## PROSPEK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

## Saifullah Bombang
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Dato Karama Palu
Abstrak : This article will explore the issue of banking as one of fiqhi muamalah subjects. Fiqhi muamalah may cover regulations on human relation within the subjects of laws, regulations and condition of both individuals and societies, which may include family laws, civil laws, national  laws,  international  laws,  economic  laws  and  many  others, which are related to the needs and welfare of the society. In Islamic economics,  ethics  plays  a  significant  role  and  has  to  be  taken  into account  on  every  economic  activity,  and  be  based  on  Islamic principles  and  legal  rules.  One  of  the  principles  is  autonomy.  In Islamic  economic  principle,  it  is  also  outlined  that  all  economical activities has to be based on the values of Islamic laws, because they are  the  main  sources  to  decide  whether  or  not  such  an  economical activity  is  legalized  and  allowed.  It  is  also  in  this  principle  that  all transactions should not contain forbidden ( haram ) ingredients. If that happens, the transactions have to be avoided because it is believed to be evil and harmful to the self and the community. Any one happens to  get  involved  in  such  a  transaction,  may  be  treated  as  a  sinner. Thus, there is a need to the approved ethics and principles in doing economic activities for the sake of both individuals and societies.
Tulisan  ini  membahas  masalah  perbankan  yang  merupakan  bagian dari kajian fiqhi muamalah yaitu suatu hal yang mengatur hubungan manusia  dengan  sesamanya  baik  dari  segi  hukum,  ketertiban,  dan keadaan  secara  perorangan  maupun  pemasyarakatan,  antara  lain hukum kekeluargaan. hukum sipil, hukum perdata ketatanegaraan, hukum  internasional  dan  hukum  ekonomi  (mengatur  hak-hak seorang pekerja dan orang yang mempekerjakannya serta mengatur sumber  keuangan  negara  dan  pendistribusiannya  bagi  kepentingan dan  kesejahteraan  rakyat.  Dalam  ekonomi  Islam  etika  dalam ekonomi  menjadi  pegangan  dalam  kegiatan  ekonomi  dan  berjalan sesuai prinsip-prinsip, kodrat dan aturan hukum yang ada. Prinsip- prinsip  itu,  yaitu,  antara  lain,  prinsip  otonomi.  Dalam  prinsip ekonomi  Islam  juga  terdapat  ketentuan  bahwa  dalam  melakukan suatu bidang usaha (muamalah) harus selalu diwarnai dengan nilai- nilai  hukum,  sebab  dari  sanalah  awalnya  sah  dan  tidaknya  suatu transaksi  yang  dibolehkan  dalam  ajaran  agama.  Seluruh  transaksi yang  terjadi  boleh  mengandung  unsur  yang  haram  dan  harus dijauhi, sebab sangsinya adalah dosa (neraka) yang jelas-jelas dapat merugikan  diri  dan  masyarakat.  Dengan  demikian  perlu  adanya
etika  dan  prinsip  dalam  melakukan  kegiatan  ekonomi  ekonomi dalam  masyarakat,  baik  dalam  tataran  individual  maupun bermasyarakat dan bernegara.
Keywords: Ekonomi Islam, Bank Syariah, Riba, Bisnis, Etika

## I. Pendahuluan
Hukum  ekonomi  Islam  adalah  peraturan-peraturan  yang  diambil  dari wahyu  dan  diformulasikan  dalam  keempat  produk  pemikiran  hukum  fiqh, fatwa,  keputusan  pengadilan,  dan  undang-undang  yang  dipedomani  dan diberlakukan  bagi  umat  Islam  di  Indonesia".  Pemahaman  terhadap  hukum Islam  tersebut  telah  menjadi  bagian  dari  hukum  Islam  yang  dianut  dalam Yurisprudensi  hukum  Islam  dalam  masyarakat  muslim.  Dalam  kaitan  itu, tulisan ini membahas masalah perbankan yang tidak lepas dari rangkaian fiqhi muamalah yang menurut Abdul Wahab Khalaf bahwa fiqhi muamalah adalah mengatur  hubungan  manusia  dengan  sesamanya  baik  dari  segi  hukum, ketertiban,  dan  keadaan  secara  perorangan  maupun  pemasyarakatan,  antara lain hukum kekeluargaan. hukum sipil, hukum perdata ketatanegaraan, hukum internasional  dan  hukum  ekonomi  (mengatur  hak-hak  seorang  pekerja  dan orang yang mempekerjakannya serta mengatur sumber keuangan Negara dan pendistribusiannya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
Selanjutnya  dalam  sejarah  hukum  Islam  di  Indonesia  memiliki  kekuatan normative-sosiologis  dan  mendapat  tempat  yang  terhormat  karena  mayoritas penduduknya  beragama  Islam  (87%).  Amir  Syarifuddin  menyatakan  bahwa keberadaan kompilasi hukum Islam (Inpres No 1 Tahun 1991 merupakan bukti nyata  dan  penghargaan  terhadap  penganut  Agama  Islam  di  Indonesia. Ketentuan  ini  dijadikan  dasar  dalam  memutuskan  perkara-perkara  di pengadilan  Agama  di  seluruh  Indonesia.  Penerapan  hukum  Islam  tersebut walaupun  hanya  dalam  lapangan  hukum  perdata (muamalah)  dan  hukum pidana  (jinayat)  pada  domain  hukum  tertentu  (NAD)  telah  membuktikan bahwa hukum Islam telah menjadi hukum yang berlaku dan mengikat warga masyarakat  di  Indonesia  ( constitute) sesuai  dengan  etika  dan  prinsip-prinsip syariah.
Etika  dan  hukum  dalam  ekonomi  Islam  dapat  dikatakan  satu  kesatuan yang tak terpisahkan, sebab manusia dibekali dengan norma aturan dan  nilai baik  yang  berasal  dari  Tuhan  maupun  hasil  pemikiran  manusia  yang  dapat menjadi  acuan  untuk  bertindak  dan  memilih  perilaku  yang  baik  atau  buruk, benar  atau  salah,  diperbolehkan  atau  dilarang  dan  lain  sebagainya.  Etika sebagai  ilmu  pengetahuan  merupakan  cabang  filsafat  tentang  tingkahlaku manusia  yang  fokus  utamanya  yaitu  menentukan  perilaku  baik  dan  buruk. Sebagai  ilmu  pengetahuan  tentang  asas-asas  akhlak  atau  kumpulan  asas  atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, maka etika mempersoalkan atau mengkaji moralitas dan nilai tindakan moral yang dalam penerapannya menurut sistem syariah dan etika Islam yang dianut dalam ajaran Islam.
Dalam  beberapa  literatur,  istilah  etika  dan  moral  sering  dipakai  untuk makna  yang  sama,  namun,  dilihat  dari  asal  kata  dan  sumber  terdapat perbedaan sebab etika berasal dari bahasa Yunani yaitu "ethos" yang memiliki art!  adat,  akhlak,  watak,  perasaan,  sikap  dan  cara  berpikir  atau  berarti  adat istiadat dan moral berasal dari kata "morafes'sebuah kata latin yang seringkali diasumsikan  dengan  etika.  Kedua  kata  tersebut,  yartu  moral  dan  etika  dapat dihomogenkan  seperti "custom  or  mores''. Moral  tidak  bersumber  pada individu,  melainkan  bersumber  dari  masyarakat  dan  merupakan  gejala masyarakat. Moral masyarakat berkuasa setiap  individu, dalam arti kesatuan, misalnya  yang  bertebaran  adalah  suara  masyarakat,  sehingga  Masyarakatlah yang  menentukan  dan  menekankan  segala  peraturan  kehidupan  itu  berlaku. Sementara. etika dapat berasal dari hasit pemikiran seseorang yang kemudian diikuti oleh suatu komunitas tertentu Sungguhpun demikian, nilai-nilai moral yang  bersifat  filosofi  itu,  pada  satu  sisi  oleh  sebagian  ilmuwan,  seperti pandangan Lewis Molford Adams bahwa nilai-nilai  moral menjadi titik fokus etika dan tentang perilaku manusia terkadang menisbikan fakta yang berwujud tingkah  laku  manusia,  sehingga  semua  tindakan  manusia  dalam  masyarakat senantiasa  dlkontrol  oleh  masyarakat.  Selain  itu,  rumusan  etika  dapat bersumber  dari  masyarakat  yang  diperoleh  secara  contemplative  meskipun tidak didukung realita faktual di lapangan.
Selanjutnya,  jika  dilihat  dari  ajarannya,  Islam  tidak  memisahkan  antara ekonomi dengan nilai-nilai etika dan hukum, sebagaimana tidak memisahkan dunia ilmu dengan akhlak dunia politik dengan etika, perang dengan etika dan kerabat  sedarah  dalam  tatanan  kehidupan  masyarakat  Islam.  Singkatnya, hukum  dan  etika  dalam  Islam  merupakan  suatu  keniscayaan.  Pandangan  ini dikemukakan  oleh  Yusuf  Qardlawi  yang  juga  secara  tegas  membedakan hukum dan etika Islam dengan materialisme sehingga ekonomi Islam memiliki kompetensi  dasar.  Adapun  Kompetensi  Dasar  Ekonomi  Islam,  yaitu.  (1) Kompetensi  untuk  kesadaran  etika {ethical  sensibility) (2)  Kompetensi  untuk berpikir secara logika (ethical reasoning), (3) Kompetensi untuk bertindak secara etika (etnichal conduct) dan (4)Kompetensi untuk kepemimpinan etika (etnichal leadership) 23 . Keempat kompetensi dasar ekonomi Islam tersebut menjadi dasar pertimbangan  dan  argumentasi  serta  perumusan  prinsip-prinsip  dan  norma- norma hukum ekonomi Islam.

## II. Prinsip dan Kebebasan dalam Ekonomi Islam
Pemberlakuan  prinsip-prinsip  dan  kebebasan  dalam  ekonomi  Islam bersandar pada etika ekonomi yang bersumber dari prinsip -prinsip etika pada umumnya.  Selain  itu,  dalam  ekonomi  Islam  etika  dalam  ekonomi  menjadi pegangan dalam kegiatan ekonomi dan berjalan sesuai prinsip-prinsip, kodrat dan  aturan  hukum  yang  ada.  Prinsip-prinsip  itu,  yaitu,  antara  lain,  prinsip otonomi. Prinsip ini adalah prinsip dan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan  kesadarannya  sendiri  tentang  apa  yang  dianggapnya  baik  untuk dilakukan.  Untuk  bertindak  secara  otonom,  semestinya  ada  kebebasan  untuk mengambil  keputusan  dan  bertindak  berdasarkan  keputusan  itu  disertai
dengan  tanggung  jawab.  Kondisi  ini  disebabkan  karena  manusia  diberi kemampuan  yang  dalam  terminology  fiqh  dtsebut at-ahliyah baik  dalam kapasitas ahliyah at-wujub maupun ahliyah af-ada. Kemampuan yang sempurna memberikan  tanggung  jawab  penuh  pada  pelaksanaan  setiap  aktivitas ekonomi.  Kemampuan  itu  baru  berfungsi  secara  maksimal  jika  sikap  otonom dimiliki.  Dalam  kaitannya  dengan  sikap  otonomi,  sikap  tanggung  jawab periling  karena,  (a)  Kesediaan  untuk  melakuakn  apa  yang  harus  dilakukan, dengan sebaik mungkin, Bertanggung jawab berarti sikap  seseorang terhadap tugas  yang  membebani  instansi  atau  dirinya.  la  merasa  terikat  untuk menyelesaikannya,  demi  tugas  itu  sendiri  (b)  Sikap  bertanggung  jawab  lebih bagi  daripada  tuntutan  etika  atau  peraturan.  Etika  atau  peraturan  hanya mempertanyakan  apakah  sesuatu  boleh  atau  tidak,  sedangkan  sikap bertanggung  jawab  lebih  terikat  dengan  nilai  yang  diemban  atau  yang dihasilkan (c) wawasan orang yang  bersedia untuk bertanggung jawab secara prinsip tidak terbatas, la tidak membatasi perhatiannya pada apa yang menjadi urusan dan kewajibannya, melainkan merasa bertanggung jawab di mana saja diperlukan.  (d)  kesediaan  bertanggung  jawab  termasuk  kesediaan  untuk diminta  danuntuk  mmemberi  pertanggung  jawaban  atas  tindakan- tindankannya, atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya. 1
Lewis Mutford Adam mendefinisikan etika dengan : Etnich is the of moral philosophy concerned not with the fact, but with values: not with the character of, but the ideal of the product Lihat dalam Asmaran. Pengantar, perhatiannya pada apa yang menjadi urusan dan kewajibannya, mdainkan merasa bertanggung jawab di mana saja dipertukan (d) Kesediaan bertanggungjawab termasuk kesediaan untuk memberi pertanggungjawaban alas tindakan-tindakannya 25 . Pelaksanaan tugas dan kewajiban dalam ekonomi Islam secara bebas dan otonom meliputi : (1)  kebebasan  dalam  bertransaksi  (2)  kebebasan  dalam  berproduksi  (3) kebebasan dalam berbelanja, memilih dan mengkonsumsi (4) kebebasan dalam memilih,  melanjutkan  atau  membataflcan  transaksi  dan  (5)  kebebasan  dalam menentukan  harga  dan  barang.  Jadi,  kebebasan  dalam  ekonomi  Islam dimaksudkan pada kebebasan eksistensial, yaitu keleluasaan dalam melakukan aktivitas ekonomi tanpa ada paksaan dari orang yang mengakibatkan aktivitas itu tidak sesuai dengan kehendak pelakunya. Kebebasan dalam ekonomi Islam bersangkut paut dengan kebebasan jasmani dan rohani. Seorang muslim dapat melakukan transaksi ekonomi secara fisik dan sekaligus  ia bebas menentukan sendiri apakah menyangkut suatu jenis transaksi atau tidak. Dengan kata lain, Kebebasan  dalam  ekonomi  Islam  terwujud  dalam  bentuk  fisik  berupa kebebasan  untuk  mengadakan  aktivitas  ekonomi  dan  kebebasan  untuk menyukai atau menolak kegiatan ekonomi tertentu.
Kebebasan  sosial  juga  terdapat  dalam  ekonomi  Islam  ketika  seseorang dilarang  memaksa  orang  lain  untuk  melakukan  atau  meninggalkan  transaksi ekonomi  tertentu,  pemaksaan  agar  orang  lain  menghindari  sebuah  aktivitas ekonomi  berarti  perampasan  kebebasan  secara  sosial.  Islam  melarang
1 Alois A. Nugroho, Dari Etika Bisnis Ke Etika Ekobisnis, (Jakarta : Grasindo, 2001) h. 27-28.
perbuatan  semacam  ini  kecuali  orang  tertentu  atau  tidak  cakap  dalam melakukan transaksi ekonomi seperti anak dibawah umur, orang gila dan atau orang dimana pengampun.
Dalam ekonomi Islam, kebebasan merupakan hal esensial karena sah atau tidaknya  suatu  akad  tertata  pada  kebebasan  untuk  meneruskan  atau  tidak aktivitas  ekonomi  tersebut.  Dalam  al-Quran  kebebasan  itu  disebut  dengan Ridha,  rela  atau  suka  sama  suka.  Kerelaan  menjadi  kunci  pokok  kesahan sebuah  transaksi  dan  ketidakjelasan  yang  digambarkan  dengan  kebatilan dalam  al-Qur'an  juga  merupakan  kunci  pokok  ketidaksahan  suatu  transaksi ekonomi. Dalam Q.S. at-Anisa/29 dinyatakan :
Terjemahnya :
"Hai  orang-orang  yang  beriman.  janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu dengan jalan yang batal. kacau dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu
Ayat  di  atas  menunjukkan  bahwa  seseorang  yang  dengan  suka  rela memberikan  kepada  dan/atau  menerima  dari  orang  suatu  benda diperbolehkan  mengambil  manfaat  darinya,  Sebaliknya,  tanpa  kerelaan misalnya dengan cara mencuri, menipu, memeras dan sebagainya, maka orang itu  dinyatakan  memperoleh  benda  secara  batil  dan  karenanya  ia  tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari benda tersebut. Dalam kerelaan di atas terdapat kebebasan untuk bertransaksi karena tidak ada pihak yang dimgikan dan  sebaiknya  pada  kebatilan  tidak  terdapat  kebebasan  karena  di  samping mengandung kerugian juga merampas hak orang lain.

## III. Konsep Perbankan Syariah (Bebas Bunga) Dalam Islam
Kata  bank  dari  kata banque dalam  bahasa  Prands,  dan  dari banco dalam bahasa  italia,  yang  berarti  peti/lemari  atau  bangku. 2 Kata  peti  atau  temari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda bemarga, seperti peti  emas.  peti  berikan,  peti  uang  dan  sebagainya.  Dalam  al-Qur-an,  istilah bank tidak disebutkan secara ekspfeit, tap! jika yang dimaksud adalah sesuatu yang  memiliki  unsur-unsur  seperti  struktur,  manajemen,  fungsi,  hak  dan kewajiban.  Beberapa  istilah  tersebut.  seperti  zakat,  sadaqah ghanimah (rampasan perang), (jual beli), dan (utang dagang). maal (harta) dan sebagainya, yang memiliki fungsi dan peran tertentu dalam kegiatan ekonomi. 3 Karena ftu, dalam penerapannya beberapa istilah tersebut pada umumnya diterapkan pada perbankan  syariah  adalah  tembaga  keuangan  yang  usaha  pokoknya memberikan  kredtt  dan  jasa-jasa  lain  dalam  lalu  fintas  pembayaran  serta peredaran  uang  yang  beroperasi  disesuaikan  dengan  prinsip-prinsip  syari'ah. Oleh  karena  itu.  usaha  bank  akan  selalu  berkaitan  dengan  masalah  uang sebagai  dagangan  utamanya.  Kegiatan  dan  usaha  bank  akan  selalu  berkaitan dengan  komoditas  antara  lain,  (a)  Pemindahan  uang  (b)  Menerima  dan
2 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari’ah (Jakarta : Alvabet, 2002) h. 2 3 Ibid. h. 3
membayarkan  kembali  uang  dalam  rekening  koran  (c)  mendiskonkan  surat wesel,  surat  order  maupun  surat-surat  berharga  lainnya  (d)  membeli  dan menjual surat-surat berharga (e) Membeli dan menjual cek wese!, surat wesel, kertas dagang (f) Membeli kredit, dan (g) Memberi jaminan kredit. 4 Semua jenis transaksi perbankan tersebut juga diterapkan pada semua lembaga perbankan sehingga  semua  transaksi  tersebut  menjadi  produk  dan  jasa  lembaga perbankan, termasuk dalam perbankan syariah yang menjadi idaman atau cita- cita hukum masyarakat muslim.
Dalam  catatan  sejarah.  gagasan  untuk  mendirikan  bank  syariah  di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan  pada  seminar  nasional  Hubungan  Indonesia-Timur  Tengah  pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh  lembaga  Studi  llmu-llmu  Kemasyarakatan  (LSIK)  dan  Yayasan  Bhineka Tunggal  Ika.  Namun.  ada  beberapa  alasan  yang  menghambat  terealisasinya idea tau gagasan tersebut. yakni:
1) Operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, dan Karena itu, tidak sejalan dengan UU Pokok Perbankan yang berlaku, yakni UU No. 14/1967.
2) Konsep  bank  syariah  dari  segi  politis  berakomodasi  ideologis,  merupakan bagian  dari  atau  berkaitan  dengan  konsep  Negara  Islam,  dank  arena  itu tidak dikehendaki pemerintah.
3) Masih  dipertanyakan,  siapa  yang  bersedia  menaruh  modal  dalam ventura semacam itu. 5
Akhirnya  gagasan  mengenai  bank  syariah  itu  muncul  lagi  sejak  tahun 1988, di saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi  liberalisasi  industri  perbankan.  Para  ulama  pada  waktu  itu  berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satupun perangkat hukum yang  dapat  dirujuk,  kecuali  bahwa  perbankan  dapat  saja  menetapkan  bunga sebesar 0%.  Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank  dan  perbankan  di  Cisarua,  Bogor  tanggal  19-22  Agustus  1990,  yang kemudian  dibahas  lebih  mendalam  pada  Musyawarah  Nasional  (Munas)  IV Majelis Ulama Indonesia menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah  Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  (Pasal 1 angka 7 UU  Perbankan  Syariah.  Karena  itu,  jika  disebut  Perbankan  Syariah,  maka  ia merujuk  pada  Bank  Umum  Syariah  (BUS),  Unit  Usaha  Syari'ah  (UUS),  dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan jika disebut Bank Syariah, maka  hanya  merujuk  pada  BUS  dan  BPRS.  Jika  disebut  BUS  atau  UUS,  atau BPRS, maka hanya merujuk pada istilah yang disebut tadi.
Dalam  UU  Perbankan  Syariah,  ketentuan  yang  diperuntukkan  untuk Perbankan Syariah disebut dengan "Perbankan Syarih" atau "Bank Syariah dan UUS". Contoh, ketentuan penggunaan istilah Perbankan Syariah dalam Pasal 55
4 Tim Redaksi, Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 194
5 Muh. Dawam Rahardjo, Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi (Jakarta; Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), h. 405.
ayat  (1)  UU  Perbankan  Syariah  bahwa  "Penyelesaian  sengketa  Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama" Pasal W  berlaku  untuk  BUS,  UUS,  dan  BPRS.  Contoh  dari  ketentuan  yang menggunakan "Bank Syari'ah dan UUS" adalah Pasal 4 UU Perbankan Syariah bahwa  "Bank  Syariah  dan  UUS  wajib  menjalankan  fungsi  menghimpun  dan menyaktrkan dana masyarakat. Hal N juga diatur dalam Pasal 5 UU Perbankan Syariah  mengatur  bahwa  "Setiap  pihak  yang  akan  melakukan  kegiatan  usaha Bank Syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau UUS dari Sank Indonesia". BUS, BPRS (ten UUS, masih ada satu  lagi  tembaga  Perbankan  Syariah  yang  tidak  disebutkan  dan  tidak  diatur secara  eksplisit  dalam  undang-undang  Perbankan  Syariah  yaitu  Baitul  Maal wat Tanwil (BMT). Secara kelembagaan BMT mirip dengan BPRS. Namun, dari sisi  permodalan,  wilayah  operasi,  serta  kekhususan  pada  kredit  mikro  dan kecil,  kekuatan  BMT  pada  umumnya  lebih  kecil  dari  BPR.  Menurut  Subairi Hasan, bahwa dengan tidak disebutkan secara eksklusif dalam UU Perbankan Syariah  maka  posisi  hukum  BMT  masih  belum  jelas.  Pada  hal,  seperti  halnya BUS. BPRS, dan UUS. BMT juga sudah berkembang baik di Indonesia  karena BMT  tidak  diatur  dalam  undang-undang  perbankan  Syariah  maka  pengelola BMT  harus  meningkatkan  permodalan  dan  kinerjanya  sehingga  memenuhi persyaratan untuk menjadi BPRS. Jika BMT tidak bisa meningkat menjadi BPRS di  khawatirkan  nasabahnya  akan  lari  ke  BPRS  atau  BUS  atau  UUS  yang mempunyai  status  hukum  yang  jelas".  Adapun  Lembaga  perbankan  syariah terdiri  dari  BUS,  BPRS,  dan  UUS.  BUS  "adalah  Bank  Syariah  yang  dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran" (Pasala 1 angka 8 UU Perbankan Syariah).
Berkaitan  dengan  kelembagaan,  UU  Perbankan  Syariah  menentukan bahwa Bank Konvensional yang melaksanakan layanan Syariah, harus tertebih dahulu membuka UUS (Pasal 5 ayat 9 UU Perbankan Syariah). Selanjutnya, UU Perbankan  Syariah  mendorong  agar  UUS  menjadi  BUS.  Untuk  itu,  UU Perbankan  Syariah  menekan  bahwa  "dalam  hal  Bank  Umum  Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50 persen (lima pukih perseratus) dari total nilai asset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak  berlakunya  UU  ini,  maka  Bank  Umum  Konvensional  dimaksud melakukan  pemisahan  UUS  tersebut  menjadi  BUS"  (Pasal  68  UU  Perbankan Syariah). Disamping itu, UU Perbankan Syariah menetapkan pula bahwa BUS, UUS atau BPRS tidak boleh dialihkan menjadi Bank Umum Konvensional atau BPR (Pasal 5 ayat 7 dan 8 UU Perbankan Syariah).

## IV. Riba sebagai Bunga Bank
Riba  berasal  dari  bahasa  Arab,  secara  bahasa  bermakna "al-ziyada yang berarti "tambahan". Dalam pengertian bahasa, riba juga berarti "tumbuh " dan " membesar ". Para ulama berbeda pendapat dalam definisikan riba. Perbedaan itu disebabkan mereka memahami dan menginterpretasikan nash al-Quran dan Sunnah  Rasul.  Al-Jurjani,  misalnya  merumuskan  definisi  riba  sebagai  berikut, "Riba  secara  Syariat    adalah  kelebihan  atau  tambahan  pembayaran  tanpa  ada
ganti atau imbalan, yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad atau transaksi. 6
Riba  hal  yang  diharamkan  dalam  syariat  Islam.  Keharaman  riba  disebut secara tegas dalam al-Quran. Istilah riba disebut sebanyak tujuh kali. Dari tujuh ayat  tersebut,  proses  kfiharaman  riba,  sebagaimana  yang  terjadi  pada khamr, berlangsung  dalam  empat  tahap.  Keharaman  riba  tidak  langsung  satu  kali, tetapi  berlangsung  secara  bertahap,  terkait  dengan  kondisi  dan  kesiapan masyarakat  dalam  menerima  suatj  perintah.  Tahap pertama adalah  Surat  al- Rum  (30):  39,  ayat  yang  menerangkan  tentang  asumsi  manusia  yang menganggap  harta  riba  akan  menambah  hartanya,  padahal  di  sisi  Allah  Swt. Asumsi  itu  sebenarnya  tidak  benar,  karena  hartanya  tidak  bertambah  karena melakukan riba.
Dari ayat tersebut diketahui bahwa riba merupakan hal yang diharamkan, meskipun  demikian  terdapat  beberapa  pandangan  ahli  hukum  Islam  tentang Bunga Bank sebagai riba  yaitu, pertama, pandangan yang menyatakan bunga bank  adalah  termasuk  riba  sehingga  hukumnya  haram,  sedikit  atau  banyak unsure, kedua, pandangan  yang  mengatakan  bahwa  bunga  bank  bukan termasuk  dalam  kategori  riba  sehingga  la  halal  untuk  dilakukan,  dan Ketiga pandangan  yang  mengambil  jalan  tengah  pada  kedua  pandangan  di  atas, mereka  mengkategorikan  riba  dalam  klasitlkasi  hukum mutasyahihat, sesuatu yang samar ketegasan hukumnya. Olehnya itu, mereka berpendapat sebaiknya bunga  bank  tidak  dipraktekkan  dalam  lembaga  perbankan  syariah.  Salah seorang  yang  berpendapat  bahwa  bunga  bank  itu  dlbolehkan  karena  tidak sama  dengan  riba  yaitu  Syaifuddin  Prawiranegara.  Menurutnya,  bahwa  riba atau  yang  ia  sebut  dengan woeker, berbeda  dengan  bunga  bank.  Bunga  bank adalah rente, yaitu  tingkat  bunga  yang  wajar,  hanya  boleh  dipungut berdasarkan undang - undang tidak dipungut secara liar tanpa adanya aturan yang  mengatur  keberadaannya.  Sedangkan  riba  menurutnya  adalah  tiap-tiap laba yang abnormal yang diperoleh dalam jual belt bebas tetapi di mana satu pihak  terpaksa  menerima  kontrak  jual  bell  itu  karena  kedudukannya  lemah' Bunga bank yang dilakukan dengan tidak berdasarkan pada prinsip eksplorasi bukan merupakan riba Menurut Syafruddin Prawiranegara, baik laba maupun bunga,  apakah  tetap  atau  naik  turun  jika  didasarkan  pada  persetujuan  yang bersih dan ikhlas adalah sah dalam pandangan Allah swt. Sebaliknya laba yang berlebihan,  termasuk  bunga  yang  berasal  dan  perdegangan  barang  atau  uang yang  tidak  jujur,  adalah  riba,  sebab  perbuatan  itu  merupakan  pelanqqaran terhadap ketentuan Allah swt., manusia harus berbuat baik dan tidak menipu serta  menekan  hambanya. 7 Bagi  A.M.  Syaifuddin,  bunga  identik  dengan  riba, olehnya  itu  perbuatan  membungakan  uang  adalah  haram  hukumnya,  baik sedikit maupun banyak tingkat bunganya. Menurutnya bunga pinjaman uang, modal  dan  barang  dengan  segala  bentuk  dan  macamnya,  baik  untuk  tujuan produktif atau konsumtif, dengan tingkat bunga yang tinggi atau rendah, dan
6 Ali bin Muhammad al-Syarif al Jurjani, Kitab al-Ta’rif (Beirut: Maktabah Libnan, 1990), h. 114.
7 Muh. Dawam Rahardjo, Op. cit. h. 347
dalam jangka waktu yang panjang maupun pendek adalah termasuk riba 8 . Selanjutnya pandangan bunga uang sebagai riba, juga dikemukakan o.eh ulama lainnya didasarkan pada ayat tentang keharaman riba yang ada dalam al-Quran  sepertl  Surat  al-Baqarah  (2)'  275-280,  Ali  'Imran  (3):  130;  30:  39,  dan tentu  saja  diperkuat  lagi  dengan  hadis  Nabi  Secara aqli menurut  A.M. Saefuddin,  hakekat  pelarangan  riba  (bunga  bank)  dalam  Islam  adalah fenomena  penolakan  terhadap  resiko  finansial  tambahan  yang  ditetapkan dalam  transaksi  uang  atau  modal  maupun  jual-beli  yang  dibebankan  kepada salah  satu  pihak  (debitur)  saja  sedangkan  pada  pihak  yang  lain  (kreditur) dijamin  keuntungannnya.  Tampaknya  aspek  keadilan  tidak  mendapat perhatian  dan  pertimbangan  dalam  transaksi  semacam  mi.  Dalam  kaitan  itu Muhammadiyah berpendapat bahwa hukum bunga bank dari bank-bank milik pemerintah  hukumnya syubhat, sedangkan  bunga  bank  dari  bank-bank  milik swasta  diharamkan.  Keputusan  ini  diambil  ketika  sidang  Majelis  Tarjih  di Sidoarjo tahun 1969, memutuskan sebagai berikut: (1). Riba hukumnya haram dengan nash shanh Alquran dan sunnah 2 Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal. Bunqa yang diberikan oleh bank- bank  milik  negara  kepada  para  nasabah  nya  atau  sebaliknya  yang  selama  ini berlaku,  termasuk  perkara mutasyabih. Dalam  kaitan  itulah,  muncul  ide pendirian  Bank  Islam  di  negara-negara  Islam  tidak  terlepas  dari  kontroversi seputar  praktek  bunga  bank  yang  dilakukan  pada  bank-bank  konvensional yang beredar di negara-negara Barat sendiri sebagai awal praktek semacam itu, maupun di negara-negara Islam sendin.
Dalam  Catalan  sejarah,  praktek  bunga  dalam  dunia  perdagangan  dan mvestasi  di  negara-negara  Islam  mulai  muncul  pada  abad  ke-19  yang diperkenalkan  dan  dipraktekkan  oleh  negara-negara  Barat  ketika  mereka menjajah  negara-negara  Islam.  Padahal  menurut  Siddiqi,  sebelum  terjadinya imperialisme  di  negara-negara  Islam,  masyarakat  muslim  pada  abad  ke-13  M yang merupakan super power baik dalam bidang militer dan ekonomi pada saat itu, melakukan kegiatan perekonomian mereka dalam skala domestik maupun internasional  tidak  mengenal  adanya  bunga (interest) 41 . Mereka  melakukan investasi  seperti  dalam  industri-industri  tekstil  dan  sebagainya  menggunakan sistim bagi hasil (profit sharing). Praktek ini berlangsung sampai negara-negara Barat memperkenalkan sistim bunga (interest) 42 .
Pada  abad  ke  20,  menguat  kesadaran  dikalangan  umat  Islam  untuk melepaskan diri dari imperialisme Barat, membawa dampak yang cukup luas dalam  kehidupan  sosial  politik  dan  ekonomi  mereka.  Dalam  dunia  ekonomi mereka ingin melepaskan diri dari konsep ekonomi yang berasal dari negara- negara Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, antara lain bunga bank. Oleh karena itu, dipandang perlu adanya sebuah bank  Islam yang uebas  dari praktek  bunga.  Ide  pendirian  bank  Islam  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari adanya  wacana  yang  begitu  intens  tentang  pendirian  bank-bank  Islam  di
8 A.M. Saefuddin, Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam, (Jakarta : Rajawali Press, 1987), h. 72
Negara-negara  Islam  yang  menurut  Dawam  Rahardjo,  munculnya  gagasan pembentukan  bank  Islam  mengalami  perkembangan  yang  cukup  signifikan pada  awal  tahun  1970-an 43 .  Namun  demikian,  sebenamya  para  ahli  banyak yang  sepakat,  sebagaimana  dikutip  dari M. Syafi'i  Anwar,  ide  bank  Islam merupakan  fenomena  tahun  1960-an,  meskipun  pada  dasarnya  gagasan  itu si'dah terbaca sejak awal tahun 1940-an 44 . Namun pada dekade ini kondisi tidak memungkinkan untuk merealisasikan pendirian bank-bank Islam.

## V. Konsep Perbankan Syariah Dalam Islam

## 1. Pengertian, dan Tujuan Perbankan Syariah
Dalam  al-Qur'an,  istilah  bank  tidak  disebutkan  secara  eksplisit,  tapi  jika yang  dimaksud  adalah  sesuatu  yang  memiliki  unsur-unsur  seperti  struktur, manajemen,  fungsi,  hak  dan  kewajiban  maka  semua  itu  disebutkan  dengan jelas,  seperti  zakat,  sadaqah ghanimah (rampasan  perang),  6a/'(jual  beli), dayn (utang  dagang), maal (harta)  dan  sebagainya,  yang  memiliki  fungsi  yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi.' 16 Olen karena itu, pada  umumnya  yang  dimaksud  dengan  bank  syariah  adalah  lembaga keuangan  yang  usaha  pokoknya  memberikan  kredit  dan  jasa-jasa  lain  dalam lalu  lintas  pembayaran  serta  peredaran  uang  yang  beroperasi  disesuaikan dengan  prinsip-prinsip  syariah  yang  akan  selalu  berkaitan  dengan  masalah uang sebagai dagangan utamanya
Secara  umum  Bank  Syariah  mempunyai  beberapa  tujuan  di  antaranya sebagai  berikut:  (1)  Mengarahkan  kepada  ekonomi  umat ber-muamalat secara Islam,  khusunya muamalat yang  berhubungan  dengan  perbankan,  agar terhindar  dari  praktek-prantek  riba  atau  jenis-jenis  usaha/perdagangan  lain yang  mengandung  unsur gharar (tipuan),  dimana  jenis-jenis  usaha  tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan  ekonomi  rakyat  (2)Untuk  menciptakan  suatu  keadilan  di  bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi,  agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana (3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang  diarahkan  kepada  kegiatan  usaha  yang  produktif,  menuju  terciptanya kemandirian usaha (4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya  merupakan  program  utama  dari  Negara-negara  yang  sedang berkembang.  Upaya  bank  syariah  di  dalam  mengentaskan  kemiskinan  ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha  yang  lengkap  seperti  program  pembinaan  pengusaha  produsen, pembinaan  pedagang  perantara,  program  pembinaan  konsumen,  program pengembangan  modal  kerja  dan  program  pengembangan  usaha  bersama  (5) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter, dengan aktivitas bank syariah akan  mampu  menghindari  pemanasan  ekonomi  diakibatkan  adanya  inflasi, menghindari  persaingan  yang  tidak  sehat  antara  lembaga  keuangan  dan  (6) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah.

## 2. Sejarah dan Pengaturan Perbankan Syariah di Indonesia
Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul  sejak  pertengahan  tahun  1970-an.  Hal  ini  dibicarakan  pada  seminar nasional  Hubungan  Indonesia-Timur  Tengah  pada  1974  dan  pada  tahun 1976 dalam  seminar  internasional  yang  diselenggarakan  oleh  lembaga  studi  ilmu- ilmu  Kemasyarakatan  (LSIK)  dan  Yayasan  Bhineka  Tunggal  Ika.  Namun,  ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini:
1) Operasi  bank  syariah  yang  menerapkan  prinsip  bagi  hasil  belum  diatur, dan  karena  itu,  tidak  sejalan  dengan  UU  Pokok  Perbankan  yang  berlaku, yakni UU No. 14/1967.
2) Konsep  bank  syariah  dari  segi  politis  berkonotasi  ideologis,  merupakan bagian  dari  atau  berkaitan  dengan  konsep  Negara  Islam,  dank  arena  itu tidak dikehendaki pemerintah.
3) Masih  dipertanyakan,  siapa  yang  bersedia  menaruh  modal  dalam venture semacam  itu;  sementara  pendirian  bank  baru  dari  Timur  Tengah  masih dicegah,  antara  lain  pembatasan  bank  asing  yang  ingin  membuka kantornya di Indonesia
Akhirnya,  gagasan  mengenai  bank  syariah  itu  muncul  lagi  sejak  tahun 1988, di saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi  liberalisasi  industri  perbankan.  Para  ulama  pada  waktu  itu  berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satupun perangkat hukum yang  dapat  dirujuk,  kecuali  bahwa  perbankan  dapat  saja  menetapkan  bunga sebesar 0%. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank  dan  perbankan  di  Cisarua,  Bogor  tanggal  19-22  Agustus  1990,  yang kemudian  dibahas  tebih  mendalam  pada  Musyawarah  Nasional  (Munas)  IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 22-25  Agustus  1990, 49 dibentuklah  kelompok  kerja  untuk  mendirikan  bank syariah  di  Indonesia  dan  pendiriab  bank  syariah  pertama  diberi  nama  Bank Muamalat  Indonesia  yang  terbenyuk  sebagai  hasil  kerja  tim  Perbankan  MUI tersebut  di  atas  berdasarkan  Akte  pendirian  PT  Bank  Muamalat  Indonesia ditandatangani  pada  tanggal  1  Nopember  1991.  Pendirian  bank  tersebut dikukuhkan  berdasarkan  Undang-Undang  Rl  (UU)  No.  7  tahun  1992  tentang Perbankan dengan mengakomodasi sistem bagi hasil. Dalam UU tersebut, pasal 13 ayat (c) menyatakan bahwa salah satu usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyediakan  pembiayaan  bagi  nasabah  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil  sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
Selanjutnya,  dalam  hal  perkembangan  ketentuan  perundang-undangan perbankan  syariah,  pemerinah  telah  meneyapkan  beberapa  ketentuan perundang-undangan. Pada tahun 1998 muncul UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan  UU  No.  7  tahun  1992  tentang  perbankan.  Dalam  UU  ini  terdapat beberapa  perubahan  yang  memberikan  peluang  yang  lebih  besar  bagi pengembangan perbankan syariah. Dari UU tersebut disebutkan bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan:
1) Memenuhi  kebutuhan  jasa  perbankan  bagi  masyarakat  yang  tidak
menerima konsep bunga. Dengan ditetapkannya sistem perbankan syariah yang  berdampingan  dengan  sistem  perbankan  konvensional,  mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan  secara lebih luas terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional yang menetapkan sistem bunga.
2) Membuka  peluang  pembiayaan  bagi  pengembangan  usaha  berdasarkan prinsip-prinsip  kemitraan.  Dalam  prinsip  ini,  konsep  yang  diterapkan adalah  hubungan  investor  yang  harmonis (mutual  investor  relationship).
Sementara,    dalam  bank  konvensional  konsep  yang  diterapkan  adalah hubungan debitur dan kreditur (debitor to creditor relationship).
3) Memenuhi  kebutuhan  akan  produk  dan  jasa  perbankan  yang  memiliki beberapa  keunggulan  komparatif  berupa  peniadaan  pembebanan  bunga yang  berkesinambungan (perpectual  interest  effect), membatasi  kegiatan spekulasi  yang  tidak  produktif (unproductive  speculation), pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral.
Pemberlakuan  UU  No.  10  tahun  1998  perubahan  UU  no.  7  tahun  1992 tentang  perbankan  yang  diikuti  dengan  dikeluarkannya  sejumlah  ketentuan pelaksanaan  dalam  bentuk  SK  Direksi  Bl/Peraturan  Bank  Indonesia,  telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pengembangan perbangkan di Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut memberikan kesempatan yang luas untuk  mengembangkan  jaringan  perbankan  syariah  antara  lain  melalui  izin pembukaan kantor cabang syariah (KCS) oleh bank konvensional Dengan kata lain,  bank  umum  dapat  menjalankan  dua  kegiatan  usaha,  baik  secara konvensional  maupun  berdasarkan  prinsip  syariah.  Adapun  perkembangan peraturan perundang-undangan bank syariah di Indonesia dapat digambarkan sebagai label berikut:
Berlakunya,  UU  No.  10  tahun  1998  maka  telah  ditetapkan  landasan hukum  yang  kuat  serta  menjamin  adanya  kepastian  hukum  bagi  para  pelaku ekonomi  serta  masyarakat  luas  untuk  kelembagaan  dan  kegiatan  usaha  bank syariah. Ketetapan tersebut adalah sebagai berikut:
1) Pengaturan  aspek  kelembagaan  dan  kegiatan  usaha  dan  bank  syariah sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 ayat 3 UU No. 10 tahun 1998. Pasal tersebut  menjelaskan  bahwa  bank  umum  dapat  memilih  untuk  melakukan kegiatan  usaha  berdasarkan  sistem  konvensional  atau  berdasarkan  prinsip syariah  atau  melakukan  kedua  kegiatan  tersebut.  Dalam  hal  bank  umum melakukan  kegiatan  usaha  berdasarkan  syariah,  maka  kegiatan  tersebut dilakukan dengan membuka satuan kerja dan kantor cabang khusus yaitu unit usaha  svariah  dan  kantor-kantor  cabang  syariah.  Sedangkan  BPR  harus memilih  salah  satu  kegiatan  sebagai  BPR  Konvensional  atau  syariah.  Bank umum  konvensional  yang  akan  membuka  kantor  cabang  syariah  wajib melaksanakan (a) Pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS) (b) Memiliki Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), dan (c)  Menyediakan  modal  kerja  yang  disisihkan  modal  dalam  suatu  rekening tersendiri atas nama UUS yang dapat digunakan untuk membayar biaya kantor
dan  lain-lain  berkaitan  dengan  kegiatan  operasiona!  maupun  non  operasional KCS.
2) Ketentuan  Wiring  instrument  moneter  dan  pasar  uang  antar-bank.  di dalam  penjelasan  UU  No.  23  tahun  1999  tentang  bank  Indonesia  telah diamanatkan bahwa untuk mengantisipasi perkembangan berdasarkan prinsip syariah,  maka  tugas  dan  fungsi  Bl  perlu  mengakomodasi  prirsip-prinsip syariah.  Hal  ini  dapat  dillihat  dalam  pasal  10  (2)  yang  menentukan  bahwa dalam pelaksanaan tugas Bl di bidang pengendalian moneter dapat dilakukan berdasarkan  prinsip  syariah.  Selain  itu,  dalam  pasal  11  ditentukan  bahwa dalam  fungsinya  sebagai the  lender  of  the  last  resort Bl  dalam  memberikan pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah  berdasarkan  jangka  waktu  paling lama 90 hari kepada bank syariah untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut, Bl telah menyusun ketentuan  yang  berkaitan  dengan  operasionalisasi  bank  syariah,  yaitu  :  (1) Ketentuan  giro  wajib  minimum  (GWM)  bagi  bank  konvensional  yang membuka  KCS  (2)  Ketentuan  Wiring,  (3)  Ketentuan  pasar  uang  antar-bank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) dan (4) Ketentuan wadiah 3I.
Untuk  mendukung  kelancaran  lalu  lintas  pembayaran  antar-bank  serta pelaksanaan  PUAS,  transaksi  pembayaran  dilakukan  melalui  mekanisme kliring  dengan  membebankan  rekening  giro  pada  Bl.  Bila  dalam  pelaksanaan kliring  saldo  bank  menjadi  kurang  dari  GWM  maka  bank  atau  kantor cabangnya  dikenakan  sanksi  kewajiban  membayar. 52 Apabila  saldo  menjadi negatif  maka  bank  yang  bersangkutan  termasuk  cabangnya  akan  dikenakan sanksi  penghentian  peserta  kliring  ditambah  dengan  sanksi  kewajiban membayar.
Dalam  kegiatan  operasicnal,  bank  dapat  mengalami  kelebihan  atau kekurangan  likuiditas.  Bila  terjadi  kelebihan,  maka  bank  melakukan penempatan  kelebihan  likuiditas  sehingga  bank  memperoleh  keuntungan. Sebaliknya,  bila  mengalami  kekurangan  likuiditas,  bank  memerlukan  sarana untuk  menutupi  kekurangan  likuiditas  dalam  rangka  kegiatan  pembiayaan sehingga  kegiatan  operasional  bank  dapat  berjalan  dengan  baik.  Bagi  bank syariah  yang  mengalami  kekurangan  dana  dapat  menerbitkan  Sertifikat Investasi Mudharabah Antar-bank  (IMA)  yang  merupakan  sarana  penanaman dana bagi bank syariah maupun bank konvensional. Untuk menjaga stabilitas moneter,  Bl  menyerap  kelebihan  likuiditas  bank-bank  syariah  melalui penerbitan  sertifikat Wadiah Bank  Indonesia  (SWBI)  yang  didasarkan  prinsip- prinsip  amanah (wadiah). Dari  sisi  bank  syariah  piranti  tersebut  merupakan sarana/penempatan  kelebihan  likuiditas  sementara,  sebelum  dana  yang dikelola dapat disalurkan untuk pembiayaan. 53

## 3. Produk dan Kelembagaan Perbankan Syariah Di Indonesia
Produk perbakan yang digunakan dalam pengelolaan likuiditas pada saat bank  Syariah  sebagai  "pemain  tunggal"  pada  mulanya  digunakan  SPBU mudharabah dan bai' al-dayn. Karena berkembangnya bank syariah maka otoritas moneter  menyediakan mengelola  likuiditas,  yaitu  :  Pasar  Uang  Antar-bank
Syariah (PUAS), dan tertlflkat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Beberapa produk kelembagaan  bank  syarlth  yaitu  :  (1)  Surat  Berharga  Pasar  Uang  (SPBU) Mudharabah yaitu  Surat  bernarga  pasar  uang  (SPBU) mudharabah digunakan untuk  membantu  bank  syariah  dalam  mengatasi  kesenjangan  likuiditas  yang bersifat  sementara  akibat mismatch dalam  pendanaan,  ataupun  mengatasi kemungkinan terjadinya kekalahan kliring (2) Bai al-Dayn yaitu atau jual  beli hutang merujuk kepada pembiayaan utang. Di dalam prinsip mi pembiayaan dibuatkan  berdasarkan  jual  beli  dokumen  perdagangan  dan  pembiayaan digunakan  bagi  tujuan  pengeluaran,  perdagangan  dan  perkhidmatan, Keputusan  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  pada  awal  beroperasinya  bank syariah berdasarkan keadaan darurat jika bank  syariah masih sebagai pemain tunggal,  bank  syariah  dnjmkan  untuk  memanfaatkan  excess  atau idle  fund dengan  menggunakan  perangkat al-Dayn (3)  Pasar  Uang  Antar-Bank  Syariah (PUAS) yaitu Pasar uang Antar-Bank menggunakan piranti sertifikat investasi mudarabah antar-bank  (IMA)  yang  berjangka  waktu  maksimum  90  hari diterbitkan  oleh  kantor  pusat  bank  syariah  atau  unit  usaha  syariah  bank konvensional (4) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yaitu operasi pasar terbuka berdasarkan prinsip syariah dapat berjalan dengan baik, maka otoritas moneter  menciptakan  suatu  piranti  pengendalian  uang  beredar  yang  sesuai dengan prinsip syariah dalam bentuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). SWBI  dapat  dijadikan  sarana  penitipan  dana  jangka  pendek  bank  yang mengalami kelebihan
Selanjutnya  Dari  sisi  kelembagaan,  perbankan  syariah  adalah  segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Bank Syariah, mencakup  kelembagaan,  Kegiatan  usaha,  serta  cara  dan  proses  dalam melaksanakan  kegiatan  usahanya"  (Pasal  1  angka  1  UU  No  21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah)."  Sedangkan  Bank  Syariah  adalah  bam  yang menjalankan  kegitan  usahanya  berdasarkan  Prinsip  Syariah  dan  menurut jenisnya  terdin  atas  Bank  Umum  Syariah  dan  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah"  (Pasal  1  angka  7  UU  Perbankan  Syariah).  Karena  itu,  kelembagaan perbankan Syariah, pengaturannya kelembagaannya menggunakan istlah pada Bank Umum Syariah (BUS), Unit usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
Dalam  UU  Perbankan  Syariah,  ketentuan  yang  diperuntukkan  untuk MMO ." Syariah  disebut  dengan  "Perbankan  Syariah"  atau  "Bank  Syariah  UUS. Contoh  dari  ketentuan  yang  menggunakan  istilah  Perbankan  Syariah  adalah Pasal  55  ayat  (1)  UU  Perbankan  Syariah  bahwa  "Penyelesaian  sengketa Perbankan  Syariah  dilakukan  oleh  pengadilan  dalam  Peradilan  Agama  Pasal ini berlaku untuk BUS, UUS, dan BPRS.
Pasal-Pasal 21 dalam UU No- 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dikutip  dari  RUU  perbankan  Syanah  yang  disahkan  oleh  DPR,  17  Juni  2008, yang dikeluarkan oleh secretariat Jenderal DPR Rl. 17 Juni 2008 serta Lembaran Negara Nomor 4867.

## VI.  Prospek Bank Syariah Di Indonesia

## 1. Momentum Pendirian Bank Muamalat Indonesia
Wacana  pendirian  bank  Islam  di  Indonesia  telah  lama  diaggap  yang seiring  dengan  perkembangan  perbankan  Islam  di  negara-negara  Islam. Namun  keinginan  tersebut  belum  didukung  oleh  kondisi  sosial,  politik  dan ekonomi  sehingga  realisasi  pendirian  bank  Islam  tidak  dapat  diwujudkan. Namun seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi dan politik, maka ide pendirian bank Islam semakin gencar disuarakan pada awal tahun 1990-an. Ide konkrit  pendirian  bank  Islam  itu  bermula  ketika  diadakannya  lokakarya “ Bunga  Bank  dan  Perbankan" pada tanggal  18-20  Agustus  1990  yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia. 9 Lokakarya tersebut merupakan satu rangkaian dari berbagai kegiatan untuk mengakhiri, atau paling tidak mencari titik temu perdebatan panjang mengenai halal tidaknya bunga bank, dan basil dari lokakarya itu mengamanatkan kepada MUI untuk mendirikan bank Islam. Ide pendirian itu dipertegas lagi dalam Musyawarah Nasional (MUNAS)
MUI  ke  IV  di  Hotel  Sahid  tanggal  22-25  Agustus  1990.  Untuk  flu,  dibentuk yayasan Dana Dakwah Pembangunan yang akan menjadi induk organisasi bagi bank Islam yang akan didirikan tersebut. Yayasan tersebut diketuai oteh Ketua Umum MUI, saat itu, KH. Hasan Basri dan M. Amin Aziz sebagai sekretaris.
Pendirian bank Islam di Indonesia  semakin mencapai kenyataan dengan dibentuknya steering  committee yang  akan  mempersiapkan  segala  sesuatu dengan ide pendirian bank tersebut. Tim tersebut diketuai oleh M. Amin Aziz, dikenal dengan Tim MUI. Anggotanya antara lain, M. Syahrul Ralie Siregar, A. Malik  dan  Zainul  bahar  Noor.  Tugas  awal  tim  ini  adalah  menyiapkan  buku panduan  bank  tanpa  bunga  sebagai  dasar  operasional  bank  Islam  yang  akan didirikan. Untuk membantu kelancaran Tim MUI ini, terutama untuk masalah- masalah  hukum,  dibentuk  Tim  Hukum  Ikatan  Cendikiawan  Muslim  se- Indonesia  (ICMI)  yang  diketuai  Karmen  A.  Perwataatmadja. 10 Tim  ini mempersiapkan perangkat-perangkat hukum yang berkaitan dengan pendirian Bank  Muamalat  Indonesia.  Hal  ini  penting  karena  sebuah  bank  pada  saat pendirian  dan  operasionalnya  terkait  dengan  masalah  legalitas  formal.  Hal yang  paling  utama  yang  dilakukan  Tim  perbankan  MUI  adalah  melakukan pendekatan dan konsolidasi dengan pihak terkait .Selain itu, menyelenggarakan training (pelatihan  calon  staf  Bank  Muamalat  Indonesia melalui Management Development Program (MDP). Kegiatan tersebut diadakan di LPPI  pada  tanggal  25  Maret  1991  dan  buka  oleh  Menteri  Muda  Keuangan, Nasruddin Suminatapura 57 .
Bank  Muamalat  merupakan  bank  umum  pertama  yang  melakukan transaksi  perbankan  dengan  menggunakan  prinsip  syariah  dan  sebelumnya telah  berdiri  lembaga  keuangan  Islam,  baik  yang  berbentuk bait  al-tamwil
9 Bank  Muamalat  Indonesia, Laporan  Direksi  1992  dalam  Rapat  Umum Pemegang  Saham, 17 Juni 1993.
10 Warkum  Sumitro, Asas-Asas  Perbankan  Islam  dan  Lembaga  Terkait  (Bamui  dan  Takaful)  di Indonesia (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1997), h. 73.
maupun  Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR).  Lembaga  keuangan  yang  berbentuk bait  al-tamwil dan  bahkan  telah  dikenal  sekitar  tahun  1980-an  yakni  dengan berdirinya Baitul Tamwil Teknosa di Bandung dan Baitul Tamwil Ridho Gusti di Jakarta. Namur, kedua lembaga tersebut tidak dapat bertahan lama. Adapun Bank Perkreditan Rakyat yang beroperasi dengan prinsip syariah yang berdiri sebelum Bank Muamalat Indonesia, tercatat seperti: BPR Islam AI-Azhar yang didirikan  di  Lombok,  BPR  Berkah  Amal  Sejahtera,  Lihat  Bank  Muamalat Indonesia. Laporan Oireksi 1992 dalam Rapat Umum Pemegang Saham, 17 Juni 1993  Puri  Indah  Hotel  Sahid  Jaya,    Lihat  Warkum    Sumitro. Asas-Asas Perbankan  Islam nan Lembaga  Terkait  (Bamul dan   Takaful) Dana Mardhatillah, dan BPR Amanah Rabaniah, ketiganya di Bandung, dan terakhir BPR Hareukat yang didirikan pada tanggal 10 Nopember 1991.
Keberadaan  lembaga-lembaga  keuangan  Islam  tersebut  di  atas  tidak berpengaruh  secara  signifikan  bagi  perkembangan  perbankan  Islam  di Indonesia.  Sebab  lembaga  tersebut  masih  dalam  konteks  lokal,  seperti  BPR Islam al-Azhar yang hanya meliputi pulau Lombok, BPR Mardatillah, Amanah Rabaniyah  dan  Berkah  Amal  Sejahtera  yang  hanya  beroperasi  di  wflayah Bandung.  Mereka  tidak  memiliki  jaringan  luas  yang  mencakup  kota-kota lain di Indonesia.

## 2. Pengembangan dan Produk Perbankan Syariah
Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi yang  menunjang  perekonomian  nasional.  Selain  itu,  peranan  perbankan nasional  perlu  lebih  ditingkatkan  sesuai  fungsinya  dalam  menghimpun, menyalurkan  dana  masyarakat  dan  penyediaan  pelayanan  jasa  perbankan lainnya.  Sebagai  lembaga  keuangan  yang  mendapat  kepercayaan  masyarakat (fiduciary financial institution), bank mempunyai misi dan visi yang sangat mulia yaitu  sebagai  sebuah  lembaga  yang  diberi  tugas  untuk  mengemban  amanat petnbangunan  bangsa  demi  tercapainya  peningkatan  taraf  hidup  rakyat. Sejalan  dengan  itu,  pemerintah  telah  berupayah  meningkatkan  peranan  Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
Upaya  mendorong  pengembangan  Bank  Syariah  dilaksanakan  dengan memperhatikan  bahwa  sebagian  masyarakat  muslim  Indonesia  pada  saat  ini tengah menantikan suatu Sistem Perbankan Syariah yang sehat dan terpercaya untuk  mengakomodasikan  kebutuhan  mereka  akan  jasa  perbankan  yang sejalan  dengan  prinsip  syariah  berdasarkan  kepada  al-Quran  dan  hadis. Pengembangan  perbankan  syariah  juga  ditujukan  untuk  mengembangkan mobilisasi  dana  masyarakat  yang  selama  ini  belum  terlayani  oleh  sistem Perbankan  Konvensional.  Selain  itu,  sejalan  dengan  upayah-upayah restruksturisasi  perbankan  yang  sedang  kita  laksanakan  saat  ini, pengembangan Bank Syariah merupakan suatu alterative sistem pelayanan jasa dengan berbagai kelebihan yang dimiliki.
Banyak  pihak  yang  berkeyakinan  bahwa  produk  dan  jasa  Perbankan Syariah  dengan  karakteristik  antara  lain,  (a)  Peniadaan  pembebanan  bunga
yang  berkesinambungan  (b)  Membatasi  kegiatan  spekulasi  yang  tidak produktif  dan  (c)  Prinsip  bahwa  pembiayaan  ditujukan  kepada  usaha-usaha yang  halal  sesuai  dengan  prinsip  Syariah  sehingga  bank  syariah  sangat diminati masyarakat muslim.  Suatu sistem Perbankan Syariah (Islamic banking system) memerlukan 5 (lima) unsur penting agar sistem tersebut dapat tumbuh dan berkembang, yaitu. Adanya jumlah pemain (kantor cabang Bank Syariah) yang  banyak,  b.  Instrumen  Perbankan  Syariah  harus  beraneka  ragam  c. Tersedianya jasa keuangan syariah d. Sistem tersebut harus merefleksikan nilai- nilai  sosial  ekonomis  dalam  Islam,  baik  dalam  substansi  nya  maupun  dalam bentuknya,  e.  Perundang-undangan  yang  memadai 60 .  Beberapa  produk perbankan syariah tersebut menjadi sarana dalam kegiatan perekonomian yang secara  simultan  mengemban  dua  prinsip  pokok  dalam  ajaran  Islam  yaitu menkonsistenkan  hubungan  dengan  Khaliq  dan  hubungan  dengan  sesama manusia.

## 3. Deposito Perbankan Islam dan Hubungannya dengan Nasabah
Pendirian  yang  biasanya  diambil  oleh  bank-bank  Islam  mengenai beberapa  aspek  dalam  hubungannya  dengan  nasabah  adalah  nasabah  sangat menentukan berhasilnya suatu lembaga   perbankan.   Secara   umum,   bank- bank    Islam    cenderung      untuk    membenarkan  pandangannya  dengan mengambil dalil hukum atau teks syari'ah sehingga semua produk perbankan syariah  harus  sesuai  dengan  idealisms  nasabah.  Tujuan  dari  pembahasan berikut  ini  adalah  untuk  menjelaskan  ruang  lingkup  masalah  dari  sudut pandang  nasabah  bukan  berhubungan  dengan  masing-masing  isu  secara mendalam,  yang  melampaui  ruang  lingkup  penulisan  tulisan  ini.  Karena  itu, setiap  perbankan  Islam  selalu  memperhitungkan  produknya  dan  dikaitkan dengan  nasabah  nya  dan  dalam  hal  ini,  sama  produk  perbankan  syariah, seperti, deposito sangat tergantung dari keinginan nasabah nya dalam memilih produk yang akan menjadi objek transaksi.
Laba dalam deposito setiap waktu bisa diambil (demand deposits). Ketika teori  perbankan  Islam  mulai  dikembangkan  sejak  tahun  1940-an  hingga  1970- an,  di  dunia  industri  sebagaimana  juga  Negara-negara  terbelakang,  deposito yang setiap waktu bisa diambil dan deposito uang yang ada di bank biasanya alas  dasar  bebas  bunga 61 .  Karena  tidak  ada  bunga  yang  dibayarkan  pada deposito.  Secara  teoritis,  perbankan  Islam  menyatakan  bahwa  deposito  yang setiap  saat  bisa  diambil  itu  Islami.  Oleh  karena  itu,  keislaman  deposito  yang setiap waktu bisa diambil dan tidak adanya ketentuan tentang keuntungan atas deposito  dalam  syariah  sehingga  dibenarkan  dengan  menyadarkan  pada berbagai ketentuan hukum Islam baik yang bersumber dari  syariah  dan fiqih. Hasil dari berbagai  pendapat  ulama tentang  produk perbankan ini berbeda- beda. Minimal ada tiga kelompok yang ekstrim yaitu, kelompok pertama yang berpendapat bahwa bunga deposito tidak haram karena tidak ada syarat pada waktu akad. Pandangan ini didasarkan pada pendapat ahli hukum bahwa adat yang berlaku itu tidak menjadi syarat dan kelompok kedua menyatakan haram dengan alasan karena termasuk utang yang dipungut manfaatnya (rente) dan
kelompok  ketiga  menyatakan  subhat  karena  alasan  karena  para  ahli  hukum berselisih pendapat tentang hukum bunga bank 62 . Walaupun secara umum ada tiga pendapat dari para ulama NU yang menjadi peserta dalam sidang Lajnah tersebut  tentang  hukum  bunga  bank,  namun  dari  masing-masing  tiga kelompok itu, terutama pertama dan kelompok kedua, terjadi pula perbedaan pendapat.  Umumnya,  ulama  berpendapat  bahwa  bunga  (termasuk  deposito) perbankan  kategori  hukumnya  haram  dan  paling  rendah  mustasyabihat. Pandangan  ini  sesuai  dengan  kaidah  usul  bahwa  .......dan  merupakan  hasil kesepakatan  beberapa  ulama  fiqhi  tentang  kategori  hukumnya  bunga perbankan 63 . Hasil perdebatan tersebut menjadi pendorong utama munculnya gagasan untuk mendirikan perbankan syariah di Indonesia sebagai perbankan (altematif)  yang  mendapat  minat  yang  cukup  tinggi  dari  masyarakat  muslim sebagai  perbankan  yang  memiliki  prosfektif  di  Indonesia  dan  menjamin transaksi ekonomi sesuai prinsip dan etika ekonomi dalam Islam.

## 4. Problematika Perbankan Syariah di Indonesia
Krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997 disusul dengan  krisis poiitik nasional yang membawa musibah terbesar dengan terpuruknya perekonomian nasional.  Salah  satu  sektor  yang  menjadi  korban  adalah  perbankan  nasional. Langkah  pemerintah  menyelamatkan  krisis  ekonomi  ditempuh  melalui  car  a likuidasi dan penutupan beberapa bank, pengambil alihan (take over) maupun merger.  Namun  belum  sepenuhnya  menyelesaikan  masalah.  Krisis  ini  juga telah  memberikan  inspirasi  bagi  kemungkinan  lahimya  bank  altematif  yang dapat  dikembangkan  di  Indonesia.  Salah  satu  altematif  itu  adalah  perlunya membangun  bank  yang  berdasarkan  prinsip  syariah.  Alasannya,  pada  saat bank nasional (baca: bank-bank konvensional) mengalami negative spread, bank- bank yang menerapkan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil (profit sharing system) rupanya  terhindar  dari  kerugian  akibat  bunga  simpanan  lebih  tinggi dari  bunga  kredit  .  Perkembangan  selanjutnya,  oleh  pemerintah  sektor perbankan  Syariah  mendapat  perhatian  serius,  khususnya  dari  otoritas perbankan di Indonesia dalam hal Ini Bank  Indonesia Berbagai upaya promosi dan  sosialisasi  kepada  masyarakat  telah  dilakukan  berkali  kali    disamping pengembangan infrastruktur hukum terutama pengelolaan bank syariah.
Restruksturisasi  perbankan  konvensional  mash  terus  dilaksanakan. Tujuannya  memperkuat  sistem  perbankan  yang  efisien  serta  melakukan kebijakan  sektor  moneter  yang stabil  dalam  memperbaiki  perekonomian nasional  pasar  krisis.  Selain  itu,  pemerintah  dalam  kebijakannya  telah mempromosikan  perbankan  Syarat  kepada  masyarakat  dan  mendapat perhatian serius, khususnya dari otoritas perbankan di Indonesia dalam hal ini Bank  Indonesia.  Berbagai  upaya  promosi  dan  sosialisasi  kepada  masyarakat telah  dilakukan  berkali-kali  disamping  pengembangan  infrastruktur  hukum terutana  pengelolaan  bank  syariah.  Untuk  menghindari  dan  meminimalisir krisis  sektor  perbankan  tersebut  diperlukan  perbankan  alterative.  Kehadiran lembaga  perbankan  tersebut  dengan  meningkatkan  kesadaran  Islam  terhadap kaidah  dan  syariah  Islam  Selain  itu,  untuk  meningkatkan  pemahaman  ini
secara langsung maupun tidak langsung salah satu halnya pembangunan yang diupayakan  pemerintah  di  bidang  pembinaan  agama.  Fenomena  ini menunjukkan  suatu  perubahan  transformasi  Islam,  khususnya  di  bidang perekonomian  yang  ditandai  dengan  pergantian  pranata  bunga  dengan menerapkan prinsip bagi hasil  dalam rangka upaya mentaati ajaran agama al- Qur'an, yang kemudian diwujudkan  dengan berdirinya bank Islam atau bank syariah  yaitu  suatu  badan  usaha  yang  fungsinya  sebagai  penghimpun  dana dari  masyarakat  dan  penyalur  dana  kepada  masyarakat,  yang  sistem  dan mekanisme  kegiatan  usaha  berdasarkan  hukum  Islam  sebagaimana  diatur dalam al-Qur'an dan hadist
Secara  garis  besar,  prinsip  perbankan  Islam  atau  yang  dikenal  dengan perbankan Syariah berdasarkan regulasi Pemerintah No. 72/1912 yang memuat pengaturan  sebagai  berikut:  (1)  Bank  Syariah  dalam  menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip bagi hasil (2) Bank yang menerapkan bagi hasil adalah bank yang beroperasi syariah dengan prinsip syariah, khususnya dalam  menetapkan  renumenasi  yang  akan  diberikan  kepada  masyarakat sehubungan  dengan  penggunaan  dana,  menetapkan  renumenasi  yang  akan diterima  sehubungan  dengan  investasi  dana,  dan  menetapkan  renumenasi sehubungan dengan aktivitas bisnis lainnya (3) Jumlah pembagian keuntengan antara  bank  yang  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil  dengan  para  nasabah  akan ditentukan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat dalam kontrak tertulis antara  kedua  pihak  (4)  bank-bank  berdasarkan  prinsip  syariah  bertugas mengawasi produk perbankan Islam.
Selanjutnya, munculnya problematika perbanten syariah karena menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 dalam pasal 1 ayat (12) menentukan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atu tagihan yang  dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan antara  bank  atau  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  yang  dibiayai  untuk mengembalikan  uang  tagihan  tersebut  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan imbalan atau bagi hasil. Formulasi ini menunjukkan kejelasan Undang-Undang yang  tidak  menegaskan  ketentuan  Undang-undang  hukum  perdata  bahkan lebih  jauh  memberikan  penjelasan  lebih  jauh  termasuk  penyesuaian  dengan ketentuan syariah.
Alasan bank modem atau yang  lebih dikenal dengan bank  konvensional turut  membuka  cabang  perbankan  syariah,  karena  bank  konvensional menganggap dan mengakui ketahanan bank syariah selama terjadi krisis dapat bertahan  ditengah  gejolak  nilai  tukar  rupiah  dan  tingkat  suku  bunga  yang tinggi.  Ini  disebabkan  karakteristik  tank  syariah  yang  melarang  bunga  bank melarang  transaksi  keuangan  yang  bersifat  spekulatif  dan  melarang  transaksi yang mengandung risiko ketidakpastian tinggi (gharar). Dalam perspektif lain, penerapan dual  franking  system secara  parallel  dinarapkan  dapat  menciptakan diversifikasi  pelayanan  bisnis  keuangan  di  sektor  perbankan  guna  mencapai segenap  lapisan  masyarakat  dengan  berbagai  produk  pilihan  dari  berbagai bank.  Bank  konvensional  dengan  sistem  bunga (Interest  fee). Bank  syariah dengan skema bag! hasil (profit and toss sharing). Prospek ke depan diharapkan
bank syariah dapat berkembang sebagai bank universal yaitu bank umum dan bank yang melakukan kegiatan usaha/investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah,
Dalam  melaksanakan  kegiatannya,  secara  garis  besar  ada  empat  tujuan kebijakan perbankan: pertama, untuk mempercepat penyelesaian pinjaman dan bank-bank  bermasalah; fcedua, untuk  memfasilitasi  proses  konsolidasi; ketiga, untuk  mendorong  perbankan  agar  rnenerapkan self  regulation dan  mematuhi prinsip prudensial dalam menjalankan jasa perbankan; keenpat, mengint'odusir langkah  supervise perbankan  yang  lebih kokoh,  yang t>ertujuan membangun sistem perbankan yang stabil dan sehat melalui kebijakan perbankan ini, Jwga diikuti  oleh  sistem  perbankan  syariah  guna  mendukung  perekonomian Indonesia secara pcnakro untuk menggerakkan sektor nil.
Hukum perbankan Indonesia yang ada saat ini banyak mengatur masalah kegiatan  perbankan  yang  meliputi  segi  esensi  dan  eksistensinya,  serta hubungannya  dengan  bidang  kehidupan  lain.  Dalam  hal  pengaturan perbankan itu meliputi: Dasar-dasar Perbankan, kedudukan hukum pelaku di bidang  perbankan,  kaidah  perbankan  yang  memperhatikan  kepentingan umum, struktur organisasi yang mendukung kebijakan ekonomi dan moneter pemerintah  dan  arah  kehidupan  perekonomian  yang  akan  dicapai S5 Adanya hukum tersebut memiliki fungsi instrumental yaitu hukum sebagai perubahan dalam mengatur dan menciptakan kebijakan baru untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.
Munculnya  perubahan  hukum  itu  ditandai  dengan  perubahan  kebijakan yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  tentang  diperbolehkan  nya  berdiri  Bank Syariah dengan sistem bagi hasil, yang kemudian diikuti oleh Bank Umum dan Bank  Perkreditan  rakyat  menjalankan  usahanya  berdasarkan  prinsip  syariah melalui dual banking system.

## 5. Kebijakan Hukum Perbankan Syariah
Munculnya  trend dual  banking  system yang  berkembang  dan  tumbuh disektor  jasa  perbankan  menuntut  adanya  kebijakan  hukum  bagi  perbankan syariah. Disamping itu, kebjakan hukum diperlukan karena telah menimbulkan permasalahan  yang  terkait  dengan  kelembagaan  dan  operasional  lainnya. Karena  itu,  perlu  dibuat  UU  Perbankan  Syariah  sebagai  wujud  kebijakan hukum  dari  pemerintah  demi  menjamin  kepastian  hukum.  Kepastian  hukum ini  diperlukan  sebagai  sarana  untuk  memperkuat  sistem  perbankan berdasarkan syariah di Indonesia. Tujuannya agar masyarakat percaya bahwa bank syariah yang ada di Indonesia merupakan bank yang benar-benar sesuai dengan  syariat  Islam.  Selama  UU  Perbankan  Syariah  ini  belum  ada  sebagai wujud kebijakan hukum pemerintah untuk mengontrol operasional perbankan syariah.  Sebab,  dalam  operasional  perbankan  ini  terkadang  menyimpang dari syariat  Islam  dan  boleh  jadi  beralih  jadi  bank  konvensional  yang  sesuai  lagi dengan  prinsip-prinsip  perbankan  syariah  dan  menyebabkan  kekaburan hukum  dan  ketidakjelasan  kebijakan  pelaksanaan  perbankan  syariah  di Indonesia.  Hal  tersebut  dapat  menimbulkan  pelanggaran  hukum  dan
memunculkan  kejahatan  baru  dalam  dunia  perbankan  disamping  kejahatan lainnya,  sehingga  akan  merusak  citra  bank  yang  benar-benar  menjalankan usaha  perbankan  berdasarkan  syariah  Islam.  Oleh  sebab  itu,  dalam pengembangan  perbankan  Syariah  di  Indonesia,  diperlukan  konsep  dan strategi  dengan  misi  dan  visi  yang  jelas (clear  vision). bertahap  dan berkesinambungan (gradual  and  sustainable),  comprshensif  dan  consisted (Istiqamah)  dengan  prinsip  syariah.  Dengan  demikian  kebutuhan  akan  suatu infrastruktur  hukum  berupa  perundang-undangan  yang  tegas  dan  dapat menjadi  instrumen  yang  mengatur  perbankan  syariah  di  Indonesia  dan sekaligus  menjadi  payung  dalam  aktivitasnya  di  masa  depan  (/us constrtuendum). Kebijakan hukum ini tak dapat ditunda lagi. 11 Sebab dalam ha! peraturan  perbankan  syariah  yang  selama  ini  dipakai  dan  menjadi  dasar operasional perbankan nasional yaitu UU No 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan  dari  UU  No.  7  Tahun  1992  dan  UU  No.  23  Tahun  1999,  ternyata belum memadai sebagai acuan dan dasar hukum perbankan syariah. Menurut Fathurrahman  Djamil  (1999),  alasan  perlunya  pengaturan  bank  syariah  secara khusus  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Seiring  dengan  perkembangan  perbankan syariah  yang  semakin  pesat  baik  dari  sisi  volume  usaha,  kantor,  serta kompleksitas  jenis  produk  dan  jasa,  yang  diikuti  pula  dengan  meningkatnya kebutuhan  masyarakat  dan  minat  bank/investor  untuk  menyediakan  jasa perbankan  syariah,  maka  perangkat  perundangan  yang  ada  tidak  memadai. Hal  ini  teriihat  dari  aspek  produk  dan  jasa  perbankan  syariah  hanya  terbatas pada  ketentuan  umum  bank  konvensional.  hal  yang  seharusnya  menjadi operasional bank syariah dilarang dalam undang-undang tersebut. sebaliknya hal yang dilarang justru oleh bank syariah jadi cross busiriess- nya 67 . Untuk itu dirasakan  pentingnya  dasar  hukum  jelas  dan  mengikat  tentang  berbagai  hal peraturan-peraturan  perbankan  syariah (2) pada  sisi  lain  perbankan  syariah memiliki nilai dan prinsip yang berbeda dengan perbankan konvensional.
Pada  tingkat  paradigmatic,  perbankan  syariah  memiliki  seperangkat moral  yang  baku  yang  tentu  saja  berbeda  dengan  perbankan  konvensional. Pada  teknik  operasionalnya  pun  berbeda  dengan  perbankan  konvensional. perbankan  syariah  memerlukan  peraturan  yang  khusus  dalam  sistem pengawasan,  penilaian  tentang  CAR  (Capital  Adequency  Ratio),  penilaian Kualitas  Aktiva  Produktif  (KAP),  Penyisihan  Penghapusan  Aktiva  Produktif (PPAP).
Pendapat  tersebut  di  atas  dipertegas  oteh  Sutan  Remy  Syahdeni  (2002) dengan memberikan alasan sebagai berikut: (a). Banyak jenis jasa bank syariah yang  tidak  atau  tidak  dapat  ditawarkan  oteh  bank  konvensional.  Hal  ini disebabkan karena undang-undang perbankan melarang bank umum dan bank perkreditan rakyat melakukan kegiatan tersebut. Larangan tersebut antara lain: penyertaan  modal,  transaksi  jual  beli  barang,  dan leasing. Kegiatan  ini  hanya dilakukan  oleh  bank  syariah  melalui musyarakah,  murabahah, isti'na,  ba'l  salam,
11 Fathurrahman  Djamil, Metode  Ijtihad  Majelis  Muhammadiyah (Yogyakarta  :  Pimpinan  Pusat Muhammadiyah, t.th.) h. 39.
ijarah dan ijarah wa Itina (b) Sebagian besar asset perbankan konvensional adalah dalam  bentuk  fixed interest  instrument yang  relatif  mudah  dinilai,  disamping itu,  perbankan  tradisional  memiliki  metode  untuk  melakukan  penilaian  asset perbankan konvensional yang telah diakui apabila asset tersebut menjadi tidak produktif  (menjadi non-performing  ban). sebaliknya  adalah  sulit  sekali  untuk menilai  asset  perbankan  syariah  berupa  saham  disuatu  perusahaan  patungan yang  dibentuk  berdasarkan  musyarakah  (c)  Sistem  akuntansi  bank  syariah berbeda  dengan  bank  konvensional  sehingga  dengan  demikian,  laporan keuangan  berupa  Neraca  dan  laba  /  rugi  dari  bank  syariah  juga  berbeda dengan  bank  konvensional  (d)  Ketentuan  perpajakan  bagi  bank  konvensional tidak dapat diterapkan begitu saja bagi perbankan  syariah. Karena itu, bunga (interest) yang  dibebankan  oleh  perbankan  konvensional  merupakan pendapatan  yang  pasif (passive  income), sedangkan  keuntungan  yang merupakan pendapatan bagi perbankan syariah merupakan earned income yang dilihat  dari  aspek  hukum  pajak  harus  di  perlakukan  berbeda.  Selain  Ku,  di dalam trade  financing yang  merupakan  jasa  perbankan  syariah,  berlaku ketentuan  bahwa  pengalihan  terjadi  dua  kali,  yang  pertama  dari  penjual kepada  bank  dan  yang  kedua  terjadi  kemudian  yaitu  dari  bank  kepada pembeli,  sehingga  dengan  demikian  terhadap  rekening  itu  dikenai  pajak  dua kali yang akibatnya lebih lanjut akan mengurangi pendapatan dari perusahaan (e) rambu-rambu kesehatan (prudential standard) yang dibertakukan bagi bank- bank konvensional tidak serasi untuk diterapkan bagi bank-bank syariah atau bagi bank-bank konvensional yang  melakukan kegiatan perbankan syariah (f) Ketentuan-ketentuan  atau  pengaturan  mengenai  bank  syariah  dan  perbankan syariah di dalam undang-undang perbankan masih sangat sumir, dan jauh dari lengkap  bagi  kebutuhan  pengembangan  dan  kebutuhan  syariah  (g) Tumbutinya perbankan syariah bukanlah merupakan fenomena sementara saja tetapi harus dilihat sebagai fenomena yang akan berlanjut seterusnya dan akan berkembang makin lama makin besar dan meluas di seluruh dunia. 12
Berdasarkan beberapa argumentasi hukum tersebut, kiranya bank syariah masih  memerlukan  UU  perbankan  syariah  yang  secara  khusus  dan komprehensif  untuk  menjalankan  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam  sehingga dengan  adanya  perundang-undangan  yang  jelas  dan  pasti  menjadi  jaminan hukum bagi pengusaha yang berhubungan perbankan syariah. Disamping itu, perbankan  syariah  juga  masih  memerlukan  pengaturan  yang  memastikan bahwa pelaksanaan perbankan syariah tetap berjalan secara konsisten dengan prinsip-prinsip  syariah.  Diberlakukannya  UU  perbankan  syariah  sebagai hukum  positif  nantinya  akan  memberikan  keleluasaan  bagi  pihak  perbankan syariah untuk mengembangkan produk perbankan yang Islami dan berkualitas dalam pelayanan berdasarkan filosofi tolong-menolong dalam kebaikan (saling menguntungkan antara pihak bank dan nasabah serta pihak ketiga).
12 Sultan  Remi  Syahdeni, Perbankan  Islam  dan  Kedudukannya  dalam  Tata  Hukum  Perbankan Indonesia (Cet. I. Jakarta : Pustaka Utama Graffiti, 1999), h. 17

## VI. Penutup
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  sebelumnya  dapatlah ditarik  kesimpulan  sebagai  berikut  bahwa  sistem  hukum  Islam  dan  ekonomi Islam adalah suatu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan. Keduanya saling mengikat  tidak  terpisahkan  sehingga  dengan  demikian  melakukan  suatu bidang usaha (muamalah) selalu diwarnai dengan nilai-nilai hukum, sebab dari sanalah  awalnya  sah  dan  tidaknya  suatu  transaksi  yang  dibolehkan  dalam ajaran  agama.  Transaksi  tidak  dibolehkan  mengandung  anasir  haram  yang haws  dijauhi  sebab  sangsinya  adalah  dosa  (neraka)  yang  jelas-jelas  dapat merugikan  diri  dan  masyarakat.  Disinilah  perlunya  etika  dan  prinsip  dalam melakukan transaksi ekonomi dalam masyarakat baik dalam tataran individual maupun bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
Konsep  perbankan  syariah  yang  dimaksudkan  disini  adalah  suatu tawaran dari al-Qur'an dan Sunnah dalam melakukan hubungan atau transaksi dengan  orang  lain  khususnya  dalam  bidang  keuangan.  Berangkat  dari pemikiran  inilah  perlunya  memahami  dan  meyakini  kebenaran  syariat  Islam dalam  melakukan  transaksi  tersebut  khususnya  dibidang  perbankan.  Dalam hubungan  perbankan  inilah  sebagai  pusat  transaksi  keuangan  perlu  kehati- hatian  jangan  sampai  ada  nuansa  ketidak  halalan  (haram)  misalnya  adanya nuansa riba dalam transaksi keuangan sehingga dengan demikian maka kehati- hatian  di  dalam  mengelola  keuangan  jauh  dari  anasir  haram  sehingga eksistensi perbankan Islam  semakin  kokoh tumbuh dan kuat ditengah-tengah kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.
Perspektif  bank  syariah  di  Indonesia  sangat  menjanjikan  sebab  jika dilaksanakan  dengan  baik  dan  proporsional  akan  menjadikan  masyarakat bangsa dan Negara hidup sejahtera, aman dan damai. Hal ini dapat terlaksana dengan baik jika segala aturan dan perundang-ungdangannya selalu diwarnai oleh  nilai-nilai  syariat  Islam.  Disinilah  pentingnya  memahami  segala  macam persoalan kebijakan baik yang menyangkut tatanan kehidupan, ekonomi, sosial dan kemasyarakatan. Untuk menjadikan bank syariah sebagai bank terpercaya dan  alternatif  maka  pemerintah  perlu  membuat  kebijakan  serta menjalankannya  dengan  konsekwensi  bank  syariat  sebagai  bank  yang  sama dengan konvensional lainnya dalam bidang ekonomi, pendidikan, hukum dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, Zainul, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari’ah. Jakarta : Alvabet, 2002.
Bank  Muamalat  Indonesia, Laporan  Direksi  1992  dalam  Rapat  Umum  Pemegang Saham, 17 Juni 1993.
Djamil, Fathurrahman, Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah. Yogyakarta : Pimpinan Pusat Muhammadiyah, t.th..
Jurjani, Ali bin Muhammad al-Syarif al, Kitab al-Ta’rif. Beirut: Maktabah Libnan, 1990.
Nugroho, Alois A., Dari Etika Bisnis Ke Etika Ekobisnis. Jakarta : Grasindo, 2001.
Rahardjo,  Muh.  Dawam, Islam  dan  Transformasi  Sosial-Ekonomi. Jakarta; Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.
Saefuddin,  A.M., Ekonomi  dan  Masyarakat  dalam  Perspektif  Islam. Jakarta  :
Rajawali Press, 1987.
Sumitro,  Warkum, Asas-Asas  Perbankan  Islam  dan  Lembaga  Terkait  (Bamui  dan Takaful) di Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997.
Syahdeni,  Sultan  Remi, Perbankan  Islam  dan  Kedudukannya  dalam  Tata  Hukum Perbankan Indonesia . Cet. I. Jakarta : Pustaka Utama Graffiti, 1999.
Tim Redaksi, Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994.