This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Studi Komparatif Istinbãth Hukum Cryptocurrency Menurut Komisi Fatwa MUI Dan LBM PWNU D.I Yogyakarta

## Ayu Fitri Ningsih
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: ayufitrin123@gmail.com

## Abstract
Cryptocurrency  is  a  digital  currency  that  can  be  used  for  online  transactions.  Because cryptocurrency  transactions  are  a  relatively  new  issue,  they  are  currently  not  covered  by existing regulations. Therefore, one way to establish a legal foundation is through istinbãth al- hukm. However, the legal status of cryptocurrency use in Indonesia has sparked differences of opinion  among  Islamic  scholars,  such  as  the  Fatwa  Commission  of  the  Indonesian  Ulema Council (MUI) and the Issue Resolution Institution of the Nahdlatul Ulama Executive Board in East Java (LBM PWNU Jawa Timur), both of which have declared the use of cryptocurrency as prohibited  (haram).  On  the  other  hand,  LBM  PWNU  D.I  Yogyakarta  allows  the  use  of cryptocurrency.  The  research  aims  to  further  analyze  the  comparison  of  istinbãth  al-hukm regarding  the  use  of  cryptocurrency  according  to  the  Fatwa  Commission  of  the  Indonesian Ulema Council (MUI) and the LBM PWNU D.I Yogyakarta. The research method used was a comparative approach. The research results indicate that the differences in the decisions between the  Fatwa  Commission  of  the  Indonesian  Ulema  Council  (MUI)  and  the  LBM  PWNU  D.I Yogyakarta are due to variations in the understanding of sil’ah. This can be examined regarding their legal sources; MUI's Fatwa relies on textual sources and statutory law, while PWNU DIY refers to expert opinions. Regarding the legal reasoning method, the Fatwa Commission of MUI employs  two  approaches:  the  nash  qathi  and  qaulī,  whereas  PWNU  DIY  uses  the  il ḥ āqī (inference-based) method.
Keywords: Cryptocurrency; Istinbãth Hukum; Fatwa MUI; Bahtsul Masail

## Abstrak
Cryptocurrency  merupakan  mata  uang digital  yang  dapat digunakan  untuk  transaksi  online. Karena  transaksi  cryptocurrency  ialah  masalah  yang  relatif  baru,  transaksi  tersebut  saat  ini tidak tercakup dalam peraturan yang ada. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menemukan sebuah landasan hukum yaitu dengan istinbãth hukum. Akan tetapi, status hukum penggunaan cryptocurrency  di  Indonesia  menuai  perbedaan  pendapat  dikalangan  ulama  Seperti  Komisi Fatwa MUI, LBM PWNU Jawa Timur yang mengharamkan penggunaan cryptocurrency. Lain halnya dengan LBM PWNU D.I Yogyakarta yang membolehkan penggunaan cryptocurrency. Tujuan dari penelitian untuk menganalisa lebih lanjut terkait perbandingan  istinbãth hukum terkait  penggunaan  cryptocurrency  menurut  Komisi  Fatwa  MUI  dengan  LBM  PWNU  D.I Yogyakarta.  Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  menggunakan  pendekatan komparatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perbedaan  hasil  putusan  antara Komisi  Fatwa  MUI  dengan  LBM  PWNU  D.I  Yogyakarta  disebabkan  karena  adanya perbedaan pemahaman mengenai sil’ah. Hal ini dapat ditinjau dari sumber hukumnya yaitu  pada  Fatwa  MUI  menggunakan  sumber  hukum  nash  dan  undang-undang, sedangkan  PWNU  DIY  merujuk  pada  pendapat  ahli.  Dan  pada  metode  istinbãth hukum yang digunakan Fatwa MUI menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan
nash  qathi  dan  qaulī.  Sedangkan  PWNU  DIY  menggunakan  metode  istinbãth  hukum il ḥ āqī.
Kata Kunci: Cryptocurrency; Istinbãth Hukum; Fatwa MUI; Bahtsul Masail

## A. PENDAHULUAN
Di  era  revolusi  industri  saat  ini,  teknologi  telah  mengalami  kemajuan yang sangat pesat dan mengubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk aktivitas  perekonomian.  Sebelumnya,  masyarakat  hanya  menggunakan transaksi  dan  pembayaran  dengan  mata  uang  tradisional,  namun  saat  ini semuanya  sudah  bergerak  menuju  digitalisasi  keuangan.  Dengan  demikian, kehidupan sekarang ini seperti aspek  sosial, politik, pendidikan, dan ekonomi terhadap  penggunaan  internet  telah  menciptakan  dunia  virtual  baru  yang berpengaruh terhadap kemudahan transaksi. 1
Uang  memiliki  peran  yang  besar  dalam  perekonomian  modern  seiring dengan  fungsinya  yang  semakin  bertambah.  Selain  digunakan  secara tradisional sebagai alat tukar, uang saat ini berfungsi sebagai penghitung nilai (unit  of  accounts),  alat  penimbun  kekayaan  (store  of  value),  dan  standar pembayaran tundaan (standard of deferred payments). Bahkan di era digitalisasi, uang bisa berfungsi sebagai barang komoditas yang bernilai tinggi, dan seiring dengan  kemajuan  uang,  bentuk  uang  pun  juga  semakin  berubah. 2 Kemajuan ekonomi dan teknologi memfasilitasi peralihan ke uang digital sebagai bentuk pembayaran baru. Salah satu jenis yang dikenal yaitu cryptocurrency. 3
Sebagai  mata  uang  digital,  fungsi  cryptocurrency  hampir  sama  dengan mata uang lainnya. Perbedaan utama antara mata uang kripto  dan mata uang tradisional ialah mata uang kripto hanya berupa block data yang ditautkan ke hash untuk validasi, sedangkan mata uang tradisional mempunyai bentuk fisik.
1 Andi  Siti  Nur  Azizah  and  Irfan,  “Fenomenea  Cryptocurrency  Dalam  Perspektif  Hukum Islam,” Jurnal Imiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 1, No. 1 (2008),  p. 1.
2 Sisca  Ferawati  Burhanuddin,  “Transaksi  Cryptocurrency :  Bagaimana  Pandangan  Hukum Ekonomi  Islam  Memandang?,”  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  dan  Keuangan,  Vol.  5,  No.  2  (2022), p.2580.
3 Khairunnisa  Harahap,  Tuti  Anggraini,  and  Asmuni  Asmuni,  “Cryptocurrency  Dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komoditas,” Niagawan, Vol. 11, No. 1 (2022), p.43.
Cryptocurrency seperti Lisk, Ripple, Ether, Litecoin, MaidSafeCoin, StorjCoinX,
Ethereum, Dash, Doge-Coin, Zcash, Monero, dan Bitcoin (BTC). 4
Di Indonesia, kehadiran cryptocurrency belum diatur atau dilegalkan oleh undang-undang,  sehingga  masih  terdapat  pro  dan  kontra  terhadap penggunaan  cryptocurrency.    Meskipun  Bank  Indonesia  selaku  bank  sentral belum menyetujui penggunaan  cryptocurrency di Indonesia, akan tetapi Badan Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  (disingkat  BAPPEBTI)  terus mengkaji  dan  mengeluarkan  kebijakan  dan  peraturan  mengenai  aset cryptocurrency. 5
Dalam penggunaan cryptocurrency, sebagian besar masalah yang dialami oleh  pengguna  ialah  menganggap  bahwa  cryptocurrency  sebagai  mata  uang atau komoditas. Adapun alasan mengapa cryptocurrency dianggap sebagai mata uang,  salah  satunya  karena  cryptocurrency  digunakan  sebagai  alat  tukar  dan penyimpan nilai. Pendapat kedua yaitu bahwa cryptocurrency dianggap sebagai komoditas. 6
Cryptocurrency  merupakan  permasalahan  baru  yang  belum  diketahui hukumnya  karena  tidak  ada  disebutkan  secara  eksplisit  dalam  al-Qur’an  dan hadits.  Oleh  karena  itu,  istinbā ṭ h  hukum  merupakan  salah  satu  cara  untuk menemukan  landasan  hukum. 7 Akan  tetapi,  penetapan  hukum  cryptocurrency di  Indonesia  menuai  perbedaan  pendapat  diantara  beberapa  ulama  Islam, perbedaan pendapat inilah fenomena yang menarik untuk dikaji dalam tulisan ini.
Adapun  perbedaan  pendapat  ulama  tentang  hukum  penggunaan cryptocurrency menurut hasil putusan Komisi Fatwa MUI yaitu mengharamkan
4 Hardian  Satria  Jati  and  Ahmad  Arif  Zulfikar,  “Transaksi  Cryptocurrency  Perspektif  Hukum  Ekonomi Syariah,” Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol. 6, No. 2 (2021), p. 139.
5 Erni  Dwi  Astutik  and  Mohammad  Lathoif  Ghozali,  “Cryptocurrency  Sebagai  Mata  Uang,  Komoditas, Dan  Instrumen  Investasi  Dalam  Perspektif  Sad  Dzariah,” AL-MANHAJ:  Jurnal  Hukum  dan  Pranata Sosial Islam, Vol. 4, No. 2 (2022), p. 700.
6 Sultan  Mabruri,  “Analisis  Keputusan  Lembaga  Bahtsul  Masail  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Yang Membolehkan Transaksi Cryptocurrency (Studi Perbandingan Dengan Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Tentang  Cryptocurrency),” Lex  Economica  Journal, Vol.    01,  No.  01 (2023).
7 Ibid.
penggunaan  cryptocurrency,  sedangkan  Lembaga  Ba ḥ ts  al-Masâil  Nahdlatul Ulama  Yogyakarta  membolehkan  penggunaan  cryptocurrency  baik  itu  sebagai mata  uang  maupun  sebagai  komoditas.  Menetapkan  hukum  kebolehan  atau keharaman  penggunaan  cryptocurrency  oleh  fatwa  MUI,  dan  LBM  PWNU Yogyakarta  masing-masing  memiliki  istinbā ṭ h  hukum  yang  berbeda  untuk dapat  memutuskan  permasalahan  tersebut.  Berdasarkan  pemaparan  diatas, peneliti  ingin  menganalisis  lebih  lanjut  mengenai  perbandingan  hasil keputusan  Ijtima  Ulama  Komisi  Fatwa  MUI  dan  LBM  PWNU  D.I  Yogyakarta terkait status hukum penggunaan cryptocurrency.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  untuk  membandingkan  penjelasan  berdasarkan perbandingan  hukum,  peneliti  menggunakan  metode  pendekatan  komparatif (comparative approach). Perbandingan yang dilakukan yaitu perbandingan hasil putusan  Komisi  Fatwa  MUI  dengan  LBM  PWNU  D.I  Yogyakarta  terkait cryptocurrency.  Pendekatan  perbandingan  dalam  penelitian  ini  menggunakan teori metode istinbãth hukum oleh Fatwa MUI dan bahtsul masail. Penelitian ini menggunakan  data  sekunder  yang  dikumpulkan  dari  bahan  hukum  primer, yaitu Fatwa MUI, dan Ba ḥ ts al-Masâil PWNU D.I Yogyakarta. Selain itu, bahan hukum sekunder  mencakup informasi dari penelitian terdahulu, buku, artikel ilmiah,  web  dan  situs-situs  terkait  cryptocurrency.  Analisis  data  memakai analisis  kualitatif,  yang  menekankan  pada  riset  serta  menganalisis  makna melalui deskripsi.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI Dan  LBM

## PWNU D.I Yogyakarta
a. Putusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Berdasarkan putusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI yang ke 7 tentang cryptocurrency yang diselenggarakan di Jakarta pada 9-11 November  2021,  penggunaan  cryptocurrency  sebagai  mata  uang dilarang  karena  menimbulkan  garar  (ketidakpastian),  dharar
(bahaya), dan bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata  Uang.  Pasal  2  angka  (1)  PBI  No.  17/3/PBI/2015  tentang Kewajiban  Menggunakan  Mata  Uang  Rupiah  Di  Wilayah  NKRI, menyebutkan bahwa “semuha pihak wajib menggunakan rupiah dalam transaksi yang dilakukan di dalam wilayah NKRI”.
Selanjutnya diputuskan bahwa keberadaan garar, dharar, qīmār menjadikan penggunaan cryptocurrency sebagai komoditas menjadi tidak  sah.  Selain  itu,  cryptocurrency  tidak  memenuhi  persyaratan sebagai  sil’ah  (komoditi)  secara  syar’i,  yaitu:  mempunyai  wujud fisik,  nilai,  jumlah  yang  harus  diketahui,  hak  milik,  dan  dapat diserahkan  ke  pembeli.  Penggunaan  cryptocurrency  diperbolehkan apabila  memenuhi  kriteria  sebagai sil’ah,  memiliki  underlying asset dan bebas dari garar, dharar dan qīmār. 8
b. Putusan LBM PWNU D.I Yogyakarta
Hasil  putusan  LBM  PWNU  D.I  Yogyakarta  yang  diadakan pada  tanggal  21  November  2021  bertempat  di  PPM  Al-Hadi Yogyakarta,  menyatakan  bahwa  dibolehkan  penggunaan cryptocurrency sebagai komoditi atau sil’ah, dengan alasan berikut:
1) Cryptocurrency sebagai sil’ah atau komoditi
Ekonomi  adalah  bagian  dari  ranah  hukum  Islam  yang bersifat  dinamis.  Hukum  Islam  tidak  menetapkan  jenis  alat tukar  apa  yang  harus  digunakan,  sebaliknya  mengikuti kebiasaan suatu komunitas (‘urf). Cryptocurrency ialah salah satu anak  kandung  dari  revolusi  teknologi  digital  yang  lebih  luas. Penggunaan  cryptocurrency  sebagai  alat  tukar  maupun komoditas adalah boleh dalam hukum Islam, karena memenuhi syarat sebagai alat tukar (al- ṡ aman) dan komoditas (al-mu ṡ man), seperti mempunyai manfaat (muntafa’), dapat diserahterimakan
8 Keputusan  Ijtima’  Ulama  Komisi  Fatwa  Se-Indonesia  VII.  Dalam: https://muijatim.or.id/wp- content/uploads/2022/09/HASIL-IJTIMA_-ULAMA-KOMISI-FATWA-SE-INDONESIA-VII-TAHUN- 2021.pdf . Diakses Tanggal 15 Oktober 2023.
(maqdur ‘alā taslimi ḥ ), serta kedua belah pihak dapat mengakses jenis  dan  sifatnya  (ma‘lūman  lil  ‘aqidayn).  Beberapa  jenis cryptocurrency  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  ini  adalah pengecualian.
2) Anggapan adanya unsur garar dalam cryptocurrency
Gagasan  bahwa  penggunaan  cryptocurrency  mempunyai risiko dan bahaya karena adanya ketidakpastian dan perjudian (qīmār) tidak terbukti ada, menurut penjelasan para pelaku dan pakar  blockchain.  Fluktuasi  harga  diperbolehkan  menurut hukum  Islam  karena  mengikuti  hukum  pasar  (supply  and demand).  Di  dalam  penggunaan  cryptocurrency  terdapat teknologi digital dengan keamanan tinggi yang dapat mencegah penipuan  dan  manipulasi  seperti  blockchain  dan  cryptography. Cryptocurrency  bertahan  hingga  saat  ini  karena  terbukti  telah lama beroperasi.
3) Pembuatan  aturan  terkait  cryptocurrency  sebagai  alat  tukar maupun komoditas
Pemerintah  Indonesia  harus  membuat  peraturan  yang mengatur  tentang  cryptocurrency  sebagai  alat  tukar  dan komoditas  di  Indonesia  seiring  dengan  perkembangan cryptocurrency di seluruh dunia. 9
2. Perbandingan  Hasil  Keputusan  Ijtima’  Ulama  Komisi  Fatwa  MUI, LBM  PWNU  D.I  Yogyakarta  dan  LBM  PWNU  Jawa  Timur  Terkait Cryptocurrency
a. Sumber Hukum
1) Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI
Dalam mengambil keputusan terkait larangan penggunaan cryptocurrency  sebagai  alat  tukar,  Komisi  Fatwa  MUI  merujuk
9 LBM PWNU DIY:Crypto Halal. Dalam: https://bangkitmedia.com/lbm-pwnu-diy-crypto- halal/#google_vignette . Diakses Tanggal 20 Oktober 2023.
pada nash, yaitu Q.S Al-Baqarah ayat 188 dan Q.S an-Nisa ayat 29. Fatwa MUI menyatakan bahwa, cryptocurrency mengandung ketidakjelasan  dan  spekulasi  karena  tidak  memiliki  underlying asset,  fluktuatif  yang  tinggi  serta  merugikan  masyarakat. Disebutkannya bahwa ini adalah dharar dan garar yang dilarang dalam Islam,  berdasarkan  hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ia berkata:
ِالله ُلوُس َر ىَحَن – ملس و الله ىلص -
ِر َرَغْلا ِعْيَب ْنَع َو ِةاَصَحْلا ِعْيَب ْنَع
“Rasulullah saw. melarang dari jual beli hashoh (hasil lemparan kerikil,  itulah  yang  dibeli)  dan  melarang  dari  jual  beli  garar (mengandung unsur ketidakjelasan”. (HR. Muslim No. 1513).
Alasan  garar  dalam  cryptocurrency  adalah  karena  bentuk fisiknya tidak terlihat. Karena adanya ketidakpastian mengenai bentuk  fisik  cryptocurrency,  maka  hal  ini  dapat  menimbulkan spekulasi dan hukumnya adalah haram. 10
Selain  sumber  hukumnya  berasal  dari  nash,  komisi  fatwa MUI  juga  menggunakan  sumber  hukum  undang-undang.  Ini terlihat  pada  putusan  Komisi  Fatwa  MUI  yang  melarang penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang berdasarkan UU No 7 Tahun 2011, menyatakan bahwa mata uang ialah uang yang dikeluarkan  oleh  NKRI  dari  setiap  transaksi  yang  bertujuan  untuk melakukan  pembayaran  atau  kewajiban  lain  yang  harus  dipenuhi dengan  uang.  Oleh  karena  itu,  Bank  Indonesia  menegaskan melalui  Surat  Edaran  No.  20/4/Dkom  bahwa  virtual  currency termasuk  cryptocurrency  tidak  sah  digunakan  sebagai  alat pembayaran. 11 Batasan  penggunaan  mata  uang  harus  sesuai
10 Ahmad Zakaria Syahida Amali  and Fairus Sabiq, “Analisis Metode Penetapan Hukum Bitcoin Dalam Fatwa Mui,” J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam, Vol. 8, No. 1 (2023), p. 75.
11 Bank  Indonesia, Bank  Indonesia  Memperingatkan  Kepada  Seluruh  Pihak  Agar  Tidak  Menjual,
Membeli Atau Memperdagangkan Virtual Currency , 2018. Dalam:
dengan  ketentuan  undang-undang,  sedangkan  cryptocurrency tidak memenuhi syarat sebagai mata uang.
2) LBM PWNU D.I Yogyakarta
Keputusan yang diambil oleh LBM PWNU D.I Yogyakarta ini  menarik,  karena  melibatkan  para  ahli  di  bidang  blockchain. Keputusannya  adalah  bahwa  pelaksanaan  cryptocurrency  yang diduga  terdapat  adanya  unsur  bahaya  dan  resiko  karena ketidakjelasan  (garar)  dan  perjudian  (qīmār)  dalam  praktiknya tidak  terbukti  ada.  Pendapat  para  ahli  inilah  yang  dijadikan oleh  PWNU  D.I  Yogyakarta  sebagai  hujjah.  Dengan  demikian, jelas  bahwa  sumber  hukum  di  dalam  istinbā ṭ h  hukum  dalam persoalan  cryptocurrency  tidak  hanya  berupa  nash,  fiqh,  tetapi juga pendapat para ahli dibidangnya.
Berdasarkan  hasil  keputusan  PWNU  D.I  Yogyakarta, kemajuan  teknologi  berdampak  pada  perubahan  alat  tukar, bentuk  komoditas,  dan  pola  transaksi.  Jenis  alat  tukar  yang dapat  digunakan  tidak  diatur  dalam  hukum  Islam.  Menurut hukum  Islam,  kebiasaan  suatu  komunitas  (‘urf)  menentukan jenis alat tukar. 12 Apabila hal ini dihubungkan dengan sumber hukum berupa pendapat ahli, maka cryptocurrency termasuk ke dalam  kategori  ‘urf,  oleh  karena  itu  berdasarkan  ‘urf cryptocurrency  tidak  ada  permasalahan  dikarenakan  tidak terbukti  adanya  unsur  garar  dan  qīmār  serta  memenuhi  syarat sebagai al-tsaman maupun komoditas.
b. Metode istinbā ṭ h hukum
1) Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI
https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200418.aspx.  Diakses  Tanggal  25 Oktober 2023.
12 LBM PWNU DIY:Crypto Halal. Dalam: https://bangkitmedia.com/lbm-pwnu-diy-crypto- halal/#google_vignette . Diakses Tanggal 20 Oktober 2023.
Komisi  Fatwa  MUI  dan  LBM  PWNU  Yogyakarta  berbeda dalam metode  istinbā ṭ h hukum yang  digunakan. Komisi  Fatwa MUI  menggabungkan  dengan  mengambil  dalil  langsung  dari nash  dan  qaulī,  sedangkan  LBM  PWNU  Yogyakarta  hanya menggunakan metode il ḥ āqī (pendapat ulama).
Metode  istinbā ṭ h  hukum  yang  digunakan  oleh  Komisi Fatwa  MUI  yaitu  metode  qiyas  dengan  menyamakan cryptocurrency dengan jual beli yang  memiliki unsur perjudian. Illatnya  yaitu  ketidakjelasan  keuntungan  atau  barang  yang diperoleh. Hal ini terlihat pada sumber rujukan yang digunakan oleh  Komisi  Fatwa  MUI  pada  Q.S  Al-Maidah  ayat  90  terkait larangan berjudi. Mengingat adanya fluktuasi harga yang tinggi pada  cryptocurrency  sehingga  memicu  adanya  unsur  garar  dan qīmār  yang  mengarah  kepada  ketidakjelasan  serta  spekulatif. Dan  juga  menggunakan  pendapat  ulama  sebagai  dasar persamaannya,  disebut  dengan  metode  il ḥ āqī.  Persamaannya merujuk pada pendapat Imam Ghazali kitab Ihya Ulum al din, berbunyi: 13
Bagian pertama adalah tentang apa yang berbahaya baginya, dan itu  ada  beberapa  jenis  (jenis  pertama:  penimbunan,  jadi  penjual makanan  menyimpan  makanan  menunggu  harga  tinggi,  dan  itu adalah  ketidakadilan  yang  umum,  dan  pemiliknya  tercela  di  dalam Syariat.  Rasulullah  berkata:  "Barangsiapa  yang  menimbun  makanan selama empat puluh hari dan kemudian bersedekah, maka sedekahnya tidak  akan  diterima  dan  akan  bergesekan  dengan  itu."  Ibnu  Umar berkata di dalam riwayatnya: "Barangsiapa yang menimbun makanan selama empat puluh hari, Allah telah membebaskannya dari itu." Dan dikatakan bahwa seolah-olah dia membunuh semua orang”.
13 Muhammad Zidan Fahmi, “Analisis Hukum Jual Beli Mata Uang Kripto Sebagai Komoditi Berjangka Dalam  Rumusan  LBM  PWNU  DIY  Dan  Putusan  Komisi  Fatwa  MUI”, Skripsi: (UIN  Sunan  Ampel Surabaya, 2023), p.59.
Selain  itu,  Komisi  Fatwa  MUI  juga  menggunakan  metode istinbā ṭ h hukum man ḥ ajī yang mana didalamnya termasuk sad al- dzariah. 14 Jika dikaitkan dengan kaidah ushul fiqih yakni:
ْرَد ِحِلاَصَمْلا ِبْلَج ىَلَع ٌمَّدَقُم ِدِساَفَمْلا ُء
Artinya:  “Menolak  mafsadah  (kerusakan)  itu  didahulukan daripada mengambil suatu kemaslahatan”
Keterkaitan  kaidah  diatas  dengan  cryptocurrency  karena cryptocurrency memiliki unsur ketidakpastian (garar), merugikan salah  satu  pihak  (dharar),  spekulatif  (qīmār)  yang  dapat mengakibatkan  kemudharatan  dibandingkan  kemanfaatan  dan tidak  terpenuhinya  syarat  sebagai  sil’ah.  Akibatnya  mencegah kemudharatan  atau  kemafsadatan  lebih  penting  daripada menghasilkan  kebermanfaatan.  Oleh  karena  itu,  ada  dua pendekatan  yang  digunakan  oleh  komisi  fatwa  MUI  yaitu pendekatan nash qathi dan pendekatan qaulī.
2) LBM PWNU D.I Yogyakarta
Perbedaan  dalam  penetapan  hukum  cryptocurrency  oleh para ulama salah satunya disebabkan karena adanya perbedaan memahami  sil’ah  oleh  setiap  ulama  klasik  ataupun kontemporer.  Seperti  PWNU  D.I  Yogyakarta  mengkategorikan sil’ah  merujuk  kepada  karya  Wahbah  Zuhaili,  dalam  Kitab  al- Fikih al-Islām wa Adillatuh, berbunyi: 15
ةسمخ يهف نثملاو نمثلا طورش امأو ضبقي مل امو مدلاو ةتيملا عيب دقعني لاف :اعرش هنع يهنم ريغ نوكي نأ جاعلا عيب عنم روهشملاو ,ريزنخلاو رمخل اك سجنلا عيب زوجي لاف :ارهاط نوكي نأ ا جاع نأ ىأر نمف ,عيبلا كلذ بهو نبا زاجأو اقلطم سجنلا تيزلاو لبزلاو
هلعج بان ليفل ج سوكعم نرق هنأ ىأر نمو ,ةتيمل اك نرقلا مكح همكح لع )تارشحلا( شاشخلاو بلاكل اك هيف ةعفنم لاام عيب زوجي لاف :اعرش هب اعفتنم نوكي نأ نييأر ىلع منغلا ةسارحو ديصلل بلاكلا عيب يف ةيكلاملا فلتخاو ,وهللا تلاآو
لوهجملا عيب زوجيلاف :نيدقاعلل امولعم نوكي نأ عيب دقعني لاف :ةميلست ىلع ارودقم نوكي نأ ءاملا يف كمسلاك ميلستلا زوجعم
14 Astutik and Ghozali, “Cryptocurrency Sebagai Mata Uang, Komoditas, Dan Instrumen Investasi Dalam Perspektif Sad Dzariah.”
15 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Waadillatuhu (Jakarta: Gema Insani, 2011).
Diperkuat  juga  dengan  Kitab  Fikih  Mu‘āmalat:  Sistem Transaksi  dalam  Fikih  Islam  karya  Prof.  Dr.  ‘Abdul  ‘Azīz Muhammad ‘Azzam.
,هب اعفتنم نوكي نأو ,ارهاط نوكي نأ :ةسمخ طورش هلو ,نمثملاو نمثلا وه هيلع دوقعملاو دقاعلل نوكي نأ و
نيدقاعلل امولعم نوكي نأ و ,هيملست ىلع ارداق نوكي نأ و ,ةيلاو هيلع هنوك امهو ,طقف نيطرش ىلإ عجرت ةسمخلا هذه نأ يكبسلا ركذ دقو ,ةفصو اردقو ,انيع يف يه دقعلا هل نمل كلملا نوكو ,هب ملعلاو ميلستلا ىلع ةردقلا نلأ .هب اعفتنم اكولمم لا طرشو ,دقاعلا يف طورش ةقيقحلا ,كولمم ريغ سجنلا نلأ .كلملاب هنع ينغتس ةراهط
ةفاضم ربتعت ةراتو دقاعلل ةفاضم ربتعت ةرات ةيرابتعا رومأ هذه نأب كلذ نع بيجأو
هيلع دوقعملل
Berdasarkan  rujukan  diatas,  terlihat  bahwa  LBM Yogyakarta  menggunakan  metode  istinbā ṭ h  hukum  yaitu metode il ḥ āqī. Dengan metode ini, LBM Yogyakarta meng-qiyās- kan  secara  langsung  kepada  alat  tukar  (al- ṡ aman)  dan  terbukti memenuhi  syarat  sahnya  suatu  barang  sebagai  alat  tukar  (al- ṡ aman)  atau  komoditas  (al-mu ṡ man).  Adapun  syaratnya  yaitu, mempunyai  manfaat,  dapat  diserahterimakan  serta  dapat diakses jenis dan sifatnya oleh kedua belah pihak.
Kemudian,  karena  pada  praktik  cryptocurrency  terdapat fluktuasi  yang  tinggi,  maka  diduga  adanya  unsur  garar (ketidakjelasan)  dan  qīmār  (perjudian)  dalam  praktik cryptocurrency.  Namun,  LBM  PWNU  D.I  Yogyakarta menegaskan  dalam  putusannya  bahwa  perubahan  (fluktuasi) harga  adalah  hal  yang  normal,  karena  hal  tersebut  juga mempengaruhi  komoditas  lain  dan  naik  turunnya  harga disebabkan  oleh  supply  dan  demand,  sehingga  hukum cryptocurrency disini diperbolehkan.
Selain  itu,  LBM  PWNU  Yogyakarta  juga  menggunakan metode  qaulī.  Hal  ini  terlihat  pada  hasil  Ba ḥ ts  al-Masâil  yang sering  mencantumkan  kutipan-kutipan  ulama  madzhab. Apabila  dalam  sebuah  kasus  hukum  ditemukan  2  (dua) pendapat ulama madzhab yang berbeda dengannya, maka akan dipilih  salah  satu  pendapat  disebut  dengan  taqrir  jama’iy.
Pemilihan  ini  didasarkan  pada  yang  dalil  yang  paling  shahih dan pendapat yang paling maslahah bagi masyarakat.

## D. PENUTUP
Lembaga  fatwa  di  Indonesia  dalam  menetapkan  hukum  cryptocurrency berbeda-beda.  Fatwa  MUI  mengharamkan  penggunaan  cryptocurrency  baik sebagai  mata  uang  maupun  komoditas.  Sedangkan  LBM  PWNU  D.I Yogyakarta yang membolehkan penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang atau komoditas.
Perbedaan  hasil  putusan  antara  para  ulama  disebabkan  karena  adanya perbedaan  pemahaman  mengenai  sil’ah  oleh  setiap  ulama  klasik  ataupun kontemporer.  Perbedaan  ini  ditinjau  dari  dua  hal  yaitu  sumber  hukum  dan metode  istinbãth  hukum.  Sumber  hukum  di  dalam  istinbãth  hukum  dalam konteks  cryptocurrency tidak hanya berupa  nash, fiqh tetapi juga pendapat ahli dan undang-undang. Sedangkan metode istinbãth hukum yang digunakan oleh Komisi Fatwa MUI menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan nash qathi dan qaulī, sedangkan D.I Yogyakarta yaitu menggunakan metode il ḥ āqī.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). Fiqih Islam Waadillatuhu. Jakarta: Gema Insani.
Jurnal:
Astutik,  Erni  Dwi,  and  Mohammad  Lathoif  Ghozali.  (2022).  “Cryptocurrency Sebagai Mata Uang, Komoditas, Dan Instrumen Investasi Dalam Perspektif Sad Dzariah.”  AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 4, No. 2.
Azizah,  Andi  Siti  Nur,  and  Irfan.  (2008).  “Fenomenea  Cryptocurrency  Dalam Perspektif  Hukum  Islam.”  Jurnal  Imiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab, Vol. 1, No. 1.
Ferawati Burhanuddin, Sisca.  (2022).  “Transaksi Cryptocurrency : Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam Memandang?”  Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Vol. 5, No. 2.
Harahap,  Khairunnisa,  Tuti  Anggraini,  and  Asmuni  Asmuni.  (2022). “Cryptocurrency Dalam Persfektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komoditas.” Niagawan, Vol. 11, No. 1.
Jati,  Hardian  Satria,  and  Ahmad  Arif  Zulfikar.  (2021).  “Transaksi Cryptocurrency  Perspektif  Hukum  Ekonomi  Syariah.”  Jurnal  Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol. 6, No. 2.
Mabruri, Sultan.  (2023). “Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail  Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Membolehkan Transaksi Cryptocurrency (Studi Perbandingan  Dengan  Keputusan  Ijtima’  Ulama  Komisi  Fatwa  Majelis Ulama Indonesia Tentang Cryptocurrency).” Lex Economica Journal, Vol. 01, No. 01.
Syahida  Amali,  Ahmad  Zakaria,  and  Fairus  Sabiq.  (2023).  “Analisis  Metode Penetapan  Hukum  Bitcoin  Dalam  Fatwa  Mui.”  J-Alif :  Jurnal  Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam, Vol. 8, No. 1.

## Website:
Indonesia, Bank. Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual,  Membeli  Atau  Memperdagangkan  Virtual  Currency,  2018.  Dalam: https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-
release/Pages/sp_200418.aspx . Diakses Tanggal 25 Oktober 2023.
LBM PWNU DIY:Crypto Halal. Dalam: https://bangkitmedia.com/lbm-pwnu- diy-crypto-halal/#google_vignette . Diakses Tanggal 20 Oktober 2023.
Keputusan  Ijtima’  Ulama  Komisi  Fatwa  Se-Indonesia  VII.  Dalam: https://muijatim.or.id/wp-content/uploads/2022/09/HASIL-IJTIMA_- ULAMA-KOMISI-FATWA-SE-INDONESIA-VII-TAHUN-2021.pdf . Diakses Tanggal 15 Oktober 2023.

## Lain-lain:
Fahmi, Muhammad Zidan. (2023). “Analisis Hukum Jual Beli Mata Uang Kripto Sebagai  Komoditi  Berjangka  Dalam  Rumusan  LBM  PWNU  DIY  Dan Putusan Komisi Fatwa MUI.” Skripsi:UIN Sunan Ampel Surabaya.