ISSN 2685-3620 ( Online ) ISSN 2086-1966 ( Printed )

## Hubungan Persepsi dan Sikap Civitas Akademika terhadap Kesesuaian Peraturan Perundangan dengan Pancasila
( The Relationship between Perceptions and Attitudes of the Academic Community on the Conformity of Indonesian Law with Pancasila )
SILVERIUS Y SOEHARSO 1 , AISYAH 2
1,2 Fakultas Psikologi, Universitas Pancasila Email: 1 sonny.soeharso@univpancasila.ac.id
Diterima 25 Januari 2021, Disetujui 24 Maret 2021
Abstrak: Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, oleh karena itu segala tatanan hukum  haruslah  bersumber  dari  Pancasila.  Kenyataannya  terdapat  ratusan  undang-undang yang  dibatalkan  karena  tidak  sesuai  dengan  Pancasila.  Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah mengetahui  gambaran  persepsi  dan  sikap  civitas  akademika  terhadap  kesesuaian  peraturan perundangan  dengan  Pancasila.  Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  civitas  akademika. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  analisis  korelasional.  Alat  ukur  yang  digunakan dalam penelitian ini dibuat sendiri oleh  tim peneliti berdasarkan teori persepsi dari Sarwono (2009)  dan  teori  sikap  dari  Oskamp  dan  Schultz  (2005).  Penelitian  ini  mendapatkan  hasil bahwa  adanya  hubungan  signifikan  antara  persepsi  dan  sikap  civitas  akademika  terhadap kesesuaian  Peraturan  Perundang-undangan  dengan  Pancasila,  sehingga  dapat  disimpulkan civitas akademika secara umum memahami bahwa terdapat ketidaksesuaian antara Peraturan Perundang-undangan dengan Pancasila.
Kata Kunci: persepsi, sikap, Pancasila, peraturan perundang-undangan Indonesia.
Abstract: Pancasila is  the  source  of  all  sources  of  law  in  Indonesia,  therefore  all  legal arrangements  must  originate  from  Pancasila.  However,  in  reality  there  were  hundreds  of laws that were canceled because they were not in accordance with Pancasila. The purpose of this  research  is  to  examine  the  description  of  the  perceptions  and  attitudes  of  the  academic community  towards  the  conformity  of  laws  and  regulations  with  Pancasila.  Respondents  in this  study  are  the  academic  community.  The  method  used  in  this  research  is  correlation analysis.  The  measurement  used  in  this  study  was  made  by  the  research  team  based  on Sarwono's  theory  of  perception  (2009)  and  Oskamp  &  Schultz's  theory  of  attitudes  (2005). This  study  found  that  there  is  a  significant  positive  relationship  between  perception  and attitude  of  the  academic  community  towards  the  conformity  of  the  Indonesian  law  with Pancasila.  It  can  be  concluded  that  the  academic  community  in  general  understands  that there is a mismatch between the Inodnesian Law and Pancasila.
Key words: perception, attitudes, Pancasila , Indonesian law

## PENDAHULUAN
Bangsa  Indonesia  merupakan  bangsa yang lahir karena kemajemukan dan perbedaan  yang  dipersatukan  oleh  kesadaran kolektif  untuk  hidup  sebagai  bangsa  yang merdeka  dan  berdaulat.  Perjuangan  panjang bangsa untuk bersatu, diwarnai oleh kepahitan
dan  perjuangan  fisik  yang  panjang  dari generasi pendahulu untuk merdeka. Bukan hal yang  mudah  bagi  para  pendiri  negara menyepakati Pancasila yang merupakan kristalisasi  nilai-nilai  luhur  bangsa  dan menetapkannya  sebagai  dasar  negara  secara konstitusional  pada  tanggal  18  Agustus  1945
oleh PPKI (Amarini, 2017).
Pancasila  telah  ditetapkan  sebagai dasar  negara,  oleh  karena  itu  Pancasila memiliki  kedudukan  penting  dalam  tatanan kehidupan  bangsa  Indonesia  baik  dalam bersosial  masyarakat,  berpolitik,  beragama, maupun  berhukum.  Kedudukan  Pancasila dipertegas  sebagai  sumber  tertib  hukum  atau yang  dikenal  dengan  sebutan  sumber  segala sumber  hukum  melalui  Ketetapan  MPR Nomor  XX/MPRS/1966  jo  Ketetapan  MPR Nomor  V/MPR/1973  jo  Ketetapan  MPR Nomor IX/MPR/1978. Maka dari itu,
Pancasila  menjadi  sumber  utama  dalam tatanan  hukum  sehingga  walaupun  terdapat begitu  banyak  sumber  hukum  maka  sumber hukum  tersebut  haruslah  sesuai  dengan Pancasila.
Pancasila  sebagai  sumber  hukum memiliki  legitimasi  yuridis  baik  dalam  TAP MPR maupun dalam UU, namun tetap saja hal tersebut  tidak  memberi  jaminan  kepastian hukum dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.  Akibatnya,  keberadaan Pancasila  sebagai  sumber  segala  sumber hukum  tidak  memiliki  unsur  imperatif  atau daya  mengikat  dalam  hirarki  perundang- undangan  (Thontowi  dalam  Bo’a,  2018). Tidak dimasukkannya Pancasila dalam hierarki  peraturan  perundang-undangan  telah mengakibatkan  munculnya  disharmonisasi antara Pancasila dengan peraturan perundang- undangan.
Tidak heran apabila terdapat Undang- Undang  (UU)  dan  ataupun  Peraturan  Daerah (Perda)  yang  dibatalkan  karena  masalah
disharmonisasi  dan  dianggap  tidak  sesuai dengan  nilai-nilai  Pancasila.  Terdapat  ratusan undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah  Konstitusi  (MK)  dikarenakan bertentangan  dengan  UUD  1945  seperti  UU No.  17  Tahun  2012  tentang  Perkoperasian; Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Pada realitas sosial kehidupan berbangsa  selama  ini  juga  mudah  ditemukan UU  yang  justru  bertentangan  dengan  ideologi Pancasila.  Salah  satunya  dari  bidang  politik yaitu  pemilu,  menurut  Direktur  Jenderal Otonomi  Jenderal  Daerah  (Dirjen  Otda) Kemendagri  Djohermansjah  Djohan  dalam Seminar  Nasional  DPP  Ika  Universitas Andalas  mengatakan  peraturan  perundang- undangan  Pemilu  yang  saat  ini  digunakan bertentangan  dengan  Pancasila  dan  UUD  45. Menurutnya  pengaturan  UU  tentang  Pemilu sudah  melenceng  dari  amanat  konstitusi  sila keempat  dari  Pancasila  yakni  “Kerakyatan yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan dalam  permusyawaratan  perwakilan”,  artinya harus  mengutamakan  musyawarah  mufakat (JPNN, 2013).
Dengan  adanya  beberapa  peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Pancasila  seperti  di  atas,  memunculkan banyak  persepsi  dari  berbagai  pihak,  karena bisa  saja  pihak-pihak  tersebut  mengalami kebingungan  terhadap  peraturan  yang  harus mereka patuhi (mematuhi perundang- undangan atau mematuhi Pancasila). Sarwono (2009)  berpendapat  bahwa  persepsi  secara
umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi  indrawi.  Persepsi  berlangsung  pada saat  seseorang  menerima  stimulus  dari  dunia luar  yang  ditangkap  oleh  inderanya  (ini disebut  sebagai  sensasi),  yang  kemudian masuk ke dalam sistem kognitif.
Persepsi  merupakan  proses  pencarian informasi  untuk  dipahami  yang  menggunakan alat pengindraan. Menurut Smith dan Kossylin (2014)  persepsi  adalah  proses  pemberian makna atau arti terhadap suatu hal yang masuk ke  sistem  kognisi  individu.  Tujuan  utama persepsi  adalah  menemukan  apa  yang  ada  di luar  sana  dan  dimana  tempatnya,  akan  tetapi persepsi  bukanlah  suatu  kumpulan  sensasi yang sederhana melainkan melibatkan interpretasi dan seringkali mengandung informasi  yang  bersifat  ambigu,  tidak  cukup, atau  yang  jumlahnya  terlalu  besar  terkait dengan  pengetahuan,  keyakinan,  tujuan,  dan harapan.
Walaupun  stimulus  yang  diterima oleh  setiap  orang  sama,  namun  pengolahan stimulus tersebut dari sensasi menjadi persepsi di  sistem  kognitif  tiap  individu  bisa  saja berbeda, karena dipengaruhi oleh pengetahuan atau  pengalaman  sebelumnya  yang  dimiliki oleh  individu.  Dalam  hal  ini,  persepsi  yang diterima  oleh  setiap  masyarakat  berbeda-beda dalam  menafsirkan  kesesuaian  perundang- undangan dengan Pancasila.
Perbedaan persepsi atau persepsi yang keliru terhadap kesesuaian peraturan perundang-undangan  dengan  Pancasila  pada masyarakat  dapat  berkaitan  dengan  sikap
mereka  terhadap  hal  tersebut.  Sikap  yang timbul  itu  disebabkan  adanya  pandangan bahwa  para  penyusun  perundang-undangan saja  menyusun  peraturan  yang  tidak  sesuai dengan  Pancasila,  sehingga  masyarakat  bisa saja  tidak  peduli,  meremehkan  bahkan menentang  peraturan  perundang-undangan dan  Pancasila.  Hal  tersebut  berakibat  sangat buruk bagi bangsa dan negara Indonesia.
Menurut  Oskamp  dan  Schultz  (2005) sikap  merupakan  kecenderungan  merespon kepada  objek  dengan  cara  yang  baik  ataupun buruk. Sarwono dan Meinarno (2009) mendefinisikan  sikap  sebagai  suatu  proses penilaian  yang  dilakukan  seseorang  terhadap objek.  Adapun  definisi  sikap  menurut  Kotler dan  Amstrong  (2007)  adalah  hasil  evaluasi, perasaan  ( feeling ),  dan  kecenderungan  yang konsisten  atas  suka  atau  tidak  sukanya individu terhadap suatu objek atau ide.
Menurut  Oskamp  dan  Schultz  (2005) proses  terbentuknya  sikap  diawali  oleh peristiwa  yang  memberikan  stimulus  pada seseorang.  Peristiwa  ini  dapat  memicu  proses kognitif,  afektif  dan/atau  perilaku.  Proses  ini dapat  terjadi  secara  bersama-sama  maupun sendiri-sendiri yang pada akhirnya menghasilkan  sikap  seseorang  pada  suatu objek.  Sikap  menurut  Oskamp  dan  Schultz (2005)  merupakan  variabel  laten  yang  dapat diobservasi  dari  tiga  komponen,  yaitu  (1) Respon  kognitif,  mencakup  pengetahuan seseorang  dan  kepercayaan  tentang  suatu sikap  terletak  pada  komponen  kognitif;  (2) Respon  afektif,  mewakili  perasaan  seseorang tentang  objek  sikap,  yaitu  perasaan  baik  atau tidak  suka,  senang atau tidak senang terhadap
objek sikapnya; (3) Respon perilaku, merujuk pada  tindakan  seseorang  atau  kecenderungan perilaku terhadap objek sikap.
Penelitian-penelitian yang telah dilakukan  mengenai  persepsi  masyarakat terhadap  Pancasila  adalah  penelitian  dari Jiwandono dan Nurbeni (2019); serta penelitian dari Kustoyo dan Zunariyah (2019). Jiwandono  dan  Nurbeni  (2019)  melakukan penelitian  terhadap  mahasiswa-mahasiswa  di Mataram,  dan  mendapatkan  hasil  bahwa kebanyakan  mahasiswa  masih  mempercayai Pancasila  sebagai weltanschauung yang  dapat digunakan untuk menghadapi berbagai persoalan  tentang  merosotnya  nilai-nilai nasionalisme (kebangsaan), namun diperlukan penanaman  nilai-nilai  Pancasila  dengan  cara yang  sesuai  untuk  generasi  saat  ini.  Kustoyo dan  Zunariyah  (2019)  mendapatkan  hasil bahwa mahasiswa (yang merupakan responden pada penelitian tersebut) memaknai Pancasila  berdasarkan  teori  tindakan  Weber (1946),  yang  dapat  dikategorikan  ke  dalam jenis  tindakan  rasional  nilai  yang  dilandaskan pada  nilai  ketuhanan,  saling  menghargai, adab, dan kemanusiaan.
Sedangkan  definisi  sikap  terhadap Pancasila  menurut  Kustoyo  dan  Zunariyah (2019), dapat dikategorikan ke dalam tindakan rasional  nilai  yang  didasarkan  pada  beberapa nilai, yaitu nilai menghormati perbedaan, nilai kebersamaan/persatuan, nilai perjuangan untuk  mencapai  tujuan,  dan  tindakan  nilai rasional  instrumental  yang  didasarkan  pada sarana  musyawarah  untuk  mufakat,  serta tindakan  afektif  yang  didasarkan  pada  rasa
cinta tanah air.
Selain  melakukan  penelitian  terhadap persepsi,  Kustoyo  dan  Zunariyah  (2019)  juga melakukan penelitian mengenai sikap mahasiswa  terhadap  Pancasila.  Berdasarkan penelitian  tersebut,  didapatkan  hasil  bahwa sikap mahasiswa terhadap Pancasila dikategorikan ke dalam tindakan rasional nilai yang  didasarkan  pada  beberapa  nilai,  yaitu nilai menghormati perbedaan, nilai kebersamaan/persatuan, nilai perjuangan untuk  mencapai  tujuan,  dan  tindakan  nilai rasional  instrumental  yang  didasarkan  pada sarana  musyawarah  untuk  mufakat,  serta tindakan  afektif  yang  didasarkan  pada  rasa cinta  tanah  air.  Sedangkan  berdasarkan  hasil penelitian  Mujiyono,  Rejekiningsih,  dan Gunawati (2019), terdapat hubungan signifikan antara pemahaman Pancasila dengan  sikap  membela  negara  pada  siswa SMA.
Penelitian mengenai hubungan persepsi dengan sikap terhadap sesuatu, sudah banyak dilakukan baik di Indonesia maupun di luar  Indonesia.  Akan  tetapi  secara  umum penelitian  tersebut  bukanlah  dari  bidang  ilmu Psikologi,  padahal  kedua  variabel  tersebut merupakan  variabel  Psikologi.  Kebanyakan penelitian  itu  menyatakan  bahwa  kedua variabel  saling  berhubungan.  Salah  satunya adalah  penelitian  yang  dilakukan  oleh Zayulate,  Yanzi,  dan  Nurmalisa  (2015) menemukan  bahwa  persepsi  siswa  SD terhadap  pelaksanaan  upacara  bendera  dalam pembentukan  sikap  nasionalisme  cenderung positif.  Begitu  juga  hasil  penelitian  dari Susanto  (2015)  menemukan  bahwa  terdapat
hubungan  signifikan  yang  positif  antara persepsi  terhadap  keragaman  budaya  dengan sikap nasionalisme pada mahasiswa Pendidikan Sejarah FKIP Unlam.
Penelitian  oleh  Laarde  (2017),  yang menyatakan  bahwa  terdapat  hubungan  yang signifikan  antara  persepsi  siswa  terhadap model  pembelajaran problem  based  learning dengan  sikap  siswa  terhadap  mata  pelajaran PKn.  Hasil  serupa  juga  dikemukakan  oleh Supriyono  dan  Vita  (2011),  bahwa  terdapat hubungan  yang  signifikan  antara  persepsi dengan  sikap  terhadap  pelaksanaan corporate social  responsibility. Penelitian-penelitian tersebut selain menggunakan variabel persepsi dan sikap yang merupakan variabel Psikologi, juga melakukan penelitian di  ranah Psikologi, sayangnya  kedua  penelitian  tersebut  bukanlah penelitian yang dilakukan ilmuwan Psikologi.
Begitu juga dengan penelitian mengenai  Pancasila,  sangat  sedikit  yang berasal  dari  sudut  pandang  Psikologi,  yang ditemukan  sejauh  ini  adalah  hanya  dari penelitian  Meinarno  dan  Suwartono,  (2011), yaitu  mereka  membuat  alat  ukur  Psikologi untuk  mengukur  nilai-nilai  Pancasila.  Oleh karena  itu,  walaupun  persepsi  dan  sikap merupakan  variabel  yang  sudah  saling berhubungan,  namun  karena  sangat  jarang ditinjau  dari  sudut  pandang  Psikologi,  begitu juga  penelitian  mengenai  Pancasila  yang hampir  tidak  dilakukan  penelitian  dari  sudut pandang  Psikologi,  maka  masih  sangat diperlukan penelitian untuk mengetahui hubungan  persepsi  dan  sikap  tersebut  agar dapat  memberikan  kontribusi  nyata  mengenai
isu tersebut.
Berdasarkan hal tersebut maka pertanyaan  penelitian  ini  apakah  terdapat hubungan  antara  persepsi  dan  sikap  civitas akademika  terhadap  kesesuaian  peraturan perundang-undang dengan Pancasila. Penelitian  ini  memiliki  hipotesis  bahwa terdapat  hubungan  antara  persepsi  dan  sikap civitas akademika terhadap kesesuaian peraturan perundang-undang dengan Pancasila.
METODE
Responden  penelitian. Pengambilan  sampel dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode purposive sampling sesuai dengan karakteristik  populasi  yang  dituju  pada penelitian  ini.  Karakteristik  populasi  yaitu civitas  akademika  yang  meliputi  mahasiswa, dosen,  dan  tenaga  kependidikan  yang  berada di  Universitas  Pancasila  dan  Universitas Indonesia,  yang  akhirnya  didapatkan  sampel sebanyak 124 responden.
Alasan  memilih  civitas  akademika sebagai  subjek  penelitian  ini  adalah  karena civitas akademika merupakan bagian dari civil society ; mencakup kehidupan sosial terorganisir,  sukarela,  mandiri,  dan  otonom yang  bersama-sama  ingin  mencapai  tujuan tertentu,  serta  dianggap  berwawasan  luas, logis,  kritis,  independen,  dan  objektif.  Oleh karena  itu  seharusnya  persepsi  dan  sikap mereka lebih peduli dengan fenomena ini. Hal ini  terbukti  jika  ada  peraturan  negara  yang dianggap  tidak  sesuai  dengan  Pancasila,  yang melakukan  demo  adalah  mahasiswa.  Dan alasan  memilih  Universitas  Pancasila  sebagai tempat  dalam  mengambil  subjek  penelitian,
karena  Universitas  Pancasila  menggunakan nama  “Pancasila”  yang  dianggap  bahwa Universitas Pancasila seharusnya lebih memahami  dan  melakukan  budaya-budaya yang  berkaitan  dengan  Pancasila  yang  tidak dilakukan  di  Universitas  lain.  Contohnya,  di Universitas  Pancasila  selalu  mengadakan upacara hari kelahiran Pancasila yang diadakan  setiap  tanggal  1  Juni.  Sedangkan alasan  memilih  civitas  akademika  dari Universitas  Indonesia  adalah  selain  karena universitas  ini  mengusung  nama  negara Indonesia,  juga  untuk  melihat  bagaimana gambaran persepsi dan sikap civitas akademika di perguruan tinggi negeri terhadap kesesuaian  peraturan  perundang-undangan dengan Pancasila
Desain penelitian. Metode penelitian kuantitatif adalah kemampuan untuk melakukan generalisasi hasil penelitian; seberapa jauh hasil penelitian dapat digeneralisasi  pada  populasi,  dan  merupakan salah  satu  jenis  penelitian  yang  sistematis, terencana  dan  terstruktur.  Jenis  penelitian  ini termasuk penelitian non eksperimental menggunakan  pengukuran  pengaruh  variabel bebas kepada variabel terikat tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap variabel  terikat.  Penelitian  ini  menggunakan tipe  penelitian  korelasional  karena  penelitian ini  dilakukan  untuk  melihat  gambaran  tiap variabel,  yaitu  persepsi  dan  sikap  Civitas Akademika (Universitas Pancasila dan Universitas  Indonesia)  terhadap  kesesuaian Peraturan Perundangan dengan Pancasila.
Instrumen  penelitian. Alat  ukur  dalam
penelitian  ini  terdiri  dari  2  bagian.  (1)  alat ukur  persepsi  yang  awalnya  terdiri  dari  13 item  dan  dibuat  sendiri  oleh  peneliti berdasarkan  teori  Sarwono  (2009).  Contoh item  dari  alat  ukur  persepsi  adalah  “Menurut saya, para Gubernur/Bupati/Walikota di Indonesia  menyusun  Peraturan  Daerah  sesuai dengan  nilai-nilai  Pancasila”.  Skala  yang dipakai  adalah  skala  Guttman  dengan  respon “Iya”  dan  “Tidak”.  Setelah  dilakukan pengujian  reliabilitas  dan  validitas,  alat  ukur persepsi  ini  memiliki  4  item  yang  tidak  valid sehingga jumlah item menjadi 9 item dan nilai reliabilitas yang diperoleh adalah 0,85; (2) alat ukur sikap yang terdiri dari 12 item dan dibuat sendiri oleh peneliti berdasarkan teori Oskamp and Schultz (2005). Contoh item dari alat ukur sikap  adalah  “Saya  akan  melakukan  aksi protes terhadap peraturan perundang- undangan yang bertentangan dengan Pancasila”.  Skala  skala  Guttman  dengan respon  “Iya”  dan  “Tidak”  dipakai  dalam  alat ukur  sikap.  Setelah  dilakukan  pengujian reliabilitas  dan  validitas,  alat  ukur  sikap  ini memiliki  5  item  yang  tidak  valid  sehingga jumlah  item  menjadi  7  item  dan  nilai reliabilitas yang diperoleh adalah 0,76.
Analisis  data. Analisis  data  yang  digunakan untuk  menguji  hipotesis  dalam  penelitian  ini menggunakan  dua  pendekatan  yaitu  analisis korelasional dengan uji korelasi pearson .

## HASIL
Berdasarkan  data  demografi  yang didapatkan  dalam  responden  penelitian  ini, maka dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Data Demografi Responden Data Demografi Frekuensi Persentase Jenis Kelamin Laki-Laki 44 35,5% Perempuan 80 64,4% Usia < 19 Tahun 39 31,5% 20-40 56 45,2% 41-60 25 20,2% > 60 4 3,2% Pendidikan Terakhir SMA/Sederajat 63 50,8% S1 30 24,2% S2 18 14,5% S3 13 10,5% Status Mahasiswa 88 71% Dosen 29 23,4% Tenaga Kependidikan 7 5,6% Untuk menjawab pertanyaan penelitian  apakah  ada  keterkaitan  persepsi dengan  sikap  civitas  akademika,  peneliti melakukan  uji  korelasi  Pearson.  Hasil  uji hipotesis dengan taraf signifikansi 0,05 tertera pada Tabel 2 berikut.

## Tabel 2. Uji Hipotesa
Sikap Persepsi 0,200* *Korelasi signifikan pada taraf 0,05
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat diketahui  bahwa  terdapat  hubungan  positif antara  persepsi  civitas  akademika  terhadap kesesuaian peraturan perundang-undangan dan Pancasila  dengan  sikap  civitas  akademika terhadap  kesesuaian  peraturan  perundang- undangan dan Pancasila.
Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, persepsi civitas akademika terhadap
kesesuaian  peraturan  perundang-undangan dengan  Pancasila  sebanyak  58,9%  civitas memiliki  persepsi  positif  dan  41,1%  civitas lainnya  memiliki  persepsi  negatif  terhadap kesesuaian  peraturan  perundang-undangan dengan Pancasila. Untuk sikap civitas akademika  terhadap  kesesuaian  peraturan perundang-undangan dengan Pancasila sebanyak 57,3% civitas memiliki sikap positif dan  42,7%  civitas  lainnya  memiliki  sikap negatif terhadap kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan Pancasila.
Gambaran sikap civitas akademika jika dilihat dari  setiap  aspek,  maka  sebanyak  85,5% civitas  memiliki  sikap  positif  pada  aspek kognitif  dan  14,5%  civitas  lainnya  memiliki sikap negatif; sebanyak 85,5% civitas memiliki  sikap  positif  pada  aspek  afektif  dan 14,5%  civitas  lainnya  memiliki  sikap  negatif; sebanyak 90,3% civitas memiliki sikap positif pada  aspek  respons  perilaku  dan  9,7%  civitas lainnya memiliki sikap negatif.

## SIMPULAN
Berdasarkan  analisis  data  yang  telah dilakukan,  maka  dapat  diambil  kesimpulan bahwa  (1)  terdapat  hubungan  yang  signifikan antara  persepsi  dan  sikap civitas  akademika Universitas Pancasila dan Universitas Indonesia  terhadap  kesesuaian  peraturan perundang-undangan  dengan  Pancasila;  (2) Civitas  akademika  Universitas  Pancasila  dan Universitas  Indonesia  memiliki  persepsi  yang positif terhadap kesesuaian peraturan perundangan  dengan  Pancasila;  (3)  Civitas akademika  memiliki  sikap  yang  positif  baik dari segi respons kognitif, afektif, dan perilaku
terhadap  kesesuaian  peraturan  perundangan dengan Pancasila.

## DISKUSI
Menurut berbagai literatur yang ditemukan,  penelitian  mengenai  persepsi  dan sikap  terhadap  Pancasila  ternyata  hampir belum  pernah  dilakukan,  terutama  dari  sudut pandang  Psikologi.  Akan  tetapi  jika  dilihat dari  berbagai  penelitian  mengenai  hubungan persepsi  dan  sikap  (Supriyono  &  Vita,  2011; Laarde, 2017), hasil penelitian ini mendapatkan  hasil  serupa  dengan  penelitian- penelitian  tersebut,  yaitu  terdapat  hubungan yang  signifikan  antara  persepsi  dengan  sikap civitas akademika terhadap kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan Pancasila.
Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh Jiwandono  dan  Nurbeni  (2019),  didapatkan bahwa  terdapat  persepsi  mahasiswa  terhadap fungsi  Pancasila  sebagai weltanschauung
(pandangan hidup bangsa) yang masih mampu digunakan untuk menghadapi berbagai persoalan  tentang  merosotnya  nilai-nilai kebangsaan.    Menurut  Sugianto,  Taena  dan Bilu (2019), Pancasila akan dapat memberikan landasan yang sangat kuat untuk meningkatkan  kemampuan  individu  dalam profesionalisme,  kecintaan  terhadap  tanah  air, beriman  dan  bertakwa,  dengan  disertai  sikap keterbukaan,  kebersamaan,  toleransi,  dan harmoni.  Sedangkan  penelitian  mengenai sikap terhadap Pancasila, salah satunya adalah yang  dilakukan  oleh  Kustoyo  dan  Zunariyah (2019).    Penelitian  yang  berasal  dari  bidang ilmu  Sosiologi  ini  mendapatkan  hasil  bahwa menurut  Teori  Tindakan  Weber  (1946),
pemaknaan  mahasiswa  terhadap  Pancasila, dapat  dikategorikan  menjadi  dua  jenis tindakan,  yaitu  tindakan  rasional  nilai  dan tindakan afektif.
Penelitian-penelitian  tersebut  tidak ada  yang  menjawab  bagaimana  persepsi  dan sikap  individu,  terutama  civitas  akademika mengenai  Pancasila,  terutama  pada  hal  yang lebih  khusus,  yaitu  kesesuaian  peraturan perundang-undangan dengan Pancasila. Ketika persepsi kesesuaian peraturan perundang-undangan  dengan  Pancasila  yang dimiliki  oleh  civitas  akademika  cenderung positif,  maka  sikap  terhadap  kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan Pancasila  juga  cenderung  positif.  Sebaliknya, ketika  persepsi  civitas  akademika  terhadap kesesuaian peraturan perundan-undangan dengan  Pancasila  cenderung  negatif,  maka sikap  yang  dimiliki  civitas  akademika  juga negatif.
Hasil  dari  penelitian  ini  sulit  untuk dibandingkan  dengan  penelitian-penelitian yang  lain.  Penelitian  ini  banyak  mendapatkan hasil-hasil keterbaruan (tidak ada di penelitian-penelitian  sejenis  yang  pernah dilakukan  sebelumnya).    Hasil  pertama  dari penelitian  ini  adalah  civitas  akademika (mahasiswa,  dosen,  dan  tenaga  kependidikan) memiliki  persepsi  yang  positif  terhadap kesesuaian  peraturan  perundangan  dengan Pancasila,  yaitu  58,9%  partisipan  penelitian dinilai  memiliki  persepsi  positif  terhadap  hal tersebut.  Artinya,  sebagian  besar  civitas akademika menilai bahwa peraturan perundang-undangan  memang  harus  harus bersumber  dari  nilai-nilai  Pancasila  karena
kedudukan  Pancasila  sebagai  sumber  tertib hukum  atau  yang  dikenal  dengan  sebutan sumber  segala  sumber  hukum  melalui Ketetapan  MPR  Nomor  XX/MPRS/1966  jo Ketetapan  MPR  Nomor  V/MPR/1973  jo Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978.
Kemudian  pada  hasil  kedua  dalam penelitian  ini  menyebutkan  bahwa  civitas akademika  memiliki  sikap  yang  positif  baik dari  segi  kognitif,  afektif,  dan  perilaku terhadap  kesesuaian  peraturan  perundangan dengan  Pancasila,  yaitu  sebanyak  57,3% partisipan  penelitian  dinilai  memiliki  sikap positif terhadap hal tersebut. Artinya, sebagian besar  civitas  akademika  akan  bersikap  yang menggambarkan ketidaksetujuannya jika terdapat  peraturan  perundang-undangan  yang tidak berlandaskan Pancasila.
Persepsi  dan  sikap  positif  tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kepedulian (yang  dimiliki  oleh  civitas akademika)  terhadap  Pancasila,  termasuk nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dan kesesuaian  antara  suatu  peraturan  perundang- undangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini bertentangan dengan pernyataan Armawi yang mengatakan  bahwa  adanya  gejala  apatisme terhadap Pancasila, banyak masyarakat terutama generasi muda yang cenderung tidak peduli  lagi  dengan  nilai-nilai  Pancasila. Menurutnya,  Pancasila  hanya  sekedar  dihafal, tidak  lagi  diamalkan,  bahkan  banyak  generasi muda yang mulai meninggalkan Pancasila dan beralih  ke  paham  hedonisme  dan  sekularisme (Gusti, 2015). Sebagian besar partisipan dalam penelitian ini (70,2%) adalah mahasiswa yang merupakan  bagian  dari  generasi  muda  yang
dimaksud oleh Prof. Armawi. Oleh karena  itu pernyataan tersebut bertentangan dengan hasil penelitian ini.
Menurut  Smith  dan  Kossylin  (2014) persepsi  adalah  proses  pemberian  makna  atau arti  terhadap  suatu  hal  yang  masuk  ke  sistem kognisi individu. Di dalam persepsi mengandung  suatu  proses  dalam  diri  untuk mengetahui  dan  mengevaluasi  sejauh  mana kita  mengetahui  orang  lain.  Pada  proses  ini kepekaan  dalam  diri  seseorang  terhadap lingkungan  sekitar  mulai  terlihat.  Cara pandang  akan  menentukan  kesan  yang dihasilkan  dari  proses  persepsi.  Proses interaksi  tidak  dapat  dilepaskan  dari  cara pandang  atau  persepsi  satu  individu  terhadap individu  yang  lain,  sehingga  memunculkan apa  yang  dinamakan  persepsi  masyarakat. Persepsi  individu  terhadap  sesuatu  akan menghasilkan suatu penilaian terhadap perilaku  dan  tindakan  individu  itu  di  dalam kehidupan bermasyarakat (Listyana & Hartono, 2015).
Sesuai dengan teori persepsi dan teori sikap,  yaitu  persepsi  dan  sikap  individu terhadap  suatu  hal  akan  terbentuk  dan berkembang  jika  seseorang  mendapatkan paparan  tentang  hal  tersebut.  Semakin  sering mendapatkan  suatu  paparan  positif  tentang suatu  hal,  maka  akan  semakin  positif  pula persepsi  dan  sikap  individu  terhadap  hal tersebut. Begitu juga jika yang terpapar adalah hal negatif mengenai suatu hal, maka persepsi dan  sikap  individu  akan  menjadi  negatif mengenai  hal  tersebut.  Hal  ini  sesuai  dengan teori  faktor  yang  mempengaruhi  persepsi  dan sikap menurut Sarwono (2009) yang
mengatakan faktor yang mempengaruhi persepsi  salah  satunya  adalah  sistem  nilai yang  berlaku  di  masyarakat  dan  faktor  yang mempengaruhi  sikap  salah  satunya  adalah faktor  internal,  yaitu  faktor-faktor  yang terdapat  dalam  diri  orang  yang  bersangkutan seperti  faktor  pilihan.  Kita  tidak  dapat menangkap  seluruh  rangsangan-rangsangan dari luar melalui persepsi kita, oleh karena itu kita  harus  memilih  rangsangan-rangsangan mana  yang  akan  kita  dekati  dan  mana  yang harus dijauhi. Teori persepsi dan sikap ini juga berlaku  pada  persepsi  dan  sikap  civitas akademika  terhadap  kesesuaian  peraturan perundang-undangan  dengan  Pancasila.  Bisa jadi,  masih  banyak  civitas  akademika  yang belum  pernah  atau  jarang  terpapar  mengenai peraturan  perundang-undangan,  jadi  mereka kurang memahami ketidaksesuaiannya dengan suatu sila dari Pancasila.

## SARAN
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka sebaiknya  dilakukan  penelitian  lanjutan  (dari sudut  pandang  psikologi)  yang  berkaitan dengan  Pancasila,  misalnya  alat  ukur  atau indeks  Pancasila,  untuk  mengukur  tingkatan penyerapan  nilai-nilai  Pancasila  pada  bangsa Indonesia.  Selain  itu,  juga  diperlukan  adanya buku  teks  yang  dapat  menjadi  acuan  untuk materi  Pendidikan  Pancasila,  terutama  yang berisi mengenai informasi peraturan perundang-undangan  dengan  keterkaitannya terhadap Pancasila, menjelaskan dan membahas implikasi hasil penelitian.
Pada  penelitian  selanjutnya  yang bertujuan  untuk  mempelajari  kesesuaian peraturan  perundangan  dengan  Pancasila,
disarankan untuk membuat penelitian mengenai indeks Pancasila dari sudut pandang psikologi,  atau  penelitian  mengenai  intensitas pengamalan  nilai-nilai  Pancasila  dari  setiap golongan masyarakat di Indonesia (berdasarkan  tahap  perkembangan,  jenjang pendidikan, suku, agama, ras, dan status sosial ekonomi).

## DAFTAR PUSTAKA
Amarini,  I.  (2017).  Evaluasi  aktualisasi Pancasila melalui harmonisasi hukum. Jurnal Kosmik Hukum, 17 (2), 80-9.
Bo’a,  F.Y.  (2018).  Pancasila  sebagai  sumber hukum dalam  sistem  hukum  nasional. Jurnal Konstitusi, 15 (1) , 27-49 .
Jiwandono,  I.  S.,  &  Nurbeni,  I.  (2019).
Persepsi  mahasiswa  terhadap  fungsi Pancasila  sebagai weltanschauung dalam  upaya  mengatasi  merosotnya nilai  kebangsaan. ELSE  (Elementary School  Education  Journal ),  3(2),  35- 22.
JPNN.  (2013,  Mei  25).  UU  Pemilu  dinilai bertentangan dengan Pancasila. JPNN.com .  Retrieved  from  jpnn.com: https://www.jpnn.com/news/uu- pemilu-dinilai-bertentangan-dengan- pancasila?page=2.
Ketetapan  MPR  Nomor  XX/MPRS/1966  jo Ketetapan  MPR  Nomor  V/MPR/1973 jo Ketetapan
MPR Nomor
IX/MPR/1978.
Kotler,  P.,  &  Amstrong,  G.  (2007).  P rinsip- Prinsip  Pemasaran.  Edisi  12  Jilid  1 .
Jakarta: Erlangga.
Kustoyo,  E.  N.  H.,  &  Zunariyah,  S.  (2019).
Pemaknaan mahasiswa terhadap
simbol  Pancasila  sebagai  identitas bangsa. Journal  of  Development  and Social Change , 2 (2), 1-10.
Laarde, G. A. (2017). Hubungan persepsi dan sikap  siswa  kelas  II  pada  mata pelajaran  PKn  di  SD  Kanisius  Bantul Yogyakarta. Skripsi . Yogyakarta:
Program  Studi  Pendidikan  Guru Sekolah  Dasar,  Universitas  Sanata Dharma.
Listyana,  R.,  &  Hartono,  Y.  (2015).  Persepsi dan sikap masyarakat terhadap penanggalan  jawa  dalam  penentuan waktu  pernikahan  (studi  kasus  desa jonggrang  kecamatan  barat  kabupaten magetan tahun 2013). Jurnal Agastya,
5 (1), 118-138.
Meinarno, E. A., & Suwartono, C. (2011). The measurement  of  Pancasila;  An  effort to  make  psychological  measurement of  Pancasila  values. Jurnal  Ilmiah
Psikologi Mind Set, 2 (2), 104-110.
Mujiyono., Rezekiningsih, T., & Gunawati, D.
(2019).  The  relationship  between understanding of national identity and student’s  attitude  of  state  defend  at SMAN  1  Sumberlawang,  Sragen, Central  Java  in  the  academic  year 2018/2019. Advances in Social Science,  Education  and  Humanities Research , 397 , 1221-1231.
Oskamp,  S.,  &  Schultz,  P.  W.  (2005).
Attitudes  and  opinions .  New  Jersey:
Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Sarwono,  S.  W.  (2009). Pengantar  psikologi umum . Depok: Rajawali Pers.
Sarwono,  S.  W.  &.  Meinarno,  E.  A.  (2009).
Psikologi  sosial .  Jakarta:  Penerbit Salemba Humanika.
Smith,  E.  P.,  &  Kossylin,  S.  M.  (2014).
Psikologi  kognitif : Pikiran  dan  otak . Terjamahan dari: Cognitive psychology:  Mind  and  brain,  oleh Prajitno,  H.  S.,  &  Soetjipto,  S.  M . Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Sugianto,  B.,  Taena,  L.,  &  Bilu,  L.  (2019).
Implementasi  Pancasila,  tantangan dan  solusinya. Gema  Pendidikan,
26 (2), 10-19.
Supriyono  &  Vita.  (2011).  Hubungan  antara persepsi dan sikap terhadap pelaksanaan corporate social
responsibility . Jurnal Dinamika
Manajemen , 2 (2), 139-152.
Susanto,  H.  (2015).  Pemahaman  Sejarah Daerah dan Persepsi Terhadap
Keberagaman Budaya dalam Membina  Sikap  Nasionalisme  (Studi Korelasi  pada  Mahasiswa  Pendidikan Sejarah  FKIP  UNLAM). Sejarah  dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya , 9 (1), 39-50.
UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;  Pasal  7  Undang-
Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Weber,  M.  (1946). Sosiologi,  (judul  asli: From Max Weber: Essays in Sociology,  Oxford  University  Press. diterjemahkan  oleh  Noorkholis  dan
Tim
Penerjemah
Promothea .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Zayulate,  M.  R.,  Yanzi,  H.,  &  Nurmalisa,  Y.
(2015).  Persepsi  Siswa  Terhadap Pelaksanaan  Upacara  Bendera  Dalam
Pembentukan Sikap Nasionalisme
Jurnal Kultur Demokrasi, 3 (8).