Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 2, Februari 2021

## ANALISIS  STRATEGI  PEMERINTAH  DALAM  UPAYA  MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK YOUTUBER DI INDONESIA

## Anita Carolina dan Inayati
Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia Email: hutapeaanita@gmail.com dan inayati.hifni01@gmail.com

## Abstract
Youtube, as one of the digitization products, has become a place that is sought after by  various  groups  to  get  various  sources  of  information  and  entertainment  quickly and easily. From the results of  uploading content, Youtuber will get income. When the income of some YouTubers far exceeds the income limit, it is not in accordance with  the  state  tax  revenue  which  almost  never  meets  the  target.  As  a  country  that adopts  self-assessment,  taxpayer  compliance  is  the  determinant  of  tax  revenue. Therefore, a strategy is needed to increase the compliance of YouTubers in fulfilling their  tax  obligations.  The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  factors  that encourage  and  inhibit  Youtuber  compliance  as  taxpayers  in  Indonesia  and  explain the  government's  strategy  in  facing  the  digitalization  era,  especially  in  terms  of implementing  taxation  policies  on  YouTubers'  income.  This  research  uses qualitative-descriptive research methods with in-depth interviews and documentation  study  data  collection  techniques.  The  results  of  this  study  are  that there are several factors that hinder YouTubers in carrying out their tax obligations, such as the absence of cooperation between the DGT and Google and the absence of policies  that  regulate  the  income  You  get  from  uploading  their  content.  In accordance with the background of the problem, it encourages the author to make a paper  in  the  form  of  a  thesis  with  the  title,  "Analysis  of  Government  Strategies  in Efforts to Improve Youtuber Taxpayer Compliance in Indonesia".

## Keywords: tax administration; tax compliance; income tax; digital economy; youtuber

## Abstrak
Youtube  sebagai  salah  satu  dari  produk  digitalisasi  menjadi  wadah  yang  dicari berbagai  kalangan  untuk  mendapatkan  berbagai  sumber  informasi  dan  hiburan dengan  cepat  dan  mudah.  Dari  hasil  mengunggah  konten,  Youtuber  akan mendapatkan  penghasilan.  Disaat  penghasilan  beberapa  Youtuber  jauh  melebihi batas penghasilan, tidak sesuai  dengan penerimaan pajak negara yang  hampir tidak pernah memenuhi target. Sebagai negara yang menganut self assessment, kepatuhan wajib  pajak  merupakan  penentu  penerimaaan  pajak.  Karena  itu  diperlukan  strategi untuk meningkatkan kepatuhan youtuber dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menganalisis  faktor  yang mendorong serta menghambat kepatuhan Youtuber sebagai wajib pajak di Indonesia serta menjelaskan strategi pemerintah dalam menghadapi era digitalisasi khususnya dalam  hal  penerapan  kebijakan  perpajakan  atas  penghasilan  YouTuber.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan
data  wawancara  mendalam  dan  studi  dokumentasi.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah terdapat  beberapa  faktor  penghambat  Youtuber  dalam  melakukan  kewajiban perpajakannya  seperti  belum  adanya  kerjasama  antara  DJP  dengan  Google  serta belum  adanya  kebijakan  yang  mengatur  mengenai  penghasilan  yang  didapat Youtuber dari pengunggahan kontennya. Sesuai dengan latar permasalahan tersebut mendorong  penulis  untuk  membuat  karya  tulis  dalam  bentuk  tesis  dengan  judul, “Analisis Strategi Pemerintah Dalam Upaya meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Youtuber di Indonesia”.
Kata  kunci: administrasi  pajak;  kepatuhan  pajak;  pajak  penghasilan;  ekonomi  digital; youtuber
Coresponden Author Email: hutapeaanita@gmail.com Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

## Pendahuluan
Perubahan teknologi yang semakin berkembang telah menghasilkan berbagai jasa serta fasilitasnya dibidang teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu fasilitas yang lahir  dari  transformasi  teknologi  ini  adalah  internet.  Internet  tercipta  dari  inovasi manusia  yang  berkeinginan  memudahkan  komunikasi  dalam  aspek  kesehatan  serta militer.  Dewasa  ini  internet  menjadi  hal  terpenting  disetiap  pemenuhan  kebutuhan manusia.  Kehadiran  internet  ini  dapat  dikatakan  mengubah  dunia.  Melalui  internet, kegiatan  manusia  yang  terhalang  jarak  dan  waktu  seakan  lenyap.  Di  masa  kini,  segala sesuatu  dapat  digapai  dengan  mudah,  cepat,  dan  juga  murah  hanya  dengan  perangkat digital.
Salah  satu  aspek  yang  terdampak  dari  penggunaan  internet  adalah  ekonomi. Kebangkitan  teknologi  informasi  yang  menghasilkan  internet  membuat  kegiatan ekonomipun  berkembang,  dari  konvensional  menjadi  digital.  Kebangkitan  ekonomi digital  ini  tidak  lepas  dari  inovasi  internet  dan  revolusi  industri  4.0.  Revolusi  industri 4.0  merupakan  pembaruan  dari  beberapa  revolusi  sebelumny.  Ketika  revolusi  industri 1.0  yang  terjadi  pada  awal  abad  18  menggunakan  air  dan  uap  sebagai  penggeraknya, serta  revolusi  industri  2.0  dan  3.0  pada  awal  20  menggunakan  listrik  sebagai  motor penggerak  proses  produksi,  revolusi  industri  4.0  menggunakan  sistem  internet  sebagai penggeraknya. Revolusi ini menghubungkan antara mesin industri dengan internet, atau dikenal dengan sebutan cybersystem. Cybersystem mengubah pergerakan industri yang awalnya  konvesional  menjadi  digital.  Pergeseran  ini  yang  telah  melahirkan  sebutan ekonomi digital. Salah satu contoh dari produk ekonomi digital adalah Global Over The Top Player seperti Google, induk dari Youtube.
Ekonomi  digital  ini  berpengaruh  signifikan  pada  perekonomian  suatu  negara. Perkembangan Global  Over  The  Top secara  langsung  dan  tidak  langsung  menstimulus para  penggunanya  untuk  berinovasi  terutama  dibidang  ekonomi.  Inovasi  pada  bidang ekonomi  ini  berdampak  pada  pendapatan  ditiap  wilayah.  Hasil  produksi  diberbagai
tempat baik didesa maupun dikota dapat terdistribusikan dengan baik. Selain itu inovasi lain  melahirkan  berbagai  jasa  fasilitas  yang  mendukung  pembayaran  sehingga  dapat diakses lebih mudah, dimana saja, serta kapan saja. Hal ini tentunya berdampak positif bagi pemasukan negara karena perputaran capital yang semakin cepat.
Youtube  sebagai  salah  satu  dari  produk  digitalisasi  menjadi  wadah  yang  dicari berbagai  kalangan  untuk  mendapatkan  berbagai  sumber  informasi  dan  hiburan  dengan cepat  dan mudah. Sebagai contoh, jika dibandingakan dengan membaca berbagai buku maupun  literarur  lainnya,  masyarakat  kini  cenderung  lebih  memilih  untuk  menonton berbagai konten yang dianggap dapat memenuhi informasinya.
Sebagai  situs  penyedia  bebagai  macam  konten  video,  kehadiran  YouTube menggeser  media  massa  lainnya.  Hal  ini  mendorong  pencinta  YouTube  berkreasi, bukan  hanya  sebagai  penonton  tapi  juga  menciptakan  hal  baru  yang  layak  untuk dibagikan.  Berawal  dari  hobi  dan  kesenangan  membagikan  pengalaman  lewat  video, beberapa  content  creator  ini  menjadikan  YouTube  sebagai  lahan  mendulang  pundi- pundi  uang.  Youtuber  adalah  sebutan  untuk  profesi  yang  menciptakan  ide  dan dituangkan  menjadi  sebuah  konten  pada  kanal  Youtube.  Konten  tersebut  dapat  berupa suara,  tulisan,  gambar,  maupun  gabungan  dari  beberapa  materi  yang  dikemas  menjadi satu video dan diunggah lewat akun pengguna.
Para  pengguna  YouTube  dapat  menonton  semua  jenis  video  tanpa  biaya.  Begitu pula dengan pengunggah video. Selain tidak mengeluarkan biaya pada saat membagikan video  ke  YouTube,  YouTuber  pun  medapatkan  imbalan  dari  video  yang  diunggahnya. Youtuber tidak serta merta menunggah video, tetapi  harus mengikuti persyaratan yang dibuat  Youtube.  Dengan  mengikuti  aturan  dan  persyaratan  tersebut,  Youtuber  akan dapat menghasilkan uang lewat konten yang dimilikinya tersebut.
YouTuber mendapatkan sumber penghasilan yang menjanjikan dari media digital ini.  Penghasilan  ini  tentunya  berdasarkan  berbagai  ketentuan  yang  telah  ditetapkan pihak  Google  selaku  pemilik  YouTube.  Jika  seorang  YouTuber  telah  memilki subscriber  atau  pengikut  diatas  atau  sama  dengan  ketentuan  dari  Google  maka penghasilannya  pun  akan  meningkat.  Terlebih  jika  sebuah  content  yang  diunggahnya mendapatkan  apresiasi  atau  likes  dan  komentar  yang  positif.  Komentar  dan  Likes  ini akan  menaikkan  peringkat  atau  ratting  dari  content  tersebut  dan  hal  ini  berpengaruh pada komisi yang akan diterima sang pengunggah.
Agar  konten  mendapatkan  penghasilan  dari  iklan  atau  Adsense,  Youtuber  harus mengajukan  Program  Partner  Youtuber  (PPY)  sebagai  langkah  awal  monetisasi  atau registrasi  Adsense.  Persyaratan  pembuatan  PPY  adalah  sebagai  berikut,  (1)  Tinggal diwilayah  tempat  program  partner  Youtube  tersedia.,  (2)  jumlah  minimal  pelanggan atau subscriber dalam akun tersebut adalah 1000, (3) Youtuber harus mempunyai akun yang dapat  ditautkan pada tautan http://support.google.com/adsense/answer, (4) jumlah jam penayangan yang telah ditonton pengguna lain selama kurun waktu dua belas bulan terakhir adalah 4000 jam. Jika Youtuber belum memenuhi keempat persyaratan tersebut maka  Youtuber  belum  mendapatakan  fasilitas  Adsense.  Sebaliknya  jika  akun  tersebut telah  memenuhi  syarat  tersebut  maka  pemilik  konten  berhak  mendapatkan  fasilitas
Adsense  dan  mendapatkanpenghasilan  yang  dibayarkan  Google  Asia  Pasific  sebagai Program Partner Youtube Indonesia melalui western union atau rekening bank.
Cara perhitungan dengan kasar dapat  dilakukan dengan megacu pada pendapatan 1  dolar  pada  setiap  1000  jumlah  yang  menonton  konten  tersebut.  Seperti  contoh  Ria Ricis, channelnya yang diberi nama Ricis Official sudah dimulai sejak tahun  2019 dan telah  diikuti  12  juta  subscriber.  Menurut  website  penghitung  penghasilan  dengan perkiraan  atau  Socialblade,  penghasilan  Ria  Ricis  dari  YouTube  diperkirakan  sekitar diatas  Rp  156.000.000  sebulan  dengan  kurs  dolar  Rp  13.000  bahkan  dalam  berbagai wawancaranya  dikompas  Ria  Ricis  dapat  mengantongi  Rp  1,8  miliar  hingga  Rp  43 miliar per tahun. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan penghasilan yang diterima YouTuber sangat memungkinkan dikenakan pajak, pasalnya penghasilan tersebut sudah melebihi  batas  penghasilan  kena  pajak  yang  ditetapkan  Undang  Undang  Nomor  36 Tahun  2008.  Hal  tersebut  dapat  disimpulkan  jika  pendapatan  Youtuber  tersebut dikonversi dengan mata uang Indonesia atau rupiah dengan kurs kementerian keuangan.
Dengan  adanya  fakta  yang  telah  dipaparkan  diatas  membuat  pemerintah  telah seharusnya memanfaatkan peluang ini untuk  meningkatkan pemasukan negara. Hal  ini menjelaskan  bahwa  besaran  pajak  yang  timbul  dari  penghasilan  yang  diperoleh  dari Youtube sangat besar. Walaupun demikian belum ada kebijakan khusus yang mengatur pengenaan patelah digunakan umu untuk seluruh penghasilan di Indonesia.
Disaat  penghasilan  beberapa  YouTuber  jauh  melebihi  batas  Penghasilan  Kena Pajak,  tidak  sesuai  dengan  penerimaan  pajak  negara  yang  hampir  tidak  pernah memenuhi  target. Sesuai  dengan latar permasalahan tersebut  mendorong penulis untuk membuat  karya  tulis  dalam  bentuk  tesis  dengan  judul,  “Analisis  Strategi  Pemerintah Dalam Upaya meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Youtuber di Indonesia”.
Berangkat dari permasalahan umum yang telah dihadapi dunia mengenai stateless revenue  terserbut,  penghasilan  Youtuber  satu  dari  sekian  profesi  di  era  digitalisasi  ini juga  kearap  kali  menjadi  sorotan  khususnya  pada  kewajiban  perpajakannya.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan pemungutan pajak atas penghasilan yang didapatkan Youtuber beserta strategi yang digunakan pemerintah guna  meningkatkan  kepatuhan  Youtuber  sebagai  wajib  pajak.  Hal  ini  mengacu  pada tarif  yang  ditetapkan  pada  Undang  Undang  Nomor  36  Tahun  2008  yang  menjelaskan mengenai  pajak penghasilan. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk  mengetahui peranan  pemerintah  dalam  menerpakan  Undang  Undang  Nomor  36  Tahun  2008 tersebut.
Undang  Undang  Nomor  36  Tahun  2008  menyebutkan  bahwa  objek  pajak penghasilan  adalah  setiap  tambahan  kemampuan  ekonomis  yang  dterima  maupun diperoleh  para  wajib  pajak,  baik  yang  berasal  dari  Indonesia  maupun  luar  Indonesia, yang dapat dipakai atau digunakan untuk konsumsi ataupun untuk menambah kekayaan wajib  pajak  bersangkutan,  dengan  sebutan  dan  dalam  bentuk  apapun.  Berdasarkan penjelasan  tersebut  maka  penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh  oleh  Youtuber termasuk  objek  pajak  dan  wajib  dikenakan  pajak  sesuai  dengan  ketentuan  Undang
Undang. Dengan demikian  pemerintah memiliki peran penting sebagi  pengawas dalam perpajakan Youtuber di Indonesia.
Pemerintah  sangat  berperan  penting  dalam  implementasi  kebijakan  perpajakan atas  Youtuber.  Peran  pemerintah  selain  sebagai  pengawas  juga  dibutuhkan  untuk mengajarkan, menjelaskan atau sosialisasi setiap peraturan perundang undangan kepada masyarakat.  Hal  ini  dilakukan  agar  masyarkat  mengetahui  dan  memahami  setiap peraturan yang berlaku. Dengan demikian akan timbul kepatuhan dari diri sendiri untuk memnuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu diperlukan adanya kepastian hukum agar masyarakat  tidak  bingung  terhadap  peraturan  tersebut.  Kepastian  hukum  meliputi pembaharuan  siring  berjalannya  waktu  untuk  menyesuaikan  dengan  perkembangan yang  ada.  Jika  terdapat  ketidaksesuaian  dalam  penerimaan  pajak,  pemerintah mempunyai wewenang dalam hal menetapkan kembali kebijakan perpajakan tersebut.
Berbeda  dengan  Indonesia  untuk  mengatasi  dampak  dari  perkembangan digitalasiasi  ini  khususnya  Youtube,  Amerika  telah  menerapkan  program  komputer yang  terintegrasi  dengan  metode  dan  sistem  perpajakan  untuk  memudahkan  Wajib Pajak  melaporkan  kewajibannya.  Jika  di  Youtuber  di  Indonesia  kesulitan  mengetahui besaran  pendapatannya,  lain  halnya  di  negara  ini.  Di  Amerika  terdapat  Formulir  1099 yang dapat diunduh pada halaman google jika akun tersebut terdaftar dengan akun asal Amerika. Formulir 1099 ini harus disertakan pada saat pelaporan pajak.
Pada  negara  berkembang  seperti  Nigeria,  penghindaran  pajak  dengan  berbagai alasan  seperti  korupsi  dan  penyelewengan  dana  telah  lazim  ditemukan.  Youtuber sebagai  salah  satu  profesi  yang  menjanjikan  menjadi  primadona  baru  dalam  target penerimaan  negara.  Karena  itu  Nigeria  mempunyai  strategi  sendiri  untuk  mencegah ketidakpedulian  masyarakatnya  khususnya  Youtuber  dalam  membayar  pajak.  Strategi tersebut  dengan merekomendasikan selebriti  menjadi  duta pajak yang membawa kesan baik  dikalangan  masyarakat.  Hal  ini  juga  dilakukan  oleh  Korea  Selatan.  Pasalnya masyarakat  mempunyai  ketertarikan  sendiri  terhadap  para  selebriti  dibanding  aparat negara  atau  pihak  administrasi.  Dengan  dipromosikan  oleh  selebriti  maka  tingkat kepatuhanpun meningkat.
Berangkat  dari  latar  belakang  yang  telah  dipaparkan,  diperlukan  beberapa  teori dan konsep yang mendukung penelitian ini. Hadirnya profesi Youtuber tidak lepas dari kemajuan  dari  teknologi  informasi.  Teknologi  Informasi  merupakan  keseluruhan  dari rangkaian bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan data, mengubahnya, dan menggunkananya  menjadi  suatu  informasi  dalam  seluruh  bentukannya,  (Munir  &  IT, 2009).  Menurut  Bambang  (Warsita,  2008),  teknologi  merupakan  sarana  dan  juga prasarana  yang  meliputi  software,  hardware,  serta  useware.  Teknologi  juga  meliputi sistem serta metode untuk memperoleh, mengolah, mengirim, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan,  serta  menggunakan  data  dengan  bermakna,  (Prasojo  &  Riyanto, 2011).  Sedangkan  menurut  (Lamatenggo  &  Uno,  2016),  teknologi  informasi  dan komunikasi  adalah  segala  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  mendukung record , penyimpanan,    proses,  mendapatkan  lagi,  mengantarkan,  dan  menerima  informasi. Kemajuan teknologi membawa peranan besar dalam perubahan dunia.
Perubahan  yang  disebabkan  kemajuan  teknologi  ini  meliputi  banyak  hal,  seperti ekonomi.  Perkawinan  ekonomi  dengan  kemajuan  teknologi  menghasilkan  ekonomi digital.  Ekonomi  digital  merupakan  aspek  ekonomi  yang  memanfaatkan  serta memberdayakan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  digital.  (Hartman,  Kador,  & Sifonis,  2000) “the  virtual  arena  in  which  business  actually  is  conducted,  value  is created and exchanged, transaction occur, and one-to-one relationship mature by using any internet initiative as medium of exchange” . Pertumbuhan ekonomi digital didasari oleh perkembangan kereatifitas, bisnis dan transaksi perdagangan dengan menggunakan internet  sebagai  media  utama  komunikasi  dan  berkolaborasi  antar  perusahaan  ataupun antar  individu.  Menurut  Don  Tapscott  (Tapscott,  1996),  ekonomi  digital  adalah fenomena  social  yang  memengaruhi  sistem  ekonomi.  Fenomena  tersebut  mempunyai ciri-ciri  sebagai  suatu  ruang  intelijen  yang  terdiri  dari  informasi.  Komponen  dari ekonomi  digital  yaitu  e-commerce,  distribusi  digital  barang,  dan  industri  teknologi informasi dan komunikasi.
Dengan  lahirnya  Youtube  terdapat  profesi  baru  yang  dikenal  sebagai  Youtuber. Berbicara  mengenai  profesi  dan  penghasilan  yang  didapatkan  berarti  ada  kewajiban perpajakan  didalamnya.  Sebagai  salah  satu  negara  yang  menganut  self  assessment, membuat  Indonesia  bergantung  pada  kesadaran  dan  kepatuhan  wajib  pajaknya  dalam pencapaian  target  penerimaan  perpajakannya.  Menurut  (Kurnia,  2010)  dan  (Rahayu, 2019) mengatakan, “Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan yang dilakukan secara sukarela  merupakan  tulang  punggung  sistem  self  assessment,  dimana  wajib  pajak bertanggung  jawab  menetapkan  sendiri  kewajiban  perpajakan  dan  kemudian  secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajakanya tersebut”.
Menurut (Tahar & Rachman, 2014) Kepatuhan mempunyai arti ketaatan terhadap perintah  atau  aturan.  Terdapat  beberapa  teori  yang  memuat  mengenai  kepatuhan. Kepatuhan atas kewajiban perpajakan merupakan sebuah tanggung jawab antar manusia kepada  Tuhan.  Bagi  pemerintah  dan  masyarakat  sebagai  wajib  pajak  agar  dapat memenuhi  kewajiban  perpajakan  juga  agar  dapat  mendapatkan  hak  perpajakannya. Teori  kepatuhan  atau  Compliance  Theory  merupakan  teori  yang  menjelakan  mengenai kondisi taat dan mengikuti aturan maupun perintah yang diberikan. Perilaku kepatuhan pada  wajib  pajak  didorong  oleh  kesadaran  wajib  pajak  atas  kewajibannya  yang  dalam hal  ini  sebagai  perintah  dari  pemerintah  dengan  tetap  mengacu  kepada  peraturan perundang undangan yang sudah ditetapkan.
Strategi  yang  dibahas  pada  penelitian  ini  berkaitan  dengan  strategi  peningkatan tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  pemenuhan  kewajiban  perpajakannya. Setiap organisasi  publik  memiliki  tanggung  jawab  untuk  melayani  masyarakat  untuk  tetap hidup  dan  berkembang  untuk  dapat  menyesuaikan  diri  dengan  berbagai  situasi  yang terus  berubah  begitu  pula  dengan  perpajakan.  Mintzberg  menyatakan  jika  strategi sesungguhnya tidak memiliki teori yang pasti “….We offer no such easy definition here. Instead  we  arguethat  strategy  requires  a  number  of  definition,  five  in  particular...”, (Mintzberg,  Ahlstrand,  Lampel,  &  Safari,  1998).  Mintzberg  pun  menyatakan  bahwa strategi  membutuhkan  sejumlah  tafsiran.  Terdapat  lima  tafsiran  atau  definisi  dari
strategi  yaitu,  perspektif,  posisi,  perencanaan,  pola  kegiatan,  dan  juga  pola  penipuan. Sedangakn  perencanaan  strategi  merupakan  proses  yang  berulang  ( Strategy  Change Cycle ),  “ Strategy  Change  Cycle  was  designed  specifically  to  help  and  nonprofit organization (and communities) think, act, and learn strategically ”, (Bryson & Alston, 2010). Strategy  Change  Cycle dirancang  secara  spesifik  untuk  membantu  publik  dan organisasi  non-profit  dalam  berpikir,  bertindak,  dan  belajar  secara  stratejik.  Strategy Change  Cycle  merupakan  gagasan  dari  sebuah  proses  strategi,  model  proses pengambilan keputusan, atau pandangan aktivitas yang berdasarkan strategi. Pemimpin organisasi  mengatur  kegiatan  utama  dalam  proses  perencanaan  namun  memberikan berbagai  strategi  individual  kepada  yang  lainnya.  Strategy  Change  Cycle  merupakan sebuah proses manajemen strategi, bukan hanya proses perencanaan strategi.
Menurut  (Rahayu,  2019)  tuntutan  terhadap  penerimaan  negara  dari  sektor  pajak merupakan  strategi  penesuaian  struktur  perpajakan  dan  stabilisasi  ekonomi  dengan kebijakan fiskal. Terdapat  dua pengertian kebijakan fiskal  menurut menurut (Mansury, 1999), pengertian tersebut mencakup pengertian luas dan pengertian sempit. Pengertian luas  pada  kebijakan  fiskal  adalah  kebijakan  untuk  memengaruhi  produksi,  mengatur kesempatan  bekerja,  dan  mengatur  inflasi  mata  uang  dengan  merujuk  dari  instrument pemungutan pajak serta pengeluaran Negara guna mencapai  tujuan Negara. Sedangkan pengertian  sempit  dari  kebijakan  fiskal  adalah  kebijakan  yang  menentukan  siapa  yang berkewajiban dikenakan pajak, apa yang dijadikan dasar pengenaan pajak tersebut, dan bagaimana  menghitung  besarnya  pajak  yang  harus  dibayarkan  beserta  aturan pembayaran  pajak  terutang.  Menurut  (Rosdiana  &  Tarigan,  2005),  Kebijakan  Pajak merupakan artian sempit dari Kebijakan Fiskal. Kebijakan pajak merupakan bagian dari kebijakan  fiskal.  Hal  ini  merupakan  sebab  dilakukan  strategi  kebijakan  yang  membuat suatu  perubahan  dalam  perpajakan. Strategi  ini  dapat  dikatakan  berhasil  jika  membuat perubahan  signifikan.  Pada  sistem  perpajakan  terdapat  elemen  yang  saling  berkaitan dalam  memengaruhi  perubahan  yaitu  institusi  yang  mengatur  administrasi  serta kepatuhan pajak dan struktur mekanisme kebijakan perpajakan.
Menurut  (Gunadi,  2013),  formulasi  kebijakan  perpajakan  yang  baik  sekalipun mungkin  saja  dapat  tidak  mencapai  target  dengan  sukses  disebabkan  oleh  kepatuhan. Hal ini disebabkan tidak mampunya administrator melakukannya. Gunadi imengatakan, “administrasi  perpajakan  dituntut  bersifat  dinamik  sebagai  upaya  peningkatan penerapan  kebijakan  perpajakan  yang  efektif.  Kriteria  fisibilitas  administrasi  menuntut agar sistem pajak baru meminimalisir biaya administrasi (administrative cost) dan biaya kepatuhan  (compliance  cost)  serta  menjadikan  administrasi  pajak  sebagai  bagian  dari kebijakan pajak”.
Nasucha dalam (Rahayu, 2019) mengatakan bahwa strategi administrasi perpajakn mempunyai  tugas  utama  yaitu  mencapai  efektiffitas  penerimaan  negara  yang  tertinggi dan efisiensi yang berupa biaya administrasi seminim mungkin. Kedua hal tersebut baik efektifitas  dan  efisiensi  seringkali  berbenturan  dan  membuat  kontradiksi.  Karena  itu diperlukan koordinasi berkesinambungan agar keduanya dapat bersinergi.
Pada  penelitian  ini  penulis  mencoba  melakukan  beberapa  komparasi terhadap penelitian terdahulu terakit penghasilan Youtuber. Peneliti mencari prinsip dan landasan  teori  terkait  dengan  perumusan  masalah  serta  mengkaji  faktor  yang mempengaruhi  kebijakan pajak penghasilan Youtuber dan dapat  mendukung penelitian mengenai  Analisis  Strategi  Pemerintah  Dalam  Upaya  Meningkatkan  Kepatuhan  Wajib Pajak  Youtuber  di  Indonesia.  Tinjauan  pertama  sebuah  jurnal  penelitian  yang  ditulis oleh (Wijaya & Mahatma, 2017) yang berjudul Analisa Upaya Peningkatan Penerimaan Perpajakan dari Penggalian Potensi Pajak atas Penghasilan Youtuber. Menurut (Wijaya &  Mahatma,  2017) , penghasilan  yang  didapatkan  Youtuber  Indonesia  belum  dapat dikenakan  pajak  dari  pemberi  penghasilan,  yaitu  Google  Asia  Pasific.  Bukti  dari ketidakdikenakannya  pajak  adalah  tidak  adanya  bukti  bayar  atas  konten  ataupun  bukti pemotongan  pajak  yang  terlampir  dalam  invoice  pembayaran  yang  diberikan  pihak Google kepada Youtuber dan dicairkan lewat rekening bank atau western union.
Penelitian  berikutnya  adalah  Analisis  Pelaksanaan  Pengawasan  Pajak Penghasilan  atas  Penghasilan  Youtuber  Pada  Direktorat  Jenderal  Pajak,  yang  ditulis oleh (Lestari, Nurmantu, &  Vikaliana, 2019) . Menurut (Lestari  et al., 2019) , kebijakan perpajakan atas penghasilan Youtuber tergolong masih buram. Hal ini disebakan masih belum adanya kepastian hukum yang mengatur spesifik atas penghasilan tersebut.
Dari  hasil  penelitian  tersebut,  telah  dipaparkan  mengenai  penghasilan  Youtuber yang seharusnya menjadi objek pajak tetapi belum ada yang meneliti mengenai strategi kebijakan  perpajakannya.  Fokus  utama  dalam  penelitian  ini  adalah  strategi  pemerintah dalam melakukan kewajiban perpajakan atas penghasilan Youtuber, sehingga penelitian ini  akan  memberikan hasil yang belum pernah ditemukan sebelumnya.  Sebagai  sebuah strategi,  administrasi  perpajakan  memerlukan  tolak  ukur  dalam  menentukan  efketifitas dan efisiensi target penerimaaan. Ukuran dalam meningkatkan efektifitas tersebut antara lain  (1)  prinisp  self  assesment,  (2)  kecepatan  penemuan  masalah  terkait  surat pemberitahuan atau SPT, (3) peningkatan kualitas kontrol supervisi dalam administrasi, (4)  penyediaan  informasi  terkait  kebijakan  perpajakan  kepada  wajib  pajak,  (5) kepatuhan  wajib  pajak,  (6)  sanksi  tegas  bagi  wajib  pajak  yang  melanggar.  Sehingga hasil penelitian ini akan menjelaskan bagaimana strategi yang dilakukan pemerintah dan faktor apa saja yang memengaruhi kesadaran perpajakan Youtuber di Indonesia.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  paradigma  post-positivisme.  Penggunaan  paradigma tersebut  didasarkan  pada  pengembangan  pertanyaan  penelitian  yang  mempengaruhi tahapan  berikutnya.    positivisme.  Salah  satu  hal  yang  menjadi  ciri  paradigma  post- positivisme  adalah  menggunakan  teori  sebagai  acuan  memahami  permasalahan penelitian sampai dengan membuat definisi operasional. Selain adanya acuan pada teori, paradigma post-positivisme dicirikan dengan adanya hubungan yang erat antara peneliti dengan  obyek  yang  diteliti  sehingga  dalam  paradigma  ini  subyek tidak mungkin  dapat melihat  kebenaran  jika  pengamatan  dilakukan  dibelakang  layar  tanpa  ikut  terlibat dengan obyek secara langsung sehingga hubungan antara pengamat
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  proses  penelitian  ini  adalah pendekatan  kualitatif.  Peneliti  mencoba  mengangkat  permasalahan  dengan  pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk  mengembangkan teori  yang digunakan dalam penelitian ini.    Penelitian  melalui  pendekatan  kualitatif  memberikan  suatu  pemahaman  yang mendalam karena memepertanyakan makna suatu objek secara mendalam dan tuntas

## Hasil dan Pembahasan

## A. Analisis  Strategi  Direktorat  Jenderal  Pajak  Dalam  Meningkatkan  Kepatuhan Wajib Pajak Youtuber di Indonesia
Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem self assessment pada  regulasi  pemajakannya.  Hal  ini  menjadi  acuan  para  otoritas  pajak  dalam pemenuhan target perpajakannya. Pasalnya penerimaan pajak sangat bergatung pada pembayaran  pajak  yang  didasari  kesadaran  dari  diri  wajib  pajak.  Pelaku  usaha Youtuber,  Oskar  Mahendra  berpendapat  regulasi  perhitungan  penghasilan  sampai dengan  pemajakan  atas  penghasilan  Youtuber  yang  belum  jelas  dan  masih  banyak pegawai  pajak  yang  belum  memahami  mengenai  pemajakan  atas  penghasilan youtuber.  perlu  adaptasi  bagi  pegawai  yang  belum  memahami  pemajakan  atas penghasilan  youtuber,  hubungannya  dengan  penerimaan  negara  dan  peluang penghindaran pajaknya. Dan diperlukan pula inovasi baik bagi metode pelatihan dan transfer  knowledge  antar  pegawai  DJP,  ke  Wajib  Pajak  dan  pihak  lain  terkait  hal tersebut, berikut kutipan interview dengan Oskar Mahendra,
“Menurut saya sangat sulit memenuhi kewajiban perpajakan atas penghasilan saya  sebagai  seorang  Youtuber.  Bagi  saya  youtube  adalah  wadah  saya mencurahkan  hobi  saya,  dan  penghasilan  yang  saya  dapat  dari  konten  yang saya  buat  tidak  pasti  setiap  bulannya.  Saya  dan  juga  rekan  sesame  youtuber tidak  pernah  secara  langsung  diberi  arahan  soal  pajak  oleh  petugas  pajak. Tidak ada kepastian besaran penghasilan yang saya dapatkan serta minimnya edukasi  dari  orang  pajak  (DJP).  Mungkin  dapat  diawali  dari  pegawai pajaknya.  Edukasi  sangat  perlu  bagi  pegawai  dan  institusi  DJP  karena  saya yakin  mereka  pun  banyak  yang  belum  bisa  menjawab  dengan  jelas  mengenai perpajakan  atas  penghasilan  Youtuber  ini, jika  sudah  jelas  dari  segala  aspek menurut  saya  bukan  hal  yg  sulit  memonitor  pelaksanaan  karena  sifatnya digital  sehingga  data  mudah  diolah.  Pajak  atas  penghasilan  Youtuber  bisa merupakan  ancaman  besar  bagi  kondisi  revenue  pajak  negara  jika  tidak disiapkan  dengan  baik.  Hal  yang  paling  mendasar  adalah  adanya  landasan hukum perpajakan yang jelas dan terperinci untuk jenis industri, kategori dan hal lainnya yg berhubungan.”
Strategi  pembuatan  tim  pada  KPP  Senen  merupakan  langkah  para  otoritas pajak  dalam  menerapkan  pengawasan  pada  kemajuan  ekonomi  digital  saat  ini. Kekurangan  data  dan  pengembangan  aplikasi  mejadi  tugas  utama  yang  dihadapi para  fiskus  dilapanagan.  Adapun  terkait  pengembangan  aplikasi  dan  sistem informasi,  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  Key  Informant  yaitu  Eka
Darmayanti,  Kepala  Sub  Direktorat  Tata  Kelola  Sistem  Data  dan  Informasi, Direktorat Teknologi dan Informasi Perpajakan, yang menjelaskan bahwa,
“Saat  ini  sedang  dibangun  aplikasi  untuk  mengakomodir  kebutuhan  terkait pemajakan ekonomi digital. Dalam jangka panjang, selain akan membuat aplikasi pemenuhan  kewajiban  perpajakan  bagi  end  user  (WP),  DJP  juga  membangun aplikasi  yang  akan  digunakan  untuk  melakukan  pengawasan  dan  penegakan hukum  atas  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  ekonomi  digital.  DJP  juga membuka  ruang  untuk  melakukan  kolaborasi  dengan  pihak  eksternal  terutama dengan  ekosistem  pembayaran  (bank,  payment  gateway)  dan  penyedia  jasa aplikasi perpajakan (PJAP).”
Dijelaskan oleh Eka Darmayanti bahwa DJP melakukan beberapa hal  terkait aplikasi  dan  sistem  informasi  yang  sedang  dibangun  dan  dikembangkan  oleh  DJP, karena  ini  yang  benar-benar  urgent  diperlukan  sekarang  ini  dan  segera  untuk memajaki ekonomi digital. Sementara program jangka panjang yaitu mengembangkan  aplikasi  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  bagi  Wajib  Pajak, pengawasan  dan  penegakan  hukum  atas  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dan membuka  ruang  kolaborasi  dengan  instansi/lembaga/pihak  eksternal  terkait  sistem pembayaran dan penyedia jasa aplikasi lebih kepada keyakinan bahwa perubahan itu memerluka mekanisme untuk dapat mencapai tujuan yaitu memajaki sektor ekonomi digital dengan baik.
Pengembangan  layanan  digital  menjadi  bagian  utama  dalam  meningkatkan kesadaran wajib pajak youtuber di Indonesia. Menghadapi kemajuan teknologi yang semakin  pesat  dan  berdampak  pada  pertumbuhan  ekonomi  digital  khususnya youtube,  Direktorat  Jenderal  Pajak  selaku  pemerintah  membuat  Sembilan  Rencana Strategis DJP khususnya untuk menghadapi digitalisasi. Sembilan Rencana Strategi DJP tersebut dijabarkan pada tabel 1 sebagai berikut.

## Tabel 1 Rencana Strategis DJP Periode 2020 – 2024
No Rencana Strategis (RenStra) DJP Periode 2020 - 2024 Hasil 1 Pengembangan Sistem Click, Call, Counter (3C) Belum Terlaksana 2 Integrasi Digital Tax Knowledge Based dengan situs web DJP Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-317/PJ/2020 tentang Penunjukan PT Fintek Integrasi Digital Sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan yang Memberi Edukasi Perpajakan Lewat Media Sosial serta Layanan Menyelenggarakan Penyaluran SPT Dalam Bentuk Dokumen Elektronik
3 Pengembangan Layanan Edukasi Pajak pada wajib pajak Youtuber Belum Terlaksana
No Rencana Strategis (RenStra) DJP Periode 2020 - 2024 Hasil 4 Pengembangan Program Inklusi Perpajakan DJP Pembuatan Pajak Bertutur, DJP High School Tax Road Show , High School
Tax Competition, dan Tax Goes to Campus . Semua kegiatan ini memunculkan semangat yang berkesan bagi kalangan pelajar-mahasiswa dalam menanamkan kesadaran pajak sejak dini 5 Pengembangan Edukasi melalui pihak ketiga Pengembangan berbagai Tax Center yang dapat memperkecil ketidakpatuhan wajib pajak khususnya pada sektor ekonomi digital 6 Pengembangan Sarana Kehumasan Pengembangan Kehumasan DJP dengan komunikasi dan edukasi lewat media sosial 7 Perluasan Prepopulated SPT PPh Belum Terlaksana 8 Perluasan Kanal Pembayaran Pajak Bekerja sama dengan Fintek dan Eccommerce dalam memudahkan pembayaran pajak 9 Automasi Penelitian Restitusi Wajib Pajak Youtuber Belum Terlaksana
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, Diolah oleh Peneliti
Berdasarkan  Rencana  Strategis  Direktorat  Jenderal  Pajak  Periode  2020  – 2024  tersebut,  peneliti  menganalisis  bahwa  pemerintah  dalam  hal  ini  Direktorat Jenderal  Pajak  telah  berupaya  membuat  program  menghadapai  kemajuan  ekonomi digital  khususnya  youtuber.  Sebagian  dari  sembilan  rencana  strategi  tersebut  telah berjalan  dengan  baik,  tetapi  beberapa  belum  terlaksana  tau  masih  dalam  tahap pengembangan. Perencanaan strategi Sistem Click, Call, Counter (3C) masih dalam tahap  pengembangan.  Begitupun  dengan  Layanan  Edukasi  Pajak  pada  wajib  pajak Youtuber,  Perluasan  Prepopulated  SPT  PPh,  Automasi  Penelitian  Restitusi  Wajib Pajak Youtuber masih dalam proses pengembangan.
Beberapa  dari  rencana  strategis  tersebut  telah  berjalan,  salah  satunya  adalah Pengembangan Sarana Kehumasan. Kehumasan Direktorat Jenderal Pajak berupaya berkomunikasi  dengan  wajib  pajak  dalam  hal  ini  selebgram  atau  youtuber  dengan membuat  akun  dan  kanal  media  sosial  dan  aktif  berperan  membagikan  informasi terdepan  dan  terpercaya  dengan  tujuan  membangun  kesadaran  wajib  pajak  di  era digitalisasi ini.
Faktor  sanksi  kepada  wajib  pajak  youtuber  yang  lalai  dalam  menjalankan kewajibannya juga bisa memberikan pengaruh tersendiri bagi wajib pajak. Di dalam undang-undang perpajakan, dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi  pidana.  Sanksi  administratif  adalah  pembayaran  kerugian  kepada  negara,
khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau  penderitaan.  Merupakan  suatu  alat  terakhir  atau  benteng  hukum  yang digunakan  fiskus  agar  norma  perpajakan  dipatuhi.  Dengan  adanya  sanksi, diharapkan  para  wajib  pajak  bisa  lebih  patuh  dalam  membayar  utang  pajaknya. Dalam  hal  ini,  peneliti  melakukan  wawancara  kepada  key  informan  youtuber lainnya, Jordan Andreas.
“Penghasilan  yang  saya  dapatkan  dari  kanal  youtube  tidak  pasti.  Jika  ingin mendapatkan  penghasilan  yang  banyak,  harus  konsisten  mengunggah  konten.  Jika sudah dapat penghasilan, jujur saya belum pernah membayar pajaknya. Sampai saat ini saya tidak tahu jelas akan sanksi yang dikenakan jika tidak membayar pajak atas penghasilan  dari  youtube  ini.  Karena  belum  ada  aturan  yang  jelas  jadi  tidak kepikiran untuk bayar pajak. Jika sudah ada aturannya, saya yakin akan bagus. Dan sebagai youtuber saya akan membayar pajak sesuai dengan ketentuan.”
Tingkat  ketaatan  wajib  pajak  dalam  melaporkan  kewajibannya  masih tergolong  rendah  terutama  di  kalangan  penggiat  media  sosial.  Dalam  konteks  ini maupun  youtuber.  Walaupun  belum  ada  regulasi  yang  tepat  mengenai  pajak  atas penghasilan  youtuber  ini  Direktorat  Jenderal  Pajak  tetap  melakukan  sosialisasi  dan pengawasan  kepada  para  selebriti  dan  juga  youtuber  untuk  meningkatkan kepatuhannya.  Pasalnya  penghasilan  yang  dihasilkan  youtuber  dapat  dilaporkan sebagai  penghasilan  bebas.  Seperti  yang  dikatakan  oleh  Andri  Budiman,  sebagai Pelaksana Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajaka.
“Ketentuan pajak atas penghasilan youtuber termasuk dalam ketentuan pajak penghasilan  UU  No.  36  Tahun  2008.  Karena  itu  pelaporan  pajak  bagi  youtuber sangat  mudah  dan  sama  dengan  wajib  pajak  lainnya.  Begitu  pula  jika  tidak melaporkan maka akan dikenakan sanksi. Sanksinya, kalau tidak lapor SPT Tahunan denda  Rp  100  ribu.  Kalau  ada  pajak  yang  terutang  dan  tidak  dibayar,  kena  sanksi bunga  2%  per  bulan.  Sama  persis  dengan  wajib  pajak  atas  penghasilan  lainnya. Untuk  mengawasi  penerimaan  pajak  dari  youtuber  ini,  Direktorat  Jenderal  Pajak (DJP)  Kementerian  Keuangan  (Kemenkeu)  telah  memiliki  sebuah  sistem  bernama Social  Network  Analytics  (SONETA).  SONETA  ini  bertugas  menganalisis penyandingan data baik untuk pajak penghasilan (PPh) maupun pajak pertambahan nilai  (PPN).  Data  ini  Diuji  dengan  data-data  yang  kita  miliki,  baik  data  internal maupun data-data yg diperoleh dari eksternal seperti instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lain”
Menurut  analisis  peneliti,  strategi  pengenaan  sanksi  pada  wajib  pajak youtuber  belum  efektif  meningkatkan  kepatuhan  youtuber  dalam  menjalankan kepatuhan  perpajakannya.  Belum  ada  perhitingan  yang  jelas  serta  belum  ada regulasi terkait kebijakan perpajakan atas penghasilan youtube menjadi alasan utama sulitnya  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  youtuber.  Akan  tetapi  beberapa strategi sudah dijalankan oleh otoritas pajak Indonesia dalam menyaring target yang akan  diberikan  sanksi  atas  kelalaian  dari  pemenuhan  kewajiban  perpajakannya. Seperti  membentuk  SONETA.  Hasilnya  akan  dianalisis  dan  diberi  pendekatan
sampai dengan pemberian sanksi administratif, denda, sampai dengan bunga. Tetapi strategi  yang  nantinya  akan  dilakukan  adalah,  penutupan  kanal  youtube  dari Youtuber  yang  tidak  patuj  membayar  pajak.  Tetapi  sampai  saat  ini  belum diberlaukan.  Jika  strategi  ini  diberlakukan,  mungkin  akan  membuat  efek  jera  bagi para youtuber yang tdak membayar pajak. Pasalnya youtuber akan kehilangan video hasil  unggahannya  dan  akan  sulit  membuka  akun  baru  para  sosial  media  tersebut. Sanksi  ini  mungkin  akan  lebih  dikhawatirkan  para  youtuber  dibanding  denda  atau bunga seperti denda kelalaian pajak penghasilan lainnya.
Demi terwujudnya realisasi penerimaan pajak yang maksimal khususnya dari pernghasilan youtuber diperlukan berbagai strategi, yaitu selain dengan pengetahuan perpajakan  yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak  itu  sendiri,  salah  satu  upaya  yang dapat dilakukan  adalah  dengan  memberikan  pelayanan  yang  baik  kepada  wajib  pajak youtuber.  Namun    kenyataannya,  masih    ada    wajib    pajak  yang    menemukan hambatan  dalam    prosespelayanan    yang    diberikan    oleh    aparatur    perpajakan, seperti petugas yang  lambat,  tidak  ramah, berbelit-belit,  serta  keadaan kantor  dan layanan  yang  kurang    nyaman,    sehingga    menimbulkan  berbagai  keluhan,    dan pada akhirnya berakibat  pada  tumbuhnya  sikap  tidak  patuh dalam  melaksanakan kewajiban  perpajakan  Seperti  yang  dikatakan  key  informant,  DJP  telah  berupaya menjalankan  strategi  internal  dalam  meningkatkan  kualitas  dan  kuantitasnya  demi menghadapi  kemajuan  ekonomi  digitalisasi.  Adapun  berbagai  strategi  yang  telah dijalankan, dijabarkan sebagai berikut.
Tabel 2
Strategi Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Fiskus No Strategi Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Fiskus Keterangan 1 Strategi Desain Pendidikan dan Pelatihan atas Ekonomi Digital Membentuk TIM Kerja beranggotakan perwakilan seluruh Direktorat Kantor Pusat DJP yang bersama-sama dengan Pusdiklat Pajak melakukan review dan menyusun Desain Pendidikan dan Pelatihan termasuk mengenai Ekonomi Digital agar mampu memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan oleh DJP 2 Training Needs Analysis (TNA) Penyelenggaraan kegiatan TNA yang dilaksanakan oleh Widyaiswara dan struktural Pusdiklat Pajak. Output kegiatan TNA tersebut dipadukan dengan hasil TNA yang dilaksanakan oleh TIM dari DJP dan diharapkan melalui kegiatan tersebut dapat menjadi blue print pengembangan SDM DJP melalui diklat, di saat ini dan yang akan datang.
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, Diolah oleh Peneliti (2020)
Dari hasil wawancara dan informasi yang didapat dilapangan menurut analisis peneliti,  strategi  peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak  youtuber  ditinjau  dari pengembangan kualitas dan kuantitas fiskus sudah berjalan dengan baik. Hanya saja belum  ada  regulasi  yang  tepat  terkait  prosedur  pemajakan.  Disisi  lain  DJP  dengan pihak lainnya berupaya menigkatkan kualitas SDM guna bersiap akan regulasi yang akan  dating.  Sejauh  ini,  kualitas  pelayanan  dilapangan  telah  meningkat  dari  tahun sebelumnya, menandakan upaya yang dilakukan membuahkan hasil peningkatan

## Kesimpulan
Disaat  penghasilan  beberapa  YouTuber  jauh  melebihi  batas  Penghasilan  Kena Pajak,  tidak  sesuai  dengan  penerimaan  pajak  negara  yang  hampir  tidak  pernah memenuhi target. Sudah seharusnya pemerintah melakukan startegi dalam implementasi
3 Pembuatan prioritas Diklat Fiskus Penyesuaian dengan perubahan kebutuhan di DJP yaitu diklat berbasis administrasi modern. Penyelenggaraan diklat diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan kantor-kantor pajak modern yang baru (Diklat Account Representative, Diklat Penelaah Keberatan, Diklat Pelayanan terpadu, Diklat Proses Bisnis Wajib Pajak, dan lain-lain) 4 Pemetaan Masalah Ekonomi Digital Dalam rangka meningkatkan kualitas fiskus diperlukan pemetaan masalah yang menjadi sorotan dilapangan. Dari pemetaan tersebut diketahui problema-problema yang dapat menghambat perkembangan pusdiklat sehingga dapat dijadikan instrument dalam menetapkan langkah-langkah manajemen 5 Komunikator Diklat Untuk menjaring kebutuhan diklat di daerah, Kasi Bimbingan dan Konsultasi pada setiap Kanwil Pajak ditunjuk sebagai komunikator diklat dengan Surat Keputusan Sekretaris DJP. 6 Forum Komunikasi 3 (tiga) Pihak Forum ini terdiri dari 3 unsur, yaitu Kabid Perencanaan dan Pengembangan, Kabag Kepegawaian DJP, dan Kasubdit Peningkatan Kapasitas KITSDA DJP. Rapat rutin dilaksanakan tiap bulan sekali dengan agenda pembahasan permasalahan diklat berkaitan dengan rencana, penyelenggaraan dan evaluasi pelatihan. 7 Membudayakan Tradisi Ilmiah Kegiatan ini bertujuan untuk menajamkan muatan materi diklat dan meningkatkan kompetensi dan wawasan.
kebijakan  perpajakan  atas  Youtuber.  Peran  pemerintah  selain  sebagai  pengawas  juga dibutuhkan untuk mengajarkan, menjelaskan atau sosialisasi setiap peraturan perundang undangan  kepada  masyarakat.  Hal  ini  dilakukan  agar  masyarkat  mengetahui  dan memahami setiap peraturan yang berlaku
Pada  negara  berkembang  seperti  Nigeria,  penghindaran  pajak  dengan  berbagai alasan  seperti  korupsi  dan  penyelewengan  dana  telah  lazim  ditemukan.  Youtuber sebagai  salah  satu  profesi  yang  menjanjikan  menjadi  primadona  baru  dalam  target penerimaan  negara.  Karena  itu  Nigeria  mempunyai  strategi  sendiri  untuk  mencegah ketidakpedulian  masyarakatnya  khususnya  Youtuber  dalam  membayar  pajak.  Strategi tersebut  dengan merekomendasikan selebriti  menjadi  duta pajak yang membawa kesan baik  dikalangan  masyarakat.  Hal  ini  juga  dilakukan  oleh  Korea  Selatan.  Pasalnya masyarakat  mempunyai  ketertarikan  sendiri  terhadap  para  selebriti  dibanding  aparat negara  atau  pihak  administrasi.  Dengan  dipromosikan  oleh  selebriti  maka  tingkat kepatuhanpun meningkat.
Berbeda  dengan  negara  lain,  Indonesia  lebih  mengutamakan  strategi pengembangan  disisi  internal  dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  youtuber  di Indonesia.  Pasalnya  belum  ada  aturan  yang  spesifik  terkait  regulasi  pemajakan  atas penghasilan  youtuber. Sejauh  ini  penghasilan  youtuber  harus  dilaporkan  sebagai  objek pajak  mengikuti  peraturan  pajak  penghasilan  pada  Undang  Undang  Nomor  36  Tahun 2008.  Strategi  tersebut  meliputi  peningkatan  kesadaran  ditinjau  dari  inovasi  organisasi pada  DJP,  strategi  peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak  youtuber  ditinjau  dari  sanksi perpajakan, kualitas dan kuantitas fiskus, serta keadilan bagi wajib pajak youtuber.
Dari teori perpajakan, teori startegi, fakta di lapangan dan pendapat key informant dalam  wawancara  yang  telah  dilakukan  menganalisis  bahwa  tingkat  kepatuhan  wajib pajak  youtuber  begantung  pada  persepsi  keadilan  pajak  dipengaruhi  oleh  kepentingan pribadi  (self-interest).  Kepentingan  pribadi  dari  youtube  merupakan  dorongan  atau motivasi dari dalam diri wajib pajak yang berhubungan langsung dengan persepsi yang akan  mempengaruhi  perilaku  kepatuhan  pajak  mereka.  Sedangkan  untuk  strategi peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak  Youtuber  masih  harus  disempurnakan,  seperti perihal kerjasama dengan pihak Google, kurangnya pelibatan pihak eksternal DJP dalam penyusunan  regulasi  perpajakan  dan  koordinasi  dengan  instansi  pemerintah  dan  pihak eksternal  lain  terkait  pemajakan  atas  ekonomi  digital,  pengembangan  layanan  edukasi pajak  kepada  youtuber  secara  langsung,  dan  juga  sistem  pendukung  yang  menjamin keakuratan perhitungan penghasilan youtuber, serta transaparansi pungutan pajak terkait perhatian pemerintah guna pengembangan industri content creator di Indonesia . Hal ini disebabkan  belum  adanya  kebijakan  yang  tepat  yang  mengatur  penghasilan  Youtuber. Dengan kata lain, kualitas fiskus, kemudahan sistem serta adil atau tidaknya perpajakan yang berlaku mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak wajib pajak youtuber.

## BIBLIOGRAFI
Bryson,  John  M.,  &  Alston,  Farnum  K.  (2010). Creating  and  implementing  your strategic  plan:  A  workbook  for  public  and  nonprofit  organizations (Vol.  1). Amerika Serikat: John Wiley & Sons.
Gunadi. (2013). Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Jakarta: UI Library.
Hartman,  Amir,  Kador,  John  Coautor,  &  Sifonis,  JohnCoautor.  (2000). Net  Ready: Estrategias para el éxito en la nueva economía . Newyork: McGraw-Hill,.
Kurnia,  Siti.  (2010). Perpajakan  Indonesia:  Konsep  dan  Aspek  Forma l.  Yogyakarta: Graha Ilmu.
Lamatenggo,  Nina,  &  Uno,  Hamzah  B.  (2016). Teknologi  komunikasi  &  informasi pembelajaran . Jakarta: Bumi Aksara.
Lestari,  Ainul  Dian,  Nurmantu,  Safri,  &  Vikaliana,  Resista.  (2019).  Analisis Pelaksanaan  Pengawasan  Pengenaan  Pajak  Penghasilan  Atas  Penghasilan Youtubers  Pada  Direktorat  Jenderal  Pajak  Tahun  2018. Jurnal  Reformasi Administrasi:  Jurnal  Ilmiah  Untuk  Mewujudkan  Masyarakat  Madani , 6 (2),  144– 162.
Mansury, R. (1999). Kebijakan fiskal . Jakarta: YP4.
Mintzberg,  Henry,  Ahlstrand,  Bruce,  Lampel,  Joseph,  &  Safari,  Strategy.  (1998).  A guided tour through the wilds of strategic management. New York: Free Press.
Munir, Dr, & IT, M. (2009). Pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Bandung: Alfabeta.
Prasojo,  Lantip  Diat,  &  Riyanto,  Lantip.  (2011).  Teknologi  Informasi  Pendidikan. Yogyakarta: Gava Media.
Rahayu,  Siti  Kurnia.  (2019).  Perpajakan  Indonesia:  Konsep  dan  Aspek  Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Rosdiana,  Haula,  &  Tarigan,  Rasin.  (2005). Perpajakan  Teori  dan  Aplikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Tahar, Afrizal, & Rachman, Arnain Kartika. (2014). Pengaruh faktor internal dan faktor eksternal  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Journal  of  Accounting  and  Investment , 15 (1), 56–67.
Tapscott, Don. (1996). The digital economy: Promise and peril in the age of networked intelligence (Vol. 1). Newyork: McGraw-Hill.
Warsita,  Bambang.  (2008). Teknologi  Pembelajaran  Landasan  Dan  Aplikasinya .
Jakarta: Rineka Cipta, 135 .
Wijaya,  Suparna,  &  Mahatma,  Eka  Abid.  (2017).  Analisa  Upaya  Peningkatan Penerimaan Perpajakan dari Penggalian Potensi Pajak Atas Penghasilan Youtuber. Jurnal Manajemen Keuangan Publik , 1 (2), 125–130.