## PERAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DAN KESENJANGAN SOSIAL

## Rahmat Salam
Universitas Muhammadiyah Jakarta Email: rahmat.salam@umj.ac.id

## Abstrak
Pertanyaan  penelitian  yang  akan  diteliti  adalah  bagaimana  menetapkan  perbedaan  yang  jelas antara  kemiskinan  dan  ketidaksetaraan  dalam  perdebatan  kebijakan  publik  dan  bagaimana administrator  publik  dapat  merumuskan  dan  mengimplementasikan  kebijakan  yang  akan mengurangi ketidaksetaraan dunia saat ini. Kesetaraan tidak selalu dipandang sebagai persamaan kondisi ekonomi tetapi terutama sebagai persamaan peluang untuk mencapainya. Inilah mengapa penting  untuk  mengacu  pada  konsep  keadilan  sosial  saat  menangani  ketimpangan.  Artikel  ini akan meninjau dan menganalisis literatur terkini tentang kemiskinan, ketimpangan, dan keadilan sosial  dan  akan  menyarankan  beberapa  pendekatan  baru  untuk  menghapus  ketimpangan. Meskipun  inisiatif  yang  diperlukan  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  harus  datang  dari  politik, administrator publik pada akhirnya akan menjadi orang yang memberikan rencana atau prosedur yang  pasti  untuk  memastikan  pemenuhan  inisiatif  politik  ini.  Artikel  ini  akan  membahas bagaimana pembuat kebijakan publik dapat mempromosikan kesetaraan dan keadilan sosial.
Kata Kunci: Kemiskinan, Ketimpangan, Kesetaraan Sosial.

## Abstract
The research questions that will be investigated are how to establish a clear distinction between poverty and inequality in public policy debates and how public administrators can formulate and implement  policies  that  will  reduce  world  inequality  today.  Equality  is  not  always  seen  as  an equation of economic conditions but mainly as an equal opportunity to achieve it. This is why it is important to refer to the concept of social justice when addressing inequality. This article will review  and  analyze  the  current  literature  on  poverty,  inequality  and  social  justice  and  will suggest  some  new  approaches  to  eliminating  inequality.  Although  the  initiative  required  to achieve these objectives must come from politics, the public administrator will ultimately be the one to provide a definite plan or procedure to ensure the fulfillment of these political initiatives. This article will discuss how public policymakers can promote equality and social justice.
Keywords: Poverty, Inequality, Social Equality.

## A. PENDAHULUAN
Saat  membahas  peristiwa  terkini  dalam  kebijakan  publik,  hampir  tidak  mungkin  untuk lepas  dari  topik  ketidaksetaraan  dan  kemiskinan.  Banyak  pertanyaan  mengenai  topik  ini  yang belum  terjawab,  seperti  bagaimana  administrator  publik  dapat  membuat  kebijakan  publik  yang
lebih  baik,  dan  juga,  bagaimana  menerapkan  kebijakan  inovatif  ini  yang  dapat  mulai memperbaiki masalah terkait masalah ini. Pertama, penting untuk membahas makna kemiskinan dan ketimpangan. Keduanya, meski berkorelasi, masih merupakan konsep yang terpisah. Setelah keduanya  didefinisikan,  maka  akan  lebih  mudah  untuk  membahas  bagaimana  ada  potensi  bagi administrator untuk memulai jalan menuju ekuitas, baik dalam hal solusi fiskal, maupun peluang yang  mungkin  ada  bagi  mereka  yang  terkena  dampak.  Meskipun,  kebijakan  terkait  kemiskinan dan ketidaksetaraan mungkin tidak akan pernah menghasilkan solusi seratus persen,  akan tetapi setidaknya akan memberi dampak.
Teori  keadilan  sosial  juga  harus  dibahas.  Ini  untuk  lebih  memahami  ide-ide  yang diperlukan  untuk  memperbaiki  setidaknya  beberapa  tindakan  merugikan,  perilaku  yang  terjadi, dan  hasil  yang  berpotensi  buruk  terkait  dengan  kemiskinan  dan  ketidaksetaraan  keseluruhan populasi  tertentu,  baik  di  Inodnesia  maupun  internasional.  Ini  bukanlah  proposisi  teoretis  atau pergeseran  paradigma  baru,  karena  konsep  keadilan  sosial  telah  terlihat  di  banyak  tempat sepanjang sejarah.
Jadi, seiring dengan berlanjutnya artikel ini, konsep kemiskinan dan ketidaksetaraan akan didefinisikan dan dijelaskan, seperti halnya konsep keadilan sosial dan aspek-aspeknya (misalnya siapa yang termasuk dalam kelas-kelas yang dicakup oleh definisi ini). Selanjutnya, pendekatan yang diharapkan untuk menghilangkan beberapa beban konsep ini akan diberikan dan bagaimana mereka  akan  diterapkan  pada  peristiwa  terkini.  Bersamaan  dengan  inisiatif  ini,  kita  harus membahas bagaimana pembuat kebijakan publik dapat memperbaiki kegagalan pasar yang dapat terjadi  karena  ketidaksetaraan.  Terakhir,  harus  disebutkan  bahwa  ada  cara  potensial  di  mana pembuat kebijakan dapat membantu mempromosikan kesetaraan dan keadilan sosial.

## B. METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  metode  studi literatur.  Artikel  ini  akan  meninjau  dan  menganalisis  literatur  terkini  tentang  kemiskinan, ketimpangan,  dan  keadilan  sosial  dan  akan  menyarankan  beberapa  pendekatan  baru  untuk menghapus ketimpangan sebagai bentuk hasil penelitian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kemiskinan  memiliki  arti  yang  berbeda  bagi  banyak  orang  yang  berbeda  di  negara- negara  di  seluruh  dunia.  Setiap  orang  tampaknya  memiliki  definisi  sendiri  tentang  apa sebenarnya kemiskinan itu. Seperti yang dinyatakan oleh sebuah artikel oleh Ehrenpreis (2006), “apa  arti  kemiskinan  bergantung  pada  siapa  yang  mengajukan  pertanyaan,  bagaimana  itu dipahami, dan siapa yang merespon.” Frank Ellis (dalam Suharto, 2005) mengemukakan bahwa kemiskinan  memiliki  berbagai  aspek  yang  menyangkut  aspek  ekonomi,  politik,  dan  sosial- psikologis.  Jika  masyarakat  memiliki  sumber  daya  ekonomi  di  bawah  target  atau  standar  yang telah ditetapkan, maka disebut kemiskinan.
Suharto  (2004)  mengungkapkan  pengertian  kemiskinan  adalah  penghasilan  ditambah uang  ditambah  dengan  manfaat  non  materi  yang  diperoleh  seseorang.  Secara  garis  besar, kemiskinan  meliputi  kurangnya  atau  kurangnya  pendidikan,  kesehatan  yang  buruk,  dan kurangnya transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Artikel  lain  tentang  kemiskinan  dan  definisinya,  oleh  Lok-Dessallien  (1999),  berisi gagasan  lain  tentang  bagaimana  kemiskinan  dapat  mempengaruhi  individu.  Dia  menganggap orang-orang  menjadi  miskin  jika  mereka  tidak  memiliki  kapasitas  pendapatan  dan  jika  mereka dirugikan  karena  kurangnya  sumber  daya  dan  material,  seperti  makanan,  layanan,  dan  standar lain  yang  diberikan  kepada  mereka  yang  berada  di  luar  rentang  kemiskinan.  Ini  menjauhkan mereka dari peran produktif yang seharusnya dapat mereka mainkan dalam masyarakat, dan dari kewajiban, interaksi, dan afiliasi yang biasa dilakukan oleh mereka yang memiliki hak istimewa. Dia  juga  berpendapat  kemiskinan  adalah  kombinasi  dari  kebutuhan  fisik,  dan,  seperti  yang diisyaratkan sebelumnya, kebutuhan sosial.
Definisi  standar  kemiskinan  biasanya  terdiri  dari  beberapa  garis  pendapatan  yang berubah-ubah  di  mana,  jika  seseorang  atau  keluarga  berada  di  bawah  garis  tersebut,  mereka menjadi  miskin  dan  tidak  mampu  memenuhi  standar  dan  kebutuhan  dasar  untuk  menjalani kehidupan  yang  penuh.  Dimana  garis  ini  ditarik?  Itu  berbeda  di  semua  tempat  dalam  semua budaya. Bahkan di semua daerah ini, sulit untuk menyebutkan ambang batas pasti dari apa yang merupakan  kemiskinan,  karena  ini  adalah  sesuatu  yang  biasanya  harus  disepakati  di  setiap negara  tertentu  pada  tingkat  nasional.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  beragam  masalah  karena beberapa tempat mungkin membutuhkan lebih banyak dari penghuninya daripada di tempat lain (Hargrove dkk., 2017).
Selanjutnya,  penting  untuk  memahami  apa  artinya  ketidaksetaraan.  Meski  sering dikaitkan  dengan  kemiskinan,  ada  perbedaan  mencolok  di  antara  keduanya (Svara  &  Brunet, 2005).  Terdapat  banyak  literatur  tentang  kedua  topik  dengan  pembagian  sederhana  satu  sama lain,  yang  sering  diabaikan  oleh  banyak  orang,  termasuk  politisi  dan  pembuat  kebijakan. Kaplinsky  (2013),  menjelaskan  perbedaan  antara  dua  topik  ini  dengan  cukup  pelit  dengan menyatakan "kemiskinan adalah ketika orang tidak memiliki banyak dan ketidaksetaraan adalah ketika  beberapa  orang  memiliki  lebih  dari  yang  lain."  Kemiskinan  lebih  merupakan  konsep individu, diterapkan pada seseorang atau keluarga (tetapi dapat menandakan ketika suatu negara termasuk  dalam  kategori  dunia  pertama,  kedua,  atau  ketiga),  sedangkan  ketidaksetaraan membahas  distribusi  kekayaan  dalam  masyarakat  atau  perbedaan  dalam  akses  ke  layanan  yang berbeda  karena  individualitas  orang.  Penekanan  ditempatkan  pada  kekayaan  karena  kekayaan pun dapat memiliki definisi yang berbeda. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, kemiskinan merupakan  suatu  konsep  yang  mempengaruhi  bagaimana  seseorang  dapat  menjalani  kehidupan yang  produktif.  Ketimpangan  adalah  konsep  distribusi;  beberapa  orang  datang  untuk  memiliki lebih  dari  yang  lain.  Dalam  kombinasi  dari  kedua  topik  inilah  keadilan  sosial  harus  ditangani (Hidayat, 2017).
Konsep  keadilan  sosial  pada  awalnya  disajikan  kepada  mereka  yang  berada  di  bidang Administrasi  Publik  oleh  H.  George  Frederickson  pada  tahun  1990.  Keadilan  dan  pengelolaan yang  adil  dari  semua  lembaga  yang  melayani  publik  secara  langsung  atau  melalui  kontrak, keadilan dalam pelayanan publik, pemerataan dan pelaksanaan kebijakan publik  yang  adil, dan komitmen untuk memajukan keadilan dan kesetaraan dalam pembentukan kebijakan publik.
Dan  sejak  diperkenalkan  selanjutnya  diidealkan  sebagai  pilar  ketiga  dari  administrasi publik,  dibelakang  efisiensi  dan  ekonomi  (Nijaki,  2015).  Ini  menandakan  betapa  pentingnya kesetaraan  sosial  dalam  perubahan  yang  perlu  dan  harus  dilakukan  terkait  kebijakan  publik  di negara-negara di seluruh dunia, karena ini adalah sesuatu yang tidak hanya memengaruhi kita di sini, di Indonesia. dan meskipun kebijakan internasional ada untuk menyeimbangkan cara orang diperlakukan, tidak ada dua orang yang diperlakukan sama.
Definisi keadilan sosial  harus dijelaskan jika literatur ingin  membantu  dalam penemuan dan pengembangan kebijakan baru dan inovatif untuk memperbaiki situasi di negara-negara yang menghadapi kemiskinan dan ketidaksetaraan, yang sayangnya, ada di mana-mana di dunia. Saat
mendefinisikan keadilan sosial (atau ketidaksetaraan), kelompok individu tertentu yang berlabel kelas dilindungi terpengaruh.
Kebetulan individu-individu dan keluarga-keluarga yang berada dalam kelas-kelas bawah yang  dilindungi  cenderung  menjadi  orang-orang  yang  paling  terkena  dampak  kemiskinan, bahkan jika kebijakan dan program telah dibuat untuk menyamakan ketidakadilan yang dihadapi oleh populasi-populasi ini (Gilder, 2013). Dengan demikian, kampanye presiden, serta kampanye politisi  nasional,  gubernur,  dan  bahkan  bupati,  seringkali  berfokus  pada  kebijakan  lebih  lanjut untuk  membantu  memerangi  masalah  sosial  kemiskinan  dan  ketimpangan.  Kesetaraan  sosial adalah  yang paling penting untuk  kampanye ini,  tetapi  politisi  tampaknya mengaburkan makna kemiskinan dan ketidaksetaraan dalam perdebatan dan / atau platform mereka. Atau, yang lebih buruk  tentang  masalah  ini,  para  kandidat  tampaknya  hampir  tidak  membahasnya  sama  sekali. Hal ini terutama terjadi ketika membahas ketidaksetaraan ras yang juga terkait dengan distribusi yang tidak setara lainnya, tidak hanya dalam topik seperti pendapatan dan kekayaan, tetapi juga dalam pendidikan tinggi, dan aspek kehidupan lainnya (Unterhalter & North, (2017).
Sudah diketahui umum bahwa pendidikan dikaitkan dengan hasil yang lebih baik dalam gaya hidup, tetapi juga dibuktikan dengan baik bahwa akses ke sekolah  yang lebih baik sedikit lebih  mudah  bagi  orang  yang  tinggal  di  daerah  perkotaan  dibandingkan  di  daerah  pedesaan (Bassett, 1993; Yigitcanlar, 2010). Tindakan afirmatif telah diterapkan selama beberapa dekade untuk  menyamakan  kedudukan  bagi  orang  Indonesia  yang  tinggal  di  pusat-pusat  pendidikan. Tapi,  meski  begitu,  ketimpangan  masih  ada  dalam  bentuk  yang  jelas.  Unterhalter  &  North (2017),  membahas  hal  ini  dalam  artikelnya.  Presiden,  Gubernur,  Bupati/Walikota  dan  orang- orang di seluruh administrasi negara bertujuan untuk memperbaiki masalah ketimpangan sosial, menggunakan tindakan afirmatif sebagai alat kebijakan. Sayangnya, mereka mengatasinya ketika mereka perlu, tetapi hanya ketika mereka perlu, seperti ketika suara diperlukan untuk pemilihan atau  untuk  supaya  undang-undang  disahkan.  Ketidaksetaraan,  kemiskinan,  dan  hak  atas kehidupan  yang  baik  bagi  semua  warga  seringkali  muncul  saat  kampanye,  namun  jika  sampai pada hal itu, isu tersebut sepertinya tidak membuahkan hasil (Suyanto, 2005).
Justifikasi  untuk  kebijakan  ini  mudah  dibuat.  Misalnya,  jika  kebijakan  publik  yang diturunkan  dari  kampanye  dapat  mengatasi  kekhawatiran  warga  dari  kelas  bawah  yang dilindungi yang terdaftar, memberi mereka kesempatan yang lebih baik untuk rasa kesejahteraan yang  lebih  baik,  mereka  tidak  perlu  merasa  seolah-olah  suara  mereka  tidak  didengar.  Mereka
tidak  akan  merasa  seolah-olah  hidup  mereka  tidak  penting.  Kedua  isu  ini  juga  penting  untuk disikapi  secara  global,  bukan  hanya  karena  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  tetapi  karena banyaknya kelompok teroris yang seringkali mengeksploitasi kehidupan mereka yang miskin dan yang  terpengaruh  oleh  ketidaksetaraan.  Sangat  disayangkan  bahwa  kelompok  masyarakat  ini dieksploitasi  oleh  orang-orang  yang  berkuasa,  namun  tampaknya  tetap  menjadi  masalah sepanjang  sejarah.  Oleh  karena  itu,  jawabannya  benar-benar  terletak  pada  pengembangan kebijakan  publik  yang  akan  memungkinkan  mereka  yang  berada  di  kelas  yang  dilindungi memperoleh  dasar  dan  diperlakukan  lebih  setara  dalam  masyarakat  di  seluruh  dunia.  Seperti disebutkan  sebelumnya,  ini  akan  menuntut  bangsa  di  seluruh  dunia  bekerja  sama  untuk mengembangkan  solusi  sehingga  orang-orang  dari  semua  lapisan  masyarakat  dapat  mendekati, dan  melampaui,  garis  di  mana  mereka  keluar  dari  kemiskinan,  menjalani  kehidupan  yang  jauh lebih bermartabat dan produktif.
Menurut  laporan  BPS  (2018),  kesenjangan  kekayaan  yang  semakin  lebar  mendorong lebih  banyak  rumah  tangga  ke  kelompok  berpenghasilan  lebih  tinggi  atau  lebih  rendah  di  area perkotaan, dengan lebih sedikit yang tersisa di tengah. Di hampir seperempat wilayah perkotaan, orang dewasa kelas menengah tidak lagi menjadi mayoritas. Dengan disparitas  yang tumbuh di antara kelas-kelas sosial-ekonomi, banyak warga  Indonesia sekarang merasa bahwa ada tingkat ketidaksetaraan akses di antara anggota masyarakat yang berbeda. Contohnya adalah kehancuran perekonomian  akibat  krisis  tahun  2008.  orang  Indonesia  tidak  lagi  diharapkan  memiliki kesempatan untuk mendapatkan cukup uang untuk membeli rumah. Kemampuan untuk memiliki akses  untuk  membeli  rumah  telah  identik  dengan  impian  orang  Indoinesia.  Ini  adalah  norma sosial di mana semua warga negara merasa diberi hak untuk memiliki rumah. Karena hak untuk memiliki rumah terancam oleh resesi hebat 2008 dan keruntuhan pasar perumahan 2008, warga meminta  pemerintah  turun  tangan.  Responnya  adalah  pemerintah  mengembangkan  kebijakan yang  menjawab  kebutuhan  warganya.  Program  pembiayaan  kembali  rumah  bersubsidi  telah dibuat. Setelah Kebijakan dan perundang-undangan disahkan, menjadi tugas administrator publik untuk menentukan bagaimana menerapkan kebijakan ini untuk kepentingan warga negara.
Banyak  ahli  memperingatkan  bahwa  melebarnya  ketimpangan  pendapatan  dapat memperlambat  pertumbuhan  ekonomi  dan  mempersulit  mobilitas  sosial.  Penelitian  telah menemukan  bahwa  dibandingkan  dengan  anak-anak  di  komunitas  yang  lebih  tercampur  secara
ekonomi, anak-anak yang dibesarkan di lingkungan berpenghasilan rendah cenderung lebih kecil kemungkinannya untuk mencapai kelas menengah (Jati, 2015).
Thurow  (1987)  mendefinisikan  kelas  menengah  sebagai  sekelompok  orang  yang pendapatannya  antara  75%  dan  125%  dari  median  (titik  tengah)  per  kapita.  Oleh  karena  itu, menurut  definisi  ini, floor (batas  bawah)  kelas  menengah  adalah  75%  dari  median  pendapatan per kapita. Pada saat yang sama, batas atasnya adalah 125% dari pendapatan median per kapita. Sedangkan Easterly  (2001)  mendefinisikan  kelas  menengah  dengan  membagi  penduduk  dari yang  termiskin  ke  yang  terkaya  menjadi  lima  kelompok  pengeluaran  konsumsi  yang  identik (quintiles ).  Menurut  Easterly,  kelas  menengah  diperoleh  dengan  mendistribusikan quintiles terendah  (20%  kelompok  masyarakat  termiskin)  dan quintiles tertinggi  (20%  kelompok masyarakat  terkaya).  Oleh  karena  itu,  kelas  menengah  merupakan  kelompok  yang  pengeluaran per kapita-nya berada pada quintiles kedua, ketiga dan keempat.
Sedangkan untuk Indonesia dan negara-negara Asia umumnya definisi yang lebih cocok dikeluarkan oleh Asia Development Bank (ADB). ADB (2010), mendefinisikan kelas menengah dengan  pengeluaran  harian  per  kapita  berkisar  antara  US  $  2-20.  Kisaran  ini  sekarang  banyak digunakan untuk mengukur tingkat pendapatan menengah di Indonesia. Kisaran pengeluaran per kapita dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kelas menengah ke bawah menghabiskan 2-4 dolar AS per  orang  per  hari;  kelas  menengah  4-10  dolar  AS;  dan  kelas  menengah  atas  10-20  dolar  AS (PPP tahun 2005). Dengan pengeluaran antara US $ 2 dan US $ 20, jumlah kelas menengah di Indonesia adalah 134 juta (2010), terhitung sekitar 56% dari total penduduk, yang cukup besar.
Banyak rekomendasi telah diberikan sepanjang sejarah untuk memperbaiki kondisi yang ada  di  seluruh  dunia  terkait  dengan  kemiskinan,  ketidaksetaraan,  dan  kesetaraan  sosial.  Dan, meskipun  banyak  kebijakan  yang  dibuat  oleh  administrator  telah  mengurangi  kesenjangan, beberapa hanya merupakan perbaikan sementara (Lindert & Williamson, 2003). Dalam ekonomi global di mana segala sesuatunya berubah secara harfiah dalam semalam, penting agar kebijakan ini  terus  menyesuaikan  diri  dengan  situasi  dinamis  ini.  Lebih  mudah  dikatakan  daripada dilakukan  untuk  menyarankan  bahwa  kita  sebagai  manusia  seharusnya  memperlakukan  semua orang dengan sama, tanpa memandang ras, jenis kelamin, faktor budaya, etnis, orientasi seksual, dll.  Jika  ini  bisa  dilakukan,  bidang  administrasi  publik  tidak  akan  diperlukan.  Sebaliknya, prasangka  ini  sudah  ada  sejak  lama.  Mereka  masih  ada  hari  ini,  bahkan,  dan  sepertinya  tidak akan menghilang dalam waktu dekat, jika mereka akan menghilang.
Pasar  perlu  disesuaikan  untuk  memasukkan  lebih  banyak  orang  yang  dipengaruhi  oleh label  ekuitas  sosial  mereka.  Hukuman  kemiskinan  merupakan  hal  yang  sangat  nyata  dan konsekuensial, merugikan mereka yang harus dilindungi. Saya juga dapat memperluas hukuman kemiskinan ke masalah keadilan sosial lainnya. Kemiskinan mungkin bukan satu-satunya alasan mengapa  individu  menghadapi  biaya  yang  lebih  tinggi,  prasangka  juga  dapat  menyebabkan hukuman.  Tentu,  pendapatan  memperburuk  masalah,  seperti  juga  kemungkinan  peningkatan risiko  karena  lingkungan  tempat  tinggal  orang  (Nijaki,  2015).  Informasi  harus  dikumpulkan tentang  pasar  apa  yang  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  apa,  baik  secara  kualitatif  maupun kuantitatif,  yang  mengarah  ke  indikator-indikator  yang  menangani  kemiskinan,  ketimpangan, dan  mengapa  eksklusi  pasar  terjadi  (Mendoza,  2011).  Mengetahui  apa  yang  menyebabkan masalah-masalah ini dapat membantu fokus lebih sempit pada kebijakan publik yang diperlukan untuk  membawa  mereka  yang  terkena  dampak  ke  pijakan  yang  lebih  adil  dan  adil,  untuk mendekati mereka yang berpartisipasi dalam pasar saat ini. Ketika berhadapan dengan kebijakan publik,  perusahaan  swasta  tidak  boleh  dikecualikan,  karena  masukan  mereka  dapat  membantu memandu  kebijakan  publik,  setidaknya  dalam  bagaimana  informasi  dikumpulkan.  Terkadang menggunakan  perusahaan  swasta  sebagai  model  dapat  membantu  menyelaraskan  organisasi publik  dengan  tujuan  yang  tepat.  Meskipun  kedua  pasar  berfungsi  secara  berbeda,  beberapa model bisnis dapat membantu. Sayangnya, perlu waktu untuk meneliti solusi potensial ini, waktu yang mungkin tidak dimiliki oleh kelas yang dilindungi.
Penting juga untuk mengatasi faktor geografis yang ada dalam meningkatkan keparahan keadilan sosial. Sulit untuk memperlakukan semua lokasi dengan cara yang sama karena bahkan dalam geografi dasar mereka berbeda. Semua area memiliki pro dan kontra, tetapi penting bahwa mereka  yang  berada  di  area  yang  tidak  sekaya  (tidak  peduli  cara  mendefinisikannya), diperlakukan  sama  seperti  produk  dan  layanan  yang  ditawarkan.  Diperlukan  banyak  kebijakan besar  untuk  menyertakan  semua  orang  dengan  cara  yang  sama.  Administrator  publik  baru  saja mulai  menangani  masalah  ini.  Ada  banyak  hal  yang  bisa  diperbaiki  dalam  hal  ini,  terutama ketika  membahas  kebijakan  yang  memberikan  transparansi  dan  akuntabilitas,  yang  perlu  lebih terlihat dalam peraturan perundang-undangan.

## D. KESIMPULAN
Dengan  munculnya  reformasi  baru  dalam  Administrasi  Publik,  lingkungan  di  mana administrator publik harus bekerja dalam beberapa tahunterakhir juga berubah secara signifikan. Administrator publik diminta untuk melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit. Administrator publik  tidak  hanya  perlu  unggul  dalam  bidang  keahlian  tradisional  mereka,  tetapi  mereka  juga sekarang  diminta  untuk  menguasai  serangkaian  keterampilan  baru  di  mana  mereka  dapat mempromosikan  kerja  sama  di  antara  banyak  pemain  baru  yang  hadir  dalam  penyampaian kebijakan  publik  kepada  masyarakat.  Ini  adalah  tugas  administrator  publik  untuk  mengukur disparitas  yang  diciptakan  di  antara  kelas  sosial  ekonomi  dan  mengambil  tindakan  korektif sambil mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh inisiatif pejabat pemerintah terpilih.
Seperti  disebutkan  sebelumnya,  setelah  pejabat  pemerintah  memutuskan  jenis  kebijakan yang  akan  digunakan,  administrator  publiklah  yang  bertugas  mengubah  ideologi  luhur  ini menjadi tindakan nyata yang dapat diterapkan. Peran administrator publik dalam menghilangkan ketidaksetaraan  bermacam-macam.  Administrator  publiklah  yang  harus  menafsirkan  kebijakan, membuat  aturan  dan  peraturan,  mengembangkan  prosedur,  melaksanakan  program  dan  layanan yang dibuat untuk melaksanakan kebijakan tersebut, mengembangkan indikator untuk mengukur keluaran  dan  hasil  program  serta  mengevaluasi  program  untuk  menentukan  apakah  tindakan yang  dilakukan  sesuai.  Semua  ini  dilakukan  agar  semua  anggota  masyarakat  dapat  diberikan kesempatan  dan  akses  yang  sama  terhadap  layanan,  termasuk  kesempatan  untuk  memperoleh pendidikan,  kesehatan,  keuangan,  pekerjaan,  keamanan  umum,  dan  kemampuan  untuk memenuhi potensi diri.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik.  (2018).  Data  dan  Informasi  Kemiskinan  2016  dan  2017.  Jakarta:  BPS Jakarta.
Bassett,  K.  (1993).  Urban  cultural  strategies  and  urban  regeneration:  a  case  study  and critique. Environment and Planning A , 25 (12), 1773-1788.
Easterly,  W,  2001.  The  Middle  Class  Consensus  and  Economic  Development.  Journal  of Economic Growth 6, 317-35.
Ehrenpreis,  D.  (2006). What  is  poverty?  Concepts  and  measures (No.  9).  International  Policy Centre for Inclusive Growth.
Frederickson,  H.  G.  (1990).  Public  administration  and  social  equity. Public  Administration Review , 50 (2), 228-37.
Gilder,  G.  (2013). Knowledge  and  power:  The  information  theory  of  capitalism  and  how  it  is revolutionizing our world . Regnery Publishing.
Hargrove,  D.  S.,  Curtin,  L.,  &  Kirschner,  B.  (2017).  Ruralism  and  regionalism:  Myths  and misgivings regarding the homogeneity of rural populations. In Handbook of rural school mental health (pp. 249-259). Springer, Cham.
Hidayat,  A.  (2017).  Kesenjangan  Sosial  Terhadap  Pendidikan  Sebagai  Pengaruh  Era Globalisasi. Justisi Jurnal Ilmu Hukum , 2 (1).
Jati,  W.  R.  (2015).  Less  cash  society:  Menakar  mode  konsumerisme  baru  kelas  menengah Indonesia. Jurnal Sosioteknologi , 14 (2), 102-112.
Kaplinsky, R. (2013). Globalization, poverty and inequality: Between a rock and a hard place . John Wiley & Sons.
Lindert, P. H., & Williamson, J. G. (2003). Does globalization make the world more unequal?. In Globalization in historical perspective (pp. 227-276). University of Chicago Press.
Lok-Dessallien, R. (1999). Review of poverty concepts and indicators. UNDP Soc Dev Poverty Elimin Div Poverty Reduct Ser from http://www. undp. orgpovertypublicationspovReview pdf , 21 .
Nijaki, L. K. (2015). Justifying and juxtaposing environmental justice and sustainaility: towards an  inter-generational  and  intra-generational  analysis  of  environmental  equity  in  public administration. Public Administration Quarterly, 39 (1), 85-116.
Suharto,  E.  (2004).  Kemiskinan  dan  keberfungsian  sosial:  studi  kasus  rumah  tangga  miskin  di Indonesia. Bandung: STKSPress .
Suharto,  E.  (2005). Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat. Bandung:  Rafika Aditama.
Suyanto,  B.  (2005). Kemiskinan  dan  Kesenjangan  Sosial:  Ketika  Pembangunan  Tak  Berpihak Kepada Rakyat Miskin . Surabaya: Airlangga University Press.
Svara, J. H., & Brunet, J. R. (2005). Social equity is a pillar of public administration. Journal of Public Affairs Education , 11 (3), 253-258.
Thurow, L. C. (1987). A surge in inequality. Scientific American , 256 (5), 30-37.
Unterhalter,  E.,  &  North,  A.  (2017). Education,  poverty  and  global  goals  for  gender  equality: How people make policy happen . Routledge.
Yigitcanlar, T. (2010). Knowledge-based development of cities: a myth or reality?. International Journal of Knowledge-Based Development , 1 (3), 153-157.