui  kalau  seandainya  dia memutuskan  hukuman  terhadap  terdakwa  bagaimana kondisi  keluarganya  atau  siapa  yang  akan  menafkahkan keluarganya lagi.
Sudah seharusnya independensi hakim berdasarkan  nilai-nilai  yang  ada  pada  Pancasila. Mengingat  pancasila  merupakan  sumber  dari  segala sumber  hukum  dan  arah  dalam  pengambilan  keputusan harus  berdasarkan  nilai-nilai  yang  terkandung  di dalamnya.  Sebagaimana  Prof.  Barda  Nawawi  dalam kuliahnya pernah memberikan 3 poin penting dari nilai- nilai  yang  terkandung  di  dalam  pancasila  yaitu  nilai ketuhanan,  kemanusian,  dan  demokrasi/musyawarah. 19 Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  dapat  dilihat  bahwa yang  perlu  diperhatikan  dalam  memberikan  putusan terhadap  seseorang  harus  berlandaskan  3  poin  penting yang terkandung di dalam pancasila tersebut. Sebagaimana  dalam  poin  butir  putusan  terkandung “keadilan  berdasarkan  kemanusiaan  yang  maha  esa”. Prof.  Barda  pernah  menanyakan  kepada  calon  hakim tentang  pengertian  “keadilan  berdasarkan  ketuhanan
18 Warassih,  Esmi, Pranata  Hukum  Sebuah  Telaah Sosiologis .(Semarang:    PT.  Suryandaru  Utama.,  2005),  hlm. 104.
19 Barda  Nawawi  Arief,  Materi  Kuliah  Politik  Hukum Pidana tahun 2019
M.  Ramzi  Maulana  dan  Pujiyono,  Restrukturisasi  Independensi  Hakim  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  yang  Berwawasan Pancasila
yang maha esa” yang dipahami oleh hakim hanya dalam memberikan  putusan  hanya  berdasarkan  keadilan  yang dengan  prinsip  ketuhanan  yang  maha  esa.  Namun  tidak mengetahui  esensi  dari  bunyi  tersebut.  Padahal  yang dapat  dipahami  dari  poin  tersebut  dalam  menegakkan keadilan  berdasarkan  tuntunan  dari  ajaran  tuhan. Sebagaimana  di  dalam  ajaran  islam  terkandung  nilai keadilan  serta  nilai  kemanusiaan.  Keadilan  yang  di ajarkan tuhan yaitu sebagaimana disebutkan di dalam Al Qur’an  yaitu 20 ” ketika  tuhan  memerintahkan  keadilan tidak  memandang  orang  tua,  kerabat  dekat  mau  kaya atau miskin tetap harus berlaku adil dan bahkan jangan sampai seorang penegak keadilan dipengaruhi oleh hafa nafsu  atau  kepentingan  lain  sehingga  menyimpang  dari kebenaran”. Jadi  seorang  hakim  dalam  menegakkan keadilan  tidak  boleh  mengikuti  hawa  nafsu  atau bertindak  sesuai  kepentingannya  saja.  bahkan  Allah mencela  para  penegak  hukum  yang  tidak  berlaku  adil diakibatkan  karena  kebenciannya  terhadap  orang  lain. sebagaimana  disebutkan  di  dalam  Al  Qur’an  yang maknanya “ tegakkan hukum secara adil, jangan sampai kebencianmu  terhadap  sesuatu  yang  menjadikan  kamu tidak  bisa  berlaku  adil  terhadap  orang  lain”. 21 maka yang  dimaksudkan  dengan  keadilan  berdasarkan ketuhanan  yang  maha  esa  adalah  menegakkan  keadilan berdasarkan  ajaran  agama  atau  bisa  dikatakan  sesuai dengan  yang  diajarkan  tuhan.  Dengan  ajaran  tersebut bisa  menjadikan  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  bisa lebih independen terhadap putusannya.
Bukan  hanya  dalam  menegakkan  keadilan  yang sesuai  ajaran  tuhan,  namun  dalam  menegakkan  hukum juga  harus  berdasarkan  ajaran  tuhan.  Misalkan  ajaran dalam  agama  islam  lebih  menekankan  pada  aspek permaafan. Sehingga meskipun seseorang telah melakukan  kejahatan  dan  di  adili,  seorang  hakim  dapat memutuskan  secara  bebas  untuk  menghukum  atau  tidak terhadap  pelaku.  Maka  sangat  dibutuhkan  esensi permaafan  dari  hakim.  di  dalam  bukunya  Prof.  Barda Nawawi  mengemukakan  ada  3  alasan  permaafan  hakim ( Rechterlijk Pardon) yang bisa diberikan karena :
1. Deliknya yang terlalu ringan
2. Dilihat dari karekter pelakunya
3. Akibat perbuatan yang ditimbulkan kedepannya
Berdasarkan  ketiga  poin  tersebut  hakim  bisa memberikan  permaafan  terhadap  kejahatan  yang  telah dilakukan.  Di  dalam  asas  permaafan  hakim  ini,  seorang terdakwa  telah  jelas  melakukan  kejahatannya  dan terbukti  secara  hukum.  namun  hakim  bisa  memberikan permaafan jika melihat kejahatan yang dilakukan terlalu ringan  dan  bisa  melihat  karakter  dari  pelaku  tersebut, serta  bisa  memperhatikan  kerugian  dari  korban.  Jika kerugian yang ditimbulkan telah digantikan, maka hakim bisa  memberikan  permaafan  tersebut.  Maka  disinilah
20 Al Qur’an surah An-Nisaa Ayat 135
21 Al Qur’an Surah Al-Maidah ayat 8
terlihat independensi hakim yang berwawasan pancasila, karena  melihat  dari  dari  nilai  ketuhanan,  kemanusiaan serta musyawarah.
Selama  ini  penegakan  hukum  dan  khususnya putusan  yang  diberikan  hakim  tidak  berdasarkan  nilai- nilai  yang  terkandung  dala  pancasila.  Sebagaimana diketahui putusan bersalah yang diberikan kepada Mbok Minah  serta  orang  lainnya.  Karena  kebebasan  hakim dalam  menjatuhkan  putusan  dibatasi  oleh  undang- undang,  sehingga  hakim  tidak  bisa  mengambil  inisiatif sendiri  untuk  menilai  suatu  perkara  berdasarkan  nilai kemanusiaan yang ada pada dirinya. Dengan  kelemahan yang  diberikan  dalam  sistem  peradilan  pidana  saat  ini, maka  sudah  sewajarnya  ada  perbaikan  serta  penataan kembali terhadap independensi hakim dalam menjatuhkan  putusan.  Ketika  ideologi  para  penegak hukum hanya bersandarkan pada kepastian hukum maka akan  sulit  ditemukan  keadilan  sebab  kepastian  hukum erat  dengan  keinginan  untuk  mempertahankan status quo .  Sehingga  sebagai  aparat  penegak  hukum  harus memandang  hukum  secara  dinamis  namun  tetap besandar  pada  peraturan  perundang-undangan  yang berlandaskan  nilai-nilai  pancasila. 22 serta  menjadikan penegakan  hukum  yang  berkemanusiaan  dan  dapat menggunakan  hati  nurani  dalam  menghukum  pelaku tindak pidana.

## SIMPULAN
Saat  ini  dalam  sistem  peradilan  pidana  masih terdapat pengekangan terhadap hakim dalam memberikan  putusan  bagi  pelaku  kejahatan.  Terkait penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan saat ini hanya melibatkan beberapa pihak. Hakim merupakan pihak  yang  harus  bersikap  tidak  memihak  di  antara pihak-pihak  yang  lain.  Penuntut  umum  memihak  para korban  dan  negara,  sedangkan  penasihat  hukum mewakili  terdakwa.  Namun  disini  peran  hakim ditentukan  dalam  independensi  dalam  menjatuhkan hukuman.  Realitas  sekarang  ini,  terkadang  hakim  tidak memiliki  kebebasan  disebabkan  karena  terlalu  terikat dengan  undang-undang  dan  kemauan  dari  pihak terdakwa  yang  diwakili  penasihat  hukum  dan  juga korban  yang  diwakili  oleh  jaksa.  Sehingga  hakim terkadang  tidak  bisa  menilai  sesuatu  dengan  hati nuraninya  sendiri.  Bahkan  hakim  merasa  gelisah  dan tidak  tenang  ketika  harus  menghukum  seseorang meskipun  tidak  ada  alasan  yang  kuat  serta  tidak  cukup bukti,  akan  tetapi  hakim  tetap  harus  menjatuhi  hukum disebabkan  keterikatannya  dengan  undang-undang. Berdasarkan dengan realita saat ini, diperlukan penataan kembali  sistem  peradilan  pidana  yang  berkaitan  dengan independensi  yang  berdasarkan  nilai-nilai  pancasila. Sehingga keadilan yang didapatkan bukan hanya sekedar
22 Satjipto  Rahardjo,  2011. Satjipto  Rahardjo  Dan Hukum  Progresif  Urgensi  Dan  Kritik ,  (Jakarta:  Epistema Institute, 2011), hlm.218.
M.  Ramzi  Maulana  dan  Pujiyono,  Restrukturisasi  Independensi  Hakim  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  yang  Berwawasan Pancasila
keadilan  secara  prosedural  saja,  namun  bisa  juga dihadirkan  keadilan  secara  substansial.  Penegakan hukum  yang  berdasarkan  wawasan  pancasila,  berarti mengadili  seseorang  dengan  melihat  dari  aspek  rohani serta  kemanusiaan.  Terkadang  hakim  juga  bisa memberikan  permaafan  kepada  terdakwa  berdasarkan tindak  pidan  yang  terlalu  ringan  ataupun  si  pelaku  telah menggantikan  kerugian  dari  korban.  Jadi  Independensi hakim  yang  berdasarkan  nilai-nilai  pancasila  lebih memberikan  manfaat  dan  warna  dalam  penegakan hukum,  sehingga  hukum  tidak  terlalu  kaku  dan  bisa mengimbangi perkembangan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir, Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)
Ali,  M.  (2007).  Sistem  Peradilan  Pidana  Progresif;
Alternatif dalam Penegakan Hukum
Pidana. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 14 (2) Arief,  Barda  Nawawi.  2019,  Materi  Kuliah  Politik Hukum Pidana Arief,  Barda  Nawawi, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana Tentang System Peradilan Pidana Terpadu, Arief,  Nawawi  Barda.  (2019). Reformasi  System
Peradilan System Penegakan Hukum Di Indonesia , bahan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
Arief, Barda Nawawi. 2017, RUU KUHP Baru (Sebuah Restrukturisasi/Rekontruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia) ,  (Semarang  :  Pustaka  Magister Semarang) Asshiddiqie,  Jimly, Gagasan Negara Hukum  Indonesia, (Jakarta, Konstitusi Press, 2005), Atmasasmita,Romli ,  Sistem  Peradilan  Pidana(Criminal Justice  System)  Perspektif  Eksistensialisme  Dan Abolisionalisme , (Jakarta: Penerbit Bina Cipta,1996) Basuki, Ahmad, Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan  Kekuasaan  Kehakiman  Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan  Pidana , Jurnal  Perspektif, Vol.  XVIII No. 1 Tahun 2013 Edisi Januari, Fakultas Hukum
Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya.
Budiardjo,  Miriam, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik ,  (Jakarta: Gramedia  Pustaka  Utama),  Edisi  revisi:  Cetakan kelima Djohansyah, Reformasi  Mahkamah  Agung  Menuju Independensi  Kekuasaan  Kehakiman,  Kesaint Blanc, Jakarta , 2008 Garner ,  Black’s  Law  Dictionary ,  (USA:  West  Group, 1999), seventh edition.
Hamzah,  Andi, Hukum  Acara  Pidana  Indonesia , (Penerbit Sinar Grafika, Jakarta : 2016) Ikhsan,  Azhar,  (2018), Inkonsistensi  Penerapan  Prinsip Independensi  Kekuasaan  Kehakiman  Dalam Pelaksanaan  Seleksi  Calon  Hakim ,  Jurnal  Vej  4 (2)
Manan,  Abdul, Penemuan  Hukum  Oleh  Hakim  dalam Praktek  Hukum  Acara  di  Peradilan  Agama . Makalah  yang  disampaikan  pada  Acara  Rakernas Mahkamah  Agung  Rl  tanggal  10  s/d  14  Oktober 2010, di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Rahardjo, Satjipto, 2011. Satjipto Rahardjo Dan Hukum Progresif  Urgensi  Dan  Kritik ,  (Jakarta:  Epistema Institute)
Reksodiputro, Mardjono . 1993, Sistem Peradilan Pidana Indonesia ( Melihat  Kepada  Kejahatan  Dan
Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi ),  (Jakarta:  Fakultas  Hukum  Unversitas Indonesia)
Warassih,  Esmi.  2005, Pranata  Hukum  Sebuah  Telaah Sosiologis .(Semarang:  PT. Suryandaru Utama) Witanto,  Darmoko  Yuti  dan  Arya  Putra  Negara Kutawaringin., Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara- Perkara Pidana, (Bandung, Alfabeta, 2013)