## OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET DAERAH TERHADAP PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
Oleh : Evi Noviawati, S.H., M.H. *)

## ABSTRACT
Regional assets are part of the wealth of the area consisting of movables and immovable  goods  owned  and  controlled  by  local  governments,  which  are  partly  or wholly financed by budget funds and expenditures.
Local Governments need to use aspects of demand  planning  and budgeting, procurement,  usage,  administration,  utilization,  security  and  maintenance, assessment,  removal,  transfer,  guidance,  supervision  and  control,  financing  and demand for compensation for the assets of the area were able to provide an optimal contribution to the Local Government concerned.
Management  and  optimal  use  of  assets  that  will  drive  regional  economic growth that will ultimately have an impact on increasing revenue (PAD) as a source of local financing.
Asset  management  area  is  one  of  the  key  to  successful  management  of  the local  economy.  With  professional  management  of  state  assets  and  the  modern  by promoting  good  governance  is  expected  to  increase  the  confidence  of  the  financial management of the state of society.

## ABSTRAK
Aset  daerah  merupakan  bagian  dari  harta  kekayaan  daerah  yang  terdiri  dari barang  bergerak  dan  barang  tidak  bergerak  yang  dimiliki,  dan  dikuasai  oleh Pemerintah Daerah, yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dengan dana anggaran dan belanja daerah.
Pemerintah  Daerah  harus  menggunakan  pertimbangan  aspek  perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan,  pembinaan,  pengawasan  dan  pengendalian,  pembiayaan  dan tuntutan  ganti  rugi  agar  aset  daerah  mampu  memberikan  kontribusi  optimal  bagi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
Pengelolaan  dan  pemanfaatan  aset  daerah  yang  optimal  akan  mendorong pertumbuhan  ekonomi  daerah  yang  pada  akhirnya  akan  berdampak  pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan daerah.
Pengelolaan  aset  daerah  merupakan  salah  satu  dari  kunci  keberhasilan pengelolaan  ekonomi  daerah.  Dengan  pengelolaan  aset  negara  yang  profesional dan  modern  dengan  mengedepankan  good  governance  diharapkan  akan  mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat.
*) Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Galuh

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Gagasan penyelenggaraan otonomi daerah bertolak dari pemikiran  untuk  menjamin  adanya efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas  dan  demokratisasi  nilai- nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.  Pada  masa  Orde  Baru, harapan  untuk  dapat  membangun daerah berdasarkan kepada kemampuan  dan  kehendak  daerah sendiri belum maksimal. Pada saat itu ketergantungan  daerah  akan  subsidi dan bantuan yang diberikan Pemerintah  Pusat  sebagai  wujud ketidakberdayaan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  dalam  membiayai belanja daerah.
Dominasi Pemerintah Pusat
kepada daerah dianggap telah mematikan  inisiatif  dan  kreativitas daerah  dikarenakan  kurang  diberinya keleluasaan  kepada  daerah  untuk menentukan kebijakan daerahnya sendiri.  Kewenangan  yang  diberikan kepada  daerah  tidak  disertai  dengan pemberian infrastruktur yang memadai,  penyiapan  sumber  daya manusia yang profesional dan pembiayaan  yang  adil.  Akibat  yang ditimbulkan  adalah  bukannya  tercipta kemandirian daerah, justru
ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.
Era reformasi saat ini memberikan peluang untuk perubahan  paradigma  pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan  secara  lebih  adil  dan berimbang. Dalam menghadapi perkembangan keadaan dan tantangan  persaingan  global  serta tuntutan reformasi, diperlukan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan  pemerintahan  di Indonesia dari sentralisasi pemerintahan bergeser ke arah desentralisasi dengan pemberian otonomi  daerah  yang luas, nyata dan bertanggungjawab.
Melalui otonomi diharapkan daerah  akan  lebih  mandiri  dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemeritah  pusat  diharapkan  tidak terlalu  mengatur  daerah.  Pemerintah Daerah dituntut melakukan perubahan mendasar dalam
mengelola  daerahnya.  Pemerintah Daerah  harus  mengenali  potensi, khususnya  yang  berkaitan  dengan pengelolaan  investasi  daerah.  Untuk itu  diperlukan  adanya  upaya  nyata yang  sistematis  dan  menyeluruh dalam  pengelolaan  dan  pemanfaatan aset  daerah  pada  masa  mendatang.
Peraturan yang diterbitkan pemerintah  pusat dalam hal  investasi di daerah belum sepenuhnya berjalan sesuai  dengan  kebijakan  daerah, sehingga  masih  terlihat  masih  ada tekanan dari pemerintah pusat terhadap  kebijakan  daerah,  sehingga optimalisasi  aset  yang  di  harapkan tidak  berjalan  dengan  baik  dan optimal.
Titik berat pembangunan bangsa  dalam  kerangka  otonomi daerah difokuskan pada
pembangunan ekonomi regional daerahnya  masing-masing  dengan kewenangan menggali, mengolah dan  memanfaatkan  potensi  daerah yang  di  milikinya,  sehingga  dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  untuk  melaksanakan otonomi daerah.
Aset  daerah  merupakan  bagian dari  harta  kekayaan  daerah  yang terdiri  dari  barang  bergerak  dan barang  tidak  bergerak  yang  dimiliki, dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang sebagian atau
seluruhnya  dibiayai  dengan  dana anggaran  dan  belanja  daerah.  Tanah dan bangunan merupakan aset daerah  dalam  bentuk  barang  tidak bergerak. Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah (khususnya tanah  dan  bangunan)  yang  optimal
akan mendorong pertumbuhan ekonomi  daerah  yang  pada  akhirnya akan  berdampak  pada  peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai  sumber  pembiayaan  daerah. Sebaliknya  aset  daerah  yang  tidak dikelola  dan  dimanfaatkan  dengan optimal, akan memboroskan keuangan daerah melalui biaya pemeliharaan  atas  aset  yang  tidak sebanding dengan keuntungan (manfaat) yang dapat dihasilkan.
Pengelolaan aset daerah merupakan  salah  satu  dari  kunci keberhasilan  pengelolaan  ekonomi daerah.  Pentingnya  pengelolaan  aset secara tepat dan berdayaguna, dengan  didasari  prinsip  pengelolaan yang  efisien  dan  efektif  diharapkan akan  mampu  memberi  kekuatan kepada  Pemerintah  Daerah  untuk membiayai pembangunan daerahnya. Pengelolaan aset negara yang profesional  dan modern  dengan mengedepankan good  governance di satu  sisi  diharapkan  akan  mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan  keuangan  negara  dari masyarakat.
Salah  satu  masalah  utama dalam pengelolaan aset daerah (municipal asset management) adalah  ketidaktertiban  administrasi
dalam pengendalian inventarisasi aset.
Karena  inventarisasi  aset  ini merupakan  hal  yang  sangat  penting di  dalam  siklus  pengelolaan  aset. Aset  tetap  sebagai  komponen  utama dari  aset  daerah,  oleh  Pemerintah Daerah  selanjutnya  harus  dapat dimanfaatkan  sebagai  aset  yang produktif  dan  berguna,  sehingga berdampak positif dalam
pembangunan  ekonomi  daerah  dan kesejahteraan masyarakat.
Potensi yang dimiliki oleh daerah sebisa mungkin harus dikembangkan,  semaksimal  mungkin untuk  melakukan  pengelolaan  dan memanfaatkan aset tetapnya khususnya  tanah  dan  bangunan miliknya dengan
cara mendayagunakan  potensi  aset  tetap tersebut  dengan    menfokuskan  pada pengelolaan  dan  pemanfaatan  aset. Hal  ini  tentunya  dapat  dilakukan sesuai peraturan yanag berlaku.
Setiap daerah biasanya memiliki aset yang berada di bawah
penguasaannya, namun cukup banyak aset yang belum dioptimalkan dalam rangka meningkatkan
pendapatan Pemerintah Daerah. Studi  optimalisasi  aset  Pemerintah Daerah  dapat  berupa:  Identifikasi aset-aset Pemerintah Daerah, pengembangan
database aset.
Pemerintah Daerah, studi highest and
base  use (penggunaan  tertinggi  dan terbaik),  dan  pengembangan  strategi optimalisasi  aset-aset  yang  dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
Pengelolaan aset daerah merupakan  aspek  penting  dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, tetapi belum banyak Pemerintah  Daerah  yang  mampu mengelola aset-aset daerahnya dengan baik, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor meliputi kurangnya pemahaman terkait dengan  manajemen  aset  daerah sehingga  banyak  di  antara  daerah- daerah  yang  meminta  bantuan  pihak ketiga  atau  konsultan  manajemen aset.
Untuk  mewujudkan  tata  kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam hal penataan dan pengelolaan  aset  negara  yang  tertib, akuntabel  dan  transparan  diperlukan berbagai  pendekatan,  antara  lain pendekatan struktural yang mengarah pada perbaikan sistem penyelenggaraan  pemerintahan  dan pendekatan  kultural  yang  mengarah pada  perilaku  para  penyelenggara pemerintahan  sebagaimana  ciri-ciri good governance.

## B. Identifikasi Masalah
1.  Bagaimanakah  kontribusi  aset daerah  terhadap  penyelenggara- an Otonomi Daerah ?
2.  Bagaimana  kendala  yang  timbul dalam pengelolaan aset daerah ?

## II.  METODE PENELITIAN
Agar  mendapatkan  hasil  yang mendalam  maka  dalam  penelitian  ini digunakan pendekatan yuridis normatif, politis dan ekonomis, karena semua  pendekatan  tersebut  saling terpengaruh  dan  saling  bergantung (interdependen) antara  satu  dengan yang lain.

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kontribusi  Aset  Daerah  terhadap

## penyelenggaraan Otonomi Daerah
Melalui  otonomi  daerah,  setiap daerah dapat mengembangkan kreativitas dan inisiatifnya untuk memberdayakan potensi kekayaan sumber  daya  alam  yang  tersedia  di daerah. Salah satu cara untuk menciptakan atau meningkatkan sumber Pendapatan  Asli  Adaerah  (PAD)  dalam Surat  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Barang Milik  Daerah,  dibuka  kemungkinan daerah  untuk  bekerjasama  dengan pihak  ketiga,  yaitu  perusahaan  swasta atau  investor  swasta,  dalam  rangka mendayagunakan  aset  daerah  yang belum  dimanfaatkan  secara  optimal. Aset daerah dimaksud antara lain tanah-
tanah  dan  atau  bangunan  gedung  yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Daerah melalui perjanjian sewa menyewa atau pengguna perusahaan.
Kerjasama  pemerintah  daerah dengan perusahaan swasta tidak hanya akan  meningkatkan  atau  menciptakan PAD,  tetapi  hal  tersebut  memang  harus dilakukan  dalam  era  globalisasi  ini, dimana  investasi  asing  bisa  langsung masuk ke kabupaten/kota. Secara nasional  peningkatan  PAD  sekaligus merupakan  hal  yang  sangat  signifikan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional jangka panjang.
Ada  beberapa  upaya  optimalisasi pengelolaan  aset  daerah  agar  dapat mempunyai nilai sehingga banyak memberikan kontribusi terhadap pendapatan  asli  daerah  (PAD)  untuk menunjang  penyelenggaraan  otonomi daerah.
Upaya  optimalisasi  pengelolaan aset  daerah  yang  dapat  dilakukan antara lain :
1. Pemanfaatan Aset Daerah :
Aset daerah yang belum dimanfaatkan  dapat  didayagunakan secara optimal, dengan tujuan : a. Agar  tidak  membebani  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD), khususnya biaya dikaitkan dengan  segi  pemeliharaan  dan pengamanannya,  terutama  untuk
mencegah  kemungkinan  adanya penyerobotan  dari  pihak  ketiga yang tidak bertanggungjawab.
b. Jika barang daerah tersebut
dimanfaatkan  secara  optimal  akan dapat
meningkatkan atau menciptakan  sumber  pendapatan asli daerah (PAD).
Pemanfaatan  adalah  pendayagu- naan  barang  milik  daerah  yang  tidak dipergunakan  sesuai  dengan  tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk  sewa,  pinjam  pakai,  kerjasama pemanfaatan,  bangun    guna  serah  dan bangun    serah    guna    dengan    tidak mengubah status kepemilikan.
1.1.  Sewa
Sewa  adalah  pemanfaatan  barang milik  daerah  oleh  pihak  lain  dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
Barang  milik  daerah  baik  barang bergerak  maupun  tidak  bergerak  yang belum  dimanfaatkan  oleh  pemerintah daerah,  dapat  disewakan  kepada  Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan daerah.
Penyewaan dapat dilaksanakan sebagai berikut :
a. Penyewaan  barang  daerah  hanya
dapat dilakukan
dengan pertimbangan  untuk  mengoptimalkan
daya  guna  dan  hasil  guna  barang daerah.
b. Untuk sementara waktu barang daerah  tersebut  belum  dimanfaatkan oleh  unit/satuan  kerja  daerah  yang memiliki/menguasai.
c.  Barang  daerah  dapat  disewakan kepada  pihak  lain/pihak  ketiga  yaitu  : BUMN/BUMD, koperasi, yayasan atau pihak swasta.
d. Jenis-jenis barang daerah yang dapat disewakan  ditetapkan  oleh  masing- masing kepala daerah yang bersangkutan.
e. Harga  sewa  untuk  barang  daerah  di sewakan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. f.  Hasil penyewaan merupakan penerimaan  daerah  dan  seluruhnya harus disetor ke kas daerah.
g. Dalam surat perjanjian sewa menyewa harus ditetapkan :
1) Jenis,  jumlah,  biaya  dan  jangka waktu penyewaan.
2) Biaya  operasi  dan  pemeliharaan selama penyewaan menjadi tanggungjawab penyewa.
3) Syarat-syarat  lain  yang  dianggap perlu.
Jenis  barang-barang  daerah  yang
dapat disewakan :
a) Mess/wisma/bioskop dan sejenisnya.
b) Gudang/gedung.
c) Toko/kios.
d) Tanah.
e) Kendaraan dan alat-alat besar. Pelaksanaan penyewaan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

## 1.2. Pinjam Pakai
Pinjam  pakai  atau  peminjaman adalah  penyerahan penggunaan barang
daerah kepada suatu instansi pemerintah atau pihak lain yang
ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan untuk jangka waktu tertentu, tanpa menerima imbalan dan  setelah  jangka  waktu  tersebut berakhir, barang daerah tersebut diserahkan kembali kepada pemiliknya.
1)  Pinjam  pakai/peminjaman  barang daerah hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan :
a. Agar  barang  daerah  tersebut dapat dimanfaatkan secara ekonomis oleh instansi pemerintah/daerah. b. Untuk kepentingan sosial,
keagamaan.
2)  Syarat-syarat pinjam pakai/peminjaman  barang  daerah adalah : a. Barang daerah tersebut sementara waktu belum
dimanfaatkan  oleh  unit/satuan kerja daerah yang menguasai.
b. Barang  daerah  yang  dipinjam pakai  kan  tersebut  hanya  boleh digunakan  oleh  peminjam  sesuai dengan peruntukannya.
c.  Pinjam pakai/peminjaman tersebut tidak mengganggu kelancaran  tugas  ookok  instnasi atau  unit/satuan  kerja  daerah yang bersangkutan.
d. Barang  daerah  yang  dipinjam pakai/dipinjamkan harus
merupakan  barang  yang  tidak habis pakai. e. Peminjam harus/wajib
memelihara  dengan  baik  barang biaya-biaya yang diperlukan selama peminjaman.
f.  Jangka waktu peminjaman maksimal  2  (dua)  tahun  dan apabila diperlukan dapat diperpanjang kembali.
g. Untuk  keperluan  tertentu  jangka waktu  ini  dapat  diberikan  lebih dari dua tahun, khususnya tempat ibdah disesuaikan dengan
peruntukan rencana kota.
h. Pengembalian barang yang dipinjam  pakai  kan  harus  dalam keadaan baik. 3)  Pinjam  pakai/peminjaman  barang milik daerah hanya dapat dilaksanakan antar instansi
pemerintah,  kecuali  tersebut  pada angka 1 huruf b di atas.
4)  Penyerahan pinjam pakai/peminjaman barang milik/dikuasai  pemerintah  daerah ditetapkan dengan keputusan kepala  daerah  dan  pelaksanaannya dituangkan dalam berita acara.
5)  Untuk  keperluan  tersebut  instansi maupun  pihak  lain  sesuai  angka  1 huruf  a  dan  huruf  b  di  atas mengajukan  permohonan  kepada kepala  daerah  melalui  kepala  biro perlengkapan/kepala bagian perlengkapan  dan  penyelesaiannya apabila dipandang perlu dapat dibentuk panitia oleh kepala daerah. Untuk  pelaksanaan  pinjam  pakai ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
1.3.  Kerjasama  Pemanfaatan  dalam penggunaan aset daerah.
Kerjasama  pemanfaatan  adalah pendayagunaan  barang  milik  daerah oleh  pihak  lain  dalam  jangka  waktu tertentu  dalam  rangka  peningkatan penerimaan
daerah bukan pajak/pendapatan  daerah  dan  sumber pembiayaan lainnya.
Dalam  pemanfaatan  aset  daerah khususnya berupa benda tidak bergerak yang berbentuk tanah atau bangunan/gedung, terutama yang belum didayagunakan  secara  optimal,  dapat dilaksanakan  melalui  penggunausahaan
yaitu pendayagunaan aset daerah (tanah  dan  atau  bangunan)  oleh  pihak ketiga  (perusahaan  swasta)  dilakukan dalam  bentuk  :  BOT,  BTO,  BT,  KSO atau bentuk lainnya.
A. Pengguna-usahaan adalah pendayagunaan  barang  milik  daerah oleh  pihak  ketiga  dilakukan  dalam bentuk  BOT,  BTO,  BT,  KSO  atau bentuk lainnya.
a) Bangun  Guna  Serah atau Build- Operate-Transfer yang selanjutnya  disingkat  BOT  adalah pemanfaatan tanah dan atau bangunan milik/dikuasai pemerintah  daerah  oleh  pihak ketiga  dengan  cara  pihak  ketiga membangun  bangunan  siap  pakai dan atau menyediakan, menambah sarana  lain  berikut  fasilitas  di  atas tanah  dan  atau  bangunan  tersebut dan  mendayagunakannya  selama dalam waktu tertentu untuk kemudian  setelah  jangka  waktu berakhir menyerahkan kembali tanah  dan  bangunan  dan  atau sarana  lain  berikut  fasilitasnya tersebut beserta pendayagu- naannya  kepada  daerah,  serta membayar kontribusi sejumlah uang  atas  pemanfaatannya  yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kesepakatan.
b) Bangun  Serah  Guna atau Build- Transfer-Operate, yang selanjutnya  disingkat  BTO    adalah pemanfaatan tanah dan atau
bangunan milik/dikuasai pemerintah  daerah  oleh  pihak ketiga  dengan  cara  pihak  ketiga membangun  bangunan  siap  pakai dan atau menyediakan, menyediakan  sarana  lain  berikut fasilitas  di  atas  tanah  dan  atau bangunan    tersebut  dan  setelah selesai pembangunannya diserahkan kembali kepada daerah untuk  kemudian  oleh  pemerintah daerah  tanah  dan  bangunan  siap pakai  dan  atau  sarana  lain  berikut fasilitasnya  tersebut  pihak  ketiga dikenakan kontribusi sejumlah uang  yang  besarnya  ditetapkan sesuai dengan kesepakatan.
c) Bangun Serah atau Build Transfer, yang selanjutnya
disingkat  BT  adalah  perikatan antara  pemerintah  daerah  dengan pihak  ketiga  dengan  ketentuan tanah  milik  pemerintah  daerah, pihak  ketiga  membangun  dan membiayai sampai dengan selesai, setelah pembangunan selesai pihak  ketiga  menyerahkan  kepada pemerintah daerah membayar
biaya pembangunannya.
d) Kerjasama Operasi
yang selanjutnya  disingkat KSO adalah perikatan antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga, pemerintah  daerah  menyediakan barang  milik  daerah  dan  pihak ketiga  menanamkan  modal  yang dimilikinya dalam salah satu usaha,  selanjutnya  kedua  belah pihak  secara  bersama-sama  atau bergantian  mengelola  manajemen dan proses operasionalnya, keuntungan  dibagi  sesuai  dengan besarnya sharing masing-masing.
B. Dasar pertimbangan pengguna- usahaan barang milik daerah yaitu :
1) Barang milik daerah belum dimanfaatkan;
2) Mengoptimalkan barang milik daerah;
3) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas;
4) Meningkatkan pendapatan daerah;
5) Menunjang program pembangunan dan  kemasyarakatan  pemerintah daerah.
C. Barang  milik  daerah  yang  diguna- usahakan  berupa  tanah  dan  atau bangunan milik/dikuasai daerah.
D. Persyaratan  pelaksanaan  pengguna- usahaan  harus  memenuhi  antara lain :
1) Gedung  yang  dibangun  berikut fasilitasnya  harus  sesuai  dengan
kebutuhan pemerintah daerah sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi pokoknya.
2) Pemerintah  daerah  tersebut  sudah memiliki tanah yang belum dimanfaatkan.
3) Dana  untuk  pembangunan  berikut penyediaan fasilitasnya tidak membebani APBD. 4) Bangunan tersebut harus dimanfaatkan langsung oleh pemerintah  daerah  sesuai  bidang tugasnya baik dlam masa
pengoperasian maupun saat penyerahan kembali. 5) Pihak yang menyediakan
bangunan  tersebut  (mitra  kerja)
harus mempunyai kemampuan keuangan dan keahlian.
6) Mitra kerja harus membayar
kontribusi  ke  kas  daerah  setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian.
7) Selama masa pengoperasioan
tanah  dan  bangunan  tetap  milik pemerintah daerah yang
bersangkutan.
8) Penggunaan  tanah  yang  dibangun harus  sesuai  dengan  Rencana Umum  Tata  Ruang  Wilayah/Kota
(RUTRW/K).
9) Jangka  waktu  pengunausahaan paling lama 25 tahun sejak dimulai masa pengoperasiannya.
E. Pelaksanaan pengguna-usahaan barang milik daerah ditetapkan dengan persetujuan kepala daerah.
F. Pelaksanaan pengguna-usahaan barang  milik  daerah    dilakukan dengan  surat  perjanjian.  Di  dalam surat perjanjian tersebut harus memuat antara lain :
(1)  Pokok-pokok mengenai pengguna-usahaan;
(2)  Data-data  barang  milik  daerah yang diguna-usahakan;
(3)  Hak dan kewajibn daripada kedua belah pihak;
(4)  Jumlah/besarnya  kontribusi  atau uang  sewa  yang  dibayar  oleh pihak ketiga;
(5)  Jangka waktu pengguna- usahaan;
(6)  Sanksi-sanksi;
(7)  Ketentuan  lain  yang  dipandang perlu terutama mengenai batasan-batasan penggunaan barang-barang  yang  diusahakan oleh pihak ketiga.
Surat  perjanjajian  pengguna- usahaan  ditandatangani  oleh  kepala daerah  atau  sekretaris  daerah  atau dapat dilimpahkan kepada kepala biro perlengkapan.
Semua  hasil  penggunausahaan barang-barang milik daerah merupakan  penerimaan  daerah  yang
harus  disetor  sepenuhnya  kepada kas daerah.
Segala  biaya  yang  diperlukan dalam rangka persiapan pelaksanaan penggunausahan barang-barang milik daerah ditanggung oleh pihak ketiga.

## G. Penyerahan
Penyerahan kembali bangunan/gedung  beserta  fasilitas kepada  pemerintah  daerah  yang bersangkutan  dilaksanakan  setelah masa pengoperasian yang diperjanjikan berakhir yang
dituangkan dalam bentuk berita acara.
Dalam  melakukan  kerjasama dengan  perusahaan  swasta  perlu dilandasi  dengan  perjanjian  tertulis baik  dalam  bentuk  MOU  maupun dalam  bentuk  suatu  perjanjian  di bawah tangan maupun notariil.
Pelaksanaan pengguna- usahaan  aset  daerah  yang  di  buat berdasarkan  pada  suatu  perjanjian sebagai  dasar  kerjasama  t  oleh  para pihak,  dilandasi  oleh  kebebasan berkontrak (freedom  of  contract), yang prinsip-prinsipnya adalah :
a. Adanya  kesepakatan  para  pihak
untukk  mengikatkan  diri  dalam suatu  perjanjian  kerjasama  untuk melaksanakan suatu proyek tertentu dengan syarat-syarat yang
disepakati  oleh  para  pihak  sesuai dengan  pasal  1320  KUH  Perdata Indonesia.
b. Setiap perjanjian yang dibuat secara  sah  adalah  mengikat  para pihak  sebagai  undang-undang  dan para  pihak  wajib  mematuhi  apa yang  menjadi  kewenangan,  hak dan kewajiban masing-masing pihak  dan  dilaksanakan  dengan itikad  baik  serta  hanya  mengikat kedua belah pihak.
c.  Pada  dasarnya  setiap  perjanjian yang  dibuat  tidak  dapat  ditarik kembali kecuali dengan persetujuan  kedua  belah  pihak atau  karena  alasan  yang  oleh undang-undang  dipandang  layak untuk membatalkan perjanjian tersebut.
d. Masalah  berakhirnya  perjanjian dan akibat hukumnya.
Menurut  hukum  Indonesia, tiap  pihak  yang  akan  mengakhiri perjanjian  secara  sepihak  sebelum jangka  waktunya  berakhir  harus mendapat  izin  dari  Pengadilan Negeri  stempat  yang  berwenang atas pelaksanaan perjanjian
tersebut. Pada dasarnya suatu
perjanjian kerjasama anatara pemerintah  daerah  dan  pihak ketiga  atau  perusahaan  swasta
dalam  rangka  pengguna  usahaan aset  daerah  perlu  diatur  secara rinci apa yang menjadi kewenangan  hak  dan  kewajiban para  pihak  yang  tujuannya  untuk mengamankan  kepentingan  para pihak  dan  mencegah  terjadinya sengketa di kemudian hari.
Sengketa dapat terjadi
dalam pelaksanaan perjanjian
kerjasama, apabila terjadi
perbuatan  yang  mengakibatkan
salah  satu  pihak  merasa  dirugikan atau  terjadi  cedera  janji,  sehingga terpaksa perjanjian kerjasama tersebut diakhiri sebelum proyeknya selesai direalisasi.
Dalam  hal  terjadi  kasus- kasus  di  atas  tidak  selalu  mudah dalam  menyelesaikan  sengketa yang  sedang  berlangsung,  oleh karena  itu  biasanya  dalam  suatu perjanjian kerjasama diatur
alternatif  penyelesaiannya  yaitu melalui :
(1)  Gugatan perdata di pengadilan
negeri setempat;
(2)  Perwasitan atau arbitrase
melalui BANI.
B. Kendala-kendala yang timbul dalam pengelolaan aset daerah
Salah  satu  masalah  utama pengelolaan  aset  daerah  adalah
ketidaktertiban  dalam  pengelolaan data  aset.  Hal  ini  menyebabkan pemerintah  daerah  kesulitan  untuk mengetahui  secara  pasti  aset  yang dikuasai/dikelolanya,  sehingga  aset- aset yang dikelola pemerintah daerah cenderung tidak optimal dalam penggunaannya,  serta  di  sisi  lain pemerintah  daerah  akan  mengalami kesulitan untuk mengembangkan pemanfaatan  aset  pada  masa  yang akan datang.
Implikasi dari pemanfaatan dan pengelolaan  aset  yang  tidak  optimal adalah tidak diperolehnya nilai kemanfaatan  yang  seimbang  dengan nilai intristik dan potensi yang terkandung  dalam  aset  itu  sendiri. Misalnya dari aspek ekonomis adalah tidak  diperolehnya revenue yang sepadan  dengan  besaran  nilai  aset yang  dimiliki,  yang  merupakan  salah satu  sumber  pendapatan  potensial untuk pemerintah daerah, atau dengan  kata  lain return  on  asset (ROA) nya rendah.
Dengan  persebaran  aset  dan penanganan masing-masing aset yang  spesifik  (misalnya  diakibatkan oleh perbedaan dalam hal
pemanfaatan, peuntukan yang beragam,  serta  model  pengguna- usahaan  aset  kepada  pihak  ketiga yang  beragam),  maka  pengelolaan
aset  harus  dilakukan  dalam  suatu program  yang  dapat  dipertanggung- jawabkan.  Program  tersebut  harus
menggambarkan
komitmen pemerintah  daerah  untuk  menjamin
pemerintahan yang baik (good governance), serta  mengacu  pada asas-asas keterbukaan, keadilan,
dapat  dipertanggungjawabkan  dan mengutamakan  kepentingan  publik. Ini semua akan mendorong pemerintah daerah untuk benar-benar mengembangkan  strategi  pembangu- nan daerah berdasarkan potensi yang dimiikinya sendiri.
Untuk  mengakomodir  semua itu,  maka  diperlukan  adanya  sistem manajemen aset di daerah. Manajemen  aset  akan  melibatkan rangkaian  kegiatan  penting  sebagai berikut :
1. Perencanaan
Pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :
a. Identifikasi dan Inventarisasi
Aset
b. Legal Audit
c.  Valuation (Penilaian)
d. Studi  Potensi  Ekonomi  dan Optimalisasi Aset
2. Pemanfaatan
a. Digunakan  untuk  kepentingan
langsung operasional
Pemerintah Daerah.
b. Dikerjasamakan (diguna- usahakan) dengan pihak ketiga.
3. Evaluasi dan Monitoring
Meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut : a. Penilaian kinerja aset
berdasarkan kemanfaatan ekonomis aset.
b. Pembaharuan data aset.
c.  Penambahan  atau  penjualan aset.
d. Perawatan (perbaikan) aset.
e. Penyelesaian  seluruh  kewajiban yang berhubungan dengan keberadaan aset.
Dengan pengelolaan aset yang baik,  diharapkan  pemanfaatan  aset menjadi  lebih  efektif  dan  efisien, sehingga pada gilirannya keberadaan aset bagi pemerintah daerah memberikan  nilai  kemanfaatan  yang terbaik  bagi  program  pembangunan di daerah.

## IV.  KESIMPULAN DAN SARAN

## A.  Kesimpulan
Dari hasil penelitian dapat di tarik kesimpulan sebagaimana berikut : 1. Aset  daerah  mempunyai  kontribusi yang sangat besar terhadap penyelenggaraan otonomi daerah apabila  dapat  dilakukan  pengelolaan secara  optimal.  Salah  satu  bentuk optimalisasi  pengelolaan  aset  daerah
adalah  dalam  segi  pemanfaatan  aset sehingga  akan  memberikan  penilaian yang  besar  terhadap  peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Kendala yang timbul dalam
pengelolaan  aset  daerah  antara  lain adalah ketidaktertiban dalam pengelolaan  data  aset  sehingga berimplikasi pada kurangnya
optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset karena tidak diperolehnya  nilai  kemanfaatan  yang seimbang dengan nilai intrinsik
potensi  yang  terkandung  dalam  aset itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan sistem  manajemen  aset  dari  mulai perencanaan,  pemanfaatan,  evaluasi dan monitoring terhadap aset daerah.

## B.  Saran
1. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu
menetapkan  belanja  daerah  secara ekonomi  yang  wajar,  efektif,    dan akuntabel.  Pemerintah  Daerah  harus bisa  melakukan  pemanfaatan  aset daerah sehingga akan bernilai tinggi.
2. Pemerintah  Daerah  harus  mampu melakukan  pengelolaan  aset  melalui sistem    manajemen  aset  sehingga setiap  aset  daerah  dapat  terkoordinir dengan  baik.  Sanksi  bagi  pengelola aset  daerah  yang  tidak  melakukan optimalisasi  pengelolaan  aset  daerah melalui Peraturan Daerah dan peningkatan  Sumber  Daya  Manusia yang kompeten terhadap penyelenggaran pemerintahan diharapkan akan mampu
menyelesaikan  segala  permasalahan yang menyangkut aset daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku :
Burhanudin, Manajemen  Aset  Daerah, Pusdiklatnas BPKP, Edisi Pertama, Bogor, 2009.
Chabib  Soleh  dan  Heru  Rochmansjah, Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural  Menuju  Tata  Kelola Pemerintahan  Yang  Baik, PT.
Fokus Media, Jakarta, 2010.
Doli  D.  Siregar, Manajemen  Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara  Nasional  dalam  Konteks K epala  Daerah  sebagai  CEO’s pada  Era  Globalisasi  &  Otonomi Daerah, Pt.  Gramedia  Pustaka Utama,  anggota  IKAPI,  Jkarta 2004.
M.  Yusuf, 8  Langkah  Pengelolaan  Aset Daerah Menuju Pegelolaan Keuangan Daerah Terbaik, Salemba Empat, Jakarta, 2013.
Peraturan Perundang-Undangan :

## 1.  Undang  Undang  Nomor  33  Tahun
2004 tentang
Perimbangan
Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat dan Daerah;
2.  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun
2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58 Tahun  2005  tentang  Pengelolaan
Keuangan Daerah;
4.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6 Tahun  2006  tentang  Pengelolaan
Barang Milik Negara Daerah;
5.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  17  Tahun  2007  tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan
Barang Milik Daerah.