Submitted: 04/04/2020 Revisied: 10/06/2020 Accepted: 28/06/2020
KOMUNITAS: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam ISSN: 2086-3357 (p); 2540-9182 (e);
Vol.11 No.1 (2020): 079-96, doi; https://doi.org/10.20414/jpk.v16i1.1104
https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/komunitas
Creative Commons ShareAlike CC BY-SA: This work is licensed under a Komunitas Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-na/4.0/) which permits remix, adapt, and build upon your work even for commercial purposes, as long as you credit us and license your new creations under the identical terms as spesified on the Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam and Open Access pages.

## MODEL KEMITRAAN PERGURUAN TINGGI-PERUSAHAAN DAN PEMERINTAH DALAM BINGKAI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Ahmad Kharis, Saipullah Hasan IAIN Salatiga kharisa4@gmail.com, saipulhasan@iainsalatiga.ac.id
Abstrak: Dalam konsep pluralisme kesejahteraan ( welfare pluralism ), usaha- usaha untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dipandang sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah saja. Di luar pemerintahan (negara), ada sektor lain yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat yaitu sektor  kerelawanan  ( voluntary ),  informal,  dan  komersial.  Pandangan  ini sedemikian kuat telah mendukung konsep tanggung jawab sosial perusahaan ( Corporate  Social  Responsibility —CSR ).  Namun,  dalam  praktiknya  upaya mewujudkan CSR tidak berlangsung dengan mudah. Berbagai masalah dapat menjadi  kendalanya,  misalnya  adalah  perbedaan  pemahaman  baik  di kalangan  internal  perusahaan  maupun  eksternal,  adanya  ego  sektoral  dan keterbatasan  SDM  perusahaan.  Dengan  demikian,  diperlukan  kehadiran mediator  untuk  menyatukan  pemahaman  serta menyelaraskan  kepentingan bersama  dalam  rangka  mewujudkan  CSR.  Dalam  hal  ini,  perguruan  tinggi, termasuk  Perguruan  Tinggi  (PT),  sebagai  agen  pemikiran  dan  perubahan sosial dapat memegang peranan penting untuk menjalankan fungsi mediasi tersebut melalui suatu model kemitraan. Tulisan ini menganalisis bagaimana model kemitraan antara PT, perusahaan dan pemerintah dalam bingkai CSR yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa model kemitraan secara kolaborasi memainkan peran penting dalam menyatukan  pemahaman  dan  menyelaraskan  kepentingan  bersama  guna mewujudkan keberlanjutan bisnis dan kesejahteraan masyarakat.
[ Abstract: In the concept of welfare pluralism, efforts to realize social welfare are seen as a shared responsibility, not just the government. Outside the government (state), there are other sectors that are responsible for the welfare of society, namely the voluntary, informal and commercial sectors. This view has strongly supported the concept of corporate social responsibility. However, in practice the effort to realize CSR does not take place easily. Various problems can become obstacles, for example differences in understanding both within the internal and external circles, the existence of sectoral egos and the limitations of the company's human resources. Thus, the presence of mediators is needed to unify understanding and align common interests in order to realize CSR. In this case, universities, including tertiary institutions, as agents of thought and social change can play an important role in carrying out the mediation function through a partnership model. This paper analyzes how the partnership between companies, companies and the government in the CSR frame which leads to community welfare. The results of the analysis show that the collaborative partnership model plays an important role in uniting understanding and
aligning common interests in order to realize business sustainability and public welfare. ]
Kata kunci: Model Kemitraan, PT, Perusahaan dan Pemerintah, CSR .

## A. Pendahuluan
Usaha-usaha  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  sejak  paruh akhir  abad  ke-20  dipandang  bukan  lagi  sekadar  tanggung  jawab  sektor pemerintahan  (negara)  saja.  Tanggung  jawab  penyejahteraan  sosial melibatkan banyak sektor. Neil Gilbert (dalam Midgley, 2009: 236) menyebutkan empat sektor yang terlibat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, yaitu sektor pemerintahan, kerelawanan  ( voluntary ),  informal,  dan  komersial.  Sementara  itu,  Spicker menyebutkan  lima sektor yang terdiri dari sektor publik, sektor swasta (private), kerelawanan  (voluntary),  kerja  sama  (mutual  aid),  dan  sektor  informal (Krisdyatmiko, 2012: 127). Pandangan tentang kesejahteraan masyarakat seperti itu disebut sebagai pluralisme kesejahteraan ( welfare pluralism ).
Pluralisme  kesejahteraan  ini  sedemikian  kuat  telah  mendukung  kehadiran konsep tanggung jawab sosial perusahaan ( corporate social responsibility —CSR ). Kini  di  Indonesia,  apalagi  setelah  Reformasi  yang  membukakan  peluang  bagi masyarakat untuk menjadi subjek pembangunan,,CSR telah menjadi isu penting berkaitan  dengan masalah  dampak lingkungan  dalam  pembangunan berkelanjutan (Poerwanto, 2010: 16).
Dalam  level  global  isu  CSR  sebenarnya  telah  mulai  muncul  pada  dekade 1950-an. Tepatnya isu tanggung jawab sosial dalam dunia usaha ini pertama kali digunakan  oleh  Howard  R.  Bowen  di  dalam  bukunya  yang  berjudul Social Responsibilities of the Businessman (1953). Menurut Bowen (1953: 6) tanggung jawab sosial pelaku bisnis dalam membuat keputusan, menjalankan kebijakan dan melakukan  tindakan  diharapkan  dapat  menyesuaikan  dengan  tujuan  dan  nilai sosial yang dianut masyarakat. Dengan menjalankan bisnis sesuai tujuan dan nilai sosial,  suatu  perusahaan  akan  mudah  menyesuaikan  dengan  lingkungan sekitarnya sehingga mudah pula diterima oleh masyarakat.
Di Indonesia kewajiban perusahaan melaksanakan CSR telah diatur dalam Undang-undang  No  40  tahun  2007,  yaitu  undang-undang  tentang  perseroan terbatas.  Dalam  undang-undang  ini diatur mengenai  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  guna  mewujudkan  pembangunan  sosial  ekonomi  berkelanjutann. Pada  Bab V  pasal  74  ayat  1-4  dijelaskan  mengenai  definisi  dan  sanksi  apabila
perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Menurut Scots (dalam Muthuri dan Gilbert, 2010: 4) tekanan regulasi akan menumbuhkan lingkungan  yang  kondusif  untuk  penerapan  CSR  baik  dalam  hal  fokus  sasaran maupun  bentuknya.  Hal  senada  juga  disampaikan  Robert  Reich  bahwa  hukum adalah satu-satunya alat yang memungkinkan untuk mendorong perusahaan agar menjalankan tanggung jawab sosialnya (Shaw, 2009: 570).
Adanya  dorongan,  tuntutan,  kewajiban  dan  kebutuhan  untuk  menjalankan tanggung  jawab sosial perusahaan  tersebut  sering  kali  tidak  dapat berlangsung dengan mudah. Persoalan yang biasanya muncul ialah belum adanya kesamaan pemahaman,  visi  dan  misi  dalam  menentukan  keberpihakan  di  antara  para pemangku kepentingan, khususnya perusahaan dan pemerintah. Selain itu, masih juga ada suatu ketidaktahuan dengan siapa seharusnya perusahaan merumuskan dan  melaksanakan  CSR.  Apakah  kewenangan  mengelola  CSR  ada  di  pihak perusahaan  ataukah  pemerintah  yang  memiliki  otoritas  menjalankan  amanah undang-undang  untuk  mengatur  daerah  dan  masyarakatnya?  Menurut Susetiawan  (2012:  05)  setiap  pemangku  kepentingan,  baik  pemerintah, perusahaan  dan  masyarakat  masih  memiliki  pemaknaan  sendiri-sendiri  tentang CSR.
Munculnya  kasus  Rancangan  Peraturan  Daerah  (Raperda)  Kabupaten Cirebon tentang tanggung jawab sosial merupakan salah satu contoh yang relevan dalam  hal  ini.  Terkait  Raperda  tersebut,  terutama  pasal  6  yang  menyebutkan bahwa  pemerintah  daerah  berhak  menentukan  program  yang  menjadi  prioritas perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK UGM) menyatakan bahwa peraturan tersebut  rentan  dimanipulasi  oleh  elit  politik  sehingga  peraturan  tersebut  lebih berpihak pada kepentingan mereka dari pada kepentingan yang lebih luas, yakni kepentingan pembangunan masyarakat (Susetiawan, 2012).
Perbedaan pemahaman  tentang  CSR  juga ditemukan  dari  sudut  pandang pemangku kepentingan. Secara lebih spesifik, perbedaan tersebut tentang siapa yang harus bertanggung jawab dalam upaya pemecahan masalah sosial, apakah kewajiban  pemerintah  atau  perusahaan?  Munculnya  perbedaan  penafsiran tanggung  jawab  sosial  tentang  kesejahteraan  dan  pemecahan  masalah  sosial antara perusahaan dan pemerintah ini dijelaskan oleh Friedman (Henningfeld dkk, 2006:  12).  Ia  menyatakan  bahwa  munculnya  isu  atau  masalah  sosial  adalah sepenuhnya  tanggung  jawab  negara.  Alasannya  ialah  bahwa  perusahaan
merupakan organisasi bisnis yang tidak terlatih untuk menetapkan dan mencapai tujuan  sosial.  Jadi,  perusahaan  cukup  bertanggung  jawab  kepada  pemerintah dengan  membayar  pajak,  membuka  lapangan  kerja  dan  meningkatkan pendapatan  daerah.  Oleh  karenanya,  sebuah  kesalahan  apabila  perusahaan masih  dibebani  dengan  urusan  pemecahan  masalah  sosial  karena  hal  itu merupakan tanggung jawab pemerintah.
Penolakan  perusahaan  untuk  ikut  bertanggung  jawab  atas  kesejahteraan dan pemecahan masalah sosial dikarenakan oleh keterbatasan SDM perusahaan dan  kepentingan  ego  sektoral  mereka.  Untuk  merespons  berbagai problem tersebut, sudah diperlukan kehadiran mediator guna menyatukan pemahaman dan visi bersama tentang perumusan dan praktik CSR.
Peran mediator dalam hal ini dapat dilakukan oleh perguruan tinggi sebagai lembaga  pemikiran  dan  agen  perubahan  sosial,  termasuk  PT  yang  memiliki karakteristik  keagamaan  Islam.  Karakteristik  itu  tidak  menghalangi  PT  untuk bersinergi  dengan  komponen  lain  untuk  mencari  model  kemitraan  antara perusahaan dan pemerintah guna mewujudkan CSR. Sebaliknya, karakteristik itu justru dapat dijadikan  sebagai nilai tambah  PT  dalam usaha  mewujudkan  CSR. Faktor  keislaman  dalam  hal  ini  justru  dapat  meneguhkan  CSR  dengan memberikan landasan religius terhadap keberadaan CSR ini.
Tidak diragukan lagi bahwa pada dasarnya ajaran dan nilai-nilai keislaman memberikan tekanan yang kuat pada pentingnya manusia mempunyai  tanggung jawab dan kepedulian sosial. PT memiliki wilayah kajian keislaman yang strategis untuk mewujudkan tanggung jawab sosial yang akan menguatkan pemberdayaan masyarakat  sehingga  mereka  meraih  kesejahteraan.  Penelitian  ini  akan memberikan gambaran utuh tentang model kemitraan antara PT, pemerintah dan perusahaan dalam mewujudkan tujuan pemberdayaan masyarakat.

## B. Pembahasan

## Semangat PT Dalam Praktik Tanggung Jawab Sosial
Dilingkup  PT  sejauh  ini  telah  terjadi  pergeseran  penting  perihal  orientasi pendidikan. Pandangan Islam bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan kelimuan dan  membagi  nilai pengetahuan  saja  kini  sudah  dianggap  ketinggalan zaman  kalaupun  bukan  ditolak.  Sebagai  gantinya,  kini  muncul  orientasi  baru pendidikan,  yakni  bahwa  tujuan  pendidikan  tidaklah  semata-mata  untuk memberikan  ilmu  pengetahuan  agama  dan  menyebarluaskannya  untuk kepentingan  umat,  tetapi  untuk  kebaikan  dalam  melakukan  pemberdayaan
masyarakat. Dalam perspektif baru seperti itu, upaya mewujudkan tanggung jawab sosial  dipandang  sebagai  sebuah  keharusan  dan  pada  hakikatnya  menjadi kebutuhan.
Semangat  untuk  praktik  pendidikan  dengan  orientasi  perubahan  sosial  ini didasari  oleh  gagasan  Antonio  Gramsci  tentang  intelektual  organik  ( organics intellectual) .  Menurut  Gramsci  intelektual  organik  adalah  para  intelektual  yang memiliki  keseimbangan  antara  teori  dan  praktik.  Tugas  intelektual  organik  tidak sekedar  memberikan  makna  atas  realitas  sosial,  melainkan  juga  bergerak langsung  dalam  ranah  praksis  untuk  ikut  menciptakan  sejarah  dengan membangun gerakan pemikiran dan kesadaran kritis guna memberi makna masa depan kita sendiri (Fakih, 2011: xxi).
Gagasan  ini  relevan  dengan  amanah  Undang-undang  No  12  Tahun  2012 bahwa proses pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi tidak hanya mengemban  kepercayaan  untuk  mengembangkan  kelimuan,  tetapi  juga mengembangkan  kemampuan  dan  potensi  akademik  guna  memberdayakan masyarakat.  Lembaga perguruan  tinggi  adalah  bagian dari anggota masyarakat untuk  mencerdaskan  dan  memperbaiki  kondisi  kehidupan  mereka.  Lembaga pendidikan  perguruan  tinggi  dapat  berdiri  dan  menyelenggarakan  proses pendidikan  karena  mendapatkan  dukungan  dan  kepercayaan  dari  masyarakat. Oleh  karenanya,  sudah  seharusnya proses pendidikan  tidak  hanya dilakukan  di lingkungan akademik tetapi juga lebih luas lagi, yakni memberikan pendidikan dan menggerakan perubahan  perbaikan di masyarakat untuk membebaskan mereka dari kebodohan, keterbelakangan dan ketidakberdayaan.

## Etika sebagai Landasan Kemitraan PT-Perusahaan-Pemerintah
Meskipun konsep CSR terus berjalan dan mengalami perkembangan bukan berarti  bahwa  konsep  tersebut  dapat  diterima  dan  dipraktikkan  begitu  saja. Harapan di antara berbagai pihak yang terlibat dalam CSR untuk dapat bersinergi dan bekerja sama  dalam praktiknya tidak selalu dapat diwujudkan. Tidak jarang yang terjadi justru munculnya rasa saling mencurigai, saling mengedepankan ego dan  kepentingan  masing-masing,  sehingga  terjadi  resistensi  di  antara  berbagai pihak yang seharusnya terlibat dan bersinergi dalam memujudkan CSR. Dengan sendirinya,  hal  itu  tidak  akan  memberikan  konstribusi  bagi  keberhasilan pelaksanaan  CSR  dan  lebih  jauh  bagi  kesejahteraan  sosial  masyarakat  di lingkungan perusahaan.
Lalu,  bagaimana  seharusnya  memaknai  CSR?  Apakah  CSR  seharusnya dipahami secara etika berdasarkan atas tuntutan dan kepentingan para pemangku kepentingan seperti pemerintah dan perguruan tinggi? Jika tidak demikian, apakah diserahkan  pada  penafsiran  masing-masing  pemangku  kepentingan  atau diarahkan  pada  tujuan  pembangunan  masyarakat  untuk  kemakmuran  dan keadilan sosial.
Perusahaan  sebagai  entitas  bisnis  sudah  seharusnya  menyadari  bahwa kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat tidak dapat terlepas dari dukungan pemerintah  dan  penerimaan  masyarakat  setempat.  Sedangkan  pemerintah berkewajiban  untuk  mensejahterakan  masyarakatnya.  Dengan  demikian, perusahaan yang berkepentingan untuk mencari keuntungan haruslah membawa kesejahteraan masyarakat setempat dan pemerintah dapat memberikan peraturan yang memberikan keadilan bagi perusahaan dan masyarakat.
Kepentingan  bisnis  dalam  jangka  panjang  mau  tidak  mau  harus mempertimbangkan  investasi  sosial  jika  bisnis  itu  ingin  tetap  bertahan  dan berkembang.    Pelaku  usaha  harus  melakukan  tindakan  moral  bisnis,  menaati aturan  pemerintah,  peduli  pada  sesama  dan  menyeimbangkan  serta menyelaraskan  pemenuhan  kebutuhan  bisnis  dan  sosial.  Masing-masing pemangku kepentingan kiranya perlu belajar dan menyadari untuk selalu berpijak pada landasan etis tersebut.
Lebih dalam lagi, etika dapat dijelaskan sebagai nilai-nilai atau norma-norma yang dijunjung oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai pedoman dalam bertingkah  laku.  Dengan  demikian, etika  ini berlaku baik untuk  individu  maupun kelompok (Hasan dan Andriyani, 7: 2015). Yang sesuai dengan etika adalah baik secara  moral,  sedangkan  yang  tidak  sesuai  dengan  etika  adalah  buruk  secara moral. Jika dikatakan bahwa suatu perbuatan itu kurang etis, artinya ialah bahwa perbuatan  tersebut  menyimpang  dari  nilai-nilai  dan  norma-norma  moral  yang diterima dalam masyarakat (Bdk. Bertens, 2003: 69). Jika dikaitkan dengan bisnis atau usaha komersial, etika bisnis dapat dipahamkan sebagai sikap moral untuk tidak  menekankan  bisnis  pada  upaya  memaksimalisasi  laba  semata-mata, melainkan  pada  upaya  meletakkan  segala  keputusan  dan  praktik  bisnis  di  atas dasar kesadaran dan moral.
Sebagai  sebuah  ilmu atau  studi,  Henningfield  dkk  (2006, 23) menyatakan bahwa  etika  bisnis  dapat  didefinisikan  sebagai  studi  tentang  situasi  bisnis, kegiatan dan keputusan dalam menghadapi masalah benar dan salah. Evan dan
Freeman  (Henningfield,  2006:  23)  menjelaskan  bahwa  konsep  dasar  etika  ini berpijak pada pengertian tindakan bermoral sebagai suatu perintah atau imperatif kategoris . Artinya ialah tindakan yang bermoral itu merupakan suatu perintah atau keharusan  yang  mutlak  ditaati,  tanpa  syarat,  tidak  tergantung  pada  berbagai konsekuensi  perbuatan  (Bagus,1996:  331).  Akan  tetapi,  perintah  ini  bukanlah paksaan, melainkan sesuatu yang muncul dari pertimbangan dari dalam diri yang meyakinkan dan membuat kita tidak bisa lain kecuali taat dan bertindak menurut nilai-nilai moral.
Jika  berpijak  pada  pengertian  tindakan  bermoral  sebagai  suatu  imperatif kategoris, maka dalam konteks kemitraan CSR berbagai pemangku kepentingan haruslah  memiliki  kesadaran  sosial,  mengutamakan  kepentingan  sosial  atau masyarakat, membela kepentingan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial. Dengan keagamaan Islam sebagai basisnya, PT pada dasarnya memiliki wilayah yang  strategis  untuk  membangun  kemitraan  sekaligus  menanamkan  nilai  moral dan  kesadaran  kritis  untuk  bersama  menghadirkan  pentingnya  kebersamaan untuk  berjuang  mencapai  cita-cita  semua  orang  tentang  kesejahteraan  dan keadilan sosial.
Perusahaan  sebagai  entitas  bisnis  memiliki  sumber  daya  ekonomi  yang besar  sehingga  berpotensi  untuk  mendayagunakan  kekuatan  finansial  mereka demi  kesejahteraan  masyarakat.  Sedangkan  perguruan  tinggi  menjadi  mediator dan  fasiliator  untuk  membantu  perusahaan  dalam  merancang  dan  membangun sistem  kerja  sama  antara  berbagai  pemangku  kepentingan  dalam  pelaksanaan CSR guna mencapai keberlanjutan bisnis yang mensejahterakan masyarakat. Di sisi lain, pemerintah memiliki otoritas untuk menegakkan peraturan dan melakukan kontrol  dalam  usaha  mewujudkan  CSR  hingga  mendukung  terwujudnya kemakmuran  masyarakat.  Harapan-harapan  pemangku  kepentingan  itu memungkinkan  untuk  dicapai  jika  para  pemangku  kepentingan  saling  bekerja sama  dengan  jalan  kemitraan  antara  perguruan  tinggi,  perusahaan  dan pemerintah.  Lalu,  bagaimana  model  kemitraan  dalam  bingkai  CSR  yang seharusnya dijalankan? Bagaimana langkah-langkan untuk melakukan kemitraan?

## Model Kemitraan Perusahaan, Pemerintah dan Perguruan Tinggi
Dalam menjalin kemitraan idealnya berbagai pemangku kepentingan dapat bekerja  sama  dan  memberikan  kontribusi  dalam pembangunan.  Masing-masing berkontribusi  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  sesuai  kapasitas  dan  perannya
dalam  masyarakat.  Gambaran  yang  menyeluruh  tentang  kemitraan  antara perguruan tinggi, perusahaan dan pemerintah, dapat dilihat dalam gambar berikut:
Gambar 1. Pola Kemitraan antara Perusahaan, Pemerintah, dan Lembaga Pendidikan untuk Masyarakat Kota/Kabupaten
(Sumber: Kartini, 2009, 116)
Dari skema tersebut terlihat masing-masing pihak yang terlibat dalam pola kemitraan  mempunyai  kompetensi  yang  saling  berkolaborasi.  Perusahaan sebagai  entitas  bisnis  memiliki  sumber  daya  keuangan  yang  besar  dapat dimanfaatkan  untuk  kepentingan  masyarakat  dalam  bentuk  program  CSR  yang tepat  sasaran.  Kemudian  ada  pemerintah  yang  berperan  untuk  penyediaan kebijakan win-win solution bagi pola kemitraan ini. Selanjutnya, pemerintah juga mempunyai  program-program  kemasyarakatan  yang  bisa  disinergikan  dengan program  CSR  perusahaan.  Selain  itu  pemerintah  memegang  kunci  dalam mengatur APBD yang berguna untuk pelaksanaan program kerja.
Selanjutnnya,  lembaga  pendidikan  yang  dalam  hal  ini  PT  jelas  memiliki sumber  daya  manusia  dalam  bidang  riset  partisipatoris  untuk  memberikan rekomendasi  dan  terlibat  langsung  dalam  aksi  program  pemberdayaan  yang berkelanjutan. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
Pemerintah (Kebijakan, Program Kemasyarakatan dan APBD)
1. Membangun kapasitas ( capacity building )
2. Keuangan mikro ( micro finance ) 3. Kedermawanan ( philanthrophy ) 4. Pembangunan masyarakat ( community development)
5. Pemasaran sosial ( social marketing )
6. Enfantrepreneur
Tujuan 1. Pengurangan kemiskinan masyarakat kota/ kabupaten. 2. Pengurangan pengangguran terutama untuk calon- calon sarjana yang berasal dari perguruan tinggi di kota/kabupaten Perguruan Tinggi
(Riset & Pengembangan) Perusahaan (Program CSR) Masyarakat Kota/Kabupaten
SDM dari perguruan tinggi yang memiliki keahlian dan pengalaman dapat dijadikan rujukan dalam pembangunan sosial dan kesejahteraan.
Salah satu bidang  kerja sama yang dapat dijalankan perguruan tinggi dan perusahaan  adalah  tentang  pemetaan  sosial  ( social  mapping )  dengan  merujuk pada Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup No 6 tahun 2013 tentang program penilaian  peringkat  kinerja  perusahaan  (Proper)  pada  Bab  IV.  Hasil  pemetaan sosial  dapat  dijadikan  rujukan  utama  perusahaan  dalam  merumuskan  program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat.
Dalam  konteks  hubungan  kemitraan  antara  perusahaan  dan  perguruan tinggi,  perusahaan  mengharapkan  agar  program  CSR  bisa  membantu menyelesaikan  permasalahan  sosial,  seperti  masalah  pengangguran  dan kemiskinan. Terdapat beberapa faktor pendukung dalam melaksanakan program antara perusahaan dengan perguruan tinggi dan pemerintah. Perusahaan memiliki komitmen dalam mengurangi angka kemiskinan dan penggangguran. Perusahaan memandang bahwa  kerja  sama dengan perguruan  tinggi  dan  pemerintah untuk menggulirkan  program  CSR  mendatangkan  kemanfaatan  dan  keuntungan. Misalnya  program  menjadi  tepat  sasaran  dan  benar-benar  berguna  bagi penerimanya,  terbentuknya  citra  positif  perusahaan  karena  dinilai  peduli  oleh masyarakat yang menerima manfaat program CSR tersebut.
Praktik pola kemitraan dapat dilakukan perusahaan dengan perguruan tinggi sebagai mitra. Perusahaan dapat memilih perguruan tinggi yang memiliki program serupa dengan program CSR yang sedang dijalankan, atau program  yang sevisi dengan corporate branding yang sedang diusung, ataupun program yang sesuai dengan anggaran yang dimiliki perusahaan. Sebaliknya, perguruan tinggi sebagai pelaksana teknis di lapangan harus mampu menginternalisasikan visi perusahaan dalam setiap tahap yang dilakukan.
Praktik Kemitraan CSR antara perusahaan, perguruan tinggi dan pemerintah dalam Tanggung Jawab Sosial (TJS)
Kemunculan  industri  didukung  kemajuan  teknologi  modern  secara langsung maupun tidak langsung akan membawa pengaruh terhadap fisik dan non fisik  bagi  masyarakat  sekitar.  Perubahan  sporadis  menunjukkan  sinyalemen tumbuhnya kegiatan ekonomi yang subur, namun tidak bisa menolak munculnya pergeseran nilai-nilai  kehidupan masyarakat  yang  tidak  diinginkan.  Hal  ini  perlu penyelarasan  sosial  bagi  perusahaan  dan  masyarakat  sekitar  amat  urgen, dimaksudkan  tercipta  hubungan  ‘mutualis’  akhirnya  menciptakan social
equilibrium (Tsamara,  dkk:  2018).  Pola  jaringan  mutualis  bisa  diciptakan  tanpa mengikis  kepentingan  bersama,  justru  akan  menguatkan  hubungan  kolektif dengan  mempertimbangkan  nilai  etis  seperti  anti-ego  sektoral.  Menurut  Fadilla, dkk (2018) menjelaskan elemen modal sosial yang kuat akan membuat kelompok tersebut  juga  semakin  kompak.  Kekompakan  kelompok/aktor  yang  dijaga  akan menguatkan solidaritas kelompok, jaringan di dalam kelompok juga terjaga dengan baik sehingga akan semakin mudah mencapai tujuan bersama.
Penelitian ini menjelaskan aktor-aktor yang mengisi pos jaringan kemitraan dalam bingkai Corporate Social Responsibility /CSR.  Aktor pola kemitraan dalam penelitian ini melibatkan pihak perusahaan adalah PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan  Tanjung  Jati  B  Jepara,  pihak  pemerintah  adalah  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Jepara  dan  pihak  perguruan  tinggi  adalah  Departemen Pembangunan  Sosial  dan  Kesejahteraan,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Politik, Universitas Gadjah Mada.
PT.  PLN  (Persero)  Unit  Induk  Pembangkitan  Tanjung  Jati  B  Jepara merupakan  pengelola  pembangkit  tenaga  uap  milik  negara  yang  mempunyai kapasitas  produksi  sebesar  660  X  4  MW  Nett  berlokasi  di  Desa  Tubanan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Pada tahun 2013, 2014 dan 2015, PLN Tanjung Jati  B  berhasil  memperoleh  predikat  proper  hijau  dari  Kementerian  Lingkungan Hidup.  Hal  ini memberikan  legitimasi  sosial  bahwa  perusahaan  dikelola dengan ramah  lingkungan  serta  menjadikan project  pilot bagi  operasional  pembangkit listrik lainnya. Melalui program CSR menciptakan iklim signifikan terhadap proses bisnis yang bebas intervensi warga lokal. Maka perusahaan tidak mengherankan mempunyai  lab el  “ Beyond  Compliance ” berkat  kinerjanya mengelola  lingkungan sekitar, disisi lain perhatian kepada keberlangsungan masyarakat sekitar menjadi kesadaran kolektif dengan kegiatan pemberdayaan.
Universitas  Gadjah  Mada  merupakan  kampus  ternama  mempunyai reputasi  nasional  dan  kancah  internasional.  Salah  satu  jurusan  yang  fokus menyelenggarakan  pemberdayaan  masyarakat  dan  CSR  adalah  Departemen Pembangunan  Sosial  dan  Kesejahteraan.  Lebih  dari  sedekade  berkiprah menyelaraskan program CSR perusahaan agar tepat sasaran kepada penerima manfaat. Melalui program CSR perusahaan sebagai langkah realistis mewujudkan kesejahteraan masyarakat,  namun  sebelum mengawali program  pemberdayaan perlu rekomendasi program yang telah disusun dalam Dokumen Pemetaan Sosial. Hal  ini  akan  mempermudah  konsep  CSR  yang  berkembang  ditengah-tengah
masyarakat dikenal hanya bagi-bagi, namun lebih dari yang dipersyaratkan perlu dilakukan pada tingkat grassroots sehingga modal dasar manusia ( human capital ) yang dimiliki daerah tujuan dapat mempunyai kualifikasi yang cukup untuk bekerja sesuai kebutuhan.
Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara merupakan lembaga negara yang mempunyai  otoritas  mengatur,  mengelola  dan  mengawasi  seluruh  hak  dan wewenang  termasuk  operasional  CSR.  Maka  melalui  Pemerintah  Daerah Kabupaten Jepara  sebagai  katalisator program, maka disusun peraturan daerah tentang  tanggung  jawab  sosial  perusahaan.  Tertuang  dalam  Peraturan  Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Demikian ini akan  membuktikan  komitmen  pemerintah  daerah  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat secara mandiri, konsisten dan aktif.
Ketiga  aktor  tersebut  mempunyai  hubungan  mutualis  yang  digambarkan dalam sebuah gambar dibawah ini:
Gambar 2. Pola Kemitraan Tiga Aktor Dalam Bingkai CSR (Hasil Olahan Data Lapangan)
Pemerintah Kab. Jepara (Kebijakan, Program Kemasyarakatan dan APBD) Strategi Pelaksanaan CSR
1. Charity (Amal)
2. Infrastructure (Infrastruktur) 3. Capacity Building (Pengembangan Kapasitas) 4. Community Empowerment (Pemberdayaan Masyarakat)
Tujuan 1. Untuk mengembangkan budaya lokal sebagai identitas dan modal sosial 2. Mempermudah akses bagi masyarakat dan infrastruktur yang mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup 3. Meningkatkan pengetahuan serta kapasitas masyarakat menuju peningkatan kualitas hidup yang lebih baik di era persaingan global 4. Memberikan akses kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan
Perguruan Tinggi (Riset & Pengembangan) PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B Jepara (Program CSR) MASYARAKAT Kabupaten Pemetaan Sosial ( Participatory Action Research ) Integrasi Program Rencana Kerja Mitra Pengembangan Program CSR AKTOR
HUBUNGAN KERJA MASYARAKAT
Menurut tabel diatas, setiap aktor mempunyai tugas dan fungsi yang saling keterkaitan  satu  sama  lain.  Masyarakat  menjadi  objek  vital  pemberdayaan didukung  sinergitas  antar  lembaga  pendidikan,  lembaga  daerah  dan  lembaga korporasi.  Lembaga  pendidikan  yang  menjadi  representasi  adalah  Departemen Pembangunan  Sosial  dan  Kesejahteraan  (PSdK)  Universitas  Gadjah  Mada Yogyakarta.
Penyelenggaraan  program  pemberdayaan  masyarakat  melibatkan  multi sektoral yang berkepentingan dan komitmen tinggi adalah perusahaan, perguruan tinggi  dan  pemerintah  daerah.  PT.  PLN  (Persero)  UIK  TJB  sebagai  pihak perusahaan  melibatkan  Pemda  Kabupaten  Jepara  dengan  cara  mengundang mereka dalam acara kegiatan pelatihan, seminar,  perayaan Hari Listrik Nasional hingga seremonial tamu kenegaraan. Salah satu kegiatan melibatkan perusahaan dengan Pemda Kabupaten Jepara konteks pengembangan program CSR adalah komitmen kerjasama produk turunan Program Dotuman Angon.
Adapun  produk  yang  telah  dihasilkan  antara  lain  pupuk  padat  organik, pupuk cair organik dan biogas. Produk tersebut diproduksi oleh kelompok ternak binaan perusahaan melalui Program CSR. Produk label organik perlu dukungan Pemerintah  Daerah  Jepara  sebagai  upaya promosi  kepada masyarakat,  namun sejauh  ini  belum  punya  MoU/ Memorandum  of  Understanding antara  pihak perusahaan  dan  pemerintah  daerah.  Padahal  posisi  strategis  dua  aktor  ini berperan penting sebagai catalyst sectoral .
Berbicara  program  CSR  perusahaan  seperti  Dotuman  Angon  yang bergerak dalam bidang pertanian dan peternakan, memiliki  garis struktural  yang merepresentasikan  kerjasama  kepada  Dinas  Ketahanan  Pangan  dan  Pertanian (DKPP)  Kabupaten  Jepara.  Bentuk  konkret  kerjasama  adalah  sinkronisasi program  rencana  kerja  bagi  DPP  dan  perusahaan.  Hal  ini  seperti  yang disampaikan oleh Wahyu Mahaputra selaku Asisten Manager CSR saat ditemui di kantor, menjelaskan:
“ Program  CSR  harus  menjadi  tumpuan  primer  peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, terutama masyarakat desa ring 1  perusahaan.  Tentu  mewujudkan  mimpi  yang  besar  tidak  bisa khayal  berjalan  sendiri.  Justru  kita  tetap  terus  bersinergi  antar sektor  sesuai  kapasitas  lembaga  yang  bersangkutan.  Misalnya
program  pemberdayaan  Dotuman  Angon  yang  didominasi  para petani  dan  peternak  karena  tupoksi  program  mengembangkan ternak  kambing.  Maka  lembaga  yang  berfungsi  sebagai supporting system adalah Pemerintah Daerah atau Dinas. Wujud kerjasama yang menjadi perhatian masyarakat seperti penyelarasan program rencana kerja misalnya program kegiatan pemeriksaan  ternak  gratis,  optimalisasi  produk  turunan  ternak kambing, legalisasi produk hingga edukasi dunia peternakan yang sehat . Jadi program antar instansi kita selaraskan sehingga baik secara efisiensi dan transparansi ” (Hasil Wawancara, 18 Januari
2019).
Senada  yang  telah  disampaikan  Sumardi  sebagai  Kepala  Seksi  Pupuk, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kab. Jepara, menjelaskan:
“ Kami  bangga  melihat  semangat  para  kelompok  ternak  binaan PLN  TJB.  Semangat  yang  pantang  menyerah  ini  berkat  hasil kolaborasi rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan Divisi CSR PLN TJB. Kami turut berterima kasih kepada PLN  TJB  menciptakan  kondisi  inklusi  sosial  melalui  kelompok ternak binaan. Adapun hasil yang bisa dinikmati adalah hadirnya produk  turunan  ternak  kambing  seperti  pupuk  organik  padat, pupuk  organik  cair  dan  biogas.  Jangka  lama  melalui  produk tersebut akan menciptakan Kabupaten Jepara sebagai kawasan organik lingkup pantura . ” (Hasil Wawancara, 29 November 2018).
Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan Ketua Kelompok Ternak “Mantra 1” tentang kerjasama DKPP dan CSR PLN TJB, menjelaskan:
“ Selama  kelompok  kami  dibina  oleh  CSR  PLN  selalu  disambut positif  oleh  anggota  kelompok  ternak  lainnya.  Antusias  mereka terlihat ketika setiap tiga bulan sekali ada acara kunjungan DKPP ke  kandang  komunal  kami.  Tentunya  pihak  dinas  memberikan pembinaan  kepada  kami  sebagai  peternak  desa  yang  awam terhadap pencegahan dan pengelolaan penyakit ternak. Diantara penyakit  ternak  yang  pernah  kami  keluhkan  adalah  majer (mandul)  dan  demam  pada  ternak.  Pemerintah  dalam  hal  ini
DKPP turut memberikan vaksin yang disuntikan ke hewan, agar tubuh memiliki da ya imun yang kuat melawan berbagai penyakit.”
(Hasil Wawancara, 5 Febuari 2019).
Berdasarkan  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  sinergitas program  CSR  antara  PT.  PLN  (Persero)  UIK  Tanjung  Jati  B  Jepara  dengan Pemerintah Daerah Kab. Jepara sangat penting. Hal ini dikarenakan kedua aktor mempunyai  peran  yang  berbeda  namun  tujuan  sama  adalah  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Strategi  sinkronisasi  program  kerja  antar  lembaga menjadi pilihan otoritatif meskipun terdapat kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang  bisa  diamati  dari  kerjasama  pola  kemitraan  tersebut  adalah  terwujudkan program kerja yang terintegrasi antar aktor pruralisme kesejahteraan. Sedangkan kekurangan  adalah  timbul  fragmen  dominasi  antar  sektor  terkait  kepentingan anggaran, kebijakan bahkan pelayan kesejahteraan.
Untuk  mendukung  mekanisme  program  CSR  secara  yuridis,  melalui Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2014  Tentang  Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan yang ditandatangani oleh Bupati Jepara. Adapun Undang-Undang ini terdiri  dari  17 bab dan  total  sebanyak  32 pasal. Lebih  spesifik  tentang  kegiatan pemberdayaan  masyarakat  menurut  pasal  11  ayat  1  menjelaskan  program tanggung jawab sosial perusahaan di daerah meliputi pemberdayaan masyarakat, kemitraan  usaha  mikro  kecil  dan  koperasi  dan  program  langsung  kepada masyarakat.  Ayat  2  menjelaskan  program  dimaksud  ayat  (1)  sebagai  bentuk kontribusi dan kepedulian perusahaan pada bidang sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi  dan  lingkungan  hidup.  Oleh  karenanya,  perlu  sinergitas  antar  sektor dalam hal ini perusahaan dan dinas terkait menyelenggarakan program kegiatan sesuai  tujuan  negara  adalah  mensejahterakan  kehidupan  bangsa  (UUD  1945 Alenia 4).
Pilar Kemitraan CSR antara Perusahaan, Pemerintah dan Perguruan Tinggi Pandangan  lain  mengenai  hasil  pola  kemitraan  pemerintah,  perguruan tinggi dan perusahaan dalam bingkai tanggung jawab sosial perusahaan, memiliki lima  poin  pelaksanaan  CSR  (Supriatno,  Thendri  dalam  Besse  Asniwaty,  2010) antara  lain: Building  Human,  Strengthening  Economies,  Assessing  Social Cohesion, Encouraging Good Governance dan Protecting The Environment .
Pertama, Building Human adalah  menyangkut  kemampuan  perusahaan memiliki  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  andal  (internal)  dan  masyarakat
(eksternal).  Bagian  sumber  daya  manusia  internal  menjadi  tugas  dari  korporasi pusat.  Sedangkan  bagian  sumber  daya  manusia  eksternal  menjadi  tugas  tiap perusahaan  yang  biasanya  melalui  kegiatan  pemberdayaan  ( community empowerment ). PLN TJB telah mempraktikkan konsep ini melalui program CSR tertuang dalam program rencana kerja seperti program dotuman angon, program desa wisata bondo dan program rajungan dan karang endemik pantai utara jawa. Program tersebut tercipta dari rekomendasi program dalam dokumen pemetaan sosial yang dilakukan oleh Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Serta kiat sinergi Pemerintah Daerah Kab. Jepara berkomitmen mendukung upaya program  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  secara  terus-menerus  dan berkelanjutan.  Sehingga  keseluruhan  program  menarik  perhatian  masyarakat berpartisipasi  mendukung  ketersediaan  sumber  daya  manusia  eksternal perusahaan.
Kedua, Strengthening Economies adalah menyangkut kegiatan yang telah berjalan untuk memberdayakan ekonomi komunitas/kelompok. Program-program yang telah didesain dengan baik akan memunculkan efek ekonomi berkelanjutan. Misalnya  program  dotuman  angon  memiliki  dampak  ekonomi  bagi  anggotanya. Kegiatan memanfaatkan kotoran ternak menjadi sumber daya alami seperti pupuk organik padat, pupuk organik cair dan biogas. Komoditas aspek ekonomi tersebut menjadi  tolok  ukur  keberhasilan  program  tanggung  jawab  sosial  perusahaan. Kuantitas  produk  yang  dihasilkan  oleh  kelompok  didukung  strategi  pemasaran yang  baik  akan  menimbulkan  peningkatan  ekonomi  serta  kesejahteraan anggotanya. Untuk lebih jelas dibawah ini ditampilkan tabel produk program CSR yang sudah berjalan hingga tahun 2020.
Tabel 1. Produk program CSR PT PLN (Persero) UIK Tanjung Jati B
NO.  NAMA PROGRAM PRODUK HARGA (/pcs) 1. Dotuman Angon - Pupuk Organik Padat - Pupuk Organik Cair - Biogas 3 kg - Rp. 15.000/10kg - Rp. 25.000/1liter - Rp. 15.000/tabung 2. Desa Wisata Bondo - T-Shirt Bondo Beach - Hiasan Kaca Kerang - Rp. 55.000/buah - Rp. 60.000/buah 3. Juara Mik Pantura - Kerupuk Rajungan - Petis Rajungan - Rp. 20.000/bungkus - Rp. 25.000/botol Sumber Data : CSR PT. PLN (Persero) UIK Tanjung Jati B Jepara
Berdasarkan  tabel  diatas  jika  mengamati  daftar  produk  program  CSR mempunyai  harga  yang  sangat  kompetitif  terhadap  kelayakan  jual  di  pasaran. Peran  masing-masing  anggota  terbilang  aktif  ketika  mengisi  forum  pertemuan bulanan.  Termasuk  pemberian  nilai  harga  terhadap  produk  mereka  sebelum dipasarkan ke beberapa gerai terdekat seperti toko pertanian, toko oleh-oleh dan Rumah  Kreatif  BUMN  (RKB)  Kab.  Jepara.  Hal  ini  memiliki  peluang  besar  bagi anggota  kelompok  untuk  meningkatkan  kekuatan  ekonomi  serta  kemandirian sosialnya.
Ketiga, Assessing  Social  Cohesion adalah  perusahaan  mampu menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar agar tak menimbulkan konflik. Program CSR sudah menjadi tuntutan dari strategi bisnis dalam meningkatkan keuntungan dan pertumbuhan perusahaan yang stabil. Salah satu manfaat mengelola bisnis dengan  CSR  adalah  menjalin  hubungan  tulus  tanpa  konflik  dengan  komunitas karena  mereka  merasakan  langsung  komitmen  perusahaan  melalui  pelibatan karyawan  mereka  dalam  mengatasi  masalah  sosial  dalam  suatu  komunitas misalnya  melalui community  volunteering  charity  program (Kartini,  2013). Pengamatan  peneliti  melihat  konflik  perusahaan  terhadap  masyarakat  sekitar perusahaan  nampak  rendah,  meskipun  ketika  musim  tertentu  seperti  musim kemarau.  Beberapa  masyarakat  sekitar  yang  tinggal  disekitar  perusahaan mengalami dampak operasional perusahaan antara lain suara bising mesin uap, debu batu bara dan kualitas sanitasi yang buruk. Hal ini jika permasalahan tidak segera  diselesaikan  akan  mengakibatkan  proses  bisnis  perusahaan  terganggu. Maka  komitmen  perusahaan  dan  masyarakat  dalam  menjalin  sinergi  semakin lambat  sehingga  kepercayaan  masyarakat  terhadap  perusahaan  akan  luntur. Lebih  ekstrim  akan  terjadi  pemboikotan  oleh  konsumen  terhadap  produk perusahaan, sehingga menimbulkan kerugian yang luar biasa atau pengrusakan infrastruktur  bisnis  seperti  pagar,  kantor,  gudang  oleh  massa  karena  terjadinya kerusuhan sosial (Sulistiyani, 2004).
Keempat, Encouraging Good Governance adalah perusahaan dijalankan dalam tata kelola yang baik. Konsep ini diperkenalkan oleh Cadbury Committee pada tahun 1992. Mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi, merupakan seperangkat  peraturan  yang  merumuskan  hubungan  antara  para  pemegang saham, manager, kreditur, pemerintah, karyawan dan pihak yang berkepentingan baik  internal  maupun  eksternal  terkait  hak  dan  tanggung  jawab  (Tjager,  2003).
Terkait pengaturan pengelolaan CSR di PLN TJB menampilkan terdapat Jabatan Fungsional  Asisten  Manager  Bidang  CSR.  Secara  struktural  jabatan  tersebut dibawahnya  Manager  Keuangan,  SDM  dan  Administrasi  (KSA)  selanjutnya top direction adalah General  Manager .  Hal  ini  menunjukkan  pengaturan  CSR  yang baik  akan  menyebabkan  terjadinya  peningkatan  nilai  ( value  added )  dan  kinerja ( performance ) perusahaan yang maksimal (Saputra, 2002).
Kelima, Protecting  the  environment adalah  perusahaan  harus  menjaga kelestarian  lingkungan.  Perusahaan pada  dasarnya didirikan  untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari kegiatan proses bisnis yang dilakukan, disisi lain  harus  mampu  memberi  manfaat  bagi  lingkungan  sekitarnya  dan  bisa dipertanggungjawabkan. Manfaat program CSR dalam Program Dotuman Angon merupakan  upaya  strategis  menciptakan  pengurangan  gas  emisi  karbon  yang semakin meningkat di bumi. Berdasarkan data yang dirilis World Resource Institue (WRI)  di Washington DC, Amerika Serikat. Indonesia menduduki peringkat ke-6 dunia sebagai negara penyumbang emisi karbon. Indonesia memproduksi emisi karbon  sebesar  2,05  miliar  ton  (Arif,  2019).  Salah  satu  riil  penyumbang  karbon adalah  kotoran  makhluk  hidup  seperti  ternak.  Di  Pulau  Jawa,  sapi  potong memberikan emisi  Gas  Rumah Kaca  tertinggi  sebesar  11.684,4  GgCO 2 -e/tahun (Nurhayati  dkk,  2015).  Jika  kondisi  seperti  ini  dibiarkan  akan  berdampak  buruk terhadap  keberlangsungan  hidup  seluruh  ekosistem  bumi  termasuk  paling  vital adalah  eksistensi  manusia.  Maka  dari  itu  melalui  kegiatan  penabungan  biogas yang  bersumber  dari  kotoran  hewan  ternak mengubah  gas  karbon menjadi  gas bio. Salah satu manfaat biogas bagi anggota kelompok ternak bisa substitusi gas elpiji,  sehingga  menekan  pengeluaran  ekonomi  keluarga  yang  tergantikan  oleh biogas  yang  murah  dan  ramah  lingkungan.  Perlu  dukungan  pemerintah khususunya  Pemerintah  Daerah  Kab.  Jepara  sebagai decision  maker  of  policy untuk  mendukung  operasional  biogas  semakin  berkembang.  Pembuatan  MoU atau  Nota  Kesepahaman  menjadi  langkah  konkret  menata  laju  perekonomian masyarakat dibarengi pelestarian lingkungan. Serta peran perguruan tinggi dalam mempromosikan kegiatan tersebut lingkup dunia akademisi.

## C. Simpulan
Kemitraan  antara  PT,  perusahaan  dan  pemerintah  akan  berjalan  baik apabila  dilakukan  secara  kolaboratif  sehingga  tidak  ada  salah  satu  pihak  yang mendominasi.  Peran  PT  dan  pemerintah  lebih  tepat  jika  ditujukan  untuk mengembangkan  prakarsa  CSR  perusahaan.  Pendekatan  ini  membuka  ruang
untuk  saling  belajar  antara  perusahaan  dan  mitra  kerjanya  dalam  mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Gagasan  kemitraan  merupakan  peluang  sekaligus  tantangan. Peluangnya adalah perusahaan dapat berkreasi dan berinovasi dengan beragam institusi  lain  untuk  menciptakan  program-program  pemberdayaan  masyarakat. Adapun  tantangannya  adalah  pelaksanaan  CSR  harus  menjadi  bagian  integral dari  aktivitas  bisnis  perusahaan,  sehingga  inisiasi  CSR  muncul dari  dalam  diri perusahaan itu sendiri, bukan sekadar dorongan eksternal semata.
CSR  sebagai  komitmen  moral  bersama  antarpemangku  kepentingan (perusahaan, pemerintah, PT) akan berlangsung apabila ada sebuah pemahaman yang  sama  antarpemangku  kepentingan  untuk  berpihak,  membela  kepentingan masyarakat yang pada akhirnya dapat menjaga keberlanjutan bisnis. Pada tahap ini  etika  menjadi  hal  yang  mutlak  diperlukan  dalam  memandu  berjalannya kemitraan  PT,  pemerintah  dan  masyarakat  untuk  bersama  mengedepankan kepentingan umum dan kesejahteraan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif Andi. 2019. Indonesia Negara Penyumbang Gas Emisi CO2 Nomor 6 Terbesar di Dunia https://badungkab.go.id/instansi/dislhk/bacaartikel/173/Indonesia- Negara-Penyumbang-Gas-Emisi-CO2-Nomor-6-Terbesar-di-Dunia.html diakses pada tanggal 30 Januari 2020.
Asniwaty, Besse. 2010. Evaluasi Pelaksanaan Coorporate Social Responsibility . Politeknik  Negeri  Samarinda:  Jurnal  Eksis  Vol.6  No.1,  Maret  2010: 1267-1266.  Diakses  melalui www.karyailmiah.polnes.ac.id pada  20 Januari 2020.
Bagus, Lorens. 1996. Kamus Filsafat . Jakarta: Gramedia.
Bowen, Howard R. 1953. Social Responsibilities of the Businessman. New York: Harper & Brother.
Fakih, Mansour. 2011. Jalan Lain Manifesto Intelektual Organik . Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Hasan, Saipullah. Andriany, Devy. 2014. Pengantar CSR, Sejarah, Pengertian dan Praksis . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hennigfeld,  Judith,  Pohl  Manfred,  Tolhurst  Nick. 2006. The  Icca  Handbook  On Corporate Social Responbility. England, John Wiley & Sons Ltd. Kartini,  Dwi.  2009. Corporate  Social  Responsibility  Transformasi  Konsep Sustainability Management dan Implementasi Di Indonesia . Bandung: PT Refika Aditama.
Kartini,  Dwi.  2013. Corporate  Social  Responsibility  Transformasi  Konsep Sustainability Management dan Implementasi Di Indonesia . Bandung: PT Refika Aditama.
Krisdyatmiko. Kemitraan  Pemerintah-Swasta-Masyarakat  Dalam  Bingkai  Forum Multi  Stakeholders  Corporate  Social  Responbility (MSH-CSR)  dalam Susetiawan.  2012. Corporate  Social  Responsibility  Komitmen  Untuk Pemberdayaan Masyarakat . Yogyakarta: Azzagrafika.
Midgley,  James  (ed.).  2009. The  Handbook  of  Social  Policy. London:  Sage Publication.
Muthuri  N.  Judy,  Gilbert  Victoria.  2010. An  Institutional  Analysis  Of  Corporate Social Responsibility In Kenya . Journal Of Business Ethic.
Nurhayati IS dan Widiawati Y. 2017. Emisi Gas Rumah Kaca dari Peternakan di Pulau Jawa yang Dihitung dengan Metode Tier-1 IPCC , Bogor: Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner.  Diakses melalui DOI:http://dx.doi.org/10.14334/Pros.Semnas.TPV-2017-p.292-300
Poerwanto. 2010. Corporate Social Responsibility, Menjinakkan Gejolak Sosial Di Era Pornografi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hadi, Nor. 2011. Corporate Social Responsibility. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Rahmatullah  dan  Kurniati,  Trianita.  2011. Panduan  Praktis  Pengelolaan  CSR
( Corporate Social Responsibility ). Yogyakarta: Samudra Biru. Saputra, Imam dan Amin Widjaja. 2002. Membangun Good Corporate Governance (GCG), Jakarta: Havarindo.
Shaw, HW. 2009. Marxism, Business Ethics, and Corporate Social Responsibility.
Journal Of Business Ethics, 84:565-578.
Sulistiyani,  Ambar.  2004. Kemitraan  dan  Model-Model  Pemberdayaan .
Yogyakarta: Gava Media.
Susetiawan. 2012. Corporate Social Responsibility Komitmen Untuk Pemberdayaan Masyarakat . Yogyakarta: Azzagrafika.
Tjager, Nyoman I dkk, 2003. Dalam Dr. St. Mahendra Soni Indriyo, SH., M.Hum. Dalam  Tim  Editor  Joni  Emirzon  dkk,  2007, Perspektif  Hukum  Bisnis Indonesia Pada Era Globalisasi Ekonomi , Yogyakarta: Genta Press. Tsamara,  Y.N,  Raharjo,  S.T,  Resnawaty,  R,  2018, Strategi  Tanggung  Jawab Sosial Perusahaan (CSR) PT Pertamina Melalui Program Kemitraan dan Bina  Lingkungan  dalam  Pertamina  Sehati ,  Vol.  8,  No.2,  Hal.  219-224, Social  Work  Journal Universitas  Padjajaran:  Bandung.  Diakses  melalui DOI : https://doi.org/10.24198/share.v8i2.20083 pada tanggal 21 Januari 2020.
Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 6 tahun 2013 tentang Program Penilaian  Peringkat Kinerja  Perusahaan  Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.