E-ISSN: 2716-375X, P-ISSN: 2716-3768
DOI: https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1 Received: 28 September 2022, Revised: 11 November 2022, Publish: 12 Desember 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah)
Irma Angriani Banunaek 1 , Henny A. Manafe 2 , M.E. Perseveranda 3
1 Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, angriani_irma@yahoo.co.id 2 Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, hennyunwira@gmail.com 3 Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, perseverandaerse@gmail.com
Corresponding Author: angriani_irma@yahoo.co.id
Abstract: This  article  discusses  a  literature  review  of  factors  that  have  an  impact  on  local government  financial  performance,  namely  local  revenue,  size  of  local  government,  and influence. Writing this article intends to determine the hypothesis that has an impact on each variable so that it can be useful for further writing. Writing this article will yield results if 1) Local  Own  Revenue  has  a  positive  or  crucial  impact  on  local  government  financial performance; 2) The size of the local government that influences positively or is crucial to the financial performance of the local government; 3) Leverage has a positive and crucial impact on  local  government  financial  performance;  4)  Regional  original  income,  size  of  local government,  and  leverage  which  simultaneously  have  a  positive  and  crucial  effect  on  local government financial performance.
Keyword: Regional Original Income, Local Government Size, Leverage.
Abstrak: Artikel  ini  Membahas  tentang  suatu  kajian  pustaka  faktor  yang  berdampak  bagi kinerja  keuangan  pemerintah  daerah,  yakni  pendapatan  asli  daerah,  ukuran  pemerintah daerah,  dan leverage .  Penulisan  artikel  ini  bermaksud  untuk  menentukan  hipotesis  yang berdampak pada masing-masing variabel supaya bisa bermanfaat bagi penulisan selanjutnya. Penulisan artikel ini memberi hasil bila 1) Pendapatan asli daerah berdampak positif maupun krusial  bagi  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah;  2)  Ukuran  pemerintah  daerah mempengaruhi positif maupun krusial bagi kinerja keuangan pemerintah daerah; 3) Leverage berdampak  positif  maupun  krusial  bagi  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah;  4)  Pendapatan asli  daerah,  ukuran  pemerintah  daerah,  dan leverage mempengaruhi  positif  maupun  krusial secara simultan bagi kinerja keuangan pemerintah daerah.
Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah,  Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage .

## PENDAHULUAN
Selaku pihak  yang bertanggung jawab dalam membangun dan menyediakan layanan masyarakat,  pemerintah  daerah  diharuskan  agar  melaksanakan  keterbukaan  maupun pertanggungjawaban  atas  tata  kelola  keuangan  demi  menciptakan  pemerintah  yang  bersih. Usaha  nyata  pemerintah  daerah  dalam  menerapkan  keterbukaan  dan  pertanggungjawaban dalam  mengelola  keuangan,  yaitu  dengan  melaporkan  kondisi  keuangannya  secara  tepat waktu, serta tersusun berdasar pada standar akuntansi pemerintah yang sudah didapat secara umum  sesuai  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  2005.  Pada  kerangka  konseptual  standar akuntansi,  prinsip  akuntansi  salah  satunya  ialah  mengungkapkan  secara  lengkap:  laporan keuangan  menyampaikan  informasi  lengkap  yang  bermanfaat  untuk  pengguna  laporan  di lembar muka laporan atau catatan laporan keuangan (CALK) (Syafitri, 2012).
Mengukur  kinerja  berperan  sebagai  unsur  terpenting  sebab  akan  memberi  respons kembali  terhadap  perencanaan  yang  sudah  diterapkan,  menyampaikan  bila  peranan  dari pengukuran kinerja mampu memperjelas perihal:
1. Pengevaluasian terkait pelaksanaan program.
2. Media perbandingan terhadap layanan yang tersedia.
3. Media  komunikasi  dengan  khalayak  luas.  Tidak  hanya  itu,  pengukuran  kinerja keuangan pemerintah daerah diharuskan untuk terlaksana.
Mengingat realitas  yang masih buruk terkait kinerja pemerintah daerah  yang tampak melalui  penjelasan  Ketua  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia  (BPK  RI),  jika keterbukaan  maupun  pertanggungjawaban  pemerintah  daerah  tergoling  buruk,  terkhusus mengenai  penilaian  kinerjanya.  Sesuai  pemaparan  tersebut,  mempertegas  bila  pengukuran kinerja uengan daerah sebagai unsur terpenting yang patut terlaksana.
Kinerja keuangan menjadi pengukuran untuk memperjelas kapabilitas daerah selama menjalankan penerapan keuangan secara optimal demi menjaga pelayanan yang dikehendaki: penilaian  lebih  tinggi  merupakan  keharusan  yang  patut  dilakukan  supaya  pihak  eksternal bersedia untuk menanamkan modal ke daerah tersebut. Kinerja keuangan daerah merupakan unsur  terpenting  bagi  pihak  eksternal  maupun  bagi  pihak  pemerintah  daerah  itu  sendiri. Kinerja keuangan daerah yang meningkat pun menjadi metode selama memaksimalkan rasio kemandirian  di  suatu  pemerintahan.  Penentuan  kinerja  bisa  merepresentasikan  kinerja pemerintah daerah bisa melalui penilaian kinerja keuangan (Sari, 2016).
Informasi  pada  laporan  pertanggungjawaban  atau  laporan  keuangan  pemerintah daerah bisa berguna untuk dijadikan parameter pengukur capaian kerja keuangan pemerintah daerah  (Junarwati et  al .,  2013).  Data  penilaian  kinerja  keuangan  berasal  dari  sumber keuangan  yang  terukur  berdasar  alokasi  dana  yang  sudah  dirancang,  bisa  berperan  untuk meningkatkan  program  berikutnya  untuk  menciptakan  layanan  publik  secara  bermutu maupun maksimal (Sari, 2016). Pemerintah daerah berkewenangan memaksimalkan maupun memajukan  wilayah  sesuai  alokasi  dana  atau  pendapatan  daerah  selama  memaksimalkan anggaran pendapatan belanja daerah.
Kesejahteraan  suatu  wilayah  kerap  beracuan  melalui  besaran  nilai  tambah  yang diperoleh berwujud pendapatan pada wilayah itu. Nilai tambah yang tumbuh kembang secara positif  mengarahkan  pemodalan  agar  bisa  mengarahkan  perbaikan  di  sektor  infrastruktur daerah  yang  baik  dan  pemodalan  yang  meningkat  sehingga  bisa  memaksimalkan  PAD maupun  pendapatan  antardaerah  pun  bisa  memberi  tambahan  belanja  modal  pemerintah daerah  itu  (Simanullang,  2013).  Halim  (2013)  menambahkan  bila  pengelolaan  keuangan daerah  secara  terbuka,  jujur,  efektif,  efisien,  dan  bertanggung  jawab  akan  mempergunakan rasio  kemandirian  keuangan  daerah.  Rasio  ini  memperlihatkan  kapabilitas  keuangan pemerintah  daerah  selama  mendanai  segala  program  mereka  secara  mandiri,  yang  terukur melalui rasio pendapatan asli daerah (PAD) kepada jumlah bantuan pemerintah pusat maupun pinjaman.  Dengan  demikian,  akan  tahu  perihal  kapabilitas  selama  memperoleh  sasaran pendapatan daerah.
Ukuran  pemerintah  daerah  mampu  dijadikan  faktor  penentu  kinerja  keuangan.  Bila suatu wilayah berukuran besar, tentu masyarakat akan mentutup adanya pertanggungjawaban yang kian membesar, maka bakal memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Ukuran  pemerintah  daerah  ialah  variabel  besar  kecil  pemerintah  daerah  yang  bisa  terukur dengan  total  aset,  jumlah  karyawan,  jumlah  keseluruhan  penghasilan,  dan  tingkat produktivitas.  (Damanpour,  1991  dalam  Sari,  2016)  memaparkan  bila  ukuran  pemerintah daerah terproksikan melalui total aset yang memengaruhi kinerja keuangan daerah.
Sesuai uraian yang sudah tersampaikan, rumusan permasalahan dalam artikel ini guna menentukan hipotesis seperti:
1. Apakah pendapatan asli daerah berdampak positif maupun krusial pada kinerja keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah  ukuran  pemerintah  daerah  berdampak  positif  maupun  krusial  pada  kinerja keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah leverage memengaruhi positif maupun krusial bagi kinerja keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah  pendapatan  asli  daerah,  ukuran  pemerintah  daerah,  dan  leverage  memengaruhi positif maupun krusial secara simultan bagi kinerja keuangan pemerintah daerah?

## KAJIAN PUSTAKA

## Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)
Bastian  (2006:  274)  menjabarkan  bila  kinerja  sebagai  penggambaran  atas  penerapan aktivitas,  program,  maupun  kebijakan  untuk  memperoleh  target  maupun  tujuan  organisasi. Azhar  (2008)  menuturkan  bila  kinerja  sebagai  kegiatan  yang  terstruktur  dari  suatu  unsur selama kurun waktu tertentu dan menjadi komponen dari pengukur kesuksesan dari pekerjaan yang sudah terlaksana. Hamzah (2007) menambahkan bila kinerja sebagai perolehan terhadap segala  sesuatu  yang  terencana  atas  dasar  rencana  perseorangan  atau  organisasi.  kinerja keuangan  ialah  penilaian  kinerja  dan  berindikator  keuangan.  Halim  (2012:  232) menambahkan bila kinerja keuangan daerah ialah pengukuran untuk mencermati kapabilitas perusahaan  selama  melaksanakan  otonomi  daerah.  Sesuai  penuturan  itu,  mempertegas  bila kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  ialah  penggambaran  atas  perolehan  target,  program maupun  kebijakan  yang  sudah  terencanakan  selama  kurun  waktu  tertentu  yang  bisa  terukur melalui indikator keuangan.
Pengukurna  kerja  ialah  tahap  untuk  mengawasi  secara  berkala  dan  melaporkan perolehan dari suatu  aktivitas,  terkhusus  perkembangan dari tujuan  yang terencana  (Westin, 1998  dalam  Sumarjo,  2010).  Pengukuran  kinerja  secara  terus  menerus  dirasa  mampu memberi umpan balik, maka akan muncul inisiatif untuk perbaikan secara berkelanjutan demi memperoleh  tujuan  di  periode  berikutnya  (Bastian,  2006:  275).  Pengukuran  kinerja  kepada organisasi  bukan  sekadar  diberlakukan  untuk  organisasi  yang  terfokus  ke  upaya  mendapat keuntungan,  tetapi  harus  terlaksana  ke  organisasi  nonkomersial  pula.  Perihal  ini  terlaksana supaya  bisa  menilai  seberapa  jauh  pemerintah  melaksanakan  perannya  dalam  membangun dan  melayani  masyarakat  melalui  penyampaian  laporan  tanggung  jawab  keuangan (Sesotyaningtyas,  2012).  Pengukuran  kinerja  dianggap  memiliki  peranan  penting  dalam menentukan  pertanggungjawaban  organisasi  selama  menciptakan  layanan  publik  yang  lebih baik.  Pertanggungjawaban  tidak  menjadi  kapabilitas  untuk  memperlihatkan  cara  dalam membelanjakan  uang  publik,  namun  membelanjakannya  secara  efektif  maupun  efisien (Mardiasmo,  2009:  121).  Tentu  saja  masyarakat  tidak  bersedia  untuk  terus  menyerahkan keuangan  mereka  (pungutan)  bila  layanan  yang  didapatkan  masyarakat  belum  optimal  dan tanpa menjamin kualitas.
Kajian  Mandell  (1997)  dalam  Sumarjo  (2010)  menyampaikan  bila  dengan  mengukur kinerjanya,  pemerintah  daerah  bisa  mendapat  informasi  untuk  memaksimalkan  mutu  dalam penentuan  keputusan,  maka  bisa  memaksimalkan  layanan  yang  mereka  berikan  ke
masyarakat.  Upaya  untuk  menentukan  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah,  yaitu mempergunakan  analisis  rasio  keuangan  terhadap  APBD  yang  sudah  ditentukan  maupun terlaksana.  Halim  (2012:  232)  mengkaji  rasio  keuangan  pada  APBD  melalui  perbandingan antara  hasil  yang  didapat  dari  satu  periode,  lalu  membandingkannya  dengan  periode berikutnya agar bisa tahu kecenderungannya.
Rasio  yang  bisa  mendapat  pengembangan  berdasar  data  keuangan  dari  APBD,  sesuai penuturan  Halim  (2012:  232-241),  yakni  rasio  kemandirian,  efektivitas,  efisiensi, aktivitas/kegiatan, debt service coverage ratio (DSCR) 19, dan rasio pertumbuhan.

## Pendapatan Asli Daerah (X1)
Sesuai  UU  Nomor  33  Tahun  2004,  pendapatan  asli  daerah  ialah  sumber  pendapatan daerah  untuk  mendanai  pembangunan  dan  usaha  daerah  dalam  meminimalkan  tingkat kebergantungan  dana  dari  pemerintah  daerah.  Kapabilitas  daerah  dalam  mempergunakan pendapatan asli daerah bisa memengaruhi perkembangan daerah itu. Kian besar keterlibatan dalam  pendapatan  asli  daerah  terhadap  anggaran  pendapatan  belanja  daerah,  berarti  kinerja pemerintah dirasa kian membaik.
Melalui  kajiannya,  Sumarjo  (2010)  mempergunakan  variabel  kesejahteraan memperugnakan  proksi  pendapatan  asli  daerah  dalam  memperjelas  kesejahteraan  suatu wilayah.  Pendapatan  asli  daerah  yang  tergolong  tinggi  bisa  memberi  indikasi  bila pemerintahan  itu  mempunyai  tingkat  kesejahteraan  lebih  baik  dibanding  wilayah  dengan pendapatan  asli  daerah  yang  minim.  Tingkat  kesejahteraan  tentu  bisa  berimbas  ke  tingkat kinerja.  Melalui  pemberlakuan  desentralisasi,  maka  memicu  pemerintah  daerah berkesempatan  dalam  mendayagunakan  semua  potensi  demi  mendapat  PAD  yang  tinggi. PAD ialah semua perolehan daerah dari sumber ekonomi daerah.
Halim  (2012:  96-98)  menuturkan  bila  kelompok  pendapatan  asli  daerah  terpisah menjadi empat macam, seperti:
a. Pajak daerah. Sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004 terkait perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ialah iuran yang bersifat wajib bagi perseorangan atau lembaga/instansi ke daerah dengan tidak mendapat  imbalan  langsung  secara  setimpal,  yang  bersifat  memaksa  berdasar undang-undang,  serta  guna  mendanai  pelaksanaan  pemerintah  daerah  maupun pembangunan daerah.
b. Retribusi  daerah  sebagai  pemungutan  sejumlah  uang  dan  merupakan  wujud membayar  jasa  atau  memberi  perizinan  tertentu  yang  pemerintah  daerah  sediakan untuk kepentingan perorangan maupun lembaga.

## Ukuran Pemerintah Daerah (X2)
Ukuran pemerintah daerah biasanya terlihat melalui total aktiva, serta bisa terlihat dari seberapa luas maupun jumlah penduduk di daerah itu. Kusumawardani (2012) mempertegas bila aktivitas operasional daerah lebih mudah terlaksana bila mempunyai ukuran pemerintah daerah  yang  besar.  Perihal  itu  pun  bisa  memudahkan  pemerintah  daerah  untuk  melayani masyarakat  secara  layak.  Efisiensi  maupun  efektivitas  di  sektor  operasional  pun  bisa membantu  dalam  mendapat  PAD  demi  memajukan  suatu  wilayah  sebagai  pembuktian  atas meningkatnya kinerja di wilayahn itu. Ukuran besar bisa menunjang operasional pemerintah daerah yang disertai oleh peningkatan kinerja keuangan. Kondisi itu diakibatkan oleh tekanan besar  dalam  mengungkapkan  laporan  keuangan  sehingga  mengarahkan  pemerintah  daerah untuk mempunyai aktiva yang besar.
Ukuran pemerintah daerah dalam pembahasan ini ialah tekanan coercive isomorphism . Melalui ukuran pemerintah daerah yang besar, memberi indikasi bila pemerintah mempunyai aset  yang  sama  besar,  maka  masyarakat  dalam  mengawasi  aktivitas  tata  kelola  pemerintah daerah  kian  ketat  karena  terdapat  rasa  khawatir  tindakan  penyimpangan  atas  dana  yang
masyarakat percayakan kepada pemerintah daerah. Masyarakat yang mengawasi secara ketat memicu  pemerintah  daerah  guna  mengelola  keuangan  secara  baik,  transparan,  dan bertanggung  jawab,  serta  memaksimalkan  kinerja  keuangan  secara  menyeluruh,  sekaligus mendapat pengakuan dari masyarakat terkait kinerja keuangan pemerintah daerah yang cukup baik
Kusumawardani  (2012)  menuturkan  bila  ukuran  besar  bisa  menunjang  operasional pemerintahan  yang  disertai  oleh  peningkatan  kinerja  keuangan.  Kemudahan  di  sektor operasional  itu  bisa  memperlancar  pemerintah  daerah  untuk  meraih  pendapatan  asli  daerah demi  memajukan  wilayah  sebagai  wujud  kinerja  yang  baik.  Pemerintah  daerah  berukuran besar  akan  mempunyai  tekanan  besar  dalam  mengungkapkan  kinerja  keuangannya. Pemerintah daerah berkecenderungan menyampaikan segala sesuatu yang sifatnya berita baik terkait laporan kinerja, berita baik itu bisa berwujud laporan terkait kinerja pemerintah daerah yang  tergolong  baik  sehingga  bisa  memicu  peningkatan  terhadap  kinerja  mereka  (Sumarjo, 2010).

## Leverage /Rasio Utang (X3)
Kusumawardani  (2012)  memaparkan  bila leverage sebagai  perbandingan  antara  utang dan modal. Kian membesarnya leverage sehingga bisa meningkatkan tingkat kebergantungan pemerintah  daerah  itu  ke  pihak  eksternal.  Dengan  begitu,  kondisi  itu  cenderung memperlihatkan kinerja yang rendah. Di bidang publik, rasio utang berperanan penting bagi kreditur  maupun  calon  kreditur  potensial  dalam  menentukan  penyerahan  kredit.  Rasio  ini hendak  kreditur  gunakan  sebagai  pengukur  kapabilitas  pemerintah  daerah  dalam membayarkan utnagnya. Rasio ini turut memberi indikasi seberapa besar pemerintah daerah menanggung  utang.  Bila  rasio  ini  tergolong  tinggi,  pemerintah  daerah  bisa  saja  memiliki utang berlebih dan perlu mencari upaya guna memangkas jumlah utangnya (Minarsih, 2015).
Penerapan  rasio  utang  pada  pemerintah  daerah  kedudukannya  tidak  sama  seperti kondisi di suatu unit usaha. Hal itu diakibatkan oleh pendanaan eksternal pemerintah daerah bukan  sekadar  dari  utang,  melainkan  melalui  bantuan  pemerintah  pusat,  yakni  dana perimbangan.  Pemerintah  daerah  dengan  rasio  utang  besar  memprediksi  bila  mereka mempunyai tingkat risiko yang sama besar. Perwitasari (2010) mempertegas bila pemerintah daerah dengan rasio utang tinggi, berarti kinerjanya tergolong buruk sebab sumber pendanaan utama diperoleh melalui pihak eksternal.
Tabel 1: Penelitian Terdahulu No Peneliti (Tahun) Judul Penelitian Hasil Penelitian NPGS Antari, IBP Sedana (2018) “Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah  Dan  Belanja  Modal terhadap    Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah” PAD dan belanja modal berdampak  positif  dan  krusial bagi kinerja keuangan pemerintah daerah A  Devita,  A  Delis,  J Junaidi (2014) “Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah,  Dana  Alokasi  Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jambi” Variabel  PAD,  dana  alokasi umum  dan  jumlah  penduduk berdampak positif maupun krusial bagi  belanja  daerah  kabupaten/ kota di Provinsi Jambi A Tahar, M Zakhiya (2011) “Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah,  Dan  Dana  Alokasi Umum  terhadap  Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah” Variabel  PAD  maupun  dana alokasi  umum  berdampak  positif dan  krusial  bagi  kemandirian daerah, serta pertumbuhan ekonomi daerah NN Fatimah, A Nopiyanti, D Mintoyuwono (2020) “Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah” PAD  maupun  dana  perimbangan berdampak  positif  dan  krusial bagi belanja daerah
No Peneliti (Tahun) Judul Penelitian Hasil Penelitian N  Sari,  IK  Mustanda (2019 ) “Pengaruh  Ukuran  Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah,  Dan  belanja  Modal terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah” Ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, dan belanja  modal    berdampak  positif maupun  krusial  bagi  kinerja keuangan pemerintah daerah. IP  Sari,  R  Agusti,  R Rofika (2016) “Pengaruh  Ukuran  Pemerintah Daerah, Leverage, dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif  terhadap  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah” Ukuran pemerintah daerah, leverage, dana perimbangan maupun ukuran legislatif berdampak  positif  dan  krusial bagi kinerja keuangan pemerintah daerah KAD Pratama, DNS Werastuti (2015) “Pengaruh Kompleksitas Pemerintah  Daerah,  Ukuran Pemerintah  Daerah,  Kekayaan Daerah    terhadap  Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah” Kompleksitas  pemerintah  daerah, ukuran pemerintah daerah, kekayaan daerah berdampak positif maupun krusial bagi laporan keuangan pemerintah daerah IGMAA  Tama,  PH  Adi (2018) “Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah, Ukuran Pemerintah, dan Temuan Audit terhadap Kinerja Keuangan Daerah” Kriteria  kepala  daerah,  ukuran pemerintah  maupun  temuan  audit berdampak  positif  dan  krusial bagi kinerja keuangan daerah. S  Mulyani,  H  Wibowo (2017) “Pengaruh  Belanja  Modal, Ukuran  Pemerintah  Daerah, Intergovernmental Revenue dan  Pendapatan  Asli  Daerah terhadap  Kinerja  keuangan Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jawa Tengah” Belanja modal, ukuran pemerintah daerah, intergovernmental  revenue  dan PAD  berdampak  positif  maupun krusial  bagi  kinerja  keuangan kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa Tengah. Y  Alvini,  YM  Basri,  MA Hassan   (2018) “Pengaruh  Ukuran  Pemerintah Daerah,  Tingkat  Kekayaan daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah kepada  Pemerintah  Pusat  dan Belanja Modal terhadap Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah” Ukuran pemerintah daerah, tingkat  kekayaan  daerah,  tingkat ketergantungan daerah berdampak positif dan krusial bagi pemerintah  pusat  maupun  belanja modal  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah daerah.

## METODE
Prosedur  menuliskan  artikel  ini  ialah  mempergunakan  prosedur  kualitatif  dan  kajian pustaka . Menganalisis teori dan keterkaitan antarvariabel melalui buku maupun jurnal secara luring  di  perpustakaan  maupun  daring  yang  diperoleh  melalui  Mendeley,  Scholar  Google maupun  media  daring  lain.  Pada  kajian  kualitatif,  maka  kajian  pustaka  perlu  dipergunakan secara konsisten dengan hipotesis metodologis. Dengan kata lain, perlu dipergunakan secara induktif  agar  tidak  mengarahkan  pertanyaan  yang  peneliti  ajukan.  Dasar  penting  dalam melangsungkan  kajian  kualitatif,  yakni  kajian  itu  sifatnya  eksploratif,  (Ali  &  Limakrisna, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## PAD Berdampak pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
UU  Nomor  33  Tahun  2004  memperjelas  bila  PAD  ialah  satu  dari  beberapa  sumber penghasilan  pemerintah  daerah  dalam  mengatur  ketersediaan  sumber  daya  dan  aset  lain. Namun,  bila  pemerintah  daerah  mempunyai  pendapatan  besar  dan  tidak  didukung  oleh kinerja  efisien  yang  baik,  tentu  pemerintah  daerah  harus  melakukan  kajian  kembali  dan
mengevaluasi  seluruh  kesalahan  yang  mereka  lakukan  supaya  di  periode  mendatang  tidak mengalami kesalahan yang sama.
(Rioni & Saraswati, 2019)  menyampaikan pendapat  bila PAD mampu memengaruhi kinerja keuangan pemerintah. Sama seperti penuturan (Ayu, 2018), menyebut bila PAD pun mampu memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Keterkaitan antarvariabel,  yakni bila  kian  tinggi  PAD  di  tiap  periode  berjalan,  berarti  kinerja  keuangan  pemerintah  tersebut pun dianggap berhasil sebab bisa mengoptimalkan pungutan dan pajak daerah. Lain bila PAD tergolong  rendah,  berarti  pemerintah  daerah  perlu  melakukan  evaluasi  maupun  meneliti kembali  mengenai  kinerja  keuangan  dari  segi  pendapatan  daerah.  Berdasar  pada  teori keagenan,  menyebut  bila  pemerintah  daerah  selaku  agen  mendapat  kewenangan  dari masyarakat  selaku  prinsipal  guna  mengatur  semua  anggaran,  termasuk  penerimaan  atau pengeluaran  yang  didapat  melalui  pajak,  retribusi  atau  sumber  daya  lain  untuk  memenuhi semua kebutuhan masyarakat, misal membangun/memperbaiki sekolah, jembatan, dan sarana lain demi menyejahterakan masyarakat.

## Ukuran Pemerintah Daerah Berdampak pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Ukuran  pemerintah  daerah  mampu  terproksikan  ke  total  aktiva  milik  daerah,  serta pemerintah  daerah  dengan  ukuran  aktiva  besar  diharuskan  untuk  berkinerja  cukup  baik dibanding  daerah  dengan  ukuran  aktiva  kecil  (Kusumawardani,  2012).  Selama  memberi layanan  yang maksimal  bagi  masyarakat,  pemerintah daerah harus  mendapat  dukungan dari ketersediaan  aktiva.  Pemerintah  daerah  dengan  aktiva  besar  dianggap  mampu  memberi layanan  yang  sama  baiknya,  maka  turut  berdampak  pada  peningkatan  kinerja  pemerintah daerah itu.
Masyarakat  bakal  menutut  instansi  dengan  ukuran  besar  agar  berkenan mengungkapkan kewajibannya itu, serta tekanan itu cenderung berimbas ke tuntutan kinerja dari  instansi  itu  (Sumarjo,  2010).  Pemerintah  daerah  berukuran  besar  terkait  aktivanya  pun bakal  diawasi  dan  diperhatikan  secara  serius  oleh  masyarakat  terkait  aktivitas  dalam mengelola pemerintah daerah. Hal itu dilaksanakan karena masyarakat khawatir bila instansi atau  organisasi  akan  bertindak  menyimpang  terkait  pengelolaan  aktiva.  Pengawasan  ketat dari  masyarakat  bakal  berperan  sebagai  tekanan coercive  isomorphism terhadap  pemerintah daerah  guna  memaksimalkan  kinerja  keuangan  mereka,  termasuk  mendapat  pengakuan masyarakat  bila  pemerintah  daerah  bisa  mengatur  kekayaan  daerah  secara  maksimal, mengingat  kian  tinggi  tingkat  pengawasan,  berarti  kian  tinggi  pertanggungjawaban  maupun kesediaan seseorang untuk bekerja (Novianti et al ., 2016).

## Leverage  Berdampak ke Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah
Leverage ialah perbandingan antara jumlah keseluruhan aktiva dan liabilitas yang ada di  pemerintah  daerah.  Jika  tingkat leverage tergolong  rendah,  berarti  kinerja  keuangan  bisa dianggap  baik.  Lain  jika leverage di  suatu  pemerintahan  tergolong  tinggi,  berarti  kinerja keuangannya  dianggap  buruk.  Dengan  begitu,  pemerintah  daerah  perlu  melakukan  kajian kembali  supaya  utang  ke  pihak  luar  tidak  bertambah  dan  mampu  mengurangi  jumlahnya (Ilmiyyah, Dewata, & sarikadarwati, 2017).
(Sumarjo,  2010)  memaparkan  bila leverage memengaruhi  kinerja  keuangan pemerintah  daerah.  Keterkaitan  antarvariabel,  yakni  bila  jumlah  keseluruhan  aktiva  di  atas jumlah sehingga bisa memperjelas pemerintah daerah mampu mempergunakan aktiva mereka demi mendapat penghasilan daerah. Namun, bila jumlah keseluruhan liabilitas tinggi, berarti pemerintah daerah belum dianggap sukses dalam mengoptimalkan aktiva yang mereka miliki demi  mendapat  penghasilan  daerah  da  sekadar  mengandalkan  liabilitas  maupun kewajibannya kepada pihak eksternal. Sama seperti teori keagenan: pemerintah daerah terjadi kesulitan  pendanaan  dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat,  maka  memicu  pemerintah
daerah untuk mendapat tambahan dana dengan melakukan pinjaman atau berutang ke pihak eksternal.
Leverage  berdampak  positif  maupun  krusial  bagi  ketepatanwaktu  kinerja  keuangan pemerintah  daerah,  yang  sama  seperti  kajian  milik  IP  Sari,  R  Agusti,  R  Rofika  (2016), menyebut  bila leverage memengaruhi  krusial  dan  positif  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah daerah.
PAD,  Ukuran  Pemerintah  Daerah  maupun Leverage Berdampak  pada  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Pendapatan asli daerah (PAD) merepresentasikan perihal tingkat kemandirian di suatu pemerintahan selama mengatur maupun mengelola sistem pemerintahan mereka. Kian tinggi penerimaan PAD, memperjelas bila daerah itu bisa menjalankan sistem desentralisasi secara maksimal,  serta  mampu  meminimalkan  tingkat  kebergantungan  ke  pemerintah  pusat.  Lain bila kian kecil perolehan PAD, maka daerah itu tidak bisa menjalankan sistem desentralisasi, maka tingkat kebergantungan pemerintah daerah ke pemerintah pusat cukup dibutuhkan agar bisa mencukupi kebutuhan daerah itu. Sumber PAD diperoleh melalui semua aset yang ada di daerah  itu.  Sebagai  contoh,  pajak,  retribusi,  tata  kelola  aset  yang  terpisah,  dan  sebagainya sebagai  pendapatan  sah.  Paling  tidak,  melalui  ketersediaan  sumber  aset  daerah,  pemerintah mampu mencukupi kebutuhan mereka tanpa meminta bantuan dari pemerintah pusat maupun pihak lain.
Pemerintah  daerah  bermaksud  guna  menjalankan  program  kerja,  yakni  memberi layanan  maksimal  untuk  masyarakat.  Supaya  bisa  memberi  layanan  tersebut,  pemerintah daerah  perlu  mendapat  dukungan  dari  ketersediaan  aktiva.  Atas  dasar  itulah,  memerlukan sumber daya dan fasilitas  yang layak  untuk memberi layanan terbaik bagi masyarakat. Kian besar  ukuran  daerah,  diperlihatkan  melalui  banyaknya  aktiva  di  wilayah  itu  sehingga  turut memicu peningkatan capaian kerja pemerintah daerah (Mustikarini dan Fitriasasi, 2012).
Sama  seperti  penjelasan  Kusumawardani  (2012),  bila  ukuran  pemerintah  daerah memengaruhi  positif  bagi  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Hasil  kajian  itu  memberi simpulan bila ukuran pemerintah daerah sebagai aspek  yang patut mendapat  perhatian guna memaksimalkan kinerja keuangan. Kajian milik Mulyani dan Wibowo (2017), Saraswati dan Rioni  (2019)  maupun  Sari  dan  Mustanda  (2019)  mendapati  bila  ukuran  pemerintah  daerah memengaruhi negatif bagi kinerja keuangan pemerintah daerah.
APBD  ialah  penyediaan  dana  untuk  membangun  dan  melaksanakan  segala  kegiatan pemerintah  daerah.  Tetapi,  ada  waktunya  pendapatan  daerah  tidak  bisa  mencukupi  belanja daerah  sehingga  memicu  kekurangan  anggaran.  Atas  dasar  itulah,  pemerintah  daerah membutuhkan  dukungan  sumber  daya  guna  menyelesaikan  masalah  kekurangan  itu.  Sesuai Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, utang daerah bisa diperoleh melalui:
1. Pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, seperti pemodalan ataupun penerusan pinjaman dalam negeri/luar negeri.
2. Pemerintah daerah lainnya.
3. Lembaga keuangan perbankan berbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia.
4. Lembaga  keuangan  bukan  perbankan,  seperti  lembaga  pendanaan  berbadan  hukum dan berkedudukan di Indonesia.
5. Masyarakat, yaitu obligasi daerah yang terbit dari penawaran umum ke masyarakat di pasar modal dalam negeri.
Di  sektor  swasta, leverage kerap  dipergunakan  Fakhrudin  (2008)  memaparkan  bila leverage  ialah  jumlah  pinjaman  untuk  mendanai  atau  membeli  aktiva  perusahaan.  Di akuntansi sektor publik, leverage ialah rasio pengukur besar kecil suatu wilayah bergantung ke pemerintah pusat dalam mendanai aktiva daerah. Leverage memperlihatkan perimbangan pendanaan  daerah  yang  didanai  oleh  utang.  Kajian  milik  Sumarjo  (2010)  mempertegas  bila kian  besar  rasio  utang  di  suatu  pemerintahan,  berarti  kinerja  keuangannya  tergolong  baik.
Pemerintah  pusat  selaku  kreditur  tetap  mengawasi  pemerintah  daerah  selama  menjalankan kegiatannya.  Melalui  pengawasan  ini,  maka  bisa  mengarahkan  pemerintah  daerah  agar memaksimalkan  kinerja  keuangan  mereka  supaya  bisa  meyakinkan  pemerintah  pusat  bila dana yang mereka pinjamkan akan pemerintah daerah bayarkan. Kajian ini mempergunakan debt to equity ratio untuk menentukan rasio utang.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  tahun  2004  mempertegas  bila  kinerja sebagai hasil dari suatu aktivitas yang sudah diperoleh berdasar pada kehendak. Kinerja bisa terukur  bila  seseorang  atau  lembaga  sudah  menentukan  prosedur  terkait  keberhasilan  itu. Analisis  keuangan  cukup  diperlukan  oleh  lembaga  agar  bisa  mencermati  perkembangan lembaga/organisasi itu. Melalui keberadaan analisis kinerja keuangan, maka bisa menentukan kinerja  di  masa  silam  dengan  bermacam  analisis,  maka  bisa  mendapat  laporan  kedudukan keuangan yang merepresentasikan kenyataan maupun peluang kinerja di periode berikutnya.
Sesuai  pemaparan  tersebut,  memperjelas  bila  PAD,  ukuran  pemerintah  daerah maupun  leverage  berdampak  positif  maupun  krusial  bagi  kinerja  keuangan  pemerintah daerah.  Perihal  ini  sesuai  kajian  milik  D.  Saraswatii  (2019).  Hasil  kajian  mempertegas  jika variabel  secara  simultan  PAD,  ukuran  pemerintah  daerah  dan  leverage  memengaruhi bermakna  kepada  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Kajian  IP  Sari  (2016)  mempertegas jikasecara  simultan  pePAD,  ukuran  pemerintah  daerah  maupun leverage berdampak  positif maupun krusial bagi kinerja keuangan pemerintah daerah.

## Kerangka Pemikiran Teoretis
Sesuai uraian yang sudah tersampaikan, maka didapat kerangka berpikir seperti:
Berdasar  kerangka  pemikiran  di  atas,  maka  PAD,  ukuran  pemerintah  daerah,  dan leverage berpengaruh bagi kinerja keuangan pemerintah daerah, baik secara parsial maupun simultan. Selain variabel PAD, ukuran pemerintah daerah maupun leverage yang berdampak pada  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  masih  terdapat  variabel  yang  turut memengaruhinya,  seperti  akuntabilitasi  (X4),  aksesibilitas (X5),  pengelolaan  keuangan daerah (X6)

## KESIMPULAN
Sesuai uraian yang sudah dilaksanakan, maka rumusan hipotesisnya ialah:
1. Pendapatan  asli  daerah  berdampak  positif  maupun  krusial  pada  kinerja  keuangan pemerintah daerah.
2. Ukuran  pemerintah  daerah  berdampak  positif  maupun  krusial  pada  kinerja  keuangan pemerintah daerah.
3. Leverage berdampak positif maupun krusial pada kinerja keuangan pemerintah daerah
4. PAD, ukuran pemerintah daerah, dan leverage berdampak positif maupun krusial pada kinerja keuangan pemerintah daerah

## REFERENSI
Alvini,  Y.  2018.  Pengaruh  Ukuran  Pemerintah  Daerah,  Tingkat  Kekayaan  Daerah,  Tingkat Ketergantungan  Daerah  kepada  Pemerintah  Pusat  dan  Belanja  Modal  terhadap  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  pada  Kabupaten/Kota  se-Provinsi  Riau  Periode 2011-2016). JOM FEB 1(1): 1-15.
Antari,  N.P.G.S.  dan  I.B.P.  Sedana.  2018.  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. E - Jurnal Manajemen Unud 7(2): 1080- 1110.
Aziz,  A.  2016.  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah  (Studi  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Timur). EKSIS 11(1): 87-101.
Junarwati et al . 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh  Tahun  2010-2012.  Fakultas  Ekonomi Universitas Syiah Kuala. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol. 6 No. 2: 186-193.
Kusumawardani.  2012.  Pengaruh  Size,  Kemakmuran,  Ukuran  Legislatif,  Leverage  terhadap Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  di  Indonesia.  Semarang:  Fakultas  Ekonomi UNNES. ISSN 2252-6765.
Maiyora,  G.  2015.  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera). Jom FEKON 2(2): 1-15.
Mulyani,  S.  dan  H.  Wibowo.  2017.  Pengaruh  Belanja  Modal,  Ukuran  Pemerintah  Daerah, Intergovernmental  Revenue dan  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  Kinerja  Keuangan (Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015). Kompartemen 15(1): 57- 66.
Mustikarini,  W.A.  dan  D.  Fitriasari.  2012.  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  dan Temuan Audit  BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di  Indonesia Tahun Anggaran 2007. Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin . Sari,  I.P.  2016.  Pengaruh  Ukuran  Pemerintah  Daerah,  PAD, Leverage ,  Dana  Perimbangan dan  Ukuran  Legislatif  terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  pada Kab/Kota Pulau Sumatra). Jom Fekom 3(1): 679-692.
Sari, N.M.D.P. dan I.K. Mustanda. 2019. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli  Daerah  dan  Belanja  Modal  terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah. E - Jurnal Manajemen Unud 8(8): 4759-4787.
Sari.  2016.  Pengaruh  Ukuran  Pemerintah  Daerah,  Pad,  Leverage,  Dana  Perimbangan  dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/Kota Pulau  Sumatra).  Faculty  of  Economics  Riau  University.  Pekanbaru.  JOM Fekon  Vol  3 No 1.
Sesotyaningtyas,  Mirna.  2012.  Pengaruh  Leverage  Intergovermental  Revenue  dan Pendapatan  Pajak  Daerah  terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Accounting Analysis Journal . Volume. 1: Nomor. 1: 1-6
Simanullang.  2013.  Pengaruh  Belanja  Modal,  Intergovernmental  Revenue  Dan  Pendapatan
Asli  Daerah  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah  Kota  Dan  Kabupaten  Di  Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 – 2012. Fakultas Ekonomi – Jurusan Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang. Umrah Journal Of Accounting Volume 1, Nomor 1: 1-24