Volume 9 Nomor 1, April 2016 Hlm. 19-29 http://journal.trunojoyo.ac.id/pamator ISSN: 1829-7935 Received: Januari 2016; Accepted: April 2016
Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi  Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah  (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sampang)
Dwi Anita Indrawati,  Mohamad Djasuli
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang faktor apa saja yang dapat mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Faktor-faktor yang diteliti antara lain kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian dan pengawasan keuangan daerah. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada responden yang merupakan para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada SKPD, yang meliputi kepala atau staf sub PPK-SKPD dan Bendahara SKPD Kabupaten Sampang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan SPSS 16.00. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh  positif  signifikan  terhadap    nilai  informasi  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah. Pemanfaatan  teknologi  informasi  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap    nilai  informasi  pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap  nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap  nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah
Kata kunci: laporan keuangan pemerintah daerah, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian dan pengawasan

## ABSTRACT
This research was aimed to figure out any factors having influence related to local government financial report information value. Those investigated factors were human resources quality, IT utilization, local financial control and supervisory system. The data collection were conducted by giving questionnaires to respondents working as civil servants whose duty are related to financial management/accounting function at SKPD consisting head or staff of sub PPK-SKPD and treasurer of SKPD Sampang Regency. The collected data were then analyzed by using SPSS 16.00 The test result showed that the quality of human resources contributed significantly positive to local government financial report information value. In addition, IT utilization also gave significantly positive contribution to the value mentioned previously. Internal control system, another factor, influenced significantly positive to the same value while local financial supervision, the last factor in this research, also significantly incited to the value being discussed in this research.
Keywords : local  government  financial  report,  human  resources  quality,  IT  utilization,  local  financial control and supervisory system .
 Corresponding author : Address  : Jl. Raya Telang No. 2 Kamal Bangkalan Email : mdjasuli@gmail.com 19 © 2016 LPPM-UTM

## PENDAHULUAN
Pada tahun 2011, dilaporkan kerugian negara men- capai Rp20 triliun dengan 12.600 kasus, kemudian naik pada tahun 2012 dengan 12.947 kasus atau naik 347 kasus. Namun potensi kerugian negara turun menjadi Rp9,7 triliun (BPK, 2012). Kebocoran itu diakibatkan karena ketidakpatuhan, ketidakefisien - an, ketidakefektifan, kelemahan Sistem Pengenda- lian Internal dan kasus penyimpangan adiministrasi. Namun yang paling besar adalah ketidakpatuhan mencapai 60 persen (Qosasih, 2012). Temuan pemeriksaan BPK dalam semester I tahun 2012 meliputi 13.105 kasus senilai Rp12,48 triliun. Dari jumlah tersebut, 3.976 kasus senilai
8,92 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Sisanya merupakan kasus penyimpangan administrasi, ketidakhematan, keti- dakefisienan, dan ketidakefektifan, serta kelemahan sistem pengendalian intern. Dari temuan senilai Rp8,92 triliun tersebut, telah ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp311,34 miliar (BPK, 2012). Badan Pemerika Keuangan (BPK) men- catat potensi kerugian negara sebesar Rp 9,72 tril- iun mencakup 12.947 kasus pada semester II tahun 2012. Ini ditemukan setelah pemeriksaan 709 objek
20 | Dwi Anita Indrawati, Mohamad Djasuli : Nilai Informasi Pelaporan Keuangan
pemeriksaaan, yang terdiri atas 154 objek pemerik- saan kinerja 450 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) dan 105 objek pemeriksaan keuan- gan. Hal tersebut adalah kesalahan yang terjadi secara berulang setiap tahun, sehingga harus ada tindak lanjut dan upaya penanggulangan. Dari total 4.815 kasus merupakan kelemahan sistem pengen- dalian internal, sebanyak 1.901 kasus penyimpan- gan adiministrasi dan sebanyak 2.241 kasus. Ter- hadap kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan peneri- maan dengan nilai sebesar Rp 5,83 triliun tersebut dan kasus ketidakhematan, dan ketidakefeienan dan ketidakefektifan dengan nilai Rp 3,88 triliun (Jefri- ando, 2013). Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria kualitatif laporan keuangan, di- mana kriteria yang dimaksud adalah relevan, ke- andalan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Keempat unsur tersebut merupakan unsur pent- ing dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian lapo- ran keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi  kebutuhan  spesifik  dari  masing-masing kelompok pengguna.
Sebagai salah satu bentuk pertanggung- jawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No- mor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertang- gungjawaban  berupa  laporan  keuangan  (Arfianti, 2011). Laporan keuangan pemerintah yang di- hasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat wak- tu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Laporan keuangan pemer- intah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh BPK. Dalam  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, laporan keuangan setiap pemerintah daerah setidak-tidaknya meliputi Lapo- ran Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan . Pelaporan keuangan tersebut merupakan bagian yang tidak ter- pisahkan dalam pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat (public accountability).
Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah pada akhirnya akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan infor- masi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengam- bilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan, sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuan- gan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai  (Suk- maningrum, 2012).
Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwu- judkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Armando, 2013). Apabila in- formasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan pada 31 SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang. Hal ini terkait dengan hasil audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sampang yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2011, sementara Pemerintah Kabupaten di Madura lainnya yaitu Pamekasan, Sumenep dan Bangkalan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengec- ualian (WTP) (Soekarno, 2012). Ditemukan pula bahwa Sebanyak sembilan jabatan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Madura sampai saat ini (Maret 2013) belum mem- punyai pejabat difinitif. Dengan kosongnya pimpi - nan akan menghambat pelayanan dan juga sedikit banyak jalannya pemerintahan juga akan terganggu ( Zamachsari , 2013) . Rumusan penelitian ini adalah apak- ah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah mempunyai pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemer- intah daerah, baik secara parsial maupun simultan. Tujuan penelitian ini adalah untuk men- getahui pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengenda- lian intern dan pengawasan keuangan daerah terha- dap nilai informasi pelaporan keuangan pemerinta
Jurnal Pamator, 9(2) April 2016: 19-29 | 21 daerah, baik secara parsial maupun simultan.

## METODA PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuanti- tatif, yaitu analisis yang menggunakan angka-angka dan perhitungan statistik untuk menganalisis suatu hipotesis dan memerlukan beberapa alat analisis dan desain penelitiannya meliputi: populasi dan sampel  penelitian,  variabel  penelitian  dan  definisi operasional variabel, metode pengumpulan data, sumber data, validitas dan reliabilitas instrumen, dan metode analisis data.

## Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sampang. Pengambilan sampel ( sam- pling method ) terhadap responden dilakukan secara purposive . Purposive  sampling digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2003).
Adapun kriteria responden dalam pene- litian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada SKPD, yang meliputi kepala atau staf sub PPK-SKPD dan Bendahara SKPD yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat Kabupaten, RSUD, 15 Dinas, 9 Badan, 3 Kantor dan Kecamatan Kota Sampang. Total kuesioner yang disebarkan ke 31 SKPD se- banyak 62 kuesioner yang didistribusikan langsung oleh peneliti kepada responden
Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa melalui perantara). Data primer yang diperoleh adalah hasil pengisian kuesioner oleh 62 responden, yaitu kepala atau staf sub PPK-SKPD dan Bendahara SKPD di Kabu- paten Sampang. Sumber data sekunder  diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari, mengkaji serta menelaah literatur berupa buku- buku, peraturan perundang- undangan, surat kabar, artikel, situs web dan penel- itian-penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan masalah yang akan diteliti.

## Metode Analisis Data
Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, yaitu dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden yang telah tersedia jawabannya. Kuesioner dalam penelitian ini diberikan kepada responden, yaitu kepala atau staf sub PPK-SKPD dan Bendahara.
Kuesioner yang dibagikan akan ditunggu oleh pe- neliti dengan tujuan agar pengisian dari kuesioner tersebut tepat sasaran pada responden yang diingin- kan. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Pengukuran masing-masing variabel menggunakan instrumen kuesioner, yang masing-masing variabel diukur dengan model skala Likert 5 (lima) poin. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggu- nakan SPSS 16.00.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada penelitian ini ada dua cara dalam proses pen- gumpulan kuesioner, yaitu peneliti menunggu di tempat responden pada saat pengisian kuesioner dan beberapa responden meminta sesuai waktu yang ditentukan kuesioner dijemput kembali. Dari 62 kuesioner yang disebar/dibagikan yang kembali sebanyak 54 kuesioner. Tidak ada kuesioner yang cacat/rusak, sehingga seluruh kuesioner yang kem- bali bisa digunakan untuk melakukan analisis data, yaitu sebanyak 54 kuesioner.
Analisis data yang digunakan dalam pene- litian ini menggunakan SPSS 16.00 dengan hasil se- bagai berikut:

## Uji Validitas
Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya butir-butir pertanyaan dalam kue- sioner. Pernyataan dinyatakan valid apabila r tabel ≤ r hitung dari validitas yaitu 0,30 sebaliknya apa- bila r tabel ≥ r hitung dari validitas yaitu 0,30 maka penyataan tidak valid. Teknik pengukuran untuk pengujian validitas yaitu dengan Korelasi Product Moment dari Karl Pearson ( r ) yaitu uji validitas dilakukan untuk mengkorelasikan masing-masing pernyataan dengan skor untuk masing-masing vari- abel (Sugiyono, 2009).
Hasil uji validitas dari empat variabel in- dependen yaitu kualitas sumber daya manusia (X 1 ), pemanfaatan teknologi informasi (X 2 ), sistem pen- gendalian intern (X 3 ), pengawasan keuangan dae- rah (X 4 ) dan satu variabel dependen (Y) yaitu nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan hasil uji validitas dimana r hitung ≥ r tabel (0,30). Hal ini dinyatakan valid, karena semua pernyataan dari masing-masing variabel menunjuk- kan angka lebih besar dari r tabel (0,30).
Uji Reliabilitas Dalam penelitian ini, variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha ≥ 0,70 (Sug - iyono, 2009). Berikut ini merupakan hasil dari uji reabilitas:
22 | Dwi Anita Indrawati, Mohamad Djasuli : Nilai Informasi Pelaporan Keuangan
Berdasarkan tabel 1, dijelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia (X 1 ) menunjukkan nilai 0,917, pemanfaatan teknologi informasi (X 2 ) menunjukkan nilai 0,891, sistem pengendalian in- tern (X 3 ) menunjukkan nilai 0,890, pengawasan keuangan daerah (X 4 ) menunjukkan nilai 0,892 dan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah dae- rah (Y) menunjukkan nilai 0,859. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh instru- ment penelitian dinyatakan reliabel dan bisa digu- nakan karena nilai Cronbach Alpha ≥ 0,70.
Statistik Deskriptif Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, maka diperoleh deskripsi data penelitian sebagai berikut. Dari hasil statistik deskriptif variabel tersebut, dapat dilihat bahwa masing-masing variabel memiliki ra- ta-rata yang berbeda. Untuk variabel Y mempunyai rata-rata paling besar yaitu 37,11, diikuti X 3 dengan rata-rata 35,72, kemudian X 1 dengan rata-rata 35,67 dan terakhir X 2 dan X 4 yang mempunyai rata-rata yang sama yaitu 35,57. Sedangkan untuk standar deviasi dari masing-masing variabel yang paling be- sar dimiliki oleh X 3 sebesar 1,837, diikuti X 4 sebe- sar 1,744, kemudian X 1 sebesar 1,716, selanjutnya Y sebesar 1,690 dan terakhir X 2 sebesar 1,537.
Analisa Regresi Linier Berganda Regresi linier berganda bertujuan untuk membuk- tikan ada atau tidaknya hubungan antara dua buah variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah vari- abel terikat (Y) (Susanti, 2010). Di bawah ini adalah hasil dari perhitungan regresi berganda:
Dari tabel 3, dapat diketahui bahwa persamaan regresi yang dihasilkan sebagai berikut:
Y’ = a + b 1 KSDM+ b 2 PTI+ b 3 SPI+b 4 PKD+e Y = ( -1,254) + 0,214 KSDM+ 0,251 PTI+ 0,242 SPI+ 0,370 PKD+e
Berdasarkan analisa regresi di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Konstanta (a)
Kontanta sebesar 1,254 dan bernilai negatif, artinya semua variabel bebas yaitu kuali- tas sumber daya manusia (X 1 ), pemanfaatan teknologi informasi (X 2 ), sistem pengenda- lian intern (X 3 ), pengawasan keuangan dae- rah (X 4 ) memiliki nilai nol (0), maka variabel terikat  yaitu nilai informasi pelaporan keuan- gan pemerintah daerah (Y) nilainya adalah -1,254 .
2. Kualitas SDM (X 1 ) terhadap Nilai Informasi
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) Nilai koefisien regresi variabel sumber daya manusia (X 1 ) sebesar 0,214 . Hal ini mengand- ung arti jika variabel bebas lain nilainya tetap dan sumber daya manusia mengalami kenai- kan satu kesatuan, maka variabel terikat yaitu nilai informasi pelaporan keuangan pemerin- tah daerah (Y) akan naik  sebesar 0,214 den- gan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari  model  regresi  adalah  tetap.  Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara kualitas sumber daya manusia Tabel 1 Uji Reliabilitas Variabel Koefisien Alpha Cronbach Keterangan X 1 0,917 Reliabel X 2 0,891 Reliabel X 3 0,890 Reliabel X 4 0,892 Reliabel Y 0,859 Reliabel Sumber: Data diolah, 2013 Tabel 2 Hasil Statistik Deskriptif Variabel Variabel N Mean Std. Deviation X1 54 35.67 1.716 X2 54 35.57 1.537 X3 54 35.72 1.837 X4 54 35.57 1.744 Y 54 37.11 1.690 Sumber: Data olahan, 2013
dengan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X 2 ) terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)
Nilai koefisien regresi variabel pemanfaatan teknologi informasi (X 2 ) sebesar 0,251 dan bernilai positif. Hal ini mengandung arti jika variabel bebas lain nilainya tetap dan pemanfaatan teknologi informasi mengalami kenaikan satu kesatuan, maka nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y) mengalami kenaikan sebesar 0,251 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
4. Sistem Pengendalian Intern (X 3 ) terhadap
Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)
Nilai  koefisien  regresi  variabel  sistem pengendalian intern (X 3 ) sebesar 0,242 . Hal ini mengandung arti jika variabel bebas lain nilainya tetap dan sistem pengendalian intern mengalami kenaikan satu kesatuan, maka variabel terikat yaitu nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y) akan naik  sebesar 0,242 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. Koefisien bernilai positif
artinya terjadi hubungan positif antara sistem pengendalian intern dengan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
5. Pengawasan Keuangan Daerah (X 4 ) terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) Nilai koefisien regresi variabel pengawasan keuangan daerah (X 4 ) sebesar 0,370 . Hal ini mengandung arti jika variabel bebas lain nilainya tetap dan pengawasan keuangan daerah mengalami kenaikan satu kesatuan, maka variabel terikat yaitu nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y) akan naik  sebesar 0,370 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi  adalah  tetap.  Koefisien  bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara pengawasan keuangan daerah dengan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## Uji Normalitas
Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel penggangu atau re- sidual memiliki distribusi secara normal. Salah satu cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik, yaitu dengan probability plot yang membandingkan dis- tribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi data residual normal, karena garis yang digambar-
Tabel 3 Hasil Regresi Linier Berganda Model Koefisien t-hitung Sig. 1 (Constant) -1,254 -0,529 0,599 X 1 0,214 3,098 0,003 X 2 0,251 2,689 0,010 X 3 0,242 3,151 0,003 X 4 0,370 4,605 0,000 Sumber: Data diolah, 2013 Tabel 4 Hasil Uji Normalitas dengan Hasil one-sample Kolmogorov-Smirnov Variabel Sig. Keterangan X 1 0,181 Terdistribusi normal X 2 0,109 Terdistribusi normal X 3 0,285 Terdistribusi normal X 4 0,165 Terdistribusi normal Y 0,067 Terdistribusi normal Sumber: Data diolah, 2013
24 | Dwi Anita Indrawati, Mohamad Djasuli : Nilai Informasi Pelaporan Keuangan
kan data sebagian besar mengikuti garis diago- nalnya. Seperti yang digambarkan dibawah ini: Hasil uji normalitas yang lainnya, ditun- jukkan dengan uji statistik one-sample Kolmogo- rov-Smirnov . Seperti dalam Tabel 4, berikut ini: Dasar pengambilan keputusan dari one- sample Kolmogorov-Smirnov jika hasil one-sample Kolmogorov-Smirnov di  atas  tingkat  signifikansi 0,05 menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut memenuhi asumsi normali- tas. Sebaliknya, jika hasil one-sample Kolmogorov- Smirnov di  bawah  tingkat  signifikansi  0,05  tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa seluruh variabel terdistribusi secara normal.
Uji Multikolinearitas Pengujian ini bertujuan untuk menguji apa- kah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara vari-
abel independen. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi dengan melihat nilai tolerance dan VIF ( Variance Inflation Factor ). Hasil dapat dilihat pada tabel 5, berikut ini: Dari hasil uji korelasi diantara variabel in- dependen dapat dilihat bahwa korelasi antara vari- abel tersebut tidak terlalu tinggi. Tidak ada nilai tol- erance yang di bawah 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas dian- tara variabel independen. Pengujian ini didukung dengan nilai VIF yang relatif kecil, yaitu tidak ada yang lebih besar dari 10.

## Uji Heteroskedastisitas
Untuk mengetahui adanya heteroskedas- tisitas adalah dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik Scatter Plot . Hasil menunjuk- kan bahwa tidak ada pola tertentu karena titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heterokedastisitas atau Ho diterima, seperti yang telah digambarkan pada gambar 3, berikut ini:
Sumber: Data diolah, 2013
Gambar 2
Uji Normalitas Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas Model Collinearity Statistics Keterangan Tolerance VIF 1(Constan) X 1 0,614 1,628 Tidak terjadi multiko-linearitas X 2 0,420 2,379 Tidak terjadi multiko-linearitas X 3 0,436 2,296 Tidak terjadi multiko-linearitas X 4 0,440 2,274 Tidak terjadi multiko-linearitas Sumber: Data diolah, 2013
Hasil pengamatan grafik menyatakan bah - wa pola penyebaran residual terhadap nilai prediksi Y yang menyebar di sekitar garis horizontal ( stand- ard error of estimate , se=0) tidak membentuk pola tertentu. Uji Glejser menghasilkan nilai p-value semua variabel independen lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi linear penelitian ini tidak terjadi heteroske- dastisitas. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 6, berikut ini:
Analisa Koefisien Determinasi Berganda Koefisien  determinasi  memakai Adjusted R Square karena jumlah variabel independen lebih dari dua (Santoso, 2001). Hasil ditunjukkan pada Tabel 7, berikut ini:
Dari Tabel 7, dapat diketahui bahwa koe- fisien  determinasi  berganda  bernilai  0,840  atau 84%. Nilai ini menunjukkan bahwa nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y) 84% dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia (X 1 ), pemanfaatan teknologi informasi (X 2 ), sistem
pengendalian intern (X 3 ) dan pengawasan keuangan daerah (X 4 ). Sedangkan sisanya 16 % dipengaruhi variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian.

## Pengujian Hipotesis
Uji signifikansi simultan (uji statistik f) Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu kualitas sumber daya manusia (X 1 ), pemanfaatan teknologi informasi (X 2 ), sistem pengendalian intern (X 3 ) dan pengawasan keuangan daerah (X 4 ) secara simultan (bersama-sama) mem- punyai pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y). Hasil Uji F dapat dilihat dalam Tabel 8.
Tabel 8 diatas, menunjukkan bahwa F hitung sebesar 70,346 lebih besar dari F tabel yaitu 2,55 den- gan tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari α=5%, artinya bahwa tabel diatas yaitu variabel kualitas sumber daya manusia (X 1 ), pemanfaatan teknologi informasi (X 2 ), sistem pengendalian intern (X 3 ) dan pengawasan keuangan daerah (X 4 ) secara simultan
(bersama-sama) berpengaruh terhadap nilai infor-
Tabel 6 Hasil Uji Heterokedastisitas Variabel Sig. Keterangan 1 (Constant) 0,160 Tidak terjadi Heterokedastisitas X 1 0,250 Tidak terjadi Heterokedastisitas X 2 0,844 Tidak terjadi Heterokedastisitas X 3 0,887 Tidak terjadi Heterokedastisitas X 4 0,892 Tidak terjadi Heterokedastisitas
Sumber: Data diolah, 2013
Sumber: Data diolah, 2013
Gambar 3 Uji Heterokedastisitas
26 | Dwi Anita Indrawati, Mohamad Djasuli : Nilai Informasi Pelaporan Keuangan
masi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y).
Uji signifikansi parameter individual (uji statis- tik t)
Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu kualitas sumber daya manusia (X 1 ), pemanfaatan teknologi informasi (X 2 ), sistem pengendalian intern (X 3 ) dan pengawasan keuangan daerah (X 4 ) secara parsial mempunyai pengaruh se- cara  signifikan  atau  tidak  terhadap  nilai  informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y). Hasil Uji t dapat dilihat dalam Tabel 9.
Berikut ini merupakan hasil dari pengujian yang dilakukan untuk tiap-tiap variabel, yaitu:
1. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia (X 1 ) Terhadap Nilai Informasi Pelaporan
Keuangan Pemerintah Daerah (Y).
Berdasarkan tabel 9, menunjukkan bahwa t hitung sebesar 3,098 lebih besar dari t tabel sebesar 2,021 dan signifikansi sebesar 0,003 lebih  kecil  dari  α=5%,  jadi  Ho  ditolak  dan
Ha diterima. Hal ini menyatakan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Warisno (2009), yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia mempunyai pengaruh  positif  yang  signifikan  terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sumber daya manusia merupakan penyanggah utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut.
Sebagai kesatuan, sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem dimana tiap-tiap karyawan merupakan bagian yang saling berkaitan satu dengan lainnya dan bersama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi (X 2 ) Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).
Berdasarkan tabel 9, menunjukkan bahwa t hitung sebesar 2,689 lebih besar dari t tabel sebesar 2,021 dan signifikansi sebesar 0,010 lebih  kecil  dari  α=5%,  jadi  Ho  ditolak  dan Ha diterima. Hal ini menyatakan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh  positif  signifikan  terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hipotesis ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winidyaningrum (2010), yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh  positif  signifikan  terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut bisa dilihat dari sebagian besar SKPD di Kabupaten Sampang mempunyai sarana teknologi untuk menunjang pekerjaan, seperti komputer dan pegawai sudah bisa mengoperasikannya karena sudah diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari.
3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern (X 3 ) Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).
Berdasarkan tabel 9, menunjukkan bahwa t hitung sebesar 3,151 lebih besar dari t tabel sebesar 2,021 dan signifikansi sebesar 0,003 lebih kecil dari α=5%, jadi Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menyatakan bahwa variabel sistem pengendalian intern berpengaruh positif  signifikan  terhadap  nilai  informasi pelaporan keuangan den atau 66,7%. Hal yang sama ditunjukkan oleh Indriasari (2008) yaitu bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh  positif  signifikan  terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini juga mendukung
Tabel 7 Hasil Analisa Koefisien Determinasi Berganda Adjusted R Square Koefisien Determinasi Berganda Keterangan 0,840 84% Pengaruh variabel X terhadap Y sebesar 84 % Sumber: Data diolah, 2013 Tabel 8 Hasil Uji F (Simultan) F hitung F tabel Sig. Keterangan 70,346 2,55 .000 a Berpengaruh positif signifikan Sumber: Data diolah, 2013
berbagai literatur yang menjelaskan tentang tujuan dari pengendalian intern akuntansi yaitu memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah.
4. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah (X 4 ) Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).
Berdasarkan tabel 9, menunjukkan bahwa t hitung sebesar 4,605 lebih besar dari t tabel sebesar 2,021 dan signifikansi sebesar 0,000 lebih  kecil  dari  α=5%,  jadi  Ho  ditolak  dan
Ha diterima. Hal ini menyatakan bahwa variabel pengawasan keuangan intern berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pada jawaban kuesioner variabel pengawasan keuangan daerah berada pada kategori baik. Hal ini berbeda dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Arfianti (2011), yang menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap keandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil uji secara parsial menunjukkan bahwa semua variabel yaitu kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengenda- lian intern dan pengawasan keuangan daerah mem- punyai pengaruh positif signifikan.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. (1)  Hipotesis pertama menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia  secara parsial berpengaruh
positif signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. (2) Hipotesis kedua menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi infor- masi manusia secara parsial berpengaruh positif sig- nifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. (3) Hipotesis ketiga menyatakan bahwa kualitas sistem pengendalian intern manusia secara parsial berpengaruh positif signifikan terha - dap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. (4) Hipotesis keempat menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah manusia secara par- sial  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah dae- rah.  (5) Variabel independen yaitu kualitas sum- ber daya manusia (X 1 ), pemanfaatan teknologi in- formasi (X 2 ), sistem pengendalian intern (X 3 ) dan pengawasan keuangan daerah (X 4 ) secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap ni- lai informasi pelaporan keuangan pemerintah dae- rah (Y). Keterbatasan penelitian ini adalah karena penelitian ini menggunakan kuesioner dan peneliti hanya mempunyai waktu yang terbatas, sehingga waktu pengembalian kuesioner hanya dibatasi satu minggu dan kuesioner yang kembali dalam waktu seminggu dianggap sah dan yang tidak kembali dianggap tidak sah/tidak dihitung.memiliki keter- batasan yang perlu diperbaiki Dari keterbatasan di atas, maka saran yang diberikan untuk diperbaiki oleh peneliti selanjutnya, yaitu (1) Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya, diusahakan dengan meng- gunakan wawancara, observasi atau menggunakan metode eksperimen sebagai pengganti metode kue- sioner. (2) Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek yang akan diteliti, misal- nya se-Jawa Timur, atau bahkan se-Indonesia se- hingga sampel yang digunakan dalam analisis data akan semakin banyak pula serta menentukan kriteria responden yang lebih akurat lagi agar mendapatkan hasil dan kesimpulan yang lebih digeneralisasikan dari penelitian sebelumnya. (3)Penelitian ini perlu dikembangkan lebih jauh lagi, untuk mendapatkan hasil yang empirik yaitu dengan menambah variabel lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan
Tabel 9 Hasil Uji t (Parsial) Variabel t hitung t tabel Sig. Keterangan X 1 3,098 2,021 0,003 Berpenga-ruh positif signifikan X 2 2,689 2,021 0,010 Berpenga-ruh positif signifikan X 3 3,151 2,021 0,003 Berpenga-ruh positif signifikan X 4 4,605 2,021 0,000 Berpenga-ruh positif signifikan Sumber: Data diolah, 2013
28 | Dwi Anita Indrawati, Mohamad Djasuli : Nilai Informasi Pelaporan Keuangan
keuangan daerah yang baik, sebaiknya menerima pegawai yang berlatar belakang akuntansi dan me- ningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dengan pendidikan dan pelatihan dibidang keuan- gan dan komputer.

## DAFTAR PUSTAKA
Azhar. 2007. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri No. 13 pada Pemerintah Kota Banda Aceh.
Tesis . Medan: Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Arfianti,  Dita,  2011.  Analisis  Faktor-Faktor  Yang
Mempengaruhi Nilai Informasi Pelapo- ran Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Batang). Jurnal Akuntansi. Semarang.
Armando, Gerry. 2013. Pengaruh Sistem Pengenda- lian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Infor- masi Laporan Keuangan Pemerintah di Kota Bukittinggi. Artikel . Universitas Negeri Padang. Indriasari, Desi. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akun- tansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Simpo- sium Nasional Akuntansi XI. Pontianak.
Jefriando, Maikel, 2013. BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp 9,7 Triliun di Se- mester II-2012. ( http://finance.detik.com ) diakses tanggal 16 April 2013.
Mardiasmo. 2006 . Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Gov- ernance. Jurnal  Akuntansi Pemerintah , Vol. 2 No.1, Hal 1-17.
Rasul, Sjahruddin. 2003. Pengintegrasian Sistem
Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran
Dalam Perspektif UU No. 17/2003 Ten- tang Keuangan Negara. Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 ta- hun 2004 tentang Perbendaharaan Ne- gara.
________________. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. ________________. Undang-Undang Nomor 17 ta- hun 2003 tentang Keuangan Negara. ________________. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
________________. Undang-Undang Nomor 32 ta- hun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
________________. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
________________. Peraturan Pemerintah No- mor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
________________. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
___________. Peraturan Pemerintah Republik In- donesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
_______________. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Santoso, Singgih dan Tciptono, Fandi. 2001. Riset
Pemasaran: Konsep dan Aplikasi dengan SPSS. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Sekaran, Uma. 2003. Research Methods for Busi- ness: A Skill Building Approach . 4 th edi- sion. New York: Jhon Wiley & Sons.Inc.
Soekarno J, Rahardi. 2012. Pemprov Pertahankan Predikat WTP dari BPK ( www.beritaja- tim.com ) diakses 18 April 2013.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D . Bandung: Alfabeta.
Sukmaningrum, Tantriani. 2012. Analisis Faktor- faktor yang Mempengaruhi Kualitas In- formasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Semarang. Skripsi . Semarang: Universitas Dipon- egoro.
Susanti, Meilia Nur Indah. 2010. Statistika Deskrip- tif & Induktif. Yogjakarta: Penerbit Graha Ilmu.
Jurnal Pamator, 9(2) April 2016: 19-29 | 29
Sutabri, Tata. 2003. Analisa Sistem Informasi . Yo- gjakarta: Penerbit Andi.
Toha, Suherman. 2007. Penelitian Masalah Hu- kum tentang Penerapan Good Coorporate Governance Pada Dunia Usaha. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asai Manusia RI.
Qosasih, Ahsanul, 2012. Kebocoran Anggaran Aki- bat Ketidakpahaman Pejabat. Jakarta.
(rri.co.id), diakses tanggal 16 April 2013.
Warisno. 2009. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Dae- rah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Tesis . Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
Winidyaningrum dan Rahmawati. 2010. Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia Terhadap Ketepatwaktuan dan Keterandalan Pe- laporan Keuangan. Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.
_______________. Hasil Pemeriksaan BPK Se- mester I Tahun 2012. ( www.bpk.go.id ) diakses tanggal 16 April 2013.
_______________. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Se- mester I Tahun 2012. ( www.bpk.go.id ) diakses tanggal 8 April 2013.
_______________. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Se- mester II Tahun 2012. ( www.bpk.go.id ) diakses tanggal 8 April 2013.
Zamachsari. 2013. 9 SKPD Pemkab Sampang Tak Punya  Pejabat  Definitif  ( www.beritaja- tim.com) diakses 7 April 2013.
Zetra, Aidil, dkk. 2009. Pelaksanaan Manajemen Kinerja di Daerah: Kajian Pada Peme- rintah Daerah Kabupaten Solok.