## FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN
ASPIRASI MASYARAKAT DESA SELALEJO,
KECAMATAN MAUPONGGO, KABUPATEN NAGEKEO

## KORNELIS BULE

## ABSTRACT
Village Consultative Body function in accommodating and aspirations of rural communities  Selalejo,  District  Mauponggo,  Nagekeo  District.  Issues  examined  in  this research  is  how  the  function  of  the  Village  Consultative  Body  Selalejo  in accommodating the aspirations of rural communities and districts Selalejo Mauponggo, Ngada. The aim of this study was to determine the function of the village consultative body  (BPD)  Selalejo,  District  Mauponggo,  Nagekeo  District  in  accommodating  and aspirations  of  society.  This  research  was  conducted  in  the  village  of  Selalejo,  District Mauponggo,  Nagekeo  District.  Data  collection  technique  used  observation, documentation and interview. The data were then analyzed using descriptive qualitative data analysis techniques, where researchers convey information obtained by processed, interpreted  and  examined  in  detail  from  observations  and  interviews.  The  results showed that the Village Consultative Body Function in accommodating and aspirations of  rural  communities  Selalejo,  District  Mauponggo,  Nagekeo  District,  was  in accordance with the mandate of the law no. 6 of 2014 villages of the local government. These results were obtained from the information that is obtained when the researchers conducted observations in the village Selalejo and also some interviews done to society Selalejo, Chairman of the BPD, BPD members selalejo.

## Keywords : Village Consultative Body Function

## LATAR BELAKANG MASALAH
Pada  masa  orde  baru  pelibatan masyarakat  di  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  desa  di  laksanakan melalui pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga Ketahanan  Masyarakat  Desa  (LKMD). Namun  lembaga  tersebut  kurang berfungsi secara proporsional. Hegemoni  penguasa  desa  sangat dominan  dalam  segala  hal.  Akibatnya masyarakat kurang bisa belajar berdemokrasi.  Sehingga  masyarakat kurang dapat secara leluasa menyalurkan  aspirasinya,  (Triwulan, 2011:  253).  Berbeda  halnya  pada  era
otonomi  daerah  ini,  dimana  Undang- undang    memberikan  kewenangan untuk membentuk lembaga kemasyarakatan, sesuai dengan kebutuhan  dan  merupakan  mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.  Salah  satu  fungsi  lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampung  aspirasi  masyarakat  dalam pembangunan. Desa mempunyai otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat desa yang bersangkutan sepanjang masih hidup dan dipertahankan oleh masyarakat
pendukungnya, (Nurcholis, 2011: 35).
Eksistensi  Desa  memiliki  arti penting  dalam  proses  pembangunan pemerintahan  dan  kemasyarakatan, karena  desa  memiliki  “hak  otonomi”, yaitu hak untuk mengatur dan mengurus secara  bebas  rumah  tangganya  sendiri berdasarkan  asal-usul  dan  adat  istiadat masyarakat setempat. Untuk mewujudkan  kemandirian  pelaksanaan pembangunan  yang  berbasis  pada wilayah  pedesaan,  dituntut  keterlibatan sosiokultural yang ada dalam
masyarakat. Hal  ini  semakin  membuka peluang  bagi  masyarakat  desa  untuk memanfaatkan  nilai-nilai  budaya  serta pranata sosial setempat demi
mewujudkan
keberhasilan pembangunan  di  desanya  masing- masing.  Menurut  UU  Nomor  6  tahun 2014,  yang  mengatur  tentang  tupoksi BPD  dan  pemerintahan  desa,  BPD memiliki  fungsi  yaitu:  BPD  dapat menjalankan  fungsi  sebaik-baiknya berdasarkan  ketentuan  perundangan- undangan  dan  peraturan  yang  berlaku. Pada  salah  satu  pasal  Undang-Undang tersebut  yaitu  tersurat  3  (tiga)  fungsi BPD  yaitu,  pertama:  membahas  dan menyepakati Rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa, kedua: menampung  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat desa; dan,ketiga: melakukan pengawasan  kinerja  Kepala  Desa.(  UU No  6  Tahun  2014,  Pasal  55  Undang- Undang Desa )
Mencermati  isi  pasal  diatas dapat  dipahami  salah  satu  fungdi  BPD adalah  menampung  dan  menyalurkan aspirasi  masyarakat  desa.  Badan permusyawaratan  desa  dituntut  aktif untuk menggali, menampung,
menghimpun, mendengar, menyalurkan, dan  mempertimbangkan  semua  aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat desa sehingga  dapat  dijadikan  kebijakan suatu desa. Dengan demikian masyarakat bukan hanya sebagai obyek pembangunan  saja  tapi  sekaligus
sebagai  subjek  pembangunan  yang berperan penting dalam kemajuan suatu
desa. Pembangunan yang berlandaskan pada pemberdayaan masyarakat  yang  sangat  diperlukan adalah meningkatkan partisipasi
masyarakat  dalam  pembangunan.  saat ini  pemerintah  dalam  keadaan  yang serba  sulit  dikarenakan  ekonomi masyarakat  semakin  memburuk,  maka perlu  kesamaan  visi  dan  misi  antara kepala Desa dan Badan permusyawaratan Desa untuk bekerjasama  dan  memikirkan  langkah- langkah  yang  harus  di  tempuh  untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.
Berdasarkan  Kebijakan  tentang Peraturan  Pemerintah  No  72  Tahun 2005, telah membawa angin segar untuk terciptanya  pemerintahan  Desa  yang lebih  baik,  makna  istilah  Desa  dapat disesuaikan  dengan  asal  usul  dan kondisi  sosial  budaya  masyarakat, dalam hal ini tentu penyelenggaraan dan pelaksanaan  pembangunan  Desa  harus di  hormati  berdasarkan  sistem  nilai yang berlaku pada masyarakat setempat agar Pemerintah Desa mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi  penuh  dengan  kesadaran dan aktif, perlu ada yang menggerakkan
terutama  dalam  hal  ini  Kepala  Desa sebagai  penyelenggara  pemerintahan  di Desa.
Sebagai  subjek  pembangunan tentunya  warga  masyarakat  Desa hendaknya  sudah  dilibatkan  untuk menentukan  perencanaan  pembangunan sesuai  dengan  kebutuhan  objektif masyarakat  yang  bersangkutan.  Dalam arti  bahwa  perencanaan  pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga program perencanaan  pembangunan  desa  yang akan  dicanangkan,  masyarakat  dapat berpartisipasi  seoptimal  mungkin.  Ide- ide  pembangunan  harus  berdasarkan pada  kepentingan  masyarakat  desa dalam  memenuhi  kebutuhannya  yang menunjang terhadap pembangunan nasional. Ide-ide pembangunan desa demikian  inilah  yang  akan  ditampung dalam  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  dan  akan  dimufakatkan  bersama dalam  musyawarah  pembangunan  desa sehingga  dapat  direncanakan  dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan menumbuhkan  prakarsa  dan  swadaya masyarakat  serta  partisipasi  aktif nantinya pada saat pelaksanaan
pembangunan  desa  yang  aspirasinya terwakilkan  melalui  lembaga  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Oleh karena  itu,  perencanaan  pembangunan desa akan dilaksanakan dalam musyawarah  pembangunan  desa  antara pemerintah dan Badan Permusyawaratan Desa. Dalam  hal  ini,  pemerintah  desa dan  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD) yang berfungsi untuk
menampung  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup  dan  penghidupannya.  Hal  ini diatur  dalam  Undang-Undang  nomor  6 tahun  2014  tentang  desa.  Hubungan antara  BPD  dengan  pemerintah  desa adalah  mitra,  artinya  antara  BPD  dan kepala  Desa  harus  bisa  bekerja  sama dalam  penetapan  peraturan  desa  dan APBDes.  BPD  mempunyai  tugas konsultatif  dengan  kepala  desa  untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam  melaksanakan  pemerintahan  dan pembangunan desa, selain itu BPD juga
berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala
desa.
Berdasarkan uraian diatas, dapat
dilihat  betapa  pentingnya  fungsi  dan tugas  Badan  Permusyawaratan  Desa dalam  meningkatkan  Kemajuan  suatu
desa,sehingga  Penulis  tertarik  untuk lebih  melakukan  penelitian  yang berkaitan  dengan  masalah  :  “Fungsi Badan  Permusyaratan  Desa  Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat  Desa  Selalejo,  Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo”.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  uraian  latar  belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah Fungsi Badan
Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Selalejo Kecamatan  mauponggo  Kabupaten Nagekeo  sebagai  Fungsi  Penampung serta Penyalur Aspirasi Masyarakat?

## TUJUAN PENELITIAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui fungsi Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Selalejo, Kecamatan  Mauponggo,  Kabupaten Nagekeo  dalam  menampung  dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

## MANFAAT PENELITIAN
Berdasarkan  penelitian  tersebut  di  atas, maka manfaat penelitian adalah sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis.
Secara  teoritis  menfaat  penelitian  ini adalah  untuk  mengkaji  penerapan  ilmu khususnya  yang  berkaitan  dengan fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa dalam  Menampung  dan  Menyalurkan Aspirasi  Masyarakat  Desa  Selalejo, Kecamatan  Mauponggo,  Kabupaten Nagekeo.
2. Manfaat praktis.
Secara  praktis  kegunaan  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
a. Bagi  masyarakat,  bahwa  hasil penelitian  ini  dapat  dijadikan informasi tentang cara-cara mengungkapkan aspirasi kepada pemerintah desa melalui BPD. b. Bagi BPD, bahwa hasil penelitian  ini  sebagai  bahan acuanpelaksanaan  kerja  sesuai fungsinya.

## TINJAUAN PUSTAKA

## 1.  Konsep  Badan  Permusyawaratan
Desa (BPD)
BPD yang sebelumnya berturut- turut  disebut  dengan  istilah  Lembaga Musyawarah  Desa,  Badan  Perwakilan Desa, sampai akhirnya Badan Permusyawaratan  Desa  adalah  badan pembuat  kebijakan  dan  pengawas pelaksanaan  kebijakan  desa.  Badan Permusyawaratan Desamerupakan
perwujudan demokrasi di
desa.Demokrasi  yang  dimaksud  adalah bahwa  agardalam  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang  diartikulasikan  dan  diagresiasikan oleh  BPD  dan  lembaga  masyarakat lainnya. Dalam pasal 29 Peraturan Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005 Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, serta dalam pasal 209 UU No 32 tahun 2004 Junto pasal 209 UU No 12 Tahun 2008 Juncto  Pasal  34  Peraturan  Pemerintah Nomor  72  tahun  2005  disebutkan bahwa fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa ialah menetapkan  Peraturan  Desa  bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan  aspirasi  masyarakat,  oleh karenanya BPD sebagai Badan Permusyawaratan  yang  berasal  dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai
jembatan  penghubung  antara  kepala desa  dengan  masyarakat  desa,  juga harus  menjalankan  fungsi  utamanya, yakni fungsi representasi.
Keanggotaan  BPD  seperti  yang disebutkan  dalam  pasal  30  PP  Nomor

## Fungsi Badan Permusyawaratan Desa ..........(Kornelis Bule)
72  Tahun  2005  adalah  wakil  dari penduduk desa bersangkutan bedasarkan keterwakilan wilayah.
AnggotaBPD  terdiri  dari  Ketua  Rukun Warga,  pemangku  adat,  golongan profesi,  pemuka  agama  dantokoh  atau pemuka  masyarakat  lainnya.  Masa jabatan  anggota  BPD  adalah  6  tahun dan  dapat  diangkat/diusulkan  kembali untuk  1  kali  masa  jabatan  berikutnya. Pimpinan  dan  anggota  BPD  tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai  Kepala  Desa  dan  Perangkat Desa.  Adapun  jumlah  anggota  Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan
dengan  jumlah  ganjil  paling  sedikit  5 (lima)  orang  dan  paling  banyak  11 (sebelas)  orang  dengan  memperhatikan luas  wilayah,  jumlah  penduduk  dan kemampuan  keuangan  desa  (Pasal  31 PP  Nomor  72  Tahun  2005)  sebagai
berikut : 1. Jumlah  penduduk  desa  sampai dengan 1.500 jiwa, jumlah anggota  BPD  sebanyak  5  (lima)
orang.
2. Jumlah  penduduk  desa  antara 1.501  sampai  dengan  2.000  jiwa, jumlah  anggota  BPD  sebanyak  7 (tujuh) orang.
3. Jumlah  penduduk  desa  antara 2.001  sampai  dengan  2.500  jiwa,
jumlah  anggota  BPD  sebanyak  9
(sembilan) orang.
4. Jumlah  penduduk  desa  antara 2.501  sampai  dengan  3.000  jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 11
(sebelas) orang. 5. Jumlah penduduk lebih dari 3.000
jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 13 (tiga belas) orang. Dalam Pasal 35 PP No 72 Tahun 2005, dijelaskan BPD mempunyai wewenang: 1. Membahas  rancangan  Peraturan Desa bersama Kepala Desa 2. Melaksanakan pengawasan terhadap  pelaksanaan  Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 3. Mengusulkan  pengangkatan  dan pemberhentian Kepala Desa 4. Membentuk  panitia  pemilihan Kepala Desa 5. Menggali, menampung, menghimpun,  merumuskan  dan menyalurkan  aspirasi  masyarakat dan menyusun tata tertib BPD.
Dan  dalam  pasal  37  PP  No  72  Tahun 2005, Anggota BPD mempunyai hak:
a. Mengajukan  rancangan  Peraturan Desa
b. Mengajukan pertanyaan
c. Menyampaikan usul dan pendapat
d. Memilih dan dipilih
e. Memperoleh tunjangan

## 2. Tugas Dan Fungsi BPD
a.     Tugas Pokok BPD
BPD mempunyai tugas menampung dan menyalurkan  aspirasi  masyarakat  desa dengan memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh kepala desa sebelum  ditetapkan  menjadi  peraturan desa.
Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa  menurut  UU  Desa  No.  6  Tahun 2014  Pasal  55  adalah  :  Badan Permusyawaratan  Desa  mempunyai fungsi:
1. Membahas dan menyepakati rancangan  peraturan  desa  bersama
kepala  desa
2.  Menampung  dan  menyalurkan
aspirasi masyarakat desa 3.  Melakukan  pengawasan  Kinerja kepala desa Fungsi BPD menurut Peraturan Pemerintah yakni menetapkan peraturan desa bersama dengan kepala desa, disini BPD  dan  pemerintah  desa  (kepala  desa beserta  aparat)  merupakan  mitra  , bekerja sama membangun kesejahteraan masyarakat desa serta berfungsi menampung  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat sebagai ungkapan,
ide/gagasan untuk kehidupan yang lebih baik.
b.   Wewenang  BPD
Adapun  wewenang  dari  BPD  menurut Undang-Undang  Desa  Nomor  6  Tahun 2014 pasal 56 adalah:
1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
2.  Melaksanakan  pengawasan  terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa. 3.  Mengusulkan  pengangkatan  dan pemberhentian kepala desa. 4.  Membentuk  panitia  pemilihn  kepala desa 5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkanaspirasi masyarakat. 6. Menyusun tata tertib BPD. Sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut memiliki wewenang  menjadi  pengawas  yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintah  desa,  peraturan  desa, anggaran  pendapatan  desa,  keputusan kepala  desa,  serta  kerjasama  yang dilaksanakan antar desa atau perjanjian- perjanjian yang diadakan untuk kepentingan  desa.  Selain  itu  juga  BPD memiliki kewenangan untuk
menampung  aspirasi  masyarakat  yaitu dengan menanganginya secara langsung
serta menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau  instansi  yang  berwenang  untuk kesejahteraan masyarakat serta
pembangunan desa.

## 3.  Strategi  dalam  Menampung  dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat
Badan  Permusyawaratan  Desa merupakan  perwujudan  demokrasi  di desa.Demokrasi  yang  dimaksud  adalah bahwa  agar  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang  diartikulasikan  dan  diagresiasikan oleh  BPD  dan  lembaga  masyarakat lainnya.  Oleh  karenanya  BPD  sebagai Badan  Permusyawaratan  yang  berasal dari  masyarakat  desa,  disamping
menjalankan fungsinya sebagai
jembatan  penghubung  antara  kepala desa  dengan  masyarakat  desa,  juga harus  menjalankan  fungsi  utamanya, yakni fungsi representasi.
Perubahan  ini  didasarkan pada  kondisi  faktual  bahwa budaya  politik  lokal  yang berbasis pada filosofi “musyawarah  untuk  mufakat”.
Musyawarah  berbicara  tentang
proses, sedangkan mufakat berbicara  tentang  hasil.  Hasil yang  baik  diharapkan  diperoleh dari  proses  yang  baik.  Melalui musyawarah  untuk  mufakat, berbagai  konflik  antara  para  elit politik dapat segera diselesaikan secara  arif,  sehingga  tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan  masyarakat  luas. Dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD harus memahami teori-teori yang berkaitan dengan demokrasi: a.  Abraham  Lincoln  (Presiden Amerika ke-16) ”Demokrasi adalah suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, olehrakyat dan untukrakyat.  Dapat  disimpulkan bahwa  pemegang  kekuasaan yang  tertinggi  dalam  suatu sistem  demokrasi  yaitu  ada  di kuasa rakyat dan rakyat memiliki  hak,  kesempatan  dan suara yang sama untuk mengontrol dan mengatur kebijakan  pemerintah  melalui keputusan yang terbanyak.”
b. Menurut Sidney Hook “Demokrasi adalah sistem pemerintahan  dimana  setiap keputusan  pemerintah  yang penting secaralangsung ataupun tidak didasarkan padakesepakatan mayoritas yang  diberikan  bebas  dari rakyat  dewasa.(  Sidney  hook dalam buku john echols.”(1978;234) c. John L. Esposito “Demokrasi  pada  dasarnya
adalah  kekuasaan  dari  dan untuk  rakyat.  Oleh  karenanya,
semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun  mengontrol  kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah.  Selain  itu,  tentu saja  lembaga  resmi  pemerintah terdapat  pemisahan  yang  jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.”
Tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Anggota  BPD  dalam  menggali, menampung  dan  menyalurkan aspirasi  masyarakat  dilakukan dengan: a. Melakukan kunjungan ke masyarakat dalam wilayah desa; b. Menampung aspirasi dari masyarakat  dengan  cara  tatap  muka baik  secara  perseorangan  maupun bersama-sama;
c. Menerima  usulan  baik  secara  lisan maupun  tertulis  selama  usulan tersebut  tidak  bertentangan  dengan peraturan  perundang-  undangan yang  berlaku  maupun  secara  adat istiadat;
d. Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c wajib dimusyawarahkan oleh anggota untuk menjadi masukan dalam pembangunan masyarakat desa.

## 2. Konsep Aspirasi Masyarakat
Aspirasi  adalah  harapan dan  tujuan  keberhasilan  pada masa yang akan datang, beraspirasi bercita-cita, berkeinginan,  berhasrat  serta keinginan  yang  kuat  untuk mencapai sesuatu, seperti keberhasilan dalam tujuan keinginan  tersebut.  Aspirasi dalam bahasa inggris ‘aspiration’ berarti  cita-cita. Aspiration menurut kata
dasarnya,  aspire  berarti  cita-cita atau  juga  berkeinginan,  Echols (1983:41).  Sedangkan  menurut Poerwadarminta  (1976)  aspirasi adalah  gairah  (keinginan  atau harapan yang keras).
Menurut  kamus  umum Bahasa  Indonesia,  yang  disebut cita-cita adalah keinginan, harapan,  tujuan  yang  selalu  ada dalam  pikiran.  Disadari  atau tidak semua orang tentu mempunyai rencana hidup. Sehubungan  dengan  rencana hidup, Hurlock (1974:265)menyatakan Setiap orang mempunyai rencana hidup yang  ingin dicapai  sebagai hasil hubungan  fisik  dan  sosial dengan lingkungannya. Rencana hidup  ini  sedikit  banyak  ikut menentukan kegiatan yang dilakukan  sekarang.  Masyarakat berasal  dari  bahasa  ‘arab’  yaitu ‘musyarak’ .
Masyarakat memiliki  arti  sekelompok  orang yang  membentuk  sebuah  sistem semi tertutup atau terbuka.
1.  Menurut  Linton  (1936:  91), masyarakat  adalah  setiap  kelompok manusia  yang  telah  cukup  lama  hidup
dan  bekerjasama,  sehingga  masyarakat itu  dapat  mengorganisasikan  dirinya dan  berfikir  tentang  dirinya  sebagai suatu  kesatuan  sosial  dengan  batas- batas tertentu.
2.  Menurut  Iver  (1955:  5),  masyarakat ialah  suatu  sistem  dari  cara  kerja  dan prosedur,  dari  otoritas  dan  saling  bantu membantu  yang  meliputi  kelompok- kelompok  dan  pembagian-pembagian sosial  lain,  system  dari  pengawasan tingkahlaku  manusia  dan  kebebasan sistem  yang  kompleks  yang  selalu berubah  atau  jaringan-jaringan  dari sosial itulah yang dinamakan masyarakat. 3.  Menurut  Znaniecki  (1950:  145) menyatakan bahwa masyarakat merupakan  suatu  sistem  yang  meliputi unit  biofisik  para  indifidu  yang bertempat  tinggal  pada  suatu  daerah geografis tertentu dari suatu generasi. 4.  Menurut  Laski  (1947)  dalam The
State in Theory and Practice. Mengemukakan  bahwa.  “Masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama  dan  bekerja  sama  untuk mencapai terkabulnya keinginan- keinginan mereka bersama”.

## 3. Pemerintahan Desa
Dengan dikeluarkannya UU No.
6  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah, desa adalah desa dan desa adat atau  yang  disebut  dengan  nama  lain, selanjutnya  desa  adalah  kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional    yang  diakui  dan  dihormati dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Undang-Undang  No.  6  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, mengakui  otonomi  yang  dimiliki  oleh desa  ataupun  dengan  sebutan  lainnya dan  kepada  desa  melalui  pemerintahan desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian  dari  pemerintah  ataupun pemerintah  daerah  untuk  melaksanakan urusan  pemerintah  tertentu.  Sedangkan desa  di  luar  desa  geneologis  yaitu  desa yang  bersifat  administratif  seperti  desa yang  dibentuk  karena  pemekaran  desa ataupun  karena  transmigrasi  ataupun karena  alasan  lain  yang  warganya pluralistis,
majemuk, ataupun heterogen,  maka  otonomi  desa  akan diberikan  kesempatan  untuk  tumbuh
dan berkembang sesuai dengan perkembangan desa itu sendiri. Desa dapat melakukan
perbuatan  hukum,  baik  hukum  publik maupun  hukum  perdata,  memiliki kekayaan,  harta  benda,  dan  bangunan serta  dapat  dituntut  dan  menuntut  di pengadilan.  Untuk  itu  kepala  desa dengan  persetujuan  BPD  mempunyai wewenang  untuk  melakukan  perbuatan hukum  dan  mengadakan  perjanjian yang saling menguntungkan.
Desa memiliki sumber
pembiayaan  berupa  pendapatan  desa, bantuan  pemerintah  dan  pemerintah daerah,  pendapatan  lain-lain  yang  sah, sumbangan  pihak  ketiga  dan  pinjaman desa.  Berdasarkan  hak  asal-usul  desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan  perkara  atau  sengketa dari  para  warganya.  Dalam  upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan  kepada  masyarakat  yang bercirikan perkotaan dibentuk kelurahan sebagai  unit  pemerintahan  kelurahan yang berada di dalam daerah kabupaten dan/atau daerah kota.
Dalam penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  dibentuk  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  atau
sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan,
yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa, seperti dalam pembuatan dan
pelaksanaan  Peraturan  Desa,  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa,  dan keputusan  Kepala  Desa.  Di  desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan  sebagai  mitra  kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
Kepala  Desa  pada  dasarnya bertanggungjawab  kepada  rakyat  desa yang  dalam  tata  cara  dan  prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada  Bupati  atau  walikota  melalui Camat. Kepada Badan
Permusyawaratan  Desa,  Kepala  Desa wajib  memberikan  keterangan  laporan pertanggungjawabannya  dan  kepada rakyat menyampaikan informasi pokok- pokok  pertanggungjawabannya  namun tetap  harus  memberi  peluang  kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban tersebut. Desa tidak lagi merupakan level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah tetapi menjadi independent community, sehingga setiap  warga  desa  dan  masyarakat desanya berhak berbicara atas kepentingannya  sendiri  dan  bukan  dari atas  ke  bawahan  seperti  selama  ini terjadi.  Desa  dapat  dibentuk,  dihapus, dan/atau digabungkan
dengan memperhatikan  asal-  usulnya  atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan pemerintahan kabupaten dan DPRD.

## KERANGKA PEMIKIRAN
Keberadaan  BPD  sangat  di butuhkan  dalam  proses  pembangunan sebuah  desa  untuk  meningkatkan kemajuan  sebuah  desa.  Hal  yang menjadi masalah adalah BPD yang pada dasarnya  merupakan  cerminan  atau representative  dari  masyarakat  Desa belum  dapat  melaksanakan  tugas  dan fungsinya dengan semaksimal mungkin. Fungsi  BPD  yaitu  sebagai  penampung dan  penyalur  aspirasi  rakyat  belum dilaksanakan  dengan  baik,  sehingga kinerja BPD tidak m
enunjukan  peningkatan  atau perbaikan.  Jika  terus  dibiarkan  akan menjadi  masalah  bagi  pemerintahan Desa,  mungkin  ada  banyak  factor  yang
mempengaruhi  kinerja  BPD  dalam melaksanakan fungsi sebagai penampung  dan  penyalur  aspirasi masyarakat.  BPD  harus  lebih  kreatif dan inovatif dalam menjalankan fungsinya.  Hal  tersebut  dikarenakan adanya  kesejajaran  peran  yang  dimiliki BPD dengan pemerintah Desa sehingga saling  mendukung  satu  sama  lain  agar tercipta hubungan yang harmonis dalam mewujudkan masyarakat Desa yang adil dan  makmur  sesuai  dengan  amanat UUD 1945 alinea keempat.
Hubungan  saling  mendukung tersebut  tentunya  akan  menghasilkan keuntungan  bagi  kedua  belah  pihak, tetapi  bukan  berarti  BPD  kemudian berkonspirasi  dengan  pemerintah  Desa baik  dalam  melaksanakan  fungsi pengawasan maupun fungsi penampung dan  penyalur  aspirasi  masyarakat  Desa untuk bersama-sama melakukan tindakan korupsi. Karena begitu besarnya pengaruh BPD dalam penyelenggaraan  pemerintahan  Desa, maka BPD harus meningkatkan kompetensinya dalam memberikan Zero toleransi  (tidak  ada  toleransi)  baik terhadap kejanggalan penyusunan
RAPDes  maupun  menyalurkan  aspirasi masyarakat  Desa  yang  sesuai  dengan
yang disuarakan atau diusulkan masyarakat Desa. Konsep  kedepan  BPD  desa selalejo, kecamatan Mauponggo, kabupaten  Nagekeo  dapat  memiliki kinerja yang maksimal dalam melaksanakan  fungsinya,  baik  fungsi pengawasan maupun fungsi penampung dan  penyalur  aspirasi  masyarakat.  Ide- ide pembangunan desa yang berdasarkan  aspirasi  masyarakat  Desa akan ditampung dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan desa, sehingga  dapat  direncanakan  dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat.
Hal  ini  pada  akhirnya  akan menumbuhkan  prakarsa  dan  swadaya masyarakat  serta  partisipasi  aktif nantinya pada saat pelaksanaan pembangunan  desa  yang  aspirasinya terwakilkan  melalui  lembaga  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Agar fungsinya  dapat  berjalan  secara  efektif yaitu  sebagai  penampung  dan  penyalur aspirasi  masyarakat  desa,  BPD  harus harus terjun langsung ke lapangan untuk menyerap,  menampung,  menghimpun,
dan menindaklanjuti aspirasi
masyarakat  tersebut  untuk  di  bicarakan sehingga mencapai masyawarah mufakat. Berdasarkan uraian diatas maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut:

## METODE PENELITIAN

## 1. Lokasi Penelitian
Adapun  lokasi  penelitian  ini  adalah pada kantor Desa dan Badan Permusyawaratn Desa (BPD)   Selalejo, kecamatan  Mauponggo,  Kabupaten
Nagekeo,  Propinsi  Nusa  Tenggara Timur (NTT)

## 2. Jenis Data
Menurut  Mangkuatmodjo  (1997:8-9), berdasarkan  bentuknya  dikenal  ada  2
jenis data yaitu :
a. Data Kuantitatif
Data  kuantitatif,  yaitu  data  dalam bentuk  angka  sebagai  hasil pengamatan atau pengukuran yang dapat  dihitung  dan  diukur.  Data kuantitatif dalam penelitian berbentuk bilangan angka absolute maupun  relative,  baik  yang diperoleh  secara  langsung  dari
sumber  data  maupun  melalui kuantifikasi atas data kualitatif.
b. Data Kualitatif Data kualitatif, yaitu data yang
tidak berbentuk angka. Dalam penelitian ini data kualitatif berupa data yang tidak berupa angka atau data yang tidak diangkakan atau tidak dapat dihitung.

## 3. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh . Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1.  Data  primer,  diperoleh  dari  hasil penelitian  di  lapangan  secara  langsung dari  sebenarnya,  dan  pihak-pihak  yang bersangkutan  dengan  masalah  yang akan  dibahas  dalam  hal  ini  adalah  dari Badan Permusyawaratan Daerah (BPD), pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, dan masyarakat  yang  terdiri  dari  tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh wanita. Untuk  memperoleh  sumber  data  primer digunakan  teknik  wawancara  dan observasi.
2.  Data  sekunder,  untuk  memperoleh sumber data sekunder penulis menggunakan  teknik  dokumentasi.  Hal ini dapat dilakukan dengan mencari dan
Fungsi BPD:
-Menampung
Aspirasi
-Menyalurkan Aspirasi Badan Permusyawaratan Desa
mengumpulkan  data  melalui  informan secara  tertulis  ataupun  gambar-gambar yang  berhubungan  dengan  masalah- masalah penelitian. SEJARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SELALEJO Pada awalnya lembaga
perwakilan  masyarakat  di  Desa  adalah lembaga  musyawarah  Desa,  yang cakupan kerjanya meliputi wilayah desa Selalejo  sejak  tahuan  2002  melalui peraturan  daerah  (Perda)  Nomor  28 tahun  2002  telah  berdiri  Badan Perwakilan Desa (BPD), berlaku hingga tahun  2007  pada  tahun  2007  dengan diterbitkan  peraturan  daerah  (perda) Nomor 32 tahun 2007, sejak masa itulah
Badan Perwakilan Desa diubah menjadi badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Selalejo. Lahirnya Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD),  sebagai sebuah  lembaga  otonom  di  Desa Selalejo merupakan wujud dari implementasi  Undang-undang  Nomor 32  Tahun  2004  yang  mengatur  tentang kemandirian desa dalam rangka otonomi  daerah.  Salah  satunya  adalah
pemberdayaan  dan  meredifinisi  fungsi dan  peranan  Badan  Permusyawaratan
Desa  (BPD)  sebagai  parlemen  desa
yang  harapkan  bakal  menjadi  tulang punggung praktek demokrasi di Pedesaan.  Namun  harus  selalu  diingat bahwa  tiada  hak  tanpa  kewajiban  tiada kewenangan tanpa tanggung jawab, dan tidak  ada  kebebasan  tanpa  batas  dan harus  berlandaskan  koridor  peraturan perundang-udangan yang berlaku.
a. Proses dan Mekanisme Pemilihan dan Pemberhentian Anggota dan Pimpinan Badan Persmusyawatan Desa (BPD) Desa Selalejo
Dalam rangka mewujudkan  wahana  demokrasi di  desa  yang  berfungsi  sebagai lembaga  legislative  dalam  hal pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan  desa  maka  ditiap desa dibentuk Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD). Adapaun  mekanisme  pemilihan anggota sebagaimana yang
terdapat dalam Peraturan Daerah
(PERDA)  Kabupaten  Nagekeo Nomor32  tahun  2007  bab  II Pasal 3, 4 dan 5
1. Satu  bulan  berakhirnya  masa jabatan  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD),  Desa  mengadakan
musyawarah  pemilihan  anggota BPD dengan fasilitas oleh Camat.
2. Anggota  BPD  adalah  wakil  dari penduduk  desa  yang  bersangkutan yang dipilih berdasarkan perwakilan wilayah  yang  ditetapkan  dengan cara musyawarah.
3. Musyawarah  pemilihan  anggota
BPD  dihadiri  oleh  para  Kepala Dusun,  Tokoh  Masyarakat,  Tokoh Agama,  Pemangku  Adat,  Golongan Profesi, Para Ketua Rukun Tetangga dan  pemuka  masyarakat  lainnya yang ada di Desa.
4. Mekanisme musyawarah dan mufakat adalah : a.  Musyawarah  dipimpin
Camat  atau  Pejabat  yang ditunjuk sebagai fasilitator.
b.  Musyawarah  dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota musyawarah yang ada dalam daftar undangan. c.  Apabila  tidak  tercapai mufakat maka dilaksanakan voting. d.  Hasil  permusyawaratan pemilihan  BPD,  selambat- lambatnya  7  (tujuh)  hari sejak pelaksanaan permusyawaratan harus
dilaporkan  oleh  Camat  atau  fasilitator yang  ditunjuk  untuk  mendapatkan pengesahan dengan keputusan Bupati. e.  Paling  lambat  30  hari  setelah pengesahan,  Bupati  atau  Pejabat  lain yang  ditunjuk  melantik  BPD.  Adapun tata  cara  penggantian  anggota  BPD lebih  lanjut  diatur  dalam  tata  tertib BPD.
b. Struktur dan Bidang Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Selalejo.
Struktur  Badan  Permusyawaratan  Desa Selalejo  terdiri  atas:  Ketua,  Wakil Ketua, Sekretaris, Pokja I, Pokja II dan Pokja  III,  serta  Anggota.  Adapun
NO. NAMA ALAMAT JABATAN 1. Yosue Syukur Lewa Wula. SE Pusu Ketua 2. Petrus kota Kana Wakil 3. Ignasia Ari Oy Woloyabu Sekretaris 4. Servasius Sa Pusu Anggota 5. Petrus So’o Bule Mabhasele Anggota 6. Yoseph Nuwa Wolo wayu Anggota 7. Titus Wegu Reko Anggota
struktur  Badan  Permusyawaratan  Desa Selalejo adalah sebagai berikut :
c. Mekanisme Kerja Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Desa Selalejo Untuk menyokong kinerjanya sebagai lembaga permusyawaratan di Desa. Badan  Permusyawaratan  Desa Selalejo  menjalankan  mekanisme  kerja berdasarkan  pada  prinsip  musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat berdasarkan  pada  kepentingan  warga desa prinsip ini dijalankan dengan cara :
a. Sidang  Istimewa  Merupakan  rapat yang  bersifat  khusus  dan  untuk membahas  persoalan  yang  sangat penting  menyangkut  kepentingan kekuasaan  dan  masyarakat.  Dalam bentuknya  seperti  sidang  istimewa untuk  membahas  tentang  Kepala Desa  yang  menyalahi  Peraturan perundang-undangan atau pelanggaran terhadap amanat masyarakat. b. Sidang Umum Rapat umum merupakan  Rapat  awal  dan  akhir kepemimpinan Badan Permusyawaratan Desa, yang berfungsi untuk menetapkan Program Umum Badan Permusyawaratan Desa (BPD), menetapkan  ketua  dan  perangkat Badan  dan  menetapkan  peraturan desa.
c. Rapat Kerja Tahunan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Selalejo. Rapat kerja ini merupakan suatu  wadah  yang  dihadiri  oleh seluruh  atau  2/3.  Anggota  terpilih Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  dan  Kepala  Desa  untuk menetapkan  program  kerja  Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
selam satu tahun.
d. Rapat  Koordinasi  Rapat  pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  Desa  Selalejo  merupakan rapat  koordinasi  antara  Kelompok Kerja  BPD  dengan  badan  pimpinan BPD. Dilakukan berdasarkan kebutuhan  dan  dalam  kondisi tertentu.  Rapat  koordinasi  juga merupakan  rapat  yang  dijalankan dalam  kondisi  tertentu  dimana membutuhkan  koordinasi  antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Selalejo dengan Kepala Desa,  untuk  memusyawarahkan  hal yang penting dan mendesak. Mengacu  kepada  Peraturan  Daerah (PERDA)  Nomor  32  Tahun  2007 Tentang  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  Bab  IV,  Dari Mekanisme Kerja Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  di atas pelibatan masyarakat atau yang di  wakili  oleh  Tokoh  Masyarakat sebagaimana  yang  dituturkan  oleh Fransiskus  weke  di  bawah  ini  : “Keterlibatan masyarakat atau Tokoh  Masyarakat  dalam  kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  tidak  begitu  di  utamakan kecuali  dalam  rapat  umum  atau rapat pembahasan soal adat (hukum) dan pembahasan peraturan Desa dan membahas aspirasi masyarakat desa Selalejo”.

## HASIL PENELITIAN
1. Fungsi  Badan  Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Selalejo Sebagai Penampung dan Penyalur Aspirasi Masyarakat NO USULAN, ASPIRASI DAN ULASAN PENYAMPAIAN KE BPD 1 Masalah RASKIN 23 mei  2013 2 Masalah jalan yang belum memadai 17 Juli 2014 3 Masalah  listrik  yang belum masuk 10 Februari  2014 4 Masalah  pendistribusian air minum 12 April 2012 5 Uang  pembayaran  Pajak bumi dan bangunan 12 April 2014 6 Perbaikan kinerja Pemerintah Desa 12 juli 2014 7 Bantuan  bencana  angina topan pada tahun 2010 Tahun 2010 8 Menyiasati agar dari desa Selalejo  dan  Selalejo  I dapat  terpilih  anggota DPRD  Nagekeo  minimal 1 (satu orang) 9 Maret 2014 9 Usulan pembangunan 5 September 2014
Sebagai  sebuah  lembaga pemerintahan desa, BPD (Badan Permusyawaratan  Desa)  desa
Selalejo menjalankan  fungsinya dengan  baik.  Segala  keputusan yang  diambil  selalu  berada dalam koridor perundang- undangan  yang  berlaku.  Fungsi Badan  permusyawaratan  Desa (BPD)  sebagai  Fungsi  Penyalur dan Penampung aspirasi Masyarakat  sesuai  yang  tertera dalam undang-undang desa tahun 2014.  BPD sebagai wakil rakyat  di  desa  adalah  sebagai tempat  bagi  masyarakat  desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung  segala  keluhan- keluhannya dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada  instansi  atau  lembaga yang  terkait.  Kedudukannya yang  menjadi  jembatan  antara masyarakat dan pemerintah Desa  menjadi  strategis  dimana semua  keluhan  dan  keinginan masyarakat  dapat  tersalurkan dengan  sistematis.  Berdasarkan hasil  observasi  dan  wawancara yang  telah  dilakukan  kepada para  informan  penelitian,  maka diketahui  bahwa  banyak  cara yang  dilakukan  BPD  untuk menampung  segala  keluhan- keluhan yang kemudian ditindaklanjuti yaitu dengan cara tertulis  dan  secara  lisan.  Cara tertulis misalnya dengan membuka kotak kritik dan saran baik  itu  untuk  pemerintah  desa, BPD  itu  sendiri  ataupun  aparat yang di atasnya, dan dengan cara lisan yaitu masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada BPD pada saat ada pertemuan desa atau rembug
desa  dan  ketika  ada  rapat  BPD.
Cara  BPD  Desa  Selalejo  dalam menampung aspirasi masyarakat adalah sebagai berikut: 1.  Cara  Tertulis.  Masyarakat  Desa menyalurkan  aspirasinya  dengan cara tertulis yang kemudian diberikan kepada BPD pada saat ada pertemuan BPD atau rapat BPD. 2. Cara Lisan. Masyarakat menyampaikan  aspirasinya  secara langsung  kepada  BPD  ketika  ada pertemuan BPD atau rapat BPD.
Beberapa  contoh  aspirasi  yang  masuk ke  BPD  Selalejo  antara  lain  seperti pada tabel sebagai berikut:
Tabel Aspirasi dan Penanganan BPD Adapun cara BPD Desa Selalejo dalam  menyalurkan  aspirasi masyarakat  adalah  dengan  cara
sebagai berikut. 1) BPD menyampaikan dan membahasnya  bersama  pemerintah desa  pada  pertemuan  rutin  setiap  3
(tiga) bulan sekali.
2) Apabila  masalahnya  mendesak, maka  BPD  langsung  koordinasi dengan  pemerintah  desa  untuk membicarakan masalah dimaksud.
BPD  Desa  Selalejo  dalam menampung aspirasi masyarakat yang  dilakukan  baik  secara tertulis  ataupun  secara  lisan yaitu  dengan  cara  mengadakan
pertemuan BPD atau rapat BPD setiap 40 hari dan setiap 3 (tiga) bulan  sekali.  Akan  tetapi  untuk hal-hal  yang  sangat  penting dapat  dilakukan  pertemuan  desa kapan  saja  waktunya.  Sedikit berbeda  dengan  cara  yang dilakukan  BPD  Desa  Selalejo dalam menampung aspirasi masyarakat  desa  yaitu  dengan cara  mengadakan  pertemuan warga desa  yang dihadiri semua warga desa dari berbagai elemen yang dilakukan setiap 2 (minggu)  minggu  sekali.  Jadi dalam pertemuan ini masyarakat Desa Selalejo dapat menyampaikan aspirasinya secara  lisan  dan  langsung kepada  BPD.  Selain  membahas permasalahan  yang  ada  di  desa, guna meningkatkan dan menjaga kerukunan  warga  Desa  Selalejo, dalam  pertemuan  tersebut  juga diadakan diskusi sebagai selingan. Dalam  setiap  pertemuan
warga  desa  baik  melalui  rapat RT, pertemuan BPD, tokoh desa ataupun  pertemuan-pertemuan lain,  mengenai  kehadiran  warga desa  adalah  dengan  kesadaran
ataupun  inisiatif  sendiri  dari warga  desa  tersebut.  Salah  satu laporan  dari  masyarakat  Desa Selalejo  yang  sering  diterima oleh  BPD  adalah  mengenai kasus  RASKIN  yang  dalam beberapa  waktu  yang  lalu tepatnya  tanggal  23  Mei  Tahun 2013  sempat  diselewengkan oleh petugas yang tidak bertanggungjawab  (Wawancara dengan  Bapak  Yosue  Syukur Lewa  Wula.  SE,  ketua  BPD Desa  Selalejo)  dan  Bapak Fransiskus Weke, warga masyarakat)  tanggal  24  juni 2015). Hal ini merupakan masalah  yang  rawan,  kemudian BPD  menindaklanjuti  apa  yang di  dapat  dari  masyarakat  dan memprosesnya  dengan  cara mengadakan  pertemuan  dengan
Kepala  Desa  untuk  mencari solusi dari masalah yang diadukan  oleh  masyarakat  desa tersebut. Akhirnya setelah diadakan pertemuan antara pemerintah  desa  dalam  hal  ini khususnya  Kepala  Desa,  BPD dan  masyarakat  desa,  akhirnya persoalan tersebut dapat
diselesaikan dengan cara mengamati  semua  kerugian  dan menyita  aset  mereka  dan  hasil akhirnya  dapat  diterima  oleh semua pihak. Dari beberapa permasalahan  di  desa  yang kemudian  sampai  pada  BPD pasti memperoleh penyelesaiannya. Sebagai contoh persoalan mengenai pengangkatan  perangkat  Desa Selalejo  (Wawancara  dengan
Bapak  Petrus  kota,  wakil  ketua BPD  Desa  Selalejo,  tanggal  25
juni  2015).  Prioritas  BPD  Desa Selalejo  dalam  hal  ini  yaitu pengisian kekosongan perangkat desa. Maka diprioritaskan setelah  pemilu  presiden  dan wakil  presiden  yang  dilakukan secara langsung, akan dilakukan pemilihan perangkat desa. Adapun  perangkat  yang  kosong yaitu:  1)  Kepala  Dusun  dan  2) perangkat urusan kemasyarakatan. Beberapa contoh di atas adalah merupakan salah  satu  fungsi  dari  BPD sebagai tempat penampung aspirasi  masyarakat  baik  itu  di desa Selalejo. Mengenai aspirasi beberapa wilayah yang menghendaki agar terjadi pemekaran wilayah Desa Selalejo menjadi perhatian serius  Badan  permusyawaratan Desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya  pertemuan  antara  kedua lembaga  pemerintahan  desa
Selalejo.  Pemekaran  desa  yang dikehendaki masyarakat dibicarakan  pada  pertemuan antara  pemerintah  Desa,  BPD dan  masyarakat  Selalejo  yang luas wilayah dan jumlah penduduknya  sudah  memenuhi persyaratan  agar  dimekarkan menjadi  2  (dua)  wilayah  Desa. Kedua  belah  pihak  akhirnya bersepakat agar setelah pemekaran  dilakukan  penetapan Nama  desa  sesuai  keinginan sebagian  masyarakat  Desa  yang menghendaki  agar  Nama  Desa baru  tetap  diberikan  nama
Selalejo  tetapi  ditambahkan  1 (satu)  sebagai  pembeda  antara kedua desa tersebut. Selanjutnya dilakukan pembagian baik wilayah  maupun  infrastruktur dasar  yang  ditempatkan  pada
masing-masing  wilayah  yang dimekarkan.
Dalam wawancara bersama  Bpk  Servasius  Sa, (anggota BPD Selalejo) diungkapkan  bahwa  persoalan yang menjadi perhatian masyarakat  berkaitan  dengan aktivitas  perekonomian  yaitu sulitnya memasarkan hasil panen  akibat  tidak  adanya  jalur transportasi  yang  memadai.
Jalan  yang  ada  tidak  memenuhi standar  keamanan  karena  letak desa  Selalejo  yang  berada  di pegunungan  yang  curam  dan berbahaya. Masyarakat menghendaki  agar  secepatnya dilakukan  pembangunan  jalan. BPD  bersama  pemerintah  Desa segera  melakukan  pertemuan dengan masyarakat guna mendiskusikan  langkah-langkah yang  ditempuh  agar  aspirasi yang  diterima  ditindaklanjuti kepada pemerintah Daerah melalui wakil rakyat yang duduk di kursi legislative. Hasil  pertemuan  di  balai Desa  kemudian  disampaikan kepada  wakil  rakyat  melalui pertemuan lanjutan yang
diadakan  pada  tanggal  17  Juli 2014.  Tanggapan  positif  dari wakil  rakyat  diteruskan  kepada
PEMDA  Nagekeo.  5  (lima)
bulan  terhitung  sejak  pertemuan tersebut,  Pemda  melalui  dinas terkait melaksanakan pembangunan  jalan  sepanjang  8 (delapan) km yang menghubungkan  desa  Kota  Keo dan  Desa  Selalejo  dan  desa pemekaran Selalejo I. Aspirasi lain yang
direspon  baik  oleh  BPD  dan Pemerintah  Desa  adalah  usulan yang  berkaitan  dengan  Listrik yang  belum  menerangi  Desa
Selalejo sehingga kegiatan hanya  terjadi  disiang  hari. Wawancara bersama bapak Petrus Koba (anggota mayarakat),  pada  tanggal,  10 Juli  2015,  Pengelolahan  hasil komoditi masyarakat desa Selalejo  yang  terdiri  dari; cengkeh,  fanily  dan  kopi  tidak bisa dilakukan pada malam hari. Ketiadaan sarana penerangan ini sangat menghambat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat desa sehingga dipandang  perlu  untuk  segera
diusulkan  kepada  dinas  terkait melalui wakil rakyat yang duduk di  kursi  legislative  tingat  II kabupaten Nagekeo. Pertemuan antara masyarakat dan pemerintah desa Selalejo  bersama  BPD  segera menghasilkan kesepakatan. Hasil kesepakatan tersebut sudah mendapatkan respon positif  dari  Pemda  Nagekeo namun  pelaksanaannya  belum sesuai yang diharapkan masyarakat.  Hal  ini  diakibatkan oleh  pembangunan  yang  sejauh ini  baru  pengadaan  tiang  tanpa aliran listrik. Namun hal tersebut disambut  baik  oleh  warga karena  upaya  telah  dilakukan oleh pihak yang bertanggungjawab terhadap peningkatan pendapatan perkapita masyarakat desa Selalejo. Bantuan terhadap bencana  alam  yang  terjadi  pada tahun  2010  silam  juga  menjadi perhatian  BPD  desa  Selalejo. Wawancara bersama bapak Titus  Wegu  (anggota  BPD)  dan bapak  Daniel  Siga  (anggota masyarakat), Masyarakat
mengusulkan agar proses distribusi  bantuan  dilakukan berdasarkan wilayah yang terkena dampak bencana sehingga tidak mengalami kekecewaan di tengah masyarakat. Pertemuan dilakukan  di  balai  desa  dengan dihadiri  oleh  pihak  pemerintah desa,  masyarakat  dan  para donator. Hasilnya semua merasa puas  karena  prosesnya  berjalan dengan lancar dan adil.
Masalah  serius  yang dihadapai masyarakat desa Selalejo  adalah  distribusi  air minum yang tidak seimbang dan belum tertata secara baik. Dalam wawancara bersama bapak Bendiktus Mola pada tanggal 27 juni  2015  menyatakan  bahwa awalnya  selalu  terjadi  persoalan air  ditengah  masyarkat  desa.
Penyampaian masyarakat kepada  BDP  langsung  direspon dengan  diadakan  pertemuan dengan masyarakat desa bersama  pemerintah  desa  pada tanggal  12  april  2012.  Pada pertemuan  tersebut  mencapai kesepakatan  antara  pihak-pihak yang  bersengketa,  diantaranya
adanya  kesepakatan  pengadaan bak  penampung  dalam  ukuran besar dan sistim pendistribusiannya.  Pembuatan bak-bak  penampung  dengan memperhitungkan jumlah penduduk dalam sebuah wilayah atau dusun. Persoalan air minum dan  pendistribusiannya  dapat diselesaikan  dengan  baik  dan tetap  dipertahankan  hinga  saat ini.
Wawancara terhadap bapak  Servas  Sa,  (anggota  BPD Selalejo)  dan  Bapak  Fridus Nuga, (masyarakat desa Selalejo) berkaitan dengan kasus Uang  pembayaran  Pajak  Bumi dan Bangunan (PBB) di kecamatan  hanya  masuk  50%; menjadi sorotan ditingkat kecamatan.  BPD  menfasilitasi pertemuan  dengan  masyarakat desa  Selalejo  dan  pemerintah Desa. Tingkat kesadaran masyarakat  yang  minim  turut mempengaruhi proses pembayaran  pajak  bumi  dan bangunan sebagai sector andalan dalam  pemasukan  daerah.  Pada pertemuan  yang  diadakan  pada tanggal 12 april 2014 ditemukan beberapa kendala utama. Keluhan  masyarakat  tentang fasilitas  dan  infrastuktur  dasar memicu ketidakmampuan masyarakat  dalam  membayar
pajak.
Hal  ini  diakibat  tidak berjalan  lancarnya  penjualan hasil  komoditi  masyarakat  yang menjadi  satu-satunya  sumber pendapatan.  Melalui  pemerintah desa disepakati agar membentuk sebuah lembaga usaha desa yang berfungsi untuk menampung dan menjual hasil kebun para petani.
Beberapa bulan kemudian masyarakat  desa  Selalejo  telah mampu  membayar  pajak  100%. Hal  tersebut  sangat  membantu pendapatan perkapita masyarakat desa Selalejo hingga saat ini. Dalam wawancara
bersama  bapak  Petrus  So’o
Bule,  (anggota  BPD  desa Selalejo)  dan  bapak  Paskalis
Ebu,  (anggota  masyarakat  desa Selalejo),  pada  tanggal  12  Juli
2014 diadakan pertemuan bersama  pemerintah  desa,  para
tokoh agama, pemuka masyarakat dan masyarakat desa Selalejo  membahas  aspirasi masyarakat  berkaitan  dengan kinerja  pemerintah  desa  kinerja pemerintah  desa.    Masyarakat desa Selalejo berpendapat bahwa  kinerja  pemerintah  desa belum  memuaskan  sehingga perlu  dioptimalkan.  Salah  satu contoh kasus adalah ada beberapa  perangkat  desa  yang melayani  kebutuhan  masyarakat dilakukan di rumah pribadi. Hal ini  sangat  mengganggu  dan menghambat  masyarakat.  Pada pertemuan tersebut menghasilkan  beberapa  butir kesepakatan; seperti pelaksanaan
tugas  perangkat  desa  harus dilakukan  di  kantor  atau  balai desa  yang  ada.  Hingga  saat  ini masyarakat  menyatakan  sangat puas  dengan  pelayanan  para
aparatur desa. Persoalan lain yang dihadapi masyarakat desa Selalejo  adalah  tidak  efektifnya pelayanan public yang dilakukan pemerintah desa. Dalam wawancara dengan bapak
Nobertus Logo (activist pertanian yayasan Tani Mandiri) menyatakan  bahwa  pelayanan yang dilakukan pemerintah desa sempat tidak efektif dan terkesan arogan. Pada pertemuan yang  dilakukan  pada  tanggal  25 November 2014 bersama pemerintah desa dan masyarakat membahas  persoalan  tersebut.
Banyak  keluhan  masyarakat bahwa  pelayanan  pemerintah desa  kadang  dilakukan  di rumah-rumah  pribadi  aparat sehingga menyulitkan masyarakat  yang  membutuhkan pelayanan  cepat.  Masyarakat akhirnya dapat menikmati pelayanan  yang  dilakukan  di balai desa. Dalam wawancara dengan  bapak  Yoseph  Nuwa
(anggota  BPD)  dan  bapak  Felix Ndotu  (warga  masyarakat)  yang diadakan  pada  tanggal  14  juli 2015,  berkaitan  dengan  usulan agar  dibangun  tower  provider Telkomsel  di  desa  Selalejo. Usulan  dilakukan  akibat  tidak adanya  jaringan  telepon  yang menghambat  proses  komunikasi masyarakat Selalejo baik dengan
sanak  saudara  yang  berada  di rantauan maupun yang berhubungan  dengan  penjualan hasil  bumi  masyarakat  Desa Selalejo. BPD mengadakan pertemuan  bersama  pemerintah desa  dan  investor  provider
Telkomsel  bersama  masyarakat desa  Selalejo  yang  diadakan pada  tanggal  05  September 2012, menghasilkan kesepakatan bahwa  pada  awal  tahun  2013 segera dibangun tower dimaksud.  Pada  bulan  Maret 2013 proyek pembangunan tower  dilaksanakan  pada  tempat yang  mana  telah  diserahkan warga  desa  Selalejo  kepada pihak  Telkomsel.  Masyarakat kemudin dapat menikmati saluran telepon hingga saat ini. Berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban pemerintah  desa  dan  BPD  yang dilakukan  setiap  akhir  tahun tidak  disosialisasikan  kepada masyarakat.  Dalam  wawancara denan  bapak  Felix  Ndotu  pada tanggal  15  juli  2015  (anggota masyarakat),  dikemukan  bahwa pada tahun 2012 telah dilakukan pertemuan  antara  pemerintah desa  dan  masyarakat  berkaitan dengan
laporan pertanggungjawaban  pemerintah desa  dan  BPD  yang  tidak disosialisasikan kepada masyarakat sehingga hal tersebut  tidak  dipahami  oleh sebagian besar masyarakat. Disepakati pula bahwa harus ada sosialisasi  sehingga  masyarakat memahami kendala dan persoalan  yang  tengah  terjadi pada masyarakat. Pada kesempatan berikutnya masyarakat  dilibatkan  dalam rapat  pertanggungjawaban  baik pemerintah desa maupun BPD.
Pada  wawancara  yang
dilakukan  pada  tanggal  16  juli 2015 bersama bapak Titus Wegu dan  (anggota  BPD)  dan  bapak Albertus Wai (anggota masyarakat),  bahwa  ada  usulan yang  sifatnya  sangat  politis berkaitan  dengan  pemilihan legislative Nagekeo. Pertimbangan  strategis  agar aspirasi  masyarakat  Selalejo dapat disampaikan dan mendapat respon yang cepat dari PEMDA Nagekeo yang berkaitan  dengan  pembangunan
maupun  rencana  pembangunan di  wilayah  Desa  Selalejo  dan Desa Selalejo I. dengan populasi yang mencapai 2500 jiwa, maka hampir pasti 1 ( satu) kursi dapat dimenangkan.  Konsensus  agar aspirasi masyarakat desa Selalejo  ini  dapat  dilaksanakan maka dipandang perlu dilakukan sebuah pertemuan bersama pemerimah desa dan masyarakat yang difasilitasi oleh BPD. Pada tanggal 09 maret 2014 pertemuan tersebut dilaksanakan.  Pada  pertemuan terbuka tersebut dihasilkan beberapa kesepakatan yang meliputi upaya dan strategi agar kesepakatan tersebut mendapatkan  hasil.  Butir-butir kesepakatan yang telah dirumuskan  oleh  team  perumus mendapat  sambutan  antusias oleh  masyarakat.  Masyarakat juga  mengusulkan  agar  hasil pertemuan  dan  rumusan  yang telah dibuat tersebut disosialisasikan secara baik kepada segenap masyarakat agar pemahaman  yang  sama  dapat tercipta ditengah-tengah masyarakat Desa Selalejo.
Pada  pemilihan  umum legislative  yang  terselenggara pada  tahun  2014,  kedua  desa yaitu  desa  Selalejo  dan  Selalejo
I  dapat  mengirim  utusan  yang duduk  di  kursi  legislative  untuk pertama  kalinya.  Hal  tersebut sangat membantu karena memudahkan  masyarakat  untuk menyampaikan aspirasinya yang dibuktikan dengan pembangunan jalan Rabat Beton yang  sepanjang  7  km  yang membuka  akses  menuju  pasar- pasar  tradisional  di  sekitar Nagekeo  untuk  memasarkan hasil komoditi.
Usulan agar dibentuknya keamanan  malam  disekitar  desa oleh  sebagian  masyarakat  desa Selalejo  mendapat  sambutan baik oleh BPD.Tokoh masyarakat  dan  Rohaniwan dilibatkan  dalam  pertemuan yang  diadakan  pada  tanggal  29 Mei  2014.  Hal  ini  menjadi perhatian serius pemerintah desa berkaitan dengan beberapa kasus kehilangan  hasil  komoditi  yang terjadi  pada  beberapa  warga. Linmas  dan  para  pemuda dilibatkan. Dari hasil pertemuan
tersebut,  BPD  dan  pemerintah desa  menghasilkan  kesepakatan penting  dimana  muncul  sebuah kebijakan yang mengatur tentang Keamanan Desa melalui ronda malam bergiliran. Kegiatan  ronda  yang  sudah berjalan  baik  hingga  saat  ini mendatangkan  rasa  aman  bagi segenap  warga  masyarakat  desa Selalejo. Dengan demikian warga  tidak  lagi  mengalami kehilangan hasil komoditinya.
Warga  desa  Selalejo yang  mayoritas  adalah  petani mengusulkan  agar  pemerintah desa  memfasilitasi  adanya  pasar tradisional  agar  warga  dapat melakukan  transaksi  jual  beli hasil panen. Hal tersebut disambut  baik  oleh  BPD  dan segera  ditindaklanjuti  melalui pertemuan  pada  tanggal  23  Juni 2013.  Hasil  wawancara  dengan bapak  Daniel  Koba  (warga masyarakat).  Pada  pertemuan tersebut  menghasilkan  beberapa butir kesepakatan antara masyarakat  dan  pemerintahan Desa Selalejo. Diantaranya adalah  pembebasan  lahan  dan
segera dibangun pasar.
Namun hal tersebut belum  kelihatan  geliat  untuk pembangunan. Persoalan utamanya adalah sulitnya proses pembebasan lahan yang dimaksud.  Dalam  wawancara bersama  bapak  ketua  BPD
bapak  Yosuer  Syukur  Lewa
Wula  pada  hari  yang  sama  juga menyatakan  sulitnya  mencapai kesepakatan  dengan  pihak  yang memegang hak ulayat. Pemegang hak ulayat menghendaki  adanya  ganti  rugi dalam  jumlah  nyang  tidak terlalu besar. Pihaknya mengklaim  bahwa  menghindari adanya konfllik pada masa yang akan  datang  dimasa  anak  dan cucu.  Paling  tidak,  sebuah proses yang memuaskan melalui serah  terima  dari  pihak  ulayat dan pemerintah desa (wawancara pada tanggal 26 mei 2013) bersama kepala suku Sa’o
Mere,  bapak  Darius  Logo). Pihak  PEMDA  Nagekeo  sangat mendukung  program  tersebut namun  persoalan  ini  belum menemukan  jalan  hingga  saat ini.
2. Kendala dalam Pelaksanaan Fungsi  Badan  Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Selalejo sebagai Penampung Dan Penyalur Aspirasi Masyarakat. Sebagai  sebuah  lembaga  yang menjembatani  kepentingan  masyarakat dan pemerintah desa maupun
sebaliknya  telah  berjalan  dengan  baik. Namun  demikian  banyak  persoalan yang  ditemui  dalam  perjalanan  BPD Desa Selalejo.
1. Hal paling menonjol adalah kurangnya  pemahaman  masyarakat akan  keberadaan  lembaga  ini.  Hal ini  diakibatkan  oleh  sumber  daya manusia  yang  angka  buta  hurufnya relative tinggi.
2. BPD dan anggota belum memahami undang-undang  Desa  no.  6  Tahun 2014  mengatur  tentang  Badan Permusyawatan Desa dan Pemerintahan Desa. 3. Kurangnya animo masyarakat untuk mengetahui lebih jauh akan lembaga Badan Permusyawaratan Desa.
4. Kurangnya terlibat kaum muda yang buta huruf untuk turut mensosialisasikan keberadaan lembaga ini. 5. Adanya  arogansi  pihak  pemerintah desa terhadap lembaga permusyawaratan  desa.  Aparat  desa merasa mereka mempunyai
legitimasi karena kepala desa dipilih langsung  oleh  rakyat  sedangkan BPD dan perangkatnya tidak dipilih langsung.
6. Kurangya  sarana  untuk  kegiatan sosialisasi,  misalnya  pengeras  suara dll,  sehingga  banyak  yan  tidak paham  meskipun  sosialisasikan berulang kali.
7. Faktor  internal  BPD  yang  kurang kompak akibat ulah ketua BPD yang terkena  kasus  asusila.  Kinerja  BPD akhir-akhir ini kurang maksimal.
8. Sumber  daya  manusia  yang  variatif pada internal BPD sehingga memicu arogansi  individu  yang  berlebihan manakala ada pertemuan atau rapat- rapat  yang  diadakan  BPD  desa Selalejo.
3. Upaya  yang  dilakukan  untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan  fungsi    Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD) desa  Selalejo  sebagai  Penampung dan penyalur aspirasi masyarakat Lembaga permusyawaratan desa Selalejo berupaya untuk terus meningkatkan kinerja maupun maksimalisasi  keterbatasan  masing-
masing  anggota  BPD  dan  kekurangan yang  ada  pada  masyarakat.  Dalam wawancara  yang  dilakukan  bersama bapak  David  Sebho,  bapak  Anton  Ake (anggota  masyarakat)  dan  bapak Yoseph  Nuwa  (Anggota  BPD)  pada tanggal 29 juni 2015.
Pada  masyarakat  yang buta  huruf  terus  melakukan pendekatan  melalui  beberapa tokoh  yang  paham  akan  fungsi dan  tugas  BPD.  Hal  ini dilakukan  ketika  ada  kegiatan kebersamaan baik umum maupun  kegiatan  keluarga  yang melibatkan  banyak  orang.  Hal ini telah terbukti dapat meningkatkan pemahaman masyarakat  walaupun  dalam presentase kecil.
1. Animo  masyarakat  yang  kecil menimbulkan  persoalan  tersendiri dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
BPD  desa  Selalejo.  Upaya  yang
dilakukan adalah: a. Diadakan  pendekatan  melalui rohaniwan dan rohaniwati katolik  agar  terus  disampaikan pentingya lembaga tersebut melalui  diskusi-diskusi  yang bersifat rohani,katakese,misa
syukur  panen,  dan  pertemuan rutin  kelompok  umat  basis katholik. Hal ini terbukti masyarakat  jauh  lebih  responsif apabila BPD hadir guna menggali informasi dan menjaring  aspirasi  masyarakat desa. b. Melalui  kegiatan  kepemudaan dan olahraga.
Pada  kegiatan  kepemudaan  dan olahraga  sering  diberikan  sesi tersendiri  bagi  ketua  atau anggota  BPD  untuk  berbicara. Kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk terus memupuk  kemauan  masyarakat agar  terus  menerus  untuk mengikuti proses sosialisai yang dilakukan  BPD  sebagai  bagian dari  proses  menampung  aspirasi masyarakat.
c. Melalui kelompok-kelompok
kerja (gotong royong). Setiap  kelompok  keja  petani rutin  mnegadakan  pertemuan mingguan  guna  mengevaluasi hasil  kerja  selama  seminggu.
Pada pertemuan tersebut dimanfaatkan  oleh  BPD  untuk mensosialisasikan fungsinya. Kelompok-kelompok kerja
tersebut  juga  sangat  efektif karena semua pembicaraan
dalam  bahasa  daerah  sehingga mudah  mudah  untuk  dipahami maksud  dan  tujuan  pertemuan rutin  tersebut  dan  juga  efektif untuk  sosialisasi  BPD.  Hal tersebut  masih  berjalan  hingga saat ini. 2. Menghadapi  arogansi  pemerintah Desa Selalejo yang selalu menghantui BPD, namun upaya terus menerus  membangun  komunikasi yang  tidak  hanya  memperhatikan aspek kuantitas tetapi lebih mengedepankan aspek kualitas sehingga  tidak  dipandang  enteng oleh  pemerintah  desa.  Hal  ini  telah dilakukan  secara  berkala,  seperti yang  diungkapkan  bapak  Evrem Noko dalam wawancara pada tanggal 26  Juni  2015.  Upaya  telah  digalang sejak tahun 2012 yang lalu, hasilnya sudah ada penghargaan kepada pihak
BPD,  namun  demikian  masih dirasakan  sesekali  apabila  ada pertemuan yang melibatkan masyarakat,  pemerintah,BPD  dan pihak  ketiga.  Pemerintah  desa  masih mendominasi pembicaraan. 3. BPD  harus  memiliki  sarana  yang lebih memadai. Pengadaan
megaphone  dan  speaker  aktif  untuk mendukung sosialisasi dan pertemuan  lainnya  yang  berkaitan dengan sosialisasi maupun penjaringan  aspirasi  dapat  dipahami oleh  segenap  lapisan  masyarakat. Saat  ini  BPD  dan  pemerintah  desa sedang  mengupayakan  agar  dibalai desa  terpasang  sound  system  yang bagus,  walaupun  masih  mengunakan baterey  atau  ACCU  sebagai  sumber energy.
4. Pada  tahun  2014  terjadi  peristiwa yang  menghebohkan  masyarakat desa  Selalejo,  akibat  terbuktinya ketua  BPD  Selalejo  menghamili seorang gadis yang bekerja Koperasi
Unit desa Selalejo. Persoalan utamanya  adalah  belum  adanya payung  perundang-undangan  atau kesepakatan formal ditengah
masyarakat  yang  mengatur  tentang perilaku amoral seorang kepala BPD. Dalam  wawancara  bersama  bapak Aloysius Mango pada tanggal 10 Juli 2015,  menjelaskan  upaya  untuk mengganti  ketua  BPD  sedang digalakan bersama pemuka
masyarakat,  tokoh  agama  dan  toko Muda  desa  selalejo.  Hasilnya  adalah terjadinya  kesepakatan  akan  adanya sebuah  musyawarah  desa  yang
membahas  tentang  persoalan  yang
sedang dihadap ketua BPD, selanjutnya  akan  dibawah  ketingkat yang  lebih  tinggi  yaitu  pihak kepolisian, camat dan kepalah daerah Nagekeo.
5. Dalam  tubuh  BPD  desa  Selalejo sendiri  ada  persoalan  yang  juga sangat serius, dimana adanya orogansi  intelektual  diantara  sesama anggota BPD. Pada waktu yang sama adanya perbedaan latarbelakang
profesi  sebelum  menjabat  sebagai anggota  BPD  Selalejo.  Kesenjangan yang  terjadi  belum  mendapatkan solusi tepat untuk mengatasinya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pada  bab  V diatas  penulis  menyimpulkan ada  beberapa  hal  penting mengenaikinerja BPD desa Selalejo berkaitan dengan fungsinya  sebagai  penyambung aspirasi masyarakat desa Selalejo.  Adapun  kesimpulan dari  hasil  penelitian  penelitian ini  yaitu:  Sejauh  ini  menurut BPD  sudah  melakukan  dan berbuat  sesuai  dengan  amanat Undang-Undang dan
memberikan  pelayananan  yang cukup baik dilihat dari tanggapnya BPD dalam menerima laporan dari masyarakat.  Akan  tetapi  belum dapat dikatakan secara maksimal dan  belum  dapat  sepenuhnya terealisasi  dalam  kehidupan bermasyarakat.
Sumber  daya  manusia masyarakat  desa  Selalejo  yang kurang memadai turut mempengaruhi terhambatnya pembangunan desa melalui program - program pembangunan yang telah dirumuskan. BPD sebagai lembaga  penghubung  antara pemerintah desa dan masyarakat perlu melakukan sosialisasi kepada  masyarakat  berkaitan dengan  beberapa  program  yang belum dipahami secara baik oleh masyarakat. Persoalan yang
disampaikan  kepada  BPD  telah direspon  dengan  baik  sehingga telah terjadi beberapa pertemuan berkaitan dengan persoalan yang dihadapai masyarakat difasilitasi oleh BPD. Beberapa diantaranya  sangat  memuaskan
namun  ada  pula  yang  dirasakan
belum  mencapai  hasil  yang maksimal. Ditengah Masyarakat belum  nampak  apa  yang  telah diperbuat BPD selama menjalankan  tugas  dan  fungsi mereka. BPD sudah menjalankan  tugas  pokokdan fungsi  mereka  dalam  bertugas. Tetapi belum dapat diserap oleh masyarakat  secara  luas.  Hal  ini disebabkan  masih  kurangnya pemahaman masyarakat
mengenai  tugas  pokok  dan fungsi  BPD.  Sehingga  BPD dalam  hal  initidak  terlihat keberadaan  mereka.  BPD  dalam menjalankan  tugas  sudah  sesuai dengan  prosedur  dan  taat  kerja yang berlaku.Tetapi sistem piket yang dilakukan oleh BPD dalam aktivitas  sehari-hari  tidaklah mencerminkan  suatu  perilaku  di tengah-tengah masyarakat. Mengakibatkan keberadaan Kantorsering  kosong  pada  hari- hari kerja. Serta laporan pertangggungjawaban  tahunan, BPD  tidak  pernah  melakukan rapat dengan masyarakat, sehingga  laporan  pertanggung jawaban  kinerja  BPD  belum banyak diketahui oleh masyarakat secaraumum. Meskipun  sebagian  perangkat mengetahui laporan pertanggung jawaban tersebut. Laporan pertanggungjawaban iniperlu dipublikasikan  dengan  tujuan agar masyarakat mengetahui apa saja  yang  telah  dibuat  BPD selama  menjalankan  tugas  dan fungsinya. Berdasarkan indikator kinerja dapat disimpulkan  Penilaian  Kinerja Badan  Permusyawaratan  Desa, BPD  belum  dapat  menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagai penampung dan penyalur aspirasi  masyarakat,  karena BPD  tidak  maksimal  dalam menjalankan  tugas  danfungsi mereka  dalam  melaksanakan tugasyang  diemban.  Tugas  dan fungsi  BPD  tidakdiserap  secara luas  oleh  masyarakat  sehingga keberadaan BPD tidak dipandang  oleh  masyarakat  dan menyebabkan timbulnya anggapan negatif terhadap BPDdan  BPD  dinilai  tidak bekerja  olehmasyarakat.  Selama bertugas hanya beberapa
persoalan  dan  aspirasi  yang
dapat terealisasi.
REFERENSI:
Nogi,  Hessel.  2003. Implementasi Kebijakan Publik . Yogyakarta: Lukman  Offset Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan  Dan  Penyelenggaraan Pemerintah Desa . Jakarta: PT. Erlangga Sugiyono, 2008. Metode Penelitian  (Pendekatan  Kualitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta Sumodiningrat, Gunawan. 2015. Membangun    Indonesia    Emas .
Jakarta: PT.Alex Media
Sulaiman,  King  Faisal.  2014. Dialektika Pengujian Peraturan Daerah  Pasca  Otonomi  Daerah . Yogyakarta: Pustaka  Pelajar
Sutherland,  W.  John.  1978. Management  Handbook  For  Public Administrators.Jakarta : Yayasan Asia Indonesia
Soe, Niki. 2014. SeriHandbook Desa . Jakarta : CV.Eko Jaya
Triwulan,  Titik.  2011. Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara
Peradilan  Tata  Usaha    Negara
Indonesia . Jakarta : Prenada Media Rahardjo,Adisasmita. 2006. Pengembangan  Desa  Aspiratif . Yogyakarta: Graha
Ridwan.  (2009). Metode  &  Teknik Menyusun  Proposal  Penelitian . Jakarta : Alfabeta
Rozali,  Abdullah.  2005. Pelaksanaan Otonomi  Luas  Dengan  Pemilihan Kepala  Daerah  Secara  Langsung. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Widjaja. 2003. Otonomi Desa . Jakarta: Raja Grafindo.
Miles B.,  M, Huberman. 1992. Analisis  Data  Kualitatif .  Bandung: Bina Rosda Karya.
Moenir,  H.A.S.  1995. Manajemen Pekerjaan  Umum .  Yogyakarta: UGM Press.
Ndraha, Taliziduhu. 1997.
Pembangunan  Masyarakat .  Jakarta: Bina Aksara. 2003.
Kybernologi,
Ilmu Pemerintahan  Baru .  Jilid  1  dan  2. Jakarta: Rineka Cipta.
Panggabean,  S.  Mutiara.  2002. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia . Cetakan  Pertama,  Bulan  Oktober. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Poedjawiyatna.  1996. Etika:  Filsafat Tingkah  Laku .  Jakarta:  Rineka Cipta.
Pollitt, Ch., J. Birchall and K. Putman. 1998 . Decentralising Public
Service Management . Hampshire,
England: MacMillan.
(diakses pada tanggal 15 Oktober 2017)