Sartono  (2022)  Perumusan  Norma  Sanksi  Serta  Penegakan  Hukum  dalam  Undang-Undang  Pajak Indonesia, Syntax Idea, 4(2), https://doi.org/ 10.36418/syntax-idea.v4i2.1774 E-ISSN: 2684-883X
Published by: Ridwan Institute
Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 4, No. 2, Februari 2022

## PERUMUSAN  NORMA  SANKSI  SERTA  PENEGAKAN  HUKUM  DALAM UNDANG-UNDANG PAJAK INDONESIA

## Sartono
Universitas Jayabaya Jakarta, Indonesia Email: sartonosar1953@gmail.com

## Abstrak
Pajak  sebagai  salah  satu  sumber  penerimaan  negara  memiliki  empat  rumusan norma  sanksi  dalam  pungutan  pajak,  terdapat  dua  rumusan  sanksi  pidana  yang bersinggungan dengan sanksi administrasi dengan memberi ruang atau kesempatan penegakan  hukum  diselesaikan  dengan  mendahulukan  cara  administratif  hal  ini bertentangan  dengan  asas  ultimum  remidium  mengakibatkan  tidak  kepastian hukum.  Metode  Peneitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yuridis  normatif  yang sumber  bahan  hukum  terutama  adalah  bahan  hukum  sekunder,  yang  terdiri  dari bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  Penerapan  ultimum  remedium  disebabkan  karena dua alasan yakni Pertama, tidak adanya ukuran atau parameter “untuk kepentingan penerimaan  negara”  dan  kedua,  “penghentian  penyidikan  dilakukan  setelah  wajib pajak  melunasi  utang  pajak  atau  tidak  atau  kurang  dibayar”.  Penerapan  asas ultimum remedium dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap wajib pajak digunkan apabila  instrumen  hukum  lain  seperti  hukum  adsministrasi  atau  hukum  perdata tidak efektif. Tujuan pajak bukan menghukum dan memberi nestapa kepada pelaku tetapi  mengakhiri  pelanggaran  dan  memulihkan  keadaan  demi  untuk  kepentingan penerimaan negara
Kata Kunci: tenaga kerja; alih daya; perjanjian kerja waktu tertentu

## Abstract
Taxes as a source of state revenue have four formulations of sanctions norms in tax collection,  there  are  two  formulations  of  criminal  sanctions  that  intersect  with administrative sanctions by providing space or opportunity for law enforcement to be resolved by prioritizing administrative methods. This is contrary to the ultimum remidium  principle  resulting  in  legal  uncertainty. This  normative  juridical  legal research  analyzed  secondary  legal  materials  as  the  main  data,  consisting  of primary  legal  materials,  secondary  legal  materials,  and  tertiary  legal  materials. The  primary  legal  materials  strengthened  the  secondary  legal  materials.  Legal materials  were  qualitatively  analyzed  using  juridical  analysis.  The  results  showed that the implication of the ultimum remedium is due to two reasons, first, there is no measure  or  parameter  "for  the  benefit  of  state  revenue"  and  second,  "the termination  of  the  investigation  is  carried  out  after  the  taxpayer  has  paid  the  tax debt  or  is  not  paid  or  is  underpaid.  The  implication  of  the  ultimum  remedium principle  in  imposing  criminal  sanctions  on  taxpayers  is  used  if  other  legal instruments such as administrative law or civil law are not effective. The purpose of
taxes is not to punish and give sorrow to the perpetrators but to end violations and restore the situation for the sake of state revenue.
Keywords: tax; sanction norm; criminal sanctions
Received: 2022-01-22; Accepted: 2022-2-05; Published: 2022-02-20

## Pendahuluan
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang secara konstitusional dinyatakan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  (UUD  1945)  bahwa  pajak  dan  pungutan  lain  yang  bersifat  memaksa  untuk keperluan  negara  diatur  dengan  undang-undang.  Pembentukan  undang-undang  sebagai dasar  pungutan  pajak  dimaksudkan  untuk  memberi  kepastian  hukum  dalam  pungutan pajak.  Pungutan  pajak  sudah  menjadi  keharusan  dalam  hidup  masyarakat  dan merupakan  suatu  hal  yang  pasti  terjadi (Respati,  Qurbani,  &  Syafi’i,  2020) seperti dinyatakan (Bendesa,  I  K.  G.;  Wiwin  Setyari,  2020) di  dunia  ini  tidak  ada  yang  pasti selain kematian dan pajak).
Pungutan  pajak  dalam  undang-undang  dijalankan  sesuai  sistem self-assessment sebagai  sistem  yang  memberi  kepercayaan  kepada  Wajib  Pajak  untuk  melakukan penghitungan,  penyetoran  dan  pelaporan  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  dilakukan sepenuhnya  dengan  penilaian  atau  inisiatif  sendiri (Supadmi  &  Andryani,  2011). Melalui sistem ini undang-undang pajak menganggap Wajib Pajak mampu menghitung sendiri,  memahami  peraturan  pajak,  punya  kejujuran  tinggi  serta  sadar  pentingnya membayar  pajak.  Keberhasilan  sistem self-assessment sangat  tergantung  tingkat kepatuhan  Wajib  Pajak  melaksanakan  pemenuhan  kewajiban  pajak  kepada  negara (Eliyah, Ompusungu, & Hidayat, 2016).
Dari sisi hukum, keberlakuan sistem self-assessment memberi hak kepada Wajib Pajak tidak boleh diintervensi oleh pejabat pajak, kecuali hanya memberikan pelayanan dengan  cara  bagaimana  menggunakan  hak  tersebut (Saidi,  2018). Pejabat  pajak  hanya bersifat  pasif  sedangkan  Wajib  Pajak  bersifat  aktif.  Dalam  keberhasilan  sistem self- assessment didasarkan  empat  hal,  yaitu  (i)  kesadaran  pajak  ( tax  consciousness), (ii) kejujuran  ( honesty ),  (iii)  hasrat  membayar  pajak  ( tax  mindedness ),  dan  (iv)  disiplin pajak  ( tax  discipline ) (Beti,  Made,  &  Dianawati,  2016). Ketika  sistem  tidak  berjalan sesuai  undang-undang  dan  mengakibatkan  jumlah  pajak  yang  dibayar  tidak  benar, kepada Wajib Pajak dikenakan sanksi.
Namun  demikian,  apabila  terdapat  kekeliruan  dalam  penghitungan,  penyetoran dan  pelaporan  pajak  yang  mengakibatkan  jumlah  pajak  dibayar  tidak  sesuai  dengan keadaan  sebenarnya,  undang-undang  memberi  kesempatan  kepada  Wajib  Pajak  untuk melakukan  pembetulan  SPT.  Terdapat  tiga  kondisi  atau  syarat  dapat  melakukan pembetulan  yang  didasarkan  pada  kemauan  atau  kesadaran  sendiri,  yaitu,  Pertama, belum  dilakukan  tindakan  pemeriksaan,  dengan  konsekuensi  dikenakan  sanksi administrasi bunga 2% per bulan dari pajak kurang dibayar.
Rumusan  sanksi  berkaitan  dengan  menyampaikan  SPT  dan tidak menyampaikan SPT,  yang  terindikasi  tindak  pidana  dalam  empat  rumusan  sanksi,  Pertama,  tidak dikenakan  sanksi  pidana  apabila  kealpaan  dilakukan  pertama  kali  dengan  konsekuensi melunasi kekurangan pajak ditambah sanksi kenaikan 200% dari pajak kurang dibayar. Pasal 13A UUKUP menyatakan:
Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau  melampirkan  keterangan  yang  isinya  tidak  benar  sehingga  dapat  menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama  kali  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak  dan  Wajib  Pajak  tersebut  wajib  melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
Kedua, tidak dikenakan sanksi pidana apabila ada permintaan Menteri Keuangan untuk  menghentikan  penyidikan,  dengan  konsekuensi  melunasi  sanksi  administrasi denda sebesar 4 kali pajak kurang dibayar, sebagaimana dinyatakan Pasal 44B UUKUP:
Ayat  (1):  Untuk  kepentingan  penerimaan  negara,  atas  permintaan  Menteri Keuangan,  Jaksa  Agung  dapat  menghentikan  penyidikan  tindak  pidana  di  bidang perpajakan  paling  lama  dalam  jangka  waktu  6  (enam)  bulan  sejak  tanggal  surat permintaan.
Ayat  (2):  Penghentian  penyidikan  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  hanya  dilakukan  setelah  Wajib  Pajak  melunasi utang  pajak  yang  tidak  atau  kurang  dibayar  atau  yang  tidak  seharusnya  dikembalikan dan  ditambah  dengan  sanksi  administrasi  berupa  denda  sebesar  4  (empat)  kali  jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.
Ketiga,  dikenakan  sanksi  pidana  karena  kealpaan  setelah  yang  pertama,  dengan sanksi  denda  1  kali,  paling  banyak  2  kali  dari  pajak  kurang  atau  tidak  dibayar, atau kurungan  3  bulan,  paling  lama  1  tahun,  sebagaimana  dinyatakan  Pasal  38  UUKUP: Setiap orang yang karena kealpaannya:
a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan
b. …
sehingga  dapat  menimbulkan  kerugian  pada  pendapatan  negara  dan  perbuatan tersebut  merupakan  perbuatan  setelah  perbuatan  yang  pertama  kali  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  13A,  didenda  paling  sedikit  1  (satu)  kali  jumlah  pajak  terutang yang  tidak  atau  kurang  dibayar  dan  paling  banyak  2  (dua)  kali  jumlah  pajak  terutang yang  tidak  atau  kurang  dibayar,  atau  dipidana  kurungan  paling  singkat  3  (tiga)  bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.
Keempat,  dikenakan  sanksi  pidana  karena  kesengajaan,  dengan  sanksi  pidana penjara  6  bulan,  paling  banyak  6  tahun dan denda  2  kali  dari  pajak  kurang  atau  tidak dibayar, paling banyak 4 kali, sebagaimana dinyatakan Pasal 39 UUKUP: Setiap orang yang dengan sengaja:
a. tidak  mendaftarkan  diri  untuk  diberikan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  atau  tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
b. …dstnya sampai huruf I,
sehingga  dapat  menimbulkan  kerugian  pada  pendapatan  negara  dipidana  dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling  sedikit  2  (dua)  kali  jumlah  pajak  terutang  yang  tidak  atau  kurang  dibayar  dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
Dari empat rumusan norma sanksi di atas (Pasal 13A, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 44B)  terdapat  dua  rumusan  sanksi  pidana  yang  bersinggungan  dengan  sanksi administrasi  dengan  memberi  ruang  atau  kesempatan  penegakan  hukum  diselesaikan dengan  mendahulukan  cara  administratif,  yaitu  Pasal  13A  dan  Pasal  44B  yang disebabkan dua hal, yakni: (i) kesalahan karena kealpaan pertama kali; dan (ii) adanya kepentingan  penerimaan  negara.  Rumusan  dari  norma  sanksi  tersebut  menimbulkan ketidakjelasan  atau  kekaburan  norma  ( vague  van  normen )  dan  ketidakpastian  dalam penegakan  hukumnya.  Misalnya  frasa  ‘tidak  dikenai  sanksi  pidana  apabila  kealpaan pertama  kali  dilakukan  wajib  pajak,’  (Pasal  13A)  serta  frasa  ‘untuk  kepentingan penerimaan  negara,  atas  permintaan  Menteri  Keuangan,  Jaksa  Agung  dapat menghentikan  penyidikan,’  (Pasal  44B).  Bahkan  norma  sanksi  dalam  Pasal  13A menimbulkan pertanyaan ‘siapa yang dapat menentukan Wajib Pajak telah melakukan tindakan hukum bersifat kealpaan, apakah penyidik dari aparatur pajak atau berdasarkan putusan  hakim  pengadilan?’  Selanjutnya,  terdapat  dua  rumusan  norma  sanksi  pidana pajak yang tidak bersinggungan dengan sanksi administrasi yaitu Pasal 38 dan Pasal 39, yang  disebabkan  dua  hal,  yakni:  (i)  kesalahan  bersifat  kealpaan  setelah  yang  pertama; dan (ii) kesalahan bersifat kesengajaan.
Ketika  penegakan  hukum  ( law  enforcement )  terhadap  norma-norma  yang  telah disebutkan di atas, yaitu sanksi administrasi yang bersinggungan dengan pidana (Ayem &  Listiani,  2019), apabila  dikaitkan  dengan  doktrin  ilmu  hukum ultimum  remedium ataupun primum  remedium ,  persinggungan  rumusan-rumusan  norma  sanksi  dimaksud kerap  menimbulkan  masalah  ketidakadilan  maupun  ketidakpastian (Hasibuan,  Ablisar, Marlina, & Barus, 2015). Sekalipun undang-undang pajak telah menegaskan pengenaan sanksi  pidana  merupakan  upaya  terakhir  ( ultimum  remedium )  untuk  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak, adanya  persinggungan  rumusan  norma  sanksi  yang tidak  jelas, dalam penegakan hukumnya telah menimbulkan ketidakpastian.
Ketidakjelasan atau kekaburan norma ( vague van normen ) dalam rumusan norma sanksi  pajak  tampak  dalam  penegakan  hukum  terhadap  beberapa  kasus  yang  sudah berkekuatan  hukum  tetap  ( inkracht  van  gewijsde )  yang  patut  menjadi  kajian  untuk dilakukan  analisis  hukum  terhadap  masalah-masalah  di  bidang  hukum  pajak  berkaitan dengan norma sanksi pajak. Berakibat pada ketidakpastian dalam penegakan hukumnya. Ketidakjelasan  atau  kekaburan  norma  dapat  memberi  kesewenangan  hukum  atau diskresi lebih kuat bagi aparatur pajak (fiskus) memberi ketidakadilan bagi wajib  pajak dalam  penegakan  hukumnya.  Disisi  lain,  penyusunan  norma  hukum  dalam  undang-
undang ditujukan untuk tujuan ketertiban sekaligus pendidikan bagi masyarakat (Pane, 2011).

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  atau  doktrinal,  yaitu penelitian  yang  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  ( law  in  book )  dalam  suatu  tata hukum yang koheren (Barus, 2013) serta nilai-nilai hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.  pertimbangan  dan  penalaran  hukum  hakim  dalam  perkara  pidana  pajak maupun  administrasi  pajak,  agar  dapat  memahami  persoalan  hukum  ( legal  issue )  secara lebih  holistik  digunakan  beberapa  pendekatan.  Pertama,  pendekatan  perundang-undangan ( statute  approach )  yang  dilakukan  terhadap  bahan  hukum  yang  ada  yang  menjadi  tema penelitian (Ibrahim, 2013).

## Hasil Dan Pembahasan
Hukum  pidana  dalam  arti  “ ius  poenale ” yang  memuat  larangan  terhadap  perbuatan yang  bertentangan  dengan  hukum  ( onrech )  dan  mengenakan  suatu  penderitaan  kepada yang melanggar larangan tersebut, maupun sebagai “ ius poenandi ” yang merefleksikan hak negara  atau  alat-alat  perlengkapan  negara  untuk  mengancam  dan  mengenakan  pidana terhadap  perbuatan  tertentu,  merupakan  hukum  yang  sanksinya  lebih  berat  dibandingkan dengan sanksi bidang hukum lain seperti hukum perdata dan hukum administrasi (Muladi, Diah Sulistyani, & SH, 2021).
Hukum  pidana  sebagai ultimum  remedium atau  sebagai  alat  terakhir  apabila  usaha- usaha lain tidak bisa dilakukan (Rahmawati, 2013), ini disebabkan karena sifat pidana yang menimbulkan nestapa, demikan pada pelaku kejahatan, sehingga sebisa mungkin dihindari penggunaan  pidana  sebagai  sarana  pencegah  kejahatan (Hasibuan  et  al.,  2015). Fungsi hukum  pidana  yang  besifat  subsidair  tersebut  juga  sering  disebut  dengan ultimum remedium atau  sebagai  obat  terakhir,  yaitu  sebagai  obat  yang  baru  akan  digunakan manakala  obat  lain  diluar  hukum  pidana  sudah  tidak  dapat  efektif  digunakan (Saraswati, 2015).
Pelanggaran  atas  ketentuan  perpajakan  yang  tergolong  perbuatan  tindak  pidana perpajakan  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  berkaitan  dengan  SPT  beserta  sanksinya adalah sebagai berikut:
a. Kealpaan  Bagi  Wajib  Pajak  Tindak  pidana  perpajakan  yang  termasuk  kealpaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 UU KUP, yang menentukan setiap orang yang karena  kealpaannya:  Tidak  menyampaikan  SPT;  dan  Menyampaikan  SPT  dengan  isi yang  tidak  benar  dan  tidak  lengkap,  atau  melampirkan  keterangan  yang  isinya  tidak benar. Tindak pidana perpajakan yang terjadi karena kealpaan wajib pajak tidak hanya diatur dalam Pasal 38 tetapi juga diatur dalam Pasal 13A UU KUP menyatakan bahwa: “Wajib pajak yang karena kelapaanya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan  keterangan  yang  isinya  tidak  benar  sehingga  dapat  menimbulkan kerugian  pada  pendapatan  negara,  tidak  dikenai  sanksi  pidana  apabila  kealpaan
tersebut  pertama  kali  dilakukan  oleh  wajib  pajak  dan  wajib  pajak  tersebut  melunasi kekurangan  pembayaran  jumlah  administrasi  berupa  kenaikan  sebesar  200%  (dua ratus  persen)  dari  jumlah  pajak  yang  kurang  dibayar  yang  ditetapkan  melalui penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar .” Dicantumkannya pasal 13 A UU KUP ini menegaskan bahwa hukum pajak lebih mendominasi kepentingan dan kemanfaatan dari sisi penerimaan negara dengan lebih memberikan sanksi mendominasi kepentingan dan kemanfaatan dari sisi penerimaan negara dengan lebih memberikan alternatif pada pemberian sanksi administratif sebagai pengganti sanksi pidana kepada wajib pajak.
b. Kesengajaan Bagi Wajib Pajak
Tindak  pidana  perpajakan  yang  termasuk  perbuatan  disengaja  yang dilakukan  wajib  pajak  disebutkan  dalam  Pasal  39  UU  KUP,  yang  menentukan setiap orang dengan sengaja:
1. Tidak  mendaftarkan  diri  untuk  diberikan  NPWP  atau  tidak  melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
2. Menyalahgunakan  atau  menggunakan  tanpa  hak  NPW  atau  Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
3. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT);
4. Menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  dan/atau  keterangan  yang  isinya  tidak benar atau tidak lengkap;
5. Menolak untuk melakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak;
6. Memperlihatkan  pembukuan,  pencatatan,  dan  dokumen  lain  yang  palsu  atau dipalsukan  seolah-olah  benar,  atau  tidak  mengambarkan  keadaan  yang sebenarnya;
7. Tidak  menyelenggarakan  pembukuan  atau  pencatatan  di  Indonesia,  tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
8. Tidak  menyimpan  buku,  catatan  atau  dokumen  yang  menjadi  dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari  pembukuan  yang  dikelola  secara  elektronik  atau  diselenggarakan  secara program aplikasi on-line di Indonesia;
9. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.
Kemudian perbuatan sengaja dari wajib pajak juga diatur dalam Pasal 39A UU
KUP, bahwa setiap orang yang dengan sengaja:
1. Menerbitkan  dan/atau  menggunakan  faktur  pajak  bukti  pemungutan  pajak,  bukti pemotongan  pajak  dan/atau  bukti  setoran  pajak  yang  tidak  berdasarkan  transaksi yang sebenarnya; atau
2. Menerbitkan  faktur  pajak  tetapi  belum  dikukuhkan  sebagai  Pengusaha  Kena Pajak.
Persoalan  Pasal  44B  UU  KUP,  dimana  mengubah  sanksi  pidana  dengan  sanksi administrasi  bisa  mengusik  rasa  keadilan  di  masyarakat.  Namun  justru  dengan mengubah  cara  menerapkan  hukum  mengacu  pada  aturan  hukum  yang  sudah  diatur, akan menjadikan rasa keadilan yang diinginkan. Tujuan hukum memang bukan semata- mata untuk kepastian hukum saja tetapi juga untuk memenuhi rasa keadilan dan untuk
kemanfaatan.  Bila  ada  wajib  pajak  yang  telah  disidik  tidak  harus  dilimpahkan  ke pengadilan  tapi  diberi  pengampunan  asal  mau  melunasi  utang  pajak  beserta  sanksi administrasinya.
Penegakan  hukum  pidana  di  bidang  pajak  tentunya  juga  mempunyai  tujuan tertentu  yaitu  agar  ketentuan  hukum  di  bidang  pajak  dapat  dijalankan  sebagaimana mestinya  sehingga  dapat  mewujudkan  keadilan,  kepastian,  dan  keseimbangan  antara para pihak yang terlibat didalamnya. Pelaksanaan Self-Assessment System dalam sistem perpajakan di Indonesia menuntut wajib pajak untuk aktif menghitung, melaporkan dan membayar  sendiri  jumlah  pajak  yang  terhutang  kepada  negara.  Artinya  bahwa  wajib pajak  telah  diberikan  kepercayaan  penuh  oleh  negara.  Namun  demikian,  kepercayaan tersebut  tidak  serta  merta  diberikan  begitu  saja.  Aparat  pajak  tetap  memiliki  peran dalam  pelaksanaan  perpajakan,  yaitu  peran  dengan  fungsi  pelayanan,  pembinaan  atau penyuluhan,  pengawasan  dan  penerapan  sanksi.  Fungsi-fungsi  tersebut  menjadikan aparat pajak berperan sebagai pelayan publik. Aparat pajak sebagai pelayan publik tentu saja  harus  mampu  melayani  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  serangkaian  proses pembayaran pajak.
Self-Assessment  System tidak  semata-mata  hanya  menjadi  tuntutan  bagi  wajib pajak untuk meningkatan kepatuhan pajak akan tetapi perlu didorong dengan dukungan tingginya  tingkat  kualitas  aparat  pajak  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Tanpa  kualitas aparat  pajak  yang  baik  tampaknya  cita-cita  untuk  menjadikan  pajak  sebagai  tumpuan harapan  pembiayaan  pembangunan  dengan  sendirinya  akan  menggangu  program pembangunan  yang  dicanangkan  yang  pada  akhirnya  akan  menggangu  kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.
Penyelesaian  hukum  tindak  pidana  pajak  bisa  diselesaikan  dengan  jalur administrasi seperti dimaksud dalam ketentuan Pasal 44B ayat (1) UU KUP menyatakan sebagai  berikut:  “Untuk  kepentingan  penerimaan  negara,  atas  permintaan  Menteri Keuangan,  Jaksa  Agung  dapat  menghentikan  penyidikan  tindak  pidana  dibidang perpajakan  paling  lama  dalam  jangka  waktu  6  (enam)  bulan  sejak  tanggal  surat permintaan.  Penjelasan:  Untuk  kepentingan  negara  dan  atas  permintaan  Menteri Keuangan,  Jaksa  Agung  dapat  menghentikan  penyidikan  tindak  pidana  perpajakan sepanjang perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan.
Kepentingan penerimaan negara merupakan alasan bagi Jaksa Agung untuk dapat menghentikan penyidikan atas permintaan dari Menteri Keuangan (Sofian & Hasibuan, 2020). Adapun yang dimaksud dengan kepentingan penerimaan negara tidak ada ukuran atau parameter yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 44B UU  KUP  hanya  menyatakan:  “Jaksa  Agung  dapat  menghentikan  penyidikan  tindak pidana perpajakan sepanjang perkara tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan”.
Peluang  penyelesaian  secara  administrasi  ini  diberikan  kepada  wajib  pajak  agar dapat dimanfaatkan untuk menghentikan proses penyidikan yang dilakukan oleh Dirjen pajak (Hasibuan et al., 2015). Wajib pajak harus menunjukan adanya itikad baik untuk menyelesaikan  masalah  perpajakan  yang  muaranya  berbasis  pada  tindak  pidana perpajakan.  Wajib  pajak  yang  tidak  menunjukan  itikad  baik  untuk  menyelesaikan
masalah  tindak  pidana  perpajakan  berarti  harus  dipandang  telah  mengabaikan  peluang proses penyelesaian secara administrasi.
Untuk  memperoleh  penghentian  penyidikan,  maka  wajib  pajak  mengajukan permohonan  secara  tertulis  kepada  Menteri  Keuangan  dengan  memberikan  tembusan kepada Dirjen Pajak. Permohonan ini dilampiri dengan pernyataan pengakuan bersalah dan  kesanggupan  melunasi  pajak.  Setelah  menerima  permohonan  penghentian penyidikan  dari  wajib  pajak,  Menteri  Keuangan  lalu  meminta  kepada  Dirjen  Pajak untuk  melakukan  penelitian  dan  memberikan  pertimbangan  dalam  mengambil keputusan  apakah  permohonan  wajib  pajak  ini  bisa  diterima  atau  harus  ditolak.  Jika Menkeu menyetujui permohonan wajib pajak, Menteri Keuangan akan megajukan surat permintaan  kepada  Jaksa  Agung  untuk  menghentikan  penyidikan.  Namun  jika  tidak, Menkeu akan menyampaikan surat pemberitahuan kepada wajib pajak.

## Kesimpulan
Penerapan  ultimum  remedium  disebabkan  karena  dua  alasan  yakni  Pertama,  tidak adanya  ukuran  atau  parameter  “untuk  kepentingan  penerimaan  negara”  dan  kedua, “penghentian  penyidikan  dilakukan  setelah  wajib  pajak  melunasi  utang  pajak  atau  tidak atau kurang dibayar”. Penerapan asas ultimum remedium dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap wajib pajak digunkan apabila instrumen hukum lain seperti hukum adsministrasi atau  hukum  perdata  tidak  efektif.  Penerapan  ultimum  remedium  dalam  ketentuan perpajakan lebih dilihat pada skala prioritas yang akan dituju yaitu lebih ditekankan pada optimalisasi penerimaan negara, bukan pada aspek pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44B UU KUP. Penerapan asas ultimum remedium digunakan agar pendapatan negara lebih meningkat  dari  pendapatan  sektor  pajak  karena  pelaku  tindak  pidana  perpajakan bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya, sehingga dalam  penerapan  perundang-undangan  lebih  diutamakan  pendapatan  negara.  Kedudukan asas  ultimum  remedium  dalam  Undang-Undang  perpajakan  yang  diatur  dalam  Pasal  44B UU  KUP  agar  secara  efisien  dapat  diterapakan  oleh  Dirjen  Pajak.  Tujuan  pajak  bukan menghukum  dan  memberi  nestapa  kepada  pelaku  tetapi  mengakhiri  pelanggaran  dan memulihkan keadaan demi untuk kepentingan penerimaan negara. Pemberian ukuran atau parameter  yang  jelas  dalam  peraturan  perundang-undangan  apa  yang  dimaksud  dengan “Untuk  kepentingan  penerimaan  negara”  agar  dapat  diperkirakan  jumlah  kerugian  yang dialami oleh negara pada saat terjadinya tindak pidana perpajakan

## BIBLIOGRAFI
Ayem,  Sri,  &  Listiani,  Listiani.  (2019).  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan,  Penegakan Hukum (Law Enforcement) Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai  Penggelapan  Pajak  (Tax  Evasion). Jurnal  Riset  Akuntansi  Terpadu ,
12 (1). Google Scholar
Barus,  Zulfadli.  (2013).  Analisis  filosofis  tentang  peta  konseptual  penelitian  hukum normatif  dan  penelitian  hukum  sosiologis. Jurnal  Dinamika  Hukum , 13 (2),  307– 318. Google Scholar
Bendesa,  I  K.  G.;  Wiwin  Setyari,  &.  Ni  Putu.  (2020).  Kebijakan  Fiskal  dalam  Trend Pembangunan  Ekonomi  Jangka  Panjang  Indonesia. Jurnal  Ekonomi  Kuantitatif Terapan , 13 (1).
Beti,  Agustina,  Made,  Anwar,  &  Dianawati,  Eris.  (2016).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib Pajak  (Tax  Consciouness),  Kejujuran  Wajib  Pajak  (Tax  Honesty),  Kemauan Membayar  Dari  Wajib  Pajak  (Tax  Mindedness),  Kedisiplinan  Wajib  Pajak  (Tax Disclipne)  Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Tax Complience). Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi , 4 (1). Google Scholar
Eliyah,  Eliyah,  Ompusungu,  Arles  P.,  &  Hidayat,  Nur.  (2016).  Penerapan  Self Assessment,  Pengetahuan  Wajib  Pajak,  Pemeriksaan  Pajak  dan  pada  Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP) , 3 (01), 95–108. Google Scholar
Hasibuan, Sarah, Ablisar, Madiasa, Marlina, Marlina, & Barus, Utari Maharany. (2015). Asas  Ultimum  Remedium  Dalam  Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Tindak Pidana  Perpajakan  oleh  Wajib  Pajak. USU  Law  Journal , 3 (2),  115–125. Google Scholar
Ibrahim, Johnny. (2013). Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, cet. 7. Malang: Bayumedia Publishing . Google Scholar
Muladi, S. H., Diah Sulistyani, R. S., & SH, C. N. (2021). Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal . Penerbit Alumni. Google Scholar
Pane,  Thorkis.  (2011).  Kemungkinan  Peraturan  Perundangan-Undangan  Di  Bawah Undang-Undang  Sebagai  Obyek  Pengujian  Mahkamah  Konstitusi. Jurnal  Hukum & Pembangunan , 41 (3), 398–420. Google Scholar
Rahmawati, Nur Ainiyah. (2013). Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium. Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan , 2 (1).

## Google Scholar
Respati, Riskha Indah, Qurbani, Indah Dwi, & Syafi’i, R. Imam Rahmat. (2020). Asas certainty  dalam  mekanisme  pembayaran  kewajiban  bea  perolehan  hak  atas  tanah
dan bangunan. Jurnal Cakrawala Hukum , 11 (3). Google Scholar
Saraswati,  Putu  Sekarwangi.  (2015).  Fungsi  Pidana  Dalam  Menanggulangi  Kejahatan.
Jurnal Advokasi , 5 (2). Google Scholar
Supadmi,  Ni  Luh,  &  Andryani,  Wiwik.  (2011).  Analisis  Tingkat  Pemahaman  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Pada  Pelaksanaan  Self  Assesment  System  Dalam Melaksanakan  Kewajiban  Perpajakan. Jurusan  Akuntansi,  Fakultas  Ekonomi Universitas Udayana . Google Scholar
Copyright holder: Sartono (2022)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: