## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023 Denis Gliselda Aurelia, Ipah
Ema Jumiati
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6355 Page 128-151 Volume 11 Issue 1 (June) 2023

## IMPLEMENTASI PROGRAM BANGGA KENCANA DALAM MEWUJUDKAN  FUNGSI  KELUARGA  SEBAGAI  PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK NAGAN RAYA
Lilis Sartika, Safrida*
Universitas Teuku Umar Aceh

## Abstract
The rise of cases of sexual violence against children, the government of Nagan Raya Regency is here to help minimize the disaster through the realization of the Bangga Kencana program. The purpose of this research is  to  find  out  the  implementation  steps  of  the  program  in  the  field  by referring  to  the  Van  Horn  &  Van  Meter  theory.  The  method  used  is  a qualitative  research  method  by  collecting  data  through  observation, documentation and the results of interviews with the government and the people of Nagan Raya Regency. The results of this study concluded that  the  implementation  of  Bangga  Kencana  through  the  formation  of BKR,  PIKR  and  GenRe  groups  was  carried  out  by  following  the guidelines and directions from BKKBN although there were still some obstacles during the implementation of activities with cadre groups who were  being  fostered  to  become  role  models  for  other  communities regarding  the  importance  of  awareness  of  understanding  family functioning  and  sensitivity  to  protection  against  sexual  violence experienced by children .

## Abstrak
Maraknya  kasus-kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak,  pemerintah Kabupaten Nagan Raya hadir dalam membantu meminimalisir bencana tersebut melalui upaya perealisasian program Bangga Kencana. Tujuan penelitian  ini  guna  mengetahui  langkah  implementasi  program  di lapangan dengan mengacu pada teori Van Horn & Van Meter. Metode yang  digunakan  ialah  metode  penelitian  kualitatif  dengan  cara pengumpulan  data  melalui  observasi,  dokumentasi  serta  hasil wawancara  bersama  pemerintah  dan  masyarakat  Kabupaten  Nagan Raya.  Hasil  kajian  ini  menyimpulkan  bahwa  implementasi  BANGGA KENCANA  melalui  pembentukan  kelompok  BKR,  PIKR  dan  GenRe dijalankan  dengan  mengikuti  pedoman  dan  arahan  dari  BKKBN meskipun  masih  ditemui  beberapa  kendala  selama  pelaksanaan kegiatan  bersama  kelompok  kader  yang  sedang  dibina  untuk  menjadi role  model bagi  masyarakat  lain  mengenai  pentingnya  kesadaran pemahaman  akan  fungsi  keluarga  dan  kepekaan  akan  perlindungan terhadap kekerasan seksual yang dialami oleh anak Kata Kunci: Bangga Kencana, Kekerasan seksual, Anak, Keluarga

## Keywords:
Bangga Kencana, Sexual violence, Children, Family
Article history: Submission Maret 18 2023 Revision April 20 2023 Accepted May 19 2023 Published June 30 2023
*Corresponding author Email: safrida1290@utu.ac.id

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023 Denis Gliselda Aurelia, Ipah
Ema Jumiati
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6355 Page 128-151 Volume 11 Issue 1 (June) 2023

## PENDAHULUAN
Pada  dasarnya,  hidup  dengan  memiliki  keluarga  yang  harmonis  dan  sejahtera adalah dambaan bagi setiap insan. Menurut Ariati (2010) dalam (Handayani et al., 2018) makna sejahtera memiliki arti yang berbeda sesuai dengan perspektif atau berdasarkan pemaknaan  pandangan  masing-masing.  Keluarga  yang  sejahtera  yakni  yang  mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak sebagaimana dijelaskan dalam UU No.10 Tahun 1992 yang diamandemenkan dalam UU No. 52 Tahun 2009. Keluarga menjadi salah satu support system dalam mewujudkan keberhasilan pendidikan karakter (Setiardi, 2017). Seperti halnya kewajiban mengimplementasikan fungsi keluarga untuk menjadi modal kehidupan keluarga yang tentram dan berkualitas.
Keluarga  merupakan  lingkungan  yang  menjadi  madrasah  pertama  yang mengajarkan dan membentuk nilai-nilai pendidikan moral (Darmayanti, 2019). Menurut (Setiardi,  2017)  pendidikan  yang  didapat  dari  dalam  keluarga  secara  potensial  akan membentuk kehidupan dan jalan berpikir bagi anggota keluarga terutama bagi seorang anak.  Berdasarkan  Undang-undang  No.23  Tahun  2002  Pasal  1  tentang  Perlindungan Anak,  menyebutkan  bahwa  “Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (Delapan Belas)  tahun  termasuk  anak  yang  masih  di  dalam  kandungan”.  Komunikasi  yang harmonis antara orang tua dan anak sangat krusial untuk terjalin agar anak dapat lebih terbuka terhadap orang tuanya (Erika Vivian Nurchahyati, 2022).
Sebagai  upaya  mewujudkan  kesejahteraan  keluarga  yang  holistik  dan  mampu mengoptimalisasi  fungsi-fungsi  keluarga.  Pemerintah  mengeluarkan  program  Bangga Kencana  (Pembangunan  Keluarga  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana) berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BKKBN  tahun  2020-2024.  Program  Bangga  Kencana  mempunyai  tujuan  dalam memanifestasikan keluarga yang sejahtera dan membangun keluarga aman dan tentram. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah No.87 tahun 2014 tentang pembangunan keluarga yang berupaya dalam melahirkan keluarga yang bertaraf. Adapun slogan yang diterapkan  oleh  BKKBN  untuk  daerah  di  luar  Aceh  ialah  “dua  anak  lebih  baik”  dan untuk daerah Aceh sendiri yaitu “dua anak lebih sehat”.
Hadirnya  Bangga  Kencana  adalah  bentuk  perluasan  program  pemerintah  yang awalnya  dinamai  KKBPK  (Kependudukan  Keluarga  Berencana  dan  Pembangunan Keluarga)  sejak  tahun  2020.  Tujuan  awal  dibentuknya  program  tersebut  yaitu mensejahterakan  penduduk  Indonesia  agar  terlepas  dari  garis  kemiskinan  melalui program  KB  (Keluarga  Berencana).  Seiring  berjalannya  waktu,  KKBK  yang  berubah menjadi  Bangga  Kencana  tampil  dengan  wajah  baru  yang  sebenarnya  juga  bertujuan mengubah cara pandang masyarakat yang beranggapan BKKBN ialah program tawaran membunuh generasi akibat slogan dua anak lebih baik.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023 Denis Gliselda Aurelia, Ipah
Ema Jumiati
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6355 Page 128-151 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
Program  Bangga  Kencana  memiliki  item-item  yang  menjadi  focus  pemerintah dalam  mengimplemtasikannya,  yakni: Pertama ,  BKB  (Bina  Keluarga  Balita)  yaitu peningkatan kemampuan orangtua dalam tumbuh kembang balitanya melalui pola asuh yang  benar  seperti  rangsangan  fisik,  motoric  maupun  kecerdasan. Kedua, BKR  (Bina Keluarga  Remaja)  yang  merupakan  bentuk  pembinaan  dan  pemberian  pemahaman kepada keluarga yang memiliki anggota keluarga berusia remaja mengenai komunikasi yang baik antara orangtua dan anak dan memahami permasalahan yang kerap dialami oleh remaja tersebut. Ketiga, PIKR (Pusat Informasi Konseling Remaja) adalah program yang  dijalankan  oleh,  dari  dan  untuk  remaja  yang  menyediakan  pelayanan  konseling dan informasi mengenai kehidupan sehat dalam dunia remaja baik reproduksi maupun kehidupan  dalam  keluarga. Keempat, GenRe  (Generasi  Berencana)  yaitu  kelompok remaja usia 10-24 tahun yang dibina oleh BKKBN untuk memberikan edukasi mengenai pendidikan  yang  terencana,  karir  yang  direncanakan  dan  pernikahan  yang  sesuai perencanaan. Kelima, BKL (Bina Keluarga Lansia), program ini bertujuan untuk membina keluarga  bagi  yang  memiliki  lansia  untuk  meningkatkan  kualitas  hidupnya. Keenam, UPPKA  (Usaha  Peningkatan  Pendapatan  Keluarga  Aseptor)  merupakan  merupakan bentuk  program  yang  mengajak  keluarga  untuk  meningkatkan  kegiatan  ekonomi produktif melalui pemanfaatan sumber daya local.
Seperti  halnya  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat,  Gampong,  Pengendalian Penduduk  dan  Pemberdayaan  Perempuan  Kabupaten  Nagan  Raya  yang  telah menjalankan  regulasi  dengan  mensosialisasikan  program  tersebut  kepada  masyarakat khususnya di kabupaten Nagan Raya terkait kesadaran tanggung jawab peran ayah, ibu, dan  anak  di  dalam  rumah  tangga  melalui  penyuluhan  Bangga  Kencana.  Program  ini diberi  tanggung  jawab  pada  tupoksi  BKKBN  atau  disebut  juga  Bidang  Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga  Sejahtera.  Melalui  program  Bangga  Kencana,  pemerintah Nagan  Raya  yang  diwadahi  oleh  DPMGP4  membentuk  Gampong  KB  (Keluarga Berkualitas)  yang  berjumlah  25  desa  perwakilan  dari  10  kecamatan  yang  ada  di Kabupaten  tersebut.  Tindakan  ini  sebagai  pengaplikasian  program  Bangga  Kencana yang  bertujuan  mewujudkan  pemberdayaan  keluarga  yang  mampu  dan  tahu  akan peran-peran  mereka  baik  sebagai  ayah,  ibu  maupun  anak.  Masyarakat  di  kampung- kampung  KB  adalah  sebagai  desa  binaan  sekaligus  desa  percontohan  yang  dibina langsung oleh BKKBN dengan diberi penyuluhan pada tiap-tiap kelompok akan fungsi- fungsi keluarga dan penyelenggaran keluarga yang sejahtera dan berdaya.
Namun,  berdasarkan  observasi  peneliti  dalam  penyelenggaraannya  masih terdapat hambatan di lapangan yaitu terkait mindset masyarakat yang masih tabu dan beranggapan program ini hanya cocok untuk perempuan saja karena berbicara terkait keluarga berencana, kesehatan reproduksi, fungsi keluarga dan perlindungan terhadap anak.  Terlebih  lagi  munculnya  jumlah  kasus-kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023 Denis Gliselda Aurelia, Ipah
Ema Jumiati
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6355 Page 128-151 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
yang bahkan pelakunya adalah orang-orang terdekat dan juga banyak masyarakat yang belum  mengenali  8  fungsi  keluarga.  Padahal  baik  sang  ayah,  ibu  maupun  anak  wajib memiliki  pemahaman  terkait  fungsi  keluarga  sebagai  tiang  pertahanan  dalam kesejahteraan  keluarga  yang  meliputi  fungsi  agama,  fungsi  cinta  kasih,  fungsi perlindungan,  fungsi  reproduksi,  fungsi  social  budaya,  fungsi  sosialisasi  dan pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pembinaan lingkungan (Hoesni & Firmansyah, 2020).  Salah  satu  contohnya  yaitu  peran  fungsi  keluarga  dalam  meminimalisir  kasus kekerasan  seksual  melalui sex  education yang  diberikan  di  dalam  lingkup  keluarga (Handayani  et  al.,  2018).  Bahkan  menurut  penelitian  (Verheyden  et  al.,  2022) penelantaran dan kekerasan seksual yang dialami oleh anak salah satunya terjadi karena kelalaian dari kedua orang tuanya.
Munculnya  permasalahan  anak  yaitu  kasus  kekerasan  seksual  yang  semakin bertambah  dan  kasus  kekerasan  seksual  menjadi  kasus  kekerasan  terbanyak  yang dialami  oleh  anak  (Nurhidayah  &  Ligina,  2018).  Walaupun  berbagai  kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani kasus tersebut, penyakit tersebut tetap terjadi  secara  global  (Turner  et  al.,  2022).  Namun  interpretasi  dalam  meminimalisir kejahatan  seksual  melalui  sebuah  kebijakan  yang  membawa  perubahan  social  ialah bentuk nyata kontribusi perlindungan anak (Bentivegna & Patalay, 2022). Menurut End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) bahwa kekerasan seksual pada anak adalah interaksi  seksual  yang  melibatkan  anak  dan  orang  yang  lebih  dewasa,  orang  asing maupun  saudara  kandung  dengan  menjadikan  anak  sebagai  obyek  pemuas  nafsu. Adapun  yang  termasuk  ke  dalam  kekerasan  seksual  yaitu,  pelecehan,  eksploitasi, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, eskploitasi seksual, prostitusi paksa dan lain sebagainya (Pranita, 2021).
Menurut  data  Ikatan  Dokter  Anak  Indonesia  (IDAI)  bahwasanya  kekerasan seksual  yang  terjadi  di  rumah  mencapai  (48,7%)  dan  ini  menjadi  presentase  tertinggi kekerasan  seksual  pada  anak  (Septiani,  2021) . Fenomena  ini  menunjukkan  bahwa komunikasi orang tua sangatlah dibutuhkan, namun sebagian orang tua dan lingkungan masih  tabu  dan  canggung  untuk  berbicara  terkait  pendidikan  seksual  (Joni  & Surjaningrum, 2020). Lingkungan tempat tinggal yang mempunyai stigma patriarki yang kuat  dapat  menyebabkan  ancaman  terutama  pada  perempuan  yang  menjadi  korban kekerasan seksual sebagai victim blaming (korban yang disalahkan) (Wyatt, 2022). Peran orang  tua  dalam  keluarga  terhadap  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak  begitu penting (Qurrota A’yuni, Syafira Maharany, Nonik Kasiari, 2021) .
Seperti halnya Kabupaten Nagan Raya memegang angka tinggi tingkat kekerasan pada  perempuan  dan  anak  sepanjang  januari-oktober  2022.  Kepala  Kesatuan  Reserse Kriminal  Polres  Nagan  Raya,  AKP  Machfud  menyampaikan  ada  sekitar  8  kasus pemerkosaan dan 6 kasus pelecehan yang dilaporkan. Pelaku 99 persen nya adalah orang

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023 Denis Gliselda Aurelia, Ipah
Ema Jumiati
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6355 Page 128-151 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
terdekat korban. Selain itu, bukan hanya kasus kekerasan seksual saja, namun kekerasan lainnya juga dialami oleh perempuan dan anak di Nagan Raya yaitu sebanyak 18 kasus padahal pada tahun 2021 hanya ada 1 kasus yang terlaporkan.
Gambar 1. Jumlah Kasus yang dilaporkan dan ditangani oleh P2TP2A
Sumber : DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya
Grafik  diatas  merupakan  jumlah  kasus  yang  telah  diselesaikan  oleh  Pusat Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaa  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Kabupaten  Nagan Raya berdasarkan hasil pelaporan yang diterima. Berdasarkan pernyataan Kepala seksi Tindak  Pidana  Kajari  Nagan  Raya,  kasus  pencabulan  anak  di  Nagan  Raya  meningkat akibat terobsesi film porno dan angka tersebut mencapai 10 perkara. Kepala Kesatuan Reserse Kriminal Polres Nagan Raya, AKP Machfud juga menyebutkan sepanjang tahun 2021  hingga  tahun  2022  kasus-kasus  pemerkosaan  dan  pelecehan  didominasi  oleh perempuan dan anak dibawah umur (Detikcom, 2019).
Maka dari itu Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan  Keluarga  Berencana)  hadir  dalam  memprioritaskan  perwujudan  peningkatan kualitas keluarga dalam melahirkan norma-norma (Utami Tri Ajeng et al., 2020). Dalam system keluarga yang menjadi sorotan adalah keluarga menyediakan lingkungan yang sesuai  dengan  kebutuhan  anggotanya  sehingga  mampu  melahirkan  bahwa  fungsi keluarga itu dapat dipandang dan dicerna sebagai konsep multidimensi (Herawati et al., 2020).
Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan oleh penulis yaitu penelitian (Murni, 2017), (Zahirah et al., 2019), (Rochaniningsih, 2014). Ketiga penelitian tersebut membahas  terkait  kedudukan  penting  fungsi  keluarga  dalam  menangani  degradasi moral pada anak. Di dalam penelitian tersebut banyak membahas peran keluarga atau orang  tua  dalam  melahirkan  keluarga  berkualitas  serta  membahas  kendala  dalam
20 25 6 0 3 13 0 5 10 15 20 25 30 2020 2021 2022 JU ML A H : Kekerasan Terhadap Perempuan : Kekerasan Terhadap Anak Jumlah Kasus Yang Ditangani Oleh P2TP2A KTP KTA

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023 Denis Gliselda Aurelia, Ipah
Ema Jumiati
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6355 Page 128-151 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
mewujudkan  fungsi-fungsi  keluarga  sehingga  menyebabkan  banyaknya  terjadi penyimpangan dan permasalahan social yang kerap dialami oleh seorang anak. Adanya penelitian  tersebut  menjadi  rujukan  bahwasanya  di  zaman  sekarang  peran  orang  tua begitu  krusial  dalam  melindungi  anak  nya  sehingga  tidak  terjebak  ke  dalam penyimpangan  seperti  kekerasan  seksual.  Namun,  berbeda  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  peneliti  lebih  memfokuskan  terkait  peran  program  Bangga  Kencana dalam  mewujudkan  fungsi  keluarga  yang  mampu  mencegah  terjadinya  kekerasan seksual pada anak.
Berdasarkan  uraian  tersebut  untuk  melahirkan  keluarga  yang  holistic  dengan penerapan  fungsi  keluarga  guna  melindungi  anak  dari  kekerasan  seksual  tentu  saja membutuhkan  langkah  inovatif  seperti  implementasi  kebijakan  program  Bangga Kencana  di  Kabupaten  Nagan  Raya.  Secara  umum  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui implementasi dari program tersebut dalam upaya menghadirkan keluarga yang  mampu  mengimplentasikan  8  fungsi  keluarga  sebagai  tujuan  untuk  mencegah terjadinya  kekerasan  seksual  pada  anak.    Dalam  perumusan  suatu  kebijakan  apabila kurang diberi perhatian maka implementasinya tidak akan berjalan efektif dan apabila kebijakan tidak dijalankan dengan baik maka akan munculnya ( impelentation gap ) atau kesenjangan implementasi (Lukitasari et al., 2017).
Berdasarkan  teori  Van  Meter  dan  Van  Horn  (1975)  kebijakan  yang diimplementasikan  menjadi  gagal  karena  factor  perencanaan  yang  tidak  matang  atau karena  keadaan  lainnya  (Nurdin,  2019).  Maka  dari  itu,  beberapa  variable  yang  perlu diperhatikan  dalam  pengimplemtasian  sebuah  kebijakan  berdasarkan  teori  Van  Meter dan  Van  Horn  (1975)  yaitu:  1).  Standar  dan  sasaran  Kebijakan.  Setiap  kebijakan  yang diimplementasikan  harus  mempertimbangkan  sasaran  dan  kejelasan  target  atau tujuannya; 2). Sumber Daya Kebijakan. Sumber daya dalam proses penerapan kebijakan tidak hanya berasal dari sumber daya manusia, melainkan juga ketersediaan finansial, sarana  atau  fasilitas;  3).  Aktivitas  Pelaksanaan  dan  Komunikasi  antar  organisasi. Implementasi  dapat  berjalan  sia-sia  apabila  penyampaian  informasi  dalam  suatu organisasi tidak berjalan baik dalam setiap aktivitas pelaksanaan; 4). Karakteristik Badan Pelaksana. Hal ini berkaitan dengan kompetensi badan pelaksana baik dalam pembuatan keputusan,  hingga  keterbukaan  komunikasi;  5).  Keadaan  ekonomi,  social,  politik. Keadaan  ini  melihat  kepada  kondisi  social  ekonomi  di  lapangan  yang  berlaku  hingga kepentingan  suatu  kelompok  dalam  menyukseskan  kebijakan  tersebut;  7).  Sikap Pelaksana.  Memahami  terkait  kebijakan  yang  diputuskan  dan  respon  implementator dalam memainkan peranan penting.
Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang diatas maka penulis melakukan penelitian tentang “Implementasi Program Bangga Kencana Dalam Mewujudkan Fung si Keluarga  Sebagai  Upaya  Pencegehan  Kekerasan  Seksual  Anak  di  Nagan  Raya”  guna

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023 Denis Gliselda Aurelia, Ipah
Ema Jumiati
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6355 Page 128-151 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
mengetahui lebih dalam terkait tahap-tahap perencanaan dan perubahan yang terjadi di lapangan  dari  implementasi  program  Bangga  Kencana  dalam  mewujudkan  peranan keluarga terhadap kekerasan seksual pada anak. Kemudian, melalui penelitian ini pula dapat  diketahui  kekurangan  dan  kelebihan  dalam  pelaksanaan  kebijakan  program tersebut agar dapat menjadi referensi perbaikan di masa yang akan datang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Nagan  Raya  karena  menjadi  salah  satu kabupaten  yang  telah  mensosialisasikan  program  Bangga  Kencana  tersebut.  Adapun tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  implementasi  program  Bangga Kencana  dalam  mewujudkan  fungsi  keluarga  sebagai  pencegahan  kekerasan  seksual pada anak serta nantinya dapat diketahui kekurangan dan kelebihan serta perencanaan program  yang  terdapat  dalam  implementasi  program  tersebut.  Maka,  penelitian  ini mengarah kepada bentuk metode penelitian kualitatif.
Metode  penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  yang  menempatkan  peneliti sebagai instrument kunci dengan menafsirkan suatu fenomena yang diteliti berdasarkan pengumpulan data suatu latar (Albi Anggito, 2018). Adapun teknik analisis data yang digunakan  peneliti  yaitu  triangulasi  metode  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2015:83) triangulasi data ialah suatu teknik pengumpulan  data  dengan  cara  menggabungkan  sumber  dan  data  yang  telah  ada. Penentuan  informan  penelitian  berdasarkan  teknik purposive  sampling atau  menurut kriteria. Informan adalah orang yang diminta memberi informasi pada saat diwawancara dan  mampu  menguasai  terkait  informasi,  data  ataupun  fakta  dari  objek  penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu :
1. Muhammad Rizwan, S.Ag, Kasi keluarga sejahtera DPMGP4
2. Mashito, S.KM, Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPMGP4
3. Rita Afrina, PLKB Kuala Pesisir
4. Friad Ramadhan, Ketua Forum Genre Kabupaten Nagan Raya
5. Sarifah Marzani, Wakil Ketua Forum Genre Kabupaten Nagan Raya
6. Marlina, Bendahara PIKR Tunas Bangsa Desa Lawa Batu Nagan Raya
7. Hesti Idawati, Ketua BKR Kasih Sayang Desa Langkak Nagan Raya
8. Fitriana, S.K.M, PKB Ahli Pertama Kecamatan Kuala
9. Shely Muna, S.I.Kom, PKB Ahli Pertama Kecamatan Seunagan
Sumber  data  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  ini  yaitu  data  primer (melibatkan beberapa pihak DPMGP4 dan masyarakat desa di Kabupaten Nagan Raya) dan  data  sekunder  didapatkan  melalui  studi  literature  e-journal  dan  dokumen pemerintahan.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  kualitatif  berdasarkan wawancara, dokumentasi dan observasi (Sugiyono, 2020)

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023 Denis Gliselda Aurelia, Ipah
Ema Jumiati
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6355 Page 128-151 Volume 11 Issue 1 (June) 2023

## HASIL DAN DISKUSI
Berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh, maka peneliti akan menjelaskan  terkait  implementasi  program  Bangga  Kencana  mewujudkan  fungsi keluarga sebagai pencegahan kekerasan seksual anak di Nagan Raya dengan merujuk pada  variabel-variabel  yang  perlu  diperhatikan  dalam  pengimplemtasian  sebuah kebijakan antara lain:

## Standar dan Sasaran Kebijakan
Para pelaksana kebijakan dituntut untuk dapat mencapai standar dan siapa atau apa sasaran yang ditargetkan dari sebuah kebijakan, dan implementasi suatu kebijakan tersebut juga berpotensi gagal apabila implementator tidak memahami target yang ingin dicapai dari kebijakan itu sendiri. Keberhasilan program dianggap berhasil ketika sebuah program atau kebijakan yang terealisasikan sejalan dengan kebutuhan di lapangan dan menjadi  hal  wajib  yang  harus  terpenuhi  (Safrida,  2021).  Tentunya  dalam  sebuah implementasi kebijakan, masyarakat dapat merasakan output dari sebuah program yang telah  direncanakan  (Mita,  2010). Sama  halnya  dengan  program  Bangga  Kencana  yang direalisasikan  untuk  keluarga-keluarga  yang  tanggung  jawab  ini  dibebankan  kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan  Perempuan  (DPMGP4)  Kabupaten  Nagan  Raya  Bidang  Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera atau yang disebut juga BKKBN.
Bangga Kencana merupakan arah kebijakan BKKBN dalam mendukung visi dan misi presiden dan wakil presiden RI 2020- 2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Salah satu target yang  ingin  dicapai  oleh  BKKBN  adalah  mewujudkan  keluarga  yang holistic  integrative melalui pembentukan karakter dalam keluarga dengan strategi mewujudkan keluarga yang  menerapkan  8  fungsi  keluarga  sesuai  siklus  hidup  serta  meningkatkan  kualitas hidup  remaja  dan  membentuk  karakter  moral  sejak  dini  di  lingkup  setiap  keluarga (Mardiya,  2020).  Pada  berbagai  item  program  Bangga  Kencana  yang  ditawarkan memiliki kekurangan maupun kelebihan dalam setiap penyelenggaraannya.
Pihak  BKKBN  sendiri  memilih  beberapa  desa  di  Kabupaten  Nagan  Raya  yang dijadikan  sampel  untuk  pengaplikasian  program  ini.  Melalui  bantuan  PLKB  di  setiap Kecamatan,  BKKBN  dapat  terbantu  dalam  pendataan  jumlah  masyarakat  yang  dapat ditempatkan atau dijadikan sebagai kader di beberapa item program. Berdasarkan hasil wawancara  dengan  Muhammad  Rizwan  selaku  Kasi  Bidang  Pengendalian  Penduduk dan Keluarga Sejahtera DPMGP4 mengatakan:
Jika  memfokuskan  pada  program  pencegahan  kekerasan  seksual  pada  anak,  maka  ini mengacu  pada  item  BKR,  PIKR  dan  GenRe  karena  kader  yang  terlibat  di  BKR  yaitu orangtua yang memiliki remaja, sedangkan untuk PIKR dan GenRe kadernya ialah para remaja yang belum menikah. Para kader ini diberi penyuluhan oleh PLKB Kecamatan dan

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023 Denis Gliselda Aurelia, Ipah
Ema Jumiati
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6355 Page 128-151 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
OPD KB agar menerapkan fungsi-fungsi keluarga, berbicara permasalahan dan pergaulan remaja serta kader ini dibimbing secara matang untuk mampu menjadi konselor yang siap memberi layanan konseling bagi orang lain (Wawancara Selasa, 22 November 2022). Maka, para organisasi pelaksana telah menentukan kelompok yang berbeda yang cocok  untuk  ditempatkan  pada  beberapa  item  program.  Melalui  kerjasama  PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) di tiap kecamatan dan PKB (Penyuluh Keluarga Berencana)  bersama-sama  mendata  masyarakat  di  desa  KB  masing-masing  untuk mengelompokkan siapa-siapa saja yang masuk ke dalam kriteria yang dapat bergabung ke dalam berbagai program Bangga Kencana, agar kelompok yang dibina sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran. Hal serupa juga dibenarkan oleh Fitriana selaku PKB Ahli Pertama Kecamatan Kuala bahwa:
Sebelum kita melaksanakan kegiatan sosialisasi program, terlebih dahulu PLKB mendata di  desa  KB  masing-masing  siapa-siapa  saja  yang  orang  tua  yang  memiliki  remaja  di keluarganya akan dimasukkan ke dalam kelompok BKR, bagai remaja-remaja yang belum menikah di bawah usia 25 tahun masuk ke dalam kategori PIKR, dan setiap perwakilan PIKR desa akan diminta bergabung ke dalam organisasi GenRe kabupaten. (Wawancara Senin 02 Januari 2023).
Setelah  tahap  pendataan  serta  perekrutan  dilakukan,  PLKB  kemudian membentuk  kelompok  kader  yang  diawali  dengan  pertemuan  pengenalan  program Bangga  Kencana,  lalu  tugas-tugas  dari  setiap  kelompok  kader,  baru  setelah  itu  PKB memberi  ruang  dan  jadwal  penyuluhan.  Sependek  pengetahuan  masyarakat sebelumnya  hanya  mengetahui  Bangga  Kencana  ialah  program  pil  KB  saja,  namun pemahaman  tersebut  telah  jauh  diterima  oleh  masyarakat  di  desa.  Pertemuan  awal begitu penting untuk menciptakan kesan kepada masyarakat guna menjalin komunikasi lebih mendalam bersama badan pelaksana dan penerima manfaat itu sendiri.

## Sumber Daya Kebijakan
Masing-masing  item  Bangga  Kencana  mempunyai  penangung  jawab  di bidangnya  masing-masing  yang  mendampingi  tiap  kelompok  di  desa  binaan.  Seperti PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) dan PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) yang bertugas mendampingi BKR, PIKR dan GenRe Kabupaten didampingi oleh OPD KB. Berbicara terkait keluarga dan pencegahan kekerasan seksual pembahasan ini sejalan dengan program Bina keluarga Remaja (BKR), PIKR (Pusat Informasi Konseling Remaja) dan Genre (Generasi Berencana). Setiap target kegiatan yang dilaksanakan di desa akan dilaporkan oleh PKB melalui aplikasi New Siga kepada pihak provinsi demi menjamin kesuksesan pelaksanaan dan dijadikan bahan evaluasi di lapangan. Ketiga organisasi itu berfokus pada permasalahan-permasalahan social. Sebagaimana yang disampaikan oleh Shely Muna selaku PKB Ahli Pertama Kecamatan Seunagan bahwasanya:

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023 Denis Gliselda Aurelia, Ipah
Ema Jumiati
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6355 Page 128-151 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
Pembina  kader  memberikan  penyuluhan  kepada  BKR  tentang  KB,  fungsi  keluarga  dan peran  orang  tua,  kelompok  PIKR  dengan  pembekalan  pergaulan  remaja,  mengenali pendidikan  seksual  dan  dilatih  menjadi  konselor  rekan  sebaya,  sedangkan  GenRe  juga berbekal  modul  pembelajaran  dan  kurikulum  standar  yang  telah  disusun  oleh  BKKBN yang  memfokuskan  pada  kesehatan  reprdosuksi,  sex  education,  perencanan  pendidikan hingga mengenali resiko kehidupan pernikahan. Kami selaku PKB yang wajib berasal dari kalangan PNS turut mendampingi sebagai konselor ahli. (Wawancara, Rabu 28 Desember 2022).
Melalui  modul  kurikulum  standar  ini,  para  penyuluh  akan  lebih  mudah membimbing  para  kelompok  kader  tahap  per  tahap  bab  pembelajaran  yang  ingin disampaikan,  dan  penyuluh  akan  bertindak  sebagai  konselor  dan  pendamping  ahli mengingat  belum  adanya  psikolog  yang  dihadirkan  langsung  oleh  Kabupaten  Nagan Raya.  Berikut  ialah  nama-nama  desa  KB  yang  dipegang  langsung  oleh  penanggung jawab yang berasal langsung dari DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya.
Tabel 1. Daftar Kampung KB Kabupaten Nagan Raya dan Penanggung Jawab No. Kecamatan Gampong Penanggung Jawab No. Hp 1. Beutong Ateuh 1. 2. Kuta Teungeh Blang Puuk Desi Anggarini 085261488990 2. Beutong 1. 2. 3. Bumi Sari MeunasahTeungoh Blang Semot Mu Musliadi Cut Ella Aguswandi 082272724222 3. Seunagan Timur 1. 2. 3. Pulo Teungeh Suak Peureubong Keude Linteung Marliana Dian Isanubari Suhaibah 082272449503 4. Seunagan 1. 2. 3. Krueng Ceh Alue Dodok Padang Sy. Mardhian Safitri Shely Muna Nur laila 08116873300 5. Suka Makmue 1. 2. Alue Peusaja Seumambek Ira Yulisa Sri Wahyuni 085275057378 6. Tadu Raya 1. 2. 3. Gunong Pungki Simpang Jaya Cot Mue Samsul Rizal Samsul Rizal T. Benuita 082160770091 7. Kuala Pesisir 1. 2. 3. Purwosari Langkak Pulo Rita Afrina Nur Arza Eva Sovia 082273734051 085260812916 8. Kuala 1. Lawa Batu Fitriana 085277512352 9. Tripa Makmur 1. 2. Babah Lueng Ujong Krueng Aja Fatimah Ajis 08527710165 085260668610 10. Darul Makmur 1. 2. 3. Puloe Kruet Simpang Dua Makarti Jaya Efridar Nursidar Saifuddin 0852777346084 Sumber: BKKBN Kabupaten Nagan Raya

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023 Denis Gliselda Aurelia, Ipah
Ema Jumiati
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6355 Page 128-151 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Rita  Afrina  selaku  PLKB  Kuala  Pesisir bahwasanya:
Dalam  mencapai  keberhasilan  tujuan  program  Bangga  Kencana,  setiap  kecamatan  di Nagan Raya memiliki satu sampai dua desa yang dijadikan kampung KB atau kampung Keluarga Berkualitas. Penyuluhan yang dilaksanakan dalam rangka menyalurkan edukasi jarak  kehamilan  supaya  menerapkan  slogan  dua  anak  lebih  sehat  demi  menghindari kesenjangan ekonomi serta mengedukasi remaja dan orang tua tentang konsekuensi dari pernikahan  usia  dini.  Hal  ini  juga  dilakukan  atas  pertimbangan  masih  banyak ketidaktuahuan  orang  tua  maupun  remaja  akan  fungsi-fungsi  keluarga  yang  paling penting adalah komunikasi awal kita dalam menjelaskan bahwa program tersebut benar- benar bermanfaat untuk dijalankan. (Wawancara Senin, 19 Desember 2022).
Berbicara  terkait  sumber  daya  kebijakan  tidak  hanya  membahas  mengenai sumber daya manusia. Tetapi sumber daya finasial memegang peranan penting dalam berbagai kebijakan seperti perealisasian sebuah program. Berdasarkan data primer yang di dapatkan oleh peneliti ialah kelompok atau kader yang ingin melaksanakan kegiatan belum mendapatkan dana khusus dari desa maupun dinas dalam pemberian tunjangan kepada  kader  layaknya  kader  posyandu  yang  memiliki  gaji  di  tiap  bulannya.  Jika kelompok kader ini ingin melaksanakan bentuk sosialisasi ataupun kegiatan lainnya di bantu oleh PLKB di desa masing-masing dan adapula yang memakai uang pribadi untuk menglangsungkan  sebuah  kegiatan.  Para  Pembina  hanya  dapat  menyediakan  bentuk bantuan  berupa  biaya  konsumsi  pada  saat  keberlangsungan  kegiatan,  namun  untuk insentif  atau  gaji  untuk  kader  yang  dimaksud  belum  dapat  terpenuhi  sebagaimana permintaan  para  kader.  Kegiatan  biasanya  dilakukan  di  desa  masing-masing  dengan tempat yang disediakan oleh pemerintah desa dan pernah juga dilakukan di luar desa misalnya mereka di undang ke Dinas namun partisipasi masih terbilang kurang.

## Aktivitas Kebijakan dan Komunikasi Antar Organisasi
Komunikasi  antar  organisasi  menjadi  salah  satu  factor  penentu  keberhasilan program yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdaan  Perempuan  sebagai  Dinas  yang  berperan  dalam  melaksanakan  program Bangga  Kencana  dengan  dibantu  oleh  Bidang  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Sejahtera  atau  disebut  juga  BKKBN.  Pihak  BKKBN  Kabupaten  Nagan  Raya berkoordinasi dengan (OPD-KB) Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana tiap desa lalu, Keuchik dan PLKB untuk mengatur jadwal kunjungan lapangan dengan kader lalu  PKB  sebagai  penyuluh  aktif  kader  menulis  target  kerja  kemudian  melaporkan mengenai  keberhasilan  di  lapangan  berdasarkan kegiatan  yang  berhasil  dilaksanakan. Berdasarkan pendapat Van Horn & Van Meter bahwasanya tidak hanya konsisten dalam komunikasi  yang  penting  dilakukan,  tetapi  aktivitas  kebijakan  yang  ingin

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023 Denis Gliselda Aurelia, Ipah
Ema Jumiati
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6355 Page 128-151 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
diimplementasikan  harus  sesuai  dengan  SOP  (Standar  Operasional  Prosedur).  Sama seperti BKR, PIKR dan GenRe menyusun aktivitas pelaksanaan keaktifan kelompok ini dengan mengadakan kegiatan sosialisasi dan kegiatan aktif lainnya.
- Bina Keluarga Remaja (BKR)
Sebagai  upaya  menghadirkan  kesadaran  akan  pentingnya  terjalin  hubungan harmonis  antara  orang  tua  dan  anak,  BKKBN  Kabupaten  Nagan  Raya  membentuk kelompok  Bina  Keluarga  Remaja  (BKR)  yang  aktif  tersebar  di  desa-desa  KB.  Kegiatan yang melibatkan keluarga yang memiliki remaja tersebut dibentuk guna mendapatkan informasi  secara  meluas  melalui  bimbingan  dari  fasilitator  BKKBN  yaitu  PLKB kecamatan  dan  PKB  ahli.  Adapun  tujuan  utama  dibentuknya  kader-kader  BKR  ialah sebagai  respon  pemerintah  bahwa  untuk  menciptakan  keluarga  dengan  konsep multidimensi  orang  tua  dan  anak  harus  bekerja  sama  dalam  keluarga,  tahu  betul mengenai fungsi-fungsi keluarga dan yang begitu krusial ialah komunikasi yang terjalin antara  orang  tua  dan  anak.  Sebagaimana  penyampaian  Mashito,  selaku  Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu:
Untuk mewujudkan 8 fungsi keluarga butuh kerjasama yang baik antara ibu, ayah dan anak.  Fungsi  keluarga  jika  hanya  dijalankan  oleh  orang  tua  saja  namun  anak  tidak menerapkannya maka tidak akan membuat keluarga tersebut sejahtera. Orang tua yang memberikan contoh-contoh penerapan 8 fungsi keluarga itu dan sang anak mencontoh dan mempraktikkannya. (Wawancara Jumat 25 November 2022).
Maka dari itu, anak dan orang dituntut mampu memahami dan mengerti keadaan satu  sama  lain  tanpa  egois.  PKB  sebagai  penanggung  jawab  pelaporan  kegiatan  juga menyediakan  modul  1001  berbicara  yang  menyangkut  cara  didik  orang  tua  terhadap anaknya  yang  kebanyakan  menerapkan  pola  asuh  yang  otoriter.  Modul  ini  berisikan bagaimana  membangun  relasi  yang  kuat  dengan  sang  anak  serta  memahami  isi  hati remaja yang berdampak pada kehidupan remaja itu  sendiri begitu pula perilaku baik sang  anak  kepada  ibu  bapak  nya.  Shely  Muna,  selaku  PKB  Ahli  Pertama  Kecamatan Seunagan menyampaikan hal yang sama bahwa:
Tantangan  besar  mengedukasi  kelompok  BKR  ialah  ketika  kita  berbicara  tentang  sex education  dan  menyamakan  persepsi  akan  hal  yang  dianggap  tabu  itu  sedikit  menjadi kendala, terlebih orang tua merasa mereka lebih memahami bagaimana cara berkomunikasi yang baik di dalam keluarga. Selain karena cara pandang yang berbeda, BKR bersifat non profit  yang  membuat  kader  kurang  berminat  untuk  bergabung.  (Wawancara,  Rabu  28 Desember 2022).
Selain  itu  pula,  keterangan  yang  bersumber  dari  data  primer  peneliti menunjukkan masyarakat telah memiliki perspektif yang melekat bahwa berbicara sex education antara orang tua kepada anaknya merupakan hal yang tidak perlu, misalnya

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023 Denis Gliselda Aurelia, Ipah
Ema Jumiati
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6355 Page 128-151 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
tentang  kesehatan  reproduksi,  mereka  menganggap  anak-anak  akan  tahu  dengan sendirinya tanpa harus diajarkan oleh orang tua dan mereka juga bingung dan malu untuk  menyampaikannya.  Serupa  yang  disampaikan  oleh  Hesti  Idawati  Ketua  BKR Kasih Sayang Desa Langkak yaitu:
Pembimbing  BKR  telah  banyak  menyampaikan  materi-materi  pengasuhan  tumbuh kembang remaja, mulai dari cara memperkenalkan anak tentang pergaulan remaja agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan tentunya orang tua diberi ruang untuk bertanya  ataupun  berkonsultasi  apabila  mengalami  kesulitan  dalam  mengasuh  anak. Namun, untuk tingkat partisipasi kader yang konsisten bergabung ke BKR sangat sedikit karena sebagian kader mengrharapkan adanya instentif (gaji) seperti kader posyandu di desa”. (Wawancara Senin 26 Desember 2022).
Berdasarkan  pernyataan  tersebut  ditemukan  kekurangan  di  lapangan  yakni badan  pelaksana  telah  menyediakan  fasilitas  baik  materil  mapun  imateril  namun ketercapaian konsistensi oleh kader BKR masih menjadi kendala. Maka, diharapkan badan pelaksana yang bertanggung jawab dapat melakukan pendekatan agar diberi pengertian bahwa BKR akan sangat berguna bagi petunjuk arah kehidupan mereka meskipun untuk awal ini insentif yang diharapkan belum dapat terpenuhi. Melalui pendekatan  tentunya  kegiatan  BKR  dapat  dibarengi  dengan  kegiatan  masyarakat lainnya seperti pelaksana kebijakan ikut bergabung ke dalam kelompok wirid yasin guna  menjalin  komunikasi  lanjut  dengan  masyarakat  dan  memanfaatkan  waktu berkumpul bersama dengan sedikit membahas edukasi untuk kelompok BKR.
- Pusat Informasi Konseling Remaja (PIKR)
Selain  BKR,  BKKBN  Nagan  Raya  juga  membentuk  kelompok  remaja  di  desa berusia 10-24 tahun (belum menikah) bergabung ke dalam organisasi Pusat Informasi Konseling Remaja (PIKR). PIKR dikelola oleh kader-kader yang bertugas menyebarkan rangkaian  informasi  mengenai  siklus  kehidupan  remaja  yang  aktif  dan  positif,  yang mana  tugas  PIKR  sebagai  ialah  sebagai  konselor  rekan  sebaya  di  desa.  Organisasi  ini memiliki Pembina dari PLKB di kecamatan masing-masing. Setiap pertemuan Pembina terlebih dahulu memaparkan materi dari modul pembelajaran kepada remaja bagaimana gambaran  siklus  pertumbuhan  remaja  itu  sendiri,  yang  mana  secara  perlahan memperkenalkan value diri yang harus seorang remaja miliki terutama dalam mebela hak-hak dalam dirinya. Seperti hak berpendidikan, hak hidup dan hak pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun.
PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja) memiliki tiga tujuan utama yang harus mereka  kampanyekan  kepada  remaja  lain  yakni  pendewasaan  usia  perkawinan, berkeluarga bagi remaja dan keterampilan hidup (Life Skills). Remaja yang tergabung sekaligus  dilatih  mental  untuk  berani  bersuara  atas  setiap  penyimpangan  hak  anak.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023 Denis Gliselda Aurelia, Ipah
Ema Jumiati
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6355 Page 128-151 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
Mereka  harus  bisa  mengenali  berbagai  jenis  pelecehan  dan  kekerasan  seksual  yang bahkan  banyak  yang  tidak  menyadarinya  apalagi  di  dalam  dunia  pergaulan  mereka sendiri. Karena kekerasan seksual bahkan bisa terjadi dalam hubungan pacaran hingga pada hubungan pernikahan (Irene Dawaa, 2022).
Seperti  yang  disampaikan  oleh  Marlina,  selaku  Bendahara  PIKR  Tunas  Bangsa Desa Lawa Batu menyebutkan bahwa:
Di dalam PIKR, kami selaku kader diberi ilmu pengetahuan akan dunia remaja, misalnya mencegah  terjadinya  pergaulan  bebas  dan  sebagai  PIKR  kita  diberi  pelatihan  sebagai konselor  supaya  rekan  sebaya  yang  mempunyai  permasalahan  keluarga  atau  masalah percintaan  dapat  bercerita  ke  PIKR  dan  kita  bantu  mencari  solusi  bersama  sama. Tujuannya agar remaja sekarang ini berani berbicara apapun permasalahan yang mereka alami tanpa harus ada ketakutan, karena pernah ada yang curhat tentang orang tua yang menyuruh mereka menikah setelah tamat SMA padahal mereka ingin kuliah. (Wawancara, Selasa 27 Desember 2022).
Maka,  kehadiran  PIKR  sangat  membantu  anak  mempunyai  tempat  berlindung apabila lingkungan keluarga bukan lagi menjadi tempat yang aman. Tidak hanya itu, GenRe juga turut andil dalam membantu kader PIKR secara immaterial karena kedua organisasi ini sama-sama bertugas sebagai konselor yang memeberi layanan konseling. kelompok ini juga dibina sesuai dengan modul dan kurikulum pembelajaran yang telah disusun oleh BKKBN. PKB kecamatan akan terus memantau berapa target yang telah disusun yang mampu diwujudkan pada desa-desa yang terpilih serta memantau kinerja aktif  dari  kelompok  PIK  R  itu  sendiri.  PKB  dan  PLKB  saling  berkoordinasi  dalam memegang peran sebagai konselor dan fasilitator.
Gambar 1. Kelompok PIKR Tunas Bangsa Desa Lawa Batu
Sumber : Data Primer Peneliti, 2022
Prinsip dari kelompok PIKR yang terbentuk di desa-desa yang ada di Kabupaten Nagan  Raya  ini  yaitu  menjalani  pembinaan,  mengikuti  arahan,  lalu  menerapkan.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023 Denis Gliselda Aurelia, Ipah
Ema Jumiati
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6355 Page 128-151 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
Sebagaimana  prinsip  yang  dianut  maka  menjadi  tugas  berat  yang  dipikul  oleh  kader- kader tersebut yaitu sebagai role model bagi banyak remaja lainnya. Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Mashito juga menyebutkan bahwa:
Suara anak memiliki kekuatan yang begitu besar, jika orang tua yang berbicara tentang apa keinginan anak mereka orang bisa saja tidak percaya, namun jika anak yang berani speak  up  tentang  apa  yang  mereka  butuh,  apa  yang  mereka  rasa  apalagi  jika  berbicara mengenai  hak- hak  anak,  potensi  untuk  didengarkan  dan  diwujudkan  jauh  lebih  besar” (Wawanacara Jumat 25 November 2022).
Melalui  kelompok  ini,  tentunya  remaja-remaja  lebih  mampu  terbuka  akan permasalahan yang mereka hadapi. Tujuan yang ingin dicapai ialah para remaja secara tidak  langsung  terbimbing  dan  terarahkan  oleh  rekan  sebaya  mereka  terutama kehidupan  pergaulan  di  zaman  sekarang  ini.  Sedikit  banyaknya  pengetahuan  yang didapatkan dari PIKR dapat membantu generasi-generasi muda sekarang ini terutama di  Nagan  Raya  mampu  berpikir  lebih  cerdas  akan  arah-arah  hidup,  pendidikan  dan pernikahan  yang  serba  terencana.  Karena  remaja  kebanyakan  lebih  nyaman  untuk bercerita dengan rekan sebayanya daripada orang tuanya sendiri. PIKR yang terbentuk di  desa-desa  Kabupaten  Nagan  Raya  secara  langsung  mendidik  rekan  seperjuangan mereka tanpa merasa ragu dan canggung untuk saling berbagi masalah.
- Generasi Berencana (GenRe)
Selain BKR dan PIK-R, pemerintah juga membentuk GenRe (Generasi Berencana) yang merupakan kelompok remaja kabupaten kebanyakan berasal dari anggota PIK-R di desa-desa. Anggota GenRe yang tergabung merupakan remaja yang belum menikah dengan  usia  10-24  tahun.  Tujuan  utama  dibentuknya  GenRe  yaitu  mengciptakan karakter bangsa yang berkualitas dengan edukasi stop pernikahan dini, stop NAPZA, dan stop seks pra nikah. Program GenRe mengedepankan kontribusi remaja yang aktif menyiapkan  pendewasaan  usia  dalam  memilih  dan  memilah  terutama  jenjang kehidupan,  pendidikan,  karir  dan  pernikahan  dengan  bentuk  perencanaan  matang sehingga mewujudkan generasi berencana yang sehat dan produktif.
Organisasi GenRe yang terbentuk di Kabupaten Nagan Raya bertugas memberi sosialisasi  kepada  remaja-remaja  di  Kabupaten  seperti  di  sekolah-sekolah  menenegah dalam rangka menekan angka pernikahan dini dengan menghidupkan generasi-generasi muda  yang  peka  dan berani  menyuarakan  isu  pelecehan  dan  kekerasan  seksual  yang bahkan banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat. GenRe di Kabupaten juga bertugas sebagai  pembimbing  dan  konselor  kelompok  PIKR  yang  ada  di  desa-desa.  Salah  satu perwakilan forum Genre yaitu Sarifah Marzani selaku Wakil Ketua Genre Nagan Raya, mengatakan:

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023 Denis Gliselda Aurelia, Ipah
Ema Jumiati
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6355 Page 128-151 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
Forum Genre dibina langsung oleh pihak BKKBN terkait tugas utama di dalam organisasi tersebut, yaitu mengembangkan karakter bangsa dan menjadi contoh remaja yang sehat dengan mencegah serta menjauhi 3 permasalahan yaitu, seks bebas, perkawinan usia anak, dan  penyalahgunaan  napza.  Forum  Genre  Kabupaten  Nagan  Raya  juga  melakukan beberapa kali pertemuan dengan PIKR untuk saling sharing pengetahuan tentang remaja sehingga  sebagai  generasi  muda  kita  semua  saling  bekerja  sama  dalam  menghidupkan karakter anak bangsa”. (Wawancara Kamis, 24 November 2022).
Melalui  forum  ini,  pemerintah  merasa  terbantu  karena  anak  sendiri  lah  yang menjadi  actor  terdepan  sebagai  agen  pelopor  dan  pelapor  dalam  membantu  generasi muda  yang  berencana  lebih  baik  dalam  mempersiapkan  diri  untuk  masa  depan  yang serba  terencana.  Genre  merangkul  anak-anak  ataupun  remaja  dengan  sukarela  secara tegas berani menolak jika dipaksa menikah di usia dini, dan berani tegas menuntut hak berpendidikan dalam hidupnya. Sesama remaja, mereka menyebarkan informasi bahaya pernikahan  dini  yang  dapat  berefek  pada  kesehatan  mental  apalagi  menikah  dalam keadaan  yang  tidak  siap  karena  usia  yang  muda  dan  masih  belum  merencanakan kehidupan di dalam rumah tangga. Demi menyuarakan makna kesehatan reproduksi, OPD  KB  selaku  Pembina  memberi  penyuluhan  bahwa  pernikahan  yang  dilakukan  di usia  belia  dan  kemudian  sang  ibu  hamil,  hal  itu  akan  membuat  potensi  bayi  yang dilahirkan  menjadi stunting serta  berpotensi  menjadi  keluarga  yang  mengalami kesenjangan  social  dan  ekonomi.  Selain  itu  moral-moral  pergaulan  bagi  remaja  juga begitu ditekankan apalagi banyak di kalangan mereka yang berpacaran.

## Gambar 2. GenRe Kabupaten Nagan Raya
Sumber : Data Primer Peneliti, 2022
Tugas GenRe mempromosikan bagaimana seharusnya remaja yang sehat, remaja yang hebat dan yang berprestasi. Mereka menjadi teladan yang baik melalui bimbingan OPD KB dari BKKBN, pesan-pesan pembelajaran yang telah mereka terima harus benar-

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023 Denis Gliselda Aurelia, Ipah
Ema Jumiati
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6355 Page 128-151 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
benar tersampaikan ke remaja lainnya. Pernyataan dari Ketua GenRe Kabupaten Nagan Raya menyebutkan:
Dapat bergabung ke dalam organisasi GenRe merupakan pengalaman yang luar biasa, dan ilmu  yang  didapatkan  membawa  begitu  banyak  insprirasi.  Kita  selaku  GenRe  harus menjadi role  model bagi  teman-teman seperjuangan di luar sana, mengingat kenakalan hingga  kekerasan  terus  menghantui  remaja-remaja  kita  sekarang  ini.  Meskipun  GenRe telah terbentuk dengan pembekalan yang luar biasa, namun aktivitas semakin berkurang karena pendamping tidak seaktif pada saat di awal dulu, kami harapkan dengan semangat anak-anak  GenRe,  pembimbing  juga  dapat  lebih  semangat  membantu  menghidupkan aktivitas seperti dulu yang begitu aktifnya”. (Wawancara Rabu 30 November 2022) . Berdasarkan pernyataan tersebut, para pelaksana program atau Pembina dapat berperan sebagai support system yang baik, melihat keinginan dari GenRe yang semangat dalam  menjalankan  tugasnya.  Apabila  tidak  adanya support  system maka keberlangsungan  program  berpotensi  lebih  kecil  untuk  terus  dikembangkan.  Ide-ide keberlanjutan  program  perlu  di  evaluasi  kembali  agar  keaktifan  pelaksaanan  selalu dapat bergerak ada atau tidaknya Pembina kader dan pastinya program tidak dijalankan sebagai  formalitas  pelaporan  saja.  Bagaimanapun  juga  GenRe  masih  memerlukan banyak pendampingan dan ilmu dalam melaksanakan tuga-tugasnya.

## Karakteristik Badan Pelaksana
Berbicara keberhasilan program maka tidak terlepas dari tanggung jawab badan pemangku  kebijakan.  Karakteristi  badan  pelaksana  dituntut  bagaimana  arah  respon mereka  dalam  melihat  dan  mengevaluasi  proses  kebijakan  yang  sedang diimplentasikan.  Karakteristik  dari  badan  pelaksana  merupakan  tolak  ukur  dalam menjamin  keberhasilan  suatu  program.  Dalam  perumusan  sebuah  kebijakan,  proses evaluasi  menjadi  point  penting yang  perlu dilakukan  oleh  pelaksana  kebijakan  untuk menemukan  kekurangan,  kelebihan  maupun  dampak  dari  program  yang  telah dijalankan (Permatasari, 2020).
BKKBN  kabupaten  Nagan  Raya  sebagai  badan  pelaksana  menjalin  kerja  sama dengan pihak lain, seperti melibatkan KUA (Kantor Urusan Agama) untuk diberi ilmu agama bagi masyarakat yang ingin menikah, belum menikah dan yang sudah menikah. Pihak KUA turut memberikan sosialisasi kepada masyarakat ramai baik ayah ibu atau anak  tentang  kehidupan  berumah  tangga  yang  baik  dan  bekal  bagi  calon-calon pengantin  agar  lebih  mengerti  peran  dalam  menerapkan  fungsi  keluarga  terutama dalam fungsi keagamaan. Namun, seperti pada tahap-tahap kegiatan pembinaan bagi GenRe  dan  PIKR  yang  mana  kelompok  ini  dituntut  menjadi  konselor  seharusnya memiliki Pembina yang juga ahli secara ilmu dan pengalaman di dalam mendidik watak seseorang  seperti  seorang  psikolog,  tetapi  dalam  praktiknya  belum  sesuai  dengan

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023 Denis Gliselda Aurelia, Ipah
Ema Jumiati
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6355 Page 128-151 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
rancangan  yang  seharusnya  berlaku.  Karena  yang  bertindak  sebagai  konselor  untuk PIKR dan GenRe hanya pihak OPD-KB dan PLKB Kecamatan. Seperti yang disampaikan oleh Rita Afriani selaku PLKB Kuala Pesisir bahwa:
Dalam membina GenRe serta PIK-R seharusnya kita di damping oleh Psikolog, namun pihak kabupaten kita belum memiliki psikolog yang dapat didatangkan langsung dalam membina kelompok remaja tersebut. Dinas akan mengupayakan kedepannya agar dapat memawa  psikolog  mendampingi  dan  memberi  binaan  langsung  kepada  PIK-R.  Untuk PIK-M sendiri belum dibentuk kelompok tetap dan aktif seperti PIK- R” (Wawancara 19 Desember 2022).
Para  pelaksana  telah  berusaha  hadir  sebagai  fasilitator  maupun  konselor  yang kompeten, meskipun psikolog belum dapat tergabung ke dalam pelaksanaan program tersebut. Seperti halnya kehadiran PKB yang diwajibkan berasal dari kalangan PNS dan mempunyai  tanggung  jawab  besar  mewujdukan  target  yang  ditetapkan  oleh  pihak provinsi, maka yang bertugas sebagai PKB ialah ahli-ahli yang diikat tugas nya dengan Perban  bkkbn  Nomor  3  Tahun  2021  tentang  petunjuk  teknis  pelaksanaan  jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana. Hal serupa juga disampaikan langsung oleh Fitriana selaku Ahli Pertama Kecamatan Kuala:
Sebagai PKB yang turut membantu PLKB di desa-desa, kita ditugaskan melaporkan setiap kemajuan,  target  dan  kegiatan  seperti  apa  yang  berhasil  dilaksanakan  di  aplikasi  New SIGA, karena sebagai pemangku kebijakan kita wajib tahu kekurangan dan kelebihan di lapangan sebagai bahan evaluasi kedepannya”. (Wawancara Senin 02 Januari 2023). Maka  dari  itu,  badan  pelaksana  berupaya  mencapai  target  program  Bangga Kencana dengan terus memantau perkembangan di lapangan. Adapun kekurangan dan kelebihan  yang  ditemukan  menjadi  bahan  evaluasi  bagi  para  implementator  yang bertugas guna sebagai bahan rujukan pada pencapaian target program berikutnya. Hasil evaluasi  hendaknya  menjadi  referensi  perbaikan  selama  pelaksanaan  kegiatan  di lapangan,  tidak  hanya  masyarakat  yang  perlu  dibenahi  namun  keseriusan  badan pelaksana juga turut diperhatikan. Karena mereka menjadi penggerak utama program Bangga  Kencana  ini.  Upaya  pembenahan  kekurangan  dan  kelbihan  melalui  evaluasi mesti  dibarengi  dengan  kekompakan  dan  komunikasi  erat  antara  para  pemangku kebijakan dan pemanfaat.

## Keadaan ekonomi, social, politik
Beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah Nagan Raya yaitu BKKBN dalam menempatkan  keberhasilan  program  Bangga  Kencana  tidak  terlepas  dari  berbagai kendala baik dari sumber daya hingga dari pelaksana kebijakan itu sendiri. Pernyataan Muhammad  Rizwan  selaku  Kasi  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Sejahtera DPMGP4 memaparkan

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023 Denis Gliselda Aurelia, Ipah
Ema Jumiati
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6355 Page 128-151 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
Masyarakat  yang  kita  perkenalkan  tentang  Bangga  Kencana  terutama  kelompok  BKR telahlebih dahulu memegang prinsip bahwa program ini bukan sesuatu yang urgent untuk perlu disosialissikan dan pemahaman social seperti itu sulit untuk kita perjelas lebih jauh tentang fungsi-fungsi keluarga yang mana ayah, ibu dan anak sekalipun perlu memiliki komunikasi yang terarah dalam rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang holistik nan sejahtera dan bagi PIKR dan GenRe harus kita pelajari teknik berbicara dengan para remaja  agar  kita  dapat  masuk  ke  dunia  remaja  itu  berpikir  sehingga  mereka  dapat merasakan bahwa program ini benar- benar membawa manfaat”. (Wawancara Selasa, 22

## November 2022).
Pemahaman masyarakat kita sekarang ini terlebih lagi di perdesaan masih tabu jika  berbicara  tentang  pendidikan  seksual,  penyempurnaan  8  fungsi  keluarga  dan masyarakat  yang  kebanyakan  bersifat  patriarki  memiliki  cara  pandang  yang  kurang tepat  akan  kasus-kasus  kekerasan  seksual  yang  sedang  marak  terjadi  di  Kabupaten Nagan  Raya  itu  sendiri.  Padahal  Bangga  Kencana  hadir  sebagai  media  untuk mencerdaskan  dan  memberdayakan  keluarga  untuk  lebih  peka  akan  tanggung  jawab satu sama lain, tidak hanya orang tua tetapi anak sebagai anggota keluarga yang juga berhak  atas  keluarganya.  Ketidaktahuan  tersebut  tersebut  lah  yang  membuat pengenalan program dari nol berubah menjadi tantangan yang besar di lapangan.
Selain  permasalahan  social  yaitu mindset masyarakat  yang  masih  awam, hambatan  di  segi  ekonomi  pelaksanaan  program  telah  dirasakan  para  pelaksana kebijakan pada kelompok BKR khususnya yang terdiri dari kader ayah ibu dan anak. Kader-kader  yang  terlibat  kurang  berpartisipasi  dalam  kegiatan  disebabkan  tidak adanya  dana  insentif.  Shely  Muna  selaku  PKB  Ahli  Pertama  Kecamatan  Seunagan menegaskan:
Kader-kader  yang  bergabung  sebagai  BKR  mengharapakan  adanya  gaji  bulanan  yang sama  seperti  di  dapatkan  oleh  kader-kader  posyandu,  dan  telah  disampaikan  juga sebelumnya  bahwa  BKR  bersifat  non  profit.  Namun  ini  menjadi  permasalahan  juga terhadap  partisipasi  masyarakat  untuk  bisa  konsisten  dan  aktif  sebaga i  kader”. (Wawancara, Rabu 28 Desember 2022)
Pihak  PLKB  maupun  PKB  sendiri  mencoba  mencari  solusi  terhadap  keluhan insentif  yang  mereka  terima.  Salah  satunya  berkoordinasi  dengan  pihak  pemerintah desa, namun belum ada biaya khusus yang dapat dikeluarkan untuk memberikan gaji bulanan  kepada  kader-kader  tersebut  selayaknya  kader  posyandu.  Tidak  dapat dipungkiri, kecemburuan social diantara masyarakat akan jelas sangat terlihat apalagi kader BKR dan posyandu sama-sama petugas di desa yang menjalankan kegiatan yang memberi  manfaat  untuk  masysrakat.  Secara  pandangan  social,  insentif  dapat  menjadi hambatan besar dalam mewujudkan sebuah organisasi yang ingin tergerak secara aktif.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023 Denis Gliselda Aurelia, Ipah
Ema Jumiati
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6355 Page 128-151 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
Maka permasalahan ini secepatnya dibahas dan diharapkan dapat menawarkan solusi berdasarkan musyawarah rapat kinerja pelaksanaan program Bangga Kencana tersebut.

## Sikap Pelaksana
Salah satu sikap pelaksana yang mempengaruhi terjalankan atau tidaknya sebuah program ialah tingkat intensitas respon para implementator. Sejauh mana mereka mau dan  terus  berkomitmen  menyukseskan  implementasi  kebijakan.  Sama  halnya  dengan Bangga  Kencana  yang  telah  disusun  sedemikian  rapi  namun  tanpa  adanya  bentuk evaluasi  dari  pemangku  kebijakan,  program  menjadi  sulit  mencapai  kepada  tujuan- tujuannya. Kendala yang kerap ditemui ialah bentuk keaktifan kegiatan dari program- program tersebut. Sebagaimana telah disampaikan oleh Marlina, selaku Bendahara PIKR Tunas Bangsa Desa Lawa Batu menyebutkan bahwa:
Kelompok  PIKR  kurang  aktif  disebabkan  kegiatan  yang  monoton  membuat  aktivitas kurang dapat dinikmati, padahal pembelajaran yang diajarkan begitu menarik dan penting untuk  diketahui  oleh  remaja,  dan  diharapkan  pula  kegiatan  lebih  dijadwal  karena  jika kegiatan yang dilaksanakan bersama PLKB dan PKB setahun hanya tiga kali saja dalam setahun para kader PIKR menjadi bosan dan kami belum mampu untuk bergerak secara mandiri”. (Wawancara Selasa 27 Desember 2022).
Sesuai  dengan  pernyataan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  jalannya  suatu program  tidak  hanya  berpaku  pada  kemauan  sumber  daya  manusia  yang  terlibat  di dalamnya, melainkan peran implementator menghidupkan sebuah program yang lebih unggul dan bisa dinikmati oleh masyarakat yang menjadi target itu merupakan hal yang tidak kalah penting. Masyarakat juga akan dapat menilai apakah badan pelaksana benar- benar serius menjalankan Bangga Kencana tersebut atau sekedar formalitas. Kedekatan para implementator dengan masyarakat sasaran menjadi point utama bahkan sebelum peluncuran  sebuah  program,  terlebih  ini  dilaksanakan  di  desa-desa.  Sikap  pelaksana dalam melakukan pendekatan awal berguna menarik perhatian target sasaran. Apalagi BKR, PIKR dan GenRe melibatkan pihak-pihak penting yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Serupa pula yang disampaikan oleh Friad Ramadhan selaku Ketua Forum Genre Kabupaten Nagan Raya mengatakan bahwasanya:
Sekarang  ini  forum  genre  tidak  seaktif  saat  awal  pembentukan  kepengurusan,  hal  ini disebabkan  pergantian  petugas  posisi  pendamping  sehingga  forum  menjadi  kurang terawasi.  Kegiatan-kegiatan  sosialisasi  dan  kegiatan  genre  lainnya  yang biasanya  rutin dilakukan bersama  anak-anak dan remaja menjadi tidak teratur jadwalnya. Diharapkan implementator  kebijakan  yang  bertanggung  jawab  mendampingi  forum  ini  dapat  lebih konsisten  dalam  menggerakkan  keaktifan  organisasi  tersebut.  Selain  itu,  kita  juga terkendala  dalam  menyusun  kegiatan  atau  jadwal  terencana  sehingga  menyulitkan pergeraka n kinerja organisasi secara aktif”. (Wawancara Rabu 30 November 2022).

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023 Denis Gliselda Aurelia, Ipah
Ema Jumiati
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6355 Page 128-151 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
Maka  diharapkan  para  implementator  mampu  lebih  jauh  menampilkan  arah respon  serta  memainkan  peranan  yang  penting,  baik  dari  pihak  BKKBN,  PLKB Kecamatan,  PKB  hingga  pihak  pemerintah  desa  setempat.  Setidaknya  setiap  kali pertemuan dimanfaatkan untuk mengevaluasi kegiatan dengan kedua belah pihak yaitu pihak pelaksana dan masyarakat sebagai kader. Upaya menyatukan persamaan persepsi untuk keberhasilan program ini tentunya harus kuat berasal dari keinginan kedua belah pihak. Seperti para kader sampaikan sebenarnya Bangga Kencana ini membawa begitu banyak  perubahan  pola  pikir  orang-orang  tentang  peka  akan  fungsi  keluarga  dan kekerasan seksual terhadap anak. Namun apa yang mereka sampaikan adalah hal yang menjadi pertimbangan utama.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  Implementasi  Program Bangga Kencana dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga Sebagai Pencegahan Kekerasan Seksual  Anak  di  Kabupaten  Nagan  Raya  nyatnya  baru  diterapkan  di  desa-desa  yang ditetapkan  sebagai  Desa  KB  saja.  Namun  prealisasian  program  ini  di  beberapa  desa terpilih  sudah  menjadi  referensi  kedepannya  bagi  pemerintah  yang  telah  melihat berbagai dampak yang didapatkan dari pelaksanaan program tersebut.
Beberapa kelompok PIKR, BKR dan GenRe yang ada di desa KB memiliki kegiatan aktif dan terdapat pula masyarakat di desa lainnya masing kurang berpartisipasi dalam kegiatan yang dialksanakan oleh Bangga Kencana. Namun setidaknya kalangan remaja yang  terlibat  ke  dalam  kelompok  PIKR  dan  GenRe  telah  mendapatkan  pembelajaran yang sesuai dan tambahan ilmu mengenai sex education dan kepekaan akan kasus-kasus kekerasan maupun pelecehan seksual. Tetapi belum semua remaja berani untuk speak up mengenai hal ini pada saat berada di dalam forum.
Sedangkan  kelompok  BIKR  yang  partsipannya  adalah  ibu-ibu  lebih  monoton dalam melaksanakan kegiatan. Masalah utamanya tidak adanya uang transportasi atau gaji  bagi  kader  yang  terlibat  sehingga  ibu-ibu  disana  masih  beranggapan  adanya perbedaan antara posisi kader BIKR dan kader posyandu yang di gaji setiap bulannya. Kemudian  masalah  yang  paling  urgent  yaitu  mindset  masyarakat  yang  tabu  menjadi tantangan  tersendiri  bagi  para  implementator  kebijakan  untuk  menjalankan  program Bangga Kencana pada kelompok BKR, PIKR, dan GenRe, terlebih lagi Kabupaten Nagan Raya  masih  belum  bisa  menyediakan  Psikolog  sebagai  pelayanan  konseling  bagi masyarakat dan kader.

## REFERENSI
Albi Anggito, J. S. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif (Ella Deffi Lestari (ed.); Kesatu). CV Jejak.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023 Denis Gliselda Aurelia, Ipah
Ema Jumiati
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6355 Page 128-151 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
Bentivegna, F., & Patalay, P. (2022). The impact of sexual violence in mid-adolescence on mental  health:  a  UK  population-based  longitudinal  study. The  Lancet  Psychiatry , 9 (11), 874 – 883. Bungin, B. (2007). Penelitian Kualitatif (Kedua). Kencana.
Dania, I. A. (2020). Kekerasan Seksual Pada Anak Child Sexual Abuse. Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara , 19 (1),
46 – 52. https://jurnal.fk.uisu.ac.id/index.php/ibnusina/article/view/15
Darmayanti,  H.  (2019).  Keluarga  Sebagai  Madrasah  Pertama  dan  Optimalisasi  Fungsi Edukatif Pada Anak Usia Dini. Jurnal Edukatif , V (1), 58 – 65. Detikcom, T. (2019). Sepanjang 2019, Kasus Pencabulan Anak di Nagan Raya Aceh Meningkat . Https://News.Detik.Com/Berita/d-4825728/Sepanjang-2019-Kasus-Pencabulan- Anak-Di-Nagan-Raya-Aceh-Meningkat.
Erika Vivian Nurchahyati, M. L. (2022). Peran Keluarga dalam Meminimalisir Tingkat Kekerasan  Seksual  pada  Anak. Jurnal  Hawa:  Studi  Pengarus  Utamaan  Gender  Dan Anak , 4 (1), 104 – 115.
Handayani,  A.,  Yulianti,  P.  D.,  &  Ardini,  S.  N.  (2018).  Membina  Keluarga  Sejahtera Melalui  Penerapan  8  Fungsi  Keluarga. J-Abdipamas  (Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat) , 2 (1), 76.
Herawati, T., Pranaji, D. K., Pujihasvuty, R., & Latifah, E. W. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga di Indonesia. Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen , 13 (3), 213 – 227.
Hoesni, F., & Firmansyah. (2020). Analisis Ketahanan dan 8 Fungsi Keluarga di Provinsi Jambi  Serta  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhinya. Jurnal  Ilmiah  Universitas Batanghari Jambi , 4 (1), 88 – 100.
Irene Dawaa, M. G. (2022). Violence Against Women. In Encyclopedia of Violence, Peace, and Conflict (Third Edit, Vol. 2). Elsevier.
Joni,  I.  D.  A. M.,  &  Surjaningrum,  E.  R.  (2020).  Psikoedukasi  Pendidikan  Seks Kepada Guru dan Orang Tua Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak. Jurnal Diversita , 6 (1), 20 – 27.
Lukitasari, S. W., Sulasmono, B. S., & Iriani, A. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi. Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan , 4 (2), 121.
Mardiya.  (2020). Memahami  Arah  Kebijakan  Strategi  Bangga  Kencana  2020  -  2024 . Kulonprogokab.Go.Id.
https://pemberdayaan.kulonprogokab.go.id/detil/1034/memahami-arah-kebijakan- strategi-bangga-kencana-2020-2024
Mita,  M.  (2010).  Implementasi  Kebijakan:  Apa,  Mengapa,  dan  Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik , 1 (1), 1.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023 Denis Gliselda Aurelia, Ipah
Ema Jumiati
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6355 Page 128-151 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
Murni,  S.  (2017).  Optimalisasi  Pengawasan  Orang  Tua  terhadap  Bahaya  Pelecehan Seksual pada Anak di Era Digital. KOLOKIUM Jurnal Pendidikan Luar Sekolah , 5 (2), 152 – 156.
Nurdin, E. S. (2019). Teori-Teori Analisis Implementasi Kebijakan Publik (Kesatu). Maulana Media Grafika.
Nurhidayah, I., & Ligina, N. L. (2018). The Role of Parents in Preventing Sexual Violence on Elementary School children in Bandung. Jurnal Keperawatan , 9 (2), 109.
Permatasari, I. A. (2020). Book Review Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). TheJournalish: Social and Government , 1 (1).
Pranita, E. (2021). 15 Jenis  Kekerasan Seksual Menurut Komnas Perempuan . Kompas.Com. https://www.kompas.com/sains/read/2021/12/08/170500423/15-jenis-kekerasan- seksual-menurut-komnas-perempuan?page=all
Qurrota A’yuni, Syafira Maharany, Nonik Kasiari, W. F. (2021). Pola pendidikan agama islam pada anak korban keluarga broken home. Jurnal Imtiyaz , 5 (02), 64 – 76.
Rochaniningsih,  N.  S.  (2014).  Dampak  Pergeseran  Peran  Dan  Fungsi  Keluarga  Pada Perilaku Menyimpang Remaja. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi , 2 (1), 59 – 71.
Safrida,  N.  (2021).  Implementasi  Kampus  Merdeka :  Implikasi  pada  Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri di Aceh Barat. Indonesian Journal of Teaching and Teacher Education , 1 (1), 19 – 28.
Septiani,  R.  D.  (2021).  Pentingnya  Komunikasi  Keluarga  dalam  Pencegahan  Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini. Jurnal Pendidikan Anak , 10 (1), 50 – 58. Setiardi, D. (2017). Keluarga Sebagai Sumber Pendidikan Karakter Bagi Anak. Tarbawi :
Jurnal Pendidikan Islam , 14 (2). https://doi.org/10.34001/tarbawi.v14i2.619 Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (S. Y. Suryandari (ed.); Ketiga). Alfabeta CV. Turner, E., Cerna-Turoff, I., Nyakuwa, R., Nhenga-Chakarisa, T., Muchemwa Nherera, C., Parkes, J., Rudo Nangati, P., Nengomasha, B., Moyo, R., & Devries, K. (2022). Referral of sexual violence against children: How do children and caregivers use a formal  child  protection  mechanism  in  Harare,  Zimbabwe? SSM  -  Qualitative Research in Health , 2 (September), 100184.
Utami Tri Ajeng, N., Alawiya, N., & Musyahadah, A. (2020). Peran Badan Kependudukan Keluarga  Berencana  Nasional  (BKKBN)  Dalam  Mewujudkan  Program Pembangunan  Keluarga,  kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  “Bangga Kencana.” Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Papers , 317 – 326.
Verheyden, C., Van Dooren, E., Van Holen, F., Stroobants, T., & Vanderfaeillie, J. (2022). Child abuse and neglect in Brussels during the Covid-19-lockdown. Child Abuse and Neglect , 134 (March), 105903.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023 Denis Gliselda Aurelia, Ipah
Ema Jumiati
http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6355 Page 128-151 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
Wyatt,  Z.  (2022).  A  Vulnerable  Nation :  The  Intersection  of  Rural  Poverty  ,  Cultural Norms  and  Gender-Based  Violence  in  Cambodia. Asian  Journal  of  Social  Science Studies , 7 (5), 55 – 65.
Zahirah,  U.,  Nurwati,  N.,  &  Krisnani,  H.  (2019).  Dampak  Dan  Penanganan  Kekerasan Seksual Anak Di   Keluarga. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 6 (1), 10.