https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS/index
Sketsa Bisnis Volume (6) No (1) (2019) pp (59-67)

## JURNAL SKETSA BISNIS
Naskah Diterima : 8 Juli 2019; Diterima Publikasi : 22 Agustus 2019
Journal Homepage https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS
Tinjauan Syariah Terhadap Pengalokasian Dana Pajak Di Indonesia
Muhammad Sakinul Firdaus*

## Universitas Djuanda, Bogor, Jawa Barat

## Abstract
Tax  is  one  of  the  important  instruments  in  the  efforts  of  economic  development  in  a country. Islam is a religion that has arranged all the joints of life from the smallest thing to the biggest thing, where the rules are called Islamic  sharia. Indonesia is a country with the largest Muslim  population  in  the  world.  So  it  is  very  important  to  review  the  feasibility  of  tax management  in  Indonesia.  This  study  uses  qualitative  research  methods  and  uses  an interpretive approach. Data collection techniques used are literature studies or library studies by conducting library research containing theories from published or unpublished scientific works in books  or  e-books,  online  journals,  papers,  magazines,  letters  ,  films,  diaries,  manuscripts, articles  and  more. The results  of  this  study  indicate that  tax  management  in  Indonesia  cannot be  said  to  meet  the  existing  sharia  criteria,  because  basically  the  allocation  of  taxes  in Indonesia has not evenly distributed benefits for all Indonesian society and society today cannot be said to experience prosperity as the tax objective itself according to sharia and law.
Keywords: Tax, Sharia, Allocation, Prosperous.

## Abstrak
Pajak  merupakan  salah  satu  instrumen  penting  dalam  upaya  pembangunan  ekonomi  dalam suatu  Negara. Islam  merupakan  agama  yang telah  mengatur  segala  sendi  kehidupan  dari  hal paling  terkecil  hingga  hal  yang  paling  besar,  dimana  aturan-aturan  tersebut  disebut  dengan syariah  islam.  Indonesia  merupakan  Negara  dengan  penduduk  beragama  islam  terbesar  di dunia. Maka dirasa penting sekali untuk meninjau kesyariahan pengelolaan pajak di Indonesia. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dan  menggunakan  pendekatan interpretatif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  studi  literatur  atau  studi kepustakaan  dengan  melakukan  penelurusan  kepustakaan  yang  berisi  teori-teori  dari  karya- karya  ilmiah  yang  sudah  diterbitkan  ataupun  belum  diterbitkan  yang  ada  pada  buku  atau  e- books,  jurnal  online,  makalah,  majalah,  surat-surat,  film,  catatan  harian,  naskah,  artikel,  dan lainnya.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  pajak  di  Indonesia  belum dapat  dikatakan  memenuhi  kriteria  syariah  yang  ada,  karena  pada  dasarnya  pengalokasian pajak  di  Indonesia  belum  merata  manfaatnya  bagi  semua  kalangan  masyarakat  dan masyarakat  Indonesia  saat  ini  belum  dapat  dikatakan  mengalami  kesejahteraan  sebagaimana tujuan  pajak itu sendiri baik menurut syariah maupun undang-undang
Kata  Kunci :  Tipe  Industri,  ROE,  ROA,  Kinerja  Lingkungan,  Pengungkapan Islamic  Social Reporting
*) Penulis Korespondensi: muhammadsakinulfirdaus@unida.ac.id
https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS/index

## 1.  Pendahuluan
Indonesia merupakan salah satu Negara  berkembang  yang  terus  berupaya melakukan  pembangunan  ekonomi.  Dalam upaya  tersebut  tentu    ada  peran  yang saling  berkaitan  antara  pemerintah  dengan warga negaranya. Pajak sebagai salah satu instrumen  keuangan  publik  di  Indonesia memiliki  peranan  yang  besar  di  dalamnya. Pajak  merupakan  salah  satu  sumber penerimaan  negara  yang  memiliki  peran penting  dalam  menopang  pembiayaan pembangunan dan menggambarkan kemandirian  ekonomi.  Pada  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN) diketahui  pajak  merupakan  salah  satu komponen Penerimaan Negara (Simanjutak & Mukhlis, 2011) Pemungutan pajak di Indonesia mengenal 3 (tiga) jenis sistem pemungutan, yaitu Official  Assessment  System,  Self
Assessment System , dan Witholding Assessment  System (Waluyo,  2011).  Saat ini
pemerintah lebih mendorong masyarakat  untuk  melakukan  pemungutan pajak  dengan  Self  Assessment  System agar  masyarakat  dapat  membayarkan  dan melaporkan pajaknya dengan tujuan meningkatnya  kesadaran  dan  kepatuhan dari Wajib Pajak (Albi et al .,2106). Realisasi pendapatan  negara  tumbuh  19,76  persen (yoy)  yang  mencapai  Rp1.483,86  triliun atau  78,32  persen  dari  target  dalam  APBN tahun  2018  atau,  lebih  baik  dibandingkan realisasi  pendapatan  negara  tahun  2017 yang  mencapai  Rp1.239,03  triliun  atau 71,37 persen dari target (APBN Kita, 2018). Pengalokasian  dana  pajak  yang  didapat dari setiap warga Negara yang membayarkan  pajaknya  tersebut  harus tepat  sasaran  dan  sebesar-besarnya  untuk kemakmuran rakyat.
Indonesia  sendiri  merupakan  Negara dengan  jumlah  penduduk  muslim  terbesar di  dunia,  berdasarkan  data  yang  dilansir oleh The  Pew  Forum  on  Religion  &  Public Life ,  penganut  agama  Islam  di  Indonesia
sebesar  209,1  juta  jiwa  atau  87,2  persen dari  total  penduduk.  Jumlah  itu  merupakan 13,1  persen  dari  seluruh  umat  muslim  di dunia 1 . Islam adalah agama yang sempurna,  segala  bentuk  peraturan  telah ditetapkan dari mulai hal terkecil hingga hal terbesar. Setiap muslim, sebelum memberikan sejumlah dana kepada siapapun, baik individu, organisasi dan atau perusahaan  bahkan  Negara  menjadi  suatu hal  yang  penting  dalam  mengetahui kemana  dana  dari  mereka  tersebut  akan teralokasikan,  untuk  keperluan  apa  saja, apakah  teralokasikan  untuk  hal  yang memberikan  dampak  positif  atau  malah sebaliknya memberikan dampak negatif.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut, maka  dalam  karya  ilmiah  ini  peneliti  akan meneliti mengenai tinjauan syariah terhadap  pengalokasian  dana  pajak  di Indonesia.

## 2.  Kerangka Teori
Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun  2007  tentang  Perpajakan,  pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah bantuan, baik secara langsung  maupun  tidak  yang  dipaksakan oleh  kekuasaan  publik  dari  penduduk  atau dari barang, untuk  menutup  belanja pemerintah  (Beaulieu,  1906).  Sementara itu,  (Smeets, 1951) mengemukakan bahwa pajak  adalah  prestasi  kepada  Pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum,  dan  yang  dapat  dipaksakannya, tanpa  adanya  kontra-prestasi  yang  dapat ditunjukkan  dalam  hal  yang  individual. Pajak berfungsi sebagai budgeter , regulasi, distribusi, dan stabilisasi. Ciri-ciri dari pajak sendiri antara lain :
1 Katadata.co.id
https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS/index
1.  Kontribusi Wajib Warga Negara
2.  Bersifat memaksa bagi warga Negara
3.  Warga Negara tidak mendapat imbalan langsung
4.  Berdasarkan undang-undang
Sebagian  ahli  fikih  dari  kalangan Malikiyah  membagi  pajak  ke  dalam  dua jenis yang dinamakan dengan “ al-wazha-if ” atau “al-kharraj “;  dan  di  kalangan  ulama Hanafiyah dinamakan  dengan  “ an-nawa- ib “,  yaitu   pengganti  pajak  perorangan  dari Sulthan;  sedangkan  di  sebagian  ulama Hanabilah  dinamakan  dengan  “ al-kalf  as - sulthaniyah “,  kedua  jenis  pajak  ini  terbagi menjadi :
1. Pajak  yang  diambil  secara  „adil  dan memenuhi berbagai syaratnya.
2.  Pajak  yang  diambil  secara  zhalim  dan melampaui batas.
Pajak  yang  diwajibkan  oleh  penguasa
muslim  karena  keadaan  darurat  untuk memenuhi  kebutuhan  negara  atau  untuk mencegah kerugian yang menimpa, sedangkan  perbendaharaan  negara  tidak cukup  dan  tidak  dapat  menutupi  biaya kebutuhan  tersebut,  maka  dalam  kondisi demikian ulama telah memfatwakan bolehnya  menetapkan  pajak  atas  orang- orang  kaya  dalam  rangka  menerapkan mashalih al-mursalah dan  berdasarkan kaidah  “ tafwit adnaa al-mashlahatain tahshilan  li  a‟laahuma ”  (sengaja  tidak mengambil  mashlahat  yang  lebih  kecil dalam  rangka  memperoleh  mashalat  yang lebih  besar )  dan  “ yatahammalu  adl-dlarar al- khaas li daf‟i dlararin „aam ” (menanggung  kerugian  yang  lebih  ringan dalam rangka menolak kerugian yang lebih besar).
Pendapat  ini  juga  didukung  oleh  Abu Hamid  al-Ghazali  dalam  al-  Mustashfa  dan asy-Syatibhi dalam al- I‟tisham  ketika mengemukakan bahwa jika kas Baitul Maal kosong  sedangkan  kebutuhan  pasukan bertambah,  maka  imam  boleh  menetapkan retribusi  yang  sesuai  atas  orang-orang kaya.  Sudah  diketahui  bahwa  berjihad
dengan  harta  diwajibkan  kepada  kaum muslimin  dan  merupakan  kewajiban  yang lain  di  samping  kewajiban  zakat.  Allah ta‟ala berfirman:
Yang artinya:
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman  itu  hanyalah  orang-orang  yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul- Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka  berjuang  (berjihad)  dengan  harta dan  jiwa  mereka  pada  jalan  Allah.  mereka Itulah  orang-orang  yang  benar ”. (Q.S.  Al Hujuraat: 15)
Yang artinya:
“ Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah  kamu  dengan  harta  dan  dirimu di  jalan  Allah.  yang  demikian  itu  adalah lebih  baik  bagimu,  jika  kamu  mengetahui .” (Q.S. At Taubah: 41)
Yang artinya:
“…(yaitu)  kamu  beriman  kepada  Allah dan  RasulNya  dan  berjihad  di  jalan  Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik  bagimu,  jika  kamu  mengetahui ”  (Q.S. Ash Shaff: 11)
Dengan  demikian,  salah  satu  hak penguasa kaum muslimin adalah menetapkan berapa besaran beban berjihad dengan harta kepada setiap orang yang  mampu.  Hal  ini  sesuai  dengan  apa yang dikemukakan oleh pengarang Ghiyats al-Umam  dan  juga  pendapat  An  Nawawi dan  ulama Syafi‟iyah yang  lain,  dimana mereka merajihkan pendapat bahwa
https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS/index
kalangan kaya dari kaum muslimin berkewajiban  membantu  kaum  muslimin dengan harta selain zakat.

## 3.  Metode
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif, Menurut  (Moleong,  2005:6),  penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk  memahami  fenomena  tentang  apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan,  dll  secara  holistic,  dan  dengan cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah8. Serta berdasarkan  pada  pendekatan  interpretatif, pendekatan  interpretatif  dalam  hal  ini adalah  melakukan  eksplorasi  terhadap fenomena-fenomena  dengan  menganalisa alasan-alasan  yang  melatar  belakangi fenomena tersebut (Nurwulandari & Ismawati, 2018).
Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan  studi  literatur  atau  studi pustaka  dimana  dengan  cara  melakukan penelurusan kepustakaan yang berisi teori- teori  dari  karya-karya  ilmiah  yang  sudah diterbitkan  ataupun  belum  diterbitkan  yang ada pada buku atau e-books, jurnal online, makalah, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya.

## 4.  Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Segala  aktivitas  mu‟amalah  yang dilakukan  oleh  seorang  muslim  haruslah dalam  rangka  mewujudkan  tercapainya maqashid  syari‟ah (tujuan  syari‟ah).  Salah satu  tujuan  syari‟ah  adalah  tercapainya kesejahteraan  harta  dan  kesejahteraan pemilik  harta.  Keduanya  haruslah  tercapai sebuah  kesepakatan  yang  mana  dalam pembebanan  pajak  muncul  teori-teori  guna menjembatani kesepakatan tersebut. Adalah  ekonom  Inggris  Adam  Smith  telah
merancang kaidah-kaidah beban pajak dan memuat empat teori (Inayat, 2003), yaitu: 1.  Teori keadilan atau persamaan 2.  Teori keyakinan
3.  Teori ekonomi
4.  Teori keseimbangan
Jauh sebelum Adam Smith, para ulama telah  membahas  prinsip-  prinsip  pajak. Semua Khulafaur Rasyidin9 terutama Umar,  Ali  menekankan  supaya  pajak dikumpulkan  dan  dialokasikan  dengan keadilan  dan  dengan  cara  yang  sopan, serta  tidak  boleh  melampaui  kemampuan orang  untuk  membayar  atau  membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok  hidupnya.  Peningkatan  pajak  yang adil  bukan  hanya  akan  menimbulkan peningkatan pendapatan tetapi juga pembangunan daerah.
Melihat pada tema besar APBN Tahun Anggaran 2019 yang bertema “Adil, Sehat, dan  Mandiri”.  Dimana  sehat  artinya  APBN memiliki  defisit  yang  semakin  rendah  dan keseimbangan  primer  menuju  positif.  Adil karena APBN digunakan sebagai instrumen kebijakan  meraih  keadilan,  menurunkan tingkat  kemiskinan,  menciptakan  lapangan kerja, dan mengatasi disparitas antarkelompok pendapatan dan antarwilayah. Sisi kemandirian APBN Tahun
Anggaran 2019 dapat dilihat dari penerimaan perpajakan yang tumbuh signifikan  sehingga  memberikan  kontribusi dominan  terhadap  pendapatan  negara serta  mengurangi  kebutuhan  pembiayaan yang bersumber dari utang. Dengan APBN yang  Sehat,  Adil  dan  Mandiri  diharapkan kebijakan  fiskal  akan  mampu  merespon dinamika volatilitas global, menjawab tantangan  dan  mendukung  pencapaian target-target pembangunan secara optimal 2 .
Di  Indonesia  sendiri,  setiap  rupiah  dari setoran  pajak  yang  terkumpul  digunakan untuk membiayai kebutuhan belanja
2 kemenkeu.go.id
https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS/index
Indonesia  yang  mencapai  Rp  2.000  triliun, salah  satunya  pembangunan  infrastruktur.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjelaskan,  kontribusi  penerimaan  Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan
Nilai  (PPN)  setiap  pulau  terhadap  negara. Kemudian, negara atau pemerintah
mengembalikan sebagiannya dalam bentuk alokasi  anggaran  transfer  ke  daerah  untuk membangun atau
mengembangkan aktivitas ekonomi di masing-masing daerah.
Sri Mulyani
menuturkan,
Jawa menyumbang Rp 737,6 triliun dari PPh dan PPN.  Jumlah  tersebut  hampir  81  persen dari  seluruh  penerimaan  dua  jenis  pajak tersebut  di  seluruh  Indonesia.  Pemerintah selanjutnya  melakukan  transfer  ke  daerah ke  Pulau  Jawa  Rp  198,3  triliun  atau  27% dengan total belanja APBD Rp 383 triliun 3 . Alokasi  kontribusi  yang  dibayarkan masyarakat  ketika  membayar  pajak  akan dialokasikan  ke  dalam  belanja  pemerintah pusat,  dimana  antaranya  untuk  pelayanan umum  31,7%,  pertahanan  6,6%,  ketertiban dan  keamanan      8,7%,    ekonomi    23,8%, perlindungan    lingkungan    hidup      1,1%, perumahan    dan    fasilitas    umum    1,6%, kesehatan  3,8%,  pariwisata  0,3%, Agama 0,6%, pendidikan 9,3%, perlindungan sosial 12,3%.
Selain untuk belanja pemerintah pusat, nantinya dana pajak tersebut akan teralokasi  terhadap  belanja  ke  daerah, diantaranya  untuk  dana  alokasi  umum sebesar  50,5%,  dana  bagi  hasil  12,9%, dana  alokasi  khusus  fisik  8,4%,  dana alokasi  khusus  non  fisik  15,8%,  dana keistimewaan  DIY  0,1%,  dana  otonomi khusus  2,5%,  dana  insentif  ke  daerah 1,2%,  dana  desa  8,5% 4 .  Jika  pajak  yang dibayarkan  semisal  ada  Rp.  600.000, kemudian  dikonversi  ke  dalam  bentuk diagram lingkaran, maka:
3 Liputan6.com
4 kemenkeu.go.id/alokasipajakmu
Sumber: Kemenkeu, 2019
Gambar 1. Alokasi Kontribusi Dalam Belanja Pemerintah Pusat
Sumber: Kemenkeu, 2019 Gambar 2. Alokasi Kontribusi Dalam Belanja Ke Daerah
* Perhitungan  tersebut  adalah  simulasi, yang  didasarkan  pada  asumsi  bahwa kontribusi pajak yang dibayarkan dialokasikan  secara  proporsional  terhadap Belanja  Negara  sesuai  dengan  alokasi dalam  Nota  Keuangan  dan  Undang- Undang  APBN  2019  tanpa  membedakan jenis  pajak  yang  dibayarkan  dan  hanya dalam  lingkup  pajak  pusat.  (PPh,  PPn, Cukai,  Bea  Masuk,  Bea  Keluar,  Bea Materai dan PBB Migas .
Dari  besaran  pengalokasian  untuk masing-masing  sektor  yang  ada,  maka dirasa perlu ada penambahan bagi fasilitas umum  dan  pendidikan.  Karena  pada prinsipnya,  dana  pajak  haruslah  digunakan untuk kesejahteraan umum seluruh masyarakat  dalam  suatu negara. Sehingga pajak memiliki fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi  secara  efektif.  Selain  dalam
rangka  menjaga  keberlangsungan  roda pemerintahan,  pajak  juga  harus  lebih diprioritaskan  untuk  hal-hal  yang  bisa dirasakan  langsung  oleh  masyarakat.  Jadi secara  umum  pajak  mempunyai  fungsi sebagai public  service dan  jaminan  sosial bagi masyarakat.
Fasilitas umum serta pendidikan merupakan  dua  dari  beberapa  sektor  yang memiliki urgensi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum, contoh yang dapat Indonesia tiru seperti pengalokasian  dana  pajak  yang  diterapkan di  negara-negara  skandinavia  semisal Swedia,  Swiss, Finlandia,  Islandia.  Dimana negara-negara  tersebut  memiliki  perhatian yang besar kepada dua sektor tersebut.
Dalam  Islam,  pengalokasian  pajak sendiri sangat diperhatikan untuk membantu kesejahteraan masyarakat, selain  karena  tujuan  tersebut  juga  masih terdapat  perbedaan  pendapat  dari  para ulama  mengenai  pengelolaan  pajak  ini, dimana  jika  pengalokasian  dana  pajak tersebut kurang tepat sasaran atau bahkan tidak  dibenarkan  dari  segi  pemungutan maupun  alokasinya  maka  akan  berat pertanggungjawabannya karena ini menyangkut  masyarakat  banyak.  Diantara para  ulama  ada  yang  mengharamkan mutlak  dan  ada  yang  membolehkan bersyarat, namun tidak ada yang membolehkan mutlak tanpa syarat. Diantara  ulama  yang  mengharamkan  ini  Al Mawardi,  Abu  Ya‟la,  dalil  pendapat  yang mengharamkan,
Yang artinya:
“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu  dengan  jalan  yang  batil ”.  (An Nisaa: 29)
للها ىلص ًبنلا ةجح قاٍس ًف ونع للها ًضس شباج يع لاق نلسً وٍلع : « ِءاٌَْصَقْلاِب َشَهَأ ُسْوَشّلا ِتَغاَص اَرِإ ىَتَّح َلاَقًَ َساَنلا َبَطَخَف يِداٌَْلا َيْطَب ىَتَأَف ،ُوَل ْتَلِحُشَف : ْنُكَءاَهِد َىِإ ًِف ،اَزَى ْنُكِشْيَش ًِف اَزَى ْنُكِهٌٌَْ ِةَهْشُحَك ،ْنُكٍَْلَع ٌماَشَح ْنُكَلاٌَْهَأًَ اَزَى ْنُكِذَلَب » … ثٌذحلا . نلسه هاًس Yang artinya:
“Sesungguhnya  darah,  harta  dan kehormatan  kalian  haram  untuk  kalian langgar  satu  sama  lain”. (HR.  Bukhari Muslim)
Para ulama yang membolehkan menarik  pajak  dalam  kondisi  dan  syarat tertentu,  diantaranya;  Al  Juwaini,  Syatibi, para  ulama  andalus  dan  ulama  mazhab hanafi dan Ibnu Taimiyah. Dengan syarat : 1.  Ada ( hajah ) kebutuhan riil suatu negara yang  mendesak,  seperti  menghadapi musuh  yang  hendak  menyerang.  Ibnu Abidin  berkata,”  Pemerintah  boleh menarik  pajak jika  ada maslahat  untuk warganya”.
2.  Pemasukan  negara  dari  jizyah,  kharaj dll  tidak  mencukupi  untuk  membiayai kebutuhan pokok negara. Dengan kata lain  kas  baitul  maal  kosong.  Ibnu  al Arabi  berkata,  “Kas  negara  habis  dan kosong”.
3.  Bermusyawarah  dengan  ahlul  hilli walaqdi.  Ibnu  Al  Arabi  berkata,”tidak halal mengambil harta warga negaranya  kecuali  untuk  kebutuhan mendesak  dengan  cara  adil  dan dengan  musyawarah  kepada  para ulama”.
4.  Ditarik  dengan  cara  yang  adil  dengan hanya  mewajibkan  pada  harta  orang yang  kaya  dan  mampu.  Al  Haitami berkata,  “Menolak  mudharat  umat merupakan  tanggung  jawab  yang mampu,  yaitu  orang  yang  memilliki kelebihan  harta  setelah  dikelaurkan kebutuhan pokoknya”. Tuhfah 9/220.
5.  Pendistribusian  pajak  yang  ditarik untuk kepentingan yang telah ditujukan.  Tidak  boleh  didistribusikan untuk hal yang bersifat mewah.
https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS/index
6.  Masih adanya kebutuhan yang mendesak.  Jika  kebutuhan  tersebut telah terpenuhi maka pajak tidak boleh lagi ditarik. Dengan kata lain penerapan  pajak  bersifat  sementara dan  bukan  menjadi  pemasukan  tetap sebuah negara. Syatibi berkata, ”Pajak ditarik  atas  dasar  darurat  dan  diukur seperlunya.  Jika  darurat  telah  hilang maka  pajakpun  dihapuskan”.  Itisham 2/122.
Sebagaimana  yang  pernah  diterapkan oleh kerajaan Arab Saudi sebelum ditemukan  minyak.  Dalil  pendapat  yang membolehkan dengan syarat,
1.  Ayat-ayat  tentang  kewajiban  berjihad difa‟ dan thalab
Yang artinya:
“Dan  siapkanlah  untuk  menghadapi mereka  kekuatan  apa  saja  yang  kamu sanggupi  dan  dari  kuda-kuda  yang ditambat untuk berperang (yang
dengan
persiapan itu) kamu
menggentarkan musuh Allah dan musuhmu  dan  orang  orang  selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya.  Apa  saja  yang  kamu nafkahkan  pada  jalan  Allah  niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).” (Q.S. Al-Anfal : 60)
2.  Al  Maslahat,  yaitu  mendatangkan kemaslahatan dan menolak mudharat. Andai  tidak  ditarik  pajak  maka  negara tidak  bisa  berjalan  dan  mudharat  yang terjadi tanpa keberadaan suatu negara yang  mengatur  sangat  besar.  Maka mudharat  tersebut  ditolak  dengan menerapkan mudharat  yang lebih kecil yaitu penarikan pajak.
3.  Dalil  Hajah,  Dimana  meningkatnya kebutuhan  negara  dari  masa  ke  masa sebagaimna yang diungkapkan oleh Al Juwaini dan Al Ghazali ,  “Suatu
kebutuhan bisa saja disamakan dengan  darurat  jika  dibutuhkan  oleh masyarakat umum ”.
Jika  mengacu  pada  pendapat  Al Juwaini,  Syatibi,  para  ulama  andalus  dan ulama  mazhab  hanafi  dan  Ibnu  Taimiyah yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa pajak diperbolehkan selama memang Negara  masih  memiliki  kebutuhan  yang mendesak  dan  pendistribusian  pajak  yang ditarik  tersebut  untuk  kepentingan  yang telah  ditujukan.  Tidak  boleh  didistribusikan untuk hal yang bersifat mewah.
Maka,  pemerintah  sudah  seyogyanya mengalokasikan  dana  dari  pajak  yang tersedia  untuk  hal-hal  yang memang  dapat membantu  kesejahteraan  semua  kalangan masyarakat,  dimana  masyarakat  Indonesia saat  ini  masih  banyak  yang  bahkan  untuk anak-anak pergi ke sekolah pun perjalanan mereka  sangat  sulit  dan  membutuhkan waktu  yang  lama.  Pemerintah  pun  harus melibatkan para ulama dalam hal pengelolaan  pajak  ini,  karena  para  ulama yang  mengerti  bagaimana  seharusnya pemungutan pajak dilakukan serta pendistribusian atau pengalokasiannya secara  tepat  sesuai  dengan  syariat.  Untuk itu  dari  segi  kesyariahan  pengalokasian pajak  di  Indonesia  saat  ini  masih  belum dapat dikatakan memenuhi kriteria tersebut,  karena  masih  banyak  terdapat kekeliruan dalam pengalokasian yang tidak terlalu  bersifat  urgent  dibanding  hal-hal yang lebih layak diperhatikan. Pemungutan dan  pengalokasian  pajak  hingga  saat  ini pun  masih  belum  melibatkan  para  ulama yang memang mengerti akan hal tersebut.

## 5.  Kesimpulan Dan Saran
Salah  satu  tujuan  syari‟ah  adalah tercapainya kesejahteraan harta dan kesejahteraan  pemilik  harta.  Keduanya
https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS/index
haruslah  tercapai  sebuah  kesepakatan yang  mana  dalam  pembebanan  pajak muncul  teori-teori  guna  menjembatani kesepakatan  tersebut.  Adam  Smith  telah merancang kaidah-kaidah beban pajak dan memuat  empat  teori  yaitu,  teori  keadilan atau  persamaan,  teori  keyakinan,  teori ekonomi, teori keseimbangan.
Jauh  sebelumnya,  para  ulama  telah membahas  prinsip-prinsip  pajak.  Semua Khalifa  Rasyidin  terutama  Umar,  Ali  dan Umar  bin  Abdul  Aziz  menekankan  supaya pajak dikumpulkan dan dialokasikan dengan  keadilan  dan  dengan  cara  yang sopan. Karena peningkatan pajak yang adil bukan hanya akan menimbulkan peningkatan pendapatan tetapi juga pembangunan daerah.
Di Indonesia sendiri, menurut perhitungan  melalui  fitur  Alokasi  Pajakmu yang disediakan oleh Kementerian
Keuangan  dalam  situs  resminya,  alokasi kontribusi  yang  dibayarkan  masyarakat ketika  membayar  pajak  akan  dialokasikan ke dalam belanja pemerintah pusat, dimana antaranya  untuk  pelayanan  umum  31,7%, pertahanan
6,6%,
ketertiban dan keamanan 8,7%,
ekonomi 23,8%,
perlindungan lingkungan hidup 1,1%, perumahan  dan  fasilitas  umum  1,6%, kesehatan  3,8%,  pariwisata  0,3%,  agama 0,6%, pendidikan 9,3%, perlindungan sosial 12,3%.
Selain  untuk  belanja  pemerintah  pusat, nantinya dana pajak tersebut akan teralokasi  terhadap  belanja  ke  daerah, diantaranya  untuk  dana  alokasi  umum sebesar  50,5%,  dana  bagi  hasil  12,9%, dana  alokasi  khusus  fisik  8,4%,  dana alokasi  khusus  non  fisik  15,8%,  dana keistimewaan  DIY  0,1%,  dana  otonomi khusus  2,5%,  dana  insentif  ke  daerah 1,2%, dana desa 8,5%.
Maka  dirasa  perlu  agar  pemerintah melakukan  penambahan  terhadap  sektor pendidikan dan fasilitas umum, karena dua sektor tersebut merupakan dua sektor yang berpengaruh  diantara  banyak  sektor  yang
dapat membantu kesejahteraan masyarakat,  pemerintah  dapat  mencontoh bagaimana  negara-  negara  skandinavia seperti  Swedia,  Swiss,  Finlandia,  Islandia mengelola  pajak  mereka  dengan  baik. Sehingga tujuan daripada pemungutan dan pendistribusian pajak sendiri dapat mendapatkan hasil yang nyata dan maksimal,  serta  tidak  menyalahi  ketentuan syariah.  Dimana  pengelolaan  pajak  yang akan  dibebankan  haruslah  memenuhi syarat-syarat  yang  telah  disampaikan  oleh para ulama.

## 6.  Daftar Pustaka
Admin.  (2014,  April  19).  Pembahasan
Pajak. Retrieved July 11, 2019, from
Erwandi Tarmizi: https://erwanditarmizi.com/blog/201 4/04/19/pembahasan-pajak/
Albi, I., Suyadi, I., & Sulasmiyati, S. (2016).
EVALUASI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK RESTORAN SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN KOTA
ADMINISTRASI  JAKARTA  BARAT. Jurnal  Perpajakan  (JEJAK),  Vol.  11 No. 1.
Ali, M. (2016). KONSEP MAKANAN HALAL DALAM  TINJAUAN  SYARIAH  DAN TANGGUNG JAWAB PRODUK
ATAS PRODUSEN INDUSTRI
HALAL. Ahkam, Vol. XVI, No. 2.
Ariyanti, F. (2016, November 29). Ke Mana Mengalirnya Uang Pajak dari Rakyat Indonesia? Retrieved July 10, 2019, from
Liputan6.com:
https://www.liputan6.com/bisnis/read /2665051/ke-mana- mengalirnya- uang-pajak-dari-rakyat indonesia?related=dable&utm_expid =.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ. 1&utm_referrer=https%3A%2F%2F
www.liputan6.com%2Fbisnis%2 Fread%2F2665051%2Fke-mana- mengalirnya-uang-pajak-dari
Beaulieu,  L.  (1906).  Traite  de  la  Science
des Finances. Inayah,  G.  (2003).  Teori  Komprehensip Tentang Zakat dan Pajak. Yogyakarta: Tiara Wacana. Iqbal, M. (2016, December 6). Pajak Dalam Islam. Retrieved July 11, 2019, from Perbanas Institute Jakarta: https://dosen.perbanas.id/pajak- dalam-islam/
katadata.co.id. (2016, November 11).
Indonesia,  Negara  Berpenduduk Muslim  Terbesar  Dunia.  Retrieved
July  11,  2019,  from  Katadata: https://databoks.katadata.co.id/data publish/2016/11/11/indonesia- negara-berpenduduk-muslim- terbesar-dunia
M,  N.,  &  Ismawati.  (2018).  TINJAUAN
PRINSIP SYARIAH DALAM APLIKASI IB HASANAH CARD. AL- MASHRAFIYAH: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah,  Volume  2,  Nomor  1. Moleong,  L.  J.  (2005).  metodologi penelitian kualitatif.
Bandung:
Remaja Rosdakarya.
Muslim, M. N. (2011, June 5). Pajak dalam Islam.  Retrieved  July  9,  2019,  from Muslim.Or.Id:https://muslim.or.id/62 83-pajak-dalam- islam.html
Rachdianti, F. T., Astuti, E. S., & Susilo, H.
(2016). PENGARUH
PENGGUNAAN E-TAX TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB
PAJAK  (Studi  pada  Wajib  Pajak  Terdaftar di  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota Malang). Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 11 No. 1. Simanjuntak,  T.  H.,  &  Mukhlis,  I.  (2012). Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Raih Asa Sukses.
Smeets,  P.  D.  (1951).  De  Economische
Betekenis der Belastingen.
Undang-Undang  No.  28  Tahun  2007
tentang Perpajakan Waluyo.  (2011).  Perpajakan  Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. www.kemenkeu.go.id