INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page  3931-3942 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Persepsi Atas Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Para Pemilik Toko UMKM Di Cikarang Utara
Abdillah 1 ✉ , Amarylis Zukhruf 2 , Ahmad Pauji 3 , Rustomo 4
Universitas Pertiwi, Bekasi, Indonesia
Email: 20110042@pertiwi.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Pajak merupakan sumber utama pendanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, salah satu kontribusi  dari  para  pelaku  UMKM.  Tujuan  penelitian  ini  petingnya  para  UMKM  untuk  memahami sebagai  wajib  pajak  dan  mempersepsikan  sanksi  perpajakan  untuk  lebih  mematuhi  sebagai  wajib pajak.  Dengan  metode  kuantitatif  merupakan  penelitian  survey  dengan  responden  para  UMKM dengan  analisa  regresi  berganda.  Dimana  hasil  hubungan  antar  variabel  sangat  kuat  positif  dan berpengaruh signifikan. Disimpulkan bahwa para pelaku UMKM sangat memahami peraturan pajak, dan mempersepsikan kepentingan atas sanksi dalam rangka kepatuhan sebagai wajib pajak.
Kata kunci: Pemahaman; persepsi sanksi; patuh terhadap pajak; UMKM

## Abstract
The influence of the level of understanding of taxpayer tax regulations, perceptions of tax sanctions on  taxpayer  compliance  of  MSME  shop  owners  in  Cikarang  Utara:  Taxes  are  the  main  source  of funding for the state revenue and expenditure budget, one of the contributions from UMKM players. The aim of this research is that it is important for UMKM to understand as taxpayers and perceive tax sanctions  to  be  more  compliant  as  taxpayers.  The  quantitative  method  is  survey  research  with UMKM respondents using multiple regression analysis. Where the results of the relationship between variables  are  very  strong  positive  and  have  a  significant  effect.  It  was  conclud  that  UMKM  actors really  understand  tax  regulations  and  perceive  the  importance  of  sanctions  in  the  context  of compliance as taxpayers.
Keywords: Understanding; perception of sanctions; comply with taxes; UMKM.

## PENDAHULUAN
Pendapatan dari pajak sangat penting bagi perekonomian Indonesia. bila salah satu perusahaan  yang  memberikan  kontribusi  kepada  Usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah (UMKM)  secara  signifikan  terhadap  penerimaan  negara.  Kreativitas  dan  sumber  daya manusia  merupakan  modal  terpenting  dalam  perusahaan  UMKM  yang  termasuk  usaha dengan dana yang sangat sedikit. Selain itu, sebagian besar dari mereka masih memiliki catatan  keuangan  dan  administrasi  yang  tidak  terstruktur  dan  kurang  efisien.  Meski demikian, menurut (Tommy, 2023), UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.
UMKM  menyumbang  60%  PDB  Indonesia  atau  sekitar  Rp  2  triliun,  dan  ini merupakan kontribusi yang signifikan. Apalagi, dari 64 juta UMKM yang ada di Indonesia, 97  persen  angkatan  kerjanya  dipekerjakan  oleh  UMKM.  Sayangnya,  mengingat  angka- angka tersebut, kontribusi UMKM dalam penerimaan pajak negara masih terbilang kecil. Menurut  Harimba  Rachman,  Deputi  Bidang  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Kementerian Koperasi  dan  UKM,  UMKM  harus  berkontribusi  lebih  banyak  pada  sistem  perpajakan, terutama karena kontribusi mereka terhadap wajib pajak masih relatif kecil.
Selain  itu,  pemerintah  berupaya  memfasilitasi  UMKM  dengan  berbagai  cara  dan mengurangi  tanggung  jawab  dan  beban  peserta  UMKM.  Salah  satu  upaya  yang dilakukan  adalah  dengan  menetapkan  tarif  PPh  final  yang  jauh  lebih  rendah dibandingkan dengan tarif untuk entitas korporasi lainnya. Pemerintah telah mengurangi tarif PPh final untuk UMKM menjadi 0,5%, dengan tujuan untuk mendorong lebih banyak masyarakat  berpartisipasi  dalam  kegiatan  ekonomi  formal.  Selain  itu,  pemerintah berharap bahwa pengurangan tarif ini dapat membantu para wajib pajak UMKM dalam menjalankan tugasnya dengan lebih mudah dan adil. Pentingnya para pelaksana UMKM untuk memahami sebagai kewajiban atas pajak, serta apa yang akan mereka terima jika melanggar sehingga para UMKM akan mematuhi atas pajak.
Pemahaman  ini  merupakan  contoh  bagaimana  kehadiran  pajak  mengubah  dua keadaan.  Pertama,  berkurangnya  kapasitas  seseorang  dalam  mengelola  sumber  daya guna  mengatur  produk  dan  jasa.  Peningkatan  kemampuan  keuangan  negara  dalam memenuhi  kebutuhan  masyarakat  akan  barang  dan  jasa  publik  merupakan  langkah kedua.  Memahami  undang-undang  perpajakan  sangat  penting  bagi  wajib  pajak  untuk memastikan  bahwa  tanggung  jawab  perpajakan  dipenuhi  dan  hukuman  yang  terkait dengan  ketentuan  perpajakan  umum  dapat  dihindari.  Diakui  bahwa  kebijakan  yang mencakup  penerapan  hukuman  dapat  menjalankan  dua  (dua)  fungsi:  pendidikan  dan hukuman menurut madiasmo (J. Pietersz & at.all., 2021).
Pemahaman Peraturan WP Sanksi Perpajakan Kepatuhan WP PPh Final
Kepatuhan  wajib  pajak  adalah  salah  satu  faktor  penting  yang  berperan  dalam meningkatkan  pendapatan  negara  dari  sektor  pajak  dalam  memenuhi  tanggung  jawab perpajakannya.  Dalam  Siti  Kurnia  Rahayu  (2010:138),  Safri  Nurmantu  menyatakan kepatuhan wajib pajak  diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak mematuhi segala persyaratan perpajakan dan menggunakan hak pajaknya. Indikator kepatuhan perpajakan yang  dapat  digunakan  untuk  mengetahui  kepatuhan  wajib  pajak  adalah:  registrasi, penyetoran  kembali  SPT  secara  tepat  waktu,  perhitungan  dan  pembayaran  pajak  yang terutang  atas  penghasilan  yang  diperoleh,  dan  pembayaran  tunggakan  pajak  tepat waktu, (Indrayani & at.all., 2022).
Pentingya  para  UMKM  untuk  melakukan  pelaporan  berlanjutan  berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sebagai suatu komitmen atas usahanya (Pangestu & at.all., 2021)
Data  para  pemilik  toko  di  Cikarang  Utara,  Kabupaten  Bekasi,  Jawa  Barat,  mulai tahun 2020 hingga akhir tahun 2023 tercatat 150 toko dan yang katagori sebagai UMKM ada  76  pedagang.  Permasalahan  bahwa  diduga  para  UMKM  di  Cikarang  Utara  tidak memahami peraturan perpajakan, dan sanksi apa yang diterapkan jika dilanggarnya atas kepatuhan sebagai wajib pajak.

## KERANGKA PEMIKIRAN

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  survey  dengan  metode  penelitian  kuantitatif menggunakan angka dan statistic. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi awal  sebagai  langkah  atas  pengenalan  objek  penelitian,  serta  wawancara  sederhana. Dengan dilanjutkan menyebaran dan pengisian kuesioner oleh responden, (Fauziah, 2018).
Gambar  1 Kerangka Pemikiran
Skala  pengukuran  dengan  skala  linkert  1-4,  untuk  mengukur  persepsi,  sikap  atau pendapat  seseorang  atau  kelompok  mengenai  sebuah  peristiwa  atau  fenomena  sosial, berdasarkan  definisi  operasional  yang  telah  ditetapkan  oleh  peneliti,  (Ghozali,  2018:66). Penelitian  ini  memiliki  2  variabel  bebas (independent)  X 1 ,  Pemahaman  Pajak  dengan  20 pernyataan,  dan  variabel  X 2 ,  Sanksi  Pajak  dengan  13  pernyataan,  serta  1  variabel  terikat (dependent) Y, Kepatuhan Wajib Pajak dengan 18 pernyataan. Pengujian instrumen yang telah di entry pada uji validitas dan reliabelitas pada masing-masing variabel independen dan variabel dependen.
Populasi adalah wilayah generalisasi objek yang akan diteliti pada para penyenggara UMKM yang berlokasi di kecamatan Cikarang Utara, pemilihan tempat disesuaikan dengan sebaran  berdasarkan  lokasi  yang  tidak  berdekatan  dengan  Minimarket  yang  lainnya. Populasi  adalah  seluruh  konsumen  atau  pelanggan  Minimarket  dengan  populasi  belum diketahui. Teknik penentuan sampel dengan teknik accidental sampling merupakan teknik penentuan  sampel  berdasarkan  kebetulan,  yaitu  siapa  saja  yang  kebetulan  bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila  dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, (Sugiyono, 2016).
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan analisis regresi berganda untuk  menggambarkan  dan  menguji  model  hubungan  antar  variabel  yang  berbentuk sebab akibat untuk menguji hipotesis. Dan mengukur kotribusi atas variabel independen terhadap variabel dependen sebagai langkah mengetahui suatu hubungan dan pengaruh, Arikunto dalam (Jayusman dkk, 2020).

## HASUL DAN PEMBAHASAN
Pemerintah  melakukan  berbagai  upaya  yang  diharapkan  mampu  meningkatkan kontribusi  pajak  dari  Wajib  Pajak  UMKM  terhadap  pendapatan  negara.  Langkah  ini sangat  penting  bagi  negara  karena  dapat  meningkatkan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara (APBN), yang kemudian bisa digunakan untuk mendanai pembangunan nasional.
Tabel 1: Pendapatan Negara

## Sumber: Data Kemenkeu 2023
(Kemenkeu, 2023) Data Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Nota Keuangan Tahun 2023, yang dimuat dalam nota keuangan pada Kementerian Keuangan RI sebagai berikut:
Tabel 2. APBN Tahun 2023 Uraian RAPBN APBN Kontribusi Pendapatan Negara 100% - Penerimaan Perpajakan 85.444% - Penerimaan Negara Bukan Pajak 14,55% - Penerimaan Hibah 0,0064%

## Sumber: RAPBN Tahun 2023
Praktik  perpajakan  untuk  UMKM  diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018), yang mengacu pada ketentuan PPh Pasal 4 ayat (2). Aturan ini mengenakan pungutan sebesar 0,5% kepada pengusaha dengan omzet bruto tertentu (UMKM) yang omzet tahunannya tidak melebihi Rp 4,8 miliar. UMKM perorangan yang  omset  tahunannya  sedikit  di  atas  Rp  500  juta  dibebaskan  dari  pajak  penghasilan UMKM final, sesuai Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) tahun 2021.
Berapa  pajak  UMKM  pada  tahun  2022?  Dunia  usaha  dan  wajib  pajak  mungkin merasa sulit untuk selalu mengetahui perkembangan tarif pajak terkini karena seringnya
dilakukan  revisi  dan  modifikasi  terhadap  undang-undang  dan  peraturan.  Tetap  saja, jangan panik. Mari kita bahas semuanya secara detail di postingan ini.
Peraturan  perpajakan  untuk  UMKM  diatur  lebih  lanjut  oleh  Peraturan  Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018), yang berfokus pada ketentuan PPh Pasal 4 ayat (2). Undang-undang  ini  menetapkan  bahwa  pajak  sebesar  0,5%  akan  berlaku  bagi  pemilik usaha  kecil  dan  menengah  (UMKM)  yang  penjualan  tahunannya  tidak  melebihi  Rp  4,8 miliar. Sejak Juli 2018, peraturan ini berlaku dan menyasar pelaku UMKM baik masyarakat maupun organisasi (seperti koperasi, dunia usaha, perseroan terbatas, dan CV).
Namun bencana pandemi yang melanda seluruh dunia memaksa pemerintah untuk membuat rencana untuk melestarikan dan menumbuhkan perekonomian negara. Alhasil, sejumlah peraturan baru pun terbit, beberapa di antaranya mengatur masalah perpajakan bagi pemilik usaha yang pendapatan kotornya tidak melebihi Rp 4,8 miliar. Tarif PPh Final bagi  pengusaha  dengan  peredaran  bruto  tertentu  mengalami  perubahan.  Menurut Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021,  yang  juga  dikenal  sebagai  Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP), pengusaha perorangan yang menghitung PPh dengan tarif final 0,5% berdasarkan PP 23/2018 dan memiliki peredaran bruto hingga Rp500 juta per tahun tidak dikenakan pajak penghasilan.

## Hasil Olah Data
Pokok pada data primer yang telah di olah berupa kuesioner menunjukkan bahwa responden dari 66 sebanyak 70% rata-rata  berusia produktif  dan berjenjang  pendidikan SLTA/Sederaja sebanyak 72% pada S1 hanya 2%.
Pengujian  asumsi  klasik  sebagai  prasyarat  statistik  untuk  analisis  regresi  linier berganda  berdasarkan  kuadrat  terkecil  biasa  adalah  uji  asumsi  klasik.  Uji  normalitas dilakukan dengan histogram dan PP-Plot pada gambar berikut:
Gambar 4.1: Uji Normalitas (sumber: Olah data SPSS 25, 2024)
Keputusan  uji  normalitas  histogram  dan  PP-Plot  pada  gambar  4.1:  Garis  diagonal yang  lurus  dibentuk  oleh  distribusi  normal.  Data  normal  akan  menghasilkan  sedikit  nilai yang sangat rendah dan sangat tinggi, dengan sebagian besar nilai dikumpulkan di sekitar medium. Jika sebaran data sisa normal, maka garis yang mewakili data sisa akan mengikuti garis diagonal. Jika titik-titik tersebut menyebar sepanjang garis diagonal dan mengikuti arahnya, maka gambar akan menghasilkan garis diagonal lurus. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sisa telah terdistribusi dengan baik.
Sedangkan  pada  uji  heteroskedastisitas  jika  grafik  scartterplot  sebagai  landasan pengambilan  keputusan  dalam  uji  heteroskedastisitas.  Heteroskedastisitas  dapat disimpulkan jika grafik sebar dari SPSS menunjukkan pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk  pola  bergelombang,  menyebar,  dan  kemudian  menyempit.  Sebaliknya  jika titik-titiknya tersebar dan tidak terlihat polanya maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
Gambar 4.2: Uji heteroskedastisitas (sumber: Olah data SPSS 25, 2024)
Seperti  terlihat  pada  gambar  4.2.  Dari  grafik  sebar  berikut,  tidak  ada  pola  yang terlihat  karena  titik-titik  tersebar  tidak  menentu  di  atas  dan  di  bawah  sumbu  0  pada sumbu Y. Oleh karena itu, dapat dikatakan tidak terdapat tanda-tanda heteroskedastisitas.
Hasil uji intrumen kuesioner penelitian atas validitas dan reliabilitas, untuk mengukur apa yang seharusnya diukur dan kekonsistenan pada kuesioner yang di telah  di isi  oleh responden. Adapun hasil uji validitas pada olah data SPSS 25 dimana seluruh pernyataan atas  variabel  independen  dan  dependen  memiliki  nilai  hasil  di  atas  0.244  untuk  Rtabel product  moment  pada  66  responden  dengan  keputusan  valid.  Dalam  uji  reliabilitas bersama-sama terhadap tiga variabel, nilai alpha Cronbach sebesar 0.938 melebihi standar yang ditetapkan alpha Cronbach sebesar 0.70, (Ghozali, 2018). Dan pada perlakuan secara parsial atas tiga variabel hasil alpha cronbach’s di atas 0.70, pada tabel berikut:

## Tabel 3: Hasil uji reliabilitas

## Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Pemahaman Pajak 126.0606 502.181 .876 .921 Sanksi Pajak 149.5758 693.879 .906 .922 Kepatuhan WP 128.8182 522.090 .906 .885 Sumber: Olah data SPSS 25, 2024
Data  pada  tabel  4.2  bahwa  tingkat  kekonsistenan  intrumen  penelitian  pada  dua variabel  independen  dan  satu  variabel  dependen  rata-rata  memiliki  keajegan  yang konsisten di atas standar alpha cronbach’s = 0.70.
Hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen ditunjukkan pada tabel  4.3  di  bawah  ini,  bahwa  nilai  R  dari model  summary  sebesar  0.914.  Dapat disimpulkan  hubungan  antara  variabel  independen  dengan  variabel  dependen  sangat kuat positif sesuai dengan tabel interprestasi koefisien korelasi , (Sugiyono, 2018).
Tabel 4: Tabel Model Korelasi
Model Summary b Model R R Square  Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .914 a .835 .830 5.48554 1.779
a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pemahaman Pajak
b. Dependent Variable: Kepatuhan WP
Sumber: Olah Data SPSS Versi 25 Tahun 2024
Pengaruh  dua  varibel  independen  terhadap  variabel  dependen  secara  bersama- sama Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 dengan nilai Y = 4.946 + 0.321X 1 + 0.836X 2

## Tabel 5: Regresi Berganda
Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 4.946 3.901 1.268 .009 Pemahaman Pajak .321 .092 .338 3.490 .001 Sanksi Pajak .836 .133 .609 6.282 .000

## a. Dependent Variable: Kepatuhan WP
Sumber: Olah Data SPSS Versi 25 Tahun 2024
Nilai  konstanta  (a)  adalah  4.946  yang  bertanda  positif.  Indikasi  adanya  pengaruh searah  antara  variabel  independen  dan  dependen  ditunjukkan  dengan  tanda  positif. Terlihat dari nilai pemahaman pajak (X 1 ) sebesar 0.321 dan sanksi pajak (X 2 ) sebesar 0.836. Angka ini menunjukkan adanya hubungan negative. Dan pengaruh secara besama-sama antara  pemahaman  pajak  (X 1 )  dan  sanksi  pajak  sebesar  (X 2 )  terhadap  kepatuhan  wajib pajak (Y) dengan nilai signifikan P-value = 0.009 lebih kecil dari nilai alfa = 0.05 (p-value < alfa) maka dapat di putuskan berpengaruh signifikan.
Pada  uji  F  untuk  mengetahui  apakah  faktor-faktor  independen  mempunyai pengaruh  secara  bersamaan  terhadap  variabel  dependen  atau  tidak.  Untuk  mengetahui seberapa  besar  pengaruh  masing-masing  variabel  independen  terhadap  variabel dependen  secara  keseluruhan  digunakan  uji  F.  Nilai  signifikan  F  <  0,05  menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen, atau  sebaliknya.  Level  yang  digunakan  adalah  0,5  atau  5%,  (Ghozali,  2018).  Keputusan: Apabila F mempunyai  nilai signifikan kurang  dari 0.05 maka  H 0 diabaikan dan H 1 diakui. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel independen mempunyai pengaruh yang besar terhadap variabel dependen. H 0 diterima dan H 1 menunjukkan tidak ada satu pun faktor independen yang mempengaruhi variabel dependen secara signifikan jika nilai signifikansi F > 0,05.
Tabel 6: Uji Anova ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 9616.209 2 4808.105 159.784 .000 b Residual 1895.745 63 30.091 Total 11511.955 65 a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

## b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pemahaman Pajak
Sumber: Olah Data SPSS Versi 25 Tahun 2024
Tabel 4.5 digunakan untuk mendukung kesimpulan bahwa hipotesis nol (H0) ditolak dan  hipotesis  alternatif  (H1)  diterima,  seperti  yang  tercermin  dari  nilai  F  yang  telah dihitung sebesar 159.784. Sedangkan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 lebih kecil  dari  0,05.  Oleh  karena  itu,  dapat  dikatakan  model  regresi  berganda  ini  layak digunakan  dan  variabel  dependen  yaitu  kepatuhan  wajib  pajak  dipengaruhi  secara simultan oleh variabel independen yang meliputi pemahaman pajak dan sanksi pajak.

## SIMPULAN
Anggaran  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  negara  dan  pembangunan  didanai oleh  pajak.  Pajak  berfungsi  sebagai  sumber  penerimaan  negara  dan  membantu membayar biaya negara. Dimana kontribusi UMKM merupakan salah penyumbang pajak di  negara  kita  yang  seharusnya  dikelola  dengan  baik.  Para  pedagang/toko  yang  ada  di Cikarang  Utara,  Bekasi  merupakan  suatu  asset  yang  harus  dikelola  dengan  baik.  Para penyelenggara UMKM Cikarang Utara Bekasi hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM  sangat  memahami  peraturan  pajak,  dan  mereka  sangat  memperhatikan  atas timbulnya  sanksi  yang  akan  di  berikan.  Pemahaman  atas  pajak  memerlukan  atas keseriusan  dari  wajib  pajak  sehingga  tingkat  kepatuhan  atas  wajib  pajak  menjadi  tinggi. Dimana  berbagai  hal  yang  harus  di  sikapi  dalam  penelitian  ini  bahwa  pemahaman  atas pajak dan sanksi pajak terhadap pemahaman sebagai wajib pajak sangat postitif kuat. Bahwa pelaku UMKM memahami peraturan pajak, Mardiasmo dalam (Pieterz & dkk, 2021).
a. Menurut (Kader & at.all., 2015), wajib pajak diharuskan mengisi formulir SPT dengan benar dan jelas.
b. Berdasarkan  penelitian  (Andriani  &  at.all.,  2020),  wajib  pajak  diharapkan  mengisi formulir SPT dengan lengkap.
c. (3) (Rangga & at.all., 2020) menyatakan bahwa wajib pajak tidak boleh menerima surat teguran.
d. (4)  (Pratama  &  at.all.,  2023)  menekankan  bahwa  wajib  pajak  harus  melakukan perhitungan dengan benar.
e. (5)  (Wardani  &  Wati,  2018)  menyebutkan  bahwa  wajib  pajak  wajib  melakukan pembayaran tepat waktu.
Dan  indikator sanksi  perpajakan,  yaitu:  (A.Syarifudin,  2018):  1)  Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi, (Mira & at.all., 2018); 2) Tingkat
penerapan  sanksi;  3) Sanksi digunakan  meningkatkan  kepatuhan  Wajib Pajak;  4) Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi,  kepatuhan  mendaftarkan  diri,  (Indrayani  &  at.all.,  2022),  kepatuhan membayar pajak, (NF Bahir & at.all., 2022), dan kepatuhan melaporkan SPT.

## DAFTAR PUSTAKA
A.Syarifudin. (2018). Perpajakan (Mispiyanti (ed.); Bahan Ajar). STIE Putra Bangsa.
Andriani, & at.all. (2020). Pengaruh fasilitas E-SPT dan E-FILING dalam Penyampaian Surat Pemberihatahuan (SPT) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Survei pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya). Jurnal Akuntansi, Vol 15(No 1), 28 – 35. https://doi.org/https://doi.org/10.37058/jak.v15i1.1319
Fauziah, A. (2018). Deskriptif Kuantitatif. Jurnal UINSU, Vol 1 No 1, 1–9.
Ghozali.  (2018). Aplikasi  analisis  multivariate  dengan  program  spss  19  (Edisi  5).  Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Indrayani, & at.all. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan,  dan  Pelayanan  Fiskus  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. JURNAL KHARISMA, Vol 4(No 2), 115–125.
J.  Pietersz,  &  at.all.  (2021). Perpajakan  Teori  dan  Praktik  (cetakan  pertama  (ed.);  Aas Masrur). Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.
Jayusman, & dkk. (2020). Studi Deskriptif Kuantitatif Tentang Aktivitas Belajar Mahasiswa Dengan  Menggunkan  Media  Pembelajaran  Edmodo  Dalam  Pembelajaran  Sejarah. Jurnal Artefak, Vol 7 No 1, 13–30.
Kader,  &  at.all.  (2015).  Pengaruh  Penerapan  Elektronik  Surat  Pemberitahuan  (e-SPT) Terhadap  Efisiensi  Pengisian  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Wajib  Pajak  di  Kecamatan Sario Kota Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol 15(No 04), 63–73.
Kemenkeu. (2023). Rancangan APBN 2023.
Mira, & at.all. (2018). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Industrial Kapal Indonesia (PERSERO) di Makassar. Amnesty, Jurnal Riset Perpajakan, Vol 1(No 2), 94–108. https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jrp.v1i2.2917.g2263
NF  Bahir,  &  at.all.  (2022).  Pengaruh  Persepsi  Wajib  Pajak,  Sanksi  Perpajakan,  Pelayanan Fiskus,  Self-Assesment,  dan  Sosialisasi  Perpajakan  Terhadap  Keptuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Denpasar Timur. JURNAL KHARISMA, Vol 4(No 2), 103–144.
Pangestu, & at.all. (2021). Does Tax Avoidance Matter in Sustainaility Reporting-Financial Performance Relationship: Evidence From Indonesia. AKRUAL: Jurnal Akuntansi, Vol
13(No 1), 1–13. https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jaj.v13n1.p1-13
Pieterz,  &  dkk.  (2021). Perpajakan  (Teori  dan  Praktek)  (Aas  Masruroh  (ed.);  Pertama).
Widina Bhakti Persada Bandung.
Pratama, & at.all. (2023). The Influence of the Self-Assessment System and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at the  South Makassar Pratama Tax Service Office. PINISI Journal of Art, Humatity and Social Studies, Vol 3(No 3), 152–162.
Rangga,  &  at.all.  (2020).  Efektivitas  Penagihan  Pajak  Dengan  Surat  Teguran  Dan  Surat Paksa  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama Maumere. Jurnal Projemen, Vol 7(No 1), 55–72.
Sugiyono.  (2016). Metode  penelitian  pendidikan,  pendekatan  kuantitatif.  intro  (Sugiyono (ed.)). Penerbit Alfabeta Bandung 2016.
Tommy.  (2023). Dari  Puluhan  Juta  UMKM  di  Indonesia,  Mengapa  Kontribusi  Pajaknya Masih Rendah?
Wardani & Wati. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan  Pengetahuan  Perpajakan  Sebagai  Variabel  Inntervening  (Studi  Pada  Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). Jurnal Nominal, Vol 7(No 1), 33–54. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358