© 2024 STIE TDN. All rights reserved.         Corresponding Author : Nur Yuliany
http://ojs.stie-tdn.ac.id/index.php/mv

## MOVERE JOURNAL
Movere Journal Vol. 6 No. 1 – Januari 2024    Hal.   133 - 154

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS DAN DISTRIBUSINYA UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN
1 Nur Yuliany, 2 Roswiyanti, 3 Andi Widiawati
1 UIN Alauddin Makassar, 2 Universitas Cokroaminoto Makassar, 3 ITB Nobel Indonesia Makassar Email : nur.yuliany@uin-alauddin.ac.id , roswiyanti25@gmail.com , widiawati1972@gmail.com
Abstrak :  Pengentasan  kemiskinan  adalah  tujuan  pembangunan  utama  setiap  negara  di dunia.  Salah  satu  indikasi  keberhasilan  program  penanggulangan  kemiskinan  adalah meningkatnya  produktivitas  masyarakat  dari  sudut  pandang  ini  Penelitian  ini  bertujuan untuk  menganalisis  masalah  penanggulangan  kemiskinan  dengan  meneliti  faktor-faktor yang mempengaruhi dan distribusinya terhadap masalah tersebut. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 300 responden di Sulawesi Selatan. Analisis Partial Least Square (PLS) digunakan sebagai analisis data. Penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum regional berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan  sedangkan  kualitas  sumber  daya  manusia  dan  kredit  usaha  rakyat  tidak berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan. Studi ini juga menunjukkan bahwa upah minimum,  kualitas  sumber  daya  manusia,  dan  aksesibilitas  finansial  berpengaruh signifikan  terhadap  produktivitas.  Studi  ini  juga  menunjukkan  bahwa  produktivitas berpengaruh  signifikan  terhadap  pengentasan  kemiskinan.    Penelitian  ini  membuktikan bahwa produktivitas dapat menjadi variabel yang memediasi antara pinjaman usaha publik, kualitas sumber daya manusia dan upah minimum daerah terhadap pengentasan kemikinan.
Kata  kunci: Upah,  Aksesibilitas  Keuangan,  Sumber  Daya,  Produktivitas,  Pengentasan Kemiskinan
Abstract  :  Poverty  alleviation  is  the  primary  development  goal  of  every  country  in  the world. One indication of the success of the poverty alleviation program is increasing the productivity  of  the  community  from  this  point  ov  view  this  study  aims    to  analyze  the problem of poverty alleviation by examining the influencing factors and it’s distribution on these problems. Data collection in this study was carried out by distributing questionnaires to 300 respondents in South Sulawesi. Partial Least Square (PLS) analysis  was used as data analysis. This study indicates that regional minimum wage have a significant effect on poverty alleviation while human resource quality  and people business loan have no effect on poverty alleviation. This study also indicates that minimum wage, human resource quality, and financial accessibility have a significant effect on productivity. This study also indicates that productivity significantly affects poverty alleviation.  This research proves that productivity can be a variable that mediates between public business loan,quality of human  resources  and  regional  minimum  wage  to    poverty  alleviation    Increasing productivity  as  a  means  of  economic  distribution    is  one  method  of  poverty  alleviation efforts.
Keywords: Wage, Financial Accesibility, Resources, Productivity, Poverty Alleviation

## PENDAHULUAN
Fenomena kemiskinan telah menjadi permasalahan sejak lalu, melalui berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasinya. Bank dunia melaporkan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan  ekstrem  dengan  pendapatan  di  bawah  1,9  US$  per  hari  menunjukkan  tren penurunan namun tren ini berhenti pada tahun 2020 ketika dunia dilanda wabah COVID-19. Banyak  hal  yang  dapat  mempengaruhi  kemiskinan  diantaranya  terjadinya  pandemi  atau bencana alam, diantara faktor-faktor penyebab kemiskinan, faktor yang paling mudah dikaitkan dengan kemiskinan adalah kemampuan masyarakat untuk memperoleh penghasilan. Faktor ini sering dikaitkan dengan ketimpangan pendapatan, Ketimpangan pendapatan adalah bagaimana pendapatan yang tidak merata didistribusikan ke seluruh populasi. Kualitas distribusi ekonomi sangat penting untuk menghindari ketimpangan sebagai prinsip distribusi.
Dalam  ekonomi,  distribusi  adalah  cara  total  output,  pendapatan,  atau  kekayaan didistribusikan  di  antara  individu  atau  di  antara  faktor-faktor  produksi  (seperti  tenaga  kerja, tanah,  dan  modal)  (Samuelson,  A.  Paul  dan  Nordhaus,  2013).  Semakin  kurang  merata distribusi,  semakin  tinggi  ketimpangan  pendapatan.  Ketimpangan  pendapatan  sering  disertai dengan  ketimpangan  kekayaan,  yaitu  distribusi  kekayaan  yang  tidak  merata.  Populasi  dapat dibagi  dengan  cara  yang  berbeda  untuk  menunjukkan  tingkat  dan  bentuk  ketimpangan pendapatan  yang berbeda seperti  ketimpangan pendapatan berdasarkan  gender atau,  ras juga kualitas pekerjaan Dalam pandangan ini, ketimpangan pendapatan akan sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan.
Sehingga  pemerintah  melakukan  upaya  maksimal  untuk  menentukan  penghasilan minimal dalam mengatasi masalah tersebut. Faktor kedua adalah kualitas sumber daya. Sumber daya, baik sumber daya alam yang dapat digali maupun sumber daya manusia yang ada di suatu negara, faktor ketiga adalah masalah permodalan  yang masih  menyisakan ketimpangan bagi masyarakat  dalam  mengakses  lembaga  keuangan,  ketiga  faktor  tersebut  pada  akhirnya  akan mempengaruhi produktivitas yang berdampak pada masalah kemiskinan.
Sifat kompleks dari masalah kemiskinan menuntut kebijakan dan strategi terpadu untuk mengatasinya.  Program  penanggulangan  kemiskinan  atau  kebijakan  yang  berorientasi  pada masalah  kemiskinan  telah  diupayakan  oleh  banyak  negara  di  dunia,  seperti  program kewirausahaan  (Dominique  Bonito  et  al.,  2017),(Nursini,  2020).  Di  Indonesia,  program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui Kartu untuk Orang Miskin dan Dana untuk Desa  (Suryahadi  &  Al  Izzati,  2018)  dan  juga  melalui  Program  KUR . Program  pengentasan kemiskinan di Indonesia dinyatakan sebagai program percontohan (Olken, 2019) Sementara di banyak negara, telah diupayakan melalui pembangunan infrastruktur (Xiao et al., 2022). Para peneliti  juga  telah  banyak  melakukan  penelitian  tentang  upaya  penanggulangan  kemiskinan yang  dapat  dijadikan  referensi  untuk  masalah  ini  (Olken,  2019),    (Wang  &  Ding,  2021), (Ngwakwe & Iqbal, 2021), (Bloeck et al., 2019).  Begitu banyak penelitian dan diskusi tentang kemiskinan  menunjukkan  bahwa  kemiskinan  adalah  masalah  serius  yang  akan  menjadi perhatian, dan akan berlanjut untuk waktu yang lama.
Kemiskinan  telah  diekspresikan  dan  menjadi  bahan  perdebatan  dan  itu  didefinisikan secara  berbeda.  Kemiskinan  juga  mencerminkan  spektrum  orientasi  politik-ideologis  yang menjadi  ciri  kebijakan  dan  berdampak  pada  pola  dan  prinsip  perilaku  ekonomi.  Berbagai pendekatan telah diterapkan oleh para peneliti dan pemerhati kemiskinan di seluruh dunia untuk mengungkap permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing negara di dunia. Dari laporan Care International saat ini, setidaknya ada 10 negara yang menghadapi kerentanan kemiskinan diantaranya  Zambia,  Malawi,  Republik  Afrika  Tengah,  Gualtemala,  Columbia,  Burundi, Nigeria,  Zimabawe Honduras  dan ada negara  yang mengalami  permasalahan  yang membuat rakyatnya terancam  kemiskinan  yaitu Ukraina, di Asia Tenggara sendiri,  sebagai  akibat  dari dampak COVID-19,  telah mengakibatkan program pengentasan kemiskinan dihancurkan dan menciptakan kerentanan terhadap peningkatan indeks kemiskinan di wilayah ini.
Faktanya, masalah kemiskinan dihadapi oleh hampir setiap negara di dunia, bahkan di negara-negara Uni Eropa, Rusia, dan bahkan  China sebagai  kekuatan  ekonomi dunia, masih mengalami masalah kemiskinan (Xiao et al., 2022) . Pendekatan penelitian yang komprehensif termasuk pendekatan kuantitatif untuk mendefinisikan kemiskinan telah banyak diperdebatkan oleh  beberapa  peneliti  yang  tertarik  dengan  masalah  ini  (Bosco,  2019)Kemiskinan  dari perspektif ekonomi dapat dilihat melalui : 1) Pada tingkat mikro, kemiskinan muncul karena adanya  ketimpangan  dan  ketimpangan  pola  kepemilikan  sumber  daya  yang  berujung  pada distribusi pendapatan yang tidak merata (Cammeraat, 2020), (Kuznets, 1955). Rakyat miskin hanya  memiliki  sumber  daya  dalam  jumlah  terbatas  dan  berkualitas  rendah.  (Kuypers  et  al., 2021). 2). Kemiskinan timbul karena perbedaan kualitas sumber daya manusia (Pestaria et al., 2022).  Rendahnya  kualitas  sumber  daya  manusia  menunjukkan  produktivitas  yang  rendah, yang  pada  akhirnya  berimplikasi  pada  rendahnya  upah.  Dengan  demikian,  perlu  adanya peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia  (Ha & Huan, 2022). Rendahnya kualitas sumber daya manusia disebabkan oleh rendahnya pendidikan yang mengurangi daya saing (Febrina Harahap et al., 2022), tidak tepat, diskriminasi, dan keturunan. 3). Kemiskinan muncul karena perbedaan akses terhadap modal (Umar & Inaba, 2020).  Perangkap kemiskinan adalah  serangkaian  kekuatan  yang  saling  mempengaruhi  sedemikian  rupa  sehingga menciptakan situasi di mana suatu negara akan tetap miskin dan akan terus mengalami banyak kesulitan  untuk  mencapai  tingkat  pembangunan  yang  lebih  tinggi.  Mengurangi  tingkat kemiskinan  yang  terjadi  di  masyarakat  merupakan  salah  satu  tujuan  utama  kebijakan  publik yang dilakukan oleh masing-masing daerah dan nasional.
Kebijakan  publik  pemerintah  penting  dalam  mengatasi  kemiskinan,  yaitu  kebijakan fiskal  atau  penganggaran.  Salah  satu  aspek  kebijakan  anggaran  adalah  aspek  keberpihakan, yaitu berpihak pada setiap lapisan masyarakat, bahkan orang miskin. Penganggaran pemerintah yang  pro-masyarakat  miskin  merupakan  instrumen  penting  bagi  pembuat  kebijakan  untuk mengatasi masalah kemiskinan. Dukungan pemerintah dalam bentuk bantuan juga diperlukan ketika  masyarakat  mengalami  kejadian  luar  biasa  (Hidayat  et  al.,  2021).      Banyak  negara berusaha memberantas kemiskinan dan ketimpangan dengan berusaha memberikan kesempatan
kerja karena dengan bekerja dengan baik, masyarakat akan memiliki sumber pendapatan yang akan meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.
Di negara-negara berkembang, masalah penyerapan tenaga kerja adalah masalah utama dalam pembangunan di dalam negeri di masa lalu maupun di masa depan. Ledakan populasi dari  tahun  ke  tahun  terus  meningkat  sementara  tidak  cukup  dengan  kesempatan  kerja. Kelebihan pasokan pekerja tidak menimbulkan masalah bagi pembangunan ekonomi. Di sisi lain,  ini  adalah  modal  untuk  mengumpulkan  pendapatan,  dengan  asumsi  bahwa  pergerakan pekerja dari sektor subsistem ke sektor kapitalis modern berjalan lancar dan gerakan tidak akan meningkat secara berlebihan. Menurut Lewis, banyak pekerja akan mendorong lebih banyak tingkat  produktivitas  dan  dengan  demikian  produktivitas  kemudian  akan  dikonsumsi  segera oleh masyarakat. Sementara Keynes berpendapat bahwa pada kenyataannya, pasar tenaga kerja tidak  bekerja  mengacu  pada  pandangan  klasik.  Dimanapun  para  pekerja  memiliki  semacam serikat pekerja (Labor Union) yang akan memperjuangkan kepentingan pekerja dari penurunan upah.
Untuk  menciptakan  lapangan  kerja  dan  produktivitas  yang  lebih  tinggi,  pemerintah berupaya  mendorong  investasi,  baik  investasi  domestik  maupun  investasi  asing,(Nguyen, 2020),  (Vera  et  al.,  2022).  Di  tingkat  negara,  investasi  lebih  diarahkan  pada  perbaikan infrastruktur yang diharapkan dapat merangsang perekonomian sehingga dapat meningkatkan lapangan kerja,  (Seidu  et al.,  2020).  Investasi  di  bidang pendidikan juga tidak kalah penting untuk meningkatkan kapabilitas dan produktivitas sumber daya manusia (Djokoto, 2022).
Peningkatan produktivitas merupakan indikasi peningkatan kinerja ekonomi. Salah satu bentuk  produktivitas  yang  paling  penting  adalah  meningkatkan  produktivitas  sumber  daya manusia  sebagai  aktor  utama  dalam  kegiatan  ekonomi.  Oleh  karena  itu,  upaya  peningkatan produktivitas  sumber  daya  manusia  perlu  diupayakan.  Untuk  itu,  di  Indonesia,  beberapa program  penanggulangan  kemiskinan  mendorong  peningkatan  produktivitas  selain  program kartu miskin dan pendanaan desa   (Suryahadi & Al Izzati, 2018). Tiga poin utama di sini adalah penciptaan  keseimbangan  pendapatan  dengan  menetapkan  upah  minimum  (Ximena  V  et  al., 2015),  meningkatkan  aksesibilitas  finansial  melalui  pinjaman  usaha  rakyat,  peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama melalui program kewirausahaan  (Nursini, 2020). Itu dibahas dalam penelitian saat ini.

## TINJAUAN TEORI

## A. Kemiskinan
Ketimpangan dalam perekonomian dianggap sebagai salah satu faktor utama penyebab kemiskinan  (Kuznets,  1955),  (Sánchez-Rodríguez  et  al.,  2022) . Dua  masalah  yang  umum dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah  dan  tingginya  tingkat  kemiskinan  atau  jumlah  penduduk  di  bawah  garis  kemiskinan. Ketimpangan ekonomi atau inequality dalam distribusi pendapatan merupakan realita yang ada
di masyarakat baik di negara maju maupun berkembang dan masih menjadi isu penting untuk dikhawatirkan untuk diselesaikan.(Jansen & Wu, 2012), (Khan et al., 2016).
Penanganan kemiskinan secara umum dapat dilakukan melalui pembangunan yang dapat dilihat sebagai proses yang hasilnya bersifat multidimensi dan mencakup berbagai perubahan struktur  sosial,  sikap  masyarakat,  dan  lembaga  pemerintah  serta  masyarakat.  Selain  terus mengejar  percepatan  pertumbuhan  ekonomi,  penanganan  ketimpangan  pendapatan  dan pengentasan  kemiskinan  tetap  harus  menjadi  fokus  dalam  melaksanakan  pembangunan  itu sendiri.
Masalah  ketimpangan  perlu  menjadi  fokus  utama  dalam  menentukan  kebijakan pembangunan  yang  dilaksanakan,  kebijakan  pembangunan  akan  sangat  menentukan keberhasilan  penanggulangan  kemiskinan  (Andrews,  2004).  Dengan  demikian,  proses peningkatan  kualitas  kesejahteraan  ekonomi  penduduk  diharapkan  dapat  diikuti  dengan peningkatan  kualitas  penduduk  secara  keseluruhan.  Salah  satunya  dapat  dimulai  dengan meningkatkan  tingkat  pemerataan  pendapatan  di  antara  berbagai  kelompok  ekonomi masyarakat (Champernowne, 1953). Jadi, pada dasarnya, pembangunan harus mencerminkan perubahan  dalam  masyarakat  atau  penyesuaian  terhadap  sistem  sosial  secara  keseluruhan. Untuk  itu,  proses  pembangunan  tidak  berjalan  dengan  sendirinya  melainkan  membutuhkan upaya  konsisten  dari  berbagai  pihak  untuk  memberikan  kemakmuran  sebesar-besarnya  bagi seluruh  masyarakat.  Peran  masyarakat  yang  terlibat  dalam  pembangunan  harus  diperluas sejalan  dengan  peningkatan  kualitas  hidup  penduduk  sehingga  hasil  pembangunan  dapat dinikmati secara luas.

## B. Penanggulangan Kemiskinan melalui Regional Kebijakan Upah Minimum
Dickens, Machin, & Manning, (1999) menyatakan bahwa upah minimum akan menekan distribusi pendapatan secara signifikan tetapi memiliki efek negatif pada tenaga kerja karena harga telah meningkat sehingga pendapatan menjadi sangat minim pendapatan. Upah minimum adalah  dilema  bagi  kehidupan  pekerja  sehingga  lebih  memberatkan  orang  miskin  daripada membantu mereka (Lemos, 2008) .
Sebelumnya (Sherk, 2007) Ditemukan bahwa tidak ada bukti nyata bahwa upah minimum dapat  mengurangi  kemiskinan.  Itu  bahkan tidak  mengurangi  tingkat  kemiskinan di  kalangan pekerja (Sabia et al., 2012). Doucouliagos & Stanley, (2009) Ditemukan bahwa setiap kenaikan upah  minimum  akan  mengurangi  pekerjaan  dengan  nilai  yang  sebanding,  terutama  untuk angkatan kerja sejak usia muda. Kemudian  Schmitt, (2013) · Melalui penelitiannya ditemukan bahwa berkurangnya penyerapan tenaga kerja akibat upah minimum disebabkan oleh pekerja yang  bekerja  lebih  keras  dalam  merespon  upah  minimum,  sehingga  menjadi  saluran  untuk mengurangi  penggantian  tenaga  kerja.  Dilain  pihak  (Sen,  1997)    menyatakan  bahwa  jika pengangguran  terjadi,  tidak  hanya  akan  dihadapkan  pada  masalah  pendapatan  yang  rendah tetapi juga akan membebani negara, karena akan menghadapi output yang rendah dan anggaran yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan fiskal, dialihkan untuk membantu keluarga yang menganggur. (Sabia et al., 2012)  menemukan hubungan yang lemah antara pendapatan rendah
dan  kemiskinan  dan  hubungan  di  antara  mereka  menjadi  lebih  lemah  dari  waktu  ke  waktu. (Kartu & Krueger, 1994) menyatakan bahwa upah minimum gagal mengurangi kemiskinan di Amerika.
Dalam penelitian ini, peneliti mengambil  jalan pembenaran pengenaan upah minimum dalam  kondisi  tertentu,  meskipun,  dalam  berbagai  studi  empiris,  upah  minimum  tidak berpengaruh  terhadap  kesejahteraan  (kuantitatif)  secara  umum.  Para  peneliti  membenarkan upah minimum karena pekerja tidak memiliki informasi tentang ekspektasi harga, dan beberapa negara diatur dalam undang-undang. Di sisi lain, upah minimum dapat memberikan efek yang baik (menarik) bagi pekerja sehingga produktivitas pekerja meningkat.  Upah minimum yang dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah  upah  minimum  daerah  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah sesuai dengan karakteristik dan perkembangan ekonomi di daerah yang memiliki karakteristik pembangunan yang berbeda. Dengan demikian, untuk menggambarkan kondisi upah yang tepat di satu daerah, perlu untuk melihat upah minimum regional yang ditetapkan di daerah itu.
Dalam  konteks  Indonesia,  melimpahnya  tenaga  kerja  menyebabkan  murahnya  peran pembayaran mereka.  Kebutuhan kebutuhan kerja telah memaksa orang untuk bekerja dengan standar upah rendah yang kemudian membawa efek yang sangat besar pada kesejahteraan, yang sangat  dekat  dengan  kemiskinan.  Untuk  meningkatkan  kesejahteraan  pekerja,  pemerintah Indonesia  telah  mengeluarkan  peraturan  tentang  pentingnya  upah  minimum  daerah  sebagai upah  yang  layak  dan  hal  ini  telah  membantu  masyarakat  untuk  dapat  menerima  upah  yang memenuhi standar hidup minimum. Besaran upah minimum selalu ditinjau ulang setiap tahun sejalan dengan tingkat inflasi dan bersamaan dengan itu pemerintah juga merevisi nilai standar upah minimum regional yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi setiap tahunnya. Penerapan upah minimum regional ini telah mempengaruhi kesejahteraan pekerja dan dalam praktiknya akan membuat mereka lebih nyaman dan bahagia dengan diperolehnya standar upah minimum regional  (Sukatrilaksana,  2003).  Melalui  argumen  ini,  Hipotesis  1  (H 1 )  Dari  penelitian  ini adalah: Upah Minimum Daerah mempengaruhi pengentasan kemiskinan
Seseorang  akan  bekerja  dengan  nyaman  jika  imbalan  yang  didapatnya  atas  pekerjaan tersebut mencukupi, dengan demikian upah yang diperoleh seseorang akan mempengaruhi hasil kerja dan produktivitasnya. Hal ini telah dibuktikan dari penelitian yang dilakukan oleh  (Ku, 2020).  Dalam  konteks  Indonesia,  penelitian  dilakukan  oleh  (Del  Carpio  et  al.,  2015)  juga membuktikan  bahwa  upah  minimum  regional  yang  diterapkan  di  Indonesia  memberikan dampak terhadap produktivitas kerja. Terakhir, standar upah minimum regional yang dikelola dengan  baik  juga  akan  semakin  meningkatkan  produktivitas  dan  mengurangi  pengangguran (Campos  Vázquez  et  al.,  2018)  Berdasarkan  argumen  dan  hasil  penelitian  sebelumnya, hipotesis 2 (H 2 ) Penelitian ini adalah : Upah Minimum Regional mempengaruhi Produktivitas. Pendapatan  gaji  dengan  standar  minimum  yang  diterima  oleh  seorang  karyawan  tentu hanya  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  minimumnya,  namun,  seorang  karyawan  dapat meningkatkan pendapatannya beserta produktivitas yang mengarahkan pada pencapaian kinerja sehingga  upah  minimum  yang  diterimanya  akan  berpengaruh  pada  pengentasan  kemiskinan jika  diikuti  dengan  produktivitas  Melalui  argumen  ini,  Hipotesis  3  (H 3 )  dari  penelitian  ini
© 2024 STIE TDN. All rights reserved.         Corresponding Author : Nur Yuliany
adalah:    Upah  Minimum  Daerah  mempengaruhi  Pengentasan  Kemiskinan  melalui Produktivitas.

## C. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap kemiskinan
Pemikiran tentang kemiskinan berubah dari waktu ke waktu, tetapi pada dasarnya terkait dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan menunjukkan situasi kekurangan total yang terjadi bukan karena orang miskin menginginkannya, tetapi karena tidak dapat  dihindari dengan kekuatan  yang mereka miliki  (Allahdadi  & Aref, 2011) . Kemiskinan alam dan ekonomi timbul karena keterbatasan sumber daya alam, manusia dan lainnya sehingga peluang  produksi  relatif  kecil  dan  tidak  dapat  berperan  dalam  pembangunan.  Kemiskinan struktural  dan  sosial  disebabkan  oleh  hasil  pembangunan  yang  tidak  merata,  pengaturan kelembagaan, dan kebijakan dalam pembangunan. Sementara itu, kemiskinan budaya (cultural) disebabkan  oleh  sikap  atau  kebiasaan  hidup  merasa  cukup  yang  menjebak  seseorang  dalam kemiskinan.  Penyebab  kemiskinan  berasal  dari  dalam  dan  luar  miskin.  Penyebab  internal termasuk  rendahnya  kualitas  sumber  daya  manusia  dan  sikap  individu.  Penyebab  eksternal adalah sumber daya alam yang terbatas, pengaturan sosial dan kelembagaan dalam masyarakat, kebijakan pembangunan, kesempatan kerja yang terbatas, dan persaingan yang meminggirkan orang miskin.
Jenis  kemiskinan  dapat  dibedakan  berdasarkan  pola  waktunya,  yaitu:  (1)  kemiskinan persisten; kemiskinan  yang kronis atau turun-temurun, termasuk daerah  yang kritis terhadap sumber daya alam atau terisolasi; (2) siklus kemiskinan; kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. (3) kemiskinan musiman; kemiskinan yang sering ditemukan pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan. (4) kemiskinan yang tidak disengaja; kemiskinan akibat bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan.
Kemiskinan juga dapat dibedakan dengan membandingkan dengan ukuran tertentu atau dengan  anggota/kelompok  masyarakat  lainnya.  Ukuran  kemiskinan  absolut  dengan menggunakan garis kemiskinan atau kondisi tertentu yang mencerminkan situasi kemiskinan. Sedangkan kemiskinan relatif diukur dengan membandingkan jumlah total kelompok dan dapat digambarkan melalui Kurva Lorentz dan menggunakan Rasio Gini untuk menentukan ukuran kesenjangan.    Strategi  penanggulangan  kemiskinan  yang  diusulkan  oleh  Bank  Dunia menyatakan  bahwa  setiap  dekade  strategi  pengentasan  kemiskinan  telah  berkembang  dari penciptaan  lapangan  kerja,  peningkatan  pendapatan,  kesehatan,  dan  pendidikan,  dan perlindungan hingga pemberdayaan masyarakat miskin.
Strategi untuk memerangi kemiskinan meliputi (1) strategi dalam jangka pendek, yaitu mentransfer  sumber  daya  kepada  masyarakat  miskin  dalam  jumlah  yang  cukup.  Perbaikan situasi  kemiskinan  dalam  jangka  pendek  meliputi  penciptaan  lapangan  kerja,  peningkatan pendapatan, dan peningkatan distribusinya; (2) Strategi jangka panjang dengan menumbuhkan swadaya  lokal.  Peningkatan  dalam  jangka  panjang  dengan  memperbaiki  dan  memenuhi martabat hidup individu dan sosial dengan bermartabat.
Strategi  Penanggulangan  Kemiskinan  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  dapat  dibagi menjadi  dua  bagian  besar,  pertama  melindungi  keluarga  dan  kelompok  masyarakat  yang mengalami  kemiskinan  sementara,  dan  kedua  membantu  masyarakat  yang  mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi tersebut  kemudian  dituangkan  dalam  tiga  program  yang  langsung  disampaikan  kepada masyarakat miskin, yaitu: (1) penyediaan kebutuhan dasar; 2) pengembangan sistem jaminan sosial;  dan  3)  pengembangan  budaya  usaha.  Selain  itu,  masyarakat  miskin  memiliki  strategi sendiri  untuk  menanggulangi  kemiskinan.  Strategi  yang  ditempuh  adalah  dengan  meminjam dari  lembaga  informal,  menambah  jam  kerja,  anggota  keluarga  bekerja,  bermigrasi,  atau menabung.
Konsep  kebijakan  yang  digunakan  pemerintah  dalam  program  penanggulangan kemiskinan  dapat  dibedakan  berdasarkan  tradisi  dan  pendekatan  perencanaan  yang melandasinya.  Tradisi  perencanaan  menurut  John  Friedmann  setidaknya  terdiri  dari  empat jenis,  yaitu:  (1)  perencanaan  sebagai  reformasi  sosial,  di  mana  negara  mempersiapkan  dan merencanakan berbagai arah dan pedoman pembangunan untuk diikuti dan dilaksanakan oleh masyarakat; (2) perencanaan sebagai analisis kebijakan, bahwa pembuat kebijakan (pemerintah dan  pihak  terkait  lainnya)  berdasarkan  analisis  data  ilmiah  menyusun  dan  merencanakan berbagai  arah  dan  pedoman  pembangunan  yang  dapat  diterima  dan  dilaksanakan  oleh masyarakat;  (3)  perencanaan  sebagai  pembelajaran  sosial,  bahwa  pengetahuan  perencanaan diperoleh  melalui  pengalaman  dan  disempurnakan  melalui  praktik  (learning  by  doing), perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan  dilakukan  bersama-sama  dengan  masyarakat dengan  bimbingan  dari  para  ahli;  dan  (4)  perencanaan  sebagai  mobilisasi  sosial,  bahwa perencanaan  pembangunan  harus  dilakukan  oleh  masyarakat  dan  didorong  oleh  berbagai konsep/ideologi  yang  telah  tertanam  dalam  jiwa  dan  budaya  mereka,  dari  sekian  banyak permasalahan  sumber  daya,  hampir  semuanya  mengacu  pada  kualitas  pelaku  dan  pengolah sumber daya tersebut. Oleh karena itu, masalah sumber daya dalam penelitian ini difokuskan pada masalah kualitas sumber daya manusia.
Faktor utama dalam masalah kemiskinan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia dan  sikap  individu.  Sedangkan  penyebab  eksternal  adalah  keterbatasan  sumber  daya  alam, pengaturan  sosial  dan  kelembagaan  dalam  masyarakat,  kebijakan  pembangunan,  terbatasnya kesempatan kerja, dan persaingan  yang meminggirkan masyarakat  miskin.  Untuk itu, sangat penting  untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  dalam  upaya  pengentasan kemiskinan.  Dengan  memiliki  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas,  maka  program penanggulangan kemiskinan akan dapat berjalan dengan baik (Allahdadi & Aref, 2011) Melalui argumen  ini,  Hipotesis  4  (H 4 )  Penelitian  ini  adalah  :  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan.
Kualitas sumber daya manusia akan sangat mempengaruhi output dari suatu produk yang berarti  peningkatan  produktivitas.  Kualitas  sumber  daya  manusia  akan  mempengaruhi kemampuan kerja.  Dan itu adalah sesuatu yang terkait erat dengan produktivitas, serta kualitas. Sumber  daya  alam,  kualitas  pengelolaan  sumber  daya  alam  seperti  tanah  dan  air  juga  akan
© 2024 STIE TDN. All rights reserved.         Corresponding Author : Nur Yuliany
sangat mempengaruhi produktivitas yang dapat dilihat dari kualitas output pengelolaan (Singh, 2022),  (Muhamadiyevich  &  Akhmedjanovich,  2022).  Melalui  argumen  ini,  Hipotesis  5  (H 5 ) dari penelitian ini adalah): Kualitas Sumber Daya Manusia Mempengaruhi Produktivitas.
Kualitas sumber daya manusia akan sempurna jika diikuti dengan penggunaannya untuk meningkatkan  produktivitas,  dengan  demikian  kualitas  sumber  daya  manusia  akan mempengaruhi  pengentasan  kemiskinan  jika  kualitas  sumber  daya  tersebut  diikuti  dengan produktivitas. Melalui argumen tersebut, Hipotesis 6 (H 6 ) dari penelitian ini adalah :Kualitas Sumber Daya Manusia Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan Melalui Produktivitas

## D. Pengentasan Kemiskinan melalui Pinjaman Usaha Orang
Salah  satu  faktor  yang  diduga  mempengaruhi  kemiskinan  adalah  kurangnya  akses keuangan  bagi  masyarakat  miskin  (Umar  &  Inaba,  2020).  Kekurangan  ini  mempengaruhi ketidakmampuan  masyarakat  dalam  berbisnis  karena  terhambat  oleh  permodalan,  berangkat dari permasalahan tersebut pemerintah Indonesia memberikan terobosan dengan mengeluarkan kebijakan,  khususnya  bagi  bank-bank  BUMN  untuk  menyalurkan  pinjaman  yang  khusus diperuntukkan bagi program kredit mikro yang disebut Pinjaman Bisnis Orang (KUR). Insentif keuangan,  diharapkan  dapat  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  mengurangi  tingkat kemiskinan.  Bukti  dari  Afrika  Selatan  menunjukkan  bahwa  dukungan  pemerintah  melalui bantuan  keuangan  telah  terbukti  mempengaruhi  pengurangan  tingkat  kemiskinan  di  negara tersebut (Ngwakwe & Iqbal, 2021).
Dukungan keuangan melalui lembaga keuangan perbankan resmi membutuhkan landasan yang  kuat,  termasuk  kemauan  politik  yang  dituangkan  dalam  peraturan  pemerintah  agar program  yang  digagas  dapat  dilaksanakan  dengan  baik.    Di  Indonesia,  program  penyaluran kredit kepada rakyat didukung oleh Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pembangunan sektor riil dan pemberdayaan.
Pemberian  pinjaman  usaha  rakyat  di  Indonesia  dimaksudkan  untuk  memberikan dukungan  modal  bagi  pelaku  usaha  kecil  dan  menengah.  Dukungan  finansial  ini  diharapkan para pelaku UMKM yang selama ini kesulitan mengakses dukungan lembaga keuangan untuk menjalankan usahanya sesuai harapan. Dukungan finansial kepada para pelaku UMKM terbukti dapat memicu perekonomian lebih baik dan memimpin pelaku UMKM sebagai pemacu dalam mencapai  pertumbuhan ekonomi.  Ini  terjadi  di  Provinsi  Eastern Cape  (Rungani  & Potgieter, 2018).
Salah  satu  penyebab  kemiskinan  adalah  sulitnya  masyarakat  miskin  dalam  mengakses jasa  keuangan  sehingga  tidak  memiliki  modal  yang  cukup  untuk  menjalankan  usaha  yang produktif.  Dengan  demikian,  diperlukan  program  pro  rakyat  miskin  dengan  memberikan pinjaman produktif dengan bunga rendah agar masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah  memiliki  kesempatan  untuk  mengelola  modal  yang  cukup  dalam  usahanya. Menyediakan akses bagi usaha kecil dan menengah telah terbukti meningkatkan produktivitas yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Rungani & Potgieter, 2018). Lebih  spesifik  (Umar  &  Inaba,  2020)  Terbukti  bahwa  bantuan  dana  oleh  pemerintah  dapat
© 2024 STIE TDN. All rights reserved.         Corresponding Author : Nur Yuliany
meningkatkan  produktivitas  yang  merupakan  salah  satu  cara  untuk  mengurangi  kemiskinan. Melalui  argumen  ini,  Hipotesis  7  (H 7 )  Dari  penelitian  ini  adalah:  Rakyat  Pinjaman  Bisnis (KUR). Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan.
Akses  yang  lebih  baik  ke  sektor  keuangan,  terutama  untuk  pendanaan  modal  ventura, akan  semakin  meningkatkan  produksi  yang  kemudian  akan  memberikan  efek  peningkatan output  sebagai  salah  satu  faktor  yang  diperhitungkan  dalam  meningkatkan  produk  domestik bruto.  Dengan  demikian,  akses  ke  sektor  keuangan  akan  dapat  mempengaruhi  peningkatan produktivitas.  Koordinator  Perekonomian  Republik  Indonesia  menyatakan  bahwa  dukungan keuangan  pemerintah  melalui  KUR  telah  mampu  meningkatkan  produktivitas  UMK  yang memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melalui argumen ini, Hipotesis 8 (H 8 ) dari penelitian ini adalah : Pinjaman Usaha Orang Mempengaruhi Produktivitas Pinjaman yang diterima seseorang justru akan menjadi beban jika tidak dikelola dengan baik, pinjaman akan bermanfaat jika dikelola dengan produktivitas yang baik, dengan demikian pinjaman  akan  berpengaruh  pada  kemiskinan  jika  diikuti  dengan  produktivitas.  Fakta menunjukkan bahwa distribusi pinjaman usaha masyarakat banyak yang tidak tepat sasaran, hal ini dikarenakan penggunaan pinjaman yang tidak tepat atau bahkan pinjaman digunakan bukan untuk kegiatan produktif melainkan digunakan untuk konsumsi. Fakta lain menunjukkan bahwa jika pinjaman digunakan dengan benar,  yaitu untuk  tujuan produktif, ini akan meningkatkan ekonomi  bagi  peminjam.  Dengan  argumen  ini,  Hipotesis  9  (H 9 )  dari  penelitian  ini  adalah: Kredit Usaha Orang Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan Melalui Produktivitas.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  menunjukkan  bahwa  kemiskinan  dipengaruhi  oleh  banyak faktor, sehingga perlu diperhatikan faktor-faktor penting yang akan memberikan solusi dalam upaya  pengentasan  kemiskinan.  Salah  satu  faktor  penting  yang  perlu  diperhatikan  adalah bagaimana meningkatkan produktivitas masyarakat. Hal ini akan berdampak pada pendapatan yang  merupakan  salah  satu  faktor  penting  dalam  mengentaskan  kemiskinan.  Peningkatan produktivitas akan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang memicu produktivitas itu sendiri, termasuk  segala  macam  dukungan  dalam  memotivasi  peningkatan  produktivitas.  Dalam konteks  Indonesia,  beberapa  program  telah  dilakukan  antara  lain  memastikan  realisasi  upah minimum  untuk  memenuhi  kebutuhan  minimum  masyarakat,  meningkatkan  produktivitas melalui  program  pendampingan  termasuk  penyediaan  kartu  pra-kerja  dan  dana  desa  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  produktivitas  masyarakat  dalam  hal  peningkatan  kualitas sumber daya manusia, dan terakhir adalah dukungan pemerintah untuk aksesibilitas publik ke lembaga perbankan melalui Kredit Pengusaha Rakyat (KUR).
Tujuan  Pembangunan  Milenium  (MDGs)  yang  diluncurkan  pada  tahun  2015  memiliki visi untuk mengurangi setengah dari penduduk miskin dunia yang berpenghasilan kurang dari satu  dolar  per  hari.  Keberhasilan  penanggulangan  kemiskinan  setidaknya  dapat  dilihat  dari pemenuhan tempat tinggal, sandang dan pangan (Yu et al., 2017) Penanggulangan kemiskinan harus  dilakukan  melalui  kegiatan  produktif  untuk  mendukung  upaya  negara-negara berkembang  dalam  menghadapi  tantangan  ini.  Pengentasan  kemiskinan  terbukti  dipengaruhi oleh  peningkatan  produktivitas.  Ini  telah  diteliti  oleh  (Ivanic  &  Martin,  2018),  yang
© 2024 STIE TDN. All rights reserved.         Corresponding Author : Nur Yuliany
membuktikan  bahwa  produktivitas  berpengaruh  pada  pengentasan  kemiskinan.  Dengan argumen  ini,  Hipotesis  10  (H 10 )  dari  penelitian  ini  adalah:  Produktivitas  Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan.
Berdasarkan  tinjauan  pustaka  dan  hipotesis  yang  telah  disusun  di  atas,  kerangka konseptual penelitian adalah
Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode survei. Survei dilakukan untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari responden melalui kuesioner yang disiapkan untuk mendapatkan tanggapan  terhadap  variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Variabel  dependen  dari penelitian  ini  adalah  pengentasan  kemiskinan.  Penelitian  ini  menggunakan  tiga  variabel independen, yaitu: upah minimum regional, kualitas sumber daya manusia, dan pinjaman usaha rakyat, menggunakan produktivitas sebagai variabel intervening.
Variabel-variabel ini didefinisikan dan diukur sesuai dengan indikator yang ditetapkan dengan memperhatikan sumber referensi utama yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana tergambar pada Tabel 1 yang menggambarkan pedoman struktur kuesioner penelitian sebagai berikut:

## Tabel 1. Panduan Struktur Kuesioner Penelitian
Variabel Kuesioner Item Referensi Utama Upah Minimum Regional Kesesuaian upah minimum dengan kebutuhan minimum MW1 (Campos et al, 2018) Kesesuaian Upah dengan standar kualitas hidup regional MW2 Kepuasan dengan upah minimum yang diterima MW3 Kualitas Sumber Daya Manusia Akses ke pendidikan RQ1 (Allahdadi & Aref, 2011) Kemampuan untuk bekerja RQ2
Variabel Kuesioner Item Referensi Utama Pinjaman Bisnis Orang Dukungan Finansial FA1 (Rungani & Potgieter, 2018) Dampak Dukungan Keuangan FA2 Monitoring dan Evaluasi FA3 Produktivitas Upaya Peningkatan Hasil Hal 1 (Ivanic & Martin, 2018), Kesediaan untuk bergerak maju Hal 2 Kekuatan untuk berjuang Hal 3 Pengentasan Kemiskinan
Membutuhkan kepatuhan dengan perumahan
PA1
(Yu et al., 2017) Membutuhkan kepatuhan dengan pakaian PA2 Membutuhkan kepatuhan makanan PA3 Membutuhkan kepatuhan dengan kesehatan PA4 Perlu kepatuhan dengan pendidikan PA5

## Sumber : Kuesioner penelitian, 2023
Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  penduduk  Provinsi  Sulawesi  Selatan  yang dikategorikan sebagai kelompok keluarga harapan yang tersebar di 4 wilayah utama di Sulawesi Selatan yang meliputi Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar (MAMINASATA) yang dipilih  melalui  pertimbangan  sebagai  berikut  (1)  Penduduk  yang  bekerja  dan  memiliki  gaji sesuai  standar  upah  minimum  (2)  Warga  yang  menerima  bantuan  dari  pemerintah  dan/atau diberikan akses fasilitas kredit untuk Pinjaman Usaha Orang (3)  warga yang memiliki salah satu  kartu  program  pengentasan  kemiskinan,  yaitu  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP),  Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KSKP)).
Mengingat  populasi  yang  sangat  besar,  sampel  dalam  penelitian  ini  diambil  secara proporsional, yaitu dengan memilih responden yang representatif untuk setiap wilayah dengan mengambil  sampel  sebanyak  75  famili  per  wilayah  sehingga  diperoleh  300  sampel  untuk keempat wilayah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.
Secara demografis, sampel I penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:
Responden penelitian saat ini didominasi oleh 235 responden laki-laki atau 78%, dan mayoritas responden berusia antara hingga 40 tahun adalah 155 individu atau 52%. Rata-rata pengalaman kerja responden adalah sekitar 11 hingga 15 tahun. Demografi lengkap responden ditunjukkan pada Tabel 2 sebagai berikut :
© 2024 STIE TDN. All rights reserved.         Corresponding Author : Nur Yuliany

## Tabel 2. Demografi Responden
Atribut Benda F % Jenis kelamin Pria Perempuan 235 65 78% 22% Usia (Tahun) 30 – 35 tahun 36 – 40 tahun >40 tahun 48 97 155 16% 32% 52% Pengalaman Kerja 1 – 5 tahun 6 – 10 tahun 11 – 15 tahun 16 – 20 tahun 21 – 25 tahun 37 54 81 72 56 12% 18% 27% 24% 19% Penghasilan Lainnya Memiliki penghasilan lain Tidak Ada Penghasilan Lain 246 54 82% 18%

## Sumber : Kuesioner Penelitian, 2023
Uji  validitas  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  CFA  (Confirmatory  Factor Analysis) dan untuk pengujian reliabilitas penelitian ini menggunakan teknik Cronbach Alpha. Evaluasi validitas konstruk, perbandingan pola respons, dan perbandingan model yang bersaing adalah tiga aplikasi utama CFA dalam penelitian evaluasi psikometri (Alavi, Visentin, Thapa, Hunt, Watson, Cleary, 2020). Kriteria utama dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut: ketika  koefisien  Alpha  kurang  dari  0,  60  itu  menunjukkan  tingkat  keandalan  yang  rendah. Tetapi ketika koefisien Alpha lebih dari 0,60 atau mendekati 1,00, dapat dikatakan keandalan yang tinggi. Semua analisis data diproses oleh perangkat lunak smart partial least square (PLS) melalui  dua  tahap  perhitungan.  Yang  pertama  adalah  analisis  algoritma  untuk  mengukur kelayakan ukuran pada dimensi seperti; validitas dan reliabilitas (AVE, Cronbach alpha, dan Critical Ratio). Bagian kedua; Analisis boostraping digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh antar variabel  yang diteliti dalam penelitian ini sehingga hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini dapat terjawab.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  data  yang  telah  dilakukan  dengan  menggunakan  software  pintar  PLS menghasilkan  data  awal  yang  digunakan  sebagai  analisis  lanjutan  dalam  penelitian  ini. Sebagaimana  dinyatakan,  data  yang  baik  adalah  data  yang  memenuhi  kriteria  yang dipersyaratkan,  yaitu  pemenuhan  standar  loading  factor  dengan  nilai  (ƛ)>:0,5.  Dari  hasil
analisis  algoritma  yang  telah  dilakukan,  dapat  diketahui  bahwa  semua  loading  factor  yang dihasilkan berada pada nilai di atas 0,5 sehingga yang menunjukkan kualitas data
Hasil  lengkap  analisis  algoritma  yang  dihasilkan  oleh  Smart  PLS  dapat  dilihat  pada Gambar Analisis PLS sebagai berikut:

## Gambar 2. Analisis PLS
HAT  memenuhi  kriteria  dalam  analisis  lebih  lanjut  dalam  penelitian  ini.  Analisis selanjutnya  adalah  menentukan  tingkat  kesesuaian  model  yaitu  dengan  mengetahui  nilai Validitas nilai AVE dan nilai untuk mengetahui reliabilitas data, dimana kriteria data yang baik adalah pemenuhan kriteria Validitas dengan nilai validitas standar diatas 0,7 sedangkan nilai AVE dengan standar diatas 0,5 maka untuk reliabilitas baik untuk reliabilitas komposit maupun nilai alfa Cronbach dengan nilai baku diatas 0,6 maka model good of fit untuk data penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut :
Tabel 3. Model Good of Fit
Variabel Item Validitas AVE Keandalan Komposit Cronbach Alfa Upah Minimum Regional MW1 MW2 MW3 0,720 0,839 0,811 0,627 0,834 0,700 Kualitas Sumber Daya Manusia QR1 QR2 0,879 0,878 0,840 0,655 0,626 Pinjaman Bisnis Orang FA1 FA2 0,790 0,891 0,714 0,882 0,801
FA3 0,851 Produktivitas Hal 1 Hal 2 Hal 3 0,878 0,834 0,782 0,693 0,871 0,777 Pengentasan Kemiskinan PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 0,814 0,883 0,835 0,793 0,732 0,661 0,971 0,871
Hasil pengujian hipotesis untuk masing-masing hubungan variabel laten yang disajikan pada Tabel 4 menunjukkan bahwa upah minimum regional berpengaruh positif dan signifikan terhadap  pengentasan  kemiskinan  (sig.  p-value  0,011<0,05.  berarti  hipotesis  H 1 =diterima). Upah minimum regional berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas (sig. p-value 0,000<0.05.  berarti  hipotesis  H 2 =diterima).  Upah  minimum  regional  berpengaruh  signifikan terhadap  pengentasan  kemiskinan  melalui  produktivitas  (sig.  p-value  0,000<0,05  berarti hipotesis H 3 =diterima). Kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap pengentasan  kemiskinan  (sig.  p-value  0,181>0,05  berarti  hipotesis  H 4 =ditolak).    Kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap produktivitas (sig. p-value 0,00<0,05) berarti hipotesis H 5 =diterima).  Kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap pengentasan  kemiskinan  melalui  produktivitas  (p-value  0,022<0,05,  berarti  hipotesis H 6 =diterima).  Kredit  usaha  rakyat  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  pengentasan kemiskinan (p-value 0,760>0,05, berarti hipotesis H 7 =ditolak).
Pinjaman  usaha  orang  berpengaruh  signifikan  terhadap  Produktivitas  (p-value 0,000<0,05,  berarti  hipotesis  H 8 =diterima).  Kredit  usaha  rakyat  berpengaruh  signifikan terhadap  pengentasan  kemiskinan  melalui  produktivitas  (sig.  p-value  0,00<0,05  berarti hipotesis  H 9 =  diterima).  Dan  hipotesis  terakhir  untuk  efek  langsung  menunjukkan  bahwa produktivitas berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan (sig. p-value 0,00<0,05 berarti hipotesis H 10 =diterima).

## Tabel 4. Hasil hipotesis
Rata-rata Sampel Std.Deviasi T Statistik P.Nilai Upah Minimum Daerah untuk Pengentasan Kemiskinan 0,185 0,047 3,965 0,000 Upah Minimum Regional untuk Produktivitas 0,329 0,039 8,399 0,000
© 2024 STIE TDN. All rights reserved.         Corresponding Author : Nur Yuliany
Upah Minimum Daerah untuk Pengentasan Kemiskinan Melalui Produktivitas 0,199 0,032 6,154 0,000 Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pengentasan Kemiskinan 0,075 0,056 1,340 0,181 Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Produktivitas 0,128 0,048 2,642 0,000 SDM Berkualitas untuk Peningkatan Kemiskinan Melalui Produktivitas 0,077 0,034 2,290 0,022 Pinjaman Usaha Rakyat untuk Pengentasan Kemiskinan 0,018 0,059 0,306 0,760 Pinjaman Bisnis Orang pada Produktivitas 0,489 0,037 13,072 0,000 Pinjaman Usaha Rakyat untuk Pengentasan Kemiskinan Melalui Produktivitas 0,296 0,036 8,316 0,000 Produktivitas dalam Pengentasan Kemiskinan 0,605 0,068 8,838 0,000
Kemiskinan di  suatu  negara dapat  dikategorikan  menjadi  dua jenis kemiskinan,  yaitu (1)  Kemiskinan  Sementara  dan  (2)  Kemiskinan  Kronis.  Dalam  perekonomian,  hal  ini  bisa terjadi  karena  bencana  alam,  kondisi  darurat,  epidemi,  perang  dan  sebagainya,  seperti  yang terjadi di Suriah, Yaman dan juga yang terjadi di Ukraina saat ini, sedangkan kemiskinan kronis adalah  kemiskinan  yang  menimpa  suatu  negara  karena  potensi  negara  sejak  awal,  seperti kurangnya  sumber  daya  alam,    Lemahnya  sumber  daya  manusia  dan  kesalahan  dalam penyelenggaraan  negara  yang  menyebabkan  perekonomian  tidak  dikelola  dengan  baik  dan menyebabkan masalah kemiskinan masif di dalam negeri, dalam mengatasi masalah tersebut tentu  saja  memerlukan  pendekatan  yang  berbeda,  kemiskinan  sementara  memerlukan  upaya pemerintah Untuk membantu mengatasi situasi temporal dengan memobilisasi bantuan untuk melindungi keluarga dan kelompok masyarakat dalam konteks Indonesia, Penanganan masalah ini  dilakukan  dengan  menyalurkan  bantuan  langsung  tunai  dan  subsidi  pada  barang  primer, bantuan  tersebut  bersifat  sementara  yang  dapat  dicabut  ketika  keadaan  sudah  membaik  dan dapat diselesaikan.
Sedangkan  penanganan  kemiskinan  kronis  dilakukan  dengan  cara  pemberdayaan terstruktur dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi tersebut kemudian  dituangkan  dalam  tiga  program  yang  langsung  disampaikan  kepada  masyarakat miskin, yaitu: (1) penyediaan kebutuhan dasar; 2) pengembangan sistem jaminan sosial; dan 3) pengembangan  budaya  bisnis  ketiga  program  ini  diarahkan  pada  peningkatan  ketahanan ekonomi masyarakat dan secara terukur diarahkan pada peningkatan produktivitas.
Penting  untuk  mengatasi  kemiskinan  apakah  itu  temporal  atau  kronis.  Diperlukan pemberdayaan yang terintegrasi sebagai program nasional, tiga hal penting di Indonesia adalah bagaimana meningkatkan kebutuhan keamanan dasar dari sisi pendapatan masyarakat pekerja
dengan  mewajibkan  perusahaan  dan  pemilik  usaha  untuk  memberikan  upah  yang  layak  dan tidak  boleh  melanggar  ketentuan  upah  minimum  daerah,  sementara  dalam  hal  melindungi masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan meluncurkan program Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Dalam  Peningkatan  kapabilitas  sumber  daya  manusia  dilakukan  melalui  program kewirausahaan  dan  juga  layanan  pendidikan  di  Indonesia,  untuk  hal  ini  didukung  dengan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di bidang pendidikan formal, sedangkan untuk kegiatan non  formal,  berbagai  program  untuk  meningkatkan  jiwa  kewirausahaan  didukung  oleh kementerian  termasuk  program  yang  dicanangkan  oleh  kementerian  pariwisata  dan  industri kreatif.  Pemerintah  juga  telah  mengeluarkan  program  pendanaan  dan  bantuan  modal  bagi masyarakat  yang  akan  menjalankan  usaha  produktif  melalui  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR). Semua  program  ini  diarahkan  untuk  meningkatkan  produktivitas  yang  pada  akhirnya diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan.
Produktivitas adalah kunci dari masalah penanggulangan kemiskinan, setidaknya hal ini sudah  terbukti  di  Indonesia.  Dengan  meningkatkan  produktivitas,  masyarakat  dapat meningkatkan kesejahteraannya baik bagi mereka yang bekerja di perusahaan maupun mereka yang bekerja secara mandiri sebagai pengusaha. Produktivitas akan menjadi salah satu ukuran pencapaian kinerja. Seseorang yang memiliki produktivitas tinggi akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan apresiasi yang lebih baik. Jika dia seorang karyawan maka produktivitas akan memiliki efek linier pada imbalan yang mereka terima, jika mereka bekerja secara mandiri maka  produktivitas  akan  ditunjukkan  dari  output  produk  mereka  yang  akan  mempengaruhi pendapatan yang dapat mereka peroleh.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  produktivitas  mampu  menjadi  variabel mediasi untuk variabel kredit usaha rakyat, kualitas sumber daya manusia dan upah minimum daerah terhadap pengentasan kemiskinan, hasil perhitungan menunjukkan bahwa kredit usaha rakyat  dan  kualitas  sumber  daya  manusia  tidak  secara  langsung  mempengaruhi  pengentasan kemiskinan namun kedua variabel tersebut akan berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan jika dimediasi oleh produktivitas. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh   (Ivanic &  Martin,  2018),  yang  membuktikan  bahwa  produktivitas  berpengaruh  pada  pengentasan kemiskinan.
Dengan asumsi di atas, produktivitas perlu dijadikan titik dan juga sebagai alat distribusi untuk  pengentasan  kemiskinan.  Oleh  karena  itu,  faktor-faktor  yang  mempengaruhi produktivitas  perlu  diamati  lebih  intens  dalam  pendekatan  komprehensif.  Produktivitas bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri tetapi terjadi karena pemicu stimulusnya serta pengaruh lingkungan dan kondisi yang memotivasi stimulasi untuk memenuhi dan mengejar kebutuhan produktivitas.  Salah satu  pemicu produktivitas adalah harapan akan sesuatu  yang diinginkan dalam  konteks  seseorang  yang  bekerja.  Harapannya,  upah  sepadan  dengan  usaha  yang  telah dilakukan. Untuk itu, pemerintah berusaha serius mengelola gaji pekerjaan yang harus sudah memenuhi standar hidup minimum. Upaya ini dilakukan dengan menetapkan upah minimum regional.  Namun,  saat  ini  masih  banyak  perusahaan  yang  menetapkan  upah  minimum  dari
© 2024 STIE TDN. All rights reserved.         Corresponding Author : Nur Yuliany
pemerintah  sebagai  upah  maksimal  yang  dapat  diberikan  oleh  perusahaan,  tentunya  hal  ini harus menjadi perhatian serius untuk ditangani agar target pemberian upah minimum tidak salah pandang.
Produktivitas  juga  dipicu  oleh  kualitas  sumber  daya  dalam  melakukan  kegiatan produktif.  Kedua  sumber  daya  tersebut  berasal  dari  pelakunya,  yaitu  sumber  daya  manusia maupun sumber daya modal seperti sumber daya alam yang akan menjadi objek pengelolaan. Oleh  karena  itu  kualitas  output  sangat  dipengaruhi  oleh  kualitas  sumber  daya  dan  hal  ini menjadi hal yang sangat penting yang mempengaruhi produktivitas.
Produktivitas  masyarakat,  khususnya  masyarakat  usaha  kecil  dan  menengah,  juga sangat  dipengaruhi  oleh  sulitnya  akses  permodalan  yang  disediakan  oleh  lembaga  keuangan (perbankan).  Oleh  karena  itu,  diperlukan  kebijakan  yang  dapat  memberikan  keseimbangan kepada  masyarakat  sehingga  rakyat  kecil  pun  memiliki  akses  ke  lembaga  keuangan  untuk mengakses permodalan. Dalam konteks Indonesia, program yang tersedia perlu ditinjau secara seksama dan bertahap. Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah dapat segera dilepaskan  seiring  dengan  peningkatan  produktivitas  mereka  sebagai  bukti  keberhasilan program yang dilaksanakan.

## KESIMPULAN
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produktivitas merupakan salah satu alat untuk mendistribusikan program-program penanggulangan kemiskinan yang selama ini diupayakan oleh pemerintah. Melalui produktivitas, peningkatan produksi output menjadi kebutuhan yang dapat dicapai dan ini akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan bukti  pengentasan  kemiskinan.  Hal  penting  yang  perlu  diperhatikan  adalah  peningkatan produktivitas harus dilakukan secara terstruktur dan memiliki efek berkelanjutan dalam jangka panjang  sehingga  produktivitas  yang  telah  tercipta  akan  mampu  melepaskan  ketergantungan masyarakat  terhadap  bantuan  pemerintah  dan  selanjutnya  dapat  menciptakan  kemandirian ekonomi  sebagaimana  yang  dicita-citakan  pemerintah  untuk  membangun  masyarakat  yang sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA
Allahdadi, F., & Aref, A. (2011). Human resource development for poverty alleviation in Iran. Life Science Journal , 8 (3), 63–66.
Andrews, C. W. (2004). Anti-poverty policies in Brazil: Reviewing the past ten years. International Review of Administrative Sciences , 70 (3), 477–488. https://doi.org/10.1177/0020852304046202
Bloeck, M. C., Galiani, S., & Weinschelbaum, F. (2019). Poverty alleviation strategies under informality : evidence for Latin America. Latin American Economic Review .
https://doi.org/10.1186/s40503-019-0074-4
© 2024 STIE TDN. All rights reserved.         Corresponding Author : Nur Yuliany
Bosco, B. (2017). One Size Does Not Fit All: Quantile Regression Estimates of Cross-
Country Risk of Poverty and Social Exclusion in Europe. SSRN Electronic Journal ,
September . https://doi.org/10.2139/ssrn.3043482
Cammeraat, E. (2020). The relationship between different social expenditure schemes and poverty, inequality and economic growth. International Social Security Review , 73 (2), 101–123. https://doi.org/10.1111/issr.12236
Campos Vázquez, R. M., Esquivel, G., & Santillán Hernández, A. S. (2018). The impact of the minimum wage on income and employment in Mexico. CEPAL Review , 2017 (122), 189–216. https://doi.org/10.18356/d81adc80-en
Card, D., & Krueger, A. B. (1994). Minimum Wages and Employment : A Case Study of the Fast -Food Industry in New Jersey and Pennsylvania. The American Economic Review , 84 (4), 772–793. https://doi.org/10.1016/s0015-6264(64)80155-3
Champernowne. (1953). aModelOfIncomeDistributionParetoZipf.pdf. The Economic Journal , 63 (250), 318–351.
Del Carpio, X., Nguyen, H., Pabon, L., & Wang, L. C. (2015). Do minimum wages affect employment? Evidence from the manufacturing sector in Indonesia. IZA Journal of Labor and Development , 4 (1). https://doi.org/10.1186/s40175-015-0040-8
Dickens, R., Machin, S., & Manning, A. (1999). The effects of minimum wages on employment: Theory and evidence from Britain. Journal of Labor Economics , 17 (1), 1–22. https://doi.org/10.1086/209911
Djokoto, J. G. (2022). The investment development path and human development: Is there a nexus? Research in Globalization , 4 , 100079. https://doi.org/10.1016/j.resglo.2021.100079
Dominique Bonito, J. M., Joenes Daantos, F. A., Catherine Mateo, J. A., & Antoinette Rosete, M. L. (2017). Do Entrepreneurship and Economic Growth Affect Poverty, Income Inequality and Economic Development? Review of Integrative Business and Economics Research , 6 (1), 33.
Doucouliagos, H., & Stanley, T. D. (2009). Publication selection bias in minimum-wage research? A meta-regression analysis. British Journal of Industrial Relations , 47 (2), 406–428. https://doi.org/10.1111/j.1467-8543.2009.00723.x
Febrina Harahap, E., Helmawati, H., Rahmi, S., Ramadhani, Z., & Mora, M. (2022). Economic Competitiveness and Quality of Human Resources in West Sumatra. KnE Social Sciences , 2022 , 246–253. https://doi.org/10.18502/kss.v7i6.10627
Ha, N. T. T., & Huan, T. Van. (2022). Strengthening the Attraction of High-quality Human Resources in Vinh Phuc Province, Vietnam. European Journal of Business and Management Research , 7 (2), 16–19. https://doi.org/10.24018/ejbmr.2022.7.2.1305
© 2024 STIE TDN. All rights reserved.         Corresponding Author : Nur Yuliany
Hidayat, M., Latief, F., Widiawati, A., Asbara, N. W., & Zaeni, N. (2021). Factors Supporting Business and its Distrubution to Business Resilience In New Normal Era. Journal of Distribution Science , 19 (11), 5–15. https://doi.org/10.15722/jds.19.11.202111.5
Ivanic, M., & Martin, W. (2018). Sectoral Productivity Growth and Poverty Reduction: National and Global Impacts. World Development , 109 , 429–439. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.07.004
Jansen, W., & Wu, X. (2012). Income inequality in urban China, 1978-2005. Chinese Sociological Review , 45 (1), 3–27. https://doi.org/10.2753/CSA2162-0555450101
Khan, S., Khan, S. A., & Tariq, M. (2016). The Analysis of Income Inequality and Economic Growth Relationship: Evidence from Pakistan’s Data. Global Economics Review , I (I), 24–35. https://doi.org/10.31703/ger.2016(i-i).03
Ku, H. (2020). Does Minimum Wage Increase Labor Productivity? Evidence from Piece Rate Workers. Journal of Labor Economics , 40 (2), 325–359. https://doi.org/10.1086/716347
Kuypers, S., Marx, I., Kuypers, S., & Marx, I. (2021). Poverty in the EU Using Augmented Measures of Financial Resources : The Role of Assets and Debt Poverty in the EU using augmented measures of financial resources : the role of assets and debt . 41 .
Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. American Economic Review ,
1–28.
Lemos, S. (2008). A survey of the effects of the minimum wage on prices. Journal of Economic Surveys , 22 (1), 187–212. https://doi.org/10.1111/j.1467-6419.2007.00532.x Muhamadiyevich, J. A., & Akhmedjanovich, J. A. (2022). Land Resources In Central Asia As A Social Factor. International Scientific Research Journal , 3 (2), 419–424.
Nguyen, H. H. (2020). Impact of foreign direct investment and international trade on economic growth: Empirical Study in Vietnam. Journal of Asian Finance, Economics and Business , 7 (3), 323–331. https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no3.323
Ngwakwe, C. C., & Iqbal, B. A. (2021). Social Financial Grant and Poverty Alleviation in South Africa . 17 (2), 202–215.
Nursini, N. (2020). Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and poverty reduction: empirical evidence from Indonesia. Development Studies Research , 7 (1), 153–166. https://doi.org/10.1080/21665095.2020.1823238
Olken, B. A. (2019). Designing Anti-Poverty Programs in Emerging Economies in the 21st Century: Lessons from Indonesia for the World. Bulletin of Indonesian Economic Studies , 55 (3), 319–339. https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1690411
Omar, M. A., & Inaba, K. (2020). Does financial inclusion reduce poverty and income inequality in developing countries? A panel data analysis. Journal of Economic Structures , 9 (1). https://doi.org/10.1186/s40008-020-00214-4
© 2024 STIE TDN. All rights reserved.         Corresponding Author : Nur Yuliany
Pestaria, A., Kamaludin, K., Husaini, H., & Fadli, F. (2022). The Mediating Role of Age Productivity on Human Resources Development, Health Infrastructure, and Proverty Level. International Review of Management and Marketing , 12 (1), 11–18. https://doi.org/10.32479/irmm.12539
Rungani, E. C., & Potgieter, M. (2018). The impact of financial support on the success of small , medium and micro enterprises in the Eastern Cape province. Independent Research Journal in The Management Science , 1–12. https://doi.org/https://doi.org/10.4102/ac.v18i1.591
Sabia, J. J., Burkhauser, R. V., & Hansen, B. (2012). Are the effects of minimum wage increases always small? New evidence from a case study of New York State. Industrial and Labor Relations Review , 65 (2), 350–376. https://doi.org/10.1177/001979391206500207
Samuelson, A. Paul dan Nordhaus, D. W. (2013). Makro Ekonomi . Erlangga.
Sánchez-Rodríguez, Á., Rodríguez-Bailón, R., & Willis, G. B. (2022). Economic inequality affects perceived normative values. Group Processes and Intergroup Relations , 25 (1), 211–226. https://doi.org/10.1177/1368430220968141
Schmitt, J. (2013). Why Does the Minimum Wage Have No Discernible Effect on Employment? Center for Economic and Policy Research , February , 1–28.
Seidu, R. D., Young, B. E., Robinson, H., & Ryan, M. (2020). The impact of infrastructure investment on economic growth in the United Kingdom. Journal of Infrastructure, Policy and Development , 4 (2), 217. https://doi.org/10.24294/jipd.v4i2.1206
Sen, A. K. (1997). From Income Inequality to Economic Inequality. Southern Economic Journal , 64 (2), 384–401.
Sherk, J. (2007). Raising the Miniu Wage Will Not Reduce Poverty. The Heritage Foundation , 8 Januari (1994), 1–3.
Singh, A. (2022). Judicious and optimal use of water and land resources for long-term agricultural sustainability. Resources, Conservation and Recycling Advances , 13 , 200067. https://doi.org/10.1016/j.rcradv.2022.200067
Sukatrilaksana, L. (2003). the Effect of Minimum Wages on Employment in Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan , 5 (3), 74–121. https://doi.org/10.21098/bemp.v5i3.314
Suryahadi, A., & Al Izzati, R. (2018). Cards for the poor and funds for Villages: Jokowi’s initiatives to reduce poverty and inequality. Journal of Southeast Asian Economies , 35 (2), 200–222. https://doi.org/10.1355/ae35-2f
Vera, K., Adi, S., & Hudi, A. (2022). Implications of Foreign Investment on Economic Development Growth Post-Job Creation Act. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding , 9 (1), 146–155.
© 2024 STIE TDN. All rights reserved.         Corresponding Author : Nur Yuliany
Wang, Y., & Ding, S. (2021). Open Access Achievements , experiences and challenges of the battle against poverty in China ’ s ethnic minority areas : focusing on the “ three areas and three prefectures .” International Journal of Anthropology and Ethnology , 1–26. https://doi.org/10.1186/s41257-021-00059-0
Xiao,  H.,  Zheng,  X.,  &  Xie,  L.  (2022).  Promoting  pro-poor  growth  through  infrastructure investment: Evidence from the Targeted Poverty Alleviation program in China. China Economic Review , 71 (November 2020). https://doi.org/10.1016/j.chieco.2021.101729
Ximena V, D. C., Ha, N., & Liang Choon, W. (2015). Do minimum wages affect employment? Evidence from the manufacturing sector in Indonesia. IZA Journal of Labor and Development , 4 (1). https://doi.org/10.1186/s40175-015-0040-8
Yu, W., Yaseen, M., Wang, Y., Xu, S., Liu, J., Gao, L., & Li, P. (2017). The Impact of Poverty Alleviation Policy on Urban Household Demand. World Journal of Engineering and Technology , 05 (02), 40–46.
https://doi.org/10.4236/wjet.2017.52b005