## INNOVATIVE: Volume 2 Nomor 1 Tahun 2022
Research & Learning in Primary Education
Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akun Facebook Atas Nama Pejabat Negara (Studi Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2021/PN.Met)
Heru Nugroho 1 , Recca Ayu Hapsari 2 , Yulia Hesti 3
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung Email : Heru.18211249@student.ubl.ac.id , recca@ubl.ac.id , Hesti@ubl.ac.id

## Abstrak
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah  membawa  pengaruh  positif  dan  negatif,  ibarat pedang bermata dua.  Pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  disatu  pihak  memberikan  kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia, di lain pihak kemajuan Teknologi ITE (Informasi Dan Transaksi  Elektronik)  tersebut  dapat  dimanfaatkan  untuk  melakukan  perbuatan  perbuatan  yang  bersifat melawan  hukum,  yang  menyerang  berbagai  kepentingan  hukum  orang,  masyarakat  dan  negara.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pertanggungjawaban  dan  pertimbangan  hakim  terhadap  seorang narapidana  yang  melakukan  tindak  pidana  pemalsuan  akun  facebook  atas  nama  pejabat  negara    (Studi Putusan  Nomor  :  6/Pid.Sus/2021/PN.Met).  Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  normatif  dan  empiris. Dimana  penulis  melakukan  studi  kepustakaan  dan  juga  studi  lapangan  dengan  melakukan  wawancara  ke Kejaksaan  Negeri  Metro  dan  Pengadilan  Negeri  Kota  Metro.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  ITE    Pencemaran  nama  baik  terhadap  Pejabat negara,  yaitu  bahwa  menurut  teori  kesalahan  bahwa  seseorang  dapat  mempertanggungjawabkan kesalahannya  yakni  terdapat  tindakan  yang  menimbulkan  suatu  akibat  yang  telah  dilarang  oleh  undang- undang  dan  juga  terpenuhinya  unsur-unsur  pidana  selanjutnya  dari  delik  yang  bersangkutan  berdasarkan Putusan  Nomor  :  6/Pid.Sus/2021/PN.Met  tentang  tindak  pidana  ITE,  diketahui  bahwa  Majelis  Hakim  dalam perkara tersebut menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun.
Kata Kunci: Hukum, Pidana, ITE.

## Abstract
The development of information and communication technology has brought positive and negative effects, like a double-edged sword. Utilization of information and communication technology on the one hand contributes to the improvement of human welfare and civilization, on the other hand the advancement of ITE (Information and Electronic Transactions) Technology can be used  to carry out acts that  are against the law, which  attack various  legal  interests  of  people,  society  and  the  state.  .  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the accountability  and  judgment  of  the  judge  against  an  inmate  who  committed  a  criminal  act  of  falsifying  a facebook  account  on  behalf  of  a  state  official  (Study  of  Decision  Number:  6/Pid.Sus/2021/PN.Met).  The research method used is normative and empirical. Where the author conducted a literature study and also a field  study  by conducting interviews with  the  Metro  District  Attorney  and  the  Metro  City  District  Court.  The results of the study indicate that criminal liability for the perpetrators of the crime of ITE Defamation of state officials, namely that according to the theory of error that a person can be held accountable for his mistakes, namely there are actions that cause consequences that have been prohibited by law and also the fulfillment of further  criminal  elements  From  the  offense  concerned  based  on  Decision  Number:  6/Pid.Sus/2021/PN.Met regarding the crime of ITE, it is known that the Panel of Judges in this case sentenced him to imprisonment for 3 (three) years.
Keywords: Law, Criminal, ITE.

## PENDAHULUAN
Hukum merupakan pilar utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum yaitu terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukumnya. Negara
Indonesia adalah Negara hukum, hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai sebuah Negara Hukum, maka Indonesia harus menjadikan hukum sebagai sarana dalam mewujudkan  tujuan-tujuan  negaranya  karena  ketertiban  negara  akan  terjadi  ketika  ketertiban  hukum  yang mampu mendorong dan merealisasikannya.
Kemajuan  teknologi informasi dan  komunikasi    sudah semakin  cepat    sehingga  mempengaruhi    setiap aspek  kehidupan  manusia.   Banyaknya  masyarakat   yang telah menggunakan media elektronik dan media sosial yang memudahkan berkomunikasi memicu banyaknya kejahatan penipuan dan pemerasan yang saat ini sedang  marak.  Kejahatan  di  era  digital  seperti  ujaran  kebencian  atau  hate  speech  merupakan  tindakan menyebarkan  rasa  Kebencian  dan  permusuhan  yang  bersifat  SARA  (suku,  agama,  ras,  dan  antargolongan). Dalam  arti  hukum  ujaran  kebencian  adalah  perkataan,  perilaku,  tulisan,  ataupun  pertunjukan  yang  dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut  ataupun  korban  dari  tindakan  tersebut.  Website  yang  menggunakan  atau  menerapkan  ujaran kebencian  ( Hate  Speech )ini  disebut  ( Hate  Site). Kebanyakan  dari  situs  ini  menggunakan  Forum  Internet  dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu. (Sahrul Mauludi. 2018)
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat pedang bermata dua.  Pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  disatu  pihak  memberikan  kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia, di lain pihak kemajuan Teknologi ITE (Informasi Dan Transaksi  Elektronik)  tersebut  dapat  dimanfaatkan  untuk  melakukan  perbuatan  perbuatan  yang  bersifat melawan  hukum,  yang  menyerang  berbagai  kepentingan  hukum  orang,  masyarakat  dan  negara.  (Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2015). Perkembangan teknologi informasi sudah sangat canggih, cepat dan mudah sehingga menjadi gaya hidup  ( life style ) bagi  masyarakat  diseluruh  dunia  tidak  terkecuali  di  indonesia  juga terkena  imbas  perkembangan  teknologi  informasi  di  era  globalisasi  ini.  Diikuti  dengan  jumlah  penduduk indonesia  yang  setiap  tahunnya  bertambah  populasi  penduduknya  disebabkan  angka  kelahiran  terus meningkat, sehingga pemanfaatan  teknologi  informasi  sangat  diperlukan  guna  menunjang  pekerjaan  sehari- hari.
Pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam  kehidupan  sehari-hari  memunculkan  berbagai  macam  situs jejaring sosial, dan penggunanya telah menyebar secara signifikan diberbagai lapisan masyarakat. Situs jejaring sosial  dewasa  ini  banyak  digunakan  untuk  kegiatan  ekonomi,  bertukar  informasi,  dan  lain  sebagainya  yang semuanya  digunakan  oleh  masyarakat  sesuai  dengan  kebutuhan  masing-masing.  Sejalan  dengan perkembangan  teknologi  informasi  tersebut  masyarakat  dapat  menggunakan  mesin  pencari  seperti Google, atau Mozilla firefox, namun  yang paling populer  di  kalangan  lapisan  masyarakat  adalah :  Facebook,  Twitter, BBM, Whatshapp, Instagram dan You tube.
Namun  meskipun  pendekatan  hukum  telah  dilakukan  dan  pelaku  telah  di  proses  secara  hukum  tetap saja tidak menimbulkan efek jera. karena banyak sebab Pertama, minimnya program literasi media digital ke masyarakat. Literasi media digital untuk memberikan kesadaran  kepada masyarakat tentang konten apa saja yang berpotensi melanggar hukum dan tidak. Kedua ketidakjelasan penegakan hukum. Dalam sejumlah kasus seringkali  pelaku  tidak  diproses  hingga  tuntas.  Ada  juga  pelaku  yang  melakukan  kesalahan  tidak  dipenjara. Ambiguitas  hukum  membuat  orang  merasa  terlindung  karena  tidak  ada  kepastian  hukum  yang  jelas.  Ketiga yang tidak kalah penting adalah konflik politik di level elite. Pengaruh buruk memanfaatkan media sosial juga bisa  datang  dari  tokoh  publik  yang  memiliki  banyak  penggemar.  Mereka  berebut  memengaruhi  masyarakat melalui media sosial untuk kepentingan politik.
Kejahatan  ITE  (Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik)  yang  merupakan  tindak  pidana  yang  dilarang  oleh undangundang  yang  disertai  ancaman  bagi  siapa  saja  yang  melanggarnya.  Meskipun  ITE  ini  merupakan perbuatan  kejahatan  yang  diancam  pidana,  tapi  masih  tetap  banyak  orang  yang  melakukan  perbuatan  ini. Bahkan tindak pidana ITE ini dilakukan oleh seseorang yang sudah berstatus tahanan narapidana yang sedang menjalani sanksi pidananya di dalam Lapas, dimana seharusnya di tempat tersebut seseorang dibina agar tidak melakukan tindak pidana dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.
Tindak pidana ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang dilakukan oleh narapidana akan menciderai proses hukum yang berlangsung bagi narapidana tersebut dan telah melanggar hak-hak yang melekat pada diri narapidana. Tentunya hal ini sangat perlu dipertanyakan sebab tindak pidana tersebut terjadi walaupun sudah berada dalam Rumah Tahanan Negara. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti lebih
lanjut  mengenai  permasalahan  dan  menyusun  dalam  skripsi  yang  berjudul  “Pertanggung  Jawaban  Pidana Terhadap  Narapidana  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana  Pemalsuan  Akun  Facebook  (Studi  Putusan  Nomor: 6/Pid.Sus/2021/PN.Met)”

## METODOLOGI PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  pendekatan  yang  digunakan  yaitu  normatif  dan  empiris.  Dimana  penulis melakukan  studi  kepustakaan  dan  juga  studi  lapangan  dengan  melakukan  wawancara  ke  Kejaksaan  Negeri Metro dan Pengadilan Negeri Kota Metro.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Pertanggungjawaban pidana seorang narapidana yang melakukan tindak pidana pemalsuan akun facebook atas nama pejabat negara  (Studi Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2021/PN.Met)
Dalam  pidana  penjara  selalu  melekat  kerugian-kerugian  yang  sulit  diselesaikan.  Kerugian-kerugian tersebut dapat bersifat filosofis maupun praktis. Ditinjau dari segi filosofis, maka terdapat hal-hal yang saling ambivalen (ambivalence), antara lain sebagai berikut :
a. Tujuan  dari  pidana  penjara  adalah  menjamin  pengamanan  narapidana,  dan  memberikan  kesernpatan- kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi;
b. Hakikat  fungsi  penjara  tersebut  seringkali  mengakibat  dehumanisasi  pelaku  tindak  pidana  dan  akhirnya dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  narapidana  karena  terlalu  lama  di  dalam  lembaga,  misalnya  berupa ketidakmampuan narapidana untuk melanjutkan kehidupan yang produktif dimasyarakat.
Selama  ini  bukan  jenis  pidana  penjara  yang  dipersoalkan  atau  disangsikan,  melainkan  bagaimana pelaksanaan  pidana  penjara  di  LAPAS  mengenai  penanganan  narapidana  di  dalam  dan  di  luar  LAPAS,  serta bagaimana  cara  menyadarkan  masyarakat  agar  mantan  narapidana  tidak  selalu  dianggap  sebagai  penjahat. Efektivitas  pidana  pencabutan  kemerdekaan  tidak  tergantung  pada  jenis  pidana  itu  sendiri,  melainkan berhubungan erat dengan aspek-aspek yang lain, yaitu :
a. Pembinaan narapidana, baik di dalam lembaga maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan, misalnya after care;
b. Rasio  perbandingan  antara  jumlah  pembimbing  pemasyarakatan  di  dalam  maupun  di  luar  Lembaga pemasyarakatan dengan jumlah narapidana;
c. Faktor-faktor kepribadian masing-masing narapidana;
d. Jenis tindak pidana yang dilakukan;
e. Faktor lingkungan dan pengaruh pergaulan narapidana; dan
f. Stigma  sosial  yang  menempatkan  mantan  narapidana  dalam  kedudukan  terpojok,  sehingga  karena  sulit mendapatkan mata pencaharian yang halal,  terpaksa  mantan  narapidana  mengulangi  lagi  tindak  pidana lagi.
Berdasarkan  uraian  tentang  pendapat  pro  dan  kontra  terhadap  penerapan  pidana  penjara,  pidana penjara  masih  diperlukan  dalam  sistem  pemidanaan  dan  layak  diancamkan  terhadap  pelaku  cybercrime  di Indonesia,  tetapi  penjatuhannya  perlu  dibatasi  berdasarkan  prinsip-prinsip  dan  persyaratan  tertentu  serta ditunjang oleh konsepsi individualisasi pemidanaan.
Menurut Barda Nawawi Arief, eksistensi dan dasar pembenaran pidana penjara di Indonesia selama ini tidak pernah dipersoalkan. Pada umumnya, yang dipersoalkan adalah mengenai berat atau ringannya ancaman penjara  dan  sistem  perumusannya  di  dalam  undang-undang.  Kelayakan  ancaman  pidana  terhadap  pelaku cybercrime juga didasari pertimbangan sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa perbuatan tersebut  bertentangan  dengan  kesusilaan,  agama,  dan  moral  Pancasila;  membahayakan  atau  merugikan kehidupan  masyarakat,  bangsa  dan  negara;  serta  menghambat  tercapainya  pembangunan  nasional.  (Barda Nawawi Arief. 1994)
Dalam kasus posisi yang ada di jelaskan bahwa terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak membuat akun Facebook  atas  nama  pejabat  negara  Kepala  BKN  dengan  tujuan  agar  informasi  elektronik  atau  dokumen elektronik tersebut merupakan data otentik untuk mendapat keuntungan.  akhirnya korban mengetahi hal itu dan langsung mengadikan perbuatan terdakwa karena korban merasa sangat di rugikan atas pemalsuan akun yang di buat oleh terdakwa.
Dalam Ratio Decidendi terdakwa diajukan dengan dakwaan alternatif, melanggar Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
Unsur Setiap Orang Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah Terdakwa AGUS TRIADI yang  identitasnya  sesuai  dengan  dakwaan  dan  sepanjang  perkara  ini  sehat  pikirannya  baik  jasmani  maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu menurut Majelis terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;
Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan  informasi elektronik dan  atau  dokumen  Elektronik  ;Menimbang,  bahwa  Terdakwa  mengetahui data diri /biodata berupa gambar, nama, profil, pekerjaan dan pendidikan yang terdakwa gunakan dalam akun Facebook  Bima Haria Wibisana dengan  Url :  https  ://facebook.com/profile.php?id=  100025915565868 dalam akun  Facebook  tersebut  adalah  merupakan  data  diri  /biodata  berupa  gambar,  nama,  profil,  pekerjaan, pendidikan milik Sdr. Bima Hria Wibisana (Kepala Badan Kepegawaian Negara); Menimbang, bahwa Terdakwa dalam  membuat  akun  Facebook  Bima  Haria  Wibisana  dengan  Url  https  :  //  face  book.com  /profile.  php? d=100025915565868  dengan  menggunakan  data  diri  Sdr.  Bima  Haria  Wibisana  tanpa  ijin  pemiliknya  (Bima Haria Wibisana).
Dengan  tujuan  agar  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  tersebut  dianggap  seolah  olah data yang oetentik. Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  terdakwa  mampu  bertanggung  jawab,  maka  terdakwa  harus  dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;
Berdasarkan penjelasan tersebut perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 51 Ayat (1) jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan  pembenar  dan  alasan  pemaaf  untuk  menghapuskan  sifat  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh terdakwa,  maka  terdakwa  harus  di  jatuhi  pidana  setimpal  dengan  kesalahan  yang  telah  dilakukan  oleh terdakwa.  Penjatuhan  pidana  oleh  Hakim  terhadap  narapidana  yang  melakukan  tindak  pidana  di  Lembaga Pemasyarakatan  ini  sesuai  dengan  teori  pemidanaan  yaitu  sebagai  bentuk  dari  pembalasan  atas  perbuatan yang  telah  dilakukannya  di  Lembaga  Pemasyarakatan  namun  juga  sebagai  bentuk  perlindungan  untuk terselenggaranya tertib masyarakat dan di hindarkan dilakukannya pelanggaran hukum.

## B. Pertimbangan  hakim  dalam  putusan  tindak  pidana  pemalsuan  akun  facebook  atas  nama  pejabat  negara
(Studi Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2021/PN.Met)
Hakim  dalam  peninjauan  sesuatu  kasus  juga  membutuhkan  adanya  pembuktian,  dimana  hasil  dari pembuktian  itu  hendak  digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  memutus  permasalahan.Pembuktian ialah sesi yang sangat penting dalam pemeriksaan sidang.Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian jika sesuatu peristiwa/ fakta yang diajukan itu memang terjadi, guna memperoleh putusan hakim yang benar serta adil.Hakim tidak bisa menjatuhkan sesuatu putusan saat sebelum nyata menurutnya jika peristiwa/ fakta tersebut memang terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga terlihat adanya ikatan hukum antara para pihak.  Berdasarkan  hasil Penelitian  pada pengadilan  Negeri  Metro,  Ibu  Uni  Latriani,  S.H.,  M.H.,  selaku  hakim menyatakan bahwa putusan dengan nomor perkara 6/Pid.Sus/2021/PN.Met maka pertimbangan hakim a quo dalam menjatuhkan putusan tersebut adalah:
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 51 Ayat (1) jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,  telah  terpenuhi,  maka  Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  tunggal;  Menimbang,  bahwa  dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik  sebagai  alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  Terdakwa  harus  mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan  bersalah  atas  tindak  pidana  yang  didakwakan  kepadanya  dan  berdasarkan  Pasal  193  ayat  (1)
KUHAP terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap terbuktinya tindak  pidana  tersebut  dan  mengenai  lamanya  masa  pidana  dikarenakan  menurut  Majelis  Hakim  lamanya pidana  yang  akan  di  jatuhkan  telah  sesuai  dengan  perbuatan  terdakwa;Menimbang,  bahwa  dari  kenyataan yang  diperoleh  selama  persidangan  dalam  perkara  ini,  Majelis  Hakim  tidak  menemukan  hal-hal  yang  dapat melepaskan  terdakwa  dari  pertanggung  jawaban  pidana,  baik  sebagai  alasan  pembenar  dan  atau  alasan pemaaf,  oleh  karenanya  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  terdakwa  harus dipertanggung  jawabkan  kepadanya;  Menimbang,  bahwa  oleh  karena  terdakwa  mampu  bertanggung  jawab, maka  terdakwa  harus  dinyatakan  bersalah  atas  tindak  pidana  yang  didakwakan  terhadap  diri  terdakwa  oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;
Keadaan yang memberatkan :
- perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
Keadaan yang meringankan :
- Terdakwa sopan dipersidangan;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa
- (satu)  unit  handphone  Samsung  Galaxy  J2  Prime  model  SMG532G/DS  warna  hitam  nomor  seri
RR8M10RCELP Imei (1) 352684109871207 Imei (2) 352685109871204.
- 1  (satu)  unit  handphone  Redmi  4A  warna  dark  grey  nomor  seri  9301ecc77d93  Imei  (1) 869554027078985 Imei (2) 869554027078993.
- 1 (satu) unit handphone Nokia 130 V10.00.11 Imei 35729708112132.
- 1 (satu) buah kartu sim nomor 0822 8971 8464.
- 1 (satu) buah kartu sim nomor 0853 7911 9212.
- 1  (satu)  buah  CD  yang  berisi  export  akun  facebook  Bima  Haria  Wibisana  dengan  Url  : http//facebook.com/profile.php?id=100025915565868.
- 1 (satu) buah CD yang berisi export akun Gmail dengan username abdulqomar70@gmail.com.
- 1  (satu) unit handphone Redmi M6 warna  hitam  nomor  seri  HOTWAV-  _T19_V011_20190722  Imei  (1) 355920091144154 Imei (2)355920091144162.
- 1 (satu) buah kartu sim nomor 0853 8052 1292.
Yang mana barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan digunakan  Kembali  untuk  melakukan  kejahatan  maka  terhadap  barang  bukti  tersebut  akan  dirampas  untuk dimusnahkan;
atas  pertimbangan  dari  bukti-bukti  di  peridangan  yang  terungkap,  maka  majelis  hakimmemberikan  putusan sebagai berikut :
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan  pembebasan  dari pembayaran  biaya  perkara,  maka  berdasarkan  Pasal  222  KUHAP  jo Pasal  197 Ayat  (1)  huruf  i  KUHAP,  maka  kepada  terdakwa  dibebankan  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; Memperhatikan Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, dan  UU No.  8 Tahun 1981 tentang  KUHAP  serta  peraturan-peraturan  lain  yang  berkaitan  dengan perkara ini;
M E N G A D I L I
1. Menyatakan  Terdakwa  AGUS  TRIADI  tersebut  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak pidana dengan sengaja melakukanmanipulasi, penciptaan Informasi Elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah olah data yang oetentik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Triadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1  (satu)  unit  handphone  Samsung  Galaxy  J2  Prime  model  SMG532G/DS  warna  hitam  nomor  seri RR8M10RCELP Imei (1) 352684109871207 Imei (2) 352685109871204.
- 1  (satu)  unit  handphone  Redmi  4A  warna  dark  grey  nomor  seri  9301ecc77d93  Imei  (1) 869554027078985 Imei (2) 869554027078993.
- 1 (satu) unit handphone Nokia 130 V10.00.11 Imei 35729708112132.
- 1 (satu) buah kartu sim nomor 0822 8971 8464.
- 1 (satu) buah kartu sim nomor 0853 7911 9212.
- 1  (satu)  buah  CD  yang  berisi  export  akun  facebook  Bima  HariaWibisana  dengan  Url  : http//facebook.com/profile.php? id=100025915565868.
- 1 (satu) buah CD yang berisi export akun Gmail dengan username abdulqomar70@gmail.com.
- 1  (satu) unit handphone Redmi M6 warna  hitam  nomor  seri  HOTWAV-  _T19_V011_20190722  Imei  (1) 355920091144154 Imei (2) 355920091144162.
- 1 (satu) buah kartu sim nomor 0853 8052 1292. Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Kamis  tanggal  11  Maret  2021  oleh  UNI  LATRIANI,  S.H.,  M.H.  sebagai  Hakim  Ketua,  RAKHAMAD  FAJERI,  SH., M.H., dan DWI AVIANDARI, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  Selasa  tanggal  16  Maret  2021  oleh  UNI  LATRIANI,  S.H.,  M.H. sebagai  Hakim  Ketua,  ESTI  KUSUMASTUTI,  SH.,  M.Hum.,  dan  DWI  AVIANDARI,  S.H.,  M.H,,  dan  dibantu NGATIMAN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Metro, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  Metro,  dan  dihadapan  Terdakwa;  Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  dapat  dianalisis  bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor : 6/Pid.Sus/2021/PN.Met terhadap terpidana sesuai dengan dakwaan tunggal jaksa penuntut umum dangan mempertimbangkan dari fakta-fakta dan alat bukti dan saksi yang di hadirkan di persidangan.

## SIMPULAN
Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  ITE    Pencemaran  nama  baik  terhadap Pejabat  negara,  yaitu  bahwa  menurut  teori  kesalahan  bahwa  seseorang  dapat  mempertanggungjawabkan kesalahannya yakni terdapat tindakan yang menimbulkan suatu akibat yang telah dilarang oleh undang-undang dan  juga  terpenuhinya  unsur-unsur  pidana  selanjutnya  dari  delik  yang  bersangkutan  berdasarkan  Putusan Nomor  :  6/Pid.Sus/2021/PN.Met  tentang  tindak  pidana  ITE,  diketahui  bahwa  Majelis  Hakim  dalam  perkara tersebut  menjatuhkan  hukuman  dengan  pidana  penjara  selama  3  (tiga)  Tahun.  Putusan  Hakim  Pengadilan Negeri Metro dalam perkara ini, dianggap tepat terkait pertimbangan dan penerapan hukumya atas terhadap Terdakwa  Agus  Triadi  yaitu  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  atas  Pasal  51  Ayat  (1)  jo  Pasal  35 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE).  Hakim  dari  awal  sudah  mempertimbangkan  motif  Terdakwa melakukan  perbuatan  tersebut  yaitu  melakukanmanipulasi,  penciptaan  Informasi  Elektronik  dengan  tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah olah data yang oetentik untuk menguntungkan Terdakwa. Putusan Hakim tersebut tepat apabila Terdakwa dijatuhi Pasal 51 Ayat (1) jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami  Chazawi  dan  Ardi  Ferdian.  2015.  Tindak  Pidana  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik.  MNC  Publishing,
Malang.
Barda Nawawi Arief. 1994. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Sahrul Mauludi. 2018. Awas Hoax!.  Elex Media Komputindo, Jakarta.
Pasal 51  ayat (1) jo Pasal 35  Undang-undang  Nomor 19  tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor : 6/Pid.Sus/2021/PN.Met tentang tindak pidana ITE