Muhammadiyah Law Review  5 (2), Juli  2021, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law

## KAJIAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENJATUHAN HUKUM PIDANA MATI DI INDONESIA
Nur Asriaty Solichah, Oci Senjaya

## Universitas Singaperbangsa Karawang

## ABSTRAK
Hukuman mati merujuk pada hukuman yang dijatuhkan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh  seseorang  atas  kesalahan  yang  diperbuat.  Seluruh  aspek  di  Indonesia  menggunakan Konstitusi sebagai acuannya dikarenakan Indonesia merupakan negara hukum. Pidana hukuman mati masuk dalam golongan hukuman paking berat dengan tujuan menjadi benteng atas adanya beban kriminal dan membatasi pengulangan tindakan tersebut. Hukuman mati tidak dibebankan pada seluruh jenis kriminal, melainkan pada kasus tertentu mencakup penbunuhan, perdagangan narkoba,  terorisme,  serta  pengkhianatan.  Ketidamserasian  pendapat  mengenai  hal  ini  secara umum  terpisah  menjadi  dua  kelompok,  yaitu  pada  grup  yang  ingin  mempertahankan  aturan hukuman mati ini dengan grup yang ingin menghapus praktik hukuman mari. Studi ini mengkaji mengenai  terapan  hukuman  mati  di  Indonesia  atas  HAM  melalui  metode  normatif  dengan pendekatan perundang-undangan.
Kata Kunci: Hukuman mati, HAM, tindak pidana, kejahatan extraordinary.

## 1. PENDAHULUAN
Penegakan  hukum  adalah  upaya  untuk  memelihara  atau  menegakkan  norma  hukum secara  jelas  sebagai  pedoman  perilaku  transportasi  atau  hubungan  hukum  dalam  kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dari perspektif subjek, penegakan hukum dapat menjadi subjek yang  luas,  atau  dapat  diartikan  sebagai  penegakan  hukum  yang  melibatkan  semua  subjek hukum  dalam  semua  hubungan  hukum.  Siapapun  yang  menjalankan  aturan  normatif  atau melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan sesuai dengan norma hukum yang berlaku saat ini sedang melaksanakan maupun menjalankan Konstitusi.
Secara  terbatas,  penegakan  hukum  melalui  perspektif  subjek  mengarah  ke  usaha  yang dijalankan  oleh  badan  hukum  terkait  demi  memberikan  kepastian  atas  hukum,  serta,  apabila memang  dalam  keadaan  mendesak,  badan  penegak  hukum  diizinkan  untuk  menindak  dengan tegas.
*Coresponding author.
E-mail address : dauri170996@gmail.com
Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2021 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .

## KAJIAN HA ASASI  MANUSIA TERHADAP PENJATUHAN HUKUM  PIDANA MATI DI INDONESA Nur Asriaty Solichah, Oci Senjaya
Ragam hukuman serta ancaman terdiri atas berbagai jenis yang mana alat penegak hukumnya mengacu pada hukum pidana. Salah satu cara penegakan hukum yang seringkali menuai pembicaraan kelas Internasional yaitu hukuman mati. Hukuman ini masih diberlakukan atas pembebanan pada pelaku yang dibuktikan menjalankan kriminalitas sejak zaman Babilonia sampai sekarang. Akan tetapi tidak ditemui catatan yang rinci atas praktik awal dari pidana tersebut.
Hukuman  mati  merupakan  pidana  yang  pada  dasarnya  melibatkan  dua  perspektif saling  bertolakbelakang.  Perbedaan  perspektif  ini  terdapat  di  seluruh  belahan  dunia,  tak hanya  dikhususkan  pada  Indonesia.  Berbagai  pendapat  dengan  uraian  yang  rasional  dan masuk  akal  dinyatakan  oleh  tiap-tiap  aktivis  HAM,  ahli  hukum,  serta  pihak-pihak  lainnya terkait pro dan kontra hukuman mati. 1
Adanya perdebatan mengenai hukunan ini secara global menerima respon dari praktisi hukum, masyarakat, pemuka agama, bahkan pemerinrah negara. Hal itu dilatarbelakangi oleh adanya indikasi hak asasi manusia yang secara kodrati ada mencakup hak bertahan hidup dan meningkatkan  taraf  kehidupan  yang  dilanggar  oleh  hukum  ini.  Dibandingkan  dengan kejahatan  lainnya,  hukuman  mati  merupakan  hukuman  terberat,  karena  hukuman  mati  bisa merenggut nyawa untuk mempertahankan nyawa seseorang. 2
Setidaknya  68  negara  yang  mana  Indonesia  tercakup  di  dalamnya  terhitung  masih mempertahankan  praktik  hukuman  mati  per  Juni  2006,  sedangkan  lebih  dari  satu  per  dua negara  secara  global  tidak  lagi  menerapkan  hukuman  tersebut. 3 Penghapusan  hukuman  ini atas segala jenis kriminal telah dilaksanakan pada 88 negara, dengan 11 negara melaksanakan penghalusan  hanya  para  kriminal  umum,  serta  30  negara  tidak  memberlakukannya,  dan jumlah  akhir  tercatat  129  negara  menghapus  hukuman  ini.  Praktik  hukuman  mati  pada umumnya dianggap bias, terutama bias kelas dan ras. Di Amerika Serikat, sekitar 80% dari terpidana mati adalah non-kulit putih dan berasal dari kelas bawah.
Pada saat yang sama, di berbagai negara, banyak terpidana mati adalah orang asing, tetapi tidak menerima layanan penterjemahan selama persidangan. Dalam hal ini hukuman mati adalah hukuman mati karena yang bersangkutan melakukan kesalahan atau sering disebut sebagai tindak pidana.
1 Djoko Prakoso, Masalah Pidana Mati, (Jakarta: Bina Aksara,1987), hlm. 100
2 Jurnal Legislasi Indonesia, Komariah Emong SuparDjaja, Permasalahan Pidana Mati di Indonesia, Vol 4, No. 4 Desember 2007. hlm 19.
3 Kusumo, A. T. S. (2015). Hukuman Mati Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia Internasional.

## KAJIAN HA ASASI  MANUSIA TERHADAP PENJATUHAN HUKUM  PIDANA MATI DI INDONESA Nur Asriaty Solichah, Oci Senjaya
Indonesia  adalah  negara  hukum,  maka  segala  sesuatu  yang  ada  di  Indonesia  harus berdasarkan Konstitusi. Hukuman mati merupakan hukuman terberat yang dijatuhkan kepada terpidana,  dan  diharapkan  dapat  menjadi  pencegah  dan  mengurangi  beban  kejahatan.  Pada tahun 2005, setidaknya 2.148 orang dieksekusi di 22 negara, termasuk Indonesia. Dilihat dari data tersebut, hanya sedikit negara / kawasan  yang telah menerapkan 94% praktik hukuman mati, seperti: Iran, China, Arab Saudi, dan Amerika Serikat.
Sejak  saat  itu,  perdebatan  tentang  hukuman  mati  atau  hukuman  mati  masih  menjadi isu  yang  menarik.  Pada  2015,  pemerintah  Indonesia  menjatuhkan  hukuman  mati  pada beberapa  narapidana.  Berdasarkan  catatan,  6  narapidana  dieksekusi  pada  18  Januari  2015, kemudian pada 29 Mei 2015 dan 29 Juli 2015, pemerintah Indonesia kembali mengeksekusi 12 narapidana dengan hukuman mati. 4
Terkait hukuman mati, ada perbedaan pendapat, setuju atau tidak setuju, dalam hal ini terdapat contoh klausul HAM sebagai dasar pelaksanaan dan realisasi HAM. Masalah dengan pandangan HAM tentang hukuman mati  adalah  bahwa hukuman mati  pada dasarnya adalah hilangnya nyawa manusia. Hak Asasi Manusia merupakan kumpulan hak yang ada pada diri manusia secara kodrati atas keberadaan manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang  mana  menjelma  sebagai  nikmat.  Maka  tiap-tiap  individu,  negara,  pemerintahan,  serta sektor  hukum  harus  menganggap  keberadaannya  serta  menjaga  dan  mempertahankan martabatnya dalam kerangka kemanusiaan.  Undang-Undang Nomor 39  Tahun 1999 tentang Hak  Asasi  Manusia  dengan  jelas  mengatur  hal  ini.  Kewajiban  dasar  manusia  adalah sekumpulan  kewajiban  yang  jika  tidak  dilaksanakan  maka  hak  asasi  manusia  tidak  akan terwujud  dan  dipertahankan. 5 Adapun  salah  satu  Hak  Asasi  Manusia  adalah  hak  hidup  dan mempertahankan hidupnya.
Masalah yang kemudian muncul adalah perpecahan opini publik di Indonesia dan internasional. Bagi sebagian orang, hukuman mati adalah tindakan kejam organisasi kekuasaan  negara.  Hukuman  mati  merupakan  salah  satu  bentuk  hukuman  yang  tidak  lagi sesuai  dengan  semangat  nilai-nilai  kemanusiaan  saat  ini.  Hukuman  mati  adalah  peradaban dan  kebiasaan  kuno.  Di  sisi  lain,  di  sisi  lain,  masih  ada  pihak  yang  mendukung  hukuman mati. Mereka mendukung penggunaan hukuman mati untuk penjahat tertentu. Tindak pidana
4 Siswoko, K. H. (2017). Tekanan Global Dalam Penundaan Eksekusi Terpidana Mati Di Indonesia. Jurnal Komunikasi, 8(2), 179–186.
5 Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. 2014. Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Hlm. 28

## KAJIAN HA ASASI  MANUSIA TERHADAP PENJATUHAN HUKUM  PIDANA MATI DI INDONESA Nur Asriaty Solichah, Oci Senjaya
yang diancam dengan pidana mati merupakan tindak pidana yang juga melanggar hak untuk hidup yang merupakan salah satu hak asasi manusia.
Namun Pasal 28J (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa hak asasi manusia dibatasi oleh hak  asasi  orang  lain  dan  peraturan  perundang-undangan.  Jelas,  mereka  yang  melakukan kejahatan yang dapat dihukum mati melanggar hak asasi orang lain dan peraturan perundang- undangan yang membatasi hak asasi manusia tersebut.
Hukuman  mati  di  Indonesia  diatur  dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan, diantaranya dalam :
a. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Pasal  10  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa pidana mati merupakan pidana pokok.
b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
Hukuman  mati  tidak  dapat  diterapkan  pada  setiap  orang  yang  melakukan  kejahatan, tetapi  hanya  untuk  orang  yang  melakukan  kejahatan  khusus  termasuk  pengkhianatan, pembunuhan, terorisme dan perdagangan narkoba.

## 2. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  hukum  normatif. Penelitian  hukum  normatif  juga diartikan sebagai kajian tentang asas-asas hukum, sistem hukum, tingkat sinkronisasi hukum, dan  perbandingan  sejarah  hukum  dengan  hukum.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian  hukum  normatif,  dan  metode  penelitiannya termasuk  metode  hukum.  Dari  data  yang  terkumpul,  standar  kualitatif  dianalisis  dengan menafsirkan  dan  menyusun  deklarasi  yang  terdapat  dalam  dokumen  dan  peraturan  serta menggunakan  pendekatan  perundang-undangan.  melakukan  wawancara  dengan  beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a) Perkembangan Keberadaan Hukuman Mati di Indonesia
Secara historis,  hukuman mati  telah menjadi  salah satu  bentuk  hukuman  yang sudah ada  sejak  lama,  terutama  sejak  Abad  Pertengahan  untuk  berbagai  kejahatan.  Sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan  sistem  hukum  yang  dianut  suatu  negara,  banyak  cara  untuk melaksanakan  hukuman  mati.  Metode  pelaksanaannya  meliputi  penyaliban,  pembakaran, pemenggalan  kepala,  gantung,  penembakan,  kamar  gas,  kursi  listrik  dan  injeksi.  Hukuman

## KAJIAN HA ASASI  MANUSIA TERHADAP PENJATUHAN HUKUM  PIDANA MATI DI INDONESA Nur Asriaty Solichah, Oci Senjaya
mati  merupakan  salah  satu  cara  pelaksanaan  hukuman  mati  yang  sudah  ada  sejak  sebelum Masehi dan dikenal luas di banyak negara saat ini. 6
Perdebatan tentang hukuman mati pada dasarnya terbagi dalam dua aliran pemikiran: pertama,  mereka  yang  ingin  menjaga  peraturan  yang  ada,  dan  kedua,  mereka  yang  ingin menghapus  hukuman  mati  secara  total.  Yang  tersisa  hanyalah  upaya  mempertahankan hukuman mati dari sudut pandang hukuman mati, yang merupakan upaya terakhir yang harus diperlakukan  secara  khusus,  tegas  dan  terbatas.  Di  Indonesia,  hukuman  mati  sudah  dikenal hampir  di  semua  suku  bangsa  di  Indonesia.  Berbagai  kejahatan  yang  dilakukan  dapat dihukum  dengan  hukuman  mati.  Cara  hukuman  mati  beragam,  seperti  ditusuk  dengan keratome,  ditenggelamkan,  dijemur  sampai  mati  di  bawah  sinar  matahari,  dan  pemukulan kepala dengan palu.
Kelompok  yang  mendukung  pelaksanaan  hukuman  mati  percaya  bahwa:  Pertama, hukuman mati atau hukuman mati dapat membebaskan pelaku kriminal secara permanen dari kehidupan  sosial  yang  membutuhkan  kedamaian  dan  ketenangan.  Kedua,  hukuman  mati memiliki  efek  retributif  dan  dapat  memberikan  rasa  keadilan  terutama  bagi  korban  dan keluarganya yang menderita. Ketiga, hukuman mati memiliki efek preventif terhadap anggota masyarakat lainnya  yang ingin melakukan tindak pidana. Keempat, hukuman mati bukanlah perbuatan yang dilarang oleh agama, sekalipun ada persyaratan yang ketat. 7
Namun,  dalam  perkembangan  terakhir,  keabsahan  hukuman  mati  mulai dipertanyakan. Gugatan ini terkait dengan sudut pandang “hukum kodrat”, yanG menetapkan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap orang, dan tidak ada yang dapat mencabut  atau  menguranginya  atas  nama  hukum  atau  atas  nama  apapun  dalam  keadaan apapun, dalam bentuk apapun (termasuk negara). Sebagai hak yang diberikan Tuhan, hak untuk hidup bahkan tidak bisa dicabut atas nama Tuhan. Pandangan lain adalah konsep hukuman adalah balas dendam, dan hukuman adalah pendidikan dan sosialisasi. Penjara tidak disebut pusat penahanan, tetapi penjara yang mengasumsikan bahwa narapidana akan dididik untuk  berintegrasi  kembali  ke  masyarakat,  termasuk  narapidana  yang  telah  melakukan kejahatan yang dapat dihukum mati.
Ide dasar penerapan pidana mati dalam sistem hukum Indonesia tertuang dalam Pasal 10 KUHP yang memuat dua jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Hukuman
6 Muhammad Ali Syafa’at, Eksekusi Hukuman Mati Hukuman Mati, Universitas Brawijaya (Malang, Nerto Pdf Profesional, 2012), Hlm. 5.
7 Arie Siswanto, “Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Internasional”, dalam Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 2, No. 3, 2009, Hlm. 10.

## KAJIAN HA ASASI  MANUSIA TERHADAP PENJATUHAN HUKUM  PIDANA MATI DI INDONESA Nur Asriaty Solichah, Oci Senjaya
utama termasuk hukuman mati, penjara, penjara dan denda. Pada saat yang sama, sanksi lain termasuk  pencabutan  hak  tertentu,  penyitaan  barang  tertentu  dan  pengumuman  putusan hakim. 8 Dari pidana pokok itulah ide hukuman mati itu berasal.
Di  Indonesia,  hukuman  mati  merupakan  persyaratan  hukum  yang  positif.  Sebagai negara kolonial di  Belanda, hukuman mati telah dihapuskan sejak tahun  1870. Di Indonesia (Hindia  Belanda),  hukuman  mati  dipertahankan  karena  pertimbangan  kolonial. 9 Sekarang, tergantung  pada  independensi  hakim,  yaitu  kebebasan  untuk  memutuskan  apakah  akan menjatuhkan  hukuman  mati  atau  tidak,  tunduk  pada  batasan  hukum  dan  hati  nurani. Penelitian  kriminologi  menunjukkan  bahwa  tidak  ada  efek  mengerikan  dari  hukuman  mati. Tekankan lagi  dari aspeknya Kriminologi  dan hukuman mati,  apakah itu alat distribusi  atau alat  pencegahan,  tidak  bisa  menyelesaikan  masalah.  Selain  itu,  lembaga  internasional umumnya menolak untuk menjatuhkan hukuman mati. 10
b). Karakteristik dan Prosedur Hukuman Mati di Indonesia
Sebagai  negara  dengan  filosofi  Pancasila,  Indonesia  masih  menjunjung  tinggi hukuman mati (hukuman mati). Pembahasan ini dapat menimbulkan masalah (antara pro dan kontra) karena masih banyak ahli hukum yang mempersoalkan hal tersebut, karena sebagian karena perbedaan dan komentar.
Ahli  hukum  mengkaji  hukuman  mati  (death  penalty)  dari  perspektif  perkembangan peraturan  perundang-undangan  dan  hukum  pidana  di  negara  maju  dan  modern.  Hukuman mati boleh disebut hukuman mati merupakan jenis hukuman yang paling berat dalam sistem sanksi  pidana  dalam  sistem  pidana  di  Indonesia.  Pidana  mati  merupakan  salah  satu  bentuk hukuman  yang  paling  tua,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  hukuman  mati  tidak  lagi memenuhi tujuan peminjaman, tetapi hingga saat ini belum ditemukan alternatif lain.
Hukuman mati dapat dihukum berdasarkan hukum pidana yang diatur dalam undang- undang  pidana  khusus.  Hukum  pidana  melibatkan  terorisme,  kejahatan  politik  serius, termasuk  senjata  api  atau  kejahatan  bahan  peledak,  kejahatan  politik,  kejahatan  teroris  dan termasuk pembajakan, genosida, dan pembajakan dan perdagangan narkoba hukuman denda , bergantian antara penjara dan hukuman mati.
8 Izad, R. (2019). Pidana Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Etika Deontologi. Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, 1(1)
9 Hamenda, V. L. (2013). Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia. Lex Crimen, 2(1). Hlm. 118
10 Prof.(Em). Dr. J.E. Sahetapy. S.H., M.A., Pidana Mati dalam Negara Pancasila, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, Hlm 72-73.

## KAJIAN HA ASASI  MANUSIA TERHADAP PENJATUHAN HUKUM  PIDANA MATI DI INDONESA Nur Asriaty Solichah, Oci Senjaya
Dalam  memulai  perkara  pidana  yang  diancam  dengan  pidana  mati,  perlu memperhatikan peraturan acara  yang ditetapkan dalam praktek peradilan, terutama dakwaan di  depan  penuntutan,  sehingga  dapat  dibentuk  kelompok  jaksa  yang  terdiri  dari  jaksa  untuk menghindari perasaan emosional dan lebih baik. Pertahankan akurasi teknis peradilan.
Pada  saat  yang  sama,  persidangan  ditangani  oleh  majelis  hakim  yang  sedapat mungkin  dipimpin  oleh  ketua  pengadilan  negeri,  dan  tidak  boleh  dilupakan  bahwa ketersediaan  penasehat  hukum  (advokasi)  bisa  mengikutsertakan  ahli  dari  Univenitas, termasuk  cara  hukum  dan  dibantu  oleh  para  sarjana  di  bidang  lain.  Pemahaman  tentang Penasehat  Hukum  (Advokat)  yang  hanya  terdiri  dari  lulusan  hukum  harus  mulai  kita keluarkan  agar  dapat  didampingi  oleh  para  sarjana  hukum  bidang  ilmu  lain  di  bawah kepemimpinan seorang Sarjana Hukum untuk menjadi Penasehat Hukum (Advokat).
Undang-undang  Nomor  2  /  PNPS  /  1964  tentang  tata  cara  pelaksanaan  pengadilan umum  dan  pengadilan  militer  mengatur  tentang  pelaksanaan  pidana  mati,  sedangkan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati mengatur tentang  pelaksanaan  pidana  mati.  Regulasi.  .  Sesuai  dengan  karakteristik  masyarakat  yang beradab,  terdapat  beberapa  standar  pelaksanaan  hukuman  mati.  Pertama,  harus  secepat  dan sesederhana  mungkin,  dan  tanpa  hal-hal  yang  memperburuk  rasa  takut  dan  sakit.  Kedua, metode  ini  harus  segera  menyebabkan  penjahat  koma  dan  mati  secepat  mungkin.  Ketiga, metode  ini  harus  diterapkan  pada  masyarakat  yang  beradab.  Keempat,  kerusakan  anggota tubuh  harus  dihindari.  Bagi  bangsa  Indonesia,  cara  dan  standar  pelaksanaan  hukuman  mati tentunya sejalan dengan prinsip keadilan dan kesopanan, serta jaminan terhadap penyiksaan.
Sebelum  mengeksekusi  hukuman  mati,  pelaku  harus  memahami  rencana  eksekusi. Pelaku  harus  diberitahu  tiga  hari  sebelum  tanggal  eksekusi.  Undang-Undang  Nomor  2  / PNPS  /  Pasal  6  (1)  tahun  1964  mengatur  hal  ini.  Regulasi  tersebut  adalah  sebagai  berikut: Jaksa / jaksa senior akan memberi tahu terpidana tentang pelaksanaan hukuman mati tiga kali dua puluh tiga jam sebelum eksekusi.
Setiap  terpidana  mati  berhak  mengajukan  permohonan  terakhir  kepada  Menteri Kehakiman atau Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 / Pasal 6 (2) PNPS. Dalam pelaksanaan pidana mati, selain pemecatan pasukan, orang  yang diijinkan untuk melaksanakan pidana mati menurut Undang-Undang Nomor 2 / PNPS / Pasal 8  Tahun  1964  adalah  pembela  pidana.  Atas  permintaan  pengacara  pembela  atau  terpidana, pembela  HAM  dapat  melaksanakan  hukuman  ketika  klien  dijatuhi  hukuman  mati.  Undang- undang tidak menentukan tempat eksekusi. UU No. 2 / PNPS / 1964 hanya mengatur bahwa

## KAJIAN HA ASASI  MANUSIA TERHADAP PENJATUHAN HUKUM  PIDANA MATI DI INDONESA Nur Asriaty Solichah, Oci Senjaya
jika  Menteri  tidak  mengatur  lain,  hukuman  mati  akan  dilaksanakan  di  suatu  tempat  dalam yurisdiksi pengadilan tingkat pertama.
Tentunya dengan adanya hukuman mati, akan ada eksekutor dalam eksekusinya. Tim eksekutor  terdiri  dari  perwira  bintara,  12  prajurit,  dan  dipimpin  oleh  seorang  pejabat. Eksekutor  dibagi  menjadi  dua  tim,  tim  pertama  bertanggung  jawab  untuk  mengawal  dan mengikat  penjahat  ke  tiang,  dan  tim  kedua  bertanggung  jawab  untuk  menembak  para penjahat.  Namun,  tidak  semua  anggota  regu  tembak  menggunakan  senjata  yang  dilengkapi senjata, sehingga mereka sendiri tidak tahu senjata siapa yang mematikan. 11
Tim  penembakan  akan  membidik  jantung  narapidana  pada  jarak  5  hingga  10  meter. Apabila  terpidana  masih  menunjukkan  tanda-tanda  masih  hidup  setelah  penembakan,  maka kapten  segera  memerintahkan  regu  penembakan  NCO  untuk  menembakkan  senjatanya  dari jarak  dekat  untuk  penembakan  terakhir.  Setelah  eksekusi,  pemakaman  penjahat  diserahkan kepada  keluarga  atau  teman  penjahat.  Apabila  keluarga  atau  teman  tidak  memungkinkan untuk melaksanakan pemakaman, maka pemakaman akan dilakukan oleh negara dengan cara yang  diatur  oleh  keyakinan  terpidana.  Sesuai  dengan  kemampuan  menembak  dan  kesiapan fisik  dan  mental  mereka  untuk  memilih  polisi  dalam  regu  tembak.  Sebelum  menjalankan tugas,  orang  yang  diberhentikan  harus  mendapat  bantuan  mental  dan  psikologis  selama  3 hari, dan jumlah eksekusi yang dapat diikuti oleh anggota Brimob dibatasi.

## c. Tinjauan Pembebanan Hukuman Mati Bedasarkan Ketetapan Hak Asasi Manusia
Hukuman  mati  diklasifikasikan  sebagai  hukuman  yang  berat  dengan  sifat  mendasar dan  memberikan  ancaman  atas  kemungkinan  kriminalitas  lain  yang  mana  dijabarkan  pada Pasal 66 RUU Pidana.  Eksekusi atas pelaku dijalankan dalam tindakan ini dengan dilakukan diluar muka umum. Tujuan atas hukuman mati merujuk pada pengambilan hak individu untjk hidup.  Dengan  latar  belakang  bahwa  tiap-tiap  individu  memiliki  hak  untuk  melangsungkan hidupnya  secara  pribadi  dengan  acuan  Pasal  28A  UUD  1945,  kaum  yang  tidak  menerima hukuman mati memiliki prinsip bahwa tidak terdapat kesesuaian antara perkembangan HAM dengan  praktik  ini.  Seluruh  negara  tentu  mempunyai  landasan  untuk  menjaga  HAM, Indonesia  selaku  bagian  dari  anggota  dunia  sepatutnya  turut  serta  membantu  terwujudnya HAM. 12
11 Putri, A. C. (2017). KONFLIK INTRAPERSONAL EKSEKUTOR HUKUMAN MATI (Doctoral dissertation, Fakultas Psikologi UNISSULA Hal. 3
12 Satrio Putra Kolopita, 2013, Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku TindakPidana Narkotika, Lex Crimen, 4(2), hlm. 67.

## KAJIAN HA ASASI  MANUSIA TERHADAP PENJATUHAN HUKUM  PIDANA MATI DI INDONESA Nur Asriaty Solichah, Oci Senjaya
Golongan  tersebut  berpendapat  bahwa  hukuman  mati  yang  dijalankan  di  Indonesia secara otomatis harusnya telah digeser dari aturan negara mengingat diberlakukannya aturan tentang  hak  asasi  manusia.  HAM  yang  merujuk  pada  hak  untuk  memiliki  kehidupan dikatakan sebagai jenis hak yang paten karena tidak dapat dikurangi melalui metode apa saja. Aspek ini dengan jelas dijabarkan pada UUD 1945 Pasal 28I (1) dan 28J (2) dengan referensi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia.
Ditilik  bedasarkan  sejarahnya,  hak  asasi  manusia  timbul  atas  adanya  tahapan  dari masyarakat  yang  membela  perlakuan  yang  menyalahgunakan  kewenangan  dengan  negara sebagai  pelakunya  atas  adanya  ketidakseimbangan  pada  masyarakat  dengan  negara. 13 Hukuman  mati  tidak  diperbolehkan  untuk  dijalankan  dengan  rujukan  perspektif  Deklarasi Universa  Hak  Asasi  Manusia.  Hal  tersebut  pun  berkaitan  dengan  substansi  dari  Pasal  3 undang-undang  tersebut  yang  memberikan  pernyataan  adanya  hak  hidup  secara  bebas  dan aman pada individu.
Pada  pelaksanaan  hak  serta  kewajuban,  tiap-tiap  individu  memiliki  keharusan  untuk tunduk  pada  tetapan  batasan  yang  didasari  oleh  kebijakan  dalam  rangka  memberikan kepastian  atas  hak  masing-masing  dari  mereka  untuk  memperoleh  pengakuan  serta memperoleh penghargaan, dan menyesuaikan karakteristik keadilan sosial, ketertiban publik, juga  keselamatan.  Pembatasan  atas  diberikannya  hak  serta  kebebasan  dalam  Hak  Asasi Manusia  hanya  menggunakan  hukum  sebagai  acuannya  sebagai  mana  ditetapkan  padaPasal 73 UU Tahun 1999 Nomor 39. Serta penjaminan dan diakuinya serta dihargainya hak tersebut  didasari  oleh  kebebasan  umum  individu  lainnya,  kepatuhan,  serta  martabat.  Hal  ini secara general merujuk pada keperluan negara. 14
Saat menolak untuk menjatuhkan hukuman mati, ada beberapa pendapat yang sejalan dengan  pandangan  umum  tentang  hak  asasi  manusia.  Misalnya,  Profesor  J.E.  Sahetapy menjelaskan  posisinya  tentang  sarana  dan  alat  bagi  para  penjahat  untuk  dibebaskan. Menurutnya,  tindak  pidana  balas  dendam  bukan  untuk  tujuan  kriminal.  Pembalasan  atas konsep  hukuman  mati  hanya  akan  memuaskan  keinginan,  balas  dendam  atau  menenangkan perasaan  korban,  tetapi  tidak  akan  membawa  keseimbangan.  Padahal,  dengan  tidak mengeksekusi  hukuman  mati,  pemerintah  bisa  berusaha  membersihkan  para  pelaku  dan mengembalikan mereka ke keadaan sehat, layaknya pasien  yang sudah mendapat perawatan
13 Syamsul Haling, et.all., 2018, Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional dan Konvensi Internasional, Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(2),hlm. 365
14 Arief, A. (2019). Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana. Kosmik Hukum, 19(1)

## KAJIAN HA ASASI  MANUSIA TERHADAP PENJATUHAN HUKUM  PIDANA MATI DI INDONESA Nur Asriaty Solichah, Oci Senjaya
medis.  Praktik  penerapan  hukuman  mati  tentunya  tidak  akan  menimbulkan  pengobatan  dan pemulihan bagi orang-orang. 15
Perjanjian International  Convenant on Civil and Political Rights juga telah di adopsi oleh  Indonesia  nengenai  jak  hak  politik  serta  sipil  yang  dicurahkan  pada  UU  No.  22  tahun 2005  mengenai  adopsi  Kovenan  Global  mengenai  hak  politik  serta  sipil.  Undang-undang yang disebutkan pada Pasal 6 memuat:
1. Hak untuk hidup dimiliki oleh tiap-tiap individu. Undang-undang wajib memberikan perlindungan  atas  hal  ini.  Hak  individu  untuk  hidup  tidak  diperbolehkan  untuk diambil secara paksa dengan penyalahgunaan kewenangan.
2. Hukuman  mati  hanya  boleh  diberikan  untuk  kasus  khusus  dengan  kondisi  serius didasari  oleh  hukum  yang  berkesinambungan  dengan  kriminalitas  yang  dilakukan pada  negara  yang  masih  memberlakukan  hukuman  tersebut  serta  tak  diperkenankan adanya  pelanggaran  ketetapan  Konvensi.  Putusan  yang  berlaku  untuk  dilaksanakan hanyalah  bersumber  dari  pengadilan  dengan  kewenangan  terkait  sebagai  putusan akhir.
3. Apabila  perebutan  hak  hidup  merujuk  pada  tindak  pidana  genosida,  maka  perlu dicermati  bahwa  tidak  diberikan  kewenangan  untuk  negara  tersebut  pada  konvenan dalam  rangka  melakukan  pengurangan  kewajiban  yang  telah  ditetapkan  pada konvensi mengenai hukuman genosida serta alternatifnya.
4. Hak  untuk  memohon  ampunan  dimiliki  oleh  tiap-tiap  individu  dengan  pembebanan hukuman  mati  serta  pada  kondisi  seperti  apapyn  bisa  diampuni  serta  dilakukan penggantian atas hukuman mati tersebut.
5. Hukuman  mati  tidak  ditujukan  pada  tindak  kriminal  dengan  pelaku  berusia  kurang dari  18  tahun  serta  tidak  diperkenankan  untuk  dibebankan  pada  wanita  yang  dalam kondisi mengandung.
6. Penundaan maupun pencegahan dihapusnya hukuman mati pada negara pihak dalam Konvensi ini tidak diatur dalan pasal didalamnya.

## 4. PENUTUP
15 D. Prakoso, and Nurwachid, Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini, Ghalia Indonesia, 1984
1. Di  Indonesia,  hukuman  mati  merupakan  persyaratan  hukum  yang  positif.  Pasal  10 KUHP  dengan  muatan  dua  ragam  pidana  mencakup  lidana  pokok  dan  tambahan menjadi dasar diberlakukannya hukuman mati di Indonesia.
2. Pidana mati  dapat  dipidana sesuai dengan hukum pidana  yang diatur dalam  undang- undang  pidana  khusus,  yang  mengatur  tentang  terorisme,  kejahatan  berat  di  bidang politik, termasuk kejahatan senjata dan bahan peledak, kejahatan teroris dan kejahatan berstandar  internasional  termasuk  pembajakan,  genosida,  pembajakan  dan  narkoba. Untuk perdagangan manusia, hukumannya berganti-ganti antara denda, penjara,  atau hukuman mati.
3. Hukuman  mati  secara  umum  tidak  diperbolehkan  berdasarkan  pandangan  Deklarasi Universal  HAM. Akan tetapi, pada negara-negara  yang masih menerapkan hukuman mati,  diperbolehkan  untuk  dikenakan  pada  kasus  serius  khusus  dengan  acuan kebijakan yang ada sesuai kriminalitas yang dilakukan.

## Daftar Pusataka
Ahmad  Muhamad  Mustain  Nasoha.  (2014).  Analisis  Wewenang  Polri  Dalam  Rangka
Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
D. Prakoso, and Nurwachid. (1984). Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini. Ghalia Indonesia.
Djoko Prakoso. (1987). Masalah Pidana Mati. Jakarta: Bina Aksara.
Muhammad  Ali  Syafa’at.  (2012).  Eksekusi  Hukuman  Mati  Hukuman  Mati,  Universitas Brawijaya. Malang: Nerto Pdf Profesional.
Prof.(Em).  Dr.  J.E.  Sahetapy.  S.H.,  M.A.,.  (2007).  Pidana  Mati  dalam  Negara  Pancasila,
Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

## Jurnal
Arie  Siswanto.  (2009).  Pidana  Mati  dalam  Perspektif  Hukum  Internasional.  Jurnal  Refleksi Hukum. Vol. 2, No. 3, 2009.
Arief,  A.  (2019).  Problematika  Penjatuhan  Hukuman  Pidana  Mati  dalam  Perspektif  Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana. Kosmik Hukum, 19(1)
Hamenda, V. L. (2013). Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia. Lex Crimen, 2(1).
Izad, R. (2019). Pidana Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Etika Deontologi. Al- Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, 1(1)
Komariah  Emong  Supar  Djaja.  (2007).  Permasalahan  Pidana  Mati  di  Indonesia.  Jurnal Legislasi Indonesia. Vol 4, No. 4 Desember 2007.
Kusumo,  A.  T.  S.  (2015).  Hukuman  Mati  Ditinjau  dari  Perspektif  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Internasional.
Putri,  A.  C.  (2017). KONFLIK  INTRAPERSONAL  EKSEKUTOR  HUKUMAN MATI (Doctoral dissertation, Fakultas Psikologi UNISSULA.
Satrio  Putra  Kolopita.  (2013).  Penegakan  Hukum  Atas  Pidana  Mati  Terhadap  Pelaku TindakPidana Narkotika, Lex Crimen, 4(2).
Siswoko,  K.  H.  (2017).  Tekanan  Global  Dalam  Penundaan  Eksekusi  Terpidana  Mati  Di Indonesia. Jurnal Komunikasi, 8(2), 179–186.
Syamsul  Haling,  et.all.  (2018.  Perlindungan  Hak  Asasi  Anak  Jalanan  dalam  Bidang Pendidikan  Menurut  Hukum  Nasional  dan  Konvensi  Internasional.  Jurnal  Hukum  & Pembangunan, 48(2).

## Peraturan Perundang-undangan
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 2 / PNPS / Tahun 1964
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
UU No. 12 tahun 2005 tentang ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik UU Tahun 1999 Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia

## KAJIAN HA ASASI  MANUSIA TERHADAP PENJATUHAN HUKUM  PIDANA MATI DI INDONESA Nur Asriaty Solichah, Oci Senjaya