https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index

## KEBIJAKAN POLITIK AFIRMATIF DAN PROBLEMATIKA REPRESENTASI PEREMPUAN DI PARLEMEN LOKAL PADA DPRD KABUPATEN WONOSOBO
Tirta Pandu Winata 1 , Abdul Aziz 2 , Rizky Amalia Putri 3
Universitas Tidar 1 , UIN Raden Intan Lampung 2 , Universitas Jenderal Soedirman 3 tpwinata@gmail.com , abdulaziz@radenintan.ac.id, amalia.putri@mhs.unsoed.ac.id Diterima: 30 Maret 2024 Disetujui: 25 Mei 2024 Dipublikasikan: 25 Juni 2024

## Abstract
The implementation of the decentralization system in Indonesia has intensive implications of  the  massive  public  attention  to  gender  equality  discourse.  In  the  political  aspect,  the realization  of  the  egalitarian  principle  between  men  and  women  has  been  pursued through  affirmative  political  policies  that  seek  to  fulfill  the  minimum  participation  of women in parliament as much as 30%. But this precious hope is not easy to realize. The case  study  conducted  in  Wonosobo  Regency  illustrates  the  complex  reality  of  gender equality,  where  since  the  1999  elections,  in  the  first  year  of  the  implementation  of  the decentralization  policy  until  the  2019  elections,  the  minimum  quota  of  30%  women's participation in local parliaments has never been fulfilled. In fact, in the 2019 elections, only  one  woman  was  elected  as  a  member  of  the  Regional  People's  Representative Council (DPRD). This study aims to analyze the factors that make it difficult to realize the principle  of  at  least  30%  women's  representation  in  the  DPRD  of  Wonosobo  Regency, which has even been encouraged by affirmative political policies. The method used in this research  is  a  qualitative  method  with  a  case  study  approach.  The  results  of  this  study indicate several factors that influence the difficulty for women to occupy seats in regional parliaments,  including  institutional  factors  and  political  funding,  religious  doctrination, gender bias that is rooted in society, and leadership in political parties. The conclusions in  this  study  illustrate  the  difficulty  of  fulfilling  the  principle  of  at  least  30%  women's representation  in  the  DPRD  of  Wonosobo  Regency  caused  by  various  factors,  and  not only because of the patriarchal culture that exists in society.
Keywords: Affirmative policy, Decentralization, Gender equality

## Abstrak
Implementasi  sistem  desentralisasi  di  Indonesia  berimplikasi  intensif  terhadap  besarnya perhatian  masyarakat  pada  wacana  kesetaraan  gender.  Pada  aspek  politik,  perwujudan prinsip  egaliter  antara  laki-laki  dan  perempuan  ditempuh  melalui  kebijakan  politik afirmatif  yang  berupaya  untuk  memenuhi  partisipasi  minimal  perempuan  di  parlemen sebesar  30%.  Namun  harapan  berharga  ini  tidak  mudah  untuk  diwujudkan.  Studi  kasus yang dilakukan di Kabupaten Wonosobo menggambarkan realitas kesetaraan gender yang kompleks,  dimana  sejak  Pemilu  tahun  1999,  tahun  pertama  penerapan  kebijakan desentralisasi  hingga  Pemilu  tahun  2019,  kuota  minimal  30%  partisipasi  perempuan  di DPRD  tidak  pernah  tercapai.  Faktanya,  pada  pemilu  2019,  hanya  satu  perempuan  yang terpilih  menjadi  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD).  Penelitian  ini
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
bertujuan  untuk  menganalisis  faktor-faktor  yang  menghambat  terwujudnya  prinsip keterwakilan  perempuan  minimal  30%  di  DPRD  Kabupaten  Wonosobo,  sekalipun  telah didorong  oleh  kebijakan  politik  afirmatif.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi sulitnya perempuan menduduki kursi di  DPRD, antara lain faktor kelembagaan dan pendanaan politik,  doktrinasi  agama, bias gender  yang  mengakar  di  masyarakat,  dan  kepemimpinan  di  partai  politik.  Kesimpulan dalam penelitian ini menggambarkan sulitnya memenuhi prinsip keterwakilan perempuan minimal  30%  di  DPRD  Kabupaten  Wonosobo  disebabkan  oleh  berbagai  faktor,  dan bukan hanya karena budaya patriarki yang ada di masyarakat semata.
Kata-kata kunci: kebijakan afirmatif, desentralisasi, kesetaraan gender

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan  diskursus  kesetaraan  gender  dalam  konteks  global  memiliki korelasi  kuat  atas  adanya  isu  mengenai  bias  gender  dan  rangaian  dinamika  lainnya. Apabila diasosiasikan dalam kehidupan politik, bias gender yang acap kali terjadi adalah adanya  domain  maskulin 1 dan  ”boyzone” 2 yang  terinternalisasi  dalam  norma-norma politik. 3 Kajian  maskulinitas  dalam  politik  mampu  mendiferensiasikan  sifat-sifat maskulin  atas  sifat-sifat  feminin,  dimana  maskulin  diterjemahkan  sebagai  sifat  kuat, kompetitif,  efektif,  tangguh,  cerdas,  dan  agresif.  Sedangkan  feminin  meliputi  sifat penyayang, jujur, menyenangkan, emosional, dan lain sebagainya. 4
Problematika  sesungguhnya  dari  domain  maskulin  yang  meresap  menjadi  norma politik  ini  adalah  kemampuannya  dalam  memberikan  sugesti  bagi  masyarakat konvensional mengenai pembingkaian suatu standar politisi yang secara normatif bersifat maskulin,  dengan  orientasinya  yang  kuat  pada  isu-isu  politik  ’keras’  seperti  ekonomi, militer, keamanan, dan relasi internasional. 5 Hal ini tentu sangat berkontemplasi pada isu bias  gender  feminin,  yang  berorientasi  pada  isu-isu  politik  ’lembut’  seperti  pendidikan, kesejahteraan,  kesehatan,  pengasuhan  anak,  dan  lain  sebagainya.  Adanya  bias  dalam norma  politik  berikut  standarisasinya  ini  kemudian  berimplikasi  pada  rendahnya  tingkat keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik.
Rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik ini membuat banyak negara di dunia  selama  beberapa  dekade  terakhir  memformulasikan  adanya  kebijakan  kuota
1 Meeks, “Is She ‘Man Enough’? Women Candidates, Executive Political Offices, and News Coverage.”
2 Ross, “Women in the Boyzone: Gender, News and Herstory.”
3 Rohrbach et al., “More Than Just Gender: Exploring Contextual Influences on Media Bias of Political Candidates.”
4 Meeks, “Is She ‘Man Enough’? Women Candidates, Executive Political Offices, and News Coverage.”
5 Heldman, Project Manager’s Spotlight on Risk Management .
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
perempuan  dalam  sistem  pemlilihan  mereka.  Salah  satu  tonggak  awal  dari  adanya kebijakan  ini  adalah  penerapan  kuota  politik  berbasis  gender  di  Amerika  Latin  dan beberapa negara Afrika pada tahun 1990-an. 6 Pengaruh positif dari penerapan kebijakan tersebut kemudian menginspirasi negara-negara di Asia untuk turut mengimplementasikan  kebijakan  kuota  politik  berbasis  gender  demi  mengoptimalkan representasi perempuan secara deskriptif, simbolik, dan substantif. 7
Kabar  baik  sebagai  salah  satu  implikasi  dari  adanya  penerapan  kebijakan  kuota perempuan  ini  bisa  ditinjau  dari  studi  yang  menyebutkan  bahwa  terdapat  13,4%  jumlah representasi  perempuan  di  parlemen  seluruh  dunia  pada  tahun  2000,  dan  kemudian meningkat  secara  signifikan  pada  tahun  2019,  yaitu  sebesar  24,3%. 8 Pada  fenomena tersebut,  terdapat  fakta  yang  menyebutkan  bahwa  peningkatan  angka  representasi perempuan  lebih  mudah  terlaksana  di  negara-negara  dengan  tingkat  sekularisasi  yang tinggi. 9 Pada  konteks  Indonesia  yang  notabene  merupakan  negara  berketuhanan  dengan 86,7%  penduduknya  beragama  Islam  (RISSC,  2022),  Indonesia  masih  memiliki  tingkat representasi perempuan yang rendah. 10
Rendahnya  tingkat  representasi  perempuan  di  Indonesia  bisa  diidentifikasi melalui  Keputusan  KPU  No  1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/  VIII/2019  tentang  penetapan calon terpilih anggota dewan perwakilan rakyat dalam pemilihan umum tahun 2019, yang mana  terdapat  20,5%  perempuan  yang  terpilih  menjadi  anggota  DPR  RI  pada  Pemilu 2019. 11 Walaupun demikian, persentase keterwakilan perempuan yang menyentuh angka 20%  ini  merupakan  persentase  tertinggi  keterwakilan  perempuan  dalam  parlemen nasional  di  Indonesia  hingga  saat  ini,  yang  mana  juga  patut  diapresiasi.  Peningkatan keterwakilan  perempuan  di  DPR  RI  ini  tidak  terlepas  dari  adanya  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu  yang  mengatur  adanya  kuota  minimal  30% pencalonan perempuan di setiap daerah pemilihan pada ajang pemilihan umum.
Kebijakan  kuota  minimal  keterwakilan  perempuan  dalam  politik  di  Indonesia pertama kali diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang
6 Hillman, “The Limits of Gender Quotas: Women’s Parliamentary Representation in Indonesia.”
7 Franceschet, Krook, and Piscopo, The Impact of Gender Quotas .
8 Hessami and da Fonseca, “Female Political Representation and Substantive Effects on Policies: A Literature Review.”
9 Childs and Levonduski, Political Representation .
10 Umagapi, “REPRESENTASI PEREMPUAN DI PARLEMEN HASIL PEMILU 2019: TANTANGAN DAN PELUANG.”
11 KPU RI, “KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR: 61/PL.01.9- Kpt/3371/Kota/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEGLANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.”
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Partai  Politik  dan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2003  tentang  Pemilihan  Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah.  Dengan  serangkaian  dinamika  yang  terjadi,  terdapat  upaya  untuk mengoptimalkan  adanya  keterwakilan  perempuan  sebanyak  30%  melalui  penerapan model zipper yang dimodifikasi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah  dan Dewan  Perwakilan  Rakayat  Daerah. 12 Ketentuan  dari  model  zipper  yang  dimodifikasi tersebut  adalah  dalam  setiap  pencalonan  tiga  orang  di  pemilihan  legislatif,  sedikitnya terdapat  satu  perempuan  yang  diajukan  oleh  partai  politik.  Selanjutnya,  ketentuan mengenai representasi perempuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang  Pemilihan  Umum  dan  diubah  dengan  PERPU  No.  1  Tahun  2022  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Adanya  tren  kenaikan  persentase  representasi  perempuan  di  parlemen  nasional melalui  hasil  Pemilu  tahun  2019  bertolak  belakang  dengan  fenomena  di  Kabupaten Wonosobo.  Pada  Pemilu  2019,  hanya  terdapat  satu  calon  perempuan  yang  berhasil terpilih  menjadi  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kabupaten Wonosobo,  dari  total  sebanyak  45  kursi  anggota  dewan.  Jumlah  ini  menjadi  jumlah terkecil  mengenai  terpilihnya  perempuan  di  parlemen  Wonosobo  semenjak  Pemilu pertama pasca reformasi, yakni Pemilu 1999.

## GRAFIK I

## Perempuan yang Terpilih Menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo Pada Ajang
Pemilu
Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo dan KPU Kabupaten Wonosobo.
12 Puskapol, “Kebijakan Peningkatan Keterwakilan Perempuan Pemilu 2004 Dan 2009.”
4 4 3 2 1 1999
2004 2009 2014 2019
Tahun
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Data  di  atas  menunjukkan  bahwa  tingkat  representasi  perempuan  di  DPRD Kabupaten Wonosobo masih sangat jauh dari harapan kebijakan affirmative action dalam politik, bahkan sama sekali belum pernah menyentuh angka 10%. Fenomena ini menjadi ironi,  mengingat  bergulirnya  reformasi  yang  secara  kontekstual  mampu  berimplikasi secara  kuat  dan  positif  pada  kehidupan  politik  skala  lokal,  termasuk  dalam  urusannya meningkatkan  partisipasi  politik  yang  lebih  spesifik.  Ditambah  lagi,  pada  Pemilu  2019 seluruh partai politik yang mengikuti kontestasi elektoral di Kabupaten Wonosobo telah memenuhi  persyaratan  minimal  30%  pencalonan  perempuan  di  Pemilihan  Umum. Disamping  hal  ini  menjadi  persyaratan  administratif,  secara  substantif  partai  politik dituntut  untuk  memberikan  pendidikan  politik  dan  kesempatan  yang  terbuka  bagi perempuan untuk terakomodir dalam pengorganisasian dan pengkaderan.

## TABEL I
Pencalonan Perempuan oleh Partai Politik di Wonosobo pada Pemilu 2019
Partai Politik Jumlah Perempuan yang Diusung Persentase PKB Partai Gerindra PDI Perjuangan Partai Golkar Partai NasDem Partai Berkarya PKS Partai Perindo PPP PSI PAN Partai Hanura Partai Demokrat PBB 17 orang 22 orang 18 orang 16 orang 17 orang 9 orang 8 orang 20 orang 13 orang 11 orang 19 orang 15 orang 17 orang 5 orang 37,89% 45,81% 40,67% 39,58% 43,910% 55,55% 43,47% 37,50% 49,50% 42,14% 43,02% 38,31% 37,89% 61,66%

## Sumber: KPU Kabupaten Wonosobo
Seluruh partai politik peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Wonosobo telah mengusung perempuan  sebagai  calon  legislatif  untuk  DPRD  kabupaten  dengan  persentase  paling sedikit  37,89%.  Namun  pada  kenyataannya,  hanya  terdapat  satu  calon  legislatif perempuan,  yaitu  seorang  politisi  dari  PDI  Perjuangan  yang  berhasil  terpilih  menjadi anggota DPRD Kabupaten Wonosobo dengan perolehan suara sebanyak 4.532. 13 Bahkan Partai Gerindra yang menjadi pengusung perempuan terbanyak, yaitu 22 calon memiliki hasil  yang  nihil.  Hal  ini  bisa  dimaknai  bahwa  fenomena  representasi  perempuan  dalam
13 KPU Kabupaten Wonosobo, “Arsip/Dokumen Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD 2019.”
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
politik  di  Kabupaten  Wonosobo  baru  sebatas  representasi  deskriptif,  yakni  dengan indikator  keterwakilan  perempuan  baru  berdampak  pada  pemenuhan  persyaratan administrasi partai politik peserta pemilu.
Kontribusi  teoritis  dalam  literatur  ilmu  politik  dan  administrasi  publik mengkonvergensikan  adanya  keterkaitan  antara  politisi  terpilih  dengan  kebijakan pemerintah  yang  diformulasikan. 14 Hal  ini  bisa  diidentifikasi  melalui  adanya  perbedaan yang signifikan pada kebijakan di  sepanjang  garis  partisan  yang berorientasi pada nilai- nilai  politis  tertentu.  Walau  demikian,  pandangan  alternatif  yang  pada  dasarnya bertentangan dengan pandangan pemilih median (Turun’, 1957) ini juga mengakomodir model  kandidat-warga  negara,  yang  memandang  bahwa  terdapat  divergensi  preferensi atas  kebijakan  dan  tidak  semata  berorientasi  pada  ideologi  partisan. 15 Pandangan  ini melampaui keberpihakan atas nilai partisan dan merujuk kepada relevansi gender dalam formulasi kebijakan. 16
Secara empiris, kontribusi teoritis tersebut relevan dengan tesis yang menyatakan bahwa  keterwakilan  perempuan  secara  langsung  dapat  memengaruhi  kebijakan. Implikasinya,  Kabupaten  Wonosobo  sebagai  daerah  dengan  tingkat  representasi perempuan  yang  rendah  di  parlemen  menjadi  daerah  dengan  tingkat  pemberdayaan perempuan  paling  rendah  se-Provinsi  Jawah  Tengah  pada  tahun  2022,  dengan  indeks 48,68%. Adanya tingkat pemberdayaan perempuan tersebut diidentifikasi melalui adanya indikator  keterwakilan  perempuan  di  parlemen,  keterlibatan  dalam  pengambilan keputusan, dan adanya distribusi kesejahteraan yang proporsional. Walaupun mekanisme pelibatan  kelompok-kelompok  perempuan  telah  dilaksanakan  oleh  seorang  anggota DPRD  Kabupaten  Wonosobo  terpilih  tadi, 17 namun  hal  itu  tidaklah  cukup  karena kapasitasnya yang hanya seorang diri.
Pada  dasarnya  perempuan  merupakan  sumber  daya  dengan  potensi  kompetensi yang  tinggi,  yang  dengan  ukuran  kepribadiannya  mampu  berpengaruh  secara  positif terhadap arah kebijakan pemerintah. Studi yang dilaksanakan di 139 negara bagian pada periode puncak adopsi kebijakan politik afirmatif yaitu dalam rentang tahun 1995 - 2012 menunjukkan  adanya  guncangan  partisipasi  perempuan  dalam  parlemen  yang
14 Hessami and da Fonseca, “Female Political Representation and Substantive Effects on Policies: A Literature Review.”
15 Martin J. Osborn and Al Slivinski, “A Model of Political Competition with Citizen-Candidates.”
16 Hessami and da Fonseca, “Female Political Representation and Substantive Effects on Policies: A Literature Review.”
17 Wulandari, “Fungsi Representatif Anggota DPRD Perempuan Tunggal : Izanatul Muziah Di Dprd Kabupaten Wonosobo.”
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
berimplikasi pada adanya representasi substantif atas kebijakan pengeluaran dan aktivias pemerintah. 18 Pengaruh  substantif  tersebut  meliputi  adanya  peningkatan  penentuan prioritas  pengeluaran  dan  aktivitas  pemerintah  pada  bidang  kesehatan  masyarakat.  Oleh karena  keterbatasan  sumber  daya  pembangunan  yang  ada,  peningkatan  pengeluaran  dan aktivitas  pada  bidang  kesehatan  tersebut  diiringi  dengan  adanya  penurunan  relatif  pada bidang militer dan kategori pengeluaran lainnya. 19
Adanya  studi  tersebut  menarik  apabila  dikorelasikan  dengan  Kabupaten Wonosobo  yang  selama  ini  tengah  memiliki  isu  kesehatan  yang  besar,  yaitu  mengenai permasalahan  stunting.  Pada  tahun  2021,  Kabupaten  Wonosobo  memiliki  angka prevalensi stunting tertinggi se-Provinsi Jawa Tengah, dengan persentase sebesar 28,1%. Walaupun  patut  diapresiasi  bahwa  persentase  tersebut  kemudian  turun  di  tahun  2022, yaitu  dengan  tingkat  prevalensi  sebesar  22,7%.  Namun,  angka  ini  masih  lebih  tinggi dengan selisih 1,9% dari angka rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang memiliki prevalensi sebesar  sebesar  20,8%.  Selain  itu,  masih  terdapat  isu-isu  lain  yang  berdasarkan  bias gender dalam politik secara kontekstual justru mengarah pada isu-isu yang identik dengan politik feminin oleh Meeks, 20 seperti kesejahteraan, pendidikan, dan lain sebagainya.
Konteks  Kabupaten  Wonosobo  yang  saat  ini  tengah  mengalami  tren  penurunan representasi  politik  perempuan  dalam  lembaga  legislatif  justru  seolah  sangat membutuhkan  peranan  representasi  politik  substantif  perempuan  untuk  mengatasi permasalahan-permasalahan  tersebut.  Namun  fenomena  rendahnya  keterwakilan  dan partisipasi perempuan dalam politik ini bisa diidentifikasi penyebabnya melalui beberapa hal  krusial.  Pertama,  faktor  institusional  yang  meliputi  sistem  pemilihan,  apakah  itu bersifat proporsional, campuran, atau tunggal, dan lain sebagainya. 21 Salah satu implikasi paling  kuat  dari  adanya  pengaruh  institusional  ini  adalah  pengaruh  pendanaan  politik. 22
Sistem  pemilihan  yang  bersifat  proporsional  dan  terbuka  memungkinkan  mekanisme kandidasi  secara  personal,  dan  membuat  calon  legislatif  harus  mengeluarkan  pendanaan lebih untuk keperluan pribadinya.
Kedua,  terdapat  faktor  doktrinasi  agama  yang  mengakar  kuat  pada  masyarakat konvensional,  terutama  yang  menyangkut  aspek-aspek  masyarakat  moderat  dan
18 Clayton and Zetteberg, “Quota Shocks: Electoral Gender Quotas and Government Spending Priorities Worldwide.”
19 Clayton and Zetteberg.
20 Meeks, “Is She ‘Man Enough’? Women Candidates, Executive Political Offices, and News Coverage.”
21 Hessami and da Fonseca, “Female Political Representation and Substantive Effects on Policies: A Literature Review.”
22 Hillman, “The Limits of Gender Quotas: Women’s Parliamentary Representation in Indonesia.”
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
skripturalis  dalam  beragama. 23 Ketiga,  terdapat  bias  gender  yang  mengakar  di masyarakat, 24 Aspek  ini  meliputi  adanya  pandangan-pandangan  yang  bersifat  bias  dari masyarakat  yang  berpengaruh  terhadap  pandangan  dan  stereotip-stereotip  tertentu terhadap  perempuan  dan  memengaruhi  popularitasnya  dalam  dunia  politik.  Keempat, adanya faktor kepemimpinan laki-laki pada partai politik. 25 Partai politik sebagai lembaga pengusung  para  calon  legislatif  berkorelasi  kuat  terhadap  para  calon  perempuan  yang diusungnya pada kontestasi elektoral.
Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Widdy  Puspita  Widiyaningrum  pada  tahun 2020 yang berjudul ” PARTISIPASI  POLITIK  KADER  PEREMPUAN  DALAM  BIDANG POLITIK:  SEBUAH  KAJIAN  TEORITIS ”  telah  mengkaji  adanya  penjabaran  mengenai problematika  kebijakan  politik  afirmatif  dan  representasi  perempuan  dalam  politik, 26 untuk  itu  penelitian  ini  akan  berfokus  untuk  mengkaji  bagaimana  hambatan-hambatan yang  dialami  oleh  calon  legislatif  perempuan  di  Kabupaten  Wonosobo  untuk  terpilih menjadi  anggota  DPRD  di  Kabupaten  Wonosobo.  Persoalan  ini  menarik  untuk  dikaji mengingat  rendahnya  keterwakilan  perempuan  dalam  parlemen  lokal  di  Kabupaten Wonosobo  yang  secara  kontekstual  memiliki  korelasi  kuat  terhadap  adanya  representasi substantif  kaum  perempuan  atas  kebijakan-kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Wonosobo. Sehingga  penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  mengkaji dan  menganalisis  secara  kritis,  serta  mencari  jawaban  kebijakan  politik  afirmatif diimplementasikan di Wonosobo

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  dengan menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Penelitian  kualitatif merupakan  suatu  metode  penelitian  yang  berupaya  untuk  memahami  dan  melaksanakan eksplorasi atas permasalahan sosial  yang terjadi  pada individu atau kelompok tertentu. 27 Pelaksanaan eksplorasi yang dilaksanakan pada penelitian kualitatif memiliki keterkaitan dengan  mekanisme  investigasi,  dengan  peneliti  sebagai  instrumen  penelitian  melakukan
23 Blackburn, “Indonesian Women and Political Islam.”
24 Bhalotra, “This Is a Postprint Version of the Following Published Document : Bhalotra , S ., Clots- Figueras , I . and Iyer , L . ( 201 7 ). Pathbreakers ? Women ’ s Electoral Success and Future Political Participation . Available in : Https://Doi.Org/10.1111/Ecoj.12.”
25 Bhalotra.
26 Widiyaningrum, “Partisipasi Politik Kader Perempuan Dalam Bidang Politik: Sebuah Kajian Teoritis.”
27 Creswell, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran Edisi Keempat .
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
kontak  langsung  dengan  orang-orang  di  tempat  penelitian. 28 Sementara  itu,  pendekatan studi  kasus  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berorientasi  pada  aktivitas  untuk mengeksplorasi  suatu  fenomena  secara  terfokus  dan  mendalam,  dengan  mengumpulkan berbagai  informasi  secara  komprehensif  melalui  prosedur  dan  waktu  yang  telah ditentukan. 29 Sejalan  dengan  definisi  ini,  pendekatan  studi  kasus  juga  bisa  diartikan sebagai  pendekatan  dimana  peneliti  melaksanakan  eksplorasi  secara  mendalam  atas aktivitas, kejadian, proses, dan program pada satu orang atau lebih. 30
Penelitian  ini  akan  dilaksanakan  di  Kabupaten  Wonosobo,  dengan  sasaran penelitian  adalah  pihak-pihak  yang  secara  proporsional  terlibat  atau  mengetahui permasalahan  mengenai  representasi  perempuan  di  parlemen    daerah  Kabupaten Wonosobo.  Lebih  spesifiknya,  teknik  pemilihan  informan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  dengan  purposive  sampling,  yang  menargetkan  5  informan  kunci, antara  lain:  anggota  DPRD  Kabupaten  Wonosobo  perempuan  sekaligus  calon  petahana pada Pemilu 2024, calon legislatif perempuan yang notabene pendatang baru atau belum pernah  mengikuti  kontestasi  elektoral,  aktivis  perempuan  daerah,  Komisioner  KPU Kabupaten Wonosobo, dan Ketua Bawaslu Kabupaten Wonosobo.
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta penggunaan teknik yang diperkenalkan oleh Milles dan Huberman  (1992)  dalam  proses  analisis  data. 31 Adapun  teknik  analisis  data  tersebut meliputi  reduksi  data  atau  pemilihan,  pemusatan  perhatian,  dan  penyederhanaan  data sesuai yang dibutuhkan, penyajian data yang meliputi penyusunan dan penyajian berbagai jenis matriks / grafik / jaringan / bagan, dan kemudian menarik kesimpulan atas data-data analisis tersebut.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Faktor Institusional
Faktor institusional merupakan faktor dimana institusi dan sistem penyelenggaraan  pemilihan  umum,  entah  itu  proporsional,  campuran,  atau  yang  lainnya memberikan pengaruh terhadap keterpilihan perempuan pada ajang Pemilu. 32 Pada studi di Kabupaten Wonosobo, faktor institusional mengidentifikasi tiga hambatan perempuan
28 McMillan and Schumacher, Research in Education .
29 Creswell, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran Edisi Keempat .
30 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D .
31 Milles and Huberman, Analisis Data Kualitatif .
32 Hessami and da Fonseca, “Female Political Representation and Substantive Effects on Policies: A Literature Review.”
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
dalam  terpilih  menjadi  anggota  legislatif,  antara  lain:  orientasi  representasi  deskriptif partai  politik,  keterbatasan  finansial  dan  jaringan,  dan  krisis  pendidikan  politik perempuan.

## Orientasi Representasi Deskriptif Partai Politik
Diimplementasikannya kebijakan politik afirmatif untuk mendorong keterwakilan perempuan  dalam  politik  menjadi  langkah  progresif  untuk  mengoptimalkan  peran  serta perempuan  dalam  kehidupan  politik.  Adanya  kuota  minimal  sebanyak  30%  representasi perempuan  yang  harus  dipenuhi  oleh  partai  politik  pada  aspek  struktur  kepengurusan partai  berikut  dengan  mekanisme  pencalonan  pada  pemilihan  umum  menjadi  hal  wajib yang  harus  dipenuhi.  Dengan  adanya  kebijakan  ini,  Komisioner  KPU  Kabupaten Wonosobo  juga  mengharapkan  adanya  keterpilihan  perempuan  minimal  30%  pada pemilihan  DPRD  Kabupaten  Wonosobo  untuk  mempertegas  representasi  politik perempuan menuju representasi substantif yang berorientasi pada kebijakan. 33
Namun demikian, argumentasi berbasis yuridis-formal kebijakan politik afirmatif ini  pada  taraf  realitas  berbenturan  dengan  aspek  sosio-politik  yang  dialektis.  Pasalnya, terdapat  indikasi  orientasi  partai  politik  kontemporer  yang  cenderung  mengutamakan aspek representasi numerik perempuan pada pemilihan umum. Pada studi pemilu terbaru yaitu  Pemilu  2019,  seluruh  partai  politik  peserta  pemilu  telah  melibatkan  perempuan sebagai  calon  legislatif.  Namun  pencalonan  ini  hanya  bersifat  representasi  deskriptif, dengan  orientasi  untuk  memenuhi  persyaratan  administrasi  minimal  pencalonan perempuan  sebanyak  30%  (Wawancara,  Calon  Legislatif  Perempuan  Petahana,  16  Mei 2023).  Hal  ini  tentu  berdampak  pada  nasib  calon  perempuan  tersebut,  dimana  rata-rata ditempatkan  pada  nomor  urut  yang  kurang  populer.  Dalam  studi  di  Kabupaten Wonosobo,  nomor  urut  yang  kurang  populer  tersebut  merujuk  pada  nomor  urut  dengan bilangan banyak.
Peristiwa ini tidak hanya terjadi pada Pemilu 2019 semata. Walaupun pembenaran atas  gagalnya  partai  politik  dalam  mendorong  keterpilihan  perempuan  di  Pemilu  2019 memang  menjadi  yang  paling  memprihatinkan.  Dari  207  perempuan  yang  dicalonkan oleh  partai  politik  pada  ajang  pemilihan  DPRD,  hanya  1  perempuan  saja  yang  terpilih. Demikian  pula  dengan  pemilu-pemilu  sebelumnya,  yang  secara  kuantitas  maksimal hanya  menyentuh  angka  3  orang  perempuan  yang  terpilih  menjadi  anggota  DPRD Kabupaten  Wonosobo.  Rendahnya  angka  keterpilihan  perempuan  pada  ajang  Pemilu
33 Franceschet, Krook, and Piscopo, The Impact of Gender Quotas .
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
mengindikasikan adanya pandangan representasi deskriptif dan formalistik, dimana partai politik peserta pemilu memiliki perspektif pragmatis terhadap mekanisme politis dengan menempatkan perempuan sebagai subjek ‘ way of being ’ atau ‘standing for’ semata. 34
Dinamika  pencalonan  perempuan  oleh  partai  politik  ini  juga  dinilai  tidak berdasarkan  pada  aspek  kualitatif,  dimana  hal  ini  menegasikan  aspek  kualitas  calon legislator  pada  urusan-urusan  substantif  perwakilan,  kebijakan,  bahkan  pertarungan elektoral.  Temuan  ini  berkorelasi  pada  fenomena  adanya  sebagian  besar  partai  politik yang  justru  mengalami  kesulitan  ketika  mencari  kandidat  perempuan  di  setiap  dapil (daerah  pemilihan)  yang  ada  (Wawancara,  Komisioner  KPU  Wonosobo,  17  Mei  2023). Sehingga,  pemilihan  calon  legislatif  perempuan  cenderung  sembarangan  dan  tidak berdasarkan  kualifikasi  kemampuan  menghadapi  kontestasi  pemilu,  berikut  dengan kemampuan  legislator  apabila  kandidat  yang  bersangkutan  terpilih  menjadi  anggota DPRD Kabupaten Wonosobo.

## Keterbatasan Finansial dan Jaringan
Konstelasi  pemilihan  umum  yang  bertujuan  untuk  memilih  anggota  legislatif dipengaruhi oleh sistem dan serangkaian aktivitas yang pada akhirnya berimplikasi pada hasil  penyelenggaraan  Pemilu  tersebut.  Berdasarkan  catatan  historis,  Indonesia  telah menerapkan  dua  sistem  pemilu  yang  berbeda.  Pertama,  sistem  proporsional  dengan stelsel  daftar,  atau  yang  biasa  dikenal  dengan  sistem  proporsional  tertutup  (closed-list PR). Sistem ini menghendaki proses pemilihan oleh pemilih hanya sebatas memilih partai politik,  yang  kemudian  partai  politik  akan  menentukan  calon  legislatif  terpilih berdasarkan  pertimbangan  nomor  urut.  Kedua,  sistem  proporsional  daftar  terbuka,  atau sistem  proporsional  terbuka  (open-list  PR).  Pada  sistem  proporsional  terbuka  ini, pemilihan  dilaksanakan  dengan  memilih  secara  langsung  calon  legislatif  yang  terdapat pada daftar secara terbuka.

## TABEL II
Periode Penggunaan Sistem Pemilu di Indonesia 1955 – 2019
1955 – 1999 : Proporsional Tertutup
2004              : Proporsional Terbuka Terbatas (Berdasarkan Nomor Urut) 2009 – 2019  : Proporsional Terbuka (Berdasarkan Suara Terbanyak)
Sumber: Kherid, 2021.
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Perbedaan  sistem  pemilihan  umum  yang  diberlakukan  menghasilkan  fenomena politis  yang  berbeda  pula  pada  setiap  pemilu  yang  diselenggarakan.  Penerapan  sistem proporsional  terbuka  secara  utuh  dengan  indikator  keterpilihan  berdasarkan  suara terbanyak  calon  legislatif  menghasilkan  dinamika  tersendiri  dalam  aspek  keterwakilan perempuan.  Pasalnya,  semenjak  tahun  2009  ketika  sistem  ini  secara  utuh  diterapkan justru  menghasilkan  penurunan  angka  keterpilihan  perempuan  di  parlemen  Kabupaten Wonosobo  secara  berangsur-angsur  hingga  Pemilu  2019  (Wawancara,  Calon  Legislatif Perempuan  Petahana,  16  Mei  2023).  Beberapa  faktor  yang  melatarbelakangi  fenomena ini  adalah  karena  aspek  pendanaan  yang  dibutuhkan  pada  sistem  proporsional  terbuka cenderung lebih besar (Wawancara, Komisioner KPU Wonosobo, 17 Mei 2023).
Problematika  finansial  ini  berkorelasi  pada  derajat  keterpilihan  calon  legislatif, mengingat aspek finansial menjadi salah satu kontributor utama dalam proses kampanye. Permasalahan selanjutnya terletak pada calon  perempuan  yang rata-rata belum memiliki kesiapan  secara  finansial  tersebut  (Wawancara,  Calon  Legislatif  Perempuan  Pendatang Baru,  14  Mei  2023).  Faktor  lain  yang  juga  melatarbelakangi  minimnya  keterpilihan perempuan  pada  Pemilu  di  Kabupaten  Wonosobo  adalah  minimnya  jaringan  yang dimiliki oleh calon perempuan. Bukan tanpa alasan, minimnya jaringan yang dimiliki ini disebabkan karena mekanisme pemilihan calon perempuan yang tidak mempertimbangkan  basis  massa  oleh  partai  politik  (Wawancara,  Calon  Legislatif Perempuan Petahana, 16 Mei 2023).
Sementara  itu,  basis  massa    atau  jaringan  yang  dimiliki  oleh  seorang  calon legislatif menjadi faktor krusial pula, terutama pada proses kampanye. Robert D. Putnam (1993)  menyatakan  bahwa  jaringan  merupakan  salah  satu  modal  sosial  yang  memiliki nilai  politis  tinggi  beririsan  dengan  kepercayaan  dan  norma. 35 Jaringan  politik  secara aplikatif bisa didefinisikan sebagai suatu relasi antara calon legislatif dengan masyarakat. Dengan  kurangnya  aspek  jaringan  tersebut,  maka  calon  legislatif  perempuan  akan  sulit diterima  oleh  masyarakat.  Hal  ini  disebabkan  faktor  kedekatan  calon  legislatif  kepada masyarakat juga merupakan hal yang diperhatikan disamping kapasitas finansial. Bahkan, dalam  upaya  meyakinkan  pemilih  perempuan  untuk  memilih  calon  legislatif  sesama perempuan  pun,  para  calon  legislatif  perempuan  belum  sepenuhnya  mampu melaksanakannya (Wawancara, Komisioner KPU Wonosobo, 17 Mei 2023).
Faktor Doktrinasi Agama bagi Masyarakat Konservatif
35 Putnam, Leonardi, and Nonetti, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy .
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Paradigma  masyarakat  terhadap  politik  tidak  terlepas  dari  adanya  pengaruh agama.  Kecenderungan  tersebut  disebabkan  atas  dasar  sifat  manusia  yang  tidak  bisa dipisahkan  dengan  entitas  agama.  Hal  tersebutlah  yang  kemudian  membuat  manusia disebut sebagai  homo religius. 36 Dalam literatur politik, terdapat  tiga faktor utama  yang mampu menjelaskan kecenderungan psikologis manusia yang berorientasi pada nilai-nilai agama dalam menentukan sikap politik, yaitu: otoritas dogmatis  yang memiliki orientasi pembenaran bersifat mutlak, otoritas terarah yang meliputi aspek ketuntasan pengaturan, dan  pelembagaan  otoritas  yang  memberikan  panduan  atas  kebenaran  mutlak  untuk dijadikan sebagai landasan dalam perumusan peraturan yang mampu memperkuat entitas agama.
Kabupaten  Wonosobo  yang  merupakan  salah  satu  daerah  di  Indonesia  dengan pola keagamaan yang identik dengan kondisi di Indonesia secara umum, yaitu didominasi oleh  pemeluk  agama  islam.  Bahkan,  dari  15  kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten Wonosobo,  seluruhnya  memiliki  proporsi  penduduk  dengan  mayoritas  beragama  islam dengan  jumlah  914.405  penduduk,  dilanjutkan  dengan  pemeluk  agama  kristen  dan protestan  sebanyak  8.607  penduduk,  dan  pemeluk  agama  hindu,  budha,  serta  agama- agama lainnya dengan jumlah 781 penduduk.

## TABEL III

## Data Pemeluk Agama di Kabupaten Wonosobo tahun 2022
Kecamatan Islam Protestan & Katolik Lainnya Wadaslintang  64.579 197 2 Kepil 67.994 28 6 Sapuran 64.294 319 49 Kalibawang 29.067 11 4 Kaliwiro 55.352 330 14 Leksono 48.063 349 2 Sukoharjo 36.671 125 41 Selomerto 54.468 1.503 93 Kalikajar 74.563 220 151 Kertek 93.104 1.328 118 Wonosobo 91.656 3.585 235 Watumalang 58.828 162 -
36 Sastrapratedja, Manusia Multi Dimensional: Sebuah Renungan Filsafat .
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Mojotengah 68.717 198 1 Garung 59.406 76 - Kejajar 47.643 176 65 Jumlah 914.405 8.607 781
Sumber: BPS Wonosobo.
Berdasarkan  data  di  atas,  bisa  diindikasikan  bahwa  penduduk  beragama  islam memiliki pengaruh  yang signifikan terhadap dinamika politik  yang terjadi  di  Kabupaten Wonosobo.  Berfokus  pada  problematika  rendahnya  keterpilihan  perempuan  pada  ajang pemilihan  umum,  terutama  pemilihan  DPRD  Kabupaten  Wonosobo,  faktor  doktrinasi islam  yang  menjadi  otoritas  dogmatis  atas  suatu  kebenaran  yang  harus  ditaati menimbulkan pembelahan tafsir antara masyarakat moderat dan masyarakat konservatif.
Pembelahan  tersebut  meliputi  perbedaan  cara  pandang  atas  otoritas  dogmatis, terarah, dan pelembagaan otoritas yang eksis dalam ajaran islam oleh pemilih muda dan pemilih  tua  (Wawancara,  Komisioner  KPU  Wonosobo,  17  Mei  2023).  Perempuan, sebagai  subjek  kajian  memiliki  sifat  yang  dinamis  ketika  disandingkan  dengan  isu kepemimpinan,  atau  perwakilan  di  parlemen.  Otoritas  dogmatis  masyarakat  konservatif yang  notabene  mengacu  pada  pemahaman  skripturalis  atas  nilai-nilai  islam  memandang bahwa perempuan memiliki ambiguitas dalam kepemimpinan dan perwakilan. Salah satu pedoman  bagi  masyarakat  konservatif  mengenai  isu  ini  adalah  Q.S.  An-Nisa  ayat  34 sebagai berikut.
َلر اِّ جَار  جقََ ر جِّوۡاَجعار ى الَب ِّس  آجِاب مَااف  جَّوَااللّٰجِاب و ۡض اُِّاللّٰاع  الَب َۡض اوَبِلر ماااف اَ جِّوَر ِِّّان وا اۡ َبالار جَََّ        وا َصَاۡحل اع وۡض اتََاٰ  الَب َ جلاغجاَبل  باََََ َٰ  باَ ََِن   َ  َۡ االلّٰالجلر مَع ِّقوۡ جسواوش جۡر اس ِّقوۡ جِّوََِاع ِّقوۡ اَ جِّوجوع اَ جِّوع اِا   جمَ ۡلر اس ِّقوۡ جِّوب َا جُر اس     جلَِاۡ ِّقََجلاااف ر جِّوغجِا   ا اع  جَّوَاِجِاِار  جََ اع  ً    َااف اَ ا  ا ۡض ََِّر   ر  اجلَِا   ًل
” kaum  laki-laki  itu  adalah  pemimpin  bagi  kaum  wanita,  oleh  karena  Allah  telah melebihkan  sebahagian  mereka  (laki-laki)  atas  sebahagian  yang  lain  (wanita),  dan karena  mereka  (laki-laki)  telah  menafkahkan  sebagian  dari  harta  mereka.  Sebab  itu maka  wanita  yang  saleh,  ialah  yang  taat  kepada  Allah  lagi  memelihara  diri  ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu  khawatirkan  nusyuznya,  maka  nasehatilah  mereka  dan  pisahkanlah  mereka  di tempat  tidur  mereka,  dan  pukullah  mereka.  Kemudian  jika  mereka  mentaatimu,  maka
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
janganlah  kamu  mencari-cari  jalan  untuk  menyusahkannya.  Sesungguhnya  Allah  Maha Tinggi lagi Maha Besar ”.
Terdapat  penafsiran  kaum  skripturalis-konservatif  mengenai  laki-laki  secara biologis  ditakdirkan  sebagai  pemimpin,  terutama  atas  perempuan.  Hal  tersebutlah  yang membuat  masyarakat  skripturalis  enggan  memilih  perempuan  sebagai  pemimpin  atau wakil  di  lembaga  legislatif.  Namun  demikian,  paradigma  ini  mengalami  pergeseran, terutama oleh masyarakat moderat. Hal tersebut disebabkan karena sebagian masyarakat moderat  memandang  bahwa  kata  ”laki-laki”  yang  terdapat  pada  ayat  tersebut  merujuk pada  sifat  yang  kuat  dan  mengayomi,  sedangkan  kata  ”perempuan”    berarti  sifat seseorang  yang  perlu  dilindungi  (Wawancara,  Komisioner  KPU  Wonosobo,  17  Mei 2023).  Namun,  pandangan  ini  baru  mulai  diterima  oleh  masyarakat  moderat  dan  masih dalam proses perkembangan.
Paradigma  masyarakat  islam  moderat  tersebut  memandang  bahwa  islam memosisikan  laki-laki  dan  perempuan  dalam  keadaan  setara. 37 Interpretasi  Will  Durant mengakui  akan  peran  Nabi  Muhammad  dalam  meningkatkan  hak-hak  perempuan  dan mengakui  posisi  perempuan  dalam  islam.  Sebagai  basis  dogmatis  atas  konsep  ini, terdapat  pemahaman  masyarakat  moderat  tentang  kesejajaran  normatif  antara  laki-laki dan perempuan dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 33 dan 73, Q.S. Ali Imran ayat 195, dan Q.S. Al-Baqarah  ayat  187.  Interpretasi  tersebut  menempatkan  prinsip  egaliter  dalam  gender yang menjadi persyaratan utama pada tatanan sosial untuk menghilangkan ketidakadilan

## Bias Gender yang Mengakar di Masyarakat
Rendahnya  tingkat  representasi  perempuan  di  suatu  tempat  tidak  terlepas  dari adanya  aspek  geo-kultural  yang  menghendaki  eksistensi  bias  gender  di  masyarakat. 38
Pada  hakikatnya,  perbedaan  gender  yang  terdapat  di  suatu  kebudayaan  yang direkonstruksi  oleh  masyarakat  tidak  akan  menjadi  masalah  selama  terdapat  prinsip keadilan.  Namun  kenyataannya,  sifat  gender  yang  dinamis  dan  mengacu  pada  norma- norma  sosial  masyarakat  tertentu  memiliki  serangkaian  dinamika  yang  berpotensi membuatnya bias. Secara definitif, bias gender bisa dipahami sebagai kecenderungan atau prasangka  terhadap  gender  tertentu  yang  pada  akhirnya  menyebabkan  ketidakadilan.
37 Yudha, Diakronik Politik Islam : Historis Dan Faktual .
38 Bhalotra, “This Is a Postprint Version of the Following Published Document : Bhalotra , S ., Clots- Figueras , I . and Iyer , L . ( 201 7 ). Pathbreakers ? Women ’ s Electoral Success and Future Political Participation . Available in : Https://Doi.Org/10.1111/Ecoj.12.”
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Lebih lanjut, fenomena akan adanya marginalisasi, subordinasi, kekerasan, stereotip, dan beban kerja merupakan suatu bentuk yang termasuk sebagai bias gender. 39
Studi  yang  dilaksanakan  di  Kabupaten  Wonosobo  mengenai  rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen menjadi salah satu fenomena yang lahir dari adanya bias gender dalam aspek kebudayaan masyarakat di  Kabupaten Wonosobo. Kajian  yang pernah dilaksanakan oleh Irohmi (1990) dan Mosse (1996) dengan tesis yang dihasilkan bahwa  bias  gender  lebih  banyak  dialami  oleh  perempuan,  terjadi  pula  di  Kabupaten Wonosobo  secara kontemporer. Adanya stigmatisasi  masyarakat  yang telah membudaya terhadap  perempuan  menghasilkan  berbagai  fenomena  yang  turut  berpengaruh  dalam kehidupan  politik  masyarakat.  Dua  fenomena  yang  bisa  diidentifikasi  dari  penelitian  ini adalah  bahwa  terdapat  gejala benevolent  sexism dalam  kerangka  dikotomis  perdesaan  – perkotaan  yang  terjadi  di  Kabupaten  Wonosobo,  yang  mana  hal  tersebut  juga  korelatif terhadap aspek psikologis perempuan dalam memandang dunia politik.

## Ambivalent Sexism dalam Kerangka Dikotomis Perdesaan – Perkotaan
Studi  yang  dilaksanakan  di  Kabupaten  Wonosobo  menghasilkan  temuan  adanya ambivalent  sexism yang  terdapat  di  masyarakat  dan  mampu  memengaruhi  pandangan politiknya. Secara konsep, ambivalent sexism dua komponen yaitu benevolent sexism dan antitesanya  yaitu hostile  sexism.  Benevolent  sexism merupakan  fenomena  adanya  cara pandang  atau  prasangka  terhadap  perempuan  yang  dirasakan  sebagai  nilai-nilai  positif. Sebaliknya, hostile  sexism merupakan  komponen    yang  secara  terang-terangan memberikan prasangka negatif terhadap suatu gender. Namun, nilai-nilai yang dirasakan positif  secara  subjektif  dalam benevolent  sexism sejatinya  merupakan  fenomena  yang berbahaya. 40 Kedua  komponen  dalam ambivalent  sexism tersebut  memiliki  nada  yang berbeda namun selaras dan berkorelasi positif dalam menciptakan ketidakadilan gender.
Seksisme  baik  hati  yang  telah  mengakar  di  masyarakat  Wonosobo  membuatnya sulit diidentifikasi sebagai suatu gejala yang berbahaya dalam konsep kesetaraan gender. Pandangan-pandangan  sesederhana  perempuan  merupakan  seseorang  yang  pantas mendapatkan  pelayanan  dan  perlindungan  dari  laki-laki  telah  mensugesti  masyarakat mengenai hakikat representasi masyarakat secara komprehensif mampu terpenuhi apabila dilaksanakan  oleh  laki-laki.  Akibatnya,  terdapat  kendala  yang  dialami  oleh  calon legislatif perempuan dalam meyakinkan masyarakat, termasuk sesama perempuan bahkan laki-laki mengenai kapabilitasnya dalam menjadi legislator. Akibatnya, calon perempuan
39 Fakih, Analisis Gender Dan Transformasi Sosial Cet. IX .
40 Barreto and Doyle, “Benevolent and Hostile Sexism in a Shifting Global Context.”
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
kurang  mendapatkan  dukungan  dari  masyarakat  (Wawancara,  Calon  Legislatif Perempuan  Petahana,  16  Mei  2023).  Dalam  kerangka  seksisme  yang  baik  hati, perempuan  layak  mendapatkan  perlindungan  dari  laki-laki  dan  secara  simultan  hanya diperuntukkan kepada aktivitas-aktivitas domestik seperti mengatur urusan keluarga dan rumah tangga (Wawancara, Ketua Bawaslu Wonosobo, 19 Mei 2023).
Lebih  lanjut,  terdapat  komponen  seksisme  negatif  yaitu hostile  sexism yang menempatkan  adanya  sifat  antagonistik  antara  laki-laki  dan  perempuan,  yang  secara konsep  terdapat  upaya  dari  salah  satu  gender  untuk  memegang  kuasa  atas  gender lainnya. 41 Adanya hostile  sexism dalam  kebudayaan  yang  berpengaruh  terhadap pandangan  politik  masyarakat  di  Kabupaten  Wonosobo  adalah  adanya  pandangan  yang menganggap bahwa perempuan adalah kaum lemah  yang diiringi dengan  asumsi  bahwa laki-laki akan merasa terinjak harga dirinya apabila terdapat perempuan yang memegang kuasa, dalam hal ini adalah menjadi bagian dari parlemen (Wawancara, Calon Legislatif Perempuan Petahana, 16 Mei 2023). Selain itu, terdapat kecenderungan basis massa yang telah didominasi oleh calon legislatif laki-laki, yang notabene tidak mudah ditembus oleh perempuan (Wawancara, Calon Legislatif Perempuan Pendatang Baru, 14 Mei 2023).
Temuan  selanjutnya  pada  studi  ini  menunjukkan  bahwa  eksistensi ambivalent sexism tersebut memiliki kerangka dikotomis antara masyarakat perdesaan dan perkotaan. Pandangan-pandangan  yang  mengacu  pada  komponen ambivalent  sexism banyak  dianut oleh  masyarakat  konservatif-perdesaan.  Sebaliknya,  masyarakat  muda-perkotaan memiliki  kecenderungan  untuk  mengesampingkan  isu-isu  gender  tersebut  (Wawancara, Komisioner  KPU  Wonosobo,  17  Mei  2023).  Adanya  dikotomi  paradigma  masyarakat perdesaan  dan  perkotaan  ini  disebabkan  karena  perbedaan  entitas  yang  terdapat  di dalamnya. Walau demikian, dikotomi tersebut seiring dengan berjalannya waktu semakin terkikis, karena akses pendidikan dan akses informasi yang saat ini juga semakin mudah didapatkan  oleh  masyarakat  perdesaan  (Wawancara,  Komisioner  KPU  Wonosobo,  17 Mei  2023).  Sehingga  layak  dinantikan  adanya  peningkatan  keterwakilan  perempuan dalam dunia politik sebagai akibat dari fenomena ini di pemilu-pemilu yang akan datang.

## Faktor Psikologis Perempuan
Bias gender yang terdapat pada struktur kebudayaan masyarakat Wonosobo, yang beberapa  diantaranya  bisa  diidentifikasi  melalui  adanya benevolent  sexism dan hostile sexism membawa  implikasi  yang  lebih  luas,  terutama  terhadap  faktor  psikologis
41 Barreto and Doyle.
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
perempuan yang menjadi calon legislatif. Hal ini disebabkan karena bias gender tersebut telah  mengakar,  dan  bukan  semata  eksis.  Adanya  norma-norma  tertentu  dalam  koridor gender  yang  telah  berjalan  bertahun-tahun  merekonstruksi  prinsip  ambivalen  dalam gender dan tertanam menjadi suatu hal yang seolah alamiah dibenarkan. Sehingga, norma kebenaran  yang telah tertanam  dalam kebudayaan masyarakat  dan telah  berjalan selama bertahun-tahun  tersebut  memengaruhi  mental  dan  psikologi  perempuan  secara  internal sebagai kaum yang tersubordinasi.
Adanya  fenomena  ini  menjadi  suatu  hambatan  internal  perempuan  dalam mendukung  direalisasikannya  kesetaraan  gender  dalam  politik,  yang  notabene  telah didukung  oleh  kebijakan  politik  afirmatif  perempuan.  Hambatan-hambatan  tersebut termanifestasi  dalam  rendahnya  rasa  percaya  diri  calon  legislatif  perempuan  dalam bersaing dengan laki-laki dalam pemilu (Wawancara, Ketua Bawaslu Wonosobo, 19 Mei 2023). Hal ini tentu bukan merupakan kabar baik bagi upaya meningkatkan keterwakilan perempuan,  terlebih  secara  substantif  dalam  politik  di  Wonosobo.  Ditambah  dengan sistem  pemilu  yang  saat  dilaksanakan  secara  terbuka,  maka  akan  berkonsekuensi  pula pada  pembengkakan  biaya  kampanye  oleh  calon  legislatif  secara  perseorangan. Perempuan  tidak  bisa  totalitas  bertarung  dalam  ajang  elektoral  seperti  laki-laki,  karena ketidak  percayaan  diri  tersebut  juga  diiringi  dengan  kecenderungan  untuk memperhitungkan  aspek  finansial  secara  lebih  ketat  (Wawancara,  Calon  Legislatif Perempuan Petahana, 16 Mei 2023).
Sebagaimana  yang  pernah  disebutkan  pada  indikator  lain,  faktor  psikologis perempuan  yang  tidak  percaya  diri  bukan  hanya  dimiliki  oleh  perempuan  yang  menjadi calon  legislatif,  namun  juga  perempuan  secara  umum  yang  notabene  berlaku  sebagai pemilih.  Akibatnya,  terdapat  kemauan  yang  rendah  dari  sesama  perempuan  untuk memilih  calon  legislatif  perempuan  (Wawancara, Calon  Legislatif Perempuan Petahana, 16  Mei  2023).  Fenomena  ini  juga  berdampak  pada  adanya  dominasi  laki-laki  dalam memengaruhi  dan  menguasai  basis  massa  di  Wonosobo  (Wawancara,  Ketua  Bawaslu Wonosobo, 19 Mei 2023).

## Kepemimpinan Laki-laki dalam Partai Politik
Partai  politik  merupakan  institusi  yang  mengorganisir  secara  stabil  sekelompok orang  untuk  meraih  atau  mempertahankan  kekuasaan  bagi  pimpinan  partai,  dan  melalui kekuasaan  tersebut  mampu  memberikan  kebermanfaatan  bagi  para  anggotanya  secara
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
idiil  dan  materiil. 42 Definisi  konseptual  partai  politik  menekankan  adanya  peran  dan fungsi  partai  politik  dalam  menunjang  kehidupan  politik  di  suatu  negara.  Budiardjo menjelaskan bahwa partai politik memiliki fungsi komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen  politik,  dan  pengatur  konflik  politik.  Adanya  fungsi-fungsi  tersebut  perlu dilaksanakan  secara  utuh  dan  komprehensif  untuk  menciptakan  stabilitas  dan kesejahteraan  politik  di  suatu  negara.  Adanya  fungsi-fungsi  di  atas  secara  simultan mampu memberikan pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat.
Namun  demikian,  realita  yang  terjadi  menunjukkan  adanya  fenomena  tidak optimalnya peran partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik tersebut, terutama bagi  kaum  perempuan.  Hal  ini  terjadi  karena  adanya  pandangan  yang  bersifat  subjektif dari  pimpinan  partai  sebagai  bagian  dari  rangkaian  faktor  sosial-kultural  yang  telah mengakar  di  masyarakat  terhadap  perempuan.  Ditambah  lagi,  saat  ini  masih  belum  ada partai  politik  di  Kabupaten  Wonosobo  yang  dipimpin  oleh  perempuan  (Wawancara, Komisioner  KPU  Wonosobo,  17  Mei  2023).  Belum  optimalnya  pimpinan  partai  politik dalam  memberikan  pendidikan  politik  bagi  perempuan  di  Kabupaten  Wonosobo menghasilkan  suatu  gejala  kurangnya  kader  perempuan  di  partai  politik  yang  memiliki kapasitas  dan  kapabilitas  yang  mumpuni  untuk  menjadi  anggota  parlemen  (Wawancara, Calon  Legislatif  Perempuan  Petahana,  16  Mei  2023).  Hal  ini  pula  yang  kemudian membuat  partai  politik  di  Wonosobo  dalam  memenuhi  persyaratan  administratif perwakilan  perempuan  sebanyak  minimal  30%  di  pencalonan  DPRD  akhirnya  hanya mencalonkan kader yang cenderung seadanya (Wawancara, Komisioner KPU Wonosobo, 17 Mei 2023).
Selain  itu,  pandangan  dari  calon  legislatif  perempuan  yang  notabene  pendatang baru  pada  ajang  kontestasi  elektoral  ini  memandang  bahwa  pimpinan  partai  politik memiliki peranan  yang  vital  dalam proses pemenangan calon  perempuan untuk  menjadi anggota  DPRD  Kabupaten  Wonosobo.  Apabila  pimpinan  partai  politik  memang menghendaki  dan  memiliki  kemauan  yang  kuat  untuk  memenangkan  calon  perempuan tersebut,  salah  satu  upaya  yang  dilakukan  adalah  dengan  memberikan  nomor  urut  yang populer  kepada  calon  perempuan  tersebut.  Karena  berdasarkan  studi  di  Kabupaten Wonosobo,  nomor  urut  calon  legislatif  mampu  memengaruhi  tingkat  keterpilihan  caleg tersebut (Wawancara, Calon Legislatif Perempuan Pendatang Baru, 14 Mei 2023). Akan tetapi  realita  yang  terjadi  di  lapangan  justru  terdapat  subjektivitas  dari  pimpinan  partai
42 Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik .
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
politik yang notabene didominasi laki-laki memiliki kecenderungan untuk mengutamakan kader laki-laki pula untuk diprioritaskan dalam pencalonan DPRD Kabupaten Wonosobo.

## D. KESIMPULAN
Isu  mengenai  rendahnya  keterwakilan  perempuan  dalam  dunia  politik,  terutama yang meliputi representasi substantif di Kabupaten Wonosobo dipengaruhi oleh berbagai hambatan.  Sekalipun  telah  diimplementasikan  kebijakan  politik  afirmatif  untuk mendorong keterwakilan perempuan sebanyak minimal 30% dalam kepengurusan partai dan  pencalonan  anggota  parlemen,  namun  dampak  positif  naiknya  representasi perempuan  yang  terdapat  di  taraf  pemerintah  pusat  justru  berbeda  sepenuhnya  di Kabupaten  Wonosobo.  Dalam  studi  yang  dilaksanakan,  persentase  keterwakilan perempuan  di  DPRD  tidak  pernah  menyentuh  angka  10%  sejak  pemilu  pertama  di  era reformasi,  yaitu Pemilu  1999. Selain itu, terpenuhinya persyaratan kebijakan kuota 30% di  kepengurusan  partai  dan  pencalonan  legislatif  baru  sebatas  representasi  deskriptif- numerik semata.
Di  Kabupaten  Wonosobo,  hambatan-hambatan  representasi  perempuan  tersebut bisa  diidentifikasi  melalui  empat  faktor.  Pertama,  terdapat  faktor  institusional  yang mengidentifikasi  adanya  orientasi  representasi  deskriptif  partai  politik  serta  adanya keterbatasan  fiskal  dan  jaringan  calon  legislatif  perempuan.  Kedua,  terdapat  faktor doktrinasi  agama  yang  menunjukkan  adanya  pengaruh  dogmatis  agama  islam  melalui penafsiran laki-laki lebih layak untuk menjadi pemimpin daripada perempuan oleh kaum konservatif-skripturalis. Ketiga, adanya faktor bias gender yang mengakar di masyarakat yang  di  dalamnya  terdapat ambivalent  sexism dalam  kerangka  dikotomis  perdesaan  – perkotaan yang kemudian memengaruhi faktor psikologis perempuan. Keempat, terdapat faktor kepemimpinan laki-laki pada partai politik yang secara subjektif memprioritaskan kader laki-laki untuk menjadi calon legislatif dan kemudian untuk dimenangkan menjadi anggota DPRD.

## DAFTAR PUSTAKA
Barreto, Manuela, and David Matthew Doyle. “Benevolent and Hostile Sexism in a Shifting Global Context.” Nature Reviews Psychology 2, no. 2 (2023): 98–111. https://doi.org/10.1038/s44159-022-00136-x.
Bhalotra, S. “This Is a Postprint Version of the Following Published Document : Bhalotra
, S ., Clots-Figueras , I . and Iyer , L . ( 201 7 ). Pathbreakers ? Women ’ s Electoral Success and Future Political Participation . Available in :
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Https://Doi.Org/10.1111/Ecoj.12,” n.d., 1–35. Blackburn, Susan. “Indonesian Women and Political Islam.” Journal of Southeast Asian Studies 39, no. 1 (2008): 83–105.
https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0022463408000040.
Budiarjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003. Childs, Sarah, and Joni Levonduski. Political Representation . In The Oxford Handbook of Gender and Politics . Oxford University Press, 2013.
Clayton, Amanda, and Par Zetteberg. “Quota Shocks: Electoral Gender Quotas and Government Spending Priorities Worldwide” 80, no. 3 (2018): 916–32. https://doi.org/https://doi.org/10.1086/697251.
Creswell, John W. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran Edisi Keempat . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
Fakih, M. Analisis Gender Dan Transformasi Sosial Cet. IX . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
Franceschet, Susan, Mona Lena Krook, and Jennifer M. Piscopo. The Impact of Gender Quotas . Oxford: Oxford University Press, 2012.
Heldman, Kim. Project Manager’s Spotlight on Risk Management . United States of America: Harbor Light Press: Jossey Bass, 2005.
Hessami, Zohal, and Mariana Lopes da Fonseca. “Female Political Representation and Substantive Effects on Policies: A Literature Review.” European Journal of Political Economy 63, no. 8155 (2020). https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2020.101896.
Hillman, Ben. “The Limits of Gender Quotas: Women’s Parliamentary Representation in Indonesia.” Journal of Contemporary Asia 48, no. 2 (2017): 322–38. https://doi.org/10.1080/00472336.2017.1368092.
KPU Kabupaten Wonosobo. “Arsip/Dokumen Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR,
DPD, Dan DPRD 2019.” Wonosobo, 2019.
KPU RI. “KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR: 61/PL.01.9-Kpt/3371/Kota/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEGLANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.” Jakarta, 2019. https://jdih.kpu.go.id/data-kabko/magelang-kota/data_kepkpud/KPT 61 TAHUN 2019.pdf.
Martin J. Osborn, and Al Slivinski. “A Model of Political Competition with Citizen- Candidates.” Quarterly Journal of Economics , 1996, 65–96. https://ir.lib.uwo.ca/economicsperg_ppe.
McMillan, James H, and Sally Schumacher. Research in Education . New Jersey: Pearson, 2003.
Meeks, Lindsey. “Is She ‘Man Enough’? Women Candidates, Executive Political Offices, and News Coverage.” Journal of Communication 62, no. 1 (2012): 175–93. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2011.01621.x.
Milles, and Huberman. Analisis Data Kualitatif . Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
Pitkin, Hanna Fenichel. The Concept of Representation . Berkeley: University Of California Press, 1967.
Puskapol. “Kebijakan Peningkatan Keterwakilan Perempuan Pemilu 2004 Dan 2009.” Puskapol, 2011. https://www.puskapol.ui.ac.id.
Putnam, Robert D, Robert Leonardi, and Rafaella Y Nonetti. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy . New Jersey: Princetton University Press, 1993. https://doi.org/10.1177/0899764096251009.
https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Rohrbach, Tobias, Stephanie Fiechtner, Philomen Schönhagen, and Manuel Puppis. “More Than Just Gender: Exploring Contextual Influences on Media Bias of Political Candidates.” International Journal of Press/Politics 25, no. 4 (2020): 692– 711. https://doi.org/10.1177/1940161220912694.
Ross, K. “Women in the Boyzone: Gender, News and Herstory.” In Stuart Allan,
Journalism: Critical Issues . Maidenhead: Open University Press, 2005.
Sastrapratedja. Manusia Multi Dimensional: Sebuah Renungan Filsafat . Jakarta: Gramedia, 1982.
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D . Bandung: PT Alfabeta, 2016.
Umagapi, Juniar Laraswanda. “REPRESENTASI PEREMPUAN DI PARLEMEN HASIL PEMILU 2019: TANTANGAN DAN PELUANG,” 2020, 19–34.
Widiyaningrum, Widdy Yuspita. “Partisipasi Politik Kader Perempuan Dalam Bidang Politik: Sebuah Kajian Teoritis.” JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 4, no. 2 (2020): 126–42.
https://www.ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/296.
Wulandari, Resfinda Setia Ayu. “Fungsi Representatif Anggota DPRD Perempuan Tunggal : Izanatul Muziah Di Dprd Kabupaten Wonosobo.” Journal of Politic and Government Studies 10, no. 3 (2021): 241–55.
Yudha, Gesit. Diakronik Politik Islam : Historis Dan Faktual . Edited by Agus Hermanto. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.