## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol. 4 No 3 – Desember 2023, Hal. 663-671| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.3.7507.663-671

## TELAAH KRITIS PENYALAHGUNAAN WEWENANG JABATAN (ABUSE OF POWER) DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 31 TAHUN 1999  jo UU NOMOR
20 TAHUN 2001
Zulfikar Putra 1* , Darmawan Wiridin 2 , Slamet Hariyadi 3
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Kolaka, Indonesia 1,3
Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau, Indonesia 2 E-mail: zullfikar072021@gmail.com 1

## Abstrak
Kasus penyalahgunaan wewenang jabatan seringkali dijumpai dikalangan para pejabat baik pusat maupun daerah, bahwa dari kasus tersebut salah satu penyebabnya adalah karena kekuasaan yang lebih diberikan kepada pejabat tersebut yang tidak semua orang memilikinya sehingga peluang melakukan perbuatan penyimpangan sangat besar. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  penyebab  terjadinya  penyalahgunaan  kewenangan (abuse  of power) oleh para pejabat ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif melalui pendekatan  hukum  normatif  yaitu  pendekatan  yang  menggunakan  konsepsi  yuridis  positivis.  Penelitian  ini berfokus  pada  hukum  positif  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  karena  pada  kasus  penyalahgunaan  wewenang  jabatan  menggunakan  sumber  aturan  tersebut. Data yang dikumpulkan yaitu penggunaan studi pustaka, sumber hukum, dan sumber hukum lainnya. Data yang telah  diperoleh  kemudian  dianalisis  menggunakan  metode  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian  bahwa  dengan kekuasaan yang dimiliki maka peluang untuk melakukan tindakan melawan hukum jauh lebih besar. Hal tersebut sebagaimana  terjadi  pada  kasus  Walikota  Kendari  2017-2022,  dalam  hal  ini  memerintahkan  staf  pribadinya dengan cara meminta pembiayaan pengecetan kampung warna-warni sebesar 700 juta pada PT.MUI. Terjadinya kasus  penyalahgunaan  wewenang  jabatan  dapat  diakibatkan  karena  dengan  menggunakan  kewenangan  untuk memutuskan  sendiri  tanpa  melibatkan  orang  lain,  menginterprestasikan  norma  (aturan)  yang  sifatnya  samar (kabur)  dan  selain  itu  akibat  penyalahgunaan  wewenang  jabatan  yang  dapat  mengarah  kepada  kesalahan administrasi yang kemudian dapat diproses pada pengawas internal dalam institusi pemerintah, namun lain halnya jika penyalahgunaan kewenangan tersebut diduga merugikan negara maka diproses dalam ranah pidana.
Kata Kunci: Telaah, Penyalahgunaan, Jabatan, Wewenang

## Abstract
Cases of abuse of office authority are often found among officials, both central and regional, one of the causes of this case is because not everyone has more power given to the official, so the opportunity for committing acts of deviation is very large. The aim of this research is to analyze the causes of abuse of power by officials from the perspective  of Law  Number 31 of 1999 concerning  the Eradication of Corruption Crimes. The method used in this research is qualitative research using a normative legal approach, namely an approach that uses a positivist juridical conception. This research focuses on positive law in the form of statutory regulations and the Criminal Code  (KUHP)  because  in  cases  of abuse  of office authority  the  source  of  these  regulations  is  used.  The  data collected is the use of library research, legal sources and other legal sources. The data that has been obtained is then analyzed using qualitative analysis methods. The research  results show  that with the power  you have, the opportunity to take action against the law  is much greater. This is what  happened in the case of the Mayor of Kendari 2017-2022, in this case ordering his personal staff to ask PT MUI for funding for colorful village painting of 700 million. The occurrence  of cases  of abuse of position  authority can be caused by using the authority to decide for oneself without involving other people, interpreting norms (rules) that are vague in nature and apart from that due to abuse of position authority which can lead to administrative errors which can then be processed
by  internal  supervisors.  in  government  institutions,  however,  if  the  abuse  of  authority  is  suspected  to  be detrimental to the state, then it will be processed in the criminal realm.

## Keywords: Review, Abuse, Position, Authority

## I.   PENDAHULUAN
Pembentukan  disiplin,  etika  dan  moral  ditingkat  pejabat  pengambil  keputusan,  menjadi  suatu  hal seharusnya  dimiliki.  Hal  tersebut  dikarenakan  kasus  penyalahgunaan  wewenang  jabatan  kerap  kali terjadi, utamanya dikalangan pejabat penyelenggara negara. Wewenang yang diberikan sebagai sarana untuk  melaksanakan  tugas,  dipandang  sebagai  kekuasaan  pribadi.  Karena  itu  dapat  dipakai  untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, pejabat yang menduduki posisi penting dalam sebuah lembaga negara merasa mempunyai hak untuk menggunakan wewenang yang diperuntukkan baginya secara bebas yang kemudian perwujudan tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan tersebut sebagian besar berdampak pada terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hukum di Indonesia masih menunjukkan masih terjadi ketimpangan keadilan di mata  hukum. Hal ini ditandai dengan  sebuah fakta bahwa Indonesia merupakan  negara  dengan  tingkat  penyalahgunaan  wewenang  tertinggi  di  Asia  sebagaimana  laporan dari Transparency Internasional merilis laporan bahwa  Indonesia masuk menjadi negara  nomor tiga paling  korup  di  Asia.  Posisi  pertama  ditempati  India  kemudian  diikuti  Kamboja  di  peringkat  kedua. Jerry Massie yang merupakan peneliti Political and Public Policy Studies mengatakan terjadi karena lemahnya hukum di Indonesia. Selain itu, aturan mengenai korupsi kerap kali berubah-ubah dan partai politik menjalankan sistem “mahar politik” (Merdeka, 2021).
Pada  umumnya  penyalahgunaan  wewenang  jabatan  adalah  pemanfaatan  kesempatan  oleh seseorang atau sekelompok orang yang tengah menjabat dengan mengambil kesempatan karena jabatan itu. Penyalahgunaan wewenang jabatan melanggar Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, intinya...” jika seseorang atau kelompok mengambil keuntungan diri sendiri atau orang lain  atau suatu  korporasi, menyalahgunakan  kewenangan, kesempatan  atau sarana  yang  ada padanya karena  jabatan  dan  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara  dipidana  dengan  pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.
Penyalahgunaan  wewenang  jabatan (abuse  of  power) merupakan  suatu  kondisi  atau  keadaan dimana  seorang  pejabat  yang  memiliki  kekuasaan  atau  wewenang  dalam  melaksanakan  tugasnya menggunakan  kekuasaan  tersebut  secara  tidak  benar  atau  melebihi  batas  sebagaimana  yang  telah ditetapkan  oleh  undang-undang.  Sebagaimana  halnya  rumusan  tindak  pidana  korupsi  tersebut,  yang dapat  diartikan  sebagai  aparatur  negara  atau  pejabat  publik  dilarang  melakukan  penyalahgunaan wewenang  dengan  tujuan  mencari  keuntungan  yang  mana  tujuan  itu  tidak  sesuai  dengan  tujuan pemberian wewenang kepada pejabat tersebut. Dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut mempersyaratkan “tujuan pelaku”. Unsur dengan tujuan pelaku ini juga merupakan unsur tentang kesalahan pembuat pidana. Kesalahan dalam hukum pidana menjadi penentu dapat  tidaknya  seseorang  dipertanggungjawabkan  secara  pidana.  Kesalahan  dalam  bentuk  pidana terbagi menjadi dua yaitu kesalahan dalam bentuk kesengajaan ( dolus atau opzet ) dan kesalahan dalam bentuk kealpaan (culpa). Pada frasa “dengan tujuan” juga sama dengan kata “dengan maksud” hal ini bermakna bentuk kesalahan dalam rumusan kesengajaan sebagai maksud yang mana bentuk kesalahan ini  adalah  kesengajaan  dalam  arti  sempit  seperti  halnya  pada  pemerasan,  pengancaman,  maupun penipuan  (terdapat  pada  Pasal  368,  369  dan  379  KUHP)  (Alfatah,  2021),  Tindakan  tersebut  dapat melibatkan  penyalahgunaan  sumber  daya  negara,  suap,  nepotisme,  korupsi  atau  tindakan  lain  yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika dan integritas. Tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan atau dikenal dengan istilah abuse of power yang dilakukan oleh pejabat untuk kepentingan atau tujuan tertentu baik itu yang sifatnya kepentingan diri sendiri, orang lain maupun koorporasi (lembaga). Jika suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka  tindakan  tersebut  dapat  dianggap  sebagai  tindakan  korupsi.  Sebagaimana  adagium  yang mengungkapkan  bahwa,  kekuasaan  itu  dekat  dengan  korupsi.  Kekuasaan  yang  tidak  terkontrol (terawasi) akan menjadi semakin besar dan luas yang dapat memicu terjadinya berbagai penyimpangan. Semakin besar kekuasaan itu, makin besar pula  kemungkinan untuk melakukan  korupsi.  Dari sekian banyak tindakan penyalahgunaan wewenang tersebut dilakukan oleh seorang pejabat. Hal tersebut tidak dapat  dipungkiri  bahwa  akses  untuk  melakukan  sesuatu  hal  sebagaimana  yang  diinginkan  jauh  lebih
berpeluang untuk terealisasi jika dibanding tidak memiliki jabatan. Dalam hal ini bahwa pejabat publik adalah  orang-orang  yang  diberikan  kepercayaan  untuk  ditunjuk  dan  diberi  tugas  dalam  menduduki posisi  atau  jabatan  tertentu  pada  badan  publik.  Pejabat  publik  diberikan  kekuasaan  dan  kepercayaan karena  dianggap  sebagai  bagian  dari  demokrasi  dan  tidak  ada  pemerintahan  yang  demokratis  tanpa adanya  tanggung  jawab  kepada  rakyat  (Juhaeni,  2021).  Pelaku  utama  dalam  maraknya  kasus penyalahgunaan kekuasaan adalah mereka yang disebut sebagai administrator publik atau biasa dikenal pegawai  negeri  atau  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  (Sundarso,  2015).  Sejak  diterbitkannya  Undang- Undang  Administrasi  Pemerintahan  terdapat  perbedaan  mengenai  penyalahgunaan  wewenang sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yaitu  kesalahan dalam  penggunaan  wewenang (misuse  of  authority) (Harjono,  2016).  Olehnya  perbuatan  kesalahan dalam penggunaan wewenang (misuse of authority) bisa berubah menjadi penyalahgunaan wewenang (abuse of power) sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  jika  pejabat  pemerintah  pengguna  wewenang  ternyata  melakukan  suatu  kesengajaan  untuk menyimpang  dari  tujuan  pemberian  wewenang  yang  diberikan  padanya  kepada  tujuan  lain  demi mendapatkan  keuntungan  pribadi,  orang  lain  atau  korporasi  dengan  menggunakan  jabatan  atau kedudukan  yang  kemudian dapat menimbulkan  kerugian negara.  Merekalah  yang dibebani tanggung jawab  untuk  mengerjakan  tugas  pemerintahan,  tetapi  proses  administrasi  publik  sesungguhnya  juga melibatkan banyak pihak diluar pegawai negeri seperti pekerja sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi terutama dalam proses pembuatan kebijakan untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan untuk pencapaian tujuan organisasi pemerintah tersebut (Imam & Yogia, 2017).
Wewenang  yang  diberikan  kepada  pejabat  oleh  negara  merupakan  sarana  untuk  melaksanakan tugas  dan  tanggung  jawabnya,  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Namun terkadang wewenang yang diberikan, disalah gunakan demi kepentingan pribadi maupun  kelompoknya  dengan  asumsi  bahwa  wewenang  yang  dimilikinya  dapat  digunakan  secara bebas. Adakalanya tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan tersebut disebabkan karena kebijakan publik  yang  hanya  dipandang  sebagai  kesalahan  prosedur  dan  administratif,  akan  tetapi  apabila dilakukan  dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  koorporasi  yang  berakibat pada  kerugian  perekonomian  dan  keuangan  negara  maka  hal  tersebut  termasuk  pada  tindak  pidana (Admin, 2021).
Penyalahgunaan wewenang dianggap sama dengan unsur melawan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa  unsur  “melawan  hukum”  merupakan “genius” nya,  sedangkan  unsur  “penyalahgunaan wewenang” adalah “species” nya. “Penyalahgunaan wewenang” subjek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur “melawan hukum” subjek deliknya yaitu setiap orang. Dalam konsep  hukum  administrasi,  setiap  pemberian  wewenang  kepada  suatu  badan  atau  kepada  pejabat administrasi negara selalu disertai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya wewenang itu. Bila mana penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan “tujuan dan maksud” pemberian wewenang itu  maka  dapat  dikatakan  telah  melakukan  penyalahgunaan  wewenang (detour  nement  de  pouvoir) (Nugraha,  2016).  Maka  kesimpulan  menulis  mengenai  penyalahgunaan  wewenang  jabatan  bahwa tujuan awal pemberian jabatan, yaitu melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan yang dititipkan kepadanya  sebagaimana  yang  diperintahkan  dalam  perundang-undangan  dan  peraturan-peraturan lainnya.  Sedangkan  yang  menjadi  penyebab  terjadinya  penyalahgunaan  wewenang  jabatan  karena kurangnya komitmen moral yang dimiliki oleh oknum pejabat yang bersangkutan, selain itu kurangnya pemahaman akan pentingnya pengelolaan kebijakan yang transparan serta melibatkan pihak-pihak yang berkompeten juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan wewenang jabatan.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab terjadinya penyalahgunaan kewenangan (abuse  of  power) oleh  para  penjabat  ditinjau  dari  perpektif  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni dalam hal ini mengidentifikasi faktor penyebab  banyaknya  para  pejabat  negara  maupun  daerah  yang  terlibat  dalam  penyalahgunaan wewenang jabatan dan menawarkan solusi pencegahan dari permasalahan yang terjadi mengenai kasus penyalahgunaan  wewenang  tersebut.  Olehnya,  penelitian  ini  dalam  penyajiannya  lebih  banyak membahas penyebab terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dikaitkan dengan pelanggaran pada aturan  perundang-undangan  dan  dalam  KUHP  yang  masuk  dalam  ranah  hukum  pidana.  Selain  itu metode  yang  digunakan    melalui  pendekatan  yang  menggunakan  konsepsi  yuridis  positif.  Dari  hasil penelitian  yang  dilakukan  setidaknya  ada  beberapa  hal  yaitu  terjadinya  penyalahgunaan  wewenang
jabatan diakibatkan karena tidak adanya komitmen menjaga integritas sebagai seorang pejabat negara dan daerah yang notabene menjadi panutan bagi bawahan/karyawan  serta masyarakatnya; kurangnya pemahaman mengenai perbuatan yang mana termasuk pada kesalahan administrasi serta kesalahan yang berujung  pada  penyalahgunaan  wewenang  jabatan  yang  dapat  mengakibatkan  kerugian  negara  atau mengutungkan diri sendiri, orang lain maupun korporasi.

## II. METODE PENELITIAN
Adapun  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  melalui  pendekatan hukum normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi yuridis positivis yakni bahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh yang berwenang, selama ini dibuat sebagai suatu sistem normatif  yang  bersifat  otonom  tertutup  dan  terlepas  dari  kehidupan  masyarakat  (Hanitijo,  2008). Penelitian  ini  berfokus  pada  hukum  positif  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Data  yang  dikumpulkan  yaitu  penggunaan  studi  pustaka, sumber hukum, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Hal tersebut dilakukan karena dalam  menganalisis  mengenai  penyalahgunaan  wewenang  jabatan  tidak  dapat  dikesampingkan pendapat para ahli hukum (doktrin) menjadi bagian dari rujukan serta pembanding, selain itu sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis juga menjadi dasar peneliti mengambil kutipan agar  menambah khasanah dalam pembahasan pada artikel ini.  Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Ibrahim, 2013) bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan  logika  keilmuan  dari  sisi  normatifnya.  Sisi  normatifnya,  tidak  sebatas  pada  peraturan perundang-undangan saja. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh (Mahmud, 2005) bahwa penelitian hukum  adalah  penelitian  normatif  namun  bukan  hanya  meneliti  positivisme.  Jenis  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan,  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pendekatan konseptual.  Dalam hal ini bahwa jika dikaitkan dengan kasus- kasus terjadi, maka apakah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi atau bahkan masuk dalam  kategori  penyalahgunaan  wewenang  jabatan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  3 Undang- Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  serta  pelanggaran  yang  terdapat  dalam  KUHP.  Adapun  pendekatan legislasi  adalah  mempertimbangkan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  suatu  peraturan yaitu dapat atau tidaknya seorang pejabat dikatakan melakukan perbuatan melanggar hukum jika dalam kebijakan yang dilakukannya dengan  sengaja atau  sadar menguntungkan diri sendiri, orang lain atau kelompok, sedangkan pendekatan KUHP dalam hal ini adalah menganalisis penyalahgunaan wewenang yang  termasuk  dalam  perbuatan  pidana  yaitu  memenuhinya  unsur  “dengan  tujuan”  atau  “dengan maksud”  menggunakan  jabatannya  untuk  menguntungkan  dirinya,  orang  lain  atau  kelompok  dan merugikan  orang  lain  dalam  artian  menggunakan  pemerasan,  pengancaman,  maupun  penipuan, sedangkan pendekatan  konseptual adalah pendekatan yang menggunakan  konsep-konsep ahli hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang jabatan (abuse of power) dalam hal  ini perbuatan mana yang dilakukan oleh pejabat dapat termasuk dalam kategori merugikan negara . Adapun data yang telah  diperoleh  kemudian  dianalisis  menggunakan  metode  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian  bahwa dengan kekuasaan yang dimiliki maka peluang untuk melakukan tindakan melawan hukum jauh lebih besar.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyalahgunaan  wewenang  jabatan (abuse  of  power) telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memberikan, menjanjikan atau menerima  suap dipidana dan pada Pasal 12 mengatur  mengenai  gratifikasi  dan  menyatakan  bahwa  setiap  penyelenggara  negara  yang  menerima gratifikasi  yang bertentangan dengan tugas dan jabatannya dipidana  (Undang-Undang, 2001). Selain itu  juga  terdapat  beberapa  pasal  dalam  KUHP  yang  dapat  menjadi  dasar  hukum  untuk  menangani tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan dalam konteks pidana, diantaranya pasal penyalahgunaan wewenang (abusing  authority) yaitu  Pasal  335  KUHP  yang  mengatur  tentang  penyalahgunaan wewenang  oleh  pegawai  negeri  atau  penyalahgunaan  wewenang  dalam  jabatan,  Pasal  372  KUHP tentang suap, Pasal 376 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang dalam pengurusan kepentingan atau pengurusan barang yang dititipkan, Pasal 421 KUHP tentang pemalsuan surat (Soesilo, 1994). Adapun yang menjadi catatan pentingnya adalah bahwa interprestasi dan penggunaan pasal-pasal tersebut dalam konteks  penyalahgunaan  wewenang  jabatan  akan  ditentukan  oleh  fakta  dan  keadaan  masing-masing kasus,  serta  tafsir  hukum  yang  dilakukan  oleh  hakim  dalam  persidangan.  Dalam  konteks (abuse  of
power) berdasarkan KUHP, maka ada beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan, diantarnya: (1) Konteks kasus: bahwa setiap kasus penyalahgunaan kekuasaan memiliki konteksnya sendiri. Dalam hal  ini  bahwa  pentingnya  untuk  memahami  latar  belakang,  fakta-fakta  dan  lingkungan  dimana penyalahgunaan  kekuasaan  tersebut  terjadi  agar  tindakan  yang  dilakukan  termasuk  penyalahgunaan kekuasaan  atau  tidak;  (2)  Interprestasi  hukum:  bahwa  dalam  menentukan  apakah  suatu  tindakan merupakan  tindakan abuse  of  power ,  maka  perlu  dilakukan  interprestasi  hukum  yang  akurat  yakni dengan  memahami  pengertian  dan  unsur-unsur  pasal  yang  terkait  akan  memudahkan  dalam mengindentifikasi apakah tindakan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau tidak; (3) Bukti dan fakta yang kuat: dalam hal ini untuk membuktikan abuse of power, diperlukan adanya bukti dan  fakta  yang  kuat  untuk  mendukung  klaim  tersebut;  (4)  Proses  hukum  yang  adil:  bahwa  saat menangani  kasus abuse  of  power, penting  untuk  memastikan  bahwa  proses  hukum  yang  adil  dan objektif dilakukan; (5) Peran penegak hukum: bahwa peran penegak hukum dan pengawasan terhadap abuse of power merupakan tanggung jawab lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.
Sebagaimana fenomena yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, bahwa menunjukkan adanya tren positif bagi para pejabat yang melakukan penyalahgunaan wewenang jabatan yang kemudian setelah ditelisik lebih mendalam bahwa faktor penyebabnya adalah kebutuhan biaya politik pemilihan umum. Dalam  hal  ini  seorang  pejabat  yang  akan  berkontestasi  kembali  dalam  pemilihan  kepala  daerah  atau wakil rakyat, menggunakan jabatan yang dimilikinya untuk mengumpulkan dana guna keperluan biaya (cost) politik.  Dan  tidak  dapat  dinafikan,  keberadaan  para  pejabat  yang  terlibat  dalam  kasus penyalahgunaan wewenang jabatan dipengaruhi oleh kebutuhan biaya politik yang sangat tinggi. Mulai dari biaya alat peraga, sosialisasi di berbagai paltform media sampai harus membayar mahar partai demi mendapatkan pintu dukungan dari partai yang dimaksud. Belum lagi dengan upaya yang dilakukan agar mendapatkan suara pemilih yaitu melakukukan politik uang (money politic).
Kasus  penyalahgunaan  wewenang  jabatan  di  Indonesia  adalah  kasus  yang  melibatkan  korupsi  atau penyalahgunaan keuangan negara, diantaranya sebagai berikut:

## 1. Kasus Century Bank
Kasus  yang  terjadi tahun 2008 ini melibatkan penyalahgunaan  wewenang oleh sejumlah  pejabat dan pengusaha yang terkait dengan bailout atau penyelematan Bank Century. Dalam kasus ini melibatkan Budi  Mulya  selaku  Deputi  Gubernur  Bank  Indonesia  Bidang  Pengelolaan  Moneter  dan  Devisa terindikasi  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  secara  bersama-sama  dengan  pihak  lain.  Dalam kasusu ini, terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan dan penggunaan dana negara untuk menyelematkan bank yang bermasalah (ICW, 2018).

## 2. Kasus KTP Eletronik (e-KTP)
Kasus  KTP  elektronik  ini  terjadi  pada  tahu  2012,  yang  berkaitan  dengan  dugaan  penyalahgunaan wewenang dan manipulasi pengadaan serta pembayaran proyek yang melibatkan sejumlah pejabat dan pihak terkait. Kasus ini diawali dengan berbagai kejanggalan yang terjadi sejak proses lelang tender e- KTP.  Melalui  bukti-bukti  yang  ditemukan  dan  berbagai  keterangan  para  saksi,  maka  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan fakta bahwa negara harus menanggung kerugian sebesar Rp.  2,314  triliun.  Steleh  proses  penyidikan,  KPK  lemudian  menetapkan  sejumlah  orang  sebagai tersangka korupsi diantaranya adalah Sugiharto, Irman, Andi Naroging, Markus Nari, Anang Sugiana dan Setya Novanto (Belarminus & Robertus, 2017)

## 3. Kasus Penyelewengan Dana Hibah KEMENPORA
Kasus suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) ini terungkap saat tim menggelar Operasi  Tangkap  Tangan  (OTT)  pada  tanggal  18  Desember  2018.  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK) kemudian menetapkan 5 (lima) orang sebagai tersangka. Mereka diantaranya adalah Deputi IV KEMENPORA  Mulyana,Pejabat  Pembuat  Komitmen  pada  KEMENPORA  Adhi  Purnomo,  Staf KEMENPORA Eko Triyanto. Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy, dan Bendahara Umum KONI Jhony E. Awuy. Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bahwa Suardi menyebutkan pembiayaan kegiatan KONI sebesar 17,9 miliyar (Rozie, 2019).

## 4. Kasus Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Oleh Bupati Wakatobi
Sebagaimana diberitakan oleh media online sultrakini.com bahwa Bupati Wakatobi, Haliana dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang (Rabu, 27 Juli 2022). Dugaan penyalahgunaan wewenang dimaksud karena yang bersangkutan berperan sebagai pemilik kapal KM. Cantika Lestari 8F. Sebelumnya dalam surat nomor 552.12/09/1/2022 yang ditujukan kepada Kepala KSOP Kendari itu secara substansi Haliana selaku Bupati Wakatobi meminta rute  dan  jadwal  kapal  khusus  untuk  Cantika  Lestari  8F  yaitu  Kendari-Buton  Utara-Wanci.  Sesuai dengan laporan pelapor yang bernama Arman Saputra mengatakan bahwa harusnya surat permintaan rute dan jadwal itu bukan kewenangan kepala daerah melainkan korporasi selaku perusahaan pelayaran. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pada Pasal 9 ayat (7) bahwa pengoperasian  kapal pada jaringan trayek  tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh perusahaan angkutan laut  nasional dengan mempertimbangkan kelaikan lautan kapal, menggunakan  kapalberbendera  Indonesia  dan  diawaki  warga  negara  Indonesia,  keseimbangan permintaan  dan  tersedianya  ruangan,  kondisi  alur  pelabuhan  yang  disinggahi,  tipe  dan  ukuran  kapal sesuai  kebutuhan.  Tindakan  teradu  lebih  dipertegas  dengan  cara  mengundang  seluruh  stakeholder  di daerah baik instansi pemerintah, vertikal, DPRD dan tokoh masyarakat dalam  acara launching Kapal Cantika Lestari 8F, seakan acara tersebut merupakan kegiatan pemerintah daerah (Mustar, 2022).

## 5. Kasus  Dugaan  Penyalahgunaan  Wewenang  Oleh  Kepala  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Sultra
Senada dengan kasus Bupati Wakatobi, yang saat ini juga lagi dalam proses yaitu kasus pemberhentian secara  sepihak  kepada  70  orang  Kepala  Sekolah  lingkup  pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara, dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Nomor 231 Tahun 2023 yang diusulkan Dinas Pendidikan dan  Kebudayaan  (Dikbud)  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  (Sultra).  Adapun  dugaan  penyalahgunaan wewenang  dalam  hal  ini  menyalahgunakan  prosedur  yang  seharusnya  dipergunakan  untuk  mencapai tujuan tertentu, namun menggunakan prosedur lain yang notabene melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi bahwa setiap orang dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi,  menyalahgunakan kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan  dapat merugikan  keuangan  negara  dapat  dipidana  dengan  pidana  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.
Ketimpangan tersebut, dugaan jika SK Gubernur No. 231 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala SMAN, Kepala SMKN, dan SLBN lingkup Dikbud Sultra melalui SK No.231 Tahun  2023  yang  diusulkan  oleh  Kepala  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Provinsi  Sulawesi Tenggara  yang  diputuskan  tanggal  24  Maret  2023  tidak  melalui  proses  dan  prosedur  sebagaimana mestinya  sebuah  Surat  keputusan  yang  berlaku,  hal  ini  sesuai  dengan  Pedoman  Tata  naskah  Dinas instansi  Pemerintah  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  69 Tahun  2012  dan  Peraturan  Arsip  Nasional  RI  Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Pedoman  Umum  Tata Naskah  Dinas.  Asumsi  dugaan  SK  Gubernur  Nomor  231  tahun  2023  yang  cacat  hukum  karena  SK tersebut  melanggar  dan  menabrak  sejumlah  aturan  yang  ada  yaitu  pelanggaran  terhadap: PERMENDIKBUD  Nomor  6  tahun  2018  tentang  Penugasan  Guru  Sebagai  Kepala  Sekolah, PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 40 Tahu 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, KEPMENDIKBUDRISTEK  Nomor  165/M/2021  tentang  Program  Sekolah  Menengah  Kejuruan, KEPMENDIKBUDRISTEK  Nomor  371/M/2021  tentang  Program  Sekolah  Penggerak.  Pada  saat Gubernur Sulawesi Tenggara tengah giat mensosialisasikan tentang sekolah penggerak. Namun dalam praktiknya,  Kadikbud  Sulawesi  Tenggara  justru  menodainya  dengan  berbenturan  dengan KEPMENDIKBUDRISYEK  Nomor  371.M/2021  tentang  Program  Sekolah  Pengerak.  Dimana  salah satu  point  pentingnya  bahwa  Kepala  Sekolah  yang  memimpin  sekolah  penggerak  maka  tidak  boleh diganti  selama  kurun  waktu  tertentu  dan  hal  ini  tertuang  dalam  MoU  yang  hal  ini  berlaku  secara nasional.  Penyalahguuaan  kewenangan  atas  terbitnya  SK  Nomor  231  Tahun  2023  adalah  yakni pemberhentian jabatan Kepala Sekolah bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 Pasal 10 (Sulaiman, 2023).
Penyalahgunaan wewenang jabatan (abuse of power) mengacu pada tindakan seorang pejabat atau individu yang menggunakan kekuasaan, otoritas atau wewenang yang dimiliki dalam jabatannya untuk
tujuan pribadi atau sesuatu yang melanggar hukum. Adapun penyalahgunaan wewenang jabatan dapat terlihat di berbagai konteks, seperti dalam lingkup pemerintahan, lembaga publik atau sektor swasta. Tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan dapat berupa: (1) Pemberian keuntungan pribadi: seorang pejabat  yang  dengan  jabatan  yang  ia  miliki  untuk  memperoleh  keuntungan  pribadi  seperti  suap, gratifikasi atau pengalihan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi; (2) Diskriminasi: dalam hal ini  seorang  pejabat  yang  secara  selektif  atau  diskriminatif  menerpakan  kebijakan  atau  memberikan perlakuan yang tidak adil kepada individu atau kelompok tertentu berdasarkan faktor-faktor seperti ras, agama,  jenis  kelamin  dan  status  sosial;  (3)  Pelanggaran  hak  asasi  manusia:  hal  tersebut  mencakup tindakan-tindakan  yang  melanggar  hak  asasi  manusia  seperti  penahanan  yang  tidak  sesuai  prosedur aturan  (hukum),  penyiksaan,  peganiayaan  oleh  aparat  penegak  hukum  atau  pejabat  pemerintah;  (4) Manipulasi  proses  pengambilan  keputusan:  dalam  hal  ini,dengan  memanipulasi  proses  pengambilan keputusan  atau  pemilihan  untuk  mempengaruhi  hasil  yang  menguntungkan  dirinya  atau  kelompok tertentu dengan mengabaikan kepentingan umum.
Penting  pula  untuk  diketahui  penyebab  dari  penyalahgunaan  wewenang  jabatan,  karena  dengan mengetahui  penyebabnya  setidaknya  dapat  menghindari  setiap  individu  (pejabat)  dari  perbuatan melanggar  hukum abuse  hukum .  Adapun  beberpa  faktor  penyebabnya  adalah  (1)  Lemahnya pengawasan:  lemahnya  pengawasan  dan  akuntabilitas  yang  tidak  berjalan  dengan  baik,  dapat menciptakan peluang bagi pejabat untuk menyalahgunakan wewenangnya pada sesuatu yang melanggar hukum. Misalnya peranan lembaga internal dalam setiap institusi tersebut dapat dimaksimalkan agar peluang  penyalahgunaan  wewenang  yang  dilakukan  oknum  pejabat  dapat  diminimalisir;  (2) Ketidaktegasan  aturan  atau  regulasi:  longgarnya  peraturan,  kebijakan  atau  regulasi  yang  mengatur mengenai  kekuasaan  dan  wewenang  jabatan  dapat  memberikan  celah  bagi  penyalahgunaan.  Aturan yang  ambigu  atau  tidak  jelas  dapat  memberikan  ruang  bagi  interprestasi  yang  salah  atau  penafsiran berdasarkan kepentingan pribadi. Dalam hal ini tugas pokok dan fungsi (tupoksi) seharusnya dipertegas agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan serta pemberian sanksi hukum yang belum memiliki efek jera  bagi  pelaku  pelanggaran;  (3)  Kurangnya  integritas  individu:  integritas  individu  dalam  hal  ini kurangnya  moralitas  atau  kepatuhan  terhadap  etika  dalam  bertindak    yang  dapat  menjadi  faktor penyebabnya;  (4) Kekuasaan yang tidak terbatas: keberadaan  kekuasaan  yang luas tanpa  mekanisme pembatasan yang cukup dapat menjadi pemicu oknum pejabat untuk menyalahgunakan wewenangnya. Selain itu dengan kurangnya keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga pengawas juga dapat membuka  peluang  timbulnya  risiko  penyalahgunaan  wewenang;  (5)  Lingkungan:  keberadaan lingkungan yang rusak juga dapat menjadi faktor pendukung seorang melakukan pelanggaran hukum. Ketika  norma-norma  dan  nilai-nilai  yang  mendukung  integritas  dan  kepatutan  terabaikan  maka penyalahgunaan  wewenang  menjadi  lebih  mudah  dilakukan  atau  terjadi;  (6)  Ketidaktahuan  atau keengganan  masyarakat  untuk  melaporkan:  Jika  masyarakat  tidak  mengetahui  hak-hak  mereka  atau tidak ada kepercayaan pada sistem hukum yang ada maka sangat sulit untuk mengharapkan tindakan hukum  bagi  pelanggar  wewenang  tersebut.  Dengan  kurangnya  kesadaran  atau  akses  terhadap mekanisme  pengaduan  dapat  menghalangi  pencegahan  dan  penanganan  kasus  penyalahgunaan wewenang jabatan oleh para pejabat publik.
Berikut data kasus penyalahgunaan wewenang jabatan yang telah dihimpun dari lembaga yudikatif yang  telah  teregistrasi  (terdaftar)  dalam  5  (lima)  tahun  terakhir  pada  Direktori  Putusan  Mahkamah Agung Republik Indonesia (Agung, 2023) sebagai berikut:
No Tahun Pelaporan Jumlah Kasus 1 2022 7 2 2021 17 3 2020 12 4 2019 14 5 2018 12
Sumber: Direktori Putusan MA RI tahun 2023
Berdasarkan data tersebut terjadi penurunan kasus penyalahgunaan wewenang jabatan dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebanyak 10 kasus sedangkan dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan sebanyak 2 kasus, begitu pula tahun 2020 ke tahun 2021 juga mengalami kenaikan sebanyak 5 kasus.
Berarti  jika  diambil  sebuah  kesimpulan  ada  penurunan  signifikan  jumlah  kasus  penyalahgunaan wewenang  jabatan  yang  terjadi  di  rentan  waktu  tahun  2021  ke  tahun  2022.  Walaupun  di  tahun sebelumnya ada peningkatan jumlah kasus.
Adapun  larangan  bagi  pejabat  adminsitrasi  pemerintahan  untuk  “tidak  menyalahgunakan kewenangan” dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan juga terdapat dalam Pasal  8  ayat  (3)  UU  Administrasi  pemerintahan.  Namun  dalam  undang-undang  ini,  tidak  diatur mengenai sanksi apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan tersebut. Sebagaimana yang dikemukankan oleh (Ghazawi, 2005)  mengenai defenisi menyalahgunakan kewenangan yaitu sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau  diarahkan  pada  hal  yang  salah  dan  bertentangan  dengan  hukum  atau  kebiasaan.  Perbuatan menyalahgunakan  kewenangan    hanya  mungkin  terjadi  apabila  terpenuhi  dua  syarat,  yaitu  (a)  si pembuat  yang  menyalahgunakan  kewenangan  berdasarkan  kedudukan  atau  jabatan  tertentu  memang mempunyai kewenangan yang dimaksudkan; (b) kedudukan atau jabatan yang mempunyai kewenangan tersebut masih atau sedang dimilikinya.
Olehnya  diperlukan  komitmen  bersama  dalam  meminimalisir  terjadinya  penyalahgunaan wewenang  jabatan,  tidak  hanya  pelaku  atau  oknum  yang  melakukan.  Tetapi  juga  partisipasi  semua pihak untuk bersama mengurangi praktik-praktik dengan menggunakan jabatan yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, orang lain dan kelompoknya. Partisipasi yang dimaksud disini adalah setiap anggota keluarga, sahabat, teman dari para pejabat tersebut harus memahami bahwa konsekuensi dari  jabatan  tersebut  digunakan  untuk  kepentingan  orang  banyak,  umum  atau  masyarakat  bukan digunakan untuk memanfaatkannya demi keuntungan pribadi maupun kelompok. Selain  itu perlunya kesadaran dari para elit partai untuk bersama menghadirkan pemimpin yang lahir tanpa harus dibebani biaya politik yang mahal serta kesadaran bagi setiap masyarakat pemilih untuk tidak mudah tergiur oleh politik uang, karena setiap calon yang berkompetisi harus membeli suara masyarakat maka yang terjadi jika yang bersangkutan duduk di pos-pos strategis yang ada maka yang ada dalam pemikirannya adalah bagaimana cara untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan pada saat pencalonannya terdahulu. Keterlibatan pemerintah juga menjadi hal yang paling penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik  dengan  diawali  proses  pemilihan  yang  bersih  dan  bermartabat  melalui  lembaga  penyelenggara negara baik KPU, Bawalasu dan PKPU.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Penyalahgunaan wewenang jabatan kerap kali terjadi, jika pejabat tidak memperhatikan kaidah-kaidah sebagaimana yang telah diatur baik dalam perundang-undangan maupun dari KUHP. Kaidah mengenai komitmen pejabat yang tertuang dalam sumpah jabatan, kesederhanaan dalam kehidupan juga menjadi hal yang utama karena tidak dapat dinafikan bahwa keinginan yang tidak terkendali membuat seorang rela  melakukan  hal  yang  bertentangan  dengan  hukum,  selain  itu  pemahaman  yang  baik  mengenai pengelolaan  kebijakan  menjadi  faktor  penting  seorang  agar  tidak  terjerambab  pada  perilaku  yang melanggar aturan dan etika.  Penelitian ini diharapkan dapat meminimalisir perbuatan oknum pejabat yang menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan orang lain atau kelompok, selain itu dengan mengetahui penyebab penyalahgunaan wewenang dan dampak yang ditimbulkannya lebih berhati-hati dalam menjalankan amanah dan tanggung jawabnya sebagai seorang pejabat negara dan daerah.
Berdasarkan  uraian  pembahasan  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  (a)  bahwa  penyalahgunaan wewenang  jabatan (abuse  of  power) dapat  dikatakan  sebagai  suatu  perbuatan  melawan  hukum  jika perbuatan  tersebut  bertujuan  untuk  mendapatkan  keuntungan  bagi  pribadi  ataupun  kelompok  dan merugikan negara; (b) kaitan mengenai penyalahgunaan  wewenang jabatan termasuk pada kesalahan administrasi maka dapat diproses pada pengawas internal dalam institusi pemerintah selama perbuatan tersebut  tidak  terdapat  unsur  kesengajaan  atau  kehendak  untuk  menguntungkan  diri,  orang  lain  dan kelompok  sedangkan  jika  penyalahgunaan  kewenangan  tersebut  diduga  merugikan  negara  maka diproses  dalam  ranah  pidana;  (c)  interprestasi  dan  penggunaan  pasal-pasal  tersebut  dalam  konteks penyalahgunaan wewenang jabatan akan ditentukan oleh fakta dan keadaan pada masing-masing kasus serta tafsir hukum yang dilakukan oleh hakin dalam persidangan. Bahwa penyalahgunaan wewenang jabatan tidak semata-mata terjadi karena kesengajaan tetapi dapat juga terjadi karena ketidakpahaman bahwa  suatu  perbuatan  tersebut  termasuk  pada  kategori  sebuah  pelanggaran.  Olehnya  pemahaman tentang pengelolaan kebijakan menjadi hal yang penting untuk dikuasai serta komitmen dalam menjaga
integritas juga menjadi hal yang utama dimiliki oleh setiap pejabat negara maupun daerah. Keterbatasan peneliti jumpai adalah  kurangnya pelatihan-pelatihan atau workshop bagi pejabat dalam pengelolaan pemerintahan yang bersih serta kurangnya peran pengawas internal dalam melakukan langkah-langkah preventif dalam mencegah penyalahgunaan wewenang jabatan.

## 2. Saran
Salah  satu  tujuan  dibuatnya  regulasi  adalah  untuk  ketertiban  dan  keamanan  serta  adanya  kepastian hukum.  Tindakan  penyalahgunaan  wewenang  jabatan  oleh  para  pejabat  administrasi,  dapat diminimalisir  jika  adanya  kesadaran  serta  komitmen  untuk  menjalankan  kewenangan  tersebut sebagaimana tujuan awal dari kewenangan itu diberikan kepadanya. Selain itu ketegasan dari penegak hukum (jaksa dan hakin) untuk memberikan efek jera berupa sanksi bagi setiap pelanggar sebagaimana akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Admin. (2021). Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse of Power) . Retrieved from Universitas Medan Area: https://manajemen.uma.ac.id/2021/10/penyalahgunaan-wewenang-jabatan-abuse-of-power/ Agung,  M. (2023). Penyalahgunaan  Wewenang  jabatan .  Retrieved  from  Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung Republik
Indonesia:
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Penyalahgunaan+wewenang+jabatan"
Alfatah, M. (2021). Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Yang Tidak Dapat Dipidana. Justisi, 7 (2), 129.
Belarminus, & Robertus. (2017). Lima Tersangka Kasus . Retrieved from kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2017/07/20/05300061/5-tersangka-kasus-e-ktp-ditetapkan-kpk-ini- dugaan-peran-mereka Ghazawi, A. (2005). Hukum Pidana Materril dan Formil Korupsi di Indonesia . Malang: bayumedia. Hanitijo, S. R. (2008). Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia. Harjono. (2016). Dalam Keterangan Ahli Pada Persidangan di Mahkamah Konstitusi Yang di kutip dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. 43-44. Ibrahim, J. (2013). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia. ICW. (2018). Kasus Bank Century-Never Ending Story . Retrieved from antikorupsi.org: https://antikorupsi.org/id/article/kasus-bank-century-never-ending-story
Imam, R., & Yogia, M. A. (2017). Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik di Indonesia. Publika, 3 (1), 80-88.
Juhaeni, J. (2021). Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. Jurnal Konstitusi, 3 (1).
Mahmud, P. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Prenamedia. Merdeka,  K.  (2021). Indonesia  Peringkat  3  Negara  Terkorup  di  Asia .  Retrieved  from  www.merdeka.com: https://www.merdeka.com/peristiwa/indonesia-peringkat-3-negara-terkorup-di-asia-perlu-perampasan- kekayaan-koruptor.
Mustar, A. (2022). Bupati Wakatobi Dilaporkan ke Kajati Sultra Terkait Dugaan Penyalahgunaan Wewenang . Retrieved  from  sultrakini.com:  https://sultrakini.com/bupati-wakatobi-dilaporkan-ke-kejati-sultra- terkait-dugaan-penyalahgunaan-wewenang/
Nugraha,  S.  (2016).  Konsep  Penyalahgunaan  Wewenang  Dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  di Indonesia. Socioscientie: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 8 (1), 15-22.
Rozie,  F.  (2019). Perjalanan  kasus  Dana  Hibah  Yang  Menjerat  Menpora  Imam  Nahrawi .  Retrieved  from liputan6.com: https://www.liputan6.com/news/read/4066174/perjalanan-kasus-dana-hibah-yang- menjerat-menpora-imam-nahraw
Soesilo. (1994). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bogor: Politea. Sulaiman.  (2023). Forum  Eks  Kepala  Sekolah  SMA  dan  SMK  Dikbud  Sultra  Minta  Keadilan  ke  Gubernur . Retrieved  from  sultrakita.com:  https://sultrakita.com/forum-eks-kepala-sma-dan-smk-dikbud-sultra- minta-keadilan-ke-gubernur/
Sundarso. (2015). Teori Administrasi . Banten: Universitas Terbuka. Undang-Undang. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.