PALAR (Pakuan Law Review)
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440

## ISBATH NIKAH SEBAGAI SOLUSI PERCERAIAN TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT PADA KANTOR URUSAN AGAMA DITINJAU DARI

## UNDANGUNDANG NOMOR  1 TAHUN 1974 JO UNDANG-UNDANG NOMOR  16 TAHUN 2019 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5O TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN AGAMA
Nandang Kusnadi*, Suhermanto**, Hari Nur Arif***.
Fakultas Hukum Universitas Pakuan Jalan Pakuan No.1 Bogor 16143
E-mail : nandangkusnadi00@gmail.com, Suhermanto@unpak.ac.id  harinurarif04@gmail.com. Naskah diterima : 14/03/2021, revisi : 28/04/2021, disetujui 18/06/2021

## ABSTRAK
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk  membentuk  rumah  tangga  (keluarga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa, hal tersebut dijelaskan pada Pasal 1 Undangundang nomor 1 Tahun 1974 Tentang  Perkawinan. Pada dasarnya perkawinan itu merupakan suatu ikatan perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita. Perjanjian perkawinan adalah  perjanjian  suci  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  untuk selama-lamanya. Cara-cara pembuatan perjanjian perkawian ini telah diatur maka para pihak tidak lagi dapat menentukan sendiri secara bebas. Dalam penjelasan umum pada angka 4 huruf b Undang-undang perkawinan yaitu dalam undang-undang  dinyatakan bahwa  suatu  perkawinan  adalah  sah  bilamana  dilakukan  menurut  hukum  masing- masing agamanya dan kepercayaanya, disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan adalah penting  sama  halnya  dengan  pencatatan  peristiwa-peristiwa  penting  lainnya.  Dalam Pasal 5 huruf a Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan  bagi  masyarakat  Islam  setiap  perkawinan  harus  dicatat.  Pencatatan perkawinan  sendiri  berfungsi  agar  seseorang  mempunyai  alat  bukti  untuk membuktikan  bahwa  dirinya  benar-benar  telah  melakukan  pernikahan  karena  bukti sah  tersebut  dikeluarkan  oleh  negara.  Selai  itu fungsi  pencatatan  perkawinan  adalah sebagai penentu sahnya perkawinan bagi perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Bagi  seseorang  yang  perkawinannya  tidak  dicatat  yang  bersangkutan  tidak  dapat mendapatkan perlindungan hukum atas perkawinannya tersebut sebelum mengajukan permohonan  isbath  di  Pengadilan  Agama.  Sedangkan  tujuan  pencatatan  perkawinan adalah  untuk  dijadikan  alat  pengawas  agar  jangan  sampai  perkawinan  tersebut melanggar hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemenuhan hak-hak isteri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, serta dasar hukum yang kuat untuk isteri jika hendak menggugat cerai suami atau sebaliknya. Masalah lain yang akan  timbul  ketika  suatu  perkawinan  dicatat  adalah  ketika  suami  sudah  menalak
PALAR (Pakuan Law Review)
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
isterinya hingga tiga kali namun tidak melaporkannya ke Pengadilan Agama maka surat nikah tersebut dapat dijadikan dalih untuk suami isteri itu tetap tinggal bersama.
Kata kunci : Isbat nikah, perkawinan, perceraian, kantor urusan agama

## ABTRACT
Marriage is an inner and outer bond between man with a woman to form households (families) are happy and eternal deity by the Almighty, it is described in Article 1 of Act No. 1 of 1974 about Marriage. Basically, marriage is a covenant between a man and a woman. The marriage covenant is a sacred covenant to establish a happy and lasting family forever. Ways of making the covenant has been set then the parties can no longer define themselves freely. In general explanation in item 4 letter b of The Law of Marriage is  the  law  stated  that  a  marriage  is  valid  if  conducted  according  to  the  laws  of  each religion and their belief, besides that every marriage should be recorded according to the legislation in force. Registration of marriage is important as well as the recording of other important events. In Article 5 letter a Compilation of Islamic Law explains that in order  to  ensure  order  for  the  marriage  of  Islam  every  marriage  should  be  recorded. Registration of marriage itself functions that a person has the evidence to prove that he really has done as proof of valid marriage was issued by the State. Furthermore, it was recorded  a  function  as  a  determinant  of  legitimate  marriage  is  marriage  for  legal marriage under Islamic law. For someone whose marriage is not recorded in question cannot obtain the legal protections of marriage before applying isbath in the Religious Court. While the purpose of registration of marriages is to be used as an inspectoral tool lest marriage violates Islamic law and regulations in force, the fulfillment of the rights of the wife and the children born of the marriage, as well as the legal basis for the wife if the husband wanted a divorce or vice versa. Another problem that may arise when a marriage has noted is when the husband had to divorce his wife three times, but did not report it to the Religious Court, the marriage certificate can then be used as a pretext for marriage still live together.

## Key Word : Isbat Marriage, Marriage, Divorce, Office of Religious Affairs

## A. PENDAHULUAN
Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga saat ini. Karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam  maupun  di  luar  konteks  hukum.  Dari  perkawinan  akan  timbul  hubungan  hukum antara suami isteri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak mereka. Dari  perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan  timbul hubungan hukum antara mereka dan juga dengan harta kekayaan tersebut.
PALAR (Pakuan Law Review)
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Perkawinan bukan untuk keperluan sesaat, tetapi jika mungkin hanya sekali seumur hidup  karena  perkawinan  mengandung  nilai  luhur  dengan  adanya  ikatan  lahir  bathinn antara  pria  dan  wanita  yang  dibangun  di  atas  nilai-nilai  sakral  karena  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama Pencasila 1
Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, menyatakan bahwa : 2
“Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  anatara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa”.
Salah  satu  tujuan  dikeluarkannya  Undang-Undang  Perkawinan  adalah  untuk menciptakan kepastian hukum dan  keadilan bagi  warga  negara. Adanya Undangundang Perkawinan berarti terciptalah kepastian hukum dalam bidang perkawinan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya unifikasi hukum perkawinan nasional, masyarakat Indonesia yang terdiri dari beraneka suku, golongan dan agama tersebut tunduk pada satu hukum perkawinanyang berdasarkan Undangundang Perkawinan yang sah, sehingga akan menciptakan keluarga yang bahagia.
Perkawinan siri atau  perkawinan di bawah tangan atau juga ada yang menyebut dengan kawin syar’i dan masih banyak istilah yang muncul mengenai perkawinan di bawah tangan.  Akan tetapi pada umumnya yang dimaksud perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).  Pernikahan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN dianggap sah secara agama, tetapi tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. 2 Pendapat  lain  menyebutkan  bahwa  perkawinan  siri  atau  perkawinan  di  bawah tangan  adalah  perkawinan  yang  dilaksanakan  dengan  tidak  memenuhi  syarat  prosedur peraturan  perundang-undangan.  Terdapat  perbedaan  pendapat  tentang  sah  tidaknya perkawinan  di  bawah  tangan,  dikarenakan  adanya  perbedaan  penafsiran  terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang pasti  ketentuan  Pasal  2  ayat  (2)  yang  mengharuskan  pencatatan  perkawinan  terpisah dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang mengatur tentang sahnya perkawinan yang harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya. 3
Sebagaimana  telah  dikemukakan  hendaknya  isbath  nikah  tidak  dibatasi  pada alasan-alasan    tertentu  saja,  tetapi  tentukanlah  peluang  seluas-luasnya  bagi  para  pihak yang  berkepentingan  yaitu  suami,  isteri,  anak-anak  atau  anggota  keluarga  lain  yang mempunyai  hubungan  darah  atau  hubungan  semenda  (perkawinan),  terutama  dalam memperoleh  kedudukannya sebagai ahli waris ataupun  dalam melaksanakan  kewajiban yang  menjadi  tanggung  jawab  sebagai  ahli  waris  terhadap  kewajiban  pewaris  ketika  ia masih hidup. Hak untuk mengajukan permohonan isbath nikah hendaknya tidak dibatasi
1 K.  Wantjik  Saleh,  Hukum  Perkawinan  Indonesia, (Jakarta  :  Ghalia  Indonesia,  1980),  hlm.  15 2 Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 1.
2 Jaih Mubarok, t.t., Moderenisasi Hukum Perkawinan di Indonesia , (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2007), hal. 87.
3 Abdul Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia , (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hal. 310.
PALAR (Pakuan Law Review)
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
ketika suami isteri masih hidup. Isbath nikah juga hendaknya dapat dilakukan oleh suami isteri  yang  lain,  dalam  hal  suami  berpoligami,  untuk  mempermudah  tuntutan  isteri terdahulu dalam melaksanakan hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya. Alat bukti nikah jika dalam perkara sengketa harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan sah  atau tidak/belum  dicatat.  Hendaknya  tidak  hanya  berupa  akta  nikah,  akan  tetapi  juga  dapat digunakan alat bukti lain seperti keterangan para saksi dan/atau  keterangan para pelaku perkawinan yang sah sesuai hukum Islam tetapi belum atau tidak dicatat, yaitu pengakuan yang  memang  tidak  menjadi  penghalang  sahnya  perkawinan,  baik  dalam  hal  rukun perkawinan maupun syarat-syarat perkawinan.
Selain itu masih banyak lagi akibat lain yang dapat timbul. Perkawinan yang tidak dicatatkan  juga  akan  menghambat  efektifitas  hukum  yang  berlaku  oleh  karena  itu diperlukan kerjasama antara berbagai pihak dalam mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum di bidang hukum perkawinan.
Kompilasi  Hukum  Islam  memberikan  solusi  terhadap  sebuah  perkawinan  yang tidak dicatat untuk melakukan Isbath Nikah pada Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan pasangan suami isteri betapa pentingnya bukti nikah

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  metode  penelitian    yuridis  normatif  dengan menggunakan  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang dan pendekatan filosofis.

## C. Analisis dan Pembahasan
Salah satu lembaga untuk menegakkan hukum dalam mencapai keadilan, kebenaran dan  kepastian  hukum  adalah  badan-badan  peradilan  yang  masingmasing  mempunyai ruang lingkup. Kewenangan mengadili perkara atau sengketa dibidang tertentu yang dalam hal ini perceraian bagi orang-orang yang beragama Islam adalah badan Peradilan Agama. Peradilan Agama ini telah mempunyai Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga Negara Indonesia  telah  tercipta  suatu  kesatuan  hukum  dan  tidak  terdapat  keanekaragaman  di dalam  mengadili  (menangani)  perkara  yang  masuk  pada  Pengadilan  Agama  untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, tepat, biaya ringan.
Pengadilan Agama Bogor merupakan Pengadilan Agama yang berkedudukan di Kota Bogor, wilayah hukumnya meliputi Kota Bogor, yang berada di bawah
Pengadilan Tinggi Agama dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.
a. Analisis Perceraian Terhadap Perkawinan Yang Tidak Dicatat Di Kantor Urusan Agama
Menurut hukum Islam, perkawinan di bawah tangan atau siri adalah sah asalkan telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan.  Namun dari aspek peraturan perundang- undangan  yang  mengatur  tentang  perkawinan  model  ini  belum  lengkap  dikarenakan
PALAR (Pakuan Law Review)
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
belum  dicatat.  Pencatatan  perkawinan  hanya  perbuatan  administratif  yang  tidak berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan. Dalam nikah siri ada dua pengertian, yakni :
1. Nikah berdua saja, yaitu tidak ada saksi dan wali. Yang seperti ini sudah jelas haram dan tidak sah.  Nikah siri yang dipahami oleh masyarakat adalah nikah di bawah tangan, yang tidak dicatat oleh
Kantor  Urusan  Agama.  Kalau  dalam  pengertian  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI) sudah melakukan pembahasan yang isinya bahwa nikah siri sepanjang dipenuhi syarat hukum pernikahan itu sah.
2. Nikah siri itu bisa haram apabila ada perlakuan yang merugikan isteri atau anak ditelantarkan karena mereka tidak memiliki landasan untuk melakukan gugatan untuk melindungi dirinya karena tidak dicatat. 4
Karena MUI merekomendasikan supaya nikah siri itu dicatatkan, sehingga tidak ada korban isteri maupun anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.
Perkawinan juga merupakan perbuatan hukum yang mengatur mengenai suatu perbuatan  atau  tingkah  laku  orang-orang  sebagai  anggota  masyarakat  dalam  suatu negara,  dan  dalam  hal  ini  mereka  yang  hendak  melangsungkan  perkawinan  harus tunduk pada peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang telah ditetapkan oleh  negara  sebagaimana  telah  ditetapkan  dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu:
(1) Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut  Pasal  2  ayat  (1)  di  atas  bagi  penganut  agama  Islam  jika  suatu perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat nikah serta ijab kabul telah dilaksanakan maka perkawinan itu adalah sah.
Dalam  masyarakat  kerap  terjadi  perkawinan  yang  tidak  dicatat.  Perkawinan seperti ini oleh tokoh dan para ulama dipandang sah karena telah memenuhi syarat dan rukun Perkawinan.
Perkawinan  tersebut  apabila  dipandang  dari  ketentuan  yang  terdapat  dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo  Undang-Undang Nomor 16 Tahun  2019  tentang  Perkawinan  belumlah  sah  sebab  belum  dicatat  sesuai  dengan ketentuan  perkawinan  yang  mensyaratkan  selain  harus  mengikuti  hukum  agamanya dan kepercayaan itu para pihak yang melangsungkan perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah diatur oleh hukum negara. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan ini adalah syarat formil dalam perkawinan.
Pemerintah sejak dahulu telah memberikan perhatian yang cukup serius dalam masalah pencatatan perkawinan, hal tersebut dibuktikan dengan adanya
4 Abdul Ghofur Anshori, Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif , (Yogyakarta: Press UII, 2011), hal. 211.
PALAR (Pakuan Law Review)
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1946  Jo  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Selain undang-undang tersebut di atas masih ada peraturan perundangundangan lain yang mengatur mengenai pencatatan  perkawinan,  diantaranya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1989  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  kemudian  diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Inpres Nomor 1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam,  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Pasal 2 Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah.
Perkawinan yang tidak dicatat tersebut jelas-jelas melanggar hukum dan dapat dikenakan  sanksi  karena  menimbulkan  ketidak  pastian  hukum  terhadap  lembaga perkawinan dan di samping itu akan berpengaruh terhadap:
1. Kedudukan suami isteri dalam perkawinan.
2. Kedudukan anak yang lahir di dalam perkawinan.
3. Harta benda dalam perkawinan.
4. Putusnya perkawinan.
1.  Permasalahan-permasalahan  Yag  Timbul  Terhadap  Perkawinan  Yang  Tidak Dicatat Di Kantor Urusan Agama Dan Upaya Penyelesaiannya
Walaupun  pencatatan  pernikahan  bisa  memberikan  implikasi-implikasi  positif bagi masyarakat, hanya saja keberadaan surat nikah acapkali juga membuka ruang bagi munculnya  praktek-praktek  menyimpang  di  tengah  masyarakat.  Lebih-lebih  lagi, pengetahuan masyarakat tentang aturan-aturan Islam dalam hal pernikahan, talak, dan hukum-hukum  ijtimaa’iy  sangatlah  rendah,  bahwa  mayoritas  tidak  mengetahui  sama sekali.  Diantara  praktekpraktek  menyimpang  dengan  mengatasnamakan  surat  nikah adalah:
1. Ada  seorang  suami  mentalak  isterinya  sebanyak  tiga  kali,  namun  tidak melaporkan  kasus  perceraiannya  kepada  Pengadilan  Agama,  sehingga keduanya  masih  memegang  surat  nikah.  Ketika  terjadi  sengketa  waris  atau anak, atau sengketa-sengketa lain, salah satu pihak mengklaim masih memiliki ikatan pernikahan yang sah, dengan menyodorkan bukti surat nikah. Padahal, keduanya secara syar’iy benar-benar sudah tidak lagi menjadi suami isteri.
2. Surat nikah kadang-kadang dijadikan  alat untuk melegalkan  perzinaan  atau hubungan  tidak  syar’iy  antara  suami  isteri  yang  sudah  bercerai.  Kasus  ini terjadi  ketika  suami  isteri  telah  bercerai,  namun  tidak  melaporkan perceraiannya  kepada  Pengadilan  Agama,  sehingga  masih  memegang  surat nikah. Ketika suami isteri itu merajut kembali hubungan suami isteri padahal mereka  sudah  bercerai,  maka  mereka  akan  terus  merasa  aman  dengan
PALAR (Pakuan Law Review)
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
perbuatan keji mereka dengan berlindung kepada surat nikah. Sewaktu-waktu jika  ia  tertangkap  tangan  sedang  melakukan  perbuatan  keji,  keduanya  bisa berdalih  bahwa  mereka  masih  memiliki  hubungan  suami  isteri  dengan menunjukkan surat nikahInilah beberapa bahaya  terselubung di balik surat nikah. Oleh karena itu, penguasa tidak cukup menghimbau masyarakat untuk mencatatkan  pernikahannya  pada  Lembaga  Pencatatan  Sipil  Negara,  akan tetapi  juga  berkewajiban  mendidik  masyarakat  dengan  hukum  syariat  agar masyarakat semakin memahami hukum syariat, dan mengawasi dengan ketat penggunaan  dan  peredaran  surat  nikah  di  tengah-tengah  masyarakat,  agar surat nikah tidak justru disalahgunakan.
Selain  itu,  penguasa  juga  harus  memecahkan  persoalan  perceraian  yang  tidak dilaporkan/diajukan ke Pengadilan Agama, agar status hubungan suami isteri yang telah bercerai menjadi jelas.

## D. Kesimpulan dan Saran
Dari  keseluruhan  bab  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  Penulis  dapat menyimpulkannya sebagai berikut:
1. Pada  penjelasan  umum  angka  4  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974 tentang  perkawinan  dinyatakan  bahwa  suatu  perkawinan  adalah  sah  bilamana dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaanya  itu,  dan disamping  itu  tiap-tiap  perkawinan  harus  dicatat  menurut  Peraturan  Perundang- undangan  yang  berlaku.  Sedangkan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  pencatatan Perkawinan diatur dalam Pasal 5 yaitu:
a. Agar  terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat  Islam  setiap perkawinan harus dicatat.
b. Pencatatan perkawinan sebagaimana disebut dalam ayat 1 dilakukan oleh Pegawai  Pencatat  Nikah  seebagaimana  diatur  dalamUndang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.
2. Masalah yang sering terjadi apabila pencatatan suatu perkawinan tidak dilakukan sebagaimana mestinya diantaranya praktek menyimpang yang mengatasnamakan surat nikah. Contohnhya, ketika ada suami isteri yang sudah bercerai, namun tidak melaporkan  perceraian  tersebut ke Pengadilan  Agama setempat sehingga mereka masih  memiliki  surat  nikah.  Ketika  mereka  merajut  hubungan  kembali  hubungan sebagai  suami  isteri  padahal  mereka  sudah  bercerai  secara  agama,  maka  mereka secara bebas akan berlindung dibalik surat nikah tersebut.
Dari apa yang telah Peneliti paparkan pada bab-bab sebelumnya maka Peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:
1. Hendaknya  bagi  para  laki-laki  dan  perempuan  yang  hendak  melangsungkan perkawinan untuk mengikuti prosedur yang telah dibuat oleh negara. Dengan cara mencatatkan perkawinan yang hendak dilangsungkan ke Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan ke Kantor Catatan Sipil bagi di luar agama Islam.
PALAR (Pakuan Law Review)
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
2. Hendaknya  bagi  para  laki-laki  dan  perempuan  yang  akan  melangsungkan perkawinan memahami arti pentingnya pencatatan perkawinan. Agar tidak timbul permasalah  dikemudian  hari  selain  mengenai  status  perkawinan  mereka,  juga mengenai status anak yang akan lahir dan juga mengenai harta bersama.

## E.    Ucapan Terimkasih
Kami ucapkan terima kasih pada Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan yang telah memberikan  dukungan  dan  motivasi  dalam  penulisan  Jurnal  yang  berjudul  “ISBATH NIKAH  SEBAGAI  SOLUSI  PERCERAIAN  TERHADAP  PERKAWINAN  YANG  TIDAK DICATAT PADA KANTOR URUSAN AGAMA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR  1 TAHUN 1974 JO UNDANGUNDANG NOMOR    16  TAHUN  2019  DAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  5O  TAHUN  2009 TENTANG PERADILAN AGAMA”, sehingga Jurnal kami dapat diterbitkan dalam Pakuan Law Review (PALAR).

## F.   Biodata Singkat Penulis
Nandang  Kusnadi.  Lulus  S1  Ilmu  Hukum  pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Pakuan. Melanjutkan  Program  S2  di  Program  Pascasarjana  Magister  Ilmu  Hukum  Universitas Pakuan.Saat  ini  dipercaya  sebagai  Kepala  Legal  serta  menjadi  Ketua  Tim  Legal Univertsitas  Pakuan.  Mengajar  Matakuliah  Hukum  Acara  Peradilan  Agama,  Hukum Islam,  Hukum  Perikatan  dan  Kontrak  serta  Matakuliah  Pendidikan  dan  Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) bagi mahasiswa semester akhir.
Hermanto,  Lulus  S1  Ilmu  Hukum  pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Pakuan. Melanjutkan  Program  S2  di  Program  Pascasarjana  Magister  Ilmu  Hukum  Universitas Tarumanagara, sebagai dosen mata Kuliah Pengantar Imu  Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Adat, Hukum Perusahaan dan Pengantar
Sosiologi. Saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah
Notaris Kota Bogor dan Sebagai Kepala Bidang Publikasi dan Jurnal di Fakultas Hukum Universitas Pakuan.
Hari Nur Arif, meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.)  di Universitas Pakuan dan Magister Hukum (M.H.)  di Universitas  Indonesia,   sebagai Staf Pengajar/Dosen Tetap  Fakultas Hukum Universitas Pakuan sejak 1993, dan saat ini menjabat sebagai  Anggota Senat Fakultas Hukum Universitas Pakuan periode 2020 – 2025, dan juga menjabat sebagai Ketua Penjaminan Mutu Internal Program Studi.
PALAR (Pakuan Law Review)
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Undang - Undang Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun     1974 sebagai mana diuabah dengan,
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentnag Perkawinan ____________  Undang-undang Tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana diubah dengan,
Undang-undang Tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan,
Undang-undang  Tentang  Peradilan  Agama,  Undang-undang  Nomor  50 Tahun 2009
____________  Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: CV. Karya Gemilang, 2011

## B. Buku-buku
Anshori,  Ghofur,  Abdul,  Hukum  Islam  Dinamika  dan  Perkembangannya  di  Indonesia,
Yogyakarta: Kreasi total media, 2008.
Anshori,  Ghofur,  Abdul,  Perkawinan  Islam  Perspektif  Fikih  dan  Hukum  Positif, Yogyakarta: Press UII, 2011.
Djubaedah, Neng, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat Menurut
Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Harahap,  Yahya,  Hukum  Perkawinan  Nasional  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  1 Tahun 1974 dan Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Medan: Cv Zahir Trading, 1975.
Mubarok,  Jaih,  Moderenisasi  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia,  Bandung:  Pustaka  Bani Quraishy, 2007.
Rasyid,  A  Roihan,  Hukum  Acara  Peradilan  Agama,  Jakarta:PT.  Raja  Grafindo  Persada, 1994.
Shomad, Abd, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
Saleh, K. Wantjik,  Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980