ISSN Print: XXXX-XXXX     ISSN Online: XXXX-XXXX Volume 1 Nomor 1 Februari 2020 Halaman 37 - 48
Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Atas Gugatan Lewat Waktu Dalam Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 5/G/2017/PTUN.JBI
Ratih Armiati
Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi armiatiratih@gmail.com
Latifah Amir
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi latifah_amir@unja.ac.id
Nopyandri
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi nopyandri@unja.ac.id

## Abstract
This study aims to determine whether the court's decision has passed and to find out how the Judge's consideration in the decision Number 5 / G / 2017 / PTUN.JBI regarding the overdue lawsuit. This type of research is normative legal research and there is a way of approaching the law and legal approach. The final results of this study will show that the contents of the Court's decision are in accordance with the contents of the lawsuit that the lawsuit filed has passed due to Law Number 5. 1986. The procedure for filing a lawsuit is not in accordance with the Law, because  the  facts  of  the  trial  are  clear  that  the  Plaintiff's  claim  has  passed  and  the  judge's consideration  in  making  a  decision  based  on  Article  55  of  Law  Number  5  of  1986  and  in accordance  with  the  provisions  of  Article  110  Law  Number  5  of  1986  concerning  State Administrative Courts. It is necessary to pay attention to all parties in dispute that in the case of filing a lawsuit, it must pay attention to the grace period for the lawsuit and understand the procedures  for  filing  a  lawsuit  to  the  State  Administrative  Court  in  this  State  Administration dispute, and the court must declare that it is not competent in this case.
Keywords; Analysis, Consideration of Judges, Decisions, State Administrative Courts.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah putusan pengadilan telah lewat waktu dan untuk  mengetahui  bagaimanakah  pertimbangan  Hakim  dalam  putusan  Nomor 5/G/2017/PTUN.JBI terkait gugatan lewat waktu. Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum  normatif  dan  adapun  cara  pendekatan  dengan  undang-undang  dan  pendekatan hukum..  Hasil  akhir  dari  penelitian  ini  akan  menunjukkan  bahwa  isi  putusan  Pengadilan sesuai  dengan  isi  gugatan  bahwa  gugatan  yang  diajukan  telah  lewat  waktu  yang  sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986.  Prosedur  dalam  mengajukan  gugatan  tidak sesuai  dengan  Undang-Undang,  karena  pada  fakta  persidangan  diketahui  jelas  bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu dan Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dan sesuai pada ketentuan Pasal 110  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Perlu
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara,
Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
menjadi perhatian bagi semua pihak yang bersengketa bahwa dalam hal pengajuan gugatan harus memperhatikan tenggang waktu gugatan dan memahami prosedur dalam mengajukan gugatan  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dalam  sengketa  Tata  Usaha  Negara  ini,  serta pengadilan harus menyatakan tidak berwenang atas perkara ini.
Kata Kunci; Analisis, Pertimbangan Hakim, Putusan, Pengadilan Tata Usaha Negara

## A. Pendahuluan
Negara  Indonesia  merupakan  negara hukum,  tentunya  setiap  perbuatan  atau tindakan  Pemerintah  harus  didasarkan kepada  hukum.  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-
Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang Administrasi Pemerintahan, fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan  Administrasi  Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan,
dan perlindungan.
Pemerintah  pada  dasarnya  dibentuk untuk melayani masyarakat, terutama untuk memenuhi  kebutuhan  dasarnya  ( basic need ). Setiap anggota
masyarakat membutuhkan  rasa  aman  keamanan  yang secara  umum  dapat  didefenisikan  sebagai suatu situasi dan kondisi fisik yang teratur, tertib  sesuai  norma-norma  dan  peraturan yang  berlaku,  keamanan  berkaitan  erat dengan  ketertiban.  Ketertiban  adalah keadaan yang sesuai dengan hukum, norma- norma serta kesepakatan bersama.
Ketertiban  lebih  dekat  dengan  upaya
penegakan  hukum  dan  pemenuhan  norma- norma. 1
Negara  berhak  melakukan  sebuah tindakan hukum. Tindakan hukum
pemerintah  adalah  tindakan-tindakan  yang dilakukan  oleh  organ  pemerintahan  atau administrasi  Negara  yang  dimaksudkan untuk  menimbulkan  akibat-akibat  hukum dalam bidang pemerintah atau administrasi Negara.  Dalam  hal  ini  Pemerintah  bukan hanya  bertugas  menjaga  keamanan  suatu Negara,  tetapi  juga  ketertiban  bagi rakyatnya, sehingga dapat tercipta
masyarakat  yang  adil,  makmur  dan sejahtera.
Ada  kalanya  Keputusan  atau  tindakan Pemerintah  tersebut  dapat  dianggap menimbulkan  kerugian  bagi  masyarakat/ warga  negara.  Karena  kerugian  itu  pula dapat  menimbulkan  sengketa-sengketa antara  Pemerintah  dan  Rakyat.  Sengketa- sengketa yang lazim tersebut dapat disebut dengan sengketa Tata Usaha Negara.
Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
1 https//:tribratanewspoldasulawesiutara.com/ tanggung-jawab-pemerintah-dalam-menjaga- keter tiban-umum, diakses pad 19 Januari 2020.
Negara menyebutkan bahwa “Sengketa Tata Usaha  Negara  adalah  sengketa  yang  timbul dalam  bidang  tata  usaha  negara  antara orang  atau  badan  hukum  perdata  dengan badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara,  baik dipusat  maupun  di  daerah,  sebagai  akibat dikeluarkannya  keputusan  tata  usaha negara,  termasuk  sengketa  kepegawaian berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.” Berdasarkan  definisi  sengketa  Tata Usaha  Negara  tersebut  maka  tidak  semua sengketa antara Pemerintah dan
Masyarakat  meeupakan  sengketa  Tata Usaha  Negara.  Suatu  sengketa  merupakan sengketa  Tata  Usaha  Negara  apabila sengketa  itu  memenuhi  unsur-unsur sengketa  Tata  Usaha  Negara  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (4)  Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986.
Terkait dengan menyelesaikan
sengketa  Tata  Usaha  Negara  ini  sesuai dengan  Pasal  47  Undang-undang  Nomor  5 Tahun 1986 yaitu “Pengadilan bertugas dan berwenang  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha
Negara.”  Terhadap  terjadinya  sengketa antara  Pemerintah  dengan  Masyarakat tersebut  dapat  diajukan  penyelesaiannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau disingkat  dengan  PTUN  yaitu  dengan mengajukan  gugatan  terlebih  dahulu. Pengajuan  gugatan  tersebut  tentunya didasarkan  oleh  alasan-alasan  tertentu. Setelah  berlakunya  Undang-undang  Nomor
9  Tahun  2004  maka  alasan  mengajukan gugatan  ke  PTUN  menurut  ketentuan  Pasal 53  Undang-undang  Nomor  9  Tahun  2004 adalah sebagai berikut :
1. Orang  atau  badan  hukum  perdata yang merasa kepentingannya dirugikan  oleh  suatu  Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan  yang  berwenang  yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha  Negara  yang  disengketakan itu  dinyatakan  batal  atau  tidak  sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 1) Keputusan  Tata  Usaha  Negara yang  digugat  itu  bertentangan dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku;
2) Keputusan  Tata  Usaha  Negara yang  digugat  itu  bertentangan dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik. 2
Meskipun  Peradilan  Tata  Usaha  Negara berwenang  untuk  menyelesaikan  suatu perkara gugatan, akan tetapi pengajuan oleh masyarakat yang kepentingannya dirugikan itu  dibatasi  oleh  waktu.  Pasal  55 menentukan  bahwa  gugatan  hanya  dapat
2 Zairin  Harahap ,  Hukum  Acara  Peradilan  Tata Usaha  Negara ,  Edisi  Revisi,  Cet.  10,  PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2017, Hlm. 111.
diajukan  dalam  tenggang  waktu  90
(sembilan  puluh)  hari  terhitung  sejak  saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha
Negara.  Dalam  hal  yang  hendak  digugat  itu merupakan keputusan, menurut ketentuan:
1. Pasal  3  ayat  (2),  maka  tenggang waktu  90  (sembilan  puluh)  hari dihitung  setelah  lewatnya  tenggang waktu  yang  ditentukan  dalam peraturan  dasarnya,  yang  terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan; 2. Pasal  3  ayat  (3),  maka  tenggang
waktu  90  (sembilan  puluh)  hari  itu dihitung  setelah  lewatnya  batas waktu  empat  bulan  yang  dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan. Berdasarkan peraturan dasarnya menentukan  bahwa  suatu  keputusan  itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari
pengumuman  tersebut. 3 Terdapat  di  dalam perkara Nomor 5/G/2017/PTUN.JBI
penelitian  ini  berfokus  terhadap  putusan Hakim  Nomor  5/G/2017/PTUN.JBI,  dalam kasus  ini  sengketa  antara  H.  Zoerman Manap  sebagai  penggugat  dan  Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi sebagai  tergugat,  dapat  diketahui  duduk sengketa  tersebut  berawal  dari  :Penggugat
3 R. Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ,  Cet.  I,  Sinar  Grafika,  Jakarta,  2007, Hlm. 106.
adalah pemilik sah atas bidang tanah sesuai dengan  alat  bukti  Sertifikat  Hak  Milik Nomor  24  Desa  Kota  Karang  tanggal  8 november  197  an.  Zoerman  Manap  seluas 33.345 M2.
Maka  dengan  diterbitkannya  Sertifikat- sertifikat yang menjadi obyek sengketa oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi (Tergugat)  diatas  tanah  milik  Penggugat sangatlah  merugikan  dan  menghilangkan hak  Penggugat  atas  Tanah  Penggugat  yang telah  memiliki  bukti  kuat  tersebut.  Sebagai upaya Hukum Penggugat ajukan kehadapan PTUN  Jambi.Penggugat  mendalilkan  dalam gugatannya  secara  pasti  mengetahui  objek sengketa  setelah  terbitnya  Peta  Situasi Pemeriksaan Lapangan tanggal 26 Mei 2016 yang  diterbitkan  oleh  Tergugat  atas Permohonan/Laporan  Penggugat  Nomor: LP/09/IV/2016 Perihal : Pengukuran Ulang (rekontruksi)  Sertifikat  Hak  Milik  No. 24/Desa  Kota  Karang  tanggal  8  November 1979 atas nama H. Zoerman Manap  seluas 33.345 M2, kemudian ditindaklanjuti upaya penanganan  melalui  mediasi  sesuai  dengan surat  undangan  masing-masing  tanggal  8 september  2016,  undangan  kedua  tanggal 13  oktober  2016  dan  undangan  ketiga tanggal  14  november  2016,  dengan  hasil mediasi  tidak  tercapai  kesepakatan  karena salah satu pihak tidak hadir.
Gugatan  penggugat  telah  lewat  waktu (kadaluarsa) sesuai dengan gugatan penggugat  tertanggal  21  maret  2017 didaftarkan  pada  tanggal  22  maret  2017,
dimana  penggugat  mendalilkan  yang menjadi  objek  sengketa  adalah  Produk Sertifikat  Hak  Milik  yang  diterbitkan  oleh tergugat  (Kantor Pertanahan Muaro Jambi). Berdasarkan  yang  dikemukakan  Penggugat tersebut  telah  jelas  dan  tegas  Penggugat menyatakan dan mengakui telah mengetahui  pasti  terhadap  objek  sengketa pada  tanggal  26  mei  2016  sehingga berdasarkan  hal  tersebut  Penggugat  secara Hukum  telah  tidak  patut  lagi  untuk mengajukan  gugatan  ini  karena  sesuai ketentuan  Pasal  55  Undang-undang  Nomor 5  Tahun  1986  gugatan  Penggugat  telah melebihi  batas  waktu  90  hari.  Dengan demikian  gugatan  Penggugat  telah  lewat waktu  (daluarsa)  oleh  karenanya  secara hukum harus tidak diterima.
Dengan masuknya gugatan dari
Penggugat yang merasa kepentingan nya di rugikan  dan  menghilangkan  hak  Penggugat yang  telah  memiliki  bukti  kuat  tersebut. Sebagai  upaya  Hukum  Penggugat  untuk menguasai/mengelola  sepenuhnya  Tanah milik  Penggugat,  maka  Gugatan  Tata Usaha ini  Penggugat  ajukan  kehadapan    PTUN Jambi,  dan  untuk  itu    PTUN  Jambi berkewajiban  untuk  segera  menyelesaikan perkaranya dengan  keputusan akhir menerima gugatan pihak Penggugat dengan bukti-bukti  yang  sudah  ada  atas  perbuatan Tergugat  yang  terbukti  dengan  jelas  dan terang-terangan
bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang  berlaku,  serta  jelas  dan  tegas
melanggar  Asas-asas  Umum  Pemerintahan Yang  Baik  (AUPB),  khususnya  Asas Kecermatan,  Asas  Kepastian  Hukum,  dan Asas  Keseimbangan.  Oleh  sebab  itu  kajian terkait analisis yuridis pertimbangan hakim atas  gugatan  lewat  waktu  dalam  putusan hakim PTUN Jambi nomor 5/G/2017/PTUN.JBI menarik untuk dilakukan. Berdasarkan  uraian  diatas  yang  akan dibahas  didalam  artikel  ilmiah  ini  adalah mengenai,  alasan  mengajukan  gugatan  dan dasar pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan putusan atas perkara Nomor :
5/G/2017/PTUN.JBI.
A. Metode Penelitian Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian hukum normatif yang
menitikberatkan  pada  telaah  atau  kajian hukum positif.  Penelitian yang dilakukan oleh penulis  lebih  ditujukan  kepada  pendekatan undang-undang  dan  pendekatan  kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus- kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang  telah  menjadi  putusan  pengadilan. Adapun  jenis  bahan  hukum  yang  digunakan adalah  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan tersier.

## B. Alasan Pengajuan Gugatan
1. Alasan  dalam  pengajuan  gugatan menurut  Undang-Undang  berdasar- kan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-
Undang  Nomor  9  Tahun  2004  yaitu sebagai berikut: Ayat (1) Orang  atau  Badan  Hukum  perdata yang merasa kepentingannya dirugikan  oleh  suatu  Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan  yang  berwenang  yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata
Usaha  Negara  yang  disengketakan itu  dinyatakan  batal  atau  tidak  sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
Ayat (2)
a. Keputusan  Tata  Usaha  Negara
yang  digugat  itu  bertentangan dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku; dan
b. Keputusan  Tata  Usaha  Negara yang  digugat  itu  bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. 2. Uraian  alasan  pengajuan  gugatan
dikarenakan  penggugat  merasa dirugikan  atas  penerbitan  Sertifikat yang  menjadi  objek  sengketa  oleh tergugat.
3. Dasar dan Alasan Gugatan :
1) Bahwa  Penggugat  memiliki  dan menguasai  sebagian  bidang tanah sejak tahun 2002 dari luas
33.345  M2  yang  telah  memiliki
Sertifikat.  Hak  Milik  No.  24/ Desa  Kota  Karang  tanggal  8
November  1979  a.n.  Zoerman Manap  berdasarkan  atas  hak yaitu  Surat  Akta  Jual  Beli  8 November 1979 (dalam warkah). 2) Bahwa  pada awalnya  Penggugat membeli  Tanah  seluas  100.000 M2  dari  Saudara  Amat  Subari
(Alm).  Untuk  kemudian  Tanah tersebut  dibagi  3  (tiga)  bagian pada Tahun 1979, yaitu:
(1) Tanah seluas 35.430 M2 oleh Penggugat  diberikan  kepada saudara Saudari (Alm) Sertipikat  Nomor:  25  Tahun 1979 Atas Nama Ny. Bulihmas; (2) Tanah seluas 33.420 M2 oleh
Penggugat  diberikan  kepada saudara  Rozali  (Alm)  selaku sahabat  dan  Direktur  Bank Pembangunan Daerah Jambi. Sertipikat  Nomor:  23  Tahun 1979  Atas  Nama  Ny.  Atika Rozali; dan
(3) Dan Tanah seluas 33.345 M2 menjadi  bagian  Penggugat sendiri.SertipikatNomor  :  24 Tahun  1979  Atas  Nama Zoerman Manap.
4. Bahwa  pada  saat  Penggugat membeli  Tanah  seluas  100.000
M2.  Kondisi  Tanah  tersebut masih  menjadi  satu  hamparan. Dan  saat  ini.  Tanah  Penggugat terbelah  menjadi  dua  oleh  Jalan yang dibangun pada Tahun 1980
oleh  masyarakat  yang  saat  ini sudah menjadi jalan umum.
5. Bahwa  Tanah  milik  Penggugat yang dapat dikuasai dikelola dan dijaga oleh Saudara Hasan Isroil rekan  Penggugat  sejak  Tahun
2002  hingga  sekarang.  Tanah
Penggugat  dipergunakan  untuk menanam  tanaman  pertanian seperti  tanaman  sayur-sayuran, papaya, cabai dan lain sebagainya. 6. Bahwa selama Penggugat menguasai  dan  mengelola tanah tersebut,  Penggugat  juga  telah melakukan kewajibabn- kewajiban  sebagaimana  yang diperintahkan  oleh  Undang- Undang  dengan  cara  membayar Pajak  Bumi dan Bangunan  sejak
Tahun 2004.
7. Bahwa  Penggugat  mengetahui kondisi  Tanah  secara  jelas setelah diperlihatkan Peta Situasi  Pemeriksaan  Lapangan tertanggal  26  Mei  2016  oleh Kepala  Bagian  Sengketa  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Muaro Jambi,  yang  hasilnya  sangat mengejutkan  Penggugat  karena tergambar jelas di atas Sertipikat  Hak  Milik  (SHM) Nomor  :  24/Desa  Kota  Krang tanggal  8  November  1979  milik Penggugat ditindih oleh sertifikat  yang  menjadi  obyek sengketa.
8. Bahwa obyek sengketa yang ada di  atas  Tanah  Penggugat  timbul dari  pemecahan  sertifikat  Hak milik  Nomor:  23  Tahun  1979 Atas Nama Ny. Atika Rozali yang telah  diganti  blanko  menjadi SHM  No.  391/Desa  Kota  Karang tanggal 29 Juli 2003 a.n. Harjanti Ngadimin  seluas  10.000  M2  SU No.  72/KtK/2003  turun  hak menjadi  Hak  Guna  Bangunan (HGB) No. 01/Desa Kota Karang Tanggal  22-2-2011  a.n.  PT. PATEL  TRADING  seluas  10.000 M2  SU72/KtK/2003  dan  SHM No.  392/Desa  Kota  Karang tanggal  29  Juli  2003  a.n.  Atika Rozali  seluas  20.773  M2  Surat
Ukur  No.  73/KtK/2003  yang oleh Kantor Pertanahan Kabupaten  Muaro  Jambi  telah salah mendudukan letak
Tanahnya.  Hal  mana  sangatlah mungkin  terjadi  dikarenakan letak  Tanah  Penggugat  dengan Tanah  SHM  No.  23  Tahun  1979 a.n.  Atika  Rozali  yang  telah diganti blanko menjadi SHM No.
391/Desa  Kota  Karang  tanggal
29  Juli  20003  a.n.  Harjanti Ngadimin  seluas  10.000  M2  SU No.  72/KtK/2003  turun  hak menjadi  Hak  Guna  Bangunan (SHGB)  No.  01  a.n.  PT.  PATEL TRADING berdasarkan akta jjual beli  No.  05/2011  Dicky  Antonie Syahputra,  SH,  MKn  PPAT  Kab. Muaro  Jambi  tanggal  11-01- 2011  dan  SHM  No.  392/Desa Kota  Karang  Tanggal  29  Juli 2003  a.n.  Atika  Rozali  seluas 20.773  M2  Surat  Ukur  No.
73/KtK/2003  yang  dipecah habis  menjadi  28  Sertifikat
(Obyek Sengketa) berdampingan
/berbatas satu sama lainnya.
9. Bahwa alasan yang disampaikan oleh  Tergugat  (Kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Muaro Jambi)  tersebut  sangat  tidak berdasar, Tergugat hanya mencari  aman  semata,  alasan Tergugat  sangat  bertentangan dengan  Azas  dan  Tujuan  dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang tergambar  jelas  pada  Pasal  3 huruf a, b, dan c. 10. Bahwa  dengan  demikian,  selain
tidak  berdasar  hukum,  tindakan
Tergugat  dalam  menerbitkan obyek  sengketa  a  quo  juga
bertentangan  dengan  Azas-azas Umum  Pemerintahan  Yang  Baik (AUPB),  khususnya  berhubun- gan  dengan  Azas  Kecermatan, Azas Kepastian Hukum dan Azas Keseimbangan.
11. Bahwa  oleh  karena  perbuatan Tergugat  terbukti  dengan  jelas dan terang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,  serta  jelas  dan  tegas melanggar  Azas-azas  Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), khususnya Azas Kecermatan,  Azas  Kepastian Hukum, dan Azas Keseimbangan,  maka  dengan demikian seluruh Sertifikat yang menjadi  obyek  sengketa  dalam perkara A quo harus dicabut dan dinyatakan  batal  atau  tidak  sah, untuk  itu  Tergugat  harus  di wajibkan  untuk  mencabut  atau membatalkan  semua  Sertifikat obyek sengketa.
12. Bahwa  berdasarkan  uraian  dan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti menurut hukum bahwa tindakan  Tergugat  menerbitkan Sertifikat  yang  menjadi  obyek sengketa  dalam  perkara  ini adalah  bertentangan  dengan Peraturan Perundang-undangan, yaitu :
1) Pasal  3  huruf  a,b,  dan  c Peraturan Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997 Tentang Pendaftaran Tanah 2) Pasal 17 ayat (2) Jo Pasal 18 Ayat  (1),  (2)  dan  (4) Peraturan Pemerintah Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah 13. Bahwa  oleh  karena  perbuatan Tergugat  terbukti  dengan  jelas dan terang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku  serta  jelas  dan  tegas melanggar  Azas-azas  Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), khususnya azas kecermatan, azas kepastian hukum,  dan  azas  keseimbangan, maka dengan demikian Sertifikat  yang  menjadi  obyek sengketa  dalam  perkara a  quo
selain  harus  dinyatakan  batal atau  tidak  sah,  Tergugat  harus diperintahkan  mengembalikan hak-hak Penggugat sebagi pemilik  sah  Sertifikat  Hak  Milik (SHM)  Nomor  :  24/Kasang  Kota Karang  tanggal  8  November
1979 a.n. Zoerman Manap seluas
33.345 M2. C. Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam Menjatuhkan Putusan Atas PerkaraNomor : 5/G/2017/PTUN.JBI
Dasar pertimbangan hakim PTUN dalam penyelesaian  perkara  Tata  Usaha  Negara termasuk  gugatan  lewat  waktu  dalam pengajuan  gugatan  adalah  fakta  hukum yang  diajukan  dan  fakta  persidangan  yang dihadapi.  Jika  fakta  hukum  tidak  diperkuat oleh  fakta  persidangan  yang  berupa  alat- alat bukti, maka terhadap penggugat ditolak permohonannya,  tetapi  jika  alat  bukti  yang diajukan  memperkuat  fakta  hukum  dan tergugat  tidak  dapat  menunjukkan  alat bukti  yang  kuat,  maka  permohonan penggugat  dapat  diterima  jika  tenggang waktu  gugatan  belum  melampaui  batas waktu  gugatan.  Hakim  dalam  persidangan adalah pihak penengah yang tidak memihak kepada  siapapun  yang  bersengketa,  baik penggugat  maupun  pihak  tergugat  dan hakim  dapat  menentukan  ketentuan  lain dari fakta hukum yang ada, agar keputusan yang dilakukan benar-benar dapat dipertanggung jawabkan. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat diuraikan mengenai dasar
pertimbangan  hakim  dalam  penjatuhan putusan  perkara  Tata  Usaha  Negara umumnya  dan  perkara  Tata  Usaha  Negara berkenaan  dengan  gugatan  lewat  waktu pengajuan  gugatan  khususnya  sebagai berikut:
a) Fakta Hukum
Dalam  hal  ini,  diajukan  suatu ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  dikaitkan dengan  penulisan  maka  ketentuan yang  dilanggar  juga  bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan  Yang  Baik  (AUPB), khusunya berhubungan dengan Azas Kecermatan, Azas Kepastian Hukum, dan Azas Keseimbangan. b) Fakta Persidangan Ternyata dalam persidangan, Hakim Pengadilan  PTUN  Jambi  dengan
pertimbangannya  lebih  condong kepada  pihak  tergugat  yang  sesuai fakta  hukum  dan  telah  dipertim- bangkan  dalam eksepsi  yang menyatakan  bahwa  gugatan  pengg- ugat  telah  lewat  waktu/kadaluarsa sebagaimana  ketentuan  Pasal  55 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1986.  Hal  ini  dapat  dibuktikan diantara pertimbangan Hakim PTUN yang telah memperkuat putusannya: 1) Bahwa  terhadap  objek  sengketa tersebut, penggugat pada pokoknya  mengajukan  gugatan ke PTUN Jambi untuk dinyatakan  batal  atau  tidak  sah dan  memerintahkan  kepada tergugat untuk mencabutnya 2) Bahwa  penggugat  dalam  dalil- dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan  tindakan  tergugat dalam menerbitkan objek
sengketa a quo telah bertentangan  dengan  Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku  dan  Asas-asas  Umum Pemerintahan Yang Baik 3) Bahwa terhadap gugatan penggugat, pihak tergugat bersamaan dengan juawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana  yang  disampaikan pada  persidangan  tanggal  31 Mei  2017,  Pihak  tergugat  II
Intervensi  I  sampai  dengan  25 dan  Pihak  tergugat  II  Intervensi
26 bersamaan dengan jawabannya  telah  mengajukan eksepsi sebagaimana yang disampaikan  pada  persidangan tanggal 7 Juni 2017 4) Bahwa  gugatan  penggugat  telah lewat  waktu,  karena  penggugat telah mengetahui adanya
permasalahan  tumpang  tindih antara  Sertifikat  Hak  Milik Nomor  24/Desa  Kota  Karang tanggal  8  November  1970  atas nama  Zoerman  Manap  seluas 33.345  M2  dengan  sertifikat sebagaimana  dimaksud  dalam objek  sengketa  dengan  adanya hasil  pemeriksaan  lapangan pada tanggal 26 Mei 2016.
5) Bahwa  PTUN  Jambi  tidak berwenang memeriksa dan mengadili  perkara  ini,  karena
penggugat dalam dalil gugatannya  mendasarkan  pada permasalahan  atas dilanggarnya hak  atau  hilangnya  hak  orang lain dalam hal ini hak penggugat yang bukan merupakan kewenangan PTUN. 6) Bahwa  oleh  karena  eksepsi Tergugat  dan  Tergugat  II Intervensi  I  sampai  dengan  25 serta  Tergugat  II  Intervensi  26 tentang  pengajuan  gugatan  oleh Penggugat  telah  melampaui waktu  (daluarsa)  atau  telah lewat  waktu  90  hari  telah diterima, maka gugatan Penggugat  dinyatakan  tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard)  sehingga  mengenai pokok  sengketa  tidak  perlu dipertimbangkan kembali 7) Bahwa  oleh  karena  gugatan Penggugat  dinyatakan  tidak diterima maka dengan berpedoman  pada  ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1986  tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara, kepada  Penggugat  dibebankan untuk  membayar  biaya  perkara yang  besarnya  akan  ditentukan dalam amar putusan ini 8) Bahwa  terhadap  bukti-bukti surat yang tidak dipertimbangkan  oleh  Majelis Hakim  karena  dinilai  tidak  ada relevansi dengan pertimbangan- pertimbangan in litis akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara  sebagai  bagian  yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini.
Dengan  lebih  menerima  fakta  hukum yang  disertai  alat  bukti  pihak  tergugat dipersidangan,  maka  Hakim  PTUN    Jambi memenangkan  pihak  tergugat,  dengan  isi putusan:
a) Menyatakan  gugatan  Penggugat tidak  diterima  (niet  ontvankelijk verklaard); dan b) Menghukum Penggugat untuk membayar  biaya  perkara  sebesar Rp.  4.633.000,-  (empat  juta  tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  mengenai  analisis  yuridis pertimbangan  hakim  atas  gugatan  lewat waktu  dalam  putusan  hakim    PTUN    Jambi nomor 5/G/2017/PTUN.JBI
dapat disimpulkan  beberapa  hal  berikut  yaitu, gugatan  penggugat  memang  benar  telah lewat  waktu  dan  sesuai  dengan  ketentuan Undang-Undang  oleh  karenanya  secara hukum  gugatan  tidak  dapat  diterima  sebab telah  lebih  90  hari  sesuai  Pasal  55.  Dan Hakim  berpandangan  gugatan  itu  telah lewat  waktu  sebagaimana  yang  telah ditentukan  oleh  Undang-Undang.  Pada
putusanNomor:  5/G/2017/PTUN.JBI  hakim sepakat  menyatakan,  penggugat  yang bernama  H.  Zoerman  Manap  dinyatakan bersalah  karena  fakta  terhadap  gugatan yang diajukan telah melampaui batas waktu dan  gugatan  penggugat  dinyatakan  tidak dapat  diterima  berdasarkan  Pasal  55 Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1986  dan sesuai  pada  ketentuan  Pasal  110  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negarapenggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara tersebut.

## E. Saran
Terdapat  saran  yang  ingin disampaikan dari  pembahasan  ini  antara  lain  :  dalam kasus ini hendaknya penggugat lebih cermat lagi dalam memahami suatu ketentuan yang telah  ditetapkan  Undang-Undang  yang berlaku  dengan  melihat  ketentuan  Pasal yang  terkait  dengan  kasus  tenggang  waktu pengajuan  gugatan.  Dan  sebagai  warga negara  Indonesia  yang  baik,  ada  baiknya kita  menaati  aturan  serta  prosedur  yang telah  diatur  oleh  Undang-Undang,  sehingga tidak  menjadi  ke  sia-siaan  dan  tidak membuang-buang  waktu  serta  merugikan pihak penggugat sendiri.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Artikel/Buku/Laporan https//:tribratanewspoldasulawesiutara.co m/ tanggung-jawab-pemerintah-dalam- menjaga-keter tiban-umum.
R.  Wiyono.  2007. Hukum  Acara  Peradilan Tata  Usaha  Negara .    Cet.  I.  Sinar Grafika. Jakarta.
Zairin  Harahap . 2017. Hukum  Acara Peradilan  Tata  Usaha  Negara ,  Edisi Revisi.  Cet.  10.  PT.  Grafindo  Persada. Jakarta.

## Peraturan Hukum
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2004 Tentang Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 2004. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014
Tentang Administrasi Pemerintahan.