Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 3(03), 2017,  186-192
Telaah Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari’ah
Sumadi*
Ikatan Ahli Ekonomi Islam Jawa Tengah, Indonesia *Email korenpondensi: sumadi@stie-aas.ac.id
Received 07-11-2017 | Revised 18-11-2017 | Accepted 29-11-2017

## Abstract
Money laundering basically involves assets (income / wealth) that is disguised so that it can be used without  being  detected  that  the  assets  derived  from  illegal  activities.  Money  laundering  through income  or  assets  derived  from  illegal  activity  is  converted  into  financial  assets  that  appear  to  come from legitimate sources. The purpose of this study was to determine how the viewpoint of the Islamic economic  system  against  money  laundering,  how  to  solve  the  problem.  This  study  used  a  qualitative approach using literature. Results of the study were achieved, in which money laundering is a crime that  is  so  damaging  to  the  country  as  well,  because  it  can  affect  or  damage  the  national  economy, especially the financial stability of the country. It is completely contrary to the purpose tasyri 'which prevent  hazards  and  create  benefits.  Money  laundering  damage,  loss,  danger,  while  distancing  the benefit of human life, reprehensible, and forbidden that can be called as a crime and in the context of Islamic law. Money loundering view of Islamic law on this money is part immoral acts which leave the required  command  and  does  something  which  is  forbidden,  where  the  act  was  imposed.  Thus,  the sentence in  this  case is  not  determined by the size or the level  is,  means to  determine the lower  and upper bounds left entirely to the judge.
Keywords : Money laundering, Economic Islam Law, Banking and ill-gotten Money How  to  cite : Sumadi,  s.  (2017).  Kasus  Pencucian  Uang  Dalam  Tinjauan  Sistem  Ekonomi  Syari‟ah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 3 (03), 186-192. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v3i03.131
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v3i03.131

## 1. Pendahuluan
Pencucian  uang  atau  yang  sering  dikenal dengan  istilah money  laundering ,  merupakan metode  untuk  menyembunyikan,  memindahkan, dan  menggunakan  hasil  dari  suatu  tindakan pidana,  kegiatan  organisasi  kejahatan,  kejahatan ekonomi,  perdagangan  narkotika,  dan  kegiatan- kegiatan  lainnya  yang  merupakan  aktifitas kejahatan. Money  Laundering, pada  intinya melibatkan  asset  (pendapatan/kekayaan)  yang disamarkan  sehingga  dapat  dipergunakan  tanpa terdeteksi  bahwa  asset  tersebut  berasal  dari
kegiatan  illegal.  Melaului money  laundering pendapatan  atau  kekayaan  yang  berasal  dari kegiatan  yang  melawan  hukum  diubah  menjadi asset  keuangan  yang  seolah-olah  berasal  dari sumber  yang  sah/legal  (sutedi,  2007;  Ibarahim, 2004; Husein, 2001).
Istilah pencucian uang atau money laundering telah  dikenal  sejak  tahun  1930  di Amerika  Serikat,  yaitu  ketika  Mafia  membeli perusahaan  yang  sah  dan  resmi  sebagai  salah satu  strateginya.  Investasi  terbesar  adalah perusahaan  pencucian  pakaian  atau  disebut Laundromat, yang ketika itu terkenal di Amerika
Serikat.  Usaha  pencucian  pakaian  ini  berkem- bang  maju,  dan  berbagai  perolehan  uang  hasil kejahatan  seperti  dari  cabang  usaha  lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini. Sebelumnya,  pada  tahun  1900-an  Alphonso Capone  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  Al Capone, penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci  uang  hitam  dari  usaha  kejahatannya dengan memakai si genius Meyer Lansky, orang Polandia. Lansky, seorang akuntan yang mencuci uang  kejahatan  Al  Capone  melalui  usaha  binatu ( Laundry ).  Demikianlah  asal  muasal  muncul nama Money Laundering (Sahetafy, 2011).
Di  Indonesia,  lembaga  perbankan  memiliki misi  dan  fungsi  sebagai  agen  pembangunan ( agent  of  development ),  yaitu  sebagai  lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan  nasional  dalam  rangka  mening- katkan  pemerataan,  pertumbuhan  ekonomi  dan stabilitas  nasional  kearah  peningkatan  kesejah- teraan  rakyat  banyak.  Kemajuan  technologi informasi  dan  globalisasi  keuangan  menga- kibatkan  makin  mendunianya  perdagangan barang  dan  jasa  serta  arus  financial.  Kemajuan tidak  selamnya  berdampak  positif  bagi  masya- rakat,  tetapi  terkadang  justru  menjadi  berkem- bangnya  kejahatan  terutama  kejahatan  kerah putih (white  collar  crime ),  kejahatan  bisnis ( business  crime ),  atau  kejahatan  korporasi ( Coorporate  crime ).  Keadaan  tersebut  dipergu- nakan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang tidak halal, yaitu menyelamatkan uang yang diperolehnya, missal- nya perdagangan narkotika, hasil korupsi, insider trading  dalam  jual-beli  saham,  penyelundupan senjata,  pemalsuan  kartu  kredit  dan  sebagainya. Di Amerika Serikat misalnya, diperkirakan $ 100 milyar  sampai  dengan  $  300  milyar  dihasilkan dari  perdagangan  narkotika  dan  50  %  sampai dengan 70 % dari jumlah tersebut diputihkan dan atau di investasikan kembali.
Penelitian  ini  sangat  penting  dilakukan karena  untuk  mengetahui  bagaimana  sudut pandang  sistem  ekonomi  Islam  terhadap money laundering ,  bagaimana  menyelesaikan  permasa-
lahan  tersebut,  yang  belum  ada  pada  peneltian- penelitian sebelumnya.

## 2. Kajin Pustaka
Pencucian uang merupakan salah satu kejahatan yang  sangat  merugikan  masyarakat  juga  negara, karena  dapat  mempengaruhi  atau  merusak stabilitas  perekonomian  nasional  khususnya keuangan  negara.  Hal  ini  sangat  bertentangan dengan tujuan tasyri' yaitu mencegah mafsadah dan menciptakan  mashlahah.  Pencucian  uang  menim- bulkan  kerusakan,  kerugian,  mudharat,  sekaligus menjauhkan kemaslahatan dari kehidupan manusia, tercela, dan terlarang sehingga dapat disebut sebagai tindak  pidana  dan  dalam  konteks  hukum  Islam, dapat  dikenai  hukuman  ta'zir  bagi  pelakunya (Furqon, 2002)
Institusi  Bank  memiliki  peran  dan  posisi yang  sangat  strategis  dalam  pembangunan nasional,  akan  tetapi  disisi  lain  bank  juga menjadi  media  arus  pencucian  uang  haram “ money  laundering ”  ini.  Bank  sebagai  lembaga perantara  keuangan  ( financial  intermediary ) menjadi  perantara  pihak-pihak  yang  memiliki kelibihan  dana  ( surplus  fund), selain  itu  bank berperan dalam lau lintas pembayaran. Tidak ada masyarakat  modern  yang  dapat  mencapai kemajuan  pesat  tanpa  instrument  bank.  Menurut Compton  (1991),  tidak  mungkin  memberi gambaran  mengenai  ekonomi  nasional  yang berjalan  efisien,  tumbuh  dengan  mantap  atau bertahan  untuk  suatu  kurun  waktu  tanpa dukungan sistem perbankan yang kuat (Compton, 1991).
Begitu  besarnya  kerugian  yang  ditimbulkan dari  praktik  pencucian  uang,  oleh  karena  itu upaya  untuk  mencegah  tindak  pidana  pencucian uang  telah  dilakukan  oleh  berbagai  Negara. Perang  terhadap  kegiatan  pencucian  uang  oleh organisasi-organisasi kejahatan dan oleh individu-individu  yang  tidak  tergabung  dalam organisasi-organisasi  kejahatan  telah  mencapai tingkat  yang jauh lebih serius daripada 15 tahun yang  lampau.  Badan  kerjasama  international pertama adalah The Financial Action Task Force
on  Money  Laundering  (FATF)  yang  didirikan oleh G7 Summit di Prancis pada bulan Juli 1989.
Undang-Undang  tindak  pidana  pencucian uang  dilakukan  Indonesia  karena  desakan internasional.  Alasan  ini  kental  sekali  karena sejak tiga tahun lalu Indonesia bersama sejumlah negara  lain  dinilai  sebagai  negara  yang  tidak kooperatif dalam menanggulangi pencucian uang dan  terancam  sanksi  internasional  terutama  oleh Financial  Action  Task  Force karena tidak mem- punyai UU tindak pidana pencucian uang.
Pencucian  uang  merupakan  suatu  tindak pidana. Sebagaimana diatur dalam suatu Undang-undang yaitu dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2003. Pencucian uang dilakukan tujuan utama  pelaku  kejahatan  melakukan  pencucian uang adalah untuk menyamarkan hasil kejahatan agar si pelaku tersebut akhirnya bebas menikmati hasil kejahatannya.
Di  Indonesia  aturan  tentang  pencucian  uang memang  belum  lama  dibuat  peraturan  undang- undangnya,  sejak  jatuhnya  orde  baru  (sekitar tahun  1998)  banyak  kekayaan  para  pejabat  dan terutama  kekayaan  mantan  Presiden  Soeharto (keluarga cendana) yang menjadi sorotan publik, disanksikan  oleh  masyarakat  karena  diluar kewajaran  dan  diperkirakan  diperoleh  dari  hasil korupsi selama beliau menjadi Presiden.
Secara  umum  proses  pencucian  uang  ini dapat dikelompokkan dalam tiga tahap ; Pertama, penempatan  ( placement ),  yakni  upaya  menem- patkan  uang  tunai  yang  berasal  dari  tindak pidana  ke  dalam  sistem  keuangan,  terutama sistem  perbankan.  Dalam  proses  ini  terdapat pergerakan  fisik  uang  tunai  baik  melalui penyelundupan  uang  tunai  dari  suatu  negara  ke negara  lain,  penggabungan  antara  uang  tunai yang  berasal  dari  kejahatan  dengan  uang  yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah.
Kedua,  transfer  ( layering ),  yakni  upaya untuk  mentransfer  harta  kekayaan  yang  berasal dari  tindak  pidana  ( dirty  money )  yang  telah berhasil  masuk  ke  dalam  sistem  keuangan melalui  penempatan  ( placement ).  Dalam  proses ini  terdapat  rekayasa  untuk  memisahkan  uang hasil  kejahatan  dari  sumbernya  melalui  penga-
lihan dana hasil placement ke beberapa rekening lainnya  dengan  serangkaian  transaksi  yang kompleks. Layering dapat pula dilakukan dengan transaksi  jaringan  internasional  baik  melalui bisnis  yang  sah  atau  perusahaan  yang  memiliki nama  dan  badan  hukum  namun  tidak  memiliki kegiatan apapun.
Ketiga , menggunakan harta kekayaan ( integration ),  yakni  suatu  upaya  menggunakan harta  kekayaan  yang  berasal  dari  tindak  pidana yang  telah  berhasil  masuk  ke  dalam  sistem keuangan  melalui  placement  atau  layering sehingga  seolah-olah  menjadi  harta  kekayaan halal  ( clean  money )  untuk  kegiatan  bisnis  yang halal atau untuk membiayai kegiatan kejahatan.
Pencucian  uang  dapat  diselidiki  dari transaksi-transaksi  nasabah  yang  mencurigakan. Transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi  yang  menyimpang  dari  profil  dan karakteristik  serta  kebiasaan  pola  transaksi  yang dilakukan  oleh  nasabah,  termasuk  transaksi keuangan  oleh  nasabah  yang  patut  diduga dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menghindari pelaporan  transaksi  yang  bersangkutan  yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan.
Beberapa  contoh  transaksi  keuangan  yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi transaksi  keuangan  mencurigakan  dan  kondisi yang  sering  digunakan  dalam  pencucian  uang, apabila  tidak  diperoleh  informasi  yang  memuas- kan  maka  transaksi-transaksi  dibawah  ini  harus dipandang  sebagai  transaksi  keuangan  mencuri- gakan  (Adyan,  2004); Pertama ,  nasabah  atau kuasanya  berupaya  menghindari  untuk  berhu- bungan langsung dengan penyedia jasa keuangan; Kedua ,  Penggunaan  banyak  rekening  dengan alasan  tidak  jelas, Ketiga, penyetoran  dalam nominal  kecil  dengan  frekuensi  yang  cukup tinggi  dan  kemudian  dilakukan  penarikan sekaligus; Keempat, Penarikan  dalam  jumlah besar  terhadap  rekening  tidak  aktif; Kelima , Penarikan dalam jumlah besar terhadap rekening yang baru menerima dana yang tidak diduga dan tidak  biasa  baik  dari  dalam  negeri  maupun  dari luar  negeri; Ke  enam ,  Adanya  transfer  dana  ke dalam  suatu  rekening  dengan  frekuensi  yang
sangat  tinggi  dan  secara  tiba-tiba  padahal sebelumnya  rekening  tersebut  tergolong  tidak aktif.  (Pencucian  Uang  :  Pengertian,  Sejarah, Faktor-faktor  Penyebab  dan  Dampaknya  bagi Masyarakat. Jurnal/ Hukum Bisnis).
Nasabah  yang  berasal  dari  atau  mempunyai rekening  di  negara  yang  dikenal  sebagai  tempat pencucian  uang  atau  negara  yang  kerahasiaan banknya sangat ketat. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1)  huruf  b,  Undang-Undang  nomor  15  tahun 2002  tentang  tindak  pidana  pencucian  uang sebagaimana  telah  diubah  menjadi  Undang- undang  No.  25  tahun  2003,  penyedia  jasa keuangan  (PJK)  termasuk  didalamnya  adalah bank,  wajib  menyampaikan  laporan  transaksi yang  dilakukan  secara  tunai  dalam  jumlah kumulatif sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan satu kali transaksi maupun  beberapa  kali  transaksi  dalam  1  (satu) hari  kerja.  Laporan  transaksi  tersebut  dikenal sebagai Cash Transaction Report (CTR).
Berdasarkan  Pasal  1  angka  8  Undang- Undang  tindak  pidana  pencucian  uang,  yang dimaksud  dengan  transaksi  keuangan  yang  dila- kukan  dengan  tunai  adalah  transaksi  penarikan, penyetoran,  atau  penitipan  yang  dilakukan dengan  uang  tunai  atau  instrumen  pembayaran lain  yang  dilakukan  melalui  Penyedia  jasa Keuangan  (PJK),  sebagai  contoh  bila  nasabah pemegang  rekening  menyetor  tunai  minimal sebesar  Rp.500.000.000,00  (lima  ratus  juta rupiah)  dalam  1  (satu)  hari  kerja,  maka  bank wajib  melaporkan  transaksi  tersebut  ke  PPATK. Kedua  macam  laporan  tersebut  akan  digunakan oleh  PPATK  sebagai  data  untuk  dilakukan analisa  dan  outputnya  menjadi  informasi intelejen  keuangan  yang  akan  diberikan  kepada pihak  yang  berkompoten  antara  lain  kejaksaan dan kepolisian untuk ditindak lanjuti.
PPATK  (Pusat  Pelaporan  dan  Analisis Transaksi  Keuangan),  sebagai  lembaga  indepe- nden  yang  bertugas  menganalisis  semua  tran- saksi  keuangan  yang  mencurigakan  yang dilaporkan oleh penyedia jasa keuangan bertanggung  jawab  langsung  kepada  Presiden.
PPATK  oleh  UU  TPPU  diberi  kewenangan untuk  membantu  penegak  hukum  memberantas tindak  pidana  pencucian  uang  dari  berbagai kejahatan,  baik oleh  perorangan  maupun korporasi,  dalam  batas  wilayah  negara  RI maupun  di  luar  batas  wilayah  negara  RI  dengan kerja  sama  regional  dan  internasional  melalui forum bilateral atau multilateral.
Proses  penegakan  hukum  terhadap  laporan data PPATK yang diterima pihak Kepolisian dan Kejaksaan  haruslah  segera  ditindaklanjuti  guna mencegah  berpindahnya  harta  kekayaan  hasil tindak pidana dan lolosnya pelaku tindak pidana pencucian uang, yang berakibat akan mengurangi efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana  pencucian  uang.  Pencucian  uang  di Indonesia  diselesaikan  dengan  asas  pembuktian terbalik  yakni  dimana  si  pelaku  menjelaskan sendiri  asal  harta  kekayaan  yang  dimilikinya  di muka pengadilan bahwa harta kekayaanya bukan merupakan  hasil  dari  suatu  perbuatan  tindak pidana.  Dan  untuk  kelancaran  pemeriksaan  di pengadilan  sekalipun  terdakwa  dengan  alasan yang  sah  tetapi  apabila  sampai  tiga  kali dilakukan pemanggilan untuk sidang tidak hadir, hakim  dengan  putusan  sela  dapat  meneruskan pemeriksaan  dengan  tanpa  kehadiran  terdakwa ( secara in absentia ), sedangkan apabila diperoleh  bukti  yang  cukup  di  persidangan bahwa  terhadap  harta  kekayaan  terdakwa merupakan hasil tindak pidana, maka dapat disita untuk dikembalikan kepada negara.
Sedangkan kepada terdakwa dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan  paling  lama  15  tahun,  dan  denda  paling sedikit  Rp  100  juta  dan  paling  banyak  Rp  15 miliar.  Pemerintah  melalui  UU  No.  15  Tahun 2002  dan  diperbaharui  menjadi  Undang-undang No.  25  Tahun  2003  tentang  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  berupaya  untuk  meminimalisir pencucian  uang,  sampai  dengan  saat  ini pelaksanaan UU tersebut berupaya terus ditingkatkan. Dalam rangka mencegah agar bank tidak  dimanfaatkan  sebagai  sarana  pencucian uang,  untuk  itu  Bank  Indonesia  mengeluarkan peraturan PBI  No.3/10/PBI/2001  tentang Prinsip
Mengenal Nasabah dan diperbaharui dengan PBI No.5/21/PBI/2003  untuk  menyesuaikan  dengan Undang-undang  tahun  2003  tentang  perubahan atas  Undang-undang  No.15  tahun  2002  tentang tindak pidana pencucian uang.
Pembentukan  UU  tindak  pidana  pencucian uang  ini  dimaksudkan  agar  segala  bentuk pencucian  uang  dapat  dicegah  dan  diberantas serta terhadap pelakunya diberikan sanksi hukum, karena sangat merugikan masyarakat dan Negara yang  dapat  mempengaruhi  serta merusak stabili- tas perekonomian nasional atau keuangan negara dan  meningkatnya  berbagai  kejahatan.  Hal  ini sesungguhnya sangat bertentangan dengan tujuan tasyri‟ itu sendiri  yaitu  mencegah mafsadah dan menciptakan  maslahah,  artinya  perbuatan  yang justru  menimbulkan  kerusakan,  kerugian,  kemu- daratan  dan  sekaligus  menjauhkan  kemaslahatan kehidupan manusia adalah perbuatan tercela dan terlarang  dan  perbuatan  tersebut  dapat  disebut sebagai tindak pidana.

## 3. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  dengan  menggunakan  metode  studi pustaka  sebagai  metodologi  penyelesaiannya. Dengan  obyek  penelitian  kasus Money  Laun- dering dilihat dari sudut pandang sistem ekonomi Islam,  dan  bagaimana  ekonomi  Islam  menyele- saikan permasalahan tersebut (Bungin, 2001).

## 4. Hasil dan Pembahasan
Pandangan  ekonomi  islam  terhadap money  loundering Ekonomi  Islam  menurut adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajarai ilmu ekonomi rakyat yang diilhami oleh  nilai-nilai  Islam.  Islam  sebagai  agama  dan ideologi  (pandangan  hidup),  selain  mengatur hubungan  manusia  dengan  Allah,  Islam  juga sangat  berkepentingan  meletakkan  basis-basis etika dan moral dalam hubungan manusia dengan sesama, Islam memiliki konsep yang jelas dalam mengajarkan  soal  harta,  asal  harta  yang didapat- kan  dan  pendistribusian  harta.  Islam  memiliki ketentuan  dalam  mendapatkan  harta  yang  benar dan  sah,  yaitu  tidak  terdapat  unsur al-batil  dan
az-zalim (QS Al-Baqarah (2) : 188, An-Nisa‟ (4) : 29  dan  10.  Dimana al-batil  dan  az-zalim yakni jalan  yang  salah,  penindasan,  dan  eksploitasi, yang  sering  kali  berbentuk  penipuan,  pencurian, dan  perampokan.  Oleh  karenanya,  menjadi sebuah  kepastian  bahwa  Islam  melarang  peme- rolehan  harta  yang  tidak  benar  dan  melanggar ketentuan hukum Islam. Namun seiring berkembangnya  waktu,  tindak  pidana  terhadap harta  terus  berkembang  dengan  menggunakan istilah-istilah  yang  baru,  termasuk  di  dalamnya; money laundering, money politic, dll.
Hukum  Islam  secara  detail  tidak  pernah menyebutkan  pelarangan  perbuatan  pencucian uang, karena memang istilah ini belum ada pada zaman  Nabi.  Akan  tetapi  secara  umum,  ajaran Islam  telah  mengharamkan  mencari  rejeki dengan  cara-cara  yang  bathil  dan  penguasaan yang  bukan  hak  miliknya,  seperti  perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain  atau korban  itu  sendiri.  Namun,  berangkat  dari kenyataan  yang  meresahkan,  membahayakan, dan  merusak,  maka  hukum  pidana  Islam  perlu membahasnya, bahwa kejahatan ini bisa diklasifikasikan  sebagai jarimah  ta’zier (Syeikh Zainudin al-Malibari, terjemahan „irsyadul „ibad).
Pandangan  hukum  Islam  tentang money laundering ini merupakan bagian jarimah ta’zir . Jarimah  ta’zir menurut  bahasanya  adalah mashdar dari azzara yang  berarti  menolak  atau mencegah  kejahatan  maupun  juga  berarti menguatkan, memuliakan, dan membantu. Secara terminologis, jarimah ta’zir adalah perbu- atan  maksiat  yakni  meninggalkan  perintah  yang diwajibkan  dan  melakukan  perbuatan  yang diharamkan,  di  mana  perbuatan  itu  dikenakan hukuman had maupun kifarat (Nasution,  1965). Maka,  tindak  pidana  pencucian  uang  masuk dalam kategori jarimah ta’zir dan oleh karenanya dalam  Islam,  melarang  dan  mengharamkan kegiatan money laundering .
Di  Indonesia money  laundering ,  dilakukan salah  satunya  melalui  institusi  perbankan, dimana  salah  satu  institusi  perbankan  tersebut adalah  berlabel  Islam,  yang  disebut  dengan
perbankan syari‟ah, sarana tersebut dipergunakan oleh  para  pelaku money  laundering untuk menyelamatkan  uang  yang  diperolehnya  Pencu- cian  uang  merupakan  perbuatan  yang  sangat merugikan masyarakat, juga negara, karena dapat mempengaruhi  atau  merusak  stabilitas  perekono- mian  nasional  khususnya  keuangan  negara.  Hal ini  sangat  bertentangan  dengan  tujuan  tasyri'  yaitu mencegah  mafsadah  dan  menciptakan  mashlahah. Pencucian uang menimbulkan kerusakan, kerugian, mudharat,  sekaligus  menjauhkan  kemaslahatan dari kehidupan manusia.
Hukum  Ekonomi  Islam  yang  berbasis  pada al-  Qur‟an  dan  al-Hadits,  sebagai  suatu  sistem kehidupan  yang  menyeluruh  termasuk  perma- salahan  moneter  adalah  solusi  untuk  mencegah dari money  laundering ,  sebab  dalam  prakteknya money  laundering merupakan  permasalahan moneter  yang  terjadi  di  negara-negara  Muslim pada khususnya dan negara-negara di dunia pada umumnya.
Berdasarkan  pengertian  diatas  maka  apabila suatu  tindakan  tidak  memenuhi  unsur obyektif dan subyektif maka tidak dapat dikatakan sebagai tidak  pidana  (delik).  Maka money  laudering dapat dikatakan suatu tindakan pidana dan perbu- atan  tercela,  seperti  yang  diatur  dalam  Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomer  15  Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2003  tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  15 Tahun  2002.  Ini  berarti  dapat  diartikan  bahwa kriminalisasi sebagai proses penetapan ”pidana”.
Berbeda  dengan  hukum  ekonomi  konven- sional,  ekonomi  syariah  memandang  bahwa sebagai  sebuah  akibatnya  apabila  suatu  tindakan sudah  terkodifikasi  dalam  sebuah  hukum  atau Undang-undang,  maka  siapapun  yang  melang- garnya  harus  mendapatkan  sanksi  yang  setimpal (hukuman).  Mengatakan  bahwa  diantara  nilai transaksi yang terpenting dalam bisnis adalah al- amanah „kejujuran‟.  Dengan  demikian  tindakan pencucian  uang  termasuk  tindakan  yang  tidak jujur.  Pencucian  uang  adalah  tindakan  yang melanggar  hukum,  sehingga  memerlukan  tindak lanjut  hukum  dari  penguasa  atau  hakim,  dalam
al-Qur‟an  surat  al  Ma‟idah  ayat  8  menyatakan bahwa  seorang  pemimpin  harus  bertugas  mene- gakkan  kebenaran  dan  keadilan  menurut  segala apa  yang  telah  ditentukan  oleh  hukum-hukum syara‟,  maka  segala  perbuatannya  dihubungkan dengan  kemaslahatan  bagi  masyarakat  yang  di pimpinnya.  Dia  berhak  menjadikan  Undang- undang untuk melindungi kemslahatan.
Pandangan  hukum  Islam  tentang money laundering ini merupakan bagian jarimah ta’zir . Jarimah ta’zir menurut  bahasanya  adalah mash- dar dari azzara yang  berarti  menolak  atau mencegah  kejahatan  maupun  juga  berarti menguatkan, memuliakan, dan membantu. Secara  terminologis, jarimah  ta’zir adalah perbuatan  maksiat  yakni  meninggalkan  perintah yang  diwajibkan  dan  melakukan  perbuatan  yang diharamkan,  di  mana  perbuatan  itu  dikenakan hukuman had maupun kifarat .  Maka,  tindak pidana  pencucian  uang  masuk  dalam  kategori jarimah ta’zir.
Hukuman  dalam jarimah  ta’zir tidak ditentukan  oleh  ukuran  atau  kadarnya,  artinya untuk  menentukan  batas  terendah  dan  tertinggi diserahkan  sepenuhnya  kepada  hakim.  Adapun tujuan  ditetapkannya  hukum  dalam  Islam menurut  Abdul  Qadir  Audah,  diantaranya; Pertama , Untuk menjaga kemaslahatan masyarakat; Kedua , Untuk memelihara peraturan agar  masyarakat  tetap  eksis; Ketiga ,  Untuk menjamin  kelestarian  masyarakat  yang  kuat  dan berakhlak mulia.
Seseorang  dapat  dikenai  sanksi/pidana apabila  telah  memenuhi  unsur jarimah ,  yaitu; Pertama ,  Nash  yang  melarang  perbuatan  dan mengancamkan hukuman terhadapnya, dan unsur ini  biasa  disebut  ”unsur  formil”  ( ar-rukn  asy- syar’i).  Kedua, Adanya  tingkah  laku  yang membentuk jarimah, baik  berupa  perbuatan- perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut ”unsur materiil” ( ar-rukn al-madi). Ketiga, Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu  orang  yang  dapat  dimintai  pertanggung jawaban  terhadap jarimah yang  diperbuatnya (Hanafi, 1967)

## 5. Kesimpulan
Pencucian uang merupakan salah satu kejahatan yang  sangat  merugikan  masyarakat  juga  negara, karena  dapat  mempengaruhi  atau  merusak stabilitas  perekonomian  nasional  khususnya keuangan  negara.  Hal  ini  sangat  bertentangan dengan tujuan tasyri' yaitu mencegah mafsadah dan menciptakan mashlahah. Pencucian uang menimbulkan  kerusakan,  kerugian,  mudharat, sekaligus menjauhkan kemaslahatan dari kehidupan manusia, tercela, dan terlarang sehingga dapat  disebut  sebagai  tindak  pidana  dan  dalam konteks hukum Islam.
Pandangan  hukum  Islam  tentang money laundering ini merupakan bagian jarimah ta’zir . Jarimah  ta’zir menurut  bahasanya  adalah mashdar dari azzara yang  berarti  menolak  atau mencegah  kejahatan  maupun  juga  berarti menguatkan, memuliakan, dan membantu. Secara  terminologis, jarimah  ta’zir adalah perbuatan  maksiat  yakni  meninggalkan  perintah yang  diwajibkan  dan  melakukan  perbuatan  yang diharamkan,  di  mana  perbuatan  itu  dikenakan hukuman had maupun kifarat .  Maka,  tindak pidana  pencucian  uang  masuk  dalam  kategori jarimah  ta’zir. Hukuman  dalam jarimah  ta’zir tidak  ditentukan  oleh  ukuran  atau  kadarnya, artinya  untuk  menentukan  batas  terendah  dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim.

## 6. Ucapan Terima Kasih
Terimakasih  saya  sampaikan  kepada  pihak- pihak  yang  terlibat  atas  terbitnya  tulisan  ini, khususnya kepada STIE AAS Surakarta.

## 7. Daftar Pustaka
Compton,  N.  Eric.  (1991). Principle  of  Banking (terjemahan Alexander Oey. Jakarta:
Akademia Pressindo.
Husein,  Yunus.  (2001). Penerapan  Prinsip Mengenal  Nasabah  oleh  Bank  dalam Rangka  Penanggulangan  Kejahatan  Money Laundering .  artikel  pada  Jumal  Hukum Bisnis. Volume 16 Tahun 2001.
Ibarahim,  Yohanes.  (2004). Kaidah  dan  Asas Hukum  Perbankan  dalam  Mengantisipasi Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Melalui Transaksi Keuangan Khususnya Perbankan. Artikel  pada  Jumal  Hukum  LlTIGASI. Fakulats  Hukum  UNP  AS.  Bandung. Volume 5 No.2 Juni 2004.
Bungin, B. (2001). Metode Penelitian Kualitatif . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
Adyan,  Antory  Royan  (2004) . Politik  Kriminal dalam  Penanggulangan  Terjadinya  Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Jurnal Hukum LITIGASI , Fakultas Hukum UNPAS, Bandung, Volume 5 No.2 Juni 2004
Sahetafy,  J.E  (2011).  “Business”  Uang  Haram komisi hukum nasional. www.khn.go.id Sutedi,  Andrian  (2007). Hukum  Perbankan: Suatu  Tinjauan  Pencucian  Uang,  Merger, Likuidasi,  dan  kepailitan, Jakarta:  Sinar Grafika.
Hanafi, Ahmad (1967). Asas-asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang
Furqon,  arief.  (2002). Islam  untuk  Disiplin  Ilmu Hukum. Departemen Agama RI Nasution,  Harun  (1965) Islam  Ditinjau  Dari Berbagai Aspeknya . Jakarta: UI press