## REKONSEPTUALISASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH POLRI DALAM RANGKA EFEKTIFITAS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
M. Aris Purnomo 1 , Eko Soponyono 2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro eko.soponyono@gmail.com

## ABSTRAK
Korupsi  telah  menjadi  bagian  dari  kehidupan,  menjadi  suatu  sistem  dan  menyatu  dengan penyelenggaraan pemerintah negara. Dampak yang ditimbulkan oleh korupsi, bukan saja kerugian dari aspek  ekonomi,  tetapi  hampir  semua  aspek  kehidupan  dipengaruhi baik  sosial,  budaya,  politik  dan keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Konsep penyidikan tindak pidana korupsi  oleh  Kepolisian  negara  Republik  Indoneisa,  dan  mengetahui  konsep  penyidikan  tindak  pidana korupsi yang ideal di masa akan datang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep penyidikan Polri saat  ini,  belum  optimal  mengingat  masih  adanya  berbagai  faktor-faktor  yang  menjadi  kendala  dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi tersebut.Faktor-faktor yang mempengaruhi dari aspek substansi hukum  terutama  substansi  hukum  formil  yang  multitafsir  dalam  rumusan  delik  korupsi.  Aspek  struktur hukum  terutama  terkait  kelembagaan  penyidik  yang  belum  integral,  dengan  system  koordinasi  yang belum sinergis dan harmonis, sedangkan aspek kultur hukum terutama belum terbangunnya dukungan partisipasi masyarakat anti korupsi dalam upaya pemberantasan korupsi. Konsep penyidikan Polri yang ideal di masa mendatang adalah terbangunnnya sistem hukum baik aspek substansi, struktur maupun kultur  hukum yang  mendukung  pemberantasan  korupsi. Aspek  substansi  hukum,  yang  ideal  adalah substansi yang secara tegas merumuskan delik korupsi sebagai delik formil dan tanpa multitafsir., dan substansi hukum formil yang mengintegrasikan system penyidikan tindak pidana korupsi. Aspek struktur hukum,  yaitu  terbangunnya  institusi penyidikan  yang  integral,  dengan  system  koordinasi  yang  sinergis dan  harmonis  dengan  akuntabilitas  yang  tinggi,  sedangkan  aspek  kultur  hukum  yaitu  terbangunnya budaya anti korupsi, kemitraan polri dengan masyarakat serta partisipasi aktif masyarakat anti korupsi dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi.
Kata Kunci : Konsep Penyidikan; Pemberantasan Korupsi; Penyidik Polri; Sistem Hukum
2 Penulis Kedua, Penulis Koresponden

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Masalah  Korupsi 3 bukan  saja  sebagai masalah  yang  dihadapi  oleh  suatu  bangsa  atau negara, tetapi korupsi adalah merupakan masalah yang dihadapi oleh umat manusia karena dampak yang  ditimbulkan  oleh  kejahatan  ini,  bukan  saja kerugian dari aspek ekonomi, tetapi hampir semua aspek  kehidupan  dipengaruhi  baik  sosial,  budaya, politik dan keamanan. 4 Masalah korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada  sejak  era  tahun  1950  an.  Berbagai  kalangan
3 Istilah korupsi berasal  dari  perkataan  latin “ coruptio ” atau “ corruptus ” yang berarti kerusakan atau kebobrokan.  Lihat  Focus  Andrea  dalam  Martiman Prodjohamidjojo,  2001, Penerapan  Pembuktian  terbalik dlam  Delik  Korupsi  (UU  No.  31  tahun  1999), Cetakan 1, Mandar Maju : Bandung, hal : 7). Menurut Lubis, M., dan    Scoot,  J.C. dalam  pandangannya  tentang  korupsi disebutkan bahwa,  korupsi  dalam  arti  hukum  adalah tingkah  laku  yang  menguntungkan  kepentingan  diri sendiri dengan  merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah  yang  langsung  melanggar  batas-batas hukum  atas  tingkah  laku  tersebut,  sedangkan  menurut norma-norma  pemerintah  dapat  dianggap  korupsi apabila  hukum  dilanggar  atau  tidak  dalam  bisnis tindakan tersebut  adalah  tercela”. lihat  Lubis,  M.,  dan Scoot,  J.C.1993, Korupsi  Politik,  Yayasan  Obor Indonesia :  Jakarta, hal : 19) 4 Menurut Barda  Nawawi  Arif  bahwa  Korupsi  sangat menjadi  sulit  diberantas  karena  berkaitan  erat  dengan kompleksitas  masalah  lain seperti  :. “Masalah  sikaf mental/moral,  masalah  pola/sikap  hidup  dan  budaya sosial,  masalah  kebutuhan/tuntutan  ekonomi  dan struktur/sistem ekonomi, masalah lingkungan hidup/sosial  dan  kesenjangan  sosial-ekonomi,  masalah struktur/budaya  politik,  masalah  peluang  yang  ada  di dalam mekanisme pembangunan atau kelemahanbirokrasi/prosedur  administrasi  (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan umum”.  Lihat  Barda  Nawawi Arief,  1997, Beberapa Pokok  Pemikiran  Kebijakan  Penanggulangan  Tindak Pidana Korupsi,  Makalah  yang  disampaikan  dalam seminar  sehari  tentang  Mencari  Solusi  dan  Model- model  Pemberantasan  Korupsi,  Kolusi  dan  Manipulasi Di Lembaga Penegakan Hukum Indonesia, di Semarang pada tanggal  13 Agustus 1997: 4)..
menilai    korupsi  telah  menjadi  bagian  dari kehidupan,  menjadi suatu  sistem  dan  menyatu dengan  penyelenggaraan  pemerintah  negara. Berawal dengan keluarnya Peraturan No PRT/PM- 06/1957  tentang  Pemberantasan  Korupsi    dan PRT/PERPU/013/1958  tentang  Pengusutan, Penuntutan    dan  Pemeriksaan  Perbuatan  Korupsi dan  Pemilikan  Harta  Benda  dari  Kepala  Staf Angkatan  Darat  selaku  penguasa  perang    pusat Angkatan Darat. Selain itu juga terdapat UU yang mengatur  tentang  tindak  pidana  korupsi  yang kemudian  secara  berturut-turut  mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali. Yang pertama adalah    PERPU  NO  24  Tahun  1960  tentang Pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan Tindak Pidana  Korupsi  berubah  menjadi  UU  No  1  Tahun 1961 yang kemudian berubah untuk kedua kalinya menjadi  UU  No  3  Tahun  1971  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  kemudian berubah  untuk  ketiga  kalinya  menjadi  UU  No  31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  dan  yang  keempat  disempurnakan  lagi menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pertimbangan  utama  lahirnya  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  sebagaimana dirumuskan  dalam  konsideran  UU  No.  30  Tahun 2002  khususnya  huruf  b  menjelaskan  bahwa “lembaga  pemerintah  yang  menangani  perkara tindak  pidana  korupsi  belum  berfungsi  secara
232
efektif  dan  efisien  dalam  memberantas  tindak pidana korupsi.
Perkembangan  penegakan  hukum  pidana saat ini, menunjukkan bahwa munculnya lembaga- lembaga  penyidik  lainnya  di  luar  Penyidik Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  menjadi semakin  banyak  dan  cenderung  berdiri  sendiri- sendiri.Oleh  karena  itu,  selain  berpotensi menimbulkan  tumpang  tindih  kewenangan,  juga berpotensi menimbulkan konflik antar penyidik.Disparitas  lembaga  penyidik  tersebut menunjukkan  tidak  adanya  integralisasi  yang sinergis dan harmonis, sehingga berdampak pada tidak efektifnya upaya penyidikan tindak pidana itu sendiri. Penyidik  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia yang  secara  konstitusional  sejak  awal pembentukan  Negara  ini  telah  diletakkan tanggungjawab  kewenangan  di  bidang penegakan hukum  khususnya  penyidikan  terhadap  tindak pidana  korupsi,  secara  kelembagaan  sangat  kuat karena  memiliki  sumber  daya  manusia  dan infrastruktur  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Oleh karena itu, harapan untuk memberantas korupsi di negara  Indonesia  ini,  seharusnya  memperkuat Kepolisian  secara  kelembagaan  khususnya yang berperan dalam  proses  penyidikan  tindak  pidana korupsi.
Permasalahan yang timbul ketika harapan dan  arah  kebijakan  pemberantasan  korupsi oleh penyidik  Polri tidak  diikuti  dengan  pembangunan sistem penyidikan yang baik atau konsep yang luar biasa (extra ordinary measure). Terutama jika dikaji
dari sudut pandang system hukum baik dari aspek substansi  hukum,  struktur  hukum  maupun  kultur hukum, maka sistem penegakan hukum oleh Polri belum dapat menjamin terwujudnya pemberantasan korupsi yang optimal.
Tidak  adanya  upaya  untuk  memperkuat posisi  Penyidik  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  dalam  proses  pemberantasan  tindak pidana  korupsi,  berdampak  pada  tidak  efektifnya upaya  pemberantasan  tindak  pidana korupsi  itu sendiri.

## 2. Permasalahan
Permasalahan  yang  diajukan  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.  Mengapa  Konsep  Penyidikan  Tindak  pidana Korupsi  oleh  Polri  saat  ini  belum  mampu mengefektifkan upaya pemberantasan korupsi?
2.  Bagaimana konsep penyidikan tindak  pidana korupsi  oleh  Polri  yang  diharapkan,  sehingga mampu  mengefektifkan  upaya  pemberantasan tindak pidana korupsi?

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah penelitian  hukum  normatif,  yaitu  penelitian  hukum dengan  melakukan  abstraksi  melalui  proses deduksi  dari  norma  hukum  positif  yang  berlaku, yang berupa sistematisasi hukum dan sinkronisasi hukum  baik  secara  vertikal  maupun  horizontal terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang
terkait  dengan  penyidikan  tindak  pidana korupsi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Penelitian  ini  selain  menggunakan  data primer  yang  diperoleh  langsung  dari  sumber penelitian untuk dijadikan bahan pertimbangan dan analisis  terhadap  obyek  penelitian.  Data  primer digunakan  untuk  menguji konsep-konsep  yang diteliti, guna memperkuat argumentasi hukum yang dibangun dalam penelitian ini.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  manajemen strategik dan pendekatan kualitatif, dimana peneliti akan  menghubungkannya  antara bahan  hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder, kemudian melakukan  analisis  dan  abstraksi  terhadap  bahan hukum  primer  untuk  merumuskan  suatu  konsep penyidikan  yang  terintegratif  dalam  proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A.  Konsep  Penyidikan  Polri  Dalam Penanganan Tipikor Saat Ini
Pada era Soeharto (1965 – 1998), yang gagal  mengantisipasi  disintegrasi  pada administrasi  kenegaraan  yang  diwarnai dengan  peningkatan  KKN  dengan  3  (tiga) fenomena  sosial  yaitu pertama,    kerjasama antara  pimpinan  militer    dengan  para pengusaha/    konglomerat, kedua keterlibatan para  pengusaha pribumi termasuk    koperasi,
BUMN yang dikontrol penuh oleh militer atau dalam format civil militery coalition yang lebih populer dengan pemerintahan dwi fungsi ABRI dan ketiga,  lemahnya  kontrol  pemerintahan terhadap perkembangan  lebralisasi  ekonomi dengan  intervensi  barat  yang  sangat  kuat terhadap  perkembangan  ekonomi  domestik yang  menjadi  semakin  potensial  dengan perbuatan KKN. 5
Kecenderungan prilaku koruptif selanjutnya  semakin berkembang,  dengan cepat  menyebar hampir  ke  semua sektor kehidupan berbangsa  dan  bernegara. Permasalahan Korupsi bukan  hanya pada tingkat nasional tetapi telah menjadi masalah lintas negara atau transnasional yang ditandai dengan sebab musabab tipologi, bentuk, jenis dan  modus  operandi  yang  beragam  serta sewaktu-waktu  dapat  tumbuh  secara dinamis.Gambaran  umum  tentang  prilaku korupsi cukup besar dalam suatu penelitian di New  South  Wales,  Australia  yang dilaksanakan  oleh Independent  Commision Against Corruption (Komite Anti Korupsi yang Independen)  komisi  tersebut  melakukan identifikasi  pandangan  atas  prilaku  pejabat
5 Ilyas, H. Y., 2004, Korupsi Dalam Perspektif Agama-agama Remidid Kutub, Makalah yang disampaikan  pada  diskusi  dan  ceramah  agama  yang dilaksanakan  di  Klaten  Jawa  Tengah  tanggal  27  Juli 2004, Yogyakarta, hal X.
publik  yang korupsi dan  faktor-faktor  yang menghalangi tindakan pemberantasan KKN. 6
Subyek  (pelaku)  dari  dua  definisi mengenai  penyelidikan  dan  penyidikan tersebut  adalah  penyelidik  dan  penyidik. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 3 dan 4 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka penyidik adalah Pejabat Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia. Selanjutnya yang dimaksud penyidik menurut ketentuan  Pasal  1  butir  1  UU  No.  8  Tahun 1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana  yaitu bahwa Penyidik  adalah  pejabat  polisi  negara Republik  Indonesia  atau  pejabat  pegawai negeri  sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
1. Eksistensi Penyidik Polri
a. Sumber Daya Manusia Penyidik Polri
b. Anggaran Penyidikan Tipikor
c. Sarana dan Prasarana
2. Faktor yang Mempengaruhi
Menurut Komisi IV DPR RI, terdapat indikasi  yang  menyebabkan  meluasnya korupsi di Indonesia, yakni: 7
1. pendapatan atau  gaji  yang  tidak mencukupi,
2. penyalahgunaan kesempatan
untuk memperkaya diri,
6 Pope,  J.,  2003, Strategi  Memberantas Korupsi, Yayasan Obor Indonesia : Jakarta, hal 31.
7 Pidato  Kenegaraan  Presiden  RI  tanggal  16 Agustus 1970, yang dikutip dari Nurdjana, I.G.M. 2010, Op. Cit. Hlm. 32
3. penyalahgunaan  kekuasaan  untuk memperkaya diri.
Salah satu faktor yang menyebabkan berkembangnya korupsi adalah lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi  itu  sendiri.Sistem  penegakan hukum sendiri terdapat unsur-unsur yang mendukung terwujudnya tujuan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.salah  satu  unsur  yang  sangat penting  dalam  sistem  penegakan  hukum pidana  adalah  penyidik  yang  pada  tahap penyidikan  berupaya  mengkonstruksikan perkara  dengan  mengumpulkan  bukti- bukti dan menangkap pelaku korupsi yang selanjutnya menjadi landasan bagi Jaksa Penuntut  Umum  dan  Hakim  untuk melaksanakan tugas penegakan hukum.
3. Kendala-kendala
Menurut  Ramelan 8 ,  kendala  yang bersifat  non  teknis  yuridis  dalam pengungkapan  kasus-kasus  tindak  pidana korupsi adalah :
a. kompleksitas perkara sering memerlukan  pengetahuan  yang komprehensif. Sebagai contoh dalam mengahadapi  kasus  korupsi  di bidang  perbankan,  maka  selain harus  mengatahui  dan  memahami
8 Ramelan,  2004,  Penegakan  hukum  Tindak Pidana  Korupsi  dan  Upaya  Kejaksaan  Memenuhi Ekspetasi  Publik,  Makalah  seminar  dalam  rangka  Dies Natalis Universitas Sebelas Maret ke 28, Surakarta , hal : 9.
pengetahuan  di  bidang  pidana, aparat  penegak  hukum  juga  harus mengetahui dan memahami pengetahuan  di  bidang  keuangan dan lalu lintas moneter. Dalam hal ini seringkali  dibutuhkan  bantu  an  dari pihak  yang  ahli  untuk  dimintai pendapatnya sebagai saksi ahli.
b. Tindak  pidana  korupsi  pada umumnya  melibatkan  sekelompok orang  yang  saling  menikmati keuntungan  dari  tindak  pidana tersebut.  Dengan  demikian  mereka akan  saling  bekerja  sama  untuk saling  menutupi  perbuatan  mereka. Hal  ini menyulitkan  aparat  penegak hukum  dalam  mengungkap  bukti- bukti yang ada .
c. Waktu  terjadinya  tindak  pidana korupsi  umumnya  baru  terungkap setelah tenggang waktu yang cukup lama. Hal ini menyulitkan pengumpulan  atau  merekonstruksi keberadaan  bukti-bukti  yang  sudah terlanjur
dihilangkan atau dimusnahkan.  Di  samping  itu  para saksi  atau  tersangka  yang  sudah terlanjur  pindah  ketempat  lain  juga berperan untuk menghambat proses pemeriksaan .
d. Dengan  berbagai  upaya,  pelaku tindak  pidana  korupsi  telah
menghabiskan  uang  hasil  korupsi dengan  cara  menggunakannya sendiri  atau  dengan  sengaja mengalihkannya  dengan  bentuk yang lain sehingga akan mempersulit pelacakan uang hasil korupsi.

## B.  Konsep  Penyidikan  Tipikor  Polri  Yang Ideal
1. Substansi Hukum
a. Substansi Hukum Internasional
Komitmen  dunia  internasional untuk memberantas  korupsi  dan jaringan  kerjasama  internasional,  saat ini  belum  dimanfaatkan  secara maksimal  dalam  proses  penyidikan  di Indonesia, karenanya belum dirumuskan  mekanisme  tehnis  dan strategi  kerjasama  dan  sistem koordinasi    penyidikan  internasional terutama  dalam  penanggulangan  dan pemberantasan korupsi. Yang digunakan  saat  ini,  adalah  mekanisme kerjasama  melalui  Interpol  yang  masih dipengaruhi  oleh  perjanjian  ekstradisi antar Negara.
b. Substansi Hukum Materiil
Peraturan  pertama  yang  dibentuk oleh pemerintahdalam rangka
pemberantasan korupsi adalah Peraturan Penguasa Militer
Nomor.Prt/PM-06/1957  tanggal9  April 1957.
Selanjutnya  diterbitkan  peraturan Penguasa  Perang  Pusat  Kepala  Staf Angkatan  Darat  tanggal16  April  1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 tertanggal 16 April  1958  tentang  Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan  Korupsi  Pidana  dan Pemilikan Harta Benda, serta Peraturan Penguasa  Perang  Pusat  Kepala  Staf Angkatan  Laut  No.  Prt/Z.I./7  tertanggal 17 April 1958.Menurut kedua peraturan tersebut,  perbuatan  tindak  pidana korupsi  pada  saat  itu  digolongkan menjadi  dua  macam,  yaitu  Perbuatan Korupsi Pidana dan Perbuatan Korupsi Bukan Pidana.Akan tetapi dalam kedua peraturan  tersebut  tidak  dijelaskan secara lebih lanjut mengenai pengertian kedua hal tersebut.
Oleh karena itu, dengan mengacu pada  penjelasan  yang  terdapat  dalam Perpu No.  24  Tahun  1960 tentang Pengusutan, Penuntutan
Dan
Pemeriksaan  Tindak  Pidana  Korupsi 9 , yang  dapat  dikatagorikan  sebagai Perbuatan  Korupsi  Pidana  adalah perbuatan  korupsi  yang  didalamnya terdapat unsur-unsur kejahatan
9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 72,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 2011).
sehingga  berdasarkan  hal  tersebut dapat dipidana dengan hukuman badan dan/atau  denda  yang  cukup  berat disamping  perampasan  harta  benda hasil  korupsinya.  Sedangkan  yang dikatagorikan sebagai Perbuatan Korupsi  Bukan  Pidana,  adalah perbuatan  korupsi  yang  didalamnya terdapat  unsur  perbuatan  melawan hukum.Perbuatan  korupsi  ini  tidak diancam  dengan  hukuman  pidana, melainkan  Pengadilan Tinggi  yang mengadilinya  atas  gugatan  Badan Koordinasi  Pemilik  Harta  Benda,  dapat merampas  harta  benda  hasil  korupsi tersebut.

## 2. Struktur Hukum
Konsep  penyidikan  yang  ideal  dari aspek struktur hukum dalam pemberantasan korupsi adalah sebagai berikut :
a. Pendidikan  hukum  dan  penelitian hukum  memadai  bagi  penyidik. Dilakukan  secara  priodik  dan terstruktur  serta  dinamis  mengikuti perkembangan kejahatan korupsi itu sendiri.
b. Organisasi  profesi  hukum,  memiliki visi  dan  misi  yang  sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.  Dengan  demikian,  dalam prosedur  dan  sistem  kerja  yang
dibangun mendukung proses
penegakan  hukum  yang  dilakukan oleh   penyidik.
c. Orientasi  kerja  birokrasi  penyidik Polri, tidak ditentukan  dengan  target tertentu atau  ABS,  akan  tetapi mengacu    pada due  procces  of  law dengan mengedepankan profesionalisme,  transparansi  dan akuntabiltas.
d. Etika  profesi  hukum  tetap  harus dikedepankan  dengan  didasarkan pada  konsep civilian  police (Polisi sipil) yang humanis dan religius.
e. Dana  pembangunan  di  bidang hukum memadai serta mengakomodir  semua  perkara  yang ditangani.
f. Koordinasi  antar  aparat  penegak hukum, sinergis dan harmonis dalam suatu sistem yang integral.
g. Koordinasi dengan instansi pemerintah  lainnya  juga  terbangun secara sinergis  dan  harmonis, namun  tetap  independen  (tanpa interpensi).
h. Sarana  dan  prasarana  yang memadai hingga ke pelosok-pelosok daerah di seluruh Indonesia.
i. Tidak ada tumpang tindih kewenangan  antar  penyidik,  tetapi
institusi  penyidik  integral,  sinergis dan harmonis.
j. Kesatuan Penafsiran masing-masing institusi penyidik, dalam satu visi dan misi yang integral, saling melengkapi dan saling mendukung.

## 3. Kultur Hukum
Kondisi kultur hukum yang ideal bagi  Penyidikan  tindak  pidana  korupsi oleh  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  menurut  pandangan  penulis adalah :
a. Kondisi kesadaran hukum masyarakat  yang  mendukung pemberantasan  korupsi,  tidak permissif terhadap prilaku koruptif, tapi  ikut  berpartisipasi  dalam pemberantasan korupsi.
b. Pemberdayaan  para  tokoh  sentral di  daerah  melalui  penerapan konsep  Polmas  sesuai  dengan kearifan  lokal  daerah  setempat, diarahkan  untuk  mendukung penegakan hukum pemberantasan korupsi.
c. Nilai-nilai  budaya  dalam  struktur budaya di daerah, diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi  yang  sehat,  guna mendukung  penegakan  hukum terhadap  tindak  pidana  korupsi, dan terwujud budaya malu korupsi.
d. Terbangun  nilai-nilai  kedekatan,
partisipatif dan inisiatif  masyarakat di daerah-daerah, dalam
mendukung  penyidikan  Polri  guna memberantas tindak pidana korupsi.
e. Tingkat kematangan politik
masyarakat dalam suasana
demokrasi,  terkendali  dan  tidak mengintervensi  penyidikan  tindak pidana korupsi.
f. Perubahan  perilaku  masyarakat
(social behaviour) yang mengglobal tanpa batas (borderless), tetap menjadi norma- norma  hukum  sebagai  filter  dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara.
g. Krisis  ekonomi,  sosial  dan  politik tidak  mempengaruhi  penegakan hukum  dalam  pemberantasan korupsi.
Kondisi  tersebut  membutuhkan  kerjasama  di semua  elemen,  juga  melibatkan partisipasi masyarakat dalam  upaya  sistem  peradilan  pidana yang lebih baik di masa datang.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
1. Bahwa  konsep  penyidikan  Polri  dalam rangka  pemberantasan  tindak  pidana
korupsi  pada  saat  ini,  belum  optimal mengingat masih adanya berbagai factor- faktor yang menjadi kendala dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi tersebut. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  dari aspek  substansi  hukum  terutama  terkait dengan  substansi  hukum  formil  yang memberikan  multitafsir  dalam  rumusan delik korupsi.  Aspek  struktur  hukum terutama  terkait  dengan  kelembagaan penyidik  yang  belum  integral,  dengan system  koordinasi  yang  belum  sinergis dan  harmonis,  sedangkan  aspek  kultur hukum  terutama  belum  terbangunnya dukungan  partisipasi  masyarakat  anti korupsi dalam  upaya  pemberantasan korupsi.
2. Bahwa konsep  penyidikan  Polri  yang ideal  di masa  mendatang  adalah terbangunnya  sistem  hukum  baik  aspek substansi, struktur maupun kultur hukum yang mendukung pemberantasan korupsi. Aspek  substansi  hukum,  yang ideal adalah substansi yang secara tegas merumuskan  delik  korupsi  sebagai  delik formil dan tanpa multitafsir, dan substansi hukum  formil  yang  mengintegrasikan system penyidikan tindak pidana korupsi. Aspek struktur hukum, yaitu terbangunnya  institusi  penyidikan  yang integral,  dengan  system  koordinasi  yang sinergis dan harmonis dengan
akuntabilitas  yang  tinggi,  sedangkan aspek  kultur  hukum  yaitu  terbangunnya budaya  anti  korupsi,  kemitraan  polri dengan masyarakat serta partisipasi aktif masyarakat anti korupsi dalam mendukung  pemberantasan  tindak pidana korupsi.

## B. Saran
Sebagai  saran  rekomendasi  dari penulis  untuk melakukan  rekonseptualisasi penyidikan  Polri  dalam  pemberantasan tindak pidana korupsi, adalah sebagai berikut
:
1. Perlunya  dilakukan  perubahan  baik reformulasi maupun rekonstruksi pada mekanisme  dalam    Hukum  Acara Pidana baik KUHAP maupun UU yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi dengan semangat integralisasi kelembagaan  penyidik,  dan  system koordinasi  dan  pengawasan  penyidik yang  dinergis  dan  harmonis,  serta meletakkan  prosedur  dan  metode penyidikan tindak pidana korupsi yang akuntabel.
2. Perlunya merumuskan konsep pemberantasan  korupsi  dengan  satu visi  dan  misi  yang  mengakomodir secara  integral  seluruh  konsep pemberantasan  tindak  pidana  korupsi pada  semua  instansi  pada  umumnya dan  semua  penegak  hukum
khususnya,  serta  antara  konsep penegakan  hukum  dengan  konsep pemberdayaan  masyarakat  anti korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ilyas,  H.  Y.,  2004, Korupsi  Dalam  Perspektif Agama-agama  Remidid  Kutub,  Makalah yang  disampaikan  pada  diskusi  dan ceramah  agama  yang  dilaksanakan  di Klaten Jawa Tengah tanggal 27 Juli 2004, Yogyakarta.
Lubis,  M.,  dan    Scoot,  J.C.1993, Korupsi  Politik, Yayasan Obor Indonesia :  Jakarta

## Nawawi Arief,  Barda,  1997, Beberapa  Pokok
Pemikiran Kebijakan  Penanggulangan Tindak  Pidana  Korupsi,  Makalah  yang disampaikan dalam seminar sehari tentang Mencari  Solusi  dan  Model-model Pemberantasan  Korupsi,  Kolusi  dan Manipulasi Di Lembaga Penegakan Hukum Indonesia,  di  Semarang pada  tanggal    13
Agustus 1997.
Nurdjana,  I.G.M.  2003, Wewenang  Polri  dalam
Penindakan KKN, Yogyakarta.
Pope,  J.,  2003, Strategi  Memberantas  Korupsi, Yayasan Obor Indonesia : Jakarta.
Ramelan, 2004, Penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi  dan  Upaya  Kejaksaan  Memenuhi Ekspetasi  Publik, Makalah  seminar  dalam
rangka  Dies  Natalis  Universitas  Sebelas Maret ke 28, Surakarta.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang No.  1  Tahun  1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang
Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Yang  Sudah Ada  Sebelum  Tanggal  1  Januari  1961 Menjadi  Undang-Undang (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1961 Nomor 3,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 2124).
Undang-Undang No.  3  Tahun  1971  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1971  Nomor  19,  Tambahan Lembaran Nomor  2958).
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  1981  Nomor  76, Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor
3209).
Undang-Undang No. 31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1999  Nomor  140,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).
Undang-Undang No. 20  Tahun    2001  tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2001  Nomor 134,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150).
Undang-UndangNo.30Tahun2002 tentangKomisi PemberantasanKorupsi(LembaranNegaraR epublik IndonesiaTahun2002Nomor137,
TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4250).
Perpu No.  24  Tahun  1960 tentang Pengusutan, Penuntutan  Dan  Pemeriksaan  Tindak Pidana  Korupsi (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 72, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 2011).