## The Indonesian Journal of Health Promotion

## Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia

## Open Access

## Artikel Penelitian
Analisis Kebijakan Pengadaan Obat Secara E-Purchasing di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simeulue

## (Analysis of E-Purchasing Drug Procurement Policy in General Hospital Simeulue District)
Suherman Awal (1*) , Tarsyad Nugraha (2), Darwin Syamsul (3)
(1,2,3) Ilmu Kesehatan Masyarakat, Institut Kesehatan Helvetia Medan (*) Email Korespondensi : suherman_awal@yahoo.com

## A B S T R A K
Penelitian bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengadaan obat secara e-purchasing di RSUD Kabupaten Sime- ulue.  Pendekatan  penelitian  menggunakan  deskriptif  kualitatif  kepada  informan  di  RSUD  Simeulue  yaitu  direktur RSUD  Simeulue,  kepala  instalasi  farmasi,  kabid  penunjang  medis,  pejabat  pengadaan,  pejabat  pembuat  komitmen dan  2  distributor  dengan  jumlah  informan  sebanyak  7  orang.  Instrumen  penelitian  adalah  peneliti  itu  sendiri  dan pengumpulan  data  menggunakan  wawancara  mendalam  dan  observasi,  serta  dokumentasi.  Teknik  analisa  data menggunakan data reduction, data display, dan conclusion or verification. Hasil penelitian didapatkan bahwa ham- batan pengadaan obat melalui e-purchasing dipengaruhi oleh faktor geografis yang menyebabkan gangguan jaringan dan  gangguan  pengiriman  obat,  pengaruh  tunggakan  pembayaran  obat  kepada  distributor,  masalah  stok  obat  pada PBF,  dan  expired  obat  yang  tidak  bisa  diretur  kembali.  Kebijakan  yang  dilakukan  oleh  RSUD  Simeulue  terkait dengan hambatan pengadaan obat melalui pengadaan obat secara offline sesuai dengan Permenkes No 5 Tahun 2019, Perpres no 70 tahun 2012, Permenkes no 63 tahun 2014,  peminjaman obat ke Dinas Kesehatan dan pemenuhan obat cito pada apotik yang sudah bekerjasama dengan RSUD Simeulue.
Kata Kunci : E-purchasing; Kebijakan Pengadaan Obat

## A B S T R A C T
The study aims to analyze the policy of drug procurement based on e-purchasing at Simeulue District Hospital. The research approach uses qualitative descriptive to the informants at Simeulue Regional Hospital, namely the director of Simeulue Regional Hospital, the head of the pharmaceutical installation, the head of medical support, the pro- curement officer, the commitment maker and 2 distributors with 7 informants. The research instrument was the re- searcher  himself  and  data  collection  using  in-depth  interviews  and  observation,  as  well  as  documentation.  Data analysis techniques using data reduction, data display, and conclusion or verification. The results showed that bar- riers to drug procurement through e-purchasing are influenced by geographical factors that cause network disrup- tions and drug delivery disruptions, the effect of debt in Simeulue Regional Hospital, problems with drug stocks in PBFs, and expired drugs that cannot be returned. The policies carried out by Simeulue Regional Hospital are relat- ed to barriers to drug procurement through procurement of drugs in accordance with Permenkes No. 5 of 2019, Per- pres no 70/2012, Permenkes no 63 of 2014, borrowing drugs to the Health Service and fulfillment of cito drugs at dispensaries that have collaborated in accordance with the policy of the director of Simeulue Regional Hospital.
Keywords : E-purchasing, Drug Procurement Policy

## PENDAHULUAN
Menurut  UU  RI  No.44  tahun  2009  tentang  ru- mah  sakit,  rumah  sakit  adalah  institusi  pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan  secara  paripurna  yang  menyediakan  pela- yanan  rawat  inap,  rawat  jalan,  dan  gawat  darurat  (1). Instansi  kesehatan  seperti  Rumah  Sakit  perlu  menjaga ketersediaan obat dan kualitas obat, maka hal terpenting yang harus diperhatikan selama proses pengelolaan obat yaitu proses perencanaan dan pengadaan obat (2).
Sistem  pengelolaan  obat  harus  dipandang  se- bagai bagian dari keseluruhan sistem pelayanan dirumah sakit (3). Pelayanan farmasi rumah sakit merupakan sa- lah  satu  kegiatan  di  rumah  sakit  yang  menunjang  pela- yanan  kesehatan  yang  bermutu.  Tuntutan  masyarakat dan pasien akan mutu pelayanan farmasi, mengharuskan adanya  perubahan  pelayanan  dari  drug  oriented  ke  pa- tient oriented dengan filosofi Pharmaceutical Care (4).
Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden  Nomor  4  Tahun  2015,  dalam  rangka  mening- katkan  kinerja  dan  efisiensi  dalam  proses  pengadaan obat,  baik  untuk  program  JKN  maupun  program kesehatan  lainnya  pengadaan  obat  dan  alat  kesehatan Satuan Kerja Pusat dan  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  wajib  menggunakan  e-catalogue,  dilakukan secara  elektronik  (e-procurement)  dengan  prosedur  e- purchasing.  e-procurement  ini  dilakukan  dengan menggunakan  Sistem  Pengadaan  Secara  Elektronik (SPSE)  yang  diselenggarakan  oleh  Layanan  Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) (5).
Sistem  e-procurement  obat  berdasarkan  e- catalogue merupakan sistem yang masih baru dalam me- menuhi  kebutuhan  obat  terutama  di  Indonesia.  Penga- daan  obat  secara  e-procurement  bertujuan  untuk meningkatkan  transparansi,  efektifitas  dan  efisiensi proses pengadaan obat yang berarti dengan sistem terse- but  maka  dalam  proses  pengadaan  obat  dapat  mening- katkan  keterbukaan,  tingkat  keberhasilan  dan  ketepatan dalam memenuhi kebutuhan obat di Fasilitas Kesehatan. Penelitian  Sutriatmoko  menunjukkan  bahwa  analisis
penerapan  e-purchasing  berdasarkan  e-catalogue  yang bertujuan  mempelajari  variabel  yang  berpengaruh  ter- hadap  kinerja  e-purchasing  obat  dan  pengaruh  kinerja terhadap efisiensi pengadaan obat di dinas kesehatan (6). Disisi  lain,  Ningsih  meneliti  tentang  hubungan  penera- pan e-katalog terhadap efisiensi pengadaan dan keterse- diaan  obat  secara  kualitatif  di  rumah  sakit  yang  ber- tujuan  mengidentifikasi  hambatan  pelaksanaan  e- purchasing  obat  dan  dampaknya  terhadap  ketersediaan dan efisiensi biaya obat belum pernah dilakukan (7).
Sebagai  sistem  pengadaan  obat  yang  baru  dan lebih  mudah  dalam  pemesanan  pengadaan  obat,    tern- yata  ada  berbagai  hambatan  dalam  pelaksanaan  e- purchasing obat. Hambatan umum pada penerapan epur- chasing  obat  berdasarkan  e-catalogue  antara  lain  obat tidak ada di e-catalogue, pemesanan tidak direspon oleh industri  farmasi  penyedia  sementara  kebutuhan  obat  di fasilitas  kesehatan  mendesak  dan  tidak  dapat  ditunda, industri  farmasi  penyedia  telah  menyetujui  pemesanan namun  obat  yang  dipesan  baru  tersedia  beberapa  bulan kemudian  atau  waktu  pengiriman  obat  terlalu  lama, adanya  penolakan  pemesanan  dari  industri  farmasi penyedia  karena  stok  tidak  tersedia,  industri  farmasi penyedia  dikenakan  sanksi  administratif  berupa penghentian  sementara,  kendala  operasional  e- purchasing  atau  gangguan  aplikasi,  faskes  swasta  tidak bisa  melakukan  pengadaan  secara  e-purchasing,  pem- bayaran yang tertunda, distributor tidak memenuhi kese- pakatan waktu pengiriman, tanggal kedaluwarsa produk dan  return  barang,  distributor  meminta  biaya  pengi- riman,  serta  tidak  ada  tenaga  kefarmasian  dalam pemesanan  obat  oleh  dinas  kesehatan  atau  puskesmas (8).
Kendala  suplai  instalasi  farmasi  penyedia  me- nyebabkan  realisasi  e-purchasing  obat  tidak  sesuai dengan rencana. Dampak yang paling sering terjadi pada fasilitas pelayanan akibat hambatan pada pelaksanaan e- purchasing  obat  adalah  terjadinya  kekosongan  obat  un- tuk  pelayanan,  ketidaktersediaan  obat  untuk  pelayanan dan potensi inefisiensi anggaran penyediaan obat akibat tidak terpenuhinya pengadaan obat secara e-purchasing.
Akibat terjadi kekosongan dan kelangkaan obat, hampir setiap  pasien,  termasuk  pasien  miskin,  mengeluarkan biaya untuk berobat (8).
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kusmini, dkk.  di  Kabupaten  Jawa  Tengah  terdapat  45,3%  obat indikator diadakan melalui mekanisme epurchasing oleh 97,1%  Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Ten- gah. Realisasi obat yang tidak sesuai rencana mengindi- kasikan  adanya  hambatan  pelaksanaan  e-purchasing. Hambatan  terbesar  adalah  ketidakmampuan  suplai  oleh Industri  Farmasi  penyedia.  Hambatan  berdampak  pada pengurangan ketersediaan obat sebesar 64% dan mengu- rangi  efisiensi  biaya  obat.  Pelaksanaan  e-purchasing yang  berjalan  lancar  akan  menyumbangkan  potensi penghematan biaya obat sebesar 19,1% (9).
RSUD  Simeulue  sudah  menerapkan  e- Purchasing  dalam  pemesanan  obat,  dimana  terjadi  ban- yak  kendala  dalam  sistem  pemesanan  seperti  lamanya obat  datang,  terjadinya  kekosongan  obat  dan  obat  yang ada  di  e-purchasing  masih  belum  lengkap,  akibatnya adalah ketersediaan obat di rumah sakit menjadi kurang. tidak  efisiennya  sistem  suplai  obat  yang  ada,  ini  juga memberikan  dampak  negatif  terhadap  rumah  sakit  baik secara  medis  maupun  ekonomis,  terjadinya  kekosongan obat  untuk  pelayanan,  dan  potensi  inefisiensi  anggaran penyediaan  obat  akibat  tidak  terpenuhinya  pengadaan obat secara e-purchasing.
Data yang di peroleh pada tahun 2016 dari RSU Simeulue  menunjukkan  bahwa  pemesanan  pengadaan obat-obatan  rumah  sakit  sebesar  Rp.  750.000.000,- (Tujuh Ratus Limapuluh Juta Rupiah) yang dapat di pe- san melalui e-purchasing, namun yang terealisasi hanya Rp.  581.546.097,-  (77,54%),  sedangkan  untuk  penga- daan  bahan  habis  pakai  alat  kesehatan  yang  di  pesean melalui  e-purchasing  sebesar  Rp.245.000.000,-  (Dua Ratus  empatpuluh  Lima  Juta  Rupiah)  dan  yang  tereal- isasi hanya Rp. 171.640.165,- (68,66%). 100%(10). Pa- da  Tahun  2017  pemesanan  dan  pengadaan  obat-obat rumah  sakit  sebesar  Rp.  1.500.000.000,-  (  satu  milyar lima ratus juta rupiah) namun yang teralisaasi hanya Rp 1.306.369.744,- (83,82%)(11). Dari ke 2 (dua) kegiatan
dapat diketahui bahwa kebijakan dari e-purchasing  be- lum terlaksana dengan baik .

## METODE
Jenis penelitian adalah penelitian Observasional dengan  pendekatan  secara  kualitatif.  Lokasi  penelitian dilakukan  di  wilayah  kerja  RSUD  Simeulue  Kabupaten Simeulue  yang  beralamatkan  di  Jalan  tengku  raja Mahmud  Simeulue.  Penentuan  subyek  dalam  penelitian ini  didasarkan  pada  suatu  pertimbangan  tertentu  yang dibuat oleh peneliti, berdasarkan ciri atau sifat-sifat pop- ulasi  yang  sudah  diketahui  sebelumnya.  Subyek  dipilih berdasarkan  kasus  yang  diteliti  yaitu  analisis  kebijakan pengadaan obat secara e-purchasing di RSUD Simeulue. Sesuai  dengan  kriteria  diatas  yang  menjadi  informan dalam  penelitian  ini  sebanyak  7  orang  yang  terdiri  dari Direktur  rumah  sakit,  kepala  instalasi  farmasi,  kepala bidang  penunjang  medis,  pejabat  pengadaan,  pejabat pembuat komitmen dan 2 distributor farmasi.
Instrumen dalam penelitian menggunkan metode wawancara semi terstruktur yaitu jenis wawancara yang sudah  termasuk  dalam  kategori  indepth  interview  yang direkam  dengan  tape  recorder  dimana  dalam  pelaksa- naannnya  lebih  bebas  bila  dibandingkan  dengan  wa- wancara  terstruktur(12).  Analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  deskriptif  kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Bilken da- lam  Moleong(13)  merupakan  upaya  yang  dilakukan dengan  jalan  bekerja  dengan  data,  memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari  dan  menentukan  pola,  menemukan  apa  yang penting  dan  apa  yang  dipelajari,  dan  memutuskan  apa yang  dapat  diceritakan  kepada  orang  lain.    Pada penelitian  ini  data  yang  diperoleh  dilapangan  dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Pada model analisis  data  ini  meliputi  pengolahan  data  dengan  taha- pan data reduction, data display, dan conclusion or veri- fication .

## HASIL
Berdasarkan hasil wawancara mendalam kepada
informan  penelitian  dapat  dilihat  pada  narasi  di  bawah ini:
Perencanaan  Pengadaan  Obat  di  Rumah  Sakit Umum Daerah (RSUD) Simeulue “.. disusun  oleh  eee  teman-teman  di  RS  kita  atau dikefarmasian lalu setelah... pertama sekali …. ada yang disebut formularium Rumah Sakit atau formkit yang itu juga  berdasarkan  dari  formularium  nasional  atau  aaa formula  yang  memang  sudah  ditetapkan  oleh Kemenkes..  kita  lihat  range  pemakaian  lah  ya … ada kebijakan dimana  20% paling banyak itu juga bisa kita ambil obat-obatan dari luar formkit …” (inf 1) “ … Perencanaan  dari  kita  RKO  lah  ya … Disesuaikan dengan  anggaran..  lebih  mengutamakan  obat-obat generik,obat-obat  yang  masuk  catalog … kita  lihat ditahun  berikutnya  sebanyak  ini  dan  ditambah  berapa persen untuk stok … Ya metode konsumsi “.( inf 2) “ Kalau  tipe  kita  ini, apoteker  lebih  kurang 8… metode konsumsi...  Menambahkan  obat  untuk  tahun yang  akan datang...  Data  tahun  sebelumnya  ditambah 10%...” (inf 3) “ masih kurang mencukupi lah kalau untuk apotekernya di instalasi farmasi … metode konsumsi … dasarnya kita minta dengan kefarmasianlah … sesuai kebutuhan yang mungkin harus di cepat ditangani, itulah dasar membuat perhitungannya.. kita sesuaikan dengan anggaran yang telah  tersedia...  data  kebutuhan  obat  itu  pertahun  dari RKO …( inf 4)
“ metode  konsumsi … kita  minta  dengan  kefarmasianlah … sesuai  kebutuhan  yang  mungkin  harus  di  cepat ditangani, … kita sesuaikan dengan anggaran yang telah tersedia...  anggaran  yang  tersedia  tidak  sesuai  dengan kita ini … RKO, rencana kebutuhan obat kan ” (inf 5)
Pengadaan/Pemesanan Obat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Simeulue
“ Yang  bertanggung  jawab...melalui  kepala  IFRS  nya kan … ini  kan  sistem  dengan  e-catalog  atau  e- purchasing...  melakukan  pemesanan  itu  jawaban  dari penyedia  obat  itu  sering  sekali  terlambat … tidak menfollow  up  terus-menerus  ..realisasi  dari  eee  dana yang sudah disiapkan oleh pemerintah itu tidak terserap sepenuhnya … kondisi tadi geografis kita dikepulauan ya mungkin biaya  pengiriman  itu  tidak  sesuai  kan … salah satu  keterlambatan  mungkin  respon  dari  perusahaan obat itu salah satunya ” (inf 1)
“… APBK  e-purchasing,  JKN  manual … PPK  dia  pun aaa  maksudnya  mengambil  data  perencanaan  dari instalasi … Proses obat pada sistem E- purchasing ..sistem LPSE.. rencana kebutuhan obat dan formkit.. Ya kendalanya dari sisi IT … lama pembayaran mereka  melock  seperti  yang  tadi  saya..  Pemesanannya dari catalog, tapi dengan metode manual ” .(inf 2) “ E-catalog..  Dari  instalasi  farmasi … Kita  mesannya diawal pemesanannya ”. (inf 3) “ Langsung kita upload pesan, terkendala … utang-utang di  Rumah  Sakit,  jaringan  eee  akibat  faktor  geografis … kebutuhan  dari  farmasi … menggunakan  metode konsumsi..  menginput  ke  aplikasi  SPSE  itu  kan  pejabat pengadaan  atau  PPK...  yang  mengupload  semuanya
untuk  diproses  di  E-purchasingnya  itu..  paling  kendala jaringan..Masalah  sangkutan  itu  aja  nya  itu..  dipesan melalui manual saja pak ” . (inf 4) “ melalui  E-catalog … farmasinya  lah  yang  menentukan dananya … kendala  dilaporkan  kemanajemennya.. pejabat  pengadaan  barang  dan  jasanya  yang mengupload  semuanya  untuk  diproses  di  E- purchasingnya … persetuajuan  PPK  juga  nanti dipesan … PPK  menyetujui  kesepakatan  dengan  PBF.. Utang  dari  pengadaan  yang  regelur  kan  melalui  JKN jadi  kita  utang...  Apa  pun  yang  kita  pesan  dari  Rumah Sakit  tetap  dipendingnya..  paling  kendala  jaringan … Masalah  sangkutan  itu  aja nya  itu … Ya,  manual ”. (inf 5) “ akan  menerima  pemesanan  apabila  sudah  ada  E- purchasing ” . (inf 6) “ Faktur harus sesuai dengan barang lalu dicroscek di e -purchasing ” . (inf 7) Perjanjian/Kontrak  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah (RSUD) Simeulue
“ kepada  seluruh  PBF  akan  kita  lakukan  pemesanan obat … sistem  kontrak    dengan mereka … daerah-daerah perkotaan  atau  terpencil  atau  malah  terpencil..sedikit dibedakan … musim  cuaca  ekstrim  badai  dan sebagainya ”. (inf 1) “ gimana  mau  dikembalikan,  ini  kan  E-catalog  ini langsung  dari  pusat  barangnya...  Menumpuk  karena expirednya  ..kalau  masalah  kontrak..kan  PPK.  Ada sampai mati anggaran gitu... mungkin ketersediaan stok yang  ada,  jadi  mereka  mengulur-ngulur  waktu  biar stoknya habis kan atau gimanalah ”. (inf 2) “ sepakat  antara  PPK  dan  PBF  kita  buat  komitmen negoisasi  sama  penyedianya,  kita  ikat    dengan  kontrak tidak ada kendala lagi itu ” . (inf 4) “ Diaplikasi, setelah sepakat sudah setuju.. Kedua belah pihak.. kita buat komitmen negoisasi sama penyedianya..  setelah  kita  ikat    dengan  kontrak  tidak ada kendala lagi itu ” . (inf 5) “ Kontrak  mengacu  pada  nomor  id  paket  dan  SSKK. Tidak ada ” . (inf 6) “ Setelah  id  paket  diterima  distributor  segera  dibuat kontraknya.  disaat  penetapan  jadwal  pelaksanaannya kontrak  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan ketersedian barang ” . (inf 7)
Distribusi  Obat  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah (RSUD) Simeulue
“ biasanya  juga  jarang  sekali  lah  sesuai  dengan  apa yang  kita  sepakati … gudang  farmasi  kita,  kemudian pejabat  penerima  disini … itu  akan  dilaporkan  kepada PPK  kita  setelah  dilakukan  pengecekan … melakukan retur … dikontrak  payung … cukup  jauh  ya...meminta waktu  expired … sampai  malah  masa  expirednya hanya beberapa  bulan … dilakukan  pengecekan  kondisi fisiknya ” . (inf 1) “ pihak E-purchasing ini mengantar obat kegudang, ada pejabat  pemeriksa  barang … kendala  obat  expired,  itu kendala  di  E-purchasing..  Barang  yang  tidak  sesuai kontrak,  PPK  dikurangi  nilai  kontraknya … Diretur kembali ” . (inf 2)
“ Kita  melihat  dari  jumlahnya...  lihat  expirednya...
Rusak  apa  inggaknya  pak..  konfirmasi  lagi  kepada pengadaannya...  Untuk  pemenuhan  yang  kekurangan.. PBF  nanti  kita  konfirmasikan  bahwa  obat  ini  rusak ” . (inf 3)
“ obatnya masuk, kemudian barangnya itu dilihat kapan ED  nya … diterima  oleh  pejabat  pemeriksa  barang sebelum  diserahkan  ke  farmasi … kurang  barangnya, suruh  penyedia  untuk  memenuhi  kekurangan  tersebut.. obat kita retur ” . (inf 4) “ obatnya  masuk,  Expirednya … Pejabat  pemeriksa barang kan.. Suruh penuhi dulu … kita retur itu ” . (inf 5) “ Distributor  akan  mendistribusikan  semua  jenis  obat serta  quantity  di  e-purchasing  dan  sesuai  yang  terikat pada  kontrak.  Tidak  ada … Sesuai  dengan  perjanjian yang telah dibuat … Sesuai ” . (inf 6) “ Tidak,  distributor  tergantung  dari  penyedia  (vendor). Ada,  harga  ekspedisi  mahal  atau  kolinya  sehingga distributor  kesulitan  mengirimnya … Sesuai … Tidak sesuai ” . (inf 7)
Evaluasi  Obat  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah (RSUD) Simeulue “ kita  berkomitmen,  pembayaran-pembayaran  bila memang  sudah  saatnya  jatuh  tempo..  IFRS  sendiri, instalasi  farmasi  sendiri,  kerjasama  ya  apotik  kimia farma … berkoordinasi  dengan  gudang  farmasinya Dinas  Kesehatan  Kabupaten …. maka  kita  akan mengembalikan ya sejumlah uang dari harga obat yang dibeli  masyarakat  tersebut..  sering  sekali  kita  juga membantu  bila  terkendala  di  pelabuhan  atau  apa  dan biasanya ” . (inf 1)
“ menggunakan ada dana sendiri dengan JKN … tingkat obat  kita  ....sekitar  60-80%...  Ditambah  dengan  pihak penunjang  dari  pihak  ketiga  kan,  kimia  farma  kan … kartu kendalinya kartu stok … Pihak ketiga atau pinjam ke  dinas … Ada  sampai  mati  anggaran  gitu...  mungkin ketersediaan  stok  yang  ada,  jadi  mereka  mengulur- ngulur waktu biar stoknya habis kan ” . (inf 2) “ Sulit  kita  sehingga  bekerjasama  dengan  orang  kimia farma … komunikasi  lagi  peminjaman  ke  Dinas Kesehatan  ..  Kita  sama  apotik … Kendalanya  ini  di,  di penyedianya pak … Ada konfirmasi ” . (inf 3) “ Kita  menggunakan  dana  sendiri  dan  dana  JKN … tergantung  dari  farmasinya,  Itu  lah  yang  kita  buat perencanaan … ada  beberapa  item  yang  kosong  kita ambil  di  Puskesmas  atau  apotik  diluar … Kalau terlambat maksudnya dia tetap dikonfirmasi ” . (inf 4) “ Nah itu kan tergantung dari farmasinya gitu yang siap itu.  Jadi  kan  orang  ini  harus  memperhatikan  berapa stoknya … Kita  tunggu  pengajuan  dari  farmasinya gitu,kebutuhan  dari  farmasi … kita  tetap  pesan obat  ini tetap  masih  ada … item  yang  kosong  kita  ambil  di Puskesmas  atau  apotik  diluar, ada obat  kita,  kita  ganti … Terlambat ininya tetap ada pemberitahuan ” . (inf 5)

## PEMBAHASAN
Perencanaan  Pengadaan  Obat  secara E-Purchasing di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (RSUD)  Simeulue Kabupaten Simeulue
Berdasarkan wawancara mendalam
menunjukkan  bahwa  perencanaan  pengadaan  obat  di RSUD  Simeulue  adalah  pertama  sekali  merujuk  ke formularium  Rumah  Sakit  atau  formkit  yang  sudah berstandar  formularium  nasional  sesuai  dengan ketetapan  Kemenkes.  Formularium  rumah  sakit merupakan  daftar  obat  yang  disepakati  staf  medis, disusun oleh komite farmasi dan terapi yang ditetapkan oleh  pimpinan  rumah  sakit  untuk  memudahkan  dan mengoptimalkan  pelayanan  kepada  pasien,  sehingga obat yang diberikan kepada pasien merupakan obat yang tepat,  berkhasiat,  memiliki  mutu  dan  keamanan  serta terjangkau dan tersedia pada saat pasien membutuhkannya  yang  tertuang  dalam  Permenkes  72 tahun  2016  disusun  oleh  Komite/Tim  Farmasi  dan Terapi yang ditetapkan oleh Pimpinan Rumah Sakit.
Dalam memperhitungkan perencanaan pengadaan  obat  maka  RSUD  Simeulue  menggunakan metode  konsumsi  yang  didasarkan  pada  analisa  data konsumsi  1-2  tahun  sebelumnya  yaitu  data  penggunaan obat dan data pasien yang berkunjung ditambah 10-20% bahkan  30%  untuk  menentukan  jenis  dan  jumlah  obat yang  akan  direncanakan.  Sesuai  dengan  Peraturan Mentri  Kesehatan  Republik  Indonesia  No.  72  Tahun 2016 bahwa dalam perencanaan obat harus mempertimbangkan  anggaran  yang  tersedia,  penetapan prioritas,  sisa  persediaan,  data  pemakaian  periode  yang lalu, waktu tunggu pemesanan dan rencana pengembangan. Disisi lain Rumah Sakit Simeulue sudah menetapkan pedoman dalam melaksanakan perencanaan kebutuhan  obat  yang  disusun  sejak  tahun  2017  oleh Direktur  Rumah  Sakit  bahwa  perencanaan  kebutuhan harus  sesuai  dengan  hasil  kegiatan  pemilihan  obat  agar terjamin  pemenuhan  criteria,  tepat  jenis,  tepat  jumlah, tepat waktu dan efisien,
Namun  didalam  proses  perencanaan  pengadaan obat  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Simeulue  masih belum  berjalan  dengan  baik  dikarenakan  terkait  dengan jumlah  apoteker  yang  masih  kurang  dan  tidak  adanya pelatihan-pelatihan  khusus  mengenai  perencanaan  dan pengadaan obat Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Clara  Rosalia  Nibong,  Febi  K. Kolibu  dan  Chreisye  K.  F.  Mandagi  dengan  judul “ Analisis Perencanaan dan Pengadaan Obat di Puskesmas Sario Kota Manado ” yang menunjukkan bahwa Metode untuk perencanaan dan pengadaan obat yang digunakan oleh  Dinas  Kesehatan  Kota  Manado  dan  Puskesmas Sario  berbeda,  perencanaan  kebutuhan  obat  di Puskesmas  Sario  menggunakan  metode  Konsumsi. Sedangkan  metode  perencanaan  dan  pengadaan  obat  di Dinas  Kesehatan  Kota  Manado  berbeda-beda  sesuai dengan  tugas,  pokok,  dan  fungsinya  masing-masing. Masalah  kekosongan  obat  di  Puskesmas  Sario disebabkan  pendanaan  yang  tidak  mencukupi  dari pemerintah  dan  kurangnya  respon  dari  PBF  (Pedagang Besar  Farmasi). Pengadaan obat JKN melalui e-katalog tidak  dapat  menyediakan  sesuai  dengan  jumlah  yang diminta,  jadi  ketika  didistribusi  ke  Puskesmas mengalami kekurangan(14).
Pengadaan/Pemesanan Obat di Rumah Sakit Umum

## Daerah (RSUD) Simeulue Kabupaten Simeulue
Berdasarkan  wawancara  mendalam  diatas didapatkan bahwa dalam perancanaan pengadaan obat di RSUD  Simeulue  memperhatikan  standar  formularium nasional dalam menetapakan formularium Rumah  Sakit kemudian  perencanaan  pengadaan  obat  yang  telah disusun  oleh  instlasi  farmasi  dan  diserahkan  kepada PPK  sesuai  dengan  petunjuk  penggunaan  aplikasi e- Purchasing produk  barang/jasa  pemerintah.  PPK nantinya  akan  melakukan  rencana  pelaksanaan pekerjaan baik penyedia, harga obat satuan terkecil, dan kontrak  payung.  Setelah  itu  Pokja  ULP/  Pejabat Pengadaan  untuk  diadakan  dengan  metode E- Purchasing dengan  membuat  paket  pembelian  sesuai dengan  daftar  pengadaan  obat  yang  tercantum  dalam formulir  yang  diberikan  PPK.  Pejabat  Pengadaan mengirimkan  permintaan  pembelian  kepada  penyedia dan  penyedia  menerima  permintaan  pembelian  dari pejabat  pengadaan  serta  menunjuk  distributor  dan dikembalikan  kepada  PPK.  Hal    tersebut  sesuai  dengan hasil wawancara mendalam dibawah ini:
Proses  pengadaan/pemesanan  obat  sudah  sesuai dengan ketetapan pengadaan/pemesanan obat melalui e- purchasing  melalui  instalasi  farmasi  akan  menyerahkan RKO  kepada  PPK/  Pejabat  Pengadaan,  kemudian melakukan  pemesanan  melalui  aplikasi  dan  menginput datanya.  Di  dalam  proses  pemesanan  RSUD  Simeulue sudah  menetapkan  kebijakan  tentang  bagaimana  cara pemesanan  barang  yaitu  2-4  minggu  stok  obat  sudah menipis harus dilakukan pemesanan agar obat tetap ada dan tidak terjadi kekosongan obat.
Pengadaan/pemesanan  obat  melalui  sistem e- purchasing sudah  dilaksanakan  oleh  RSUD  Simeulue namun  terkendala  faktor  internal  terkait  dengan  adanya utang  pihak  RSUD  Simeulue  yang  belum  dibayarkan kepada  distributor  sesuai  dengan  tanggal  jatuh  tempo, sehingga  seluruh  pemesanan  obat  baik  secara e- purchasing dan  manual  tidak  dapat  disetujui  oleh  dis- tributor,  dikarenanakan  alasan  distributor  pada  sistem aplikasi distributor terkunci yang menyebabkan distribu- tor tidak dapat melakukan pembukaan faktur yang baru. Kondisi  geografis  wilayah  RSUD  Simeulue  yang terletak  dikepulauan  juga  merupakan  salah  satu penyebab membuat keterlambatan datangnya barang.
Adanya  pemesanan  secara  manual  dilakukan oleh  pihak  RSUD,  apabila  terjadi  kondisi  gangguan jaringan  atau  obat  yang  dipesan  tidak  ada  di e-catalog , kebijakan tersebut Sesuai dengan Permenkes no 5 tahun 2019  bahwa  pengadaan  obat  berdasarkan e-catalog dapat  dilakukan  secara  manual  apabila  mengalami kendala  operasional  dalam  aplikasi  atau  dapat  terjadi gangguan dalam aplikasinya.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Ayu  Puspa  Sari  dengan  judul “ Evaluasi  Pemanfaatan  Sistem  E-Catalogue  terhadap Efektifitas  dan  Efisiensi  Pengadaan  Obat  Di  Instalasi Farmasi  (Studi  di  Wilayah  Gerbangkertasusila).  Hasil analisis  terhadap  model  struktural  menunjukkan  bahwa sistem  e-catalogue  terbukti  mempunyai  pengaruh langsung  terhadap  efisiensi  pengadaan  obat  dengan koefisien  jalur  sebesar  0.398  (R2=0.159)  maupun
terhadap  efektivitas  pengadaan  obat  dengan  koefisien jalur  sebesar  0.480  (R2=0.231).  Namun  demikian pemanfaatan  sistem  e-catalogue  juga  masih  ditemukan adanya hambatan, baik dari sisi penyedia dan pengadaan obat,  teknis  sistem  e-catalogue,  dukungan,  dan  sistem pengawasan.  Kedepannya  pemerintah  melalui  LKPP perlu  meningkatkan  perbaikan  pada  empat  kendala tersebut  untuk  memaksimalkan  adopsi  sistem  dan meningkatkan kinerja pengadaan obat(15).
Perjanjian  Kontrak  Pengadaan  Obat  secara E- Purchasing di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (RSUD) Simeulue Kabupaten Simeulue
Kemampuan  pihak  distributor  dalam  proses pengadaan  merupakan  ujung  tombak  terlaksananya seluruh  proses  pengadaan  obat.  Kerja  sama  dengan pihak  distributor  dimulai  dari  pengajuan  pemesanan terhadap  obat  yang  disiapkan  oleh  PBF.  Setelah melakukan  pemesanan  maka  akan  ada  perjanjian kontrak  bersama  dengan  pihak  distributor.  Kontrak Pengadaan Barang/Jasa  dalam peraturan lembaga no 18 tahun  2018  yang  selanjutnya  disebut  Kontrak  adalah perjanjian  tertulis  antara  Pejabat  Pembuat  Komitmen (PPK) dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola(16).
Hasil wawancara mendalam di RSUD Simeulue didapatkan  bahwa  perjanjian  kontrak  pengadaan  obat- obatan  secara e-purchasing menggunakan  sistem kontrak  payung  yang  memuat  waktu  pengiriman, pembayarannya    dan  hak  serta  kewajiban  penyedia  dan pemesanan/pembeli.  Semua  bentuk  perjanjian  kontrak didownload  melalui  aplikasi  dan  dikonfirmasi  secara tidak  langsung  atau  surat  kontrak  diupload  melalui aplikasi  dan  setiap  komitmen  negosiasi  baik pengurangan  atau  penambahan  kesepakatan  akan dikonfirmasi  melalui  via  telepon  antara  PPK  dan  PBF, sehingga didapatkan perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak..
Perjanjian  kontrak  didalam e-purchasing merupakan bagian dari proses pengadaan obat, sehingga RSUD  Simeulue  bagian  pejabat  pengadaan  membuat paket  pembelian  obat  (sudah  terdaftar  dan  penyedia sudah  menunjuk  pihak  distributor/PBF),  maka  PPK akan  melakukan  perjanjian  kontrak  dengan  PBF  dan pihak  PBF  akan  melakukan  penandatanganan  kontrak setelah  id  paket  diterima.  Hal  tersebut  sesuai  dengan hasil wawancara mendalam dibawah ini:
Pada  perjanjian  kontrak  yang  telah  disepakati antara  PPK  RSUD  Simeulue  dan  Distributor/PBF selama  melakukan  pengadaan  atau  pemesanan  obat pernah  terjadi  pelanggaran  kontrak,  sebab  barang  yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan yang ada di dalam kontrak  yang  ditandatangani  oleh  kedua  belah  pihak. Dalam hal ini format kontrak sudah sesuai, namun quan- tity tidak sesuai dengan kontrak, karena buffer stok yang di penyedia tidak semuanya ada, dan ED obat yang tidak sesuai dengan perjanjian kontrak.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  Muhammad Luqman “ Gambaran  penerapan  Pengadaan  Obat  secara E-Purchasing  di  Rumah  Sakit  Umum  Kota  Tanggerang Selatan  tahun 2016”. Hasil  penelitian  menunjukkan
bahwa  ketersediaan  input  pengadaan  obat  secara  e- purchasing  dari  SDM  dalam  segi  jumlah  belum mencukupi  tetapi  dalam  kualitas  telah  cukup  untuk menjalankan proses pengadaan, dari segi anggaran telah mencukupi,  kebijakan  terkait  pengadaan  secara e- purcahsing telah  dipahami  dan  dijalani,  serta  sarana dan  prasarana  telah  mencukupi.  Proses  perencanaan kebutuhan  obat  telah  sesuai  dengan  PMK  No  63  tahun 2014,  tetapi  perencanaan  ini  belum  bisa  menghindari kekosongan  obat.  Proses  pemesanan  juga  telah  sesuai dengan  PMK  No  63  tahun  2014,  tetapi  waktu pemesanan  obat  belum  sesuai  dengan  standar kefarmasian.  Perjanjian  kontrak  sudah  sesuai  dengan PMK no 63 tahun 2014(17).
Distribusi  Pengadaan  Obat  secara E-Purchasing di Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (RSUD)  Simeulue Kabupaten Simeulue Proses  distribusi  obat  ke  Rumah  Sakit  merupa- kan  suatu  kegiatan  pengeluaran  dan  penyerahan  obat secara merata, teratur dan berkelanjutan sehingga setiap unit  di  Rumah  Sakit  terpenuhi  kebutuhan  obatnya. Setelah dilakukannya pemesanan dan perjanjian kontrak, maka pihak distributor akan mengirimkan/ mendistribusikan  obat  kepada  pemesan/pembeli  sesuai dengan  isi  perjanjian  kontrak  yang  telah  disepakati sebelumnya.  Hasil  wawancara  mendalam  didapatkan bahwa  proses  distribusi  obat  secara e-purchasing di RSUD  Simeulue  yaitu  pada  saat  obat  dikirimkan  oleh PBF  melalui  distributor,  maka  obat  akan  diterima  oleh pejabat  penerima  hasil  pekerjaan  (PPHP)  yang  akan memastikan  bahwa  obat  yang  dikirimkan  sudah  sesuai dengan  pesanan  yang  diajukan  dan  setelah  tidak  ada masalah pada pesanan obat, maka PPK akan melakukan pembayaran.
Pada  saat  melakukan  pengecekan  obat  yang telah  dikirimkan  oleh  pihak  distributor,  maka  PPHP akan  mengecek  obat  yang  telah  datang  disesuaikan dengan isi perjanjian kontrak yang memuat jumlah obat yang dipesan dengan yang dikirimkan, jika tidak sesuai dengan  perjanjian  maka  penyedia  akan  dikonfirmasi mengenai  kekurangan  obat,  selanjutnya  memeriksa/ mengecek  ED  obat,  nomor  BATCH  obat  dan  kondisi fisik obat apakah rusak atau mengalami kecacatan yang juga harus disesuaikan dengan isi perjanjian kontrak dan apabila  tidak  sesuai  akan  diretur  kembali  kepada penyedia  dengan  mendokumentasikan  kecacatan  obat tersebut. Pada  distribusi  obat  yang  dilakukan  oleh  pihak distributor  kepada  pihak  RSUD  Simeulue,  obat  yang dikirimkan  tidak  sesuai  dengan  isi  perjanjian  kontrak yaitu  masa  ED  obat  itu  sendiri  dan  tidak  dapat  di  retur kembali, Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  untuk mengantisipasi  kekosongan  obat  akibat  adanya gangguan dari pengiriman obat dan tidak sesuai jumlah obat  yang  dipesan  dan  yang  dikirimkan,  maka  pihak RSUD  Simeulue  mengambil  suatu  kebijakan  dengan mengadakan  peminjaman  obat  pada  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Simeulue,  pembelian/peminjaman  obat  pada Kimia farma dan pemberdayaan apotik disekitar RSUD Simeulue.  namun  hal  tersebut  berdampak  signifikan
kepada  biaya  yang  akan  dikeluarkan  oleh  Rumah  Sakit dan  terjadi  pembengkakan  anggaran  yang  sudah ditetapkan  sebelumnya,  hal  ini  dikarenakan  harga  pem- belian  obat  di  luar e-catalog dan  pembelian  obat  di apotik kimia farma lebih mahal jika dibandingkan harga obat yang ada di e-catalog Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Clara  Rosalia  Nibong,  Febi  K. Kolibu  dan  Chreisye  K.  F.  Mandagi  dengan  judul “ Analisis Perencanaan dan Pengadaan Obat di Puskesmas Sario  Kota  Manado ”. Metode  penelitian  menggunakan metode  Kualitatif  dengan  wawancara  mendalam.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Metode untuk perencanaan  dan  pengadaan  obat  yang  digunakan  oleh Dinas  Kesehatan  Kota  Manado  dan  Puskesmas  Sario berbeda,  perencanaan  kebutuhan  obat  di  Puskesmas Sario  menggunakan  metode  Konsumsi.  Sedangkan metode  perencanaan  dan  pengadaan  obat  di  Dinas Kesehatan  Kota  Manado  berbeda-beda  sesuai  dengan tugas,  pokok,  dan  fungsinya  masing-masing.  Masalah kekosongan  obat  di  Puskesmas  Sario  disebabkan pendanaan  yang  tidak  mencukupi  dari  pemerintah  dan kurangnya  respon  dari  PBF  (Pedagang  Besar  Farmasi). Pengadaan  obat  JKN  melalui  e-katalog  tidak  dapat menyediakan  sesuai  dengan  jumlah  yang  diminta,  jadi ketika didistribusi ke Puskesmas mengalami kekurangan (14).
Evaluasi  Pengadaan  Obat  secara E-Purchasing di Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (RSUD)  Simeulue Kabupaten Simeulue
Berdasarkan  hasil  wawancara  mendalam  di dapatkan  bahwa  pihak  RSUD  Simeulue  sudah menyiapkan  dana  apabila  dana  dari  APBK  yang dialokasikan  terlalu  sedikit  dengan  menyiapkan  dana dari JKN untuk menjamin agar proses pemesanan tidak terkendala  akibat  tidak  cukupnya  dana  di  RSUD Simeulue,  sehingga  kondisi  stok  obat  tetap  mencukupi. Sesuai dengan Permenkes no 72 tahun 2016 menyatakan bahwa Pengadaan merupakan kegiatan yang berkesinambungan  dimulai  dari  pemilihan,  penentuan jumlah  yang  dibutuhkan,  penyesuaian  antara  kebutuhan dan  dana,  pemilihan  metode  pengadaan,  pemilihan pemasok,  penentuan  spesifikasi  kontrak,  pemantauan proses  pengadaan,  dan  pembayaran.  Kekurangan  dana akan  menyababkan  terjadinya  keterbatasan  dalam pemesanan  obat,  sehingga  menyebabkan  penurunan kuantitas dan kualitas obat di RSUD Simeulue.
Namun,  sistem e-purchasing masih  kurang optimal  dalam  memenuhi  tujuan  logistik  Rumah  Sakit Umum  Daerah  Simeulue  yaitu  pada  proses  pemesanan obat melalui e-purchasing , adanya stok dari distributor/ penyedia  tidak  mencukupi,  sehingga  dana  yang bersumber  dari  APBK  tidak  terserap  secara  optimal sehingga menjadi SILPA.
Kondisi  ketersedian  obat  di  gudang  farmasi RSUD  Simeulue  sudah  membaik  dengan  ketersedian obat  sebesar  60-80%.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  adanya kerjasama  dengan  pihak    apotik  kimia  farma  didalam penyediaan  obat  di  RSUD  Simeulue  dan  peminjaman obat  kepada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  simeulue
dalam  memenuhi  penyediaan  obat  di  RSUD  serta adanya inisiatif dari pihak RSUD atau pihak distributor untuk  mengkonfirmasi  pengiriman  obat  waktu  dikirim dan  transportasi  apa  yang  digunakan,  sehingga  pihak RSUD  dapat  membantu  agar  tidak  terjadi  kendala  di perjalanan,  misalnya  meminta  agar  pihak  pelabuhan penyeberangan kapal laut dan ASDP agar memperioritaskan mobil yang mengangkut obat tersebut dapat menyeberang ke pulau simeulue. Kendala lainnya pada saat pengiriman obat karena letak geografi wilayah RSUD yang jauh dari daratan aceh berada di kepulauan, adanya  gangguan  cuaca,  sehingga  barang  tidak  bisa dikirimkan  ke  RSUD  Simeulue  sampai  dengan menunggu  cuaca  kembali  baik  dan  kapal  kembali  ber- layar.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Muhammad  Luqman “ Gambaran penerapan  Pengadaan  Obat  secara  E-Purchasing  di Rumah  Sakit  Umum  Kota  Tanggerang  Selatan  tahun 2016”. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa.  Out  put pengadaan  obat  yaitu  ketersedian  obat  di  Rumah  Sakit belum  sesuai  indikator  yang  ditetapkan.  Kendala  dari kekosongan  obat  adalah  jumlah  obat  yang  tidak semuanya terealisasi, waktu pengiriman obat yang lama dari  distributor,  pernah  terjadi  kekosongan  obat  secara nasional,  serta  belum  adanya  sistem  informasi  yang dapat memperingati stok minimum, sehingga terjadinya keterlambatan pemesanan(17).

## KESIMPULAN
Perencanaan  pengadaan  obat  secara  e- purchasing  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Simeulue menggunakan  metode  konsumsi  untuk  memperkirakan kebutuhan obat di Rumah Sakit dan sesuai dengan pros- es  pengadaan  obat  berdasarkan  Peraturan  Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 72 Tahun 2016, Pen- gadaan/Pemesanan  obat  secara  e-purchasing  di  Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue sudah sesuai  dengan pe- tunjuk  penggunaan  aplikasi  e-purchasing  barang/jasa. Bila  adanya  kendala  operasional  dan  kendala  pada  ap- likasi  pihak  RSUD  Simeulue  melakukan  pemesanan obat secara manual/offline sesuai dengan Permenkes no 5  tahun  2019,  Masih  ada  kendala  pada  penyedia  obat terkait dengan ketersediaan obat yang dipesan dan yang dikirimkan oleh distributor, sehingga dana yang sudah di rencanakan  menjadi  SILPA  yang  berpengaruh  terhadap
perencanaan  obat  tidak  sesuai  dengan  kebu- tuhan.Diharapkan  dapat  menata  kembali  manajemen obat .

## DAFTAR PUSTAKA
1.   UU  No.  44  Tahun  2009  Tentang  Rumah  Sakit. Jakarta, Indonesia; 2009.
2.   Athijah U, Zairina E, Sukorini AI, Rosita EM, Putri AP.  Perencanaan  dan  Pengadaan  Obat  di Puskesmas  Surabaya  Timur  dan  Selatan.  JFI Online| Print ISSN 1412-1107| e-ISSN 2355-696X. 2010;5(1).
3.   Jokosusilo.  Evaluasi  Sistem  Pengelolaan  Obat Tahap  Perencanaan  dan  Penyimpanan  di  Rumah Sakit. UMY; 2004.
4.   Standar  pelayanan  farmasi  di  rumah  sakit.  Dirjen Bina  Kefarmasian  dan  Alat  Kesehat  Dep  Kesehat RI Jakarta. 2004;
5.   Peraturan  Presiden  No.  4  Tahun  2015  tentang Perubahan  Keempat  Atas  Peraturan  Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Jakarta Sekr Kab RI. 2015;
6.   Sutriatmoko  S,  Satibi  S,  Puspandari  DA.  Analisis Penerapan  E-Procurement  Obat  dengan  Prosedur Epurchasing  Berdasar E-Catalogue di  Dinas Kesehatan  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Tengah.  J Manaj dan Pelayanan Farm (Journal Manag Pharm Pract. 2015;5(4):275 – 82.
7.   Ningsih  A,  Fudholi  A,  Sumarni  S.  Hubungan Penerapan  Elektronik  Katalog  terhadap  Efisiensi Pengadaan  dan  Ketersediaan  Obat.  J  Manaj  dan Pelayanan  Farm  (Journal  Manag  Pharm  Pract. 5 (4):241 – 8.
8.   Paparan  Direktur  Tatakelola  Obat  Publik  dan Perbekalan  Kesehatan  dalam  Rapat  Koordinasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat kesehatan. Jakarta; 2014.
9.   Kusmini  K,  Satibi  S,  Suryawati  S.  Evaluasi Pelaksanaan E-Purchasing Obat  pada  Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah  Tahun 2015. J Manaj dan Pelayanan Farm (Journal Manag Pharm Pract. 2016;6(4):277 – 87.
10.   RSUD  Simeulue.  Realisasi  Kegiatan  Pengadaan Obat-Obatan  dan  Bahan  Habis  Pakai.  Simeulue; 2016.
11.   RSUD  Simeulue  .  Realisasi  Kegiatan  Pengadaan Obat-Obatan  dan  Bahan  Habis  Pakai.  Simeulue; 2017. 12.   Sugiyono. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  RND.  Bandung: Alfabeta; 2018.
13.   Moleong  LJ.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung: Rosdakarya; 2017.
14.   Nibong  CR,  Kolibu  FK,  Mandagi  CKF.  Analisis Perencanaan  Dan  Pengadaan  Obat  di  Puskesmas Sario Kota Manado. Kesmas. 2017;6(3).
15.   Sari AP. Evaluasi Pemanfaatan Sistem e-Catalogue Terhadap Efektifitas dan Efisiensi Pengadaan Obat di Instalasi Farmasi (Studi di Wilayah
Gerbangkertasusila). Universitas Airlangga; 2015. 16.  Peraturan  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/ Jasa  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2018  Tentang
Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak
Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah.  Jakarta: LKKP; 2018.
17.  Luqman M. Gambaran Penerapan Pengadaan Obat Berdasarkan  secara e-purchasing di  Rumah  Sakit Umum  Kota  Tangerang  Selatan  Tahun  2016.  UIN Syarif  Hidayatullah  Jakarta:  Fakultas  Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, 2017.