## AKAD DALAM PERBANKAN SYARI’AH: ANTARA KONSEP DAN APLIKASI
Sharia  banks  are  often  seen  as  banking  institutions  with  different  characteristics  from conventional  banks.  Among  its  special  features,  Islamic  banks  have  a  contract  that  runs  all  of  their transactions which makes it different from the transaction system d The finding of these differences is at least because philosophically of the instruments of Islamic economics try to display their products based on the muamalat concept. The basic principle of Islamic banking business activities is commerce with rules and procedures in accordance with the Qur'an and al in  the  Islamic  economic  system  is  determined  by  the  covenant  relationship.  In contract that is carried out has worldly and ukhrawi consequences because it is carried out based on Islamic law, unlike conventional banks that rely on the
One of the most striking things that distinguishes between the two matter  of  the  prohibition  of  usury  (interest)  in  Islamic  banking.  Therefore,  in  the  Islamic  banking system  all  agreements  or  agreements  made  will  always  be  harmonized  with  the  concept  of  the contract. If it turns out there is a pra that  between  the  normative  concept  and empirical  reality  are  two  different things.  The  problem  lies with the banks themselves, not the Islamic banking concept
Bank syari’ah acap dipandang sebagai institusi perbankan yang berkarakteristik beda dengan bank  konvensional.  Diantara  ciri  khasnya,  bank  syari’ah  memiliki  akad  yang transaksinya yang membuatnya beda dengan sistem transaksi yang dikembangkan bank konvensional. Mengemukanya perbedaan tersebut sekurangnya karena secara filosofis salah satu instrumen ekonomi  Islam berupaya muamalat.  Prinsip  dasar  kegiatan  usaha  perbankan  Islam cara  yang sesuai dengan al-Qur’an dan al dalam  sistem  ekonomi  Islam  ditentukan  dengan dilakukan  memiliki  konsekuensi  duniawi  dan  ukhrawi  karena  itu  dilakukan  berdasar  hukum  Islam, tidak seperti bank konvensional yang bersandarkan KUH Pe
Satu hal paling menonjol yang membedakan antarkedua jenis perbankan tersebut adalah soal larangan  riba  (bunga)  dalam  perbankan  Islam.  Sebab  itu  dalam  sistem  perbankan  Islam  segala  akad atau perjanjian yang dilakukan akan selalu diselaraskan dengan ada  praktik  yang  bertolak  belakang  dengan  asumsi  diatas,  perlu  dicermati  bahw normatif dan kenyataan empiris merupakan dua hal yang berbeda. Persoalannya perbankan itu sendiri, bukan pada konsep perbankan Islam.
Kata Kunci : Konsep akad, bank syari’ah, bank konvensional
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502 Vol. 13. No.2, September Institut Agama Islam Ngawi

## PERBANKAN SYARI’AH: ANTARA KONSEP DAN APLIKASI
Lina Nur Anisa
Institut Agama Islam Ngawi

## Abstract
Sharia  banks  are  often  seen  as  banking  institutions  with  different  characteristics  from conventional  banks.  Among  its  special  features,  Islamic  banks  have  a  contract  that  runs  all  of  their transactions which makes it different from the transaction system developed by conventional banks. The finding of these differences is at least because philosophically-theoretically Islamic banks as one of the instruments of Islamic economics try to display their products based on the muamalat concept.
of Islamic banking business activities is commerce with rules and procedures in accordance with the Qur'an and al-Hadith. The form of economic relations between parties involved in  the  Islamic  economic  system  is  determined  by  the  covenant  relationship.  In contract that is carried out has worldly and ukhrawi consequences because it is carried out based on Islamic law, unlike conventional banks that rely on the KUHP Civil Code.
One of the most striking things that distinguishes between the two types of banking is the matter  of  the  prohibition  of  usury  (interest)  in  Islamic  banking.  Therefore,  in  the  Islamic  banking system  all  agreements  or  agreements  made  will  always  be  harmonized  with  the  concept  of  the contract. If it turns out there is a practice that is contrary to the assumptions above, it should be noted that  between  the  normative  concept  and empirical  reality  are  two  different things.  The  problem  lies with the banks themselves, not the Islamic banking concept.

## Abstrak
Bank syari’ah acap dipandang sebagai institusi perbankan yang berkarakteristik beda dengan bank  konvensional.  Diantara  ciri  khasnya,  bank  syari’ah  memiliki  akad  yang yang membuatnya beda dengan sistem transaksi yang dikembangkan bank konvensional. Mengemukanya perbedaan tersebut sekurangnya karena secara filosofis-teoretis bank syari’ah sebagai salah satu instrumen ekonomi  Islam berupaya  menampilkan produk-produknya berdasarkan  konsep
kegiatan  usaha  perbankan  Islamadalah  perniagaan  dengan  aturan  dan  tata
Qur’an dan al-Hadits. Bentuk hubungan ekonomi antarpihak dalam  sistem  ekonomi  Islam  ditentukan  dengan  hubungan  akad.  Dalam  bank  syari’ah,  akad  yang dilakukan  memiliki  konsekuensi  duniawi  dan  ukhrawi  karena  itu  dilakukan  berdasar  hukum  Islam, tidak seperti bank konvensional yang bersandarkan KUH Perdata.
Satu hal paling menonjol yang membedakan antarkedua jenis perbankan tersebut adalah soal dalam  perbankan  Islam.  Sebab  itu  dalam  sistem  perbankan  Islam  segala  akad atau perjanjian yang dilakukan akan selalu diselaraskan dengan konsep akad tersebut. Kalau ternyata yang  bertolak  belakang  dengan  asumsi  diatas,  perlu  dicermati  bahw normatif dan kenyataan empiris merupakan dua hal yang berbeda. Persoalannya
pada konsep perbankan Islam.
nk syari’ah, bank konvensional

## ISSN: 2502-213X
September 2019

## PERBANKAN SYARI’AH: ANTARA KONSEP DAN APLIKASI
Sharia  banks  are  often  seen  as  banking  institutions  with  different  characteristics  from conventional  banks.  Among  its  special  features,  Islamic  banks  have  a  contract  that  runs  all  of  their eveloped by conventional banks. theoretically Islamic banks as one of the instruments of Islamic economics try to display their products based on the muamalat concept.
of Islamic banking business activities is commerce with rules and procedures in Hadith. The form of economic relations between parties involved in  the  Islamic  economic  system  is  determined  by  the  covenant  relationship.  In  syari'ah  banks,  the contract that is carried out has worldly and ukhrawi consequences because it is carried out based on
types of banking is the matter  of  the  prohibition  of  usury  (interest)  in  Islamic  banking.  Therefore,  in  the  Islamic  banking system  all  agreements  or  agreements  made  will  always  be  harmonized  with  the  concept  of  the ctice that is contrary to the assumptions above, it should be noted that  between  the  normative  concept  and empirical  reality  are  two  different things.  The  problem  lies
Bank syari’ah acap dipandang sebagai institusi perbankan yang berkarakteristik beda dengan bank  konvensional.  Diantara  ciri  khasnya,  bank  syari’ah  memiliki  akad  yang  mengalasi  seluruh yang membuatnya beda dengan sistem transaksi yang dikembangkan bank konvensional. bank syari’ah sebagai produknya berdasarkan  konsep adalah  perniagaan  dengan  aturan  dan  tata ekonomi antarpihak yang terlibat hubungan  akad.  Dalam  bank  syari’ah,  akad  yang dilakukan  memiliki  konsekuensi  duniawi  dan  ukhrawi  karena  itu  dilakukan  berdasar  hukum  Islam,
Satu hal paling menonjol yang membedakan antarkedua jenis perbankan tersebut adalah soal dalam  perbankan  Islam.  Sebab  itu  dalam  sistem  perbankan  Islam  segala  akad konsep akad tersebut. Kalau ternyata yang  bertolak  belakang  dengan  asumsi  diatas,  perlu  dicermati  bahwa  antara  konsep normatif dan kenyataan empiris merupakan dua hal yang berbeda. Persoalannya terletak pada pelaku

## PENDAHULUAN
Sejauh  ini  bank  syari’ah  dinilai  memiliki  perbedaan  cukup  signifikan  dengan  bank konvensional.  Perbedaan  itu  antara  lain  menunjuk  pada  adanya  sistem  akad  ( perbankan  syari’ah  yang  melandasi  segenap  transaksi  yang  diberlangsungkannya. sebuah  istilah  Arab  term al sejatinya  berbeda.  Lalu  dimanakah  perbedaan  antara  al dengan contract yang  dipakai  dalam  sistem  transaksi  bank  konvensional?  Apakah sebatas perbedaan penggunaan bahasa ataukah memang memiliki perbedaan esensial?
Sebagai  salah  satu  instrumen  ekonomi  Islam,  bank  syari’ah  berupaya  menampilkan segenap  produknya  berdasarkan  konsep  muamalah  (ekonomi)  Islam.  Prinsip  dasar  kegiatan usaha perbankan Islam adalah perniagaan dengan aturan dan tata cara yang senada dengan al Qur’an  dan  Sunnah.  Bentuk  hubungan  ekonomi  antarpihak  yang  terlibat  dalam  siste ekonomi  Islam  ditentukan  dengan  hubungan  akad.  Bahkan  kekhususan  bank  syari’ah  dari bank konvensional terutama terletak pada konsep akad itu. Dalam bank syari’ah, akad  yang dilakukan  memiliki  konsekuensi  duniawi  dan  ukhrawi  sekaligus berdasarkan  hukum  Islam. 1 Jadi  dari  sisi  ini terlihat  perbedaan  antara  konsep  “akad”  dalam bank syari’ah dan konsep “kontrak” dalam bank konvensional.
Tulisan  ini  hendak  mencoba  mengelaborasi  lebih  jauh  seputar  konsep  akad  dalam konteks terapannya di seputar

## AKAD DALAM WACANA EKONOMI ISLAM
Akad  berasal  dari  bahasa  Arab dan dipergunakan dalam arti janji. Secara terminologis, akad ( qabul  dalam  suatu  perjanjian  yang  sesuai  dengan  prinsip  syari’ah. lengkap  dikemukakan  oleh  Ahmad  Abu (penerimaan,  akseptasi)  dengan  ijab  (penawaran)  yang  menimbulkan  akibat  hukum  pada obyeknya. 3 Para pihak  yang melakukan transaksi  memiliki implikasi dalam pemenuhan hak dan  kewajiban.  Oleh  karena  itu,  dalam  Islam  dikenal  kaidah  akad  yang  menyatakan  bahwa pada  asasnya  akad  adalah  kesepakatan  kedua  belah  pihak  dan  akibat  hukumnya  adalah  apa yang mereka tetapkan melalui janji.
Menurut  Syamsul  Anwar,  sejauh  ini  masih  belum  ada  keseragaman  pendapat mengenai penggunaan istilah perikatan dan perjanjian untuk menerjemahkan istilah Belanda verbintenis dan overeenkomst kalangan  sarjana  hukum,  yaitu  perikatan  digunakan  untuk  menerjemahkan sebagaimana  dimaksud  dalam  buku  III  KUH  Perdata  dan  perjanjian  dan  dalam  hal  ini
1 M. Syafi’I Antonio, Bank Syari’ah: Dari Teori ke
2 Bank Indonesia (BI), Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syari’ah
3 Syamsul Anwar, Teori Kausa dalam Hukum Perjanjian Islam Individual,  IAIN  Yogyakarta,  2000 Perjanjian dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal 1
4 Asmuni Abdurrahman, Qaidah-qaidah Fiqh
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502 Vol. 13. No.2, September Institut Agama Islam Ngawi
Sejauh  ini  bank  syari’ah  dinilai  memiliki  perbedaan  cukup  signifikan  dengan  bank konvensional.  Perbedaan  itu  antara  lain  menunjuk  pada  adanya  sistem  akad  ( perbankan  syari’ah  yang  melandasi  segenap  transaksi  yang  diberlangsungkannya.
al-‘aqd sepintas  lalu  mirip  dengan contract sejatinya  berbeda.  Lalu  dimanakah  perbedaan  antara  al-‘aqd  yang  dipakai yang  dipakai  dalam  sistem  transaksi  bank  konvensional?  Apakah sebatas perbedaan penggunaan bahasa ataukah memang memiliki perbedaan esensial?
Sebagai  salah  satu  instrumen  ekonomi  Islam,  bank  syari’ah  berupaya  menampilkan berdasarkan  konsep  muamalah  (ekonomi)  Islam.  Prinsip  dasar  kegiatan usaha perbankan Islam adalah perniagaan dengan aturan dan tata cara yang senada dengan al Qur’an  dan  Sunnah.  Bentuk  hubungan  ekonomi  antarpihak  yang  terlibat  dalam  siste ekonomi  Islam  ditentukan  dengan  hubungan  akad.  Bahkan  kekhususan  bank  syari’ah  dari bank konvensional terutama terletak pada konsep akad itu. Dalam bank syari’ah, akad  yang dilakukan  memiliki  konsekuensi  duniawi  dan  ukhrawi  sekaligus
Jadi  dari  sisi  ini terlihat  perbedaan  antara  konsep  “akad”  dalam bank syari’ah dan konsep “kontrak” dalam bank konvensional.
Tulisan  ini  hendak  mencoba  mengelaborasi  lebih  jauh  seputar  konsep  akad  dalam konteks terapannya di seputar praktik perbankan Islam (syari’ah).

## AKAD DALAM WACANA EKONOMI ISLAM
Akad  berasal  dari  bahasa  Arab al-‘aqd ,  secara  harfiah  berarti  ikatan  atau  pertautan, dan dipergunakan dalam arti janji. Secara terminologis, akad ( al-‘aqd ) adalah pertalian ijab dalam  suatu  perjanjian  yang  sesuai  dengan  prinsip  syari’ah. 2 Definisi  yang  lebih lengkap  dikemukakan  oleh  Ahmad  Abu  al-Fath  bahwa  akad  adalah  bertemunya  qabul dengan  ijab  (penawaran)  yang  menimbulkan  akibat  hukum  pada a pihak  yang melakukan transaksi  memiliki implikasi dalam pemenuhan hak dan  kewajiban.  Oleh  karena  itu,  dalam  Islam  dikenal  kaidah  akad  yang  menyatakan  bahwa pada  asasnya  akad  adalah  kesepakatan  kedua  belah  pihak  dan  akibat  hukumnya  adalah  apa tetapkan melalui janji. 4
Menurut  Syamsul  Anwar,  sejauh  ini  masih  belum  ada  keseragaman  pendapat mengenai penggunaan istilah perikatan dan perjanjian untuk menerjemahkan istilah Belanda overeenkomst . Namun, dalam hal ini diikuti penggunaan yang lebih umum di kalangan  sarjana  hukum,  yaitu  perikatan  digunakan  untuk  menerjemahkan sebagaimana  dimaksud  dalam  buku  III  KUH  Perdata  dan  perjanjian  dan  dalam  hal  ini
Bank Syari’ah: Dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal 29 Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syari’ah (Jakarta: BI, 1999) hal 1 Teori Kausa dalam Hukum Perjanjian Islam (Suatu Kajian Asas Hukum), ( Individual,  IAIN  Yogyakarta,  2000)  hal  55.  Bdk.,Chairuman  Pasaribu  dan  Suhrawardi  K.  Lubis,
(Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal 1
qaidah Fiqh (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal 44

## ISSN: 2502-213X September 2019
Sejauh  ini  bank  syari’ah  dinilai  memiliki  perbedaan  cukup  signifikan  dengan  bank konvensional.  Perbedaan  itu  antara  lain  menunjuk  pada  adanya  sistem  akad  ( al-‘aqd )  di perbankan  syari’ah  yang  melandasi  segenap  transaksi  yang  diberlangsungkannya.  Sebagai contract (Inggris).  Namun yang  dipakai  bank  syari’ah yang  dipakai  dalam  sistem  transaksi  bank  konvensional?  Apakah  hanya sebatas perbedaan penggunaan bahasa ataukah memang memiliki perbedaan esensial?
Sebagai  salah  satu  instrumen  ekonomi  Islam,  bank  syari’ah  berupaya  menampilkan berdasarkan  konsep  muamalah  (ekonomi)  Islam.  Prinsip  dasar  kegiatan usaha perbankan Islam adalah perniagaan dengan aturan dan tata cara yang senada dengan al- Qur’an  dan  Sunnah.  Bentuk  hubungan  ekonomi  antarpihak  yang  terlibat  dalam  sistem ekonomi  Islam  ditentukan  dengan  hubungan  akad.  Bahkan  kekhususan  bank  syari’ah  dari bank konvensional terutama terletak pada konsep akad itu. Dalam bank syari’ah, akad  yang dilakukan  memiliki  konsekuensi  duniawi  dan  ukhrawi  sekaligus  karena  dilakukan
Jadi  dari  sisi  ini terlihat  perbedaan  antara  konsep  “akad”  dalam
Tulisan  ini  hendak  mencoba  mengelaborasi  lebih  jauh  seputar  konsep  akad  dalam
,  secara  harfiah  berarti  ikatan  atau  pertautan, ) adalah pertalian ijab- Definisi  yang  lebih
Fath  bahwa  akad  adalah  bertemunya  qabul dengan  ijab  (penawaran)  yang  menimbulkan  akibat  hukum  pada a pihak  yang melakukan transaksi  memiliki implikasi dalam pemenuhan hak dan  kewajiban.  Oleh  karena  itu,  dalam  Islam  dikenal  kaidah  akad  yang  menyatakan  bahwa pada  asasnya  akad  adalah  kesepakatan  kedua  belah  pihak  dan  akibat  hukumnya  adalah  apa
Menurut  Syamsul  Anwar,  sejauh  ini  masih  belum  ada  keseragaman  pendapat mengenai penggunaan istilah perikatan dan perjanjian untuk menerjemahkan istilah Belanda yang lebih umum di kalangan  sarjana  hukum,  yaitu  perikatan  digunakan  untuk  menerjemahkan  verbintenis sebagaimana  dimaksud  dalam  buku  III  KUH  Perdata  dan  perjanjian  dan  dalam  hal  ini
(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal 29 (Jakarta: BI, 1999) hal 1
(Suatu Kajian Asas Hukum), (laporan Penelitian Chairuman  Pasaribu  dan  Suhrawardi  K.  Lubis, Hukum
diidentikkan  dengan  “persetujuan”,  bahkan  “kontrak” overeenkomst. 5 Untuk melihat posisi perjanjian dari perikatan, Samsul Anwar menulis:
“Dilihat dari sumbernya, perikatan itu ada yang lahir dari undang dari  perjanjian  serta  dari  sumber berbagai  perikatan  yang  lahir  dari  bermacam perikatan  ( het  verbintenissenrecht adalah salah satu bagian dari hukum yang lahir dari perjanjian saja.”
Dengan  demikian,  jelaslah  bahwa  perjanjian  itu Mengenai perikatan, dalam hukum Islam dikenal beberapa istilah tersebut,  yakni  “hukum  akad” dengan  hukum  akad  itu  tidak  lain  adalah  akibat  hukum  yang  timbul  dari  suatu  perjanjian. Ahli-ahli  hukum  Islam  membedakan  hukum  akad  menjadi  dua  macam,  yaitu  ( akad, yakni akibat-akibat logis dari adanya akad itu sendiri atau dengan kata lain merupakan tujuan  pokok  disyari’atkannya  akad,  dan  (b)  hukum  tambahan  akad  adalah  kewajiban kewajiban dan hak yang timbul dari adanya akad itu, seperti menyerahkan barang dalam akad jual-beli. 7
Menurut  Syamsul  Anwar,  hukum  akad dalam Hukum Islam karena didalamnya terkandung adanya kewajiban dan hak bagi masing masing  pihak.  Pernyataannya  ini  didasarkan  pada  ungkapanIbnu  Abidin seorang ulama mutakhir Hanafi dari Turki:
“Hukum jual-beli itu adalah tetapnya hak milik”, maksudnya adalah tetapnya hak milik bagi masing tukarannya).  Ini  adalah  hukum  asli  jual wajibnya menyerahkan barang dan harga...”
Dalam  hal  ini,  ahli  hukum  Islam  modern,  Musthafa  Ahmad  al bahwa  hukum  akad  tambahan  di  kalangan  fuqoha  klasik  itu  merupakan  perikatan  dalam hukum  Barat. 9 Selain  istilah  itu,  untuk  m menggunakan  istilah al-dlaman dengan  perikatan  yang  timbul  dari  perbuatan  melawan  hukum  dalam  hukum  Barat. Selanjutnya  istilah iltizam juga  digunakan  untuk kehendak  sepihak  dan  kadang tetapi,  perlu  diperhatikan  bahwa  ulama  hukum  Islam  tidak  membuat  suatu  teori  umum tentang  perikatan  dan  menghimpunnya  dalam  satu  tempat tersebut disebabkan karena hukum Islam menggunakan pandanga hukum.  Tindakan  hukum  dilihat  secara  keseluruhan  dengan  berbagai  syaratnya,  dan karenanya kajian hukum Islam dimulai dari tindakan hukum
5 Anwar, Teori ….., hal 26
6 Ibid, 25
7 Ibid, 37
8 Ibnu Abidin, Hasyiyah Radd Al-Mukhtar Syarh Tanwir al Babi al-Halabi wa Auladih, 1967), IV:506. Di kutip oleh Anwar
9 Ibid
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502 Vol. 13. No.2, September Institut Agama Islam Ngawi
diidentikkan  dengan  “persetujuan”,  bahkan  “kontrak”  digunakan  sebagai Untuk melihat posisi perjanjian dari perikatan, Samsul Anwar menulis:
“Dilihat dari sumbernya, perikatan itu ada yang lahir dari undang-undang serta  dari  sumber-sumber  lain.  Lazimnya  bagian  hukum  yang  mengatur berbagai  perikatan  yang  lahir  dari  bermacam-macam  sumbernya  itu  dinamakan  hukum het  verbintenissenrecht ).  Sedangkan  hukum  perjanjian  ( overeenkomst adalah salah satu bagian dari hukum perikatan, yaitu bagian hukum yang me yang lahir dari perjanjian saja.” 6
Dengan  demikian,  jelaslah  bahwa  perjanjian  itu  merupakan  bagian  dari  perikatan perikatan, dalam hukum Islam dikenal beberapa istilah  yang mengandung konsep yakni  “hukum  akad”, al-dlaman,  dan  al-iltizam .  Sebenarnya  apa  yang  dimaksud dengan  hukum  akad  itu  tidak  lain  adalah  akibat  hukum  yang  timbul  dari  suatu  perjanjian. ahli  hukum  Islam  membedakan  hukum  akad  menjadi  dua  macam,  yaitu  (
is dari adanya akad itu sendiri atau dengan kata lain merupakan tujuan  pokok  disyari’atkannya  akad,  dan  (b)  hukum  tambahan  akad  adalah  kewajiban kewajiban dan hak yang timbul dari adanya akad itu, seperti menyerahkan barang dalam akad
Menurut  Syamsul  Anwar,  hukum  akad  tambahan  menggambarkan  konsep  perikata dalam Hukum Islam karena didalamnya terkandung adanya kewajiban dan hak bagi masing Pernyataannya  ini  didasarkan  pada  ungkapanIbnu  Abidin mutakhir Hanafi dari Turki:
beli itu adalah tetapnya hak milik”, maksudnya adalah tetapnya hak milik bagi masing-masing pihak atas kedua obyek jual-beli (badalain, barang dan tukarannya).  Ini  adalah  hukum  asli  jual-beli;  sedangkan  hukum  tambah wajibnya menyerahkan barang dan harga...” 8
Dalam  hal  ini,  ahli  hukum  Islam  modern,  Musthafa  Ahmad  al-Zarqa’ bahwa  hukum  akad  tambahan  di  kalangan  fuqoha  klasik  itu  merupakan  perikatan  dalam Selain  istilah  itu,  untuk  menunjukkan  perikatan,  para  fuqaha  juga dlaman (tanggung  jawab),  yang  sesungguhnya  dapat  dibandingkan dengan  perikatan  yang  timbul  dari  perbuatan  melawan  hukum  dalam  hukum  Barat.
juga  digunakan  untuk  perikatan-perikatan  yang  timbul  dari kehendak  sepihak  dan  kadang-kadang  juga  perikatan  yang  timbul  dari  perjanjian.  Akan tetapi,  perlu  diperhatikan  bahwa  ulama  hukum  Islam  tidak  membuat  suatu  teori  umum tentang  perikatan  dan  menghimpunnya  dalam  satu  tempat  dan  diberi  nama  perikatan.  Hal tersebut disebabkan karena hukum Islam menggunakan pandangan sintetis hukum.  Tindakan  hukum  dilihat  secara  keseluruhan  dengan  berbagai  syaratnya,  dan karenanya kajian hukum Islam dimulai dari tindakan hukum sebagai sumber yang melahirkan
Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar (Mesir: Syirkah wa Maktabah Musthafa al Halabi wa Auladih, 1967), IV:506. Di kutip oleh Anwar, Teori…, hal 38

## ISSN: 2502-213X September 2019
digunakan  sebagai  padanan  kata Untuk melihat posisi perjanjian dari perikatan, Samsul Anwar menulis:
undang dan ada yang lahir um  yang  mengatur macam  sumbernya  itu  dinamakan  hukum overeenkomstenrecht ) perikatan, yaitu bagian hukum yang mengatur perikatan
merupakan  bagian  dari  perikatan . yang mengandung konsep .  Sebenarnya  apa  yang  dimaksud dengan  hukum  akad  itu  tidak  lain  adalah  akibat  hukum  yang  timbul  dari  suatu  perjanjian. ahli  hukum  Islam  membedakan  hukum  akad  menjadi  dua  macam,  yaitu  (a)hukum  asli is dari adanya akad itu sendiri atau dengan kata lain merupakan tujuan  pokok  disyari’atkannya  akad,  dan  (b)  hukum  tambahan  akad  adalah  kewajiban- kewajiban dan hak yang timbul dari adanya akad itu, seperti menyerahkan barang dalam akad
n  menggambarkan  konsep  perikatan dalam Hukum Islam karena didalamnya terkandung adanya kewajiban dan hak bagi masing-
Pernyataannya  ini  didasarkan  pada  ungkapanIbnu  Abidin  (w.  1252/1836),
beli itu adalah tetapnya hak milik”, maksudnya adalah tetapnya beli (badalain, barang dan beli;  sedangkan  hukum  tambahannya  adalah
Zarqa’  menyatakan bahwa  hukum  akad  tambahan  di  kalangan  fuqoha  klasik  itu  merupakan  perikatan  dalam enunjukkan  perikatan,  para  fuqaha  juga (tanggung  jawab),  yang  sesungguhnya  dapat  dibandingkan dengan  perikatan  yang  timbul  dari  perbuatan  melawan  hukum  dalam  hukum  Barat.
perikatan  yang  timbul  dari kadang  juga  perikatan  yang  timbul  dari  perjanjian.  Akan tetapi,  perlu  diperhatikan  bahwa  ulama  hukum  Islam  tidak  membuat  suatu  teori  umum dan  diberi  nama  perikatan.  Hal sintetis mengenai tindakan hukum.  Tindakan  hukum  dilihat  secara  keseluruhan  dengan  berbagai  syaratnya,  dan sebagai sumber yang melahirkan
(Mesir: Syirkah wa Maktabah Musthafa al-
akibat  hukum.  Karena  itu  kajian  para  fuqaha  di  zaman  lampau  dimulai  dan  terpusat  pada akad. Jadi ia tidak memulai dari akibat hukum, yaitu perikatan (perjanjian). 10 Dalam hubungan ini, setidak Islam,  yaitu: (1) Perikatan hutang ( al-‘ain );  (3)  Perikatan  melakukan  sesuatu  ( menjamin ( al-iltizam bi at-tautsiq
Pada prinsipnya, akad biasanya dilakukan pada aktifitas yang dilakukan secara timbal balik antar dua orang atau lebih, yakni perjanjian antara 2 belah pihak. kata  akad  dan  perjanjian  lalu  tidak  mudah  dibedakan.  Secara dalam bahasa arab diistilahkan dengan adalah  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  seseorang  atau  lebih  dengan  mengikatkan  dirinya terhadap orang lain atau lebih.
Kekhususan  akad  (perjanjian)  dalam  bank  Islam  bisa  dicermati  pada  asas muamalah.  Muamalah  Islam  mempunyai  prinsip macam, pertama, bahwa  pada  dasarnya  segala  bentuk  muamalah  itu  mubah,  kecuali  yang ditentukan  lain  oleh  Al-Qur’a ketiga ,  Dilakukan  dengan  dasar  pertimbangan  mendatangkan  manfaat  dan  menghindari mudlarat ; keempat , dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam unsur penipuan ( gharar ) dan tidak menyempitkan peredaran perekonomian.
Prinsip  yang pertama pada  kemungkinan  perkembangan  bentuk  dan  macam  muamalah  baru  sesuai  dengan perkembangan  kebutuhan  hidup bahwa  kebebasan  kehendak  pihak yang  terjadi  dengan  paksaan  dipandang  tidak  sah.  P suatu  bentuk  muamalah  dilakukan  atas  dasar  pertimbangan  mendatangkan  manfat  dan menghindari mudlarat .  Di  sisi  ini  terlihat yang berorientasi bisnis ( bisnis oriented pinjaman  yang  diberikan  tersebut.  Sedangkan  prinsip  yang  keempat,  menegaskan  bahwa segala  bentuk  muamalah  yang  mengandung beli  barang  dengan  harga  jauh  dibawah  harga  semestinya  karena  penjualnya  sangat memerlukan uang, atau jauh diatas harga semestinya karena pembelinya sangat memerlukan barang tersebut.
Apabila  dicermati  dari dalam kategori asas pertama. Thontowi memasukkan kebebasan berkontrak ( and every where he is in chains asas  al-ibahah. 12 Meskipun  demikian,  ternyata
10 Ibid, hal 27
11 Keterangan lebih lanjut tentang pembagian perikatan ini, lihat, Ibid, 40
12 Asas-asas  utama  dalam  perjanjian  Islam  ada  3,  yakni tentang ketentuan bentuk/ sifat perjanjian dan kebebasan dalam ber is in chains);  kedua, Kewajiban (at Taklif dealing),  saling  merelakan  kesepakatan  (mutual  consensus),  kepantasan  (equity) manfaat  (utility);  ketiga,  Larangan  demi  terciptanya  kesejahteraan,  meliputi  penipuan

## ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502 Vol. 13. No.2, September
Institut Agama Islam Ngawi
akibat  hukum.  Karena  itu  kajian  para  fuqaha  di  zaman  lampau  dimulai  dan  terpusat  pada akad. Jadi ia tidak memulai dari akibat hukum, yaitu perikatan-perikatan yang lahir dari akad
Dalam hubungan ini, setidak-tidaknya ada empat jenis perikatan dalam hukum Islam,  yaitu: (1) Perikatan hutang ( al-iltizam bi al-dain ); (2) Perikatan benda   ( );  (3)  Perikatan  melakukan  sesuatu  ( al-iltizam  bi  al-‘amal );  dan  (4)  Perikatan utsiq ). 11
Pada prinsipnya, akad biasanya dilakukan pada aktifitas yang dilakukan secara timbal balik antar dua orang atau lebih, yakni perjanjian antara 2 belah pihak. Dus kata  akad  dan  perjanjian  lalu  tidak  mudah  dibedakan.  Secara  etimologis,  perjanjian  (yang dalam bahasa arab diistilahkan dengan Mu’ahadah Ittifa’ , akad) atau kontrak atau persetujuan adalah  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  seseorang  atau  lebih  dengan  mengikatkan  dirinya terhadap orang lain atau lebih.
(perjanjian)  dalam  bank  Islam  bisa  dicermati  pada  asas muamalah.  Muamalah  Islam  mempunyai  prinsip-prinsip  yang  dapat  dirumuskan  menjadi  4 bahwa  pada  dasarnya  segala  bentuk  muamalah  itu  mubah,  kecuali  yang Qur’an  dan  Sunnah; kedua, Dilaksanakan  secara  rela  sama  rela; dengan  dasar  pertimbangan  mendatangkan  manfaat  dan  menghindari
, dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan (dalam arti t ) dan tidak menyempitkan peredaran perekonomian.
pertama mengandung  arti  bahwa  hukum  Islam  memberi  kesempatan pada  kemungkinan  perkembangan  bentuk  dan  macam  muamalah  baru  sesuai  dengan perkembangan  kebutuhan  hidup  masyarakat.  Kemudian  prinsip  yang kedua, bahwa  kebebasan  kehendak  pihak-pihak  bersangkutan  selalu  diperhatikan,  sebab  jual  beli yang  terjadi  dengan  paksaan  dipandang  tidak  sah.  Prinsip  yang ketiga ,  menegaskan  bahwa suatu  bentuk  muamalah  dilakukan  atas  dasar  pertimbangan  mendatangkan  manfat  dan
.  Di  sisi  ini  terlihat  perbedaan  mendasar  dengan  bank  konvensional bisnis oriented ), dimana bank tidak mau tahu digunakan untuk apa pinjaman  yang  diberikan  tersebut.  Sedangkan  prinsip  yang  keempat,  menegaskan  bahwa segala  bentuk  muamalah  yang  mengandung  unsur  penindasan  tidak  dibenarkan,  seperti  jual beli  barang  dengan  harga  jauh  dibawah  harga  semestinya  karena  penjualnya  sangat atau jauh diatas harga semestinya karena pembelinya sangat memerlukan
Apabila  dicermati  dari  asas-asas  diatas,  maka  asas  kebebasan  berkontrak  masuk dalam kategori asas pertama. Thontowi memasukkan kebebasan berkontrak ( every where he is in chains ) ini pada salah satu dari 3 asas utama perjanjian Islam, yaitu Meskipun  demikian,  ternyata  ada  ulama  yang  tidak  mengakui  kebebasan
tentang pembagian perikatan ini, lihat, Ibid, 40-51 asas  utama  dalam  perjanjian  Islam  ada  3,  yakni  pertama,  kebolehan  (al-ibahah),  asas  ini  mengatur tentang ketentuan bentuk/ sifat perjanjian dan kebebasan dalam berkontrak (man is born free and every at Taklif),  meliputi Pacta su  servanda, I’tikad baik (good faith), terbuka (fair
,  saling  merelakan  kesepakatan  (mutual  consensus),  kepantasan  (equity),  keadilan  (justice),  dan  azas ketiga,  Larangan  demi  terciptanya  kesejahteraan,  meliputi  penipuan

## ISSN: 2502-213X September 2019
akibat  hukum.  Karena  itu  kajian  para  fuqaha  di  zaman  lampau  dimulai  dan  terpusat  pada perikatan yang lahir dari akad daknya ada empat jenis perikatan dalam hukum ); (2) Perikatan benda   ( al-iltizam bi );  dan  (4)  Perikatan
Pada prinsipnya, akad biasanya dilakukan pada aktifitas yang dilakukan secara timbal Dus , wajar jika antara etimologis,  perjanjian  (yang , akad) atau kontrak atau persetujuan adalah  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  seseorang  atau  lebih  dengan  mengikatkan  dirinya
(perjanjian)  dalam  bank  Islam  bisa  dicermati  pada  asas-asas prinsip  yang  dapat  dirumuskan  menjadi  4 bahwa  pada  dasarnya  segala  bentuk  muamalah  itu  mubah,  kecuali  yang
Dilaksanakan  secara  rela  sama  rela; dengan  dasar  pertimbangan  mendatangkan  manfaat  dan  menghindari , dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur kesempitan (dalam arti tidak ada ) dan tidak menyempitkan peredaran perekonomian.
mengandung  arti  bahwa  hukum  Islam  memberi  kesempatan pada  kemungkinan  perkembangan  bentuk  dan  macam  muamalah  baru  sesuai  dengan kedua, menggariskan diperhatikan,  sebab  jual  beli ,  menegaskan  bahwa suatu  bentuk  muamalah  dilakukan  atas  dasar  pertimbangan  mendatangkan  manfat  dan perbedaan  mendasar  dengan  bank  konvensional ), dimana bank tidak mau tahu digunakan untuk apa pinjaman  yang  diberikan  tersebut.  Sedangkan  prinsip  yang  keempat,  menegaskan  bahwa unsur  penindasan  tidak  dibenarkan,  seperti  jual beli  barang  dengan  harga  jauh  dibawah  harga  semestinya  karena  penjualnya  sangat atau jauh diatas harga semestinya karena pembelinya sangat memerlukan
asas  diatas,  maka  asas  kebebasan  berkontrak  masuk dalam kategori asas pertama. Thontowi memasukkan kebebasan berkontrak ( man is born free ini pada salah satu dari 3 asas utama perjanjian Islam, yaitu ada  ulama  yang  tidak  mengakui  kebebasan
ibahah),  asas  ini  mengatur kontrak (man is born free and every where he ,  meliputi Pacta su  servanda, I’tikad baik (good faith), terbuka (fair ,  keadilan  (justice),  dan  azas ketiga,  Larangan  demi  terciptanya  kesejahteraan,  meliputi  penipuan  (deceit  fraud)  atau
berkontrak dalam hukum perjanjian Islam. Maka ada 2 pendapat Islam,  yaitu  pendapat  yang  menyatakan  bahwa terbuka  (kebebasan  berkontrak)  dan  pendapat  yang  menyatakan  bahwa  hukum perjanjianIslam menganut sistem tertutup ( dalam nash ).
Ibnu  Hazm  menganut  siste perjanjian dan akibat-akibatnya telah ditentukan seperangkat  prinsip-prinsip  moral  dan  hukum  yang  diambil  dari  al merefleksikan  interpretasi-interpretasi  historis  yang  spesifik  terhadap  perintah suci. Interpretasi-interpretasi lain dimungkinkan dan sudah diantisipasi madzhab hukum sendiri. 13
Jika  Ibnu  Hazm  demikian,  maka  berbeda  dengan  jumhur  fuqoha’  yang  menganut sistem  terbuka  dengan  menyatakan  bahwa  setiap  orang  memiliki  keb mengadakan perjanjian dan menetapkan syarat belah pihak, sedangkan mereka berkewajiban untuk memenuhi kesepakatannya ada dalil yang melarangnya.
Walaupun jumhur ulama menganut sistem terb perbedaan  tingkat  mengenai  luas  dan  sempitnya  keterbukaan  itu.  Sebagai  salah  seorang penganut  madzhab  Hambali,  Ibn  Taimiyah  mengelaborasi  dan  menafsirkan  asas  kebebasan berkontrak  lebih  luas  dibandingkan pandangan-pandangan  madzhab  lain.  Menurutnya  Imam  Ahmad  bin  Hanbal  adalah  seorang faqih yang  banyak  mensahkan  syarat berasal  dari  penalaran  murni,  tetapi  merupakan  kewajiban Islam  berdasarkan  kaidah  umum  agar diperbuatnya sebagaimana ditegask tentang  perintah  pemenuhan  janji  (akad)  dan  Hadits  Rosululloh  yang kaum Muslimin dibenarkan untuk membuat perdamaian dalam pelaksanaan hak serta hadits Rosululloh yang memperkenankan kaum Muslimin dan  perjanjian  itu  mengikat  untuk  dipenuhi  dalam  batas umum yang telah ditetapkan oleh
Dalam  hukum  perjanjian,  bentuk  perjanjian  sekara perkembangan.  Telah  diperkenalkan  bentuk contract, authomatic card, contract by telephone, hukum  ekonomi  ada  bentuk purchase (sewa  beli), franchise tertentu), joint  venture (kerjasama  penanaman  modal)  dan  lain semacam ini mutlak memerlukan perngkat hukum yang memadai untuk menampungnya.
commercial  dishonesty,  Maisir  (judi),  penimbunan  emas pembatasan harga dan jual beli, ihtikar (monopoli), bunga dalam s keuntungan  pribadi,  obyek-obyek  jual  beli  samar Jawahir Thontowi, Hukum Perjanjian dalam Islam, Diktat, hal 1
13 Abdul  Basith  Junaidi, Kebebasan  Berkontra Yogyakarta:2000, hal 8
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502 Vol. 13. No.2, September Institut Agama Islam Ngawi
berkontrak dalam hukum perjanjian Islam. Maka ada 2 pendapat mengenai sistem perjanjian Islam,  yaitu  pendapat  yang  menyatakan  bahwa  hukum  perjanjian  Islam  menganut  sistem an  berkontrak)  dan  pendapat  yang  menyatakan  bahwa  hukum perjanjianIslam menganut sistem tertutup (perjanjian terikat dengan ketentuan
Ibnu  Hazm  menganut  sistem  tertutup  dalam  arti  kehendak  untuk  membuat  suatu akibatnya telah ditentukan oleh pembuat Syari’ah ( syari’ moral  dan  hukum  yang  diambil  dari  al-Qur’an interpretasi  historis  yang  spesifik  terhadap  perintah interpretasi lain dimungkinkan dan sudah diantisipasi oleh para pembangun
Jika  Ibnu  Hazm  demikian,  maka  berbeda  dengan  jumhur  fuqoha’  yang  menganut sistem  terbuka  dengan  menyatakan  bahwa  setiap  orang  memiliki  keb mengadakan perjanjian dan menetapkan syarat-syarat didalamnya demi kemaslahatan kedua
, sedangkan mereka berkewajiban untuk memenuhi kesepakatannya
Walaupun jumhur ulama menganut sistem terbuka akan tetapi dalam perinciannya perbedaan  tingkat  mengenai  luas  dan  sempitnya  keterbukaan  itu.  Sebagai  salah  seorang
,  Ibn  Taimiyah  mengelaborasi  dan  menafsirkan  asas  kebebasan berkontrak  lebih  luas  dibandingkan  dengan  ulama  lain,  disertai  studi  komparatif  dengan pandangan  madzhab  lain.  Menurutnya  Imam  Ahmad  bin  Hanbal  adalah  seorang yang  banyak  mensahkan  syarat-syarat  dalam  perjanjian.  Pendapat  ini  tidak  sekedar berasal  dari  penalaran  murni,  tetapi  merupakan  kewajiban  yang  dibebankan  oleh  syari’ah Islam  berdasarkan  kaidah  umum  agar  setiap  orang  memenuhi  perjanjian  yang  telah tnya sebagaimana ditegaskan dalam firman Alloh surat al-Maidah ayat 1 yang berisi pemenuhan  janji  (akad)  dan  Hadits  Rosululloh  yang  menyatakan  bahwa kaum Muslimin dibenarkan untuk membuat perdamaian dalam pelaksanaan hak
memperkenankan kaum Muslimin memperjanjikan syarat dan  perjanjian  itu  mengikat  untuk  dipenuhi  dalam  batas-batas  tidak  menyalahi  kebenaran umum yang telah ditetapkan oleh syara’.
Dalam  hukum  perjanjian,  bentuk  perjanjian  sekarang  telah  banyak  mengalami perkembangan.  Telah  diperkenalkan  bentuk-bentuk  perjanjian  baru  seperti contract, authomatic card, contract by telephone, dan lain-lainnya. Sedangkan dalam bidang hukum  ekonomi  ada  bentuk-bentuk  transaksi  baru,  misalnya leasing franchise (sewa  menjual  barang  suatu  perusahaan  di  suatu  wilayah (kerjasama  penanaman  modal)  dan  lain-lain.  Perkembangan  baru semacam ini mutlak memerlukan perngkat hukum yang memadai untuk menampungnya.
commercial  dishonesty,  Maisir  (judi),  penimbunan  emas-perak  (wajib  menjaga  kestabilan  emas) , ihtikar (monopoli), bunga dalam segala transaksi, bisnis spekulatif obyek  jual  beli  samar-samar  (gharar),  dan  penundaan  pembayaran Jawahir Thontowi, Hukum Perjanjian dalam Islam, Diktat, hal 1
Kebebasan  Berkontrak  Menurut  Ibnu  Taimiyyah ,  Tesis  IAIN  Sunan

## ISSN: 2502-213X September 2019
mengenai sistem perjanjian hukum  perjanjian  Islam  menganut  sistem an  berkontrak)  dan  pendapat  yang  menyatakan  bahwa  hukum anjian terikat dengan ketentuan yang terdapat
tertutup  dalam  arti  kehendak  untuk  membuat  suatu syari’ ).  merupakan Qur’andan  Sunnah  yang interpretasi  historis  yang  spesifik  terhadap  perintah-perintah  teks oleh para pembangun
Jika  Ibnu  Hazm  demikian,  maka  berbeda  dengan  jumhur  fuqoha’  yang  menganut sistem  terbuka  dengan  menyatakan  bahwa  setiap  orang  memiliki  kebebasan  untuk syarat didalamnya demi kemaslahatan kedua , sedangkan mereka berkewajiban untuk memenuhi kesepakatannya selama tidak
akan tetapi dalam perinciannya ada perbedaan  tingkat  mengenai  luas  dan  sempitnya  keterbukaan  itu.  Sebagai  salah  seorang
,  Ibn  Taimiyah  mengelaborasi  dan  menafsirkan  asas  kebebasan
lain,  disertai  studi  komparatif  dengan pandangan  madzhab  lain.  Menurutnya  Imam  Ahmad  bin  Hanbal  adalah  seorang
syarat  dalam  perjanjian.  Pendapat  ini  tidak  sekedar yang  dibebankan  oleh  syari’ah setiap  orang  memenuhi  perjanjian  yang  telah Maidah ayat 1 yang berisi menyatakan  bahwa kaum Muslimin dibenarkan untuk membuat perdamaian dalam pelaksanaan hak-hak mereka memperjanjikan syarat-syarat batas  tidak  menyalahi  kebenaran
ng  telah  banyak  mengalami bentuk  perjanjian  baru  seperti self  service lainnya. Sedangkan dalam bidang (sewa  guna),  hire (sewa  menjual  barang  suatu  perusahaan  di  suatu  wilayah lain.  Perkembangan  baru semacam ini mutlak memerlukan perngkat hukum yang memadai untuk menampungnya.
(wajib  menjaga  kestabilan  emas),  tidak  ada , bisnis spekulatif dengan dasar samar  (gharar),  dan  penundaan  pembayaran  deposit.  Lihat
Tesis  IAIN  Sunan  Kalijaga
Untuk  mengantisipasi  perkembangan  berbagai  model  perjanjian perlu  diperkokoh  pengakuan  terhadap sejalan  dengan  perkembangan  liberalisasi  dan  swastanisasi  ( Tanpa  kebebasan  berkontrak,  kiranya  sulit  terdorong  tumbuhnya  peran  dan  ke masyarakat luas dalam pembangunan
Dalam rangka menolak pendapat sementara pihak yang mengatakan bahwa asas kebebasan  berkontrak  berasal  dari  dunia  Barat  di  zaman  merajalelanya  liberalisme,  Ibnu Taimiyyah mengungkapkan bahwa asas kebebasan berkontrak benar Qur’an  dan  Sunnah  yang  menyatakan  bahwa  kita  diperbolehkan  membuat  perjanjian  yang berupa  dan  berisi  apa  saja  (atau  tentang  apa  saja)  dan  perjanjian  itu  mengikat  orang membuatnya  untuk  memenuhinya. batasan, yakni selama perjanjian itu tidak berisi sesuatu yang bertentan ketentuan syara’ , yaitu tidak menghalalkan segala sesuatu yang telah diharamkan oleh syara’, atau sebaliknya tidak mengharamkan apa yang telah
Persamaan antara asas kebebasan berkontrak dalam Islam dan BW menyangkut sama sama  memiliki  makna  kebebasan  antara  dua  belah  pihak  atau  lebih  untuk  membuat kontrak  atau  perjanjian.  Pada  prinsipnya  kedua  sistem  hukum  itu  memiliki  persama asas ini. Akan tetapi perbedaannya terletak pada itu  berlaku.  Sistem  yang  dianut  oleh  Kitab  Undang Wetboek=BW )  adalah  sistem  terbuka,  yakni  orang  secara  bebas`dapat apa saja, bahkan dibolehkan mengesampingkan perturan yang terdapat dalam BW. Perangkat aturan  perjanjian  yang  diatur  dalam  buku  III  BW  hanya  merupakan  hukum  pelengkap ( aanvullend  recht )  yang  tidak  bersifat  memaksa  dan  berlaku  bagi  para  p membuat  peraturan  sendiri  dalam  kontraknya. Islam, pada umumnya ulama menganut sistem terbuka, akan tetapi bukan berarti setiap orang bebas  melakukan  perjanjian  apa  saja  meskipun  bertentangan  dengan  nas berkontrak  dengan  tetap  berpijak  pada  spirit  nash,  terutama  pada  hal ditentukan secara tegas dalam nash.
Syarat Sahnya Akad. Menurut al apabila  terpenuhi  rukun  dan  syaratnya. pihak-pihak  yang  mengadakan  akad,  obyek  akad,  dan  formula syarat akad secara umum dibedakan menjadi 2 macam, yakni syarat untuk terbentuknya dan syarat sahnya akad. Adapun syarat a yaitu bertemunya ijab dan qobul (adanya kata sepakat), bersatunya majlis akad, berbilangnya para  pihak,  berakal/ tamyiz ,  obyek  akad  dapat  diserahkan,  obyek  akad  dapat  ditentukan,  dan obyek dapat ditransaksikan atau dapat menerima hokum akad (
Sedangkan  syarat  sahnya  akad  ada  5,  yakni:  tidak  ada  paksaan,  tidak  menimbulkan kerugian  ( dlarar ),  tidak  mengandung  ketidakjelasan  ( tidak  mengandung  syarat  fasid diatas,  akad  dibagi  menjadi  2:  akad  sah  dan  akad  bathil.  Akan  tetapi,  dari  segi  kekuatan
14 Junaidi, kebebasan …, hal 11
15 R.Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: PT Intermasa, 1992), hal 213
16 Anwar, Teori ….., hal 64-6
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502 Vol. 13. No.2, September Institut Agama Islam Ngawi
Untuk  mengantisipasi  perkembangan  berbagai  model  perjanjian  di  masa  mendatang, perlu  diperkokoh  pengakuan  terhadap  asas  kebebasan  berkontrak.  Sebab  asas  ini  dianggap sejalan  dengan  perkembangan  liberalisasi  dan  swastanisasi  ( privatization Tanpa  kebebasan  berkontrak,  kiranya  sulit  terdorong  tumbuhnya  peran  dan  ke masyarakat luas dalam pembangunan ekonomi.
Dalam rangka menolak pendapat sementara pihak yang mengatakan bahwa asas kebebasan  berkontrak  berasal  dari  dunia  Barat  di  zaman  merajalelanya  liberalisme,  Ibnu bahwa asas kebebasan berkontrak benar-benar bersumber da yang  menyatakan  bahwa  kita  diperbolehkan  membuat  perjanjian  yang berupa  dan  berisi  apa  saja  (atau  tentang  apa  saja)  dan  perjanjian  itu  mengikat  orang membuatnya  untuk  memenuhinya. 14 Meskipun  demikian,  kebebasan  tersebu selama perjanjian itu tidak berisi sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan , yaitu tidak menghalalkan segala sesuatu yang telah diharamkan oleh syara’, atau sebaliknya tidak mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh syara’
Persamaan antara asas kebebasan berkontrak dalam Islam dan BW menyangkut sama kebebasan  antara  dua  belah  pihak  atau  lebih  untuk  membuat kontrak  atau  perjanjian.  Pada  prinsipnya  kedua  sistem  hukum  itu  memiliki  persama asas ini. Akan tetapi perbedaannya terletak pada situasi bagaimana asas kebebasan berkontrak
Sistem  yang  dianut  oleh  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  ( )  adalah  sistem  terbuka,  yakni  orang  secara  bebas`dapat  membuat  perjanjian apa saja, bahkan dibolehkan mengesampingkan perturan yang terdapat dalam BW. Perangkat aturan  perjanjian  yang  diatur  dalam  buku  III  BW  hanya  merupakan  hukum  pelengkap )  yang  tidak  bersifat  memaksa  dan  berlaku  bagi  para  p membuat  peraturan  sendiri  dalam  kontraknya. 15 Demikian  juga  dalam Islam, pada umumnya ulama menganut sistem terbuka, akan tetapi bukan berarti setiap orang bebas  melakukan  perjanjian  apa  saja  meskipun  bertentangan  dengan  nas berkontrak  dengan  tetap  berpijak  pada  spirit  nash,  terutama  pada  hal ditentukan secara tegas dalam nash.
Menurut al-Sanhuri, sahnya suatu perjanjian dalam hukum Islam apabila  terpenuhi  rukun  dan  syaratnya.  Unsur-unsur  (rukun)  yang  membentuk  akad  yakni pihak  yang  mengadakan  akad,  obyek  akad,  dan  formula (sighot) dibedakan menjadi 2 macam, yakni syarat untuk terbentuknya dan syarat sahnya akad. Adapun syarat adanya akad ( syuruth al-in-‘iqad ) meliputi 7 macam, yaitu bertemunya ijab dan qobul (adanya kata sepakat), bersatunya majlis akad, berbilangnya ,  obyek  akad  dapat  diserahkan,  obyek  akad  dapat  ditentukan,  dan kan atau dapat menerima hokum akad ( mutaqowwim
Sedangkan  syarat  sahnya  akad  ada  5,  yakni:  tidak  ada  paksaan,  tidak  menimbulkan ),  tidak  mengandung  ketidakjelasan  ( ghoror ),  tidak  mengandung  riba,  dan tidak  mengandung  syarat  fasid.  Dengan  demikian,  dari  segi  terpenuhi  atau  tidaknya diatas,  akad  dibagi  menjadi  2:  akad  sah  dan  akad  bathil.  Akan  tetapi,  dari  segi  kekuatan
(Jakarta: PT Intermasa, 1992), hal 213

## ISSN: 2502-213X September 2019
di  masa  mendatang, berkontrak.  Sebab  asas  ini  dianggap privatization )  perdagangan. Tanpa  kebebasan  berkontrak,  kiranya  sulit  terdorong  tumbuhnya  peran  dan  keterlibatan
Dalam rangka menolak pendapat sementara pihak yang mengatakan bahwa asas-asas kebebasan  berkontrak  berasal  dari  dunia  Barat  di  zaman  merajalelanya  liberalisme,  Ibnu benar bersumber dari al- yang  menyatakan  bahwa  kita  diperbolehkan  membuat  perjanjian  yang berupa  dan  berisi  apa  saja  (atau  tentang  apa  saja)  dan  perjanjian  itu  mengikat  orang  yang
Meskipun  demikian,  kebebasan  tersebut  tetap  memiliki gan dengan ketentuan- , yaitu tidak menghalalkan segala sesuatu yang telah diharamkan oleh syara’, syara’ .
Persamaan antara asas kebebasan berkontrak dalam Islam dan BW menyangkut sama- kebebasan  antara  dua  belah  pihak  atau  lebih  untuk  membuat  suatu kontrak  atau  perjanjian.  Pada  prinsipnya  kedua  sistem  hukum  itu  memiliki  persamaan  pada situasi bagaimana asas kebebasan berkontrak undang  Hukum  Perdata  ( Burgerlijk membuat  perjanjian apa saja, bahkan dibolehkan mengesampingkan perturan yang terdapat dalam BW. Perangkat aturan  perjanjian  yang  diatur  dalam  buku  III  BW  hanya  merupakan  hukum  pelengkap )  yang  tidak  bersifat  memaksa  dan  berlaku  bagi  para  pihak  yang  tidak
Demikian  juga  dalam  hukum  perjanjian Islam, pada umumnya ulama menganut sistem terbuka, akan tetapi bukan berarti setiap orang bebas  melakukan  perjanjian  apa  saja  meskipun  bertentangan  dengan  nash  orang  bebas berkontrak  dengan  tetap  berpijak  pada  spirit  nash,  terutama  pada  hal-hal  yang  tidak
Sanhuri, sahnya suatu perjanjian dalam hukum Islam unsur  (rukun)  yang  membentuk  akad  yakni (sighot) akad.  Sedangkan dibedakan menjadi 2 macam, yakni syarat untuk terbentuknya akad ) meliputi 7 macam, yaitu bertemunya ijab dan qobul (adanya kata sepakat), bersatunya majlis akad, berbilangnya ,  obyek  akad  dapat  diserahkan,  obyek  akad  dapat  ditentukan,  dan
mutaqowwim ). 16
Sedangkan  syarat  sahnya  akad  ada  5,  yakni:  tidak  ada  paksaan,  tidak  menimbulkan ),  tidak  mengandung  riba,  dan demikian,  dari  segi  terpenuhi  atau  tidaknya  syarat diatas,  akad  dibagi  menjadi  2:  akad  sah  dan  akad  bathil.  Akan  tetapi,  dari  segi  kekuatan
hukumnya,  akad  tersebut  diurutkan  menjadi  5  jenjang  dari  yang  paling  lemah  kepada  yang paling kuat, yakni: akad bathil, akad fasid, akad mauquf, akad nafidz, yang pertama termasuk yang tidak sah dan tiga macamyang terakhir termasuk akad yang sah.
Jenis-jenis  Akad.  Dalam  buku  LPPBS dalam  muamalah  Islam,  yaitu mempunyai nilai, termasuk mata uang) dengan harta. Akad ini merupakan salah satu awal penyelenggaraan hubungan muamalah. Bentuk pertukaran i kedua , Akad titipan, akad jenis kerjasama  antara  2  pihak  atau  lebih (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Akad ini dibedakan atas musyarokah, mudhorobah, keempat , akad memberi kepercayaan yang melepaskan haknya terhadap suatu benda atau uang, dan menyerahkannya kepada orang lain percaya dan merasa terjamin, tidak akan hilang. hiwalah ,  dan ji’alah ;  dan  kelima,  akad  memberi  izin.  Pelaksanaan tersebut  dalam  perbankan  Islam  harus  mengacu  kepada  usaha/transaksi  yang  menerapkan prinsip keadilan, kebersamaan dan efisiensi
Untuk  memudahkan  pemahaman tidak memakai istilah diatas, tetapi disederhanakan menjadi, pertama, akad jual beli ( purchase );  kedua,  akad  titipan  atau  simpanan  ( hasil  ( profit  and  lost  sharing sewa ( operational lease and financial lease
Pertama, akad Jual beli. Jual beli merupakan padanan kata dari al kedua  kata  ini  sering  dipergunakan  dalam  pengertian  yang  sama. (etimologi)  kedua  kata  ini  berarti  saling  menukar terminology terdapat istilah  yang bervariasi tentang jual beli ini. memiliki  unsur-unsur  jual  beli,  yakni  dilakukan  atas  dasar  kesepakatan;  adanya  tukar menukar benda antara 2pihak; dan adanya
Syamsul Anwar mengatakan menurut  hokum  Islam,  yakni  pertama, Islam (jumhur ulama fiqih) meliputi benda benda yang tak bertubuh seperti hak beli  dalam  hokum  Islam  lebih  luas karena  jual  beli  menurut  hokum  Islam  mencakup  apa  yang  dalam
17 Ibid, hal 66
18 LPPBS kepanjangan dari Lembaga Pendidikan
19 Taqiyuddin Al Nabhani, An-Nizham
20 Muhammad  Syafi’I  Antonio, Konsep  Syari’a Prospek dan Operasional, Penyelenggara Versi lain seputar pembagian jenis akad, lihat Basri, Teori
21 Lihat Antonio, Bank …, hal 83-134
22 Lihat Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah , ab.
23 Syamsul Anwar, Permasalahan…, hal 75
24 Ibid
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502 Vol. 13. No.2, September Institut Agama Islam Ngawi
hukumnya,  akad  tersebut  diurutkan  menjadi  5  jenjang  dari  yang  paling  lemah  kepada  yang hil, akad fasid, akad mauquf, akad nafidz, akad lazim termasuk yang tidak sah dan tiga macamyang terakhir termasuk akad yang sah.
jenis  Akad.  Dalam  buku  LPPBS, 18 dikemukakan  lima  jenis  hubungan  akad dalam  muamalah  Islam,  yaitu pertama ,  akad  pertukaran,  yaitu  pertukaran  harta  (yang mempunyai nilai, termasuk mata uang) dengan harta. Akad ini merupakan salah satu
hubungan muamalah. Bentuk pertukaran ini dikenal dengan jual be Akad titipan, akad jenis ini dikenal dengan wadi’ah ; ketiga , akad bersyarikat, kerjasama  antara  2  pihak  atau  lebih  dan  masing-masing  pihak  mengikutsertakan (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan yang disepakati bersama.
musyarokah, mudhorobah, muzaro’ah, mukhobaroh , akad memberi kepercayaan, yakni akad yang memberi jaminan sehingga s yang melepaskan haknya terhadap suatu benda atau uang, dan menyerahkannya kepada orang lain percaya dan merasa terjamin, tidak akan hilang. Termasuk dalam akad ini ialah
;  dan  kelima,  akad  memberi  izin.  Pelaksanaan  hubungan  semua  akad tersebut  dalam  perbankan  Islam  harus  mengacu  kepada  usaha/transaksi  yang  menerapkan prinsip keadilan, kebersamaan dan efisiensi. 20
Untuk  memudahkan  pemahaman  dalam  konteks  perbankan  Islam tetapi disederhanakan menjadi, pertama, akad jual beli ( );  kedua,  akad  titipan  atau  simpanan  ( depository/  al-wadi’ah );  ketiga,  akad  bagi profit  and  lost  sharing );  keempat,  akad  jasa  ( fee-based  services );  dan  kelima,  akad operational lease and financial lease ). 21
Pertama, akad Jual beli. Jual beli merupakan padanan kata dari al- kedua  kata  ini  sering  dipergunakan  dalam  pengertian  yang  sama. 22
(etimologi)  kedua  kata  ini  berarti  saling  menukarkan  (pertukaran).  Dari  sudut  pandang terminology terdapat istilah  yang bervariasi tentang jual beli ini. Akan tetapi pada dasarnya unsur  jual  beli,  yakni  dilakukan  atas  dasar  kesepakatan;  adanya  tukar menukar benda antara 2pihak; dan adanya pemindahan milik. 23
Syamsul Anwar mengatakan, 24 ada beberapa hal yang perlu dicatat mengenai jual beli menurut  hokum  Islam,  yakni  pertama,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  benda  dalam  hokum Islam (jumhur ulama fiqih) meliputi benda-benda bertubuh seperti rumah, mobil dan benda benda yang tak bertubuh seperti hak-hak dan manfaat-manfaat; kedua, bahwa pengertian jual beli  dalam  hokum  Islam  lebih  luas  dari  pengertian  jual  beli  dalam  hokum  Perdata  Barat, karena  jual  beli  menurut  hokum  Islam  mencakup  apa  yang  dalam  hokum  perdata  Barat
LPPBS kepanjangan dari Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Bank Syari’ah.
Nizham al-Iqtishad fi al-Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1996
Konsep  Syari’ah  dalam  Bank  Islam, Makalah  Short  Course Penyelenggara: Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Bank Syari’ah jenis akad, lihat Basri, Teori…, hal 4-6.
134 , ab. Kamaluddin A. Marzuki, et. al. (Bandung: Al-Ma’arif, t.t
, Permasalahan…, hal 75-76

## ISSN: 2502-213X September 2019
hukumnya,  akad  tersebut  diurutkan  menjadi  5  jenjang  dari  yang  paling  lemah  kepada  yang akad lazim . 17 Dua akad termasuk yang tidak sah dan tiga macamyang terakhir termasuk akad yang sah.
dikemukakan  lima  jenis  hubungan  akad akad  pertukaran,  yaitu  pertukaran  harta  (yang mempunyai nilai, termasuk mata uang) dengan harta. Akad ini merupakan salah satu bentuk ni dikenal dengan jual beli; akad bersyarikat, 19 yakni masing  pihak  mengikutsertakan  modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan yang disepakati bersama. muzaro’ah, mukhobaroh , dan musaqoh ; , yakni akad yang memberi jaminan sehingga seseorang yang melepaskan haknya terhadap suatu benda atau uang, dan menyerahkannya kepada orang
Termasuk dalam akad ini ialah kafalah , hubungan  semua  akad tersebut  dalam  perbankan  Islam  harus  mengacu  kepada  usaha/transaksi  yang  menerapkan
dalam  konteks  perbankan  Islam,  dalam  tulisan  ini tetapi disederhanakan menjadi, pertama, akad jual beli ( sale and );  ketiga,  akad  bagi );  dan  kelima,  akad
-bai’atau asy-syira’, 22 Secara lughowi kan  (pertukaran).  Dari  sudut  pandang Akan tetapi pada dasarnya unsur  jual  beli,  yakni  dilakukan  atas  dasar  kesepakatan;  adanya  tukar
ada beberapa hal yang perlu dicatat mengenai jual beli bahwa  yang  dimaksud  dengan  benda  dalam  hokum benda bertubuh seperti rumah, mobil dan benda- manfaat; kedua, bahwa pengertian jual dari  pengertian  jual  beli  dalam  hokum  Perdata  Barat, hokum  perdata  Barat
Risalah Gusti, 1996) hal 155 Makalah  Short  Course:  Bank  Syari’ah Pengembangan Bank Syari’ah(LPPBS), 1.
Ma’arif, t.t.), hal 47
disebut  barter.  Dalam  Islam  barter  merupakan  salah  satu  macam  jual  beli  yang  disebut  bai’ muqoyadah. Disamping itu dikena dan  jual  beli  uang  dengan  uang  ( langsung  memindahkan  hak  milik  atas  barang kepada suatu perbuatan lain berupa “penyerahan”. Karena itu, dalam hokum Islam akad jual beli disebut aqad tamlik (akad yang langsung memindahkan hak milik).
Sebagaimana halnya perjanjian pada umumnya, perjanjian jual beli adalah konsensuil, sehingga  yang  berlaku  adalah  konsensual karena  kesepakatan  dan  sudah  ada  sejak  tercapai  kata  sepakat  itu  mengenai  kebendaan  dan harga. 25 Konsep  konsensualitas  ini  mirip  dengan  pengertian saling rela). 26
Dalam  ijab  qobul  tidak  ada  keharusan  menggunakan  kata ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna , bukan dengan kata bentuk  kata  itu  sendiri.  Yang  diperlukan  adalah direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi atau cara lain yang dapat menunjukkan keridhaan  dan  berdasarkan  makna  pemilikan  dan  mempermilikkan. yang  dilakukan  dengan  ijab  qobul  dengan  tulisan  juga  dianggap  sah,  dengan  syarat  kedua belah pihak berjauhan tempat, atau orang yang melakukan akad itu bisu. Bahkan bagi orang bisu  ini,  akadnya  sah  dengan  bahasa  isyarat  yang  dipahami  dari  orang  bisu. kesempurnaan  akad,  disyaratkan  hendaknya  orang  yang  dituju  oleh  tulisan  tersebut  mau membaca  tulisan  tersebut. 28 dengan  perantaraan  utusan  kedua  belah  pihak pihak menghadap kepada pihak lainnya.
Kedua,  Akad  titipan( al (simpanan)  dari  pihak  yang  memiliki  barang  berharga  (penitip)  dengan  pihak  yang menyimpan (yang dititip) baik secara individu maupun badan hokum  yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan
Dasar hukum wadi’ah bisa ditinjau dari: (1) QS. Al ayat  283,  dan  Hadits  riwayat amanah (titipan)  kepada  yang  berhak orang  yang  telah  mengkhianatimu.”  (2).  Hadits  Riwayat  Abu  Dawud  dan  al Rosululloh  bersabda:  “Tunaikanlah  amanat  kepada  yang  berhak  menerimanya  dan  jangan membalas  khianat  kepada  orang  yang  telah  mengkhianatimu.” Islam  telah  melakukan ijma’ manusia terhadap hal ini jelas terlihat.
Ketiga,  Akad  bagi  hasil  ( bagian dari akad. Banyak jenis transaksi yang
25 Lihat, Hartono Surjopratikno, Aneka Perjanjian Jual
26 Lihat Q.S. al-Nisa’ (4): 29
27 Sabiq, Fiqh …, hal 49
28 Ibid., hal 50
29 Ibid, hal 51
30 Antonio, Konsep …, hal 11
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502 Vol. 13. No.2, September Institut Agama Islam Ngawi
.  Dalam  Islam  barter  merupakan  salah  satu  macam  jual  beli  yang  disebut  bai’ muqoyadah. Disamping itu dikenal juga istilah jual beli barang dengan uang  ( dan  jual  beli  uang  dengan  uang  ( ash-sharf );  ketiga,  menurut  hokum  Islam  akad  jual  beli langsung  memindahkan  hak  milik  atas  barang  dari  penjual  kepada  pembeli  tanpa  perlu in berupa “penyerahan”. Karena itu, dalam hokum Islam akad jual (akad yang langsung memindahkan hak milik).
Sebagaimana halnya perjanjian pada umumnya, perjanjian jual beli adalah konsensuil, sehingga  yang  berlaku  adalah  konsensualitas,  artinya  pada  dasarnya  perjanjian  itu  timbul karena  kesepakatan  dan  sudah  ada  sejak  tercapai  kata  sepakat  itu  mengenai  kebendaan  dan
Konsep  konsensualitas  ini  mirip  dengan  pengertian ‘an  tarodlin
qobul  tidak  ada  keharusan  menggunakan  kata-kata  khusus  karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna , bukan dengan kata
Yang  diperlukan  adalah  adanya  saling  rela uk mengambil dan memberi atau cara lain yang dapat menunjukkan keridhaan  dan  berdasarkan  makna  pemilikan  dan  mempermilikkan. 27 Oleh  karena  itu,  akad yang  dilakukan  dengan  ijab  qobul  dengan  tulisan  juga  dianggap  sah,  dengan  syarat  kedua tempat, atau orang yang melakukan akad itu bisu. Bahkan bagi orang bisu  ini,  akadnya  sah  dengan  bahasa  isyarat  yang  dipahami  dari  orang  bisu. kesempurnaan  akad,  disyaratkan  hendaknya  orang  yang  dituju  oleh  tulisan  tersebut  mau
Selain  dengan  lisan  dan  tulisan,  akad  juga  dapat  dilakukan dengan  perantaraan  utusan  kedua  belah  pihak  yang  berakad,  dengan  syarat  utusan  dari  satu pihak menghadap kepada pihak lainnya. 29
al-wadi’ah ).  Akad al-wadi’ah diartikan  sebagai  titipan  murni dari  pihak  yang  memiliki  barang  berharga  (penitip)  dengan  pihak  yang (yang dititip) baik secara individu maupun badan hokum  yang harus dijaga dan
dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. 30
kum wadi’ah bisa ditinjau dari: (1) QS. Al-Nisa’ ayat 58, Hadits  riwayat  Abu  Dawud  dan  al-Tirmidzi,  yang  artinya:
(titipan)  kepada  yang  berhak  menerimanya  dan  jangan  membalas  khianat  terhadap mengkhianatimu.”  (2).  Hadits  Riwayat  Abu  Dawud  dan  al
:  “Tunaikanlah  amanat  kepada  yang  berhak  menerimanya  dan  jangan kepada  orang  yang  telah  mengkhianatimu.”  Dan  (3).  Ijma’.  Para  ulama’ ijma’ terhadap  legitimasi wadi’ah disebabkan  karena  kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat.
Ketiga,  Akad  bagi  hasil  ( profit  and  lost  sharing ).  Bagi  hasil  merupakan Banyak jenis transaksi yang bisa masuk ( include ) dalam akad bagi hasil
neka Perjanjian Jual-beli (Yogyakarta: Mustika Wikasa, 1994

## ISSN: 2502-213X September 2019
.  Dalam  Islam  barter  merupakan  salah  satu  macam  jual  beli  yang  disebut  bai’ l juga istilah jual beli barang dengan uang  ( bai’ muthlaq ), );  ketiga,  menurut  hokum  Islam  akad  jual  beli dari  penjual  kepada  pembeli  tanpa  perlu
in berupa “penyerahan”. Karena itu, dalam hokum Islam akad jual
Sebagaimana halnya perjanjian pada umumnya, perjanjian jual beli adalah konsensuil, itas,  artinya  pada  dasarnya  perjanjian  itu  timbul karena  kesepakatan  dan  sudah  ada  sejak  tercapai  kata  sepakat  itu  mengenai  kebendaan  dan ‘an  tarodlin (suka  sama  suka/
kata  khusus  karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna , bukan dengan kata-kata dan adanya  saling  rela (‘an  tarodlin), uk mengambil dan memberi atau cara lain yang dapat menunjukkan Oleh  karena  itu,  akad yang  dilakukan  dengan  ijab  qobul  dengan  tulisan  juga  dianggap  sah,  dengan  syarat  kedua tempat, atau orang yang melakukan akad itu bisu. Bahkan bagi orang bisu  ini,  akadnya  sah  dengan  bahasa  isyarat  yang  dipahami  dari  orang  bisu.  Demi kesempurnaan  akad,  disyaratkan  hendaknya  orang  yang  dituju  oleh  tulisan  tersebut  mau san,  akad  juga  dapat  dilakukan yang  berakad,  dengan  syarat  utusan  dari  satu
diartikan  sebagai  titipan  murni dari  pihak  yang  memiliki  barang  berharga  (penitip)  dengan  pihak  yang (yang dititip) baik secara individu maupun badan hokum  yang harus dijaga dan
QS  al  Baqoroh Tirmidzi,  yang  artinya:  “Tunaikanlah n  jangan  membalas  khianat  terhadap mengkhianatimu.”  (2).  Hadits  Riwayat  Abu  Dawud  dan  al-Tirmidzi,
:  “Tunaikanlah  amanat  kepada  yang  berhak  menerimanya  dan  jangan Dan  (3).  Ijma’.  Para  ulama’ disebabkan  karena  kebutuhan
).  Bagi  hasil  merupakan  salah  satu dalam akad bagi hasil ini,

## : Mustika Wikasa, 1994) hal 3
misalnya al-musyarokah ( partnership, project financing participation financing,  trust  investment),  al (plantataion  management  fee tersebut  sebagai  empat  akad  utama.  Sungguhpun  demikian,  prinsip  paling  banyak  dipakai adalah al-musyarakah dan al pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.
Dasar  hukum  Musyarakah  adalah  (1)  al Riwayat  Abu  Dawud  no.  2936,  dalam  kitab  al bersabda,  “sesungguhnya Allah berfirman, Aku  pihak ketiga dari dua orang selama  salah  satunya  tidak  meng kitabnya, al-Mughni, telah berkata, musyarakah secara global”. 32
Al-musyarakah memiliki  dua  jenis  yakni akad  (kontrak). 33 Musyarakah  pemilikan  tercipta  karena  warisan  (surat  an perkongsian terjadi secara otomatis atau mengakibatkan  pemilikan  satu  aset dengan  cara  kesepakatan  dimana  dua  orang  atau  lebih  setuju  bahwa  tiap  orang  dari  mereka memberikan modal musyarakah akad terbagi menjadi: al-`inan, al ulama  berbeda  pendapat  tentang musyarakah atau  bukan.  Ulama  yang  menganggap musyarakah karena memenuhi rukun dan syarat sebuah akad (kontrak)
Dasar hukum mudlara riwayat  Ibnu  Majah  no.  2280,  kitab  al Rasulullah  saw  bersabda,  Tiga  hal  yang  di  dalamnya  terdapat tangguh, muqaradah (mudlarab rumah, bukan untuk dijual”; dan (3) Ijma` telah berkonsentrasi terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secar
Keempat, Akad sewa ( dengan al-ijarah ,  yakni  akad  pemindahan  hak  gunan  atas  bara pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan atas  barang  itu  sendiri. 36 perbankan, al-ijarah ini berkembang menjadi lease with purchase option ),  yakni sejenis perpaduan antara kontrak
31 Ibid, hal 90
32 Ibid, hal 91
33 Topik pembicaraan pada bank Islam adalah musyarokah akad.
34 Lihat Antonio, Bank …, hal 92
35 Ibid, 95-96
36 Sebagaimana dalam  kutipan  Antonio, Bank (Beirut: Darul Kitab al-Arabi, 1987, vo
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502 Vol. 13. No.2, September Institut Agama Islam Ngawi
partnership, project financing participation ), al ,  al-muzaro’ah  (harvest-yield  profit  sharing plantataion  management  fee  based  on  certain  paortion  of  yield ).  Keempat  jenis  akad t  akad  utama.  Sungguhpun  demikian,  prinsip  paling  banyak  dipakai al-mudharabah ,  dipergunakan  untuk plantation  financing beberapa bank Islam. 31
kum  Musyarakah  adalah  (1)  al-Qur`an  surah  al-shad  ayat  24;  (2)  Hadist Riwayat  Abu  Dawud  no.  2936,  dalam  kitab  al-buyu’:  Dari  Abu  Hurairah,  Rasulullah  saw bersabda,  “sesungguhnya Allah berfirman, Aku  pihak ketiga dari dua orang selama  salah  satunya  tidak  mengkhianati  lainnya;  dan  (3)  ijma`,  Ibnu  Qudamah  dalam
Mughni, telah berkata, “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi
memiliki  dua  jenis  yakni musyarakah pemilikan  dan Musyarakah  pemilikan  tercipta  karena  warisan  (surat  an perkongsian terjadi secara otomatis atau jabr karena waris), wasiat atau kondisi pemilikan  satu  aset  oleh  dua  orang  atau  lebih. Musyarakah dengan  cara  kesepakatan  dimana  dua  orang  atau  lebih  setuju  bahwa  tiap  orang  dari  mereka musyarakah , sepakat pula berbagi keuntungan dan kerugian. Musyarakah `inan, al-mufawadhah, al-a’mal. Al-wujub dan al- ulama  berbeda  pendapat  tentang al-mudlarabah ,  apakah  termasuk  kategori atau  bukan.  Ulama  yang  menganggap al-mudlarabah termasuk  kategori karena memenuhi rukun dan syarat sebuah akad (kontrak) musyarakah abah adalah (1) al-Quran surat al-Muzammil ayat 20; (2) Hadist riwayat  Ibnu  Majah  no.  2280,  kitab  al-Tijarah;  “  Dari  Shalih  bin  Shuhaib  ra.a  bahwa Rasulullah  saw  bersabda,  Tiga  hal  yang  di  dalamnya  terdapat  keberkataan:  jual muqaradah (mudlarabah ) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”; dan (3) Ijma`. Imam Zaili telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsentrasi terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudlar
Keempat, Akad sewa ( operational lease and financial lease ). Akad sewa ini dikenal ,  yakni  akad  pemindahan  hak  gunan  atas  barang  atau  jasa,  melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan ( ownership/milkiyah Dalam  perkembangan  selanjutnya-khususnya  dalam  dunia ini berkembang menjadi al-ijarah al-muntahiyah bi al ),  yakni sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau
pada bank Islam adalah musyarokah akad.
Sebagaimana dalam  kutipan  Antonio, Bank…,  hal 117. Tentang ini lihat juga Sayyid Sabiq, Arabi, 1987, vol. III), 183

## ISSN: 2502-213X September 2019
al-mudlarabah (trust yield  profit  sharing )  dan al-musaqah ).  Keempat  jenis  akad t  akad  utama.  Sungguhpun  demikian,  prinsip  paling  banyak  dipakai plantation  financing atau
shad  ayat  24;  (2)  Hadist irah,  Rasulullah  saw bersabda,  “sesungguhnya Allah berfirman, Aku  pihak ketiga dari dua orang  yang berserikat
;  dan  (3)  ijma`,  Ibnu  Qudamah  dalam Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi
pemilikan  dan musyarakah Musyarakah  pemilikan  tercipta  karena  warisan  (surat  an-nisa`;  12 na waris), wasiat atau kondisi lainnya yang
Musyarakah akad  tercipta dengan  cara  kesepakatan  dimana  dua  orang  atau  lebih  setuju  bahwa  tiap  orang  dari  mereka keuntungan dan kerugian. Musyarakah
-mudharabah . Para termasuk  kategori al- termasuk  kategori al- musyarakah . 34
Muzammil ayat 20; (2) Hadist bin  Shuhaib  ra.a  bahwa keberkataan:  jual-beli  secara ) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan menyatakan bahwa para sahabat
mudlarabah . 35
). Akad sewa ini dikenal ng  atau  jasa,  melalui ownership/milkiyah ) khususnya  dalam  dunia bi al-tamlik ( financial jual beli dan sewa atau
Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah
lebih  tepatnya  sewa  yang  diakhiri  dengan  kepemilikan  barang  di  tangan  si  penyewa.  Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan deng
Bentuk  yang  pertama  biasa  dise dengan bai`  at-tajir  (hire  Purchase),
Dikenal  juga  jenis  ijarah  ketiga,  yakni participation) , yakni perkongsian dengan sewa
Kelima,  Akad  jasa  ( memberikan  pelayanan  jasa  kepada  orang  kedua,  kemudian  orang  pertama  berhak  atas pelayanan  jasa  tersebut  berupa  ( wakalah(deputy  ship),  al  kafalah (mortgage), dan al-qardl (soft and bene
Dalam  buku  LPPBS,  konsep melaksanakan  suatu  pekerjaan “akad  memberi  izin”. Al  wakalah al-muthlaqoh (tanpa  batasan),  dan Sementara al-kafalah,  al  hiwalah kepercayaan.  Dengan  demikian,  konsep  jasa  menurut  Syafi akad, yaitu memberi izin dan memberi kepercayaan.
Dalam perkembangan berikutn akad tersebut menjadi 3, yakni: 1.) muqoyadhoh,  ash  shorf,  murobahah bai’  istishna’ .  Kedua,  akad  bagi  hasil,  yang  meliputi muqoyadah , musyarokah, dan musyarokah mutanaqishoh meliputi wadi’ah, ijaroh, wakalah, kafalah, hawalah rahn,

## AKTUALISASI AKAD DI PERBANKAN SYARI’AH
Gambaran deskriptif diatas, terutama dalam konteks terapannya di dunia perbankan syari’ah, satu  hal  bahwa  membicarakan  akad menyangkut  berbagai  aspek  yang  saling  berkaitan. adanya  keseragaman  berbagai  istilah  yang  dipergunakan  para  ahli beberapa persamaan.
Berdasarkan uraian yang t syari’ah  memang  memiliki  perbedaan
37 Lihat, Ibid., hal 118
38 Tazkia Institute, Prinsip-prinsip Perbankan Bank Syari’ah di Indonesia (Jakarta:
39 Antonio, Bank …, hal 120
40 Lihat, LPPBS, Konsep …, hal 28
41 Lihat Arifin, Memahami …, hal 200
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502 Vol. 13. No.2, September Institut Agama Islam Ngawi
lebih  tepatnya  sewa  yang  diakhiri  dengan  kepemilikan  barang  di  tangan  si  penyewa.  Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan ijarah biasa. 37
yang  pertama  biasa  disebut ijarah  muthlaqah .  Bentuk  yang  kedua  ini  sama (hire  Purchase), yaitu  kontrak  sewa  yang  diakhiri  dengan  penjual. Dikenal  juga  jenis  ijarah  ketiga,  yakni musyarakah  mutanaqishah , yakni perkongsian dengan sewa. 38
Kelima,  Akad  jasa  ( fee-based  services ).  Pada  akad  ini  dilakukan memberikan  pelayanan  jasa  kepada  orang  kedua,  kemudian  orang  pertama  berhak  atas tersebut  berupa  ( fee ).Termasuk  dalam  jenis  akad  jasa  ini  adalah
,  al  kafalah  (guaranty),  al-hiwalah  (transfer  service) qardl (soft and benevolent loan) . 39
Dalam  buku  LPPBS,  konsep al-wakalah (memberi  kuasa  pada  orang  lain melaksanakan  suatu  pekerjaan)  merupakan  dasar  kegiatan  muamalah  dalam  hubungan Al  wakalah berdasarkan  wewenangnya  dibedakan  menjadi: (tanpa  batasan),  dan wakalah  al-muqayyadah (pada  urusan  tertentu). kafalah,  al  hiwalah ,  dan al-ji’alah termasuk  dalam  akad  memberi kepercayaan.  Dengan  demikian,  konsep  jasa  menurut  Syafi’i  Antonio akad, yaitu memberi izin dan memberi kepercayaan.
Dalam perkembangan berikutnya, bank-bank syariah mengelompokkan akad tersebut menjadi 3, yakni: 1.) akad jual beli, yang meliputi bai’ al-muthlaqoh, bai’ al muqoyadhoh,  ash  shorf,  murobahah,  musawamah,  tauliyah,  muwada’ah,
.  Kedua,  akad  bagi  hasil,  yang  meliputi mudhorobah
, dan musyarokah mutanaqishoh . Dan ketiga, akad
, ijaroh, wakalah, kafalah, hawalah rahn, dan qordh . 41

## AKTUALISASI AKAD DI PERBANKAN SYARI’AH
Gambaran deskriptif diatas, seputar akad dalam diskursus ekonomi terapannya di dunia perbankan syari’ah, sedikit banyak menegaskan carakan  akad  sebenarnya  bukanlah  masalah  yang  sederhana,  karena aspek  yang  saling  berkaitan.  Hal  ini  misalnya  bisa  dilihat berbagai  istilah  yang  dipergunakan  para  ahli,  kendati  diakui  juga  ada
Berdasarkan uraian yang telah dibahas diawal, konsep akad yang digunakan oleh bank syari’ah  memang  memiliki  perbedaan  dengan  konsep  kontrak  yang  digunakan  oleh  bank
Perbankan Syari’ah dalam Bank Indonesia (BI): Kebijakan karta: Tazkia Institute, 1999) hal 28
…, hal 200

## ISSN: 2502-213X September 2019
lebih  tepatnya  sewa  yang  diakhiri  dengan  kepemilikan  barang  di  tangan  si  penyewa.  Sifat 37
.  Bentuk  yang  kedua  ini  sama yaitu  kontrak  sewa  yang  diakhiri  dengan  penjual.
ishah  (descreasing
).  Pada  akad  ini  dilakukan  atas  dasar memberikan  pelayanan  jasa  kepada  orang  kedua,  kemudian  orang  pertama  berhak  atas Termasuk  dalam  jenis  akad  jasa  ini  adalah al hiwalah  (transfer  service),  ar-rahn
(memberi  kuasa  pada  orang  lain  untuk merupakan  dasar  kegiatan  muamalah  dalam  hubungan berdasarkan  wewenangnya  dibedakan  menjadi: wakalah (pada  urusan  tertentu). 40 termasuk  dalam  akad  memberi i  Antonio  dibagi  menjadi  2
iah mengelompokkan 5 kategorisasi muthlaqoh, bai’ al-
,  tauliyah,  muwada’ah,  bai’  salam, dan mudhorobah,  mudhorobah
. Dan ketiga, akad-akad jasa, yang
seputar akad dalam diskursus ekonomi Islam (muamalah) banyak menegaskan masalah  yang  sederhana,  karena
Hal  ini  misalnya  bisa  dilihat  dari  belum kendati  diakui  juga  ada
, konsep akad yang digunakan oleh bank dengan  konsep  kontrak  yang  digunakan  oleh  bank
(BI): Kebijakan Pengembangan
konvensional,  yaitu  terletak  pada  aspek  filosofis Syari’ah  lebih  mengutamakan  proses  daripada  hasil keuntungan,  pada  perbankan  syari’ah  hal  itu  diperoleh  dari  bagi  hasil  ( sharing )dan  kerjasama  ( syirkah berasal  dari  bunga  bank  ( interest hasilnya  terlebih  dahulu  ( predeterminan  return mengemuka  antar  kedua  jenis  perbankan  dimaksud keuntungan itu. Keuntungan yang diperoleh dengan syirkah tersebut  telah  sesuai  dengan  hokum Sedangkan  Bunga  bank  masih menghalalkannya.
Walaupun  demikian,  bukan  berarti  tidak  terdapat  persamaan  antarkeduanya,  kendati tak  cukup  mendasar.  Persamaan  keduanya  tampak  pada  beberapa  produk, produk  Letter  of  Credit pada  bank  konvensional syari’ah.  Praktik  yang  dilakukan juga meskipun tidak menggunakan istilah bahasa Arab. Persamaan praktis, 43 sebab klasifikasi atau jenis bank dibedakan menurut fungsinya, pemilikannya, kegiatan operasionalnya, dan sebagainya. Oleh karena  itu,  banyak  bentuk  bisnis  perbankan syari’ah sepanjang tidak dianggap mel
Secara  kelembagaan konvensional.Keduanya sama intermediary)antara  debitur  dan  kreditur system  mendapatkan  hasil  yang  diterapkan. system  bunga,  sementara  bank  syari’ah  m bertentangan dengan asas-asas a disini,  penting  dicatat  ,  bahwa  bila  ternyata asumsi  diatas,  maka  harus  disadari  b perbankan  itu.  Perlu  dicermati merupakan 2 hal yang berbeda bukan pada konsep perbankan Islam.

## PENUTUP
Akhirnya, perlu digarisbawahi bahwa memiliki perbedaan dengan konsep kontrak yang digunakan oleh bank konvensional
42 Maksudnya  adalah  secara  filosofis  antara  konsep  perjanjian  ( konvensional memiliki perbedaan asas dan Sunnah, sementara bank konvensional aturan yang dipakai dalam operasional sehari
43 Maksudnya  disini  adalah  terdapat  persamaan  dari  segi  praktik perbedaan  yang  mendasar  dalam  tataran pemikiran  fiqh  Islam  yang  direduksi  dari  nash,  sementara  bank  konvensional KUH Perdata. Walaupun demikian, ada perbedaan.

## Institut Agama Islam Ngawi
konvensional,  yaitu  terletak  pada  aspek  filosofis-teoritis. 42 Dalam  tataran  ini  Perbankan lebih  mengutamakan  proses  daripada  hasil,  walaupun  sama-sama  mendapatkan
,  pada  perbankan  syari’ah  hal  itu  diperoleh  dari  bagi  hasil  ( syirkah ),  sementara  keuntungan  yang  diperoleh  bank  konvensional interest ),  karena  bunga  bank  adalah  modal  yang predeterminan  return ).  Di  tingkat  ini,  maka  perbedaan mengemuka  antar  kedua  jenis  perbankan  dimaksud  adalah  pada  proses  memperoleh keuntungan itu. Keuntungan yang diperoleh dengan syirkah ( mudhorobah atau musyarokah dengan  hokum syara’ dan  tidak  ada  yang  meragukan  keabsahanny bank  masih ikhtilaf ,  ada  yang  tidak  membolehkan,  dan  ada  juga  yang
bukan  berarti  tidak  terdapat  persamaan  antarkeduanya,  kendati
.  Persamaan  keduanya  tampak  pada  beberapa  produk,
pada  bank  konvensional  dan  produk  bai’  murobahah  pada  bank yang  dilakukan  oleh  bank  konvensional  dalam  produk  ini  dianggap  Islami menggunakan istilah bahasa Arab. Persamaan itu lebih bersifat empiris lasifikasi atau jenis bank syari’ah sama dengan bank konvensional. dibedakan menurut fungsinya, pemilikannya, kegiatan operasionalnya, dan sebagainya. Oleh banyak  bentuk  bisnis  perbankan  konvensional  yang  juga  dipraktikkan
dianggap melanggar syara’ .
lembagaan  bank  syari’ah  pada  dasarnya  tidak  berbeda  dengan
Keduanya sama-sama merupakan
media perantara (financ
antara  debitur  dan  kreditur.  Perbedaan  pokok  diantara  keduanya  terletak yang  diterapkan.  Bank  konvensional  secara  tegas  meggunakan bunga,  sementara  bank  syari’ah  menolak  system  tersebut  karena  dinilainya asas atau prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam (muamalah) disini,  penting  dicatat  ,  bahwa  bila  ternyata  ada  praktik  yang  bertolak  belakang maka  harus  disadari  bahwa  kesalahannya  terletak  padapelaku  atau  praktisi perbankan  itu.  Perlu  dicermati  pula  bahwa  antara  konsep  normative  dan  kenyataan  empiris merupakan 2 hal yang berbeda. Jadi persoalannya terletak pada pelaku perbankan itu sendiri bukan pada konsep perbankan Islam.
Akhirnya, perlu digarisbawahi bahwa konsep akad yang digunakan dengan konsep kontrak yang digunakan oleh bank konvensional
Maksudnya  adalah  secara  filosofis  antara  konsep  perjanjian  (akad/  kontrak)  bank  Syari’ah  dengan  bank perbedaan asas-asas umum dan dasar hukumnya; bank syari’ah berkiblat kepada Qur’an konvensional berkiblat kepada Hukum Barat. Selanjutnya berbeda pula yang dipakai dalam operasional sehari-hari (secara teoritis).
Maksudnya  disini  adalah  terdapat  persamaan  dari  segi  praktik  di  lapangan  (empiris) yang  mendasar  dalam  tataran  normative/  teoretis,  di  satu  sisi  bank  syari’ah  mendasarkan  pada pemikiran  fiqh  Islam  yang  direduksi  dari  nash,  sementara  bank  konvensional  mendasarkan  praktiknya  pada KUH Perdata. Walaupun demikian, secara praktis di lapangan pada produk murobahah dan kredit hampir

## ISSN: 2502-213X September 2019
Dalam  tataran  ini  Perbankan sama  mendapatkan ,  pada  perbankan  syari’ah  hal  itu  diperoleh  dari  bagi  hasil  ( profit  and  lost yang  diperoleh  bank  konvensional modal  yang  telah  ditentukan i  tingkat  ini,  maka  perbedaan  yang  tegas adalah  pada  proses  memperoleh mudhorobah atau musyarokah ) ada  yang  meragukan  keabsahannya.
membolehkan,  dan  ada  juga  yang
bukan  berarti  tidak  terdapat  persamaan  antarkeduanya,  kendati .  Persamaan  keduanya  tampak  pada  beberapa  produk,  diantaranya  pada dan  produk  bai’  murobahah  pada  bank konvensional  dalam  produk  ini  dianggap  Islami itu lebih bersifat empiris- syari’ah sama dengan bank konvensional. Ia dapat dibedakan menurut fungsinya, pemilikannya, kegiatan operasionalnya, dan sebagainya. Oleh konvensional  yang  juga  dipraktikkan  bank
pada  dasarnya  tidak  berbeda  dengan  bank sama merupakan media perantara (financial
.  Perbedaan  pokok  diantara  keduanya  terletak  pada Bank  konvensional  secara  tegas  meggunakan
system  tersebut  karena  dinilainya prinsip dasar ekonomi Islam (muamalah). Sampai ada  praktik  yang  bertolak  belakang  dengan
pelaku  atau  praktisi normative  dan  kenyataan  empiris . Jadi persoalannya terletak pada pelaku perbankan itu sendiri,
konsep akad yang digunakan oleh bank syari’ah dengan konsep kontrak yang digunakan oleh bank konvensional. Namun
bank  Syari’ah  dengan  bank berkiblat kepada Qur’an berbeda pula dalam segi
di  lapangan  (empiris),  meskipun  terdapat bank  syari’ah  mendasarkan  pada mendasarkan  praktiknya  pada duk murobahah dan kredit hampir tidak
keduanya memiliki  persamaan dan  kreditur.Perbedaan  pokok  diantara  keduanya  terletak  pada  syst yang diterapkan. Bank konvensional secara tegas meggunakan system bunga, sementara bank syari’ah  tidak.  Penting  dicatat  ,  bahwa  bila  ternyata  ada  praktik  yang  bertolak  belakang dengan  asumsi  diatas,  maka  harus  disadari  bahwa  kesalahann praktisi  perbankan  itu.  Perlu  dicermati  pula  bahwa  antara  konsep  normative  dan  kenyataan empiris merupakan 2 hal yang berbeda. Jadi persoalannya terletak pada pelaku perbankan itu sendiri, bukan pada konsep perbankan Islam.
Abdurrahman, Asmuni, Qaidah-qaidah Fiqh Abidin,  Ibnu, Hasyiyah  Radd  Al-Mukhtar  Syarh  Tanwir  al Babi al-Halabi wa Auladih, 1967), IV:506 Al Nabhani,Taqiyuddin, An-Nizham al Antonio, Muhammad Syafi’I, Bank Syari’ah: Dari Teori ke Praktek Antonio,  Muhammad  Syafi’I, Konsep  Syari’ah  dalam  Bank  Islam Prospek  dan  Operasional,  Penyelenggara:  Lembaga  Pendidikan  dan  Pengembangan  Bank  Syari’ah (LPPBS)
Anwar,Syamsul, Teori  Kausa  dalam Hukum Perjanjian Islam Individual, IAIN Yogyakarta, 2000) Bank Indonesia (BI), Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syari’ah Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Institute,Tazkia, Prinsip-prinsip  Perbankan  Syari’ah Bank Syari’ah di Indonesia (Jakarta: Tazkia Institute, 1999) Junaidi,  Abdul  Basith, Kebebasan  Berkontrak  Menurut  Ibnu  Taimiyyah Yogyakarta: 2000 R.Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: PT Intermasa, 1992) Sabiq,Sayyid, Fiqh Sunnah , ab. Kamaluddin A. Marzuki, et. al. (Bandung: Al Sabiq, Sayyid, Fiqh al-Sunnah (Beirut: Darul Kitab al Surjopratikno, Hartono, Aneka Perjanjian Jual Thontowi, Jawahir, Hukum Perjanjian dalam Islam
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502 Vol. 13. No.2, September Institut Agama Islam Ngawi
ersamaan,  yakni sama-sama merupakan media perantara  antara debitur Perbedaan  pokok  diantara  keduanya  terletak  pada  system  mendapatkan  hasil yang diterapkan. Bank konvensional secara tegas meggunakan system bunga, sementara bank Penting  dicatat  ,  bahwa  bila  ternyata  ada  praktik  yang  bertolak  belakang dengan  asumsi  diatas,  maka  harus  disadari  bahwa  kesalahannya  terletak  pada  pelaku  atau praktisi  perbankan  itu.  Perlu  dicermati  pula  bahwa  antara  konsep  normative  dan  kenyataan empiris merupakan 2 hal yang berbeda. Jadi persoalannya terletak pada pelaku perbankan itu sendiri, bukan pada konsep perbankan Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
qaidah Fiqh (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)
Mukhtar  Syarh  Tanwir  al-Abshar (Mesir:  Syirkah  wa  Maktabah  Musthafa  al labi wa Auladih, 1967), IV:506
Nizham al-Iqtishad fi al-Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1996) Bank Syari’ah: Dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) Konsep  Syari’ah  dalam  Bank  Islam ,  Makalah  Short  Course:  Bank  S Prospek  dan  Operasional,  Penyelenggara:  Lembaga  Pendidikan  dan  Pengembangan  Bank  Syari’ah
Teori  Kausa  dalam Hukum Perjanjian Islam (Suatu Kajian  Asas Hukum), (laporan Penelitian Individual, IAIN Yogyakarta, 2000)
Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syari’ah (Jakarta: BI, 1999) Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) prinsip  Perbankan  Syari’ah  dalam  Bank  Indonesia  (BI):  Kebijakan  Pengembangan
(Jakarta: Tazkia Institute, 1999)
Kebebasan  Berkontrak  Menurut  Ibnu  Taimiyyah ,  Tesis  IAIN  Sunan
arta: PT Intermasa, 1992) , ab. Kamaluddin A. Marzuki, et. al. (Bandung: Al-Ma’arif, t.t.) (Beirut: Darul Kitab al-Arabi, 1987, vol. III) Aneka Perjanjian Jual-beli (Yogyakarta: Mustika Wikasa, 1994) Hukum Perjanjian dalam Islam , Diktat

## ISSN: 2502-213X September 2019
sama merupakan media perantara  antara debitur em  mendapatkan  hasil yang diterapkan. Bank konvensional secara tegas meggunakan system bunga, sementara bank Penting  dicatat  ,  bahwa  bila  ternyata  ada  praktik  yang  bertolak  belakang ya  terletak  pada  pelaku  atau praktisi  perbankan  itu.  Perlu  dicermati  pula  bahwa  antara  konsep  normative  dan  kenyataan empiris merupakan 2 hal yang berbeda. Jadi persoalannya terletak pada pelaku perbankan itu
(Mesir:  Syirkah  wa  Maktabah  Musthafa  al-
(Surabaya: Risalah Gusti, 1996)
Gema Insani Press, 2001)
,  Makalah  Short  Course:  Bank  Syari’ah Prospek  dan  Operasional,  Penyelenggara:  Lembaga  Pendidikan  dan  Pengembangan  Bank  Syari’ah
(Suatu Kajian  Asas Hukum), (laporan Penelitian
rta: BI, 1999)
Sinar Grafika, 1996)
dalam  Bank  Indonesia  (BI):  Kebijakan  Pengembangan
,  Tesis  IAIN  Sunan  Kalijaga
Ma’arif, t.t.)
(Yogyakarta: Mustika Wikasa, 1994)