How To Cite: R.  Suyato  Kusumaryono  (2022),  Etika  Profesi  Guru  Teknologi  Informasi,  dan  Komunikasi  dalam Meminimalisasi Pelanggaran Kode Etik, 7 (11), Http://Dx.Doi.Org/10.36418/Syntax- Literate.v7i10.12086 E-Issn: 2548-1398 Published By: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 10, October 2022

## ETIKA  PROFESI  GURU  TEKNOLOGI  INFORMASI,  DAN  KOMUNIKASI DALAM MEMINIMALISASI PELANGGARAN KODE ETIK

## R. Suyato Kusumaryono
Magister Teknologi Pendidikan, Institut Pendidikan Indonesia Email: suyatokusumaryono@institutpendidikan.ac.id

## Abstrak
Kemajuan teknologi dan informasi yang berjalan begitu cepat, telah membawa dampak perubahan  khususnya  pada  dunia  pendidikan,  seperti berbagai  informasi  yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah dapat di akses. Munculnya inovasi pembelajaran yang  berbasis  komputer  atau  sistem  elektronik,  telah  banyak  membantu  guru  pada peningkatan  kualitas  proses  pendidikan.  Namun  dampak  dari  pemanfaatan  kemajuan teknologi informasi tersebut, secara langsung ataupun tidak langsung bisa beresiko yang mengarah  kepada  perbuatan  tidak  terpuji,  atau  bahkan  perbuatan melawan  hukum, seperti plagiasi, menggunakan dan mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara  apapun  tanpa  hak  untuk  memperoleh,  mengubah,  merusak,  dan  menghilangkan, atau  dengan  kata  lain pelanggaran  HAKI (Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual) . Keadaan demikian tersebut pastinya sangat membuat tidak nyaman bagi para guru yang seringkali memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam proses pembelajaran , tidak terkecuali pada guru TIK . Apalagi kedudukan guru TIK dalam mengemban tugas dan  tanggungjawabnya  dapat  dikatakan  memiliki  peran  ganda,  disatu  sisi  melekat profesi guru seperti pada umumnya yang harus mampu menjaga harmonisasi hubungan baik  dengan  peserta  didik,  rekan  guru  sejawat,  tenaga  kependidikan,  orang  tua/wali siswa, serta masyarakat. Namun diisisi lain juga melekat profesi yang terkait langsung dengan penggunaan akses komputer atau sistem elektronik. Maka untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran etika profesi tersebut, diperlukan sebuah pedoman dan  landasan  moral  bagi  guru  untuk  bagaimana  bersikap  serta  berprilaku baik  dalam melaksanakan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari.
Kata  Kunci :Etika  Profesi,  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK),  Kode Etik Guru.

## Abstract
Advances  in  technology  and  information  that  run  so  fast,  have  brought  an  impact  on changes,  especially  in  the  world  of  education,  such  as  various  information  needed quickly and easily accessible. The emergence of computer-based learning innovations or  electronic  systems,  has  helped  teachers  a  lot  in  improving  the  quality  of  the educational  process.  However,  the  impact  of  the  use  of  advances  in  information technology, directly or indirectly can be at risk that leads to dishonorable acts, or even unlawful acts, such as plagiarism, using and accessing computers or electronic systems in any way without the right to obtain, change, damage, and eliminate, or in other words violations  of  IPR  (Intellectual  Property  Rights).  Such  a  situation  is  certainly  very uncomfortable for teachers who often use Information and Communication Technology (ICT)  in  the  learning  process,  including  ICT  teachers.  Moreover,  the  position  of  ICT teachers in carrying out their duties and responsibilities can be said to have a dual role, on the one hand attached to the teaching profession as in general which must be able to maintain harmonization of good relations with students, fellow teachers, education staff, parents  /  guardians  of  students,  and  the  community.  But  on the  other  hand,  it  is  also attached  to  professions  that  are  directly  related  to  the  use  of  computer  access  or electronic systems. So to minimize the possibility of violations of professional ethics, a guideline and moral foundation are needed for teachers to behave and behave both in carrying out duties and in daily life.
Keywords: Professional Ethics, Information and Communication Technology (ICT), Teacher Code of Ethics.

## Pendahuluan
Tantangan Pendidikan pada saat sekarang ini sedang dihadapkan pada kondisi berat dalam pusaran arus globalisasi, yang ditandai dengan keterbukaan, padatnya arus informasi, tuntutan layanan prima secara profesional, dan  utamanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan hasil survei ECAR Student Study– Mobil TIK di tahun 2010, pencarian informasi dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dilakukan oleh peserta didik menempati posisi teratas. Posisi  kedua  ditempati  pada  penggunaan  TIK  untuk  mengakses  jejaring  sosial,  disusul mengakses E-Mail, Maps, akses musik, dan lainnya. Dengan akses terhadap informasi yang dilakukan peserta didik, tentu saja proses pembelajaran TIK di abad 21 ini merupakan suatu keharusan,  terlebih  melalui    pembelajaran  yang  mendayagunakan  kemajuan  teknologi pendidikan  kiranya  akan  lebih  memotivasi  peserta  didik  dalam  belajar.  Begitu  cepatnya dinamika kemajuan teknologi informasi  atau disebut  dengan  revolusi  teknologi informasi, telah mengubah cara kerja manusia mulai dari cara berkomunikasi, cara memproduksi, cara
16121
mengkoordinasi,  cara  berpikir,  hingga  cara  belajar  mengajar.  Terkait  dengan  cara  belajar mengajar ternyata telah disadari penerimaan dan pengakuannya dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun  2003,  bahwa  sudah  bukan  masanya  mengandalkan  pendekatan  konvensional  saja dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Bukan hanya di ruang tertutup dengan buku dan guru yang setiap saat ditemui, diminta tolong, namun dengan sumber yang dapat diperoleh  melalui  kemajuan  teknologi  informasi  oleh  peserta  didik  setidaknya  dapat memenuhi hasratnya untuk menjadi pintar, lebih cerdas, lebih baik dan lebih sejahtera dalam hidupnya (Darmawan, 2012).
Dalam menyikapi tantangan era globalisasi tersebut tentunya harus diimbangi dengan pendidikan  berkualitas,  yang  ditangani  secara  professional  oleh  guru-guru  professional. Payung hukumnya sudah jelas, bahwa guru merupakan pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa  pada  pendidikan  anak  usia  dini  jalur  pendidikan  formal,  pendidikan  dasar,  serta menengah (Pasal 1, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen) . Melalui pendidikan berkualitas pastinya akan menghasilkan peserta didik yang memiliki kadar kompetensi tinggi baik secara personal, sosial, akademik, dan vokasional, sebagai SDM Indonesia unggul serta berdaya  saing  bagi  kemajuan  bangsa.  Karena  pada  hakekat  pendidikan merupakan usaha sadar  dan  terencana untuk mewujudkan  suasana  belajar dan proses  pembelajaran  agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara ( UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003) . Didalam  mewujudkan  pendidikan  berkualitas  diera  globalisasi  yang  sarat  dengan kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasinya,  pastinya  memiliki  konsekwensi  besar yang harus disikapi  oleh  para guru tidak tekecuali Guru TIK,  dimana  Guru TIK  memiliki peran  tugas  dan  tanggung  jawabnya  dapat  mewujudkan  situasi  pembelajaran  yang mendukung potensi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk  mengeksplorasi  sumber  belajar  secara  efektif  dan  efisien.  Melalui  pelaksanaan pembimbingan dan pelayanan TIK terhadap peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan, serta berkewajiban dalam: a) membimbing peserta didik SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau yang sederajat untuk mencari, mengolah, menyimpan, menyajikan, serta menyebarkan data dan informasi dalam berbagai cara untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran; b) memfasilitasi sesama guru SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau yang sederajat untuk mencari, mengolah, menyimpan, menyajikan, serta menyebarkan data dan informasi dalam berbagai  cara  untuk  persiapan,  pelaksanaan,  dan  penilaian  pembelajaran;  dan  c) memfasilitasi tenaga kependidikan SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau yang sederajat untuk  mengembangkan  sistem  manajemen  sekolah  berbasis  TIK  (Permendikbud  No.  45 Tahun 2015).
Dengan  demikian  pada  implementasinya  tugas  dan  tanggung  Guru  TIK  tidaklah sederhana,  melainkan  dihadapkan  tantangan  yang  begitu  berat  bahkan  dapat  dikatakan
memiliki  peran  ganda, disatu  sisi  melekat  profesi  guru  seperti  pada  umumnya  yang berhadapan langsung dengan peserta didik dengan segala problematikanya, serta harus bisa pula  menjaga  harmoni  hubungan  baik  dengan  rekan  guru  sejawat,  tenaga  kependidikan, orang  tua/wali  siswa,  dan  masyarakat  yang  tidaklah  mudah,  terlebih banyaknya  kejadian kasus  guru  yang  melakukan  praktik-praktik  tidak  terpuji,  contohnya  sebagaimana disampaikan  oleh  Sekretaris PGRI Jawa  Tengah  Muhdi,  SH,  M.H.,  pada  Konferensi Kerja PGRI Kota  Semarang,  ”Saat  ini  saja PGRI mencatat  setiap  minggu  selalu  ada  tiga hingga empat kasus pelanggaran yang dilakukan guru, baik saat menunaikan tugas di dalam kelas dan sekolah maupun sehari-hari mereka dimasyarakat,” (https://pendis.kemenag.go.id/read/mendesak-ketegasan-kode-etik-guru).  Bahkan  sampai pada tindakan  kekerasan pada anak yang terjadi di lingkungan sekolah. Terbukti dari 1.000 siswa mulai dari jenjang SD sederajat hingga SMA sederajat di Sembilan propinsi Indonesia yang disurvei  oleh Komisi  Perlindungan Anak  Indonesia (KPAI), 87,6%  mengaku pernah mengalaminya.  Dari  jumlah  itu,  29,9%  siswa  mengaku  bahwa  pelakunya  adalah  gurunya sendiri (Kompas, 30 Juli 2012).
Disisi lain pada Guru TIK sekaligus melekat pula profesi terkait dengan substansi pada penggunaan sistem teknologi informasi dan komunikasi, berupa akses pada komputer atau sistem elektronik itu sendiri. M ulai dari mencari, mengolah, menyimpan, menyajikan, serta menyebarkan  data  dan  informasi ,  yang  resikonya  bisa  pada  pelanggaran  etika  yang  bisa berujung  pada  pelanggaran  hukum.  Contoh  kecil  pelanggaran  etika  profesi  seperti yang disampaikan  oleh  Najelaa  Shihab,  sebagai  penggerak  edukasi  sekaligus  Founder  Sekolah Murid  Merdeka,  menyatakan  bahwa  para  pengajar  perlu  lebih  sering  menggunakan  dan membagikan  konten  pembelajaran  dari  sumber  digital  yang  terpercaya.  Karena  kadang- kadang  masih  banyak  sumber-sumber  digital  yang  sebetulnya  dibagi  frekuensinya  lebih sering, tetapi seringkali dengan metode-metode yang tidak tepat ( https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/pentingnya-etika-dalam-mengajar-online-di- masa-pandemi-covid-19 ).  Lebih  lanjut  ketika berbagai  kemudahan  yang  ditawarkan  oleh pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  hal  yang  akan  dihadapi  dan  beresiko terhadap kemungkinan  pelanggaran  etika,  diantaranya sebagai  berikut:  (1)  Menggunakan sumber daya teknologi informasi tanpa izin; (2) Memberitahu seseorang tentang password pribadi yang merupakan akun yang tidak dapat dipindahkan-tangankan; (3) Melakukan akses dan/atau  upaya  mengakses  berkas  elektronik,  disk,  atau  perangkat  jaringan  selain  milik sendiri tanpa izin yang sah; (4) Melakukan interferensi terhadap sistem teknologi informasi atau  kegunaan  lainnya  dan  sistem  tersebut,  termasuk  mengkonsumsi  sumber  daya  dalam jumlah  yang  sangat  besar  termasuk  ruang  penyimpanan  data  ( disk  storage ),  waktu pemrosesan, kapasitas jaringan, dan lain-lain, atau secara sengaja menyebabkan terjadinya crash pada  sistem  komputer  melalui bomb  mail,  spam ,  merusak  disk  drive  pada  sebuah komputer  PC  milik  Universitas,  dan  lain-lain);  (5)  Menggunakan  sumber  daya  lembaga sebagai sarana (lahan) untuk melakukan crack (hack, break into ke sistem lain secara tidak
16123
sah;  (6)  Mengirim  pesan  ( message )  yang  mengandung  ancaman  atau  bahan  lainnya  yang termasuk kategori penghinaan; (7) Pencurian, termasuk melakukan duplikasi yang tidak sah (illegal )  terhadap  bahan-bahan  yang  memiliki  hak-cipta,  atau  penggandaan,  penggunaan, atau pemilikan salinan ( copy ) perangkat lunak atau data secara tidak sah; (8) Merusak berkas, jaringan,  perangkat  lunak  atau  peralatan;  (9)  Mengelabui  identitas  seseorang  ( forgery ), plagiarisme, dan pelanggaran terhadap hak cipta, paten, atau peraturan peraturan perundang- undangan tentang rahasia perusahaan; (10) Membuat dengan sengaja, mendistribusikan, atau menggunakan perangkat lunak yang dirancang untuk maksud kejahatan untuk merusak atau menghancurkan data dan/atau pelayanan komputer (virus, worms, mail bombs, dan lain-lain) ( http://fatmawati-fatmawatializaid.blogspot.com/2015/03/masalah-etika-dalam-teknologi- informasi.html). Maka  untuk  meminimalisasi  terhadap  berbagai  pelanggaran  etika  profesi tersebut, perlu adanya norma dan etika yang diwujudkan dalam rupa Kode Etik Guru sebagai pedoman sekaligus landasan moral yang mengikat prilaku guru termasuk Guru TIK dalam melaksanakan  tugas  keprofesionalannya.  Dengan  demikian  guru-guru  akan  memahami sesuatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, sehingga  kualitas serta martabat profesi guru senantiasa dapat dijunjung tinggi dan dapat terjaga marwahnya.

## Metode Penelitian
Pendekatan  penelitian  dalam  karya  ilmiah  ini  menggunakan  metode  penelitian kualitatif yaitu metode yang membahas dan menerangkan hasil penelitian tentang kasus yang dapat  diuraikan  dengan  kalimat.  Jenis  penelitian  atau  metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah  deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan alur  komunikasi  ilmiah  dan  menganalisa  masalah  yang  ada,  disajikan  secara  deskriptif melalui  pendekatan library  research atau  dilakukan  melalui  studi  pustaka.  Studi  pustaka merupakan penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang  diteliti  dengan  cara  mengakomodasi,  membaca,  mencatat  serta  mengolah  berbagai bahan  bacaan  yang  bersumber  dari  data  primer  berupa  jurnal,  buku  referensi,  laporan penelitian,  dan  sumber  data  sekunder  berupa  referensi,  konsep  dan  teori  diperoleh  dari literatur. Teknik Analisa data dilakukan dengan cara triangulasi, dengan menganalisis secara normatif  kualitatif  yang  dikaji  secara  mendalam.  Diawali  dengan  mencatatat  poin-poin penting  data  penelitian,  kemudian  membandingkan  hasil  kajian  dari  referensi  primer  dan referensi sekunder lainnya, selanjutnya menginterpretasikan data kedalam bangunan karya ilmiah ini.

## Hasil dan Pembahasan
1. Etika Profesi
Konsep  “Etika  Profesi”  sebagaimana  dinarasikan  di  atas  sepertinya  menjadi  kata kunci dalam menjaga marwah guru. Etika merupakan suatu konsep mengenai penilaian baik buruk manusia sesuai dengan norma-norma yang berlaku sebagai pedoman. Tolok ukurnya tidak terlepas dari hakikat dari keberadaan norma-norma itu sendiri, tujuannya yakni untuk menciptakan suatu ketertiban dan keteraturan dalam bertingkah laku. Bicara etika tentunya bicara  tentang  moral,  mengingat  Etika  merupakan  bagian  penting  dari  ilmu  filsafat  yaitu filsafat  moral,  sementara  filsafat  moral  merupakan  cabang  dari  filsafat  tentang  tindakan manusia. Pada akhirnya melalui etika, membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan atau perbuatan  apa yang perlu kita lakukan dan yang tidak perlu dilakukan (Serlika, 2019).
Secara etimologis kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos dan ethikos , ethos yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan, tempat yang baik. Ethikos berarti susila, keadaban, atau  kelakuan  dan  perbuatan  yang  baik. Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (1998), etika adalah Ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral; Kumpulan asas/nilai yang berkenaan dengan akhlak; Nilai mengenai yang benar dan salah yang dianut masyarakat. Beberapa pengertian etika lainya berdasarkan pandangan para ahli (dalam  Firmansyah),  diantaranya  menurut  O.  P.  Simorangkir,  Etika  atau  etik  sebagai pandangan  manusia  dalam  berprilaku  menurut  ukuran  dan  nilai  yang  baik.  Disisi  lain menurut Sidi Gajalba, etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal; dan selanjutnya menurut Burhanudin  Salam,  etika  adalah  cabang  filsafat  yang  berbicara  mengenai  nilai  dan  norma moral yang menentukan prilaku manusia dalam hidupnya.  Pendapat lainnya menurut Sagala (2007),  Etika  artinya  tata  susila  (etika)  atau  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan.
Selanjutnya  Profesi  adalah  suatu  bidang  pekerjaan  yang  dilandasi  pendidikan keahlian  (keterampilan,  kejuruan)  tertentu.  Adapun  yang  menjadi  ciri  dan  syarat  profesi menurut  Robert  W.  Richey  (dalam  Saud,  2009),  meliputi  sebagai  berikut:  (1)  Lebih mementingkan  pelayanan  kemanusiaan  yang  ideal  dibandingkan  dengan  kepentingan pribadi; (2) Seorang pekerja profesional, secara aktif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari  konsep-konsep  serta  prinsip-prinsip  pengetahuan  khusus  yang  mendukung keahliannya; (3) Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti  perkembangan  dalam  pertumbuhan  jabatan;  (4)  Memiliki  Kode  Etik  yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap dan cara kerja; (5)  Membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi; (6) Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan, disiplin  diri  dalam  profesi,  serta  kesejahteraan  anggotanya;  (7)  Memberikan  kesempatan untuk  kemajuan,  spesialisasi,  dan  kemandirian;  dan  (8)  Memandang  profesi  suatu  karier hidup ( a live career ) dan menjadi seorang anggota yang permanen.
Seringkali  kita  mempertanyakan  apa  hubungan  antara  “profesi”  dengan  konsep “professional” mengingat konsep professional sering kali dihubungkan dengan profesi guru, yang  dibunyikan  dalam  UU  Sisdiknas  guru  sebagai  pendidik  professional.  Dalam  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  (Depdiknas,  2005),  Profesional  dimaksudkan:  (1)  bersangkutan dengan  profesi,  (2)  memerlukan  keahlian  khusus  untuk  menjalankannya  dan  (3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Professional bisa juga menunjuk pada  dua  hal.  Pertama,  orang  yang  menyandang  suatu  profesi,  misalnya,  “dia  seorang professional”.  Kedua,  penampilan  seseorang  dalam  melakukan  pekerjaannya  yang  sesuai dengan profesinya (Satori, 2012).
Dengan mencermati ketentuan syarat profesi tersebut, maka jabatan guru dipastikan merupakan  pendidik  profesional,  alasannya:  (1)  Membutuhkan  suatu  kegiatan  intelektual yang tinggi, memiliki kemampuan, keterampilan  dan keahlian yang  ditempuh dalam kurun waktu yang panjang melalui LPTK  dalam proses menjadi guru;  (2) Memberikan layanan pendidikan yang prima kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskah anak bangsa, diatas kepentingan pribadi; (3) Menjanjikan karir hidup secara permanen, terlebih ditunjang dengan sistem  kenaikan  pangkat  berdasarkan  angka  kredit;  (4)  memiliki  organisasai  profesi;  (5) memiliki  kode  etik  guru  sebagai  standar  baku  dalam  berprilaku  para  anggotanya,  disertai dengan  sanksi  tertentu;  (6)  Berhak  untuk  memperoleh  imbalan  finansial  dan  materi (sertifikasi).
Bagaimana hubungan antara etika dan profesi, seperti dijelaskan oleh Chung (1981), Nilai profesional dapat disebut juga dengan istilah etis. Dalam etis sedikitnya ada empat asas etis, yaitu: menghargai harkat dan martabat; peduli dan bertanggung jawab; integritas dalam hubungan;  dan  tanggung  jawab  terhadap  masysrakat.  Maka    etika  dan  profesi  keguruan memiliki  hubungan  erat  satu  sama  lain,  bahwa  etika  profesi  adalah  sebagai  sikap  hidup dengan landasan moral dan berprilaku menurut ukuran  dan nilai yang baik sehingga tidak terjadi  penyimpangan-penyimpangan  yang  menyebabkan  ketidaksesuaian  dalam  layanan professional terhadap peserta didik dalam proses Pendidikan.

## 2. Kode Etik Profesi
Keberadaan etika  profesi  guru  yang  dirupakan  dalam  ketentuan  Kode  Etik  Guru . Secara harfiah kode etik diambil dari dua kata dasar “kode” dan “etik”, Kode yang dimaksud yaitu  tanda-tanda  atau  simbol-simbol  yang  berupa  kata-kata,  tulisan  atau  benda  yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu, misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan atau  suatu  kesepakatan  suatu  organisasi.  Sedangkan  etik  atau  Etika  sebagaimana  telah disinggung  di  atas,  diartikan  sebagai  susila,  keadaban,  atau  kelakuan  dan  perbuatan  yang baik. Sebagaimana  dijelaskan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen  No.14 Tahun 2005 Pasal 43 Ayat 2, bahwa kode etik adalah norma dan etika yang mengikat prilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalannya . Sementera itu dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai , disebutkan bahwa kode etik adalah norma dan asas yang harus dipatuhi
oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Selanjutnya pada UU. No . 8 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, bahwa kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik yang merupakan salah satu ciri dari syarat profesi, dimaksudkan untuk tujuan kepentingan anggota dan kepentingan organisas i profesi itu sendiri, karena hakekatnya Kode Etik Profesi lahir dari dalam lembaga atau organisasi profesi itu sendiri.
Menurut Soetjipto (2007) pada dasarnya tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi  adalah  untuk  kepentingan  anggota  dan  kepentingan  organisasi  profesi  itu  sendiri. Secara umum tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai beerikut: (a) Untuk menjunjung tinggi  martabat  profesi.  Dalam hal  ini kode etik  dapat  menjaga pandangan dan kesan dari pihak  luar  atau  masyarakat,  agar  mereka  tidak  sampai  memandang  rendah  atau  remeh terhadap  profesi  yang  bersangkutan.  Oleh  karenanya,  setiap  kode  etik  suatu  profesi  akan melarang  berbagai  bentuk  tindak-tanduk  atau  kelakuan  anggota  profesi  yang  dapat mencemarkan  nama  baik  profesi  terhadap  dunia  luar.  Dari  segi  itu,  kode  etik  juga  sering disebut  dengan  kode  kehormatan;  (b)  Untuk  menjaga  dan  memilihara  kesejahteraan  para anggotanya.  Kesejahteraan  disini  meliputi  baik  kesejahteraan  lahir  (material)  maupun kesejahteraan batin (spritual atau mental). Dari hal kesejahteraan lahir para anggota profesi, kode  etik  umumnya  memuat  larangan-larangan  kepada  para  anggotanya  untuk  melakukan perbuatan-perbuatan  yang  merugikan  kesejahteraan  para  anggotanya;  (c)  Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Tujuan lain kode etik dapat juga berkaitan dengan peningkata kegiatan pengabdian profesi,  sehingga bagi  para  anggota profesi  dapat dengan  mudah  mengetahui  tugas  dan  tanggung  jawab  pengabdian  dalam  melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan para anggota profesi  dalam menjalankan tugasnya;  (d) Untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik juga membuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk  meningkatkan  mutu  pengabdian  para  anggotanya;  dan  (e)  Untuk  meningkatkan organisai  profesi,  maka  kewajiban  kepada  setiap  anggota  untuk  secara  aktif  berpatisipas dalam  membina  organisasi  profesi  dan  kegiatan-kegiatan  yang  dirancang  organisasi.  Dari tujuan kode etik di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan suatu profesi menyusun kode etik adalah  untuk  menjunjung  tinggi  martabat  profesi,  menjaga  dan  memilihara  kesejahteraan para  anggota,  meningkatkan  pengabdian  anggota  profesi,  dan  meningkatkan  mutu  profesi dan mutu organisasi profesi.
Secara umum kode etik ini diperlukan dengan beberapa alasan; (1) Untuk melindungi pekerjaan  sesuai  dengan  ketentuan  dan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  berdasarkan perundangan  yang  berlaku;  (2)  Untuk  mengontrol  terjadinya  ketidakpuasan  dan persengketaan  dari  para  pelaksana,  sehingga  dapat  menjaga  dan  meningkatkan  stabilitas internal dan eksternal pekerjaan; (3) Melindungi para praktisi di masyarakat, terutama dalam hal  adanya  kasus-kasus  penyimpangan tindakan; dan (4) Melindungi  anggota masyarakat dari praktek-praktek yang menyimpang  dari ketentuan yang berlaku (Surya, 2010).

## 3. Etika Profesi dalam Bidang Teknologi Informasi
Meskipun  antara  profesi  Guru  TIK  dengan  profesi  teknologi  informasi  berbeda, disatu sisi bidang pendidikan dan disis lain non kependidikan. Namun menurut hemat penulis terdapat banyak irisan yang saling terkait terutama pada substansinya ke-TIK-annya, maka ketika  berbicara  etika  profesi  yang  menyangkut  teknologi  informasi,  oleh  kedua  profesi tersebut  sama-sama  bisa  menjadi  bahan  rujukan  untuk  dipedomani  seperti  pada Undang- Undang  tentang  Teknologi  Informasi   di  Indonesia,  antara  lain;  1) UU  HAKI  (Hak  Atas Kekayaan Intelektua), meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; dan 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang di dalamnya mengatur tentang: a) Pornografi di Internet; b) Transaksi di Internet; dan 3) Etika pengguna Internet.
Lebih  jauh  mengutif  apa  yang  disampaikan  Richard  Masson ( http://fatmawati- fatmawatializaid.blogspot.com/2015/03/masalah-etika-dalam-teknologi-informasi.html) , masalah etika Teknologi Informasi dapat diklasifikasi menjadi empat hal, meliputi sebagai berikut berikut : 1) Privasi, yaitu hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan orang lain yang memang tidak berhak untuk melakukannya; 2) Akurasi, layanan informasi  harus  diberikan  secara  tepat  dan  akurat  sehingga  tidak  merugikan  pengguna informasi.  3) Property,  perlindungan  kekayaan  intelektual  yang  saat  ini  digalakkan  oleh HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) mencakup tiga hal : a) Hak cipta ( copy right ), hak yang dijamin kekuatan hukum yang melarang menduplikasi kekayaan intelektual tanpa seizin pemegangnya.  Diberikan  selama  50  tahun;  b)   Paten,  bentuk  perlindungan  yang  sulit diberikan  karena  hanya  diberikan  bagi  penemuan  inovatif  dan  sangat  berguna.  Berlaku selama  20  tahun;  dan  4)  Akses, Semua  orang  berhak  untuk  mendapatkan  informasi.  Perlu layanan  yang  baik  dan  optimal  bagi  semua  orang  dalam  mendapatkan  informasi  yang diinginkan. Dengan demikian adanya etika tersebut dipandang perlu sebagai perilaku yang mengikat oleh siapapun pengguna teknologi informasi.

## 4.  Kode Etik Guru Indonesia
Memaknai  manfaat  dan  tujuan  dari  keberadaan  kode  etik  dalam  suatu  profesi khususnya profesi guru termasuk guru TIK di dalamnya, akan menyadari sepenuhnya dalam melaksanakan tugas profesinya. Menurut Basyuni dalam pidato kongres PGRI XIII (dalam Herawati, 2009), Kode  Etik  Guru adalah landasan moral  dan pedoman tingkah laku guru. Lebih lanjut Barnawi (2012), menyatakan bahwa kode etik guru Indonesia adalah norma dan asas  yang  disepakati  dan  diterima  oleh  guru-guru  Indonesia  sebagai  pedoman  sikap  dan prilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara.
Lahirnya  Kode  Etik  Guru  Indonesia  (KEGI),  tidak  lepas  dari  serangkaian  sejarah yang Panjang, dimulai dari seminar tentang Etika Jabatan Guru tahun 1971 yang diikuti oleh kepala Perwakilan Departemen P & K Provinsi Jawa Timur. Disusul dengan Kode Etik Guru Indonesia oleh PGRI melalui Kongres PGRI ke XIII tahun 1973 di Jakarta yang menetapkan Kode Etik Guru Indonesia sebagai tonggak kekuatan yuridis, artinya bahwa apabila para guru melakukan  pelanggaran  atas  kode  etik  maka  akan  dikenakan  sanksi.  Dilanjutkan  dengan Konferensi  Pusat  PGRI  Nomor  V/Konpus  II/XIX/2006  tanggal  25  Maret  2006  di  Jakarta yang disahkan pada Kongres XX PGRI No. 07/Kongres/XX/PGRI/2008 tanggal 3 Juli 2008 di Palembang, yang menetapkan tentang Kode Etik Guru Indonesia (KEGI) menjadi Kode Etik  tunggal  bagi  setiap  orang  yang  menyandang  profesi  guru  di  Indonesia,  atau  menjadi referensi  bagi  organisasi  asosiasi  profesi  guru  selain  PGRI  untuk  merumuskan  Kode  Etik bagi anggotanya. Terakhir Keputusan Konres XXI Persatuan Guru Republik Indonesia tahun 2013  tentang  Kode  Etik  Guru  Indonesia  yang  diselenggarakan  di  Jakarta,  sebagai penyempurnaan  hasil  Kongres  PGRI  sebelumnya  di  Palembang  tahun  2008,  terungkap bahwa KEGI merupakan pedoman perilaku guru Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas keprofesiannya.
Berikut  petikan hasil  Keputusan  Kongres XXI Persatuan  Guru Republik  Indonesia No. VI/Kongres/XXI/PGRI/2013 tentang Kode Etik Guru Indonesia, yang diselenggarakan di Jakarta dari tanggal 1 sampai dengan 5 Juli 2013. Hasil keputusannya terbagi menjadi tiga bagian,  yaitu:  Mukadimah,  bagian  kesatu,  dan  bagian  kedua.  Mukadimah/Pembukan, meliputi 5 alinea yang berisi; Guru sebagai pendidik adalah jabatan profesi yang mulia. Oleh sebab  itu,  moralitas  guru  harus  senantiasa  terjaga  karena  martabat  dan  kemuliaan  sebagai unsur  dasar  moralitas  guru  itu  terletak  pada  keunggulan  perilaku,  akal  budi,  dan pengabdiannya.  Guru  merupakan  pengemban  tugas  kemanusiaan  dengan  mengutamakan kebajikandan  mencegah  manusia  dari  kehinaan  serta  kemungkaran  dalam  rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun watak serta budaya, yang mengantarkan bangsa  Indonesia pada kehidupan masyarakat  yang maju, adil dan makmur, serta beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Guru dituntut untuk menjalankan profesinya dengan ketulusan  hati  dan  menggunakan  keandalan  kompetensi  sebagai  sumber  daya  dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia utuh yang beriman dan bertakwa serta menjadi warga negara yang baik, demokratis, dan  bertanggung  jawab.  Pelaksanaan  tugas  guru  Indonesia  terwujud  dan  menyatu  dalam prinsip “ing ngarsasung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani”.
Untuk  itu,  sebagai  pedoman  perilaku  guru  Indonesia  dalam  melaksanakan  tugas keprofesionalan perlu ditetapkan Kode Etik Guru Indonesia. Bagian kesatu berkaitan dengan kewajiban guru secara umum yang dituangkan dalam Pasal 1, berisi: (1) menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah atau janji guru; (2) menyatakan; melaksanakan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.  Pada bagian kedua  meliputi
16129
pasal  2 sampai  dengan pasal  8, berisi  kewajiban  guru  dengan stakeholder-nya, antara lain sebagai  berikut:  Pasal  2,  Kewajiban  Guru  terhadap  peserta  didik,  meliputi:  (1)  bertindak professional  dalam  melaksanakan  tugas  mendidik,  mengajar,  membimbing,  mengarahkan, melatih,  menilai  dan  mengevaluasi  proses  hasil  belajar  peserta  didik;  (2)  memberikan layanan pembelajaran berdasarkan karakteristik  individual  serta tahapan tumbuh-kembang jiwa peserta didik; (3) mengembangkan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan; (4)  menghormati martabat dan hak-hak serta memperlakukan peserta didik secara  adil  dan  objektif;  (5)  melindungi  peserta  didik  dari  segala  tindakan  yang  dapat mengganggu perkembangan, proses belajar, kesehatan, dan keamanan bagi peserta didik; (6) menjaga  kerahasiaan  pribadi  peserta  didik,  kecuali  dengan  alasan  yang  dibenarkan berdasarkan hukum, kepentingan pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan; dan (7). menjaga hubungan  profesional  dengan  peserta  didik  dan  tidak  memanfaatkan  untuk  kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan tidak melanggar norma yang berlaku.
Pasal  3,  Kewajiban  guru  terhadap  orang  tua  atau  wali  peserta  didik,  yaitu:  (1) menghormati  hak  orang  tua  atau  wali  peserta  didik  untuk  berkonsultasi  dan  memberikan informasi  secara  jujur  serta  objektif  mengenai  kondisi  dan  perkembangan  belajar  peserta didik;  (2)  membina  hubungan  kerjasama  dengan  orang  tua  atau  wali  peserta  didik  dalam melaksanakan  proses  pendidikan  untuk  kepentingan  mutu  pendidikan;  dan  (3)    menjaga hubungan  profesional  dengan  orang  tua  atau  wali  peserta  didik  serta  tidak  memanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Pasal 4, Kewajiban guru terhadap masyarakat, antara lain: (1) menjalin komunikasi yang  efektif  dan  bekerjasama  secara  harmonis  dengan  masyarakat  untuk  mamajukan  dan mengembangkan pendidikan; (2) mengakomodasi aspirasi dan keinginan masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan; (3) bersikap responsif terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat dengan mengindahkan norma dan sistem nilai yang berlaku; (4) bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif; dan (5) menjunjung tinggi kehormatan dan martabat serta menjadi panutan bagi masyarakat.
Pasal 5, Kewajiban guru terhadap teman sejawat, meliputi: (1) membangun suasana kekeluargaan, solidaritas, dan saling menghormati antar teman sejawat baik di dalam maupun di  luar  sekolah;  (2)  saling  berbagi  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  keterampilan,  seni  dan pengalaman serta saling memotivasi untuk meningkatkan profesionalitas dan martabat guru; (3) menjaga kehormatan  dan rahasia pribadi teman sejawat; dan (4)  menghindari tindakan yang berpotensi menciptakan konflik antar teman sejawat.
Pasal 6,  Kewajiban guru terhadap profesi, antara lain: (1) menjunjung tinggi jabatan guru  sebagai  profesi;  (2)  mengembangkan  profesionalisme  secara  berkelanjutan  sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan mutu pendidikan; (3) melakukan  tindakan  dan/atau  mengeluarkan  pendapat  yang  tidak  merendahkan  martabat profesi;  (4)  dalam  melaksanakan  tugas,  tidak  menerima  janji  dan  pemberian  yang  dapat
mempengaruhi keputusan dan tugas keprofesionalannya; dan (5) melaksanakan tugas secara bertanggung jawab terhadap kebijkan pendidikan.
Pasal  7,  Kewaiiban  guru  terhadap  organisasi  profesi,  antara  lain:  (1)  mentaati peraturan  dan  berperan  aktif  dalam  melaksanakan  program  organisasi  profesi;  (2) mengembangkan dan memajukan organisasi profesi; (3) mengembangkan organisasi profesi untuk  menjadi  pusat  peningkatan  profesionalitas  guru  dan  pusat  informasi  tentang pengembangan  pendidikan;  (4)  menjunjung  tinggi  kehormatan  dan  martabat  organisasi profesi;  dan  (5)  melakukan  tindakan  dan/atau  mengeluarkan  pendapat  yang  tidak merendahkan organisasi profesi.
Pasal  8,  Kewajiban  guru  terhadap  pemerintah,  sebagai  berikut:  (1)  berperan  serta menjaga  persatuan  dan  kesatuan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  dalam  wadah NKRI  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945;  (2)  berperan  serta  dalam  melaksanakan program  pembangunan  pendidikan;  dan  (3)  melaksanakan  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh pemerintah.
Berdasarkan  berbagai  kewajiban  di  atas,  maka  sebenarnya  KEGI  bukan  hanya menjadi landasan bagi guru dalam berperilaku saja, tetapi juga menjadi suatu standar perilaku yang harus ditampilkan oleh guru. Ketika standar perilaku tersebut terpenuhi, maka terjadilah hubungan yang harmonis antara guru dengan dirinya, peserta didik, wali peserta didik, teman sejawat,  masyarakat,  organisasi  profesi,  dan pemerintah. Jadi,  pada kode etik profesi  guru tersebut  setidaknya  terdapat  dua  unsur  pokok. Pertama ,  kode  etik  profesi  guru  adalah landasan  moral  bagi  guru. Kedua ,  kode  etik  profesi  guru  merupakan  pedoman  bagi  guru dalam berperilaku.
Dalam  penerapannya  guru  dan  organisasi  profesi  guru  bertanggungjawab  atas pelaksanaan Kode Etik  Guru  Indonesia.  Guru  dan  organisasi  guru  berkewajiban mensosialisasikan  Kode  Etik  Guru  Indonesia  kepada  rekan  sejawat,  penyelenggara pendidikan, masyarakat, dan pemerintah. Perilaku menyimpang dan atau tidak melaksanakan Kode Etik Guru Indonesia dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan profesi  guru  ditetapkan  sebagai  pelanggaran.  Guru  yang  melanggar Kode  Etik  Guru Indonesia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Jenis pelanggaran meliputi  pelanggaran  ringan,  sedang,  dan  berat.  Sanksi  bagi  pelanggar  kode  etik  adalah sanksi  moral  (dicela,  dikucilkan),  sedangkan  bagi  pelanggar  berat  dapat  dikeluarkan  dari organisasi. Setiap pelanggaran dapat melakukan pembelaan diri dengan atau tanpa bantuan organisasi  profesi  guru  atau  penasehat  hukum  sesuai  dengan  jenis  pelanggaran  yang dilakukan dihadapan Dewan Kehormatan Guru  Indonesia. Wewenang Dewan kehormatan Guru  Indonesia  adalah  memberika  rekomendasi  sanksi  terhadap  guru  yang  melakukan pelanggaran terhdap Kode Etik Guru Indonesia. Pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru  Indonesia  sebagaimana  dimaksud harus  objektif,  tidak  diskriminatif,  dan  tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan.
Dengan  demikian  menjadi  sangat  berarti  untuk  memaknai,  memegang  teguh,  dan mengaplikasikan Etika Profesi yang dirupakan kedalam Kode Etik Guru Indonesia sebagai landasan moral yang dipedomani insan guru Indonesia tidak terkecuali Guru TIK, sehingga dalam  menjalani  tanggungjawab  profesinya  dapat  memahami  sesuatu  hal  yang  boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

## Kesimpulan
Kasus pelanggaran kode etik pada profesi guru tidak lepas dari situasi dan kondisi yang  berkembang  saat  sekarang  di  era  globalisasi,  dimana  kita  hidup  dalam  kondisi masyarakat  yang  majemuk,  serta  berada  dalam  pola  perubahan  sosial  budaya  yang  begitu dinamis  imbas  dari  kemajuan  teknologi,  informasi  dan  komunikasi,  sehingga  dinamika tersebut  bisa  mempengaruhi  cara  pandang,  sikap,  dan  tindakan  manusia,  akibatnya  dalam mencapai maksud dan  tujuannya tersebut terkadang lalai dengan mengesampingkan unsur penting  etika  profesi  berupa  pelanggara  pada  Kode  Etik  Guru  ketika  berinteraksi  dengan peserta  didik,  rekan  guru  sejawat,  pimpinan  sekolah,  orang  tua/wali  peserta  didik, masyarakat.
Hakekat Kode etik guru Indonesia merupakan norma dan asas yang disepakati dan diterima  oleh  guru-guru  Indonesia  sebagai  landasan  moral  dan  pedoman  sikap  berprilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Implikasinya  bagi  guru  Indonesia  pada  umumnya  dan guru  TIK  pada  khususnya,  yang notabene  bersinggungan  langsung  dengan  akses  komputer  atau  sistem  elektronik  dengan segala dampak resiko yang akan dihadapinya .  Maka dengan keberadaan  Kode Etik Guru selain  sebagai  pedoman,  utamanya  sebagai  landasan  moral,  maksudnya  dapat  senantiasa menjaga  moralitasnya,  sebab  unsur  penting  dasar  moralitas  terletak  pada  keunggulan perilaku,  akal  budi,  dan  pengabdiannya,  sehingga  menjadikan  profesi  guru  TIK  lebih bermartabat,  mengingat  guru  merupakan  pengemban  tugas  kemanusiaan  dengan mengutamakan kebajikan dalam rangka mencerdaskan anak bangsa, agar memiliki potensi kecerdasan  secara kognitif, afektif, dan psikomotor, yang kelak akan membawa  Indonesia menuju bangsa yang maju, dan mandiri.
Pada akhirnya dengan adanya etika profesi guru yang dirupakan melalui Kode Etik, pastinya  memberikan  banyak  manfaat,  seperti  lebih  meningkatkan  professional,  lebih bertanggungjawab  dalam  menjalankan  profesinya,  layanan  prima  pada  proses  pendidikan, sistem  kerja  yang  lebih  tertib  dan  teratur,  serta  dapat  meningkatkan  produktivitas  dan efektivitas kerja. Manfaat langsungnya seperti: (1) tertanam dalam nilai-nilai etika keguruan; (2) memandu guru untuk berprilaku sesuai etika profesi  baik dalam menjalin relasi dengan peserta didik, wali peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat; (3) menghasilkan kualitas pribadi, kinerja yang efektif, efisien, dan produktif dalam dalam praktek kependidikan; dan (4) melalui kode etik guru, merupakan upaya preventif untuk meminimalisasi pelanggaran hukum  yang  dilakukan  oleh  guru  dalam  melaksanakan  tanggungjawab  profesinya.  Kita
berharap semoga dengan menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan pada Kode Etik Guru  Indonesia,  akan  menjadikan  guru  Indonesia  pada  umumnya  dan  khususnya  Guru Teknologi Informasi, dan Komunikasi lebih mulia, terhormat, bermartabat, dan professional.
16133

## BLIBLIOGRAFI
Barnawi dan Muhammad Arifin. (2012). Etika dan Profesi Kependidikan . Jogjakarta : AR- Ruzz Media.
Chung,  K.H.  dan  L.C.  Megginson.  (1981). Organizational  Behavior:  Developing Managerial Skill . New York: Harper & Row.
Darmawan,  Deni  (2012).  Pendidikan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi.  Bandung; Penerbit Rosda Karya.
Firmansyah,  Yoki. Modul  Etika  Profesi  Teknologi,  Informasi  dan  Komunikasi ,  Program Studi Sistem Informasi Kampus Kota Pontianak, Fakultas Teknologi dan Informasi, Universitas Bina Sarana Informatika.(ok)
Herawati, Susi. (2009). Etika dan Profesi Keguruan , Batusangkar: STAIN Press.

## Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998) AR – Ruzz Media
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka.
Keputusan Kongres XXI Persatuan Guru Republik Indonesia No. VI/Kongres/XXI/PGRI/2013 tentang Kode Etik Guru Indonesia.
Kompas, 30 Juli 2012, Kekerasan Di Sekolah Pernah Dialami 87,6 Persen Siswa . Dan ABC Australia,  20  Desember  2012, Kekerasan  Di  Sekolah  Meningkat,  Mendesak KebijakanSekolah Ramah Anak.
Mujtahid. (2011). Pengembangan Profesi Guru . Malang : UIN-Maliki Press.
Permendikbud) RI Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ,
Permendikbud No 45 Tahun 2015, tentang perubahan atas peraturan Mendikbud RI Nomor 68 Tahun 2014 tentang peran Guru teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi dalam Implementasi Kurikulum 2013
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai.
PGRI. (19730. Buku Kenang-keangan Kongres PGRi ke XIII 21 s/d.  25 November 1973 dan HUT PGRI ke XXII.
Saondi, dan Aris Suherman. (2009). Etika Profesi Keguruan . Bandung : PT Refika Aditama.
Satori,  Djam’an,  dkk.  (2012).  Profesi  keguruan.  Tangerang  Selatan:  Penerbit Universitas Terbuka.
Saud, Udin Syarifuddin, Pengembangan Profesi Guru , Bandung: Alfabeta, 2009
Serlika, Afrita, Etika Profesi Hukum , Palembang; Penerbit REfika, 2019 (ok)
Soetjipto, dan Raflis Kosasi. (2007). Profesi Keguruan . Jakarta : Rineka Cipta.  (ok)
Sagala,  S.  (2007) Manajemen  strategik  dalam  peningkatan  mutu  pendidikan , Bandung: Alfabeta .
Suparlan, (2006). Guru sebagai Profesi . Yogjakarta: Hikayat
Surya, Mohamad. (2010). Landasan Pendidikan Menjadi Guru Yang Baik . Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
Trianto dan Titik Triwulan Tutik, Tinjauan Yuridis Hak Serta Kewajiban Pendidik Menurut UU Guru dan Dosen, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h.165
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  tentang  Serah  Simpan  Karya  Cetak  dan  Karya Rekam.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
(https://pendis.kemenag.go.id/read/mendesak-ketegasan-kode-etik-guru)
( https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/pentingnya-etika-dalam-mengajar-online-di- masa-pandemi-covid-19 ).
( http://fatmawati-fatmawatializaid.blogspot.com/2015/03/masalah-etika-dalam-teknologi- informasi.html).
16135
Copyright holder:
R. Suyato Kusumaryono (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: