INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 7767-7776 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Bumdesa: Horison Harapan Kemandirian Ekonomi Desa
Ainur Rofiq 1
✉
Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia
Email: rofiq6262@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi cara meningkatkan keterlibatan penduduk dalam upaya pembangunan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Beberapa literature  telah menyoroti bahwa  dalam  konteks  otonomi  desa,  peran  masyarakat  menjadi  kunci  dalam  menentukan keberhasilan pembangunan lokal. Fokus penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana keterlibatan penduduk memberikan kontribusi terhadap kemajuan desa. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDesa memiliki peran yang beragam, tetapi ada  motif  serupa  yang  mendorong  partisipasi  dalam  upaya  pembangunan  desa.  Ini  termasuk peningkatan  pendapatan,  pembentukan  lembaga  masyarakat  untuk  mengawasi  manajemen BUMDesa dan desa, adopsi sistem kesaksian, serta pembentukan jaringan yang lebih luas. Masyarakat juga merasa terlibat aktif dalam berbagai pelatihan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah desa maupun BUMDesa. The results of the study confirmed that the form of community participation in village  development  through  BUMDesa  is  strongly  influenced  by  regional  characteristics,  which ultimately affects the economic patterns and livelihoods of the community.
Keywords: BUMDesa, Economic Independence, Village Development, Community Role

## Abstract
This study aims to explore how to increase population involvement in village development efforts through Village-Owned Enterprises (BUMDesa). Some literature has highlighted that in the context of village autonomy, the role of the community is key in determining the success of local development. The focus of this research is to examine how community involvement contributes to village progress. The findings of this study show that community participation in the development of SOEs has diverse roles, but there are similar motives that encourage participation in village development efforts. These include increased revenue, the establishment of community institutions to oversee the management of SOEs and villages, the adoption of a testimony system, as well as the establishment of a wider network. The community also feels actively involved in various trainings organized by both the village government  and  BUMDesa.  The  results  of  the  study  confirmed  that  the  form  of  community participation  in  village  development  through  BUMDesa  is  strongly  influenced  by  regional characteristics, which ultimately affects the economic patterns and livelihoods of the community. Keywords: BUMDesa, Economic Independence, Village Development, Community Role

## PENDAHULUAN
Pembangunan inklusif, yang selalu disebut-sebut sebagai prioritas pembangunan, untuk saat ini bukanlah sebuah utopia belaka. Pemerintah telah berusaha mewujudkan pembangunan  inklusif  ini  sejak  tahun  1999.  inklusif  ini  sejak  tahun  1999,  salah  satunya melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang tentang desentralisasi  (Fatkhuri 2019). Undang- undang  ini telah diubah  beberapa kali, pertama kali pada tahun 2004 hingga akhirnya diamandemen lagi pada tahun 2014 melalui UU No. 23 Tahun 2014. Dengan UU No. 23 Tahun  2014,  daerah  2014,  daerah  diberikan  kewenangan  penuh  untuk  mengelola pemerintahannya. Hal ini tidak lain karena Hal ini tidak lain karena pemerintah daerah yang paling  memahami  perkembangan  dan  pertumbuhan  potensi-potensi  yang  ada  di daerahnya(Setyowati 2019; Suharyono 2020; Yendrizal and Rusdinal 2021).
Selain melalui UU No. 23 Tahun 2014, pembangunan inklusif berusaha diwujudkan dengan disahkannya UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa. Keberadaan Undang-Undang Desa  Desa  memberikan  peluang  bagi  pembangunan  berskala  desa  yang  sangat dibutuhkan  oleh  masyarakat  setempat  sehingga  hasil  pembangunan  dirasakan  secara lebih luas dan merata dirasakan secara lebih luas dan merata di seluruh lapisan masyarakat. Sejak tahun 2015 hingga 2022, total Dana Desa yang telah disalurkan mencapai 400,1 triliun rupiah, dimana pada tahun 2022 Dana Desa yang disalurkan sebesar 68 triliun dengan dengan jumlah desa yang dicakup mencapai 74.961 desa (Kementerian Keuangan, 2022).
Dana Desa telah disalurkan ke 74.961 desa  sejak tahun 2015 hingga  saat ini oleh masing-masing  desa  dalam  bentuk  mendukung  pembangunan  berbagai  infrastruktur
antara lain jalan desa, embung, irigasi, jembatan, pasar desa, sarana air bersih, drainase drainase,  sumur  bor,  dan  sejumlah  infrastruktur  lainnya.  Selain  digunakan  untuk pembangunan infrastruktur Selain digunakan untuk pembangunan infrastruktur, (Mattoasi et al. 2021; Steffy Adelia Tindi 2015) memberikan bahwa saat ini penyaluran Dana Desa juga  diprioritaskan  untuk  mendukung  pemulihan  ekonomi  dan  sektor  prioritas  dalam rangka mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu pilar pemerintah  dalam  mewujudkan  percepatan  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat desa adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Badan Usaha Milik Desa  (BUMDesa).  Keputusan  pemerintah  untuk  memprioritaskan  BUMDesa  sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi di perdesaan cukup beralasan, dan  hal  ini  terlihat  jelas  dalam  PP  No.  11  Tahun  2021.  Dalam  dokumen  ini,  BUMDesa ditugaskan  untuk  Dalam  dokumen  ini,  BUMDesa  ditugaskan  dengan  tanggung  jawab untuk  tidak  hanya  mengelola  kegiatan  ekonomi  ekonomi  dan  memaksimalkan  potensi desa,  tetapi  juga  memberikan  pelayanan  publik,  memastikan  ketahanan  pangan, menghasilkan  keuntungan,  dan  menambah  nilai  aset  desa.  Namun  demikian,  tugas BUMDesa tidak terbatas pada pengembangan usaha berdasarkan potensi  yang ada di desa saja. potensi yang ada di desa saja. Namun, tujuan utamanya adalah menciptakan kondisi ekonomi yang kondisi ekonomi yang menguntungkan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa(Setyobakti 2018).
Hal  ini  mencakup  penyediaan  layanan,  pemberdayaan  masyarakat  dengan mendorong  kolaborasi,  dan  menggunakan  ekosistem  digital  untuk  memberi  informasi kepada  masyarakat  tentang  perkembangan  ekonomi  terkini.  Para  peneliti  menyadari kompleksitas pengelolaan BUMDesa untuk mendukung ekonomi desa, dan oleh karena itu  mereka  secara  khusus  menyelidiki  bagaimana  keterlibatan  masyarakat  dalam pembangunan desa dimulai dari BUMDesa. Hal ini penting karena peran BUMDesa dalam dalam  mempromosikan  ekonomi  inklusif  tidak  akan  efektif  tanpa  partisipasi  aktif masyarakat. masyarakat yang aktif. Oleh  karena  itu, jika keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDesa meningkat, diharapkan diharapkan kesejahteraan masyarakat desa akan  meningkat  dalam  jangka  panjang.  Sangat  penting  untuk  melibatkan  masyarakat masyarakat dalam semua tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan karena  merekalah  yang  dapat  mengidentifikasi  masalah  dan  kebutuhan  masyarakat. masyarakat. Selain  itu, masyarakat pada akhirnya akan mendapatkan manfaat dari  dan menilai keberhasilan atau kegagalan pembangunan di wilayah mereka, termasuk di tingkat desa. Pemerintah daerah Pemerintah daerah, yang bertanggung jawab untuk mengelola dan melaksanakan  pembangunan, harus memastikan alokasi  sumber daya yang efisien
dan efektif, serta meningkatkan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan (Setyobakti 2018).
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan hal tersebut mengacu pada keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam suatu kelompok situasi yang memotivasi mereka untuk  mendukung  tujuan  kelompok  dan  memikul  tanggung  jawab  untuk  kelompok tersebut. Pencapaian dan keberlanjutan program pembangunan sangat bergantung pada partisipasi  masyarakat.  Partisipasi  adalah  keterlibatan  seseorang  atau  kelompok  secara sadar  seseorang  atau  kelompok  secara  sadar  untuk  terlibat  dalam  suatu kegiatan(Zulkhizah, Fitriasari, and Wihardi 2018) .
Masyarakat  Masyarakat  dapat  berpartisipasi  dalam  berbagai  cara  selama  tahap pembangunan: 1) Pada tahap perencanaan (fase perencanaan ide), individu terlibat dalam menyiapkan  rencana  dan  strategi,  membentuk  kepanitiaan  dan  anggaran  untuk  suatu kegiatan/proyek.  Masyarakat  Partisipasi  masyarakat  dalam  fase  ini  meliputi  pemberian saran,  rekomendasi,  dan  umpan  balik  melalui  pertemuan-pertemuan;  2)  Pada  fase pelaksanaan,  masyarakat  berpartisipasi  dalam  melaksanakan  suatu  kegiatan/proyek. Masyarakat  dapat  menyumbangkan  tenaga  kerja,  keuangan,  material/barang,  dan  ide untuk  berpartisipasi  dalam  pekerjaan;  3)  Pada  tahap  pemanfaatan,  masyarakat berpartisipasi  berpartisipasi  dalam  memanfaatkan  pekerjaan/proyek  yang  telah  selesai. Pada  tahap  ini,  partisipasi  masyarakat  berupa  tenaga  kerja  dan  uang  untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun (Ardianti 2020).
Teori  partisipasi  Verba  dan  Nie  (1987)  menekankan  bahwa  partisipasi  masyarakat dipengaruhi oleh tiga faktor utama: sumber daya, motivasi, dan kesempatan. Sumber daya mencakup  pengetahuan,  keterampilan,  dan  status  sosial  ekonomi.  Motivasi  mencakup kepentingan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat terkait partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. dalam proses pengambilan keputusan. Peluang meliputi akses terhadap informasi, forum, dan proses pengambilan keputusan. pengambilan keputusan. Sementara itu, dalam teori partisipasi Tangga Partisipasi Warga dari Arnstein (1969), terdiri dari  delapan  tingkatan  partisipasi,  mulai  dari  partisipasi  manipulatif  hingga  partisipasi penuh masyarakat. Partisipasi manipulatif adalah ketika masyarakat hanyadiundang untuk memberikan  dukungan  atau  persetujuan  atas  keputusan  yang  telah  diambil  oleh pemerintah  atau  lembaga  pengambil  keputusan.  Sementara  itu,  partisipasi  penuh masyarakat  adalah  adalah  ketika  masyarakat  terlibat  secara  aktif  dalam  proses pengambilan keputusan, mulai dari merumuskan gagasan hingga mengimplementasikannya  bersama  pemerintah  atau  lembaga  pengambil  keputusan. Model  ini  mengajarkan  bahwa  partisipasi  masyarakat  yang  efektif  harus  terjadi  pada
tingkat partisipasi yang lebih tinggi, di mana masyarakat memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam pengambilan yang lebih tinggi, di mana masyarakat memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan desa. Pentingnya Pembangunan Desa bagi Perekonomian Kemajuan suatu negara tergantung pada desa, karena tidak mungkin suatu negara maju jika provinsinya tidak maju, demikian juga  tidak  ada  provinsi  yang  maju  tanpa  tanpa  kabupaten/kota  yang  maju,  juga  tidak mungkin  ada  kabupaten/kota  yang  maju  tanpa  adanya  desa/kelurahan  yang  maju.  Ini berarti bahwa dasar dari kemajuan suatu negara kemajuan suatu negara ditentukan oleh kemajuan  desa.  Kemajuan  sebuah  desa  sangat  ditentukan  oleh  pelaksanaan pembangunan.  Dimana  pembangunan  desa  memiliki  tujuan  bertujuan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  kualitas  hidup  masyarakat  serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa sarana dan prasarana desa, mengembangkan potensi ekonomi lokal, serta memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Larasati & Adhitama, 2018). Tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menumbuhkan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya prakarsa dan  swadaya  masyarakat,  dengan  penduduk  perdesaan  sebagai  objek  dan  subjek pembangunan.  Sementara  beberapa  segmen  penduduk  pedesaan  membutuhkan dukungan untuk pemberdayaan, penduduk penduduk pedesaan juga memainkan peran penting  sebagai  kekuatan  pendorong  dalam  proses  pembangunan  pedesaan  dan nasional.  pembangunan  pedesaan  dan  nasional.  Melalui  mobilisasi  sumber  daya masyarakat dan pemerintah, pembangunan pedesaan pembangunan perdesaan menjadi pendekatan  yang  terprogram  terhadap  pembangunan  wilayah  perdesaan,  dengan pembangunan desa menjadi kewajiban politik negara untuk mengatasi tantangan sosial ekonomi  (Ariadi,  2019;  Nain,  2019).  BUMDesa  sebagai  Instrumen  Pembangunan  Desa BUMDesa dapat dijelaskan sebagai lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat masyarakat  dan  pemerintah  desa  dalam  upaya  memperkuat  perekonomian  desa  dan membangun kohesi sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Maryunani, 2008). desa (Maryunani, 2008). Jadi BUMDesa merupakan lembaga bisnis yang berarti memiliki berfungsi untuk melakukan usaha guna mendapatkan suatu hasil seperti  keuntungan  atau  laba.  Dalam  prasyarat  pelaksanaan  BUMDesa,  peran  bisnis sebagai usaha bisnis ekonomi dan sosial telah dinyatakan secara eksplisit (Suleman et al., 2020).  Peran  ekonomi  Peran  ekonomi  tentu  saja  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat desa melalui melalui usaha-usaha yang dikelola BUMDesa dan kontribusinya terhadap kas desa atau PADesa. PADesa. Sedangkan peran secara sosial dapat dilihat dari
bagaimana  nantinya  keberadaan  BUMDesa  mampu  memberdayakan  masyarakat, meningkatkan interaksi dan solidaritas yang selama ini terbina selama ini melalui kegiatan- kegiatan BUMDesa yang dikelola secara kolektif. Menurut Menurut Fitriyani, Nurmalina, Pebriana, & Suarsi, (2018), tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) antara lain untuk  meningkatkan  peran  masyarakat  desa  dalam  mengelola  sumber-sumber pendapatan  asli  desa  yang  sah,  mengembangkan  kegiatan  ekonomi  masyarakat  desa, dalam unit-unit usaha desa, mengembangkan usaha sektor informal agar dapat menyerap tenaga kerja masyarakat desa, dan meningkatkan kreativitas pengusaha desa yang desa yang berpenghasilan rendah.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  merupakan  suatu  penelitian  kualitatif  yang menggunakan  metode  deskriptif  dengan  tujuan  untuk  menyelidiki  secara  mendalam mengenai  strategi  pengembangan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDesa)  dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Menurut Sigiyono (2013:241), triangulasi digunakan sebagai  teknik  pengumpulan  data  yang  menggabungkan  berbagai  teknik  dan  sumber data yang tersedia. Untuk memastikan keabsahan data, dilakukan uji triangulasi sumber data. Sedangkan analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini menemukan bahwa desa memiliki karakteristik yang berbeda, terutama dalam pengelolaan BUMDesa. Pengelolaan BUMDesa Pengelolaan BUMDesa merupakan salah satu kegiatan penting di desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi desa. Namun, Pengelolaan BUMDesa harus dilakukan dengan memperhatikan karakteristik desa agar dapat berjalan secara optimal. Pertama-tama, desa memiliki karakteristik yang berbeda-beda tergantung pada kondisi geografis,  sosial,  dan  ekonomi.  Oleh  karena  itu,  pengelolaan  BUMDesa  pengelolaan BUMDesa  harus  disesuaikan  dengan  karakteristik  tersebut.  Sebagai  contoh,  jika  desa tersebut  berada  di  wilayah  yang  sulit  dijangkau,  maka  pengelolaan  BUMDesa  harus dilakukan  dengan  mengoptimalkan  penggunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi sehingga dapat tetap terhubung dengan masyarakat. Kedua, pengelolaan BUMDesa juga harus  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat  desa.  Desa  memiliki keunikan  dalam  hal  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakatnya.  masyarakatnya  karena
masyarakat desa memiliki gaya hidup dan kebiasaan yang berbeda dengan masyarakat kota. masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, pengelolaan Bumdesa harus mengacu pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. Sebagai contoh, jika masyarakat desa memiliki minat dan potensi minat dan potensi di bidang pertanian, maka pengelolaan Bumdesa harus  fokus  pada  pengembangan  potensi  pertanian  di  desa  tersebut.  Terakhir, pengelolaan  BUMDesa  harus  melibatkan  masyarakat  desa  secara  aktif.  Masyarakat masyarakat  dalam  pengelolaan  BUMDesa  sangat  penting  karena  masyarakat  desa masyarakat  desa  adalah  penggerak  utama  BUMDesa.  Dengan  melibatkan  masyarakat secara  aktif,  pengelolaan  BUMDesa  dapat  berjalan  lebih  efektif  dan  efisien.  Misalnya, melibatkan  Misalnya,  melibatkan  masyarakat  dalam  kegiatan  pelatihan  dan pengembangan.  Dalam  pelatihan  tersebut,  masyarakat  diajarkan  tentang  diajarkan tentang berbagai topik yang berkaitan dengan partisipasi, termasuk (1) perencanaan yang melibatkan  partisipasi  aktif,  (2)  membentuk  kelompok  yang  mendorong  partisipasi,  (3) membuat  proposal  kegiatan,  (4)  memantau  dan  mengevaluasi  partisipasi,  dan  (5) membuat laporan laporan yang meminta pertanggungjawaban individu atas partisipasi mereka. Pendidikan tinggi perguruan tinggi dapat berpartisipasi dalam program-program ini dengan terlibat dalam upaya penjangkauan masyarakat seperti program mandiri yang dipimpin  oleh  dosen  atau  inisiatif  pengabdian  masyarakat  yang  dibentuk  oleh  institusi (Hambali & Niode, 2019). Hal ini akan meningkatkan keterlibatan masyarakat masyarakat dan  memperkuat  pengelolaan  BUMDesa  secara  keseluruhan.  Selain  menekankan karakteristik desa pada pengelolaan BUMDesa, langkah-langkah pengelolaan pengelolaan BUMDesa tidak akan berhasil tanpa adanya partisipasi aktif dan berarti dari masyarakat desa  itu  sendiri,  mengingat  masyarakat  desa  adalah  subjek  pembangunan  sekaligus sekaligus  sebagai  salah  satu  modal  pembangunan  desa  (human  capital)(Hafan  and Panggiarti 2020; Haryani and Asrida 2021; Putri 2019).
Dalam teori partisipasi Verba dan Nie Dalam teori partisipasi Verba dan Nie (1987), disebutkan  bahwa  partisipasi  masyarakat  dipengaruhi  oleh  tiga  faktor  utama:  sumber daya, motivasi, dan kesempatan. Sumber daya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan status  sosial  ekonomi.  Motivasi  meliputi  kepentingan  dan  nilai-nilai  yang  dianut  oleh masyarakat  yang  berkaitan  dengan  partisipasi  dalam  proses  pengambilan  keputusan. Peluang mencakup akses terhadap informasi, forum, dan proses pengambilan keputusan.
Teori  Tangga  Partisipasi  Warga  dari  Arnstein  (1969)  merupakan  model  yang menjelaskan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan(el-aal 2019).
Model  ini terdiri dari  delapa ntingkat  partisipasi, mulai  dari  partisipasi manipulatif
hingga  partisipasi  penuh  partisipasi  penuh  masyarakat.  Partisipasi  manipulatif  adalah ketika masyarakat hanya diajak untuk memberikan dukungan atau persetujuan terhadap keputusan  yang  telah  diambil  oleh  pemerintah  atau  lembaga  pengambil  keputusan. Sedangkan partisipasi masyarakat penuh adalah ketika masyarakat dilibatkan secara aktif dalam  proses  pengambilan  keputusan.  masyarakat  terlibat  secara  aktif  dalam  proses pengambilan keputusan, mulai dari merumuskan gagasan hingga bersama-sama dengan pemerintah atau lembaga pengambil keputusan(Moon and Lee 2020; Syafar and Ulumi 2021).
Model ini mengajarkan bahwa partisipasi masyarakat yang efektif harus terjadi pada tingkat partisipasi yang lebih tinggi, dimana dimana masyarakat memiliki kekuatan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan desa. Salah satu strategi yang  digunakan  dalam  teori  peningkatan  partisipasi  masyarakat  desa  adalah pemberdayaan  masyarakat.  Pemberdayaan  masyarakat  merupakan  suatu  proses  yang bertujuan untuk meningkatkan masyarakat dalam mengatasi masalah yang dihadapi dan mengambil keputusan terkait pembangunan desa. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan  memberikan  akses  terhadap  sumber  daya  dan  informasi,  serta  meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada di desa.  Dengan  demikian,  masyarakat  dapat  lebih  aktif  aktif  dan  terlibat  dalam  proses pembangunan desa serta dapat memperkuat posisi mereka dalam dalam pengambilan keputusan.
Mengoptimalkan  pengelolaan  sumber  daya  alam,  keuangan,  manusia,  fisik,  dan sosial penting bagi desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sembiring and Subekti 2021).

## SIMPULAN
Desa  harus  harus  menekankan  karakteristik  wilayahnya  agar  dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya mengoptimalkan pengelolaan sumber daya tersebut secara efektif. Pertama-tama, desa harus mengelola sumber daya alam dengan memperhatikan  mempertimbangkan  kondisi  lingkungan  dan  kebutuhan  masyarakat. Sebagai contoh pengembangan usaha pertanian dan perikanan dapat dilakukan jika desa memiliki potensi sumber daya alam yang memadai dan masyarakatnya memiliki minat dan bakat di bidang tersebut. masyarakat memiliki minat dan bakat di bidang tersebut. Kedua, desa juga harus mengoptimalkan pengelolaan keuangan dengan memperhatikan kondisi ekonomi  masyarakat  dan  potensi  sumber  daya  keuangan  yang  tersedia.  Tingginya partisipasi masyarakat juga akan meningkatkan perolehan informasi sehingga mencegah
terjadinya asimetri informasi dalam pembangunan desa. Salah satu akibat dari asimetri informasi asimetri informasi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kecurangan dalam pengelolaan BUMDesa dan pengelolaan keuangan desa (Putra, Saiti, dan keuangan desa. Desa dapat mengembangkan program pelatihan dan pengembangan usaha kecil dan menengah sehingga masyarakat dapat memiliki sumber sumber pendapatan yang berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan fisik di desa juga harus dilakukan dengan dengan mempertimbangkan kondisi infrastruktur yang ada di desa, seperti jalan, jembatan, dan irigasi. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah mengakses sumber daya yang ada  dan  meningkatkan  meningkatkan  kesejahteraan  mereka.  Terakhir,  pengelolaan sumber daya manusia dan  sosial  di  desa juga harus  dilakukan  dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Desa dapat mengembangkan program pelatihan dan pendidikan agar masyarakat dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada di desa. Selain itu, Desa juga dapat memperkuat  partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  dengan mengembangkan dialog dan forum-forum musyawarah yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.  Dengan  mengoptimalkan  pengelolaan  sumber  daya  alam,  keuangan, manusia,  fisik,  dan  sosial  berdasarkan  karakteristik  wilayah  di  desa,  maka  partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardianti,  Fitri.  2020.  “EFEKTIVITAS  INSTAGRAM  SEBAGAI  MEDIA  PROMOSI  DESA  WISATA MALASARI, KECAMATAN NANGGUNG, KABUPATEN BOGOR The Effectiveness of Instagram as a Promotion Media of Malasari Tourism Village, Nanggung, Bogor District.” Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM] 4(6):796 – 809.
el- aal,  H.  Abd.  2019.  “A  Future  Vision  to  Activate  the  Role  of  Agricultural  Cooperatives  in  Rural Develop ment (An Evaluative Study of Agricultural Cooperatives in Damietta Governorate).” Al- Azhar Journal of Agricultural Research 44(1):168 – 87.
Fatkhuri,  Fatkhuri.  2019.  “Desentralisasi  Pendidikan  Di  Indonesia :  Korupsi  Dan  Problem  Politik Kekuasaan. ” KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan 3(2):278 – 97.
Hafan,  Fauziah  aulia,  and  Endang  Kartini  Panggiarti.  2020.  “FAKTOR -FAKTOR  YANG MEMPENGARUHI  KINERJA  PENGELOLAAN  DAERAH  TERHADAP  TINGKAT  KEMISKINAN  DI KABUPATEN MAGELANG.” Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi 16(2):61 – 76.
Haryani, Haryani, and Asrida Asrida. 2021. “Pengaruh Output Pertanian Dan Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.” Jurnal Ekonomika 15(1).
Mattoasi,  M.,  Candra  Cuga,  Muhammad  Sarlin,  and  S.  Sudirman.  2021.  “Keseimbangan  Model
Pengelolaan  Dana  Desa  Untuk  Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Pesisir  Kabupaten Bonebolango.” Ecoplan 4(1):21 – 31. doi: 10.20527/ecoplan.v4i1.227.
Moon, Sunghye, and Sang- ho Lee. 2020. “A Strategy for Sustainable Development of Cooperatives in  Developing  Countries:  The  Success  and  Failure  Case  of  Agricultural  Cooperatives  in Musambira Sector, Rwanda.” Sustainability 12(20):8632.
Putri,  Husriatun.  2019.  “Analisis  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Daerah  Sektor  Infrastruktur,
Sektor  Pertanian,  Sektor  Pariwisata  Dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB)  Tahun  2011- 2015.” JURNAL  SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA 5(2):237 – 51.
Sembiring, Ruth Agnesia, and Tia Subekti. 2021. “Analisis Aktor Dalam Tata Kelola Usaha Mikro Kecil Menengah (UMK M) Kota Batu Untuk Kualitas Internasional.” Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial 7(1):31.
Setyobakti,  Hudi  Moh.  2018.  “Identification  of  Village  Problems  and  Potentials  Based  on  Village Development  Index  (IDM)  in  Gondowangi  Village,  Wagir  District,  Malang  Regency.” Wiga: Journal of Economic Research 7(1):1 – 14.
Setyowati, Eka. 2019. “Tata Kelola Pemerintahan Desa Pada Perbedaan Indeks Desa Membangun (IDM): Studi Tiga Desa Di Kabupaten Malang.” Jurnal Hukum & Pembangunan 53(9):1689 – 99. Steffy Adelia Tindi. 2015. “Perana n Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Studi Di Desa Pineleng Dua Kecamatan Pineleng.” Jurnal Politico 4(2).
Suharyono, Suharyono. 2020. “ANALISIS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA.” Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi 4(1):11.
Syafar, Muhammad, and Helmy Faizi Bahrul Ulumi. 2021. “From Community Capital to Sustainable Rural  Livelihood:  Exploring  Green  Development  Program  in  Masoso,  Indonesia.” Jurnal Pemberdayaan  Masyarakat:  Media  Pemikiran  Dan  Dakwah  Pembangunan  5(1):77 – 104.  doi: 10.14421/jpm.2021.051-04.
Yendrizal, Yendrizal, and Rusdinal Rusdinal. 2021. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap
Pembelajaran Sekolah Dasar Di Masa Pandemi Covid- 19 Pada Tahun Ajaran 2020/2021.” Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan 10(1):35.
Zulkhizah, Sita Kartina, Novi Sofia Fitriasari, and Yaya Wihardi. 2018. “Pengembangan Aplikasi Indeks Pembangunan  Desa  Berbasis  WebGIS  Dan  Evaluasi  Penerapan  Menggunakan  Metode PIECES.” JATIKOM: Jurnal Teori Dan Aplikasi Ilmu Komputer 1(2):77 – 84.