## JURNAL WIDYA BHUMI

## PEMANFAATAN DATA GEOSPASIAL DALAM MEWUJUDKAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN MULTIGUNA BAGI MULTIPIHAK
Ishak Samuel Meidodga 1 , Alfi Syahrin 1 , Reza Triadi Putra 1 , Frantus Warfandu 1 , Agung Nugroho Bimasena 1*
1 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jl. Tata Bhumi No 5 Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta, Indonesia an.bimasena@stpn.ac.id

## ABSTRACT
In  today's  globalized  world,  geospatial  information  is  vital  to  policymaking,  decision-making,  and earth space operations. One of the means of achieving this objective is to conduct research evaluating the advantages of multifunctional, comprehensive villages for a variety of stakeholders. This study employs  qualitative  methods  and  literature  review  techniques  to  evaluate  the  advantages  of comprehensive, multipurpose village information for multiple stakeholders. Complete villages make it easier for villages to access land information for development planning, according to the findings of the  study.  This  study  emphasizes  the  significance  of  updating  and  expanding  digital  access  to comprehensive  village  land  information.  It  is  necessary to  continue  the development of  geospatial information technology in order to increase the potential and utility of digital data in a cadastre with multiple uses. In this way, the public and government agencies can have simpler, quicker, and more accurate access to information, which can enhance the quality of space-related endeavors.
Keywords : Digital Data, spatial data, village complete

## INTISARI
Di  dunia  global  saat  ini,  informasi  geospasial  sangat  penting  untuk  pembuatan  kebijakan, pengambilan  keputusan,  dan  operasi  ruang  bumi.  Salah  satu  upaya  untuk  mewujudkan  tujuan  ini adalah  dengan  melakukan  penelitian  untuk  mengevaluasi  manfaat  desa  lengkap  multiguna  bagi multipihak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik literature review untuk menilai manfaat  informasi  desa  lengkap  multiguna  bagi  multipihak.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa desa  lengkap  memberikan  kemudahan  bagi  desa  dalam  mengakses  informasi  pertanahan  untuk perencanaan pembangunan. Penelitian ini menekankan pentingnya memperbarui dan meningkatkan ketersediaan informasi pertanahan desa lengkap secara digital. Pengembangan teknologi informasi geospasial perlu terus dilakukan agar dapat mengembangkan potensi dan pemanfaatan data digital dalam kadaster multiguna. Dengan begitu, akses informasi dapat semakin mudah, cepat, dan akurat bagi masyarakat dan instansi pemerintah, serta dapat meningkatkan kualitas kegiatan yang berkaitan dengan ruang kebumian.
Kata Kunci : Data digital, data spasial, desa lengkap

## A. Pendahuluan
Pada  proses  perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan  di  suatu  wilayah membutuhkan  informasi  pertanahan  (Pinuji,  2016).  Informasi  pertanahan  yang mutakhir,  akurat  dan  sejalan  dengan  pembangunan  wilayah  memerlukan manajemen lebih lanjut agar multiguna bagi multipihak (Budiyono & Aditya, 2022; Duncan  &  Rahman,  2013;  Mika,  2017).  Inventarisasi  dan  pengintegrasian  data geospasial berbasis bidang tanah secara digital dari desa ke desa menjadi salah satu proses  terwujudnya  manajemen  informasi  pertanahan  yang  baik  (Lukman  dkk., 2022;  Rahman,  2022).  Sehingga,  digitalisasi  data  spasial  dapat  membantu menyebarkan  pengetahuan  tentang  layanan  kepada  banyak  orang,  memiliki  nilai
Vol 3, No. 1 April 2023
Received Mar 8 th , 2023
Accepted Jun 30 th , 2023
Published July 3 rd , 2023
efisiensi  yang  berbeda  untuk  situasi  yang  berbeda,  dan  dapat  digunakan  untuk mempelajari  kejadian  lapangan  untuk  membantu  membuat  kebijakan  yang  lebih baik.
Kebutuhan  akan  data  digital  tersebut  dalam  setiap  aktivitas  manusia  dapat bervariasi  antara  individu  dan  organisasi,  sehingga  menjadikan  informasi  bersifat relatif (Afwan dkk., 2020; Danuri, 2019). Seperti halnya ketika ada instansi pertama yang menganggap bahwa data digital tersebut sudah cukup dan dapat diolah atau diproses  untuk  kepentingan  instansinya.  Pada  sisi  lain,  instansi  kedua  masih memerlukan  pemrosesan  lebih  lanjut  agar  data  digital  tersebut  dapat  membantu pengambilan  keputusan  yang  tepat.  Selanjutnya,  pihak  ke  tiga  bisa  jadi  tidak menganggap  data  tersebut  penting,  karena  kurangnya  pengetahuan  tentang  hal tersebut.  Oleh  karena  itu,  pengembangan  basis  data  digital  masih  memerlukan identifikasi  model  data  geospasial  yang  paling  relevan  dan  memahami  kelebihan serta kekurangannya (Praptiwi dkk., 2018).
Saat  ini,  informasi  berbasis  spasial  menjadi  unsur  penting  karena  berfungsi sebagai dasar dalam melaksanakan dan mendukung berbagai kegiatan (Kurniawati dkk.,  2020).  Informasi  ini  dibutuhkan  oleh  pemerintah  dan  masyarakat  sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 4/2011  tentang  Informasi  Geospasial  menyatakan  bahwa  informasi  geospasial merupakan data geospasial yang telah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu  dalam  merumuskan  kebijakan,  membuat  keputusan,  dan  melaksanakan kegiatan  yang  terkait  dengan  ruang  kebumian.  UU  ini  diharapkan  dapat  menjadi dasar untuk mengintegrasikan berbagai informasi geospasial suatu wilayah. Penting untuk  menyusun  informasi  mengenai  kondisi  suatu  wilayah  karena  informasi tersebut  dapat  digunakan  sebagai  dasar  dalam  perencanaan,  pelaksanaan, pemantauan,  pengawasan,  dan  pengendalian  pembangunan  wilayah  tersebut (Handoko dkk., 2021; Rini dkk., 2019).
Dengan  adanya  informasi  terintegrasi  mengenai  wilayah  tersebut,  instansi pemerintah  dapat  dengan  mudah  melakukan  pertukaran  data  yang  diperlukan, sehingga  dapat  dilakukan  kadaster  multiguna  (Junarto  dkk.,  2020).  Pemanfaatan teknologi  digitalisasi  data  memberikan  kemudahan  akses  bagi  masyarakat  untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi existing dan potensi yang ada melalui pendekatan survei lapangan. Hal ini memungkinkan data dapat lebih mudah dianalisis  sehingga  dapat  memecahkan  permasalahan  yang  ada.  Selain  itu, kemudahan  akses  ini  juga  memberikan  manfaat  bagi  instansi  pemerintah  dalam memberikan  pelayanan  publik  yang  lebih  baik.  Informasi  terkait  letak  koordinat suatu objek dapat diakses melalui media teknologi informasi berbasis web, sehingga memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dan instansi pemerintah (Muttakin dkk., 2022).
Data  spasial  sangat  penting  dalam  sistem  informasi  geografis  karena  dapat memberikan  informasi  lokasi  atau  koordinat  suatu  objek  atau  kejadian  di permukaan bumi (Baary dkk., 2012). Selain itu, data non-spasial juga sangat penting dalam memberikan deskripsi atau gambaran tentang objek atau kejadian tersebut
(Firdaus  dkk.,  2021).  Pada  Indonesia,  data  geospasial  sangat  diperlukan  untuk mengatasi berbagai isu regional seperti kerentanan bencana, pengelolaan sumber daya  alam,  dan  pengembangan  kawasan  perbatasan.  Oleh  karena  itu,  program nasional  telah  diinisiasi  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  informasi geospasial tematik di Indonesia. Data spasial juga menjadi dasar untuk membentuk sistem basis data spasial yang dapat digunakan untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat  bagi  pemerintah  dan  masyarakat  (Federal  Geographical  Data Committee, 1998).
Selain  itu,  digitalisasi  data  juga  memberikan  kemudahan  akses  data  bagi masyarakat dan instansi pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik.  Layanan  informasi  yang  diberikan  terkait  hal  objek  yang  menyediakan informasi letak koordinat melalui media teknologi informasi berbasis web . Dengan adanya sistem basis data spasial, informasi geospasial dapat terintegrasi dengan baik dan  memudahkan  instansi  pemerintah  dalam  pertukaran  data  yang  diperlukan, sehingga dapat dilaksanakan kadaster multiguna. Dengan demikian, digitalisasi data dan informasi geospasial yang terintegrasi dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan pengembangan wilayah yang lebih efektif dan efisien. Penelitian ini memiliki  rumusan  masalah  yaitu:  bagaimana  menciptakan  informasi  pertanahan berbasis desa lengkap dan seperti apa manfaatnya bagi multipihak?.
Digitalisasi  data  desa  sangat  penting  dalam  mendukung  kegiatan  pemerintah dan  masyarakat  (Desiani  dkk.,  2020;  Wahid  &  Rohadi,  2021).  Data  yang  tersedia dalam bentuk digital memudahkan akses dan pengolahan informasi, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan perencanaan program. Selain itu, dengan adanya data digital, informasi dapat diakses dari mana saja dan kapan  saja,  sehingga  memudahkan  dalam  pertukaran  informasi  antar  pihak  yang terkait.  Selain  itu,  digitalisasi  data  desa  juga  dapat  membantu  meningkatkan transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  data  atau  arsip  desa.  Dalam jangka  panjang,  hal  ini  dapat  membantu  meningkatkan  kualitas  dan  efektivitas pelayanan publik di tingkat desa. Oleh karena itu, penelitian ini membahas manfaat data digital bagi desa dan strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dalam kaitannya dengan desa lengkap.
Meskipun, Budiyono & Aditya (2022) telah mendesain tahapan sistem kadaster multiguna, namun pada dasarnya sistem tersebut membutuhkan standar data yang sama  dan  pengindeksan  data  spasial.  Selain  itu,  Nugroho  &  Widarbo  (2019) menggarisbawahi  bahwa  kadaster  tersebut  memerlukan  kesamaan  posisi  antara peta  dasar  dan  kerangka  referensi  koordinatnya  maupun  keabsahan  batas administrasi hingga tingkat desa. Mengingat pentingnya kelengkapan administrasi pertanahan  tingkat  desa  mempengaruhi  kadaster  lengkap  pada  tingkat kabupaten/kota maka penelitian ini mengaitkan kadaster multiguna berbasis desa dan  tugas  pokok  serta  fungsi  dari  dinas-dinas  di  kabupaten/kota.  Penelitian  ini berbeda  dengan  Rahman  (2022)  dan  Sulaksono  (2020),  karena  tidak  hanya membahas manfaat data digital bagi desa tetapi lebih luas lagi hingga ke dinas-dinas terkait di kabupaten/kota. Harapannya, dengan mengetahui tugas pokok dan fungsi
antara dinas-dinas di kabupaten/kota beserta kesiapan desa dalam membuat sistem kadaster  multiguna  maka  akan  tercipta  kadaster  multiguna  bagi  multipihak. Penelitian  ini  membahas  pentingnya  kadaster  multiguna  berbasis  desa  lengkap untuk kepentingan antar dinas-dinas, seperti: Dinas Tata Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, PT. Perusahaan Listrik Negara. Dinas-dinas tersebut selama ini  membutuhkan  informasi  pertanahan  berbasis  desa  yang  lengkap  untuk kelancaran  pembangunan.  Selain  itu,  penelitian  ini  akan  mengusulkan  beberapa solusi  untuk  memperoleh  informasi  pertanahan  pada  satuan  desa  yang  lengkap. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan data digital di desa lengkap, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian di bidang ini.

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan literature review , sebagaimana Cresswell dkk. (2019) dan Fadli (2021). Awalnya  kami  membuat  deskripsi,  gambaran  atau  lukisan  secara  sistematis bagaimana membuat digitalisasi administrasi pertanahan berbasis desa. Kemudian kami  mencari  informasi  yang  faktual  dan  akurat  mengenai  kebutuhan  daripada dinas-dinas  di  kabupaten/kota  yang  paling  sering  berhubungan  dengan  informasi pertanahan.  Sebagai  sampel  penelitian,  kami  menetapkan  Desa  Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta untuk melihat dan memproses digitalisasi administrasi pertanahan.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder meliputi:  hasil  wawancara  secara  langsung  dengan  kepala  dinas,  kepala  kantor pertanahan, kepala desa, kepala dukuh, ketua RT dan RW beserta warga. Sedangkan data  sekunder  diperoleh  dari  laporan,  makalah  dan  dokumen  pertanahan  berupa data  spasial  maupun  tekstual.  Data  spasial  tersebut  memuat  peta  bidang  tanah, Nomor Identifikasi Bidang (NIB), jaringan jalan dan unsur spasial lainnya. Sedangkan data  tekstual  meliputi:  daftar  tanah,  daftar  nama,  luas,  harga  tanah  dan  data pertanahan  lainnya.  Keseluruhan  data  dikumpulkan  dengan  metode  observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Pada penelitian ini yang dideskripsikan adalah data pertanahan yang digunakan dalam penyusunan sistem desa lengkap multiguna serta urgensi data pertanahan yang diperoleh dari berbagai instansi/dinas yang ada di  wilayah  kabupaten/kota.  Selanjutnya,  data-data  tersebut  dianalisis  secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel, gambar dan naratif.

## C. Hasil dan Pembahasan

## C.1. Sistem Informasi Pertanahan Berbasis Desa Lengkap
Salah  satu  prinsip  dalam  menetapkan  prioritas  pembangunan  desa  adalah mengutamakan kewenangan daerah di tingkat desa untuk bebas menentukan dan mengalokasikan dana untuk memenuhi kebutuhan desanya. Oleh karena itu, setiap pemerintah desa harus memahami potensi wilayah dan kebutuhan masyarakatnya. Sehingga program-program pemerintah desa yang akan tersalurkan, dapat relevan
dan  memenuhi  kebutuhan  prioritas  masyarakat  mereka  (Junarto  &  Suhattanto, 2022). Pemanfaatan dana desa menjadi salah satu hal yang mampu di aplikasikan dalam  rangka  memenuhi  hal  tersebut.  Dana  desa  dapat  berfungsi  sebagai  modal pemerintah  desa  untuk  mencukupi  prasarana  desa,  prasarana  pelayanan  sosial dasar, prasarana ekonomi dan usaha, sarana pelestarian lingkungan dan fasilitas lain (PerMen  Desa  No.19  Tahun  2017).  Ketepatan  pembangunan  infrastruktur  publik oleh desa akan berdampak luas terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat. Untuk  memenuhi  ketepatan  pembangunan  infrastruktur  publik  tentunya membutuhkan  informasi  pertanahan  berbasis  bidang,  salah  satunya  tersedianya peta bidang tanah lengkap, valid dan uptodate .
Mengingat pentingnya kegunaan peta bidang tanah lengkap, valid dan uptodate pada  suatu  desa,  maka  pemerintah  desa  perlu  melakukan  inventarisasi  data-data pertanahan.  Seperti  data  kepemilikan  dan  penguasaan  tanah,  penggunaan  tanah, penilaian  tanah  dan  pemanfaatan  tanah.  Kegiatan  pengukuran  dan  pemetaan bidang tanah berbasis desa menjadi salah satu kegiatan yang mampu mewujudkan hal  tersebut.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  mendeskripsikan  tahapan-tahapan inventarisasi data pertanahan untuk menjadi sebuah informasi pertanahan yang di inginkan oleh setiap desa. Apabila setiap desa memiliki informasi pertanahan yang lengkap  maka  menjadi  keniscayaan  untuk  mewujudkan  kota  atau  kabupaten lengkap (Fahmi dkk., 2023). Berdasarkan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah  di  Desa  (Kalurahan)  Banyuraden  dapat  disarikan  beberapa  tahapan  untuk memetakan bidang tanah secara cepat dan berkualitas baik, yaitu:
a) Pembuatan peta dasar atau basemap atau peta kerja. Peta kerja berfungsi untuk melakukan  identifikasi  batas  bidang  tanah.  Oleh  karena  itu,  peta  kerja  yang direkomendasikan  adalah  menggunakan  ortomosaik UAV dengan  metode fotogrametris.  Penggunaan  peta orthophoto dari  ortomosaik UAV mampu mengidentifikasi titik-titik batas bidang tanah dan  menarik garis batas bidang tanah (delineasi). Tentunya terhadap bidang-bidang tanah yang berada di areal terbuka  (tidak  tertutup  kanopi  tumbuhan  atau  bangunan),  seperti  pematang sawah,  tegalan  dan  kawasan  perumahan.  Selain  itu,  penting  juga memanfaatkan  data  spasial  (K4)  dari  kantor  pertanahan,  sebagai  hasil pemetaan bidang tanah yang telah terukur dan ter petakan di KKP. Data bidang tanah dari KKP tersebut akan memudahkan kegiatan pemetaan bidang tanah yang belum terdaftar.
b) Melakukan  pemetaan  bidang  tanah  secara  lengkap.  Pemetaan  bidang  tanah tersebut langsung dilakukan secara digital menggunakan aplikasi Autodesk Map dan ArcGIS . ArcGIS memudahkan dalam melengkapi keterangan setiap bidang tanah  dengan  informasi  (atribut)  tertentu  (sesuai  tujuan  pemetaan).  Sebagai contoh untuk melengkapi pemetaan bidang dengan atribut pemilik tanah, maka perlu  melakukan  proses joint data  spasial  berbasis  bidang  dan  data  atribut (pemilik  tanah)  di ArcGis .  Sehingga,  peta  bidang  yang  didapatkan  memiliki informasi  pemilik  tanah  dengan  melakukan  proses labeling .  Selanjutnya,  jika diperlukan, peta kerja dapat dicetak untuk membantu proses identifikasi bidang
tanah  di  lapangan,  untuk  itu  diperlukan  proses layout menggunakan  aplikasi ArcGis . Terhadap areal yang belum terdaftar atau areal yang sudah bersertifikat namun belum tepat posisinya memerlukan penanganan agar bidang tanahnya ter  petakan  lengkap.  Oleh  karenanya  memerlukan  proses  orientasi  lapangan, untuk mengetahui gambaran wilayah, mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan setiap bidang tanah. Sehingga, pelibatan kepala dukuh atau tetua dukuh  menjadi  faktor  penentu  keberhasilan  pengidentifikasian  bidang  tanah yang belum ter petakan maupun yang mengalami overlap , miss place atau gap . Terakhir, setelah berhasil mengidentifikasi keseluruhan bidang maka terhadap bidang  tanah  yang  memerlukan  pengukuran  secara  terestris  salah  satunya dengan metode real time kinematic ( RTK ).

## C.2. Keterkaitan antara desa lengkap dan program desa
Desa  lengkap  multiguna  adalah  desa  yang  mampu  memenuhi  kebutuhan penduduknya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, budaya, dan  lingkungan.  Keterbatasan  akses  dan  penggunaan  data  digital  spasial  dapat menghambat  pengembangan  desa  lengkap  multiguna  karena  data  digital  spasial merupakan  alat  yang  penting  dalam  mengambil  keputusan  dan  merencanakan pengembangan wilayah. Pemanfaatan data digital spasial dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan pengembangan wilayah, terutama dalam mewujudkan desa  lengkap  multiguna.  Dengan  menggunakan  data  digital  spasial,  pemangku kepentingan  desa  dapat  memperoleh  informasi  yang  diperlukan  untuk merencanakan  pengembangan  desa  yang  lengkap  multiguna.  Data  digital  spasial juga dapat membantu pemangku kepentingan desa dalam mengidentifikasi masalah dan  potensi  yang  ada  di  desa  dan  mengambil  tindakan  yang  tepat  untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk desa. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan akses dan penggunaan data digital spasial di desa-desa seluruh Indonesia  agar  dapat  mempercepat  pembangunan  desa  yang  lengkap  multiguna. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat desa mengenai manfaat dan cara penggunaan data digital spasial, serta meningkatkan aksesibilitas data digital spasial di desa-desa. Dengan meningkatkan penggunaan  data  digital  spasial,  diharapkan  dapat  membantu  mewujudkan  desa lengkap multiguna yang dapat memenuhi kebutuhan penduduknya dalam berbagai aspek kehidupan.
Pemerintah  pusat  sedang  gencar  membangun  dari  pinggiran  untuk memperkuat  daerah  dan  desa  lokal  dalam  kerangka  negara  kesatuan  Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, setiap desa oleh pemerintah pusat diberikan program satu  miliar  satu  desa.  Program  tersebut  bertujuan  untuk  meningkatkan  upaya penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan kapasitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan  pembangunan  infrastruktur  perdesaan.  Selain  itu,  program  ini  juga memberikan  upaya  peningkatan  ketenteraman,  pelayanan  ketertiban  umum kepada masyarakat perdesaan untuk mengembangkan kegiatan sosial dan ekonomi
baik  secara  mandiri,  gotong  royong  maupun  melalui  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) serta meningkatkan kemandirian dan daya saing desa.
Perencanaan Pembangunan suatu wilayah maupun dalam pengembangannya membutuhkan dukungan data dan informasi, baik spasial maupun non spasial, yang akurat  dan  terkini,  terutama  data  dan  informasi  tematik  yang  mengilustrasikan kondisi suatu wilayah. Salah satu data yang sangat diperlukan untuk melihat kondisi suatu  wilayah  adalah  data  pertanahan  desa  lengkap.  Perubahan  kondisi  wilayah pada daerah yang akan disusun rencana tata ruangnya, perlu dipahami dengan baik oleh  para  perencana,  karena  kualitas  rencana  tata  ruang  sangat  ditentukan  oleh pemahaman para perencana terhadap kondisi fisik wilayah perencanaan.
Peta dasar ( basemap ) yang berisi informasi bidang tanah secara lengkap adalah salah satu alat paling utama yang diperlukan sebagai dasar pemetaan rencana tata ruang  berbasis  desa.  Selain  itu  diperlukan  pula  data  spasial  tematik  yang  terkait dengan  kondisi  fisik  wilayah,  seperti  kerentanan  terhadap  bencana, keanekaragaman  hayati,  oseanografi,  iklim  dan  geofisika.  Selain  itu,  perlu  juga memasukkan data fisik wilayah yang berasal dari suatu proses kajian, analisa, dan survei  yang  mendalam,  di  antaranya  berupa  data  kesesuaian  kemampuan  tanah dengan pemanfaatannya, dan penggunaan tanah. Informasi kepastian hukum akan tanah yang akan dipergunakan dalam rencana tata ruang, yang terintegrasi dalam peta dasar tersebut juga sangat diperlukan.
Penggunaan internet dan teknologi elektronik telah mengubah cara masyarakat menjalani  kehidupan  mereka  dengan  meningkatkan  kecepatan  dan  efisiensi aktivitas.  Internet  digunakan  sebagai  sarana  untuk  mendukung  kegiatan  dan merupakan  bagian  dari  teknologi  yang  digunakan.  Kegiatan  seperti  pengumpulan data desa, pemetaan potensi dan sumber daya desa, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat disinkronkan dengan kegiatan berbasis internet dan elektronik.  Dalam  era  digitalisasi  ekonomi  yang  semakin  cepat,  produk  unggulan desa dapat dipromosikan secara online sehingga transaksi dapat dilakukan melalui internet (Jakak & Sahurina, 2022). Metode pengelolaan arsip manual/konvensional yang  dipakai  oleh  instansi  pelayanan  pemerintah  untuk  mengelola  data  tidak  lagi efektif  dan  efisien  karena  memerlukan  tempat  penyimpanan  yang  besar. Manajemen data digital merupakan cara untuk mengurangi penggunaan ruang dan menghemat  waktu,  serta  memberikan  panduan  melalui  proses  penyelesaian pekerjaan dibandingkan dengan manajemen manual/konvensional. Kantor layanan pemerintah  dapat  mendigitalkan  dokumen  dan  data  analog  menjadi  data  digital yang  dapat  digunakan  untuk  mendukung  layanan online .  Infrastruktur  berbasis sistem  informasi  dapat  memfasilitasi  pengelolaan  administrasi  dan  kearsipan. Sistem  informasi  manajemen  dibuat  untuk  mengelola  administrasi  dengan mengurangi  penggunaan  kertas  dan  mendigitalkan  dokumen.  Hal  ini  dapat meningkatkan  produktivitas,  menghemat  biaya  dan  ruang,  serta  melindungi lingkungan dari limbah kantor dan sampah. Data yang telah diorganisir dan dibuat dapat  disimpan  dan  diamankan  pada  sistem  berbasis cloud  server sehingga  tidak memerlukan  banyak  lemari  arsip  karena  data  yang  disimpan  berupa  data  digital
(Kurniawan  dkk.,  2021).  Penerapan  sistem  informasi  digital  bertujuan  untuk mengelola, membuat, dan mengakses data dokumen dalam bentuk digital sehingga mengurangi  penggunaan  kertas  yang  saat  ini  dominan  bahan  dasar  pembuatan dokumen. Keuntungan dari penggunaan sistem informasi digital antara lain efisiensi waktu,  manajemen  dokumen  yang  lebih  baik,  kenyamanan  kerja  yang  lebih  baik, menjadi  dasar  pertimbangan  keputusan  yang  lebih  baik,  manajemen  yang  lebih terkontrol,  dan  peningkatan  wajah  organisasi  (Rozi  dkk.,  2017).  Selain  itu, penggunaan sistem informasi digital secara esensial memiliki dampak positif pada keberlanjutan dan kualitas lingkungan karena mengurangi penggunaan kertas dan jumlah kertas di meja atau ruang kerja. Sistem informasi dengan format digital juga memudahkan  sosialisasi  dan  pemanfaatan  informasi  oleh  publik  karena  dapat diakses  melalui  internet.  Pemanfaatan  basis  data  spasial  digital  dapat mempermudah  pengolahan  data  desa,  terutama  dalam  hal  pembacaan, pengolahan,  dan  penyimpanan  data.  Hal  ini  memungkinkan  pengembangan  data desa  yang  tidak  bersifat  spasial,  seperti  data  numerik  dan  data  atribut,  untuk diperbarui  tanpa  adanya  tumpang  tindih  antara  data  tersebut.  Selain  itu,  data numerik tersebut dapat diubah menjadi info grafis spasial yang mampu memberikan pemahaman  mengenai  fenomena  wilayah  dan  potensi  permasalahan  desa  secara lebih jelas (Rahman dkk., 2022).
Gambar 1. Contoh Basis Data Tekstual Pada Arcgis Di Kalurahan Banyuraden Berdasarkan  Gambar  1,  Sistem  Informasi  Geografis  (SIG)  memang mengintegrasikan data geospasial dengan data non-spatial. Dalam SIG, data spasial (berupa  koordinat  geografis)  dikaitkan  dengan  atribut-atribut  non-spatial  seperti nama  desa,  luas  wilayah,  jumlah  penduduk,  dan  sebagainya.  Basis  data  spasial menjadi  sangat  penting  dalam  SIG  karena  data  spasial  memungkinkan  informasi untuk  direpresentasikan  secara  visual,  seperti  dalam  bentuk  peta,  dan  juga memungkinkan  untuk  dilakukan  analisis  spasial  seperti  menghitung  jarak  antar wilayah  dan  area  tertentu.  Dalam  konteks  pengembangan  desa,  SIG  dapat digunakan  untuk  mengidentifikasi  potensi  dan  sumber  daya  desa,  merencanakan pembangunan desa, serta memantau kondisi lingkungan desa.
Gambar 2. Contoh Basis Data Spasial Pada Arcgis Di Kalurahan Banyuraden Gambar 2 merupakan salah satu bentuk digitalisasi data berbasis spasial yang dapat  memudahkan  dalam  pengolahan,  pengelolaan,  dan  analisis  data  geografis. Aplikasi  tersebut  biasanya  dilengkapi  dengan  fitur-fitur  seperti  pencarian  lokasi, penambahan  layer  data,  pengukuran  jarak,  dan  penambahan  simbol  dan  warna pada  peta  sesuai  dengan  atribut  data  yang  ada.  Sistem  Informasi  Geografis  yang berbasis website juga  dapat  menjadi  sarana  yang  efektif  dalam  pembinaan  dan pengawasan  di  berbagai  sektor,  karena  dapat  memberikan  informasi  terkini mengenai  kondisi  lingkungan  sekitar.  Seperti  yang  disebutkan  sebelumnya,  data spasial dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai fenomena wilayah yang terjadi dan memungkinkan untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan. Pemetaan digital adalah proses pembuatan data dalam bentuk digital atau gambar digital yang mampu mewakili  secara akurat dan tepat wilayah  yang  diamati.  Seperti  pada  peta  analog,  fungsi  utama  pemetaan  digital adalah  menampilkan  gambaran  umum  medan  yang  meliputi  daerah  sekitarnya. Namun, peta digital memiliki manfaat yang lebih banyak dan sesuai dengan tujuan pembuatannya, seperti pemetaan infrastruktur jaringan, lokasi bangunan yang tidak layak huni, lokasi keluarga prasejahtera, serta lokasi tempat menarik  dan layanan lainnya.  Untuk  memudahkan  penggunaannya,  peta  digital  juga  dapat  dilengkapi dengan informasi lokasi yang telah ditambahkan.
Gambar 3. Contoh Peta Digital Kalurahan Banyuraden Peta digital memiliki tujuan utama untuk mempermudah  pencarian informasi tentang  wilayah  tersebut,  termasuk  objek-objek  administrasi  dan  potensi  desa seperti  objek  wisata  dan  lainnya.  Selain  itu,  peta  digital  juga  berguna  sebagai panduan awal dalam kegiatan pembangunan infrastruktur dan perekonomian desa. Melalui  peta  digital,  rekomendasi  dapat  diberikan  kepada  pemerintah  sebagai media interaktif untuk membantu pengunjung mencari informasi tentang desa.
Desa  digital  awalnya  dibentuk  untuk  memenuhi  kebutuhan big data, perencanaan, pemantauan potensi desa, serta pembangunan desa. Melalui aplikasi layanan digital desa, masyarakat pedesaan akan mendapatkan kemudahan dengan upaya mengembangkan akses internet di desa-desa. Dalam penelitian ini, dibahas beberapa topik terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), seperti bagaimana cara mempromosikan  produk  lokal  desa  melalui  media  digital,  serta  bagaimana mempromosikan wisata desa sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan  pendapatan  desa  melalui  teknologi  informasi  dan  layanan  digital  (Jakak  & Sahurina, 2022).
Digitalisasi  sistem  informasi  desa  merupakan  sebuah  inovasi  yang  bertujuan untuk  meningkatkan  pengolahan  data  internal  desa  secara  efektif  dan  efisien. Inovasi ini menjadi respons terhadap kebutuhan pemerintah desa dalam mengelola data  desa  dengan  lebih  baik.  Dalam  digitalisasi  sistem  informasi  desa,  teknologi informasi  digunakan  untuk  memudahkan  pengolahan  data,  sehingga  dapat memberikan  informasi  yang  akurat  dan  terkini  mengenai  kondisi  desa  secara keseluruhan. Dengan adanya inovasi digital ini, diharapkan pengambilan keputusan dalam pembangunan desa dapat lebih terarah dan tepat sasaran.
Gambar 4. Analisis Manfaat Konversi Data Analog ke Digitalisasi Data Spasial. Sumber: Boby Rahman (2022)
Kadaster  multiguna  adalah  suatu  konsep  kadaster  yang  dapat  dimanfaatkan untuk berbagai tujuan yang berbeda, dan dapat menjadi suatu sistem administrasi pertanahan  yang  modern.  Sistem  ini  mencakup  aspek-aspek  fiskal,  hukum,  dan perencanaan  tata  ruang.  Dengan  menggunakan  konsep  ini,  maka  kadaster  dapat dimanfaatkan  secara  lebih  efektif  dan  efisien  dalam  mengelola  data  pertanahan yang dibutuhkan untuk keperluan berbagai sektor. Dengan adanya sistem kadaster multiguna  ini,  diharapkan  dapat  membantu  dalam  mengatasi  berbagai permasalahan  yang  terkait  dengan  pengelolaan  pertanahan  di  suatu  wilayah. Dengan dilakukannya kegiatan kadaster multiguna, informasi mengenai pertanahan akan dihasilkan dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, sehingga tidak hanya memberikan keuntungan bagi instansi pemerintah, namun juga bagi sektor swasta dan masyarakat umum.
Selama ini, Kementerian ATR/BPN telah menghasilkan berbagai inovasi dalam sistem  informasi  pertanahan  yang  mencakup  berbagai  macam  informasi.  Namun, informasi  yang  tersedia  belum  sepenuhnya  terintegrasi  dengan  instansi  lain  yang berhubungan  dengan  bidang  tanah,  seperti  pajak  bumi  dan  bangunan  dengan nomor  objek  pajak  (NOP)  dan  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK).  Karena  itu, pertukaran  informasi  yang  terkait  dengan  bidang  tanah  sebagian  kecil  masih dilakukan secara manual. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  (ATR/BPN)  mempunyai  kesempatan  untuk  menjadi  pusat  dan  penyedia data dalam menghasilkan informasi lahan yang beragam karena memiliki data tata ruang  yang  komprehensif  dan  lengkap.  Kegiatan  pendaftaran  tanah  kini  telah dilakukan  secara  digital  melalui  Kantor  Pertanahan  Geo  Komputerisasi  (GeoKKP) yang dikembangkan oleh Kementerian ATR/BPN, yang fokus pada inventarisasi data spasial.  Dengan  demikian,  GeoKKP  dapat  menyusun  data  spasial  lahan  yang terintegrasi dan standar sehingga mempermudah pengelolaan informasi tanah. Data yang terdapat pada GeoKKP dapat menjadi sumber data untuk membangun sistem informasi pertanahan yang serba guna dengan kualitas dan kuantitas data yang baik.
Pemanfaatan data digital spasial dalam mewujudkan desa lengkap multiguna memungkinkan penggunaan teknologi digital untuk memperkuat kemampuan desa dalam mengembangkan sumber daya alam dan manusia secara berkelanjutan. Data digital spasial adalah data yang terkait dengan lokasi atau koordinat yang dinyatakan dalam  bentuk  digital.  Data  ini  dapat  digunakan  untuk  menggambarkan  dan menganalisis  situasi  geografis  dan  memetakan  wilayah  geografis  suatu  daerah. Dalam  konteks  pemanfaatan  data  digital  spasial  untuk  membangun  desa  lengkap multiguna,  teknologi  digital  dapat  digunakan  untuk  memetakan  dan mengidentifikasi  sumber  daya  alam,  seperti  tanah,  air,  dan  hutan.  Data  ini  dapat digunakan  untuk  membuat  rencana  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang berkelanjutan dan membantu desa untuk memperkuat kemampuan ekonomi dan memperbaiki kualitas hidup penduduknya. Selain itu, data digital spasial juga dapat digunakan untuk memetakan dan mengidentifikasi infrastruktur desa, seperti jalan, jembatan, dan bangunan publik. Hal ini dapat membantu desa dalam perencanaan pembangunan infrastruktur yang lebih efektif dan efisien.
Selain itu, data digital spasial juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi wisata di desa. Dengan demikian, desa dapat mengembangkan potensi  wisata  sebagai  sumber  penghasilan  tambahan  bagi  penduduknya.  Data digital  spasial  juga  dapat  membantu  desa  dalam  membangun  sistem  informasi geografis  (SIG)  yang  memungkinkan  pengumpulan  dan  analisis  data  yang  lebih efektif  dan  efisien.  Dalam  memanfaatkan  data  digital  spasial,  terdapat  beberapa tantangan  yang  harus  dihadapi,  seperti  kurangnya  sumber  daya  manusia  yang terlatih dalam mengolah dan menganalisis data digital spasial, kurangnya perangkat lunak dan perangkat keras yang memadai, serta kurangnya dukungan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan teknologi digital dalam pembangunan desa.  Untuk  mengatasi  tantangan  tersebut,  pemerintah  dan  masyarakat  dapat bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital. Selain itu, pemerintah dapat memberikan dukungan dalam  hal  infrastruktur  dan  akses  terhadap  teknologi  digital,  seperti  jaringan internet dan komputer. Dengan demikian, pemanfaatan  data digital spasial dapat menjadi  alat  yang  efektif  dalam  membangun  desa  lengkap  multiguna  yang berkelanjutan.

## C.3. Urgensi Informasi Pertanahan Multiguna bagi Multipihak
Urgensi  merupakan  sesuatu  hal  yang  sangat  penting  disertai  dengan keharusan yang mendesak. Sesuatu terlihat urgensinya jika kebutuhannya menjadi sangat  penting  dan  harus  tercukupi  secepatnya  serta  sudah  menjadi  kepentingan banyak  orang  ataupun  menjadi  modal  bagi  pelaksanaan  kegiatan  selanjutnya. Adapun informasi merupakan aset bagi instansi publik yang berguna untuk dua hal pokok  yaitu:  memberikan  layanan  kepada  masyarakat  saat  ini  dan  menjawab kebutuhan layanan masyarakat di masa datang. Urgensi informasi pertanahan bagi multipihak  tentunya  harus  mendasarkan  pada  kebutuhan  instansi  yang bersangkutan  terhadap  informasi  pertanahan  tersebut.  Selain  itu,  informasi pertanahan  menjadi  berharga  ketika  sesuai  dengan  tugas  pokok  pada  masing-
masing  yang  membutuhkan  ketersediaannya.  Bahkan  semakin  berharga  jika informasi pertanahan tersebut berkaitan dengan  kegiatan pembangunan ataupun rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh setiap instansi. Oleh karena itu, urgensi  informasi  pertanahan  yang  multiguna  dapat  dilihat  dari  keterkaitan informasi pertanahan antara masing-masing instansi dengan kebutuhan pihak lain. Berikut ini instansi yang membutuhkan informasi pertanahan, seperti:
a) Kantor pertanahan
Kantor pertanahan merupakan ujung tombak Kementerian ATR/BPN pada level tapak di kabupaten atau kota yang mengelola dan mengadministrasikan informasi  pertanahan.  Informasi  pertanahan  tersebut  pada  hakikatnya  terdiri atas  data  fisik  dan  data  yuridis  (legal  kadastral)  setiap  bidang  tanah  ( land tenure ). Selain itu, pada kantor pertanahan terdapat juga data-data mengenai penilaian  tanah,  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah.  Kantor  pertanahan dalam  pengembangan  sistem  informasi  pertanahan  yang  multiguna  bagi multipihak telah mendasarkan pada komputer dan web service (komputerisasi kantor pertanahan/KKP) beserta beragam pengembangannya.
Seperti melaksanakan tujuh layanan prioritas yang dapat dilakukan secara daring.  Ketujuh  layanan  tersebut  meliputi  pengecekan  sertipikat,  pembuatan surat  keterangan  pendaftaran  tanah  (SKPT),  pemasangan  hak  tanggungan, penghapusan hak tanggungan, peralihan hak (kecuali pewarisan), pendaftaran surat keputusan dan perubahan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik (HM). Dari  tujuh  layanan  prioritas  tersebut,  empat  layanan  telah  dilakukan secara  elektronik  sehingga  dapat  mengurangi  40  persen  antrean  layanan  di seluruh wilayah kantor pertanahan. Selain itu, ketujuh layanan tersebut tidak memerlukan  kegiatan  lapangan  dan  dapat  diterapkan  secara  elektronik.
Bahkan, layanan tersebut juga tidak memerlukan analisis mendalam dan tidak melibatkan  pihak  eksternal.  Harapannya,  layanan  tersebut  dapat mempermudah  dan  mempercepat  pelayanan,  sehingga  masyarakat  dapat merasakan  kemudahan  dalam  menangani  permasalahan  pertanahan.  Hal  ini tentunya  juga  akan  sangat  mendukung  kebijakan  pemerintah  untuk memberikan  transparansi  dan  komersialisasi  informasi  pertanahan  kepada publik.
Berdasarkan  layanan-layanan  pada  kantor  pertanahan  yang  telah disampaikan,  menunjukkan  urgensi  informasi  pertanahan  atas  suatu  bidang tanah,  sekaligus  fasilitas-fasilitas  yang  terdapat  di  dalamnya.  Informasi mengenai fasilitas-fasilitas tersebut masih belum dapat dipenuhi karena belum adanya  data  pendukung  dari  instansi  lain  yang  berwenang  mengeluarkan informasi mengenai fasilitas tersebut. Namun dengan teknologi informasi, hal tersebut  memungkinkan  untuk  dilaksanakan.  Kerja  sama  antar  instansi pengguna  informasi  pertanahan  sangat  diperlukan  dalam  pemanfaatan  data pertanahan secara bersama-sama.
Pada  saat  ini  sedang  dikaji  mengenai  jenis-jenis  informasi  yang  bersifat publik  yang  dapat  diberikan  kepada  masyarakat  dan  bersifat  rahasia  negara
yang  hanya  dapat  diakses  oleh  pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Sebagai contoh  daftar  nama  yang  tidak  boleh  diketahui  oleh  umum.  Dengan  sistem informasi  pertanahan  multiguna  diharapkan  mampu  meningkatkan  kepastian hukum  dan  mengurangi  permasalahan  di  bidang  pertanahan  karena masyarakat /pemilik bidang tanah diberikan akses untuk melakukan pengecekan semua bidang tanah yang dimilikinya yang telah terdaftar di kantor pertanahan. Dengan demikian, sistem informasi pertanahan yang dikembangkan diharapkan akan  menjadi  multiguna  dengan  berbagai  kelengkapan  data  sesuai  dengan kebutuhan berbagai pihak.
b) Dinas Tata Ruang
Dinas  Tata  Ruang  di  Kabupaten  atau  kota  bertugas  melaksanakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta menyelenggarakan urusan pertanahan. Fungsi informasi pertanahan bagi dinas tersebut  adalah  dalam  mendukung  proses  perencanaan  pembangunan kabupaten  atau  kota.  Dalam  hal  ini  aspek  legalitas  atas  bidang-bidang  tanah yang kemudian di sinkronkan terhadap rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Terdapat salah satu informasi pertanahan yang dibangun oleh kantor pertanahan  kota  yang  menampilkan  fitur city  planning .  Fasilitas  tersebut digunakan  untuk  menampilkan  suatu  kawasan  yang  akan  dibebaskan  karena adanya perencanaan kota. Fasilitas tersebut selain menampilkan daerah yang akan terkena pengadaan tanah, diharapkan juga dapat menampilkan rencana tata  ruang  suatu  wilayah  secara  keseluruhan.  Oleh  karena  itu,  kantor pertanahan  dapat  menjalin  kerja  sama  dengan  dinas  tata  ruang  dalam  hal pemanfaatan data bersama ( sharing data ) mengenai perencanaan tata ruang.
Pengumpulannya dan pertukarannya dapat dilakukan dengan fasilitas web atau secara manual. Tingkat data yang ditampilkan dalam rencana tata ruang dapat ditampilkan sampai detail bidang-bidang tanah. Harapannya pada masa depan, pelaksanaan  penggabungan  informasi  antara  informasi  pertanahan  berbasis bidang dan rencana tata ruang wilayah sangat dimungkinkan karena peta dasar ( basemap )  yang  digunakan  kedua  instansi  adalah  sama.  Bagi  pihak  kantor pertanahan  informasi  mengenai  rencana  tata  ruang  wilayah  bahkan  rencana detail  tata  ruang  akan  sangat  bermanfaat  dalam  pelayanan  pemberian  hak. Dengan  kata  lain,  setiap  permohonan  hak  yang  akan  dikeluarkan  oleh  kantor pertanahan  haruslah  sesuai  dengan  RTRW/RDTR  yang  ada.  Oleh  karena  itu, pemohon  harus  siap  dan  sedia  dengan  segala  implikasinya  ketika permohonannya disesuaikan dengan rencana tata ruang yang ada.
c) Badan/Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Informasi  pertanahan  yang  dijalankan  oleh  kantor  pertanahan menggunakan  KKP  memerlukan  data  dari  DPKAD.  Contohnya  adalah  nomor objek pajak (NOP) dan nilai jual objek pajak (NJOP). Kerja sama antara kedua instansi,  utamanya  dalam  pengurusan  suatu  sertipikat,  harus  melampirkan surat  pelunasan  biaya  perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan  (BPHTB)  dari DPKAD. Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai pasar atau NJOP dari bidang tanah.
Informasi perpajakan sangat penting dan berguna bagi berbagai pihak. Apabila data  dari  DPPKAD  dapat  dicantumkan  ke  dalam  aplikasi  KKP  maka  akan memudahkan  dalam  pengaksesan  data  pertanahan  sekaligus  perpajakannya. Adapun sharing informasi  dilakukan  menggunakan  fasilitas web dan  apabila terdapat data yang rahasia dapat dilakukan pemblokiran akses. Selain itu, pihak- pihak  yang  tidak  memiliki  kepentingan  atau  tugas  terhadap  data  wajib  pajak tidak diperkenankan mengetahui data wajib pajak tersebut.
d) kantor PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN)
Informasi  yang  berhubungan  dengan  bidang  tanah  di  PLN  adalah  data mengenai  posisi  dari  aset  PLN.  Data  tersebut  berguna  dalam  perencanaan, monitoring perpindahan jaringan aset. Sebagai contoh gardu induk listrik, gardu distribusi,  gardu  hubung,  rute  jaringan  dan  aset  lain.  Bidang  tanah  yang digunakan biasanya diperoleh dengan cara pembelian melalui perusahaan atau perseorangan. Bidang tanah yang digunakan untuk perencanaan pemasangan jaringan  distribusi  yang  berupa  kabel  harus  melalui  perijinan  pemerintah daerah, sebagai contoh kabel yang di tanam di bawah tanah, bawah air, dan di atas  tanah.  Selain  itu,  perencanaan  jaringan  listrik  tersebut  dapat  berupa penentuan letak gardu listrik, rute jaringan yang optimal, dan penentuan lokasi kantor pelayanan pelanggan.
e) Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Bappeda  merencanakan  pembangunan  bukan  hanya  dari  sektor infrastruktur saja, melainkan juga seluruh sektor pembangunan. Informasi yang berhubungan dengan bidang tanah sering diminta oleh pihak Bappeda terutama yang berhubungan dengan perencanaan infrastruktur. Adapun akses terhadap informasi  tersebut  dapat  diperoleh  dengan  mengajukan  surat  permohonan. Dalam kaitannya sistem informasi pertanahan yang multiguna bagi multipihak maka  peran  informasi  yang  di  kelola  oleh  Bappeda  adalah  sebagai  pemberi informasi  tentang  perencanaan  pembangunan  yang  akan  dilaksanakan. Meskipun  Bappeda  hanya  sebagai user dari  informasi  yang  dikeluarkan  oleh sistem  informasi  pertanahan  multiguna,  namun  proyek  pembangunan  yang akan  dilaksanakan  pada  suatu  daerah  juga  perlu  ditambahkan  dalam  sistem informasi  tersebut.  Bappeda  memperoleh  kemudahan  dalam  merencanakan pembangunan  dengan  mengacu  pada  informasi  data  spasial  dan  tekstual berbasis  bidang.  Selanjutnya,  Bappeda  dapat  mengacunya  kembali  sebagai keberlanjutan pada kegiatan pembangunan selanjutnya. Pada sisi lain, informasi dari  Bappeda  juga  berguna  sebagai  informasi  kepada  publik,  sehingga masyarakat  mengetahui  perencanaan  pembangunan  yang  akan  dilaksanakan oleh  pemerintah  pusat  dan  daerah.  Dengan  demikian  masyarakat  setidaknya memiliki akses informasi mengenai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahnya.
Dari uraian urgensi informasi pertanahan dari masing-masing instansi tersebut di  atas,  menunjukkan  bahwa  informasi  pertanahan  ternyata  dibutuhkan  oleh berbagai instansi baik aspek spasial maupun tekstualnya. Informasi pertanahan yang
menyajikan data pertanahan sampai tingkat detail, dikelola dalam database BPN dan masing-masing  bidang  tanah  diberikan  Nomor  Identifikasi  Bidang  (NIB). Pengumpulan  data  dari  instansi-instansi  terkait  dapat  dilaksanakan  melalui  suatu perjanjian  kerja  sama  tentang  pemanfaatan  data  bersama.  Data  spasial  dan  data tekstual dari masing-masing bidang tanah tersebut kemudian dapat digunakan dan dimanfaatkan  bersama  dengan  instansi  terkait  lainnya  seperti  PT  PLN,  Dinas  Tata Ruang maupun Bappeda, melalui media web atau jaringan online . Data spasial yang dapat diintegrasikan antara lain peta pendaftaran dari Kantor Pertanahan, peta blok plan dari Dinas Tata Ruang, peta saluran kabel tegangan menengah (SKTM) dan peta lokasi pelanggan dari PT.PLN.
Data  spasial  yang  dimiliki  oleh  masing-masing  instansi  tersebut  dapat diintegrasikan, meskipun memiliki standar yang berbeda. Oleh karena itu, kedepan diperlukan suatu sistem yang dapat mengoneksikan data spasial tersebut agar dapat dengan  mudah  diakses.  Pada  prinsipnya,  data  digital  memiliki  karakter  mudah diakses ( easy to be access ), dibagi dan dipakai secara bersama-sama ( sharing data), serta digabungkan dengan sistem digital lainnya. Harapannya, informasi pertanahan yang multiguna dapat dibagi dan dipakai oleh banyak lembaga/instansi yang terkait dengan  pengembangannya.  Sistem  tersebut  harus  dilengkapi  sebuah  sistem  yang transparan serta memudahkan interaksi dan intern-reaksi antar jenis aset. Namun demikian masih diperlukan pemilihan mengenai jenis-jenis informasi yang bersifat publik  yang  dapat  diberikan  kepada  masyarakat  dan  bersifat  rahasia  negara  yang hanya  dapat  diakses  oleh  pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Informasi  yang  ada tetap  berpijak  pada  prinsip-prinsip  kerahasiaan  data  dan  informasi  baik  yang menyangkut informasi person, badan usaha, maupun pemerintah. Oleh karena itu harus  dibedakan  antara  data  atau  informasi  yang  bersifat  bisa  diakses  oleh masyarakat  secara  luas  atau  instansi  lain  yang  membutuhkan  data  tersebut,  dan data  yang  bersifat  terbatas.  Informasi  yang  boleh  diakses  oleh  instansi  lain  atau masyarakat  luas  antara  lain  pelayanan  pertanahan,  informasi  rencana  tata  ruang dan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan, informasi mengenai profil perusahaan, informasi mengenai jaringan utilitas dan informasi pertanahan lainnya. Data  yang  bersifat  terbatas  memiliki  nilai  strategis/kerahasiaan  yang  hanya  bisa diakses  oleh  lembaga  tertentu  saja,  contoh  daftar  nama,  NOP  oleh  pemilik  tanah saja.

## D. Kesimpulan
Digitalisasi  informasi  pertanahan  yang  terdiri  atas  data  spasial  dan  tekstual berbasis bidang memiliki berbagai manfaat. Antara lain perencanaan pembangunan hingga  evaluasinya,  memberikan  nilai  multi-efisiensi,  dan  membantu  pemerintah dalam pembuatan keputusan dengan lebih baik.  Digitalisasi informasi pertanahan juga  memudahkan  pembacaan,  pengolahan,  dan  penyimpanan  informasi  bagi multipihak.  Oleh  karenanya,  dengan  mendasarkan  pada  data  spasial  dan  tekstual berbasis  bidang  pada  tingkat  desa  yang  lengkap  maka  akan  terwujud  informasi pertanahan  yang  lengkap  pada  skala  kabupaten  atau  kota.  Kelengkapan  tersebut tentunya  akan  memudahkan  setiap  instansi  dalam  hal  pembaharuannya  tanpa
tumpang  tindih  dan  sengketa.  Dalam  rangka  mencapai  hal  tersebut,  diperlukan beberapa  langkah  seperti  pemetaan  desa  lengkap  berbasis  bidang  dengan menggunakan teknologi digital komputer dan web. Oleh karena itu, perlu adanya upaya  untuk  meningkatkan  aksesibilitas  teknologi  komputer  dan  meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlatih dalam pengelolaan data digital spasial agar pemanfaatan data digital spasial dapat optimal dan berkelanjutan.
Informasi  pertanahan  yang  multiguna  bagi  multipihak  memerlukan  beberapa spesifikasi  yang  mengandung  berbagai  macam  informasi  yang  berkaitan  dengan bidang  tanah  (multipurpose  kadastral).  Melalui  media  web  ( e-services ),  sistem informasi  pertanahan  yang  multiguna  dapat  memberikan  akses  informasi pertanahan  kepada  masyarakat  dan  kalangan  dunia.  Bagi  masing-masing  instansi yang  terintegrasi  dengan  informasi  pertanahan  tersebut  akan  sangat  bermanfaat dalam  pemanfaatannya  karena  lebih  mudah,  lebih  murah,  lebih  efektif  dan  lebih efisien,  serta  dapat  mendukung  adanya e-government .  Informasi  pertanahan tersebut  juga  dapat  digunakan  dalam  upaya  mendukung  bidang  tugas  masing- masing  instansi.  Selain  itu,  informasi  pertanahan  tersebut  juga  turut  mendukung dalam  setiap  kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan  dan  monitoring  pembangunan yang ada di daerah. Pada akhirnya, sistem informasi pertanahan multiguna mampu mendukung  kebijakan  pemerintah  untuk  memberikan  transparansi  dan komersialisasi informasi pertanahan kepada publik.

## Daftar Pustaka
Afwan,  B.,  Suryani,  N.,  &  Ardianto,  D.  T.  (2020).  Analisis  kebutuhan  pembelajaran sejarah di era digital. Proceding Literasi Dalam Pendidikan Di Era Digital Untuk
Generasi Milenial , 1 (1). https://journal.um-
surabaya.ac.id/index.php/Pro/issue/view/460/showToc
Baary,  E.  A.,  Yuwono,  Y.,  &  Doyo,  B.  (2012).  Aplikasi  sistem  informasi  pertanahan berdasarkan jenis-jenis hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II (Studi Kasus Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Surabaya). Geoid , 8 (1). https://doi.org/10.12962/j24423998.v8i1.704
Budiyono, A. S. P., & Aditya, T. (2022). Desain sistem kadaster multiguna (studi kasus Kecamatan Serengan, Kota Surakarta). JGISE: Journal of Geospatial Information Science and Engineering , 5 (2). https://doi.org/10.22146/jgise.75657
Cresswell,  L.,  Hinch,  R.,  &  Cage,  E.  (2019).  The  experiences  of  peer  relationships amongst autistic adolescents: A systematic review of the qualitative evidence.
In Research in Autism Spectrum Disorders (Vol. 61). https://doi.org/10.1016/j.rasd.2019.01.003
Danuri, M. (2019). Perkembangan dan transformasi teknologi digital. Infokam , 15 (2). https://doi.org/10.53845/infokam.v15i2.178
Desiani, A., Yahdin, S., Irmeilyana, I., & Rodiah, D. (2020). Inovasi digitalisasi promosi potensi dan produk usaha masyarakat desa berbasis website di Desa Bangsal Kecamatan Pampangan.
Riau Journal of Empowerment , 3 (1). https://doi.org/10.31258/raje.3.1.49-59
Duncan,  E.  E.,  &  Rahman,  A.  A.  (2013).  A  multipurpose  cadastral  framework  for developing  countries-concepts. Electronic  Journal  of  Information  Systems  in
Developing Countries , 58 (1). https://doi.org/10.1002/j.1681-
4835.2013.tb00411.x
Fadli,  M.  R.  (2021).  Memahami  desain  metode  penelitian  kualitatif. HUMANIKA ,
21 (1). https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075
Federal  Geographical  Data  Committee.  (1998).  Geospatial  positioning  accuracy standards part 3: national standard for spatial data accuracy. National Spatial Data  Infrastructure ,  28.  http://www.fgdc.gov/standards/projects/FGDC- standards-projects/accuracy/part3/chapter3
Firdaus, S. S., Budisusanto, Y., & Deviantari, U. W. (2021). Visualisasi spasial dan basis data  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  (studi  kasus :  Desa  Bener,  Madiun). Geoid , 16 (1). https://doi.org/10.12962/j24423998.v16i1.8567
Handoko, E. Y., Yuwono, Y., & Tucunan, K. P. (2021). Pemetaan desa menggunakan metode  partisipatif  untuk  pembangunan  desa  dan  kawasan  (Desa  Ngepung, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur). SEWAGATI ,
5 (1). https://doi.org/10.12962/j26139960.v5i1.8006
Junarto,  R.,  Djurdjani,  Permadi,  F.  B.,  &  Ferdiansyah,  D.  (2020).  Pemanfaatan teknologi unmanned aerial vehicle ( uav ) untuk pemetaan kadaster. Bhumi, Jurnal Agraria Dan Pertanahan , 6 (1), 105 – 118. https://doi.org/10.31292/jb.v6i1.428
Junarto, R., & Suhattanto, M. A. (2022). Kolaborasi menyelesaikan ketidaktuntasan program  strategis  nasional  (PTSL-K4)  di  masyarakat  melalui  praktik  kerja lapang (pkl). Widya Bhumi , 2 (1), 21 – 38.
https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.24
Fahmi, K., Kamal, M. R. S., & Suhattanto, M. A. (2023). Pengaturan dan pemanfaatan ortomosaik  uav  pada  pengukuran  bidang  tanah  terintegrasi. Widya  Bhumi ,
3 (1), 31 – 45. https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v3i1.52
Kurniawati,  U.  F.,  Handayeni,  K.  D.  M.  E.,  Nurlaela,  S.,  Idajati,  H.,  Firmansyah,  F.,
Pratomoadmojo,  N.  A.,  &  Septriadi,  R.  S.  (2020).  Pengolahan  data  berbasis sistem  informasi  geografis  (SIG)  untuk  kebutuhan  penyusunan  profil  di Kecamatan Sukolilo. SEWAGATI , 4 (3).
https://journal.its.ac.id/index.php/sewagati/article/view/363
Lukman,  N.,  Umar,  F.,  &  Gerhana,  Y.  A.  (2022).  Digitalisasi  layanan  minimun  desa sebagai  upaya  peningkatan  layanan  desa  binaan. Al-Khidmat , 5 (1). https://doi.org/10.15575/jak.v5i1.17431
Mika, M. (2017). Interoperability cadastral data in the system approach. Journal of Ecological Engineering , 18 (2). https://doi.org/10.12911/22998993/68303 Muttakin,  F.,  Dwi  Aprillia,  D.,  &  Kumalasari,  M.  (2022).  Analisis  pengaruh  kualitas layanan website terhadap pengguna akhir menggunakan webqual 4.0. Jurnal CoSciTech  (Computer  Science  and  Information  Technology) , 3 (3).
https://doi.org/10.37859/coscitech.v3i3.4403 Nugroho,  T.,  &  Widarbo,  K.  (2019). Berbagai  persoalan  teknis  dan  solusi  dalam membangun kadaster kota lengkap .
https://repository.stpn.ac.id/1417/1/10%20LaporanTanjung%202019_OK.pdf
Pinuji, S. (2016). Integrasi sistem informasi pertanahan dan infrastruktur data spasial dalam  rangka  perwujudan  one  map  policy. BHUMI:  Jurnal  Agraria  Dan Pertanahan , 2 (1). https://doi.org/10.31292/jb.v2i1.31
Praptiwi,  N.  Y.,  Salsabila,  M.  A.,  Ashari,  A.,  Septiana,  M.  E.,  Imaduddin,  M.  H.,  & Nurhadi,  D.  N.  (2018).  Our  archipelago:  portal  basisdata  geografi  indonesia berbasis  integrasi  teknologi  geospasial  dan  media  digital:  sebuah  review dengan  beberapa  contoh  pengembangan. Prosiding  Seminar  Nasional Pendidikan Geografi FKIP UMP . https://digitallibrary.ump.ac.id/1237/
Rahman, B. (2022). Analisis  manfaat data digital spasial bagi desa. Pondasi , 27 (1). https://doi.org/10.30659/pondasi.v27i1.22891
Rini, E. F., Mukaromah, H., & Rahayu, M. J. (2019). Kolaborasi stakeholder kelurahan dalam perencanaan dan pembangunan melalui integrasi informasi geografis. Region.  Jurnal  Pembangunan  Wilayah  Dan  Perencanaan  Partisipatif , 14 (2). https://doi.org/10.20961/region.v14i2.23842
Sulaksono,  J.  (2020).  Peranan  digital  marketing  bagi  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah  (umkm)  Desa  Tales  Kabupaten  Kediri. Generation  Journal , 4 (1). https://doi.org/10.29407/gj.v4i1.13906
Wahid,  A.,  &  Rohadi,  R.  (2021).  digitalisasi  registrasi  desa  (letter  c)  tanah  dalam optimalisasi  pelayanan  di  tengah  pandemi  covid19  di  pemerintah  desa kecamatan  susukan  kabupaten  cirebon. Mahkamah :  Jurnal  Kajian  Hukum Islam , 6 (2). https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i2.9162