## BUDAYA LONGKO’ DALAM PENEGAKAN KODE ETIK ANGGOTA DPRD KABUPATEN TANA TORAJA
Edmondus Sadesto Tandungan Elfran Bima Muttaqin Universitas Kristen Indonesia Paulus Email: edmondus@ukipaulus.ac.id

## Abstrak
Badan  Kehormatan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  merupakan  salah satu  alat  kelengkapan  dewan  yang  berfungsi  menegakkan  kode  etik  anggota dewan  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya.  Kehadiran  Badan Kehormatan  DPRD  memiliki  arti  yang  sangat  penting  karena  terkait  dengan kehormatan  para  wakil  rakyat  di  daerah.  Dalam  hal  ini,  keberadaan  Badan Kehormatan  adalah  dalam  rangka  menegakkan  kode  etik  anggota  DPRD  yang berisi  aturan  yang  merupakan  manifestasi  atas  landasan  etik  mengenai  hal-hal yang  diwajibkan,  dilarang,  atau  tidak  patut  dilakukan  oleh  anggota  DPRD. Kabupaten Tana Toraja sendiri dikenal sebagai daerah yang memiliki nilai budaya yang  sangat  tinggi.  Dalam  konteks  penegakan  kode  etik,  selain  penerapan normatif,  strategi  kebudayaan  melalui  perspektif  budaya Longko’ sebagai  tradisi dan kearifan lokal masyarakat Toraja seharusnya menjadi salah satu landasan bagi Badan  Kehormatan  untuk  dapat  mengimplementasikan  fungsinya  dalam penegakan kode etik anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja.

## Kata Kunci: Badan Kehormatan, Kode Etik, Budaya Longko’

## Abstract
Ethics Commite of Regional Council is one of complemantary organ which has function to enforce the code of ethic of Regional Council members when they carry out their duties and authority. Ethics Commite is very important because it is  related  to  honorary  of  Regional  Council  members.  It  means,  the  existence  of Ethics Code in order to enforce ethics code that contains rules about mandatory things,  prohibited  things  or  deeds  which  must  not  be  committed  by  member  of Regional  Council.  Tana  Toraja  District  is  known  as  a  region  with  a  very  high culture.  Enforcing  the  code  of  ethics,  besides  applied  a  normative  rules,  the Longko culture can be a cornerstone for Ethics Commite to implement its function to enforce the code of ethics of Tana Toraja Regional Council members.
Keywords: Honorary Agency, Code of Ethics, Longko’ Culture

## PENDAHULUAN
alam  praktek  ketatanegaraan  modern,  konsep  demokrasi  merupakan hal  yang  lazim  ditemukan.  Secara  umum,  demokrasi  menentukan bahwa  sumber  kekuasaan  tertinggi  atau  kedaulatan  dalam  suatu negara berada di tangan rakyat. 1 Di Indonesia, konsep demokrasi ini diterjemahkan  dalam  bentuk  lembaga  perwakilan  rakyat,  sehingga  sering  juga disebut  dengan  demokrasi  perwakilan.  Di  tingkat  daerah,  hal  ini  terlihat  dengan adanya  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  merupakan  perwujudan kedaulatan rakyat di daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan  Daerah,  DPRD  memiliki  fungsi  legislasi,  anggaran  dan pengawasan,  yang  mana  ketiga  fungsi  tersebut  merupakan  representasi  rakyat  di daerah.  Setiap  anggota  dewan  dituntut  untuk  dapat  menjalankan  tugas  dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik.
Dalam  menjalankan  fungsinya,  DPRD  dilengkapi  dengan  alat  kelengkapan dewan. Badan Kehormatan Dewan merupakan salah satu alat kelengkapan dewan yang  memiliki  tugas  melaksanakan  pengawasan  dan  kontrol  internal  DPRD. 2 Dalam hal ini, Badan Kehormatan menjalankan tugasnya jika terjadi pelanggaran terhadap  kode  etik  anggota  dewan.  Dapat  dikatakan  bahwa  sebagai  penjaga kehormatan  DPRD,  keberadaan  serta  kinerja  Badan  Kehormatan  sangat diperlukan.  Namun,  dalam  pelaksanaannya,  terkadang  citra  serta  kehormatan DPRD  mengalami  degradasi  seiring  maraknya  pelanggaran  tata  tertib  dan  kode etik  oleh  anggota  dewan,  tidak  terkecuali  yang  menimpa  anggota  DPRD Kabupaten Tana Toraja. Sejak dilantik pada tahun 2014, bentuk pelanggaran etik yang kerap terjadi adalah ketidakhadiran anggota dewan pada saat sidang, hingga terkena  kasus  hukum.  Tentu  saja  hal  ini  membawa  dampak  buruk  pada  kualitas kinerja  anggota  dewan  dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai  representasi masyarakat.  Citra  masyarakat  terhadap  lembaga  ini  semakin  buruk  dikarenakan Badan  Kehormatan  yang  seharusnya  memiliki  peran  sentral  justru  tidak  banyak bertindak dan cenderung melakukan aksi pembiaran terhadap fenomena tersebut. Tindakan pembiaran terhadap pelanggaran kode etik yang pernah dilakukan oleh Badan  Kehormatan  DPRD  Tana  Toraja  telah  menjadi  preseden  buruk  bagi masyarakat.
1 Hakim,  Abdul  Aziz, Negara  Hukum  dan  Demokrasi  di  Indonesia  ( Pustaka  Pelajar, Yogyakarta, 2011), h.161
2 Murhani,  Suriansyah, Aspek  Hukum  Pengawasan  Pemerintah  Daerah .  (Laksbang Mediatama, Yogyakarta,2008.) h.69
D
Masyarakat  Toraja  sendiri  dikenal  sebagai  masyarakat  dengan  nilai-nilai budaya  yang  sangat  tinggi.  Salah  satu  nilai  budaya  yang  menjadi  falsafah  hidup masyarakat  Toraja  adalah  budaya Longko’ ,  yang  tidak  hanya  mengandung  nilai kehormatan,  harga  diri,  dan  rasa  malu,  melainkan  pula  nilai-nilai  positif  berupa semangat dan etos kerja. Nilai budaya inilah yang seharusnya menjadi dasar bagi seluruh  anggota  Dewan,  dan  Badan  Kehormatan  dalam  menjalankan  fungsinya. Pada  dasarnya,  nilai  budaya  tidak  menjadi  aturan  tertulis  sebagaimana  yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata tertib, sehingga sulit untuk menentukan efektifitas pelaksanaannya terkait dengan kinerja anggota DPRD. Sangat disayangkan ketika kinerja Badan Kehormatan dalam menegakkan kode  etik  tidak  dilandasi  nilai-nilai  budaya  seperti  Budaya  Longko’,  di  tengah masyarakat yang memiliki nilia budaya yang sangat tinggi dan mengandung nilai- nilai  moral.  Berdasarkan  realitas  inilah,  penulis  melakukan  penelitian  mengenai fungsi  Badan  Kehormatan  dalam  penegakan  kode  etik  anggota  dewan  dengan berlandaskan pada nilai-nilai budaya yang diyakini oleh masyarakat Toraja.

## PEMBAHASAN

## A. Lembaga Perwakilan
Lembaga  perwakilan  merupakan  cara  yang  ditempuh  sebagai  bentuk antitesa  atas  demokrasi  langsung  yang  menurut  Rousseau  tidak  mungkin  lagi dilaksanakan,  disebabkan  bertambahnya  penduduk,  luas  wilayah,  serta kompleksitas  urusan  pemerintahan. 3 Meskipun  tidak  lagi  menganut  sistem demokrasi langsung, tidak berarti rakyat kehilangan kedaulatannya. Dalam hal ini, representasi kedaulatan rakyat tetap ada melalui waki-wakilnya, sehingga disebut juga  dengan  demokrasi  perwakilan.  Rakyat  mejalankan  kedaulatan  yang dimilikinya melalui wakil-wakilnya yang dipilih melalui Pemilihan Umum.
Secara  lazim,  lembaga  perwakilan  dikenal  sebagai  lembaga  pembuat undang-undang  ( legislature ).  Menurut  Rousseau,  lembaga  legislatif  menduduki posisi luar biasa terhormat dalam negara. 4 Lembaga legislatif, dipilih dan dibentuk oleh  masyarakat.  Walaupun  dipandang  mempunyai  kekuasaan  tertinggi,  ia  tidak boleh  bertindak  sewenang-wenang  terhadap  hidup  dan  nasib  orang-orang  yang
3 Busroh,  Abu  Daud.  2011. Ilmu  Negara .  Cetakan  Kedelapan.  Bumi  Aksara,  Jakarta,  h. 143
4 Junaenah,  Inna.  2013.  Filosofi  Kriteria  Pembentuk  Undang-Undang:  Refleksi Persyaratan  Menjadi  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat. Jurnal  Konstitusi .  Volume  10.  Nomor 3:509-527, h. 423
bersekutu.  Lembaga  tersebut  bertindak  adil  dan  untuk  kepentingan  umum.  Hal tersebut  dapat  ditegakkan  jika  para  anggota  badan  pembuat  undang-undang memiliki kriteria yang luhur.
Dari  konteks  kesejarahan,  pada  mulanya  lembaga  perwakilan  bukanlah sebagai  pembuat  undang-undang,  melainkan  media  komunikasi  antara  Raja dengan para petinggi Gereja. Berkaitan dengan hal tersebut, tujuan pembentukan lembaga  perwakilan  adalah  mendiskusikan  persoalan-persoalan  kenegaraan. Struat  Mill  dan  Walter  Bagehot  bahkan  mendefinisikan  lembaga  parlemen merupakan  institusi  pemerintah  dengan  tugas  menanggapi  keluhan-keluhan rakyat. 5
Lembaga  perwakilan  tertua  dibentuk  di  Inggris  pada  abad  pertengahan. Parlemen Inggris  yang terdiri dari House of Lord dan House of Common disebut dengan Parliament yang  dianggap  sebagai  lembaga  perwakilan  pertama  dalam pengertian  modern. 6 George  Jellineck  mengatakan,  timbulnya  konstruksi Lembaga Perwakilan Rakyat dikarenakan tiga hal, yaitu :
1. Sebagai pengaruh hukum perdata Romawi di abad menengah
2. Adanya sistem feodal di abad menengah
3. Situasi abad menengah itu sendiri
Terdapat  dua  sifat  lembaga  perwakilan,  yaitu  perwakilan  politik  dan perwakilan  fungsiona.  Dikatakan  perwakilan  politik  jika  seseorang  duduk  dalam lembaga  perwakilan  melalui  mekanisme  pemilihan  umum.  Sedangkan  dikatan perwakilan  fungsional  jika  orang  yang  duduk  di  lembaga  perwakilan  melalui mekanisme  pengangkatan  yang  didasarkan  atas  fungsi  atau  keahlian  orang tersebut.  Sebagai  lembaga  yang  merepresentasikan  kepentingan  rakyat,  lembaga perwakilan memiliki tiga fungsi, yaitu : 7
1. Fungsi  Legislasi;  Merupakan  fungsi  pertama  dari  lembaga perwakilan.  Hal  ini  dikarenakan  fungsi  pengaturan  terwujud  dalam fungsi pembentukan undang-undang.
5 Cipto,  Bambang.  1995. Dewan  Perwakilan  Rakyat  Dalam  Era  Pemerintahan  Modern Industrial . PT Grafindo Persada, Jakarta, h.5
6 Busroh, Op.Cit., h. 144
7 Asshiddiqie, Jimly. 2011. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara . Rajawali Pers, Jakarta, h. 300
2. Fungsi  Pengawasan;  Merupakan  kontrol  rakyat  melalui  wakil- wakilnya,  untuk  mencegah  terjadinya  kesewenang-wenangan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah.
3. Fungsi  Anggaran;  Merupakan  hal-hal  yang  berkenaan  dengan pelaksanaan  kebijakan  dalam  bentuk  program-program  kerja pemerintah dan pembangunan dalam hal anggaran.

## B. Badan Kehormatan DPRD
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2014  tentang  Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  dalam  menjalankan  tugas  dan kewenangannya  DPRD  dilengkapi  dengan  alat  kelengkapan  dewan.  Salah  satu alat  kelengkapan  dewan  adalah  Badan  Kehormatan  yang  dibentuk  melalui keputusan  DPRD.  Badan  Kehormatan  merupakan  lembaga  baru  dalam  parlemen Indonesia,  dimana  sebelumnya  dikenal  dengan  nama  Dewan  Kehormatan  yang sifatnya  sementara.  Artinya,  sebelum  dibentuk  Badan  Kehormatan,  Dewan Kehormatan  hanya  dibentuk  jika  terdapat  kasus  yang  menimpa  anggota  dewan. Pembentukan  Badan  Kehormatan  adalah  efek  dari  gagasan  reformasi  etik,  rezim etik  dan  kode  etik  dan  kode  perilaku  yang  bersifat  mengikat  serta  wajib  ditaati oleh setiap anggota DPRD. 8
Badan  Kehormatan  merupakan  salah  satu  bentuk  penerjemahan  atas prinsip check  and  balances dalam  menjalankan  roda  pemerintahan.  Terminologi checks  and  balances digunakan  untuk  menjelaskan  adanya  sistem  pengawasan yang  efektif  karena  pembagian  kekuasaan  yang  berimbang.  Peruntukan checks and  balances adalah  suatu  cara  untuk  membatasi  kekuasaan  pemerintah  dan menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan checks and balances tidak  hanya  dilakukan  diantara  lembaga-lembaga  negara  melainkan  juga  di internal lembaga negara. 9
8 Evirayanti, Nuri. 2009. Pelaksanaan  tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan DPRD Dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan Kode  Etik  DPRD  (Study  pada  DPRD  Provinsi  Jambi). Jurnal  Law  Reform .  Volume  4.  Nomor 2:111-132
9 Ridlwan,  Zulkarnain.  2015.  Cita  Demokrasi  Indonesia  dalam  Politik  Hukum Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  terhadap  Pemerintah. Jurnal  Konstitusi .  Volume  12. Nomor 2:305-327, h. 312
Keberadaan  Badan  Kehormatan  DPRD  dinilai  sangat  penting,  mengingat lembaga  ini  berkaitan  dengan  masalah  kehormatan  para  wakil  rakyat  di  DPRD. Arti penting keberadaan BK adalah dalam rangka menegakkan kode etik anggota dewan  yang  berisi  aturan  yang  merupakan  kesatuan  landasan  etik  dengan peraturan  perilaku  dan  ucapan  mengenai  hal-hal  yang  diwajibkan,  dilarang,  atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD. Dalam hal ini, seorang anggota Badan Kehormatan  idealnya  menguasai  Filsafat  Politik,  Filsafat  Hukum  dan  Ilmu Hukum sebagai bentuk refleksi mendalam yang memungkinkan kehidupan politik mengungkap struktur-struktur, makna, dan nilainya secara etis. 10
Berdasarkan  Pasal  56  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun 2018, Badan Kehormatan mempunyai tugas :
1. Memantau  dan  mengevaluasi  disiplin  dan/atau  kepatuhan  terhadap moral,  kode  etik,  dan/atau  peraturan  tata  tertib  DPRD  dalam  rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
2. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DRPD.
3. Melakukan  penyelidikan,  verifikasi,  dan  klarifikasi  atas  pengaduan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat.
4. Melaporkan  keputusan  Badan  Kehormatan  atas  hasil  penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Kehormatan berwenang :
1. Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik  dan/atau  tata  tertib  untuk  memberikan  penjelasan  dan  pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan.
2. Meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak yang terkait, termasuk meminta dokumen atau bukti lain.
Badan  Kehormatan  DPRD  berhak  menjatuhkan  sanksi  kepada  anggota dewan yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan/atau tata tertib DPRD berdasarkan  hasil  penyelidikan,  verifikasi,  dan  klarifikasi.  Sanksi  tersebut  dapat berupa :
1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD
10 Pardede, Marulak dan Tim. 2011. Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Putusan  Badan  Kehormatan  DPR/DPRD .  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta, h. 45
4. Pemberhentian  sebagai  anggota  DPRD  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk  melihat  pencapaian  kinerja  Badan  Kehormatan  DPRD,  Direktur Celebes  Political  Group,  Dr.  Winner  Agustinus  Wiregar,  S.H.,M.H. mengungkapkan bahwa terdapat lima hal  yang dapat dijadikan sebagai indikator, yaitu sejauhmana kedudukan dan kewenangan  yang dimiliki Badan Kehormatan, keanggotaan  Badan  Kehormatan,  praktek  dan  pengalaman  Badan  Kehormatan, sanksi  terhadap  pelanggaran  kode  etik,  dan  independensi.  Dewasa  ini,  terdapat keraguan  masyarakat  terhadap  independensi  Badan  Kehormatan  dalam menegakkan kode  etik anggota  DPRD. Sebagai  contoh,  untuk  melakukan sidang kode etik, Badan Kehormatan akan sangat dipengaruhi oleh kepentingan masing- masing  person  atau  partai  politik  yang  bersangkutan.  Hal  ini  jelas  akan  sangat berpengaruh  pada  putusan  atau  rekomendasi  yang  dikeluarkan  oleh  Badan Kehormatan.  Rekomendasi  untuk  melakukan  pemberhentian  atau  Penggantian Antar Waktu (PAW) bagi anggota DPRD yang melakukan pelanggaran berat pun sulit diterapkan mengingat kewenangan partai politik untuk melakukan pergantian bagi  anggotanya.  Beberapa  kendala  yang  sering  ditemukan  dalam  proses penegakan  kode  etik  adalah  masih  adanya  tingkat  toleransi  dari  Badan Kehormatan  terhadap  pelanggaran  kode  etik,  khususnya  yang  berasal  dari  Partai Politik  yang  sama.  Hal  ini  tentu  akan  semakin  memperburuk  citra  dan independensi  Badan  Kehormatan.  Independensi  ini  tentu  terkait  dengan keanggotaan  dalam  Badan  Kehormatan  yang  terdiri  dari  anggota  DPRD  sendiri sehingga  sarat  dengan  berbagai  kepentingan.  Agar  kinerja  pengawasan  terhadap kode  etik  dapat  berjalan  dengan  maksimal,  perlu  ada  perluasan  mengenai keanggotaan  Badan  Kehormatan  yang  tidak  hanya  berasal  dari  anggota  DPRD melainkan juga keterlibatan pihak eksternal, seperti akademisi, tokoh masyarakat, dan sebagainya.
Selain  itu,  menurut  Winner,  keberadaan  Badan  Kehormatan  selama  ini cenderung  bersifat  pasif  yang  dalam  hal  ini  cenderung  menunggu  pengaduan masyarakat  terkait  adanya  pelanggaran  kode  etik.  Artinya  bahwa  ketika  terjadi pelanggaran  kode  etik  dan  tidak  terdapat  aduan,  Badan  Kehormatan  tidak melakukan  kewenangannya  untuk  melakukan  sidang  kode  etik  terhadap  anggota DPRD  yang  melakukan  pelanggaran.  Sesuai  dengan  Pasal  56  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2018,  Badan  Kehormatan  bisa  melakukan  evaluasi disiplin  dan  kepatuhan  anggota  DPRD  terhadap  moral  dan  kode  etik.  Ini  berarti bahwa Badan Kehormatan tidak harus bersifat pasif menunggu adanya pengaduan pelanggaran kode etik.

## C. Etika dan Budaya Longko’
Dari sudut pandang etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos  yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Menurut Surahwardi K. Lubis, dalam istilah Latin, ethos atau ethikos selalu disebut dengan mos , sehingga dari perkataan tersebut lahirlah kata moralitas atau yang lazim diistilahkan dengan moral.  Sedangkan  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  dikatakan  bahwa  etika adalah  ilmu  tentang  apa  yang  baik  dan  apa  yang  buruk  dan  tentang  hak  dan kewajiban  moral  (akhlak).  Relevansi  etika  politik  terletak  pada  kemampuannya untuk  mengelola  kekuatan  itu  dan  mengatur  kepentingan  kepentingan  kelompok dengan membangun institusi-institusi politik yang lebih adil. 11
Dalam  tradisi  masyarakat,  nilai-nilai  budaya  merupakan  etika  dalam berperilaku  sehari-hari.  Salah  satu  nilai  budaya  tersebut  adalah  budaya Longko’ . Budaya Longko’ bukan  hanya  mencakup  rasa  malu  dan  harga  diri,  tetapi  juga menyangkut  tenggang  rasa,  yaitu  tentang  keharusan  seseorang  untuk  bersikap sopan  dan  hormat  untuk  tidak  mempermalukan  orang  lain  (Pasande,  2013:119). Masyarakat  Toraja  memahami  bahwa  rasa  malu  dan  kehormatan  yang  tercermin dalam  budaya  Longko’  yang  membuat  seseorang  banar-benar  menjadi  manusia. Budaya  Longko’  menjadi  pendukung  tuntutan  sosial  masyarakat  Toraja  yang terletak pada usaha untuk memelihara harmoni melalui sikap sosialnya.
Etika  ini  menjadi  dasar  bagi  terbentuknya  suatu  kode  etik,  yang merupakan  norma  dan  asas  yang  diterima  oleh  kelompok  masyarakat  tertentu sebagai  landasan  berperilaku.  Kode  etik  berbentuk  peraturan  tertulis  yang  secara sistematik  sengaja  dibuat  untuk  mengatur  perilaku  kelompok  dan  terkadang digunakan sebagai alat untu menghakimi tindakan yang dianggap melenceng dari kode etik tersebut.  Kode etik juga dapat diartikan sebagai  pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan.
Dalam suatu organisasi atau lembaga, kode etik menjadi hal yang penting untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi. Kode etik memiliki fungsi antara lain: 12
1. Sebagai sarana kontrol sosial
2. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain
11 Nugroho, Helmi Nuky. 2016. Strategi Peningkatan Kinerja Badan Kehormatan DPRD Dalam Penegakan Kode Etik. Jurnal Arena Hukum . Volume 9. Nomor 3:307-327, h. 311
12 Muhammad, Abdul Kadir. 2006. Etika Profesi Hukum . Citra Aditya Bakti, Bandung, h.
78
3. Sebagai sarana pencegah konflik
4. Sebagai pencegah terjadinya kesewenang-wenangan
Tujuan kode etik ini menunjukkan pentingnya dilakukan penegakan kode etik,  sebagaimana  dalam  penegakan  hukum.  Penegakan  kode  etik  merupakan usaha  melaksanakan  kode  etik  sebagaimana,  melaksanakan  pelaksanaannya  agar tidak  terjadi  pelanggaran,  dan  upaya  untuk  memulihkan  kode  etik  jika  terjadi suatu  pelanggaran.  Dalam  arti  sempit,  penegakan  kode  etik  merupakan  upaya pemulihan  hak  dan  kewajiban  yang  dilanggar  sehingga  timbul  keseimbangan seperti semula. Bentuk pemulihan terebut dapat berupa: 13
1. Teguran  himbauan  agar  menghentikan  pelanggaran,  dan  tidak melakukan pelanggaran lagi.
2. Mengucilkan  pelanggar  dari  kelompok  profesi  sebagai  orang  yang tidak disenangi sampai yang bersangkutan menyadari perbuatannya.
3. Memberlakukan tindakan hukum dan pemberian sanksi yang tegas.
Pemberlakuan  tindakan  hukum  dirasa  perlu,  mengingat  penegakan  kode etik  dapat  bermuara  pada  hukum  positif.  Dengan  begitu,  pelanggaran  kode  etik sejauh  menimbulkan  kerugian  terhadap  kepentingan  negara  dan  kepentingan umum,  dapat  diberlakukan  sanksi  yang  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.
Dalam  kaitannya  kode  etik  anggota  dewan,  Montesquieu  mengatakan bahwa  kriteria  anggota  legislatif  itu  harus  mengenal  semangat  bangsa,  dan semangat ini dibentuk oleh berbagai sebab, yaitu iklim, agama, hukum yang telah ada,  pendapat,  dan  pemikiran  tentang  pemerintahan  dan  politik  pada  umumnya, kebiasaan  yang  telah  berjalan  dan  sikap  serta  tindak  tanduk  orang.  Pada  negara yang  berbentuk  pemerintahannya  republik,  dan  dihubungkan  demokrasi,  rakyat berpegang  pada  kebajikan,  dan  baginya  ini  adalah  kejujuran,  patriotisme,  dan kecintaan terhadap persamaan. Persamaan inilah yang diharapkan akan membatasi keinginan perorangan, kebahagiaan sendiri. 14
Masyarakat  Toraja  dikenal  dengan  nilai-nilai  kearifan  lokal  yang  sangat tinggi.  Nilai  filosofis  kehidupan  masyarakat  Toraja  termanifestaikan  dalam berbagai  bentuk,  seperti  ukiran, puisi, tari,  ritus  adat,  dan sebagainya. Salah satu budaya  yang  memiliki  nilai  filosofis  yang  dijadikan  dasar  perilaku  masyarakat Toraja  adalah  Budaya  Longko’.  Secara  umum,  budaya  Longko’  seringkali dipersamakan  dengan  budaya  Siri’  yang  berarti  rasa  malu.  Disk  Sasmanto
13 Ibid.
14 Junaenah, Op.Cit. h. 524
Pasande dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa tuntutan sosial utama dalam masyarakat Toraja terletak pada usaha untuk memelihara karapasan atau harmoni melalui  tindakan  yang  tepat  yang  berdasarkan  pada  perasaan  Longko’. 15 Hal  ini sejalan  dengan  sistem  kekerabatan  masyakat  Toraja  dalam  suatu  persekutuan Tongkonan ,  di  mana  kepentingan  pribadi  harus  mengalah  demi  kepentingan bersama agar tercipta suatu karapasan .
Budaya  Longko’  sendiri  dapat  dipandang  bagai  dua  sisi  mata  uang,  di mana  dapat  dilihat  dari  sudut  pandang  positif  maupun  sudut  pandang  negatif. Secara  positif,  budaya  Longko’  dapat  menjadi  motivasi  untuk  membangun harmonisasi  dalam  sistem  kekerabatan  dengan  meningkatkan  etos  kerja, kedisiplinan,  tata  karma,  saling  menghargai,  meningkatkan  kreatifitas  dan kemampuan  dalam  setiap  bidang  kehidupan.  Di  sisi  lain,  budaya  Longko’  dapat menjadi penghambat, terutama dalam masyarakat Toraja yang masih sangat kental menganut sistem stratifikasi sosial yang dikenal dengan Tana’ . Dengan demikian, budaya  Longko’  dapat  menjadi  batu  sandungan  untuk  menciptakan  harmonisasi bagi kepentingan masyarakat yang lebih besar jika hanya dipandang sebatas pada kekuasaan dan penguasaan akses-akses ekonomi.
Salah  seorang  tokoh  adat  Tana  Toraja,  Soter  Pabendon,  juga mengungkapkan  pandangannya  mengenai  nilai  yang  terdapat  budaya  Longko’. Menurutnya untuk menciptakan harmonisasi dalam masyarakat, budaya Longko’ dimaknai  sebagai  bentuk  penghargaan  terhadap  orang  lain,  di  samping  upaya untuk  mempertahankan  harga  diri  dan  martabat.  Praktek  terkecil  dari  budaya Longko’  adalah  terlihat  dari  cara  bertutur  kata,  bahasa  tubuh,  dan  cara memandang  serta  memperlakukan  orang  lain.  Dalam  konteks  stratifikasi  sosial, budaya  Longko’  pada  dasarnya  dapat  menjadi  peneguhan  atas  status  seseorang.
Sebagai  contoh,  orang  yang  berasal  dari  strata  bangsawan  sudah  selayaknya menerapkan  nilai-nilai  Longko’  dalam  menjaga  sistem  kekerabatannya  dengan memperlakukan  orang  lain  dengan  baik  dan  benar.  Harga  diri  dan  martabat seseorang  yang  berasal  dari  strata  bangsawan  akan  jatuh  ketika  tidak  dapat menerapkan budaya Longko’ dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, tidak adanya budaya Longko’ dalam diri masyarakat Toraja akan berakibat pada tindakan mempermalukan diri sendiri.
15 Pasande,  Diks  Sasmanto.  2013.  Budaya Longko ’  Toraja  Dalam  Perspektif  Etika Lawrance Kohlberg. Jurnal Filsafat . Volume 23. Nomor 2:117-133, h. 128

## D. Kode Etik DPRD Tana Toraja
Dalam penegakan kode etik, DPRD Kabupaten Tana Toraja periode 2019- 2024  telah  membentuk  Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten Tana  Toraja  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Tata  Tertib  DPRD  Kabupaten  Tana Toraja. Kode Etik anggota DPRD diatur dalam Bab XIII, Pasal 139 hingga Pasal 154.  Dalam  Pasal  139  ditentukan  bahwa  “Kode  Etik  adalah  norma-norma  atau aturan-aturan  yang  merupakan  kesatuan  landasan  etik  atau  filosofis  dengan peraturan  perilaku  maupun  ucapan  mengenai  hal-hal  yang  diwajibkan,  dilarang, atau  patut  dilakukan  oleh  Anggota  DPRD.”  Sedangkan  tujuan  dibentuknya  kode etik ini, sebagaimana dalam Pasal 140 yang berbunyi “Kode Etik bertujuan untuk menjaga  martabat,  kehormatan,  citra  dan  kredibilitas  Anggota  DPRD  serta membantu Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta tanggungjawabnya kepada pemilih, masyarakat dan negara.”
Secara  garis  besar,  kode  etik  ini  mengatur  tentang  kewajiban  dan  juga tindakan  yang dilarang untuk  dilakukan oleh anggota DPRD. Beberapa hal  yang diatur dalam kode etik DPRD Kabupaten Tana Toraja adalah :
1. Pelaksanaan tugas dan fungsi secara adil;
2. Penyampaian pernyataan, baik di dalam maupun di luar rapat;
3. Kehadiran anggota DPRD saat rapat;
4. Penggunaan fasilitas dan perjalanan dinas;
5. Penggunaan jabatan;
6. Pemberian imbalan hadiah dari pihak lain;
7. Kerahasiaan informasi;
8. Hubungan dengan mitra kerja; dan
9. Keikutsertaan dalam organisasi di luar DPRD.
Kode Etik  yang tertuang dalam Tata Tertib ini juga telah dikonsultasikan kepada  Kementerian  Hukum  dan  HAM  dengan  maksud  agar  tidak  bertentangan dengan  peraturan  lainnya.  Dalam  hal  penegakan  Kode  Etik  DPRD  Kabupaten Tana  Toraja,  terdapat  Badan  Kehormatan  yang  merupakan  alat  kelengkapan dewan yang terkait dengan masalah kehormatan para wakil rakyat di DPRD. Arti penting  keberadaan  Badan  Kehormatan  adalah  menegakkan  kode  etik  anggota dewan  yang  berisi  aturan  yang  merupakan  kesatuan  landasan  etik  dengan peraturan  perilaku  dan  ucapan  mengenai  hal-hal  yang  diwajibkan,  dilarang,  atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD Tana Toraja.
Berdasarkan  Pasal  55  ayat  (1)  huruf,  b  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12 Tahun  2018,  Badan  Kehormatan  DPRD  Kabupaten  Tana  Toraja  berjumlah  3 orang  yang terdiri  dari Ketua, Wakil Ketua, dan anggota.  Badan Kehormatan ini
terdiri  dari  Andarias  Tadan,  S.E  (Fraksi  Hanura)  sebagai  ketua,  Drs.  Kendek Rante  (Fraksi  Partai  Golkar),  dan  Paris  Palinggi  Allorerung  (Fraksi  Partai Nasdem).  Keanggotaan  ini  didasarkan  atas  jumlah  anggota  DPRD  Kabupaten Tana Toraja, di mana jika jumlah anggota DPRD sampai dengan 34 orang, maka jumlah keanggotaan Badan Kehormatan adalah 3 orang.
Dalam  Pasal  64  Tata  Tertib  DPRD  Kabupaten  Tana  Toraja  disebutkan bahwa Badan Kehormatan berwenang untuk :
1. Memanggil  Anggota  DPRD  yang  diduga  melakukan  pelanggaran sumpah/janji  dan  Kode  Etik  untuk  memberikan  klarifikasi  atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
2. Meminta  keterangan  pelapor,  saksi,  atau  pihak  lain  yang  terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
3. Menjatuhkan  sanksi  kepada  Anggota  DPRD  yang  terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.
Bentuk  sanksi  yang  diberikan  kepada  Anggota  DPRD  yang  terbukti melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa :
1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
4. Mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
5. Mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pengaduan di Badan Kehormatan DPRD Tana Toraja (berdasarkan Tata
Tertib)
Hingga saat ini, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Tana Toraja belum melaksanakan  tugasnya  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Peraturan  Pemerintah
Pengaduan (Pimpinan, Anggota DPRD ,
masyarakat) Pimpinan DPRD Tembusan kepada Badan Kehormatan, disertai identitas pelapor dan bukti dugaan pelanggaran Pimpinan wajib meneruskan pengaduan paling lama 7 hari sejak pengaduan diterima Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi oleh Badan
Kehormatan Putusan Badan Kehormatan (Sanksi,
Rehabilitasi)
Putusan disampaikan dalam rapat paripurna
Nomor  12  Tahun  2018  dan  Tata  Tertib  DPRD  Kabupaten  Tana  Toraja.  Hal  ini mengingat  Badan  Kehormatan  baru  terbentuk  pada  September  tahun  2019.  Di samping  itu,  Badan  Kehormatan  juga  belum  membentuk  tata  beracara  Badan Kehormatan.    Pada  periode  tahun  2014-2019,  Badan  Kehormatan  terkesan  tidak bekerja dalam menghadapi kasus korupsi yang melibatkan anggota dan pimpinan DPRD  Kabupaten  Toraja  saat  itu.  Bahkan,  beberapa  pihak  menyebutkan  bahwa Badan  Kehormatan  tidak  menghormati  Putusan  Mahkamah  Agung  yang memvonis mantan pimpinan DPRD Tana Toraja tersebut.
Di  dalam  tata  tertib  telah  disebutkan  bahwa  seorang  anggota  DPRD diberhentikan jika menjadi  terdakwa dalam tindak pidana khusus. Hal ini berarti Badan  Kehormatan  bisa  melakukan  sidang  etik  sejak  oknum  yang  bersangkutan berstatus  ebagai  terdakwa  tanpa  harus  menunggu  putusan  pengadilan  yang berkekuatan  hukum  tetap.  Badan  Kehormatan  saat  itu  berdalih  bahwa  belum menerima surat  dari Partai  Politik oknum  pimpinan DPRD tersebut.  Seharusnya, langkah  penegakan  etik  bisa  dilakukan  secara  internal  oleh  Badan  Kehormatan tanpa  harus  menunggu  surat  dari  Partai  Politik  yang  didasarkan  atas  tata  tertib. Partai  Politik  hanya  mengambil  peran  pada  proses  Pergantian  Antar  Waktu (PAW) anggota DPRD.

## E. Penerapan Budaya Longko’ Dalam Penegakan Kode Etik Anggota DPRD Tana Toraja
Tata  tertib  dan  kode  etik  menjadi  dasar  bagi  setiap  anggota  DPRD Kabupaten  Tana  Toraja  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  sebagai representasi  masyarakat  Kabupaten  Tana  Toraja  yang  sarat  akan  nilai-nilai budaya.  Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  budaya  Longko’ menjadi  salah  satu  falsafah  dan  nilai  yang  perlu  diterapkan  dalam  menegakkan kode etik anggota DPRD Tana Toraja.
Ketua  DPRD  Kabupaten  Tana  Toraja,  Welem  Sambolangi  mengatakan bahwa  keberadaan  kode  etik  ini  sangat  penting  dalam  menjaga  martabat  DPRD Tana Toraja. Secara khusus, Tana Toraja memiliki budaya yang mengandung nilai filosofis sangat tinggi terkait etika yang dapat menjadi dasar bagi anggota DPRD dalam  mengemban  tugasnya  sebagai  wakil  rakyat.    Karena  itulah,  pembentukan kode  etik,  selain  didasarkan  atas  ketetuan  peraturan  perundang-undangan,  juga merupakan  pencerminan  dari  nilai  budaya  dan  kearifan  lokal  masyarakat  Toraja. Dengan begitu, nilai serta identitas budaya lokal Toraja tetap melekat dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Tana Toraja.
Memang budaya Longko’ini tidak dicantumkan secara tersurat dalam Tata Tertib,  melainkan  secara  tersirat  dalam  berbagai  tata  tertib  dan  kode  etik. Penegakan  kode  etik  yang  terkait  dengan  budaya  Longko’  tercermin  dari  tata tertib  dan  kode  etik  DPRD  Kabupaten  Tana  Toraja.  Sembilan  pokok  hal  yang diatur dalam kode etik merupakan perwujudan budaya Longko’. Sebagai contoh, dalam hal menyampaikan pernyataan baik di dalam maupun di luar rapat, di mana budaya  Longko’  terlihat  dengan  cara  bertutur  kata  yang  sesuai  dengan  porsi, waktu  dan  pengetahuan  yang  dimiliki.  Dalam  kode  etik  juga  telah  diatur  etika penggunaan  fasilitas,  di  mana  setiap  anggota  DPRD  tidak  diperbolehkan menggunakan fasilitas DPRD untuk kepentingan pribadi.
Penerapan budaya Longko’ dalam tata tertib dan kode etik telah dilakukan. Tugas terberat tidak hanya dalam perumusan tata tertib dan kode etik, melainkan dalam pelaksanaannya dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Dalam hal ini,  independensi  dari  Badan  Kehormatan  sangat  dipertaruhkan,  khususnya  jika menghadapi  kasus  pelanggaran  kode  etik  yang  dilakukan  oleh  anggota  DPRD yang  berasal  dari  Partai  Politik  yang  sama  dengan  anggota  Badan  Kehormatan. Pengalaman  yang  terjadi  pada  periode  tahun  2014-2019,  di  mana  Badan Kehormatan  terkesan  tidak  bekerja  terhadap  kasus  korupsi  yang  melibatkan anggota dan pimpinan DPRD Tana Toraja saat itu menjadi bukti bahwa tata tertib dan  kode  etik  hanya  menjadi  seperangkat  aturan  yang  tidak  ditegakkan. Pelanggaran kode etik dalam hal kehadiran pun terkadang luput dari tugas Badan Kehormatan.
Menurut  Welem,  salah  satu  hal  terkecil  yang  dapat  dilakukan  sebagai bentuk  perwujudan  budaya  Longko’  adalah  tingkat  kedisiplinan  bagi  anggota DPRD dalam berbagai  rapat  ataupun sidang, mulai  dari ketepatan waktu,  hingga tingkat kehadiran. Diharapkan agar tingkat kehadiran anggota DPRD dalam setiap rapat  maupun  sidang  bisa  mencapai  80  persen.  Welem  menambahkan  bahwa untuk  dapat  melaksanakan  tugas  sebagai  penyalur  aspirasi  rakyat  harus  dimulai dari  hal-hal  terkecil.  Penerapan  kearifan  lokal  lain  dilakukan  dalam  bentuk pengenaan  pakaian  adat  saat  rapat  paripurna  yang  diselenggarakan  pada  hari Sabtu.
Tokoh Adat, Soter Pabendon, mengatakan bahwa budaya Longko’ sangat erat  kaitannya  dengan  penegakan  kode  etik  bagi  anggota  DPRD  Tana  Toraja. Sebagai  wakil  rakyat,  sekaligus  sebagai  pemimpin,  tentunya  anggota  DPRD dituntut untuk mengamalkan nilai Longko’ dengan tidak hanya mengumbar janji kepada  masyarakat,  tidak  menghamburkan  anggaran  untuk  kepentingan  pribadi dan  kelompok,  dan  tetap  mengutamakan  kepentingan  masyarakat  Tana  Toraja
secara umum. Dalam kehidupan sosial anggota DPRD, pada dasarnya masyarakat Toraja  bisa  memberikan  penilaian  tersendiri  terhadap  perilaku  anggota  DPRD yang  sudah  atau  belum  menerapkan  nilai-nilai  dalam  budaya  Longko’.  Menurut Soter,  sanksi  nyata  yang  bisa  diterima  atas  pelanggaran  nilai  budaya  tersebut adalah  sanksi  sosial  dari  masyarakat  itu  sendiri.  Penerapan  nilai  budaya  dalam penegakan  kode  etik  menurut  Winner  Agustinus  Siregar  sangat  penting, mengingat  kode  etik  berkaitan  dengan  moral,  dan  budaya  juga  memberikan pedoman sekaligus sebagai seruan moral bagi masyarakat dalam bertindak. Hanya saja,  dalam  konteks  masyarakat  saat  ini  penghormatan  budaya  hanya  berlaku dalam  komunitas  masyarakat  budaya  itu  sendiri  dan  sulit  untuk  berlaku  dalam komunitas  politik  dewasa  ini.  Secara  ideal,  nilai  budaya  lokal  ini  yang  harus ditransformasikan ke dalam nilai politik. Penerimaan terhadap nilai memang telah dilakukan,  namun  pelaksanaan  terhadap  nilai  budaya  dalam  kehidupan  politik inilah yang belum terlaksana.

## PENUTUP
Fungsi  Badan  Kehormatan  DPRD  Tana  Toraja  belum  bekerja  terlaksana secara maksimal dalam melakukan penegakan kode etik, di mana masih terdapat pelanggaran  kode  etik  yang  belum  disikapi  berdasarkan  tata  tertib  yang  berlaku. Hal  ini  dikarenakan  berbagai  hal,  baik  permasalahan  internal  yang  dalam  hal  ini terkait  independensi  Badan  Kehormatan,  dan  juga  faktor  eksternal  yaitu keterlibatan  aktif  elemen  masyarakat  dalam  mengawasi  perilaku  anggota  DPRD. Strategi  kebudayaan  dengan  menerapkan  budaya  lokal  pada  dasarnya  dapat menjadi  cara  untuk  semakin  meningkatkan  kinerja  penegakan  kode  etik  anggota DPRD Kabupaten Toraja. Kearifan lokal dalam  bentuk budaya Longko’ menjadi dasar  yang  sangat  kuat  dalam  penegakan  kode  etik  anggota  DPRD  Kabupaten Tana  Toraja.  Penerapan  budaya  ini  diterjemahkan  dalam  bentuk  peraturan  tata tertib  dan  kode  etik  anggota  DPRD  Tana  Toraja  yang  merupakan  dasar  hukum bagi  anggota  DPRD  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya.  Adapun  saran dalam  penelitian  ini  adalah  perlu  pengoptimalan  fungsi  yang  dimiliki  Badan Kehormatan,  di  mana  Badan  Kehormatan  tidak  hanya  bersifat  pasif  menunggu pengaduan,  melainkan  proaktif  dalam  melakukan  penegakan  kode  etik.  Salah satunya  adalah  dengan  memberikan  pendidikan  hukum  mengenai  keterlibatan elemen  masyarakat  mengadukan  pelanggaran  kode  etik  yang  dilakukan  anggota DPRD.  Elemen  masyarakat  pun  diharapkan  mampu  untuk  mendorong  Badan Kehormatan untuk lebih responsif jika terjadi pelanggaran etik.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Asshiddiqie,  Jimly.  2011. Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara .  Rajawali  Pers,
Jakarta
Busroh, Abu Daud. 2011. Ilmu Negara . Cetakan Kedelapan. Bumi Aksara, Jakarta Cipto,  Bambang.  1995. Dewan  Perwakilan  Rakyat  Dalam  Era  Pemerintahan Modern Industrial . PT Grafindo Persada, Jakarta
Hakim, Abdul Aziz. 2011. Negara Hukum dan Demokrasi di  Indonesia . Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Muhammad,  Abdul  Kadir.  2006. Etika  Profesi  Hukum .  Citra  Aditya  Bakti, Bandung
Murhani,  Suriansyah.  2008. Aspek  Hukum  Pengawasan  Pemerintah  Daerah . Laksbang Mediatama, Yogyakarta
Pardede,  Marulak  dan  Tim.  2011. Laporan  Akhir  Penelitian  Hukum  Tentang Efektivitas  Putusan  Badan  Kehormatan  DPR/DPRD .  Badan  Pembinaan Hukum  Nasional  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia, Jakarta

## Jurnal
Evirayanti,  Nuri.  2009.  Pelaksanaan  tugas  dan  Wewenang  Badan  Kehormatan Sebagai  Alat  Kelengkapan  DPRD  Dalam  Menjaga  Martabat  dan Kehormatan  Anggota  DPRD  Berdasarkan  Kode  Etik  DPRD  (Study  pada DPRD Provinsi Jambi). Jurnal Law Reform . Volume 4. Nomor 2:111-132 Junaenah,  Inna.  2013.  Filosofi  Kriteria  Pembentuk  Undang-Undang:  Refleksi Persyaratan  Menjadi  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat. Jurnal Konstitusi . Volume 10. Nomor 3:509-527
Nugroho,  Helmi  Nuky.  2016.  Strategi  Peningkatan  Kinerja  Badan  Kehormatan DPRD  Dalam  Penegakan  Kode  Etik. Jurnal  Arena  Hukum .  Volume  9. Nomor 3:307-327
Pasande,  Diks  Sasmanto.  2013.  Budaya Longko ’  Toraja  Dalam  Perspektif  Etika Lawrance Kohlberg. Jurnal Filsafat . Volume 23. Nomor 2:117-133
Ridlwan,  Zulkarnain.  2015.  Cita  Demokrasi  Indonesia  dalam  Politik  Hukum Pengawasan  Dewaan  Perwakilan  Rakyat  terhadap  Pemerintah. Jurnal Konstitusi . Volume 12. Nomor 2:305-327