## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 24-37 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## IMPLEMENTASI KAIDAH “LĀ MASĀGA LI AL-IJTIHĀD FĪ MAURID
AL-NAṢ” DALAM FIKIH ISLAM

## IMPLEMENTATION OF RULE “LĀ MASĀGA LILIJTIHĀD FĪ MAURID
AL-NAṢ” IN ISLAMIC LAW

## Jahada Mangka
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA Makassar) jahadamangka@stiba.ac.id

## Andi Muh. Taqiyuddin BN
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar bayueltaqiyuddin@gmail.com

## Muh. Isra Syarif
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar muhisrasyarif@gmail.com
Keywords: ABSTRACT Ijtihad, Islamic rule, Islamic Fiq, Nash. The purpose of this research is to describe, explain the meaning and veracity of the rules “Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naṣ”, and to  explain  how  the  implementation  of  the  rules  “Lā  Masāga  li  al- Ijtihād  fī Maurid  al-Naṣ”. This research is qualitative, the type of
research  is  library  research  and  uses  a  normative  juridical approach. The data  collection method  used was a literature study. The results showed that; 1) 1. The rule “Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naṣ” has the meaning that ijtihad is not allowed as long as nash is existing. And the function of fiqh rules, especially in this jurisprudence principle, is to explain that the law of fiqh functions to provide an interpretation of the text that it is not permissible to do ijtihad or seek the law of a problem as long as the problem is still explained  in  the  law  in  the  text.  2)  The  validity  of  the  rules  of  Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naṣ is listed in the passages of the Koran  and  as-Sunnah,  which  explains  about  prioritizing  the commands of  Allah and His Messenger before taking other laws if there is no explanation in the Shari'a. 3) The implementation of the rules  of  Lā  Masāga  li  al-Ijtihād  fī  Maurid  al-Naṣ  (ijtihad  is  not allowed as long  as nash is existing) is valid as long  as it does not violate or contradict the nas, consensus, qiyas jaliy, the words of the 4  mazhab,  and  the  judge's  error  in  the  legal  outcome,  cause,  or method. So the implementation of this rule can be noticed in existing examples  and  this  rule  cannot  always  be  implemented  or implemented, because several things have been mentioned regarding the exceptions regarding this rule.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 24-37 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Kata kunci: ABSTRAK Ijtihad, Nas, Kaidah Islam, Fikih Islam. Tujuan  penelitian  ini  untuk  mendeskripsikan,  memaparkan  tentang makna, kehujahan kaidah Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naṣ ,
dan untuk menjelaskan bagaimana implementasi kaidah Lā Masāga li  al-Ijtihād  fī  Maurid  al-Naṣ .  Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah library research dan menggunakan metode  pendekatan  yuridis  normatif.  Metode  pengumpulan  data yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Kaidah Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naṣ memiliki pengertian  bahwa  tidak  diperbolehkan  berijitihad  selama  ada  nas. Dan  fungsi  kaidah  fikih  terkhusus  pada  kaidah  fikih  ini,  yaitu menjelaskan bahwa kaidah fikih fungsinya memberikan penafsiran dari  nas  bahwa  tidak  diperbolehkannya  berijtihad  atau  mencari hukum  suatu  masalah  selama  masalah  tersebut  masih  dijelaskan hukumnya dalam nas; 2) Kehujahan kaidah Lā Masāga li al-Ijtihād fī  Maurid  al-Naṣ tercantum  dalam  nas  Al-Qur’an  maupun  sunah, yang  menjelaskan  tentang  mengutamakan  perintah  Allah  dan Rasulnya sebelum mengambil hukum-hukum yang lainnya jika tidak terdapat  penjelasannya  dalam  syariat;  3)  Implementasi  kaidah Lā Masāga  li  al-Ijtihād  fī  Maurid  al-Naṣ (tidak  diperbolehkan berijitihad selama  masih  ada nas)  berlaku selama tidak menyalahi atau  menyelisihi  nas,  ijmak,  kias jaliy ,  perkataan  4  mazhab,  dan
jelasnya  kekeliruan  hakim  dalam  hasil  hukum,  sebab,  atau metodenya.  Jadi  impelementasi  kaidah  ini  dapat  diperhatikan  pada contoh-contoh  yang  ada  dan  tidak  selamanya  kaidah  ini  dapat diimplelentasikan  atau  dijalankan,  karena  ada  beberapa  hal  yang telah disebutkan terkait pengecualian mengenai kaidah ini.
Diterima : 25 Januari 2021; Direvisi : 5 April 2021; Disetujui : 20 April 2021; Tersedia online : 23 April 2021
How  to  cite: Mangka,  Jahada.,  Andi  Muhammad  Taqiyuddin  BN  and  Syarif  Muhammad  Isra, “Implementasi Kaidah “Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naṣ” dalam Fikih Islam. ” BUSTANUL FUQAHA:  Jurnal  Bidang  Hukum  Islam 2, No.1  (April  23,  2021):  24-37.  doi: https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i1.293

## PENDAHULUAN
Islam sebagai agama dan sebagai hukum, kerap gagal dipahami bukan hanya oleh orang-orang  non  muslim  tetapi  oleh  pemeluknya  sendiri 1 .  Realitas  inilah  yang  sampai saat  ini  dijumpai  di  Indonesia.  Di  antara  penyebab  utamanya  adalah  keliru  dalam memahami ruang lingkup ajaran Islam, dan keliru dalam menggambarkan kerangka dasar ajaran  Islam,  serta  keliru  ketika  mempergunakan  metode  dalam  mempelajari  Islam 2 . Sangat  logis  memang  jika  sering  terjadi  blunder  (kesalahan  serius)  dalam  pemahaman Islam.  Hal ini  dikarenakan  bahwa  ketika Rasulullah  saw.  masih  hidup  dan telah  wafat
1 Mohammad  Daud  Ali, Hukum  Islam;  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di Indonesia (Cet. 21; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 65.
2 Mohammad  Daud  Ali, Hukum  Islam;  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di Indonesia (Cet. 21; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 65.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 24-37 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
tentu sangat berbeda, Nabi sebagai penentu keputusan yang maksum, sehingga memang dibutuhkan  konsep  atau  potret  bagaimana  memahami  dan  berinteraksi  terhadap  Islam sepeninggal  nabi,  termasuk  hukum  Islam  itu  sendiri.  Dengan  demikian,  bagaimanapun hukum Islam adalah bagian dari ruang lingkup ajaran Islam, di mana kekeliruan dalam memahaminya akan berujung pada blunder dalam bentuk pemahaman yang fatal.
Seiring  perkembangan  zaman,  kenyataannya  menunjukkan  bahwa  tidak  semua permasalahan hukum terangkum oleh nas, baik Al-Qur’an maupun hadis. Apalagi dengan adanya  berbagai  permasalahan  hukum  baru  sebagai  konsekuensi  logis  atas  perubahan keadaan sosial masyarakat yang terus terjadi. Namun, tidak berarti bahwa hukum yang dirumuskan  kemudian  tidak  terikat  dengan  nas,  meskipun  sebuah  permasalahan  tidak disebutkan oleh nas secara spesifik, dan sebuah produk hukum diketahui dari fikih hasil pengkajian  dan  perumusan  petunjuk  serta  tanda  yang  diberikan  oleh  nas 3 ,  dengan melakukan pengkajian terhadap hakikat dari suatu peristiwa melalui pijakan yang syar’i dari Al-Qur’an dan hadis 4 . Oleh karena itu, pertanyaan selanjutnya adalah perangkat apa yang  digunakan  oleh  seorang  mujtahid  untuk  menggali  dan  merumuskan  hukum tersebut? 5 .
Untuk melakukan istinbat, terdapat empat ilmu penting yang saling berkaitan. Dua yang  pertama  adalah  ilmu  pokok,  yakni  ilmu  fikih  dan ushul fikih. Ushul  Al-Fiqh menempati  posisi  sentral  dalam  studi  keislaman  sehingga  membuatnya  disebut  “ The Queen  of  Islamic  Sciences ” dengan produknya adalah fikih. Adapun dua lainnya yang merupakan  ilmu  bantu  adalah  kaidah ushuliyyah dan  kaidah fiqhiyyah 6 .  Dengan merumuskan  kaidah-kaidah  fikih  yang  merupakan  generalisasi  dari  masalah-masalah fikih tersebut, dan setiap generalisasi dapat menampung masalah-masalah yang serupa 7 . Dengan  berpegang  kepada  kaidah-kaidah  fikih  tersebut,  para  ahli  hukum  Islam  akan merasa  lebih  mudah  dalam  mengistinbatkan  hukum  suatu  masalah  dengan memproyeksikan  masalah-masalah  yang akan  ditentukan  hukumnya  itu  kepada  kaidah fikih yang menampungnya 8 .  Selain itu, urgensi atau arti penting kaidah fikih juga banyak dikemukakan oleh para ahli hukum Islam kenamaan, umpamanya pandangan yang telah dikemukakan oleh Imām Jalāluddīn Abdurraḥmān Al-Suyuṭī dalam kitabnya al-Asybah wa al-Naẓāir , sebagai berikut:
3 ‘Abdul Wahhāb Khallāf, ‘Ilmu Uṣul al-Fiqh Cet . 8 (Kuwait: Dār al-Qālam, t.th), 11.
4 Sudhanan, Lukmanul Hakim dan Muhammad Yusram. Kaidah dalam Interaksi dan Interpretasi terhadap Nas-nas Tanda Hari Kiamat. NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam 5 no. 2 (2019), 65.
5 Adib  Hamzawi,  “Qawaid  Ushuliah  &  Qawaid  Fiqhiyah  (Melacak  Konstruksi  Metodologi Istinbath al-Ahkam)” Inovatif Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan 2 no. 2, (2016) : 92
6 Jaih Mubarok, Kaidah Fikih; Sejarah dan Kaidah Asasi (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), vii.
7 Duski Ibrahim, AL-QAWA’ID AL-FIQHIYYAH (KAIDAH-KAIDAH FIKIH) (Cet. I; Palembang: Noerfikri, 2019), 17.
8 Duski Ibrahim, AL-QAWA’ID AL-FIQHIYYAH (KAIDAH-KAIDAH FIKIH) (Cet. I; Palembang: Noerfikri, 2019), 17.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 24-37 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
هقفلا قئاقح ىلع علَّطُي هب .ميظع ّنف رئاظنلاو هابشلأا نف نأ ملعا قالحلاا ىلع ردتقيو ,هراضحتساو همهف في رهمتيو ,هرارسأو هذخآمو ,هكرادمو هقفلا :انباحصأ ضعب لاق اذلو ,نامزلا رمم ىلع يضتقت لا تيلا عئاقولاو ثداولحاو ,ةروطسبم تسيل تيلا لئاسلما ماكحأ ةفرعمو ,جيرختلاو ةفرعم
رئاظنلا . 9
Artinya:
“Ketahuilah,  sesungguhnya  ilmu al-Asybah  wa  al-Naẓāir (kaidah-kaidah  fikih) adalah  ilmu  yang  agung,  denganya  dapat  diketahui  hakikat  fikih,  tempat didapatkannya, tempat pengambilannya dan rahasia-rahasianya. Dengan ilmu ini pula orang akan lebih menonjol dalam pemahaman dan penghayatannya terhadap fikih  dan  mampu  untuk  menghubungkan,  mengeluarkan  hukum-hukum  dan mengetahui hukum-hukum masalah yang tidak tertulis, dan hukum kasus-kasus dan kejadian-kejadian yang tidak akan habis sepanjang masa. Oleh karena itulah sebagian  ulama  kita  mengatakan  bahwa  fikih  adalah  mengetahui  persamaan- persamaannya” 10 .
Berangkat  dari  pernyataan  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  kaidah-kaidah  fikih mempunyai kedudukan fungsi signifikan dan peranan sangat urgen dalam pemeliharaan dan  pengembangan  hukum  Islam.  Kaidah-kaidah  fikih  ( Al-Qawa’id  Al-Fiqhiyyah ) mempunyai fungsi dan peranan untuk para pemikir hukum Islam dimaksud ringkasannya yaitu: Pertama , dalam rangka memudahkan ahli atau peminat hukum untuk penyelesaian masalah-masalah  fikih  yang  mereka  hadapi,  kaidah  fikih  itu  dapat  dijadikan  sebagai rujukan,  dengan  mengklasifikasi  masalah-masalah  yang  semacam  dalam  lingkup  satu kaidah; Kedua , dalam rangka penetapan hukum, kaidah-kaidah fikih berfungsi sebagai media  atau alat  untuk  menafsirkan  nas-nas 11 .  Meskipun  kaidah  fikih  berfungsi  sebagai media dalam menafsirkan nas, namun disisi lain, Islam menutup jalan untuk berijtihad selama  nas  masih  ada.  Untuk  itu,  dalam  rangka  mengantisipasi  dan  meminimalisir blunder  pemahaman  terhadap  kaidah  fikih  serta  mengingat  akan  pentingnya penerapannya, khususnya pada kaidah Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naṣ , maka berangkat dari kaidah fikih tersebut, perlu kiranya dikaji lebih rinci.
Bertolak  dari  latar  belakang  di  atas,  maka  pertanyaan  mendasar  yang  menjadi pokok  masalah  dalam  kajian  ini  adalah mengenai  bagaimana  kaidah Lā Masāga  li al- Ijtihād fī Maurid al-Naṣ ? dengan rinciannya,  Apa makna kaidah  dari Lā Masāga li al- Ijtihād fī Maurid al-Naṣ ?,  bagaimana kehujahan kaidah Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naṣ , ? dan bagaimana impelementasi kaidah Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naṣ ?. Untuk  itu,  kajian  ini  bertujuan  untuk  untuk  mendeskripsikan,  memaparkan  tentang
9 Abdurraḥmān  Al-Suyuṭī, al-Asybah  wa  al-Naẓāir (Cet.  I;  Beirut:  Dār  al-Kutub  al-‘Ilmiyyah, 1983M/1403H), 6.
10 Duski Ibrahim, AL-QAWA’ID AL-FIQHIYYAH (KAIDAH-KAIDAH FIKIH) (Cet. I; Palembang: Noerfikri, 2019), 19.
11 Duski Ibrahim, AL-QAWA’ID AL-FIQHIYYAH (KAIDAH-KAIDAH FIKIH) (Cet. I; Palembang: Noerfikri, 2019), 20.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 24-37 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
makna,  kehujahan  kaidah Lā  Masāga  li  al-Ijtihād  fī  Maurid  al-Naṣ ,  serta  untuk menjelaskan bagaimana implementasi kaidah Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naṣ itu sendiri.
Dalam  mengekstensifkan  pengkajian,  maka  pengkajian  ini  menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian adalah library research (kajian kepustakaan) dan  menggunakan metode  teknik analisis  konten  serta  menerapkan  pendekatan  yuridis normatif.

## PEMBAHASAN
Makna Kaidah Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naṣ Makna Bahasa atau Etimologi
Pada kaidah ini terdapat kata داَهِتْجِلاا merupakan bentuk maṣdar (kata kerja yang dibendakan)  dari  kata  kerja دهتجا yang  berarti  mencurahkan  segala  kemampuan 12 .
Sedangkan  menurut  Ibnu  Manẓūr  bahwa  kata  kerja  دهتجا  bermakna  bersungguh- sungguh 13 .  Adapun kata kerja غاسم berarti yang diperbolehkan dan merupakan isim maf’ul (subjek)  dari  kata  kerja غاسأ yang  merupakan  kata  kerja  turunan  dari  غاس  berarti  boleh. Sebagaimana yang disebutkan dalam Lisān al-‘Arab karya Ibn al-Manẓūr, adalah sebagai berikut.
كلذ هل زاج ىأ لعف ام هل غاسو
, 14
Artinya:
لعف ام هل غاسو , yaitu boleh baginya untuk terkait hal tersebut.
Juga disebutkan dalam Mu’jam al-Wasīṭ, adalah sebagai berikut.
حيبأو زاج :ءيشلا غاسو 15 , Artinya:
ءيشلا غاسو , yaitu jaiz dan diperbolehkan.
12 Ibrāhīm Madkūr, dkk., Mu’jam al-Wasīṭ (Cet: 4; Kairo: al-Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah, 2004M/1425H), 142.
13 Ibnu Manẓūr , Lisān al-‘Arab , Jilid 5 (Kairo: Dār al-Ma’ārif, t.th), 708.
14 Ibnu Manẓūr , Lisān al-‘Arab , Jilid 5 (Kairo: Dār al-Ma’ārif, t.th), 2152.
15 Ibrāhīm Madkūr, dkk., Mu’jam al-Wasīṭ (Cet: 4; Kairo: al-Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah, 2004M/1425H), 463.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 24-37 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Kemudian  kata  دروم  adalah  kata  keterangan  tempat  dari  kata  kerja درو berarti hadir 16 .  Adapun  kata   صنلا  berarti  pengangkatan 17 .  Kata صنلا merupakan  mashdar  (kata kerja yang dibendakan) dari kata kerja َّصن yang berarti mengangkat dan menampakkan 18 .

## Makna Istilah atau Terminologi
Ijtihad  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  yaitu  usaha  sungguh- sungguh  yang  dilakukan  para  ahli  agama  untuk  mencapai  suatu  putusan  (simpulan) hukum syarak mengenai kasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam Al-Qur'an dan sunah 19 . Sedangkan nas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu perkataan atau  kalimat  dari  Al-Qur'an  atau  hadis  yang  dipakai  sebagai  alasan  atau  dasar  untuk memutuskan suatu masalah (sebagai pegangan dalam hukum syarak) 20 .
Adapun definisi ijtihad dalam kitab Al-Ta’rifāt disebutkan:
يعرش مكبح نظلا هل لصحيل عسولا هيقفلا غارفتسا :حلاطصلاا فيو 21 .
Artinya:
“Secara istilah ijitihad adalah pengerahan kemampuan seorang fakih untuk menghasilkan dugaan kuat mengenai hukum syar’i .”
Kaidah Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naṣ, memiliki pengertian bahwa tidak diperbolehkan berijitihad selama ada nas. Namun, sekilas kaidah ini seakan bertentangan dengan  fungsi  kaidah  fikih  yang  berperan  sebagai  media  untuk  menafsirkan  nas,  tentu jika berbicara penafsiran, maka ada titik ijtihad disana. Tetapi, titik temu dari kontradiksi tersebut  adalah  fungsi  kaidah  fikih  terkhusus  pada  kaidah  fikih  ini,  yaitu  menjelaskan bahwa  kaidah  fikih  fungsinya  memberikan  penafsiran  dari  nas  bahwa  tidak diperbolehkannya berijtihad atau mencari hukum suatu masalah selama masalah tersebut masih dijelaskan hukumnya dalam nas.
Di antara maksud dari kaidah Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naṣ, disebutkan dalam kitab ةيلكلا هقفلا دعاوق حاضيإ يف زيجولا  adalah sebagai  berikut;
16 Ibrāhīm Madkūr, dkk., Mu’jam al-Wasīṭ (Cet: 4; Kairo: al-Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah, 2004M/1425H), 1024.
17 Ibnu Manẓūr , Lisān al-‘Arab , Jilid 5 (Kairo: Dār al-Ma’ārif, t.th), 4441.
18 Ibrāhīm Madkūr, dkk., Mu’jam al-Wasīṭ (Cet: 4; Kairo: al-Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah, 2004M/1425H),  926.
19 “Ijtihad”,
Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan.
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Ijtihad (14 November 2020).
20 “Nas”, Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nas (30 Desember 2020).
21 Abdurraḥmān  Al-Suyuṭī, al-Asybah  wa  al-Naẓāir (Cet.  I;  Beirut:  Dār  al-Kutub  al-‘Ilmiyyah, 1983M/1403H), 6.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 24-37 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
ناك اذإ امك ,حيحص عاجمإ وأ ةنس وأ باتك نم يعرش صن اهيف درو دق ام ةلأسلم مكح دايجلا سايقلاو يأرلا لامعتسبا داهتجلاا زويج لا نع هجريخ ابم هليوتأ زويج لا ,ليوأتلا لمتيح لا ثيبح هلجلأ قيس يذلا مكلحا ةدافإ في احضاو ايحرص صنلا
دروم انه عونملما داهتجلااو .هرهاظ
هلمتيح لاو ليوأتلا لبقي لا احوضو هيف درو يذلا نىعلما حضاو تبثا صنل امداصم ناك ام صنلا 22 .
Artinya:
“Tidak diperbolehkan berijtihad dengan pendapat dan kias tatkala hukum suatu permasalahan  itu  masih  ada,  yang  disebutkan  dalam  nas syara ’,  baik  dari  Al- Qur’an, sunah, atau ijmak yang benar/dilegitimasi. Sebagaimana apabila sebuah nas  yang  (secara)  terang  dan  jelas  dalam  hal  penggunaan  sebuah  hukum  yang disampaikan  terkait  hukum  (suatu  masalah)  sekiranya  tidak  mengandung kemungkinan,  tidak  diperbolehkan  menakwilkan  (suatu  hukum  permasalahan) yang  di  mana  berefek,  yaitu menggiring hukum  suatu  permasalahan  yang  telah jelas secara tersurat.”
Ijtihad  terlarang  atau  yang  tidak  diperbolehkan  dalam  hal  ini  yaitu  keberadaan suatu nas, bahwa apabila sebuah ijtihad menabrak atau kontradiksi dengan nas yang benar dan  jelas  secara  dalam  hal  makna  yang  disebutkan  didalam  nas  tersebut  yang  tidak melegitimasi adanya takwil dan kemungkinan akan hal tersebut.
Juga disebutkan maksud/makna dari dari kaidah Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naṣ, dalam kitab ةيهقفلا دعاوقلا يف عتمملا adalah sebagai berikut.
لإا اذكو ةيحرصلا ةحيحصلا ةنسلا وأ نآرقلا نم ٌحيرص ٌّصن انهأشب درو ةلأسم مكح في داهتجلاا حصي لاو زويج لا هنأ هنأ دوصقلماو .تباثلا عاجم أ ,إ هتللاد في داهتجلاا نأ كلذ موهفمو ,ةللادلا حضاو ناك نإ هتللاد ثيح نمو هتوبث نم مكلحا في داهتجلاا حصي لاو زويج لا هنأ كلذب
و
ةدعاقلا في دراولا عنلما تتح لخدي لا رمأ هطانم قيقتحو هتللاد عيسوت في يأ صنلا قيبطت في داهتجلاا
23 .
Artinya:
“(Maknanya yaitu) bahwasanya tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan berijtihad dalam (istinbat) hukum mengenai suatu permasalahan yang di mana terdapat nas secara terang (menjelaskan akan hal tersebut) baik itu dari  Al-Qur’an,  sunah  yang  benar  dan  terang,  dan  ijmak  yang  benar. Bahwa  maksud  (dari  larangan  tersebut  dalam  kaidah  ini,  bahwa)  tidak diperbolehkan dan tidak benar berijitihad dalam menemukan suatu hukum dari  sebuah  permasalahan,  dari  segi  kevalidannya  dan  penunjukannya/ dalalahnya. Apabila jelas dari segi penunjukannya/ dalalahnya, maka dari sini  dapat  dipahami  bahwa  ijitihad  dalam  segi  penunjukan/dalalahnya, atau  ijtihad  dalam  hal  pengaplikasian/implementasi  nas  yaitu  dalam  hal perluasan penunjukannya/ dalalahnya dan penetapan ilat hukumnya adalah
22 Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Būrnū , al-Wajīz fī Īḍāḥ al-Fiqh al-Kulliyyah (Cet. 5; Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2002M/1422H), 383.
23 Muslim  bin  Muḥammad  bin  Mājid  al-Dūsarī, al-Mumti’ fī  al-Qawā’id  al-Fiqhiyyah (Cet.  I; Riyāḍ: Dār Zidnī, 2007M/1428H), 339-340.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 24-37 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
perkara  yang  tidak  masuk  dalam  kategori  larangan  dalam  kaidah  yang disebutkan ini.”
Dengan  demikian,  nas  yang Qath’i Ad-Dalalah adalah  nas  yang  menunjukkan kepada  arti  yang  terang  atau  jelas  sekali  untuk  dipahami,  hingga  nas  itu  tidak  bisa ditakwilkan dan dipahami dengan arti yang lain 24 . Artinya nas tersebut telah memberikan makna tertentu dengan jelas dan tidak ada peluang untuk merubah, mengembangkan, dan mengalihkan pada makna yang lainnya. Kategori  nas qath’i menurut Muhammad Adib Salih  adalah  jika  suatu  lafal  itu  mencakup  dua  hal  yaitu: Pertama ,  mengandung  nilai akidah; Kedua , lafal itu mengandung nilai-nilai universal dan tidak bertentangan dengan prinsip  moral,  seperti  menegakkan  keadilan,  berbuat  baik  kepada  kedua  orang  tua, menyambung silaturahmi, dan menepati janji 25 . Berdasarkan pengertian tersebut tampak jelas bahwa nas qath’i tidak ada peluang untuk berijtihad untuk mengalihkan maknanya kecuali memahami makna sesuai dengan bahasa yang terkandung di dalamnya, sehingga dalam  mengamalkannya  harus  seperti  apa  adanya.  Nas qath’i juga  tidak  boleh terkontaminasi dengan pengaruh perubahan dan perkembangan sosial-budaya, ia bersifat ta’abbudi (diterima dan dilaksanakan tanpa komentar) dan ia bersifat tetap tidak berubah sampai akhir zaman.

## Macam-Macam Ijtihad
Macam-macam  ijtihad  disebutkan  dalam  kitab ةيلكلا  هقفلا  دعاوق  حاضيإ  في  زيجولا adalah sebagai berikut.
ناعون داهتجلاا : 1 - صنلا ناك اذإ ةصاخ و ,دهتمج لك ىلع بجاو اذهو .اهقيبطت ناكملإ صوصنلا مهف في داهتجا ,هقيبطتو هيرسفت في ةفلتمخ هوجول لامتمح اقلطم وأ لاممج وأ اماع ناك وأ . 2 - ةنسلا وأ باتكلا في اهنع ثوحبلما ةلأسلما مكح دنج لاأ دعب  َّلاإ هيلإ ءاتجلاا زويج لا اذهو ,يأررلاو سايقلا قيرط نع داهتجا انه دوصقلما وهو .عاجملإا وأ
26 .
Artinya:
“Ijtihad  itu  ada  dua,  yaitu:  (1)  Ijtihad  dalam  memahami  nas-nas  untuk mengetahui kemungkinan penerapan atau implementasinya. Maka hal ini wajib  bagi  setiap  mujtahid,  terkhusus  apabila  suatu  nas  mengandung banyak kemungkinan dalam banyak perspektif yang berbeda, (misalnya) dari  segi  tafsirnya,  implementasinya,  atau  dari  segi  keumuman,
24 Mukhtar  Yahya  dan  Fatchur  Rahman, Dasar-Dasar  Pembinaan  Fiqh  Islam ,  (Bandung: Alma’arif, 1986),  37.
25 Muhammad Adib Shalih, Tafsir al-Nushush fi al-Fiqh al-Islami , (Bairut: al-Maktabah al-Islami, 1984), 171.
26 Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Būrnū , al-Wajīz fī Īḍāḥ al-Fiqh al-Kulliyyah (Cet. 5; Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2002M/1422H), 385-386.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 24-37 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
keglobalan,  dan  kemutlakannya;  (2)  Ijitihad  melalui  metode  kias  dan rakyu, maka ini yang tidak diperbolehkan, kecuali setelah tidak ditemukan hukum permasalahan tersebut dalam Al-Qur’an, Sunah, atau Ijmak, maka konsep ini yang dimaksud oleh kaidah disini.”

## Kehujahan Kaidah Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naṣ
Kehujahan  dari  kaidah  ini  dapat  dilihat  dari  keberadaan  dalil-dalil  yang melegitimasinya. Di antara dalil-dalil atau landasan hukum yang melegitimasinya adalah sebagai berikut.
1. Al-Qur’an
هُلْوُسَرَو ُهّللّا ىَضَق اَذِا ٍةَنِمْؤُم  َلاَّو ٍنِمْؤُمِل َناَك اَمَو ٗ َهّللّا ِصْعَّ ي ْنَمَوۗ ْمِهِرْمَا ْنِم ُةََيرِْلْا ُمَُلَ َنْوُكَّي ْنَا اًرْمَا  ٓ هَلْوُسَرَو ٗ ۗاًنْ يِبُّم  ًلاهلَض َّلَض ْدَقَ ف
Terjemahnya:
“Dan  tidaklah  pantas  bagi  laki-laki  yang  mukmin  dan  perempuan  yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan  ada  pilihan  (yang  lain)  bagi  mereka  tentang  urusan  mereka.  Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata” 27 .
Pada  ayat  di  atas  disebutkan  larangan  menetapkan  atau  mengedepankan  suatu hukum yang telah lebih dahulu ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, begitupun dalam perkara ijtihad para ulama.

## 2. Al-Hadis
Pertama  adalah  yang  diriwayatkan  oleh  Amir  bin  Rabi’ah  dari  ayahnya  beliau berkata:  “Tatkala  kami  membersamai  Rasulullah  saw.  dalam  suatu  perjalanan,  cuaca mendung, dan kami kesulitan dalam menentukan arah kiblat, maka kami melakukan salat saja, ketika cuaca kembali cerah kami kemudian menyadari bahwa kami telah salat ke arah kiblat yang keliru, maka kami menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah saw. lalu turunlah ayat:
ٌمْيِلَع ٌعِساَو َهّللّا َّنِا ۗ ِهّللّا ُهْجَو َّمَثَ ف اْوُّلَوُ ت اَمَنْ يَاَف ُبِرْغَمْلاَو ُقِرْشَمْلا ِهِّللَّو .
Terjemahnya:
Dan  milik  Allah  timur  dan  barat.  Ke  mana  pun  kamu  menghadap  di sanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Mahaluas, Maha Mengetahui” 28 .
27 Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf al-Qur’an dan Terjemah (Depok-Jakarta: al- Huda Kelompok Gema Insani, 2002), 424.
28 Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf al-Qur’an dan Terjemah (Depok-Jakarta: al- Huda Kelompok Gema Insani, 2002M), 19.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 24-37 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Dan beliau bersabda: “Allah menerima salat dari setiap kalian” 29 . Dan hadis yang kedua:
ُنْب ُصْفَح اَنَ ثَّدَح
ْنِم ٍسَنَُأ ْنَع َةَبْعُش ِنْب ِةَيرِغُمْلا يِخَأ ِنْبا وِرْمَع ِنْب ِثِراَْلحا ْنَع ٍنْوَع  ِبَِأ ْنَع َةَبْعُش ْنَع َرَمُع ِنْب ِذاَعُم ِباَحْصَأ ْنِم َصِْحِ ِلْهَأ
َعْ بَ ي ْنَأ َداَرَأ اَّمَل َمَّلَسَو ِهْيَلَع َُّللّا ىَّلَص َِّللّا َلوُسَر َّنَأ ٍلَبَج
َلاَق َِّللّا  ِباَتِكِب يِضْقَأ َلاَق ٌءاَضَق َكَل َضَرَع اَذِإ يِضْقَ ت َفْيَك َلاَق ِنَمَيْلا  َلَِإ اًذاَعُم َث َْلَ ْنِإَف َلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع َُّللّا ىَّلَص َِّللّا ِلوُسَر ِةَّنُسِبَف َلاَق َِّللّا ِباَتِك  ِفي ْدَِتج َْلَ ْنِإَف ِةَّنُس  ِفي ْدَِتج َلاَق َِّللّا  ِباَتِك  ِفي  َلاَو َمَّلَسَو ِهْيَلَع َُّللّا ىَّلَص َِّللّا ِلوُسَر
ا َِِّللّ ُدْمَْلحا َلاَقَو ُهَرْدَص َمَّلَسَو ِهْيَلَع َُّللّا ىَّلَص َِّللّا ُلوُسَر َبَرَضَف وُلآ  َلاَو يِيْأَر ُدِهَتْجَأ ْرُ ي اَمِل َِّللّا ِلوُسَر َلوُسَر َقَّفَو يِذَّل ٌدَّدَسُم اَنَ ثَّدَح َِّللّا َلوُسَر يِض
ْنَع ٍذاَعُم ِباَحْصَأ ْنِم ٍسَنَ ْنَع وٍرْمَع ِنْب ِثِراَْلحا ْنَع ٍنْوَع وُبَأ  ِنَِثَّدَح َةَبْعُش ْنَع  َيََْيح اَنَ ثَّدَح
َمَّلَسَو ِهْيَلَع َُّللّا ىَّلَص َِّللّا َلوُسَر َّنَأ ٍلَبَج ِنْب ِذاَعُم
َثَعَ ب اَّمَل ُهاَنْعَم َرَكَذَف ِنَمَيْلا  َلَِإ ُه 30 ,
Artinya:
Telah menceritakan kepada kami [Hafsh bin Umar] dari [Syu'bah] dari [Abu 'Aun] dari [Al Harits bin 'Amru] anak saudara Al Mughirah bin Syu'bah, dari [beberapa orang penduduk Himsh] yang merupakan sebagian dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika akan mengutus Mu'adz bin Jabal  ke  Yaman  beliau  bersabda:  "Bagaimana  engkau  memberikan  keputusan apabila  ada  sebuah  peradilan  yang  dihadapkan  kepadamu?"  Mu'adz  menjawab, "Saya  akan  memutuskan  menggunakan  Kitab  Allah."  Beliau  bersabda: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya  akan  kembali  kepada  sunah  Rasulullah shallallahu  'alaihi  wasallam ." Beliau  bersabda  lagi:  "Seandainya  engkau  tidak  mendapatkan  dalam  Sunnah Rasulullah shallallahu  'alaihi  wasallam serta  dalam  Kitab  Allah?"  Mu'adz menjawab,  "Saya  akan  berijtihad  menggunakan  pendapat  saya,  dan  saya  tidak akan mengurangi." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menepuk dadanya  dan  berkata:  "Segala  puji  bagi Allah  yang  telah  memberikan  petunjuk kepada  utusan  Rasulullah  untuk  melakukan  apa  yang  membuat  senang Rasulullah."  Telah  menceritakan  kepada  kami  [Musaddad]  telah  menceritakan kepada kami [Yahya] dari [Syu'bah] telah menceritakan kepadaku [Abu 'Aun] dari [Al  Harits  bin  'Amru]  dari  [beberapa  orang  sahabat  Mu'adz]  dari  [Mu'adz  bin Jabal]  bahwa  Rasulullah shallallahu  'alaihi  wasallam tatkala  mengutusnya  ke Yaman… kemudian ia menyebutkan maknanya." 31 .
Kedua hadis tersebut di atas menyebutkan secara tegas untuk lebih mengutamakan dalil-dalil dari Al-Qur’an dan sunah, sebelum kemudian berijtihad.
29 Ali Ibn ‘Umar al-Dāruquṭnī, Sunan al-Dāruquṭnī jilid 1 (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 2001), 371.
30 Abu  Dāwud  Sulaīmān  bin  al-Asy’aṡ    al-Azdī  al-Sijtānī, Sunān  Abī  Dāwud (Cet.  2  Jilid  5; Damaskus: Dār al-Risālah al-‘Ilmiyyah, 2009M/1430H), 443-444.
31 “Hadits  Abu  Dawud  Nomor  3119”, Tafsirq. Last  access  Desember  30,  2020, https://tafsirq.com/hadits/abu-daud/3119

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 24-37 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Implementasi Kaidah Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naṣ
Impelementasi kaidah Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naṣ, dapat dilihat dari contoh-contoh yang ada dalam literatur-literatur yang membahas tentang al-Qawa’idul al-Fiqhiyyah . Disebutkan dalam kitab دعاوقلا في عتملما ةيهقفلا terkait contoh yang menunjukkan impelementasi  dari  kaidah  صنلا  دروم  يف داهتجلال  غاسم  لا  (Tidak  diperbolehkan  berijitihad selama ada nas), yaitu:
- 1 فلامخ هنلأ ,دودرمو مَّرمح وهو ,حيحص يريغ اذه هداهتجا نإف ,اهتعجر ةحصل اهاضر طترشي ةيعجرلا ةقَّلطلما نإ لاقو دهتمج دهتجا ول :لَاعت هلوق وهو ,ةللادلا حضاو يعرش صنل َّنهدرب ُّقحأ َّنهتلوعبو( .( - 2 هنلأ ,دودرمو مرمح وهو وهو ,حيحص يرغ اذه هداهتجا نإف ,ءادتبا يعدلما فيلحتب وأ هيلع ىعدلما نم ةنيبلا بلطب لاقو دهتمج دهتجا ول هيلع ىعدلما ىلع ينميلاو يعدلما ىلع ةنيبلا( ملسو هيلع الله ىلص هلوق وهو ,ةللادلا حضاو يعرش صنل فلامخ 32 .(
Artinya:
1. (Misalnya) jika seorang mujtahid berijtihad dan berkata bahwa istri yang ditalak raj’i bahwa  dipersyaratkan  keridaan  seorang  istri  terhadap keabsahan rujuknya. Maka sesungguhnya ijtihad ini adalah tidak benar, diharamkan  dan  tertolak,  karena  ijtihad  tersebut  menyelisihi  atau menabrak.nas syarak yang jelas dari segi penunjukannya/dalalah, yaitu firman Allah: (Dan suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu.
2. (Misalnya) jika seorang mujtahid berijtihad dan berkata bahwa bukti itu diminta  dari  yang  tertuduh  atau  dituntut  atau  meminta  sumpah  dari penuduh atau penuntut awalnya. Maka ijtihadnya ini adalah tidak benar, diharamkan/tidak  diperbolehkan  dan  tertolak,  karena  menyelisihi  atau menabrak nas syarak yang telah jelas dari segi penunjukannya/dalalah, yaitu sabda Nabi: (bukti itu harus ditegakkan oleh penuntut/orang yang menuntut  dan  sumpah  itu  wajib  diberikan  oleh  tertuduh  atau  yang dituntut).
Di  antara  hal  yang  penting  untuk  diketahui  mengenai  implementasi  kaidah  ini, yaitu syarat-syarat diterapkan atau diberlakukannya kaidah ini, sebagaimana disebutkan dalam kitab ةيهقفلا دعاوقلا في عتملما adalah sebagai berikut
))
نلأو .هليصتح في عسولا لذبل ةجاح لاف ,صنلبا لصاح يعرشلا مكلحا نلأ ))صنلا دروم في داهتجلال غاسم لا
مكلحاو نِظ داهتجلاا
نِظلل نِيقيلا كتري لاو ,نِيقي هنإف صنلبا لصالحا فلابخ ,نِظب لصاح هب لصالحا .
32 Muslim  bin  Muḥammad  bin  Mājid  al-Dūsarī, al-Mumti’ fī  al-Qawā’id  al-Fiqhiyyah (Cet.  I; Riyāḍ: Dār Zidnī, 2007M/1428H), 340.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 24-37 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
ليوأتلا لامتحا نع وليخ لا صنلاو رهاظلا نم اهميرغف لاإو ,مكلمحا رسفلما وه هعم داهتجلال غاسم لا يذلا صنلبا دارلما
. اهنم مكلمحاو رسفلما ةلباقم في داهتجلاا زويج لاف 33 ,
Artinya:
(Tidak  diperbolehkan  berijitihad  selama  ada  nas)  karena  hukum syara’ sumbernya didapatkan dari nas, maka tidak diperlukan lagi mengerahkan kemampuan  untuk  menemukannya,  karena  ijtihad  yang  relatif  maka hukum  yang  dihasilkan  juga  relatif,  berbanding  terbalik  pada  nas  yang absolut, maka tentu tidak meninggalkan nas yang absolut demi nas yang relatif.
Adapun  nas  yang  dimaksud  tidak  diperbolehkan  ijtihad  didalamnya  yaitu Mufassar dan Muḥkam , selain daripada keduanya, di antaranya Ẓāhir dan Nāṣ maka tidak terlepas  dari  kemungkinan  penakwilan  padanya.  Dengan  demikian,  maka  tidak diperbolehkan berijtihad pada saat bersinggungan pada nas yang Mufassar dan Muḥkam . Adapun  contoh  dalam  bidang  hukum  misalnya  pada  ayat  yang  berkenaan mawaris, terdapat pada Qs. An-Nisa’/4:12,
َِّمم ُعُبُّرلا ُمُكَلَ ف ٌدَلَو َّنَُلَ َناَك ْنِاَف ۚ ٌدَلَو َّنَُّلَ ْنُكَي َّْلَ ْنِا ْمُكُجاَوْزَا َكَرَ ت اَم ُفْصِن ْمُكَلَو ُعُبُّرلا َّنَُلََو ۗ ٍنْيَد ْوَا  اَِبِ َْينِصْوُّ ي ٍةَّيِصَو ِدْعَ ب ْۢ ْنِم َنْكَرَ ت ا ْمُتْكَرَ ت اَِّمم ُ ت ٍةَّيِصَو ِدْعَ ب ْۢ ْنِّم ْمُتْكَرَ ت اَّ ِمم ُنُمُّثلا َّنُهَلَ ف ٌدَلَو ْمُكَل َناَك ْنِاَف ۚ ٌدَلَو ْمُكَّل ْنُكَي َّْلَ ْنِا هَلَّو ٌةَاَرْما ِوَا ًةَلهلَك ُثَرْوُّ ي ٌلُجَر َناَك ْنِاَو ۗ ٍنْيَد ْوَا  اَِبِ َنْوُصْو
ٗ ٌخَا  ٓ ْوَا َ ب ْۢ ْنِم  ِثُلُّ ثلا  ِفِ ُء
ۤاَكَرُش ْمُهَ ف َكِلهذ ْنِم َرَ ثْكَا ا ْوُ ناَك ْنِاَف ُۚسُدُّسلا اَمُهْ نِّم ٍدِحاَو ِّلُكِلَف ٌتْخُا ۗ ِهّللّا َنِّم ًةَّيِصَو ۚ ٍّر ۤاَضُم َْيرَغ ٍٍۙنْيَد ْوَا  اَِبِ ىهصْوُّ ي ٍةَّيِصَو ِدْع
ٌۗمْيِلَح ٌمْيِلَع ُهّللّاَو .
Terjemahnya:
“Dan  bagianmu  (suami-suami)  adalah  seperdua  dari  harta  yang ditinggalkan  oleh  istri-istrimu,  jika  mereka  tidak  mempunyai  anak.  Jika mereka  (istri-istrimu)  itu  mempunyai  anak,  maka  kamu  mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika  kamu  mempunyai  anak,  maka  para  istri  memperoleh  seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki  maupun  perempuan  yang  tidak  meninggalkan  ayah  dan  tidak meninggalkan  anak,  tetapi  mempunyai  seorang  saudara  laki-laki  (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu  lebih  dari  seorang,  maka  mereka  bersama-sama  dalam  bagian  yang
33 Aḥmad bin Muḥammad al-Zarqā, Syarḥ al-Qawā’id al-Fiqhiyyah (Cet. 2; Damaskus: Dār al- Qalam, 1989M/1409H), 147-148.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 24-37 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar)  utangnya  dengan  tidak  menyusahkan  (kepada  ahli  waris). Demikianlah  ketentuan  Allah.  Allah  Maha  Mengetahui,  Maha Penyantun” 34 .
Ayat  di  atas  menerangkan  tentang  ketentuan  pembagian  harta  warisan  dalam syariat Islam, dan setiap bagian warisan yang telah ditetapkan oleh syariat adalah Qath’i Ad-Dalalah yang menjadikannya tidak boleh ada ijtihad didalamnya. Dengan demikian, berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  kaidah Lā  Masāga  li  al-Ijtihād  fī Maurid  al-Naṣ, berlaku  selama tidak menyalahi atau menyelisihi  nas,  ijmak,  kias jaliy , perkataan  4  mazhab,  dan  jelasnya  kekeliruan  hakim  dalam  hasil  hukum,  sebab,  atau metodenya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dalam beberapa poin sebagai berikut:
1. Kaidah Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naṣ memiliki pengertian bahwa tidak diperbolehkan berijitihad selama ada nas. Adapun fungsi kaidah fikih terkhusus pada kaidah  fikih  ini,  yaitu  menjelaskan  bahwa  kaidah  fikih  fungsinya  memberikan penafsiran  dari  nas  bahwa  tidak  diperbolehkannya  berijtihad  atau  mencari  hukum suatu masalah selama masalah tersebut masih dijelaskan hukumnya dalam nas.
2. Kehujahan kaidah Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naṣ, tercantum dalam nas Al- Qur’an  maupun  sunah,  yang  menjelaskan  tentang  mengutamakan  perintah  Allah Ta’ala dan  Rasul-Nya  sebelum mengambil  hukum-hukum  yang lainnya  jika  tidak terdapat penjelasannya dalam syariat.
3. Implementasi kaidah Lā Masāga li al-Ijtihād fī Maurid al-Naṣ, berlaku selama tidak menyalahi atau menyelisihi nas, ijmak, kias jaliy , perkataan 4 mazhab, dan jelasnya kekeliruan  hakim  dalam  hasil  hukum,  sebab,  atau  metodenya.  Jadi  impelementasi kaidah  ini  dapat  diperhatikan  pada  contoh-contoh  yang  ada  dan  tidak  selamanya kaidah ini dapat diimplementasikan atau dijalankan, karena ada beberapa hal yang telah disebutkan terkait pengecualian mengenai kaidah ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia . Cet. 21; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2015
Al-Būrnū,  Muḥammad  Ṣidqī  bin  Aḥmad bin  Muḥammad. al-Wajīz  fī  Īḍāḥ  al-Fiqh  al- Kulliyyah . Cet. 5; Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2002M/1422H
34 Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf al-Qur’an dan Terjemah (Depok-Jakarta: al- Huda Kelompok Gema Insani, 2002), 80.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 24-37 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Al-Dāruquṭnī, 'Alī ibn Umar. Sunan al-Dāruquṭnī, Jilid I. Beirut: Dār al-Fikr, 2001. Al-Dūsarī,  Muslim  bin  Muḥammad  bin  Mājid. al-Mumti’  fī  al-Qawā’id  al-Fiqhiyyah . Cet. I; Riyāḍ: Dār Zidnī, 2007M/1428H
Al-Sijtānī,  Abu  Dāwud  Sulaīmān  bin  al-Asy’aṡal-Azdī. Sunān  Abī  Dāwud .  Cet.  2; Damaskus: Dār al-Risālah al-‘Ilmiyyah. 2009 M/1430 H
Al-Suyuṭī,  Abdurraḥmān. al-Asybah  wa  al-Naẓāir .  Cet.  I;  Beirut:  Dār  al-Kutub  al- ‘Ilmiyyah. 1983 M/1403 H.
Al-Zarqā, Aḥmad bin Muḥammad. Syarḥ al-Qawā’id al-Fiqhiyyah . Cet. 2; Damaskus: Dār al-Qalam. 1989 M/1409 H.
Hamzawi,  ‘Adib.  Qawaid  Ushuliah  &  Qawaid  Fiqhiyah  (Melacak  Konstruksi Metodologi  Istinbath  al-Ahkam). INOVATIF:  Jurnal  Penelitian  Pendidikan, Agama dan Kebudayaan 2 No. 2 (2016): 91-111.
Ibrahim, Duski. AL-QAWA’ID AL-FIQHIYYAH. KAIDAH-KAIDAH FIKIH .
Cet. I; Palembang: Noerfikri. 2019
Ibrāhīm  Madkūr,  dkk.,  Mu’jam  al-Wasīṭ  Cet:  4.  Kairo:  al-Maktabah  al-Syurūq  al- Dauliyyah), 2004M/1425H
Kamus  Besar   Bahasa  Indonesia  Dalam  Jaringan .  Last  access  November  14,  2020. https://kbbi.kemdikbud.go.id
Kementerian  Agama  Republik  Indonesia. Mushaf  al-Qur’an  dan  Terjemah .  Depok- Jakarta: al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002.
Khallāf, ‘Abdul Wahhāb. ‘Ilmu Uṣul al-Fiqh Cet. 8 . Kuwait: Dār al-Qālam. t.th Manẓūr, Ibnu. Lisān al-‘Arab . Jilid 5. Kairo: Dār al-Ma’ārif, t.th
Mubarok, Jaih. Kaidah Fikih; Sejarah dan Kaidah Asasi . Jakarta: Raja Grafindo. 2002 Shalih, Muhammad Adib. Tafsir al-Nushush fi al-Fiqh al-Islami . Bairut: alMaktabah al- Islami, 1984.
Sudhanan,  Lukmanul  Hakim  dan  Muhammad  Yusram, Kaidah  dalam  Interaksi  dan Interpretasi  terhadap  Nas-nas  Tanda  Hari  Kiamat.” NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam 5 No. 2 (2019), 64-87.
Yahya, Mukhtar and Fatchur Rahman. Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam . Bandung: Alma’arif, 1986.