Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 3, No. 2 – Juni 2022, Hal. 282-286| Tersedia online https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: 10.22225/juinhum.3.2.5065.282-286

## RELAKSASI KREDIT TERHADAP DEBITUR DIMASA PANDEMI COVID-19 DI KOPERASI HENING RAHAYU KABUPATEN TABANAN
Gusti Putu Ngurah Gita Pradnyana Putra, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia gstngurahgita@gmail.com budiarthaputu59@gmail.com puspautariujianti@gmail.com

## Abstrak
Proses relaksasi kredit terhadap Koperasi Hening Rahayu  menjadi angina segar bagi debitur yang  wanprestasi pada  masa  pandemic  covid-19.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mendeskripsikan  relaksasi kredit terhadap debitur di masa pandemi covid-19 di Koperasi Hening Rahayu Kabupaten Tabanan. Penelitian ini dilakukan di  Koparasi Hening  Rahayu di Kabupaten Tabanan, Tipe penelitian ini  menggunakan penelitian hukum empiris  yaitu pendekatan permasalahan  yang dilihat dari segi aturan-aturan  hukum dengan kenyataan- kenyataan yang ada di lapangan. ” Hasil penelitian yang diperoleh: Kriteria kredit yang bermasalah dapat dilihat dari  jika  debitur  tidak  dapat  melaksanakan  kewajibannya  sebagaimana  tercantum  pada  perjanjian  pinjaman. Penanganan kredit yang bermasalah dengan proses relaksasi kredit yakni dapat dilakukan dengan  Penjadwalan kembali, Persyaratan kembali, Penataan kembali.
Kata kunci: Debitur, Hening Rahayu, Koperasi, Relaksasi Kredit

## Abstract
The credit relaxation process for the Hening Rahayu Cooperative is a breath of fresh air for debtors who are in default during the COVID-19 pandemic. This study aims to analyze and describe  credit relaxation for debtors during  the  COVID-19  pandemic  at  the  Hening  Rahayu  Cooperative,  Tabanan  Regency.  This  research  was conducted at the Hening Rahayu Cooperative in Tabanan Regency. This type of research uses empirical legal research,  namely  a  problem approach  that  is  seen  in  terms  of  legal  rules  with  the  facts  on  the ground.”  The results obtained: The criteria for non-performing loans can be seen from if the debtor is unable to carry out his obligations as stated in the loan agreement. Handling non-performing loans with a credit relaxation process, which can be done by rescheduling, re-requirements, and restructuring.
Keywords: Debtor, Hening Rahayu, Cooperative, Credit Relaxation

## I. PENDAHULUAN
Pandemi  COVID-19  yang  hampir  2  tahun  ini  berdampak  serius  pada  sektor  ekonomi  dan  sektor pariwisata.  Pertumbuhan  ekonomi  sebuah  Negara  khususnya  sektor  usaha  menjadi  terhambat  sejak munculnya  wabah  COVID-19.  Adanya  physical  distancing  menyebabnkan  sektor  usaha  tidak berjalan  dan  menyebabkan  banyakya  UKM  (Usaha  kecil  Menengah)  khususnya  di  Bali  mengalami kebangkrutan yang sebagian besar bersumber pada sektor pariwisata sehingga mengakibatkan banyak karyawan  mengalami  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK).  Kondisi  ini  mengakibatkan  banyak Koperasi  dan  UMKM  (Usaha  Mikro  Kecil  Menengah)  yang  memiliki  pinjaman  dari  Koperasi mengalami gagal bayar dan menimbulkan kredit bermasalah bagi krediturnya. Maka dari itu sebagian besar  masyarakat  Indonesia  hidup  dan  bertempat  tinggal  di  daerah  pedesaan,  dimana  perlu  adanya suatu  wadah  untuk  membina  kemampuan  masyarakat  pedesaan  demi  terwujudnya  roda  pergerakan usaha  yang  berasas  kekeluargaan,  untuk  itu  koperasi  merupakan  bangunan  perusahaan  yang  sesuai perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan tersebut. ” “ Pandemi  COVID-19,  mengakibatkan  perputaran  ekonomi  tidak  stabil  tak  terkecuali  untuk seseorang  yang  memiliki  tanggungjawab  untuk  membayarkan  kredit  bagaimanapun  keadaannya diwajibkan untuk membayarnya. Hal tersebut juga terjadi pada nasabah di salah satu koperasi yang ada  di  Bali  yang  bernama  Koperasi  Hening  Rahayu  yang  ada  di  Kabupaten  Tabanan  yang mewajibkan  nasabahnya  untuk  membayar  kredit  ataupun  kewajibannya  sesuai  dengan  perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dan kreditur. ”
Jurnal Interpretasi Hukum Vol.3, No.2, 2022
Pada  dasarnya  pemberian  kredit  dapat  diberikan  oleh  siapa  saja  yang  memiliki  kemampuan untuk  itu  melalui  surat  perjanjian  pinjaman  antara  pemberi  utang  (kreditur)  di  satu  pihak  dan penerima pinjaman (debitur) dilain pihak.1 Dimasa pandemi COVID-19 peran kreditur dan nasabah memiliki peran yang sama di suatu sisi kreditur tidak ingin ada nasabahnya yang  mengalami  kredit macet di satu sisi debitur ingin meringankan nilai hutang.
“ Salah  satu  tujuan  Koperasi  Hening  Rahayu  yakni  meningkatkan  kesejahteraan  para anggotanya  dengan  cara  memberikan  fasilitas  pinjaman  demi  menjembatani  kebutuhan  hidup  para anggotanya  dengan  cara  menyalurkan  pinjaman  atau  kredit  bagi  anggota  yang  membutuhkan  dana pinjaman.  Namun  kenyataannya,  semakin  mudahnya  pemberian  kredit,  cenderung  menjadi permasalahan  yang  serius  dalam  pembayaran  kredit  tersebut.  Permasalahan  akan  terlihat  pada pembayaran  angsuran perbulannya,  karena  kewajiban  yang  harus  dibayar tidak  sesuai  dengan  Surat Perjanjian  Pinjaman.  Koperasi  Hening  Rahayu  sudah  mengutamakan  prinsip  kehati-hatian,  karena bagaimanapun juga setiap kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan pada umumnya seperti bank maupun  koperasi  jika  tidak  memperhatikan  prinsip  kehati-hatian  akan  menyebabkan  risiko  kredit macet  dan  kegagalan.  Meskipun  telah  memperhatikan  dengan  baik  dan  sungguh-sungguh persyaratannya dan juga didasarkan pada prinsip kepercayaan dan kekeluargaan, dalam kenyataannya masih  terjadi  ketidaklancaran  dalam  pelunasan  kredit  hingga  berbulan-bulan  sampai  menyentuh hitungan tahun, sehingga diperlukan penyelesaian untuk memecahkan masalah ini. ” “ Koperasi  sebagai  lembaga  yang  berasas  kekeluargaan  sebagaimana  tercantum  pada  Pasal  3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dan Koperasi berlandaskan Pancasila sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian 2, memiliki tujuan khusus yakni meningkatkan kesejahteraan anggota sekaligus sebagai bagian yang tidak  terpisahkan  dari  tatanan  perekonomian  nasional  yang  demokratis  dan  berkeadilan.  Peranan koperasi  yang  telah  berhasil  dikembangkan,  perlu  lebih  didorong  dan  ditingkatkan  untuk  makin memegang peranan utama di dalam  kehidupan ekonomi di pedesaan khususnya di sektor pertanian, yang selanjutnya peranan koperasi juga makin dikembangkan di sektor-sektor lainnya seperti industri, perdagangan, angkutan dan lain-lain. Indonesia memiliki paham kehidupan berbangsa dan bernegara yakni paham kebersamaan dengan asas kekeluargaan. (Ruslina, 2013).
Berdasarkan  pada  uraian  permasalahan-permasalahan  yang  telah  dipaparkan  diatas,  maka rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  Kriteria  Kredit  Yang  Bermasalah  Pada Koperasi  Hening  Rahayu  di  Kabupaten  Tabanan?  Dan  Bagaimana  Penanganan  Kredit  Yang Bermasalah  Melalui  Relaksasi  Kredit  pada  Koperasi  Hening  Rahyu  Di  Kabupaten  Tabanan?. Terdapat  beberapa  penelitian  yang  relevan  dengan  permasalahan  yang  diangkat  tetapi  memiliki tujuan yang berbeda seperti yang dilakukan oleh (Sukerta et al., 2021) tentang Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Akibat Wanprestasi karena Dampak Pandemi Covid-19, (Asih & Atmadja, 2022) tentang  Pengaruh  Pendapatan  Debitur,  Besar  Pinjaman,  dan  Kebijakan  Restrukturisasi  Terhadao Tingkat  Kelancaran  Pengembalian  Kredit  di  Masa  Pandemi  Covid-19  pada  Lembaga  Penkreditan Desa (LPD) Kecamatan Buleleng, (Rahareng, 2021) tentang Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Debitur Akibat Tindakan Debt Collector pada masa pandemi covid-19. (Puspitas et al., 2020) tentang Analisa  Perpanjangan  Restrukturisasi  Kredit  Terhadap  Likuiditas  Perbankan  Sebelum  dan  Sesudah Pandemi Covid-19.
Upaya  relaksasi  kredit  merupakan  upaya  penyelamatan  kredit  bermasalah  yang  meliputi rescheduling , restructuring dan reconditioning ,  yakni  dengan  cara  memperpanjang  jangka  waktu kredit,  memberikan grace  period waktu  pembayaran,  penurunan  suku  bungan  kredit,  serta  upaya pembebasan  bungan,  kombinasi  dan  penyitaan  jaminan.  Restrukturing  kredit  dapat  diberikan bilamana  nasabah  beritikad  baik.  Nasabah  beritikad  baik  dalam  menyelesaikan  kredit  bermasalah dapat diukut kemauan membeyar dari bentuk perilaku nasabah. ”

## II. METODE PENELITIAN
Berdasarkan  judul  dan  pemaparan  yang  dijelaskan  diatas  maka  penelitian  ini  menggunakan  tipe penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  empiris.  Penelitian  hukum  empiris  yaitu  pendekatan permasalahan  yang  dilihat  dari  segi  aturan-aturan  hukum  dengan  kenyataan-kenyataan  yang  ada  di lapangan, yang kemudian dikaitkan dengan adanya gejala-gejala hukum yang ada didalam kehidupan masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini Pendekatan Perundang-undangan, yaitu pendekatan masalah yang didasarkan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, dan Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan  yang  didasarkan  pada  fakta-fakta  yang  terjadi  di  lapangan  yang  berkaitan  dengan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung atau diperoleh dari penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara atau interview. Dalam  halini  pengumpulan  data  diperoleh  melalui  hasil  wawancara  dengan  bagian kredit pada Koperasi Hening Rahayu dan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Untuk lokasi penelitian pada Koperasi Hening Rahayu di Jalan Diponegoro Nomor 36, Desa  Dajan  Peken,  Kecamatan  Tabanan,  Kabupaten  Tabanan,  Provinsi  Bali  dengan  cara menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. ”

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kriteria Kredit Yang Bermasalah Pada Koperasi Hening Rahayu di Kabupaten Tabanan
Atas ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata, debitur dianggap telah melakukan wanprestasi apabila lalai dalam melaksanakan kewajiban lewat dari waktu yang telah ditentukan dan apabila dalam perjanjian tidak  ditentukan  batas  waktunya,  maka  diperlukan  adanya  surat  peringatan  dari  kreditur  kepada debitur untuk  menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi. Sedangkan menurut Subekti wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau lalai melaksanakan kewajibannya (prestasi) sebagaimana ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur ” (Subekti, 2022). Wanprestasi dilakukan oleh debitur dikarenakan 2 kemungkinan, yakni: (Muhammad, 2010) Karena  keadaan  memaksa  atau  overmacht,  sehingga  diluar  kekuasaan  debitur  kerena  kesalahan debitur,  baik  sengaja  maupun  karena  kelalaiannya.  Dalam  hukum  wanprestasi,  dapat  dilihat  pada Pasal  1238  dan  Pasal  1243  KUHPerdata.  Berikut  merupakan  bentuk-bentuk  wanprestasi  menurut Subekti bentuk-bentuk wanprestasi yakni: (Subekti, 2022) Sama sekali tida memenuhi prestasi
a. Prestasi yang dilakukan tida sempurna
b. Terlambat memenuhi prestasi
c. Melakukan dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.
“ Pengaturan  wanprestasi  pada  Koperasi  Hening  Rahayu  diatur  dalam  Surat  Perjanjian Pinjaman  yang  menyebutkan  bahwa  debitur  harus  melaksanakan  kewajibannya  dengan  cara membayar  hutang  pokok  dan  bunganya  Berikut  merupakan  hak  dan  kewajiban  dari  penerima pinjaman dan pemberi pinjaman sebagaimana tercantum pada perjanjian pinjaman sebagai berikut: ” (Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Bagian  Kredit  Bapak  I  Gede  Hendra  Saputra  pada tanggal 31 Maret 2022) Pemberi Pinjaman (Kreditur): 1. Hak Pemberi Pinjaman
a. Pemberi  pinjaman  berhak  menuntut  pemenuhan  suatu  dari  penerima  pinjaman  sesuai  dengan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan telah disepakatii oleh kedua belah pihak.
b. Pemberi  pinjaman  berhak  menagih  angsuran  pokok  dan  bunga  sebesar  2,3%  (dua  koma  tiga persen) persen dari jumlah angsuran setiap bulannya.
c. Jika penerima pinjaman tidak memenuhi kewajiban atas perjanjian ini, maka pemberi pinjaman bersedia jaminan yang dijaminkan pada Koperasi Hening Rahayu menjadi miliknya.
2. Kewajiban Pemberi pinjaman
a. Pemberi  pinjaman  wajib  menyerahkan  uang  yang  di  pinjamkan  kepada  penerima  pinjaman setelah  perjanjian  kredit  telah  ditanda-tangani  oleh  pemberi  pinjaman  dan  penerima pinjaman.
Penerima Pinjaman (debitur)
1) Hak Penerima Pinjaman
a. Penerima pinjaman berhak meneriman pinjaman sejumlah uang dari pemberi pinjaman yang sebelumnya telah disepakati besarnya antara kedua belah pihak.
2) Kewajiban Penerima Pinjaman
a. Penerima  pinjaman  wajib  mengembalikan  utang  dalam  jumlah  yang  sama  disertai  dengan pembayaran bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
b. Penerima pinjaman wajib membayar angsuran pokokdan bunganya sebesar 2,3 % (dua koma tiga) setiap bulannya.
Jurnal Interpretasi Hukum Vol.3, No.2, 2022
c. Penerima pinjaman diwajibkan untuk menyerahkan harta atau kekayaannya jika sudah tidak mampu  membayar  utang,  bunga  dan  denda  serta  diwajibkan  member  harta  atau  kekayaan yang lain jika tidak cukup untuk menutupi utangnya tersebut
d. Peneriman  pinjaman  berwajib  untuk  menyerahkan  jaminan  yang  menjadi  obyek  hak tanggungan kedapa Koperasi Hening Rahayu
2. Penanganan  kredit  Bermasalah  Melalui  Relaksasi  Kredit  Pada  Koperasi  Hening  Rahayu  di Kabupaten Tabanan
Setiap  kredit  yang  bermasalah  maka  koperasi  akan  berupaya  untuk  menyelamatkan  kredit  dengan relaksasi kredit. Relaksasi kredit ini dilakukan dengan 3 cara, yakni:
1. Melalui rescheduling (penjadwalan  kembali)  yaitu  suatu  upaya  hukum  untuk  melakukan perubahan  terhadap  beberapa  syarat  perjanjian  kredit  yang  berkenaan  dengan  jadwal pembayaran  kembali/jangka  waktu  kredit  termasuk  tenggang,  termasuk  perubahan  jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.
2. Melalui reconditioning (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan/atau  jangka  waktu  kredit  saja.  Tetapi  perubahan  kredit  tersebut  tanpa  memberikan tambahan  kredit  atau  tanpa  melakukan  konversi  atas  seluruh  atau  sebagian  dari  kredit menjadi equity perusahaan.
3. Restructuring (penataan  kembali),  yaitu  upaya  berupa  melakukan  perubahan  syaratsyarat perjanjian  kredit  berupa  pemberian  tambahan  kredit,  atau  melakukan  konversi  atas  seluruh atau  sebagian  kredit  menjadi  perusahaan,  yang  dilakukan  dengan  atau  tanpa rescheduling dan/atau reconditioning .
“ Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  nomor  11  /POJK.03  /2020  tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019. Debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak  dari  penyebaran  Covid-19  baik  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  pada  sektor ekonomi  antara  lain  pariwisata,  transportasi,  perhotelan,  perdagangan,  pengolahan,  pertanian,  dan pertambangan.  Kebijakan  stimulus  dimaksud  terdiri  dari  penilaian  kualitas  kredit/  pembiayaan/ penyediaan  dana  lain  hanya  berdasarkan  ketepatan  pembayaran  pokok  dan/atau  bunga  untuk kredit/pembiayaan/penyediaan  dana  lain  dengan  plafon  s.d  Rp10  miliar  dan  Peningkatan  kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi  ini  dapat  diterapkan  Bank  tanpa  melihat  batasan  plafon  kredit/pembiayaan  atau  jenis debitur. ”
Adapun tujuan dari relaksasi kredit yaitu:
1. Menghindarkan  kerugian  yang  berlebihan  bagi  koperasi  karena  harus  menjaga kualitas kredit yang telah diberikan.
2. Membantu  memperingankan  kewajiban  debitur  sehingga  dengan  keringanan  ini debitur  mempunyai  kemampuan  untuk  melanjutkan  kembali  usahanya  dan  dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk membayar hutangnya dan sebagian bias untuk melanjutkan kegiatan usahanya.
3. Dengan penyelamatan kredit maka penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga- lembaga  hukum  dapat  dihindarkan  karena  penyelesaian  melalui  lembaga  hukum dalam prakteknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit.
“ Koperasi  menyampaikan  laporan  berkala  atas  penerapan  POJK  ini  untuk  monitoring Pengawas sejak posisi data akhir bulan April 2020. Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021. ”

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Dari  tulisan  yang  telah  diuraikan  diatas,  dapat  ditarik  sebuah  kesimpulan  yaitu  relaksasi  kredit terhadap  debitur  dimasa  pandemic  covid-19  pada  Koperasi  Hening  Rahadi  di  Kabupaten  Tabanan adalah sebagai mana berikut:
Jurnal Interpretasi Hukum Vol.3, No.2, 2022
a. Kriteria kredit yang bermasalah pada Koperasi Hening Rahayu di Kabupaten tabanan dilihat dari jika debitur tidak mampu  melaksanakan kewajibannya sebagaimana  diatur dalam Surat Perjanjian  Pinjaman  yang  berisi  tentang  hak  dan  kewajiban peneima  pinjaman  dan  pemberi pinjaman.
b. Penanganan  kredit  Bermasalah  Melalui  Relaksasi  Kredit  Pada  Koperasi  Hening  Rahayu  di Kabupaten  Tabanan  Setiap  kredit  yang  bermasalah  maka  koperasi  akan  berupaya  untuk menyelamatkan kredit dengan relaksasi kredit. Relaksasi kredit ini dilakukan dengan 3 cara, yakni:  Melalui rescheduling (penjadwalan  kembali),  Melalui reconditioning (persyaratan kembali), Restructuring (penataan  kembali).  Berdasarkan  Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan Republik  Indonesia  nomor  11  /POJK.03  /2020  tentang  stimulus  perekonomian  nasional sebagai kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019. 2. Saran
Semakin banyak bentuk-bentuk wanprestasi yang dapat dilakukan oleh para pihak mengingat segala kemungkinan  yang  dapat  terjadi.  Maka  diharapkan  dalam  melakukan  perjanjian  para  pihak  tela mengantisipasi segala kemungkinan yang akan muncul dalam perjanjian dan pihak KSU Kuta Mimba harus  melakukan  penilaian  dengan  seksama  kepada  calon  debitur  dengan  menerapkan  prinsip  5  C. Dalam hal ini mempertemukan kedua belah pihak yang berpekara memberikan solusi atau pemecahan masalah dengan adil dan bijaksana antara debitur dan kreditur. ”

## DAFTAR PUSTAKA
Asih,  N.  K.  W.,  &  Atmadja,  A.  T.  (2022).  Pengaruh  Pendapatan  Debitur,  Besar  Pinjaman,  dan  Kebijakan Restrukturisasi  Terhadao  Tingkat  Kelancaran  Pengembalian  Kredit  di  Masa  Pandemi  Covid-19  pada Lembaga Penkreditan Desa (LPD) Kecamatan Buleleng. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, Vol.13(1) Gunawan,  U.  (2018).  Faktor  Pendidikan  Anggota  Koperasi  dalam  Meningkatkan  Partisipasi  Anggota  Sebagai Pemilik Dan Pelanggan. Jurnal Ilmiah Manajemen , Vol.9 (1). Hatta, M. (1981). Pengertian Pancasila . Yayasan Idayu.
Manan, H. B., Magnar, H. K., & Mashudi, H. (1995). Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara . Bandung, Mandar Maju.
Muhammad, A. (2014). Hukum Perdata Indonesia . Bandung, Cipta Aditya Bakti.
Puspitas,  A.  A.,  Zanah,  N.  M.  Al,  &  Sirikuswati,  S.  (2020).  Analisa  Perpanjangan  Restrukturisasi  Kredit Terhadap Likui. Jurnal Aktiva , Vol.2 (2). Ruslina,  E.  (2013). Dasar  Perekonomian  Indonesia  dalam  Penyimpangan  Mandat  Konstitusi  UUD Negara Tahun 1945 . Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
Rahareng, T. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Debitur Akibat Tindakan Debt Collector Pada Masa Pandemi Covid 19 [IAIN Ambon]. Subekti,  R.  (2022). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  dan  Undang-Undang  Kepailitan .  Jakarta,  PT. Pradnya Paramita.
Sukerta, I. M. R., Budiartha, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2021). Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Akibat Wanprestasi karena Dampak Pandemi Covid-19. Preferensi Hukum , Vol.2 (2).