## CC BY SA
ISSN : 2579-8375 (Print) ISSN : 2579-8391 (Online)
Luhung Achmad Perguna, Irawan, Imamul Huda Al Siddiq

## Desa Membangun UMKM: Pendampingan UMKM berbasis Village-Driven Development dalam Penguatan Ekonomi Warga Di Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
Received  : July 13 th 2019 Revised  :   Sept 17 th 2019 Accepted  :  Nov 1 th 2019

## Luhung Achmad Perguna, Imamul Huda Al Siddiq, Irawan
Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang luhung.fis@um.ac.id, imamul.huda.fis@um.ac.id, irawan.fis@um.ac.id
Abstract: Village dignity is evident from the efforts of the village to mobilize all of its resources, including in strengthening the Micro Small Medium Enterprise (MSMEs) sector. Strengthening MSMEs becomes important as an economic asset of the village, while at the same time reducing rural and urban inequality.This effort continues to be carried out and endeavored by the village of Gogodeso, Kanigoro sub-district, Blitar district. Since because they are aware of its great potential, unfortunately it has not been optimized. The vision of building a village changes. With the facilitation from team, it is optimized by first analyzing the potential situation of MSMEs through the Participatory Rural Appraisal approach based on Village-Driven Development, which means that it requires the active involvement of all village stakeholders. Followed by the alignment of vision and mission through the Building Village Workshop and finally through assistance in marketing through packaging branding as part of the problems of SMEs so far. These three steps are part of an effort to turn Gogodesa village into the MSME Goddess (MSME- based Tourism Village). The result is that the community who initially wanted to build an agriculture-based village changed and agreed to build an MSME-based village.
Keyword: Micro Small Medium Enterprise (MSMEs), Village-Drven Development, Community Economic Development.

## Pendahuluan
Desa Gogodeso dewasa ini sedang gencar mengembangkan UMKM untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Jumlah UMKM di desa Gogodeso lebih dari 20 UMKM yang tersebar di ketiga dusun dengan ragam kategorisasi. Mulai dari yang berkembang pesat, mati segan hidup  tak  mau  hingga  keberadaan  UMKM  seperti  ketiadaannya.  Kondisi  UMKM  yang beranekaragam  tersebut  mengindikasikan  bahwa  pemerintah  desa  belum  mampu  untuk mengembangkan  UMKM  secara  baik.  Mengingat  mata  pencarian  penduduk  di  desa  ini  adalah bertani dan berkebun, inisiasi atas pengembangan UMKM seperti kurang berarti. Lahan pertanian dan perkebunan yang cukup luas belum dimanfaatkan secara optimal karena memang keterbatasan keahlian  pada  sumber  daya  manusianya.  Aksesibilitas  desa  yang  tidak  terlalu  jauh  dari  kantor kecamatan dan pendopo kabupaten, sayangnya tidak berkorelasi terhadap kemajuan UMKM Desa.

## CC BY SA
ISSN : 2579-8375 (Print) ISSN : 2579-8391 (Online)
Luhung Achmad Perguna, Irawan, Imamul Huda Al Siddiq
Padahal di desa ini cukup dikenal sebagai desa yang memiliki jumlah UMKM yang relatif banyak dibandingkan desa lain di Kabupaten Blitar.
Sebagaimana  telah  diketahui  bersama,  sektor  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM) merupakan salah satu pilar pada perekonomian nasional. 1 UMKM sendiri merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang-perorangan atau Badan usaha di semua sektor  ekonomi 2 .  Sektor  UMKM  berbeda  dengan  sektor  informal  meski  memiliki  beberapa kesamaan.  Salah  satu  kesamaannya  yang  jelas  nampak  adalah,  keberadaan  dan  kelangsungan keduanya  dalam  sistem  ekonomi  kontemporer  bukanlah  gejala  negatif,  namun  justru  berperan dalam pemerataan pendapatan dan memberikan sumbangsih terhadap kemajuan perekonomian bangsa 3 .  Pertumbuhan UMKM yang signifikan  diharapkan juga dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan keahlian masyarakat setempat terlebih di aras lokal. Bila ini terjadi, maka UMKM telah  banyak  membantu  pemerintah  dalam  menyelesaikan  permasalahan  pengangguran, mengurangi  angka  kemiskinan,  memperluas  lapangan  pekerjaan,  dan  pada  gilirannya  akan meningkatkan  pendapatan  masyarakat . 4 UMKM  juga  membantu  masyarakat  yang  terjerat Rentenir. 5
Meskipun  UMKM  sudah  diakui  memiliki  peran  strategis  sayangnya  sektor  ini  belum berkembang secara signifikan dan belum berjalan sesuai yang diharapkan. Banyak permasalahan umum yang dihadapi UMKM di Indonesia dalam pengembangan usahanya antara lain adalah (1) terbatasnya pendanaan untuk pengembangan usaha; (2) kurangnya informasi dan akses bahan baku dan  pasar;  (3)  rendahnya  kualitas  sumber  daya  manusia;  (4)  rendahnya  kemampuan  untuk menghasilkan produk yang inovatif; dan (5) lemahnya pendampingan 6 . Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Berry yang menyatakan tiga alasan mendasar Negara berkembang memandang penting  keberadaan  UMKM,  yang  pertama  adalah  kinerja  UMKM  lebih  baik  dalam  hal menghasilkan  tenaga  kerja,  yang  kedua  yakni  UMKM  sering  mencapai  peningkatan
1 Ragimun  Sudaryanto  dan  Rahma  Rina  Wijayanti,  “Strategi  Pemberdayaan  Umkm  Menghadapi  Pasar  Bebas Asean,” Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. Badan Kebijakan Fiskal. Kementerian Keuangan, Jakarta, 2013.
2 Tahi Hamonangan Tambunan Tulus, “Development of small and medium enterprises in a developing country,” ed. oleh Kevin McKague dkk., Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy 5, no. 1 (1 Januari 2011): 68–82, https://doi.org/10.1108/17506201111119626.
3 Rachmawan Budiarto dkk., Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis (UGM PRESS, 2018).
4 P.  Eko  Prasetyo,  “Peran  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  (UMKM)  Dalam  Kebijakan  Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran,” Akmenika Upy 2, no. 1 (2008): p1–13.
5 Ainna  Amalia  FN  dan  Lilis  Rahmawati,  “Pendampingan  Manajemen  Keuangan  Melalui  Program  Literasi Keuangan  Kepada  Komunitas  Usaha  Mikro  Kecil dan  Menengah  (UMKM)  yang  Terjerat  Rentenir  di  Kabupaten Nganjuk,”  Engagement :  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  3,  no.  1  SE-Articles  (30  Mei  2019), https://doi.org/10.29062/engagement.v3i1.55.
6 Rokhani Hasbullah dkk., “Model pendampingan UMKM pangan melalui inkubator bisnis perguruan tinggi,” Jurnal ilmu Pertanian indonesia 19, no. 1 (2014): 43–49.

## CC BY SA
ISSN : 2579-8375 (Print) ISSN : 2579-8391 (Online)
Luhung Achmad Perguna, Irawan, Imamul Huda Al Siddiq
produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi, dan yang ketiga yaitu diyakini UMKM memiliki keunggulan pada fleksibilitas ketimbang usaha besar 7 .
Desa Gogodeso saat ini sedang genacar melakukan pengembangan terhadap UMKM yang ada di daerahnya baik itu yang sudah mapan, maupun yang belum mampu berdiri secara tegak. Beberapa usaha yang relatif dikenal di kabupaten Blitar sebut saja misal UMKM Kalimasada yang sering  meraih  penghargaan  dari  pemerintah  seperti  dari  Kementerian  Perdagangan  dengan penghargaan terbaik  One Village One Product di kabupaten Blitar adalah salah satu UMKM yang telah mapan di desa tersebut.  Terpilihanya UMKM ini selain soal citarasa pada makanannya, yang tak kalah penting adalah pelibatan masyarakat sekitar sebagai tenaga utamanya pada saat musim lebaran, natal dan tahun baru. UMKM Kalimasada bahkan pernah pula meraih penghargaan dari Presiden SBY kala itu. Selain Kalimasada, terdapat pula UMKM Annisa Jaya dan Amika Jaya yang usahanya juga berkembang pesat dengan produknya aneka keripik mulai dari pisang, usus, bawang, pepaya hingga dodol aneka buah. Sayangnya kemajuan UMKM ini tidak diikuti oleh UMKM yang lain yang berada di desa Gogodeso, mereka ada yang mati suri, hidup segan mati tak mau, hingga laku pada saat musim-musim tertentu, selebihnya mati. Ada banyak ragam sebab kenapa UMKM yang lain belum bisa berkembang dengan pesat. Paling tidak berdasar hasil identifikasi ada dua hal penting permasalahan di desa Gogodeso yaitu: (1) supporting system dari pemerintah Desa utamanya visi desa yang masih kabur; dan (2) nadirnya pendampingan yang dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal. Pengabdian ini hadir sebagai bagian dari pendampingan yang dilakukan secara intens  untuk  mengatasi  kedua  persoalan  tersebut  dengan  dukungan  Pemerintah  Desa  dan masyarakat  setempat.  Tanpa  dukungan  masyarakat  setempat,  maka  keinginan  mewujudkan masyarakat  Desa  Gogodeso  yang  lebih  berdaya  dan  mandiri  melalui  UMKM  akan  mustahil tercapai.

## Metode
Pada  umumnya  program  pendampingan,  pengabdian  dan  pembangunan  mendekati masyarakat  dengan  program  yang  telah  dibuat  oleh  tim  eksternal.  Meski  ini  baik  dan  berdasar analisis pada situasi masyarakat setempat, banyak kelemahan melalui pendekatan ini. Diantaranya agen pengembangan dan pembangunan tidak mengerti karakteristik budaya lokal, seperti praktik budaya dan nilai lokal. Juga biasanya rencana dan kegiatan yagn diambil tidak memiliki dukungan dari semua  anggota komunitas. Yang tak kalah penting, masyarakat pengguna kurang mengerti
7 Albert Berry, Edgard Rodriguez, dan Henry Sandee, “Small and medium enterprise dynamics in Indonesia,” Bulletin of Indonesian Economic Studies 37, no. 3 (2001): 363–84.

## CC BY SA
ISSN : 2579-8375 (Print) ISSN : 2579-8391 (Online)
Luhung Achmad Perguna, Irawan, Imamul Huda Al Siddiq
dasar  untuk  kegiatan  yang  direncanakan 8 .  Dari  kelemahan  inilah,  PRA  (Participatory  Rural Appraisal) 9 menjadi jawaban dalam mengatasi persoalan tersebut. Agar PRA berjalan efektif, maka diperlukan tiga pilar dalam PRA yaitu komunikasi yang efektif dan terampil disertai dengan etika yang baik, dan pelibatan partisipasi aktif dari masyarakat setempat, dan hubungan interpersonal yang  baik 10 .  Pendekatan  PRA  menekankan  bahwa  masyarakat  berdaya  sekaligus  memiliki kemampuan untuk melakukan kontrol dan berkehendak terhadap program yang ada. Masyarakat merupakan  subjek  sekaligus  objek  pembangunan  yang  bisa  berkehendak.  Ketiga  hal  ini  terus menerus  dilakukan  untuk  mengurai  setiap  permasalahan  terkait  penguatan  UMKM  desa Gogodeso.
Pendampingan UMKM ini dilakukan dalam beberapa tahap yang antara lain, tahap pertama yang dilakukan oleh tim pengabdian adalah dengan melakukan analisis situasi dengan fokus pada kondisi UMKM yang ada di desa Gogodeso pada penguatan ekonomi sekaligus peran pemerintah desa  dalam  penguatan  UMKM.  Analisis  ini  dilakukan  melalui  observasi  dan  wawancara  yang dilakukan dengan cara ngopi bareng, kunjungan door to door dengan waktu yang telah disepakati agar tidak  menggangu  aktivitas  utama  baik  dengan  perangkat  desa  maupun  pelaku  UMKM  seperti Kalimasada,  Amika  Jaya,  Annisa  Jaya,  Jenang,  Stik  Sawi,  Sambel  Pecel  dan  beberapa  UMKM lainnya  dengan  didampingi  masyarakat  setempat.  Wawancara  dan  observasi  dilakukan  sebagai dasar  dalam  melakukan  analisis  situasi.  Analisis  ini  penting  dilakukan  sebagai  landasan  dalam membangun  kegiatan  sarasehan  bersama  seluruh  elemen  masyarakat.  Kelemahan  dan  ancaman coba diminimalisir dengan penguatan pada kekuatan dan potensi yang ada di desa Gogodeso.
Pasca  analisis  situasi  pada  masyarakat  Gogodeso,  yang  dilakukan  oleh  tim  pengabdian dengan fasilitasi dari pemerintah desa adalah dengan melakukan Sarasehan Desa yang mengambil tajuk ”Desa membangun UMKM”. Sarasehan ini dilakukan dalam upaya membangun visi dan misi bersama  agar  memiliki  persepsi  yang  sama.  Pada  saat  yang  sama  juga  membangun  kesadaran masyarakat akan arti penting penguatan ekonomi desa melalui UMKM. Bahwa UMKM merupakan pilar  perekonomian  desa  yang  pada  gilirannya  akan  mengangkat  pendapatan  dan  pertumbuhan desa.Setelah  memiliki  visi  yang  sama,  tahap  berikutnya  adalah  bersama-sama  pemerintah  desa melakukan pendampingan UMKM khususnya dalam pemasaran. Pendampingan ini sebagai cara
8 Mohd Yusof Hj Abdullah dkk., “Participatory Rural Appraisal (PRA): An Analysis of Experience in Darmareja,” Akademika 82, no. 1 (2012).
9 Robert  Chambers,  “The  Origins  and  Practice  of  Participatory  Rural  Appraisal,”  World  development  22,  no.  7 (1994): 953–969.
10 Nammmalvar Narayanasamy, Participatory rural appraisal: Principles, methods and application (SAGE Publications India, 2009).

## CC BY SA
ISSN : 2579-8375 (Print) ISSN : 2579-8391 (Online)
Luhung Achmad Perguna, Irawan, Imamul Huda Al Siddiq
untuk  memahami  sekaligus  menggali  hal  yang  perlu  dan  bisa  ditingkatkan  dan  didampingi. Persoalan visi desa dan juga modal dari pemerintah Desa menjadi kunci dalam penguatan UMKM ini . 11
Gambar 1. Metode Pendampingan Penyelesaian Masalah berbasis Village-Driven Development

## Hasil dan Diskusi

## Identifikasi Permasalahan dalam Perspektif Lokal
Persoalan  yang  terjadi  di  masyarakat  tidak  hanya  perlu  diketahui  melalui  perspektif eksternal  atau  dari  pihak  ketiga  tetapi  juga  perlu  diupayakan  untuk  self  reflection  atau  mengenali potensi  diri 12 .  Pengenalan  potensi  atau  permasalahan  diri  secara  mandiri  harus  dilakukan  dan diupayakan karena merupakan langkah awal yang baik dan produktif bagi masyarakat. Kesadaran ini penting dalam melihat diri dan lingkungannya secara kritis karena merupakan bekal dasar untuk membangun sense of belonging sekaligus sebagai bekal dalam menguatkan perekonomian desa melalui UMKM. Perguruan Tinggi dalam hal ini tim pengabdian sebagai pihak eksternal memantik dan memfasilitiasi upaya refleksi diri tersebut. Pelaku UMKM dan perangkat desa diajak bersama tim dari  Perguruan  Tinggi  secara  kritis  untuk  mengali  dan  mengidentifikasi  berbagai  permasalahan secara internal dan eksternal.
Dari penelusuran awal tim pengabdian diperoleh ragam persoalan yang diringkas menjadi dua aspek yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Permasalahan ini digali dari pengalaman nyata masyarakat dengan didampingi oleh tim pengabdian. Harus diakui pada kenyataannya tidak mudah
11 Kajian terkait pemberdayaan Desa, bisa juga dibaca Abdur Rozaki dan Siti Rohaya, “Memberdayakan Desa Melalui Pariwisata Berbasis BUMDES ,” Engagement : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 3, no. 1 SE-Articles (30 Mei 2019), https://doi.org/10.29062/engagement.v3i1.46. Lihat juga FN dan Rahmawati, “Pendampingan Manajemen Keuangan Melalui Program Literasi Keuangan Kepada Komunitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang Terjerat Rentenir di Kabupaten Nganjuk.”
12 Vina Salviana Darvina Soedarwo, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Nonformal Berbasis Potensi Lokal dalam Membangun Desa Wisata Adat,” Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis 2, no. 2 (2017): 96–102.
Identifikasi dan Observasi Lapangan (Analisis Situasi UMKM dan Pemerintah Desa)
Sarasehan Desa Membangun UMKM (Penyamaan Visi dan Penguatan Partisipasi) Pendampingan UMKM dalam Pemasaran

## CC BY SA
ISSN : 2579-8375 (Print) ISSN : 2579-8391 (Online)
Luhung Achmad Perguna, Irawan, Imamul Huda Al Siddiq
untuk membangun dan menguatkan UMKM. Perlu adanya suatu upaya untuk menciptakan dan merekayasa agar UMKM terus bergerak dan menguat dalam rangka kemandirian desa. Keinginan memajukan  UMKM  harus  dibarengi  dengan  semangat  membangun  desa  bersama.  Dengan identifikasi  ini,  harapannya  menjadikan  langkah  yang  dilakukan  oleh  desa  utamanya  dan  tim eksternal menjadi lebih terarah.
Terdapat beberapa aspek yang di dalamnya ditemukan beberapa permasalahan mendasar dalam  upaya  pengembangan  UMKM.  Secara  internal,  permasalahan  yang  dihadapi  adalah permasalahan kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, dan persoalan infrastruktur. Sedangkan dalam aspek eksternal permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah pemasalahan kelembagaan dan infrastruktur. Permasalahan kelembagaan dan infrastruktur menjadi tantangan tersendiri bagi tim pengabdian  maupun  pemerintah  desa.  Secara  internal  permasalahan  kelembagaan  yang  ada adalah visi misi desa yang belum terarah. Visi misi seyogyanya tidak hanya sekedar hitam di atas putih yang sulit untuk diimplementasikan. Secara kelembagaan pemerintah desa harus memiliki target  target  yang  jelas  kapan  visi  misi  tersebut  dapat  terwujud.  Sedangkan  secara  eksternal permasalahan  kelembagaan  pesaing  sejenis  sudah  cukup  banyak.  Sehingga  UMKM  maupun pemerintah desa harus memiliki strategi khusu agar mampu menembus peluang pasar.
Permasalahan selanjutnya adalah permasalahan infrastruktur baik secara internal maupun eksternal.  Terbatasnya  modal  serta  akses  informasi  dan  pasar  yang  terbatas  di  kalangan  pelaku UMKM menjadi tantangan tersendiri. Akses informasi dan pasar harus diperluas baik itu melalui pembangunan akses ataupun pembangunan sumber daya manusia yang siap menjawab tantangan revolusi industri 4.0. Revolusi industri tersebut mensyaratkan kemampuan digital menjadi prasyarat mutlak agar dapat bersaing.
Aspek Masalah yang dihadapi Internal Kelembagaan Visi Desa membangun yang belum jelas dan terarah Sumber Daya Manusia  Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum mumpuni Infrastruktur Terbatasnya modal Eksternal Kelembagaan Pesaing sejenis cukup banyak Infrastruktur Akses informasi dan pasar yang terbatas

## Tabel 2 (Permasalah dalam UMKM) Sumber : Diolah oleh Penulis
Dari permasalahan yang termaktub dengan ragam persoalan yang cukup banyak tersebut, permasalahan  dikerucutkan  oleh  tim  pengabdian  dengan  satu  persoalan  pokok  dari  ragam

## CC BY SA
ISSN : 2579-8375 (Print) ISSN : 2579-8391 (Online)
Luhung Achmad Perguna, Irawan, Imamul Huda Al Siddiq
persoalan  yang  dihadapi.  Persoalan  tersebut  tidak  bisa  diselesaikan  dalam  satu  waktu  secara bersama sehingga, tim bersama dengan tim desa mengerucutkan menjadi dua persoalan pokok. Desa dan tim pengabdian sepakat bahwa yang harus dicari solusi bersama yaitu belum jelasnya visi desa dalam membangun desa. Artinya selama ini desa berjalan tanpa atau tak sesuai dengan arah pembangunan. Di tahun tertentu fokus pada pertanian dalam upaya peningkatan dan pengentasan kemiskinan warga. Kemudian menginjak tahun berikutnya fokus diubah kepada pengembangan desa pertanian. Di tahun berikutnya fokus berubah lagi kepada pengembangan desa wisata berbasis pada  UMKM.  Artinya  visi  desa  harus  disusun  bersama  seluruh  stakeholder.  RPJMD  (Rencana Pemerintah  Jangka  Menengah  Desa)  yang  menjadi  rujukan  dari  menjalankan  setiap  program pemerintah desa terkadang meleset dan tidak sesuai dengan apa yang termaktub dalam RPJMD. Persoalan  kedua  adalah  belum  adanya  pendampingan  secara  intensif  baik  dari  pihak  internal maupun  eksternal.  Kedua  persoalan  ini  dipecahkan  melalui  kegiatan  sarasehan  desa  dan  juga dilakukan dengan pendampingan.

## Sarasehan Desa untuk Membangun Visi dan Partisipasi
Desa Gogodeso memiliki luas wilayah ±300,390 ha/m² yang dihuni oleh sekitar 5.367 jiwa penduduk yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Wilayah desa Gogodeso termasuk wilayah  dataran  rendah  dengan  ketinggian  sekitar  50m  diatas  permukaan  laut.  Desa  ini  juga merupakan  desa  dengan  pasokan  air  yang  cukup,  artinya  desa  ini  terdapat  sumber  air  untuk pertanian yang sangat memadai dan juga curah hujan yang mendukung sehingga penduduk dapat memanen padi sebanyak dua kali dalam satu tahun. Hal ini menunjukan bahwa desa ini memiliki potensi yang besar pada pertanian dan perkebunan, bila ini dimanfaatkan dengan maksimal bukan mustahil  sumber  daya  yang  dahsyat  untuk  dikembangkan.  Potensi  lain  yang  tak  kalah  penting adalah desa ini memiliki satu tempat wisata yang cukup terkenal. Wisata tersebut adalah Bendungan Lodoyo  yang  terletak  di  dusun  Serut.  Bendungan  ini  merupakan  salah  satu  pembangkit  listrik tenaga  air  yang  ada  di  Sungai  Brantas.  Bendungan  ini  banyak  dikunjungi  oleh  masyarakat  luar daerah  untuk  sekedar  menikmati  keindahan  alam  dan  semilir  angin  bahkan  memancing  dan menyaksikan pagelaran budaya yang diadakan pada waktu tertentu.
Desa Gogodeso memiliki empat dusun yaitu dusun Gogodeso, dusun Ndogong,  dusun Ngade, dan dusun Serut Dari keempat dusun tersebut hanya dusun Ndogong yang tidak memiliki UMKM selebihnya tersebar di ketiga dusun lainnya.  Jumlah UMKM di desa Gogodeso lebih dari 20 UMKM yang tersebar di ketiga dusun dengan ragam kategorisasi. Dari yang berkembang pesat, mati segan hidup tak mau hingga keberadaan UMKM seperti ketiadaannya. Dengan banyaknya

## CC BY SA
ISSN : 2579-8375 (Print) ISSN : 2579-8391 (Online)
Luhung Achmad Perguna, Irawan, Imamul Huda Al Siddiq
UMKM tersebut dengan segala tipologinya, maka hal yang dilakukan pertama oleh tim pengabdian selaku fasilitator adalah penyamaan visi-misi baik dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat dan juga dengan UMKM yang ada di desa. Ini penting dilakukan dengan harapan seluruh stakeholder yang ada di desa Gogodeso memahami apa yang akan dilakukan kedepan dalam membangun desa. Penyamaan visi memiliki urgensi agar arah ekonomi dalam  penguatan ekonomi desa lebih terarah dan terfokus. Banyak pembangunan desa yang selama ini dilakukan tanpa visi atau arah yang jelas. Hal ini terbukti melalui politik anggaran desa. Pembangunan infrastruktur desa  memiliki porsi yang  sangat  besar  dari  total  anggaran  dengan  angka  yang  nyaris  menyentuh  di  90  persen dibandingkan dengan pembangunan sumber daya manusia. Hal ini lumrah dilakukan karena bagi desa,  pembangunan  infrastruktur  lebih  nyata  hasilnya  dan  mudah  dalam  melakukan pertanggungjawaban ketimbang fokus pada penguatan sumber daya manusia. Belum lagi bicara soal pelibatan dan partisipasi aktif seluruh stakeholder yang masih sangat minim. Maka, visi seperti gambaran  masa  depan  ekonomi  dalam  membangun  asa  desa.  Desa  tak  akan  bisa  berdaya  dan bermartarbat tanpa bantuan seluruh elemen, namun bila seluruh elemen bersatu tanpa adanya visi yang  jelas,  yang  terjadi  desa  berkembang  tanpa  arah  yang  pada  gilirannya  akan  memunculkan konflik 13 .
Setelah penyamaan visi agar lebih terarah, terukur dan juga tidak menimbulkan konflik, tahap  berikutnya  yang  dilakukan  adalah  membangun  partisipasi  aktif  seluruh  elemen  desa khususnya dalam membangun UMKM desa. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan merupakan prasyarat yang akan melandasi berhasil tidaknya proses pembangunan 14 . Pembangunan yang efektif sekaligus tepat sasaran membutuhkan partisipasi pihak pemangku kepentingan karena mereka  semualah  yang  akan  terdampak  secara  langsung  dalam  proses  pembangunan  tersebut.
Mereka  tidak  melulu  dijadikan  sebagai  objek  pembangunan  yang  selama  ini  terjadi  atau  hanya dijadikan  komoditas  politik  sesaat.  Tetapi  juga  seharusnya  masyarakat  harus  dijadikan  sebagai subjek pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya dipandang sebagai proses yang harus dilalui tetapi juga merupakan tujuan yang harus dicapai secara bersama. Kenapa tujuan? Karena salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah bilamana tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam pembangunan. Maka dari itu, partisipasi dapat dimaknai ganda yaitu partisipasi  sebagai  alat  untuk  menyelenggarakan  pembangunan  dan  sebagai  tujuan  dari
13 Siti Ainul Wida, Djoko Supatmoko, dan Taufik Kurrohman, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa–Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi,” E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi 4, no. 2 (2017): 148–52.
14 Ray Septianis Kartika, “Partisipasi masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo,” Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance 4, no. 3 (2012): 179–88.

## CC BY SA
ISSN : 2579-8375 (Print) ISSN : 2579-8391 (Online)
Luhung Achmad Perguna, Irawan, Imamul Huda Al Siddiq
pembangunan itu sendiri.
Visi  dan  Partisipasi  inilah  yang  menjadi  dua  pokok  penting  yang  disampaikan  dalam Sarasehan Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan desa. Sarasehan ini dilakukan di Balai Desa Gogodeso yang dihadiri hampir seluruh elemen masyarakat desa seperti pelaku UMKM desa, tokoh masyarakat desa, seluruh perangkat desa termasuk dihadiri oleh Pejabat di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pertanian Kabupaten Blitar. Selain mereka agenda ini juga dihadiri oleh tim pengabdian Universitas Negeri Malang. Acara dibagi menjadi dua sesi besar. Sesi yang pertama disampaikan oleh perwakilan Bapeda dengan dihadiri langsung oleh Ketua Bapeda  kabupaten  Blitar.  Pada  penyampaiannya  perwakilan  dari  pemerintah  kabupaten  ini menyatakan bahwa pemerintah terus mensupport dan mendorong pemerintah di level desa untuk mengembangkan  sesuai  dengan  potensinya  masing-masing. Pengembangan  potensi  desa  sangat penting yang pada gilirannya akan menimbulkan multiplier effect bagi desa.
Sedangkan  sesi  kedua  disampaikan  oleh  Kepala  Desa  Gogodeso  Choirul  Anam  yang mengatakan mendorong sepenuhnya program penguatan UMKM. Bahkan pemerintah desa siap mendukung penguatan UMKM dengan bantuan kredit lunak yang tersedia di Lembaga Keuangan Mikro  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  sebagai  bagian  dari  income  generating  desa.  Artinya bilamana UMKM makin berdaya saing dan terus maju maka akan berimplikasi pada pertumbuhan dan penguatan perekenomian desa. Kenapa? Karena dana yang dipinjam oleh UMKM potensial akan kembali lagi ke BUMDES 15 . Dana BUMDes akan dikelola kembali untuk kemaslahatan warga masyarakat dalam mengatasi kemiskinan. Sifat dana yang dipinjam juga bukan simpan pinjam dan kredit lunak, tetapi lebih pada modal bersama dan bagi hasil. Artinya diperlukan kejujuran dan integritas dari kedua belah pihak. Hal ini merupakan langkah kongkrit sekaligus terobosan dari desa untuk membangun branding Desa Wisata berbasis UMKM. Masih jarang ditemukan desa wisata yang fokus pada UMKM. Pemerintah desa Gogodeso juga mendobrak kelaziman pemerintah desa umumnya  yang  selama  ini  masih  fokus  pada  pembangunan  infrastruktur.  Sarasehan  ini  seperti menjadi tonggak awal sejarah baru bahwa pemerintah desa akan fokus dalam pemberdayaan dan penguatan UMKM melalui BUMDES. Pada sesi berikutnya disampaikan oleh perwakilan dari tim Universitas Negeri Malang yang lebih menyoroti pada persoalan partisipasi aktif seluruh elemen warga dan visi bersama dalam membangun UMKM.
Di akhir sesi dilakukan penyebaran angket kepada seluruh peserta yang bersedia mengisi
15 Andrian Dolfriandra Huruta dan Gatot Sasongko, “Uang dan ruang yang berkelanjutan dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),” Masyarakat, Kebudayaan dan Politik 29, no. 4 (2017): 212–22.

## CC BY SA
ISSN : 2579-8375 (Print) ISSN : 2579-8391 (Online)
Luhung Achmad Perguna, Irawan, Imamul Huda Al Siddiq
kuesioner (28 kuesioner) dengan hasil yang cukup menggembirakan meski ada dua peserta yang merasa pesimis (lihat diagram 1). Secara umum stakeholder terkait mengaku merasakan kegiatan ini  secara  keseluruhan  bermanfaat  bagi  peserta  dan  mereka  berusaha  akan  bersama-sama membangun desa melalui UMKM dengan support dari BUMDES melalui program pembiayaan.

## Diagram 1. Hasil Kuesioner Sarasehan Desa

## Desa dan Perguruan Tinggi membangun UMKM
Masih cukup mengakar kuat paradigma pembangunan lama yakni ”membangun desa” yang selalu menempatkan desa sebagai objek pembangunan ketimbang subjek pembangunan. Kebijakan pemerintah pusat sering mendistorsi peran pemerintah desa. Paradigma ini perlahan harus diubah melalui paradigma baru yaitu paradigma ”desa membangun” yang mereposisi kedudukan desa. Bila paradigma ini diubah maka secara perlahan desa akan bertransformasi menjadi satu entitas yang kuat  nan  bermartabat  berbasis  kearifan  lokal  dan  potensi  yang  dimiliki  masing-masing  desa. Kenapa ini penting? Pertama meski membangun desa bermakna pembangunan yang dilakukan di desa  atau  pembangunan  pedesaan,  tetapi  praktik  yang  terjadi  adalah  justru  pihak  lain  yang membangun  desa.  Bisa  itu  pemerintah  daerah,  pemerintah  pusat  hingga  pihak  ketiga  yang seringkali ditempuh dengan cara intervensi ke dalam desa. Jika membangun desa bermakna negara hadir  di  depan,  sebagai  aktor  utama  yang  membangun  desa,  maka  desa  membangun  berarti pembangunan  desa  yang  dimulai  dari  belakang 16 .  Negara  dalam  hal  ini  pemerintah  pusat  dan daerah  semestinya  berdiri  di  belakang  desa  yang  dalam  bahasa  Ki  Hadjar  Dewantara  dikenal dengan  tut  wuri  handayani.  Dengan  demikian  desa  membangun  berarti  desa  mempunyai kemandirian dalam membangun dirinya (self-development). Kedua bila desa membangun dijadikan paradigma  maka  semestinya  desa  harus  menjadi  subjek,  pondasi,  basis  dan  arena  dalam pembangunan bukan menjadi objek, lokasi, bahkan pesakitan pembangunan. Yang terakhir bila
16 Robert Chambers, Y Sukoco, dan Robert Chambers, PRA: Participatory Rural Appraisal, Memahami Desa Secara Partisipatif (Walter de Gruyter, 1996).
21 16 13 7
12 13
0 0 2 Kegiatan Sarasehan Penyampaian Materi Keberlanjutan Program Sangat Bermanfaat Cukup bermanfaat Kurang bermanfaat

## CC BY SA
ISSN : 2579-8375 (Print) ISSN : 2579-8391 (Online)
Luhung Achmad Perguna, Irawan, Imamul Huda Al Siddiq
desa  membangun  dilihat  melalui  perspektif  sang  aktor  pembangunan  maka  sesungguhnya paradigma ini melahirkan ide pembangunan yang digerakkan, diberdayakan dan dikomandani oleh desa  (village  driven  development/  VDD).  Ide  pembangunan  ini  mereposisi  pembangunan  yang digerakkan  oleh  masyarakat  atau  pihak  ketiga  lainnya  yang  dikenal  dengan  ide  community-driven development (CDD). Artinya paradigma desa membangun merubah konstruksi dari CDD menjadi VDD.
Dalam  pengabdian  ini,  pihak  tim  pengabdian  Universitas  Negeri  Malang  sepenuhnya mendampingi  pihak  desa  dalam  menguatkan  UMKM  Desa.  Tujuannya  agar  diperoleh  dua perspektif yaitu perspektif internal dari desa, dan perspektif eksternal dari Perguruan Tinggi. Kedua perspektif  ini  dibutuhkan  dalam  upaya  memajukan  UMKM.  Tim  pengabdian  mencoba mendampingi pada bagaimana memasarkan produk UMKM tersebut agar bernilai tinggi dan juga layak  jual.  Bersama  beberapa  perwakilan  UMKM  yang  ada,  hasilnya  disepakati  untuk  diadakan pelatihan  dalam  pemasaran  melalui  media  sosial  baik  melalui  facebook,  instagram  termasuk  juga aplikasi whatsapp (lihat gambar 3).

## Gambar 3 Tahap Pelatihan Pemasaran melalui Media Sosial.
Pelatihan  yang  digelar  ini  membantu  membangunkan  kesadaran  kritis  kepada  pelaku UMKM sekaligus memberikan pemahaman akan manfaat media sosial bagi pemasaran produk. Sekaligus di saat yang sama memberikan penjelesan bahwasanya media sosial menjadi salah satu sarana  efektif  dalam  pemasaran  dibandingkan  dengan  media  konvensional  lainnya.  Selama  ini pelaku UMKM masih melakukan penjualan secara konvensional dengan model gethok tular (words of mouth). Meski model ini baik, tetapi dampak luasan akan lebih mengena bila menggunakan media sosial termasuk ongkos promosi yang nyaris nol rupiah. Pelatihan ini sebagai langkah awal dalam mengenalkan media sosial pada pelaku UMKM di desa Gogodeso. Meski belum  membuahkan hasil  konkret,  tetapi  peserta  mengafirmasi  bahwa  media  sosial  sangatlah  penting  dalam  untuk meningkatkan  penjualan  sekaligus  memperkenalkan  produk  mereka  ke  seantero  negeri.  Pada gilirannya akan berdampak pada desa Gogodeso itu sendiri.

## CC BY SA
ISSN : 2579-8375 (Print) ISSN : 2579-8391 (Online)
Luhung Achmad Perguna, Irawan, Imamul Huda Al Siddiq
Pasca  pelatihan  yang  dilakukan,  pemerintah  desa  mulai  menangkap  arti  penting  akan penggunaan  internet  sebagai  sarana  pemasaran  produk  desa.  Desa  merespon  dengan  merilis website  desa  dengan  alamat  surel  www.gogodeso-blitar.desa.id.  Selain  menginformasikan  dan memberitakan tentang yang dilakukan desa Gogodeso, website ini juga memfasilitasi pelaku UMKM untuk  memasarkan  produknya  melalui  website  ini.  Hal  ini  merupakan  terobosan  yang  dilakukan pemerintah desa atas dorongan dari pelaku UMKM dan tim pengabdian UM.

## Kesimpulan
Program pengabdian masyarakat yang dilakukan di desa Gogodeso berusaha menjawab persoalan dalam UMKM utamanya dalam membangun visi desa wisata UMKM dan pemasaran UMKM. Langkah yang dilakukan tim pengabdian menjadi langkah awal dan tonggak sejarah baru arah  pembangunan  dan  visi  desa  ke  depan.  Desa  yang  selama  ini  kehilangan  arah,  seperti menemukan kembali arah tujuannya. Sarasehan Desa Membangun juga menjadi angin segar bagi UMKM untuk mewujudkan UMKM yang lebih berdaya dengan bantuan keuangan dari Lembaga Keuangan Mikro yang ada di desa. Paradigma desa membangun terus dilembagakan ke masyarakat, karena sesungguhnya masyarakat desa lah subyek pembangunan sebenarnya. Pendampingan dalam pemasaran juga menjadi hal penting. Secara bertahap masyarakat mulai menggunakan pemasaran melalui website pasca pelatihan yang dilakukan. Pada akhirnya program ini membantu masyarakat Desa Gogodeso dalam upaya penguatan kelembagaan UMKM yang pada gilirannya akan mampu menjadikan warga desa menjadi lebih mandiri secara ekonomi dan sejahtera kehidupan warganya.

## Ucapan terima kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Universitas  Negeri  Malang  yang  telah memberikan support atas terlaksananya kegiatan ini melalui dana pengabdian PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

## Daftar Referensi
Abdullah, Mohd Yusof Hj, Noor Rahamah Hj Abu Bakar, Junaenah Sulehan, Abd Hair Awang, dan Ong Puay Liu. “Participatory Rural Appraisal (PRA): An Analysis of Experience in Darmareja.” Akademika 82, no. 1 (2012).
Berry, Albert, Edgard Rodriguez, dan Henry Sandee. “Small and medium enterprise dynamics in Indonesia.” Bulletin of Indonesian Economic Studies 37, no. 3 (2001): 363–84.
Budiarto, Rachmawan, Susetyo Hario Putero, Hempri Suyatna, Puji Astuti, Harwin Saptoadi, M

## CC BY SA
ISSN : 2579-8375 (Print) ISSN : 2579-8391 (Online)
Luhung Achmad Perguna, Irawan, Imamul Huda Al Siddiq
Munif Ridwan, dan Bambang Susilo. Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis. UGM Press, 2018.
Chambers, Robert. “The Origins and Practice of Participatory Rural Appraisal.” World development 22, no. 7 (1994): 953–969.
Chambers, Robert, Y Sukoco, dan Robert Chambers. PRA: Participatory Rural Appraisal, Memahami Desa Secara Partisipatif. Walter de Gruyter, 1996.
FN, Ainna Amalia, dan Lilis Rahmawati. “Pendampingan Manajemen Keuangan Melalui Program Literasi Keuangan Kepada Komunitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang Terjerat  Rentenir  di  Kabupaten  Nganjuk.”  Engagement :  Jurnal  Pengabdian  Kepada
Masyarakat 3, no. 1 SE-Articles (30 Mei 2019). https://doi.org/10.29062/engagement.v3i1.55.
Hasbullah,  Rokhani,  Memen  Surahman,  Ahmad  Yani,  Deva  Primadia  Almada,  dan  Elisa  Nur Faizaty.  “Model  pendampingan  UMKM  pangan  melalui  inkubator  bisnis  perguruan tinggi.” Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia 19, no. 1 (2014): 43–49.
Huruta, Andrian Dolfriandra, dan Gatot Sasongko. “Uang dan ruang yang berkelanjutan dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).” Masyarakat, Kebudayaan dan Politik 29, no. 4 (2017): 212–22.
Kartika,  Ray  Septianis.  “Partisipasi  masyarakat  dalam  mengelola  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo.” Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance 4, no. 3 (2012): 179–88.
Narayanasamy,  Nammmalvar.  Participatory  rural  appraisal:  Principles,  methods and  application.  SAGE Publications India, 2009.
Prasetyo,  P.  Eko.  “Peran  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  (UMKM)  Dalam  Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran.” Akmenika Upy 2, no. 1 (2008): p1–13.
Rozaki, Abdur, dan Siti Rohaya. “Memberdayakan Desa Melalui Pariwisata Berbasis BUMDES .” Engagement :  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  3,  no.  1  SE-Articles  (30  Mei  2019). https://doi.org/10.29062/engagement.v3i1.46.
Soedarwo,  Vina  Salviana  Darvina.  “Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui  Pendidikan  Nonformal Berbasis Potensi Lokal dalam Membangun Desa Wisata Adat.” Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis 2, no. 2 (2017): 96–102.

## Sudaryanto, Ragimun, dan Rahma Rina Wijayanti. “Strategi Pemberdayaan Umkm Menghadapi
Pasar  Bebas  Asean.”  Pusat  Kebijakan  Ekonomi  Makro.  Badan  Kebijakan  Fiskal.  Kementerian Keuangan, Jakarta, 2013.
Tulus,  Tahi  Hamonangan  Tambunan.  “Development  of  small  and  medium  enterprises  in  a developing country.” Disunting oleh Kevin McKague, David Wheeler, Corrine Cash, Jane Comeault, dan Elise Ray. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy 5, no. 1 (1 Januari 2011): 68–82. https://doi.org/10.1108/17506201111119626.
Wida, Siti Ainul, Djoko Supatmoko, dan Taufik Kurrohman. “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi

## CC BY SA
ISSN : 2579-8375 (Print) ISSN : 2579-8391 (Online)
Luhung Achmad Perguna, Irawan, Imamul Huda Al Siddiq
Dana  Desa  (ADD)  di  Desa-Desa  Kecamatan  Rogojampi  Kabupaten  Banyuwangi.”  E- Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi 4, no. 2 (2017): 148–52.