## PENERAPAN PASAL 56 KUHAP TENTANG BANTUAN HUKUM DI TIAP TINGKAT PEMERIKSAAN TERSANGKA
(Studi Kasus Pada Penyidikan Polres Metro Tangerang Kota)
Dwi Saleha Imran Bukhari Razif dwisaleha07@gmail.com imranrazif@gmail.com

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang

## ABSTRAK
Bantuan  hukum  yang  berjudul  penerapan  pasal  56  KUHAP  tentang  bantuan  hukum  ditiap  tingkat pemeriksaan tersangka (studi kasus pada penyidikan Polres Metro  Tangerang  Kota).    Dengan  rumusan masalah  bagaimana  penerapan  pasal  56  KUHAP  tentang  bantuan  hukum  pada  tingkat  pemeriksaan  di Polres Metro Tangerang Kota serta  menganalisis  upaya  Polres  Metro  Tangerang  Kota  dalam  sosialisasi pasal  56  KUHAP  kepada  masyarakat  kurang  mampu.  pendekatan  metode  penelitian  dilakukan  secara normatif empiris dengan subjek  penelitian direskrimum Polres Metro  Tangerang  Kota  dan  ketua  Pusat Bantuan Hukum Peradi Tangerang, bantuan hukum  merupakan suatu hak yang harus diperoleh tersangka sebagai suatu implementasi  Negara  hukum untuk menjamin hak asasi   warga negaranya dalam mencapai suatu  keadilan  dan  bantuan  hukum  merupakan  hal  fundamental  yang  harus  di  dapatkan  oleh  tersangka melihat  banyak  nya  realitas  ketimpangan  hukum  bagi  seorang  tersangka  utnuk  mendapatkan  haknya. Bantuan  hukum  di  upayakan  secara  optimal  dibuktikan  dengan  adanya  penurunan  jumlah  jenis  tindak pidana pada periode tahun 2016 sampai 2018 yang terdiri dari 10 jenis tindak pidana, upaya Polres Metro Tangerang Kota dalam penerapan dan    sosialisasi nya dengan memberikan informasi kepada tersangka, keluarga  tersangka  dengan  cara  mengedukasi  pentingnya  bantuan  hukum  pada  tingkat  pemeriksaan tersangka serta upaya pemberian papan informasi  tentang hak tersangka yang wajib untuk mendapatkan bantuan  hukum  di  tingkat  kepolisian    sehingga  dalam  pelaksanaannya  bisa  berjalan  dengan  baik  untuk mencapai suatu keadilan.
Kata kunci: Bantuan Hukum, penerapan, Jenis tindak pidana.

## ABSTRACT
Legal aid entitled the application of article 56 of the Criminal Procedure Code on legal assistance at each level of examination of suspects (case study in the investigation of Tangerang City Police Resort). With the formulation of the problem of how the application of article 56 of the Criminal Procedure Code on legal assistance at the level of inspection in the Tangerang City Metro Police as well as analyzing the efforts of the Jakarta Metro City Police in the socialization of article 56 Criminal  Procedure  Code  to  underprivileged  people.  approach  to  the  research  method  is  carried  out empirically normatively with research subjects reskrimum Tangerang City Police Precinct and chairman of the Peradi Tangerang Legal Aid Center, legal aid is a right that must be obtained by the suspect as an implementation  of  the  rule  of  law  to  guarantee  the  rights  of  its  citizens  in  achieving  justice  and  legal assistance is a fundamental thing that must be obtained by the suspect seeing the many reality of legal inequality for a suspect to get his rights. Legal assistance is optimally sought as evidenced by a decrease in the number of types of criminal acts in the period 2016 to 2018 consisting of 10 types of criminal acts, the efforts of the Metro Tangerang City Police in its application and outreach by providing information to suspects, suspects' families by educating the importance legal assistance at the suspect's investigation level and efforts to provide information boards about the rights of suspects who are required to obtain legal assistance at the police level so that in its implementation it can go well to achieve justice.

## Keywords: Legal Aid, application, type of crime

## I. Pendahuluan
Di  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  selain mengatur  ketentuan  tentang  cara  proses  pidana  juga  mengatur  tentang  hak  dan kewajiban  seseorang  yang  terlibat  proses  pidana.  M.  Yahya  Harahap  berpendapat bahwa  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  telah  mengangkat  dan menempatkan seorang manusia dalam kedudukan yang bermartabat sebagai makhluk ciptaan  Tuhan  dalam  hal  ini  menempatkan  seorang  manusia  dalam  posisi  dan kedudukan yang harus diperlakukan dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan ( his entity and dignity as a human being) 1 .
Sistem  peradilan  pidana  menyatakan  bahwa  seorang  tersangka  harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat dan dinilai sebagai  subyek  bukan  sebagai  obyek  tindak  pidana. 2 Sistem  peradilan  pidana mempunyai  bagian  pada  tiap  tahapan  proses  pidana  diantaranya  pada  tahap  awal pemeriksaan tersangka (interogasi) pada tingkat penyidikan.
Pada  proses  tahapan  ini  sangat  penting  sekali  kita  gali,  mengingat  bahwa banyak  sekali  tindak pidana  yang  terjadi  salah satunya, peneliti meneliti  diwilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota dari kurun waktu tahun 2016 sampai awal 2019 yang  terdiri  dari  10  jenis  kejahatan  seperti  (pembunuhan,  penganiyaan,  pencurian kebakaran,  perjudian,  peras,  perkosaaan  dan  kenakalan  remaja)  yang  terjadi diwilayah Polres Metro Tangerang Kota.
Bantuan hukum merupakan titik awal dalam pemeriksaan yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai  dengan  kaedah  hukum  yang  berlaku, hal  ini  didasari  oleh  arti  pentingnya perlindungan  hukum  bagi  setiap  manusia  sebagai  subyek  hukum  guna  menjamin adanya penegakan hukum. 3
Bantuan  hukum  itu bersifat  membela  masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya miskin, agama,  dan  kelompok  orang  yang  dibelanya. Keberadaan  penasihat  hukum  dalam memberikan  bantuan  hukum  pada  tahap  penyidikan  diharapkan  proses  hukum menjadi adil bagi tersangka yang kurang  mampu  maupun  yang  tidak  memahami hukum.  Selain  itu untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk membela diri dengan didampingi pembelaan advokat yang profesional.
Dalam memberikan bantuan hukum pada tingkat penyidikan penasihat hukum mempunyai kedudukan yang penting dalam setiap sistem peradilan pidana, penasihat hukum  (advokat)  harus  dapat  bekerja  sama  dengan  aparat  penegak hukum lainnya
1 Handayani Febri, Bantuan Hukum Di Indonesia , (Yogyakarta:Kalimedia), 2016, hlm. iii
2 M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  Penyidikan  dan Penuntutan , Edisi Kedua, Cetakan Kesembilan, (Jakarta:Sinar Grafika), 2007, hlm.1-
3 Winarta Frans Hendra, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan,
(Jakarta:Elex Media Komputindo), 2000, hlm. 96
seperti  polisi,  jaksa,  dan  pengadilan  dalam  mencapai  tujuan,  yaitu  mencegah kejahatan,  mencegah  pengulangan  kejahatan  dan  merehabilitasi  pelaku  kejahatan serta  mengembalikan  mereka  ke  masyarakat.  Profesi  advokat  sebagai  bagian  dari bantuan  hukum  harus  dapat  menjalankan  perannya  dalam  membela  masyarakat kurang  mampu  dan  tidak  memahami  hukum  sama  sekali  yang  biasanya  menjadi obyek  penyiksaan,  perlakuan  dan  hukuman  tidak  adil,  tidak  manusiawi  dan merendahkan martabat manusia.
Pemberian bantuan hukum ditingkat penyidikan dalam hukum acara peradilan pidana di Indonesia diharapkan mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak hidup tersangka, khususnya yang berasal golongan lemah dan miskin dalam bentuk  bantuan  hukum  sejak  tahap  awal  pemeriksaan  terhadap  tersangka,  bantuan hukum  tidak  hanya  dimaknai  sebagai  hak  tersangka  sejak  tahap  penyidikan, melainkan  juga  sebagai  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  setiap  aparat  penegak hukum khususnya penyidik sebelum memulai pemeriksaan terhadap tersangka.
Perlindungan hak asasi tersangka sejak tahap penyidikan setidaknya diharapkan menjadi  salah  satu  faktor  yang  meminimalisasi  kemungkinan  terjadinya kesewenangan  oleh  aparat  penegak  hukum  maupun  kemungkinan  terjadinya penyimpangan  dalam  penerapan  prosedur  hukum  acara  pidana oleh karena nya pemeriksaan  pada  tingkat  penyidikan  merupakan  hal  yang  penting  untuk mendapatkan  keadilan  meminimalisir  pelanggaran  yang  dapat terjadi  pada  tiap tingkatan yang meliputi intimidasi pada saat penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sehingga aparat penegak hukum tetap berpegang pada pedoman perilaku aparat penegak hukum dan nilai Hak Asasi Manusia (HAM). 4
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  maka  dari  itu  penulis  akan meneliti Bagaimana proses penerapan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  (KUHAP)  tentang  bantuan  hukum  di  tiap  tingkat pemeriksaan tersangka (studi  kasus  pada  penyidikan  Polres  Metro  Tangerang  Kota  dan  Bagaimana upaya Polres  Metro  Tangerang  Kota  dalam  sosialisasi  pasal  56  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  kepada masyarakat yang kurang mampu.
Suatu  penelitian  yang  dilakukan  tentu  harus  mempunyai  tujuan  yang  akan diperoleh dari sebuah hasil penelitian, Untuk mengetahui  proses penerapan Pasal 56 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHAP)  tentang  bantuan  hukum  ditiap tingkat pemeriksaan tersangka (Studi Kasus pada penyidikan Polres Metro Tangerang Kota dan Untuk   mengetahui   upaya   Polres   Metro   Tangerang   Kota   dalam Penerapan sosialisasi Bantuan hukum yang terdapat di dalam pasal 56 kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHAP) kepada masyarakat.

## II. Metode Penelitian
Penelitian merupakan Suatu kegiatan ilmiah yang metedeologinya mengandung makna  yang  lebih  luas  menyangkut  prosedur  dan  cara  melakukan  verifikasi  yang
4 M. Yahya Harahap, Op. Cit, hlm. 11
diperlukan  untuk  memecahkan  atau  menjawab  masalah  penelitian,  oleh  karena  itu ketepatan  menggunakan  metode  dalam  penelitian  adalah  syarat  utama  dalam pengumpulan data, maka penulis mengadakan penelitian metode Jenis Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu menganalisis permasalahan menurut ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku sekarang dikaitkan dengan data empiris yaitu megambil data dilapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pasal 56 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHAP)  tentang  bantuan  hukum  ditingkat pemeriksaan penyidikan (studi kasus Polres Metro Tangerang Kota). 5
Dengan  Jenis  data  yang  dikumpulkan  data  primer  adalah  data  yang  diperoleh langsung  dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  yang  terkait  dengan penerapan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) Tentang bantuan hukum dan wawancara kepada penyidik di Polres Metro Tangerang Kota.
Dan Data sekunder adalah Data yang diperoleh dari literatur dan bahan hukum yang  relevan  dengan  permasalahan  dalam  penyusunan  skripsi.  Data  sekunder digunakan  untuk  melengkapi  data  primer  apabila  membutuhkan  sumber  data  dari literatur dan bahan hukum yang berlaku. Adapun bahan yang lain seperti bahan hokum primer, bahan hokum sekunder dan bahan hokum tersier.

## III. Hasil Penelitian dan Analisis
Penelitian  penulis      dilakukan  dipolres  Metro  Tangerang  Kota  pada  bulan November 2018, melalui Unit Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) penelitian awal yang  di  lakukan  penulis  bertemu  dengan  salah  satu  sumber  Operasional  Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) yaitu Bapak Inspektur Polisi Satu Budi Haryono beliau adalah salah satu penyidik Polres Metro Tangerang Kota.
Mulai dari sini penulis melakukan penelitian, di Operasional Reskrimum Polres Metro  Tangerang  Kota,  penulis  mendapatkan  informasi  awal  untuk  melakukan penelitian  dari  mulai  kelengkapan  pengecekan  surat  izin  penelitian,  serta mendapatkan arahan untuk melakukan penelitian dan mendapatkan dokumentasi data akhir jenis Tindak pidana.
Untuk selanjutnya diarahkan untuk menghadap Kepala Unit Reserse Kriminal Umum  (Reskrimum)  Polres  Metro  Tangerang  Kota  yaitu  Bapak  Sugiatno  untuk meminta izin penelitian serta memaparkan tujuan penelitian untuk bahan skripsi dan selanjutnya diarahkan kepada Bapak Nur Ustad selaku  kepala  Sub  Bagian  Reserse Kriminal  Umum  (Reksrimum)  Polres Metro Tangerang Kota.
Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Sub  Bagian  Reserse  Kriminal  Umum (Reskrimum)  Polres  Metro  Tangerang  Kota.  Penulis  mendapatkan  informasi mengenai penerapan bantuan hukum yang dilakukan oleh Unit Reskrimum dalam hal ini Bapak Nur Ustad mengatakan bahwa penerapan bantuan hukum yang dilakukan oleh penyidik unit Reserse Kriminal Umum (reskrimum) ini sudah dilakukan secara optimal.
5 https://kbbi.web.id/empiris.html diakses pada tanggal 18 Mei 2019 pukul 20.30 wib.
Namun  dalam  perjalananya  Kepolisian  Polres  Metro  Tangerang  Kota  unit Reserse Kriminal Umum mempunyai kendala salah satunya yaitu terdapat kesulitan mencari  penasehat  hukum  (Advokat)  yang  dalam  hal  ini  tidak  semua  penasehat hukum yang penyidik hubungi siap untuk mendampingi calon tersangka yang sedang di tangani, dan ada juga calon tersangka yang tidak mau mendapatkan bantuan hukum sama sekali, bukan berarti calon tersangka ini tidak mengerti atau buta  hukum, akan tetapi  ada  juga  si  calon  tersangka  yang  takut  ketika  mendapatkan  bantuan  hukum maka hukumannya akan ditambah dan diketahui tindakpidana yang sebenarnya.
Penyidik  pun  sangat  menyadari  hal  itu  dan  selalu  berusaha  memberikan pelayanan  yang  terbaik  kepada  tersangka  karena  dalam  hal  ini  tersangka  juga mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  dan  penyidik  selalu memfasilitasi memberikan yang terbaik bagi tersangka dengan memberikan bantuan hukum melalui penasehat hukum   selama si tersangka bersedia untuk dibantu dalam penangannnya.
Selain itu pula Bapak Nur Ustad juga memperkenalkan perihal proses tahapan pemeriksaan penyidikan yang dilakukan melalui adanya laporan polisi, surat perintah tugas, tugas surat penangkapan terhadap tersangka, surat perintah penyidikan, surat pemberitahuan  dimulainya  penyidikan,  dan  diajak  langsung  untuk  melihat  proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka, gelar perkara kasus tindak pidana, surat penunjukan penasehat hukum dan lain sebagainya.
Hasil Wawancara Dengan salah satu Tersangka, Setelah proses Berita Acara Pemeriksaan  (BAP)  tersangka,  dilakukan  penulis  diberikan  kesempatan  untuk bertanya  kepada  salah  satu  tersangka  yang  kala  itu  mengenai  kasus  tindak  pidana merk.
Salah  satu  tersangka  yang  berhasil  di  wawancarai  setelah  dilakukannnya Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  sebut  saja  tersangka  dengan  inisial  “A”,  “A” menjelaskan  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  perihal  tindak  pidana  merk  karena suruhan dari bos  konveksi,  tersangka juga mengatakan bahwa hanya  menjadi  kurir dari  barang  merk  illegal  yang  distribusikan,  bahkan  tersangka  tidak  mengetahui bahwa barang yang distribusikan merupakan merk plagiat terkenal.
Tersangka hanya menjadi kurir suruhan dari perusahaan konveksi  dan  awal tersangka  bekerja  dikonveksi  diajak    oleh  teman  yang  memproduksi  barang  itu, tersangka  mengatakan  kerjaannya  hanya  sebagai  kurir  bukan  produksi,  sebenarnya tersangka juga sempat bertanya kepada teman nya yang membuat merk itu dan kata teman nya pun berkata “ kerjaan Lo hanya kurir nggak usah nanya merk produksi yang  penting  dapat  uang  untuk  kehidupan  sehari-hari”  dan  tersangka  kaget  ketika pada malam  itu ada polisi  yang beroperasi  dan menangkap yang sedang bekerja di garmen,  dan  disini  tersangka  mulai  menyadari  bahwa  barang  yang  selama  ini tersangka   bawa adalah barang yang produksi merk illegal.
Hasil wawancara dengan Ketua Pusat Bantuan Hukum PERADI Tangerang. Untuk memperkuat hasil penelitian yang dilakukan penulis pun mewawancarai salah satu narasumber Advokat yang dalam hal ini di sampaikan oleh Ketua Pusat Bantuan
Hukum PERADI Tangerang yaitu Bapak Riza Hasbi, dalam wawancara yang penulis lakukan  Bapak  Riza  Hasbi  mengatakan  bahwa  pemberian  bantuan  hukum  kepada tersangka  harus  dilakukan  atau  diberikan  sebagai  kewajiban  serta  pemenuhan  hak tersangka.
Walaupun  dalam  hal  ini  Pusat  Bantuan  Hukum  PERADI  tidak  atau  belum bekerjasama dengan pihak kepolisian akan tetapi jika dimintakan untuk  membantu pendampingan bantuan hukum maka Pusat Bantuan Hukum PERADI Tangerang siap untuk membantu karena seperti kita tahu bahwa bantuan hukum wajib diberikan oleh advokat dan sangat jelas ketika advokat disumpah.
Dalam hal ini pun kewajiban ini tertuang di dalam undang- undang Advokat No  18  tahun  2003,  Peraturan  Pemerintah  No  83  tahun  2008  tentang  tata  cara pemberian  bantuan  hukum  peraturan  peradi  No  1  Tahun  2010  tentang  petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
Untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  diposbakum  Pengadilan  Negeri Tangerang ini dalam hal teknis pelaksanaan secara prosedural Bantuan Hukum sangat mudah      dilakukan  cukup  datang  keposbakum  Pengadilan  Negeri  Tangerang  dan khusus Pusat Bantuan Hukum Peradi Tangerang pasti akan menerima kasus tersebut tanpa melihat status dan kedudukan orang tersebut dan jika terjadi penangkapan pada orang  miskin  maka  posbakum  Pengadilan  Negeri  Tangerang  akan  membantu masyarakat pencari keadilan.
Untuk  posbakum  Pengadilan  Negeri  Tangerang  sendiri  dalam  menangani perkara pada semua tingkatan pidana dari penyidikan, persidangan tingkat I,II,dan Ke III Kasasi atau Peninjauan Kembali (PK) dan untuk kasus perdata juga pada semua tingkatan.
Merujuk  kepada  Pasal  56  KUHAP  menurut  nya  sangat  jelas  bahwa  wajib seorang tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dan dalam hal ini yang terdapat dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) bukan pembatasan tetapi kewajiban pihak kepolisian, jaksa, dan hakim jika ancaman sebagaimana pasal tersebut  maka  orang  yang  disangkakan  atau  terdakwa  wajib  didampingi  oleh Penasehat Hukum atau Advokat baik karena dia mampu ataupun tidak mampu.
Ketua  Pusat  Bantuan  Hukum  Peradi  Pengadilan  Negeri  Tangerang mengatakan bahwa   Bantuan hukum yang diberikan dalam penerapannya belum ideal karena  belum  menyebarnya  informasi  bantuan  hukum  dan  gerakan  Probono dimasyarakat dan karena masyarakat kurang untuk mendapatakan informasi tersebut.
Pembahasan  penerapan  56  kuhap  tentang  bantuan  hukum  ditingkat penyidikan  polres  metro  tangerang  kota,  bantuan  hukum  pada  tingkat  pemeriksaan penyidikan  unit  reskrimum  sub  II  polres  metro  tangerang  kota.  Sesuai  peraturan dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  sangat  erat  kaitannya  dengan  kepolisian dari  mulai  tahap  penyidikan,  penyelidikan,  tingkat  kejaksaan  sampai  dengan peradilan  yang  di  jalankan  di  pengadilan.  Tingkat  kepolisian  yang  merupakan pintu  Pertama  dalam  rangkaian  sistem  peradilan  pidana,  yang  mempunyai  peran penting dalam rangkaian penegakan hukum pidana di Indonesia.
Peran  penegakan  hukum  tidak  terlepas  dari  ranah      kepolisian.  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  merupakan  aparat  penegak  hukum  yang  berinteraksi secara intensif dengan anggota masyarakat.
Di lain sisi berita yang beredar dimasyarakat bahwa penegakan hukum  yang dilakukan  oleh  kepolisian  masih  tebang  pilih.  Hal  ini pun yang sering di jumpai dalam hal penegakan hukum, seharusnya sebagai penegak hukum anggota Polri harus menjalankan tugasnya sebagai    penegak    hukum    yang    memberikan    pelayanan kepada masyarakat.
Membangun penegakan hukum yang adil, bersih, dan bermanfaat bagi seluruh elemen  masyarakat  juga  harus  dimulai  dari  aparat  penegak  hukum  Polri  yang profesional, netral, bersih, baik, dan mandiri.
Tugas pokok Polri sebagai garda terdepan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat  sekaligus sebagai  pengayom,  pelindung, dan pelayan masyarakat. Polri memiliki peran sentral untuk senantiasa bersentuhan dengan masyarakat, dalam hal ini upaya seorang Penyidik memegang peran penting dalam membangun kesan positif Polri di masyarakat.
Untuk  itu  Kepiawaian  penyidik  dalam  menangani  sebuah  perkara  pidana, penguasaan  lapangan  yang  baik,  penguasaan  peraturan  perundang-undangan  yang baik,  menemukan  barang  bukti  yang  nyata  sebuah  perkara  pidana  yang  sedang ditangani,  hingga  menyerahkan seluruh berkas perkara dan tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) merupakan tugas besar dan membutuhkan pedoman.
Salah  satu  kewajiban  penyidik  yaitu  memberikan  bantuan  hukum  kepada tersangka dalam hal  ini jelas  terdapat dalam     Peraturan KAPOLRI  No  14  Tahun 2012  pasal  54  ayat  2  huruf   F,  dan  dalam proses penerapannya  pun  diperkuat lagi dengan   adanya   Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang bantuan hukum.
Untuk  memperkuat  peraturan  tersebut  dilakukannya  suatu penelitian yang berkaitan  dengan  penerapan  pasal  56  KUHAP  di  Unit  Reskrimum  Polres  Metro Tangerang  Kota,  tentang  bantuan  hukum  yang  diberikan  oleh  penyidik  kepada tersangka  pada  tingkat  pemeriksaan  penyidikan,      dalam  tingkat  pemeriksaan penyidikan,  penyidik  menekankan  kepada  prinsip  penegakan  hukum  yang  adil dibuktikan pada saat proses dilakukannya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka yang dilakukan di Polres Metro Tangerang Kota.
Penerapan  pasal  56  KUHAP  di  Unit  Reskrimum  Polres  Metro  Tangerang Kota,  pada  dasarnya  merupakan  hak  tersangka  yang  harus  dipenuhi  sebagai  suatu kewajiban bantuan hukum untuk memperoleh suatu keadilan melalui pendampingan hukum  sampai perkaranya diproses di pengadilan. Selain itu bukan hanya pasal 56 KUHAP yang memperkuat tentang pemberian bantuan hukum tetapi di dalam pasal 114 KUHAP juga menguatkan untuk tersangka mendapatkan bantuan hukum.
Dalam tingkat penyidikan proses pemberian bantuan hukum yang dilakukan Polres  Metro  Tangerang  Kota  dari  tingkat  penyidikan  di  awali  dengan  adanya Pemeriksaan  Tersangka,  dalam  hal  ini  Penyidik  memiliki  tugas  wajib memberitahukan  kepada  tersangka  mengenai hak menerima bantuan hukum sesuai
dengan Pasal 114 KUHAP,dan penyidik pun bertanya kepada tersangka apakah sudah mempunyai penasehat    hukum    sendiri    atau    belum    sehingga    dalam    hal ini memudahkan untu, mendaptakm keterangan tersangka untuk   dibantu mendapatkan hak nya melalui bantuan hukum.
Tersangka  yang  menerima  bantuan  hukum  harus  memiliki surat keterangan miskin  yang  diperolehnya  dari  Kantor  Kelurahan/  Kecamatan  setempat  sebelum memperoleh    bantuan  hukum,  tersangka  yang  ingin  diberi  bantuan  hukum  harus memiliki  syarat  diantaranya,  mengajukan  permohonan  secara  tertulis  untuk mendapatkan  bantuan  hukum      yang  berisi  identitas  pemohon  dan  uraian  singkat mengenai  pokok  persoalan  yang  dimohonkan  dan  menyerahkan  dokumen  yang berkenaan dengan perkara,  melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa untuk mendapatkan bantuan hukum apabila pemohon tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis maka permohonan dapat diajukan secara lisan.
Setelah pemohon melengkapi surat tersebut selanjutnya penyediaan bantuan hukum yang dilakukan Penyidik Polres Metro Tangerang Kota menyediakan bantuan hukum  yang  sebelumnya  penyidik  belum  bekerjasama  dengan  advokat  atau organisasi  bantuan  hukum  tetapi dalam hal ini penyidik menyadari bahwa tersangka harus mendapatkan hak nya untuk mendapatkan bantuan hukum maka penyidik pun akan membantu secara optimal dengan meyediakan penasehat hukum bagi tersangka.
Selanjutnya  penasehat  hukum  melakukan  komunikasi  dengan  tersangka tentang  kasus  yang  ia  hadapi  kepada  penasehat  hukum  untuk  mendapatkan  suatu keadilan hukum dan selanjutnya penasehat hukum melakukan Pendampingan hukum kepada tersangka   karena bantuan hukum merupakan suatu hak maka   oleh undang- undang  diwajibkan  untuk  didampingi  oleh  penasehat  hukum.  Ketentuan  yang mengatur tersangka atau terdakwa yang wajib    didampingi oleh penasihat hukum ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang selengkapnya berbunyi :  (1)Dalam  hal  tersangka  atau  terdakwa  disangka  atau  didakwa  melakukan  tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau  lebih  yang  tidak  mempunyai  penasehat  hukum  sendiri,  pejabat  yang bersangkutan  pada  semua  tingkat  pemeriksaan  dalam  proses  peradilan  wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. (2)Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk  bertindak  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  memberikan  bantuannya dengan  cuma-cuma  apabila  ditarik  kesimpulan  dari  ketentuan    yang  mengatur tersangka   yang   wajib   didampingi   penasihat   hukum, diartikan   bahwa,   seorang tersangka atau  terdakwa  yang  wajib didampingi  penasihat  hukum  adalah tersangka yang di ancam  dengan pidana mati,  di  ancam dengan pidana lima belas  tahun atau lebih dan tersangka dengan kategori   tidak mampu dan diancam dengan pidana lima tahun  atau  lebih.  Yang  dalam  hal  ini  penyidik  menawarkan  bantuan  hukum  serta menyediakan bantuan hukum serta Pemberi bantuan hukum melakukan komunikasi dengan tersangka dan Tersangka didampingi dengan bantuan hukum.
Penyidik berkeyakinan ketika penegakan hukum dilakukan secara adil maka
hukum  dapat  ditegakan  dengan  baik  dan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  hukum akan jauh lebih baik. Dalam tingkat pemeriksaan tersangka merupakan gerbang awal tersangka  untuk  mendapatkan  keterangan  akan  status  dugaan  yang  dia  dapatkan ketika awal   terjadinya penangkapan   dengan   dugaan   melakukan   tindak pidana. dan  apabila  pada tahap  pemeriksaan  tersangka dilakukan dengan baik  maka  akan terwujudnya  penegakan hukum yang  baik pula.
Bantuan hukum merupakan    media  yang bisa digunakan oleh semua orang untuk  menuntut  haknya  atas  adanya  perbuatan  yang  tidak  sesuai  dengan  kaedah hukum yang berlaku. Selain itu, dalam hal tersangka atau terdakwa yang    disangka atau  didakwa melakukan tindak pidana diancam  dengan pidana  mati  atau  ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.
Penyidik  menyatakan  bantuan  hukum  harus  di  dapatkan  pada  tingkat pemeriksaan  dan      dalam  proses  peradilan  wajib  menunjuk  penasihat  hukum  bagi mereka  dan  setiap  penasihat  hukum  yang  ditunjuk  untuk  bertindak  memberikan bantuan hukumnya.
Menurut    Soerjono    Soekanto    penegakan    hukum    harus    dilakukan  pada tingkat  penyidikan  melalui  bantuan  hukum,  hal  ini  sangat  vital sekali mengingat pentingnya penerapan bantuan hukum  sebagai  gerbang utama dengan tujuan untuk mencapai suatu keadilan, efektifitas bantuan hukum menurut soerjono soekanto dapat efektif apabila    Faktor hukumnya sendiri dijalankan dengan baik ketika sudah ada peraturannya maka  wajib  seluruh  elemen  yang  ada  dalam  undang-undang  seperti aparat  penegak  hukum        yang  menjalankan  dengan  baik  sehingga  terwujudnya penegakan hukum yang efektif sehingga tersangka bisa mendapatkan  haknya sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.
Faktor    lain        yang    mempengaruhi    efektivitas    penegakan    hukum  yaitu sarana    dan  fasilitas  ,dimana  dengan  adanya  dukungan  sarana  atau  fasilitas  yang memadai,maka dengan  mudah penegakan  hukum berlangsung dengan  baik,  karena dengan  dioptimalisasikan  nya  sumberdaya  manusia      yang  mumpuni  serta mempunyai  karakter  yang baik  dan  terampil,  maka  dengan  mudah  penegakan hukum  dapat mencapai tujuannya, selain itu faktor terpenting ialah   tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dalam hal ini penegak hukum    yang mempunyai kualitas yang  mampu  melayani  dan  mengayomi  masyarakat  sesuai      dengan      tugas      dan bidangnya   masing-masing,   dan   faktor selanjutnya ialah sarana informasi bantuan hukum  yang  harus  digalakan  secara  massif  dan  berkesinambungan  pada  tiap  sub bagian kantor kepolisian   dalam   hal   ini   Reserse   Kriminal   Umum   Polres   Metro Tangerang   Kota   sehingga   masyarakat   mendapatkan   edukasi   dan sosialisasi bantuan hukum yang disediakan oleh pihak kepolisian. 6
Hal ini pun dipertegas kembali bahwa dalam hal seorang disangka melakukan
6 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan hukum, (Jakarta :Rajawali Pers), 1983, hlm. 8.
suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan  kepadanya  tentang  haknya  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum atau  bahwa  ia  dalam  perkaranya  itu  wajib  didampingi  oleh  penasihat  hukum sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP bahwa kemudian faktor -faktor yang telah  di  ungkapkan  oleh  soerjono  soekanto  dapat  dierapkan  dengan  baik  sehingga terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan.
Salah  satu  Penyidik  Polres  Metro  Tangerang  Kota  pun  nengatakan  bahwa dalam Pasal 56 ayat 1 KUHAP dalam kata “wajib” merupakan  sesuatu  yang harus dijalankan  oleh  seluruh  pejabat  kepolisian  pada  semua  tingkatan  pemeriksaan  dan secara  optimal  diupayakan  dan  di  jalankan  oleh  para  aparat  penegak  hukum, Terkhusus Reskrimum Polres Metro Tangerang Kota.
Agar  para  tersangka  maupun  terdakwa  bisa  optimal  untuk  mendapatkan haknya  yaitu  mendaptkan  pemberian  bantuan  hukum dari penasehat hukum,yang dalam hal ini sebenarnya kepolisian belum bekerjasama dengan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) ataupun penasehat  hukum  lain,  hal ini pun  yang menjadi  kesulitan tersendiri bagi penyidik tetapi karena mengingat tugas  dan kewajiban penyidik untuk memberikan  bantuan  hukum  bagi  tersangka  maka  penyidik  berusaha  untuk memberikan  pelayanan  yang  baik  dan  mencari  penasehat  hukum  yang  siap  untuk mendampingi tersangka dalam proses tahap tingkat pemeriksaan tersangka.
Dan  apabila  tersangka  tidak  mau  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  yang diberikan oleh penyidik maka dari pihak penyidik pun menyediakan  surat  penolakan untuk  mendapatkan  bantuan  hukum, dan penyidik pun mempersilahkan tersangka untuk memilih sendiri penasehat hukum nya untuk mendampinginya dalam tiap tahap proses  pemeriksaan  agar  hak  tersangka  dalam  hal  ini  bisa  terpenuhi  sehingga terwujudnya  sistem  penegakan  hukum  yang  adil.  Hak  tersangka  merupakan  hak konstitusional  sehingga  sebelum  dilakukan  pemeriksaan  pun  si  tersangka  harus mempunyai  penyadaran  hak  seperti,  hak  untuk  tetap  diam,  hak  untuk  mengetahui bahwa setiap pernyataan akan dijadikan sebagai  bukti, hak untuk di  dampingi oleh penasehat  hukum  dan  negara  menyediakan  penasehat  hukum  apabila  tersangka memintanya.
Sehingga  sudah  seyogyanya  penerapan  bantuan  hukum  harus di  terapkan secara  optimal  oleh  para  penyidik  agar  terwujudnya  penegakan  hukum  yang professional  sehingga  hak  tersangka  pun  bisa  di  dapatkan  dengan  baik  sehingga terwujudnya suatu keadilan.
Upaya  polres  metro  tangerang  kota  dalam sosialisasi pasal 56 kuhap kepada masyarakat  kurang  mampu.  Bantuan  hukum  merupakan  hal  yang  sangat  esensial dalam  menciptakan  kehidupan  yang  adil  serta  melindungi  hak  asasi  manusia.  Kita tahu  bahwa  bantuan  hukum  yang  diberikan  bertujuan  untuk  melindungi  hak-hak masyarakat  dalam  hal  tersangkut  masalah  hukum  dengan  tujuan  menghindari  dari segala  macam  tindakan-tindakan  yang  dapat  membahayakannya  atau  tindakan sewenang-wenang  aparat  penegak  hukum.  Keberadaan  penasihat  hukum  dalam memberikan  bantuan  hukum  pada  tahap  penyidikan  diharapkan  proses  hukum
menjadi  adil  bagi  tersangka  yang  kurang  mampu  maupun  yang  tidak  memahami hukum. Selain itu untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin  untuk membela  diri  dengan  didampingi  pembelaan  advokat  yang  profesional.  Dalam memberikan bantuan hukum pada tingkat penyidikan penasihat hukum mempunyai kedudukan yang penting dalam  setiap  sistem  peradilan  pidana.  Penasihat  hukum (advokat) harus dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum Implementasi hak tersangka  untuk memperoleh bantuan hukum pada tingkat penyidikan  dapat dilihat dari  sistem  hukum  itu  sendiri.  Tata  cara  pemberian  bantuan  hukum  terhadap tersangka dapat dilihat dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 KUHAP.
Berdasarkan hasil penelitian  di  lapangan,  penyidik  selalu  menawarkan  hak tersangka untuk di dampingi penasihat hukum, tetapi ada saja yang tersangka tidak menggunakan  haknya  tersebut,  sehingga  penyidik  membuat berita  acara   yang ditandatangani  tersangka  dengan  menunjukkan alasan tersangka tidak di dampingi penasihat hukum.
Upaya  Polres  Metro  Tangerang  Kota    dalam  sosialisasi  kepada masyarakat mengenai  bantuan  hukum  dengan  cara  memberikan  informasi  kepada  tersangka, keluarga  tersangka,  ataupun  masyarakat  dengan  cara  mengedukasi  dengan menekankan  bahwa  bantuan  hukum  itu  wajib  diberikan  kepada  seseorang    selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini”. Berdasarkan Pasal tersebut    dapat diambil kesimpulan bahwa  untuk  membela  hak-haknya,  tersangka  berhak untuk  didampingi  seorang atau  lebih  penasihat  hukum  pada  setiap tingkat pemeriksaan. 7
Sehingga  bantuan  hukum  pada  tingkat  pemeriksaan  merupakan  suatu  yang fundamental yang harus didapatkan oleh tersangka terkhusus masyarakat yang tidak mampu  sehingga  dalam  hal  ini  pun  bisa  menghindarkan  stigma  negatif  terhadap penyidik dalam melaksanakan  tugas nya,  agar  terwujudnya  penegakan hukum  yang adil dan diharapkan masyarkat lebih cerdas lagi ketika sudah mendapatkan edukasi informasi  yang  diberikan  penyidik  kepada  keluarga        tersangka        ataupun masyarakat yang berkaitan dan masyarakat  pun  diharapkan  bisa  berbagi  informasi akan  pentingnya  bantuan  hukum    yang  diberikan  penyidik  kepada  seorang tersangka sehingga tersangka tidak kehilangan hak nya untuk mendapatkan bantuan hukum.

## IV. Penutup
1. Kesimpulan
a. Bantuan  hukum  merupakan  hak  fundamental  yang  harus  ditegakan  guna menciptakan  kehidupan  yang  adil  serta  melindungi  hak  asasi  manusia, karena  bantuan  hukum  bertujuan  untuk  melindungi  hak-hak  masyarakat dalam  hal  tersangkut  masalah  hukum      menghindari  dari  segala  macam
7 Zulaidi, Manfaat Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Tersangka/ Terdakwa dalam Usaha Mencari Keadilan, (Bandung :PT. Refika Aditama,) , 2010, hlm. 91
tindakan-tindakan  yang dapat membahayakannya  atau tindakan sewenang- wenang  aparat  penegak  hukum.Bantuan  hukum  pada  tingkat  pemeriksaan tersangka  pun  yang  dilakukan  oleh  Polres  Metro  Tangerang  Kota  di upayakan secara maksimal dengan dibuktikannya penerapan Bantuan hukum yang dilakukan oleh Polres Metro Tangerang Kota kepada tersangka hal ini bisa  terlihat  pada  periode  tahun  2018  sebanyak  52  kali,  dengan  10  jenis tindak pidana pada Unit Reskrimum Polres Metro Tangerang Kota. Bantuan hukum merupakan suatu yang harus diberikan kepada tersangka secara utuh agar  seorang  tersangka  bisa  mendpatkan  hak  nya  sesuai  dengan  peraturan yang  telah  ditetapkan  sehingga  terwujudnya  penegakan  hukum  yang menciptakan kehidupan masyakarat yang seadil-adilnya.
b. Upaya  Polres  Metro  Tangerang  Kota dalam  sosialisasi  kepada  masyarakat mengenai  bantuan  hukum  dengan  cara  memberikan  informasi  kepada tersangka,  keluarga  tersangka,  ataupun  masyarakat  dengan  cara mengedukasi  dengan  menekankan  bahwa  bantuan  hukum  itu  wajib diberikan  kepada  seseorang  selama  dalam  waktu  dan  pada  setiap  tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini”. Berdasarkan Pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk membela hak-haknya, tersangka berhak untuk didampingi seorang atau lebih penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.
2. Saran
a. Kepada  Polres  Metro  Tangerang  Kota      hendaknya  dapat  melakukan penyuluhan  atau  sosialisasi  mengenai  bantuan  hukum  semakin  sering diadakan,  agar  masyarakat  mengetahui  pentingnya  kedudukan  bantuan hukum  dalam  menjamin  hak  tersangka  pada  setiap  proses  pemeriksaan tersangka  serta  melakukan  kerjasama  sosialisasi      kepada  pemerintah setempat, lembaga bantuan hukum, dan Penasehat hukum terkait pentingnya bantuan  hukum  bagi  tersangka  sehingga  pelaksanaan  bantuan  hukum  bisa lebih  efektif      dan  terwujudnya  penegakan  hukum  yang  diharapkan  bisa mencapai suatu keadilan.
b. Adanya sosialisasi papan informasi tentang hak tersangka yang wajib untuk mendapatkan bantuan hukum pada tiap tingkat pemeriksaan agar informasi tersebut  bisa  menjadi  stimulus  bagi  orang  yang  membaca  terkhusus masyarakat  kota  Tangerang  dengan  tujuan  agar  pada  tahap  pawal pemeriksaan hak tersangka bisa terpenuhi dengan baik sehingga terwujudnya penegakan hukum yang adil.

## Daftar Pustaka
Ausaid,  YLBHI,  PSHK,  IALDF, Panduan  Bantuan  Hukum  di  Indonesia,  ( Jakarta: Sentralisme Production), 2007.
Effendi Tolib, Praktik Peradilan Pidana , (Malang: Setara Press), 2016.
Fauzan    Ahmad, Undang-Undang    Lengkap    Tentang    Penegakan    Hukum Advokat, Hakim,  Jaksa  Dan  Polisi,  ( Jakarta:  PT  Citra  Aliya Bakti), 2004.
Frans  Hendra  Winarta, Bantuan  Hukum  di  Indonesia ,  (PT  Elex  Media Komputindo: Jakarta), 2011.
Fuady, Munir, Hak Asasi Tersangka Pidana, ( Jakarta: Kencana), 2015.
Handayani Febri, Bantuan Hukum Di Indonesia , (Yogyakarta: Kalimedia),2016.
Harahap  Yahya, Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP, ( Jakarta: Sinar Grafika), 2012.
Harahap   Yahya, Pembahasan   Permasalahan   dan   Penerapan   KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan ,( Jakarta: Sinar Grafika), 2014.
Hartono, Penyidikan  dan     Penegakan  Hukum  Pidana ,  (Jakarta:  Sinar Grafika), 2010.
Hatta  Moh, Beberapa  Masalah  Penegakan  Hukum  Pidana  Umum  Dan Pidana Khusus , (Yogyakarta: Liberty), 2009.
Kaligis,O.C, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka,  Terdakwa, dan Terpidana , (Alumni:Bandung), 2006.
Khoirin  Nur, Peran  Dan  Fungsi  Advokat  Dan  Lembaga  Bantuan  Hukum Di Indonesia , (Jakarta: Multimedia Grafika), 2015.
Marpaung   Leden, Asas-teori-praktik   Hukum   Pidana ,   (Jakarta:   Sinar Grafika), 2005.
Marpaung  Leden, Proses  Penanganan  Perkara  Pidana  (Penyidikan  Dan Penyelidikan),
( Jakarta: Sinar Grafika), 2014.
Mukianto Jandi, Prinsip Dan Praktik Bantuan Hukum Di Indonesia , (Depok: Kencana),
2017.
Mulyadi  Lilik, Hukum  Acara  Pidana  Indonesia,  ( Bandung:  PT  Citra Aditya Bakti), 2012.
Nawawi  arief  Barda, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  kebijakan  hukum  pidana  dalam penanggulangan kejahatan,  ( Jakarta:Prenadamedia Group),2018.
Purnama Adi, Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan
Rukmini  Mien, Perlindungan HAM Melalui  Asas  Praduga  Tak  Bersalah  Dan  Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum ,  (Bandung:PT. Alumni), 2017.
Setiadi  Edi, Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  Dan  Sistem   Penegakan Hukum Di Indonesia,  ( Jakarta: Prenadamedia Group), 2017.
Sofyan Lubis, M, Prinsip “Miranda Rule” Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan: Jangan
Sampai Anda Menjadi Korban Peradilan , (Penerbit Pustaka Yustisia:Yogyakarta), 2010.
Suroso Imam, Hukum Acara Pidana Karaktersitik Penghentian Penyidikan Dan Implikasi Hukumnya , (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo), 2016.
Syahrin Alfi, Beberapa Masalah Hukum , (Jakarta: PT Sofmedia),2015. Widhayanti Erni , Hak-Hak  Tersangka/Terdakwa  Di  Dalam  KUHAP ,
PP RI Nomor  83  Tahun  2008  Tentang  Tata  Cara  Pemberian  Bantuan Hukum Cuma- Cuma.
Undang    -    Undang    Negara    Republik    Indonesia    Nomor    48    Tahun    2009  Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2003  Tentang Advokat.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2011  Tentang Perubahan Atau. Undang-Undang  No  22  Tahun  2004.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tentang Kepolisian.
https://megapolitan.kompas.com/read/2018/07/25/20124961/pendi-pembunuh-istri-dan- anak-di-tangerang-divonis-20-tahun-penjara  diakses  pada  tanggal  1  Januari  2019 pada jam 09.20 wib.
www.negarahukum.com/hukum/bantuan-hukum.html  diakses  pada  tanggal  23  januari 2019 pada pukul 15.00 wib
https://kbbi.web.id/empiris.html diakses pada tanggal 18 Mei 2019 pukul 20.30  wib.
https://id.m.wikipedia.org  diakses  pada  tanggal  18 Mei 2019 pukul 20.30 wib.
http://www.definisimenurutparaahii.com/pengertian-studi-pustaka/diakses  pada  tanggal 19 Mei 2019 pukul 20.30 wib.
http://kokorafa76.blogspot.com/2012/informasi-studilapangan.html?m-1diakses pada tanggal 19  mei 2019.
Maxwell  R  Abbott.  Right  of  access  to  criminal  legal  aid  in  Indonesia.  Indonesia  Law Review. Volume 8 number 1 january-April 2018.