## PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Oleh: Mahendra 1)
Hambali Yusuf 2) Helwan Kasra 3) Abdul Latif Mahfuz 4)
Universitas Muhammadiyah Palembang 1,2,3,4
E-mail: mahendraubd@gmail.com 1)
mahfuz.abdul83@gmail.com 2)

## ABSTRAK
Peran  supremasi  hukum  merupakan  salah  satu  bentuk  sistem  hukum  yang  paling  penting dalam  memerangi  kejahatan  di  Indonesia,  khususnya  dalam  mengatasi  dan  mencegah pencucian  uang  sebagai  salah  satu  bentuk  kejahatan  saat  ini.  Dalam  penelitian  ini pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  hukum  atau  normatif.  Yang  menjadi permasalahan  adalah  kebijakan  Pemerintah  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian uang  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  Hasilnya,  pemberantasan  tindak  pidana pencucian  uang,  termasuk  upaya  non-kriminal  dengan  menerapkan  tindakan  preventif (tindakan  pencegahan),  terbukti  justru  lebih  baik  dan  efektif  dalam  mencegah  munculnya pelaku tindak pidana pencucian uang.
Key words : Memberantas, Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

## I.  PENDAHULUAN
Peran  supremasi  hukum  merupakan salah  satu  bentuk  sistem  hukum  yang paling penting dalam memerangi kejahatan di  Indonesia,  khususnya  dalam  mengatasi dan  mencegah  pencucian  uang  sebagai salah satu bentuk kejahatan saat ini. Dalam kaitan  ini,  Satjipto  Rahardjo  berpendapat bahwa  “hukum  dapat  berfungsi  sebagai kontrol  sosial  dan    juga  dapat  menjadi sarana  untuk  membawa  perubahan  dalam masyarakat.” Perubahan ini harus mencakup  undang-undang  yang  proaktif dan  efektif  dalam  memerangi  pencucian uang.  Saat  ini    pemberantasan  tindak pidana  pencucian  uang  di  Indonesia  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang (UU TPPU).
UU TPPU mengg
antikan  UU  sebelumnya  UU  Nomor  15 Tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diubah dengan  UU  Nomor  25  Tahun  2003  jo tentang  perubahan  UU  Nomor  15  Tahun 2002  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian Uang.
Undang-undang yang lama menunjukkan  arah  yang  positif,  yang tercermin  dari  meningkatnya  kesadaran pihak-pihak  yang  bertanggung  jawab dalam  penegakan  hukum  terhadap  tindak pidana  pencucian  uang,  seperti  penyedia jasa  keuangan  dalam  melaksanakannya menunjukkan kewajiban lembaga pelaporan,  pemantauan  dan  pengelolaan dalam  mengembangkan  peraturan  pusat pelaporan  dan  analisis  transaksi  keuangan (PPATK)  dalam  kegiatan  analisis  dan penegakan  hukum  dalam  memantau  hasil analisis  hingga  dikenakan  sanksi  pidana
dan/atau administratif. . Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi  Keuangan  yang  selanjutnya disingkat PPATK adalah organisasi independen yang dibentuk untuk mencegah dan  memberantas  tindak  pidana  pencucian uang.  Oleh  karena  itu,  PPATK  merupakan suatu  struktur  hukum  (organisasi  hukum) di Indonesia, khususnya di bidang keuangan,  yang  menjamin  penegakan hukum  terkait  kejahatan  pencucian  uang. Dalam  menjalankan  fungsinya,  PPATK menjalankan  fungsi  yang  diatur  dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian  Uang  dimaksud  akses,  bahwa tugas PPATK adalah melakukan:
a. Mencegah  dan  memberantas  tindak pidana pencucian uang;
b. Mengelola  data  dan  informasi  yang diperoleh PPATK;;
c. Pemantauan Kepatuhan Pelanggan;
d. Menganalisis atau mengkaji laporan dan informasi  transaksi  keuangan  yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lainnya.
Sementara  itu,  dalam  menjalankan fungsinya,  Pusat  Analisis  dan  Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK) mempunyai tugas:
a. Mengumpulkan, menyimpan,
menganalisis dan mengevaluasi
informasi  yang  diperoleh  oleh  Pusat Analisis dan Pelaporan Transaksi Keuangan  berdasarkan  Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan
Pencucian Uang;
b. Memantau  pendaftaran  dalam  daftar pengecualian  yang  dilakukan  oleh penyedia jasa keuangan;
c. Menetapkan  pedoman    tata  cara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan;
d. Nasihat  dan  dukungan  kepada  pihak berwenang (kepolisian, kejaksaan, komisi antirasuah, dan lembaga peradilan)  berdasarkan  informasi  yang diterima;
e. e.  Menyiapkan  pedoman  dan  publikasi bagi  penyedia  jasa  keuangan  mengenai
kewajiban mereka berdasarkan Undang- undang  ini  atau  peraturan  lainnya  dan membantu  mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;
f. Memberikan rekomendasi kepada
Pemerintah mengenai upaya pencegahan  dan  pemberantasan  tindak pidana pencucian uang;
g. Melaporkan  hasil  analisis  transaksi keuangan  yang  terdapat  tanda-tanda pencucian uang kepada polisi, kejaksaan,  dan  Komisi  Pemberantasan Korupsi.
h. Menyiapkan  dan  mengirimkan  laporan hasil  analisis  transaksi  keuangan  dan tindakan  lainnya  kepada  Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang  berwenang  mengendalikan  jasa keuangan setiap 6 (enam) bulan.;
i. Memberikan informasi kepada masyarakat  tentang  kegiatan  organisasi, dengan  ketentuan  pemberian  informasi tersebut tidak melanggar hukum.
Ruang  lingkup  sanksi  pidana  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  meliputi  tindak  pidana  pencucian uang    yang  dilakukan  oleh  perorangan, pencucian  uang  dalam  dunia  usaha,  dan pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang. TPPU  dapat  dibedakan  menjadi  dua  (dua) klasifikasi  yaitu  TPPU  aktif  dan  TPPU pasif.  Tindak  pidana  pencucian  uang  aktif yang diatur dalam Pasal 3 dan 4 UU TPPU lebih  menekankan  pada  penerapan  sanksi pidana:
Pelaku  pencucian  uang  dan  pra- penjahat yang melakukan investasi, transfer,  penggelapan,  membelanjakan, membayar,  menghibahkan,  menitipkan, mengekspor, mengubah bentuk, menukarkan mata uang atau surat berharga atau dengan cara lain bertindak sehubungan  dengan  harta  kekayaan  yang diketahui  atau    dicurigainya.  atas  hasil tindak  pidana  tersebut  dipidana    dengan pidana  penjara  paling  lama  20  (dua  tahun) dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,- untuk pencucian uang. (sepuluh miliar rupiah);
Pelaku  pencucian  uang  mengetahui
atau  mempunyai  alasan  untuk  meyakini bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari hasil  tindak  pidana,  misalnya  dengan  cara menyembunyikan  atau  menyembunyikan asal  usul,  sumber,  lokasi,  nama,  peralihan hak  atau  pemilik  manfaat  dari  harta kekayaan tersebut. Jangka waktu pelanggarannya paling lama 20 (dua puluh) tahun  dan  pidana  denda  paling  banyak Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah). Dalam  hal  tindak  pidana  pencucian  uang pasif yang diatur dalam Pasal 5 UU TPPU, lebih  ditekankan  pada  penjatuhan  sanksi pidana  terhadap  pelaku  yang  mengambil keuntungan  dari  hasil  tindak  pidana tersebut  atau  terhadap  pelaku  yang  ikut serta  dalam  tindak  pidana  dimana  .  Asal Usul  Kebohongan  Pencucian  Uang,  Harta Disembunyikan  atau  Disembunyikan.  . Artinya  setiap  orang  yang  menerima  atau menguasai penanaman, pengalihan, pembayaran, wasiat, penghibahan, penyimpanan,  penukaran  atau  penggunaan suatu  harta  benda  yang  diketahuinya  atau patut  diduganya  merupakan  hasil  tindak pidana.  Dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  denda paling  banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah).
Pasca diundangkannya Undang- Undang  Nomor  8  Agustus  2010  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana  Pencucian  Uang,  maka  penyidikan TPPU  diperluas,  yang  sebelumnya  hanya dilakukan  oleh  pihak  kepolisian,  dengan izin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),  dari  Kejaksaan,  Badan  Narkotika Nasional (BNN), Pajak Bea dan Cukai dan Departemen  Umum  Pajak  Kementerian Keuangan  Republik  Indonesia.  Dengan semakin meluasnya kewenangan penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai berani menggunakan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  untuk menjerat oknum koruptor agar menyimpan uangnya  di  bank.  Upaya  lain  yang  dapat dilakukan,  termasuk  upaya  pencegahan, ternyata  bisa  dianggap  lebih  efektif  dan efisien dalam mencegah  munculnya tindak pidana  pencucian  uang.  Selain  itu,  untuk
mengantisipasi meningkatnya aktivitas pencucian  uang  di  masa  depan,  perlu dilakukan  upaya  proaktif  oleh  aparat penegak  hukum  dengan  berkoordinasi dengan  Otoritas  Pengatur  Lembaga  Jasa Keuangan  (OJK)  dan  Pusat  Pelaporan  dan Analisis    Transaksi  Keuangan  (PPATK). Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  merupakan lembaga negara yang didirikan berdasarkan Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan,  yang fungsinya menyelenggarakan sistem pengurusan dan pengawasan terpadu terhadap  seluruh  kegiatan  di    sektor  jasa keuangan, termasuk di sektor jasa keuangan, sektor perbankan dan permodalan.  pasar  keuangan  dan  sektor jasa  keuangan  non-bank  seperti  asuransi, dana  pensiun,  lembaga  keuangan  dan organisasi jasa keuangan lainnya.
Sebagaimana kita ketahui, pencucian uang  bukanlah  kejahatan  yang  berdiri sendiri.  Tindak  pidana  tersebut  harus terjadi  setelah  atau  didahului  oleh  bentuk- bentuk  kejahatan  lain,  misalnya  tindak pidana  korupsi  atau  narkoba,  dimana  hasil kejahatan tersebut  berupa harta  benda  atau uang    dapat  menimbulkan  bentuk-bentuk kejahatan  baru    berupa    pencucian  uang.  . Untuk  meneliti  dan  membuktikan  dugaan adanya    tindak  pidana  pencucian  uang, tentu  tidak  mudah  bagi  lembaga  penyidik untuk mencari dan menemukan bukti-bukti yang  diperlukan.  Oleh  karena  tujuan penyidikan dan kerja keras yang demikian, maka penyidikan  tindak pidana pencucian uang  memerlukan  sistem  dan  mekanisme penegakan  hukum  yang  tidak  sederhana dan  harus  diatur  dengan    peraturan perundang-undangan  di  tingkat  daerah, dalam  hal  ini  Pemerintah  Republik. Indonesia  menerbitkan  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).
Tentunya berdasarkan uraian singkat  terkait  permasalahan  sistem  dan mekanisme  penindakan  tindak  pidana pencucian  uang  (TPPU),    penulis  ingin melakukan  kajian  dengan  judul  Kebijakan Pemerintah  untuk  mengatasi  tindak  pidana pencucian  uang  berdasarkan  UU  No.
Peraturan  Nomor  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang.

## 2.       TINJAUAN PUSTAKA
Dalam  beberapa  tahun  terakhir,
tindak  pidana  pencucian  uang    menjadi sorotan  masyarakat  luas,  karena  diyakini permasalahan  tersebut  juga  berkaitan dengan  perekonomian  negara  dan  juga keuangan negara. seseorang atau kelompok  yang  melakukan  tindak  pidana yang melawan hukum. Sifat tindak pidana melawan hukum merupakan hal terpenting  yang  harus  ada/mutlak  dalam setiap  susunan  kata  yang  membentuk tindak  pidana.  Sifat  pelanggaran  hukum merupakan  salah  satu  unsur  pembentuk tindak  pidana  Ketidaktaatan  terhadap hukum  merupakan  bagian  dari  kejahatan yang  begitu  serius  sehingga  dianggap sebagai perhatian utama hukum.
Kejahatan  hanya  bersifat  ilegal  karena tindakan  tersebut  dilarang  dan  diancam oleh hukum.
Pencucian  uang  sering    disebut money  laundering,  yang  terdiri  dari  kata bahasa  Inggris  money  dan  laundering. Pencucian  uang    secara  harafiah  berarti pencucian  uang  atau  pencucian  hasil kejahatan. Secara umum  pencucian uang diartikan  sebagai  proses  atau  kegiatan menyamarkan  atau  menyamarkan  asal usul  uang  atau  harta  benda    hasil  tindak pidana,  yang  kemudian  diubah  menjadi harta benda  yang seolah-olah berasal  dari kegiatan  yang  sah.  Berdasarkan  Pasal  1 Ayat  1  UU  Nomor  8  Tahun  2010  yang mengacu pada PP-TPPU (Pencegahan dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang) disebutkan: Pencucian uang adalah suatu perbuatan yang komponen- komponennya secara keseluruhan merupakan tindak pidana menurut pengertian undang-undang ini..
3.     METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan hukum normatif atau pendapat doktrinal,
khususnya penelitian hukum yang dilakukan melalui studi dokumen kepustakaan  atau  data  sekunder  sebagai dokumen primer..

## 4. HASIL   DAN PEMBAHASAN
A. Mengatasi Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Berdasarkan    hasil  penelitian  yang penulis  peroleh  dengan  tujuan  untuk menjawab permasalahan pertama penelitian ini, maka ditemukan jawabannya bahwa  upaya  Pemerintah  dalam  mencegah dan  memberantas  tindak  pidana  Pencucian Uang  adalah  melalui  upaya  Non  Penal dengan  melakukan  kegiatan  preventif. Tindakan  (tindakan  preventif)  sebenarnya diperbolehkan dan dianggap lebih baik dan efektif  dalam  mencegah  tindak  pidana pencucian uang. Upaya Non Penal dilakukan untuk mengantisipasi
meningkatnya  tindak  pidana  pencucian uang  di tanah air dengan tindakan proaktif aparat penegak  hukum berkoordinasi dengan  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat  Pelaporan  dan  Analisis    Transaksi Keuangan  (PPATK).  Kemudian  yang kedua adalah upaya pidana berupa tindakan represif  (tindakan  untuk  memberantas  dan mencegah  terulangnya  kejahatan)  dengan tindakan  khusus  yang  bertujuan  untuk mengoptimalkan penegakan hukum (pemberantasan) terhadap potensi kejahatan    dengan    menelusuri  aliran  uang yang terkait dengan keterbukaan informasi, kejahatan mendasar (kejahatan asal), penyitaan  dan  penghukuman  sekaligus siapa  pun  yang  menerima  uang  dari penjahat.
Kebijakan  pemerintah  ini  sejalan dengan  pandangan  Sudarto,  seperti  yang penulis  kutip  di  bawah  ini,    menurut Sudarto,  ada  dua  upaya  yang  dapat dilakukan untuk mencegah dan
memberantas kejahatan, termasuk pencucian uang, khususnya tindakan respon non-kriminal, yaitu lebih berorientasi  pada  tindakan.  pencegahan sebelum kejahatan dilakukan dan dilakukan  secara  tidak  langsung    tanpa menggunakan tindakan pidana atau hukum pidana,  misalnya    dengan  memanipulasi pelaku  dengan  cara  fisik  atau  nyata. Mencegah kontak antara pelaku dan subjek dengan cara keamanan, menjamin pengawasan  terhadap  perilaku  kriminal. objek kejahatan, mengurangi atau menghilangkan  kemungkinan  terjadinya kejahatan dengan cara memperbaiki lingkungan hidup, meningkatkan kesadaran akan  tanggung  jawab  bersama  apabila kejahatan  terjadi,  hal  ini  akan  membawa pengaruh  yang    baik  dalam  pencegahan kejahatan..
Selanjutnya menurut Sudarto, upaya pidana adalah setiap upaya penegakan  hukum  atau  segala  tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan tindak pidana yang dilakukan  menurut  hukum  pidana  setelah terjadinya tindak pidana, khususnya penanganan  dan  penerapan  sanksi  pidana terhadap  pelaku  kejahatan.  merupakan sebuah ancaman. terhadap pelaku kejahatan,  termasuk  kejahatan  pencucian uang (money laundering).
Dalam rangka pemberantasan tindak  pidana  pencucian  uang,  masyarakat dapat  dan  diharapkan  turut  serta,  baik secara  pribadi  maupun  swasta,  maupun melalui  organisasi  (LSM,  ormas),  dalam memberikan  informasi  kepada  aparat penegak hukum dalam rangka pemberantasan  tindak  pidana  pencucian uang.  ).  ,  universitas,  media)  dapat diimplementasikan melalui tindakan, pemantauan,  proposal  konsep,  dll.  Dalam hal  ini,  peran  partisipasi  masyarakat dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi  dan  Korban  Nomor 13 Tahun 2006.
Selama  ini  pemberantasan  tindak
pidana  pencucian  uang  melalui  UU  TPPU cukup efektif, meskipun pada kenyataannya  belum  optimal  seperti  yang diharapkan. Beberapa kasus pidana pencucian  uang  seperti  kasus  pencucian uang Bank Century, kasus Gayus Tambunan,  kasus  BLBI  dan  kasus  Dirjen
Pajak Eddy Purnomo dan lain-lain. Terkait permasalahan  tersebut,  Yenti  Garnasih menjelaskan dalam
artikelnya: “Implementasi  UU  TPPU  (UU  No.  15 Tahun  2002  sebagaimana  telah  diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003) merupakan  upaya  untuk  mengoptimalkan penerapan  hukum  (penghapusan)  dasar kejahatan.  dengan  menelusuri  arus  kas terkait, mengungkap kejahatan yang mendasarinya,  menyita  dan  menghukum siapa pun yang menerima  hasil kejahatan Kejahatan pencucian uang menunjukkan    bahwa  pada  kenyataannya skala  dan  ruang  lingkupnya  sangat  besar sehingga  dapat  digolongkan  ke  dalam kategori  kejahatan  kerah  putih,  kejahatan terorganisir, kejahatan korporasi dan transnasional,  serta  kejahatan.  Kualitasnya berada  di  samping  teknologi  informasi  di era  4.0.    Di  era  ini,  pencucian  uang menggunakan  teknologi  sebagai  sarana untuk  berubah  menjadi  bentuk  kejahatan dunia maya. Dengan karakteristik tersebut, pada  tahun  1989,  negara-negara  G7 termasuk  Kanada,  Perancis,  Jerman,  Italia, Inggris,  Amerika  Serikat  dan  Jepang membentuk  Financial  Institutions  Action Group  on  Money  Laundering  (FATF)  di Paris.  Salah  satu  kegiatan  wajib  FATF adalah  mengembangkan  dan  mengusulkan pedoman  untuk  membantu  negara-negara di  seluruh  dunia    menerapkan  peraturan anti pencucian uang yang efektif..
Indonesia  menjadi  pengamat  dan anggota FATF sejak tahun 2018, setelah itu Indonesia  dinyatakan  oleh  FATF  sebagai salah satu negara yang masuk dalam daftar negara  dan  teritori  non-kooperatif  oleh FATF.  Ancaman  sanksi  yang  dijatuhkan oleh  FATF,  beberapa  di  antaranya  adalah bank internasional akan memutus
kerjasama dengan bank Indonesia, menolak  secara  aktif  letter  of  credit  dari dunia  perbankan  Indonesia  dan  lembaga keuangan Indonesia lainnya akan dikenakan biaya tinggi (risk premium) atas transaksi  yang  dilakukan  dengan  lembaga keuangan asing.
Mengenai  permasalahan  yang  ada dalam  proses    pencucian  uang  oleh  aparat penegak hukum, penulis mengutip pendapat Barda Nawawi Arief, yaitu:
1. Kejahatan sulit dideteksi;
2. Kejahatannya sangat kompleks;
3. Pembagian tanggung jawab;
4. Sebaran korban cukup luas;
5. hambatan dalam deteksi dan penuntutan;
6. Peraturan yang tidak jelas (ambiguoslaws); Dan 7.  Seorang  pria  tak  dikenal  di  antara  para penjahat.
Pada tahun 2010, pemerintah menerbitkan  Undang-Undang  Nomor  8 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Pencucian  Uang,  yang  menggantikan Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2003 tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan  Pemberantasan    Pencucian  Uang. Undang-undang  ini  semakin  memperluas tugas,  tugas,  dan  wewenang  PPATK. Sehubungan  dengan  penyidikan  transaksi keuangan  yang  diduga  melakukan  tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU PpatK.  Agustus  2010,  mungkin  melanggar ketentuan kerahasiaan, termasuk kerahasiaan bank, atau dikecualikan secara hukum dari ketentuan tersebut.
Sesuai  ketentuan  Pasal  1  Undang- Undang  Nomor  37,  Peraturan  Nomor  8 Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  disebutkan  bahwa  PMATK  bersifat independen  dan  tidak  memihak  dalam pelaksanaan  tugas  dan  wewenangnya. Fungsi  PPATK  penting  karena  merupakan salah  satu  titik  awal  deteksi  kasus pencucian uang. PPATK berwenang sebagai organisasi yang mempunyai
kemampuan memeriksa transaksi keuangan secara  rinci  dengan  menggunakan  sistem keuangan dan perbankan.
Peran supremasi hukum merupakan salah  satu  bentuk  sistem  hukum  yang paling penting dalam memberantas pencucian  uang  sebagai    bentuk  kejahatan yang  modern  dan  canggih.  Berkaitan dengan  hal  tersebut,  Satjipto  Rahardjo berpendapat bahwa “hukum dapat berfungsi  sebagai  kontrol  sosial  dan    juga dapat  menjadi  sarana  untuk  membawa perubahan  dalam  masyarakat”.  Perubahan ini  harus  mencakup  undang-undang  yang proaktif  dan  efektif  dalam  memerangi pencucian  uang.  Saat  ini    pemberantasan tindak pidana pencucian  uang di  Indonesia diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  (disingkat    UU  TPPU).  UU  8/2010 menggantikan  undang-undang  sebelumnya yang  mengatur  tentang  tindak  pidana pencucian  uang,  yakni  UU  Nomor  15 Tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2003  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2002  tentang Tindak Pidana Pencucian Uang..
Undang-undang lama menunjukkan tren positif. Hal ini tercermin dari  semakin  meningkatnya  kesadaran penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana pencucian  uang,  seperti  penyedia  jasa keuangan  dalam  memenuhi  kewajiban pelaporannya,  dan  lembaga  pengawas  dan pengatur dalam menyusun peraturan, Pusat Analisis dan Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analitis,  dan  aparat  penegak  hukum  dalam memantau  hasil  analisis  sampai  dengan penjatuhan  sanksi  pidana,  hukum  dan/atau administratif . Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi  Keuangan  (PPATK)  merupakan organisasi independen yang dibentuk untuk mencegah  dan  memberantas  tindak  pidana pencucian  uang.  Oleh  karena  itu,  PPATK merupakan  suatu  badan  hukum  (organisasi
hukum)  di  Indonesia,  khususnya  di  bidang keuangan,  sebagai  lembaga  penegakan hukum  terhadap  tindak  pidana  pencucian uang,    sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2010 tentang Pencucian Uang. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana
Pencucian  Uang.  Dalam  melaksanakan tugas  di  atas,  PPATK  menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. Pencegahan  dan  pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang;
b. Pengelolaan  data  dan  informasi  yang diperoleh PPATK;
c. Pengawasan  terhadap  kepatuhan  pihak pelapor;
d. Analisis  atau  pemeriksaan  laporan  dan informasi  transaksi  keuangan  yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lainnya.
Sementara  itu,  PPATK  mempunyai  tugas sebagai berikut untuk melaksanakan tugasnya:
a. Mengumpulkan, menyimpan dan menganalisis serta mengevaluasi
informasi  yang dikumpulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan  sesuai  dengan  Undang- Undang tentang Pencegahan dan
Pencegahan Pencucian Uang;
b. Memeriksa catatan penyedia jasa keuangan dalam buku register pengecualian;
c. Menetapkan  pedoman    tata  cara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan;
d. Nasehat  dan  dukungan  kepada  instansi yang  berwenang  (kepolisian,  kejaksaan, komisi antirasuah, dan lembaga peradilan)  mengenai  informasi  yang diperoleh;
e. Membuat  pedoman  dan  publikasi  bagi penyedia  jasa  keuangan  mengenai kewajiban mereka berdasarkan Undang- undang  ini  atau  undang-undang  dan peraturan lainnya dan membantu mendeteksi  perilaku  pelanggan  yang mencurigakan.
f. Memberikan rekomendasi kepada
pemerintah untuk mencegah dan memberantas  tindak  pidana  pencucian uang;
g. Pemberitahuan kepada kepolisian,
kejaksaan,  dan komisi antikorupsi mengenai hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang;
h. Menyiapkan  dan  mengirimkan  laporan hasil  analisis  transaksi  keuangan  dan kegiatan lainnya secara  berkala setiap 6 (enam)  bulan    kepada  Presiden,  Dewan Perwakilan  Rakyat,  dan  lembaga  yang berwenang  mengendalikan  penyedia jasa keuangan.;
Memberikan informasi kepada masyarakat  tentang  kegiatan  organisasi dengan  ketentuan  pemberian  informasi tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Hukum  pidana  tidak  hanya  fokus  pada penerapan  sanksi  saja,  namun  sifat  opresif (kontrol sosial) yang berlaku terutama pada kejahatan  tingkat  tinggi  atau  kompleks. Penegakan  hukum  terkait  tindak  pidana pencucian  uang    memerlukan  banyak referensi, salah satunya dalam dokumen ini menyebutkan  keunikan    negara-negara Asia  dalam  hal  faktor  penyebab  terjadinya tindak pidana tersebut:
1.  Permasalahan  umum  yang  menimpa banyak  negara  berkembang  ditandai dengan rendahnya kapasitas kelembagaan,  ketidakstabilan  politik dan    ekonomi,  serta  tingginya  tingkat korupsi. Inilah kekuatan yang menciptakan  permintaan  dan  peluang untuk pencucian uang;
2.  Penyebaran  pembayaran  tunai,  yaiutu fakta  bahwa  banyak  perekonomian  di kawasan  ini  masih  bergantung  pada pembayaran tunai;
3.  Adanya  sistem pengiriman  uang alternatif. Alasan lain mengapa pencucian  uang  masih  meluas  di wilayah  ini  adalah  sistem  pengiriman uang  alternatif.  Aktivitas  kriminal tingkat lanjut: Beberapa aktivitas kriminal di Asia menghasilkan keuntungan kriminal yang memfasilitasi
pencucian uang;
4.  Norma  sosial,  budaya  dan  hukum. Faktor  budaya  dan  hukum  serta  tradisi bisnis  di  Asia  dapat  menjadi  hambatan dalam penerapan peraturan anti pencucian uang.
Sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional   terorganisir, pencucian uang tidak  hanya  menjadi  tanggung  jawab masing-masing negara tetapi juga kewajiban  semua  negara,    yang  dapat dicapai  melalui  kerja  sama  regional  atau internasional  melalui  forum  bilateral  atau multilateral.  Pada    awal  tahun  2000an, FTAF meminta Indonesia untuk mengembangkan peraturan terkait pencucian  uang.  Di  bawah  tekanan  FTAF, Indonesia memberlakukan Undang-Undang No.  15  Tahun  2002  tentang  kejahatan pencucian  uang.  Namun  karena  pencucian uang masih merupakan hal yang baru pada saat  itu,  pemerintah  tampak  bingung  dan kurang  optimal  dalam  menyusun  undang- undang tersebut sehingga memiliki banyak kelemahan.  FTAF  menilai  undang-undang ini  masih  belum  memenuhi  standar internasional,  sehingga  Indonesia  masih masuk  dalam  daftar  negara  yang  tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang..
Menanggapi penekanan FATF terhadap  komitmen  Indonesia  terhadap pencucian  uang,  UU  TPPU  kemudian diubah  dengan  UU  No.  25  Tahun  2003 tentang  perubahan  UU  No.  15  tahun  2002 tentang  pencucian  uang.  Dalam  perubahan tersebut, terdapat perubahan pada beberapa unsur  yang  dianggap  sebagai  kelemahan, seperti  penghapusan  ketentuan  terkait batasan Rp500.000.000,- diikuti penambahan  Pasal  17  A  tentang  anti peringatan dan perluasan definisi  transaksi keuangan  mencurigakan.  seiring  dengan adanya perubahan Batas Waktu Penyampaian  Laporan  Transaksi  yang semula  14  hari  menjadi  3  hari  dipercepat untuk  kegiatan  pembiayaan  mencurigakan yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan.  Pada  tahun  2015,  FATF    masih
belum yakin akan implementasinya sehingga  Indonesia  masih  masuk  daftar hitam  bersama  11  negara  lainnya.  Kali  ini alasannya  adalah Indonesia    belum menunjukkan  keseriusan.  Secara  khusus, keseriusan  Indonesia  dalam  memberantas tindak pidana pencucian uang terletak pada fakta  bahwa  negara  tersebut  belum  pernah menyaksikan  satu  pun  kasus  pencucian uang  hingga  dibawa  ke  pengadilan, sehingga  FATF  menyimpulkan  bahwa Indonesia  tidak  cukup  serius.  Pada  tahun yang  sama,  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meluncurkan  indeks  kesadaran  masyarakat mengenai  pencucian uang dan  pendanaan teroris..  Berdasarkan  hasil  survei  yang dilakukan  oleh  Ambaranie  Nadia  Kemala Movanita menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap tindak pidana pencucian uang khususnya:
1. Kurangnya keteladanan politisi mendorong  terjadinya  pencucian  uang 73,95%,  lemahnya  kepolisian  menjadi faktor yang  mendorong  terjadinya tindak pidana;
2. Pencucian uang yaitu 71,68%;
3.  Pengawasan  pelaksanaan  aturan  yang tidak efektif 65,91%; Dan
4. Eksploitasi sumber daya alam di wilayah perbatasan  jauh  di  luar  jangkauan hukum sehingga kemungkinan terjadinya  pencucian  uang  sebesar 52,6%.
Harus  diakui  bahwa    pencucian uang  merupakan  kejahatan  transnasional yang memerlukan kerja sama dan kemauan seluruh  negara  di  dunia  untuk    mengatasi dan menyelesaikan masalah ini, sedangkan pencucian  uang  hanya  dianggap  sebagai tindak  pidana.  Di  Indonesia  pada  tahun 2020,  kenyataan  menunjukkan  bahwa kejahatan  ini  sudah  ada  sejak  lama. Perjalanan  panjang  upaya  Pemerintah Indonesia, salah satunya dengan diundangkannya  Undang-undang  Nomor  1 yang  terbaru.  Peraturan  Nomor  8  Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian
Uang. Proses pencucian uang terjadi karena adanya faktor-faktor yang  berurutan, yaitu perilaku  yang  tidak  mudah  dilihat,  sangat rumit, memiliki  penuntutan, dan memiliki penugasan teknis tanggung jawab sehingga menimbulkan banyak korban.
Saat  ini,  pencucian  uang  telah menjadi  fenomena  global  dan  menjadi tantangan  internasional,  karena  prosesnya tidak  hanya  terjadi  dalam  yurisdiksi  satu negara tetapi juga lintas batas antar negara.
. Pelaku kejahatan pencucian uang berusaha untuk menyembunyikan sebanyak mungkin  sumber  penegakan  hukum  di negara yang bersangkutan selama penyelidikan  mereka.  Pencucian  uang dianggap  sebagai  kejahatan  khusus  dan sangat  merugikan  masyarakat.  Pencucian uang  juga  akan  mengganggu  stabilitas perekonomian,  mengurangi  pendapatan pajak  negara  dan  membahayakan  upaya pemerintah untuk memprivatisasi perusahaan-perusahaan milik negara.
Pasal  77  dan  78  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan dan  Penghapusan  TPPU  mengatur  sistem penghapusan  beban  pembuktian  pidana (Omkering  van  de  bewijslast).  Sistem beban  pembuktian  terbalik  atau    lebih dikenal  dengan  istilah  pembuktian  terbalik merupakan suatu sistem yang menempatkan  beban  pembuktian  pada tersangka.  Oleh  karena  itu,  sistem  ini (hukum  pembuktian)    mengatur  jalannya suatu peristiwa dan fungsi alat bukti untuk menciptakan  kesesuaian  dengan  perbuatan fisik  yang  dilakukan  oleh  pelaku,  yang kemudian disimpulkan/diintegrasikan untuk menentukan apakah pelaku melakukan  tindak  pidana  atau  tidak.  . pelanggaran  yang  dituduhkan.  Hal  ini sangat  berguna  bagi  penyidik  untuk mempercepat  proses  penyidikan,  bahkan mengecek  pengakuan  terdakwa.  Pasal  189 ayat  (4)  KUHAP  dapat  digunakan  jaksa untuk menganalisis dan menjelaskan secara rinci pengakuan  terdakwa, melihat apakah orang tersebut benar-benar  pelakunya atau bukan,  dan  pihak  mana  saja  yang  turut
serta  dalam  melakukan  tindak  pidana tersebut..
Pasal  9  ayat  (2)  UU  TPPU mengatur,  apabila  penjualan  barang  sitaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  masih  belum  memuaskan,  maka pengendali dipidana dengan pidana penjara dan bukan denda. Perusahaan memperhitungkan denda yang telah dibayarkan.  Tentunya  hal  ini  disertai dengan peraturan/keputusan mengenai batas  waktu    pembayaran  denda  atau pembayaran denda secara mencicil..
Dalam  penjelasan  Undang-Undang
Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian  Uang  disebutkan:  “Sistem  dan mekanisme penegakan undang-undang tentang  pencucian  uang  atau  rezim pencegahan  dan  pemberantasan  pencucian uang  berbeda  dengan  peraturan  pada umumnya.  menerapkan  hukum  pidana. “Pengungkapan  pelaku  tindak  pidana  dan pencucian uang lebih fokus pada penelusuran  arus  kas  ilegal/cash  (money tracking) atau transaksi keuangan.” Dengan kata  lain,  menelusuri  aliran  uang  melalui transaksi keuangan merupakan cara  paling sederhana  untuk  mengidentifikasi  jenis kejahatan,  pelakunya,  dan    di  mana  hasil kejahatan disembunyikan atau disamarkan.. Setelah  ada  Undang  Undang  No.  8 Tahun  2010  tentang  Pencegahan  Dan Untuk  menindak  tindak  pidana  pencucian uang,  penyidik  TPPU  diperluas,  yang tadinya  hanya  dilakukan  oleh  pihak kepolisian,  kini  kewenangannya  dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional  (BNN), dan Bea  dan Cukai dan Departemen  Umum  Pajak  Kementerian Keuangan  Republik  Indonesia.  Dengan perluasan kewenangan penyidikan, Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  mulai berani menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian  uang  untuk  menjerat  oknum koruptor  yang  menyimpan  uang  di  bank. Selain  tugas  dan  wewenang  UU  TPPU
dalam memberantas tindak pidana pencucian  uang.  Upaya  lain  yang  dapat dilakukan,  termasuk  upaya  pencegahan, ternyata  bisa  dianggap  lebih  efektif  dan efisien  dalam  mencegah  munculnya  tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya, untuk mengantisipasi meningkatnya aktivitas pencucian uang dalam negeri dalam waktu dekat,  perlu  dilakukan  upaya  proaktif antara aparat penegak hukum berkoordinasi dengan  otoritas  lembaga  keuangan  dan Pusat  Pelaporan  dan  Informasi  Analisis Transaksi  Keuangan  (PPATK).  Dalam  hal ini  Teguh  Sulistia  dan  Aria  Zurnetti menawarkan solusi berupa upaya pencegahan  tindak  pidana  pencucian  uang yang  dapat  dilakukan  dengan  3  (tiga) langkah yaitu:
1. Bank harus mengetahui informasi lengkap tentang nasabahnya (know your customer). Bank harus mengikuti prinsip kenali nasabah Anda jika mereka mengetahui secara pasti siapa nasabahnya. Apakah ini orang baik atau jahat?  Jika  terdapat  tanda-tanda  yang jelas bahwa nasabah adalah orang jahat, maka bank harus memantau secara ketat seluruh  aktivitas  nasabah  dan  seluruh aktivitas pengelolaan keuangan;
2. Ada  keraguan  terhadap  aktivitas  dan perilaku  pelanggan.  Mitra  perbankan mempunyai  keraguan  tertentu  terhadap informasi nasabahnya, yaitu ketika: a.  Transaksi  dalam  jumlah  besar  yang tidak wajar; atau
b.  Pengiriman  uang    terjadi  dalam jumlah besar dan
c.  Transaksi  lain  yang  keadaannya mencurigakan atau transaksi (transfer uang atau  uang) yang tidak sejalan  dengan    usaha  nasabah, transfer  dana  yang  tidak  biasa  di dalam  dan  luar  negeri,  pengajuan kredit  dengan  agunan  yang  tidak biasa, misalnya jaminan tunai.
Apabila  dugaan  tersebut  benar  maka pihak perbankan wajib
melaporkannya kepada instansi
terkait agar PMATK dapat
melakukan penyidikan;
d.  Aparat  penegak  hukum  mengancam pelaku pencucian uang dengan sanksi pidana yang sangat tegas. 25
Untuk mengantisipasi tindak pidana pencucian uang, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Nomor 3/10/PBI/2001  tentang  Penerapan  Prinsip Mengenal  Nasabah    dan  Peraturan  Nomor 3/23/PBI/2001 tentang Perbaikan
Perubahan    Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  3/10/  .  PBI/2001  berkaitan  dengan penerapan prinsip-prinsip mengenal pelanggan. Dalam Peraturan Bank
Indonesia, prinsip mengenal nasabah adalah  prinsip  yang  diterapkan  bank  untuk mendeteksi  identitas  nasabah,  memantau aktivitas  transaksi  nasabah,  termasuk melaporkan  transaksi  yang  mencurigakan; Penerapan  prinsip  ini  dimaksudkan  untuk mencegah  nasabah  menggunakan  bank sebagai  sarana  melakukan  tindak  pidana pencucian uang.
Dengan  menerapkan  prinsip  Mengenal Nasabah, bank wajib:
a. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah;
b. Menetapkan  kebijakan  dan  prosedur dalam mengidentifikasi nasabah;
c. Menetapkan  kebijakan  dan  prosedur pemantauan  terhadap  rekening  dan transaksi nasabah;
d. Menetapkan  kebijakan  dan  prosedur manajemen resiko yang berkaitan dengan  penerapan  Prinsip  Mengenal Nasabah.
Menurut Pasal 92 Ayat 2 UU No. 8 Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang,  Dewan  Pengurus  selaku  Presiden mengeluarkan  Keputusan  Presiden  No.  6 Tahun  2012  tentang  Tindak  Pidana Pencucian Uang. Komite Koordinasi Nasional.    mencegah  dan  memberantas kejahatan  pencucian  uang.  Tugas  Komite Koordinasi  Nasional  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  yang  selanjutnya  disebut  Komite TPPU  adalah  mengoordinasikan  proses
upaya  pencegahan  dan  pemberantasan tindak  pidana  pencucian  uang.  Dalam melaksanakan  tugasnya,  Komite  TPPU menyelenggarakan tugas antara lain: a.  Merumuskan  petunjuk,  kebijakan  dan strategi untuk mencegah dan memberantas pencucian uang; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan program  dan  kegiatan  sesuai  dengan kebijakan, pedoman, dan strategi pencegahan  dan  pemberantasan  tindak pidana  pencucian  uang;  Koordinasi sumber daya  yang diperlukan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan kejahatan  pencucian  uang  lainnya, termasuk pendanaan teroris; Dan
c. Memantau dan mengevaluasi penggunaan  dan  pelaksanaan  program dan  kegiatan  sesuai  dengan  kebijakan, pedoman  dan  strategi  anti  pencucian uang.

## 5. SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas, maka  dapat  diambil  suatu  kesimpulan bahwa  Penanggulangan  tindak  pidana pencucian  uang  ( money  laundering) ,  yaitu dengan  upaya  Non  Penal  melakukan tindakan  preventif  (langkah  pencegahan) yang justeru terbukti lebih baik dan efektif untuk  mencegah  timbulnya  kejahatan pencucian  uang.  Upaya  non  penal  ini dilakukan  untuk  mengantisipasi  maraknya pencucian  uang pada masa depan di  tanah air  dengan  tindakan  proaktif  antara penegak  hukum  yang  bekerjasama  dengan lembaga  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) dan Pusat Pelaporan Analisis Dan Transaksi  Keuangan  (PPATK).  Kemudian upaya  kedua  dengan  upaya  penal  berupa tindakan represif (langkah penanggulangan sekaligus pencegahan agar kejahatan tidak terulang  kembali)  dengan  langkah  konkrit berupaya pengoptimalkan penegakan
hukum  (pemberantasan)  kejahatan  asal dengan cara menelusuri aliran dana terkait dengan  pengungkapan  kejahatan  asal ( predicate  offence ),  menyitanya  sekaligus mempidana  siapapun  yang  menerima aliran hasil dari kejahatan tersebut

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Satjipto Rahardjo, 2009, Ilmu Hukum, PT. Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,  hlm.
189.
Pusat  Pelaporan  Analisis  &  Transaksi Keuangan  (PPATK), Modul  E
Learning  1  Mengenai  Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme , Pusat Pelaporan  dan  Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK), Jakarta,  hlm.
1.
Mardani,  2016, Bunga  Rampai  Hukum
Aktual, PT.  Ghalia  Indonesia,
Bogor, hlm. 95. Pusat Pelaporan Analisis &
Transaksi  Keuangan (PPATK), Op.Cit, hlm. 4 Pengertian Hukum,
diakses dari http://www.temukanpengertian.co m/2013/08/pengertianhukum.html,
pada  tanggal  8  Desember  2016
pukul 3.42
Sifat  Melawan  Hukum  dalam  Hukum Pidana, diakses dari https://www.linkedin.com/pulse/sif atmelawan-hukum-dalam-pidana- togi-sirait, pada tanggal 8 Desember 2016 pukul 2.07 Adrian  Sutedi,  Pasar  Modal  Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 9.
R.  Wiyono,  Pembahasan  Undang-Undang Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang, Sinar  Grafika,  Jakarta,  2014,  hlm. 17.
Benuf,  K.  (2020).  Metodologi  Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai  Permasalahan  Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan , 7 (1), 145–160. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v
3.i2.p145-160
M.  Arief  Amrullah,  2014, Pencegahan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang Melalui Jasa Gatekeeper Di Indonesia , Jurnal Cakrawala
Hukum. Vol. 6, No. 1 Juni: hlm. 78 Hibnu  Nugroho,  2012 ,  Penyidikan  Tindak Pidana  Pencucian  Uang  Dalam Upaya  Penarikan  Asset, Jurnal Penelitian  Hukum  De  Jure,  Vol. 16, No 1, Maret: hlm.4
Barda Nawawi Arief, 2005, Pembaharuan Hukum  Pidana  dalam  Perspektif Kajian  Perbandingan ,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 182 Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, PT.
Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,  hlm. 189
Pusat  Pelaporan  Analisis  &  Transaksi
Keuangan  (PPATK), Modul  E-
Learning 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang Dan PendanaanTerorisme , PPATK, Jakarta, hlm. 1 Muhammad Yusuf, 2011, Integritas Tanggung  Jawab  Profesionalisme Kerahasiaan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  Tahun  2011 ,  Pusat Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi
Keuangan, Jakarta, hlm.  2 Mardani,  2009, Bunga  Rampai  Hukum
Aktual, Ghalia  Indonesia,  Bogor, hlm. 95
Susan  Desai,  2012,  Implementation  of Anti-Money  Laundering  Standards in  Asia.  Federal  Reserve  Bank  of San  Francisco,  Country  Analysis Unit, November (2012): page 1 Mas  Ahmad  Yani,  2013, Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering)  Tinjauan  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian  Uang ,  Jurnal  Widya Yustisia.  Vol.  1  No.  1  Mei- Agustus: hlm. 21.
Edi  Waluyo,  2012, Upaya  Memerangi Tindak  Pidana  Pencucian  Uang (oney  Laundring)  di.  Indonesia , Jurnal Dinamika Hukum
Universitas Jend. Soedirman Vol. 9
No. 3 September: hlm. 8
Ambaranie Nadia Kemala Movanita, 2015,
Faktor-Faktor  yang  Mendorong Pencucian  Uang  Versi  Survei PPATK .//http//nasional.kompas.co m/read/2015/11/27/13594541. Diakses  pada  tanggal  tanggal  25 Juli 2023 pada pukul 22.24 WIB Ikwan  Fahrojih,  2016, Hukum  Acara Pidana  Korupsi ,  Setara  Press,
Malang, hlm. 76
Mulia  Agung  Pradipta,  2018, Reformulasi Pidana  Pengganti  Denda  dalam Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  di Indonesia , Jurnal Pandecta, Vol 13. No  2, Desember: hlm. 102