El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2022 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083
Penetapan Perwalian terhadap Pengurusan Harta Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Tarmizi M. Jakfar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email: tarmizi.mjakfar@ar-raniry.ac.id Munarul Mukminin Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email: munarul.mukminin.0@gmail.com

## Abstrak
Perwalian  sangat  penting  untuk  kelangsungan  hidup  anak-anak  atau anak  yang  tidak  bisa  mengurus  dirinya  sendiri,  seperti  anak  terlantar yang tidak mampu untuk menjaga harta benda atau lingkungan mereka sendiri.  Untuk  menjawab  permasalahan  tersebut  dilakukan  sebuah penelitian melalui pendekatan yuridis normatif dan menggunakan metode pengumpulan  data  lapangan  yang  dipadukan  dengan  metode pengumpulan  data  kepustakaan  melalui  teknik  wawancara  dan dokumentasi.  Hasilnya  adalah  proses  penetapan  permohonan  wali  di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh diselesaikan dalam beberapa tahapan, yakni  diawali  dengan  pendaftaran  dan  registrasi  perkara,  pembacaan surat permohonan oleh hakim, para pemohon memberikan keterangan di persidangan  berkaitan  dengan  dalil-dalil  permohonan,  tahapan pembuktian, tahapan permusyawaratan majelis hakim, dan pembacaan penetapan.  Adapun  pertimbangan  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda Aceh  dalam  menetapkan  perkara  permohonan  perwalian  anak didasarkan kepada Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam. Dalam tinjauan hukum  islam  perkara  permohonan  penetapan  wali  di  Mahkamah Syar’iyah  Banda  Aceh  dipandang  tidak  melanggar  ketentuan  hukum Islam  oleh  sebab  itu  alasan  hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh menetapkan  wali    ibu  kandung  untuk  pengurusan  harta  anak  dibawah umur  adalah  karena  kedekatan  hubungan  kekeluargaan.  Disarankan kepada  lembaga  peradilan  lebih  mengutamakan  aspek  perlindungan hukum  atas  harta  anak  dalam  hal  permohonan  perwalian  dan  tidak mengedepankan kepentingan atas penjualan, pegadaian dan penyewaan harta anak dibawah umur.
Kata  Kunci:  :  Penetapan,  Anak  dibawah  Umur,    Perwalian,  Mahkamah Syar’iyah

## Pendahuluan
Anak  merupakan  aset  bangsa,  anak  berperan  sebagai successor suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa.  Selain  itu,  anak  merupakan  harapan  orang  tua,  harapan  bangsa  dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Pada masa pertumbuhan anak diperlukan pengawasan terhadap anak, karena pada masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan. 1 Perwalian adalah pengaturan orang dewasa terhadap orang yang “kurang” dalam  kepribadian  dan  hartanya.  Yang  dimaksud  kurang  di  sini  adalah  orang yang  tidak  sempurna ahliyyatul  ada’ -nya  atau  kepantasan  seseorang  untuk dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas semua perbuatannya. baik itu kehilangan ahliyyatul ada’ -nya sama sekali, seperti anak yang belum mumayyiz , maupun yang ahliyyatul ada’ -nya kurang, seperti anak yang mumayyiz atau  anak yang  sudah  mencapai  usia  7  tahun  dan  telah  dapat  membedakan  hal  yang bermanfaat  untuknya  dengan  hal  yang  bisa  membahayakan  dirinya.  Orang  ini disebut al-qaashir atau orang yang tidak sempurna ahliyyatul ada’ -nya. 2
Menurut  Amir  Syarifuddin  dalam  bukunya  mengatakan,  wali  adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sebabnya dia dapat bertindak terhadap dan atas nama orang lain karena orang tersebut memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara Hukum, baik bertindak dalam urusan harta maupun atas dirinya. 3
Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, ketika anak itu masih kecil, dia dilarang melakukan tindakan hukum. Dan anak kecil yang dilarang melakukan tindakan hukum harus mempunyai wali untuk mengasuh dan menangani berbagai hal sebagai wakil dari pelaku aslinya. Dan dalam hal perwalian atas harta benda yang  dimiliki  oleh  anak  tersebut  termasuk  harta  warisan  dari  orang  tuanya. Sedangkan wali anak kecil adalah ayahnya sedangkan ibunya tidak mempunyai hak perwalian kecuali menurut pendapat sebagian ulama Syafi‟i. 4
1 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia , (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 1
2 Wahbah  az-Zuhaili, Fiqih  Islam  Wa  Adilatuhu  .  Diterjemahkan  oleh  Abdul  Hayyie alKattani, dkk, Jilid 10, Cet. Ke 10 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 82.
3 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 69.
4 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab , (Jakarta: PT Lentera Basritama,
1996), hlm.693.
Dalam  menetapkan  hukum  dan  ketentuan  perwalian,  Islam  merujuk kepada  firman  Allah  SWT  mengenai  pentingnya  pemeliharaan  terhadap  harta, terutama harta anak yatim yang orang tuanya telah meninggal. Allah berfirman :
وَﻻَ ﺗـُ ﺆۡﺗُ ﻮاْ ٱﻟ ﺴﱡ ﻔَﻬَ ﺎٓءَ أَﻣۡ ﻮَٰﻟَ ﻜُ ﻢُ ٱ ﻟﱠ ﱵِ ﺟَ ﻌَﻞَ ٱ Aﱠُ ﻟَﻜُ ﻢۡ ﻗِﻴَٰﻢ ◌ٗ ا وَٱرۡ زُﻗُ ﻮﻫُ ﻢۡ ﻓِﻴ ﻬَﺎ وَٱ ﻛۡ ﺴُ ﻮﻫُ ﻢۡ وَﻗُ ﻮﻟُ ﻮاْ ﳍَُﻢۡ ﻗـَ ﻮۡ ل ◌ٗ ا ﻣﱠ ﻌۡﺮُ و ف ◌ٗ ا ٥ وَٱ ﺑـۡﺘـَﻠُ ﻮاْ ٱﻟ ۡ ﻴـَﺘَٰ ﻤَﻰٰ ﺣَ ﱴﱠٰٓ إِ ذَا ﺑـَﻠَ ﻐُﻮا ْ ٱ ﻟﻨِّ ﻜَﺎ حَ ﻓَﺈِ نۡ ءَاﻧَ ﺴۡ ﺘُﻢ ﻣِّﻨـۡ ﻬُﻢۡ رُ ﺷۡ ﺪ ◌ٗ ا ﻓَ ﭑدۡ ﻓـَﻌُ ﻮٓاْ إِﻟَﻴۡ ﻬِ ﻢۡ أَﻣۡ ﻮَٰﳍَُ ﻢۡۖ وَﻻَ cَ ۡ ﻛُﻠُ ﻮﻫَ ﺎٓ إِ ﺳۡ ﺮَا ف ◌ٗ ا وَﺑِ ﺪَا رًا أَ ن ﻳَﻜ ۡﱪَُواْۚ وَﻣَ ﻦ ﻛَﺎ نَ ﻏَ ﲏِّ ◌ٗ ا ﻓـَﻠ ۡﻴَﺴۡﺘـَ ﻌۡﻔِ ﻒۡ ۖ وَﻣَ ﻦ ﻛَﺎ نَ ﻓَﻘِ ﲑ ◌ٗ ا ﻓ ـَﻠ ۡﻴَﺄۡﻛُ ﻞۡ ﺑِﭑ ﻟ ۡ ﻤَﻌۡ ﺮُو فِۚ ﻓَﺈِ ذَا دَ ﻓـَﻌۡ ﺘُﻢۡ إِﻟَﻴۡ ﻬِ ﻢۡ أَﻣۡ ﻮَٰﳍَُ ﻢۡ ﻓَﺄَ ﺷۡ ﻬِ ﺪُو اْ ﻋَﻠَ ﻴۡﻬِ ﻢۡۚ وَﻛَﻔَ ﻰٰ ﺑِﭑ Aﱠِ ﺣَ ﺴِ ﻴ ﺐ ◌ٗ ا ٦
Artinya  :  Dan  janganlah  kamu  serahkan  kepada  orang-orang  yang belum  sempurna  akalnya,  harta  (mereka  yang  ada  dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka  belanja  dan  pakaian  (dari  hasil  harta  itu)  dan  ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka  telah  cerdas  (pandai  memelihara  harta),  maka  serahkanlah kepada  mereka  harta-hartanya.  Dan  janganlah  kamu  makan  harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa- gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu  menyerahkan  harta  kepada  mereka,  maka  hendaklah  kamu adakan  saksi-saksi  (tentang  penyerahan  itu)  bagi  mereka.  Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu) .(QS An-Nisa; 5-6). 5
Selain Al-Qur’an sebagai landasan hukum terhadap ketentuan perwalian. Dalam  konteks  sistem  hukum  indonesia,  landasan  hukum  terhadap  perwalian juga  diatur  KHI  Pasal  107  (1)  Perwalian  hanya  terhadap  anak  yang  belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaanya. (3) Bila wali tidak  mampu  berbuat  atau  lalai  melaksanakan  tugas  perwaliannya,  maka pengadilan  Agama  dapat  menunjuk  salah  seorang  kerabat  untuk  bertindak sebagai  wali  atas  permohonan  kerabat  tersebut.  (4)  Wali  sedapat-dapatnya diambil  dari  keluarga  anak  tersebut  atau  orang  lain  yang  sudah  dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum. 6
5 QS. An-Nisa (4):5-6
6 Kompilasi Hukum Islam
Masalah perwalian ini, bagi warga negara Indonesia Asli berlaku hukum adat  masing-masing  yang  tercantum  dalam  Stb.  Tahun  1931  Nomor  53.  Bagi warga negara Indonesia keturunan Cina dan keturunan Eropa, berlaku ketentuan perwalian seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 7 Sementara  Pasal  51  UU  No.  1  Tahun  1974  juga  menjelaskan  tentang landasan  hukum  terhadap  ketentuan  perwalian  yang  isinya  :  (1)  Wali  dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. (3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik- baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu. (4) Wali wajib membuat  daftar  harta  benda  anak  yang  berada  di  bawah  kekuasaannya  pada waktu  memulai  jabatannya  dan  mencatat  semua  perubahan-perubahan  harta benda anak atau anak-anak itu. (5) Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya. 8
Dan mengenai larangan bagi wali di atur dalam Pasal 52 UU No.1 Tahun 1974  menyatakan  bahwa  wali  tidak  diperbolehkan  memindahkan  hak  atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melakukan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak tersebut  memaksa.  Ketentuan  tersebut  di  atas  menjadi  landasan  hukum  yang mengikat terhadap kedudukan dan kewenangan seorang wali dalam menjaga dan atau memelihara baik jiwa dan harta anak yatim. 9
Pemilihan wali yang masih mempunyai hubungan keluarga ini dilakukan mengingat  wali  melakukan  semua  tugas,  kewajiban  dan  kekuasaan  orang  tua yang  meliputi  juga  penguasaan  harta  si  anak.  Diharapkan  jika  wali  masih mempunyai  hubungan  keluarga  maka  kemungkinan  terjadi  hal-hal  yang  tidak diinginkan  terhadap  penyelewengan  pemakaian  harta  untuk  keperluan  pribadi oleh wali tidak akan terjadi. 10
Berdasarkan rumusan Wahbah al-Zuhaily, tidak terdapat pengkhususan jenis  kelamin  sebagai  syarat  menjadi  wali,  sehingga  laki-laki  dan  perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk bertindak sebagai wali, baik dari kerabat ibu  maupun  ayah.  Namun,  dalam  perkembangan  selanjutnya  urutan  wali dikembalikan kepada urutan waris, yaitu dari garis keturunan laki-laki dalam hal perwalian harta. Ayah dianggap orang yang berada diurutan paling utama karena
7 Sudarsono , Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta, Rineka Cipta, 2005), hlm. 156.
8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
9 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
10 Abdurrahman  dan  Riduan  Syahrani Hukum  Perkawinan (Bandung,  Alumni  1978), hlm. 45.
ayah  merupakan  orang  yang  paling  berhak  terhadap  tangung  jawab  nafkah, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya terhadap anak. Ayah cenderung dianggap orang  yang  memiliki  kasih  sayang  yang  tulus  pada  anaknya.  Oleh  karena  itu, orang  yang  berhak  menjadi  wali  atas al-mahjur  ‘alaihi (seorang  tidak  cakap hukum  dan  tidak  dapat  bertanggung  jawab  yang  mana  tindakan  hukum  dapat dibatalkan karena ketidakmampuannya untuk menganalisa akibat perbuatannya) adalah orang yang mempunyai tanggung jawab dan kasih sayang yang tulus.
Pandangan demikian disepakati oleh kalangan ulama empat mazhab. Para ulama  mazhab  berbeda  pendapat  dalam  menentukan  siapa  yang  akan  menjadi wali terhadap al-mahjur ‘alaihi ketika ayah meninggal dunia. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa perwalian harta setelah ayah meninggal dunia dilimpahkan kepada  orang  yang  diberi  wasiat  untuk  mengurusnya,  kemudian  baru  kepada kakek (ayahnya ayah), kemudian orang yang diberi wasiat oleh kakek, kemudian kepada hakim pengadilan, dan orang yang diberi wasiat oleh hakim. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa urutan perwalian anak yang sudah  meninggal  ayahnya  diserahkan  kepada  orang  yang  diberi  wasiat  untuk mengurusnya,  hakim  atau  setingkatnya,  kemudian  diserahkan  kepada  kaum muslimin  jika  hakim  tidak  ada.  Selanjutnya,  ulama  Syafi’iyyah  berpendapat bahwa perwalian setelah ayah si anak meninggal dunia diserahkan kepada kakek, kemudian orang yang diwasiatkan oleh ayah dan kakek, dan kemudian kepada hakim atau setingkatnya.
Islam  memandang  bahwa  perwalian  anak  setelah  ayahnya  meninngal dunia  diserahkan  kepada  kakek,  kemudian  orang  yang  diwasiatkan  oleh  dan kakek, kemudian kepada hakim. Orang yang menjadi prioritas wali berasal dari kalangan  anak  kandung  paling  tua.  Bila  anak  yang  paling  tua  dalam  keluarga tidak ada, perwalian akan diberikan kepada kerabat-kerabat dari garis keturunan ayah  si  anak.  Namun  dalam  prakteknya  dilapangan  banyak  ditemukan  ibu kandung anak tersebut mengajukan perkara permohonan penetapan perwalian ke Mahkamah  syari’yah  untuk  mengurus  harta  anak  tersebut.Penetapan  wali  di Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  sangat  berimbang  baik  dari  pihak  ayah maupun pihak ibu. Namun berdasarkan beberapa kasus, jumlah penetapan wali dari pihak ibu lebih banyak dari pihak ayah. Hal ini diketahui dari sejumlah amar Penetapan Mahkamah Syar’iyah tentang perkara voluntair memberi penetapan perwalian harta dan hak pengasuhan anak cenderung pada pihak ibu.

## Proses Penetapan Wali Dalam Pengurusan Harta Anak Dibawah Umur Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh
Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  sebagai  badan  peradilan  tingkat pertama  di  Aceh  merupakan  badan  peradilan  yang  berwenang  menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan sengketa perdata di kalangan orang Islam sesuai amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang
Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  dan  salah  satunya kewenangan  absolutnya  adalah  menerima,  memeriksa,  mengadili,  dan memutuskan  perkara  berkaitan  dengan  penetapan  permohonan  perwalian  anak sebagaimana yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Pada umumnya permohonan penetapan perwalian terhadap anak dibawah umur bertujuan untuk memenuhi kepentingan pengambilan atau penebusan harta warisan  yang  terkait  dengan  pihak  ketiga,  seperti  dengan  Bank,  Asuransi  dan lembaga lainnya. 11
Penetapan wali  tersebut secara adminstratif diperlukan oleh pihak ketiga demi meminimalisir  maupun  menghindari  sengketa  dengan  pihak-pihak  yang mengaku sebagai wali dari sianak dikemudian hari. 12
Pertama, para  Pemohon  mengajukan  permohonan  tentang  perwalian anak    ke  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh,  yang  kemudian  didaftarkan  di Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam buku registrasi perkara. Lalu  berkas  permohonan  tersebut  dilimpahkan  kepada  Ketua  Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh untuk dilakukan penetapan hari sidang,penetapan majelis hakim serta panitera pengganti yang akan menyelesaikan perkara permohonan.
Kedua, pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadiri persidangan, kemudian hakim membacakan permohonan yang telah diajukan oleh para Pemohon.
Ketiga ,  dalam  tahapan  persidangan  selanjutnya  para  pemohon memberikan keterangan di persidangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonan yang  telah  tertera  di  dalam  duduk  perkara  atau  posita  permohonan  tersebut. Keterangan-keterangan ini diperlukan untuk memperjelas dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para pemohon, sehingga majelis hakim bisa menyelesaikan perkara  permohonan  ini  sesuai  dengan  keterangan  yang  dibenarkan  dalam peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  lingkungan  Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.
Keempat, pada tahapan persidangan selanjutnya persidangan memasuki agenda  pembuktian,  maka  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonan  yang tercantum  dalam  permohonan  dan  sebagai  bahan  pertimbangan  hakim  dalam
11 Wawancara  dengan  Rokhmadi,  Hakim  Mahkamah  Syar'iyah  Banda  Aceh,  pada tanggal 1 Juli 2020
12 Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 1 Juli 2020
menyelesaikan  dan  menetapkan  penetapan  tersebut,  maka  para  pemohon mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut: 13
1. Surat  Keterangan  Kematian  orang  tua  dari  anak  yang  dimohonkan penetapan perwalian tersebut yang bermaterai.
2. Surat Rekomendasi dari Geuchik yang menjelaskan hubungan pemohon dan anak serta merekomendasikan agar pemohon diakui untuk menjadi wali dari anak tersebut yang bermaterai.
3. Surat  keterangan  dari  camat  yang  mendukung  surat  geuchik  dan menyetujui  permohonan  perwalian  serta  mendukung  permohonan penetapan perwalian dari pemohon yang bermaterai.
4. Surat permohonan penetapan perwalian yang bermaterai.
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang bermaterai;
6. Menghadirkan dua orang saksi.
Setelah mendengar keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak  ada  lagi  yang  disampaikan  dan  memohon  penetapan  yang  seadiladilnya kepada majelis hakim.
Kelima, kemudian persidangan memasuki agenda rapat pemusyawaratan majelis  hakim,  guna  untuk  memusyawarahkan  pertimbangan  dan  pendapat hakim dalam majelis tersebut terhadap permohonan penetapan wali yang telah disidangkan.
Keenam, setelah majelis hakim melakukan rapat permusyawaratan, maka sesuai  dengan  agenda  persidangan  yang  sudah  dijadwalkan,  majelis  hakim membacakan penetapan mengenai permohonan penetapan wali. Adapun dalam penetapan  tersebut  majelis  hakim  Mengabulkan  permohonan  pemohon, menetapkan anak yang bersangkutan berada di bawah perwalian pemohon dan membebankan  pemohon  untuk  melaksanakan  tanggung  jawab  perwaliannya terhadap anak tersebut dan harta bendanya, sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perwalian. 14

## Pertimbangan Hukum Yang Dibuat Oleh Hakim Terkait Dengan Perwalian Pengurusan Harta Anak Dibawah Umur Di Mahkamah Syar’iyah Banda
Aceh
Adapun analisis pertimbangan hukum hakim pada penetapan Mahkamah Syar’iyah  Banda  Aceh  tentang  pengurusan  harta  anak  adalah  sebagai  berikut: Pada  beberapa penetapan hakim menggunakan dasar hukum Pasal 42 Undang-
13 Wawancara , dengan Yusri, Hakim  Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 1 Juli 2020 14 Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 1 Juli 2020
undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan, “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, sedangkan dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) menyebutkan “anak yang belum berumur 18 (delapan belas  tahun)  atau  belum  pernah  melangsungkan  perkawinan  adalah  di  bawah kekuasaan  orang  tuanya  selama  mereka  tidak  dicabut  dari  kekuasaannya,  dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.” Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala hal perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.”
Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya setelah istrinya meninggal dunia, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum  terhadap  hak-hak  dan  kepentingannya  di  depan  hukum  dan  di  luar pengadilan,  walaupun  di  satu  sisi  para  pemohon  telah  berperan  sebagai  wali secara otomatis bagi kedua anak sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal diatas, tetapi  di  sisi  lain  ada  hal-hal  yang  mempersyaratkan  untuk  adanya  penetapan pemohon  sebagai  wali  bagi  anak-anaknya,  dengan  demikian  bahwa  apa  yang menjadi  permohonan  pemohon  tidak  bertentangan  dengan  hukum  dan  dapat dipertimbangkan.
Pemohon selaku ayah kandung kedua anak-anaknya yang masih dibawah umur , mengingat kedua anak tersebut belum dikategorikan dewasa dan belum pernah  melangsungkan  perkawinan,  sedangkan  di  sisi  lain  pemohon  selama dalam pemeriksaan tidak terindikasi sebagai ayah yang terlarang oleh peraturan perundang-undangn menjadi wali bagi kedua anaknya seperti pemabuk, boros, penjudi  atau  melakukan  hal-hal  yang  dilarang  agama  dan  hukum,  dengan demikian majelis hakim berpendapat permohonan pemohon untuk menjadi wali bagi kedua anak-anaknya yang masih dibawah umur.
Pada  penetapan  lain  hakim  memberikan  izin  kepada  pemohon  untuk menjadi wali bagi kedua anaknya yang masih dibawah umur tersebut, dimana hakim  mengabulkan  semua  permohonan  perwalian  oleh  pemohon  yang bersangkutan. Penetapan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan, sebab hakim memandang bahwa ayah kedua anak tersebut mampu dan layak untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak dan kepentingan kedua anaknya di depan hukum dan di luar pengadilan.
Penetapan ini juga mengizinkan ayah kedua anak di bawah umur untuk mengelola  ataupun  mempergunakan  harta  warisan  milik  kedua  anak  tersebut yang  berasal  dari  harta  peninggalan  ibunya,  yang  dimaksudkan  untuk dipergunakan  bagi  kepentingan  anak-anaknya  sampai  dengan  anak  tersebut cukup umur, mulai dari segi kebutuhan sehari-hari, pendidikan, sandang, pangan, dan lain sebagainya.
Pada  penetapan  ini  hakim  menggunakan  dasar  hukum  Pasal  50  Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan:
a. Anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
b. Perwalian  itu  mengenai  pribadi  anak  yang  bersangkutan  maupun  harta bendanya.
Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (2), menyebutkan bahwa: “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.” Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa, “Perwalian adalah kewenangan yang  diberikan  kepada  seseorang  untuk  melakukan  sesuatu  perbuatan  hukum sebagai  wakil  untuk  kepentingan  dan  atas  nama  anak  yang  tidak  mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.”  Pasal  107  ayat  (1)  dan  (2)  Kompilasi  Hukum  Islam,  menyebutkan, bahwa: “Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan  atau  belum  pernah  melangsungkan  perkawinan,  dan  perwalian  meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya”. Pasal 107 ayat (4), Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan: “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut  atau  orang  lain  yang  sudah  dewasa,  berpikiran  sehat,  adil,  jujur  dan berkelakuan baik, atau badan hukum.”
Pada penetapan ini hakim memberikan izin kepada pemohon yang mana dalam  hal  ini  pemohon  adalah  ibu  kandung  dari  anak  dibawah  umur  tersebut dimana  ibu  tersebut  bermaksud  untuk  menjadi  wali  bagi  anak-anak  pemohon yang masih di bawah umur. Penetapan wali pemohon dalam hal ini di butuhkan untuk kepentingan hukum anak-anak pemohon yang masih di bawah umur dan untuk kepentingan melengkapi administrasi di bank.
Alasan hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh menetapkan wali  ibu kandung untuk pengurusan harta anak dibawah umur adalah karena kedekatan hubungan  kekeluargaan  antara  anak  dengan  calon  wali,  memiliki  kemampuan dan  waktu  yang  cukup  serta  berkecukupan  secara  financial  untuk  membiayai kehidupan anak. Kehidupan yang layak menjadi perhatian utama daripada status gender laki-laki atau perempuan.
Penetapan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan, sebab hakim memandang bahwa ibu dari anak tersebut mampu dan layak untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak- hak dan kepentingan anaknya di depan hukum dan di luar pengadilan. Penetapan ini juga mengizinkan ibu kedua anak di bawah umur untuk mengelola ataupun mempergunakan  harta  warisan  milik  anak  tersebut  yang  berasal  dari  harta peninggalan  ayahnya,  yang  dimaksudkan  selain  untuk  keperluan  administrasi
dibank juga untuk dipergunakan bagi kepentingan anaknya sampai dengan anak tersebut cukup umur, mulai dari segi kebutuhan sehari-hari, pendidikan, sandang, pangan, dan lain sebagainya.
Adapun kewajiban hakim melakukan pengawasan dalam pemberian izin perwalian  pengurusan  harta  anak  dibawah  umur  adalah  sebagai  berikut: “Perwalian  merupakan  kewenangan  yang  diberikan  hakim  kepada  seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas  nama  anak  yang  tidak  mempunyai  kedua  orang  tua,  atau  orang  tua  yang masih  hidup  tidak  cakap  melakukan  perbuatan  hukum,  oleh  karena  itu,  wali adalah orang yang diberikan kewenangan oleh hakim untuk melakukan perbuatan hukum yang didasarkan pada ayat yang menyatakan bahwa: “jika yang berutang itu  orang  yang  lemah  akalnya  atau  lemah  keadaannya  atau  dia  sendiri  tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.”
Pemberian kekuasaan perwalian yang ditetapkan hakim lebih berwarna daripada  konsep  perwalian  yang  dipahami  oleh  masyarakat.  Perwalian  tidak hanya  diberikan  kepada  kaum  laki-laki,  tapi  perempuan  juga  diberikan kesempatan untuk mengembankan amanah dan melaksanakan segala tugas-tugas serta kewajiban seorang wali. Tugas perwalian bukan sekedar simbol bahwa anak berada  di  bawah  pengasuhan  dari  keluarga  ibu  atau  ayah.  Akan  tetapi,  tujuan perwalian lebih penekanan pada tanggung jawab seorang wali terhadap anak dan segala hartanya. 15 Banyak hal yang harus diperhatikan dan didalami oleh hakim untuk  mengetahui  secara  mendalam  tentang  diri  pribadi  seorang  wali  agar kesejahteraan  anak  dan  perlindungan  segala  kepentingan  pribadi  anak  tidak terabaikan pada saat berada di bawah perwaliannya.
Ada  beberapa  hal  yang  ahrus  diperhatikan  dalam  menetapkan  seorang wali kepada anak, hal-hal yang diperhatikan oleh hakim adalah sebagai berikut: 16
Pertama , Kepentingan si wali terhadap anak tersebut.Kepentingan wali untuk memohon dirinya sebagai wali yang bertanggung jawab kepada anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Tugas perwalian sebenarnya adalah tugas yang sangat mulia, karena dapat membantu memelihara anak dan memberikan perlindungan kepadanya. Tapi bila niat dari seorang wali telah berbeda dengan tujuan dasar perwalian yakni memberikan perlindungan dan pengayoman kepada anak,  hakim  tidak  akan  memberikan  kekuasaan  perwalian  kepadanya. Kadangkalanya  ada  wali  yang  berkeinginan  untuk  memiliki  dan  menguasai segala  harta  si  anak.  Oleh  karena  anak  pada  usia  tersebut  tidak  memiliki
15 Soraya Devy, ''Konsep Penetapan Wali Harta Dalam Pemikiran Mazhab Syafi’i Dan Praktek Masyarakat Aceh Besar'' Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 1, No 1, 2016, hlm 48-49. 16 Ibid.
pengetahuan  yang  cukup  untuk  mengelola  sendiri  dan  tidak  dapat  bertindak terhadap dirinya sendiri, apapun yang dilakukan walinya akan diterimanya.
Kedua ,  Kedekatan  antara  anak  dengan  wali.  Kedekatan  seorang  anak dengan  walinya  tidak  hanya  terjadi  pada  saat  ingin  mendapatkan  harta  benda orang tua anak. Kedekatan secara psikologis antara anak dengan calon walinya harus sudah terjalin dalam waktu lama. Niat jahat seorang wali dapat diketahui bila wali mendekati dan menjalin hubungan harmonis dengan anak menjelang ditetapkan  sebagai  wali.  Pendekatan  yang  dilakukan  menjelang  diajukan permohonan  penetapan  wali  biasanya  hanya  sebagai  modus  operandi  yang dimainkan  untuk  meraih  simpati  dari  anak.  Pada  saat  mulai  dekat  dengan walinya,  secara  tidak  langsung  anak  memiliki  empati  dan  bersedia  berada  di bawah perwaliannya. Sebenarnya wali memiliki kepentingan tersembunyi yang ingin  didapatkan  dari  anak.  Salah  satu  cara  yang  digunakan  untuk  meraih perhatiannya  adalah  melalui  pendekatan-pendekatan  yang  membuat  anak terkesan  seolah-olah  akan  bersikap  untuk  selamanya,  bertanggung  jawab terhadap pemeliharaan atas dirinya dan harta bendanya.
Ketiga , Kemampuan dalam melaksanakan tugas sebagai seorang wali atas anak  tersebut.  Kemampuan  seorang  wali  khususnya  pemeliharaan  dan pengelolaan harta anak memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi harta benda si anak yang dapat dinikmati dalam jangka waktu lama. Sebaliknya, wali yang tidak memiliki skill dan kemampuan yang mumpuni justeru mengancam eksistensi kehidupan anak. Kondisi demikian membawa malapetaka bagi anak, karena  tidak  bisa  memproduktifkannya  yang  menghasilkan  dalam  jumlah banyak. Apalagi wali disibukkan dengan rutinitasnya sendiri yang tidak memiliki waktu untuk memelihara, merawat dan mendidik anak. Ketidakmampuan wali dalam  memanajemenkan  waktu  secara  baik,  akan  berimplikasi  pada berkurangnya kasih sayang yang diterima anak. Anak tidak bisa mendapatkan kasih  sayang  dari  walinya,  dan  tidak  bisa  mendapatkan  motivasi  dan  inspirasi hidup dalam menjalani kehidupannya.
Keempat ,  Niat  Baik  Calon  Wali.Pertimbangan-pertimbangan  lain  yang dijadikan landasan oleh hakim dalam menetapkan seoran wali adalah keinginan yang  sungguh-sungguh  tanpa  didasari  oleh  niat-niat  jahat  dan  menginginkan sesuatu  dari  anak.  Tidak  ada  lain  yang  diinginkan  kecuali  terlaksananya perlindungan anak dari berbagai bentuk ancaman, memberikan kenyamanan pada saat menjalani kehidupan dengannya, dan memberikan kehidupan terbaik bagi dirinya (the best interest of child) dalam berbagai bentuk. Terutama pelayanan kesehatan, anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak, memberikan nafkah, pemeliharaan harta dan lain sebagainya yang mengarah pada kebaikan anak.
Kelima ,  Persetujuan  Keluarga.  Pihak  yang  akan  menjadi  wali  terdapat dari berbagai kemungkinan. Tidak hanya yang berasal dari keluarga, akan tetapi di luar pihak keluarga selama memiliki syarat untuk menjadi wali seperti baligh, mampu,  dewasa  dan  lain  sebagainya  memungkinkan  menjadi  wali. Kemungkinan yang kedua ini bisa terjadi bila ayah yang telah meninggal dunia pernah  melakukan  wasiat  kepada  anggota  keluarga  di  mana  bila  ia  meninggal dunia  orang  yang  ditentukan  tersebut  harus  diangkat  menjadi  wali  bagi  anak. Namun  demikian,  yang  menjadi  prioritas  utama  menjadi  wali  adalah  kerabat yang berasal dari keluarga dekat, meskipun tidak menutup kemungkinan pihak lain juga dapat menjadi wali. Di samping orang perorangan, pihak yang dapat mengembankan  amanah  perwalian  berasal  dari  badan  hukum.  Badan  hukum dapat bertindak sebagai wali bila ditetapkan oleh mahkamah.
Konsekuensi  dari  keluarga  dekat  menjadi  prioritas  utama  adalah  harus adanya  persetujuan  keluarga  bila  anak  tersebut  akan  ditetapkan  di  bawah perwalian  orang  lain  atau  badan  hukum.  Pertimbangan  lain  yang  digunakan hakim bila seorang memiliki harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya adalah akan  meminta  persetujuan  dari  pihak  pihak  keluarga.  Hal  ini  dilakukan  untuk menghindari  konflik  internal  keluarga  yang  akan  muncul  di  kemudian  hari. Dengan  adanya  persetujuan  keluarga,  perselisihan  antar  mereka  bisa diminimalisasikan. Di antara mereka telah terjadinya kesepakatan bersama untuk diberikan seluruh harta benda anak di bawah penguasaan wali. Oleh karenanya, hakim meminta seluruh harta yang dimiliki si anak untuk didata kembali supaya memiliki kejelasan jumlah keseluruhannya.
Agar  perlindungan  anak  terselenggara  dengan  baik,  maka  perlu  dianut sebuah  prinsip  yang  menyatakan  bahwa  kepentingan  terbaik  anak  harus dipandang  sebagai paramount  of  importance (memperoleh  prioritas  tinggi) dalam  setiap  keputusan  yang  menyangkut  anak.  Prisip the  best  interest  of  the child digunakan  dalam  banyak  hal  anak  adalah  korban,  termasuk  korban  dari ketidaktahuan (ignorance) karena usia perkembangannya. Selain itu, tidak ada kekuatan yang dapat menghentikkan tumbuh kembang anak. Apabila prinsip ini diabaikan,  maka  masyarakat  akan  menciptakan  manusia  yang  tidak  terkendali dan  lebih  buruk  dikemudian  hari.  Peranan  hakim  justru  diperlukan  untuk menghindari  anak  memilih  keadaan  yang  tidak  adil  dan  tidak  eksploisatif, walaupun hal itu tidak dirasakan oleh si anak. Islam meletakkan tanggung jawab membesarkan anak sepenuhnya di atas bahu kedua orang tuanya, selain merawat secara fisik, juga meliputi akulturasi ke dalam nilai-nilai syariat dan sosialisasi ke dalam umat. Islam menegaskan bahwa orang tuanya harus mendidik anaknya tentang agama, serta hukum, etika dan tentang menjadi bagian dari umat, dan apabila tidak sanggup atau gagal, maka masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.

## Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Yang Dibuat Oleh Hakim Terkait Dengan Perwalian Pengurusan Harta Anak Dibawah Umur Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh
Pemeliharaan terhadap anak yatim tidak hanya ditujukan pada diri anak saja, tetapi juga terhadap harta benda yang menjadi warisan dari orang tuanya yang  meninggal  dunia.  Beberapa  ayat  al-Quran  dan  hadis  Rasululah  telah menjelaskan  bagaimana  sesungguhnya  sikap  dan  tindakan  wali  dalam memelihara dan menjaga harta anak yatim. Wali tidak dibolehkan memakan harta anak tersebut di luar batas kewajaran. Hal ini sebagaimana dipahami dari kutipan ayat di bawah ini:
وَٱﺑـۡ ﺘـَﻠُ ﻮاْ ٱﻟ ۡ ﻴـَﺘَٰ ﻤَﻰٰ ﺣَ ﱴﱠٰٓ إِ ذَا ﺑـَﻠَ ﻐُﻮا ْ ٱ ﻟﻨِّ ﻜَﺎ حَ ﻓَﺈِ نۡ ءَاﻧَ ﺴۡ ﺘُﻢ ﻣِّﻨـۡ ﻬُﻢۡ رُ ﺷۡ ﺪ ◌ٗ ا ﻓ َﭑ دۡﻓـَ ﻌُﻮٓاْ إِﻟَ ﻴۡﻬِ ﻢۡ أَﻣۡ ﻮَٰﳍَُ ﻢۡۖ وَﻻَ cَ ۡ ﻛُﻠُ ﻮﻫَ ﺎٓ إِ ﺳۡ ﺮَا ف ◌ٗ ا وَﺑِ ﺪَا رًا أَ ن ﻳَﻜ ۡﱪَُواْۚ وَﻣَ ﻦ ﻛَﺎ نَ ﻏَ ﲏِّ ◌ٗ ا ﻓـَﻠ ۡﻴَﺴۡﺘـَ ﻌۡﻔِ ﻒۡ ۖ وَﻣَ ﻦ ﻛَﺎ نَ ﻓَﻘِ ﲑ ◌ٗ ا ﻓـَﻠ ۡﻴَﺄۡﻛُ ﻞۡ ﺑِ ﭑﻟ ۡ ﻤَﻌۡ ﺮُو فِۚ ﻓَ ﺈِذَ ا دَﻓـَ ﻌۡﺘُ ﻢۡ إِﻟَﻴۡ ﻬِ ﻢۡ أَﻣۡ ﻮَٰﳍَُ ﻢۡ ﻓَﺄَ ﺷۡ ﻬِ ﺪُو اْ ﻋَﻠَ ﻴۡﻬِ ﻢۡۚ وَﻛَﻔَ ﻰٰ ﺑِﭑ Aﱠِ ﺣَ ﺴِ ﻴ ﺐ ◌ٗ ا ٦
Artinya:  “Dan  ujilah  anak  yatim  itu  sampai  mereka  cukup  umur untuk  kawin,  kemudian  jika  menurut  pendapatmu  mereka  telah cerdas  (pandai  memelihara  harta),  maka  serahkanlah  kepada mereka  harta-hartanya.  Dan  janganlah  kamu  makan  harta  anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa
(membelanjakannya)  sebelum  mereka  dewasa.  Barang  siapa  (di antara  pemelihara  itu)  mampu,  maka  hendaklah  ia  menahan  diri
(dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka  bolehlah  ia  makan  harta  itu  menurut  yang  patut.  Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu)”. (QS. An- Nisā’: 6).
Ayat di atas secara umum berbicara dalam konteks sikap dan tindakan yang  harus  dilakukan  oleh  wali  terhadap  harta  anak  yatim.  Poin-poin  penting yang  mesti  dicermati  terhadap  ketentuan  ayat  ini  yaitu: Pertama, keharusan menguji anak yatim dalam hal mengelola harta, dan menyerahkan hartanya ketika ia  telah  mencapai  usia  dewasa. Kedua, adanya  ketentuan  bolehnya  memakan harta anak, namun dalam batasan yang diwajarkan, artinya tidak membelanjakan secara  keseluruhan  dari  harta  anak  itu. Ketiga, ada  tuntutan  bagi  wali  untuk menghadirkan saksi-saksi dalam menyerahkan harta anak ketika ia telah cakap berbuat hukum atas hartanya (dewasa).
Hukum  Islam  menentukan,  wali  mempunyai  tanggung  jawab  untuk mengurus  segala  keperluan  anak  yatim,  baik  keperluan  nafkah,  pendidikan, maupun kesehatan. Wali juga bertanggung jawab untuk menjaga harta-harta anak yatim. 17 Misalnya, harta yang diperoleh dari warisan orang tuanya, harta yang diperoleh dari sumbangan, bantuan, dan harta lainnya. Menurut al-Jazairi, tugas wali  mengenai  diri  anak  sangat  banyak,  di  antaranya  memberikan  pendidikan moral, agama, dan akhlak yang baik. Selain itu, wali juga wajib menafkahi anak, seperti memberi makan, pakaian, serta kepentingan kesehatan anak. Dalam hal harta, wali wajib menjaga, tidak menggunakan harta anak secara berlebihan, hal ini  sebagai  tuntutan  kewajiban  bagi  wali  yang  harus  dipertanggung  jawabkan kelak. 18
Hal  yang  sama  juga  ditegaskan  oleh  Abdul  Majid,  bahwa  perwalian dalam Islam tidak hanya berkenaan dengan diri anak saja, tetapi juga mewalikan semua  hak-hak  harta  anak  sebagai  warisan  atas  orang  tuanya  yang  meninggal dunia. 19 Intinya, wali mempunyai beban yang cukup berat atas anak yatim yang diwalikannya. Tangung jawab tersebut wajib dipikul, dan tentu mendapat balasan yang sepadan baginya.
Terkait  dengan  penetapan  ibu  menjadi  wali  di  Mahkamah  Syar’iyah Banda  Aceh  maka  dalam  pandangan  islam  tidak  bertentangan.  Hal  ini  karena tidak  ada  dasar  hukum  islam.  Maka  oleh  sebab  itu  alasan  hakim  Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh menetapkan wali  ibu kandung untuk pengurusan harta anak dibawah umur adalah karena kedekatan hubungan kekeluargaan antara anak dengan  calon  wali,  memiliki  kemampuan  dan  waktu  yang  cukup  serta berkecukupan  secara  financial  untuk  membiayai  kehidupan  anak.  Kehidupan yang  layak  menjadi  perhatian  utama  daripada  status  gender  laki-laki  atau perempuan.
Dalam sistem peradilan, perwalian hanya dapat dilalui melalui petunjuk undang-undang.  Peraturan  tertulis  mengenai  perwalian  ada  di  dalam  Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yaitu dalam Bab XI Pasal 50 sampai 54 yang  mengatur  mengenai  batas-batas  umur  anak  yang  diletakkan  di  bawah perwalian,  mengenai  syarat  wali,  tugas  seorang  wali,  tanggung  jawab  seorang wali, serta bagaimana seorang wali dapat dicabut kekuasaannya.
17 Wahbah  Zuhaili, AL-Fiqh  al-Islāmī  wa  Adillatuh, ed.  In, Fiqih  Islam:  Pernikahan Talak, Khuluk, Mengila’ Istri, Li’an, Zuhar dan Masa Iddah, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani) , jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 318.
18 Abu  Bakar  Jabir  al-Jazairi, Minhāj  al-Muslim, ed.  In, Minhajul  Muslim;  Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim, (terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman), (cet. ii, Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 867.
19 Abdul  Majid  Mahmud  Mathlub, Al-Wajīz  fī  Aḥkām  al-Usrah  al-Islamiyyah,  ed.  In, Panduan  Hukum  Keluarga  Sakinah, (terj:  Harits  Fadhli  &  Ahmad  Khotib),  (Surakarta:  Era Intermedia, 2005), hlm. 581-582.
Pengaturan  lebih  lanjut  mengenai  cara  pengangkatan  dan  penunjukan wali  dimuat  dalam  Pasal  33  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan. Disebutkan bahwa dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaanya, maka seseorang  tentang  perwalian  ditemukan  dalam  atau  badan  hukum  yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Untuk menjadi wali anak, jelas dikatakan harus melalui penetapan pengadilan. Wali yang ditunjuk tersbeut wajib mengelola harta milik dan diri anak. 20
Adapun mengenai pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim dalam penetapan  wali,  baik  ayah  kandung  maupun  ibu  kandung  dalam  dua  putusan hakim yang penulis angkat dalam skripsi ini dapat ditolerir secara hukum Islam. Hanya saja dalam kasus penunjukan ibu kandung sebagai wali dalam urusan harta dapat diterima atas dasar kemaslahatan. Meskipun hal ini tidak disebutkan secara khusus dalam kitab-kitab fikih.

## Penutup
Setelah  dilakukan  penelitian  dan  pembahasan  serta  menganalisis mengenai Penetapan Perwalian Terhadap Pengurusan Harta Anak dibawah Umur di Mahkamah Syariyah Banda Aceh sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu  dapat  ditarik  kesimpulan  atas  permasalahan  yang  diajukan  dalam penelitan ini. Adapun kesimpulannya sebagai berikut: pertama , Proses penetapan wali dalam hal pengurusan harta anak dibawah umur di Mahkamah Syar’iyah Banda  Aceh  diselesaikan  dalam  beberapa  tahapan,  yakni  diawali  dengan pendaftaran dan registrasi perkara di kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh,  pembacaan  surat  permohonan  oleh  hakim,  para  pemohon  memberikan keterangan  di  persidangan  berkaitan  dengan  dalil  dalil  permohonan,  para pemohon menghadirkan beberapa alat bukti, lalu persidangan dilanjutkan dengan tahapan  permusyawaratan  majelis  hakim,  dan  tahapan  persidangan  diakhiri dengan  pembacaan  penetapan  oleh  hakim  yang  salah  satu  amar  penetapannya adalah menetapkan para pemohon sebagai wali terhadap anak tersebut.
Kedua , Alasan  hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  menetapkan wali    ibu  kandung  untuk  pengurusan  harta  anak  dibawah  umur  adalah  karena kedekatan  hubungan  kekeluargaan  antara  anak  dengan  calon  wali,  memiliki kemampuan dan waktu yang cukup serta berkecukupan secara financial untuk membiayai  kehidupan  anak.  Kehidupan  yang  layak  menjadi  perhatian  utama daripada status gender laki-laki atau perempuan. Penetapan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan, sebab
20 Citra  Umbara, Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, ( Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm. 358.
hakim  memandang  bahwa  ibu  dari  anak  tersebut  mampu  dan  layak  untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak dan kepentingan anaknya di depan hukum dan di luar pengadilan. Penetapan ini juga mengizinkan ibu kedua anak  di  bawah  umur  untuk  mengelola  ataupun  mempergunakan  harta  warisan milik  anak  tersebut  yang  berasal  dari  harta  peninggalan  ayahnya,  yang dimaksudkan  selain  untuk  keperluan  administrasi  dibank  juga  untuk dipergunakan  bagi  kepentingan  anaknya  sampai  dengan  anak  tersebut  cukup umur, mulai dari segi kebutuhan sehari-hari, pendidikan, sandang, pangan, dan lain sebagainya.
Ketiga , Dilihat dari sisi hukum Islam,pertimbangan hukum yang dibuat oleh  hakim  terkait  permohonan  penetapan  wali  anak  di  Mahkamah  Syar’iyah Banda  Aceh  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  Islam.    Dalam  hal  ini, pertimbangan hakimsesuai dengan teori maslahah mursalah serta tujuan hukum Islam yaitu memberikan kemanfaatan atau kemaslahatan kepada umat manusia

## Daftar Pustaka
Abdul Majid Mahmud Mathlub, Al-Wajīz fī Aḥkām al-Usrah al-Islamiyyah, ed. In, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, (terj: Harits Fadhli & Ahmad Khotib), Surakarta: Era Intermedia, 2005. Abdurrahman dan Riduan Syahrani Hukum Perkawinan , Bandung, Alumni 1978. Abu  Bakar  Jabir  al-Jazairi, Minhāj  al-Muslim, ed.  In, Minhajul  Muslim; Pedoman  Hidup  Harian  Seorang  Muslim, (terj:  Ikhwanuddin  &  Taufik Aulia Rahman), cet. II, Jakarta: Ummul Qura, 2016. Amir  Syarifuddin ,  Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia  Antara  Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2014. Citra  Umbara, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet. V, Bandung: Citra Umbara, 2014. Kompilasi Hukum Islam Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia , Bandung: Refika Aditama, 2008. Muhammad  Jawad  Mughniyah, Fiqih  Lima  Mazhab ,  Jakarta:  PT  Lentera Basritama, 1996.
Soraya Devy, ''Konsep Penetapan Wali Harta Dalam Pemikiran Mazhab Syafi’i Dan  Praktek  Masyarakat  Aceh  Besar'' Jurnal  Kajian  Ilmu  Hukum  dan Syariah Vol 1, No 1, 2016. Sudarsono , Hukum Perkawinan Nasional , Jakarta, Rineka Cipta, 2005. Undang-undang U No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Wahbah  az-Zuhaili, Fiqih  Islam  Wa  Adilatuhu  .  Diterjemahkan  oleh  Abdul Hayyie alKattani, dkk, Jilid 10, Cet. Ke 10, Jakarta: Gema Insani, 2011. Wahbah  Zuhaili, AL-Fiqh  al-Islāmī  wa  Adillatuh, ed.  In, Fiqih  Islam: Pernikahan Talak, Khuluk, Mengila’ Istri, Li’an, Zuhar dan Masa Iddah, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani) , jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011. Wawancara dengan Rokhmadi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 1 Juli 2020
Wawancara  dengan  Yusri,  Hakim  Mahkamah  Syar'iyah  Banda  Aceh,  pada tanggal 1 Juli 2020