## Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

## Muhammad Fahrur Rozi fhrurrozhi@gmail.com
Universitas Airlangga

## Abstract
This article is written on the theme of Occupational Safety and Health. This writing focuses on the application of the Occupational Health and Safety Management System which is very important for companies in carrying out production and operation activities. As it is known that the Company is obliged to implement an Occupational Health and Safety Management System. However, there are still many companies that are still negligent and do not implement this management system, causing work accidents. Workers who experience a work accident may not be terminated. Companies can be sued by workers and will get sanctions if the company does not apply the Occupational Health and Safety Management System properly, then the company can be sued by workers.
Keywords : Safety; Health; Work; Company; Penalty.

## Abstrak
Artikel ini ditulis dengan tema Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Penulisan ini berfokus pada Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang sangat penting bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan produksi maupun operasinya. Seperti diketahui bahwa Perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Namun masih banyak perusahaan yang masih lalai dan tidak menerapkan sistem manajemen tersebut hingga menimbulkan kecelakaan kerja. Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tidak boleh diputus hubungan kerjanya. Perusahaan dapat digugat oleh pekerja dan akan mendapatkan sanksi apabila perusahaan tidak menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan baik dan benar, maka perusahaan dapat digugat oleh para pekerja. Kata Kunci: Keselamatan; Kesehatan; Perkerja; Perusahaan; Sanksi

## Pendahuluan
Ketenagakerjaan dalam hubungan industrial mempunyai satu-kesatuan antara pemberi kerja dengan pekerja/buruh yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan/proyek. Hubungan antara permberi kerja dan pekerja/buruh tersebut merupakan suatu hal yang sangat erat dalam meningkatkan produktivitas perusahaan pembangunan. Dengan demikian pemberi kerja yaitu perusahaan

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 1, Januari 2022
Copyright © 2022 Muhammad Fahrur Rozi
How to cite:
Muhammad Fahrur Rozi, ‘Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)’ (2022) Vol. 5 No. 1 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 6 April 2021; Diterima  14 Januari 2022; Diterbitkan 31 Januari 2022.
DOI: 10.20473/jd.v5i1.32733
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 268 Muhammad Fahrur: Sanksi Bagi Perusahaan...
memiliki tanggungjawab terkait keselamatan para pekerja/buruhnya dengan menerapakan protokol Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di suatu perusahaan. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah upaya perlindungan terhadap tenaga kerja dan orang lain bukan pekerja di tempat kerja/proyek atau perusahaan agar terciptanya tempat kerja yang aman, sehat, nyaman, dan tentunya agar terhindar dari peristiwa yang tidak diinginkan terjadi.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan suatu permasalahan yang banyak menyita perhatian berbagai organisasi saat ini karena mencakup permasalahan segi perikemanusiaan, biaya dan manfaat ekonomi, aspek hukum, pertanggungjawaban serta citra organisasi itu sendiri. Semua hal tersebut mempunyai tingkat kepentingan yang sama besarnya walaupun di sana sini memang terjadi perubahan perilaku, baik di dalam lingkungan sendiri maupun faktor lain yang masuk dari unsur eksternal industri. 1 Perubahan-perubahan inilah yang dapat mempengaruhi proses produksi perusahaan dan tentunya bagi para pekerja/buruhnya. Dengan demikian penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sangat penting bagi perusahaan melalui sistem manajemen yang sangat baik. Segala aspek mulai dari organisasi, operasi, logistik, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia harus dikelola dengan cara yang baik. Pentingnya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan (SMK3) ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pekerja/ buruh dan juga untuk menghindarkan sesuatu kejadian atau keadaan yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Dengan adanya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ini tentunya juga dapat mencegah kerugian-kerugian yang dapat disebabkan oleh kejadian maupun keadaan yang tidak diinginkan.
Kecelakaan kerja yang diakibatkan perusahaan yang lalai menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dapat merugikan pekerja/buruh yang sedang melakukan kegiatannya di perusahaan, dapat mengalami luka ringan maupun berat, menjadi cacat permanent hingga yang paling terparah sampai berujung kematian terhadap pekerja/buruh. Perusahaan pembangunan tidak boleh
1 Gabby E. M. Soputan, ‘Manajemen Risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)’ (2014) 4 Jurnal Ilmiah Media Engineering.[1].
lalai dalam menerapkan protokol K3 dalam lingkup area produksi maupun area pembangunannya. Dikarenakan dapat mengakibatkan ketidaknyamanan pekerja/ buruh dalam bekerja dan tingkat kecelakaan kerja yang menjadi sangat tinggi. Pengertian dari kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga dari semula dan tidak dikehendaki yang mengganggu suatu proses dari aktivitas yang dapat mengakibatkan kerugian baik korban manusia maupun harta benda. Sedangkan pengertian dari kesehatan dan keselamatan kerja adalah segala daya upaya maupun pemikiran yang ada dan ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempumaan baik jasmaniah maupun rohaniah dari tenaga kerja yang sedang melaksanakan pekerjaan. 2
Segala kebutuhan pekerja/buruh terkait keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja tersebut. Itu merupakan bentuk kepedulian perusahaan/proyek terhadap pekerja/buruh yang bekerja agar terhindar dari kecelakaan kerja. Dengan adanya penerapan K3 tersebut, pekerja/buruh menjadi merasa aman dan nyaman dalam bekerja dan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan maupun proyek. Namun, pada kenyataannya banyak perusahaan lalai dalam menerapkan K3 dalam proses produksi maupun pembangunan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja. Perusahaan memiliki tanggungjawab terhadap keselamatan para pekerja/buruh yang sedang melakukan kegiatannya, dimana antara perusahaan dan para pekerja harus memiliki hubungan yang sangat baik dan erat. Yaitu perusahaan dan para pekerja memiliki suatu kontrak kerja yang didalamnya terdapat tanggungjawab perusahaan kepada para pekerja yang mengalami kecelakaan. Aturan-aturan yang memadai dalam lingkungan perusahaan yang wajib dilaksanakan para pekerja/buruh untuk mencegah cedera dari kecelakaan kerja dan menyertakan tindakan lainnya agar pekerja/buruh tidak kehilangan hari kerja yang lama akibat dari hal-hal yang tidak diinginkan. 3
2 Sri Kiswati dan Ummi Chasanah, ‘Penerapan Kesehatan Keselamatan Kerja Dalam Manajemen Pelaksanaan Proyek Kontruksi di Pembangunan Gedung Rumah Sakit’ (2019) 5 Jurnal Neoteknika . [9] . 3 Lalu Muhammad Saleh, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kelautan (Kajian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sektor Maritim) (Deepublish 2018).[30].

## 270 Muhammad Fahrur: Sanksi Bagi Perusahaan...
Lalainya perusahaan yang tidak menerapkan K3 tersebut mengakibatkan pekerja/buruh mengalami kecelakan yang mengakibatkan pekerja/buruh tersebut menjadi cacat permanen hingga kematian. Kelalaian tersebut merupakan suatu permasalahan yang besar bagi perusahaan yang lalai tersebut, dikarenakan ini menyangkut nyawa seseorang yang mana nyawa tersebut tidak dapat digantikan dengan nyawa orang lain. Pergantian uang terhadap para pekerja/buruh yang cacat tidaklah menyembuhkan luka yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja, para pekerja/ buruh yang cacat tersebut akan mengalami tekanan hidup akibat dari lalainya perusahaan menerapkan Sistem Manajamen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang sangat baik dan yang telah diatur oleh undang-undang.
Pekerja/buruh yang mengalami cacat permanen tersebut tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya ia dapatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya ini melanggar sebagian hak-hak dari pekerja yang seharusnya dipenuhi oleh perusahaan yang memberi pekerjaan terhadap pekerja/buruh tersebut. Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa:
“Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat”.
Pekerja/buruh yang mengalami cacat akibat dari lalainya perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang diputus hubungan kerjanya oleh majikannya, merupakan pelanggaran hukum terkait hak asasi manusia. Peran pemerintah sangat vital dalam hal kasus pemutusan hubungan kerja ini dengan cara memberikan perlindungan hak-hak pekerja/ buruh yang cacat akibat perusahaan yang lalai menerapkan K3 secara penuh dan setara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun, apabila para pekerja cacat akibat dari kecelakaan kerja tersebut tidak dapat bekerja lagi lebih dari 12 (dua belas) bulan atau tidak tahu kapan sembuhnya maka pekerja/buruh tersebut berhak mendapatkan pesangon 2
(dua) kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan dan uang penggantian hak. 4

## Metode Penelitian
Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian doctrinal research berdasarkan pada sumber hukum primer dan sekunder. Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan. dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach) . Pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan sebuah keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konret dan khusus seperti keputusan presiden, keputusan Menteri, keputusan bupati, dan keputusan suatu badan terntentu tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan. Sedangkan Pendekatan konseptual ( conceptual approach) yakni pendekatan yang digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan yang berpacu pada prinsip-prinsip hukum serta pendapat yang dikemukakan oleh beberapa sarjana atau doktrin hukum.

## Upaya Hukum Para Pekerja dan Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
Perusahaan merupakan Badan Hukum yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang telah diatur sebagaimana mestinya. Perusahaan dalam menjalankan proses produksi maupun proses operasi wajib menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional juga untuk melindungi dan menjamin keselamatan para pekerja/buruh yang sedang melaksanakan pekerjaan ditempat mereka bekerja.

## 272 Muhammad Fahrur: Sanksi Bagi Perusahaan...
Namun, tidak selamanya perusahaan dapat dengan baik maupun dapat menerapkan Sistem Manajemen Kesalamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) didalam lingkungan perusahaan. Sangat disayangkan bagi perusahaan yang tidak dengan benar dan lalai untuk menerapkan Sistem Manajemen Kesalamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) karena dapat merugikan para tenaga kerja/buruh yang telah bekerja dengan sepenuh hati namun perusahaan lalai dalam menerapkan sistem tersebut dan juga dapat merugikan perusahaan itu sendiri yang dapat berakibat penerimaan sanksi dari Menteri atau Pejabat yang mengawasi terkait Ketenagakerjaan.
Namun demikian, para pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan yang tidak menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) tersebut akan dikorbankan untuk menekan angka pengeluaran untuk biaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sangat tidak diuntungkan. Keselamatan dan Kesehatan para pekerja/buruh di suatu perusahaan sangatlah penting untuk menunjang produktivitas dari perusahaan tersebut. Para pekerja/buruh sangat dirugikan dalam situasi ini, karena perusahaan tidak menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan baik dan benar. Pekerja/buruh juga memiliki hak dan kewajiban yang diperoleh dari perusahaan, dimana kewajiban buruh melaksanakan kegiatan kerjanya dengan rasa tanggung jawab yang tinggi bagi perusahaan tersebut.
Untuk memberikan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja khususnya terkait dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), sejak dulu hingga sekarang Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan perundang-undangan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Dengan adanya peraturan tersebut perusahaan tidak semena-mena dan tidak mengabaikan pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk diterapkan pada perusahaan, kemudian bagi para pekerja/buruh dengan adanya peraturan tersebut mendapatkan perlindungan dan perhatian akan pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) selama aktivitas kerja berlangsung. Untuk itu perusahaan wajib melaksanakan dan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) juga untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para
pekerja/buruh dalam menjalankan aktivitas kerja.
Tidak ada satupun perusahaan yang akan luput dari pengawasan Menteri atau pejabat yang berwenang dalam pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Bagi perusahaan yang lalai dan tidak menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada umumnya di Indonesia sanksi dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu pidana, perdata, dan administrasi.
Namun dalam hal ketenagakerjaan pengenaan sanksi-sanksi tersebut hanya berlaku 2 (dua) saja yang akan diberikan kepada perusahaan yang lalai dan tidak menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) tersebut yaitu sanksi Administrasi dan Pidana.
Yang pertama, yaitu sanksi Administrasi merupakan sanksi yang diterapkan oleh penguasa (pejabat) tanpa melalui proses peradilan dan sanksi tersebut diterapkan sebagai reaksi karena ada pelanggaran terhadap norma Hukum Administrasi, baik norma Hukum Administrasi tertulis maupun yang tidak tertulis. 5
Penerapan sanksi administrasi tersebut akibat dari perusahaan yang lalai dalam menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam kegiatan produksi maupun operasi. Pengenaan sanksi ini didasarkan pengawasan dari pejabat yang berwenang maupun Menteri yang telah melakukan audit kepada perusahaan-perusahaan yang bertujuan untuk mengetahui perusahaan yang benar- benar melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan baik maupun tidak sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Menteri.
Berdasarkan Pasal 190 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan bahwa pengenaan sanksi Administrasi yang diberikan kepada perusahaan yang melanggar ketentuan terkait pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang meliputi:
a.  Teguran; b.  peringatan tertulis;
5 Sri Hajati, et.al , Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan (Airlangga University Press 2020). [397].
274

## Muhammad Fahrur: Sanksi Bagi Perusahaan...
c.  pembatasan kegiatan usaha;
d.  pembekuan kegiatan usaha;
e.  pembatalan persetujuan;
f.  pembatalan pendaftaran;
g.  penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
h.  pencabutan ijin.
Sanksi-sanksi tersebut diberikan untuk memberikan efek jera kepada perusahaan- perusahaan yang lalai dan tidak menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
Sanksi yang kedua, yaitu sanksi pidana yang diterima oleh perusahaan yang lalai dalam menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Sanksi pidana disini adalah pengenaan denda yang ditujukan kepada perusahaan ataupun pimpinan yang menjadi atasan perusahaan tersebut dan juga pengenaan sanksi kurungan penjara. Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Sanksi Pidana dijelaskan dan terdapat pada Pasal 183 hingga Pasal 189. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa sanksi pidana berupa denda minimal sebesar Rp. 100.000.000,00. (seratus juta rupiah) hingga sebesar Rp. 500.000.000,00. (lima ratus juta rupiah) dan sanksi pidana berupa kurungan penjara mulai dari 1 (satu) tahun hingga 5 (lima) tahun lamanya.
Dalam hal ini perusahaan lalai menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) terkait perlindungan kepada pada pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan tersebut. Perlindungan-perlindungan yang dimaksud meliputi adanya perhatatian kepada para tenaga kerja/buruh yang sedang mengalami sakit, memberikan fasilitas yang memadai dalam perusahaan yang berguna untuk mencegah adanya kecelekaan kerja yang tidak diinginkan, memberikan informasi dan pelatihan terkait pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kepada para pekerja/buruh, dan juga memastikan bahwa tempat para pekerja/buruh aman serta nyaman untuk dilakukannya proses produksi maupun operasi.
Berdasarkan pada Pasal 35 ayat (2) dan (3) jo. Pasal 186 ayat (1) Undang- undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa perusahaan yang menyediakan tempat bekerja bagi para pekerja/buruh wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan dan Kesehatan bagi para
pekerja/buruh dari awal rekrutmen hingga sampai penempatan kerja. Perusahaan dalam hal ini tidak boleh lalai memperhatikan para pekerja/buruhnya, dengan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) para pekerja/buruh akan merasa percaya diri dalam melaksanakan pekerjaannya.
Apabila perusahaan tersebut lalai dan tidak memperhatikan para pekerja/buruhnya, maka akan dikenakan sanksi kurungan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,00. (empat ratus juta rupiah). Dengan adanya ketentuan pidana tersebut, ditujukan untuk memberikan efek pencegahan kepada siapapun untuk tidak melakukan perbuatan, aktivitas, tindakan, dan gerakan yang bertentangan dengan keteraturan yang ada dalam masyarakat. 6
Dalam setiap melakukan kegiatan produksi maupun operasi di suatu perusahaan yang memiliki jumlah pekerja/buruh lebih dari 100 orang, adanya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan. Namun tidak hanya bagi perusahaan yang berskala kecil yang memiliki pekerja/buruh sebanyak 100 lebih saja, melainkan perusahaan berskala besar yang memiliki lebih dari 500 orang pekerja/buruh dan memiliki cabang- cabang lain di daerah-daerah. Perusahaan yang memiliki banyak pekerja/buruh tentunya harus memikirkan keselamatan dan Kesehatan para pekerja/buruh tersebut.
Keselamatan dan Kesehatan para pekerja/buruh merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan produksi maupun kegiatan operasi. Pekerja/ buruh dalam hal ini juga sangat membutuhkan pelatihan dan informasi terkait pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam melakukan pekerjaannya. Dengan adanya pelatihan dan pemberian informasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi para pekerja/buruh dari perusahaan, dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan pekerjaannya. Perusahaan juga akan mendapatkan rasa kepercayaan yang tinggi dari para pekerja/buruh dan para keluarganya, juga mendapatkan rasa kepercayaan dari pemerintah setempat dimana perusahaan itu berada karena telah memikirkan dan memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan
6 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Airlangga University Press 2016).[7].

## 276 Muhammad Fahrur: Sanksi Bagi Perusahaan...
para pekerja/buruh.
Keselamatan dan Kesehatan para pekerja/buruh merupakan tanggung jawab yang besar bagi perusahaan, apalagi perusahaan yang memiliki banyak kantor perwakilan maupun kantor cabang yang tersebar di daerah-daerah. Tentunya perusahaan tersebut banyak memiliki pekerja/buruh yang bekerja disetiap kantor cabang maupun kantor perwakilan perusahaan tersebut. Akan tetapi, dengan jumlah pekerja/buruh yang sangat banyak tersebut sering kali perusahaan lalai dalam menerapkan protokol-protokol yang berguna untuk meminimalisir adanya kecelakaan kerja. Dikarenakan perusahaan menganggap seolah-olah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) itu beban dan biaya yang dikeluarkan untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) tersebut tidak sedikit. Ini membuat banyak perusahaan yang tidak menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan lalai untuk menerapkannya. Tentunya para pekerja/buruh juga memperoleh hak-haknya dalam menjalankan kegiatannya di perusahaan untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan atas pekerjaannya dari perusahaan. Hak-hak dari pekerja/buruh tersebut telah diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:
“(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
a.  keselamatan dan kesehatan kerja;
b.  moral dan kesusilaan; dan
c.  perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimaldiselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai denganperaturan perundang- undangan yang berlaku”.
Berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan yang berbunyi “Pemberi kerja … dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan  kesehatan  baik  mental  maupun  fisik  tenaga  kerja.” Perusahaan yang tidak
menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) telah melanggar ketentuan pasal tersebut. Para pekerja/buruh dapat menuntut perusahaan yang tidak menerapkan Sistem Manajemen Kesalamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), dikarenakan para pekerja/buruh juga membutuhkan perlindungan atas nyawa mereka selama bekerja dan bagaimanapun perusahaan wajib dan tidak boleh mementingkan pengeluaran yang besar tetapi mengenyampingkan keselamatan dan kesehatan para pekerja/buruh.

## Hak-hak Yang Dapat Dipenuhi Perusahaan Terhadap Para Pekerja/Buruh Apabila Mengalami Kecelakaan Kerja Yang Berakibat Pekerja/Buruh Menjadi Cacat.
Dalam menjalankan pekerjaannya para pekerja/buruh tidak terlepas dari adanya kecelakaan kerja yang akan menimpanya dikemudian hari. Pekerja/ buruh tentunya juga memiliki rasa takut akan terjadinya hal tersebut, dikarenakan menyangkut keselamatan nyawa mereka saat melakukan kegiatan pekerjaannya.
Kecelakaan yang terjadi pada saat bekerja merupakan hal yang harus dihindari oleh semua perusahaan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pekerja/ buruh. Disamping itu perusahaan dituntut untuk tidak lalai dalam menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehetan Kerja (SMK3) guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pekerja/buruh dan juga unuk meminimalisir angka kecelakaan kerja.
Tujuan diterapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk meningkatkan keselamatan para pekerja/buruh di suatu perusahaan dari segala kecelakaan dan penyakit yang diakibatkan oleh kegiatan kerja secara langsung. Berdasarkan pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyatakan bahwa Penerapan SMK3 bertujuan untuk:
a. meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
b.  mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan

## 278 Muhammad Fahrur: Sanksi Bagi Perusahaan...
melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
c. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.
Dengan meningkatnya angka keselamatan para pekerja/buruh, ini membuat rasa aman dan nyaman yang diterima para pekerja/buruh bahwa selama kegiatan pelaksanaan produksi di perushaaan mereka merasa sangat aman dan percaya diri. Peran organisasi yang berada diruang lingkup perusahaan sangat penting sekali dalam penerapan prosedur-prosedur Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) mulai dari manajemen/supervisor perusahaan hingga peran tenaga kerja yaitu para pekerja/buruh.
Pekerja/buruh yang bekerja pada suatu perusahaan yang lalai dan tidak menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dapat menjadi cacat karena mengalami kecelakaan kerja. Menurut Zaeni Asyhadie, kecelakaan kerja adalah risiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, karena pada umumnya kecelakaan bisa jadi akan mengakibatkan: 7
1.  Kematian, yaitu kecelakaan-kecelakaan yang mengakibatkan penderitanya bisa meninggal dunia.
2.  Cacat atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh tenaga kerja yang menderita kecelakaan. Cacat ini terdiri dari:
a.  Cacat Tetap yaitu kecelakaan kerja yang mengakibatkan penderitanya mengalami pembatasan atau gangguan fisik atau mental yang bersifat tetap.
b.  Cacat Sementara, yaitu keselakaan kerja yang mengakibatkan penderitanya menjadi tidak mampu bekerja untuk sementara waktu.
Merujuk pada Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)
menyebutkan dalam pasal tersebut bahwa “Majikan-majikan…...bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan- bawahan….” Dengan demikian perusahaan tidak boleh lepas dari tanggung
7 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja (PT Raja Grafindo Persada 2015).[122].
jawabnya sebagai pemberi kerja terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja hingga menjadi cacat permanen sehingga pekerja/buruh harus mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-uundangan yang berlaku. Berakhirnya hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja maka bagi pekerja berarti kehilangan mata pencaharian, ini merupakan permulaan dari segala kesengsaraan. 8 Pekerja/buruh yang mengalami sakit akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja tidak boleh diputus hubungan kerjanya (PHK). 9
Para pekerja/buruh yang mengalami cacat akibat dari kecelakaan kerja tetap mendapatkan upah dari perusahaan selain penyelenggara negara walaupun belum bisa bekerja akibat kecelakaan sampai ada surat ketenrangan dari dokter bahwa pekerja terebut telah sembuh, cacat, atau meninggal dunia. 10 Dilakukan pengupahan terhadap para pekerja/buruh yang cacat akibat kecelakaan kerja bertujuan untuk pemenuhan hak-hak mereka selama tidak bekerja. Setelah mengalami proses penyembuhan akibat kecelakaan kerja, para pekerja/buruh yang mengalami cacat dapat dipekerjakan Kembali oleh perusahaan dengan memperhatikan kemampuan mereka. Berdasarkan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelengaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bahwa:
(1)  Dalam hal Peserta masih dalam masa pengobatan danperawatan akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, maka Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja.
(2)  Peserta yang mengalami Cacat akibat Kecelakaan Kerjaatau penyakit akibat kerja harus tetap dipekerjakan kembali kecuali apabila Peserta mengalami Cacat total tetap berdasarkan surat keterangan dokterdan karena kecacatannya yang bersangkutan tidak memungkinkan lagi untuk melakukan pekerjaan.
8 Lanny Ramli, Hukum Ketenagakerjaan (Airlangga University Press 2008).[31].
9 TD Achmad, ‘Akademisi: Perusahaan Bertanggung Jawab Atas Terjadinya Kecelakaan Kerja’ (Hukum Online, 2017) <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59fbeab3be02f/ akademisi--perusahaan-bertanggung-jawab-atas-terjadinya-kecelakaan-kerja?page=all> dikunjungi pada 2 Agustus 2020.
10 Bernadetha Aurelia Oktavira, ‘Langkah Jika Perusahaan Tidak Mengurus Santunan Kecelakaan Kerja’ (Hukum Online, 2019) <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/ lt5db05e7109462/langkah-jika-perusahaan-tidak-mengurus-santunan-kecelakaan-kerja/>  diakses pada 23 Januari 2021.

## 280 Muhammad Fahrur: Sanksi Bagi Perusahaan...

## Kesimpulan
Pentingnya peraturan perundang-undangan terkait Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk memberantas dan menjatuhi hukuman bagi perusahaan yang tidak menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan baik dan benar. Sanksi yang dapat dikenakan kepada perusahaan berupa sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Pengenaan Sanksi Administrasi berupa teguran hingga pencabutan izin perusahaan apabila tidak menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan baik. Sanksi Pidana berupa denda maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hingga kurungan penjara yang akan dikenakan terhadap pimpinan perusahaan maupun petugas pengawas perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pekerja/buruh dalam menanggulangi perusahaan yang tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara menggugat perusahaan ke pengadilan dimana tempat perusahaan itu berada. Dengan dilaporkannya maupun di gugat oleh para pekerja/buruh, perusahaan dapat menerima sanksi administrasi dan sanksi pidana.
Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan adanya sanksi bagi perusahaan ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap perusahaan akibat dari lalainya menerapkan Sistem Manajemen K3 dalam setiap kegiatan produksi maupun operasi. Perusahaan diharapkan sadar bahwa menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) ini bukan membuat perusahaan semakin mengeluarkan biaya yang besar, melainkan untuk meningkatkan risiko-risiko yang ada dalam perusahaan disetiap kegiatan produksi maupun operasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang membuat perusahaan menjadi rugi. Dengan tidak menerapkannya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) perusahaan telah melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Para pekerja/buruh dapat menuntut perusahaan yang lalai dan tidak menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (SMK3) melalui pengadilan setempat.
Begitu juga dengan para pekerja/buruh yang merasa aman dan nyaman bekerja dalam lingkungan perusahaan yang menerapakan sistem manajemen tersebut untuk menekan angka kecelakaan yang Sebagian disebabkan oleh kurangnya informasi keselamatan kerja yang dimiliki para pekerja/buruh. Sehingga apabila pekerja/buruh mengalami cacat akibat kecelakaan kerja maka perusahaan tidak boleh melakukan pemutusan hubungan kerja dan tetap memberikan upah terhadap pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan selama masa penyembuhan. Perusahaan mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang cacat tersebut sesuai dengan kemampuannya setelah mengalami cacat akibat kecelakaan kerja.
Karena saat sebelum terjadinya kecelakaan kerja yang membuat pekerja/ buruh cacat dapat melaksanakan pekerjaan mereka secara berat dan sesuai dengan kondisi tubuh mereka yang tidak cacat. Kembalinya pekerja/buruh yang cacat bekerja, perusahaan harus mempekerjakan mereka dengan seadil-adilnya dan menempatkan posisi para pekerja/buruh tersebut sesuai dengan kemampuan mereka setelah mengalami cacat akibat dari kecelakaan kerja

## Daftar Bacaan

## Buku
Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Airlangga University Press 2016).
Lalu Muhammad Saleh, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kelautan (Kajian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sektor Maritim) (Deepublish 2018).
Lanny Ramli, Hukum Ketenagakerjaan (Airlangga University Press 2008).
Libertus Jehani, Hak-Hak Pekerja Bila di- PHK (VisiMedia Pustaka 2006).
Sri Hajati, et.al , Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan (Airlangga University Press 2020).
Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja (PT RajaGrafindo Persada 2015).

## 282 Muhammad Fahrur: Sanksi Bagi Perusahaan...

## Jurnal
Gabby E. M. Soputan, ‘Manajemen Risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)’, Jurnal Ilmiah Media Engineering.
Sri Kiswati dan Ummi Chasanah, ‘Penerapan Kesehatan Keselamatan Kerja Dalam Manajemen Pelaksanaan Proyek Kontruksi di Pembangunan Gedung Rumah Sakit’, Jurnal Neoteknika.

## Perundang-undangan
Undang  Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4279).
Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69).
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154).

## Laman
TD  Achmad, ‘Akademisi: Perusahaan Bertanggung Jawab Atas Terjadinya KecelakaanKerja’(HukumOnline,2017)<https://www.hukumonline.com/ berita/baca/lt59fbeab3be02f/akademisi--perusahaan-bertanggung-jawab- atas-terjadinya-kecelakaan-kerja?page=all> dikunjungi pada tanggal 2 Agustus 2020.
Bernadetha Aurelia Oktavira, ‘Langkah Jika Perusahaan Tidak Mengurus Santunan KecelakaanKerja’(HukumOnline,2019)<https://www.hukumonline.com/ klinik/detail/ulasan/lt5db05e7109462/langkah-jika-perusahaan-tidak- mengurus-santunan-kecelakaan-kerja/ diakses pada tanggal 23 Januari 2021 .