Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408

## POLITIK HUKUM PIDANA NASIONAL SEBAGAI RESPON TERHADAP KEJAHATAN YANG MEMICU PENINGKATAN CO2: ANALISIS DARI SUDUT PANDANG IUS CONSTITUENDUM
Oleh: Octo BD Laksono 1 , Suratman 2 , A Khurnia Jaya 3 ,  M. Muhdar 4 , Ivan Zairani Lisi 5 Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman E-mail : muhamadmuhdar@fh.unmul.co.id

## Abstrak
Tujuan  penulisan  ini  ditujukan  untuk  menjawab  dua  hal,  pertama  respon  politik hukum  pidana  Indonesia  terhadap  perbuatan  sebagai  kontributor  buangan  CO 2 sebagai kejahatan,  penulis  akan  menganalisis  berbagai  kebijakan  pemerintah  terkait  komitmen menurunkan gas rumah kaca nasional dan merekonstruksi standar baku buangan CO 2 yang berimplikasi  terhadap  peningkatan  gas  rumah  kaca.  Kedua,  kasus-kasus  lingkungan  atas pengelolaan  SDA  hanya  terbatas  pada  upaya-upaya  penegakan  hukum  yang  tidak menjerahkan  dan  terulang  dari  waktu-kewaktu.  Konsepsi  penjerahan  dalam  upaya penegakan  hukum  di  bidang  lingkungan  tidak  dapat  dikatakan  gagal  sejak  disahkannya Undang-Undang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Kebijakan  dasar penyelenggara  negara  dalam  bidang  hukum  yang  akan,  sedang  dan  telah  berlaku,  yang bersumber  dari  nilai-nilai  yang  berlaku  dimasyarakat  untuk  mencapai  tujuan  negara  yang dicita-citakan.
Kata  Kunci:  Politik  Hukum  Pidana,  Kejahatan  Lingkungan,  Buangan  CO2, ius constituendum.

## Abstract
The purpose of this paper is aimed at answering two things, firstly the political response of Indonesian  criminal  law  to  acts  as  contributors  to  CO2  emissions  as  a  crime,  the  author will  analyze  various  government  policies  related  to  the  commitment  to  reduce  national greenhouse  gases  and  reconstruct  standard  CO2  emissions  that  have  implications  for increasing greenhouse gases . Secondly, environmental cases regarding the management of natural resources are only limited to law enforcement efforts which do not overwhelm and repeat  from  time  to  time.  Conception  of  enlightenment  in  law  enforcement  efforts  in  the field of environment cannot be said to have failed since the enactment of the Environmental Protection  and  Management  Act.  The  basic  policies  of  state  administrators  in  the  field  of law  that  will,  are  and  have  been  in  force,  are  sourced  from  the  values  that  apply  in  the community to achieve the goals of the country they aspire to.
Keyword: Criminal Law Politics, Environmental Crimes, CO2 Disposal, ius constituendum
1 Universitas Mulawarman.
2 Universitas Mulawarman.
3 Universitas Mulawarman.
4 Dosen mata kuliah energi dan perubahan iklim Universitas Mulawarman.
5 Co-author Dosen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, jumlah bimbingan 2 (dua) kali bimbingan.
Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939

## A. Latar Belakang.
Indonesia  merupakan  penghasil  emisi  gas  rumah  kaca  terbesar  keempat  di  dunia pada  tahun  2015.  Sumber  emisi  tertinggi  berasal  dari  deforestasi  dan  kebakaran  hutan gambut yang kemudian diikuti oleh emisi dari pembakaran bahan bakar fosil untuk energi 6 .
Penggunaan  bahan  bakar  fosil  Indonesia  tergolong  tinggi  dan  ketergantungan  akan  bahan bakar  fosil  bagi  sektor-sektor  ekonomi  dan  industri  yang  berimplikasi  pada  peningkatan buangan emisi CO 2 ke udara.
Pertumbuhan  rata-rata  konsumsi  BBM  sebesar  1,76%  per  tahun  dengan  rata-rata konsumsi tiap tahunnya sebanyak 345,14 juta barel (Kementerian ESDM, 2015b). Produksi minyak bumi domestik belum menutupi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM), sehingga untuk  menutupi  kekurangan  tersebut  pemerintah  mengimpor  minyak  mentah  dan  Bahan Bakar Minyak (BBM) dari luar negeri. Konsumsi BBM  Indonesia didominasi oleh bensin dan minyak solar 7 .
Deforestasi  dengan  dalih  pemanfaatan  lahan  atau  alih  fungsi  lahan dilakukan dengan  cara  menebang  atau  membakar  pohon  untuk  mengubah  hutan  menjadi  padang rumput  atau lahan  pertanian  atau  untuk  produksi  kayu  komersial  dan  pertambangan  dapat melepaskan  karbon  dioksida  (CO2)  ke  atmosfer  mempengaruhi  daur  karbon  dengan  cara lain.  Saat  hutan  ditebang  untuk  kayu  komersial,  pertanian,  atau  penggembalaan  ternak, bahkan  pertambangan  jumlah  hutan  yang  tersedia  untuk  menarik  CO2  keluar  dari  udara berkurang sehingga lebih banyak CO2 berada di atmosfer.
Pemanfaatan  terhadap  lingkungan  hidup  seringkali  merusak  dan  mencemari lingkungan hidup itu sendiri. Dewasa ini kerusakan lingkungan bukanlah merupakan kasus yang  ganjil  lagi.  Kerusakan  lingkungan  terjadi  dimana-mana  dan  menimbulkan  berbagai dampak  negatif  bagi  kelangsungan  hidup  manusia.  Khususnya  untuk  generasi  yang  akan datang. Masyarakat akan selalu merasakan teror akibat dari perusakan lingkungan tersebut. Terlebih  lagi,  kerusakan  lingkungan  yang  dibuat  oleh  oknum-oknum  yang  tidak bertanggung jawab 8 .
Buangan  emisi  yang  melampaui  batas  baku  mutu  udara  ambien 9 ,  yang menyebabkan  gangguan  kepada  kepentingan  umum  dan  merugikan  kepentingan  individu dari  sisi  kesehatan.  Pencemaran  udara  selalu  terkait  dengan  sumber  yang  menghasilkan pencemaran  udara  yaitu  sumber  yang  bergerak  (kendaraan  bermotor)  dan  sumber  yang tidak  bergerak  (kegiatan  industri) 10. Dalam  perspektif  politik  hukum  pidana  nasional praktek menyerang kepentingan umum dan pribadi melalui penggunaan berbagai kegiatan
6 Daisy Dunne, Profil Carbon Brief Indonesia , author of Carbon Brief clear on climate , publish 6 Juni 2019 https://www.carbonbrief.org/profil-carbon-brief-indonesia
7 Sa’adah,  Ana  F,  Fauzi  A,  dan  Juanda  B, Peramalan  Penyediaan  dan  Konsumsi  Bahan  Bakar  Minyak Indonesia  dengan  Model  Sistem  Dinamik  Prediction  of  Fuel  Supply  and  Consumption  in  Indonesia  with System Dynamics Model . Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. 17 No. 2 Januari 2017: 118–137
P-ISSN 1411-5212; E-ISSN 2406-9280, hlm.125. Lihat grafik gambar 4
https://jepi.fe.ui.ac.id/index.php/JEPI/article/view/661
8 Rahman  Maulana  Kafrawi, Perusakan  Lingkungan  sebagai  Tindak  Pidana  Terorisme ,  ISSN  2549-4600, Vo.26 No.2, September2018- Februari 2019, hlm.161.
http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/download/7772/6325 9 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan lampiran.
10 Masrudi  Muchtar,  Abdul  Khair  dan  Noraida,  “ Hukum  Kesehatan  Lingkungan ”  (kajian  teoritis  dan perkembangan pikiran), Pustaka Baru Press 2016, hlm.66.
Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
yang  dapat  dikategorikan  sebagai  kontributor  meningkatnya  buangan  CO2  memerlukan penilaian  pada  tingkat  keamanan  publik,  penentuan  kualifikasi  sebagai  elemen  kejahatan melalui  pengukuran  respon  politik  hukum  pidana.  Namun  di  lain  sisi,  aktivitas  buangan CO2 juga sebagai bagian dari proses ekonomi yang berkonstribusi terhadap kelangsungan hidup manusia. Dalam perspektif ini, politik hukum pidana nasional tidak terbatas mitigasi risiko  pada  kejahatan-kejahatan  konvensional  tetapi  perlu  melihat  kejahatan-kejahatan kontemporer dari perspektif ius constituendum .

## B. Rumusan Masalah.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  rencana  penelitian  ini  mendasarkan  pada  dua rumusan masalah, yaitu:
1. Bagaimana pengukuran respon politik hukum pidana terhadap buangan emisi CO 2 yang menjadi kontributor pada pencemaran udara sebagai kejahatan?
2. Menentukan  kualifikasi  kejahatan  buangan  emisi  CO2  tidak  terbatas  mitigasi  risiko pada  kejahatan-kejahatan  konvensional  tetapi  perlu  melihat  kejahatan-kejahatan kontemporer dari perspektif ius constituendum ?

## C. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan social-legal research . Dalam pendekatan ini, penulis akan menganalisis menggunakan Teori Green Criminology, yang  dicetuskan  oleh Michael  J. Lynch pada  tahun  1990,  yang  berfokus  pada  bahaya lingkungan  dan  kejahatan,  dan  kriminologi  arus  utama  dan  peradilan  pidana,  dengan  para kriminolog  mempelajari  'penghijauan'  dari  lembaga  peradilan  pidana  dan  praktik  dalam upaya untuk menjadi lebih ramah lingkungan dan keterlibatan orang-orang di penjara atau dalam  masa  percobaan  dalam  inisiatif  keadilan  ekologis 11 .  Selain  itu  prinsip,  dan pandangan  ahli  serta  masyarakat  tentang  aspek  kejahatan  lingkungan  serta mengkonstruksikan unsur dan kualifikasi kejahatan dalam perspektif ius constituendum .

## D. Pembahasan.

## 11
The  term  "green  criminology"  was  introduced  by  Michael  J.  Lynch  in  1990,  Kriminologi  hijau adalah cabang kriminologi yang  melibatkan studi tentang bahaya dan kejahatan terhadap  lingkungan  yang dipahami secara  luas,  termasuk  studi  tentang  hukum  dan  kebijakan  lingkungan,  studi kejahatan  korporasi terhadap lingkungan,
dan keadilan lingkungan dari perspektif kriminologis.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Green_criminology . The  idea  of  a  green  criminology  emerged  in  the  early 1990s  (Lynch  1990,  Frank  and  Lynch  1992)  at  a  time  when  people  were  becoming  increasingly  troubled about large-scale environmental disasters that resulted from negligent and even criminal behaviour (e-book Green Criminology: Crime, Justice, and the Environment, chapter 1, oleh Michael J. Lynch, Michael A. Long, Paul B. Stretesky, Kimberly L. Barrett).
https://books.google.co.id/books?uid=112939860796776703612&as_coll=9&hl=id&source=gbs_lp_bookshel f_list .
1. Politik  Hukum  Pidana  dalam  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup di Indonesia.
Kebijakan  hukum  pidana  dalam  menanggulangi  kejahatan  tidak  lepas  dari proses penegakan hukum itu sendiri, usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana  pada  hakikatnya  juga  merupakan  bagian  dari  usaha  penegakan  hukum (khususnya  penegakan  hukum  pidana).  Dengan  kata  lain  perkembangan  kejahatan yang  terjadi  dalam  masyarakat  juga  mempengaruhi  kebijakan  hukum  pidana  yang akan digunakan untuk menanggulangi kejahatan tersebut 12 .
Dalam  merumuskan  dan  menetapkan  hukum  yang  telah  dan  akan  dilakukan, tentunya  politik  hukum  akan  menyerahkan  otoritas  legislasi  kepada  penyelenggara, dengan  syarat  tetap  memperhatikan  nilai-nilai  yang  berlaku  di  masyarakat.  Hukum sebagai  kaidah  atau  norma  sosial  tidak  terlepas  dari  nilai-nilai  yang  berlaku  dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan refleksi dan konkretisasi  dari  nilai-nilai  yang  ada  dalam  suatu  masyarakat 13 .  Artinya,  hukum sedikit banyak akan selalu mengikuti tata nilai yang berlaku didalam masyarakat.
Kebijakan  kriminalisasi  di  dalam  hukum  pidana  berkaitan  dengan  nilai-nilai yang  ingin  dilindungi  oleh  hukum  pidana.  Tujuan-tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh hukum  pidana  pada  umumnya  terwujud  dalam  kepentingan-kepentingan  sosial  yang mengandung  nilai-nilai  seperti  pemeliharaan  tertib  masyarakat,  perlindungan  warga masyarakat, resosialisasi para  pelanggar  hukum  dan  mempertahankan  integritas mengenai keadilan sosial, martabat dan keadilan individu yang perlu dilindungi 14 . Prinsip  pembangunan  berkelanjutan  dalam  dimensi  politik  hukum  di  bidang lingkungan hidup memiliki 5 (lima) prinsip dasar konsep pembangunan berkelanjutan dan  berwawasan  lingkungan  ( ecologically  sustainable  development ),  yaitu  keadilan antara  generasi  ( intergenerational  equity ),  keadilan  dalam  satu  generasi ( intragenerational  equity ),  pencegahan  dini  ( precautionary  principle ),  perlindungan keanekaan hayati ( biodiversity conservation ), dan internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif.
Integrasi  politik  hukum  pidana  dalam  dimensi  politik  hukum  dibidang lingkungan  hidup,  hukum  pidana  berfungsi  sebagai  sarana  untuk  menjamin  dan mewujudkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  yang  merupakan  hak  asasi  dan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Di samping itu hukum pidana berfungsi sebagai  instrument  optimalisasi  perlindungan  hukum  lingkungan  hidup  dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
Politik  hukum  pidana  dalam  dimensi  undang-undang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  hidup 15 ,  memperkenalkan  ancaman  pidana  minimum disamping  pidana  maksimum,  perluasan  alat  bukti,  pemidanaan  bagi  pelanggaran baku  mutu,  keterpaduan  penegakan  hukum  pidana,  dan  pengaturan  tindak  pidana korporasi.  Penegakan  hukum  pidana  lingkungan  tetap  memperhatikan  asas ultimum
12 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta, Kencana, 2008.
13 Soekanto, Soerjono, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Edisi I, Cet.IX, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 1999, hlm.14
14 Bassiouni,  dalam  Barda  Nawawi  arief  “ Pembaharuan  hukum  Pidana ( Dalam  Perspektif  Kajian Perbandingan ), Bandung, Citra Aditya,2005, hlm.3.
15 Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009.
Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939
remedium yang  mewajibkan  penerapan  penegakan  hukum  pidana  sebagai  upaya terkahir  setelah  penerapan  penegakan  hukum  adminsitrasi  dianggap  tidak  berhasil. Penerapan asas ultimum remedium hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan.
2. Esensi Perusakan Lingkungan Hidup.
Perusakan  Lingkungan  Hidup  adalah  tindakan  orang  yang  menimbulkan perubahan  langsung  atau  tidak  langsung  terhadap  sifat  fisik,  kimia  dan/atau  hayati lingkungan  hidup  sehingga  melampaui  kriteria  baku  kerusakan  lingkungan  hidup 16 . Baku  Mutu  Lingkungan  Hidup  adalah  ukuran  batas  atau  kadar  makhluk  hidup,  zat, energi,  atau  komponen  yang  ada  atau  harus  ada  dan/atau  unsur  pencemar  yang ditenggang  keberadaannya  dalam  suatu  sumber  daya  tertentu  sebagai  unsur  suatu lingkungan  hidup 17 .  Artinya  ambang  batas  yang  merupakan  batas  kemampuan  daya dukung,  daya  tenggang  dan  daya  toleransi  lingkungan  terhadap  komponen pencemaran.
Pengertian  daya  dukung  lingkungan,  daya  toleransi,  dan  daya  tenggang lingkungan  adalah  kemampuan  lingkungan  hidup  untuk  mendukung  perikehidupan manusia,  makhluk  hidup  lain  dan  keseimbangan  antara  keduanya 18 .  Baku  Mutu Lingkungan  Hidup  (BMLH)  berfungsi  untuk  menentukan  terjadinya  pencemaran, yang meliputi: Baku Mutu Air,  Baku Mutu Air  Limbah, Baku Mutu Air  Laut,  Baku Mutu  Udara  Ambien,  Baku  Mutu  Udara  Emisi,  Baku  Mutu  Gangguan,  dan  Baku Mutu lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi 19 . Jenis Baku Mutu dibedakan menjadi 2 (dua) sistem, yaitu: a) Effluent Standart merupakan kadar  maksimum  limbah  yang  diperbolehkan  untuk  dibuang  ke  lingkungan  atau dalam istilah UUPLH disebut Baku Mutu Air  Limbah, Baku Mutu Emisi, dan Baku Mutu  Gangguan.  b) Stream  Standart merupakan  batas  kadar  untuk  sumber  daya tertentu,  seperti  sungai,  waduk  dan  danau.  Kadar  ditetapkan  berdasarkan  pada kemampuan  sumber  daya  beserta  sifat  peruntukannya  atau  istilah  dalam  UUPLH disebut Baku Mutu Air, Baku Mutu Udara Ambien, dan Baku Mutu Air Laut 20 . Adanya  pembeda  Baku  Mutu  Lingkungan  Lingkungan  Hidup,  maka  konsep pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi,  dan/atau  komponen  lain  ke  dalam  lingkungan  hidup  oleh  kegiatan  manusia, sehingga  melampaui  baku  mutu  lingkungan  hidup  yang  telah  ditetapkan 21 .  Dengan definisi-definisi  tersebut,  maka  maksud  dari  pencemaran  lingkungan  hidup merupakan  kegiatan  yang  melanggar effluent  standart dan stream  standart. Standar Baku  Mutu  Udara  Ambien  Nasional  dalam  undang-undang  telah  menyebutkan
16 Pasal 1 angka 16 UUPPLH
17 Pasal 1 angka 13 UUPPLH
18 Pasal 1 angka 7 UUPPLH
19 Pasal 20 ayat (2) UUPLH
20 Lilik  Pudjiastuti, Instrumen  Hukum  Lingkungan  Nasional:  Perencanaan,  Dokumen,  Lingkungan  Dan Perizinan , Dalam La Ode M. Syarifdan Andri G. Wibisana, Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus , Kemitraan Partnership, Jakarta: 2014. Hlm 133.
21 Pasal 1 angka 14 UUPLH.
Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
batasan-batasan  terukur  terhadap  kadar  zat,  energi,  dan/atau  komponen  unsur pencemar yang dapat ditenggang dalam udara ambien 22 .
Tindak  lanjut  dari  Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Nomor:  KEP- 45/MenLH/10/1997,  ditetapkan  Keputusan  Kepala  Badan  Pengendalian  Dampak Lingkungan  Nomor:  KEP-107/Kabapedal/11/1997  tentang  Pedoman  Teknis Perhitungan Dan Pelaporan Serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara. Dalam keputusan ini dipaparkan pengaruh setiap parameter pencemaran udara dalam ISPU.

## PENGARUH INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA UNTUK SETIAP PARAMETER PENCEMAR
Katego ri Rentan g Carbon Monoksida (CO) Nitrogen (NO2) Ozon O3 Sulfur Dioksida (SO2) Partikulat Baik 0-50 Tidak ada efek  Sedikit berbau Luka pada Beberapa spesies tumbuhan akibat Kombinasi dengan SO2 (Selama 4 Jam) Luka pada Beberapa spesies tumbuhan akibat kombinasi dengan O3 (Selama 4 Jam) Tidak ada efek Sedang  51 - 100  Perubahan kimia darah tapi tidak terdeteksi Berbau Luka pada Babarapa spesies tumbuhan Luka pada Beberapa spesies lumbuhan Terjadi penurunan pada jarak pandang Tidak Sehat 101 - 199 Peningkatan pada kardiovaskular pada perokok yang sakit jantung Bau dan kehilangan warna. Peningkata n reaktivitas pembuluh tenggoroka n pada penderita asma Penurunan kemampua n pada atlit yang berlatih keras Bau, Meningkat nya kerusakan tanaman Jarak pandang turun dan terjadi pengotoran debu di
mana- mana
22 Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999.
Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
Sangat Tidak Sehat 200-299  Maningkatnya kardiovaskular pada orang bukan perokok yang berpanyakit Jantung, dan akan tampak beberapa kalemahan yang terlihat secara nyata Meningkat nya sensitivitas pasien yang berpenyakl t asma dan bronhitis Olah raga ringan mangakibat kan pengaruh
parnafasan pada pasien yang berpenyaklt paru-paru kronis Meningkat nya sensitivitas pada pasien berpenyaki t asthma dan bronhitis Meningkat nya sensitivitas pada
pasien berpenyaki t asthma dan bronhitis Berbaha ya 300 - lebih Tingkat yang berbahaya bagi semua populasi yang terpapar
Sumber:  Lampiran  III  Keputusan  Kepala  Badan  Pengendalian  Dampak  Lingkungan Nomor:  KEP-107/Kabapedal/II/1997  tentang  Pedoman  Teknis  Perhitungan  dan  Pelaporan serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara 23

## BATAS INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA DALAM SATUAN SI

## a). Dalam bentuk tabel
Indeks Standar Pencemar Udara 24 jam PM10 ug/m3 24 Jam SO2 ug/m3 B jam CO ug/m3 1 jam O3 mg/m3 1 jam NO2 ug/m3 10 50 80 5 120 (2) 100 150 365 10 235 (2) 200 350 800 17 400 1130 300 420 1600 34 800 2260 400 500 2100 46 1000 3000 500 600 2620 57.5 1200 3750
b). Dalam bentuk grafik
23 Suparto Wijoyo, Refleksi Matarantai Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Secara Terpadu Studi Kasus Pencemaran Udara), Airlangga University Press, Surabaya:2005 dalam Kafrawi, Rahman Maulana, Perusakan Lingkungan sebagai Tindak Pidana Terorisme , ISSN 2549-4600, Vo.26 No.2, September2018- Februari 2019.
Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
Lampiran IV:  Keputusan  Kepala Badan  Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor:  KEP- 107/Kabapedal/II/1997 tentang Pedoman Teknis Perhitungan dan Pelaporan serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara 24 .
Krisis  lingkungan  disebabkan  lemahnya  penegakan  hukum.  Wujud  perlindungan hukum  pada  dasarnya  merupakan  upaya  penegakan  hukum.  Secara  konsepsional merupakan kegiatan penyerasian hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang  mantap  dan  sikap  tindak  sebagai  penjabaran  nilai  tahap  akhir.  Untuk  menciptakan pemeliharaan dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup 25 . Upaya penegakan hukum  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  mengatasi  permasalahan  lingkungan  hidup  di Indonesia,  baik  secara  preventif  maupun  represif  tidak  terlepas  dari  terminology  sistem hukum  untuk  memahami  efektivitas  berfungsinya  hukum  dalam  mengubah  perilaku
24 Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999.
25 Soerjono Soekanto, 1983. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Press, hlm.2 dalam Sood, Muhammad, “ Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm 379.
Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
manusia  agar  mempunyai  kesadaran  hukum  dalam  rangka  melindungi  dan  melestarikan fungsi lingkungan hidup 26 .
3. Aspek  kriminologi  kontributor  buangan  CO2  sebagai  kejahatan kontemporer terhadap lingkungan hidup dalam perspektif ius constituendum .
White menyebutkan tentang Green Criminology 27 berfokus terhadap perusakan yang  terkonseptualisasi  yang  hubungannya  antara  lingkungan  dan  manusia  serta mahluk  hidup  yang  ada  pada  sebuah  ekosistem.  Konsep Green  Criminology merupakan  pendekatan  ekologis  yang  memfokuskan  pada  kelestarian  lingkungan  dan kerusakan  lingkungan  yang  lebih  luas,  dengan  menerapkan  gagasan  tentang  etika lingkungan,  ekologi,  dan  hak  asasi  manusia 28. Kualifikasi Green  Criminology ,  yaitu: pelanggaran  (apa  kejahatan  atau  kerugian  yang  ditimbulkan  pada  lingkungan,  dan bagaimana),  Pelaku  (yang  melakukan  kejahatan  terhadap  lingkungan,  dan  mengapa), korban  (yang  menderita  sebagai  akibat  dari  kerusakan  lingkungan,  dan  bagaimana), dan  tanggapan  terhadap  kejahatan  lingkungan  (kepolisian,  hukuman  dan  pencegahan kejahatan) 29.
Pemikiran  kriminologis  hijau  ( Green  Criminology ) 30 berkonsentrasi  pada  fitur yang  dapat  dikategorikan  secara  luas  di  bawah  istilah  'ketidakadilan  prosedural’, kriminologi hijau secara lebih luas, akan bermanfaat untuk mengeksplorasi contoh lain dari  ketidakadilan  prosedural,  khususnya  dalam  kasus-kasus  di  mana  ketidakadilan substantif kurang terlihat 31 .
26 Sood, Muhammad, “ Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm 380.

## 27
The idea of a green criminology emerged in the early 1990s (Lynch 1990, Frank and Lynch 1992) at a time  when  people  were  becoming  increasingly  troubled  about  large-scale  environmental  disasters  that resulted  from  negligent  and  even  criminal  behaviour (e-book  Green  Criminology:  Crime,  Justice,  and  the Environment, chapter 1, oleh Michael J. Lynch, Michael A. Long, Paul B. Stretesky, Kimberly L. Barrett). https://books.google.co.id/books?uid=112939860796776703612&as_coll=9&hl=id&source=gbs_lp_bookshel f_list . 28 White 2009 , dalam Budimansyah, D, Fitriasari, Susan, Mutaqin D I, dan Iswandi D, Efek Gerakan Green Criminology  Terhadap  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Dalam  Mencegah  Tindak  Kejahatan  Lingkungan  , https://www.researchgate.net/publication/312071351_Efek_Gerakan_Green_Criminology_Terhadap_Kesadar an_Hukum_Masyarakat_Dalam_Mencegah_Tindak_Kejahatan_Lingkungan ,  hlm.3.
29
Budimansyah, D, Fitriasari, Susan,
Mutaqin D I, dan Iswandi D, https://www.researchgate.net/publication/312071351_Efek_Gerakan_Green_Criminology_Terhadap_Kesadar an_Hukum_Masyarakat_Dalam_Mencegah_Tindak_Kejahatan_Lingkungan . Hlm.9.
30
Green  criminology  and  native  peoples:  The  treadmill  of  production  and  the  killing  of  indigenous environmental
activists https://www.researchgate.net/publication/327321366_Green_criminology_and_native_peoples_The_treadmill _of_production_and_the_killing_of_indigenous_environmental_activists .
31 Procedural  Environmental  Injustice  in  ‗Europe‘s  Greenest  City‘:  A  Case  Study  into  the  Felling  of Sheffield‘s  Street  Trees https://www.mdpi.com/2076-0760/9/6/100 by  James  Heydon,  article.  “ green criminological  research  concentrating  on  features  that  could  be  broadly  categorised  under  the  term ‗procedural injustice‘. green criminology, more broadly, it would be fruitful to explore other instances of procedural injustice, particularly in those cases where substantive injustices are less visible .
Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
Kegiatan manusia berbasis penggunaan bahan bakar fosil dan pembukaan lahan atau  pemanfaatan  lahan  yang  berkontribusi  terhadap  meningkatnya  Gas  Rumah  Kaca (GRK)  memiliki  dampak  pada  daya  dukung  lingkungan.  Farhana  dan  Joanne memaparkan  bahwa  “ Climate  change  is  linked  to  the  presence  of  greenhouse  gases (GHGs) in the atmosphere. The natural greenhouse effect, however, which is essential to  life  on  earth,  is  now  being  disrupted  by  human  activity  due  to  rising  emissions  of GHGs from the consumption of fossil  fuels – coal, oil and gas  – along with intensive agriculture.  Forest  clearance  and  other  land-use  changes  are  also  releasing  carbon stored  in  trees  and  other  vegetation,  while  reducing  the  amount  of  CO  is  naturally absorbed by such carbon sinks ” 32 .
Populasi  manusia  yang  meningkat  dan  penggunaan  kendaraan  bermotor  yang menggunakan  bahan  bakar  fosil,  melihat  beberapa  kota  besar  seperti:  New  York, London, Tokyo, Stockholm, dan Roma, this difference appears as a paradox because cities  have  a  higher  gross  domestic  product  (GDP)  per  person  than  the  national average, and it is usually assumed that higher GDP means higher GHG emissions. In fact,  modern  cities  with  a  large  proportion  of  service  jobs  consume less  energy  per capita than smaller towns and rural areas. However, because GHGs are emitted in urban  areas  by  a  very  large  number  of  small  sources  cars,  appliances,  individual buildings—as opposed to concentrated sources such as power plants or factories, it is difficult to develop an emission reduction strategy that would work for all emitters 33 . Kegiatan manusia yang menghasilkan emisi gas karbondioksida (CO2) menjadi faktor  utama  timbulnya  fenomena  pemanasan  global.  Perkembangan  kendaraan bermotor  di  Indonesia,  dimana  faktor  luasan  wilayah,  kepadatan  pendudukan  dan jumlah  kendaraan  bermotor,  tentunya  menimbulkan  masalah  tranportasi  dan merupakan salah satu yang mempengaruhi udara sebagai common 34 .
Dari  beberapa  penyebab  polusi  udara,  berdasarkan  perkiraan  tingkat  emisi GRK  bersih  tahun  2012-2015,  sumber  emisi  GRK  terbesar  adalah  emisi  GRK  dari sektor  energi  dan  sektor  perubahan  tutupan  lahan.  Kedua  sektor  tersebut berkontribusi  masing-masing  sekitar  49%  dan  44% 35 .  Disini  terlihat  kontributor terbesar  emisi  GRK  Kalimantan  Timur  berasal  dari  sektor  energi  dan  perubahan tutupan lahan.
Peningkatan Gas Rumah Kaca (GRK) dari kegiatan manusia memiliki dampak terhadap  perubahan  iklim,  gangguan  kesehatan  dan  kualitas  hidup  masyarakat. Human population will remain the key indicator acting as a variable in determining the  exploitative  use  of  resources  which  will  include  a  rapid  consumption  of  non-
32 Yamin,  Farhana  dan  Depledge  Joanne, The  International  Climate  Change  Regime,  A  Guide  to  Rules, Institutions and Procedures, page.20. The climate change problem, couses and projection 33 Cities and Climate Change, Responding  to  an Urgent  Agenda , Daniel Hoornweg, Mila  Freire, Marcus J.
Lee, Perinaz Bhada-Tata, and Belinda Yuen, Urban Development Series 62696.
34 Hardin  Z dalam Sudrajad , ―Tragedy of The Commons‖, 2006, dalam Ismiyati, Devi  Marlita, dan Deslida Saidah ,  Pencemaran  Udara  Akibat  Emisi  Gas  Buang  Kendaraan  Bermotor,  ISSN  2355-472,  Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTransLog)- Vol. 01 No.03, November 2014.
35 https://bappedakaltim.com/storage/file/Yuv1h5m4gqYWUcx2.pdf , RAD GRK Provinsi Kalimantan Timur tahun 2010-2030.
Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
renewable resources as well as the exhaustive use of renewable resources beyond the scope of their regenerative capacity 36 .
Emisi GRK dari perubahan tutupan lahan merupakan emisi gas karbon dioksida (CO2).  Terjadi  ketika  cadangan  karbon  baik  di  atas  tanah  maupun  di  bawah  tanah akan  membusuk  (terdekomposisi)  atau  dibakar.  Cadangan  karbon  di  bawah  tanah terbesar  berada  pada  tanah  gambut.  Emisi  karbon  dioksida  dari  perubahan  tutupan lahan  di  Kalimantan  Timur  terjadi  karena deforestasi dan degradasi hutan  baik  di tanah mineral maupun di tanah gambut.
Perubahan  tutupan  lahan  dari  yang  tutupan  lahan  dengan  cadangan  karbon tinggi  (misalnya  hutan  alam)  menjadi  tutupan  lahan  dengan  cadangan  karbon  lebih rendah  (misalnya  kebun)  akan  menghasilkan  emisi  karbon.  Dalam  kasus  seperti  ini, walaupun  proses  pertumbuhan  kebun  mencuci  emisi  karbon  lewat  proses photosintesis ,  jumlah  gas  karbon  yang  dicuci  lebih  sedikit  dibanding  dengan  gas karbon  yang  dibuang.  Sebaliknya,  tutupan  lahan  dengan  cadangan  karbon  rendah (misalnya  semak  belukar)  yang  berubah  menjadi  tutupan  lahan  dengan  cadangan karbon tinggi (misalnya kebun) akan mencuci lebih banyak gas karbon dibanding gas karbon yang diemisi.
Berdasarkan data KLHK penutupan lahan 37 , rata-rata deforestasi dan degradasi di  Kalimantan  Timur  pada  tahun  2000-2015  sebesar  65.018  ha  dan  35.900  ha. Sebagian besar (64%) deforestasi terjadi di luar kawasan hutan,  sedangkan sebagian besar degradasi (72%) terjadi di dalam kawasan hutan.
Emisi yang dihasilkan oleh sektor energi dibidang transportasi yaitu kendaraan bermotor  yang  menghasilkan  asap  sisa  pembuangan  hasil  pembakaran  yang  tidak sempurna  dan  mengandung  zat  timbal  hitam  (pb), suspended  particular  matter (SPM),  oxide  nitrogen  (NOx),  oksida  sulfur  (SO 2 ),  Hidrokarbon  (HC),  karbon monoksida (CO), dan oksida fotokimia (Ox) 38 .
Pembakaran  bahan  bakar  hidrokarbon  pada  kegiatan  pertambangan, transportasi, dan pembangkitan listrik merupakan sumber-sumber utama emisi GRK dari  sektor  energi.  Operasional  pertambangan  menggunakan  banyak  alat  berat  yang menggunakan bahan bakar diesel. Pembangkit listrik yang menggunakan bakan bakar diesel  dan  batubara.  Penggunaan  bahan  bakar  diesel  dan  produksi  batubara perusahaan tambang rata-rata 11-12 liter diesel digunakan untuk setiap ton batubara yang diproduksi. Dengan jumlah produksi batubara pada tahun 2015 sebesar 236 juta ton,  bahan  bakar  diesel  yang  digunakan  pada  operasi  tambang  batubara  pada  tahun tersebut diperkirakan 2,9 juta kilo liter atau sekitar 91% dari total penggunaan diesel di Kalimantan Timur (Tabel 3.11) 39 .
Mobilitas  masyarakat  Kalimantan  Timur  sehari-hari  sebagian  besar menggunakan  kendaraan  pribadi  yang  membakar  bensin.  Pada  tahun  2015,  rasio
36 Yamin,  Farhana  dan  Depledge  Joanne, The  International  Climate  Change  Regime,  A  Guide  to  Rules, Institutions and Procedures.
37 https://bappedakaltim.com/storage/file/Yuv1h5m4gqYWUcx2.pdf , table 1 hlm.26.
38 Ismiyati,  Devi  Marlita,  dan  Deslida  Saidah ,  Pencemaran  Udara  Akibat  Emisi  Gas  Buang  Kendaraan Bermotor,  ISSN  2355-472,  Jurnal  Manajemen  Transportasi  &  Logistik  (JMTransLog)-  Vol.  01  No.03, November 2014 39 Ibid hlm.31.
Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
antara  jumlah  kendaraan  bermotor  pribadi  (termasuk  sepeda  motor)  dan  jumlah penduduk  mencapai  0,7  artinya  ada  7  kendaraan  pribadi  untuk  setiap  10  orang. Pembangkitan  listrik  di  Kalimantan  Timur  yang  kapasitasnya  terus  meningkat membakar  batubara,  diesel  dan  gas  alam.  Peningkatan  pembakaran  bahan  bakar untuk  pembangkit  listrik  dipicu  oleh  penggunaan  listrik  yang  meningkat  dari  1547 GWh pada tahun 2008 menjadi 3007 GWh pada tahun 2015 atau meningkat rata-rata 10% setiap tahun pada periode tersebut (lihat Tabel 3.13) 40 .
Selain sektor penggunaan lahan dan energi yang merupakan penyumbang emisi GRK,  termasuk  sektor  pertanian  dan  peternakan  dengan  aktifitas  pemupukan terutama dari pemupukan tanaman dan fermentasi enterik hewan ruminansia dengan menghasilkan  emisi  gas  Dinitro  Oksida  (N2O)  dan  Metana  (CH4).  Aplikasi  pupuk mengandung Nitrogen (pupuk N) merupakan sumber emisi GRK utama (90%) pada kegiatan pertanian di Kalimantan Timur.
Keseluruhan  aktifitas  manusia  yang  berdampak  pada  lingkungan  memberikan efek  negatif  terhadap  perubahan  daya  dukung,  daya  toleransi  lingkungan  dan berpengaruh  dari  tingkat  kualitas  hidup  masyarakat.  Dampak  yang  ditimbulkan tersebut  dari  sudut  pandang  hukum  pidana,  perbuatan-perbuatan  menghasilkan buangan  CO2  yang  melampaui  baku  mutu  dengan  kriteria-kriteria  tertentu 41 dinilai sebagai  kejahatan  yang  mengganggu  kepentingan  umum  maupun  individu  yang terdampak  langsung.  Buangan  CO2  yang  melebihi  ambang  baku  mutu  dan  kriteria baku  kerusakan  yang  ditetapkan,  tidak  mengutamakan  kepentingan  masyarakat sebagai manusia yang memiliki hak untuk memperoleh udara yang bersih dan sehat, akan  tetapi  kepentingan  ekonomi  korporasi-korporasi  besar  seperti  perkebunan  dan pertambangan  yang  membuat  alih  fungsi  lahan  sehingga  melepaskan  emisi  CO2  ke udara dalam tingkat tertentu dapat mengganggu kesehatan, seperti sebaran penyakit.
Dalam  menentukan  kualifikasi  kejahatan  buangan  CO2  menurut Simon, perbuatan  pidana adalah  suatu  tindakan  melanggar  hukum  yang  telah  dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan  dan  oleh  undang-undang  telah  dinyatakan  sebagai  suatu perbuatan yang dapat dihukum 42 . Penetapan kualifikasi yuridis tindak pidana sebagai kejahatan  dan  pelanggaran  ini  diperlukan  untuk  “menjembatani”  berlakunya  aturan umum KUHP terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang khusus diluar KUHP 43 .
Unsur-unsur tindak pidana dibedakan dengan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu:
a. Perbuatan  itu  berwujud  suatu  kelakuan  baik  aktif  maupun  pasif ( act/commission), dan omission yang  berakibat  pada  timbulnya  suatu  hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum.
40 Ibid. hlm.32.
41 Pasal 21 UUPPLH
42 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, cetakan keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.8.
43 Arief,  Barda  Nawawi,  2007, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam Penanggulangan  kejahatan ,  Kecana,  Jakarta,  hlm.  147,  dalam Suryadi , Penetapan  Tindak  Pidana  sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Khusus ,
https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/15878/10487 ,  hlm.395.
Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
b. Kelakukan dan akibat ( result ) yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang material.
c. Adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakukan dan akibat yang dilarang hukum.
d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.
Sifat melawan hukum dalam tindak pidana memiliki arti, yaitu perbuatan yang bertentangan  dengan  undang-undang/aturan  hukum  tertulis  dan  perbuatan  yang bertentangan dengan aturan hukum tidak tertulis. Makna dibalik frasa tersebut adalah sifat  melawan  hukum  umum,  sifat  melawan  hukum  khusus,  sifat  melawan  hukum formil,  dan  sifat  melawan  hukum  materiil.  Dalam  delik  lingkungan  diatur  dengan tujuan  untuk  melindungi  lingkungan  hidup  secara  keseluruhan  maupun  unsur-unsur dalam  lingkungan  hidup  seperti  hutan,  satwa,  lahan,  udara  dan  air,  serta  manusia 44 , maka  untuk  menentukan  suatu  perbuatan  adalah  kejahatan  haruslah  perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur melawan hukum.
Penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan umumnya identik dengan kejahatan kerah putih ( white collar crime ) sebagai kejahatan yang sangat terorganisir. Karena umumnya kejahatan kerah putih dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum  yang  bergerak  dibidang  bisnis  dengan  berbagai  tindakan  yang  bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku.
Dalam  krisis  lingkungan  tidak  hanya  dapat  diselesaikan  secara  tekhnis lingkungan  semata.  Tetapi  memerlukan  perangkat  hukum  yang  kuat  dan pelaksanaannya  secara  efektif.  Ada  4  hal  yang  dicermati  oleh  ICEL  mengenai gagalnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia,  yaitu: a)  Politik pembangunan ekonomi  yang  mengacu  pada  paradigma  pertumbuhan  ( growth )  dan  ketiadaan komitmen untuk mewujudkan prinsip pembangunan berkelanjutan ( good sustainable development  governance ),  telah  menyebabkan  semakin  terpuruknya  penegakan hukum  lingkungan  dan  melanggengkan  proses  eksploitasi  sumber  daya  alam;  b) Peraturan  perundang-undangan  di  bidang  Pengelolaan  Lingkungan  yang  telah  ada tidak  memiliki  kemampuan  untuk  menjawab  dan  menyelesaikan  permasalahan lemahnya  penegakan  hukum  lingkungan  serta  eksploitasi  sumber  daya  alam;  c) Aparat  penegak  hukum  tidak memiliki  pengetahuan  dan  pemahaman  serta  keutuhan atau kesatuan yang cukup untuk menangani kasus-kasus lingkungan; d) Tidak adanya peran  masyarakat  dalam  pengelolaan  lingkungan  dan  rendahnya  akses  masyarakat terhadap keadilan sangat berpotensi terjadinya amuk massa dalam penyelesaian kasus lingkungan.
Dari  4  hal  yang  dicermati  oleh  ICEL  tersebut  penegakan  hukum  lingkungan dimasa  yang  akan  datang  dengan  aturan-aturan  yang  lebih  memihak  kepada lingkungan  hidup,  wujud  reformasi/pembaharuan  sistem  hukum  pidana  telah dilakukan  upaya,  yaitu  dengan  reorientasi  (penyesuaian/peninjauan  kembali),  re- evaluasi (evaluasi/penilaian kembali), reformulasi (perumusan kembali), restrukturiasasi (penataan kembali), rekonstruksi (pembangunan kembali). Diharapkan dengan dilakukan reformasi terhadap hukum pidana lingkungan, hukum
44 Rahmadi, Takdir, Hukum Lingkungan di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Edisi Kedua, hlm.225.
Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
akan tegak, hukum akan menjadi panglima dalam memimpin, dan yang lebih penting adalah hukum untuk manusia 45 .
Reformasi  dimaksud  meliputi:  Reformasi  Substansi  Hukum  ( Legal  Subtance Reform ),  ada  2  (dua)  langkah  reformasi  yang  harus  ditekankan  dalam  substansi hukum  ini,  yaitu:  Pertama,  mengadakan  inventarisasi  secara  menyeluruh  terhadap peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  secara  hierarki,  Kedua, dengan  kriteria  tertentu  dilakukan  identifikasi  dan  kemudian  diklasifikasi  untuk menentukan  dan  memilah  mana  peraturan  perundang-undangan  yang  substantial termasuk bersifat menindas atau represif, atau bersifat responsif., Reformasi Struktur Hukum  ( Legal  Structure  Reform ),  reformasi  terhadap  struktur  lembaga  pengadilan dan membenahi sumber daya manusia. Hukum modern dalam mewujudkan keadilan, memburu keadilan selalu saja berurusan dengan formal justice , sementara substantial justice banyak  dikesampingkan,  dan  Reformasi  Budaya  Hukum  ( Legal  Culture Reform ), dilakukan melalui pendekatan religius, atau akhlak penegak hukum sebagai fundamental  hukum.  Jika  ingin  membangun  hukum  dengan  cara  lebih  bermakna, mulailah  dengan  membangun  akhlak  bangsanya.  Urgensi  membangun  akhlak  yang baik  dalam  reformasi  sistem  penegakan  hukum  pidana  di  Indonesia  sangat  besar, karena menjadi faktor peraturan perundangan-undangan menjadi lebih baik 46 .

## E. Kesimpulan.
Berdasarkan  pembahasan  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  Politik Hukum  Pidana  dalam  memandang  buangan  CO2  sebagai  kejahatan,  menekankan pada  tingkah  laku  manusia  sebagai  masyarakat  yang  hidup  ditengah-tengah lingkungan,  meningkatnya  kegiatan  industri  dalam  memanfaatkan  lahan  untuk pertambangan,  pertanian,  perkebunan  yang  berakibat  lepasnya  emisi  ke  udara, ditambah  dengan  penggunaan  bahan  bakar  fosil  dari  kendaraan  bermotor, menimbulkan  risiko-risiko  terhadap  kualitas  hidup.  Untuk  tetap  menjaga keberlangsungan hidup berkualitas dengan lingkungan yang sehat, penegakan hukum dimasa  yang  akan  datang  haruslah  memiliki  komitmen  kuat  terhadap  lingkungan yang  bersih  dan  sehat  menjadi  prioritas  utama  dengan  selalu  mengevaluasi  setiap tindakan yang melibatkan unsur lingkungan hidup, kemudian merekonstruksi kembali hukum  dengan  memperhatikan  setiap  perkembangan  yang  terjadi  terhadap lingkungan hidup sehingga tujuan untuk mewarisi lingkungan  yang bersih dan sehat kepada anak cucu kita dapat terwujud.

## F. Daftar Pustaka.
1. Jurnal.
Budimansyah,  D,  Fitriasari,  Susan,  Mutaqin  D  I,  Iswandi  D,  Departemen Pendidikan  Kewarganegaraan,  Fakultas  Pendidikan  Ilmu  Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung-Indonesia.
45 Yesmil Anwar & Adang, Pembaharuan Hukum Pidana, Jakarta, PT.Grasindo, 2008, hlm.187.
46 Masrudi Muchtar, Sistem Peradilan Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Prestasi Pustaka Publisher, 2015, hlm 160.
Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
https://www.researchgate.net/publication/312071351 Efek Gerakan
Green  Criminology  Terhadap  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Dalam Mencegah Tindak Kejahatan Lingkungan .
Firdaus A dan Pakpahan RH, Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery: antara  Ius  Constitutum  dan  Ius  Constituendum ISSN  0125-1790  MGI Vol. 26, No. 1, Maret 2012 (59 - 79).
http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/514/pdf . Gunawan H, dan Budi, Gogot Setyo, Kajian Emisi Kendaraan di Persimpangan Surabaya  Tengah  dan  Timur  serta  Potensi  Pengaruh  terhadap Kesehatan  Lingkungan  Setempat. P-ISSN:  2338-1604  dan  E-ISSN: 2407-8751 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2017, 113-124.
Ismiyati, Devi M, dan Deslida S, Pencemaran Udara Akibat Emisi Gas Buang Kendaraan  Bermotor, ISSN  2355-472,  Jurnal  Manajemen  Transportasi & Logistik (JMTransLog)- Vol. 01 No.03, November 2014.
https://www.academia.edu/37568657/112707-ID-pencemaran-udara- akibat-emisi-gas-buang.pdf
Kafrawi,  Rahman  Maulana, Perusakan  Lingkungan  sebagai  Tindak  Pidana Terorisme ,  ISSN  2549-4600,  Vo.26  No.2,  September2018-  Februari 2019, hlm.161. http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/download/7772/6325 M  Fadli, Pembentukan  Undang-Undang  Yang  Mengikuti  Perkembangan Masyarakat Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 15 No. 01 - Maret 2018: 49 – 58.
http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/12/pdf
M.  Muhdar,  Universitas  Mulawarman  Samarinda, Rekonstruksi  Basis
Perhitungan Kerugian Negara Dalam Peristiwa Tindak Pidana Korupsi Pada Sektor Sumber Daya Alam . https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/jurnal de jure Vol.12
Mike  Molan,  Dukan  Bloy,  and  Danis  Lancer, Modern  Criminal  Law, fifth edition  (London:  Cavendish  Publishing,  2003)  hlm  15,  dikutip  oleh  M. Muhdar  Universitas  Mulawarman  Samarinda,  Rekonstruksi  Basis Perhitungan  Kerugian  Negara  Dalam  Peristiwa  Tindak  Pidana  Korupsi Pada Sektor Sumber Daya Alam.
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jwl/article/download/974/pdf
Sa’adah, Ana F, Fauzi A, dan Juanda B, Peramalan Penyediaan dan Konsumsi Bahan  Bakar  Minyak  Indonesia  dengan  Model  Sistem  Dinamik Prediction  of  Fuel  Supply  and  Consumption  in  Indonesia  with  System Dynamics Model . Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. 17 No. 2 Januari 2017: 118–137 P-ISSN 1411-5212; E-ISSN 2406-9280.
https://jepi.fe.ui.ac.id/index.php/JEPI/article/view/661
Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
Supriyadi, Penetapan  Tindak  Pidana  sebagai  Kejahatan  Dan  Pelanggaran dalam  Undang-Undang  Pidana  Khusus. Mimbar  Hukum  Volume  27 Nomor 3, Oktober 2015.
https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/15878/10487
2. Literatur.
Arief,  Barda  Nawawi, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Jakarta, Kencana, 2008.
Bassiouni,  dalam  Arief,  Barda  Nawawi “ Pembaharuan  hukum  Pidana  (Dalam Perspektif Kajian Perbandingan ), Bandung, Citra Aditya,2005, hlm.3.
Daniel Hoornweg, Mila Freire, Marcus J. Lee, Perinaz Bhada-Tata, and Belinda Yuen, Cities and Climate Change, Responding to an Urgent Agenda Urban Development Series 62696.
Muhdar, Muhammad. 2019. Penelitian Doctrinal dan NonDoctrinal Pendekatan Aplikatif  dalam  Penelitian  Hukum.  Mulawarman  University  Press.
Samarinda.
Marpaung,  Leden, Asas-Teori-Praktik  Hukum  Pidana ,  cetakan  keenam,  Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.8.
Masrudi  Muchtar,  Abdul  Khair  dan  Noraida,  “ Hukum  Kesehatan  Lingkungan ” (kajian  teoritis  dan  perkembangan  pikiran),  Pustaka  Baru  Press, 2016, hlm.66.
Radhi,  Teuku  Mohammad, Pembaharuan  dan  Politik  Hukum  dalam  Rangka Pembangunan  Nasional ,  Jurnal  Prisma,  Nomor  6  Tahun  11 Desember, 1973.
Rahmadi,  Takdir, Hukum  Lingkungan  di  Indonesia ,  RajaGrafindo  Persada, Jakarta, Edisi Kedua, hlm.225.
Santoso,  Topo  dan  Zulfa,  Eva  Achjani, KRIMINOLOGI, PT.Raja  Grafindo Persada, Jakarta, tahun 2001, hlm.15-17.
Syaukani,  Imam  dan  Thohari,  A.  Ahsin, Dasar-Dasar  Politik  Hukum ,  Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2011, hlm.32.
White, R. (2007). Green Criminology and the Pursuit of Social and Ecological Justice. Devon: Willan Publishing.
Yamin,  Farhana  dan  Depledge  Joanne, The  International  Climate  Change
Regime, A Guide to Rules, Institutions and Procedures .
Yesmil  Anwar  &  Adang,  Pembaharuan  Hukum  Pidana,  Jakarta,  PT.Grasindo, 2008, hlm.187.

## 3. Internet.
Daisy  Dunne, Profil  Carbon  Brief  Indonesia ,  author  of Carbon  Brief  clear on climate , publish 6 Juni 2019, https://www.carbonbrief.org/profil-carbon-brief-indonesia
Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
Data statistik jumlah kendaraan bermotor tingkat kabupaten/kota dalam unit tahun 2012-2015,
https://kaltim.bps.go.id/statictable/2015/03/11/136/banyaknya- kendaraan-bermotor-menurut-kabupaten-kota-unit-tahun-2012- 2015-.html
Data  statistik  jumlah  kendaraan  bermotor  dalam  negeri  dalam  unit  tahun 2000-2016
https://www.bps.go.id/statictable/2017/11/23/1981/produksi- kendaraan-bermotor-dalam-negeri-unit-2000-2016.html.
Grafik  Konsumsi  BBM  Nasional  dari  Badan  Pengatur  Hilir  Minyak  Dan Gas,  mulai  tahun  2006  -  2017,  publish  2  Juli  2020 https://www.bphmigas.go.id/konsumsi-bbm-nasional/ Rencana Aksi Daerah Kalimantan Timur Tahun 2010-2030. https://bappedakaltim.com/storage/file/Yuv1h5m4gqYWUcx2.p df
The term "green criminology" was introduced by Michael J. Lynch in 1990, and  expanded  upon  in  Nancy  Frank  and  Michael  J.  Lynch's 1992  book, Corporate  Crime,  Corporate  Violence ,  which examined  the  political  economic  origins  of  green  crime  and injustice, and the scope of environmental law . https://en.m.wikipedia.org/wiki/Green_criminology .
4. Peraturan-peraturan.
Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Nomor:  KEP-45/MenLH/10/1997, ditetapkan  Keputusan  Kepala  Badan  Pengendalian  Dampak Lingkungan Nomor: KEP-107/Kabapedal/11/1997 tentang Pedoman Teknis Perhitungan  Dan  Pelaporan  Serta  Informasi  Indeks  Standar Pencemar Udara.
PermenLHK  RI  No.P.  70/MenLHK/SetJen/Kum.1/12.2017  Tentang Tata  Cara Pelaksanaan  Reducing  Emissions  from  Deforestation  and  Forest Degradation,  Role  of  Conservation  Sustainable  Management  of Forest  and  Enhancement  of  Forest  Carbon  Stock ,  dalam pertimbangan konsideran.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.