## JURISMA: Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen
Volume 11 No. 1 Tahun 2021

## PENGARUH PENGETAHUAN TEKNIS, KOMITMEN MANAJEMEN, DAN SUMBER DAYA TERHADAP KUALITAS PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
Moch. Lukmanul Hakim 1
Agus Rahayu 2 Lili Adi Wibowo 3 Moch. Dudih Sugiharto 4
Lukman.hakim@upi.ac.id 1
Universitas Pendidikan Indonesia 1, 2, 3, 4 Jl. Dr. Setiabudi No.229, 40154 Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Indonesia
Received Date :           23.12.2020 Revised Date   :            21.04.2021 Accepted Date : 26.04.2021

## PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA BANDUNG

## ABSTRACT
Performance  measurement  of  local  government  in  Indonesia  needs  to  be improved as demanded by the central government. This study examines the effect of those factors on the quality of local government performance measurements in the province  of  West  Java.  Respondents  in  this  study  were  the  head  of  regional government  agency.  Using  PLS-SEM,  result  of  this  research  prove  that  there  is  a positive  and  significant  influence  of  those  three  factors  on  the  quality  of  local government  performance  measurement.  These  findings  provide  practical contributions  as  a  guide  in  improving  the  quality  of  performance  measurement. Future  research  needs  to  expand  the  scope  of  the  observation  area,  combine subjective and objective scales of the quality performance measurement variables, and develop other variables based on contingency, agency, and dynamic capabilities theory.
Keywords
:  Local government performance measurement, institutional  theory,  technical  knowledge,  management  commitment, resources.

## ABSTRAK
Pengukuran  kinerja  pemerintah  daerah  di  Indonesia  masih  perlu ditingkatkan sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas tinggi yang dituntut oleh pemerintah  pusat.  Penelitian  ini  menguji  pengaruh  ketiga  factor  tersebut terhadap  kualitas  pengukuran  kinerja  pemerintah  daerah  di  wilayah  provinsi Jawa  Barat.  Responden  dalam penelitian  ini  adalah kepala  bagian  dari  instansi pemerintah daerah Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan PLS-SEM dan berhasil membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari pengetahuan teknis,  komitmen  manajemen, dan  sumber daya  terhadap  kualitas pengukuran kinerja pemerintah daerah. Temuan ini memberikan kontribusi praktis sebagai panduan bagi pemerintah daerah untuk upaya peningkatan kualitas pengukuran kinerjanya.  Penelitian  mendatang  perlu  untuk  memperluas  cakupan  wilayah pengamatan, menggabungkan skala subjektif dan objektif dari variable kualitas pengukuran kinerja, serta mengembangkan variable lain berdasarkan teori lain seperti teori kontingensi, teori agensi, dan teori kapabilitas dinamis.
Kata Kunci :  Pengukuran kinerja pemerintah daerah, teori kelembagaan, pengetahuan teknis, komitmen manajemen, sumber daya.

## PENDAHULUAN
Dalam  beberapa  dekade  terakhir  kinerja  pemerintah  baik  pusat  maupun daerah  mendapat  banyak  sorotan  dari  masyarakat.  Karenanya,  akuntabilitas menjadi nilai penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah dapat dikatakan akuntabel, ketika menunjukkan kepada warganya: (1) apa yang mereka peroleh  dari  penggunaan  dana  publik  dalam  hal  produk  dan  layanan  (2) bagaimana  pengeluaran  tersebut  bermanfaat  bagi  kehidupan  mereka  atau kehidupan orang-orang yang mereka sayangi, dan (3) seberapa efisien dan efektif dana  tersebut  digunakan  (Blöndal,  2001).  Jenis  akuntabilitas  ini  membuat pemerintah bertanggung jawab tidak hanya untuk keluarannya, tetapi juga untuk hasil yang telah mereka capai. Selain itu, untuk mengetahui tingkat akuntabilitas pemerintahan  diperlukan  pengukuran,  pelaporan,  dan  evaluasi  sistemnya (Triyulianto, 2018).
Pengukuran  kinerja  penting  dilakukan  untuk  mengukur  tingkat keberhasilan  suatu  organisasi  dalam  mencapai  tujuannya.  Pengukuran  kinerja sektor publik diperlukan untuk menilai tingkat keberhasilan entitas publik dalam mencapai  misi  layanan  jasa  publik  mereka  (Putri  et  al.,  2020).  Pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem akuntabilitas kinerja sejak 1999. Sistem ini disebut  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah  (SAKIP).  Inisiasi  sistem  ini dimulai pada tahun 1996, ketika kelompok kerja di Badan Pengawas Keuangan dan  Pembangunan  (BPKP)  memprakarsai  kajian  tentang  manajemen  kinerja. Perkembangan sistem ini kemudian lebih banyak didorong oleh krisis ekonomi dan  moneter  yang  terjadi  pada  tahun  1998,  pelaksanaan  otonomi  daerah,  dan pergantian  rezim  pada  akhir  tahun  1990-an  (Triyulianto,  2018).  Menurut Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pemerintah menindaklanjuti dengan mengeluarkan  Instruksi  Presiden  Nomor  7  Tahun  1999  tentang Pertanggungjawaban kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mengharuskan setiap  instansi  pemerintah  khususnya  para  pejabat  tinggi  untuk mempertanggungjawabkan  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsinya  serta kewenangan  sumber  daya  dan  kebijakan  yang  dipercayakan  kepadanya berdasarkan  perencanaan  strategis  yang  telah  dirumuskan  sebelumnya.  Oleh karena  itu,  pemerintah  mewajibkan  seluruh  instansi  pemerintah  untuk menyusun  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  yang merupakan produk akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menggambarkan keberhasilan kinerja pemerintah yang dicapai oleh instansi pemerintah atas pelaksanaan program yang dibiayai oleh Anggaran Pemerintah Pusat / Daerah (Putri et al., 2020).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Jurnali  &  Siti-Nabiha  (2015)  menemukan bahwa pada tahun 2009, provinsi di Indonesia yang memperoleh nilai baik dalam penyusunan  LAKIP  hanya  3,70%  dan  meningkat  menjadi  75,75%  pada  tahun 2012. Sedangkan pada tingkat kota / kabupaten pada tahun 2009 hanya 1,16% mendapat  nilai  baik  dan  pada  tahun  2012  meningkat  menjadi  24,20%.  Hasil tersebut  membuktikan  bahwa  pengukuran  kinerja  di  tingkat  kota  /  kabupaten masih  sangat  rendah.  Peningkatan  kinerja  instansi  pemerintah  tidak  dapat terwujud  jika  tidak  ada  manajemen  yang  baik  yang  dapat  mendorong  upaya instansi  untuk  meningkatkan  kinerja.  Dari  penelitian  Triyulianto  (2018), meskipun SAKIP telah diperkenalkan dan diterapkan di Pemerintah Kabupaten Indonesia selama lebih dari 10 tahun, namun hasil penilaian SAKIP tahun 2010 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten di Indonesia masih termasuk dalam kategori  buruk  (rendah).  Hasil  penelitian  ini  juga  menunjukkan,  dari  273 pemerintah  kabupaten,  hanya  dua  pemerintah  kabupaten  (0,73%)  yang memperoleh  kategori  baik  dan  enam  pemerintah  kabupaten  (2,198%)  yang mendapatkan  kategori  cukup.  Dari  data  Kemenpan  RB,  Provinsi  Jawa  Barat termasuk  salah  satu  provinsi  di  Indonesia  yang  memiliki  nilai  akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (AKIP) yang cukup baik. Data dari KemenPANRB yang tercantum dalam tabel di bawah ini dapat diamati bahwa dari tahun 2015- 2019  terdapat  peningkatan  predikat  AKIP  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Barat  dari nilai C menjadi BB.

## Gambar 1. Perkembangan Nilai AKIP Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Selanjutnya  menurut  hasil  studi  konseptual  dari  Putri  et  al.  (2020)  dari kajian  berdasarkan  teori  kelembagaan,  didapatkan  faktor-faktor  yang mempengaruhi  pengukuran  kinerja  pemerintah  daerah  yaitu  Pengetahuan Teknis, Komitmen Manajemen, dan Sumber Daya. Sejalan dengan penelitian dari Yang  &  Hsieh  (2007),  Akbar  et  al.  (2012)  menunjukkan  bahwa  pengetahuan teknis berpengaruh signifikan positif terhadap pengukuran kinerja pemerintah
0 6 21 0 0 1 4 22 0 0 1 1 19 4 2 1 1 0 23 2 1 1 0 13 6 0 20 40 A BB B CC C A BB B CC C
A BB B CC C A BB B CC C A BB B CC C 2019 2018 2017 2016 2015
HASIL PERKEMBANGAN NILAI AKIP

## KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT
daerah. Faktor lain yang dapat mempengaruhi pengukuran kinerja pemerintah daerah adalah komitmen manajemen (Akbar et al., 2012).
Menurut  Cavalluzzo  &  Ittner  (2004),  Akbar  et  al.  (2012),  Tzempelikos (2015), Aswar & Saidin (2018), komitmen manajemen memiliki hubungan yang signifikan  terhadap  pengukuran  kinerja  pemerintah  daerah.  Faktor  lain  yang dapat mempengaruhi pengukuran kinerja adalah sumber daya. Penelitian yang dilakukan oleh Patria De Lancer Julnes & Holzer (2014), Wang & Berman (2001), Sihaloho  (2005),  Akbar  et  al.  (2012)  menyimpulkan  bahwa  sumber  daya berpengaruh signifikan positif terhadap pengukuran kinerja. Dari beberapa hasil yang  telah  dilakukan  pada  penelitian  terdahulu  yang  menunjukkan  pengaruh positif dan signifikan dari factor pengetahuan teknis, komitmen manajemen, dan sumber daya, peneliti ingin menyelidiki pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap kualitas pengukuran kinerja pemerintah daerah pada provinsi Jawa Barat.
Pengukuran kinerja memiliki banyak arti, tetapi dapat didefinisikan sebagai pengukuran  secara  umum  pada  hasil  dan  efisiensi  dari  suatu  layanan  atau program.  Penggunaan  inti  dari  informasi  kinerja  adalah  untuk  membangun akuntabilitas sehingga rakyat dan petugas terpilih dapat mengakses program apa yang telah dicapai dengan dana yang telah disediakan (Hatry, 2006). Pengukuran kinerja  adalah  label  yang  diberikan  untuk  pengukuran  rutin  dari  masukan, keluaran,  dan  /  atau  hasil  program  yang  dilakukan  oleh  lembaga  di  dalam pemerintah dan sektor nirlaba untuk memenuhi permintaan dokumentasi kinerja program.
Belakangan  ini  upaya  untuk  reformasi  administrasi  dan  banyak  konsep manajerial  yang  sesuai  untuk  membuat  sebuah  inovasi  yang  berhasil  sebagian besar  terkait  dengan  peningkatan  kinerja  pemerintah  (Coggburn  &  Schneider, 2003).  Manajemen  kinerja  telah  diterapkan  pada  pemerintah  di  seluruh  dunia dan  sejumlah  besar  penelitian  dilakukan  pada  anteseden  kinerja  yang  kuat (Boyne et al., 2006; Donahue et al., 2000). Terlepas dari banyaknya literatur yang berfokus pada manajemen publik dan dampaknya terhadap kinerja pemerintah, konsep kinerja yang tepat tetap belum meyakinkan.
Pengetahuan teknis sangat dibutuhkan oleh karyawan dalam menjalankan tugasnya.  Hal  ini  memaksa  organisasi  untuk  memberikan  pelatihan  dan memastikan  bahwa  karyawan  mendapatkan  pelatihan  yang  tepat  (Putri  et  al., 2020).  Pelaksanaan  pelatihan  teknis  penting  untuk  penerapan  pengukuran kinerja karena sebagian besar eksekutif pemerintahan cukup akrab dengan input tradisional dan indikator proses tetapi kurang akrab dengan ukuran output dan hasil (Bouckaert & van Dooren, 2002; Fountain, 2005; H. Hatry et al., 1999; Liner et al., 2001; Newcomer & Center for Accountability and Performance (American Society  for  Public  Administration),  2002;  Yang  &  Hsieh,  2007).  Pengetahuan teknis memungkinkan peningkatan kemampuan pemangku kepentingan internal
untuk memahami dan menggunakan sistem pengukuran kinerja, dan harus secara positif  meningkatkan  pengembangan  dan  penggunaan  indikator  kinerja  (De Lancer Julnes & Holzer, 2001; Sihaloho, 2005). Sukarno dalam Akbar et al. (2012) menyatakan bahwa kurangnya pemahaman tentang sistem yang dirancang untuk mendukung implementasi indikator kinerja berdampak pada perkembangannya. Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Yang  &  Hsieh  (2007)  membuktikan bahwa memberikan pelatihan teknis kepada spesialis dan manajer berpengaruh terhadap  pengukuran  kinerja  (H.  P.  Hatry,  2006;  Newcomer  &  Center  for Accountability  and  Performance  (American  Society  for  Public  Administration), 2002).  Model  ini  menunjukkan  bahwa  pelatihan  teknis  jauh  lebih  penting daripada  efektivitas  dalam  menjelaskan  tentang  adopsi.  Hal  ini  juga  sejalan dengan  hasil  penelitian  Akbar  et  al.  (2012)  yang  menyatakan  bahwa  variable technical  knowledge  dan  management  commitment  memiliki  dampak  positif terhadap pengukuran kinerja. Oleh karena itu hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:
H1:  Ada  hubungan  positif  antara  pelatihan  teknis  dengan  kualitas pengukuran kinerja pemerintah daerah.
Komitmen  manajemen  dalam  teori  kelembagaan  mengacu  pada  adanya tekanan  dalam  organisasi  itu  sendiri  untuk  melaksanakan  tugas  yang  telah diberikan kepada setiap individu untuk mencapai tujuan dalam organisasi (Putri et  al.,  2020).  Setiap  perubahan  organisasi,  seperti  pengenalan  pengukuran kinerja, hal pentingpertama yang harus dilakukan adalah membangun komitmen tingkat  tinggi  di  antara  manajemen  senior  dan  kemudian  mengumpulkan dukungan dari manajer menengah dan staf (Fernandez & Rainey, 2006; Ingraham &  Rosenbloom,  1998).  Dukungan  organisasi  mengacu  pada  dukungan  dari manajemen puncak dan subsistem organisasi. Bukti survei menunjukkan bahwa dukungan  organisasi  diperlukan  untuk  adopsi  dan  keberhasilan  implementasi pengukuran  kinerja  (P.  De  Lancer  Julnes  &  Holzer,  2001;  Ho,  2006;  Wang  & Berman,  2001).  Aswar  &  Saidin  (2018)  dan  Aswar  (2019)  menemukan  bahwa dukungan manajemen merupakan faktor kunci dalam adopsi sistem. Efektivitas kreativitas dalam pengukuran kinerja tampaknya menjadi faktor yang signifikan dalam komitmen manajemen. Oleh karena itu hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:
H2:  Ada  hubungan  positif  antara  komitmen  manajemen  dengan  kualitas pengukuran kinerja pemerintah daerah
Sumber  daya  adalah  segala  sesuatu  yang  dapat  digunakan  untuk mendukung proses kerja dalam mencapai tujuan. Implementasi yang efektif dan andal dari setiap pengukuran kinerja bergantung pada sumber daya yang tepat
baik itu teredia maupun tidak (P. De Lancer Julnes & Holzer, 2001; Putri et al., 2020). Organisasi publik yang telah bereksperimen dengan pengukuran kinerja telah  menarik  perhatian  pada  pentingnya  sumber  daya  yang  berkomitmen, memiliki  staf  yang  mengabdikan  diri  untuk  evaluasi  ukuran  kinerja,  dan mengumpulkan  data  yang  memadai  (Patria  De  Lancer  Julnes  &  Holzer,  2014). Dalam  teori  sumber  daya  kelembagaan  yang  muncul  dari  tekanan  yang ditimbulkan oleh organisasi sehingga harus memiliki sumber daya yang memadai untuk mencapai tujuan organisasi. Dari hasil penelitian Berman & Wang (2000) menunjukkan  bahwa  terdapat  hubungan  yang  signifikan  dan  positif  antara sumber daya keuangan dan penggunaan pengukuran kinerja, P. De Lancer Julnes &  Holzer  (2001)  juga  menyatakan  bahwa  sumber  daya  merupakan  salah  satu faktor  yang  berpengaruh  dalam  adopsi  dan  implementasi  penggunaan  sistem pengukuran kinerja. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis selanjutnya adalah:
H3: Ada hubungan positif antara sumber daya dengan kualitas pengukuran kinerja pemerintah daerah.

## Gambar 1. Model penelitian
Berdasarkan  penjabaran  di  atas  mengenai  faktor-faktor  yang mempengaruhi  kualitas  pengukuran  kinerja  pemerintah  daerah,  penelitian  ini ingin  membuktikan  ketiga  hipotesis  diatas,  apakah  terdapat  hubungan  yang positif  dan  signifikan  antara  pengetahuan  teknis,  komitmen  manajemen  dan sumber daya terhadap kualitas pengukuran kinerja pemerintah daerah provinsi Jawa Barat.

## METODE PENELITIAN
Teknik  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  partial  least square (PLS- SEM) untuk mengestimasi model persamaan struktural (Chin, 1998; Hair et al., 2017). PLS- SEM terbukti sangat berguna untuk menganalisis model yang cukup hingga sangat kompleks dengan ukuran sampel relatif kecil (Reinartz et al., 2009). Populasi dalam penelitian ini adalah kepala dinas dan kepala bidang yang  ada  di  dalam  lingkup  Pemerintah  Daerah  Jawa  Barat.  Pengumpulan  data dilakukan  melalui  survey  yang  dikirimkan  melalui  email  kepada  responden. Pengumpulan data dilakukan dari bulan Januari hingga Oktober tahun 2020 dan didapatkan  119  hasil  survey,  namun  tidak  semua  lengkap.  Hasil  survey  yang lengkap dan dapat diolah sebanyak 100 data.
Pengetahuan  Teknis  merupakan  faktor  organisasi  yang  diharapkan  dapat mempengaruhi  pengembangan  dan  penggunaan  indikator  kinerja  mengenai sejauh mana pelatihan tentang pengetahuan terkait disediakan untuk mendukung implementasi  (Cavalluzzo  &  Ittner,  2004;  Shields,  1995).  Pengukuran pengetahuan  teknis  menggunakan  tujuh  item  yang  diadopsi  dari  Akbar  et  al. (2012). Seluruh item diukur dengan menggunakan tujuh skala Likert, mulai dari 1 (“sangat tidak setuju”) hingga 7 (“sangat setuju”).
Komitmen  manajemen  dalam  institutional  theory  mengacu  pada  adanya tekanan  dalam  organisasi  itu  sendiri  untuk  melaksanakan  tugas  yang  telah diberikan kepada setiap individu untuk mencapai tujuan dalam organisasi (Putri et  al.,  2020).  Pengukuran  komitmen  manajemen  menggunakan  tiga  item  yang diadopsi dari Akbar et al. (2012). Seluruh item diukur menggunakan tujuh skala mulai dari 1 (“sangat tidak setuju”) hingga 7 (“sangat setuju”).
Sumber  daya  adalah  segala  sesuatu  yang  dapat  digunakan  untuk mendukung proses kerja dalam mencapai tujuan. Implementasi yang efektif dan andal dari setiap pengukuran kinerja bergantung pada sumber daya yang tepat baik itu teredia maupun tidak (P. De Lancer Julnes & Holzer, 2001; Putri et al., 2020). Pengukuran sumber daya menggunakan tiga item yang diadopsi dari De Lancer  Julnes  &  Holzer  (2001).  Seluruh  item  diukur  menggunakan  tujuh  skala mulai dari 1 (“sangat tidak setuju”) hingga 7 (“sangat setuju”).
Pengukuran secara umum pada hasil dan efisiensi dari suatu layanan atau program  (Hatry,  2006).  Dimensi  dari  kualitas  pengukuran  kinerja  pemerintah daerah terdiri dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, can capaian kinerja. Seluruh item diukur menggunakan tujuh skala mulai dari 1 (“sangat tidak setuju”) hingga 7 (“sangat setuju”).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berikut  adalah  profil  deskriptif  responden  penelitian  ini.  Dari  total  100 responden dapat dilihat di Tabel 1:

## Tabel 1. Profil Deskriptif Responden
Category Description Percentage age <20 0 21-30 15 31-40 65 41-50 8 >50 2 sex male 28 female 72

## Sumber : Data diolah (2020)
Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa semua pernyataan korelasi total item yang  dikoreksi  memiliki  nilai  yang  lebih  besar  sebesar  0,3610.  Sehingga  dapat dikatakan bahwa semua pernyataan itu valid.

## Tabel 2. Uji Validitas
Corrected Item-Total Correlation Sig. (2-tailed) Kualitas pengukuran kinerja PM1 PM2 PM3 PM4
PM5
,714 ,803 ,813 ,651 ,691 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 Pengetahuan teknis TK1 TK2 TK3 TK4 TK5 TK6 TK7
,569 ,445 ,625 ,636 ,595 ,636 ,677 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 Komitmen manajemen MC1 MC2 MC3 ,859 ,703 ,718 ,000 ,000 ,000 Sumber daya RC1 RC2 RC3 RC4 ,931 ,634 ,931 ,819 ,000 ,000 ,000 ,000
Sumber : Data diolah (2020)
Uji  reliabilitas  sebagaimana  ditunjukkan  di  table  3,  digunakan  untuk melihat konsistensi variabel yang digunakan dalam penelitian. Dan variabel harus memiliki  nilai  alpha  crobanch>  0.6.  Terlihat  bahwa  semua  variabel  yang digunakan  reliabel  dan  memenuhi  syarat  untuk  melanjutkan  ke  tahap selanjutnya.
Tabel 3. Uji Reliabilitas Variabel Cronbach Alpha Keterangan Kualitas pengukuran kinerja 0,787 Reliabel Pengetahuan teknis 0,687 Reliabel Komitmen manajemen 0,786 Reliabel Sumber daya 0.849 Reliabel
Sumber : Data diolah (2020)

## Deskriptif Variabel Penelitian
Berdasarkan  hasil  kuesioner  yang  diberikan  kepada  responden  dengan masing-masing  indikasi  hubungan  kualitas  pengukuran  kinerja.  Responden menjawab seperti pada tabel 4 berikut:

## Tabel 4. Kualitas Pengukuran Kinerja
Variabel Indicator Score total Total Average Kualitas  pengukuran kinerja Perencanaan kinerja 387 77% 77% Pengukuran kinerja 372 74% Pelaporan kinerja 373 75% Evaluasi internal 393 79% Capaian kinerja 394 79%
Sumber : Data diolah (2020)
Berdasarkan  Tabel  5  diperoleh  rata-rata  Kualitas  Pengukuran  Kinerja sebesar 77% yang berarti pengukuran kinerja pemerintah dalam kategori “baik”.
Tabel 5. Pengetahuan Teknis Variabel Indicator Score total  Total Average Pengetahuan teknis Berapa banyak pelatihan teknis yang telah diberikan kepada staf manajemen kinerja 382 82% 77% Berapa banyak pelatihan teknis yang telah diberikan kepada manajer dan supervisor 387 78%
Variabel Indicator Score total Total Average Saya menerima pelatihan tentang pengembangan  dan  penggunaan  ukuran kinerja 374 76% Staf  saya  menerima  pelatihan  tentang pengembangan  dan  penggunaan  ukuran kinerja 379 76% Saya menerima informasi yang dipublikasikan tentang bagaimana mengembangkan ukuran kinerja 395 79% Staf  saya  menerima  informasi  yang dipublikasikan tentang bagaimana mengembangkan ukuran kinerja 379 76% Pemerintah  daerah  saya  melibatkan  ahli atau konsultan eksternal dalam mengembangkan ukuran kinerja 390 78%
Sumber : Data diolah (2020)
Variabel  Pengetahuan  Teknis  responden  menjawab  pengetahuan  teknis dapat ditunjukkan  pada  Tabel  6,  rata-rata  persentase  77%  nya  dalam kategori “baik”.
Tabel 6. Komitmen Manajemen Variabel Indicator Score total Total Average Komitmen Manajemen Pimpinan  puncak  institusi  saya  menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencapai hasil 393 79% 76% Kurangnya  komitmen  eksekutif  puncak  atau dukungan  untuk  menggunakan  informasi kinerja  untuk  membuat  keputusan  program  / pendanaan  menghambat  pengukuran  kinerja atau penggunaan informasi kinerja 369 74% Kurangnya  komitmen  atau  dukungan  kongres yang sedang berlangsung untuk menggunakan informasi  kinerja  untuk  membuat  keputusan program / pendanaan menghambat pengukuran kinerja atau penggunaan informasi kinerja 374 75%

## Sumber : Data diolah (2020)
Responden menjawab variabel Komitmen Manajemen dapat ditunjukkan pada  Tabel  7,  rata-rata  76%  dari  persentase  nilai  komitmen  manajemen diklasifikasikan dalam kategori "baik".

## Tabel 7. Sumber Daya
Variabel Indicator Score total Total  Average Sumber daya Sejauh  mana  organisasi  memiliki  sumber  daya (waktu,  orang,  uang)  untuk  digunakan  dalam program pengukuran kinerja 393 79% 78% Sejauh  mana  organisasi  telah  menugaskan  staf untuk evaluasi program kinerja 374 75% Sejauh mana organisasi memiliki departemen yang ditugaskan untuk mengevaluasi program kinerja 393 79% Sejauh mana organisasi dapat mengumpulkan data yang relevan dan andal 394 79%

## Sumber : Data diolah (2020)
Responden  menjawab  variabel  Sumber  Daya  dapat  ditunjukkan  pada Tabel 5.4, rata-rata 78% dari persentase nilai sumber daya diklasifikasikan dalam kategori "baik".
Partial Least Square (SEM)
Gambar 2. Partial Least Square (SEM) Sumber : Data diolah (2020)

## Indicator Reliability
Indicator Reliability digunakan untuk menguji konsistensi indikator yang digunakan  dalam  penelitian.  Memiliki  persyaratan  minimal  0.4.  dapat  dilihat semua variabel yang digunakan untuk memenuhi syarat untuk  melanjutkan ke tahap selanjutnya.

## Tabel 8. Reliabilitas Indikator
Variable Indicator Reliablity Kualitas pengukuran kinerja PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 0.775 0.718 0.827 0.840 0.687 Pengetahuan teknis TK1 TK2 TK3 TK4 TK5 TK6 0.734 0.732 0.784 0.868 0.841 0.639 TK7 0.614 Komitmen manajemen MC1 MC2 MC3 0.816 0.857 0.764 Sumber daya RC1 RC2 RC3 RC4 0.788 0.926 0.668 0.851
Sumber : Data diolah (2020)

## Internal Consistency Reliability
Internal  Consistency  Reliability digunakan  untuk  mengukur  konsistensi variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  dan  telah  memberikan  reliabilitas komposit  di  atas  0,6.  Dapat  dilihat  semua  variabel  memenuhi  syarat,  sehingga penelitian bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

## Tabel 9. Reliabilitas Internal
Variable Composite Reliability Description Kualitas pengukuran kinerja 0.880 Reliable Pengetahuan teknis 0.899 Reliable Komitmen manajemen 0.854 Reliable Sumber daya 0.886 Reliable Sumber : Data diolah (2020)

## Convergent Validity
Convergent Validity digunakan untuk mengukur keakuratan variabel yang digunakan dalam penelitian, memiliki nilai yang dipersyaratkan AVE diatas 0,5. Dapat dilihat semua variabel yang digunakan valid dan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

## Table 10. Validitas Konvergen
Variable AVE Description Kualitas pengukuran kinerja 0.596 Valid Pengetahuan teknis 0.562 Valid Komitmen manajemen 0.661 Valid Sumber daya 0.662 Valid Sumber : Data diolah (2020) Rated R-Square and Q-Square
Dapat  dilihat  bahwa  persentase  pengaruh Technical  Knowledge, Management  Commitment dan Resources terhadap Performance  Measurement sebesar 94,4%.
Tabel 11. R-square Variable R – square Kualitas pengukuran kinerja 0.944 Pengetahuan teknis - Komitmen manajemen - Sumber daya - Sumber : Data diolah (2020) Value Q2 = 1 - (1 - 0.944) = 1 – 0.056 = 0.944
Nilai Q-Square digunakan untuk melihat model PLS yang digunakan dalam penelitian.  Terlihat goodness  of  fit dari  model  yang  digunakan  adalah  94,4%. Dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan sangat baik.

## Pengujian hipotesis
Rule  of  thumbs yang  mendukung  hipotesis  penelitian  adalah:  (1)  jika koefisien  atau  arah  hubungan  variabel  (ditunjukkan  dengan  nilai  sampel  asli) sesuai dengan yang dihipotesiskan, dan (2) jika statistik t-value lebih dari 1,64 ( two-tiled ) atau 1,96 ( one-tiled ) dan nilai probabilitas ( p-value ) kurang dari 0,05 atau 5%.
Table 12. Hasil Pengujian Hipotesis Variable Path Coefficient Description Pengetahuan teknis -> Kualitas pengukuran kinerja 0.317 Accepted Komitmen manajemen -> Kualitas pengukuran kinerja 0.000 Accepted Sumber daya -> Kualitas pengukuran kinerja 0.493 Accepted
Sumber : Data diolah (2019)
R 2 (R square) sebesar 0,944 dengan Adjusted R square 0,939 atau 93,90%, artinya pengaruh variabel lain selain Pengetahuan Teknis, Komitmen Manajemen, dan Sumber Daya terhadap Kualitas Pengukuran Kinerja adalah 0,61.
Dari hasil penelitian ini mendukung atau mengkonfirmasi hasil penelitian model  konseptual  dari  (Putri  et  al.,  2020).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk memahami factor-faktor yang mempengaruhi  kualitas pengukuran kinerja dari pemerintah  daerah  yang  berangkat  dari  teori  kelembagaan.  Dari  ketiga  factor yang  diteliti,  terbukti  bahwa  ketiganya  memiliki  pengaruh  terhadap  kualitas pengukuran kinerja pemerintah daerah. Model yang diteliti pun terbukti memiliki tingkat  penjelasan  yang  tinggi,  yaitu  94,4%,  artinya  ketiga  factor  tersebut substansial dalam menjelaskan kualitas pengukuran kinerja pemerintah daerah. Temuan  ini  memiliki  kontribusi  signifikan  dalam  upaya  peningkatan  kualitas pengukuran  kinerja  pemerintah  daerah.  Hasil  dari  temuan  ini  dapat  dijadikan langkah  lanjutan  bagi  pemerintah  daerah  lainnya  agar  dapat  meningkatkan akuntabilitas melalui pengukuran kinerjanya.
Salah satu keterbatasan dari penelitian ini yaitu terutama pada variable kualitas pengukuran  kinerja,  yang  mana  menggunakan  pengukuran  yang  bersifat kualitatif dan subjektif. Pada penelitian selanjutnya dapat menggabungkan antara pengukuran  yang  bersifat  kualitatif  dan  subjektif  dengan  pengukuran  yang bersifat kuantitatif dan objektif, yaitu menggunakan skor LAKIP, atau penilaian dari kualitas laporan pengukuran kinerja pemerintah daerah.
Keterbatasan  lainnya  yaitu  terkait  populasi,  yang  mana  pada  penelitian  ini terbatas  pada  pemerintah  daerah  di  provinsi  Jawa  Barat.  Untuk  mendapatkan hasil  yang  lebih  dapat  digeneralisir,  kami  menyarankan  untuk  memperluas populasi kepada wilayah lain. Di samping itu, secara kontekstual mungkin akan memberikan  hasil  yang  berbeda  jika  dimasukkan  konteks  pada  saat  terjadi pandemic Covid 19 yang terjadi sejak awal 2020. Dalam hal ini, baik hasil maupun variable  yang  mempengaruhi  mungkin  akan  berbeda,  misalkan  menambahkan variable  berdasarkan  teori  kontingensi,  teori  agensi,  dan  teori  kapabilitas dinamis.
Lebih jauh, hasil dari penelitian ini memberikan kontribusi praktis yaitu sebagai panduan  bagi  pemerintah  daerah  di  Indonesia  dalam  upaya  meningkatkan kualitas  pengukuran  kinerjanya,  yaitu  dengan  memperhatikan  factor
pengetahuan teknis (terutama melalui pelatihan), komitmen manajemen (berupa komitmen nyata dari pimpinan), dan dukungan sumber daya. Tanpa ketiga factor tersebut, secara empiris penelitian ini membuktikan bahwa kualitas pengukuran kinerja pemerintah daerah akan sulit untuk ditingkatkan.

## KESIMPULAN
Pengukuran  kinerja  pemerintah  daerah  di  Indonesia  masih  perlu ditingkatkan.  Berangkat  dari  teori  kelembagaan,  penelitian  ini  membuktikan bahwa  kualitas  pengukuran  kinerja  pemerintah  daerah  di  provinsi  Jawa  Barat dipengaruhi oleh pengetahuan teknis, komitmen manajemen, dan sumber daya. Ketiga  factor  tersebut  memiliki  pengaruh  yang  substansial  terhadap  kualitas pengukuran  kinerja  pemerintah  daerah.  Oleh  karena  itu,  dalam  rangka meningkatkan kualitas pengukuran kinerja (melalui LAKIP), pemerintah daerah perlu  untuk  meningkatkan  pengetahuan  teknis  aparatnya,  pimpinan  harus memiliki komitmen yang tinggi dan nyata, serta menyediakan dukungan sumber daya baik manusia, finansial, waktu, maupun dukungan sumber daya lainnya.

## REKOMENDASI
Penelitian mendatang perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih general, yaitu dengan cara memperluas wilayah yang diteliti. Kedua, penelitian mendatang  dapat  mengkombinasikan  skala  pengukuran  subjektif  dan  objektif menggunakan  skor  LAKIP  atau  hasil  pengukuran  kinerja  pemerintah  daerah. Ketiga, pengembangan variable yang diteliti juga sebaiknya dilakukan, mengingat pada penelitian ini berangkat dari teori kelembagaan, maka penelitian mendatang mungkin  dapat  mengembangkan  variable  lain  dari  teori-teori  yang lain  seperti teori  kontingensi,  agensi,  maupun  kapabilitas  dinamis.  Hal  tersebut  perlu dilakukan  agar  mampu  memberikan  penjelasan  yang  lebih  komprehensif  baik secara konten maupun secara konteks.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar, R., Pilcher, R., & Perrin, B. (2012). Performance measurement in Indonesia: the case of local government. Pacific Accounting Review.
https://doi.org/10.1108/01140581211283878 Aswar,  K.  (2019).  Financial  Performance  of  Local  Governments  in  Indonesia. European Journal of Business and Management Research. https://doi.org/10.24018/ejbmr.2019.4.6.164
Aswar,  K.,  &  Saidin,  S.  Z.  (2018).  Accrual  Accounting  Adoption  In  Java Municipalities:  An  Empirical  Investigation.  International  Journal  of  Business and  Economic  Sciences  Applied  Research  (IJBESAR),  11(3),  24 – 30. https://doi.org/10.25103/ijbesar.113.03
Berman,  E.,  &  Wang,  X.  H.  (2000).  Performance  measurement  in  U.S.  counties:
Capacity for reform. Public Administration Review. https://doi.org/10.1111/0033-3352.00104
Blöndal,  J.  R.  (2001).  Budgeting  in  Sweden.  OECD  Journal  on  Budgeting.
https://doi.org/10.1787/budget-v1-art4-en
Bouckaert,  G.,  &  van  Dooren,  W.  (2002).  Performance  Measurement:  Getting Results. Public Performance & Management Review. https://doi.org/10.1080/15309576.2002.11643667
Boyne,  G.  A.,  Meier,  K.  J.,  O’Toole,  L.  J.,  &  Walker,  R.  M.  (2006).  Public  service performance:  Perspectives  on  measurement  and  management.  In  Public Service  Performance:  Perspectives  on  Measurement  and  Management. https://doi.org/10.1017/CBO9780511488511
Cavalluzzo, K. S., & Ittner, C. D. (2004). Implementing performance measurement innovations:  Evidence  from  government.  Accounting,  Organizations  and Society. https://doi.org/10.1016/S0361-3682(03)00013-8
Chin,  W.  W.  (1998).  The  partial  least  squares approach for  structural  equation modeling. In Modern methods for business research.
Coggburn,  J.  D.,  &  Schneider,  S.  K.  (2003).  The  relationship  between  state government  performance  and  state  quality  of  life.  International  Journal  of Public Administration. https://doi.org/10.1081/PAD-120024400
De Lancer Julnes, P., & Holzer, M. (2001). Promoting the utilization of performance measures  in  public  organizations:  An  empirical  study  of  factors  affecting adoption and implementation.
Public Administration Review. https://doi.org/10.1111/0033-3352.00140
De  Lancer  Julnes,  Patria,  &  Holzer,  M.  (2014).  Promoting  the  utilization  of performance measures in public organizations: An empirical study of factors affecting adoption and implementation. Performance Measurement: Building Theory, Improving Practice: Building Theory, Improving Practice, 166 – 189. Donahue, A. K., Selden, S. C., & Ingraham, P. W. (2000). Measuring Government Management  Capacity:  A  Comparative  Analysis  of  City  Human  Resources Management Systems. Journal of Public Administration Research and Theory. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a024274
Fernandez, S., & Rainey, H. G. (2006). Managing successful organizational change in  the  public  sector.  Public  Administration  Review,  66(2),  168 – 176. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00570.x
Fountain, J. (2005). Information, Institutions and Governance: Advancing a Basic Social  Science  Research  Program  for  Digital  Government.  SSRN  Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.430521
Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). A Primer on Partial Least  Squares  Structural  Equation  Modeling  (PLS-SEM).  Second  Edition.  In California: Sage.
Hatry,  H.,  Ammons,  D.,  Coe,  C.,  Kopczynski,  M.,  &  Lombardo,  M.  (1999).  Mini- symposium  on  intergovernmental  comparative  performance  data.  Public Administration Review. https://doi.org/10.2307/977629
Hatry, H. P. (2006). Performance Measurement: Getting Results. Urban Institute Press. https://books.google.co.id/books?id=PQNUNlwdbDQC
Ho, A. T. K. (2006). Accounting for the value of performance measurement from the  perspective  of  midwestern  mayors.  Journal  of  Public  Administration Research and Theory. https://doi.org/10.1093/jopart/mui046
Ingraham, P. W., & Rosenbloom, D. H. (1998). The new public personnel and the new  public  service.  International  Journal  of  Public  Administration. https://doi.org/10.1080/01900699808525330
Jurnali, T., & Siti-Nabiha, A. K. (2015). Performance Management System for Local Government:  The  Indonesian  Experience.  Global  Business  Review. https://doi.org/10.1177/0972150915569923
Liner, B., Hatry, H., Vinson, E., Allen, R., Dusenbury, P., Bryant, S., & Snell, R. (2001). Results- Based State Government Results- Based State Government.
Newcomer, K. E., & Center for Accountability and Performance (American Society for  Public  Administration).  (2002).  Meeting  the  Challenges  of  Performance- oriented  Government.  American  Society  for  Public  Administration. https://books.google.co.id/books?id=sVquNwAACAAJ
Putri, L. E., Aswar, K., & Ermawati. (2020). Performance Measurement of Local Government in Indonesia: A Conceptual Study. Information Management and Business Review, 12(1), 41 – 44.
Reinartz, W., Haenlein, M., & Henseler, J. (2009). An empirical comparison of the efficacy of covariance-based and variance-based SEM. International Journal of Research in Marketing. https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2009.08.001
Shields, M. (1995). An Empirical Analysis of Firms’ Implementation Experiences with Activity-based Costing. Journal of Management Accounting Research. SIHALOHO, F. L. (2005). PENGARUH FAKTOR-FAKTOR RASIONAL,POLITIK DAN KULTUR  ORGANISASI  TERHADAP  PEMANFAATAN  INFORMASI  KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH. Simposium Nasional Akuntansi XVI.
Triyulianto,  T.  (2018).  AN  EVALUATION  OF  A  GOVERNMENT  PERFORMANCE ACCOUNTABILITY  SYSTEM  INDONESIAN  DISTRICT  GOVERNMENTS  2010.
Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi. https://doi.org/10.31334/trans.v1i1.141
Tzempelikos,  N.  (2015).  Top  management  commitment  and  involvement  and their link to key account management effectiveness. Journal of Business and Industrial Marketing. https://doi.org/10.1108/JBIM-12-2012-0238
Wang, X., & Berman, E. (2001). Hypotheses about Performance Measurement in
Counties: Findings from a Survey. Journal of Public Administration Research and Theory, 11(3), 403 – 428. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a003508
Yang, K., & Hsieh, J. Y. (2007). Managerial effectiveness of government performance measurement: Testing a middle-range model. Public
Administration Review, 67(5), 861 – 879. https://doi.org/10.1111/j.1540- 6210.2007.00774.x