Jurnal Hukum POSITUM Vol. 8, No.2, Desember 2023, Hal. 173 - 197 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185

## RELEVANSI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ADAT MELALUI SISTEM PERADILAN JAKSA PIPITU DALAM PEPAKEM CIREBON PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

## (THE RELEVANCE OF RESOLVING CUSTOMARY CRIMES THROUGH THE JUSTICE SYSTEM OF PROSECUTOR PIPITU IN PEPAKEM CIREBON AFTER THE ENACTMENT OF LAW NO. 1 OF 2023 CONCERNING THE
CRIMINAL CODE)
Kodrat Alam
Program Doktor Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah Email: amuksamudrajustitia@gmail.com

## ABSTRAK
Menilik pada adanya pengakuan terhadap keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat ( living law ) kedalam  peraturan  perundang-undangan  pidana  nasional  yang  berlaku  dewasa  ini,  maka  terdapat kemungkinan bagi masuknya tindak pidana dalam Pepakem Cirebon untuk dapat ditetapkan dan berlaku sebagai tindak pidana adat berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Permasalahan  ditetapkan  untuk  mencari  jawaban  terhadap  penyelesaian  tindak  pidana  adat  melalui sistem  peradilan  Jaksa  Pipitu  dalam  Kitab  Pepakem  Cirebon  dan  relevansinya  sebagai living  law dihubungkan  dengan  ketentuan  KUHP  yang  baru.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis normatif. Penyelesaian tindak pidana adat melalui sistem peradilan Jaksa Pipitu dalam Kitab Pepakem Cirebon dilaksanakan melalui mekanisme penyelesaian perkara kejahatan yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang Jaksa yang menjalankan fungsi yudikatif dan menjadi unsur keterwakilan dari 3 (tiga) Keraton Kesultanan  Cirebon,  yaitu:  Keraton  Kasepuhan,  Keraton  Kanoman  dan  Keraton  Kacirebonan.  Jaksa Pipitu  bertugas  menerima  pengaduan  atau  gugatan,  melakukan  penyelidikan,  dan  melakukan pemeriksaan di pengadilan. Berlakunya tindak pidana adat dalam Pepakem Cirebon sebagai living law bersifat irelevan dengan ketentuan KUHP karena tidak memenuhi kriteria “sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, HAM, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa tindak pidana adat dalam Kitab Pepakem Cirebon sebagian besar bersifat tertulis ( written law ) dan telah diatur  dalam  KUHP,  serta  mempunyai  jenis  pemidanaan  yang  mengandung  unsur  pembalasan ( qishas /retributif).
Kata Kunci: Pidana Adat; Peradilan; Jaksa Pipitu; Pepakem Cirebon; KUHP.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Kodrat Alam: Relevansi Penyelesaian Tindak Pidana Adat Melalui Sistem Peradilan Jaksa Pipitu Dalam Pepakem Cirebon Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

## A. PENDAHULUAN
Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  selalu  menarik  perhatian  khalayak  luas.  Pro  dan  kontra seringkali muncul khususnya berkaitan dengan substansi atau norma pengaturan baru yang dinilai mempunyai potensi merugikan masyarakat 1 . Beberapa pasal yang menjadi sorotan  antara  lain  adalah  pasal  tentang  penyerangan  terhadap  harkat  dan  martabat Presiden  atau  Wakil  Presiden.  Bagi  sebagian  pihak,  pasal  penghinaan  Presiden  ini dinilai  rentan  digunakan  untuk  menyerang  pihak-pihak  yang  berseberangan  dengan kekuasaaan.  Pasal  lain  yang  dianggap  krusial,  yakni  terkait  dengan  penghinaan terhadap  pemerintah  yang  sah  serta  penghinaan  terhadap  kekuasaan  umum  dan lembaga negara. Pasal ini dianggap dapat mengancam kebebasan berpendapat karena berpotensi menimbulkan multitafsir dan kesewenang-wenangan. Selanjutnya, adalah pasal yang mengatur tentang hukum yang hidup di masyarakat. Berdasarkan pasal ini, masyarakat dapat dipidana jika melanggar hukum yang berlaku di suatu daerah. Pasal ini pun dikhawatirkan akan memunculkan potensi kriminalisasi 2 .
Ihda  Aulia  Rahmah  mencatat  sedikitnya  terdapat  8  pasal  yang  dinilai kontroversial dan menimbulkan pro dan kontra dalam RUU KUHP, antara lain yaitu 3 :
1. Pasal  2 terkait living  law atau  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat yang dinilai  berpotensi  merampas  kedaulatan masyarakat karena dapat menyebabkan hukum adat disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu.
2. Pasal 67, Pasal 98-101 terkait hukuman mati yang dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia yakni hak untuk hidup.
3. Pasal 218 terkait  penghinaan  terhadap  presiden  dan  wakil  presiden yang dinilai masih sangat subjektif dan berpotensi menjadi pasal karet.
4. Pasal 240, Pasal 351, dan Pasal 352 terkait penghinaan pemerintah dan lembaga negara yang dinilai membatasi hak berekspresi masyarakat.
1 Humas BPHN, Kepala BPHN: Sudahi Pro-Kontra, Pemerintah Tampung Berbagai Masukan Terkait RUU  KUHP ,  https://www.bphn.go.id/index.php/pubs/news/read/2021060512462233/kepala-bphn- sudahi-pro-kontra-pemerintah-tampung-berbagai-masukan-terkait-ruu-kuhp, diakses pada 8 Juni 2023.
2 Issha  Harruma, Pro  Kontra  RKUHP ,  https://nasional.kompas.com/read/2022/07/05/00400071/pro- kontra-rkuhp, diakses pada 8 Juni 2023.
3 Ihda Aulia Rahmah, Pro Kontra Pengesahan RKUHP , 13 Desember 2022, https://pdb-lawfirm.id/pro- kontra-pengesahan-rkuhp/, diakses pada 8 Juni 2023.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Kodrat Alam: Relevansi Penyelesaian Tindak Pidana Adat Melalui Sistem Peradilan Jaksa Pipitu Dalam Pepakem Cirebon Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
5. Pasal 256 terkait unjuk rasa atau demo yang dinilai akan membatasi hak untuk berekspresi dan berpendapat.
6. Pasal 280 terkait contempt of court yang dinilai akan membatasi kebebasan pers karena  adanya  larangan  untuk  mempublikasikan  proses  persidangan  secara langsung.
7. Pasal 417-418 terkait kohabitasi dan perzinaan yang dinilai terlalu memasuki ranah pribadi dari masyarakat juga berpotensi memidana korban dari kekerasan seksual.
8. Pasal 603-606 terkait tindak pidana korupsi yang dinilai mengurangi hukuman bagi koruptor dari pidana penjara hingga pidana denda.
Selain  ketentuan  dalam  pasal-pasal  tersebut  di  atas,  masih  banyak  pasal-pasal lain yang juga dipermasalahkan oleh beberapa kalangan, seperti pasal terkait tindak pidana  karena  memiliki  kekuatan ghaib ,  alat  pencegah  kehamilan  dan  penggugur kandungan, penodaan agama, dan lain sebagainya 4 . Catatan serupa turut disampaikan pula oleh Dewan Pers yang menandai adanya sejumlah pasal dalam RUU KUHP yang berpotensi  mengkriminalisasi  wartawan  dan  mengancam  kemerdekaan  pers, kemerdekaan berpendapat, dan berekspresi, antara lain yaitu 5 :
1. Pasal 188 yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran atau pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.
2. Pasal  218, Pasal  219, dan Pasal  220 yang mengatur tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden.
3. Pasal  240  dan  Pasal  241  yang  mengatur  tindak  pidana  penghinaan  terhadap Pemerintah.
4. Pasal 263 yang mengatur tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong.
5. Pasal  264  yang  mengatur  tindak  pidana  kepada  setiap  orang  yang  menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap.
6. Pasal 280 yang mengatur tentang gangguan dan penyesatan proses peradilan.
7. Pasal 300, Pasal 301, dan Pasal 302 yang memuat tentang tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan.
8. Pasal 436 yang mengatur tindak pidana penghinaan ringan.
9. Pasal 433 mengatur tindak pidana pencemaran.
10. Pasal 439 mengatur tindak pidana pencemaran orang mati.
4 Ibid . 5 Muhibudin  Kamali, Kritik  Pengesahan  UU  KUHP,  Dewan  Pers:  Demokrasi  Sedang  Terancam , https://nasional.sindonews.com/read/962775/12/kritik-pengesahan-uu-kuhp-dewan-pers-demokrasi- sedang-terancam-1670404377, diakses pada 8 Juni 2023.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Kodrat Alam: Relevansi Penyelesaian Tindak Pidana Adat Melalui Sistem Peradilan Jaksa Pipitu Dalam Pepakem Cirebon Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

## 11. Pasal 594 dan Pasal 595 mengatur tindak pidana penerbitan dan pencetakan.
Usai  menuai  protes  pada  2019,  sejumlah  pasal  kontroversial  RKUHP  telah direformulasi,  sebagian  dihapus,  dan  ditambah.  Hingga  draf  final  tertuang  dalam RKUHP  versi  6  Desember  2022  yang  disahkan  di  DPR  kemarin.  Pasal  yang disesuaikan di antaranya penghinaan terhadap pemerintah, aborsi, makar, living law , kohabitasi  (kumpul  kebo),  pidana  mati, contempt  of  court ,  ITE,  narkotika, penyelarasan  dengan  UU  TPKS,  hingga  penambahan  pidana  rekayasa  kasus.  Pasal yang  dihapus  diantaranya  pasal  tentang  penggelandangan,  unggas  dan  ternak  yang lewat  kebun,  serta  mengenai  tindak  pidana  di  lingkungan  hidup.  Meski  demikian, beberapa  pasal  dinilai  masih  kontroversial  usai  direformulasi.  Seperti  pasal penghinaan terhadap pemerintah, penyerangan harkat  martabat  presiden, living  law , kohabitasi (kumpul kebo), pidana mati, hingga makar. 6
Dari  sekian  banyak  pasal  yang  menjadi  kontroversi  dalam  Rancangan  KUHP yang  telah  disahkan  tersebut,  pengaturan  pasal  tentang  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat  ( living  law )  kiranya  menjadi  bahasan  yang  menarik  untuk  kembali diperbincangkan.  Tidak  saja  karena  dianggap  memberikan  peluang  bagi  masuknya norma-norma  hukum  adat  kedalam  peraturan  perundang-undangan  pidana  nasional, tetapi  juga  memicu  kekahwatiran  terjadinya  kriminalisasi  terhadap  bentuk-bentuk pelanggaran hukum adat yang berujung pada pengenaan sanksi pidana adat pada tiap- tiap masyarakat di suatu tempat.
Sebagaimana  wilayah  lainnya  di  Indonesia  yang  pernah  menerapkan  corak pemerintahan  monarki,  eks  Kesultanan  Cirebon  yang  kini  terdiri  dari  Kesultanan Kasepuhan, Kesultanan Kanoman, dan Kesultanan Kacirebonan, menurut sejarahnya mempunyai hukum adat yang bersumber pada Pepakem Cirebon. Pepakem ini berisi tentang  kitab  undang-undang  dan  tata  negara  Cirebon  yang  memuat  sanksi-sanksi
6 Admin, Penjelasan KUHP Baru Berlaku Tahun 2025 , https://kumparan.com/kumparannews/penjelasan-kuhp-baru-berlaku-tahun-2025-1zOPbTDsE6u, diakses pada 8 Juni 2023.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Kodrat Alam: Relevansi Penyelesaian Tindak Pidana Adat Melalui Sistem Peradilan Jaksa Pipitu Dalam Pepakem Cirebon Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
hukum  yang  diberi  judul  “Pepakem  Jaksa  Ping  Pitu” 7 dan  menjadi  kitab  hukum standar  di  Cirebon  melalui  kodifikasi  hukum-hukum  adat  yang  diprakarsai pemerintahan  kompeni 8 atas    usul    Residen    Cirebon,  Mr.  P.C.    Hosselaar  dan digunakan  sebagai  pedoman  dalam  memutuskan  perkara  perdata  dan  pidana  di wilayah Kesultanan Cirebon. 9
Pepakem tersebut merupakan kompilasi dari hukum perundang-undangan Jawa Kuno  yang  memuat  kitab  hukum  Raja  Niscaya,  Undang-Undang  Mataram,  Jaya Lengkara, Kontra Menawa dan Adilulah. Dalam sistemnya, pengadilan dilaksanakan oleh tujuh orang menteri yang mewakili tiga sultan, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan  Panembahan  Cirebon. 10 Dalam  hukum  Adat  Pepakem  Cirebon  sistem pengadilannya adalah Jaksa Pipitu. Sistem ini disebut juga dengan Pengadilan Karta yang  terdiri  dari  tujuh  jaksa.  Secara  kompetensi,  sistem  pengadilan  ini  menangani perkara umum. Perkara-perkara yang diadili pada seputar hak kepunyaan, hak milik dan utang piutang dan perkara kejahatan. 11
Menilik pada adanya pengakuan terhadap keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat ( living law ) kedalam peraturan perundang-undangan pidana nasional yang berlaku dewasa ini, maka terdapat kemungkinan bagi masuknya tindak pidana dalam Pepakem  Cirebon  untuk  dapat  ditetapkan  dan  berlaku  sebagai  tindak  pidana  adat berdasarkan  ketentuan  Pasal  2  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2023  tentang  KUHP. Namun  demikian  hal  tersebut  sangat  bergantung  pada  hasil  penilaian  mengenai relevan  atau  tidaknya  perbuatan  dimaksud  dalam  memenuhi  kualifikasi living  law
7 Alfan  Firmanto, Historiografi  Islam  Cirebon  (Kajian  Manuskrip  Sejarah  Islam  Cirebon) ,  Jurnal Lektur Keagamaan, , Vol. 13 No. 1, 2015, hlm. 54.
8 Ibi  Satibi, Produk  Pemikiran  Hukum  Islam  di  Kerajaan  Islam  Cirebon  Abad  Ke-18  M  (Studi  Atas Kitab Hukum Adat Pepakem) , Jurnal Saintifika Islamica, Vol. 1 No. 2 Juli Desember 2014, hlm. 135.
9 Didik  Pramono,  Misbahudin,  dan  Lomba  Sultan, Pertimbangan  Sosiologis  Penegakan  dan Pengamalan Hukum Islam di Indonesia , Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7 No. 2 Tahun 2023, hlm. 3777.
10 Syifa’ dan Nabila Saifin Nuha Nurul Haq, Politik Hukum Islam Era Kesultanan , Jurnal Reflektika, Vol. 13 No. 1 Januari-Juni 2017, hlm. 8-9.
11 Ibi Satibi, Produk ….. , Op.Cit ., hlm. 126.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Kodrat Alam: Relevansi Penyelesaian Tindak Pidana Adat Melalui Sistem Peradilan Jaksa Pipitu Dalam Pepakem Cirebon Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
sehingga dapat  diformulasikan sebagai  tindak pidana adat  menurut  KUHP  Nasional yang baru.
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap relevansi penanganan tindak  pidana  adat  melalui  sistem  peradilan  Jaksa  Pipitu  yang  dikenal  dalam  Kitab Pepakem  Cirebon  sebagai  bagian  dari  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  ( living law )  berdasarkan  ketentuan  tata  cara  dan  kriteria  sebagaimana  yang  dipersyaratkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sehingga penelitian akan mengkaji tentang bagaimana penyelesaian tindak pidana adat melalui sistem peradilan Jaksa  Pipitu  dalam  Kitab  Pepakem  Cirebon?  Dan  Bagaimana  relevansi  berlakunya tindak pidana adat dalam Pepakem Cirebon sebagai living law dihubungkan dengan ketentuan KUHP yang baru?

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan model penelitian hukum doktrinal dengan metode penelitian  Yuridis  Normatif,  yaitu  mendalami  kaidah  atau  aturan  hukum  sebagai sistem yang terkait. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal ilmiah, literatur, hingga perundang-undangan yang berhubungan dengan pengaturan hukum yang  hidup  dalam  masyarakat  ( living  law )  atau  hukum  pidana  adat  berdasarkan ketentuan tata cara dan kriteria yang dipersyaratkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

## C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

## 1. Pengaturan Tindak Pidana Adat dalam Pepakem Cirebon
Cirebon  adalah  sebuah  daerah  pesisir  yang  diapit  oleh  dua  kebudayaan  yang dominan  yaitu  kebudayaan  Sunda  dan  kebudayaan  Jawa 12 .  Kesultanan  Cirebon
12 A.  Chozin  Nasuha, Dialektika  Islam  dan  Kebudayaan  Cirebon ,  Annual  Conference  on  Islamic Studies (ACIS) Ke-10, Banjarmasin 1-4 November 2010, hlm. 169.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Kodrat Alam: Relevansi Penyelesaian Tindak Pidana Adat Melalui Sistem Peradilan Jaksa Pipitu Dalam Pepakem Cirebon Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
didirikan oleh Syarif Hidayatullah pada tahun 1479 M 13 yang sejak tahun 1678 oleh Sultan Ageng Tirtayasa Banten dibagi menjadi  3 (tiga) Kesultanan, yaitu:  Pangeran Martawijaya  (Pangeran  Samsudin)  menjadi  Sultan  Kasepuhan  dan  Pangeran Kartawijaya  (Pangeran  Badrudin/Komarudin)  menjadi  Sultan  Kanoman.  Sedangkan Pangeran  Wangsakerta  (Raden  Godang)  diangkat  menjadi  Panembahan/Sultan Cirebon tetapi tanpa memiliki wilayah kekuasaan dan keraton secara formal 14 .
Pada  saat  ini  yang  disebut  dengan  daerah  Cirebon  merupakan  wilayah  bekas Karesidenan Cirebon yang terdiri dari Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan  Kabupaten  Kuningan.  Cirebon  sejak  awal  berdirinya  menduduki  peran  sentral. Mula-mula  Cirebon  diposisikan  sebagai  pusat  kerajaan.  Pada  masa  pemerintahan Hindia-Belanda,  Cirebon  berkedudukan  sebagai  Ibukota  Keresidenan,  Ibukota Kabupaten, sekaligus Ibukota Distrik. Bahkan tahun 1906 Cirebon dijadikan gemeente atau  kota  praja  ( Staatsblad 1906  No.  122).  Berpuluh  tahun  kemudian,  wilayah  ini secara  administratif  terbagi  menjadi  Kota  Cirebon,  Kabupaten  Cirebon,  Kabupaten Indramayu,  Kabupaten  Majalengka, dan Kabupaten Kuningan, dengan luas wilayah 569 Km persegi di bagian timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Brebes Jawa Tengah 15 .
Pada  1768,  ditetapkan  sebuah  kitab  hukum  dan  pedoman  pengadilan  disebut Pepakem  Cerbon  (Pêpakêm  Cêrbon).  Munculnya  kitab  itu  didorong  oleh  keinginan Residen Cirebon, Joan Frederik Gobius (menjabat 1714-17), menyusun pranata baru yang dapat berlaku bagi raja-raja di Cirebon. Fungsinya untuk memisahkan tugas dan jabatan  penghulu  dengan  jaksa  di  Cirebon  pada  akhir  abad  ke-18.  Kitab  tersebut memiliki tiga bagian penting yaitu organisasi  pengadilan, hukum  acara,  dan hukum materiel  yang  dilaksanakan  oleh  lembaga  pengadilan  (karta)  dan  tujuh  mantri  atau
13 Heru Erwantoro, Sejarah Singkat Kerajaan Cirebon , Jurnal Patanjala, Vol. 4 No. 1, Mei 2012, hlm. 181.
14 Ibid ., hlm. 179.
15 Alfan Firmanto, Op.Cit ., hlm. 32.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Kodrat Alam: Relevansi Penyelesaian Tindak Pidana Adat Melalui Sistem Peradilan Jaksa Pipitu Dalam Pepakem Cirebon Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
tujuh  jaksa 16 yang  bertugas  untuk  menerima  pengaduan  atau  gugatan,  melakukan penyelidikan, dan melakukan pemeriksaan di pengadilan kerajaan Cirebon 17 .
T.B. Sujana mengungkapkan 18 :
Ketujuh  jaksa  ini  dibantu  oleh  empat  orang  panitera  yang  mewakili  setiap keraton.  Dalam mekanisme kerjanya tidak berarti  seluruh jaksa terlibat dalam proses pengadilan. Sebaliknya, itu tergantung kasus yang ditangani. Jika kasus tersebut hanya terjadi pada warga di wilayah tertentu, maka jaksa yang mewakili penguasa di wilayah itu yang menangani. Sementara, jika kasus tersebut lintas wilayah kekuasaan, maka jaksa yang bertanggung jawab atas wilayah-wilayah tersebut yang menanganinya.
Menurut  Sunami,  Cirebon  dan  kawasan  Priangan  pada  awal  abad  ke-18  telah mengikuti  tata  usaha  pengadilan  di  Mataram  sehingga  di  setiap  wilayah  kabupaten terdapat seorang jaksa yang bekerja di bawah perintah bupati dan khusus kasus perdata dilimpahkan ke Mataram. Pada Resolusi 18 April 1712, disebutkan bahwa bupati di Cirebon dan Priangan memiliki hak memeriksa penduduk dengan hukum adat Jawa seizin  Pangeran  Aria  Cirebon  dan  Residen  Cirebon.  Diketahui,  di  Cirebon  dan Priangan terdapat tiga jenis pengadilan yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Drigama (adat),  dan  Pengadilan  Cilaga  (perniagaan) 19 .  Kompetensi  Peradilan  Agama  adalah perkara-perkara  yang  dapat  dijatuhi  hukuman  badan  atau  hukum  mati,  yaitu  yang menjadi  absolut  kompetensi  peradilan  pradata  di  Mataram.  Kewenangan  absolut Peradilan  Drigama  adalah  perkara-perkara  perkawinan  dan  waris.  Sedangkan Peradilan  Cilaga  khusus  menangani  sengketa  perniagaan.  Pengadilan  ini  dikenal dengan pengadilan wasit 20 .
16 Abdul Wahid, et.al., Memperkuat Simpul Ekonomi Kerakyatan Wilayah Pesisir; Bank Indonesia dan Perkembangan Ekonomi Cirebon , Bank Indonesia Institute, Jakarta, 2022, hlm. 38.
17 Tendi,  Joko  Marihandono,  dan  Abdurakhman, Between  the  Influence  of  Customary,  Dutch,  and Islamic Law; Jaksa Pepitu and Their Place in Cirebon Sultanate History , Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies, Vol. 57 No. 1 2019, hlm. 122.
18 Didin Nurul Rosidin, Op.Cit. , hlm. 57. 19 Abdul Wahid, et.al., Loc.Cit .
20 Miftakhur Ridlo, As-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam, Sejarah Perkembangan Peradilan Agama pada Masa Kesultanan dan Penjajahan Sampai Kemerdekaan , Vol. 7 No. 2, 2021, hlm. 156.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Kodrat Alam: Relevansi Penyelesaian Tindak Pidana Adat Melalui Sistem Peradilan Jaksa Pipitu Dalam Pepakem Cirebon Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
Kewenangan dan fungsi Jaksa Pepitu dalam penyelenggaraan hukum di wilayah Cirebon  secara  implisit  diwujudkan  dalam  jumlah  kesepakatan  dan  kontrak  yang ditandatangani penguasa bersama pejabat tinggi VOC, mulai dari: Perjanjian Kontrak tahun  1681,  Perjanjian  tahun  1685,  Layang  Ubaya  tahun  1691,  Surat  Undhang- Undhang  Cirebon  tahun  1721,  Undang  Nitih  Cirebon  tahun  1721-1723.  Dalam beberapa  ketentuan  tersebut,  Jaksa  Pepitu  berfungsi  sebagai:  penuntut  umum  atau pelaksana  tuntutan,  pelaku  penyidikan  dalam  suatu  perkara  tertentu,  panitia penanggungjawab peradilan, pemberi masukan atau wawasan hukum, dan pihak yang memberikan putusan yang harus bulat terhadap suatu kasus. Selain itu, secara praktis dewan  ini  juga  memiliki  fungsi  arbitrase  karena  dapat  memberikan  upaya  damai kepada  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  perkara  sebelum  melaksanakan persidangan di pengadilan 21 .
Menurut  M.  Zainuddin  Kitab  hukum  Pepakem  Cirebon  merupakan  kumpulan dari berbagai macam hukum Jawa Kuno, memuat kitab Hukum Raja Niscaya, Undang- Undang Mataram, Jaya Lengkara, Kontra Menawa dan Adidilullah 22 . Sumber hukum Keraton Cirebon adalah kitab Adilullah atau juga diberi nama Kitab Surya Alam yang merupakan hasil konstruksi hukum Islam para wali di Demak pada abad ke 16. Naskah hukum ini kemudian dijadikan standar rujukan bagi pengembangan dan implementasi hukum  yang  berlaku  di  Cirebon  pada  masa  selanjutnya  ketika  kesultanan  Cirebon berdiri 23 .
Syatibi  meyakini  bahwa  kitab  Adilullah  menjadi  pedoman  bagi  dua  Kerajaan Islam besar di Pulau Jawa pada masa awal kebangkitan politik Islam di Jawa. Bahkan Syatibi  menambahkan  bahwa  tidak  hanya  menjadi  pedoman,  berbagai  panduan  dan prinsip yang tertera dalam kitab tersebut menjadi salah satu rujukan utama aturan atau
21 Tendi, Joko Marihandono, dan Abdurakhman, Op.Cit , hlm. 131-132.
22 Abdul Manan, Pengadilan Agama; Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI , Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 45.
23 Didin Nurul Rosidin, Op.Cit ., hlm. 54.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Kodrat Alam: Relevansi Penyelesaian Tindak Pidana Adat Melalui Sistem Peradilan Jaksa Pipitu Dalam Pepakem Cirebon Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
undang-undang  yang  diberlakukan  pada  masa  berikutnya,  terutama  pada  saat pembuatan Papakem Tjerbon (Raja Niscaya) pada pertengahan kedua abad ke 18 24 .
Adapun  ketentuan-ketentuan  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  Kitab  Pepakem Cirebon  antara  lain  memuat  tentang  kasus  penculikan,  pencurian  dan  kehilangan orang,  pencuri  tertangkap,  pembunuhan  dengan  ilmu  hitam,  pembegalan  dan memasuki rumah orang lain tanpa izin 25 .
Dibanding kasus lainnya, kasus pencurian menurut Ibi Satibi dapat ditemukan dalam banyak ketentuan hukum. Hal ini menunjukan kondisi dimana kitab ini disusun dan  diberlakukan  merespon  tindakan-tindakan  pencurian  yang  marak  di  tengah masyarakat.  Pencurian  yang  didefinisikan  dengan  pengambilan  suatu  barang  milik orang  lain  tanpa  seizinnya,  menempatkan  ketentuan  mengenai  hal  ini  hampir disamakan dengan hukuman qisas . Ketentuannya sangat kental nuansa tekstualitas al-
Qur’an  yang  menjelaskan  tentang  pencurian  yang  dilakukan  laki-laki  maupun perempuan dihukum potong tangan, sebagaimana termaktub dalam Q.S.  Al-Maidah (5): 38. Dalam kitab Pepakem ketentuan tentang pencurian dijelaskan di bawah ini 26 :
/29/Yèn  amêksa  sarira  kalahna  paduné  lan  aja  pilih  papan.  Poma-poma  dèn asil. Yèn ana wong anakokakên anênahanên pêksaguna. Yèn ana wong sinuduk ing  maling  aja  sira  dhêndha  sakaroné  karané  ngapa  iku  ora  duwé  dosa sasawujudé. Lan ing dalêma jalal sangêtoné ing Allah Tangala. Yèn ana wong mêmaling  kalêbu  kisas,  kisasana  tugêlên  tangané  têngên.  Yèn  kongsi  gênêp pindho tugêlên kang tangané kiwa.Yèn gênêp ping têlu tugêlên sukuné têngên. Yèn  gênêping  pat  tugêlên  sukuné  kiwa.  Ikilah  ujaré  ukum,  bèn  wong  lanang bêcik wong wadon tugêlên tangané ukumé maling. Sanajan ingaran ana maling mati  angambil  donya  sasandhanag  uripé  wong  malaku  ing  wêngi  yèna  upêti kang  ora  agawa  obor.  Sanadyan  pangulu  sanadyan  mantria,  prayia  umumé maling lan trapêna parèntahira.
24 Ibid ., hlm. 55.
25 Ibi Satibi, Produk…, Op.Cit ., hlm. 133.
26 Ibid ., hlm. 134.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Kodrat Alam: Relevansi Penyelesaian Tindak Pidana Adat Melalui Sistem Peradilan Jaksa Pipitu Dalam Pepakem Cirebon Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

## 2. Ketentuan Living Law dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023
KUHP  yang  berlaku  di  Indonesia  berasal  dari Wetboek  van  Strafrecht  voor Nederlandsch-Indie ( Staatsblad 1915:  732).  Setelah  Indonesia  merdeka  pada  tahun 1945, Wetboek  van  Strafrecht tersebut  masih  berlaku  berdasarkan  Pasal  I  Aturan Peralihan    UUD  1945.  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1946  Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara II No. 9), Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch- Indie disebut sebagai KUHP dan dinyatakan berlaku untuk Pulau Jawa dan Madura, sedangkan  daerah  lain  akan  ditetapkan  kemudian  oleh  Presiden.  Usaha  untuk mewujudkan adanya kesatuan hukum pidana untuk seluruh wilayah NKRI itu, secara de facto belum dapat  terwujud karena terdapat  daerah pendudukan Belanda sebagai akibat aksi militer Belanda I dan II yang untuk daerah tersebut masih berlaku Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie dengan segala perubahannya. Sejak saat itu, dapat  dikatakan  bahwa  setelah  kemerdekaan  tahun  1945  terdapat  dualisme  hukum pidana  yang  berlaku  di  Indonesia  dan  keadaan  itu  berlangsung  hingga  tahun  1958 dengan  diundangkannya  Undang-Undang  No.  73  Tahun  1958.  Undang-Undang tersebut  menetapkan  bahwa  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1946  tentang  Peraturan Hukum  Pidana  dengan  semua  perubahan  dan  tambahannya  berlaku  untuk  seluruh wilayah  Indonesia.  Dengan  demikian,  berlakulah  hukum  pidana  materiel  yang seragam  untuk  seluruh  Indonesia  yang  bersumber  pada  hukum  yang  berlaku  pada tanggal  8  Maret  1942,  yaitu Wetboek  van  Strafrecht  voor  Nederlandsch-Indie yang selanjutya disebut KUHP.
Sejak  Indonesia  merdeka  telah  banyak  dilakukan  usaha  untuk  menyesuaikan KUHP  warisan  kolonial  tersebut  sesuai  dengan  perkembangan  kehidupan  sosial lainnya,  baik  nasional  maupun  internasional.  KUHP  telah  beberapa  kali  mengalami pembaruan atau perubahan antara lain 27 :
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
27 Penjelasan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Kodrat Alam: Relevansi Penyelesaian Tindak Pidana Adat Melalui Sistem Peradilan Jaksa Pipitu Dalam Pepakem Cirebon Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
2. Undang-Undang  No.  73  Tahun  1958  tentang  Menyatakan  Berlakunya  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum  Pidana  untuk  Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah KUHP;
3. Undang-Undang  No.  1  Tahun  1960  tentang  Perubahan  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana, yang menaikkan ancarnan hukuman dalam Pasal 359, Pasal 360, dan Pasal 188 KUHP;
4. Undang-Undang  No.  16  Prp.  Tahun  1960  tentang  Beberapa  Perubahan  dalam KUHP yang mengubah frasa “ vijf en twintig gulden ” dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, dan Pasal 407 ayat (1) KUHP menjadi frasa “dua ratus lima puluh rupiah”;
5. Undang-Undang  No.  18  Prp.  Tahun  1960  tentang  Perubahan  Jumlah  Hukuman Denda  dalam  KUHP  dan  dalam  Ketentuan  Pidana  Lainnya  yang  Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945;
6. Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama, yang antara lain telah menambahkan ketentuan Pasal 156a ke dalam KUHP;
7. Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang mengubah ancaman pidana dalam Pasal 303 ayat (1), Pasal 542 ayat (1), dan Pasal 542 ayat (2) KUHP dan mengubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis;
8. Undang-Undang No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal  dalam  KUHP  Bertalian  dengan  Perluasan  Berlakunya  Ketentuan Perundang-undangan  Pidana,  Kejahatan  Penerbangan,  dan  Kejahatan  terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan;
9. Undang-Undang No.  27  Tahun 1999 tentang Perubahan  KUHP  yang  Berkaitan dengan  Kejahatan  terhadap  Keamanan  Negara  khususnya  berkaitan  dengan kriminalisasi terhadap penyebaran ajaran Marxisme dan Leninisme; dan
10. Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  ( living  law )  mendapatkan  porsi pengaturan yang lebih maju dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP apabila  dibandingkan  dengan  KUHP  sekarang  yang  berlaku  hingga  tahun  2025 mendatang.  Hal  ini  terlihat  melalui  Konsideran  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2023 tentang KUHP yang menyatakan bahwa:
Bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Kodrat Alam: Relevansi Penyelesaian Tindak Pidana Adat Melalui Sistem Peradilan Jaksa Pipitu Dalam Pepakem Cirebon Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nsaional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia.
Pengaturan hukum  yang hidup  dalam masyarakat  ( living  law ) kedalam meteri muatan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak serta merta muncul begitu  saja  dan  dilakukan  tanpa  pertimbangan  yang  matang.  Dalam  Draft  Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  tahun  2015  disebutkan  bahwa  Tim  Kompendium  Bidang  Hukum  Pidana Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  dalam  Laporan  Akhir  Tahun  1994-1995 menyatakan  bahwa  pengakuan  terhadap  keberadaan  hukum  tidak  tertulis  ( unwritten law ) sebagai bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat ( living law ), antara lain didasarkan pada sejumlah alasan yang meliputi 28 :
a. Pasal 5 (3) sub b Undang-Undang No. 1 Drt. Tahun 1951 yang intinya mengatur suatu  perbuatan  yang  menurut  hukum  yang  hidup  harus  dianggap  perbuatan pidana,  akan  tetapi  tiada  bandingnya  dalam  Kitab  Hukum  Pidana  Sipil,  maka dianggap diancam dengan hukum yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukum pengganti bilamana hukuman adat yang  dijatuhkan  tidak  diakui  oleh  pihak  yang  terhukum,  bilamana  hukum  adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi  10  tahun  penjara,  dengan  pengertian  bahwa  hukuman  adat  yang  tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas.
b. Resolusi bidang hukum pidana Seminar Hukum Nasional ke-1 Tahun 1963. Butir keempat menyatakan bahwa “yang dipandang sebagai perbuatan-perbuatan jahat tadi adalah perbuatan-perbuatan yang dirumuskan  unsur-unsurnya dalam KUHP ini  atau  dalam  perundang-undangan  lain.  Hal  ini  tidak  menutup  pintu  bagi larangan  perbuatan-perbuatan  menurut  hukum  adat  yang  hidup  dan  tidak menghambat  pembentukan  masyarakat  yang  dicita-citakan  tadi,  dengan  sanksi adat yang masih dapat sesuai dengan martabat bangsa”. Sedangkan resulusi butir kedelapan menyatakan: “Unsur-unsur Hukum Agama dan Hukum Adat dijalinkan dalam KUHP”.
28 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2015, hlm. 26-27.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Kodrat Alam: Relevansi Penyelesaian Tindak Pidana Adat Melalui Sistem Peradilan Jaksa Pipitu Dalam Pepakem Cirebon Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
c. UU Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14  Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan  UU  No.  35  Tahun  1999  dan  dengan  UU  No.  4  tahun  2004,  dan  yang terakhir dengan UU No. 48 Tahun 2009).
− Pasal 14 (1): Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
− Pasal 23 (1): Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis.
− Pasal 27 (1): Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup.
d. Seminar  Hukum  Nasional  IV  tahun1979  Dalam  laporan  sub  B.  II  mengenai “Sistem Hukum Nasional”, dinyatakan antara lain:
1. Sistem hukum nasional harus sesuai dengan  kebutuhan dan kesadaran hukum rakyat Indonesia
2. “…... Hukum Nasional sejauh mungkin diusahakan dalam bentuk tertulis. Di samping itu hukum  yang tidak tertulis  tetap merupakan bagian dari hukum nasional”.
Hal inilah yang disinyalir turut melatarbelakangi adanya kesimpulam mengenai cikal bakal pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat ( living law ) dalam Draft Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  Tahun  2015  yang  menyebutkan  bahwa  pembaruan  hukum pidana  dilatarbelakangi  kenyataan  belum  dirumuskannya  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat  adat  ( the  living  law )  secara  mantap.  Hal  ini,  merugikan  rasa  keadilan masyarakat karena pada dasarnya hukum adat masih berlaku secara efektif, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, HAM dan prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.
Pengaturan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat ( living law ) dalam materi muatan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP antara lain dapat dijumpai dalam beberapa ketentuan yang meliputi:

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Kodrat Alam: Relevansi Penyelesaian Tindak Pidana Adat Melalui Sistem Peradilan Jaksa Pipitu Dalam Pepakem Cirebon Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
Ketentuan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Materi Muatan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP
Sumber: Data yang diolah, Tahun 2023.
Pengakuan tindak pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat ( living law ) sebagai materi muatan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau yang sebelumnya dikenal sebagai tindak pidana adat tersebut, menurut Penjelasannya
No Pasal Ketentuan 1 2 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (l) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang  menentukan  bahwa  seseorang  patut  dipidana  walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini. (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  berlaku  dalam  tempat  hukum  itu  hidup  dan sepanjang  tidak  diatur  dalam  Undang-Undang  ini  dan  sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. (3) Ketentuan  mengenai  tata  cara  dan  kriteria  penetapan  hukum yang  hidup  dalam  masyarakat  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah. 2 Pasal 66 ayat (1) huruf f Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas: f. pemenuhan kewajiban adat setempat. 3 Pasal 96 (1) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat diutamakan  jika  Tindak  Pidana  yang  dilakukan  memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). (2) Pemenuhan  kewajiban  adat  setempat  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dianggap  sebanding  dengan  pidana  denda kategori II. (3) Dalam hal kewajiban adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, pemenuhan kewajiban adat diganti dengan ganti rugi yang nilainya setara dengan pidana denda kategori II. (4) Dalam hal ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi,  ganti  rugi  diganti  dengan  pidana  pengawasan  atau pidana kerja sosial. 4 Pasal 97 Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dijatuhkan  walaupun  tidak  tercantum  dalam  perumusan  Tindak Pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) 5 Pasal 116 huruf b Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b terdiri atas: b. pemenuhan kewajiban adat 6 Pasal 120 ayat (1) huruf d Pidana tambahan bagl Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b terdiri atas: d. pemenuhan kewajiban adat 7 Pasal 597 ayat (2) Pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berupa  pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Kodrat Alam: Relevansi Penyelesaian Tindak Pidana Adat Melalui Sistem Peradilan Jaksa Pipitu Dalam Pepakem Cirebon Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
bertujuan  untuk  lebih  memenuhi  rasa  keadilan  yang  hidup  didalam  masyarakat. Karena dalam kenyataannya di beberapa daerah masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut dipidana. Dalam hal ini hakim dapat  menetapkan  sanksi  berupa  pemenuhan  kewajiban  adat  setempat  yang  harus dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana. Hal tersebut mengandung arti bahwa standar nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat masih tetap dilindungi agar memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu. Keadaan seperti itu tidak  akan  menggoyahkan  dan  tetap  menjamin  pelaksanaan  asas  legalitas  serta larangan analogi yang dianut dalam KUHP.

## 3. Penyelesaian Tindak Pidana Adat dalam Kitab Pepakem Cirebon
Sayuti  Thalib  menyatakan  bahwa  pada  masa  awal  rezim  kolonial,  Belanda memilih untuk tidak ikut campur tangan dengan institusi hukum Islam, seperti: hukum keluarga  Islam,  terutama  menyangkut  masalah  perkawinan  dan  kewarisan.  Namun menurut  Supomo  dan  Djokosutono  perubahan  muncul  ketika  pada  tanggal  25  Mei 1670 VOC mengundangkan Resolusi Pemerintah Hindia Belanda ( Resolutie Freijher der  Indische  Regeering )  yang  juga  disebut  dengan  Koleksi  Hukum  Freijher ( Compendium Freijher ). Resolusi ini merupakan peraturan yang pertama sebagaimana diaplikasikan oleh pengadilan VOC 29 .
Penjelasan  serupa  turut  pula  disampaikan  oleh  Ramulyo  yang  menyatakan bahwa  Kitab  Pepakem  Cirebon  pada  hakikatnya  merupakan  bagian  dari  rangkaian intervensi  pemerintah kolonial  yang melakukan legislasi  terhadap hukum  Islam dan hukum  adat  yang  berlaku  dalam  masyarakat  melalui  Kantor  Dagang  VOC sebagaimana telah dilakukan sebelumnya pada Resolutie der Indische Regeering atau
29 Hamdan  Batubara, Old  Malay  Legal  Digest;  Kodifikasi  Hukum  Islam  Pertama  di  Tanah  Melayu , Jurnal Al-Fikra, Vol. 3 No. 2, Juli-Desember 2004, hlm. 171.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Kodrat Alam: Relevansi Penyelesaian Tindak Pidana Adat Melalui Sistem Peradilan Jaksa Pipitu Dalam Pepakem Cirebon Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
Friyer Compendium yang memuat ketentuan mengenai hukum perkawinan dan waris menurut hukum Islam 30 :
It has been quiet for a while and has not intervened at all. The Netherlands began issuing its policy towards the existence of Islamic law, through the Dutch VOC trading  office  (1602-1880  AD),  on  May  25,  1760,  the  Resolutie  der  Indshe Regeering was issued which contained provisions for the imposition of a set of rules of marriage law and inheritance law according to Islamic law for use in VOC courts for Indonesians. This resolution is known as the Friyer Compendium and  at  the  same  time  can  be  said  to  be  the  first  Islamic  law  legislation  in Indonesia.  This  is  evident  in  the  Cirebon  area  where  there  is  a  product  of legislation  called  Pepakem  Cirebon,  and  previously  there  was  Babad  Tanah Jawa dan Babad Mataram, a legal book whose contents adopted many Islamic legal rules .
Dalam  penelitiannya  mengenai  Kitab  Adat  Pepakem  Cirebon,  Ibi  Satibi menyampaikan beberapa temuan penting sebagai berikut 31 :
1. Pertama.  Pada  abad  ke-18  M.  kitab  adat  Pepakem  telah  berhasil  menjadi kitab hukum standar di Cirebon melalui kodifikasi hukum-hukum adat yang prakarsai  pemerintahan  kompeni.  Keberhasilan  politik  kodifikasi  pada tahun  1768  M.  ini  tidak  terlepas  dari  tiga  strategi  pemerintahan  kompeni dalam upayanya melakukan reformasi hukum pada masanya. Di lain pihak langkah  politik  ini  ditengarai  sebagai  upaya  penetrasi  pemerintahan kompeni  melalui  bidang  hukum.  Mobilisasi  politik  hukum  pemerintahan kompeni  dalam  kodifikasi  akhirnya  hanya  mempertimbangkan  aspek legalitas,  kurang  memperhatikan  hukum-hukum  yang  telah  dan  tengah hidup di masyarakat.
2. Kedua.  Sumber  hukum  adat  dalam  kitab  Pepakem  di  Cirebon  dimana setidaknya  terdapat  lima  kitab  sumber  hukum.  Tiga  di  antaranya  yaitu Kuntaramanawa,  Jayalengkara  dan  Rajaniscaya.  Kitab-kitab  hukum  ini lebih menitikberatkan pada kitab-kitab yang berorientasi pada tradisi hukum Jawa Kuno atau lebih tepatnya pernah menjadi bagian dari sistem peradilan pada  pemerintahan  kerajaan-kerajaan  pra  Islam  di  Jawa,  terutama Majapahit. Di samping itu, ada satu kitab sumber hukum dalam Pepakem yaitu kitab Adilulah yang ditengarai banyak dipengaruhi unsur agama Islam.
30 Faisal dan Adelina Nasution, Legislation of Islamic Law and KHI (The Politics of Identity and the Search for Recognition in The Context of Modern Indonesia) , Jurnal Ahkam Vol. 9 No. 2, November 2021, hlm. 407.
31 Ibi Satibi, Produk ….., Op.Cit ., hlm. 135-136.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Kodrat Alam: Relevansi Penyelesaian Tindak Pidana Adat Melalui Sistem Peradilan Jaksa Pipitu Dalam Pepakem Cirebon Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
Kitab  hukum  ini  pun  tidak  bersumber  dari  khazanah  lokal  Cirebon, melainkan dari kerajaan Islam Demak Bintaro.
3. Ketiga.  Produk  pemikiran  hukum  Islam  dalam  kitab  adat  Pepakem  dapat ditelusuri dalam tiga bidang, yaitu kelembagaan peradilan, hukum acara dan hukum materiil. Ketiganya telah dielaborasi dalam studi ini dan menunjukan adanya  inkulturasi  hukum  Islam  dalam  hukum  adat.  Hal  ini  juga  yang memperkuat bahwa Islamisasi hukum berlangsung melalui proses negosiasi, adaptasi  dan  akomodasi.  Sebaliknya,  hukum  adat  yang  telah  ada  terikat dengan  hukum  sejarah  dan  karenanya  terjadi  modernisasi  hukum,  yang menempatkan hukum Islam yang tadinya “asing” menjadi bagian integral dari hukum di kerajaan Islam Cirebon.
Demikian pula pendapat Mason C. Hoadley yang menyatakan 32 :
1. Pertama, kodifikasi hukum  ini dalam kenyataannya menurut Mason tidak ubahnya meletakkan hibridasasi hukum yang ada dan tumbuh di kalangan kerajaan-kerajaan Jawa. Sumber-sumber hukum itu mengambil dari banyak tradisi  hukum  Jawa  kuno  dan  sedikit  dari  fikih  Islam,  semisal  Jaya Lengkara,  Kutaramanawa,  Raja  Niscaya,  Undang-undang  Mataram  dan Adilullah. Dalam proyek kodifikasi ini, pihak Belanda seringkali melakukan kecurangan  dalam  bentuk  memodifikasi  teks-teks  hukum  adat  sesuai kepentingan mereka dan menuliskannya kembali untuk kepentingan urusan pemerintahan dan standar administrasi hukum pemerintahan kolonial.
2. Kedua,  dalam  klaimnya,  penetrasi  VOC  dan  Belanda  terhadap  sistem perundang-undangan di Indonesia masa lampau merupakan prestasi negara kolonial dalam memfasilitasi Islamisasi atau syariatisasi yang dikehendaki. Politik kodifikasi ini harus diakui memberikan dampak berupa pergeseran paradigma hukum di Jawa dan beralihnya tradisi lisan menjadi tradisi tulis, meskipun  bahwa  teks  hukum  adat  jawa  yang  digantikan  dengan  aturan berbahasa  Jawa-Belanda,  isinya  lebih  disesuaikan  dengan  kepentingan administrasi dan ekonomi pemerintah Hindia Belanda ataupun pihak VOC.
Pepakem  Cirebon  yang  berisi  kumpulan  hukum  Jawa  tua  yang  semula merupakan  kompilasi  ketentuan-ketentuan  hukum  Hindu,  kemudian  mengalami perubahan-perubahan  yang  tampak  adanya  pengaruh  Islam.  Keberadaan  Pepakem Cirebon  merupakan kompilasi berbagai kitab hukum Jawa Kuno yang meliputi kitab hukum Raja Niscaya, Undang-Undang Mataram, Jaya Lengkara, Kontra Menawa, dan
32 Ibi Satibi, Nilai-Nilai Islam dalam Hukum Adat Pepakem; (Studi Atas Kitab Adilullah Kesultanan Cirebon Abad XVIII , Lembaga Penelitian IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2013, hlm. 60-61.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Kodrat Alam: Relevansi Penyelesaian Tindak Pidana Adat Melalui Sistem Peradilan Jaksa Pipitu Dalam Pepakem Cirebon Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
Adilullah 33 .  Ahmad  Rofiq  menyatakan  Pepakem  Cirebon  (1758)  yang  dipakai  oleh Kesultanan  Cirebon  berisi  hukum  Islam  terutama  dalam  bidang  pidana,  namun kemudian  pihak  Belanda  menghentikannya  dengan  alasan  masyarakat  tidak menjalankannya  secara  serius 34 dan  pemberlakuannya  tidak  mendapatkan  sambutan positif  dari  masyarakat  pribumi.  Karena  kitab  hukum  tersebut  pada  dasarnya  bukan hukum  yang  nyata-nyata  berlaku  dikalangan  rakyat,  tetapi  berasal  dari  hukum  fiqih Islam dan kitab-kitab kuno 35 .
Menurut  substansinya,  Pepakem  Cirebon  merupakan  naskah  berisi  “Jaksa Pepitu” yaitu catatan hukum perundang-undangan yang dipakai oleh negara Cirebon (kesultanan  Cirebon).  Sumber  dari  undang-undang  itu  adalah  peraturan  perundang- undangan Mataram. Diuraikan pula pada naskah ini tentang hukuman dan denda yang disebabkan oleh pelanggaran hukum 36 :
“... Wondéning  kangjeng  sultan  sakawan  hangenggénaken  hing  ngenggén satunggal,  sakilén  ning  ngalunnalun  kasepuhan.  Winastan  kajaksan  hing ngenggén  punika,  panggénan  ning  jaksa  pipitu.  Hamirahos  kangjeng  sultan anom, jaksa nipun kakalih, kangjeng sultan sepuh jaksa nipun kakalih, kangjeng sultan  carbon,  jaksa  nipun  satunggal,  Kangjeng  panembahan,  jaksa  nipun kakalih ...” (Ada empat Kanjeng Sultan ditempatkan di satu tempat tinggal, di sebelah  barat  alun-alun  kasepuhan.  Dikatakan  kejaksaan  berada  di  sana, tempatnya tujuh jaksa. Dikatakan kanjeng Sultan Anom, jaksa berjumlah dua, kanjeng  Sultan  Sepuh  jaksanya  dua,  kanjeng  Sultan  Cirebon  jaksanya  satu, kanjeng Panembahan jaksanya dua...).
“... Punika papakem. Kang kanggé hing nagari carbon hangsal ing nganyuthad saking papakem, raja niscaya saking papakema ngundhang ngundhang mataram, saking  Jayalangkara  saking  ké  (tidak  terbaca)  nlara  manapa  saking  pakem hadillullah...” (... Inilah pepakem. Untuk digunakan di Negeri Cirebon didapat
33 Sahid  HM, Legislasi  Hukum  Islam  di  Indonesia;  Studi  Formalisasi  Syariat  Islam ,  Pustaka  Idea, Surabaya, 2016, hlm. 33.
34 Mursyid  Djawas,    dan  Sri  Astuti  A.  Samad, Konflik,  Adat  dan  Ketahanan  Keluarga:  Pola Penyelesaian  Sengketa  dalam  Masyarakat  Aceh  Menurut  Hukum  Islam ,  Samarah:  Jurnal  Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2020, hlm. 74.
35 Ibi Satibi, Nilai-Nilai ….. , hlm. 61. 36 Zulkarnain  Yani, Katalog  Naskah  Keagamaan  Cirebon  2;  Koleksi  Keraton  Kacirebonan  Koleksi Bambang Irianto Koleksi Raden Panji Prawirakusuma , PT. Pustaka Alvabet, Jakarta, 2019, hlm. 22- 23.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Kodrat Alam: Relevansi Penyelesaian Tindak Pidana Adat Melalui Sistem Peradilan Jaksa Pipitu Dalam Pepakem Cirebon Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
dari hasil mencatat catatan pepakem, raja niscaya dari peraturan undang-undang Mataram,  dari  Jayalangkara  dari  (tidak  terbaca)  adapun  dari  pakem hadilullah…).
Sistem pengadilan yang berlaku dalam Kitab Pepakem Cirebon menurut Mason C. Hoadley, disamping diberlakukan Pengadilan Karta atau Pengadilan Jaksa Pepitu, juga  mengenal  Pengadilan  Penghulu.  Berbeda  dengan  pengadilan  Kadhi  di  Banten, Pengadilan penghulu menurut Pepakem Cirebon memiliki setidaknya tiga kompetensi perkara, yaitu:
1. Beberapa  kejahatan  yang  disebut  dalam  kitab  hukum  Raja  Niscaya  dan biasanya termasuk perbuatan-perbuatan yang berat dan diancam hukuman mati, misalnya perbuatan meracun orang, membakar dan kejahatan lainnya.
2. Perbuatan-perbuatan  yang  terlarang  dan  dapat  dijatuhi  hukuman  siksaan badan; dan
3. Perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang yang termasuk golongan tertentu yang mendapat privilegiatum.
Ada  lagi  kategorisasi  yang  dimuat  dalam  Papekem  Cirebon  tentang  perkara- perkara hukum. Dengan merujuk pada Kitab Jaya Lengkara, kitab ini menyebut tiga kategori perkara berdasarkan sifat-sifatnya yang harus diadili, yaitu 37 :
1. Igama,  yaitu  perkara-perkara  yang  mengenal  keagamaan  dan  harus diselesaikan atas dasar hukum Islam.
2. Drigama, yaitu perkara-perkara yang tidak mengenal keagamaan dan harus diselesaikan atas dasar hukum adat.
3. Toyagama,  yaitu  perkara-perkara  yang  keputusannya  tergantung  kepada hasil  sesuatu  percobaan  yang  berat.  Misalnya  pembahasan  mengenai pentingnya umat manusia untuk melakukan keseimbangan selama hidup di dunia.
Daftar  ancaman  hukuman  dalam  Kitab  Pepakem  Cirebon  menurut  De  Haan sebagaimana  dikutip  Hoadley  diantaranya  terdiri  dari:  pemenjaraan,  pengecapan, penggantungan,  yang  diikuti  dengan  membiarkan  mayat  di  tiang  gantungan  sampai membusuk dan berbagai macam tindakan amputasi. Meskipun ada keringanan acaman
37 Ibi Satibi, Nilai-Nilai..., Op.Cit., hlm. 68.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Kodrat Alam: Relevansi Penyelesaian Tindak Pidana Adat Melalui Sistem Peradilan Jaksa Pipitu Dalam Pepakem Cirebon Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
hukuman  terbantukan  dengan  adanya  ketentuan  ancaman  hukuman  yang  bersumber dari  Surya  Alam,  sebuah  kitab  hukum  yang  disinyalir  memiliki  kesamaan  dengan Adilulah  dalam  Pepakem  Cirebon,  berupa  pengasingan  narapidana.  Ketentuan  ini dipahami Mason C. Hoadley sebagai bentuk kompromi antara hukum Jawa dan hukum Belanda 38 .  Ketentuan  lainnya  yang  memuat  ancaman  pidana  dalam  Kitab  Pepakem Cirebon antara lain terlihat melalui distribusi kekuasaan kehakiman kepada jaksa 39 :
Punika  prabaning  jaksa,  yèn  sampun  nyata  sampun  nyata  aksara  tigang prakara,  iku  kang  ingaran  jêksa  kang  ana  sadurungé  ngucap.  ikilah  aksaran déwan, yèn kabênêr pangangsiné kang apadu karoné tanapi yèn ora padhang nggoné  apadu  wong  pêdhotên  poking  ilaté.  Jajênêng  yèn  tan  kangdi  pratula. Supitên wêsi abang cangkêmé pinêrung kupingé karo panglakuné yèn ora bênêr dènya anglakoni anênulisi tugêlên tangané karo colokên matané karo yèn ora tinrap  paukumé  binuwang  têka  nêgara  winatêsakên (Inilah  jaksa  penguasa pemutus  semua  perkara,  yang  nyata  akan  tiga  perkara,  dimana  sebelum  ia memutuskan  maka  ia  berujar  kepada  dewan,  apabila  ada  orang  yang  bersalah maka  putuskanlah  lidahnya,  yang  dinamakan  kangdipratula,  apabila  tidak  ada pembelaan  maka  potonglah  bibirnya  dengan  besi  merah,  hidung  dan  kakinya, kalau  tidak  benar  dalam  bersaksi  potonglah  tangannya  dan  dikeluarkan  bola matanya,  dan  apabila  tidak  diterapkan  dengan  hukuman  itu  maka  dibuang  di negara lain).
Meskipun mengarah pada perlukaan jasmaniah, namun bentuk-bentuk hukuman tersebut  masih  terkesan  bersifat  metaforik.  Karena  selain  tidak  menyebut  jenis pelanggaran dan perkaranya secara rinci, jenis-jenis hukuman tampak tidak beraturan, antara lain diputuskan lidahnya ( kangdipratula ), dipotong bibirnya dengan besi merah, dipotong hidung, dipotong kaki, dipotong, tangannya, dikeluarkan bola matanya dan dibuang di negara lain 40 .
Selanjutnya  apabila  dihubungkan  dengan  ketentuan  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat  ( living  law )  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2  Undang-Undang  No.  1 Tahun 2023 tentang KUHP, maka diperoleh analisa terhadap keabsahan berlakunya
38 Ibid ., hlm. 70.
39 Ibid ., hlm. 131. 40 Ibid ., hlm. 131.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Kodrat Alam: Relevansi Penyelesaian Tindak Pidana Adat Melalui Sistem Peradilan Jaksa Pipitu Dalam Pepakem Cirebon Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
Kitab  Pepakem  Cirebon  sebagai  bagian  daripada  penyelesaian  tindak  pidana  adat dengan uraian sebagai berikut:
Pertama .  Kitab  Pepakem  Cirebon  merupakan  bentuk  legislasi  pemerintah Belanda  terhadap  hukum  Islam  dan  hukum  adat  yang  dikodifikasikan  sebagai  kitab hukum  standar  yang  berlaku  di  Kesultanan  Cirebon.  Isinya  bersumber  pada  kitab hukum Jawa Kuno seperti: kitab hukum Raja Niscaya, Undang-Undang Mataram, Jaya Lengkara,  Kontra  Menawa,  dan  Adilullah  yang  teks  hukumnya  telah  dimodifikasi sesuai dengan kepentingan pemerintah kolonial.
Kedua .  Tindak  pidana  adat  dalam  Kitab  Pepakem  Cirebon,  sebagian  besar bersifat tertulis ( written law ) dan telah diatur dalam KUHP sehingga tidak termasuk kedalam pengertian hukum  yang hidup  dalam masyarakat  ( living  law ) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP,  serta  telah  lama  tidak  berlaku  dalam  kehidupan  masyarakat  di  wilayah  eks Kesultanan Cirebon.
Ketiga. Jenis-jenis pidana adat dalam Kitab Pepakem Cirebon termasuk kedalam jenis pidana pokok yang tidak memenuhi kesesuaian dengan pengaturan pidana adat dalam  KUHP,  serta  dianggap  mengandung  unsur  pembalasan  ( qishas /retributif) sehingga bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, HAM dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.
Keempat .  KUHP  tidak  mengakui  adanya  bentuk  pidana  adat  lainnya  di  luar Pemenuhan Kewajiban Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f yang  mempunyai  kedudukan  sebanding  dengan  pidana  denda  kategori  II  atau penggantiannya melalui ganti rugi yang nilainya setara dengan pidana denda kategori II,  pidana  pengawasan,  dan  pidana  kerja  sosial  yang  dijatuhkan  sebagai  pidana tambahan  (suplementer)  dalam  hal  penjatuhan  pidana  pokok  dianggap  tidak  cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Kodrat Alam: Relevansi Penyelesaian Tindak Pidana Adat Melalui Sistem Peradilan Jaksa Pipitu Dalam Pepakem Cirebon Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
Kelima . Penyelesaian tindak pidana adat melalui sistem peradilan Jaksa Pipitu dalam  Kitab  Pepeakem  Cirebon  yang  memonopoli  pelaksanaan  tugas  penyelidikan, penyidikan,  penuntutan  dan  peradilan,  dinilai  tidak  lagi  relevan  dengan  kondisi kekekinian yang mengharuskan adanya distribusi kewenangan dalam hal pelaksanaan penyelidikan  dan  penyidikan  oleh  Kepolisian,  penuntutan  oleh  Kejaksaan  dan kekuasaan kehakiman oleh lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung.

## D. PENUTUP
1. Penyelesaian tindak pidana adat melalui sistem peradilan Jaksa Pipitu dalam Kitab
Pepakem  Cirebon  dilaksanakan  melalui  mekanisme  penyelesaian  perkara kejahatan yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang Jaksa (Mantri) yang menjalankan fungsi yudikatif dan menjadi unsur keterwakilan dari 3 (tiga) Keraton Kesultanan Cirebon, yaitu: Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman dan Keraton Kacirebonan. Dalam menjalankan tugasnya, Jaksa Pipitu bertugas untuk menerima pengaduan atau  gugatan,  melakukan  penyelidikan,  dan  melakukan  pemeriksaan  di pengadilan. Selain itu, Jaksa Pipitu berfungsi juga sebagai penuntut umum atau pelaksana  tuntutan,  pelaku  penyidikan  dalam  suatu  perkara  tertentu,  panitia penanggungjawab peradilan, pemberi masukan atau wawasan hukum, dan pihak yang  memberikan  putusan  yang  harus  bulat  terhadap  suatu  kasus.  Selain  itu, secara praktis dewan ini juga memiliki fungsi arbitrase karena dapat memberikan upaya  damai  kepada  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  perkara  sebelum melaksanakan persidangan di pengadilan.
2. Berlakunya tindak pidana adat dalam Pepakem Cirebon sebagai living law bersifat irelevan  dengan  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2023 tentang  KUHP  karena  tidak  memenuhi  kriteria  “sepanjang  tidak  diatur  dalam Undang-Undang  ini  dan  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Hal

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Kodrat Alam: Relevansi Penyelesaian Tindak Pidana Adat Melalui Sistem Peradilan Jaksa Pipitu Dalam Pepakem Cirebon Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
ini  didasarkan  pada  alasan  bahwa  tindak  pidana  adat  dalam  Kitab  Pepakem Cirebon  sebagian  besar  bersifat  tertulis  ( written  law )  dan  telah  diatur  dalam KUHP, serta mempunyai jenis pemidanaan yang mengandung unsur pembalasan ( qishas /retributif).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Manan, Pengadilan Agama; Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI , Kencana, Jakarta, 2019.
A.  Chozin  Nasuha, Dialektika  Islam  dan  Kebudayaan  Cirebon ,  Annual Conference  on  Islamic  Studies  (ACIS)  Ke-10,  Banjarmasin  1-4 November 2010.
Alfan  Firmanto, Historiografi  Islam  Cirebon  (Kajian  Manuskrip  Sejarah Islam Cirebon) , Jurnal Lektur Keagamaan, , Vol. 13 No. 1, 2015. Abdul Wahid, et.al., Memperkuat Simpul Ekonomi Kerakyatan Wilayah Pesisir;
Bank Indonesia dan Perkembangan Ekonomi Cirebon , Bank Indonesia Institute, Jakarta, 2022. Admin, Penjelasan KUHP Baru Berlaku Tahun 2025 , https://kumparan.com/kumparannews/penjelasan-kuhp-baru-berlaku- tahun-2025-1zOPbTDsE6u, diakses pada 8 Juni 2023.
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional, Draft  Naskah  Akademik  Rancangan Undang-Undang  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP) , Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2015.
Didik  Pramono,  Misbahudin,  dan  Lomba  Sultan, Pertimbangan  Sosiologis Penegakan  dan  Pengamalan  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7 No. 2 Tahun 2023.
Faisal dan Adelina Nasution, Legislation of Islamic Law and KHI (The Politics of Identity  and  the  Search  for  Recognition  in  The  Context  of  Modern Indonesia) , Jurnal Ahkam Vol. 9 No. 2, November 2021. Hamdan Batubara, Old Malay Legal Digest; Kodifikasi Hukum Islam Pertama di Tanah Melayu , Jurnal Al-Fikra, Vol. 3 No. 2, Juli-Desember 2004. Heru Erwantoro, Sejarah Singkat Kerajaan Cirebon , Jurnal Patanjala, Vol. 4 No. 1, Mei 2012.
Humas  BPHN, Kepala  BPHN:  Sudahi  Pro-Kontra,  Pemerintah  Tampung Berbagai Masukan Terkait RUU KUHP , https://www.bphn.go.id/index.php/pubs/news/read/202106051246223 3/kepala-bphn-sudahi-pro-kontra-pemerintah-tampung-berbagai-
masukan-terkait-ruu-kuhp, diakses pada 8 Juni 2023.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Kodrat Alam: Relevansi Penyelesaian Tindak Pidana Adat Melalui Sistem Peradilan Jaksa Pipitu Dalam Pepakem Cirebon Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
Ibi  Satibi, Nilai-Nilai  Islam  dalam  Hukum  Adat  Pepakem;  (Studi  Atas  Kitab Adilullah Kesultanan Cirebon Abad XVIII , Lembaga Penelitian  IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2013.
________, Produk Pemikiran Hukum Islam di Kerajaan Islam Cirebon Abad Ke-
18  M  (Studi  Atas  Kitab  Hukum  Adat  Pepakem) ,  Jurnal  Saintifika Islamica, Vol. 1 No. 2 Juli Desember 2014. Issha Harruma, Pro Kontra RKUHP , https://nasional.kompas.com/read/2022/07/05/00400071/pro-kontra- rkuhp, diakses pada 8 Juni 2023.
Ihda  Aulia  Rahmah, Pro  Kontra  Pengesahan  RKUHP ,  13  Desember  2022, https://pdb-lawfirm.id/pro-kontra-pengesahan-rkuhp/,  diakses  pada  8 Juni 2023.
Mursyid  Djawas,  dan  Sri  Astuti  A.  Samad, Konflik,  Adat  dan  Ketahanan Keluarga:  Pola  Penyelesaian  Sengketa  dalam  Masyarakat  Aceh Menurut Hukum Islam , Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2020.
Miftakhur  Ridlo,  As-Syari’ah:  Jurnal  Hukum  Islam, Sejarah  Perkembangan Peradilan  Agama  pada  Masa  Kesultanan  dan  Penjajahan  Sampai Kemerdekaan , Vol. 7 No. 2, 2021. Muhibudin  Kamali, Kritik  Pengesahan  UU  KUHP,  Dewan  Pers:  Demokrasi Sedang Terancam , https://nasional.sindonews.com/read/962775/12/kritik-pengesahan-uu- kuhp-dewan-pers-demokrasi-sedang-terancam-1670404377, diakses pada 8 Juni 2023. Sahid HM, Legislasi Hukum Islam di Indonesia; Studi Formalisasi Syariat Islam , Pustaka Idea, Surabaya, 2016.
Syifa’ dan Nabila Saifin Nuha Nurul Haq, Politik Hukum Islam Era Kesultanan , Jurnal Reflektika, Vol. 13 No. 1 Januari-Juni 2017. Tendi,  Joko  Marihandono,  dan  Abdurakhman, Between  the  Influence  of Customary, Dutch, and Islamic Law; Jaksa Pepitu and Their Place in Cirebon Sultanate History , Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies, Vol.
57 No. 1 2019. Zulkarnain  Yani, Katalog  Naskah  Keagamaan  Cirebon  2;  Koleksi  Keraton Kacirebonan  Koleksi  Bambang  Irianto  Koleksi  Raden  Panji Prawirakusuma , PT. Pustaka Alvabet, Jakarta, 2019.