J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Gadai Sawah Antara Penggadai Dan Penggarap di Desa Patampanua Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar Wahyuni, Busrah
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar wahyuni072690@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian ini ialah untuk: 1) Megetahui sistem bagi hasil gadai sawah yang terjadi antara penggadai  dan  penggarap  di  Desa  Patampanua  Kecamatan  Matakali . 2) Megetahui  pandangan hukum islam mengenai sistem bagi hasil gadai sawah yang terjadi antara penggadai dan penggarap di  desa  Patampanua  kecamatan  Matakali.  Jenis  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber  data  primer  dan  sekunder.  Kemudian  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara wawancara  dan  dokumentasi.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  yang  dimana  penelitian  deskriptif kualitataif  yaitu  analisis  harus  dilakukan  secara  terus-menerus  agar  data  yang  diperoleh  baik melalui  wawancara  dan  dokumen-dokumen  sehingga  dapat  menghasilkan  kesimpulan  yang kongret  dan  vailid.  Hasil  penelitian  menujukkan  bahwa  sistem  bagi  hasil  gadai  sawah  antara penggadai dan penggarap sawah yang ada di Desa Patampanua didasarkan pada tradisi masyarakat dengan  membagi  hasil  dengan  rata  (penggadai  dan  penggarap)  dan  bagi  hasil  satu  banding  dua (satu  untuk penggadai dan dua untuk penggarap) dan hal tersebut sudah berlangsung sejak lama. Dalam pandangan hukum islam sendiri sistem bagi hasil tersebut tidak dilarang selama tidak ada dalil  yang  melarangnya  dan  dalam  akadnya  tidak  terdapat  hal  yang fasid serta  tidak  melanggar konsep  moral  Islam  dalam  hal  bagi  hasil  sehingga  tercipta  kerja  sama  yang  dapat  saling menguntungkan satu sama lain tanpa merugikan salah satu pihak mana pun. Bila dijalankan sesuai dengan  aturan  bagi  hasil  itu  sendiri  maka  dapat  mendatangkan  kemakmuran  bagi  kehidupan dengan cara yang benar dan di ridhoi oleh Allah SWT.
Kata kunci: Bagi hasil, gadai sawah, penggadai, penggarap.

## Abstract
The objectives of this study are to: 1) Know the profit sharing system for pawning the fields that occurs  between  the  pawnbroker  and  the  tenant  in  Patampanua  Village,  Matakali  District.  2) Knowing the views of Islamic law with respect to the benefit sharing framework for pawning the fields that occurred between the pawnbroker and the tenant in Patampanua village, Matakali sub- district. This type of research uses a qualitative type of research that uses  a subjective engaging methodology. Wellsprings of information utilized are essential and auxiliary information sources. Then at that point the information assortment technique is done by interview and documentation. This research is descriptive in which qualitative descriptive research, namely the analysis must be carried out continuously so that the data obtained through interviews and documents can produce concrete  and  valid  conclusions.  results  of  the  study  show  that  the  profit-sharing  system  for pawning  the  fields  between  the  pawnbrokers  and  cultivators  in  Patampanua  Village  is  based  on the  community  tradition  by  dividing  the  results  equally  (the  pawnbroker  and  the  cultivator)  and the profit sharing is one to two (one for the pawn and two for the cultivator). this has been going on for a long time. In the view of Islamic law itself, the profit-sharing system is not prohibited as long as there is no evidence that prohibits it and in the contract there are no fasid things and does not  violate  the Islamic  moral  concept  in  terms  of  profit-sharing  so  as  to  create  cooperation  that can benefit each other without harming one another. any party. If it is carried out in accordance with the rules of profit sharing itself, it can bring prosperity to life in the right way and is blessed by Allah SWT.
Keywords: Profit sharing, field pawning, pawnbrokers, cultivators.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________

## I. PENDAHULUAN
Manusia  merupakan  makhluk  sosial  yang  mempunyai  kodrat  hidup  dalam  masyarakat. Sebagai  makhluk  sosial  dalam  hidupnya  manusia  memerlukan  adanya  manusia  lain  untuk  saling melengkapi  dan  juga  bisa  hidup  bersama  di  arena  publik.  Dalam  aktivitas  publik,  orang  secara konsisten  berhubungan  satu  sama  lain  jika  mereka  memahaminya  untuk  memenuhi  kebutuhan mereka  dan  aktivitas  publik  di  mana  setiap  orang  melakukan  aktivitas  yang  sebanding  dengan orang lain disebut muamalah.
Muamalah secara konsisten dan terus berkembang namun penting untuk diperhatikan agar peningkatan  tersebut  tidak  menimbulkan  tantangan  hidup  bagi  jamaah  tertentu  yang  disebabkan oleh faktor tekanan atau keruwetan dari perkumpulan yang berbeda karena terkadang dalam hidup seseorang  mengalami  kesulitan  dalam  segala  hal.  sekaligus  Tantangan  yang  dihadapi  bergeser sehingga individu sangat membutuhkan bantuan satu sama lain. Di antara tantangan yang berbeda masalah yang dilihat oleh seseorang adalah saat dia tidak memiliki uang tunai. 1
Islam  adalah  agama  yang  memberikan  aturan  bagi  keberadaan  manusia  secara keseluruhan  Islam  juga  merupakan  agama  yang  total  dan  indah  yang  telah  menetapkan  standar dasar di semua bagian keberadaan manusia baik dalam cinta maupun muamalah (hubungan antar hewan) itulah alasan mengapa sangat penting bagi kita untuk mengetahui prinsip-prinsip Islam di semua bagian kehidupan kita sehari-hari termasuk hubungan sosial dengan orang-orang khususnya mengenai  pertukaran  properti  dimulai  dengan  satu  tangan  kemudian  ke  tangan  berikutnya. Manusia  adalah  makhluk  sosial  yang  hidup  di  mata  publik  Sebagai  makhluk  sosial  Anda  dapat melakukan  berbagai  pendekatan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  salah  satunya  adalah  dengan memanfaatkan  gadai  (rahn).  Pokok  pikiran  gadai  adalah  pinjam  meminjam  antara  pihak  yang membutuhkan harta kepada orang yang mempunyai kelebihan harta dengan menggadaikan barang yang  dimilikinya  sebagai  jaminan  sebagai  penopang  kepercayaan  kepada  pihak  yang meminjamkan  uang  hak  gadai  adalah  hubungan  yang  sah  antara  seseorang  dengan  tanah  yang mempunyai tempat dengan orang lain yang telah mendapat uang yang dijanjikan dari besarnya dan selama uang itu belum dikembalikan, tanah yang dimaksud dibatasi oleh pihak yang memberikan hak gadai tunai (pemegang gadai). 2
Padahal  Nabi  Muhammad  SAW  telah  mencontohkan  model  pembiayaan  yang  saat  ini dalam  kerangka  moneter  syariah  yang  dikenal  dengan  pembiayaan  mudharabah.  Model pembiayaan Nabi  Muhammad SAW ini dipandang  sebagai kerangka simpanan  modal  khususnya ketika  beliau  dipercaya  untuk  menyampaikan  beberapa  produk  Siti  Khadijah  r.a.  dari  Mekah  ke tempat  yang  terkenal  negeri  syam  kemudian  produk  tersebut  dijadikan  modal  usaha  oleh  Nabi untuk ditukarkan dan hasil yang dibeli produk lain untuk dijual kembali di pasar Bushra di tempat yang  terkenal    tersebut  Setelah  beberapa  waktu  Nabi  kembali  ke  Mekah  dengan  hasil  dari usahanya dan  mengumumkannya kepada Siti Khodijah r.a. Sumber daya  yang telah dibuat  harus ditentukan  dan  dikontraskan  dan  sumber  daya  pertama  harta  yang  pertama  dikembalikan  kepada pemiliknya,  sedangkan  hasilnya  dibagi  antara  pemilik  harta  (rabbul  maal)  dan  orang  yang mengawasinya (mudharib) sebagaimana ditunjukkan oleh kesepakatan diawal. 3
1 Ahmad  Affan  Ghafar ,”  Pemanfaatan  Barang  Gadai  Dalam  Perjanjian  Hutang Dibawah Tangan” , Jurnal Studi Kenotariatan, vol.12 no1 (2019):h.2
2 Imamil  Muttaqin,” Perspektif  Hukum  Islam  Terhadap  Pelaksanaan  Gadai  Sawah Dalam  Masyarakat  Desa  Dadapayam  Kecamatan  Suruh  Kabupaten  Semarang” ,  Kearsipan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, hal 1
3 Umrotul  Khasanah,” Sistem  Bagi  Hasil  Dalam  Syariat  Islam” ,  Jurnal  Hukum  dan Syariah, vol 1 no.2 (2009):h.120
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Tanah juga signifikan dalam perekonomian. Tanah dapat mengatasi masalah untuk tempat tinggal  dikembangkan  atau  dikerjakan  dan  item  dalam  tindakan  finansial.  Orang-orang  di  daerah perkotaan akan lebih banyak menggunakan tanah untuk tempat tinggal atau barang-barang dalam hal  keuangan  dari  pada  untuk  bekerja  sementara  penduduk  setempat  umumnya  menggemburkan tanah dengan menanam hasil panen untuk dituai. Dalam praktek sistem pertanian khususnya dalam hal gadai yang berlaku di kalangan masyarakat berfluktuasi walaupun secara struktur berbeda tapi terdapat kesamaan dalam pelaksanaannya terutama dalam hal hak dan kewajiban antara pengusaha dan buruh atau antara pemilik modal dan buruh.
Kemudian  yang  jadi  persoalan  adalah  sistem  bagi  keuntungan  yang  dilaksanakan  oleh pemilik modal dan pekerja itulah masih diragukan terkait kesesuaiannya yang bisa saja melenceng dari hukum Islam.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  yang  telah  dipaparkan  mengenai  pelaksanaan  sistem pembagian  keuntungan  yang  dilakukan  dengan  menggadaikan  sawah  yang  berlaku  secara  lokal. Sejalan dengan ini, penulis memberikan judul untuk masalah ini yaitu “ Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil  Pada  Gadai  Sawah  Antara  Penggadai  dan  Penggarap  Sawah  di  Desa  Patampanua Kecamatan Matakali”.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif.  Pada  dasarnya  penelitian  kualitatif dilaksanakan  dalam  keadaan  alamiah (natural  setting) dan  data  yang  dikumpulkan  umumnya bersifat  kualitatif. 4 Penelitian  ini  termasuk  penelitian  terjadi  dilapangan  dengan  sifatnya  yang menggambarkan  mengenai  suatu  permasalahan. 5 Lokasi  penelitian  ini  bertempat  di  Desa Patampanua  Kecamatan  Matakali.  Adapun  pendekatan  penelitian  yaitu  pendekatan  social  dan pendekatan syar’i. Sumber informasi dari eksplorasi ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan  informasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  observasi,  wawancara  dan dokumentasi. Instrumen yang diperlukan didalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, buku catatan dan handphone atau kamera. Teknik pengolahan dan analisis data  dilakukan dengan cara menjelaskan  subyektif,  khususnya  dengan  membedah  wawancara,  dokumentasi  dan  observasi. Dalam  teknik  eksplorasi  ini  penulis  berusaha  untuk  memperkenalkan  realitas  sasaran  yang ditunjukkan oleh kondisi dan keadaan yang benar-benar terjadi pada saat penelitian dilakukan. 6

## III. HASIL PENELITIAN
A. Praktek Sistem Bagi Hasil Gadai Sawah Antara Penggadai Dan Penggarap Sawah Di Desa Patampanua Kecamatan Matakali
Dalam  Islam,  gadai  berasal  dari  kata  Arab al-rahn yang  berarti  tetap  ( al-tsubut  wa  al- dawam )  misalnya  kata ma’rakid artinya  air  yang  diam  dan  tergenang. 7 Adapun  menurut  istilah, rahn berarti menjadikan harta sebagai jaminan utang (ja’l al-mal watsiqah bi dayn) . 8
4 Harbani Pasolong, Metode Penelitian Administrasi Publik, (Bandung: Alfabeta, 2013) h.161
5 Imam  Suprayogo  dan  Tobroni, Metodologi  Penelitian  Sosial-Agama ,  (Bandung: Rosdakarya, 2001), h. 9.
6 Ade Tri Cahyani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok”, Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, hal 4.
7 Idri, Hadis Ekonomi , (Depok: Kencana, 2015). h. 197
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Sementara  itu,  seperti  yang  ditunjukkan  oleh  Sabiq,  rahn  adalah  barang  yang  memiliki nilai sumber daya menurut syara' sebagai jaminan hutang sehingga orang yang bersangkutan dapat mengambil  suatu  kewajiban  atau  dia  dapat  mengambil  sedikit  (manfaat)  dari  barang-barang tersebut. 9 Kesepakatan ini ditemukan dalam peraktek bahwa, jika seseorang perlu berutang kepada orang  lain  ia  menjadikan  hartanya  sebagai  jaminan  baik  harta  yang  tak  hidup  atau  binatang peliharaan  yang  sangat  dipengaruhi  oleh  pemberi  pinjaman  sampai  peminjam  membayar komitmennya.
Pada dasarnya sistem bagi hasil gadai sawah antara penggadai dan penggarap yang terjadi di  Desa  Patampanua  merupakan  sistem  bagi  hasil  gadai  yang  dilakukan  secara  turun  temurun sesuai  dengan  tradisi  akad  gadai  yang  sudah  berlangsung  sejak  lama.  Dengan  demikian,  sistem bagi hasil gadai yang berjalan di Desa Patampanua ini tidak pernah ditemukan konflik akibat dari sistem bagi  hasil  yang dilakukan  sesuai dengan tradisi  yang dimana dari hal tersebut sistem bagi hasil gadai sawah di Desa Patampanua ini tidak pernah berubah hingga saat ini.
Dari hasil penelitian, penulis menemukan dua sistem bagi hasil gadai sawah yang terjadi di Desa Patampanua yaitu:
1. Bagi Hasil Gadai Sawah dengan Rata Antara Penggadai Dan Penggarap.
Adapun  hasil  wawancara  dari  beberapa  masyarakat  di  Desa  Patampanua  terkait  dengan sistem  bagi  hasil  gadai  sawah  antara  penggadai  dan  penggarap  sawah  yang  berlangsung dikalangan  masyarakat  sebagimana  yang  dinyatakan  oleh  toko  masyarakat  di  Desa  Patampanua sebagai berikut:
“Sistem  bagi  hasil  gadai  sawah  yang  terjadi  di  desa  ini  merupakan  sistem  bagi  hasil yang  sejak  dahulu  sudah  dilakukan  oleh  masyarakat  di  Desa  Patampanua  hingga  saat ini.  Terkait  sistem  bagi  hasil  gadai  sawah  antara  penggadai  dan  penggarap  didesa  ini biasanya di lakukan dengan membagi rata hasil penen antara penggadai dan penggarap kemudian  menanggung  bersama  biaya  perawatan  sawah  tersebut  sampai  pada  masa panen, begitu pula untung ruginya akan di tanggung bersama”. 10
Dari  sistem  bagi  hasil  gadai  sawah  di  Desa  Patampanua  ini  dapat  di  pahami  bahwa sistem  pembagian  hasil  panen  antara  penggadai  dan  penggarap  tergantung  pada  perjanjian  dan kesepakatan  diawal  sebelum  dilakukannya  kerja  sama.  Terkait  untung  atau  ruginya  dari  hasil penen sawah yang digadai oleh penggadai akan di tanggung oleh kedua belah pihak sehingga tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan.
Adapun  hasil  pengamatan  penulis,  sistem  bagi  hasil  gadai  sawah  dengan  rata  tersebut terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak (penggadai dan penggarap) dan merupakan sistem bagi hasil dengan resiko kerugian yang rendah karena modal dan untung rugi di tanggung bersama.
Selanjutnya  hasil  wawancara  penulis  dengan  salah  seorang  yang  melakukan  peraktik gadai selaku penggadai dan penggarap di Desa Patampanua yang menuturkan bahwa:
“Jika  saya  mengadai  sebidang  lahan  sawah  dari  seseorang  sedang  saya  tidak  dapat menggarapnya  sendiri  maka  saya  meminta  pada  pemilik  sawah  yang  saya  gadai  atau pada  orang  lain  untuk  menggarap  sawah  tersebut  dan  jika  salah  satu  diantara  mereka
8 Mahmud’Abd.  al-Rahman’Abd  al-Mun’im, Mu’jam  al-Musthalahat  wa  al-Alfazh  al- Fiqhiyyah , juz II ( Kairo: Dar al-Fadhilah, 2008 M.)  hlm. 189.
9 Abdul  Ghofur  Ansori, Gadai  Syariah  di  Indonesia,  Konsep,  Implementasi  dan Intitusional, Gadjah Madaa University PRESS, 2006. Cet, ke-1, hal.88
10 Yono,  Toko  Masyarakat  Desa  Patampanua,  Kec.  Matakali  Kab.  Polman,  Sulbar, Wawancara oleh penulis di Patampanua, 12 Mei 2021
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
menyetujuinya  maka  saya  akan  membuat  kesepakatan  diawal  dengan  penggarap mengenai bagi hasil penen dari sawah yang saya gadai tersebut sehingga bila tiba masa panen pembagian hasilnya sudah jelas”. 11
“Bila saya  (penggarap) dan penggadai  memutuskan  untuk  melakukan bagi  hasil gadai sawah  secara  rata  maka  biaya  selama  masa  perawatan  dari  sawah  lahan  tersebut  akan kami tanggung bersama seperti pupuk, dompeng dan keperluan perawatan lahan sawah lainnya  sampai  masa  penen  tiba  dan  setelah  masa  penen  tiba  maka  keseluruhan  hasil penen akan kami (penggarap dan penggadai) bagi rata dengan seadil-adilnya”. 12
Dari  hasil  wawancara  penulis  dengan  penggadai  dan  penggarap  sawah  tersebut  bahwa selama  pembagian  hasil  panen  sawah  yang  digadai  oleh  penggadai  sesuai  dengan  kesepakatan diawal maka tidak akan timbul masalah dari kedua bela pihak (penggadai dan penggarap) karena hasil  keputusan  bagi  hasil  panen  sawah  gadian  tersebut  merupakan  kesepakatan  atas  dasar  suka sama suka.
Hasil pengamatan penulis terkait penetapan bagi hasil gadai sawah diawal kesepakatan seperti  yang  terjadi  dilapangan  semata-mata  untuk  menghidari  konflik  saat  tiba  masa  penen, dengan  kejelasan  sistem  bagi  hasil  yang  akan  di  gunakan  maka  tidak  akan  terjadi  perseteruan disaat pembagian hasil penen tersebut.
Islam  hanya  menganggap  sah  hubungan  kerja  sama  yang  berdasarkan  prinsip  keadilan dan  kesepakatan  bersama,  tanpa  ada  penindasan  dan  keterpaksaan  dari  kedua  belah  pihak  yang masing-masing  berhak  menikmati  kebebasan    dan  persamaan  secara  penuh  terhadap  hak-hak mereka  sebagaimana  kewajiban  mereka  untuk  menjalani  hubungan  timbale  balik  yang  harmonis saling memberi dan menerima.
2. Bagi  Hasil  Gadai  Sawah  Dengan  Sistem  Satu  Banding  Dua  Antara  Penggadai  Dan Penggarap.
Berikut hasil wawancara penulis dengan toko masyarakat terkait sistem bagi hasil gadai sawah antara penggadai dan penggarap yaitu:
“Kemudian sistem bagi hasil gadai sawah satu banding dua (satu untuk penggadai dan dua  untuk  penggarap)  dilakukan  dengan  memberi  bagian  lebih  banyak  hasil  penen sawah  kepada  penggarap  dibanding  dengan  hasil  panen  yang  diterima  oleh  penggadai akan  tetapi  penggaraplah  yang  akan  menanggung  biaya  perawatan  sawah  tersebut sampai  pada  masa  panen  tiba  dan  dari  hal  ini  penggarap  bisa  saja  merugi  bila  harga gabah turun sedang biaya perawatan harus tetap ditanggung olehnya”. 13
Dari  wawancara  diatas  dapat  dilihat  secara  jelas  bahwa  sistem  bagi  hasil  gadai  sawah seperti ini cenderung memiliki resiko kerugian yang sangat tinggi bagi penggarap sendiri dan bisa saja  sebaliknya  menjadi  untung  lebih  banyak  bila  harga  gabah  sedang  naik  di  karenakan penggaraplah yang mendapat bagian hasil panen sawah lebih banyak.
Hasil pengamatan penulis terkait sistem bagi hasil gadai satu banding dua yang terjadi di  lapangan  memang  lebih  berat  bagi  penggarap  akan  tetapi  kesepakatan  seperti  ini  tidak  akan terjadi tanpa persetujuan dari kedua bela pihak (penggadai dan penggarap) menginginkannya.
Adapun  tanggapan  Nono  selaku  penggarap  terkait  dengan  bagi  hasil  gadai  sawah dengan sistem satu banding dua yang menyatakan bahwa:
11 Riswan,  Penggadai  Desa  Patampanua,  Kec.  Matakali  Kab.  Polman,  Sulbar, Wawancara oleh penulis di Patampanua, 12 Mei 2021
12 Adi, Penggarap Sawah Desa Patampanua, Kec. Matakali Kab. Polman, Sulbar, Wawancara oleh penulis di Patampanua, 13 Mei 2021
13 Yono, Toko Masyarakat Desa Patampanua, Kec. Matakali Kab. Polman, Sulbar, Wawancara oleh penulis di Patampanua, 12 Mei 2021
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
“Bila hasil penen sawah gadaian yang saya garap ini dibagi dengan sistem satu banding dua  dan  hasil  panennya  sebanyak  10  karung,  maka  penggadai  yang  menunjuk  saya (penggarap) untuk menggarap sawah yang digadainya ini akan mendapat bagian empat karung  sedang  saya  (penggarap)  akan  mendapat  enam  karung  dengan  ketentun  saya (penggarap)  yang  harus  menanggung  semua  biaya  selama  masa  perawatan  sawah gadaian ini”. 14
Dari  hasil  temuan  diatas  dapat  dipahami  dalam  sistem  pembagian  keuntungan  gadai sawah ini penggaraplah yang mendapat bagian terbanyak dibanding dengan penggadai akan tetapi biaya selama masa perawatan sawah tersebut akan ditanggung oleh penggarap itu sendiri.
Dalam  hal  pembagian  hasil  gadai  sawah  seperti  ini  menurut  penulis  bisa  saja  akan menguntungkan  dan  memberatkan  si  penggarap  apabilah  harga  gabah  sedang  naik  maka penggarapkan akan dapat banyak keuntungan kerena memiliki lebih banyak bagian sedangkan jika harga gabah turun maka penggarapkan akan merugi karena penggaraplah yang harus menanggung biaya  perawatan  sawah  gadian  yang  digarapnya  sedang  biaya  perawatan  tersebut  tidak  berubah dan bisa saja akan menjadi lebih mahal.
Dari  kedua  sistem  bagi  hasil  gadai  sawah  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Dasa Patampanua  tersebut  penulis  menemukan  sisi  untung  rugi  yang  berbeda.  Namun  untung menghindari kerugian yang lebih besar antara kedua belah pihak (penggadai dan penggarap) maka sistem bagi hasil  yang akan doniman dilakukan adalah sistem bagi hasil gadai secara rata karena segala resiko dan keuntungan akan ditanggung oleh kedua belah pihak.
Kemudian  penulis  juga  melakukan  wawancara  dengan  seorang  penggarap  dan penggadai mengenai kesepakatan dari sistem bagi hasil gadai sawah yang menyatakan bahwa:
“Bila  pembagian  hasil  gadai  sawah  dibagi  sesuai  dengan  kesepakatan  diawal  dan dilakukan  dengan  seadil-adilnya,  maka  saya  sebagai  penggarap  tidak  akan  masalah karena  untung  rugi  dari  sawah  yang  saya  garap  akan  saya  tanggung  bersama  dengan penggadai sawah tersebut”. 15
“Selama ini kesepakatan yang saya lakukan dengan penggarap sawah yang saya gadai hanya melalui lisan tanpa menggunakan hitam diatas putih (surat perjanjian) dan tanpa saksi.  sehingga  kesepakatan  tersebut  bisa  saja  berubah  sewaktu-waktu  Apabila kesepakatan  awal  pembagian  hasil  panen  sawah  yang  saya  gadai  di  bagi  rata  dengan penggarap,  bisa  saja  pembagiannya  berubah  menjadi  satu  banding  dua  (satu  untuk penggadai  dan  dua  untuk  penggarap)  hal  ini  terjadi  apabilah  ada  salah  satu  pihak  di antara  kami  (penggadai  dan  penggarap  sawah)  merasa  tidak  adil  dari  segi  pembagian hasil  panen  sawah  gadian  dan  hal  tersebut  merupakan  hal  lumrah  yang  terjadi dikalangan kami (masyarakat Desa Patampanua)”. 16
Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu penggadai diatas maka dapat dipahami bahwa kesepakatan yang terjadi antara penggadai dan penggarap sawah hanya menggunakan lisan akan  tetapi  dalam  kesepakatan  tersebut  sudah  dijelaskan  lebih  detail  terkait  pembagian  hasil panennya  apakah  akan  dibagi  rata  atau  dibagi  dengan  perbandingan  satu  banding  dua.  Sehingga
14 Nono,  Penggarap  Sawah  Desa  Patampanua,  Kec.  Matakali  Kab.  Polman,  Sulbar,
Wawancara oleh penulis di Patampanua, 13 Mei 2021
15 Darwis,  Penggarap  Sawah  Desa  Patampanua,  Kec.  Matakali  Kab.  Polman,  Sulbar, Wawancara oleh penulis di Patampanua, 12 Mei 2021
16 Nawang,  Penggadai  Desa  Patampanua,  Kec.  Matakali  Kab.  Polman,  Sulbar, Wawancara oleh penulis di Patampanua, 12 Mei 2021
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
dengan  hal  tersebut  dapat  meminimalisir  terjadinya  konflik  di  antara  mereka  (penggadai  dan penggarap sawah) dalam segi pembagian hasil panen sawah gadian.
Dan  dari  hasil  wawancara  diatas  juga  menyatakan  bahwa  kesepakatan  bagi  hasil  yang mereka (penggadai dan penggarap sawah) buat bisa saja berubah sewaktu-waktu apabila ada salah satu  pihak  yang  merasa  tidak  adil  dalam  segi  pembagian  hasil  panen  sawah  gadian  tersebut  dan perubahan  kesepakatan  bagi  hasil  ini  bisa  saja  terjadi  apabila  kedua  belah  pihak  menyetujui perubahan tersebut.
Adapun hasil pengamatan penulis bisa jadi dari penulis yang diarahkan pada sistem bagi hasil  gadai  sawah  yang  dilakukan  oleh  sebagian  masyarakat  di  Desa  Patampanua  ini  tidak ditemukan penyimpangan dari segi sistem keuntugan gadai sawah yang terjadi pada penggadai dan penggarap  sawah  karena  kesepakatan  bagi  hasil  panen  dibuat  secara  detail  diawal  kemudian dilakukan secara lisan atas dasar suka sama suka sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

## B. Pandangan  Hukum  Islam  Mengenai    Sistem  Bagi  Hasil  Gadai  Sawah Antara  Penggadai  Dan  Penggarap  Di  Desa  Patampanua  Kecamatan Matakali
Sistem bagi  hasil gadai sawah yang adadi  masyarakat  Desa Patampanua terdapat dalam hukum Islam terkait kerja sama dalam hal bagi hasil gadai sawah yang dilakukan oleh penggadai dan  penggarap.  Dalam  perjanjian  bagi  hasil  gadai  sawah  tidak  ditemukan  penyimpangan  dimana tidak  ada  pihak  satu  pun  yang  merasa  dirugikan  karena  perjanjian  bagi  hasil  yang  dibuat  oleh kedua pihak (penggadai dan penggarap) dilakukan atas dasar kemauan mereka sendiri.
Gadai  adalah  transaksi  antara  orang  yang  menggadaikan  dan  penggadai  dengan  bahasa lain  antara  pemberi  hutang  dan  pemilik  sawah.  Dimana  pemilik  sawah  menggadaikan  sawahnya kepada  sang  pemilik  dengan  kesepaktan  uang  tersebut  akan  pulangkan  ke  penerima  gadai  dalam jangka  waktu  sesuai  dengan  kesepakatan  pada  saat  akan  dilakukan.  Dengan  catatan  bahwa pengelolahan sawah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemodal/penggadai. 17
Bagi hasil merupakan salah satu rencana saat ini dalam masalah perekonomian Islam dan merupakan  komponen  dari  kerangka  contoh  pemerintahan  Islam.  Dalam  hal  pelaksanaan persekutuan  bagi  hasil  ini  benar-benar  terjadi  sebagaimana  dicontohkan  oleh  Rasulullah  SAW, maka  tidak  diragukan  lagi  akan  berpengaruh  besar  pada  bantuan  sosial  pemerintah,  mengurangi pengangguran  dan  sekaligus  mengurangi  jumlah  orang  miskin  dan  membuat  pemerataan  dalam penyampaian  upah.  Dalam  hal  bantuan  pemerintah  dari  masyarakat  membangun,  jelas  mereka yang tak berdaya dalam segi ekonomi akan sedikit demi sedikit terpenuhi secara finansial. 18
Berikut  salah  satu  hasil  wawancara  penulis  dengan  salah  satu  tokoh  agama  di  Desa Patampanua terkait akad dari sistem bagi keuntungan hasil gadai yang berlaku dikalangan orang- orang di desa tersebut sebagai berikut:
“Pendapat  saya  terkait  akad  dari  sistem  bagi  hasil  gadai  sawah  yang  dilakukan  oleh masyarakat  di  desa  ini  bisa  saja  dilakukan,  selama  tidak  melanggar  syarat  dan  rukun
17 Baharuddin “Sistem Gadai Sawah Pertanian  dalam Presfektif Hukum Islam” Skripsi Fakultas Agama Islam Unasman (2012). h. 63
18 Umrotul Khasanah,” Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam ”, h. 127
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
seperti  adanya  pemodal,  pengelolah  dan  keuntungan  serta  tidak  adanya  pihak  yang merasa dirugikan dari sitem bagi hasil tersebut”. 19
Menurut  jumhur  ahli  fikih  hukum  Islam  bahwa  objek  akad  ditransaksikan,  memerlukan komponen  kesempurnaan  adalah  bahwa  ia  harus  dibebaskan  dari  syarat  fasid  dan  untuk  kontrak dengan  masalah  itu  harus  dibebaskan  dari  riba.  Secara  garis  besar  ada  empat  alasan  yang menjadikan  fasid  meskipun  telah  memenuhi  rukun  dan  syarat  terjadinya:  (1)  menyerah menyebabkan  kerugian  (2)  gharar  (3)  syarat  fasid  (4)  riba.  Independensi  dari  keempat  variabel tersebut  merupakan  syarat  sahnya  perjanjiankomponen  kesempurnaan  adalah  bahwa  ia  harus dibebaskan  dari  syarat  fasid  dan  untuk  kontrak  dengan  masalah  itu  harus  dibebaskan  dari  riba. Secara garis besar ada empat alasan yang menjadikan  fasid meskipun telah memenuhi rukun dan syarat  terjadinya:  (1)  menyerah  menyebabkan  kerugian  (2)  gharar  (3)  syarat  fasid  (4)  riba. Independensi dari keempat variabel tersebut merupakan syarat sahnya perjanjian.
Dari hal diatas dapat diketahui bahwa selama akad bagi hasil gadai berjalan sesuai dengan rukun  dan  syarat  dari  bagi  hasil  itu  sendiri  maka  bisa  saja  dilakukan  dan  tanpa  merugikan  pihak mana pun baik dari pihak penggadai maupun penggarap.
Bila dilihat dari segi akad bagi  hasil  gadai sawah antara penggadai dan penggarap  yang ada  di  Desa  Patampanua  terdapat  dua  jenis  yaitu  sistem  bagi  hasil  gadai  sawah  secara  rata  dan sistem  bagi  hasil  gadai  sawah  dengan  sistem  satu  banding  dua  (satu  untuk  penggadai  dan  dua untuk  penggarap).  Dari  akad  yang  dilakukan  oleh  kalangan  masyarakat  di  desa  tersebut  sudah sesuai  dengan  rukun  dan  syarat  bagi  hasil  dimana  ada  kedua  belah  pihak  yang  bersepakat  serta kesepakatan dibuat atas persetujuan oleh kedua belah pihak (penggadai dan penggarap) walaupun kesepakatan yang dibuat hanya sebatas lisan tanpa bukti hitam diatas putih.
Selain akad, masa perjanjian pun sangat penting dalam suatu transaksi khususnya dalam transaksi  bagi  hasil  gadai.  Berikut  hasil  wawancara  penulis  terkait  dengan  masa  perjanjian  bagi hasil keuntungan gadai sawah antara penggadai dan penggarap sebagai berikut:
“Mengenai berapa lama masa perjanjian bagi hasil gadai antara penggadai dan penggarap di desa ini tidak ditentukan. tapi perjanjian bagi hasil bisa berakhir bila  masa gadaian si penggadai telah berakhir dengan pemilik lahan sawah tersebut, bisa juga berakhir bila si penggadai  menggati  penggarap  sebelumnya  dengan  penggarap  lain  dan  bila  penggarap sudah  tidak  mampu  untuk  merawat  lahan  sawah  gadaian  si  penggadai  maka  perjanjian antara penggadai dan penggarap pun bisa saja akan berakhir”. 20
Dari  hasil  wawancara  penulis  diatas  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  terkait  masa perjanjian dari bagi hasil gadai sawah antara penggadai dan penggarap berakhir bila lahan sawah gadaian tidak lagi berada dalam kekuasaan penggadai atau diambil alih kembali sepenuhnya oleh pemilik  lahan  sawah  tersebut  dan  masa  perjanjian  gadai  pun  bisa  berakhir  bila  penggarap  sudah tidak mampu untuk merawat lahan sawah gadaian dari penggadai.

## IV. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  penulis  lakukan  terkait  pelaksaan  sistem  bagi  hasil gadai  sawah  antara  penggadai  dan  pengarap  sawah  di  Desa  Patampanua  Kecamatan  Matakali
19 Rahaman,  Toko  Agama  Desa  Patampanua,  Kec.  Matakali  Kab.  Polman,  Sulbar, Wawancara oleh penulis di Patampanua, 14 Mei 2021
20 Sassul,  Toko  Agama  Desa  Patampanua,  Kec.  Matakali  Kab.  Polman,  Sulbar, Wawancara oleh penulis di Patampanua, 14 Mei 2021
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Kabupaten Polewali Mandar terdapat dua sistem bagi hasil gadai yang terjadi di Desa Patampanua, yang  pertama  sistem  bagi  hasil  gadai  sawah  dengan  rata  yaitu  dengan  menanggung  bersama (penggadai dan penggarap) biaya selama  masa perawatan lahan sawah  tersebut dan  setelah  masa panen  tiba  maka  hasilnya  akan  dibagi  secara  rata  dan  seadil-adilnya  antara  penggadai  dan penggarap.  Yang  kedua  sistem  bagi  hasil  gadai  sawah  dengan  cara  satu  banding  dua  (satu  untuk penggadai  dan  dua  untuk  penggarap)  dalam  sistem  bagi  hasil  ini  penggaraplah  yang  akan menanggung segala biaya perawatan  lahan  sawah tersebut  akan tetapi penggarap pula  yang akan mendapat bagian yang lebih banyak .
Pandangan  syariat  Islam  terkait  sistem  bagi  hasil  gadai  sawah  antara  penggadai  dan pengarap sawah yang terjadi di Desa Patampanua adalah boleh karena dalam proses akadnya tidak terdapat  hal-hal  yang fasid dan  sistem  bagi  hasil  gadai  sawah  yang  dilukukan  berjalan  sesuai dengan konsep moral Islam dalam hal bagi hasil.

## B. Saran
Tentang  kesempurnaan  eksplorasi  penulis  menyampaikan  beberapa  gagasan  mengenai saran  pembagian  keuntungan  gadai  sawah  antara  Penggadai  dan  pengarap  sawah  di  Desa Patampanua Kecamatan Matakali Kab. Polewali Mandar berikut ini dapat ditarik kesimpulan:
1.  Bagi  penggadai  hendaknya  lebih  berhati-hati  dalam  menjalankan  sistem  bagi  hasil  agar sesuai  dengan  tuntunan  ajaran  Islam  dan  tidak  mengutamakan  keuntungan  pribadi  tanpa melihat  kerja  keras  dari  penggarap  sawah  gadaiannya  untuk  itu  pembagian  hasil  panen antara penggadai dan penggarap haruslah di lakukan dengan seadil-adilnya.
2.  Bagi  penggarap  agar  dapat  menjalankan  tanggung  jawab  merawat  lahan  sawah  dari penggadai  dengan  sebaik  mungkin  sehingga  terciptalah  kerja  sama  dalam  hal  bagi  hasil yang baik tanpa adanya konflik.
3.  Bagi  seluruh  masyarakat  Desa  Patampanua  khususnya  masyarakat  yang  melakukan  sistem bagi hasil gadai yang sebaik mengetahui terlebih dahulu bagaimana sistem bagi hasil yang benar dalam Islam sehingga tidak  melanggar  ketentuan dari ajaran Islam dan tidak terjadi kekeliruan dalam proses pelaksanaan bagi hasil itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Ghofur Ansori, Gadai Syariah di Indonesia, Konsep, Implementasi dan Intitusional, Gadjah Madaa University PRESS, 2006
Ade Tri Cahyani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos  Kota  Depok”,  Kearsipan  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN  Syarif  Hidayatullah Jakarta, 2015.
Ahmad  Affan  Ghafar ,”  Pemanfaatan  Barang  Gadai  Dalam  Perjanjian  Hutang  Dibawah Tangan” , Jurnal Studi Kenotariatan, vol.12 no1 (2019).
Baharuddin “Sistem  Gadai  Sawah  Pertanian    dalam  Presfektif  Hukum  Islam” Skripsi  Fakultas Agama Islam Unasman (2012).
Harbani Pasolong, Metode Penelitian Administrasi Publik, (Bandung: Alfabeta, 2013).
Idri, Hadis Ekonomi , (Depok: Kencana, 2015).
Imam  Suprayogo  dan  Tobroni, Metodologi  Penelitian  Sosial-Agama ,  (Bandung:  Rosdakarya, 2001).
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Imamil  Muttaqin,” Perspektif  Hukum  Islam  Terhadap  Pelaksanaan  Gadai  Sawah  Dalam Masyarakat  Desa  Dadapayam  Kecamatan  Suruh  Kabupaten  Semarang” ,  Kearsipan
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
Mahmud’Abd.  al-Rahman’Abd  al-Mun’im, Mu’jam  al-Musthalahat  wa  al-Alfazh  al-Fiqhiyyah , juz II ( Kairo: Dar al-Fadhilah, 2008 M.)
Umrotul Khasanah,” Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam” , Jurnal Hukum dan  Syariah, vol 1 no.2 (2009).