## BATAS WILAYAH DESA PASCA BERLAKUNYA
UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

## BORDERS VILLAGE POST ENTRY IN TO LAW NUMBER 6 OF 2014 ABOUT THE VILLAGE
Hasoloan Nadeak, Alexander Y Dalla, Deden Nuryadin, dan Anung S. Hadi Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementrian Dalam Negeri Jl. Kramat Raya No. 132 – Senen, Jakarta No. Telp./Faks: +62 21 314 0454 ; HP. +62 852 81700 111 Email : hnadeaklit@g.mail.com alexander_dalla89@yahoo.com
Dikirim: 2 Juni 2015 Direvisi: 12 Juli 2015 Disetujui: 20 Agustus 2015

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis:  realitas  penetapan  dan  penegasan batas wilayah desa menurut UU No 32 tahun 2014,  masalah dan solusi  yang  diambil untuk mengatasi masalah, peran camat dalam hal penetapan dan penegasan batas desa sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode deskriptif  kualitatif.  Penelitian  ini  penting  mengingat  UU  No  32  Tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah,  beberapa  pasal  telah  dicabut  dan  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi,  tetapi  pasal  yang mengamanatkan  tentang  batas  desa  tetap  berlaku.  Sementara  itu  telah  terbit  2  (dua)  UU  yang  baru sebagai  penganti  dan  merupakan  turunan  dari  UU  no.  32  tahun  2004  yaitu,  UU  No.  6  tahun  2014 tentang  Desa  dan  UU  23  tahun  2014  tentang  pemerintahan  daerah.  Meskipun  pengaturan  tentang penetapan dan penegasan batas wilayah desa diatur secara rinci dalam peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)  No.  27  tahun  2006  tentang  Penetapan  dan  Penegasan  Batas  Desa  sebagai  turunan  dari UU no. 32 tahun 2004 tentang dan peraturan pemerintah No. 72 tentang Desa namun dalam realitanya terjadi  hal  yang  kotroversial,  karena  penetapan  dan  penegasan  batas  desa  diatur  secara  teknis  melalui Permendagri No. 27 tahun 2006 tersebut, tidak satupun para stakeholder yaitu para Bupati paling tidak di  4  (empat)  provinsi  daerah  sampel  penelitian  yang  mengimplementasikan  Permendagri  dimaksud dalam penetapan dan penegasan desa di daerahnya masing-masing.
Kata Kunci; Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Pemerintah Daerah, Stakeholder.

## Abstract
The purpose of this study is to determine and analyze: the reality of the establishment and affirmation of village boundaries according to Law No. 32 of 2014; problems and solutions are taken  to address the problem;  and;  the  role  of  the  district  head  in  terms  of  determination  and  demarcation  of  village boundaries  according  to  Law  No.  23  Year  2014  on  Regional  Government.  The  approach  used  in  this study is a qualitative-descriptive method. This study is important due to in the Law No. 32 of 2014 on Local  Government,  several  articles  have  been  removed  and  no  longer  valid,  but  the  article  that mandates  village  boundaries  are  still  applied.  Meanwhile,  has  been  published  two  (2)  new  law  as  a substitute, and as a derivative of the Law No. 32 2004, that is, Law No. 6 of 2014 on The Village and the  Law  No.  23  of  2014  on  Local  Government.  Although  the  arrangement  of  the  establishment  and affirmation of village boundaries is provided in detail in the regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri)  No.  27  in  2006,  but  in  reality  occur  controversial  thing.  This  is  because  the determination  and  village demarcation  technically  regulated by  the  Permendagri  No.  27  In 2006  that none  Regent/Bupati  of  four  selected  samples  implementing  the  Permendagri  referred  to  in  the establishment and affirmation of the village in their own regions.
Keywords: Determination and The Affirmation of Village Boundaries, Local Government, Stakeholders.

## PENDAHULUAN
Eksistensi  desa  di  Indonesia  atau  nama  lain seperti nagari di Minangkabau, Marga di Palembang, Gampong  di  Aceh,  Huta  atau  Huria  di  Tapanuli sudah  ada  sejak  lama  dan  mempunyai  sejarah  yang panjang.  Sejarah  yang  panjang  tersebut  secara kronologis  dapat  dijelaskan,  antara  lain  sebagai berikut: pertama ,  pada  masa  pemerintah  Hindia
Belanda,  yang  memberlakukan Ordonantie atau undang-undang  tentang  desa  yang  disingkat  IGO, berlaku  untuk  Jawa,  Madura,  dan  Bali.  Sedangkan Undang-undang  Desa  untuk  luar  Jawa  disingkat IGOB.Dalam  realitasnya  Pemerintah  Hindia  tidak benar-benar berusaha untuk meningkatkan pemerintah desa,  melainkan  membiarkan begitu  saja sebagaimana  adanya  dengan  segala  kekurangan  dan kelemahannya.Tindakan-tindakan  yang  dilakukan
Pemerintah  Hindia-Belanda  hanya  sebatas  untuk kelancaran  administrasi  pemerintahan  kolonial, misalnya pemungutsn pajak, pemeliharaan keamanan dan ketertiban atau semacamnya, (Maschab 2013). kedua ,  pada  masa  pemerintahan  Jepang, pengaturan  mengenai  desa  diatur  dalam  Osamu Seirei  Nomor  7  yang  ditetapkan  pada  tanggal  1 Maret  1944  melalui  aturan  ini  ditegaskan,  bahwa kepala  desa  diangkat  dengan  jalan  pemilihan,  desa diposisikan  setingkat  diatas  kampung  atau  dusun sebagai  institusi  terbawah,  (Nurcholish  2011). ketiga ,  pasca  Indonesia  merdeka,  kedudukan  desa dapat dilihat dalam berbagai pengaturan yaitu:
a) Kedudukan  desa  berdasarkan  UUD  1945, dibawah  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1948 tentang pemerintahan daerah
b) Kedudukan desa berdasarkan UUDS Tahun 1958 dibawah  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah
c) Kedudukan  desa  berdasarkan  UUD  1945  masa orde  baru  dibawah  Undang-undang  nomor  5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Pada  masa  pemerintahan  orde  baru  melalui Undang-undang  nomor  5  tahun  1979,  tidak mengatur  desa  sebagai  kesatuan  masyarakat hukum  adat,  melainkan  mengatur  kesatuan masyarakat  yang  didalamnya  terdapat  kesatuan masyarakat  hukum.  Jadi,  yang  diatur  oleh Undang-undang  nomor  5  tahun  1979  adalah sejumlah  penduduk  yang  tinggal  dalam  suatu wilayah yang bernama desa.
d) Kedudukan  desa  berdasarkan  UUD  1945  pasca amandemen  dibawah  Undang-undang  nomor  22 tahun  1999  tentang  pemerintahan  daerah  dan Undang-undang  nomor  32  tahun  2004  tentang pemerintahan  daerah.  Kedua  Undang-undang  ini mengakui  desa  sebagai  kesatuan  masyarakat hukum  adat,  dengan  hak-hak  asal-usul  dengan adat istiadatnya.
Oleh  karena  begitu  tingginya  dinamika  sosial kemasyarakatan  di  Indonesia,  yang  berdampak tehadap penyelenggaraan pemerintahan, maka secara politis peraturan perundang-undangan perlu diperbaiki.  Dalam  rangka  itulah  Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diperbaharui dan diganti dengan dua undang-undang yang  baru  yaitu  undang-undang  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  Desa  dan  undang-undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Kalau dilihat secara cermat UU 32 tahun 2004 tentang  Pemerintahan  Daerah,  beberapa  pasal diantaranya  telah  dicabut  dan  dinyatakan  tidak berlaku  lagi,  akan  tetapi  pasal  216  UU  no. 32  tahun 2014  tersebut  yang  secara  khusus  mengamanatkan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2005  tentang  Desa  beserta  turunannya  yaitu Permendagri  nomor  27  tahun  2006  tentang Penetapan  dan  Penegasan  Batas  Desa,  yang merupakan  amanat  dari  undang-undang  nomor  32 tahun 2004 masih tetap berlaku . Sedangkan 2 (dua)
undang-undang  yang  baru  sebagaimana  disebutkan yakni  undang-undang  nomor  6  tahun  2014  dan undang-undang  nomor  23  tahun  2014,  tidak mengatur  atau  mengamanatkan  secara  eksplisit  satu pasal  pun  tentang  penetapan  dan  penegasan  batas desa.  Dalam  realitasnya  saat  ini  Undang-undang nomor  32  Tahun  2004  telah  dicabut  dan  dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan undang-undang nomor  23  Tahun  2014,  dalam  pasal  225  ayat  (1) huruf  g  menyebutkan  bahwa  tugas  camat  salah satunya adalah “membina dan mengawasi penyelenggaraan  kegiatan  desa  dan  /atau  kelurahan “. Apabila dikaitkan dengan undang-undang nomor 6 Tahun  2014  tentang  desa,  dalam  pasal  8  mengatur “pembentukan desa baru, dimana batas wilayah desa dinyatakan  dalam  bentuk  peta  desa  yang  telah ditetapkan dalam peraturan bupati”.
Sesuai dengan kronologis seperti diuraikan di atas  nampak  ada  kesinambungan  atau  keberlanjutan pengaturan  tentang  penetapan  dan  penegasan  batas desa  ke  masa  yang  akan  datang  yang  merujuk  pada undang-undang  nomor  32  Tahun  2004.  Namun realitasnya  peraturan  mengenai  penetapan  dan penegasan  batas  desa  ini  belum  dilaksanakan,  maka potensi  permasalahan  batas  desa  akan  banyak muncul  kepermukaan.  Sebagai  contoh  batas  desa harus  jelas,  dikaitkan  dengan  rencana  Pengucuran Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  sebagimana  terdapat dalam pasal 72 ayat 2 dan penjelasannya.
Dalam kaitan keberlanjutan kebijakan tentang penetapan dan penegasan batas desa ini, ada tiga (3) hal  penting  yang  perlu  diketahui  dalam  kaitan permasalahannya, yaitu:
a. Identifikasi Permasalahan:
(1) Sejarah keberadaan desa di Indonesia sudah cukup  panjang,  yang  dimulai  pada  masa pemerintahan  Hindia  Belanda, Jepang sampai  pada  masa  awal  kemerdekaan Indonesia,  namun  aturan  Undang-undang mengenai  penetapan  batas  desa  belum  jelas atau bersifat umum.
(2) Pada  masa  pemerintahan  Orde  Baru, ditetapkan  UU  No.  5  Tahun  1979  tentang Pemerintahan Desa, lebih dominan mengatur tentang penyeragaman penyelenggaraan pemerintahan desa.
(3) Pada  masa  reformasi  dengan  UU  No.  32 Tahun  2004,  tentang  Pemerintahan  Daerah, mengamanatkan  pengaturan  penetapan  dan penegasan batas desa.
(4) Permasalahan  muncul  karena  Permendagri 27  tahun  2006  sebagai  amanat  UU  No.  32 Tahun 2004yang masih tetap berlaku belum dilaksanakan,  meskipun  rentang  waktunya sudah delapan (8) tahun.
b. Pembatasan Permasalahan Sesuai  dengan  identifikasi  permasalahan  di atas,  maka  permasalahan  dalam  penelitian  ini dibatasi yakni bagaimana keberlanjutan pengaturan  dalam  bentuk  peraturan  pelaksanaan
dari  petunjuk  teknis  tentang  penetapan  dan penegasan  batas  suatu  desa  yang  hingga  saat  ini belum  dilaksanakan  pada  daerah  sampel  yang ditentukan?
c. Rumusan Permasalahan Merujuk  pada  pembatasan  masalah  di  atas,
maka rumusan masalah terkait dengan keberlanjutan  pengaturan  tentang  pelaksanaan penetapan  dan  penegasan  batas  suatu  desa, dikemukakan dalam tiga rumusan masalah yaitu:
(1) Bagaimana  realitas  penetapan  batas  desa sesuai  dengan  UU  No.  32  Tahun  2004 beserta susunannya?
(2) Apa  solusi  yang  diambil  dalam  mengatasi masalah pelaksanaan penetapan batas desa?
(3) Bagaimana peran camat dalam hal pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014?

## METODE
Kajian  tentang  “Batas  Wilayah  Desa  Pasca Berlakunya  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014 tentang  Desa”,  adalah  merupakan  bagian  penelitian kebijakan  ( Policy  Research ).Oleh  karena  itu, pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif  yaitu  untuk  menggambarkan  sifat  suatu keadaan,  fenomena,  yang  sementara  berjalan  atau berlangsung  pada  saat  penelitian  dilakukan  dan memeriksa sebab-sebab dari suatu keadaan fenomena tertentu tersebut, (Consuello 1993:71).
Melalui  kajian  ini  hendak  melihat  sejauh mana  suatu  kebijakan  diimplementasikan  dan bagaimana keberlanjutannya dalam mengatur penetapan  dan  penegasan  batas  wilayah  Desa, dengan  terlebih  dahulu  data  dan  informasinya dikumpulkan melalui instrumen penelitian.
a.  Populasi dan sampel lokasi kajian
Populasi  lokasi  kajian  ini  dimaksudkan  adalah seluruh atau tiga puluh empat (34) provinsi yang ada  di  Indonesia.Namun,  karena  keterbatasan, maka  lokasi  kajian  ini  ditentukan  berdasarkan purposive  sampling .  Artinya,  sampel  lokasi ditentukan  berdasarkan  ciri-ciri  tertentu.  Adapun ciri-ciri tertentu dimaksud adalah:
1) Provinsi  yang  mempunyai  keistimewaan seperti Provinsi Yogyakarta.
2) Provinsi  yang  berbatasan  langsung  dengan ibukota  negara  DKI  Jakarta  dan  merupakan Provinsi Pemekaran seperti Provinsi Banten.
3) Provinsi  yang  mempunyai  keanekaragaman yang terdiri dari beberapa sub etnis, suku dan budaya,  namun  hidup  bersama  dan  rukun, seperti  Provinsi  Sumatera  Utara.  Sebagai contoh, sub etnis Simalungun  yang tinggal di Kabupaten  Simalungun  berbatasan  dengan sub  etnis  Batak  Karo  yang  tinggal  di  Kab. Karo.  Namun  dalam  realitasnya  Suku  Batak Karo  tinggal  menetap  di  Kab.  Simalungun, yang secara geografis hidup berbatasan.
4) Provinsi  yang  mempunyai  jumlah  penduduk terbanyak  di  Indonesia  seperti  Prov.  Jawa Barat. Secara spesifik sebenarnya provinsi ini memiliki mobilitas penduduk baik antar desa, kecamatan  bahkan  antar  kabupaten,  karena transportasi yang lancar.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  sampel lokasi  pada  tataran  provinsi  ada  empat  (4) Provinsi  yaitu:  (1)  Provinsi  Yogyakarta,  (2) Provinsi  Banten,  (3)  Provinsi  Sumatera  Utara, dan (4) Provinsi Jawa Barat.
b. Informan Untuk  mendapatkan  data  dan  informasi  yang menyangkut  batas  wilayah  desa,  sesuai  judul penelitian,  maka  dibutuhkan  informan  yang secara  formal  ada  di  dalam  perangkat  daerah provinsi,  kabupaten  yang  mempunyai tupoksi menyangkut/terkait  dengan  penyelenggaraan pemerintahan desa, kecamatan, bahkan sampai  kepada  desa/perangkat  desa.Dengan demikian,  informan  dalam  kajian  ini  terdiri dari:
1) Kepala  Biro  Tata  Pemerintahan  pada tingkat Provinsi atau nomenklatur lainnya.
2) Kepala Bagian Pemerintahan  pada tingkat Kabupaten atau nomenklatur lainnya.
3) Camat.
4) Kepala Desa
5) Tokoh Masyarakat
Dengan  demikian,  informan  dalam  kajian  ini seluruhnya 5 (lima) orang.
Data yang dibutuhkan dalam kajian ini terdiri dari  dua  jenis  data,  yaitu:  data  sekunder  dan  data primer.  Untuk  data  sekunder  seperti  kebijakan  yang ditetapkan  dalam  bentuk  Peraturan  Daerah  Provinsi, Kabupaten,  Peraturan  Gubernur,  Bupati,  Keputusan Gubernur,  Bupati,  yang  terkait  dengan  kebijakan batas  wilayah  desa,  dapat  diminta  secara  langsung kepada  informan.  Sedangkan  data  primer  dapat diperoleh  melalui  instrument  wawancara  yang  telah disiapkan.
Setelah data atau informasi berhasil dikumpulkan  melalui  wawancara,  maka  data  atau informasi  tersebut  diolah  sesuai  dengan  tahapan berikut:
1) Mengevaluasi  jawaban  informan  yang  terekam melalui catatan-caatatan lepas, kemudian dihimpun  sehingga  menjadi  satu  kesatuan, terstruktur dan sistematis.
2) Melihat  signifikansi  atau  pentingnya  informasi yang dicatat.
3) Mengklasifikasi atau mengkoding informasi yang mirip atau kecocokan informasi satu dan lainnya.
4) Menyusun  jawaban  informan  dalam  satu  tabel sesuai  dengan  indikator  atau  topik  yang ditanyakan (Rao 2010:123).
Setelah  data  dan  informasi  terkumpul  dan tahapan telah dilakukan, maka dianalisis dengan cara penafsiran  data  dan  informasi.  Lebih  jauh  Rao
(2010)  menjelaskan  analisis  data  deskriptif  sebagai berikut:
“Penafsiran  berarti  pengembangan  ide  berdasarkan hasil  temuan  dan  menghubungkannya  dengan  teori yang  ada  dan  konsep-konsep  yang  telah  ditetapkan sebelumnya  secara  mendalam.Penafsiran  dilakukan sesudah  tersedia,  sudah  lengkap  dan  jelas  data  atau informasi  yang  didapat,  karena  hanya  dengan demikian  penafsiran  dapat  dibuat.  Penafsiran  juga berarti  mencari  dan  menemukan  hal  baru,  unik  atau significance pertanyaan-pertanyaan  yang  mendukung untuk  menafsirkannya  apakah  yang  baru  atau  unik dari  hasil  penelitian  ini,  apakah  kontribusi  hasil temuan ini untuk ilmu pengetahuan atau apa manfaat khusus dari hasil penelitian ini?

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dan pembahasan  mengenai batas  wilayah desa  pasca  berlakunya  UU  nomor  6  tahun  2014 tentang  Desa,  dapat  dilihat  dari  2  (dua)  sisi  yaitu sebagai berikut:
1. Sebelum  berlakunya  UU  nomor  6  tahun  2014 tentang Desa
Semua  provinsi  pada  lokasi  kajian  sebelum berlakunya  UU  nomor 6 tahun 2014 dan UU  nomor 32  tahun  2004  beserta  turunannya,  desa  dan  batas desa  sudah  ada  dan  diakui  secara  turun  temurun. Desa  yang  sudah  ada  dan  batas  desa  yang  sudah diakui  secara  turun  temurun  tersebut,  disepakati secara  alami  seperti  pemantang  sawah,  sungai  besar atau kecil (parit), pohon pohonan. Pengakuan secara normatif  pun  sebenarnya  sudah  ada  seperti  dalam Tabel 1.
Dengan  demikian,  realitas  penetapan  dan penegasan  batas  desa  disemua  provinsi  kabupaten daerah  sampel  belum  merujuk  pada  Permendagri  27 tahun  2006.  Artinya,  meskipun  Permendagri  No.  27 Tahun  2006  sebagai  petunjuk  teknis  (juknis)  dalam
Penetapan  dan  Penegasn  Batas  Desa,  Pemerintah Kabupaten/Kota tidak secara otomatis melaksanakan dan  bahkan  satupun  dari  daerah  sampel  belum mengimplementasikannya, padahal rentang waktunya  sejak  tahun  2006  sudah  ±8  tahun  dan bahkan  UU  No.  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintahan Daerah yang merupkan payung hukum terbitnya Permendagri tersebut beberapa pasal sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Sebenarnya,  secara  empirik  bukan  hanya Permendagri tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang kurang direspons oleh para Bupati/Walikota, tetapi Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun  2008  tentang  Kecamatan,  juga  kurang direspons oleh para Bupati/Walikota untuk menyerahkan sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat/ Kecamatan, yang notabene PP No. 19 Tahun 2008 adalah amanat dari UU 32 tahun 2004..
Kurangnya
respons
Pemerintah
Kabupaten/Kota,  terutama  dalam  kaitannya  dengan Penetapan  dan  Penegasan  Batas  Desa  ini,  faktor penyebabnya diantaranya adalah: (1) kurang proaktifnya atau tidak menjadi prioritas Bupati/Walikota,  (2)  anggaran  tidak  tersedia  dalam APBD, (3) mahalnya biaya penetapan dan penegasan batas  desa  dan  kurangnya  tenaga  ahli,  (Wawancara dengan  salah  seorang  pejabat  eselon  IV  pada  Badan Pemmas  dan  Pemdes  Prov.  Sumatera  Utara  tanggal 11 November 2014).
Kalau  ketiga  faktor  di  atas  disandingkan dengan Permendagri tentang Penetapan dan Penegasan  Batas  Desa,  sulit  dibantah  bahwa permendagri yang mengatur penetapan dan penegasan  batas  desa  sangat  membebani  APBD
Kabupaten.  Hal  ini  terlihat  dari  tahapan-tahapan penetapan  dan  penegasan  batas  desa  tersebut mengatur hal-hal berikut:
(1) Tujuan  Penetapan  dan  Penegasan  Batas  Desa, yaitu  untuk  memberikan  kepastian  hukum

## Tabel 1. Realitas Dasar Hukum Penetapan Batas Desa Sesuai Daerah sampel Lokasi
No Provinsi Kabupaten Dasar Hukum 1. Sumatera Utara Deli Serdang 1. UU Darurat No.7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah otonom pada Kabupaten-kabupaten di Propinsi Sumatera Utara. 2. PP No.7 Tahun 1984 tentang Pemindahan Ibukota Kab. Deli Serdang dari Kota Medan ke Kota Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang 2. Jawa Barat Kabupaten Cianjur Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan dan penegasan batas desa. 3. Banten Pandeglang UU No.23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten 4. DI. Yogyakarta Bantul UU No. 3 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah Istimewa Jogjakarta;
Sumber: Diolah dari data sekunder
terhadp batas desa di wilayah darat dan sebagai acuan  dalam  melaksanakan  kegiatan  penetapan dan penegasan batas desa secara tertib.
(2) Tata  cara  penetapan  dan  penegasan  batas  desa, meliputi:
a.  melalui tahapan penelitian dokumen b.  penentuan peta desa yang dipakai c.  delinisiasi  garis  batas  secara  kartometrik  di atas peta dasar.
(3) Penegasan  Batas  Desa  melalui  tahapan,  yang meliputi:
a. tahapan  penentuan  dokumen  penetapan batas
b. pelacakan garis batas
c. pemasangan pilar disepanjang garis batas
d. pengukuran dan penentuan posisi pilar batas e. pembuatan  peta  garis  batas  dengan  koridor tertentu.
Terhadap  penegasan  batas  desa  tersebut  di atas  dilakukan  berdasarkan  prinsip-prinsip  geodesi dan  setiap  tahap  dituangkan  dalam  berita  acara kesepakatan  antar  desa  yang  berbatasan  serta pembuatan  peta  garis  batas  dilakukan  apabila  kedua desa yang berbatasan menganggap perlu. Disamping tahapan-tahapan  seperti  dijelaskan,  juga  perlunya dibentuk  terlebih  dahulu  Tim  Penegasan  dan
Penatapan  Batas  Desa,  yang  ditetapkan  dengan Keputusan  Bupati/Walikota.Tim  Penetapan  dan Penegasan  Batas  Desa  (P2BD)  ini  terdiri  dari  desa- desa  yang  berbatasan.  Unsur  Instansi  Teknis dimaksud terdiri dari: (1)Unit Tata Pemerintahan; (2) Bappeda;  (3)  Kantor  Pertanahan;  (4)  Kantor  Pajak Bumi  dan  Bangunan  (PBB);  (5)  Dinas  Pekerjaan
Umum; (6)  Dinas Tata Ruang; (7)  Dinas Tata Kota; (8) dan lain-lain.
Di  samping  sangat  membebani  APBD  juga persoalan-persoalan mengenai perbatasan desa selama  ini  belum  ada  yang  muncul  ke  permukaan sehingga Bupati/Walikota menganggap belum terlalu prioritas  penanganan  penetapan  dan  penegasan  Bata Desa  dimaksud.  Padahal  tujuan  Penetapan  dan Penegasan  Batas  Desa  tersebut  adalah  untuk memberikan kepastian hukum.
Dalam  Tabel  2  dikemukakan  persoalan- persoalan yang muncul kepermukaan di semua lokasi sampel. Hal lain yang sangat pelik juga adalah batas Desa  Durian  Kecamatan  Pantai  Labu  dengan  salah satu  Desa  yaitu  Desa  Urip  di  Kecamatan  Beringin Kabupaten  Deli  Serdang  Provinsi  Sumatera  Utara yang hampir hilang karena tergerus. Lokasi kejadian ini sangat dekat dengan Bandara Kuala Namu.Seiring  dengan  itu,  jual  beli  tanah  sangat tinggi  karena  lokasinya  yang  sangat  strategis berdekatan  dengan  Bandara  Kuala  Namu,  tetapi ketidakpastian  hukum  sangat  rentan  terjadi.Dengan demikian,  pelayanan  publik  kepada  masyarakat dibidang  pertanahan  sangat  tidak  memberikan kepastian  hukum,  yang  dapat  berdampak  terjadinya gejolak sosial di kemudian hari.
Juga  hal  lain,  yang  patut  direspons  oleh Pemerintah,  ketika  ditanyakan  mengenai  persepsi informan  tentang  penegasan  dan  penetapan  Batas Desa  ini,  hasil  wawancara  dengan  Camat  Batang Kuis tanggal 11 Nopember 2014 bertempat di ruang kerja Camat, mengatakan:
“Penyelesaian  batas  desa  ini  ke  depan  saya ilustrasikan  seperti  mengupas  bawang.  Kalau  kita
Tabel 2. Persoalan yang Muncul di Permukaan Menurut Lokasi Sampel Kajian
No. Kabupaten Kecamatan Desa Permasalahan 1. Deli Serdang Batang Kuis Sena 1. Kepala Desa Tanjungsari memberikan rekomendasi tentang tanah yang bukan wilayahnya tetapi wilayah Desa Sena. 2. Kepala Desa Tumpatanibung memberikan rekomendasi tentang tanah yang bukan wilayahnya tetapi wilayah desa sena 2. Pandeglang Cimanuk Kupahandap Ada  warga  yang  memiliki  sawah  di desa  yang  bukan  merupakan  tempat domisilinya  sehingga  terkait  dengan APBDes tidak bisa dipungut retribusinya. 3. Cianjur Cibeber Cihaur Pengurangan  luas  desa  cihaur  atas pergeseran batas yang disebabkan oleh abrasi  sungai  yang  dijadikan  sebagai batas desa 4. Bantul Kasihan Bangunjiwo Permasalahan  penggantian  asset  Desa yang  harus  diganti  oleh  pemerintah Kabupaten dengan mengambil wilayah di desa lain dalam satu kecamatan.
Sumber: Diolah dari transkrip wawancara masing-masing lokasi kajian
mengupas  bawang  tidak  perlu  pakai  keris  bertuah, cukuplah dengan pisau dapur”
Artinya,  penyelesaian  batas  desa  itu  tidak perlu  serumit  seperti  yang  diatur  Permendagri dimaksud  cukuplah  yang  sederhana,  intinya  adalah didasarkan  pada  kesepakatan  kedua  belah  pihak,  itu yang pertama dan  utama. Kedua ,  batas-batas  desa yang ada saat ini bukan baru ada setahun dua tahun, sudah  ada  sejak  bertahun-tahun  dari  nenek-nenek moyang.Hanya  saja  batas-batas  yang  ada  itu  suatu ketika dapat rusak, hilang dan sebagainya, karena itu perlu ada patok-patoknya yang lebih permanen.

## 2. Sesudah berlakunya UU nomor 6 tahun 2014
Dalam  realitasnya  UU  nomor  6  tahun  2014 tentang Desa, dalam pasal 8, mengatur tentang batas desa  yang  baru  dibentuk  yang  dipetakan  dalam  peta desa  dan  ditetapkan  dalam  Peraturan  Bupati. Ketentuan  ini  berlaku  hanya  bagi  desa  yang  baru dibentuk,  sedangkan  batas  desa  yang  sebelum undang-undang  ini  terbit  sudah  diatur  dalam  UU  32 tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  dan beberapa  pasal  dalam  Undang-Undang  ini  sudah dicabut serta dinyatakan tidak berlaku lagi.Sedangkan pasal yang berkaitan dengan pengaturan tentang batas desa masih tetap berlaku.Dengan  demikian  pertanyaannya  adalah apakah  penetapan  dan  penegasan  batas  desa  yang diatur  secara  teknis  dalam  permendagri  nomor  27 tahun  2006  masih  tetap  dipertahankan?Meskipun sampai  saat  ini  bupati  belum  melaksanakannya padahal  rentang  waktu  berlalu  sudah  8  tahun. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa dan  tokoh  masyarakat  di  semua  lokasi  kajian, berharap  agar  ada  petunjuk  teknis  penetapan  dan penegasan batas desa ke masa yang akan datang dan juga  harapan  mereka  agar  petunjuk  teknis  tersebut menegaskan  bahwa  batas  desa  yang  ditetapkan  dan diakui secara turun-temurun hingga saat ini langsung ditetapkan dan ditegaskan batas desanya.
Jika dilihat pada Tabel 3 dikemukakan bahwa. tidak  ada  satu  desa  pun  yang  batas-batasnya  sesuai dengan  Permendagri  No  27  Tahun  2006  tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
Merujuk  pada  informasi  yang  dikemukakan bahwa  Batas  Wilayah  Desa  dalam  UU  No.  6  Tahun 2014  adalah  determinan  atau  faktor  yang  strategis mengingat kepastian hukum dalam hal, yakni: a. Mewujudkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Terkait dengan  hal  ini  sebenarnya  hendak  mengatakan bahwa  apabila  telah  terwujud  batas  suatu  desa atau  luasnya  beserta  jumlah  penduduknya  akan lebih mempermudah  penyediaan  pelayanan publik seperti penyediaan sarana prasarana jalan, sekolah,  puskesmas  atau  rumah  sakit.  Namun yang  terjadi  selama  ini,  determinan  strategis  itu baru  sebatas  di  atas  kertas  saja  seperti  data  luas desa  dalam  tabel  yang  terdapat  dalam  data statistik.  Belum  ada  kepastian  hukum  mengenai
luas desa karena belum diikuti aturan sebagaimana dijelaskan di atas.
b. Menjamin kualitas tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel.  Dengan  adanya  kepastian  hukum dalam  penetapan  dan  penegasan  batas  desa seperti diutarakan yang merujuk pada Permendagri, maka akan dapat menjamin kualitas tata  kelola  dan  penyelenggaraan  pemerintahan desa, seperti antara lain semakin tertib pelayanan publik  terutama  dibidang  pertanahan,  penentuan pajak  tanah  dan  bangunan  semakin  tertib,  yang berdampak  pada  PAD  Kabupaten/Kota  yang bersangkutan.  Meskipun  tidak  ada  data  dalam angka yang terdapat disajikan berapa penambahan  PAD  Kab.Deli  Serdang  dari  PBB, namun  pada  tahun  2009  di  Kecamatan  Batang Kuis,  Kantor  Pajak  Pratama  Kab.Deli  Serdang, sudah pernah mengukur lahan-lahan di desa yang ada di Kecamatan Batang Kuis.Namun, tidak ada informasi  apakah  Kantor  Pajak  Pratama  Kab. Deli Serdang mengukurnya sesuai versi
Permendagri No. 27 Tahun 2006 atau menggunakan  versi  atau  aturan  lain.  Informasi dan data pengukuran lahan di desa-desa yang ada di  Kecamatan  Batang  Kuis  itu,  tidak  ada  data pertinggalnya  di  Kantor  Desa  dan  kantor  Camat Batang  Kuis,  meskipun  petugas  dari  kecamatan Batang  Kuis  sudah  beberapa  kali  melakukan pendekatan  ke  Kantor  Pajak  Pratama  Kab.  Deli Serdang.
c. Menegaskan  batas  pengaturan  wilayah-wilayah adalah desa.
Sesuai  dengan  hasil  wawancara  dengan salah  seorang  pejabat  eselon  pejabat  IV  pada Kantor  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa dan  Pemerintahan  Desa  (Badan  Pemmas  dan Pemdes)  tanggal  11  Nopember  2014,  yang menyatakan:
“masing-masing  desa  itu  mempunyai sejarah  masing-masing,  ada  yang  desa  adat  ada yang  desa  dinas/pemerintahan  (desa  biasa). Secara  umum  di  masing-masing  Kab/Kota  se Prov.  Sumatera  Utara,  ada  antara  2  atau  3  desa adat. UU No. 6 Tahun 2014 terbuka kemungkinan adanya pemerintahan desa adat, hal ini  agar  datur  saja  pelaksanaannya,  karena  hak dan  kewajibannya  sama  dengan  desa  biasa. Untuk  pembentukan  desa  adat  ini  perlu  ada penegasan  dari  Pemerintah  tentang  pengertian atau  pemahaman,  apakah  kebudayaan  adat  sama dengan desa adat, agar tidak  ada kesalahan  nanti di lapangan. Menurut saya, ada semacam ketidak konsistenan Pemerintah dalam menetapkan peraturan  Perundang-undangan,  seperti  misalnya pada  zaman  Orde  Baru  ada  UU  No.  5  Tahun 1979  tentang  Pemerintahan  Desa,  yang  tidak mengakomodir  desa  adat.  Dalam  kaitan  ini Pemerintah  harus  segera  menerbitkan  Peraturan
Pelaksanaannya dan Petunjuk
Teknisnya
(juknis)”.
Secara normatif dalam Pasal 96 s.d. Pasal 98 UU No.  6  Tahun  2014  mengatur  tentang  Penetapan Desa Adat. Dalam Pasal 96 UU ini mengatur:
“Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  melakukan penataan  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  dan ditetapkan menjadi Desa Adat”
Lebih jauh Pasal  ini  mengatur, bahwa  Desa Adat itu harus memenuhi syarat yaitu:
(1) kesatuan  masyarakat  hukum  adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih  hidup  baik  yang  bersifat teritorial,  genealogis,  maupun  yang bersifat fungsional.
(2) kesatuan  masyarakat  hukum  adat beserta  hak  tradisionalnya  dipandang sesuai dengan
perkembangan masyarakat.
(3) kesatuan  masyarakat  hukum  adat beserta  hak  tradisionalnya  sesuai dengan prinsip NKRI
Tentunya
syarat-syarat
ini, harus
diterjemahkan  lebih  detail  lagi  ke  dalam petunjuk  pelaksanaan  atau  pun  petunjuk teknis.
d. Disyaratkan  mutlak  adanya  bagi  Desa  dan Desa  Adat  untuk  memiliki  batas-batas wilayah  yang  jelas,  karena  secara  teoritis dan  konseptul,  bahwa  terselesaikannya penegasan  batas  desa  (dan  kelurahan)  akan secara  otomatis  menyelesaikan  batas-batas wilayah  daerah  otonom,  karena  desa  dan kelurahan  merupakan  unit  administasi terkecil  dalam  sistem  pemerintahan  di Indonesia.
Namun,  dalam  realitasnya, pertama , pada  periode  UU  No.  32  Tahun  2014 dengan  petunjuk  teknisnya  yang  diatur dalam  Permendagri  No.  27  Tahun  2006 tentang  Penetapan  dan  Penegasan  Batas Desa,  belum  diimplementasikan  oleh  para bupati. Kedua ,  pada  periode  UU  No.  6 Tahun  2014  ini,  dalam  Pasal  8  ditegaskan bahwa  “  Pembentukan  Desa  harus memenuhi  syarat”  diantaranya  adalah “mempunyai  batas  wilayah  desa  yang dinyatakan  dalam  bentuk  peta  desa  yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota”.
Dengan  demikian,  terdapat  dua masalah  besar  ke  depan,  yaitu: Pertama , bagaimana  keberlangsungan  penetapan  dan penegasan  batas  desa  berdasarkan  UU  No. 32 Tahun 2004 beserta aturan atau petunjuk teknis  dalam  Permendagri  No.  27  Tahun 2006,  karena  pasal  216  UU  32  tahun  2004 masih  tetap  berlaku.  Sementara  itu  sudah  8 tahun  petunjuk  teknis  dimaksud  belum diimplementasikan bupati.
Kedua, bagaimana  penetapan  dan penegasan  batas  desa  saat  berlakunya  UU No.  6  Tahun  2014,  dalam  pasal  7  dan  8 hanya mengatur untuk batas desa yang baru atau pemekaran. Seiring dengan itu petunjuk teknis yang ada belum diimplementasikan  para  bupati  meskipun sudah 8 tahun.

## 3. Menghadapi Kondisi yang Kontroversial
Saat  ini  sedang  terjadi  kondisi  yang kontroversial,  secara  normatif  ada  aturan  mengenai penetapan  dan  penegasan  batas  desa,  namun  dalam realitasnya
tidak direspons para
Tabel 3. Realitas Penetapan & Penegasan Batas Desa sesuai Permendagri No.27 Tahun 2006
No Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa Keterangan 1. 2. 3. 4. Sumatera Utara Jawa Barat Banten DI.Yogyakarta Deli Serdang Cianjur Pandeglang Bantul Batang Kuis Pantai Labu Cibeber Cimanuk Kasihan  Batang Kuis Pekan  Durian
 Cihaur
 Cikondang  Kupahandap
 Batu Bantar
 Bangunjiwo
 Tamantirto Belum merujuk Permendagri No.27/2006 Belum merujuk Permendagri No.27/2006 Belum merujuk Permendagri No.27/2006 Belum merujuk Permendagri No.27/2006
Sumber: Diolah dari data sekunder
stakeholder/Bupati/Walikota untuk mengimple- mentasikannya,  ada  UU  yang  baru  tetapi  hanya mengatur  batas  desa  untuk  desa  yang  baru  dibentuk yang  nota  bene  harus  merujuk  pada  petunjuk  teknis yang  diatur  dalam  UU  32  tahun  2004  beserta turunannya.  Kondisi  ini  menimbulkan  dampak  tidak baik dalam hal tata kelola pemerintahan yaitu bupati tidak mentaati peraturan perundang-undangan tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa.Dalam kaitan  ini,  dampaknya  Pemerintah,  Pemerintah Daerah tidak memberi kapastian hukum apabila tidak segera  diatasi.Dampak  lainnya  seolah-olah  ada kekosongan  peraturan  perundang-undangan  sebagai rujukan  mengenai  penetapan  dan  penegasan  batas desa  itu  sendiri.Sesuai  dengan  data,  ada  sebanyak 77.000 desa/kelurahan yang secara faktual penetapan dan  penegasan  batas  wilayahnya  belum  jelas  dan pasti.
Apabila  dilihat  fakta,  perkembangan  yang begitu  cepat  pada  berbagai  sektor  pembangunan  di desa,  di  satu  sisi  berimplikasi  terhadap  adanya peningkatan  yang  positif,  namun,  di  sisi  lain cenderung  menimbulkan  berbagai  permasalahan. Masalah  pembangunan  tersebut,  timbul  sebagai akibat  dari  tekanan  yang  ditimbulkan  oleh  adanya peningkatan  intensitas  kegiatan  yang  terkait  dengan ruang,  sehingga  menyebabkan  ketidakseimbangan struktur  dan  fungsi  ruang  itu  sendiri  terutama  di pedesaan dewasa ini, salah satunya adalah permasalahan batas wilayah desa (desa dan desa non adat).
Dengan demikian, disamping kondisi kontroversial yang dihadapi, juga dinamika perkembangan  desa  menurut  UU  No.  6  Tahun  2014 tentang Desa yaitu peluang adanya desa adat dan non adat,  akan  menambah  kompleksnya  persoalan  yang dihadapi dalam pengaturan penetapan dan penegasan batas desa di Indonesia.
Atas  dasar  uraian  di  atas,  secara  prinsip  dan teoritis  berdasarkan  karakteristik  pembentukan-nya, maka  persoalan  batas  wilayah  desa  perlu  dicermati dengan  seksama  sesuai  klasifikasi  dan  dasar,  serta sifat dan jenis desa itu sendiri.UU No. 6 Tahun 2014 mengakui  adanya  perbedaan  tersebut  yang  secara eksplisit  diperkenalkan  dengan  sebutan  desa  dan desa  adat.Desa  non  adat  maksudnya  adalah  desa yang  terbentuk  atas  dasar  keputusan  politik  (elit lokal). Apa implikasi pembedaan desa adat dan desa non  adat  dalam  persoalan  batas  wilayah?  Ini  adalah sesuatu yang menarik untuk dibahas dalam penelitian lebih lanjut.
Merujuk  kepada  teori  “ Primordialist  of nationalism ”  dari  Herder  (1784),  desa  adat  dapat diklasifikasikan  kepada  pengertian  nasionalisme primordialist  karena  desa  adat  terbentuk  atas  dasar nilai-nilai hukum atau adat istiadat sebuah kelompok masyarakat  yang  bersifat  primordial  yang  hidup  di suatu wilayah. Karakteristik pendefinisian wilayahnya  selalu  merujuk  kepada  batas-batas  fisik alamiah di lapangan, dan batas-batas tersebut dikenal
dengan  cara  penunjukan  oleh  tetua  adat.  sedangkan batas  desa  non  adat  dapat  ditentukan  secara  lebih bebas dan modern tidak bersifat primordial, merujuk kepada keputusan politik atau kepentingan administrasi  pemerintahan.  Pembedaan  karakterisk antara  desa  adat  dan  desa  non  adat  tersebut  akan menentukan  metoda  penetapan  dan  penegasan  batas nantinya.  Untuk  itu  sebelum  dilakukan  penataan batas  desa,  perlu  terlebih  dahulu  dilakukan inventarisasi  dan  pengklasifikasian  desa  adat  desa non  adat.  Jadi  pertanyaannya  adalah:  Berapa jumlah desa adat yang ada di Indonesia dan bagaimana cara menginventarisasinya?
Pertanyaan  selanjutnya  adalah:  Bagaimana merumuskan  model  atau  metoda  dan  pedoman penetapan  dan  penegasan  batas  wilayah  desa  untuk masing-masing  karakterisik  desa?  Sehingga  pada akhirnya  dapat  menjawab  pertanyaan:  Apakah Permendagri No. 27 Tahun 2006 masih relevan atau tidak,  atau  harus  diganti?  Bagaimana  rumusan penggantinya?,  ini  persoalan  lain  yang  harus dijawab.

## 4. Kelembagaan
Maju  mundurnya,  selesai  tidak  selesainya masalah  penetapan  dan  penegasan  batas  wilayah desa  sebenarnya  sangat  tergantung  kelembagaan beserta  sumberdaya  manusia  yang  ada  dalam lembaga  dimaksud.  Masalah  kelembagaan  dan sumberdaya  manusianya  sangat  erat  terkait  dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) lembaga itu sendiri dan  juga  masalah  penganggaran  adalah  merupakan hal  yang  harus  tersedia  guna  terwujudnya  sasaran atau tujuan yang diharapkan sehingga disebut money follow function / uang mengikuti fungsi.
Terkait  dengan  penanganan  penetapan  dan penegasan  batas  desa,  belum  optimal  meskipun secara  kelembagaan  sudah  ada  tupoksinya,  pada Tabel  4  dikemukakan  kelembagaan  serta  tupoksi yang  menangani  batas  desa  sebagai  berikut. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa:
1. Pada  tataran  provinsi  tidak  menangani  masalah batas  desa  tetapi  menangani  masalah  batas kabupaten/kota.
2. Pada tataran kabupaten dengan nomenklatur yang berbeda tetapi secara tupoksi menangani masalah batas  desa  namun  secara  operasional  belum melaksanakan  tupoksi  masalah  batas  desa dimaksud.  Hal  ini  akan  berdampak  terhadap penyusunan
program/kegiatan serta penganggarannya  tidak  berjalan  semestinya, kasus ini terjadi di semua lokus kajian.
3. Penanganan batas kabupaten/kota di provinsi dan penanganan  batas  desa  di  daerah  kabupaten, dilihat  dari  sisi  pelaksanaan  tugas  dilapangan persoalan perbatasan ada di desa, oleh karena itu tupoksi  penanganan  perbatasan  tersebut  perlu ditinjau  kembali  baik  dari  sisi  kelembagaannya maupun  dari  sisi  tupoksinya  agar  tidak  terjadi overlapping.
Kalau  melihat  penanganan  batas  desa  seperti kondisi  sekarang yang belum  optimal  oleh pemerintah  kabupaten/kota,  maka  tujuan  penetapan dan  penegasan  batas  desa  yaitu  ”memberikan kepastian  hukum”  menjadi  tidak  tercapai.  Di samping  itu  banyak  menyimpan  potensi  masalah  di masing-masing  Daerah,  jika  dibiarkan  pada  suatu saat  akan  muncul  kepermukaan  persoalan  baru seperti  “Mengalokasian  Dana  Desa  (ADD)”  sesuai dengan  amanat  Undang-Undang  nomor  6  tahun 2014,  karena  luas  wilayah  desa  menyangkut  syarat untuk  ADD  dimaksud.  Juga  persoalan  lain  akan muncul,  batas  desa  yang  disepakati  secara  alami misalnya  seperti  batas  desa  yang  pematang  sawah, sungai, pohon, jalan yang suatu saat bisa saja hilang secara alami. Oleh  karena  itu Bupati/Walikota  harus lebih  proaktif  untuk  menggerakan  unit  kerja  di jajarannya  sesuai  dengan  tupoksi  kelembagaannya,
serta  mengalokasikan/menyediakan  anggaran  dalam APBD.

## 5. Peran Camat
Peran  yang  dapat  dilakukan  oleh  Camat dalam kaitan dengan penetapan dan penegasan batas desa  ini  dengan  merujuk  pada  Pasal  225  UU  No. 23/2014,  maka  secara  umum  peran  Camat  itu  ada dua  (dua),  yaitu pertama, apabila  ada  sengketa perbatasan  antar  desa  maka  Camat  berperan  untuk mendamaikan  kedua  belah  pihak  dengan  mencari win  win  solution (menguntungkan  kedua  belah pihak), kedua ,  apabila  tidak  ada  masalah,  semua pihak  mau  menerima apa  yang sudah disepakati dan diputuskan  bersama,  maka  Camat  berperan  sebagai pendamping  atau  mengesahkan  apa  yang  sudah disepakati bersama.

## Tabel 4. Kelembagaan dan Tupoksi yang Menangani Penetapan dan Penegasan Batas Desa pada Daerah Sampel
No Provinsi Kabupaten Tugas & fungsi (tupoksi) 1 Sumut
 Biro Tapem
 Badan Pemas dan Pemdes
Deli Serdang
 Bagian Tapem  Badan Pemas dan
Pemdes  Biro  Tapem  tidak  menangani  masalah  batas desa melainkan batas Daerah Kabupaten/Kota  Bagian  Tapem  sesuai  dengan  Tupoksi menangani batas desa tetapi secara operasional belum melaksanakannya  Tidak menangani masalah batas desa
2 Jawa Barat
 Biro Tapem (bagian Pemerintahan dan kelurahan) Cianjur  Dinas Tata Ruang dan Pemukiman  Biro Tapem menangani Batas antar
Kabupaten/Kota,  tetapi  belum  seluruhnya dilaksanakan,  dan  batas  desa  ditangani  oleh Kabupaten/kota.
 Permasalahan  Batas  Desa  ditangani  oleh Dinas  Tata  Ruang  dan  Pemukiman  di Kabupaten.
3 Banten
 Biro Tapem  Badan Pemas dan Pemdes
Pandeglang  Bagian Tapem
 Badan Pemas dan Pemdes  Biro  Tapem  tidak  menangani  masalah  batas desa melainkan batas Daerah Kabupaten/Kota  Bagian  Tapem  sesuai  dengan  Tupoksi menangani batas desa tetapi secara operasional belum melaksanakan
 Menangani Administrasi Penyelenggaraan
Pemdes
4 DI. Yogyakarta  Biro Tapem (bagian  Otonomi Subbag. Penyelenggaraan Pemdes) Bantul  Bagian Pemerintahan Desa  Biro Tapem melaksanakan Batas Kabupaten/Kota, tidak melaksanakan
masalah  batas  desa  karena  kewenangan  ada di Kabupaten/kota
 Permasalahan  Batas  Desa  ditangani  oleh Bagian Pemdes
Sumber: Diolah dari Transkrip wawancara masing-masing lokasi Tahun 2014
Di  pihak  lain,  mengenai  peran  Camat  ini ketika  ditanyakan  kepada  para  Kepala  Desa  dapat dilihat pada Tabel 5.
Terkait  dengan  usulan,  agar  Camat  diberi peran  seperti  dalam  tabel  di  atas,  hal  ini  perlu direspon dengan pertimbangan sebagai berikut: a. Perlu  dipertimbangkan  kapasitas  kecamatan  baik dari sisi sumber daya manusia maupun tupoksinya;
b. Perlu  ada  kajian  yang  terkait  dengan  peraturan perundang-undangan yang ada.
Berdasarkan  uraian  dan  penjelasan  seperti diutarakan  di  atas,  maka  untuk  menjawab  rumusan permasalahan  kajian  ini,  dikemukakan  sebagai berikut:
1. Bagaimana realitas pelaksanaan petunjuk teknis yang  diatur  dalam  permendagri  no  27  tahun 2006  tentang  penetapan  dan  penegasan  batas desa,  sesuai  dengan  amanat  uu  32  tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah?
Terkait  dengan  pelaksanaan  petunjuk  teknis yang  yang  diatur  dalam  permendagri  No.27 tahun  2006  tentang  Penetapan  dan  Penegasan Batas Desa, dalam realitasnya belum dilaksanakan  para  bupati  di  empat  (4)  lokasi kajian.  Hal  ini  disebabkan,  karena  batas  desa yang  sudah  ada  sudah  lama  ada,  jauh  sebelum Permendagri  dimaksud  ditetapkan,  juga  batas desa  yang sudah lama ada ini,  telah diakui dan diterima oleh masyarakat desa secara alami dan turun  temurun  seperti  sungai,  kali  atau  parit, pematang  sawah,  atau  pohon-pohonan,  dan belum  ada  batas  desa  yang  permanen  seperti terbuat dari beton.
2. Apa  solusi  yang  diambil  oleh  pemerintah kabupaten dalam  mengatasi  masalah penetapan dan penegasan batas desa?
Melihat realitas batas desa seperti dikemukakan,  maka  solusi  yang  diambil  para Bupati  relatif  tidak  ada  dan  bahkan  lebih  tepat dikatakan  “terjadi  pembiaran”.  Hal  ini  tidak boleh dibiarkan,perlu ada terobosan baru seperti peninjauan ulang atau memperbaiki juknis yang ada  yaitu  permendagri  no.27  tahun  2006, karena berdasarkan temuan lapangan, Permendagri  ini  penerapannya  membutuhkan biaya banyak sehingga biaya mahal ( hight cost ).
3. Camat  perlu  diberi  kewenangan  atau  peran dalam  kaitan  penetapan  dan  penegasan  batas desa,  dengan  pertimbangan  dan  kapasitas sumber  daya  manusia  yang  ada  di  kecamatan melalui suatu kajian mendalam.

## KESIMPULAN
Merujuk pada data, informasi dan pembahasan yang  dikemukakan, maka  dapat disimpulkan  bahwa  “penetapan  batas  wilayah  desa pasca  berlakunya  Undang-undang  No.6  tahun  2014 tentang Desa”, dapat dikemukakan sebagai berikut:
Sebelum  berlakunya  UU  nomor  6  tahun 2014  tentang  Desa. Semua  provinsi  pada  lokasi kajian  sebelum  berlakunya  UU  nomor  6  tahun  2014 dan  UU  nomor  32  tahun  2004  beserta  turunannya, desa  dan  batas  desa  sudah  ada  dan  diakui  secara turun temurun. Secara khusus batas desa yang sudah diakui  dan  diterima  secara  turun  temurun  tersebut, disepakati  secara  alami  seperti  pemantang  sawah,
Tabel 5. Usulan Informan Terkait Dengan Pemberian Kewenangan Kepada Camat dalam Penanganan Penetapan dan Penegasan Batas Desa

## Provinsi/Kabupaten
1. Prov. Sumut/Kab. Deli Serdang Jawaban Kades Agar diberi porsi kewenangan camat, misalnya melakukan  identifikasi  batas-batas  desa  yang  ada sekarang  dalam  hal  melihat  sejarah  atau  latar  belakang batas-batas  desa  tersebut,  apakah  ada  dalam  bentuk perjanjian  tertulis,  bagaimana  penerimaan  semua  pihak terkait.
2. Prov. Kabar/Kab. Cianjur Agar  camat  diberi  kewenangan  untuk  menelusuri  dan mengawasi batas-batas desa yang ada sekarang. Agar  Camat  menata  ulang  batas-batas  desa  yang  ada sekarang. 3. Prov. Banten Camat  diberi  kewenangan  untuk  menelusuri  dan mengawasi  batas-batas  desa  yang  ada  sekarang  karena sudah sejak lama batas-batas itu. Melakukan  inventarisasi  terhadap  patok-patok  yang bermasalah 4. Prov. D.I. Yogyakarta Camat  diberi  kewenangan  untuk  melakukan  identifikasi batas-batas desa yang ada sekarang. Membuat daftar permasalahan atas patok-patok atau batas desa yang bermasalah.
Sumber: Diolah dari hasil Wawancara Tahun 2014
sungai  besar  atau  kecil  (parit),  pohon  pohonan,  dan sebagainya.  Dengan  demikan,  penetapan  dan penegasan  batas  wilayah  desa  pada  provinsi  sampel belum  merujuk  pada  Permendagri  No.  27  Tahun 2006  tentang  Penetapan  dan  Penegasan  Batas  Desa, melalui  tahapan  yang  harus  diikuti  yaitu:  (1) pembentukan  Tim  Penegapan  dan  Penegasan  Batas Desa;  (2)  tata  cara  penetapan  dan  penegasan  batas desa; (3) penegasan batas desa melalui tahapan, yang meliputi:  (a)  tahapan  penentuan  dokumen  penetapan batas; (b) pelacakan garis batas; (c) pemasangan pilar disepanjang  garis  pilar  batas;  (d)  pengukuhan  dan penentuan  posisi  pilar  batas;  (e)  pembuatan  peta garis batas dengan  koridor tertentu; (f) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi.
Terhadap  penegasan  batas  desa  tersebut dilakukan  berdasarkan  prinsip-prinsip  geodesi  dan setiap  tahap  dituangkan  dalam  berita  acara kesepakatan antar desa.
Sesudah  berlakunya  UU  nomor  6  tahun 2014 .  Dalam  realitasnya  UU  nomor  6  tahun  2014 tentang  desa,  dalam  pasal  7  dan  pasal  8,  mengatur tentang  penataan  desa,  syarat-syarat  desa  dan  batas desa  yang  baru  dibentuk  yang  dipetakan  pada  peta desa  dan  ditetapkan  dalam  Peraturan  Bupati. Ketentuan  ini  berlaku  hanya  bagi  desa  yang  baru dibentuk,  sesuai  dengan  UU  No.  6  Tahun  2004, sedangkan  desa  yang  sudah  ada  sebelum  uu  ini masih  tetap  berlaku  UU  32  tahun  2004  termasuk turunannya. Namun, bupati
belum mengimplementasikan  UU  32  tahun  2004  dalam penetapan  dan  penegasan  batas  desa  dimasing- masing,  meskipun  rentang  waktunya  sudah  delapan (8) tahun.
Saat  ini  sedang  terjadi  kondisi  yang kontroversial,  secara  normatif  ada  aturan  mengenai penetapan  dan  penegasan  batas  desa,  namun  dalam realitasnya tidak
direspon
oleh
para stakeholder/Bupati/Walikota
untuk mengimplementasikannya  dalam  menetapkan  dan menegaskan  batas  desa  di  daerahnya.Ada  UU  yang baru  tetapi  hanya  berlaku  bagi  pembentukan  desa yang  baru.Kondisi  ini  menimbulkan  pertanyaan apakah  pembentukan  Desa  yang  baru  tersebut  harus merujuk  pada  Permendagri  No.27  Tahun  2006 tentang penetapan dan Penegasan batas Desa.
Penetapan  dan  Penegasan  Batas  Desa  dalam realitas penanganannya secara kelembagaan menimbulkan  kerancuan  tupoksi  antara  Biro  Tata Pemerintahan dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat  Desa  dan  Pemerintahan  Desa  pada tataran  Provinsi  serta  antara  Badan  Pemberdayaan Masyarakat  Desa  dan  Bagian  Pemerintahan  Desa pada tataran Kabupaten.
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka disarankan sebagai berikut.
Petunjuk  teknis  penetapan  dan  penegasan batas  desa  sebagaimana  diatur  dalam  Permendagri no.27  Tahun  2006  harus  ditinjau  kembali,  karena petunjuk  teknis  ini  sangat  sulit  dilaksanakan  dan
membutuhkan  biaya  mahal  sehingga  membebani APBD.  Dengan  demikian,  Bupati  kurang  merespon untuk melaksanakan di daerahnya.
Kemendagri  perlu  segera  mendorong  para Bupati/Walikota,  agar  secara  proaktif  membina  dan menggerakkan  unit  kerja  di  lingkungannya  untuk menegaskan siapa yang melaksanakan dan bertanggung  jawab  dalam  tugas  pokok  dan  fungsi dibidang  Penetapan  dan  Penegasan  Batas  Wilayah Desa.  Disamping  itu  perlu  juga  ditegaskan  bahwa meskipun  UU  No.6  Tahun  2014  tentang  Desa, namun  terkait  dengan  penegasan  batas  desa  tetap merujuk  pada  Permendagri  No.27  Tahun  2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri  untuk  segera  menyusun  dan  membahas Peraturan  Pelaksanaan  dan  Petunjuk  Teknis  tentang Penetapan  dan  Penegasn  Batas  Wilayah  Desa  yang lebih  sederhana,  bukan  seperti  yang  ada  sekarang yang sulit diterapkan dan mahal biayanya.

## Daftar Pustaka
Bayu,  Surainingrat,  (1980),  Desa  dan  Kelurahan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Jakarta, Tanpa Penerbit Bintarto,  R  (1968), Buku  Penuntun  Geografi  Sosial , Yogjakarta, UP. Spring.
Consello,  Sevilla,  G  dkk  (1993), Pengantar  Metode Penelitian, Jakarta; Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), cet.pertama (Terjemahan). Maschab,  Mashuri  (2013), Politik  Pemerintahan  Desa. Yogjakarta; PolGov, cet 1
Nurcholis, Hanif (2011), Pertumbuhan dan Peneyelenggaraan  Desa. Jakarta:  Penerbit Erlangga Rao  (2010), Metode  Penelitian  Kualitatif. Jakarta: Graha Ilmu, Edisi Pertama, cet Pertama
Suhartono,  (1993), Bandit-Bandit  Pedesaan  di  Jawa,
Studi  Historis,  1950  –  1942,  Yojakarta;  Aditya Media.
Sutisna,Sobar  (2014), Berkenaan  Dengan  Penetapan dan  Penegasan  Batas  Wilayah  Desa  Pasca Ditetapkannya  UU  No.06  Tahun  2014  Tentang Desa. (Makalah) Tidak dipublikasikan.
Wikipedia,  Edisi  Indonesia,  Download  tanggal  20 Oktober 2014
Undang- Undang  Nomor  22  tahun  1994  tentang Pemerintahan Daerah
____________  Nomor  32  tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah
____________ Nomor 6 tahun 2004 tentang Desa ____________  Nomor  23  tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005  tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa