## SISTEM MAPARO SEBAGAI SOLUSI PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH (MES) DI ERA 4.0
Muallifatur Rosidah*
*Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Email : muallifaturrosidah2015@gmail.com
Abstrak  : Sistem  maparo  dalam  bisnis  yang  ada  pada  peternakan  kambing  yang  dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, khusunya masyarakat Muslim yang ada di Desa Sadabumi Kecamatan  Majenang  Kabupaten  Cilacap,  menggunakan  transaksi  kerjasama  yakni “mudharabah”  istilah  lokalnya  adalah  akad  maparo.  Akad/transaksi  maparo  sendiri  diartikan sebagai  sistem  bisnis  dalam  bidang  peternakan,  dimana  para  produsen/peternak  yang melakukan  bisnis  dilakukan  bersama-sama  dengan  pihak  pemilik  modal.  Investasinya  yakni berupa  kambing,  selanjutnya  produk  kambing  ini  ketika  sudah  layak  jual  (dewasa)  kemudian hasil  dari  produk  yang  dijual  ini  akan  dibagi  dengan  pihak  si  pemilik  modal  (bagi  hasil). Penelitian ini dilakukan di Desa Sadabumi, Majenang, Cilacap. Dimana peneliti terjun langsung kelapangan  untuk  meneliti,  kemudian  hasil  penelitian  berupa  pendeskripsian  yang  ada  di lapangan. Teknik pengumpulan data dalam riset ini yakni teknik observasi dan wawancara serta dokumentasi.    Hasil  Penelitian  membuktikan  bahwa  dalam  bisnis  melalui  sistem  maparo  ini masuk  bisnis  dengan  sistem  mudharabah-muqayyadah.  Dalam  sistem  maparo  bisnis  ini  para pihak  produsen  dan  pembeli  tidak  hanya  dijadikan  sebuah  bisnis  semata,  melainkan  tujuan maparo  ini  selain  untuk  bisnis  adalah  untuk  menjalin  hubungan  silaturrahmi  (persaudaraan) antar sesama muslim yang mana di era 4.0 Sistem bisnis maparo  juga menjadi salah satu sistem pengembangan usaha bagi pemilik modal. Akad mudharabah muqayyadah dalam sistem maparo merupakan  manivestasi  dari  prinsip-prinsip  dalam  bisnis  syariah,  hal  ini  dikarenakan  tujuan dari permodalan dalam bisnis ini yakni al-Ta’awun (tolong-menolong), keadilan dalam transaksi bagi  hasil,    dan  prinsip  berbagi  resiko  dalam  kerugian  yang  terjadi  selama  bisnis  yang  telah terjalin.
Kata Kunci : Sistem Maparo, Masyarakat Ekonomi Syariah, Era 4.0

## PENDAHULUAN
Target  pertumbuhan  ekonomi yang  diasumsikan  oleh  kementerian keuangan  pada  Anggaran  Pendapatan Belanja  Negara  (APBN)  2020  masih belum  sesuai  dengan  harapan  dan  cita- cita ekonomi yang maju, meskipun masih ada  waktu  untuk  memperbaikinya  di kuartal  IV  2020,  namun  kita  harus menerima fakta di lapangan bahwa dalam tiga  tahun  terakhir  ekonomi  Indonesia tidak pernah sekalipun berhasil mencapai target  pertumbuhan  ekonomi  yang dicanangkan oleh kebijakan pemerintah. Sudah saatnya desentralisasi ekonomi dijalankan dengan serius, karena ini  bisa  menjadi  solusi  dari  lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini. Kegiatan  usaha  dan  bisnis  desa  bisa menjadi  strategi  dalam  peningkatan pertumbuhan  ekonomi  desa  sesuai  yang dicanangkan  oleh  Kementerian  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Trasnmigrasi  (PDTT)  (Iskandar,  2021). Dengan  begitu  perekonomian  desa  bisa diandalkan dalam menopang dan membantu  ekonomi  masyarakat  desa  itu sendiri.
Regulasi  turunan  terkait  Undang- undang  Cipta  Kerja  misalnya  dengan membolehkan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDES) mengelola usaha sumber daya air, serta bagian dari pada (jalan tol serta non-tol)  yang  diatur  dalam  peraturan pemerintah sebagaimana termaktub pada PP.  No.5/  2021.  Merujuk  pula  pada  PP Nomor 30 tahun2021, Badan Usaha Milik Desa  (BUMDES)  boleh  bekerja  sama dalam  pengujian  kendaraan  bermotor, kalibrasi  hingga  jasa  pemeliharaan. Adapun  Berdasarkan  data  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  terdapat  83.931  wilayah administrasi  setingkat  desa  di  Indonesia pada  tahun  2018  (Badan  Pusat  Statistik, 2018).  Dari  jumlah  desa  tersebut,  setiap desa pasti memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda  untuk  bisa  dikembangkan secara  maksimal.  Salah  satu  kegiatan
usaha  yang  bisa  ditemukan  dan  memang cocok  untuk  dikembangkan  di  wilayah pedesaan  adalah  berwirausaha  di  bidang peternakan.
Peternakan
adalah usaha pemeliharaan  dan  pembiakan  ternak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.  Area  pedesaan didukung  faktor lahan yang masih luas, mudah menemukan pakan, dan masih tersedianya  sumber  daya  masyarakat yang bersedia menjadi peternak. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Sadabumi Kecamatan  Majenang  Kabupaten  Cilacap merupakan  desa  yang  asri  dan  sangat strategis  untuk  melakukan  kegiatan usaha,  khususnya  di  bidang  peternakan kambing.  Dengan  total  luas  wilayah sejumlah  1.001  ha,  dengan  lahan perkebunannya  mencapai  hingga  183  ha serta  lahan  hutannya  adalah  454  ha, sehingga  lahan  tersebut  dapat  dijadikan sebagai  penyedia  pakan  dan  tempat beternak.
Kemudian  dari  jumlah  penduduk sebanyak  5.392  orang,  yang  memiliki mata  pencaharian  sebagai  petani  yakni sejumlah  2.283  orang.  Keadaan  geografis dan  daya  dukung  sumber  daya  manusia tidak  serta  merta  memudahkan  praktek usaha  peternakan  kambing.  Peternak masih  terbentur  kurangnya  modal  untuk membeli  bibit  kambing.  Dalam  ekonomi Islam,  kekurangan  modal  semacam  ini diberikan  beberapa  alternatif,  salah satunya adalah Mudharabah . Dalam  hal  ini  peneliti  menemukan bahwa  praktek mudharabah yang  sudah lama terjalin sampai menjadi tradisi/adat ini  telah  dilakukan  oleh  masyarakat ekonomi  syariah  (yakni  masyarakat Muslim  yang  ada  di  Desa  Sadabumi Kecamatan  Majenang  Kabupaten  Cilacap, Provinsi  jawa  tengah),  yang  mana  dalam tradisi maparo ini  adalah  terkait peternakan kambing, dengan menggunakan sistem kerjasama  tersebut .
Cara atau trik model sistem kerjasama ini adalah  dimulai  dari  para  pemilik  modal yang  menanamkan  modalnya  dalam bentuk  hewan  kambing  kepada  peternak untuk dikembang-biakan hingga mendapatkan  keuntungan  dikemudian hari.  Sesuai  tradisi  yang  ada,  semua kebutuhan  ternak  menjadi  tanggung jawab pemelihara ternak. Selama merawat hewan ternak tersebut, peternak tidak  memperoleh  bayaran  atau  upah apapun.
Di  setiap  daerah  sistem  maparo memiliki  nama  yang  berbeda,  misalnya saja  istilahtenar/viral  yang  ada  di Kabupaten Purworejo dinamakan “Nggado”, istilah kerjasaman “Belah” yang biasa  digunakan  mayarakat  ekonomi syariah  di  era  4.0  seperti  sekarang  ini yakni di Kabupaten Lubuhanbatu Provinsi Sumatera  Utara  (Khairudin,  2010). Namun dalam sistem bagi hasil ini dalam hal keuntungannya sama, yakni laba yang telah  didapatkan  oleh  para  kedua  belah pihak  adalah  dengan  ditentukan  sejak awal akad yakni dengan nisbah bagi hasil dibagi dua sama rata dari hasil penjualan ternak setelah dikurangi harga beli.

## TINJAUAN PUSTAKA
Sistem Maparo Sebagai  Alternatif Usaha Rakyat di Era 4.0
Maparo masih  sanggup  eksis  tidak hilang  ditelan  zaman  karena  berbasis kearifan  lokal  walaupun  memang  sudah berkurang  peminatnya.  Namun  tidak menutup kemungkinan usaha peternakan kambing  dengan  sistem maparo akan berkembang lebih baik lagi jika pemerintah  mendukung  sepenuhnya program pengembangan peternakan rakyat  ini.  Salah  satu  cara  yang  bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menyediakan  modal  bibit  ternak  unggul untuk dikembangkan peternak, memberikan  edukasi  dan  pelatihan ternak  modern.  Sistem  kerjasamanya masih  menggunakan  sistem maparo
dimana  pemerintah  menjadi shohibul maal dan peternaknya menjadi mudhorib . Secara  umum  kerjasama maparo dirasa belum mampu meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  khususnya pemilik  modal  dan  pemelihara  ternak. Maparo menjadi salah satu cara investasi bagi  pemilik  modal,  dan  menjadi  mata pencaharian  lain  bagi  pemelihara  ternak untuk memperoleh penghasilan tambahan.
Sistem Maparo sebagai  Solusi  bagi Perekonomian  Masyarakat  Ekonomi Syariah di Era 4.0
Dalam rangka usaha dalam meningkatkan ekonomi masyarakat ekonomi syariah di era 4.0 melalui sistem maparo dimana  era  revolusi  4.0  menjadi tantangan  tersendiri  bagi  Indonesia dalam mensejahterahkan ekonomi masyarakatnya  perlu  adanya  trik  market tersendiri salah satunya dengan mengembangkan ekonomi syariah Indonesia.Dengan  adanya  respon  dari dunia  barat  serta  sumbangsih  barat terhadap  ekonomi  syariah  Indonesia dimaksudkan  untuk  merangkul  ekonomi syariah Indonesia dengan tujuan utamanya adalah menguasai Indo Pasifik, dengan  menerapkan  sebuah  trik market dalam sistem pasar bebas dan juga sistem kapitalis.  Namun  Indonesia  tetap  pada prinsipnya yaitu mengembangkan potensi ekonomi  syariah,  yang  mana  hal  ini dikarenakan ekonomi syariah di Indonesia  merupakan  sebuah  peluang emas  dalam  menuju  Indonesia  yang sejahtera.
Selain  itu  ada  dua  sistem  dalam meningkatkan ekonomi masyarakat ekonomi syariah di era 4.0 melalui sistem maparo dimana  era  revolusi  4.0 diantaranya  melalui  penerapan  sistem bagi  hasil  dalam  praktik maparo dan menerapkan  prinsip  yang  ada  pada ekonomi  syariah  tentang  ( al-ta’awun ) atau  prinsip  tolong-menolong  yang
terkandung dalam kerjasama maparo .

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian  deskriptif  kualitatif.  Peneliti mengamati  secara  langsung  terkait aktivitas  bisnis  dengan  menggunakan “sitem maparo ”  oleh  masyarakat  Muslim di  Desa  Sadabumi  Kecamatan  Majenang Kabupaten Cilacap  Provinsi jawa Tengah. Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  yaitu  observasi,  wawancara, dan pendokumentasian (Arikunto, 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  kerjasama maparo bagi masyarakat  ekonomi  syariah  di  era  4.0 yang  ada  di  Desa  Sadabumi,  bukan semata-mata  kerjasama  bisnis,  namun juga salah satu cara menjalin silaturahmi dan  merekatkan  rasa  persaudaraan.  Jika kerjasama  hanya  dilandaskan  pada prinsip  mencari  keuntungan,  kerjasama maparo kambing  ini  kurang  menjanjikan. Bagi hasil yang diperoleh cukup kecil, dan tidak  cukup  memenuhi  kebutuhan keluarga  sepenuhnya.  Jangka  waktu pemeliharaan ternak untuk sampai dijual juga  lama,  sehingga  pemilik  modal  harus menunggu  sekitar  delapan  bulan  untuk perputaran  modalnya.  Resiko  kematian kambing  ditanggung  bersama  antara pemilik modal dengan pemelihara ternak, namun  jumlahnya  berbeda.  Jika  terjadi kematian ternak, pemilik modal kehilangan  modal  beli  indukan  kambing sedangkan bagi peternak kehilangan upah kerja  yang  telah  dia  lakukan  selama merawat kambing tersebut.
Namun  di  sisi  lain  ternak  kambing dianggap sebagai pekerjaan yang kasar/kotor dan kurang milenial sehingga hanya  diminati  oleh  orang-orang  lanjut usia  atau  masyarakat  dengan  usia  diatas 45  tahun.  Generasi  muda  lebih  memilih pekerjaan  yang  dianggap  bersih  dan memiliki  nilai  gengsi  tinggi  seperti penjahit  konveksi,  jual  voucher  internet,
sopir  travel  dan  merantau  ke  kota-kota besar seperti halnya Ibu Kota Jakarta dan Ibu Kota Jawa barat yakni Kota Bandung.
Sistem Maparo Sebagai  Alternatif Usaha Rakyat di Era 4.0 Maparo masih  sanggup  eksis  tidak hilang  ditelan  zaman  karena  berbasis kearifan  lokal  walaupun  memang  sudah berkurang  peminatnya.  Namun  tidak menutup kemungkinan usaha peternakan kambing  dengan  sistem maparo akan berkembang lebih baik lagi jika pemerintah  mendukung  sepenuhnya program pengembangan peternakan rakyat  ini.  Salah  satu  cara  yang  bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menyediakan  modal  bibit  ternak  unggul untuk dikembangkan peternak, memberikan  edukasi  dan  pelatihan ternak modern.
Sistem kerjasamanya masih menggunakan  sistem maparo dimana pemerintah  menjadi shohibul  maal dan peternaknya  menjadi mudhorib .  Secara umum  kerjasama maparo dirasa  belum mampu  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat khususnya pemilik modal dan pemelihara ternak. Maparo menjadi salah satu  cara  investasi  bagi  pemilik  modal, dan  menjadi  mata  pencaharian  lain  bagi pemelihara  ternak  untuk  memperoleh penghasilan tambahan.
Misalnya  Bapak  Wawien  seorang warga  RT  001  RW  001  yang  berdomisili di  Desa  Sadabumi,  beliau  profesi utamanya  yaitu  sebagai  penjahit.  Hal inilah  yang  membuat  dan  mendorong warga  untuk  mendapatkan  penghasilan tambahan untuk keluarga, selain menjahit beliau  juga  berternak  dengan  sistem maparo ,  dimana  beliau  mendapatkan modal berupa kambing. Beliau bekerjasama  dengan  Bapak  Roestoyo yang adalah tetangganya, untuk melakukan  kerjasama maparo .  Berawal
dari  dua  ekor  kambing  kini  hasil  dari bisnis maparo ini  semakin  berkembang, sehingga  hasil  dari  sistem maparo ini dapat  menjadi  salah  satu  alternatif memperbaiki  keadaan  ekonomi  keluarga, selain  itu  dari  hasil  beternak  juga  dapat digunakan  untuk  membiayai  putra putrinya  untuk  bersekolah.  Berikut pernyataan Bapak Wawien :
“Bermula  dari  berternak  kambing adalah  saya  minta  dibelikan  kepada  Pak Roestoyo  yang  sudah  biasa  melakukan maparo.  Rerumputan  dan  tumbuhan sangatlah  mudah  dicari  di  desa  kami  ini, terlebih  jika  di  musim  penghujan,  banyak tumbuh  di  samping  rumah-rumah  warga. Pagi  hari  saya  cari  rerumputan  untuk pakan  kambing,  dan  di  siang  harinya sampai  laurt  malam-  malam  saya mengerjakan
pekerjaan
menjahit.
Alhamdulillah sekarang sudah memelihara kambing
sejumlah delapan ekor jumlahnya.” (Rosidah, Komunikasi Pribadi, 2021) . Selain  kasus  di  atas,  peneliti  juga menjumpai kasus  dimana  seorang peternak yang awalnya hanya memelihara  kambing  miliknya  sendiri, namun  karena  kambing  yang  dimiliknya semakin  bertambah  banyak,  hingga akhirnya  beliau  mencari partner usaha untuk  ikut  memelihara  ternaknya.  Beliau adalah  Bapak  Rasqib,  dimana  yang sekarang beliau (Rasqib) memiliki tiga (3) partner usaha dalam memelihara ternaknya.  Beliau  bekerjasama  dengan menggunakan  “sistem maparo ”  kepada tetangganya  yakni  Bapak  Rudhi,  Bapak Moelyoeno  dan  Bapak  Karsoeno.  Bisa dikatakan,  Bapak  Rasqib  merupakan salah  satu  contoh  peternak  perorangan yang diuntungkan oleh sistem maparo ini. Di  satu  sisi,  tugas  beliau  memelihara ternak  diringankan  oleh  tiga  orang partner  usaha  yang  ikut  merawatkan ternaknya. Di sisi lain, beliau memperoleh pahala kebaikan ikut serta meningkatkan kesejahteraan orang di sekitarnya
(tetangganya),  dengan  memberi  peluang usaha  untuk  memperoleh  penghasilan tambahan.  Artinya,  bukan  karena  sistem maparo yang  tidak  lagi  menguntungkan bagi  beliau,  namun  lebih  karena  jumlah ternak  yang  sudah  melebihi  kapasitas kemampuan mereka untuk memeliharanya.
Hal  ini  menjadi  salah  satu kelemahan  dari  usaha  peternakan  rakyat skala  kecil.  Peternak  sebenarnya  mampu untuk terus berkembang, bahkan dimungkinkan  menjadi  juragan  ternak dengan keahlian beternak yang dimilikinya.  Namun  karena  keterbatasan sumber daya manusia, kapasitas kandang yang kecil, dan cara beternak yang masih dengan  sistem  tradisional,  menjadikan mereka  sulit  berkembang  menjadi pengusaha  ternak  yang  lebih  besar. Kelebihan  ternak  biasanya  hanya  dijual untuk  kebutuhan  konsumtif  seperti membeli kendaraan baru, alat komunikasi,  dan  sebagainya.  Meskipun ada juga beberapa peternak seperti Bapak Roestoyo,  yang  menjual  kelebihan ternaknya  untuk  membeli  sawah,  dan Bapak  Tarqa  yang  menjual  kelebihan ternaknya untuk membangun rumah.
Mengembangkan  usaha  di  bidang peternakan  tidak  hanya  bisa  didukung oleh pemerintah, tapi juga dari masyarakat  yang  memiliki  kelebihan dana,  atau  peternak  yang  memiliki kelebihan  ternak.  Seperti  contohnya Bapak  Riesynhan  yang  bekerja  sebagai perangkat desa dan Bapak Roestoyo yang merupakan  seorang  pegawai  wiraswasta, mereka  yang  memiliki  kelebihan  dana bisa mencari partner adalah sebuah usaha untuk mengembangkan bisnis peternakan. Sistem maparo memungkinkan  mereka  yang  tidak memiliki keahlian beternak, bisa berbisnis di bidang peternakan.
Contoh lainnya adalah Bapak Rasqib seorang peternak kambing. Karena beliau memiliki banyak ternak, sehingga
melebihi kapasitas kemampuannya untuk memelihara,  beliau  mencari partner bisnis  yakni  seorang  tetangga  di  sekitar rumahnya  untuk  ikut  merawat  ternak miliknya.  Tetangganya  yang  awalnya hanya  bekerja  sebagai  petani  dan  buruh harian  lepas,  namun  memiliki  keahlian bertertak,
diajak
bekerjasama memelihara  ternaknya  dengan  sistem maparo.
Jika  banyak  pemilik  modal  yang menginvestasikan  dananya  untuk  usaha peternakan, atau peternak yang mengembangkan usahanya dengan kerjasama maparo ,  tidak  menutup kemungkinan  peternakan  rakyat  akan semakin  banyak.  Sehingga  jika  kuota daging  mencukupi,  diharapkan  tidak terjadi lagi kelangkaan daging atau harga daging terlalu mahal.
Maparo yaitu  salah  satu  sistem bisnis  di  bidang  peternakan,  dimana peternak berbisnis dengan pemilik modal. Sehingga  Orang  yang  memiliki  modal akan berinvestasi berupa hewan kambing, dimana  nantinya  saat  kambing  tersebut ketika  sudah  dewasa  kemudian  dapat langsung dijual, dan hasil dari penjualannya  akan  dibagi  dengan  pihak pemilik modal (Firdaus & Rosidah,2020).
Sehingga  dalam  hal  ini  sistem maparo dapat menjadikan sebuah peningkatan ekonomi masyarakat ekonomi syariah di era 4.0 melalui sistem maparo tersebut.  Dimana  dalam  hal  ini masyarakat  Muslim  atau  yang  lebih dikenal  dengan  Masyarakat  Ekonomi Syariah  (MES)  adalah  organisasi  nirlaba yang  bertujuan  guna  mengembangkan serta  mempercepat  penerapan  sistem ekonomi serta keuangan syariah khususnya di Indonesia.
Meningkatkan  Ekonomi  Masyarakat Ekonomi  Syariah  di  Era  4.0  Melalui Sistem Maparo
Dalam rangka usaha dalam
meningkatkan ekonomi masyarakat
ekonomi syariah di era 4.0 melalui sistem maparo dimana  era  revolusi  4.0  menjadi tantangan  tersendiri  bagi  Indonesia dalam mensejahterahkan ekonomi masyarakatnya  perlu  adanya  trik market tersendiri salah satunya dengan mengembangkan ekonomi syariah Indonesia.
Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat Ahyani  &  Slamet  (2021),  bahwa dijelaskan  dengan  adanya  respon  dari dunia  barat  serta  sumbangsih  barat terhadap  ekonomi  syariah  Indonesia dimaksudkan  untuk  merangkul  ekonomi syariah Indonesia dengan tujuan utamanya  adalah menguasai indo pasifik, dengan  menerapkan  sebuah  trik  market dalam sistem pasar bebas dan juga sistem kapitalis.  Namun  Indonesia  tetap  pada prinsipnya yaitu mengembangkan potensi ekonomi  syariah,  yang  mana  hal  ini dikarenakan ekonomi syariah di Indonesia  merupakan  sebuah  peluang emas  dalam  menuju  Indonesia  yang sejahtera.  Selain itu ada dua sistem dalam meningkatkan ekonomi masyarakat ekonomi syariah di era 4.0 melalui sistem maparo  dimana  era  revolusi  4.0 diantaranya  melalui  penerapan  sistem bagi  hasil  dalam  praktik maparo dan menerapkan  prinsip  yang  ada  pada ekonomi  syariah  tentang  ( al-ta’awun ) atau  prinsip  tolong-menolong  yang terkandung  dalam  kerjasama maparo . Berikut  ini  penjelasan  terkait  kedua sistem kerjasama tersebut.
a. Sistem  Bagi  Hasil  Dalam  Praktik Maparo Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam bahwa sistem maparo dapat  dilakukan  melalui  distribusi pendapatan  dalam  sebuah  kerjasama bisnis syariah dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil yang prosentasenya telah  disepakati  diawal  perjanjian. Konsep  bagi  hasil  dilakukan  dalam rangka  membangun  kerjasama  guna menaggung  hasil  dan  resiko  antara
penanam modal dan pelaksana usaha. Sistem profit  and  lost  sharing adalah satu dari sekian banyak konsep dalam ekonomi  Islam.  Sistem  ini,  tidak menjamin  untung  dari  sebuah  usaha. Artinya hasil dari usaha tersebut, baik itu untung atau rugi akan ditanggung oleh  kedua  belah  pihak.  Apabila usaha  yang  dijalankan  mendapatkan hasil  atau  untung  maka  pembagian hasil  atau  untung  sesuai  dengan perjanjian  yang  telah  dibuat  dan disepekati  oleh  kedua  belah  pihak.
Begitupun dalam
menaggung kerugian.
Distribusi  pendapatan  dalam kerjasama maparo menggunakan sistem bagi hasil keuntungan penjualan  indukan  atau  bagi  hasil anakan.  Bagi  hasil  keuntungan indukan  biasanya  terjadi  pada kambing  jantan  yang  dirawat  sejak kecil, untuk pembagian laba dari hasil penjualan  yakni  sesuai  kesepakatan diawal  dan  dikurangi  dengan  harga beli kambing tersebut. Sedangkan  sistem  pembagian  untuk kambing  betina  adalah  bagi  hasil berupa anak kambing yang dilahirkan oleh  sikambing  betina  tersebut. Berapapun jumlah anak yang dilahirkan  oleh  kambing  betina tersebut  hasilnya  akan  dibagi  secara merata antara pihak yang berinvestasi  (penanam  modal  dan peternak).  Jika  produk  dari  kambing beranak  dua,  maka  pembagiannya adalah  dibagi  masing-masing  satu anak kambing, begitupun seterusnya.
Hal  ini  dikarenakan  dalam menggunakan sistem bagi hasil dalam distribusi pendapatannya, maka usaha  pemeliharaan  ternak  dengan sistem maparo inilah  yang  secara umum  dibolehkan  dalam  hukum Islam. Keuntungan yang didapat oleh peternak  dalam  sistem maparo adalah  hasil  dari  perputaran  modal.
Untuk  sistem  pembagian  laba  dibagi sacara  adil  antara  penanam  modal dan  peternak  atau  pelasana  usaha. Begitupun jika terjadi kerugian, maka kerugiannya  pun  akan  dibagi  secara adil  ( al‘adl )  antara  pihak  pemilik modal  dan  pelaksana  /pengelola usaha  tersebut.  Sehingga  dalam  hal ini  dengan  sistem  bisnis maparo keduanya  akan  memiliki  hak  atas keuntungan  ataupun  kerugian  yang sama, sehingga tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.
Berbicara tentang prinsip ( al’adl )  atau  adil  dalam  Islam,  yang mana hal ini merupakan prinsip yang memberikan  keadilan  antar  kedua belah  pihak  dimana  salah  satu  pihak tidak dirugikan atau terdzalimi. Allah Swt memerintahkan  seluruh  umat Islam untuk selalu berbuat adil dalam bermuamalah atau berbisnis. Sedangkan  dalam  arti  luas,  prinsip adil dapat dimaknai sebagai seimbang atau tidak berat sebelah.
Konsep  adil  dalam  bisnis dalam hal ini yakni terdapatnya unsur gharar  (manipulatif).  Tidak  terdapat unsur ketidakpastian dalam transaksi kerjasama maparo ternak.  Yang  ada adalah  ketidakpastian  yang  umum dalam  bisnis,  yaitu  ketidakpastian mengenai untung atau ruginya bisnis yang  dijalani.  Yang  demikian  itu bukan  termasuk gharar ,  karena ketidakpastian  tersebut  merupakan salah satu resiko bisnis, yang menjadi salah  satu  alasan  Islam  mendorong umatnya untuk melakukan bisnis. Jika bisnis  sudah  dijamin  untung  sejak awal, justru kondisi yang demikian ini tidak wajar, karena kepastian untung atau  rugi  dalam  usaha  yang  dijalani menjadi kehendak Allah SWT.
Kemudian  dilarangnya maisir, dimana salah satu pihak diuntungkan dan salah satu pihak dirugikan. Tidak terdapat  unsur  maisir  dalam  sistem
maparo ini,  karena  pemilik  modal menitipkan ternaknya untuk dipelihara, sekaligus siap menanggung  resiko  bisnis  yang  akan dihadapinya  termasuk  hilangnya modal. Di sisi lain, pemelihara ternak sebatas  memelihara  ternaknya  dan ternak  yang  dititipkan  kepadanya,
tidak memberikan jaminan keuntungan  bisnis  kepada  pemodal. Dan jika terjadi kerugian, pemelihara ternak  bukanlah  pihak  yang  harus menanggung
seluruh kerugian pemodal.  Resiko  bisnis  dipikul  oleh kedua belah pihak.
Selanjutnya  dilarangnya tadlis , atau  tidak  adanya  transparansi informasi  antara  kedua  belah  pihak. Dalam  sistem maparo, tidak  ada informasi  yang  disembunyikan  baik oleh pemilik modal maupun pemelihara  ternak.  Harga  beli  dan harga jual ternak,
kondisi perkembangan  ternak,  dan  informasi lain  mengenai  usaha  yang  dijalankan diketahui  oleh  kedua  belah  pihak secara  terbuka  dan  dapat  diketahui kapanpun.
b. Prinsip  Tolong  Menolong  Dalam Kerjasama Maparo Dalam  hal al-ta’awun /tolong menolong  dalam  pembiayaan  suatu modal  dalam  konsep  ekonomi  Islam berarti  semua  harta  yang  bernilai dalam  pandangan  syar’i.  Dimana modal  meliputi  semua  jenis  harta yang  bernilai,  dalam  sistem  ekonomi Islam,  modal  dikembangkan  dengan tujuan agar terjadi sirkulasi dan tidak merugi,  selain  itu  dapat  bermanfaat bagi  orang  lain.  Dalam  proses pelaksanaan  bisnis,  Islam  mengatur tekait  penanaman  modal  dimana modal  dapat  berbentuk  ( syirkah ). Selain  itu  modal  tidak  hanya  berupa uang,  modal  juga  dapat  berbentuk benda  lain  yang  dapat  bermanfaat bagi  penanam  modal  dan  pelaksana
usaha. Seseorang akan mengeluarkan modal  yang  banyak  ketika  akan merintis  usahanya  sendiri,  baik modal tenaga maupun harta.
Kemudian  kerjasama  disini menjadi  sebuah  alternatif  bagi seseorang, selain itu dengan kerjasama  pelaksanaan  usaha  juga akan lebih efisien. Dengan kerjasama, secara  tidak  langsung  penanam modal  juga  akan  lebih  ringan  dalam melaksanakan  bisnisnya.    Kerjasama bisnis  yang  dapat  menjadi  pilihan salah satunya dalam bidang peternakan,  yaitu  dengan  sistem maparo .
Kelebihan Kerjasama Maparo Adapun terdapat beberapa kelebihan  dari  pelaksanaan  kerjasama maparo yaitu:
a. Modal  usaha  ditanggung  bersama, yakni  dengan  melakukan  kerjasama, seseorang  yang  memiliki  keahlian beternak  namun  terkendala  masalah modal, atau pemilik modal yang ingin menjalankan usaha di bidang peternakan  namun  tidak  memiliki keahlian di bidang tersebut, keduanya bisa saling melengkapi. Jadi,
seseorang  yang  tidak  memiliki keahlian beternak juga bisa melakukan usaha peternakan melalui kerjasama  dengan  peternak,  dengan cara menitipkan ternak untuk dipelihara  dengan  sistem  bagi  hasil. Adapun  modal  usaha  kerjasama  di bidang peternakan diantaranya: memiliki  lahan  untuk  beternak, memiliki  peralatan  ternak,  memiliki keahlian  beternak,  memiliki  dana untuk  modal  pembelian  hewan ternak,  dan  memiliki  pasar  jelas untuk  penjualan  hewan  ternak  yang diproduksi.  Semua  modal  tersebut ditanggung  bersama  diantara  pihak yang bekerja sama.
b. Efisiensi tenaga kerja untuk
operasional  usaha,  sehingga  dengan pembagian  peran  dan  tugas  dalam kerjasama  usaha  akan  meringankan kerja. Misalnya pada kerjasama usaha antara  pemodal  dengan  peternak dengan  sistem  bagi  hasil,  tidak memerlukan karyawan dalam operasional  produksinya.  Satu  pihak bertanggung  jawab  menyediakan modal  hewan  ternak,  dan  pihak  lain sebagai  pemelihara  ternak  yang bertanggung  jawab  merawat  dan menyediakan segala kebutuhan ternak  yang  dipelihara.  Dengan demikian tidak ada biaya upah tenaga kerja  dalam  operasionalnya,  karena upah  dihitung  berdasarkan  pola  bagi hasil.
c. Tidak  harus  memiliki  tempat  usaha mandiri, dimana di era 4.0 yang serba digital  ini  dengan  mengawali  atau merintis  sebuah  usaha,  seseorang memerlukan  tempat  usaha  untuk operasionalnya. Salah
satu keuntungan  kerjasama  adalah,  saat salah  satu  pihak  tidak  memiliki tempat  usaha  masih  bisa  tetap berjalan.  Misalnya  seseorang  yang hanya memiliki modal sejumlah uang, tanpa keahlian beternak, tanpa harus mendirikan  kandang  dan  sebagainya, bisa  melakukan  usaha  di  bidang peternakan melalui kerjasama dengan  peternak.  Modal  untuk melakukan kerjasama maparo berupa hewan  ternak  dan  keahlian  beternak (tenaga).  Dalam  kerjasama  bisnis yang dijalin antara pemilik modal dan pemelihara  ternak,  kedua  modal tersebut digabungkan sehingga usaha pemeliharaan  ternak  dapat  berjalan dengan baik.
Modal  awal  adalah  hewan ternak  disediakan  oleh  pemodal untuk  selanjutnya  dipelihara  dan dikembangkan oleh
peternak.
Pengembangan dan  peningkatan modal  dilakukan  dengan  cara  yang
halal,  yakni  dengan  cara  produksi atau  investasi.  Kerjasama maparo dibiayai dengan modal hewan ternak yang  dibeli  pemodal,  bukan  dengan cara  yang  dilarang  dalam  Islam seperti mencuri, merampas kepemilikan  harta  secara  zalim,  dan sebagainya.  Modal  usaha  ini  juga berupa  hewan  ternak  kambing,  yang halal untuk dimakan maupun diternakkan  seperti  halnya  domba, kambing  dan  sapi.  Selanjutnya, larangan pengembangan modal dengan jalan riba (apapun bentuk dan jumlahnya), yaitu pengambilan keuntungan dengan cara mengeksploitasi  tenaga  orang  lain. Peternak sebagai pihak yang bertanggung  jawab  penuh  dalam pemeliharaan  ternak  sudah  dengan rela  menjalankan  perannya  dalam kerjasama maparo tersebut.  Alhasil ekonomi  islam  dilihat  dari  konsep mudharabah praktik  bagi  hasil  ini masih  belum  sesuai,  karena  akad yang terjalin antara shahibul mal dan mudharib adalah  akad  lisan  bukan tulisan,  dan  modal  awal  yang diberikan  pemilik  modal  itu  masih hewan  ternak  bukan  berupa  uang tunai.  Waktu  kerjasama  praktik  bagi hasil  ini  tidak  dibatasi  sehingga menimbulkan ketidak jelasan diantara  kedua  belah  pihak  (Munthe,
2018). Alhasil  tidak  ada  istilah mengeksploitasi  tenaga  peternak dalam kerjasama usaha yang dijalankan. Kemudian larangan pengembangan  modal  dengan  jalan penipuan.  Harga  beli  ternak,  harga jual ternak, perkembangan usahanya, dan  jumlah  ternak  yang  dipelihara sudah  diketahui  oleh  kedua  belah pihak  yang  bekerjasama.  Tidak  ada unsur penipuan dalam hal ini. Prinsip keterbukaan sangat diutamakan dalam  kerjasama  ini,  demi  menjaga
nama baik dan hubungan baik antara pemilik modal dan pemelihara ternak. Pondasi  utama  dari  sebuah  bisnis adalah  modal,  dimana  modal  usaha harus halal, kemudian wujud dan cara memperolehnya
pun dengan carayang  benar  dan  sesuai  aturan agama.  Pengelolaan  modal  dalam bisnis  harus  menguntungkan  kedua belah  pihak,  atau  tidak  merugikan salah  satu  pihak  dan  sesuai  dengan atauran atau syariat Islam.
Resiko  Kerjasama  Melalui  Sistem Maparo
Resiko  dalam  sebuah  bisnis  adalah hal  yang  tidak  dapat  dihindarkan,  setiap orang  yang  berbisnis  harus  berani mengambil  dan  menanggung  resiko  dari bisnis yang dijlankan. Resiko dari sebuah bisnis  yakni  untung  ataupun  rugi.  Hal  ini muncul  karena  ketidakpastian  dari sebuah bisnis. Resiko muncul disebabkan adanya  kondisi  ketidakpastian  dalam bisnis,  sehingga  ada  yang  menyamakan antara resiko dengan ketidakpastian. Ada begitu  banyak  jenis  resiko  yang  harus dihadapi  oleh  setiap  pebisnis,  mulai  dari sikap  ragu,  khawatir  tidak  laku, kehilangan  dan  lain  sebagainya.  Dengan kerjasama, resiko bisnis akan ditanggung bersama. Semua dibagi secara adil sesuai porsinya.  Maka  dalam  hal  mengatasi resiko  kerjasama  melalui  sistem maparo pun  perlu  dikuasai  oleh  pihak  pengelola dan  pihak  yang  melakukan  investasi dalam hal ternak kambing.
Hal  ini  pernah  terjadi  sekitar  dua tahun  yang  lalu  antara  Bapak  Roestoyo dan  Bapak  Wawien.  Pihak  pertama  atau pemodal  harus  siap  menghadapi  segala resiko,  dan  yang  paling  sering  adalah hilangnya  modal  dan  bagi  peternak adalah kerugian tenaga selama memelihara  hewan  ternak.  Sebenarnya pemodal  dan  peternak  sudah  mencoba mengantisipasi segala resiko dengan hati- hati.  Pemodal  biasanya  memilih  orang
yang dapat dipercaya, dan bertanggungjawab  serta  dapat  diajak bekerjasama dalam menjalankan usahanya. Dalam konteks ekonomi Islam, hal ini sering disebut pula dengan gharar dalam  masalah  fiqih. Gharar yaitu kerugian,  dimana  hal  ini  adalah  hal  yang harus  dihadapi  oleh  sertiap  pebisnis dalam menjalankan usahanaya. Salah satu keuntungan  dalam  bisnis  Islam  yakni adanya
penghargaan terhadap ketidakpastian tersebut, hal ini menjauhkan riba dalam berbisnis.
Karena  kerjasama maparo di  Desa Sadabumi dilakukan antara tetangga atau saudara,  masing-masing  pihak  sudah mengetahui  watak  dari partner yang diajak  bekerjasama.  Seluruh  narasumber yang  penulis  Wawancarai  belum  pernah ada  konflik  dengan  pemilik  modal. Pemilik  modal  sudah  tahu  benar  jika peternak  yang  diajak  bekerjasama berwatak  jujur,  amanah,  bertanggung jawab,  dan  pekerja  keras,  sehingga diharapkan  resiko  bisnisnya  kecil  dan modalnya  terus  berkembang.  Peternak juga mengetahui watak partner bisnisnya, sehingga bersedia bekerjasama dan saling berbagi  keuntungan  maupun  resiko. Walaupun  tidak  secara  tertulis,  sistem maparo ini  sudah  diketahui  oleh  kedua belah  pihak.  Bahkan  sudah  menjadi  hal umum  dan  diketahui  oleh  warga  di  Desa Sadabumi.
Maka  tidak  heran  jika  akad kerjasama maparo hanya  dilakukan secara  lisan.  Sehingga  hanya  dengan modal kepercayaan saja biasanya seorang pemilik  modal  sudah  sangat  yakin melakukan  kerjasama maparo dengan peternak.  Namun  demikian,  kerjasama yang  hanya  dilakukan  berdasarkan prinsip  kepercayaan  saja,  memiliki banyak  kelemahan  dan  resiko  yang  lebih tinggi.  Kelemahan  dari  sistem maparo diantaranya  adalah  karena  akad  hanya secara  lisan  dan  tidak  tertulis,  maka perjanjian bisa berubah sewaktu-waktu.
Perubahan akad bisa dilakukan oleh pemilik  modal  maupun  oleh  pemelihara ternak  secara  sepihak.  Jika  demikian, prinsip  toleransi  dan  musyawarah  harus diutamakan  untuk  menjaga  hubungan baik  antara  pemilik  modal  dengan pemelihara  ternak,  yang  pada  umumnya masih  saudara  atau  tetangga.  Prinsip berbagi  resiko  dalam  kerjasama  bisnis Islam  mengedepankan  toleransi  dan musyawarah, begitu juga dengan kerjasama maparo ini.  Ketika  terjadi permasalahan  dalam  kerjasama maparo , semuanya dimusyawarahkan untuk mencari  solusi  terbaik.  Dengan  ini  kedua belah  pihak  akan  saling  berusaha semaksimalmungkin  dalam  menjalankan usahanya  dan  siap  pula  menerima kemungkinan  terburuk  dari  bisnis tersebut.  Rasulullah Saw tidak  melarang setiap  jenis  risiko.  Hal  yang  dilarang adalah  merugikan  salah  satu  pihak  dan memakan hak orang lain, seperti mencuri, maysir , riba, khianat dan lain sebagainya.
Peluang  Bisnis  Dalam  Kerjasama Maparo Rata-rata jangka waktu pemeliharaan  kambing  dari  sejak  kecil hingga  siap  dijual,  kurang  lebih  delapan sampai  sepuluh  bulan.  Kambing  jantan sedikit  lebih  cepat  dewasa  dibandingkan kambing  betina.  Kerjasama maparo menggunakan modal awal berupa kambing dewasa jarang dilakukan, karena membutuhkan modal besar, dan memberatkan  pemodal.  Yang  umum dilakukan  adalah  kerjasama maparo dengan  modal  anak  kambing  untuk dipelihara  dan  dikembangkan  lalu  dijual pada  saat  mendekati  bulan  Haji  atau Dzulhijah.  Kemudian  peternak  dipasok anak  kambing  lagi  di  bulan  Dzulkaidah, sehingga  mereka  melakukan  penjualan setahun  sekali.  Peluang  bisnis  untuk kambing  jantan  dan  betina  berbeda. Untuk kerjasama maparo kambing jantan, bagi  hasilnya  adalah  dari  laba  penjualan
kambing setelah dewasa.
Dalam  kerjasama maparo kambing betina,  biasanya  target  utamanya  adalah dikembangbiakan  lalu  keuntungannya berasal dari anakannya. Sebenarnya pada kasus maparo kambing  betina  kedua belah  pihak  lebih  diuntungkan,  karena memperoleh  pendapatan  dari  bagi  hasil anak  kambing  yang  lahir  dan  dari  laba penjualan indukan kambing ketika dijual.
Secara sederhana, melakukan kerjasama maparo kambing  jantan  lebih menguntungkan  bagi  pemelihara  ternak, karena  nilai  investasi  yang  lebih  tinggi dan  masa  tunggu  yang  lebih  singkat. Dengan  modal  anak  kambing  jantan seharga kurang lebih satu juta rupiah, dan masa tunggu kurang lebih delapan bulan, kambing  sudah  laku  dijual  dengan  harga kurang  lebih  tiga  juta  rupiah.  Bagi  hasil yang didapat juga pasti, yaitu berupa bagi hasil dari harga jual yang dikurangi harga beli. Jika masa tunggu lebih singkat, maka resiko  bisnisnya  juga  lebih  kecil.  Lain halnya  untuk  kerjasama maparo dengan modal anak kambing betina, dengan masa tunggu  yang  sama,  harga  jualnya  lebih kecil.  Jika  modal  awal  berupa  indukan betina,  maka  akan  memberatkan  pemilik modal  karena  harganya  jauh  lebih  mahal meskipun  masa  tunggunya  lebih  singkat. Namun,  jika  pada  dasarnya  baik  pemilik modal  maupun pemelihara  ternak memang  sama-sama  lebih  menyukai “tabungan” hewan ternak, resiko maupun masa  pemeliharaan  ternak  tidak  menjadi masalah.  Dalam  hal  ini,  alasan  ekonomi bukan menjadi tujuan utamanya, melainkan  prinsip  tolong  menolong, toleransi, dan menjalin hubungan persaudaraan  menjadi  alasan  utama beberapa  pelaku maparo melakukan sistem ini.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas tentang  sistem maparo yang  digunakan sebagai  metode  atau  trik  market  dalam
meningkatkan ekonomi Masyarakat melalui  sistem maparo ternak  kambing tersebut di era 4.0 seperti sekarang ini di Desa  Sadabumi  Kecamatan  Majenang Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, maka penulis dapat mengambil kesimpulan  bahwa  dalam  hal  kerjasama peternakan kambing maparo oleh masyarakat Muslim (Masyarakat Ekonomi Syariah)  yang  tinggal  di  Desa  Sadabumi termasuk  kedalam  akad mudharabah muqayyadah .  Sistem maparo bukan sekedar bisnis, melainkan ada hal-hal lain yang  tersirat  didalamnya,  salahsatunya adalah sebagai ajang silaturahmi. Sehingga  di  dalam  Kerjasama  antara pemodal  dan  peternak  dalam  sistem maparo adalah  kegiatan  gotong  royong dalam  membangun  kerjasama  dalam berbisnis  dan  berbagi  resiko  usaha. Kerjasama  pemeliharaan  ternak  dengan sistem maparo merupakan  manifestasi dari prinsip-prinsip dalam bisnis syariah, seperti  keadilan,  tolong  menolong,  dan berbagi resiko. Prinsip
keadilan diterapkan  dalam  distribusi  pendapatan yang  menggunakan  prinsip  bagi  hasil. Prinsip Al-Ta’awun (tolong  menolong) menjadi  modal  dalam  kerjasama  sistem maparo .  Prinsip  berbagi  resiko  dalam bisnis  syariah  juga  diterapkan  dalam kerjasama maparo .  Resiko  kerjasama maparo diantaranya  matinya  hewan ternak, jangka waktu dalam hal pemeliharaan  ternak,  hewan  ternak  yang sakit,  hingga  resiko  ternak  yang  hilang atau terkena cacat, kesemuanya ini harus ditanggung bersama antara pihak pemilik modal  dan  pihak  pemelihara  ternak tersebut sesuai kesepakatan bersama.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdul Halim Iskandar. (2021). Kementerian  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi .
Ahyani,  H.,  &  Slamet,  M.  (2021).  Respon Dunia  Barat  Terhadap  Ekonomi
Syariah  Di  Era  Revolusi  Industri 4.0. JPED (Jurnal Perspektif Ekonomi  Darussalam)(Darussalam Journal  of  Economic  Perspectives) ,
7 (1), 23-44. Arikunto,  S.  (2010). Prosedur  Penelitian Suatu Pendekatan praktik . Jakarta : Reinika Cipta.
Badan  Pusat  Statistik  Indonesia.  (2021). Ekonomi  Indonesia  Triwulan  I- 2021 . Firdaus,  D.  A.,  &  Rosidah,  M.  (2020).
Sistem Maparo Peternakan Kambing
Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. Sebi :  Studi  Ekonomi Dan Bisnis Islam . Vol. 2 . No.2. Khairudin,  M.  (2010).  Praktik  Bagi  Hasil Nggado  Sapi  Di  Desa  Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo  Menurut  Hukum  Islam. Skripsi . UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Rosidah,  M  (2021).  Wawancara  bersama Bapak Wiwien pada bulan juni 2021. Komunikasi Pribadi.
Munthe,  Y.  A.  G.  (2018).  Analisis Penerapan  Sistem  Bagi  Hasil  Belah Sapi Dalam Peternakan Sapi Di Desa Lobu  Rampah  Kecamatan  Marbau Kabupaten  Labuhan  Batu  Utara. Skripsi .  Universitas  Islam  Negeri Sumatera Utara Medan.