## HUTANG NAFKAH DALAM PERKAWINAN SETELAH TERJADI PERCERAIAN

## Riza Fauzan Anshari
Bank Kalsel E-mail: riza.fauzan@gmail.com

## Abstract :
The essential needs of every human being are the same as wanting to provide a good quality of life for themselves and their families. Basic needs as living beings should meet food, clothing and boards for a need to be met, as well as the inaccessibility of the growing needs tool. Some of the majority of people in meeting their needs by cash payment are sometimes not possible, considering everything is expensive and not worth the income so that one way to do the debt. When divorce must occur in the middle of marriage, while the installment period has not been completed then this will cause problems in the distribution of common  property.  So  it  will  be  a  conflict  in  the  divorce  process  about  who  is  entitled  to  pay  the  debt. Formulation of the problem in this thesis first What is the provision of livelihood in marriage according to  Law  Number  1  Year  1974  About  Marriage  and  second  What  is  the  position  of  debt  because  of livelihood  on  marriage  property  after  the  divorce.  In  this  study  the  type  of  research  used  is  normative research  with  the  nature  of  research  is  Descriptive  Analitis  isa  approach  using  the  approach  used  is  a conceptual approach.
From this study it can be concluded that as regulated in the legislation that it is mandatory for husbands to provide for their wives and children. The provision of subsistence as mentioned above must be adjusted to  the  level  of  socio-economic  status  of  husband  and  wife  and  in  harmony  with  the  custom  of  the community in which they live.
Keywords: Corruption Debt Income, Divorce.

## Abstrak :
Kebutuhan  hakiki  setiap  manusia  adalah  sama  dengan  ingin  memberikan  kualitas  hidup  yang baik buat diri dan keluarganya. Kebutuhan pokok sebagai makhluk hidup hendaknya memenuhi pangan,  sandang  dan  papan  agar  suatu  kebutuhan  dapat  terpenuhi,  termasuk  juga  ketidak tertinggalan alat kebutuhan yang semakin berkembang. Beberapa mayoritas masyarakat dalam memenuhi  berbagai  kebutuhannya  dengan  cara  pembayaran  tunai  terkadang  tidak memungkinkan  dilakukan,  mengingat  semua  menjadi  mahal  serta  tidak  sebanding  lagi  dengan pendapatan  sehingga  dengan  salah  satu  cara  dengan  melakukan  hutang.  Ketika  perceraian harus  terjadi  di  tengah  pernikahan,  sedangkan  masa  angsurannya  belum  selesai  maka  hal  ini akan  menimbulkan  permasalahan  dalam  pembagian  harta  bersama.  Sehingga  akan  menjadi konflik dalam proses perceraian mengenai siapa yang berhak untuk membayar hutang tersebut. Rumusan masalah dalam tesis ini pertama Bagaimanakah ketentuan nafkah dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kedua Bagaimanakah kedudukan hutang karena nafkah pada harta perkawinan setelah perceraian. Dalam penelitian ini  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  normatif  dengan  sifat  penelitian  bersifat Deskriptif  Analitis  sedanga  pendekatan  menggunakan  pendekatan  yang  dipakai  adalah pendekatan konseptual.
Kata kunci: Hutang Nafkah, Perceraian.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Setiap  manusia  pasti  membutuhkan manusia lain dalam segala aspek kehidupannya.  Karena  manusia  adalah makhluk  sosial  dalam  arti  bahwa  manusia sebagai  makhluk  sosial  tidak  bisa  hidup seorang  diri  dalam  menjalani  kehidupan. Setiap manusia pada dasarnya ingin berkumpul  dan  hidup  bersama  dengan sesama manusia lainnya. Di dalam bentuknya yang sangat kecil, hidup bersama dimulai  dengan  adanya  sebuah  keluarga, dimana  dalam  kehidupan  keluarga  pada umat  manusia  akan  terbentuk  minimal  ada seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan. Untuk  membentuk  dan  membina  sebuah kehidupan  keluarga, maka seorang laki-laki dan  seorang  perempuan  melakukan  ikatan yang disebut dengan ikatan perkawinan.
Perkawinan merupakan suatu hal yang penting  dalam  realita,  kehidupan  ummat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga  dapat  ditegakkan  dan  dibina  sesuai dengan  norma  agama  dan  tata  kehidupan masyarakat. Perkawinan juga dapat menjaga keselamatan individu dari pengaruh kerusakan masyarakat karena kecendrungrm nafsu  kepada  jenis  kelamin  yang  berbeda dapat dipenuhi melalui perkawinan yang sah dan hubungan yang halal.
Menurut  Undang-Undang  Perkawinan suatu  perkawinan  menimbulkan  hak  dan kewajiban  antara  masing-masing  suami
isteri secara seimbang. Suami sebagai kepala keluarga  harus  melindungi  isterinya  dan isteri  wajib  mengatur  urusan  rumah  tangga. Suami  isteri  wajib  saling  cinta  mencintai, hormat  menghormati,  setia  dan  memberi bantuan  lahir  dan  batin.  Kebutuhan  hakiki setiap  manusia  adalah  sama  dengan  ingin memberikan  kualitas  hidup  yang  baik  buat diri  dan  keluarganya.  Kebutuhan  pokok sebagai makhluk hidup hendaknya memenuhi  pangan,  sandang  dan  papan  agar suatu  kebutuhan  dapat  terpenuhi,  termasuk juga  ketidak  tertinggalan  alat  kebutuhan yang semakin berkembang. Beberapa mayoritas  masyarakat  dalam  memenuhi berbagai kebutuhannya dengan cara pembayaran tunai terkadang tidak memungkinkan dilakukan, mengingat semua menjadi  mahal  serta  tidak  sebanding  lagi dengan pendapatan.
Keterbatasan ekonomi beberapa masyarakat  sekarang  ini  menyebabkan sulitnya  masyarakat  untuk  membeli  barang dengan pembayaran tunai, sehingga alternatif  lain  pun  dilakukan  yaitu  dengan cara  mengangsur,  ditambah  lagi  banyaknya perusahaan  yang  bergerak  dalam  bidang pembiayaan  dan  gencarnya  perusahaan tersebut  menawarkan  produknya,  akibatnya masyarakat  lebih  banyak  membeli  barang dengan cara kredit seperti rumah, kendaraan dan  barang-barang  perabot  rumah,  baik melalui  bank  atau  perusahaan  pembiayaan. Pembelian secara kredit  ini dirasakan sangat
membantu  masyarakat  untuk  memperoleh suatu  barang  yang  di  inginkan.  Dengan membeli  secara  kredit  barang-barang  yang diinginkan  itu  pada  akhirnya  dapat  dimiliki sesuai dengan tingkat keperluannya. Hutang tidak  saja  digunakan  untuk  pemenuhan kebutuhan  yang  bersifat  primer,  misalnya dalam  pemenuhan  kebutuhan  pokok  berupa pangan.  Akan  tetapi  masyarakat  juga  mulai menggunakan  hutang  untuk  pemenuhan kebutuhan yang bersifat sekunder. Misalnya saja kebutuhan pokok berupa tempat tinggal, yang  sekarang  harganya  mencapai  ratusan juta rupiah. Sedangkan harga kontrakan juga tidak  murah,  yang  mengakibatkan  beberapa masyarakat  lebih  memilih  membeli  rumah dengan  cara  angsuran,  daripada  membayar sewa  rumah,  begitu  pula  kebutuhan  yang berupa kendaraan bermotor, dalam menjalankan  aktifiitas  sehari-hari  sangat membutuhkan kendaraan bermotor.
Kendaraan  bermotor  bukan  lagi  sebagai kebutuhan  sekunder  tetapi  sudah  bergeser menjadi  kebutuhan  pokok.    Bahkan  yang terjadi  sekarang  ini  untuk  sebuah  keluarga tidak  cukup  dengan  hanya  memiliki  satu buah kendaraan.
Ketika  rumah  tangga  mereka  berjalan harmonis kepemilikan dengan cara angsuran tidak  menimbulkan  permasalahan  di  antara mereka  karena  kredit  dibayar  dan  beban ditanggung  secara  bersama-sama  pula. Namun  ketika  perceraian  harus  terjadi  di tengah pernikahan, sedangkan masa
angsurannya  belum  selesai  maka  hal  ini akan  menimbulkan  permasalahan  dalam pembagian  harta  bersama.  Meskipun  pada dasarnya  perkawinan  adalah  ikatan  yang suci  antara  pria  dan  wanita  dalam  suatu rumah  tangga.  Melalui  perkawinan  dua insan yang berbeda disatukan, dengan segala kelebihan  dan  kekurangan  masing-masing. Perkawinan  yang  diadakan  ini  diharapkan dapat  berlangsung  selama-lamanya,  sampai ajal memisahkan.
Menurut  K.  Wantjik  Saleh,  bahwa perkawinan  merupakan  “suatu  perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  dengan  tujuan  material, yakni  membentuk  keluarga  (rumah  tangga) yang  bahagia  dan  kekal  itu  haruslah berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”. 1
Hal  ini  tidak  jauh  berbeda  sebagaimana maksud perkawinan yang ditentukan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  (selanjutnya  disebut Undang-Undang Perkawinan) dalam Pasal 1 mengatakan  bahwa  ”Perkawinan  adalah ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan seorang wanita sebagai  suami  isteri,  dengan tujuan  untuk  membentuk  keluarga  (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan KetuhananYang  Maha  Esa”.  Dalam  pasal tersebut tersimpul adanya asas bahwa antara suami isteri terdapat ikatan yang erat sekali, yang  meliputi tidak  hanya  ikatan  lahir  yaitu
1 K. Wantjik Saleh. 1976. Hukum Perkawinan di Indonesia . Jakarta: Ghalia, hlm.57.
ikatan  yang  nampak  dari  luar  atau  ikatan terhadap/atas  dasar  benda  tertentu  yang mempunyai  wujud,  tetapi  meliputi  ikatan jiwa,  batin  atau  ikatan  rohani.  Jadi  menurut asasnya suami isteri bersatu baik dalam segi materiil maupun dalam segi spiritual. 2
Walaupun  perkawinan  itu  ditujukan untuk  selama-lamanya,  tetapi  ada  kalanya terjadi  hal-hal  tertentu  yang  menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan, misalnya salah  satu  pihak  berbuat  serong  dengan orang  lain,  terjadi  pertengkaran  terus- menerus  antara  suami  isteri,  suami  atau isteri mendapat hukuman lima tahun penjara atau  lebih  berat,  dan  masih  banyak  lagi alasan-alasan yang menyebabkan perceraian. 3 Kemudian  timbul  permasalahan bagaimana  cara  membagi  hutang  atas  harta yang  masih  ada  anggsuran  dan  harus dibayar. Misalnya saja angsuran rumah yang biasanya diambil dengan jangka waktu yang lama, bahkan sampai jangka waktu 15 (lima belas) tahun. Selama waktu tersebut terdapat kemungkinan  terjadi  perceraian,  bahkan setiap  tahun  angka  perceraian  semakin meningkat,  sehingga  merupakan  suatu keberhasilan  jika  pasangan  muda  yang  baru menikah  dapat  mempertahankan  rumah tangganya hingga puluhan tahun.
Sebagaimana  yang  diketahui  bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak dari
2 J.  Satrio.  1993. Hukum  Harta  Perkawinan . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.185.
3 R.  Subekti.  1989. Pokok-pokok  Hukum Perdata . Jakarta: PT.Intermasa,  hlm.23.
suami  istri  mempunyai  harta  yang  dibawa dan  diperoleh  sebelum  melakukan  akad perkawinan.  Suami  atau  istri  yang  telah melakukan  perkawinan  mempunyai  harta yang  diperoleh  selama  perkawinan  yang disebut  harta  bersama.  Meskipun  harta bersama  tersebut  hanya  suami  yang  bekerja dengan  berbagai  usahanya,  sedangkan  isteri berada  dirumah  dengan  tidak  mencari nafkah  melainkan  hanya  mengurus  rumah tangga  dan  anak-anaknya. 4 Suami  maupun isteri mempunyai hak untuk mempergunakan  harta  bersama  yang  telah diperolehnya tersebut selagi untuk kepentingan  rumah  tangganya  tentunya dengan  persetujaun  kedua  belah  pihak.  Dan ini  berbeda  dengan  harta  bawaan  yang keduanya mempunyai hak untuk mempergunakannya tanpa harus ada persetujuan  dari  keduanya  atau  masing- masing  berhak  menguasainya  sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  35 Undang-Undang Perkawinan. 5
Dalam  masalah  harta  bersama,  sering terjadi  sengketa  antara  suami  dan  istri  yang harus  diselesaikan  di  pengadilan.  Sengketa ini  berkisar  dalam  masalah  perebutan  harta yang  diakui  sebagai  milik  pribadi,  padahal harta  itu  adalah  harta  bersama.  Demikian juga  harta  yang  belum  lunas  angsurannya
4 Mohd.  Idris  Ramulyo.  1999. Hukum Perkawinan  Islam .  Jakarta:  Bumi  Aksara,  hlm.231- 232.
5 Hilma  Hadi  Kusuma.  1999. Hukum Perkawinan Adat . Bandung: Aditya Bakti, hlm.155.
yang  masih  meninggalkan  kewajiban  dalam pelunasannya.  Sehingga  ketika  ditentukan sebagai  harta  bersama  dan  dibagi  antara suami  isteri,  tidak  dapat  dilepaskan  bahwa harta  tersebut  masih  meninggalkan  sisa angsuran  yang  harus  dibayar.  Hal  ini menimbulkan  akibat  hukum  ketika  harta bersama  itu  dibagi,  terutama  dalam  hal kewajiban  untuk  melakukan  pembayaran atau pelunasan.
Mengenai  pembagian  harta  bersama, ada suatu ketidakjelasan mengenai kewajiban suami sebagai penanggung nafkah  didalam  kebutuhan  rumah  tangga, yaitu  mengenai  hutang  yang  tersisa  setelah terjadi  perceraian  dalam  hal  ini  hutang semua  yang  berhubungan  dengan  nafkah untuk  istri  maupun  untuk  anak.  Di  dalam undang-undang  Pasal  34  ayat  (1)  Undang- Undang  Perkawinan  tentang  kewajiban suami,  suami  wajib  melindungi  istrinya  dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga  sesuai  dengan  kemampuannya.  Pada pasal  tersebut  jelas  bahwa  suami  wajib bertanggung jawab apabila ada hutang  yang berhubungan  dengan  keperluan  rumah tangga,  tanpa  dibebankan  kepada  istri  atas hutang tersebut. Bertentangan dengan pembagian  harta  bersama  bahwa  harta  atau hutang  yang  diperoleh  selama  dalam perkawinan  maka  akan  ditanggung  secara bersama  selagi  hutang  tersebut  diperoleh  di dalam  berjalannya  perkawinan,  hutang dibagi  layaknya  harta  bersama  suami  dan
istri  harus  ikut  menangung  kewajiban membayar  hutang  tersebut.  Dalam  Undang- Undang  Perkawinan  hanya  memuat  secara sederhana yaitu hanya mencantumkan ketentuan  ini  dalam  tiga  pasal  untuk  harta bersama,  yaitu  Pasal  35,  36,  dan  37.  Tidak ada  pasal  yang  menjelaskan  bahwa  hutang yang  berkaitan  dengan  nafkah  ditanggung penuh  oleh  suami  sebagai  kepala  rumah tangga  dalam  kewajibannya  menafkahi  istri dan anak.
Pasal-pasal  ini  pun  hanya  mengatur garis besarnya sehingga dalam pelaksanaan- nya  menimbulkan  ketidakjelasan.  Sedang- kan  ketentuan  mengenai  hutang  tidak  diatur dalam  undang-undang  perkawinan.  Sehing- ga  jika  terjadi  perceraian,  tidak  hanya  perlu ada  penentuan  kepemilikan  harta  selama dalam  hubungan  perkawinan,  tetapi  juga penyelesaian  terhadap  hutang  atau  angsuran yang masih tersisa.
Menghadapi permasalahan dan kesulitan dalam pelaksanaan Undang- Undang Perkawinan itu diperlukan langkah- langkah yang memadai dari aparat pelaksana undang-undang  khususnya  hakim,  untuk mengisi  kekosongan-kekosongan  yang  ada atau ketidaklengkapan yang ada dari hukum itu.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas, maka  permasalahan  yang    dikemukakan dalam penelitian ini adalah
Bagaimanakah ketentuan nafkah dalam perkawinan  menurut  Peraturan  Perundang- Undangan ?
Bagaimanakah kedudukan hutang karena nafkah pada harta perkawinan setelah perceraian ?

## PEMBAHASAN
A. Ketentuan nafkah dalam perkawinan menurut Peraturan Perundang- Undangan
Dalam  arti  sempit  bahwa  nafkah berarti  “belanja”. 6 Yang  di  maksud  dengan belanja  di  sini  yaitu  memenuhi  kebutuhan makanan,  tempat  tinggal,  pembantu  rumah tangga,  pengobatan  istri,  jika  ia  seorang kaya. 7 Memberikan  belanja  kepada  istri adalah  wajib.  Yang  dimaksud  dengan belanja,  semua  hajat  dan  keperluan  yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan,  pakaian,  rumah  dan  sebagainya. 8
Karena  nafkah  merupakan  suatu  kewajiban yang diberikan oleh suami kepada istri untuk memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  setelah  di ucapkannya  ijab  dan  qobul.  Di  dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  nafkah adalah  pendapatan  suami  yang  wajib  di
6 Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, 1984/1985,
Ilmu Fiqh Jilid II , Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. hlm. 148.
7 Sayyid Sabiq, (Red) Moh. Tholib, 1997,
Fikih Sunnah/Sayyid Sabiq, Bandung: Alma‟arif.. hlm.73.
8 Sulaiman Rasjid, 1996, Fiqih Islam , Jakarta : Attahiriyah, hlm. 398.
berikan
kepada istrinya. 9
Dalam
Ensiklopedi  Hukum  Islam,  nafkah  adalah pengeluaran  yang  biasanya  dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi  tanggung  jawabnya. 10 Menurut  M.
Shodiq,  nafkah  adalah  pemberian  seseorang baik  berupa  makanan,  pakaian,  tempat tinggal  ataupun  ketentraman  /  kesenangan (nafkah bathin) kepada seseorang,
disebabkan karena: perkawinan, kekeluargaan  dan  pemilikan/hak  milik (hamba sahaya/budak), sesuai dengan kemampuan. 11 Seseorang dikatakan memberikan  nafkah  membuat    harta    yang dimilikinya    menjadi    sedikit    karena    telah dilenyapkan atau diberikan untuk kepentingan    orang    lain.  Bila  kata  ini dihubungkan  dengan  perkawinan,  nafkah mengandung  arti  sesuatu  yang  dikeluarkan dari  hartanya  untuk  kepentingan  istrinya ataupun keluarganya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Dengan demikian,  nafkah  istri  berarti  pemberian yang  harus  dilakukan  oleh  suami  terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.
Sedang  dalam  arti  luas  nafkah,  bahwa nafkah  itu  artinya  memberikan  sesuatu dengan  segenap  jiwa  untuk  melindungi
9 Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 947.
10 Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), 1997, Ensiklopedi Hukum Islam , jilid 4, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 1281
11 M. Shodiq, 1991, Kamus Istilah Agama , Jakarta: Bonafida Cipta Pratama, hlm. 237
keluarganya.  Maksudnya  adalah  bahwa bukan  hanya  memberikan  dalam  bentuk materi atau dalam bentuk uang ataupun harta akan tetapi juga dalam memberikan perlindungan  sehingga  memberikan  rasa keamanan,  memberikan  kasih  sayang  dan cinta  baik  lahir  maupun  batin,  memberi bimbingan  kepada  keluarga  dalam  hal kebaikan  yang  sesuai  dengan  tuntunan  ilmu Agama, serta suami juga menjaga kehormatan  dirinya  maupuan  kehormatan isteri, anak dan keluarganya. Oleh karenanya  inti  dari  sebuah  perkawinan bertujuan untuk mewujudkan dan memberikan  rumah  tangga  yang sakinah , mawaddah dan rahmah .
Di dalam peraturan perundang- undangan  di  Indonesia  tidak  diatur  secara eksplisit  pengertian  nafkah.  Namun,  yang memiliki  maksud  sama  dengan  nafkah  itu sendiri  secara  implisit  disebut  dalam  Pasal 34 yang berbunyi: “Suami wajib melindungi isterinya  dan  memberikan  segala  sesuatu keperluan  hidup  berumah  tangga  sesuai dengan  kemampuannya”.  Selain  merujuk pada Undang-Undang Perkawinan, kewajiban suami/bapak dalam rumah tangga juga  terdapat  dalam  Pasal  9  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut Undang-Undang
PKDRT”) yang mengatakan  bahwa  setiap  orang  dilarang menelantarkan  orang  dalam  lingkup  rumah
tangganya,  padahal  menurut  hukum  yang berlaku  baginya  atau  karena  persetujuan atau  perjanjian  ia  wajib  memberikan kehidupan,perawatan,  atau  pemeliharaan kepada orang tersebut.
Dalam  KUHPer  juga  ada  pengaturan mengenai  nafkah  secara  eksplisit,  yaitu dalam  Pasal  107  ayat  (2)  KUHPer,  yang mengatakan  bahwa  suami  wajib  untuk melindungi isterinya dan memberikan kepada  isterinya  segala  apa  yang  perlu  dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan  si  suami.  Merujuk  pada Undang-Undang Perkawinan, persoalan nafkah diatur dalam Pasal 34 berikut ini:
1. Suami  wajib  melindungi  isterinya  dan memberikan  segala  sesuatu  keperluan hidup  berumah  tangga  sesuai  dengan kemampuannya;
2. Isteri  wajib  mengatur  urusan  rumah- tangga sebaik-baiknya;
3. Jika  suami  atau  isteri  melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.
Dalam  undang-undang  ini  dijelaskan bahwa  secara  formil  pemenuhan  nafkah keluarga  adalah  tanggung  jawab  suami sebagai  kepala  rumah  tangga,  namun demikian  isteri  juga  memiliki  kewajiban untuk  mengatur  urusan  rumah  tangga dengan  sebaik-baiknya,  sehingga  dalam peraturan  ini  secara  tersirat  kita  dapati pembagian  peran  antara  suami  isteri  dalam kehidupan berumah tangga. Jika mencermati
undang-undang  ini  dengan  seksama,  maka akan  didapat  fakta  berikut:  bahwa  undang- undang  ini  dibuat  pada  tahun  1974  dimana pada  tahun  tersebut  laki-laki  di  Indonesia memiliki  akses  yang  lebih  besar  terhadap dunia kerja dibandingkan perempuan, sehingga  pembuat  undang-undang  menetap- kan  ketentuan  bahwa  pihak  laki-laki terbebani  untuk  mencari  nafkah,  hal  ini kemudian  diperkuat  oleh  ajaran  budaya  kita yang membebankan nafkah pada pihak laki- laki,  sehingga  nampaknya  para  pembuat hukum pada waktu itu juga ingin mengakomodir  hukum  adat  yang  telah berlangsung lama pada masyarakat indonesia, agar kebutuhan terhadap unifikasi hukum  dapat  dicapai  sehingga  hukum  yang dibuat mampu diterapkan secara optimal.
Sedangkan  dalam  KUHPer  persoalan siapa  yang  dibebani  tanggung  jawab pemberian  nafkah  tidak  diatur  secara eksplisit  di  dalamnya.    Di  dalam  pasal sebelumnya  yakni  Pasal  103  disebutkan bahwa “Suami dan isteri, mereka harus setia mensetiai,  tolong  menolong  dan  bantu membantu.”Dengan demikian tidak terdapat pelimpahan  yang  jelas  dalam  KUHPer siapakah yang berkewajiban dalam persoalan  pemenuhan  pemberian  nafkah. Namun jika menilik pernyataan tegas dalam Pasal 105 yang menyebutkan bahwa “setiap suami adalah kepala persatuan perkawinan”, hal  ini  bisa  jadi  merupakan  sebuah sinyalemen  kuat  dari  KUHPer  untuk
membebankan  tanggungjawab  pemberian nafkah  kepada  suami  yang  notabene diposisikan  sebagai  kepala  rumah  tangga. Atau kita bisa merujuk pada Pasal 107 yang menyatakan  bahwa  seorang  suami  wajib melindungi dan memberikan segala keperluan  dan  berpautan  dengan  kedudukan dan kemampuannya.
Perkawinan mengakibatkan suatu ikatan hak dan kewajiban juga menyebabkan suatu  bentuk  kehidupan  bersama  dari berlangsungnya perkawinan, yaitu membentuk  suatu  keluarga  atau  somah ( gezin atau household ).  Salah  satu  akibat hukum  dari  suatu  perkawinan  yang  sah adalah  terciptanya  harta  benda  perkawinan. Harta  atau  kekayaan  perkawinan  diperlukan guna  memenuhi  segala  keperluan  yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga.
Harta benda perkawinan dalam Undang-Undang  Perkawinan  hanya  diatur dalam  3  Pasal  saja,  yaitu  terdapat  dalam Pasal 35 sampai dengan 37 Undang-Undang Perkawinan.  Pasal  35  mengatur  hal-hal sebagai berikut:
1. Harta  benda  yang  diperoleh  selama perkawinan menjadi harta bersama
2. Harta  bawaaan  dari  masing-masing sebagai  hadiah  atau  warisan  adalah  di bawah penguasaan masing-masing sepanjang  para  pihak  tidak  menentukan lain.
Pernyataan tersebut di atas menyimpulkan bahwa harta benda
perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan  terbagi  dalam  dua  golongan, yaitu  harta  asal  atau  bawaan  dan  harta bersama  atau  harta  gono  gini.  Pasal  36 Undang-Undang  Perkawinan  menyatakan bahwa:
1. Mengenai  harta  bersama  suami  isteri dapat  bertindak  atas  persetujuan  kedua belah pihak.
2. Mengenai  harta  bawaan  masing-masing, suami  dan  isteri  mempunyai  hak sepenuhnya  untuk  melakukan  perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

## B. Kedudukan Hutang Nafkah Dalam Perkawinan  Setelah Terjadinya Perceraian
Secara difinitif,  Undang-undang  No.  1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara khusus  menjelaskan  arti  perceraian.  Namun jika  mencermati  Pasal  38  yang  berbunyi bahwa  perkawinan  dapat  putus  disebabkan salah  satunya  perceraian.  Oleh  karena  itu perceraian  diperbolehkan,  walaupun  pada asasnya  Undang-undang  ini  mempersulit adanya perceraian. Karena menurut Undang- undang tersebut sangat sukar untuk melakukan perceraian karena undang- undang  ini  menganut  prinsip  mempersulit perceraian.  Prinsip  ini  merupakan  upaya untuk  mengurangi  dan  menekan  angka perceraian  serta  agar  perceraian  tidak dijadikan alternatif terakhir oleh suami isteri apabila  terjadi  pertengkaran  dalam  rumah tangga.
Menurut  Pasal  38  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  yang  dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan.Adapun  yang  dimaksud  dengan perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir  batin  antara  suami  dan  istri  yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga  antara  suami  dan  istri  tersebut. Sedangkan  perceraian  menurut  Subekti adalah  penghapusan  perkawinan  dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. 12
Putusnya  suatu  perkawinan  bukan berarti  melepaskan  suatu  beban  tanggung jawab  salah  satu  pihak  isteri  atau  suami terhadap pihak lainnya. ini dikarenakan, jika dibutuhkan  Pengadilan  dapat  mewajibkan kepada  bekas  suami  untuk  memberikan biaya  penghidupan  dan  atau  menentukan suatu  kewajiban  bagi  bekas  isteri.  Dengan mempertimbangkan bahwa pihak yang telah diceraikan tersebut tidak mempunyai penghasilan  yang  cukup  untuk  menafkahi dirinya sendiri. Pengadilan Negeri menentukan  jumlah  nafkah  tunjangan  yang akan diberikan kepada salah satu pihak yang dinilai  pantas  untuk  dinafkahi,  dimana nafkah  tersebut  berasal  dari  harta  kekayaan
12 Subekti,  Pokok-Pokok  Hukum  Perdata, Jakarta: PT. Internusa, 1985, hal. 42.
pihak  suami  atau  isteri  yang  dianggap mempunyai  kelebihan  atau  kemampuan untuk itu.
Akibat  putusnya  perkawinan  karena perceraian  diatur  dalam  Pasal  156  Inpres Nomor  1  tahun  1991  Tentang  Kompilasi Hukum  Islam  (selanjutnya  disebut  Inpres KHI).  Ada  tiga  akibat  putusnya  perkawinan karena perceraian yaitu:
a. Terhadap anak-anaknya,
b. Terhadap  harta  bersama  (harta  yang diperoleh selama dalam perkawinan).
c. Terhadap  Nafkah  (pemberian  bekas suami  kepada  bekas  isterinya  yang dijatuhi  talak  berupa  benda  atau  uang dan lainnya).
Akibat  putusnya  perkawinan  menurut Pasal  41  Undang-Undang  Perkawinan, yaitu:
a. Baik  ibu  atau  bapak  tetap  berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata  berdasarkan  kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya. b. Bapak  yang  bertanggung  jawab  atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikannya yang diperlukan anak itu, bilamana  bapak  dalam  kenyataan  tidak dapat  memenuhi  kewajiban  tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada bekas  suami  untuk  memberikan  biaya
penghidupan menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isteri. Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam
(KHI) Pasal 156, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
a. Anak  yang  belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari  ibunya, kecuali  bila  ibunya  telah  meninggal dunia,  maka  kedudukannya  digantikan oleh:
1) Wanita-wanita  dalam  garis  lurus  dari ibu.
2) Ayah
3) Wanita-wanita  dalam  garis  lurus  ke  atas dari ayah
4) Saudara-saudara  perempuan  dari  yang bersangkutan
5) Wanita-wanita  kerabat  sedarah  menurut garis samping dari ibu
6) Wanita-wanita  kerabat  sedarah  menurut garis samping dari ayah.
b. Anak  yang  sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
c. Apabila  pemegang hadhanah ternyata tidak  dapat  menjamin  keselamatan jasmani  dan  rohani  anak,  meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah  tercukupi,  maka  atas permintaan  kerabat  yang  bersangkutan Pengadilan  Agama  dapat  memindahkan hak  hadhanah  kepada  kerabat  lain  yang mempunyai hak hadhanah pula.
d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi  tanggung  jawab  ayah  menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai  anak  tersebut  dewasa  dan  dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
e. Bilamana  terjadi  perselisihan  mengenai hadhanah dan  nafkah  anak,  Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d). f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah  biaya  unntuk  pemeliharaan  dan pendidikan anak yang tidak urut padanya. 13
Berdasarkan ketentuan di atas tanggung  jawab  suami  terhadap  nafkah setelah  perceraian  juga  dipertegas  dalam Undang-Undang  Perkawinan  pada  Pasal  41 huruf c, yaitu: Pengadilan dapat mewajibkan kepada  bekas  suami  untuk  memberikan biaya  penghidupan  dan/  atau  menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.
Isteri juga mempunyai hak untuk tetap dinafkahi oleh suami selama proses perceraian,  ini  berdasarkan  Pasal  34  UU Perkawinan,  sebagai  seorang  suami  wajib untuk  melindungi  isteri  dan  memberikan segala  sesuatu  keperluan  hidup  berumah tangga  sesuai  kemampuan  suami.  Apabila suami  melalaikan  kewajiban,  isteri  dapat menggugat  suami  ke  pengadilan  negeri.
13 Moh.  Idris  Ramulyo.  2000. Hukum Perkawinan  Hukum  Kewarisan,  Hukum  Acara Peradilan  Agama  dan  Zakat  Menurut  Hukum  Islam . Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 164.
Bahkan  setelah  bercerai  pun,  pengadilan dapat  mewajibkan  kepada  Anda  sebagai mantan  suami,  untuk  memberikan  biaya penghidupan bagi mantan isteri Anda seperti yang  tercantum  dalam  Pasal  41  huruf  c Undang-Undang  Perkawinan.  Selain  itu, mengenai nafkah ini juga diatur dalam Pasal 24  ayat  (2)  huruf  a  Peraturan  Pemerintah No.  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP Perkawinan) , yang  mengatakan  selama berlangsungnya  gugatan  perceraian  atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan  dapat  menentukan  nafkah  yang harus ditanggung oleh suami.
Dalam  Penjelasan  Pasal  24  ayat  (2) huruf  a  PP  Perkawinan  dikatakan  bahwa proses perceraian yang sedang terjadi antara suami isteri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada isterinya. Demikian  pula  tugas  kewajiban  suami-isteri itu  terhadap  anak-anaknya.  Harus  dijaga jangan  sampai  harta  kekayaan  baik  yang dimiliki  bersama-sama  oleh  suami-isteri, maupun  harta  kekayaan  isteri  atau  suami menjadi  terlantar  atau  tidak  terurus  dengan baik,  sebab  yang  demikian  itu  bukan  saja menimbulkan  kerugian  kepada  suami-isteri itu  melainkan  mungkin  juga  mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga.
Isteri  dapat  menggugat  suami  ke pengadilan  negeri  jika  suami  melalaikan
kewajiban hukum sebagai seorang ayah  dan sebagai  seorang  suami  untuk  menafkahi keluarga. Sebagai seorang ayah, berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan kedua orangtua  wajib  memelihara  dan  mendidik anak-anak  mereka  dengan  sebaik-baiknya. Hal  ini  berlaku  hingga  anak  tersebut  dapat berdiri  sendiri  dan  kewajiban  orangtua tersebut  terus  berlaku  walaupun  kedua orangtua bercerai. Melihat ketentuan tersebut,  ini  berarti  apabila  setelah  ada perceraian  pun  kewajiban  suami  untuk memelihara anak (termasuk dengan memberikan nafkah) tetap harus dilaksanakan, maka selama proses perceraian  pun  tentu  saja  suami  tetap mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan nafkah.
Dalam Kompilasi  Hukum  Islam  di Indonesia, Buku  I  Hukum  Perkawinan  Bab XVII  pasal  149  (a)  dan  pasal  158  yang menjelaskan  Bilamana  perkawinan  putus karena  talak,  maka  bekas  suami  wajib memberikan  mut’ah  yang  layak  kepada bekas isterinya baik berupa uang atau  benda  kecuali  bekas  isteri  tersebut qabla  dukhul .  Pasal  158  Mut’ah  wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:
a. Belum  ditetapkan  mahar  bagi  isteri ba’da dukhul
b. Perceraian itu atas kehendak suami
Dari  pasal-pasal  tersebut  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  seorang  wanita  yang telah  dicerai  wasih  berhak  mendapatkan
nafkah dari mantan suaminya tersebut sesuai dengan  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat pada  pasal-pasal  tersebut,  walaupun  dengan ketentuan  terakhir menegaskan  bahwa perceraian itu atas kehendak suami.
Undang-undang Perkawinan tidak secara spesifik mengatur tentang hak nafkah bagi mantan isteri yang telah dicerai. Dalam undang-undang tersebut pasal 41 c menjelaskan  bahwa  “Pengadilan  dapat mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk memberikan penghidupan dan atau menentukan  sesuatu  kewajiban  bagi  bekas isterinya”.  Namun  untuk  beragama  Islam dan  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS) memang  ada  ketentuan  mengenai  hal  itu, yakni  untuk  yang  beragama  Islam  diatur dalam Kompilasi  Hukum  Islam ,  sedang untuk  Pegawai  Negeri  Sipil  diatur  dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan  Pemerintah  No.  45  Tahun  1990. Berkaitan  dengan  hak  hak  mantan  isteri, KHI  pasal  144  menyatakan  bahwa  akibat putusnya  perkawinan  karena  talak,  maka kewajiban suaminya adalah:
a. Memberikan  mut’ah  yang  layak  kepada bekas  isterinya,  baik  berupa  uang  atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al-dukhul .
b. Memberi  nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas  isteri  selama dalam iddah, kecuali  bekas  isteri  telah  dijatuhi  talak ba’in  atau  nusyuz  dan  dalam  keadaan tidak hamil.
c. Melunasi  mahar  yang  masih  terhutang seluruhnya, dan separo apabila qabla al- dukhul .
d. Memberiksn  biaya  hadhanah  untuk anak-anaknya  yang  belum  mencapai umur 21 tahun. 14
Apabila suami adalah seorang Pegawai Negeri  Sipil,  maka  sesuai  dengan  ketentuan pasal  8  PP  No.  10  Tahun  1983  berlaku peraturan sebagai berikut:
a. Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil  pria,  maka  ia wajib menyerahkan  sebagian  gajinya  untuk penghidupan bekas isteri dan anaknya.
b. Pembagian  gaji  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  1  ialah  sepertiga  untuk pegawai  negeri  pria  yang  bersangkutan, sepertiga  untuk  bekas  isterinya,  dan sepertiga untuk anaknya.
c. Apabila  dari  perkawinan  tersebut  tidak ada  anak  maka  sebagian  gaji  wajib disertakan oleh pegawai negeri sipil pria kepada  bekas  isterinya  ialah  setengah dari gajinya.
d. Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri,  maka  ia  tidak  berhak  atas  bagian penghasilan dari bekas suaminya.
e. Ketentuan  sebagaimana  dimaksudkan dalam  ayat  (4)  tidak  berlaku,  apabila isteri minta cerai karena dimadu.
f. Apabila bekas isteri pegawai negeri sipil yang  bersangkutan  kawin  lagi,  maka
14 Ahmad  Rafiq.  2003. Hukum  Islam  di Indonesia, Cet.VI.  Jakarta:  PT.  Grafindo  Persada, hlm. 283.
haknya  atas  bagian  gaji  bekas  suaminya menjadi  hapus  terhitung  mulai  ia  kawin lagi.
Dalam  KUHPer  juga  ada  pengaturan mengenai  nafkah  secara  eksplisit,  yaitu dalam  Pasal  107  ayat  (2 ) ,  yang  menyatakan bahwa  suami  wajib  untuk  melindungi isterinya  dan  memberikan  kepada  isterinya segala  apa  yang  perlu  dan  patut  sesuai dengan  kedudukan  dan  kemampuan  si suami.
Selain  itu,  bahwa  kewajiban  suami memberi  nafkah  juga  diatur  dalam  Pasal  9 ayat  (1)  Undang-Undang  No.  23  Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah  Tangga  (“UU  KDRT”),  yang berbunyi: “Setiap orang dilarang menelantarkan  orang  dalam  lingkup  rumah tangganya,  padahal  menurut  hukum  yang berlaku  baginya  atau  karena  persetujuan atau  perjanjian  ia  wajib  memberikan kehidupan,  perawatan,  atau  pemeliharaan kepada orang tersebut.”
Melihat  pada  uraian  di  atas,  pada dasarnya  baik  KHI,  UU  Perkawinan,  dan KUHPer mengatur bahwa pemberian nafkah untuk  keperluan  kehidupan  sehari-hari merupakan  kewajiban  dari  si  suami.  Akan tetapi  tidak  mengatur  lebih  rinci  mengenai apa saja yang harus ditanggung oleh suami.
Dalam  hal  tanggung  jawab  suami terhadap  hutang  nafkah  setelah  pasca perceraian merupakan salah satu
permasalahan  kompleks  yang  sering  terjadi.
Dalam  hal  ini  adalah  mengutamakan peruntukan hutang dan untuk apa peruntukan  hutang  ini,  Undang-Undang Perkawinan secara singkat hanya menyebutkan  untuk  kepentingan  keluarga dan  tidak  menentukan  jenis  kepentingan atau  kedudukannya,  kebutuhan  keluarga yang bersifat wajib atau tidak.
Dalam  hal  ini  persoalan  mengenai pembebanan  hutang  piutang  yang  dibuat suami  atau  isteri  selama  perkawinan dibedakan  menjadi  2  (dua)  hal,  yaitu Kewajiban  memikul  ( draagplicht )  dan tanggung gugat ( aansprakelijkheid ).
Kewajiban  memikul  merupakan  sesuatu yang  mengenai  hubungan  intern  antara suami  atau  isteri  yang  mengarah  pada siapakah  yang  harus  memikul  pelunasan hutang  itu  atau  bagian  siapakah  yang  harus dikurangi  untuk  melunasi  hutang  tersebut. Tentunya  yang harus memikul adalah orang yang menikmati manfaatnya. Soal kewajiban  memikul  akan  muncul  manakala diadakan  pembagian  harta  kekayaan  antara suami  isteri.  Pada  hakikatnya  kewajiban memikul  itu  merupakan  soal  pembagian ( contribution ),  sedang  tanggung  gugat adalah  soal  perjanjian  ( obligation ).  Soal tanggung  gugat  lebih  sukar  dari  pada kewajiban memikul.
Menurut  subekti  bahwasanya  hutang dalam  perkawinan  dibedakan  menjadi  2 (dua)  yaitu  hutang  pribadi  (hutang prive ) dan hutang persatuan (hutang
gemeenschap ),  yaitu  suatu  hutang  untuk keperluan  bersama).  Untuk  suatu  hutang pribadi harus dituntut suami atau isteri yang membuat  hutang  tersebut,  sedangkan  yang harus  disita  pertama-tama  adalah  benda prive (benda pribadi). Apabila tidak terdapat benda  pribadi  atau  ada  tetapi  tidak mencukupi,  maka  dapatlah  benda  bersama disita juga.
Akan tetapi, jika suami yang membuat hutang,  benda  pribadi  isteri  tidak  dapat disita, dan begitu pula sebaliknya. Sedangkan  untuk  hutang  persatuan,  yang pertama-tama  harus  disita  adalah  benda gemeenschap (benda  bersama)  dan  apabila tidak mencukupi, maka benda pribadi suami atau  isteri  yang  membuat  hutang  itu  disita pula. Dan ini dijelaskan dalam pasal 35 dan 36 Undang-undang Perkawinan yang menerangkan:  Pasal  35  ayat  1  dan  2 menerangkan :
1. Harta  benda  yang  diperoleh  selama perkawinan menjadi harta bersama,
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing  sebagai  hadiah,  atau warisan,  adalah  di  bawah  penguasaan masing  masing  sepanjang  para  pihak tidak menentukan lain.
Dan  pasal  36  ayat  2  menerangkan bahwasanya “Harta bawaan masing-masing, suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya  untuk  melakukan  perbuatan hukum.  Dasar  ini  diikuti  pasal  31  Undang-
undang  perkawinan  ayat  1  dan  2  mengenai Hak  dan  kewajiban  suami  istreri  yang menjelaskan bahwasanya:
1. Hak  dan  Kewajiban  isteri  adalah seimbang  dengan  hak  dan  kedudukan suami  dalam  kehidupan  rumah  tangga dan  pergaulan  hidup  bersama  dalam masyarakat.
2. Masing-masing  pihak  berhak  untuk melakukan perbuatan hukum.
Adanya  hak  suami  dan  isteri  untuk mempergunakan atau memakai harta bersama ini dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal  balik  adalah  suatu  yang wajar, mengingat bahwa hak dan kedudukan suami  adalah  seimbang  dengan  hak  dan kedudukan  isteri,  baik  dalam  kehidupan rumah  tangga  maupun  dalam  pergaulan bersama  dalam  masyarakat  luas,  sehingga masing-masing suami isteri berhak melakukan perbuatan hukum. 15
Mengenai  tentang  pemecahan  hutang gemeenschap yang  paling  sesuai  dengan undang-undang‚ Subekti berpendapat, suami selalu  dapat  dipertanggung  jawabkan  untuk hutang-hutang gemeenschap yang  diperbuat oleh  isterinya,  tetapi  si  isteri  tidak  dapat dipertanggungjawabkan untuk hutang- hutang gemeenschap yang diperbuat suaminya. 16
15 M.Yahya Harahap, 1990, Permasalahan Dan Penerapan Sita Jaminan, Bandung : Pustaka hal : 94
16 Subekti.  2001. Pokok  pokok  Hukum Perdata . Jakarta: PT. Intermasi, hlm.35.
Dalam hal pertanggung jawaban terhadap  hutang-hutang gemeenschap Pasal 130  dan  131  KUHPer  mengatur  tentang tanggung  gugat  ( aansprakelijkheid )  atas hutang  persatuan  sesudah  pembubaran persatuan  harta  kekayaan.    Dalam  hal  ini, hendaknya dapat diikuti beberapa buah asas ini:
1. Suami atau isteri tetap harus bertanggung  gugat  atas  hutang  yang dibuatnya sendiri;
2. Suami  pun  harus  bertangung  gugat  atas hutang yang dibuat isterinya;
3. Isteripun  dapat  dituntut  untuk  separuh tentang  hutang-hutang  yang  telah  dibuat oleh si suami.
4. Sesudah diadakan pemisahan dan pembagian  harta  kekayaan,  maka  baik suami  maupun  isteri  tidak  lagi  dapat dipertangung jawabkan atau dipertanggung  gugatkan  atas  hutang yang  dibuat  oleh  pihak  yang  lain sebelum  adanya  perkawinan,  artinya hutang  itu  tetap  membebani  pihak  yang membuat  hutang  itu  sendiri  atau  ahli warisnya. 17
Jika Undang-Undang konsisten dengan kewajiban  yang  dibebankan  kepada  suami, maka  hutang  seorang  suami  dengan  tujuan untuk memenuhi kewajibannya dalam keluarga,  tidak  dapat  dimasukkan  sebagai hutang  bersama.  Sebab  seorang  suami  yang berhutang  untuk  memberi  makan  isteri  dan
17 R.  Soetojo  Prawirohamidjojo  dan  Asis Safiodin., Op.Cit ., Hukum dan Keluarga , hlm. 89
anaknya,  ataupun  untuk  biaya  anaknya sekolah  berarti  dia  sedang  melaksanakan kewajibannya.  Maka  jika  hutang  tersebut dianggap sebagai harta bersama, berarti pula isteri  juga  turut  melaksanakan  kewajiban suami.

## PENUTUP
Pengaturan nafkah suami dalam perkawinan  Menurut  Peraturan  Perundang- Undangan.
a. Menurut Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan  Pasal  34  Undang-Undang Perkawinan berbunyi: “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu  keperluan  hidup  berumah  tangga sesuai dengan kemampuannya b. Menurut KHI
Dalam  pasal  80  KHI,  penjelasan  mengenai kewajiban  suami  isteri  diurai  secara  lebih rinci.  Sedang  yang  pihak  berkewajiban menanggung  beban  nafkah  bagi  keluarga menurut KHI adalah suami c. Menurut KUHPer
Dalam KUHPer terdapat pengaturan mengenai  nafkah  secara  eksplisit,  yaitu dalam Pasal  107  ayat  (2)  KUHPer,  yang mengatakan  bahwa  suami  wajib  untuk melindungi isterinya dan memberikan kepada  isterinya  segala  apa  yang  perlu  dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami.
Oleh  karena  itu,  maka  hukumnya wajib bagi suami untuk  memberikan nafkah bagi  isteri  dan  anaknya. Pemberian  nafkah sebagaimana  yang  tersebut  diatas  mesti disesuaikan dengan tingkat kedudukan sosial ekonomi suami istri dan selaras dengan adat kebiasaan  masyarakat  di  tempat  mereka tinggal.  Perincian  hal-hal  yang  harus diberikan sebagai nafkah disesuaikan dengan  kebutuhan  masa  kini  agar  selaras dengan keadaan negeri dan standar kehidupan mereka.
Kedudukan hutang nafkah pasca perceraian mengakibatkan beberapa konsekuensi antara lain:
a. Bahwa  hutang  nafkah  disebut  juga hutang madhiyah . Bahwa hutang tersebut  terjadi  dikarenakan  ketidak- mampuan  suami  pada  saat  itu  untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga  istrinya  tersebut  meminjam uang  atau  barang  dari  orang  lain  atau memakai  uang  atau  barangnya  sendiri untuk memenuhi keperluan hidupnya.
b. Oleh  karenanya,  hutang  nafkah  yang terjadi  karena  ketidakmampuan  suami untuk memenuhi kebutuhan, maka pasca perceraian  hutang  dibebankan  kepada suami  untuk  membayarnya.  Hal  ini dikarenakan,  bahwa  kedudukan  suami sebagai  kepala  rumah  tangga  yang berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya.
116
c. Jikalau  suami  tidak  mampu  untuk membayar,  maka  mantan  isteri  dapat membantu  membayar  hutang  tersebut sendiri  atau  bersama-sama  bersama mantan suami. Namun meskipun demikian, kewajiban mantan suami tidak gugur  untuk  membayar  hutang  nafkah kepada isterinya.
Diharapkan  dilakukan  pembaruan  di dalam  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal pembebanan hutang  setelah  terjadinya perceraian,  karena  belum  adanya  mengenai regulasi ataupun aturan dalam hal pembebanan  hutang  sehingga  berasaskan berkeadilan  serta  berasaskan  kemanfaatan baik  bagi  mantan  suami,  mantan  istri maupun  anak dan  juga apabila  terjadi  kasus selalu  selesai  dalam  waktu  yang  lama  dan berlarut-larut.
Bahwa dalam regulasi perlu dipertajam mengenai  pertanggungjawaban  kewajiban membayar  dalam  mengenai  hutang  bersama dalam  perkawinan  dan  juga  adanya  kriteria yang  mengenai  hutang  bersama  dalam perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tantang UU
Tentang Kewarganegaraan Republik  Indonesia  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1647). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1974 Nomor  1,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019). Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak  ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235). Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan  Kekerasan  dalam Rumah Tangga ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419). Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ( Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  1989  Nomor 49 ,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4611). Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 tentang Pelaksanaan  Undang- undang  Nomor  1  tahun  1974 tentang Perkawinan
Peraturan  Pemerintah  No.  10  Tahun  1983 Tentang Izin  Perkawinan  dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan  Pemerintah  No.  45  Tahun  1990
Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintan Nomor 10 Tahun 1983 TentangIzin Perkawinan dan Perceraian Bagi
Pegawai Negeri Sipil.
Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Keputusan  Menteri  Agama Nomor  154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi  Presiden  Nomor  1 Tahun 1991.
Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  No.  8324 K/AG/2005.
Abdurrahman.  1992. Kompilasi  Hukum Islam  di  Indonesia, Cet  Ke  III . Jakarta: Akademika Pressindo.
Abidin. Slamet, Aminuddin.1999. Fiqh Munakahat  I ,  Bandung:  Pustaka Setia.
Al-Maragi. Ahmad Mustafa. 1992.
Terjemah  Tafsir  Al-Maragi,  Juz 1 ,  Cetakan  Kedua.  Semarang:
CV. Toha Putra Semarang.
Al-Habsyi,  Muhammad  Bagir.2002. Fiqh Praktis  Menurut  Al-Qur’an , As- Sunnah,  dan  Pendapat  Para Ulama , Mizan.
Al-Qardawi,  Yusuf  .2004. Panduan  Fikih Perempuan ,  Yogjakarta:  Salma Pustaka.
Al-Zuhaili.  Wahbah.  1997. al-Fiqh  al-
Islami  wa  Adillatuh .  Damaskus: Dar al-Fikr.
Anshori.  Dadang  S.  1997. Membincang Feminisme: Refleksi Wanita Muslimah AtasPeran Sosial
Kaum Wanita . Bandung: Pustaka Hidayah.
Ayyub.  Hasan.  2001. Fikih  Keluarga. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar.
Aripin,  Jaenal,2004, Problematika  Hukum Keluarga  Islam  Kontemporer, Jakarta : Prenada Media.
Bisri,Adib. Al Fatah,Munawwir.199. Kamus Al Bisri , Pustaka Progresif.
Cancil,  C.S.T.1989, Pengantar Ilmu  Hukum dan  Tata  Hukum  Indonesia ,
Jakarta: Balai Pustaka.
Dahlan, Abdul Aziz.2006. (et al),
Ensiklopedi  Hukum  Islam ,  Jilid
2,  Jakarta,  PT  Ichtiar  Baru  Van
Hoeve Cet. VII.
Departemen  Agama  RI.  1985. Ilmu  Fiqh , Jilid  II.  Jakarta:  Ditjen  Binbaga Islam.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan RI.  1999. Kamus  Besar  Bahasa Indonesia ,  Edisi  II,  Jakarta  : Balai Pustaka.
Doi,  A.  Rahman  I.1996. Karakteristik Hukum  Islam  dan  Perkawinan ,
Alih  Bahasa  Zainuddin  dan Rusydi  Sulaiman,  Jakarta  :  PT Raja Grafindo Persada.
Ernaningsih. Wahyu. Samawati. Putu. 2006.
Hukum  Perkawinan  Indonesia , Palembang: PT. Rambang Palembang. Ghazaly. Abd. Rahmad,2006, Fiqih
Munakahat , Jakarta: Kencana.
Hadikusuma.Hilman. 1999. Hukum Perkawinan Adat . Bandung: Aditya Bakti. _________________. 2003. Hukum Perkawinan  Indonesia,  Menurut Perundangan Hukum
Adat,Hukum  Agama .  Bandung:
CV.Mandar Maju.
Harahap.  M.Yahya  .1986. Segi  –  segi Hukum  Perjanjian ,  Bandung  : Alumni.
________________.  1990. Permasalahan Dan  Penerapan  Sita  Jaminan , Bandung : Pustaka. _______________ .2003. Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan  Agama ,  Jakarta:  Sinar Grafika.
Kauma,  Fuad.  Nipan,1999. Membimbing Istri  Mendampingi  Suami ,  Cet. IV, (Yogyakarta: Mitra Pustaka.
Jawad.  Haifa  A.    2002. Otensitas  Hak-Hak Perempuan-Perspektif  Islam  atas kesetaraan  Gender, alih  bahasa Amin Hidayat Noor dkk.
Yogyakarta: Fajar Pustaka.
Manaf. Abdul. 2006. Aplikasi Asas Equalitas  Hak  dan  Kedudukan Suami  Isteri  dalam  Penjaminan Harta  Bersama  pada  Putusan Mahkamah Agung . Bandung: Mandar Maju.
Manan,Abdul.2005. Hukum  Acara  Perdata di Lingkungan Peradilan Agama ,
Jakarta: Prenada Media.
Mardani,2011 Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern , Yogyakarta: Graba Ilmu. Marzuki.  Peter  Mahmud.  2005. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana
Prenada Media Group.
Muhammad.  Abdul  kadir.1994. Hukum Harta  Kekayaan ,    Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti.
Muhjad.  Hadin.  Nuswardani.  Nunuk.  2012.
Penelitian Hukum Indonesia
Kontemporer . Yogyakarta: Genta
Publishing.
Mukhtar,Kamal.1993. Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Cet 3. Jakarta, Bulan Bintang.
Musthafa.  Muhammad  .1993. Tafsir  al-
Maraghi ,  alih  bahasa  Bahrun
Abu  Bakar  Lc  dkk:  Jilid  28. Semarang: CV. Toha Putra.
Munnawir. Ahmad Warson. 2002. Kamus Al Munnawir Arab-Indonesia , Cet.XX. Surabaya: Pustaka Progresif. Khoiruddin Nasution,Khoiruddin.2004. Islan  tentang  Relasi  Suami  dan Istri (Hukum Perkawinan) dilengkapi Perbandingan Undang-undang  Negara  Muslim ,
Yogyakarta : Tazzafa Academia.
Rafiq.  Ahmad.  2003. Hukum  Islam  di Indonesia, Cet.VI.  Jakarta:  PT. Grafindo Persada.
Ramulyo.  Mohd.  Idris.  1999. Hukum
Perkawinan Islam . Jakarta: Bumi Aksara.
__________________. 2000. Hukum Perkawinan  Hukum  Kewarisan, Hukum  Acara  Peradilan  Agama dan  Zakat  Menurut  Hukum Islam . Jakarta: Sinar Grafika.
Rasyid.  Sulaiman.  1998. Fiqh  Islam,
Bandung: Sinar Baru, Cet. 32.
S.  R.  Purwoto.1998. Renungan  Hukum , Jakarta:  Pengurus  Pusat  Ikatan Hakim Indonesia.
Sabiq.  Sayid.  1986. Fiqh  Sunnah ,  Terj.  M.
Thalib, Jilid 7. Bandung: PT. Al- Ma’arif.
Saleh. K. Wantjik. 1976. Hukum Perkawinan di Indonesia .
Jakarta: Ghalia.
Satrio.  J.    1993. Hukum  Harta  Perkawinan . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Shodiq,  M.    1991, Kamus  Istilah  Agama , Jakarta: Bonafida Cipta Pratama. Simorangkir,  J.C.T.    Erwin,  Rudi  T.
Prasetyo, J.T.2005. Kamus
Hukum ,  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2005.
Sing.  Ko  Tjai.  1981. Hukum  Perdata, Hukum Perorangan Hukum
keluarga . Semarang,: Etikad Baik.
Soemiyati,  1986. Hukum  Perkawinan  Islam dan Undang-undang Perkawinan , Yogyakarta: Liberty. Sofwan.  Sri  Soedewi  Masjchoen  .1980 . hukum perutangan Bag
A ,Yogyakarta: FH UGM.
Subekti.  R.    1978. Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata . Jakarta: Pradnya Paramita.
_________.    1989. Pokok-pokok  Hukum Perdata . Jakarta: PT.Intermasa.
Susanto.  Happy.  2008. Pembagian  Harta
Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian , Jakarta: Visi Media.
Syaifuddin.  Muhammad.  Turatmiyah.  Sri.
Yahanan.  Annalisa.2013. Hukum
Perceraian , Jakarta: Sinar
Grafika.
Syarifudin. Amir. 2006. Hukum Perkawinan
Islam  di  Indonesia  Antara  Fiqih Munakahat  dan  Undang-Undang Perkawinan ,  Edisi  1,  Cet  ke  1. Jakarta: Kencana.
Tebba.  Sudirman.  2003. Sosiologi  Hukum
Islam. Yogyakarta:  UII  press Indonesia.
Thalib.  Muhammad.  2007. Manajemen Keluarga  Sakinah ,    Yogyakarta: Pro-U.
Thalib. Sayuti. , 1986. Hukum Kekeluargaan Indonesia , Jakarta: UI Pres.
Tihami,2010, Fikih Munakahat , Jakarta,
Grafindo Persada.
Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia,  2008, Kamus  Besar
Bahasa  Indonesia ,  Jakarta:  PT
Gramedia Pustaka Utama.
Poerwadarminta. W.J.S. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka. Prodjodikoro. Wirjono.1984. Hukum Perkawinan Di Indonesia ,
Bandung, Sumur.
Proyek  Pembinaan  Prasarana  dan  Sarana Perguruan  Tinggi  Agama/IAIN Jakarta,  1984/1985, Ilmu  Fiqh Jilid II , Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. Zahrah. Abu. 1957. al-Ahwal al- Syakhshiyyah. t.t, Dar al-Fikr al- ‘Arabi .