## NURANI HUKUM : JURNAL ILMU HUKUM
Volume 2 Nomor 2, Desember 2019, hlm. (1-13) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2655-7169 | e-ISSN: 2656-0801 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/index

## Pergeseran Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Produk Hukum Yang Berdasarkan Pancasila

## Ahmad Ainun Najib
Mahasiswa Pascasarjana FH UII Jl. Cik Di Tiro No. 1, Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta E-mail: rb.aanajib@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i2.8641
Info Artikel
|Submitted : 24 Juli 2020 |Revised : 15 Agustus 2020 |Accepted : 15 Agustus 2020
How to cite: Ahmad Ainun Najib, “Pergeseran Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Produk Hukum Yang Berdasarkan Pancasila”, Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 2 No. 2, (Desember, 2019)”, hlm. 1-13.

## ABSTRACT
Pancasila as a legal ideal (rechtsidee) in its implementation is still not running as it should. One of the problems is influenced by the quality of legislators who are members of political parties. The poor quality of human resources produced by the party in turn also has an impact on the formation of laws that do not reflect the ideals of law. The problem discussed in this paper is about shifting the role of political parties in realizing legal products based on Pancasila. The research method used in this paper is the normative legal research method, legislation and conceptual approach, based on the position of the Pancasila as a legal ideal, and the role of political parties in the Pancasila  Law State. The findings obtained are that political parties have a very strategic role in translating the aspirations of the people, besides that political parties also have a role in realizing legal products based on Pancasila. But so far, this role has experienced a shift caused by the crisis of political party ideology, weak membership system and regeneration of political parties, poor political education, minimal party funding resources, and the massive corruption of legislation.
Keywords: Political Parties, Pancasila, Legal Products

## ABSTRAK
Pancasila  sebagai  cita  hokum  ( rechtsidee )  dalam  pelaksanaannya  masih  belum  berjalan sebagaimana mestinya. Permsalahan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh kualitas pembentuk undang-undang  yang  merupakan  anggota  dari  partai  politik.  Buruknya  kualitas  sumber  daya manusia yang dihasilkan oleh partai pada gilirannya juga berdampak pada pembentukan undang- undang yang tidak mencerminkan cita hokum. Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini ialah mengenai  pergeseran  peran  partai  politik dalam  mewujudkan  produk  hukum  yang berdasarkan Pancasila.  Metode  penelitian  yang  dipergunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  metode  penelitian hukum  normatif,  serta  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual,  dengan mendasarkan  pada  kedudukan  Pancasila  sebagai  cita  hukum,  serta  peran  partai  politik  dalam Negara  Hukum  Pancasila.  Temuan  yang  didapat  yaitu  partai  politik  mempunyai  peran  yang sangat  strategis  dalam  menerjemahkan  aspirasi  masyarakat,  selain  itu  Partai  politik  juga mempunyai peran untuk mewujudkan produk hukum yang berdasarkan Pancasila. Namun sejauh ini, peran tersebut mengalami pergeseran disebabkan oleh krisis ideologi partai politik, lemahnya sistem keanggotaan dan kaderisasi partai politik, buruknya pendidikan politik, sumber pendanaa partai yang minim, dan massifnya korupsi legislasi.
Kata Kunci : Partai Politik, Pancasila, Produk Hukum

## A. LATAR BELAKANG
Seminggu setelah diangkat, Presiden  B.J.  Habibie  dengan  berani membuka keran demokrasi yang sebelumnya sempat tersumbat selama 39 tahun  sejak  diterbitkannya  Dekrit  Oleh Presiden Soekarno. Satu tahun berselang, pada tahun 1999 Indonesia
melaksanakan  pemilihan  umum  bebas pertama  sejak  1955. 1 Tren  posistif golembang  reformasi  terus  berlanjut hingga  berhasil  melakukan  amandemen UUD  1945.  Suatu  keputusan  sejarah yang  sungguh  luar  biasa  di  mana terwujud  konsensus  yang  sedemikian luas  mengawali  wajah  baru  Indonesia yang betul-betul demokratis. Kesuksesan konsensus  tersebut  semakin  dibenarkan dengan keberhasilan pelaksanaan pemilu di tahun-tahun selanjutnya. 2
Perubahan  iklim  yang  semakin demokratis  tersebut  pada  gilirannya menempatkan  partai  politik  pada  posisi yang  sangat  signifikan. 3 Partai  politik diyakini  sebagai  tonggak  demokrasi yang  dapat  menentukan  perwakilan rakyat di parlemen dan juga menentukan  pemimpin  negara.  Hal tersebut  ditegaskan  oleh  Thomas  Meyer yang  menyatakan  bahwa  partai  politik mempunyai  peran  menerjemahkan  nilai dan  kepentingan  suatu  masyarakat  dari bawah  ke  atas  untuk  kemudian dikristalisasikan melalui peraturan perundang-undangan,
peraturan
1 Ahmad  Yani,  “Analisis  Kontruksi Struktural  dan  Kewenangan  DPR  dalam  Fungsi Legislasi  Berdasarkan  Undang-Undang  1945”, Dalam Jurnal  Konstitusi ,  Vol.  15,  No.  2  Juni  2018, hlm. 353.
2 Franz  Magnis-Suseno, Kebangsaan, Demokrasi,  Pluralisme  (Bunga  Rampai  Etika  Politik AKtual) , Penerbit Kompas, Jakarta, 2015, hlm. 64. 3 Suryo  Gilang  Romadlon,  “Implikasi Pergeseran  Sistem  Politik  terhadap  Hukum  dan Birokrasi  di  Indonesia”, Jurnal  Konstitusi ,  Vol.  13, No. 4 Desember 2016, hlm. 869.
kebijakan  dan  program  lainnya  bagi rakyat. 4
Namun demikian, peran strategis partai  politik  tersebut  pada  akhirnya seringkali menggiring partai politik pada sikap pragmatis yang berakibat merusak sendi-sendi  bernegara. 5 Pemilu  sebagai pesta  demokrasi  rakyat  tak  jarang diselundupi oleh kepentingan oligarki di dalamnya. 6 Hal  tersebut  semakin  jelas dengan timpangnya keberhasilan pemilu yang  ternyata  tidak  serta  merta membawa  perubahan  sosial  yang  lebih baik pada kesejahteraan masyarakat.
Pergeseran  peran  partai  politik yang cenderung pragmatis tersebut pada gilirannya  pula  merongrong  kualitas lembaga  negara  yang  sumber  daya manusianya  berasal  dari  partai  politik, termasuk di dalamnya ialah DPR selaku lembaga  pembentuk  undang-undang. Sehingga  hal  tersebut  turut  berakibat pada  produk  hukum  yang  dihasilkan seringkali  dicurigai  dan  berujung  pada judicial  review . 7 Bukti  mencolok  yang terbaru ialah ketika RUU KPK yang sejak awal  ditolak  oleh  berbagai  kalangan masyarakat karena dinilai akan melemahkan  KPK  justru  tetap  saja disahkan. 8 Hal tersebut semakin
4 Thomas  Mayer  dalam  Bayu  Dwi Anggono,  “Telaah  Peran  Partai  Politik  untuk Mewujudkan  Peraturan  Perundang-Undangan yang  Berdasarkan  Pancasila”, Jurnal  Konstitusi , Vol. 16, No. 4 Desember 2019, hlm. 704.
5 Aprista  Ristyawati,  “Penguatan  Partai
Politik sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian dan Pelembagaan Demokrasi”, Jurnal  Administrative  Law  and Governance ,  Vol.  2,  No.  4  November  2019,  hlm. 711.
6 Sholehudin  Zuhri,  “Resultan  Politik  dan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  14/PUU- XI/2013  dalam  Politik  Hukum  Pemilu”, Jurnal Konstitusi , Vol. 15, No. 2 Juni 2018, hlm. 329.
7 Muhammad  Reza  Maulana,  “Upaya
Menciptakan Produk Hukum Berkualitas Konstitusi Melalui Model Preventif Review”, Jurnal Konstitusi , Vol. 15, No. 4 Desember 2018, hlm. 775.
8 https://nasional.kompas.com/read/2019 /09/18/11032741/mulusnya-pengesahan-revisi- uu-kpk-abai-kritik-hingga-tak-libatkan-
menguatkan  kesan  negatif  masyarakat terhadap  lembaga  negara  yang  sarat dengan tarik ulur kepentingan elit partai politik.
Jika merujuk pada aturan yuridisnya mengenai pembentukan undang-undang, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  telah  menegaskan bahwa  materi  muatan  undang-undang yang  dibentuk  oleh  DPR  merupakan cerminan  yang  bersumber  dari  tujuan dan  cita  bangsa,  yakni  Pancasila. 9 Oleh karena  itu,  materi  muatan  yang  dimuat dalam  pembentukan  undang-undang sudah seharusnya tidak merugikan hak- hak  konstitusi  masyarakat.  Selain  itu, pembentukan  undang-undang  mesti dilakukan  secara  komprehensif  dengan memperhatikan 3 (tiga) dimensi, 10 yakni: masa  lalu  terkait  dengan  sejarah perjuangan  bangsa,  masa  kini  yaitu kondisi  objektif  yang  ada  sekarang,  dan memandang  masa  depan  yang  dicita- citakan.
Adanya pengujian terhadap suatu  Undang-Undang  yang  dianggap inkonstitusional oleh masyarakat merupakan akibat dari tidak dilaksanakannya Pancasila
sebagai bintang  pemandu  dan  harmonisasi hukum  sebagaimana  mestinya. 11 Hal tersebut  erat  kaitannya  dengan  partai politik  sebagai insrastruktur  politik yang mempunyai  peran  dalam  menentukan kulitas  baik  buruknya  lembaga  negara ( suprastruktur  politik ).  Dengan  demikian tuntutan  untuk  melakukan  evaluasi
kpk?page=all,  diakses  pada  tangal  18  Oktober 2019.
9 Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.
10 Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan Indonesia  dalam  Winda  Wijayanti,  “Eksistensi Undang-Undang  Sebagai  Produk  Hukum  dalam Pemenuhan  Keadilan  Bagi  Rakyat”,  Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 1, 2013, hlm. 180.
11 Muhammad Reza Maulana, Op.Cit , hlm. 779.
terhadap partai politik menjadi mendesak  untuk  diupayakan.  Hal tersebut  untuk  memastikan  bahwa sumber daya manusia di lembaga negara yang  berasal  dari  partai  politik  benar- benar  mempunyai  kapsitas  sehingga menghasilkan  produk  hukum  yang berkualitas  yang  berdasarkan  nilai-nilai Pancasila.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum  normatif,  yaitu penelitian  terhadap  asas-asas  dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan,  pendapat  ahli. Bahan  hukum  yang  digunakan  antara lain  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  1945,  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2008  tentang Partai  Politik,  Undang-Undang  Nomor 12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan.  Bahan- bahan hukum yang telah dikelompokkan dan diklasifikasikan selanjutnya dianalisis secara deskriptif.

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pancasila Sebagai Cita Hukum Perjalanan Indonesia pasca reformasi banyak memperlihatkan
kekecewaan  yang  mendalam. 12 Selain karena  menguatnya  oligarki  dan  dinasti politik,  yang  tak  kalah  membuat  miris ialah  produk  hukum  yang  dihasilkan oleh pembuat undang-undang seringkali dianggap  bermasalah  dan  berakhir  di meja Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dinilai sebagai akibat dari rapuhnya para pembentuk undang-undang dalam memahami  dan  memaknai  Pancasila sebagai cita dan sumber hukum. 13 Adapun mengenai Sumber hukum, menurut Sudikno Mertokusumo
12 Franz Magnis-Suseno, Op-Cit, hlm.65. 13 Muhammad  Erwin, Filsafat  Hukum (Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia dalam  Dimensi  Ide  dan  Aplikasi) ,  Rajawali  Pers, Depok, 2011, hlm. 437.
pada hakekatnya adalah tempat
menemukan  dan  menggali  hukum  itu sendiri. 14 Lebih  lanjut  ia  menjelaskan bahwa  sumber  hukum  dibagi  menjadi sumber  hukum  materiil  dan  sumber hukum  formil.  Sumber  hukum  materiil merupakan  tempat  dari  mana  materi hukum itu diperoleh. Sedangkan sumber hukum  formil  merupakan  tempat  atau sumber  dari  mana  suatu  peraturan memperoleh kekuatan hukum. 15 Pancasila  dalam  hal  ini  termasuk  dalam sumber  hukum  materiil  yang  berfungsi sebagai bintang pemandu yang
memberikan  pedoman  dan  bimbingan dalam  merumuskan  isi  materi  undang- undang. 16 Oleh  karena  itu,  setiap  isi materi  peraturan  perundang-undangan tidak  boleh  bertentangan  dengannya. Jika  itu  terjadi,  maka  peraturan  tersebut harus dibatalkan. 17
Menurut  Kaelan,  sebagai  sumber tertib  hukum  Indonesia,  maka  Pancasila tercantum  dalam  ketentuan  tertinggi yaitu  Pembukaan  UUD  1945,  yang kemudian dikongkritisasikan atau dijabarkan dalam  pasal-pasal  UUD  1945 serta  peraturan  di  bawahnya. 18 Lebih lanjut  ia  merincikan  sebagai  berikut:  (1) Pancasila  sebagai  dasar  negara  adalah sumber  dari  segala  sumber  hukum Indonesia.  Dengan  demikian  Pancasila merupakan  asas  kerokhanian  tertib hukum Indonesia yang dalam Pembukaan  UUD  1945  dijelmakan  lebih lanjut ke dalam Empat Pokok Pikiran; (2) meliputi suasana kebatinan
( Geislichenhintergrund )  dari  UUD  1945;
(3)  mewujudkan  cita-cita  hukum  bagi
14 Sudikno  Mertokusumo, Mengenal Hukum:  Suatu  Pengantar ,  Cahaya  Atma  Pustaka,
Yogyakarta, 2010, hlm. 107.
15 Ibid , hlm. 108
16 Maria Farida dalam Bayu Dwi Anggono, Op.Cit , hlm.702. 17 Ni’matul  Huda, Hukum  Tata  Negara Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm.78.
18 Kaelan, Negara  Kebangsaan  Pancasila , Paradigma, Yogyakarta, 2013, hlm. 472.
dasar negara (baik tertulis maupun tidak tertulis);  (4)  mengandung  norma  yang mengharuskan  UUD  1945  mengandung isi  yang  mewajibkan  penyelenggara negara  memegang  teguh  cita-cita  moral rakyat  yang  luhur;  (5)  merupakan sumber  semangat  bagi  UUD  1945,  bagi penyelenggara  negara,  para  pelaksana pemerintahan.  Dengan  semangat  yang bersumber  pada  asas  kerokhanian negara  sebagai  pandangan  hidup bangsa, maka dinamika masyarakat dan negara akan tetap diliputi dan diarahkan asas kerokhanian negara. 19
Dengan  adanya  sumber  hukum tersebut,  Hans  Klasen  merumuskan sebuah  sistem  hukum  dengan  bentuk bangunan  piramida  yang  dikenal dengan stufenbautheory . 20 Pandangan hukum tersebut kemudian dianut dalam tatanan  sistem  hukum  Indonesia,  di mana norma hukum ditempatkan dalam suatu  sistem  yang  berjenjang,  berlapis, dan  berkelompok.  Dalam  arti,  bahwa norma hukum tersebut harus bersumber pada  norma  hukum  yang  lebih  tinggi, dan  norma  hukum  yang  lebih  tinggi harus  bersumber  pada  norma  hukum yang  lebih  tinggi  lagi,  begitu  seterusnya sampai  pada  suatu  norma  sumber hukum tertinggi negara, yakni Pancasila. 21 Dengan  demikian  Pancasila sebagai  sumber  dari  segala  sumber hukum ditempatkan pada posisi puncak piramida yang diibaraktkan seperti mata air  yang  menetes  ke  bawah  yang menghidupi dan menjiwai norma-norma di bawahnya.
Lebih  lanjut,  Jimly  Asshiddiqie menyebutkan bahwa Pancasila merupakan filosofische  grondslag , common platforms dan kalimatun  sawa ,  Pancasila
19 Ibid , hlm. 473.
20 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum , Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 298.
21 Jazim  Hamidi  dalam  Tanto  Lailam, “Kontsruksi  Pertentangan  Norma  Hukum  dalam Skema  Pengujian  Undang-Undang”, Jurnal Konstitusi , Vol. 11, No. 1, 2014, hlm. 19 .
sebagai  pandangan  hidup  bangsa ( weltanschauung )  berfungsi  sebagai  cita- cita yang harus selalu diusahakan untuk dicapai oleh tiap-tiap manusia Indonesia. 22 Artinya, Pancasila
mengandung nilai-nilai yang berasal dari nilai  keindonesiaan  sendiri.  Pancasila berasal  dari  jiwa  ( volkgeist )  bangsa Indonesia, melekat dalam tubuh
manusia  Indonesia  dan  merupakan  ciri dari  setiap  sikap  dan  tindak  manusia Indonesia seutuhnya.
23 Sila-sila Pancasila menjadi panduan dalam segala pelaksanaan aktivitas masyarakat
maupun  negara,  termasuk  di  dalamnya adalah  panduan  dalam  pembentukan undang-undang.
Lebih  lanjut  Gustaf  Radbruch menyebutkan bahwa cita hukum memiliki  fungsi  regulatif  dan  fungsi konstitutif.  Fungsi  regulatif  bermakna bahwa  cita  hukum  berfungsi  sebagai tolak  ukur  untuk  menguji  apakah  suatu hukum  positif  itu  adil  atau  tidak, sedangkan  fungsi  konstitutif,  berfungsi menentukan  bahwa  tanpa  suatu  cita hukum,  maka  hukum  akan  kehilanga makna. 24 Sebagai  cita  hukum,  Pancasila dapat  memenuhi  fungsi  konstitutif, yakni  menentukan  dasar  suatu  tata hukum  yang  memberi  arti  dan  makna bagi  hukum  itu  sendiri.  Sedangkan dalam fungsi regulatif, Pancasila menentukan apakah suatu hukum positif itu  sebagai  produk  hukum  yang  adil atau tidak. 25 Dengan menjadikan Pancasila  sebagai  sumber  hukum ( rechtsidee )  ini  kemudian  melahirkan konsep negara hukum Pancasila.
22 Jimly  Asshiddiqie  dalam  Tanto  Lailam, Focus  Group  Discussion:  Penegasan  Pancasila Sebagai  Dasar  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia,  Kerjasama  MPR  RI  dengan Universitas Gadjah Mada, 2017 hlm. 1.
23 Muhammad Erwin, Op.Cit , hlm. 446. 24 Hamid  Attamimi  dalam  Kaelan, Op.Cit , hlm. 466.
25 Kaelan, Liberalisasi  Ideologi  Negara
Pancasila , Paradigma, Yogyakarta, 2015, hlm. 323.
Mengenai negara hukum Pancasila, Philipus M. Hadjon
merumuskan  unsur-unsurnya  sebagai berikut:  (1)  keserasian  hubungan  antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan,  asas  ini  akan  menciptakan keserasian  hubungan  antara  pemerintah dan  rakyat;  (2)  hubungan  fungsional yang  proporsional  antara  kekuasaan negara; (3) prinsip penyelesaian sengketa secara  musyawarah  dan  peradilan merupakan sarana terakhir; (4) keseimbangan antara hak dan
kewajiban. 26 Selanjutnya,  Yudi  Latif merumuskan  langkah-langkah  Revolusi
Pancasila  melalui  program-program prioritas, dalam rangka untuk mengukuhkan Pancasila sebagai Ideologi dan  pandangan  hidup  bangsa  serta mengukuhkan  negara  hukum  Pancasila sebagai berikut:
1. Menetapkan  norma  hukum  dan norma etika yang mewajibkan para penyelenggara negara untuk menjunjung nilai Pancasila sebagai pedoman  kebijakan  dan  tindakan dalam  teori  Friedman  termasuk budaya hukum.
2. Mengusahakan  agar  Pancasila mempunyai  konsistensi  dengan konstitusi dan
perundang- undangan,  koherensi  antar  sila, dan korespondensi dengan realitas sosial.  Artinya  seluruh  materi peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam teori  Friedman  termasuk  subsansi hukum sebagaimana disebutkan di atas.
3. Memantapkan  Indonesia  sebagai negara  hukum  ( rechstaat), dengan menempatkan  Pancasila  sebagai
26 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip- prinsipnya,  Penanganannya  oleh  Pengadilan  Dalam Lingkungan  Peradilan  Umum  dan  Pembentukan Peradilan Administrasi Negara , Bina Ilmu, Surabaya,
1987, hlm 91.
Staatfundamentalnorm yang  harus menjadi  sumber  dari  segala sumber  hukum.  Oleh  karena  itu harus ada audit terhadap peraturan perundangundangan dengan menghapus segala undang-undang  yang  kandungan nilainya bertentangn dengan norma dasar Pancasila.
4. Pengembangan  demokrasi  harus sejalan  dengan  nomokrasi  ( rule  of law). Agar  kualitas  demokrasi  kita berjalan  sehat,  perlu  ada  jaminan penegakan  dan  kepastian  hukum, yang  benar,  adil  dan  professional. Untuk  itu  harus  ada  pembenahan mendasar  pada  aparatur  penegak hukum. 27 Dengan demikian dapat
dimengerti  bahwa  dalam  konteks hukum,  Pancasila  sebagai  cita  hukum ( rechtsidee )  merupakan  sumber  dari segala  sumber  hukum  nasional.  Dengan kata  lain,  suatu  peraturan  perundang- undangan tak lain merupakan penjelmaan dari nilai-nilai yang terkandung  dalam  Pancasila.  Tugas pembentuk undang-undang ialah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila  ke  dalam  isi  materi  undang- undang, bukan menormatifisasi
Pancasila  dengan  undang-undang.  Hal tersebut  bukan hanya mereduksi derajat Pancasila, tapi juga akan mengakibatkan kekacauan sistem hukum yang ada.
Peran  dan  Fungsi  Partai  Politik  dalam Negara Hukum Pancasila
Dalam  sejarahnya,  kehadiran partai  politik  bermula  seiring  dengan meluasnya  gagasan  bahwa  rakyat merupakan factor yang
perlu diperhitungkan  serta  perlu  dilibatkan
27 Yudi  Latif  dalam  Triwahyuningsih,
“ Aktualisasi  Nilai-nilai  Pancasila  di  Era  Reformasi ”,
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan
Kewarganegaraan, 2017, hlm. 91.
dalam proses politik. 28 Dari sinilah partai politik  lahir  dan  berkembang  menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Selain itu, partai  politik  juga  dianggap  sebagai manifestasi dari suatu sistim politik yang sudah  modern  atau  dalam  proses memodernisasikan  diri. 29 Hal  tersebut sejalan  dengan  pandangan  Philippe  C. Schmitter’s  yang  menyebutkan  bahwa dalam  suatu  negara  yang  sedang melakukan konsolidasi demokrasi, terdapat  3  (tiga)  aktor  yang  memegang peranan  penting  sebagai  perantara kepentingan  masyarakat,  yaitu  partai politik,  asosiasi  kepentingan,  dan gerakan sosial. 30
Bagi  negara  yang  menganut sistem  demokrasi  seperti  di  Indonesia, peran  dan  fungsi  partai  politik  tidak dapat  diabaikan.  Karena  sejauh  ini, dalam sebuah sistem demokrasi perwakilan, partai plitik diyakini memegang arti penting sebagai jembatan kepentingan  antara  masyarakat  dan pemerintah.
31 Maka jika ingin membenahi  sistem  demokrasi  yang  hari ini banyak dipertanyakan kembali, salah satu  hal  terpenting  yang  tidak  boleh luput  dari  perbincangan  ialah  terkait eksistensi partai politik.
Mengenai pengertian partai politik  sendiri,  secara  teoritis  Carl  J.
Friedrich  menyebutkan  bahwa  partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir  secara  stabil  dengan  tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin  partainya  dan,  berdasarkan penguasaan  ini  memberikan  kepada anggota  partainya  kemanfaatan  yang
28 Mariam  Budiarjo, Dasar-Dasar  Ilmu Politik ,  Cetakan  IV,  Penerbit  Gramedia,  Jakarta, 1980, hlm. 159.
29 Ibid.
30 Philippe C. Schmitter’s dalam Bayu Dwi Anggono, Op.Cit , hlm. 705.
31 Aprista Ristyawati, Op.Ci., hlm. 712.
bersifat idiil maupun materiil. 32 Sedangkan Mariam Budiarjo menyebutkan,  secara  umum  dapat diakatakan  bahwa  partai  politik  adalah suatu  kelompok  yang  terorganisir  yang anggota-anggotanya
mempunyai orientasi,  nilai-nilai  dan  cita-cita  yang sama. 33 Adapaun secara yurudis,
penjelasan  mengenai  partai  politik terdapat dalam Pasal 1 huruf 1 UU No. 2 Tahun  2008 juncto Pasal  1  huruf  1  UU No.  2  Tahun  2011,  yang  menyebutkan bahwa  “ Partai  Politik  adalah  organisasi yang  bersifat  nasional  dan  dibentuk  oleh sekelompok  warga  negara  Indonesia  secara sukarela  atas  dasar  kesamaan  kehendak  dan cita-cita  untuk  memperjuangkan  dan membela  kepentingan  politik  anggota, masyarakat,  bangsa  dan  negara,  serta memelihara  keutuhan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 ” .
Adapun  mengenai  peran  partai politk, hal tersebut dapat dilihat dari dua aspek,  yakni  tujuan  dan  fungsi. Mengenai  tujuan  partai  politik,  secara yuridis  hal  tersebut  dapat  dilihat  dalam UU  No.  2  Tahun  2008  tentang  Partai Politik. Tujuan tersebut diuraikan dalam (2)  bentuk,  yakni:  tujuan  umum  dan tujuan khusus. Tujuan umum ialah:
34 1. mewujudkan  cita-cita  nasional bangsa  Indonesia  sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia 1945; 2. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. mengembangkan kehidupan demokrasi  berdasarkan  Pancasila dengan menjunjung tinggi
32 Carl J. Friedrich dalam Mariam Budiarjo, Op.Cit , hlm. 161. 33 Ibid , hlm. 160.
34 Lihat  Pasal  10  Ayat  (1)  UU  Nomor  2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
kedaulatan  rakyat  dalam  Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan 4. mewujudkan  kesejahteraan  bagi seluruh rakyat Indonesia.
Adapun mengenai tujuan khusus partai politik, yakni: 35
1. meningkatkan  partisipasi  politik anggota  dan  masyarakat  dalam rangka  penyelenggaraan  kegiatan politik dan pemerintahan;
2. memperjuangkan  cita-cita  partai politik dalam kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara; 3. membangun  etika  dan  budaya politik dalam kehidupan
bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara.
Selanjutnya  mengenai  fungsi partai  politik,  secara  yuridis  dapat dilihat dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun  2008.  Dalam  pasal  tersebut diurakan  bahwa  partai  politik  berfungsi sebagai berikut: 36
1. Sarana  pendidikan  politik  bagi anggota  dan  masyarakat  luas  agar menjadi  warga  negara  Indonesia yang  sadar  akan  hak  dan kewajibannya  dalam  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara;
2. Penciptaan  iklim  yang  kondusif bagi  persatuan  dan  kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; 3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat  dalam  merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
4. Partisipasi  politik  warga  negara Indonesia; dan
5. Rekrutment  politik  dalm  proses pengisian  jabatan  politik  melalui
35 Lihat  Pasal  10  Ayat  (2)  UU  Nomor  2
Tahun 2008 tentang Partai Politik.
36 Lihat  Pasal  11  ayat  (1)  UU  Nomor  2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
mekanisme  demokrasi  dengan memperhatikan  kesetaraan  dan keadilan gender.
Adapun  mengenai  pendidikan politik,  hal  tersebut  diuraikan  lebih lanjut dalam undang-undang perubahan partai politik yakni UU No 2 Tahun 2011.
Pendidikan politk tersebut yakni berkaitan  dengan  kegiatan  sebagai berikut: 37
1. Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa  dan  bernegara  yaitu Pancasila,  UUD  1945,  Bhineka Taunggal Ika dan Negara kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemahaman  mengenai  hak  dan kewajiban negara Indonesia dalam membangun  etika  dan  budaya politik; dan 3. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan. Lebih  lanjut  mengenai  fungsi partai  politk,  secara  teoritis  Maraim
Budiarjo  menjelaskan  bahwa  dalam negara demokratis partai politik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 38
1. Sebagai sarana komunikasi politik, salah  satu  tugas  dari  partai  politik adalah  menyalurkan  aneka  ragam pendapat  dan  aspirasi  masyarakat dan  mengaturnya  dengan  cara “penggabungan kepentingan” (interest aggregation) untuk kemudian dirumuskan “perumusan kepentingan” (interest articulation).  Selanjutnya  partai politik  merumuskannya  sebagai usul kebijaksanaan yang dimasukkan dalam program partai untuk
diperjuangkan atau
disampaikan kepada pemerintah;
37 Lihat Pasal 34 ayat (3b) UU No 2 Tahun 2011  tentang  Perubahan  UU  No.  2  Tahun  2008 tentang Partai Politik.
38 Mariam Budiarjo, Op. Cit , hlm. 164.
2. Sebagai  sarana  sosialisasi  politik, dalam  hal  ini  partai  politik  selain menanamkan  solidaritas  partai, partai  politik  juga  mendidik anggota-anggotanya
menjadi manusia  yang  sadar  akan  akan tanggungjawabnya  sebagai  warga negara dan menempatkan kepentingan  sendiri  di  bawah kepentingan nasional. Selain itu, ia juga  berperan  untuk  memupuk identitas  nasional  dan  integrase nasional;
3. Sebagai sarana recruitment politik, di  sini  partai  politik  berfungsi untuk  mencari  dan  mengajak orang  yang  mempunyai  kapasitas untuk  turut  aktif  dalam  kegiatan politik  sebagai  anggota  partai. Selain  itu,  dalam  hal  recruitment partai  diusahakan  untuk  menarik golongan  muda  untuk  dididik menjadi kader yang akan melanjutkan  estafet  perjuangan partai di kemudian hari; 4. Serana  pengatur  konflik,  hal  ini berkaitan dengan suasana demokrasi yang penuh persaiangan dan perbedaan
pendapat dalam masyarakat. Suatu kewajaran jika demokrasi dipenuhi oleh  perbedaan  pendapat.  Namun jika  hal  tersebut  telah  menjurus kepada  konflik  yang  merugikan, partai  politik  bertugas  untuk mengatasinya.
Dengan  melihat  uraian  di  atas, dapat  dipahami  bahwa  partai  politik sebagai infrastruktur politik mempunyai tanggung  jawab  dalam  mengamalkan Pancasila di tengah kehidupan masyarakat. 39 Salah  satu  caranya  ialah dengan  memaksimalkan  peran  legislasi di  mana  DPR  yang  diisi  oleh  anggota partai berkewajiban untuk menghasilkan produk hukum yang bedasarkan
39 Lihat  Pasal  20  ayat  (1)  UUD  1945  yang berbunyi  “Dewan  Perwakilan  Rakyat  memegang kekuasaan membentuk undang-undang”.
Pancasila. 40 Sehingga  pada  gilirannya tujuan  negara  untuk  mewujudkan kesejahteraan  bagi  masyarakat  akan tercapai seiring dengan tujuan partai itu sendiri.

## Pergeseran Peran Partai Politik
Besarnya  peran  partai  politik sebagaimana  telah  diuraiakan  di  atas nyatanya dalam praktek tidak
dilaksanakan  seperti  yang  diharapkan. 41
Dalam  konteks  legislasi,  produk  hukum yang  dihasilakan  justru  seringkali mendapat  penolakan  oleh  masyarakat dan  harus  berakhir  di  Mahkamah Konstitusi.  Hal  tersebut  sebagaimana yang  disampiakan  Ketua  DPR  (2018- 2019),  Bambang  Soesatyo  bahwa  sejak tahun  2003  hingga  tahun  2017,  terdapat lebih dari 200 gugatan atau permohonan pengujian undang-undang yang
dikabulkan  oleh  MK  dikarenakan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. 42 Hal  ini  menunjukan  bahwa pembentukan  undang-undang  yang melibatkan  para  anggota  partai  politik yang duduk di  kursi dewan  dinilai  abai terhadap  kepentingan  masyarakat  luas dan mengesampingkan nilai-nilai Pancasila. Semakin menguatnya sikap pragmatis  partia  politik  di  atas menunjukan  bahwa  gejala  pembusukan elit  politik  semakin  nyata  adanya. 43
Partai politik dinilai tidak lagi
mengusung kepentingan konstituen atau kepentingan  publik,  tapi  lebih  kepada mengurus untung rugi bagi kepentingan partai  sendiri. 44 Alih  alih  menjadi jembatan  aspirasi  antara  rakyat  dan pemerintah,  partai  politik  justru  lebih
40 Lihat  Pasal  22E  ayat  (3)  yang  berbunyi “peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan  perwakilan  rakyat  dan  anggota  dewan perwakilan rakyat daerah adalah partai politik”.
41 Mariam Budiarjo, Op. Cit , hlm. 164.
42 Bayu Dwi Anggono, Op.Cit , hlm. 709.
43 Franz Magnis-Suseno, Op.Cit, hlm. 66.
44 Aprista Ristyawati, Op.Cit , hlm. 713.
asik  berkubang  dalam  kepentingannya sendiri.  Hal  tersebut  menunjukan adanya  pergeseran  peran  partai  politik yang sudah semestinya perlu deevaluasi. Jika  ditelaah  lebih  lanjut,  ada  beberapa faktor  yang  mempengaruhi  pergeseran tersebut, yakni:

## 1. Krisis ideologi partai politik
Terjadinya  krisis  ideologi  partai mempunyai  pengaruh  mendasar  bagi partai  politik.    Salah  satu  cara mengidentifikasi  hal  tersebut  yakni dengan melihat bagaimana pembentukan  koalisi  partai  pada  saat menjelang  pemilu.  Seringkali,  alasan koalisi tidak mendasarkan pada kesamaan  ideologi  atau  perjuangan partai,  tapi  lebih  kepada  pembagian jatah  kekuasaan. 45 Lemahnya  ideologi tersebut  pada  gilirannya  juga  berakibat pada inkonsistensinya perjuangan partai politik  dalam  pembentukan  undang- undang  yang  berdasarkan  Pancasila. Alhasil  proses  pembentukan  undang- undang lebih mengutamakan kepentingan  partai  dan  elit  yang mempunyai  kepentingan  terhadapnya dari pada kepentingan masyarakat luas.

## 2. Lemahnya  sistem  keanggotaan dan kaderisasi partai politik
Kaderisasi  pada  partai  politik bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas anggota, dengan harapan bahwa mereka nantinya mampu menghadapi persoalan dan  tantangan  yang  selalu  berkembang dalam  kehidupan  politik  masyarakat, bangsa,  dan  negara. 46 Namun  realitanya menunjukan  hal  yang  berbeda.  Partai politik  justru  seringkali  merekrut  calon anggota  legislatif  melalui  cara  yang instan dan pragmatis, yakni melalui cara kekerabatan,  di  mana  beberapa  anak pimpinan  partai  masuk  menjadi  calon
45 Ibid , hlm 714.
46 Luky Sandra Amalia (Ed.), Partai Politik dan Sistem Kepartaian Era Reformasi,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 67.
anggota legislatif.
47 Hal tersebut menyebabkan  munculnya  kekecewaan bagi  para  kader,  terutama  yang  sudah lama  mengabdi  pada  partai,  tetapi terhambat  karir  politiknya  dikarenakan tidak  memiliki  kekerabatan  dengan petinggi partai. 48 Selain itu, Lemahnya pola
rekrutmen  yang  dilakukan  oleh  partai politik  dapat  dilihat  dari  maraknya fonomena  caleg  dari  kalangan  selebritis dengan  tujuan  untuk  mendongkrak suara. 49 Pada  gilirannya  hal  tersebut berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia yang duduk di parlemen. Selain itu  disfungsi  kaderisasi  partai  politik juga  ditunjukan  dengan  maraknya fenomena  kader  kutu  loncat,  yakni naturalisasi kader partai dari satu partai politik  ke  partai  politik  lain  atas  dasar kepentingan politik jangka pendek. 50

## 3. Buruknya pendidikan politik
Kurangnya  pemahaman  nilai-nilai Pancasila  dan  ideologi  partai  salah satunya  disebabkan  oleh  buruknya  pola pendidikan politik. Hal tersebut membuat  kader  rentan  terjebak  pada sikap  pragmatis.  Padahal  jika  merujuk pada  UU  No.  2  Tahun  2011,  bantuan keuangan  dari  APBN/APBD  yang diberikan  kepada  partai  politik  ditujuan untuk melaksanakan pendidikan politik. 51 Namun  dalam  prakteknya,  hal tersebut  tidak  terlaksana  sebagaimana mestinya. 52 Hal tersebut pada gilirannya berakibat  pada  sumber  daya  manusia yang  dihasilkan  oleh  partai  tidak berkualitas.  Sehingga,  produk  undang- undang  yang  dihasilkan  oleh  kader partai  yang  berada  di  lembaga  legisltaif
47 Ibid.
48 Ibid , hlm. 68
49 Bayu Dwi Anggono, Op.Cit , hlm. 710.
50 Aprista Ristyawati, Op.Cit , hlm. 714.
51 Lihat  Pasal  34  UU  No.  2  2011  tentang Perubahan  UU  No.  2  Tahun  2008  tentang  Partai Politik.
52 Aprista Ristyawati, Op.Cit , hlm. 715.
juga  pada  akhirnya  jauh  dari  nilai-nilai Pancasila.

## 4. Sumber  pendanaan  partai  yang minim
Minimnya  sumber  pendaan  yang menimpa  partai  politik  menjadi  salah satu  penyebab  munculnya  perilaku pragmatis  partai.  Hasil  penelitian  P 2 P- LIPI  menunjukan  bahwa  secara  umum sumber  keuangan  partai  sebagian  besar berasal  dari  bantuan  keuangan  dari APBN/APBD, sedangkan sumber keuangan  dari  iuran  anggota  praktis tidak  berjalan.  Adapun  sumber  dana yang berasal dari uang pangkal anggota, infaq  partai  selalu  tidak  mencukupi kebutuhan partai. 53
Dengan minimnya keuangan tersebut,  tak  jarang  partai  politik menjadikan kadernya sebagai sapi perah untuk  mendanai  kebutuhan  partai politik.  Hal  tersebut  biasanya  dilakukan partai politik dengan pola memanfaatkan  kadernya  yang  memiliki posisi strategis di lembaga pemerintahan.  Sebagai  akibatnya,  kader partai cenderung akan bersikap pragmatis  pada  setiap  pengambilan kebijakan  dan  pada  gilirannya  turut mengancam keuangan negara. 54

## 5. Korupsi legislasi
Fenomena  kader  partai  yang dijadikan sebagai sapi perah di atas pada gilirannya juga merambat pada terganggunya proses pembentukan undang-undang.  Fenomena  tersebut disebut  “korupsi  legislasi”  di  mana praktek  suap  oleh  pihak  tertentu  atas diaturnya  atau  tidak  diaturnya  suatu ketentuan  dalam  suatu  rancangan peraturan
perundang-undangan. 55
Sebagai  contoh  adalah  kasus  yang menyeret  beberapa  anggota  DPRD  Kota
53 Luky  Sandra  Amalia  (Ed.),  Op.Cit,  hlm. 70.
54 Aprista Ristyawati, Op.Cit , hlm. 715.
55 Bayu Dwi Anggono, Op.Cit , hlm. 710.
Malang  ke  hotel  prodeo  setelah ditetapkan  terpidana  atas  perkara  suap pembahasan  Rancangan  Perda  tentang Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  Perubahan  (APBD-P)  2015. 56 Melihat hal tersebut, maka wajar apabila masyarakat  selalu  mencurigai    setiap produk  undang-undang  yang  baru  saja disahkan  oleh  lembaga  legislatif  baik  di pusat maupun di daerah.
Dari  uraian  di  atas,  dapat dipahami  bahwa  permasalahan  yang menimpa partai politik turut memengaruhi tersendatnya proses demokrasi. Buruknya kelembagaan partai  pada  gilirannya  juga  akan mempengaruhi  produk  hukum  yang dihasilkan  oleh  lembaga  legisltaif.  Hal tersebut  bukti  atas  pentingnya  untuk segara  dilakukan  agenda  reformasi kelembagaan partai politik.
Reformasi  kelembagaan  tersebut setidaknya  dimulai  dengan  langkah memperkuat  akuntabilitas  setiap  wadah atau  unit  organisasi  partai,  yakni: penegasan  kode  etik  kader  partai,
panduan kaderisasi, panduan rekrutmen,  dan  penguatan  sistem keuangan yang transparan dan akuntabel. 57 Komponen reformasi
kelembagaan  tersebut  ditujukan  untuk mewujudkan merit  system dalam  fungsi kaderisasi dan rekrutmen kepartaian dan bukan didasarkan pada pola
kekerabatan  dan  patronase.  Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia yang duduk di kursi pemerintahan akan terjaimn,  termasuk  di  lembaga  legislatif yang nantinya diharapkan akan
56 Michael  Hangga  Wismabrata,  04
September, 2018, "Kasus Korupsi Massal di DPRD Kota  Malang,  Ini  Sejumlah  Faktanya", dapat diakses
melalui: https://regional.kompas.com/read/ 2018/09/04/15100021/kasus-korupsi-massal-di- dprd-kota-malang-ini-sejumlah-faktanya,  (diakses pada 20 Juli 2019)
57 Prayudi,  “Permasalahan  Kelembagaan Demokrasi  dalam  Partai  Politik”,  Majalah  Info Singkat, Vol. XI, No. 06, 2019, hlm. 29
menghasilkan  produk  hukum  yang sesuai  kepentingan  masyarakat  luas yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila.

## C. PENUTUP
Sebagai  cita  hukum,  Pancasila berfungsi  untuk  memandu  dalam pembentukan  peraturan  perundang- undangan,  baik  secara  materi  maupun prosesnya.  Kewenangan  pembentukan undang-undang  yang  berada  di  tangan DPR,  di  mana  anggotanya  terdiri  dari anggota  partai  politik  mengisyaratkan bahwa  anggota  partai  politik  harus memahami  dan  memaknai  Pancasila sebagai sumber hukum tersebut. Dengan kata  lain,  partai  politik  mempunyai peranan yang startegis dalam mewujudkan  produk  hokum  yang berkualitas  yang  sesuai  dengan  cita hukum  Pancasila.  Sebaliknya,  adanya produk  hokum  yang  inkonstitusional menunjukan  adanya  pergeseran  peran partai  politik  dalam  mewujudkan produk  hokum  yang  berdasarkan Pancasila.
Adapun faktor yang
menyebabkan  terjadinya  pergeseran peran  partai  politik  antara  lain  ialah: krisis  ideologi  partai  politik,  lemahnya sistem keanggotaan dan kaderisasi partai politik,  buruknya  pendidikan  politik, sumber  pendanaa  partai  yang  minim, korupsi  legislasi.  Oleh  karena  itu, reformasi  kelembagaan  terhadap  partai politik menjadi mendesak untuk diupayakan. Untuk memulai hal tersebut setidaknya  langkah  pertama  yang dilakukan  oleh  partai  politik  ialah dengan  mewujudkan merit  system melalui  langkah  kongkrit  berikut: penegasan  kode  etik  kader  partai, panduan
kaderisasi, panduan rekrutmen,  dan  penguatan  sistem keuangan yang transparan dan akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Achmad. Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua . Jakarta: Kencana, 2015.
Anggono,  Bayu  Dwi.  “Telaah  Peran Partai Politik Untuk Mewujudkan Peraturan  Perundang-  Undangan Yang Berdasarkan Pancasila Analysis  of  the  Role  of  Political Parties.” Jurnal Konstitusi , 2019. Budiarjo,  Mariam. Dasar-Dasar  Ilmu Politik . Jakarta: Penerbit Gramedia, 1980. Erwin,  Muhammad. Filsafat  Hukum
(Refleksi  Kritis  Terhadap  Hukum Dan  Hukum  Indonesia  Dalam Dimensi  Ide  Dan  Aplikasi .  Depok: Rajawali Press, 2011. Hadjon,  Philipus  M. ,  Perlindungan Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia: Sebuah  Studi  Tentang  Prinsip- Prinsipnya,  Penanganannya  Oleh Pengadilan  Dalam  Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan  Administrasi  Negara . Surabaya: Bina Ilmu, 1987. Huda,  Ni’matul. Hukum  Tata  Negara
Indonesia .  Depok:  Rajawali  Press, 2018. Kaelan. Liberalisasi Ideologi  Negara Pancasila . Yogyakarta: Paradigma,
2015.
———. Negara  Kebangsaan  Pancasila . Yogyakarta: Paradigma, 2013.
Lailam, Tanto. “Focus Group Discussion:
Penegasan  Pancasila  Sebagai Dasar  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia.” 2017. ———. “Penataan Kelembagaan Pengujian  Norma  Hukum  Di Indonesia.” Jurnal Konstitusi , 2018. https://doi.org/10.31078/jk1511 0.
Maulana,  Muhammad  Reza.  “Upaya
Menciptakan  Produk  Hukum
Berkualitas  Konstitusi  Melalui
Model  Preventif  Review.” Jurnal Konstitusi , 2019.
https://doi.org/10.31078/jk1545.
Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar . Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010. Ristyawati,  Aprista.  “Penguatan  Partai Politik Sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian Dan Pelembagaan Sistem Demokrasi.” Administrative Law and Governance Journal , 2019. https://doi.org/10.14710/alj.v2i4 .710-120. Suseno,  Franz  Magnis. Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme (Bunga Rampai  Etika  Politik  AKtual) . Jakarta: Penerbit Kompas, 2015. Triwahyuningsih.  “Aktualisasi  Nilai- Nilai Pancasila Di Era Reformasi,” 91. Prosiding Seminar  Nasional  Pendidikan Kewarganegaraan, 2017. Wijayanti,  W.  “EKSISTENSI  UNDANG- UNDANG  SEBAGAI  PRODUK HUKUM DALAM PEMENUHAN KEADILAN BAGI RAKYAT (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  NOMOR  50/PUU-
X/2012).” Jurnal  Konstitusi ,  2013. https://doi.org/10.31078/jk.
Yani,  Ahmad.  “Analisis  Kontruksi Struktural Dan Kewenangan DPR Dalam Fungsi Legislasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar  1945.” Jurnal  Konstitusi , 2018. https://doi.org/10.31078/jk1526. Zuhri, Sholehudin. “Resultan Politik Dan Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  14/PUU-XI/2013  Dalam Politik  Hukum  Pemilu.” Jurnal Konstitusi , 2018. https://doi.org/10.31078/jk1525.