SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 3 Nomor 2, Desember 2023, hlm. (150-167) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2798-5598 | e-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index
Perlindungan Hukum dan Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Lingkungan Sekolah (Studi di SDN 064974)

## Nita Nilan Sry Rezki Pulungan
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Jl. Universitas No.4 Kampus USU Medan Email: nita.pulungan@usu.ac.id

## Vita Cita Emia Tarigan
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Jl. Universitas No.4 Kampus USU Medan Email: vcet@usu.ac.id

## Dinda Adistya Nugraha
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Jl. Universitas No.4 Kampus USU Medan Email: nugraha.adistya@usu.ac.id

## Mohammad Ghuffran
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Jl. Universitas No.4 Kampus USU Medan
Email: nugraha.adistya@usu.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2.
Info Artikel |Submitted : 9 Oktober 2023 |Revised : 15 November 2023 |Accepted : 18 November 2023
How  to  cite:  Nita  Nilan  Sry  Rezki  Pulungan,  Vita  Cita  Emia  Tarigan,  Dinda  Adistya Nugraha,  Mohammad  Ghuffran, “ Perlindungan  Hukum  dan  Pencegahan  Kekerasan Seksual  terhadap  Anak  di  Lingkungan  Sekolah  (Studi  di  SDN  064974) ”, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2, (Desember, 2023)”, hlm. 1 50-167.

## ABSTRACT :
This  article  aims  to  protect  children  from  sexually  violent  crimes  in  schools.  Educational institutions should be a place that brings a sense of comfort and safety after the family environment, but in reality, immoral crimes still occur in the school environment. The violation of children's decency is not only a  matter  of  education  but  also  of  a  country's  national  laws,  that  is  why  Indonesia  is  a  country  of  law, therefore the protection of law and   preventing sexual violence against children in schools is vital. important in protecting children's rights. The research we conducted was legal research with a qualitative method using descriptive  analysis.  Collect  data  from  interviews  and  observations  on  issues  researched  in  the  field.  This study concluded that saying things related to sex in the school environment has the effect of making school a dangerous  place  for  students.  Provisions  regarding  criminal  acts  for  perpetrators  of  disclosing  sexual arrangements in existing regulations in Indonesia may be able to minimize cases that occur.
Keyword : Children; Sexual Violence; Legal protection

## ABSTRAK:
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  melindungi  anak  dari  kejahatan  kekerasan  seksual  di  lingkungan sekolah.  Lembaga  pendidikan  yang  sebaiknya  menjadi  wadah  yang  memberikan  rasa  nyaman  dan  aman setelah  lingkungan  keluarga,  namun  kenyataannya  tindak  kejahatan  asusila  masih  terjadi  di  lingkungan sekolah. Pelanggaran atas kesusilaan bagi anak bukan hanya merupakan masalah di dunia pendidikan tetapi juga bagi hukum nasional suatu negara, untuk itu Indonesia adalah negara hukum sehingga perlindungan hukum  dan  pencegahan  kekerasan  seksual  bagi  anak  di  lingkungan  sekolah  sangatlah  penting  untuk melindungi hak anak. Penelitian yang kami lakukan merupakan penelitian hukum  dengan metode kualitatif dengan menggunakan deskriptif analaisis. Mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi terhadap permasalahan  yang  diteliti  di  lapangan.  Kajian  ini  menyimpulkan  bahwa  tindak  pelecehan  seksual  di lingkungan sekolah berdampak pada sekolah menjadi tempat yang tidak aman bagi murid sekolah. Ketentuan tentang  tindak  pidana  bagi  pelaku  pelecehan  seksual  di  atur  di  dalam  peraturan  yang  ada  di  Indonesia dimungkinkan dapat meminimalisir kasus yang terjadi.
Kata Kunci : Anak; Kekerasan Seksual; Perlindungan Hukum

## Pendahuluan
Penjelasan mengenai Anak adalah  usia  dibawah  18  (delapan  belas) tahun  masih  disebut  dalam  artian  anak, anak  dalam  kandungan  juga  diartikan sebagi  anak.  Sedangkan  Anak  yang menjadi  sasaran  perbuatan  kejahatan didefenisikan  sebagai  anak  korban, mereka  yang  belum  genap  usia  18 (delapan  belas)  tahun  dan  mengalami kesakitan badan. Kejahatan seksual yang dialami korban yang mengalami pelecehan dari berbagai bentuk perbuatan pelecehan oleh pelaku
misalnya  seumuran  dengannya  atau bahkan  staff  dimana  anak  menempu pendidikannya. 1 Tindak  kejahatan  yang termasuk  sebagai  tindak  kejahatan kesusilaan  yang  berkaitan  dengan permasalahan  seksual  di  atur  kedalam buku  KUHP  dari  pasal  281  sampai dengan  pasal  299.  Pelecehan  seksual merupakan  sebagai  tindakan  seksual yang  terbentuk  ke  dalam  bentuk  verbal, non-verbal dan juga visual. 2
Fungsi  utama  hukum  yaitu mengatur  ketertiban  merupakan  syarat dasar  bagi  adanya  suatu  masyarakat, kebutuhan  akan  ketertiban  merupakan fakta dan kebutuhan objektif bagi setiap masyarakat  manusia.  Tujuan  hukum adalah  untuk  mewujudkan  keadilan.
Hukum ada atau diadakan adalah untuk mengatur dan menciptakan keseimbangan atau harmonisasi
kepentingan  manusia,  ketiga  tujuan  ini sering  diungkapkan  secara  terpisah  dan dianggap  sebagai  suatu  proses  yang saling menentukan satu sama lain, yaitu: kepastian,  keteraturan,  ketertiban,  dan
1 Bahri,  S. Suatu  kajian  awal  terhadap tingkat  pelecehan  seksual  di  aceh.  Jurnal  pencerahan , 9(1), (2015).
2 Novrianza, Iman Santoso, Dampak Dari Pelecehan  Seksual  Terhadap  Anak  dibawah Umur,  Pemasyarakatan  P,  Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha (2022) 10(1)
keadilan. 3 Kasus  kejahatan  pada  suatu Tindakan  kekerasan  seksual  banyak terjadi dimassa sekarang, bukan memperlihatkan angka penurunan tetapi semakin  menunjukan  lonjakan  yang semakin  nyata  dan  signifikan  setiap tahunnya,  sasaran  tindakan  kejahatan bukan  hanya  dari  usia  diatas  18  tahun melainkan juga dialami mereka yang ber usia dibawah 18 tahun sehingga terdapat pula  sasaran  usia  balita.  Pada  kasus pelecehan anak yang jumlahnya semakin tinggi terjadi. Peningkatan kasus tindakan  kekerasan  seksual  semakin intens lagi disebabkan eksekutor kekerasan  seksual  ini  juga  berasal  dari tempat  terdekat  anak.  Peningkatan  serta lonjakan  tindakan  kekerasan  seksual pada anak bisa dilihat dari data Pusiknas Bareskrim Polri. 4
Tingginya  fenomena  tindakan kejahatan  seksual  hal  ini  didukung dengan  bukti  adanya  pelecehan  seksual terhadap  anak  di  lingkungan  tempat korban berada dan di lingkungan tempat mereka  belajar.  Lingkungan  pendidikan bagi anak bukan lagi menjadi dunia yang aman  bagi  anak  bahkan  semakin  sulit ditemukan tempat atau lingkungan yang
3 Irwan Safaruddin Harahap, Perlindungan Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Kejahatan  Seksual dalam  Perspektif  Hukum  Progresif ,  Jurnal  Media Hukum, 2016
4 https://pusiknas.polri.go.id/infografis (Diakses tanggal 12 November 2023)
905 859 844 834 1197 954 898 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Jumlah korban Anak Jumlah korban Anak
aman bagi anak. Lingkungan sosial yang ceria  seharusnya  menjadi  lingkungan yang  baik  bagi  anak-anak  dan  di lingkungan  keluarga  justru  memberikan dampak dan gambaran yang buruk pada anak  sehingga  sering  menjadikan  anak sebagai  pelaku  tindakan  orang-orang terdekatnya yang terlibat dalam pelecehan  seksual. 5 Dalam  hal  ini  bisa dilihat  dari  Usaha  pemerintah  untuk melindungi  anak  dengan  mengeluarkan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  ini  ternyata belum  dapat  memberikan  perlindungan kepada anak secara baik. Jika dilihat dari adanya  peraturan  hukum  yang  dapat mengatur  masalah  tersebut,  jika  di  lihat pada  masalah-masalah  tersebut  bukan mengalami penurunan malah sebaliknya semakin lebih memperihatinkan,
masalah  utama  yang  sering  terjadi adalah  menjadikan  anak  sebagai  korban kejahatan  seksual  baik  itu  perbuatan pencabulan  atau  perkosaan.  Salah  satu peristiwa  kejahatan  seksual  dalam lingkungan rumah tangga pernah terjadi kasus  yang  dilakukan  kakak  terhadap adiknya kandungnya sendiri dikarenakan  sikakak    yang  berusia  18
tahun mencontohkan adegan porno yang sering dilihatnya dari media handphone kepunyaannya. 6 Kekerasan  seksual  anak juga  dapat  terjadi  karena  adanya hubungan erat antara korban dan pelaku misalnya  tinggal  serumah,  tetangga, membujuk  korban  dengan  hadiah  dan memberikan perhatian yang berlebihan. 7 Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang  universal.  Kejahatan  ini  dapat ditemukan  di  seluruh  dunia,  pada  tiap
5 Zahirah,  U.,  Nurwati,  N.,  &  Hetty Krisni,  H. Dampak  dan  Penanganan  Kekerasan Seksual Anak di Keluarga . Jurnal Unpad Vol 6, No:1,
(2019).
6 (Perlindungan  Hukum  Anak  Korban and Yustiningsih, n.d.)
7 Ira Aini Dania, Kekerasan Seksual Pada Anak,    Ibnu  Sina:  Jurnal  Kedokteran  dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, Volume 19 No. 1 Tahun 2020.
tingkatan masyarakat, tidak memandang usia  maupun  jenis  kelamin.  Besarnya insiden  yang  dilaporkan  di  setiap Negara berbeda-beda.
8 Kekerasan terhadap anak juga merupakan
kekerasan  yang  korbannya  adalah  anak yang  umumnya  terjadi  di  dalam lingkungan  rumah  tangga.  Kekerasaan yang  paling  sering  terjadi  adalah kekerasan  yang  justru  dilakukan  oleh orang yang paling dekat dengan si anak, misalnya  pemerkosaan  terhadap  anak oleh  ayah  kandungnya  sendiri  dan berbagai kekerasan fisik lainnya. 9 Selaian  kasus  kasus  yang  terjadi dilingkungan  keluarga  terdapat  juga Beberapa  kasus  kekerasan  seksual  yang terjadi didunia pendidikan:
1. Seorang  guru  honorer  sekolah dasar  di  Kabupaten  Minahasa, Sulawesi Utara, ditahan kepolisian karena diduga mencabuli  belasan  siswa. Pria tersebut adalah Clinton Antolonga, guru berstatus tenaga harian  lepas  (THL)  di  SD  Negeri Kalasey,  Kecamatan  Pineleng, Minahasa.  Pria  berusia  29  tahun itu  diduga  mencabuli  14  anak berusia 9-11 tahun dalam rentang September  2022  hingga  Juni 2023. 10
2. Wakepsek SMA di Jakarta Timur Melecehkan  Siswinya  Taufan, mantan  wakil  kepala  sekolah SMA di Jakarta Timur melakukan pelecehan  seksual  pada  seorang
8 Ermaya  Sari  Bayu  Ningsih,  Sri Hennyati, Kekerasan  Seksual  Pada  Anak  Di Kabupaten  Karawang, Jurnal  Bidan  Widwife Journal, Volume 4 No 2, 2018.
9 Desi  Sommaliagustina,  Dian  Cita  Sari, Kekerasan  Seksual  Pada  Anak  Dalam  Perspektif  Hak Asasi  Manusia ,  Psychopolytan  (Jurnal  Psikologi),
VOL. 1 No. 2, 2018.
10 https://www.kompas.id/baca/nusant ara/2023/08/07/guru-honorer-di-minahasa- cabuli-14-siswa-sd-kekerasan-seksual-masih- langgeng-di-sulut  (diakses  tanggal  12  November 2023)
siswi  di  sekolah  tersebut.  Akibat perbuatannya  itu Taufan  dijatuhi vonis 4 tahun penjara dan denda Rp  60  juta  oleh  Pengadilan Jakarta Utara.
3. Siswa  SMP  Membuat  Video Mesum  di  Dalam  Kelas,  Siswi kelas 9 itu mengaku dipaksa oleh salah  orang  temannya  untuk melakukan  adegan  seks  kepada adik kelasnya yang masih duduk di  kelas 8.  Peristiwa itu disaksikan  dan  direkam  video oleh  5  orang  perempuan  lain yang  juga  merupakan  teman seangkatan korban. Korban bahkan diancam dengan menggunakan  senjata  tajam  jika menolak permintaan temannya. 11 4. Guru  SD  Negeri  Pengadilan  2 Kota  Bogor  melakukan  tindakan pelecehan seksual terhadap belasan  siswinya.  Pemerintah Kota  Bogor  memastikan  guru bernama  Bayu  Bagja  Saputra  itu dipecat. 12
5. Federasi  Serikat  Guru  Indonesia
(FSGI)  menemukan  sebanyak  50 persen  kasus  kekerasan  seksual terjadi  di  jenjang  SD  atau  MI, sebanyak  10  persen  di  jenjang SMP,  dan  40  persen  di  Pondok Pesantren. Dari 10 kasus tersebut, 60  persen  satuan  pendidikan tersebut  di  bawah  kewenangan Kementerian  Agama  dan  40 persen  di  bawah  kewenangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknologi (Kemendikbudristek).
13
11 https://news.detik.com/berita/d- 2441059/3-pelecehan-seksual-yang-terjadi-di- lingkungan-sekolah/4 (diakses tanggal 12 November 2023) 12 https://www.kompas.id/baca/metro /2023/09/13/polresta-bogor-tangkap-guru- pelecehan-seksual (diakses tanggal 12 November 2023)
13 https://nasional.tempo.co/read /1693308/fsgi-catat-ada-10-kasus-kekerasan-
Berdasarkan  data  KPAI  (Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia),  terdapat 3408 kejadian pada bulan Januari hingga Desember  2022  sedangkan  dalam pertengahan  tahun  2023  kasus  terus meningkat  jumlah  data  korban  anak 6466.  Kalau  dicermati  data  PPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan  Anak),  berbeda. terdapat  jumlah  kekerasan  yang  timbul pada  anak  sebanyak  21.241  kasus dimana anak-anak yang menjadi korban kekerasan  selama  priode  tahun  2022. Sedangkan  pada  tahun  2023  Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak (Kemen-PPPA), dalam periode 1 Januari- 27 September 2023 ada 19.593
kasus kekerasan yang tercatat di seluruh Indonesia. 14
Kekerasan  tersebut  juga  bukan hanya  kekerasan  secara  fisik  anak  saja tetapi juga terjadi pada kekerasan secara kejiwaan,  kekerasan  secara  genetikal,
meninggalkan anak, anak
diperdagangkan  sampai  kepada  kasus pendayagunaan  anak. 15 Apabila  anak
seksual-di-satuan-pendidikan-di-awal-2023 (diakses tanggal 13 November 2023)
14 https://databoks.katadata.co.id/ (diakses tanggal 12 November 2023)
15 https://dataindonesia.id/varia/detail/ sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-
7451 4286 1475 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
13-17
Tahun 6-12 Tahun
0-5 Tahun Jumlah Kasus Korban Kekerasan Seksual di Indonesia Berdasarkan Kelompok Usia (1 Januari-27
September 2023)
13-17 Tahun 6-12 Tahun 0-5 Tahun
tidak dapat membantah atau tidak dapat menjauhkan rasa ketakutan pada dirinya dalam  hal  memprotes  apa  yang diperintahkan oleh orang yang lebih tua darinya  akhirnya  intimidasi  yang dilakukan  oleh  orang  yang  lebih  tua darinya  itu  hanya  akan  berhenti  pada ancaman.  Bila  kejadian  intimidasi tersebut  akan  terjadi  maka  peluang orang  yang  nantinya  dapat  berubah pikiran  dan  memutuskan  untuk  tidak melakukan aktivitas yang lebih berisiko, dan orang tersebut akan tidak mengambil tindakan dengan paksa. 16 Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian  dapat  melahirkan  sikap  tidak sehat,  seperti  minder,  takut  yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu,  dan  akhirnya  berakibat  pada keterbelakangan mental. Keadaan
tersebut  kemungkinan  dapat  menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. 17 Situasi  Faktor-faktor  yang  dapat menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak terdapat 2 faktor yakni :
1. Pertama  adalah  faktor  yang bersumber  atau  terpendam  pada pelaku  tindak  kekerasan  ini dengan tujuan untuk menggiring pelaku  untuk  melancarkan  aksi kejahtannya itu untuk berkembang  dari  dalam  diri  si pelaku  kejahatan  tersebut  akan timbul  karena  di  dasarkan  dari
kekerasan-pada-2022 (diakses tanggal 18
September 2023)
16 Ismantoro  dwi  yuwono, “Penerapan Hukum  dalam  Kasus  Kekerasan  Seksual  Terhadap Anak” Yogyakarta, Medpress digital, 2016, hlm 3.
17 Zahara  Lubis  E, Upaya  Perlindungan Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Kekerasan  Seksual , Jurnal  Pendidikan  Ilmu-Ilmu  Sosial,  Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 9 (2) (2017)
unsur keturunan dan kejiwaannya. 2. Faktor  yang  kedua  adalah  faktor yang  bersumber  atau  berada pada  luar diri karakter si pelaku tindak  kejahatan  artinya  yang menguasai individu dalam bertindak untuk melakukan sesuatu tindakan kejahatan dikarenakan  diluar  kuasa  dari diri  si  pelaku  didasarkan  pada faktor  keluarga,  serta  faktor teknologi dan beserta lingkungannya. 18 Menurut  hal tersebut diatas maka permasalahannya dapat
dirumuskan  sebagai  berikut: Bagaimana  bentuk  perlindungan hukum  bagi  bagi  anak  korban kekerasan seksual dan bagaimana pencegahan  kekerasan  seksual bagi anak dilingkungan sekolah?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  dalam kategori  penelitian  hukum  kualitatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan analisis mendalam terhadap fenomena hukum yang diteliti.
Fokus.  Observasi,  wawancara,  dan tinjauan  pustaka  hanyalah  beberapa contoh dari beberapa metode pengumpulan data yang dapat digunakan  dalam  penelitian  kualitatif. Teknik penelitian yang dapat menghasilkan  data  deskriptif  adalah teknik yang digunakan untuk mengkarakterisasi  seluruh  data,  kondisi subjek,  dan  objek  penelitian  sebelum melakukan  perbandingan  dan  analisis berdasarkan  kenyataan  yang  ada  di lokasi  penelitian.  Pendekatan  kualitatif akan lebih menekankan
pada
18 Andi  Hamzah, “Hukum  Pidana  dan Acara Pidana” , Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm 64.
pengumpulan data secara rinci, terutama jika peneliti terlibat  di lapangan.
19 Pembahasan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual terhadap Anak Anak  merupakan  amanah  dan anugerah  Tuhan  Yang  Maha  Esa, terdapat di dalamnya
terletak kehormatan,  drajat  dan  kedudukan sebagai  manusia  seutuhnya.  Secara khusus,  anak  patut  diberikan  waktu sebesar-besarnya  untuk  memperoleh menanjak dan meningkat secara optimal baik  jasmani,  jiwa,  kebatinan,  dan kemasyarakatannya, merawat dan
menjamin  haknya  tanpa  perbedaan.
Tindak  pidana  kekerasan seksual terhadap  anak  sering  terjadi  contohnya hal-hal  yang  sering  terjadi  seperti: seksual non fisik, kekerasan seksual fisik, pemasangan  KB  secara  paksa,  menjual- belikan anak secara paksa dan memperdayagunakan  anak.  Hal  ini dilakukan  sebagai  bentuk  perwujudan Pasal  31  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  serta
Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan khususnya Tujuan 4 mengenai
Pendidikan  dan  Tujuan  5  mengenai Kesetaraan  Gender,  dengan  memastikan upaya  menghentikan  kekerasan  seksual di  lingkungan  satuan  pendidikan berjalan  tanpa  menghambat  warga negara dalam mengakses dan
melanjutkan  pendidikannya.  Dimana bentuk  perlindungan  itu  juga  diatur pada Permendikbud No. 82 Tahun 2015. Pencegahan  tindakan  kekerasan  seksual terhadap  anak  dapat  dicegah  dimana terdapat  pada  pasal  7  “ Pencegahan tindak  kekerasan  di  lingkungan  satuan pendidikan dilakukan oleh peserta didik, orangtua/wali  peserta  didik,  pendidik,
tenaga
kependidikan, satuan pendidikan, komite sekolah, masyarakat,
19 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R  &  B” Bandung,  Pustaka  Setia,  2015, hlm 2
pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi,  dan  Pemerintah  sesuai  dengan kewenangannya. ” Sebanyak  empat  jenis  kekerasan, Kekerasan  fisik  yang  sering  dirasakan anak akan berdampak kepada
kejiwaannya.  Hal  tersebut  juga  akan berlaku  pula  dengan  kekerasan  sikis terhadap anak yang juga akan berdampak  perkembangan  fisiknya, dalam  hal  kekerasan  seksual  Hal  ini mengarah pada kekerasan fisik dan juga kekerasan psikologisnya.  Pelecehan fisik pada  anak-anak  Kekerasan  fisik  adalah ketika  anak-anak  dianiaya  secara  fisik Sehingga menimbulkan kerusakan nyata pada  tubuh  anak  yang  terdampak kekerasan.  Kekerasan  yang  sengaja diberikan kepada anak tersebut. Kekerasan  fisik  terhadap  anak  dapat terjadi  dalam  bentuk  sebagai  berikut: penyiksaan, penganiyayaan dengan atau tanpa menggunakan objek tertentu yang menyebabkannya  cedera  fisik  atau bahkan  menyebabkan  kematian  pada anak.  Luka  fisik  yang  di  dapat  berupa cedera,  goresan  atau  memar  akibat kontak  atau  kekerasan  dengan  benda misalnya  gigitan  dan  cakaran.  Ada beberapa bentuk luka fisik yang di dapat oleh  anak  misalnya  luka  bakar,  luka karena  api  rokok.  Lokasi  luka  biasanya di paha. Seringkali kekerasan pada anak dipicu  oleh  perilaku  anak  yang  tidak diinginkan orang tua, seperti: anak yang nakal  atau  susah,  sering  menangis, menuntut  camilan,  buang  air  kecil  di mana  saja  dan  lain  sebagainya. Seringkali  alasan-alasan  dari  orang dewasa yang melakukan tindak kekerasan  pada  anak  berdalih  karena alasan  kedisiplinan  anak  dan  Metode aturan  yang  salah  oleh  guru,  orang  tua dan lain-lain.
Anak-anak  yang  menjadi  korban kekerasan seksual menimbulkan dampak  psikologis  yang  serius,  yang akan  dapat  menciptkan  trauma.  Sering kali  dampak  psikologis  Kekerasan seksual terhadap anak-anak
mengakibatkan:  anak  menutup  dirinya, ketakutan,  emosinta  tidak  setabil, kecemasan,  gangguan  tidur,  fobia, kekerasan, gangguan stres pasca trauma, terkait  dengan  menggunakan  narkoba dengan  perasaan  rendah  diri,  merasa bersalah,  Merasa  tidak  berguna  dan lemah  dalam  mengambil  keputusan. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan  seksual,  dampaknya  dalam waktu  singkat,  kamu  akan  mengalami mimpi buruk, Takut pada orang lain dan konsentrasi  berlebihan  pengurangan yang  pada  akhirnya  akan  berdampak pada kesehatan. Melalui Oleh karena itu, terapi  dan  dukungan  sangat  diperlukan pada anak. orang yang pernah mengalami  kekerasan  seksual  sehingga kecemasannya dapat pulih kembali.
Pengaruh  yang  berbeda  juga akan  dialami  anak  seperti  menghadapi kesulitan  secara  teknis  dengan  rekan- rekanya.  Sangat  menyakitkan  begitu dalam sehingga anak-anak bisa melakukannya  upaya  menyakiti  diri sendiri  dan  bunuh  diri.  Selain  dampak psikologis,  kekerasan  seksual  juga berdampak  pada  anak  Hal  ini  juga menyisakan  masalah  fisik.  Antara dampak pengalaman fisik/biologis yang dialami  anak-anak  berikut  kekerasan seksual:  Memar  mungkin  terjadi;  nyeri; gatal  di  area  tersebut  alat  kelamin; pendarahan  dari  vagina  atau  anus; Infeksi  usus  sering  buang  air  kecil; keputihan; juga sering Korban mengalami  kesulitan  berjalan  atau duduk;  menderita  infeksi  kelamin;  dan kehamilan.  Dengan  Oleh  karena  itu, anak-anak  menjadi  korban  kekerasan seksual dia sendiri mengalami kekerasan fisik dan juga kekerasan mentalitas.
Bentuk  Perlindungan  hukum juga  dapat  dibedakan  menjadi  dua  cara yang pertama bentuk sebuah
perlindungan  hukum  preventif  dan kedua  yaitu  bentuk  perlindungan hukum represif. Fokus pada suatu tujuan upaya  dalam  pencegahan  merupakan bentuk  perlindungan  hukum  preventif,
sedangkan fokus pada upaya penyelesaian  merupakan  bentuk  suatu tujuan dari perlindungan hukum represif. 20 Definisi  Perlindungan  hukum berarti upaya sadar yang dilakukan oleh setiap  individu,  organisasi  pemerintah, atau  masyarakat  untuk  menjamin, mengendalikan, dan menjamin kesejahteraan  sesuai  dengan  hak  asasi manusia  yang  melekat  pada  dirinya. Salah  satu  Teori  pada  perlindungan hukum  bagi  anak  yang  disuarakan  oleh seorang  ahli  yakni  Dr.  Philipus  M Hadjon memprioritaskan sebuah perlindungan  hukum  bertujuan  bagi anak  pada  segala  aspek  hak  asasi  anak yang ada. 21
Definisi  Perlidungan  anak  dapat juga  diartikan  sebagai  aktivitas  untuk dapat  memastikan  dan  untuk  dapat melindungi  anak-anak  dan  hak-hak mereka  untuk  hidup,  tumbuh  dan berkembang dalam hal partisipasi secara optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabatnya serta mewujudkan perlindungan  terhadap  suatu  tindakan kekerasan.  Bentuk  perlindungan  yang bisa  dapat  dan  diberikan  oleh  instansi pendidikan  bagi  usia  anak  yang  masih dini,  juga  dapat  diberikan  perlindungan yang bisa diterima oleh anak-anak dalam situasi  dan  syarat  tertentu  untuk mendapatkan  suatu  jaminan  rasa  aman dari  segala  ancaman  membahayakan dirinya  dan  suatu  perlindungan  bagi pertumbuhan dan perkembangan dalam diri anak.
Perlindungan  yang  diberikan pada  Anak-anak  harus  diberikan  untuk memastikan segala bentuk hak-hak yang melekat pada diri mereka yang harus di hormati  agar  nantinya  kehidupan  bagi
20 Pihilippus  M  Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , Surabaya, Bina Ilmi, 1987, hlm 2.
21 Rizkan  Zulyadi  &  M.Yusrizal  AS
“ Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Perdagangan  Manusia ”  Medan ,  Pustaka  Prima, 2020, hlm 38.
anak dapat diberikan secara baik, dalam hal tumbuh, berkembang dan
berpartisipasi  secara  optimal  dengan tetap  menghormati  harkat  dan  martabat manusia dan mendapatkan manfaat dari perlindungan  terhadap  kekerasan.  Agar dapat memberikan kepentingan pendidikan  dan  mewujudkan  prestasi bagi  anak  di  Indonesia  sehingga menciptkan  sifat  dan  kepribadian  yang luhur makmur serta bijaksana.
Menciptakan  Perlindungan  di bidang Pendidikan:
22 a) Pemerintah  mempunyai  kewajiban untuk menciptkan serta menyelenggarakan pendidikan dasar  dimana  umur  9  tahun  adalah usia minimal untuk anak. b) Anak  dengan  disabilitas  fisik dan/atau mental mempunyai kesempatan  dan  akses  yang  sama mendapat  pendidikan  reguler  dan pendidikan khusus. c) Anak-anak yang memiliki keunggulan mendapatkan keuntungan karena diberi kesempatan dan Akses ke pendidikan khusus.
d) Dalam  hal  pendidikan  pemerintah bertanggung  jawab  menanggung biaya  dan  dukungan  atau  layanan gratis  terutama  bagi  anak  dari keluarga dalam keadaan perekonomian rendah,  anak-anak terlantar  dan  anak  yang  tinggal di bertempat di daerah terpencil.
e) Anak-anak  yang  berada  di  dalam dan  di  lingkungan  sekolah  harus dilindungi Tindakan kekerasan guru sekolah  atau  teman-temannya  di lembaga  pendidikan  terkait  atau lainnya.
Keluarga  juga  harus  dapat memberikan  peranan  yang  baik  dalam hal  melindungi  segala  hak-hak  anak  di
22 Fransiska  N.E,  Zulkifli  I,  Ahmad  & Melane P L, Buku Ajar: Hukum Perlindungan Anak Dan  Perempuan, Jakarta,  Madza  Media,  2021,  hlm 29
lingkungan  keluarganya .  L ingkungan keluarga adalah merupakan tempat yang paling dekat bagi anak sejak kelahirannya  didunia  ini,  keluarga memiliki peran yang sangat penting bagi pola keperibadian
dalam hal perkembangan  dan  pertumbuhan  anak. Dalam  hal  pencegahan  dan  membatasi timbulnya  kekerasan  yang  sering  terjadi pada  anak  baik  diluar  maupun  didalam lingkungan  keluarga.  Perlu  dicermati akan  hal  ini,  orang  tua  memiliki  peran yang  sangat  krusial  dan  sangat  penting dalam  pola  pengasuhan  pada  anaknya karena orang tua adalah garda terdepan dalam  hal  melindungi  hak-hak  yang melekat pada anaknya. Sering kali tanpa disadari oleh orang tua sering memberikan  perilaku  yang  kasar  pada anak  dikarenakan  sebelumnya  memiliki perlakuan  yang  tidak  baik  dalam  pola pengasuhan  yang  dialami  orang  tua sebelumnya  dalam  kehidupan  semasa kecilnya.  Tanpa  dirinya  mengerti  dan tidak  disadari  memperlakukan  anaknya seperti  perlakuan  yang  pernah  dialami saat dirinya masih kecil dapat mengakibatkan cara yang tidak baik bagi perkembangan  anak.  Bentuk  Pola  asuh orang tua tentu tidak berdiri sendiri akan terjadinya  penyebab  kekerasan  pada anak.  Di  lingkungan  Sistem  pendidikan juga memegang peranan yang besar bagi tumbuh  kembang  anak.  Hal  ini merupakan  hal  yang  paling  keritis  yang dan  perlu  dicermati  adalah  yang pertama perlu dipahami bersama bahwa, dalam  memberikan  pengajaran  empati dan  perhatian  oleh  orang  tua  juga penting  perlu  diberikan  kepada  anak secara awal dan dini. Kedua, memberikan  pelatihan  oleh  orang  tua kepada  anak  dalam  menghadapi  suatu kejadian  dan  peristiwa  yang  membuat anak  mengalami  frustasi,  yang  nantinya anak  akan  dapat  pula  bersifat  terhadap frustasinya  yang  baik  dan  menemukan jalan  keluar  yang  baik.  Ketiga,  perlunya mewaspadai  oleh  orang  tua  saat  tindak kekerasan  terjadi  pada  anak  pada  luar
lingkungan  keluarganya.  Orang  tua merupakan  kunci  dalam  terjalinnya suatu hubungan kehangatan dan kedekatan  komunikasi  terhadap  anak, nantinya  juga  dapat  terciptanya  rasa nyaman yang dirasakan anak dari orang tuanya dan juga akan mampu menciptakan  pemahaman  jika  segala sesuatu yang akan dialami anak dapat di komunikasikan  dan  dapat  di  ceritakan oleh  anak  kepada  orang  tuanya. Sehingga  diharapkan  kelak  anak  akan merasa  aman  dan  tentram  berada didekat  orang  tuanya  dan  akan  merasa terlindungi oleh lingkungan keluarganya. Tetapi bukan hanya
perlindungan  di  lingkungan  Pendidikan saja,  didalam  keluarganya  anak  harus mendapat  perlindungan  yang  baik  dari orang  tuanya,  acap  kali  lingkungan keluarga  juga  memberikan  dampak buruk  terhadap  tumbuh  kembang  anak, contoh  dari  kasus-kasus  yang  marak terjadi  di  lingkungan  keluarga  dan dialami  anak  adalah  kekerasan  yang sering  dialami  anak  oleh  orang  tuanya biasanya orang tua memberikan kekerasan fisik kepada anak, melakukan penganiyayaan,  meberikan  pelecehan seksual  bahkan  yang  paling  dimiriskan pada fenomena saat ini adalah orang tua juga  bisa  membunuh  anaknya.  Kasus tersebut dilatar belakangi dalam
berbagai  faktor  misalnya  lingkungan yang  kurang  baik  juga  menjadi  faktor utama akan hal itu, prilaku yang kurang baik  juga  dilatar  belakangi  karena kontrol diri yang kurang baik dari orang tua.  Keadaan  ekonomi yang  rendah  dan juga  faktor-faktor  yang  acap  kali  timbul dikeluarga  yakni  maslah  internal  dalam keluarga.  Sering  kali  orang  tua  bahkan tidak  memahami  pisikologis  anaknya, bahkan  sering  kali  orang  tua  mudah terpancing emosionalnya karena tingkah laku  anaknya  yang  membuat  orang  tua mudah  jengkel  dan  cepat  marah. acapkali  orang  tua  berpikir  dengan  cara mendidik  anak  secara  keras  akan
mewujudkan  anak  yang  penurut  dan patuh.
Berbagi masalah diatas
menjadikan  orang  tua  acap  kali memaksa  keinginannya  kepada  anak, padahal  belum  tentu  anak  menyukain dan menginginkannya. 23 Dinyatakan pada
Undang- Undang  Perlindungan  Anak  tercatum berbagai  kewajiban  beserta  hak-haknya. Hak-hak  anak  sudah  termuat  dan tercantumkan Pasal 4 sampai dengan 18. Hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  Perlindungan  Anak meliputi hak untuk:
a) Hak  untuk  hidup,  tumbuh  serta berkembang dan berpartisipasi dalam  hal  yang  wajar,  menghormati harkat  serta  martabat  manusia  serta perlindungan  diri  dari  tindakan kekerasan dan tindakan diskriminasi.
b) Atas  nama  identitas  dan  status kewarganegaraannya.
c) beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi/beridea menurut tingkat kemampuannya dan usianya  di  bawah  bimbingan  orang tua.
d) Dibesarkan  dan  diasuh  oleh  orang tuanya  sebagai  bentuk  pengenalan diri.
e) Mendapatkan layanan kesehatan dan kesejahteraan  yang  sesuai  dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosialnya.
f) mendapatkan  Dididikan  dan  diajar dalam kerangka pengembangan pribadi  dan tingkat kecerdasan  yang sesuai dengan minat dan bakat.
g) menerima pendidikan khusus, rehabilitasi,  bantuan  sosial  dan memelihara  tingkat  perlindungan sosial bagi anak penyandang disabilitas.
h) Menerima  pendidikan  khusus  bagi anak penerima manfaat.
23 Elan,  Gilar,  Adi  S,  Itsnawati,  & Nuraini, “ Pelanggaran  Hak  Anak  Dalam  Keluarga”, Tasikmalaya, Ksatria Siliwangi, 2023, hlm 7.
i) Mengutarakan dan menyerap pendapat,  menerima,  mencari  dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat  intelektualitas  dan  usia  saya demi  perkembangan  anak  sesuai dengan nilai kesantunan dan kesopanan.
j) Mempunyai  waktu  yang  senggang serta  bersantai,  berinteraksi  dengan teman  sebaya,  bersantai,  bermain, dan  berkaya  dengan  kemauannya sesuai dengan kehendaknya, kemampuan  dan  tingkat  intelektual untuk tujuan peningkatan
kemampuan pribadi.
k) Dilindungi  dari  berbagai  bentuk diferensiasi, pemanfaatan, pelecehan, kekejaman,  kekerasan,  penguntitan, serta  berbagai  perlakuan  melanggar hukum sebagainya.
l) Dirawat  langsung oleh kedua orang tuanya  namun,  apabila  terdapat dalih  yang  kuat  serta  peraturan hukum  bisa  memperlihatkan  izin tersebut tidak dapat dilakukan maka sebagai  pertimbangan  yang  paling final dilakukan
m) Menerima pengamanan dari berbagai bidang  termasuk  perbuatan  yang tidak berkeprimanusiaan.
n) Bebas menurut hukum.
o) Diberikan perlakukan secara manusiawi dan ditempatkan terpisah dari  orang  dewasa,  menerima bantuan  hukum  yang  efektif  atau bantuan  lain  pada  setiap  tahap tindakan  hukum  yang  berlaku,  dan membela serta memperoleh keadilan di  hadapan  pengadilan  anak  yang objektif  dan  tidak  memihak  dalam sidang  umum  di  depan  kamera, memberikan kebebasan kepada setiap anak yang kurang beruntung.
p) Tidak menyebutkan identitas korban dan pelaku tindak kejahatan seksual
q) Memberikan  pendampingan  hukum dan  bantuan  lainnya  kepada  anak- anak  yang  menjadi  korban  atau pelaku kejahatan.
Ketentuan terkait hak anak dalam UU Perlindungan Anak banyak persamaannya seperti hal-hal terkait hak anak  dalam  UU  HAM  dan  pada  UU Perlindungan Anak pula bisa menangani tanggung-jawab  yang  harus  dipenuhi oleh semua anak.
Adapun Upaya pemerintah indonesia  dalam  melindungi  hak  bagi anak  korban  tindak  pidana  pelecehan seksual  upaya  dalam  hal  memastikan kejelasan hukum untuk korban pemerintah memerintahkan dan menekankan pada peraturan perundangan. sebagaimana  tercantum dalam KUHP serta UU Nomor 35 Tahun 2014  perubahan  atas  UU  No.  23  Tahun 2002 “Perlindungan  Anak”. Aturan hukum  dalam  hal  ini  semata-mata sangat bertujuan dalam hal  memberikan ketentuan  hukum  berisi  melindungi khususnya  hak  bagi  anak-anak  dari beragam wujud tindakan kejahatan serta kekerasan,  pada  peristiwa  tindakan kejahatan  kekerasan  seksual.  Dalam  hal tersebut  jelas  tertuang  dalam  Pasal  15 Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perlindungan  Anak  yang dengan  jelas  menyebutkan  Setiap  anak berhak untuk dilindungi dari: perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari: 24 Memanipulasi  anak  dalam kegiatan  politik,  Berpartisipasi  dalam perang  bersenjata,  Berpartisipasi  dalam kemelut  sosial,  Mengikuti  acara  yang mengandung unsur kekerasan, Bergabung  dalam  peperangan,  Dan kejahatan tindakan kekerasan seksual. Bentuk pencegahan serta meminimalisir  sehingga  nantinya  dapat menghindari  kejadian-kejadian  serupa seperti  diatas,  maka  UU  Nomor.  35 Tahun 2014 Perlindungan Anak
menyoroti serta mengatur kepastian dan tanggung  jawab  Negara,  Pemerintah, Pemda,  lingkungan  tempat  tinggal, keluarga  atau  orang  tua  serta  Sekolah
24 Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
juga  memiliki  tugas  untuk  dapat menciptakan  rasa  aman  bagi  anak didiknya  dan  dapat  mencegah  kejadian- kejadian diatas tidak terjadi di sekolah Adapun  sudah  terdapat  begitu juga  diatur  dalam  Pasal  54  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Anak:  dimana  apabila anak berada dalam lingkungan pendidikan  harus  dilindungi  dari tindakan  kekerasan  fisik  dan  psikis, kejahatan  seksual,  serta  kejahatan lainnya  yang  dilakukan  oleh  pendidik,
tenaga kependidikan, peserta pendidikan  lain  dan  departemen  lain yang diselenggarakan. Bentuk
perlindungan  ini  dimaksudkan  untuk menjamin  bahwa  semua  anak  yang khususnya  berada  di  Sekolah  layak diberikan  segala  bentuk  pengamanan dari  individu-individu  terlibat  dalam permasalahan perlindungan anak.
Terkait dengan frekuensi perbincangan  mengenai  seks  di  sekolah, menjadikan  sekolah  seringkali  menjadi tempat
berbahaya bagi korban pengungkapan  seksual  kepada  anak. Untuk  itu,  pengaturan  terkait  kejahatan seksual  telah  ada  serta  tertuang  pada Pasal 81-82 Ayat 1 UU Nomor. 35 Tahun 2014  Perlindungan  Anak,  khususnya seperti yang tertuang:
Secara  spesifik,  dalam  Pasal  81 Ayat  1:  Setiap  orang  yang  melanggar ketentuan  Pasal  76D  dipidana  dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan pidana  penjara paling lama.  Selama lima  belas  tahun  dan  denda  paling banyak  lima  Milyar  Rupiah.  Dan  di dalam  ketentuan  tersebut,  Ayat  2 menyampaikan
tindak
pidana :Sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
1,yang berlaku juga bagi siapa saja yang dengan  sengaja  menipu,  memberikan serangkaian  perintah/petunjuk  kepada seorang anak untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain. Ayat 3 juga berarti bahwa apabila tindak pidana sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan  oleh  orang  tua,  wali,  wali
anak, pendidik, dan tenaga kependidikan, maka pidananya
ditambah  sebesar  sepertiga  dari  tindak pidana sebagaimana pada ayat 1.
Selain  itu  sebagaimana  halnya pada  Pasal  82  tercantum  dan  termuat pada  ayat  1  :Setiap  orang  yang melanggar ketentuan Pasal 76E dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat lima  tahun  dan  paling  lama  lima  tahun. Lima  belas  tahun  dan  denda  paling banyak  lima  Milyar  Rupiah.  Ayat  dua berbunyi  sebagai  berikut:  “Dalam  hal tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh  orang  tua, wali, pengasuh anak, tenaga kependidikan/tenaga kependidikan,
pidananya  ditambah  sepertiga  dari tingkat  ancaman  pidana  sebagaimana halnya pada ayat (1).
Diperhatikan dari ketentuan yang telah  disebutkan  diatas  tadi  maka  dapat disimpulkan  pada  peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bentuk kekerasan yang umum terjadi pada anak di sekolah, jika yang  melakukan  adalah  pendidik/ tenaga  kependidikan,  akan  berikan sanksi/  tindakan  yang  sesuai  serta sanksi  pemberat  seperti  sanksi  pidana dapat  diberikan  sehingga  nantinya pelaku dapat mempertanggung jawabkan  segala  perbuatannya.  pada kasus  ini.  Hukuman  yang  dijatuhkan nantinya  akan  lebih  berat  dibandingkan dengan  hukuman  yang  dijatuhkan kepada  orang  yang  bukan  kerabat korban.  Memang  benar,  lingkungan sekolah  adalah  tempat  di  mana  anak dapat  memperoleh  hak-haknya,  seperti hak-hak  memperoleh  pengajaran  dan mendapatkan edukasi pengetahuan sebanyak-banyaknya.  Dengan  demikian agat  terciptanya  hak  anak  di  sekolah maupun  di  lingkungan  pendidikan, anak-anak tersebut harus dilindungi dari berbagai tindakan kekerasan, khususnya tindakan kekerasan seksual. oleh pendidik,  tenaga  kependidikan,  peserta pendidikan dan pihak lain.
Sejak  awal  kehidupannya  anak mempunyai  kebutuhan  yang  perlu dipenuhi.  Pemberian  kebutuhan  anak nantinya  orang  tua  akan  melahirkan anak  yang  berkepribadian  periang  dan ceria.  menciptakan  kepribadian  yang baik  untuk  anak.  Hormati  juga  hak-hak anak yang harus dijamin oleh orang tua, seperti  empat  hak  dasar  Konvensi  Hak Anak  dikelompokkan  menjadi  satu, seperti: 25
1. Hak untuk bertahan hidup, yaitu hak anak untuk melindungi kehidupannya  dan  hak  atas  standar kesehatan dan perawatan terbaik; 2. Hak atas pertumbuhan dan perkembangan  dirinya,  termasuk semua  hak  atas  pendidikan,  dan untuk  memperoleh  taraf  hidup  yang memadai bagi perkembangan jasmani, mental, spiritual, dan moral dan  untuk  perkembangan  sosial masa kanak-kanak 3. Hak  atas  perlindungan,  termasuk perlindungan terhadap praktik diskriminatif kekerasan dan penelantaran  terhadap  anak-anak tunawisma dan pengungsi;
4. Hak  dalam  berpartisipasi,  termasuk hak  untuk  menyatakan  pandangan mengenai  segala  hal  mempengaruhi anak-anak.
Aktivitas pada perlindungan hak anak  mempunyai  dampak  hukum,  baik yang  berupa  undang-undang  terdapat maupun  tidak  tercantum.  Jaminan  yang diberikan  adalah  perlindungan  bagi aktivitas  perlindungan  haknya.  Solusi penjagaan  hak  anak  harus  dilakukan secepat  cepatnya  dalam  hal  ini  sejak masih berbentuk janin dalam kandungan hingga dengan usia 18 tahun.
Berdasarkan  konsep  perlindungan  anak yang  menyeluruh    dan  menyeluruh, undang-undang  dan  hukum  mengatur
25 Dike  F  F,  Santoso  T  R,  &  Ishartono, Pemenuhan  Hak  Anak  Dalam  Keluarga  Di Lingkungan  Prostitusi,  Prosiding  KS:  Riset  & PKM, Vol 1, No: 1, (2015).
tentang  kewajiban  untuk  melindungi anak.  melindungi  anak  berdasarkan prinsip non-diskriminasi, prinsip kepentingan  terbaik  bagi  anak.  anak- anak,  prinsip-prinsip  hak-hak  anak.  hak hidup, hak hidup kekal dan berkembang serta  prinsip-prinsip  yang  diberikan menurut  cara  pandang/pendapat  anak. Perlindungan anak dapat dibagi menjadi 2  (dua)  bagian,  yaitu:  Perlindungan hukum  terhadap  anak,  antara  lain: Pertama, Perlindungan di bidang hukum publik  dan  di  bidang  hukum  perdata dan  perlindungan  anak  non-hukum, khususnya  dan  kedua  perlindungan  di bidang  sosial,  bidang  kesehatan,  dan bidang pendidikan. 26

## Pencegahan  Kekerasan  Seksual  pada Anak di Lingkungan Sekolah
Mengenai  bentuk  dan  cara-cara yang  bisa  diperoleh  dengan  melakukan pncegahan  tindak  kekerasan  seksual  di lingkungan sekolah dengan cara seperti: 27
1. Mewujudkan  lingkungan  sekolah sehingga  terciptanya  rasa  aman  bagi anak.  lingkungan  pendidikan  juga harus dapat mewujudkan dan mampu  membentengi  setiap  seluruh warga  negaranya  dari  tindakan kekerasan,  hal  itu  juga  berlaku  bagi mereka  yang  melakukan  tindakan kekerasan  seksual.  Apabila  ternyata bentuk  tindakan  tersebut  terjadi dilingkungan pendidikan, maka hendaknya  pihak  sekolah  harus membuka  persoalan  ini  secata  terang benderang sehingga dipastikan nantinya  jika  terdapat  korban  dalam tindakan kekerasan seksual disekolah maka
korban akan merasa terlindungi,  merasa  keselamatannya
26 Dramini,  Peran  pemerintah  dalam pencegahan  kekerasan  seksual  terhadap  anak, Qawwam:Journal  For  Gender  Mainstriming,  Vol 15, No 1, (2021)
27 https://itjen.kemdikbud.go.id/web/ mencegah-kekerasan-seksual-di-lingkungan- pendidikan/
terjamin,  dan  pihak  sekolah  dapat terus membantu dan menginformasikan  masalah  tersebut sehingga  diselesaikan  secara  hukum. Apabila  lingkungan  sekolah  dapat mewujudkan  lingkungan  sekolah terasa aman, hingga nantinya tindakan  kekerasan  seksual  dapat dihambat. Diharapkan nantinya Tidak ada  korban  dari  siswa  dilingkungan sekolah.
2. Pengetahuan dan pembekalan tentang seksual khususnya secara umum bagi siswa  yang  memiliki  pemahaman yang  baik  tentang  seksual,  sehingga memahami pentingnya menjaga kemandirian  dan  mengenali  batasan dalam  berkomunikasi  dengan  orang lain ataupun berbeda gender.
3. Memaksimalkan pengamanan dilingkungan  lembaga  pendidikan dapat melalui perangkat keamanan di lembaga  sekolah  ataupun  lembaga pendidikan hendaknya  berjalan baik. Penggunaan Closed  Circuit  Television (CCTV)  dapat  ditempat  segala penjuru  titik-titik  pemantauan  yang dirasa  tepat.  Satpam,  petugas  piket dan  guru  secara  berulang  dapat berbagi  tugas  untuk  menelusri  setiap penjuru  serta  lokasi  di  area  sekolah. Jika  terjadi  tindakan  pelecehan terhadap  siswi  dapat  dihadang menyelusuri Closed  Circuit  Television
nantinya dapat pula sebagai alat bukti yang akurat sehingga dapat selanjutnya dibawa ke jalur pidana.
4. Penerimaan  dan  persyaratan  untuk dapat  menjadi  guru  dilingkungan sekolah  ataupun  pendidikan  harus diberlakukan  persaratan  yang  ketat. Yang  perlu  diberlakukan  untuk menghadang tindakan kejahatan seksual melalui tata cara menerapkan penyaringan  penerimaan  guru  secara cermat.  Diberlakukan  oleh  sekolah dalam  pemilihan  nantinya  memilih tenaga  pengajar  yang  bukan  saja mempunyai  kemahiran  pengajaran, harus  ada  tes  wawancara  bagi
pengetahuan  terkait  perlindungan seks  bagi  setiap  guru  baru  yang masuk sekolah, namun juga diharapkan  memiliki  akhlak  yang baik.  Jika  syarat  tersebut  terpenuhi maka  dapat  membentengi  tindakan kekerasan  seksual  yang  dilakukan oleh tenaga pendidik.
5. Pemberlakuan  Sanksi  pidana  paling serius bagi aktor kekerasan ini adalah institusi  atau  pun  sekolah  sekiranya dapat  memberlakukan  sanksi  tegas kepada  aktor  kekerasan  seksual.  Jika nantinya ada tenaga pendidik terlibat dalam tindakan tercela ini, pemberian hukuman berat akan menanti. Instansi  atau  sekolah  terkait  harus memberlakukan hukuman yang sangat  berat.  Berawal  pada  saat pelaporan kepada pihak yang berwajib sampai pada pemecatan. Jika semua  itu  terjadi,  semoga  kekerasan seksual  tidak  lagi  terjadi  di  institusi sekolah  karena  hukuman  maksimal akan diberikan kepada pelakunya.
Lingkungan sekolah harus menjadi  tempat  yang  aman  bagi  siswa, jika  nantinya  ternyata terbukti ada yang melakukan  tindak  pelecehan  kepada siswanya maka kepala sekolah menyampaikan  nantinya  pihak  yang berbuat  akan  mendapatkan  sanksi pidana dimana hal tersebut termuat dan tercantum  secara  tegas  pada  Undang- undang  No  12  Tahun  2022  Tentang Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  dan juga  sanksi-sanksi  yang  tercantum  pada Permendikbud  No.  82  Tahun  2015  dan juga  Pasal  81  dan  82  Undang-Undang tentang  Perlindungan  Anak ini  diatur bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dipidana penjara maksimal  15  tahun  ini  dimuat  pada Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 tentang Perlindungan Anak.
Kasus  tindak  pidana  kejahatan khususnya  terjadi  kasus  kekerasan seksual pada anak belum pernah di SDN 064974.  Karena  ibu  rahmanidar  sangat mengawasi  segala  apa  yang  terjadi
dilingkungan  sekolahnya  dan  kepala sekolah sangat menjaga dan menerapkan pentingnya  berkomunikasi  yang  baik, berdiskusi,  dan  berdialog  dengan  anak- anak  siswa  sangatlah  penting,  sembari staff  pendidik  juga  dikelas  terus mengingatkan anak-anak
siswa
disekolah  agar  waspada  terhadap kekerasan  seksual  pada  saat  sendiri. Disetiap  pagi  sebelum  apel  pagi  pihak dilingkungan sekolah mengajarkan nilai- nilai  agama  dan  norma  sosial  yang berlaku dan jika terjadi tindak kekerasan seksual pada anak dilingkungan sekolahnya pihak sekolah akan
memberikan  sanksi  yang  sangat  berat dan  mengikuti  tata  cara  hukum  yang berlaku.  Pihak  sekolah  juga  membuka kerja  sama  yang  baik  dan  memberikan kesempatan  bagi  pihak-pihak  terkait untuk  melakukan  sosialisasi  terkait perlindungan  hukum  kekerasan  seksual pada  anak  yang  nantinya  dapat memberikan  wawasan  informasi  dan pengetahuan  bagi  peserta  didiknya  dan juga  staff  pengajar  dilingkungan  SDN 064974  yang  dipimpin  oleh  ibu Rahmanidar. 28 Dalam  hal  ini  kepala sekolah  akan  melakukan  upaya-upaya pencegahan  dimana  mengacu  pada Permendikbud  No.  82  Tahun  2015  pasal 8  “W ajib  membentuk  tim  pencegahan tindak  kekerasan  dengan  keputusan kepala  sekolah  yang  terdiri  dari:  Kepala sekolah,  perwakilan  guru,  perwakilan siswa, dan perwakilan orang tua/wali.
Ibu  Rahmanidar,  selaku  kepala sekolah  SDN  064974  juga  membagikan informasi  dimana  disekolahnya.  Ibu rahmanidar  menerapkan  sekolah  yang ramah pada anak. Dimana disekolahnya selaku  kepala  sekolah  mendorong  staff pengajara untuk dapat mewujudkan dan menciptakan  serta  menjamin  hak  yang diperoleh  anak  didiknya  terpenuhi
28 Hasil  wawancara  dengan  ibu Rahmanidar  selaku  Kepala  Sekolah  di  SDN 064974, pada tanggal 04 Agustus 2023, pukul 09.00
Wib
dalam segala aspek sehingga terciptanya keadaan  Pendidikan  anak  yang  baik.  Di sekolah SDN 06974 juga tidak memberlakukan diskriminasi pada anak, dimana beliau memberikan rasa kesetaran  yang  sama  pada  anak-anak disekolahnya.
Untuk itu selain yang disebutkan diatas  tadi,  program  dan  sistem  sekolah ramah  pada  anak  juga  di  dasari  dari proses  sistem  pendidikan  yang  baik dimana  anak  merupakan  objek  utama dan guru akan selalu mendampingi anak didiknya  selama  berada  disekolah, berkomunikasi  dengan  baik  dan  serta dapat  melindungi,  menjaga  peserta didiknya  selama  berada  di  lingkugan sekolah SDN 064974.
Ibu rahmanidar juga menyampaikan  setiap  hari  kamis  ada program  makan  Bersama  bagi  peserta didin dan guru-gurunya yang diharapkan  bisa  menciptakan  perasaan terikat  satu  sama  lain  antara  guru  dan peserta  didiknya.  Disetiap  hari  sabtu,  di lingkungan  sekolah  SDN  064974  juga mengadakan  games  tentang  agama dimana  diharpakan  guru  dan  peserta didiknya  lebih  akan  mendasari  segala bentuk  perbuatanya  berdasarkan  agama yang dianut. Pada hari sabtu juga, guru- guru  mengadakan  rapat  internal  terkait evaluasi  kegiatan  mengajar  selama  satu pekan yang sudah berjalan, jika terdapat kendala  selama  program  pendidikan  itu dialami, maka pihak kepala sekolah dan staff  pendidik  yang  terkait  di  SDN 064974  akan  mencari  jaan  keluar  untuk memecahkan  persooalan  atau  pun masalah  yang  timbu  atau  dialami  di lingkungan sekolah tersebut.
Penutup
Berlandaskan paparan yang tersebut  diatas  dapat  disimpulkan bahwa:  Anak  merupakan  amanah  dan anugerah  Tuhan  Yang  Maha  Esa, terdapat di dalamnya terletak
kehormatan,  drajat  dan  kedudukan sebagai  manusia  seutuhnya.  Secara
khusus,  anak  patut  diberikan  waktu sebesar-besarnya  untuk  memperoleh menanjak dan meningkat secara optimal baik  jasmani,  jiwa,  kebatinan,  dan kemasyarakatannya, merawat dan
menjamin  haknya  tanpa  perbedaan.
Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual menimbulkan dampak  psikologis  yang  serius,  yang akan dapat menciptkan trauma.
Perlindungan  hukum  berarti  upaya sadar  yang  dilakukan  oleh  setiap individu,  organisasi  pemerintah,  atau masyarakat untuk menjamin, mengendalikan, dan menjamin
kesejahteraan  sesuai  dengan  hak  asasi manusia  yang  melekat  pada  dirinya. Salah  satu  Teori  pada  perlindungan hukum  bagi  anak  yang  disuarakan  oleh seorang  ahli  yakni  Dr.  Philipus  M Hadjon memprioritaskan sebuah perlindungan  hukum  bertujuan  bagi anak  pada  segala  aspek  hak  asasi  anak yang ada. Upaya Menciptakan Perlindungan  di  bidang  Pendidikan: Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menciptkan serta menyelenggarakan  pendidikan  dasar dimana  umur  9  tahun  adalah  usia minimal  untuk  anak,  Anak  dengan disabilitas fisik dan/atau mental mempunyai kesempatan dan akses yang sama  mendapat  pendidikan  reguler  dan pendidikan  khusus,  Anak-anak  yang memiliki keunggulan mendapatkan keuntungan  karena  diberi  kesempatan dan Akses ke pendidikan khusus, Dalam hal pendidikan pemerintah bertanggung jawab menanggung biaya dan dukungan atau  layanan  gratis  terutama  bagi  anak dari keluarga dalam keadaan perekonomian rendah,
anak-anak terlantar  dan  anak  yang  tinggal  di bertempat  di  daerah  terpencil,  Anak- anak  yang  berada  di  dalam  dan  di lingkungan  sekolah  harus  dilindungi Tindakan  kekerasan  guru  sekolah  atau teman-temannya di lembaga pendidikan terkait atau lainnya.
Mewujudkan lingkungan sekolah sehingga  terciptanya  rasa  aman  bagi anak. lingkungan pendidikan juga harus dapat mewujudkan dan mampu membentengi  setiap  seluruh  warga negaranya  dari  tindakan  kekerasan,  hal itu  juga  berlaku  bagi  mereka  yang melakukan  tindakan  kekerasan  seksual, Pengetahuan  dan  pembekalan  tentang seksual  khususnya  secara  umum  bagi siswa  yang  memiliki  pemahaman  yang baik tentang seksual, sehingga memahami pentingnya menjaga kemandirian  dan  mengenali  batasan dalam berkomunikasi dengan orang lain ataupun berbeda gender, Memaksimalkan pengamanan dilingkungan Penerimaan dan persyaratan  untuk  dapat  menjadi  guru dilingkungan sekolah ataupun pendidikan harus diberlakukan
persaratan  yang  ketat.    lembaga pendidikan  dapat  melalui  perangkat keamanan  di  lembaga  sekolah  dan Pemberian  Sanksi  yang  paling  serius bagi  pelaku  kekerasan  seksual  adalah lembaga  pendidikan  ataupun  sekolah juga  harus  memberikan  sanksi  tegas kepada pelaku kekerasan seksual.

## Daftar Pustaka
Undang-undang  Dasar  Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Peraturan  Menteri  Pendidikan dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia
Nomor  82  Tahun  2015  Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan
Pendidikan.
Andi Hamzah, Hukum Pidana dan Acara  Pidana ,  Jakarta:  Ghalia  Indonesia, 1986.
Bahri,  S.  “ Suatu  kajian  awal terhadap  tingkat  pelecehan  seksual  di  aceh”, dalam Jurnal pencerahan , 9(1), (2015). Dramini, Peran  pemerintah  dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak ,
Qawwam:Journal For Gender Mainstriming, Vol 15, No 1, (2021). Desi  Sommaliagustina,  Dian  Cita
Sari,  Kekerasan  Seksual  Pada  Anak Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia, Psychopolytan (Jurnal Psikologi), VOL. 1 No. 2, 2018.
Dike  F  F,  Santoso  T  R,  &
Ishartono, Pemenuhan  Hak  Anak  Dalam Keluarga Di Lingkungan Prostitusi ,
Prosiding KS: Riset & PKM, Vol 1, No: 1, (2015).
Elan,  Gilar,  Adi  S,  Itsnawati,  & Nuraini, Pelanggaran  Hak  Anak  Dalam Keluarga, Tasikmalaya, Ksatria Siliwangi, 2023.
Ermaya  Sari  Bayu  Ningsih,  Sri Hennyati, Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten  Karawang ,  Jurnal  Bidan Widwife Journal, Volume 4 No 2, 2018. Fransiska  N.E,  Zulkifli  I,  Ahmad &  Melane  P  L, Buku  Ajar:  Hukum Perlindungan  Anak  Dan  Perempuan, Jakarta, Madza Media, 2021 https://bankdata.kpai.go.id/tab ulasi-data/data-kasus-perlindungan- anak -2022 diakses  tanggal  18  September 2023 https://dataindonesia.id/varia/ detailsebanyak-21241-anak-indonesia- jadi-korban-kekerasan-pada-2022,diakses tanggal 18 September 2023. https://itjen.kemdikbud.go.id/w eb/mencegah-kekerasan-seksual-di- lingkungan-pendidikan/,diakses tanggal 18 September 2023 https://pusiknas.polri.go.id/info grafis Diakses tanggal 13 November 2023 https://www.kompas.id/baca/n usantara/2023/08/07/guru-honorer-di- minahasa-cabuli-14-siswa-sd-kekerasan- seksual-masih-langgeng-di-sulu  diakses tanggal 12 November 2023 https://news.detik.com/berita/d -2441059/3-pelecehan-seksual-yang- terjadi-di-lingkungan-sekolah/4  diakses tanggal 12 November 2023 https://www.kompas.id/baca/ metro/2023/09/13/polresta-bogor-
tangkap-guru-pelecehan-seksual  diakses tanggal 12 November 2023 https://nasional.tempo.co/read/ 1693308/fsgi-catat-ada-10-kasus- kekerasan-seksual-di-satuan- pendidikan-di-awal-2023 diakses tanggal 13 November 2023 https://databoks.katadata.co.id/
diakses tanggal 12 November 2023 Ismantoro dwi yuwono,
Penerapan  Hukum  dalam  Kasus  Kekerasan Seksual  Terhadap  Anak, Yogyakarta: Medpress digital, 2016.
Ira  Aini  Dania, Kekerasan  Seksual Pada Anak ,  Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan  Kesehatan-Fakultas  Kedokteran Universitas  Islam  Sumatera  Utara,
Volume 19 No. 1 Tahun 2020.
Irwan Safaruddin Harahap,
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak
Korban  Kejahatan  Seksual  dalam  Perspektif Hukum  Progresif ,  Jurnal  Media  Hukum,
2016.
KPAI, Darurat Perlindungan Anak: Potret  Permasalahan  Anak  Indonesia  2010- 2013  Respon  dan  Rekomendasi .  Jakarta: Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia,
2013.
Mohamad  Noor  Fajar  Al  Arif Fitriana,  Ahmad  Fauzi,  Analisis  Tindak Perundungan  Siswa  Sekolah  Dasar  dan Upaya  Penanggulangannya,  Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, Vol. 3 No. 3, Desember, 2023” . Novrianza, Iman Santoso, Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak dibawah Umur, Pemasyarakatan  P,  Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha (2022) 10(1).(Zahara Lubis 2017) Pihilippus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat
Indonesia , Surabaya, Bina Ilmi, 1987. Rizkan Zulyadi & M.Yusrizal AS,
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak sebagai  Korban  Perdagangan  Manusia , Medan: Pustaka Prima, 2020.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif R&B, Bandung,
Pustaka Setia, 2015.
Supardi, Penelitian Tindakan Kelas , Jakarta: Bumi Aksara, 2015. Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Wawancara dengan ibu
Rahmanidar  selaku  Kepala  Sekolah  di SDN  064974,  pada  tanggal  04  Agustus 2023, pukul 09.00 Wib.
Indriastuti Y, Perlindungan Hukum
Anak  Korban  Kekerasan  Seksual  Dari
Reviktimisasi  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana, Jurnal  LEX  Renaissance  No.  2 VOL. 5 April 2020. Zahara Lubis E, Upaya Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak Korban Kekerasan Seksual , Jurnal
Pendidikan  Ilmu-Ilmu  Sosial,  Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 9 (2) (2017) Zahirah, U., Nurwati, N., & Hetty Krisni,  H.  “ Dampak  dan  Penanganan Kekerasan  Seksual  Anak  di  Keluarga ”, dalam Jurnal Unpad Vol 6, No:1, (2019).