## ETIKA PROFESI DALAM PROBLEMATIKA DI ERA COMPETITIF MENURUT SISI PANDANG AKUNTAN PUBLIK

## Koenta Adji Koerniawan
Abstract  : Etika Profesi menjadi isyu penting dalam  kurun waktu 10 tahun terakhir, terutama yang berkaitan dengan praktek di dunia Kantor Akuntan Publik. Diskusi-diskusi tentang Etika Profesi dalam berbagai pembahasan  lebih  banyak  diarahkan  pada  aktivitas  praktisi  Akuntan Publik,  meski  secara  makna  Etika  Profesi  sesungguhnya  tidak  hanya menjadi  domain  bagi  Akuntan  Publik  yang  berpraktek  di  Kantor
Akuntan  Publik,  namun  secara  luas  hal  tersebut  menjadi  prinsip  etik bagi  setiap  akuntan  atau  setidaknya  mereka  yang  menerjuni  beragam profesi  dengan  basis  ilmu  akuntansi  sebagai  bidang aktifitas  yang digelutinya. Karenanya, Etika Profesi sesungguhnya juga berlaku bagi para  akuntan  yang  berprofesi  sebagai  Auditor  Pemerintah,  Akuntan Intern,  Auditor  Intern,  Konsultan  Pajak,  bahkan  Dosen.  Hal  ini mengandung konsekuensi adanya Etika Profesi Akuntan Pemerintahan,
Etika Profesi Akuntan Internal, Etika Profesi Akuntan Konsulen Pajak, atau Etika Profesi Akuntan Pendidik. Namun dalam perkembangannya hingga  saat  ini  aktifitas  di  Kantor  Akuntan  Publik  yang  lebih  banyak dijadikan sorotan dan obyek-obyek dalam aktifitas kegiatan penelitian.
Seolah Etika Profesi Akuntan, hanya diperuntukkan bagi Akuntan yang berpraktek di Kantor Akuntan Publik. Tidak dipungkiri, beragam kasus- kasus  besar  memang  terjadi  di  dunia  Kantor  Akuntan  Publik,  namun hingga  saat  ini  belum  ada  penelitian  yang  mencoba melakukan  telaah penelitian  terhadap  komparasi  intensitas  frekwensi  terjadinya pelanggaran  Etika  Profesi  Akuntan,  untuk  beragam  Profesi  yang digeluti  Akuntan.  Dalam  pandangan  Akuntan  Publik,  Etika  Profesi menjadi fokus perhatian mereka adalah Etika Profesi Akuntan Publik, yang  di  release  oleh  IAPI.  Ia  menjadi  tahap  awal  sebelum  Akuntan Publik  melaksanakan  sebuah  perikatan  dengan  klien.  Paper  ini  akan mencoba  mendiskusikan  tentang  makna  Etika  dalam  model  moral kognitif, serta dalam pandangan Syariah Islam. Kemudian pembahasan dirangkai  dengan  garis  besar  prinsip-prinsip  Etika  Profesi  yang dipergunakan AICPA, AAOIFI. Perspektif Akuntan Publik di Indonesia terhadap  Etika  Profesinya  akan  diketengahkan  untuk  melengkapi bahasan.
Keywords : Moral, Kognitif, Syariah, IAPI, AAOIFI, Perspektif Akuntan Publik.
PENDAHULUAN Etika Profesi Akuntan menjadi kajian dan isue krusial saat beberapa kasus besar melanda dunia Kantor Akuntan Publik. Publik memperoleh informasi tentang kejadian  di  USA  yang  dipicu  oleh  skandal  Enron,  Worldcom  dan  beberapa perusahaan  besar  di  USA  di  sekitar  tahun  2002.  Kejadian  tersebut  menjadi penyebab ditutupnya Enron juga Kantor Akuntan Publik terbesar di dunia saat itu, Andersen.  Sementara  beberapa  kejadian  di  dalam  negeri  yang  melanda  Kantor Akuntan  Publik  juga  terjadi.  Kasus  PT  Telkom,  PT  Kereta  Api  Indonesia,  PT Kimia Farma adalah beberapa contoh. Beberapa kalangan ahli berpendapat kasus- kasus  tersebut  terjadi  karena  terjadinya  kegagalan  di  dalam  menerapkan  Etika Profesi  Akuntan  dalam  praktek  Akuntan  Publik.  Meski  sesungguhnya  prinsip- prinsip Etika Profesi Akuntan tidak hanya berlaku untuk profesi Akuntan Publik, namun  mengikat  juga  bagi  profesi-profesi  lain  yang  menggeluti  bidang  keahlian akuntansi.  Karenanya,  profesi  Auditor  Pemerintah,  Akuntan  Internal,  Auditor Internal hingga Dosen, sesungguhnya juga terikat dengan Etika Profesi Akuntan.
Masyarakat  terlanjur  memahami  bahwa  Etika  Profesi  Akuntan  =  Etika  Profesi Akuntan Publik. Padahal faktanya apabila merujuk pada pembidangan profesi yang ada di dalam IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), maka setidaknya akan terdapat (1)
Kompartemen Akuntan Sektor Publik (2) Kompartemen Akuntan Manajemen (3) Kompartemen  Akuntan  Pendidik.  Sementara  untuk  Akuntan  Publik,  telah  lepas dari  IAI  dan  mendirikan  wadah  IAPI  organisasi  (Institut  Akuntan  Publik Indonesia). Akuntan yang berprofesi sebagai Konsulen Pajak, tergabung di dalam wadah  organisasi  IKPI  (Ikatan  Konsulen  Pajak  Indonesia).  Dengan  demikian menyamakan  terminologi  Etika  Profesi  Akuntan  dengan  Etika  Profesi  Akuntan Publik,  adalah  kurang  tepat.  Mungkin  karena  dampak  yang  ditimbulkan  oleh pelanggaran  Etika  lebih  langsung  dirasakan  masyarakat  ekonomi  (berkurangnya kepercayaan  investor  yang  ditampakkan  dengan  berkurangnya  transaksi  yang terjadi di Pasar Modal), serta ada Blow up media secara besar-besaran maka seolah masalah Etika Profesi Akuntan hanya menjadi domain bagi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik.
Sebagai  sebuah  contoh,  kasus  yang  terjadi  di  PT  KAI  (misalnya)  tidak murni  kesalahan  dari  KAP  dan  AP  yang  melakukan  audit  pada  periode ditemukannya  kesalahan.  Karena  sebelumnya  audit  di  PT  KAI  dilakukan  oleh auditor Pemerintah sebelum digantikan posisinya oleh KAP. Akumulasi kesalahan terjadi  bertahun-tahun  pada  saat  auditor  Pemerintah  melakukan  audit.  Saat digantikan oleh KAP kesalahan tersebut terdeteksi. Kesalahan fatal yang dilakukan oleh KAP dan AP yang menggantikan posisi Auditor Pemerintah saat itu adalah, tidak meminta Auditor terdahulu (Auditor Pemerintah) untuk mengkoreksi laporan auditannya, dan menerbitkan kembali Laporan Auditannya. Akibatnya, KAP dan AP pengganti, dibebani kesalahan. Contoh lain, Akuntan yang berprofesi sebagai pengajar (dosen) menurut ketentuan akademik dan berdasarkan pada standar Beban Kinerja Dosen (BKD) diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan pengajaran selama 14  kali  pertemuan  ditambah  dengan  1  kali  UTS  dan  1  kali  UAS,  sehingga  total kegiatan pembelajaran adalah sebanyak 16 kali dalam 1 semester. Karena alasan kesibukan atau alasan yang lain, banyak Akuntan yang berprofesi sebagai Dosen, tidak dapat memenuhi kontrak perkuliahan tersebut. Hal ini juga merupakan salah satu  contoh  dari  sebuah  pelanggaran  Etika  Profesi  Akuntan.  Belum  lagi  jika  hal
Koenta Adji K,Etika Profesi dalam Problematika.... 51 tersebut dicoba untuk dihubungkan dengan kompetensi Dosen, maka akan terlihat begitu  banyak  Akuntan  yang  berprofesi  sebagai  Dosen,  tidak  memahami perkembangan  terkini  dari  Ilmu  Akuntansi.  Akibatnya,  materi  bahan  ajar  yang diajarkan  kepada  mahasiswa,  menjadi  out  of  dated,  sudah  tidak  sesuai  dengan situasi  dan  kondisi  jaman.  Sayangnya,  hingga  saat  ini  penelitian  tentang  Etika Profesi Akuntan yang mengamati profesi lain selain dari profesi Akuntan Publik, masih sangat jarang dilakukan.
Aktifitas  riset  dari  kalangan  akademisi  didominasi  oleh  topik-topik penelitian  Etika  Profesi  Akuntan  dengan  mengambil  obyek  Akuntan  Publik  dan Kantor Akuntan Publik. Sebagai contoh penelitian tentang Etika Akuntan, adalah seperti  yang  dilakukan  oleh  Volker  (1984),  Bebeau,  et  al  (1985)  menyatakan bahwa  para  Akuntan  Profesional  cenderung  mengabaikan  persoalan  moral bilamana  menemukan  masalah  yang  bersifat  teknis.  Kemudian,  Cushing  (1999) yang  menawarkan  sebuah  kerangka  kerja  berdasarkan  Game  Theory  untuk melakukan  pengujian  pendekatan  standar  Etika  dengan  profesi  Akuntan  (baca: Akuntan  Publik).  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ludigdo  (1999)  menghasilkan rumusan  bahwa  pelanggaran  Etika  seharusnya  tidak  terjadi  apabila  Akuntan memiliki  pengetahuan,  pemahaman,  serta  kemauan  dalam  menerapkan  nilai-nilai moral  dan  etika  secara  memadai  dalam  pelaksanaan  pekerjaan  profesionalnya. Hasil  Penelitian  Payamta  (2002)  menyatakan  bahwa berdasarkan  Pedoman  Etika IFAC,  maka  syarat-syarat  etika  suatu  organisasi  akuntan,  sebaiknya  didasarkan pada  prinsip-prinsip  dasar  yang  mengatur  tindakan/  perilaku  seseorang  akuntan dalam  melaksanakan  tugas  profesionalnya.  Prinsip-prinsip  tersebut  meliputi:  (1) Integritas, (2) Obyektifitas, (3) Independensi, (4) Kepercayaan, (5) Standar-standar teknis, (6) Kemampuan Profesional, dan (7) Perilaku Etika. Yang menarik adalah pendapat  dari  Sudibyo  (1995)  dalam  Khomsiyah  dan  Indriantoro  (1998)  yang menyatakan  bahwa  Dunia  Pendidikan  Akuntansi  memiliki  pengaruh  yang  besar terhadap  perilaku  Etika  dari  Auditor.  Pendapat  dari  Sudibyo  seolah  memberikan informasi  bagi  kita,  bahwa  ketika  kita  berbicara  Etika  Profesi  Akuntan  Publik maka  hal  tersebut  juga  memiliki  kaitan  dengan  implementasi  Etika  Profesi Akuntan Pendidik. Karenanya gambaran umum tentang Etika Profesi Akuntan dan pengelompokkannya,  serta  sumber  referensinya  digambarkan  dalam Gambar 1 berikut:

## Gambar 1. Etika Profesi Akuntan dan Pengelompokannya
ETIKA, MORAL, KOGNITIF
Dari  pandangan  Etimologi,  Etika  berasal  dari  bahasa  Yunani  “ethos” (bentuk tunggal) yang berarti adat, kebiasaan, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam bentuk jamak (ta etha) yang berarti adat kebiasaan. Filosof Yunani terkenal Aristoteles  (384-322  SM)  telah  menggunakan  istilah  ethos  untuk  menjelaskan filsafat  moral.  Dalam  kamus  umum  Bahasa  Indonesia, Etika  adalah  ilmu pengetahunan  tentang  azaz-azaz  moral.  Sementara  dalam  kamus  Echol  dan Shadaly (1995) Etika adalah perilaku etis, layak, beradab, dan bertata susila. Dari pandangan  normatif,  Etika  adalah serangkaian  prinsip-prinsip  moral  yang memisahkan hal yang baik dan hal yang buruk serta apa yang harus dilakukan dan tidak  harus  dilakukan  oleh  seseorang (Stead  et  al,  1990).  Sementara  menurut Satyagraha (2003:4) Etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral dalam suatu masyarakat.  Karenanya  Etika  diartikan  sebagai  moralitas.  Hal tersebut  sejalan dengan  pendapat  Boynton  dan  Kell  (1996)  yang  mendefinisikan  etika  sebagai sebuah pranata yang terdiri dari prinsip-prinsip moral dan standar yang berfokus pada perilaku manusiawi untuk dapat menentukan “benar” dan “salah”. Demikian juga dengan Arens-Loebbecke (1996) berpendapat bahwa Etika berkaitan dengan perangkat  moral  dan  nilai.  Karenanya,  Etika  merupakan  suatu  prinsip  moral  dan perilaku  yang  menjadi  dasar  bertindak  bagi  seseorang,  sehingga  apa  yang dilakukannya dinilai sebagai sebuah perbuatan yang terpuji sehingga meningkatkan derajat martabat serta kehormatan bagi seseorang (Munawir, 1997).
Nilai Luhur Agama & Kearifan Lokal Masyarakat Perkembangan Akuntansi & Nilai Profesional
Akuntan ETIKA PROFESI

## AKUNTAN
ETIKA PROFESI AKUNTAN PUBLIK ETIKA PROFESI AKUNTAN SEKTOR PEMERINTAHA N ETIKA PROFESI AKUNTAN
PENDIDIK
ETIKA PROFESI AKUNTAN MANAJEMEN
APLIKASI & IMPLEMENTASI

## PROFESIONAL EMPIRIS
Moral diartikan sebagai nilai-nilai serta norma-norma yang menjadi dasar pegangan  bagi  seseorang  atau  sekolompok  orang  dalam  bertindak.  Kata  Moral berasal  dari  bahasa  latin  “Mos”  yang  memiliki  arti:  Kebiasaan.  Morris  berarti kebiasaan moral. Dalam teori Philosophia Moralis , terdapat 4 gaya pemikiran dari perkembangan  moral,  yaitu Deontological,  Teleological,  Conventional,  Egois (Fraedrich  &  Ferrell 1992a,  1992b;  Harris  &  Sutton,1995;  Reidenbach  & Robin,1990). Deontological merupakan perkembangan moral yang berfokus pada maksud  untuk  mewujudkan  tujuan-tujuan  yang  penting,  ideal  dengan  nilai-nilai umum.  Pada  pendekatan  ini,  fokus  perhatian  tidak  hanya pada  perilaku  dan tindakan,  namun  juga  pada bagaimana  seseorang  dapat  mencapai  tujuan  dengan berdasarkan  pada  nilai-nilai  kebenaran  hakiki.  Pendekatan Teleological menekankan  pada  maksimalisasi  kebaikan  melalui  perilaku  dan  tindakan  agar memberi  manfaat  kepada  sekelompok  orang  atau  sebanyak-banyaknya  orang. Pemikiran Conventional mengacu  pada tindakan  yang  harus  bersesuaian  dengan Hukum,  Norma  dan  Kode  Etik  Profesional.  Sementara  untuk  pendekatan pemikiran Egois berfokus pada tindakan kebaikan untuk kepentingan diri sendiri. Karenanya  hirarki  tentang  pemikiran  Moral  akan  menghasilkan  pengembangan Teori Etika dari mulai Egois, Conventional, Teleological, hingga Deontological . Cognitive memiliki  arti  pengertian,  mengerti.  Dalam  makna  yang  luas Cognition berarti  perolehan,  penataan  dan  penggunaan  pengetahuan (Nelsser, 1976).  Kognitif  menjadi  istilah  yang  begitu  populer  di  ilmu  Psikologis  yang mencakup  segala  aspek  pengenalan  terhadap  perilaku  mental  yang  berhubungan dengan  pemahaman  manusia  terhadap  lingkungannya  berdasarkan  Konasi (Kehendak) dan Efeksi (Perasaan). Kalangan ahli jiwa berpendapat, tingkah laku manusia akan senantiasa didasarkan pada Kognisi, yaitu tindakan untuk mengenali dan memikirkan situasi dimana tingkah laku itu terjadi.
Pada  tahun  1960-1970,  Kohlberg  berdasarkan  penelitian  empirisnya menghasilkan teori Kognitif development. Dalam teori tersebut disebutkan bahwa pada intinya moralitas mewakili seperangkat pertimbangan dan keputusan rasional yang berlaku dalam setiap kebudayaan, melalui prinsip kesejahteraan dan keadilan. Teori  pemikiran  Lawrence  Kohlberg  ini  menghasilkan  3  tingkat  tahap perkembangan moral manusia, yaitu:
1. Tahap Pra Konvensional , pada tahap ini manusia mengenali awal konsep moral yang ditafsirkan secara fisis dan hedonistis. Jika jahat dihukum jika baik diberi hadiah. Tindakan yang baik akan mendapat pujian dan hadiah, dan karenanya berakibat baik secara fisik pada diri sendiri. Dalam tahap ini terdiri dari 2 tahapan yaitu: (1) Punishment and obedience Orientation. (2) Instrument Relativist Orientation.
2. Tahap  Konvensional ,  pada  tahap  ini  manusia  mulai  belajar  tentang kemasyarakatan.  Mereka  belajar  secara  aktif  menunjang  ketertiban dan berusaha  untuk  mempu  mengidentifikasi  diri  mereka  dalam  sebuah ketertiban  sosial.  Dalam  tahap  ini  terdiri  dari  2  tahapan  yaitu: (1)
Interpersonal  Concordance  (Good  boy-nice  girl).  (2)  Law  and  order orientation .
3. Tahap  Setelah  Konvensional ,  pada  tahap  ini  manusia  mulai  mencari prinsip-prinsip  moral  berdasarkan  pada  nilai-nilai  yang  valid  dan  yang dapat  diimplementasikan.  Prinsip  tersebut  dapat  bersumber  pada  otoritas
sekelompok orang atau melalui sumber-sumber yang lain. Dalam tahapan ini  terdiri  dari  2 tahapan: (1)  Social  Contract  Orientation.  (2)  The Universal Ethical Principle Orientation .
Teori  dari  Lawrence  Kohlberg  ini  dihasilkan  melalui  14  tahun penelitiannya  dan  dipengaruhi  oleh  pemikiran  moral  dari John  Dewey,  Baldwin, Jean Pieget serta Emile Durkheim . Menurut Bertens Teori Kohlberg ini menjadi pilar  penting  yang  mempengaruhi  dunia  Psikologi  dan  Filsafat  Moral  atau  Etika (Bertens, 2000).

## ETIKA DALAM PERSPEKTIF SYARIAH dan ETIKA AAOIFI
Kata Syara’a berarti mendatangi tempat minum, atau menjadi terbuka atau tampak jelas. Kata Syari’a berarti menghadap terbuka ke arah tertentu. Di dalam Al Qur’an  kata  Syariat  memiliki  2  makna  yaitu  (1)  Aturan,Hukum  atau  jalan  ( Asy Syuro 13, Asy Syuro 21, Al Maidah 48, Al Jatsiyah 18 ). (2) Sesuatu yang terbuka, tampak  jelas  ( Al  A’raf  163 ).  Karenanya,  ketika  mendiskusikan  masalah  Syariah maka  sesungguhnya  tidak  hanya  berorientasi  pada  aturan,  hukum  (Fiqih).  Dr. M.Yusuf  Musa  dalam  kitab  Al  Fiqh  Al  Islami  menyebutkan  bahwa  Syariah (Syariat) mencakup 3 unsur, yaitu:
1. Iktikadi (Ilmu Kalam, Ilmu Tauhid)
2. Akhlaqi (Ilmu Akhlaq, Ilmu Tasawuf, Ilmu Irfan) 3. Fiqih (Hukum Amaliah), yang dibedakan menjadi: (3.1.) Fiqih Dharuri dan
(3.2.) Fiqih Nazari.
Jika mengacu pada pendapat Dr.M.Yusuf Musa tersebut, maka Moral, dan Etika berkaitan dengan aspek kedua dari syariah, yaitu Akhlaqi. Akhlaqi mencakup unsur-unsur ilmu Akhlaq (moral), tasawuf atau irfan (pendekatan kepada ALLAH SWT melalui proses transenden). Hal tersebut sejalan dengan misi risalah kenabian (Nubuwah)  yang  dibebankan kepada  Nabi  Muhammad  saww  yaitu  untuk menyempurnakan  Akhlaq  manusia  (moral  manusia);  Hendaknya  setiap  muslim mampu  memiliki akhlaq (moral) yang baik sehingga dapat menjadi rahmatan lil alamin (rahmad  bagi  semesta  alam)  dan  tidak  hanya  menjadi rahmatan  lil muslimin (rahmad  bagi  kaum  muslim  yang  lain)  saja.  Dalam  konteks  muamalah (hubungan  sesama  manusia),  maka  kriteria  manusia  yang  memiliki  akhlaq    baik diwajibkan untuk senantiasa memelihara dirinya agar terhindar dari sifak munafik, yang  oleh  Nabi  saww  sifat  munafik  tersebut  diuraikan  dalam  3  tanda;  (1)  Jika berkata bohong, (2) Jika Berjanji sering ingkar, (3) Jika dipercaya, berkhianat.
Selain  dari  hal-hal  tersebut,  Syariah  juga  mengajarkan  kepada  setiap muslim  untuk  senantiasa  belajar,  mengembangkan  ilmu  pengetahuan  dan pemahaman hingga akhir hayat, guna meninggalkan sesuatu yang bermanfaat demi kemaslahatan umat manusia yang hidup pada masa berikutnya; Lisanna sidqin fil akhirin .  Belajar  tidak  hanya  untuk  memperoleh  pengetahuan  untuk  diri  sendiri namun  manusia  dituntut  untuk  dapat  mengimplementasikan  pengetahuan  yang didapat  dalam  aktifitas  sehari-hari,  sehingga  pengetahuan  mampu menginternalisasi    ke  dalam  diri  manusia  menjadi  sebuah  Ilmu  yang  bermanfaat
dalam kehidupan di dunia untuk peradaban manusia dan bekal yang bermanfaat di akherat.  Konsistensi  untuk  senantiasa  belajar  dan  berbuat  baik  menuju  ke kesempurnaan  adalah  bagian  dari  ajaran  Muhammad  saww.  Hari  ini  harus  lebih baik  dari  hari  kemarin,  dan  esok  harus  lebih  baik  dari  hari  ini.  Semua  hal  baik, yang  dilakukan  muslim  didasarkan  pada  konsep  keikhlasan  dan  semata-mata memohon keridhoan ALLAH SWT bukan untuk pamrih demi mendapatkan pujian atau sanjungan dari sesama (Riya’).
Hal  lain  yang  menjadi inti  ajaran  dalam  Akhlaqi  adalah  konsep Keadilan (adalah). Keadilan  merupakan  filosofi  akhlaq  yang  menuntut  setiap  muslim  agar dapat  berlaku  adil  bagi  diri  sendiri  dan  bagi  orang  lain.  Obyektifitas  dalam bertindak,  hanya  memihak  pada  kebenaran  hakiki  sesuai  dengan  ajaran  ALLAH SWT  dan  RasulNYA    merupakan  wujud dari  implementasi  ajaran  tentang Keadilan. Keadilan bukan sesuatu yang relatif namun ia adalah sesuatu yang given, sepanjang  kita,  manusia  konsisten  mempercayai  ALLAH  SWT,  Nabi  SAWW sebagai  utusanNYA.  Keadilan  menjadi  sesuatu  yang  relatif  ketika  manusia  tidak berpegang  teguh  kepada  petunjuk  ALLAH  SWT  dan  RasulNYA.  Nilai-nilai  ini yang kemudian membedakan keadilan menjadi pemahaman keadilan berdasarkan konsep  Teologis  Illahi  dengan  pemahaman  keadilan  berdasarkan  konsep  sekuler materialistik filosofis.
Apa  yang  diuraikan  secara  umum  di  atas  apabila  ditarik  menjadi  sebuah konsep  dalam  bahasa  kekinian,  maka  akan  terdapat  beberapa  nilai  dasar  etika moral berdasarkan Syariah, yaitu:
1. Integritas (Kejujuran)
2. Obyektifitas (Obyektif tidak memihak)
3. Kompetensi Profesional (Pengetahuan dan pemahaman profesional)
4. Sincerity (Keikhlasan)
5. Piety (Kesalehan untuk hanya mengharap Ridho dari ALLAH SWT)
6. Keadilan
AAOIFI  ( Accounting  and  Auditing  Organization  for  Islamic  Financial Institution )  yang  berkedudukan  di  Bahrain,  yang merupakan  organisasi  Akuntan yang  berpraktek  di  dunia  Bisnis  Syariah,  merumuskan  Etika  Profesi  Akuntan Publik yang berpraktek di institusi syariah dalam 6 prinsip etika profesi akuntan, yaitu:
1. Trustworthiness ,  yaitu  akuntan  harus  dapat  dipercaya  dan  jujur dalam menjalankan profesinya.
2. Legitimacy ,  yaitu  akuntan  harus  memastikan  keabsahan  segala  hal  yang berkaitan dengan pelaksanaan profesinya sesuai aturan dan prinsip-prinsip syariah.
3. Objectivity , artinya akuntan harus adil, tidak memihak, bebas dari konflik kepentingan, dan independen dalam fakta dan penampilan.
4. Professional  Competence  and  dilligent ,  artinya  akuntan  harus  kompeten dan terlatih dengan baik dalam menjalankan tugasnya.
5. Faith  driven  conduct ,  artinya  perilaku  akuntan  harus  konsisten  dengan nilai-nilai agama.
6. Professional conduct and technical standards, artinya dalam menjalankan tugasnya  akuntan  harus  mematuhi  standar  akuntansi  dan  auditing  yang ditetapkan AAOIFI.
Secara umum, 6 prinsip etika yang dibangun oleh AAOIFI tersebut, secara substansial mengacu  pada  prinsip  syariah  sebagaimana  yang  diuraikan  di  atas. Meskipun  dalam  beberapa  hal  yang  menyangkut  ajaran  filosofi  syariah  terutama berkaitan  dengan  aspek  Fiqih,  terdapat  beberapa  hal  yang  berbeda  perspektif, ketika  tinjauannya  diorientasikan  pada  ajaran  mahzab-mahzab.  Format  Prinsip- prinsip Etika Profesi Akuntan dari AAOIFI, terdiri dari 3 bagian yaitu:
1. Dasar Syariah
2. Prinsip-Prinsip Etika Akuntan , (yang diturunkan dari Dasar-dasar Syariah Islam)
3. Aturan Etika Akuntan , (yang berisi prosedur dan aturan pelaksanaan kode etik  yang  diturunkan  dari  prinsip-prinsip  umum  dalam  Prinsip-prinsip Etika Akuntan).

## ETIKA PROFESI AKUNTAN AICPA
Di kalangan negara-negara barat (USA khususnya) orientasi pelaksanaan etika  profesi  lebih  ditujukan  pada  maksud  dan  tujuan untuk  dapat  senantiasa mendapatkan  kepercayaan  publik  dan  stakeholder,  demi  menjaga  reputasi  dan kredibilitas profesi di tengah-tengah masyarakat. Karenanya landasan Etika Profesi Akuntan  yang  dibangun  oleh  AICPA  mengemban  prinsip  nilai-nilai  yang diorentasikan  guna  menjaga  reputasi  dan  kredibilitas  tersebut.  Beberapa  prinsip dasar etika profesi akuntan yang dirumuskan oleh AICPA adalah:
1. Responsibilities ,  yaitu  menjalankan  tanggungjawab  sebagai  seorang profesional
2. The  Public  Interest ,  yaitu  berorientasi pada  pelayanan  untuk  kepentingan umum, dengan menghargai kepecayaan yang diberikan oleh masyarakat.
3. Integrity , yaitu menjaga kejujuran dalam menjalankan aktifitas profesional.
4. Objectivity  and  Independent ,  yaitu  menjaga  obyektifitas,  tidak  berpihak, senantiasa  bersikap  independen  dalam  menjalankan  aktifitas profesionalnya.
5. Due Care , yaitu memahami standar-standar teknis dengan senantiasa secara terus menerus memperbaiki kompetensi dan kualitas pelayanan.
6. Scope  and  Nature  of  Services ,  yaitu  memahami  prinsip-prinsip  kode  etik profesi  dalam  menentukan  ruang  lingkup  dan  sifat  pelayanan  yang diberikan kepada masyarakat.
Jika  diteliti  secara  tajam,  maka  prinsip-prinsip  Etika  Profesi  Akuntan AICPA  banyak  dipengaruhi  oleh nilai-nilai  materialistik  dan  sekuler  serta Permisive yang  berkembang  di  negara-negara  barat.  Nilai-nilai  tersebut mempengaruhi sikap dan tindak masyarakat sehingga menjadi sebuah ajaran ethics yang  diakui  masyarakat. Ukuran  kebenaran  biasanya  diukur  dengan  adanya dukungan  masyarakat secara luas. Karenanya sebuah nilai dianggap baik apabila mayoritas masyarakat setuju dengan hal tersebut, dan sebaliknya dipandang buruk
Koenta Adji K,Etika Profesi dalam Problematika.... 57 apabila  hal  tersebut  tidak  didukung  oleh  pendapat  mayoritas  masyarakat.  Hal tersebut sejalan dengan terminologi Etika Boynton & Kell serta Arens-Loebbecke (1996).  Dalam  referensi  AICPA,  implementasi  pelaksanaan  Etika  Profesi  lebih ditujukan  untuk  menjamin  anggotanya  senantiasa  mentaati  aturan,  standar  dan hukum  yang  berlaku,  yang  mengikat  anggotanya.  Dengan  demikian  model  Etika Profesi Akuntan AICPA, jika dicoba ditelaah berdasarkan pada 4 gaya pemikiran dari Perkembangan Moral, yaitu Deontological, Teleological, Conventional, Egois (Fraedrich  &  Ferrell  1992a,  1992b;  Harris  &  Sutton,1995;  Reidenbach  & Robin,1990),  maka prinsip  Etika  Profesi  AICPA,  masih  berada  pada  tahapan Conventional ,  yaitu  prinsip  etika  yang  mengacu  pada  tindakan  yang  harus bersesuaian dengan Hukum, Norma dan Kode Etik Profesional. Sebuah tingkatan setingkat di atas tahap Egois.
Dengan  demikian  apa  yang  terdapat  di  dalam  Kode  Etika  atau  Etika Profesi Akuntan AICPA sebagai sebuah teori dan konsep masih dapat dikatakan belum sepenuhnya idealis untuk sampai pada tahapan pemikiran Teori Etika yang paripurna.  Berdasarkan  referensi  perkembangan  pemikiran  Moral,  tahapan Teleological harus dilalui, untuk sampai pada tahap akhir hirarki pemikiran moral yaitu Deontological.

## ETIKA PROFESI AKUNTAN PUBLIK INDONESIA di ERA KOMPETITIF
Akuntan Publik di Indonesia bergabung di dalam wadah organisasi IAPI (Institut  Akuntan  Publik  Indonesia).  IAPI  merupakan  organisasi  baru  hasil penjelmaan  dari  IAI  (Ikatan  Akuntan  Indonesia)  Kompartemen  Akuntan  Publik. Dalam  pelaksanaan  Etika  Profesi,  IAPI  telah  menerbitkan  Kode  Etik  Profesi Akuntan  Publik  yang  dipakai  sebagai  dasar  etika  dalam  memberikan  jasa  dan pelayanan Kantor Akuntan Publik, pada bulan Oktober 2008, dan berlaku efektif per 1 Januari 2010. Kode etik ini menggantikan aturan etika yang berlaku sebelum diterbitkannya Kode Etik. Dalam Kode Etik tersebut ditetapkan prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam KAP, atau jaringan KAP, baik yang merupakan anggota IAPI maupun yang bukan merupakan anggota IAPI, yang memberikan jasa profesional kepada pengguna jasa (baik jasa assurance maupun jasa selain assurance).
Penyusunan  ETIKA  PROFESI  AKUNTAN  PUBLIK  oleh  IAPI  ini didasarkan pada perkembangan yang terjadi pada tatanan global dunia usaha, yang ditandai  dengan  meningkatnya  transaksi  korporasi  lintas  batas  negara,  tuntutan adanya  transparansi  dan  akuntabilitas  atas  penyajian  laporan  keuangan.  Dengan fakta ini maka IAPI memandang perlu untuk segera “Menyesuaikan diri” dengan standar  yang  berlaku  di  dunia  International  atau  Global.  Harapannya,  Profesi Akuntan Publik di Indonesia dapat meningkat kompetensinya, kualitas, serta daya saingnya, dengan standar profesi dan kode etik yang diakui dan diterima di dunia International.
Di dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik – IAPI, terdiri dari 2 bagian: (Bagian  A)  berisi  prinsip  dasar  etika  profesi  yang  memberikan kerangka konseptual untuk penerapan prinsip tersebut. (Bagian B) berisi penerapan kerangka konseptual tersebut pada situasi tertentu. Dengan kata lain, Bagian A: berisi Dasar
Konseptual  Etika,  Bagian  B:  berisi  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Etika  Profesi. Prinsip Dasar Etika Profesi Akuntan Publik, yang terdapat di bagian A, terdiri dari:
1. Prinsip  Integritas ,  yaitu  setiap  praktisi  harus  tegas  dan  jujur  dalam menjalankan hubungan profesional.
2. Prinsip  Obyektifitas ,  yaitu  setiap  praktisi  harus  obyektif,  tidak  memihak dan  tidak  boleh  membiarkan  unsur  subyektifitas,  benturan  kepentingan, mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
3. Prinsip  Kompetensi serta Sikap  Kecermatan  &  Kehati-hatian  Profesional ( Professional  Competence  and  Due  Care ),  yaitu  setiap  praktisi  wajib memelihara  pengetahuan  dan  keahlian  profesionalnya  agar  senantiasa kompeten  dalam  melaksanakan  aktifitas  profesinya  sesuai  standar  profesi dan kode etik profesinya.
4. Prinsip  Kerahasiaan ,  yaitu  setiap  praktisi  wajib  menjaga  kerahasiaan informasi  yang  diperolehnya  tanpa  persetujuan  kliennya,  sesuai  ketentuan perundangan yang berlaku.
5. Prinsip  Perilaku  Profesional ,  yaitu  setiap  praktisi  wajib  untuk  mentaati peraturan dan perundangan yang berlaku.
Dari uraian singkat tersebut di atas, jika kita mencoba untuk mematrikkan Etika  Profesi  Akuntan  dari  masing-masing  organisasi  profesi,  yaitu  AAOIFI, AICPA  dan  IAPI,  berdasarkan  7  prinsip  dasar  Etika,  K.Bertens,  maka  akan  di dapat matrik sbb:
Point of View AAOIFI AICPA IAPI 1. Aspek Kejujuran Trustworthiness Integrity Integritas 2. Aspek Obyektifitas Objectivity Objectivity and Independent Obyektifitas 3. Aspek Kompetensi Professional Competence and Dilligent Due Care Professional Competence and Due Care 4. Aspek Kepatuhan pada Aturan, Standar, Hukum - Legitimacy - Professional conduct and Technical standards Due Care Perilaku Profesional 5. Aspek Kepatuhan pada Nilai2 moral Agama dan Keadilan 6. Aspek Amanah & Dapat Dipercaya - Faith-driven Conduct
Trustworthiness
-
Public Interest -
Prinsip Kerahasiaan 7. Aspek Kepatuhan pada Aturan norma moral masyarakat Faith-driven Conduct Responsibilities -
Gambar 2: Matrik komparasi Etika Profesi berdasarkan 7 aspek Nilai Etika (Data Olahan)
Dari  matrik  tersebut terlihat  beberapa aspek  dalam  konsep  bangun Teori Etika Profesi, berdasarkan pada 7 aspek prinnsip dasar etika, maka produk Etika Profesi AICPA tidak memenuhi 1 aspek yaitu Kepatuhan pada nilai-nilai Agama dan Keadilan, sementara produk Etika Profesi IAPI tidak memenuhi 2 aspek, yaitu Kepatuhan pada nilai-nilai moral Agama dan keadilan serta aspek kepatuhan pada aturan  norma  moral  yang  berlaku  di  masyarakat.  Kemudian  seperti  halnya  pada prinsip etika profesi AICPA, maka pada prinsip etika profesi akuntan publik IAPI, berdasarkan  pada 4  gaya  pemikiran  dari  Perkembangan  Moral,  yaitu Deontological,  Teleological,  Conventional,  Egois (Fraedrich  &  Ferrell  1992a, 1992b;  Harris  &  Sutton,1995;  Reidenbach  &  Robin,1990),  maka prinsip  Etika Profesi IAPI, juga masih berada pada tahapan Conventional.
Tidak  dipungkiri  bahwa  Indonesia  merupakan  bagian  dari  masyarakat dunia.  Profesi  Akuntan  Publik  merupakan  profesi  yang  sangat  berkaitan  dengan profesi  yang  sama  di  belahan  dunia  yang  lain,  terutama  ketika sebuah  korporasi melaksanakan aktifitas kegiatan usaha melintas batas wilayah negara dan teritori. Namun, dalam membangun sebuah conceptual framework tentang masalah Etika, semestinya juga harus bersumber pada nilai-nilai etik bangsa bukan sekedar copy, paste dari negara lain. Mengingat nilai-nilai dan semangat yang diusung berbeda, antara  Indonesia  dengan  negara-negara  barat.  Eksistensi  dari  Akuntan  Publik Indonesia,  semestinya  tercermin  di  dalam  prinsip  dasar  etika  profesinya,  yang kemudian mewarnai aktifitas profesional para akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik.  Hal  ini  penting,  apabila  organisasi  memiliki  komitmen  untuk  melakukan pemberdayaan  dan  pembinaan  kepada  para  akuntan  lokal  berdasarkan  nilai-nilai luhur  yang  dimiliki  bangsa  Indonesia.  Karenanya,  nilai-nilai  luhur  dari  dasar negara;  Pancasila,  semestinya  mewarnai  prinsip  dasar  Etika  Profesi  Akuntan Publik Indonesia. Hal Ini yang kemudian akan membedakannya dengan Akuntan Publik dan Kantor akuntan Publik dari negara-negara lain di dunia. Hingga saat  ini,  kemandirian  Akuntan  Publik  Indonesia  masih  jauh panggang  dari  api.  Akuntan  Publik  masih  setia  sebagai ‘ agent  dari  pihak  asing’ dalam rangka ‘mensosialisasikan program-program asingnya’ di bidang akuntansi dan  keuangan  di  Indonesia.  Hampir  semua  standar  yang  berlaku  hingga  Etika Profesinya, adalah merupakan produk dari asing yang di addopt utuh atau dengan modifikasi sebagian, dan kemudian dijadikan sebagai standar yang berlaku umum di Indonesia. Tidak terlalu salah, namun untuk hal-hal yang bersifat prinsip seperti aturan Etika Profesi semestinya bukan sekedar copy, paste , namun juga seharusnya diupayakan  untuk  memasukkan  nilai-nilai  moral  etika  bangsa  dan  masyarakat Indonesia, yang karenanya dapat bersumber pada Pancasila sebagai dasar negara. Di sisi  yang  lain,  aturan  tentang  perpajakan,  undang-undang  tentang Investasi,  serta  pranata  hukum  Indonesia  semestinya  juga  mencerminkan kepentingan  bangsa  dan  negara  demi  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat, bukan  sekedar  ada  dan  merupakan  ‘pesanan’  komprador  asing.  Akuntan  publik tidak  dapat  berdiri  sendiri,  namun  terkait  dengan  hal-hal  tersebut  saat  mereka menjalankan profesi assurance-nya.
Iran  dan  Venezuela  adalah  merupakan  contoh  dari  sebuah  negara  yang memiliki kemandirian dari segala hal termasuk profesi akuntan publiknya. Mereka tidak alergi terhadap perubahan, mereka bahkan telah melakukan addoption standar laporan keuangan IFRS, IAS serta ISA, namun menyangkut etika Profesi akuntan publik, negara tersebut memiliki konsep yang sedikit berbeda dalam membangun conceptual framework. Nilai-nilai moral yang mereka anut, masuk di dalam prinsip etika profesi akuntan. Akibatnya, pada saat sebuah KAP disana melakukan audit yang berkaitan dengan sumber daya alam yang dimiliki negara, mereka ekstra hati- hati, untuk  menjaga  jangan  sampai  terdapat  hal-hal  yang  merugikan  negara  dan rakyatnya, tidak diketahui oleh auditor, meski KAP tersebut merupakan member dari  Big  Four,  namun  kemandirian  akuntan  lokal  tetap  terlihat.  Demikian  juga halnya  dengan  China  yang  merupakan  negara  Komunis.  Semangat  nasionalisme Akuntan Publiknya sangat tinggi.
Hal-hal  seperti  inilah  yang  patut  dibangun  sebagai  dasar  etika  profesi akuntan publik di Indonesia dalam era globalisasi dan kompetitif saat ini. Tanpa hal  tersebut  maka  akuntan  publik  Indonesia  tidak  akan  memiliki  identitas, kemandirian  serta  posisi  bargain.  Globalisasi  bukan  berarti  harus  meninggalkan kepentingan  bangsa  dan  negara,  Globalisasi  tidak  boleh  diartikan  sebagai penyeragaman  kepentingan  yang  disesuaikan  dengan  kepentingan  asing,  namun harus tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip nasionalisme  Indonesia. Dalam hal ini selain organisasi IAPI  yang  memiliki tugas dan fungsi untuk melindungi dan memberdayakan  akuntan  publik  lokal,  maka  Pemerintah  beserta  DPR  melalui perangkat  aturan  yang  dikeluarkannya  juga  turut  melindungi  keberadaan  dari akuntan  publik  lokal,  dan  tidak  gampang-gampang  membuat  aturan  yang memungkinkan  pihak  asing  untuk  bebas  berprofesi di  wilayah  negara  Indonesia. Faktanya saat ini, aturan membolehkan asing berpraktek sebagai akuntan publik di Indonesia.  Sangat  berbeda  dengan  profesi Dokter  dan  Lawyer,  yang  begitu melindungi kepentingan profesinya. Dengan kondisi yang seperti ini maka fungsi Pemerintah dan organisasi IAPI yang dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi profesi akuntan publik dalam rangka pembinaan akan menjadi tidak tercapai. Dan bukan tidak mungkin justru yang terjadi adalah sebaliknya: pembinasaan profesi akuntan publik.
Sebagai sebuah gambaran ketidakberdayaan akuntan publik Indonesia saat ini,  adalah  tampak  dalam  rencana  penghapusan  standar  akuntansi  perkoperasian (PSAK  27)  karena  dipandang  tidak  sejalan,  tidak  comparable  dengan  standar International  IFRS  dan  IAS.  Tentu  saja!  karena  Koperasi  adalah  aktifitas  usaha yang  hanya  ada  di  Indonesia.  Dan  Koperasi  dalam  UUD  45  disebutkan  sebagai soko  guru  perekonomian  bangsa, karenanya  bersifat  unik,  tipikal  Indonesia. Melihat hal tersebut, semestinya para ahli di bidang akuntansi berupaya untuk lebih mengembangkan standar akuntansi perkoperasian tersebut agar memiliki kualitas pelaporan  yang  lebih  transparan  dan  akuntabel,  dan bukan  justru  akan menghapuskannya  dan  menggantikannya  dengan  standar  ETAP  (Entitas  Tanpa Akuntabilitas Publik) yang di adopsi dari SME ( Small and Medium Enterprises ) IFRS, yang karenanya standar ETAP disebut sebagai “Mini IFRS”. Dari uraian tersebut, maka dalam era globalisasi di masa kompetitif saat ini,  tidak  sepatutnya  Pemerintah  dan  DPR  melepas  kran  persaingan  bebas  untuk profesi akuntan publik demi mendapatkan predikat sebagai negara yang demokratis
dan konsisten dengan prinsip AFTA dan NAFTA. Kesalahan di dalam  membuat kebijakan akan berakibat fatal bagi perkembangan profesi akuntan publik di masa depan.  Dan  bukan  tidak  mungkin,  nantinya  akuntan  publik  asing  akan  datang ‘menyerbu’ Indonesia dan berpraktek di Indonesia secara leluasa. Dalam kondisi yang  seperti  ini,  maka  lulusan  akuntansi  dari  fakultas  ekonomi  akan  kehilangan kesempatan  untuk  berprofesi  sebagai  akuntan  publik,  serta  profesi  akuntan  yang lain. Gejala seperti ini sudah mulai tampak saat ini, di kota-kota besar di Indonesia, seperti  Jakarta  dan  Surabaya.  Saat  ini  banyak  dari  perusahaan-perusahaan multinasional  mulai  mencari  akuntan  lulusan  dari  Singapura,  Malaysia,  Filipina, India, China, ketimbang lulusan lokal Indonesia. Sementara untuk profesi akuntan publik, entitas PMA maupun yang listed di BEI, senantiasa mencari auditor yang berasal dari KAP asing atau setidaknya yang telah berafiliasi dengan asing. Di sisi yang lain, perguruan tinggi harus dapat berperan dengan lebih aktif dengan  melakukan  pendidikan  akuntansi  secara  profesional  dan memadai,  agar lulusannya  dapat  lebih  kompeten  dan  memiliki  dasar-dasar  etika  profesi  sebagai seorang  akuntan.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Sudibyo  (1995)  dalam Khomsiyah dan Indriantoro (1998): bahwa Dunia Pendidikan Akuntansi memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku Etika dari Auditor khususnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Allen, P.W. and C.K. (2001), “Self interest among CPAs may influence their moral reasoning”, Journal of Business Ethics , Vol. 33 No. 1, pp.29-35
Alleyne, P., Devonish D., Nurse, J. (2006), “Perception of Moral Intensity Among Undergraduate  Accounting  Students  in  Barbados”, Journal  of  Eastern Carribean Studies , Vol.31, pp. 1-26.
Aranya, N., dan K.R. Ferris. 1984. Reexamination of Accountants’ Organizational- Professional Confic. The Accounting Review .
Aranya,  N.,  J.  Pollock,  dan  J.  Amernic.  1981.  An  Examination  of  Professional Commitmen in Public Accounting. Accounting, Organization and Society . Vol. 6. Pp. 271-280.
Arens&Loebbecke. 1998. “Auditing: Integrated Appro-ach”. Prentice Hall. pp. 68.
Arifin  Sabeni.  2005.  “Peran  Akuntan  Dalam  Menegakkan  Prinsip  Good Coorporate  Governanca  (Tinjauan  Perspektif  Agency  Theory)”.  Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Arnold,  D.  And  Ponemon,  L.  1991.  “Internal  auditors  perceptions  of whistleblowing  and  the  influence  of  moral  reasoning:  an  experiment”, Auditing: A Journal of Practice & Theory, Fall, pp. 1-15.
62
Bebeau, M. J., J. R. Rest, dan C. M. Yamoor. 1985. Measuring Dental Students Ethical Sensitivity. Journal of Dental Education. Vol. 49. Pp. 225-235.
Bertens K., 2000. “Etika”, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. pp. 4-7.
Buchan, H.F. 2005. Ethical Decision Making in the Public Accounting profession:
an extension of Ajzen’s theory of Planned behaviour”, Journal of Business Ethics, Vol.61 No.2, pp. 165-181.
Budi  Sasongko,  dkk.  2007.  Internal  Auditor  dan  Dilema  Etika. www.theaccounting.com Chua,  F.C  M.H.B.  Perera  and  M.R  Mathews.  1994.  Integration  of Ethics  Into Tertiary Accounting Programes in New Zealand and Australia. Cohen,  J.R.  and  Bennie,  N.M.  2006.  “The  Applicability  of  Contingent  Factors Model to Accounting Ethics Research”, Journal of Businees Ethics, Vol. 68, pp. 1-18. Douglas,  P.C.,  R.  A. Davidson  and  B.N.  Schwartz.  2001.  “The  Effect  of Organizational  Culture  and  Ethical  Orientation  on  Accountants  Ethical Judgements”, Journal of Business Ethics, Vol. 34(2), h. 101-121. Echols, J.M.  dan  Shadily,  H.  1995.  Kamus  Inggris  Indonesia. Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama. Ellias,  R.Z.  2002.  “Determinants  of  Earnings  Management  Ethics  Among Accountants”, Journal of Business Ethics Vol. 40 No.1, pp. 33-45.
Falah,  S.  2006.  Pengaruh  Budaya  Etis  Organisasi  dan  Orietasi  Etis  terhadap Sensitivitas Etis, Tesis Magister Sains Akuntansi, Universitas Diponegoro, Semarang.
Fiin,  D.W.,  L.B  Chonko,  and  J.D  Hunt.  1988.  “Ethical  Problem  in  Public Accounting: The View from The Top”, Journal of Business Ethics Vol.7 pp. 605-615. Fischer, marilyn, and K. Rosenzweig. 1995. Attitudes of Students and Accounting Practitioners  Concerning  the  Ethical  Acceptability  of  Earnings Managements, Journal of Businees Ethics 14:443-444.
Forsyth,D.R  1980.  “A  taxonomiof  ethical  ideologies”.Journal  of  personality  and sosial psychology 39:175-184 Fraedrich, J.P.,& Ferrel,O.C (1992a),Cognitive consistency of marketing managers in  ethical  situations,  Jounal  of  Academy  of  Marketing  Scirence,  20,245- 252.
Frey,B.F.  2000.  “The  impac  of  moral  intensity  on  decision  making  in  business context”. Journal of Business Ethics.No26:181-195
Hoesada,jan.1996.”Etika  Bisnis  dan  profesi  di  era  Globalisasi”.Media Akuntansi.No.21 Hal 5-7
Hunt, S.D and Vitell. 1986. “A General Theory of Marketing Ethics”. Journal of Macromarketing 6 (Spring) pp. 5-16.
Jeffrey, C. And Weatherholt, N. 1996. “Ethical decision making by individuals in organizations”  :  An  issue-contingent  model.  Academy  Management Review 16(2):pp.336-395.
Karcher, J.N. 1996. “Auditors ability to discern the presence of ethical problems”, Journal of Business Ethics Vol. 15 No. 10, pp. 1033-50.
Keraf,  Sonny.  1998.  “Kemerosotan  Moral  Profesi  Akuntansi”.  Seminar  Nasional Strategi  Pendidikan  Etika  &  Etika  Profesi  Akuntansi  di  Indonesia.  FEE- Usakti, Jakarta.
Khomsiyah  dan  Nur  Indriantoro.  1998.  “Pengaruh  Orientasi  Etika  terhadap Komitmen  dan  Sensitivitas  Etika  Auditor  Pemerintah  di  DKI  Jakarta”. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia Vol.1 Januari hal. 13-28.
Leitsch, Deborah L., 2004. “Differences in the Perceptions of Moral Intensity in the  Moral  Decision  Process:  An  Empirical  Examination  of  Accounting Students”. Journal of Business Ethics 53: 313-323, 2004.
Volker,  J.M.,  1984.  Couseling  Experience,  Moral  Judgement,  Awareness  of Consequences, and Moral Sensitivity in Counseling Practice. Unpublished Doctoral Disertation. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
Widiastuti,  Indah.  2004.  Pengaruh  Perbedaan  Level  Hirerarkis  Akuntan  Publik dalam  Kantor  Akuntan  Publik  terhadap  Persepsi  tentang  Kode  Etik Akuntan Indonesia. Jurnal Akuntansi&Bisnis Vol.3(1) Feb: 53-65.
AAOIFI, 1998, Accounting and Auditing Standars for Islamic Financial Institution, State of Bahrain.
Abdullah  Amalina.  2002.  Predicting  Unethical  Behavior  in  Accounting  And Financial Reporting: Applying The Theory of Planned Behaviour. Jounal Business Ethics.
Brooks,  Leonard  L.,  1999.  Business  and  Professional  Ethics  for  Accountants 2 nd Edition, South Western College Publishing.
Copeland, Jr. James, 2005. Ethics as an Imperative, Accounting Horizon, pp. 35- 43.
Fisher Collin and Lovell Allan. 2003. Business Ethics and Values. Prentice Hall.
Satyanugraha, Heru. 2003. Etika Bisnis: Prinsip dan Aplikasi, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Jakarta.
Weiss Joseph W. 2003. Bussiness Ethics A Stakeholders and Issue Management Approach, Third Edition, Thomson South Western.
Windsor, C. 1995. Moral reaaoning developmentand believe in a  just world as a precursors  of  auditor  independence:  the  role  of  organizational  culture perceptions”.  Proceedings  of  the  Second  Annual  ABO  Research Conference. Yulianty  dan  Fitryani.  2005.  Persepsi  Mahasiswa  Akuntansi  Terhadap  Etika Penyusunan Laporan Keuangan. Simposium Nasional Akuntansi VIII. 15- 16 September 2005.
Ziegenfuss,  D.  E.  And  A.  Singhapakdi.  1994.  Professional  Values  and  Ethical Perceptions of Internal auditors”. Managerial Auditing Journal Vol. 9 No. 1.
Febianty.  2011.  Perkembangan  Model  Moral  Kognitif  Dan  Relevansinya  dalam Riset-Riset  Akuntansi,  Jurnal  Ekonomi  dan  Informasi  Akuntansi (JENIUS). Palembang: Universitas Tridinanti.
Reni, Dewi SE.Ak.,M.Si. 2006. Etika Profesi akuntan Dalam Pandangan Islam.