## PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR    21     TAHUN 2008     TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BULELENG
Oleh:
Ni Luh Eka Nariani 1 , I Nyoman Surata 2
Abstrak: Sehubungan  dengan  bencana  yang  telah  dan  mungkin  akan  terjadi  di Kabupaten Buleleng, penting untuk  memastikan  bahwa kerangka normatif untuk penanggulangan  bencana,  yang  harus  menjadi  pedoman  tidak  saja  bagi Pemerintah Daerah tetapi juga bagi masyarakat, dapat dilaksanakan. Penelitian ini meneliti  kendala-kendala  pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Penyelenggaraan  Penanggulangan  Bencana, khususnya pada saat tanggap darurat bencana, di Kabupaten Buleleng dan upaya- upaya untuk mengatasinya.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris,  bersifat  deskriptif. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan  wawancara.  Data  yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.
Kendala-kendala  pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 21  Tahun  2008  tentang  Penyelenggaraan  Penanggulangan  Bencana,  khususnya pada  saat  tanggap  darurat  bencana,  di  Kabupaten  Buleleng  adalah  meliputi kendala  internal,  dan  kendala  eksternal.  Kendala  internal  berhubungan  dengan sumber  daya  manusia,  sarana-prasarana,  dan  lokasi.  Kendala  eksternal  meliputi kesadaran  masyarakat  dan  istansi  terkait,  serta  faktor  cuaca.  Upaya-upaya  yang dilakukan  secara  internal  dengan  melakukan  pelatihan,  melakukan  inovasi  untuk meningkatkan etos kerja. Upaya-upaya eksternal dilakukan dengan  menjalin dan meningkatkan  kerjasama  kepada  masyarakat,  menjalin  dan  meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait maupun dunia usaha.
Kata Kunci:  Bencana, Penanggulangan Bencana,  Tanggap Darurat.

## PENDAHULUAN
Kabupaten Buleleng yang merupakan daerah berbukit di belahan selatan dan merupakan  dataran  rendah  pada  bagian  utara  dengan  luas  wilayah  keseluruhan 1.365,88 Km² atau 24,25% dari luas Propinsi Bali dan mempunyai panjang pantai 114  Km  disertai  karakteristik  topografinnya  yang  dikenal Nyegara  Gunung , “Menyatunya ataupun relatif dekatnya antara wilayah pegunungan dengan pantai”
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
melahirkan kabupaten ini sebagai wilayah yang tidak terlepas dari bayang-bayang potensi  kebencanaan.  Adapun  jenis  potensi  kebencanaan  yang  membayanginya adalah bencana alam, bencana non alam dan konflik sosial. Kelayakan Kabupaten Buleleng untuk  memiliki Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah terjawab pada saat Kabupaten Buleleng dilanda kejadian bencana secara masive dan sporadis di 9  (Sembilan)  Kecamatan  semenjak  tahun  didirikanya.  Bencana–bencana  yang terjadi semenjak didirikan sampai sekarang meliputi banjir, banjir bandang, angin kencang,  angin  putting  beliung,  pohon  tumbang,  tanah  longsor,  gelombang pasang, kebakaran, epidemi/ wabah dan jenis kebencanaan lainya.
Bencana–bencana  tersebut  tidak  saja  menimbulkan  korban  jiwa  tetapi  juga menghancurkan  sarana,  prasarana,  pemukiman,  tekanan  psikologis  baik  korban langsung  maupun  masyarakat  pada  umumnya  dan  sederet  gelombang pengungsian.  Tercatat  bahwa  pada  tahun  2016  di  saat  Kecamatan  Gerokgak dilanda  kejadian  bencana  banjir  bandang.  BPBD  Kabupaten  Buleleng  pada  saat terjadinya  bencana  membangun  4  tenda  keluarga  dan  1  tenda  pleton  serta melakukan kegiatan penyaluran/ pengerahan bantuan berupa SDM, sembako dan alat berat yang terpusat di 2 (dua) wilayah desa yang paling mengalami kerusakan parah,  yaitu  Desa  Penyabangan  dan  Desa  Musi,  Kecamatan  Gerokgak.  Di  saat kejadian  tersebut,  jumlah  warga  yang  menjadi  korban  tidak  sedikit  baik  yang kehilangan  tempat  tinggal,  harta  benda  maupun  luka–luka.  Bantuan  datang  tidak hanya  dari  pemerintah  daerah  namun  juga  dari  Pemerintah  Propinsi  dan Pemerintah Pusat, melalui BNPB.
Sehubungan  dengan  bencana  yang  telah  dan  mungkin  akan  terjadi  di Kabupaten Buleleng, penting untuk  memastikan  bahwa kerangka normatif untuk penanggulangan  bencana,  yang  harus  menjadi  pedoman  tidak  saja  bagi Pemerintah  Daerah  tetapi  juga  bagi  masyarakat,  dapat  dilaksanakan.  Kerangka normatif  ini  penting  agar  penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu.
Pembahasan  penelitian  ini    dibatasi  pada  dua  pokok  permasalahan,  yaitu sebagai berikut:
1. Apakah  kendala-kendala  pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Republik
Indonesia  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Penyelenggaraan  Penanggulangan Bencana,  khususnya  pada  saat  tanggap  darurat  bencana,  di  Kabupaten Buleleng?
2. Upaya-upaya  apa  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala-kendala pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun 2008  tentang  Penyelenggaraan  Penanggulangan  Bencana,  khususnya  pada saat tanggap darurat bencana di Kabupaten Buleleng?

## TINJAUAN PUSTAKA
Dalam  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan Bencana,  dinyatakan  bahwa  bencana  adalah  peristiwa  atau  rangkaian  peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan  baik  oleh  faktor  alam  atau  faktor  non  alam  maupun  faktor  manusia sehingga  mengakibatkan  timbulnya  korban  jiwa  manusia,  kerusakan  lingkungan, kerugian  harta  benda,  dan  dampak  psikologis.  Bencana  dikelompokan  beberapa jenis sebagai berikut:
1. Bencana  alam,  adalah  bencana  yang  diakibatkan  oleh  peristiwa  atau serangkaian  peristiwa  yang  disebabkan  oleh  alam  antara  lain  berupa  gempa bumi,  tsunami,  gunung  meletus,  banjir,  kekeringan,  angin  topan,  dan  tanah longsor.
2. Bencana  non-alam,  adalah  bencana  yang  diakibatkan  oleh  peristiwa  atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit, kebakaran.
3. Bencana  sosial,  adalah  bencana  yang  diakibatkan  oleh  peristiwa  atau serangkaian  peristiwa  yang  diakibatkan  oleh  manusia  yang  meliputi  konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
Paripurno    menyatakan  bahwa  sumber  ancaman  bencana  dapat dikelompokkan  ke  dalam  empat  sumber  ancaman,  yaitu  (Paripurno,  Eko  Teguh, 2011):
1. Sumber  ancaman  Klimatologis,  adalah  sumber  ancaman  yang  ditimbulkan oleh  pengaruh  iklim,  dapat  berupa  rendah  dan  tingginya  curah  hujan,  tinggi
dan derasnya ombak di pantai, arah angin, serta beberapa kejadian alam lain yang  sangat  erat  hubungannya  dengan  iklim  dan  cuaca.  Contoh  :  banjir, kekeringan, petir, abrasi pantai dan badai.
2. Sumber ancaman Geologis, adalah sumber ancaman yang terjadi oleh adanya dinamika  bumi,  baik  berupa  pergerakan  lempeng  bumi,  bentuk  dan  rupa bumi, jenis dan materi penyusunan bumi, adalah beberapa contoh kondisi dan dinamika bumi. Contoh: letusan gunung api, gempa bumi, tsunami dan tanah longsor.
3. Sumber  ancaman  industri  dan  kegagalan  teknologi,  adalah  sumber  ancaman akibat  adanya  kegagalan  teknologi  maupun  kesalahan  pengelolaan  suatu proses industri, pembuangan limbah, polusi yang ditimbulkan atau dapat pula akibat  proses  persiapan  produksi.  Contoh  :  kebocoran  reaktor  nuklir, pencemaran limbah dan semburan lumpur.
4. Faktor  manusia  juga  merupakan  salah  satu  sumber  ancaman.  Perilaku  atau ulah  manusia,  baik  dalam  pengelolaan  lingkungan,  perebutan  sumber  daya, permasalahan ras dan kepentingan lainnya serta akibat dari sebuah kebijakan yang  berdampak  pada  sebuah  komunitas  pada  dasarnya  merupakan  sumber ancaman. Contoh : konflik bersenjata dan penggusuran.
Pelayanan  yang  dilakukan  kepada  masyarakat  sehubungan  dengan penanggulangan bencana dilakukan dalam tahapan-tahapan sebagai berikut:
1. Pelayanan  pra  bencana,  pelayanan  ini  ditangani  oleh  Bidang  Kesiapsiagaan dan Pencegahan BPBD. Pelayanan pra bencana ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan  dan  kesiapsiagaan  masyarakat  terhadap  bencana  sebelum bencana itu terjadi.
2. Pelayanan  saat  bencana,  pelayanan  ini  ditangani  oleh  Bidang  Kedaruratan dan  Logistik  BPBD.  Pelayanan  ini  diberikan  saat  terjadi  bencana.  Dimana BPBD  akan  terjun  langsung  ke  lokasi  bencana  untuk  memberikan  respon penanggulangan  bencana  sesuai  dengan  prosedur  tanggap  darurat  bencana yang ada.
Pelayanan pasca bencana, pelayanan ini ditangani  oleh Bidang Rehabilitasi dan  rekonstruksi  BPBD.  Pelayanan  ini  diberikan  setelah  bencana  itu  terjadi.
Biasanya pelayanan yang diberikan seperti melakukan verifikasi kejadian bencana atau pemeriksaan kembali kerugian yang dilakukan setelah respon tanggap darurat dilakukan, untuk memastikan apakah laporan yang diterima benar adanya.
Tahap  Tanggap  Darurat  merupakan  tahap  penindakan  atau  pengerahan pertolongan  untuk  membantu  masyarakat  yang  tertimpa  bencana,  guna menghindari  bertambahnya  korban  jiwa.  Penyelenggaraan  penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi,
b. kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
c. penentuan status keadaan darurat bencana;
d. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
e. pemenuhan kebutuhan dasar;
f. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
g. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
Nurjanna,  dkk.,  menyatakan  bahwa  upaya-upaya  penanggulangan  bencana, meliputi (Nurjanna, Dkk., 2012: 56):
1. Mitigasi.  Mitigasi  dapat  juga  diartikan  sebagi  penjinak  bencana  alam  dan pada  prinsipnya  mitigasi  adalah  usaha-usaha  baik  bersifat  persiapan  fisik maupun  non  fisik  dalam  menghadapi  bencana  alam.  Persiapan  fisik  dapat berupa  penataan  ruang  kawasan  bencana  dan  kode  bangunan,  sedangkan persiapan non fisik dapat berupa pendidikan tentang bencana alam.
2. Menempatkan  korban  di  suatu  tempat  yang  aman.  Menempatkan  korban  di suatu tempat yang aman adalah hal yang mutlak dibutuhkan.
Ronny  Hanintijo  Soemitro menyatakan  bahwa  efektif  tidaknya  Peraturan Perundang-undangan,  termasuk  Peraturan  Daerah,  sebagai  bagian  dari  suatu sistem hukum ditentukan oleh 5 (lima) syarat, yaitu:
a. Mudah-tidaknya  makna  atau  isi  aturan-aturan  hukum  itu  ditangkap  atau dipahami;
b. Luas-tidaknya kalangan dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan hukum yang bersangkutan;
c. Efisien  dan  efektif  –  tidaknya  mobilisasi  aturan-aturan  hukum  yang  dicapai dengan  bantuan  aparat  administrasi  dan  warga  masyarakat  yang  harus berpartisipasi dalam memobilisasi hukum;
d. Tersedianya  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  mudah  dihubungi  dan dimasuki warga masyarakat serta efektif untuk menyelesaikan sengketa itu;
e. Adanya  anggapan dan pengakuan  yang merata di  kalangan  anggota-anggota masyarakat  bahwa  aturan-aturan  dan  pranata-pranata  hukum  memang memiliki  daya  kemampuan  yang  efektif  (Ronny  Hanitijo  Soemitro,  1989: 46).
Satjipto  Rahardjo  menyatakan  bahwa  berlakunya  hukum  melibatkan berbagai unsur sebagai berikut (Satjipto Rahardjo, 1987: 9):
1. Peraturan sendiri.
2. Warga negara sebagai sasaran pengaturan.
3. Aktivitas birokrasi pelaksana.
4. Kerangka  sosial-politik-ekonomi-budaya  yang  ada  yang  turut  menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris.  Ciri-ciri  dari  suatu penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut:
a. Adanya kesenjangan antara das solen dengan das sein yaitu kesenjangan antara  teori  dengan  dunia  realita,  kesenjangan  antara  keadaan  teoritis dengan fakta hukum, dan/ atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik;
b. Umumnya menggunakan hipotesis;
c. Menggunakan landasan teoritis dan kerangka berpikir;
d. Menggunakan data primer dan data skunder, dimana data skunder terdiri dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  skunder  dan  bahan  hukum tersier;
e. Data  primer  dan  data  skunder  kontribusinya  sama  pentingnya  dalam penelitian  yang  sedang  dikerjakan.  Dalam  hal  ini  tidak  ada  data  yang satu  lebih  unggul  dari  data  yang  lain  atau  berkedudukan  sebagai  data utama  sedangkan  data  yang  lain  sebagai  data  penunjang,  melainkan kedua jenis data tersebut memiliki kontribusi yang sama pentingnya.
Sebagai  penelitian  hukum  empiris,  penelitian  ini  meneliti  tentang pelaksanaan norma, dalam hal ini pelaksanaan regulasi mengenai penanggulangan bencana.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan)  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan/  melukiskan  secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan  penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek– aspek yang diselidiki.
Dalam  penelitian  ini  dideskripsikan  pelaksanaan  pelaksanaan  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Penyelenggaraan Penanggulangan  Bencana,  khususnya  pada  saat  tanggap  darurat  bencana,  di Kabupaten Buleleng.
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Badan  Penanggulangan  Bencana  Kabupaten Buleleng.  Pemilihan  lokasi  penelitian  dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan tertentu,  di  antaranya  karena  di  Kabupaten  Buleleng  telah  beberapa  kali  terjadi bencana  alam  dan  potensi  terjadinya  bencana  juga  besar,  Selain  itu,  peneliti berdomisili  di  Singaraja,  sehingga  memudahkan  pengumpulan  data  dan memudahkan  jika  diperlukan  konfirmasi  lebih  lanjut  atas  data  yang  telah terkumpul.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan  dan  sumber  data  lapangan.  Dari  sumber  data  kepustakaan dikumpulkan  data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum,  terutama  bahan-bahan hukum yang berupa:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat (hukum  positif)  terutama  berupa  peraturan  perundang-undangan,  di  bidang kebencanaan.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat
ahli  hukum  yang  tertuang  dalam  karangan  ilmiah    terutama  dalam  bentuk buku.
Dari  sumber  data  lapangan  dikumpulkan  data  primer  yang  relevan,  yaitu tentang apa yang telah secara nyata terjadi.
Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:
a. Teknik  studi  dokumentasi/  kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan hukum  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
b. Teknik  wawancara  berencana/  terstruktur,  yaitu  suatu  wawancara  yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup  kemungkinan  diajukan  pertanyaan-pertanyaan  tambahan  sesuai dengan  situasi  dan  kondisi  pada  saat  wawancara  (Amiruddin  dan  Asikin, Zainal,  2004:  45).  Wawancara  merupakan  cara  yang  digunakan  untuk memperoleh  keterangan  secara  lisan  guna  mencapai  tujuan  tertentu  (Burhan Ashofa, 2004: 95) .
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif dan  disajikan  secara  deskriptif  analisis.  Metode  kualitatif  yang  dimaksud  adalah meneliti  obyek  penelitian  dalam  situasinya  yang  nyata/  alamiah/  riil  ( natural setting ).  Analisis  kualitatif  diartikan  sebagai  penelitian  yang  tidak  melakukan perhitungan ‘jumlah’ (Soejono dan Abdurahman H. 2003., 2003: 26) .
Alur pengolahan data  sebagai berikut: data dikumpulkan kemudian disusun secara  sistematis,  direduksi,  dipaparkan  secara  sistematis,  dan  ditarik  simpulan sebagai jawaban atas permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
BPBD Kabupaten Buleleng merupakan bagian perangkat pemerintah daerah Pemerintahan Kabupaten Buleleng yang terbentuk dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun  2010  tentang  Pembentukan,  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  BPBD Kabupaten Buleleng,  yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya didasari oleh
Perundang-undangan,  Peraturan  Pemerintah  maupun  Peraturan  Kepala  untuk membantu  kinerja  kepala  daerah  dalam  hal  ini  Bupati  pada  kegiatan penanggulangan bencana.
BPBD Kabupaten Buleleng dipimpin oleh seorang kepala badan serta terdiri dari unsur pengarah dan unsure pelaksana. Secara ex-officio kepala badan dijabat oleh  Sekertaris  Daerah.    Dalam  menjalankan  tugas  harianya  (unsur  pelaksana) dipimpim  oleh  seorang  kepala  pelaksana  dengan  jabatan  structural  eselon  II  b serta didukung tenaga oleh pegawai negeri dan pegawai kontrak.
Mengacu  kepada  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  21 Tahun  2008  tentang  Penyelenggaraan  Penanggulangan  Bencana  tanggap  darurat bencana  adalah  serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  dengan  segera  pada  saat kejadian  bencana  untuk  menangani  dampak  buruk  yang  ditimbulkan,  yang meliputi  kegiatan  penyelamatan  dan  evakuasi  korban,  harta  benda,  pemenuhan kebutuhan  dasar,  perlindungan,  pengurusan  pengungsi,  penyelamatan,  serta pemulihan prasarana dan sarana.
Tim  kaji  cepat  yang  dibentuk  berdasarkan  penugasan  dari  kepala  BPBD sesuai  kewenangannya  melakukan      pengkajian  secara  cepat  dan  tepat  untuk menentukan  kebutuhan  dan  tindakan  yang  tepat  dalam  penanggulangan  bencana pada  saat  tanggap  darurat.  Pengkajian  secara  cepat  dan  tepat  dilakukan  melalui identifikasi terhadap:
1. cakupan lokasi bencana;
2. jumlah korban bencana;
3. kerusakan prasarana dan sarana;
4. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta
5. pemerintahan; dan
6. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
Pada  saat  status  keadaan  darurat  bencana  ditetapkan,  BNPB  dan  BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang:
a. pengerahan sumber daya manusia;
b. pengerahan peralatan;
c. pengerahan logistik;
d. imigrasi, cukai, dan karantina;
e. perizinan;
f. pengadaan barang/jasa;
g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
h. penyelamatan; dan
i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, Kepala kepala BPBD mempunyai kewenangan:
1. menyingkirkan dan/atau  memusnahkan barang  atau benda di  lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
2. menyingkirkan  dan/atau  memusnahkan  barang  atau  benda  yang  dapat mengganggu proses penyelamatan;
3. memerintahkan  orang  untuk  keluar  dari  suatu  lokasi  atau  melarang  orang untuk memasuki suat lokasi;
4. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
5. memerintahkan  kepada  pimpinan  instansi/lembaga  terkait  untuk  mematikan aliran listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air.
Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana dihentikan jika:
1. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau
2. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.
Penghentian  pencarian  dan  pertolongan  terhadap  korban  bencana  dapat dibuka  kembali  dengan  pertimbangan  adanya  informasi  baru  mengenai  indikasi keberadaan korban bencana.
Pemulihan  dengan  segera  prasarana  dan  sarana  vital  bertujuan  untuk berfungsinya  prasarana  dan  sarana  vital  dengan  segera,  agar  kehidupan masyarakat  tetap  berlangsung.  Pemulihan  dengan  segera  prasarana  dan  sarana vital  dilakukan  oleh  instansi/lembaga  terkait  yang  dikoordinasikan  oleh  Kepala BNPB  dan/atau  kepala  BPBD  sesuai  dengan  kewenangannya.  Instansi/lembaga yang  dimaksud    antara  lain,  Badan  SAR  Nasional,  Tentara  Nasional  Indonesia,
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Departemen  Pekerjaan  Umum, Departemen Kesehatan, dan Departemen Sosial.
Peranan masuyarakat dalam penaggulangan bencana, khususnya dalam masa tanggap  darurat  sangat  penting,  terutama  relawan  dan  lembaga  swadaya masyarakat,  yang  memiliki  kemandirian,  ketrampilan,  kompetensi,  dan pengetahuan,  serta  komitmen  dan  semangat  yang  tinggi  dalam  penyelenggaraan bantuan kemanusiaan.
Kendala–kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah Nomor  21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat  masa  tanggap  darurat  bencana  di  Kabupaten  Buleleng,  terbagi  menjadi  2 (dua) bagian:
1. Faktor internal.
Faktor internal yang dirasakan sebagai kendala, terutama dalam hal:
a. Sumber daya manusia.
1) Sumber  daya  manusia  pada    BPBD  Kabupaten  Buleleng  rata–rata belum  memiliki  pemahaman  mengenai  tugas/  tanggung  jawab, fungsi,  wewenang  dan  kemudahan  pada  saat  tanggap  darurat  yang tertuang  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor    21  Tahun  2008 dikarenakan  kurang  motivasi  untuk  belajar  dan  persepsi  bekerja yang didasari ketidaktertarikan terhadap tugas dan wewenang  yang diemban,  sehingga  selain  mengakibatkan  ketidaktahuan  dalam bertindak  juga  mengakibatkan  tidak  tepatnya  produk  kebijakan– kebijakan  (SOP  Tanggap  Darurat,  penerbitan  SK  Bupati  Keadaan Darurat,  Perpanjangan  Keadaan  Darurat,  Transisi  Drurat  Ke Pemulihan  yang  selalu  mengalami  kesalahan/  koreksi  maupun pembentukan  Poskomando  Tanggap  Darurat  yang  tidak  dibentuk selama terjadi kejadian bencana; dgn asumsi Poskomando Tanggap Darurat hanya dibentuk jika dampak dari bencana bersifat luas dan melumpuhkan  kegiatan  pemerintahan)  yang  dihasilkan  dalam kegiatan  penangulangan  bencana.  Contoh:  Tidak  mengetahui  apa yang harus dan akan dilakukan mengenai rincian pelaksanaan tugas
pada  saat  tanggap  darurat.  Sehingga  menghasilkan  situasi  saling melempar  tanggung  jawab  serta  respon  lamban  terhadap penanganan  bencana.  Tidak  dimilikinya  SOP  Tanggap  Darurat sampai saat ini.
2) Sumber daya manusia pada BPBD Kabupaten Buleleng kebanyakan kurang  memiliki  pemahaman/  tehknik  dalam  penggunaan  alat/ sarana–prasarana penanggulangan bencana (penyelamatan), sehingga  juga  berimbas  pada  hasil  kinerja  lapangan.  Contoh: Petugas  yang  mampu  menggunakan  alat chainsaw hanya  beberapa dari  jumlah  pegawai  yang  ada.  Hal  ini  akan  mengakibatkan  juga pada  hasil/  kinerja  pada  saat  penanganan  dikarenakan  harus menunggu  kehadiran  petugas  yang  mampu  menggunakan  alat tersebut.  Selain  itu,  pegawai  yang  paham/  mengerti  menggunakan alat/  sarana–prasarana  penanggulangan  becana  mendapatkan kemampuanya  melalui  otodidak/  latihan  di  saat  ada  penanganan bencana.
3) SDM  BPBD  Kab.  Buleleng  didominasi  oleh  pegawai  yang  telah berkeluarga sehingga dalam  mencapai  peningkatan pelayanan pada masa  tanggap  darurat  dan  penerapan  etos  kerja  dengan  dedikasi tinggi (disiplin) oleh para pegawai BPBD menjadi belum maksimal, dikarenakan  terbentur  alasan–alasan  keluarga.  Pada  ahirnya  juga berhimbas  pada  hasil  kinerja  di  lapangan.  Contoh:  Pada  saat kegiatan  penanggulangan  bencana  pada  masa  tanggap  darurat, BPBD Kabupaten  Buleleng sering mengalami keadaan kekurangan tenaga.
b. Sarana dan prasarana.
1) Kuantitas dan kualitas dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD  dirasa  masih  kurang  dengan  jumlah  kejadian  dan  kegiatan penanggulangan  bencana  pada  masa  tanggap  darurat  bencana  di Kabupaten  Buleleng.    Contoh:  Pada  saat  penanggulangan  bencana di masa tanggap darurat bencana BPBD Kabupaten Buleleng sering
kekurangan  jumlah  alat  untuk  menanggulangi  material  bencana. Jikapun  ada  pengadaan/  penambahan  jumlah,  kualitas  selalu berbanding  terbalik  dengan  jumlah  yang  ada  (cepat  rusak/  patah). Contoh  lainya juga terlihat  pada kelengkapan sarana dan prasarana bagi petugas penyelamatan.
2) Pada  tata  cara  penyimpanan/ opname sarana  dan  peralataan (logistik)  juga  masih  belum  maksimal.  Ini  terlihat  dari  tidak dimilikinya  SOP  Logistik  di  BPBD  Kab.  Buleleng  dan  petugas penata terhadap sarana dan prasarana yang ada maupun hasil hibah/ bantuan  dari  instansi  lain/  pihak  ketiga.  Contoh: Sarana  dan prasarana di BPBD Kabupaten Buleleng terlihat tidak termanajemen secara  baik.  Baik  dari  keberadaan  SOP/  tata  cara  penyimpanan, penyaluran  sarana  dan  prasarana  (logistik)  maupun  keberadaan petugas (pemberdayaan pegawai yang ada). Sehingga mengakibatkan beberapa sarana dan parasarana (dan kelengkapanya) hilang bahkan (mudah) rusak.
c. Lokasi kerja dan lokasi bencana.
Lokasi  tempat  kerja  dan  bencana  yang  kebanyakan  jauh  antara  satu dengan  lainya  mengakibatkan  proses  penyelenggaraan  penanggulangan bencana  yang  semestinya  diharapakan  cepat,  tangguh  dan  tangkas menjadi  lamban  dikarenakan  kendala  jarak  tersebut.  Contoh:  Dalam proses  penanggulangan  bencana  longsor  dan  banjir  bandang  di Kecamatan  Gerokgak,  masyarakat  yang  ingin  segera  mendapatkan bantuan dalam hal penanganan material.
2. Faktor eksternal.
a. Pemahaman dan kerjasama masyarakat.
Pemahaman  dan  kerjasama  dari  masyarakat  dirasa  masih  belum maksimal.  Dikarenakan  kurangnya  pemahaman  dan  salah  persepsi mengenai  bentuk  tugas,  fungsi  maupun  wewenang/  kemudahan  yang dimiliki BPBD selama masa tanggap darurat bencana. Kebanyakan dari masyarkat  bergantung  pada  pemahaman  bahwa  dalam  penanggulangan
bencana  hanya  dilakukan  oleh  BPBD  semata  tanpa  peran  aktif  dari masyarakat.  Contoh: kebanyakan  dari  kegiatan  penanggulangan bencana  khususnya  pada  masa  tanggap  darurat  bencana  dilakukan  oleh petugas  BPBD.  Rata–rata  masyarkat  yang  menjadi  korban  bencana maupun  yang  kebetulan  ada  di  sekitar  lokasi  bencana  hanya  menjadi penonton.
b. Peran serta instansi terkait.
Peran serta instansi terkait dalam proses penyelenggaraan penanggulangan  bencana  pada  masa  tanggap  darurat  bencana  juga terkesan  belum  maksimal  pada  hal  pengerahan  sumber  daya  manusia, peminjaman  peralatan  maupun  logistik  dan  mengenai  kemudahan pembuatan  produk  hukum  (koordinasi  antara  BPBD  dan  Biro  hukum Pemda  Buleleng  mengenai  pembuatan  Surat  Keputusan  Bupati  selalu lamban),  kemudahan  dalam  hal  pengamprahan  dana  belanja  tidak terduga yang tujuan digunakan pengadaan barang/ jasa antara BPBD dan instansi keuangan pemerintah daerah  juga terkesan lamban dikarenakan kurangnya  koordinasi  antar  intansi  dan  pengetahuan  antar  SDM. Kebanyakan  dari  instansi  tersebut  belum  mengetahui  peran  /  tanggung jawabnya  yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor  21 Tahun 2008. Contoh: kebanyakan dari instansi yang ada terkesan menghambat jalanya  proses  penyelenggaraan  penanggulangan  bencana/  tidak kooperatif. Bahkan menolak membantu dikarenakan masalah dana untuk pembayaran  jasa  yang  diberikan/  uang  lembur/  minyak  kendaraan (harus  dibayarkan  dimuka/  tidak  memiliki  anggaran).  Sifat  tidak kooperatif ini juga muncul sebagai imbas ketidaktahuan pegawai BPBD Kab.  Buleleng  terhadap  isi  peraturan  Peraturan  Pemerintah  Nomor    21 Tahun 2008.
c. Kondisi cuaca dan topografi wilayah bencana.
Kondisi wilayah yang (topografi) dirasa memiliki risiko kerja tinggi dan cuaca yang tidak mendukung juga menjadi kendala yang muncul dalam
pelaksanaan  penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  pada  masa tanggap darurat.
Sejalan  dengan  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam    pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2008  Di  Kabupaten  Buleleng,    BPBD Kabupaten  Buleleng  melakukan  upaya  yang  bersifat  internal  dan  eksternal, sebagai berikut.
1. Upaya internal:
a. Melakukan  peningkatan  jumlah  pelatihan  kepada  para  pegawai  BPBD Kabupaten  Buleleng  yang  terutamanya  bersentuhan  langsung  dengan penanganan  bencana  di  lapangan  (tata  cara  penanganan  bencana, penggunaan alat) dan  administrasi  di  kantor pada masa tanggap darurat bencana  (tata  cara/  langkah-langkah  pembuatan  SOP,  penerbitan  SK Bupati maupun produk hukum lainya pada masa tanggap darurat).
b. Melakukan inovasi dalam penindakan terhadap pegawai tindakan dengan melakukan  pendekatan  internal  bersifat  kekeluargaan  terhadap  pegawai yang terutamanya dirasa kurang menunjang kinerjanya penanggulangan bencana  dengan  maksud  agar  nantinya  pegawai  yang  memiliki  sifat kurang  disiplin/  yang  awalnya  merasa  bukan  merupakan  satu  kesatuan menjadi sebaliknya.
c. Melakukan  inovasi  di  kegiatan  perkantoran  salah  satunya  dengan mengadakan  kegiatan–kegiatan    kebugaran  dengan  tujuan  agar  kinerja pegawai  lebih  meningkat  dan  tidak  mencari  cari  alasan  usia  yang  tidak menunjang.  Sehingga  pada  akhirnya  akan  berimbas  pada  performa/ kinerja.
d. Melakukan  penambahan  jumlah  dan  kualitas  pada  semua  kegiatan penanganan  bencana  pada  masa  tanggap  darurat,  baik  untuk  petugas yang berada di lokasi bencana/ lapangan maupun petugas yang berada di kantor/  administrasi.  Yang  juga  ditunjang  dengan  pemberdayaan pegawai  yang  sudah  ada,  sebagai  petugas  opname  barang/  sarana prasarana agar tidak rusak ataupun hilang.
e. Menciptakan  inovasi  kebijakan  -  kebijakan  yang  kreatif  untuk menyiasati  lokasi  kerja  dan  lokasi  bencana  yang  berjauhan.  Yaitu dengan  membentuk  para  relawan  di  tiap-tiap  wilayah  yang  dianggap rawan  terjadinya  bencana.  Dengan  memperhatikan  peraturan  yang  ada untuk pembentukanya. Dan memperhatikan segla instrument kelengkapan bagi relawan dimaksud (pakaian, honor relawan).
f. Melakukan kegiatan review pelaksanaan penanggulangan bencana untuk nantinya dijadikan pedoman pelaksanaan di kemudian hari.
2. Upaya eksternal.
a. Menjalin  dan  meningkatkan  kerjasama  kepada  masyarakat  dengan  cara sosialisasi  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2008  khususnya  pada  masa tanggap  darurat.  Dilakukan  juga  cara  mendatangi  lokasi  lokasi  wilayah yang  dikategorikan  rawan  bencana  dan  melakukan  tindakan  pemetaan potensi  bencana  beserta  pemetaan  kapabilitas  wilayah  dalam menanggulangi  bencana  (pencatatan  nomor  nomor  penting  di  setiap wilayah rawan bencana).
b. Menjalin  dan  meningkatkan  kerjasama  dan  koordinasi  dengan  instansi terkait maupun dunia usaha dalam hal pengenalan tugas, wewenang dan kemudahan  yang  seharusnya  BPBD  miliki  pada  saat  masa  tanggap darurat.  Dengan  tujuan  agar  dalam  pelaksanaan  penanggulangan bencana  berikutnya  berjalan  lebih  maksimal  dan  lancar  dengan  adanya sinergi  dari  beberapa  sektor,  yang  dalam  tindakan  nyatanya  dituangkan dalam sosialiasasi, MOU dan lainya.
c. Pengenalan wilayah yang dianggap memiliki risiko kerja tinggi bagi para petugas  lapangan  dalam  menanggulangi  bencana  dilakukan  sebelum terjadi  bencana,  dalam  bentuk  kegiatan assesment maupun  pemetaan wilayah  rawan  bencana  beserta  jenis/  karakteristik  wilayahnya. Tujuannya  adalah  untuk  memberikan  pengetahuan  bagi  para  petugas lapangan  untuk  menjangkau  wilayah  dimaksud  (mengenal  medan wilayah) sehingga nantinya memudahkan proses evakuasi/ penyelamatan karena telah mengetahui wilayah dimaksud.

## PENUTUP
1. Kendala-kendala  pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Penyelenggaraan  Penanggulangan  Bencana, khususnya pada saat tanggap darurat bencana, di Kabupaten Buleleng adalah:
a. Faktor internal, terdiri dari:
1) Sumber  daya  manusia  rata–rata  belum  memiliki  pemahaman mengenai  tugas/  tanggung  jawab,  fungsi,  wewenang  dan kemudahan  pada  saat  tanggap  darurat  yang  tertuang  dalam Peraturan Pemerintah Nomor  21 Tahun 2008;  kebanyakan kurang memiliki  pemahaman/  tehknik  dalam  penggunaan  alat/  sarana– prasarana  penanggulangan  bencana  (penyelamatan),  didominasi oleh  pegawai  yang  telah  berkeluarga  sehingga  dalam  mencapai peningkatan pelayanan pada masa tanggap darurat terbentur alasan– alasan keluarga.
2) Kuantitas dan kualitas dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD dirasa masih kurang, tata cara penyimpanan/ opname sarana dan peralataan (logistik) juga masih belum maksimal.
3) Lokasi tempat kerja dan bencana yang kebanyakan jauh antara satu dengan lainya mengakibatkan proses penyelenggaraan penanggulangan  bencana  yang  semestinya  diharapakan  cepat, tangguh dan tangkas menjadi lamban.
d. Faktor eksternal.
1) Pemahaman dan kerjasama masyarakat belum maksimal.
2) Peran  serta  instansi  terkait  dalam  proses  penyelenggaraan penanggulangan  bencana  pada  masa  tanggap  darurat  bencana  juga belum maksimal.
3) Kondisi  wilayah  yang  (topografi)  dirasa  memiliki  risiko  kerja tinggi dan cuaca yang tidak mendukung juga menjadi kendala yang muncul  dalam  pelaksanaan  penyelenggaraan  penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat.
2. Upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala-kendala  pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2008  tentang Penyelenggaraan  Penanggulangan  Bencana,  khususnya  pada  saat  tanggap darurat bencana di Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:
a. Upaya  internal:  melakukan  peningkatan  jumlah  pelatihan  kepada  para pegawai  BPBD  Kabupaten  Buleleng,  melakukan  inovasi  dalam penindakan  terhadap  pegawai  tindakan  dengan  melakukan  pendekatan internal bersifat kekeluargaan terhadap pegawai yang kurang menunjang kinerjanya  penanggulangan  bencana,    melakukan  inovasi  di  kegiatan perkantoran  salah  satunya  dengan  mengadakan  kegiatan–kegiatan kebugaran dengan tujuan agar kinerja pegawai lebih meningkat dan tidak mencari cari alasan usia yang tidak menunjang,  melakukan penambahan jumlah  dan  kualitas  pada  semua  kegiatan  penanganan  bencana  pada masa  tanggap  darurat,  menciptakan  inovasi  kebijakan-kebijakan  yang kreatif untuk menyiasati lokasi kerja dan lokasi bencana yang berjauhan, melakukan kegiatan review pelaksanaan penanggulangan bencana untuk dijadikan pedoman pelaksanaan di kemudian hari.
b. Upaya  eksternal:  menjalin  dan  meningkatkan  kerjasama  kepada masyarakat,  menjalin  dan  meningkatkan  kerjasama  dan  koordinasi dengan instansi terkait maupun dunia usaha dalam hal pengenalan tugas, wewenang  dan  kemudahan  yang  BPBD  miliki  pada  saat  masa  tanggap darurat, pengenalan wilayah  yang dianggap memiliki risiko kerja tinggi bagi  para  petugas  lapangan  dalam  menanggulangi  bencana  dilakukan sebelum  terjadi  bencana,  dalam  bentuk  kegiatan assesment maupun pemetaan  wilayah  rawan  bencana  beserta  jenis/  karakteristik wilayahnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Ashofa. 2004 . Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT Rineka Cipta. Nurjanna, Dkk. 2012. Manajemen Bencana. Alfabeta: Bandung.
Paripurno, Eko Teguh. 2011 Panduan Pengelolaan Risiko Bencana berbasis Komunitas(PRBBK) (https://www.academia.edu/5825822/Panduan_Pengelol lan_Risiko_Bencana_berbasis_ Komunitas  _PRBBK,  diakses 1 Juli 2017.
Ronny  Hanitijo  Soemitro.  1989. Studi  Hukum  dan  Kemiskinan .  Semarang: Penerbit Tugu Muda.
Satjipto Rahardjo. 1987. Permasalahan Hukum Di Indonesia . Bandung: Alumni. Soejono dan Abdurahman H. 2003. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.