Welly Angela Riry (2023), Kedudukan Pengadilan Perikanan Dalam Mekanisme Penegakan Hukum Perikanan Indonesia, 8 (5), , Http://Dx.Doi.Org/10.36418/Syntax-Literate. v8i5.11990 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 5, Mei 2023

## KEDUDUKAN PENGADILAN PERIKANAN DALAM MEKANISME PENEGAKAN HUKUM PERIKANAN INDONESIA
Welly Angela Riry Universitas Pattimura Email: angela.riry@gmail.com

## Abstrak
Indonesia merupakan negara kepulauan yang strategis yang memiliki peluang besar di bidang perikanan juga menjadi sesuatu hal yang harus diwaspadai karena rentan terjadi pelanggaran.  Pengadilan Perikanan menjadi  lembaga penegakan hukum  di bidang perikanan. Indonesia memiliki beberapa lembaga yang memiliki kewenangan untuk  melaksanakan  penegakan  hukum  di  wilayah  laut  Indonesia  yang kewenangannya masih tumpang tindih satu sama lain. Pemasalahan dalam penelitian ini  adalah  bagaimana  kedudukan  pengadilan  perikanan  dalam  mekanisme  hukum perikanan Indonesia.  Penelitian ini menggunakan metode penelitan yuridis normatif. Bahan-bahan  hukum  yang  digunakan  yaitu  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan tersier.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2004 tentang  Perikanan  dan  KUHP  dengan  mengikuti  asas lex  spesialis  derogate  lex generalis menjadi  dasar  kedudukan  pengadilan  perikanan  dalam  mekanisme penegakan  hukum  perikanan  Indonesia.    Berdasarkan  Pasal  71  ayat  2  pengadilan perikanan  merupakan  pengadilan  khusus  yang  dibentuk  di  lingkungan  peradilan umum.
Kata Kunci: Pengadilan Perikanan, Mekanisme Penegakan Hukum

## Abstract
Indonesia is a strategic archipelagic country that has great opportunities in the field of fisheries which is also something that must be watched out for because it is prone to  violations.  The  Fisheries  Court  is  a  law  enforcement  agency  in  the  field  of fisheries. Indonesia has several institutions that have the authority to carry out law enforcement in Indonesia's maritime areas whose authorities still overlap with one another. The problem in this study is how is the position of the fisheries court in the Indonesian fisheries legal mechanism. This study uses a normative juridical research method.  The  legal  materials  used  are  primary,  secondary  and  tertiary  legal
materials. The results of this study are Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries and  the  Criminal  Code  by  following  the  principle  of  lex  specialist  derogate  lex generalis as the basis for the position of the fisheries court in the Indonesian fisheries law enforcement mechanism. Based on Article 71 paragraph 2 the fisheries court is a special court formed within the general court environment.

## Keywords: Fisheries Court, Law Enforcement Mechanism

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  yang  letaknya  sangat  strategis  serta memiliki sumber daya kelautan yang melimpah membuat Indonesia menjadi primadona bagi  negara-negara lain   dari  berbagai   kawasan.   Letak yang  strategis  ini menjadi peluang namun juga menjadi sesuatu hal yang harus diwaspadai (Anom, 2020).  Bidang perikanan  memiliki  celah  yang  sangat  rentan  bagi  pihak-pihak    tertentu  yang      secara ilegal  mengambil  keuntungan  dari    sumber      daya      perikanan  yang  ada  di  Indonesia (Leatemia et al., 2022).
Indonesia  memiliki  beberapa  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  untuk melaksanakan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia yang kewenangannya masih tumpang  tindih  satu  sama  lain.  Contoh  beberapa  lembaga  yang  memiliki  wewenang tersebut misalnya Polair, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI AL, dan lain- lain termasuk pengadilan perikanan.  Pengadilan perikanan  Indonesia memiliki payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.  UU ini berisi pengaturan terkait tindak pidana perikanan maupun hukum  acara pidana  sebagai  suatu kebijakan dalam menanggulangi masalah illegal fishing agar terciptanya efektifitas dan efisiensi  penegakan  hukum  di  bidang  perikanan  (Adam,  2020).  Berdasarkan  latar belakang  tersebut,  pemasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  kedudukan pengadilan perikanan dalam mekanisme hukum perikanan Indonesia ?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitan  yuridis  normatif  dengan  menggunakan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan topik yang diteliti (Matulessy, 2022).  Bahan- bahan  hukum  yang  digunakan  yaitu  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier  yang diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil yang tepat.

## Hasil dan Pembahasan
Dalam  penegakan  IUU Fishing diperlukan  perundang-undangan  yang  dijadikan pedoman dalam menindak para pelaku IUU Fishing .  Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi dan mengeluarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985. Indonesia juga telah membuat Undang-undang tentang Perikanan yaitu Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2004  jo  Undang-undang  Nomor  45  Tahun  2009 (Afandi,  2017).  Hal  ini bertujuan agar para pelaku IUU Fishing dapat  ditindak sesuai
dengan hukum yang berlaku.
Undang-undang  tentang  Perikanan  dibuat  sesuai  dengan  ketentuan  hukum Internasional  dalam bidang perikanan dan mengakomodasi masalah  IUU Fishing serta mengimbangi  perkembangan  kemajuan  teknologi  yang  berkembang  saat  ini  (Putra, 2022).  Dalam pelaksanaan penegakan hukum di laut, undang-undang ini sangat penting dan  strategis  karena  menyangkut  kepastian  hukum  dalam  bidang  perikanan.    Upaya penegakan hukum tidak bisa lepas dari 4 (empat) hal yaitu (Mahmudah, 2022):
a. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum;
b. Sarana dan prasarana yang menjadi alat untuk menegakan hukum;
c. Sumber daya manusia yang menjadi pelaku untuk penegakan hukum; dan
d. Budaya hukum yang berkembang di masyarakat.
Keempat pilar penegak hukum tersebut harus dapat menopang pengaturan hukum laut  di  Indonesia  secara  keseluruhan  sehingga  tidak  terjadi  ketimpangan  dalam pelaksanaan penegakan hukum dan dapat berjalan secara benar dan optimal. Berlakunya Undang-undang tentang Perikanan telah memberikan landasan hukum yang cukup kuat dalam terkait dengan perikanan yaitu berbagai ketentuan hukum mengenai pengawasan dalam  hal  pemberian  kewenangan  pengawasan  seperti  menghentikan,  memeriksa, menangkap, membawa dan menahan.  Selain itu penegakan hukum  atau tindak pidana juga jelas diatur hukum acaranya.
Penegakan  hukum  di  laut  bukan  hanya  mengandung  keamanan  laut,  karena keamanan  laut  mengandung  pengertian  bahwa  laut  bisa  dikendalikan  dan  aman digunakan  oleh  pengguna  untuk  bebas  dari  ancaman  atau  gangguan  terhadap  aktivitas pemanfaatan  laut,  yaitu  pertama  laut  bebas  dari  ancaman  pembajakan,  perompakan, sabotase, maupun aksi teroris bersenjata. Kedua, laut bebas dari ancaman navigasi yang ditimbulkan oleh kondisi geografis dan hidrografi serta kurang memadainya sarana bantu navigasi  sehingga  membahayakan  keselamatan  pelayaran.    Ketiga,  laut  bebas  dari ancaman  terhadap  sumber  daya  laut  berupa  pencemaran  dan  kerusakan  ekosistem  laut serta  eksploitasi  dan  eksplorasi  yang  berlebihan.    Keempat,  laut  bebas  dari  ancaman pelanggaran  hukum,  baik  hukum  nasional  maupun  internasional  seperti  IUU Fishing, illegal loging, illegal migrant, penyelundupan, dan lain-lain (Sarkol, 2017).
1. Dasar Pembentukan dan Wewenang Pengadilan Perikanan
Ide  pembentukan  pengadilan  perikanan  tersebut  pada  dasarnya  dilandasi  oleh semangat mengatasi krisis ketidakberdayaan lembaga-lembaga peradilan yang ada dalam menjawab  berbagai  persoalan  hukum  khususnya  yang  terkait  penegakan  hukum pelanggaran  perikanan.    Untuk  memeriksa  dan  mengadili  perkara  perikanan  dibentuk pengadilan  khusus  yang  disebut  pengadilan  perikanan.    Pengadilan  khusus  adalah pengadilan  yang  mempunyai  kewenangan  untuk  memeriksa,  mengadili  dan  memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.  Pengadilan perikanan  disebut  pengadilan  khusus  karena  kekhususannya  didasarkan  atas  hukum materiil yang menjadi ruang lingkupnya, hukum pidana di bidang perikanan.
Pengadilan  perikanan , sebagaimana  pembentukannya  diamanatkan  oleh  Undang- undang Nomor 31 Tahun 2004 merupakan hal baru dalam peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Khusus pengaturan tentang pengadilan perikanan tertuang pada Bab XIII,  sementara  pengaturan  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  Bidang Pengadilan Perikanan tertuang pada Bab XIV.  Sesuai dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman Pasal 27 ayat (1)  bahwa pengadilan khusus hanya  dapat  dibentuk  di  dalam  salah  satu  lingkungan  peradilan  yang  berada  di  bawah Mahkamah  Agung.    Sebagai  pengadilan  khusus  berdasarkan  Pasal  71  ayat  2  Undang- undang  Perikanan  dibentuk  di  lingkungan  peradilan  umum,  yaitu  dalam  pengadilan negeri.    Pada  prinsipnya  di  setiap  pengadilan  negeri  yang  wilayah  hukumnya  meliputi wilayah  pengelolaan  perikanan  dapat dibentuk  pengadilan  perikanan  dan pembentukannya dilakukan secara bertahap (Supramono, 2011).
Pada tanggal 4 Oktober 2007 pertama kali Pengadilan Perikanan di Indonesia yaitu di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara,  Pengadilan  Negeri  Medan,  Pengadilan  Negeri Pontianak,  Pengadilan  Negeri  Bitung,  dan  Pengadilan  Negeri  Tual  yang  dasar pembentukannya  adalah  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan (Lestari,  2014).    Kemudian,  pada  tanggal  1  Oktober  tahun  2010  dibentuk  2  (dua) pengadilan  perikanan  lagi  yaitu  Pengadilan  Perikanan  di  Pengadilan  Negeri  Tanjung Pinang  dan  Pengadilan  Negeri  Ranai  yang  dasar  pembentukkannya  adalah  Keputusan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2010.    Selanjutnya,  pada  tanggal  11 Desember  2014  diresmikan  Pengadilan  Perikanan  di  Pengadilan  Negeri  Ambon, Pengadilan  Negeri  Sorong,  dan  Pengadilan  Negeri  Merauke  yang  dasar pembentukkannya adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. 2. Mekanisme  Pengadilan  Perikanan  Dalam  Penengakan  Hukum  Perikanan  di Indonesia
Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 jo Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah mengatur secara khusus hukum acara pidana.  Hal-hal yang telah diatur mengenai hukum  acara  tersebut  adalah  mengenai  barang  bukti,  penyidikan,  penuntutan,  dan pengadilan  di  bidang  perikanan.    Sepanjang  belum  diatur  di  dalam  Undang-undang Perikanan  masih  tetap  berlaku  peraturan  umum    yang  ada  di  dalam  KUHP (Simangunsong  et  al.,  2021).    Jadi,  yang  menjadi  dasar  hukum  dalam  mekanisme penegakan hukum perikanan di Indonesia adalah Undang-undang Perikanan dan KUHP dengan mengikuti asas lex spesialis derogate lex generalis .
Ketentuan  mengenai  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang pengadilan perikanan diatur dalam BAB XIV Pasal 72 sampai dengan Pasal 83. Dalam sistem  pengadilan  perikanan  yang  tertuang  pada  UU  No.  31  Tahun  2004,  penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Perwira TNI AL dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 73 ayat 1). Dengan demikian,  ada  tiga  institusi  negara  yang  berwenang  dalam  melakukan  penyidikan  di bidang  perikanan.  Meski  kata  koordinasi  susah  diterapkan,  UU  No.  31  Tahun  2004 mengamanatkan  bahwa  penyidik  dapat  melakukan  koordinasi  (Pasal  73  ayat  2).    Oleh
karena  itu,  untuk  melakukan  koordinasi  dalam  penanganan  tindak  pidana  di  bidang perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan dapat membentuk forum koordinasi (Pasal 73 ayat 3).

## a. Penyidikan
Perkara  pidana  di  bidang  perikanan  dalam  tingkat  penyidikan  ditangani  oleh penyidik  khusus  yang  disebut  dengan  penyidik  perikanan.    Dibentuknya  penyidik perikanan  dilatarbelakangi  oleh  pemikiran  agar  penyidik  dilakukan  oleh  penyidik spesialis  yang  menguasai  pengetahuan  di  bidang  perikanan  sejalan  dengan  asas efektivitas  (Subroto,  n.d.).  Forum  Koordinasi  Penanganan  Tindak  Pidana  di  Bidang Perikanan  saat  ini  telah  dibentuk  dengan  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Nomor  PER.13/MEN/2005  tentang  Forum  Koordinasi  Penanganan  Tindak  Pidana  di Bidang Perikanan, dengan tugas utama mengkoordinasikan kegiatan penyidikan tindak pidana  di  bidang  perikanan.    Menurut  PER.13/MEN/2005,  usunan  anggota  Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan, yaitu terdiri dari:
- Ketua, Menteri Kelautan dan Perikanan;
- Wakil Ketua I, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
- Wakil Ketua II, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Sekretaris I merangkap anggota, Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, DKP.
- Sekretaris  II  merangkap  anggota,  Asisten  Operasional  Kepala  Staf  Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
- Anggota, Jaksa Agung Muda Bidang Pidanan Khusus, Kejaksaan Agung; Kepala Badan Pembinaan Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia; Dirjen Imigrasi, Departemen  Hukum  dan  HAM;  Dirjen  Perhubungan  Laut,  Departemen Perhubungan;  Dirjen  Bea  Cukai,  Departemen  Keuangan;  Dirjen  Pembinaan Pengawasan  Ketenagakerjaan,  Departemen  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi; Direktur Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.
Forum  Koordinasi  Penanganan  Tindak  Pidana  di  Bidang  Perikanan menyelenggarakan fungsi, yaitu:
a. Koordinasi kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan;
b. Identifikasi jenis, modus operandi, volume, dan penyebaran praktikpraktikvtindak pidana di bidang perikanan;
c. Penetapan  jenis  tindak  pidana  di  bidang  perikanan  yang  diprioritaskan  untuk diproses secara bertahap;
d. Penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana di bidang perikanan;
e. Analisis,  identifikasi,  dan  pengukuran  signifikansi  tindak  pidana  di  bidang perikanan secara periodik;
f. Perancangan  bentuk-bentuk  koordinasi  kegiatan-kegiatan  pemberantasan  tindak pidana di bidang perikanan;
g. Perumusan  dan  pemutakhiran  strategi  pemberantasan  tindak  pidana  di  bidang perikanan;
h. Pemantauan  dan  penyajian  laporan  pelaksanaan  pemberantasan  tindak  pidana  di bidang perikanan;
i. Pengkajian dan evaluasi efektivitas strategi pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan secara berkelanjutan.
Kewenangan  penyidik  perikanan  juga  telah  ditetapkan  secara  limitatif  di  dalam
Pasal 73A Undang-undang Perikanan, yaitu :
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
b. Memanggil  dan  memeriksa  tersangka  dan/atau  saksi  untuk  didengarkan keterangannya;
c. Membawa  dan  menghadapkan  seseorang  sebagai  tersangka  dan/atau  saksi  untuk didengarkan keterangannya;
d. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
e. Menghentikan,  memeriksa,  menangkap,  membawa,  dan/atau  menahan  kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
f. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
g. Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
i. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
j. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
k. Melakukan penghentian penyidikan; dan
l. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan. Dengan  terbentuknya  Forum  Koordinasi  Penanganan  Tindak  Pidana  di  Bidang
Perikanan  tersebut  dikehendaki  dapat  terciptanya  sinkronisasi  dan  koordinasi  dalam penanganan penyidikan tindak pidana perikanan sehingga dalam penanganan setiap kasus dapat  cepat  diselesaikan.    Antara  penyidik    perikanan  yang  satu  dengan  penyidik perikanan lainnya dapat saling bekerja sama dan saling menghormati kewenangan yang diberikan  oleh  Undang-undang  Perikanan.    Untuk  kepentingan  penyidikan,  penyidik dapat  menahan  tersangka  paling  lama  20  (dua  puluh)  hari  dan  jika  belum  selesai pemeriksaan  dapat  diperpanjang  10  hari  (Indonesia,  2002).    Setelah  waktu  30  hari, penyidik  harus  sudah  mengeluarkan  tersangka  dari  tahanan  demi  hukum  (Indonesia, 2002). Berikut  proses penyidikan sampai dengan penuntutan menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004.
Gambar 3 Proses Penyidikan Sampai dengan Penuntutan Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

## b. Penuntutan
Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  75  ayat  1  Undang-undang  Perikanan  penuntutan terhadap  tindak  pidana  di  bidang  perikanan  dilakukan  oleh  penuntut  umum  yang ditetapkan  oleh  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  yang  khusus  bertugas  menangani perkara-perkara perikanan sesuai dengan bidang pekerjaannya.
Dalam proses penyidikan, berkas perkara perikanan yang dilimpahkan ke kejaksaan negeri  prosesnya  dilakukan  penelitian  terlebih  dahulu  untuk  menentukan  lengkap tidaknya berkas tersebut.  Penuntut umum diberi waktu maksimal 5 (lima) hari terhitung sejak  tanggal  penerimaan  berkas  penyidik  perkara  perikanan,  wajib  memberitahukan hasil penelitiannya kepada penyidik (Rahmat, 2020).
Penuntut umum diberi kewenangan melakukan penahanan atau penahanan lanjutan
terhadap  tersangka  selama  10  hari  untuk  kepentingan  penuntutan.    Apabila  penahanan masih  diperlukan  dan  guna  kepentingan  pemeriksaan  yang  belum  selesai,  penahanan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang paling lama 10 hari, sehingga  total  seluruh  penahanan  pada  proses  penuntutan  adalah  20  hari.  Penuntutan perkara dimulai sejak berkas perkara penyidikan dinyatakan sudah lengkap, dengan bats waktu  paling  lama  30  hari  penuntut  umum  melimpahkan  perkara  ke  pengadilan (Wulandari, 2015).
Tugas  penuntut  umum  dalam  proses  penuntutan  selain  meneliti  berkas  adalah membuat  surat  dakwaan.    Surat  dakwaan  dibuat  dengan  dasar  hasil  penyidikan  dan  di dalam  surat  dakwaan  menggambarkan  ruang  lingkup  perkara  pidana.    Surat  dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili terdakwa.
Selanjutnya,  penuntut  umum  melimpahkan  perkara  ke  pengadilan  dengan permintaan  agar  segera  mengadili  perkara  tersebut  disertai  dengan  surat  dakwaan. Turunan atau fotokopi surat pelimpahan perkara tersebut disampaikan kepada tersangka atau  penasihat  hukumnya  dan  penyidik.    Penyampaian  dilakukan  pada  saat  yang bersamaan  dengan  penyampaian  surat  pelimpahan  perkara  ke  pengadilan  (ABDHI, 2018).
c. Persidangan
Dibentuknya  pengadilan  perikanan  sebagai  pengadilan  khusus  diikuti  dengan petugas hukum yang khusus pula yaitu hakim perikanan yang bertugas untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara perikanan.  Hakim perikanan terdiri atas hakim karier dan hakim ad hoc (Mujib, n.d.). Diaturnya kedua hakim tersebut untuk kepentingan efisensi dan efektivitas,  pengadilan yang cepat  prosesnya dan memberikan putusan yang dapat memuaskan  masyarakat.    Keberadaan  hakim ad  hoc dalam  pengadilan  perikanan merupakan  sebuah  kewajiban,  untuk  bertugas  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Dengan adanya  hakim  karier  dan  hakim ad  hoc tersebut  di  pengadilan  perikanan,  penanganan perkara dilakukan oleh majelis hakim dengan susunan satu orang hakim karier dan dua orang hakim ad hoc (Mujib, n.d.).  Hakim karier sebagai ketua majelis hakim dan hakim- hakim ad hoc sebagai hakim anggota.
Setiap pengadilan mempunyai wilayah hukum yang merupakan kompetensi relatif untuk  menyidangkan  suatu  perkara.    Wilayah  hukum  pengadilan  perikanan  mengikuti wilayah  hukum  pengadilan  negeri  suatu  kabupaten/kota  (Amalia  &  Wahyuni,  n.d.). Namun, selama belum ada pengadilan perikanan di suatu wilayah maka perkara tindak pidana  perikanan  tersebut  tetap  diperiksa,  diadili,  dan  diputus  oleh  pengadilan  negeri yang  berwenang.    Mengenai  tindak  pidana  di  bidang  perikanan  yang  terjadi  di  ZEEI ataupun wilayah pengelolaan perikanan regional dimana Indonesia menjadi anggotanya , pengadilan  perikanan    yang  berwenang  mengadili  adalah  pengadilan  yang  wilayah hukumnya  meliputi  pelabuhan  tempat  penahanan  terhadap  kapal  maupun  orang  yang diduga melakukan tindak pidana di wilayah ZEEI tersebut.
Jika  dalam  putusan  sidang  di  Pengadilan  Perikanan  belum  menghasilkan  hukum berkekuatan tetap karena adanya pengajuan banding  dan kasasi  terhadap putusan yang diberikan oleh hakim Pengadilan Perikanan ataupun hakim di tingkat banding jika yang
dirasa tidak sesuai menurut terdakwa maupun juga penuntut umum.
Secara  sederhana  akan  digambarkan  proses  mekanisme  dan  jangka  waktu  yang terdapat  dalam  peradilan  pidana  perikanan  pada  Pengadilan  Perikanan  mulai  dari penyidikan sampai pada putusan yang memiki kekuatan hukum tetap menurut Undang- undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Gambar 4
Proses Mekanisme dan Jangka Waktu Yang Terdapat Dalam Peradilan Pidana

## Perikanan Pada Pengadilan Perikanan

## Kesimpulan
Kedudukan pengadilan perikanan dalam mekanisme penegakan hukum perikanan Indonesia  ada  di  dalam  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan. Pengadilan  perikanan  merupakan  pengadilan  khusus  berdasarkan  Pasal  71  ayat  2 Undang-undang  Perikanan  yang  dibentuk  di  lingkungan  peradilan  umum,  di  dalam pengadilan negeri.  Pada prinsipnya di setiap pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi  wilayah  pengelolaan  perikanan  dapat  dibentuk  pengadilan  perikanan  dan pembentukannya dilakukan secara bertahap.  Dasar hukum dalam mekanisme penegakan hukum  perikanan  di  Indonesia  adalah  Undang-undang  Perikanan  dan  KUHP  dengan mengikuti  asas lex  spesialis  derogate  lex  generalis .  Ketentuan  mengenai  penyidikan,
penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  perikanan  diatur  dalam  BAB  XIV Pasal  72  sampai  dengan  Pasal  83  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang Perikanan.
Abdhi, G. Y. (2018). Kewajiban Menyampaikan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum Kepada Terdakwa Atau Penasihat Hukumnya Berdasar Pasal 143 Ayat (4) Kuhap Dan Akibat Hukumnya . Universitas Airlangga.
Adam, S. (2020). Koordinasi Kelembagaan Dalam Penenggelaman Kapal Hasil Tindak Pidana Di Bidang Perikanan. Sasi , 26 (1), 128–142.
Afandi, I. (2017). Kajian Hukum Terhadap Pencurian Ikan Dilaut Berdasarkan Uu Nomor 45  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Atas  Uu  Nomor  31  Tahun  2004  Tentang Perikanan. Lex Privatum , 5 (5).
Amalia,  R.,  &  Wahyuni,  M.  (N.D.). Kajian  Kritis  Mengenai  Undang-Undang  No  31 Tahun 2004 Dan No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan .
Anom,  S.  (2020).  Jurisdiction  Of  The  Relative  Authority  Of  The  Fisheries  Court  In Deciding Fisheries Cases In Indonesia. Nurani Hukum , 3 , 66.
Indonesia, R. (2002). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Sekretariat Jenderal Mpr Ri.
Leatemia,  W.,  Wattimena,  R.  M.,  Riry,  W.  A.,  &  Soplantila,  R.  (2022).  Urgensi Pengaturan Zona Tambahan Dan  Implikasinya  Kepada  Indonesia Sebagai  Negara Kepulauan. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 7 (9), 13318–13328.
Lestari,  M.  M.  (2014). Penegakan Hukum Pidana Perikanan Di Indonesia  Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan. Jurnal Ilmu Hukum , 4 (2), 271–295.
Mahmudah,  N.  (2022). Illegal  Fishing:  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Di Wilayah Perairan Indonesia . Sinar Grafika.
Matulessy,  M.  F.  (2022). Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemilik  Merek  Terkenal  Terkait Dengan  Persamaan  Pada  Pokoknya  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/Pdt. Sus-Hki/2021) . Universitas Kristen Indonesia.
Mujib,  M.  T.  (N.D.). Perubahan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  Tentang Perikanan .
Putra, F. R. (2022). Penegakan Yurisdiksi Indonesia Di Zona Ekonomi Eksklusif Dalam Melindungi Sumber Daya Ikan (Studi Terhadap Laut Natuna) .
Rahmat, W. (2020). Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001  Tentang  Merek  (Studi  Pasal  76  Ayat  1 Tentang  Gugatan  Atas  Pelanggaran Merek) . Uin Raden Intan Lampung.
Sarkol,  F.  J.  S.  (2017).  Tinjauan  Yuridis  Mengenai  Tindak  Pidana  Penangkapan  Ikan Dengan Bahan Kimia Di Wilayah Zee Indonesia (Uu No. 31 Tahun 2004 Jo Uu No. 45 Tahun 2009). Lex Privatum , 5 (2).
Simangunsong, Y. T. K., Kalsum, U., & Akli, Z. (2021). Illegal Fishing Dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap). Reusam: Jurnal Ilmu Hukum , 9 (1).
Subroto,  J.  J.  G.  (N.D.).  Evaluasi  Pengadilan  Perikanan  Dalam  Penegakan  Hukum  Di Bidang  Perikanan  Dalam  Rangka  Perubahan  Kedua  Undang-Undang  Tentang Perikanan (Evaluation Of Court For Fisheries Cases To Law Enforcement In The Field Of Fisheries In The Framework Of The Second. Dari Redaksi , 17.
Supramono, G. (2011). Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan . Rineka Cipta.
Wulandari, E. C. (2015). Penuntutan Perkara Pidana Perikanan Menurut Undang-Undang Nomor  45  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Undang-Undang  No.  31  Tahun  2004 Tentang Perikanan. Lex Crimen , 4 (4).

## Copyright holder:
Welly Angela Riry (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: