## Wajah Hukum, 3(1), 42-50
ISSN 2598-604X (Online) DOI 10.33087/wjh.v3i1.54
Nurhasan

## Kebijakan Formulasi Hukum Pidana terhadap Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

## Nurhasan 1

## Fakultas Hukum Universitas Batanghari
Abstrak .  Sekarang  ini  banyak  sekali  pelaku  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  dibawah  umur.  Hal  yang demikian telah terbukti karena telah ada Peradilan Anak yang khusus menangani perkara anak. Dalam hal ini, Hakim dalam  memutuskan  suatu  perkara  yang  dilakukan  oleh  anak  dibawah  umur  jarang  sekali  melihat  hak  anak  sebagai pelaku  tindak  pidana,  Hakim  justru  menjatuhkan  sanksi  pidana  yang  sesuai  dengan  perbuatan  yang  dilakukan  anak tersebut  dan seringkali dilakukan penahanan oleh aparat penegak hukum. Hal yang demikian, tidak ada tercantum hak anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan  Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Seharusnya walaupun anak sebagai pelaku tindak pidana, mereka  seharusnya  mendapat  perlakuan  yang  sama  seperti  anak-anak  lainnya.  Adapun  alasan  timbulnya  Undang- Undang  Nomor    35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak adalah untuk memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif dan  kekerasan  terutama  kekerasan  seksual.  Kemudian  implikasi  jika  diadakan  pengaturan  tentang  hak  anak  sebagai pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  adalah  untuk  dilindungi  anak  dihadapan  hukum  dari  kesewenag- wenangan aparat penegak hukum dan anak tersebut tetap mendapat pendidikan yang layak sehingga dapat mengubah karakter  dia  yang  tadinya  jahat  menjadi  lebih  baik  dari  yang  sebelumnya.  selanjutnya  kebijakan  formulasi  hukum pidana  yang  akan  datang  terkait  hak  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dalam  Undang-Undang  Nomor    35  Tahun 2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  adalah  perlu diadakan  pengaturan  terhadap  hak  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  demi  mewujudkan  anak-anak  bangsa  yang cerdas.
Kata Kunci : Kebijakan Formulasi, Hak Anak
Abstract. Today there are many perpetrators of crimes committed by minors. Such a thing has been proven because there  has  been  a  Juvenile  Justice  specifically  dealing  with  child  cases.  In  this  case,  the  Judge  in  deciding  a  case carried out by minors rarely sees the rights of children as perpetrators of crimes, the Judge actually imposes criminal sanctions in accordance with the actions carried out by the child and often detained by law enforcement officers. This is the case, there is no listed children's rights as perpetrators of criminal acts in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments  to  Law  Number  23  of  2002  concerning  Child  Protection.  Even  though  children  are  criminals,  they should  receive  the  same  treatment  as  other  children.  The  reason  for  the  emergence  of  Law  Number  35  of  2014 concerning  Amendments  to  Law  Number  23  of  2002  concerning  Child  Protection  is  to  provide  guarantees  for  the fulfillment  of  their  rights  without  discrimination  and  violence,  especially  sexual  violence.  Then  the  implication  if  a regulation on the rights of children is held as a criminal offender in Law Number 35 of 2014 concerning Amendment to  Law  Number  23  of  2002  concerning  Child  Protection  is  to  protect  children  in  the  face  of  the  law  from  the arbitrariness  of  law  enforcement  officials  and  the  child  remains  get a  decent  education  so  that  they  can  change  the character of him who was evil to be better than the previous one. then the policy on the formulation of future criminal law relating to children's rights as perpetrators of criminal acts in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection is a need to regulate the rights of children as perpetrators of crimes in order to realize children smart kids.
Keywords: Formulation Policy, Children's Rights
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

## PENDAHULUAN
Di  zaman  modern  seperti  sekarang  ini  banyak  sekali  pelaku  tindak  pidana  yang  melakukan  tindak pidana  di  dalam  kehidupan  masyarakat  dengan   berbagai  macam  modus  operandi  yang  digunakan  oleh  si pelaku tindak  pidana  dengan  tujuan  untuk  mencapai  apa  yang  diinginkannya.  Hal  ini juga  diutarakan  oleh Ali  Zaidan  bahwa  manusia  berusaha  untuk  memenuhi  kebutuhannya  dengan  berbagai  cara,  tidak  mustahil dalam memenuhi kebutuhan itu dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum. 2
Oleh  karena  itu,  dengan  banyaknya  pelaku  tindak  pidana  yang  melakukan  tindak  pidana  dalam masyarakat  maka  dibutuhkan  suatu  aturan  hukum  yang  dapat  menjerat  si  pelaku  tindak  pidana  tersebut supaya  pelaku  itu  sendiri  dapat  ditangkap  dan  diamankan  demi  menjaga  ketertiban  dalam  kehidupan bermasyarakat.  Kemudian  ditambahkan  juga  oleh  Soerjono  Dirdjosisworo  bahwa  tujuan  hukum  adalah melindungi  individu  dalam  hubungannya  dengan  masyarakat  sehingga  dengan  demikian  dapat  diharapkan terwujudnya keadaan aman, tertib dan adil. 3 Jadi, sudah jelas tujuan hukum itu untuk melindungi masyarakat dari perbuatan individu atau kelompok yang hendak melakukan kejahatan terhadap masyarakat atau individu dalam masyarakat itu sendiri.
Pelaku  tindak  pidana  biasanya  dilakukan  oleh  orang  dewasa  yang  mempunyai  kekuatan  yang  lebih kuat dari si korban tindak pidana itu sendiri sehingga pelaku tindak pidana dengan mudah dan lebih leluasa untuk  melakukan  tindak  pidana tersebut. Namun,  pada  saat  sekarang  ini  pelaku tindak  pidana tidak  hanya orang dewasa saja melainkan anak-anak juga dapat melakukan tindak pidana tersebut, dimana anak-anak itu masih dikategorikan di bawah umur apabila dilihat dari undang-undang yang berlaku pada saat sekarang ini.
Akibat adanya pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur maka wajar saja pada saat sekarang ini sudah ada pengadilan yang menangani kasus anak sebab yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah anak itu sendiri. Adapun dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menyatakan  bahwa  sistem  peradilan  pidana  anak adalah  keseluruhan  proses  penyelesaian  perkara  anak  yang  berhadapan  hukum  mulai  tahap  penyidikan sampai  dengan  tahap  pembimbingan  setelah  menjalani  proses  pidana  yang  berdasarkan  perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan. Dengan demikian, sudah jelas apabila anak melakukan suatu tindak pidana maka akan diadili di pengadilan anak yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bukan pengadilan yang biasanya dilakukan untuk orang dewasa.
Di  dalam  proses  pengadilan  tentunya  hak  yang  selalu  dilindungi  yaitu  hak  korban  dengan  alasan karena  korban  dalam  tindak  pidana  merasa  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  kerugian  atas perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana sehingga hak  yang harus diperhatikan dalam setiap kasus  di  dalam  pengadilan  adalah  hak  si  korban.  Untuk  itu,  apabila  terjadi  tindak  pidana  yang  korbannya dalam  hal  ini  adalah  anak-anak  maka  terhadap  si  pelaku  tindak  pidana  tersebut  akan  dijatuhkan  sanksi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap anak tersebut.
Untuk  itu,  demi melindungi  anak  yang  menjadi  korban  dari  tindak  pidana  tersebut  maka  pemerintah membentuk  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  bertujuan  untuk  melindungi  hak anak-anak  sebagai korban.  Adapun  peraturan  perundang-undangan  yang  dimaksud  adalah  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak. Digunakan  Undang-Undang  khusus  diluar  KUHP  dan  KUHAP  karena  Eko  Budi  S  berpendapat  bahwa apabila mengacu pada KUHAP, kewajiban penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan sangkaannya terhadap tersangka, kemudian alat-alat bukti yang juga mengacu pada KUHAP seperti halnya tindak pidana biasa,  sangat  sulit  untuk  menjerat  pelaku-pelaku  yang  berada  di  belakang  kasus  tersebut. 4 Oleh  karena  itu digunakan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak untuk mengungkapkan tersangka dalam kejahatan terhadap anak.
2 M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal , (Jakarta: Sinar Grafik, 2016), halaman 1.
3 Mudakir Iskandar Syah, Ilmu Hukum Dan Kemasyarakatan , (Jakarta: Tatanusa, 2017), halaman 8.
4 Eko Budi S, Kebijakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Perairan Indonesia , Jurnal Wajah Hukum, Volume 2 Nomor 2 (Oktober 2018), halaman 205.
Tujuan  dibentuknya  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  ini  adalah  Anak  adalah  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  keberlangsungan  hidup  manusia  dan  keberlangsungan  sebuah  bangsa  dan  negara.  Agar kelak  mampu  bertanggung  jawab  dalam keberlangsungan  bangsa  dan  negara,  setiap  Anak  perlu  mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.  Untuk  itu,  perlu  dilakukan  upaya  perlindungan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  Anak  dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Hal ini telah terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini adalah Anak.
Akan  tetapi,  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  Anak ini adalah Anak ini hanya mengatur hak anak sebagai korban saja, sedangkan hak anak sebagai pelaku tindak pidan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini  adalah  Anak  sehingga  terkadang  dalam  penjatuhan  sanksi  pidana  terhadap  anak  juga  seringkali  tidak memihak sebagai anak, justru disamakan dengan tindak pidana orang dewasa.
Dengan  demikian,  apabila  dilihat  dari  kenyataan  yang  terjadi  di  dalam  kehidupan  sehari-hari  yaitu anak yang melakukan tindak pidana karena terkadang tidak dipenuhi kebutuhannya oleh orang tuanya, maka sudah  seharunya  diadakan  pembenahan  kembali  terhadap  isi  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  ini  adalah Anak  sehingga  pelaku  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  tersebut  yang  haknya  sebagai  anak  dapat terlindungi juga.
Kemudian  menurut  Barda  Nawawi  Arief  bahwa  kebijakan  formulasi  hukum  pidana  memang sepatutnya dikaji karena merupakan tahap yang paling strategis dari suatu upaya penanggulangan kejahatan melalui penal  policy . 5 Dengan  demikian,  untuk  melindungi  hak  anak  walaupun  dirinya  sebagai  pelaku tindak  pidana  maka  diperlukan  pengkajian  kembali  terhadap  aturan  hukum  pidana  itu  sendiri  khususnya pada  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini adalah Anak.
Berdasarkan  uraian  yang  terdapat  pada  latar  belakang  di  atas,  untuk  itu  penulis  akan  membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Apakah  yang  menjadi  alasan  timbulnya  Undang-Undang  Nomor    35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ?
2. Apa implikasi  jika diadakan pengaturan tentang hak  anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Undang- Undang  Nomor    35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak ?
3. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang terkait hak anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ?
Kemudian tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk mengetahui alasan timbulnya Undang-Undang Nomor    35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak,  implikasi  jika  diadakan  pengaturan  tentang  hak  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana dalam Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang terkait hak anak sebagai  pelaku  tindak  pidana  dalam  Undang-Undang  Nomor    35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## METODE PENELITIAN
Untuk  mencapai  tujuan  yang  dinginkan  secara  objektif  maka  penulis  memerlukan metode  penelitian secara konsisten. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
5 Kif  Aminanto, Politik  Hukum  Pidana  1  Disparitas  Putusan  Hakim  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi ,  (Jember:  Jember Katamedia, 2016), halaman 90.

## 1. Metode pendekatan
Sebelum membahasa metode pendekatan, penulis terlebih dahulu menjelaskan bahwa tipe penelitian ini adalah  penelitian  yuridis normatif. Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma- norma dalam hukum positif. 6
Penelitian  hukum  normatif  ( normative  law  research )  menggunakan  studi  kasus  normatif  berupa produk  perilaku  hukum.  Pokok  kajiannya  adalah  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  norma  atau  kaidah yang  belaku  dalam  masyarakat  dan  menjadi  acuan  perilaku  setiap  orang. 7 Sehingga  penelitian  hukum normatif  berfokus  pada  inventarisasi  hukum  positif,  asas-asas  dan  doktrin  hukum,  penemuan  hukum dalam  perkara in  concreto ,  sistematik  hukum,  taraf  sinkronisasi,  perbandingan  hukum  dan  sejarah hukum. 8
Kemudian  jika  dilihat  dari  tipe  penelitian  di  atas  dengan  menggunakan  penelitian yuridis  normatif, maka  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan. Penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. 9 Oleh karena itu,  dalam  penelitian  ini  peneliti  lebih  menitikberatkan  pada  produk  hukum,  dalam  hal  ini  adalah pengaturan  tentang  hak  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dalam  Undang-Undang  Nomor    35  Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Rancangan kegiatan
Dalam  penelitian  yuridis  normatif  ini  rancangan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  peneliti  adalah menganalisis secara langsung terhadap produk hukum  yang berlaku dalam masyarakat. Hal  yang sama juga  dikemukakan  oleh  Soejono  dan  H.  Abdurrahman  bahwa  penelitian  hukum  yuridis  normatif ( normative  legal  reserch )  dilakukan  dengan  cara  pengkajian  perundang-undangan  yang  berlaku  dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. 10
Dengan demikian, dalam penelitian yuridis normatif ini sudah jelas bahwa rancangan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti adalah mnganalisis terkait hak anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Undang- Undang  Nomor    35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Ruang lingkup atau objek
Fokus  kajian  hukum  normatif  adalah  inventarisasi  hukum  positif,  asas-asas  dan  doktrin  hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto , sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. 11
Dengan demikian, ruang lingkup atau objek dalam  penelitian hukum normatif  ini adalah penelitian terhadap  asas-asas  hukum  yaitu  dasar  falsafah  dari  Undang-Undang  Nomor    35  Tahun  2014  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Bahan dan alat utama
Dalam  penelitian  hukum  normatif  yang  dikaji  adalah  bahan  hukum  yang  berisi  aturan-aturan  yang bersifat normatif. Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder. 12 Dengan demikian, dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis isi dalam  Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  terkait dengan hak anak sebagai pelaku tindak pidana.
6 Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  (Malang  :  Bayumedia  Publishing,  2006),  halaman 295.
7 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), halaman 52.
8 Ibid .
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta : Kencana, 2008), halaman 29.
10 Soejono dan H. Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum , (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), halaman 56.
11 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit , halaman 52.
12 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum , (Bandung : Mandar Maju, 2008), halaman 88.
Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder dan bahan hukum tersier : 13
a. Bahan  hukum  primer  yaitu  Bahan  hukum  primer  adalah  bahan-bahan  hukum  yang  mempunyai kekuatan hukum mengikat.
b. Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer, antara lain buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum.
c. Bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Dengan  demikian,  sumber  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  dalam  penelitian  hukum  normatif  ini adalah  menganalisis  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yaitu  isi  Undang-Undang  Nomor    35 Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak  terkait  dengan  hak  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dan  dalam  penganalisisan  menggunakan buku-buku ilmu hukum dan artikel ilmiah hukum hak anak sebagai pelaku tindak pidana.
5. Teknik pengumpulan data
Penelitian hukum normatif mengenal 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder,  yaitu studi pustaka ( bibliography study ), Studi dokumen ( study document ) dan Studi arsip ( file or record study ). 14 Studi pustaka, Menurut Abdulkadir Muhammad yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang  berasal  dari  berbagai  sumber  dan  dipublikasikan  secara  luas  serta  dibutuhkan  dalam  penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mencatat dan mengutip  dari  perundang-undangan,  naskah  kontrak  perjanjian,  buku-buku  literatur  dan  data  melalui penelusuran di internet yang berkaitan dengan penanaman modal asing dengan skema PPP. 15
Dengan  demikian,  teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  hukum  normatif  ini  adalah menggunakan  dokumen  yang  berkaitan  dengan  Undang-Undang  Nomor    35  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  dan  mengutip buku-buku literatur terkait dengan hak anak sebagai pelaku tindak pidana.
6. Teknik analisis
Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni suatu upaya  yang sistematis dalam penelitian hukum. Termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan  keingintahuan  peneliti  pada  suatu  gejala  yuridis  atau  cara  untuk  menemukan  kebenaran dalam memperoleh pengetahuan. 16
Oleh karena itu, teknik analisis dalam penelitian hukum normatif ini adalah analisis kualitatif dengan cara  mencari  kebenaran  tentang  hak  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  yang  harus  dilindungi  oleh Undang  Nomor    35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Alasan Timbulnya Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Sejak  dahulu  hingga  sekarang  hak-hak  terhadap  anak  selalu  dilindungi  oleh  hukum  karena  anak merupakan aset yang akan meneruskan perjuangan suatu bangsa. Suatu bangsa tidak akan berkembang dan maju apabila generasi penerusnya dalam hal ini yaitu anak-anak tidak dilindungi haknya oleh negara, mulai dari hak untuk hidup sampai dengan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh karena itu, hukum telah  menjamin  hak  untuk  hidup  terhadap  anak  mulai  dari  kandungan  ibunya  sampai  ia  keluar  dari kandungan Ibunya dan hukum akan berhenti melindunginya ketika anak tersebut meninggal dunia.
Selain itu juga, dalam hal kekerasan terhadap anak, dalam kondisi yang seperti ini anak tidak memiliki kekuatan  yang  kuat  untuk  melindungi  dirinya  dari  ancaman  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa  sehingga anak tersebut dapat dengan mudahnya dilakukan kekerasan oleh orang dewasa tersebut.  Hal yang demikian
13 Soejono dan H. Abdurrahman, Op.Cit , halaman 52.
14 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit , halaman 81.
15 Ibid .
16 Ibid , halaman 14.
tentu  akan  mengganggu  jiwa  dan  mental  anak  tersebut  dalam  masa  pertumbuhan  dan  perkembangan  diri anak itu sendiri, bahkan anak tersebut akan takut untuk bergaul dalam kehidupan bermasyarakat.
Mengingat bahaya yang demikian maka dari itu perlu diadakannya perlindungan hukum terhadap anak dari  gangguan  atau  ancaman  orang  dewasa  terhadap  dirinya.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  mengeluarkan suatu peraturan undang-undang yang melindungi anak dari berbagai macam kekerasan. Adapun aturan yang telah  dibuat  oleh  pemerintah  yaitu  Undang  Nomor   35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Adapun tujuan dibentuknya Undang Nomor  35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini sebagaimana yang telah tercantum dalam penjelasan di  Undang  Nomor   35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak ini yaitu anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia  dan  keberlangsungan  sebuah  bangsa  dan  negara.  Agar  kelak  mampu  bertanggung  jawab  dalam keberlangsungan  bangsa  dan  negara,  setiap  anak  perlu  mendapat  kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak- haknya  tanpa  perlakuan  diskriminatif.  Dengan  demikian,  di  dalam  undang-undang  ini  telah  mengatur tentang  hak  anak  untuk mendapat  kesempatan  baik  dalam  pertumbuhan  dan  perkembangan  secara  optimal untuk  mewujudkan  kesejahteraan  anak  dan  memberikan  jaminan  terhadap  hak-hak  anak  untuk  tidak diperlakukan diskriminatif.
Selain  itu,  pada  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  yang  saat  ini sudah  berlaku  kurang  lebih  12  tahun  sudah  mendapat  beberapa  perubahan  yang  tertuang  dalam  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014.  Undang-Undang  yang  baru  tersebut  lebih  menegaskan  tentang  perlunya pemberatan  sanksi  pidana  dan  denda  bagi  pelaku  kejahatan  terhadap  anak  terutama  kepada  kejahatan seksual.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk  memberikan  efek  jera  terhadap  pelaku,  serta  mendorong  adanya langkah  nyata  yang  cepat  untuk  memulihkan  kembali  fisik,  psikis  dan  sosial  anak.  Akhir-akhir  ini  banyak sekali ditemukan kasus kejahatan seksual pada anak yang pelakunya kebanyakan orang-orang  yang berada disekitar  anak-anak  tersebut,  bahkan  tak  jarang  orang  terdekat  dari  anak-anak  yang  mengalami  kekerasan seksual. Pada kasus pelecehan seksual selain memberikan hukuman pada pelaku, jangan sampai melupakan cara mengatasi dampak psikologis yang dialami oleh anak yang menjadi korban. 17
Kemudian  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  diatur  dalam  beberapa  pasal  yang diantaranya  mewajibkan  dan memberikan  tanggung  jawab  untuk  menghormati  pemenuhan  hak  anak  tanpa membedakan  suku,  agama,  ras,  golongan,  jenis  kelamin,  etnik,  budaya  dan  bahasa,  status  hukum,  urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental serta melindungi dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab  dalam  merumuskan  dan  melaksanakan  kebijakan  di  bidang  penyelenggaraan  perlindungan  anak. 18 Oleh karena itu, dikeluarkannya Undang Nomor  35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  merupakan  suatu  kebijakan  formulasi  yang  dilakukan oleh pemerintah dalam hal melindungi hak anak sebagai korban dari berbagai kekerasan termasuk kekerasan seksual.
Mengenai kebijakan formulasi dalam penanggulangan kejahatan menurut Barda Nawawi Arief bahwa dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, maka pembaharuan hukum pidana memiliki makna :
a. Sebagai  bagian  dari  kebijakan  sosial  (bagian  dari  upaya  untuk  mengatasi  masalah  sosial,  dalam  rangka mencapai/menunjang tujuan nasional).
b. Sebagai  bagian  dari  kebijakan  kriminal  (bagian  dari  upaya  perlindungan  masyarakat,  khususnya  upaya penanggulangan kejahatan).
c. Sebagai  bagian  dari  kebijakan  penegakan  hukum  (bagian  dari  upaya  memperbaharui  substansi  hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
17 https://bektiprasetia.wordpress.com/2015/06/22/analisis-kebijakan-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang- perlindungan-anak/, Diakses tanggal 23 Februari 2019.
18 http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan- undang-undang-perlindungan-anak, Diakses tanggal 23 Februari 2019.
Kebijakan  legislatif  merupakan  kebijakan  ( policy )  dalam  menetapkan  dan  merumuskan  sesuatu  di dalam peraturan perundang-perundangan. 19 Dalam hal ini, pemerintah telah merumuskan suatu perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari kekerasan seksual. Tujuan dikeluarkan Undang Nomor  35 Tahun 2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  ini untuk perlindungan terhadap anak sebagai korban dan mengefektifkan penegak hukum terhadap pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak.

## Implikasi Jika Diadakan Pengaturan Tentang Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Undang- Undang  Nomor    35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak
Di dalam Undang-Undang Nomor   35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  ini  belum  mengatur  tentang  perlindungan  hak  anak  sebagai pelaku  tindak  pidana.  Undang-Undang  Nomor   35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  ini  hanya  mengatur  hak  anak  sebagai  korban  dari kekerasan terutama kekerasan seksual yang dilakukan orang dewasa terhadap anak tersebut.
Oleh  karena  itu,  terkadang  di  dalam  proses  peradilan  anak  seringkali  hak-hak  anak  sebagai  pelaku tindak pidana tidak dihiraukan oleh penegak hukum terutama oleh Hakim dalam menjatuhkan suatu perkara di  pengadilan  anak  sehingga  dalam  penjatuhannya  seringkali  membuat  mental  dan  psikis  anak  tersebut menjadi terganggu.
Tidak  hanya  itu  saja,  pengaturan  tentang  hal  yang  meringankan  juga  terdapat  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana.  Adapun  isi  dari Pasal  45  yaitu  dalam  hal  penuntutan  pidana  terhadap  orang  yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan memerintahkan  supaya  yang  bersalah  dikembalikan  kepada  orang  tuanya,  walinya  atau  pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492,  496,  497,  503  -  505,  514,  517  -  519,  526,  531,  532,  536  dan  540  serta  belum  lewat  dua  tahun  sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.
Di  dalam  Pasal  45  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  ini  telah  menentukan  Hakim  untuk melakukan  dua  hal  terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak-anak  yaitu  dengan mengembalikan kepada orang tuanya atau walinya dan menyerahkan anak tersebut kepada pemerintah tanpa pidana apapun. Sedangkan apabila kita lihat sekarang ini anak sudah dijatuhkan dengan sanksi pidana yang dilakukan dalam Peradilan Pidana Anak. Hal yang demikian tentu telah bertolak belakang dengan ketentuan Pasal  45  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  ini  dan  dapat  dikatakan  dalam  penjatuhan  pidana  tidak memihak kepada hak anak untuk dilindungi walaupun dia sebagai pelaku tindak pidana.
Kemudian  dalam  Pasal  46  ayat  (1)  menjelaskan  bahwa  jika  hakim  memerintahkan  supaya  yang bersalah  diserahkan  kepada  pemerintah,  maka  ia  dimasukkan  dalam  rumah  pendidikan  negara  supaya menerima  pendidikan  dari  pemerintah  atau  di  kemudian  hari  dengan  cara  lain,  atau  diserahkan  kepada seorang  tertentu  yang  bertempat  tinggal  di  Indonesia  atau  kepada  sesuatu  badan  hukum,  yayasan  atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau di kemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal di atas, paling lama sampai orang yan g bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun.
Apabila dilihat dalam Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, anak yang menjadi pelaku tindak pidana tidak dimasukkan ke sel tahanan melainkan dimasukkan ke rumah pendidikan negara untuk  mendapatkan  pendidikan  yang  layak.  Hal  yang  demikian  tentu  bertolak  belakang  dengan  kenyataan yang  sekarang  ini  yaitu  anak  dilakukan  penahanan  oleh  penegak  hukum.  Mengingat  hal  yang  demikian maka  penegak  hukum  juga  harus  memperhatikan  hak  anak  untuk  mendapatkan  pendidikan  yang  layak
19 Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Penanggulangan  Kejahatan , (Jakarta: Kencana, 2008), halaman 223.
walaupun  si  anak  tersebut  sebagai  pelaku  tindak  pidana  karena  anak  masih  mempunyai  haknya  untuk mendapat pendidikan yang layak seperti anak-anak yang lainnya.
Oleh  karena  itu,  sudah  seharusnya  diadakan  pengaturan  terhadap  hak  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana  untuk  dilindungi  dihadapan  hukum  sehingga  anak  tersebut  walaupun  menjalani  hukuman,  ia  tetap mendapatkan haknya sebagaimana anak-anak yang biasanya seperti tidak dilakukan penahanan yang begitu lama terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan walaupun anak tersebut telah dijatuhkan sanksi pidana oleh Hakim, anak tersebut tetap mendapat pendidikan yang layak sebagaimana anak-anak lainnya sehingga anak  tersebut  mempunyai  pola  pikir  yang  dapat  mengubah  karakter  dia  yang  tadinya  jahat  menjadi  lebih baik dari yang sebelumnya.

## Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Yang  Akan  Datang  Terkait  Hak  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak Pidana  Dalam  Undang-Undang  Nomor    35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Mengingat  tujuan  dibentuknya  Undang-Undang  Nomor   35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  ini  yaitu  untuk  mewujudkan kesejahteraan  anak  dengan  memberikan  jaminan  terhadap  pemenuhan  hak-haknya  tanpa  perlakuan diskriminatif,  maka  sudah  seharusnya  juga  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak pidana karena walau bagaimanapun anak tersebut tetap sebagai anak yang harus  mendapat perlakuan yang sama dengan anak yang lainnya di dalam proses Peradilan Pidana.
Kemudian  menurut  Sudarto  bahwa  melaksanakan  politik  hukum  pidana  berarti  mengadakan  pilihan untuk  mencapai  hasil  perundang-undangan  pidana  yang  paling  baik  dalam  arti  memenuhi  syarat  keadilan dan daya guna. 20 Apabila dilihat dalam isi Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  ini  belum  mencerminkan  syarat keadilan  dan  daya  guna  karena  dalam  Undang-Undang  Nomor    35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  ini  hanya  memenuhi  syarat  keadilan terhadap  korban  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa  terhadap  anak  tersebut  dan  daya  gunanya yaitu  untuk  melindungi  anak  tersebut  dari  berbagai  macam  kekerasan  termasuk  kekerasan  seksual  yang sekarang  ini  terjadi.  Sedangkan  syarat  keadilan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak belum  tercermin  di  dalam  Undang-Undang  Nomor   35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  tersebut  sehingga  terkadang  anak  ketika menjalankan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim akan mendapatkan gangguan mental dan psikis dari sanksi pidana tersebut dan akibatnya anak tersebut menjadi stres dalam lingkungan masyarakat.
Kemudian  ditambahkan  lagi  oleh  Sudarto  bahwa  usaha  untuk  mewujudkan  peraturan-peraturan  yang baik,  sesuai  dengan  keadaan  dan  situasi  pada  suatu  saat. 21 Apabila  dikaitkan  dengan  hak  anak  yang melakukan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak belum mewujudkan suatu peraturan yang sesuai dengan  keadaan  sekarang  ini  karena  sudah  dijelaskan  dalam  tujuan  undang-undang  ini  bahwa  anak memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif, apabila anak sebagai pelaku  tindak  pidana  dijatuhkan  dengan  sanksi  pidana  yang  sesuai  dengan  perbuatannya  maka  sudah termasuk dalam kategori diskriminatif.
Untuk  itu,  sudah  seharusnya  diadakan  pengaturan  kembali  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak pidana  dengan  tujuan  untuk  mempertegas  dalam  penjatuhan  sanksi  pidananya  yang  dilakukan  oleh  Hakim dan anak tersebut mendapat perlakuan yang khusus oleh aparat penegak hukum.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dijelaskan  dalam  pembahasan,  maka  penulis  dapat  mengambil kesimpulan sebagai berikut :
20 M. Ali Zaidan, Op.Cit , halaman 125.
21 Ibid ,  halaman 130.
1. Alasan  timbulnya  Undang-Undang  Nomor    35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  adalah  untuk  memberikan  jaminan  terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif dan kekerasan terutama kekerasan seksual.
2. Implikasi  jika  diadakan  pengaturan  tentang  hak  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dalam  Undang- Undang  Nomor    35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak  adalah  untuk  dilindungi  anak  dihadapan  hukum  dari  kesewenag-wenangan aparat  penegak  hukum  dan  anak  tersebut  tetap  mendapat  pendidikan  yang  layak  sehingga  dapat mengubah karakter dia yang tadinya jahat menjadi lebih baik dari yang sebelumnya.
3. Kebijakan  formulasi  hukum  pidana  yang  akan  datang  terkait  hak  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana dalam  Undang-Undang  Nomor    35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  adalah  perlu  diadakan  pengaturan  terhadap  hak  anak  sebagai pelaku tindak pidana demi mewujudkan anak-anak bangsa yang cerdas.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum , Bandung : Mandar Maju, 2008 Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Penanggulangan Kejahatan , Jakarta: Kencana, 2008 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Malang : Bayumedia Publishing, 2006 Kif Aminanto, Politik Hukum Pidana 1 Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi , Jember: Jember Katamedia, 2016 M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal , Jakarta: Sinar Grafik, 2016 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta : Kencana, 2008 Soejono dan H. Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum , Jakarta : Rineka Cipta, 2003 Jurnal Eko  Budi  S, Kebijakan  Hukum  terhadap  Tindak  Pidana  Penangkapan  Ikan  Secara  Ilegal  di  Perairan Indonesia , Jurnal Wajah Hukum, Volume 2 Nomor 2 (Oktober 2018)

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Internet https://bektiprasetia.wordpress.com/2015/06/22/analisis-kebijakan-undang-undang-nomor-23-tahun-2002- tentang-perlindungan-anak/
http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca- perubahan-undang-undang-perlindungan-anak