## Legalitas

## Penerapan Kontrak Perjanjian Kerja di Indonesia Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper)
* M.S Alfarisi, Albi Ternando, Agus Irawan, Rahman, dan Emir Adzan Syazali
Universitas Adiwangsa jambi *e-mail koresponden: ms.alfarisi85@gmail.com
Abstrak .  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana  penerapan  kontrak  kerja  di  Indonesia  dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada bahan hukum utama dengan menelaah teori, konsep, asas,  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini.  Pengaturan  Pasal  1320  KUH  Perdata  dalam Perjanjian  Kerja  bahwa  Pasal  52  UU  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  mengatur  syarat-syarat  perjanjian  kerja, sedangkan  Pasal  1320  KUH  Perdata  mengatur  syarat-syarat  perjanjian  secara  umum.  Jadi  sangat  jelas  bahwa  Pasal  52 dimaksudkan sebagai undang-undang khusus (lex specialis) yaitu hanya untuk perjanjian kerja. Penerapan hukum kontrak dalam memberikan  perlindungan  hukum  bagi  para  pihak.  Perlindungan  hukum  yang  akan  dikaji  adalah  perlindungan  terhadap  pihak yang beritikad baik sebagaimana asas itikad baik yang diimplementasikan dalam norma hukum yaitu Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Apabila perjanjian dibuat berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, maka akibat perjanjian itu berlaku bagi para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.
Kata Kunci: Penerapan, Perjanjian, Perspektif, KUH perdata.
Abstract . This study aims to find out and analyze how the application of employment contracts in Indonesia in the perspective of the  Civil  Code  (KUHPer).  The  approach  method  used  in  writing  this  research  is  a  normative  juridical  approach,  namely  an approach based on the main legal materials by examining the theories, concepts, principles, laws and regulations related to this research. Setting Article 1320 of the Civil Code in the Employment Agreement that Article 52 of Law no. 13 of 2003 concerning Manpower regulates the terms of work agreements, while Article 1320 of the Civil  Code regulates the terms of agreements in general.  So  it  is  very  clear  that  Article  52  is  intended  as  a  special  law  (lex  specialis),  namely  only  for  work  agreements. Application  of  contract  law  in  providing  legal  protection  for  the  parties.  The  legal  protection  that  will  be  studied  is  the protection  of  parties  with  good  intentions  as  the  principle  of  good  faith  is  implemented  in  legal  norms,  namely  Article  1338 paragraph (3) of the Civil Code which states that agreements must be implemented in good faith. If the agreement is made based on  Article  1320 of  the  Civil  Code,  then  the  consequences of  the  agreement  apply  to  the  parties  as  referred  to  in  Article  1338 paragraph (1) of the Civil Code.
Keywords : Implementasi, Agreement, Perspective, Civil Code

## PENDAHULUAN
Perjanjian  merupakan  hal  penting  dalam  kehidupan  masyarakat  terutama  bagi  para  pelaku  usaha,  Hampir seluruh kegiatan bisnis dilakukan melalui pembuatan perjanjian, namun tidak sedikit pula masyarakat/pelaku usaha yang  belum  memahami  dengan  benar  betapa  pentingnya  memahami  perjanjian  dengan  baik.  Kadang  pembuatan perjanjian  hanya  dianggap  sebagai  formalitas  saja  atau  sebagai  bukti  bahwa  sudah  terjadi  kesepakatan  antara  para pihak.  Namun  apabila  terjadi  masalah,  barulah  menyadari  pentingnya  suatu  perjanjian.  Dalam  kondisi  seperti  ini, perjanjian hanyalah bersifat sebagai represif saja, bukan sebagai preventif.
Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan: Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih,Secara  umum  perjanjian  adalah:  Kesepakatan  para  pihak tentang  sesuatu  hal  yang  melahirkan  perikatan/hubungan  hukum,  menimbulkan  hak  dan  kewajiban,  apabila  tidak dijalankan sebagai mana yang diperjanjikan akan menimbulkan sanksi. Dengan  adanya perjanjian akan melahirkan perikatan  bagi  para  pihak.  Perikatan  adalah  suatu  hubungan  hukum  antara  dua  orang  atau  dua  pihak  berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu 1 .
Asas  pembangunan  ketenagakerjaan  pada  dasarnya  sesuai  dengan  asas  pembangunan  nasional,  khususnya asas demokrasi, asas adil dan merata. Pembangunan ketenagakerjaan menyangkut multidimensi dan terkait dengan
1 Sinaga, N. A. 2018. Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak. Jurnal  Ilmiah Hukum Dirgantara, 9(1).
berbagai pihak, yaitu  antara  pemerintah,  pengusaha dan pekerja/buruh.  Pembangunan ketenagakerjaan dilakukan secara terpadu dalam bentuk kerjasama yang saling mendukung 2 .
Perjanjian yang di buat akan menentukan kelangsungan bisnis, apakah bisnis tersebut mendatangkan untung atau  rugi.,iUntuk  itu  diperlukan  kecermatan  ian  kehati-hatian  dalam  menyusun  perjanjian  tersebut.  Perjanjian hendaklah  dibuat  oleh  orang  yang  benar-benar  memahami  dan  mampu  menganalisa  perjanjian,  Mengingat  betapa pentingnya  suatu  perjanjian,  maka  pemahaman  tentang  hal  hal  yang  berhubungan  dengan  suatu  perjanjian  sangat diperlukan,  antara  lain:  Apa  itu  perjanjian,  jenis-  jenis  perjanjian,  isyarat-syarat  sahnya  perjanjian,  asas-asas perjanjian, objek perjanjian, jangka waktu perjanjian, bentuk perjanjian, para pihak yang terlibat, hak dan kewajiban para pihak, istruktur dan anatomi pembuatan perjanjian, penyelesaian perselisihan dan berakhirnya perjanjian.
Dengan  adanya  perjanjian  diharapkan  pihak-pihak  yang  terlibat  didalamnya  dapat  melaksanakan  hak  dan kewajiban masing-masing sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui. Dengan demikian apa yang menjadi tujuan pembuatan perjanjian dapat tercapai yaitu: Terciptanya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum.
Pasal  1320  KUHPerdata  menentukan  bahwa  untuk  sahnya  suatu  perjanjian  harus  memenuhi  empat  syarat yaitu  Sepakat  mereka  yang  mengikat  dirinya,  Kecakapan  untuk  membuat  suatu  perjanjian,Suatu  hal  tertentu  dan Suatu sebab yang halal.
Dari  keempat  syarat  sahnya  perjanjian tersebut,  syarat  pertama  dan  kedua  disebut  isyarat  subyektif  karena menyangkut  orang-orang  atau  subyek  yang  mengadakan  perjanjian.  Syarat  subjektif  ini  apabilah  tidak  terpenuhi maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan  ( vernietigbaar ). Yang dapat meminta pembatalan dalam hal seorang anak  yang  belum  dewasa  adalah  anak  itu  sendiri  apabila  dia  sudah  dewasa  atau  orang  itu  atau  walinya  dan  untuk seseorang  yang  berada  dibawah  pengampuan  maka  yang  meminta  pembatalan  perjanjian  adalah  pengampuanya. Sedangkan  untuk  seseorang  yang  telah  memberikan  kesepakatan  secara  tidak  bebas  maka  orang  itu  sendiri  yang dapat  meminta  pembatalan  perjanjian.  Pembatalan  perjanjian  ini  tidak  selamanya  dan  menurut  pasal  1454  KUH Perdata  ditentukan  sampai  batas  waktu  tertentu  5  itahun.  Selama  pembatalan  tersebut  belum  dilaksanakan  maka perjanjian  itu  masih  tetap  berlaku  sebagai  perjanjian  yang  sah  dan  mengikat  kedua  bela  pihak  yang  membuatnya. Syarat  yang  ketiga  dan  keempat  disebut  syarat  obyektif    karena  menyangkut  obyek  yang  menjadi  isi  perjanjian. Apabila syarat obyektif  ini tidak dipenuhi didalam pembuatan suatu perjanjian maka perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya perjanjian tersebut ianpa dimintakan pembantalannya oleh hakim sudah batal dengan sendirinya atau dengan kata lain perjanjian tersebut dianggap tidak berlaku.

## METODE
Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan yuridis inormatif yaitu pendekatan  yang  dilakukan  berdasarkan  bahan  hukum  utama  dengan  cara  menelaah  teori-teori,  konsep-  konsep, asas-asas, hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun pendekatan dalam  penelitian  yuridis  inormatif    yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  Undang-undang  dan Pendekatan Kasus.
a)  Pendekatan Undang-undang (statute iapproach)
Pendekatan  undang-undang  merupakan  pendekatan  yang  digunakan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  semua undang undang dan pengaturan yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani.
b)  Pendekatan kasus (case iapproach)
Pendekatan  kasus  dapat  dilakukan  dengan  cara  melakukan  kajian  terhadap  kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan iisu yang dihadapi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perjanjian antara pekerja dan pemberi kerja dapat mencakup ketentuan yang mengikat secara hukum. Pasal 1320  KUH Perdata mengatur perjanjian kerja, termasuk hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja. Telah terjadi kesepakatanantara    kedua    pihak  yang  terlibat.  Ini  berarti  bahwa  kedua  belah  pihak  diperlengkapi    dengan    baik untuk    mengambil  tindakan  hukum  dalam  situasi  yang  sesuai,  Undang-Undang    Nomor  13  Tahun  2003  ini menyatakan  bahwa  perjanjian  kerja  adalah  perjanjian  antara  pekerja  dan  pengusaha  yang  memuat  syarat-syarat kerja,hak  dan  kewajiban  kedua  belah  pihak.  Subjek  hukum  dalam  perjanjian  kerja    sama    dengan    subjek  hukum dalam  hubungan  kerja.  Sedangkan  tujuan  perjanjian  kerja  adalah  untuk  menghargai  tenaga  dan  waktu  yang  telah dikeluarkan  oleh pekerja/buruh dalam menjalankan perusahaan Pasal 1320 KUHPerdata mengatur tentang hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dalam perjanjiankerja. Penting untuk mengetahui hak-hak pekerja dan menyadari apa yang diharapkan  dari  pekerja  untuk  melindungi  diri  dari  pekerjaan.  Setelah  banyak  negosiasi, kesepakatan telah   dicapai antara   kedua pihak. Ini berarti bahwa kedua belah pihak diperlengkapi dengan baik untuk mengambil
2 Abdul  Khakim, Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003, Bandung:Citra AdytiaBhakti,2003, hlm. 6-7.
tindakan  hukum  dalam  keadaan  yang  sesuai  salah  satu  syarat  perjanjian  kerja  tidak  dipenuhi,  maka  perjanjian tersebut  tidak  sah  dan  kekuatan  hukumnya  kecil.  Apabila  kedua  belah  pihak  telah  menyepakati  hal tersebut,  maka akan    ada    tanda    tangan    perjanjian    yang    mempunyai    kekuatan    hukum    setelahnya.  Kebijakan  kita  dapat membantu mencegah atau menyelesaikan masalah hubungan kerja.
Hubungan  kerja  yang  terjadi  antara  pekerja  dan  pengusaha,  baik  mengenai  pekerjaan,  Pengupahan sebagimana   diatur dan ditetapkan. Sistem pengupahan di Indonesia pada umumnya didasari pada tiga fungsi  upah, yaitu    mampu  menjamin  kehidupan  yang  layak  bagi  pekerja  serta  keluarganya,  mempunyai  fungsi    sosial, mencerminkan  pemberian  imbalan  terhadap  hasil  kerja  seseorang  dan  membuat  pemberian  insentif  agar  bisa mendorong  peningkatan      produktivitas  kerja  dan  juga  pendapatan  standart  nasional  sesuai  lokasi  kerja 3 ,  maupun fasilitas lainya hanya mengikat secara hukum jika dituangkan dalam bentuk perjanjian, yaitu perjanjian kerja. Hal ini secara tegas diatur dalam pasal 50 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 yang menentukan hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian antara pengusaha dan pekerja/buruh 4 , Perjanjian kerja bersifat mengikat dan menimbulkan hak  dan  kewajiban bagi  masing-masing  pihak  untuk  menaati  segala hal  yang  diatur  pada  perjanjian  kerja  tersebut. Pasal 1 angka (14) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mendefenisikan perjanjian kerja sebagai perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
Perjanjian terdiri atas dua bentuk, yaitu bentuk tertulis dan lisan, kedua bentuk perjanjianitersebut memiliki kekuatan mengikat yang sama, tetapi perjanjian dalam bentuk tertulis lebih memiliki kekuatan pembuktian, sehingga dianjurkan agar setiap perjanjian kerja dibuat dalam bentuk tertulis. Hal ini seperti tertuang dalam pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003iyang mengatur bahwa: Perjanjian kerja dibuat tertulis atau lisan dan Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang  berlaku,  Langkah    singkat    dari    tahap    penyelesaiaan    perselisihan    dengan    cara    mediasi    yaitu  adanya musyawarah    umum    antar    kedua    belah    pihak    yang    berperkara    untuk    mendapatkan  persetujuan    atau kesepakatan.    Apabila    terdapat    kendala    diungkapkan    atau    diselesaikan,  dengan      bantuan      mediator      mampu diungkapkan      perlahann      dengan      proses      mediasi.  Keterbukaan  tersebut  terjadi  musabab  kedua  belah  pihak percaya akan sifat kenetralan dari seorang mediator, sehingga tak perlu khawatir untuk menceritakan segalanya yang penting. 5 Persyaratan  utama  dari  suatu  perjanjian  adalah  adanya  kesepakatan  dari  para  pihak.  Tampa  kesepakatan dari para pihak, perjanjian menjadi cacat, dalam artian perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Bahwa pencantuman atau dimasukannya Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sudah diatur di dalam KUHPerdata Pasal 1320, Adanya perbedaan antara Pasal 52 UU No. 13 Tahun 2003 dengan Pasal 1320 iKUHPerdata tentang sahnya pernjajian.
Pasal  52  UU  No  13  Th  2003  Ketentuannya  adalah  Kesepakatan  kedua  belah  pihak,kemampuan  atau kecakapan melakukan perbuatan hukum,adanya pekerjaan di janjikan,pekerjaan yang  di janjikan tidak bertentangan dengan  ketertiban  umum,kesusilaan,dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  Pasal  1320  KUHperdata Ketentuannya adalah Kesepakatan kedua belah pihak, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,suatu hal tertentu adanya  objek,  suatu  sebab  yang  halal,suatu  sebab  terlarang  bila  dilarang  oleh  Undang-Undang,atau  berlawanan dengan  kesusilaan  atau  ketertiban  Umum,  Pasal  52  UU  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  mengatur persyaratan  sahnya  suatu  perjanjian  kerja,  sedangkan  Pasal  1320  KUHPerdata  mengatur  tentang  syarat  perjanjian secara  umum.  Jadi  sangatlah  jelas  bahwa  Pasal  52  ini  dimaksudkan  sebagai  hukum  khusus  (lex  ispecialis),  yaitu hanya untuk perjanjian kerja saja, sedangkan Pasal 1320  adalah suatu hukum yang umum (lex igeneralis), karena itu berlaku untuk perjanjian secara umum 6 .
Pengertian  suatu  hal  tertentu  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata,  menunjuk  kepada  perjanjian  yang  dibuat  itu merupakan  perjanjian  tertentu  dan  pokoknya  atau  objeknya  harus  tertentu  dan  jelas.  Suatu  perjanjian  yang  dibuat harus jelas merupakan perjanjian apa?. Apakah perjanjian itu merupakan perjanjian kerja, jual beli, sewa menyewa atau hanya perjanjian pinjam meminjam saja? Pokok atau objeknya perjanjian itu harus jelas yang mana? Pasal 1332 KUHPerdata  menetapkan  bahwa  hanya  barang-barang  yang  dapat  diperdagangkan  saja  yang  dapat  menjadi  pokok suatu  perjanjian,  Pada  saat  membuat  perjanjian,  boleh  jumlah  barang  belum  pasti,  tetapi  di  kemudian  hari  harus dapat  ditentukan  atau  dihitung.  Barang-barang  yang  baruakan  ada  dikemudian  hari  dapat  menjadi  pokok  suatu
3 Herdiana,  Dadan,  and  Abdul  Hadi.  2021.  ‘Tinjauan  Yuridis  Normatif  Tentang  Penetapan  UpahMinimum  (Studi  Komparatif  Penetapan  Upah Minimum Sebelum Dan Setelah Terbitnya PeraturanPemerintah  Nomor  78  Tahun  2015  Tentang  Pengupahan)’, Prosiding SENANTIAS, 1: 319
4 Jimmy, S. J. 2009. Legal Officer. Panduan Mengelola Perizinan, Dokumen, Haki, Ketenagakerjaan & Masalah Hukum di Perusahaan.
5 Peeri,  Noah  C.,  Nistha  Shrestha,  Md  Siddikur  Rahman, Rafdzah  Zaki,  Zhengqi  Tan, and  others.  2021.  ‘The  SARS,  MERS  and  Novel  Coronavirus (COVID-19)  Epidemics, the  Newest  and Biggest Global Health Threats:  What Lessons Have  We  Learned?’,  International Journal of Epidemiology(Oxford University Press), pp. 717–26 <https://doi.org/10.1093/IJE/DYAA033>
6 Samudra, D., & Hibar, U. (2021). Studi Komparasi Sahnya Perjanjian Antara Pasal 1320 KUH Perdata Dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Bina Bangsa Volume 1 Nomor 1 Januari 2021 DOI Issue : 10.46306/rj.v1i1. hal 34.
perjanjian,  misalnya  panenan  dikemudian  hari.  Tetapi  untuk  suatu  warisan  yang  belum  terbuka,  tidaklah  boleh menjadi pokok perjanjian.
Ketentuan  dalam  Pasal  52  ayat  (1)  UU  No.  13  Tahun  2003  tentang  adanya  pekerjaan  yang  diperjanjikan memang seakan-akan sudah dimengerti bahwa perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian  kerja, tetapi bagaimana dengan pokok perjanjiannya, apakah hanya pekerjaan saja? Pengertian perjanjian kerja menurut UU No. 13 Tahun 2003  adalah  sebagai  perjanjian  antara  pekerja/buruh  dengan  pengusaha  atau  pemberi  kerja  yang  memuat  syarat- syarat  kerja,  Salah  satu  kebutuhan  yang  paling  penting  untuk  melangsungkan  kehidupannya  maupun  keluarga pekerja, dengan bekerja seseorang akan memperoleh imbalan dalam bentuk uang. Upah diberikan oleh perusahaan atas  tenaga  yang  dikeluarkan  pekerja/buruh  menurut  Pasal  28D  Ayat  2  Undang-Undang  Dasar  1945 menerangkanmbahwa  “setiap  orang  tanpa  terkecuali  berhak  bekerja  serta  mendapat  imbalan  dengan  diperlakukan adil dan layak di dalam  hubungan kerja.” Hak disini dikaitkan dengan pengertian hak  asasi manusia  yaitu  suatu kebebasan  individu  yang  dimilikinya  dengan  keluasan 7 hak  dan  kewajiban  para  pihak.  Mengerjakan  pekerjaan’ hanya merupakan kewajiban dari pekerja/buruh dan ini merupakan hak bagi pengusaha untuk menerima pekerjaan. Sedangkan  hak  bagi  pekerja/buruh  adalah  menerima  pembayaran  uang,  dan  ini  merupakan  kewajiban  bagi pengusaha untuk melakukan pembayaran uang Jadi, jelas bahwa hal tertentu mencakup perjanjiannya harus tertentu sebagai  perjanjian  apa  dan  pokok  perjanjian  atau  objeknya  harus  tertentu  pula.  Hal  yang  tertentu  dalam  perjanjian kerja bukanlah hanya perlu ada pekerjaan saja, tetapi ada yang lainnya, yaitu pembayaran, karena itu sungguh salah kalau menetapkan bahwa syarat sahnya perjanjian kerja hanya memerlukan pekerjaan saja.
Pasal 52 UU No. 13 Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan jelas menghilangkan syarat sebab untuk sahnya suatu  perjanjian  kerja.  Apakah  betul  suatu  perjanjian  kerja  tidak  membutuhkan  sebab,  sedangkan  Pasal  1320  dan Pasal 1355 KUHPerdata menentukan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah termasuk harus ada sebab? Untuk menjawab  masalah  ini,  kiranya  perlu  dimengerti  terlebih  dahulu  apakah  yang  dimaksud  dengan  sebab  itu?  ,Prof. Subekti,  SH  menjelaskan,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  sebab  (bahasa  Belanda:  oorzaak,  bahasa  Latin:  causa) adalah  tiada  lain  dari  pada  isi  perjanjian.  Prof    Subekti,  SH  memberikan  penjelasan  lebih  lanjut  sebagai  berikut. “Dengan  segera  harus  di  hilangkan  suatu  kemungkinan  salah  sangka,  bahwa  sebab  itu  adalah  sesuatu  yang menyebabkan  seorang  membuat  perjanjian  yang  termaksud,  bukan  itu  yang  dimaksudkan  oleh  undang-undang dengan  sebab  yang  halal  itu.  Sesuatu  yang  menyebabkan  seorang  membuat  suatu  perjanjian  atau  dorongan  jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada asasnya tidak di perdulikan oleh undang-undang.
Hukum pada asasnya tidak menghiraukan apa yang ada dalam gagasan seorang atau apa yang dicita-citakan seorang,  yang  di  perhatikan  oleh  hukum  atau  undang-undang  hanyalah  tindakan  orang-orang  dalam  masyarakat. Misalnya,  saya  membeli  rumah  karena  saya  mempunyai  simpanan  uang  dan  saya  takut  kalau-kalau  dalam  waktu singkat akan ada suatu tindakan moneter pemerintah atau nilai uang akan terus menurun, atau menjual mobil saya, karena  harga  alat-alat  mobil  sudah  sangat  mahal.  Gagasan  cita-cita,  perhitungan  yang  menjadi  dorongan  untuk melakukan perbuatan-perbuatan tadi bagi undang-undang tidak penting. Jadi, yang dimaksudkan dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri.
Dalam  suatu  perjanjian  jual  beli,  isinya  adalah  pihak  yang  satu  menghendaki  uang  dan  pihak  yang  lain menghendaki  barang.  Dalam  perjanjian  sewa  menyewa:  satu  pihak  mengingini  kenikmatan  sesuatu  barang,  pihak yang  lain  menghendaki  uang.  Dengan  demikian,  kalau  seseorang  membeli  pisau  di  itoko  dengan  maksud  untuk membunuh orang dengan pisau tadi, jual beli pisau tersebut mempunyai suatu sebab atau causa yang halal, seperti jual  beli  barang-  barang  lain.  Lain  halnya,  apabila  soal  membunuh  itu  dimasukkan  dalam  perjanjian,  misalnya  isi penjual hanya bersedia menjual pisaunya, kalau isi pembeli membunuh orang. Isi perjanjian ini menjadi sesuatu yang terlarang,Jadi, menurut Prof. Subekti, SH, bahwa sebab itu adalah isi perjanjian dan kalau  melihat dari contoh soal yang  diberikan,  maka  sebenarnya  pengertian  isi  perjanjian  itu  tidak  lain  adalah  prestasi  masing-masing  pihak. Prestasi pihak pertama adalah merupakan kontraprestasi bagi pihak kedua atas prestasi dari pihak kedua tersebut.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  jelas  Pasal  52  UU  No.  13  Tahun  2003  ini  tidak  tepat  karena  tidak menentukan suatu perjanjian kerja harus ada sebab yang halal, tetapi hanya menentukan tentang pekerjaan saja yang harus  halal,  yaitu  tidak  bertentangan  dengan  ketertiban  umum,  kesusilaan  dan  peraturan  perundang-undangan. Menyerahkan (mengerjakan) pekerjaan dari pekerja memang adalah merupakan sebab bagi pihak pengusaha, tetapi bagaimana dengan sebab bagi pekerja/buruh? Sebab bagi pihak pekerja/buruh untuk menyerahkan (menyelesaikan) pekerjaan adalah penyerahan uang (upah) dari pengusaha.
Berdasarkan penjelasan tersebut di iatas, maka sepatutnya Pasal 52 UU No. 13 Tahun 2003 ini dicabut atau direvisi karena dalam suatu perjanjian termasuk perjanjian kerja harus ada sebab. Menurut Prof. Subekti, SH, sebab itu  adalah  isi  perjanjian  itu  sendiri.  Jadi,  pengertian  sebab  sangat  rancu.  Selain  itu,  juga  karena  ada  Pasal  1336 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “Jika tidak dinyatakan sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika
7 Ayu, Dewa, Mirah Octaviani, and Wayan Suardana. 2020. TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA  TERHADAP PEKERJA/BURUH TERKAIT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UPAH LEMBUR
ada  suatu  sebab  lain,  daripada  yang  dinyatakan  maka  perjanjian  demikian  adalah  sah.”  Kajian  Pembuat  Undang- Undang Dicantumkannya Pasal 52 Undang- Undang Ketenagakerjaan Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan (2)  Undang-Undang  Nomor  13  iTahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Perjanjian  kerja  dibuat  secara  tertulis  dan lisan. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Syarat-syarat perjanjian kerja pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat  materiil  diatur  dalam  Pasal  52  UKK,  sedangkan  syarat  formil  diatur  dalam  Pasal  54  Undang-Undang Ketenagakerjaan.Syarat  materiil  dari  perjanjian  kerja  berdasarkan  ketentuan  Pasal  52  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003,  dibuat  atas dasar Kesepakatan  kedua  belah  pihak,  Kemampuan  atau  kecakapan  melakukan  perbuatan hukum,Adanya  pekerjaan  yang  diperjanjikan  dan  Pekerjaaan  yang  diperjanjikan  tidak  bertentangan  dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha,Nama,  jenis  kelamin,  umur,  dan  alamat  pekerja/buruh,Jabatan  atau  jenis  pekerjaan,Tempat  pekerjaan; Besarnya  upah  dan  cara  pembayarannya,  Syarat-syarat  kerja  yang  memuat  hak  dan  kewajiban  pengusaha  dan pekerja/buruh,Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja,Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja, Akibat suatu perjanjian dibuat tanpa adanya ketentuan No. 1 idan 2 ketentuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  dan  Undang-  Undang  Ketenagakerjaan  (UUKK), maka  perjanjian  tersebut  DAPAT  dibatalkan  artinya  perjanjian  itu  sah  sepanjang  tidak  ada  permintaan  batal  oleh orang yang membuat perjanjian tersebut.
Sedangkan  akibat  hukum  suatu  perjanjian  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  3  dan  4  Kitab  ketentuan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  dan  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  (UUKK),  maka  perjanjian tersebut  BATAL  demi  hukum.  Perjanjian  BATAL  demi  hukum  artinya  perjanjian  itu  dianggap  dari  semula  sudah batal dan Hakim berwenang  (karena ijabatannya) menyatakan batal perjanjian tersbut meskipun tidak diminta oleh salah satu pihak (batal secara mutlak) . 8
Pasal  52  UU  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  mengatur  persyaratan  sahnya  suatu  perjanjian kerja,  sedangkan  Pasal  1320  KUHPerdata  mengatur  tentang  syarat  perjanjian  secara  umum.  Jadi  sangatlah  jelas bahwa  Pasal  52  ini  dimaksudkan  sebagai  hukum  khusus  (lex  ispecialis),  yaitu  hanya  untuk  perjanjian  kerja  saja, sedangkan  Pasal 1320 adalah suatu hukum  yang umum (lex igeneralis), karena itu berlaku untuk perjanjian secara umum,  Di  dalam  Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata  menyebutkan  bahwa  semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Dengan  demikian  pasal  tersebut  juga  bermaksud menyatakan tentang kekuatan perjanjian, yaitu bahwa kekuatan perjanjian adalah sama dengan suatu undang-undang dan kekuatan seperti itu diberikan kepada semua perjanjian yang dibuat secara sah. Tetapi Pasal 52 Undang- Undang Ketenagakerjaan  adalah  lex  specialis  artinya  khusus  perjanjian  kerja,  sahnya  perjanjian  kerja  mengacu  kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan.

## SIMPULAN
Bersumber  pada  hasil  riset  ini  bisa  disimpulkan  Pengaturan  Pasal  1320  Kitab  Undang-  undang  Hukum Perdata  dalam  Kontrak  Perjanjian  Kerja  di  Indonesia  kalau  Pasal  52  UU  Nomor.  13  Tahun  2003  mengenai Ketenagakerjaan  menata  persyaratan  sahnya  sesuatu  perjanjian  kerja,  sebaliknya  Pasal  1320  KUHPerdata  menata mengenai ketentuan perjanjian dengan cara biasa. Jadi amatlah nyata kalau Pasal 52 ini dimaksudkan selaku hukum spesial( lex specialis), ialah cuma buat akad kegiatan saja, sebaliknya Artikel 1320 merupakan sesuatu hukum yang biasa( lex generalis), sebab itu legal buat akad dengan cara biasa. Dengan begitu artikel itu pula berarti melaporkan mengenai kekuatan perjanjian, ialah kalau kekuatan perjanjian merupakan serupa dengan sesuatu hukum serta daya semacam  itu  diserahkan  pada  seluruh  perjanjian  yang  terbuat  dengan  cara  sah.  Namun  Pasal  52  Undang-  Undang Ketenagakerjaan  merupakan  lex  specialis  maksudnya  spesial  perjanjian  kegiatan,  sahnya  akad  kegiatan  merujuk pada Hukum Ketenagakerjaan, Aplikasi hukum akad dalam membagikan proteksi hukum untuk para pihak. Proteksi hukum  yang  hendak  dikaji  merupakan  proteksi  kepada  pihak  yang  berhasrat  bagus  begitu  juga  dasar  itikad  bagus yang  diimplementasikan  dalam  norma  hukum  ialah  Pasal  1338  ayat(  3)  Buku  Hukum  Hukum  Awas  yang melaporkan kalau akad wajib dilaksanakan dengan itikad bagus. Bila akad sudah terbuat bersumber pada pasal 1320 KUHPerdata  hingga  konsekuensinya  perjanjian  itu  legal  selaku  hukum  untuk  para  pihak  selaku  mana  ada  dalam Pasal 1338 ayat( 1) KUHPerdata. Bila salah satu pihak tidak melakukan hasil cocok dengan apa yang diperjanjikan diucap wanprestasi. Terbentuknya wanprestasi menyebabkan pihak lain( lawan dari pihak yang wanprestasi).
8 Samudra, D., & Hibar, U. (2021). Studi Komparasi Sahnya Perjanjian Antara Pasal 1320 KUH Perdata Dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Bina Bangsa Volume 1 Nomor 1 Januari 2021 DOI Issue : 10.46306/rj.v1i1. hal 34.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul    Kadir    Muhammad, Hukum    Acara    Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 42. Abdul  Khakim, Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003, Bandung:Citra AdytiaBhakti,2003, hlm. 6-7.
Ayu, Dewa, Mirah Octaviani, and Wayan Suardana. 2020. TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PEKERJA/BURUH TERKAIT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UPAH LEMBUR Peeri, Noah C., Nistha Shrestha, Md Siddikur Rahman, Rafdzah Zaki, Zhengqi Tan, and others. 2021. ‘The SARS,
MERS and Novel Coronavirus (COVID-19)  Epidemics, the  Newest  and Biggest Global Health Threats: What Lessons  Have  We  Learned?’,  International  Journal  of  Epidemiology(Oxford  University  Press),  pp.  717–26 <https://doi.org/10.1093/IJE/DYAA033>
Fithriatus  Shalihah,  Riau  Pos, Opini:  Outsourcing  Dan    Hukum    Ketenagakerjaan,  Sabtu, 23  Pebruari  2013,
atau dalam Fithriatus
Shalihah, riaupos.co/1714-opini-outsourcing-dan-hukum-
ketenagakerjaan.html#Urt5U91WnM
Herdiana,  Dadan,  and  Abdul  Hadi.  2021.  ‘Tinjauan  Yuridis  Normatif  Tentang  Penetapan  UpahMinimum  (Studi Komparatif Penetapan Upah Minimum Sebelum Dan Setelah Terbitnya PeraturanPemerintah  Nomor  78  Tahun 2015  Tentang  Pengupahan)’, Prosiding SENANTIAS, 1: 319
Supeno.  2019.  Dasar-dasar  Hukum  Perikatan,  Hukum  perjanjian  pada  Umumnya,  Perjanjian  dalam  Presfektif Hukum Internasional, dan Perjanjian Dalam Presfektif Hukum Islam. Jambi. Salim Media Indonesia.al 23 Jimmy,  S.  J.  2009.  Legal  Officer.  Panduan  Mengelola  Perizinan,  Dokumen,  Haki,  Ketenagakerjaan  &  Masalah Hukum di Perusahaan.
Samudra, D., & Hibar, U. (2021). Studi Komparasi Sahnya Perjanjian Antara Pasal 1320 KUH Perdata Dengan Pasal 52  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan.  Res  Justitia:  Jurnal  Ilmu  Hukum, Universitas Bina Bangsa Volume 1 Nomor 1 Januari 2021 DOI Issue : 10.46306/rj.v1i1. hal 34.
Sinaga, N. A. 2018. Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 9(1).

## Peraturan Perundang-undangan
Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 28D Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka (14). Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) & 54. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 52. KUHPerdata, Pasal 1603 a.
Pasal 3, Pasal 4 ayat 1, dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian