INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 5736-5747
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Dinamika Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Membangun Asas Netralitas Menjelang Pemilihan Umum 2024
Anggrita Murti 1 ✉ , Handini Kusuma N 2 , Salsa Rizkika 3
Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia Email: anggrita.murti@ui.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Keterlibatan politik dalam demokrasi merupakan bukti bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan yang sah. Namun, tidak semua orang dapat berpartisipasi langsung dalam politik praktis dengan mendukung salah satu kandidat, bergabung dalam tim sukses, dan terlibat dalam setiap kegiatan kampanye.  Dalam  hal  ini,  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  yang  diharapkan  bersikap  netral  dan  tidak berpihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi netralitas ASN di Indonesia serta yang dapat direkomendasikan untuk memperkuat netralitas ASN itu sendiri. Selain itu, manajemen ASN dilengkapi dengan sistem merit yang didasarkan pada kualifikasi, keterampilan, dan kinerja dengan cara yang adil dan wajar melalui kebijakan dan manajemen ASN. Penerapan sistem merit secara umum efektif dalam mengidentifikasi kandidat yang tepat untuk pekerjaan yang tepat dan mengurangi nepotisme.
Kata kunci: ASN, Netralis, Manajemen ASN

## Abstract
Political involvement in democracy is proof that the people have the highest power in a legitimate government. However, not everyone can participate directly in practical politics by supporting one of the candidates, joining the success team, and being involved in every campaign activity. In this case, the State Civil Apparatus (ASN) is expected to be neutral and impartial. This study aims to determine the  urgency  of  ASN  neutrality  in  Indonesia  and  what  can  be  recommended  to  strengthen  ASN neutrality itself. In addition, ASN management is equipped with a merit system based on qualifications, skills  and  performance  in  a  fair  and  reasonable  manner  through  ASN  policies  and  management. Implementing a merit system is generally effective in identifying the right candidates for the right jobs and reducing nepotism.
Keywords: ASN, Neutralist, ASN Management

## PENDAHULUAN
Persoalan netralitas di dalam birokrasi seringkali menjadi polemik hingga saat ini. Sebagaimana Hegel  yang  menghendaki  kekuatan  dan  kenetralan  birokrasi  sebagai  bentuk  perwakilan  masyarakat umum yang tersusun dari kaum profesi dan pengusaha, di sisi lain Karl Marx memberikan kritik atas pandangan Hegel tersebut. Karl Marx berpendapat bahwa birokrasi sejatinya sangat sulit untuk bersifat netral karena adanya kepentingan pribadi. Hal ini cenderung mendorong keberpihakan birokrasi untuk memihak  suatu  kelompok  tertentu  yang  dianggap  memiliki  pengaruh  besar  (Mustafa,  2018).  Martini (2015) memahami netralitas birokrasi sebagaimana pemerintah harus mampu menempatkan diri sebagai institusi penyelenggara pelayanan publik yang tidak mampu diintervensi oleh kekuatan politik. Dengan kata lain, netralitas birokrasi merupakan suatu sistem yang mana dalam melakukan pelayanan publik senantiasa  tidak  bergantung  dan  berorientasi  pada  pemimpin.  Kualitas  birokrasi  dalam  memberikan pelayanan tidak dapat berkurang meskipun terdapat pergantian kepemimpinan (Thoha, 2008). Dalam konteks ini, maka perlu diyakini bahwa netralitas birokrasi tentu berimplikasi pada kewajiban Aparatur Sipil  Negara  (ASN)  untuk  bersifat  netral  dalam  menyelenggarakan  kegiatan  pemerintahan  (Perdana, 2019).
Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  (UU  5/2014)  tentang  Aparatur  Sipil  Negara menegaskan bahwa salah satu asas dalam menyelenggarakan manajemen ASN adalah asas netralitas. Asas  netralitas  berarti  bahwa  setiap  ASN  tidak  diperkenankan  untuk  memihak  suatu  pengaruh  atau kepentingan tertentu (Bawaslu, 2020). Pengaturan netralitas bagi ASN sejatinya sudah diupayakan sejak era Orde Lama. Pada era tersebut, netralitas ASN diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik  Bagi Pejabat Negeri Warga Negara Republik  Indonesia. Memasuki masa orde baru, pengaturan tersebut dapat dimaknai melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Sementara itu, di era reformasi pengaturan tersebut  ditegaskan  dalam  Undang-Undang  No.  43  Tahun  1999  tentang  Perubahan  atas  Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, UU 5/2014, dan peraturan-peraturan lainnya.
Netralitas ASN hampir selalu menjadi isu yang seksi, terutama saat ini Indonesia tengah menuju pemilihan umum (Pemilu) secara serentak di tahun 2024. Grafik di bawah ini menggambarkan tingkat pelanggaran ASN di hampir seluruh provinsi di Indonesia yang berkaitan dengan kontestasi pemilu sejak bulan Januari hingga Desember tahun 2019.
Grafik 1. Data Pelanggaran Netralitas ASN Setiap Provinsi Tahun 2019
Sumber: Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem diolah dari Bidang Pengaduan dan Penyelidikan-KASN, 2019 Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengategorisasikan pelanggaran netralitas ASN tersebut ke dalam berbagai tingkat kerawanan. Tingkat pertama berkaitan dengan keberpihakan ASN kepada salah  satu  kontestan  pemilu  melalui  media  sosial.  Bahkan,  pelanggaran  ini  termasuk  menjadi  jenis pelanggaran yang paling sering mendapatkan pengaduan dalam kurun waktu Januari hingga Desember 2018  silam.  Kedua,  perlu  diketahui  bahwa  ASN  seringkali  membentuk  unit  kerja  dalam  rangka menyelenggarakan suatu kegiatan yang sifatnya menguntungkan bagi peserta pemilu itu sendiri. Hal ini utamanya  terjadi  di  daerah-daerah  melalui  pemanfaatan  Operasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  untuk menutup  ongkos  politik  yang  mahal.  Kerawanan  ketiga  merupakan  fenomena  yang  sering  disebut sebagai  “birokrasi  berpolitik”.  Dalam  hal  ini,  pimpinan  biasanya  akan  me ngerahkan  bawahan  untuk mendukung  salah  satu  peserta  pemilu  melalui  himbauan,  ajakan,  seruan,  hingga  dapat  berupa pemberian barang. Keempat, tidak jarang pula personel ASN terlibat dalam kegiatan kampanye, baik secara tertutup maupun terbuka. Pada tahun 2018, jenis pelanggaran ini setidaknya telah mendapatkan sekitar 101 pengaduan.  Adapun tingkat-tingkat pelanggaran netralitas ASN lainnya meliputi keterlibatan ASN dalam deklarasi kontestan pemilu, penyalahgunaan anggaran dan fasilitas negara dalam rangka memberikan dukungan kepada peserta, menjadi narasumber partai politik tertentu, dan turut serta dalam membuat  advertorial  dalam  rangka  memberikan  dukungan  (Bidang  Pengkajian  dan  Pengembangan Sistem KASN, 2019).
Tren  pelanggaran  netralitas  ASN  dalam  aspek  politik  tersebut  nyatanya  sulit  dihentikan. Berdasarkan data yang diolah KASN dalam rentan waktu 2020-2021, diketahui terdapat sebanyak 2.034 ASN  yang  dilaporkan  karena  melanggar netralitas.  Sebanyak  78,5%   diantaranya dinyatakan  terbukti melanggar  dan  telah  dijatuhi  sanksi  (Ombudsman  RI,  2022).  Berdasarkan pernyataan  Arie  Budhiman selaku anggota KASN, terdapat lima jenis pelanggaran netralitas ASN terbanyak di antaranya sosialisasi atau  kampanye  melalui  media  sosial  (30,4%),  pengadaan  kegiatan  yang  menunjukkan  keberpihakan kepada salah satu bakal calon peserta pemilu (22,4%), kegiatan foto bersama dengan salah satu peserta pemilu  dengan  simbol  atau  gaya  khas  tertentu  (12,6%),  menghadiri  deklarasi  peserta  (10,9%),  dan
melakukan  pendekatan  dengan  partai  politik  tertentu  yang  berkaitan  dengan  pencalonan,  baik  bagi dirinya sendiri maupun orang lain (5,6%) (Ombudsman RI, 2022).
Setiap negara di berbagai belahan dunia memiliki cara yang berbeda dalam mewujudkan ASN yang  netral  dalam  pemerintahan.  Indonesia  masih  dapat  dikatakan  jauh  dari  implementasi  dikotomi politik dan administrasi ini. Padahal, banyak akademisi yang mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara administrasi dan politik itu sendiri sehingga dibutuhkan batasan yang tegas tentang  perbedaan  tersebut.  Singkatnya,  dikotomi  ini  dapat  dijadikan  instrumen  penguat  regulasi- regulasi yang mengatur netralitas ASN.
Perombakan  yang  masif  dalam  jabatan  struktural  ketika  terdapat  pergantian  kepemimpinan menjadi salah satu faktor penyebab maraknya fenomena pelanggaran netralitas dalam lingkungan ASN di  Indonesia.  Sebab,  perombakan  tersebut  tidak  jarang  meninggalkan  aspek  kompetensi  dan  justru menekan  aspek  kedekatan  politik.  Sehingga,  dalam  perkembangannya  ASN  akan  berorientasi  untuk melakukan  politisasi  birokrasi  dibandingkan  menjamin  karirnya  melalui  peningkatan  kinerja  dan kompetensi (Prasodjo dan Rudita, 2014). Selain itu, sulitnya ASN untuk bertindak netral salah satunya dikarenakan  faktor  tekanan.  Berdasarkan  laporan  Bawaslu,  70%  pelanggaran  netralitas  disebabkan karena tingginya tingkat keterpaksaan. Sementara itu, 20% sisanya berangkat dari niat pribadi dan 10% lainnya didasari motif mencari keuntungan (Bawaslu, 2017). Tekanan atau keterpaksaan biasanya datang dari kelompok-kelompok yang menduduki jabatan sebagai pemegang kekuasaan. Bentuk dari tekanan ini pun beraneka ragam, seperti tawaran posisi jabatan, demosi, bahkan hingga mutasi dini (KASN, 2017).
Pemilu seyogyanya dijadikan sebagai suatu agenda yang mampu menjunjung tinggi integritas dalam rangka membangun public trust terhadap lembaga politik, terutama pemerintahannya. Lebih dari itu,  integritas  pemilu  tentunya  akan  mempengaruhi  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara ini. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui urgensi netralitas ASN di Indonesia, terutama di tahun-tahun politik serta strategi yang dapat direkomendasikan untuk memperkuat netralitas ASN itu sendiri.

## METODE
Metode  penelitian  merupakan  suatu  rangkaian  proses  penelitian  yang  dimanfaatkan  peneliti  untuk menganalisis suatu fenomena yang terjadi, mengumpulkan, memperbaiki dan menganalisis data serta melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan (Neuman, 2014). Menurut Creswell (2016:4), penelitian kualitatif adalah suatu cara untuk mempelajari dan memahami makna yang dilekatkan oleh berbagai individu atau kelompok orang terhadap situasi sosial atau kemanusiaan. Penelitian tentang “Dinamika Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Membangun Asas Netralitas Menjelang Pemilihan Umum 2024”  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  guna  mengeksplorasi  faktor -faktor  yang mempengaruhi  netralitas  ASN  dalam  kontestasi  Pemilu.  Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder melalui  studi  kepustakaan  dan  existing  statistics.  Lebih  lanjut,  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  yang berupaya  menggambarkan  sebuah  konsep  netralitas  ASN  dalam  kegiatan  Pemilu  dan  memprediksi ketertiban asas tersebut pada Pemilu mendatang.

## PEMBAHASAN
Salah  satu  aturan  yang  paling  penting  untuk  mendapatkan  ASN  yang  profesional  adalah netralitas. Dengan adanya netralitas, ASN tidak boleh memihak, harus adil, objektif, tidak terpengaruh, bebas dari campur tangan, bebas dari konflik kepentingan, dan bebas dari keberpihakan. Penyediaan layanan publik,  pembuatan kebijakan, dan administrasi ASN semuanya juga terkait dengan netralitas ASN.  Namun,  netralitas  ASN  secara  signifikan  berpengaruh  terhadap  efisiensi  penyelenggaraan pemerintahan, penyediaan layanan publik, dan profesionalisme pegawai ASN. Selain itu, pelanggaran terhadap prinsip netralitas dapat membuat ASN lebih mudah terlibat dalam perilaku yang tidak  etis, misalnya korupsi (Rizki dan Maharani, 2022:163).
Pemerintah  telah  menerapkan  sejumlah  langkah  untuk  membatasi  keterlibatan  ASN  dalam kegiatan politik dalam upaya menegakkan konsep netralitas. Menurut Pasal 2 Huruf F Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan ASN berlandaskan pada konsep netralitas. Menurut justifikasi, "asas netralitas" menetapkan bahwa tidak ada karyawan  ASN  yang  mendukung  tujuan  atau  orang  tertentu  dan  tidak  memihak  pada  kepentingan mereka.  Selain  itu,  ASN  dilarang  untuk  bergabung atau  menjadi  pengurus  bahkan  memimpin  partai politik. Hal ini diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf c dan Pasal 105 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dalam upaya untuk menjaga agar ASN bebas dari pengaruh partai politik, menjaga integritas,  kekompakan,  dan  persatuan,  serta  memungkinkan  para  anggotanya  untuk  mencurahkan perhatian, fokus, dan energi penuh pada tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Undang-undang ini juga menekankan bahwa ASN berhak memperoleh jaminan sosial serta penghasilan yang adil dan layak  sesuai  dengan  beban,  tanggung  jawab,  dan  risiko  pekerjaan  yang  diemban  dalam  rangka meningkatkan produktivitas dan kesejahteraannya (Harsanto, 2018:68).
Namun,  terdapat  sejumlah  masalah  dalam  pelaksanaan  sistem  pemerintahan  Indonesia, terutama pada  masa  Orde  Baru  dan  elemen-elemen  lain  dalam  sejarah  Indonesia.  Akar  masalahnya adalah pola pikir di dalam pemerintahan yang sangat menekankan pada pengendalian birokrasi, yang menghalangi rakyat-komponen utama demokrasi-untuk  memiliki peran yang memungkinkan mereka untuk  sepenuhnya mengendalikan birokrasi. Secara umum, masalah-masalah yang dihadapi birokrasi pemerintah  adalah  sebagai  berikut  (Sri  dan  Tedi,  2017:3):  Sumber  daya  aparatur  operasional  tidak mendukung  adanya  kelembagaan  birokrasi  pemerintah  yang  besar;  Kinerja  birokrasi  pemerintahan masih didominasi oleh mekanisme kerja yang sentralistik; Pemerintah terus melakukan kontrol terhadap birokrasi untuk  kepentingan pemerintah; Sistem birokrasi pemerintah yang bersifat petro-klien (KKN) menyulitkan  penerapan  meritokrasi  dan  birokrasi;  Tidak  jelas,  dan  baik  secara  institusional  maupun pribadi, sering kali tidak  ada rasa tanggung jawab; Ketika mengisi jabatan struktural dalam birokrasi, jabatan  birokrasi  terkadang  tidak  mempertimbangkan  kompetensi  yang  diperlukan;  dan  Struktur kelembagaan  dan  persyaratan  administratif  tidak  diperhitungkan  saat  mengalokasikan  sumber  daya aparatur.
Ketika menelaah sejarah politik, maka yang akan timbul adalah adanya sosialisasi politik yang terdistorsi yang mengarah pada kemerosotan politik.  Pendidikan politik  dituntut untuk  menjadi lebih terbuka  dan berpusat  pada  pengembangan  cita-cita politik  baru  yang  ideal  menuju  pengembangan sikap  dan  perilaku  politik  yang  demokratis  dan  Pancasilais  sebagai  hasil  dari  sosialisasi  politik  pasca reformasi. Bagian penting dari transisi menuju demokrasi adalah pemahaman umum atau pengetahuan dengan politik.
Jatuhnya  kediktatoran  Orde  Baru,  pembentukan  sistem  demokrasi  multipartai,  dan  sistem presidensial  yang  dihasilkan  dari  pemilihan  umum  tahun  1999  membuat  presiden  membangun pemerintahan  koalisi  yang  tidak  stabil.  Dengan  demikian,  penting  untuk  menciptakan  ASN  yang kompeten  dan  independen  dari  struktur  politik  pemerintahan  negara  dalam  rangka  memberikan pelayanan  publik  yang  berkesinambungan  dan  cukup  stabil  serta  menjalankan  fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan.
Lebih  lanjut,  penting  untuk  melakukan  perubahan  pada  struktur  ASN  dalam  rangka mengembangkan ASN, dengan pemisahan yang absolut antara posisi politik yang dipegang oleh tiga (3) departemen pemerintahan dan posisi ASN yang harus bebas dari campur tangan politik. Administrasi kepegawaian  Republik  Indonesia  menetapkan  bahwa  harus  ada  jarak  2  (dua)  jabatan  antara  jabatan Negara  dan  jabatan  profesional  di  3  (tiga)  cabang  pemerintahan  serta  larangan  bagi  ASN  untuk bergabung dengan partai politik dan menjadi pengurus.
Birokrasi, termasuk ASN, mengadopsi sikap netral dalam hal politik, terutama konflik yang muncul selama proses pemilihan umum, terutama ketika salah satu partai politik didukung. Dengan demikian, nilai-nilai kebebasan dan kesetaraan politik dapat ditegakkan, sehingga menghasilkan proses politik yang lebih berkualitas dan sehat. Untuk memastikan bahwa perilaku politik ASN selaras dengan sikap tidak memihak yang harus dijaga dalam diri ASN, sangat penting untuk menerapkan pengetahuan tentang pemahaman ASN sebagai pihak yang juga bertanggung jawab atas arah dan transisi menuju demokrasi yang layak (Fadhillah, 2019:136). Hal ini menunjukkan bagaimana undang-undang tentang netralitas ASN telah membatasi tindakan ASN dalam bidang politik dan sebagai akibatnya, ASN tidak diizinkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses tersebut.
Ketika  pemilu  dan/atau  pemilihan  kepala  daerah  sedang  berlangsung,  netralitas  ASN  selalu menjadi sorotan. Jika ASN pusat dapat mengukur jarak antara pemilih dan pemilih dengan menggunakan sumbu  panjang,  seperti  dalam  pemilihan  presiden  atau  DPR,  bahkan  karena  sudah  begitu  lama, hubungan emosional dengan orang yang dipilih mungkin tidak terlalu kuat. Sedangkan, dalam Pilkada, hubungan emosional dengan orang atau dengan kandidat yang akan dipilih sangat kuat karena saat Pilkada  berlangsung  memakai  sumbu  petasan  yang  sangat  pendek.  Terlepas  dari  kenyataan  bahwa setiap pemilu berfungsi sebagai pengingat akan perlunya netralitas ASN, hal inilah yang menyebabkan kasus-kasus ASN yang tidak netral mudah meledak di Pilkada (Suprawoto, 2018:222).
Indonesia  akan  segera  memulai  tahun  politik  2024.  Pada  tahun  tersebut,  pemilihan  umum serentak akan dilaksanakan di seluruh Indonesia untuk posisi Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR,
DPD,  dan  DPRD,  serta  kepala  daerah.  Pemerintah  telah  menerbitkan  Peraturan  Bersama  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi,  Menteri  Dalam  Negeri,  Kepala  Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil  Negara  Dalam  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  dan  Pemilihan.  Pada  angka  pertama  dari keputusan bersama ini dicantumkan tujuan dari keputusan ini, diantaranya: terciptanya aparatur ASN yang kompeten dan tidak memihak dan terselenggaranya Pemilu dan Pilkada yang berkualitas.
Selain itu, pada tanggal 10 Agustus 2022, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia mengirimkan surat himbauan dengan nomor 272/PM.00.00/K1/08/022 kepada para kepala kementerian dan  lembaga  negara.  Surat  himbauan  tersebut  berisi  bahwa  organisasi  yang  berafiliasi  memastikan bahwa perwakilan mereka tidak termasuk dalam situs web https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik sebagai pengurus atau anggota partai politik. Jika ditemukan ada nama pegawai yang tercantum maka harus segera melapor ke Bawaslu terdekat. Selain itu, instansi yang disebutkan dalam surat permohonan ini harus mengisi formulir pernyataan yang menyatakan tidak akan menjadi pejabat atau pengurus partai politik dan melampirkan fotokopi KTP-el yang diajukan ke Bawaslu terdekat. Adanya sejumlah aturan yang mengatur ASN yang tidak netral di atas merupakan salah satu cara bagi ASN untuk menjunjung tinggi konsep netralitas demi tercapainya independensi dan profesionalitas.
ASN  memiliki  beberapa  fungsi  untuk  bersikap  netral  dalam  pemilihan  umum  jika  dilihat  dari perspektif  kebijakan  publik,  antara  lain,  berfungsi  sebagai  kode  perilaku  dan  etika;  merencanakan, melaksanakan,  dan  mengawasi  pelaksanaan  tugas-tugas  dalam  pemerintahan;  berfungsi  dalam mencabut  larangan  dan  menghindari  hukuman  selama  pemilihan  umum;  berfungsi  dalam  melarang mendukung kandidat dalam pemilihan umum dengan ikut serta dalam kampanye atau dengan cara lain; berperan  sebagai  target  pengamat  pemilihan  umum;  berfungsi  dalam  pelaksanaan  kebijakan  dan pelayanan pemerintah; dan berfungsi dalam merekatkan dan menyatukan negara (Nur Putri, 2019:105).
Selain fungsi tersebut, penulis meyakini bahwa terdapat banyak sekali urgensi prinsip netralitas ASN  dalam  pemilihan  umum,  diantaranya:  Independensi  ASN  dijaga  agar  ASN  tidak  tunduk  pada tekanan pengambil kebijakan di luar konteks kinerja; ASN tidak terikat oleh politik balas budi; ASN dapat berkonsentrasi  untuk  meningkatkan  keterampilan  mereka  agar  dapat  meningkatkan  karir  mereka; Gagasan  netralitas  berpotensi  mengurangi  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  di  tubuh  ASN;  dan  ASN memiliki kualifikasi untuk bekerja di sektor publik.
Selain  itu,  dibutuhkan  juga  manajemen  yang  baik  agar  ASN  bersikap  netral  dalam  pemilu. Manajemen  menurut  Henry  Fayol  adalah  sebuah  fungsi  yang  mencakup  proses  perencanaan, penyusunan, bimbingan, penyelarasan, dan penanganan. Manajemen dibutuhkan di semua organisasi dan  dapat  dipandang  baik  sebagai  proses  maupun  kebijakan.  Kondisi  pemanajemenan  SDM  juga berbeda tergantung pada jenis organisasinya baik dalam bidang swasta maupun bidang pemerintahan. Pada  bidang  pemerintahan,  pemanajemenan  SDM  diartikan  menjadi  pendekatan  sistematis
merencanakan  dan  mengelola  tenaga  kerja  dalam  sektor  publik  yang  memiliki  tujuan  berupa memberikan layanan berkualitas tinggi kepada masyarakat, efisiensi, dan akuntabilitas  (Vedder, 2007). Manajemen SDM pada bidang publik umumnya disebut dengan manajemen ASN. Manajemen Aparatur Sipil Negara adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghimpun sumber daya Aparatur Sipil Negara yang  berkualitas,  profesional,  dan  bersih  dalam  rangka  mengemban  tugas-tugas public  service. Manajemen Aparatur Sipil Negara terdiri dari manajemen PNS dan manajemen PPPK, sesuai dengan Pasal  52  UU  ASN  dan  Pasal  2  PP  No.  11 Tahun  2017  tentang Manajemen  ASN.  Adapun  manajemen pegawai  negeri  sipil  terdiri  dari  pengadaan;  pembuatan  dan  pembatasan  kebutuhan;    kedudukan; peningkatan  jabatan;   karier;  perpindahan;  evaluasi;  remunerasi; reward;  peraturan;  pemecatan; dan agunan hari tua merupakan aspek-aspek dalam manajemen PNS. Sementara itu, manajemen PPPK terdiri dari  identifikasi  kebutuhan,  evaluasi,  remunerasi  dan  agunan,  peningkatan  jabatan ,  reward  dan punishment, dan PHK.
Dalam  menjalankan  prosesnya  pemerintah  mengimplementasikan  sistem  merit    dalam pelaksanaannya. Pada Pasal 51 Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sistem merit merupakan peraturan terkait pemanajemenan SDM yang dilakukan ASN dengan penerapan objektivitas  selama    proses  manajemen  berlangsung,  dengan  berdasarkan  kompetensi  dan  kinerja individu dalam melaksanakan pekerjaannya, tanpa melihat SARA (suku, agama, ras), politik, umur, status pernikahan, kecacatan, dan jenis kelamin. Hal ini, dirancang dalam memastikan bahwa pangkat dalam pemerintahan diisi oleh individu yang memenuhi syarat dan kapabilitas yang dibutuhkan (KASN, 2018). Selanjutnya, menurut KASN, dalam rangka mengembangkan kinerja ASN, sistem merit digunakan dalam manajemen ASN untuk melakukan recruitment, tes, dan kenaikan Jabatan dengan berlandaskan adil dan bebas, serta  mengurus segala yang  berkesinambungan dengan reward dan punishment ASN (KASN, 2018).
Penerapan merit  system  pada  akhirnya  diharapkan  dapat  menghasilkan  pegawai  ASN  yang pemenuhannya dilakukan secara adil dan kompetitif, sehingga setiap orang memiliki kesempatan untuk naik jabatan dengan mempertimbangkan kompetensi dan rekam jejak kinerjanya, sehingga pemberian penghargaan juga didasarkan pada kinerja yang bersangkutan. Tidak hanya itu, direncanakan juga untuk menetapkan norma-norma kejujuran dan perilaku yang akan menjadi protokol yang akan terus melayani masyarakat.  Mengingat banyak  pegawai negeri yang sebelumnya menjadi senjata kekuasaan politik suatu rezim, maka keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan sistem kepegawaiannya juga memberikan perhatian untuk melindungi pegawai dari campur tangan dan kesewenang-wenangan politik. Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  memperjelas  status  Aparatur  Sipil  Negara  yang  bersifat given,  netral,  berkompeten,  dan berorientasi  pada  pelayanan  publik.  Negara  menjamin  perlindungan  ASN  dari  pengaruh  politik atasannya, serta manajemen yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menerapkan reward system (Sudarsa dalam Hayat, 2014). Oleh karena itu, dibutuhkan peran KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) sebagai pengawasan kode etik, nilai-nilai, dan
perilaku ASN. Berikut ini adalah contoh pengawasan KASN terhadap ASN dalam menghadapi pengaruh politik.
Tabel. 1 Pelanggaran Netralitas yang Dilakukan ASN

## Sumber : Komisi Aparatur Sipil Negara
Grafik diatas merangkum tindakan ASN yang melakukan pelanggaran netralitas di tahun 2019 dan 2020. Ketika tahun 2019, ASN melakukan 412 pelanggaran, sedangkan pada tahun 2020, jumlah pelanggaran  menurun  sebanyak  169  pelanggaran,  sehingga  total  ASN  yang  melakukan  pelanggaran menjadi 243 orang. Oleh sebab itu, sistem merit dalam manajemen ASN dapat menjadi rekomendasi kebijakan  yang  dapat  membantu  mengatasi  masalah  netralitas  ASN  dalam  pemilu.  Sistem  merit menekankan  pada  seleksi,  promosi,  dan  penempatan  ASN  berdasarkan  kualifikasi,  kompetensi,  dan prestasi kerja yang objektif, bukan faktor politik atau afiliasi partai. Dengan menerapkan sistem merit, ASN akan diperlakukan secara adil dan objektif, sehingga dapat meningkatkan netralitas mereka dalam proses  politik  seperti  pemilu.  Berikut  ini  adalah  penjelasan  mengenai  bagaimana  sistem  merit  dapat membantu dalam hal tersebut, disertai dengan referensi yang relevan:

## 1. Seleksi berbasis kualifikasi dan kompetensi
Dalam sistem merit, seleksi ASN dilakukan berdasarkan  kualifikasi, kompetensi, dan prestasi kerja yang objektif, bukan faktor politik atau afiliasi partai. Dengan adanya seleksi yang berdasarkan merit, ASN yang terpilih diharapkan mempunyai kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugasnya, bukan karena pertimbangan politik. Hal ini dapat  membantu  memastikan  bahwa  ASN  yang  terlibat  dalam  pemilu  memiliki  kecakapan  profesional  yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka secara netral.
2. Pengembangan karir berdasarkan prestasi
Dalam sistem merit, promosi dan kenaikan pangkat ASN didasarkan pada prestasi kerja yang objektif. ASN yang berhasil dalam tugas mereka dan menunjukkan kompetensi yang unggul dapat memperoleh kesempatan untuk pengembangan karir yang lebih baik. Dengan demikian, netralitas ASN dalam pemilu dapat dipertahankan karena
promosi dan kenaikan pangkat tidak bergantung pada hubungan politik atau afiliasi partai, tetapi berdasarkan prestasi dan kualitas kerja yang terbukti.
3. Evaluasi kinerja yang adil dan transparan
Sistem merit melibatkan evaluasi kinerja ASN yang dilakukan secara adil dan transparan. Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan  indikator  dan  kriteria  yang  objektif,  yang  mencerminkan  kemampuan  dan  kontribusi  ASN  dalam melaksanakan tugas mereka. Dengan adanya evaluasi kinerja yang obyektif, ASN akan lebih mendasarkan kerja mereka pada kualitas dan prestasi, bukan kepentingan politik. Hal ini dapat membantu menjaga netralitas ASN dalam pemilu, karena kinerja mereka dinilai berdasarkan standar yang sama untuk semua.
4. Penegakan etika dan disiplin
Sistem merit dalam manajemen ASN juga dapat menempatkan penekanan pada penegakan etika dan disiplin. ASN diharapkan untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas dan netralitas. Pelanggaran etika atau netralitas dalam pemilu dapat diberikan sanksi yang sesuai. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang mendukung netralitas dan menegakkan standar etika yang tinggi.
Adapun beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat membantu sistem merit dalam mengatasi netralitas ASN pada saat pemilu. Pertama, Penguatan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), memperkuat peran KASN selaku organisasi yang bertanggung jawab atas seleksi, promosi, dan penempatan ASN berdasarkan prinsip merit. KASN harus memiliki otoritas yang kuat dan independen untuk menjalankan proses seleksi dan  penempatan ASN yang transparan dan objektif. Kedua, perbaikan Sistem Evaluasi Kinerja,  meningkatkan  sistem  evaluasi  kinerja  ASN  dengan  menekankan  pada  penilaian  berdasarkan kualitas kerja, kompetensi, dan prestasi, bukan hubungan politik. Evaluasi kinerja harus dilakukan secara teratur  dan  dilakukan  dengan  standar  yang  jelas  dan  objektif.  Ketiga,  Pelatihan  dan  Pengembangan Karyawan, menyediakan pelatihan dan pengembangan yang memadai bagi ASN untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi mereka. Dengan memberikan kesempatan pengembangan diri yang adil, ASN akan lebih termotivasi untuk meningkatkan keterampilan mereka dan menjadi profesional yang lebih baik, tanpa adanya ketergantungan pada afiliasi politik. Keempat, Penguatan Disiplin dan Pengontrolan , memperkuat pengontrolan dan penguatan disiplin terhadap pelanggaran netralitas politik oleh ASN. Kedisiplinan dan tindakan hukuman yang tegas perlu diterapkan terhadap ASN yang melanggar prinsip netralitas dan terlibat dalam aktivitas politik yang melanggar etika. Kelima, Penyuluhan dan Kampanye Etika,  melakukan penyuluhan  dan  kampanye  yang  terus-menerus  tentang  pentingnya  netralitas  ASN dalam pemilu dan konsekuensi pelanggarannya. ASN perlu diberikan pemahaman yang jelas tentang peran  mereka  sebagai  pelayan  publik  yang  netral  dan  independen  dalam  proses  politik.  Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN dan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut dapat membantu memastikan netralitas ASN dalam pemilu dan membangun birokrasi yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Penting untuk melibatkan para pemangku kepentingan terkait, termasuk lembaga pemerintah, KASN, dan masyarakat selama  perumusan dan pengimplementasian kebijakan tersebut.

## SIMPULAN
Profesionalitas  ASN  ditunjang  berdasarkan  aspek  netralitas,  baik  dalam  penyelenggaraan pelayanan publik, pembuatan kebijakan, hingga kegiatan administrasi pemerintahan. Indonesia sendiri
telah mengupayakan asas tersebut melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mana didalamnya mengatur secara tegas berbagai hak dan kewajiban bagi ASN.  Pembentukan  regulasi  tersebut  bukan  tanpa  alasan.  Adanya  pertimbangan  seperti  pentingnya kedudukan birokrasi dalam melaksanakan kebijakan publik menjadikan ASN harus bertindak netral dan tidak mampu dipengaruhi oleh transisi kekuasaan. Sayangnya, netralitas birokrasi masih menjadi masalah yang mengakar sebab maraknya fenomena nepotisme akan mempengaruhi kualitas ASN dan degradasi kinerja  dalam  birokrasi  pemerintahan.  Utamanya,  saat  ini  birokrasi  tengah  menghadapi  sejumlah tantangan. Oleh  karena  itu,  netralitas  ASN  semakin  dipertaruhkan  di tengah  krisis  patologi  birokrasi. Padahal, netralitas ASN penting untuk ditegakkan demi berlangsungnya perhelatan pemilu yang sehat dan berkualitas.
Mengingat  urgensi  dari  netralitas  ASN  ini,  maka  diperlukan  manajemen  yang  baik  agar  ASN bersikap netral dalam pemilu. Berdasarkan Pasal 52 UU ASN dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen PPPK. Pemerintah menggunakan sistem merit sebagai salah satu strategi manajemen ASN. Sistem  merit adalah kebijakan manajemen  SDM yang dilaksanakan pada Aparatur Sipil  Negara (ASN) dengan penerapan objektivitas dalam seluruh proses manajemen. Hal ini bertujuan bertujuan agar dalam melaksanakan rekrutmen, seleksi, dan promosi dapat menerapkan hak dan kewajiban ASN secara adil.
Berangkat  dari  hal  tersebut,  maka  Tim  Penulis  menyarankan  sejumlah  hal  yang  diharapkan mampu  menjadi  strategi  dalam  penegakan  netralitas  ASN  di  lingkungan  birokrasi.  Tim  Penulis berpandangan  bahwa  harus  terdapat  instrumen  yang  mampu  mendukung  keberlangsungan  sistem merit  itu  sendiri.  Misalnya,  dengan  menetapkan  target  pada  setiap  institusi  pemerintahan  untuk mencapai kategori bernilai 3 (baik)  dan 4 (sangat baik) dalam mengimplementasikan sistem merit di dalamnya. Dalam konteks menciptakan ASN yang netral, pemerintah perlu menciptakan suatu peraturan yang dianggap mampu menjadi dasar hukum atas persoalan netralitas ASN, baik dalam aspek politik, pengambilan  keputusan,  dan  penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Kerja  sama  antar  kementerian  dan lembaga  juga  perlu  diupayakan  demi  menangani  permasalahan  netralitas  ini.  Terakhir,  problematika netralitas  ASN  sejatinya  akan  selalu  berkaitan  dengan  minimnya  pengawasan.  Sehingga,  dibutuhkan penguatan kewenangan KASN dalam mengawasi keberlangsungan asas tersebut ( impartiality).

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pengawas Pemilihan Umum. 2017. Evaluasi Netralitas ASN Pada Pilkada 2017. Jakarta: Bawaslu.
Bidang  Pengkajian  dan  Pengembangan  Sistem,  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  (KASN).  2017.  Jakarta:  Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Bambang Rudito Kharisma, dkk. (2016). Aparatur Sipil Negara. Jakarta: Kencana Fayol Henri. 1916."Administration Industrielle et Générale"
Harsanto Nursadi.(2018). Hukum Administrasi Negara Sektoral. Edisi Kedua. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas

## Indonesia
Hayat.  (2014).  Implikasi  Undang-  Undang  Aparatur  Sipil  Negara  Terhadap  Peningkatan  Kualitas  Sumber  Daya Aparatur. Jurnal Transformasi Administrasi, 4(1).
Keputusan  Bersama  tentang  Pedoman  Pembinaan  dan  Pengawasan  Netralitas  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan
Komisi Aparatur Sipil Negara. 2018. Pemetaan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)(1st ed.). Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
M. Fadhillah Harnawansyah. (2019). Sistem Politik Indonesia. Surabaya: Sucofindo Media Pustaka Martini, Rina. (2015). Netralitas Birokrasi Pada Pilgub Jateng 2013. Jurnal Ilmu Sosial, 14(2), 66 – 78.
Mustafa, Delly. 2018. Birokrasi Pemerintahan. Bandung: Alfabeta.
Nur  Putri Jayanti. (2019). Netralitas Peran Aparatur Sipil Negara Dalam Kebijakan Publik Dan Pemilihan Umum.
Jurnal Analis Kebijakan, 3(1), 101- 107.
Ombudsman  Republik  Indonesia.  (2022,  Mei  31).  Jelang  Pemilu  Serentak  2024,  Netralitas  ASN  Jadi  Sorotan  3
Lembaga Pengawas. Siaran Pers Nomor 027/HM.01/V/2022. Retrieved Mei 18, 2023.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Perdana,  Gema.  (2019).  Menjaga  Netralitas  ASN  dari  Politisasi  Birokrasi  Protecting  The  ASN  Neutrality  From Bureaucracy Politicization. Negara Hukum, 10(1), 109 – 128.
Prasodjo,  Eko  &  Laode  Rudita.  2014.  Civil  State  Apparatus  Law  :  Building  The  Professionalism  Of  Civil  State Apparatus. Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS vol. 8, 13-29. Badan Kepegawaian Negara.
Rahmansyah,  A.  .,  &  Irwandi,  I.  (2021).  ANALISIS  TERHADAP  NETRALITAS  APARATUR  SIPIL  NEGARA  DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Limbago: Journal of Constitutional Law, 1(3), 449-466.
Rizki Ramadhani dan Rizki Maharani. (2022). Hukum & Politik Pemilu di Masa Pandemi. Indramayu: Adab Sri Hartini dan Tedi Sudrajat. (2017). Hukum Kepegawaian di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika Suprawoto. (2018). Government Public Relations: Perkembangan dan Praktik di Indonesia. Jakarta:Kencana Surat  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  272/PM.00.00/K1/08/022  tanggal  10  Agustus  2022  Hal  Surat
Himbauan
Thoha, Miftah, 2008, Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Aparatur Sipil Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara