F A K U L T A S EKONOMI DAN BISNIS
Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal
journal homepage: http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/MRABJ
Pengaruh  Tingkat  Keseriusan  Kecurangan, Personal  Cost, dan
Komitmen Organisasi
terhadap Kecenderungan
Melakukan

## Whistleblowing

## Nur Fauziah Busra, Muhammad Ahyaruddin, Agustiawan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru, Indonesia Email: fauziahbusra14@gmail.com

## A R T I C L E   I N F O A B S T R A C T
Article History:
Received: 16 October 2019
Accepted: 31 October 2019 Available  online:  12  November 2019
Keywords :
Severity of Fraud Personal Cost Organizational Commitment Whistleblowing This  study  aims  to  investigate  the  factors  that  influence  an  individual's tendency  to  whistleblowing.  Specifically,  this  study focuses the  effect  of severity  of fraud,  personal  cost  and  organizational  commitment on tendency to  whistleblowing.  The  sample  of  this  study are civil  servants of Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) of Pekanbaru city. This  study  uses questionnaire to  collect  the  data  and  uses  multiple regression  to  test  the  hypothesis.  The  results  of study showed that severity of  fraud  and  organizational  commitment  have  significantly effect on tendency to whistleblowing. But, this study did not find significant effect among personal cost and tendency to whistleblowing. This means that the civil servants do not consider personal cost as a factor that will influence their intention to take or not take whistleblowing.

## 1.  Pendahuluan
Jumlah  tindak  kecurangan  yang  terjadi beberapa  tahun  belakangan  ini  baik  di organisasi  swasta  maupun  organisasi  sektor publik mengalami peningkatan (Ahyaruddin & Asnawi,  2017). Indonesia  Corruption  Watch (ICW)  menyatakan  bahwa  organisasi  sektor publik  merupakan  sektor  yang  paling  rentan melakukan tindakan korupsi. Pada tahun 2016 terdapat kerugian negara sebesar Rp 1,5 triliun dalam  482  kasus  korupsi  dengan  jumlah tersangka 1.101 orang dan mengalami kenaikan  pada  tahun  2017    kerugian  negara sebesar  Rp  6,5  triliun  sebanyak  576  kasus korupsi  dengan  jumlah  tersangka  1.298  orang (Indonesia  Corruption  Watch,  2017).  Kondisi ini  mengambarkan  bahwa  kasus  korupsi  yang melibatkan  aparat  sipil  negara  di  Indonesia mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.
Banyaknya  kasus  korupsi  yang  terjadi khususnya  pada  sektor  publik  merupakan sebuah  bentuk  kejahatan  luar  biasa,  karena efek  korupsi  yang  dihasilkan  bukan  hanya kehilangan  banyak  uang  tetapi  berdampak terhadap  kondisi  perekonomian.  Salah  satu cara  yang  paling  efektif  dalam  memberantas korupsi adalah memberdayakan peran whistleblower. Menurut laporan Association of Certified  Fraud  Examiner (ACFE),  tingkat persentase  pengungkapan  kecurangan  yang dilakukan  oleh whistleblower sangat  tinggi yaitu  47,5%.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa hampir  setengah  dari  kasus  kecurangan diungkapkan  oleh whistleblowers .  Namun menjadi  seorang whistleblowers bukan  hal yang  mudah.  Seseorang  yang  berasal  dari internal organisasi umumnya akan menghadapi dilema  etis  dalam  memutuskan  apakah  harus
“meniup  peluit”  atau  membiarkannya  tetap tersembunyi  (Bagustianto  dan  Nurkholis, 2015). Oleh karena itu topik terkait pemahaman faktor-faktor  yang mempengaruhi niat pegawai  untuk  melakukan whistleblowing sangat  penting  untuk  diteliti  agar  dapat membantu  organisasi  merancang  kebijakan sistem whistleblowing yang paling efektif. Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi niat melakukan whistleblowing adalah tingkat keseriusan kecurangan, personal  cost dan  komitmen  organisasi . Salah satu hasil penelitian yang setuju bahwa tingkat keeriusan berpengaruh terhadap whistleblowing adalah  Near    dan  Miceli (1985)  yang  menyatakan  bahwa  ketika  ada anggota  organisasi  yang  mengetahui  ataupun mengamati  adanya  tindakan  kecurangan, terlebih  jika  tindakan  kecurangan  itu  bersifat serius,  maka  ia  akan  lebih  cenderung melakukan whistleblowing . Sedangkan personal cost
menurut penelitian Liyanarachchi
dan
Newdick (2009)
menyatakan  bahwa  kekuatan  pembalasan dapat  mempengaruhi  kecenderungan  orang untuk  melaporkan  tindakan  pelanggaran. Faktor  terakhir  yang  mungkin  memiliki pengaruh  terhadap whistleblowing adalah komitmen  organisasi.  Bentuk  loyalitas  dari pegawai, ketika ada tindakan kecurangan yang dilakukan  oleh  salah  satu  anggota  organisasi maka  niat  untuk  melakukan whistleblowing akan tinggi  karena mereka tidak ingin  melihat organisasinya hancur.
Menurut  Brief  dan  Motowidlo  (1986), whistleblowing merupakan  salah  satu  bentuk tindakan  prososial  anggota  organisasi  untuk menyampaikan arahan, prosedur, atau kebijakan  yang  menurutnya  mungkin  tidak etis, ilegal atau membawa bencana bagi tujuan jangka  panjang  organisasi  kepada  individu atau badan lainnya yang memiliki posisi untuk melakukan  tindakan  korektif.  Dalam  hal  ini prosocial organizational behavior theory telah menegaskan  bahwa  tindakan whistleblowing seorang pegawai menunjukkan bentuk komitmen  pegawai  tersebut  untuk  melindungi organisasinya dari ancaman hal-hal yang tidak etis atau ilegal.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi  niat  pegawai  untuk  melakukan
whistleblowing. Secara  khusus penelitian  ini menguji pengaruh tingkat keseriusan kecurangan, personal  cost, dan  komitmen organisasi terhadap niat melakukan whistleblowing .  Penelitian  ini  merupakan modifikasi  dan  pengembangan  dari  penelitian sebelumnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi whistleblowing
yang
cenderung mendapatkan hasil yang inkonsisten, misalnya penelitian Aliyah (2015); Abdullah (2017); dan Bagustianto dan Nurkholis (2015). Penelitian ini berfokus pada Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah yang  memang  sering  terjadi  kasus  tindakan kecurangan di bidang Perencanaan
Pembangunan.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan  literatur  serta  memberikan implikasi  praktis  kepada  organisasi  sektor publik  untuk  membuat  sebuah  kebijakan tentang whistleblowing system agar kecurangan  yang  selama  ini  terjadi  bisa diungkap.
Secara  keseluruhan,  penelitian  ini  ditulis dalam  beberapa  bagian  berikut:  pertama, artikel  ini  menjelaskan  tentang  permasalahan dan konteks penelitian yang dituangkan dalam bagian  pendahuluan.  Kemudian  pada  bagian selanjutnya  menjelaskan  tentang  tinjauan pustaka  dengan  pengembangan  hipotesis, metode  penelitian  yang  digunakan,  hasil  serta pembahasan. Pada bagian terakhir menyajikan kesimpulan,  keterbatasan  dan  saran  untuk penelitian selanjutnya.

## 2.   Tinjauan  Pustaka  dan  Pengembangan
Hipotesis
2.1  Prosocial Organizational Behavior
Theory
Prosocial  organizational  behavior  theory sebagai perilaku/tindakan yang dilakukan oleh anggota  sebuah  organisasi  terhadap  individu, kelompok, atau organisasi yang ditunjuk untuk meningkatkan kesajahteraan individu, kelompok,  atau  organisasi  tersebut  (Brief  dan Motowidlo, 1986). Menurut Dozier dan Miceli (1985)  bahwa  perilaku prososial adalah perilaku  sosial  positif  yang  dimaksudkan untuk  memberikan  manfaat  pada  orang  lain. Perilaku prososial tidak sama dengan altruisme, pelaku prososial juga dapat
memiliki maksud untuk mendapatkan manfaat untuk dirinya.
Menurut  Brief  dan  Motowidlo  (1986) menyatakan  bahwa whistleblowing adalah salah  satu  bentuk prosocial  organizational behavior .  Pendapat  ini  sejalan  dengan  Dozier dan  Miceli  (1985)  yang  menyatakan  bahwa tindakan whistleblowing adalah  salah  satu perilaku  prososial  karena  secara  umum tindakan whistleblowing akan  memberikan manfaat  bagi  organisasi  maupun  pelapor  dari kecurangan.
Banyak  peneliti  mengkaitkan Prosocial organizational behavior theory untuk mendukung  terjadinya Whistleblowing. salah satunya  penelitian  Dozier  dan  Miceli  (1985) menyatakan  bahwa  tindakan whistleblowing merupakan perilaku prososial , karena perilaku prososial adalah  perilaku  yang  memberiakan manfaat  bagi  orang  lain  (organisasi)  dan memberikan  manfaat/keuntungan  juga  bagi whistleblower. Hal  ini  diperkuat  dengan  Brief dan Motowidlo (1986) menyebutkan whistleblowing sebagai  salah  satu  dari  tiga belas bentuk prosocial organizational behavior .
Dua  kelompok  besar  variabel  anteseden yang  dimilki  oleh prosocial  organizational behavior. Pertama,  individual  anteseden, merupakan  aspek  yang  berasal  dari  individu pelaku  tindakan  prososial  seperti  kemampuan individu  menginternalisasi  standar  keadilan, tanggung  jawab  individu  terhadap  lingkungan sosial,  cara  penalaran  moral  dan  perasaan empati terhadap orang lain. Kedua, kontekstual  anteseden,  merupakan  aspek  dari konteks  organisasi  dan  lingkungan  kerja seperti  faktor  norma,  kohesivitas  kelompok, panutan, gaya kepemimpinan, iklim organisasi,  tekanan,  komitmen  organisasi,  dan hal-hal  lain  yang  dapat  memengaruhi  suasana hati,  rasa  kepuasan  atau  ketidakpuasan  (Brief dan Motowidlo, 1986).

## 2.2 Pengaruh Tingkat Keseriusan Kecurangan terhadap Niat Melakukan Whistleblowing
Organisasi  akan  berdampak  buruk  atas tindak kecurangan  yang  lebih serius dari pada kecurangan  yang  kurang  serius.  Apabila pegawai  melihat  adanya  dugaan  kecurangan yang  berdampak  buruk  atas  organisasinya, maka  akan  tumbuh  niat  untuk  melakukan
whistleblowing. Namun pandangan tiap anggota organisasi terhadap tingkat keseriusan kecurangan  dapat  saja  berbeda  antara  satu dengan  yang  lainya.  Terkadang  pegawai  yang melihat  adanya  tindakan  kecurangan  yang merugikan organisasi sebesar RP. 50.000.000,00  sudah  merasakan  bahwa  itu sangat  merugikan  organisasi,  tapi  berbeda dengan  pandangan  pegawai  yang  lainya,  yang berpendapat bahwa itu belum terlalu berdampak buruk terhadap organisasi.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Abdullah (2017) dan Setyawati et al. (2015) menunjukan bahwa tingkat keseriusan kecurangan berpengaruh terhadap niat seseorang untuk melakukan whistleblowing . Penelitian  terdahulu  banyak  mengacu  pada theory  planned  behavior yang  dikembangkan oleh  Ajzen  (1991).  Salah  satu  penelitian Winardi (2013) menjelaskan tingkat keseriusan  kecurangan  dapat  mempengaruhi niat melakukan whistleblowing dengan mengunakan theory planned behavior .
Menurut Ajzen (1991), niat diasumsikan untuk menangkap faktor motivasi yang mempengaruhi sebuah perilaku, yang ditunjukkan  oleh  seberapa  keras  usaha  yang direncanakan seorang individu untuk mencoba melakukan  perilaku  tersebut.  Oleh  karena  itu berdasarkan theory  planned  behavior tersebut niat dijadikan sebagai faktor untuk memprediksi  tindakan whistleblowing. Maka hipotesis  pertama  yang  diajukan  dalam penelitian ini adalah:
H1. Diduga  Tingkat  keseriusan  kecurangan berpengaruh positif terhadap niat melakukan whistleblowing
2.3  Pengaruh  Personal  Cost  terhadap  Niat Melakukan Whistleblowing
Semakin  besar  persepsi personal  cost seseorang  maka  akan  semakin  berkurang  niat orang  tersebut  untuk  melakukan  tindakan whistleblowing. Misalnya  ada  pegawai  yang melihat  adanya  tindakan  dugaan  kecurangan kemudian ada niat untuk melakukan whistleblowing namun niat tersebut dipengaruhi  terhadap  pandangan  akan  adanya pembalasan terhadap pelaporan yang dilakukan  pegawai  tersebut.  Sejalan  dengan penelitian  Septianti  (2013)  yang  menyatakan bahwa Personal  cost merupakan  salah  satu
alasan  utama  yang  menyebabkan  seseorang tidak  ingin  melaporkan  dugaan  kecurangan karena  mereka  meyakini  bahwa  laporan mereka  tidak  akan  ditindak  lanjuti,  mereka akan  mengalami  retaliasi,  atau  manajemen tidak  akan  melindungi  mereka  dari  ancaman retaliasi,  khususnya  dalam  jenis  pelanggaran yang melibatkan para manajer. Penelitian yang dilakukan oleh Aliyah (2015) dan Setyawati et al. (2015)  menunjukan  bahwa personal  cost berpengaruh  terhadap  niat  seseorang  untuk melakukan whistleblowing . Personal  cost dianggap cocok mempengaruhi niat melakukan whistleblowing karena  semakin besar  persepsi personal  cost, maka  semakin rendah  niat  untuk  melaporkan  tindakan kecurangan.  Berdasarkan  hasil  penelitian sebelumnya,  maka  hipotesis  kedua  yang diajukan adalah:
H2. Personal  Cost berpengaruh  negatif terhadap niat melakukan whistleblowing.
2.4  Pengaruh  Komitmen  Organisasi  terhadap Niat Melakukan Whistleblowing
Dalam  suatu  organisasi  swasta  maupun organisasi  sektor  publik  sangat  diperlukan pegawai  yang memiliki komitmen  yang tinggi terhadap  organisasinya.  Komitmen  organisasi bisa  diartikan  dengan  kecintaan  pegawai terhadap  organisasinya,  melakukan  pekerjaan dengan  semaksimal  mungkin  sehingga  tujuan organisasi  tercapai.  Apabila  seorang  pegawai memiliki  komitmen  yang  tinggi  terhadap pekerjaan  dan  organisasinya  maka  akan tumbuh rasa ingin meningkatkan kesejahteraan dan keberhasilan organsisai.  Jika ada Pegawai yang  melihat  adanya  tindakan  kecurangan yang  dapat  menganggu  keberhasilan  tujuan organsiasi  maka  pegawai  akan  senantiasa mengungkapkannya. Penelitian yang dilakukan  oleh  Bagustianto  dan  Nurkholis (2015) dan Setyawati et al. (2015) menunjukan  bahwa  komitmen  organisasi berpengaruh  terhadap  niat  seseorang  untuk melakukan whistleblowing .
Banyak  penelitian  tentang whistleblowing yang  mengunakan prosocial  organizational behavior  theory untuk  menjelaskan  komitmen organisasi.  Menurut  Brief  dan  Motowidlo (1986) prosocial  organizational  behavior theory sebagai perilaku/tindakan yang dilakukan  oleh  anggota  sebuah  organisasi
terhadap  individu,  kelompok,  atau  organisasi yang ditunjuk untuk meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, atau organisasi  tersebut.  Dalam  hal  ini prosocial organizational behavior theory telah menegaskan  bahwa  tindakan whistleblowing seorang pegawai menunjukkan bentuk komitmen  pegawai  tersebut  untuk  melindungi organisasinya dari ancaman hal-hal yang tidak etis  atau  ilegal.  Maka  dapat  disimpulkan bahwa prosocial  behavior dapat  menjadi  teori yang  mendukung  terjadinya whistleblowing. Berdasarkan  hasil  penelitian  sebelumnya, maka hipotesis ketiga yang diajukan adalah: H3. Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap niat melakukan whistleblowing.
Gambar 1. Model Penelitian

## 3.  Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif  dengan  data  survei  dalam  bentuk kuisioner.  Sampel  berasal  dari  53  Pegawai Negri  Sipil  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru. Analisis data menggunakan  regresi  linier  berganda  dengan bantuan  program  aplikasi  SPSS (statistic package for social science).
3.1  Pengukuran Variabel Tingkat
keseriusan kecurangan merupakan  ukuran  seberapa  besar  keseriusan kecurangan yang dapat  merugikan organisasi. Variabel  ini  diukur  menggunakan  indikator dari  Bagustianto  dan  Nurkholis  (2015)  dan Winardi  (2013).  Setiap  responden  akan diminta  untuk  menjawab  pernyataan  tersebut menggunakan  skala  interval  1-5,  dengan keterangan  1  sangat  tidak  setuju,  2  tidak setuju, 3 kurang setuju, 4  setuju, dan 5 sangat setuju.  Selanjutnya,  variabel personal  cost merupakan pandangan pegawai terhadap risiko pembalasan/balas  dendam  atau  sanksi  dari
Tingkat Keseriusan Kecurangan Personal cost Komitmen organisasi Niat melakukan whistleblowing
anggota  organisasi,  yang  dapat  mengurangi niat pegawai
untuk melaporkan wrongdoing /kecurangan  Schultz et  al .  (1993). Variabel ini akan diukur dengan indikator dari Septianti  (2013).  Komitmen  organisasi  adalah suatu  sikap  yang  merefleksikan  tingkat loyalitas  seorang  anggota  organisasi  terhadap organisasinya  (Abdullah,  2017).  Variabel  ini akan diukur dari beberapa indikator yang telah dilakukan  dalam  penelitian  Kanning  dan  Hill (2013).  Terakhir, whistleblowing merupakan tindakan dari seseorang  pegawai  (atau mantan pegawai)  untuk,  mengungkap  apa  yang  ia percaya  sebagai  perilaku  ilegal  atau  tidak  etis kepada manajemen yang lebih
tinggi/manajemen
puncak ( internal whistleblowing) atau  kepada  otoritas/pihak berwenang  diluar  organisasi  maupun  kepada publik  ( eksternal  whistleblowing )  (Bouville, 2007).  Variabel  ini  diukur  menggunakan indikator  dari  Bagustianto  dan  Nurkholis (2015).

## 4.   Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 4.1  Gambaran Umum Responden
Berdasarkan  tabel  1  dapat  diketahui  bahwa responden  dalam  penelitian  ini  berdasarkan kelompok  gender  didominasi  oleh  laki-laki yaitu  sebesar  54.7%  dan  sisanya  sebesar 45.3% adalah perempuan. Sedangkan berdasarkan kelompok umur, mayoritas responden berumur dalam kisaran 31-40 tahun (37.7%).  Hal  ini  berarti  bahwa  responden dalam  penelitian  ini  tergolong  pada  kategori umur  yang  sangat  produktif.  Jika  dilihat  dari tingkat  pendidikan  responden,  mayoritas bergelar  sarjana  yaitu  sebesar  56,6%.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  mayoritas  responden dalam  penelitian  ini  memiliki  kualifikasi pendidikan  yang  cukup  baik  dan  mumpuni sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Selanjutnya,  berdasarkan  pengalaman  kerja, sebanyak 50,9% responden telah bekerja lebih dari  lima  belas  tahun.  Hal  ini  berarti  bahwa responden  dalam  penelitian  ini  telah  bekerja cukup  lama  dan  memiliki  pengetahuan  yang sesuai  untuk  menjawab  kuisioner  penelitian yang diberikan (lihat tabel 1).
Tabel 1: Karakteristik Demografi Responden (N=53) Karakteristik Responden Jumlah % Karakteristik Responden Jumlah % Gender :
 Laki-Laki  Perempuan
29 24 54,7% 45,3% Jenjang Pendidikan :  Doktor
 Master
 Sarjana
 Diploma  SMA 2 14 30 2 5 3,8% 26,4% 56,6% 3,8% 9,4%
Kelompok Umur :  <30 Tahun
 31-40 Tahun
 41-50 Tahun
 > 50 Tahun
0 20 17 16 0 37,7 % 32,1% 30,2% Lama Bekerja :  <2
 2-5  6-10  11-15  >15 0 5 10 11 27 0% 9,4% 18,9% 20,8% 50,9% Jabatan :
 Eselon I
 Eselon II
 Eselon III
 Eselon IV
0 5 37 11 0% 9,4% 69,8% 20,8% Tabel 2: Statistik Deskriptif N Min Max Mean Std. Deviation Tingkat Keseriusan Kecurangan 53 8 20 15.15 2.957 Personal Cost 53 16 29 22.11 3.030 Komitmen Organisasi 53 12 20 16.19 2.149 Niat Melakukan Whistleblowing 53 10 25 19.53 3.434 Valid N (listwise) 53
Berdasarkan  tabel  2  tentang  hasil  uji statistik deskriptif menjelaskan bahwa variabel tingkat  keseriusan  kecurangan  memiliki  nilai rata-rata  15.15  dan  standar  deviasi  sebesar 2,957,  variabel  personal  cost  memiliki  nilai
rata-rata  22.11  dan  standar  deviasi  sebesar 3.030,  variabel  komitmen  organisasi  memiliki nilai  rata-rata  16,19  dan  standar  deviasi sebesar  2,149,  dan  variabel  niat  melakukan whistleblowing memiliki  nilai  rata-rata  19,53
dan standar deviasi sebesar 3.434. Berdasarkan angka tersebut dapat disimpulkan bahwa  untuk  variabel  variabel  personal  cost rata-rata  responden  menjawab  kurang  setuju. Sementara untuk tingkat keseriuasan kecurangan dan komitmen organisasi serta niat melakukan  whistleblowing  rata-rata  jawaban responden adalah setuju.

## 4.2  Hasil Analisis Data
Berdasarkan hasil analisis data menggunakan  software  SPSS  dapat  diketahui bahwa  semua  data  dalam  penelitian  ini  telah memenuhi  asumsi  untuk  dilakukan  pengujian regresi  linier  berganda.  Hasil  uji Kolmogrov- Sminov menunjukkan  bahwa  nilai  signifikansi sebesar  0.632  (>0,05)  sehingga  memberikan kesimpulan bahwa sebaran data telah memenuhi  asumsi  normalitas. Kemudian hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji
Glejser menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi memiliki nilai signifikansi  0.483, personal  cost memiliki nilai signifikansi 0.684, dan tingkat keseriusan kecurangan  memiliki  nilai  signifikansi  0.982, sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  semua variabel tidak
terjadi gejala
heteroskedastisitas. Selanjutnya hasil uji multikolinieritas  ditunjukkan  dengan  nilai tolerance untuk tingkat keseriusan kecurangan 0,796  serta  VIF  1,257,  variabel  personal  cost dengan  nilai  tolerance  0,987  serta  VIF  1,013, dan variabel komitmen organisasi dengan nilai tolerance 0,804  serta  VIF  1,243.  Dengan demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  model persamaan  regresi  tidak  terdapat  masalah multikolonearitas  dan  dapat  dianalisis  lebih lanjut.  Selanjutnya,  hasil  pengujian  hipotesis menggunakan analisis regresi berganda ditunjukkan pada tabel 3 berikut ini:
Tabel 3: Hasil Uji Regresi Linier Berganda Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. Keterangan B Std. Error Beta 1  (Constant) 4.062 3.814 .065 .292 Tingkat Keseriusan Kecurangan .296 .137 .255 2.169 .035 Terdukung Personal Cost -.116 .120 -.102 -.965 .339 Tidak Terdukung Komitmen Organisasi .836 .187 .523 4.473 .000 Terdukung Adjusted R-Squared = .428 Sig-F = .000
Ukuran Sampel = 53
Dependent Variable: Niat Melakukan Whistleblowing
4.3  Pengaruh  tingkat  keseriusan  kecurangan terhadap niat melakukan whistleblowing
Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukan bahwa  variabel  tingkat  keseriusan  kecurangan mempunyai  signifikansi  0,035  lebih  kecil  dari 0,05. Hal ini memberikan arti bahwa hipotesis pertama  diterima.  Hasil  ini  mengindikasikan bahwa tingkat keseriusan kecurangan berpengaruh terhadap niat melakukan whistleblowing . Semakin serius tingkat kecurangan  yang  dilakukan  oleh  salah  satu anggota  organisasi,  maka  kecenderungan untuk  melakukan wistleblowing akan  semakin besar.  Tingkat  keseriusan  kecurangan  adalah ukuran  seberapa  besar  keseriusan  kecurangan yang  dapat  merugikan  organisasi.  Anggota organisasi  yang  mengamati  adanya  dugaan pelanggaran  akan  lebih  mungkin  untuk melakukan whistleblowing jika  pelanggaran
tersebut  serius  (Near  dan  Miceli,  1985). Menurut Theory of planned behavior menjelaskan  bahwa  niat  diasumsikan  untuk menangkap faktor-faktor motivasi yang mempengaruhi sebuah perilaku, yang ditunjukkan  oleh  seberapa  keras  usaha  yang direncanakan seorang individu untuk mencoba melakukan  perilaku  tersebut.  Jika  seseorang yang melihat adanya dugaan kecurangan  yang berdampak  buruk/serius  bagi  organisasinya, maka  akan  tumbuh  niat  untuk  melakukan whistleblowing. Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  Winardi  (2013)  yang menjelaskan bahwa tingkat keseriusan kecurangan    dapat  mempengaruhi    niat melakukan
whistleblowing dengan mengunakan theory  of  planned  behavior. Ketika  tingkat  keseriusan  kecurangan  itu
tinggi  maka  niat  melakukan whistleblowing akan semakin tinggi.
4.4  Pengaruh  Personal  cost  terhadap  niat melakukan whistleblowing
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  dapat diketahui  bahwa  hasil  pengujian  variabel personal  cost mempunyai  signifikan  0,339 lebih besar dari 0,05. Hal  ini memberikan  arti bahwa  hipotesis  kedua  tidak  terdukung. Temuan  ini  mengindikasikan  bahwa personal cost tidak  berpengaruh  terhadap  niat  PNS melakukan  tindakan whistleblowing. Temuan ini  memberikan  kesimpulan  bahwa  PNS Bappeda  tidak  mempertimbangkan personal cost sebagai  faktor  yang  akan  mempengaruhi niatnya untuk melakukan atau tidak melakukan  tindakan whistleblowing .  Hasil  ini didukung  oleh  studi  yang  dilakukan  oleh Septianti (2013) dan Bagustianto dan Nurkholis (2015) bahwa personal cost tidak berpengaruh terhadap  niat  PNS  melakukan  tindakan whistleblowing. Personal cost adalah pandangan pegawai terhadap tindakan pembalasan  dendam  dari  anggota  organisasi, yang  dapat  mengurangi  niat  pegawai  untuk melakukan whistleblowing (Schultz  et  al, 1993).  Menurut Theory  of  planned  behavior menjelaskan  bahwa  niat  diasumsikan  untuk menangkap faktor-faktor motivasi yang mempengaruhi sebuah perilaku, yang ditunjukkan  oleh  seberapa  keras  usaha  yang direncanakan seorang individu untuk mencoba melakukan  perilaku  tersebut.  Semakin  besar persepsi personal  cost, maka  semakin  rendah niat  untuk  melaporkan  tindakan  kecurangan , sebaliknya semakin menurun persepsi personal  cost maka  semakin  tinggi  niat  untuk melaporkanya. Tidak berpengaruhnya personal  cost terhadap  niat  melakukan whistleblowing karena  pegawai  dari  suatu organisasi  sudah  siap  mengambil  resiko apabila  dia  mendapatkan  pembalasan  dendam dari rekan kerjanya (Nugrohaningrum, 2018).

## 4.5  Pengaruh  komitmen  organisasi  terhadap niat melakukan whistleblowing
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  yang dilakukan  menunjukkan  bahwa  komitmen organisasi mempunyai signifikansi 0.000 lebih kecil dari 0.05. Hal ini memberikan arti bahwa hipotesis  ketiga  terdukung,  sehingga  dapat
dikatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap niat melakukan whistleblowing.  Hasil  ini  sejalan  dengan konsep prosocial  organizational  behavior bahwa  tindakan whistleblowing merupakan perilaku sosial  positif  yang dapat  memberikan manfaat bagi organisasi dalam bentuk melindungi  dari  bahaya  kecurangan.  Semakin tinggi loyalitas pegawai terhadap organisasinya  maka  semakin  tinggi  juga tindakan whistleblowing karena  mereka  tidak ingin melihat organisasinya hancur oleh orang yang  tidak  bertanggungjawab.  Hasil  ini memberikan  penjelasan  bahwa  jika  seorang pegawai  memiliki  komitmen  yang  tinggi teradap  organisasinya,  maka  pegawai  tersebut akan  senantiasa  melakukan  apa  saja  untuk melindungi  organisasinya  dari  kehancuran. Semakin  tinggi  komitmen  yang  dimiliki seseorang  maka  akan  meningkatkan  niat seseorang untuk melaporkan tindakan kecurangan  yang  diketahui  untuk  tujuan meminimalisir kecurangan yang terjadi  dalam organisasi.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan temuan Bagustianto dan Nurkholis (2015) yang menyatakan  bahwa  komitmen  organisasi berhubungan  positif  terhadap  niat  melakukan whistleblowing. Hal  ini  dikarenakan  pegawai yang  memiliki  komitmen  yang  tinggi  teradap organisasinya akan melakukan tindakan prososial  dan  melaporkan  segala  bentuk tindakan  kecurangan  yang  dapat  merugikan organisasi.

## 5.  Kesimpulan
Hasil  pengujian  data  empiris  menunjukkan bahwa  tingkat  keseriusan  kecurangan  dan komitmen  organisasi  berpengaruh  terhadap kecenderungan untuk melakukan whistleblowing . Hasil ini memberikan kesimpulan  bahwa  semakin  serius  tingkat kecurangan  yang  dilakukan  oleh  salah  satu anggota  organisasi,  maka  kecenderungan untuk  melakukan wistleblowing akan  semakin besar.  Begitu  juga  ketika  seorang  pegawai memiliki  komitmen  yang  tinggi  teradap organisasinya,  maka  pegawai  tersebut  akan melakukan tindakan prososial dan melaporkan segala bentuk tindakan kecurangan yang dapat merugikan organisasi. Namun, hasil penelitian ini  tidak  menemukan  adanya  pengaruh personal cost terhadap kecenderungan
melakukan whistleblowing . Temuan ini memberikan kesimpulan bahwa PNS  Bappeda tidak mempertimbangkan personal cost sebagai  faktor  yang  akan  mempengaruhi niatnya untuk melakukan atau tidak melakukan  tindakan whistleblowing. Hal  ini karena pegawai  dari  suatu  organisasi  sudah siap mengambil resiko apabila dia mendapatkan  pembalasan  dendam  dari  rekan kerjanya.
Penelitian  ini  meberikan  kontribusi  dalam pengembangan  literatur  dan  penjelasan theory of planned behavior dan prosocial organizational behavior theory yaitu seseorang akan melaporkan tindakan kecurangan yang terjadi diorganisasinya dengan  mengacu  pada  kemudahan  atau kesulitan  yang  dihadapi    untuk  melakukan perilaku  tersebut.  Ini  terlihat  bahwa  jika tingkat keseriusan kecurangan tinggi maka niat melakukan whistleblowing akan  meningkat. Semakin  serius  tingkat  kecurangan  yang dilakukan  oleh  salah  satu  anggota  organisasi maka  niat  untuk  melakukan whistleblowing akan  meningkat.  Selain  itu,  penelitian  ini memberikan implikasi praktis kepada organisasi  sektor  publik  agar  membuat  suatu kebijakan  yang  bisa  meningkatkan  niat  PNS untuk  berani  dan  tidak  ragu  melakukan whistleblowing karena  bisa  meminimalkan tindakan kecurangan. Misalnya melalui mekanisme  pemberian  penghargaan  kepada yang melaporkan adanya  tindakan kecurangan atau  memperbaiki whistleblowing  system sehingga  pegawai  tidak  ragu  melakukan tindakan whistleblowing karena  identitasnya dapat  tersembunyi  dan  aman  dari  resiko pembalasan dendam.
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan.  Pertama,  sampel  penelitian  ini terbatas  pada  satu  organisasi  sektor  publik yaitu  Badan  Perencanaan  dan  Pembangunan Daerah  Kota  Pekanbaru.  Sehingga  hasil penelitian belum tentu bisa digeneralisasi pada organisasi  lain.  Oleh  karena  itu,  penelitian lanjutan  perlu  memperluas  sampel  pada  lebih dari  satu  organisasi  sektor  publik.  Kedua, Penelitian  ini  hanya  meneliti  tiga  variabel, sehingga belum bisa menangkap semua faktor yang  kemungkinan  dapat  mempengaruhi kecenderungan  pegawai  untuk  melakukan whistleblowing .  Penelitian  lanjutan  disarankan
untuk  meneliti  variabel  lain,  misalnya  saluran pelaporan dan faktor dukungan rekan kerja/atasan yang kemungkinan dapat mempengaruhi whistleblowing.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  M.  W.  (2017).  Determinan  Intensi Auditor  Melakukan  Tindakan  Whistle-Blowing Dengan Perlindungan Hukum Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal  Ekonomi  Dan  Keuangan , 1 (3), pp.
385–407.
Https://Doi.Org/10.24034/J25485024.Y2017.V
1.I3.2096. Ahyaruddin,  M.  &  Asnawi,  M.  (2017).  Pengaruh
Moral  Reasoning  dan  Ethical  Environment Terhadap  Kecenderungan  Untuk  Melakukan Whistleblowing. Jurnal Akuntansi &
Ekonomika, 7 (1). pp. 1-12.
Ajzen, I. (1991). The Theory Of Planned Behavior.
Organizational  Behavior  And  Human  Decision Processes , 50 (2). pp. 179-211.
Aliyah,  S.  (2015).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang
Mempengaruhi Niat Pegawai Dalam
Melakukan  Tindakan  Whietle-Blowing. Jurnal Dinamika Dan Bisnis , 12 (2), 173–189.
Bagustianto,  R.  &  Nurkholis.  (2015).  Faktor- Faktor  Yang  Mempengaruhi  Minat  Pegawai Negeri Sipil (PNS) Untuk Melakukan Tindakan Whistle-Blowing  (Studi  Pada  PNS  BPK  RI). Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 19(2), pp. 276-295.
Bouville,  M.  (2007).  Whistle-Blowing  And Morality. Journal  Of  Business  Ethics ,  (81), 579–585. Https://Doi.Org/10.1007/S10551- 007-9529-7
Brief, A. P., & Motowidlo, S. J. (1986).  Prosocial Organizational  Behaviors. The  Academy  Of Management Review , Vol. 11.
Dozier,  J.  B.  &  Miceli,  M.  P.  (1985).  Potential Predictors  Of  Whistle-Blowing:  A  Prosocial Behavior Perspective. Academy Of Management Review , 10 (4), 823–836.
Indonesia  Corruption  Watch  (ICW).  (2017).
Annual  Report  2016  Indonesia  Corruption Watch Menyemai Semangat Antikorupsi. diakses  melalui  www.antikorupsi.org  pada tanggal 23 Februari 2019.
Kanning,  U.  P.,  &  Hill,  A.  (2013).  Validation  Of The Organizational Commitment Questionnaire (Ocq)  In  Six  Languages. Journal  Of  Business And Media Psychology , 4 (2), 11–20.
Liyanarachchi,  G.,  &  Newdick,  C.  (2009).  The Impact  Of  Moral  Reasoning  And  Retaliation On  Whistle-Blowing:  New  Zealand  Evidence. Journal  Of  Business  Ethics , 89 (1),  37–57. Https://Doi.Org/10.1007/S10551-008-9983-X
Near  J.  P  &  Miceli,  M.  P.  (1985).  Organizational Dissidence:  The  Case  Of  Whistle-Blowing. Journal Of Business Ethics , 4 (1), 1–6. Nugrohaningrum,  D.  (2018). Analisis  Faktor- Faktor  yang  Mempengaruhi  Niat  Pegawai Pemda  Untuk  Melakukan  Whistleblowing. Skripsi  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Islam Indonesia. Tidak Dipublikasikan.
Schultz-Jr.,  Joseph  J.,  Johnson,  Douglas  A., Morris,  Deigan  Dan  Dyrnes,  S.  (1993).  An Investigation Of The Reporting Of Questionable  Acts  In  An  International  Setting. Journal Of Accounting Research , 31 , 75–103. Septianti, W. (2013). Pengaruh Faktor
Organisasional,  Individual,  Situasional,  Dan Demografis Terhadap Niat Melakukan Whistleblowing Internal. Prosiding. Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado .
Setyawati,  Ardiyani  I.  K.,    Sutrisno  C.R.  (2015).
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Melakuakn  Whistleblowing  Internal. Jurnal Ekonomi Bisnis , 17 (2).
Winardi, R. D. (2013). The Influence Of Individual And  Situational  Factors  On  Lower-Level  Civil Servants’ Whistle-Blowing Intention In Indonesia. Journal Of Indonesian Economy And Business , 28 (3), 361–376.