Agatha Lafentia (2022), Penerapan Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Denda Terhadap Pencurian Pada Putusan Nomor 814/Pid.B/2021/Pn Jkt.Brt, Vol. 7, No. 12, Januari 2022,
Http://Dx.Doi.Org/10.36418/Syntax-Literate.V6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate:  Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 12, Desember 2022
PENERAPAN  BATASAN  TINDAK  PIDANA  RINGAN  DAN  DENDA TERHADAP  PENCURIAN  PADA  PUTUSAN  NOMOR  814/PID.B/2021/PN JKT.BRT

## Agatha Lafentia, Raharditya
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara E-mail: agathalafentiaa621@gmail.com, rahaditya@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Dalam kasus pencurian, batasan kejahatan ringan dan jumlah denda yang telah diatur tidak  diterapkan  secara  optimal.  Melalui  kajian  penulisan  putusan  ini,  kasus pencurian didakwa dengan pasal-pasal  yang tidak sesuai dengan keterangan saksi- saksi  yang  terdapat  dalam  berkas  perkara.  Penyidik  dalam  melaksanakan  pasal tersebut, harus berhati-hati. Karena penerapan pasal yang diterbitkan oleh penyidik, maka akan menjadi dakwaan oleh Jaksa. Jika penerapan pasal tersebut tidak sesuai, Jaksa dapat memberikan petunjuk. Jika dakwaan utama tidak dipublikasikan, karena tidak sesuai dengan kronologi, maka pasal-pasal lain yang sesuai dan meringankan terdakwa dapat diterapkan. Namun tidak dengan putusan pada tulisan ini, karena tiga dasar  hukum  yaitu,  kemanfaatan,  keadilan,  dan  kepastian  tidak  sepenuhnya terpenuhi.  Kemanfaatan  dalam  kasus  ini  terpenuhi,  dengan  terdakwa  dijatuhi hukuman, tetapi tidak dengan keadilan dan kepastian. Ketidakadilan muncul karena penerapan pasal dan dakwaan terhadap terdakwa tidak sesuai dengan kronologi yang ada.  Sementara  itu,  ketidakpastian  muncul  karena  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  2  Tahun  2012  tidak  dilaksanakan  sesuai  dengan  rekomendasi  yang  ada, seperti kerugian yang terdapat dalam putusan di bawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus  ribu  rupiah),  namun  terdakwa  masih  merasakan  persidangan  biasa.  harus keadilan,  dan  kepastian.  Ketiganya  harus  diterapkan,  untuk  mencapai  cita-cita hukum.
Kata kunci : Dakwaan, Ketidakadilan, Ketidakpastian.

## Abstract
In the case of theft, the limitations of misdemeanor crimes and the amount of fines that  have  been  regulated  are  not  optimally  applied.  Through  this  study  of  writing decisions, cases of theft were charged with articles that were not in accordance with
the testimony of witnesses contained in the case file. Investigators in implementing the  article,  must  be  careful.  Due  to  the  application  of  the  article  published  by  the investigator, it will become an indictment by the Prosecutor. If the application of the article  is  not  appropriate,  the  Prosecutor  can  provide  instructions.  If the  primary indictment is not published, because it is not in accordance with the chronology, then other articles that are appropriate and mitigating the defendant can be applied. But not  with  the  decision  at  this  writing,  because  the  three  legal  bases,  namely, expediency, justice, and certainty are not fully fulfilled. The expediency in this case is  fulfilled,  with  the  accused  being  sentenced,  but  not  with  justice  and  certainty. Injustice  arose  because  the  application  of  the  article  and  the  charges  against  the defendant  were  not  in  accordance  with  the  existing  chronology.  Meanwhile, uncertainty  arises  because  Supreme  Court  Regulation  Number  2  of  2012  was  not implemented in accordance with existing recommendations, such as losses contained in decisions under Rp. 2,500,000.- (two million five hundred thousand rupiah), but the defendant still feels the ordinary trial. should be fairness, and certainty. All three must be applied, in order to achieve the ideals of the law.

## Keywords:Indictment, Injustice, Uncertainty.

## Pendahuluan
Perilaku  setiap  orang  di  dalam  lingkup  masyarakat,  berhubungan  erat  dengan hukum sebagai dasar yang mengikat (Sari, 2021).  Hukum selalu ada didalam masyarakat dan  berkembang  sejalan  dengan  dinamika  masyarakat  (Kurnia,  2009).    Hukum  lahir karena  ada  manusia,  dan  hukuman  lahir  karena  adanya  penyimpangan  tingkah  laku manusia (Rosyadi, Candra, Khaliq, Syaifullah, & Hayya, 2020).  Disimpulkan, perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat dapat dikategorikan melawan hukum dan menimbulkan tuntutan  hukum  atau  yang  disebut  dengan  tindakan  pidana,  maka  dapat  dikenakan hukuman  pidana.  Pengertian  hukum  pidana  dikutip  oleh  Teguh  Prasetyo  berdasarkan pandangan  Pompe,  hukum  pidana  adalah,  “Keseluruhan  aturan  ketentuan  hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum aturan pidananya” (Maramis, 2013) Penulis membagi 2 (dua) unsur pengertian hukum pidana menurut Pompe, yaitu :
1. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum;
2. dan aturan pidananya.
Unsur  nomor  1  dapat  disebut  juga  sebagai  tindak  pidana  atau  delik.  Menurut (Moeljatno, 2002) dikutip oleh Teguh dalam bukunya, delik merupakan perbuatan yang dilarang hukum dan akan dijatuhkan pidana bagi  yang  melanggarnya (Prasetyo, 2014). Unsur nomor 2 ialah hukum pidana itu sendiri, yang mana hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu (Hamzah, 1994):
1. Hukum pidana materiil yang didasari dari kata “materi” artinya norma dan saksi yang menjadi materi untuk dijatuhkannya pidana;
2. Hukum pidana formal adalah tata cara dilaksanakannya dan ditegakkannya materi
untuk dijatuhkannya pidana
Salah  satu  dari  perilaku  dari  manusia  yang  menyimpang,  dan  sering  kita temui yakni  mengambil  barang  kepunyaan  milik  orang  lain  atau  yang  sering  disebut  dengan pencurian.  Setiap  perilaku  manusian  yang  menyimpang,  akan  ada  konsekuensinya. Pencurian  merupakan tindak pidana dan konsekuensinya dimuat dalam  Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana,  namun  harus  tetap  memperhatikan  ketiga  dasar  hukum  yakni, kemanfaatan, keadilan, dan kepastian.
Penulis melakukan studi putusan dari Putusan Nomor 814/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt, yang mana Ardiansyah Bin Ruslan Alias Ardi (“Terdakwa”) mengambil sebuah telepon genggam merek OPPO warna biru, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya sehari- hari.  Kronologi  dari  tindak  pidana  pencurian  ini  dimuat  dalam  Putusan  Nomor 814/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt, sebagai berikut:
Terdakwa sedang melintas di Jalan Kalianyar pada hari Sabtu, 26 Juni 2021 pukul 21.00 WIB, untuk mencari barang yang dapat diambil. Sekitar pukul 21.30 WIB tepatnya di Jalan Kalianyar I RT. 008/010 Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat,  Terdakwa  melihat  2  (dua)  orang  perempuan  yang  bernama  Putri  Melani (“Korban”)  dan  Zahra  Agustin  (“Saksi”)  sedang  berada  di  lorong  gang.  Pada  saat  itu, saksi  yang  sedang  memainkan  telepon  genggam  milik  Korban.  Seketika  Terdakwa mendekat,  merampas  1  (satu)  unit  telepon  genggam  merek  OPPO  warna  biru,  dan menyelamatkan  diri  dengan  berlari.  Korban  dan  Saksi  bergegas  melarikan  diri  sambil meneriaki maling kearah Terdakwa. Teriakan dari Korban dan Saksi didengar oleh warga, sehingga pada jarak 100 (seratus) meter Terdakwa dapat ditangkap. Seperti yang dimuat pada  putusan,  Korban  mengalami  kerugian,  yakni  sebesar  Rp.  1.800.000,-  (satu  juta delapan ratus ribu rupiah)
Dakwaan yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum (“JPU”) kepada Terdakwa ialah jenis  dakwaan  subsidair,  yang  terdiri  dari  dakwaan  primair  dan  subsidair,  artinya beberapa lapisan diurutkan dari tuntutan yang terberat sampai teringan dan Hakim hanya menjatuhkan  satu  tindak  pidana  kepada  Terdakwa  (Alam  &  Ahmad,  2020).    Penulis mengulas unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP dengan kronologi yang dipaparkan. Unsur barang siapa merupakan subjek hukum, yang disini sebagai Terdakwa, Ardiansyah Bin Ruslan  Alias  Ardi.  Kedua,  unsur  mengambil  barang  sesuatu.  Arti  dari  “barang”  yaitu segala  sesuatu  yang  berwujud  seperti  “daya  listrik”,  “gas”,  termasuk  juga  binatang, namun manusia tidak masuk kedalam “barang”(Soesilo, 1995).  Pada kasus ini, Terdakwa mengambil  barang  yang berwujud  yaitu telepon genggam  merek OPPO berwarna biru. Unsur  ketiga  dimaksud  jika  seseorang  sudah  mengambil  barang  apabila  dalam  bentuk banyak maupun sedikit tetap masuk ke dalam unsur pencurian. Barang yang diambil oleh Terdakwa, bukan merupakan barang miliknya melainkan milik Korban. Keempat, dengan tujuan  untuk  dimiliki  secara  melawan  hukum.  Terdakwa  mengambil  telepon  genggam milik Korban, dengan tujuan untuk jadi kepunyaan Terdakwa tanpa adanya persetujuan
dari  Korban,  hal  ini  merupakan  tindakan  melawan  hukum.  Unsur  kelima,  dimana pencurian yang diikuti dengan kekerasan atau ancaman kasar agar mempermudah aksinya dalam mencuri.
Dakwaan Primair ini, dinyatakan tidak terbukti. Unsur yang kelima dari dakwaan tidak  dapat  dibuktikan,  melihat  fakta  yang  dipaparkan  Korban,  Saksi,  dan  Terdakwa. Kronologi yang menjadi dasar tuntutan tidak memuat adanya unsur kelima, dikarenakan Terdakwa sama sekali tidak melakukan kekerasan atau juga ancaman kekerasan kepada Korban dan Saksi.
Dakwaan Subsidair yang dijatuhkan kepada Terdakwa terdapat dalam Pasal 362 KUHP  (RIJAL,  n.d.)  yang  berisikan  perbuatan  mengambil  suatu  barang  secara keseluruhan  atau  sebagian  dengan  tujuan  untuk  dimiliki  dengan  cara  melawan  hukum disebut dengan pencurian. Sanksi pidana yang akan dijatuhkan, yaitu pidana paling lama lima tahun penjara. Unsur dakwaan, sebagai berikut:
1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan.
Maka  tuntutan  dari  Terdakwa  yang  didakwakan  itu  ialah  Dakwaan  Subsidair melanggar Pasal 362 KUHP.
Pada putusan kasus ini, keadaan yang memberatkan Terdakwa adalah perbuatan yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  meresahkan  masyarakat,  sedangkan  keadaan  yang dianggap  meringankan  Terdakwa  yaitu  sikap  sopan  dan  mengaku  selama  persidangan berlangsung, Terdakwa belum merasakan hasil dari kejahatannya, dan ini merupakan kali pertama  Terdakwa  dihukum.  Maka  pada  hari  Selasa,  30  November  2021  oleh  1  (satu) Hakim Ketua dan 2 (dua) Hakim Anggota diputuskan sebagai berikut:
1.  Terdakwa  tidak  terbukti  sah  dan  bersalah  melakukan  apa  yang  menjadi  Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair JPU;
3. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
4. Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
5.  1  (satu)  barang  bukti  berupa  telepon  genggam  merek  OPPO  warna  biru  yang dikembalikan kepada Korban;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa.
Berdasarkan putusan dan fakta yang dipaparkan, Penulis melihat Pasal 365 KUHP yang merupakan Dakwaan Primair dan Pasal 362 KUHP merupakan Dakwaan Subsidair yang  didakwakan  kepada  Terdakwa  kurang  sesuai,  melihat  tidak  ada  keadilan berdasarkan jumlah kerugian dengan lamanya tuntutan dari JPU.

## Metode Penelitian
Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan  pada  peraturan  tertulis  dan  bahan-bahan  hukum  lainnya  yang  ada  di
perpustakaan maupun jurnal hukum lainnya (Muchtar, 2015). Adapun sifat dari penelitian ini adalah penelitian yang berdasarkan deskriptif, menjelaskan aturan perundangan dan dikaitkan  dengan  objek  penelitian  (Nurhayati,  Ifrani,  &  Said,  2021).  Dalam  tulisan  ini akan  menggunakan  bahan-bahan  dari  berbagai  bahan  atau  sumber  yaitu  bahan  hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum sekunder.
Bahan hukum primer adalah bahan yang sifatnya mengikat yang terdiri dari norma dasar,  peraturan  dasar,  peraturan  perundang-undangan,  hukum  adat,  yurisprudensi, traktat,  dan  bahan  hukum  dari  zaman  dahulu  atau  masa  kolonialisme  (Mezak,  2006). Bahan  hukum  primer  yang  digunakan  adalah  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2 Tahun  2012  tentang  Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda dalam KUHP (Siregar & Hukum, 2013). Bahan hukum sekunder adalah penjelasan lanjut dari bahan hukum primer seperti hasil penelitian, tulisan dari kalangan hukum atau jurnal hukum,  dan  buku  (Susanti,  Sh,  &  A’an  Efendi,  2022).  Bahan  hukum  tersier  adalah penjelasan lanjutan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya (Susanti et al., 2022).

## Hasil dan Pembahasan
Penerapan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 814/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt
Penulis melakukan analisis dan studi putusan didasari oleh Perma Nomor 2 Tahun 2012  terhadap  kasus  pencurian  pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Barat  Nomor 814/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt, terdapat seorang terdakwa bernama Ardiansyah Bin Ruslan alias  Ardi  mencuri  sebuah  telepon  genggam  merek  OPPO  warna  biru  yang  sedang dipegang  oleh  Zahra  Agustin  dan  dikembalikan  kepada  Putri  Melani  sebagai  pemilik. Disampaikan  melalui  berkas  perkara,  motif  pencurian  ini  untuk  memenuhi  kebutuhan makan sehari-hari. Pencurian dilakukan pada hari Sabtu, 26 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di Lorong gang tepatnya di Jalan Kalianyar I RT. 008/010 Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan  Tambora,  Jakarta  Barat.  Melalui  kejadian  ini,  korban  mengalami  kerugian sebesar  Rp.  1.800.000,-  (satu  juta  delapan  ratus  ribu  rupiah)  dengan  keadaan  yang meringankan  yakni  terdakwa  bersikap  sopan  dan  jujur  dalam  persidangan,  terdakwa belum  menikmati hasil kejahatannya, dan terdakwa belum pernah dihukum, sedangkan keadaann yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
Penjatuhan  dakwaan  pada  terdakwa  oleh  JPU,  tidak  semerta-merta  penjatuhan dakwaan  dilakukan  oleh  JPU.  Runtutan  penjatuhan  dakwaan  dimulai  dari  penyidikan kepada terdakwa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dilampirkan pada berkas perkara, dan berkas perkara tersebut juga memuat penerapan pasal yang dibuat oleh penyidik. JPU hanya  memastikan,  apakah  pasal  yang  diterapkan  oleh  penyidik,  unsur-unsurnya  telah dipenuhi dalam berkas atau belum terpenuhi. Jika sudah terpenuhinya penerapan pasal, maka  Jaksa  dapat  mendakwakan  penerapan  pasal  yang  sudah  dimuat  dalam  berkas
perkara. Jika dalam berkas perkara belum terpenuhi, Jaksa akan memberi petunjuk atau P-19, berkas dikembalikan kepada penyidik. Setelah terpenuhi, dilakukan pengembalian berkas kepada Jaksa.
Penerapan pasal di  berkas perkara dari penyidik kepada terdakwa pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 814/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt, yakni Pasal 365 ayat (1)  KUHP  subsidair  Pasal  362  KUHP.  JPU  pada  putusan  ini  menganggap  bahwa penerapan  pasal  yang  dimuat  dalam  berkas  perkara  sudah  terpenuhi,  sehingga  Jaksa menjatuhkan  pasal  yang  serupa  dengan  penerapan  pasal  oleh  penyidik  yang  dimuat  di berkas perkara.
Dakwaan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor
814/Pid.B/2021/PN  Jkt.Brt  ialah  jenis  dakwaan  subsidair,  yang  terdiri  dari  dakwaan primair  dan  subsidair,  artinya  beberapa  lapisan  diurutkan  dari  tuntutan  yang  terberat sampai  teringan  dan  Hakim  hanya  menjatuhkan  satu  tindak  pidana  kepada  Terdakwa. Dakwaan primair dijatuhkan Pasal 365 KUHP ayat (1) KUHP yang berisikan perbuatan pencurian dengan ancaman kekerasan. Sanksi pidana yang akan dijatuhkan, yaitu pidana paling lama sembilan tahun penjara. Pasal 365 ayat (1) yang berbunyi,
“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.”
Pada  berkas  perkara  dan  putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Barat  Nomor 814/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt, dijabarkan unsur dari dakwaan primair sebagai berikut:
1. Barangsiapa;
2. Perbuatan mengambil;
3. Perbuatan dengan kekerasan;
4. Melawan hak yang tanpa seijinnya untuk dimiliki.
Dijabarkan  kembali  isi  dari  unsur  Pasal  365  KUHP  ayat  (1)  pada  putusan  ini, Unsur barang siapa merupakan subjek pelaku, disini sebagai Terdakwa, Ardiansyah Bin Ruslan  Alias  Ardi  yang  wajib  bertanggung  jawab.  Kedua,  unsur  mengambil  barang sesuatu.  Arti  dari  “barang”  yaitu  segala  sesuatu  yang  berwujud  seperti  “daya  listrik”, “gas”,  termasuk  juga  binatang,  namun  manusia  tidak  masuk  kedalam  “barang”.  Pada kasus  ini,  Terdakwa  mengambil  barang  yang  berwujud  yaitu  telepon  genggam  merek OPPO berwarna biru. Unsur ketiga, pencurian yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan  atau  ancaman  kekerasan.  Dalam  berkas  perkara,  unsur  dari  kekerasan  yakni Terdakwa  dari  arah  belakang  langsung  merampas  dengan  cara  di  tarik  paksa.  Unsur keempat yakni, pencurian yang dilakukan oleh terdakwa mengambil barang milik Putri Melani untuk dijual, yang hasilnya agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dakwaan Subsidair yang dijatuhkan kepada Terdakwa terdapat dalam Pasal 362 KUHP  yang  berisikan  perbuatan  mengambil  suatu  barang  secara  keseluruhan  atau sebagian  dengan  tujuan  untuk  dimiliki  dengan  cara  melawan  hukum  disebut  dengan
pencurian.  Sanksi  pidana  yang  akan  dijatuhkan,  yaitu  pidana  paling  lama  lima  tahun penjara. Unsur dakwaan, sebagai berikut:
1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan.
Pada putusan kasus ini, keadaan yang memberatkan Terdakwa adalah perbuatan yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  meresahkan  masyarakat,  sedangkan  keadaan  yang dianggap  meringankan  Terdakwa  yaitu  sikap  sopan  dan  mengaku  selama  persidangan berlangsung, Terdakwa belum merasakan hasil dari kejahatannya, dan ini merupakan kali pertama  Terdakwa  dihukum.  Maka  pada  hari  Selasa,  30  November  2021  oleh  1  (satu) Hakim Ketua dan 2 (dua) Hakim Anggota diputuskan sebagai berikut:
1. Terdakwa  tidak  terbukti  sah  dan  bersalah  melakukan  apa  yang  menjadi Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair JPU;
3. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
4. Terdakwa  dijatuhkan  pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun  10  (sepuluh) bulan;
5. 1 (satu) barang bukti berupa telepon genggam merek OPPO warna biru yang dikembalikan kepada Korban;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa.
Dakwaan  primair  yang  didakwakan  JPU  kepada  Terdakwa  ditolak  oleh  para hakim, dikarenakan tidak terbukti sah. Dipaparkan pada berkas perkara, penjatuhan Pasal 365 ayat (1) KUHP disebabkan adanya perampasan oleh terdakwa. Berdasarkan Kamus Besar  Bahasa  Indonesia,  perampasan  diartikan  sebagai  perebutan.  Dijelaskan  melalui Pasal  89  KUHP,  menggunakan  kekerasan  dengan  membuat  orang  pingsan  atau  tidak berdaya.  Kekerasan  diulas  kembali  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 2018 yang berisikan:
“Kekerasan  adalah  setiap  perbuatan  penyalahgunaan  kekuatan  fisik  dengan  atau tanpa menggunakan  sarana  secara  melawan  hukum  dan  menimbulkan  bahaya  bagi  badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.”
Sedangkan penjelasan ancaman kekerasan diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 berbunyi,
“Ancaman  Kekerasan  adalah  setiap  perbuatan  secara  melawan  hukum  berupa  ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan  maupun tanpa  menggunakan sarana dalam  bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.”
Pasal  143  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (“KUHAP”)  ayat  (2) huruf b menjelaskan, surat dakwaan harus berisikan dakwaan yang cermat, jelas, dan juga lengkap  tentang  tindak  kejahatan  yang  didakwakan  dengan  memuat  waktu  dan tempat dilaksanakannya kejahatan. Pasal 143 ayat (3) KUHAP menguraikan jika surat dakwaan yang  dibuat  tidak  memenuhi  unsur  dari  ayat  (2)  huruf  b,  maka  batal  demi  hukum. Mengacu pada pasal tersebut, surat dakwaan yang dibuat kurang cermat karena adanya kekeliruan yang dapat menyebabkan tuntutan batal demi hukum.  Kontradiksinya, hal ini dianggap tidak batal demi hukum dikarenakan perbuatan yang dianggap berlebih daripada unsur  dan  tidak  dapat  dibuktikan,  Hakim  tidak  perlu  membebaskan  Terdakwa  jika terbukti melakukan sisa dakwaannya.
Mengupas  unsur  Pasal  364  KUHP  yang  dianggap  sesuai  dengan  tindak  pidana pencurian oleh Terdakwa  yang dijatuhi tuntutan Pasal 362 KUHP, berdasarkan Nomor 814/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt. Pada unsur nomor 1, sesuai dengan kronologis pada putusan Terdakwa benar adanya mengambil sebagian atau seluruh kepunyaan orang lain. Unsur nomor  2  dan  3  bukanlah  unsur  yang  tidak  didakwakan  kepada  Terdakwa.  Sedangkan unsur nomor 4 dan 5 tidak dilakukan oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa melakukan tindak pidana di lorong gang, tidak di rumah atau pekarangan yang tertutup. Unsur nomor 6, sangat benar adanya “.... apabila harga barang yang dicurinya tidak lebih dari dua puluh lima  rupiah”.  Berdasarkan  asas  Lex  Posteriori  derogat  legi  priori,  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  mengeluarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2012 (“Perma Nomor 2 Tahun 2012”) tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Artinya, sebagai aturan yang sesuai dengan kasus ini, dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat dakwaan oleh JPU. Mengacu pada Pasal 1 dan 2  Perma  Nomor  2  Tahun  2012  berisikan  Ketua  pengadilan  dalam  hal  ini  wajib  untuk melihat nilai barang yang menjadi objek perkara atau juga nilai uang yang menjadi objek perkara. Jika uang ataupun barang yang menjadi bagian  objek perkara dan nilainya tidak lebih  dari  Rp.  2.500.000,-  (dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah),  ini  dapat  disebut  dengan Tindak  Pidana  Ringan  (“TIPIRING”).  Menurut  Putusan  dalam  penulisan  ini,  objek perkara tersebut ialah telepon genggam merek OPPO warna biru tanpa menyebutkan jenis dari  mereknya.  Namun  berdasarkan  kronologi  dalam  putusan  pada  tulisan  ini,  objek perkara  yaitu  telepon  genggam  merek  OPPO  warna  biru  sudah  dikembalikan  kepada Korban.  Walaupun  telepon  genggam  korban  sudah  dikembalikan,  Korban  tetap mengalami  kerugian  sebesar  Rp.  1.800.000,-  (satu  juta  delapan  ratus  ribu  rupiah). Kerugian yang didapat Terdakwa dalam putusan yang Penulis ambil yaitu:
1. Adanya  penahanan  terhadap  Terdakwa,  sedangkan  dijelaskan  dalam  Perma Nomor  12  Tahun  2012  jika  didakwakan  Pasal  364  yang  berdasarkan  KUHAP tidak dapat dilakukan penahanan;
2. Tidak  diadili  oleh  Hakim  Tunggal  melalui  Acara  Pemeriksaan  Cepat sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  205-210  KUHAP;Dapat  dilakukannya kasasi jika tidak ada kepuasan dari Korban, karena hukumannya tidak kurang dari 1 (satu) tahun;
3. Tidak  mendapat  kesempatan  untuk  dilakukannya  Restorative  Justice, dikarenakan  pasal  yang  didakwakan  bukan  Pasal  364  KUHP  yang  dapat memenuhi  tujuan  dari  asas  peradilan  cepat,  sederhana  dan  juga  biaya  ringan dengan tercapainya keadilan yang seimbang.
Didalam  buku  yang  ditulis  oleh  Lilik  Mulyadi,  dalam  bukunya  mengatakan, pertimbangan  Hakim  didasarkan  pada  pertimbangan  yuridis  dan  fakta  di  persidangan untuk mencapai sebuah putusan,  artinya Hakim mempertimbangkan keduanya. Didasari pendapat  Ramelan,  surat  dakwaan  merupakan  surat  yang  isinya  kronologis  dari  fakta- fakta  yang  terjadi  dengan  memaparkan  unsur  yuridis  dari  pasal  yang  yang  dilanggar. Dalam  memutus  perkara,  Hakim  berpatokan  pada  surat  dakwaan  tersebut.  Dapat disimpulkan jika dakwaan itu sendiri merupakan dasar yang paling krusial pada hukum acara  pidana,  khususnya  untuk  Hakim  yang  akan  memeriksa    dan  memutus  kasus  itu. Diperlukan  perhatian  khusus  JPU  untuk  membuat  surat  dakwaan,  melihat  adanya perkembangan terkait pemberlakuan Pasal 362 KUHP di dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 dengan melihat unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.
Penjatuhan  dakwaan  kepada  terdakwa  dianggap  kurang  adil,  karena  JPU  dapat mendakwakan unsur  yang  melebihi dari delik walaupun tidak dapat dibuktikan dengan catatan  dakwaan  yang  lain  dapat  dibuktikan.  Namun  dalam  pemberian  berkas  dari penyidik  kepada  JPU,  runtutan  detail  keterangan  saksi  dan  barang  bukti  yang disampaikan pada penyidikan dapat meringankan terdakwa dan mempengaruhi dakwaan yang  akan  dijatuhkan  kepada  Terdakwa.  Pada  kasus  dalam  Putusan  Nomor 814/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt, dakwaan primair JPU yang melampaui delik terdakwa tidak menguntungkan  bagi  terdakwa.  Didasari  berkas  perkara  penyidik  yang  disampaikan kepada  JPU  pada  resume  memuat  unsur  perampasan  merupakan  kekerasan  ancaman sehingga  dimuat  Pasal  365  ayat  (1)  KUHP  yang  menjadi  pertimbangan  JPU  untuk mendakwakan terdakwa. Oleh karena Pasal 365 ayat (1) yang dimuat oleh penyidik, maka kejaksaan menerima SPDP untuk dapat dijatuhkan dakwaan, namun jika Pasal 362 KUHP yang dimuat dalam berkas perkara, dengan nilai barang dibawah Rp.2.500.000,- (dua juta lima  ratus  ribu  rupiah),  maka  Jaksa  dapat  menolak  SPDP  dari  penyidik  seperti  yang disampaikan.
Mengacu  pada  anjuran  Perma  Nomor  2  Tahun  2012,  yakni  jika  dakwaan TIPIRING sangat tidak tepat bila didakwakan dengan Pasal 362 KUHP melainkan lebih tepatnya  didakwakan  dengan  Pasal  364  KUHP.    Unsur  dari  Pasal  364  KUHP  sangat sesuai dengan keterangan para saksi dan kerugian yang dialami korban. Pasal 364 KUHP sesuai  jika  didakwakan  kepada  terdakwa  dengan  mempertimbangkan  berat  ringannya perbuatan  serta  keadilan  masyarakat.    Berikut  unsur  dari  Pasal  364  KUHP  yang  perlu diketahui:
1. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian  yang  dilakukan  oleh  dua  orang  atau  lebih  secara  bersama-  sama (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP);
3. Pencurian  yang  dilakukan  dengan  membongkar,  merusak  atau  memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu;
4. Pencurian tidak dilakukan dalam sebuah rumah;
5. Pencurian  juga  tidak  dilakukan  dalam  pekarangan  tertutup  yang    ada rumahnya;
6. dan  Apabila harga barang  yang dicurinya  itu tidak lebih dari dua puluh  lima rupiah. Ketentuan tersebut terdiri dari unsur-unsur  Tindak Pidana Pencurian.
Mengupas  unsur  Pasal  364  KUHP  yang  dianggap  sesuai  dengan  tindak  pidana pencurian oleh Terdakwa  yang dijatuhi tuntutan Pasal 362 KUHP, berdasarkan Nomor 814/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt. Pada unsur nomor 1, sesuai dengan kronologis pada putusan Terdakwa benar adanya mengambil sebagian atau seluruh kepunyaan orang lain. Unsur nomor  2  dan  3  bukanlah  unsur  yang  tidak  didakwakan  kepada  Terdakwa.  Sedangkan unsur nomor 4 dan 5 tidak dilakukan oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa melakukan tindak pidana di lorong gang, tidak di rumah atau pekarangan yang tertutup. Unsur nomor 6, sangat benar adanya “.... apabila harga barang yang dicurinya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah”.
Jaksa  memiliki  hak  untuk  memberikan  petunjuk  (U-19)  kepada  penyidik,  agar dapat  dilakukan  perbaikan  pada  berkas  perkara.  Perlunya  perbaikan  dilakukan  oleh penyidik,  karena  dakwaan  yang  dijatuhkan  oleh  Jaksa  harus  sesuai  dengan  penerapan pasal  pada  berkas  perkara.  Jaksa  harus  teliti  dalam  membaca  berkas  perkara,  dan memastikan apakah pasal yang diterapkan oleh Penyidik, sudah memenuhi unsur dalam berkas  perkara.  Disampaikan  Gustav  Radbruch  yang  dikutip  oleh  Satjipto  Rahardjo, menyampaikan  di  dalam  hukum  terdapat  3  (tiga)  nilai  dasar,  yakni:  (1)  Keadilan (Gerechtigkeit);  (2)  Kepastian  Hukum  (Rechtssicherheit;  dan  (3)  Kemanfaatan (Zweckmassigkeit).
Namun, ketiga dasar hukum tersebut tidak seluruhnya diterapkan dalam Putusan Nomor 814/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt. Dasar hukum yang diterapkan hanyalah kemanfaatan yang  didapat  dari  hukum  itu  sendiri,  yakni  untuk  dapat  memberikan  hukuman  kepada terdakwa.  Sedangkan  keadilan  dan  kepastian  dari  sudut  pandang  terdakwa,  tidak diterapkan.  Terdakwa tidak menerima keadilan dan kepastian dalam hal ini, mengapa? karena  pencurian  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  dengan  nominal  Rp.  1.800.000,-  (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana sesuai dengan anjuran Perma Nomor 2 Tahun 2012 yakni klasifikasi tindak pidana ringan apabila kerugian yang dialami dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dilakukan di lorong gang, yang artinya pencurian  dilakukan  diluar  rumah.  Selain  itu  dijelaskan  dalam  Perma  Nomor  2  Tahun 2012,  jika  dakwaan  pada  Pasal  362  KUHP  dianjurkan  untuk  didakwakan  Pasal  364 KUHP.  Artinya  terdakwa  tidak  menerima  keadilan  dalam  hal  penerapan  pasla  yang dilakukan  oleh  penyidik  dan  dakwaan  yang  dibuat  oleh  JPU,  sama  halnya  dengan kepastian dari Perma nomor 2 Tahun 2012 tidak terwujud dalam kasus pencurian ini.

## Kesimpulan
Pencurian yang dilakukan oleh Ardiansyah pada Putusan Nomor 814/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt,, tidak mencapai keadilan dan kepastian hukum. Ditilik dari penerapan  pasal  oleh  penydik  kepada  terdakwa  yakni  Pasal  365  KUHP  ayat  (1)  yaitu pencurian dengan kekerasan yang sangat tidak sesuai dengan kronolgi yang disampaikan oleh  saksi,  sangat  merugikan  terdakwa.  Penerapan  pasal  tersebut,  membuat  kejaksaan wajib membuat dakwaan untuk terdakwa. Penjatuhan dakwaan yang dilakukan oleh JPU, tidak  boleh  terlepas  dari  penerapan  pasal  yang  dibuat  oleh  penyidik.  Jika  penyidik memuat penerapan Pasal 365 KUHP ayat (1) sub Pasal 362 KUHP maka dakwaan primair dari JPU yakni Pasal 365 KUHP ayat (1) dan dakwaan subsidair nya Pasal 362 KUHP. Dalam teori JPU yang membuat dakwaan, seperti yang dimuat dalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP memberikan petunjuk bahwa yang berwenang membuat surat dakwaan adalah Jaksa  Penuntut  Umum.  Namun  pada  praktiknya,  JPU  harus  tetap  menyesuaikan  pada penerapan pasal yang dilakukan oleh penyidik. JPU dapat melakukan pembetulan pada berkas perkara dengan cara mengajukan petunjuk atau P-19 kepada penyidik.
Ketidakadilan  dan  ketidakpastian  dapat  dilihat  dari  kerugian  yang  dirasakan korban  yakni  sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah),  yang apabila mengikuti Perma Nomor 2 Tahun 2012, kerugian tersebut masih dibawah Rp. 2.500.000,- (dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)    dan  pencurian  dilakukan  diluar  rumah,  artinya merupakan  tindak  pidana  ringan.  Namun  pada  nyatanya,  Ardiansyah  sebagai  terdakwa tetap diadili dengan cara peradilan, bukan peradilan cepat.  Isi yang dimuat dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 tak juga diindahkan, seperti anjuran untuk menerapkan Pasal 364 KUHP jika didakwakan Pasal 362 KUHP.

## BIBLIOGRAFI
Alam, Nova Aulia Pagar, & Ahmad, Kamri. (2020). Efektivitas Penyusunan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum. Journal of Lex Generalis (JLG) , 1 (6), 912–927.
Hamzah, Andi. (1994). Asas-asas hukum pidana .
Kurnia, Titon Slamet. (2009). Pengantar sistem hukum Indonesia . Alumni.
Maramis, Frans. (2013). Hukum pidana: umum dan tertulis di Indonesia .
Mezak, Meray Hendrik. (2006). Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. Mezak,  Meray  Hendrik.  (2006).  Jenis,  Metode  Dan  Pendekatan  Dalam  Penelitian Hukum.
Moeljatno, S. H. (2002). Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta .
Muchtar,  Henni.  (2015).  Analisis  Yuridis  Normatif  Sinkronisasi  Peraturan  Daerah dengan Hak Asasi Manusia. Humanus , 14 (1), 80–91.
Nurhayati,  Yati,  Ifrani,  Ifrani,  &  Said,  M.  Yasir.  (2021).  Metodologi  Normatif  Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia , 2 (1), 1–20.
Prasetyo,  Teguh. (2014).  Membangun  Hukum  Nasional  Berdasarkan  Pancasila. Jurnal Hukum Dan Peradilan , 3 (3), 213–222.
RIJAL,  M.  U.  H.  (n.d.). ANALISIS  YURIDIS  TINDAK  PIDANA  PENCURIAN  YANG DILAKUKAN .
Rosyadi, Imron, Candra, Marli, Khaliq, Abdul, Syaifullah, M., & Hayya, Akiya Qidam. (2020). Victim precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian . Duta Media.
Sari,  Indah.  (2021).  Perbuatan  Melawan  Hukum  (PMH)  Dalam  Hukum  Pidana  Dan Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 11 (1).
Siregar,  Anistia  Ratenia  Putri,  &  Hukum,  Anistia  Retenia  Jurnal.  (2013).  Eksistensi Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2012  Tentang  Penyesuaian  Batasan Tindak  Pidana  Ringan  Dan  Jumlah  Denda  Dalam  Kuhp  Pada  Peradilan  Pidana. Medan. Jurnal Ilmiah. Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara .
Soesilo,  Raden.  (1995). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP):  Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal .
Susanti, Dyah Ochtorina, Sh, M., & A’an Efendi, S. H. (2022). Penelitian Hukum: Legal Research . Sinar Grafika.
Copyright holder:
Agatha Lafentia (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: