## ANALISIS INVENTARISASI ASET MILIK  PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019

## Cicilia Apriliana Tungga
Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia cicilia.tungga@staf.undana.ac.id

## ABSTRACT
This research aims to analyze the level of the importance and the performance of the implementation of  factors  that  determine  the  successful  inventory  of  assets  in  Rote  Ndao  Regency.  Importance Performance Analysis (IPA) is used as an analysis tool to process research data. The results showed that asset inventory has not been fully optimal. This can be seen from the results of data analysis that is unbalancing between interest and performance levels. There are 4 inventory factors that are priority to improve performance, namely: regional asset logging activities in Rote Ndao District Government, improvement of updated data base, implementation of regional asset census to get correct and accurate asset data, and information technology capabilities and completeness of infrastructure facilities in the office supported by HR capabilities
Keywords : inventory of regional assets , local government, Importance Performance Analysis (IPA).

## PENDAHULUAN
Tekad  pemerintah  pusat  untuk  meningkatkan  peranan  pemerintah  daerah  dalam mengelola  daerahnya  sendiri  diperkuat  dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk harus menciptakan daya tarik didaerahnya agar  dapat menarik dana investasi masuk ke daerah sebagai  pemacu  pertumbuhan  ekonomi,  mampu  menyediakan  lapangan  kerja, mempercepat proses pemerataan pembangunan guna mengentaskan kemiskinan. Selain menciptakan daya tarik investasi, pemerintah harus melakukan inventarisasi aset daerah untuk  mengetahui  potensi  yang  perlu  di  kembangkan  dan  dioptimalkan  oleh  daerah dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Peran kepala daerah sangat penting untuk mengembangkan potensi kekayaan daerah berdasarkan  aset  yang  dimiliki  oleh  daerah  tersebut,  baik  aset  berwujud  maupun  tak berwujud. Perlu adanya proyeksi atau perkiraan yang cermat ke depan dari kepala daerah untuk  mengembangkan  kekayaan  daaerah.  Pengembangan  potensi  daerah  tidak  harus
dilakukan oleh daerah sendiri. Kerjasama dengan daerah lain ataupun pihak ketiga juga sangat  penting  agar  melancarkan  proses  percepatan  pemerataan  pembangunan  dan perbaikan kualitas hidup masyarakat di daerah.
Inventarisasi  aset  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  agar  aset-aset  yang  dimiliki dapat  dikelola  dengan  baik  dan  benar  serta  sebagai  acuan  untuk  dilakakukannya penilaian.  Salah  satu  tujuan  dari  penilaian  aset  daerah  adalah  untuk  kepentingan penyusunan  neraca  pemerintah  dan  laporan  arus  kas.  Neraca  dan  laporan  arus  kas tersebut merupakan bentuk laporan bagi pemerintah daerah, yang di dalamnya mampu memberikan  informasi  mengenai  kekayaan  yang  dimiliki  oleh  daerah.  Laporan pertanggungjawaban  daerah  yang  akuntabel  dan  transparan  kepada  masyarakat  publik tertuang dalam neraca.
Arifin, Setiadi, dan Setiawan (2003: 10), mengatakan tujuan yang ingin dicapai dari proses pelaksanaan inventarisasi kekayaan milik negara sebagai berikut.
1. Tertib administrasi barang milik/kekayaan negara.
2. Pemanfaatan atas kekayaan negara dapat dilaksanakan  dengan optimal, efektif dan efisien.
3. Bahan  informasi  yang  dapat  diandalkan  kebenarannya  yang  dapat  meningkatkan efisiensi penggunaan kekayaan negara.
4. Mengetahui jumlah dan nilai barang serta sebagai bahan dalam penyusunan laporan keuangan negara.
5. Pengawasan atas kekayaan negara.
6. Sebagai  bahan  informasi  untuk  merencanakan,  menganggarkan,  mengarahkan  dan menentukan  kebutuhan  barang  yang  selanjutnya  dapat  dipakai  sebagai  usulan kegiatan/proyek.
7. Sebagai pedoman dalam rangka penyimpanan dan pendistribusian barang.
8. Sebagai alat membantu pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kekayaan negara. Selain dimasukkan dalam neraca sebagai laporan kepada publik, inventarisasi aset merupakan salah satu tahapan dalam menyusun strategi pengembangan potensi ekonomi daerah. Menurut Suparmoko (2002: 99), tujuan pembangunan ekonomi pada umumnya adalah peningkatan pendapatan riil perkapita serta adanya unsur keadilan atau pemeratan dalam penghasilan dan kesempatan berusaha.
Aktiva  tetap  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  secara  khusus  dikelola  oleh masing-masing unit kerja yang kemudian wajib untuk terus diperbaharui atau di up to date
dan  dilaporkan  ke  unit  kerja  yang  berwenang  setiap  periode  waktu  tertentu.  Secara keseluruhan,  pengelolaan  aset  milik  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Rote  Ndao dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao.
Kabupaten  Rote  Ndao  merupakan  salah  satu  kabupaten  di  Provinsi  di  Nusa Tenggara Timur yang mempunyai potensi di masing-masing sektor. Sektor yang menonjol di  Kabupaten  Rote  Ndao  adalah  sektor  pertanian,  peternakan  dan  pariwisata.  Untuk meningkatkan  potensi  yang  ada,  perlu  adanya  dukungan  sarana  dan  prasarana  serta pelayanan publik yang memadai. Selain potensi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, ada juga beberapa hal yang dapat dikatakan sebagai kendala yaitu pelayanan publik yang dinilai belum optimal, kegiatan ekonomi yang masih rendah, dan rendahnya kapasitas  pengembangan  potensi  wilayah.  Kajian  dan  kebijakan  penunjang  yang  tepat perlu dilakukan sebagai bentuk untuk menindaklanjuti kendala yang ada. Selain itu, perlu terus  ditingkatkannya  pengelolaan  keuangan  daerah    dengan  menggali  sumber-sumber keuangan untuk belanja daerah dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Dengan  mengandalkan  potensi  aset  serta  kekayaan  yang  dimiliki,  Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dituntut untuk mengembangkan dan mendayagunakannya dengan fokus pada pengelolaan aset-aset, baik yang bersifat operasional maupun yang bersifat non operasional.  Untuk mengetahui potensi tersebut perlu dilakukan kegiatan inventarisasi, identifikasi,  legal  audit,  penilaian  aset,  dan  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk mengoptimalkan aset daerah tersebut.
Abdullah  (2006)  mengadakan  penelitian  yang  bertujuan  untuk  menganalisis inventarisasi  aset  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sleman. Penelitian  menemukan  adanya  ketidakakuratan  data  dalam  inventarisasi,  kelemahan personel pengelola aset dan masih adanya aset yang tidak memiliki legalitas yang jelas. Belum adanya sistem data base dan sistem informasi yang baik juga menjadi kendala dalam pengelolaan aset daerah.
Charafa, dkk. (2014), menganalisis kepuasan pengguna Activity-Based Costing (ABC) perusahaan  Maroko  mengidentifikasi  kekuatan  dan  kelemahan  perusahaan  Maroko. Secara umum hasil penelitiannya adalah perusahaan Maroko harus berusaha lebih keras dalam memperbaiki penggunaan sistem penetapan biaya.
Mbipi  (2014),  menganalisis  tingkat  kepentingan dan  kinerja faktor-faktor  kunci keberhasilan  inventarisasi  aset  tetap  pada  Pemerintah  Kabupaten  Ende.  Diagram  IPA menujukkan  secara  detail  bahwa  kinerja  variabel  pelaporan  belum  sesuai  harapan
sehingga  harus  menjadi  fokus  perhatian  dalam  pengoptimalan  aset  agar  tercapainya sistem inventarisasi aset tetap ( fixet asset ) yang baik di Kabupaten Ende.
Fokus  penelitian  ini  terletak  pada  analisis  tentang  inventarisasi  khususnya pendataan,  pencatatan  dan  pelaporan  terhadap  semua  aset  yang  dimiliki  Pemerintah Kabupaten  Rote  Ndao  sebagai  rujukan  dalam  melakukan  penilaian  terhadap  aset berdasarkan  manajemen  aset  daerah  guna  mendapatkan  informasi  manajemen  aset daerah. Selain untuk tujuan penilaian, inventarisasi aset juga sebagai salah satu langkah awal dalam menentukan strategi pemgembangan potensi daerah Kabupaten Rote Ndao.

## KAJIAN PUSTAKA
Menurut Quertani, et al . (2008: 27) aset didefinisikan sebagai suatu bentuk inti fisik, yang  menghasilkan  elemen-elemen  nilai  yang  signifikan  bagi  organisasi,  yang menyediakan dan mengharapkan jasa bagi organisasi, masih menyangkut pengertian aset. Siregar (2004: 178) mengartikan aset sebagai barang ( thing ) atau sesuatu barang ( anything ) yang mempunyai nilai  ekonomi ( economic value ), nilai komersial  ( commercial value ) atau nilai tukar ( exchange value ) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu. Aset dapat berupa finansial, fisik, ataupun tak berwujud. Aset bisa berupa aset lancar ( current ) maupun nonlancar ( noncurrent ). Aset memiliki berbagai bentuk. Satu perbedaan yang ada adalah antara aset finansial (misalnya kas) dan aset non-finansial. Aset non-finansial dapat berbentuk fisik atau berwujud ( tangible ) seperti bangunan, mesin, dan kendaraan bermotor. Aset juga dapat berupa aset tak berwujud ( intangible ) misalnya perangkat lunak komputer, yang mana memiliki hak cipta dan paten. Aset dapat juga berupa kombinasi antara aset berwujud dan tak berwujud, terutama di saat elemen ini beroperasi sebagai bagian integral dari  suatu  sistem,  sistem  keamanan  dalam  suatu  gedung  dapat  berupa  kombinasi  dari peralatan fisik seperti kamera, komputer, dan alarm; dan sederetan perangkat lunak yang mengendalikan dan memonitor peralatan tadi.
Siregar  (2004:  520)  mengemukakan,  tugas  manajemen  aset real  property adalah mempertahankan, meningkatkan dan menjamin kontinuitas atau kelanjutan dari nilai dan manfaat properti. Penerapan sebuah konsep manajemen aset dalam rangka pemberdayaan ekonomi daerah memiliki ruang lingkup yang lebih luas.  Lingkup manajemen aset daerah terdiri dari lima tahapan kerja.
1. Inventarisasi  aset,  yang  terdiri  dari  dua  aspek  yaitu  inventarisasi  fisik  dan yuridis/legal.  Aspek  fisik  mencakup:  lokasi  dan  alamat,  jenis  dan bentuk  aset,  luas
dan/atau jumlah aset, batas dan penunjuk khusus dan aspek legal terdiri atas status legal penguasaan atau pemilikan aset, batasan dan waktu penguasaan aset, ada atau tidaknya permasalahan legal.
2. Legal audit merupakan lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventariasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset.
3. Penilaian  aset,  terdiri  dari review hasil  inventarisasi  aset,  inspeksi,  penetapan  nilai sesuai kelompok aset, dan catatan aset tidak dapat dinilai dan aset potensial.
4. Optimalisasi aset, terdiri dari review daftar aset potensial, analisis highest and best use aset  potensial,  rekomendasi  dan  langkah  lanjut  aset  yang  dapat  dioptimalkan pendayagunaan, serta rekomendasi solusi aset yang tidak dapat dioptimalkan.
5. Pengawasan dan pengendalian, terdiri dari pengawasan dan pengendalian satu atap, pengembangan  aturan  atau  kebijakan  pengambilan  keputusan  strategis  tentang perolehan,  pemilikan,  dan  disposisi  pengaturan  aset,  serta  pengembangan  sumber daya manusia.  Secara skema dapat digambarkan sebagai berikut.
Langkah    pertama  dilakukan  dalam  proses  manajemen  aset  adalah  inventarisasi. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan penghitungan, pencatatan data pelaporan barang  daerah  (Kepmendagri  No.  19  Tahun  2016).    Budisusilo  (2005:  9),  menyatakan bahwa ruang lingkup inventarisasi aset meliputi:
1. pendekatan fisik dan legalitas;
2. kodefikasi/ labelisasi ;
3. pengelompokan aset;
4. pengembangan pencatatan daftar aset sesuai dengan tujuan manajemen aset. Secara skema, kegiatan inventarisasi aset dapat digambarkan sebagai berikut. Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  tahun  2016  tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Daerah menyatakan inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang  penggunaannya  lebih  dari  satu  tahun  dan  dicatat  serta  di  daftar  dalam  Buku Inventaris. Agar Buku Inventaris dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan peranannya, maka  pelaksanaannya  harus  tertib,  teratur  dan  berkelanjutan,  berdasarkan  data  yang benar, lengkap dan akurat sehingga dapat memberikan informasi yang tepat.
Suharno  (2005),  menyatakan  bahwa  inventarisasi  diperlukan  untuk  mengetahui dengan  pasti  seluruh  aset  yang  dikuasai  oleh  instansi-instansi  di  pemerintahan  berikut badan  hukum  yang  ada.    Beberapa  hal  yang  diperhatikan  dalam  proses  inventarisasi adalah:
1. proses inventarisasi harus dilakukan berdasarkan satu kesatuan pedoman yang berlaku untuk  seluruh  aset  negara.    Hal  ini  dilakukan  untuk  menghasilkan  informasi  yang seragam dan pada akhirnya nanti dapat dilakukan kompilasi;
2. proses  inventarisasi  harus  dilaksanakan  dengan  mengacu  kepada  data  dan  kondisi yang sesungguhnya;
3. proses  inventarisasi  dituangkan  tidak  hanya  pada  data  yang  sifatnya  atributik, melainkan mengikutkan informasi spasial yang menunjukkan titik lokasi aset tersebut berada.
Dalam usaha tertib administrasi pengelolaan barang daerah, khususnya pelaksanaan inventarisasinya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, dapat dibagi menjadi dua kegiatan yaitu: kegiatan atau pelaksanaan pencatatan, dan kegiatan atau pelaksanaan pelaporan. Dalam pencatatan dimaksud dipergunakan buku-buku dan kartu-kartu berikut.
1. Buku Induk Inventaris (BII).
2. Buku Inventaris (BI).
3. Kartu Inventaris Barang (KIB).
4. Kartu Inventaris Ruangan (KIR).
Dalam pelaksanaan pelaporan dipergunakan daftar sebagai berikut.
1. Daftar Rekapitulasi (jumlah barang hasil sensus, daftar mutasi barang).
2. Daftar Mutasi Barang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  merupakan  gabungan  antara  data primer  dan  data  sekunder  yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian. Secara  lengkap variabel-variabel penelitian ini adalah sebagai berikut.
1) Variabel 1 : pendataan aset daerah.
2) Variabel 2 : pencatatan aset daerah.
3) Variabel 3 : pelaporan aset daerah.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive stratifikasi  sampling .  Sampel  yang purposive adalah  teknik  pengambilan  sampel  yang didasarkan atas tujuan tertentu dimana sampel dipilih dengan cermat sehingga sesuai dengan rancangan penelitian yang diusahakan agar dapat mewakili populasi, tergantung penelitian atau pertimbangan dari peneliti. Sampel yang dipilih menurut pertimbangan peneliti  dalam  penelitian  ini  adalah  pihak  yang  terlibat  dan  dianggap  penting  dalam pengelolaan aset daerah, yaitu Kepala Subbagian Keuangan dan Aset, serta Bendahara Barang dari instansi-instansi pemerintah.
Alat analisis yang digunakan untuk menganalisis data adalah Importance Performance Analysis (IPA) . IPA adalah sebuah teknik analisis yang dapat ditetapkan untuk mengukur tingkat  kepentingan  dan  tingkat  pencapaian,  dapat  mengembangkan  pemasaran  secara efektif (Martilla dan James, 1977: 77).
Penilaian  faktor-faktor  penentu  berhasilnya  inventarisasi  aset  di  kabupaten  Rote Ndao  dilihat dari  seberapa penting dan  seberapa besar kinerjanya  pengelola aset dapat dilihat  dari  hasil  kuesioner  yang  dibagikan  oleh  peneliti  dan  diisi  oleh  responden. Responden memberikan penilaian tehadap seberapa penting (dari “tidak penting” hingga “sangat penting”) faktor-faktor yang mempengaruhi inventarisasi aset di Kabupaten Rote Ndao dan responden juga memberikan penilaian terhadap kinerja (dari “buruk” hingga “sangat  baik”  dilakukan)  inventarisasi  aset  di  Kabupaten  Rote  Ndao.  Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  sebanyak  42  responden  yang  tersebar  di  24  Organisasi perangakat Daerah di Kabupaten Rote Ndao.
Tingkat Kepentingan ( Importance ) dan Kinerja ( Performance )
Skala  penilaian  dalam  kuesioner    dibuat  dengan  menggunakan  skala  Likert.  Skor tertinggi  dari  tiap-tiap  item  pertanyaan  adalah  5  x  42  responden  sama  dengan  210. Sedangkan  skor  terendahnya  adalah  1  x  42  responden  sama  dengan  42.  Teknik perhitungan dapat dilihat sebagai berikut.
1 2 3 4 5 42=20% 84=40%        126=60%           168=80% 210=100%
Skor Tingkat Kepentingan ( Importance ) Berdasarkan Faktor-Faktor Keberhasilan Inventarisasi Aset
No. Isi Pertanyaan Skor % Keterangan Variabel Kegiatan Pendataan 1  Pertanyaan 1 201  95.7 Sangat penting 2  Pertanyaan 2 198  94.3 Sangat penting 3  Pertanyaan 3 198  94.3 Sangat penting 4  Pertanyaan 4 203  96 Sangat penting 5  Pertanyaan 5 193  91 Sangat penting 6  Pertanyaan 6 197  94 Sangat penting 7  Pertanyaan 7 194  92 Sangat penting 8  Pertanyaan 8 196  93 Sangat penting Kegiatan Pencatatan 9  Pertanyaan 9 201  95.4 Sangat penting 10  Pertanyaan 10 196  93.7 Sangat penting 11  Pertanyaan 11 198  93.7 Sangat penting 12  Pertanyaan12 175  81.7 Sangat penting 13  Pertanyaan 13 198  93.1 Sangat penting Kegiatan Pelaporan 14  Pertanyaan 14 195  93 Sangat penting 15  Pertanyaan 15 196  93 Sangat penting 16  Pertanyaan 16 196  94 Sangat penting
Hasil  pengolahan  data  dari  16  item  pertanyaan  memperlihatkan  bahwa  penilaian responden  terhadap  pertanyaan-pertanyaan  keberhasilan  inventarisasi  aset  semuanya dinilai sangat penting. Pertanyaan yang menempati skor tertinggi adalah item nomor 4 dengan total skor 203. Sedangkan skor terendah sebesar 175 pada pertanyaan nomor 12. Penilaian  tingkat  kinerja  berdasarkan  pertanyaan-pertanyaan  keberhasilan  inventarisasi aset dapat dilihat pada tabel berikut.
Skor Tingkat Kinerja ( Performance ) Berdasarkan Pertanyaan-Pertanyaan Keberhasilan Inventarisasi Aset
No. Isi Pertanyaan Skor % Keterangan Variabel Kegiatan Pendataan 1  Pertanyaan 1 149 71 Baik 2  Pertanyaan 2 162 77.1 Baik 3  Pertanyaan 3 156 74.3 Baik 4  Pertanyaan 4 153 72.9 Baik 5  Pertanyaan 5 154 73.3 Baik 6  Pertanyaan 6 159 75.7 Bak 7  Pertanyaan 7 137 65.2 Baik 8  Pertanyaan 8 114 54.3 Kurang baik Kegiatan Pencatatan 9  Pertanyaan 9 159 76 Baik 10  Pertanyaan 10 162 77 Baik 11  Pertanyaan 11 165 78.6 Baik 12  Pertanyaan12 152 72 Baik 13  Pertanyaan 13 171 81 Sangat baik Kegiatan Pelaporan 14  Pertanyaan 14 175 83 Sangat baik 15  Pertanyaan 15 164 78.1 Baik 16  Pertanyaan 16 165 78.6 Baik
Tabel diatas memperlihatkan hasil pengolahan data penilaian responden terhadap tingkat kinerja inventarisasi aset di Kabupaten Rote Ndao dimana ada 2 pertanyaan yang dinilai sudah sangat baik dilakukan, 13 pertanyaan dinilai sudah dilakukan dengan baik dan ada 1 pertanyaan yang dinilai kurang baik dilakukan. Pertanyaan inventarisasi yang dinilai tinggi kenerjanya oleh responden dan menempati skor tertinggi adalah nomor 14 dengan skor 175. Sedangkan skor terendah sebesar 114 pada pertanyaan nomor 8. Hal ini didukung dengan pernyataan beberapa responden dari hasil wawancara yang mengatakan bahwa masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola aset di Kabupaten Rote Ndao. Tingkat kepentingan dan kinerja secara keseluruhan yang dilakukan oleh pengelola aset  di  Kabupaten  Rote  Ndao  secara  keseluruhan  berdasarkan  jawaban  responden ditunjukkan dalam tabel berikut.

## Importance Performance Inventarisasi Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao
No. Pertanyaan Performance  Importance Mean Difference Mean Mean X-Y=Gap 1 Pertanyaan 1 3.5 4.8 -1.2 2 Pertanyaan 2 3.9 4.7 -0.9 3 Pertanyaan 3 3.7 4.7 -1 4 Pertanyaan 4 3.6 4.8 -1.2 5 Pertanyaan 5 3.7 4.6 -0.9 6 Pertanyaan 6 3.8 4.7 -0.9 7 Pertanyaan 7 3.3 4.6 -1.4 8 Pertanyaan 8 2.7 4.7 -2 9 Pertanyaan 9 3.8 4.8 -1 10  Pertanyaan 10 3.9 4.7 -0.8 11  Pertanyaan 11 3.9 4.7 -0.8 12  Pertanyaan 12 3.6 4.2 -0.5 13  Pertanyaan 13 4.1 4.7 -0.6 14  Pertanyaan 14 4.2 4.6 -0.5 15  Pertanyaan 15 3.9 4.7 -0.8 16  Pertanyaan 16 3.9 4.7 -0.7
Berdasarkan tabel diatas, gap terbesar antara tingkat kepentingan ( importance ) dan kinerja ( performance ) adalah pertanyaan atau faktor nomor 8 dengan selisih sebesar -2. Hal ini berarti terjadi kesenjangan antara tingkat kepentingan dan kinerja pada faktor nomor 8 sebesar 2 poin. Inventarisasi akan dikatakan berhasil hanya jika gap setiap pertanyaan bernilai  nol,  yang  artinya  tidak  ada  lagi  kesenjangan  antara  tingkat  kepentingan  dan kinerja.

## Diagram Importance Performance Analysis (IPA)
Langkah  selanjutnya  yang  harus  dilakukan  adalah  memasukkan mean masing- masing faktor yang ada di tabel diatas ke dalam diagram tingkat kepentingan dan kinerja ( importance  performance )  untuk  menentukan  titik-titik  dari  setiap  pertanyaan. Mean dari tingkat  kepentingan  dan  mean  dari  kinerja  secara  keseluruhan  digunakan  untuk menentukan  sumbu  pembagian  kuadran.  Diagram importance  performance faktor-faktor keberhasilan inventarisasi aset daerah Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat dalam gambar berikut.

## Diagram Importance Performance Analysis
Gambar diatas memperlihatkan faktor-faktor keberhasilan dalam inventarisasi aset di Kabupaten
Rote Ndao dikelompokkan dalam empat kuadran. Keempat bagian tersebut adalah kuadran I, kuadran II, kuadran III dan kuadran IV.  Penyebaran faktor-faktor tersebut tidak merata. Kuadran I terdapat pertanyaan nomor 1, 3.4 dan 8. Kuadran II terdapat faktor nomor 2, 6, 9, 10, 11, 13, 15 dan 16. Kuadran III terdapat faktor nomor 5, 7 dan 12. Kuadran IV terdapat pertanyaan nomor 14.
Terdapat  4  faktor  yang  menempati  kuadran  I.  Kedelapan  faktor  ini  memenuhi tingkat kepentingan yang tinggi namun kinerja inventarisasi belum berjalan sesuai dengan harapan. Faktor-faktor tersebut perlu dibenahi agar tingkat kepentingan sejalan dengan kinerja. Kualitas kegiatan pendataan dan pencatatan dalam kuadran I harus ditingkatkan dengan  cara  melakukan  pelatihan  dan  pengawasan  secara  khusus  dan  berkelanjutan terhadap para pengelola aset. Pemerintah diharapkan dapat memanfaatkan dengan baik sistem  manajemen aset daerah  melalui sistem  komputerisasi  sehingga pengolahan data yang tersebar di seluruh unit kerja untuk mengetahui setiap perubahan data aset. Sarana dan prasarana yang ada dapat diperdayagunakan secara optimal jika tersedianya kualitas sumber daya manusia yang memadai.
Faktor-faktor  yang  terletak  dalam  kuadran  II  merupakan  faktor  yang  dianggap penting dan kinerjanya inventarisasi dinilai berjalan sesuai dengan harapan. Ada 8 faktor yang menempati kuadran II, sehingga tugas dari pengelola aset adalah mempertahankan prestasi yang sudah ada.
Ada 3 faktor yang menempati kuadran III. Faktor-faktor ini dinilai kurang penting dan kinerjanya kurang baik. Diharapkan perlu adanya evaluasi terhadap ketiga item ini agar inventarisasi aset daerah di Kabupaten Rote Ndao lebih optimal.
Di  kuadran  IV  hanya  terdapat  1  (satu)  faktor  yang  menempati  kuadran  tersebut. Faktor  ini  menunjukkan  bahwa  pelaksanaannya  sudah  baik,  tetapi  kurang  penting dilakukan.  Jika  dimungkinkan,  sumberdaya  yang  dialokasikan  untuk  faktor  ini  dapat dikurangi agar dapat menghemat pengeluaran pemerintah daerah. Hasil penghematan ini dapat alokasikan ke pertanyaan-pertanyaan lain yang mempunyai prioritas penanganan lebih tinggi dan membutuhkan peningkatan kinerja, yaitu kegiatan-kegiatan pada kuadran I yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kinerjanya dan kuadran II yang perlu juga menjadi perhatian agar prestasi yang sudah ada dipertahankan.

## SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan  yang  dapat  ditarik  berdasarkan  pembahasan  yang  telah  diuraikan adalah sebagai berikut.
1. Persepsi  responden  mengenai  tingkat  kepentingan  inventarisasi  aset  di  Kabupaten Rote  Ndao  menunjukkan  bahwa  dari  3  variabel  (Pendataan,  Pencatatan  dan Pelaporan Aset) yang dijabarkan menjadi 16 pertanyaan atau dapat dikatakan sebagai faktor tingkat kepentingan, semuanya dinilai sangat penting.
2. Hasil  analisis  dengan  menggunakan  IPA  menunjukkan  bahwa  terdapat  4  faktor penentu  keberhasilan  inventarisasi  aset  yang  perlu  mendapat  perhatian  lebih  besar untuk ditingkatkan kinerjanya. Keempat faktor tersebut adalah:
a. Faktor  nomor  1:  Kegiatan  pendataan  aset  daerah  di  lingkungan  pemerintah Kabupaten Rote Ndao
b. Faktor nomor 3: Perbaikan data base sudah di up to date
c. Faktor  nomor  4:  Pelaksanaan  sensus  aset  daerah  untuk  mendapatkan  data  aset yang benar dan akurat
d. Faktor  nomor  8:  Kemampuan  teknologi  informasi  dan  kelengkapan  sarana prasarana di kantor didukung oleh kemampuan SDM
Saran yang dapat dikemukakan oleh penulis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut.
1. Perlu  adanya  komitmen  yang  kuat  dari  Pemerintah  untuk  meningkatkan  sistem pendataan  yang  dinilai  belum  berjalan  sesuai  harapan  agar  kekayaan  pemerintah terdata dengan jelas disertai dengan laporan yang akurat.
2. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perubahan pola pikir dalam wawasan aparat pengelola dan pengguna aset pada tiap unit kerja agar  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya  dengan  baik  dengan  harapan  dapat meningkatkan  pengelolaan  aset  yang  semakin  baik  dan  sebagai  bentuk  mendukung dan menunjang pelaksanaan otonomi daerah.
3. Untuk  kemudahan  dan  keakuratan  data,  Pemerintah  Kabupaten  Rote  Ndao diharapkan  dapat  memanfaatkan  dengan  baik    Sistem  Manajemen  Aset  Daerah (SIMBADA)  melalui  sistem  komputerisasi,  sehingga  pengolahan  data  tersebar  di seluruh  satuan/unit  kerja  dan  memiliki  master data  base untuk  mengetahui  setiap perubahan data aset daerah.
4. Pelatihan dan  monitoring  secara berkala perlu diberikan terhadap pengelola aset di tiap-tiap  organisasi  perangkat  daerah  agar  kualitas  sumber  daya  manusia  pengelola aset di Kabupaten Rote Ndao semakin memberikan hasil yang optimal.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdullah,  Irvan  Leonardo.  2005.  “Analisis  Inventarisasi  Aset  Daerah  Pemerintah Kabupaten  Sleman”. Tesis  tidak  diterbitkan, Program  Pascasarjana.  UGM, Yogyakarta.
Abeka, silvance O. 2012. “ Percieved Importance and Performance of Information Sistem in Azam Company-Dar Es Salaam”, Marcrothink Institute, International Journal of Learning & Developmet, ISSN 2164-4063, Vol. 2, No. 3:9-24.
Arifin, Bustanul, , Setiadi, Rizki, dan Setiawan, M. Yuris.  2003.  Manajemen Kekayaan Negara. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik , 04, 02, 11-12.
Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian . Rineka Cipta, Yogyakarta. Charafa,  Karim,  Ahmed  Fath-Allah  Rahmounib,  2014. Using  importance  performance analysis    to  evaluate  the  satisfaction  of  Activity-Based  Costing  adopters , Accounting  and Management Information Systems Vol. 13, No. 4, pp. 665–685, 2014
Martilla,  J.A  dan  James,  J.C,  1977. Importance-Performance  of  Asset  Management , Journal  of Marketing , Januari: 77-79.
Mbipi,  Herman  Tali.  2014.  “  Analisis  Inventarisasi  Aset  Tetap  ( Fixed  Asset )  Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2012”. Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana. UGM, Yogyakarta.
Quertani,  M.Z.,  Parlikad,  A.K.,  and  Mcfarlane,  D.  2008.  “Towards  An  Approach  to Select  An  Asset  Information  Management  Strategy”. International  Journal  of Computer Science and Applications . Vol. 5, No. 3b, pp 25 – 44 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. _____, 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 19 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Sugiyono,  2015. Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D , Alfabeta. Bandung.
Suparmoko, M. 2002. Ekonomi Publik , Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Andi. Yogyakarta.
Suharno.    2005.    Strategi  Pengelolaan  Aset  Negara. Makalah  Seminar  Nasional .    MEP UGM.  Yogyakarta.  4 Juni 2005.