IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) PADA PERUM PERHUTANI KESATUAN PEMANGKU HUTAN (KPH) JEMBER (STUDI KASUS PADA LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH) WANA JAYA NEGARA DESA BADEAN KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER)
Ahmad Subairi 1 , Sukidin 1 , Pudjo Suharso 1 1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember e-mail: subaybayri@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif,  yaitu  untuk  mendeskripsikan  tahapan-tahapan implementasi PHBM pada LMDH Wana Jaya Negara Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember serta dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Metode  penetuan  lokasi  penelitian  menggunakan  metode  purposive  area  yaitu  di  Desa  Badean  Kecamatan Bangsalsri Kabupaten Jember. Penentuan Subjek dan Informan penelitian yaitu menggunakan metode snowball sampling.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  data  sekunder  dan  data  primer.  Sedangkan  metode pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  wawancara,  observasi  dan  dokumen.  Metode  analisis  data  yang digunakan  yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa implementasi PHBM pada LMDH Wana Jaya Negara Desa Badean telah berjalan dengan baik dan telah termasuk dalam  kategori  LMDH  madya.  Program  PHBM  juga  telah  mampu  memberikan  dampak  terhadap  sosial  dan ekonomi  masyarakat.  Dampak  ekonomi  yang  dirasakan  masyarakat  yaitu  kesempatan  kerja  masyarakat  lebih tinggi, pendapatan masyarakat meningkat dan bagi hasil. Sedangkan dampak sosial yaitu pendidikan masyarakat menjadi lebih baik serta hubungan masyarakat dengan Perum Perhutani menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Kata Kunci: Implementasi PHBM, Dampak Sosial dan Ekonomi

## PENDAHULUAN
Perum Perhutani merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki tugas  dalam  mengatur  dan  mengelola  sumbardaya  hutan  dengan  baik.  Salah  satu  prinsip  dasar  yang digunakan oleh Perum Perhutani dalam pengelolaan sumber daya hutan yaitu Commuity Based Forest Manajement ( CBFM ). CBFM merupakan salah satu pendekatan/konsep yang melibatkan masyarakat dalam mengelola sumberdaya hutan dengan tujuan mengedepankan kepentingan masyarakat. Perhutani dituntut untuk dapat mengelola sumberdaya hutan dengan baik agar dapat memberikan perhatian yang besar  terhadap  berbagai  permasalahan  di  lingkungan  hutan  .  Tak  terkecuali  terhadap  kehidupan masyarakat yang hidup disekitar hutan. Tujuan pengelolaan sumberdaya hutan yaitu untuk memperluas kesempatan kerja, menjaga keanekaragaman hayati dan berusaha meningkatkan sumber devisa negara dengan tetap memperhatikan kepentingan rakyat sekitar hutan (Arief, 2001:16).
Desa  Badean  desa  yang  terletak  di  Kecamatan  Bangsalsari  Kabupaten  Jember  yang  yang sebagian  besar  wilayahnya  merupakan  kawasan  hutan.  Sehingga  sebagian  besar  masyarakatnya menggantungkan  hdupnya  terhadap  sumberdaya  hutan  yang  tersedia.  TIdak  sedikit  masyarakat  yang terpaksa  melalkukan  penebangan  liar  untuk  kemudian  dijual  agar  mereka  memperoleh  penghasilan untuk  memenuhi  kebutuhan  keluarganya.  Masyarakat  juga  seringkali  berurusan  dengan  petugas Perhutani jika ketahuan melakukan penebangan liar, sehingga menyebabkan hubungan masyarakat dan petugas tidak baik.
Pemerintah  dalam  mengatasi  berbagai  permasalahan  dalam  pengelolaan  hutan  seperti pencurian  kayu,  pembakaran  hutan,  pengembalaan  hewan  ternak  secara  bebas,  serta  berbagai permasalahan masyarakat desa hutan baik secara ekonomi, sosial dan budaya, membuat suatu kebijakan yaitu Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Kebijakan atau program tersebut dibuat agar pemerintah bersama masyarakat ikut berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan  hutan
agar  dapat  dikelola  secara  berkelanjutan  dan  memberikan    manfaat  terhadap  masyarakat,  terutama masyarakat  di  sekitar  hutan  dengan  memadukan  aspek  ekologi,  ekonomi,  sosial  dan  budaya. Masyarakat diberikan pemberdayaan  agar memiliki  kemampuan dalam memenuhi  kebutuhan pokok, dapat menjangkau segala sumber produktif serta dapat berkontribusi dalam pembangunan (Damanik, 2019:2).  Dengan  melibatkan  masyarakat  diharapkan  tujuan  pengelolaan  sumberdaya  hutan  dapat terlaksana  dengan  baik  serta  hutan  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  yang  lebih  besar  kepada masyarakat.
PHBM  mulai  diberlakukan  setelah  ditetapkannya  SK  Dewan  Pengawas  Perum  Perhutani No.136/KPTS/DIR/2001  tentang  pelaksanaan  PHBM.  Pelaksanaan  program  PHBM  ini  merupakan bentuk  pengelolaan  dengan  sistem  kemitraan  antara  Perum  Perhutani  dengan  masyarakat  desa  hutan yang  terhimpun  dalam  Lembaga  Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH).  LMDH  merupakan organisasi/lembaga  kemitraan  Perum  Perhutani  dalam  mengelola  sumberdaya  hutan  melalui  sistem PHBM  yang  beranggotakan  unsur  lembaga  desa  dan  masyarakat  desa  hutan.  Lembaga  tersebut merupakan suatu wadah bagi masyarakat lokal dalam mengelola dan memenuhi kebutuhannya melalui interaksi  terhadap  hutan  dalam  konteks  sosial,  ekonomi,  politik  dan  budaya  (Awang,  dkk,  2008:13). Tujuan  dibentuknya  LMDH  yaitu  untuk  meningkatkan  pemberdayaan  masyarakat  desa  hutan  untuk bekerjasama dalam mengelola sumberdaya hutan yang adil dan bekelanjutan.
Pelaksanaan program ini meliputi beberapa tahapan diantaranya yaitu sosialisasi, pembentukan kelembagaan LMDH, perjanjian kerjasama antara Perum Perhutani dan LMDH dalam program PHBM. Setelah  masyarakat  menyetujui  kesepakatan  perjanjian  kerjasam  tersebut  barulah  masyarakat  dapat melaksanakan  kegiatan  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  telah  disetujui  bersama.  Setelah  masyarakat melaksanakan  kegiatan  yang  telah  disepakati  bersama  maka  akan  diadakan  monitoring  dan  evaluasi untuk  melihat  perkembangan  dan  untuk  mengevaluasi  terhadap  pelaksanaan  program  (Rachmadi, 2010:10-11). Indikator keberhasilan program PHBM yaitu dilihat dari aspek perbaikan biofisik, aspek sosial  yang  meliputi  peningkatan  pendidikan  masyarakat,  dan  aspek  ekonomi  yang  dilihat  dari peningkatan daya blei masyarakat (SK Direksi Perum Perhutani No.682/KPTS/DIR/2009).
LMDH  yang  berada  di  Desa  Badean  Kecamatan  Bangsalsari  mulai  menerapkan  program PHBM pada tahun 2006. Wilayah kerja LMDH ini meliputi seluruh wilayah kawasan hutan yang berada dalam wilayah administrasi Desa Badean. Program PHBM mulai dilaksanakan di Desa Badean setalah disetujuinya perjanjian kerjasama antara Perum Perhutani dan LMDH Wana Jaya Negara Desa Badean. Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan  program PHBM ada dua yaitu kegiatan yang dilakukan didalam  dan  diluar  hutan.  Kegiatan  didalam  hutan  berupa  penanaman  pokok  maupun  tanaman tumpangsari, pemeliharaan tanaman,  serta penebangan tanaman.  Sedangkan  kegiatan diluar kawasan hutan  berupa  pemberdayaan  masyarakat  seperti  pemberian  pelatihan  kewirausahaan,  pelatihan manajemen kelembagaan, pembentukan badan usaha kerakyatan, dan perbaikan sarana dan prasarana.
Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  dalam  mencapai  tujuan  program  PHBM  yaitu  masyarakat diberikan  hak  petak  lahan  agar  dapat  dikelola  oleh  masyarakat  untuk  kegiatan  bercocok  tanam. Diharapkan dengan diberikannya hak pengelolaan petak lahan kepada masyarakat dapat memberikan dampak  terhadap  kehidupan  masyarakat  baik  secara  sosial  dan  ekonomi.  Berdasarkan  permasalahan tersebut  maka  tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  mendeskripsikan  tahapan-tahapan  implementasi PHBM pada LMDH Wana Jaya Negara Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember serta dampak  sosial  dan  ekonomi  terhadap  masyarakat  Desa  Badean  Kecamatan  Bangsalsari  Kabupaten Jember

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu untuk mendeskripsikan tahapan- tahapan  implementasi  PHBM pada  LMDH Wana  Jaya  Negara  Desa  Badean  Kecamatan  Bangsalsari
Kabupaten  Jember  serta  dampak  sosial  dan  ekonomi  terhadap  masyarakat  Desa  Badean  Kecamatan Bangsalsari  Kabupaten  Jember.  Metode  penetuan  lokasi  penelitian  menggunakan  metode  purposive area yaitu di Desa Badean Kecamatan Bangsalsri Kabupaten Jember. Penentuan Subjek dan Informan penelitian yaitu menggunakan metode snowball sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu  data  sekunder  dan  data  primer.  Sedangkan  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Metode analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajia data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Uji  keabsahan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu triangulasi teknik dan sumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian

## 1. Tahapan Implementasi PHBM
Kegiatan PHBM merupakan program yang di bentuk oleh Perum Perhutani pada tahun 2001. Dalam  melaksanakan  program  PHBM  terdapat  tahapan-tahapan  yang  harus  dilakukan  agar  program tersebut  dapat  dilaksanakan  dan  dapat  berjalan  dengan  sesuai  yang  diharapkan.  Adapun  tahapan tersebut  yaitu  diawali  dengan  sosialisai.  Kegiatan  sosialisasi  dilakukan  dengan  tujuan  mengenalkan program  PHBM  kepada  masyarakat  desa  hutan.  Kegiatan  sosialisasi  dilaksanakan  oleh  pihak  Perum Perhutani  dengan  mengumpulkan  masyarakat  di  kantor  kepala  desa.  Petugas  Perum  Perhutani  juga melakukan pendekatan kepada stakeholder agar program tersebut dapat dikenal oleh masyarakat luas khususnya  masyarakat  desa  hutan  serta  untuk  mempermudah  petugas  dalam  mensosialisasikan  ke berbagai  kalangan  masyarakat.  Sosialisasi  sangatlah  penting  dilaksanakan  karena  pada  tahapan  ini merupakan proses awal program ini dilaksanakan dan proses pengenalan program kepada masyarakat agar  program  ini  mendapat  dukungan  dari  masyarakat  serta  agar  masyarakat  juga  ikut  berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan. Sosialisasi dilakukan dengan mengenalkan program mulai dari latar belakang program, tujuan program dilaksanakan, manfaat program, serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut.
Pembentukan kelembagaan dilakukan setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan. Pembentukan kelembagaan masyarakat dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat serta agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan untuk menjaga dan melestarikan hutan. Kelembagaan tersebut dinamakan  sebagai  Lembaga  Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH)  dimana  anggota  dan  pengurus  dari lembaga  tersebut  merupakan  masyarakat  sekitar  kawasan  hutan.  Pembentukan  LMDH  tersebut dilakukan  secara  bersama-sama  antara  pihak  Perum  Perhutani,  pihak  desa,  dan  warga  Desa  Badean. Pengurus LMDH dipilih dalam musyawarah tersebut yang kemudian dibuatkan Surat Keputusan (SK) mengenai pendirian LMDH oleh Kepala Desa yang juga diperkuat oleh aktenotaris. LMDH memiliki fungsi untuk menampung aspirasi masyarakat desa hutan dalam menjaga dan mengelola sumberdaya hutan, serta sebagai jembatan antara masyarakat dengan Perum Perhutani untuk melakukan koordinasi dalam mengelola dan menjaga kelestarian hutan.
Setelah LMDH terbentuk maka akan dilakukan perjanjian kerjasama antara Perum Perhutani dengan LMDH. Perjanjian kerjasama program PHBM merupakan perjanjian kerjasama antara Perum Perhutani  dengan  LMDH  dalam  mengelola  dan  menjaga  sumberdaya  hutan.  Perjanjian  kerjasama tersebut  dibentuk  setelah  masyarakat  melakukan  MoU  ( Memorandum  of  Understanding )  atau  nota kesepakatan  yang  ditandatangani  oleh  ketua  LMDH  dan  pihak  Perum  Perhutani  bahwa  mereka menyetujui  dan  sanggup  melaksanakan  pengelolaan  hutan  dengan  sistem  PHBM.  Kemudian  Untuk memperkuat  kerjasama  dalam  pengelolaan  sumberdaya  hutan  antara  Perum  Perhutani  dengan masyarakat  desa  hutan  maka  dibuatlah  Perjanjian  Kerjasama  (PKS).  Untuk  memperkuat  kedudukan perjanjian  kerjasama  tersebut  maka  perjanjian  kerjasama  tersebut  di  notariskan.  Surat  perjanjian
kerjasama tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan PHBM dalam kawasan hutan pangkuan ( wengkon ) LMDH.
Masyarakat  baru  bisa  melaksanakan  kegiatan  dan  mendapatkan  hak  untuk  mengelola  petak lahan  hutan  setelah  perjanjian  kerjasama  tersebut  dilaksanakan.  Pola  kerjasama  dalam  kerjasama  ini yaitu dengan pola kemitraan. Perum Perhutani sebagai pemilik lahan memberikan kesempatan kepada masyarakat  desa  hutan  yang  tergabung  dalam  LMDH  untuk  dapat  memanfaatkan  lahan  hutan  untuk dijadikan  lahan  pertanian.  Dimana  setiap  pihak  diberikan  hak  dan  kewajiban  dalam  kerjasama mengelola hutan. Kegiatana yang dilakukan dalam kegiatan PHBM terbagi menjadi dua yaitu kegiatan yang  dilakukan  dalam  kawasan  hutan  dan  kegiatan  diluar  kawasan  hutan.  Adapun  kegiatan  yang dilakukan masyarakat di dalam hutan diantaranya pembersihan lahan, penanaman tanaman pokok dan tanaman tumpangsari, perawatan tanaman, pemanenan tanaman tumpangsari, dan tebangan. Sedangkan kegiatan  yang  dilakukan  di  luar  hutan  yaitu  pemberian  pengetahuan  kepada  masyarakat  tentang pengenalan kehutanan baik dalam menjaga dan merawat hutan serta cara perawatan tanaman hutan yang baik  dan  benar.  Hal  tersebut  dilakukan  agar  masyarakat  dapat  berinteraksi  dengan  hutan  secara  baik sehingga hutan dapat lestari dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kegiatan yang dilakukan masyrakat kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi guna melihat dan mengetahui perkembangan program PHBM yang  telah terlaksana di LMDH Wana Jaya Negara. Monitoring  dilakukan  dengan  mendatangi  LMDH  dan  melihat  kawasan  hutan  pangkuan  LMDH. Adapun  aspek  yang  dinilai  dalam  kegiatan  monitoring  diantaranya,  yaitu  obyek  atau  kawasan  hutan pangkuan,  perkembangan  LMDH,  dan  aksebilitas.  Hasil  kegiatan  evaluasi  nantinya  menentukan kategori  tingkatan-tingkatan  LMDH.  Adapun  tingkatan  LMDH  yaitu  tingkatan  mula,  muda,  madya, dan mandiri.
Hasil  evaluasi  yang  telah dilakukan pada  LMDH Wana Jaya Negara masuk dalam tingkatan LMDH madya, dimana administrasi di LMDH sudah baik, mempunyai rencana kegiatan, dan pengurus sudah menguasai wilayah administratif LMDH. Selain itu, aksebilitas di kawasan hutan sudah cukup baik karena sudah bisa dilewati oleh kendaraan roda empat. Kawasan hutan sudah aman dari penjarahan dan pencurian kayu, serta pengembalaan ternak secara liar.

## 2. Dampak Implementasi PHBM

## A. Dampak Ekonomi
Salah stau tujuan dari program PHBM yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari  penelitian  yang  dilakukan  menunjukka  bahwa  setelah  adanya  program  PHBM  kehidupan masyarakat hutan Desa Badean berubah. Dengan adanya program PHBM lapangan pekerjaan bagi masyarakat  bertambah  banyak.  Dalam  kegiatan  PHBM  masyarakat  diberikan  peluang  untuk memperoleh  pekerjaan  seperti  kegiatan  pembersihan  lahan,  penanaman,  pemupukan,  perawatan tanaman, pemanenan, dan tebangan. Meskipun pekerjaan tersebut sudah biasa mereka lakukan akan tetapi setelah adanya program PHBM intensitas mereka dalam bekerja lebih tinggi. Biasanya dalam pekerjaan  tersebut  masyarakat  diberi  upah  Rp35.000,00  –  Rp50.000,00.  Pekerjaan  tersebut biasanya dilakukan mulai dari jam 07.00 - 13.00. Sedangkan untuk kegiatan tebangan merupakan kegiatan  dari  Perum  Perhutani,  dalam  kegiatan  tebangan  biasanya  masyarakat  memperoleh  upah sebesar  Rp10.000,00  –  Rp20.000,00. Upah  tersebut  diberikan  sesuai  dengan  perolehan  tebangan pohon yang mereka lakukan.
Sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku,  masyarakat  diperbolehkan  menanam  tanaman kacang-kacangan  dan  jagung  ketika  tanaman  pokok masih  berumur  1-3  tahun.  Hal  tersebut  agar tanaman tumpangsari masyarakat tidak merusak tanaman pokok Perum Perhutani. Setelah tanaman pokok berumur lebih dari 3 tahun barulah masyarakat diperbolehkan menanam tanaman yang bisa hidup dibawah tegakan seperti kopi.
Sebagian besar masyarakat di Desa Badean menanam tanaman kacang-kacangan dan jagung ketika tanaman pokok masih berumur 1-3 tahun. Sedangkan setelah tanaman pokok berumur sekitar 3 tahun lebih masyarakat biasanya menanam tanaman kopi pada lahan yang mereka kelola. Selain itu masyarakat juga menanam beberapa tanaman buah seperti durian, pisang dan pete. Dari tanaman tersebut  masyarakat  baru  bisa  merasakan  manfaat  ekonomi  dar  tanaman  durian  dan  pete  setelah tanaman berbuah yaitu sekitar 5-6 tahun dari masa tanam. Sedangkan untuk tanaman pohon pisang masyarakat  baru  bisa  memanen  setelah  7-10  bulan.  Untuk  tanaman  jagung  dan  kedelai membutuhkan  waktu  3-4  bulan  dan  tanaman  kopi  membutuhkan  waktu  satu  tahun  untuk  dapat dipanen. Harga yang dipatok untuk tanaman  tersebut tergantung dari harga yang berlaku dipasaran dan  lokasi  tanaman.  Karena  biasanya  tanaman  seperti  durian  dan  pisang  tersebut  dibeli  dengan sistem tebasan yaitu sistem jual beli tanaman ketika buah masih berada dipohon yang oleh pembeli dipetik sendiri ketika akan dijual.
Tabel 1. Pendapatan masyarakat dari hasil tumpangsari No Nama Tanaman pokok tumpangsari Luas petak lahan (Ha) Hasil tumpangsari (tiap tahun) 1. Suyono Kopi 1,5 19.000.000 Durian dan pisang 5.000.000 2. Sakur Kacang 0,08 3.600.000 Pisang 500.000 3. Toyyib Kacang 0,16 7.500.000 Durian 1.500.000 4. Wafi Kacang 0,08 4.000.000 Pisang 500.000 5. Halil Kopi 1 13.000.000 Durian 3.500.000 6. Agus Kopi 0,5 6.700.000 Pisang dan Pete 2.000.000 7. Jakfar Kopi 1,25 16.000.000 Durian 3.500.000 8. Sadi Kopi 1 13.500.000 Durian dan Pete 4.000.000 9. Mustofa Jagung 0,16 7.200.000 Durian 1.000.000 10. Bahrul Kopi 0,25 7.000.000 Durian dan Pisang 2.000.000
Sumber: Data diolah, 2020.
Selain  memperoleh  pendapatan  dari  hasil  tumpangsari,  masyarakat  juga  memperoleh pendapatan dari hasil menjadi buruh hutan. Mereka biasanya bekerja dengan disuruh oleh pemilik petak  lahan  untuk  menggarap  lahan  mereka.  Seperti  membersihkan  lahan,  menanam,  memupuk, memanen  dan  tebangan.    Dari  hasil  menjadi  buruh  tersebut  biasanya  mereka  diberi  upah Rp35.000,00  –  Rp50.000,00  dalam  sehari  tergantung  waktu  mereka  bekerja.  Jika  masyarakat
bekerja dari jam 07.00 sampai jam 13.00 biasanya diberi upah sebesar Rp35.000. Sedangkan jika lembur  sampai  sore  sekitar  jam  16.00  diberi  upah  sampai  50.000.  Berikut  tabel  pendapatan informan penelitian dari buruh tani.
Tabel 2. Pendapaan dari buruh hutan No Nama Pendapatan yang diperoleh (per bulan) 1. Sakur 950.000 2. Toyyib 800.000 3. Wafi 1.000.000 4. Agus 800.000 5. Sadi 900.000 6. Mustofa 950.000 7. Bahrul 800.000
Sumber: data diolah, 2020
Sebagian  besar  masyarakat  Desa  Badean  sangat  merasakan  dampak  terhadap  adanya program  PHBM.  Manfaat  yang  sangat  mereka  rasakan  yaitu  terhadap  perubahan  ekonomi.  Dari data di atas dapat diketahui bahwa setelah adanya program PHBM pendapatan masyarakat menjadi lebih  besar.  Hal  tersebut  didapat  dari  hasil  tanaman  tumpangsari  seperti  kopi,  jagung,  kacang, durian, pisang, dan pete. Selain itu, mereka juga dapat memperoleh pendapatan dari bekerja sebagai buruh hutan.
Selain  memperoleh  hasil  dari  tumpangsari  dan  buruh  hutan  masyarakat  juga  memperoleh hasil  dari  hasil sharing tebangan  tanaman  pokok.  Selama  ini  LMDH  Wana  Jaya  Negara  masih belum  pernah  mendapatkan  sharing  dari  hasil  tebangan.  Karena  di  wilayah  pangkuan  desa (wengkon) LMDH masih baru saja melakukan tebangan. Sehingga hasil sharing masih belum bisa dibagikan oleh Perum Pehutai kepada LMDH Wana Jaya Negara. LMDH Wana Jaya Negara hanya memperoleh bagi hasil dari   hasil penjarangan. Dari  hasil tebangan penjarangan tersebut  LMDH Wana Jaya Negara memperoleh bagi hasil sebesar Rp 1.000.203,00. Hasil tersebut dimasukkan ke kas  LMDH.  Uang  tersebut  sengaja  masih  belum  digunakan    karena  masih  menunggu  uang  hasil sharing dari tebangan agar bisa dibagikan ke anggota dan bisa digunakan untuk kegiatan sosial.

## B. Dampak Sosial
a. Pendidikan masyarakat
Pendidikan  masyarakat  sebelum  adanya  progam  PHBM  di  Desa  Badean  masih  rendah. Sebagian besar pendidikan masyarakat hanya mengenyam pendidikan sampai pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Hal tersebut dikarenakan biaya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi mahal sedangkan  perekonomian  masyarakat  rendah  pada  saat  itu  menjadi  salah  satu  faktor  sehingga mereka tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Berikut pernyataan dari salah satu informan penelitian
“Saya  dulu  ingin  melanjutkan  sekolah  ke  SMP  tapi  orang  tua  saya  dulu  tidak mempunyai  biaya  untuk  menyekolahkan  saya.  Jangankan  untuk  menyekolahkan saya, untuk makan sehari-hari saja itu kalau dulu masih ngutang mas.” (Sy, 43). Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa sebelum adanya program PHBM masyarakat merasa kesulitan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjanyang lebih tinggi hal tersebut dikarenakan alasan ekonomi. Hal tersebut juga didukung dengan pernyataan informan lainnya.
Tabel 3. Data Pendidikan Masyarakat Desa No. Tingkat Pendidikan Tahun 2006 Tahun 2019 1. Taman Kanak-kanak (TK) 43 97 2. Sekolah Dasar (SD) 265 458 3. SLTP 157 295 4. SLTA 105 315 5. Perguruan Tinggi - 21 Jumlah 570 1.186
Data : Desa Badean, 2020.
Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Badean setalah  adanya  program  PHBM  lebih  baik  dibandingkan  pada  tahun  2006  ketika  PHBM  masih belum  dilaksanakan.  Perubahan  tingkat  pendidikan  dapat  dilihat  dari  tingkatan  SLTP  dan  SLTA dimana pada tahun 2006 jumlah siswa yang lulus dibangu Sekolah Dasar yaitu 265 orang sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi 458 orang. Pada tingkat SLTP juga mengalami peningkatan yaitu  dari  157  menjadi  295 orang.  Sedangkan  jumlah  masyarakat  yang  lulus  pada  tingkat  SLTA juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2006 berjumlah 105 orang dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 315 orang. Hal tersebut menandakan bahwa kegiatan PHBM telah memberikan dampak  yang  baik  terhadap  peningkatan  pendidikan  di  Desa  Badean.  Peningkatan  pendidikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya kesadaran  masyarakat akan pendidikan dan meningkatnya perekonomian masyarakat sehingga mampu untuk dapat melanjutkan pendidikan keluarganya  ke jenjang yang lebih tinggi.

## b. Hubungan masyarakat dengan Perum Perhutani
Pengelolaan hutan yang baik harus bisa melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya. Agar pengeloaan  hutan  tersebut  dapat  berjalan  dengan  baik  perlu  adanya  hubungan  yang  baik  antara masyarakat dengan petugas Perum Perhutani. Sebelum adanya pogram PHBM pengelolaan hutan sepenuhnya  dikelola  oleh  Perum  Perhutani.  Sistem  tersebut  nyatanya  malah  membuat  hutan menjadi tidak terawat dengan baik. Tidak sedikit masyarakat yang melakukan pencurian kayu dan penebangan  pohon  secara  liar.  Hal  tersebut  mereka  lakukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup keluarga. Terdapat pula masyarakat yang melakukan kerusakan hutan tanpa mereka sadari bahwa tindakan  mereka  ternyata  melanggar  aturan  seperti  menggembala  hewan  ternak  di  hutan  secara sembarangan.  Hal  tersebut  dilakukan  karena  masyarakat  tidak  mempunyai  wawasan  yang  luas tentang  kehutanan.  Tidak  jarang  pula  petugas  memberikan  hukuman  kepada  masyarakat  yang ketahuan  sedang  mencuri  kayu  di  hutan  atau  melakukan  penegembalaan  liar.  Tidak  sedikit  pula masyarakat yang melawan petugas. Hal tersebut menyebabkan hubungan antara masyarakat desa hutan dan petugas Perum Perhutani tida baik.
Setelah  adanya  program  PHBM,  masyarakat  mulai  dilibatkan  dalam  pengelolaan  hutan. Masyarakat  diberikan  hak  untuk  dapat  mengelola  hutan  dengan  baik.  Masyarakat  juga  diberikan lahan agar mereka dapat memanfaatkan lahan tersebut untuk ditanami sehingga hasilnya nanti dapat menambah pendapatan masyarakat. Semenjak adanya program PHBM, hubungan masyarakat desa hutan Desa Badean dengan petugas Perum Perhutani semakin membaik.

## PEMBAHASAN
Pelaksanaan program PHBM bertujuan untuk menjaga dan melestarikan sumberdaya hutan dan menyejahterakan masyarakat. Hutan dapat memberikan manfaat yang sangat penting bagi kehidupan baik  manfaat  kesehatan,  manfaat  ekonomi,  serta  dapat  memberikan  tambahan  devisa  bagi  negara
(Salim,  1997:38).  Dalam  pelaksanaannya  program  PHBM  melibatkan  masyarakat  dalam  mengelola sumberdaya hutan. Salah satu ciri khas dari sistem kehutanan masyarakat yaitu masyarakat diberikan hak yang sah dalam mengelola sumberdaya hutan serta pengelolaan hutan mensinergikan tujuan-tujuan lingkungan,  sosial,  dan  ekonomi  masyarakat  desa  hutan  (Suharditjo  dalam  Supratman  dan  Alan, 2009:19).
Pemerintah  telah  berupaya  agar  manfaat  hutan  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  maupun negara,  dimana  hutan  dapat  memberikan  manfaat  yang  sangat  penting  bagi  kehidupan  baik  manfaat kesehatan, manfaat ekonomi, serta dapat memberikan tambahan devisa bagi negara (Salim, 1997:38). Untuk  mengatasi  berbagai  permasalahan  yang  terjadi,  maka  perlu  adanya  suatu  sistem  pengelolaan hutan  dengan  baik.  Menurut  Damanik  (2019:4)  kebijakan  pengelolaan  hutan  perlu  untuk  melibatkan masyarakat dalam suatu program yang dibuat oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai konsumen, melainkan juga sebagai produsen dengan melibatkan mereka dalam proses  pembuatan  dan  perumusan  program  pengelolaan    hutan,  sehingga  masyarakat  mempunyai tanggungjawab  atas  pengelolaan  hutan  serta  memiliki  motivasi  untuk  berpartisipasi  pada  kegiatan- kegiatan  pelaksanaan  berikutnya.  Maka  untuk  mengatasi  berbagai  permasalahan  yang  terjadi  di kawasan  hutan baik secara lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat desa hutan maka pemerintah melalui  Perum  Perhutani  membuat  program  PHBM  dalam  mengelola  hutan,  dimana  dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengelolannya. PHBM dibentuk dengan tujuan menjadikan  hutan  lestari  dan  menyejahterakan  rakyat,  dimana  dalam  pelaksanaanya  masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan sumberdaya hutan.
Program  PHBM  sendiri  mulai  diberlakukan  pada  tahun  2001.  Pada  implementasinya  setiap daerah mulai menerapkan PHBM secara bertahap. Pada Perum Perhutani KPH Jember sendiri program PHBM mulai diterapkan semenjak tahun 2004. Pada saat itu setiap daerah yang menjadi wilayah kerja Perum  Perhutani  KPH  Jember  mulai  menerapkan  sistem  tersebut.  Sedangkan  Desa  Badean  yang sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah kerja Perum Perhutani KPH Jember baru menerapkan program PHBM pada tahun 2006.
Dalam pelaksanaannya program PHBM dilakukan oleh Perum Perhutani bekerjasama dengan masyarakat  desa  hutan  melalui  wadah  yaitu  Lembaga  Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH).  LMDH mempunyai  peranan  penting  dalam  keberhasilan  kegiatan  PHBM,  karena  program  PHBM  sendiri merupakan bentuk kerjasama antara Perum Perhutai dengan masyarakat `desa hutan yang diwadahi oleh LMDH  dalam  melakukan  pengelolaan  sumberdaya  hutan.  LMDH  mempunyai  peran  untuk menjembatani kepentingan Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan.
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  implementasi  program  PHBM  di  Desa  Badean berjalan  dengan  baik  dimana  dalam  pelaksanaanya  telah  sesuai  dengan  panduan  dalam  pelaksanaan kegiatan  PHBM.  Pada  tahap  sosialisasi,  petugas  Perum  Perhutani  melakukan  kegiatan  sosialisasi dengan  melakukan  pendekatan  kepada stakeholder serta  tokoh  masyarakat  sekitar  agar  mereka  turut membantu  dalam  mengadakan  sosialisasi  kepada  masyarakat.  Kegiatan  sosialisasi  sangatlah  penting dilakukan  agar  program  tersebut  dapat  dikenal  oleh  masyarakat  serta  mendapat  dukungan  dari masyarakat.  Kemudian  masyarakat  dibimbing  oleh  Perum  Perhutani  untuk  membentuk  LMDH. Lembaga  tersebut  bertujuan  untuk  mewadahi  aspirasi  masyarakat  desa  hutan  dalam  melakukan pengelolaan  sumberdaya  hutan  serta  untuk  menjembatani  kepentingan  masyarakat  dengan  Perum Perhutani. Setelah LMDH terbentuk, masyarakat dan perhutani membuat suatu kesepakatan perjanjian kerjasama  (PKS)  dalam  melakukan  pengelolaan  sumberdaya  hutan.  Surat  perjanjian  tersebut  yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan dalam pengelolaan sumberdaya hutan.
Setelah perjanjian tersebut disetujui bersama barulah masyarakat dapat melakukan kegiatan di hutan  serta  dapat  memperoleh  hak  untuk  dapat  mengelola  kawasan  hutan  sesuai  dengan  petak  lahan yang telah ditetapkan. Dalam PKS tersebut dijelaskan mengenai teknis pelaksanaan kegiatan, hak dan
kewajiban  masing-masing  pihak  hingga  pada  sistem  bagi  hasil.  Dalam  pelaksanaannya  masyarakat diberdayakan  dengan  memberikan  pengetahuan  modal  sosial  kepada  masyarakat  agar  mencapai kesejahteraan  sosial  (Damanik,  2009:  1-2).  Dalam  hal  ini  masyarakat  diberikan  hak  untuk  dapat mengelola petak lahan, diberikan pengetahuan seputar kehutanan sebagai bekal masyarakat agar dapat mengelola hutan dengan baik dan benar. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim monev dari Perum Perhutani untuk melihat perkembangan pelaksanaan program PHBM. LMDH Wana Jaya Negara dinilai telah  berhasil  dan  baik  dalam  mengimplementasikan  program  PHBM  di  Desa  Badean  hal  tersebut dilihat dari baiknya pengelolaan  yang dilakukan oleh  LMDH baik dari segi administrasi, abyek  atau kawasan hutan pangkuan, serta aksebilitas dikawasan hutan tersebut.
Pelaksanaan  program  PHBM  di  LMDH  Wana  Jaya  Negara  Desa  Badean  telah  mampu memberikan dampak yang baik bagi masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial. Dengan adanya program PHBM perekonomian masyarakat menjadi lebih baik. Hal tersebut dikarenakan  masyarakat diberikan hak untuk dapat mengelola lahan di hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Oleh masyarakat petak  lahan  tersebut  ditanami  tanaman  palawija,  seperti  jagung  dan  kacang  serta  kopi.  Dari  hasil bercocok tanam tersebut masyarakat memperoleh pendapatan. Selain itu, masyarakat juga merasakan adanya  kesempatan  kerja  yang  intensitasnya  lebih  tinggi.  Hal  tersebut  dikarenakan  masyarakat  yang mempunyai  petak  lahan  lebar  biasanya  menyuruh  orang  lain  untuk  menggarap  lahannya  seperti melakukan  pembersihan  lahan,  penanaman,  pemupukan,  dan  pemanenan.  Dari  pekerjaan  tersebut masyarakat memperoleh upah untuk tambahan ekonomi keluarga. Masyarakat juga dapat memperoleh keuntungan dari hasil sharing. Akan tetapi untuk LMDH Wana Jaya Negara Desa Badean masih belum memperoleh bagi hasil hal tersebut dikarenakan wilayah pangkuan LMDH masih baru saja melakukan tebangan,  sehingga  hasil  sharing    masih  belum  bisa  diberikan  kepada  LMDH.  Akan  tetapi  LMDH memperoleh  pendapatan  dari  hasil  sharing  penjarangan  atau  tebang  pilih  yang  telah  dilakukan  oleh Perum Perhutani  sebesar Rp.1.000.320,00. Hasil sharing tersebut nantinya akan dikumpulkan dengan hasil sharing tebangan untuk kemudian dibagikan kepada anggota dan untuk kegiatan sosial.
Selain  memberikan  dampak  ekonomi,  program  PHBM  juga  berdampak  terhadap  sosial masyarakat. Dimana pendidikan di Desa Badean mengalami peningkatan. Pendidikan masyarakat yang semulanya  rendah  kini  sudah  semakin  membaik  hal  tersebut  dikarenakan  masyarakat  sudah  mampu untuk  membiayai  anaknya  untuk  melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang  pendidikan  yang  lebih  tinggi. Selain itu, hubungan masyarakat dengan petugas Perum Perhutani semakin baik setelah adanya program PHBM.  Hal  tersebut  dikarenakan  masyarakat  mulai  menyadari  akan  pentingnya  menjaga  hutan,  dan masyarakat juga sudah bisa mendapatkan pendapatan dari hasil tumpangsari dan bekerja menjadi buruh hutan. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi untuk mencuri kayu di hutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Keberhasilan suatu program tidak terlepas dari kerjasama yang baik antar pelaksana program (Winarno, 2012:159).
Adanya program PHBM di LMDH Wana Jaya Negara Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sudah mampu memberikan dampak yang positif kepada masyarakat desa hutan baik secara  ekonomi  maupun  sosial.  (keberhasilan  suatu  program  dapat  dilihat  dari  keadaan  sosial  dan ekonomi  setelah  program  tersebut  dilaksanakan  (Winarno,  2012:159).  Perekonomian  masyarakat menjadi  lebih  baik  dengan  adanya  sistem  tumpangsari,  adanya  lapangan  pekerjaan,  serta  dari  hasil sharing.  Dari  sisi  sosial,  pendidikan  masyarakat  jadi  lebih  baik  dan  hubungan  antara  petugas  Perum Perhutani  dengan  masyarakat  menjadi  lebih  baik.  Selain  itu,  dengan  adanya  program  PHBM  hutan menjadi lebih lestari karena masyarakat turut menjaga hutan.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai implementasi program Pengelolaan Sumberdaya Hutan  Bersama  Masyarakat  (PHBM)  dapat  disimpulkan  bahwa  PHBM  merupakan  suatu  program
pengelolaan  hutan  yang  melibatkan  masyarakat  desa  hutan  yang  memiliki  tujuan  untuk  menjadikan hutan lestari dan mensejahterakan masyarakat. Dalam implementasinya terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan yaitu sosialisasi, pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), perjanjian kerjasama  antara  perum  perhutani  dan  LMDH.  Setelah  perjanjian  kerjasama  disepakati  barulah masyarakat  bisa  melakukan  kegiatan  sesuai  dengan  isi  dari  surat  perjanjian  kerjasama  tersebut. Kemudian  dilakukan  monitoring  dan  evaluasi  yang  dilakukan  oleh  Perum  Perhutani  untuk  melihat perkembangan program tersebut.
Dalam implementasinya masyarakat diberikan hak untuk dapat mengelola petak lahan hutan. Adapun  kegiatan  yang  dilakukan  masyarakat  diantaranya  penanaman  baik  tanaman  pokok  maupun tanaman tumpangsari, pemeliharaan tanaman, pemanenan tanaman tumpangsari, dan tebangan. Dalam melaksanakan  kegiatan,  masyarakat  di  koordinir  oleh  LMDH.  LMDH  mempunyai  peran  untuk menjembatani kepentingan antara masyarakat desa hutan dan Perum Perhutani di LMDH Wana Jaya Negara Desa Badean kendala yang dirasakan yaitu rendahnya sumberdaya manusia masyarakat desa hutan sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan administrasi.
Program  PHBM  memberikan  dampak  yang  besar  bagi  kehidupan  masyarakat  desa  hutan. Adapun dampak ekonomi yang dirasakan yaitu pendapatan masyarakat meningkat, adanya kesempatan kerja, dan bisa mendapatkan untung dari hasil sharing. Hal tersebut dikarenakan masyarakat diberikan hak  untuk  dapat  mengelola  lahan  hutan  untuk  dijadikan  lahan  pertanian  dan  hasil  yang  didapat  dari bertani menjadi milik masyarakat. Adanya kegiatan di dalam hutan seperti penanaman, pemeliharaan, dan  penebangan  juga  memberikan  kesempatan  masyarakat  untuk  bekerja  dan  mendapatkan  upah. Sedangkan dari segi sosial, pendidikan masyarakat desa hutan meningkat dan hubungan antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan menjadi lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief, A. 2001. Hutan dan Kehutanan. Yogyakarta: Kanisius
Awang, et  al. .  2008. Panduan  Pemberdayaan  Lembaga  Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH). Bogor. CIFOR.
Damanik, S. E. 2019. Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan. Uwais Inspirasi Indonesia.
Rachmadi,  H.S.  2010. Penyempurnaan:  Petunjuk  Pelaksanaan  Pengelolaan  Sumberdaya  HUtan Bersama Masyarakat (PHBM). Surabaya: Perum Perhutani Unit II Jawa Timur.
Salim. 1997. Dasar-Dasar Hukum Kehutanan. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
SK Direksi Perum Perhutani No. 682/KPTS/DIR/2009
Supratman  dan  Alan,  S.  2009.  Manajemen  Hutan.  Laboratorium  Kebijakan  dan  Kewirausahaan Kehutanan Fakultas Kehutanan. Universitas Hasanudin.
Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus) . Yogjakarta: CAPS.