TINJAUAN AKAD NIKAH MELALUI MEDIA LIVE STREAMING DALAM PERSPEKTIF FIQIH

## Sumarjoko
Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Temanggung e-mail: sumarjokokusumo@gmail.com
Eka Mahargiani,
Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Temanggung e-mail:
Amin Nasrulloh
Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Temanggung e-mail:

## ABSTRAK
Pernikahan  merupakan  hal  yang  sangat  sakral.  Diawali  dengan  akad  “ ijâb ”  dan “ qabûl ” yang konsekuensinya adalah terbentuknya perjanjian yang mengikat antara seorang laki-laki dan wanita. Perjanjian tersebut dipresentasikan sebagai “ mitsaqan ghalidlan.” Akad ijâb dan qabûl merupakan  bagian  rukun  dalam  perkawinan. Teknis  pelaksanaannya  dilakukan  secara  serentak  dan  menyambung  “ muttaṣil ” antara ijâb dan qabûl . Dalam kajian fikih, muttaṣil -nya ijâb dan qabûl terkait pada dua  keterangan  yaitu  “ maf’ûl  fîh ”  atau ẓaraf  zamân (waktu)  dan ẓaraf  makân (tempat).  Kesatuan  waktu  dan  tempat  ini  diungkapkan  dengan  bahasa  “satu majelis”.  Dalam pemikian fiqh klasik  akad “ ijâb ” dan “ qabûl ” yang “ muttaṣil” ini sudah terjadi ragam interpretasi. Mazhab Syafi'iyah, berpendapat, salah satu syarat penting  dalam  suatu  akad  pernikahan  itu  adanya  kesegeraan  terkait “ijâb” dan “qabûl” .    Untuk  itu,  kesatuan  antara  tempat  ( al-makan )  dan  kurun  waktu  ( az- zamân )  dimanifestasikan  dalam  ungkapan  “ ittiḣâd  al-majlis ”  “satu  majelis”. Berbeda dengan Mazhab Hanafiyah yang tidak mensyaratkan kesegeraan. Mazhab Hanafiyah  menginterpretasikan  tentang Ittiḣâd  al-majlis itu  bersatu  majelis  pada akad pernikahan terkait kesinambungan waktu ( az-zamân ) diantara ijâb dan qabûl bukan  menyangkut  kesatuan  tempat.  Dalam  perkembangan  sistem  informasi  dan teknologi,  yang  saat  ini  diatas  garis  era  revolusi  industri  4.0  tidak  menutup kemungkinan akad ijâb dan qabûl suatu pernikahan dengan menggunakan sarana teknologi  berbasis  internet.  Baik  melalui video  streaming, v ideo  teleconference ataupun lainnya. Bahkan dengan dukungan jaringan 4G atau 5G akan terasa seperti bertatap  muka  secara  langsung.    Peralihan  perbuatan  (hukum)  mempengaruhi interpretasi  “satu  majelis”  dan  menimbulkan  makna  baru.    Tulisan  ini  akan mengupas lebih lanjut dari segi takhrij al-ahkam- nya.
Kata kunci  : Hukum, akad nikah, live Streaming

## A. PENDAHULUAN
Diantara  salah  satu  tujuan  hukum Islam adalah menjaga keturunan ( ḣifẓ an- nasl )  (Sumarjoko,  2017:  112).  Untuk  itu nikah  dibolehkan  berdasarkan an-nuṣûṣ
(Asy-Syairazi,  t.t.:  33)  Allah  telah menghalalkan  nikah  dan  mengharamkan perzinaan ( as-sifâh ). Banyak dalil hukum, baik  nash  al-Qur’an  dan  al-hadits  telah menjelaskan  hukum  tersebut.    Secara
teknis diuraikan ahli fiqh ( fuqahâ `) dalam bentuk  hukum  materil  ( al-fiqh )  secara rinci (tafṣîli ).  Islam  juga  memandang pernikahan  itu  banyak  mengandung kemaslahatan bagi manusia. Allah menjadikan suatu pernikahan itu suatu hal yang  sangat  sakral.  Rangkaian  hukum diawali dengan  adanya  suatu  akad  “ ijâb ” dan  “ qabûl ”.  Konsekuensi  “ ijâb ”  dan “ qabûl ”  adalah  terbentuknya  perjanjian yang  mengikat  antara  seorang  laki-laki dan wanita. Perjanjian tersebut dipresentasikan dipresentasikan al-Qur’an surat an-Nisa’ :  21  sebagai  “ mitsâqan ghalîẓan.” Hal  yang  meliputi ijâb dan qabûl antara  seorang  wanita  dengan seorang  laki-laki,  atau  antara  pihak  yang menggantikannya seperti wakil atau wali, dan  dipandang  tidak  sah  apabila  semata- mata  hanya  berdasarkan  suka  sama  suka tanpa adanya sebuah akad yang mengikatnya (Mughniyah, 2010: 309).
Akad  ( al-‘Aqd )  yang  didalamnya terdapat ijâb dan qabûl merupakan bagian rukun dalam perkawinan. Ini artinya akad merupakan  unsur  yang  mendasar  dan menjadi  bagian  paling  inti  ( point  of interest )  terhadap  sahnya  suatu  akad pernikahan. Perjanjian akad nikah tersebut dapat terjadi apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya secara lengkap berdasarkan ketentuan  yang  telah  berlaku.  Dengan terpenuhinya  ketentuan  menurut  hukum Islam  ataupun  perundang-undangan  di
Indonesia,  maka  akad  pernikahan  itu dianggap sah.
Dalam  hukum  Islam  (fiqh)  ataupun Undang-Undang  Perkawinan  belum  ada aturan  secara  eksplisit  menjelaskan  dan mengatur  tentang  akad  nikah  ( ijâb dan qabûl ) on-line . Para ahli hukum mengakui,  teks-teks  hukum  itu  terbatas adanya,  sedangkan  kasus-kasus  hukum yang  baru  senantiasa  berkembang  “ an- nuṣûṣ  mutanâhiyah  wa  al-waqî’u  ghairu mutanâhiyah ” (Anwar, 2008: 105).
Dalam konteks ke-Indonesiaan terdapat  kekosongan  teks  hukum  terkait akad nikah melalui video streaming, v ideo teleconference ataupun  lainny.    Hal  ini sangat  penting,  baik  teks  dalam  hukum Islam ataupun hukum positif di Indonesia. Keabsahan akad tersebut juga mempunyai  implikasi  hukum  terkait dengan  hak  dan  kewajiban  keduanya serta persoalan  yang terkait setelah akad terselesaikan. Akad  atau  perjanjian pernikahan  itu  sebagaimana  terkandung dalam  isi  UU  No  1/1974  dan  Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebenarnya merupakan  pengertian  yang  dikehendaki oleh  undang-  undang.  (Nuruddin,  2004:
47) Tanpa mengurangi sakralitas
perjanjian pernikahan. Terkadang pernikahan  disebut  juga, "marriage  in Islam is purely civil contract"
(pernikahan  merupakan  suatu  perjanjian semata).  Para  ahli  fiqh  ( fuqahâ` )
menyepakati, pernikahan dapat
dinyatakan  sah  apabila  dilaksanakan dengan sebuah akad yang shahih. Teknis pelaksanaannya dilakukan secara serentak  dan  menyambung  “ muttaṣil ” antara ijâb dan qabûl . Dalam kajian fikih, muttaṣil -nya ijâb dan qabûl terkait  pada dua  keterangan  yaitu  “ maf’ûl  fîh ”  atau ẓaraf  zamân (waktu)  dan ẓaraf  makân (tempat). Kesatuan waktu dan tempat ini diungkapkan  dengan  bahasa  “satu majelis”.
Dalam  pemikiran  fiqh  klasik,    akad
“ ijâb ”  dan  “ qabûl ”  yang  “ muttaṣil” ini sudah terjadi ragam interpretasi. Mazhab Syafi'i,  berpendapat,  salah  satu  syarat penting dalam suatu akad pernikahan itu adanya  kesegeraan  terkait “ijâb” dan “qabûl” .    Untuk  itu,  kesatuan  antara tempat ( al-makân ) dan kurun waktu ( az- zamân ) dimanifestasikan dalam ungkapan  “ ittiḣâd al-majlis ”  “satu majelis”. Berbeda dengan Mazhab Hanafi yang  tidak  mensyaratkan  kesegeraan. Mazhab Hanafi menginterpretasikan tentang ittiḣâd  al-majlis itu  bersatu majelis  pada  akad  pernikahan    terkait kesinambungan waktu ( az-zamân ) diantara ijâb dan qabûl bukan menyangkut  kesatuan  tempat.  Dalam perkembangan  sistem  informasi  dan teknologi,  yang  saat  ini  diatas  garis  era revolusi  industri  4.0  tidak  menutup kemungkinan adanya alternatif
pelaksanaan  akad ijâb dan qabûl suatu pernikahan  dengan  menggunakan  sarana teknologi berbasis internet. Baik melalui video  streaming, v ideo  teleconference ataupun lainnya. Bahkan dengan dukungan  jaringan  4G  atau  5G  akan terasa  seperti  bertatap  muka  secara langsung. Kemajuan teknologi ini sebanding  dengan  peradaban  manusia zamanya.  Teknologi  yang  berkemajuan, kreatif  dan  inovatif  akan  menggantikan bagian pola kehidupan manusia.(Djazuli, 2014: 193).
Umat telah
mengalami perkembangan  yang  lebih  jauh  dan menghadapi tantangan-tangan masa depan  yang  lebih  spektakuler.    Di  era digital  ini  segala  persoalan  menuntut adanya kemudahan dan kecepatan dalam segala  hal  sesuai  dengan  gaya  hidup manusia post modern. Peralihan perbuatan  (hukum)  seorang  mukallaf merupakan  tantangan  tersendiri  bagi syariah  Islam.  Terkait  sejauh  mana syariah  mampu  merespon,  mengikuti perkembangan  peradaban  yang  berbeda dengan  masa  tasyri’.  Ini  merupakan tantang  kaum fuqahâ` (ahli  fiqh)  dalam menyelesaikan  peristiwa  hukum  yang kekinian  ( al-masâ`il  al-fiqhiyyah  al- hadîṡah ) yang  harus dicarikan keputusan hukum yang mengikat. Termasuk interpretasi “satu majelis dua maya” yang menimbulkan  makna  baru.  Terkait
dengan  pelaksanaan ijâb dan qabûl melalui  fasilitas video  streaming, v ideo teleconference ataupun  lainnya  UU  No. 1/1974  ataupun  KHI  hanya  menjelaskan kaifiyah nikah  secara  umum.  Keduanya belum  memberikan  penjelasan  yang terkait pada kasus-kasus kekinian, termasuk persoalan akad nikah secara on- line .  Tulisan  ini  akan  mengupas  lebih lanjut dari segi takhrîj al-aḣkâm- nya.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Tinjauan Umum tentang Nikah
a. Definisi Nikah
Kata  “hukum”  berasal dari bahasa arab “ al-ḣukm ”  yang secara etimologi memiliki  arti  “memutuskan”  atau “menetapkan.”(Sumarjoko, 2015:
101).  Secara  etimologi  kata  “akad” berasal  dari  bahasa  Arab al-‘aqd dengan bentuk isim “ masdar ” artinya mengikatkan atau menyimpulkan. (Al- Munawwir, 1997: 953) Kedua  arti ini yang  lebih  banyak  digunakan  adalah makna yang pertama.
Kata  “nikah”  berasal  dari  bahasa arab  “ an-nikâḣu ”    sinonim  dengan “ at-tazwîj ”    artinya  kawin,  memijak,
menginjak, memasuki, menaiki,
menggauli, bersetubuh atau bersenggama  (Al-Munawwir,  1997:
1461). Terkadang fuqahâ` juga menggunakan  “ al-waṭ`u” (ءطولا ) (ad-
Dimasyqi,  2005:  36)  berdasarkan
ucapan  yang  sering  digunakan  oleh orang  Arab, aḍ-ḍammu (  مضلا  ) artinya    memegang,  menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan,  merangkul,  memeluk, menjumlahkan,  bersikap  lunak  dan ramah (Suma, 2004: 42–43). Bersinonim juga dengan kata “ al-jam'u” (  عمجلا  )  yang  berarti mengumpulkan,
menghimpun, menyatukan, menggabungkan,
menjumlahkan  dan  menyusun.  Kata yang  paling  populer  untuk  istilah fuqahâ` dengan ungkapan “jima’” (Sumarjoko, 2017: 22) .
Antonim kata “an-nikâḣ” adalah “as- ṣifâḣ” (Al-Munawwir, 1997: 635).
Berdasarkan  terminologi  syara’, Musthafa  al-Khin  dan  Musthafa  al- Bagha (2009: 7) mendefinisikan suatu akad  yang  mengandung  kebolehan istimta’ (bersenang-senang) bagi pasangan suami dan istri secara syara’. Sayuti Thalib (1986: 47) mendefinisikan,  nikah  adalah  suatu perjanjian sakral membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang  perempuan.  Adapun  menurut Zahry  Hamid  (1978:  1)  memberikan formulasi bahwa nikah menurut syara ialah akad ( ijâb dan qabûl ) antara wali calon  istri  dan  calon  mempelai  laki- laki  dengan  ucapan  tertentu  dan memenuhi rukun serta syaratnya.
Beradasarkan  batasan-batasan  di atas,  meskipun  dengan  redaksi  yang berbeda  akan  tetapi  terdapat  pula persamaan. Baik secara etimologi atau terminologi  nikah.  Hemat  penulis, bahwa  nikah  adalah  suatu  akad (kontrak) atau perikatan untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki- laki dan perempuan dalam mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga  menurut  ketentuan  yang diridhai  Allah  SWT. Pasal  1  Bab  I Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 dinyatakan;  Pernikahan  ialah  ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang  wanita  sebagai  suami  isteri dengan  tujuan  membentuk  keluarga (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa. (Suma, 2004: 203)
Pengertian video  streaming  atau teleconference dalam  penelitian  ini adalah  suatu  komunikasi  berbasis elektronik  yang  dilaksanakan  secara langsung  antara  dua  atau  lebih partisipan  manusia  (majelis)  yang dihubungkan  dengan  suatu  sistem telekomunikasi berupa saluran telephone  atau  jaringan  internet. Life streaming yang  dimaksud  dalam bentuk  audio  visual  dan  bukan  audio semata.        Unsur  utama  yang mendukung pelaksanaan akad ijâb dan qabûl melalui video  streaming ini
dengan  basis  internet  atau server sebagai  alat  kerjanya,  yang  dibantu aplikasi-aplikasi TIK. Semisal aplikasi otomatis perkantoran, telepon, internet atau sejenisnya.
Dalam pengertian umum, nikah on- line itu  pernikahan  yang  dilakukan dengan  bantuan  komputer  di  kedua tempat.  Masing-masing  majelis  dapat terhubung server atau network dan menggunakan  media on-line. Adapun media on-line sendiri  adalah  media yang  berbasis  telekomunikasi  dan multimedia.  Terdapat  portal, website (situs web), radio-on-line , TV-on-line , pers on-line , mail-on-line , dan semisalnya.
b. Dasar Hukum Nikah
Nikah  merupakan  suatu  hal  yang diperintahkan  dan  dianjurkan  oleh Syariah. Para fuqahâ` berbeda pendapat dalam hal hukum ashal -nya.
Imam  Abu  Hanifah  dan  Imam Malik  menghukuminya  “ sunnah ”,
sedangkan Imam Asy-Syafi’i menghukumi  “ mubah ”  (al-Jundiy, 2005: 172–73). Asy-Syairazi (t.t., 33) mengungkapkan  dengan  hukum aṣal “ jâ`iz ” (dibolehkan). Mazhab Zhahiriyah  menghukumi  “wajib” apabila  telah  mampu  (Az-Zuhaili, 2008:  49)  Abdurrahman  al-Jazairi (2006:  709)  mengembalikan  pada al- aḣkâm  al-khamsah .  Hukum  nikah
dapat  menjadi  wajib,  haram,  makruh, sunnah dan mubah.
Diantara  nash  al-Qur’an  yang bertalian  dengan  beban taklîf atas hukum  pernikahan  adalah  firman Allah dalam surat an-Nisa` : 3 “Jika  kamu  takut  tidak  dapat berlaku  adil  terhadap  (hak-  hak) perempuan yang yatim (bilamana
kamu menikahinya), maka nikahilah  wanita-wanita  (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak  akan  berlaku  adil,  maka (nikahlah) seorang saja”
Demikian  pula  dalam  al-Qur’an surat an-Nur : 32 Allah menyebutkan:
“Dan  nikahkanlah  orang-orang yang  sendirian  di  antara  kamu, dan  orang-orang  yang  layak (bernikah)  dari  hamba-hamba sahayamu  yang  perempuan.  Jika mereka miskin, Allah akan memampukan  mereka  dengan kurnia-Nya”
Banyak  hadits  yang  berkaitan dengan hukum nikah diantaranya dari al-Qamah  ibn  Abdillah.  Rasulullah S.A.W. bersabda:
“Wahai para pemuda, siapa yang diantara  kalian  telah  mampu maka hendaknya menikah, karena menikah  itu  mereda  pandangan dan  menjaga  sahwat.  Barang
siapa yang belum mampu hendaknya berpuasa karena puasa itu menjaga sahwat.” (asy- Syairazi t.t., 33)
2. Keabsahan  Akad  Pernikahan
Keabshahan  suatu  akad ijâb dan qabûl dalam suatu pernikahan
sebagaimana yang dikemukakan  Wahbah Az-Zuhaili  dalam  kitabnya Fiqh  Islam Wa-  Adillatuhu (2011)  bahwa  menurut kesepakatan  para  ulama,  dalam ṣîghat akad    yaitu ijâb dan qabûl (Bagha  2009,
51) disyaratkan empat hal yang mendasar.
a. Ijâb tidak boleh ditarik kembali
Orang yang mengucapkan kalimat ijâb untuk tidak menarik atau meralat kembali  ucapannya sebelum pihak  lain  menerima  ( qabûl ).  Jika seorang  Wali  menarik  kembali ucapannya  maka ijâb nya  tersebut menjadi  batal.  Karena  belum  ada perbuatan  hukum  atau  tidak  ada kalimat  yang  sesuai  dengan  kalimat qabûl .  Karena ijâb dan qabûl merupakan  satu  rukun.  Dengan  kata lain, salah satu dari keduanya belum sempurna menjadi rukun.
b. Kesesuaian dan ketepatan
kalimat ijâb dengan qabûl
Adanya  kesesuaian ijâb dan qabûl dalam  tempat  akad  dan kejelasan ukuran mahar. Jika ijâb dan qabûl berbeda, dan tidak menyambung  antara ijâb dan qabûl semisal  wali  perempuan  berkata, " Aku menikahkanmu dengan Zahra ," kemudian  si  lelaki  menjawab,  " Aku menerima  pernikahan  Nisa ,"  maka ijâb tersebut  pernikahan  tidak  sah. Tidak  sahnya  dikarenakan  apa  yang disebutkan dalam kalimat ijâb
berbeda  dengan  isi  dari  kalimat qabûl . Demikian pula, jika perbedaan itu  terletak  pada  ukuran  mahar, semisal  saja  si  wali  perempuan berkata, " Aku nikahkan kamu dengan puteriku  dengan  mahar  10  dinar, " lantas  si  lelaki  menjawab,  " Saya terima  nikahnya  dengan  mahar  10 dirham, "  maka  pernikahannya  tidak sah.    Karena  ada  perbedaan  dalam ukuran  mahar  dalam  hal  ini  adalah nilai.  Tidak  sah  pula shigat akad dengan  bahasa kinayah (sindiran)
( Bagha , 2009: 52).
c. Diselesaikan pada waktu akad.
Dalam  KHI  pada  Pasal  27, dijelaskan:  " Ijâb dan qabûl antara wali  dan  calon  mempelai  pria  harus jelas  beruntun  dan  tidak  berselang waktu." Literatur-literatur fikih mazhab  empat  tidak  membolehkan pelaksanaan  akad  pernikahan  yang dilakukan diwaktu yang akan datang, semisal  perktaan  wali  perempuan " Aku  akan  menikahkanmu  besok, atau  lusa ".  Juga  tidak  dibolehkan suatu  akad  dengan  dibarengi  syarat yang disandarkan pada sesuatu.( Bagha, 2009:  54)    seperti perkataan wali, " Aku akan
menikahkanmu jika Ramadhan tiba ".
Suatu  pernikahan  disyaratkan  harus langsung (berlakunya) sebab
merupakan  akad,  sedangkan  akad
tidak terpisah oleh sebab-sebab yang ada padanya, sehingga tidak mungkin dikaitkan  dengan  masa  yang  akan datang. Dengan demikian antara ijâb dan qabûl disyaratkan harus muttaṣil ( Bagha 2009, 53). Hanya saja Imam Abu  Hanifah  tidak  mensyaratkan adanya  kesegeraan  antara ijâb dan qabûl (Mugniyyah 2008, 248).
d. Ittiḣâd al-majlis
Esensi  persyaratan  dalam  satu majelis  (i ttiḣâd  al-majlis )  tersebut yang dituntut adalah kesegeraan. Hal demikian  berlaku  dalam  mazhab Imamiyah,  Syafi’i  dan  Ahmad  ibn Hanbal.  Antara ijâb dan qabûl tidak boleh dipisah dengan perkataan lain (Mughniyah,  2010;  311).  Dengan demikian  menuntut  adanya  dalam satu  majelis.  Dengan  adanya  satu majelis  ( ittiḣâd  al-majlis )  kedua belah pihak hadir.  Jika seorang wali berkata, " Aku menikahkanmu dengan  putriku ",  lantas  pihak  yang lain  berdiri  sebelum  mengucapkan kata qabûl ,  atau  menyibukkan  diri dengan perbuatan yang menunjukkan  keluar  dari  mejelis tersebut,  kemudian  baru  menjawab " Aku menerima ", maka akad tersebut  tidak  sah.    Hal  ini menunjukkan bahwa sekedar berdiri saja dapat mengubah majelis. Demikian  juga  jika  pihak  pertama
meninggalkan majelis setelah
mengucapkan  kalimat ijâb ,  lantas pihak  kedua  mengucapkan  kata qabûl di dalam majelis disaat pihak pertama  tidak  ada  atau  setelah kembalinya, maka itu juga dianggap tidak sah (Az-Zuhaili, 2011: 56–58).

## 3. Hukum  Aqad  Nikah  Melalui
Live-streaming
Pelaksanaan akad nikah melalui live streaming ( on-line ) merupakan persoalan yang terkait interpretasi ittiḣâd al-majlis . Dalam kajian fikih, muttaṣil -nya ijâb dan qabûl terkait  pada  dua  keterangan  yaitu “ maf’ûl  fîh ”  atau ẓaraf  zamân (waktu) dan ẓaraf  makân (tempat).  Kesatuan waktu  dan  tempat  ini  diungkapkan dengan  bahasa  “satu  majelis”.  Dalam pemikian  fiqh  klasik    akad  “ ijâb ”  dan “ qabûl ” yang “ muttaṣil” ini sudah terjadi ragam  interpretasi.  Mazhab  Syafi'i, berpendapat,  salah  satu  syarat  penting dalam  suatu  akad  pernikahan  itu  adanya kesegeraan  terkait “ijâb” dan “qabûl” .
Untuk  itu,  kesatuan  antara  tempat  ( al- makân )  dan  kurun  waktu  ( az-zamân ) dimanifestasikan dalam ungkapan “ ittiḣâd al-majlis ”  “satu  majelis”.
Berbeda  dengan  Mazhab  Hanafi  yang tidak mensyaratkan kesegeraan (Mughniyah, 2010: 311). Mazhab Hanafi menginterpretasikan  tentang ittiḣâd  al- majlis itu  bersatu  majelis  pada  akad
pernikahan terkait kesinambungan waktu ( az-zamân ) diantara ijâb dan qabûl bukan menyangkut kesatuan tempat.
Nikah live  streaming ( on-line ) merupakan  bentuk  pernikahan  yang pelaksanaan “ ijâb dan qabûl -nya dilakukan  melalui  jaringan  (daring)  atau kegiatan  yang  terhubung  dengan  suatu jaringan atau sistem internet ( via on-line ).
Dalam hal ini, kedua mempelai terpisahkan secara tempat dan tersatukan dalam waktu.  Dengan demikian, “ ittiḣâd al-majlis ” dalam akad ini hanya terpenuhi dari  sisi  waktu.    Antara  mempelai  lelaki dengan  mempelai  perempuan,  wali  dan saksi  itu  tidak  dalam  satu  majelas  dan ditampilkan audio-visual melalui bantuan alat elektronik seperti webcame, teleconference ,  atau  yang  lainnya  yang masih  berkaitan  dengan  internet.  Atas dasar uraian diatas, bahwa tidak terdapat perbedaan  yang  substansional  terhadap pelaksanaan ijâb dan qabûl live streaming ( on-line )  dengan ijâb dan qabûl tradisional seperti biasanya.
Perbedaan hanya pada implementasi atau  pelaksanaan  akadnya.  Selebihnya sama.  Implementasi tersebut  juga terkait dengan  interpretasi ittiḣâd  al-majlis.
Perbedaan persepsi pada esensi ittiḣâd al- majlis karena adanya pergeseran prilaku, budaya  dan  efektifitas  gaya  hidup peradaban  kekinian.    Perkembangan teknologi telah merubah prilaku manusia.
Setidaknya  menghargai  kemajuan,  daya kreatifitas dan inovatif adalah lebih bijak daripada  meninggalkan  hal  tersebut. Dalam menghadapi kehidupan yang serba cepat  ini.  Fukaha  berupaya  merespon peradaban  manusia  dengan  meruskan kaidah fiqh:
ُ ملا ُ ح ُ فا ُ  ظ ُ ة ُُ ع ُ ىل ُُ لا ُ ق ُ د ُ يُ م ُ ُ صلا ُ لا ُ ح ُُ و ُ ُ لا ُ أ ُ خ ُ ذ ُُ ب ُ لا ُ ج ُ د ُ ي ُ د ُ ُ لا ُ أ ُ ص ُ ل ُ ح ُ
“Memelihara  sesuatu  kebaikan  yang terdahulu yang baik, dan mengambil hal yang terbaru yang lebih baik. ” (Djazuli, 2014: 193).
Dalam  hal  mempertahankan  akad nikah  tradisional  (biasa)  dilakukan secara muwâjahah  bi  al-ma'rûf (secara tatap  muka  langsung)  pada  satu  tempat itu baik. Namun tidak menutup kemungkinan  untuk  akad  nikah live streaming ( on-line )  yang  dilakukan dengan terpisahnya jarak antara keduanya  namun  dengan  waktu  yang sama.
Berdasarkan  analisis  mazhab  Abu Hanifah  terkait  “ ittiḣâd al-majlis ” maka  tidak  ada  hal  yang  membedakan antara  keduanya.  Hanya  saja  dalam mazhab  asy-Syafi’i  terjadi  khilafiyah terkait  dengan  “ qabûl ”  yang  tertunda sekejab  semisal  berdiri  sejenak  lantas mempelai laki-laki menyatakan “menerima”.    Dalam live  streaming ( on-line ),  tertunda  “ qabûl ”  dimungkin terjadi  bila  jaringan  internet  lemah.
Apabila dengan jaringan yang kuat maka tidak mungkin terjadi. Dengan demikian jaringan  yang  kuat  mempengarungi gerak  gambar  dalam live  streaming ( on-line ).
Dalam  prosesi  akad  pernikahan tradisional (biasa) antara pihak mempelai laki-laki dan perempuan bertemu, bertatap  muka  dan  berbicara  secara langsung. Demikian pula dengan prosesi akad pernikahan live streaming ( on-line ).
Pelaksanaannya akad nikah live
streaming ( on-line) menggunakan
kekuatan perkembangan teknologi mutakhir  agar  dapat  menghadirkan kualitas  gerak  gambar  kondisi  individu yang melakukan interaksi ( teleconference ). Teknologi live streaming atau video teleconference lebih berkualitas dari telepon. Dalam penyampaian  suara,  teknologi  tersebut mampu  menampilkan  gambar/  secara realtime (Nugroho, 2012: 29)
Pelaksanaannya  akad  nikah live streaming ( on-line ) dapat dimaksimalkan dengan proyektor (alat  tembak),  audio yang  bagus  sehingga  menampilkan masing-masing  pihak  dan  unsure  yang ada  dalam  akad  nikah.  Penggunaan  alat ini  juga  memaksimalkan  kedua  saksi ( syahîdain ). Tampilan tersebut membuktikan dan membuat semua orang melihat akad sebagaimana bertemu muka secara langsung.
4. Perlindungan Hukum atas Informasi dan Transaksi Elektronik Hukum  Islam  berkembang  sesuai dengan peradaban
manusia.
Perkembangan  fikih  mulai  bergeser. Sebelumnya  materi  fikih  hanya  terdapat dalam  kitab-kitab  ulama.  Lambat  laun bergeser  menjadi  aturan-aturan  ( qanûn ) dan dibuat oleh lembaga yang berwenang (Djazuli,  2014:  194).  Oleh  karena  itu, pelaksanaan  akad  secara live  streaming ( on-line ) merupakan bagian dari informasi  dan  tranasaksi  elektronik. Perbuatan  hukum  tersebut  perlu  adanya pembuktian  pelaksanaan  nikah on-line yang terkait perangkat teknologi. Sejalan dengan  tujuan  syariah  ( maqâṣid  asy- syarî’ah ) yang memberikan kemaslahatan pada manusia (Sumarjoko, 2017:  106).  Dalam  hal  ini  digunakan payung  hukum  dengan  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 2, Pasal 3, pasal 4 butir (e), dan pasal 5 butir (1) dan (2),  pasal  18  (2),  pasal  27  (1),  pasal  38 (1),  pasal  40  (1)  dan  (2),  serta  pasal  45 (pidana).  Juga  pasal-  pasal  lain  yang terkait dan sesuai dengan keperluan.
Adanya payung hukum yang melindungi  perbuat hukum tersebut akan menghilangkan ketakutan sebagian orang dengan  nikah live  streaming ( on-line ) .
Agama  Islam  tidak  melarang  adanya
perkembangan dan penggunaan teknologi. Bahkan  melindungi  perbuatan  hukum seorang mukallaf agar tetap dalam koridor aturan  syariah.  Bagi  pihak  perempuan terkadang  nikah on-line, baik live streaming , teleconference atau sejenisnya rentan  akan  penipuan.  Adanya  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  telah melindungi dan memberikan kenyamanan pada  pihak  keluarga  kedua  mempelai. Sehingga mengurangi atau bahkan menghilangkan  adanya  unsur  yang  dapat merugikan  bagi  pihak-pihak  terkait. Dalam  hal  ini  sejalan  dengan  tujuan syariah  yang  salah  satunya  melindungi nasab  ( ḣifẓ nasab) .  (Sumarjoko,  2017:
113) Asy-Syathibi (2005: 8) mengungkapkan dengan ḣifẓ nasl .
Sebagaimana dengan bunyi pasal 27 (1) dan pasal 45 butir (1) yakni: (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat  diaksesnya  informasi  elektronik dan/atau  dokumen  elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.  Pasal  45  (1)  Setiap  orang yang  memenuhi  unsur  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  27  ayat  (1),  ayat (2),  ayat  (3),  atau  ayat  (4)  dipidana penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun dan/atau  denda  paling  banyak  Rp. 1000.000.000.00 (satu miliar rupiah).
Pada umumnya pernikahan di Indonesia dapat mengacu dan terikat pada peraturan  Undang-  Undang  Nomor 1/1974,  dan  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI). Adapun arti suatu pernikahan atau perkawinan dalam  UU No. 1/1974  pasal 1  memberikan  definisi  perkawinan  atau pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk  keluarga    yang  bahagia  dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.    Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) Pasal  2    menyebutkan,  perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu  akad  yang  sangat  kuat    ( mîṡaqan ghalîẓan) untuk  mentaati  perintah  Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.
Baik  UU  No.  1/1974  ataupun  KHI menjelaskan kaifiyah nikah secara umum.
Keduanya belum memberikan penjelasan yang  terkait  pada  kasus-kasus  kekinian, termasuk persoalan nikah on-line . Meskipun demikian dapat  dicermati dari bunyi  pasal  tersebut  terdapat  kata  yang dapat  dinterpretasikan  terkait  nikah on- line . Pasal tersebut menyebutkan diantara tujuan  perkawinan  atau  pernikahan sebagai  suatu  ikatan  lahir  bathin  antara seorang  pria  dan  wanita  sebagai  suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang  bahagia,  serta  bertujuan  untuk mentaati perintah Allah. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila bersatunya seorang
lelaki dan dengan wanita yang didasarkan pada  suatu  perjanjian  nikah  ( ‘aqd  an- nikâḣ ).    Hanya  saja  teknik  pelaksanaan dilakukan sebagaimana adat yang berlaku yaitu  secara  biasa  (tradisional).  Adapun pelaksanaan yang terkait dengan ijâb dan qabûl secara on-line belum  tersentuh. Meskipun demikian, ungkapan keglobalan  ( mujmal )  pasal  tersebut memungkinkan interpretasi  yang banyak dan  beragam.  Berdasarkan  keglobalan pasal  tersebut  memungkinkan  siapapun yang  akan  melangsungkan  pernikahan, baik  dalam  bentuk  tradisional  ataupun live streaming , teleconference dan lainya tidak  dipermasalahkan.    Alasannya, karena  esensi  dari  perkawinan  bertujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga) yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

## C. SIMPULAN
Keabsahan suatu akad suatu pernikahan    menurut  kesepakatan  para ulama,  dalam ṣîghat akad  ( ijâb dan qabûl ) harus memenuhi empat criteria hal yang mendasar. Pertama terjadi ijâb dan qabûl tanpa ada unsur pembatalan . Kedua kesesuaian  dan  ketepatan  kalimat  dalam melangsungkan ijâb dengan qabûl . Ketiga, ijâb dan qabûl terselesaikan pada waktu  terjadi  aqad.  Keempat  dalam  satu majelis ( ittiḣâd al-majlis). Terkait interpretasi ittiḣâd  al-majlis .  Dalam
kajian fikih, muttaṣil -nya ijâb dan qabûl terkait pada dua keterangan yaitu “ maf’ûl fîh ” atau ẓaraf zamân (waktu)  dan ẓaraf makân (tempat).  Mazhab  Syafi'i,  salah satu  syarat  penting  dalam  suatu  akad pernikahan itu adanya kesegeraan terkait “ijâb” dan “qabûl” .  Untuk itu, kesatuan antara  tempat  ( al-makân )  dan  kurun waktu ( az-zamân ) dimanifestasikan dalam ungkapan “ ittiḣâd al-majlis ” “satu majelis”. Di sisi lain Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan kesegeraan. Mazhab Hanafi menginterpretasikan tentang ittiḣâd al-majlis itu bersatu majelis pada akad  pernikahan  terkait  kesinambungan waktu ( az-zamân ) diantara ijâb dan qabûl
bukan menyangkut kesatuan tempat. Atas
dasar uraian diatas, bahwa tidak terdapat perbedaan  yang  substansional  terhadap pelaksanaan ijâb dan qabûl live streaming ( on-line )  dengan ijâb dan qabûl tradisional seperti biasanya. Dalam konteks  ke-Indonesiaan  Baik  UU  No. 1/1974  ataupun  KHI  hanya  menjelaskan kaifiyah nikah  secara  umum.  Keduanya belum  memberikan  penjelasan  yang terkait pada kasus-kasus kekinian, termasuk persoalan nikah on-line . Namun keglobalan  esensi  tujuan  perkawinan memberikan  peluang  akad  nikah  secara tradisional ataupun live  streaming , teleconference serta lainya. []
***

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar,  Syamsul.  dkk.  2008. Studi
Hukum  Islam:  Kajian  Tematik terhadap  Persoalan  Kontemporer .
ed. Fathorrahman. Jogjakarta: Fakultas  Syariah  Pree  UIN  Sunan Kalijaga.
Djazuli, A. 2014. Kaidah-kaidah  Fiqh : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis . Jakarta: Prenadamedia Group.
ad-Dimasyqi,  Taqiyuddin  Abi  Bakar Muhammad.  2005. Kifayatu  al- Akhyar fi Halli Ghayati al-Ikhtishar . II. ttp: Al-Haramain.
al-Jazairiy, Abdurrahman. 2006. Kitabul Fiqhi  ’ala  Mazhahibil  arba’ah . Lebanon: Dar al-kutub al-Ilmiyyah.
al-Jundiy, Farid Abdul Azis. 2005. Jami’ al-Ahkam  al-Fiqhiyyah  li  al-Imam Qurtubi min Tafshirihi . I. Lebanon:
Dar al-kutub al-Ilmiyyah.
al-Munawwir,  Ahmad  Warson.  1997.
Kamus Al-Munawwir Arab- Indonesia Terlengkap . II.
Jogjakarta: Pustaka Progressif.
asy-Syairazi, Abu Ishaq. Al-Muhazhab fi Fiqhi  al-Imam  asy-Syafi’i . II.
Semarang: Karya Thoha Putra. Nuruddin, Amir., Azhari Akmal
Tarigan.  2004. Hukum  Perdata Islam Di Indonesia: Studi
KritisPerkembangan  Hukum  Islam dari  Fikih,  UU  No.  1/1974  Sampai KHI .  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Asy-Syathibi,  Abu  Ishaq.  2005. Al- Muwaafaqat .  Lebanon:  Dar  al- kutub al-Ilmiyyah.
Az-Zuhaili, Wahbah. 2008. Al-Fiqhu al- Islam  wa  Adillatuh .  VII.  Damsyik: Dar al-Fikr.
———.  2011. Fiqih Islam Wa Adilatuhu .  ed.  Dkk  Abdul  Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani.
Bagha ,  Musthafa  Khin  dan  Musthafa.
2009. Al-Fiqhu al-Manhaji . Damsyik: Dar al-Qolam.
Mughniyah,  Muhammad  Jawad.  2010. Fiqih lima mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki,  Syafi’I,  Hambali .  ed.  dkk Masykur  A.B,  Afif  Muhammad. Jakarta: Lentera.
Mugniyyah, Muhammad Jawwad. 2008.
Al-Fiqhu ’Ala  Mazhahibi  al- Khamsah .  Mesir:  Maktabatu  al-
Syuruq al-Dauliyyah.
Muhammad  Amin  Suma.  2004. Hukum
Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam .
Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

## Nugroho, Ari Cahyo. 2012. “Konstruksi
Media On-line Tentang  Realitas Penyedotan Pulsa Analisi Framming  Terhadap  Berita  Dalam Tribunnews.com, Jakarta: Masyarakat Telematika Dan Informasi.” Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi Vol.3 No.1.
Sumarjoko.  2015. Ikhtishar  Ushul  Fiqh I .  ed.  Hidayatun  Ulfa.  Jogjakarta: Trussmedia.
———. 2017. Ikhtisar Usul Fiqh II . ed. Hidayatun Ulfa. Jogjakarta: Trussmedia. Thalib, Sayuti. 1986. Hukum Kekeluargaan Indonesia . V.
Jakarta: UI Press.
Zahry,  Hamid.  1978. Pokok-Pokok
Hukum  Nikah  Islam  dan  Undang- Undang Nikah di Indonesia . Jogjakarta: Bina Cipta.