Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## TANGGUNGJAWAB NOTARIS YANG TIDAK HADIR DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KREDIT DI BANK

## Fitriani Iswandari
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia fitrianiiswandari92@gmail.com
Naskah diterima: 20 April 2023; revisi: 30 Mei 2023; disetujui: 21 Juni 2023

## Abstract
Notaries are here to serve the interests of the public who need evidence in the form of authentic deeds. An increase in the number of deed legalized in 2018 from 64612 cases to 90037 cases in 2019. Every year the need for legalization services, especially the presence of a notary at the time of the credit agreement and the signing of the deed is very important, considering  that  the  community's  need  for  legal  certainty  is  increasing.  The  research method  used  is  normative  juridical  using  secondary  data,  through  an  approach  by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to research. The conclusion of this study is that the Notary is responsible for what is witnessed, namely what is seen, heard, and also done by the Notary. Guarantee that the deed made contains the truth/certainty, the correctness of the signature, the identity of the parties present, as well as the place where the deed was made, so that the notary has a great responsibility in fulfilling his obligations in serving the community, especially when the credit agreement is made at the bank with the deed made through his presence or substitute notary if the notary is unable to attend due to certain circumstances.
Keywords: Credit approval, Notary Responsibilities, Absence of Agreement
* Alamat korespondensi: Universitas Indonesia E-mail: fitrianiiswandari92@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Salah  satu  jabatan  di  bidang  hukum  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  publik  sekaligus membuat alat bukti berupa akta Autentik adalah notaris. Berdasarkan amandemen UU No. 2 Tahun 2014 Pasal 1 Notaris sebagai pelayan publik yang diberi wewenang untuk melakukan perbuatan yang sah  bersama-sama  dengan  wewenang  lainnya.  Seorang  pejabat  umum  yang  diberi  wewenang  oleh undang-undang untuk memberikan bukti yang sah atau memiliki kewenangan pembuktian yang sesuai berdasarkan undang-undang ini atau undang-undang lain yang disebut dalam undang-undang ini dapat disebut sebagai notaris (Afifah, 2017). Peranan notaris dalam bidang jasa adalah sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh negara untuk melayani masyarakat dalam bidang keperdataan. Notaris adalah pejabat publik satu-satunya yang berwenang untuk melakukan pembuatan akta terhadap semua tindakan perjanjian dan keputusan yang diperlukan atau diumumkan berdasarkan aturan umum atau pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta (Prakoso dan Gunarto, 2017) .
Akta  yang  dibuat  oleh  notaris  secara  khusus  menggambarkan  perbuatan  atau  keadaan  yang dilakukan oleh notaris. Perbuatan resmi yang dilakukan oleh notaris dapat dipertanggungjawabkan dan masyarakat dapat dilindungi dalam proses hukum. Kewenangan dalam konsep kewajiban hukum erat kaitannya dengan tanggung jawab hukum ( liability ). Menurut pandangan Hans Kelsen, seseorang yang secara hukum bertanggung jawab atas perbuatan tertentu dapat dikenakan sanksi apabila perbuatannya bertentangan dengan hukum. Di sisi lain, untuk menjamin terselenggaranya kewenangan Notaris, juga telah dibentuk Pengawas Notaris yang bertugas terutama untuk mengawasi kinerja Notaris agar tetap dalam lingkup kode etik Notaris (Komara, 2021).
Dalam hal ini, alasan pentingnya seorang notaris dalam menciptakan kepatutan tidak terlepas dari kenyataan bahwa tidak semua pihak antara satu dengan yang lainnya dalam menjalankan hubungan hukum  sepakat  untuk  memiliki  kedudukan  yang  seimbang.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  pengetahuan masyarakat yang masih cenderung rendah dalam memahami hukum dari perjanjian yang mereka buat. Notaris yang diberi hak dan wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta para pihak diharapkan dapat  menengahi  kepentingan  para  pihak  untuk  membuat  perjanjian  yang  sesuai  dengan  asas-asas hukum. Notaris bekerja untuk kepentingan umum dan harus memberikan bukti berupa akta nyata atas permintaan  pihak  yang  berkepentingan.  Chen  Dongji  percaya  bahwa  setiap  masyarakat  saat  ini membutuhkan seseorang (karakter) yang laporannya dapat dipercaya dan dapat diandalkan yang tanda tangan dan stempelnya memberikan kepastian hukum dan bukti kuat serta ahli yang tidak memihak dan penasihat  yang  sempurna  ( onkreukbaar atau  tak  terkalahkan)  yang  selalu  dapat  tutup  mulut  dan mengamankan kontrak di masa yang akan datang (tindakan nyata) yang dilakukan (Mido et al., 2018).
Kehadiran notaris juga merupakan pihak yang akan mengesahkan akta yang dibuat olehnya. Berikut adalah bagan hasil pengesahan notaris dari tahun 2018-2019 sebagai berikut:
Gambar 1. Level Legalisasi Notaris Tahun 2018-2019 Sumber : Diolah Peneliti (Laporan Kinerja Ditjen AHU)
Berdasarkan Gambar 1 terjadi peningkatan jumlah akta yang dilegalisir dari tahun 2018 dari 64612  kasus  menjadi  90037  kasus  pada  tahun  2019.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  setiap  tahun membutuhkan jasa legalisasi terutama kehadiran notaris pada saat akad kredit dan penandatanganan akta.  Hal  ini  sangat  penting,  mengingat  setiap  tahun  kebutuhan  masyarakat  akan  jasa  dan  jaminan
0 20000 40000 60000 80000 100000 2018 2019 TAHUN 64612 90037 Legalisasi
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
hukum semakin meningkat. Kebutuhan masyarakat akan jaminan kepastian hukum semakin meningkat terhadap  perbuatan  hukum  sejalan  dengan  perkembangan  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  yang semakin pesat sehingga dalam setiap kegiatan ekonomi masyarakat membutuhkan jaminan kekuatan hukum  dalam  setiap  kegiatan  hukum  yang  dilakukannya.  Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  diberi wewenang oleh pemerintah dalam hal membuat akta Autentik dan bertanggung jawab membuat akta Autentik untuk menjamin kepastian hukum penghadap dalam melakukan suatu perjanjian.(Amrullah, 2018) .
Menurut  pasal  1868  KUH  Perdata,  perjanjian  yang  sah  menjadi  sah  dalam  bentuk  yang ditentukan oleh undang-undang di hadapan pejabat umum atau di hadapan pejabat umum di tempat di mana perjanjian itu dibuat. Apa yang disebut akta asli harus memenuhi beberapa syarat.  Menurut Pasal 16  ayat  (1)  huruf  (M)  UUJN  notaris  wajib  membacakan  akta  yang  dibuat  di  hadapan  sekurang- kurangnya dua orang saksi atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan dan ditandatangani oleh penghadap, saksi dan notaris. Selain itu ketentuan mengenai pembacaan akta notaris diatur dalam UUJN Pasal 16 Ayat 7 dan hal tersebut dikecualikan jika yang hadir telah membaca mengetahui dan memahami isinya (Perika, 2020) .
Akad  kredit  adalah  suatu  proses  kredit  kepemilikan  dimana  pihak  bank  akan  menjelaskan kepada calon debitur agar dokumen perjanjian yang akan ditandatangani benar-benar dapat dipahami dan dapat disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat. Akad kredit harus dilaksanakan dan merupakan tahap akhir agar permohonan disetujui. Dan salah satu pihak yang harus hadir saat akad kredit adalah notaris, dimana  notaris  menjadi  fasilitator  dalam  transaksi  tersebut  (Chairunisa,  2019).  Sedangkan  dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf (m) menyatakan Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta dengan disaksikan para penghadap dan saksi. Juga, Pasal 16 ayat (8) menjelaskan bahwa “Pengecualian adalah pembacaan kepala akta, komparisi, penjelasan singkat dan jelas tentang pokok akta, dan penutup akta.” Maka implikasi dari tidak dilaksanakannya pasal-pasal  tersebut  di  atas  berakibat  pada  kekuatan  pembuktian  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 16 ayat (9) UUJN, yaitu “Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.” (Setiadewi & Wijaya, 2020) .
Jika  dilihat  dari  bentuk  perjanjian  kredit  bank  umumnya  menggunakan  perjanjian  baku. Perjanjian  baku  adalah  konsep  janji  tertulis,  yang  disusun  tanpa  membahas  isinya  dan  biasanya dituangkan  dalam  perjanjian  khusus  yang  jumlahnya  tidak  terbatas.  Mariam  Darus  Badrulzaman menegaskan  bahwa  dengan  menggunakan  perjanjian  baku,  pengusaha  mendapatkan  efisiensi  dalam penggunaan  biaya,  tenaga,  dan  waktu.  Selain  itu,  dengan  adanya  perjanjian  baku,  pengusaha  dapat menyatakan  kehendaknya  secara  bebas,  tanpa  campur  tangan  pihak  lain,  sehingga  pihak  lain (masyarakat) tinggal menyetujui atau tidak dengan isi perjanjian baku tersebut (Trisna, 2018) .
Masalah perjanjian baku ini sudah lama menjadi masalah namun belum mendapat pengaturan yang jelas dalam UU Perbankan. Yang ditonjolkan dalam perjanjian baku adalah sifatnya (karakter), karena ditentukan secara sepihak dan mengandung beberapa klausula yang membebaskan kreditur dari kewajibannya ( exoneration clause ). Perjanjian standar dalam praktik bisnis bukan hal baru lagi. Praktek penggunaan perjanjian baku dewasa ini yang menuntut langkah yang cepat seakan tidak terbendung, bahkan ada yang memprediksikan penggunaan perjanjian baku cenderung meningkat, meskipun disana- sini ada keluhan atau ketidakpuasan dari berbagai kalangan terutama masyarakat (konsumen).
Dalam prakteknya, masing-masing bank sudah menyediakan blanko (bentuk, model). Perjanjian kredit  yang  isinya  telah  dipersiapkan  sebelumnya  (formulir  baku).  Formulir  ini  ditawarkan  kepada setiap  pemohon  kredit.  Isinya  tidak  didiskusikan  dengan  pemohon.  Pemohon  hanya  dimintai pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat yang disebutkan dalam formulir atau tidak. Pada umumnya isi perjanjian kredit dalam bentuk baku tidak seimbang, dalam arti menguntungkan pihak bank sebagai pihak yang membuatnya. Misalnya, terdapat klausula baku dalam perjanjian kredit yang memuat hal-hal sebagai berikut:
“Ketentuan suku bunga pinjaman dapat ditinjau kembali dan ditetapkan kembali secara sepihak  oleh  bank.  Mengenai  perubahan  suku  bunga  tersebut,  bank  cukup memberitahukan  secara  tertulis,  dan  pemberitahuan  tersebut  mengikat  pengambil kredit” (Lestari, 2019) .
Klausula perjanjian kredit seperti di atas tidak seimbang dan merugikan nasabah bank. Suatu perjanjian,  pelaksanaan,  amandemen,  dan  pengakhiran,  tetap  harus  berdasarkan  kesepakatan  kedua
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
belah pihak, dan tidak dapat dilakukan secara sepihak. Posisi nasabah demikian lemah, dibandingkan dengan bank. Mengenai perubahan atau penyesuaian tingkat suku bunga, sebagaimana tercantum dalam contoh  klausul  perjanjian  kredit  yang  disajikan  dalam  contoh  klausul  perjanjian  kredit  di  atas, seharusnya sudah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak. Apa yang dijelaskan di atas hanyalah salah satu contoh kecil. Perjanjian baku tidak hanya terlihat dalam perjanjian kredit bank tetapi juga dalam perjanjian lain, seperti perjanjian angkutan laut dan udara, perjanjian asuransi, dan lain-lain (HS Nurbani et al., 2022) .
Dalam hal perjanjian kredit dengan klausula baku UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur ketentuan pencantuman klausula baku. Klausula baku adalah setiap syarat atau ketentuan dan ketentuan yang dibuat dan ditentukan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha  yang  dituangkan  dalam  suatu  dokumen  dan/atau  kontrak  yang  bersifat  mengikat  dan  harus dipenuhi oleh pelanggan. Profesi notaris sangat penting untuk membuat akta kredit dan menyatunya kepentingan  debitur  dan  kreditur  untuk  membuat  akta  kredit  namun  pada  kenyataannya  ini  adalah professional,  sikap  terhadap  tuntutan  dunia  perbankan  seperti  efisiensi  dalam  proses  perbankan  dan keamanan kredit. Oleh karena itu dalam prakteknya lembaga perbankan menggunakan perjanjian baku dalam  perjanjian  kreditnya.  Hal-hal  tersebut  diatas  melatarbelakangi  penulis  untuk  menulis  jurnal “Tanggungjawab Notaris Yang Tidak Hadir Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit di Bank”.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  hukum  doktrinal dengan menggunakan data sekunder, bekerja secara induktif analitis dimulai dari premis-premis berupa norma-norma hukum positif yang diketahui mengarah pada penemuan asas-asas hukum atau doctrinal (Putri, 2017). Berdasarkan tipologi penelitian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Ronny Hanitijo Soemitro  dalam  Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto  Achmad  bahwa:  Penelitian  hukum  dapat  dibedakan antara penelitian hukum normatif, dan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian  hukum  yang  memperoleh  data  dari  data  yang  diperoleh  langsung  dari  masyarakat(Ishaq, 2017).
Berdasarkan pandangan tersebut, maka jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian  hukum  normatif,  yaitu  penelitian  yang  mengkaji  dokumen  dari  berbagai  sumber  hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan pendapat para ahli hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, untuk mengkaji peraturan perundang- undangan  yang  menjadi  fokus  penelitian.  Selanjutnya  digunakan  pendekatan  analitis,  untuk menganalisis makna, asas, kaidah, sistem, dan berbagai konsep yuridis, dan pendekatan kasus. Tujuan dari pendekatan kasus adalah untuk mempelajari penerapan norma atau aturan hukum dalam praktik hukum(Hayati, 2020) .
Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data kualitatif. Data berupa data sekunder dianalisis secara kualitatif secara induktif, dan deduktif (Muyassar et al., 2019) . Setelah dilakukan pengolahan secara sistematis dan selektif, maka data tersebut akan dideskripsikan secara deskriptif berupa uraian-uraian yang disertai penjelasan teori-teori hukum, sehingga diperoleh gambaran dan kesimpulan yang jelas dari permasalahan yang diteliti. Analisis kualitatif berfokus pada penentuan makna, deskripsi, klarifikasi, dan penempatan data dalam konteksnya masing-masing, dan seringkali mendeskripsikannya dalam kata-kata daripada angka.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tanggung jawab Notaris dalam Perjanjian Kredit di Bank
Profesi  notaris  membutuhkan  tanggung  jawab  individu  dan  sosial  terutama  penghormatan terhadap norma hukum positif dan kemauan untuk menghormati kode etik profesi untuk memperkuat norma hukum positif yang ada. Dalam UU Notaris no. 30 Tahun 2004 kedudukan notaris sangat erat kaitannya  dengan  tugas  dan  pekerjaan  notaris.  Dikatakan  demikian  karena  notaris  diangkat  selain melakukan  akta  Autentik  dan  bertanggung  jawab  atas  pendaftaran  dan  pengesahan  akta-akta  yang
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dibuat di bawah tangan. Pasal 1 UUJN dan pasal 15 UUJN menegaskan bahwa tugas utama notaris adalah membuat akta Autentik dan akta Autentik memberikan bukti yang dapat dipercaya kepada pihak yang  membuatnya.  Di  sinilah  arti  penting  dari  profesi  notaris  adalah  bahwa  undang-undang memberikan kewenangan kepada penciptaan alat pembuktian yang tepat dalam arti bahwa yang autentik dianggap asli (ED Ramadhan & Suhardini, 2019).
Ini sangat penting bagi orang yang membutuhkan bukti untuk keuntungan pribadi dan bisnis. Notaris mempunyai hak bukan saja untuk melakukan perbuatan nyata dalam arti yaitu tertulis dibaca dan ditandatangani dan dalam arti menurut tata cara yang ditentukan undang-undang dalam pasal 1868 KUH  Perdata  tetapi  juga  atas  dasar:  Pasal  16  ayat  1  huruf  d  UUJN  mengatur  bahwa  notaris  wajib memberikan jasa sesuai dengan ketentuan undang-undang ini kecuali ada alasan penolakan. Notaris juga memberikan pendapat dan pengamatan hukum atas ketentuan hukum kepada para pihak (Atma, 2016) .
Tugas notaris tidak hanya membuat akta tetapi juga menyimpan dan mengeluarkan Gross , serta membuat salinan dan ringkasannya. Notaris hanya menegaskan apa yang terjadi dan apa yang dilihat, di  dalamnya  dan  mencatatnya  dalam  akta  (Pasal  1  Peraturan  Notaris,  S.1860  Nomor  3).  Mengenai kewenangan yang harus dimiliki seorang notaris ia dapat melaksanakan tugasnya hanya dalam bidang- bidang  yang  ditentukan  dan  ditetapkan  dalam  UUJN  dan  dalam  bidang-bidang  kewenangan  yang menjadi kewenangan notaris tersebut. Jika ketentuan-ketentuan itu tidak dipatuhi maka pekerjaan yang dilakukan oleh notaris menjadi tidak sah. Kekuasaan notaris meliputi empat hal yaitu sebagai berikut:
a) Akta harus disahkan oleh notaris;
b) Notaris harus berwenang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
c) Notaris harus diberi kuasa untuk tempat akta itu dilakukan;
d) Notaris harus diberi kuasa pada saat penandatanganan akta (AF Ramadhan & Permadi, 2019)
Alat hukum yang dimuat dalam akta notaris bukanlah akta notaris melainkan alat hukum yang alatnya berupa perjanjian dan naskah oleh pihak yang meminta atau menginginkan agar akta tersebut dicantumkan dalam akta aslinya. Oleh karena itu para pihak dalam undang-undang terikat dengan isi undang-undang yang asli. Notaris bukanlah tukang atau ahli yang menyiapkan pekerjaan tetapi notaris menjalankan tugasnya berdasarkan atau dilengkapi dengan berbagai ilmu hukum dan ilmu lain yang harus dimiliki oleh notaris secara terpadu dan dihasilkan dari pekerjaan yang dilakukan. Sehubungan dengan kewenangan tersebut notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/fungsinya dalam menjalankan usaha yang sebenarnya. Tanggung jawab notaris meliputi tanggung jawab profesi notaris yang berkaitan dengan bisnis antara lain:
a. Tanggung jawab notaris atas perbuatan yang dilakukannya adalah tanggung jawab atas kebenaran materiil perbuatan dalam hal ini dalam konstruksi delik. Di sini perbuatan melawan hukum bersifat aktif atau pasif. Agresif dalam arti melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Bersikap pasif dalam arti tidak melakukan apa yang perlu sehingga merugikan orang lain. Jadi unsur curang disini adalah curang dan merusak. Perbuatan melawan hukum secara luas didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum tetapi juga melanggar kesusilaan dan hak orang lain serta menimbulkan kerugian. Suatu perbuatan digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum jika:
1) Melanggar hak orang lain;
2) Bertentangan dengan aturan hukum;
3) Bertentangan dengan kesopanan;
4) Bertentangan dengan kesusilaan dalam memperhatikan kepentingan diri sendiri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.
b. Memenuhi tugas sebagai notaris. Dalam hal ini pelakunya adalah pejabat publik yang melakukan kejahatan sebagai pejabat publik tetapi tidak berwenang untuk bertindak sebagai orang pribadi. Unsur-unsur kejahatan antara lain:
1) Perbuatan manusia;
2) Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan, artinya berlaku asas legalitas (Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak atau belum diatur dalam undang-undang);
3) Apakah melawan hukum.
4) Tanggung jawab notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
5) Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugasnya didasarkan pada kode etik notaris. Hal ini dipertegas dalam pasal 4 UUJN tentang sumpah jabatan notaris.
Notaris  harus  menjalankan  jabatannya  berdasarkan  Kode  Etik  Notaris,  dimana  dalam menjalankan tugasnya Notaris wajib untuk:
a. Senantiasa menjunjung tinggi hukum dan prinsip negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatan.
b. Mengutamakan pelayanan untuk kepentingan masyarakat dan negara.
Oleh karena itu, kehati-hatian harus dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan atau kekurangan  hukum  dalam  dokumentasi.  Karena  perbuatan  Notaris  harus  dipertanggung  jawabkan kepada masyarakat dan tidak bisa lepas dari pemeriksaan hakim. Namun dalam prakteknya terkadang notaris kurang teliti dan tekun dalam menjalankan tugasnya. Kegagalan untuk menerapkan prosedur untuk  melindungi  kepentingan  para  pihak  dan  notaris.  Membantu  dan  melayani  masyarakat  yang membutuhkan  alat  bukti  surat  Autentik  yang  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  atau  keberadaan Notaris. Keadaan hukum tertentu dari peristiwa atau perbuatan yang ditentukan dalam keadaan notaris dan pejabat yang membuat akta tanah tidak tunduk pada hukum pidana tetapi dikenakan tanggung jawab pidana jika notaris melakukan kejahatan terhadap ketentuan ini. Pendapat Abdul Ghofur Anshori adalah bahwa Hukum Notaris dan Peraturan Notaris hanya berlaku untuk sanksi pidana atas pelanggaran.
Kesalahan prosedural dalam pembuatan akta, seperti Notaris tidak meneliti identitas orang yang menghadap, tidak meneliti dengan cermat surat-surat pendukung akta, menghadiri perjanjian kredit dari akta yang dibuat, atau tidak memenuhi syarat akta seperti pembacaan akta dapat menimbulkan gugatan perdata terhadap Notaris oleh pihak yang dirugikan. Kesalahan pidana dalam hal ini adalah apabila Notaris dan/atau ternyata melakukan tindak pidana pemalsuan surat yang berkaitan dengan akta Notaris, seperti memalsukan tanda tangan dalam akta, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta, dan sejenisnya.
Notaris sebagai Pejabat Umum dalam jabatannya memiliki hak yang dinamakan sebagai Hak Ingkar. Hak ingkar merupakan suatu kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya sekaligus beban yang  harus  ditanggung  notaris  dalam  menanggung  jabatan  kepercayaan  terhadap  masyarakat  untuk merahasiakan isi aktanya kepada siapapun diluar pihah-pihak yang berada dalam akta tersebut. Pada kenyataannya,  Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  adakalanya  diminta  untuk  membuka  isi  akta dikarenakan  ulah  para  pihak  yang  mencampur  adukkan  sifat  keperdataan  dan  kepidanaan,  sehingga seringkali  Notaris  dipanggil  menjadi  saksi  atau  tersangka  untuk  membuka  isi  akta  yang  dibuatnya kepada lembaga penyidik atau lembaga penuntut. Maka dari itu, Notaris harus memahami peraturan UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai penggunaan Hak Ingkar, agar dibebaskan dari kewajiban dalam pelanggaran terhadap penggunaan Hak Ingkar.
Akibat  yuridis  dari  penggunaan  hak  ingkar  Notaris merupakan  suatu kewajiban  notaris dalam menjalankan  jabatannya  sekaligus  beban  yang  harus  ditanggung notaris dalam  menanggung  jabatan kepercayaan terhadap masyarakat untuk merahasiakan isi aktanya kepada siapapun diluar pihah-pihak yang berada dalam akta tersebut bagi pihak-pihak yang dirugikan oleh akta jual beli tanah dengan akta- akta hak milik yang diterbitkan oleh Notaris tersebut merugikan para pihak atau pihak ketiga sebagai akibat  dari  dikeluarkannya  akta  tersebut.  Hak  ingkar  khusus  digunakan  untuk  kerahasiaan  yang terkandung dalam akta notaris, rahasia yang berkaitan dengan jabatannya atau akta yang dibuatnya, dan keterangan yang diperoleh untuk pembuatan akta tersebut. Walaupun secara hukum dan sesuai sumpah jabatan notaris dapat menolak panggilan untuk menjadi saksi, namun hal tersebut tidak dapat digunakan untuk  menghindari  pertanggungjawaban  perdata  dan  pidana.  Notaris  yang  bertindak  di  luar kewenangannya dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum, dan Notaris tidak dapat berlindung di bawah hak ingkar jika diduga terlibat dalam tindak pidana.
Notaris harus dapat dipercaya dan tidak memihak serta mampu menjaga rahasia dan memberikan jaminan hukum, membuat perjanjian yang melindungi kepentingan perdata masing-masing pihak, dan bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya. Dalam Pasal 16 ayat 1 huruf m disebutkan bahwa notaris wajib membacakan aktanya dihadapan para saksi yang dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi, dan ditandatangani pada waktu yang sama oleh para penghadap, saksi dan notaris sedangkan Pasal 44 ayat  1  menyatakan  segera  setelah  akta  dibacakan,  akta  itu  ditandatangani  oleh  masing-masing penghadap,  saksi  dan  notaris,  kecuali  jika  ada  penghadap  yang  tidak  dapat  menandatangani  dengan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
menyebutkan alasannya. Sehubungan dengan itu timbul pertanyaan tentang apa arti kata segera dan apa akibat hukum dan kekuatan hukum suatu akta notaris dimana penandatanganan akta tidak bersamaan dengan waktu pembacaan akta.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bentuk tanggung jawab Notaris terhadap profesinya menganut asas tanggung jawab berdasarkan kesalahan, sehingga Notaris wajib bertanggung jawab jika ada  kesalahan  yang  dilakukannya.  Apabila  dalam  pembuatan  akta  yang  telah  dibuat  terbukti mengandung  keterangan  yang  tidak  benar  dan  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  hukum kepada Notaris selaku pembuat akta, karena Notaris hanya mencatat dan menetapkan perbuatan hukum yang  dilakukan  oleh  para  pihak  yang  berhadapan  dengan  akta.  Artinya,  informasi  palsu  yang disampaikan  oleh  para  pihak  menjadi  tanggung  jawab  pihak-pihak  yang  bersangkutan.  Sehingga kehadiran notaris menjadi pihak yang memiliki tanggung jawab penuh dalam proses mediasi antara calon kreditur dan calon debitur sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
Perjanjian kredit yang dibuat secara tertutup disebut akta di bawah tangan. Menurut Pasal 1874 BW yang dimaksud dengan akta di bawah tangan adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak, tidak  melalui  perantaraan  pejabat  yang  berwenang  (pejabat  umum)  untuk  dijadikan  alat  bukti. Pengikatan  dilakukan  antara  bank  dengan  nasabah  tanpa  kehadiran  notaris.  Dalam  rangka penandatanganan perjanjian kredit, formulir perjanjian kredit yang isinya telah disiapkan oleh pihak bank  kemudian  ditawarkan  kepada  setiap  calon  debitur  untuk  memahami  syarat  dan  ketentuan pemberian kredit yang sebelumnya belum pernah dinegosiasikan atau dinegosiasikan. dinegosiasikan dengan  calon  debitur.  Suka  tidak  suka,  debitur  harus  menerima  semua  persyaratan  yang  tercantum dalam formulir. Artinya perjanjian itu dibuat dan dibuat oleh bank itu sendiri dan kemudian ditawarkan kepada debitur untuk mendapat persetujuan. Untuk mempermudah dan mempercepat kerja bank, bank biasanya sudah menyiapkan formulir perjanjian dalam bentuk baku (formulir baku) yang isi, syarat, dan ketentuannya dipersiapkan secara lengkap sebelumnya. Bentuk perjanjian kredit yang dibuat oleh bank sendiri termasuk jenis akta di bawah tangan. Perjanjian kredit karena calon debitur berada dalam posisi lemah  karena  membutuhkan  kredit  sehingga  persyaratan  apapun  yang  tercantum  dalam  formulir perjanjian kredit, calon debitur dapat menyetujuinya. Hal ini harus dihindari sehingga proses kontrak kredit memerlukan sistem pengawasan untuk menghasilkan akta Autentik atau akta notaris, bukan akta di bawah tangan.
Pasal 1868 BW Akta Autentik adalah suatu akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang- undang yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang (pegawai umum) untuk itu, di tempat dibuatnya akta  itu.  Pihak  yang  membuat  dan  membuat  perjanjian  ini  adalah  notaris,  namun  dalam  prakteknya semua syarat dan ketentuan perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak bank kemudian diberikan kepada notaris  untuk  dituangkan  dalam  suatu  akta  notaris  dimana  notaris  dalam  menyetujuinya  hanya merumuskan yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam bentuk akta notaris atau akta Autentik. Perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta Autentik biasanya untuk pemberian  kredit  dalam  jumlah  besar  dengan  jangka  waktu  menengah  atau  panjang,  seperti  kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit sindikasi (pinjaman yang diberikan oleh lebih dari satu kreditur atau bank).
Pada umumnya perjanjian kredit disertai dengan akta pengakuan hutang yang dibuat dihadapan notaris. Karena Akta Pengakuan Hutang dibuat sebelumnya. Agar keadilan yang berdasarkan Tuhan Yang Maha Kuasa sangat memperhatikan pelaksanaan suatu akta. Menurut pasal 224 HIR/pasal 258 Rbg,  dua  jenis Grosse memiliki  kekuatan  eksekutorial  yaitu  akta  pengakuan  utang  Grosse  dan  akta hipotek Grosse. Sekarang, khusus untuk sertifikat Hipotek telah diubah dan diganti dengan Undang- undang  Hak  Tanggungan  No.  4  Tahun  1996.  Perjanjian  kredit  bank  selalu  dituangkan  dalam  surat persetujuan kredit yang dapat dibuat secara dibawah tangan Hal itu cukup sebagai bukti di pengadilan, selama tanda tangan debitur diakui olehnya di pengadilan atau tidak diingkari olehnya, maka putusan dapat diambil. Agar posisi Bank lebih kuat dan untuk menutupi kekurangan ingkar janji oleh debitur, sebaiknya  surat  persetujuan  kredit  dicantumkan  dalam  formulir  akta  Autentik  di  hadapan  notaris sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.
Perjanjian  kredit  merupakan  perjanjian  pokok.  Perjanjian  kredit  (kontrak  kredit)  dibuat  oleh notaris yang ditunjuk oleh bank atau dipilih/ditentukan oleh calon debitur (dengan kesepakatan bersama antara  bank  dan  calon  debitur).  Bank  akan  mengirimkan  ahli  hukumnya  ( lawyer  atau  legal  officer ) untuk membantu dalam membahas berbagai ketentuan yang harus dicantumkan dalam perjanjian kredit.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Ketentuan tersebut diambil dari hasil analisis kredit yang dituangkan dalam Surat Persetujuan Kredit (SPK), antara lain revisi atau perubahan yang diperlukan oleh komite kredit atau Direksi bank.
Secara  umum,  isi  perjanjian  kredit  yang  dibuat  oleh  Notaris  berdasarkan  pesanan  Surat Persetujuan Kredit dari bank adalah sebagai berikut:
1. Kreditur (bank);
2. Penerima kredit (debitur);
3. Tujuan pemberian kredit, tergantung dari jenis proyek atau usaha debitur;
4. Nilai kredit yang diberikan;
5. Suku bunga pinjaman tahunan;
6. Biaya-biaya yang harus dibayar debitur, seperti biaya appraisal, biaya perikatan, biaya pengawasan, provisi kredit, biaya administrasi, biaya pembuatan akta notaris, dan lain-lain;
7. Jangka waktu pemberian kredit dan jatuh tempo fasilitas kredit;
8. Jadwal pembayaran angsuran pokok kredit dan bunga yang dibebankan dan dinyatakan secara rinci dalam formulir jadwal angsuran kredit bulanan terlampir;
9. Jaminan yang diberikan debitur atas fasilitas kredit yang meliputi jenis agunan, pemilik, jumlah dan nilai serta cara pengikatannya secara sah yang dirinci dalam perjanjian kredit dan dituangkan dalam bentuk perjanjian jaminan kredit yang dibuat. terpisah dari perjanjian pokok (hutang/pinjaman-pinjaman);
10. Syarat-syarat yang harus dipenuhi debitur sebelum kredit dicairkan;
11. Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur selama kredit masih berjalan (belum dilunasi);
12. Menyampaikan laporan produksi, laporan penjualan, laporan keuangan (neraca, laba rugi, dan arus kas), dan laporan hutang debitur;
13. Kewajiban untuk mengasuransikan seluruh harta kekayaan (kekayaan yang telah dibiayai oleh bank termasuk asuransi atas fasilitas kredit yang dijaminkan);
14. Hak-hak yang dimiliki bank sebelum kredit lunas, antara lain memeriksa setiap saat keadaan fisik proyek yang dibiayai bank, dan memeriksa pembukuan dan laporan keuangan debitur.
Berdasarkan  beberapa  penjelasan  di  atas,  notaris  memiliki  tanggung  jawab  yang  besar  untuk hadir pada saat akad kredit di bank berlangsung, meminimalisir kesalahan penulisan, dan sistem kredit, serta memenuhi tanggung jawab notaris baik secara pidana maupun perdata. Sehingga akta Autentik yang dibuat oleh Notaris mengikuti norma hukum yang berlaku. Karena seorang Notaris harus melayani masyarakat, tidak dibatasi oleh waktu dan harus dapat bekerja setiap saat selama masyarakat masih membutuhkan jasa hukumnya. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Krisnayanti (Krisnayanti et al., 2020)  yang  mengakibatkan  apabila  Notaris  sakit  atau  sementara  tidak  dapat  menjalankan  tugasnya, Notaris  wajib  mengajukan  cuti  yang  merupakan  hak  Notaris  yang  merupakan  pejabat  umum.  Cuti Notaris  dapat  diberikan  apabila  Notaris  telah  menjalankan  jabatannya  selama  2  tahun,  dan  apabila kurang  dari  2  tahun,  Notaris  tersebut  belum  dapat  mengambil  hak  cutinya.  Permohonan  cuti  dapat diajukan satu bulan sebelum tanggal cuti dimulai. Pengajuan permohonan tergantung dari lamanya cuti masing-masing  Notaris.  Dalam  mengajukan  cuti  Notaris  harus  mengikuti  usulan  yaitu  harus  ada penunjukan  Notaris  Pengganti  untuk  menggantikan  dan  menjalankan  tugasnya  nanti.  Notaris  yang bersangkutan  menentukan  jangka  waktu  cutinya  dan  wajib  mengangkat  Notaris  Pengganti.  Dalam pengangkatan notaris pengganti biasanya notaris hanya berasal dari pegawai yang telah bekerja dan magang cukup lama dan dianggap mampu menggantikannya berdasarkan penilaian notaris.
Penelitian  oleh  Depriani,  dkk  (Depriani  et  al.,  2021),  yang  menyatakan  bahwa  dalam menjalankan jabatannya Notaris Pengganti akan diangkat terlebih dahulu oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang selanjutnya akan diwakili oleh Kanwil masing-masing daerah . Dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris Pengganti harus berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku, dalam hal ini undang-undang tentang Jabatan Notaris sebagai pejabat umum dan  undang-undang  lain  yang  relevan  agar  tidak  terjadi  kesalahan.  Notaris  Pengganti  dalam menjalankan tugasnya di kantor terkadang mengalami kendala karena baru pertama kali bertemu dan menangani langsung berbagai kasus.
Notaris pengganti bertanggung jawab sementara sebagai notaris untuk melanjutkan tugas notaris yang  sedang  cuti  karena  alasan  cuti,  sakit,  dan  sebagainya.  Kewenangan  Notaris  lainnya  adalah mengesahkan  tanda  tangan  dan  menentukan  kepastian  tanggal  surat  di  bawah  tangan  dengan  cara
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
mendaftarkannya  dalam  buku  khusus  (legalisasi).  Notaris  Pengganti  berhak  melakukan  pengesahan, yang berarti menegaskan bahwa para pihak yang tercantum dalam akta telah menandatangani surat di bawah  tangan  Notaris  Pengganti  tersebut.  Kemudian  kewenangan  lainnya  adalah  mengesahkan kesesuaian fotokopi dengan surat aslinya. Sehingga seorang notaris mempunyai tanggung jawab yang besar  dalam  memenuhi  kewajibannya  dalam  melayani  masyarakat,  terutama  pada  saat  dibuatnya perjanjian  kredit  di  bank  atas  suatu  akta  yang  dibuat  melalui  kehadirannya  atau  notaris  pengganti apabila notaris berhalangan hadir karena suatu keadaan tertentu.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Notaris bertanggung jawab atas apa yang disaksikan yaitu apa yang dilihat, didengar, dan juga dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya. Jaminan bahwa akta yang dibuat memuat kebenaran/kepastian tanggal akta, kebenaran tanda tangan yang tercantum dalam akta, identitas para pihak yang hadir serta tempat akta dibuat, sedangkan kebenaran keterangan atau dokumen hanya dapat dipastikan antara para pihak itu  sendiri,  sehingga  seorang  notaris  memiliki  tanggung  jawab  yang  besar  dalam  memenuhi kewajibannya dalam melayani masyarakat, terutama ketika akad kredit di bank untuk suatu akta yang dibuat melalui kehadirannya atau notaris pengganti jika notaris tidak dapat hadir karena kondisi tertentu.

## REFERENSI
Afifah, K. (2017). Tanggung jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang dibuatnya. Lex Renaissance , 2 (1), 10.
Amrullah, A. (2018). Perkembangan Kejahatan Korporasi . Prenada Media.
Atma,  M.  T.  (2016).  Analisis  Yuridis  Atas  Peran  Notaris  Terhadap  Penyelesaian  Sengketa  Dengan Perdamaian. Premise Law Journal , 15 , 164877.
Chairunisa,  F.  (2019). Aspek  Hukum  Kredit  Pemilikan  Rumah  Oleh  Developer  Kepada  Konsumen Tanpa Melibatkan Pihak Perbankan (Studi Pada PT. Wiraland Cabang Medan) .
Depriani,  W.,  Ridwan,  R.,  &  Trisaka,  A.  (2021).  PERLINDUNGAN  HUKUM  NOTARIS PENGGANTI YANG TIDAK MENGETAHUI ADANYA INDENTITAS PALSU DARI PARA PIHAK  SEDANGKAN  NOTARIS  YANG  DIGANTIKAN  MENINGGAL  DUNIA. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan , 10 (1), 17–27.
Hayati,  N.  N.  S.  (2020). Analisis  yuridis  konsep  Omnibus  Law  dalam  harmonisasi  peraturan Perundang-Undangan di Indonesia . UIN Sunan Ampel Surabaya.
HS, H. S., SH, M. S., Nurbani, E. S., & SH, L. L. M. (2022). Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia (Buku Kedua) . Sinar Grafika.
Ishaq, I. (2017). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi . Alfabeta.
Komara,  S.  (2021).  Tanggung  Jawab  Notaris  Terhadap  Pembuatan  Akta  Jual  Beli  Kaveling  Tanah Matang Tanpa Bangunan Oleh Badan Hukum. Makro Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan , 6 (1), 86–101.
Krisnayanti, N. N. C., Widiati, I. A. P., & Astiti, N. G. K. S. (2020). Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Hal Notaris yang Diganti Meninggal Dunia Sebelum Cuti Berakhir. Jurnal Interpretasi Hukum , 1 (1), 234–239.
Lestari, A. (2019). PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH (DEBITUR) DALAM  PERJANJIAN  KREDIT  PERUMAHAN  RAKYAT  TENTANG  PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PT. BANK CIMB NIAGA CABANG MEDAN. Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains , 1 (01).
Mido, M. T. C., Nurjaya, I. N., & Safa’at, R. (2018). Tanggung Jawab Perdata Notaris terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap. Lentera Hukum , 5 (1), 156–173.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Muyassar,  M.,  Ali,  D.,  &  Suhaimi,  S.  (2019).  Pertanggungjawaban  Hukum  Notaris  Terhadap Pengingkaran Akta Jual Beli Tanah Bersertipikat Oleh Pihak Yang Dirugikan. Syiah Kuala Law Journal , 3 (1), 147–166.
Perika, D. (2020). Fungsi Notaris Dalam Pemeriksaan Identitas Penghadap Terhadap Autentisitas Akta Dihubungkan Dengan Asas Kehati-Hatian. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum , 18 .
Prakoso, W. Y., & Gunarto, G. (2017). Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Dari Akta Notariil Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti Setelah Masa Jabatannya Selesai. Jurnal Akta , 4 (4), 773–778.
Putri, A. (2017). Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi ditinjau  dari  undang-undang  nomor  12  tahun  1992  tentang  sistem  budidaya  tanaman . Universitas Bangka Belitung.
Ramadhan, A. F., & Permadi, I. (2019). Makna Alasan-Alasan Tertentu dalam Kode Etik Notaris terkait Kewajiban Menjalankan Jabatan Notaris di Kantornya. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , 4 (1), 15–28.
Ramadhan, E. D., & Suhardini, E. D. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta  Yang  Didasarkan  Pada  Keterangan  Palsu  Dihubungkan  Dengan  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum , 18 (1), 29–38.
Setiadewi, K., & Wijaya, I. M. H. (2020). Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (1), 126–134.
Trisna,  N.  (2018).  Aspek  Hukum  Pencantuman  Klausula  Eksonorasi  dalam  Perjanjian  Kredit Perbankan. Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan , 1 (1).
Afifah, K. (2017). Tanggung jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang dibuatnya. Lex Renaissance , 2 (1), 10.
Amrullah, A. (2018). Perkembangan Kejahatan Korporasi . Prenada Media.
Atma,  M.  T.  (2016).  Analisis  Yuridis  Atas  Peran  Notaris  Terhadap  Penyelesaian  Sengketa  Dengan Perdamaian. Premise Law Journal , 15 , 164877.
Chairunisa,  F.  (2019). Aspek  Hukum  Kredit  Pemilikan  Rumah  Oleh  Developer  Kepada  Konsumen Tanpa Melibatkan Pihak Perbankan (Studi Pada PT. Wiraland Cabang Medan) .
Depriani,  W.,  Ridwan,  R.,  &  Trisaka,  A.  (2021).  PERLINDUNGAN  HUKUM  NOTARIS PENGGANTI YANG TIDAK MENGETAHUI ADANYA INDENTITAS PALSU DARI PARA PIHAK  SEDANGKAN  NOTARIS  YANG  DIGANTIKAN  MENINGGAL  DUNIA. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan , 10 (1), 17–27.
Hayati,  N.  N.  S.  (2020). Analisis  yuridis  konsep  Omnibus  Law  dalam  harmonisasi  peraturan Perundang-Undangan di Indonesia . UIN Sunan Ampel Surabaya.
HS, H. S., SH, M. S., Nurbani, E. S., & SH, L. L. M. (2022). Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia (Buku Kedua) . Sinar Grafika.
Ishaq, I. (2017). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi . Alfabeta.
Komara,  S.  (2021).  Tanggung  Jawab  Notaris  Terhadap  Pembuatan  Akta  Jual  Beli  Kaveling  Tanah Matang Tanpa Bangunan Oleh Badan Hukum. Makro Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan , 6 (1), 86–101.
Krisnayanti, N. N. C., Widiati, I. A. P., & Astiti, N. G. K. S. (2020). Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Hal Notaris yang Diganti Meninggal Dunia Sebelum Cuti Berakhir. Jurnal Interpretasi Hukum , 1 (1), 234–239.
Lestari, A. (2019). PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH (DEBITUR) DALAM  PERJANJIAN  KREDIT  PERUMAHAN  RAKYAT  TENTANG  PERLINDUNGAN
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
KONSUMEN PADA PT. BANK CIMB NIAGA CABANG MEDAN. Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains , 1 (01).
Mido, M. T. C., Nurjaya, I. N., & Safa’at, R. (2018). Tanggung Jawab Perdata Notaris terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap. Lentera Hukum , 5 (1), 156–173.
Muyassar,  M.,  Ali,  D.,  &  Suhaimi,  S.  (2019).  Pertanggungjawaban  Hukum  Notaris  Terhadap Pengingkaran Akta Jual Beli Tanah Bersertipikat Oleh Pihak Yang Dirugikan. Syiah Kuala Law Journal , 3 (1), 147–166.
Perika, D. (2020). Fungsi Notaris Dalam Pemeriksaan Identitas Penghadap Terhadap Autentisitas Akta Dihubungkan Dengan Asas Kehati-Hatian. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum , 18 .
Prakoso, W. Y., & Gunarto, G. (2017). Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Dari Akta Notariil Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti Setelah Masa Jabatannya Selesai. Jurnal Akta , 4 (4), 773–778.
Putri, A. (2017). Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi ditinjau  dari  undang-undang  nomor  12  tahun  1992  tentang  sistem  budidaya  tanaman . Universitas Bangka Belitung.
Ramadhan, A. F., & Permadi, I. (2019). Makna Alasan-Alasan Tertentu dalam Kode Etik Notaris terkait Kewajiban Menjalankan Jabatan Notaris di Kantornya. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , 4 (1), 15–28.
Ramadhan, E. D., & Suhardini, E. D. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta  Yang  Didasarkan  Pada  Keterangan  Palsu  Dihubungkan  Dengan  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum , 18 (1), 29–38.
Setiadewi, K., & Wijaya, I. M. H. (2020). Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (1), 126–134.
Trisna,  N.  (2018).  Aspek  Hukum  Pencantuman  Klausula  Eksonorasi  dalam  Perjanjian  Kredit Perbankan. Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan , 1 (1).