Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6

## PENERAPAN  KONSEP GREEN MANAGEMENT DALAM PERSPEKTIF YURIDIS
Oleh : Nina Herlina, S.H., M.H. *)

## ABSTRACT
The implementation of green management by a company will greatly assist in law enforcement, in particular environmental law and will provide a sense of security and  a  sense  of  fair  society  when  dealing  with  environmental  issues.  The implementation of green management of the juridical side will provide, among others, to encourage the development prospects of business ethics in this case is the aspect of corporate social responsibility to the community and the legal aspects of the role of the  community  to  assist  the  government  in  fostering  the  increased  quality  of participation  itself.  For  entrepreneurs by  implementing  green  management  indirectly prevent environmental pollution not only at the end of the production process, namely waste  management  but  also  prevent  any  waste  in  every  link  of  the  process.  Given these  actions  will  indirectly  foster  proactive  behavior  to  prevent  environmental pollution.

## ABSTRAK
Penerapan green  management oleh  suatu  perusahaan  akan  sangat membantu  dalam  penegakan  hukum,  khususnya  hukum  lingkungan  serta  akan memberikan  rasa  aman  dan  rasa  adil  bagi  masyarakat  bila  berhadapan  dengan masalah-masalah  lingkungan.  Penerapan green  management dari  sisi  yuridis  akan memberikan  prospek antara  lain mendorong  berkembangnya  etika  bisnis  dalam  hal ini adalah aspek tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan dari sisi aspek  hukum  peran  serta  masyarakat  justru  membantu  pemerintah  dalam mendorong meningkatnya kualitas peran serta itu sendiri. Sebab pengusaha dengan menerapkan green management secara tidak langsung telah mencegah pencemaran lingkungan tidak hanya pada akhir proses produksi saja, yakni dengan pengelolaan limbah  melainkan  juga  mencegah  terjadi  limbah  pada  setiap  mata  rantai  proses tersebut.  Dengan  adanya  tindakan  ini  secara  tidak  langsung  akan  menumbuhkan perilaku proaktif dalam mencegah pencemaran lingkungan.
*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6

## I.    Pendahuluan
Dalam  era  perdagangan  bebas,  maka  akan  terbentuklah  suatu  pasar perdagangan  yang  mendasarkan  pada  tingginya  daya  saing  atas  suatu produk/jasa  yang  disajikan  oleh  setiap  negara  di  dunia.  Tentunya,  hal  ini  akan mendorong  juga  kebijakan  perdagangan  pemerintah  kita  yang  mengarah  pada peningkatan  daya  saing  yang  tinggi  atas  produk/jasa  tersebut.  Oleh  karena  itu konsekuensi  ini  menjadikan  perusahaan nasional  kita  akan  menghadapi  medan persaingan  yang  mau  tidak  mau  menjadikan  dirinya  harus  siap  untuk berkompetisi  dan  meningkatkan  kemampuannya  untuk  berkompetisi,  sebab mereka akan selalu menghadapi persaingan antara lain  guna menembus pasar domestik  negara  asing  ia  harus  bersaing  dengan  para  pesaing  asing  dalam mendapatkan  pelanggannya  disamping  bersaing  dengan  sesama  pengusaha nasional  ia  juga  harus  bersaing  dengan  para  pesaing  yang  datang  dari  luar negeri  guna  mencari  pelanggan  dan  untuk  menguasai  pasar  domestik  yang semakin terbuka (Erwin, 2008 : 47).
Dalam  dunia  yang  terintegrasi,  yang  seolah  tanpa  batas-batas  fisik  ( the borderless  world )  memaksa  semua  pihak  untuk  siap  bersaing  dan  hanya perusahaan  yang  mencapai  efisiensi  saja  yang  mampu  memenangkan persaingan, sehingga konsekuensinya hanya pelaku-pelaku ekonomi yang paling efisien yang akan bertahan dan berkembang, kompetitor yang tidak efisien akan segera  ditinggalkan  pelanggannya  dan  kemudian  meninggalkan  pasar (Prasentiantono ,1996:1).
Salah satu bentuk efisiensi yang telah menjadi isu global pada dewasa ini adalah  ecoefisiensi  yaitu  upaya  yang  mengaitkan  antara  kinerja  suatu Perusahaan  dengan  lingkungan  hidup.  Hal  ini  berarti  bahwa  dalam  era perdagangan  bebas  ini  ada  suatu  tuntutan  bahwa  terhadap  kinerja  suatu perusahaan  perlu  dilakukan  terobosan  dalam  manajemennya,  yakni  perlu melakukan  suatu  manajemen  yang  mengintervensikan  masalah  lingkungan hidup  sebagai  bagian  dari  aktivitas  perusahaan/perdagangannya.  Manajemen yang demikian ini kemudian dikenal dengan istilah Green management (Suyatno, 1995:32).
Bagi Indonesia yang politik pembangunannya menekan pada pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi,  tertunya  peran  serta  perusahaan  sebagai komponen  pelaku  ekonomi memiliki  peran  yang  strategis  bagi  upaya  itu,  sebab
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
perusahaan-perusahaan  itu  akan  menjadi  ujung  tombak  bagi  perekonomian negara  dalam  memasuki  perdagangan  bebas,  khususnya  dalam  menghadapi produk-produk  perusahaan  negara  lain  yang  akan  begitu  bebasnya  masuk  ke dalam  pasar  Indonesia.  Oleh  karena  itu,    persoalan  lingkungan  hidup  telah menjadi  bagian  yang  integral  dari  perdagangan  itu  sendiri  dalam  arti  bahwa perusahaan  memang  memiliki  kemampuan  untuk  berperan  serta  dalam mencegahnya  kerusakan  lingkungan  hidup,  di  mana  melalui  manajemennya perusahaan  dapat  mengemas  masalah  lingkungan  sedemikian  rupa  sehingga selain  dapat  sebagai  alat  pertanggungjawaban  moral  dalam  mencegah kerusakan  lingkungan  hidup  juga  sebagai  alat  peluang  bisnis.  Maka  untuk  itu, mau  tidak  mau  perusahaan  di  Indonesia  memang  harus  mempersiapkan  diri dalam  mengadopsi green  Management tersebut  dalam  setiap  aktivitasnya. (Baiquni, 2002: 73)
Berdasarkan  urian  tersebut,  dalam  tulisan  ini  akan  dibahas  mengenai bagaimanakah penerapan  konsep green management dalam perspektif yuridis.

## II.    Pembahasan

## A.   Konsep Green Management
Konsep green management memang memiliki pengertian yang sedikit berbeda  dengan  konsep  manajemen  konvensional.  Konsep green management ini  pada  dasarnya  dikembangkan  dari  konsep  yang  ingin menyimpangi  paradigma  ekonomi  klasik  atas  pengkategorian  barang  di dunia. Aliran ekonomi klasik telah mengkategorikan barang di dunia menjadi dua  bagian  besar  yakni  barang  bebas  dan  barang  yang  bernilai  ekonomi. Terhadap  barang  bebas  seperti  misalnya  samudera,  sungai,  hutan,  ikan dilaut,  ataupun  udara  memberikan  kebebasan  kepada  setiap  orang  bebas untuk  mengeksploitasinya  karena  memang  untuk  itu  tidak  ada  hak perorangan di atasnya (milik bersama), berbeda dengan barang ekonomis di mana barang-barang tersebut tidak bisa diperlakukan demikian. Pengkategorian adanya barang bebas ini ternyata dalam perkembangannya justru  sangat  merugikan  kepentingan  ekonomi  itu  sendiri,  sebab  terhadap barang  bebas  (yang  pada  umumnya  adalam  alam  lingkungan)  justru  dari waktu  ke  waktu  telah  terjadi  eksploitasi  berlebihan  yang  cenderung merusaknya.
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
Dalam  setiap  aktifitas  perusahaan  faktor  lingkungan  yang  semula dianggap  sebagai  barang  bebas  dan  merupakan  external  cost  (di  luar struktur  biaya  perusahaan)  harus  diperhitungkan  ke  dalam  faktor  biaya produksi  dari  setiap  aktifitas  perusahaan.  Dengan  dimasukkannya  faktor lingkungan  ke  dalam  struktur  biaya  maka  kerusakan  lingkungan  akan semakin  dapat  ditekan  dan  hal  ini  berarti  secara  tak  langsung  juga menyelamatkan  sumber  daya  alam  sebagai  modal  kegiatan  ekonomi  itu sendiri.
Untuk  menuju  ke  arah  itu  tentu  diperlukan  suatu  upaya/mekanisme guna  merealisasikannya  secara  tegas,  maka  untuk  itu  kemudian digunakanlah  mekanisme  manajemen  yang  dalam  pelaksanaannya memasukkan  faktor  lingkungan  ke  dalam  bagiannya  dan  manajemen  ini kemudian dikenal dengan istilah Green management (Suyatno, 1995: 33-34).
B.   Faktor Yang Mempengaruhi Perlunya Segera Diterapkan Green Management Dalam Perusahaan Di Indonesia
Dalam  konteks  perdagangan  bebas  ini,  yang  mulai  memasukkan masalah  lingkungan  hidup  sebagai  bagian  integral  perdagangan  suatu negara,  dan  secara  global  ada  2  (dua)  faktor  penting  yang  sangat mempengaruhi perlunya diterapkan manajemen tersebut dalam Perusahaan di Indonesia. Faktor-faktor itu antara lain adalah;
1.  Faktor-Faktor Yuridis
Dari  sisi  yuridis  ini  memang  tidak  ada  aturan  yang  secara  khusus mengatur masalah perdagangan dan lingkungan dalam aturan tersendiri namun,  kita  dapat  melihat  bahwa  ada  beberapa  aturan-aturan  yang ditunjukan  bagi  dunia  perdagangan  tetapi  di  dalamnya  mengandung ketentuan  yang  berkaitan  dengan  masalah  lingkungan  hidup.  Hal  itu antara lain dapat kita lihat pada:
a.    Final Act of the Uruguay Round, Article XX GATT tentang Exception yang disusun pada tahun 1947, yang isinya antara lain:
1) Necessary to protect public moral;
2) Necessary to protect human, animal or plan, life or health;
3) ......”
Article  XX  ini  kemudian  disempurnakan  lagi  pada  Tokyo Round  1979  dan  menjadi Agreement  on  Technical  Barrier  to  Trade
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
(Standards code) , yang isi di dalamnya berisi konsensus antara lain pertama  perlunya  penurunan  hambatan  tarif  dan  kedua  adalah diwajibkannya standarisasi internasional produk dari aspek kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup (Kusumadara, 1995:444 ; Aryanto, 1995:6).
Dengan  adanya  ketentuan  ini  GATT/WTO  telah  mengakui keberadaan faktor lingkungan sebagai bagian dari dunia perdagangan  dan  bahkan  lebih  jauh  untuk  merealisasi  Agreement tersebut  diatas  GATT/WTO  telah  mengakui  ISO  ( International Organization  for  Standardization )  sebagai  lembaga  dunia  yang memiliki  kualifikasi  merumuskan  pola  standarisasi  produk-produk perdagangan yang tidak merusak lingkungan.
b.   Pada Deklarasi Rio dan Agenda 21 dari KTT Bumi 1992 yang telah berlangsung di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Dalam kesepakatan internasional  tersebut,  untuk  Deklarasi  Rio  telah  dihasilkan  27 Prinsip,  salah  satu  prinsip  itu,  yakni  Prinsip  12  menyangkut  bidang perdagangan yang antara lain menyatakan:
1)  Tidak  dibenarkannya  penggunaan  aspek  lingkungan  sebagai hambatan terselubung dalam perdagangan internasional;
2)  Tindakan mengatasi masalah lingkungan yang bersifat antarwilayah  dan  global  harus  didasarkan  kepada  konsensus internasional;
3)  Kebijakan  perlindungan  lingkungan  yang  dikaitkan  dengan perdagangan  harus  didasarkan  kepada  azas  Nondiskriminasi, Transparansi dan memperhatikan .
Sedang  pada  Agenda  21  yang  merupakan Agenda  kerja  dari KTT  Bumi  tersebut  tercetus  rencana  kerja  untuk  mewujudkan perekonomian internasional yang mampu menciptakan iklim kondusif untuk :
1)   Mendorong  pembangunan  berkelanjutan  melalui  perdagangan, serta
2)  Mengusahakan  agar  perdagangan  dan  lingkungan  saling mendukung satu sama lainnya (Kusumadara, 1995:447)
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
c. Pada  ketentuan  nasional  Negara  kita  sendiri  yakni,  ada  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup,  dijelaskan  bahwa  setiap  orang  berkewajiban  memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran  dan/atau kerusakan  lingkungan  hidup.  Dengan  adanya kewajiban bahwa semua bidang usaha wajib memelihara lingkungan dan kewajiban tersebut merupakan salah satu syarat bagi pemberian izin  usaha  maka  mau  tidak  mau  akan  menjadikan  para  pengusaha terikat  dalam  tindakan  pelestarian  kemampuan  lingkungan  hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.
d. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  107  Tahun  2015 Tentang  Izin  Usaha  Industri  Pasal  7  huruf  b,  dijelaskan  bahwa perusahaan  industri  wajib  menjamin  keamanan  dan  keselamatan alat,  proses,  hasil  produksi,  penyimpanan  serta  pengangkutan.
Sedangkan  dalam  Pasal  23  di  mana  pasal  tersebut  menentukan bahwa perusahaan industry dan perluasannya berpengaruh terhadap lingkungan  hidup  wajib  melakukan  perubahan  terhadap  dokumen upaya  pengelolaan  lingkungan  hidup  dan  upaya  pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan.
e. Adanya ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27  Tahun  1999  Tentang  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan Pasal  1  butir  2  Jo.  Pasal  2  Ayat  (1).  Pasal  1  butir  2  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012  Tentang Izin Lingkungan  menyebutkan  bahwa  Analisis  mengenai  dampak lingkungan  adalah  kajian  mengenai  dampak  penting  suatu  Usaha dan/atau  Kegiatan  yang  direncanakan  pada  lingkungan  hidup  yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
Usaha atau kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup meliputi :
a.  Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
b.  Eksploitasi  sumberdaya  alam  baik  yang  terbaharuhi  maupun yang tak terbaharuhi;
c.  Proses  dan  kegiatan  yang  secara  potensial  dapat  menimbulkan pemborosan,  kerusakan,  dan  kemerosotan  sumber  daya  alam dalam pemanfaatannya;
d.  Proses  dan  kegiatan  yang  hasilnya  dapat  mempengaruhi lingkungan sosial dan budaya;
e.  Proses  dan  kegiatan  yang  hasilnya  dapat  mempengaruhi pelestarian  kawasan  konservasi  sumber  daya  alam  dan  atau perlindungan cagar budaya;
f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik;
g.  Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
h.  Penerapan  teknologi  yang  diperkirakan  mempunyai  potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan;
i. Kegiatan  yang  mempunyai  resiko  tinggi,  dan  mempengaruhi pertahanan negara.
Berdasarkan  gambaran  beberapa  dasar  hukum  diatas  maka  bagi perusahaan di Indonesia adalah cukup alasan untuk segera menerapkan Green Management dalam melakukan usahanya.
2.  Faktor-Faktor  Nonyuridis  yang  mempengaruhi  Perlunya  Penerapan Green Management
Dari sisi nonyuridis ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan  green  management,  hal  itu  adalah  adanya  perubahan- perubahan  yang  terjadi  di  masyarakat  yang  berkaitan  dengan  masalah lingkungan  hidup,  sebab  dengan  semakin  mengglobalnya  masalah lingkungan hidup jika perubahan-perubahan itu tidak dicermati dan tidak segera diantisipasi sedikit banyak akan mempengaruhi jalannya aktivitas perusahaan  di  masyarakat.  Perubahan-perubahan  yang  terjadi  di masyarakat itu antara lain adalah:
a. adanya gejala yang berkembang dalam perdagangan dunia dewasa ini di mana dalam persaingan dagang yang semakin ketat masalah- masalah lingkungan hidup tampaknya telah dijadikan isu politik yang bermotif  dagang,  maksudnya  bahwa  masalah-masalah  lingkungan
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
telah  dijadikan  alat  politik untuk  menghambat  perdagangan internasional/perekonomian  negara  lain  (Nogareda,  2006  :  62). Fenomena  diatas  sesuai  benar  dengan  apa  yang  disinyalir  Erman Rajagukguk,  yang  mengemukakan  bahwa  dalam  perkembangan perdagangan  dunia  dewasa  ini  suatu  negara  dalam  perdagangan internasionalnya  harus  pula  memperhatikan  hal-hal  yang  telah menjadi  isu  politik  dagang,  isu-isu  itu  antara  lain  munculnya  kasus- kasus  lingkungan,  Hak  Asasi  Manusia,  maupun  tentang  Hak  Milik Intelektual (1995:28).
b.  Dengan  semakin  tingginya  kesadaran  masyarakat  dunia  terhadap kelestarian  lingkungan,  munculah  kemudian  tekanan-tekanan (tuntutan-tuntutan  masyarakat  internasional)  kepada  para  pelaku bisnis  dan  pihak  perbankan  agar  di  dalam  kegiatannya  selalu mengkaitkan  dengan  masalah  lingkungan.  Tekanan  ini  kemudian dalam perkembangannya terformulasikan ke dalam Ecolabelling dan Kredit  Bank  Berwawasan  Lingkungan. Ecolabelling pada  dasarnya adalah alat untuk penataan, dan menjadi piranti green management karena ecolabelling diwujudkan  dalam  pemberian  label/sertifikat yang  didasarkan  pada  kriteria environmental  performance pada setiap  produk  perusahaan  (Salim,  1995:15).  Menurut  hemat  penulis secara  lebih  luas ecolabelling adalah tuntutan  pasar yang  menuntut keberanian  dan  kejujuran  pengusaha  atas  produknya.  Sebab  pada dasarnya ecolabelling merupakan suatu bentuk informasi pengusaha kepada  masyarakat  untuk  menunjukkan  bahwa  produk  mereka adalah  ramah  lingkungan  dan  secara  tidak  langsung  juga menginsyaratkan  bahwa  kekeliruan  atas informasi ini  pengusaha yang  bersangkutan  sanggup  untuk  mempertanggung  jawabkannya. Bentuk kesanggupan inilah sebetulnya yang diharapkan masyarakat karena  dengan  adanya  ini  masyarakat  merasa  telah  memperoleh garansi atas penggunaan produk tersebut.
Sedang  mengenai  Kredit  Bank  Berwawasan  Lingkungan  ini dikembangkan  dari  tuntutan  bahwa  pemberian  bantuan  keuangan kepada  pengusaha  dapat  dijadikan  sebagai  alat  pengendali pencemaran  lingkungan.  Kalau  dicermati  bahwa  pencemaran
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
lingkungan  yang  disebabkan  oleh  kegiatan  usaha  atau  industri  tadi biasanya  memperoleh  modal  dari  kredit  bank  (Hamrat,  2007). Dengan  demikian,  adanya  pengembangan  konsep  ini  secara  tidak langsung  memberikan  tanggung  jawab  yang  semakin  besar  kepada Bank  agar  secara  ketat  memperhitungkan  bantuan  kredit  yang diberikan,  bank  jangan  asal  melihat  bahwa  pengusaha  yang  diberi bantuan  mampu  memberikan barang  jaminan yang  besar,  yang apabila  nanti  menghadapi  kendala  dalam  pengembaliannya  barang jaminan  tersebut  dapat  menutupinya.  Sementara  karena  terlalu terfokus  pada  besarnya  jaminan  yang  diberikan,  bank  menjadi terlena  dan  begitu  mudahnya  melepaskan  kredit,  sehingga  dampak dari  perbuatan  itu  mengakibatkan  lingkungan  terancam.  Dengan semakin berkembangnya hukum lingkungan di dunia dan khususnya Indonesia pada dewasa ini, maka tidak akan menutup kemungkinan bahwa  Bank  dapat  pula  dituntut  sebagai  pihak  yang  turut  tergugat dalam  kasus  pencemaran/perusakan  lingkungan  karena  hanya teledor dalam memberikan kredit.
c. Terhadap  kualitas  produk  suatu  barang  yang  dihasilkan  terdapat tuntutan  masyarakat  internasional  agar  dilakukan  standarisasi manajemen  lingkungan.  Standard  ini  adalah  standarisasi  yang berkaitan dengan manajemen lingkungan yang dikeluarkan oleh ISO ( Internasional  Organization  for  Standarization ),  yakni  yang  dikenal dengan ISO 14001.
ISO  14000  terdiri  dari  enam  sub  komisi  yang  menangani  enam bidang pekerjaan, yaitu mencakup:
1. Sistem pengelolaan lingkungan;
2. Investigasi dan auditing yang berkaitan dengan lingkungan;
3. Pelabelan produk yang ramah lingkungan (ekolabel);
4. Evaluasi untuk kinerja lingkungan;
5. Pengkajian siklus hidup;
6. Pendefinisian. ( Brian, 1996 ; 143)
Standar  Sistem  Manajemen  yang  dikeluarkan  oleh  ISO menerapkan siklus PLAN-DO-CHECK-ACTION (PDCA) dan peningkatan  berkelanjutan.  Versi  sebelumnya  baik  1996  dan  2004
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
fokus  terhadap  implementasi  pemenuhan  peraturan  perundangan dan  persyaratan  lain  dengan  tujuan  untuk  mencegah  pencemaran lingkungan.  Di  dalam  versi  2015  ini,  diharapkan  dapat  lebih menjelaskan  secara  detail  mengenai  isu-isu  lingkungan  yang  terjadi saat  ini  dan  yang  akan  datang  dan  menyelaraskan  dengan  sepuluh struktur "Annex SL"
Ekspektasi  organisasi  telah  diperluas  untuk  berkomitmen untuk  inisiatif  proaktif  untuk  melindungi  lingkungan  dari  bahaya  dan degradasi,  konsisten  dengan  konteks  organisasi.  Teks  revisi  tidak mendefinisikan  'melindungi  lingkungan'  tapi  mencatat  bahwa  itu dapat  mencakup  pencegahan  polusi,  berkelanjutan  penggunaan sumber  daya,  mitigasi  dan  adaptasi  perubahan  iklim,  perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem, dll.
Ada  pergeseran  penekanan  terkait  dengan  perbaikan  terus- menerus  untuk  meningkatkan  kinerja  lingkungan  yang  konsisten dengan  komitmen  kebijakan  organisasi  dalam  mengurangi  emisi, limbah dan limbah ke tingkat yang ditetapkan oleh organisasi.
Selain  kebutuhan  saat  ini  untuk  mengelola  aspek  lingkungan yang  terkait  dengan  barang/jasa  yang  dibeli,  organisasi  akan  perlu untuk melakukan kontrol mereka terhadap dampak lingkungan yang terkait  dengan  penggunaan  produk  dan  pemakaian  akhir  atau pembuangan produk yang digunakan.
Pengendalian  tambahan  terhadap  hal  di  atas  diperlukan  oleh semua  perusahaan/organisasi  yang  baru  akan  menerapkan  sistem manajemen  lingkungan  ini  atau  terjadi  penambahan  pengendalian operasional dari perusahaan/organisasi yang sudah menerapkannya.
d. Adanya  upaya  untuk  mensosialisasikan  konsep  perhitungan  Produk Domestik Bruto (PDB) yang baru yang dikenal dengan Green Gross Domestic  Product (GDP).  Dalam  konsep  ini  penghitungan pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan unsur sumber daya alam.
Bila  mengingat  pentingnya  pelestarian  sumber  daya  alam, memang  sudah  seharusnya  Indonesia  perlu  memasukkan  faktor penyusutan sumber daya strategisnya seperti pertambangan, tanah, dan air ke dalam kalkulasi laju pertumbuhan PDB. Sebab selama ini
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
kalau  laju  depresiasi  sumber  daya  alam  dan  polusi  turut diperhitungkan,  maka  rata-rata  laju  pertumbuhan  PDB  Indonesia sejak  tahun  1971-1984  hanya  sekitar  4,0  %  bukan  7,1  %  seperti yang dipahami selama ini (Soemawoto, 2000:6).
Memang  selama  ini  hanya  modal  buatan  manusia  seperti gedung  dan  peralatannya  saja  yang  diperhitungkan  biaya penyusutannya, tetapi sayangnya logika itu tidak diberlakukan untuk alam.  Alam  tidak  mengenal  dana  penyusutan,  sehingga  tidak disediakan  dana  untuk  mensubsitusi  kerusakan  alam,  lantas  apa yang  akan  bisa  kita  wariskan  kepada  generasi  mendatang  kalau sumber  daya  alam  yang  ada  rusak  hanya  karena  melulu  untuk kepentingan ekonomi.
Lebih  jauh  GDP  ini  mulai  diterapkan  maka  akan  diketahui negara mana yang meronggong lingkungan dan secara politis hal itu tentunya  akan  mengancam  kredibilitas  pemerintah  di  dunia internasional,  terutama  bila  terjadi  sanksi-sanksi  internasional  yang dikaitkan  dengan  lingkungan,  sehingga  hal  ini  tentunya  akan menghambat perekonomian Indonesia.
e. Adanya  terobosan  baru  dari  pemerintah  dalam  hal  pengendalian dampak  lingkungan,  yakni  adanya  penerapan  PROPER  (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) dan Audit Lingkungan. Sedang  mengenai  Audit  Lingkungan  adalah  suatu  alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematik terdokumentasi periodik  dan  objektif  tentang  bagaimana  suatu  kinerja  organisasi, sistem  manajemen  dan  peralatannya  terhadap  pelaksanaan  upaya pengendalian dampak lingkungan.
Dalam  audit lingkungan memberikan hak kepada pemerintah untuk melakukan pemeriksaan secara rutin pada suatu usaha/kegiatan,  pemerintah  juga  berhak  melakukan  pemeriksaan terhadap  suatu  kegiatan  yang  dicurigai  sebagai  kelalaian, penghindaran  kewajiban  dan  pelanggaran  terhadap  pentaatan hukum  dan  peraturan,  dan  hak  pemerintah  untuk  memperoleh informasi  khusus  sebagai  dasar  penentuan  peringkat  kinerja. Dengan  demikian,  bila  kita  melihat  semakin  mengglobalnya  sikap
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
masyarakat  dunia  yang  semakin  kritis  terhadap  pelestarian lingkungan  maka  mau  tidak  mau  perusahaan  kita  memang  harus memperhitungkan  dan  mensikapi  sejak  dini  perubahan-perubahan yang  terjadi  dalam  masyarakat  itu.  Kita  merupakan  bagian  dari anggota  masyarakat  dunia  yang  semakin  tinggi  kesadaran lingkungannya,  maka  setiap  langkah  usaha  di  bidang  lingkungan hidup pasti  akan  selalu  disorot  oleh masyarakat  dunia.  Oleh  karena itu,  penerapan  Green  management  bagi  perusahaan  kita  setidak- tidaknya merupakan terobosan langkah yang tepat. (Keraf, 2014 :59) Berdasarkan  uraian  di  atas  bahwa  dari  sisi  yuridis  penerapan green management oleh  suatu  perusahaan  kalau  kita  analisis  akan  sangat membantu  dalam  penegakan  hukum,  khususnya  hukum  lingkungan  serta akan memberikan rasa aman dan rasa adil bagi masyarakat bila berhadapan dengan  masalah-masalah  lingkungan.  Sebab  kalau  diprediksi  penerapan green management dari sisi yuridis akan memberikan prospek antara lain :
a.  mendorong  berkembangnya  etika  bisnis  dalam  hal  ini  adalah  aspek tanggung  jawab  sosial  perusahaan  kepada  masyarakat.  Dalam  kasus- kasus  lingkungan  di  negara  kita  persoalan  tanggung  jawab  sosial perusahaan  terhadap  lingkungan  hidup  adalah  persoalan  yang  penting dan  utama  untuk  dikaji,  hal  ini  bila  dikaitkan  dengan  adanya  dampak pencemaran lingkungan.
Selama  ini  dalam  kasus-kasus  lingkungan  di  Indonesia permasalahan  pencemaran  lingkungan  yang  ditimbulkan  oleh  suatu perusahaan  industri  seringkali  merugikan  masyarakat.  Kerugian  yang paling  menonjol  adalah  rusaknya  lingkungan  milik  masyarakat  dan celakanya  dari  kerugian  itu  secara  tidak  langsung  berlanjut  pada keadaan  di  mana  sebagian  masyarakat  harus  ikut  pula  menanggung biaya  pemulihan  pencemaran  tersebut,  padalah  belum  tentu  mereka adalah  pengguna  produk  dari  perusahaan  yang  mencemari  lingkungan itu. (Sugandy, 2007 : 113)
Green  management memiliki  prospek  ke  arah  itu  (perwujudan tanggung jawab sosial), hal ini karena green management juga memiliki prospek  efisiensi  seperti  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  dengan adanya  efisiensi  berarti  ada  penghematan  biaya  perusahaan  yang
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
sebelumnya  tidak  perlu  dikeluarkan  dan  dengan  penghematan  biaya  itu sebagian bisa dialokasikan guna mengelola tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, dengan menerapkan green management ini setidak-tidaknya sorotan  terhadap  kurangnya  perusahaan  memperhatikan  aspek tanggung jawab sosialnya sedikit demi sedikit dapat dikikis.
b. persoalan menarik yang juga berkaitan erat dengan prospek penerapan green  management  adalah  persoalan  lingkungan  hidup  di  Indonesia yang  selalu  berpotensi  memunculkan  gejolak  sosial  masyarakat. Menariknya persoalan ini adalah karena berkait erat dengan karekteristik masyarakat  Indonesia  yang  bersifat  agraris,  di  mana  kecenderungan gejolak  sosial  itu  justru  tidak  hanya  terbatas  pada  suasana  keresahan masyarakat,  protes,  ataupun  unjuk  rasa  saja,  ataupun  boikot  produk seperti  masyarakat  industri  pada  umumnya  tetapi  juga  telah  mengarah pada sikap eigen richting yang berupa perusakan, pembakaran, ataupun bentrokan  fisik  yang  membahayakan  jiwa  dan  benda  orang  lain.  Kalau hal-hal  itu  sejak  dini  tidak  segera  diantisipasi  tentu  akan  dapat mengganggu  stabilitas  keamanan  yang  diperlukan  bagi  pembangunan. Oleh karena itu, pada sisi ini green management memiliki prospek dalam memperkecil/meredam  gejolak  sosial  masyarakat  dan  kerawanan  yang muncul  ditengah-tengah  masyarakat  dari  upaya-upaya  perbuatan  yang bersifat eigen richting yang mengganggu stabilitas keamanan tersebut.
c. Sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  65  ayat  (4)  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban untuk berperan  serta  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup,  maka  dengan adanya  penerapan green  management ini  dari  sisi  aspek  hukum  peran serta  masyarakat  justru  membantu  pemerintah  dalam  mendorong meningkatnya kualitas peran serta itu sendiri. Sebab pengusaha dengan menerapkan green management secara tidak langsung telah mencegah pencemaran  lingkungan  tidak  hanya  pada  akhir  proses  produksi  saja, yakni  dengan  pengelolaan  limbah  melainkan  juga  mencegah  terjadi limbah  pada  setiap  mata  rantai  proses  tersebut.  Dengan  adanya tindakan ini secara tidak langsung akan menumbuhkan perilaku proaktif dalam mencegah pencemaran lingkungan yakni tidak menunggu sampai
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
dipaksa  oleh  pemerintah  dengan  peraturan  tertentu,  melainkan  telah mengatur dirinya sendiri.
d. Sehubungan  dengan  penerapan  Audit  Lingkungan  penerapan  green management juga akan memiliki prospek dalam mendorong pengembangan  ilmu  hukum  khususnya  mendorong  bergesernya persepsi  orang  terhadap  kejahatan  korporasi  lingkungan.  Selama  ini menurut  pengamatan  penulis  anggapan  yang  terpola  di  masyarakat adalah  bahwa  kejahatan  korporasi  dalam  bidang  lingkungan  hidup hanyalah  masalah-masalah  pencemaran/perusakan  lingkungan  yang secara  nyata/fisik  tampak  di  lapangan,  sedang  masalah-masalah lingkungan  yang  tidak  nyata/non  fisik  ( intangible  environment ),  yakni masalah  yang  berupa  kekeliruan  ataupun  kelalaian  (bahkan  bisa disengajaan) di dalam manajemen tidak dianggap sebagai suatu bentuk kejahatan korporasi (Negara, 1996:6).
Anggapan  tersebut  muncul  pada  dasarnya  karena  sulitnya masyarakat  untuk  dapat  mengetahui  manajemen  suatu  perusahaan apakah  dia  menerapkan green  management atau  tidak.  Sebab  selama ini  ada  suatu  anggapan  yang  terpola  bahwa  masalah  manajemen perusahaan adalah menyangkut masalah teknis intern perusahaan yang tidak dapat dicampuri oleh pihak lain, sehingga setiap kekeliruan ataupun pengabaiannya  adalah  urusan  intern  perusahaan  itu  sendiri  yang  tabu untuk  dicampuri  pihak  lain.  Dengan  diterapkannya  audit  lingkungan anggapan  itu  kini  sudah  terkikis,  karena  dengan  audit  lingkungan  akan semakin  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  (dalam  hal  ini melalui  pemerintah)  untuk  memeriksa/mengetahui  apakah  suatu perusahaan di dalam manajemennya telah melakukan green management atau mengabaikan sama sekali, kalau ternyata perusahaan itu  mengabaikan  maka  secara  cepat  masyarakatpun  sudah  bisa menduga  bahwa  pencemaran/kerusakan  lingkungan  pasti  akan  terjadi. Oleh  karena  itu,  sebenarnya  pencemaran  lingkungan  sudah  dapat ditanggulangi  sejak  awal  dari  manajemennya,  sehingga  apabila melakukan  pengabaian  green  management  dapatlah  dianggap  sebagai suatu bentuk kejahatan korporasi. Dengan demikian, anggapan/persepsi masyarakat  terhadap  kejahatan  korporasi  lingkungan  hanyalah  hal-hal
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
yang  tampak  di  permukaan  saja,  sedangkan  kegiatan-kegiatan  yang selama  ini  tidak  tampak  di  lapangan  karena  merupakan  proses  yang berlangsung  secara  intern  pada  tubuh  korporasi  itu  sendiri  yang  (justru juga  tidak  banyak  diketahui  masyarakat)  dianggap  bukan  suatu  bentuk kejahatan.  Sehingga  dengan  demikian  adanya  penerapan green management secara  tidak  langsung  justru  memberikan  prospek  dalam pengembangan ilmu hukum itu sendiri.

## III.   Kesimpulan
Isu  lingkungan  dalam  era  perdagangan  bebas  ini  akan  berlangsung  lama dan  menjadi  isu  sentral,  sehingga  untuk  mengatasinya  perlu  disusun  suatu manajemen agar tidak mengganggu profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Pemanfaatan Green  Management sebagai  suatu  bentuk  manajemen  yang menginternalkan  faktor  lingkungan  dalam  setiap  kegiatan  perusahaan  adalah merupakan  salah  satu  sarana  yang  tepat  dalam  era  perdagangan  bebas  ini, sebab  secara  yuridis  dapat  memberikan  prospek  antara  lain  mendorong berkembangnya  rasa  tanggung  jawab  sosial  perusahaan,  meredam  gejolak sosial  masyarakat  yang  mengarah  pada eigen  eichting ,  mendorong  kualitas aspek hukum peran serta masyarakat terhadap lingkungan.
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6

## Daftar Pustaka
Baiquni,  M.  dan  Susilawardani. Pem-bangunan  yang  Tidak  Berkelanjutan  Refleksi Kritis  Pembangunan  Indonesia .  Yogya-karta:Transmedia  Global  Wacana, 2002;
Brian  Rothery, Sistem  Manajemen  Lingkungan  ISO  14000 ,  PT.Pustaka  Binaman Pressindo, Jakarta, 1996;
Erwin,  Muhamad, Hukum  Lingkungan  Dalam  System  Kebijaksanaan  Pembangunan Lingkungan Hidup , Refika Aditama, Bandung, 2008;
Hamid  Hamrat  dan  Bambang  Pramudyanto, Pengawasan  Industri  Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan , Edisi I, Granit, Jakarta, 2007;
Keraf  A.  Sonny, Krisis  dan  Bencana  Lingkungan  Hidup  Global .  cet-5.  Kanisius. Yogyakarta, 2014;
Kusumadara,  Afifah. “Perlindungan  Lingkungan  Hidup  dalam  Perdagangan Internasional”. Hukum dan Pembangunan, 1995;
Negara  D.  Purnawan, Perusahaan  yang  Abaikan  Lingkungan  Lakukan  Kejahatan Korporasi ” . Bisnis Indonesia, 1996;
Nogareda & Ziegler, Green Management . Balai pustaka Jakarta, 2006;
Prasentiantono,  A.  Tony. “Agenda  Nonekonomi  dalam  Perekonomian  Indonesia pada Era Liberalisasi Perdagangan ” ,1996;
Rajagukguk, Erman. Hukum Investasi Jilid I . Jakarta: FH-UI, 1995;
Salim, Emil Ecolabelling dan Dampaknya dalam Kegiatan Bisnis (dalam Ecolabelling dan  Kecenderungan  Lingkungan  Hidup  Global).  Jakarta  :  PT  Bina  Rena Pariwara, 1995;
Soemarwoto  Otto, Ekoefisiensi:  Strategi  Peningkatan  Daya  Saing  di  Pasar  Global (dalam  Ecolabelling  dan  Kecenderungan  Lingkungan  Hidup  Global). Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 2000;
Sugandy,  Aca  dan  Rustam  Hakim, Prinsip  Dasar  Kebijakan  Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan . Bumi Aksara. Jakarta, 2007;
Suyatno,  Bogy  dkk. “Green  Management:  Strategi  Manajemen  yang  Berwawasan Lingkungan” . Minieconomica FE-UI , 1995;

## Sumber Perundang-undangan :
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 27 Tahun  1999   Tentang  Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  27  Tahun  2012    Tentang  Izin Lingkungan;
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  107  Tahun  2015  Tentang  Izin Usaha Industri.