## PERJANJIAN  PETANI  PENGGARAP DENGAN PEMILIK LAHAN DAN PENDEREP PADI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Kecamatan Banyumas)
Purbatin Fuad Achmadi 1
Purbatinfuad123@gmail.com
Received: 20/03/2018 Revised:
08/04/2018 Aproved: 20/04/2018

## Abstract
The form of cultivate farmers' agreement with the owners and the harvesters of rice based on the customary law which up to now has tended to be detrimental to cultivate farmers  in the village of Kejawar, Banyumas. For that reason, the perspective of sharia economic law seeks to provide new breakthroughs so that the agreements or contracts can provide benefits and expediency to all parties. Basically, the form of cultivate farmers' agreement with the owners and the harvesters of rice field is divided into two agreements: 1. Agreement between the rice field owners and cultivators of rice fields.  2. Agreement between the paddy field cultivators with the harvesters, or sometimes agreements among the paddy field cultivators and rice field harvesters who involve or seek approval from the rice field owners.
The writer tries to solve the problem with a cooperation contract in a business or partnership (Syirkah), Mudharabah or Qiradh, a form of partnership agreement (Syirkah), by: 1. Agreement between the rice field owners and cultivators of rice fields, using mudharabah contracts.  2. Agreement between the paddy field cultivators with the harvesters, or sometimes agreements among the paddy cultivators and rice field harvesters who involve or seek approval from the rice field owners , using mudharabah contracts.
Keywords: Agreement among cultivator farmer with rice field owners and harvesters  Joint welfare based on the Islamic Perspective.
1 Fresh Graduate PPs IAIN Purwokerto
As-Salam I Vol. VII No.1, Th. 2018
P-ISSN : 2089-6638 E-ISSN : 2461-0232 Edisi: Januari-Juni 2018

## A. Pendahuluan
Undang-Undang Perjanjian Bagi hasil di sahkan dan diundangkan pada tanggal 7 Januari 1960, dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1960 No. 2, dengan Memori penjelasannya pada Tambahan Lembaran Negara. 2
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil maka pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah antara para pihak harus didasarkan pada pembagian yang adil. Selain itu hak dan kewajiban kedua belah pihak juga tercantum dalam Undang-Undang tersebut. Khususnya yang berkaitan dengan terjaminnya kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap. Hal demikian tidak saja berpengaruh terhadap peningkatan hasil produksi akan tetapi juga berpengaruh terhadap terpenuhinya kebutuhan rakyat terhadap sandang pangan. Namun dalam prakteknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ini tidak sepenuhnya diterapkan oleh para pihak dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian tersebut, melainkan para pihak tersebut menggunakan kebiasaan atau hukum Adat dalam pelaksanaannya.
Yang membedakan penelitian ini dengan yang lain adalah dilibatkannya pihak penderep dalam perjanjian ini. Selama ini petani penggarap selalu dirugikan dengan pembagian yang kurang adil antara pemilik, penggarap dan pihak penderep.
Dengan adanya penelitian ini penyusun berusaha merekrontruksi perjanjian sehingga tidak merugikan salah satu pihak, didasarkan pada Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## B. Metode Penelitian
Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknik yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian adalah upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan
2  Soedjarwo Soeromiharjo dkk (Ed.), Pengabdian Seorang Guru Pejuang Petani Bunga Rampai: Fokus pada mengangkat harkat petani, ( Gajah Hidup, Jakarta, 2008), hal 87.
prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk menwujudkan kebenaran.
Adapun uraian mengenai metode penelitian ini meliputi: jenis penelitian, objek penelitian, sumber data dan metode analisis data yang akan dipaparkan sebagai beriukut:

## 1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan ( field research ) karena informasi dan data yang diperlukan digali serta dikumpulkan dari lapangan yang bersifat deskriptif atau menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi atau yang ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada.
Penelitian ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendiskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.

## 2. Obyek Penelitian
Obyek dari penelitian ini adalah perjanjian antara pemilik sawah, penggarap sawah dan penderep padi.

## 3. Subyek    Penelitian
Subyek  dari penelitian ini  adalah :
a.  pemilik sawah,
b. penggegarap sawah
c. penderep padi.

## 4. Sumber Data

## a.    Primer
Data  primer diperoleh dari hasil penelitian  lapangan atau bahan  yang diperoleh  dari sumbernya secara langsung  dari responden yaitu Petani Penggarap, Penderep Padi, dan Pemilik Sawah mengenai pelaksanaan perjanjian petani penggarap    dengan pemilik
As-Salam I Vol. VII No.1, Th. 2018
P-ISSN : 2089-6638 E-ISSN : 2461-0232 Edisi: Januari-Juni 2018
dan    penderep padi    perspektif hukum ekonomi syariah studi kasus di Kecamatan Banyumas.

## b.  Sekunder
Data dalam penelitian ini akan digali dengan menggunakan metode sebagai berikut:

## 1. Populasi
Populasi adalah jumlah dari keseluruhan atau kesatuan kesatuan atau individu-individu yang karakteristiknya diduga Dalam penelitian ini adalah Petani Desa Kejawar Kecamatan Banyumas.

## 2. Sampel
Dalam penelitian ini penulis menggunakan tekhnik purposive sample yaitu pemilihan kelompok subjek yang didasarkan atas kriteria tertentu yang berhubungan dengan permasalah tentang tinjauan hukum  Islam terhadap Akad  Kerjasama Dalam Usaha (Syirkah) 3 studi kasus di Desa Kejawar Kecamatan Banyumas. Subjek dalam penelitian ini adalah    petani penggarap, pemilik tanah dan penderep padi  di  Desa  Kejawar  yang sedikit  banyak mengetahui atau mengerti tentang permasalahan yang diteliti.

## 3. Dokumentasi
Metode Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui penyelidikan benda-benda tertulis seperti buku, kitab-kitab, literatur, atau dokumentasi yang erat hubungannya dengan Akad  Kerjasama Dalam Usaha (Syirkah)  yang diteliti dan sumber lainya yang berhubungan dengan tesis ini.

## 4. Pengamatan (Observasi)
Adalah pengamatan dimana peneliti mengamati langsung terhadap gejala-gejala obyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi yang diadakan.
3 Ridwan, Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia , STAIN Press, Purwokerto, 2016, hal. 136.

## 5. Metode pengumpulan data
a. Observasi
b. Wawancara c. Dokumentasi.

## C. Tujuan Penelitian.
1. Untuk mengetahui dan menganalisa sistem pelaksanaan perjanjian petani penggarap dengan pemilik dan penderep padi berdasarkan hukum kebiasaan di Desa Kejawar  Kecamatan Banyumas, yang ternyata cenderung lebih merugikan Petani Penggarap dibanding dengan penderep padi yang selama ini mereka alami.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan pilihan sistem pelaksanaan perjanjian petani penggarap dengan pemilik dan penderep padi berdasarkan hukum kebiasaan di Desa kejawar Kecamatan Banyumas.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala  dan cara mengatasinya  yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian petani penggarap dengan pemilik dan penderep padi berdasarkan hukum kebiasaan di Desa Kejawar Kecamatan Banyumas.
4. Untuk mengetahui keinginan para petani dengan penderep dan pemilik sawah, hubungannya dengan sistem perjanjian petani penggarap dengan pemilik dan penderep padi perspektif hukum ekonomi syariah  studi kasus di Kecamatan Banyumas,
5. Untuk mengetahui dasar hukum dari petani penggarap dengan pemilik dan penderep padi perspektif hukum ekonomi syariah  studi kasus di Kecamatan Banyumas.

## D. Kajian Teoritis.
Bahwa bumi, air    dan kekayaan yang terkandung dalam bumi adalah Milik Negara Indonesia terdiri dari daratan dan perairan  yang mana
As-Salam I Vol. VII No.1, Th. 2018
P-ISSN : 2089-6638 E-ISSN : 2461-0232 Edisi: Januari-Juni 2018
semuanya ini    merupakan pemberian dai Allah Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat kekayaan alam yang tidak ternilai harganya
Dalam Pasal 33 ayat ( 3 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tertulis bahwa “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan pergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat “. 4
Bagi rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan penting bagi kehidupan mereka sehari hari. Terutama bagi penduduk yang bertempat tinggal di pedesaan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, jadi tanah dalam hal ini tanah pertanian mempunyai peranan pokok  untuk bergantung dalam hal kehidupan sehari hari.
Tanah mempunyai fungsi sosial yang pemanfaatannya harus sungguh- sungguh membantu usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu terus perlu dikembangkan rencana tata ruang dan tata guna tanah secara nasionl. Sehingga pemanfaatan tanah dapat terkoordinasi antara berbagai jenis penggunaan dengan tetap memelihara kelestarian alam dan lingkungan, serta mencegah penggunaan tanah yang merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan. 5
Yang dimaksud dengan tanah, pemilik, hasil tanah, dan petani menurut Undang-undang No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil adalah  :
1. tanah, ialah tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan;
2. pemilik, ialah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah;
3. perjanjian bagi hasil, ialah perjanjian dengan nama  apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak    dan seseorang    atau badan hukum pada pihak lain -yang dalam Undang-undang ini disebut
4 UUD RI 1945 Hasil    amandemen, Palito Media, hal 108
5  A.P Perlindungan, Komentar Atas UndangUndang Pokok Agraria , (Mandar Maju,  Bandung 1998) hal.8.
“penggarap ”-  berdasarkan  perjanjian mana  penggarap diperkenankan    oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian  diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah  pihak.
4. hasil tanah, ialah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap termaksud dalam huruf e pasal ini, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen;
5. petani,adalah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian. 6
Masyarakat petani Kecamatan Banyumas berpendapat tentang istilah Penderep Sawah adalah orang yang disuruh bekerja oleh    Penggarap Sawah dan atau Pemilik sawah untuk memanen padi kemudian hasil panen di diperoleh ditimbang untuk mendapatkan upah dengan sistem bagi hasil yang disepekati dua belah pihak.
Kebanyakan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di daerah Kecamatan Banyumas, yang sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah petani,    tidak mempunyai lahan sawah sendiri. Mereka kebanyakan penggarap sawah dengan sistem bagi hasil.
Karena ketika panen padi waktunya bersamaan dan harus secepatnya dipetik, maka apabila sawah garapan mereka panen untuk memanen mereka menggunakan tenaga kerja untuk memetik padi dengan sistem    diderepkan.
Derep adalah memanen padi di sawah dengan sistem bagi hasil, biasanya pembagiannya berkisar antara 1 banding  9  s.d. 4 banding 6, dengan pertinbangan sebagai berikut :
6 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1960, Tentang Perjanjian Bagi Hasil, Pusat hukum dan Humas BPN RI , SJDI HUKUM, hal 1.
As-Salam I Vol. VII No.1, Th. 2018
P-ISSN : 2089-6638 E-ISSN : 2461-0232 Edisi: Januari-Juni 2018
Hasil wawancara dengan Ibu Munjiyah pemilik sawah Beralamat di Rt 3
Rw 3 Desa Kejawar Kecamatan Banyumas, umur 76 tahun No. Hasil dan Pembagian Bilangan   Pembagi Penderep Pemilik dan Penggarap Keterangan 1. 1 bagian 9 bagian Apabila tempat sawah yang dipanen dengan tempat untuk menjemur padi dekat dan padi tidak roboh dan tidak terserang hama atau tikus). 2. 2 bagian 8 bagian Apabila tempat sawah yang dipanen dengan tempat untuk menjemur padi jauh sehingga memerlukan ongkos atau tenaga untuk mengangkut hasil panen padi dan padi tidak roboh dan tidak terserang hama atau tikus). 3. 3 bagian atau lebih tergantung tingkat hama & kerusakan 7 bagian atau kurang tergantung tingkat hama & kerusakan Apabila tempat sawah yang dipanen dengan tempat untuk menjemur padi jauh sehingga memerlukan ongkos atau tenaga untuk mengangkut hasil panen padi dan padi roboh dan terserang hama atau tikus).
Adapun untuk perjanjian antara penggarap sawah dengan pemilik sawah sebagai beikut :
Hasil wawancara dengan Ibu Munjiyah pemilik sawah Beralamat di Rt 3 Rw 3 Desa Kejawar Kecamatan Banyumas, umur 76 tahun
No.

## Hasil dan Pembagian
Bilangan   Pembagi
Penggarap
Pemilik Sawah Keterangan 1. ½ bagian ½ bagian
Apabila Bibit padi,
Pupuk, dan obat obatan untuk membasmi hama disediakan oleh menggarap sawah termasuk mendoser sawah, nanam, matun kesatu, mupuk, matun kedua, mupuk, dan semprot hama, membasmi hama semuanya ditanggung oleh penggarap sawah, sedang Pemilik sawah hanya menyediakan sawah untuk digarap saja 2. 2/5 bagian 3/5 bagian Penggarap menggarap sawah (mendoser sawah, nanam, matun kesatu,
mupuk, matun kedua, mupuk, dan semprot hama, membasmi hama),
As-Salam I Vol. VII No.1, Th. 2018
P-ISSN : 2089-6638 E-ISSN : 2461-0232 Edisi: Januari-Juni 2018
sedangkan pemilik sawah menyediakan Bibit padi, Pupuk, dan obat obatan,
untuk menggarap sawah
Keadaan ini sudah berlangsung puluhan tahun dan turun temurun dan sudah menjadi budaya di masyarakat petani kecamatan Banyumas. Jadi perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat petani penggarap sawah di Kecamatan Banyumas pada umumnya adalah perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang berlaku didalam masyarakat pada umumnya, dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat.
Kepercayaan dan kesepakatan antara petani penggarap dan pemilik tanah, kepercayaan inilah yang menjadi modal utama bagi seorang penggarap untuk dapat ijin  mengelola tanah pertanian yang bukan miliknya, dengan obyek perjanjian yakni tanah pertanian, dan semua yang melekat pada tanah.
(Hasil wawancara dengan Ibu Munjiyah pemilik sawah Beralamat di Rt 3 Rw 3 Desa Kejawar Kecamatan Banyumas, umur 76 tahun).
Sedangkan isi perjanjian yang meliputi hak dan kewajiban masing - masing pihak juga di tentukan oleh mereka sendiri, serta hasil dari pengusahaan tanah tesebut nantinya akan di bagi sesuai kesepakan yang telah disepakati bersama, sedangkan batas waktu perjanjian bagi hasil yang berlaku selama ini juga tidak ada patokan yang baku semua didasarkan kesepakatan bersama pemilik dan penggarap, biasanya berdasarkan pada musim tanam padi apabila musim bercocok tanam sampai dengan musim panen tiba maka dengan sendirinya batas perjanjian ini berakhir, karena sifat perjanjian bagi hasil ini tidak tertulis atau lisan saja.
Umumnya bagian yang diperoleh petani penggarap justru lebih kecil di bandingkan dengan pemilik sawah dan penderep sehingga timbul adanya ketidakadilan. ( Hasil wawancara dengan Ibu Munjiyah pemilik sawah
beralamat di Rt 3 Rw 3 Desa Kejawar Kecamatan Banyumas, umur 76 tahun ).
Sehingga perlu adanya merekontruksi  perjanjian agar perjanjian tidak lagi berdasar pada kebiasaan yang merugikan salah satu pihak,  tetapi yang dicari adalah keadilan sebagai acuannnya. Hukum kebiasaan hanya bisa dipakai  bila ada keadilan, sehingga perjanjian yang tidak membawa keadilan harus di rubah. Penyusun berusaha merekrontruksi perjanjian sehingga tidak merugikan salah satu pihak, didasarkan pada Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
Dalam pengembangan pemikiran hukum muamalat, Islam telah memberikan prinsip-prinsip sebagai pondasi dalam membangun konstruk teori baru yang relevan dengan tuntutan perubahan, yaitu:
1. Pada  dasarnya bentuk muamalah adalah mubah kecuali yang ditentukan lain oleh nash al-Qur’an atau Sunah. Prinsip ini memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi umat Islam dalam bidang hukum muamalah untuk melakukan ijtihad bagi pengembangan pemikiran baru yang sesuai dengan kondisi dan situasi serta kebutuhan masyarakat. Dengan berpegang prinsip ini, kajian hukum muamalah semakin dinamis dan mampu beradaptasi dengan berbagai spektrum tuntutan perubahan zaman.
2. Akad hukum muamalah harus dilakukan atas dasar saling rela, tanpa mengandung unsur paksaan. Prinsip ini bermakna setiap transaksi/akad muamalah harus diletakkan sebagai transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak dengan jalan konsensus dalam bentuk akad ijab qabul atau perubahan yang bermakna adanya kerelaan dua belah pihak yang terlibat dalam akad.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam kehidupan manusia. Keabsahan suatu akad ditentukan oleh banyak variabel dan salah satunya adalah variabel bahwa tujuan akad muamalah adalah mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat.
As-Salam I Vol. VII No.1, Th. 2018
P-ISSN : 2089-6638 E-ISSN : 2461-0232 Edisi: Januari-Juni 2018
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalm kesempitan. Setiap akad muamalah harus didasarkan pada unsur saling menguntungkan kedua belah pihak dan tidak ada unsur saling menzalimi.
Dalam KHES, bab II Pasal 21 disebutkan bahwa semua akad harus dilakukan berdasarkan asas:
1. Ikhtiya r i / sukarela; setiap akad dilakukan atas dasar kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
2. Amanah / menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
3. Ikhtiya t i / kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
4. Luzum / tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktek spekulasi atau maisir.
5. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
6. Taswiyah / kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
7. Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka.
8. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
9. Taisir / kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
10. Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan atau perbuatan buruk lainnya.
11. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram. 7
Pada dasarnya  perjanjian petani penggarap dengan pemilik dan penderep padi, terbagi menjadi dua perjanjian :
1. Perjanjian antara pemilik sawah dengan penggarap sawah.
2. Perjanjian Penggarap sawah dengan penderep sawah, atau terkadang perjanjian antara penggarap sawah dengan penderep sawah yang melibatkan atau minta persetujuan    pemilik sawah.
Disinilah letak ketidak adilan yang sering terjadi karena memanen
padi merupakan tugas dari penggarap sawah tetapi dalam praktik untuk membiayai panen padi mengambil jatah dari pemilik sawah. Dalam thesis ini kita akan mengkaji akad atau perjanjian perspektif  Islam yang tidak merugikan pemilik sawah dan penggarap sawah juga bisa menikmati hasil keuntungan dari garapan sawahnya.
Untuk mengatasi persolan diatas penulis berusaha memecahkan masalah dengan akad kerjasama dalam usaha atau perkongsian (Syirkah), Mudharabah atau Qiradh salah satu bentuk akad  perkongsian (Syirkah). Sehingga dalam hal ini bentuk perjanjian petani penggarap dengan pemilik dan penderep padi terbagi menjadi dua perjanjian :
1. Perjanjian antara pemilik sawah dengan penggarap sawah, (menggunakan akad mudharabah).
2. Perjanjian Penggarap sawah dengan penderep sawah, atau terkadang perjanjian antara penggarap sawah dengan penderep sawah yang
7 Ridwan, Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia , STAIN Press, Purwokerto, 2016, hal. 120 – 121.
As-Salam I Vol. VII No.1, Th. 2018
P-ISSN : 2089-6638 E-ISSN : 2461-0232 Edisi: Januari-Juni 2018
melibatkan atau minta persetujuan  pemilik sawah, (menggunakan akad mudharabah).
Bagi pemilik modal dia akan memperoleh keuntungan , pertama pahala dari Allah karena dia telah memberi ruang    bagi orang lain    untuk berkembang secara ekonomis dan mengangkat kemiskinan dan keterjepitan ekonomi. Apabila yang diajak kerja sama  orang kaya, maka kerjasama mudharabah menjadi  media untuk saling tukar pengalaman  dan pengetahuan dalam mengembangan usaha. 8

## E.    Kesimpulan.
Penyusun berusaha merekrontruksi perjanjian yang umumnya, bagian yang diperoleh  petani penggarap justru lebih kecil di bandingkan dengan pemilik sawah dan penderep sehingga timbul adanya ketidakadilan.    Untuk itu penyusun berusaha mencari terobosan baru mengatasi ketidakadilan ini, salah satu mencari keadilan yaitu didasarkan pada  Perspektif  Hukum Ekonomi Syariah.
Mudharabah adalah salah satu bentuk    akad kerjasama dalam usaha (Syirkah). Hikmah diisyaratkannya akad mudharabah adalah untuk melepaskan atau mengurai kemiskinan dan kesempitan hidup ekonomi masyarakat yang dalam posisi terjepit secara ekonomi.
8 Ridwan, Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia , STAIN Press, Purwokerto, 138.

## DAFTAR PUSTAKA
A.P Perlindungan, Komentar Atas UndangUndang Pokok Agraria , Mandar Maju, Bandung 1998
Al-Qur an, Al Hadis, Ijma
H. Ridwan, Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia , STAIN Press, Purwokerto,
2016.
Kompilasi Hukum Islam
Manan Abdul, Hukum Ekonomi Syari’ah , Kencana Prenadamedia Group, Jakarta,
2014.
Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2008  Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syar’ah.
Soedjarwo Soeromiharjo dkk (Ed.), Pengabdian Seorang Guru Pejuang Petani Bunga Rampai: Fokus pada mengangkat harkat petani , Gajah Hidup, Jakarta, 2008.
Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum , Penertbit Universitas Indonesia, Cetakan ke -3, Jakarta, 2015.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen, Palito Media,
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria,
Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1960, tentang perjanjian bagi hasil, Pusat hukum dan Humas BPN RI , SJDI HUKUM.
UU  No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. UU    No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
As-Salam I Vol. VII No.1, Th. 2018
P-ISSN : 2089-6638 E-ISSN : 2461-0232 Edisi: Januari-Juni 2018