## Al-Mizan
Vol. 18, No. 2, 2022, h. 187-206 DOI: https://doi.org/10.30603/am.v18i2.3000
(e-Journal)
Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

## Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar
Salma S., 1 Jamaluddin 2
1,2 Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Email: hjsalmamh@ddipolman.ac.id; jamaluddin@ddipolman.ac.id
Author Correspondence: hjsalmamh@ddipolman.ac.id
Abstract:  This  study  aims  to  answer  questions  regarding  zakat  management strategies at the National Zakat Agency (Baznas) of Polewali Mandar Regency and the implementation of Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management at Baznas  Polewali  Mandar  Regency.  This  research  is  qualitative-empirical  research using a juridical-sociological and historical approach. Empirical legal research uses secondary data as initial data obtained from primary and secondary legal materials, then followed by primary data or field data obtained from documents, interviews, and observations. The results of the study show that the zakat management strategy at  Baznas  Polewali  Mandar  Regency  is  in  line  with  the  spirit  mandated  by  Law Number  23  of  2011  concerning  Zakat  Management.  These  strategies  are: collaborating  with  the  Polewali  Mandar  Regency  Government,  conducting  zakat outreach  and  education,  collaborating  with  religious  and  community  leaders,  and forming a zakat collection unit (UPZ), so the implementation of the zakat law has been carried out properly.
Keywords: Implementation; Strategy; Zakat Management

## Implementation of Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management at the National Zakat Agency Polewali Mandar Regency
Abstrak:  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjawab  permasalahan  tentang strategi pengelolaan zakat di  Badan Amil Zakat  Nasional (Baznas)  Kabupaten Polewali  Mandar  dan  implementasi  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011 tentang Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten  Polewali  Mandar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-empirik dengan metode pendekatan  yuridis- sosiologis dan  historis. Penelitian hukum empiris menggunakan data sekunder sebagai  data  awalnya  yang  diperoleh  dari  bahan-bahan  hukum  primer  dan sekunder,  kemudian  dilanjutkan  dengan  data  primer  atau  data  lapangan  yang diperoleh  dari  dokumen,  wawancara  dan  pengamatan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  strategi  pengelolaan zakat  di Baznas Kabupaten  Polewali Mandar sejalan dengan semangat yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat.  Strategi-strategi  tersebut,  yaitu:

## Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar
menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, melakukan sosialisasi  dan  edukasi  zakat,  kerjasama  dengan  tokoh  agama  dan  tokoh masyarakat,  membentuk  Unit  Pengumpul  Zakat  (UPZ),  sehingga  implementasi undang-undang zakat tersebut sudah terlaksana dengan baik.
Kata Kunci:  Implementasi; Strategi; Pengelolaan Zakat

## A. Pendahuluan
Zakat  sebagai  salah  satu  kewajiban  dalam  agama  yang  dapat  dipaksakan kepada penganutnya, agar dapat terdistribusi secara merata, adil dan berdayaguna. Zakat  merupakan  ibadah maliyah  yang  berorientasi  sosial,  mengatur  kehidupan manusia  dalam  hubungannya  dengan  Allah,  dan  dalam  hubungan  dengan  sesama manusia. Zakat berfungsi mewujudkan kesalehan individu sebagai bentuk ketaatan melaksanakan perintah Allah  swt. dalam membayar zakat. Di sisi lain, zakat juga berfungsi  menciptakan  kesalehan  sosial,  kepedulian  sosial,  dengan  mengeluarkan sebagian  kecil  dari  harta  yang  dimiliki  untuk  kepentingan  kaum  dhuafa.  Ibadah ma> liyah ijtima’iyyah ini memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan 1 , baik  dilihat  dari  sisi  ajaran  Islam  maupun  dari  sisi  pembangunan  kesejahteraan umat. Dalam posisinya yang sangat strategis, maka eksistensinya dianggap sebagai ma’lu >m  min  al-di>n  bi  al-d}aru>rah  atau  diketahui  secara  otomatis  adanya  dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. 2
Di  dalam  Alquran  terdapat  dua  puluh  tujuh  ayat  yang  mensejajarkan kewajiban  shalat  dengan  kewajiban  zakat  dalam  berbagai  bentuk  kata. 3 Hal  ini menegaskan  adanya  kaitan  komplementer  antara  ibadah  shalat  dan  zakat.  Jika shalat  berdimensi  vertikal-ketuhanan,  maka  zakat  merupakan  ibadah  yang berdimensi horizontal-kemanusiaan. 4 Di dalam Alquran terdapat pula berbagai ayat yang  memuji  orang-orang  yang  secara  sungguh-sungguh  menunaikannya,  dan
1 Yusuf al-Qardhawi, Al-Ibadah fil-Islam, (Bairut: Muassasah Risalah, 1993), 235.
2 Ali Yafie. Menggagas Fiqh Sosial (Bandung, 1994), 231.
3 Yusuf al-Qardhawi, Fiqhu Zakat (Bairut: Muassasah Risalah, 1991), 42. 4 Mohammad  Daud  Ali, Sistem  Ekonomi  Islam:  Zakat    dan    Wakaf  (Jakarta:  UI  Press, 2008).
sebaliknya  memberikan  ancaman  bagi  orang  yang  sengaja  mengabaikan.  Hal  ini disebutkan dalam firman Allah swt.:
ِساَّنلا  َلاَوْمَا َنْوُلُكْأَيَل ِناَبْهُّرلاَو ِراَبْحَْلْا َنِ م اًْيِْثَك َّنِا ااْوُ نَمٓا َنْيِذَّلا اَهُّ يَآيٰ ِلْيِبَس ْنَع َنْوُّدُصَيَو ِلِطاَبْلِبِ
ۗ ِٓ للّا
ٍۙمْيِلَا  ٍباَذَعِب ْمُهْرِ شَبَ فۙ ِٓ للّا ِلْيِبَس ِْفِ اََنَْوُقِفْنُ ي  َلَْو َةَّضِفْلاَو َبَهَّذلا َنْوُزِنْكَي َنْيِذَّلاَو
( ٣٤ ) َمْوَّ ي ُهُهاَبِج اَِبِ ىٓوْكُتَ ف َمَّنَهَج ِرَنَ ِْفِ اَهْ يَلَع ىٓمُْيُ
اْوُ قْوُذَف ْمُكِسُفْ نَِلْ ُْتُْزَ نَك اَم اَذٓه ۗ ْمُهُرْوُهُظَو ْمُُبِْوُ نُجَو ْم َنْوُزِنْكَت ْمُتْ نُك اَم ( ٣٥ )
Terjemahnya:
34.  Wahai  orang-orang  yang  beriman,  sesungguhnya  banyak  dari  para  rabi dan  rahib  benar-benar  memakan  harta  manusia  dengan  batil  serta memalingkan  (manusia)  dari  jalan  Allah.  Orang-orang  yang  menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar  ‘gembira’  kepada  mereka  (bahwa  mereka  akan  mendapat)  azab yang pedih.
35.  Pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka Jahanam lalu  disetrikakan  (pada)  dahi,  lambung,  dan  punggung  mereka  (seraya dikatakan),  “Inilah  apa  (harta)  yang  dahulu  kamu  simpan  untuk  dirimu sendiri  (tidak  diinfakkan).  Maka,  rasakanlah  (akibat  dari)  apa  yang selama ini kamu simpan.” (QS. At-Taubah/9: 34-35). 5
Berdasarkan keterangan QS at-Taubah/9: 34-35 tersbut, maka jelas  bahwa orang-orang yang dianugerahi kelebihan harta dan termasuk wajib zakat, agar tidak mengabaikannya. Demikianlah ancaman bagi pengembang zakat. Zakat merupakan bukti  syukur  kepada  Allah  swt.  sekaligus  bukti  kepedulian  sosial.  Zakat  bukan sekadar  kebaikan  hati  orang-orang  kaya  terhadap  orang  miskin,  melainkan  hak Allah dan hak orang miskin yang terdapat dalam harta orang kaya, sehingga zakat wajib dikeluarkan. Shobirin mengutip pendapat al-Jaza>ri bahwa demikian kuatnya pengaruh  zakat,  sampai  Khalifah  Abu  Bakar  Ash-Shiddiq  bertekad  memerangi orang-orang  yang  shalat,  tetapi  tidak  mau  mengeluarkan  zakat  di  masa pemerintahannya. 6 Ketegasan  sikap  beliau  ini  menunjukkan  bahwa  perbuatan
5 Kementerian  Agama  RI., Qur’an  Kemenag  in  Word  v.3 (Jakarta:  Lajnah  Pentashihan Mushaf Al- Qur’an Badan Litbang dan Diklat)
6 Shobirin,  “Pemikiran  Abu  Bakar  Ash -Shiddiq  tentang  Memerangi  Orang  yang Membangkang,” Ziswaf:  Jurnal  Zakat  dan  Wakaf  1,  no.  1  (2014):  189-211.  Lihat  pula  Abu>  Bakr Ja>bir al-Jaza>ri, Minhajul Muslim (Bairut: Dar al-Fikr, 1976), 248.
meninggalkan  zakat  adalah  suatu  kedurhakaan  dan  jika  hal  ini  dibiarkan,  maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lainnya.
Persoalan zakat memang menjadi sesuatu yang tidak biasa diabaikan, karena terkait dengan amanah yang telah diberikan oleh para pemberi zakat ( muzakki), dan hal ini tidak terlepas pula bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia secara demografik  dan  kultural,  khususnya  masyarakat  muslim  Indonesia  sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan  menjadi  salah  satu  instrumen pemerataan  pendapatan,  yaitu  institusi  zakat,  infaq,  dan  sedekah.  Dorongan berinfaq dan bersedekah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim.  Argumentasi  ini  telah  dikuatkan  oleh  laporan Charities  Aid  Foundation (CAF)  bahwa  Indonesia  mendapatkan  predikat  pertama  sebagai  negara  paling dermawan  di  dunia  berdasarkan  World  Giving  Index  (WGI)  2022  dengan  jumlah presentase 68% pada 21 Oktober 2022. 7
Indonesia  dengan  jumlah  penduduk  muslim  terbesar  di  dunia  berdasarkan data laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) sebanyak 237,56 juta jiwa, 8 dari jumlah penduduk Indonesia pada semester II per 30 Desember 2021 berjumlah  273.879.750  berdasarkan  data  Direktorat  Jenderal  Pendudukan  dan Catatan Sipil. 9 Ini bisa menjadi indikator tentang asumsi banyaknya potensi zakat yang  terkandung  didalamnya,  dan  berdasarkan hasil  riset  Pusat  Kajian  Strategis Baznas  Republik  Indonesia  yang  dirilis  30  September  2022  menunjukkan  bahwa potensi zakat secara nasional mencapai Rp. 5,8 triliun. 10
Dengan  demikian,  mayoritas  penduduk Indonesia  secara  ideal  bisa  terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat. Apabila hal itu bisa terlaksana dalam aktivitas
7 Eko  Ari  Wibowo  (ed.), “Indonesia  Ditetapkan  Negara  Paling  Dermawan versi  World Giving  Index  2022,”  dalam  https://nasional.tempo.co/read/1648119/indonesia -ditetapkan-negara- paling-dermawan-versi-world-giving-index-2022, diakses 21 November 2022.
8 Monavia Ayu Rizaty, “Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar di Dunia Pada 2022,” dalam https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada- 2022, diakses 22 November 2022.
9 Bram  Setiawan  (ed.),  “Berapa  Jumlah  Penduduk  Indonesia  Tahun  2022,”  dalam https://nasional.tempo.co/read/1671308/berapa-jumlah-penduduk-indonesia-tahun-2022,  diakses  21 November 2022.
10 Muhammad Hasbi Zaenal, et.al., Potensi Zakat Baznas RI (Jakarta: Direktorat Kajian dan Pengembangan Zis-DSKL Baznas, September 2022)
sehari-hari  umat  Islam,  maka  secara  hipotetik,  zakat  berpotensi  mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, termasuk di dalamnya adalah penguatan pemberdayaan ekonomi nasional.
Secara  substantif,  zakat,  infaq,  dan  sedekah  merupakan  bagian  dari mekanisme  keagamaan  yang  berintikan  semangat  kemaslahatan  dan  berdayanya masyarakat duafa’ . Zakat tidak dimaksudkan untuk memiskinkan orang kaya, juga tidak untuk melecehkan jerih payah orang kaya. 11 Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil harta aghniya dengan syarat-syarat yang sesuai dengan syariah  terhadap  harta  yang  wajid  dizakati.  Oleh  karena  itu,  alokasi  dana  zakat wajib dikelola secara profesional, amanah dan transparan.
Seperti  halnya  dengan  zakat,  walaupun  infaq  dan  sedekah  tidak  wajib, tetapi merupakan media pemerataan pendapatan bagi umat Islam sangat dianjurkan. Dengan  kata  lain,  infaq  dan  sedekah  merupakan  media  untuk  memperbaiki  taraf kehidupan,  di  samping  adanya  zakat  yang  diwajibkan  kepada  orang  Islam  yang mampu.  Dengan  demikian  dana  zakat,  infaq,  dan  sedekah  bisa  diupayakan  secara maksimal  untuk  memberdayakan  ekonomi  masyarakat.  Relevansi  zakat  di  masa sekarang  menjadi  semakin  penting,  terlepas  dari  pajak  yang  telah  ada,  karena tempat penyalurannya atau peruntukannya berbeda.
Zakat merupakan faktor utama dalam pemerataan harta benda di kalangan umat  Islam,  dan  juga  merupakan  sarana  utama  dalam  menyebarluaskan  perasaan senasib, sepenanggungan dan persaudaraan di kalangan umat Islam. Oleh karena itu dapat  dikatakan  bahwa  zakat,  kalau  akan  dinamakan  pajak,  maka  ia  adalah  pajak dalam  bentuk  yang  sangat  khusus. Pengembangan  pemaknaan  zakat  semacam  itu perlu  dilakukan  karena  pemaknaan  zakat  oleh  seseorang  atau  lembaga  dapat mempengaruhi  orientasi  dan  model  pengelolaan  dan  zakat  dalam  kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Secara  teologis,  zakat  akan  mendorong  seseorang  untuk  mengeluarkan sebagian kekayaannya untuk orang lain atas dasar kepatuhannya kepada Allah swt.
11 Muhammad  Nejatullah  Siddiqi, Pemikiran  Ekonomi  Islam:  Suatu  Penelitian Kepustakaan Masa Kini (Jakarta: LPPW, 2001), 134.

## Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar
Sedangkan  secara  sosio-ekonomi,  zakat  diharapkan  dapat  membantu  dan memperbaiki  taraf  sosial  ekonomi  penerimaannya  serta  mempererat  hubungan  si kaya dan si miskin. Disamping itu, apabila zakat dimaknai secara politis strategis, maka zakat diharapkan mampu memberikan implikasi yang besar pada penguatan daya tahan bangsa dalam melangsungkan kehidupannya. 12
Pasca reformasi, sebuah gagasan  yang brilian dalam mengelola zakat secara profesional yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang  Pengelolaan  Zakat.  Pelembagaan  pengelolaan  zakat  diharapkan  menjadi solusi  atas  melemahnya  posisi  kekuatan  ekonomi  umat  berbasis  syariah.  Seiring dengan perkembangan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang zakat, mulai dirasakan  banyaknya  kelemahan  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  38 Tahun  1999,  sehingga  direvisi  menjadi  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Keberadaan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  dimaksudkan  untuk memastikan keteraturan, transparansi dan akuntabilitas perencanaan pengumpulan, pendistribusian  dan  pendayagunaan  zakat;  pelaksanaan  pengumpulan,  pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Sudah menjadi dalil  umum  bahwa  setiap  urusan  agama  dan  keagamaan  langsung  ditangani  oleh negara  pada  umumnya  terjadi  kontroversi.  Demikian  juga  yang  terjadi  pada pengelolaan  zakat,  ada  banyak  masukan,  kritik,  bahkan  tanggapan  miring. Menyikapi hal seperti  ini dibutuhkan cara pandang yang rasional, bijak, karena di dalam  kitab-kitab  klasik  pembahasan  zakat  ditempatkan  pada  bab fiqh  ibadah. Ketika  pemikiran  pengelolaan  zakat  mulai  berkembang  dan  kontekstual,  maka zakat dimasukkan ke dalam rumpung fiqh muamalat.
Ada beberapa hal yang sangat mendasar  dalam revisi undang-undang  zakat, yaitu:  (a)  pengelolaan  zakat  menjadi  kewenangan  Negara,  masyarakat diperkenankan  ikut  mengelola  apabila  ada  izin  dari  pemerintah;  (b)  pengelolaan zakat  dilakukan  oleh  Baznas  yang  beroperasi  dari  tingkat  pusat  sampai  dengan
12 A.  Rahman  Zainuddin, Zakat  Implikasinya  Pada  Pemerataan  (Jakarta:  Yayasan Paramadina, 1994)
kota/kabupaten secara hirarkis (untuk selanjutnya Baznas dapat membentuk UPZ); (c)  anggota  Baznas  terdiri  dari  delapan  orang  perwakilan  masyarakat  dan  tiga orang  perwakilan  pemerintah,  dimana  perwakilan  masyarakat  terdiri  dari  ulama, tenaga  profesional,  dan  tokoh  masyarakat,  sedangkan  perwakilan  pemerintah  dan unsur  kementerian  terkait;  (d)  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  berperan  membantu Baznas  dalam  pengelolaan  zakat  (untuk  selanjutnya  LAZ  dapat  membentuk perwakilan). 13 Pada tataran ini tampak bahwa revisi undang-undang zakat secara tersirat mengakomodasi keberadaan LAZ daerah.
Berdasarkan hal tersebut, maka peran-peran daerah dalam mengimplementasikan  aturan  tentang  zakat  sangatlah  penting,  tak  terkecualib Kabupaten  Polewali  Mandar  yang  merupakan  salah  satu  kabupaten  yang  ada  di wilayah  Provinsi  Sulawesi  Barat  yang  melakukan  pengelolaan  zakat  melalui Baznas.  Setelah  berlakunya  revisi  undang-undang  zakat,  Baznas  Kabupaten Polewali Mandar telah berjalan dua periode kepengurusan, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 381/2016 (periode pertama) dan Surat Keputusan Bupati Nomor 328/2022 (periode kedua sementara berjalan). Hal ini menunjukkan bahwa Baznas  Kabupaten  Polewali  Mandar  secara legitimate  dapat  melakukan  kegiatan pengelolaan  zakat,  dan  didukung  pula  Kabupaten  Polewali  Mandar  merupakan daerah  dengan  jumlah  penduduk  terbanyak  di  Sulawesi  Barat.  Berdasarkan  data Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  tahun  2022,  jumlah  penduduk  Kabupaten  Polewali Mandar pada 2021 sebanyak 483,92 ribu jiwa yang tersebar di 16 kecamatan dari 167 desa/kelurahan. 14
Berdasarkan  data  tersebut,  Kabupaten  Polewali  Mandar  memiliki  potensi zakat yang sangat besar. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian atau penelitian tentang  implementasi  undang-undang  pengelolaan  zakat  di  Baznas  Kabupaten Polewali Mandar, sehingga secara optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk itu p enelitian ini merupakan penelitian kualitatif-empirik dengan metode pendekatan  yuridis-sosiologis.  Pengumpulan  datanya  diperoleh  dari  sumber
13 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
14 BPS  Kabupaten  Polewali  Mandar, Kabupaten  Polewali  Mandar  dalam  Angka,  Polewali Mandar Regency in Figures 2022 (Polewali: BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2022)

## Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar
primer  berupa  hasil  wawancara  dengan  pihak  Baznas  Kabupaten  Polewali Mandar  dan  observasi  langsung  ke  lokasi,  serta  sumber  sekunder  berupa referensi buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen terkait dengan zakat.
B. Konsepsi Zakat dalam Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia
Menurut Ibnu Manzhur     dalam kitab Lisan al-Arab yang dikutip Qardawi bahwa  arti  dasar  dari  kata  zakat  ditinjau  dari  sudut  bahasa  adalah  suci,  tumbuh, berkah, dan terpuji. Semuanya digunakan di dalam Alquran dan hadis. 15 Sedangkan menurut Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Authar menjelaskan bahwa zakat adalah  memberikan  sebagian  dari  harta  yang  sudah  sampai nishab,  kepada  orang fakir dan sebagainya yang menurut syara’ tidak dilarang menerimanya. 16
Imam  Malik  mendefinisikan  zakat  dengan  mengeluarkan  sebagian  yang khusus  dari  harta  yang  khusus  pula  yang  telah  mencapai nishab  (batas  kuantitas yang  mewajibkan  zakat)  kepada  orang-orang  yang  berhak  menerimanya  dengan catatan  kepemilikan  itu  penuh  dan  mencapai haul,  bukan  barang  tambang  dan barang pertanian. Menurut madzhab Syafi’i , zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus, sedangkan madzhab Hambali mengatakan zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. 17 Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa ‘ zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan  oleh  seorang  muslim  atau  badan  usaha  untuk  diberikan  kepada  yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. ’ 18
Secara  teknis  operasional,  zakat  adalah  kewajiban  mengeluarkan  sebagian harta tertentu dengan kadar tertentu atas harta tertentu yang diperuntukkan untuk golongan  tertentu  dengan lafadz  zakat  yang  dikeluarkan  dari  orang  yang  telah
15 Yusuf  al-Qardhawi, Fiqh Zakat (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 34.
16 Muhammad  Ali bin  Muhammad  Asy-Syaukani, Nailul  Authar (Cet. IV; Semarang:  CV. Asy Syifa,  1994), 275.
17 Wahbah Al-Zuhayly, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh (Damaskus: Dar Al Fikr, 1995), 83-
85.
18 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pasal 1 butir (2).
dikenai  kewajiban  untuk  mengeluarkan zakat, 19 untuk  kesejahteraan  umat  muslim dan  oleh  orang  muslim. 20 Zakat  merupakan  salah  satu  ibadah  kepada  Allah  swt. setelah manusia dikaruniai keberhasilan dalam bekerja dengan melimpahnya harta benda. Bagi orang muslim, menunaikan zakat merupakan cermin kualitas imannya kepada Allah  swt.  Kepentingan  zakat  merupakan  kewajiban  agama  seperti  halnya shalat  dan  menunaikan  ibadah  haji.  Dengan  demikian,  setiap  muslim  yang  harta kekayaannya  telah  mencapai nishab  dan  haul  berkewajiban  untuk  mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. 21
Zakat secara praktis bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah  diwajibkan  Allah  swt.  untuk  diberikan  kepada  orang-orang  yang  berhak menerimanya,  dengan  kadar,  haul  tertentu  dengan  syarat-syarat  tertentu.    Zakat merupakan  ibadah  yang  memiliki  nilai  ganda, habum  minallah  (vertikal)  dan hablum minannas (horizontal), dimensi ritual dan sosial. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah swt. dan  menumbuhkan  rasa  kepedulian  sosial,  serta  membangun  hubungan  sosial kemasyarakatan.
Zakat  merupakan  sumber  keuangan  syariah  yang  telah  ditentukan peruntukannya.  Ibadah maaliyah  ini menjadi bukti akan kebaikan iman seseorang secara sosial. Dengan demikian, zakat menempati kedudukan yang sangat mendasar dan fundamental dalam Islam. Begitu mendasarnya, sehingga perintah zakat dalam Alquran  sering  disertai  dengan  ancaman  yang  tegas.  Zakat  dalam  Islam  termasuk salah satu rukun Islam yang dibahas dalam fiqh muamalat dan dapat dikategorikan sebagai  rukun  sosial.  Seorang muzakki  yang  menunaikan  kewajiban  ini,  selalu melibatkan  orang  lain,  yaitu  amil  sebagai  pengelola  zakat  dan mustahik  sebagai golongan yang berhak menerima zakat.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  merupakan  bentuk  perundang- undangan  tertinggi  yang  mengatur  ketentuan  pengelolaan  zakat  di  Indonesia  yang
19 Muhammad  Abdul  Malik  Ar-Rahman, 1001  Masalah  dan  Solusinya  (Jakarta:  Pustaka Cerdas Zakat, 2003), 2.
20 Munawir Syadzali, Zakat dan Pajak (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1991), 160.
21 Muhammad, Zakat Profesi:Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer (Jakarta:  Salemba Diniyah, 2002), 2.

## Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar
sebelumnya  diatur  melalui  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  1999  tentang Pengelolaan  Zakat.  Walaupun  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  ini  pernah digugat  ke  Mahkamah  Konstitusi  oleh  Koalisi  Masyarakat  Zakat  (Komaz)  pada tahun  2012, 22 akan  tetapi  eksistensi  dari  undang-undang  tersebut  tetap  mengikat dan tetap berlaku, kecuali 3 pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu  pasal  18  ayat  02  (huruf  a,  b  dan  d)  dan  pasal  38  dan  pasal  41. 23 Di  sisi  lain poin-poin  penting  yang  menjadi  materi  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011 antara lain: asas pengelolaan zakat, tujuan pengelolaan zakat dan lain lain, di mana asas  pengelolaan  zakat,  yaitu:  syariat  Islam,  amanah,  kemanfaatan,  keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. 24
Adapun  tujuan  pengelolaan  zakat,  yaitu:  meningkatkan  pelayanan  bagi masyarakat  sesuai  dengan  ketentuan  agama,  meningkatkan  fungsi  dan  peran pranata  kegiatan  dalam  upaya  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat,  dan meningkatkan hasil guna dan daya guna masyarakat. 25 Selain itu, zakat diharapkan menjadi  suatu  sistem  yang  secara  struktural  mampu  mengatasi  masalah kemiskinan  dan  mendorong  perkembangan  perekonomian  negara.  bahkan  untuk nilai  etis  dalam  aspek  zakat  semestinya  harus  dan  terus  digali  serta  ditumbuh kembangkan,  seperti  pengentasan  kemiskinan  dan  pemberdayaan  ekonomi. Pemahaman  tentang  zakat  akan berdampak  kepada  pemikiran  tentang  bagaimana mengelola  sumber-sumber  ekonomi  secara  lebih  rasional  dan  efisien,  supaya dampak  sosial  yang  dicita-citakan  oleh  Islam  dan  cita-cita  Negara  Indonesia tercapai secara optimal. 26
22 Yandi  M.  Rofiyandi  TNR  (ed.),  “Undang - Undang  Zakat  Dinilai  Diskriminatif,”  dalam
https://nasional.tempo.co/read/437608/undang-undang-zakat-dinilai-diskriminatif, diakses 22
September 2022.
23 Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia, Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 86/PUU-X/2012  tentang  Pengujian  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan Zakat.
24 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pasal 2.
25 Didin Hafiduddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani, 2004), 45.
26 M.  Dawan  Raharjo, Perspektif  Deklarasi  Mekkah,  Menuju  Ekonomi  Islam  (Bandung, Mizan, 1989), 150.
Baznas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara Nasional dan berkedudukan di Ibu kota Negara. Dalam melaksanakan tugasnya  menyelenggarakan  fungsi,  perencanaan,  pelaksanaan,  pengendalian, pendistribusian  dan  pendayagunaan  zakat  juga  melakukan  pelaporan  dan pertanggungjawaban  pelaksanaan  pengelolaan  zakat.  Baznas  juga  dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana pelaksanaan pengelolaan zakat  pada  tingkat  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  dibentuk  Baznas  Provinsi  dan Baznas Kabupaten/Kota.
Jika  dilihat  dari  sudut  pandang  ke  Indonesian  yang  bukan  Negara  Islam, akan  tetapi  Negara  Hukum,  m aka  dari  itu  mewajibkan  bagi  yang  memeluk agama  Islam  agar  menunaikan  zakat.  Akan  tetapi  kenyataannya  masih sangat sulit  untuk  memberikan  ketertarikan  dan  pemahaman untuk  berzakat,  sehingga kewajiban zakat ini masih bersifat ajakan tanpa disertai hukuman bagi yang tidak menunaikan zakat.
Salah  satu  hal  terpenting  dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2011 tentang  Pengelolaan  Zakat  adalah  hal  yang  terkait  dengan  penguatan kelembagaan. Dalam undang-undang tersebut, Baznas disebutkan sebagai lembaga pemerintahan  non-struktural  yang  merupakan  perpanjangan  tangan  dari pemerintah. Dalam hal ini secara teknis Baznas di bawah koordinasi  Kementerian Agama.

## C. Strategi Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Polewali Mandar

## 1. Strategi Pengumpulan Zakat
Alquran  mengamanatkan  kepada  pihak  yang  bertugas  mengurus  zakat ( a>milin)  untuk  mengambil  sebagian  dari  harta  para  orang  yang  mampu  berzakat ( aghniya’ ). Perintah tersebut sangat jelas disebutkan dalam firman Allah swt.:
ْمُهُرِ هَطُت ًةَقَدَص ْمِِلِاَوْمَا ْنِم ْذُخ
ٌعْيَِسَ ُٓ للّاَو ۗ ْمَُّلِ ٌنَكَس َكَتوٓلَص َّنِا ۗ ْمِهْيَلَع  ِ لَصَو اَِبِ ْمِهْيِ كَزُ تَو
( ٌمْيِلَع ١٠٣ )

## Terjemahnya:
Ambillah  zakat  dari  harta  mereka  (guna)  menyucikan dan  membersihkan mereka,  dan  doakanlah  mereka  karena  sesungguhnya  doamu  adalah ketenteraman  bagi  mereka.  Allah  Maha  Mendengar  lagi  Maha  Mengetahui QS at-Taubah/9: 103). 27
Berdasarkan  QS  at-Taubah/9:  103,  maka  menjadi  rujukan  kuat  tentang perintah  menjemput  atau  mengambil  langsung  zakat  dari  para muzakki,  bahwa perintah  mengambil  zakat  tentu  saja  tidak  dimaksudkan  untuk  para  fakir,  msikin dan  muallaf,  karena  mereka  tergolong mustahik  atau  golongan  yang  berhak menerima zakat (QS at-Taubah/9: 60).  Oleh karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara,  pemerintah  wajib hadir  bertindak  sebagai  ‘ a>milin  yang  dapat memberikan penekanan kepada umat untuk menunaikan kewajibannya.
Berdasarkan  wawancara  dengan  responden  dari  Bapak  Jamaluddin  bahwa tugas  pokok  Baznas  adalah  melakukan  sosialisasi,  edukasi  dan  motivasi  kepada masyarakat muslim agar menunaikan kewajiban ibadah maliyahnya   ke amil yang resmi,  sehingga  salah  satu  langkah  strategis  yang  dilakukan  adalah mengoptimalkan  rencana  strategis  (Renstra),  program  kerja  dan  rencana  kegiatan dalam pengumpulan zakat. 28
Menurut  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Nur  Rachman  bahwa  ada beberapa langkah strategis yang dilakukan oleh di Baznas Kabupaten Polewali Mandar dalam pengelolaan zakat, seperti:
a. Meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  dengan  cara  peningkatan  kinerja, sumber daya manusia, program tepat guna dan  transparansi.
b. Meningkatkan literasi zakat, baik secara manual maupun melalui teknologi digital.
c. Memotivasi masyarakat ( muzakki) untuk membayar zakat melalui lembaga resmi,  berupa  ajakan  kepada  calon muzakki  dengan  melampirkan  brosur atau proposal.
27 Kementerian Agama RI., Qur’an Kemenag in Word v.3.
28 Jamaluddin,  Wakil  Ketua  Bidang  Pengumpulan  Baznas  Kabupaten  Polewali  Mandar, Wawancara, tanggal 12 Mei 2022.
d. Menerapkan  sistem  manajemen  modern  dalam  pengelolaan  zakat,  seperti: menggunakan  teknologi  sebagai  basis  pengelolaan,  misalnya  Sistem Manajemen  Manajemen  Informasi  (SIMBA),  sehingga  pengawasan  dan kemudahan  bagi  muzakki dalam membayar  zakat, baik  melalui  Anjungan Tunai Mandiri (ATM), transfer bank, jemput zakat, konter  layanan zakat, dan konsultasi zakat. 29
Wawancara  dengan  Bapak  Jamaluddin  diketahui  bahwa  selama  ini  ada beberapa  cara  pembayaran  zakat,  infaq  dan  sedekah  yang  dilakukan  di  Baznas Kabupaten Polewali Mandar, yaitu: muzakki datang langsung (direct system) ke kantor  Baznas  Kabupaten  Polewali  Mandar,  ada  juga  layanan  jemput  zakat (zakat mobile) dan by transfer. 30
Selain  itu  menurut  Bapak  Burhanuddin  bahwa  dalam  rangka mengoptimalkan  pengelolaannya,  maka  dibentuk  UPZ  di  16  Kecamatan  dan beberapa  Desa,  pada  instansi  pemerintah  baik  Organisasi  Perangkat  Daerah (OPD)  maupun  vertikal,  sekolah-swasta  maupun  negeri,  masjid-masjid  dan beberapa  komunitas  pemberdayaan ekonomi umat,  serta  di  kalangan pemuda. Khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, zakat  penghasilan/gaji  mereka  diambil  melalui  bendahara  UPZ  OPD  yang dibayar melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulselbar. 31
Berdasarkan  data-data  melalui  wawancara  dengan  pihak  Baznas Kabupaten  Polewali  Mandapat  dapat  diketahui  bahwa  dalam  pengumpulan zakat  di  Kabupaten  Polewali  Mandar  menggunakan  beberapa  strategi pengembangan  kelembagaan.  Tentunya  dalam  rangka  mewujudkan implementasi  dari  amanat  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang Pengelolaan Zakat.
29 Nur Rachman, Ketua  Baznas  Kabupaten  Polewali Mandar, Wawancara,  tanggal 13  Mei 2022.
30 Jamaluddin,  Wakil  Ketua  I  Bidang  Pengumpulan  Baznas  Kabupaten  Polewali  Mandar, Wawancara, tanggal 12 Mei 2022.
31 Burhanuddin, Pelaksana Bidang Pengumpulan, Wawancara, 12 Mei 2022.

## 2. Pendistribusian
Pendistribusian  merupakan  aktivitas  penyaluran/pembagian/pengiriman barang-barang  dan  sebagainya  kepada  orang  banyak  atau  beberapa  tempat. 32 Sedangkan  pendayagunaan  zakat  adalah  bentuk  pemanfaatan  dana  zakat  secara maksimum  tanpa  mengurangi  nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. 33 Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada  orang  yang  berhak  menerima  zakat  ( mustahiq),  baik  dalam  bentuk konsumtif maupun bantuan usaha produktif.
Berdasarkan  firman  Allah  swt.  dalam  QS  at-Taubah/9: 60  disebutkan delapan  kategori  kelompok  yang  berhak  menerima zakat ( mustahik), yaitu: fakir, miskin,  panitia  zakat  ( al- ‘ ami>l),  muallaf,  budak  (riqab),  orang  yang  berutang  (al- garimi>n),  orang  yang  berjuang  di  jalan  Allah  (fisabilillah),  dan  orang-orang  yang sedang dalam perjalanan ( ibnu sabil).
Lebih  tegas  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011 tentang  Pengelolaan  Zakat  disebutkan  bahwa  zakat  wajib  didistribusikan  kepada mustahik sesuai syariat Islam, dan pendistribusiannya dilakukan berdasarkan skala priorotas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. 34 Zakat  yang  terkumpul  didayagunakan  untuk  usaha  produktif  dalam  rangka penanganan  fakir  miskin  dan  peningkatan  kualitas  umat.  Namun,  pendayagunaan untuk usaha produktif apabila kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi.
Baznas  dan  LAZ  tidak  hanya  menerima  zakat,  tetapi  juga  diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengelola infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan  lainnya.  Pendistribusian  dan  pendayagunaannya  dilakukan  sesuai dengan  syariat  Islam  dan  dilakukan  sesuai  peruntukkan  yang  diikrarkan  oleh pemberi, dan harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.
32 Meity Taqdir Qadratillah, et al., Kamus Bahasa Indonesia untuk  Pelajar (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 100.
33 Kementerian  Agama  RI, Pedoman  Zakat  Sembilan  Seri  (Jakarta:  Proyek  Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2002), 95-96.
34 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pasal 25-26.
Agar pengelolaan  zakat  infak,  sedekah  (ZIS) dan  dana  sosial  lainnya  yang dikelola oleh Baznas transparan dan akuntabil, maka Baznas Kabupaten/Kota wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaannya ke Baznas Provinsi dan pemerintah daerah secara  berkala.  Begitu  pula  Baznas  Provinsi.  Di  sisi  lain,  agar  zakat  dapat berkontribusi  terhadap  kesejahteraan  umat,  khususnya  umat  Islam,  maka  saatnya zakat dikelola secara produktif.
Pernyataan dari  Bapak Hamzah  bahwa zakat  dapat  didayagunakan  untuk usaha  produktif  dalam  rangka  penanganan  fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.  Hal  ini  sejalan  dengan  pasal  27  undang-undang  pengelolaan  zakat, mengarahkan  dana  ZIS  ke  program  Usaha  Menengah  Kecil  (UMK)  merupakan solusi  Baznas  Kabupaten  Polewali  Mandar  dalam  membantu  pemerintah  dalam menangani masalah kemiskinan. 35
Hal ini senada diungkapkan oleh Bapak Burhanuddin Amad bahwa Baznas Kabupaten  Pelewali  Mandar  dalam  mengelola  zakat,  di  awal-awal  kepengurusan periode  (2016-2021)  lebih  banyak  mendistribusikan  zakat  secara  konsumtif.  Pada periode  sekarang  (2022-2027)  dana  ZIS  sudah  banyak  yang  diarahkan  secara produktif,  atau  pendayagunaan  zakat.  Dana  ZIS  yang  dikelola  secara  produktif- bantuan  modal  usaha  merupakan  hak  mustahik  secara  mutlak,  sehingga  tidak  ada pengembalian  dana  secara  kredit. 36 Juga  diungkapan  oleh  Bapak  Hasbi  Hanan bahwa  modal  usaha  yang  diberikan  kepada  mustahik  sama  sekali  tidak  ada pengembalian,  hanya  saja  pihak  Baznas  Kabupaten  Polewali  Mandar  melakukan edukasi masyarakat untuk belajar beinfak. 37
Berdasarkan  hasil  temuan  berupa  wawancara  dengan  pihak  Baznas Kabupaten  Polewali  Mandar  bahwa  bantuan  modal  usaha  yang  diberikan  kepada mustahik  miskin  ( dhuafa)  terdapat  dalam  program  Baznas  Polman  Sejahtera. Intervensi modal usaha bagi mustahik yang punya minat berwirausaha merupakan
35 Hamzah, Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baznas Kabupaten Polewali Mandar, Wawancara, tanggal 15 Mei 2022.
36 Burhanuddin Ahmad,  Wakil  Ketua II  Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan  Zakat Baznas Kabupaten Polewali Mandar Wawancara, tanggal 15 Mei 2022.
37 Hasbi  Hannan,  Wakil  Ketua  II  Bidang  Perencanaan  dan  Pelaporan  Keuangan Baznas Kabupaten Polewali Mandar, Wawancara, tanggal 15 Mei 2022.

## Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar
cara  yang  ditempuh  Baznas  Kabupaten  Polewali  Mandar  untuk  turut  serta berpartisipasi dalam program pengendalian angka kemiskinan, sehingga kehadiran undang-undang  pengelolaan  zakat  menunjukkan  bahwa  pemerintah  telah menemukan jalan keluar dari berbagai permasalahan ekonomi masyarakat.
Wawancara  dengan  Bapak  Burhanuddin  Amat  bahwa  adapun  mekanisme administrasi yang dilakukan setiap mustahik yang berkeinginan mendapatkan dana zakat-infak  yang  dikelola  secara  produktif,  terdahulu  mengajukan  permohonan bantuan  usaha  produktif  dengan  melampirkan  Surat  Keterangan  Tidak  Mampu (SKTM),  Kartu  Keluarga  (KK)  dan/atau  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP).  Hal  ini dilakukan oleh Baznas Kabupaten Polewali Mandar untuk memastikan bahwa dana yang  dikelola  betul-betul  sampai  kepada  yang  tepat  menerima  dan memanfaatkannya. 38 Juga  diungkapkan  untuk  kepentingan  profesionalisme  dan transparansi pelaksanakan tugas pengelolaan zakat di Bazmas Kabupaten Polewali Mandar maka menyampaikan laporan pengelolaan zakat kepada Bupati dan Baznas Provinsi, berupa laporan semester dan tahunan. 39
Jika  mencermati  data-data  berupa  wawancara  dengan  pihak  Baznas Kabupaten  Polewali  Mandar,  maka  diketahui  dalam  proses  pemungutan  dan pendistribusian  serta  pelaporan  zakat  telah  sesuai  dengan  amanat  dari  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
D. Implementasi  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Polewali Mandar
Keberadaan  Baznas  Kabupaten  Polewali  Mandar  merupakan  mandat daripada  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat, yaitu  pengelolaan  zakat  adalah  kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan,  dan penkoordinasian  dalam  pengumpulan,  pendistribusian,  dan  pendayagunaan
38 Burhanuddin Ahmad,  Wakil  Ketua II  Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan  Zakat Baznas Kabupaten Polewali Mandar, Wawancara, tanggal 15 Mei 2022.
39 Hasbi  Hannan,  Wakil  Ketua  II  Bidang  Perencanaan  dan  Pelaporan  Keuangan Baznas Kabupaten Polewali Mandar, Wawancara, tanggal 15 Mei 2022.
zakat. 40 Ini  ditindaklanjuti  dengan  Keputusan  Keputusan  Direktur  Jenderal Bimbingan  Masyarakat  Islam  Nomor  DJ.II/37/Tahun  2015  Tentang  Perubahan atas  Keputusan  Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Nomor DJ.II/568/Tahun  2014  tentang  Pembentukan  Badan  Amil  Zakat  Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Pembentukan  Baznas  Kabupaten  Polewali  Mandar  agar  pengelolaan zakat  di  Kabupaten  Polewali  Mandar  Aman  Syariah,  Aman  Regulasi  dan Aman  NKRI.  Pada  tataran  ini  sejalan  dengan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2011  pada  pasal  1  ayat  (1)  bahwa  dalam  kegiatan  pengelolaan  zakat, maka  Baznas  berfungsi:  sebagai  perencana  pengumpulan,  pendistribusian,  dan pendayagunaan  zakat;  sebagai  pelaksanaan  pengumpulan,  pendistribusian  dan pendayagunaan  zakat;  sebagai  pengendali  pengumpulan,  pendistribusain  dan pendayagunaan  zakat;  dan  sebagai  pelapor  dan  pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
Pada  dasarnya  tujuan  undang-undang  zakat  disahkan  adalah  dalam rangka  penggalangan  dana  zakat  yang  diyakini  sangat  besar,  nantinya  dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Besarnya potensi zakat  yang  belum  tergali  secara  maksimal  ini  menjadi  perhatian  pemerintah, sehingga  pengelolaan  zakat  dipandang  sebagai  kebutuhan  yang  perlu  untuk diundang-undangkan.  Untuk mewujudkan tersebut, masyarakat  dituntut  untuk ikut serta didalamnya dengan cara menyadari akan pentingnya membayar zakat khususnya ke lembaga yang telah  dibentuk pemerintah.
Ada  beberapa  keuntungan  dan  manfaat  bagi  pengelola  zakat  yang memiliki kekuatan hukum (legitimate), antara lain:
1. Untuk menjamin  kepastian  dan disiplin  pembayar zakat.
2. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabilaberhadapan langsung  untuk  menerima  zakat  dari  para  muzakki.
3. Untuk  mencapai  efisiensi  dan  efektivitas,  serta  sasaran  yang  tepat  dalam
40 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1 ayat (1)

## Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar
penggunaan  harta  zakat  menurut  skala  prioritas  yang  ada  pada  suatu  tempat atau daerah.
4. Untuk  memperlihatkan  syiar  Islam  dalam  semangat  penyelenggaraan pemerintahan islami.
Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahiq, berdampak  pada  kurang  maksimalanya  target  pencapaian  tujuan  zakat  dalam meringankan beban ekonomi mustahik secara keseluruhan., juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang  berkaitan  dengan  kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan dan terlaksana.
Baznas  Kabupaten  Polewali  Mandar  yang  ada  sekarang  ini  (Periode  2022- 2027) dibentuk dengan komposisi kepengurusan yang telah  sesuai dengan amanat Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat,  yaitu  unsur pimpinan  terdiri  dari  satu  orang  sebagai  Ketua  dan  empat  orang  sebagai  Wakil Ketua,  yaitu  Wakil  Ketua  I  Bidang  Pengumpulan,  Wakil  Ketua  II  Bidang Pendistribusian  dan  Pendayagunaan,  Wakil  Ketua  III  Bidang  Perencanaan Keuangan  dan  Pelaporan,  dan  Wakil  Ketua  IV  Bidang  Adminstrasi  dan  Sumber Daya  Manusia.  Kesemua  bidang  tersebut  memiliki  staf  yang  membantu  dalam pelaksanaannya.
Selanjutnya  dalam  pengelolaan  zakat  di  Baznas  Kabupaten  Polewali Mandar berpedoman dengan aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sejatinya bertujuan untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik,  penataan  sebagaimana  dimaksud  tidak  terlepas  dari  kepentingan  untuk menjadikan  amil  zakat  yang  lebih  professional,  memiliki  legalitas  secara  yuridis dan  mengikuti  sistem  pertanggung  jawaban  kepada  pemerintah  dan  masyarakat. Tugas sebagai amil zakat tidak bisa dilepaskan dari prinsip syariah dengan tujuan yaitu  mengoptimalkan  pengumpulan,  pendistribusian  dan  pendayagunaan  zakat untuk  meningkatkan  kesejahteraan  umat,  peningkatan  kinerja,  pembenahan  alur pelaporan dan pertanggung jawaban.
Pada prinsipnya dari segi sistem kerja pengumpulan dan pendistribusian di Baznas  Kabupaten  Polewali  Mandar  telah  mengimplementasikan  Undang-Undang
Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  segi optimalisasi  pembentukan  UPZ,  baik  di  instansi  pemerintahan  maupun  di masyarakat umum.

## E. Kesimpulan
Zakat  merupakan  ibadah  sosial  yang  menanamkan  sikap  keprihatinan  dan berbagi  dari  segi  kepemilikan  ekonomi  kepada  sesama  manusia.  Zakat  memiliki posisi  strategis,  baik  dalam  sisi  ajaran  Islam  maupun  dalam  perekonomian  di Indonesia pada umumnya, dan di Kabupaten Polewali Mandar pada khususnya.
Keberadaan Baznas Kabupaten Polewali Mandar dibentuk dan bekerja telah sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang Pengelolaan Zakat, di mana dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan zakat telah melakukan  langkah-langkah  strategis,  seperti:  membuat  rencana  kerja,  sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang pentingnya zakat ke lembaga resmi, pembentukan UPZ di setiap OPD dan vertikal serta di masyarakat umum, termasuk masjid, juga melakukan literasi zakat dan kampanye zakat.

## Daftar Pustaka
Ali,  Mohammad  Daud. Sistem  Ekonomi  Islam:  Zakat    dan    Wakaf.  Jakarta:  UI Press, 2008.
BPS  Kabupaten  Polewali  Mandar, Kabupaten  Polewali  Mandar  dalam  Angka, Polewali  Mandar  Regency  in  Figures  2022.  Polewali:  BPS  Kabupaten Polewali Mandar, 2022.
Hafiduddin,  Didin. Zakat  Dalam  Perekonomian  Modern.  Jakarta:  Gema  Insani,
2004.
Al-Jaza>ri, Abu> Bakr Ja>bir. Minhajul Muslim. Bairut: Dar al-Fikr, 1976.
Kementerian  Agama  RI. Pedoman  Zakat  Sembilan  Seri.  Jakarta:  Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Pengembangan Zakat dan  Wakaf, 2002.
______. Qur’an  Kemenag  in  Word  v.3 .  Jakarta:  Lajnah  Pentashihan  Mushaf  Al- Qur’an Badan Litbang dan Diklat .

## Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar
Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia. Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor
86/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Muhammad. Zakat  Profesi:Wacana  Pemikiran  dalam  Fiqh  Kontemporer.  Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
Qadratillah, Meity Taqdir, et al., Kamus Bahasa Indonesia untuk  Pelajar. Jakarta: Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa,  Kementrian  Pendidikan  dan Kebudayaan, 2011.
Al-Qardawi, Yusuf. Fiqh Zakat. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.
______. Al-Ibadah fil-Islam. Bairut: Muassasah Risalah, 1993.
______. Fiqhu Zakat. Bairut: Muassasah Risalah, 1991.
Raharjo,  M.  Dawan. Perspektif  Deklarasi  Mekkah,  Menuju  Ekonomi  Islam. Bandung, Mizan, 1989.
Rahman, Muhammad Abdul Malik. 1001 Masalah dan Solusinya. Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan Zakat.
Rizaty,  Monavia  Ayu. “Jumlah  Penduduk  Muslim  Indonesia  Terbesar  di  Dunia Pada  2022,”  dalam  https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi -muslim- indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022
Rofiyandi  TNR,  Yandi  M.  (ed.). “Undang - Undang  Zakat  Dinilai  Diskriminatif,” dalam  https://nasional.tempo.co/read/437608/undang-undang-zakat-dinilai- diskriminatif
Shobirin. “Pemikiran  Abu  Bakar  Ash -Shiddiq  tentang  Memerangi  Orang  yang Membangkang,” Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf 1, no. 1 (2014): 189-211.
Siddiqi,  Muhammad  Nejatullah. Pemikiran  Ekonomi  Islam:  Suatu  Penelitian Kepustakaan Masa Kini. Jakarta: LPPW, 2001.
Syadzali, Munawir. Zakat dan Pajak. Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1991.
Asy-Syaukani,  Muhammad  Ali  bin  Muhammad. Nailul  Authar.  Cet.  IV;
Semarang: CV. Asy Syifa, 1994.
Yafie, Ali. Menggagas Fiqh Sosial. Bandung, 1994.
Zaenal,  Muhammad  Hasbi,  et.al. Potensi  Zakat  Baznas  RI.  Jakarta:  Direktorat Kajian dan Pengembangan Zis-DSKL Baznas, September 2022.
Zainuddin,  A.  Rahman. Zakat  Implikasinya  Pada  Pemerataan.  Jakarta:  Yayasan Paramadina, 1994.
Az-Zuhayly,  Wahbah. Al-Fiqh  Al-Islami  wa  Adillatuh.  Damaskus:  Dar  Al  Fikr, 1995.