Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.3987

## Peran Moderasi Opini Audit Dalam Hubungan Karakteristik PEMDA dan Pengungkapan Wajib Dalam LKPD
Penulis: Septian Ventiarso 1 Amrie Firmansyah 2
Afiliasi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti, Jakarta 1 , Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta 2
Korespondensi: amriefirmansyah@upn vj.ac.id
Histori Naskah: Submit: 04-06-2024 Accepted: 10-06-2024 Published: 01-07-2024
Abstrak :
Penelitian ini  bertujuan untuk  menguji  pengaruh  karakteristik  pemerintah daerah  yang  terdiri  dari  tingkat  ketergantungan  dan  rasio  kemandirian terhadap  pengungkapan  wajib  dalam  LKPD  dengan  menggunakan  opini audit  sebagai  pemoderasi.  Tingkat  pengungkapan  wajib  dalam  laporan keuangan  pemerintah  daerah  saat  ini  belum  sepenuhnya  mencapai  100%. Penelitian  tentang  pengaruh  karakteristik  pemerintah  daerah  terhadap pengungkapan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) baik untuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota telah dilakukan berulang kali namun belum menunjukkan hasil yang konsisten. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder.  Sampel  penelitian  yaitu  pemerintah  kabupaten/kota  pada  lima provinsi  di  Pulau  Jawa  pada  tahun  2020-2022  yang  memenuhi  kriteria. Analisis  regresi  berganda  digunakan  untuk  menguji  hipotesis  pada  data panel  penelitian.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tingkat ketergantungan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan  LKPD.  Sedangkan  rasio  kemandirian  daerah  berpengaruh positif  terhadap  pengungkapan  wajib  LKPD.  Opini  audit  tidak memperlemah pengaruh negatif tingkat ketergantungan pemerintah daerah serta  memperlemah  pengaruh  positif  rasio  kemandirian  daerah  terhadap pengungkapan wajib LKPD. Hasil ini menunjukkan bahwa opini audit lebih berfokus  pada  transaksi  laporan  keuangan  daripada  dampak  tingkat ketergantungan dan kemandirian daerah pada pengungkapan di LKPD.
Kata kunci : Karakteristik Pemerintah Daerah; Opini Audit; Pengungkapan LKPD; Rasio Kemandirian; Tingkat Ketergantungan.

## Pendahuluan
Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan negara mewajibkan Presiden dan Gubernur/Bupati/Walikota  untuk  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  pelaksanaan APBN/APBD  berupa  laporan  keuangan  yang  setidaknya  meliputi  Laporan  Realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan terutama  digunakan  untuk  membandingkan  realisasi  pendapatan,  belanja,  transfer,  dan pembiayaan  dengan  anggaran  yang  telah  ditetapkan,  menilai  kondisi  keuangan,  mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan pokok terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan (PP No. 71 tahun 2010).
Dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  71  tahun  2010  menyatakan  bahwa  laporan  keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna  dengan  membantu  mereka  mengevaluasi  peristiwa  masa  lalu  atau  masa  kini,  dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi  yang  relevan  harus  lengkap,  informasi  akuntansi  keuangan  pemerintah  disajikan
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.3987
selengkap  mungkin,  yaitu  mencakup  semua  informasi  akuntansi  yang  dapat  mempengaruhi pengambilan  keputusan.  Informasi  yang  melatarbelakangi  setiap  butir  informasi  utama  yang termuat  dalam  laporan  keuangan  diungkapkan  dengan  jelas  agar  kekeliruan  dalam  penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. Dalam prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), setiap penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan harus  mentaati  prinsip  akuntansi  dan  pelaporan  keuangan  salah  satunya  adalah  prinsip pengungkapan  lengkap  ( full  disclosure )  dimana  laporan  keuangan  menyajikan  secara  lengkap informasi  yang  dibutuhkan  oleh  pengguna.  Informasi  yang  dibutuhkan  oleh  pengguna  laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka ( on the face ) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.
Dalam SAP, pemerintah daerah (pemda) merupakan salah satu entitas pelaporan yang terdiri dari satu  atau  lebih  entitas  akuntansi  (Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah)  yang  diwajibkan  untuk menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Tingkat pengungkapan wajib dalam  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  belum  sepenuhnya  mencapai  100%.  Beberapa penelitian tentang pengaruh karakteristik daerah terhadap tingkat pengungkapan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) baik untuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah  kota  telah  dilakukan  namun  hasil  penelitian  atas  pengungkapan  laporan  keuangan pemerintah daerah belum mencapai 100% sesuai amanat dalam SAP. Utami dan Sulardi (2019) mengungkapkan  bahwa  rata-rata  tingkat  pengungkapan  wajib  pemerintah  daerah  di  Indonesia tahun 2017 sebesar 60,42%. Sementara penelitian Budiarto dan Indarti (2019), menyatakan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan wajib 35 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2015- 2017 sebesar 52,58%.
Pramesti dan Misran (2021) menemukan bahwa ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh signifikan  terhadap  tingkat  pengungkapan  wajib  dalam  laporan  keuangan  pemerintah  daerah, tetapi penelitian Sasmita (2021) menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara ketergantungan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Hiola dan Harun (2021)  menemukan  bahwa  kemandirian  daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah,  namun  penelitian  Putri  dan  Arza  (2019) mengungkapkan  bahwa  kemandirian  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat  pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah.
Berdasarkan  fenomena gap yang  terjadi  dan  ketidakkonsistenan  mengenai  faktor-faktor  yang mempengaruhi  tingkat  pengungkapan  wajib  LKPD,  peneliti  tertarik  untuk  menganalisis  dan menguji ulang pengaruh karakteristik pemerintah daerah yang terdiri dari tingkat ketergantungan pemerintah daerah dan kemandirian daerah terhadap pengungkapan wajib dalam LKPD yang di persyaratkan  dalam  PP  No.  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan.  Serupa dengan  penelitian  Utami  dan  Sulardi  (2019)  penelitian  ini  menggunakan  butir checklist pengungkapan  wajib  berdasarkan  PP  No.  71  tahun  2010.  Perbedaan  dalam  penelitian  ini  yaitu dengan  menambahkan  unsur  opini  audit  sebagai  variabel  moderasi  yang  diduga  mempengaruhi karakteristik pemerintah daerah terhadap pengungkapan wajib pada LKPD. Selain itu penelitian ini juga menggunakan ukuran pemerintah daerah sebagai variabel kontrol.
Penelitian  ini  menggunakan  data  LKPD  pada  tahun  anggaran  2020-2022  sehingga  dapat memberikan gambaran dari waktu ke waktu atas pengungkapan wajib dalam neraca pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan saran penelitian dari Utami dan Sulardi (2019). Objek penelitian ini adalah LKPD pada tingkat kabupaten dan kota pada lima provinsi di Pulau Jawa yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) serta memiliki kelengkapan data
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.3987
yang  dibutuhkan  dalam  variabel  penelitian.  Bagian  berikutnya  pada  artikel  ini  mendiskusikan tentang teori dan pengembangan hipotesis penelitian. Metode penelitian, analisis dan pembahasan hasil  dijelaskan  pada  bagian  selanjutnya.  Pada  bagian  akhir  artikel  menjelaskan  simpulan, keterbatasan, penelitian, dan saran.
Penelitian  ini  melengkapi  penelitian  sebelumnya  tentang  karakteristik  pemerintah  daerah  yang dihubungkan dengan opini audit sebagai variabel moderasi terhadap pengungkapan wajib dalam LKPD. Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi yang akan membantu meningkatkan kesadaran pemerintah daerah tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah pusat dapat  menggunakan  penelitian  ini  sebagai  tolak  ukur  untuk  penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  dalam  laporan  keuangan  daerah  pemerintah  (LKPD).  Penelitian  ini  dapat bermanfaat  bagi  masyarakat  karena dapat  memberikan informasi tentang tingkat pengungkapan LKPD  Indonesia.  Peneliti  yang  akan  datang  juga  dapat  menggunakan  penelitian  ini  sebagai referensi  untuk  meneliti  lebih  lanjut  tentang  faktor-faktor  yang  dapat  memengaruhi  tingkat pengungkapan LKPD yang diperlukan.

## Studi Literatur

## Teori Pemangku Kepentingan
Menurut  Rankin  et  al.  (2012),  teori  pemangku  kepentingan  merupakan  sebuah  teori  yang menggabungkan kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan yang lebih luas dalam suatu entitas, bukan hanya para pemegang saham. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk  menjaga  hubungan  dengan  para  pemangku  kepentingan  yaitu  dengan  melakukan environmental disclosure . Dengan adanya pengungkapan tersebut, diharapkan perusahaan dapat memenuhi  kebutuhan  informasi  para  pemangku  kepentingan  dan  kepercayaan  pemangku kepentingan terhadap perusahaan meningkat. Selain itu, hal tersebut dapat digunakan sebagai cara untuk  mendapatkan  dukungan  dari  para  pemangku  kepentingan  dan  sebagai  langkah  untuk mengalihkan  perhatian  para  pemangku  kepentingan  terhadap  kegiatan  yang  kurang  diinginkan. Dalam PP No. 71 tahun 2010, pemangku kepentingan atas laporan keuangan pemerintah daerah adalah  pengguna  laporan  keuangan  yaitu  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  dan pemeriksa laporan keuangan pemerintah daerah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

## Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemda
Suwardjono  (2013)  mengelompokkan  pengungkapan  menjadi  dua  macam,  yaitu  pengungkapan wajib  dan  pengungkapan  sukarela.  Pengungkapan  wajib  merupakan  pengungkapan  yang dilakukan  perusahaan  seperti  apa  yang  diwajibkan  oleh  standar  akuntansi  atau  peraturan  badan pengawas.  Sedangkan  pengungkapan  sukarela  merupakan  pengungkapan  yang  dilakukan perusahaan  diluar  apa  yang  diwajibkan  oleh  standar  akuntansi  atau  peraturan  badan  pengawas. Untuk  sektor  pemerintahan  di  Indonesia  baik  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah, pengungkapan  informasi  dalam  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  mengacu  pada  Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu  Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## Pengaruh Tingkat Ketergantungan Terhadap Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemda
Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan (PP No. 71 tahun 2010). Pemerintah daerah menyusun laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 sebagai  bentuk  pertanggungjawaban penggunaan  dana yang berasal  dari
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.3987
masyarakat baik berupa pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan  daerah  secara  transparan  dan  akuntabel.  Penelitian  oleh  Hiola  dan  Harun  (2021), mengidentifikasi karakteristik pemerintah daerah sebagai ukuran pemerintah daerah, kemandirian daerah dan pendapatan transfer.
Penelitian Nur dan Murwaningsari (2020) menemukan bahwa tingkat ketergantungan pemda pada dana bagi hasil (DBH) berpengaruh terhadap pengungkapan LKPD, tetapi tingkat ketergantungan pemda  pada  dana  alokasi  umum  (DAU)  dan  dana  alokasi  khusus  (DAK)  tidak  berpengaruh terhadap  pengungkapan  LKPD.  Penelitian  oleh  Kogoya  et  al.  (2019),  Agustianti  dan  Verawaty (2020),  Ridwan  dan  Yahya  (2020),  Anggara  dan  Cheisviyanny  (2020),  Pramesti  dan  Misran (2021),  Putri  dan  Arza  (2021),  Haryanto  et  al.  (2023)  serta  Setiawan  dan  Maryono  (2023) menemukan bahwa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh positif signifikan terhadap  pengungkapan  wajib  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Sedangkan  penelitian Verawaty  et  al.  (2019),  Sasmita  (2021)  dan  Salfadhilah  et  al.  (2021)  menunjukkan  hasil  yang berbeda,  bahwa  tingkat  ketergantungan  pada  pemerintah  pusat  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang mendapatkan dana transfer yang  besar  dari  pemerintah  pusat  akan  memiliki  laporan  keuangan  yang  baik  demi  menjaga hubungan  baik  dengan  para  pemangku  kepentingannya.  Dengan  demikian  hipotesis  pertama penelitian ini adalah sebagai berikut.
H 1 : Tingkat  ketergantungan  berpengaruh  positif  terhadap  pengungkapan  wajib  dalam  laporan keuangan pemerintah daerah.

## Pengaruh Rasio Kemandirian Terhadap Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemda
Aset  dapat  menunjukkan  ukuran  kemakmuran  pemerintahan.  Semakin  besar  aset  yang  dimiliki oleh  pemerintah  daerah  maka  semakin  mudahnya  pemerintah  daerah  melakukan  segala  urusan daerahnya. Apabila aset pemerintah daerah kecil, pemerintah daerah cenderung lebih sulit dalam melaksanakan  kegiatan  operasional  dan  urusan  lainnya.  (Khoirunnisa  dan  Sofilda,  2023). Penelitian oleh Sasmita (2021), mengidentifikasi karakteristik pemerintah daerah sebagai ukuran pemerintah  daerah,  umur  administratif  pemda, leverage ,  ketergantungan  daerah,  dan  belanja daerah.
Semakin  tinggi  rasio  kemandirian,  maka  pemda  akan  meningkatkan  atau  memperluas pengungkapan pada laporan keuangannya (Utami dan Sulardi, 2019). Penelitian oleh Najah dan Purwati (2029) serta Hiola dan Harun (2021) menemukan bahwa kemandirian daerah berpengaruh signifikan  terhadap  pengungkapan  wajib  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Sedangkan penelitian Verawaty et al. (2019), Utami dan Sulardi (2019) dan Anggara dan Cheisviyanny (2020) menunjukkan  hasil  yang  berbeda,  bahwa  rasio  kemandirian  tidak  memengaruhi  pengungkapan pada  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Pemerintah  daerah  yang  memiliki  pendapatan  asli daerah  yang  besar  akan  memiliki  laporan  keuangan  yang  baik  demi  menjaga  hubungan  baik dengan para pemangku kepentingannya. Dengan demikian hipotesis kedua penelitian ini adalah sebagai berikut.
H 2 : Rasio  kemandirian  berpengaruh  positif  terhadap  pengungkapan  wajib  dalam  laporan keuangan pemerintah daerah.

## Pengaruh Opini Audit Terhadap Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemda
Opini audit dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel moderasi. Opini audit diduga dapat memperkuat  pengaruh  tingkat  ketergantungan  daerah  dan  rasio  kemandirian  terhadap pengungkapan wajib. Pengungkapan wajib pada laporan keuangan akan lebih banyak dilakukan oleh  pemerintah  daerah  yang  menerima  opini  wajar  tanpa  pengecualian  ( unqualified  opinion )
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.3987
dibandingkan  pemerintah  daerah  yang  menerima  opini  selain  wajar  tanpa  pengecualian ( unqualified  opinion ).  Penelitian  oleh  Sasmita  (2021)  serta  Teriyani  et  al.  (2022)  menunjukkan bahwa  opini  audit  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  tingkat  pengungkapan  laporan keuangan. Dengan demikian hipotesis ketiga dan keempat penelitian ini adalah sebagai berikut. H 3 : Opini  audit  memoderasi  pengaruh  tingkat  ketergantungan  terhadap  pengungkapan  wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
H 4 : Opini  audit  memoderasi  pengaruh  rasio  kemandirian  terhadap  pengungkapan  wajib  dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

## Gambar 1 Kerangka Penelitian

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif  dengan  menggunakan  data  sekunder.  Populasi dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  pemerintah  daerah  di  tingkat  kabupaten/kota  pada  lima provinsi  di  pulau Jawa pada periode 2020-2022.  Data tersebut  diperoleh  dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan kombinasi data cross section dan time series yang diperoleh pada tahun 2020-2022. Sampel  pada  penelitian  ini  dipilih  dengan  menggunakan  metode  purposive  sampling,  dalam metode  purposive  sampling  ini  peneliti  membatasi  pada  tipe  khusus  pada  orang  yang  dapat menyediakan  informasi  yang  diharapkan  atau  dengan  kata  lain,  peneliti  menetapkan  kriteria tertentu untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan (Sekaran dan Bougie, 2016). Kriteria atas sampel penelitian ini adalah pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota pada lima provinsi di Pulau  Jawa  yang  menyediakan  data  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  pada  tahun  anggaran 2020-2022 dan telah diaudit oleh BPK RI. Laporan keuangan pemerintah daerah tersebut harus memiliki  kelengkapan  data  mengenai  komponen  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010. Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah  pengungkapan  wajib  dalam  laporan  keuangan pemerintah daerah sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010. Pengukuran tingkat pengungkapan wajib pada penelitian ini sesuai dengan pengukuran yang dilakukan oleh Utami dan Sulastri (2019), yang mengukur item pengungkapan yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Setiap item  yang  diungkapkan  dalam  laporan  keuangan  akan  diberi  nilai  1,  jika  tidak  terdapat pengungkapan akan diber nilai  0. Total  nilai pengungkapan pada laporan keuangan selanjutnya
Tingkat pengungkapan wajib dalam LKPD (Y) Kemandirian
Daerah (X2) Tingkat Ketergantungan (X1) Opini Audit (Z) Ukuran Pemerintah Daerah
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.3987
dibagi  dengan  item  yang  wajib  diungkapkan  apabila full  disclosure (pengungkapan  penuh) dilakukan.
Dalam PP No. 71 Tahun 2010, pendapatan pemerintah daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan  transfer,  dan  lain-lain  pendapatan  yang  sah.  Pendapatan  transfer  adalah  pendapatan yang  berasal  dari  transfer  pemerintah  pusat,  transfer  pemerintah  pusat  lainnya  dan  pemerintah provinsi yang dinyatakan dalam satuan rupiah. Tingkat ketergantungan diukur dengan membagi total  pendapatan  transfer  (transfer  pemerintah  pusat,  pemerintah  pusat  lainnya  dan  pemerintah provinsi) dengan total pendapatan pemerintah daerah (Pramesti dan Misran, 2021) Kemandirian  keuangan  daerah  menunjukkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Hiola dan  Harun  (2021),  Rasio  kemandirian  keuangan  daerah  diukur  dengan  membandingkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah.
Opini audit ialah opini yang diberikan BPK sebagai simpulan hasil pemeriksaan laporan keuangan. Sasmita (2021) memberikan skor penilaian atas variabel opini audit untuk tiap opini yakni skor 5 untuk  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP),  skor  4  untuk  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian Dengan  Paragraf  Penekanan  Suatu  Hal  (WTP-DPP),  skor  3  untuk  opini  Wajar  Dengan Pengecualian  (WDP),  skor  2  untuk  opini  Tidak  Wajar  (TW)  dan  skor  1  untuk  opini  Tidak Menyatakan  Pendapat  (TMP)  (1).  Pada  penelitian  ini,  peneliti  memberikan  skor  1  untuk  opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan skor 0 untuk opini selain WTP. Definisi operasional variabel dijelaskan pada tabel berikut.
Tabel 1 Definisi Operasional Variabel Variabel Pengukuran Tingkat  pengungkapan  laporan keuangan pemerintah daerah 𝐷𝐼𝑆𝐶 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑢𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠𝑛𝑦𝑎 𝑑𝑖𝑢𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 Tingkat Ketergantungan 𝐼𝑅𝐺𝑂𝑉 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 Rasio Kemandirian 𝑅𝐾 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 Opini Audit Skor Opini Audit
Penelitian  ini  menggunakan  alat  analisis  data  EViews  12.  Untuk  menganalisis  dan  menguji hipotesis  menggunakan  analisis  regresi  linier  berganda  (multiple  regresion  analysis).  Tingkat signifikansi  (α)  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  sebesar  5%.  Analisis  regresi  berganda digunakan untuk menjelaskan pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen  (Sekaran  dan  Bougie,  2016).  Persamaan  regresi  berganda  untuk  pengujian  hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
DISC it = α0 + β 1 IRGOV it + β 2 RK it + β 3 IRGOV it * OPINI it + β 4 RK it * OPINI it + e Keterangan:
DISC :  Tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah α :  Konstanta
β 1 – β 4 :  Koefisien regresi
IRGOV :  Tingkat Ketergantungan
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.3987
RK :  Rasio Kemandirian OPINI :  Opini Audit e :   Tingkat Kesalahan

## Hasil
Hasil  pengujian  statistik  deskriptif  variabel  dependen  dan  independen  terdapat  pada  Tabel  2. sebagai berikut.
Tabel 2 Statistik Deskriptif Variabel Mean Med. Max. Min. Std. Dev. N DISC 0,4320 0,4286 0,6000 0,3714 0,0309 339 IRGOV 0,6916 0,7208 0,8997 0,2711 0,1301 339 RK 0,2155 0,1834 0,6045 0,0670 0,1036 339 SIZE 29,1919  29,0689  31,5793  27,7298 0,6489 339 OPINI 0,9115 1,0000 1,0000 0,0000 0,2844 339

## Sumber: Data diolah
Hasil pengujian multikolinearitas dalam model penelitian ini terdapat pada tabel 3 sebagai berikut. Menurut Ghozali dan Ratmono (2018), jika nilai korelasi > 0,80 maka H0 ditolak, sehingga ada masalah multikolinearitas. Jika nilai korelasi < 0,80 maka H0 diterima, sehingga tidak ada masalah multikolinearitas.
Tabel 3. Uji Multikolinearitas IRGOV RK OPINI SIZE IRGOV 1,0000   -0,6271    0,0172   -0,4682 RK -0,6271    1,0000   -0,1311    0,6842 OPINI 0,0172   -0,1311    1,0000   -0,1424 SIZE -0,4682    0,6842   -0,1424    1,0000
Sumber: Data diolah
Hasil  yang  diperoleh  dari  uji  multikolinearitas  menunjukkan  nilai  korelasi  antar  variabel independen  <  0,80.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  ada  masalah multikolinearitas antar variabel independen.
Hasil pengujian hipotesis dalam model penelitian ini terdapat pada tabel 4 sebagai berikut.
Tabel 4. Uji Hipotesis Variabel Coeff. t-Stat. Prob. C 0,4538  9,7167  0,0000 IRGOV 0,0021  0,2452  0,4033 RK 0,0505  2,7995  0,0028 OPINI 0,0010  0,1313  0,4479 OPINI*IRGOV 0,0041  0,4267  0,3350 OPINI*RK -0,0357 - 2,5354  0,0060
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.3987
Variabel Coeff. t-Stat. Prob. SIZE -0,0011 - 0,6598  0,2550 R 2 0,9758 Adj. R 2 0,9628 F-stat. 75,2224 Prob(F-stat.) 0,0000 Sumber: Data diolah
Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa nilai uji F menunjukan dibawah 0,05 yaitu 0,0000 sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan, rasio kemandirian, dan opini audit yang menjadi varibel moderasi berpengaruh secara bersama-sama mempengaruhi pengungkapan wajib LKPD. Sedangkan  untuk  nilai adjusted  R-squared menunjukkan  nilai  sebesar  0,9628,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  tingkat  ketergantungan,  rasio  kemandirian,  dan  opini  audit  yang  menjadi varibel moderasi mempengaruhi sebesar 96,28% terhadap pengungkapan wajib LKPD dan sisanya sebesar 3,72% dipengaruhi oleh variabel lain.
Hasil pengujian hipostesis yang diperoleh dari tabel 4 yaitu (1) Variabel tingkat ketergantungan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,4033 dengan nilai coefficient sebesar 0,0021 yang berarti H1 ditolak karena nilai signifikansi ≥ 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib LKPD; (2) Variabel rasio kemandirian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,0028 dengan nilai coefficient sebesar 0,0505 yang berarti H2 diterima karena nilai signifikansi ≤ 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian berpengaruh positif  terhadap  pengungkapan  wajib  LKPD;  (3)  Variabel  tingkat  ketergantungan  dengan  opini audit sebagai variabel moderasi diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,3350 dengan nilai coefficient sebesar 0,0041 yang berarti H3 ditolak karena nilai signifikansi ≥ 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa  opini  audit  tidak  memperlemah  pengaruh  negatif  tingkat  ketergantungan  terhadap pengungkapan  wajib  LKPD;  dan  (4)  Variabel  rasio  kemandirian  dengan  opini  audit  sebagai variabel  moderasi  diperoleh  nilai  signifikansi  sebesar  0,0060  dengan  nilai coefficient sebesar  - 0,0357 yang berarti H4 diterima karena nilai signifikansi ≤ 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa opini  audit  memperlemah  pengaruh  positif  rasio  kemandirian  terhadap  pengungkapan  wajib LKPD.

## Pembahasan

## Pengaruh tingkat ketergantungan terhadap pengungkapan wajib LKPD
Berdasarkan  hasil  pengujian  regresi  pada  Tabel  4  diketahui  bahwa  variabel  independen  tingkat ketergantungan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib LKPD. Hasil peneltian ini sejalan dengan penelitian oleh Sasmita (2021) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh  yang  signifikan  antara  tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap  kualitas laporan keuangan.
Sejak tahun 2010, pemerintah pusat telah memberikan dana insentif daerah kepada daerah tertentu berdasarkan  kriteria/kategori  tertentu.  Dana  insentif  daerah  diberikan  sebagai  penghargaan  atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum  pemerintahan,  pelayanan  dasar  publik,  dan  kesejahteraan  masyarakat  (PMK  Nomor 160/PMK.07/2021).  Dana  yang  diperoleh  dari  pemerintah  pusat  berupa  dana  perimbangan digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja langsung dan belanja tidak langsung
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.3987
selama satu tahun anggaran. Pertanggungjawaban penggunaan dan pengelolaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dilaporkan dalam bentuk laporan realisasi anggaran.
Semakin  tinggi  tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah,  semakin  besar  pula  kebutuhan  dan harapan para pemangku kepentingan. Pemerintah pusat yang memberikan dana perimbangan dapat memengaruhi kebijakan pengungkapan LKPD yang lebih rinci. Kecukupan pengungkapan LKPD dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan kepada pemerintah daerah yang tingkat ketergantungannya tinggi.
Tingginya ketergantungan daerah tidak diiringi dengan peningkatan pengungkapan pengungkapan wajib laporan keuangan. Hal ini diduga karena kurangnya kontrol dari pemerintah pusat terhadap dana  perimbangan  yang  diberikan,  sehingga  pemerintah  daerah  kurang  termotivasi  untuk meningkatkan  pengungkapan  dalam  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  mereka.  Sehingga semakin  tinggi  ketergantungan  daerah  terhadap  pusat  tidak  serta  meningkatkan  tingkat pengungkapan wajib LKPD (Pramesti dan Misran, 2021).

## Pengaruh rasio kemandirian terhadap pengungkapan wajib LKPD
Berdasarkan  hasil  pengujian  regresi  pada  Tabel  4  diketahui  bahwa  variabel  independen  rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib LKPD. Hasil peneltian ini sejalan dengan  penelitian  oleh  Hiola  dan  Harun  (2021)  yang  menyatakan  bahwa  kemandirian  daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan tingkat pengungkapan LKPD. Pemangku  kepentingan  memiliki  keinginan  untuk  mendapatkan  informasi  yang  lebih  rinci  dan transparan  mengenai  keuangan  pemerintah  daerah.  Pemangku  kepentingan  dapat  memengaruhi pemerintah  daerah  untuk  mengungkapan  laporan  keuangan  yang  lebih  rinci  dan  transparan. Tingkat kemandirian yang tinggi memberikan keleluasaan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan  keuangannya  sendiri.  Pemerintah  daerah  yang    memiliki  tingkat  kemandirian  yang tinggi diduga lebih termotivasi dalam mengungkap laporan keuangannya.
Tingginya tingkat  kemandirian keuangan sangat  dipengaruhi oleh jumlah PAD. Semakin tinggi rasio maka semakin tinggi pula keikutsertaan masyarakat dalam membayar pajak daerah sehingga semakin besar tuntutan transparansi atas pengungkapan dan pelaporan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah cenderung harus berusaha untuk melakukan pengungkapan wajib pada laporan keuangannya (Hiola dan Harun, 2021).

## Peran moderasi opini audit dalam pengaruh tingkat ketergantungan terhadap pengungkapan wajib LKPD
Berdasarkan hasil pengujian regresi pada Tabel 4 diketahui bahwa opini audit tidak memperlemah pengaruh negatif tingkat ketergantungan terhadap pengungkapan wajib LKPD.
Opini  audit  lebih  berfokus  pada  kesesuaian  transaksi  pada  laporan  keuangan  dengan  standar akuntansi daripada tingkat ketergantungan pemerintah daerah. Opini audit tidak merinci dampak dari  tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah  pada  pengungkapan  LKPD.  Auditor  cenderung lebih  berfokus  pada  materialitas  dan  risiko  dalam  penilaiannya  terhadap  laporan  keuangan. Meskipun tingkat ketergantungan pemerintah daerah dapat diidentifikasi sebagai risiko potensial, opini audit tidak selalu memberikan penilaian tentang sejauh mana ketergantungan tersebut dapat mempengaruhi pengungkapan LKPD.
Opini  audit  diberikan  oleh  pemeriksa  berdasarkan  beberapa  kriteria,  salah  satunya  adalah kecukupan  pengungkapan.  Hal  tersebut  mengindikasi  bahwa  tidak  serta  merta  tingkat pengungkapan yang tinggi akan memperoleh opini baik begitu pula sebaliknya (Utami dan Sulardi, 2019).
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.3987

## Peran moderasi opini audit dalam pengaruh rasio kemandirian terhadap pengungkapan wajib LKPD
Berdasarkan  hasil  pengujian  regresi  pada  Tabel  4  diketahui  bahwa  opini  audit  memperlemah pengaruh positif rasio kemandirian terhadap pengungkapan wajib LKPD.
Opini audit seharusnya mencerminkan evaluasi independen mengenai apakah laporan keuangan mencerminkan  secara  wajar  kondisi  keuangan  dan  operasional  suatu  entitas.  Namun,  beberapa faktor atau situasi tertentu mungkin memberikan kesan bahwa opini audit memperlemah pengaruh positif rasio kemandirian daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan.
Auditor  mempertimbangkan  materialitas  dalam  penilaiannya  terhadap  laporan  keuangan.  Jika pemerintah daerah memiliki  tingkat  kemandirian yang tinggi  dan memiliki kebijakan keuangan yang  kompleks,  maka  ada  potensi  risiko  materialitas  yang  lebih  tinggi.  Meskipun  kemandirian daerah  mendukung  kualitas  laporan  keuangan,  auditor  cenderung  bersikap  konservatif  dalam memberikan penilaian terhadap aspek pengungkapan tertentu yang dapat tercermin dalam opini audit.
Semakin tinggi opini yang diperoleh pemerintah daerah, maka pengungkapan yang ditampilkan pada  laporan  keuangan  akan  lebih  baik  dan  sesuai  dengan  SAP.  Opini  audit  dapat  mengalami penurunan  apabila  tidak  terdapat  konsistensi  dalam  pengungkapan  sesuai  SAP  (Putri  dan Hardiningsih, 2023)

## Kesimpulan
Hasil  pengujian  pengaruh  tingkat  ketergantungan  dan  rasio  kemandirian  daerah  terhadap pengungkapan  LKPD  tahun  anggaran  2020-2022  menunjukkan  bahwa  tingkat  ketergantungan tidak  berpengaruh  terhadap  pengungkapan  LKPD.  Sedangkan  rasio  kemandirian  berpengaruh positif  terhadap  pengungkapan  LKPD  tahun  anggaran  2020-2022.  Hasil  penelitian  juga menyimpulkan  bahwa  opini  audit  tidak  memperlemah  pengaruh  negatif  tingkat  ketergantungan serta  memperlemah  pengaruh  positif  rasio  kemandirian  terhadap  pengungkapan  wajib  LKPD tahun  anggaran  2020-2022,  hal  ini  karena  opini  audit  lebih  berfokus  pada  transaksi  laporan keuangan daripada dampak tingkat ketergantungan dan kemandirian daerah pada pengungkapan di LKPD.
Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu data LKPD yang diperoleh peneliti hanya meliputi LKPD kabupaten/kota  pada  lima  provinsi  di  Indonesia  yaitu  Provinsi  Banten,  Provinsi  Jawa  Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I. Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2020-2022,  sehingga  sampel  penelitian  yang  digunakan  terbatas  untuk  lima  provinsi  diatas sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi pada seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Selain  itu  pemberian  skor  atas  pengungkapan  wajib  LKPD  dilakukan  secara  subjektif  tanpa melalui konfirmasi kepada pemerintah daerah terkait atau kepada BPK selaku pemeriksa LKPD sehingga belum bisa mencerminkan kondisi pengungkapan yang sebenarnya.
Saran yang bisa diberikan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut mengenai pengungkapan wajib dalam LKPD, antara lain (1) Menggunakan data LKPD yang meliputi seluruh Provinsi di Indonesia dengan periode tahun anggaran sejak diterbitkannya Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 atau sejak diterbitkannya Standar Akuntansi Pemerintahan yang  baru  yaitu  PP  Nomor  71  Tahun  2010,  sehingga  hasil  penelitian  lebih  menggambarkan pengaruh yang sebenarnya atas pengungkapan wajib dalam LKPD dan juga dapat mengambarkan trend  yang  terjadi  atas  pengungkapan  wajib  dalam  LKPD;  (2)  Membandingkan  pengungkapan wajib pada LKPD yang menggunakan PP Nomor 24 Tahun 2005 dan PP Nomor 71 Tahun 2010
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.3987
sehingga  dapat  dijadikan  perbandingan  kepatuhan  pengungkapan  wajib  dalam  LKPD  oleh pemerintah  daerah;  dan  (3)  Menambahkan  variabel  penelitian  lainnya  yang  diduga  mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan wajib dalam LKPD, misalnya kualitas SDM penyusun laporan keuangan  pemerintah  daerah  baik  pada  tingkat  SKPD,  SKPKD,  dan  Inspektorat;  tingkat pemahaman  atas  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  pada  bagian-bagian  pemerintah  daerah  yang terlibat dalam penyusunan LKPD; ketepatan waktu penyampaian LKPD dari SKPD ke SKPKD dan juga dari Pemerintah daerah ke BPK RI pada saat proses audit LKPD.
Penelitian ini menyarankan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk lebih aktif dalam melakukan pengawasan atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah daerah terutama dalam meningkatkan  kecukupan  informasi  keuangan  pada  LKPD.  Selain  itu  inspektorat  pemerintah daerah  juga  perlu  meningkatkan  perannya  dalam  mengawasi  dan  mereviu  LKPD  agar  sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan baik dalam penyajian maupun pengungkapannya.

## Referensi
Agustianti, S., & Verawaty, V. (2020). Analisis Determinan Voluntary Graphics Disclosure pada Pemerintah  Daerah  Provinsi  di  Indonesia .  Jurnal  Akuntabilitas,  14(1),  57-86. https://doi.org/10.29259/ja.v14i1.10588
Anggara, E., & Cheisviyanny, C. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah,  Tingkat  Ketergantungan  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Tingkat  Pengungkapan Laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah .  Jurnal  Eksplorasi  Akuntansi,  2(1),  2162-2184. https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.205
Budiarto, D. S., & Indarti, L. (2019). Apakah Karakteristik Pemerintah Daerah Berpengaruh Pada Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah?  Riset  Pada  Kabupaten  di  Jawa Tengah. Jurnal Akuntansi Bisnis, 12(1), 19-31. https://doi.org/10.30813/jab.v12i1.1549
Ghozali,  I.,  &  Ratmono,  D.  2018. Analisis  Multivariat  dan  Ekonometrika:  Teori  Konsep  dan Aplikasi dengan Eviews 10 . Semarang: Badan Penerbit Undip.
Haryanto,  H.,  Novika,  O.  D.,  Kawedar,  W.,  &  Rahardjo,  S.  N.  (2023). Characteristics  and Disclosure of Local Government Financial Statements . Jurnal Akuntansi Aktual, 10(1), 10- 23. https://doi.org/10.17977/um004v10i12023p010
Hiola,  Y.,  &  Harun,  E.  (2021).  P engaruh  Karakteristik  Pemerintah,  Kompleksitas  dan  Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo. Journal
Syariah
and Accounting Public, 4(2), 89-101. https://doi.org/10.31314/jsap.4.2.89-101.2021
Kementerian  Keuangan.  2021.  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor160/PMK/07/2021  tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah .
Khoirunnisa,  M.,  &  Sofilda,  E.  (2023). Determinasi  Kemandirian  Daerah  di  Sumatera  Utara . Jurnal Ekonomi Trisakti, 3(2), 3823-3832. https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.18177
Kogoya, S., Salle. A., & Wijaya, A. H. C. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat  Pengungkapan  LKPD  di  Pemerintah  Kabupaten-Kota  di  Provinsi  Papua .  Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah, 14(2), 98-111. https://doi.org/10.52062/jakd.v14i2.1457
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.3987
Najah, U., & Purwati, A. S. (2019). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemda, Indeks Pembangunan Manusia,  dan  Kualitas  Audit  Terhadap  Tingkat  Pengungkapan  LKPD .  KEUDA:  Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, 4(2), 70-88. https://doi.org/10.52062/keuda.v4i2.884
Nur, B., & Murwaningsari, E. (2020). Dampak Ukuran dan Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap  Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah .  Substansi:  Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi, 4(2), 139-156. https://doi.org/10.35837/subs.v4i2.1093
Pramesti,  S.  P.,  Misran,  A.  (2021). Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Tingkat  Pengungkapan Wajib  LKPD  Kabupaten/Kota  di  Kalimantan  Selatan .  Jurnal  Eksplorasi  Akuntansi,  3(3), 611-623. https://doi.org/10.24036/jea.v3i3.449
Putri,  W.  M.,  &  Arza,  F.  I.  (2019). Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Tingkat Pengungkapan  Wajib  laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  pada Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat tahun 2015-2017) . Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(3), 1111-1130. https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.131
Putri, A. N., & Hardiningsih, P. (2023) Kesesuaian Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit  dengan  Pengungkapan  Laporan  Keuangan .  Equilibrium,  12(1),  62-71. https://doi.org/10.35906/equili.v12i1.1396
Rankin,  M.,  Stanton,  P.,  McGowan,  S.,  &  Ferlauto,  K.  2022. Contemporary  Issues  in Accounting .West Sussex: John Wiley & Sons Ltd. Australia
Republik  Indonesia.  2010.  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan .
______.2003. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara .
______.2004.  Undang-undang  Nomor  15  tahun  2004  tentang Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggung Jawab Keuangan Negara .
Ridwan, M., & Yahya, M. R. (2020). Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah, temuan Audit BPK,  Jumlah  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah,  dan  Ukuran  Legislatif  Terhadap  Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . JIMEKA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 5(3), 429-437. https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i3.16055
Salfadhilah, A., Sumardjo. M., & Wijaya, S.Y. (2021). Pengaruh Karakteristik Daerah dan Opini Audit  Terhadap  Tingkat  Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah .  Jurnal Akunida, 7(1), 1-11. https://doi.org/10.30997/jakd.v7i1.4513
Sasmita,  R.  P.  H.  (2021). Pengaruh  karakteristik  Pemerintah  Daerah  dan  Opini  Audit  BPK terhadap Understandability dalam Kualitas  Laporan Keuangan . MODUS,  33(1), 98-119. https://doi.org/10.24002/modus.v33i1.4171
Sekaran, U. & Bougie, R. 2016. Research Methods for Business, 6e . West Sussex: John Wiley & Sons Ltd. Australia.
Setiawan,  R.  S.  P.,  &  Maryono.  (2022). Faktor-Faktor  yang  Berpengaruh  Terhadap  Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2020 . Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 5(2), 927- 940. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.2023
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.3987
Suwardjono, S. 2013. Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan . Yogyakarta: BPFE. Teriyani, T., Respati, N. W., & Fatimah. (2022). Determinan Pengungkapan Laporan Keuangan Pada  Kementerian/Lembaga .  Global  Financial  Accounting  Journal,  6(1),  108-120. https://doi.org/10.37253/gfa.v6i1.6534
Utami, S. R., & Sulardi. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini  Audit, dan Rasio Kemandirian terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 19(2), 253-263. https://doi.org/10.20961/jab.v19i2.436
Verawaty, V., Jaya, A. K., & Alsri, A. P. (2019). Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam LKPD Provinsi  di  Indonesia .  SEMHAVOK:  Seminar  Hasil  Penelitian  Vokasi,  1(1),  46-53. https://conference.binadarma.ac.id/index.php/semhavok/article/view/973