E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 4, April 2022 PENERAPAN SAKSI

## HUKUM TERHADAP SESEORANG YANG
KEDAPATAN  MENJADI  VETERAN  PALSU  BERDASARKAN  UNDANG- UNDANG NO. 15 TAHUN 2012 TENTANG VETERAN

## Tri Yulia Lestari, Juwita
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Indonesia Email: anggrek77bulan@gmail.com, doktorgitajuwita@gmail.com

## Abstrak
Veteran Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun  2012  tentang  Veteran  Republik  Indonesia  adalah  mantan  pejuang kemerdekaan.  Di  Indonesia  saat  ini  ada  4  (empat)  kategori  Veteran  yaitu  Veteran Pejuang  Kemerdekaan  Republik  Indonesia,  Veteran  Pembela  Kemerdekaan Republik  Indonesia,  Veteran  Perdamaian  Republik  Indonesia  dan  Veteran Anumerta Republik Indonesia. Saat ini terdapat isu terkait adanya dugaan percaloan Veteran  khususnya  Veteran  Seroja  dan  hadirnya  ribuan  Veteran  palsu  di  Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Belu dan Malaka yang dilaporkan ke Kementerian  Pertahanan  c.q  Direktorat  Veteran  Ditjen  Pothan  Kemhan  maupun yang di beritakan di media sosial, untuk itu Kementerian Pertahanan RI dalam hal ini  khususnya  Direktorat  Veteran  Ditjen  Pothan  Kemhan,  apabila  diketemukan adanya  Veteran  palsu  dengan  disertai  dengan  bukti-bukti  otentik  yang membenarkan  dugaan  tersebut,  tentunya  tidak  akan  tinggal  diam  dan  akan ditindaklanjuti, karena merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur pada  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2012  tentang  Veteran  RI.  Rumusan Masalah:  1)  Bagaimana  Penerapan  Saksi  Hukum  terhadap  seseorang  yang kedapatan menjadi Veteran Palsu berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2012 tentang  Veteran?.  2)  Apa  sanksi  tambahan  terhadap  seseorang  yang  kedapatan menjadi Veteran Palsu?. Jenis penelitian: menggunakan penelitian hukum normatif adalah Penelitian hukum yang bertujuan untuk menggambarkan tentang penemuan- penemuan,  norma-norma,  asas-asas  hukum  positif,  sistematika  hukum,  norma- norma,  asas-asas  hukum  positif,  sistematika  hukum  yang  telah  tersedia  dan terkandung  di  dalam  data  sekunder.  Penulis  menyimpulkan:  Direktorat  Veteran Ditjen  Pothan  Kemhan  dapat  melaksanakan  Hukum  Administrasi.  Oleh  karena  itu terhadap  pelaku    yang  menamakan  dirinya  sebagai  Veteran  RI  sedangkan  pelaku tersebut tidak berhak atas sebutan Veteran RI atau dikatakan sebagai Veteran palsu sehingga  pelaku  tersebut  mendapatkan  tanda  kehormatan  Veteran  RI  dan  akibat perbuatannya  mengakibatkan  kerugian  pihak  lain  dalam  hal  ini  keuangan  negara maka  selain  pencabutan  tanda  kehormatan  Veteran  RI,  sanksi  tambahan  lainnya menghentikan pemberian tunjangan veteran dan dana kehormatan Veteran Republik Indonesia dan memberikan sanksi kepada pelaku untuk mengembalikan tunjangan dan  dana  kehormatan  Veteran  Republik  Indonesia  kepada  negara  terhitung  mulai ditetapkannya  sebagai  Veteran  Republik  Indonesia  sampai  dengan  diketahuinya bahwa pelaku tersebut adalah Veteran Seroja Palsu.
Kata Kunci : sanksi hokum; veteran palsu

## Abstract
Veterans  of  the  Republic  of  Indonesia  as  regulated  in  Law  Number  15  of  2012 concerning  Veterans  of  the  Republic  of  Indonesia  are  former  freedom  fighters.  In Indonesia,  there  are  currently  4  (four)  categories  of  Veterans,  namely  Veterans Fighting  for  Independence  of  the  Republic  of  Indonesia,  Veterans  Defending  the Independence  of  the  Republic  of  Indonesia,  Veterans  of  Peace  of  the  Republic  of Indonesia and Posthumous Veterans of the Republic of Indonesia. Currently there are issues related to the alleged brokering of Veterans, especially Veterans Seroja and  the  presence  of  thousands  of  fake  Veterans  in  East  Nusa  Tenggara  Province, especially  Belu  and  Malacca  Regencies  which  were  reported  to  the  Ministry  of Defense c.q. Veterans Directorate General Pothan Kemhan and reported on social media, for this the Ministry of Defense The Defense of the Republic of Indonesia, in this case in particular the Directorate of Veterans, Directorate General of Pothan Kemhan,  if  it  is  found  that  there  are  fake  Veterans  accompanied  by  authentic evidence that confirms the allegations, of course they will not remain silent and will be followed up, because it is a violation of the law as regulated in Law No. 15 of 2012  concerning  Indonesian  Veterans.  Problem  Formulation:  1)  How  is  the application of legal witnesses to someone who is found to be a fake veteran based on Law no. 15 of 2012 concerning Veterans?. 2) What are the additional sanctions against  someone  who  is  found  to  be  a  Fake  Veteran?.  Type  of  research:  using normative  legal  research  is  legal  research  that  aims  to  describe  findings,  norms, positive  legal  principles,  legal  systematics,  norms,  positive  legal  principles,  legal systematics  that  have  been  available  and  contained  in  in  secondary  data.  The author  concludes:  The  Directorate  of  Veterans,  Directorate  General  of  Pothan Kemhan  can  implement  Administrative  Law.  Therefore,  for  perpetrators  who  call themselves  RI  Veterans  while  the  perpetrators  are  not  entitled  to  the  title  of Indonesian Veterans or are said to be fake Veterans so that the perpetrators get the Indonesian Veterans honorary mark and as a result of their actions result in losses to  other  parties,  in  this  case  state  finances,  in  addition  to  revocation  of  honorary marks Indonesian Veterans, other additional sanctions stop the provision of veteran benefits  and  Veterans  of  the  Republic  of  Indonesia  honorary  funds  and  impose sanctions  on  perpetrators  to  return  the  Veterans  of  the  Republic  of  Indonesia benefits and honorary funds to the state starting from the stipulation as Veterans of the Republic of Indonesia until it is known that the perpetrator is a fake Veterans of the Republic of Indonesia.

## Keywords: legal sanctions; fake veterans

## Pendahuluan
Perjuangan  rakyat  Indonesia  untuk  meraih  kemerdekaannya  bukanlah  hal  yang mudah Para Pejuang Indonesia harus melalui serangkai perang dan pertumpahan darah untuk  dapat  meraihnya.  Sebelum  merdeka  pun  Indonesia  harus  mengalami  penjajahan dari dua bangsa berbeda yaitu Belanda dan Jepang. Masa sulit itu yang membuat rakyat Indonesia bersatu untuk mengusir penjajah dan merebut kemerdekaan Indonesia (Basri, 2006) . Pejuang kemerdekaan tersebar diseluruh pelosok nusantara, dari Sabang sampai
Merauke.  Profesi  merekapun  beraneka  ragam  mulai  dari  penduduk  biasa,  Tokoh Masyarakat,  Tokoh  agama,  bahkan  sampai  dengan  tokoh  pemuda  pemuda  Indonesia, bahu  membahu  berjuang  untuk  meraih  kemerdekaan,  setelah  350  Indonesia  dijajah tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia Merdeka.
Kemerdekaan  itu  telah  dirasakan  oleh  seluruh  rakyat  Indonesia  hingga  saat  ini semua itu karena peran para pahlawan yang berjuang membela tanah air Indonesia. Kala itu banyak bangsa luar yang melakukan penjajahan demi menaklukkan Indonesia seperti Inggris, Belanda, Jepang dan negara barat lainnya mengakibatkan kesengsaraan panjang yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Peran pejuangpun sangat dibutuhkan demi mencapai kemerdekaan Indonesia. Melakukan gencatan senjata dan melaksanakan perundingan-perundingan  merupakan  jalan  yang  ditempuh  oleh  para  pahlawan  atau pejuang demi mendapatkan gelar merdeka (Novianti, Syah, & Maskun, 2013) .
Kemerdekaan yang telah diraih para pejuang bangsa bukan serta aman tentram dan damai,  justru  setelah  Proklamasi    kemerdekaan  Indonesia  tersebar  ke  seluruh  penjuru dunia, muncul berbagai respon dari negara-negara internasional dan Bangsa Belandalah datang kembali  ke Indonesia dengan menumpang kapal tentara Sekutu (AFNEI) yang sedang  bertugas  untuk  melucuti  dan  memulangkan  tentara  Jepang  di  Indonesia, selanjutnya mulai terjadi berbagi pertempuran melawan tentara sekutu, kala itu Tentara Keamanan  Rakyat  (TKR)  yang  melakukan  perlawanan  terhadap  pasukan  sekutu, seperti  pertempuran  10  November  di  Surabaya,  Pertempuran  Ambarawa,  pertempuran Medan  Area,  Bandung  Lautan  Api  dan  pertempuran  diberbagai  daerah  lainnya  yang didalangi oleh tentara sekutu.
Dalam  mempertahankan  kemerdekaan  Indonesia,  mulai  kurun  waktu  Agustus 1945–Desember  1947  menjadi  masa-masa  paling  berat  bagi  para  pejuang  dalam mempertahankan  kemerdekaan  Indonesia  setelah  diproklamasikan  pada  17  Agustus 1945 para pejuang tersebut tidak hanya oleh Tentara Keamanan Rakyat saja namun juga termasuk di dalamnya anggota satuan yang bertugas di bidang Palang Merah Indonesia (PMI) atau tenaga kesehatan yang melaksanakan fungsi kesehatan lapangan. Selain itu termasuk  juga  dapur  umum  atau  juru  masak  persenjataan,  dan  amunisi  yang melaksanakan  fungsi  perbekalan,  caraka,  kurir  atau  penghubung  yang  melaksanakan fungsi komunikasi.
Saat itu pihak Belanda bersama sekutunya, dan Jepang, masih berupaya mengambil alih  kekuasan  Pertempuran  pun  pecah  di  sejumlah  daerah.  Strategi  gerilya  dan diplomasi  yang  ditempuh  berhasil  membuat  Belanda  mengakui  kedaulatan  Indonesia dan  tepatnya  tanggal  7  Desember  1949  di  Istana  Merdeka  dilangsungkan  upacara pengakuan  (penyerahan)  kedaulatan  dari  Belanda  kepada  Indonesia.  Bendera  Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera Merah Putih.
Setelah  peristiwa  tersebut,  Selang  beberapa  tahun  kemudian  ternyata  masih terdapat  bagian    belahan Indonesia lainnya  menjadi incaran  pasukan  dari  negara asing yaitu  seperti  di  Irian  Barat  tepatnya  tahun  1961  sampai  dengan  1963,  yang  dikenal dengan  peristiwa  Trikora  yaitu  perlawanan  melawan  pasukan  Inggris,  kemudian  di Kalimantan Utara tahun 1963 sampai dengan tahun 1966 yang dikenal dengan peristiwa
Dwikora  yaitu  melawan  pasukan  Malaysia  dan  di  Timor  Timur  tahun  1975  sampai dengan 1976 yang dikenal dengan peristiwa Seroja yaitu melawan pasukan Portugis.
Berbagai  peristiwa  yang  terjadi  di  Indonesia  dalam  melawan  pasukan  asing menjadi  sejarah  bagi  bangsa  Indonesia  bahwa  perjuangan tidak  hanya  berhenti  sampai pada  kemerdekaan,  justru  pasca  kemerdekaan  menjadi  tantangan  terbesar  dalam mempertahankan  kemerdekaan,  kini  bangsa  Indonesia  sudah  dapat  menikmati kemerdekaan,  Tentara  keamanan  Rakyat  bersama  timnya  kala  itu  menjadi  barisan terdepan dalam menghalau bangsa bangsa lain yang ingin menguasai Negara Kesatuan Republik  Indonesia,  Tentara  Kemanan  Rakyat  selanjutnya  berubah  menjadi  ABRI ngkatan  Bersenjata  Republik  Indonesia)  yang  terdiri  dari  Angkatan  Darat,  Angkatan Laut, Angkatan Udara serta Kepolisian Republik Indonesia, hingga pada era Reformasi nama  ABRI  berubah  menjadi  Tentara  Nasional  Indonesia  yang  terdiri  dari  TNI  AD, TNI  AL  dan  TNI  AU,  sedangkan  Kepolisian  Republik  Indonesia  berdiri  sendiri  tidak lagi dibawah ABRI.
Keberadaan  Tentara  Nasional  sebagai  Komponen  Utama  dan  garda  terdepan Pertahanan Negara, tidak serta merta hanya berjuang di dalam negeri sendiri saja tetapi tergabung pula dalam Perserikatan Bangsa Bangsa dan dalam misinya Tentara Nasional Indonesia  selalu  mengirimkan  pasukannya  ke  luar  negeri  bergabung  dengan  pasukan internasional lainnya dalam rangka menjaga perdamaian di luar negeri.
Para  pejuang  Kemerdekaan  dan  pejuang  pembela  tanah  air  saat  ini  sudah  berusia tua  bahkan  sudah  ada  yang  meninggal  dunia,  atas  jasa  dan  pengorbanan  para  pejuang inilah  mereka  disebut  sebagai  Pahlawan  bangsa,  pahlawan  yang  berjuang  merebut Kemerdekaan  dari  tangan  penjajah,  selain  itu  Pemerintah  Republik  Indonesia menganugerahkan  tanda  kehormatan  berupa  gelar  perjuangan  yang  disebut  sebagai Veteran Republik Indonesia hal tersebut berlaku pula bagi pejuang perdamaian.
Veteran  Republik  Indonesia  adalah  mantan  pejuang  kemerdekaan.  Di  Indonesia saat  ini  ada  4  (empat)  kategori  Veteran  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia, yaitu :
1. Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia adalah  warga  negara  Indonesia  yang  dalam  masa  revolusi  fisik  antara  tanggal  17 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 yang berperan secara aktif berjuang  untuk  mempertahankan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  di  dalam kesatuan  bersenjata  resmi  dan/atau  kelaskaran  yang  diakui  oleh  pemerintah  pada masa  perjuangan,  termasuk  di  dalamnya  anggota  satuan  yang  bertugas  di  bidang Palang  Merah  Indonesia  (PMI)/tenaga  kesehatan  yang  melaksanakan  fungsi kesehatan  lapangan,  dapur  umum/juru  masak,  persenjataan,  dan  amunisi  yang melaksanakan  fungsi  perbekalan,  caraka/kurir/penghubung  yang  melaksanakan fungsi  komunikasi,  penjaga  kampung/keamanan/  mata-mata  yang  melaksanakan fungsi  intelijen  dalam  rangka  pengawasan  wilayah,  yang  telah  ditetapkan  sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
2. Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia
adalah  warga  negara  Indonesia  yang  bergabung  dalam  kesatuan  bersenjata  resmi yang  diakui  oleh  pemerintah  yang  berperan  secara  aktif  dalam  suatu  peperangan menghadapi  negara  lain  dalam  rangka  membela  dan  mempertahankan  kedaulatan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  terjadi  setelah  tanggal  27  Desember 1949, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
3. Veteran Perdamaian Republik Indonesia adalah  warga  negara  Indonesia  yang  berperan  secara  aktif  dalam  pasukan internasional  di  bawah  mandat  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  dalam  rangka melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
4. Veteran Anumerta Republik Indonesia, yang terdiri dari:
a) Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yaitu Veteran yang gugur dalam perjuangan tersebut.
b) Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia yaitu Veteran yang gugur  dalam  menghadapi  negara  lain  dalam  rangka  membela  dan mempertahanankan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia
c) Veteran  Anumerta  Perdamaian  Republik  Indonesia  yaitu  veteran  yang  gugur dalam  melaksanakan  tugas  dan  peran  aktif  bersama  pasukan  internasional  di bawah  mandat  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  dalam  rangka  melaksanakan  misi perdamaian dunia.
Anugerah  Kehormatan    yang  diberikan  Pemerintah  Indonesia  terhadap  para Veteran  adalah  sebagai  penghargaan  dan  penghormatan  atas  jasa-jasanya  yang  telah berjuang,  membela,  dan  mempertahankan  kedaulatan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  dan/atau  ikut  melaksanakan  perdamaian  dunia,  selain  tanda  kehormatan Veteran  diberikan  pula  Tunjangan  Veteran  dan  fasilitas  lainnya  guna  memberikan kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi pejuang tersebut di masa masa yang akan datang,  dan  sebagai  panjang  tangan  Pemerintah,  Kementerian  Pertahanan  khususnya Direktorat  Veteran  Ditjen  Pothan  Kemhan  yang  diberikan  mandat  dalam  administrasi keveterannannya.
Keberadaan  Veteran  Republik  Indonesia  berada  diseluruh  penjuru  Indonesia  dan untuk mendapatkan gelar kehormatan Veteran banyak persyaratan yang harus terpenuhi sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2012  tentang  Veteran Republik  Indonesia  dan  seiring  berjalannya  waktu  keberadaan  gelar  kehormatan Veteran menjadi hal yang sensitive salah satunya terkait kepengurusan adminitrasi dan untuk memenuhi persyaratan tersebut, kepengurusan administrasinya  melalui beberapa tahapan  yaitu  TP  II  yaitu  Kanminvetcad  wilayah  sebagaimana  tercantum  dalam Undang-Undang  No.  15  Tahun  2012  Bab  IV  Pasal  18  (2)  Kanminvetcad  (Kantor Administrasi  Veteran  dan  Cadangan)  merupakan  satu-satunya  wadah  dan  sarana perjuangan bagi segenap Veteran Republik Indonesia. Didalam AD  (Anggaran Dasar) / ART (Anggaran Rumah Tangga)  Veteran Republik Indonesia berdasarkan Keppres RI
No. 27 Tahun 2013 Tentang Pengesahan AD dan ART Kanminvetcad Pasal 3 dan  (2) bahwa  Kanminvetcad  didirikan  oleh  Kongres  nasional  Pejuang  Kemerdekaan  seluruh Indonesia yang diadakan pada tanggal 22 Desember 1956 sampai dengan 2 Januari 1957 di  Jakarta,  untuk  jangka  waktu  yang tidak  ditentukan.  Kanminvetcad  disahkan  dengan keputusan  Presiden  No.  103  Tahun  1957  tanggal  2  April  1957  tentang    Wadah  bagi Legiun Veteran. (Widayani  &  Fathoni,  2017) Selanjutnya TP  I  yaitu
Babinminvetcaddam  wilayah  barulah  ke  TPP  yaitu  Direktorat  Veteran  Ditjen  Pothan Kemhan.
Beberapa  kategori  Veteran  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2012  tentang  Veteran  Republik  Indonesia,  terdapat  isu  terkait  adanya    dugaan percaloan Veteran khususnya Veteran Seroja, Pungutan Liar dan Ribuan Veteran Seroja Palsu  mulai  muncul,  seperti  yang  terjadi  di  wilayah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur yaitu  adanya  laporan  dari  Ormas  Barisan  Pembela  Martabat  Kehormatan  dan  Hak Veteran  Republik  Indonesia  (BPMKH-VRI)  yang  di  tenggarai  oleh  Veteran  Seroja bernama Bapak Ir. Stefanus D. Nahak yang sebelumnya adalah Tim 10 Veteran/Calon Veteran Seroja yang berjuang sejak bulan September 2013 (6 Tahun) dengan mendata, mengungkap dan melaporkan serta mempublikasikan tentang Percaloan Veteran  Seroja dan  Pungutan  Liar  untuk  menjadi  Veteran  Republik  Indonesia  yang  dilakukan  oleh Stefanus  Atok  Bau  dan  kawan  kawan,  sehingga  hadirnya  ribuan  Veteran  palsu  di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Belu dan Malaka.
Berkaitan dengan laporan dari Veteran Seroja yang bernama Ir. Stefanus D. Nahak, selanjutnya  Veteran  Seroja  Stefanus  Atok  Bau  yang  diduga  melakukan  perbuatan melawan  hukum  melakukan  gugatan  perdata  terhadap  Veteran  Ir.  Stefanus  D.  Nahak atas  keabsahan  dokumen  yang  dimilikinya  pada  Pengadilan  Negeri  Atambua  dan berdasarkan  hasil  putusan  Pengadilan  Negeri  Atambua  Nomor  22/Pdt.G/2014/PN.Atb dinyatakan sebagai berikut:
5. Dalam Pokok Perkara
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan  Penggugat  adalah  sah  sebagai  anggota  TBO  pada  peristiwa Pergolakan Timor – Timur tahun 1975 dan 1976;
3. Menyatakan  proses  penerbitan  tanda  gelar  dan  kehormatan  Penggugat  sebagai anggota  TBO  Veteran  Pembela  Seroja  oleh  Negara  melalui  Kementerian Pertahanan RI. dengan Surat Keputusan nomor: SKEP/1653/XI/2003 tertanggal 5 Desember 2003 adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum;
4. Menyatakan  bahwa  Jabatan  Penggugat  sebagai  Koordinator  Umum  LVRI  untuk Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka periode 2013 – 2018 adalah Sah dan tidak bertentangan  dengan  AD  /ART  LVRI  sehingga  Pelaksanaan  tugas  dan  kegiatan Penggugat  dalam  menjalankan  fungsi  sebagai  Koordinator  Umum  LVRI  untuk Kabupaten  Belu  dan  Kabupaten  Malaka  dengan  berkantor  di  KM.  16  jurusan Atambua – Kupang adalah sah dan tidak bertentangan dengan Undang  – Undang Nomor 15 tahun 2012;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menolak gugatan Peggugat untuk selain dan selebihnya
6. Dalam Rekonvensi
• Menolak gugatan Para Penggugat rekonvensi;
7. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi
• Menghukum Para Tergugat konvensi/Para Penggugat rekonvensi untuk membayar ongkos  perkara  sejumlah  Rp2.593.000,-  (dua  juta  lima  ratus  sembilan  puluh  tiga ribu rupiah);
Berdasarkan  Putusan  tersebut  selanjutnya  Veteran  Seroja  Ir.  Stefanus  D.  Nahak mengajukan  banding  pada  Pengadilan  Tinggi  Kupang  dan  berdasarkan  Putusan Pengadilan  Tinggi  Kupang  Nomor:  122/Pdt/  2015/PT.KPG  hasilnya  banding  ditolak selanjut  mengajukan  kasasi  pada  Mahkamah  Agung  dan  berdasarkan  putusan Mahkamah Agung Nomor: 950/K/Pdt/2016 hasilnya sama yaitu ditolak kasasinya.
Oleh  karena  itu    putusan  mahkamah  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  putusan tersebut telah inkrah/ berkekuatan hukum dan para pihak tentu harus menghormati dan menghargai  putusan  tersebut.  Dari  Putusan  tersebut  bahwa  belum  diketemukan  data otentik yang menyatakan adanya Veteran Seroja  Palsu, namun demikian sampai saat ini laporan terkait dugaan Veteran Seroja palsu masih saja terjadi baik yang dilaporkan ke Kementerian Pertahanan c.q Direktorat Veteran Ditjen Pothan Kemhan maupun yang di beritakan di media sosial, untuk itu Kementerian Pertahanan RI dalam hal ini khususnya Direktorat  Veteran  Ditjen  Pothan  Kemhan,  apabila  diketemukan  adanya  Veteran  palsu baik  itu  Veteran  Pejuang  Kemerdekaan  Republik  Indonesia,  Veteran  Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Perdamaian Republik Indonesia dengan disertai dengan bukti-bukti otentik yang membenarkan dugaan tersebut, tentunya tidak akan  tinggal  diam  dan  akan  ditindaklanjuti,  karena  merupakan  perbuatan  melanggar hukum  sebagaimana  diatur  pada  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2012  tentang Veteran RI pada pasal 20 dan 21, menyatakan sebagai berikut:
Pasal 20
Setiap  orang  dilarang  memberikan  keterangan  yang  tidak  benar  mengenai  dirinya atau  diri  orang  lain  yang  mengakibatkan  diberikannya  Tanda  Kehormatan  Veteran Republik Indonesia.
Pasal 21
Setiap  orang  dilarang  menamakan  dirinya  sebagai  Veteran  Republik  Indonesia, sedangkan  ia  tidak  berhak  atas  sebutan  Veteran  Republik  Indonesia  sehingga mengakibatkan kerugian pihak lain.
Sangat  disayangkan  bila  hal  itu  terjadi,  karena  usia  veteran  saat  ini  sudah  tidak muda lagi, khususnya untuk Veteran Pejuang Kemerdekaan dan pembela kemerdekaan, terkecuali  Veteran  Perdamaian.  untuk  menjadi  anggota  Veteran  prosedurnya  tidaklah mudah karena harus disertai bukti-bukti otentik terutama data administrasi.  Direktorat Veteran  Ditjen  Pothan  Kemhan  dalam  mengesahkan  seseorang  menjadi  anggota Veteran atau tidak, harus melalui sidang terlebih dahulu, namun demikian apabila diluar administrasi  terdapat  perbuatan  curang  dengan  memalsukan  data,  sanksi  tersebut  tidak hanya  diatur  secara  pidana  umum  saja  dalam  hal  ini  adalah  KUHP  pasal  263  tentang
tindak  pidana  pemalsuan  dokumen  tetapi  juga  sanksi  pidana  yang  tercantum  pada Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2012  tentang  Veteran  RI  terkait  pencabutan  gelar Veteran.
Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mendalami lebih lanjut kedalam  bentuk  Tesis.  Oleh  karena  itu  judul  Tesis  yang  penulis  sajikan  berjudul” Penerapan  Saksi  Hukum  Terhadap  Seseorang  Yang  Kedapatan  Menjadi  Veteran  Palsu Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2012 Tentang Veteran”

## Metode Penelitian

## A. Bentuk Penelitian
Bentuk  penelitian  pada  proposal  Tesis  ini  adalah  penelitian  deskriptif  evaluatif. penelitian deskriptif, merupakan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat  mengenai  fenomena  atau  hubungan  antar  fenomena  yang  diselidiki (Suprayogo  &  Tobroni,  2001) .  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah pendekatan  evaluatif,  dimana  penulis  bermaksud  mengumpulkan  data  tentang Penerapan Saksi Hukum terhadap Veteran Palsu. Penelitian evaluatif pada dasarnya terpusat pada rekomendasi akhir yang menegaskan bahwa suatu obyek evaluasi dapat dipertahankan,  ditingkatkan,  diperbaiki  atau  bahkan  diberhentikan  sejalan  dengan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini dilaksanakan untuk  memperoleh data serta menghasilkan kesimpulan yang ada di lapangan (Arikunto, 2013) .

## B. Jenis Penelitian
Jenis  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  adalah  Penelitian hukum yang bertujuan untuk menggambarkan tentang penemuan-penemuan, norma- norma, asas-asas hukum positif, sistematika hukum, norma-norma, asas-asas hukum positif, sistematika hukum yang telah tersedia dan terkandung di dalam data sekunder (Soekanto,  2006) Dengan  sifat  penelitian    hukum  yang  digunakan  penulis  adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin  tentang  manusia,  keadaan  atau  gejala-gejala  lainnya  terutama  untuk mempertegas  hipotesa-hipotesa  agar  dapat  membantu  di  dalam  memperkuat  teori- teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Yaitu Penerapan Saksi Hukum  terhadap  Veteran  Palsu  berdasarkan  Undang-Undang  No.  15  Tahun  2012 tentang Veteran RI.

## C. Teknik Analisis Data
Pada  penelitian  tesis  ini,  teknik  analisa  data  menggunakan  metode  induktif  dan deduktif metode induktif ini digunakan dalam menganalisa data yang diperoleh yakni data  kualitatif  data  yang  tidak  berbentuk angka  walaupun  ada  kemungkinan  adanya data  kualitatif  yang  berbentuk  angka  yang  kemudian  di  deskriptifkan  secara  verbal dan  analisa  data  dengan  menggunakan  metode  induktif  merupakan  teknik  analisa yang dilakukan dengan cara mengoperasikan sumber pustaka yang berkaitan dengan fokus  penelitian  atau  dengan  kata  lain  metode  induktif  adalah  metode  analisa  data yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum dengan metode induktif ini penelitian menangkap berbagai fakta atau
fenomena-fenomena  melalui  pengamatan  di  lapangan  kemudian  menganalisa  isinya dan  berupaya melakukan  pengangkatan  tentang  teori  berdasarkan  apa  yang  diamati, sedangkan metode deduktif merupakan metode analisa data yang dimulai dari dalil- dalil umum postulat dan paradigma tertentu kemudian menghubungkan dengan data- data  empiris  sebagai  pangkal  tolak  pengambilan  kesimpulan  metode  ini  digunakan dalam  menganalisa  data  yang  berbentuk  angka  dari  hasil  tes  yang  nantinya dideskripsikan  secara  verbal  setelah  data  terkumpul  dilakukan  pemilihan  secara selektif  disesuaikan  dengan  permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  sebab  itu dilakukan pengolahan dengan proses editing yaitu dengan meneliti kembali data-data yang  didapat  apakah  data  tersebut  sudah  cukup  baik  dan  dapat  segera  dipersiapkan untuk proses berikutnya (Kasiram, 2010) .

## D. Lokasi Penelitian
Lokasi  Penelitian  merupakan  objek  dimana  penelitian  tesis  ini  dilakukan. Penentuan  lokasi  dalam  penelitian  dimaksudkan  untuk  mempermudah  atau memperjelas lokasi yng menjadi sasaran penulis dalam penelitian tesis ini, untuk itu lokasi penelitian di lakukan di wilayah DKI Jakarta khususnya di Direktorat Veteran Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan RI.

## E. Jadwal Penelitian
Waktu pelaksanaan Penelitian dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak  Januari  2022  sampai  dengan  April  2022,  sejak  diajukannya  proposal  tesis sampai  dengan  memperoleh  hasil  dari  penelitian  kemudian  disusun  dalam  bentuk penelitian tesis.

## Hasil dan Pembahasan
A. Penerapan Saksi Hukum terhadap seseorang yang kedapatan  menjadi Veteran Palsu berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2012 tentang Veteran.
1) Gambaran Umum Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
Kementerian  Pertahanan  adalah  Unsur  pelaksana  pemerintah  dipimpin  oleh menteri  pertahanan  yang  selanjutnya  disebut  menhan  yang  berkedudukan  berada di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  presiden  selanjutnya  kementerian pertahanan  mempunyai  tugas  menyelenggarakan  urusan  di  bidang  pertahanan dalam  pemerintahan  untuk  membantu  presiden  dalam  menyelenggarakan pemerintahan  negara  dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  3  Peraturan  Menteri  Pertahanan  No.  14  tahun  2019  tentang  organisasi  dan tata kerja Kementerian Pertahanan, yang menyelenggarakan fungsi :
a) Perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pertahanan.
b) Pengelolaan  barang  milik  atau  kekayaan  negara  menjadi  tanggung  jawab kementerian pertahanan.
c) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian pertahanan
d) Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
Kementerian  Pertahanan  sebagaimana  diatur  pada  Peraturan  Menteri Pertahanan  No.  14  tahun  2019  tentang  organisasi  dan  tata  kerja  Kementerian Pertahanan terdiri dari sebagaimana tabel 1 dibawah ini:
Tabel 1 Struktur Organisasi Kemhan No. Satuan Organisasi Subsatker 1 Sekretariat Jenderal 1) Biro perencanaan dan keuangan 2) Biro Kepegawaian 3) Biro Hukum 4) Biro Tata Usaha Dan Protokol 5) Biro Umum 6) Biro Hubungan Masyarakat 7) Biro Organisasi Dan Tata Laksana 8) Biro Peraturan Perundang- Undangan 2 Inspektorat Jenderal 1) Sekretariat inspektorat jenderal 2) Inspektorat I 3) Inspektorat II 4) Inspektorat III 5) Inspektorat IV 6) Inspektorat V 3 Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, 1) Sekretariat Direktorat Jenderal 2) Direktorat Kebijakan Strategi Pertahanan, 3) Direktorat Pengerahan Komponen Pertahanan, 4) Direktorat Kerjasama Internasional Pertahanan 5) Direktorat Wilayah Pertahanan No. Satuan Organisasi Subsatker 4 Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan 1) Sekretariat direktorat jenderal 2) Direktorat Perencanaan Pembangunan Pertahanan 3) Direktorat Perencanaan Program Dan Anggaran 4) Direktorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran 5) Direktorat Pengendalian Program Dan Anggaran 5 Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan 1) Sekretariat Direktorat Jenderal 2) Direktorat Bela Negara 3) Direktorat Direktorat Sumber Daya Pertahanan
4) Direktorat Teknologi Dan Industri 5) Direktorat Veteran 6 Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan 1) Sekretariat Direktorat Jenderal 2) Direktorat Sumber Daya Manusia 3) Direktorat Materiil 4) Direktorat Fasilitas Dan Jasa 5) Direktorat Kesehatan 7 Badan Sarana Pertahanan 1) Sekretariat Badan 2) Pusat Alat Peralatan Pertahanan 3) Pusat Konstruksi 4) Pusat Kodifikasi 5) Pusat Barang Milik Negara 8 Badan Penelitian Dan Pengembangan 1) Sekretariat Badan 2) Pusat Penelitian Dan Pengembangan Strategi Pertahanan 3) Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan 4) Pusat Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Pertahanan 5) Pusat Penelitian Dan Pengembangan Alat Peralatan Pertahanan No. Satuan Organisasi Subsatker 9 Badan Pendidikan Dan Pelatihan 1) Sekretariat Badan 2) Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Manajemen Pertahanan 3) Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Bahasa 4) Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan 5) Pusat Pertahanan Dan Pelatihan Bela Negara 10 Badan Instalasi Strategis Pertahanan 1) Sekretariat Badan 2) Pusat Pengelolaan Kawasan 3) Pusat Pertahanan Siber 4) Pusat Informasi Strategi Pertahanan 11 Pusat 1) Pusat Kelaikan 2) Pusat Data Dan Informasi 3) Pusat Rehabilitasi
4) Pusat Pelaporan Dan Pembinaan Keuangan Pertahanan

## 12 Staf ahli menteri
Dari  beberapa  Struktur  Organisasi  Kementerian  Pertahanan  tersebut,  khusus yang  membidangin  Keveteranan  Republik  Indonesia  adalah  Direktorat  Jenderal Potensi Pertahanan dalam hal ini ada pada Direktorat Veteran.
Sebagaimana  diatur  pada  pasal  641  Peraturan  Menteri  Pertahanan  No.  14 tahun  2019  tentang  organisasi  dan  tata  kerja  Kementerian  Pertahanan  Direktorat Veteran  selanjutnya  disebut  Dit  Vet    adalah  unsur  pelaksana  tugas  dan  fungsi Direktorat  Jenderal  Potensi  Pertahanan  Kemhan  dipimpin  oleh  Direktur  Veteran disebut  Dir  Vet  mempunyai  tugas  melaksanakan  perumusan  kebijakan  serta pemantauan evaluasi dan laporan di bidang Keveteranan republik Indonesia.
Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  Direktorat  Veteran menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang Keveteranan Republik Indonesia
b. Penyusunan peraturan di bidang Keveteran Republik Indonesia
c. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang Keveteran Republik Indonesia
d. Pelaksanaan    pemantauan  evaluasi  dan  laporan  di  bidang  Keveteran  Republik Indonesia
e. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat
Direktorat Veteran terdiri dari sub sub direktorat, yaitu diantaranya adalah:
a) Subdirektorat Administrasi Veteran
Selanjutnya  disebut  subdit  minvet  dipimpin  oleh  Kepala  Subdirektorat Administrasi Veteran disebut kasubdit minvet mempunyai tugas melaksanakan penyiapan  perumusan  kebijakan  serta  pemantauan  Veteran  dan  laporan  di bidang  fasilitas  administrasi  Veteran,  kesejahteraan  dan  moril,  penelitian  dan penyaringan Veteran Republik Indonesia.
b) Subdirektorat  Data  selanjutnya  disebut  Subdit  Data  dipimpin  oleh  Kepala Subdirektorat  Komunikasi  Data  disebut  Kasubdit  Data  mempunyai  tugas melaksanakan  penyiapan  perumusan  kebijakan  serta  pemantauan  evaluasi  dan laporan di bidang inventarisasi dan dokumentasi Keveteran Republik Indonesia.
c) Subdirektorat Komunikasi Sosial selanjutnya disebut Subdit Komsos dipimpin oleh  Kepala  Subdirektorat  Komunikasi  Sosial  disebut  Kasubdit  Komsos mempunyai  tugas  melaksanakan  penyiapan  perumusan  kebijakan  serta pemantauan  evaluasi  dan  laporan  di  bidang  komunikasi  sosial  Keveteran Republik Indonesia.
B. Sanksi tambahan terhadap seseorang yang kedapatan menjadi Veteran Palsu.
1) Aturan Hukum Veteran Republik Indonesia
Bangsa  yang  besar  adalah  bangsa  yang  menghargai  pahlawannya  ungkapan ini  menggambarkan  bahwa  betapa  pentingnya  sejarah  dalam  kelanjutan  bangsa
dan  perjuangan  dalam  mewujudkan  kemerdekaan  dari  tangan  penjajah  hal  ini merupakan bukti bangsa Indonesia namun dibalik perjuangan terukir nama pendiri bangsa  karena  kemerdekaan  negara  kesatuan  republik  Indonesia  tidak  akan terlepas  dari  jasa-jasa  pahlawan  yang  telah  merebut  dan  mempersembahkan kemerdekaan seperti yang kita rasakan hingga saat ini.
Pahlawan adalah seseorang yang dinilai mulia karena perbuatannya memiliki pengaruh  dan  bermanfaat  bagi  kepentingan  orang  banyak,    pahlawan  merupakan sosok  yang  selalu  membela  kebenaran  dan  membela  yang  lemah  walaupun ancamannya nyawa sebagai penerus bangsa, untuk itu  kita harus menghargai jasa- jasa  dan  pengorbanan  para  pejuang  atau  pahlawan  yang  telah  berjuang  untuk mempertahankan  kedaulatan  negara  kesatuan  republik  Indonesia,    untuk  itu sebagai  penghargaan  dan  penghormatan  dari  pemerintah  dan  rakyat  Indonesia secara  tulus  kepada  para  pahlawan  yang  berjuang  dan  membela  kemerdekaan republik  Indonesia  dengan  mengangkat  senjata,  membela  kemerdekaan  dan kebebasan  tanah  air  maka  pemerintah  Indonesia  memberi  tanda  kehormatan sebagai Veteran republik Indonesia.
Oleh  karena  itu  pemerintah  telah  menerbitkan  sejumlah  peraturan  terkait dengan Veteran Republik Indonesia, diantaranya adalah :
a. Undang-undang nomor 15 tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia yang sebagian isinya mengatur hak-hak Veteran.
b. Peraturan  Presiden  Nomor  79  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-undang  nomor  15  tahun  2012  tentang  Veteran  Republik  Indonesia Yang  mengamanatkan  mengenai  peristiea  keveteranan,  Hak  hak  tertentu,  dan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan
c. Keputusan presiden nomor 30 tahun 2014 tentang hari veteran nasional.
d. Peraturan  pemerintah  nomor  67  tahun  2014  tentang  Pelaksanaan  Undang- undang  nomor  15  tahun  2012  tentang  Veteran  Republik  Indonesia.  Undang- undang nomor 15 tahun 2012 tentang veteran republik Indonesia diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 5 Oktober 2012 dalam undang-undang tersebut mengamanatkan  untuk  disusun  peraturan  pelaksanaannya  lebih  lanjut  dalam bentuk peraturan pemerintah yang mengatur tentang tanda kehormatan Veteran Republik Indonesia dan kehormatan tunjangan veteran, tunjangan janda/ duda/ yatim  piatu,  santunan  cacat  dan  tunjangan  cacat  serta  alat  bantu  tubuh  bagi Veteran Republik Indonesia (Pemerintah Negara Republik Indonesia, 2014) .
e. Peraturan  Pemerintah  nomor  37  tahun  2014  tentang  penyelenggaraan pemakaman Veteran
f. Permenhan nomor 35 tahun 2014 tentang pemberian tanda kehormatan
g. Permenhan  nomor  36  tahun  2014  tentang  dukungan  pembinaan  administrasi veteran.
h. Peraturan  pemerintah  nomor  31  tahun  2018  tentang    Peraturan  Pemerintah tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  pemerintah  nomor  67  tahun  2014
tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  nomor  15  tahun  2012  tentang  Veteran Republik Indonesia.
Peraturan pemerintah ini mengatur mengenai  dana kehormatan dan tunjangan bagi  Veteran  Pembela  Kemerdekaan  RI,  Veteran  Anumerta  Pembela Kemerdekaan,  Veteran  Anumerta  Pejuang  Kemerdekaan  beserta  janda  duda dan anak yatim piatu mengalamai kenaikan tunjangan sebanyak 25% dan mulai dibayarkan pada bulan Januari 2019.
2) Sanksi tambahan terhadap Veteran Palsu
Sanksi yang dilakukan Direktorat Veteran RI terhadap Veteran yang terbukti dan  sah  bersalah  melakukan  tindak  pidana  pemalsuan  dokumen  untuk menguntungkan  dirinya  sebagaimana  dengan  adanya  Putusan  Pengadilan  yang telah  berkekuatan  hukum  tetap,  selanjutnya  Direktorat  Veteran  Ditjen  Pothan Kemhan melaksanakan  Hukum Administrasi.
Pada  hakikatnya,  hukum  administrasi  memungkinkan  pelaku  administrasi negara  untuk  menjalankan  fungsinya  dan  melindungi  warga  terhadap    sikap administrasi  negara,  serta  melindungi  administrasi  negara  itu  sendiri.  Peran pemerintah  yang  dilakukan  oleh  perlengkapan  negara  atau  administrasi  negara harus  diberi  landasan  hukum  yang  mengatur  dan  melandasi  administrasi  negara dalam  melaksanakan  fungsinya.  Hukum  yang  memberikan  landasan  tersebut dinamakan hukum administrasi negara.
Sanksi  dalam  Hukum  Administrasi  yaitu  “alat  kekekuasaan  yang  bersifat hukum  publik  yang  dapat  digunakan  oleh  pemerintah  sebagai  reaksi  atas ketidakpatuhan  terhadap  kewajiban  yang  terdapat  dalam  norma  Hukum Administrasi  Negara.”  Berdasarkan  definisi  ini  tampak  ada  empat  unsur  sanksi dalam hukum administrasi Negara, yaitu alat kekuasaan ( machtmiddelen ), bersifat hukum  publik ( publiekrechtlijke) ,  digunakan  oleh  pemerintah  (overheid),  sebagai reaksi atas ketidakpatuhan ( reactive op niet-naleving) (Ridwan, 2016) .
Jenis Sanksi Administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu:
a. Sanksi reparatoir ,  artinya  sanksi  yang  diterapkan  sebagai  reaksi  atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya bestuursdwang, dwangsom;
b. Sanksi punitif, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif;
c. Sanksi regresif ,  adalah  sanksi  yang  diterapkan  sebagai  reaksi  atas ketidakpatuhan  terhadap  ketentuan  yang  terdapat  pada  ketetapan  yang diterbitkan.
Bidang  hukum  administratif  dikatakan  sangat  luas  karena  hukum administratif  menurut  Black  Law  Dictionary  sebagaimana  dikutip  oleh  Barda Nawawi  Arief  dalam  bukunya  Kapita  Selekta  Hukum  Pidana  mengemukakan bahwa:
“Hukum  administrasi  merupakan  seperangkat  hukum  yang  diciptakan oleh lembaga administrasi dalam bentuk undang-undang, peraturan-peraturan,
perintah, dan keputusan-keputusan untuk melaksanakan kekuasaan dan tugas- tugas pengaturan/mengatur dari lembaga yang bersangkutan” (Arief, 2003) . Bertolak  dari  pengertian  diatas,  maka  hukum  administrasi  dapat  dikatakan sebagai “hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi”. Oleh  karena  itu,  Black  Law  Dictionary  menyatakan  bahwa    “kejahatan/tindak pidana  administrasi” (“administrative  crime”) dinyatakan  sebagai “An  offence consisting of violation of an administrative rule or regulation and carrying with it a criminal sanction”.
Hukum  administrasi  pada  dasarnya  merupakan  hukum  yang  mengatur  atau hukum  pengaturan  ( regulatory  rules), yaitu  hukum  yang  dibuat  dalam melaksanakan kekuasaaan mengatur/pengaturan (r egulatory powers), maka hukum pidana administrasi sering disebut pula hukum pidana (mengenai) pengaturan atau hukum  pidana  dari  aturan-aturan  ( Ordnungstrafrecht atau Ordeningstrafrecht) . Selain itu, karena istilah hukum administrasi juga ada yang  menyebutnya sebagai hukum pidana pemerintahan, sehingga dikenal pula istilah Verwaltungsstrafrecht (verwaltung berarti  administrasi  atau  pemerintahan)  dan Bestuursstrafrecht (bestuur berarti pemerintahan).
Oleh karena itu terhadap pelaku  yang menamakan dirinya sebagai Veteran RI sedangkan  pelaku    tersebut  tidak  berhak  atas  sebutan  Veteran  RI  atau  dikatakan sebagai  Veteran  palsu  sehingga  pelaku  tersebut  mendapatkan  tanda  kehormatan Veteran RI dan akibat perbuatannya mengakibatkan kerugian pihak lain dalam hal ini keuangan negara maka selain pencabutan tanda kehormatan Veteran RI, sanksi tambahan  lainnya  menghentikan  pemberian  tunjangan  veteran  dan  dana kehormatan  Veteran  Republik  Indonesia  dan  memberikan  sanksi  kepada  pelaku untuk  mengembalikan  tunjangan  dan  dana  kehormatan  Veteran  Republik Indonesia kepada negara terhitung mulai ditetapkannya sebagai Veteran Republik Indonesia  sampai  dengan  diketahuinya  bahwa  pelaku  tersebut  adalah  Veteran Seroja Palsu.

## Kesimpulan
Penjatuhan  sanksi  pidana  atas  tindak  pidana  pemalsuan  dokumen  atau  surat terhadap Veteran palsu bukanlah wewenang Direktorat Veteran Ditjen Pothan Kemhan karena bukan sebagai lembaga penegak hukum melainkan  sebagai bagian dari lembaga administrasi  negara,  sehingga    pemberian  sanksi  pidana  atas  tindak  pidana  pemalsuan dokumen  atau  surat  terhadap  Veteran  palsu  adalah  melalui  putusan  hakim  dalam persidangan  pada  penjatuhan  sanksi  pidana    terhadap  pelaku  tindak  pidana  pemalsuan dokumen/administrasi  pengajuan  tanda  kehormatan  Veteran  RI. Kemudian  Hasil Putusan  Pengadilan  yang  telah  inkrah  dan  berkekuatan  hukum  tetap  itulah  yang dijadikan  dasar  Direktorat  Veteran  Ditjen  Pothan  Kemhan  untuk melaksanakan  sidang Pencabutan  Keputusan  Tanda  Kehormatan  Veteran  RI,  yang  tentunya  hasil  Putusan Pengadilan  tersebut telah memenuhi syarat-syarat  untuk dilakukan sanksi administrasi berupa pencabutan Keputusan Tanda Kehormatan Veteran RI, namun demikian sebelum
dilaksanakan  sidang  tersebut,  tentunya  Dirjen  Pothan  Kemhan  menerbitkan  Surat Perintah  Pembentukan  Tim  sidang  tersebut,  Tim  tersebut  terdiri  dari  beberapa  unsur diantaranya  adalah  Direktorat  Veteran  Ditjen  Pothan  Kemhan,  Biro  Hukum  Setjen Kemhan, Dewan Pimpinan Pusat dan Legiun Veteran Republik Indonesia atau disingkat LVRI serta Unsur lain bila diperlukan.
Sanksi yang dilakukan Direktorat Veteran RI terhadap Veteran yang terbukti  dan sah  bersalah  melakukan  tindak  pidana  pemalsuan  dokumen  untuk  menguntungkan dirinya sebagaimana dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,  selanjutnya  Direktorat  Veteran  Ditjen  Pothan  Kemhan  dapat  melaksanakan Hukum  Administrasi.  Oleh  karena  itu  terhadap  pelaku    yang  menamakan  dirinya sebagai  Veteran  RI  sedangkan  pelaku    tersebut  tidak  berhak  atas  sebutan  Veteran  RI atau  dikatakan  sebagai  Veteran  palsu  sehingga  pelaku  tersebut  mendapatkan  tanda kehormatan  Veteran  RI  dan  akibat  perbuatannya  mengakibatkan  kerugian  pihak  lain dalam  hal  ini  keuangan  negara  maka  selain  pencabutan  tanda  kehormatan  Veteran  RI, sanksi  tambahan  lainnya  menghentikan  pemberian  tunjangan  veteran  dan  dana kehormatan  Veteran  Republik  Indonesia  dan  memberikan  sanksi  kepada  pelaku  untuk mengembalikan  tunjangan  dan  dana  kehormatan  Veteran  Republik  Indonesia  kepada negara  terhitung  mulai  ditetapkannya  sebagai  Veteran  Republik  Indonesia  sampai dengan diketahuinya bahwa pelaku tersebut adalah Veteran Seroja Palsu.

## BIBLIOGRAFI
Ali,  Achmad.  (2002).  Menguak  Tabir  Hukum,  PT. Toko  Gunung  Agung  Jakarta .

## Google scholar
Antonius,  Cahyadi,  &  Manullang,  E.  Fernando  M.  (2007). Pengantar  Ke  Filsafat Hukum . Kencana Prenada Media Gorup, Jakarat. Google scholar
Arief, Barda Nawawi. (2003). Kapita selekta hukum pidana . Citra Aditya Bakti. Google scholar
Arief, Barda Nawawi. (2013). Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk. Ketiga, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti . Google scholar
Arikunto,  Suharsimi.  (2013). Prosedur  penelitian  suatu  pendekatan  praktik . Google scholar
Arumanadi, Bambang. (1990). Sunarto, Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945 . Semarang: IKIP Semarang Press. Google scholar
Atmadja,  I.  Dewa  Gede.  (2010). Hukum  konstitusi:  problematika  konstitusi  Indonesia sesudah perubahan UUD 1945 . Setara Press. Google scholar
Barda  Nawawi  Arief,  S.  H.  (2016). Bunga  rampai  kebijakan  hukum  pidana .  Prenada Media. Google scholar
Basri. (2006). Sejarah Perjuangan bangsa . Jakarta : Restu Agung. Google scholar
Budiardjo,  Miriam.  (2009). Dasar-Dasar  Ilmu  Politik,  Edisi  Revisi,  Cet.  Keempat . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Google scholar
Chazawi,  Adami,  &  Ferdian,  Ardi.  (2014). Tindak  pidana  pemalsuan:  tindak  pidana menyerang  kepentingan  hukum  terhadap  kepercayaan  masyarakat  mengenai kebenaran  isi  tulisan  dan  berita  yang  disampaikan .  PT.  RajaGrafindo  Persada. Google scholar
Fuady,  Munir.  (2013).  Teori-Teori  Besar  (Grand  Theory)  Dalam  Hukum. Jakarta: Kencana . Google scholar
Handoko,  Duwi.  (2018). Kitab  undang-undang  hukum  pidana .  Hawa  dan  AHWA.
Google scholar
Indonesia,  Kamus  Besar  Bahasa,  &  Bahasa,  TPKP.  (2015).  Jakarta:  Balai  Pustaka, 2005. Cetakan Pertama Edisi Ketiga . Google scholar
Indonesia,  Pemerintah  Negara  Republik.  (2014). Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  2014tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  2007tentang Perpustakaan . Google scholar
Indonesia, Republik. (2002). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Sekretariat Jenderal MPR RI. Google scholar
Indonesia, Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa. (1989). Kamus Besar Basa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka. Google scholar
Ivancevich,  John  M.,  Konopaske,  R.,  &  Matteson,  M.  T.  (2006).  Perilaku  Manajemen dan organisasi. Alih Bahasa Gina Gania. Jakarta: Erlangga . Google scholar
Jum, Anggraini. (2012). Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Graha Ilmu . Google scholar
Kanter,  E.  Y.,  &  Sianturi,  S.  R.  (2002). Asas-asas  hukum  pidana  di  Indonesia  dan penerapannya . Storia Grafika. Google scholar
Kasiram,  Moh.  (2010). Metodologi  penelitian:  Refeleksi  pengembangan  pemahaman dan penguasaan metodologi penelitian . UIN-Maliki Press. Google scholar
Novianti,  Ina,  Syah,  Iskandar,  &  Maskun,  Maskun.  (2013).  Implementasi  Undang- Undang  No.  7  Tahun  1967  Tentang  Veteran  Republik  Indonesia  Di  Bandar Lampung. Pesagi  (Jurnal  Pendidikan  Dan  Penelitian  Sejarah) , 1 (1). Google scholar
Philipus,  M.  Hadjon.  (1987).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia. Bina  Ilmu, Surabaya , 25 . Google scholar
Rahardjo,  Satjipto.  (2009). Negara  hukum:  yang  membahagiakan  rakyatnya . Google scholar
Ramli, Samsul. (2014). Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah . VisiMedia. Google scholar
Ridwan,  H.  R.  (2016).  Hukum  Administrasi  Negara,  Ed.  Revisi,-cet.  9. Jakarta: Rajawali Pers . Google scholar
Ridwan  Halim,  A.  (2016). Hukum  Administrasi  Negara .  Jakarta,  PT.  Raja  Grafindo Persada. Google scholar
Sidharta,  B.  Arief.  (2009). Refleksi  tentang  struktur  ilmu  hukum:  sebuah  penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan ilmu . Mandar Maju. Google scholar
Soekanto, Soerjono. (1985). Teori yang murni tentang hukum . Alumni. Google scholar
Soekanto,  Soerjono.  (2006). Pengantar  penelitian  hukum .  Penerbit  Universitas Indonesia (UI-Press). Google scholar
Suprayogo,  Imam,  &  Tobroni.  (2001). Metodologi  Penelitian  Sosial-Agama .  Remaja Rosdakarya. Google scholar
Wahyono,  Padmo,  &  Pinandita,  Guru.  (1984). Badan  Penerbit  Fakultas  Ekonomi Universitas Indonesia . Jakarta. Google scholar
Widayani,  Dwi,  &  Fathoni,  Azis.  (2017).  Analisis  Prosedur  Pelayanan  Administrasi Pendaftaran  Veteran  Dan  Kompetensi  Managerial  Pengelolaan  Staff  Di  Kantor Kanminvetcad Salatiga. Journal of Management , 3 (3). Google scholar
Yamin,  Muhammad.  (1960). Proklamasi  dan  Konstitusi  Republik  Indonesia . Djambatan. Google scholar
Copyright holder: Tri Yulia Lestari, Juwita (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: