Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## URGENSI RECHTERLIJK PARDON DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Bella Putri Hunowu 1 , Fenty U. Puluhulawa 2 , Weny Almoravid Dungga 3
1,2,3 Magister Hukum / Pascasarjana / Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia bellahunowu@gmail.com, fentypuluhulawa@ung.ac.id, wey.almoravid@ung.ac.id
Naskah diterima: 2 November 2023; revisi: 1 Desember 2023; disetujui: 25 Desember 2023

## Abstract
This research discusses changes in Indonesian criminal law regarding legal forgiveness, as one type of decision in criminal cases. The journal aims to understand the urgency and purpose of studying the values of Pancasila that underlie the regulations and implementation of legal forgiveness.  The  research  uses  a  normative  juridical  approach  with  a  legislative  and conceptual  approach.  The  journal  finds  that  judicial  forgiveness  is  a  manifestation  of Pancasila  values  in  the  process  of  enforcing  criminal  law  and  is  part  of  an  effort  to Indonesianize those regulations. Criminal law, which has hitherto been based on principles of colonial states.
Keywords: The urgency; Judicial Pardon; Renewal of Indonesian Law
* Alamat korespondensi: Universitas Negeri Gorontalo E-mail: bellahunowu@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Tujuan  Dalam  pembaharuan  hukum  pidana  tentunya  sangat  penting  keterkaitannya  dengan pedoman  pemidanaannya  yang  dimana      hakim  dalam  mempertimbangkan  dan  menjatuhkan  pidana harus memperhatikan hal-hal yang sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Dalam pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum pidana terdapat aturan mengenai  pemaafan  hakim  (Rechterlijk  Pardon)  yaitu  pemberian  kewenangan  kepada  hakim  untuk memberi maaf kepada seseorang yang melakukan tindak pidana sifatnya ringan.
Adanya pemaafan hakim (Rechterlijk Pardon) ini tentunya akan jadi salah satu bentuk putusan hakim  dalam  perkara  pidana  untuk  mengupayakan  perbaikan  dari  penegakan  hukum  pidana  yang tentunya saat ini masih bersifat kaku. Selama ini penegakan hukum pidana cenderung berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Namun, penegakan hukum yang demikian jauh dari nilai- nilai keadilan yang dipegang teguh oleh masyarakat indonesia itu sendiri.
Keberadaan rechterlijk pardon atau (pemaafan hakim) merupakan salah satu bentuk putusan dalam perkara pidana untuk sebagai bentuk solusi atas problematika penegakan hukum pidana dalam penanganan kasus-kasus ringan . Sebagai contoh, kasus Nenek Minah yang mengambil 3 biji kakao dan dipidana  dengan  pidana  penjara  selama  1  bulan  15  hari  dengan  masa  percobaan  selama  3  bulan. mengguncang rasa keadilan masyarakat Kasus ini menunjukkan pertentangan antara aspek normatif dan sosiologis dalam penegakan hukum pidana.
Dalam kasus Nenek Minah yang mengambil 3 biji kakao milik PT. Rumpun Sari Antan, secara normatif, perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana terdapat di dalam delik pencurian. Namun, secara sosiologis maupun pertimbangan kemanusiaan, pencurian yang dilakukan oleh Nenek Minah  tidaklah  perlu  diajukan  ke  meja  hijau,  Penyelesaian  perkara  Nenek  Minah  sebaiknya  dapat diselesaikan  secara  kekeluargaan  dengan  jalur  mediasi  penal.  Berdasarkan  pengalaman  penanganan perkara  Nenek  Minah  tersebut,  sudah  selayaknyalah  asas  rechterlijk  pardon  atau  pemaafan  hakim diperlukan  guna  menjadi  jalan  tengah  untuk  menyelesaikan  perkara-perkara  ringan  yang  tidak semestinya harus berujung pada pemidanaan.
Salah  satu  bentuk  perwujudan  keadilan  Pancasila  dalam  penegakan  hukum  pidana  adalah dengan  menggunakan  asas  rechterlijk  pardon  atau  pemaafan  hakim  sebagai  alternatif  penjatuhan pidana. Asas rechterlijk pardon memungkinkan terdakwa yang terbukti bersalah untuk tidak dijatuhi sanksi pidana. Penegakan hukum pidana yang berlandaskan pada Pancasila mempertimbangkan nilai- nilai  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab.  Selain  itu,  penegakan  hukum  pidana  dalam  kasus-kasus ringan dapat diarahkan kepada proses musyawarah untuk mufakat melalui proses mediasi penal.
Dalam tulisannya, Prof. Fenty Puluhulawa menyatakan bahwa pemerintah telah memberikan titik tolak pasar, yang dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. mengambil kutipan  dari  Fence  M.  Wantu  dalam  jurnalnya  bahwa  Keadilan  didefinisikan  sebagai  penilaian seseorang terhadap orang lain, yang biasanya Hanya dari perspektif pihak yang menerima perawatan. Dalam  kutipan  yang  dikatakan  Suwitno  Yutye  Imran,  keadilan  berfungsi  sebagai  standar  untuk membedakan  tindakan  yang  adil  dari  yang  tidak  adil.  Komponen  keadilan  dapat  termasuk  dalam substansi. dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja. Jurnal ini akan membahas keterkaitan antara asas rechterlijk pardon atau pemaafan hakim sebagai salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana dengan perwujudan nilai-nilai keadilan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

## II. METODE PENELITIAN
Jurnal ini dibuat dengan Metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum  yang  dapat  digunakan  untuk  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi.  Dalam  penulisan  artikel tersebut, digunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dengan menelaah semua undang- undang regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang ditangani. Selain itu, pendekatan konsep dan perbandingan dengan negara lain juga digunakan. Dalam penelitian ini, penulis menekankan pada penulisan kepustakaan dan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kitab Undang-Undang yang berlaku saat ini tidak mengatur mengenai asas permaafan hakim atau rechterlijk pardon. Hal ini disebabkan oleh latar belakang nilai individualism dan liberalism yang
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
menjadi  dasar  KUHP  yang  merupakan  produk  dari  Belanda.  Oleh  karena  itu,  kebutuhan  dan kepentingan masing-masing individu bukan menjadi prioritas melainkan mengutamakan kepentingan bersama.  Dalam  sistem  hukum  ini,  seseorang  dinyatakan  bersalah  dan  harus  dipidana  apabila melakukan  suatu  perbuatan  yang  memenuhi  rumusan  delik  dalam  undang-undang.  Keadilan  bagi individu bukan menjadi pertimbangan utama dalam sistem hukum ini.
Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie yang disahkan melalui Staatsblad Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918 masih menganut teori tujuan pemidanaan abosolut  yang  bersifat  retributif.  Menurut  Andi  Hamzah,  teori  retributif  menyatakan  bahwa  pidana tidaklah bertujuan untuk memperbaiki penjahat, melainkan kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur  untuk  dijatuhkan  pidana  (Hamzah,  1993).  Pidana  secara  mutlak  ada,  karena  dilakukan suatu  kejahatan,  dan  tidaklah  perlu  memikirkan  manfaat  penjatuhan  pidana.  Implikasi  masih digunakannya  Wetboek  van  Strafrecht  untuk  Nederlandsch  Indie  sebagai  peraturan  hukum  pidana Indonesia dan masih dianutnya teori retributive adalah penegakan hukum pidana di Indonesia selama ini masih bersifat rigid (kaku) serta masih menggunakan pidana sebagai alternatif pertama (premium remidium)  terhadap  terjadinya  suatu  tindak  pidana.  Hal  ini  Sudah  jelas  bahwa  Peningkatan kesejahteraan  masyarakat  yang  difasilitasi  oleh  hukum  ini  tentunya  sinergis  dengan  Subekti  yang memiliki pemikiran bahwa “hukum itu membaktikan kepada haluan negara yang pada pokoknya adalah membuahkan kejayaan dan kegembiraan untuk masyarakatnya (Puluhulawa, et.al, 2020).
Penegakan hukum pidana di Indonesia masih berfokus pada penjatuhan sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana. Penjatuhan sanksi pidana hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, setiap orang yang melakukan perbuatan dan  memenuhi  unsur-unsur  dari  tindak  pidana  akan  dikenakan  sanksi  pidana  (Puluhulawa,  2020). Meskipun hal ini benar dari segi kepastian hukum, namun jika diterapkan untuk semua tindak pidana yang terjadi, hal ini tidaklah tepat. Sebagai contoh, dalam kasus Nenek Minah yang mencuri 3 (tiga) biji  kakao,  pemidanaan  tidaklah  tepat  dijatuhkan  kepadanya  jika  dilihat  dari  dimensi  kemanusiaan dalam penegakan hukum pidana.
Pancasila  adalah  ideologi  negara  Indonesia  yang  sarat  dengan  nilai-nilai  ketuhanan, kemanusiaan,  persatuan,  demokrasi,  dan  keadilan  sosial.  Pancasila  menjadi  landasan  yang  kuat  dan pokok untuk berdiri dan bergeraknya negara Indonesia. Pancasila juga merupakan falsafah hidup nilai- nilainya  dijadikan  dasar  dan  motivasi  dalam  segala  sikap,  tingkah  laku,  dan  perbuatan  dalam  hidup bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  dalam  mencapai  tujuan  nasional.  Oleh  karena  itu,  segala implementasi  dan  penyelenggaraan  negara  terlebih  terkait  peraturan  perundang-undangan  termasuk proses harus dapat dijabarkan dan diderivasikan dari berbagai nilai falsafah Pancasila (Wawan, 2017).
Sejak  beberapa  dekade  yang  lalu,  pemerintah  Indonesia  telah  mengubah  hukum  pidananya dengan  membuat  KUHP  Nasional  dengan  tujuan  untuk  mengindonesiakannya.  Upaya  rekodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional sebenarnya telah berlangsung selama beberapa dekade. Dengan kata lain, pada tahun 1963, pada Seminar Hukum Nasional I di Semarang, salah satu topik seminar tersebut adalah Rancangan KUHP bersama dengan Rancangan KUHAP, KUHPerdata, dan KUHDagang (KUHP, 2023).  Seminar tersebut disebut sebagai titik awal dalam sejarah pembaruan KUHP  di  Indonesia,  yang  setahun  kemudian  dimulai  oleh  tim  pemerintah  untuk  merencanakan. Kesalahan  Berhubungan  dengan  pedoman  pemidanaan,  pembaruan  KUHP  Indonesia  adalah  yang paling penting.
Dalam  Pasal  54  ayat  pertama  Kitab  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Hukum Pidana, hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim saat membuat keputusan terdiri dari: "a. bentuk kesalahan pelaku tindak pidana; b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana; c. sikap batin pelaku tindak pidana ". tertuduh; D. bagaimana tindak pidana dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja; e. tata  cara  melakukan  tindak  pidana;  F.  sikap  dan  perilaku  pelaku  setelah  melakukan  tindak  pidana, seperti  riwayat  hidup,  status  sosial,  dan  ekonomi  tindak  pidana  pidana;  H.  dampak  tindak  pidana terhadap  masa  depan  mereka;  Saya.  dampak  tindak  pidana  terhadap  korban  atau  keluarga  korban; penghormatan kepada korban dan keluarga mereka; dan prinsip keadilan dan hukum yang tinggal di masyarakat.
Lebih lanjut Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana menyatakan (UU, 2023):
“Ringannya  perbuatan,  keadaan  pribadi  pelaku,  atau  keadaan  pada  waktu  dilakukan  Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pidana  atau  tidak  mengenakan  tindakan  dengan  mempertimbangkan  segi  keadilan  dan kemanusiaan.”
Penjelasan dari Pasal 54 ayat (2) menyatakan bahwa Ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asas reclterlijlce pardon atau judicialpardonyang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorzrng yang bersalah melakukan Tindak Pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana yarrg didalnvakan kepadanya.
Ketentuan tersebut menambah jenis hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam perkara pidana menurut Undang-Undang ini terdiri dari keputusan yang  pemidanaan,  putusan  bebas,  dan  putusan  lepas  (UU,  1981).  Pasal  193  ayat  (1)  KUHAP menetapkan putusan pemidanaan. Pemidanaan adalah keputusan yang dibuat setelah pemeriksaan di pengadilan. Hakim Anggapan bahwa pelaku terbukti secara sah dan berjanji bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan pidana, menurut Pasal 191 ayat (1), yang menyatakan bahwa putusan bebas adalah keputusan yang dibuat oleh hakim atas kriminal setelah pemeriksaan di sidang sidang atas dakwaan kesalahan.
Menurut pasal 54 ayat (2), permaafan hakim sebuah asas untuk penjatuhan pidana, memberikan alternatif  baru  bagi  hakim  untuk  membuat  keputusan  terhadap  terdakwa.  Ini  adalah  jenis  keputusan Ketika hakim menyatakan bahwa pelaku tindak pidana terbukti bersalah karena tindakannya memenuhi unsur-unsur  tindak  pidana,  Tetapi  pelaku  tindak  pidana  tidak  perlu  melakukan  pemidanaan. Pertimbangan kauistik dalam praktik penegakan hukum pidana dinegara ini khsusunya dalam hal kasus atau tindak pidana ringan yang sebenarnya tidak melakukan pemidanaan adalah dasar dari pilihan baru penjatuhan bagi pidana pembela ini.
Ketika  hakim  mengalami  dilema  dalam  menjatuhkan  hukuman,  mereka  dapat  menggunakan permaafan  hakim.  Ketika  menangani  kasus-kasus  ringan  yang  diserahkan  kepada  hakim  untuk diperiksa,  diadili,  dan  pengambilan  keputusan,  hati  nurani  hakim  seringkali  berteriak.  Jadi,  ada kebimbangan  dan  ketidaksepakatan  antara  suara  hati  tentang  Pertimbangan  kesejahteraan  dan formalitas penegakan hukum pidana harus dilakukan. Dalam hal Dalam kasus tindak pidana ringan, hakim sering mengalami kerusakan internal, dan ketika mereka mengambil keputusan secara bebas, tentu saja akan bertentangan dengan prinsip legalitas bahwa setiap orang yang terbukti bersalah harus mengambil tindakan pidana karena memenuhi syarat-syarat pasal yang didakwakan.
Jika  ada  pertentangan  antara  pertimbangan  kemanusiaan  dalam  penjatuhan  hukuman  dan keharusan  menjalankan  ketentuan  hukum  pidana,  permaafan  hakim  dapat  menjadi  jalan  tengah. Pertimbangan yang diambil oleh hakim saat membuat keputusan mengenai permaafan hukum dapat Mengingat  klausul  pertama  Pasal  54  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  Pidana:  Ini  dapat diterapkan pada kasus Nenek Minah yang mencuri tiga biji kakao PT. Rumpun dengan Sari Antan. Dalam  kasus  nenek  Minah,  hal-hal  berikut  dapat  dipertimbangkan  oleh  hakim  saat  mengambil keputusan:
1. Pelaku  tindak  pidana  Nenek  Minah  telah  terbukti  bersalah  karena  dengan  kesengajaan mengambil 3 (tiga) biji kakao milik PT tanpa izin. Rumpun dengan Sari Antan.  Menurut hukum pidana, tindakan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian barang.
2. Motivasi  dan  tujuan  melakukan  tindak  pidana,  serta  riwayat  hidup,  keadaan  sosial,  dan ekonomi orang yang melakukan tindak pidana terpencilMotifnya menunjukkan bahwa nenek Minah  mengambil  tiga  biji  kakao  yang  jatuh  di  perkebunan  PT.  Rumpun.  Sari  Antan  tidak memiliki alasan untuk mencuri.  seperti yang ditunjukkan dalam pengadilan, mengambil biji kakao yang jatuh di perkebunan adalah hal yang biasa dilakukan oleh Rakyat.
3. Selain itu, ada beberapa pertimbangan tambahan yang dapat dipertimbangkan, salah satunya adalah Pasal 70 ayat (1) huruf d, yang menyatakan bahwa “kerugian dan penderitaan Korban tidak  terlalu  besar.”  Berdasarkan  beberapa  pertimbangan  ini,  keputusan  hakim  tentang Rechterlijk  Pardon,  atau  permaafan  hukum,  harus  dianggap  cukup  tepat  dan  beralasan. Penegakan hukum pidana seperti ini adalah bagian dari penegakan hukum pidana yang "khas" di Indonesia yaitu berdasarkan Pancasila.
4. Kesesuaian dengan prinsip-prinsip Pancasila dapat menunjukkan pelaksanaan hukum pidana yang  berlandaskan  Pancasila.  Hal  ini  mencakup  beberapa  hal  sebagai  berikut:  1.  Setiap keputusan  hakim  selalu  diawali  dengan  kata  “irah-irah”,  yang  berarti  “Demi  Keadilan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”, hal Ini sesuai dengan sila pertama Pancasila, yang berarti  "Ketuhanan  yang  Maha  Esa",  dan  merupakan  konsekuensi  dari  irah-irah  tersebut. memiliki arti yang mendalam dalam setiap keputusan hakim, karena sebagai perwakilan Tuhan di  dunia,  hakim  harus  menentukan  keputusan  yang  memenuhi  rasa  keadilan,  terutama  rasa keadilan  yang  ada  dalam  masyarakat  dan  hakim  memberikan  tanggung  jawab  atas keputusannya kepada Tuhan.
Putusan  hakim  harus  memenuhi  "Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab",  artinya  putusan  itu harus adil. Pertimbangan kemanusiaan, adil, dan beradab harus dipertimbangkan dalam perkara pidana. membuat peraturan Hukum pidana telah berubah menjadi humanis. Musyawarah untuk mufakat, atau mediasi  pidana  dalam  praktik  peradilan,  dapat  digunakan  untuk  menyelesaikan  penegakan  hukum pidana dalam perkara-perkara ringan. Pesta yang Proses penegakan hukum pidana melibatkan pelaku, korban, dan anggota masyarakat. dapat berunding untuk menemukan cara terbaik untuk menyelesaikan kasus  pidana  dengan  difasilitasi  oleh  penegak  hukum  yang  relevan  selama  tahapan  pemeriksaan (penyidik dalam proses) penyidikan, penuntut umum saat proses penuntutan, dan hakim saat proses pemeriksaan persidangan). Tujuan penegakan hukum pidana melalui jalur non-formal—yang berarti di luar peradilan formal—adalah untuk menghasilkan keadilan sosial, nilai keadilan yang didasarkan pada sila kelima Pancasila, adalah keadilan yang proporsional untuk keseluruhan warga negara Indonesia yang menganut prinsip persamaan tanpa mempertimbangkan ras, ras, agama, atau golongan.

## IV.  KESIMPULAN
Berdasarkan pada hasil serta pembahasan diatas, maka disimpulkan bahwa ada perlindungan secara hukum untuk konsumen atas iklan kosmetik yang menyimpang. Dimana konsumen memiliki hak untuk menggali informasi yang jelas dan jujur tentang produk kosmetik. Sehingga jika iklan yang dikeluarkan  tak  sesuai  dengan  kebenaran,  maka  konsumen  dapat  menuntut  hal  tersebut.  Tetapi mengenai  iklan  yang  menyesatkan  atau  tak  sesuai  yang  dilakukan  oleh influencer dan  kemudian diunggah melalui sosial media pribadi mereka, hal itu belum memiliki aturan atau regulasi jelas yang mengaturnya.  Sehingga  pertanggungjawaban  yang  akan  dibebankan  bagi  seorang  influencer,  masih belum jelas pengaturannya.

## REFERENSI
Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Sekilas Sejarah dan Pembahasan RKUHP Andi Hamzah, 1993, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 26. Fajarianto,  O.,  Lestari,  A.  D.,  &  Imawan,  K.  (2021).  Lesson  Study  Model  Based  on  Learning Management System in Improving Learning Outcomes. EDUCATIO: Journal of Education, 6(2), 170-179.
Fence  M.  Wantu.  (2013).  Kendala  Hakim  Dalam  Menciptakan  Kepastian  Hukum,  Keadilan,  Dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata. Jurnal Mimbar Hukum. 25 (2), 206
Fenty Puluhulawa, Lusiana M, Tujow, Sutrisno. (2020). Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim. Jurnal Gorontalo Law Riview. 3, (2), 174
Fransisco, Wawan, "Pancasila Sebagai Landasan Hukum dii Indonesia,” Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1 No. 11, 2017. https://reformasikuhp.org/sekilas-sejarah-dan-problematikapembahasan-rkuhp/, diakses pada 02 desember 2023
Jufryanto Puluhulawa, Mellisa Towadi, dan Vifi Swarianata. (2020). Perlindungan Hukum Situs Bawah Air Leato / Japanese Cargo Wreck. Jurnal Reformasi Hukum, 24 (2), 201
Ridwan Suryawan, “Asas Rechterlijk Pardon (Judicial Pardon) dalam Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 3, No. 2, hlm. 173.
Suratman and Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Penertbit Alfabeta, 2013).Hlm. 51 Suwitno Y. Imran. (2021). The Urgency of Regulation of the Ultra Qui Judicat Principle in Criminal Judgments. Jurnal Law Review. 3 (2), 398
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Vincentius Patria Setyawan, Itok Dwi Kurniawa, Pemaafan hakim dalam pembaharuan hukum pidana di indonesia, jurnal Dunia Ilmu Hukum, Vol.1, No.1, Hlm.21