## DISKRESI OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA RESOR MOJOKERTO KOTA DALAM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS
Discretion By The Police Of The Republic Of Indonesia Mojokerto City Resort In Completion Of The Cross-Traffic
Accidents

## Safiq Jundhira Zulkarnaen
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286 Telp. : (031) 5041566, 5041536 Email : safiqjundhira1994@gmail.com

## ABSTRACT
Within the jurisdiction of the Republic of Indonesia National Police Resort Mojokerto City, traffic accident events are legal events that often occur in 2017 322 events and in 2018 370 traffic accidents occur, of which no one goes to court except only 1 case only. So that the existence of this study aims to analyze the application of discretion by the Mojokerto City Police Department in the settlement of  traffic  accident  cases.  This  research  uses  empirical  juridical  research.  Data  collection  was obtained from observations, interviews, documentation, and triangulation. The analysis was carried out in stages: compilation of legal materials, classification, systematization, and interpretation. The results of the study concluded that law enforcement by the National Police could not be done rigidly. Law enforcers to test every case of a traffic accident through discretion or mediation, with the aim being the interests of the victim in the perspective of restorative justice. The application of discretion by the Mojokerto City Police Department in carrying out its duties and authority can act according to its own judgment. However, this is carried out by considering the benefits and risks of its actions and in the public interest.
Key Words : Discretion, Cross-Traffic Accidents, Mediation, Mojokerto, Police

## ABSTRAK
Dalam  lingkup  wilayah  hukum  Kepolisian  Republik  Indonesia  Resor  Mojokerto  Kota,  peristiwa kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa hukum yang seringkali pada tahun 2017 terjadi 322 peristiwa dan tahun 2018 terjadi 370 peristiwa kecelakaan lalu lintas, yang mana dari peristiwa tersebut tidak ada yang naik ke pengadilan kecuali hanya 1 kasus saja. Sehingga adanya penelitian ini  bertujuan untuk menganalisis penerapan diskresi oleh Kepolisian Resor Mojokerto Kota dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data  diperoleh  dari  hasil  observasi,  wawancara,  dokumentasi,  dan  triangulasi.  Analisis  dilakukan dengan tahapan:  kompilasi  bahan-bahan hukum, klasifikasi, sistematisasi,  serta  interpretasi.  Hasil penelitian  menyimpulkan  bahwa  penegakan  hukum  oleh  Polri  tidak  bisa  dilakukan  secara  kaku. Penegak  hukum  untuk  menguji  setiap  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  melalui  diskresi  maupun mediasi, dengan tujuan adalah kepentingan korban dalam perspektif keadilan restoratif.  Penerapan diskresi oleh Kepolisian Resor Mojokerto Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut  penilaiannya  sendiri.  Namun hal  tersebut  dilaksanakan  dengan mempertimbangkan manfaat dan risiko tindakannya dan untuk kepentingan umum.
Kata Kunci : Diskresi, Mojokerto, Kepolisian, Kecelakaan Lalu Lintas, Mediasi
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya – 60286 Telp. : (031) 5041566, 5041536 Email : adj@journal.unair.ac.id Website : https://e-journal.unair.ac.id/ADJ

## 1. PENDAHULUAN
Kecelakaan lalu lintas sebagai suatu peristiwa hukum, secara normatif dapat dicermati  dari  definisi:  “ Kecelakaan  Lalu  Lintas  adalah  suatu  peristiwa  di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa  Pengguna  Jalan  lain  yang  mengakibatkan  korban  manusia  dan/atau kerugian  harta  benda ”.  Pada  beberapa  peristiwa,  Kecelakaan  lalu  lintas  di  jalan raya  punya  efek  dahsyat  yang  tak  pernah  terbayangkan  sebelumnya.  Tak  cukup hanya  kehilangan  nyawa,  tetapi  kerugian  materiil  yang  sangat  besar  juga mengerikan, bahkan sampai menyebabkan kemiskinan. Sehingga disini diperlukan suatu penegakan hukum yang merepresentasi mengenai bagaimana meminimalisir kerugian  materiil  yang  telah  terjadi  atau  bahkan  benar-benar  bisa  memulihkan terjadinya kerugian.
Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan  menerapkan  hukum  serta  melakukan  tindakan  hukum  terhadap  setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum. Dalam pada itu, keberadaan hukum dalam masyarakat  adalah  untuk  melayani  kebutuhan  manusia  dan  tujuan  utama  dari hukum adalah keadilan adalah inti ajaran hukum progresif (Satjipto., 2006).
Menurut Radbruch, dalam menegakkan hukum ada tiga unsur  yang harus selalu  diperhatikan  yaitu  unsur  keadilan,  unsur  kepastian  hukum  dan  unsur kemanfaatan.  Jika  dalam  menegakkan  hukum  hanya  diperhatikan  kepastian hukumnya  saja,  maka  unsur  lain  harus  dikorbankan.  Demikian  pula  kalau  yang diperhatikan  unsur  keadilan  maka  unsur  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  juga harus dikorbankan dan begitu selanjutnya (Radburc, 2013).
Penegakan  hukum  yang  ada  di  masyarakat  modern  tidak  hanya  diartikan dalam arti sempit tetapi juga dalam arti luas, seperti di Indonesia penegakan hukum dikaitkan dengan unsur manusia dan lingkungan sosialnya (Bambang, 2001).
Upaya penegakan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum dan sering dikatakan sebagai politik atau kebijakan hukum  pidana  yang  merupakan  bagian  dari  kebijakan  penegakan  hukum  ( law enforcement policy ) (Arief, 1996). Reputasi penegakan hukum sebuah negara pada
dasarnya mencerminkan peradapan sebuah negara. Semakin baik penegakan hukum yang dijalankan oleh aparat negara, semakin beradab pula masyarakat atau negara tersebut.
Dipahami  bahwa  polisi  mempunyai  peran  yang  sangat  besar  di  dalam penegakan  hukum  pidana.  Polisi  sebagai  bagian  dari  aparat  penegak  hukum merupakan  salah  satu  sub-sistem  yang  bertugas  dalam  bidang  penyidik  dan penyelidik  tindak  pidana.  Kedudukan  Polri  sebagai  penegak  hukum  tersebut ditetapkan dalam Undang-undang  Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka1: “ Kepolisian  adalah  segala  hal  ihwal  yang  berkaitan  dengan  fungsi  dan lembaga  polisi  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan ”.  dan  Pasal  2:
“ Fungsi  kepolisian  adalah  salah  satu  fungsi  pemerintahan  negara  di  bidang pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan  hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat” .
Dari  ketentuan  tersebut,  dapat  dilihat  dengan  jelas  bahwa  Polri  dalam kedudukannya  sebagai  aparat  penegak  hukum  mempunyai  fungsi  menegakkan hukum  di  bidang  yudisial,  tugas  preventif  maupun  represif.  Sehingga  dengan dimilikinya kewenangan diskresi dibidang yudisial yang tertuang dalam UU No 2 tahun  2002  pada  Pasal  18  ayat  (1)  bahwa  “ Untuk  kepentingan  umum  pejabat Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya  dapat  bertindak  menurut  penilaiannya  sendiri ”.  Hal  tersebut berkaitan  erat  dalam  kenyataannya  hukum  tidak  bisa  secara  kaku  untuk diberlakukan  kepada  siapapun  dan  dalam  kondisi  apapun  seperti  yang  tercantum dalam bunyi perundang-undangan.
Dalam  lingkup  wilayah  hukum  Kepolisian  Republik  Indonesia  Resor Mojokerto  Kota,  peristiwa  kecelakaan  lalu  lintas  adalah  peristiwa  hukum  yang seringkali terjadi, pada tahun 2017 misalnya, terjadi 322 peristiwa kecelakaan lalu lintas dengan total kerugian mencapai Rp. 903.900.000,- ( sembilan ratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah ). Bagian yang menarik dari angka 322 adalah hanya 1 peristiwa kecelakaan lalu lintas yang naik hingga pengadilan. Begitu pula dengan tahun 2018, dari 370 peristiwa kecelakaan lalu lintas, malah tidak ada yang naik ke pengadilan.
Sehingga  berdasarkan  uraian  tersebut  maka  akan  dibatasi  permasalahan mengenai analisis penerapan diskresi oleh Kepolisian Resor Mojokerto Kota dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.
2. METODE

## a. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Wilayah hukum Kepolisian Resor Mojokerto Kota. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut karena wilayah hukum Polres Mojokerto Kota sangat strategis berada di jalur transportasi Trans Jawa, dengan tingkat arus kepadatan lalu lintas yang sangat tinggi hampir setiap hari terjadi kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Kepolisian Resor Mojokerto Kota.

## b. Metode
Menurut  Peter  Mahmud,  “Penelitian  hukum  adalah  suatu  proses  untuk menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi” (Marzuki,2011). Penelitian hukum  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah,  yang  didasarkan  pada  metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa  gejala  hukum  tertentu  dengan  jalan  melakukan  analisis,    melakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum yang muncul guna mengusahakan suatu  pemecahan  atas  permasalahan  yang  timbul  dalam  gejala  tersebut (Soekanto,1986).
Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada  setiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam  masyarakat (Muhammad,  2004).  Data  dalam  penelitian  ini  yaitu  data  primer  berupa  data kecelakaan lalu lintas  yang ada pada satuan kepolisian pada polres Mojokerto Kota yang menangani perkara kecelakaan lalu lintas. Analisis terhadap bahan- bahan  hukum  dan  data  yang  diperoleh  dilakukan  dengan  tahapan:  kompilasi bahan-bahan  hukum,  klasifikasi,  sistematisasi,  yang  selanjutnya  dilakukan interpretasi  sesuai  dengan  teori  hukum  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan secara akademis.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hukum  hanya  menjadi  pedoman  di  dalam  menegakkan  hukum,  bukan sebagai  aturan  normatif  yang  harus  diikuti  kemauannya.  Inilah  yang  kemudian dikenal dengan gagasan Hukum Progresif (Ngajib, 2015).
Penegakan  hukum  secara  formal  yang  dilakukan  polisi  selama  ini  masih menyisakan  berbagai  permasalahan  yang  tidak  terselesaikan  dengan  baik.  Di samping  itu  penegakan  formal  ini  memerlukan  biaya  yang  cukup  tinggi,  yang terkadang tidak sebanding dengan perkara yang diselesaikannya memakan waktu yang  relatif  lama,  bahkan  dirasakan  tidak  memberikan  efek  jera  kepada  pelaku tindak  pidana.  Sementara  korban  tidak  mendapatkan  kembali  hak-haknya  atas kerugian baik secara materil atau imateril. Penegakan hukum yang menitik beratkan kepada  kebutuhan  pelibatan  masyarakat  dan  korban  yang  dirasa  perlu  dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana saat ini berupa penggunaan Restorative Justice (Gemilang, 2019).
Banyak  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  terutama  kecelakaan  dengan  kriteria sedang  dan  berat  yang  terkadang  diselesaikan  di  Pengadilan.  Apabila  kasus  ini diselesaikan hingga ke Pengadilan tentu harapannya kepentingan pelaku dan korban dapat terpenuhi sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.    Dalam  praktiknya,  menurut  Kasat  Lantas  Polres  Mojokerto  Kota Ajun  Komisaris  Polisi  (AKP)  Marita  Dyah  Anggraini,  S.I.K.  di  Mapolres Mojokerto  Kota,  diskresi  melalui  proses  ADR  ini  berhasil  dilaksanakan  setelah pihak Pelaku/ keluarganya melakukan itikad baik dengan menemui keluarga korban untuk  meminta  maaf  dan  melakukan  kegiatan  musyawarah  untuk  mendengar pendapat  dan  keinginan  dari  keluarga  korban.  Di  samping  itu,  Pelaku  dan/atau keluarganya bersedia bertanggung jawab untuk memulihkan kerugian yang dialami korban  atau  keluarga  korban.  Pertanggungjawaban  tersebut  dapat  berupa memberikan  biaya  penggobatan,  uang  santunan  kepada  keluarga  korban  dan meringankan  beban  keluarga  korban  yaitu  dengan  cara  membiayai  kebutuhan keluarga korban yang dianggap perlu.
Berkaitan  dengan  hal  ini,  Mardjono  Reksodiputro  menyatakan: “ Profesionalisme  Polisi  mengacu  pada  adanya  sejumlah  kemahiran  dan
pengetahuan khusus yang menjadi ciri pelaku, tujuan dan kualitas ( conduct, aims and  qualities ) pekerjaan  polisi.  Sebagai  seorang  profesional,  maka  seorang anggota Polri adalah otonom, netral dan independen ” (Reksodiputro, 2006).
Dalam  perkara  kecelakaan  lalu  lintas,  penyidik  harus  dapat  menentukan manakah pihak yang menjadi pelaku dan korban tanpa memihak. Penyidik dalam hal  ini  juga  dapat  ikut  membantu  para  pihak  untuk  menyelesaikan  perkara  ini. Kewenangan  ini  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  16  ayat  1  huruf  I  UU Kepolisian yang menyebutkan, bahwa wewenang Kepolisian untuk “ mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab ” memiliki hubungan yang signifikan dengan diskresi kepolisian.
Menurut  Farouk  Muhammad  bahwa:  “ ...diskresi  merupakan  salah  satu upaya untuk penyelesaian masalah dalam penegakan hukum. Dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan seperti dalam era reformasi, diskresi aparat penegak  hukum  menjadi  penting  untuk  menerobos  aturanaturan  hukum  yang bersifat kaku. Penerapan diskresi akan mendorong terwujudnya keadilan sejalan dengan perubahan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat ” (Hilmi, 2013).
Karena tindakan diskresi tidak memiliki rumusan yang jelas dan tegas dan dijalankan  berdasarkan  wewenang  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang  dimana tindakan tersebut harus mampu dipertanggungjawabkan secara hukum. Tindakan diskresi oleh anggota polisi ini dapat dilakukan dengan syarat: Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan  tersebut  dilakukan;  Harus  patut,  masuk  akal,  dan  termasuk  dalam lingkungan jabatannya; Pertimbangan yang layak berdasar keadaan yang memaksa; dan Menghormati hak asasi manusia (HAM) ( Sadjijono, 2008).
Perihal  kemanfaatan  dan  keadilan  penerapan  diskresi  tersebut  setidaknya terkonfirmasi dari hasil wawancara dengan para korban dan pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota. Adalah Anisa Justice, Perempuan umur 29 tahun Korban yang ditabrak dari belakang oleh Lasimin, Laki-laki, umur 60  tahun.  Anisa    merasa  adil  dan  sangat  terbantu  karena  dia  dan  pelaku  sudah bersepakat damai, pelaku sudah meminta maaf dan kami menyadari bahwa tidak ada unsur kesengajaan dalam kecelakaan ini. Hal ini membuat kami . tidak harus
repot menghadapi sidang di pengadilan. Di samping itu kami sangat terbantu dalam hal kemudahan pengurusan Jasa Raharja yang berdasar laporan kepolisian, karena saat  mediasi  pihaknya  tidak  menuntut  ganti  rugi  kepada  pelaku.  Hal  tersebut diamini oleh Lasimin, yang merasa terbantu dan lega karena ternyata dia tidak perlu repot  menghadapi  persidangan  yang  menakutkan  bagi  dia  yang  buta  hukum. Lasimin merasa lega, karena setelah pihaknya dan korban saling berdamai, perkara bisa berhenti di meja polisi, tanpa harus sidang ke pengadilan.
Dalam menjalankan tupoksinya, khususnya dalam penerapan diskresi pada penyelesaian  perkara  kecelakaan  lalu  lintas,  Penyidik  Polres  Mojokerto  Kota, melalui Kasat Lantas Polres Mojokerto Kota Ajun Komisaris Polisi (AKP) Marita Dyah  Anggraini,  S.I.K.  di  Mapolres  Mojokerto  Kota  menyatakan  pihaknya senantiasa tetap taat asas dan tidak terlalu jauh menyimpangi ketentuan hukum yang berlaku,  ada  banyak  pertimbangan  yang  dipikirkan  dan  mesti  dievaluasi  secara terus-menerus,  pertimbangan  tersebut antara  lain:  Tidak  menimbulkan  keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat; Tidak berdampak konflik sosial; Adanya  pernyataan  dari  semua  pihak  yang  terlibat  untuk  tidak  keberatan,  dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum; Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak  berat,  yakni  kesalahan  dalam  bentuk  kensengajaan;  SPDP  belum  dikirim kekejaksaan.
Marita  juga  menegaskan  bahwa  perdamaian  antara  pihak  Pelaku  dan Korban  kecelakaan  lalu  lintas  mesti  dilengkapi  dengan  Surat  Pernyataan Perdamaian antara para pihak yang berperkara dan harus diketahui oleh perwakilan tokoh masyarakat sebagai saksi. Kesepakatan tertulis para pihak yang terlibat dalam kecelakaan  lalu  lintas  tersebut  (pelaku,  korban)  kemudian  ditandatangani  di  atas segel  dan  diberi  materai,  diketahui/  disetujui  oleh  ketua  RT/RW  atau  kepala lingkungan dan diketahui oleh para saksi-saksi lainnya. Setelah terjadi kesepakatan perdamaian, penyidik mencatat kecelakaan lalu lintas tersebut dalam buku register dan  didatakan  dengan  baik.  Namun  hal  ini  belum  cukup  dan  harus  dilengkapi dengan  Berita  Acara  Pemeriksaan  Tambahan  (BAPt)  dan  Laporan  Hasil  Gelar Perkara Khusus yang melibatkan para pihak dan administrasi penyidikan lainnya. Gelar  perkara  ini  lazim  dilaksanakan  dipimpin  Wakapolresta,  dengan
menghadirkan Kasat Lantas, Kasat Reskrim, Kasat Intel, Kanit Laka, penyidik Laka dan  Provos  yang  hasilnya  dilaporkan  kepada  Kapolres  sebagai  bahan  untuk pengambilan keputusan.
Dari paparan tersebut, dapat dicermati bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai alat negara penegak hukum, polisi ternyata menerapkan sikap luwes yang humanis  dalam  menghadapi  ketentuan-ketentuan  hukum  positif  yang  cenderung rigid dan kaku. Penerapan diskresi pada penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas merupakan implementasi dari konsep pendekatan restorative justice berupa suatu pendekatan  yang  lebih  menitikberatkan  pada  kondisi  terciptanya  keadilan  dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya.
Penerapan diskresi kepolisian dengan pendekatan restorative justice di sini merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan  dan  keseimbangan  bagi  pelaku  tindak  pidana  serta  pemulihan  hak korbannya.  Hal  ini  merupakan  solusi  buntunya  proses  peradilan  pidana  yang berfokus  pada  pemidanaan  diubah  menjadi  proses  dialog  dan  mediasi  untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara kecelakaan llu lintsd yang lebih adil  dan  seimbang  bagi  pihak  korban  dan  pelaku.  Jika  merujuk  Satjipto,  maka pendekatan keadilan restoratif tersebut bisa diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana untuk menangani perkara-perkara pidana pada saat ini (Rahardo, 2005).
Mengenai  kendala  yang  dihadapi  Penyidik  Polres  Mojokerto  Kota  dalam penerapan  diskresi  pada  penyelesaian  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  diantaranya adalah  dengan  Keberadaan  SE  Kapolri  No:  SE/7/VII/2018  tentang  Penghentian Penyelidikan,  SE  Kapolri  No:  SE/8/VII/2018  tentang  Penerapan  Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, maupun Perkap No: 06 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang telah dibahas sebelumnya, pada praktiknya berfungsi  sebagai  pedoman  bagi  aparat  kepolisian  untuk  menerapkan  keadilan restoratif  pada  tahap  menghentikan  penyelidikan.  Namun,  penerapan  keadilan restoratif berdasarkan SE akan berpotensi menimbulkan konflik norma
Di  samping  itu  ada  kendala  lain  adalah  besarnya  animo  dan  harapan  dari masyarakat tentang penyelesaian perkara laka lantas yang cepat, efektif dan efesien,
sementara dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan hingga akhirnya diskresi dengan semangat keadilan restoratif membutuhkan waktu. Hal ini menjadi kendala  tersendiri  mengingat  fakta  jumlah  personil  unit  laka  yang  bertugas menangani kecelakaan jumlahnya terbatas dan kurang, sementara hampir tiap hari terjadi laka lantas di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota.
Hal  tersebut  juga  semakin  dipersulit  oleh  perbedaan  mengenai  penerapan diskresi  di  antara  para  pihak  yang  berbeda  kepentingan,  minimnya  pemahaman serta pemahaman sepihak sebagian  masyarakat yang terlibat laka lantas, di mana mereka  beranggapan  bahwa  kecelakaan  hanya  merupakan  musibah  dan  tanpa kesengajaan sehingga setelah selesai mendapatkan haknya dari pihak Asuransi Jasa Raharja,  masyarakat  pada  umumnya  ingin  segera  meminta  pengambilan kendaraannya  cepat  selesai  dan  terkesan  tergesa-gesa.  Hal  tersebut  turut menyumbang kesulitan dan kendala yang dihadapi oleh Penyidik Polres Mojokerto Kota dalam penerapan diskresi pada penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.
Di  samping  itu,  seringkali  berkembang  pemahaman  keliru  di  masyarakat, bahwa korban luka-luka dalam kecelakaan merupakan pihak yang benar, sedangkan dalam  pelaksanaan  proses  penyelidikan  dan  penyidikan  Laka  lantas  dapat dipengaruhi  berbagai  macam  faktor  penyebab  kealaian  kecelakaan.  Hal  ini  tentu saja seringkali membutuhkan energy yang cukup besar untuk memediasi para-pihak untuk  sama  menemukan  kata  sepakat  hingga  akhirnya  terbit  diskresi  oleh kepolisian.
Kendala  perdamaian  saat  mediasi  sebelum  diterapkannya  diskresi  bukan persoalan yang mudah. Saat permufakatan dilakukan antara pihak pelaku dengan pihak  korban  sering  terjadi  keributan  yang  mengarah  ke  pertengkaran adu  mulut atau yang mengakibatkan suasana musyawarah tidak kondusif. Sehingga terkadang keluarga  korban  tidak  ingin  sepakat  dengan  cara  diskresi  atau  menghindari hukuman  pidana  bagi  pelaku.  Terkadang  permintaan  pihak  korban  tidak  dapat dipenuhi oleh pihak pelaku karena syarat-syarat yang diajukan oleh pihak korban dianggap  terlalu  berlebihan  namun  pihak  korban  pun  tidak  ingin  mengubah persyaratan  kesepakatannya  sehingga  pelaksanaan  diskresi  gagal  dilakukan (Anjani,  2019).  Namun  pada  praktiknya,  dalam  upaya  menempuh  penyelesaian
perkara  tidak  selalu  memungkinkan  penerapan  diskresi  pada  perkara  kecelakaan lalu lintas. Pada kenyataan di lapangan, tidak semua kasus kecelakaan lalu lintas bisa  diselesaikan  dengan  cara  penerapan  diskresi,  upaya  diskresi  tidak  selalu berhasil, dalam hal ini, yang akan menjadi pertimbangan adalah perihal kecelakaan lalu lintas yang tergolong berat. Misalnya pada kasus besar yang menjadi sorotan luas bagi masyarakat, atau dalam kasus ada korban meninggal dunia. Dalam hal ini, apabila  penerapan  diskresi  tidak  dimungkinkan  maka  proses  berkas  perkara kecelakaan  tersebut  akan  diajukan  ke  kejaksaan  sehingga  mendapat  kekuatan hukum tetap.

## 4. KESIMPULAN
Penerapan  diskresi  oleh  Kepolisian  Resor  Mojokerto  Kota  dalam melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  dapat  bertindak  menurut  penilaiannya sendiri (baik individu maupun institusi) dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, namun hal tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan manfaat serta risiko  dari  tindakannya  dan  betul-betul  untuk  kepentingan  umum.  Hal  tersebut memang  menjadi  perdebatan,  terutama  dengan  adanya  tudingan  potensi menimbulkan konflik norma. Untuk itu permasalahan ini harus dilihat secara utuh, tidak semata hanya dilihat dari aspek undang-undang saja, tetapi melibatkan semua unsur,  seperti  moral,  perilaku,  dan  budaya  dengan  pengarusutamaan  kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa perlu dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana saat ini berupa penggunaan keadilan r estoratif.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Arief, Barda Nawawi. (1996), Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Abadi, Jakarta.
Marzuki, Peter Mahmud, 2011, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Muhammad, Abdulkadir (2004), Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Poernomo,  Bambang,  (2001), Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana ,  , Universitas Jayabaya, Surabaya
Rahardjo, Satjipto, (2006), Membedah Hukum Progresif , Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
Sadjijono,  (2008), POLRI  dalam  Perkembangan  Hukum  Indonesia ,  LaksBang PRESSindo, Yogyakarta
Soekanto, Soerjono, (1986), Pengantar Penelitian Hukum , UI-Press, Jakarta

## Artikel Jurnal
Anjarani, Kumala Enggar (2019) Penyelesaian kecelakaan lalu lintas pelaku anak Completion of accident traffic with children perpetrator . Jurnal
Gemilang, Mochamad (2019), Fajar Restorative Justice sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri . Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 13, Nomor 3.
Hilmy,  “ Penegakan  Hukum  oleh  Kepolisian  Melalui  Pendekatan  Restorative Justice dalam Sistem Hukum Nasional ”, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2, No. 2, Agustus 2013
Mardjono,  Reksodiputro  (2006) Ilmu  Kepolisian  dan  Profesionalisme  Polri , sewindu Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia
Ngajib, Mokhamad (2015) Penerapan Hukum Progresif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum ( Implementation Of Progressive  Law  On  Perpetrators  Of  Crime  In  Order  To  Provide  Legal Certainty ).  Prosiding  Seminar  Nasional  dan  Lokakarya  Hukum  Program
Magister  Ilmu  Hukum.  Program  Studi  Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.
Rahardjo,  Satjipto.(2005)  Hukum  Progresif  Hukum  yang  Membebaskan,  Jurnal Hukum Progresif, Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang.