licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## PENYELESAIAN SENGKETA TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT MELALUI MEDIASI OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Wita Sari Peranginangin 1 , Devi Siti Hamzah Marapaung 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, email: wita726@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

## ABSTRACT

## ARTICLE INFO
Settlement of land disputes can be resolved through litigation or non-litigation.
Dispute  resolution  that  is  resolved  through  litigation  is  very  common  if  the problem  or  dispute  faced  is  so  concrete  and  needs  to  be  resolved  in  court. However, it is possible that the problem can also be resolved non-litigation, such as  by  mediation,  arbitration,  negotiation,  conciliation,  or  expert  judgment. Alternative  dispute  resolution  by  mediation  is a  method  that  is  often  used in resolving disputes, especially in land disputes. The existence of a certificate of land  rights is something that  must  be  owned  at  this time  as  a  valid  proof  of ownership of land rights. However, until now there are still many residents who have not received land rights certificates and are prone to disputes. This study aims to find out how to resolve land disputes that have not been certified and whether  these  disputes  can  be  carried  out  using  mediation  methods  at  the National  Land  Agency.  Seeing many  of  the  same  disputes that  often  occur  in Indonesia. This research refers to normative juridical research which aims to determine the management of mediation in the National Land Agency.
Keywords : Mediation; Land Rights Certificate; National Land Agency
Cite this paper : Peranginangin, W. S., & Marapaung, D. S. (2022). Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Belum Bersertifikat Melalui Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5(1).
Scope Article Human Rights

## PENDAHULUAN
Tanah  yang  merupakan  unsur  yang  penting  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup manusia saat ini. Mengapa demikian karena tanah dalam sejarah merupakan factor utama untuk menentukan produksi. Tanah selain memiliki nilai ekonomis tinggi juga memiliki nilai filosofis, politik, sosial, dan kultural. Tak heran jika tanah menjadi hal yang sangat istimewa dari masa ke masa. 1
Tanah yang memiliki peranan besar bagi setiap manusia terlebih saat ini menjadikan setiap manusia ingin memiliki dan memepertahankannya apapun yang terjadi. Tak jarang ketika suatu tanah menjadi sengketa dan di perebutkan oleh banyak orang, karena tanah di lihat sebagai asset yang bernilai tinggi serta istimewa dan merupakan salah satu kebutuhan
1 Made Yudha Wismayana dan I Wayan Novy Purwanto, Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mekasnime Mediasi, Bagian Hukum Bisnis Universitas Udaya, hal 2
manusia yang absolute yang artinya kehidupan manusia di pengaruhi dan di tentukan oleh keberadaan tanah. 2
Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 5 Tahun 1960  tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok  Agraria  pasal  1  ayat  4  disebutkan  bahwa  “Dalam  pengertian  bumi,  selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawah nya serta yang berada di bawah air. Secara  Konstitusional  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  pasal  33 ayat  3  telah  memberikan  landasan  bahwa  bumi  dan  air  serta  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  di  kuasai  Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 3
Sengketa Tanah di zaman ini disebabkan karena berbagai kebutuhan tanah yang sangat tinggi sedangkan jumlah tanah yang tersedia sangat terbatas. Hal ini menimbulkan masalah baru  untuk  perbaikan  dalam  penataan  dan  penggunaan  tanah  agar  kesejahteraan masyarakat  dan  kepastian  hukumnya  terjamin.  Berbagai  upaya  pemerintah  untuk meyelesaikan  perkara  sengketa  tanah  agar  berlangsung  cepat  dan  efisien  menghindari adanya penumpukan sengketa tanah, yang dapat merugikan berbagai pihak. Sengketa tanah terjadi  karena  tanah  memiliki  nilai  dan  kedudukan  yang  penting.  Tanah  memiliki  fungsi sebagai modal besar dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat. 4 Secara garis besar, sengketa tanah dapat di kelompokkan menjadi 4 permasalahan yakni :
1.
Sengketa  penggarapan  tanah  rakyat  seperti  areal  kehutanan,
perkebunan, dan lain-lain
2. Masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan tetang
landrefrom,
3. Akses  -  akses  dalam  penyediaan  tanah  untuk  keperluan pembangunan, dan
4. Sengketa Perdata berkenaan degan masalah tanah
Suatu  sengketa  dapat  di  selesaikan  sesuai  dengan  kesepakatan  para  pihak  yang bersengketa. Bisa melalui kekeluargaan atau di luar pegadilan atau di hadapan hakim dalam persidangan. Mediasi merupakan salah satu alternative penyelesaian sengketa yang terjadi, antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak ketiga  (netral)  yang  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  memutuskan. 5 Alternative penyelesaian sengketa  dengan mediasi merupakan upaya yang sering di gunakan  karena sifatnya  yang  sederhana  dan  praktis  dalam  menyesuaikan  persengketaan.  Mediasi  dalam peyelesaian masalahnya menyesuaikan persengketaan. Yaitu mencari dan mempertemukan kesepakatan  sebagai  pemecahan  masalah,  di  bantu  mediator  yang  bersifat  netral  dan bertugas sebagai fasilliatator. Kesepakatan akhir ada di tangan para pihak yang bersengketa yang di tuangkan dalam berita acara di depan pihak ketiga. 6
Kebijakan  negara  atas  kepastian  kepemilikan  tanah  diatur  dan  di  perkuat  hak  dan kewajibannya  dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  pada  tahun  1960.  Hukum
2 Dr.J. Andi Hartanto, 2014, Hukum Pertanahan Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya, laskbang justitia, Surabaya, hal 9
3 Bachtiar effendie, 1983, Pendaftaran Tanah Di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya, Bandung: Penerbit Alumni, Hal 1.
4 Abdurrahman, 2004, Kedudukan Hukum Adat dalam Perudang-undangan Agraria Indonesia, Jakarta : Akademik Persindo, Hal 1
5 Takdir Rahmadi, 2010, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, hal 12
6 Absori dan M. Mahdi, Alternatif Dispute Resolution (ADR) Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan : Studi Kasus di Kelurahan Wonoyoso Kabupaten Pekalongan, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016, hal.35
tentang pertanahan yang artinya keberadaan hak-hak perorangan atas tanah tersebut selalu bersumber  pada  hak  bangsa  Indonesia  atas  tanah  pasal  1  ayat  1  Undang-Undang  Pokok Agraria. Dalam Undang-Undang ini di jelaskan bahwa surat tanda bukti hak atau sertifikat tanah dapat menjadi bukti untuk penyelesaian sengketa tanah. Sertifikat tanah merupakan hal sangat penting di masa ini karena sertifikat dapat memberikan kepastian hukum bagi pemilikkan  tanah  dan  pemilik  tanah  memiliki  kewenangan  dan  hak  atas  tanah  tersebut secara tertulis tentunya untuk mencegah adanya sengketa kepemilikkan tanah. Selain itu, sertifikat mempunyai  nilai ekonomis yang tinggi apabila dijadikan jaminan  utang dengan hak tanggungan atas tanah. 7
Sertifikat  sebagai  alat  pembuktian  kuat  diatur  pada  pasal  32  ayat  (1)  Peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, untuk memperoleh suatu alat bukti hak yang sah dan kuat yaitu berupa sertifikat, maka setiap individu atau badan hukum perlu melakukan pendaftaran tanah yang di lakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang- bidang  tanah  dan  satuan-satuan  rumah  susun  serta  pemberian  surat  tanda  bukti  haknya terhadap bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik satuan rumah susun serta hak- hak tertentu yang membebaninya. Dengan melakukan pendaftaran tanah pemilik tanah  akan  mendapatkan  kepastian  hukum  serta  perlindungan  hukum  sehingga  mudah untuk membuktikan bahwa pemilik tanah adalah orang yang memiliki kewenangan dan hak atas tanah tersebut. Namun faktanya, masih banyak sebagian dari masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya dan belum mendapatkan alat pembuktian untuk membuktikan hak kepemilikan  atas  tanah  tersebut,  hal  ini  lah  yang  banyak  menimbulkan  konflik  sengketa tanah yang berkepanjangan antara orang perorangan maupun orang dengan badan hukum.
Dalam proses pendaftaran tanah adalah tugas khusus dari Badan Pertanahan Nasional (BPN)  untuk  bertindak  secara  administrative  dan  bertugas  sebagai  badan  penertiban sertifikat  yang  di  daftarkan  oleh  masyarakat  dan  sekaligus  untuk  menyelesaikan  apabila terjadinya sengketa pertanahan. Kedudukan BPN sebagai salah satu lembaga atau institusi yang  memiliki  kewenangan  untuk  mengelola  bidang  pertanahan  yang  di  atur  dalam Peraturan  Presiden  Nomor  10  tahun  2006  tentang  Badan  Pertanahan  Nasional.  Pasal  2 Perpres  Nomor  85  Tahun  2009  Perubahan  atas  Perpres  Nomor  10  Tahun  2006  tentang Badan Pertanahan Nasional menjelaskan bahwa Badan Pertanahan Nasional atau disingkat BPN  melakukan  tugas  dalam  bidang  pertanahan  secara  nasional,  regional  dan  sectorial. 8 Peraturan Kepala BPN No.11 Tahun 2016 merupakan dasar kewenangan BPN untuk menjadi mediator  dan  membantu  para  pihak  yang  bersengketa  khususnya  di  bidang  sengketa pertanahan.
Berdasarkan latar belakang diatas, kali ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan masalah Apakah proses mediasi dapat di lakukan oleh Badan Pertahanan Nasional dan Bagaimana pembuktikan sengketa tanah yang tidak bersertifikat dapat diselesaikan dan perlindungan  hukumnya  tujuannya  untuk  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat mengenai  bagaimana  cara  menyelesaikan  sengketa  tanah  melalui  mediasi  dan  untuk mengetahui peranan BPN sebagai pihak ketiga atau mediator dalam kasus ini terlebih lagi untuk megetahui bagaimana cara penyelesaian sengketa tanah yang belum bersertifikat.
7 Usmadi Murad, Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Dalam Paraktek, cetakan 1, Bandung: Mandar Maju, 1997, hlm 146.
8 Fingli A. Worwor, “Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah”, Lex Privarium, Vol II/No 2, (April 2014), Hal 96

## METODE
Dalam penelitian ini menggabungkan Doctrinal Research (penelitian hukum normatif) dan  penelitian Sosiolegal-Research (penelitian  hukum  empiris). Doctrinal  research yang dasar  dari  penelitiannya  mencakup  penelitian  pustaka  yang  di  dalam  mengumpulkan datanya melalui data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tertier yaitu :
a. Bahan  Hukum  Primer,  yaitu  bahan  hukum  yang  mengikat  terkait  dengan  bahasan yang  di  bahas  yaitu  peraturan  perundang-undangan,  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria, Peraturan  pemerintah  nomor  24  Tahun  1997  tentang  pendaftaran  tanah,  dalam Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
b. Bahan  Hukum  Sekunder  yang  memberikan  hasil  dari  penjelasan  mengenai  bahan hukum  primer,yaitu  seperti  hasil  penelitian,  hasil  karya  tulis,  jurnal  hukum  dari berbagai  kalangan  khususnya  di  kalangan  Hukum  dan  badan  hukum  lainnya  yang sesuai dengan bahasan yang di bahas.
c. Bahan  Hukum  Tertier,  yaitu  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan  terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, media elektronik dan media lainnya.
Penelitian ini dilakukan Dengan metode deskriptif yang menganalisis suatu penelitian namun  bukan  suatu  kesimpulan  tetapi  pencarian  fakta  yang  tepat  sesuai  dengan permasalahan yang di bahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Melalui  Mediasi  Oleh  Badan  Pertanahan Nasional
Sengketa tanah yang kerap sekali terjadi secara umum muncul karena adanya “klaim”  kepemilikan  hak  milik  atas  suatu  tanah.  Biasanya  pihak  yang  bersengketa merasa  memiliki  hak  atas  tanah  yang  di  sengketakan.  Masyarakat  sejak  dahulu banyak  yang  menempati  tanah  berdasarkan  tradisi  atau  warisan  yang  di  berikan turun-temurun  tanpa  mengetahui  asal  usul  tanah  dan  tanpa  adanya  bukti-bukti hukum  yang  konkrit  baik  secara  fisik  maupun  lisan  yang  dapat  memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah. 9 Konflik Sengketa Tanah yang biasanya terjadi di masyarakat muncul dalam berbagai macam bentuk. Pihak-Pihak yang bersengketa dalam  proses  penyelesaian  sengketa  biasanya  mencari  alternative  penyelesaian sengketa  baik  dari  institusi  maupun  negara  dan  tidak  jarang  juga  dalam  proses penyelesaian  sengketa  menemui  jalan  buntu  sehingga  konflik  menjadi  berlarut- larut. 10 Akar terjadinya sengketa tanah yang biasanya terjadi di indonesia biasanya di sebabkan oleh :
1. Kurang tertibnya administrasi pertanahan
2. Ketimpangan struktur penguasaan dan kepemilikan tanah
3. Sistem publikasi pendaftaran tanah yang kurang memadai
4. Meningkatnya  kebutuhan  tanah,  sehingga  harga  tanah  dapat  di permainkan dan di kendalikan oleh salah satu pihak atau lebih
5. Peraturan  perundangan  yang  tumpang  tindih  begitu  juga substansinya
6. Masih banyak tanah yang terlantar dan belum terdaftar
7. Kurang cermatnya notaris dan pejabat pembuat akta tanah dalam menjalankan tugasnya
9 Eko Yulian Isnur, Tata Cara Mengurus Sgala Macam Surat Rumah dan Tanah, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2012), hlm 6
10 Bernhard Limbong, Konflik Pertanahan (Jakarta: Margareta Pustaka, 2012), hlm. 65
8. Para  penegak  hukum  yang  kurang  berkomitmen  untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan konsisten Melihat  dari  beberapa  peristiwa  konflik  sengketa  pertanahan  yang  terjadi belakangan ini, sengketa tanah muncul umumnya di kelompokkan dalam dua factor yaitu  factor  hukum  dan  factor  non  hukum. 11 faktor  hukum  biasanya  meliputi tumpang tindih peraturan, regulasi yang kurang memadai, tumpang tindih peradilan, penyelesaian  dan  birokrasi  yang  terbelit-belit.  Sedangkan  yang  menjadi  factor sengketa tanah non hukum adalah tumpang tindih penggunaan tanah, nilai ekonomis tanah  tinggi,  kesadaran  masyarakat  meningkat,  tanah  tetap  penduduk  bertambah dan kemiskinan.
Alternative  penyelesaian  sengketa  secara  non  litigasi  adalah  penyelesaian sengketa  yang  di  lakukan  di  luar  pengadilan  yang  di  dasarkan  pada  hukum,  dan penyelesaian ini dapat di golongkan penyelesaian sengketa yang berkualitas tinggi, karena  mediasi  merupakan  kesepakatan  dari  kedua  belah  pihak  atau  lebih  yang bersengketa dengan tuntas tanpa meninggalkan rasa kebencian dan dendam ( win- win solution ). 12 Penyelesaian mekanisme sengketa oleh masyarakat yang tertanam dalam  nilai-nilai  dan  jiwa  budaya  bangsa  masyarakat  pada  dasarnya  berjiwa koorperatif.  Nilai  ini  dalam  penyelesaiannya  mengutamakan  dasar  kekerabatan, paguyuban, kekeluargaan dan gotong royong. 13
Penyelesaian  sengketa  tanah  dengan  mediasi  diatur  dalam  pasal  6  sampai pasal  42  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2016  tentang  Penyelesaian  Kasus Pertanahan.  Kantor  Pertanahan  yang  memiliki  tugas  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  di  bidang  Agraria  atau  pertanahan  dan  berwenang  dalam menyelesaikan  sengketa  tanah  sesuai  dengan  peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun 2016  tentang  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan  yaitu  penyelesaian  melalui  mediasi, dimana  pasal 2 ayat 2  Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus  Pertanahan  Menyebutkan  bahwa  penyelesaian  kasus  Pertanahan  bertujuan untuk  memeberikan  kepastian  hukum  dan  kejadian  mengenai  penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah
Penyelesaian sengketa pertanahan merupakan salah satu tugas pemerintahan di  dalam  bidang  pertanahan.  Lembaga  yang  biasanya  menyelesaikan  sengketa tentang  tanah  maupun  Agraria  merupakan  tugas  dari  Badan  Pertanahan  Nasional (BPN). Objek sengketa yang menjadi kewenangan BPN diatur dalam UU No.11 Tahun 2016  tentang  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan.  Tujuan  penyelesaian  sengketa  oleh BPN  berdasar  pada  Undang-Undang  untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan keadilan  mengenai  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah. Untuk  mewujudkan  tujuan  tersebut  UU  ini  mengatur  peyelesaian  sengketa pertanahan  melalui  mediasi  yaitu  penyelesaian  berdasarkan  prinsip  musyawarah untuk mufakat.
11 Suyono Usman, “Rekognisi Sebagai Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Tujuan Sosiologis Lingkungan”, Makalah, Yogyakarta 27-28 September 1999 hlm. 1.
12 Dewi Tuti Muryanti dan B Rini Heryani ”Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian sengketa Non Litigasi di Bidang Perdagangan”, Dinamika Sosbud, volume 13 Nomor 1, (Juni 2011), hal.50
13 Setiati Widihastuti, Sri Hartini dan Eny Kusdarini, “Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kesehatan Di Jogja Mediation Center, Lex Crimen v, No 6 (2016): 14-22. Hlm 18
Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, memberikan pengertian mediasi yaitu:
“Mediasi  adalah  alternative  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  yang  menggunakan  jasa  mediator  atau  penengah,  sama seperti konsiliasi mediator, penengah adalah seseorang yang memiliki fungsi  sebagai  penengah  terhadap  pihak-pihak  yang  bersengketa dalam  menyelesaikan  sengketanya.”  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa mediasi merupakan  cara penyelesaian  sengketa  yang  melalui  proses  perundingan  untuk memperoleh kesepakatan dari para pihak yang dibantu oleh mediator. Mediator  merupakan  hakim  atau  pihak  lain  yang  memiliki  sertifikat mediator  sebagai  pihak  netral  yang  membantu  para  pihak  dalam proses  perundingan  guna  memberi  berbagai  pandangan  untuk menemukan cara memutus dan menyelesaikan sengketa diatur dalam PERMA no. 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat 2.
Alternative  penyelesaian  sengketa  secara  mediasi  ini  memiliki  beberapa tujuan yaitu 14 :
1. Menghasilkan rencana atau kesepakatan yang dapat di jalankan oleh pihak yang bersengketa
2. Mempersiapkan  pihak  pihak  yang  bersengketa  untuk  menerima konsekuensi dari keputusan yang mereka buat.
3. Mengurangi kekhawatiran dan dampak negative lainnya dari suatu konflik dengan membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara consensus
4. Menyelesaikan sengketa melalui penggalian dan penelusuran kepentingan dan kebutuhan para pihak 15
Penyelesaian  sengketa  dengan  mediasi  yang  penyelesaiannya  dengan  cara musyawarah  akan  membantu  para  pihak  yang  bersengketa  untuk,  mengurangi hambatan  dan  permasalahan  komunikasi  antara  para  pihak  yang  terlibat, memaksimimalsasi  eksplorasi  alternative  penyelesaian  masalah/konflik  jangka panjang,  memusatkan  pada  kebutuhan – kebutuhan  semua  pihak.  Sehingga kesepakatan dari persengketaan mereka bersifat adil dan saling menguntungkan.
Penyelesaian sengketa tanah dengan jalur non litigasi ini biasaya di tangan di oleh  Badan  Pertanahan  Nasional.  Penyelesaian  ini  dapat  diselesaikan  sebelum sampai  ke  pengadilan  dengan  tujuan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikkan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
Penyelesaian sengketa tanah oleh BPN, secara teoritik, adalah implementasi dan  fungsi  pemerintah  dalam  konpsepsi  negara  hukum  modern.  Prosedur penyelesaian  sengketa  perdata  melalui  pegadilan  bersumber  pada Het  Herzienne Indonesishe Reglement (HIR) yang berlaku untuk wilayah hukum jawa, Madura, dan Rechts Buitengewesten  (RBg). Dengan  diterbitkannya Perkaban No 11 tahun  2016, Mediasi digunakan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan oleh BPN. Di  dalam  pasal  4  Perkaban  No  11  Tahun  2016  dasar  penyelesaian  di  bedakan
14 Jono Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase) , Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2000, hl 72
15 Nurnaningsik Amriani, Mediasi Peyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hl 139
berdasarkan  datangnya  laporan.  Kementrian  BPN  akan  melakukan  inisiatif  untuk menyelesaikan nya jika permasalahan tanah tersebut memiliki unsur sebagai berikut:
a) Menjadi perhatian masyarakat
b) Melibatkan banyak pihak
c) Mempunyai  nilai  yang  tinggi  baik  dari  segi  sosial,  budaya,  ekonomi, kepentingan umum, pertanahan dan keamanan: dan/atau laporan
d) Permintaan instansi yang berwenang atau penegak hukum.
Terhadap  2  mekanisme  laporan  di  bedakan  dalam  proses  administrasi  dan pencatatan  penanganan  aduan  masuk.  Dalam  hal  sengketa  konflik  merupakan kewenangan kementrian atau BPN, pejabat yang bertangungjawab dalam menangani sengketa, konflik dan perkara melaporkan hasil analisis sebagaimana kapada kepala kantor pertanahan. Sedangkan apabila sengketa dan konflik bukan kewenangan BPN dan menjadi kewenangan instansi lain, masa penjabat yang bertanggungjawab dalam menangani sengketa, konflik dan perkara menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada pihak pengadu. Penyelesaian sengketa dan konflik di serahkan kepada pihak pengadu,  namun  BPN  dapat  mengambil  inisiatif  untuk  memfasilitasi  penyelesaian sengketa atau konflik.
Prosedur  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  oleh  BPN  dimulai  adanya Pihak Penggugat melaporkan gugatan  dikantor BPN. Laporan sengketa tersebut di berikan  kepada  seksi  bagian  tata  usaha  lalu  membuat  surat  rekomendasi  yang  di tujukan kepada seksi sengketa, kemudian saksi sengketa membuat surat panggilan kepada pihak yang bersengketa untuk diadakannya negosiasi untuk mencapai titik kesepakatan. Jika kesepakatan sudah ditemui maka seksi sengketa membuat berita acara  guna  dilaksanakannya  mediasi.  Setelah  berita  acara  selesai  maka  mediator dalam hal ini adalah BPN yang akan mengadakan mediasi dengan kedua belah pihak guna mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dari kedua belah pihak yang sedang  bersengketa.  Apabila  kedua  belah  pihak  sudah  sepakat  selanjutnya  maka putusan  akan  di  tindaklanjuti  kepada  proses  admnistrasi  seperti  perjanjian perdamaian  sebagai  dasar  pertimbangan  kepala  BPN  untuk  merumuskan  putusan penyelesaian sengketa yang di terima BPN. Penanganan masalah pertanahan melalui lembaga BPN didasarkan atas 2 Prinsip yaitu:
a. Kebenaran formal dari fakta-fakta yang  didasari  atas permasalahan yang bersangkutan
b. Keinginan yang bebas dari para pihak  yang bersengketa terhadap objek yang di sengketakan
Seperti kasus sengketa tanah di JL Mas Suharto Yogyakarta, Antar pemilik sertifikat dan para pedagang piala yang menempatinya di selesaikan dengan cara mediasi oleh pihak BPN. Masalah ini muncul antara penghuninya, yaitu para pedagang di kios-kios penjual piala dan pemegang sertifikat mereka pun menjadi tersangka penyerobotan tanah. Disisi lain, para PKL mengaku sejak 1968 tanah itu milik negara karena telah di  bebaskan  dengan verponding pembebasan  bernomor  89  tahun  1957.  Dan  BPN disini di tuntut harus segera merevisi sertifikat tanah pemilik yang sebenarnya.
Sebagai mediator BPN mempunyai peran membantu mencari hal-hal yang di anggap  penting  bagi  mereka.  Mediator  mempermudah  dan  membantu  untuk pertukaran  informasi  dan  perbedaan  kepentingan,  persepsi,  penafsiran  terhadap situasi dan persoalan persoalan dan mengatur pengungkapan emosi.  Dalam proses penyelesaian sengketa di BPN ini mengendung beberapa kelebihan dan kekurangan yaitu sebagai berikut :

## Kelebihan
Mediasi  yang  di  selenggarakan  oleh  BPN  dapat  di  selesaikan  dengan  cepat. Sederhana dan biaya yang terukur kerena mediasi di tetapkan selama 30 hari
a. Mediasi  oleh  lembaga  BPN  dapat  di  wujudkan  dengan  proses  yang cepat, sederhana, dan biaya terukur karena jangka waktunya 30 hari
b. Para  pihak  akan  terhindar  dari  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan yang tidak terprediksi jangka waktunya
c. BPN  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  koreksi  terhadap kesalahan proses administrasi yang ada

## Kekurangan
a. BPN tidak berwenang membuat  putusan penyelesaian yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.
b. Hasil mediasi oleh BPN di tuangkan dalam kesepakatan perdamaian dan berita  acara  pelaksanaan  mediasi  harus  diajukan  ke  pengadilan  untuk mendapatkan penguatan akta perdamaian.
c. Objektivitas  BPN  dalam  menangani  sengketa  yang  berpangkal  pada produk BPN (Sertifikat)
Terkait degan kewenangan BPN sebagaimana disebut dalam pasal 11 ayat 3 Perkaban  No.11  Tahun  2016  dimana  BPN  dapat  memberikan  koreksi  secara administratif terhadap produknya sendiri.
Menurut  data  Pada  Tahun  2021  PPID  Kementerian  ATR/BPN  melakukan  3  (tiga) penyelesaian  sengketa  informasi  publik.  Seluruh  sengketa  informasi  merupakan penyelesaian  dari  keberatan  atas  permohonan  informasi  pada  tahun  2019  dan  telah mendapatkan  putusan  dari  Komisi  Informasi  Publik.  Dua  sengketa  telah  dilaksanakan putusan, satu sengketa dicabut oleh Pemohon.

## 2. Alat  bukti  bagi  Sengketa  Tanah  yang  tidak  Bersertifikat  dan  Perlindungan Hukumnya
Sertifikat dalam jual beli tanah merupakan salah satu bentuk kepemilikkan tanah. Sertifikat yang dikeluarkan merupakan surat tanda bukti yang kuat mengenai data  yuridis  yang  termuat  di  dalamnya.  Sifat  pembuktian  sertifikat  sebagai  tanda bukti hak di muat dalam pasal 32 peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997, yaitu:
1. Sertifikat  merupakan  surat  tanda  bukti  hak  yang  berlaku  sebagai  alat pembuktian  yang  kuat  mengenai  data  fisik  dan  data  yuridis,  sepanjang data  fisik  dan  data  yuridis  tersebut  sesuai  dengan  data  yang  ada  dalam surat ukur dan buku tanah
2. Jika tanah sudah di terbitkan sertifikatnya maka pihak lain yang merasa mempunyai  kepentingan  hak  atas  tanah  itu  tidak  dapat  lagi  menuntut pelaksanaan  hak  apabila  dalam  jangka  waktu  5  tahun  setelah  di terbitkannya sertifikat dan tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis.
Dengan adanya sertifikat tanah sebagai surat tanda bukti hak  yang berlaku sebagai alat pembuktian yang sah, maka alat bukti yang dimiliki akan semakin kuat. Pembuktian  kepemilikan  hak  atas  tanah  hanya  dapat  di  lakukan  apabila  ada penegasan dari hak lama menjadi hak baru yang di daftar, yang diatur UU R I No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 24 ayat1 . Bentuk bentuk alat bukti yang di maksud untuk membuktikan hak atas kepemilikan tanah dapat berupa :
a. Grosse akta hak eigendom
b. Surat Tanda Bukti Hak Milik
c. Sertifikat Hak Milik
d. Surat keputusan pemberian hak milik dari penjabat yang berwenang
e. Akta pemindahan hak atas tanah
f. Akta ikrar wakaf
g. Risalah lelang
h. Surat penunjukkan atau pembelian
i. Bentuk pajak bumi
j. Surat keterangan riwayat tanah
Dalam  ketentuan  pasal  2  PP  no  37  tahun  1998  tentang  peraturan  jabatan pejabat pembuat akta tanah PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pandaftaran    tanah  dengan  membuat  akta  sebagai  bukti  telah  adannya  perbuatan hukum mengenai hak atas tanah atau hak atau hak milik atas satuan rumah susun yang akan di jadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data.
Jika kepemilikan atas tanah tersebut tidak dapat didukung dengan bukti bukti yang kuat, tanah tersebut mungkin saja di daftarkan oleh orang lain yang mengusai secara fisik tanah selama 20 tahun atau lebih dan memenuhi syarat  yang tercantum dalam Pasal 24 ayat 2 PP 24/ 1997:
a. Penguasaan  tersebut  dilakukan  dengan  itikiad  baik  dan  secara  terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta di perkuat oleh kesaksian orang yang dapat di percaya
b. Penguasaan  tersebut  baik  sebelum  maupun  selama  pengumuman sebagaimana  di  maksud  dalam  pasal  26  tidak  di  permasalahkan  oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.
Dalam pasal 32 di jelaskan bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan Terkait ketentuan pasal 3 huruf a yaitu klaim sepihak dan adanya oknum aparat yang berat sebelah atau pengakuan kepemilikan diluar tidak dianggap sebagai bukti Kepemilikkan.  Namun jika membutuhkan informasi tambahan yang akurat bisa menghubungi kantor Badan Pertanahan setempat untuk mengkonfirmasi terkait pendaftaran tanah. Sebenarnya yang menjadi dasar acuan bukan SPPT/NJOP/PBB, tapi status kepemilikan hak atas tanah  tersebut  dalam  bentuk  sertifikat.  Sebagai  pemilik  tanah  harus  lebih memperhatikan  dan  kritis    terkait  jenis  sertifikat  atas  tanah  tersebut  agar  tidak terjadi adanya penipuan atau sertifikat ganda.
Berdasarkan  UU  no  5  tahun  1960  tentang  Pokok-pokok  Agraria,  sertifikat Tanah  yang  sah  di  mata  hukum  adalah  Sertifikat  Hak  Milik,  Sertifikat  Hak  Guna Bangunan, dan Sertifikat Hak Satuan  Rumah Susun. Namun di luar dari  ketentuan undang undang tersebut ada betuk penguasaan ha tanah yang di akui oleh peraturan pertanahan Indonesia yaitu
a. Girik,  girik  ini  merujuk  pada  sebuah  surat  yang  di  pergunakan  unuk keperluan  pajak.  Kepemilikan  girik  ini  juga  biasanya  di  dukung  dengan bukti lain seperti surat waris atau akta jual beli
b. Rincik, atau surat pendaftaran sementara tanah milik indonesia sebelum berlakunya  PP  no  10  Tahun  1961  yang  menjadi  salah  satu  alat  bukti kepemilikan atas tanah yang diatur berdasarkan penjelasan pasal 24 ayat
1  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  1997.  Rincik  dibuat  oleh  penjabat daerah  dan  didasarkan  atas  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat  yang diakui keberadaannya oleh undang-undang
c. Wigendom atau Eigendom Verponding, merupakan hak tanah yang berasal dari hak-hak barat  yang di  terbitkan  pada zaman Belanda untuk orang- orang pribumi atau warga Indonesia. Sat ini Verponding berubah mejadi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan
d. Hak Ulayat, adalah kewenangan yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat  hukum  adat  atas  wilayah  tertentu.  Yang  termasuk  syarat untuk pegakuan terhadap tanah yang diakui masyarakat adat adalah
1. Diatas  tanah  ulayat  tersebut  terdapat  masyarakat  hukum  adat  yang megelola tanah tersebut.
2. Masyarakat  adat  tersebut  memiliki  tatanan/aturan-aturan  adat  yang sifatnya megikat kepada masyarakat hukum adat
3. Tanah  kelompok  hukum  adat  di  klaim  sebagai  tanah  ulayat  adalah tenah  tempat  masyarakat  hukum  adat  anda  mengambil  keperluan hidup sehari-hari
4. Terdapat  tatanan  atau  aturan  hukum  adat  yang  mengatur  tentang bagaimana tata cara pegelolaan tanah adat
Pembuktian kepemilikkan hak atas tanah dengan dasar bukti kepemilikan surat-surat tanah saja seperti itu sebenernya tida cukup, namun harus di buktikan juga dengan data fisik dan  data  yuridis  lainnya  yang  bersangkutan  secara  berturut-turut  atau  terus-menerus selama 20 tahun atau lebih.

## PENUTUP
Sengketa tanah yang muncul dari factor hukum meliputi tumpang tindih peraturan, regulasi yang kurang memadai, tumpang tindih peradilan, penyelesaian dan birokrasi yang terbelit-belit. Sedangkan yang menjadi factor sengketa tanah non hukum adalah tumpang tindih  penggunaan  tanah,  nilai  ekonomis  tanah  tinggi,  kesadaran  masyarakat  meningkat, tanah tetap penduduk bertambah dan kemiskinan. Alternative penyelesaian sengketa secara non  litigasi  adalah  penyelesaian  sengketa  yang  di  lakukan  di  luar  pengadilan  yang  di dasarkan pada hukum, dan penyelesaian ini dapat di golongkan penyelesaian sengketa yang berkualitas tinggi, karena mediasi merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak atau lebih yang bersengketa dengan tuntas tanpa meninggalkan rasa kebencian dan dendam (win-win solution).
Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi diatur oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 pasal 6 hingga pasal 42 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Kantor Pertanahan yang  memiliki  tugas  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  Agraria  atau pertanahan dan berwenang dalam menyelesaikan sengketa tanah sesuai dengan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional  Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yaitu penyelesaian melalui mediasi, dimana pasal 2 ayat 2  Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan  Menyebutkan  bahwa  penyelesaian  kasus  Pertanahan  bertujuan  untuk memeberikan  kepastian  hukum  dan  kejadian  mengenai  penguasaan,  pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi oleh BPN dimulai adanya Pihak Penggugat melaporkan gugatan dikantor BPN.
Laporan sengketa tersebut di berikan kepada seksi bagian tata usaha lalu membuat surat  rekomendasi  yang  di  tujukan  kepada  seksi  sengketa,  kemudian  saksi  sengketa membuat  surat  panggilan  kepada  pihak  yang  bersengketa  untuk  diadakannya  negosiasi untuk  mencapai  titik  kesepakatan.  Jika  kesepakatan  sudah  ditemui  maka  seksi  sengketa membuat  berita  acara  guna  dilaksanakannya  mediasi.  Setelah  berita  acara  selesai  maka mediator  dalam  hal  ini  adalah  BPN  yang  akan  mengadakan  mediasi  dengan  kedua  belah pihak guna mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dari kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Apabila kedua belah pihak sudah sepakat selanjutnya maka putusan akan  di  tindaklanjuti  kepada  proses  admnistrasi  seperti  perjanjian  perdamaian  sebagai dasar pertimbangan kepala BPN untuk merumuskan putusan penyelesaian sengketa yang di terima BPN
Dengan adanya sertifikat tanah sebagai surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian  yang  sah,  maka  alat  bukti  yang  dimiliki  akan  semakin  kuat.  Pembuktian kepemilikan hak atas tanah hanya dapat di lakukan apabila ada penegasan dari hak lama menjadi  hak  baru  yang  di  daftar,  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 24 ayat 1. Namun di luar dari ketentuan undang undang tersebut ada betuk penguasaan hak tanah yang di akui oleh  peraturan  pertanahan  Indonesia  seperti  Girik,  Rincik,  Wigendom  atau  Eigendom Verponding,  Hak  Ulayat,  Pembuktian  kepemilikkan  hak  atas  tanah  dengan  dasar  bukti kepemilikan  surat-surat  tanah  saja  seperti  itu  sebenernya  tidak  cukup,  namun  harus  di buktikan juga dengan data fisik dan data yuridis lainnya yang bersangkutan secara berturut- turut atau terus-menerus selama 20 tahun atau lebih.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdurrahman,  (2004),  Kedudukan  Hukum  Adat  dalam  Perudang-undangan  Agraria Indonesia, Jakarta : Akademik Persindo, Hal 1
Absori  dan  M.  Mahdi,  Alternatif  Dispute  Resolution  (ADR)  Penyelesaian  Sengketa Pencemaran  Lingkungan  :  Studi  Kasus  di  Kelurahan  Wonoyoso  Kabupaten Pekalongan,  Program  Pasca  Sarjana  Ilmu  Hukum,  Universitas  Muhammadiyah Surakarta, 2016, hal.35
Bachtiar  effendie,  (1983),  Pendaftaran  Tanah  Di  Indonesia  dan  Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya, Bandung: Penerbit Alumni, Hal 1.
Bernhard Limbong, Konflik Pertanahan (Jakarta: Margareta Pustaka, 2012), hlm. 65
Dewi Tuti Muryanti dan B Rini Heryani ”Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian sengketa Non Litigasi di Bidang Perdagangan”, Dinamika Sosbud,volume 13 No mor 1, (Juni 2011), hal.50
Dr.J.  Andi  Hartanto,  2014,  Hukum  Pertanahan  Karakteristik  Jual  Beli  Tanah  Yang  Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya, laskbang justitia, Surabaya, hal 9
Eko Yulian Isnur,Tata Cara Mengurus Sgala Macam Surat Rumah dan Tanah, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2012), hlm 6
Jono  Emirzon,  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Diluar  Pengadilan  (Negoisasi,  Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase), Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2000, hl 72
Nurnaningsik  Amriani,  Mediasi  Peyelesaian  Sengketa  Perdata  di  Pengadilan,  PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hl 139
Takdir  Rahmadi,  (2010),  Mediasi  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Pendekatan  Mufakat, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, hal 12
Usmadi Murad, Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Dalam Paraktek, cetakan 1, Bandung: Mandar Maju, 1997, hlm 146.

## Artikel Jurnal
Fingli  A.  Worwor,  “Fungsi  Badan  Pertanahan  Nasional  Terhadap  Penyelesaian  Sengketa Tanah”, Lex Privarium, Vol II/No 2, (April 2014), Hal 96

## Made Yudha Wismayana dan I Wayan Novy Purwanto, Peran Badan Pertanahan Nasional
Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Pertanahan  Melalui  Mekasnime  Mediasi,  Bagian Hukum Bisnis Universitas Udaya, hal 2
Setiati Widihastuti, Sri Hartini dan Eny Kusdarini, “Medias i Dalam Penyelesaian Sengketa Kesehatan Di Jogja Mediation Center, Lex Crimen v, No 6 (2016): 14-22. Hlm 18

## Website
Omtanah.com.  (2016).  Jenis  Bukti  Peguasaan  Tanah.  Diambil  Juni  8  ,  2021,  Dari https://omtanah.com/2016/06/09/jenis-jenis-bukti-penguasaan-tanah/