PERFORMA BAHASA DAN KESANTUNAN KOMUNIKASI LISAN PEJABAT LEGISLATIF DAN TOKOH PARTAI TINGKAT KABUPATEN DI SUMATRA BARAT
Sri Nurani, Ermanto
Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang Email: Srinuranii07@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  describe:  (1)  the  performance  of  formal  sentence structures  in  oral  communication  of  district-level  legislative  and  party  leaders  in West  Sumatra,  (2)  standard  vocabulary  performance  in  verbal  communication  at district  level  legislative  and  party  leaders  in  West  Sumatra,  (3)  the  principle performance of courtesy in oral communication of district-level legislative and party leaders in West Sumatra; and (4) the performance of the principle of cooperation in the  oral  communication  of  district-level  legislative  and  party  leaders  in  West Sumatra. This type of research is qualitative research with descriptive methods. The data of this study are the utterances of legislative and party leaders in West Sumatra in  oral  communication.  The  methods  and  data  collection  techniques  used  are  the referral method, with advanced techniques, namely the note-taking technique. The technique of validating data is a detailed description technique, namely describing in detail the data to be interpreted. Data analysis methods and techniques are carried out  by  identifying  data,  transcribing,  entering  data  into  a  format,  classifying  data, interpreting  data,  and  concluding  data.  Based  on  the  results  of  research  and discussion,  it  can  be  concluded  the  following  matters.  (1)  The  performance  of  the use  of  formal sentence  structures in  oral communication  of  district  legislators  and party leaders in West Sumatra is quite sufficient (66%) of 150 data. West Sumatra is quite  sufficient  (66.7%)  of  150  data.  (3)  The  performance  of  the  principle  of manners  in  oral  communication  of  legislative  officials  and  party  leaders  at  the district level in West Sumatra, the principle of courtesy is quite sufficient (67.3%) of 150 data. (4) The performance of the principle of cooperation in oral communication of  legislative  officials  and  district  leaders  in  West  Sumatra  is  classified  as  good (81.3%) of 150 data.
Keywords : Performance, Oral Communication, Legislative Officials, Party Leaders

## A. Pendahuluan
Menurut  Cengara  (2014:  38),  komunikasi  publik  atau public  speaking , menunjukan  suatu  proses  komunikasi  di  mana  pesan-pesan  disampaikan  oleh pembicara  dalam  situasi  tatap  muka  di  depan  khalayak  yang  lebih  besar. Penyampaian  pesan  berlangsung  secara  kontinu.  Komunikasi  ini  membutuhkan keterampilan  komunikasi  lisan  agar  pesan  dapat  disampaikan  dengan  efektif  dan
efisien.  Tujuannya  untuk  memberikan  penerangan,  menghibur,  memberikan penghormatan dan membujuk.
Keterampilan  komunikasi  lisan  berpengaruh  terhadap  kesantunan seseorang  dalam  berinteraksi.  Kesantunan  menuntut  semua  pihak  agar  saling melindungi  fisik  maupun  emosi.  Penutur  sebaiknya  menghindari  kata-kata  atau ungkapan yang menyinggung perasaan lawan tutur dengan berbicara lemah lembut, sopan  santun,  sistematis,  jelas  dan  lugas.  Selain  itu  juga  harus  menaati  kaidah- kaidah  kebahasaan  yang  benar.  Sehingga terjalin  interaksi  sosial  yang mencerminkan kesantunan dalam berbahasa.
Menurut UU nomor 24 tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara  serta Lagu Kebangsaan. Penggunaan bahasa Indonesia yang terdapat pada pasal  39  Ayat  1  dan  2    berbunyi,  “Bahasa  Indonesia  wajib  digunakan  dalam informasi melalui media massa. Media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat  menggunakan  bahasa  daerah  atau  bahasa  asing  yang  mempunyai  tujuan khusus atau sasaran  khusus.”  Penggunaan  bahasa  Indonesia  ternyata  masih  sering dilanggar  oleh  beberapa  pihak,  baik  perorangan  atau  sekelompok  orang.  Penutur harus mengutamakan bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia di ruang publik seperti balai  bahasa,  pemerintah  kota,  pemerintah  daerah,  pemerintah  provinsi,  pihak swasta, komunitas-komunitas, media, dan warga masyarakat.
Secara hierarki orang yang memiliki kedudukan atau peran yang tinggi akan membuka  percakapan  dengan  sopan  dan  santun,  misalnya  pejabat  legislatif  dan para  tokoh  partai.  Pejabat  legislatif    dan  para  tokoh  partai  memegang  peranan penting  dalam  menyampaikan  informasi  seperti  wawancara,  pidato,  kampanye, penyuluhan dan sebagainya di depan publik. Pejabat legislatif dan tokoh partai  juga diperbolehkan menggunakan bahasa daerah dan bahasa asing untuk tujuan khusus disesuaikan dengan sasaran.
Seorang  pejabat  politik  adalah  seorang  tokoh  partai  hendaknya  memilih bahasa dan kata yang tepat saat bertutur. Bahasa yang digunakan pejabat legislatif memperlihatkan kemampuan bahasa dan kesantunannya dalam berkomunikasi. Hal ini  disebabkan  mereka  sering  berargumen,  menanggapi  suatu  pernyataan,  dan pertanyaan  maupun  orasi  politik  di  depan  publik.  Kondisi,  situasi,  dan  topik
merupakan faktor yang mengharuskan penutur memakai kosakata maupun kalimat- kalimat  tertentu.  Dalam  berbagai  situasi  pejabat  legislatif  sering  melakukan kesalahan dalam menggunakan struktur kalimat bahasa Indonesia ketika berbicara. Hal  itu  dapat  mengurangi  performa  bahasa  dan  kesantunan  lisannya  dalam berkomunikasi.
Ermanto,  Agustina,  dan  Emidar  (ICCLA,2018:315)  pejabat  pemerintah sebagai pejabat publik harus menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan prinsip kesantunan dan prinsip kerja sama. Komunikasi lisan atau komunikasi tertulis harus dilakukan oleh pejabat yang baik dan sopan. Jika tidak benar dilakukan dan sopan, beberapa  kemungkinan  negatif  yang  akan  terjadi  adalah  (1)  pejabat  akan direndahkan oleh komunitas, (2) pejabat tidak dihargai oleh masyarakat, (3) pesan yang  disampaikan  oleh  pejabat  tidak  diterima  secara  efektif  oleh  masyarakat,  4) komunikasi yang salah tempat dengan masyarakat, (5) kebisingan komunikasi, dan sebagainya.
Penelitian  mengenai  performa  bahasa  dan  kesantunan  pernah  dilakukan oleh  Alvionita,  Ermanto  dan  Agustina  (2018)  yang  berjudul  “Performa  Bahasa Indonesia  dari  Segi  Penggunaan  Struktur  Kalimat  Bupati  di  Sumatra  Barat  dalam Youtube .”  Maiyola,  Ermanto,  dan  Agsustina  (2018)  dengan  judul  penelitian  “ Performa  Bahasa  dan  Kesantunan  Komunikasi  Lisan  Walikota  di  Sumatra  Barat.” Anggrina,  Ermanto,  dan  Emidar  (2018)  dengan  judul  “Performa  Penggunaan Kosakata oleh Guubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Barat di dalam Youtube .”
Berdasarkan  paparan  yang  dikemukakan  di  atas,  penelitian  ini  bertujuan untuk  mendeskripsikan    performa  bahasa  dan  kesantunan  pejabat  legislatif  dan tokoh  partai  tingkat  kabupaten  di  Sumatra  Barat.  Penelitian  ini  sangat  penting dilakukan untuk melihat bagaimana tokoh politik lokal khususnya pejabat legislatif dan  tokoh  partai  tingkat  kabupaten  dalam  menggunakan  bahasa  dan  kesantunan dalam komunikasi lisan. Berdasarkan rekaman video kegiatan yang mereka lakukan yang diunggah ke youtube .

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif.  Penelitian  ini  menggunakan metode  deskriptif.  Penulis  memfokuskan  pada  tuturan  yang  dilakukan  pejabat
legislatif  dan  tokoh  partai  tingkat  Kabupaten  di  Sumatra  Barat.  Sumber  data penelitian  adalah  pejabat  legislatif  dan  tokoh  partai  yang  melakukan  wawancara yang  diunduh  dari  media  sosial  yaitu youtube .  Teknik  pengumpulan  data  ada penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  simak.  Metode  pengumpulan  data  dalam penelitian  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  catat.  Data  yang dikumpulkan dan dianalisis berdasarkan teori yang dipakai dengan urutan sebagai berikut  :  (1)  mengidentifikasi  data-data  berupa  video  dari Youtube berupa  tuturan pejabat  legislatif  dan  tokoh  partai  yang  termasuk  ke  dalam  performa  bahasa  dan kesantunan  komunikasi,  (2)  memasukan  data  ke  dalam  format,  yaitu  penggunaan struktur,  penggunaan  kosaksata,  penggunanaan  prinsip  kesantunan,  dan penggunaan  prinsip  kerja  sama,  (3)  menginterpretasi  data  performa  bahasa  dan kesantunan  komunikasi  sesuai  dengan  data  yang  diteliti,  dan  (4)  menyimpulkan data berdasarkan data yang telah dianalisis. Hasil penelitian yang diperoleh tersebut dapat kita lakukan dengan menggunakan persentages correction . Besarnya nilai yang diperoleh  merupakan  persentase  dari  persentase  maksimum  yang  seharusnya dicapai.  Purawanto  (2006:102), persentages  correction dengan  rumus  penilaian.
Penilaian  tersebut  kemudian  dikonversikan  ke  dalam  persentase.  Persentase tersebut  dapat  menggambarkan  tingkat  penguasaan.  Tingkat  penguasan  terbagi menjadi  lima  bagian  :  predikat  sangat  baik  dengan  persentase  86-100%,  predikat baik  dengan  persentase  76-85%,  predkiat  cukup  dengan  persentase  60-75%, predikat  kurang  dengan  persentase  55-59%,  dan  predikat  kurang  sekali  dengan persentase <54 %.

## C. Hasil dan Pembahasan
Komunikator  sebagai  pelaku  utama  dalam  proses  komunikasi  memegang peranan yang penting. Syarat utama komunikator harus terampil dalam komunikasi agar  komunikasi  yang  dilakukan  mengena  sasaran.  Syarat  lain  yang  tidak  kalah pentingnya  adalah  media  yang  digunakan  dan  khalayak  yang  akan  menerima pesannya.  Dalam  kehidupan  sehari-hari,  kita  lebih  banyak  melihat  para komunikator  berbicara    di  media  sosial youtube, misalnya  pejabat  legislatif  dan tokoh partai.
Jika  kita  merujuk  hakikat  komunikasi  sebagai  suatu  sistem,  ganguan komunikasi  bisa  saja  terjadi  pada  unsur  pendukungnya.  Misalnya  gangguan
semantik,  ialah  gangguan  komunikasi  yang  disebabkan  karena  kesalahan  pada bahasa  yang  digunakan.  Menurut  Blake  (Cengara,  2018:174),  gangguan  semantik sering terjadi karena kata-kata yang digunakan terlalu banyak menggunakan jargon bahasa  asing  atau  bahasa  tertentu  yang  sulit  dimengerti,  bahasa  yang  digunakan pebicara  berbeda  dengan  bahasa  penerima,  struktur  bahasa  yang  digunakan membingungkan  penerima,  dan  latar  belakang  budaya  yang  menyebabkan  salah persepsi terhadap simbol-simbol bahasa yang digunakan.
Pejabat  legislatif  dan  tokoh  partai    sebagai  komunikator  sudah  semestinya memiliki keterampilan komunikasi lisan yang baik. Ada empat aspek untuk melihat kemampuan  pejabat  legislatif  dan  tokoh  partai  dalam  komunikasi  lisan  khususnya pejabat  legislatif  dan  tokoh  partai  tingkat  kabupaten  di  Sumatra  Barat,  yaitu struktur kalimat, kosakata baku, prinsip sopan santun, dan prinsip kerja sama.

## 1. Performa  Penggunaan  Struktur  Kalimat  dalam  Komunikasi  Lisan  oleh Pejabat Legislatif dan Tokoh Partai tingkat Kabupaten di Sumatra Barat
Peneliti  berpedoman  pada  teori  yang  dikemukakan  oleh  Alwi  mengenai struktur  kalimat.  Alwi  (2003:322),  pola  kalimat  dasar  bahasa  Indonesia  terdapat enam  tipe  pola  kalimat  dasar  antara  lain,  Subjek-Predikat  (SP),  Subjek-Predikat- Objek (SPO), Subjek-Predikat-Pelengkap(SPPel), Subjek-Predikat-Keterangan (SPKet),  Subjek-Predikat-Objek-Pelengkap  (SPOPel),  dan  Subjek-Predikat-Objek- Keterangan  (SPOKet).  Selain  itu,  peneliti  juga  berpedoman  pada  teori  yang dikemukakan  Chaer  (2012:241),  mengenai  jenis  kalimat  berdasarkan  struktur klausanya  yakni  kalimat  lengkap  dan  kalimat  tak  lengkap.  Berikut  contoh penggunaan struktur kalimat lengkap dan tak lengkap.
(1) Jadi rapat-rapat ini secara terbuka. (T2D6)
(S)                            (P)
Contoh  kalimat  (1)  merupakan  salah  satu  pola  struktur  kalimat  lengkap dengan  pola  Subjek-Predikat  (SP).  Kalimat  (1)  menunjukan  adanya  pola  kalimat dasar  yang  memenuhi  unsur  subjek  dan  predikat.  Frasa jadi  rapat-rapat  ini merupakan  frasa  nomina    yang  berfungsi  sebagai subjek .  Kemudian  frasa  kedua yaitu secara terbuka merupakan verba yang berperan sebagai predikat . Penggunaan struktur  kalimat  lengkap  ini  tergolong  tepat  karena  memenuhi  unsur  wajib  subjek
dan  predikat.  Tuturan  berupa  kalimat  lengkap  dapat  memberikan  kejelasan informasi bagi penerima pesan.
(2) Jadi saya kan selalu dengan satu proses aturan, asas dengan aturan.
(S) (Ket.Cara). (T1D1)
Contoh kalimat (2) merupakan struktur kalimat tak  lengkap. Frasa pertama , jadi  saya  kan merupakan  frasa  nomina    yang  berfungsi  sebagai subjek .  Kemudian frasa kedua yaitu selalu dengan satu proses aturan, asas dengan aturan , frasa kedua berfungsi sebagai keterangan cara . Keterangan cara ditunjukan dengan penggunaan kata dengan yang menunjukan adanya keterangan cara. Kalimat (2) tidak memenuhi kalimat  lengkap  karena  kalimat  lengkap  wajib  memiliki  unsur  predikasinya. Penggunaan struktur kalimat di atas tepat meskipun tidak memiliki unsur predikat. Hal  ini  dikarenakan  tuturan  yang  dapat  memberikan  kejelasan  informasi  oleh penerima.
2. Performa  Penggunaan  Kebakuan  Kosakata  dalam  Komunikasi  Lisan  oleh Pejabat Legislatif dan Tokoh Partai Tingkat Kabupaten di Sumatra Barat
Menurut Ermanto dan Emidar (87-90), kosakata baku dan tidak baku dapat dilihat dari tiga ranah seperti ranah fonologis, ranah morfologis, dan ranah leksikon. Pertama , kata baku dan nonbaku dapat dilihat berdasarkan  fonologis. Sebuah kata baku  terkadang  memiliki  kata  nonbaku  karena  penambahan  dan  pengurangan fonem. Kedua , kata baku dan kata nonbaku dapat pula dilihat dari ranah morfologis. Sebuah  kata  terkadang  memiliki  kata  nonbaku  karena  hasil  poses  morfologis terjadinya pergantian afiks, kelebihan fonem, dan pengurangan fonem. Ketiga , kata baku  dan  nonbaku  dilihat  dari  ranah  leksikon.  Sebuah  kata  (frasa)  terkadang memiliki  kata  (frasa)  nonbaku  yang  terdapat  dalam  ragam  percakapan.  Contoh penggunaan kosakata baku dan tidak baku sebagai berikut.
(3) Ah ini tugas kita sebagai masyarakat. (T1D22)
Contoh kalimat (3) termasuk ke dalam kosakata baku. Jika dilihat dari ranah fonologisnya,  tidak  ada  perubahan  fonem  seperti  pengurangan,  penghilangan  dan penambahan  fonem.  Kata Ah ini  termasuk  kosakata  baku.  Dalam    KBBI  V  kata Ah berkategori  partikel  yang  memiliki  makna kata  seru  yang  menyatakan  perasaaan kecewa, menyesal, keheranan, dan tidak setuju . Kata ini merupakan kelas pronomina
yang  bermakna  kata  penunjuk  terhadap  sesuatu  yang  letaknya  tidak  jauh  dari pembicara.  Kata tugas merupakan  nomina  yang  bermakna  yang  wajib  dikerjakan atau  yang  ditentukan  untuk  dilakukan.  Kata kita merupakan  pronomina  persona jamak yang berbicara bersama dengan orang lain termasuk yang diajak bicara. Kata sebagai merupakan partikel yang bermakna kata depan untuk menyatakan hal yang serupa.  Kata masyarakat merupakan  nomina  yang  bermakna  sejumlah  manusia dalam arti seluas-luasnyadan terikat oleh sesuatu kebudayaan yang mereka anggap sama.  Penggunaan  kosakata  baku  di  atas  adalah  tepat.  Pemilihan  kosakata  yang digunakan  penutur  bertujuan  agar  penerima  pesan  tidak  kebingungan  dalam menerima informasi.
(4) Mustinya seluruh stek Polda termasuk para calon dan para kader yang  ada  di  bawah  mematuhi  dan mentaati apa  yang  menjadi keputusan DPP tadi yang mana pelaksanaannya tanggal 15 April 2018
kemarin.(T4D9)
Contoh  kalimat  (4)  terdapat  dua  buah  penggunaan  kosakata  tidak  baku yakni  kata mustinya dan  kata mentaati .  Kata mustinya mengalami  penghilangan fonem  e  menjafi  fonem u .  Kata mustinya bentuk  tidak  baku  dari mestinya yang bermakna pasti  atau  tentu,  tidak  boleh  tidak,  dan  harus. Makna mesti disesuaikan dengan  konteks  pembicaraan . Kata  tidak  baku  kedua  yaitu mentaati,  mentaati merupakan kata dasar yang telah melalui proses morfologis prefiks me –dan –i . Kata dasar taat berubah  menjadi menaati setelah  melalui  proses  morfologis  dengan prefiks me– + taat (kata dasar) + –i . Kata menaati memiliki makna mematuhi dan menurut  perintah,  aturan  dan  sebagainya.  Pemilihan  kosakata  yang  digunakan penutur  bertujuan  agar  penerima  pesan  tidak  kebingungan  dalam  menerima informasi.  Namun  untuk  lebih  baik  lagi  kosakata  yang  tidak  baku  tersebut  dapat diubah menjadi lebih baik lagi. Perbaikan contoh kalimat di atas seperti berikut.
(4a) Mestinya seluruh stek Polda termasuk para calon dan para kader yang  ada  di  bawah  mematuhi  dan menaati apa  yang  menjadi keputusan DPP tadi yang mana pelaksanaannya tanggal 15 April 2018 kemarin.(T4D9)
(5) Bahkan buka basamo di Nagari Barugunug dibangun dalam
mengkhatib  ramadhan  tapi  tiga  tahun sampai saat  ini  jalan  itu  masih seperti ini. (T8D12)
Contoh  kalimat  (5)  terdapat  satu  buah  penggunaan  kosakata  tidak  baku yakni  kata basamo .  Kata basamo sering  kali  digunakan  oleh  penutur  yang  berasal dari  daerah  Minangkabau.    Biasanya  penutur  yang  menggunakan  kata basamo ini didominasi  oleh  orang  yang  berasal  dari  Minangkabau.  Munculnya  kosakata  tidak baku  ini  disesuaikan  dengan  kondisi  dan  situasi.  Kata basamo memiliki  makna bersama . Kalimat di atas bisa diubah seperti berikut.
(5a) Bahkan buka bersama di Nagari Barugunug dibangun dalam mengkhatib  ramadhan  tapi  tiga  tahun sampai saat  ini  jalan  itu  masih seperti ini. (T8D12)
(6)  Lalu yang ketiga adalah bagimana kalau ada perbuatan oknum itu yang merendahkan martabat partai dan merusak citra dan nama baik partai  dan  bahkan  memenuhi  kualifikasi  kejahatan  dalam  sebuah crime kejahatan pidana. (T4D26 )
Kalimat (6) terdapat frasa penggunaan kosakata tidak baku yakni kata crime kejahatan .  Kata crime tidak  baku  disebabkan  bahasa  asing. Cime jika  diartikan  ke dalam  bahasa  Indonesia  memiliki  makna kejahatan .  Dari  kalimat  (6)  meski pengucapannya  dan  penulisannya  berbeda  tetapi  makna  keduanya  sama. Penggunaan kalimat di atas dapat diperbaiki seperti contoh kalimat berikut.
(6a)  Lalu yang ketiga adalah bagimana kalau ada perbuatan oknum itu yang merendahkan martabat partai dan merusak citra dan nama baik partai  dan  bahkan  memenuhi  kualifikasi  kejahatan  dalam  sebuah crime kejahatan pidana. (T4D26 )
3. Performa Penggunaan Prinsip Sopan Santun dalam Komunikasi Lisan oleh Pejabat Legislatif dan Tokoh Partai Tingkat Kabupaten di Sumatra Barat Menurut  Leech  (1993:170),  sopan  santun  adalah  usaha  untuk  membuat kemungkinan  adanya  keyakinan-keyakinan  dan  pendapat-pendapat  tidak  sopan sekecil mungkin. Penutur harus mematuhi enam maksim percakapan, yakni maksim
kearifan, maksim kedermawanan, maksim pujian, maksim kerendahan hati, maksim kesepakatan,  dan  maksim  simpati.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan. Peneliti tidak menemukan tuturan para pejabat legislatif dan tokoh partai tingkat kabupaten di Sumatra Barat yang melanggar maksim kedermawanan. Hal ini karena  para  pejabat  tidak  ada  yang  berkata  kasar.  Sebagian  tuturan  mereka mengarah  kepada  tuturan  yang  memojokkan  lawan  tutur,  protektif  dengan pendapatnya,  dan  menyindir  seseorang.  Adapun  analisis  data  kalimat  penggunaan prinsip sopan santun sebagai berikut.
a. Sesuai Prinisip Sopan Santun
Apabila  setiap  orang  melasanakan  maksim  kedermawanan  dalam  ucapan dan  perbuatan  sehari-hari  maka  kedengkian  sakit  hati  terhadap  sesama  dapat terhindar.  Maksim  kedermawanan  berpusat  pada  diri  sendiri.  Tindak  ilokusi  yang sering digunakan adalah tindak ilokusi komisif. Tuturan yang melibatkan pembicara pada tindakan yang akan datang seperti menjanjikan, bersumpah, menawarkan, dan memanjatkan  doa.  Penggunaan  maksim  kedermawan  yang  tepat  artinya  sesuai dengan  prinsip  sopan  santun.  Contoh  penggunaan  maksim  kedermawanan  yang tepat sebagai berikut.
(7) Ini yang kita harapkan. (T1D50) (8) Saya rasa alhamdulilah. (T1D37)
Contoh kalimat (7) dan (8) tuturan pejabat legislatif dan tokoh partai tingkat Kabupaten  Padang  Pariaman  bernama  Faisal  Arifin.  Dalam  tuturan  tersebut  tidak ditemukan  kata-kata  kasar,  mengecam  atau  menghina  orang  lain.  Pembicara melibatkan lawan bicara pada tindakan yang akan datang seperti memanjatkan doa. Kalimat ini  yang  kita  harapkan menegaskan  harapan  atau  doa    bersama  untuk kebaikan  di  masa  yang  akan  datang.  Sementara  untuk  kalimat  (8)  kedermawanan ditandai  dengan  ucapan  syukur  dengan  menggunakan  kata alhamduliah dalam tuturannya.
b. Melanggar Perinsip Sopan Santun
Maksim  pujian  diberi  nama  lain  maksim  rayuan,  rayuan  digunakan  untuk pujian  yang  tidak  tulus.  Maksim  ini  berpusat  pada  orang  lain,  jadi  penutur  harus menghindari  kata-kata  atau  ujaran  yang  sifatnya  mengecam  orang  lain.  Jangan
mengatakan  hal-hal  yang  tidak  menyenangkan  orang  lain.  Penggunaan  maksim pujian yang tidak tepat artinya melanggar prinsip sopan santun. Contoh penggunaan maksim pujian yang tidak tepat sebagai berikut.
(9) Sebenarnya kan peran nagari, tokoh-tokoh masyarakat itu
bagaimana  dia  bisa  mampu  mengkemas,  mengelola  pembangunan yang  dari  pemerintah  ini  yang  berdampak  kepada  perubahan kehidupannya baik sektor ekonominya maupun sosialnya.(T1D32)
Contoh  kalimat  (9)  salah  satu  tuturan  pejabat  legislatif  dan  tokoh  partai tingkat Kabupaten Padang Pariaman bernama Faisal Arifin. Kalimat tersebut seperti menyalahkan  peran  nagari  yang  berada  di  daerah  bersangkutan.  Dari  tuturan tersebut  kita  bisa  menangkap  tuturan  Faisal  ini  mengatakan  nagari  tidak  mampu melakukan  perubahan  terhadap  kehidupan  masyarakat.  Ketidakmampuan  nagari dalam  mengelola  pembangunan  yang  berasal  dari  pemerintah.  Maka  nagari  juga tidak akan memberikan perubahan bagi kehidupan masyarakat. Sektor ekonomi dan sosial  sangat  memiliki  peran  yang  cukup  penting  bagi  kehidupan  masyarakat. Tuturannya secara tidak langsung merendahkan pihak lain.

## 4. Performa  Penggunaan  Prinsip  Kerja  Sama  dalam  Komunikasi  Lisan  oleh Pejabat Legislatif dan Tokoh Partai Tingkat Kabupaten di Sumatra Barat
Menurut  Leech  (1993:120),  kita  membutuhkan  prinsip  kerja  sama  untuk lebih  mudah  menjelaskan  hubungan  makna  dan  kemampuan  dalam  bertindak. Leech  (1993:128),  ada  empat  maksim  yang  harus  dipatuhi  dalam  berkomunikasi, yakni  maksim  kualitas,  maksim  kualitas,  maksim  hubungan,  dan  maksim  cara. Adapun analisis data dalam penggunaan prinsip kerja sama sebagai berikut.
a. Sesuai Prinsip Kerja Sama
Kegiatan  bertutur  sering  kali  mengecam  lawan  tuturnya.  Rasa  tidak  nyaman akan  membuat  antipati  semakin  tinggi.  Berikan  informasi  yang  tepat  dan  tidak berlebih-lebihan.  Indikator  yang  menandai  maksim  ini  adalah  penutur menghasilkan  ujaran  yang  informatif  dan  memadai.  Penggunaan maksim  kuantitas yang  tepat  artinya  sesuai  dengan  prinsip  kerja  sama.  Contoh  penggunaan  maksim kuantitas yang tepat  sebagai berikut.
(10)   Itu pada hari ini DPRD mengadakan acara mendengarkan
ataupun  menerima  nota  keuangan  rencana  APBD  Tahun  2018  yang disampaikan oleh Bupati Lima Puluh Kota. (T2D1)
Kalimat  (10)  salah  satu  tuturan  pejabat  legislatif  dan  tokoh  partai  tingkat Kabupaten  50  Kota  bernama  Safarudin.  Tuturan  tersebut  menggambarkan  ujaran yang  informatif.  Beliau  menyampaikan  tentang  acara  penerimaan  nota  keuangan tentang  RAPBD  2018  yang  akan  disampaikan  oleh  Bupati  Lima  Puluh  Kota. Penyampaian  tersebut  dilaksanakan  pada  sidang  paripurna  istimewa  yang  akan membahas nota keuangan Kabupaten 50 Kota.
b. Melanggar Prinsip Kerja Sama
Informasi  yang  diberikan  tidak  boleh  melebihi  informasi  yang  tidak dibutuhkan  mitra  tuturnya.  Informasi  yang  melebih-lebihkan  adalah  salah  satu pelanggaran  dalam  maksim  kuantitas.  Penggunaan  maksim  kuantitas  yang  tidak tepat artinya melanggar prinsip kerja sama.  Contoh penggunaan maksim kuantitas yang tidak tepat sebagai berikut.
(11)  Sementara jalan yang bermasalah ini kita selesaikan di belakang hari  dan  begitu  juga  jalan  Gelugur  Kapih  Sembilan  yang  jeritan masyarakat sangat-sangat kita prihatinkan.  (T8D18)
Kalimat  (11)  salah  satu  tuturan  pejabat  legislatif  dan  tokoh  partai  tingkat Kabupaten  50  Kota  bernama  Safarudin.  Klausa jeritan  masyarakat  sangat-sangat kita  prihatinkan, tuturan  tersebut  dianggap  melebih-lebihkan.  Meskipun  faktanya memang  benar  seharusnya  penutur  mengganti  dengan  kalimat  yang  lebih  santun. Misalnya  klausa jeritan  masyarakat  sangat-sangat  kita  prihatinkan diganti  dengan klausa masyarakat membutuhkan perhatian lebih .

## D. Simpulan dan Saran
Pertama, performa penggunanan struktur kalimat formal dalam komunikasi lisan  pejabat  legislatif  dan  tokoh  partai  tingkat  kabupaten  di  Sumatra  Barat tergolong cukup. Penggunaan struktur kalimat ini terbagi menjadi kalimat lengkap dan  tak  lengkap.  Penggunaan  kalimat  lengkap  ditemukan  sebanyak    99  data  dan kalimat tak lengkap sebanyak 51 data.
Kedua, performa penggunaan kosakata baku dalam komunikasi lisan pejabat legislatif  dan  tokoh  partai  tingkat  kabupaten  di  Sumatra  Barat  tergolong  cukup. Dilihat  dari  segi  pemakaian  kebakuan  kosakata,  pejabat  legislatif  dan  tokoh  partai termasuk  predikat  cukup.  Kebakuan  kosakata  dilihat  dari  ranah  fonologis, morfologis,  dan  leksikon    dibagi  menjadi  dua  yaitu  kosakata  baku  dan  tidak  baku. Kosakata  tidak  baku  yang  ditemukan  tersebut  dikategorikan  menjadi  tiga  bagian yaitu,  kosakata  tidak  baku  bahasa  Indonesia,  kosakata  tidak  baku  bahasa    daerah (bahasa Minangkabau), dan kosakata baku bahasa asing (bahasa Inggris).
Ketiga, performa penggunaan prinsip sopan santun dalam komunikasi lisan pejabat  legislatif  dan  tokoh  partai  tingkat  kabupaten  di  Sumatra  Barat  tergolong cukup. Hal ini disebabkan masih ada tuturan pejabat legislatif dan tokoh partai yang melanggar maksim kearifan dan maksim kesepakatan. Maksim yang sesuai dengan prinsip ditemukan sebanyak 101 data dan yang tidak sesuai ditemukan sebanyak 49 data. Peneliti tidak menemukan penutur yang maksim kedermawanan. Maksim yang digunakan  oleh  pejabat  legislatif  dan  tokoh  partai  tingkat  kabupaten  di  Sumatra Barat didominasi oleh maksim kesepakatan.
Keempat, performa penggunaan prinsip kerja sama dalam komunikasi lisan pejabat legislatif dan tokoh partai tingkat kabupaten si SumatraBarat tergolong baik. Pejabat  legislatif  dan  tokoh  partai  tingkat  kabupaten  di  Sumatra  Barat  memiliki predikat  baik.  Hal  ini  disebabkan  masih  ada  tuturan  pejabat  legislatif  dan  tokoh partai yang tidak  melanggar maksim hubungan. Maksim yang sesuai dengan prinsip ditemukan sebanyak 122 data dan yang melanggar ditemukan sebanyak 28 data.
Kemampuan pejabat legislatif dan tokoh partai tingkat kabupaten di Sumtra Barat  tergolong  cukup.  Keefektifan  penggunaan  struktur  kalimat  formal,  kosakata, prinsip  sopan  santun  tergolong  cukup  dan  prinsip  kerja  sama    tergolong  baik. Performa  bahasa  dan  kesantunan  tersebut  jauh  dari  harapan.  Hal  tersebut  dapat dipangaruhi    oleh  gangguan  semantik  dalam  berkomunikasi  dan  yang  tidak  kalah penting  adalah  tingkat  pendidikannya.  Peneliti  menyarankan  pejabat  dan  tokoh partai agar dapat mematuhi kaidah penggunaan bahasa dan pemilihan kata dengan cara  mengikuti  penyuluhan  bahasa  dan  memperhatikan  kesantunan  dalam komunikasi lisan di depan publik.

## Daftar Pustaka
Alwi, dkk. (2003). Tata bahasa baku bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
Anggrina, Ermanto & Emidar.  (2018). Performa Penggunaan Kosakata oleh Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  SumatraBarat  di  dalam Youtube . Bahasa dan Sastra , 5 (2), p.59-69.
Alvionita,  Ermanto  &  Agustina.  (2018).  Performa  Bahasa  dan  Kesantunan Komunikasi Lisan Bupati di SumatraBarat. Bahasa dan Sastra , 5 (2). Chaer, Abdul. (2012). Linguistik umum . Jakarta: Rineka Cipta.
Cengara, Hafied. (2018). Pengantar ilmu komunikasi . Jakarta: Rajawali Pers.
Ermanto,  Emidar.  (2018). Bahasa  Indonesia  pengembanagan  kepribadian  di perguruan tinggi . Depok: Rajawali Pers.
Emidar, Ermanto, & Agustina. (2018). Politeness Communication of Officials in West Sumatra:  Riview  of  Principles  of  Politeness  and  Principles  of  Cooperation Perspective. ICCLA, Advancess in Social Science, Education and Humanities Research , Vol 236, January 2018, p.315-319.
Leech, Geofrrey. (1993). Prinsip-prinsip pragmatik . Jakarta: UI Perss.
Mahsun. (2005). Metode penelitian bahasa . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Maiyola, Ermanto & Agustina. (2018) .Performa Bahasa dan Kesantunan Komunikasi Lisan Walikota di Sumatra Barat. Bahasa dan Sastra , 5(2), p.75-84.
Manaf, Juita & Ermanto. (2018). Linguistic Performances of West Sumatera Executive Officials  in  Communicating  via  Facebook . ICCLA,  Advancess  in  Social Science, Education and Humanities Research , Vol 236, p.347-354.
Moleong,  Lexy  J.  (2012). Metodologi  penelitian  kualitatif. Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Purwanto, Ngalim. (2006). Prinsip-prinsip dan teknik evaluasi pengajaran. Bandung : Remaja Rosdakarya.
Sugiyono.  (2012)  . Metode  penelitian  kuantitatif  dan  kualitatif  dan  R&D .  Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung.
Sugono, Dendy. (1994). Berbahasa Indonesia dengan benar . Jakarta: Puspa Swara.
Zaim, M. (2014). Metode penelitian bahasa : pendekatan struktural . Padang: FBS
UNP PRESS Padang.