## PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM TERHADAP PEMBANGUNAN JEMBATAN LALOVE KOTA PALU

## Darwat Pakki
Universitas Tadulako Email : darwati.pakki99@gmail.com
Marini Citra Dewi
Universitas Tadulako
Emai : marinicitradewi11@gmail.com

## ABSTRACT
Land  is  the  most  important  and  inseparable  part  of  human  life,  especially  for  the community. On land that is occupied by the community, the community can take the results, utilize  and  also  build  buildings/buildings  according  to  their  designation.  One  of  the  land acquisitions that have been carried out by the Regional Government of Palu City, namely the Construction of Bridge V or also called the Lalove Bridge which for the people of the city  of  Palu  in  addition  to  being  a  public  facility  for  the  community  in  terms  of transportation,  the  construction  of  the  Lalove  bridge  is  also  a  magnet  for  community tourism.  The  methodology  used  in  this  study  is  empirical  research,  namely  research obtained from experience, observations based on field data and information obtained from direct  interviews  with  various  sources  and  related  agencies.  The  results  of  the  research show that Land Procurement for Public Interest in the context of bridge construction is in accordance with Law No. 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development in the Public  Interest,  however  there  are  several  parties  who  take  advantage  of  the  project  for personal gain. The payment of compensation for land acquisition for the construction of the Lalove  bridge  has  not  fulfilled  the  sense  of  justice  for  some  landowners.  This  is  clearly illustrated by the actions of those who did not proceed to the Supreme Court because of the high costs, so that in the end they were forced to accept compensation.

## Keywords: Land Acquisition, Laove Bridge, Compensation

## A. PENDAHULUAN
Tanah  merupakan  bagian  terpenting  dan  tidak  terpisahkan  dalam  hidup  manusia terutama bagi masyarakat. Diatas tanah yang dihaki masyarakat dapat mengambil hasil, memanfaatkan  dan  juga  mendirikan  bangunan/gedung  sesuai  dengan  peruntukannya. Pengertian Tanah diatur dalam Pasal 4 UUPA
Pemerintah yang memiliki kewenangan dalam menguasai dan memanfaatkan segala kekayaan  alam  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Tahun  1945  dan  Hukum  Tanah  Nasional  yaitu  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran rakyat  Indonesia.  Melahirkan  Hak  Menguasai  Negara  atas  tanah  memberikan kewenangan  kepada  Negara  diantaranya  untuk  mengatur,  dan  menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa 1 . Hak menguasai negara dijelaskan bahwa negara bukan bertindak sebagai “pemilik” tanah,  negara  sebagai  badan  penguasa.  Negara  menyediakan  tanah  untuk  keperluan masyarakat dan negara. Salah satu cara menyediakan tanah, yaitu dengan mencabut hak- hak  atas  tanah  dengan  memberikan  ganti  kerugian  yang  layak  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur.  Pencabutan  hak  atas  tanah  dasar  hukumnya Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun  1961  tentang  Pencabutan  Hak-Hak  atas  Tanah Benda-Benda  Pencabutan  Hak  Atas  Tanah  merupakan  upaya  terakhir  yang  dilakukan oleh Pemerintah untuk  memperoleh tanah jika  musyawarah dengan pemegang hak atas tanah  dianggap  gagal  sedangkan  tanah  tersebut  betul-betul  diperlukan  untuk  kegiatan pembangunan  kepentingan  umum  dan  lokasi  pembangunan  tidak  dapat  dipindahkan ditempat lain. Oleh karena perolehan tanah oleh pemerintah mengutamakan musyawarah dengan  pemegang  hak  atas  tanah  maka  sesuai  dengan  konsepsi  Hak  menguasai  dari Negara. 2
Pertama  kali  perolehan  tanah  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  melalui  cara musyawarah, yaitu dengan memberikan ganti kerugian kepada pemegang hak atas tanah, diatur  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  15  Tahun  1975  tentang Ketentuan-Ketentuan  Mengenai  Tata  Cara  Pembebasan  Tanah.  Pemberian  ganti kerugian yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah maka hapusnya hak atas tanah tersebut dan menjadi tanah negara. Permasalahan pembebasan tanah untuk kepentingan umum senantiasa menimbulkan masalah. Di satu sisi, negara menjamin kepemilikan sah pemegang  hak  atas  tanah  sebagaimana  diamanatkan  oleh  UUD  1945  dan  UUPA,  tapi disisi  lain  pelaksana  kekuasaan  negara,  yakni  Pemerintah  juga  menjalankan  kewajiban untuk  melaksanakan  pembangunan  yang  dimana  harus  mengorbankan  kepentingan individu. Dalam UUPA hak atas tanah seseorang sebagai pemegang hak atas tanah tidak
1 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 2
2 Maria S.W. Sumardjono, Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta, 2013, Hal. 3

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
dibenarkan  hanya  dipergunakan  untuk  kepentingannya  pribadi  karena  setiap  tanah mempunyai fungsi sosial (Lihat Pasal 6 UUPA). yang dimaksud dengan “ fungsi sosial” dijabarkan  mempunyai  kepentingan  umum,  yang  sangat  penting  dibandingkan  dengan kepentingan pribadi/individu pemilik tanah.
Terutama  dalam  hal  kegiatan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum,  banyak pemegang  hak  atas  tanah  yang  merasa  dirugikan  atau  tidak  adil.  Karena  biaya  ganti kerugian  yang  mereka  dapatkan  dianggap  tidak  sesuai  dengan  yang  mereka  inginkan atau dapatkan dari Pemerintah. Saat ini masalah pembebasan tanah sangat kompleks dan tidak  begitu  saja  terjawab  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  sudah  ada. Dimulai  dari  sistem  peraturan  yang  dinilai  tidak  memadai  hingga  pelaksanaan  oleh aparat  yang  kerap  diwarnai  bias  kepentingan  itulah  akhirnya  menumbuhkan  prasangka publik yang tak kunjung padam. Persoalan kesiapan sistem sangat penting karena tidak rinci,  tidak  jelas,  dan  tidak  tegasnya  peraturan  pembebasan  lahan  berpotensi memudahkan terjadinya pembiasaan dilapangan. 3
Bagi pemegang hak atas tanah masalah ganti rugi merupakan isu sentral yang paling rumit  penanganannya  dalam  upaya  kegiatan  pengadaan  tanah.  Tampaknya  sering dilupakan  bahwa  interpretasi  asas  fungsi  sosial  disamping  mengandung  makna  bahwa hak  atas  tanah  harus  digunakan  sesuai  dengan  sifat  dan  tujuan  haknya,  sehingga  dapat bermanfaat  bagi  si  pemegang  hak  atas  tanah  dan  juga  masyarakat.,  harus  terdapat keseimbangan  antara  kepentingan  perseorangan  dengan  kepentingan  umum.  Bahwa kepentingan  perseorangan  itu  diakui  dan  dihormati  dalam  rangka  pelaksanaan kepentingan masyarakat  secara menyeluruh. Salah satu  kegiatan pengadaan tanah  yang sudah  terlaksana  oleh  Pemerintah  Daerah  Kota  Palu,  yaitu  Pembangunan  Jembatan  V atau  disebut  juga  Jembatan  Lalove  dibangun  oleh  PT  BUMI  DUTA  PERSADA  yang dibiayai  oleh  Pemerintah  Kota  Palu  Tahun  Anggaran  2019  dengan  kontrak  senilai  43 Miliar. Jembatan dengan bentangan Panjang 100 meter menjadi penghubung antara dua wilayah  Barat  dan  Timur  Kota  Palu,  yang  membentang  diatas  sungai  Palu  yang
3 Adrian Sutedi , Tinjauan Hukum Pertanahan, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2009. Hal.143

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
menyambung kelurahan Nunu dan Kelurahan Tatura 4 , bagi masyarakat kota Palu selain menjadi sarana publik masyarakat dalam hal transportasi, pembangunan jembatan lalove juga  menjadi  magnet  wisata  masyarakat.  Seperti  sekedar  berolahraga,  berkumpul bersama  keluarga  menikmati  sore  hari. Hidayat selaku  Walikota  Palu  saat  itu, menuturkan bahwa “dengan pembangunan jembatan ini dapat mengurai kemacetan dan memberikan perdamaian bagi masyarakat” 5
Tetapi kenyataannya banyak dari pemilik tanah atau pemegang hak atas tanah masih mempersoalkan  mengenai  jumlah  ganti  kerugian  yang  mereka  terima,  dianggap  masih sangat  jauh  dengan  apa  yang  mereka  harapkan.  Dimanakah  keadilan  yang  dapat diberikan  kepada  pemegang  hak  atas  tanah  selaku  juga  pemegang  kepentingan  pribadi dalam kepentingan umum?

## B. METODE PENELITIAN
Metodelogi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  bersifat  penelitian  empiris yaitu  penelitian  yang  diperoleh  dari  pengalaman,  pengamatan  berdasarkan  data-data dilapangan  dan  informasi  yang  diperoleh  dari  wawancara  langsung  kepada  berbagai narasumber dan instansi terkait penelitian ini.
4 https://trilogi.co.id/hadirnya-jembatan-palu-lima-bantu-konektivitas-dua-kelurahan/ diunduh 21 Januari 2021.
5 https://metrosulawesi.id/2020/09/02/jembatan-lalove-jadi-magnet-baru-wisata-di-palu/ diunduh 21 Januari 2021.

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## C. PEMBAHASAN

## 1. Pembebasan Lahan Lokasi Bagi Pembangunan Jembatan
Pelaksanaan  Pengadaan  tanah  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Kota  Palu  terkait  dengan pembebasan lahan yang dilakukan terhadap warga masyarakat yang berada di dua kecamatan yaitu kecamatan  Palu  Selatan  dan  juga  kecamatan  Tatanga,  dan  dua  kelurahan  yakni  lurah  kelurahan Nunu  dan  kelurahan  Taturan  Selatan.  Sangat  menarik  untuk  dibahas  karena  ditengah-tengah pelaksanaan  pembangunan  jembatan  lalove  ada  permasalahan  yang  cukup  pelik  antara  pemilik lahan  dengan  Pemerintah  Kota  dalam  hal  ini  Dinas  Penataan  Ruang  dan  Pertanahan  Kota  Palu selaku  Pihak  Pelaksana  atau  Panitia  Pelaksana  Pengadaan  Tanah  bagi  pembangunan  Jembatan Lalove.
Pembangunan jembatan lalove didasarkan atas Surat Keputusan oleh Walikota Palu pada Tahun 2017  dan  juga  perencanaan  dinas  tata  ruang  yang  dimana  menurut  penuturan  Narasumber 6 dari Dinas  Penataan  Ruang  bahwa  rencana  kegiatan  pembangunan  jembatan  lalove  sudah  dari  tahun 2016,  namun  banyak  terkendala  dalam  pelaksanaan  pembebasan  lahan  bersama  pemilik  lahan sehingga terjadilah penundaan terkait pelaksanaan pembangunan jembatan lalove tersebut.
Pendekatan  persuasive  dan  juga  musyawarah  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  kota  Palu terhadap pemilik lahan, sehingga pada tahun 2017 Pemerintah Kota Palu membentuk Tim Pelaksana Pengadaan  Tanah  dan  melaksanakan  pembayaran  ganti  kerugian  atas  pembebasan  lahan  oleh pemilik  lahan.  Surat  Keputusan  Walikota  Nomor  650/721/DPRP  II/2017  tentang  Tim  Persiapan Pelaksana  Ganti  Rugi  Tanah  Pelaksanaan  Pembangunan  Jembatan  IV  Kota  Palu  Tahun  2017, tertanggal  01  November  2017.  Dan  Surat  Keputusan  Walikota  Nomor  650/717/DPRP  II/2017 tertanggal 01 November 2017 Tentang Satuan Tugas Inventarisasi dan Identifikasi Persiapan Ganti Rugi  Pengadaan  Tanah  Bagi  Kepentingan  Umum  Kota  Palu  Tahun  2017.  Dari  luas  lahan  yang dibebaskan pada tahun 2017 seluas 13.702 m² untuk kelurahan Nunu, dan 1.085 m² untuk luas lahan yang  berada  di  kelurahan  Taturan  Selatan.  Jumlah  kepala  keluarga  yang  terkena  dampak  dari pembebasan  lahan  tersebut  yaitu  kelurahan    Nunu  terdapat  39  Kepala  Keluarga,  sedangkan  untuk kelurahan Tatura Selatan 60 Kepala Keluarga. Pelaksanaan pembebasan lahan terus dilakukan oleh
6 Narasumber : Drs. Namiruddin selaku Kepala Seksi Administrasi Pertanahan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu.

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Tim  Pelaksana  Pengadaan  Tanah  dan  juga  pembayaran  ganti  kerugian  dibayarkan  sesuai  dengan pelepasan hak yang dilakukan oleh pemilik lahan setelah menerima pembayaran ganti kerugian.
Peralihan hak atas tanah merupakan salah satu bentuk atau jenis pengadaan hak atas tanah untuk kepentingan  umum,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2  Peraturan  Presiden  Nomor  36  Tahun  2005 yang  sebagaimana  diubah  oleh  Peraturan  Presiden  Nomor  65  Tahun  2006. 7 Kegiatan  pengadaan tanah  untuk  kepentingan  umum  dilakukan  dengan  cara  pelepasan  atau  penyerahan  hak  atas  tanah Terdapat  beberapa peralihan hak atas  tanah  yaitu dengan cara pelepasan  atau penyerahan hak  atas tanah, dan langkah terakhir yang dilakukan jika dalam proses pembebasan lahan mengalami kendala dengan  pemilik  lahan  atau  pemegang  hak  atas  tanah  yaitu  dengan  cara  pencabutan  hak  atas  tanah yang sifatnya memaksa.
Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012 pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan  dengan  cara  pelepasan  hak  yaitu  kegiatan  pemutusan  hubungan  hukum  dari  pihak  yang berhak  kepada  Negara  melalui  lembaga  pertanahan.  Salah  satunya  pengadaan  tanah  untuk kepentingan umum, dilakukan pembangunan jembatan lalove di Kota Palu.
Sebelum  pembebasan  lahan  Pemerintah  Kota  Palu  telah  melakukan  Persiapan-persiapan  yang dilakukan lebih dulu, yaitu kegiatan sosialisasi kepada warga untuk memberitahukan lokasi rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan kegiatan konsultasi publik rencana pembangunan
Pembangunan jembatan V atau  yang sering disebut dengan nama  Lalove ini dilakukan dengan cara  secara  langsung  yaitu  jual  beli,  tukar-menukar  atau  cara  lain  yang  disepakati  antara  Instansi yang memerlukan tanah dengan Pihak yang berhak. Dikarenakan luas lahan yang dibebaskan tidak lebih  dari  5  (lima)  hektar.  Sejalan  dengan  Pasal  126  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa  “ Dalam rangka  efisiensi  dan  efektifitas,  Pengadaan  Tanah  untuk  Kepentingan  Umum  yang  luasnya  tidak lebih  dari  5  (lima)  hektar,  dapat  dilakukan:  a.  secara  langsung  oleh  Instansi  yang  Memerlukan Tanah  dengan  Pihak  yang  Berhak,  dengan  cara  jual  beli,  tukar  menukar,  atau  cara  lain  yang disepakati; atau b. dengan menggunakan tahapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3”.
Wawancara  yang  dilakukan  kepada  salah  satu  pegawai  di  kantor  kelurahan  Nunu 8 ,
7 Op.cit , Umar Umar Said Sugiharto, Suratman, Drs. Noerhudha Muchsin, MM, Hal. 74
8 Bapak Imran Husain. S.sos  salah satu pegawai bagian administrasi Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga.

## Maleo Law Journal
Volume 6 Issue 1, April 2022

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
menyampaikan  bahwa  benar  pelepasan  hak  atas  tanah kepada  pihak  yang  berhak  selaku  pemilik lahan dilakukan dengan cara jual beli antara Tim Pelaksana Pengadaan Tanah kepada masyarakat, berdasarkan  Surat  Keputusan  Walikota  Tahun  2017  dan  juga  penetapan  lokasi  yang  sudah diterbitkan oleh Walikota. Di kelurahan nunu dalam pelaksanaan pengadaan tanah dan pembayaran tidak terdapat konflik yang berarti karena adanya pendekatan yang baik antara pihak kelurahan dan masyarakat. Dari pihak kecamatan dan keterangan sendiri dari Camat Tatanga 9 mengatakan bahwa di kelurahan nunu sudah mengetahui akan dilakukan pembangunan jembatan V (lima) atau Lalove dan  dari  pihak  kecamatan  maupun  kelurahan  sudah  mengikuti  segala  prosedur  dalam  pelaksanaan pengadaan  tanah.  Disampaikan  bahwa  pihak  camat  atau  kelurahan  tidak  mengetahui  berapa  besar anggaran  yang dibayarkan kepada masyarakat,  mereka hanya memberikan data-data pemilik lahan dan  luas  lahan  yang  akan  dibebaskan  kepada  Tim  Pelaksana  Pengadaan  Tanah  dan  menyiapkan dokumen  pelepasan  hak  dari  tim  pelaksana  untuk  ditandatangani  oleh  pemilik  lahan/pihak  yang berhak. Pihak kelurahan tidak ikut terlibat secara langsung terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana dalam pembebasan lahan.

## 2. Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian
Pengertian Ganti Kerugian dalam PP Nomor 19 Tahun 2021 menyatakan bahwa Ganti Kerugian adalah  penggantian  yang  layak  dan  adil  kepada  Pihak  yang  Berhak,  pengelola  dan/atau  pengguna barang  dalam  proses  Pengadaan  Tanah.  Kata  “layak”  dan  “adil”  hingga  saat  ini  tidak  dapat ditemukan  makna  yang  seharusnya  diatur  dalam  Peraturan  Presiden  ini.  Menurut A.P. Parlindungan pengertian  syarat  ganti  rugi  yang  layak  adalah  dapat  memberikan  kelangsungan hidup  yang  lebih  baik  dari  tingkat  kehidupan  social  ekonomi  sebelum  terkena  pengadaan  tanah. 10 Perkiraan nilai ganti kerugian objek pengadaan tanah, meliputi : tanah, ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
Peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan untuk kepentingan umum, sebagai berikut :
1.Keputusan  Presiden  Nomor  55  Tahun  1993  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bentuk ganti rugi berupa :
a. Uang
9 Bapak Andi. S. Parampasi, SH, MH selaku Camat Tatanga
10 A.P. Parlindungan IV , Berakhirnya Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA , Bandung, Mandar Maju, 1993, Hal. 50
Maleo Law Journal Volume 6 Issue 1, April 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
b. Tanah pengganti
c. Pemukiman kembali
d. Gabungan  dari  dua  atau  lebih  bentuk  ganti  kerugian  sebagaimana  dimaksud  diatas; dan
e. Bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Dalam  Keppres  ini  menyatakan  bahwa  dalam  penentuan  dasar  dan  cara  perhitungan  ganti kerugian  untuk  bangunan  dan  tanaman  adalah  nilai  yang  ditaksir  oleh  instansi  pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang itu. Sedangkan untuk nilai tanah didasarkan pada nilai  nyata/  sebenarnya  sesuai  dengan  Nilai  Jual  Objek  Pajak  (NJOP)  Bumi  dan  Bangunan yang  terakhir.  Dalam  Keppres  ini  nilai  nyata  yang  sebenarnya  dianggap  wajar  dan  tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, karena atas kesepakatan para pihak. Namun ada factor- faktor  yang  harus  dipertimbangan  dalam  menentukan  NJOP  Bumi  dan  Bangunan  tahun terakhir, yaitu : 1. Lokasi/letak tanah, 2. Status penguasaan tanah, 3. Status hak atas tanah, 4. Kelengkapan  sarana/prasarana;  5.  Keadaan  pengguna  tanahnya  (terpelihara/tidak);  6. Kerugian sebagai  akibat  dipecahnya ha katas seseorang;  7. Biaya pindah  tempat/pekerjaan; 8. Kerugian terhadap turunnya penghasilan si pemegang hak.
2. Peraturan  Presiden  Nomor  36  Tahun  2005  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bentuk ganti rugi berupa:
a. Uang; dan/atau
b. Tanah pengganti; dan/atau
c. Pemukiman kembali;
d. Dalam hal pemegang hak atas tanah tidak menghendaki bentuk ganti rugi sebagaimana dimaksud diatas, maka dapat diberikan kompensasi berupa penyertaan modal (saham) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36  Tahun  2005  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksanaan  Pembangunan  Untuk Kepentingan Umum, bentuk ganti rugi berupa :
a. Uang; dan/atau
b. Tanah pengganti; dan/atau
c. Pemukiman kembali; dan/atau

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
d. Gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti rugi diatas, dan
e. Bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Pasal  1  angka  11  Perpres  Nomor  36  Tahun  2005,  ganti  rugi  adalah  penggantian  terhadap kerugian  bersifat  fisik  dan/atau  non  fisik  sebagai  akibat  pengadaan  tanah  kepada  yang mempunyai  tanah,  bangunan,  tanaman  dan/atau  benda-benda  yang  lain  yang  berkaitan dengan  tanah  yang  dapat  memberikan  kelangsungan  hidup  yang  lebih  baik  dari  tingkat kehidupan social ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
Dalam peraturan presiden ini dalam menentukan besarnya ganti kerugian didasarkan atas  :
1. Nilai  tanah  :  NJOP  tahun  berjalan  berdasarkan  penetapan/penilaian  Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah;
2. Nilai  Bangunan  dan  Tanaman  :  ditaksir  oleh  pemerintah  daerah  yang  bertanggung jawab di bidangnya.
4. Undang- undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bentuk ganti rugi berupa :
a. Uang;
b. Tanah pengganti;
c. Pemukiman kembali;
d. Kepemilikan saham, atau
e. Bentuk lain yang disetujui oleh para pihak.
Pelaksanaan  pembayaran  ganti  kerugian  terhadap  pelaksanaan  pengadaan  tanah  bagi pembangunan  jembatan  lalove,  berdasarkan  hasil  penilaian  dari  Penilai  diserahkan  kepada  Panitia Pengadaan  Tanah  dan  dijadikan  dasar  musyawarah  untuk  menetapkan  besarnya  ganti  kerugian untuk melakukan pembayaran kepada pihak yang berhak. Tugas penilai melakukan penilaian ganti kerugian bidang perbidang tanah, meliputi : tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman,  benda  yang  berkaitan  dengan  tanah,  dan/atau  kerugian  yang  dapat  dinilai. Proses pembayaran ganti kerugian yang didasarkan dengan hasil penilaian dari Penilai menjadi acuan bagi Pelaksana Pengadaan Tanah untuk mengadakan musyawarah kepada Pihak yang Berhak, besarnya ganti  kerugian  bersifat  final  dan  mengikat,  seperti  diatur  dalam  Pasal  69  PP  19  Tahun  2021. Musyawarah yang dilaksanakan setelah Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menerima Berita Acara Penilaian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari didampingi oleh Penilai atau penilai public, dan

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
instansi  yang  memerlukan  tanah  dengan  pihak  yang  berhak  yang  dilakukan  secara  langsung. Pelaksana pengadaan tanah mengundang pihak yang berhak sesuai dengan tempat dan waktu  yang ditentukan,  dan  pembahasan  yang  dilakukan  dalam  kegiatan  musyawarah  adalah  menyampaikan besarnya ganti kerugian berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh Penilai.
Hasil  kesepakatan  musyawarah  besarnya  nilai  yang  akan  dibayarkan  oleh  oleh  instansi  yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak akan menjadi dasar pembayaran ganti kerugian. Jika dalam 3 (tiga) kali secara patut diundang pihak yang berhak tidak hadir dan tidak juga memberikan kuasa maka dianggap pihak  yang berhak menyetujui bentuk  ganti kerugian  yang sudah  ditetapkan penilai.  Kesepakatan  musyawarah  dituangkan  dalam  berita  acara  kesepakatan  yang  ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah dan Pihak yang Berhak atau kuasanya.
Apabila  dalam  musyawarah  terdapat  pihak  yang  berhak  merasa  keberatan  dengan  bentuk/ besarnya  ganti  kergian  dari  penilai,  maka  diberikan  kesempatan  untuk  mengajukan  keberatan  di Pengadilan  Negeri  setempat  dalam  waktu  14  (empat  belas)  hari  setelah  berita  acara  kesepakatan ditandatangani.
Pengadilan  Negeri  dalam  jangka  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  memutus  besar/  bentuknya  ganti kerugian sejak diterimanya pengajuan keberatan. Jika putusan pengadilan masih ditolak oleh pihak yang berhak, maka pihak yang berhak bisa mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu  14  (empat  belas)  hari.  Mahkamah  Agung  dalam  jangka  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh) hari.
Pembayaran ganti kerugian diberikan dalam bentuk uang dan dilakukan dengan cara non-tunai atau transfer ke rekening masing-masing pihak yang berhak atau pemilik lahan berdasarkan dengan berita  acara  kesepakatan  musyawarah  bentuk  dan  besarnya  ganti  kerugian.  Berdasarkan  penuturan yang  disampaikan  oleh  Pak Robby salah  satu  tim  pelaksana  pengadaan  tanah  dan  juga  salah  satu pegawai di Dinas Penataaan Ruang dan Pertanahan Kota Palu bahwa “ganti rugi dibayarkan dengan menilai  nilai  tanaman,  bangunan  yang  ada  diatas  tanah,  pajak,  dan  juga  masa  tunggu  dari  pemilik lahan”, agar pada saat pelepasan lahan dihitung masa tunggu pemilik lahan dari saat dia melepaskan lahannya sampai dia menerima biaya ganti kerugian dari pelaksana pengadaan tanah. Dikarenakan agar pemilik lahan tidak mendapat kerugian, hal ini juga menjadi pertimbangan oleh Penilai. Ganti Kerugian  yang  dinilai  oleh  Penilai  atau  Penilai  Publik  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  68 merupakan  nilai  pada  saat  pengumuman  Penetapan  Lokasi  pembangunan  untuk  Kepentingan

## Maleo Law Journal
Volume 6 Issue 1, April 2022

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Umum dengan mempertimbangkan masa tunggu pada saat pembayaran Ganti Kerugian .
Pelaksanaan pembayaran ganti kerugian tidak luput dari adanya pihak-pihak yang menolak atau keberatan dengan besar ganti kerugian dari nilai  yanag seharusnya bagi pemilik lahan. Pada tahun 2018  ada  22  (dua  puluh  dua)  orang  pemilik  lahan  menolak  pembayaran  ganti  kerugian  dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Palu, setelah mengajukan keberatan dan diterima oleh Pengadilan  Negeri  dan  juga  sudah  mengalami  proses  persidangan  di  Pengadilan  para  pihak diundang yaitu Pelaksana Pengadaan Tanah dan Pemilik lahan akan tetapi ada sebagian yang sudah menerima  akan  keputusan  pengadilan  terkait  pembayaran  ganti  kerugian  namun  ada  juga  dari pemilik  lahan  yang  masih  keberatan  dan  mengajukan  hingga  tingkat  Kasasi  ke  Mahkamah  agung. Hingga  awal  tahun  2019,  pemilik  lahan  yang  keberatan  mundur  dan  mencabut  kasasinya  ke Mahkamah  Agung  dan  mau  tidak  mau  tetap  menerima  hasil  keputusan  dari  Pengadilan  Negeri. Pemilik  lahan  menganggap  bahwa  dengan  membawa  penolakan  terhadap  keputusan  pengadilan negeri  ke  tingkat  Kasasi,  biaya  yang  akan  mereka  keluarkan    jauh  lebih  banyak  dari  jumlah  besar ganti kerugian yang dibayarkan. Jika awalnya bisa mendapatkan keuntungan dari pembayaran ganti kerugian tersebut maka dengan menolak atau keberatan dengan besarnya ganti kerugian si pemilik lahan  akan    mengeluarkan  biaya-biaya  tambahan  termasuk  biaya  menyewa  pengacara,  biaya beracara di pengadilan, biaya operasional.
Tim Peneliti mencoba untuk mendapatkan keterangan langsung dan data ke Pengadilan Negeri Palu  terkait  kasus  penolakan  besarnya  ganti  kerugian  oleh  pemilik  lahan  kepada  pelaksana pengadaan  tanah,  dengan  melakukan  wawancara  kepada  Sekretaris  Pengadilan  Negeri  Palu  dari narasumber 11 mengatakan bahwa dalam kasus penolakan atau pengajuan keberatan atas pembayaran ganti kerugian pembangunan jembatan lalove tidak ada penitipan uang dari pihak panitia pengadaan tanah.

## 3. Dugaan Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Bagi Pembangunan Jembatan Lalove Palu
Di  awal  tahun  2021  setelah  berdirinya  jembatan  lalove  yang  menjadi  kebanggan  warga kelurahan  nunu  dan  kelurahan  tatura  selatan,  ternyata  berdampak  dengan  adanya  dugaan  kasus korupsi  oleh  oknum-oknum  pelaksana  pengadaan  tanah  dengan  salah  satu  pemilik  lahan  yang berada  di  jalan  Anoa.  Kejaksaan  menduga  adanya  dugaan  tindak  pidana  kasus  korupsi  jembatan
11 Ibu Dra. Agustina. M selaku Sekretaris Pengadilan Negeri Palu
Maleo Law Journal Volume 6 Issue 1, April 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Lalove. ”Penetapan  tersangka  didahului  adanya  proses  penggeledahan  dokumen  di  Kantor  dinas PU Kota Palu 21 Januari 2021 ,” ungkap Kasi Intel Kejari Palu, Greafik Loserte SH, MH , saat konferensi pers di Kejari Palu, Sulawesi Tengah, Jumat 19 Februari 2021.
Adanya  kerugian  Negara  sebesar  2,4  Milyar  Rupiah  yang  disebabkan  oleh  dugaan  kasus korupsi,  hal  itu  sesuai  dengan  hasil  perhitungan  kerugian  negara  oleh  auditor  Badan  Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). 12
Kabar terbaru perkembangan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan pembangunan jembatan lalove, sudah dalam tahap pelimpahan berkas kasus korupsi ke Pengadilan Negeri Klas 1A Tipikor Palu.  Dalam  ekspose  perkara,  ada  tiga  perbuatan  melawan  hukum  ditemukan. Pertama, tidak terdapat  rencana  teknis  terkait  berapa  luas  tanah  dibutuhkan,  baik  untuk  kegiatan  pembangunan jembatan  maupun  dalam  hal  pelebaran  jalan  Anoa  II. Kedua, pembebasan  tanah  dan  rumah  diluar dari  rencana  teknis.  Dimana  sesuai  rencana  teknis  Dinas  Pekerjaan  Umum  disebutkan  pelebaran jalan  kanan  dan  kirinya  seluas  2  meter,  namun  terdapat  tanah  dan  rumah  diluar  dari  rencana  dan tidak  terkena  badan  jalan. Ketiga, terjadi  penyalahgunaan  wewenang.  Sebab  dalam  surat permohonan diajukan oleh pemilik lahan kepada Pemkot Palu menggunakan kop surat permohonan dan pernyataan didalamnya terdapat informasi tidak benar, yaitu rumah masuk dalam garis sepadan bangunan. 13
Adanya  dugaan  keterlibatan  mantan  pejabat  dan  juga  mantan  salah  satu  pegawai  dari  dinas terkait  dalam  kasus  dugaan  korupsi  pembebasan  lahan  pembangunan  jembatan  lalove  palu menginsyaratkan bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum  sangat  rawan  untuk  mengambil  keuntungan  dan  juga  terjadi  penyelewangan  jabatan  dari oknum-oknum  dinas  terkait.  Yang  seharusnya  dalam  pelaksanaan  pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum  dapat  memberikan  manfaat  kepada  masyarakat  dan  juga  pembayaran  ganti kerugian  bisa  meminimalisir  kerugian  yang  dialami  oleh  pemilik  lahan  atas  pelepasan  hak  atas tanahnya  dianggap  masih  belum  mampu  menjawab  pertanyaan  keadilan  bagi  pemilik  lahan  dalam mencapai suatu kemakmuran terhadap hak atas tanahnya.
12 Artikel ini telah tayang di TribunPalu.com dengan judul Negara Rugi 2,4 Milliar Dari Kasus Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan untuk Jembatan Lalove, https://palu.tribunnews.com/2021/04/09/negara-rugi-24-milliar-dari-kasus-dugaan-korupsi-pembebasan- lahan-untuk-jembatan-lalove .
Penulis: Ketut Suta | Editor: Kristina Natalia, akses tanggal 24 oktober 2021.
13 https://rri.co.id/palu/1677-hankam/1098911/berkas-perkara-korupsi-jembatan-lalove-siap-disidangkan , akses 24 Oktober 2021.

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## C. PENUTUP
1.  Pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  dalam  rangka  pembangunan  jembatan  lalove  telah sesuai  dengan  UU  Nomor  2  Tahun  2012  Tentang  Pengadaan  Tanah  bagi  Pembangunan  untuk Kepentingan Umum , namun demikian  ada oknum tertentu yang memanfaatkan proyek tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi.
2. Pembayaran ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan jembatan Lalove belum memenuhi rasa  keadilan  bagi  sebagian  masyarakat  pemilik  tanah.  Hal  ini  tergambar  jelas  dari  tindakan mereka yang tidak melanjutkan tuntutan ke MA dikarenakan biaya tinggi sehingga pada akhirnya mereka menerima ganti rugi secara terpaksa .

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
A.P.  Parlindungan  IV , Berakhirnya  Hak  Atas  Tanah  Menurut  Sistem  UUPA ,  Bandung, Mandar Maju, 1993.
Adrian Sutedi , Tinjauan Hukum Pertanahan, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
Aminuddin Salle, Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Kreasi  Total  Media, Yogyakarta, 2007.
Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia  (Himpunan  Peraturan-Peraturan  Hukum  Tanah) , PT. Djambatan, Jakarta, 2007.
Dr. Rukin, S.Pd, M.Si , Metodologi Penelitian Kualitatif , Ahmar Cendekia Indonesia, Takalar, 2019.
Muhammad Ilham Arisaputra, Reforma Agraria di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2015. Muhammad Bakri , Hak Menguasai Tanah Oleh Negara , Citra Media, Yogyakarta, 2007. Maria. S.W. Sumardjono , Kebijakan Hukum Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi , PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009.
Maria.  S.W.  Sumardjono, Dinamika  Pengaturan  Pengadaan  Tanah  di  Indonesia ,  Gadjah Mada University Press, Jogjakarta, 2015.
Supriadi, Hukum Agraria , Sinar Grafika (Edisi Revisi), Jakarta, 2005.

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Umar  Said  Sugiharto,  Suratman,  SH,  M.Hum,  Drs.  Noorhudha  Muchsin,  MM , Hukum Pengadaan Tanah , Setara Press, Malang, 2015.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak Atas Tanah.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  Tentang  Pengadaan  Tanah  bagi  Pembangunan  untuk Kepentingan Umum.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Keputusan  Presiden  Nomor  55  Tahun  1993  Tentang  Pengadaan  Tanah  bagi  Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  15  Tahun  1975  tentang  Ketentuan  mengenai  Tata Cara Pembebasan Tanah;

## C. Website :
https://trilogi.co.id/hadirnya-jembatan-palu-lima-bantu-konektivitas-dua-kelurahan/ diunduh 21 Januari 2021.
https://metrosulawesi.id/2020/09/02/jembatan-lalove-jadi-magnet-baru-wisata-di-palu/ diunduh 21 Januari 2021.
https://radarsulteng.id/kejari-palu-selidiki-dugaan-korupsi-pembebasan-lahan-jembatan-lalove/ diunduh 24 Januari 2020.
https://gemasulawesi.com/kasus-korupsi-jembatan-lalove/ akses tanggal 24 Oktober 2021.
Artikel ini telah tayang di TribunPalu.com dengan judul Negara Rugi 2,4 Milliar Dari Kasus Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan untuk Jembatan Lalove, https://palu.tribunnews.com/2021/04/09/negara-rugi-24-milliar-dari-kasus-dugaan- korupsi-pembebasan-lahan-untuk-jembatan-lalove . Penulis: Ketut Suta | Editor: Kristina Natalia, akses tanggal 24 Oktober 2021.
https://rri.co.id/palu/1677-hankam/1098911/berkas-perkara-korupsi-jembatan-lalove-siap- disidangkan , akses 24 Oktober 2021.