## EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT BALI DALAM ERA GLOBALISASI
(Suatu Kajian Filosofis, Yuridis dan Sosiologis)
A. A. Sagung Poetri Paraniti
Program Studi, Fakultas Hukum , Universitas Mahendradatta Jl. Ken arok No 12, Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115 (paranitipoetri@yahoo.com)
Abstrak - Berdirinya Pemerintah Republik Indonesia tahun 1945, belum ada secara tegas  atau  khusus  mengeluarkan  Undang  -  undang  yang  mengatur  tentang masyarakat adat atau masyarakat hukum adat. Secara umum bangsa dalam Pasal 18 B  ayat  (2)  UUD  tahun  1945,  mengemukakan  bahwa  Negara  mengakui  dan menghormati  kesatuan  -  kesatuan  masyarakat,  hukum  adat  beserta  hak  -  hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan  prinsip  NKRI  yang  diatur  di  dalam  Undang  -  undang.  Dilihat  dari  sosiologi bahwa  masyarakat  adat  Bali  tidak  statis  tetapi  dinamis,  karena  perkembangan jaman, peradaban, sumber daya manusia dan berbaur dengan berbagai suku bangsa, agama, ras dan golongan. Terhadap adat, agama dan budaya di Bali yang demikian harmonisnya  yang  merupakan  satu  kesatuan  yang  utuh  hubungannya  haruslah dipertahankan, dilindungi dan dilestarikan dengan sungguh - sungguh baik secara yuridis  maupun  sosiologi.  Kedudukan  masyarakat  adat  di  Bali  tetap  menguat sekalipun  perkembangan  jaman  sudah  sedemikian  pesatnya,  malahan  kedudukan lembaga  Desa  Pakraman  mengalahkan  kedudukan  Desa  Dinas,  karena  bagi masyarakat  Bali  dimana  adat,  budaya,  agama  menyatu  dalam  satu  nafat  yang ikatannya sangat erat.
Kata kunci : Eksistensi, Masyarakat Adat, Globalisasi.
Abstract - The establishment of the Government of the Republic of Indonesia in 1945, there has not been explicitly or specifically issued a law regulating indigenous peoples  or  indigenous  and  tribal  peoples.  In  general,  the  nation  in  Article  18  B Paragraph (2) of the 1945 Constitution, states that the State recognizes and respects the community unity, customary law along with its traditional rights as long as it is alive and in accordance with the development of society and the principle of NKRI as set forth in Undang- invite. Seen from sociology that the indigenous peoples of Bali are not static but dynamic, because of the development of the era, civilization, human resources and mingle with various tribes, religion, race and class. Against the customs, religions and cultures of Bali in such a harmonious way that a whole unity  of  relationships  must  be  preserved,  protected  and  conserved  with  great jurisdiction  and  sociology.  The  position  of  indigenous  peoples  in  Bali  remains strong even though the development of the era has been so rapid, even the position of Desa Pakraman institution defeated the position of Desa Dinas, because for the
Balinese  people  where  custom,  culture,  religion  are  united  in  one  very  tightly bonded nafat.
Keywords : Existence, Indigenous Peoples, Globalization.

## PENDAHULUAN
Sebelum    membahas  posisi adat  dan  hukum  adat  di  Indonesia pada zaman modern dan era globalisasi,  kita  akan  mengenalkan terlebih dahulu kiranya perlu dijelaskan arti globalisasi. Globalisasi berasal dari kata benda “globe”  yaitu bumi kita yang wujudnya bulat ini dan tersusun  kata  sifat  global.  Yang dimaksud  dengan  kata  sifat  global adalah  suatu  sifat  yang  meliputi keseluruhan secara pokok.
Istilah  globalisasi  dapat  di ambil  dalam  artinya  yaitu  sebagai suatu  proses  yang  melanda  seluruh penjuru  dunia  yang  dikerjakan  oleh sesuatu  kekuatan  dahsyat.  Kekuatan yang  mengerjakan  proses  globaliasi tersebut  adalah  kekuatan  memaksa yang menyeret masyarakat manusia di seuruh penjuru dunia untuk menerima peradaban  baru  di  dunia  yang  luar biasa hebatnya dalam bidang
kemajuan  marteril  seperti  teknologi, sosial  ekonomi,  serta  dalam  soal kemasyarakatan  lain-lainnya  yang telah dicapainya berkat  semangat  dan filsafat yang melatar belakanginya.
Masyarakat  adat  Indonesia atau nusantara umumnya dan khususnya  masyarakat  adat  Bali sesungguhnya  telah  ada  sejak  jaman raja-raja Hindu di Jawa dan di Bali dan juga sejak jaman penjajahan Belanda.
Bila  dilihat  dari  sejarahnya Desa  Adat  yang  membawahi  dan mengatur  masyarakat  adat  di  Bali adalah merupakan atau termasuk desa asli  masyarakat  nusantara  sebelum dikenal  nama  Indonesia.  Setelah perkembangan  jaman  baru  kemudian
dikenal  ada  Desa  Dinas  di  Bali  yang mengurus  urusan  kedinasan  atau administatif belaka dan masyarakatnya tetap diurus oleh Desa Adat  yang  belakangan  semenjak keluarnya  Peraturan  Daerah  Provinsi Bali  Nomor:  3  Tahun  2001  yang dirubah  dengan  Perda  Provinsi  Bali No.  3  Tahun  2003  tentang  Desa
Pekraman. Secara filosofi bahwa masyarakat  adat  Bali  yang  berada dalam  satu  Desa  Adat  diilhami  oleh ajaran  Agama  Hindu  ditata  dengan baik  oleh  filosofat  Tri  Hita  Karana yaitu keseimbangan/hubungan harmonisasi antara Tuhan/Sang Hyang Widhi Wasa dengan manusia, keseimbangan hubungan manusia dengan masyarakat dan keseimbangan hubungan  manusia  dengan  alam  atau lingkungan, bila hal ini dapat diwujudkan betapa indahnya dunia ini, kenyamanan, keamanan dan ketenangan  ada  dalam  masyarakat adat. Secara yuridis bahwa masyarakat  adat  yang  berada  dalam satu desa adat diatur oleh kebiasaan/tradisi yang menurut Agama  Hindu  dikenal  dengan  Catur Dresta yaitu: 1. Sastra Dresta (dasarnya
sastra/kitab suci)
2. Kuno Dresta (dasarnya tradisi - tradisi terdahulu) 3. Desa Dresta (dasarnya menurut desa adat tersebut)
4. Loka Dresta
Disamping  itu  juga  diatur dalam  awig  -  awig  desa  adat/desa
pekraman masing - masing disesuaikan. Dilihat  dari  sisi  sosiologis bahwa  masyarakat  adat  Bali  tidak statis tapi dinamis, karena perkembangan  jaman,  perkembangan peradaban,  perkembangan  sumber daya  manusia,  karena  berbaurnya dengan berbagai suku bangsa, berbagai agama, ras dan golongan dari sejak  jaman  kerajaan  Hindu  dimana raja - raja Bali ketika itu sudah banyak belajar  kebudayaan  keluar  negeri, seperti  ke Mesir, warisannya PATRA MESIR,  belajar  ke  negeri  Cina warisannya,  PATRA  CINA  dan Budaya  Cina  seperti  Barong  Sai  dan Barong  Landung  dan  sebagainya.
Belajar ke Belanda warisannya PATRA  WELANDA  dan  sebagainya raja - raja Bali sudah go internasional ketika  itu  sehingga  di  Bali  banyak terjadi akulturasi berbagai kebudayaan nusantara dan dunia.
Setelah  jaman  kemerdekaan eksistensi  masyarakat  adat  dalam wilayah  desa  adat  di  Bali  tetap  eksis, muncul  desa  dinas  tapi  dalam implementasinya harmonis sesuai dengan job desanya masing - masing. Nilai – nilai local genius yang ada  di  Bali  sangat  eksis,  dimana negara melindungi dalam
konstitusinya  pasal  18  B  ayat  (2),
disamping itu dalam Undang - undang
Darurat  No.  1  Tahun  1951  bahwa keberadaan masyarakat adat/desa adat di  Bali  masih  diakui  dan  telah  pula diadopsi  dalam  Peraturan  Daerah Provinsi  Bali  No.  3  Tahun  2003 tentang Desa Pakraman pada dasarnya adalah Perda khusus/khasnya Bali.

## Rumusan Masalah
Dari  uraian  latar  belakang tersebut  diatas  dapat  dikemukakan permasalahannya yaitu:
1. Perlunya pemerintah dan pemerintah daerah melindungi secara  yuridis  dan  sisiologis keberadaan  masyarakat  adat dalam suatu desa adat tersebut? 2. Bagaimanakah kedudukan dan hubungannya  masyarakat  adat dengan pemerintah dan pemerintah daerah? METODE Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif dimana penelitian ini mengkaji menggunakan perundang-undangan yang  berlaku  saat  ini  di  Indonesia terkait  dengan  eksistensi  masyarakat adat  bali  dalam  era  globalisasi  serta dari  segi  filosofis,  yuridis  dan sosiologis.  Dalam  penelitian  ini  juga dikaji  dari  berbagai  aspek  seperti aspek teori, penjelasan pada tiap pasal dan kekuatan mengikat suatu undang- undang  serta  bahasa  yang  digunakan adalah bahasa hukum.  Sehingga dapat disimpulkan  pada  penelitian  hukum normatif  mempunyai  cakupan  yang luas.  Yang  nantinya  akan  bisa menjawab  semua  pertanyaan  yang menyangkut mengenai eksistensi masyarakat  adat  bali  dalam  era globalisasi.

## PEMBAHASAN DAN HASIL
Keberadaan  dari  desa  adat  di Bali seperti halnya dengan masyarakat hukum adat di tempat-tempat lainnya, adalah  merupakan  satu  kenyataan yang tidak dapat dipungkiri lagi. Desa Adat lahir sejalan dengan kepentingan orang-orang  untuk  secara  bersama- sama  mengikatkan  dirinya  kedalam satu  ikatan  kelompok  yang  bersifat teritorial
guna memudahkan tercapainya berbagai kebutuhan hidup
mereka  baik  yang  bersifat  lahirlah maupun batiniah.
Selain  desa  adat  itu  terbentuk atas  dasar  kepentingan  warganya, tampaknya  keberadaan  desa  adat itupun  tidak  dapat  dilepaskan  dari 'struktur  organisasi  yang  lebih  tinggi yang  ada  dari  dulu  hingga  sekarang. Hal ini terlihat juga untuk masyarakat hukum  adat  lainnya  seperti  yang diungkapkan  oleh  Hazairin  yaitu bahwa:
"masyarakat-masyarakat hukum  adat  itu  dari  dulu  sampai sekarang  menjadi  landasan  bagi mendiri-kan  kerajaan-kerajaan  asli, kekuasaan  kolonial  dan  juga  bagi negara Republik Indonesia. Kekuasaan  kerajaan-kerajaan  boleh lenyap,  kokuasaan  kolonial  boleh tumbang demikian juga Negara Republik  Indonesia  dapat  terhapus, tetapi  masyarakat-masyarakat  hukum adat itu akan terus menerus melanjutkan hidupnya. Jelaslah bahwa masyarakat-masyarakat  hukum  adat itu  lebih  berurat  berakar  di  atas pangkuan ibu pertiwi ".
Dapatlah  dikatakan  bahwa keberadaan  dari  masyarakat  hukum adat,  termasuk  desa  adat  di  Bali, adalah bersifat kodrati sejalan dengan kodrat  manusia  sebagai  makhluk sosial yang selalu ingin hidup bersama dalam satu kelompok yang terorganisasikan  secara  baik,  dan disesuaikan dengan tingkat perkembangannya. Dilihat  dari  kenyataan  seperti itu  maka  eksistensi  desa  adat  sudah tidak  diragukan  lagi.  Namun  dilihat secara  yuridis  (dari  segi  hukum  yang berlaku) masih sering dijumpai peristiwa-peristiwa  yang  tampaknya meragukan  keberadaan  desa  adat tersebut atau
setidak-tidaknya
memandang  desa  adat  itu  sebagai kelompok orang-orang tanpa kewenangan apa-apa. Keadaan seperti ini  sudah  tentu  kurang  proporsional dalam  menempatkan  desa  adat  baik dalam  kerangka  hukum  adat  maupun hukum nasional.
Dari segi hukum adat eksistensi  dari  desa  adat,  seperti  juga dengan  persekutuan  hukum  adat lainnya,  merupakan  satu  hukum  adat itu justru ada dan dilaksanakan dalam lingkup desa adat (persekutuan hukum). Van Vollenhoven sejak tahun 1910  telah  mengungkapkan  bahwa untuk mengetahui hukum (adat) maka terutama sekali perlu diselidiki waktu ,daerah  manapun  juga,  sifat  dan susunan  badan-badan  persekutuan hukum,  di  mana  orang-orang  yang dikuasai oleh hukum itu hidup sehari- hari.  Apabila  hukum  adat  hingga sekarang masih terus hidup meskipun berpuluh-puluh tahun mendapat rintangan dan ancaman  berbagai rupa dan  apabila  hukum  adat  itu  maju menuju  kepada  kehidupan  sendiri, maka  segala  sesuatu  itu  disebabkan karena  kekuatan  mempertahankan serta kekuatan hidup dari badan-badan persekutuan hukum Indonesia sendiri. Jadi  jelaslah  bahwa  persekutuan hukum adat dan juga desa adat di Bali justru merupakan wadah
berlangsungnya  hukum  adat,  apabila hukum  adat  tersebut  tidak  dapat diabaikan.  Dengan  perkataan  lain, hukum  adat  tidak  mungkin  ada  tanpa persekutuan  hukum  adat.  Demikian juga dengan hukum adat di Bali tidak mungkin hidup tanpa Desa Adat.
Persoalan  yang  sering  timbul adalah  mengenai  eksistensi  desa  adat dilihat dari kerangka hukum nasional. Sering ada kesan bahwa desa adat itu sudah  tidak  berfungsi  lagi  dengan
terbentuknya negara Indonesia. Pandangan  seperti  ini  sudah  tidak melihat lagi desa adat sebagai lembaga otonom dan lebih menekankan kepada arti kehidupan desa dari segi administrasi saja, yang dalam kenyataan  sudah  dilaksanakan  oleh desa  dinas.  Pandangan  seperti  ini adalah  keliru,  oleh  karena  apabila ditelusuri secara cermat, seperti sudah disinggung  pula  dalam  uraian  di depan,  maka  dalam  negara  Indonesia telah  ada  ketentuan  hukum  yang memberikan  pengakuan  kepada  desa adat dan juga persekutuan hukum adat lainnya.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari ketentuan  UUD  1945  pasal  18  dan penjelasannya, dan juga dari ketentuan UU  No.  5  tahun  1979  tentang Pemerintahan  Desa,  baik  dalam  pasal 1  sub  a  maupun  dalam  penjelasan umumnya.  Jika  dilihat  dari  tujuan utama dikeluarkannya UU No.5 tahun 1979,  dan  juga  dilihat  dari  ketentuan pasal 1 sub a dan penjelasan umumnya maka  dapat  dikatakan  bahwa  istilah Desa  yang  digunakan  dalam  undang- undang  tersebut  adalah  merupakan penamaan bagi masyarakat- masyarakat  hukum  adat  yang  hingga dewasa ini masih. Bagi daerah-daerah lain barangkali kehadiran Undang-Undang tentang  pemerintahan  desa  ini  tidak menimbulkan masalah selain berkenaan  dengan  istilah  desa  yang digunakan  secara  umum  walaupun semula  hanya  sebagai  istilah  lokal untuk Jawa dan Bali. Akan tetapi bagi daerah Bali, ketentuan undang-undang itu  membawa  permasalahan  oleh karena dari sejak masa Hindia Belanda telah dijumpai pembedaan antara Desa dalam  pengertian  administrasi  dan desa dalam pengertian adat.
Dengan  kondisi  seperti  itu maka  tampaknya  kehadiran  undang- undang pemerintahan desa ini mengarah  kepada  eksistensi  desa dalam pengertian administrasi, sehingga eksistensi desa adat tampaknya kurang mendapat
perhatian,  Namun  walau  demikian, dengan  memperhatikan  penjelasan umum dari undang-undang itu dan ju- ga  dengan  keluarnya  Perda  Daerah Tingkat 1 Bali No.6 tahun 1986, maka eksistensi desa adat tidaklah diragukan lagi. Sudah tentu pula masih diperlukan upaya-upaya yang berkelanjutan untuk lebih memantapkan eksistensi dari desa adat ini  baik  berkaitan  dengan  tata organisasi,  tata hukumnya dan aspek- aspek lain yang mendukung. Selain itu mekanisme hubungan antara kelembagaan  adat dan  dinas  / pemerintahan perlu di tata dengan baik sehingga akan kelihatan pola
pembagian  tugas  yang  proporsional dan  terjalin  pula  kerjasama  yang harmonis  dan  positif  di  antara keduanya Perlu diketahui sebelum pembahasan lebih lanjut, di Bali ada 2 istilah dalam sistem pemerintahan/kepemimpinan masyarakat  dalam  tingkatan  desa. pertama adalah  Sistem  ke-Dinas-an, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara
Republik  Indonesia.  ini  yg  dikenal dengan  nama  desa  dinas.,  yang dikepalai  oleh  kepala  desa  (kades)  / lurah. sistem formal ini bertugas untuk menjalankan administrasi pemerintahan  di  tingkat  desa,  seperti pengurusan  KTP,  Surat  domisili,  dll. desa  dinas  ini  adalah  bentukan pemerintah dalam memberikan
pelayanan  publik  pada  masyarakat  di
tingkat pemerintahan terbawah. sedangkan  sistem  yang kedua adalah dikenal  dengan  Desa  Adat,  yang berdasarkan awig-awig (aturan  adat setempat).  Desa  adat  ini  memiliki fungsi  untuk  menjalankan  fungsi- fungsi kegiatan adat yang ada di suatu desa. lengkap dengan satuan pengamanan  desa  adat  yang  dikenal dengan  nama  Pecalang.  (Purwita Bagus Putri, 1984: 20)
Dalam  kepustakaan  hukum adat  istilah  masyarakat  hukum  atau lazim  disebut  dengan  persekutuan hukum  diartikan  sebagai  kelompok pergaulan hidup yang bertingkah laku sebagai  satu  kesatuan  terhadap  dunia luar,  lahir  dan  batin.  Kelompok  - kelompok  ini  mempunyai  susunan yang tetap dan kekal dan orang-orang yang ada di dalamnya masing - masing mengalami  kehidupannya  sebagai  hal yang  sewajarnya,  menurut  kodrat alam.  Tidak  ada  dari  seorangpun  dari mereka yang mempunyai pikiran akan kemungkinan  pembubaran  kelompok itu.  Kelompok  manusia  tersebut mempunyai pula pengurus sendiri dan mempunyai  harta  benda,  misalnya keduniaan dan milik gaib.
Persekutuan hukum adat
seperti ini di jumpai di seluruh wilayah Indonesia dengan nama yang berbeda- beda  namun  dengan  ciri-ciri  yang sama  seperti  misalnya  Desa  di  Jawa, Desa  Adat  di  Bali,  Nagari  di Minangkabau,  Marga  di  Sumatera Selatan,  Kurnia  di  Tapanuli  dan  lain- lain.
Pada  bagian  lain,  masyarakat
hukum diartikan pula sebagai masyarakat  yang  membentuk  aturan hukumnya sendiri  dan tunduk  kepada aturan  hukum  yang  dibuatnya  itu. Sejalan  dengan  ini  maka  persekutuan hukum  adat  sebagai  satu  masyarakat
hukum  juga  memiliki  aturan  hukum sendiri yang ditetapkan oleh
kekuasaaan yang ada padanya. Aturan hukum  ini  ditempatkan  dalam  satu tatanan  lazim  disebut  dengan  tata hukum.  Jadi  persekutuan  hukum  adat itu  memiliki  tatanan  hukum  sendiri yakni  tatanan  hukum  adat  yang berlaku di wilayah persekutuan hukum tersebut.  (Soerjono  dan  Soleman  B. Taneko, 1981: 74)
Desa  adat  di  Bali  adalah persekutuan  hukum  adat  dengan  ciri- ciri  seperti  dikemukakan  di  atas, namun  selain  itu  dalam  desa  adat tersebut  dijumpai  pula  ciri-ciri  yang bersifat  khusus  yang  tidak  ditemukan dalam  jenis  persekutuan  hukum  dari daerah  lainnya.  Ciri  khusus  ini berkaitan  dengan  landasan  filosofi Hindu  yang  menjiwai  kehidupan masyarakat adat di Bali, yang dikenal dengan  konsep  Tri  Hita  Karana  yang artinya Tiga Sebab dari Kebahagiaan. Yang  dimaksud  adalah  Tuhan  (Sang Hyang Widhi Wasa), alam  (Bhuwana Agung) dan manusia (Bhuwana Alit). Ketiga  wujud  ini  terjelma  dalam kehidupan  desa  adat  dalam  wujud Parahyangan (sebagai tempat memuja Sang  Hyang  Widhi),  Palemahan (sebagai  wilayah  dari  desa  adat)  dan Pawongan  (yaitu  anggota  dari  desa adat atau yang lazim disebut krama).
Secara lebih konkrit, penjelmaan  dari  unsur-unsur  tersebut dalam desa adat adalah berupa:
1. Kahyangan tiga sebagai tempat pemujaan kehadapan sang
Hyang  Widhi  Wasa  dalam manifestrasi-Nya  sebagai Tri
Murti. 2. Karang Desa sebagai konkrikasi proyeksi dari adanya  Bhuwana  yang  tunduk
di  bawah  kekuasaan  hukum teritorial Bale Agung. 3. Krama  Adat  sebagai  suatu kesatuan hidup yang terorganisir  da  dalam  wilayah kekuasaan  hukum  teritorial Bale Agung secara “ selunglung sabhayantaka” bersama-sama  melaksanakan seluruh  aspek  kehidupan  adat istiadat. (Supha I Waya, 1995: 49) Penjelmaan dari konsepsi filosofi  Tri  Hita  Karana  seperti dikemukakan  di  atas  di  dalam kenyataannya  menunjukkan  variasi yang  beragama  Unsur  parahyangan, misalnya  dapat  dilihat  variasi  berupa Kahyangan Tiga seperti dikemukakan di  atas  dan  juga  berupa  Kahyangan- Kahyangan  Desa  lainnya  yang  ada  di desa  itu  sejak  dulu  dan  mempunyai nilai historis. Ada juga desa adat yang tidak memiliki Kahyangan Tiga tetapi hanya berupa satu atau dua bangunan pemujaan  saja  yang  memiliki  fungsi untuk  memuja  kemahakuasaan  Sang Hyang  Widhi.  Atas  dasar  kenyataan ini maka tampaknya unsur Kahyangan Tiga  tidak  dapat  dijadikan  sebagai satu-satunya  bentuk  penjelmaan  dari parahyangan,  Tepat  sekali  rumusan dari  Perda  No.6  tahun  1986  yang memberikan  alternatif  lain  untuk Kahyangan  Tiga  yaitu  dalam  bentuk Kahyangan Desa yang lebih fleksibel. Demikian  juga  dengan  unsur  Karang
Desa sebagai penjelmaan dari Bhuwana, tampak bervariasi sekali di lingkungan desa adat di Bali. Ada desa adat yang memiliki karang desa seperti umumnya dijumpai di desa desa yang relatif "tua", namun banyak juga desa adat  yang  tidak  memilikinya  seperti dijumpai  di  desa  desa  yang  relatif "baru".  Karenanya  "wilayah  desa"
lebih  tepat  kiranya  digunakan  untuk menunjukkan  perwujudan  dari  unsur bhuwana tersebut. Pengertian wilayah desa akan meliputi wilayah pemukiman ( tempat tinggal) dan juga tanah-tanah  pertanian  yang  menjadi satu kesatuan pula dengan kahyangan desa.  Unsur  Krama  Adat  dalam lingkungan  desa  adat  di  Bali  juga bervariasi dalam penentuan kriterianya.  Ada  yang  mendasarkan pada  penguasaan  tanah  baik  berupa karang  desa  atau  tanah  ayahan  desa, dan ada juga yang mendasarkan pada status  perkawinan  dari  warganya. Dasar  ini  sekaligus  juga  membawa perbedaan dalam status warga sebagai krama  adat  sehingga  ada  krama  desa, ada  krama  banjar,  ada  krama ngarep , ada  krama ngele / penyade dan  lain- lain.  Namun  ada  satu  keseragaman untuk  setiap  desa  adat  yaitu  bahwa mereka  itu  semua  merniliki  tanggung jawab  dalam  pelaksanaan  adat  di wilayahnya masing-masing.
Walaupun  variasi-variasi  itu mewarnai  desa  adat  di  Bali,  namun kesemuanya itu memberikan gambaran mengenai adanya keanekaragaman situasi dari desa-desa adat  tersebut  dengan  satu  dasar  yang sama  yaitu  bahwa  desa  adat  di  Bali telah  menampakkan  dirinya  sebagai satu  kesatuan  dalam  satu  tatanan kehidupan  yang  dilandasi  oleh  awig- awig  dengan  pola  keserasian  antara ketiga  unsur  utama  dalam  wujud kahyangan  desa  palemahan  desa  dan krama  desa.  Kesemuanya  itu  tidak dapat  dilepaskan  dari  pelaksanaan ketentuan  adat  yang  dijiwai  oleh Agama Hindu.
Dikatitkan dengan Desa adat di Bali  yang  belakangan  oleh  Peraturan Daerah  Provinsi  Bali  No.  3  Tahun 2003  tentang  Desa  Pakraman  diganti
istilah saja. Padahal yang lebih dikenal atau kental di masyarakat adalah desa adat  yang  mengatur  masyarakat adatnya.
Dalam  pasal  1  angka  4  Perda tersebut diatas mengemukakan bahwa Desa  Pakraman  adalah:  kesatuaan masyarakat.
Hukum  adat  di  Provinsi  Bali yang  mempunyai  satu  kesatuaan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat  umat  Hindu  secara  turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau khayangan desa yang mempunyai wilayah  tertentu  dan  harta  kekayaan sendiri  serta  berhak  mengurus  rumah tangganya sendiri.
Dalam  angka  6  disebutkan masyarakat desa adat atau krama desa adalah  mereka  yang  menempati karang  desa  adat/pakraman  atau ditempat  lain  yang  menjadi  warga pakraman/banjar pakraman.
Sedang  awig  -  awig  sebagai aturan desa adat/desa pakraman dalam angka  11  dikemukakan  awig  -awig adalah aturan yang dibuat oleh krama desa pakraman dan atau krama banjar krama yang dipakai sebagai pedoman dalam  pelaksanaan  Tri  Hita  Karana sesuai  dengan  Desa  Mawa  Cara  dan Dharma Agama di Desa Pakraman/Banjar  Pakraman  masing  - masing.
Masyarakat  adat  Bali  yang terkait  dalam  satu  desa  adat  saat  ini masih tetap eksis baik dilindungi oleh konsttusi  negara  Indonesia,  peraturan daerah maupun hukum adat Bali baik tertulis maupun tidak tertulis, sekalipun  disana  sini  mengalami perubahan disesuaikan dengan kebutuhan  masyarakat  perkembangan jaman dan kemajuan
ilmu pengetahuan  dan  teknologi  di  era
kekinian.  (Suasthawa  Dharmayuda  I
Made, 2001: 38) Sekalipun demikian seyogyanya pemerintah dan pemerintah  daerah  wajib  hukumnya untuk  melindungi  secara  yuridis  dan sosiologis  eksistensi  masyarakat  adat Bali itu tidak boleh ada diskriminilisasi  karena  masyarakat adat  Bali  beragama  Hindu  sebagai pihak  minoritas  tidak  boleh  ada penggusuran,  penistaan,  penodaan, ketidakadilan terhadap minoritas khususnya  Bali,  oleh  karena  daerah Bali  sebagai  tujuan  wisata  dunia  bila ada keributan, ketidaknyamanan maka akan  cepat  menyebar  ke  dunia ibaratnya jarum jatuh satu buah dunia tahu inilah konsekuensinya.
Terhadap  adat,  agama  dan budaya  di  Bali  yang  demikian harmonisnya  yang  merupakan  satu kesatuan  yang  utuh  hubungannya haruslah dipertahankan dilindungi dan dilestarikan dengan sungguh -
sungguh  baik  secara  yuridis  maupun sosiologis.
Bila    di  lihat  hubungan masyarakat  adat  dengan  pemerintah dan  pemerintah  daerah  di  Bali  telah berjalan  sesuai  koridor.  Sekalipun belum  maksimal  dimana  masyarakat adat secara khusus diatur oleh hukum adat, dresta, awig - awig dan peraturan daerah Bali tersebut. Akan tetapi tetap pula harus mentaati peraturan
perundang - undangan lainnya, sehingga masyarakat adat
kedudukannya  sebagai  subyek  bukan obyek karena dilindungi oleh aturan.
Hubungannya masyarakat adat dengan  pemerintah  dan  pemerintah daerah  pada  dasarnya  adalah  sebagai suatu  partner  dimana  pemerintah  dan pemerintah  daerah  wajib  melindungi mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang
berimbang dalam pemerintahan. Dapat pula  diikutkan  berpartisipasi  dalam pembangunan dan kegiatan - kegiatan pemerintah yang ada di desa.
Secara  tegas  pemerintah  RI sejak berdirinya tahun 1945 belum ada secara khusus atau tegas mengeluarkan  undang  -  undang  yang mengatur tentang masyarakat adat atau masyarakat hukum adat, secara umum hanya dalam pasal 18 B ayat (2) UUD
Tahun  1945  mengemukakan  bahwa negara  mangakui  dan  menghormati kesatuan - kesatuan masyarakat hukum  adat  beserta  hak  -  hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat  dan  prinsip  NKRI  yang diatur dalam undang - undang.
Kehidupan masyarakat adat di Bali  dilindungan  oleh  dua  hukum,
tertulis  maupun  tidak  tertulis  antara lain sbb:
1. Hukum Tertulis a. Kewilayahan Masyarakat  hukum  adat  di Bali  tinggal  dalam  suatu desa  adat  yang  dikenal dengan  Desa  Pakraman. Eksistensi  desa  adat  ini telah memperoleh pengakuan  dari  pemerintah Provinsi Bali melalui Peraturan  Daerah  Provinsi Bali  Nomor  3  Tahun  2001 yang  kemudian  dirubah dengan  Peraturan  Daerah Provinsi  Bali  Nomor  3 Tahun  2003  tentang  Desa Pakraman. b. Kebudayaan Kehidupan beragama/kepercayaan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor  3  Tahun  2003
tentang  Desa  Pakraman  di dalam  Bab  V  Pasal  1. Pemerintah daerah menjamin setiap orang bebas  menjalankan  ibadah sesuai dengan ajaran Hindu dan menghormati masyarakat untuk melakukan ritual pada hari - hari  tertentu  sesuai  dengan aturan  yang  berlaku  di dalam ajaran Hindu. Semua aspek  aktivitas perilaku berpola yang telah membudaya dalam interaksi manusia dalam suatu masyarakat yang diperankan  melalui  nilai, norma, serta wadah struktur keorganisasian yang dibentuk, merupakan sistem organisasi sosial. Berkenaan dengan  sistem  organisasi sosial  diatur  di  dalam Peraturan  Daerah  Provinsi
Bali  Nomor  3  Tahun  2003 tentang Desa Pakraman Bab VII  Pasal  1.  Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur menggunaan/pengembanga n  teknologi  belum  ada. Meskipun demikian pemerintah  daerah  terus mendorong seluruh masyarakat untuk mengembangkan  teknologi tepat guna yang akan memberikan  manfaat  bagi kehidupan  yang  lebih  baik. Peraturan  Daerah  (Perda) tentang  Desa  Pakraman yang mengatur pengetahuan/pendidikan terdapat  pada Bab  IV Pasal 4.
Selain itu melalui kebijakan dan program dinas pendidikan, pemerintah daerah memberikan kesempatan  kepada  putra  - putra  daerah  termasuk  dari masyarakat  hukum  adat untuk  berpartisipasi  dalam pendidikan. Program - program bantuan pendidikan pun, diluncurkan oleh Pemerintah  Daerah,  yang menjangkau  seluruh  anak  - anak yang sedang menempuh pendidikan. Berkenaan  dengan  aspek ekonomi,  Peraturan  Daerah (Perda) tentang Desa Pakraman di dalamnya antara lain  mengatur  fungsi desa  adat  untuk  membantu pemerintah dalam menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk mensejahterakan masyarakat desa adat. Selain itu di dalam Peraturan  Daerah  (Perda) tentang  Desa  Pakraman mengatur bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan. Selanjutnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Desa Pakraman di dalamnya mangatur dengan jelas, bahwa  salah  satu  fungsi desa  adat  adalah  membina dan mengembangkan kebudayaan  nasional  pada umumnya  dan  kebudayaan Bali pada khususnya, berdasarkan paras  paros
salungkung sabayantakal
musyawarah untuk mufakat. 2. Hukum Tidak Tertulis
a. Kewilayahan Desa  adat  dibatasi  oleh wilayah  tertentu,  dimana menurut hukum adat tersebut “ Prabumian Desa ” dan  “ Wewengkan Bale Agung ”.  Wilayah  desa  adat ini sepenuhnya dapat diatur dan  diurus  oleh  perangkat pimpinan desa adat berdasarkan hak pengurusan  wilayah  yang lebih dikenal dengan sebutan  hak  ulayat  desa adat. b. Kebudayaan Agama  Hindu  menempati posisi “superstruktur” bersama dengan nilai - nilai, cita  -  cita  dan  simbol ekspresif lainnya. Kemudian desa adat (Pakraman) sebagai lembaga berkedudukan sebagai  “dasar”  bersama norma dan organisasi lainnya. Agama Hindu merupakan  payung  bagi norma  hukum  adat  (awig  - awig)  dan  organisasi  sosial desa adat. Dengan demikian ajaran Hindu akan terwujud dalam  norma  -  norma  adat kehidupan Krama Desa Adat. Desa Adat (Pakraman) sebagai lembaga  sosial  keagamaan yang bertindak sebagai wadah dan sekaligus pengawas pelaksanaan kegiatan  agama  di  tingkat desa.  Desa  Pakraman  sejak awal  telah  ditata  untuk
menjadi desa religius, dibentuk berdasarkan konsep  -  konsep dan nilai  - nilai filosofis Agama Hindu. Oleh  karena  itu,  pengurus Desa Pakraman bukan Kepala  Desa,  melainkan Ketua  ( Kubayan,  Bayan, Kelihan, Kiha, Kumpi, Sanat,  Tuha  -  tuha ),  yang bermakna  guru  spiritual lokal  desa.  Desa  Pakraman terus mengadakan penyesuaian  sesuai  dengan asas Desa Mawa Cara. Desa adat  mempunyai  hak  untuk mengurus rumah tangganya sendiri  atau  mempunyai otonomi. Hak dari desa adat mengurus rumah tangganya bersumber dari hukum adat, tidak berasal dari kekuasaan pemerintahan. Desa Pakraman  memiliki  banjar sebagai  pembagian  wilayah kerja  yang  sudah  sesuai dengan kondisi sosial budaya  masyarakat  Bali. Desa  ini  punya  tugas  dan kewajiban  mengurus  pura ( khayangan )  desa.  Berbeda dengan  desa  -  desa  pada umumnya, sesungguhnya Desa Pakraman ini “pasraman” tempat melakukan  penempaan  diri di bidang pengalaman dharma, untuk mendapatkan Catur Purusa Artha . Kemudian konsep dan nilai dasar dalam hubungan sosial dan keakraban adalah “ tat  twam  asi ”  dimana konsep  ini  melahirkan  nilai
-  nilai:  kerukunan  ( saling
asah,  saling  asih,  saling asuh, salunglung sabayantaka ), keselaran ( sagilik saguluk, briuk sapanggul )  dan  kepatutan ( paras  -  poros,  ngawe sukaning wong len ). Awig - awig  adalah  aturan  hukum yang  mengatur  hubungan sosial antara warga masyarakat dalam kehidupan  sehari  -  hari. Apabila ada warga masyarakat  yang  dinilai melanggar  awig  -  awig tersebut, maka akan diberikan sanksi sesuai aturan  adat  yang  berlaku. (R. Soepomo, 1967: 48) Sebagai masyarakat terbuka, masyarakat hukum adat  di  Bali  leluasa  untuk mengakses dan memanfaatkan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan. Meskipun demikian,  pemanfaatan  dan pengembangan teknologi tersebut tetap harus memperhatikan  aturan  adat dan ajaran Hindu. Masyarakat  hukum  adat leluasa dalam berpartisipasi dalam pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sebagai daerah tujuan wisata internasional,  setiap  warga diberikan kesempatan seluas  –  luasnya  untuk mempelajari  berbagai  hal, terutama  yang  berkaitan dengan bahasa asing, pemandu  wisata,  souvenir dan seluk beluk kepariwisataan. Fungsi desa
adat untuk membantu pemerintah menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat. Tentu saja pemanfaatan kekayaan desa adat tidak keluar dari rambu - rambu yang telah diatur di dalam  aturan  adat  dan pemanfaatannya untuk mewujudkan  kesejahteraan bersama.  Ciri  Bali  yang istimewa  adalah  agama,
desa  adat  dan  budaya  yang menyatu  dan  ini  telah menjadi jati diri masyarakat Bali.  Oleh  karena  itu, keseniaan sebagai salah satu bentuk kongkrit dari kebudayaan sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat  Bali.  Berbagai bentuk keseniaan tradisional,  baik  tari,  musik ( tabuh ), pahat, anyaman dan nyanyian tradisional ( kidung ) dikembangkan oleh  masyarakat  melalui padepokan dan sekehe (sanggar  tari)  secara  turun temurun. 3. Implementasi dan Kendala Pengakuan Hukum a. Implementasi Masyarakat  hukum  adat yang tinggal di Desa Pakraman  sangat  diakui oleh pemerintah daerah dan masyarakat.  Secara  yuridis sudah ada pengakuan Pemerintah Daerah terhadap lembaga adat,
tanah adat, hak adat, hukum
adat,  adat  istiadat  dan Kepala Desa adat. b. Kendala Sejauh ini tidak ada kendala yang dirasakan dalam implementasi  hukum  adat, karena  agama,  adat  dan budaya telah menyatu dalam kehidupan masyarakat  secara  turun temurun dan terus dilembagakan  dengan  baik oleh  pemerintah  maupun lembaga adat.
4. Harapan a. Pembinaan  desa  adat  dan adat  istiadat  Bali  ke  arah keberdayaan, kelestarian dan  perkembangan  dalam upaya meningkatkan peranan  dan  fungsi  desa adat  dan  adat  istiadatnya. Melalui pembinaan ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang Trepti (tertib, tertata/teratur, sesuai tatanan  masyarakat), Kerta (damai,  tenteram,  aman, harmonis),  dan Jagadhita (sejahtera  lahir  batin,  adil dan makmur).
b. Pembinaan dan pengefektifkan berfungsinya lembaga peradilan desa yang kongkrit de facto dilaksanakan  oleh  Prajuru Desa  Adat.  Masalah  yang berhubungan  dengan  desa adat dan agama akan efektif apabila ditangani oleh
Prajuru sebagai hakim desa.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih  kepada  suami, anak-anak  yang  ibu  sayang  serta ahabat-sahabat  saya  sebagai  pemberi masukan,  arahan,  dan  saran,  serta memberikan bahan-bahan hukum yang sangat membantu.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Menurut  Prof.  Dr.  Soepomo, SH  hukum  adat  sebagai  hukum  yang tidak  tertulis  di  dalam  peraturan  - peraturan  legislatif  ( unstatutory  law ) meliputi  peraturan  -  peraturan  hidup yang  meskipun  tidak  ditetapkan  oleh yang  berwajib,  toh  ditaati  dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan  bahwasanya  peraturan  - peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.
Para  pengamat  hukum  adat dari  kalangan  pengetahuan  hukum  di
Barat,  melihat  hukum  adat  bersifat kongkret, supel dan dinamis.
Corak  dari  hukum  adat  hanya dapat diketahui dengan secara sungguh  -  sungguh  bilamana  tentang ajaran  -  ajaran  Hukum  adat  yang menjadi  jiwanya.  Ajaran  -  ajaran  itu dapat  dismpulkan  dari  pepatah  - pepatah,  kata  -  kata  berkias  yang mendalam serta hikayat atau riwayat - riwayat  yang  hidup  dan  diceritakan dari mulut kemulut sepanjang generasi yang terus berganti  - ganti. Selain itu juga dapat diperiksa praktek ajaran itu yang  dituangkan  kedalam  keputusan dan  pelaksanaan  dari  lembaga  dan prinsip  -  prinsip  hukum  adat  dalam kehidupan  sehari  -  hari  dalam masyarakat.
Kedudukan masyarakat adat di Bali tetap menguat sekalipun perkembangan jaman sudah sedemikian pesatnya, malahan kedudukan  lembaga  Desa  Pakraman
mengalahkan  kedudukan  Desa  Dinas karena  bagi  masyarakat  Bali  Adat, Budaya  dan  Agama  Hindu  menyatu dalam  “Satu  nafas”  yang  ikatannya sangat erat.

## Saran
Kalau  bisa  diangkat  ke  level Nasional,  Bali  bisa  dijadikan  daerah istimewa  karena  keunikan  adat  dan budayanya  yang  menyatu  dengan Agama Hindu dan satu - satunya pulau yang  melaksanakan  ajaran  Hindu begitu ketatnya tetapi toleransi beragamanya  sangat  tinggi  karena telah  terkandung  dalam  ajaran  Hindu tentang  makna  toleransi  yaitu  “Tat Wam  Asi”  dan  istilah  “krama  tamu” (istilah  penduduk  luar  Bali  yang beragama  non  Hindu)  yang  tidak diberlakukan  hukum  adat  dan  hukum Hindu.
Agama  Hindu  bersifat  damai dan adatnya memiliki toleransi keberagaman serta menghormati
Negara, maka itu sebabnya ada istilah “Neraga  dresta”  (Hukum  Negara) yang harus dipatuhi disamping awig - awig  adat  dan  itu  sebabnya  tidak mengakui keberadaan masyarakat dan hukum  adat  Bali  akan  meniadakan Pulau  Bali  sebagai  bagian  dari  NKRI dan  pada  kesempatan  inilah  saya menyarankan agar Pulau Bali dilindungi masyarakat adatnya dengan Undang  -  undang  Negara  yang  lebih menguatkan  kedudukan  lembaga  adat Bali.

## DAFTAR PUSTAKA
Purwita  Bagus  Putri,  Desa  Adat  dan Banjar  di  Bali,  Kawi  Sastra, Denpasar, 1984
R.  Soepomo,  Bab-bab  Hukum  Adat, Pt.  Pradnya  Paramita,  Jakarta,
1967
Soerjono  dan  Soleman  B.  Taneko, Hukum  Adat  Indonesia,  Cet. Pertama,  Alumni:  Bandung, 1981 Supha  I  Waya,  Existensi  Desa  Adat dengan  Diundangkannya  UU No.5  Tahun  1979  Tentang Pemerintahan  Desa,  Cet.II, Upada Sastra, Denpasar, 1995 Suasthawa Dharmayuda I Made, Desa Adat  Kesatuan  Masyarakat Hukum di Propinsi Bali, Cet.I, Upada Sastra, Denpasar, 2001