## EVALUASI IMPLEMENTASI PELATIHAN KERJA DI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA KABUPATEN KAPUAS
Haris Saputa Noordi Program Pascasarjana STIA Bina Banua Banjarmasin harisaputranoordi@outlook.com
Suyanto
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Banua Banjarmasin suyanto@stiabinabanuabjm.ac.id
Ade Hermawan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Banua Banjarmasin ade.hermawan@stiabinabanuabjm.ac.id

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  evaluate  how  the  implementation  of  job  training  in  the  Technical Implementation  Unit  of  the  Kapuas  Training  Center  in  Kapuas  Regency  analyzes  what  constraints  are encountered in the implementation of job training and makes solutions / problems solving constraints in implementation. This research uses Qualitative Descriptive method. The population in this research as a whole consists of 40 (forty) people involved in the implementation of training year 2016 at UPT Training Center  Kapuas  Regency,  Samples  selected  by  purposive,  research  data  collected  by  using  interview technique  to  Key  Informants,  questionnaires  to  informants  and  document  analysis,  data  analysis  using interactive analysis model. The results of this study indicate that Implementation of the evaluation of the implementation of job training in the Technical Implementation Unit (UPT) Kapuas Training Center has been running well enough, this is evidenced by the enthusiasm of former participants Vocational Computer Training and Sewing Classes Year 2016 to provide opinions on the implementation of job training as well The results of the questions that have been collected showed very positive training activities implemented Keywords : Competency Based Training

## Abstrak
Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  mengevaluasi  bagaimana  implementasi  pelatihan  kerja  di  Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Kabupaten Kapuas, menganalisis tentang kendala-kendala apa saja yang  ditemui  dalam  implementasi  pelatihan  kerja  dan  membuat  solusi/pemecahan  masalah  terhadap kendala-kendala  dalam implementasi. Metode Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif, Populasi dalam penelitian ini secara keseluruhan berjumlah 40 (empat puluh) orang yang  terlibat dalam pelaksanaan  pelatihan  tahun  anggaran  2016  di  UPT  Balai  Latihan  Kerja  Kabupaten  Kapuas,  Sampel dipilih secara purposive, data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara terhadap Key Informan, angket terhadap informan dan analisis dokumen, analisis data menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan evaluasi implementasi pelatihan kerja di Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Balai  Latihan  Kerja  Kapuas  sudah  berjalan  dengan  cukup  baik,  ini dibuktikan dengan antusiasnya eks peserta pelatihan kejuruan Operator Komputer dan Menjahit angkatan Tahun  2016  untuk  memberikan  pendapatnya  mengenai  implementasi  pelatihan  kerja  serta  hasil  dari pertanyaan yang telah dihimpun menunjukan sangat positifnya kegiatan pelatihan yang dilaksanakan, yang berarti implementasi pelatihan kerja sudah cukup baik Kata kunci : Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi

## PENDAHULUAN
Ketenagakerjaan  merupakan  aspek  yang  mendasar  dalam  kehidupan  manusia karena mencakup dimensi sosial ekonomi salah satu sasaran dalam pembangunan adalah diarahkan  pada perluasan kesempatan kerja dan terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang seimbang dan memadai untuk dapat menyerap bertambahnya angkatan kerja yang memasuki pasar kerja baru setiap tahunnya.
Angkatan  kerja  atau  lebih  dikenal  dengan  istilah  tenaga  kerja  berdiri  pada  dua posisi penting dalam pembangunan yaitu sebagai subyek dan obyek, dalam pembanguna itu  sendiri  pertumbuhan  penduduk  secara  langsung  berpengaruh  pada  perkembangan ketenagakerjaan,  yaitu  bertambahnya  penduduk  usia  kerja  yang  sekaligus  akan meningkatkan  jumlah  angkatan  kerja  bila  tidak  diimbangi    dengan  penambahan kesempatan  kerja  dan  pembekalan  pelatihan  terhadap  sumber  daya  manusia  yang berkompetensi akan menimbulkan permasalahan dalam pembangunan daerah.
Tujuan  pembangunan  ketenagakerjaan,  memberdayakan  dan  mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesusai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah (pasal 4 UU RI, no. 13 Tahun  2003  Ketenagakerjaan),  maka untuk memenuhi tenaga  kerja  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  pasar  kerja  Pemerintah  melalui  undang- undang RI no. 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan Pasal 11 yang berisi Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.
Isu  yang  berkembang  saat  ini  mengenai  Global  Masyarakat  Ekonomi  Asean (MEA) yang sangat berdampak pada persaingan terbuka antara tenaga kerja lokal dengan tenaga  kerja  asing,  dampak  positif  dari  Masyarakat  Ekonomi  Asean  terhadap ketenagakerjaan  yaitu  Terdapat  kesempatan  yang  sangat  besar  bagi  para  pencari  kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi  lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Para tenaga kerja Indonesia juga dapat bekerja di negara anggota ASEAN dengan bebas dan sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya, dan sedangkan dampak negatif pada sisi ketenagakerjaan dapat dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia,  Singapura,  dan  Thailand  serta  fondasi  industri  yang  bagi  Indonesia  sendiri membuat  Indonesia  berada  pada  peringkat  keempat  di  ASEAN,  dengan  adanya  pasar barang  dan  jasa  secara  bebas  tersebut  akan  mengakibatkan  tenaga  kerja  asing  dengan mudah masuk dan bekerja di Indonesia sehingga mengakibatkan persaingan tenaga kerja yang semakin ketat di bidang ketenagakerjaan.
Pemerintah  pusat  maupun  daerah  dalam  era  sekarang  ini,  memiliki  beberapa masalah  serius  dalam  pelaksanaan  pembangunan,  yang  salah  satunya  adalah  masalah ketenagakerjaan.  Masalah  serius  dibidang  ketenagakerjaan    ini  adalah  masalah pengangguran dan terbatasnya kesempatan kerja.
Jumlah pencari kerja yang mendaftarkan diri pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas sampai dengan akhir Tahun 2015 masih cukup tinggi. Laporan Informasi Pasar Kerja  Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Kapuas  Periode  Bulan  Januari  sampai    dengan
Desember  2015  memperlihatkan  jumlah  pencari  kerja  terdaftar  sebanyak  1.580  orang terdiri atas 955 laki-laki dan 625 orang wanita.
Berkaitan  dengan  masalah-masalah  tersebut  diperlukan  upaya-upaya  dalam bentuk kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat dan pencari kerja sehingga dapat berkurang pengangguran dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Sesuai  dengan  rancangan  pembangunan  jangka  menengah  daerah  (RPJMD) Kabupaten Kapuas. Dan berkaitan dengan Visi dan Misi Bupati Terpilih Periode 2013 – 2018 pada poin ke 9 yaitu mengembangkan dan mendorong pendidikan keterampilan bagi kaum  wanita,  kelompok  pemuda,  remaja  putus  sekolah,  penyandang  cacat  melalui kemitraan dan Balai Latihan Kerja untuk meraih kehidupan yang lebih baik dengan tujuan meningkatkan derajat kehidupan kaum wanita, kelompok pemuda, remaja putus sekolah, penyandang cacat sehingga mampu berperan aktif dalam pembangunan.
Peranan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas  tenaga  kerja  yang  berkompetensi  di  Kabupaten  Kapuas  sejatinya  telah mendirikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai  Latihan Kerja yang berdasar Peraturan Bupati nomor. 27 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja yang diundangkan di Kuala Kapuas Tanggal 17 Juni 2014.
Pemberdayaan  tenaga  kerja  melalui  Balai  Latihan  Kerja  merupakan  salah  satu solusi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, khususnya bagi masyarakat yang hanya memiliki  tingkat  pendidikan  setingkat  SLTP/Sederajat  atau  SLTA/Sederajat  yang biasanya  memiliki  keterampilan  rendah  dan  tidak  mampu  melanjutkan  pendidikan kejenjang  yang  lebih  tinggi.  Balai  latihan  kerja  merupakan  salah  satu  instrumen pengembangan sumber daya manusia yang diharapkan dapat mentransfer pengetahuan, keterampilan  dan  sikap  kerja  produktif  dengan  berbagai  kurikulum  dan  program  yang ada.
Melihat  data  yang  peneliti  paparkan  diatas,  maka  program  pelatihan  yang dijalankan oleh UPT BLK Kapuas tidak dapat terlaksana secara efektif tanpa dukungan dari  pemerintah  pusat  dan  daerah  secara  maksimal,  karena  dalam  penyelenggaraan program  pelatihan  dan  pengembangan  di  UPT  BLK  Kapuas,  penyelenggaraan  berasal dari  dana  APBD  maupun  APBN  yang  menekan  pada  kegiatan  pelatihan  Peningkatan Keterampilan  dan  Kompetensi  bagi  Pencari  Kerja,  Program  Peningkatan  Kualitas  dan Produktivitas Tenaga Kerja (PKPTK). Kemudian masih terbatasnya sarana dan peralatan yang  sesuai  dengan  standart  kompetensi  dengan  perkembangan  teknologi  modern sehingga lulusan pelatihannya belum memenuhi standart modern.

## Metode  Penelitian
Berdasarkan  tujuan  penelitian,  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  Deskriptif  Kualitatif.  Penelitian  kualitatif  bertujuan  untuk mengungkapkan  informasi  kualitatif  sehingga  lebih  menekankan  pada  masalah  proses dan  makna  dengan  mendeskripsikan  sesuatu  masalah.  Sedangkan  penelitian  bersifat deskriptif  bertujuan  untuk  mengetahui  atau  menggambarkan  kenyataan  dari  kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel lain, sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami kinerja implementasi pelatihan kerja di UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Kapuas.
Populasi  dalam  penelitian  ini  secara  keseluruhan  berjumlah  40  (empat  puluh) orang yang antara lain sebagai berikut: 32 (tiga puluh dua) orang eks peserta pelatihan
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 1, No 1 – September 2017 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
kejuruan komputer dan menjahit angkatan tahun 2016, 3 (tiga) orang petugas seleksi dan rekrut  peserta  pelatihan,  3  (tiga)  orang  petugas  pelaksana  kegiatan  pelatihan,  2  (dua) orang instruktur pelatihan kejuruan menjahit dan komputer.
Sumber data atau responden penelitian dipilih secara purposive, yaitu informan- informan  yang  dipilih  adalah  orang-orang  yang  cukup  mempunyai  pengetahuan  dan pengalaman yang berkaitan dengan masalah penelitian.
Untuk mendapatkan data dan informasi maka peneliti menentukan Key Informan (  Sumber informasi  kunci  )  sebagai  berikut:  1.  Kepala  Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten Kapuas; 2.  Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga  Kerja Kabupaten Kapuas; 3. Kepala Unit Pelaksana Teknis BLK Kabupaten Kapuas.
Guna memperoleh data dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yang  dapat  memberikan  informasi  lebih  akurat.  1.  Wawancra;  2.  Angket;  3.  Analisis Dokumen.
Aktivitas  dalam  analisis  meliputi  reduksi  data  (data  reduction),  penyajian  data (data  display)  serta  Penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi  (conclusion  drawing  / verification).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Evaluasi  Implementasi  Pelatihan  Kerja  di  Unit  Pelaksana  Teknis  Balai  Latihan Kerja terdiri dari pelatihan berbasis kompetensi kejuruan Menjahit dan kejuruan Operator Komputer. Definisi Operasional penelitian ini mengacu pada dua Dimensi yaitu Dimensi Evaluasi  dan  Dimensi  Implementasi  Pelatihan  Kerja,  peneliti  menggunakan pengumpulan data dengan angket dan wawancara yang disebar kepada 16 orang Informan dari 2 (dua) eks Pelatihan Kerja angkatan tahun 2016.
Adapun indikator dari Dimensi Evalasi terhadap Implementasi Pelatihan Kerja di Unit  Pelaksana  Teknis  Balai  Latihan  Kerja  Kabupaten  Kapuas  meliputi:  1.  Reaction Evaluasi ini dilakukan pada saat dan setelah menerima materi pelatihan, yakni evaluasi untuk  mengukur  minat  dan  reaksi  peserta  atas  pelatihan,  2.  Learning  Disebut  juga evaluasi hasil belajar. Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta setelah menerima pembahasan dari para pelatih setiap sesi pelatihan. Penilaian terhadap tingkat  pemahaman  ini  sangat  penting  untuk  mengetahui  apakah  peserta  materi  yang diberikan dalam pelatihan, 3. Behavior Evaluasi ini dilakukan setelah pelatihan. Tujuan untuk melihat bagaimana perilaku peserta setelah mengikuti pelatihan, langkah – langkah apa yang sudah dilakukan serta bagaimana sikap stake holder terhadap hasil pelatihan, dan  4.  Result  Merupakan  evaluasi  jangka  panjang  yakni  evaluasi  mengenai  kinerja lembaga  yang  terjadi  akibat  kinerja  anggota  organisasi  yang  mengikuti  pelatihan. Evaluasi ini dapat dilakukan tiga sampai empat tahun setelah pelatihan.
Pelatihan  Kerja  adalah  keseluruhan  kegiatan  untuk  memberi,  memperoleh, meningkatkan,  serta  mengembangkan  kompetensi  kerja,  produktivitas,  disiplin,  sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi  jabatan atau  pekerjaan.  Hal  ini  sesuai  dengan  amanat  Peraturan  Pemerintah Nomor  31  Tahun  2006  tentang  Sistem  Pelatihan  Kerja  Nasional  (Sislatkernas)  bahwa Program  Pelatihan  harus  mengacu  kepada  Standard  Kompetensi  Kerja  Nasional Indonesia (SKKNI) dengan pola pelatihan berbasis kompetensi.
Bagi  BLK  yang  baru  berdiri  minimum  memiliki  program  pelatihan  untuk membekali  para  pencari  kerja  dan  pekerja  dengan  keterampilan  dalam  bidang  tertentu
sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Pelatihan  harus  dilakukan  secara  komprehensif  mulai  dari  perencanaan  hingga evaluasi,  sehingga  peningkatan  pengetahuan,  keterampilan  dan  sikap  kerja  dapat dilakuakan.  Orientasi  pelatihan  ditekankan  pada  peningkatan  kemampuan  atau kompetensi untuk melakukan pekerjaan yang spesifik sesuai dengan tuntutan kebutuhan pasar  kerja  atau  kebutuhan  pengembangan  masyarakat  dan  kawasan  transmigrasi. Pelatihan seperti ini disebut Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK). Melalui kompetensi yang  dimiliki  dengan  kompetensi  yang  dibutuhkan  oleh  pasar  kerja  atau  jabatan  kerja yang dibutuhkan.
Kata  ‘pelatihan’  itu  sendiri  memiliki  banyak  definisi.  Dikemukakan  oleh Ivancevich  (2008),  pelatihan  adalah  usaha  untuk meningkatkan  kinerja  pegawai  dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera. Sementara Gary  Deasler  (2009)  menyatakan  bahwa  pelatihan  adalah  usaha  peningkatan  mutu sumber daya manusia di dunia kerjanya.
Rae  (1990:  8)  mengatakan  bahwa  ada  beberapa  dimensi  pelatihan  kerja  yang efektif terukur melalui: 1. Isi pelatihan: sejauh mana isi kegiatan pelatihan relevan dengan kebutuhan., 2. Metode pelatihan: apakah instruktur mampu memberi metode yang sesuai dengan  situasi  peserta,  3.  Keterampilan  dan  sikap  instruktur:  apakah  keterampilan dan sikapnya mampu mendorong peserta untuk belajar, 4.  Lama waktu pelatihan: seberapa cepat  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  penyampaian  materi,  5.  Fasilitas:  sejauh  mana instruktur dapat mengelola dan mengendalikan tempat berlangsungnya kegiatan.
Dalam  melakukan  rekruitmen  Instruktur,  yang  perlu  diperhatikan  adalah kompetensi,  kualifikasi,  mutu  dan  relevansi  (kesesuaian)  pendidikan  dan  pengalaman instruktur dibidang kejuruan yang ditekuni. Selain itu pemberdayaan dan pengembangan kompetensi  tenaga  kepelatihan  (up-grading  instruktur  dan  tenaga  kepelatihan  lainnya) harus dilakukan secara terprogram, bertahap dan berkesinambungan sehingga kapabilitas, fleksibilitas  dan  aktualitas  kompetensi  instruktur  senantiasa  dapat  mengikuti perkembangan  ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan  perubahan  lingkungan  dunia  industri. Selain  itu  sistem  pemberian  reward,  insentif  dan  bentuk-bentuk  penghargaan  lainnya untuk meningkatkan moral, motivasi dan dedikasi (moral improvement) SDM pelatihan perlu dilakukan secara berkesinambungan.
Prasarana dan Sarana pelatihan sebagai salah satu unsur pokok mutlak diperlukan dalam  penyelenggaraan  pelatihan,  perlu  dikelola  secara  efisien  dan  efektif  sehingga program peatihan dapat berjalan dengan lancar. Prasarana dan Sarana meliputi: a. Sarana gedung  kantor  dan  perlengkapannya;  b.  Work  shop  (bengkel)  /  kelas;  c.  Mesin  dan perlengkapan  lainnya;  d.Prasarana  pendukung  lainnya  (asrama,  kantin,  musholla, meubelair dll).
Sarana dan prasarana pelatihan merupakan investasi yang sangat mahal sehingga harus  dapat  difungsikan  dan  didayagunakan  seoptimal  mungkin  melalui  penerapan fungsi-fungsi  manajemen  perencanaan,  pemeliharaan,  pengendalian  serat  kontinuitas pergantian  suku  cadang  yang  dilakukan  secara  terencana  dan  bertahap  sehingga kerusakan  atau  ketidak  berfungsian  (idle)  dapat  dihindari  dan  pelatihan  dapat  berjalan sesuai  dengan  program  yang  telah  direncanakan.  Untuk  menjamin  pendayagunaan  dan berfungsinya  sarana  peralatan  pelatihan  secara  optimalmaka  perlu  perawatan  dan perbaikan  (maintenance  and  improvement)  perlu  dikelola  dengan  baik.  Sedangkan prasarana lainnya yang cukup penting diperhatikan meliputi gedung ruang kelas, ruang
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 1, No 1 – September 2017 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
praktek dan fasilitas lain yang membutuhkan pemeliharaan secara rutin agar optimalisasi pemanfaatannya dapat dipertahankan.
Manajemen  keuangan  memegang  peranan  yang  sangat  penting  untuk  menjaga eksistensi dan kontinuitas operasional BLK. Manajemen keuangan meliputi pengelolaan sumber dana, penggunaan dana, pengendalian dan pengawasan anggaran. Satu hal yang perlu  diperhatikan  oleh  manajer  dan  pelaksana  yang  bertanggung  jawab  dalam manajemen  keuangan  adalah  adanya  prinsip  transparansi  dan  integrasi.  Transparansi artinya adanya keterbukaan dengan seluruh anggota organisasi (BLK) dalam pengelolaan keuangan.  Sedangkan  integrasi  dimaksudkan  bahwa  pengelolaan  sumber  dana (pembiayaan)  pelatihan  seluruhnya  terintegrasi  dengan  kegiatan/dana  yang  tersedia  di dalam organisasi/lembaga pelatihan kerja.
Ruang Lingkup manajemen pemasaran di BLK sekurang-kurangnya meliputi: a. Pemasaran  program;  b.  Pemasaran  lulusan;  c.  Pemasaran  hasil  pelatihan  (production training); d. Pemasaran fasilitas BLK.
BLK  memiliki  marketing  plan  (rencana  pemasaran)  sebagai  pedoman penyelenggaraan  pelatihan.  Oleh  sebab  itu  manajemen  pemasaran  harus  memiliki kemampuan melihat peluang, pesaing, pelanggan, dan prospek ke depan.
Pelatihan kerja merupakan sub system dari system pengembangan sumber daya manusia  secara  keseluruhan.  Oleh  karena  itu  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  dan penempatan  lulusannya,  maka  BLK  harus  dapat  mengembangkan  kemiteraan  dengan pemangku kepentingan (stakeholder). Untuk mengoptimalkan kemiteraan dan penyaluran lulusan  BLK  perlu  dibentuk  Bursa  Kerja  Khusus  (BKK)  di  BLK  sebagai  akses  bagi pencari  kerja  atau  lulusan  untuk  mendapatkan  informasi  lowongan  pekerjaan.  Apabila Bursa  Kerja  tersebut  berfungsi  dengan  baik  akan  memberikan  nilai  tambah  bagi  BLK sehingga  menarik  minat  masyarakat  pencari  kerja  untuk  mengikuti  pelatihan  di BLK.adapun kemiteraan yang dapat dibangun dan dikembangkan antara lain kerja sama pelatihan dengan Industri/Perusahaan  dan UKM dalam bentuk Training Need Analisys (TNA),  pelatihan  pemagangan  dan  penempatan  lulusan  tenaga  kerja  terampil  di perusahaan.  Diharapkan  BLK  dapat  membangun  kemiteraan  minimum  dengan  20 industri/UKM.

## PENUTUP Kesimpulan
Simpulan dari penelitan ini adalah sebagai berikut.
1. Pelaksanaan  evaluasi  implementasi  pelatihan  kerja  di  Unit  Pelaksana  Teknis (UPT)  Balai  Latihan  Kerja  Kapuas  sudah  berjalan  dengan  cukup  baik,  ini dibuktikan dengan antusiasnya eks peserta pelatihan kejuruan Operator Komputer dan  Menjahit  angkatan  Tahun  2016  untuk  memberikan  pendapatnya  mengenai implementasi pelatihan kerja di UPT BLK Kapuas serta hasil dari pertanyaan yang telah  dihimpun  menunjukan  sangat  positifnya  kegiatan  pelatihan  yang dilaksanakan  di  UPT  BLK  Kapuas  dengan    persentase  rata-rata  sebesar  81 (delapan puluh satu) % (persen), yang berarti implementasi pelatihan kerja sudah cukup baik.
2. Kendala-kendala yang ditemui dalam implementasi pelatihan kerja di UPT BLK Kapuas antara lain: 1). Lama waktu pelatihan yang berimbas kepada 3. efektivitas
implementasi  pelatihan  kerja;  2).  Tenaga  Instruktur  pelatihan  kerja;  dan  3). Kurangnya fasilitas atau sarana prasarana pelatihan kerja.
3. Adapun solusi terhadap kendala-kendala tersebut adalah: a. Adanya kebijakan dan penambahan anggaran pemerintah daerah dan pusat untuk lebih mengedepankan peningkatan kualitas SDM lokal yang ada di Kabupaten Kapuas pada khususnya agar  dapat  bersaing  dengan  tenaga  kerja  dari  luar  daerah  melalui  program pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan melalu Unit Pelaksana Teknis Balai  Latihan  Kerja  Kapuas;  b.  Perlunya  revisi  mengenai  standar  waktu pelaksanaan  pelatihan  berbasis  kompetensi  agar  sesuai  peraturan  yang  telah ditetapkan oleh pemerintah pusat; c. Perlunya penambahan calon tenaga instruktur melalu alih fungsi sesuai kejuruan pelatihan kerja yang dibutuhkan; d. Perlunya pemerintah daerah dan pusat penambahan fasilitas atau prasarana sarana pelatihan kerja  yang  ada  di  UPT  BLK  Kapuas;  e.  Perlunya  pemerintah  daerah  dan  pusat dalam  penambahan  peralatan  kerja  yang  sesuai  dengan  standar  pendirian  BLK yang disusun oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI.

## Saran
Saran dari hasil penelitian ini adalah: 1). Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas dan Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Kapuas,  perlu  berkomitmen  mengenai  kebijakan  penambahan  anggaran  untuk pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi di UPT Balai Latihan Kerja Kapuas; 2). UPT Balai Latihan Kerja Kapuas, perlu meningkatkan kerja sama dengan Balai Latihan Kerja didaerah lain dan Lembaga Latihan Kerja Swasta mengenai pinjam pakai Instruktur untuk sementara waktu; 3). UPT Balai  Latihan Kerja Kapuas, perlu lebih fokus dalam pengajuan proposal bantuan peralatan dan sarana prasarana pelatihan kerja ke pemerintah pusat Kementerian Ketenagakerjaan RI dan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas; 4).  UPT  Balai  Latihan  Kerja  Kapuas  dan  Badan  Kepegawaian  dan  PSDM  Kabupaten Kapuas  bersama-sama  berkomitmen  untuk  penambahan  calon  Instruktur  pelatihan dari Dinas-dinas atau Badan-badan yang ada di Kabupaten Kapuas untuk alih fungsi menjadi Instruktur  di  UPT  Balai  Latihan  Kerja  Kapuas;  5).  Perlu  ada  penelitian  lain  yang menelusuri tentang penguatan UPT Balai Latihan Kerja Kapuas.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang Undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan Pemerintah, Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional ( Sislatkernas)
Peraturan  Pemerintah,  Nomor  3  Tahun  2014,  tentang  pelaksanaan  Undang  –  undang nomor 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian.
Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  RI  Nomor  8  Tahun  2014,  tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi
Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas, Nomor 27 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja, Kabupaten Kapuas Data Base Ketenagakerjaan, 2015, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Kabupaten Kapuas Besar Setyoko, 2006, Revitalisasi Balai Latihan Kerja
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 1, No 1 – September 2017 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
Dwi  Prasetyo  Nugroho, 2015,  Evaluasi  Program  Pelatihan  Teknik  Pendingin  di  Balai Latihan  Kerja  Kabupaten  Rembang,  (Program  Strata1,  fakultas  Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta)
Eko Yulianto, 2015, Analisis Pengembangan Sumberdaya Manusia di Balai Latihan Kerja Kulon  Progo  D.I  Yogyakarta,  (program  strata1  Jurusan  Manajemen  Dakwah, Fakultas  Dakwah  dan  Komunikasi,  Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga Yogyakarta)
Harun  Al  Rasyid, 2015,  Evaluasi  Kompetensi  Pendidikan  Pegawai  Pada  Bagian Keuangan  Sekda  Kapuas,  (Program  Pasca  Sarjana  STIA  Bina  Banua Banjarmasin)
Kaswan, 2011, Pelatihan dan Pengembangan untuk meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia
Nurhayatul  Husna, 2015,  Evaluasi  Pelaksanaan  Program  Pelatihan  Kerja  Unit Pelaksanaan  Teknis  Dinas  Balai  Latihan  Kerja  (UPTD  BLK)  Payakumbuh, (program Pasca Sarjana Universitas Andalas)
Pratiwi  Fitriani,  I  Wayan  Bagia,  I  Wayan  Suwendra, 2015,  Analisis  tidak  terserapnya lulusan  pendidikan  dan  pelatihan  pada  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi,
(Journal  Jurusan  Manajemen,  Universitas  Pendidikan  Ganesha  Singaraja, Indonesia)
Rahmadi  Muan, 2010,  Efektivitas  Pelaksanaan  Program  Latihan  Kerja  pada  Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Kapuas (Program Pasca Sarjana STIA Bina Banua Banjarmasin)
Rina Anggraini, 2015, Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat di  Kecamatan  Lampihong  Kabupaten  Balangan  Tahun  2012-2014,  (Program Pasca Sarjana STIA Bina Banua Banjarmasin)
V. Wiratna Sujarweni, 2014, Metodologi Penelitian Wirawan, 2016, Evaluasi, teori, model, metodologi, standar, aplikasi dan profesi