NonCommercial 4.0 International License Copyright © 2024 Akhmad Rifqi Zain, M. Yusril Hafidz Nur Izza, Siti Nur Azizah.
This is an open-access article distributed under Creative Commons Attribution
TADAYUN: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah P-ISSN: 2961-8436 | E-ISSN: 2774-4914 Vol.5 No.1, Januari-Juni 2024

## ANALISIS PENERAPAN LEMBAGA SERTIFIKASI HALAL DI KAWASAN ASEAN
Akhmad Rifqi Zain 1 , M. Yusril Hafidz Nur Izza 2 , Siti Nur Azizah 3 ,
1. Master's Program in Sharia Economics, Faculty of Economics and Islamic Business, UIN Sunan Kalijaga, Indonesia, rifqizain92@gmail.com
2. Master's Program in Sharia Economics, Faculty of Economics and Islamic Business, UIN Sunan Kalijaga, Indonesia, yusril1298@gmail.com
3. Islamic Banking Department, Faculty of Economics and Islamic Business, UIN Sunan
Kalijaga, Indonesia, siti.azizah@uin-suka.ac.id Doi: 10.24239/tadayun.v5i1.246 Received: 2 January 2024 Revised: 9 May 2024 Accepted: 11 May 2024

## Abstract
ASEAN  functions  as  a  unified  market  and  manufacturing  hub,  facilitating  the unrestricted movement of goods, services, capital, investment, and production. This setup includes abolishing tariffs for trade among ASEAN nations, an established condition not up  for  negotiation,  particularly  for  Indonesia.  Implementing  free  trade  within  ASEAN raises apprehensions among the Muslim populace in Indonesia and other ASEAN nations regarding the halal status of imported products. To address these concerns, standardized terms, labels, and registration procedures are necessary for certification purposes. This study  aims  to  compare  the  implementation  of  halal  certification  at  halal  certification bodies  in  ASEAN  countries,  especially  Indonesia,  Malaysia  and  Thailand.  The  study applied  a  comparative  qualitative  method  by  collecting  primary  and  secondary  data. Primary data were obtained from  information official website of the government and halal certification bodies. Meanwhile, secondary data obtained from literature sources such as journals, articles, and books that are relevant with the research topic. Such as each  country's  halal  standards  and  comparing  them  with  technological  aspects, determination procedures, legal issues, and audit methods. The analysis results show that ASEAN member countries, especially Indonesia, Malaysia and Thailand, have regulations and  requirements  to  implement  halal  assurance  standards.  However,  this  difference creates confusion and hinders international trade.
Keywords: ASEAN;  Halal  certification;  Halal  standards;  Indonesia  Malaysia Thailand.

## Abstrak
ASEAN  berfungsi  sebagai  pasar  terpadu  dan  pusat  manufaktur,  yang memfasilitasi pergerakan barang, jasa, modal, investasi, dan produksi yang tidak terbatas. Salah satu peraturan yang diterapkan tarif bea masuk yang dikenakan terhadap barang-barang yang diperdagangkan di antara negara-negara anggota ASEAN.  Penerapan perdagangan bebas di ASEAN menimbulkan kekhawatiran di
TADAYUN
kalangan  masyarakat  Muslim  di  Indonesia  dan  negara-negara  ASEAN  lainnya mengenai  status  kehalalan  produk  impor.  Untuk  mengatasi  masalah  ini, diperlukan  persyaratan,  label,  dan  prosedur  pendaftaran  yang  terstandarisasi untuk sertifikasi halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sertifikasi halal di lembaga sertifikasi halal di negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia,  Malaysia,  dan  Thailand.  Penelitian  ini  menggunakan  kualitatif komparatif  dengan  mengumpulkan  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer diperoleh  diperoleh  dari  informasi  situs  resmi  pemerintah  dan  lembaga sertifikasi  halal.  Sementara  itu,  data sekunder  diperoleh  dari  literatur  seperti jurnal,  artikel,  dan  buku-buku  yang  relevan  dengan  topik  penelitian.  Seperti standar  halal  masing-masing  negara  dan  membandingkannya  dengan  aspek teknologi,  prosedur  penetapan,  isu  hukum,  dan  metode  audit.  Hasil  analisis menunjukkan  bahwa  negara-negara  anggota  ASEAN,  khususnya  Indonesia,
Malaysia  dan  Thailand,  memiliki  peraturan  dan  persyaratan  berbeda  untuk menerapkan  standar  jaminan  halal.  Namun,  perbedaan  ini  menciptakan kebingungan dan menghambat perdagangan internasional.
Kata Kunci: ASEAN; Indonesia Malaysia Thailand; Sertifikasi halal; Standar halal.

## A. PENDAHULUAN
Pasaran produk halal global telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan  sejalan  dengan  meningkatnya  populasi  Muslim  di  seluruh dunia.  Menurut  laporan  State  of  the  Global  Islamic  Economy  Report (2023) 1 , pengeluaran makanan dan minuman halal global pada tahun 2022 mencapai  US$2,2  miliar.  Angka  ini  diperkirakan  akan  terus  meningkat hingga  mencapai  US$3  miliar  pada  tahun  2024.  Laju  pertumbuhan  ini didorong  oleh  beberapa  faktor  utama.  Pertama,  populasi  Muslim  dunia yang terus bertambah. Diproyeksikan pada tahun 2060 akan ada sekitar 3 miliar Muslim atau sekitar 31% populasi dunia. Ini tentu saja merupakan pasar potensial terbesar bagi produk dan layanan halal.
Peningkatan  permintaan  produk  halal  ini  selaras  dengan meningkatnya  kesadaran  masyarakat  Muslim  maupun  non-Muslim terhadap  manfaat  produk  halal,  yang  tidak  hanya  sekadar  memenuhi kepatuhan agama tetapi juga menjamin aspek keselamatan, kebersihan,
1 Iman Ali Liaqat, “State of the Global Islamic Economy Report,” Dinar Standard,
2023, https://www.dinarstandard.com/post/state-of-the-global-islamic-economy- report-2023.
Vol.5 No.1, Januari-Juni 2024 | 3 TADAYUN
dan  kualitas  yang  baik. 2 Uniknya,  penelitian  Wiratma  membuktikan bahwa  sensasi  rasa  makanan  halal  pun  dinilai  lebih  unggul, menjadikannya  daya  tarik  tersendiri  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat dunia. 3 Konsep halal kini juga telah meluas mencakup berbagai kategori produk dan layanan seperti farmasi, kosmetik, pariwisata, keuangan, dan lainnya. 4
Terkait pesatnya pasar global, Tieman dalam studinya menyebutkan bahwa  standarisasi  halal  menjadi  isu  penting  yang  perlu  mendapat perhatian. 5 Standarisasi  diperlukan  untuk  memastikan  seragamnya interpretasi dan definisi produk halal lintas negara. Hal ini penting untuk menciptakan  kepastian  hukum  dan  menghindari  kerancuan  regulasi. Selain itu, standarisasi juga dapat memperluas akses pasar internasional bagi produsen dengan mereduksi hambatan perdagangan. Sejalan dengan itu,  Ismail  juga  menyebutkan  bahwa  standarisasi  bertujuan  untuk menjamin  keseragaman  status  halal  produk  di  berbagai  negara  serta melindungi  hak-hak  konsumen  Muslim. 6 Beberapa  negara  telah mengembangkan  standar  nasional  produk  halal,  sertifikasi,  dan  logo halal.  Namun,  perbedaan  standar  antar  negara  juga  kerap  menjadi hambatan bagi perdagangan produk halal internasional.
2 Bintan Dzumirroh Ariny and Nurhasanah,  “Dampak Positif Undang -Undang Nomor  33  Tahun  2014  Tentang  Jaminan  Produk  Halal  Dalam  Menciptakan  Sistem Jaminan Produk Halal Di Indonesia,” Syarie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam 3, no. 2 (2020).
3 Harits  Dwi  Wiratma,  “Perbandingan  Industri  Pariwisata  Indonesia  Dan Malaysia,” Lantip 05, no. 01 (2015).
4 Mira  Gustiana  Pangestu,  Yosi  Fadhillah,  and  Dwi  Anggraini,  “Perilaku Pembelian  Kosmetik,  Berlabel  Halal  Pada  Muslimah  Berhijab:  Sebuah  Studi  Multiple Korelasional,” Jurnal  Ilmiah  Manajemen  Dan  Kewirausahaan  (JUMANAGE) 2,  no.  1  (2023), https://doi.org/10.33998/jumanage.2023.2.1.192; Novalini Jailani et al., “An Opportunity To  Develop  Halal  Fashion  Industry  In  Indonesia  Through  E- Commerce  Platform,” Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 3, no. 2 (2022),
https://doi.org/10.24239/tadayun.v3i2.76.
5 Marco Tieman,  “The Application of Halal in Supply Chain Management: In -
Depth Interviews,” Journal of Islamic Marketing 2, no. 2 (2011),
https://doi.org/10.1108/17590831111139893;  Marco  Tieman,  “Measuring  Corporate Halal  Reputation:  A  Corporate  Halal  Reputation  Index  and  Research  Propositions,” Journal of Islamic Marketing 11, no. 3 (2020), https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2018-0095.
6 Ismalaili Ismail et al., “Halal Principles and Halal Purchase Intention Among Muslim Consumers,” in Proceedings of the 3rd International Halal Conference (INHAC 2016) , 2018, https://doi.org/10.1007/978-981-10-7257-4_12.
TADAYUN

## Grafik 1 Populasi Muslim Kawasan Asia Tenggara

## Sumber : The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)
Oleh  karena  itu,  tingkat  standarisasi  global  diharapkan  dapat memfasilitasi sertifikasi yang diakui secara internasional, meningkatkan keyakinan konsumen Muslim, dan mendukung pertumbuhan ekosistem ekonomi  halal  dunia.  Khususnya  di  kawasan  Asia  Tenggara,  sebagai negara  persatuan  perdagangan  atau  yang  disebut  dengan  ASEAN  Free Trade Area (AFTA), yang mendorong integrasi ekonomi di antara negara- negara  anggota  ASEAN  (Association  of  Southeast  Asian  Nations).  AFTA bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang lebih besar di kawasan ASEAN. Ini bertujuan untuk  mendorong perdagangan bebas di antara negara-negara anggota, memperkuat integrasi ekonomi regional, dan meningkatkan daya saing ekonomi ASEAN di pasar global. 7
Terlebih menurut data The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) 2023, 8 ASEAN menjadi kawasan dengan jumlah penduduk Muslim sekitar 271.332.469  atau  bisa  dikatakan  sangat  besar.  Integrasi  ekonomi  yang menyebabkan pasar bebas tersebut selain memberikan banyak manfaat
7 Deviana Yuanitasari, Agus Sardjono, and Heru Susetyo, “The Establishment of The Asean Halal Certification Agencies: The Initial Strategies For The Uniformity of Halal Certification  in  Asean,” Journal  of  Law  and  Sustainable  Development 11,  no.  11  (2023), https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1552.
8 “The  Royal  Islamic  Strategic  Studies  Centre,”  The  Royal  Islamic  Strategic Studies Centre (RISSC), 2023, https://rissc.jo/.
237.558.000 19.840.357 6.127.000 3.769.199 2.339.621 912.653 353.921 334.379 97.339 7.276 1.318 0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 I N D O N E S I A M A L A Y S I A F I L I P I N A T H A I L A N D M Y A N M A R S I N G A P U R A B R U N E I   D A R U S S A L A M K A M B O J A V I E T N A M L A O S T I M O R   L E S T E

## POPULASI MUSLIM
Vol.5 No.1, Januari-Juni 2024 | 5
TADAYUN
ekonomi,  seperti  peningkatan  perdagangan  dan  investasi,  serta pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih  tinggi,  juga  menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi umat Muslim mengenai status halal produk impor. Untuk mengatasi kekhawatiran ini, diperlukan standar, label, dan prosedur registrasi yang terstandarisasi untuk tujuan sertifikasi.
Pada saat ini, masing-masing negara memiliki otoritas dan standar halal  nasional  yang  berbeda-beda.  Sebagai  fokus  penelitian,  Malaysia telah memiliki sistem sertifikasi halal yang matang di bawah koordinasi Departemen  Kemajuan  Islam  Malaysia  (JAKIM).  Sertifikasi  halal  di Thailand menjadi wewenang Central Islamic Council of Thailand (CICOT), yang  merupakan  wadah  ulama  Thailand  di  tingkat  nasional.  Dukungan negara berupa pendanaan dan dukungan lain hadir dalam bentuk lembaga kajian ilmiah, yaitu Halal Science Center di Chulalongkorn University. Di Thailand, sertifikasi halal sepenuhnya menjadi wewenang Central Islamic Council of Thailand (CICOT), yang serupa dengan MUI di Indonesia.
Sedangkan  di  Indonesia,  sertifikasi  halal  berawal  dari  kelahiran Lembaga  Pengkajian  Pangan  Obat-obatan  dan  Kosmetika  MUI  (LPPOM MUI), yang dibentuk sebagai respons atas penugasan pemerintah kepada MUI  untuk  meredakan  kasus  lemak  babi  yang  terjadi  pada  tahun  1988. Untuk  melaksanakan  tugas  tersebut  dan  menenteramkan  batin  umat Islam  dalam  mengonsumsi  produk  pangan  olahan,  MUI  membentuk lembaga  semi  otonom,  yakni  LPPOM  MUI  pada  6  Januari  1989.  Namun, dengan  keluarnya  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang Jaminan  Produk  Halal,  sertifikasi  halal  menjadi  wewenang  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang merupakan lembaga negara. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari gerakan masyarakat sipil ke program negara.
Perbedaan standar nasional dan logo halal antar negara ASEAN ini berpotensi  menghambat  arus  perdagangan  produk  halal  di  kawasan regional.  Oleh  karena  itu,  kajian  ini  bertujuan  menyelidiki  dan membandingkan  standar  halal  serta  implementasinya  yang  berlaku  di beberapa  negara  ASEAN.  Seiring  pertumbuhan  pasar  yang  impresif tersebut, muncul pula tantangan baru terkait standarisasi produk halal regional.  Menurut  Lestari,  standarisasi  penting  untuk  memastikan
TADAYUN
interpretasi dan definisi halal yang seragam lintas negara ASEAN. 9 Hal ini didukung  oleh  Maria  yang  menyebut  standarisasi  dapat  memperluas akses pasar produk halal dan meningkatkan keyakinan konsumen Muslim Asia Tenggara yang sangat heterogen. 10
Implementasi  standarisasi  dan  sertifikasi  halal  di  Asia  Tenggara masih  menghadapi  berbagai  kendala.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Rizaldy  dan  Syifana  menemukan  bahwa  saat  ini  regulasi  halal  antar negara ASEAN masih sangat variatif dan inkonsisten, baik secara definisi maupun  lembaga  otoritasnya. 11 Yuanitasar,  Sardjono,  dan  Susetyo menemukan bahwa perbedaan sistem sertifikasi halal, logo, dan regulasi membuat  pelaku  bisnis  di  ASEAN  kesulitan  dalam  ekspansi  bisnis. 12
Standar  halal  yang  berbeda-beda  di  setiap  negara  dan  berdasarkan kepentingan  pemangku  kebijakan  menjadikan  kesulitan  bagi  pelaku bisnis bahkan bagi masa depan lembaga sertifikasi halal itu sendiri. 13
Sertifikasi  halal  merupakan  syarat  utama  bagi  perlindungan konsumen  di  kawasan  ASEAN.  Oleh  karena  itu,  pendaftaran  sertifikasi halal  seharusnya  dilakukan  dengan  satu  aplikasi  untuk  negara-negara ASEAN  agar  lebih  efektif  dan  efisien. 14 Sertifikasi  dan  sekuritisasi  halal dijadikan  sebagai  patokan  dan  perlindungan  dalam  ketahanan  pangan
9 Suci Indah Lestari, Agus Hadiawan, and Tety Rachmawati, “Implementasi MSP Kerja Sama Akreditasi Halal Antara ESMA Dan KAN Tahun 2018,” Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam 2, no. 1 (2022): 1 – 15, https://doi.org/10.35912/bukhori.v2i1.1531.
10 Berlian Rizqiany and Dewi Maria, “Program Kerjasama Indonesia, Malaysia, Thailand  Growth  Triangle  Terkait  Perkembangan  Wisata  Halal  Di  Indonesia  Periode 2017- 2018,” Mjir) Moestopo Journal International Relations 1, no. 2 (2021).
11 Syifana  Ghita  Santosa  and  Muhamad  Rizky  Rizaldy,  “The  Effect  Of  Halal Awareness, Religiosity, Product Ingredients Knowledge, And Halal Certification On The Purchase Decision Of Halal Fast Food,” Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah 3, no. 1 (2022), https://doi.org/10.55210/arribhu.v3i1.804.
12 Yuanitasari, Sardjono, and Susetyo, “The Establishment of The Asean Halal Certification Agencies: The Initial Strategies For The Uniformity of Halal Certification in Asean.”
13 Mohammad  Mominul  Islam,  Mohamed  Syazwan  Ab  Talib,  and  Nazlida Muhamad, “Challenges of Halal Standards and Halal Certification for Islamic Marketing,”
Muslim Business and Economic Review 2, no. 1 (2023),
https://doi.org/10.56529/mber.v2i1.156.
14 Mohd  Imran  Khan  and  Abid  Haleem,  “Understanding  ‘  Halal  ’  and  ‘  Halal Certification  &  Accreditation  System  ’ - A  Brief  Review,” Saudi  Journal  of  Business  and Management Studies 1, no. 1 (2016).
Vol.5 No.1, Januari-Juni 2024 | 7
TADAYUN
yang sesuai standar Islam, terutama di negara non-Muslim. Namun, dalam kerangka  ekonomi,  standarisasi  sertifikasi  halal  yang  berbeda  dapat menghambat  laju  perekonomian. 15 Penelitian  Baharudin  Othman, Sharifudin Md. Shaarani, dan Arsiah Bahron menemukan bahwa negara- negara  ASEAN  (Malaysia,  Indonesia,  Singapura,  Brunei,  Thailand, Vietnam,  dan  Filipina)  memiliki  persamaan  dan  perbedaan  dalam mempraktikkan  halal.  Selain  itu,  tidak  semua  negara  memiliki infrastruktur dan kemampuan yang sama seperti teknologi dan persiapan standar yang sama. 16
Kajian mendalam terkait standarisasi halal dan implementasinya di Asia  Tenggara  masih  sangat  diperlukan  untuk  mengatasi  problema regulasi  saat  ini.  Urgensi  sertifikasi  halal  dipandang  sebagai  alat  untuk menentukan  apakah  suatu  layanan  atau  produk  benar-benar  terjamin kehalalannya,  keamanannya,  serta  kebersihannya.  Penelitian  terkait penerapan  sertifikasi  halal  di  negara  ASEAN  sebenarnya  sudah  banyak dilakukan. Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini fokus pada analisis mendalam terkait penerapan sertifikasi halal dan regulasinya di negara ASEAN, di mana di dalamnya menganalisis secara komparatif kekurangan, kelebihan, dan tantangannya. Penelitian sebelumnya  fokus  pada  standar  praktiknya, 17 membahas  praktik  dan standar  halal  secara  global. 18 Sementara  itu,  penelitian  Sulistyo  yang menggunakan  metode  normal  teknik  kelompok  (NGT)  terbatas  pada wilayah  Kalimantan  Timur  saja  tanpa  dapat  digeneralisasikan  di Indonesia secara keseluruhan meskipun subjeknya merupakan pemangku
15 Akim  et  al.,  “Securitisation  of  Halal  Issue  in  Southeast  Asia  Region: Comparative Studies in Thailand and Indonesia,” Central European Journal of International and Security Studies 13, no. 4 (2019).
16 Baharudin  Othman,  Sharifudin  Md  Shaarani,  and  Arsiah  Bahron,  “The Potential of ASEAN in Halal Certification Implementation: A Review,” Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities , 2016.
17 Siti Salwa Md. Sawari and Mohd Al’Ikhsan Ghazali, “Amalan Standard Halal Di Negara- Negara Asia Tenggara,” UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies (EISSN: 2289-8204) 1, no. 1 (2014), https://doi.org/10.11113/umran2014.1n1.12.
18 M. van der Spiegel et al., “Halal Assurance in Food Supply Chains: Verification of  Halal  Certificates  Using  Audits  and  Laboratory  Analysis,” Trends  in  Food  Science  and Technology , 2012, https://doi.org/10.1016/j.tifs.2012.04.005.
8 | Vol.5 No.1, Januari-Juni 2024
TADAYUN
kepentingan yang terlibat langsung dalam proses halal. 19
Studi tentang negara sebagai pusat halal dipresentasikan oleh Nik Muhammad  et  al.  yang  hanya  memilih  Malaysia  sebagai  model  dengan menyajikan kerangka kerja melalui integrasi peran strategi rantai pasok dan sistem jaminan halal. 20 Kenyataannya, setiap negara memiliki praktik yang  berbeda  berdasarkan  persyaratan  halal  tersebut.  Bahkan, keterlibatan lembaga sertifikasi halal juga bervariasi berdasarkan budaya dan  kepentingan.  Penelitian  ini  fokus  pada  tiga  negara  yaitu  Malaysia, Indonesia, dan Thailand sebagai negara yang telah menjadi yang terdepan dalam sertifikasi halal.

## B. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  komparatif dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari  informasi  situs  resmi  pemerintah  dan  lembaga  sertifikasi  halal. Sementara  itu,  data  sekunder  diperoleh  dari  literatur  yang  mencakup jurnal,  artikel,  dan  buku-buku  yang  relevan  dengan  topik  penelitian, seperti  standar  halal  masing-masing  negara,  yang  kemudian dibandingkan  dalam  aspek  teknologi,  prosedur  penetapan,  isu  hukum, dan  metode  audit.  Objek  penelitian  adalah  Indonesia,  Malaysia,  dan Thailand. Negara-negara ini dipilih dengan asumsi bahwa standar halal di Malaysia  dan  Thailand  lebih  banyak  diterima  oleh  negara-negara  lain dibandingkan Indonesia. Oleh karena itu, standar halal Indonesia masih perlu  dimodifikasi  untuk  meminimalisir  kesenjangan  dalam  hal  saling pengakuan antar negara dan untuk menciptakan standar halal Indonesia yang bersifat global agar lebih dapat diterima oleh negara-negara lain di dunia.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dunia internasional mulai menyoroti sertifikasi halal. Hal ini terjadi di beberapa negara yang memiliki populasi mayoritas Muslim ataupun di
19 Sulistyo Prabowo et al., “Revealing Factors Hindering Halal Certification in East  Kalimantan  Indonesia,” Journal  of  Islamic  Marketing 6,  no.  2  (2015), https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2014-0040.
20 Nik Maheran Nik Muhammad, Filzah Md Isa, and Bidin Chee Kifli, “Positioning Malaysia as Halal-Hub: Integration Role of Supply Chain Strategy and Halal Assurance System,” Asian Social Science 5, no. 7 (2009), https://doi.org/10.5539/ass.v5n7p44.
Vol.5 No.1, Januari-Juni 2024 | 9 TADAYUN
negara-negara  yang  jumlah  penduduk  Muslimnya  sedikit,  halal  telah menjadi  bagian  dari  kebijakan  nasional  mereka. 21 Fenomena  ini  bukan hanya terkait dengan aspek ajaran agama, tetapi juga terkait dengan hak individu  dalam  mentaati  kepercayaan  keagamaan  mereka.  Untuk konsumen  yang  beragama  islam,  pentingnya  mengonsumsi  makanan, minuman,  obat-obatan,  kosmetik,  dan  produk  lain  yang  memiliki sertifikasi  halal  menjadi  suatu  kewajiban  serta  bagian  dari  keyakinan agama yang harus dipegang teguh. 22
Melalui adanya sertifikasi halal pada produk tersebut, pembeli dan konsumen dapat merasa yakin bahwa apa yang mereka beli dan konsumsi sesuai  dengan  ajaran  Islam.  Penjaminan  sertifikasi  halal  akan  terlibat inspeksi secara merata pada materi baku yang digunakan dalam produk, proses  produksi,  dan  asal-usul  dari  bahan-bahan  tersebut.  Hal  ini memberikan ketenangan bagi umat Islam yang melakukan pembelian. 23

## 1. Lembaga Sertifikasi Halal di Masing-Masing Negara
Gaya  hidup  halal  sedang  merambah  secara  global,  tidak  hanya  di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, tetapi juga di negara- negara  dengan  penduduk  Muslim  minoritas. 24 Setiap  negara  memiliki kebijakan sendiri terkait sertifikasi halal, dengan badan sertifikasi yang berasal dari lembaga pemerintah atau non-pemerintah. Sebagai contoh, di Malaysia, sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang berafiliasi langsung  dengan  pemerintah.  Pemerintah  mengambil  alih  sertifikasi karena  Malaysia  menyatakan  dirinya  sebagai  negara  Islam,  sehingga mengutamakan  peraturan  dan  jaminan  halal  bagi  semua  warga
21 Devi Septiani and Ahmad Ajib Ridlwan, “The Effects of Halal Certification and Halal Awareness on Purchase Intention of Halal Food Products in Indonesia,” Indonesian
Journal of Halal Research 2, no. 2 (2020), https://doi.org/10.15575/ijhar.v2i2.6657.
22 Warto Warto and Samsuri Samsuri, “Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia,” Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking 2, no. 1 (2020), https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803.
23 Adlin  Binti  Masood,  “Halal  Certification:  A  Bibliometric  Analysis  (2004 - 2021),” Halalpshere 2, no. 2 (2022), https://doi.org/10.31436/hs.v2i2.42.
24 Asep  Syarifuddin  Hidayat  and  Mustolih  Siradj,  “Sertifikasi  Halal  Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri,” AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah 15, no. 2 (2015), https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2864.
TADAYUN
negaranya. 25
Sejak  tahun  1965,  Malaysia  telah  melaksanakan  proses  sertifikasi halal  yang  diawasi  oleh  Departemen  Agama  Islam  Selangor  (JAIS). Kemudian,  pada  tahun  1974,  tanggung  jawab  sertifikasi  halal  dialihkan kepada  instansi  pemerintah,  yaitu  Jabatan  Kemajuan  Islam  Malaysia (JAKIM).  Bagian  Manajemen  Halal  JAKIM  bersama  dengan  Departemen Agama  Islam  negara  bertugas  khusus  dalam  mengurus  semua  aspek terkait sertifikasi halal di Malaysia. 26
Berbeda  dengan  Malaysia,  di  Thailand  sertifikasi  halal  dilakukan oleh  lembaga  non-pemerintah.  Thailand,  yang  mayoritas  penduduknya beragama  Buddha,  telah  berhasil  menjalankan  proses  sertifikasi  halal, terutama  dalam  konteks  makanan.  Central  Islamic  Council  of  Thailand (CICOT), sebuah badan yang terdiri dari ulama-ulama Thailand di tingkat nasional, bertanggung jawab atas sertifikasi halal di Thailand. CICOT juga memiliki Halal Standard Institute of Thailand yang bertugas memeriksa dan  memberikan  sertifikasi  produk  Thailand.  Selain  itu,  di  Thailand, terdapat pusat riset halal di Universitas Chulalongkorn, yaitu The Halal Science  Center  di  bawah  Fakultas  Sains  Terapan.  Meskipun  Thailand bukan negara mayoritas Muslim, pemerintah mendukung sertifikasi halal karena pertimbangan ekonomi. Pemerintah dengan antusias mendukung program-program terkait sertifikasi halal guna meningkatkan akses pasar global, terutama yang mayoritas dihuni oleh umat Muslim. 27
Adanya lembaga sertifikasi halal merupakan cara yang diperlukan untuk memastikan kehalalan produk yang akan diekspor ke luar negeri, khususnya  ke  negara-negara  dengan  mayoritas  penduduk  Muslim. Lembaga  sertifikasi  swasta  atau  yang  didirikan  oleh  lembaga  non- pemerintah  terkadang  tidak  diakui  oleh  negara  lain,  sehingga  dapat
25 Iffah Karimah, “Perubahan Kewenangan Lembaga -Lembaga Yang Berwenang Dalam Proses Sertifikasi Halal,” Journal of Islamic Law Studies 1, no. 1 (2018).
26 Herwina  Rosnan  et  al.,  “Halal  Certification:  An  Exploratory  Study  on  Non - Certified Restaurants,” Advanced Science Letters 21, no. 6 (2015), https://doi.org/10.1166/asl.2015.6136.
27 Muh.  Zumar  Aminuddin,  “Sertifikasi  Produk  Halal:  Studi  Perbandingan Indonesia  Dan  Thailand,” SHAHIH:  Journal  of  Islamicate  Multidisciplinary 1,  no.  1  (2016), https://doi.org/10.22515/shahih.v1i1.52.
Vol.5 No.1, Januari-Juni 2024 | 11
TADAYUN
menimbulkan  penolakan.  Saat  ini,  Indonesia  sedang  berupaya  untuk mengalihkan tanggung jawab sertifikasi halal yang sebelumnya dipegang oleh lembaga non-pemerintah seperti MUI kepada lembaga pemerintah di  bawah  Kementerian  Agama,  yaitu  Badan  Penyelenggara  Jaminan Produk Halal (BPJPH).
a. Lembaga Sertifikasi Halal di Indonesia
BPJPH  memegang  peranan  sentral  dalam  pengelolaan  sertifikasi halal  dan  diberi  wewenang  oleh  undang-undang  untuk  melaksanakan berbagai tugas, fungsi, dan kewenangan yang berkaitan dengan sertifikasi halal.  Fungsi  tersebut  meliputi  aspek  administratif,  pengaturan, operasional, akreditasi, pengawasan, dan penegakan hukum. 28 Sementara itu, MUI memiliki satu fungsi yaitu menetapkan fatwa untuk produk halal. LPH,  di  sisi  lain,  berperan  membantu  BPJPH  dalam  memeriksa  produk. Perbedaan  pada  UU  JPH  adalah  bahwa  LPH  tidak  lagi  menjadi  entitas tunggal,  tetapi  dapat  diinisiasi  atau  dibentuk  oleh  pemerintah  maupun masyarakat. 29
Dalam  undang-undang  halal,  terdapat  regulasi  yang  berkaitan dengan  beberapa  pekerjaan  dalam  sektor  halal  seperti  auditor  halal, pengawas  halal,  penyelia  halal,  juru  sembelih  halal,  dan  pendamping proses produksi halal (PPH). 30 Seluruh proses pekerjaan tersebut diatur, mencakup berbagai elemen mulai dari persyaratan, penempatan, hingga konsekuensi  dan  pemecatan.  Selain  itu,  undang-undang  tersebut  juga mengatur  partisipasi  sejumlah  kementerian  dan  lembaga  pemerintah dalam mendukung kebijakan halal di Indonesia. Kerja sama BPJPH dengan instansi-instansi  tersebut,  yang  tanggung  jawabnya  terkait  dengan produk makanan, minuman, obat, dan kosmetik halal, diwajibkan dalam
28 Hilyatul  Fadliyah  and  Atik  Nurwahyuni,  “POLICY  IMPLEMENTATION  OF HALAL  PRODUCT  ASSURANCE  FOR  PHARMACEUTICAL  PRODUCTS  IN  INDONESIA,” Journal  of  Indonesian  Health  Policy  and  Administration 7,  no.  2  (2022), https://doi.org/10.7454/ihpa.v7i2.5856.
29 Ralang Hartati, “PERAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN JAMINAN PRODUK HALAL,” ADIL: Jurnal Hukum 10, no. 1 (2019), https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1066.
30 Fajaruddin  Fajaruddin,  “Efektivitas Undang -Undang  Nomor  33  Tahun  2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen,” De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (2018): 204 – 16, https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3151.
TADAYUN
undang-undang  halal.  Lembaga  tersebut  mencakup  instansi  seperti Kementerian  Kesehatan,  Kementerian  Pertanian,  Kementerian Perindustrian,  Kementerian  Perdagangan,  Kementerian  Koperasi  dan Usaha  Kecil  Menengah  (UKM),  serta  badan-badan  seperti  Badan Standarisasi Nasional (BSN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), dan sebagainya.
Proses  sertifikasi  halal  di  Indonesia  memakan  waktu  rata-rata selama  64  hari  atau  sekitar  dua  bulan.  Proses  dimulai  dari  pendaftaran hingga  penerbitan  fatwa  "halal".  Muhamad  Nadratuzaman  Hosen  dan Fitriyani Lathifah menyebutkan waktu rata-rata untuk proses sertifikasi halal berdasarkan kategori risiko produk. Pertama, waktu rata-rata untuk produk yang tidak ada atau produk berisiko rendah adalah sekitar 40 hari. Kedua,  waktu  rata-rata  untuk  risiko  sedang  dan  risiko  tinggi  adalah  44 hari. 31 Selanjutnya, waktu rata-rata untuk layanan sertifikasi mulai dari audit hingga pemberian fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI adalah 24 hari.
Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa proses sertifikasi halal memakan waktu paling lama tiga minggu. 32 Namun, proses bisa lebih lama jika  persyaratan  yang  diberikan  pelaku  usaha  tidak  lengkap.  Proses tersebut terdiri dari administrasi, keamanan halal internal, pemeriksaan lapangan,  dan  sidang  komisi  fatwa.  Karimah  menyatakan  bahwa keputusan kehalalan produk halal harus dikeluarkan selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari  BPJPH. 33 Setelah  status  suatu  produk  ditetapkan  sebagai  "Halal," BPJPH wajib menerbitkan sertifikat halal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan penetapan produk halal diterima oleh MUI.
31 Muhamad Nadratuzzaman Hosen and Fitriyani Lathifah, “Comparison of Halal Certification  in  Several  Countries  toward  Halal  Standard  of  Indonesia,”  2020, https://doi.org/10.5220/0009921502010210.
32 Ester  Meryana,  “MUI:  Urus  Sertifikat  Halal  Paling  Lama  3  Minggu,” kompas.com,
2012,
https://nasional.kompas.com/read/2012/04/20/12482436/mui.urus.sertifikat.halal.pali ng.lama.3.minggu.
33 Karimah,  “Perubahan  Kewenangan  Lembaga -Lembaga  Yang  Berwenang Dalam Proses Sertifikasi Halal.”
Vol.5 No.1, Januari-Juni 2024 | 13
TADAYUN
Prosedur Sertifikasi Halal untuk Produk yang beredar
di Indonesia Sumber: Website LPPOM MUI Gambar 2 Alur Proses Sertifikasi Halal di Indonesia
Sumber: Website Kementerian Agama RI

## b. Lembaga Sertifikasi Halal di Malaysia
Malaysia  menyatakan  dirinya  sebagai  pusat  kegiatan  halal  global. Ketentuan  mengenai  produk  halal,  baik  yang  dihasilkan  secara  lokal maupun diimpor, telah diberlakukan di Malaysia sejak awal 1970-an. Pada
TADAYUN
waktu  itu,  ada  permintaan  penting  dari  konsumen  Muslim  di  Malaysia untuk memeriksa kehalalan produk makanan dan minuman di restoran, toko,  dan  berbagai  produk  makanan  impor.  Demikian  pula,  terdapat permintaan yang signifikan dari perusahaan global yang membuka outlet mereka  di  Malaysia. 34 Sebagai  respons  terhadap  tuntutan  ini,  Parlemen Malaysia mengeluarkan peraturan pada tahun 1972 yang dikenal sebagai Akta 87/1972 terkait halal di Malaysia.
JAKIM memiliki hak untuk mengeluarkan sertifikat dan logo halal, tetapi pemerintah Malaysia telah menunjuk Syarikat Ilham Daya untuk melakukan  inspeksi  dan  audit  halal.  Pada  tahun  2002,  pemerintah mencabut  kewenangan  Syarikat  Ilham  Daya  dalam  urusan  sertifikasi halal,  termasuk  inspeksi  dan  audit,  dan  menyerahkannya  sepenuhnya kepada  JAKIM.  Pengelolaan  sertifikasi  halal  pada  tahun  2008  untuk sementara  diserahkan  kepada  Halal  Development  Corporation  (HDC) selama sekitar satu tahun, namun kemudian tugas tersebut dikembalikan kepada JAKIM pada tanggal 8 Juli 2009. 35
Sejak 1 Januari 2012, berdasarkan peraturan PPE 2011, hanya satu logo halal yang secara resmi diakui oleh JAKIM di Malaysia. Sebelumnya, entitas  swasta  telah  mengeluarkan  banyak  logo  atau  simbol  halal  yang digunakan  di  restoran  dan  produk  makanan.  Setelah  tanggal  tersebut, restoran, hotel, produk, atau operator lain yang masih menggunakan logo selain yang dikeluarkan oleh JAKIM dapat dikenakan denda sebesar RM 250.000,  sedangkan  individu  dapat  didenda  sebesar  RM  100.000  atau mendapat hukuman penjara selama tiga tahun atau keduanya. 36
Berdasarkan penjelasan mengenai sejarah regulasi dan pelaksanaan sertifikasi  halal  di  Malaysia,  dapat  disimpulkan  bahwa  sejak  awal, pemerintah  telah  aktif  mengatasi  dan  mengelola  isu  sertifikasi  halal. Masalah halal di Malaysia menjadi tanggung jawab penuh negara. Tujuan dari  tindakan  ini  adalah  untuk  memberikan  keyakinan  serta  kepastian kepada  konsumen  terkait  produk  yang  telah  disertifikasi  halal  oleh
34 Florence  Bergeaud-Blackler,  Johan  Fischer,  and  John  Lever, Halal  Matters: Islam, Politics and Markets in Global Perspective , Halal Matters: Islam, Politics and Markets in Global Perspective , 2015, https://doi.org/10.4324/9781315746128.
35 Siti Salwa Md. Sawari and Mohd Al’Ikhsan Ghazali, “Standard Piawaaian Halal Di  Malaysia  Menurut,  Kelebihan,  Dan  Kekurangan,” UMRAN  -  International  Journal  of Islamic and Civilizational Studies (EISSN: 2289-8204) 2, no. 2 (2015), https://doi.org/10.11113/umran2015.2n2.18.
36 Harlida  Abdul  Wahab  and  Alias Azhar,  “Halalan  Tayyiban  Dalam  Kerangka Perundangan Malaysia,” Kanun , no. 1 (2014).
Vol.5 No.1, Januari-Juni 2024 | 15
TADAYUN
negara.  Ini  bertujuan  untuk  menekankan  bahwa  sertifikasi  halal  tidak hanya  berkaitan  dengan  hal  keagamaan,  melainkan  juga  memiliki implikasi pada bidang ekonomi, perdagangan, aspek sosial, dan politik. 37
Namun,  dalam  hal  pengajuan  sertifikasi  di  Malaysia,  proses sertifikasi  halal  dari  pengajuan  hingga  pengesahan  atau  mendapatkan label  membutuhkan  waktu  sekitar  6-10  bulan.  Lamanya  proses pengeluaran  fatwa  menjadi  kendala  bagi  para  produsen  atau  pemilik usaha.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  keputusan  fatwa  masing-masing negara dapat mempengaruhi perbedaan keputusan hukum.
c. Lembaga Sertifikasi Halal di Thailand
Dari sudut pandang sejarah, politik, dan budaya, Islam telah menjadi elemen penting di Thailand. Negara Gajah Putih ini tidak hanya memiliki Islam  sebagai  agama  nomor  dua,  tetapi  juga  memberikan  penghargaan dan  perlindungan  hukum  kepada  agama  ini.  Konstitusi  Thailand menetapkan  pedoman  tentang  hak  beragama,  sementara  Pemerintah Kerajaan  Thailand  mengakui  dan  melindungi  hak  untuk  beribadah. Konstitusi Thailand juga menjamin prinsip kesetaraan hak dan kebebasan untuk semua orang. 38
Thailand memulai inisiatif sertifikasi halal sejak tahun 1948 ketika Shaykhul  Islam  mengeluarkan  sertifikat  halal  untuk  tempat penyembelihan  hewan  di  negara  tersebut,  dengan  tujuan  menjaga komunitas  Muslim  dari  mengonsumsi  produk  hewan  yang  tidak  halal. Selanjutnya, Thailand juga menjadi pelopor dalam penggunaan logo halal secara  internasional  pada  tahun  1971  dengan  logo  yang  terkenal  di seluruh dunia. 39
Dalam  pelaksanaan  tugasnya,  Shaykhul  Islam  didampingi  oleh Central  Islamic  Council  of  Thailand  (CICOT)  dan  bertanggung  jawab kepada  Raja,  sementara  jabatannya  ditetapkan  dan  dilantik  oleh  Raja Thailand  dengan  rekomendasi  dari  Perdana  Menteri,  di  bawah Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan, sesuai dengan
37 Rokshana Shirin Asa, “Malaysian Halal Certification: It’s Religious Significance and
Economic Value,” Jurnal Syariah 25,
no. 1 (2017),
https://doi.org/10.22452/js.vol25no1.7.
38 Mohd  Saiful  Anwar  Mohd  Nawawi  et  al.,  “The  Emergence  of  Halal  Food Industry in Non- Muslim Countries: A Case Study of Thailand,” Journal of Islamic Marketing 11, no. 4 (2020), https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2018-0082.
39 Chandra Purnama, Neneng Konety, and Alwafi Ridho Subarkah, “Diplomasi Publik Thailand Melalui Industri Halal,” Sospol : Jurnal Sosial Politik 7, no. 1 (2021).
TADAYUN
Undang-Undang  340/1997  tentang  Administrasi  Organisasi  Islam. Undang-Undang  tersebut  menetapkan  adanya  sebuah  komite  yang bernama  Komite  Sentral  Islam  Thailand,  yang  beranggotakan  Shaykhul Islam  sebagai  Ketua  CICOT  dan  anggota  komite  yang  dipilih  dengan persetujuan Raja dari Dewan Agama Islam Regional. Komite ini bertugas utama untuk mendukung Shaykhul Islam dalam hal administrasi agama Islam di Thailand. Sebagai lembaga agama tertinggi di Thailand, Komite ini  dinaungi  oleh  otoritas  Parlemen.  Dari  situ,  bisa  disimpulkan  bahwa semua  urusan  terkait  agama  Islam  diatur  secara  terpusat  dengan yurisdiksi tersendiri. 40
Berdasarkan  informasi  yang  telah  dijabarkan,  kesimpulan  yang dapat ditarik adalah bahwa organisasi Islam bernama CICOT (The Central Islamic  Council  of  Thailand)  yang  dikepalai  oleh  Shaykhul  Islam bertanggung jawab atas proses sertifikasi halal di Thailand. Pemerintah juga  telah  mengesahkan  keberadaan  CICOT  dan  Shaykhul  Islam  dalam undang-undang,  yaitu  UU  340/1997  tentang  Administrasi  Organisasi Islam. 41 Selanjutnya,  Pemerintah  Thailand  dalam  upaya  meningkatkan sertifikasi  halal,  mendirikan  beberapa  institusi  dalam  struktur  CICOT seperti Halal Executive Committee (HEC), The Halal Standard Institute of Thailand (HSIT), Halal Accreditation Body (Badan Akreditasi Halal), dan HSC  (Halal  Science  Centre).  Pemerintah  Thailand  juga  memberikan dukungan aktif terhadap sertifikasi halal dengan menerbitkan sejumlah peraturan  serta  menyediakan  program-program  yang  didanai  oleh anggaran negara.
Proses  pengajuan  sertifikasi  halal  di  Thailand  oleh  Majelis  Agama Islam  Thailand  dilakukan  melalui  beberapa  tahapan  yaitu:  Pertama, mengajukan  surat  permohonan  sertifikat  halal;  Kedua,  penerimaan permohonan; Ketiga, memeriksa di lapangan; Keempat, jika lulus, maka kemudian  dikeluarkan  sertifikat  dari  Lembaga  Agama  Wilayah  masing- masing; Kelima, jika tidak lulus, maka harus diperbaiki lagi di lapangan; Keenam, sertifikat dan logo halal serta nomor halal dari Majelis Agama
40 Ilham Nuereng, “Dinamika Bernegara Masyarakat Muslim Thailand Selatan Dalam  Perspektif  Sosiologi  Politik  Islam,” Jurnal Agama  Dan  Hak  Azazi  Manusia 5,  no.  2 (2016).
41 Poramint  Chaikong  and  Safitri  Mukarromah,  “Peran  Majelis  Agama  Islam Thailand Dalam Penerbitan Sertifikat Halal Food Di Thailand,” Proceedings Series on Social Sciences & Humanities 5 (2022), https://doi.org/10.30595/pssh.v5i.427.
Vol.5 No.1, Januari-Juni 2024 | 17
TADAYUN
Islam  Thailand.  Berikut  ini  skema  proses  pemberian  sertifikat  halal  di Majelis Agama Islam Thailand.

## Gambar 3
Skema proses pemberian sertifikat Halal di MAIT
Sumber: Merujuk skema pada Artikel Prosiding Poramint dan Safitri 42

## 2. Dukungan Teknologi
Dukungan  teknologi  sangat  dibutuhkan  oleh  suatu  negara  yang mengutamakan  produk  halal.  Teknologi  memberikan  kemudahan informasi  terkait  kehalalan  sebuah  produk  yang  akan  mengajukan sertifikasi  halal.  Di  Indonesia,  proses  pengajuan  sertifikasi  halal  lebih fleksibel  dibanding  sebelumnya.  Sejak  tahun  2010,  Lembaga  Pengkajian Pangan,  Obat-obatan,  dan  Kosmetika  Majelis  Ulama  Indonesia  (LPPOM- MUI) telah menerapkan sistem sertifikasi secara online melalui aplikasi yang  disebut  CEROL  SS  23000.  Sistem  ini  melakukan  proses  sertifikasi mulai  dari  pendaftaran  hingga  pemantauan  proses  sertifikasi.  Seluruh wilayah di Indonesia dapat mendaftarkan sertifikasi halal mereka dengan lebih cepat dan mudah.
42 Chaikong and Mukarromah.
TADAYUN
Selain  aplikasi,  teknologi  berupa  alat-alat  pendeteksi  dalam laboratorium yang terstandarisasi nasional dan internasional yang diakui oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) harus dimiliki. Manfaatnya adalah sebagai  alat  uji  cepat  untuk  memastikan  bahwa  produk  tidak terkontaminasi  oleh  bahan  yang  diharamkan,  salah  satunya  adalah pendeteksi  daging  babi  (PDK).  Pengujian  daging  babi  dan  turunannya dapat ditemukan dalam HAS 23000:2 poin 4.7.1, dan uji kadar alkohol pada poin 4.7.2.
Dukungan teknologi di Malaysia justru lebih canggih dibandingkan di  Indonesia.  Malaysia  memiliki  portal  online  Sistem  MyeHalal  yang digunakan  untuk  memeriksa  informasi  halal  Malaysia,  sertifikasi  halal asing,  dan  prosedur  sertifikasi  halal. 43 Malaysia  memiliki  Pusat  Analisis Halal  Malaysia  (MyHAC)  sebagai  Laboratorium  Halal  Malaysia.  MyHAC berfungsi  sebagai  layanan  analisis  untuk  membantu  dalam  proses sertifikasi  halal  Malaysia,  mempercepat  proses  sertifikasi  halal,  merilis hasil  analisis  laboratorium,  memberikan  interpretasi  analisis laboratorium yang akurat, dan mengembangkan metode analisis. Proses tes laboratorium yang dilakukan harus disetujui oleh laboratorium milik pemerintah.
Selain itu, MyHAC menyediakan dukungan untuk penelitian dalam halal,  haram  (dilarang),  keamanan,  dan  kualitas  makanan  serta  barang konsumsi di Malaysia. Kemudian, MyHAC memberikan pelatihan  teknis dan  suplementasi  makanan  serta  barang  konsumsi  di  Malaysia  untuk akreditasi analisis makanan halal dan barang konsumsi halal di  tingkat nasional  dan  internasional.  Fasilitas  laboratorium  terdiri  dari  dua perangkat deteksi dasar, yaitu, bagian kimia dan bagian bioteknologi. Alat yang tersedia untuk memeriksa bahan kimia dan derivatifnya adalah unit lemak dan minyak, unit alkohol, unit protein dan gelatin, serat, kulit, dan bulu. Alat yang tersedia untuk memeriksa bagian bioteknologi adalah unit organisme yang dimodifikasi secara genetik (GMO).
Thailand  memperkuat  infrastruktur  teknologi  dan  laboratorium halalnya  untuk  mendukung  pertumbuhan  industri  halal  di  negara tersebut  serta  meningkatkan  daya  saingnya  di  pasar  global.  Thailand
43 Muhammad Younus Dagha, “International Halal Conference,” in Sindh Board of Investment in Collaboration with Halal Development Corporation (HDC) (Karachi: Sindh Board of Investment, 2011).
Vol.5 No.1, Januari-Juni 2024 | 19
TADAYUN
memiliki  beberapa  laboratorium  dan  institusi  teknologi  yang  terkait dengan halal, di antaranya:
a. Halal  Science  Center,  Chulalongkorn  University:  Salah  satu  pusat penelitian terkemuka di Thailand yang fokus pada ilmu dan teknologi halal, penelitian, pengembangan, dan pelatihan dalam berbagai aspek ilmu halal.
b. Thai  Industrial  Standards  Institute  (TISI):  Bertanggung  jawab untuk mengembangkan standar industri termasuk standar halal di Thailand, serta  terlibat  dalam  pengembangan  metode  analisis  dan  pengujian halal.
c. Department  of  Science  Service  (DSS):  Merupakan  departemen pemerintah yang bertanggung jawab atas layanan ilmiah dan teknis di Thailand.  DSS  memiliki  fasilitas  laboratorium  yang  terlibat  dalam pengujian dan analisis halal.
d. Thailand Halal Assembly (THA): Merupakan organisasi yang terlibat dalam  mempromosikan  industri  halal  di  Thailand  termasuk pengembangan  infrastruktur  laboratorium  halal  dan  penerapan praktik halal yang sesuai.
Dengan  adanya  dukungan  teknologi  yang  memadai,  proses sertifikasi  halal  dapat  dilakukan  dengan  lebih  efisien  dan  akurat, memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan standar halal yang diakui secara internasional.
3. Sistem Audit
Traceability merupakan  metode  utama  untuk  audit  halal  di  setiap negara.  Menurut  Karimah,  cakupan  audit  halal  atau  halal  audit  system (HAS) sangatlah besar dan rumit. 44 Proses audit meliputi halal value chain dari  periode  validitas  sertifikat  halal,  produk  halal,  inklusi  label  halal, inklusi  informasi  terlarang,  pemisahan  lokasi,  tempat,  alat penyembelihan,  pengolahan,  penyimpanan,  pengepakan,  distribusi, pengelolaan limbah, gerai, dan presentasi antara produk halal dan produk terlarang,  keberadaan  pengawas  halal,  dan/atau  kegiatan  lain  yang terkait dengan HAS.
44 Karimah,  “Perubahan  Kewenangan  Lembaga -Lembaga  Yang  Berwenang Dalam Proses Sertifikasi Halal.”
TADAYUN
Di  Indonesia,  keabsahan  halal  saat  ini  masih  dilakukan  melalui kegiatan sertifikasi yang dilakukan oleh LPPOM MUI. Melalui serangkaian kegiatan  audit  terhadap  fasilitas  dan  sistem  yang  menjamin  produksi halal, audit dilakukan di lokasi produksi. LPPOM MUI juga memiliki badan sertifikasi  di  setiap  wilayah  yang  disebut  dengan  LPPOM  MUI  daerah setempat.  Tujuannya  untuk  memudahkan  koordinasi  dan  keputusan fatwa.
Pemeriksaan audit ke lokasi produsen dilakukan oleh LPPOM-MUI setelah  surat  sertifikasi  halal  beserta  lampirannya  dianggap  memenuhi syarat.  Setelah  hasil  audit  dievaluasi  dan  dianggap  layak  halal,  maka produsen  terkait  akan  diproses  sertifikasi  halal.  Jika  terjadi  perubahan dalam  penggunaan  bahan  baku,  bahan  bantu,  atau  penambahan  bahan dalam  proses  produksi,  produsen  wajib  segera  melaporkan  kepada LPPOM-MUI. Selama proses audit, produsen diminta untuk memberikan informasi  yang  jujur  dan  jelas.  Tim  audit  akan  mengambil  sampel  acak untuk diuji di laboratorium. Jika diperlukan, audit dapat dilakukan kapan saja secara tiba-tiba.
Prinsip  jejak  ( traceability )  juga  diterapkan  dalam  standar  halal Malaysia. Baru-baru ini, pemerintah Malaysia setuju bahwa perusahaan harus  melakukan  audit  untuk  memonitor  prosedur  sendiri  dengan mengirimkan  contoh  bahan  ke  laboratorium  yang  terakreditasi  di Malaysia.  Setelah  penerbitan  sertifikat  halal,  pemeriksaan  ke  pabrik minimal dilakukan sekali dalam setahun secara tiba-tiba. Namun, untuk perusahaan yang beroperasi di sektor dengan tingkat risiko tinggi, proses pemeriksaan  tiba-tiba  dapat  dilakukan  lebih  dari  sekali  dalam  setahun. Jika  terbukti  terdapat  pelanggaran  terhadap  persyaratan  halal,  JAKIM berhak  memberikan  peringatan  kepada  perusahaan.  Selanjutnya,  jika pelanggaran tersebut lebih serius, JAKIM memiliki hak untuk mencabut sertifikat halal perusahaan.
Cakupan proses pemeriksaan untuk Standar Halal Malaysia meliputi halal  value  chain yang  terdiri  dari  dokumentasi  dan  profil  perusahaan; sistem  manajemen  jaminan  halal;  bahan  baku  (bahan  mentah,  bahan tambahan, bahan bantu); peralatan yang digunakan; kemasan dan label; penyimpanan;  pengolahan;  transportasi;  pekerja;  sistem  sanitasi  dan kebersihan;  pengelolaan  limbah;  dan  premis  fisik.  Cakupan  ini  harus
Vol.5 No.1, Januari-Juni 2024 | 21
TADAYUN
diimplementasikan  oleh  produsen  untuk  mendapatkan  sertifikat  halal dari JAKIM.
Di  Thailand,  sistem  audit  dimulai  dari  pelatihan  halal.  Khususnya bagi  bisnis  yang  belum  pernah  memiliki  sertifikat  halal,  mereka  perlu menjalani  pelatihan  di  Halal  Standard  Institute  of  Thailand,  sebuah organisasi  keagamaan  eksklusif  yang  diatur  oleh  CICOT  yang  bertujuan untuk  mengatur  urusan  agama  Islam  di  Kerajaan.  Perusahaan  harus memberikan  bukti  catatan  pelatihan  kepada  auditor  halal  jika  inspeksi terhadap  perusahaan  dilakukan.  Setelah  perusahaan  menyelesaikan pelatihannya,  CICOT  akan  membentuk  komite  audit  halal,  yang  antara lain terdiri dari akademisi, ilmuwan makanan, spesialis manufaktur, dan spesialis  dari  Departemen  Peternakan  (dalam  kasus  rumah  potong hewan). Tim audit halal akan mengumpulkan sampel dari lini produk dan bahan mentah perusahaan yang dikirim ke Institut Standar Halal Thailand untuk  dianalisis  di  laboratorium.  Hasilnya  dikirim  kembali  ke  Komite Halal.  Tim  audit  halal  akan  melakukan  audit  terhadap  seluruh  proses manufaktur/produksi,  termasuk  audit  gudang  dan  bahan  baku.  Setelah semuanya  lengkap  dan  lolos  uji,  maka  CICOT  memberikan  persetujuan akhir dan akan mengirimkan sertifikat halal dan kontrak kepada bisnis tersebut.
Dengan adanya dukungan teknologi yang memadai dan penerapan prinsip traceability , proses sertifikasi halal dapat dilakukan dengan lebih efisien  dan  akurat,  memastikan  bahwa  produk  yang  dihasilkan  sesuai dengan standar halal yang diakui secara internasional.

## 4. Perbandingan Produk Halal di Setiap Negara
a. Lembaga Sertifikasi halal masing-masing Negara
Setiap  negara  dalam  penelitian  ini  telah  mengimplementasikan regulasi mengenai standar halal dan sertifikasi halal. Walaupun lembaga sertifikasi berbeda dan regulasi juga jauh berbeda, secara umum tujuan utama dari keberadaan regulasi tersebut adalah untuk melindungi warga negara  dari  makanan  yang  diharamkan  dan  memberikan  kepastian hukum  bagi  umat  Muslim.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  keterkaitan antara negara dan proses sertifikasi halal.
TADAYUN

## b. Dukungan Teknologi
Keunggulan  teknologi  menunjukkan  bahwa  tiap  negara  memiliki laboratorium  yang  terakreditasi  secara  nasional.  Selain  itu,  registrasi untuk  sertifikasi  halal  dapat  dilakukan  secara  online  di  Indonesia  dan Malaysia. Di sisi lain, seperti yang dicatat oleh Thailand, proses registrasi sertifikasi halal di negara tersebut dilakukan langsung oleh produsen atau pemilik bisnis kepada CICOT dan dilakukan pelatihan terlebih dahulu di Halal Standard Institute of Thailand.
c. Sistem Audit
Ancaman  yang  muncul  dari  penerapan  standar  halal  terutama berkaitan  dengan  isu  audit.  Salah  satu  permasalahan  utamanya  adalah perbedaan  dalam  penetapan  fatwa  di  tiap  negara.  Dengan  demikian, prosedur  audit  sebagai  dasar  untuk  menetapkan  keputusan  halal  akan berbeda  di  setiap  negara.  Indonesia  dan  Malaysia  masih  mengizinkan fatwa pembiusan dengan beberapa pembatasan. Masalah lainnya adalah pengakuan hukum sertifikasi halal di luar negeri. Di Indonesia, pengakuan terhadap sertifikat halal dari luar negeri diberikan secara gratis. Namun, masalah  timbul  jika  suatu  saat  terungkap  bahwa  terdapat  materi  yang haram  dalam  produk.  Pertanyaan  berikutnya  adalah  siapa  yang  akan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah tersebut. Sedangkan di Thailand,  audit  dilakukan  secara  ketat;  perusahaan  wajib  mengikuti pelatihan  standar  halal  terlebih  dahulu  di  Halal  Standard  Institute  of Thailand.
Tabel 1 Prosedur Halal di Beberapa Negara Indonesia Malaysia Thailand Issuance of HC* 3 weeks – 2 months 6 - 10 months 3 - 5 months Validity Period (year/s) 5 years 2 years 5 years Renewal Before 3 months 3 months 3 months Issuer LP POM MUI JAKIM CICOT
Vol.5 No.1, Januari-Juni 2024 | 23
TADAYUN
Indonesia Malaysia Thailand Audit Remark Transition period ( MUI to the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia) JAKIM The Central Islamic Council of Thailand (CICOT) Type of Institution Public Institution Public Institution Private Institution Type of Certification Goverment Goverment NGO

## Halal Logo

## Sumber: Kantor Sertifikasi Halal di Setiap Negara di ASEAN
Dari  tabel  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  di  wilayah  Asia  Tenggara (ASEAN),  pemberian  sertifikasi  halal  sebagian  besar  dilakukan  oleh lembaga  pemerintah  yang  sudah  memiliki  payung  hukum  dan  standar resmi mereka sendiri. Setiap negara di ASEAN memiliki sistem sertifikasi halal masing-masing dengan logo yang berbeda. Beragamnya logo halal pada  setiap  produk  menjadi  kelemahan  karena  membingungkan konsumen  dan  membuat  mereka  bertanya-tanya  tentang  persyaratan untuk mendapatkan logo produk halal tersebut. Setiap negara memiliki istilah  dan  regulasi  yang  berbeda  yang  membuat  konsumen  Muslim  di ASEAN meragukan keaslian halal. Oleh karena itu, perlu adanya standar dan  sertifikasi  halal  yang  seragam  di  negara-negara  ASEAN.  Negara- negara  ASEAN  merupakan  pemasok  dan  pengimpor  utama  produk bersertifikasi  halal  di  dunia.  Terdapat  juga  perdagangan  intra-ASEAN yang  signifikan  dari  makanan  halal.  Pemasok  dan  pengimpor  sebagian besar  produk  halal  global  berasal  dari  negara-negara  ASEAN, menjadikannya pengimpor makanan halal terbesar.
Dengan  demikian,  negara-negara  ASEAN  memiliki  potensi  besar yang tidak dapat disangkal dalam hal sertifikasi halal. Secara praktis, ada
TADAYUN
empat  area  utama  sertifikasi  halal,  yaitu  (1) referensi  standar  halal,  (2) industri maju berbasis halal, (3) pusat pelatihan keterampilan serta audit, dan (4) dukungan teknologi. ASEAN telah menjadi acuan bagi organisasi halal  di  seluruh  dunia.  Dengan  demikian,  regulasi  dan  keseragaman regulasi halal, waktu pengajuan, dukungan teknologi, dan sistem auditnya perlu diperhatikan.

## D. KESIMPULAN
Perbedaan  dalam  teknologi,  peraturan,  prosedur,  dan  audit  dapat memengaruhi variasi dalam keputusan halal dan standar sertifikasi halal di  tiap  negara.  Standar  halal  Indonesia  memiliki  keunggulan  yang signifikan  dari  sisi  waktu  pengajuan  serta  sistem  audit  di  antara  dua negara  yang  dibandingkan.  Dalam  mendukung  potensi  negara-negara ASEAN sebagai negara pemasok barang halal terbesar di dunia, diperlukan keseragaman  dari  sisi  regulasi,  waktu  pengajuan  sertifikasi  halal,  serta dukungan  teknologi  dan  sistem  audit  yang  ketat.  Hal  tersebut dikarenakan  sebagai  negara  dengan  perjanjian  AFTA  membuka  lebar kesempatan perdagangan bebas, serta diduga banyak produk impor yang masuk secara ilegal dan mengandung bahan-bahan terlarang. Terakhir, kerja sama antarnegara ASEAN diperlukan dalam mengawasi peredaran produk.
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya hanya membandingkan  tiga  negara  di  ASEAN.  Penelitian  ini  juga  hanya membandingkan  beberapa  lembaga  halal  yang  representatif  di  tiga negara ASEAN. Untuk penelitian selanjutnya, perlu juga membandingkan seluruh negara ASEAN serta negara-negara Muslim besar di dunia seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

## REFERENSI
Akim, Konety, N., Purnama, C., & Amantjik, F. R. R. (2019). Securitisation of  halal  issue  in  southeast  asia  region:  Comparative  studies  in Thailand and Indonesia. Central European Journal of International and Security Studies , 13 (4).
Aminuddin,  M.  Z.  (2016).  Sertifikasi  Produk  Halal:  Studi  Perbandingan Indonesia  dan  Thailand. SHAHIH:  Journal  of  Islamicate Multidisciplinary , 1 (1). https://doi.org/10.22515/shahih.v1i1.52
Ariny,  B.  D.,  &  Nurhasanah.  (2020).  Dampak  Positif  Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2014  Tentang  Jaminan  Produk  Halal  dalam
Vol.5 No.1, Januari-Juni 2024 | 25 TADAYUN
Menciptakan  Sistem  Jaminan  Produk  Halal  di  Indonesia. Syarie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam , 3 (2).
Bergeaud-Blackler, F., Fischer, J., & Lever, J. (2015). Halal Matters: Islam,
Politics  and  Markets  in  Global  Perspective.  In Halal  Matters:  Islam, Politics and Markets in Global Perspective .
https://doi.org/10.4324/9781315746128
Binti Masood, A. (2022). Halal Certification: A Bibliometric Analysis (2004
- 2021). Halalpshere , 2 (2). https://doi.org/10.31436/hs.v2i2.42
Chaikong,  P.,  &  Mukarromah,  S.  (2022).  Peran  Majelis  Agama  Islam Thailand  dalam  Penerbitan  Sertifikat  Halal  Food  di  Thailand.
Proceedings  Series  on  Social  Sciences  &  Humanities , 5 . https://doi.org/10.30595/pssh.v5i.427
Dagha,  M.  Y.  (2011).  International  Halal  Conference. Sindh  Board  of Investment  in  Collaboration  with  Halal  Development  Corporation  (HDC) . Karachi: Sindh Board of Investment.
Fadliyah,  H.,  &  Nurwahyuni,  A.  (2022).  Policy  Implementation  Of  Halal Product  Assurance  For  Pharmaceutical  Products  In  Indonesia. Journal  of  Indonesian  Health  Policy  and  Administration , 7 (2). https://doi.org/10.7454/ihpa.v7i2.5856
Fajaruddin, F. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum , 3 (2), 204 – 216. https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3151
Harlida  Abdul  Wahab,  &  Alias  Azhar.  (2014).  Halalan  Tayyiban  Dalam Kerangka Perundangan Malaysia. Kanun , (1).
Hartati, R. (2019). Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal. ADIL: Jurnal Hukum , 10 (1). https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1066
Hidayat, A. S., & Siradj, M. (2015). Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada  Produk  Pangan  Industri. AHKAM :  Jurnal  Ilmu  Syariah , 15 (2). https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2864
Hosen, M. N., & Lathifah, F. (2020). Comparison of Halal Certification in Several Countries toward Halal Standard of Indonesia . https://doi.org/10.5220/0009921502010210
Iman  Ali  Liaqat.  (2023).  State  of  the  Global  Islamic  Economy  Report. Retrieved  March  10,  2024,  from  Dinar  Standard  website: https://www.dinarstandard.com/post/state-of-the-global-islamic- economy-report-2023
TADAYUN
Islam, M. M., Ab Talib, M. S., & Muhamad, N. (2023). Challenges of Halal Standards  and  Halal  Certification  for  Islamic  Marketing. Muslim Business and Economic Review , 2 (1). https://doi.org/10.56529/mber.v2i1.156
Ismail,  I.,  Nik  Abdullah,  N.  A.,  Ahmad,  Z.,  &  Sidek,  N.  L.  (2018).  Halal Principles and Halal Purchase Intention Among Muslim Consumers. In Proceedings  of  the  3rd  International  Halal  Conference  (INHAC  2016) . https://doi.org/10.1007/978-981-10-7257-4_12
Jailani,  N.,  Kuat  Ismanto,  Susminingsih,  &  Adinugraha,  H.  H.  (2022).  An Opportunity  To  Develop  Halal  Fashion  Industry  In  Indonesia Through  E-Commerce  Platform. Tadayun:  Jurnal  Hukum  Ekonomi Syariah , 3 (2). https://doi.org/10.24239/tadayun.v3i2.76
Karimah,  I.  (2018).  Perubahan  Kewenangan  Lembaga-Lembaga  yang Berwenang  Dalam  Proses  Sertifikasi  Halal. Journal  of  Islamic  Law Studies , 1 (1).
Khan,  M.  I.,  &  Haleem,  A.  (2016).  Understanding  “  Halal  ”  and  “  Halal Certification & Accreditation System ” - A Brief Review. Saudi Journal of Business and Management Studies , 1 (1).
Lestari, S. I., Hadiawan, A., & Rachmawati, T. (2022). Implementasi MSP
Kerja  Sama  Akreditasi  Halal  antara  ESMA  dan  KAN  Tahun  2018. Bukhori:  Kajian  Ekonomi  Dan  Keuangan  Islam , 2 (1),  1 – 15.
https://doi.org/10.35912/bukhori.v2i1.1531
Md. Sawari, S. S., & Ghazali, M. A. (2014). Amalan Standard Halal Di Negara- Negara  Asia  Tenggara. UMRAN  -  International  Journal  of  Islamic  and Civilizational Studies (EISSN: 2289-8204) , 1 (1).
https://doi.org/10.11113/umran2014.1n1.12
Md.  Sawari,  S.  S.,  &  Ghazali,  M.  A.  (2015).  Standard  Piawaaian  Halal  Di Malaysia  Menurut,  Kelebihan,  dan  Kekurangan. UMRAN  - International  Journal  of  Islamic  and  Civilizational  Studies  (EISSN:  2289-
8204) , 2 (2). https://doi.org/10.11113/umran2015.2n2.18
Meryana,  E.  (2012).  MUI:  Urus  Sertifikat  Halal  Paling  Lama  3  Minggu.
Retrieved May 8, 2024, from kompas.com website: https://nasional.kompas.com/read/2012/04/20/12482436/mui.uru
s.sertifikat.halal.paling.lama.3.minggu. Mohd Nawawi, M. S. A., Abu-Hussin, M. F., Faid, M. S., Pauzi, N., Man, S., & Mohd Sabri, N. (2020). The emergence of halal food industry in non- Muslim  countries:  a  case  study  of  Thailand. Journal  of  Islamic Marketing , 11 (4). https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2018-0082
Vol.5 No.1, Januari-Juni 2024 | 27
TADAYUN
Nik Muhammad, N. M., Isa, F. M., & Kifli, B. C. (2009). Positioning Malaysia as Halal-Hub: Integration Role of Supply Chain Strategy and Halal
Assurance System. Asian Social Science , 5 (7). https://doi.org/10.5539/ass.v5n7p44
Nuereng,  I.  (2016).  Dinamika  bernegara  masyarakat  muslim  Thailand selatan  dalam  perspektif  sosiologi  politik  Islam. Jurnal  Agama  Dan Hak Azazi Manusia , 5 (2).
Othman, B., Shaarani, S. M., & Bahron, A. (2016). The potential of ASEAN in halal certification implementation: A review. Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities , Vol. 24.
Pangestu, M. G., Fadhillah, Y., & Anggraini, D. (2023). Perilaku Pembelian Kosmetik,  Berlabel  Halal  pada  Muslimah  Berhijab:  Sebuah  Studi Multiple  Korelasional. Jurnal  Ilmiah  Manajemen  Dan  Kewirausahaan (JUMANAGE) , 2 (1). https://doi.org/10.33998/jumanage.2023.2.1.192
Prabowo, S., Rahman, A. A., Rahman, S. A., & Samah, A. A. (2015). Revealing factors hindering halal certification in East Kalimantan Indonesia. Journal  of  Islamic  Marketing , 6 (2).  https://doi.org/10.1108/JIMA-05-
2014-0040
Purnama, C., Konety, N., & Ridho Subarkah, A. (2021). Diplomasi Publik Thailand Melalui Industri Halal. Sospol : Jurnal Sosial Politik , 7 (1).
Rizqiany, B., & Maria, D. (2021). Program Kerjasama Indonesia, Malaysia, Thailand  Growth  Triangle  Terkait  Perkembangan  Wisata  Halal  Di Indonesia  Periode  2017-2018. Mjir)  Moestopo  Journal  International Relations , 1 (2).
Rosnan,  H.,  Osman,  I.,  Nor,  N.  M.,  &  Aminuddin,  A.  (2015).  Halal certification:  An  exploratory  study  on  non-certified  restaurants. Advanced Science Letters , 21 (6). https://doi.org/10.1166/asl.2015.6136
Septiani, D., & Ridlwan, A. A. (2020). The Effects of Halal Certification and Halal  Awareness  on  Purchase  Intention  of  Halal  Food  Products  in Indonesia. Indonesian Journal of Halal Research , 2 (2). https://doi.org/10.15575/ijhar.v2i2.6657
Shirin  Asa,  R.  (2017).  Malaysian  Halal  Certification:  It’s  Religious Significance  and  Economic  Value. Jurnal  Syariah , 25 (1).
https://doi.org/10.22452/js.vol25no1.7
Syifana  Ghita  Santosa,  &  Muhamad  Rizky  Rizaldy.  (2022).  The  Effect  Of Halal Awareness, Religiosity, Product Ingredients Knowledge, And Halal Certification On The Purchase Decision Of Halal Fast Food. Ar-
Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah , 3 (1).
TADAYUN
https://doi.org/10.55210/arribhu.v3i1.804
The  Royal  Islamic  Strategic  Studies  Centre.  (2023).  Retrieved  March  10, 2024,  from  The  Royal  Islamic  Strategic  Studies  Centre  (RISSC) website: https://rissc.jo/
Tieman, M. (2011). The application of Halal in supply chain management: In-depth  interviews. Journal  of  Islamic  Marketing , 2 (2). https://doi.org/10.1108/17590831111139893
Tieman,  M.  (2020).  Measuring  corporate  halal  reputation:  A  corporate halal reputation index and research propositions. Journal of Islamic Marketing , 11 (3). https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2018-0095
van der Spiegel, M., van der Fels-Klerx, H. J., Sterrenburg, P., van Ruth, S. M., Scholtens-Toma, I. M. J., & Kok, E. J. (2012). Halal assurance in food supply chains: Verification of halal certificates using audits and laboratory  analysis. Trends  in  Food  Science  and  Technology ,  Vol.  27. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2012.04.005
Warto,  W.,  &  Samsuri, S.  (2020). Sertifikasi  Halal  dan  Implikasinya  Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking , 2 (1). https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803
Wiratma,  H.  D.  (2015).  Perbandingan  Industri  Pariwisata  Indonesia  Dan Malaysia. Lantip , 05 (01).
Yuanitasari, D., Sardjono, A., & Susetyo, H. (2023). The Establishment of The  Asean  Halal  Certification  Agencies:  The  Initial  Strategies  For The  Uniformity  of  Halal  Certification  in  Asean. Journal  of  Law  and Sustainable Development , 11 (11).
https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1552