Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam
Uswatun Hasanah 1 , Dedi Setiawan 2 , Nida Aulia 3
Dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung 2
Alumni UIN Raden Intan Lampung 3
* Corresponding email : nana.usw@gmail.com Received :  Januari 2022
Accepted: Maret 2022                    Published: Juli 2022
The purpose of this study is to discuss diverting payments to other parties in terms of buying and selling  credit  goods.  These  cases  have  recently  rampant  occurred  in  the  midst  of  modern  society. Therefore, we tried to find out how Islamic law views such practice. The method used in this study is library research, conducted by collecting library materials such as journals, books, and archives of literature documents. We review them with various theories that have a relationship with the problem being  investigated.  As  for  sources  for  primary  legal  theory  in  our  research,  we  used  the  Quran, Hadith,  Laws,  and  Regulations.  The  result  of  our  study  concludes  that  the  practice  of  diverting payments to other parties in the sale and purchase of credit goods today, in fact, only involves the first and second buyers unbeknownst to the leasing company - which is supposedly the legal owner of the credit goods being traded. Originated from such a problem transaction that ignores the procedural and regulatory aspects of the leasing company, it causes a default in the form of delays in payment of installments and embezzlement credit objects. Even though this is a common issue, however, in the view of Islamic law, diverting payments to other parties in buying and selling credit goods is allowed as long as it meets the requirements and pillars and is based on the correct procedure by involving the leasing party.
Keywords : Credit Goods, Islamic Law, Diverting of Payments,
Abstrak: Tujuan  penelitian  ini  membahas  lebih  lanjut  terkait  praktek  pengalihan pembayaran  kepada  pihak  lain  dalam  jual  beli  barang  kredit  yang  akhir-akhir  ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat modern saat ini dan pandangan hukum Islam terhadap praktek tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan ( Library Research ) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan  mengumpulkan  bahan-bahan  kepustakaan,  membaca  buku-buku,  literatur dan  menelaah  dari  berbagai  macam  teori  yang  mempunyai  hubungan  dengan permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan sumber data bahan hukum primer Al- Qur’an,  Hadits,  dan  Peraturan  Perundang -undangan.  Hasil  penelitian  menyimpulkan bahwa praktik pengalihan pembayaran kepada pihak lain dalam jual beli barang kredit pada masyarakat modern saat ini, banyak kasus dimana pada pelaksanaannya hanya melibatkan  pihak  pembeli  pertama  dan  pembeli  kedua  tanpa  sepengetahuan  dari  pihak perusahaan leasing yang  masih  menjadi  pemilik  resmi  barang  kredit  yang  diperjualbelikan. Berawal  dari  transaksi  yang  dilakukan  tanpa  pengurusan  secara  prosedural  ke  perusahaan leasing ,  hal  itu  menimbulkan  suatu  wanprestasi  berupa  keterlambatan  pembayaran angsuran dan penggelapan objek barang kredit. Namun secara umum terkait praktik pengalihan  pembayaran  kepada  pihak  lain  dalam  jual  beli  barang  kredit  selama memenuhi syarat dan rukun serta berdasarkan prosedur yang benar yaitu melibatkan pihak leasing , maka dalam pandangan hukum Islam diperbolehkan.
Kata kunci: Barang Kredit, hukum Islam, Pengalihan
P- ISSN 1979-1488 E- ISSN:2722-8681
ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/702

## ▪ Pendahuluan
Salah satu bentuk muamalah yang paling penting bagi kelangsungan hidup dan tidak dapat  terpisahkan  dari  manusia  yaitu jual  beli.  Oleh  karena  itu  sifatnya  yang penting, Islam memberikan ketentuan- ketentuan  yang  telah  ditetapkan  dalam melakukan  jual  beli,  karena  dewasa  ini sebagian besar masyarakat dalam melakukan transaksi  jual  beli  kurang  memperhatikan batasan syariat, sehingga seringkali melanggar ketentuan hukum jual beli. 1
Seiring  dengan  perkembangan  zaman transaksi jual beli telah berkembang dengan sangat pesat, berbagai macam jenis dan cara penjualan dilakukan oleh penjual untuk memasarkan produknya, salah satu cara yang dilakukan adalah sistem kredit pada produk yang dijualnya, sistem kredit ini sangat  digemari  oleh  masyarakat,  karena pembeli bisa langsung memakai produk yang dibelinya tanpa harus membayar lunas. 2
Selain itu  dalam  hal  transaksi  secara kredit kerap melibatkan lembaga pembiayaan leasing . Leasing adalah suatu kegiatan pembiayaan lewat  penyediaan  barang-barang  modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan ( debitur atau lesse ) untuk suatu jangka waktu tertentu dan leasing juga berdasarkan pembiayaan secara berkala yang disertai atau tanpa disertai dengan adanya hak pilih dari perusahaan untuk membeli barang- barang modal yang bersangkutan untuk memperpanjang jangka waktu leasing tersebut brdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.
1 Muslim, Muslim, Saveta Choirunnisa, and
Diah Dwi Wulandari. "Pandangan Pengurus Mui Provinsi Lampung Periode 2016-2021 Terhadap Bai’al - Wafa’." ASAS 13.1 (2021): 44-60. 2 Fatriansyah,  Alif  Ilham  Akbar.  "Kajian
Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit." Suhuf 32.1 (2020): 50-58.
Terkadang  fenomena  tersebut  di  atas tidak berjalan sebagaimana mestinya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dalam berlangsungnya  ansuran  salah  satunya yaitu pengalihan pembayaran yang objeknya yaitu barang  kredit belum sampai lunas tetapi telah di jual pihak lain atau pihak kedua dengan dilanjutkannya pembayaran barang  kredit  tanpa  sepengetahuan  pihak pertama  atau  pihak leasing .  Sehingga terkadang bahkan sering pihak kedua yang melanjutkan  pembayaran  melakukan keterlambatan  pembayaran  bahkan  tidak dibayarkan, tentu saja hal ini merugikan pembeli pertama yang masih digunakan atas namanya. Berdasarkan fenomena tersebut sehingga  tertarik  kiranya  dibahas  lebih mendalam dalam bentuk artikel dengan fokus  masalah  adalah  bagaimana  praktek pengalihan pembayaran kepada pihak lain dalam jual beli barang kredit prespektif hukum Islam.
Sedangkan  metode  penelitian dilihat dari jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library Reaserch), jenis penelitian ini  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu penelitian  yang  diarahkan  dan  difokuskan untuk menelaah dan membahas bahan- bahan pustaka baik berupa buku-buku, jurnal maupun bahan pustaka lainnya yang relevan  dengan  kajian  yang  dibahas,  atau dapat dikatakan sebagai penelitian yang mengkaji  atau  menggunakan  buku-buku atau bahan pustaka sebagai sumber datanya. 3 Adapun  sifat  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis , yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada
3 Consuelo  G  Sevilla  dkk, Pengantar Metodologi  Penelitian, (Jakarta,  UI  Press,  1993),
37.
sekarang berdasarkan data-data, 4 . Kemudian setelah  data  yang  telah  dikumpulkan  dan diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan  teknik  menganalisa  data  yang dilakukan dengan cara analisa kualitatif, yang  berarti  upaya  sistematis  dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang  lengkap  tentang  keadaan  hukum yang berlaku ditempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk  di  dalamnya  adalah  kaidah  dan teknik  untuk  memuaskan  keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis dan normatif atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.
▪ Pembahasan 1. Pengertian Al-hiwalah Al-hiwalah menurut  bahasa  artinya al-intiqlal (pindah) diucapkan, hala ‘anil ‘ahdi ( berpindah, berpaling, berbalik dari  janji).  Sedangkan  menurut  istilah, al-hiwalah menurut  mazhab  Hanafiyah adalah  memindah  ( al-naqlu )  penuntutan atau penagihan dari tanggungan pihak yang berutang ( al-madin ) kepada tanggungan pihak al-multazim (yang harus  membayar utang, dalam hal ini adalah al- muhal ‘alaihi ). 5
Para ulama berbeda pendapat terkait memaknai  hiwalah  secara  istilah  sebagai berikut: 6
a. Menurut Hanafiyah, yang di maksud dengan  hiwalah  ialah  “Memindahkan
4 Cholid  Narbuko,  Abu  Achmadi, Metodelogi  Penelitian, (Jakarta:  Bumi  Akarsa, 2012), 44 5 Az-Zuhaili,  Fiqih  Islam  Wa  Adillatuhu
6, 84 – 85
6 Witro,  Doli.  "Qaidah  Furu’fi  Al -
Hiwalah:  Sebuah  Tinjauan  Umum  Qaidah Furu’fi  Al -Hiwalah:  An  Overview." Qawãnïn: Journal of Economic Syaria Law 5.1 (2021): 1-12.
tagihan dan tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula ” b. Ibrahim Baqir berpendapat “Pemindahan kewajiban dari beban yang memindahkan menjadi beban yang menerima pemindahan”
c. Menurut Sayyid Sabiq adalah “Pemindahan dari tanggungan muhil menjadi tanggungan muhal ‘alaih”
Jadi Al-hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain  yang  wajib  menanggungnya.  Secara sederhana, hal ini dapat di jelaskan bahwa A (muhal) memberikan pinjaman kepada B (muhil), sedangkan B masih mempunyai piutang kepada C (muhal ‘alaih). Begitu B tidak mampu membayar utangnya pada A. ia lalu mengalihkan beban utang tersebut pada C. dengan demikian, C yang harus  membayar  utang  B  kepada  A, sedangkan utang C sebelumnya pada B di anggap selesai. 7
2. Dasar hukum al-Hiwalah
a. Al- Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 283 اٗبِت َكَ  ْاوُدِ َ تَ  ۡمَلَو  ٖرَفَس  ٰ َ َعَل  ۡمُتنُك  نوَإِ۞
ا ٗضۡعَب مُك ُضۡعَب  َنِم َ أ ۡنِإَف ٞۖٞة َضوُبۡقَّم ٞنٰ َهِر َف ۗۥُهَّبَر َ َّللَّٱ  ِقَّتَ ۡ لَۡو ۥُهَتَنٰ َم َ أ  َنِمُتۡؤٱ يِ َّ لَّٱ ِ دَؤُيۡلَف َف اَهۡمُتۡكَي نَمَو ََۚةَدٰ َه َّشلٱ ْاوُمُتۡكَت  َلََو
ٓۥُهَّنِإ ٞميِلَع َنوُلَمۡعَت اَمِب ُ َّللَّٱَو  ۗۥُهُب ۡلَق ٞمِثاَء “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada  barang  tanggungan  yang  dipegang  (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah  yang  dipercayai  itu  menunaikan
7 Muhammad  Syafi’I  Antonio,  Bank Syariah  Dari  Teori  Ke  Praktek  (Jakarta;  Gema Insani Press, 2001), 126
amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan  barangsiapa  yang  menyembunyikannya, maka  sesungguhnya  ia  adalah  orang  yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Qs. al-Baqarah/2:283)
b. Hadis Nabi Muhammad SAW., Pelaksanaan hiwalah menurut Nabi Muhammad  SAW  adalah  dibolehkan, ini sesuai dengan hadis beliau: َر َل اَق :َل اَق ُهْنَع ُهلَّلا َييضَر َةَرْ يَرُه ْيبَِا ْنَع ييينَغْلا ُلْطَم:ْمهلَس َو يهْيَلَع ُهلَّلا َىلَص ُهلَّلا َل ْوُس ْعَبْ تُ يْلَ ف ٍئْييلَم ىَلَع ْمُك ُدَحَأ َعيبْتُأ اَذ يإَف ٌمْلُظ
( ملسم و ىر اخبلا هاور )
“Dari  Abu  Hurairah  ra.,  ia  berkata:  b ahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: Memperlambat pembayaran  utang  yang  dilakukan  oleh  orang kaya merupakan  perbuatan zalim. Jika  salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah  membayar  utang,  maka  hendaklah  ia beralih ( terima  pengalihan  tersebut ).  (H.R. Bukhari dan Muslim). 8 Pada hadis di atas jelas bahwa kegiatan mengalihkan utang atau hiwalah kepada orang yang mampu untuk membayarnya adalah  diperbolehkan  dan  Rasulullah memerintahkan  kepada  orang  yang menghutangkan, jika orang yang berhutang mengalihkan  kepada  orang  kaya  dan berkemampuan,  hendaklah  ia  menerima hiwalah tersebut, dan hendaklah ia mengikuti (menagih) kepada orang yang dihiwalahkannya ( muhal ‘alaih ), dengan demikian haknya dapat terpenuhi (dibayar).
Kebolehan hiwalah di  samping berdasarkan  hadis,  juga  didasarkan  pada ijma’ ulama sepakat membolehkan hiwalah .
8 Al-Asqalani, Bulughul Maram , 355.
Hiwalah diperbolehkan  pada  utang  yang tidak berbentuk barang atau benda karena hiwalah adalah perpindahan utang. 9

## 3. Syarat dan Rukun Al-Hiwalah
a.  Rukun Al-Hiwalah
Menurut Hanafiyah bahwa rukun hiwalah hanya satu yakni Ijab dan kabul antara yang menghilawakan dengan yang menerima hiwalah. 10 Sedangkan menurut Syafi’iyah bahwa rukun hiwalah itu ada empat  yaitu:  Pertama;  Muhil  (Meng- hiwalahkan),  Kedua;  Muhtal  (di  hiwalah- kan) ,  ketiga;  Muhal  ‘alaih  (orang  yang menerima hiwalah, Ke empat; Shighat hiwalah, yaitu ijab dari muhil. 11
b.  Syarat Al-Hiwalah
Syarat-syarat  hiwalah  yakni  a)  yang memindahkan utang, b) Yang menerima Hiwalah adalah orang yang berakal c) Yang dihiwalahkan  juga  harus  orang  berakal. 12 d) Kridhaan ketiga pihak yang bersangkutan dalam hawalah. Yakni hawalah itu baru terlaksana apabila ketiganya sepakat menerima dan melaksanakannya. Ada yang memandang bahwa pihak yang berpiutang (kreditur) keridlaannya bukan merupakan syarat sahnya hawalah, berlandaskan kepada hadits bahwa ia diperintahkan (wajib menerima  pemindahan  piutangnya,  e) Hutang yang di pindahkan itu mesti jelas (ma’lum) jumlahnya dan sifatnya, f) Hutang yang di pindahkan itu sama dengan hutang yang baru mengenai besar dan sifatnya (Kualitas-nya). 13
9 Haroen, Fiqih Muamalah , 166.
10 Hendi  Suhendi, Fiqhi  Muamalah (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 101
11 Ibid ., 102
12 Ibid ., 101 13 Hamzah  Ya’qub, Kode  Etik  Dagang Menurut  Islam,  “Pola  Pembinaan  Hidup  Dalam

## 4.  Macam-Macam Hiwalah
Ditinjau dari obyeknya hiwalah dibagi menjadi 2, yaitu: 14
a. Hiwalah al-Haqq (pemindahan hak)
Hiwalah  al-Haqq adalah  pemindahan piutang dari satu piutang kepada piutang yang lain atau pemindahan hak untuk menuntut hutang. Dalam hal ini yang bertindak sebagai muhil adalah pemberi hutang dan ia mengalihkan haknya kepada pemberi  hutang  yang  lain  sedangkan orang  yang  berhutang  tidak  berubah atau berganti, yang berganti adalah piutang. Ini terjadi piutang A mempunyai hutang kepada piutang B.
b. Hiwalah al-Dain (pemindahan utang) Hiwalah  al-Dain adalah  pemindahan hutang kepada orang lain yang mempunyai hutang  kepadanya.  Ini  berbeda  dari hiwalah haqq , karena pengertiannya sama dengan hiwalah yang telah diterangkan di  depan  yakni  yang  dipindahkan  itu kewajiban untuk membayar hutang. 15
Menurut  Hanafiyah hiwalah dibagi menjadi dua, yaitu:
a. Hiwalah al-Mutlaqah (pemindahan mutlak) Hiwalah al-Mutlaqah adalah perbuatan seseorang yang memindahkan hutangnya kepada orang lain dengan tidak ditegaskan sebagai pemindahan hutang, maksudnya jika orang yang berhutang (pihak pertama) kepada orang lain (pihak kedua) mengalihkan hak  penagihannya  kepada  pihak  ketiga tanpa didasari pihak ketiga ini berhutang
Berekonomi” Cet. III (Bandung, CV. Diponegoro Bandung, 1999), 236 14 Supriyadi,  Ahmad.  "Bank  Syariah Dalam  Perspektif  Filosofis,  Yuridis  Dan Sosiologis Bangsa Indonesia." MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance 1.1 (2018).
15 Az-Zuhaili, Al-Fiqh  Al-Islami  Wa Adillatuhu , 4197.
kepada pihak pertama. 16 Menurut ketiga mazhab selain Hanafi, jika muhal ‘alaih tidak punya utang kepada muhil , maka hal ini sama dengan kafalah dan ini harus dengan keridhaan atau kerelaan tiga  pihak  ( muhal , muhil , muhal  ‘alaih ). Menurut  mazhab  Hanafi membenarkan terjadinya hiwalah al-mutlaqah , beliau berpendapat bahwa, jika akad hiwalah al-mutlaqah terjadi karena inisiatif dari pihak pertama, maka hak dan kewajiban antara pihak pertama dan pihak ketiga yang mereka tentukan ketika melakukan akad  utang-piutang  sebelumnya,  masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah utang- piutang antara ketiga pihak tidak sama. 17 b. Hiwalah al-Muqayyadah Hiwalah al-Muqayyadah adalah perbuatan seseorang yang memindahkan hutangnya dengan mengaitkan piutang yang ada padanya yakni pemindahan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak muhil kepada pihak muhal ‘alaih . Maksudnya jika muhil mengalihkan hak penagihan muhal kepada muhal ‘alaih karena yang terakhir punya hutang kepada muhal . Inilah hiwalah yang boleh ( jaiz ) berdasarkan kesepakatan para ulama.
Dengan demikian, hiwalah al-muqayyadah pada satu sisi merupakan hiwalah al-haqq , karena mengalihkan hak untuk menuntut piutangnya  dari  C  kepada  A,  sedangkan di  sisi  lain,  sekaligus  merupakan hiwalah ad-dain ,  karena  B  mengalihkan  hutang kepada A, menjadi kewajiban C kepada A. 18
16 Nizaruddin, Nizaruddin. "Hiwalah dan
Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah." Adzkiya:  Jurnal  Hukum  dan  Ekonomi Syariah 1.2 (2013).
17 Sabiq, Fikih Sunnah , 43.
18 Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam , 560.

## 5.  Praktek Pengalihan Pembayaran Jual Beli Barang Kredit
Transaksi pengalihan barang kredit yang terjadi di masyarakat modern saat ini merupakan hal yang lumrah, hal ini terjadi karena faktor budaya berkembang semakin pesat dan perilaku konsumtif masyarakat yang menjadi latar belakang terjadinya transaksi pengalihan pembayaran jual beli barang kredit tidak terlepas dari munculnya beberapa lembaga pembiayaan leasing yang menyediakan barang, seperti mobil, motor dan lain sebagainya.
Hasil penelitian terungkap bahwa, jual beli kredit merupakan salah satu cara yang cukup diminati oleh beberapa masyarakat saat ini, karena mereka dapat memperoleh barang yang mereka inginkan dengan waktu yang cepat lantaran dilakukan dengan cara angsuran.  Pembelian  barang secara kredit misalnya kendaraan rota 2 jenis motor menggunakan jasa leasing jumlahnya sangat banyak, pembelian dengan cara kredit ini terlihat  tidak  hanya  orang  yang  mampu saja  tetapi  dari  seluruh  lapisan  elemen masyarakat ikut mengajukan pembiayaan ini.
Awal mula terjadinya permasalahan pengalihan  pembayaran  kepada  pihak  lain sebagaimana  yang  terjadi  di  masyarakat saat ini, karena pembeli pertama tidak mampu lagi  untuk  membayar  angsuran  bulanan sampai lunas. Sehingga objek yang berupa sepeda motor misalnya tersebut dijual kembali kepada orang lain dengan syarat mengembalikan DP ( Down Payment ) awal kepada pembeli pertama secara negosiasi yang  disepakati  walau  tawarannya  dengan harga lebih murah. Kemudian sisa setoran dibebankan kepada  pembeli kedua.  Sebagian besar pengambil pembiayaan di perusahaan leasing dilakukan oleh masyarakat yang tergolong
ekonomi menegah ke bawah seperti petani dan pedagang, dengan kemampuan ekonomi yang  tidak  terjamin,  sehingga  kebanyakan pada  saat  membayar  angsuran  bulanan mengalami kesulitan. Jadi, mereka harus mengalihkan  pembayaran  kepada  pembeli kedua.
Pada umumnya pengalihan atau Over kredit  kepada  pihak  lain dalam  jual  beli kendaraan bermotor misalnya diperbolehkan oleh perusahaan leasing dengan syarat pada saat proses pengalihan pembayaran kepada pihak  lain  harus  dilakukan  secara  resmi dengan  memberitahu  perusahaan leasing bahwa  debitur  akan  mengalihkan  angsuran kredit motor kepada orang lain atau ke perusahaan leasing lain  yang akan  melunasi cicilan tersebut dan melakukan proses balik nama, kemudian perusahaan leasing akan membuatkan  kontrak  hukum  perjanjian pembayaran  agar  tidak  terjadi  wanprestasi dikemudian hari, namun terkadang masyarakat mengambil jalan pintas tanpa melibatkan leasing , sehingga Ketika terjadi persoalan dalam proses pembayaran oleh pihak yang menerima pengalihan, maka yang dirugikan pihak yang mengalihkan.
Terdapat  beberapa  faktor  penyebab terjadinya praktik pengalihan pembayaran kepada pihak lain dalam jual beli  barang kredit, adapun faktor-faktor tersebut yaitu: a. Faktor penghasilan tidak tetap Faktor ini biasanya berupa penurunan usaha  konsumen  serta  kegagalan  dalam berbisnis. Faktor ini merupakan sebab utama  yang  menimbulkan  debitur mengalihkan pembayaran  motor kredit, karena pekerjaan atau usaha yang sedang ditekuni oleh debitur mengalami kesulitan, sehingga hal tersebut berdampak terhadap kondisi keuangan debitur yang menyebabkan
ketidak mampuan debitur untuk membayar angsuran atas kendaraan tiap bulannya. b. Faktor kebutuhan mendesak Zaman yang berkembang semakin pesat dan  banyaknya  kebutuhan  yang  harus dipenuhi membuat manusia harus bekerja keras  agar  memenuhi  kebutuhan  pokok dirinya sendiri serta keluarga. Sehingga praktik transaksi pengalihan pembayaran kepada pihak lain dalam jual beli barang kredit  harus  dilakukan  dengan  sistem kepercayaan  tanpa  adanya  perjanjian tertulis. Di satu sisi transaksi atas dasar kepercayaan sangat memiliki nilai positif dalam  hal  kekeluargaan.  Namun,  hal  ini berbeda  ketika  transaksi  terjadi  antara seorang dengan seorang yang lain yang tidak memiliki ikatan erat dan kepercayaan yang kuat.
Berawal dari transaksi yang dilakukan tanpa pengurusan secara prosedural ke perusahaan leasing dan transaksi antara penjual dan pembeli kedua tidak adanya perjanjian  tertulis  melainkan  atas  sistem kepercayaan, maka suatu wanprestasi dan masalah  dikemudian  hari  dengan  sangat mudah dapat terjadi.
Kasus  wanprestasi  ini  telah  terjadi diberbagai tempat dan perusahaan leasing seperti  halnya  terjadi  akhir-akhir  ini  yaitu seseorang  membeli  barang  secara  kredit kemudian barang kreditnya tersebut dijual kembali atau  dialihkan kepada pembeli kedua yang ternyata pada saat kewajiban pembayaran angsuran tidak sesuai perjanjian yang disepakati, pembeli kedua tidak melakukan  kewajiban  pembayaran  kredit secara rutin pada akhirnya yang dirugikan adalah pihak pertama yang langsung berurusan dengan perusahaan leasing.

## ▪ Penutup
Praktik pengalihan pembayaran kepada pihak lain dalam jual beli barang kredit pada masyarakat modern saat ini, banyak kasus dimana pada pelaksanaannya hanya melibatkan pihak pembeli pertama dan pembeli  kedua  tanpa  sepengetahuan  dari pihak perusahaan leasing yang masih menjadi pemilik resmi barang kredit yang diperjualbelikan. Berawal dari transaksi yang dilakukan tanpa  pengurusan  secara prosedural  ke perusahaan leasing , hal itu menimbulkan suatu  wanprestasi  berupa  keterlambatan pembayaran angsuran dan penggelapan objek barang kredit.
Namun secara umum terkait praktik pengalihan  pembayaran  kepada  pihak lain dalam jual beli barang kredit selama memenuhi  syarat  dan  rukun  serta berdasarkan  prosedur  yang  benar  yaitu melibatkan pihak leasing ,  maka dalam pandangan hukum Islam diperbolehkan.
▪ Pustaka Acuan Al-Asqalani, Bulughul Maram , 355. Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu , 4197. Consuelo G Sevilla dkk, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta, UI Press, 1993) Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodelogi Penelitian, (Jakarta:  Bumi  Akarsa, 2012) Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam , 560. Fatriansyah, Alif  Ilham  Akbar.  "Kajian Penelitian  Tentang  Hukum  Jual Beli Kredit." Suhuf 32.1 (2020): 50-58. Hamzah Ya’qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, “Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi” Cet. III (Bandung, CV. Diponegoro Bandung, 1999), 236 Haroen, Fiqih Muamalah , 166. Hendi  Suhendi, Fiqhi  Muamalah (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syaria h Dari  Teori  Ke  Praktek  (Jakarta; Gema Insani Press, 2001) Muslim,  Muslim,  Saveta Choirunnisa,  and Diah Dwi Wulandari. "Pandangan Pengurus  Mui  Provinsi  Lampung Periode 2016- 2021 Terhadap Bai’al - Wafa’." ASAS 13.1 (2021): 44-60. Nizaruddin,  Nizaruddin.  "Hiwalah  dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah." Adzkiya:  Jurnal  Hukum  dan Ekonomi Syariah 1.2 (2013). Sabiq, Fikih Sunnah , 43. Supriyadi, Ahmad. "Bank Syariah Dalam Perspektif Filosofis, Yuridis Dan Sosiologis Bangsa Indonesia." MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance 1.1 (2018). Witro, Doli. "Qaidah Furu’fi Al -Hiwalah: Sebuah Tinjauan Umum Qaidah Furu’fi Al -Hiwalah: An Overview." Qawãnïn: Journal of Economic Syaria Law 5.1 (2021): 1-12.