Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN DI KANTOR CATATAN SIPIL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
Putu Bhaskara Perwira Negara 1 , Ketut Sudiatmaka 2 , Komang Febrinayanti Dantes 3 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {bhaskaraperwira35@gmail.com, sudiatmaka58@gmail.com, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id}

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk:  (1)  Untuk  mengetahui  bagaimana  keabsahan  perkawinan  jika  suatu perkawinan tidak didaftarkan di kantor catatan sipil. (2) Bagaimana kerugian yang ditimbulkan kepada anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  yang  tidak  didaftarkan  di  kantor  catatan  sipil.  Kantor  catatan sipil  adalah  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  dan  bertugas  untuk  memberikan  kepastian  hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang mengatur tentang permasalahan yang akan dibahas. Dalam penelitian hukum  normatif  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan.  Analisis  data  yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa  secara  normatif  perkawinan  di  Indonesia  dipayungi  oleh  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2019  tentang  Perkawinan.  Menurut  Undang-Undang  Perkawinan,  “sahnya  suatu  perkawinan  itu dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya”  sebagaimana  ditegaskan pada  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019.  Perkawinan  mau  dicatatkan  ataupun tidak  dicatatkan  akan  tetap  dipandang  sah  tetapi  hal  tersebut  dapat  memicu  dampak  hukum  karena perkawinan tersebut tidak tercatat. Perkawinan yang tidak dicatatkan dikantor catatan sipil tidak hanya berdampak hukum pada suami-istri saja, tetapi juga akan berdampak pada anak.
Kata Kunci : Keabsahan, Perkawinan, Catatan Sipil.

## ABSTRACT
The research is aimed at: (1) To find out what the legitimacy of marriage would be if the marriage was not registered in the registry office. (2) What harm is done to children born of marriages that are not registered in the registry office. The registry office is an institution that has the authority and duty to provide legal certainty. The type of study in this study is a normative legal study that focuses on the norms  of  positive  laws  that  govern  the  issues  to  be  discussed.  In  normative  legal  research  data collection  is  done  with  literature  studies.  The  data  analysis  used  in  normative  law  research  is qualitative  analysis.  Research  shows  that  marriages  in  Indonesia  are  traditionally  underpaid  by  the 16th-century 2019 act on marriage. According to the law of marriage, “the legality of marriage is to be performed according to the laws of their own religion and beliefs” as defined in chapter 2 of verse (1) act no. 16 of 2019. Whether a marriage is signed in or not is viewed as valid, it can trigger the legal effects of an unregistered marriage. Failed marriages in the registry office have not only a legal effect on couples but also a child.
Key Words : Validity, Marriage, Civil Registration.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)

## PENDAHULUAN
Perkawinan  itu  merupakan  kebutuhan biologis  antara  laki-laki  dan  perempuan  untuk membentuk  keluarga  yang  diakui  secara  sah  di dalam masyarakat, bertujuan sebagai pelaksanaan proses kodrat hidup manusia untuk kelangsungan  hidupnya.  Perkawinan  menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  yang dimaksud  perkawinan  yaitu  ikatan  lahir  batin antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai  suami  istri  yang  sah  dengan  tujuan membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Perkawinan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan  manusia  di  lingkungan  masyarakat. Perkawinan  itu  merupakan  kebutuhan  dasar untuk  menjadikan  manusia  itu  lebih  baik  dan sempurna.    Karena  perkawinan  sangatlah penting bagi manusia, maka tidak mengherankan  jika  setiap  agama  yang  ada mengatur  masalah  perkawinan,  bahkan  budaya atau  adat  masyarakat  di  setiap  daerah  dan  juga lembaga  negara  tidak  ketinggalan  mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.  Sudah  menjadi  kenyataan umum  bahwa  pengaturan  masalah  perkawinan di Indonesia menimbulkan keambiguan terhadap  keabsahan  dari  suatu  perkawinan karena  masyarakat  Indonesia  memiliki  aturan agama  dan  aturan  adat  istiadat  yang  berbeda- beda.  Itu  semua  disebabkan  karena  sudut pandang  dan  cara  berfikir  dari  masyarakatnya yang  berlainan  karena  menganut  haluan  atau aliran yang berbeda-beda.
Perkawinan  dalam  masyarakat  adat menunjukkan  sikap  yang  dinamis  yang  artinya dapat dengan mudah berkembang menyesuaikan dengan  perkembangan  zaman  oleh  karena  itu banyaknya  perkawinan  secara  hukum  adat  di setiap  daerah  tidak  terlalu  mementingkan pencatatan  perkawinan  selama  perkawinan tersebut  di  pandang  sah  dalam  masyarakat adatnya  dan  sesuai  dengan  keyakinan  mereka. Tetapi  dalam  hal  ini  apakah  perkawinan  yang tak  dicatatkan  itu  dapat  dikatakan  sah sedangkan dalam pasal 2 ayat (2) berbunyi tiap- tiap  perkawinan  dicatatkan  menurut  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  sehingga
menimbulkan  kewajiban  bahwa  perkawinan  itu haruslah dicatatkan sesuai hukum yang berlaku. Sehingga  dalam  hal  ini  jika  suatu  perkawinan yang  dilaksanakan  tidak  dicatatkan  oleh masyarakat  maka  tindakan  tersebut  akan mengabaikan  aturan  yang  termuat  pada  pasal  2 ayat  (2).  Negara  pastinya  menginginkan masyarakatnya  mencatatkan  perkawinannya agar  dapat  menampung  data-data  dari  setiap masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan  secara  sah.  Oleh  karena  itu  kantor catatan  sipil  di  percaya  untuk  menampung segala catatan mengenai peristiwa penting yang terjadi  di  masyarakat.  Tidak  lain  bertujuan  tuk memberikan  perlindungan  dan  pelayanan hukum  bagi  masyarakat  jika  suatu  saat masyarakat melakukan tindakan hukum keperdataan.  Jika  perkawinan  itu  tidak dicatatkan  maka  perkawinan  itu  tidak  diakui oleh Negara dan di anggap perkawinan itu tidak pernah ada. Sehingga dalam hal ini sangat sulit bagi negara untuk menyelesaikan permasalahan keperdataan  yang  terjadi  di  lingkungan masyarakat jika perkawinannya tidak dicatatkan.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 akan  berdampak  langsung  terhadap  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  karena aturan pemerintah  tersebut  merupakan  pelaksanaan dari  peraturan  perkawinan  tersebut,  serta  akan mempengaruhi perkembangan pencatatan perkawinan  pada  kantor  catatan  sipil  di Indonesia.  Hal  ini  ditegaskan  pada  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  dari  Pasal  2 ayat  (2)  yang  menentukan  bahwa  setiap perkawinan  yang  telah  di  langsungkan    wajib dicatatkan  pada  kantor  catatan  sipil.  Tetapi dalam  realitanya,  masyarakat  Indonesia  banyak yang tidak mencatatkan perkawinannya dikantor catatan  sipil  karena  melaksanakan  perkawinan hanya  berdasar  ketentuan  adat  dan  keyakinan agamanya  saja.  Hal  ini  menyebabkan  peraturan dari  pemerintah  tidak  berjalan  dengan  baik mengenai pelaksanaan terhadap undang-undang perkawinan tersebut.
Bila  dicermati  ketentuan  Pasal  2  ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019, kemudian dihubungkan dengan prinsip pencatatan  perkawinan  sebagaimana  diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
16  Tahun  2019,  pemaknaannya  bersifat ambiguitas atau memiliki makna/konsep berbeda  dan  memiliki  potensi  untuk  saling melemahkan  bahkan  bertentangan.  Pasal  2  ayat (2)  tidak  ditegaskan  apakah  sekadar  pencatatan secara  administratif  yang  tidak  berpengaruh terhadap  keabsahan  dari  suatu  perkawinan ataukah  pencatatan  tersebut  berpengaruh terhadap keabsahan dari suatu perkawinan yang dilakukan  sesuai  agama  dan  keyakinannya masing-masing  (Usman,  2017,  Vol.14,  No.03: 257). Sehingga dalam hal ini ditafsirkan terjadi kekaburan  norma  karena  menimbulkan  ketidak pastian hukum, sehingga menyebabkan kebingungan dikalangan
masyarakat.
Kebingungan  ini  timbul  karena  bunyi  Pasal  2 Ayat  (1)  bahwasanya  dikarenakan  perkawinan itu  dipandang  sah  dari  sudut  agama  dan  tidak dicatatkan,  hal  ini  membuat  masyarakan mengabaikan pencatatan perkawinan. sedangkan  Pasal  2  ayat  (2)  mewajibkan masyarakatnya  untuk  melakukan  pencatatan. Sehingga  dalam  penelitian  ini  terdapat  norma kabur  yang  menyebabkan  penulis  ingin mengetahui  bagaimana  keabsahan  dari  suatu perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  di  kantor catatan sipil karna pada dasarnya perkawinan itu haruslah  dicatatkan.  Tetapi  realitanya  masih banyak  masyarakat  yang  tidak  mencatatkan perkawinannya  di  kantor  catatan  sipil.  Dan dalam  hal  ini  pastinya  akan  menimbukan dampak  hukum  juga  yang  akan  berimbas terhadap  anak  yang  dilahirkannya  nanti. Sehingga penulis ingin mengetahui kerugian apa yang  akan  menimpa  anak  yang  dilahirkan  dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut.
Berdasarkan uraian di atas maka dari itu penulis mengangkat judul tentang “ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN  DI  KANTOR  CATATAN SIPIL DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG  NOMOR  16  TAHUN  2019 PERUBAHAN  ATAS  UNDANG-UNDANG NOMOR  1  TAHUN  1974  TENTANG PERKAWINAN”.
RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  diatas penulis  mencoba  untuk  merumuskan  persoalan dalam bentuk pertanyaan:
1. Bagaimana  keabsahan  perkawinan  jika suatu  perkawinan  tidak  didaftarkan  di kantor catatan sipil?
2. Bagaimana  kerugian  yang  ditimbulkan kepada  anak  yang  dilahirkan  dari perkawinan  yang  tidak  didaftarkan  di kantor catatan sipil?

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang  berfokus  pada  norma  hukum  positif  yang mengatur  tentang  permasalahan  yang  akan dibahas.
Terkait jenis pendekatan yang digunakan  dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan 2 metode pendekatan yaitu:
a) Pendekatan Perundang-undangan ( TheStatute  Approach )  merupakan pendekatan  yang  digunakan  untuk mengkaji  dan  menganalisis  semua undang-undang dan pengaturan yang ada  sangkut  pautnya  dengan  isu hukum  yang  sedang  ditangani (Ishaq, 2017: 98).
b) Pendekatan Konseptual ( The Conceptual Approach ) yakni beranjak  dari  pandangan-pandangan, doktrin-doktrin  yang  berkembang  di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari  pandangan-pandangan dan  doktrin-doktrin  di  dalam  ilmu hukum,  peneliti  akan  menemukan ide-ide  yang  melahirkan  pengertian- pengertian  hukum,  konsep-konsep hukum,  dan  asas-asas  hukum  yang ada  relevansinya  dengan  isu  yang dihadapi (Ishaq, 2017: 99).
Adapun  bahan  hukum  yang  digunakan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:
a) Bahan Hukum  Primer
Bahan  hukum  yang  digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

## Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
a. Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. b. Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. d. Undang-Undang  Nomor  24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. b) Bahan Hukum Sekunder Bahan  hukum  sekunder  berupa semua  publikasi  tentang  hukum  yang bukan  merupakan  dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi  buku-buku  teks,  kamus-kamus hukum,  jurnal-jurnal  hukum,  dan komentar-komentar atas putusan pengadilan  (Ishaq,  2017:  68).  Bahan hukum  sekunder  yang  memberikan penjelasan  mengenai  bahan  hukum primer,  seperti  misalnya  rancangan undang-undang,  hasil-hasil  penelitian, hasil  karya  dari  kalangan  hukum,  dan seterusnya (Soekanto, 2015: 52).
c) Bahan Hukum Tersier Bahan  hukum  tersier  yaitu bahan  yang  memberikan  petunjuk maupun  penjelasan  terhadap  bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah  kamus,  ensiklopedia,  indeks kumulatif,  dan  seterusnya  (Soekanto, 2015:  52).  Terkait  tulisan  ini,  penulis memakai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam
menerjemahkan  kalimat-kalimat  yang sulit dimengerti.
Dalam  penelitian  hukum  normatif pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh  data  yang  berguna  bagi  penulisan penelitian  skripsi  berupa  teori-teori  hukum, asas-asas,  doktrin  dan  kaedah  hukum  yang  di dapat  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder, dan bahan hukum tertier(Ishaq, 2017: 68).  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  ini
dilakukan  untuk  membantu  penulis  dalam mendapatkan  gambaran  atau  informasi  tentang penelitian  yang  berkaitan  dengan  permasalahan yang diteliti.
Adapun data atau bahan yang diperoleh, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder  dapat  diolah  dan  dianalisis  secara kualitatif  atau  kuantitatif.  Analisis  data  yang dipergunakan  dalam  penelitian  hukum  normatif adalah  analisis  kualitatif,  yakni  analisis  data dengan  cara  menguraikan  data  secara  bermutu dalam  bentuk  kalimat  yang  teratur,  runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan  interpretasi  data  dan  pemahaman hasil  analisis.  Dengan  kata  lain  bahwa  analisis kualitatif  adalah  cara  menganalisis  data  yang bersumber  dari  bahan  hukum  berdasarkan kepada  konsep,  teori,  peraturan  perundang- undangan,  doktrin,  prinsip  hukum,  pendapat pakar,  atau  pandangan  peneliti  sendiri  (Ishaq, 2017: 69-70).

## PEMBAHASAN
Keabsahan perkawinan jika suatu perkawinan  tidak  didaftarkan  di  kantor catatan sipil
Sebelumnya  perlu  kita  ketahui  arti  dari keabsahan,  keabsahan  berasal  dari  kata  absah atau  sah.  Makna  keabsahan  di  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  diartikan  sebagai  sifat  yang sah,  boleh,  atau  benar-benar  berlaku.  Menurut kamus  istilah  hukum  absah  adalah  suatu  hal yang  sah  dan  berlaku  menurut  peraturan perundangn-undangan  yang  ada.  Jadi  dari makna dan istilah tersebut dapat kita simpulkan bahwa  keabsahan  dari  suatu  perkawinan  itu dimaksudkan  memiliki  sifat  yang  sah  dan berlaku  sesuai  peraturan  perundang-undangan yang ada.
Adapun definisi dari perkawinan, setiap perkawianan  memiliki  definisi  yang  berbeda- beda dari berbagai aspek sudut pandang. Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan  tinjauan  yuridis  terhadap  undang- undang  perkawinan  maka  adapun  definisi perkawinan  menurut  Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 1974. Menurut pasal 1 Undang-
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
Undang  Nomor  16  Tahun  2019  menyatakan bahwa  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai  suami-istri  dengan  tujuan  membentuk keluarga  atau  rumah  tangga  yang  bahagia  dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Sahnya  suatu  perkawinan  merupakan bagian  paling  penting  di  dalam  perkawinan  itu sendiri,  oleh  karena  itu  selalu  menimbulkan suatu pertanyaan, apakah perkawinan yang tidak didaftarkan  atau  dicatatkan  di  kantor  catatan sipil  ini  sah  di  mata  hukum.  Secara  normatif perkawinan  di  Indonesia  dipayungi  oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi dalam hal ini sahnya suatu  perkawinan  sudah  di  tegaskan  di  dalam Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Menurut Undang-Undang  Perkawinan,  “sahnya  suatu perkawinan  itu  dilakukan  menurut  hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya” sebagaimana  ditegaskan  pada  Pasal  2  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019. Sehingga dapat disimpulkan bahwa “perkawinan  adalah  sah,  jika  dilakukan  sesuai hukum  agama  dan  kepercayaan  yang  dianut oleh  orang  yang  melangsungkan  suatu perkawinan”.
Agama
dan keyakinan/kepercayaan menjadi salah satu dasar yang melandasi sahnya suatu perkawin tersebut.
Pencatatan  peristiwa  penting  seperti perkawinan  memiliki  tujuan  agar  masyarakat dapat  melakukan  suatu  tindakan  hukum  dan mendapat perlindungan hukum oleh Negaranya. Bukan berarti keabsahan dari suatu perkawinan itu  dinilai  dari  aspek  pencatatannya  melainkan dinilai  dari  aspek  Undang-Undang  Perkawinan yang menyatakan sahnya perkawinan dilakukan menurut  agama  dan  kepercaaan  yang  dianut oleh  masyarakat  itu  sendiri.  Perkawinan  juga dinyatakan  sah  karena  memenuhi  syarat-syarat yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan.  Sebagaimana  yang  terdapat  dalam Undang-Undang  Perkawinan  telah  dijelaskan syarat  perkawinan  pada  Bab  II,  yang  diatur dalam  pasal  6  sampai  dengan  pasal  12
bahwasanya  syarat  perkawinan  itu  sebagai berikut:
1. Mengenai  izin  yang  di  peroleh  dari orangtua  yang  bersangkutan  jika belum mencapai umur 21 tahun.
2. Batasan  usia  pria  dan  wanita  minimal 19  tahun  yang  telah  di  perbarui  oleh Undang-Undang  No.16  Tahun  2019 bahwa  sebelumnya  batas  usia  adalah untuk  pria  berumur  19  dan  wanita berumur 16 tahun.
3. Perkawinan  dilarang  atau  tidak  dapat dilangsungkan jika memiliki hubungan darah.
4. Untuk  orang  masih  terikat  tali perkawinan dengan orang lain dilarang kawin lagi, kecuali diberikan izin oleh pengadilan.
Jadi  dari  persyaratan  umum  yang dijabarkan  diatas  jika  di  tinjau  dari  perspektif Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  maka persyaratan  yang  termuat  diatas  tidaklah menjadi  inti  dasar  untuk  menentukan  sahnya perkawinan.  Syarat-syarat  dalam  Undang- Undang Perkawinan hanya merupakan persyaratan umum agar menciptakan perkawinan yang baik di dalam masyarakat dan sesuai dengan hukum negaranya yaitu Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang perkawinan.
Jadi  yang  menjadi  inti  dasar  sahnya perkawinan  itu  adalah  agama  dan  keyakinan yang  dianut  masyarakatnya.  Karena  dapat dibuktikan  seperti  yang  dijelaskan  dalam  tiap- tiap  pasal  yang  menyangkut  syarat  perkawinan itu  sendiri  yang  terdapat  dalam  Bab  II bahwasanya syarat-syarat umum tersebut hanya berlaku sepanjang hukum agama dan keyakinannya  yang  bersangkutan  itu,  tidak menentukan lain. Seperti yang sudah ditegaskan oleh  pasal  6  ayat  (6)  dan  pasal  10  Undang- Undang  Perkawinan  bahwa  syarat  perkawinan yang  ditegaskan  itu  hanya  berlaku  sepanjang agama  dan  keyakinan  tidak  menentukan  lain daripada itu.
Perkawinan  yang  tidak  sah  adalah perkawinan  yang  sudah  pasti  melanggar ketentuan-ketentuan  agama  dan  kepercayaan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
yang  dianutnya.  Perkawinan  yang  melanggar ketentuan  agama  tentunya  melanggar  peraturan Undang-Undang  Perkawinan  pada  pasal  2  ayat (1)  sehingga  perkawinan  tersebut  dapat dianggap  tidak  sah.  Setiap  agama  memiliki peraturannya tersendiri dalam urusan perkawinan,  maka  dari  itulah  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019  tentang  perkawinan  ini lebih  mengacu  pada  agama  dan  keyakinan sebagai dasar dari perkawinan itu. Terlebih lagi di Negara Indonesia menganut berbagai macam agama  dan  keyakinan  yang  berbeda  sehingga perkawinan  yang  sah  atau  tidak  sah  itu ditentukan oleh agamanya sendiri.
Jadi  dalam  hal  ini  perkawinan  yang tidak  dicatatkan  di  kantor  catatan  sipil  tidak mempengaruhi keabsahan dari suatu perkawinan  tersebut  karena  “pencatatan  dalam perkawinan”  tidak  ada  hubungannya  dengan “keabsahan”  dari  suatu  perkawinan.  Seperti yang  sudah  di  jelaskan  di  atas  bahwa  makna keabsahan  yang  terdapat  di  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  diartikan  sebagai  “sifat  yang sah”. Jadi keabsahan dapat disimpulkan bahwa, keabsahan  adalah  suatu  sifat  dari  perkawinan tersebut,  berbeda  dengan  “pencatatan”  yang merupakan  suatu  perbuatan  hukum  yang dilakukan oleh subjek hukum demi terlaksananya  ketertiban  hukum  atau  ketertiban admnisrasi.
Perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  di kantor  catatan  sipil  akan  memberikan  dampak hukum  pada  mereka  yang  bersangkutan. Sebenarnya dampak hukum itu bisa bermacam- macam tergantung masalah yang akan dihadapi dalam  kehidupan  rumah  tangganya.  Apabila suatu perkawinan tidak dicatatatkan/didaftarkan akan  menimbulkan  suatu  kerugian  bagi  suami, istri,  maupun  anak-anaknya,  kerugiannya  yaitu sebagai berikut:
1. Perkawinan  tidak  diangap  dan  tidak diakui  oleh  Negaraseperti  yang  kita ketaui hukum perkawinan yang berlaku di  Negara  Indonesia  adalah  Undang- Undang  No.  16  Tahun  2019  tentang perkawinan,  maka  jika  perkawinan  itu tidak  di  catatkan  atau  didaftarkan, perkawinan  tersebut  tidak  akan  pernah
diakui  oleh  negaranya  sendiri.  Hal tersebut  dikarenakan  karena  telah melanggar ketentuan perundang- undangan yang mewajibkan masyarakatnya untuk mencatatkan perkawinannya  sebagai  peristiwa  yang penting.  Mengacu  pada  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019 sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  2 ayat  (2)  “perkawinan  itu  haruslah dicatatkan/didaftarkan  sesuai  peraturan yang berlaku”.
2. Anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan tersebut  hanya  memiliki  hubungan keperdataan  dengan  ibu,  sebagaimana dijelaskan  pada  pasal  43  ayat  (1) Undang-Undang  Perkawinan.  Selama tidak  bisa  dibuktikan  dengan  akta otentik,  anak  tersebut  dianggap  oleh Undang-Undang  Perkawinan  hanya memiliki  hubungan  dengan  ibunya  saja karena  hanya  ibu  yang  memiliki  ikatan batin  dengan  anak-anaknya  dan  hanya ibunya  saja  yang  lebih  tau  siapa  ayah (biologisnya)  dari  anak  tersebut.  Selain itu  jika  tidak  dapat  dibuktikan  dengan akta  otentik  maka  hanya  pengadilan yang  dapat  memutuskan  sah  atau tidaknya anak tersebut sesuai permintaan dari pihak yang
berkepentingan  sebagaimana  dijelaskan pada pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
3. Sulitnya pengurusan administrasi pencatatan  akta  dan  administrasi lainnya. Dalam prosedurnya pengurusan administrasi  selalu  membutuhkan  surat resmi  seperti  akta  otentik  agar pengurusan  administrasi  bisa  diproses dengan  cepat.  Jika  suatu  perkawinan tidak  dicatatkan  di  kantor  catatan  sipil maka  orang  yang  bersangkutan  tidak akan  memiliki  akta  otentik  yang diterbitkan  oleh  catatan  sipil  sehingga orang  tersebut  harus  melapor  dan mengurusnya  kembali  dengan  proses yang lebih rumit. Kerena pada dasarnya pengurusan  administrasi  akan  selalu melibatkan  kantor  catatan  sipil  karena mengacu pada asas konkordasi.

## Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
4. Anak dan istri tidak berhak atas nafkah dan  harta  waris  dari  suami,  kalau ditinjau  dari  Undang-Undang  No.  16
Tahun 2019 bahwasanya status perkawinan  ataupun  status  anak  dan istri  di  hadapan  hukum  yang  tidak diakui oleh Negaranya karena perkawinannya tidak tercatatkan. Disini akan membawa persoalan baru di dalam kehidupan  rumah  tangga.  Secara hukum, jadinya sang suami tidak punya kewajiban  untuk  memberikan  nafkah. Jika suatu hari suami pergi
menelantarkan  anak  dan  istri  begitu saja,  maka  anak  maupun  istri  akan kesulitan  menuntut  dan  menggugat  hak atas dirinya dan anak-anaknya. perkawinan  tersebut  akan  berdampak kepada  beberapa  aspek  kehidupan  istri dan  anak.Terkait  hal  ini  anak  dan  istri menjadi  terancam  tidak  mendapat nafkah  dan  harta  waris  dari  suaminya. Seorang  istri  dan  anak  dari  hasil perkawinan  yang  tidak  tercatat  tak punya  kedudukan  yang  sah  di  mata hukum  untuk  mendapat/memperoleh hak  waris.  Berdasarkan  pasal  43  ayat (1)  Undang-Undang  Perkawinan  istri dan  anak  tidak  berhak  mewarisi  dari ayahnya.  Sebab  sang  anak  hanya mempunyai  hubungan  perdata  dengan ibu  kandungnya  dan  keluarga  ibunnya jadi  dengan  ayah  tidak  memiliki hubungan  perdata  sehingga  sang  ayah tidak  wajib  mewarisi  istri  dan  anak- anaknya.
5. Mempengaruhi kondisi psikologis anak. Seperti  yang  sudah  dijelaskan  di  atas, kedudukan anak menjadi perhatian yang terpenting  ketika  memutuskan  untuk melangsungkan perkawinan secara agama  dan  tidak  dicatatkan.  Misalkan, dalam  akta  kelahiran  si  anak  tidak tercantum  nama  ayah  kandungnya, maka tidak menutup kemungkinan anak ini  kemudian  merasa  berbeda.  Tanpa kita  sadari  hal  ini  bisa  mempengaruhi kondisi psikologis dari anak tersebut.
Kerugian kerugian yang ditimbulkan kepada anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  yang tidak didaftarkan di kantor catatan sipil Dalam hal ini kerugian tersebut pastinya akan  berdampak  pada  anak  yang  akan dilahirkan  jika  keluarga  itu  dikaruniai  seorang anak.  Banyak  sekali  kerugian  yang  mungkin akan  terjadi  dan  melibatkan  anak  yang  lahir dalam  perkawinan  yang  tidak  didaftarkan  di kantor catatan sipil.
Jika  suatu  perkawinan  tidak  pernah dicatatkan  di  kantor  catatan  sipil  maka kerugiannya  adalah,  sulitnya  mengurus  akta kelahiran  anak  di  kantor  catatan  sipil,  karena dibutuhkan suatu akta perkawinan sebagai salah satu persyaratan untuk mengurus akta kelahiran. Tim  KPAI  (Komisi  Perlindungan  Anak Indonesia)  menyatakan  bahwa,  diperkirakan lebih dari 50 juta anak di Indonesia saat ini tidak memiliki
akte
kelahiran (https://www.kpai.go.id).  Itu  semua  pastinya disebabkan  oleh  berbagai  macam  faktor tentunya,  salah  satu  penyebabnya  adalah perkawinan  yang  tidak  di  daftarkan  di  kantor catatan sipil. Dalam hal ini tentu saja anak telah dirugikan  haknya  untuk  memperoleh  identitas yang  di  akui  di  mata  hukum.  Adapun  syarat- syarat  untuk  menerbitkan  akta  kelahiran  di antaranya:
1. Surat  keterangan  yang  dibuat  dari rumah  sakit  oleh  dokter  atau  bidan, sebagaimana  surat  tersebut  memuat tempat dimana bayi itu dilahirkan.
2. Surat  tanda  bukti  perkawinan  atau  akta perkawinan orang tua.
3. Surat  keterangan  kelahiran  dari  kantor kelurahan/desa.
4. Fotokopi  kartu  keluarga/kartu  tanda penduduk  yang  telah  dilegalisasi  oleh kantor kelurahan/desa setempat (Nurachmad, 2013: 17).
Jadi dari syarat-syarat diatas sudah jelas bahwa  untuk  mendapatkan  akta  kelahiran haruslah  memiliki  akta  perkawinan,  jika  tidak memiliki  akta  perkawinan  maka  kedua  orang tua akan kesulitan mengurus administrasi untuk membuat  akta  kelahiran  anaknya.  Sehingga dalam  hal  ini  jika  perkawinan  tidak  dicatatkan di  kantor  catatan  sipil  maka  akan  merugikan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
anak  yang  dilahirkan  dari  hasil  perkawinan  itu sendiri.  Kemungkinan  besar  yang  akan  terjadi, anak  tidak  mendapatkan  haknya  untuk memperoleh  identitasnya  demi  kelangsungan dan  perkembangan  hidupnya.  Itu  semua disebabkan  karena  tidak  terpenuhinya  syarat- syarat untuk pengurusan akta kelahiran tersebut sehingga  pengurusan  administrasinya  menjadi lebih sulit.
Untuk  menjamin  terpenuhinya    hak anak  terkait  identitasnya  secara  hukum,  orang tua  harusnya  mematuhi  betul  pedoman  yang terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2019  tentang  Perkawinan  agar  tertib untuk  mencatatkan  perkawinannya.  Sehingga jika  perkawinan  dicatatkan  orang  tua  akan memiliki akta perkawinan yang di terbitkan oleh kantor  catatan  sipil  dan  pengurusan  akta kelahiranpun menjadi lebih mudah dengan akta perkawinan tersebut. Karena seperti yang sudah dijelaskan  di  atas  bahwa  salah  satu  syarat pengurusan  akta  kelahiran  adalah  dengan melampirkan  akta  perkawinan  guna  untuk memperjelas  status  anak  yang  dilahirkan  dan agar  memberikan  kekuatan  hukum  serta perlindungan hukum bagi yang bersangkutan.
Selaian  anak  dirugikan  atas  haknya untuk memperoleh identitas yang termuat dalam akta kelahiran, kerugian lainnya akan berdampak juga pada kedudukan anak nantinya. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,  dalam  Bab  IX  (sembilan)  Undang- Undang Perkawinan mengatur tentang kedudukan  anak  terhadap  orangtuanya.  Dalam Undang-Undang  tersebut  dijelaskan  bahwa kedudukan  anak  yang  sah  berasal  dari perkawinan yang sah atau dengan kata lain anak tersebut  dilahirkan  dari  perkawinan  yang  sah (Pasal 42). Perkawinan yang sah itu berdasarkan atau dilangsungkan secara agama dan keyakinannya  sesuai  pembahasan  rumusan masalah  pertama.  Jadi  walaupun  perkawinan tidak di catatkan anak yang lahir tetap berstatus sebagai  anak  yang  sah  selama  perkawinan  itu dilangsungkan sesuai agama dan keyakinannya. Kedudukan  seorang  anak  yang  lahir  dalam perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  tetap dipandang  sah  selama  kedua  orang  tuanya mengakui  anak  tersebut  meski  tidak  dapat dibuktikan  dengan  akta  otentik/catatan  sipil.
Jika tidak dapat dibuktikan dengan akta tersebut maka  anak  hanya  dianggap  oleh  Negara  hanya memiliki  hubungan  perdata  dengan  ibunya  saja sebagaimana  diterangkan  dalam  Undang- Undang  Perkawinan  (Pasal  43).  Jika  ditinjau dari  Undang-Undnag  Nomor  16  Tahun  2019 sesungguhnya  asal-usul  seorang  anak,  hanya dapat  dibuktikan  dengan  akta  kelahiran  yang autentik (Pasal 55). Oleh karena itu pentingnya pencatatan  perkawinan  di  kantor  catatan  sipil bertujuan  untuk  melindungi  status  dan kedudukan  anak  di  mata  hukum  Negara  kelak, agar  si  anak  memiliki  ikatan  perdata  dengan ayah dan ibunya.
Dari  kedudukan  anak  tersebut,  seorang anak  di  mata  hukum  tidak  akan  memiliki hubungan  keperdataan  dengan  ayahnya  jikalau ayahnya  itu  tidak  mau  mengakui  anaknya sebagai  anak  kandungnya  sendiri.  Kedudukan anak ini akan berpengaruh juga terhadap haknya dalam memperoleh warisan. Sehingga dalam hal ini  anak  tidak  akan  memiliki  hak  apapun termasuk  hak  mendapatkan  warisan,  itu  semua dikarenakan  tidak  memiliki  hubungan  perdata dengan  si  ayah  jika  dipandang  dari  perspektif Undang-Undang Perkawinan. Sehingga ayahnya sesungguhnya  tidak  memiliki  kewajiban  dalam hal  memberikan  warisannya  kepada  anak  yang tidak diakuinya. Itu justru akan merugikan anak untuk memperoleh haknya dalam hal menerima warisan.  Jika  ditinjau  dari  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019,  masalah  waris  tidak diatur secara jelas karena aturan/hukum waris di Negara  Indonesia  masih  bersifat  pluralisme hukum  (aneka  ragam  hukum),Sehingga  dalam pembagian  suatu  harta  waris,  itu  selalu  tunduk pada  hukum  waris  yang  dianut  oleh  si pewarisnya.
Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang- Undang  Perkawinan,  “anak  yang  dilahirkan  di luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan perdata  dengan  keluarga  ibunya  dan  ibunya saja”.  Sehingga  anak  ini  kehilangan  hak  atas nama  atau  hubungan  perdata  dengan  ayahnya, bahkan  kehilangan  nafkah  secara  lahir  maupun batin,  pendidikan,  tempat  tinggal,  dan  warisan jika  ayahnya  meninggal  dunia.  Sehingga  anak tidak  mempunyai  hubungan  hukum  dengan ayahnya.  Hal  ini  akan  berdampak  pada jiwa/psikologis anak tersebut karena ia dianggap
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
sebagai anak luar kawin atau anak yang terlahir dari  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan.  Apalagi jika seorang ayah tidak mau bertanggung jawab dan  tidak  menjalankan  kewajibannya  sebagai seorang ayah. Tulis Asri Ediyati yang mengutip dari Farida dalam publikasinya (Ediyati, 2018).
Dalam  hal  ini  terdapat  empat  kerugian terhadap  anak  yang  di  antaranya;  seperti  hak untuk mendapatkan identitas secara hukum yang termuat  di  dalam  akta  kelahiran,  status  atau kedudukan  anak,  lalu  kemudian  mempengaruhi hak waris dan dampak psikologis terhadap anak. Sebenarnya dampak/kerugian yang akan dirasakan  tidak  hanya  meliputi  empat  hal tersebut.  Tetapi  empat  hal  itu  merupakan  akar yang  akan  menimbulkan  masalah  baru  dalam kehidupan  selanjutnya.  Kemudian  hal  itu  akan berdampak  dan  berakar  ke  seluruh  sektor kehidupan  anak  sehingga  akan  menimbulkan banyak kerugian yang pertama berawal dari hak anak  yang  terancam  tidak  akan  memiliki identitas  diri  secara  lengkap  dan  tidak  diakui secara hukum.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:
1. Perkawinan  mau  dicatatkan  ataupun tidak  dicatatkan  akan  tetap  dipandang sah  jika  tidak  bertentangan  dengan agama dan keyakinan dari masyarakatnya itu. Walaupun perkawinannya  itu  tidak  dicatatkan  dan menurut  agama  dipandang  sah,  tetapi hal  tersebut  dapat  memicu  dampak hukum  karena  perkawinan  tersebut tidak  tercatat  dan  telah  mengabaikan Pasal  2  ayat  2  Undang-Undang  Nomor 16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan. Jadi  jika  kita  tidak  mentaati  ketentuan- ketentuan  yang  tercantum  dalam Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2019,  walaupun  perkawinan  secara agama  itu  sah,  perkawinan  tersebut tidak  akan  pernah  diakui  oleh  Negara karena tidak ada catatan-catatan Negara yang menyatakan bahwa telah
terjadinya peristiwa perkawinan tersebut. Perkawinan yang tidak dicatatkan sesungguhnya telah
melanggar  ketentuan  atau  tata  tertib administrasi. Sehingga peristiwa-
peristiwa  penting  yang  terjadi  di masyarakat  tidak  ada  dalam  catatan Negara.  Sehingga  ini  yang  membuat Negara tidak bisa memberikan perlindungan hukum bagi
masyarakatnya.  Bahkan  jika  ketentuan administrasi  tidak  dijalankan  dengan baik akan menimbulkan dampak hukum dan  sanksi  administratif  untuk  yang bersangkutan.
2. Perkawinan  yang  tidak  dicatatkan dikantor  catatan  sipil  tidak  hanya berdampak hukum pada suami-istri saja, tetapi  juga  akan  berdampak  pada  anak yang  dirugikan  secara  haknya  untuk memperoleh  identitas  yang  termuat dalam  akta  autentik  yang  diterbitkan oleh kantor catatan sipil. Selain itu juga berdampak  dan  merugikan  anak  untuk memperoleh  status  dan  kedudukan sebagai  anak  yang  sah  memiliki hubungan  perdata  dengan  ayahnya menurut  ketentuan  Undang-Undang Perkawinan.  Anak  juga  tidak  hanya dirugikan secara hak dan statusnya saja tetapi  akan  berpengaruh  juga  pada Psikologis anak tersebut.
Saran
Adapun saran yang dapat diberikan  dari  permasalahan  yang  telah  di paparkan diatas adalah sebagai berikut:
1. Kepada  masyarakat  diharapkan  untuk selalu  mematuhi  kewajibannya  sebagai masyarakat  yang  baik.  Salah  satu kewajiban  dari  masyarakat  itu  adalah wajib  menlapor  dan  mendaftarkan semua peristiwa penting yang terjadi di lingkungan masyarakatnya.
2. Perlu adanya kesadaran dari masyarakat itu  sendiri,  tanpa  kesadaran  dari masyarakat  itu  sendiri  tujuan  hidup yang  lebih  baik  tidak  akan  dapat tercapai dengan maksimal.

## Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
3. Kepada instansi catatan sipil diharapkan slalu  memberikan  sosialisasi  setiap tahunnya  kepada  masyarakat,  karena wawasan  dari  beberapa  masarakat masih kurang terhadap pentingnya tertib administrasi.

## Daftar Pustaka Buku
Abdillah,  Kudrat.  &  Maylissabet.  2020. “ Sejarah  Sosial  Status  Dan  Hak  Anak  Luar Nikah ”. Pamekasan: Duta Media Publishing.
Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. “ Hukum Perkawinan”. Malang:  Penerbit  Universitas Muhammadiyah Malang. Candra,  Mardi.  2018.  “ Aspek  Perlindungan Anak  Indonesia  Analisis  Tentang  Perkawinan Di Bawah Umur ”. Jakarta Timur: Kencana. HS,  Salim.  2016.  “ Pengantar  Hukum  Perdata Tertulis (BW) ”. Jakarta: Sinar Grafika. Ishaq, H. 2017. “ Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan  Skripsi,  Tesis,  Serta  Disertasi ”. Bandung: Alfabeta. Marzuki,  Peter  Mahmud.  2011.  “ Penelitian Hukum”. Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group.

## Jurnal
Arliman  S,  Laurensius.  2019.  “Peran  Lembaga Catatan  Sipil  Terhadap  Perkawinan  Campuran Berdasarkan  Undang-Undang  Perkawinan”. Jurnal Cendekia Hukum , 4(2): 294.
Khusna,  Dewi.  2020.  “Eksistensi  Batas  Usia Minimal  19  Tahun  Bagi  Perempuan  Dalam Perkawinan”. Jurnal  Negara  dan  Keadilan . 9(1): 4.
Ma’sum,  H.  Eendang  Ali.  2013.  “Pernikahan Yang  Tidak  Dicatatkan  Dan  Problematikanya”. 12(2): 202.
Santoso.  2016.  “Hakekat  Perkawianan  Menurut Undang-Undang  Perkawinan  Hukum  Islam  dan Hukum Adat”. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan . 7(2): 413-414.
Usman,  Rachmadi.  2017.  “Makna  Pencatatan Perkawinan  Dalam  Peraturan  Perundngan- Undangan  Perkawinan  Di  Indonesia”. Jurnal Legislasi Indonesia. 14(3): 257.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 Tentang Perkawinan. Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Internet Anugrahni, A. 2013.
https://ngobrolinhukum.wordpress.com , diakses 6 Juni 2021.
Ediyati,  Asri.  2018.  Dampak  Nikah  Siri  Bagi Bunda  dan  Anak.  https://www.haibunda.com, diakses 10 Mei 2021.
Indrasari,  Esty.  2016.  Pencatatan  Perkawinan. https://estyindra.weebly.com/mkn- journal/pencatatan-perkawinan, diakses 03
November 2020.
KPAI. 2013. Akta Kelahiran Adalah Hak Setiap Anak  Indonesia,  Batalkan  UU  Yang  Persulit Pembuatan Akta Kelahiran. https://www.kpai.go.id, diakses 10 Mei 202.