Corak Pemikiran Hukum Teologi Asy’ariyyah; Studi Pemikiran Hukum Abu Hâmid Al-Ghazâli (450 H - 505 H) Dalam Al-Mustashfâ Min ‘Ilm Al-Ushûl
Azi Ahmad Tadjudin
STAI DR. KHEZ. Muttaqien Purwakarta, Indonesia azi.tadjudin@gmail.com

## ABSTRAK
Kata kunci: Ijtihâd Tashwîb Qathi’i Zhanny Polemik  terkait  masalah  al-Husn  wa  al-Qubh  al-‘aqliyayn  telah  mejadi perdebatan panjang antara kubu Mu’tazilah dengan Asy’ariyyah. Polemik ini hampir menghiasi lembaran kitab Ushul Fiqih yang ditulis para ulama pasca Imam  al-Bâqillâni.  Argumentasi  mereka  dalam  membahas  al-Husn  wa  al- Qubh tidak jauh berbeda dengan pembahasan yang telah dibahas oleh para pendahulunya.  Kesamaan  pola  dan  jawaban  mengenai  masalah  ini  (al-husn wa al-Qubh) mencerminkan identitas (eksistensi) sekaligus meneguhkan pola dan  kecenderungan  paradigma  Madzhab  Kalam  dalam  mewarnai  corak pemikiran fiqih. Sebagai seorang As’ariyyah, Abû Hâmid al-Ghazâli (w. 505) Menyatakan bahwa Ushul Fiqih adalah qath’i, karena ia berdiri di atas pijakan kalam  yang  juga  bersifat  qath’i  hingga  berimplikasi  pada  cara  pandang  dan status  produk  ijtihad.  Fiqih  sebagai  produk  ijtihad  pada  wilayah  zhanniyyât dihukumi tidak berdosa, namun hukum yang sama tidak berlaku dalam ranah qathiyyât,  karena  kesalahan  ijtihad  dalam  ranah  ini  berakibat  dosa  bahkan menyandang  status  kâfir.Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Teori al-Tashwîb Fî al-Ijtihâd  teori ini menyatakan bahwa setiap hasil ijtihad itu  (pasti)  benar  (Kullu  Mujtahid[in]  Mushîb[un]  Fi  Ijtihadihi).  Teori  ini diikuti oleh Pengikut Madzhab Asy’ari (Asy’ariyyah), Mu’tazilah, termasuk al- Ghazâli  dan  al-Bâqillâni.  Penelitian  ini  bersifat  doktrinal  yang  akan menyingkap doktrin hukum al-Ghazali dalam kitab al-Mustashfâ Min ‘Ilm al- Ushûl  melalui  pendekatan  analisis  tekstual  terhadap:  (1)  masalah-masalah fiqih,  (2)  klasifikasi  objek  pebahasan,  (3)  landasan  pemikiran,  (4)  pendapat yang  disepakati,  (5)  pendapat  yang  diperselisihkan,  (6)  diksi  keyakinan pendapat,  (7)  diksi  menyikapi  perbedaan  pendapat,  (8)  wilayah/ranah pemikiran.  Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  konsep  Nazhariyyat Qath’iyyat  dan  Zhanniyyat  yang  dikemukakan  al-Ghazâli  merupakan  upaya proteksi  pemikiran  Kalam  madzhab  Asy’ari  dari  pengaruh  pengaruh pemikiran kalam Mu’tazilah, yang berimbas pada masalah fiqih dan bahasa, sehingga  paradigma  hukum  Madzhab  al-Mushawwibah  bersifat  tegas, menutup ragam kebenaran (tashwîb) dalam wilayah-wilayah pemikiran yang bersifat Qath’iyyat.
Copyright © 2020 (Azi Ahmad Tadjudin). DOI: https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.01 Naskah diterima: 2 Januari 2020, direvisi: 13 Maret 2020, disetujui: 30 Juni 2020

## A. Pendahuluan
Mu’tazilah dengan Asy’ariyyah pada prinsipnya sepakat bahwa sumber pengetahuan yang hanya dapat diketahui berdasarkan akal yaitu pengetahuan tentang Allah swt dan sifat- Nya.  Kemudian  mereka  juga  bersepakat  bahwa  pengetahuan  yang  bersumber  dari  naqli harus dikonfirmasi  oleh aqli dalam urusan ibadah, jinayah dan muamalah . Selain itu, ulama
ushul – baik dari Mu’tazilah dan Asy’ariyyah-- bersepakat bahwa al-Hâkim hanya Allah swt. 1 Otoritas pembuat hukum dalam Islam hanya milik Allah swt. hal ini berdasarkan ayat al- Qur’an ini  al-hukm  illâ  lillâh. Pengakuan  Allah  swt.  sebagai  pembuat  dan  pemilik  hukum merupakan wilayah i’tiqâdi (keyakinan) yang bersifat mutlak. Pengingkaran seorang mu’min atas  kedaulatan  Allah  swt.  sebagai  pembuat  hukum  ( al-Hâkim ),  akan  berakibat  kufur. 2
Berdasarkan  konsep  ini,  maka  posisi  mujtahid  hanya  sebagai muzhhir  al-hukm (yang menampakkan hukum), maka produk hukum yang digali berdasarkan ijtihad kebenarannya bersifat relatif. 3
Al-Bâqillâni  mendudukkan  wahyu  sebagai  sumber  hukum  dalam  menghukumi perbuatan  manusia  ( al-husn  wa  al-Qubh ), halal-haram , wajib-nadb , taat-maksiat .  Secara  prinsip hal  ini  berbeda  dengan  Abû  Husain  al-Bashry  yang  menempatkan  hukum  perbuatan manusia  pada  wilayah  akal.  Dari  perbedaan  kedua  sudut  pandang  ini,  akan  melahirkan konsekwensi yang berbeda secara diametral. Al-Bâqillâni menempatkan akal sebagai objek dalam  berijtihad,  sebab  akal  tidak  memilik  ruang  sama  sekali  dalam  menggali  hukum  ( al- ‘aqlu  ya  yastaqillu  bidarkihi) ,  Oleh  karena  itu,  menurut  al-Bâqillâni  bahwa  hukum  baik  dan buruk  bagi  perbuatan  manusia  merupakan  otoritas  mutlak  wahyu  dalam  menetapkannya. Sedangkan  al-Bashry  menempatkan  akal  sebagai  subjek  dalam  berijtihad,  sebab  hukum perbuatan manusia memberikan ruang pada akal untuk menggali hukum secara mandiri ( al- ‘aqlu yastaqillu bi darkihi ).
1 Perbedaan sudut pandang Mu’tazilah dengan Asy’ariyyah terletak pada lafazh al-Hâkim ketika difahami sebagai cara untuk mendapatkan hukum ( al-Mudrik li al-Ahkâm, al-Muzhzhir ). Mu’tazilah berpendapat bahwa akal berpotensi untuk mengetahui hukum syara’ secara mandiri. Sedangkan Asy’ari sebaliknya. ‘Adil al-Syuwaikh.
2 ‘Adil al-Syuwaikh., ibid .  24 . 3 contoh ijtihad yang berkaitan dengan dalil yang bersifat zhanny adalah pertentangan antara Abu Hanifah dan  Malik  ketika  menafsirkan  lafazh  “ quru’ ”  dalam  ayat  yang  berbicara  tentang  masa  iddah  seorang wanita yang dithalaq oleh suaminya. Menurut Abu Hanifah, makna “ quru ’” adalah al-haidl ; sedangkan menurut  Malik  adalah al-thuhr .  Juhaya  S  Praja  “Dinamika  Pemikiran  Hukum  Islam”  dalam  Jaih Mubarok., op.  cit .,  hlm.  viii.  Dari  kedua  pendapat  di  atas,  Ali  Al-Shabuni  menguatkan  pendapat  yang disampaikan oleh  Abu Hanifah berdasarkan  kekuatan argumentasi dalil  yang dipakai. Muhammad  Ali Al-Shabuni, Rawâ’i  al-Bayân  Fî  Tafsîr  Ayât  al-Ahkam  Min  al-Qur’an ,  (Jakarta:  Dar  al-Kutub  al- Islalmiyyah, 2001), 258.
Bagan  1.6 Perbandingan  antara  Mu’tazilah  dengan  Asy’ariyyah  tentang  cara  Mengetahui Hukum Allah
Sebagai  pengikut  Madzhab  Asy’ary,  AbûHâmid  al-Ghazâli  (w.  505)  secara  sanad keilmuan merupakan metamorfosis dari al-Syâfi’i (w. 204) yang tumbuh dan berkembangan dalam didikan tradisi Sunni pelanjut estafeta al-Haramain al-Juwaini dan Qâdhi Abu Bakar al-Bâqillâny. Al-Ghazali adalah sosok ulama yang sangat diperhitungkan dalam deretan para ulama Madzhab Mutakallimîn . 4 Hal ini disebabkan karena kontribusi originalitas pemikiran
4 Mutakallimîn adalah  orang-orang  yang  menyibukkan  diriya  dalam  menggeluti  ilmu  Kalam.  Mereka adalah  orang-orang  yang  selalu  membantah  dengan  argumentasi  dan  dalil-dalil  akidah.  Dan  mereka meyerang  pandangan-pandangan  keliru  yang  mempengaruhi  keyakinan  terhadap  musuh-musuh  agama yang  dianggap  menyimpang  dan  mengikuti  hawa  nafsu.  Alasan  istilah  ini  digunakan  karena  beberapa sebab, yaitu: (1) mereka memahami ilmu berdasarkan ucapan (kalam) saja seperti menyatakan, “begini dan  begitu”.  (2)  masalah  kalam  menjadi  pokok  bahasan  populer  yang  menjadi  sumber  lahirnya perbedaan  pendapat.  (3)  perdebatan  kalam  berpeluang  besar  dalam  melahirkan  ‘apriori’  tafsir  dalam memahi ilmu-ilmu syariat hingga melahirkan fanatik yang menguatkan konflik. Lihat, Ahmad Ibrâhim Hasan al-Hasanât, Tathawwur al-Ushûliy ‘inda al-Mutakallimîn (Yordan: Dar an-Nur, 2015), cetakan I, halaman.57. menurut Ibnu Khaldun (w. 785 H) ilmu kalam adalah ilmu yang berisi tentang argumentasi teologi  dan  dalil-dalil  rasional  (‘aqliyyah)  serta  kritik  terhadap  ahli  Bid’ah  yang  melakukan penyimpangan  teologis  dari  madzhab  salaf  dan  Ahlussunnah.  Ibn  Khaldun, Muqaddimah (Beirut:  Dar al-Ijil, t.th), halaman. 507. Definisi yang sama juga disampaikan oleh Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H) dalam al-Munqidz  Min  al-Dhalâl (Lubnan:  Dar  el-Fikr,  1993),  halaman.  59-60.  Masih  dalam  al- Munqidz, al-Ghazali  mengatakan bahwa  ilmu kalam  merupakan ilmu  yang digunakan untuk  membela dan  menjaga  madzhab  Ahl  Sunnnah  wa  al-Jama’ah  (Asy’ari)  dari  serangan  ahl  al-Bid’ah.  Berikut  ini pernyataan al-Ghazali dalam al-MunqidzMin al-Dhalâl , halaman. 35.
Ushul Fiqh yang dituangkan dalam al-Mustashfâ menjadi penghubung sekaligus model bagi generasi ulama mutakallimîn setelahnya. Genarasi  ulama mutakallimîn pasca  al-Ghazâli  seperti  Fakhruddîn  al-Râzî,  sangat memperhitungkan  intelektualitas  al-Ghazali  sebagai  pembaharu  madzhab mutakallimîn . Dalam muqaddimah al-Mahshûl fî ‘ilm al-Ushûl , Taha Jâbir Fayyadh al-‘Ulwâni menuliskan:
لمعلإ إذه نم بتك ام هم أ نم ن إو
– ىعفاشلإ مام لإ لةاسر دعب – الله هحمر – ينمرلحإ مام ل ناهبرلإ باتك ليإزغلإ ملاس لإ ةجلح ىفصت سلمإو نييولجإ – ةن سلإ له أ نم – دتمعلمإ و نىإدملهإ رابلجإ دبع ضياقلل دهعلإ و
يصربلإ نسلحإ بي ل – دق ةعبر لإ بتكلإ هذه ن اف لةتزعلمإ نم
عيجم تلوانتف ,هيلوص لإ ثحابلمإ لةجم تضم
لمعلإ إذه لئاسم – ن أشلإ يرطلخإ – ةعبر لإ بتكلإ هذه تحبص أ تىح لهمكات دعب – عب انمو لمعلإ إذه عجإرم
هدعإوق
“Diantara kitab –kitab penting (Ushul Fiqih) setelah kitab al-Risalah al-Syafi’I, yaitu;(1) al-Burhan  Iman  al-Haramayn  al-Juwaini,  (2)  al-Mustashfa  Hujjah  al-Islam  al-Ghazali (keduanya dari kalangan ahli sunnah), (3) al-‘Ahd Qadhi abd al-Jabbar al-Hamdani, (4) al-Mu’tamad Abu Hasan al-Bashry (kelompok Mu’tazilah). Keempat kitab ini membahas dengan  lengkap  ilmu  ushul  Fiqh  dan  dijadikan  sebagai  kitab  induk  yang  melahirkan kaidah-kaidah ushul.”
Al-Ghazali menyatakan dalam al-Mankhûl bahwa Ushul Fiqih dibangun berdasarkan tiga  landasan,  yaitu:  Kalam,  Bahasa  ( lughah ),  Fiqih.  Ilmu  kalam  dijadikan  sebagai  pijakan dasar  Ushul  Fiqih,  karena  daya  jangkaunya  bersifat  umum  yang  menjadi  pijakan  atas keyakinan  seorang ahli  ushul  dalam  menerima  hukum-hukum  syara’  yang  bersumber  dari keyakinan terhadap keberadaan rasul sebagai pembawa risalah. 5
Bahasa  sebagai  pijakan  keduaUshul  Fiqih  setelah  Kalam.  Al-Ghazali  menganggap demikian  karena  seorang  ahli  ushul  bertugas  sebagai  pendorong  ilmu  kalam  dalam memahami  makna khithab (hukum),  ta’wil  berita  dari  rasul  dan  nash  (teks)  al-Qur’an. Sedangkan  pijakan  yang  ketiga  adalah  fiqih  dipandang  oleh  al-Ghazali  sebagai  objek  dalil yang akan melahirkan hukum melalui upaya maksimal para mujtahid. 6 al-Ghazali  dalam al-Mustashfa mengatakan  bahwa  Ushul  Fiqih  adalah  ilmu  yang sangat mulia keberadaannya, karena ilmu ini adalah perpaduan antar ‘ aqli dan naqli . Melalui ilmu Ushul Fiqih inilah dimensi ketuhanan dan kemanusiaan bergabung menjadi satu dan melahirkan hukum-hukum yang bersifat praktis. Atas perpaduan itulah maka ‘aqli dan naqli
لقعو هتلصفح مكلالإ لمعب ت أدتبإ نى إ ثم
ايفإو مالع هتفداصف فنص أ ن أ تدر أ ام هيف تفنصو منهم ينققلمحإ بتك تعلطو هت ...ةعدبلإ له أ شيوشت نع اته سإرحو ةن سلإ له أ ةديقع ظفح هدوصقم انمإو يدوصقبم فإو يرغ هدوصقبم
5 Abu  Hamid  al-Ghazali, al-Mankhûl  Min  Ta’lîqât  al-Ushûl (Damaskus:  Dar  el-Fikr,  1980)  Muhaqqiq: Muhammad  Hasan  Haytu.  Halaman.  4.  Lihat  juga  dalam  Abd  al-Wahhab  Ibrahim  Abu  Sulayman, al- Fikr al-Ushûly : Dirâsah Tahlîliyyah Naqdiyyah (Jeddah: Dar el-Syuruq, 1983). Cet. I, halaman. 22-23. Pendapat  di  atas  juga  disepakati  oleh  murid  al-Ghazali  yaitu  al-Amidi.  Lihat  Aly  Ibn  Muhammad  al- Âmidi, al-Ihkâm Fî Ushûl al-Ahkâm (Riyadh: Dar al-Shumay’iyy, 2003), cet. I, halaman. 21-22.
6 Al-Ghazali., al-Mankhûl Min Ta’lîqât al-Ushûl, halaman. 22
dalam ilmu ushul fiqih menjadi dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. 7 Al-Ghazali mengungkapkan:
هن اف ليبقلإ إذه نم لهوص أو هقفلإ لمعو عشرلإو ي أرلإ هيف بحطصإو عمسلإو لقعلإ هيف جودزإ ام مولعلإ فشر أو وه لو لوبقلبا عشرلإ هاقلتي ل ثيبح لوقعلإ ضحبم فصرت وه لاف ليبسلإ ءإوس لقعلإو عشرلإ وفص نم ذخ أي يلقتلإ ضمح لىع نيبم ديدستلإو ديي أتلبا لقعلإ له دهشي ل يلذإ د
“Ilmu  yang  paling  utama  ialah  ilmu  yang  memadukan  antara  aqli  dan  naqli  secara  seimbang. Keutamaan ini terdapat dalam ilmu fiqih dan ushul fiqih, sebab pada kedua ilmu tersebut terdapat keserasian secara seimbang antara peran akal dan wahyu; tidak terlalu memihak pada teks syara’, juga tidak terlalu bebas mengikuti akal.”

## B. Teori / Konsep
1. Teori al-Tashwîb Fî al-Ijtihâd
Teori al-Mushawwibât  Fî  al-Ijtihâd adalah  teori  yang  menyatakan  bahwa  setiap hasil  ijtihad  itu  (pasti)  benar  ( Kullu  Mujtahid[in]  Mushîb[un]  Fi  Ijtihadihi ).  Teori  ini dinyatakan oleh Pengikut Madzhab Asy’ari ( Asy’ariyyah ), Mu’tazilah, al-Ghazali dan al- Baqillani. 8 Teori ini dikenal dengan istilah al-Mushawwibah , sedangkan teori sebaliknya dikenal  dengan  teori al-Mukaththi`ah yang  diusung  oleh  jumhur  ulama  dan  Iman  al- Syafi’i, mereka mengatakan bahwa kebenaran produk hukum ijtihad itu hanya satu ( al- Mushîbu  Wâhid[un] ).  Kedua  teori  ini  lahir  karena  perbedaan  sudut  pandang  ke  dua madzhab  ushul  dalam  penetapan  hukum-hukum  syara’  terhadap  masalah  fiqih  yang bersifat ijtihadiyah .  Madzhab  pertama  meyakini  bahwa  hukum ijtihadiyah tidak ditetapkan  secara  pasti  oleh  Allah  swt.  tetapi  hukum  itu  ditetapkan atas  dugaan  kuat mujtahid  ( Ghalabah  al-Mujtahid )  ketika  ia  berijtihad,  maka  produk  hukum  hasil  ijtihad pasti  benar  ( Shawâb )  dan  akan  melahirkan  ragam  kebenaran  yang  pasti  benar.
Sedangkan  madzhab  kedua  berpendapat  bahwa  Allah  swt.  telah  menetapkan  hukum terhadap  masalah-masalah  fiqih.  Oleh  karena  itu,  madzhab  ini  berpendapat  bahwa
7 Al-Ghazâli, al-Mustashfâ Min ‘ilm al-Ushûl (Libanon: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah, 2000). Halaman. 3.
8 Pergulatan  pemikiran  kalam  Asy’ari  dan  Mu’tazilah  sepintas  dapat  ‘didamaikan’  dengan  konsep  ini. Padahal  dibalik  persamaan  itu,  tetap  saja  menyimpan  perbedaan  yang  tajam  antara  Asy’ari  dengan Mu’tazilah  seperti  halnya  perbedaan  mereka  dalam  tema-tema  hukum  yang  lain.  Kelahiran  Asy’ari merupakan  anti  tesa  terhadap  pemikiran  Mu’tazilah  yang  dibawa  sejak  lahir.  Karena  secara  historis, kelahiran  Madzhab  As’ary  merupakan  reaksi  keras  Abu  Hasan  al-Asy’ari  terhadap  pemikiran  kalam Washil bin Atha sebagai tokoh Mu’tazilah. Titik perbedaan Konsep Mushawwibah Asy’ariyyah dengan Mu’tazilah terletak pada proses dan hasil. Mu’tazilah berpendapat bahwa Allah swt. menetapkan hukum terhadap kasus ijtihadiyyah, namun ketepan hukum itu harus diupayakan oleh seorang mujtahid dengan cara  ijtihad,  oleh  karena  itu  yang  menjadi  persoalan  tidak  terletak  pada  tuntutan  produk  ijtihadnya, namun kebenaran itu terletak pada aspek prosesnya. Hal ini berbeda dengan Asy’ari yang menyatakan bahwa  Allah  swt.  tidak  menetapkan  hukum  dengan  pasti  terhadap  kasus  ijtihadiya,  namun  hukum  itu ditentukan  berdasarkan  dugaan  kuat  seorang  mujtahid  dalam  berijtihad.  Jika  mau  jujur,  sesungguhnya esensi konsep al-Mushawwibah kedua madzhab kalam di atas sama yaitu kebenaran aspek ijtihad dinilai berdasarkan usaha seorang mujtahid, namun karena  mereka sudah ‘terlanjur’ tesa-antitesa, maka tetap saja persamaan itu harus terlihat berbeda walau dari sisi penggunaan bahasa.
kebenaran itu mutlak milik Allah swt, sedangkan produk hukum hasil ijtihad ada dua kemungkinan yaitu; mungkin benar dan mungkin salah ( Khatha’ ). 9
Bagi  kelompok al-Mushawwibah ,  kata “khatha” (salah)  hanya  digunakan  dalam wilayah-wilayah  dalil  yang  bersifat Qath’i saja.  Sebab  kesalahan  dalam  wilayah Qath’i , mengakibatkan  dosa  ( itsm )  yang  berimplikasi  pada  predikat  kafir  bagi  orang  yang berbeda  pendapat  dalam  wilayah-wilayah Qath’i .  oleh  karena  itu,  terminologi Khatha’ (salah) hanya digunakan dalam wilayah-wilayah Qath’i saja, sebab perbedaan pendapat dalam  wilayah  ini  berdosa  dan  pelakunya  berstatus  kafir.  Sedangkan  terminologi Shawab (benar) hanya berlaku pada wilayah-wilayah zhanny yang akan melahirkan pahala ( tsawab ) . Menurut al-Ghazali dalam wilayah zhanni ini tidak mengenal istilah dosa ( lâ Itsma Fî al-Zhanniyyât ). Jadi perbedaan pendapat diantara dua aliran ushul di atas, pada prinsipnya  hanya  terjadi  pada  penggunaan  istlah Khatha’ - Shawâb , Khatha’ hanya digunakan  pada  wilayah Qath’iyyât yang  melahirkan  dosa  dan  predikat  kafir  bagi pelakunya jika berbeda. Sedangkan Shawâb (benar) digunakan pada wilayah Zhanniyyat yang akan melahirkan pahala bagi pelakunya. Oleh karena itu, pada prinsipnya bahwa produk hukum hasil ijtihad bernilai pahala ( tsawâb ) bagi seorang mujtahid. 10
Menurut  al-Ghazali,  wilayah-wilayah  pemikiran  yang  bersifat Qath’i ( al- Nazhariyyat al-Qath’iyyat ) ada empat macam, yaitu: (1) Kalâm . Tema pembahasan yang termasuk dalam objek ini adalah keberadaan alam adalah baru ( huduts ), sifat-sifat bagi Allah, Bi’tsah  al-Rasûl (pengutusan  rasul), Ru’yatullah (melihat  Allah).  Semua  objek pembahasan wilayah kalam di atas, ditetapkan berdasarkan wahyu dan bersifat Qath’i , maka  berbeda  pendapat  dalam  wilayah  ini  berdosa  hukumnya  dan  pelakunya menyandang status kâfir . (2) Ushûl Fiqh . Wilayah ushul fiqih meliputi Ijmâ’ , Qiyâs dan Hadits  Âhâd keberadaannya  sebagai  hujjah  yang  harus  disepakati.  Berbeda  pendapat dalam  wilayah  ini  berdosa  dan  pelakunya kâfir .  (3) Fiqih  Qath’i .  Setiap  pengetahuan agama yang sudah disepakati secara pasti, dan tidak ada khilaf di dalamnya ( Mâ ‘ulima
9 Zuhayli, Ushul Fiqh al-Islamy , Juz. 2, halaman. 1124-1125.
10 Kritik  tajam  Wahbah  al-Zuhayli  terhadap  kubu  Madzhab al-Mushawwibah terletak  pada  ragam kebenaran  produk  hukum  hasil  ijtihad.  Menurut  Zuhayli,  implikasi  paradigma  hukum  ini  akan melahirkan dua benturan hukum yang saling kontradiktif satu sama lain dalam satu kasus hukum. Selain itu juga, kritik lainnya adalah kemungkinan terjadinya perbedaan hukum hasil ijtihad disebabkan syarat- syarat  tekhnis  seorang  mujtahid  ketika  berijtihad.  Bagi  al-Zuhayli  sebagai  pengikut  kelompok al- Mukhthi’ah , kemungkinan-kemungkinan implikasi paradigma hukum di atas sangat rentan terjadi dalam melahirkan konflik klaim kebenaran dalam hukum fiqih yang dilahirkan oleh dugaan seorang mujtahid satu dengan mujatahid lainnya dalam hukum yang sama. Sebab bagi al-Zuhayli, perbedaan hukum tidak dikhawatirkan jika terjadi dalam hukum yang sama tapi dalam kasus yang berbeda seperti, halal makan daging bagi jika dalam kondisi dharurat (mengancam keselamatan jiwa), namun haram jika sebaliknya. Bagi penulis kritik di atas tidak selayaknya ditujukan pada al-Ghazali dan madzhabnya, jika al-Zuhayli memahami dengan baik penggunaan istilah Khata’-shawab dan Qath’i-Zhanny yang digunakan oleh al- Ghazali. Sebab pada prinsinya kosep al-Mushawwibah al-Ghazali dan kawan-kawan tidak seburuk apa yang dimaksud al-Zuhayli. Jika menelaah perbedaan sudut pandang kedua kubu di atas dari prespektif hadits riwayat Amru Bin al-Ash yang riwayat bil maknanya menyatakan bahwa apabila seorang hakim berijtihad lalu benar ijtihadnya, maka ia mendapat dua pahala, namun jika salah, maka ia mendapat satu pahala.  Pada  kesimpulannya  hadits  itu  menyatakan  bahwa  ijtihad  itu  semuanya  benar  yang membedakan  adalah  pahala  di  sisi  Allah  swt.  jadi  menyerang  pemikiran  madzhab al-Mushawwibah dengan sudut pandang al-Zuhaili dan Al-Syaukani adalah keliru. Kritik ini dapat di lihat dalam Wahbah al-Zuhayli, Ushul Fiqh al-Islamy , halaman. 1130 dan 1133.
min al-Dîn bi al-Dharûrah ). Contoh wilayah ini yaitu, kewajiban shalat, kewajiban zakat, kewajiban  puasa  ramadhan,  bilangan  rakaat  dalam  shalat.  Berbeda  pendapat  dalam wilayah  ini  berdosa  dan  pelakunya  dinyatakan kâfir .  (4)  Hukum  Fiqih  berdasarkan Ijma’.  Wilayah  ini  meliputi  hukum  bagia  seperenam  bagi  kakek  dalam  waris, pengangkatan para Khalifah setelah Rasulullah saw. Berbeda pendapat pada wilayah ini berdosa dan pelakunya dinyatakan bersalah ( mukhthi’ )
Berikut  ini  kutipan  pendapat  al-Ghazali  tentang  konsep Qath’i dan Zhanni dalam al- Mustashfâ Min ‘ilm al-Ushûl :
لمخإو ايهف  أطخ ل ذإ تاينظلإ فى ثمإ لاف ةيعطقو ةينظ لىإ مسقنت تيارظنلإ تايعطقلإ فى فط به نىعنف ةيمكلالإ امإ ةيهقفو ةيلوص أو ةيمكلا ماسق أ ةيلاث تايعطقلإو ثم أ ضلمحإ تايلقعلإ ا دلمحإ تابث إو لماعلإ ثدح هيف لخديو ثم أ وهف قلحإ أطخ أ نمو دحإو ايهف قلحإو

## هتافصو ث
“Konsep-konesp ilmu dalam Islam terbagi dua, yaitu: Zhanny (dugaan) dan Qath’i (keyakinan). Dalam  wilayah  ilmu  yang  bersifat  zhanny,  tidak  mengakibatkan  dosa  karena  tidak  ada kesalahan dalam wilayah itu. Berbeda dengan wilayah ilmu yang bersifat Qath’i yang berakibat dosa jika terjadi kesalahan. Wilayah ilmu yang bersifat Qath’i, ada tiga macam; ilmu kalam, ushul fiqih dan fiqih. Yang dimaksud dengan wilayah qath’i yaitu ilmu yang bersifat rasional murni  yang  hanya  memiliki  satu  kebenaran.  Oleh  karenanya,  kesalahan  dalam  wilayah  ini mengakibatkan  dosa.  Masalah-masalah  kalam  yang  termasuk  ke  dalam  wilayah  qath’i  yaitu sifat baru bagi alam, penetapan makhluk dan sifatnya…”

## 2. Epistemologi Hukum Menurut Al-Ghazali
Menurut al-Ghazali hukum adalah 11 :
11 Abu  Hâmid  Muhammad  Ibn  Muhammad  al-Ghazâli, al-Mustashfâ  Min  ‘ilm  al-Ushûl (Beitu:  Dar  el- Fikr,  t.th).  Juz.  I,  halaman.  55.  Dalam  mendefinisikan  hakikat  hukum,  al-Ghazali  dalam  al-Mustashfa

## دنع كملحإ
ينفكللمإ لاعف أب قلعت إذ إ عشرلإ باطخ نع ةرابعنا
“ Hukum menurut kami adalahseruan syara’ yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. ”
Selanjutnya, al-Ghazali membagiseruan hukum menjadi tiga bentuk, yaitu 12 : لمإ بجإولإ ,هولعقت لو هوكرت أ هيف لوقلمإ وه مإرلحإ هيف لوقلمإ حابلمإو ,هوكترت لو هولعف أ هيف لوق
هوكرتاف تمئش ن إو هولعفاف تمئش ن أ
“ Haram  adalah  pernyataan  dengan  kalimat  ‘tinggalkanlah  oleh  kalian’  dan  ‘jangan  kalian kerjakan’,  wajib  adalah  pernyataan  dengan  kalimat,  ‘kerjakanlah  oleh  kalian’  dan  ‘janganlah kalian  tinggalkan’,  dan  mubah  adalah  pernyataan  dengan  kalimat,’jika  kalian  berkenan,  maka kerjakanlah, dan jika kalian tidak berkenan, maka tinggalkanlah’ .
Berdasarkan penjelasan di atas, al-Ghazali dengan tegas mendefinisikan hukum secara  istilah  dengan  dua  kata  kunci yaitu khithâb al-Syar’i (seruan  syara’)  dan af’âl al- mukallafîn (perbuatan mukallaf). 13 Dengan kedua rumus tersebut, al-Ghazali membagi seruan syara’ yang terkait dengan perbuatan mukallaf menjadi tiga bagian; (1) haram , (2) wajib , (3) mubah . Sebagai penegas, al-Ghazali menyatakan bahwa jika tidak ditemukan seruan dalam bentuk khitâb (amar dan nahi) di atas dari al-Syâri’ (Allah swt), maka tidak ada  hukum  bagi  seorang  mukallaf. 14 Hal  ini  secara  tegas  ia  laporkan  dalam  al- Mustashfaa sebagai berikut;
كمح لاف عراشلإ نم باطلخإ إذه دجوي لم ن اف
“ jika tidak ditemukan seruan hukum dari al-Syari’ (Allah swt), maka tidak ada hukum .”
Pernyataan al-Ghazali di atas menegaskan bahwa hakikat hukum berasal dari al- Syâri’ (sebagai  subjek)  yang  berbentuk  seruan  ( khithâb )  untuk  perbuatan  mukallaf (sebagai  objek).  Dalam  pernyataan  sederhana  ini  sesungguhnya  al-Ghazali  memiliki konsep  penalaran  hukum  bahwa  seruan  ( khithâb )  al-Syar’i  yang  berkaitan  dengan perbuatan mukallaf hanya bersumber dari Allah swt. pernyataan itu  bermakna bahwa selain al-Syâri’ tidak  memiliki  otoritas  untuk  menentukan  hukum.  Korelasi  makna hakikat hukum di atas terlihat dalam ragam bentuk khitab yang melahirkan tiga ragam hukum yang lahir dari seruan al-Syâri’ yaitu; haram, wajib dan mubah. 15
menggunakan frase “’indanâ” (menurut pendapat kami) hal ini menunjukkan bahwa defini hukum yang ia  sampaikan  adalah  definisi  yang  telah  disepakati  oleh  para ushûly golongan  Asy’ary,  hal  ini  jika ditelusuri  ternyata  pendapat  yang  sama  juga  dikutip  oleh  al-Razi  dalam  kitab al-Mahshûl  fi  ‘ilm  al- Ushûl , al-Amidi, al-Ihkâm Fî Ushûl al-Ahkâm , Al-Asnawi, Nihâyah al-Saul dalam kitab al-Ibhâj Syarh al-Minhâj . 12 ibid.,
14 ibid.,
15 ibid.,
Penalaran  hukum  pertama  ini  menegaskan  bahwa  hukum  Islam  lahir  dari seruan Allah swt. dalam bentuk perintah ( amar ), larangan ( nahi ) dan kebolehan ( mubah ). Khithâb  al-Syâri’ menolak  terhadap  otoritas  perbuatan  mukallaf    menetapkan  hukum dengan  sendirinya.  Definisi  al-Ghazali  menegaskan  tentang  teori  kedaulatan  hukum sepenuhnya  berada  pada  Tuhan.  Dengan  demikian,  al-Ghazali  menegaskan  bahwa sumber kebenaran berpangkal pada wahyu sebagai otoritas  mutlak dalam menetukan hukum. 16
Pembahasan  hakikat  hukum  menurut  pandangan  al-Ghazali  merupakan persoalan yang paling penting dalam kajian ushul fiqih. Hal ini ia dahulukan sebelum membahas  beberapa  tema  lainnya,  karena  pemahaman  hakikat  hukum  akan berpengaruh  terhadap  tema-tema  pembahasan  Ushul  Fiqih  yang  lainnya.  Kesalahan dalam  memahami  hakikat  hukum,  akan  melahirkan  kesalahan  cara  pandang  ketika menghukumi  sifat  suatu  benda  ataupun  perbuatan  mukallaf.  Melalaui  pembahasan hakikat  hukum  ini,  sesungguhnya  al-Ghazali  hendak  meluruskan  kesalahan  cara pandang  pemikiran  kaum  Mu’tazilah  yang  saat  itu  sedang  merebak  di  tengah-tengah masyarakat. Selain itu al-Ghazali juga ingin menegaskan keyakinannya bahwa tidak ada ruang selain al-syâri’ untuk menentukan hukum terhadap perbuatan mukallaf dan sifat suatu benda. 17

## C. Metode Penelitian
Untuk  memberikan  analisisnya,  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan pendekatan  studi  kepustakaan.  Adapun  sumber  dalam  penelitian  ini  adalah  kitab al- Mustashfâ  Min  ‘Ilm al-Ushûl karya  Imam  al-Ghazali  dengan  analisis  teori al-Tashwîb Fî al-Ijtihâd .

## D. Analisis Corak Pemikiran Hukum Teologi Asy’ariyyah
Penggunaan  kata  indanâ  dalam  mendefinisikan  hakikat  hukum  mencerminkan bahwa  Al-Ghazali  adalah  Asy’ariyyah  (pengikut  madzhab  hukum  Abu  Hasan  al-Asy’ari). Hal  ini  dapat  dibuktikan  melalu  pendekatan  motode  triangulasi  data  beberapa  kitab  yang memiliki sanad dengan Madzhab Asy’ari, yaitu Abu Hasan al-Asyari dalam kitab al-Ibânah , Abu Bakar ibn Thayyib al-Bâqillâni dalam kitab Taqrîb al-Ushûl dan Abû Ma’âly al-Juwainy kitab al-Burhân dan  al- Syâmil .  Konsep  hukum  yang  difahami  oleh  al-Ghazali  dalam  al- Mustashfa  secara mutawâtir diriwayatkan  dari  gurunya  yang  bermadzhab  Asy’ari.    Konsep hukum  yang  diyakini  al-Ghazali  didapatkan  dari  gurunya  yaitu  al-Juwaini  secara  langsung juga secara tidak langsung dari al-Baqillani dan Abu Hasan al-Asy’ari melalui pendekatan al- Iqna (metode kebenaran yang diyakini tanpa mengalami langsung hanya menerima sepihak saja). 18
Hakikat hukum menurut al-Ghazali bersifat top dow , artinya hukum bersumber dari al-Syâri’ bukan dari akal yang menerima pancaran dari benda atau perubuatan yang memiliki
16 ibid.,
17 ibid.,
18 Analisis Tafsir data
hukum  dengan  sendirinya. 19 Jika  otoritas  hukum  hanya  bersumber  dari al-Syâri’ ,  maka hukum yang lahir dari perbuatan manusia, sifat benda, dan akal semuanya tertolak, sebab ketiga  aspek  tersebut  berpotensi  melahirkan  hukum  yang  semuanya  bermuara  pada  akal manusia semata. 20
Ada  perbedaan  sudut  pandang  antara  kelompok  Asy’ariyyah  dengan  Mu’tazilah ketika  memahami  hakikat  hukum  yang  dikaitkan  denga  perbuatan  manusia  dan  benda. Menurut Mu’tazilah bahwapahala dan dosa pada setiap perbuatan manusia, pada hakikatnya menjadi hak prerogatif mutlak Allah swt. sehingga setiap perbuatan mukallaf, tidak harus bergantung  pada  seruan  Tuhan.  Artinya  ada  atau  tidak  ada  seruan  Tuhan,  perbuatan  itu sudah memiliki hukum dengan sendirinya. Tugas manusia dengan akal yang Allah berikan adalah tinggal memilih antara perbuatan baik dan buruk menurut akal. Dalam persoalan ini bagi  kaum  mu’tazilah  akal  dijadikan  sebagai al-Hâkim yang  dapat  menentukan  perbuatan baik dan buruk manusia. Dengan pemahaman lain, konsep ini mengisyaratkan bahwa setiap perbuatan dan sifat benda, memancarkan hukum dengan sendirinya, sehingga keberadaan hukum itu menjadi pembeda antara yang satu dengan yang lainnya. kemudian dari pancaran dari  hukum  setiap  benda  itu  direspon  oleh  akal,  dan  pada  akhirnya  akal  lah  yang  akan menyimpulkan  hukum  yang  melekat  pada  benda  dan  perbuatan  itu  berdasarkan  sudut pandang akal yang diterima dari pancaran sifat benda dan perbuatan tersebut. Maka lahirlah hukum  baik-buruk  pada  benda  dan  perbuatan  berdasarkan  sifat  dan  perbuatan  masing- masing. 21
Al-Ghazali  secara  cemerlang  menempatkan  fungsi  akal  secara  proporsional.  Akal sebagai  anugrah  Tuhan  bagi  manusia  memiliki  potensi  untuk  memahami  sumber  hukum dari al-Syâri. Namun dibalik kelebihannya itu, akal tetap tidak diberikan kewenangan untuk menentukan  hukum.  Oleh  karena  itu,  bagi  al-Ghazali  posisi  akal  ketika  dihadapkan  pada sumber hukum dan objek hukum hanya bersifat mediator saja. Akal berposisi sebagai objek dan  wahyu  difungsikan  sebagai  sumber  hukum  yang  akan  difahami  oleh  akal  dalam menghukumi objek perbuatan mukallaf. Intinya akal tidak dapat mengetahui hukum secara mandiri tanpa bimbingan wahyu.
Namun  harus  diakui  bahwa  polemik  antara  al-Ghazali  dengan  Mu’tazilah  tentang posisi akal dalam mengetahui hukum, terletak pada kesalahan fahaman diagnosa al-Ghazali terhadap  konsep  hukum  yang  difahami  mu’tazilah.  Titik  perbedaan  sudut  pandang  itu terletak pada apakah akal dapat mengetahui hukum secara mandiri atau tidak.
Al-Ghazali  menempatkan  sebagai  anti  tesa  secara  berlawanan  dengan  Mu’tazilah. Sebagai pengikut Madzhab Asy’ari, al-Ghazali pada hakikatnya hendak meneguhkan konsep kalam Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah sebagai kelompok kalam yang berbeda secara diametral dengan  Mu’tazilah  yang  dimasukkan  ke  dalam  pembahasan  Ushul  Fiqih.  Hal  ini  terlihat sejak  awal  bahwa  al-Ghazali  menegaskan  bahwa  kalam  termasuk  ilmu  yang  bersifat Kully dan  Ushul  Fiqih  merupakan  ilmu  yang  bersifat Juz’i .  Berdasarkan  paradigma  inilah,  al- Ghazali mendudukkan Ushul fiqih sebagai sub ordinat dari Ilmu Kalam. Ilmu Kalam yang
19 Analaisis Tafsir data
20 Analaisis Tafsir data
21 Refleksi Tafsir (RT)
diyakini  oleh  al-Ghazali  yaitu  kalam  yang  di  transmisi  dari  gurunya  yaitu  Abu  Ma’ali  al- Haramain  al-Juwaini  al-Asy’ari.  Pegaruh  sanad  dan  intelektualitas  keilmuan  inilah  yang membentuk  pemahaman  kalam  al-Ghazali  hingga  menjadi  seorang  mujtahid  pengikut madzhab Asy’ari yang militan.
Metode  dalam  memahami  sumber  ilmu  pengetahuan  yang  diyakini  al-Ghazali banyak dilakukan melalu pendekatan al-Iqna’ . Keyakinan kepada ucapan seorang guru tanpa mem-verifikasi  lebih  lanjut  menjadi  tradisi  kuat  proses  peneriamaan  kalangan  Madzhab Asy’ari.  Tradisi  inilah  sebagai  identitas  yang  mudah  untuk  diketahui  bahwa  al-Ghazali adalah  pengikut  madzhab  al-Asy’ari.  Selain  itu,  kelahiran  Madzhab  Mu’tazilah  yang mengusung  ide  kalam  berbasis  aliran  filsafat  ini,  menajadi  cikal  bakal  lahirnya  teologi Asy’ariyyah sebagai upaya untuk menyerang dan mematahkan kesalahan teologi Mu’tazilah yang sudah dianggap sesat sejak awal kelahiran Madzhab Asy’ari. Latar belakang inilah yang melahirkan  tulisan-tulisan  al-Ghazali  dalam  bidang  filsafat  yang  banyak  meyerang  para filosof seperti Ibnu Rusyd. Gaya dan style cara al-Ghazali dalam menulis kitab filsafat yang sarat  dengan  bantahan  dan  kritik  ide  kesesatan  filosof  dan  Mu’tazilah  ini,  mempengaruhi gaya penulisan dan cara pandang al-Ghazali dalam menulis Kitab al-Mustashfa Min ‘ilm al- Ushul .  Style  itu  terlihat  dalam  pernyataan  al-Ghazali  ketika  menyerang  ide  Mu’tazilah dengan ungkapan fâsid , bâthil , yang menghiasi sepanjang penulisan kitab al-Mustashfâ . Selain itu,  banyaknya  pendapat  Mu’tazilah  yang  di  kutip,  mencerminkan  bahwa  hakikatnya  al- Ghazali  hendak  menyerang  dan  menunjukkan  kesalahan  ide  Mu’tazilah  dalam  wilayah hukum  sebagai  dampak  dari  kesesatan  cara  pandang  mereka  dalam  masalah  Kalam  yang dipengaruhi oleh ide filsafat.
Berdasarkan  cara  pandang  itulah,  al-Ghazali  selalu  berbeda  dan  berusaha  tampil beda  dengan  Mu’tazilah. Kalaupun  ada  titik  persinggungan  dengan  Mu’tazilah,  al-Ghazali tetap  tidak  mengakui  persamaan  itu.  Seperti  penggunaan  akal  dalam  berijtihad, menempatkan akal sebagai media untuk mengenal Allah swt, menggunakan Qiyas sebagai dalil  aqli  dan  kesamaan  konsep  lainnya.  Intinya  al-Ghazali  dalam  al-Mustashfa  hendak membuat garis pembeda secara tegas antara Asy’ari dengan Mu’tazilah dari akar hinnga ke daun,  dan  perbedaan  itu  menegaskan  seperti  air  dengan  minyak  yang  tidak  akan  pernah menyatu  selamanya.  Padahal  bila  diperhatikan  dengan  teliti,  sesungguhnya  Asy’ari merupakan  refleksi  dari  Mu’tazilah  dalam  hal  membantah  argumentasi  akal  dengan  akal. Sekalipun  al-Ghazali  mengklaim  berbeda  dalam  menempatkan  akal  dalam  berijtihad, namun  dalam  tataran  aplikasi  di  lapangan,  al-Ghazali  pun  menyerang  argumentasi Mu’tazilah  dengan  akal  secara  seimbang.  Hal  ini  terlihat  dari  logika-logika  mantik  yang sering  dijadikan  argumen  oleh  al-Ghazali  dalam  membantah  pendapat  Mu’tazilah. Pendekatan inilah yang terlihat kental dalam setiap masalah yang dibahas dalam setiap tema pembahasan ushul fiqh dalam kitab al-Mustashfa Min ‘ilm al-Ushul .

## E. Simpulan
Pemikiran  ushul  fiqih  al-Ghazali  sangat  dipengaruhi  oleh  madzhab  kalam  dan kondisi sosial politik yang berkembang pada saat al-Ghazali menulis kitab al- Mustashfa Min ‘ilm al-Ushul . Pengaruh kalam dalam al-Mustashfa Min ‘ilm al-Ushul sangat signifikan. Hal ini
terlihat  ketika  al-Ghazali  memposisikan  ilmu  ushlul  dan  fiqih  sebagai  wilayah  qath’i  yang sederajat  dengan  ilmu  kalam,  sehingga  paradigma  al-Ghazali  ini  terlihat  tegas  dalam menyikapi perbedaan pendapat dalam masalah hukum, hingga nampak dengan jelas bahwa al-Mustashfa  min  ‘ilm  al-Ushul adalah  kitab  perpaduan  antara  Ushul  al-din  dan  Ushul  fiqih sebagai pijakan yang akan melahirkan hukum (fiqih) melalui ijtihad yang digali dari sumber- sumber hukum Islam.
Al-Ghazali pada hakikatnya tidak berbeda dengan Mu’tazilah, karena ia menyerang argumen  Mu’tazilah  dan  kelompok  lain  secara  subjektif  hingga  fanatisme  terhadap madzhab  Asy’ari  menyeretnya  pada  perangkap  subjektifitas  akal  yang  ia  cela.  Al-Ghazali selaku  pengikut  madzhab  Asy’ari  tidak  berbeda  dengan  Mu’tazilah  dalam  memfungsikan akal sebagai media untuk melahirkan hukum. fungsi akal diperankan oleh al-Ghazali dalam metode Tahqîq al-Manâth , sedangkan Mu’tazilah memerankan akal dalam menggali hukum dengan istilah bi Imsâk al-Syarî’ah .
Metode Iqna’ yang digunakan al-Ghazali dalam menerima informasi dari al-Juwaini dan al-Baqillani dijadikan sebagai kebenaran yang diyakini tanpa pembuktian dan verifikasi, hingga  pengetahuan  itu  dijadikan  argumen  al-Ghazali  untuk  meluruskan  kesalahan Mu’tazilah,  akibatnya  al-Ghazali  melanjutkan  tradisi  kesalahan  yang  di  transmisi  secara mutawatir dari gurunya.
Paradigma  hukum  Madzhab  al-Mushawwibah  menutup  ruang  ragam  kebenaran dalam wilayah kalam dan Wilayath Qathiyyat baik dalam Ushul fiqih maupun bidang fikih. Konsep Nazhariyyat  Qath’iyyat yang  dikemukakan  al-Ghazali  merupakan  upaya  proteksi pemikiran Kalam madzhabAsy’ari dari pengaruh pengaruh pemikiran kalam Mu’tazilah , yang berimbas pada masalah fiqih dan bahasa.*

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Sirri,  Mun’im. Sejarah  Fikih  Islam  Sebuah  Pengantar ,  Surabaya:  Risalah  Gusti, 1995.
Abdul Qadir, Muhammad al-`Arusy. al-Masâ`il al-Musytarakah Bayna Ushûl Fiqh wa Ushûl al-Dîn , t.tp:tp.
Abdurrahman,  Hafidz. Pengaruh  Filsafat  dan  Ilmu  Kalam  Terhadap  Kemunduran Dunia Islam , Bogor: Al-Azhar Freshzone, 2016.
Abu  Rusytah,  Atha. Taysîr  al-Wushûl  ilâ  al-Ushûl  Dirâsât  fî  Ushûl  Fiqh ,  Beirut:  al- Ummah, 2000.
Abu  Sulayman,  Abd  al-Wahhab  Ibrahim. al-Fikr  al-Ushûly:  Dirâsah  Tahlîliyyah Naqdiyyah , Cetakan I, Jeddah: Dar el-Syuruq, 1983.
Abu  Zahrah,  Muhammad. Târîkh  al-Madzâhib  al-Islâmiyyah  :  Fi  al-Siyâsah  wa  al- ‘Aqâid Wa Târîkh al-Mâdzahib al-Fiqhiyyah , Kairo: Dar el-Fikr al-‘Araby, t.th. ……………, Ushûl Fiqh , Kairo: Dâr el-Fikr al-Araby, t.th.
Adlan, Athiyyah. al-Nazhariyyah al-Âmah Li  Nizhâm al-Hukm Fî al-Islâm , Cetakan  I, Kairo: Dar el-Kutub al-Mishriyyah, 2011.
al-‘Uwaid,  Abd  al-Aziz  Ibn  Muhammad  Ibn  Ibrahim. Ma’alim Fi al-Manhaj ,  Kuwait: Wizarah Awqaf, 2011.
al-Âmidi, Aly Ibn Muhammad. al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm , cetakan I, Riyadh: Dar al- Shumay’iyy, 2003.
al-Ashfahâny,  ‘Allâmah  al-Râghib. Mufradât  al-Fâzh  al-Qur’ân ,  Beirut:  Dar  el- Syamiyyah, cet ke-2, 1997.
al-Ba’mary, Muhammad bin  Farhun. Tabshirah al-Hukkam Fi Ushul al-Aqdhiyyah wa Manahij al-Ahkam , Riyadh: Dar Alim al-Kutub, t.th. al-Badawy,  Abd  Al-Rahman. Ibn  al-Rusd  Talkhish  “al-Qiyas”  Li  Aristhu ,  t.tp:  t.p, 1988.
al-Bâqillâny,  al-Qâdhi  Aby  Bakar Muhammad Bin al-Thayyib. al-Taqrîb wa al-Irsyâd fî Ushûl Fiqh , cetakan I, Beirut: Dâr el-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2012. al-Baydhawi,  Nashir  al-Din  Umar. Mishbah  al-Arwah  Fi  Ushul  al-Din ,  t.tp:  Dar  el- Razi, 2008.
……………, al-Minhâj Ma’a Syahay al-Isnawy wa al-Badkhasy , Juz III, al-Ghazali, Abu Hamid. al-Munqidz Min al-Dhalâl , Lubnan: Dar el-Fikr, 1993.
…………., al-Mankhûl  Min  Ta’lîqât  al-Ushûl ,  Muhaqqiq:  Muhammad  Hasan  Haytu, Damaskus: Dar el-Fikr, 1980..
…………., Mahakk al-Nazhar , www.al-mostafa.com.
…………., al-Mustashfâ Min ‘ilm al-Ushûl , Libanon: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah, 2000. …………., Asas al-Qiyas , Riyadh: Maktabah al-‘Ibikan, 1993.
…………., Tahafut  al-Falasifah ,  Muhaqqiq:  Sulaiman  Dunya,  Mesir:  Dar  el-Ma’arif, t.th.
al-Hafif, ‘Aly. Asbab Ikhtilaf al-Fuqaha , Kairo: Dar el-Fikr al-Araby, t.th. al-Hanafi, Abu Yusuf dan al-Syafi’i. Sejarah Fikih Islam Sebuah Pengantar , Surabaya : Risalah Gusti, 1995.
al-Hasanât,  Ahmad  Ibrâhim  Hasan. Tathawwur  al-Ushûliy  ‘inda  al-Mutakallimîn , cetakan I, Yordan: Dar an-Nur, 2015.
al-Husain,  Abd  al-Qadir  Muhammad .  Imam  ahl  al-Haqq  Abu  Husayn  al-Asy’ari , Damaskus: al-Masyriq li al-Kitab, 2010.
al-Husny,  Umar  Sa’ady  ‘Abbas. Mafhûm  al-Qiyâs  ‘inda  al-Ghazâli:  Dirâsah Tahliliyyah Muqâranah , t.tp: tp, t.th. al-Ihsan,  Muhammad  ‘Amim. al-Ta’rifat  al-Fiqhiyyah ,  Beirut:  Dar  el-Kutub  al- ‘Ilmiyyah, 2003.
al-Jabbâr,  Qâdhi  abd. Syarah  al-Ushûl  al-Khamsah ,  Muhaqqiq.  Abd  Karim  Utsman, t.tp: Maktabah Wahbah, t.th.
al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. Jâmi’ al-Fiqh , Juz VII, t.tp: Dar el-Wafa, 2000. al-Jawziyyah, Syams al-Dîn Abû Bakar Bin Qayyim . I’lâm al-Muwaqqi’în ‘an Rabb al- ‘Âlamîn , Juz I, Kairo: Maktaba Ibnu Taymiyyah, t.th. al-Jayzany,  Muhammad  Husain. Manhajiyyat  Ushuliyyah ,  Riyadh:  Maktabah  al-Rusd, 2013.
al-Jazairy,  Abu  Bakar  Jabir. Hâdzâ  al-habîb  Muhammad  Shalla  al-Allahu  ‘alyhi  wa sallam , Cetakan 4, Dar al-Salam, Mesir:2004. al-Jurjawi,  Ali  Ahmad, Hikmah  al-Tasyr`  wa  falsafatuhu ,  juz-1,  Beirut  :  Dar  al-Fikr. 1994.
al-Juwaini,  Haramayn. Hawamis  ‘ala  al-‘Aqidah  al-Nizhamiyyah ,  Kairo:  Dar  el- Thiba’ah, 1984.
…………, al-Irsyad  ‘Ila  Qawath’I  al-Adillah  Fi  Ushul  al-I’tiqad ,  Mesir:  Maktaba  al- Hanji, 1950.
al-Khudhary, Muhammad. Ushûl al-Fiqh , Kairo: Dar el-Hadits, 2003. al-Maraghi, Ahmad Mustafa. Tafsir Al-Maraghi , Beirut: Dar el-Fikr, t.th. al-Maturidy,  Abi  Mu’in  Maymun  al-Nasafi. Tabshirah  al-Adillah  Fi  Ushul  al-Din , Mesir: Maktabah al-Azhar, 2011.
al-Mutazily,  Abû  al-Husain  Muhammad  bin  al-Thayyib  al-Bashry. al-Mu’tamad  fî Ushûl al-Fiqh , Juz II, Damaskus: Institut Francis De Damas, 1965. al-Nabhani,  Taqiyuddin. al-Tafkîr ,  penerjemah:  Taqiyuddin  al-Siba’i,  t.tp:  Hizb  al- Tahrîr, 1973.
………….., Nizham al-Islam , Cetakan VI, t.tp: Hizb al-tahrir. 2001.
………….., al-Syakhshiyyah al-Islâmiyyah , Cetakan III, t.tp: Hizb al-Tahrîr: 2005. al-Nadwi, Ali Ahmad. al-Qalwaid al-Fiqhiyyah: Mafhumuha,  Nasy’atuha, Tathawwuruha, Dirasah Mu’allafatiha, Adillatiha, Muhimmatiha, Tathbiqatiha , Damaskus: Dar el-Qalam: 2005.
al-Nadwi, AbuHasan. Rijal al-Fikr wa ad-Da’wah fi al-Islam , Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2007.
al-Namlah,  Abdul  Karim  Aly  Bin  Muhammad. al-Muhadzdzab  Fi  ‘ilm  Ushûl  al-Fiqh al-Muqârin:  Tahrîr  Li  Masâilihi  Wa  Dirâsatuhâ  Dirasah  Nazhariyyah  Wa Tathbîqiyyah , Cetakan I, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1999. al-Nasysyâr,  Âly  Sâmi’. Manâhij  al-Bahts  ‘inda  Mufakkiry  al-Islâmi:  Waktisyâfi  al- Manhaj  al-‘Ilmy  Fi  al-‘Âlam  al-Islâmy ,  Beirut:  Dar  el-Nahdhah  al-‘Arabiyyah, 1984.
al-Nu’mah,  Ibrahim. Ushul  al-Tasyri’  al-Dustury  Fi  al-Islam ,  Baghdad:  Diwan  al- Waqf, 2009.
al-Qarâfy, Syihab al-Dîn Abû al-‘Abbâs Ahmad Ibn Idrîs. Syarah Tanqîh al-Fushûl Fî Ikhtshâr al-Mahshûl fî al-Ushûl , Beirut: Dar el-Fikr, 2004. al-Qaththân,  Manna’  Khalîl. Târikh Tasyrî’ al-Islâmy: al-Tasyrî’ wa al-Fiqh ,  Cetakan II, Riyadh: Maktabah Ma’arif, 1997.
al-Qayyim,  Ibn. I’lam  al-Muwaqqi’in  ‘an  Rabb  al-‘Alamin ,  Riyadh:  Dar  Ibn  el- Jawziyyah, 1424.
al-Qurâfy. SyarahTanqîh  al-Fushûl  fi  Ikhtishar  al-Mahshul  fi  al-Ushul ,  Beirut:  Dar  el- Fikr, 2004.
al-Razzâq, Mustafa ‘Abd. Tamhîd li Târîkh al-Falsafah al-Islâmiyyah , Kairo: t.p, 1949.
al-Sa’dîy, ‘Abd al-Hakîm ‘Abd al-Rahmân As’ad. Mabâhits al-‘Illah Fî al-Qiyâs ‘inda al-Ushûliyyîn . Cetakan ke. 2. Libanon, 2000. al-Sanûsy,  Abd  al-Rahmân  Ibn  Mu’ammar. al-Ijtihâd  Bi  al-Ra’yi  Fî  Ashr  al-Khilâfah al-Rasyîdah: Dirâsah Tahlîyyah Fî Ushûl Siyâsah al-Tasyri’ wa Maqâshidihi wa Târikhihi , Kuwait: Wizârah Awqâf  Wa Sy’ûn al-Islâamiyyah, 2011.
al-Shabuni, Muhammad Ali. Rawâ’i al-Bayân Fî Tafsîr Ayât al-Ahkam Min al-Qur’an , Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2001.
al-Shallaby,  ‘Aly  Muhammad. Dawlah  al-Salâjiqah  wa  Burûz  al-Masyrû’  Islâmy  Li Muqâwamah  al-Taghalghul  al-Bhâthiny  wa  al-Ghazw  al-Shalîby ,  Cetakan  I, Kairo: Mu’assasah Iqra’, 2006.
…………., al-Iman Ghazali wa Juhuduhu fi al-Islah wa al-Tajdid al-‘Alimul Kabir wa Murabbi  asy-Syahir  Syaikh  Abdul  Qodir  al-Jailani (Terjemah),  Cetakan  II, Jakarta: Beirut Publishing,  2017.
al-Suyûthy, Jalâluddîn Aby ‘abd al-Rahmân. Lubâb al-Nuqûl fî Asbâb al-Nuzûl , Mesir: Dar Ibn al-Jawzy, 2013.
al-Syafi’i, Aby Muzhaffar Ibn Muhammad Ibn Abd al-Jabbar al-Sam’âny. Qawâthi’ al- Adillah Fi Ushul al-Fiqh , Cetakan I. Juz I, Riyadh: Maktabah al-Tawbah, 1999. al-Syâfi’i, Muhammad Bin  Idrîs. al-Risâlah , Muhaqqiq: Ahmad Syâkir, Kairo: Dâr el- Atsâr, 2008.
al-Syahrâny,  Aydh  Ibn  ‘Abdullah  Ibn  ‘Abd  al-‘Azîz. al-Tahsîn  wa  al-Taqbîh  al- ‘Aqliyyâny:  Wa  Atsarahumâ  Fî  Masâil  Ushûl  Fiqh  Ma’a  Munâqasyat[in] ‘Ilmiyyat[in]  Li  Ushûl  al-Madrasah  al-‘Aqliyyah  al-Hadîtsah ,  Juz  I,  Kunûz Isybiliya: t.p, t.th.
al-Syâtiby, Abû Ishâq. al-Muwâfaqât Fî Ushûl al-Syarî’ah , Cetakan I, Libanon: Dar el- Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.
al-Syaukâny, Muhammad Bin ‘Aly. Irsyâd al-Fuhûl Tahqîq al-Haq Min ‘ilm al-‘Ushûl , Riyadh: Dar el-Fadhilah, 2000.
al-Syuwaikh, Âdil. Ta’lîl al-Ahkâm fî al-Syarî’âh al-Islâmiyyah , Thantha: Dar al-Basyir li al-Tsaqâfah wa al-Ulûm, 2000.
al-Zarkasyi. al-Bahr al-Muhîth fî Ushûl al-Fiqh , Juz I, Kuwait: Wizarah al-Awqaf  wa al-Syu`un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, 1992.
al-Zarqa,  Musthafa  Ahmad. al-Madkhal  Ila  Nazhariyyah  al-Iltizam  al-Ammah , Damaskus: Dar el-Qalam, 1999.
al-Zuhayli, Wahbah. Ushul Fiqh , Juz II, Beirut: Dar el-Fikr, 2001.
Anwar,  Saeful. Filsafat  Ilmu  al-Ghazali  Dimensi  Ontologi  dan  Aksiologi ,  Bandung: Pustaka Setia, 2007.
Anwar,  Syaiful. Epistemologi  Hukum  Islam  dalam  al-Mustashfa  min  al-‘Ilm  al-Ushul Karya  al-Ghazali  (450-505  H/  1058-1111  M). PPS  IAIN  Sunan  Kalijaga, Yogyakarta, 2000.
Arifin,  Bustanul. Pelembagaan  Hukum  Islam  di  Indonesia:  Akar  Sejarah,  Hambatan dan Prospeknya , Cetakan I, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
Badawi, Abd al-Rahman. Mu’allafat al-Ghazali , Kuwait: Wakalah al-Mathbu’at, 1977.
Baltaji,  Muhammad. Manahij  al-Tasyri’  al-Islami  fi  al-Qurni  ats-Tsani  al-Hijri: Dirasah  Ushuliyah  Muqaranah  li  Mushadir  al-Ahkam  Inda  al-A’imah ,  Kairo: Dar el-Salam, 2004.
Batsa,  Ahmad  Tamyur. Nazhrah  Tarikhiyyah  Fi  Huduts  al-Madzahib  al-Fiqhiyyah  al- Arba’ah:  al-Hanafy,  al-Maliky,  al-Syafi’I,  al-Hanbaly  wa  Intisyariha  ‘inda Jumhur al-Muslimin , Beirut: Dar el-Qadiri, 1990.
Beyk,  Khudlory. Târikh  Tasyri’  al-Islâmy ,  Cetakan  VII,  Indonesia  :  Dar  al-Ihya  al- Kutub al-Arabiyyah, 1981.
……., Muhadharat  Tarikh  al-Umam  al-Islamiyyah  al-Dawlah  al-‘Abbasiyyah ,  Beirut: Dar al-Qalam, 1986.
Bin  Zabair,  Fakhruddin. Adillah  al-Qawa’id  al-Ushuliyyah  Min  al-Sunnah  al- Nabawiyyah , Oman: Dar el-Atsariyyah, 2010.
Dahlan,  Abdul  Azis,  et.  al. Ensiklopedi  Hukum  Islam ,  Jakarta  :  PT  Ichtiar  Baru  Van Hoeve, 2003.
Fakhry, Muhammad Riyadh. Tathawwur al-‘alâqah bayn ‘Ilm Ushûl al-Fiqh Wa Ushûl al-Dîn Wa Atsaruhu Fi al-Masâil al-Ushûliyyah , Iraq: Jami’ah Baghdad, t.th. al-Anshary, Muhammad Ibnu Nizhamuddin. Fawâtih al-Rahamût , Juz 2, Beirut: Dar el- Fikr, t.th.
Fawzi  Ramdan. Epistemologi  Hukum  Islam:  Pemikiran  Syekh  Fakhruddin  al-Razy  (L. 554 H/W.606 H) Tentang Sumber dan Illat Hukum . PPS UIN Bandung, 2013. Fudah, Sa’id. Ta’ammulat  Fi al-Fikr al-Falsasy ‘Inda al-Imam al-Asy’ary ,  Mesir:  t.p, 2010.
Hasan, Khalid Ramadhan. Mu’jam Ushul al-Fiqh , t.tp: al-Rawdhah, t.th.
Huda, Nurul. Teori Tashwib Abu Hamid al-Ghazali (450 H/505 H) dalam al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul dan Relevansinya dengan Pengembangan Metodologi Hukum Islam di Indonesia , PPS UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2017.
Ibn Amîr. al-Kâmil Fî Ushûl al-Dîn: Fi Iktishâr al-Syâmil Fî Ushûl al-Dîn li Imâm al- Haramayn , Muhaqqiq: Jamâl ‘Abd al-Nâshir al-Mun’im, Juz. II, Kairo: Dâr al- Salâm, 2010.
Ibn  Katsir,  ‘Imad  al-Din  Ismail  Ibn  Umar. Thabaqat  al-Syafi’iyyah ,  Libanon:  Dar  el- Kutub al-Wathaniyyah, 2004.
Ibn Khaldun. Muqaddimah , Beirut: Dar al-Ijil, t.th.
Ibn Rusd. al-Dharury Fi Ushul al-Fiqh , Beirut: Dar el-Gharab al-Islamy, 1994.
Ismatullah, Deddy. Sejarah Sosial Hukum Islam , Bandung: Tsabita, 2008.
Kansil. Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  di  Indonesia ,  Jakarta:  Balai  Pustaka, 2002.
Khallâf,  ‘Abd  al-Wahhâb. Mashâdir  al-Tasyrî’  al-Islâmy  Fîmâ  Lâ  Nashsha  Fîhi , Cetakan II, Kuwait: Dar el-Qalam, 1972.
………, Khulâshah Târîkh al-Tasyri’ al-Islâmy , cetakan 9, t.tp: t.p, 1971.
Lisan, Hamdan dan Fawzi al-Anjary. Ahl al-Sunnah al-Asya’irah: Syahadah Ulama al- Ummah wa Adillatuhum , t.tp: Dar el-Dhiya, t.th. Lutfi,  Khairur  Rizal .  “Teori  Hukum  Alam  dan  Kepatuhan  Negara  Terhadap  Hukum Internasional.” Jurnal Yuridis, No. 1, Vol.1 (Juni 2014): 96
Madkur,  Muhammad  Salam. Manâhij  al-Ijtihâd  fî  al-Islâm ,  Kuwait:  al-Ashriyyah Kuwait, 1974.
Mahmud, Abd al-Majid. al-Ittijahat al-Fiqhiyyah ‘inda Ashhab al-Hadits Fi al-Qarn al- Tsalits al-Hijri , t.tp: tp, 1979.
Mubarak,  Jaih. Sejarah  dan  Perkembangan  Hukum  Islam ,  Cetakan  III,  Bandung  : Rosdakarya, 2003.
Nasution. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif , Bandung: Tarsito, 1996.
Nawawi, Hadari dan Martini Hadari. Instrumen Penelitian Bidang Sosial , Yogyakarta: UGM Press, 1995.
Praja, Juhaya S. Filsafat Hukum Islam , Tasikmalaya: Latifah Press, 2009.
……, Filsafat Hukum Islam , Bandung: LPPM Unisba, 1995.
……, Filsafat Ilmu; Menelusuri Struktur Filsafat Ilmu dan Ilmu-ilmu Islam , Bandung: Program Pascasarjana, 2009.
……, Teori Hukum dan Aplikasinya , Bandung: Pustaka Setia, 2011. Qal’ah  Jiy,  Muhammad  Ruwwâs. al-Mawsû’ah  al-Fiqhiyyah  al-Muyassarah ,  Juz  I, Beirut: Dar el-Nafâis, 2010.
Salamah, Aby Islam Mustafa Bin Muhammad. al-Ta`sîs Fî Ushûl al-Fiqh ‘Alâ  Dhaw` al-Kitâb wa al-Sunnah , t.tp: Maktabah al-Haramain, t.th.
Suratmaputra,  Ahmad  Munif. Filsafat  Hukum  Islam  al-Ghazali:  Mashalah  Mursalah dan Relevansinya dalam Pembaharuan Hukum Islam , Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013.
Syuwaikit, Adil. Ta’lil al-Ahkam , t.tp: t.p, t.th.
Thawîlah,  Abd  al-Wahhâb  ‘abd  al-Salâm. Atsar  al-Lughah  fî  Ikhtilâf  al-Mujtahidîn , Kairo: Dar el-Salam, t.th.
Tsa’laby, Ahmad. Târîkh al-Tasyrî’ al-Islâmy wa Târîkh al-Nuzhum al-Qadhâ’iyyah fî al-Islâm Ma’a Buhûts Idhâfiyyah ‘an al-Qur’ân al-Karîm , Kairo: Maktabah al- Nahdhah al-Mashriyyah, t.th.
Utsman,  Mahmud  Hamid. al-Qâmûs  al-Mubîn:  Isthilâhât  al-Ushuliyyîn ,  Riyadh:  Dar el-Zahr, 2002.
Zallûm, Abdul Qadîm. Nizham al-Hukm Fî al-Islâm , t.tp: Hizb al-Tahrîr, 2002.
Zumar,  Muhammad. “Hukum  Alam:  Perkembangan,  Sumbangan  dan  Prospeknya” ,
Makalah (IAIN Surakarta), t.d.