Email: swarajustisia@unespadang.ac.id Online: http://www.swarajustisia.unespadang.ac.id E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701
Volume 3, Issue 1, July 2019

## LEGAL ENFORCEMENT AT EDUCATION LEVEL OF CRIMINAL ACTORS CIRCULAR CIRCULATION IN SOLOK CITY
PENEGAKAN HUKUM PADA TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI
TANPA IZIN DI KOTA SOLOK
Defrianto 1 , Wirna Rosmely 2
1 Masters Program in Law in Ekasakti University Email: defrianto@gmal.com Ekasakti University 2

## ABSTRACT
Article  197  Law  number  36  of  2009  concerning  Health  stipulates  that  "every person  who  intentionally  produces  or  distributes  pharmaceutical  preparations  and  /  or medical  devices  that  do  not  have  a  distribution  permit  is  given  criminal  sanctions  and fines".  For  this  matter,  it  is  necessary  to  grant  permits  in  the  distribution  of pharmaceutical preparations, to protect the public from pharmaceutical preparations that do not meet the requirements, protect the public from misuse and misuse of pharmaceutical preparations  and  medical  devices.  This  needs  supervision  from  the  Police  in  supervising pharmaceutical  preparations,  this  is  done  by  Satreskrim  Solok  City  Police,  who  have received  a  Police  Report  from  the  community  on  December  13,  2016.  This  research  is  a descriptive  analytical  study.  Adapaun  the  results  of  research  on  law  enforcement  at  the level  of  investigation  of  perpetrators  of  criminal  acts  of  distribution  of  pharmaceutical preparations without permission in the city of Solok occurred in the report on December 13,  2016,  after  the  report  was  received,  Satok  District  Police  issued  LP  /  89  /  A  /  XII  / 2016-SEKTA,  then  Investigation,  Investigation,  Examination  of  witnesses,  Information  of Experts, Suspects and determining the elements of the Criminal Act which are suspected of being violated by the suspect. Secondly, the obstacle encountered by Solres Kota police in law  enforcement  against  criminal  acts  circulating  pharmaceutical  preparations  without permission in Solok City: a) Limited budget funds; b) Number of Investigators who are not balanced with the breadth of work area; c) Modus Operandi carried out by the perpetrator is  always  changing;  d)  Other  agencies  that  are  less  cooperative;  e)  expert  witnesses  are difficult to bring; and f) Difficulties in bringing and presenting witnesses concerned with cases of pharmaceutical preparations without permission to eat the old procedure, because there are several witnesses who do not want to come or even not be asked to be questioned by  members  of  the  auxiliary  investigators  who  examine.  Third,  efforts  to  overcome  the obstacles  in  law  enforcement  against  criminal  acts  circulating  pharmaceutical preparations  without  permission  in  the  city  of  Solok,  by  making  repressive  efforts  and Preventive efforts.
Keywords: Investigation, Crime, Pharmacy, City of Solok.

## ABSTRAK
Pasal  197  Undang-undang  nomor  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan menentukan bahwa ”setiap orang yan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan  farmasi  dan/atau  alat  kesehatan  yang  tidak  memiliki  izin  edar  diberi  sanksi pidana dan denda”. Atas hal tersebut maka diperlukan  pemberian izin dalam peredaran sediaan  farmasi,  untuk  melindungi  masyarakat  dari  sediaan  farmasi  yang  tidak memenuhi  syarat,  melindungi  masyarakat  dari  penyalahgunaan  dan  salah  penggunaan sediaan  farmasi  dan  alat  kesehatan.  Hal  ini  perlu  pengawasan  dari  Kepolisian  dalam mengawasi sediaan farmasi, hal ini dilakukan oleh Satreskrim Polres Kota Solok, yang telah  menerima  Laporan  Polisi  dari  masyarakat  pada  tanggal  13  Desember  2016. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  analitis.  Adapaun  hasil  penelitian penegakan  hukum  pada  tingkat  penyidikan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pengedaran sediaan farmasi tanpa izin di Kota Solok terjadi pada laporan tanggal 13 Desember 2016, setelah  laporan  diterima  maka  Satreskrim  Polres  Kota  Solok  menerbitkan LP/89/A/XII/2016-SEKTA,  kemudian  dilakukan  Penyelidikan,  Penyidikan,  Pemeriksaan saksi,  Keterangan  Ahli,  Tersangka  dan  menentukan  unsur-unsur  Tindak  Pidana  yang diduga  dilanggar  oleh  tersangka.  Kedua,  kendala  yang  ditemui  satreskrim  Polres  Solok Kota dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin  di  Kota  Solok:  a)  Terbatasnya  Anggaran  dana;  b)  Jumlah  Penyidik  yang  tidak seimbang dengan luasnya wilayah kerja; c) Modus Operandi yang dilakukan pelaku selalu berubah-ubah;  d)  Aparat  Instansi  lain  yang  kurang  kooperatif;  e)  saksi  ahli  sulit didatangkan;  dan  f)  Sulitnya  mendatangkan  dan  menghadirkan  saksi-saksi  yang bersangkutan dengan perkara sediaan farmasi tanpa izin memakan pross yang lama, karena ada beberapa saksi yang tidak mau datang atau bahkan tidak mau dimintai keterangan oleh anggota  penyidik  pembantu  yang  memeriksa.  Ketiga,  upaya  mengatasi  kendala  dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin di Kota Solok, dengan melakukan upaya Represif yang dilakukan dan upaya Preventif.
Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana, Farmasi, Kota Solok.

## PENDAHULUAN
Sediaan farmasi berupa Obat yang beredar di masyarakat harus memiliki izin edar, baik obat produksi dalam negeri maupun obat impor, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan  (Badan  POM).  Berdasarkan  Pasal  106  ayat  (1)  Undang  - undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  dan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat menyatakan bahwa sediaan farmasi  dan  alat  kesehatan  hanya  dapat  diedarkan  setelah  mendapat  izin  edar.  Dengan adanya izin edar dari Badan POM menunjukan bahwa obat tersebut layak dikonsumsi serta
memenuhi persyaratan keamanan, khasiat /manfaat, dan mutu. Apabila ada obat yang tanpa diregistrasi  terlebih  dahulu  maka  obat  tersebut  adalah  obat  illegal  (Syafrina  Maisusri, 2016:3).
Apabila  obat  yang  diedarkan  oleh  pihak  yang  ditunjuk  oleh  undang-undang, mengedarkan obat dengan melakukan penyimpangan sudah tentu obat tersebut tidak dapat digunakan dalam proses pengobatan. Tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 106  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  maka  dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Undang - undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan (Susanti Adi Nugroho, 2008:2).
Masalah  sediaan  farmasi  yang  tidak  memenuhi  standar  merupakan  masalah  yang memerlukan penanganan intensif dari banyak pihak karena hal ini tidak hanya menyangkut masalah pengawasan sediaan farmasi, namun juga masalah kriminalitas yang dalam hal ini memerlukan  campur  tangan  pihak  kepolisian  serta  dukungan  penuh  dari  masyarakat.
Ironisnya kemudian, peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar tidak hanya dilakukan  oleh  perorangan  akan  tetapi  telah  meluas  bahkan  sampai  dalam  pabrik  obat- obatan yang resmi maupun tidak resmi (Andin Rusmin, 2016:24).
Perlunya izin mendistribusikan sediaan farmasi dari Badan Pengawas Obat-Obatan dan Makanan (BPOM) karena obat mempunyai kedudukan yang khusus dalam masyarakat karena merupakan produk yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Namun demikian, penggunaan obat yang salah, tidak tepat dan tidak rasional dapat  membahayakan  masyarakat.  Tujuan  dari  pemberian  izin  dalam  peredaran  sediaan farmasi  adalah  untuk  melindungi  masyarakat  dari  sediaan  farmasi  yang  tidak  memenuhi
syarat (TMS), melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan salah penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan (Rakhmat Wawan Hasbullah, 2014:21).
Hal ini juga terjadi di Wilayah Hukum Polres Solok dengan Laporan Polisi Nomor :  LP/  89  /  A  /  XII    /  2016  –  Sekta,  tanggal  13  Desember  2016.  Dimana  terjadi  Perkara Tindak  Pidana  Bidang  Kesehatan  mengedarkan  sediaan  farmasi  tanpa  izin,  yang  terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016, sekira pukul 22.00 wib, bertempat di Rumah Jln.  Tanah  Putih  I  RT  01  RW  04  Kel.  VI  Suku  Kecamatan  Lubuk  Sikarah  Kota  Solok, yang diduga dilakukan oleh tersangka Ardi Oswari. Tersangka mengedarkan atau menjual obat  obat  tanpa  izin  edar  tersebut  dengan  cara  menjual  obat  tersebut  tersangka mendapatkan  obat-obatan  tanpa  izin  edar  tersebut  dari  Toko  Sukra  pasar  lereng  Bukit Tinggi.
Dari  hasil  menjual  atau  mengedarkan  sedian  farmasi  tanpa  izin  edar  tersangka mendapatkdan  keuntungan  yang  dipergunakan  untuk  keperluan  keluarga  sehari  hari,  dan terhadap  tersangka  diancam  telah  melanggar  Pasal  197  Jo  Pasal  106  ayat  (1)  Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yaitu: Bagaimanakah penegakan hukum pada  tingkat  penyidikan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pengedaran  sediaan  farmasi  tanpa izin  di  Kota  Solok?  Kendala-kendala  apakah  yang  ditemui  dalam  penegakan  hukum  pada tingkat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin di Kota Solok? Bagaimanakah cara mengatasi kendala yang ditemui dalam penegakan hukum pada  tingkat  penyidikan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pengedaran  sediaan  farmasi  tanpa izin di Kota Solok?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  analitis.  Pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  normatif  yang  didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan  data  primer.  Terhadap  semua  data  dan  bahan  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penegakan  Hukum  Pada  Tingkat  Penyidikan  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Di Kota Solok
Hasil dari penegakan hukum pada tingkat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pengedaran  sediaan  farmasi  tanpa  izin  di  Kota  Solok,  dapat  dijelaskan  berdasarkan  hasil akhir dari keterangan Ahli Dra Patria Dehelen APT dan keterangan saksi-saksi Ngatiyam,
Karti dan Mawardi dan didukung oleh keterangan tersangka Ardi Oswari serta barang bukti yang  ada  maka  terhadap  tersangka  Ardi  Oswari  di  duga  keras  telah  melakukan  tindak pidana  bidang  kesehatan  mengedarkan  sediaan  farmasi  tanpa  izin  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  197    Yo  106  ayat  1  Undang–undang  No.  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
Unsur- unsur pasal yang disangkakan yang disangkan kepda tersangka adalah unsur Pasal 197  Yo 106 ayat 1 Undang-undang No. 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, adapun unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut: 1
1) Setiap  orang      Setiap  orang  atau  pelaku    tindak  pidana  menurut  KUHP,  adalah orang/manusia,  bukan  badan  hukum  atau  lembaga  atau  instansi.  Mengingat  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  atau  Wetboek  van  Strafrecht  (WvS)  voor
1 Wawancara dengan Kasatreskrim Polres Kota Solok pada tanggal 30 Mei 2019.
Nederland  Indie  1918,“hij  die”  atau  “barangsiapa”,  adalah  manusia/orang,  dan  bukan badan  hukum.  Hal  ini,  dapat  diketahui  dari:  a)  Pasal  44,  45  dan  49  KUHP,  yang berkaitan dengan masalah “kejiwaan dari petindak (pelaku tindak pidana)”, yang hanya ada pada diri manusia; b) Pasal 2-5, 7-8 KUHP/WvS, yang menggunakan kata-kata “een ieder atau tiap (setiap) orang.
Berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  dan  diakui  oleh  tersangka  yang  telah  menjual  atau mengedarkan  sdian  farmasi  tanpa  izin  adalah  terssangka  Ardi  Oswari  dan  tersangka merupakan  subjek  pelaku  serta  dapat  dimintakan  pertanggung  jawaban  atas perbuatannya  tersebut  di  depan  hukum.  Dengan  demikian  unsur  Setiap  Orang  dalam pasal ini telah terpenuhi yaitu Ardi Oswari.
2) Mengedarkan.  Berdasarkan  keterangan  saksi  –  saksi.  Ngatiyam,  Karti  serta  dikuatkan pengakuan  tersangka  Ardi  Oswari  bahwa  benar  ARDI  Ardi  Oswari  membeli  atau memesan barang tersebut di Toko Sukra Bukit Tinggi kemudian Tersangka Ardi Oswari yang  menjual  atau  mengedarkan  obat  obatan  Tanpa  izin  edar  tersebut  Ngatiyam  dan Karti seharga I kotak Africa Black Ant Rp. 45.000,- Kemudian keterangan saksi – saksi dikuatkan  oleh  keterangan  tersangka  bahwa  tersangka  mengakui  telah  menjual  atau mengedarkan  obat  –  obatan  tanpa  izin  edar  dan  dari  hasil  perbuatannya  tersebut  Ardi Oswari  mendapat  keuntungan  untuk  keperluan  sehari  hari.  Dengan  demikian  unsur Mengedarkan dalam pasal ini telah terpenuhi.
3) Sediaan  farmasi  tanpa  izin  edar  Adalah  obat,  bahan  obat,  obat  tradisoanal,  kosmetika yang  belum  dilakukan  penilaian  persyaratan  mutu  keamanan  dan  kemanfaatan  produk obat  tradisional  tersebut.      Berdasarkan  keterangan  ahli  Dra  Patria  Dehelen  APT  dan saksi  –  saksi  Ngatiyam,  Karti,  Mawardi  serta  dikuatkan  pengakuan  tersangka  Ardi Oswari bahwa obat tradisional yang diedarkan oleh tersangka Ardi  Oswari adalah obat tradisional  yang  memilik  izin  edar  fiktif  atau  palsu  dan  tidak  memiliki  izin  edar  dari Badan  BPOM  RI.    Dengan  demikian  unsur  Sediaan  farmasi tanpa  izin edar  pada pasal ini telah terpenuhi.
Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  terhadap  saksi  –  saksi  dan  pengakukan  tersangka
Ardi Oswari serta didukung barang bukti  yang ada, bahwa benar tersangka tersebut diatas telah melakukan tindak Pidana di bidang kesehatan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar  yang  terjadi  pada  hari  Jumat  tanggal  09  Desember  2016  sekira  pukul  22.00  wib bertempat di rumah Jln. Tanah Putih I RT 01 RW 04 Kel. VI Suku Kec Lubuk Sikarah kota Solok dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 2
1) Berdasarkan  keterangan  saksi  saksi  dan  dikuatkan  pengakuan  tersangka  serta  barang bukti  1  (  satu  )  Kotak  Obat  Tradisional  Merk  URAT  KUDA,  (  satu  )  kotak  Obat Tradisional Merk TAWON LIAR, 1 ( satu ) kotak obat Tradisional Merk COBRA – X, 2 (dua)  kotak  Sediaan  Farmasi  Merk  AFRICA  BLACK  ANT,  2  (  dua  )  kotak  Kosong
2 Wawancara dengan Kasatreskrim Polres Kota Solok pada tanggal 30 Mei 2019.
Sediaan Farmasi Merk AFRICA BLACK ANT, 2 ( dua ) Kotak Sediaan Farmasi Merk TIAN XIA DI YI BANG, 1 ( satu ) Buah Kardus Kosong Bekas pengiriman Obat, serta uang tunai sebesar Rp. 4.150.000,- ( empat juta seratus lima piluh ribu rupiah ) hasil dari penjualan obat tanpa izin edar, terhadap tersangka Ardi Oswari diancam telah melanggar pasal 197 Yo Pasal 106 ayat 1 Undang – undang RI Nomor 36 tahun 2009.
2) Berdasarkan  pembahasan  tersebut  diatas  penyidik  berpendapat  bahwa  terhadap tersangka Ardi Oswari dapat untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Solok.

## Kendala yang Ditemui dalam Penegakan Hukum Pada Tingkat Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Di Kota Solok
Pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana penjual obat keras tanpa kewenangan yang  dilakukan  penyidik  Satreskrim  Polres  Solok  tidak  terlepas  dari  faktor-faktor  yang menghambatnya.  Hambatan  itu  bisa  dari  faktor  internal  maupun  eksternal.  Berdasarkan hasil penelitian penulis di penyidik Satreskrim Polres Solok Kota.
Kasatreskirm Polres  Kota Solok menyatakan, 3 bahwa karena adanya tindak pidana pengedaran  obat  tanpa  izin  edar  di  bidang  kefarmasian  maka  dibuat  aturan  dengan ketentuan  pidana  dalam  Undang-undang  kesehatan  yaitu:  Pasal  197  Undang-Undang  No.
36 Tahun 2009 menentukan bahwa:  Setiap orang  yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan  sediaan  farmasi  dan/atau  alat  kesehatan  yang  tidak  memiliki  izin  edar sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  106  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
Selanjutnya  Pasal  198  Undang-undang  No.  36  Tahun  2009  menentukan  bahwa  :
Setiap  orang  yang  tidak  memiliki  keahlian  dan  kewenangan  untuk  melakukan  praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah). Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengangkat judul Tesis: “  Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan
3 Wawancara dengan Kasatreskrim Polres Kota Solok pada tanggal 30 Mei 2019.
Sediaan Farmasi Tanpa Izin Di Kota Solok”.
Tujuan  dari  pemberian  izin  dalam  peredaran  sediaan  farmasi  adalah  untuk melindungi  masyarakat  dari  sediaan  farmasi  yang  tidak  memenuhi  syarat  (TMS), melindungi  masyarakat  dari  penyalahgunaan  dan  salah  penggunaan  sediaan  farmasi  dan alat  kesehatan.  Sehingga  perlu  pengawasan  dari  Kepolisian  dalam  mengawasi  sediaan farmasi, namun dalam pelaksanaan penegakan hukum sediaan farmasi ini sering mengalami kendala dalam penyidikan.
Kendala  yang  ditemui  oleh  Penyidik  dalam  pelaksanaan  proses  penyidikan  tindak pidana  di  bidang  kesehatan  berupa  kosmetik  dan  persediaan  farmasi  tanpa  izin  edar  di Satreskrim Polres Solok Kota meliputi: 4
a. Terbatasnya Anggaran dana.
b. Jumlah Penyidik yang tidak seimbang dengan luasnya wilayah kerja.
c. Modus Operandi yang dilakukan pelaku selalu berubah-ubah.
d. Aparat Instansi lain yang kurang kooperatif.
e. Mendatangkan ahli membutuhkan waktu.
f. Mendatangkan dan menghadirkan saksi-saksi yang bersangkutan dengan perkara sediaan farmasi tanpa izin memakan pross yang lama, karena ada beberapa saksi yang tidak mau datang  atau  bahkan  tidak  mau  dimintai  keterangan  oleh  anggota  penyidik  pembantu yang memeriksa.

## Upaya  Mengatasi  Kendala  yang  Ditemui  dalam  Penegakan  Hukum  Pada  Tingkat Penyidikan  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pengedaran  Sediaan  Farmasi  Tanpa Izin di Kota Solok
Berdasarkan hasil penelitian penulis di penyidik Satreskrim Polres Solok Kota cara mengatasi  kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin di Kota Solok adalah sebagai berikut ini: 5
a. Upaya Mengatasi kendala Terbatasnya Anggaran dana.
4 Wawancara dengan Kasatreskrim Polres Kota Solok pada tanggal 30 Mei 2019.
5 Wawancara dengan Kasatreskrim Polres Kota Solok pada tanggal 30 Mei 2019.
Sebenarnya  anggaran  dana  untuk  menunjang  proses  penyidikan  memang  sudah disediakan,  namun  dalam  waktu  tertentu  mengalami  kekurangan.  Terutama  terjadinya kekurangan anggaran dana Tindak Pidana Tertentu  Oleh karena itu untuk mengatasinya yaitu  harus  diupayakan  untuk  menambah  jumlah  anggaran  agar  untuk  selanjutnya proses penyidikan dapat berjalan lebih optimal. Dan  serta mengajukan permohonan ke Kapolres  Solok  Kota  untuk  mempergunakan  Anggaran  Dana  dari  Dukungan Operasional Polres Solok  Kota.
b. Upaya  Mengatasi  Kendala  Jumlah  Penyidik  yang  tidak  seimbang  dengan  luasnya wilayah  kerja.  Dengan  banyaknya  Tindak  pidana  yang  tidak  seimbang  dengan  jumlah penyidik maka pelaksanaan penyidikan sering terhambat.
Satuan reskriminal Polres Solok Kota berkoordinasi dengan Pihak BPOM Padang yang wilayah  kerjanya  provinsi  Sumatera  barat  serta  Dinas  Kesehatan  Kota  Solok  Untuk membantu Penegakan Hukum terhadap tindak Pidana mengedarkan sediaan Farmasi Di Kota  Solok    yang  merupakan  perpanjangan  dari  Kepolisian  khususnya  Satreskrim Polres Solok Kota .
c. Upaya Mengatasi Kendala Modus Operandi yang dilakukan pelaku selalu berubah-ubah. Satuan  Reskriminal  Polres  Solok  Kota,  telah  memperkuat  jaringan  intelijen  dengan berkoordinasi dengan satuan Intelkam Polres Solok Kota  dan Satuan Lalu Lintas Polres Solok  yang  pada  saat  melakukan  razia  di  jalan  agar  melakukan  pengecekan  barang- barang bawaan dari kendaraan baik kendaraan umum maupun Pribadi. 6
d. Upaya Mengatasi Kendala Aparat Instansi lain yang kurang kooperatif. Satuan  reskriminal  Polres  Solok  Kota  selalu  mengajak  dan  berkoordinasi  dengan instansi  terkait  seperti  Dinas  Kesehatan,  PPNS  BBPOM,  Dinas  Koperasi  dan Perdagangan  Bidang  Pengelola  Pasar  untuk  bersama  –  sama  melakukan  Penegakan hukum serta berkoordinasi dengan Pihak Kejaksaan Negeri Solok, Untuk memprioritas kan  penelitian  Berkas  Perkara  yang  dikirimkan  oleh  Penyidik  Satreskrim  Polres  Solok Kota.
e. Upaya Mendatangkan ahli membutuhkan waktu. Untuk mengatasi ahli akibat waktu yang tidak sesuai dengan proses pelaksanaan Berita Acara  Perkara,  maka  setelah  terjadi  penangkapan  maka  penyidik  Satrekskrim  Polres Kota  Solok  langsung  menghubungi  ahli,  serta  mencocokan  jadwal  ahli  agar  dapat memberikan  keterangan  ahlinya.  Bahkan  jika  ahli  terkendala  dengan  transportasi, anggota Penyidik Satreskrim Polres Solok Kota siap untuk menjemput ahli tersebut. 7
f. Upaya  mengatasi  mendatangkan  dan  menghadirkan  saksi-saksi  yang  bersangkutan dengan  perkara  sediaan  farmasi  tanpa  izin  memakan  pross  yang  lama,  karena  ada beberapa saksi yang tidak mau datang atau bahkan tidak mau dimintai keterangan oleh anggota penyidik pembantu yang memeriksa. 8
Laporan  dari  masyarakat  sebagai  saksi  merupakan  hal  penting  yang  dibutuhkan  oleh pihak  kepolisian,  dikarenakanlaporan  dari  masyarakat  terkait  adanya  peredaran  obat berbahaya  dapat  menunjukan  lokasi  terjadinya  peredaran  obat  berbahaya  tersebut, sehingga  pihak  kepolisian  dapat  melakukan  penyelidikan  di  lokasi  yang  dicurigai adanya peredaran obat berbahaya
6 Wawancara dengan Kasatreskrim Polres Kota Solok pada tanggal 30 Mei 2019.
7 Wawancara dengan Kasatreskrim Polres Kota Solok pada tanggal 30 Mei 2019.
8 Wawancara dengan Kasatreskrim Polres Kota Solok pada tanggal 30 Mei 2019.
Satuan  reskriminal  Polres  Solok  Kota  bersama  sama  dengan  Satuan  Bimas    telah melakukan  beberapa  upaya  untuk  meningkatkan  kesadaran  melaporkan  dari  masyarakat diantara lain: 9
1. Penyuluhan  Hukum  Kepada  Masyarakat . Melaksanakan  penyuluhan  hukum  kepada
masyarakat  ini  berguna  untuk  lebih  meningkatkan  kesadaran  hukum  kepada masyarakat  bahwa  segala  bentuk  mengedarkan  obat  tanpa  memiliki  izin  edar  itu sangat  bertentangan  dengan  aturan  hukum.  Upaya  penyuluhan  hukum  ini  diberikan kepada warga masyarakat yang tinggal tepat diwilayah yang digunakan sebagai tempat transaksi  peredaran  obat  tanpa  memiliki  izin  edar.  Penyuluhan  hukum  ini  dilakukan oleh pihak kepolisian Sateskrim Polres Solok Kota yang bekerja sama dengan tokoh- tokoh  masyarakat  untuk  memberikan  penyuluhan  mengenai  pentingnya  taat kepadaaturan  hukum.  Penyuluhan  hukum  ini  dilakukan  dengan  narasumber langsungdari pihak kepolisian yang berpengalaman menangani kasus peredaran obat- obatan  berbahaya  dan  bekerja  sama  dengan  dinas  kesehatan  setempat.  Penyuluhan hukum  ini  diselenggarakan  satu  bulannya  dua  kali  dan  biasanyadigalakan  seminggu sekali.  Dengan  diadakannya  penyuluhan  hukum  inidiharapakan  dapat  meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya masyarakat yang bertempat tinggal tepat diwilayah  yang  digunakan  sebagai  tempat  transaksi  obat  tanpa  memiliki  izin  edar sehingga  dapat  menekan  angka  tingginya  peredaran  obat  tanpa  memiliki  izin  edar dimasyarakat serta memberikan wawasan bahwa akibat dari kejahatan yang dilakukan dapat merusak keharmonisan hubungan dalam kehidupan bermasyarakat. Pemasangan
9 Wawancara dengan Kasatreskrim Polres Kota Solok pada tanggal 30 Mei 2019.
spanduk  dan  mengedarkan  selebaran  dimasyarakat  termasuk  salah  satu  cara  untuk menekan angka peredaran obat tanpa memiliki izin edar.
2. Penyuluhan Hukum Kepada Pelajar dan Mahasiswa. Penyuluhan hukum ini dilakukan di sekolah-sekolah dan dikampus-kampus  yang berada diwilayah  Kota Solok. Hal ini dikarenakan  usia  remaja  sangat  rawan  menjadi  sasaran  dari  peredaran  dan penyalahgunaan  obat  tanpa  memiliki  izin  edar,  karena  bisa  dianggap  sebagai  obat kuat. Penyuluhan hukum ini dilakukan oleh pihak kepolisian resort Kota Solok dengan bekerja  sama  dengan  dinas  kesehatan  setempat.  Penyuluhan  hukum  ini  bertujuan untuk  memberikan  pemahaman  tentang  narkoba  dan  dampak-dampak  dari penyalahgunaan  penyalahgunaan  obat  tanpa  memiliki  izin  edar  agar  para  remaja mengerti  dan  memahami  tentang  penyalahgunaan  obat  tanpa  memiliki  izin  edar  dan dampak dari penyalahgunaan penyalahgunaan obat tanpa memiliki izin edar.
3. Penyuluhan  Tentang  Agama.  Agama  merupakan  pedoman  yang  digunakan  untuk
berperilaku  dalam  kehidupan  sehari-hari,  merupakan  pegangan  hidup  setiap  orang yang akan menuntun kepada jalan yang baik dan benar. Norma agama ini menunjukan hal-hal  yang  dilarang  dan  diperbolehkan,  mana  yang  baik  dan  mana  yang  buruk, sehingga  apabila  manusia  memahami  tentang  nilai-nilai  agama,  ia  akan  menjadi manusia  yang  baik  dan  benar.  Mayoritas  masyarakat  Kota  Solok  adalah  beragama islam  dan  sudah  dapat  dipastikan  akan  mengetahui  tentang  haramnnya  mengedarkan obat  tanpa  memiliki  izin  edar  tersebut.  Sehingga  upaya  penyuluhan  mengenai  nilai- nilai  keagamaan  ini  pihak  kepolisian  resort  Solok  Kota  bekerjasama  dengan  para ulama  setempat  untuk  terus  memberikan  bimbingan  kepada  warga  masyarakat khususnya masyarakat yang bertempat tinggal tepat diwilayah yang digunakan sebagai
tempat  transaksi  peredaran  obat  tanpa  memiliki  izin  edar  mengenai  nilai-nilai keagamaan  demi  mencegah  terjadinya  kejahatan  meluasnya  peredaran  obat  tanpa memiliki izin edar dimasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Andin  Rusmin,  Andin  Rusmin, Tindak  Pidana  Pengedaran  Dan  Penyalahgunaan  Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Jurnal Al’adl, Volume VIII, Nomor 3, 2016.
Rakhmat  Wawan  Hasbullah, Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Mengedarkan Sediaan  Farmasi  Yang  Tidak  Memenuhi  Standar  Mutu  Keamanan, Tesis,  Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, Makasar, 2014
Susanti  Adi  Nugroho, Proses  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Ditinjau  Dari  Hukum Acara  Serta  Kendala  Implementasinya, Kencana  Prenada  Media  Group,  Jakarta, 2008.
Syafrina  Maisusri, Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Peredaran  Obat  Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makananan, Jurnal JOM, Volume 3, Nomor 2, 2016.
Wawancara dengan Kasatreskrim Polres Kota Solok pada tanggal 30 Mei 2019.