Volume 11 No. 2. November  2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index

## ANALISIS PERAN GENDER TERHADAP KOMPETENSI DAN KINERJA ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)
Luffi Nurhafifiyanti a1 , Yusup Nawawi b2 , Eldi Mulyana c3
abc) , Program Studi Pendidikan IPS, Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Bahasa dan Sastra, Institut Pendidikan Indonesia Garut
Luffiharyanti03@gmail.com yusupnawawi20@gmail.com eldimulyana@institutpendidikan.ac.id
(*) Corresponding Author
083216803730

## ARTICLE HISTORY
Received : 23-2-2022
Revised : 18-3-2022 Accepted : 17-10-2022

## ABSTRACT
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peran  gender  di  kantor  BAWASLU  Kabupaten Garut  dimulai  dari  perbandingan  jumlah  anggota dan  staf  atau  anggota  pelaksana,  jabatan struktural  di  lembaga  tersebut  hingga  kinerja  dan  kompetensi  antara  staf  atau  anggota pelakana laki-laki dan perempuan. Penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian pendekatan kualitatif yang dilakukan di kantor BAWASLU Kab. Garut yang beralamat di Jl. Rancabango No 11A, Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil  dari  penelitian  menunjukkan  bahwa  :  1)  Anggota  dan  staf  pelaksana  di  kantor BAWASLU  Garut  berjumlah  29  orang  dengan  jenis  kelamin  laki-laki  yang  lebih mendominasi.2) jabatan struktural di kantor BAWASLU ini dimulai dari jabatan pengawas atau komisari semuanya berjumlah lima orang. Satu orang perempuan menjabat sebagai ketua membawahi  empat  orang  laki-laki.  Sedangkan  untuk  staff  atau  anggota  pelaksana  secara keseluruhan  berjumlah  21  orang  diluar  2  orang  sebagai  office  boy  dan  1  orang  sebagai satpam. Pada jumlah ini pun perempuaan menjadi minoritas yaitu hanya berjumlah 3 orang dari  21  orang.  1  orang  berada  pada  divisi  pusat  hukum  dan  informasi  sedangkan  2    yang lainnya di bagian umum dan keuangan 3). Tidak ada pelabelan khusus terhadap kinerja dan kompetensi  anggota  dan  staf  anggota  pelaksana  berdasarkan  gender  di  dalam  kerjanya. Semua  anggota  dan  staf  bekerja  sesuai  dengan  keahliannya  tanpa  saling  menjatuhkan sehingga tingkat kompetensinya cenderung tidak ada.

## KEYWORDS
Gender Role, Competence, dan Perfomance,
BAWASLU Garut
Volume 11 No. 2. November  2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index

## PENDAHULUAN
Menurut West & Zimmerman 1987 dalam Lloyd et al. 2009, (2009), mengatakan pengertian Gender, yaitu gender  sebagai  suatu  set  hubungan  yang  nyata  dalam  institusi  sosial  yang  kemudian  dihasilkan  kembali  dari interaksi antar personal. Keberadaan antara laki-laki dan perempuan merupakan bagian dua entitas yang sering dibedakan  baik  dalam  Jenis  Kelamin  (seks)  dan  peran  yang  harus  dilakukan  (gender).  Namun,  anggapan beberapa orang menganggap kedua konsep antara seks dan gender sering dimaknai sebagai ciri khas yang sama antara  laki-laki  dan perempuan. Sehingga dengan pemahaman seperti itu menempatkan peran antara laki-laki dan perempuan dalam situasi yang tidak seimbang sehingga sering menimbulkan ketidakadilan.
Analisis  mengenai  gender  merupakan  hal  yang  menarik  dan  sudah  biasa  untuk  di  diskusikan,  lebih  dari sekedar itu isu mengenai gender sering disebut dengan isu yang aktual. Dengan adanya isu gender menghasilkan sebuah isu yang mendorong salah satu kesadaran yang khas, bukan hanya semata-mata pandangan filosofis atau wacana, akan tetapi punya implikasi praktis yang memang dibutuhkan. Mengenai isu gender bahwasanya dalam segi wacana, isu gender sudah berkembang dengan pesat dan progresif, bahkan cenderung liberal. Sebagaimana lazimnya  dalam  dinamika  perkembangan  teori,  feminisme  liberal  ini  juga  mendapatkan  kritik  dari  kelompok feminis lain. Salah satu  kritik  tersebut  misalnya,  datang  dari  feminisme  radikal  yang  berasumsi  bahwa penindasan perempuan sebenarnya  terjadi  bukan  karena  perbedaan  fasilitas  ataupun  tidak  adanya  regulasi yang memberikan kesempatan kepada perempuan (Masrullah, dkk., 2021:135).
Pemaknaan terhadap istilah gender atau sering disebutkan dengan kesetaraan gender yang berkaitan dengan masalah  ketimpangan  antara  kedudukan  perempuan  dan  laki-laki  dalam  masyaraka  pads  dinamika sosial.  Isu mengenai kesetaraan gender atau bisa disebut dengan peran gender antara perempuan dan laki-laki yaitu dimana masih berpandangan bahwa perempuan masih dibatasi dibatasi dibandingkan dengan laki-laki yang mana untuk berperan aktif dalam berbagai  program  dan aktivitas lainnya di  masyarakat, seperti kegiatan ekonomi, sosial- budaya, pendidikan, organisasi dalam kelembagaan kepercayaan diri dsb. Keterbatasan gender bisa disebabkan dari berbagai aspek nilai dan norma masyarakat, dimana dalam system aturannya menyebabkan membatasi ruang gerak perempuan dibandingkan gerak laki-laki yang tidak ada batasan bahkan dianggap serba boleh dan wajar.
Perbedaan  gender  tidak  akan  menjadi  suatu  permasalahan,  apabila  tidak  ada  ketimpangan  atau menyebabkan  ketidakadilan  antara  perempuan  dan  laki-laki.  Akan  tetapi  pada  kenyataannya,  tidak  sedikit dengan adanya pengaruh perbedaan gender telah  memberikan dampak ketidakadilan, terutama terhadap kaum perempuan.  Ketidakadilan  gender  merupakan  sistem  atau  struktur  sosial  di  mana  biasanya  kaum  perempuan menjadi  korban.  Ketidakadilan  bterhadap  gender  termanifestasikan  dalam  bentuk  marjinalisasi,  yaitu  proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak perlu berpartisipasi dalam pembuatan dalam pengambilan keputusan  politik,  stereotip,  diskriminasi  dan  kekerasan.  (Mansour  Fakih,  Analisis  Gender  dan  Transformasi Sosial Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hal. 23).
Pandangan  terhadap  kajian  gender  diawali  dari  suatu  asumsi,  dimana  bahwasannya  perbedaan  gender antara laki-laki dan perempuan sudah ada dalam sejarah terdahulu yang sudah terbentuk sejak lama, dalam proses sejarah  tersebut  kemudian  disosialisasikan,  diperkuat  dan  dikonstruksi  secara  sosial  dan  kultural,  termasuk melalui  tradisi  keagamaan,  sehingga  dianggap  sebagai  hal  yang  biasa.  Pembentukan  gender,  pada  umumnya merupakan terjadi melalui proses yang tidak disadari sehingga dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya alami atau natural,  bersifat  kodrati  dan  ketentuan  Tuhan  (Indriani  Bone,  2000).  Jika  suatu  pemahaman  mengenai  peran gender dianggap sebagai sesuatu yang bisa berubah dan bisa disesuaikan dengan kondisi yang dialami seseorang,
Volume 11 No. 2. November  2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
maka tidak ada alasan untuk seseorang berasumsikan aneh atau menggap tidak wajar jika pekerjaan seorang laki- laki (suami) sehari-harinya memasak dan mengasuh anak-anak, sementara seorang perempuan (istri) bekerja di luar  rumah.  Akan  tetapi  dalam  kenyataanya  perempuan  seringkali  dianggap  sebagai  kaum  submarginal  atau kaum nomor dua setelah laki-laki. Terutama dalam struktur sistem kerja.
Peran  gender  bisa  terbentuk  melalui  berbagai  sistem  nilai  yang  terdiri  dari  nilai-nilai  adat,  pendidikan, agama, politik, ekonomi, dan sebagainya. Bentuk social menghasilkan, peran gender dapat berubah-ubah dalam waktu, kondisi, dan tempat yang berbeda sehingga peran laki-laki dan perempuan dapat bertukar peran, misalnya dalam  hal  mengurus  rumah  tangga,  mengurus  anak,  mencari  nafkah,  mengerjakan  pekerjaan  rumah  tangga, seperti;  memasak,  mencuci,  dan  lain-lainnya.  Pada  dasarnya  bisa  baik  oleh  laki-laki  maupun    perempuan, sehingga dengan pemahaman seperti itu dalam melaksanakan tugas atau perannya bisa saling bertukar  tempat tanpa  menyalahi kodrat anatara wanita dan laki laki.
Dalam  perspektif  sebagian  orang  bahwasannya  perbedaan  peran  gender  dalam  kompetensi  dan  kinerja antara  perempuan  dan  laki-laki  memang  benar  adanya  sehingga  menjadi  stereotype  di  dalam  masyarakat. kompetensi dan kinerja perempuan sering dianggap remeh dibandingkan laki-laki, bahkan perempuan dituding tidak  dapat  memberikan  hasil  yang  maksimal  dalam  pekerjaannya  atau  bahkan  dikatakan  hanya  akan membebani. Pada kenyataannya, kaum perempuan banyak memegang peran penting dan lebih bisa diandalkan daripada  kaum  laki-laki  misalnya  dalam  hal  jabatan  struktural  dalam  sebuah  badan  organisasi  atau  instansi. Dalam hal ini, ada hal yang harus diketahui mengenai peranan gender antara laki-laki dan perempuan.
Menurut  Nilakusuma,  peran  antara  perempuan  dan  laki-laki  pada  dasarnya  mempunyai  kedudukannya masing-masing di dalam kehidupan masyarakat, dimana keduanya dapat menempati suatu posisi, karena dalam pikiran, kecerdasan, dapat  menentukan nilai  yang sama antara laki-laki dan wanita.  (Safitri, n.d.).  Jadi  dalam pemikiran tokoh tersebut bahwasannya di era saat ini mampu merubah pemahaman sebagian orang yang dimana kesetaraan  gender  antara  laki-laki  dan  perempuan  dikatakan  sama  baik  dalam  bidang  pekerjaan,  pimpinan pemerintahan atau lainnya. Meskipun tidak semua memegang ideology atau pemahaman yang sama mengenai keseteraan  gender  antara  perempuan  dan  laki-laki  itu  sama  pandangannya.  Hal  ini  disebabkan  karena perkembangan  teknologi  yang  semakin  maju  yang  mampu  menyiarkan  berbagai  tokoh-tokoh  dari  berbagai negara sebagai panutan , sehingga mampu memberikan dampak perubahan terhadap konsep gender di Indonesia.
Menurut Rianingsih Djohani (1996:7) yang dimaksud dengan gender yaitu merupakan pembagian peran atau  kedudukan  dalam  menjalankan  tugas  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  mana  telah  ditetapkan  oleh masyarakat berdasarkan sifat-sifat masing antara perempuan dan laki-laki yang mana dianggap pantas menurut kepercayaan,  norma-norma, adat  istiadat atau suatu kebiasaan dalam masyarakat . Sehingga sudah jelas dalam pengertian  ahli  tersebut  bahwa  tidak  ada  perbedaan  dalam  segi  kedudukan  atau  tugas  antara  laki-laki  dan perempuan  dimana  peran  atau  kedudukannya  dianggap  sama  dan  patut  mendapatkan  hak  yang  sama menyesuaikan dengan hukum atau norma-norma yang berlaku.
Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  atau  BAWASLU  merupakan  suatu  lembaga  penyelenggara  Pemilu yang  bertugas  mengawasi  penyelenggaraan  Pemilu  di  seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Badan  Pengawas  Pemilu  telah  diatur  dalam  bab  IV  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011  tentang Penyelenggara Pemilihan Umum . Dalam struktural keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan professional yang mempunyai  kemampuan  dalam  melakukan  pengawasan  dan  tidak  menjadi  anggota  partai  politik.  Dalam
Volume 11 No. 2. November  2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU).  Badan  Pengawas  Pemilu  memiliki  Tugas,  Wewenang,  dan  Kewajiban  yang  didasarkan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang kurang lebih memuat mengenai :

## A. Tugas BAWASLU
1) Menyusun  atau  mengatur  standar  tata  laksana  pengawasan  Penyelenggaraan  Pemilu  untuk  pengawas Pemilu di berbagai tingkatan
2) Melakuksanakan pencegahan dan penindakan atau tindakan terhadap; Pelanggaran Pemilu dan Sengketa proses Pemilu
3) Mengawasi persiapan penyelenggara pemilu, terdiri dari atas;
a)  Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan-tahapan Pemilu
b)  Perencanaan pengadaan logistik oleh bagian KPU
c)  Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu
d)  Pelaksanaan persiapan lain-lainya terhadap Penyelenggaraan Pemilu yang telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4) Mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan Penyelenggaraan Pemilu
5) Mencegah terjadinya praktik politik uang (dalam pemilu)
6) Mengawasi dalam netralitas aparatur sipil negara, menetralitas anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
7) Mengawasi Pelaksanaan Putusan atau keputusan
8) Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu terhadap Gakkumdu
9) Mengelola,  memelihara,  dan  merawat  arsip  serta  melaksanakan  penyusutan  yang  telah  didasarkan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10) Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
11) Mengawasi pelaksanaan  Peraturan KPU
12) Melaksanakan tugas lain-lain yang telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## B. Wewenang BAWASLU
1) Menerima  serta  menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan  adanya  dugaan terhadap  pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang  mengatur  mengenai Pemilu.
2) Memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran, administrasi terkait Pemilu.
3) Memeriksa, mengkaji, dan memutuskan  pelanggaran politik uang.
4) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, serta memutuskan penyelesaian sengketa dalam proses Pemilu.
5) Merekomendasikan  instansi  yang  bersangkutan  dengan  hasil  pengawasan  terhadap  netralitas  aparatur sipil  negara,  netralitas  anggota  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI),  dan  netralitas  anggota  Kepolisian Republik Indonesia.
6) Mengambil alih tugas sementara, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten atau Kota secara berjenjang, jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi lainnya yang telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Volume 11 No. 2. November  2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
7) Meminta  bahan  keterangan  kepada  pihak  terkait  sebagai    pencegahan  dan  penindakan  pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu.
8) Mengoreksi  hasil putusan dan rekomendasi  Bawaslu Provinsi  dan Bawaslu  Kabupaten atau Kota jika terjadi hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9) Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN.
10) Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten atau Kota, dan anggota Panwaslu LN.
11) Melaksanakan wewenang lain yang telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## C. Kewajiban BAWASLU
1) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang.
2) Melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  tugas  Pengawas  Pemilu  pada  semua tingkatan.
3) Menyampaikan  hasil  laporan  pengawasan  kepada  Presiden  dan  DPR  sesuai  dengan  tahapan-tahapan Pemilu secara periodik dan berdasarkan kebutuhan.
4) Mengawasi  pemutakhiran  dan  pemeliharaan  data  pemilih  secara  berkelanjutan  oleh  KPU  dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5) Melaksanakan kewajiban lain disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.
Mengenai pemaparan terkait Tugas, Wewenang dan Kewajiban dari BAWASLU, dimana Peran atau Tugas dari Bawaslu sudah termuat dalam UU 15 Tahun 2011, pasal 73 ayat (2) disebutkan;  Bawaslu  memiliki tugas dalam  mengawasi  penyelenggaraan  Pemilu  sebagai  upaya  dalam  rangka  pencegahan  dan  penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang  demokratis. Sementara  itu  di  UU  7  Tahun 2017  pasal  93  huruf (b)  disebutkan  Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: a. Pelanggaran Pemilu; dan Sengketa  Proses Pemilu. Dalam UU 7 Tahun 2017 semakin diperjelas bahwa objek pencegahan dan penindakan Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu, dimana pada UU 15/2011 hanya dilakukan pada pelanggaran Pemilu saja. Kemudian, Pada UU 15/2011 Bawaslu hanya bertugas dalam pengawasan pelaksanaan kampanye. Sementara,  rumusan di  UU 7 2017 pasal  93  huruf  d  angka  5,  disebutkan  tugas  Bawaslu yaitu mengawasi pelaksanaan  tahapan  Penyelenggaraan  Pemilu,  yang  terdiri  atas  pelaksanaan  kampanyedan  dana  kampanye. Sehingga,  terjadi  perluasan  atas  objek  pengawasan  yang  pada  awalnya  hanya        mengawasi  pelaksanaan kampanye ditambahkan menjadi dan Dana Kampanye. (Ja, 2018).
Menjadi bagian keanggotaan pengurus Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) bukanlah hal yang mudah melainkan harus memiliki kompetensi dan kinerja yang baik, yaitu dimana bisa melewati beberapa tahap seleksi calon anggota Badan Pengawas pemilu maka jika mampu melewatinya dengan baik maka akan lolos menjadi bagian  anggota  bawaslu.  Masa  jabatan  keanggotaan  BAWASLU  yaitu  selama  5  tahun.  Memiliki  integrasi, pribadi, yang kuat jujur ndan adil bersedia bekerja dengan waktu yang penuh serta tidak ada catatan pidana, sehat rohani dan jasmani, dengan Pendidikan paling rendah srata satu (1). Sudah jelas dari salah satu kualifikasi diatas bahwa untuk menjadi keanggotaan pengurus BAWASLu harus memiliki kinerja dan kompetensi yang maksimal terutama dalam hal kejujuran dan adil.
Volume 11 No. 2. November  2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
Menurut  Spencer  dan  Spencer  dalam  Moeheriono,2012.  Mengartikan  kompetensi  sebagai  karakteristik yang  mendasari  seseorang  yang  berhubungan  dengan  efektivitas  kinerja  seseorang  dalam  pekerjaannya  atau karakteristik dasar seseorang yang memiliki hubungan yang kausal dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu.
Menurut  Mangkunegara  (2009)  mengemukakan  pengertian  Kinerja  yang  merupakan  hasil  kerja  secara kualitas dan kuantitas yang telah dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab diembannya. Salah satu faktor yang dapat mendorong kinerja karyawan /anggota dengan adanya potensi dari dalam karyawan berupa kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing anggota.
Kompetensi  dan  kinerja  menjadi  dasar  penentu  suatu  kemampuan  para  pekerja  atau  anggota  dalam melakukan pekerjaan atau perannya sebagai sebuah tuntutan peran yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam hal ini,  anggota  harus  terus  bisa  menyesuaikan  diri  untuk  dapat  memiliki  kemauan  sehingga  memenuhi  standar kompentensi sesuai dengan bidang peran serta tanggung jawabnya.
Maka  untuk  menjadi  bagian  anggota  Bawaslu  agar  mampu  mencapai  kinerja  terbaik  perlu  adanya pengelolaan  sumber  daya  manusia  yang  terarah  melalui  berbagai  kebijakan  yang  dapat  menyesuaikan kepentingan  bersama  antara  kepentingan  individu  dengan  kepentingan  orang  lain  (masyarakat).  Dengan demikian demi mewujudkan peran serta wewenang BAWASLU yang sesuai dengan tugas berdasrkan kebijakan- kebijakan yang sudah diatur.
Dalam  sebuah  peranan  lembaga  penting  di  pemerintah  khususnya  terhadap  BAWASLU  di  Kabupaten Garut yang merupakan lembaga pemerintahan yang keberadaannya dianggap penting. Dimana memang bahwa peran  serta  wewenang  atau  tugas  bawaslu  sangat  dipentingkan  dalam  suatu  pemerintahan,  dimana  untuk mengatur  dan  menyukseskan  segala  kegiatan  pemilu  baik  dalam  tingkatan  kabupaten  maupun  Nasional  atau Pusat yang disebut dengan BAWASLU Republik Indonesia (RI).
Dari  Hasil  penelitian  terdahulu  oleh  Putri  Ayu  Rizki  dan  Rahmi  Lubis  pada  tahun  2013  dengan  Judul “Perbedaan  Komitmen  Organisasi  Ditinjau  Dari Gender  Karyawan  PT.  Indomarco  Prismata  Medan”.  Dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan komitmen organisasi  ditinjau dari gender pada karyawan PT. Indomarco Prismatama Medan. Dengan hipotesis bahwa komitmen organisasi perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan  laki-laki. Partisipan  terdiri dari  40 orang karyawan diantaranya  20 laki-laki, dan 20 perempuan yang bekerja di PT. Indomarco Prismatama Medan. Hasil dari penelitian menunjukkan komitmen organisasi para karyawan  secara  umum  dalam  ketegori  tinggi.  Namun,  sesuai  dengan  hasil  hipotesis  komitmen  organisasi perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki.
Adapun  penelitian  lainnya  yang  dilakukan  oleh  Zulfatun  Mahmudah  pada  tahun  2019  dengan  judul “Pekerja Perempuan Di Tambang: Bentuk Negosiasi Kesetaraan Gender Dalam Dunia Kerja Maskulin”. Dalam Penelitian ini bertujuan untuk menggali faktor pendorong, cara adaptasi, pemaknaan pekerjaan, serta peran ganda antara ibu rumah tangga dan sebagai pekerja. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif metode penelitian fenomenologi.  Responden  penelitian  yaitu  operator  perempuan  tambang  batubara  di  PT  Kaltim  Prima  Coal (KPC)  batubara  skala  internasional  di  Kalimantan  Timur.  Hasil  penelitian  menunjukkan,  perempuan  lebih mampu  beradaptasi  dengan  dunia  kerja  yang  dilokoni,  tanpa  memandang  perbedaan  fisik.  Mereka  mampu menjalani peran ganda secara maksimal yaitu berperan sebagai pekerja dan ibu rumah tangga. Kesimpulan dari
Volume 11 No. 2. November  2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
penelitian  ini  yaitu,  perempuan  mampu  beradaptasi  dengan  dunia  kerja  tanpa  adanya  batasan  tambang  yang merupakan dunia kerja maskulin. Hal ini mampu mengevaluasi berbagai pendapat yang ada, bahwa perempuan merupakan kaum yang termarginalkan oleh kehadiran tambang.
Melihat dari hasil penelitian terdahulu maka dari itu perlu adanya analisis terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) di Kabupaten Garut, yang mana untuk mengkaji dimulai dari pemegang jabatan strategis, dan pembagian kerja dalam divisi-divisi pada BAWASLU. Dengan demikian akan mengetahui apakah peranan gender yang ada berpengaruh terhadap kompetensi dalam bekerja atau tidak. Selain itu untuk mengetahui apakah kesetaraan  gender  sudah  terealisasi.  Dengan  demikian  maka  akan mengetahui  peran  atau  pengaruh gender  di BAWASLU Kabupaten Garut terhadap Kompetensi dan Kinerja anggota nya.
Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yang berjudul Analisis Peran Gender terhadap Kompetensi dan Kinerja Anggota Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), yaitu untuk membandingkan perbandingan jumlah anggota perempuan dan laki-laki di kantor BAWASLU Garut, untuk menentukan bagaimana structural jabatan di BAWASLU Kabupaten Garut. Dan untuk mengetahui apakah ada pelabelan terhadap laki-laki dan perempuan terkait dengan kompetensi dan kinerja anggota lembaga BAWASLU di Kabupaten Garut.
Tujuan serta manfaat penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengidentifikasi Peran Gender Terhadap Kompetensi  dan  Kinerja  Anggota  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  Kabupaten  Garut.  Dengan dilaksanakannya  penelitian  ini  maka  akan  diketahui  peranan  gender  di  dalam  masyarakat  khususnya  pada lembaga  BAWASLU  di  Kabupaten  Garut  dan  menjadikan  pemahaman  khususnya  kepada  peneliti  sebagai penyusun bahwa konsepsi gender itu merupakan sebuah konstruksi sosial yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan perannya masing-masing.

## METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian
Dari  jenis  data  penelitian  tersebut  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Pengertian  penelitian  kualitatif menurut  Moleong  (2007),  yaitu  penelitian  untuk  memahami  berbagai  fenomena  yang  dialami  oleh  subjek penelitian secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang secara alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah
Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk menuturkan suatu pemecahan masalah yang ada saat ini yang didasrkan berdasarkan data-data. Menurut Sugiyono (2016) metode deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian berdasarkan pada filsafat postpositivisme untuk meneliti pada kondisi objek secara alamiah, dimana peneliti berperan sebagai instrument dalam kunci teknik pengumpulan data yang dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, serta hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Jenis penelitian deskriptif kualitatif  dalam penelitian ini memiliki untuk memperoleh informasi mengenai Peran gender  terhadap  kompetensi  dan  kinerja  anggota badan  pengawas  pemilu  (BAWASLU)  di  Kabupaten  Garut. Penelitian  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  ini  diharapkan  mampu  menggambarkan  atau mengungkapkan situasi dan keadaan yang sebenarnya di lapangan yang disesuaikan terhadap mekanisme kerja di tempat tersebut.
Volume 11 No. 2. November  2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index

## B. waktu dan tempat Penelitian
Waktu  pelaksanaan  penelitian  dilakukan  pada  tanggal  11  Januari  2020,  dimana  tempat  penelitiannyadi Kantor BAWASLU Kabupaten Garut di  lantai II yang berlokasi  di Jl. Rancabango No 11A, Tarogong Kaler, Kabupaten Garut

## C. Subjek dan Objek Penelitian
Penelitian ini, tidak menggunakan populasi dan sampel, melainkan menggunakan subjek penelitian, dimana subjek  penelitian  disini  bisa  sebagai  informan,  narasumber  serta  yang  masih  mempunyai  hubungan  dengan penelitian ini. Obyek atau objek penelitian dikatakan sebagai situasi social si penelitian yang akan diketahuinya mengenai  sesuatu  apa  yang  akan  terjadi  di  dalamnya.  Objek  penelitian ini,  dimana  peneliti  dapat mengamati secara  mendalam  aktivitas  ( activity) orang-orang  ( actors) yang  ada  pada  tempat  ( place) tertentu  (Sugiyono, 2007:215).
Obyek dari penelitian ini, yaitu Peran Gender terhadap Kompetensi dan Kinerja anggota Bawaslu Kabupaten Garut.  Sedangkan  subjek  dari  penelitian  ini  yaitu  Bapak  Soleh  selaku  bagian  SDM  dan  Organiasi  di  kantor BAWASLU Kabupaten Garut.

## D. Metode Pengumpulan Data
Pengertian  Pengumpulan  data  yaitu  suatu  hal  yang  dianggap  penting  dalam  suatu  penelitian.  Menurut  S. Nasution  mengemukakan  metode  pengumpulan  data  yang  dibagi  dua  jenis  yaitu  melalui  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  merupakan  data  yang  diambil  secara  langsung  di  lapangan  atau  tempat  peneliti.  Data sekunder merupakan data menbgenai rentang kondisi umum lokasi penelitian, yang bertujuan untuk mendapatkan kedua data tersebut. penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara, dan dokumentasi .

## 1. Metode Observasi
Menurut Nawawi dan Martini, menjelaskan pengertian observasi yang merupakan kegiatan mengamati, kemudian melakukan  pencatatan  secara  urut  atau  struktur,  yang  terdiri  atas  beberapa  unsur-unsur  berkembang  dalam fenomena sebagai objek yang diteliti.  Hasil dari proses penelitian secara observasi selanjutkan dilaporkan dengan laporan secara sistematis dan disesuaikan dengan kaidah yang berlaku.
Metode  observasi  merupakan  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  untuk  mendapatkan  data  penelitian melalui  pengamatan  serta  pengindraan.  Dalam  penelitian  ini  peneliti  melakukan  survey  dan  lanjut  dengan menganalisis semua hal yang berkaitan dengan aktivitas di Bawaslu Kabupaten Garut terhadap kompetensi dan kinerja anggota berdasarkan gender.

## 2. Metode Wawancara
Metode wawancara menurut Anas Sudijono (1996), wawancara yaitu cara menghimpun bahan keterangan yang sedang  dilakukan  melaui  sesi  tanya jawab secara lisan secara sepihak  dengan bertatap atau berinteraksi  secara langsung. Disesuiakan dengan arah serta tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari hasil wawancara berasal dari narasumber kami yang bernama Bapak Soleh selaku bagian SDM.
3. Metode Dokumentasi
Volume 11 No. 2. November  2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
Suharsimi Arikunto (2002) mengartikan metode dokumentasi yaitu dimana dalam mencari data bisa berbentuk arsip  atau  catatan,  transkrip,  buku,  surat  kabar,  majalah,  notulen  rapat,  legger,  agenda  dan  sebaginya.  Dalam penelitian  ini,  dilakukan  metode  dokumentasi  dengan  cara  diperoleh  dari  data  kepengurusan  BAWASLU Kabupaten Garut serta data tambahan dari surat kabar online.
Metode  dalam  penelitian  ini,  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif.  Dimana  penelitian  ini  lebih memfokuskan  kepada  penjabaran  sumber-sumber  data  yang  sudah  ditelaah  atau  dikaji.  Dalam  proses pengumpulan  data  dan  sumber  data,  peneliti  melakukan  studi  literatur  dari  jurnal  dan  artikel  dari  peneliti sebelumnya. Studi literatur dilakukan karena kajian yang bertemakan mengenai Peran Gender, Kompetensi dan Kinerja karyawan atau anggota, kemudian mengenai peran serta fungsi dari Badan Pengawas Pemilu. Sehingga, data yang diambil harus baku dan relavan yang sesuai dengan peraturan yang termuat dalam hukum administrasi negara di Indonesia, yang mana tidak bisa dengan hanya meggunakan persepsi dari perseorangan tanpa data yang valid.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Deskripsi Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  dilaksanakan  di  kantor  BAWASLU  Kabupaten  Garut  di  lantai  II  yang  beralamat  di  Jl. Rancabango No 11A, Tarogong Kaler, Kabupaten Garut

## B. Hasil Penelitian
Menurut Ary (2007) mengemukakan pengertian hasil penelitian yaitu merupakan hasil tafsiran dari penilitian yang berhubungan dengan hipotesis. Menurut Jogiyanto (2015) menyatakan bahwa hasil pengujian analisis dalam suatu  penelitian  yang  tidak  dibahas  merupakan  bahwa  peneliti  tidak  mempunyai  konteks  ceritera  dari  hasil penelitiannya.
Pembahasan  hasil  penelitian  untuk  mengemukakan  analisis  dan  ulasan  terhadap  hasil  penelitian  yang diarahkan  untuk  mendapatkan  kesimpulan  untuk  memenuhi  tujuan  penelitian.  hasil  dari  penelitian  yang  telah dilakukan  di  kantor  BAWASLU  Kabupaten  Garut  dengan  Narasumber  Bapak  Soleh  selaku  bagian  SDM  dan Organiasi di kantor BAWASLU Kabupaten Garut. Menghasilkan beberapa bahasan yaitu diantaranya;
1. Perbandingan Jumlah Pegawai Laki-laki dan Perempuan di Kantor BAWASLU Kab. Garut
Jumlah pegawai BAWASLU berjumlah 29 orang yang teridiri dari 5 orang anggota inti yang disebut juga dengan  pengawas  atau  komisaris  dan  24  anggota  pembantu.  Untuk  komisaris  di  ketuai  oleh  seorang perempuan membawahi 4 orang laki-laki. Sedangkan untuk staf pembantu anggota, jumlah laki-laki sangat mendominasi yaitu 21 orang termasuk 1 office boy dan 2 satpam sedangkan perempuan berjumlah 3 orang. Berikut adalah kutipan hasil wawancara kami mengenai jumlah pegawai dengan Bapak. Soleh selaku bagian SDM di kantor BAWASLU Kabupaten Garut; “Pada pelaksanaan perekrutan pegawai baru tahun kemarin kami menggunakan system CAT (MMM) untuk penyeleksian tahap 1, jumlah pendaftar mencapai 50 orang untuk di loloskan sebanyak 12 orang. Tetapi sayangnya semua yang lolos dilihat dari skor CAT semuanya laki-laki. Sebenarnya, kami sangat mengharapkan merekrut pegawai wanita, jika diliihat dari perbandingan jumlah, memang benar laki-laki lebih banyak tetapi bukan sebuah kesengajaan”.
1) Struktural Jabatan Keanggotan di BAWASLU Kab. Garut
Volume 11 No. 2. November  2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
a) Jabatan Anngota/Pengawas
b) Dr. Hj. Ipa Hafsiah Yakin, M.Si, M.M (Ketua)
c) Asep Burhanuddin, S.Ag. M.M, M.H
d) Asep Nurjaman, M.Pd
e) Ahmad Nurul Syahid S.Pd.I
f) Iim Imron, S.E
2) Jabatan Staf Pembantu Anggota : Terdiri dari 5 divisi yaitu:
a) Divisi SDM dan Organisasi (4 orang laki-laki)
b) Divisi Penyelesaian Sengketa (4 orang laki-laki)
c) Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran (4 orang laki-laki)
d) Divisi Data dan Informasi (3 orang laki-laki dan 1 perempuan)
e) Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (3 orang laki-laki)
3) Jabatan Bagian Umum dan Keuangan (2 orang perempuan)

## 2. Kinerja dan Kompetensi Staf di Kantor BAWASLU Kabupaten Garut
Kinerja  staf  di  kantor  BAWASLU  Kabupaten  Garut  sepenuhnya  dilaksanakan  sesuai  dengan  keahliannya masing-masing. Dan untuk kompetensi, semuanya bekerja melakukan yang terbaik sesuai dengan bagiannya atau divisinya masing-masing tanpa ada pelabelan kualitas terkait salahsatu gender.

## SIMPULAN
Gender diartikan sebagai pembagian peran atau kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang disesuaikan dengan  sifat  masing-maasing  antara  perempuan  dan  laki-laki,  serta  berdasrkan  norma-norma,  adat  istiadat, kepercayaan dalam suatu kebiasaan dalam suatu masyarakat. Perbedaan gender bukanlah masalah, apabila tidak ada penimpangan atau menyebabkan ketidakadilan antara perempuan dan laki-laki.
Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  (BAWASLU)  merupakan  lembaga  penyelenggara  Pemilu  yang mengemban  tugas  dalam  mengawasi  penyelenggaraan  Pemilu  di  seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Bawaslu  diatur  dalam  bab  IV  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011  tentang  Penyelenggara Pemilihan Umum.
Untuk  menjadi  bagian  keanggotaan  pengurus  Badan  Pengawas  pemilu  harus  memiliki  kompetensi  dan kinerja yang baik terutama dalam hal kejujuran dan adil. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengidentifikasi Peran Gender Terhadap Kompetensi Dan Kinerja Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten  Garut.  Adapun  hasil  dari  penelitian  yang  dilaksanakan  pada  11  Januari  2020    yang  berlokasi  Jl. Rancabango  No  11A  ,  Tarogong  Kaler,  Kabupaten  Garut  dengan  Narasumber  Bapak  Soleh  selaku  Staf  SDM dapat disimpulkan bahwa:
1. Jumlah pegawai BAWASLU di kabupaten Garut berjumlah 29 orang yang teridiri dari 5 orang anggota inti yang disebut juga dengan pengawas atau komisaris dan 24 anggota pembantu. Untuk komisaris di ketuai oleh seorang perempuan membawahi 4 orang laki-laki.
Volume 11 No. 2. November  2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
2. Struktural jabatan anggota BAWASLU Kabupaten Garut di ketuai oleh seorang perempuan yaitu Ibu Dr. Hj. Ipa  Hafsiah  Yakin  M.Si,  M.M  yang  membawahi  4  anggota  lainnya  yang  berjenis  kelamin  laki-laki. Kesetaraan  gender  sudah  terimplementasi  dengan  adanya  seorang  wanita  menjabat  jabatan  tertingi  di lembaga tersebut namun tetap saja jumlah keseluruhan anggota/pengawas tersebut masih di dominasi oleh laki-laki.
3. Tidak  ada  pelabelan  khusus  terhadap  kinerja  dan  kompetensi  anggota  mapun  staf  di  lembaga  tersebut. Semuanya bekerja sesuai dengan keahliannya di dalam divisinya masing-masing

## Saran
Dari hasil temuan penelitian ini bahwasannya laki-laki lebih mendominasi dibandingkan dengan perempuan, meskipun  demikian bukan hal  yang disengaja melainkan sedikit  minat  perempuan untuk  bergambung menjadi salah  satu  keanggotaan  di  BAWASLU  Kabupaten  Garut.  Maka  dari  itu  perlu  adanya  perekrutan  pegawai perempuan dimana dengan memprioritaskan perempuan sebagai kualifikasi yang disesuaikan dengan divisi yang diperlukan dibidangnya.

## DAFTAR RUJUKAN
Bawaslu (2021) tugas dan kewajiban banwaslu https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban Davies, S. G. (2018). Keberagaman Gender di Indonesia . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Dikto  (2021)  pengertian  pengertian  pembahasan  https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-hasil- pembahasan-
penelitian/132180#:~:text=Hasil%20penelitian%20adalah%20pengkajian%20ulang,guna%20menjawab%20p ertanyaan%20pada%20penelitiannya (diakses1 januari 2022)
EFFENDI, Prihatin; RATNASARI, Devi. Kesetaraan gender dalam prespektif undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik , 2018, 7.2.
Fakih, Mansour.1997. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Indriani  Bone,  M.Th,  Feminisme  Kristen:  Problematika  Memasuki  Milenium  Ketiga,  dalam  Agama-Agama Memasuki Milenium Ketiga, ed. Martin L. Sinaga (Jakarta: Gramedia, 2000), hal. 66
Khoridah, F., Prasetiyawati, D., & Baedowi, S. (2019). Analisis Penerapan Metode SAS (Struktural Analitik Sintetik) Dalam Kemampuan Menulis Permulaan. Journal for Lesson and Learning Studies , 2 (3), 396-403 .
MAHMUDAH, Zulfatun. Pekerja Perempuan di Tambang: Bentuk Negosiasi Kesetaraan Gender dalam Dunia Kerja Maskulin. Jurnal Aspikom , 2019, 3.6: 1228-1242.
Mangkunegara, A. P. (2009). Evaluasi Kinerja SDM. Bandung: PT Refika Aditama
Masrullah, I.D., Sunarko, B.S., & Purwanto, A. (2021). Pengarusutamaan Gender di Jepang untuk Mencapai SDG’s. Journal of Feminism and Gender Studies , Volume (1) Nomor 2, Hal. 132-147.
Moeheriono. (2012). Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
PRAMULARSO, Eigis Yani. Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Karyawan CV Inaura Anugerah Jakarta. 2018. Rabia Edra (2017) pengertian observasi menurut para ahli https://www.ruangguru.com/blog/10-pengertian-observasi- menurut-para-ahli
Volume 11 No. 2. November  2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
Rianingsih Djohani, Dimensi Gender dalam Pengembangan Program Secara Partisipatif, Driya Media Bandung, 1996. SAFITRI,  Evie  Dwi;  JANNAH,  Ida  Faridatul.  PERAN  GENDER  YANG  BERLAKU  DI  KALANGAN MASYARAKAT.
Indriani Bone, M.Th, Feminisme Kristen: Problematika Memasuki Milenium Ketiga, dalam Agama-Agama Memasuki Milenium Ketiga , ed. Martin L. Sinaga. Jakarta: Gramedia, 2000, hal. 66
Volume 11 No. 2. November  2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index