## ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS KARYAWAN TETAP PADA PT. X DI SURABAYA

## Indah Kurniyawati
Program Studi Akuntansi Universitas Islam Lamongan Email : indah.kurnia5@gmail.com

## ABSTRAK
PT. X adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman proyek di Surabaya. PT.  X  memotong  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  setiap  bulan  atas  karyawan.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pelaksanaan  perhitungan  dan  pemotongan  dan pelaporan  pajak  Penghasilan  Pasal  21  tentang  gaji  karyawan  PT.  X.  Metode  analisis  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskripsi  yaitu  membahas  masalah  dengan mengumpulkan,  mendekompilasi,  menghitung,  membandingkan,  dan  menjelaskan  suatu  situasi sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan  yang  mencakup  perhitungan  dan  pelaporan  Pasal  21 karyawan tetap di PT. X. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ada kesalahan dalam Perhitungan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  pada  PT.  X,  menghasilkan  lebih  bayar  yang mengakibatkan pembayar pajak mengalami kerugian.

## Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Perhitungan pajak, pelaporan pajak

## ABSTRACT
PT. X is a company engaged in project delivery services in Surabaya. PT. X withholding Income Tax Article 21 every month over the  employee. The purpose of this study is  to analyze the implementation of calculation and withholding and reporting on Income Tax Article 21 on employees’ salary of PT. X. Method of analysis used in this research is decriptive method is to discuss of the problem by collection, decompile, calculate, compare, and explain a situation so that it can be drawn conclusions that include calculation and reporting Article 21 of permanent employees  at  PT.  X.  Based  on  the  result  of  the  study  found  the  there  is  a  mistake  in  the Calculation  of  Income  Tax  Article  21  at  PT.  X,  resulting  in  the  overpayment  resulting  in taxpayer incur losses.
Keywords : Income Tax, Tax Calculation, Tax Reporting.

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  sumber  utama penerimaan  negara  yang  sangat  penting yang  akan  digunakan  untuk  membiayai segala keperluan negara dan pembangunan nasional. Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber  daya  dari  perusahaan  sektor publik. Pemindahan sumber daya
tersebut  akan  mempengaruhi  daya  beli atau kemampuan belanja perusahaan.
Dalam  melaksanakan  kewajiban perpajakannya, wajib pajak harus memahami  ketentuan  ketentuan  umum perpajakan. Salah satu ketentuan tersebut yaitu mengenai Self Assessment System .  Dalam Self  Assessment  System seluruh  proses  pelaksanaan  kewajiban
perpajakan dimulai dari menghitung dan menetapkan  besarnya  pajak  terutang, menyetorkan  pajak  terutang  ke  kas negara,  melaporkan  perhitungan  dan
penyetoran serta mempertanggungjawabkan semua kewajiban  yang  dilakukan  oleh  Wajib Pajak. Salah satu jenis pajak
penghasilan yang menggunakan
Withholding System
yaitu Pajak Penghasilan  (PPh)  pasal  21.  PPh.  pasal 21  merupakan  pajak  terutang  atas penghasilan  yang  menjadi  kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, honorarium,  tunjangan  dan  pembayaran lain  dengan  nama  apapun  sehubungan dengan  pekerjaan,  jasa  atau  kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi  dalam  negeri.  Undang-undang yang  dipakai  untuk  mengatur  besarnya tarif  pajak,  tata  cara  pembayaran  dan pelaporan  pajak  yaitu  Undang-Undang No.36  tahun  2008.  yang  merupakan penyempurnaan  bagi  undang-undang terdahulu  yaitu  Undang-Undang  No.17 tahun  2000,  yang  sah  diberlakukan  per tanggal 1 Januari 2009.
Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu untuk mengetahui
bagaimana
Perhitungan dan Pelaporan Pajak
Penghasilan  Pasal  21  Pada  PT.  X  di Surabaya.

## KAJIAN PUSTAKA

## Pajak Penghasilan PPh Pasal 21
Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan cara pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan,  jasa,  dan  kegiatan  sesuai dengan  Peraturan  Direktur  Jenderal Pajak nomor 31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara
Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak  Penghasilan  Pasal  21  dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan  Pekerjaan,  Jasa,  dan  Kegiatan Orang Pribadi.

## Subjek  PPh  Pasal  21  dan/atau  PPh Pasal 26
Penerima  penghasilan  yang  dipotong PPh  Pasal  21  dan/atau  PPh  Pasal  26 adalah orang pribadi yang merupakan: a. pegawai;
b. penerima  uang  pesangon,  pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
c. bukan  pegawai  yang  menerima  atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
1. tenaga ahli  yang  melakukan
pekerjaan  bebas,  yang  terdiri  dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
2. pemain  musik,  pembawa  acara,
penyanyi,  pelawak,  bintang  film, bintang  sinetron,  bintang  iklan, sutradara,  kru  film,  foto  model, peragawan/  peragawati,  pemain drama,  penari,  pemahat,  pelukis, dan seniman lainnya;
3. olahragawan;
4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
6. pemberi  jasa  dalam  segala  bidang termasuk  teknik,  komputer  dan sistem
aplikasinya, telekomunikasi, elektronika,
fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
7. agen iklan;
8. pengawas atau pengelola proyek;
9. pembawa  pesanan  atau  yang menemukan  langganan  atau  yang menjadi perantara;
10. petugas penjaja barang dagangan;
11. petugas dinas luar asuransi;
12. distributor perusahaan multilevel marketing  atau  direct  selling  dan kegiatan sejenis lainnya;
d. anggota dewan komisaris  atau dewan pengawas yang tidak merangkap  sebagai  Pegawai  Tetap pada perusahaan yang sama;
e. mantan pegawai;
f. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
1. peserta  perlombaan  dalam  segala bidang,  antara  lain  perlombaan olah raga, seni,  ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
2. peserta  rapat,  konferensi,  sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
3. peserta  atau  anggota  dalam  suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
4. peserta pendidikan dan pelatihan;
5. peserta kegiatan lainnya.

## Objek PPh Pasal 21
Penghasilan  yang  dipotong  PPh  Pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 adalah:
a. penghasilan  yang  diterima  atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa  Penghasilan  yang  Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur;
b. penghasilan  yang  diterima  atau diperoleh  penerima  pensiun  secara teratur  berupa  uang  pensiun  atau penghasilan sejenisnya;
c. penghasilan  berupa  uang  pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua,  atau  jaminan  hari  tua  yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu  2  (dua)  tahun  sejak  pegawai berhenti bekerja;
d. penghasilan  Pegawai  Tidak  Tetap atau  Tenaga  KerjaLepas,  berupa upah  harian,  upah  mingguan,  upah satuan,  upah  borongan  atau  upah yang dibayarkan secara bulanan;
e. imbalan  kepada  Bukan  Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi,  fee,  dan  imbalan  sejenisnya dengan  nama  dan  dalam  bentuk apapun  sebagai  imbalan  sehubungan jasa yang dilakukan;
f. imbalan  kepada  peserta  kegiatan, antara  lain  berupauang  saku,  uang representasi, uang rapat, honorarium,
hadiah  atau  penghargaan  dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
g. penghasilan  berupa  honorarium  atau imbalan  yang  bersifat  tidak  teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas  yang  tidak  merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
h. penghasilan  berupa  jasa  produksi, tantiem,  gratifikasi, bonus  atau imbalan  lain  yang  bersifat  tidak teratur  yang  diterima  atau  diperoleh mantan pegawai; atau
i. penghasilan  berupa  penarikan  dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai,  dari  dana  pensiun  yang pendiriannya  telah  disahkan  oleh Menteri  Keuangan.  Termasuk  pula penerimaan  dalam  bentuk  natura dan/atau  kenikmatan  lainnya  dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
1. Wajib  Pajak  yang  dikenakan Pajak    penghasilan  yang  bersifat final; atau
2. Wajib  Pajak  yang  dikenakan Pajak  Penghasilan  berdasarkan norma penghitungan khusus
( deemedprofit ).(didasarkan  pada harga  pasar  atas  barang  yang diberikan  atau  nilai  wajar  atas pemberian kenikmatan yang diberikan.) Penghasilan  sebagaimana  tersebut di  atas  yang  diterima  atau  diperoleh orang  pribadi  Subjek  Pajak  dalam negeri  merupakan  penghasilan  yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.  Sedangkan  apabila  diterima  atau diperoleh  orang  pribadi  Subjek  Pajak luar negeri merupakan penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26.

## Tarif  Pajak  Penghasilan  (PPh)  pasal 21
Tarif  Pajak  Penghasilan  (PPh) Pasal 21 Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkanPeraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER- 31/PJ/2009
tentang pedoman teknis tatacara pemotongan,  penyetoran  dan  pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan  pekerjaan,  jasa  dan  kegiatan orang pribadi. Peraturan tersebut merupakan  petunjuk  pelaksanaan  dari Menteri  Keuangan-252/PMK.03/2008, tentang  petunjuk  pemotongan  atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan,  jasa  dan  kegiatan  orang
pribadi. Untuk menghitung Pajak Penghasilan  Pasal  21,  terlebih  dahulu diketahui  dasar  pengenaan  pajaknya. Untuk  Wajib  Pajak  dalam  negeri  dan Badan Usaha Tetap, yang menjadi dasar pengenaan  pajakya  adalah  Penghasilan Kena  Pajak.  Pajak  penghasilan  bagi Wajib  Pajak  dihitung  dengan  cara mengalikan  Penghasilan  Kena  Pajak dengan  tarif pajak sesuai dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan
Pasal 17 didasarkan pada tarif Progresif ,  yaitu  tarif  yang  didasarkan pada  lapisan  Penghasilan  Kena  Pajak, yang  artinya  persentase  tarif  yang digunakan  semakin  besar  jika  jumlah yang  dikenakan  pajak  semakin  besar. Adapun  tarif  Pasal  17  Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu :
Tabel 1 : Daftar Tarif Pajak

## Penghasilan
Lapisan Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif I s.d Rp 50.000.000 5% II Di atas Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000 15% III Di atas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000 25% IV Di atas Rp 500.000.000 30%
Sumber  :  Undang-Undang  RI  No.  36

## Tahun 2008
Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak (PTKP)  untiuk  tahun  2018  sampai  saat
ini perhitungannya masih menggunakan peraturan  dari  Menteri  Keuangan  PMK : 101/PMK.010/2016, atau besaran Tarif PTKP tahun 2016 yaitu ;
Tabel 2 : Tarif Penghasilan Tidak
Kena Pajak (PTKP)
No Uraian PTKP Setahun (Rp) I Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi 54.000.000 II Tambahan untuk pegawai yang kawin 4.500.000 III Tambahan setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga 4.500.000 IV Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami 54.000.000
Sumber : Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/.010/2016

## METODE PENELITIAN

## Jenis Dan Sumber Data
Jenis  penelitian  yang  dilakukan adalah  studi  kasus,  penelitian  yang
dilakukan
terhadap suatu
perusahaan/instansi. Penelitian ini dilakukan terhadap objek tertentu disertai  dengan  pengumpulan  data
selama  periode  tertentu,  kemudian  data tersebut  dievaluasi  sehingga  dapat memberikan  kesimpulan  yang  cukup jelas atas objek yang diteliti.

## Sampel  Dan  Teknik  Pengambilan Sampel
Sampel  dan  teknik  pengambilan sampel dalam penelitian ini, yaitu : 1. Data  Primer, yaitu  data  yang diperoleh  langsung  oleh  penulis  dari objek penelitian dengan cara wawancara  dan  data  yang  diambil dari perusahaan seperti daftar penghasilan pegawai tetap dan perhitungan  Pajak  Penghasilan  Pasal 21.
2. Data  Sekunder,  yaitu  data  yang berasal dari sumber atau pengamatan lain. Contohnya : buku-buku literatur yang digunakan sebagai acuan, jurnal penelitian, Undang-Undang dan peraturan tentang Pajak Pengahasilan (PPh) Pasal 21, serta data pendukung lainnya.

## Metode Analisis
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini,  yaitu  Data  Kuantitatif yaitu  data  yang  disajikan  dalam  bentuk angka-angka  atau  bilangan  yang  dapat dihitung  dan  dapat  dibandingkan  dari
satu  data  dengan  data  yang  lainnya. Data-data tersebut berupa daftar penghasilan pegawai tetap dan perhitungan  Pajak  Penghasilan  (PPh)
Pasal 21.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data pada PT. X. Banyaknya  jumlah  pegawai  dan  lebih dari  satu  jenis  pegawai  yang  bekerja  di perusahaan  memunculkan  kompleksitas pelaksanaan  pemotongan  PPh  Pasal  21 yang  menarik  untuk  dikaji  lebih mendalam  khususnya  untuk  pegawai tetap.  Hal  yang  menarik  dalam  praktek penghitungan  PPh  Pasal  21  adalah adanya  kemungkinan  lebih  bayar  atau kurang bayar untuk penghitungan secara individual  atau  penghitungan  pajak yang  harus  dipotong  dari  tiap  pegawai atau orang pribadi penerima penghasilan  atas  pekerjaan,  jasa  dan kegiatan.  Dalam  penghitungan  pajak akhir  tahun,  pemberi  kerja  akan memperhitungkan kembali jumlah pajak yang  terlalu  besar  dipotong  kepada pegawai  atau  menambah  jumlah  yang harus  dipotong.  Kondisi  lebih  bayar atau  kurang  bayar  ini  pada  umumnya disebabkan  oleh  fluktuasi  besaran penghasilan teratur dan tambahan penghasilan tidak teratur di dalam tahun pajak. Perbedaan penafsiran atas
peraturan menyebabkan adanya perbedaan cara penghitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh pemberi kerja.

## Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  deskriptif,  yaitu  membahas masalah  dengan  cara  mengumpulkan, menguraikan, menghitung dan membandingkan  suatu  keadaan  serta menjelaskan  suatu  keadaan  sehingga dapat  ditarik  kesimpulan  yang  meliputi Perhitungan  Pajak  Penghasilan  (PPh) Pasal 21 pada pegawai tetap di PT. X di Surabaya.
HASIL

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Hasil Analisis
Saat  ini  PT.  X    memiliki  73 karyawan  dengan  mengklasifikasikan karyawan ke dalam dua kelompok, yaitu :  Pegawai  Tetap  dan  Pegawai  Tidak Tetap.  Untuk  pegawai  tidak  tetap perusahaan  memperkerjakan  mereka berdasarkan  sistem  kontrak,  dengan masa kontrak selama masa proyek. Untuk  menjaga  kerahasiaan  pegawai tetap  pada  PT.  X,  maka  nama  pegawai diberi  simbol  dalam  bentuk  huruf. Dalam  penelitian  ini  dibatasi  pada  PPh
Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap dan digunakan hanya 7 pegawai sebagai sampel. Selama tahun 2018 tidak terjadi kenaikan  gaji.  Untuk  menghitung  PPh Pasal  21  atas  penghasilan  Pegawai Tetap  pada  PT.  X  tahun  2018,  maka dapat  menggunakan  daftar  penghasilan sebagai berikut :
Tabel 3 : Daftar Penghasilan Pegawai Tetap PT X di Surabaya Tahun 2018
No  Nama Jenis Kelamin Status Penghasilan yang disetahunkan (Rp) 1 A L K/3 222.781.000 2 B P K/0 87.260.550 3 C L K/3 50.323.689 4 D L K/2 55.702.664 5 E L K/3 107.561.513 6 F L K/3 108.550.875 7 G L K/2 86.812.652
Sumber : PT X di Surabaya Tahun 2018
Berdasarkan  daftar  penghasilan pada tabel 3, maka dapat diperhitungkan PPh  pasal  21  per  bulan  untuk  pegawai tetap E sebagai berikut : Penghasilan setahun  = Rp.   107.561.531 Pengurang Penghasilan :
Biaya Jabatan = Rp. 5.378.076 PTKP Setahun Wajib Pajak Sendiri = Rp. 54.000.000
Tambahan Wajib Pajak Kawin = Rp. 4.500.000
Tambahan  Anak  (3  anak  x  Rp.
4.500.000) = Rp. 13.500.000
= Rp. 77.378.076
Penghasilan Kena Pajak
= Rp. 30.183.437
PPh 21 Terutang :
Lapisan I = 5% x Rp. 30.183.531
= Rp. 1.509.172
PPh Pasal 21 sebulan = Rp. 1.509.172 : 12   = Rp. 125.764

## Pembahasan
Perusahaan dalam hal ini PT. X di Surabaya mengimplementasikan perhiungan  PPh  Pasal  21  terhadap Penghasilan pegawai tetap sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan, namun  berdasarkan  hasil  penelitian, ditemukan  bahwa  terdapat  kesalahan dalam  penentuan  status  wajib  pajak. Kesalahan  tersebut  diakibatkan  karena kurangnya  ketelitian  dari  manajemen dalam memperbaharui status karyawannya,  setelah  di  wawancara dimana ada satu pegawai yang mempunyai  suami  /  istri  yang  bekerja sebagai  pegawai  tetap  dengan  status  3 anak/tanggungan, namun dalam perhitungan  PPh  21  terdaftar  sebagai pegawai dengan status 2 anak.
Perusahaan juga telah melakukan
kesalahan perhitungan terhadap
pegawai  yang  telah  mengundurkan  diri di  akhir  tahun,  sehingga  perhitungan PPh  21  nya  lebih  besar  daripada seharusnya.  Perusahaan  juga  tidak melakukan  pendataan  ulang  terhadap kasus  pegawai  dengan  status  2  anak, yang  mengakibatkan  adanya  tambahan tanggungan yang dimiliki oleh karyawan. Adapun perhitungan pegawai adalah sebagai berikut : Penghasilan setahun  = Rp. 86.812.652 Pengurang Penghasilan : Biaya Jabatan = Rp. 4.340.633 PTKP Setahun Wajib Pajak Sendiri  = Rp. 54.000.000 Tambahan Wajib Pajak Kawin = Rp. 4.500.000 Tambahan  Anak  (3  anak  x  Rp.
4.500.000) = Rp.   13.500.000 = Rp.   76.340.633 Penghasilan Kena Pajak = Rp.    10.472.019 PPh 21 Terutang : Lapisan I =  5%  x  Rp.  10.472.019 = Rp.     523.601 PPh Pasal 21 sebulan
= Rp. 523.601 : 12 = Rp. 43.633 Sedangkan  untuk  perhitungan  pegawai B adalah sebagai berikut :
Penghasilan setahun = Rp. 87.260.550
Pengurang Penghasilan : Biaya Jabatan  = Rp. 4.363.028 PTKP Setahun
Wajib Pajak Sendiri = Rp. 54.000.000 Tambahan Wajib Pajak Kawin =Rp. 4.500.000 =Rp. 62.363.028 Penghasilan Kena Pajak =Rp. 24.397.523 PPh 21 Terutang :
Lapisan I
=  5%  x  Rp.  24.397.523 =Rp.   1.219.876
PPh Pasal 21 sebulan = Rp. 1.219.523: 12 = Rp. 101.656
Dari  hasil  perhitungan  di  atas, terdapat  kesalahan  dalam  perhitungan pajak.  Perhitungan  PPh  Pasal  21 terhadap gaji pegawai tetap pada PT. X di  Surabaya  untuk  pegawai  G  dan pegawai B lebih tinggi dari perhitungan aturan  perpajakan,  sehingga  merugikan pegawai  yang  bersangkutan.  PT.  X  di Surabaya kurang teliti dalam memperhatikan  status  pagawainya.  Hal ini  dapat  dilihat  dari  table  perbadingan berikut :
Tabel 4 : Perbandingan Perhitungan
Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT. X di Surabaya No Nama Pegawa i Tetap Hasil Perhitunga n PT.X di Surabaya Hasil Perhitung an Penulis Kurang / Lebih Bayar (Rp) 1 A 16.588.623 16.588.62 3 - 2 B 1.274.414 1.219.876 54.538 3 C - - - 4 D - - - 5 E 1.509.172 1.509.172 - 6 F 1.556.167 1.556.167 - 7 G 748.601 523.601 225.000
Sumber : PT X di Surabaya Tahun 2018
Dari tabel di atas, dapat disimpulkan  bahwa  hasil  perhitungan PPh  Pasal  21  pada  PT.  X  di  Surabaya tahun  2018  lebih  tinggi  dari  aturan perpajakan.  Berdasarkan  hasil  analisa yang  dilakukan  oleh  penulis  dengan membandingkan  jumlah  PPh  Pasal  21 terutang yang seharusnya disetor dengan  yang  telah  disetor  perusahaan, maka perolehan kewajiban PPh Pasal 21 terurang  untuk  karyawan  B  dan  G. Penyebabnya yaitu karena bagian manajemen  perusahaan  tidak  secara berkala  melakukan  pendataan  ulang pada  karyawannya  dan  kurang  teliti dalam perhitungan perpajakannya,
sehingga  data  yang  digunakan  oleh perusahaan  dalam  perhitungan  PPh  21 adalah  data  dimana  karyawan  awal tahun  lalu  dan  pemahaman  terhadap peraturan perpajakan.
Jika  perusahaan  selama  tahun  pajak tidak  meminta  data  terbaru  dari  para karyawan,  maka  jumlah  Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari karyawan  tidak  sesuai  dengan  keadaan yang  sesungguhnya.  Dalam  hal  ini karyawan akan dirugikan, namun karena  PPh  pasal  21  terutang  yang seharusnya  dibayar  perusahaan  sebesar Rp 523.601,-untuk pegawai G.
Sehingga  terjadi  selisih  lebih  bayar yang mengakibatkan pegawai mengalami  kerugian  kas  sebesar  Rp 225.000,-.  Oleh  sebab  itu,  perusahaan secara  berkala  harus  mendata  ulang setiap  data  diri  dan  status  karyawan sehingga  jumlah  PPh  pasal  21  terutang yang  dibayarkan  perusahaan  sesuai dengan  data  yang  sebenarnya.
Sedangkan untuk pegawai B,
seharusnya yang dipotong oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 1.219.876,-  sehingga  terjadi  selisih bayar  sebesar  Rp.  54.538,-.  Hal  ini disebabkan  karena  perusahaan  kurang teliti  dalam  melakukan  perhitungan perpajakannya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan  pada  PT.  X  di  Surabaya  dan pembahasan  pada  bab  sebelumnya,
maka  kesimpulan  yang  dapat  di  ambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah : a. Perhitungan  Pajak  Penghasilan  Pasal 21  pada  PT.  X  di  Surabaya,  belum sepenuhnya  sesuai  dengan  peraturan perpajakan  yang  baru  yaitu  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2008 tentang Pajak Penghasilan.
b. Kurang  telitinya  PT.  X  di  Surabaya dalam  perhitungan  PPh  Pasal  21 terhadap karyawannya.
c. PT.  X  di  Surabaya  kurang  teliti dalam memperhatikan status pegawai untuk  perhitungan  PPh  Pasal    21 terhadap gaji pegawai tetap,

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraini Dian. 2013. Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan,  dan  Penytoran  Pajak Penghasilan  (PPh)  Pasal  21  atas
Karyawan  Tetap  (Studi  Kasus pada PT. Sarah Ratu Samudera)
Arifin Zainal. 2014. Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran  dan  Pelaporan  Pajak Penghasilan  Pasal  21  Pada  PT.
Bagus Perkasa Lumajang.
Baguna  Nabella  L.  2017. Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak
Penghasilan  Pasal  21  Pegawai Tetap  Pada  PT.  Bank  Rakyat Indonesia Kantor Manado. Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Tahun 2008. Perbandingan Susunan  Dalam  Satu  Naskah
Undang  –  Undang  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta  Peraturan  –  Peraturan Pelaksanaannya Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas. Mardiasmo,  2016. Perpajakan  Edisi Revisi  2016. CV.Andi  Offset. Yogyakarta
Republik  Indonesia.  Undang  –  Undang Nomor  36  Tahun  2008, tentang Pajak Penghasilan
Republik  Indonesia.  Peraturan  Direktur
Jendral Pajak Nomor PER-
31/PJ/2012 tentang pedoman teknis  tata  cara  pemotongan,
penyetoran  dan  pelaporan  Pajak Penghasilan  Pasal  21  dan/atau Pajak  Penghasilan  Pasal  26 sehubungan  dengan  pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi
Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang besarnya  biaya  jabatan  atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan  dari  penghasilan pegawai tetap atau pensiunan
Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri Keuangan No. 101/PMK/010/2016 tentang besarnya PTKP. Yousida Imawati. 2018. Analisis
Prosedur  dan  Perhitungan  Pajak Penghasilan  Pasal  21  atas  Gaji Karyawan  PT  Dafana  Surya
Medika di Kabupaten Banjar