Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## PERANAN FILSAFAT HUKUM DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PERDATA FORMIL DAN MATERIIL
Oleh: Dina Haryati Sukardi Universitas Mitra Indonesia dinaharyati@umitra.ac.id
Yonnawati Universitas Muhammadyah Lampung
yonawati224@gmail.com Naskah Diterima : 8 Agustus 2022 Naskah Diterbitkan
: 29 November 2022

## Abstrak
Pembaharuan  dan  perkembangan  hukum  perdata  timbul  sebab  hukum  bersifat dinamis,  hal  ini  juga  dipengaruhi  juga  oleh  adanya  ilmu  filsafat  hukum  yang berusaha  mencari  kebenaran  secara  metodis,  sistematis,  rasional,  dan  radikal melampaui  kebenaran  dan  pertanggungjawaban  yang  semata-mata  empiris. Permasalahan  dalam  penulisan  ini  adalah  bagaimana  peranan  filsafat  hukum dalam  pembaharuan  hukum  keperdataan,  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  metode  penulisan  yuridis  normatif.  Analisis  data  dilakukan  dengan analisis  kualitatif.  Filsafat  hukum  lebih  menitik  beratkan  pada  substansi  atau materi  hukum,  hukum  harus  dibentuk  sesuai  dengan  prosedur  atau  memenuhi tuntutan  formal  tertentu  agar  diakui  sebagai  hukum  (legitimasi  yuridis).  Akan tetapi,  pemenuhan  aspek  formal-prosedural  saja  tidaklah  mencukupi.  Masih diperlukan  tuntutan  lain  supaya  hukum  pantas  disebut  hukum,  yakni  aspek substansinya  atau  isi,  yang  menjamin  agar  hukum  perdata  tidak  boleh bertentangan dengan tuntutan keadilan.
Kata Kunci : Peranan, Filsafat Hukum, Hukum Perdata

## Abstract
The renewal and development of civil law arises because law is dynamic, this is also  influenced  by  the  existence  of  legal  philosophy  which  seeks  methodically, systematically, rationally and radically beyond truth and accountability which is purely  empirical.  The  problem  in  this  writing  is  what  is  the  role  of  legal philosophy in civil law renewal. This research uses a normative juridical writing method  approach.  Data  analysis  was  performed  by  qualitative  analysis.  Legal philosophy  focuses  more  on  legal  substance  or  material,  law  must  be  formed according  to  procedures  or  fulfill  certain  formal  demands  in  order  to  be recognized as law (juridical legitimacy). However, the fulfillment of the formal- procedural aspects alone is not sufficient. Other demands are still needed so that the law deserves to be called law, namely the aspect of its substance or content, which guarantees that civil law may not conflict with the demands of justice.
Keywords: Role, Legal Philosophy, Civil Law
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## I. PENDAHULUAN
Manusia  hidup  di  dalam  masyarakat,  selalu  diatur  dan  tidak  akan  lepas  dari aturan-aturan  yang  mengikat.  Aturan  atau  norma  yang  mengikat  kehidupan manusia bertujuan agar terjadi ketertiban, keadilan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Norma-norma yang berlaku di masyarakat bisa berupa norma agama, norma  kesopanan,  norma  kesusilaan  dan  norma  hukum.  Keseluruhan  norma- norma  tersebut  pada  dasarnya  dibuat  agar  manusia  berbuat  baik  tidak  berbuat buruk dan tidak berbuat kejahatan
Aturan-aturan atau norma-norma yang melandasi pergaulan di dalam masyarakat adalah norma agama berasal dari tuhan yang bertujuan untuk mengajak manusia agar  berbuat  baik  dan  tidak  melakukan  dosa,  sedangkan  sanksi  yang  diperoleh apabila melanggar norma ini adalah dosa dan masuk neraka. 1
Norma  kesusilaan  berasal  dari  kesepakatan  manusia  yang  berada  dalam masyarakat  yang  bertujuan  agar  manusia  tidak  berbuat  asusila,  tidak  berbuat tercela, sedangkan sanksi yang di peroleh apabila melanggar norma ini adalah di kucilkan  oleh  masyarakat.  Norma  kesopanan  berasal  dari  kesepakatan  manusia yang  berada  dalam  masyarakat  yang  bertujuan  agar  manusia  bersikap  dan bertingkah  laku  baik,  apabila  norma  ini  dilanggar  maka  sanksi  yang  diperoleh adalah  dikucilkan  dari  masyarakat.  Sedangkan  norma  hukum  berasal  dari lembaga  yang  berwenang  (pemerintah)  yang  bertujuan  untuk  menjadikan masyarakat  tertib,  aman  dan  tentram,  saksi  yang  diperoleh  apabila  melanggar norma ini adalah penjara maupun denda.
Ketika  berbicara  tentang  hukum,  maka  tidak  akan  lepas  dari  ilmu  hukum  itu sendiri. Yang dimaksud ilmu hukum menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya Bernard  mengatakan  ilmu  hukum  adalah  ilmu  pengetahuan  yang  berusaha menelaah  hukum.  Ilmu  hukum  mencakup  dan  membicarakan  segala  hal  yang berhubungan  dengan  hukum.  Ilmu  hukum  objeknya  hukum  itu  sendiri  sesuai dengan  tata  hukum  yang  berlaku.  Jadi,  ilmu  hukum  tudak  terutama  untu
1 Junaidi  Abdullah, Refleksi  Dan  Relevansi  Pemikiran  Filsafat  Hukum  Bagi  Pengembangan    Ilmu Hukum, vol 6, no 1 tahun 2015, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
menelaah  atau  memaparkan  hukum  yang  benar  dan  seharunya  ada  tetapi  juga melihat faktafakta hukum di masyarakat 2
Ilmu  hukum  sebagai  sebuah  cabang  ilmu  pengetahauan,  tentu  akan  selalu berkembang  sesuai  dengan  pemikiran-pemikiran  para  ahli  hukum  serta berdasarkan keadaan-keadaan atau situasi dan kondisi di mana hukum itu berada dan diterapkan. Maka, untuk mengetahui perkembangan ilmu hukum diperlukan refleksi  dan  relevansi  pemikiran-pemikiran  dari  aliran-aliran  hukum  itu  melalui filsafat  hukum.  Refleksi  berasal  dari  bahasa  Inggris reflect yang  berarti memantau, membayang, merenung atau reflection berarti pemantulan, bayangan atau  renungan.  Dengan  refleksi  atau  perenungan  melalui  filsafat  hukum  yang berisi  tentang pemikiran-pemikiran  aliran  hukum,  dapat  dihasilkan  sebuah hasil mengenai perkembangan ilmu hukum. Sedangkan relevansi adalah menghubungkan  atau  mengaitkan  pemikiran-pemikiran  aliran  hukum  untuk mengetahui pengembangan ilmu hukum.
Untuk  dapat  memahami  filsafat  hukum,  tentu  harus  memahami  filsafat  dan hukum.  Filsafat  diartikan  sebagai  ilmu  yang  membahas  tentang  persoalan- persoalan  yang  belum  terpecahkan  oleh  ilmu  pengetahuan  biasa  karena  ilmu pengetahuan biasa itu tidak mampu menjawabnya. Sedangkan hukum itu sendiri secara umum diartikan sebagai norma atau aturan aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang berisi tentang nilai-nilai kehidupan manusia, walaupun di luar norma hukum ada norma kesopanan, kesusilaan dan norma agama 3
Secara  sederhana  dapat  dikatakan  bahwa  filsafat  hukum  adalah  cabang  filsafat, yakni filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan  lain  filsafat  hukum  adalah  ilmu  yang  mempelajari  hukum  secara filosofis. Objek filsafat hukum adalah hukum dan objek tersebut dikaji secara mendalam  sampai  kepada  inti  atau  dasarnya  yang  disebut  dengan  hakikat. Selanjutnya  oleh  Satjipto  Raharjo  dikatakan  bahwa  filsafat  hukum mempelajari  pertanyaan-  pertanyaan  yang  bersifat  dasar  dari  hukum.
2 Bernard Arief Sidharta, 2001, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, PT.  Mandar Maju, Bandung,
3 Darji Darmodiharjo. Shidarta, Pokok Pokok Filsafat Hukum , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Pertanyaan-pertanyaan  tersebut  meliputi  pertanyaan  tentang  hakikat  hukum, dasar  kekuatan  mengikat  dari  hukum.  Atas  dasar  yang  demikian  itu,  filsafat hukum  bisa  menggarap  bahan  hukum,  tetapi  masing-masing  mengambil sudut yang berbeda sama sekali. Filsafat Hukum juga merupakan bagian dari ilmu-ilmu  hukum.  Adapun  masalah  yang  dibahas  dalam  lingkup  filsafat hukum, meliputi: 1) Masalah hakikat dari hukum; 2) Masalah tujuan  hukum; 3)  Mengapa  orang  menaati  hukum;  4)  Masalah  mengapa  negara  dapat menghukum; 5)  Masalah  hubungan hukum dengan  kekuasaan.
Seperti yang dipahami, bahwa ilmu tidak dapat berdiri sendiri, bidang-bidang ilmu lain harus saling menopang dan terintegrasi. Filsafat hukum merupakan ibu  dari  semua  ilmu  yang  ada,  filsafat  hukum  sangat  berpengaruh  besar dalam  perkembangan  ilmu  hukum,  khususnya  dibidang  hukum  perdata. Istilah  Hukum  Perdata  pertama  kali  diperkenalkan  oleh  Profesor  Djoyodiguno sebagai terjemahan dari burgerlijkrecht. Di  samping  istilah  itu, sinonim Hukum Perdata adalah civielrecht dan privatrecht. Di lihat dari ruang lingkupnya, istilah Hukum  Perdata  dalam  arti  luas,  meliputi  Hukum  Privat  Materiil,  yaitu  segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Istilah perdata  juga  lazim  dipakai  sebagai  lawan  dari  pidana.  Ada  juga  yang  memakai istilah Hukum Sipil untuk Hukum Privat Materiil,  tetapi  karena  istilah  sipil  juga lazim dipakai sebagai lawan dari militer.
Istilah Hukum  Perdata, dalam arti yang sempit, sebagai lawan Hukum Dagang, seperti  dalam  Pasal  102  Undang-undang  Dasar  Sementara,  yang  menitahkan pembukuan  (kodifikasi)  hukum  di  negara  Indonesia  terhadap  Hukum  Perdata dan  Hukum  Dagang,  Hukum  Pidana  Sipil  maupun  Hukum  Pidana  Militer, Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana, serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan.  Istilah  Perdata  telah  diterima  secara  resmi  untuk  pertama  kali  dan dicantumkan dalam perundang- undangan Indonesia, yaitu:
1.  Konstitusi  RIS yang  dicantumkan dalam  Pasal  15  ayat  2,  Pasal  144 ayat
(1),  Pasal 156  ayat  (1)  dan Pasal 158 ayat (1).
2.    UUDS  yang  dicantumkan  dalam  Pasal 15 ayat (2), Pasal 101 ayat (1)  dan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Pasal 106 ayat (3).
Hukum Perdata dapat dibagi dalam dua macam, yaitu  Hukum  Perdata  Materil dan  Hukum  Perdata  Formil.    Hukum  Perdata  Materil  lazim  disebut  Hukum Perdata, sedangkan Hukum Perdata Formil  disebut Hukum Acara Perdata, yaitu yang mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar  oleh  orang  lain. Jika  dilihat dalam bahasa Inggrisnya, Hukum
Perdata dikenal dengan  istilah Civil Law .  Kata Civil berasal  dari  bahasa Latin yakni,  Civis  yang  berarti  warga  negara.   Hal  tersebut  berarti,  bahwa  Civil  Law atau  Hukum  Sipil  merupakan  hukum  yang  mengatur  tentang  masalah-masalah yang  berkaitan  dengan  hak-hak  warga  negara  dan  atau  perseorangan.    Jika dilihat  dari berbagai literatur yang ditulis para sarjana, juga dijumpai  berbagai macam  definisi  Hukum  Perdata,  terkadang  satu  sama  lainnya  berbeda-  beda, namun  tidak  menunjukkan  perbedaan  yang  prinsipil.  Kebanyakan  para  sarjana menganggap  Hukum  Perdata  sebagai  hukum  yang  mengatur  kepentingan perseorangan (pribadi) yang berbeda dengan Hukum Publik sebagai hukum yang mengatur kepentingan umum (masyarakat).

## II. METODE PENELITIAN
Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  Bagaimana  Peranan  Filsafat  Hukum Dalam  Pembangunan  Hukum  Keperdataan?.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  metode  penulisan  yuridis  normatif.  Analisis  data  dilakukan  dengan analisis kualitatif

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pembangunan Sistem Hukum Nasional
Cukup banyak masalah/tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dalam upaya  melakukan  pembangunan  nasional  Khususnya  dalam  masalah
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
pembangunan  hukum  nasional  minimal  dapat  diidentifikasikan  tiga  masalah besar, yaitu : 4
1. masalah  peningkatan  kualitas  penegakan  hukum  in  concreto  (masalah (“ law enforcement ”).
2. masalah pembangunan/pembaharuan Sistem Hukum Nasional; dan
3. masalah  perkembangan  globalisasi  yang  multi  kompleks,  masalah internasio-nalisasi hukum, globalisasi/transnasionalisasi kejahatan, dan masalah hitech/ cyber crime yang terus berkembang.
Ketiga masalah  itu dapat dibedakan, tapi sulit dipisahlepaskan karena ada saling keterkaitan  erat.  Masalah  pembangunan  Sistem  Hukum  Nasional  atau  masalah pembangunan/pembaharuan. Sistem Hukum Nasional yang menjadi topik dalam kuliah umum ini, bukanlah masalah baru. Masalah ini sudah merupakan masalah umum  yang  sering/lama  dibicarakan  di  berbagai  forum  seminar  nasional (mungkin  sebelum  anda  lahir.  Namun  tidak  berarti  merupakan  ”masalah  basi”, karena  ”pembaharuan/pembangunan  hukum”  pada  hakikatnya  merupakan ”pembaharuan/pembangunan yang berkelan-jutan” ( sustainable reform/sustainable development ). Di dalam pembaharuan/ pembangunan hukum selalu  terkait  dengan  ”perkembangan/pembangunan  masyarakat   yang berkelanjutan”  maupun  ”perkembangam  yang  berkelanjutan  dari  kegiatan/ aktivitas  ilmiah  dan  perkembangan  pemikiran  filosofi/ide-ide  dasar/  konsepsi intelektual”.  Jadi  ” law reform ”  terkait  erat  dengan  ” sustainable society/development ”, ” sustainable intellectual activity”,”sustainable intellectual  phylosophy”,  “sustainable  intellectual  conceptions/basic  ideas”.
Kajian terhadap masalah ini tentunya merupakan kajian yang “bergenerasi”.
Ini  berarti  masalah  pembaharuan/pembangunan  hukum  pada  hakikatnya merupakan  masalah  yang  harus  terus  menerus  dikaji.  Terlebih  kajian  ilmiah mengenai  pembaharuan/pembangunan  hukum  nasional,  tidak  pernah  secara nasional  dima-sukkan  sebagai  kurikulum  terstruktur/struktural,  baik   dalam
4 Barda Nawawi, 2009, kuliah umum dalam tema : Pembangunan Sistem Hukum Nasional indonesia
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Kurikulum  Nasional  maupun   Kurikulum  Inti.  Kalaupun  ada,  sifatnya  hanya sebagai kurikulum lokal atau hanya untuk bidang ilmu/konsentrasi tertentu.

## B. Hukum Perdata dalam Perkembangan
Istilah  Hukum  Perdata  pertama  kali  diperkenalkan  oleh  Profesor  Djoyodiguno sebagai terjemahan dari burgerlijkrecht. Di samping istilah  itu, sinonim Hukum Perdata  adalah  civielrecht  dan  privatrecht.  Di  lihat  dari  ruang  lingkupnya, istilah Hukum Perdata dalam arti luas,   meliputi  Hukum  Privat  Materiil,  yaitu segala  hukum  pokok  yang  mengatur  kepentingan-kepentingan  perseorangan. Istilah  perdata  juga  lazim  dipakai  sebagai  lawan  dari  pidana.  Ada  juga  yang memakai istilah Hukum Sipil untuk Hukum Privat  Materiil, tetapi karena  istilah  sipil  juga lazim dipakai sebagai lawan dari militer.
Istilah Hukum  Perdata, dalam arti yang sempit, sebagai lawan Hukum Dagang, seperti  dalam  Pasal  102  Undang-undang  Dasar  Sementara,  yang  menitahkan pembukuan  (kodifikasi)  hukum  di  negara  Indonesia  terhadap  Hukum  Perdata dan  Hukum  Dagang,  Hukum  Pidana  Sipil  maupun  Hukum  Pidana  Militer, Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana, serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan.
Istilah Perdata telah diterima secara resmi untuk pertama kali dan dicantumkan dalam perundang- undangan Indonesia, yaitu:
1.  Konstitusi RIS yang dicantumkan dalam  Pasal  15  ayat  2,  Pasal  144 ayat
(1),  Pasal 156  ayat  (1)  dan Pasal 158 ayat (1).
2.    UUDS  yang  dicantumkan  dalam  Pasal 15 ayat (2), Pasal 101 ayat (1)  dan Pasal 106 ayat (3).
Hukum  Perdata  dapat  dibagi  dalam  dua  macam,  yaitu  Hukum  Perdata  Materil dan  Hukum  Perdata  Formil.    Hukum  Perdata  Materil  lazim  disebut  Hukum Perdata, sedangkan Hukum Perdata Formil  disebut Hukum Acara Perdata, yaitu yang  mengatur  bagaimana  cara  seseorang  mempertahankan  haknya  apabila dilanggar  oleh  orang  lain.  Jika  dilihat dalam bahasa  Inggrisnya, Hukum Perdata  dikenal  dengan  istilah Civil  Law .  Kata  Civil  berasal  dari  bahasa  Latin
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
yakni,  Civil  yang  berarti  warga  negara.    Hal  tersebut  berarti,  bahwa  Civil  Law atau  Hukum  Sipil  merupakan  hukum  yang  mengatur  tentang  masalah-masalah yang berkaitan dengan hak-hak warga Negara dan atau perseorangan. Jika dilihat dari  berbagai  literatur  yang  ditulis  para  sarjana,  juga  dijumpai  berbagai  macam definisi
Hukum   Perdata,  terkadang  satu  sama  lainnya  berbeda-  beda,  namun  tidak menunjukkan  perbedaan  yang  prinsipil.  Kebanyakan  para  sarjana  menganggap Hukum  Perdata  sebagai  hukum  yang  mengatur  kepentingan  perseorangan (pribadi)  yang  berbeda  dengan  Hukum  Publik  sebagai  hukum  yang  mengatur kepentingan  umum  (masyarakat).  Perkembangan  hukum  perdata  dalam KUHPerdata  di  Indonesia  dasarnya  memiliki  asas  yang  terbagi  dalam  beberapa asas.  Diantaranya:  (1)  Asas  kebebasan  berkontrak,  (2)  Asas  mengikat,  (3) Asas  kepercayaan,  (4)  Asas  persamaan  hukum,  (5)  Asas  kepastian  Hukum,  (6) Asas keseimbangan, (7) Asas Kepautan, (8) Asas Moral.
Hukum perdata sendiri di Indonesia mengalami perkembangan seiring jalannya waktu,  hal  ini  dipicu  oleh  kebutuhan  dan  budaya  masayrakat  yang  terus berubah  dari  masa  ke  masa,  mengikuti  perkembangan  zaman  dan  pemanasa globalisasi  masa  kini.  Contoh  perkembangan  hukum  peradata  di  Indonesia sendiri salah satunya pada hukum perdata terkait hukum pribadi/perdata. Hal ini ditinjau  oleh  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Abdurrahman  Konoras (2017) yang memberikan kesimpulan    pada hasil penelitiannya yang berjudul; Perubahan  Perkembangan  Dalam  Hukum Perdata  Modern  Menurut Abdurrahman Konoras (2017) Perubahan perkembangan dalam hukum Perdata atau  perdata  berkaitan  dengan  perubahan  budaya  masyarakat  dan  rezim  yang berkuaasa di dalam sistem hukum pemerintahan. Hal ini berdampak pada peran dan partisipasi masyarakat menguat pada satu pihak saja, perubahan ini dipicu juga karena berkurangnya peran negara di lain  pihak karena tidak terlepas dari modernisasi dan demokratisasi dalam sebuah negara 5
5 Adinda  Saskia a Perkembangan  Hukum  Perdata  di  Indonesia Jurnal  Mahasiswa  Karakter  Bangsa Vol. 1 No.2 September Tahun 2021
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## C. Filsafat  Hukum  Dalam  Pembaharuan  Hukum  Perdata  Formil  dan Materiil
Untuk  mengembangkan  hukum  itu  harus  melalui  pemikiran  filsafat  hukum  itu sendiri, karena dengan refleksi pemikiran filsafat hukum tersebut pengembangan hukum  dapat  dilakukan  dengan  cara  lebih  sadar,  dan  dengan  demikian  dapat lebih  kritis,  rasional  serta  lebih  terarah,  sehingga  dapat  mendukung pengembanan  hukum  praktis  (penciptaan,  pelaksanaan,  penerapan,  dan penegakan kaidah hukum)
Ketika  ilmu  hukum  ditinjau  dari  aspek  epistimologi,  maka  ilmu  hukum  dalam pengembangannya,  ilmu  hukum  menghimpun,  menafsirkan,  memaparkan  dan mensistematisasi  bahan  hukum  yang  terdiri  dari  asas-asas,  aturan-aturan  dan putusan-putusan  hukum  suatu  tatanan  hukum  untuk  menghadirkannya  sebagai suatu  sistem  secara  keseluruhan  dengan  mengacu  pengembanan  hukum  praktis dan  penyelesaian  masalah  hukum 6 .  Sedangkan  dalam  mengembangkan  ilmu hukum  dalam  ranah  ontologi  ilmu  hukum,  maka  obyek  ilmu  hukum  adalah hukum positif yang berlaku di sebuah negara tertentu dan waktu tertentu Jadi,  ketika  hukum  itu  ditinjau  dari  filsafat  hukum  juga  akan  mempertanyakan tujuan  hukum  itu  sendiri.  Tujuan  hukum  meliputi  kedamaian,  ketertiban, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kemudian mempertanyakan keadilan, Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis. Bisa penjatuhan hukuman nyata dan takut berbuat yang merupakan kekangan. Daya mengikat dan bila perlu memaksa, ini adalah watak hukum  yang  bisa  menangani  kasus-kasus  nyata  dan  memberi  keadilan,  harus membayar dan sebagainya, Sedemikian rupa sehingga relatif dapat mewujudkan keadilan. 7
Daya  mengikat  dan  memaksa  dari  hukum  dapat  digunakan  atau  didayagunakan untuk  menggerakkan  pembangunan.  Disini  hukum  dijadikan  alat  untuk membawa  masyarakat  kearah  yang  lebih  maju.  Daya  mengikat  dan  memaksa
6 Bernard Arief Sidharta, 2001, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, PT.  Mandar Maju, Bandung,
7 Soedjono Dirjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum , (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), hlm. 155
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
dari  hukum  dapat  digunakan  atau  didayagunakan  untuk  menggerakkan pembangunan. Disini hukum dijadikan hukum dalam pembangunan Berlakunya hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari banyaknya pengaruh kekuatan  politik  liberal  di  Belanda  yang  mencoba  berupaya  melakukan perubahan-perubahan yang mendasar didalam tata hukum kolonial, kebijakan ini dikenal dengan sebutan de bewiste rechtspolitiek Berdasarkan asas konkordansi, maka kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata  Eropa  di  Indonesia.  Kodifikasi  mengenai  Hukum  Perdata  disahkan melalui Koninklijk Besuit tanggal 10 April 1838 dengan Staatsblad 1838 Nomor 12  yang  dinyatakan  berlaku  sejak  tanggal  1  Oktober  1838,  dan  melalUi pengumuman  Gubernur  jendral  Hindia  Belanda  tanggal  3  Desember  1847, dinyatakan bahwa sejak Tanggal 1 Mei 1848 B.W berlaku di Indonesia.
Eksistensi  hukum  acara  perdata  sebagai  hukum  formil,  mempunyai  kedudukan penting  dan  strategis  dalam  upaya  menegakkan  hukum  perdata  (materiil)  di lembaga peradilan. Sebagai hukum formil, hukum acara perdata berfungsi untuk menegakkan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum perdata(materiil) di  dalam  praktek  pengadilan.  Oleh  karena  itu,  hukum  perdata  eksistensinya terkait erat dengan hukum acara perdata, bahkan keduanya merupakan pasangan satu  sama  lain  yang  tidak  dapat  dipisahkan. 8 Meskipun  demikian,  peraturan hukum  acara  perdata  yang  ada  sekarang  ini  cukup  memprihatinkan,  karena kemerdekaan kita sudah berlangsung selama hampir 74 tahun namun hingga saat ini Indonesia masih menggunakan hukum acara perdata produk dari peninggalan pemerintah hindia belanda yaitu HIR dan RBG.
Beberapa  asas  yang  terkandung  dalam  KUHPerdata  yang  sangat  penting  dalam setiap  perikatan  yaitu  Asas  kebebasan  berkontrak,  Asas  Konsesualisme,  Asas Kepercayaan,  Asas  Kekuatan  Mengikat,  Asas  Persamaan  hukum,  Asas Keseimbangan, Asas Kepastian Hukum, Asas Moral, Asas Kepatutan.  Terdapat beberapa  peraturan-peraturan  yang  berlaku  dan  diatur  diluar  KUHPerdata, contoh  nya  dalam  bidang  pertanahan  yaitu  UU  No.  5  Tahun  1960  tentang
8 Sudikno  Mertokusumo,  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia,  (Hukum  Acara  Perdata  Indonesia,
(Yogyakarta: Liberty,1998), hlm.5
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Peraturan  Dasar  Pokok  Agraria  yang  dikenal  dengan  nama  Undang-undang Pokok  Agraria  (UUPA,  Hukum  Perkawinan  yang  dikenal  dengan  UU  No.  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hukum Hak Tanggungan 9
Adapun  ruang  lingkup  pembaharuan  hukum  acara  perdata  yang  harus diperhatikan  setidak-tidaknya  meliputi  tiga  hal  yang  bersifat  mendasar,  yaitu pembaharuan  muatan  filosofis,  yuridis  (normatif),  dan  sosiologis.  Pembaharuan muatan filosofis dimaksudkan untuk mengkaji ulang relevansi konsep dasar dan asasasas  hukum  acara  perdata,  pembaharuan  muatan  yuridis  (normatif) dimaksudkan untuk mengevaluasi muatan dari norma-norma atau kaidah hukum positif  yang  berlaku  sekarang  ini,  sedangkan  pembaharuan  muatan  sosiologis dimaksudkan  agar  lahirnya  suatu  peraturan  perundang-undangan  baru  tidak mendapat  tantangan  dari  masyarakat.12  Pembaharuan  Hukum  acara  perdata memerlukan  adanya  rumusanrumusan  asas  hukum  acara  perdata  yang  sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia. 10
Dengan  adanya  asas-asas  hukum  acara  perdata  nasional  tersebut,  maka  setiap adanya  perubahan  hukum  harus  berorientasi  kepada  asas-asas  hukum  tersebut sehingga  mampu  menciptakan  hukum  yang  mengayomi  tanpa  adanya diskriminasi  dan  juga  melindungi  masyarakat  dari  kewenang-wenangan kekuasaan,  hukum  yang  berdimensi  keadilan  dan  juga  hukum  yang  responsif terhadap  berbagai  fenomena  perubahan  serta  konflik-konflik  yang  ada  dalam realita  kehidupan  masyarakat.13Di  sisi  lain,  masyarakat pencari  keadilan  sering menemukan  proses  peradilan  yang  panjang  dan  berbelit-belit.  Prosedur  yang panjang  dalam  acara  pemeriksaan  perkara  perdata  ini  tidak  mencerminkan  asas sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan.  Selain  itu  penyelesaian  yang  dihasilkan memposisikan  adanya  pihak  yang  menang  dan  kalah  saling  berhadapan, meskipun  dituangkan  dalam  bentuk  putusan  hakim  yang  memiliki  kekuatan hukum mengikat bagi para pihak.
9 Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum, Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia Pembaharuan terhadap Hukum Perdata di Indonesia.
10 Bambang  Sutiyoso,  Ruang  Lingkup  dan  Aspek-asoek  Pembaharuan  Hukum  Acara  Perdata  di Indonesia, dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , Vol.9 No.20 secara lengkap dapat dilihat dalam website https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4924/4360
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Kebijakan  yang  ditempuh  oleh  bangsa  Indonesia  dalam  melaksanakan pembaharuan hukum acara perdata, melalui dua jalur, yaitu; Pembuatan Konsep Rancangan  Undang-Undang  Hukum  Acara  Perdata  Nasional,  yang  maksudnya untuk  menggantikan  HIR,  R.Bg  dan  peraturan  lainnya  yang  berlaku  sekarang dan  Pembaharuan perundang-undangan  Hukum  Acara  Perdata  yang  maksudnya mengubah,  menambah,  dan  melengkapi  HIR,  R.Bg  yang  berlaku  sekarang.  Plt. Kepala  BPHN  Kemenkumham  Prof.  R  Benny  Riyanto  mengungkapkan  dalam rangka mempercepat penyusunan dan penyempurnaan, pemerintah menggunakan strategi khusus yaitu membagai tugas penyusunan, melibatkan para pakar hukum acara  perdata  akan  berkutat  dengan  substansi  dan  konsep  pembaharuan  hukum acara  perdata,  Sementara  itu,  mengenai  drafting  ditangani  oleh  Perancang Peraturan  Perundang-Undangan  dari  Direktorat  Jenderal  Peraturan  Perundang- Undangan.  Kalangan  penegak  hukum  dan  praktisi,  memberi  masukan  terkait dengan  praktik  di  lapangan.  Mengenai  praktik  di  lapangan  para  Praktisi  dan penegak hukum terlibat untuk memberi masukan 11
Ada  dua  isu  penting  dalam  agenda  revisi  hukum  acara  perdata  nasional,  yaitu; mengenai  aspek  pembuktian  yang  harus  menyesuaikan  dengan  kemajuan teknologi  serta  ragam  model  transaksi  keperdataan,  mengenai  esksekusi  hasil putusan  pengadilan  yang  selama  ini  banyak  gagal  dieksekusi  dengan  tidak adanya  keterlibatan  para  penegak  hukum.  alasannya,  karena  aparat  penegak hukum  merupakan  alat  negara  dalam  bidang  hukum  publik  dan  bukan  hukum privat.  Berkembangnya  teknologi  sudah  selayaknya  dipertimbangkan  untuk menjadi terobosan hukum yang baru terkait dengan penggunaan alat bukti dalam prosedur  peradilan  perdata,  misalkan  dengan  kekuatan  pembuktian  mengenai pembuatan  akta  otentik  yang  dibuat  notaris  dalam  pembuktian  di  pengadilan perdata.  Yaitu  mengenai  mana  yang  lebih  kuat  akta  notaris  atau rekaman  video secara  langsung  atau  cctv  yang  menunjukkan  orang  sedang  membuat kesepakatan? Berdasarkan doktrin hukum perdata nasional peninggalan kolonial Belanda,  kekuatan  akta  otentik  merupakan  alat  bukti  kuat.  Dengan  keterlibatan
11 https://kumparan.com/media-center-kementerian-hukum-dan-ham/pemerintah-pakar-hukum- susunnaskah-akademik-ruu-hukum-acara-perdata-1541419494735881712
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  diangkat  negara  untuk  mengesahkan berbagai  akta,  setiap  pihak  yang  memiliki  akta  otentik  dari  notaris  akan dipertimbangkan hakim sebagai pihak yang menyankinkan, hal ini tidak terlepas dari  doktrin  hukum  lainnya,  bahwa  pembuktian  pada  peradilan  perdata  bersifat kebenaran formil sementara pada peradilan pidana bersifat materiil. 12

## IV. PENUTUP
Filsafat hukum lebih menitik beratkan pada substansi atau materi hukum, hukum harus  dibentuk  sesuai  dengan  prosedur  atau  memenuhi  tuntutan  formal  tertentu agar  diakui  sebagai  hukum  (legitimasi  yuridis).  Akan  tetapi,  pemenuhan  aspek formal-prosedural  saja  tidaklah  mencukupi.  Masih  diperlukan  tuntutan  lain supaya  hukum  pantas  disebut  hukum,  yakni  aspek  substansinya  atau  isi,  yang menjamin  agar  hukum  tidak  boleh  bertentangan  dengan  tuntutan  keadilan. Hukum  adalah  keadilan  ( ius )  dan  bukan  sekedar  peraturan  perundangundangan ( lex ).  Hukum  sebagai  lex  adalah  kaidah  formal  yang  merupakan  artikulasi normatif  dari  ius.  Dengan  demikian  keadilan  merupakan  substansi  hukum. Tuntutan dari segi substansi menjadi penting karena hukum dibuat dengan tujuan utama menegakkan keadilan melalui jaminan bahwa hak dan kewajiban segenap warga  negara  dapat  dilaksanakan  dan  dipenuhi  dengan  baik  (legitimasi  moral). Namun  demikian,  efektivitas  tuntutan  substansial  ini  sangat  tergantung  pada seberapa luas pengakuan dan penerimaan publik atas hukum yang bersangkutan. Karena itu, penerimaan publik menjadi tuntutan lain yang tidak dapat diabaikan (legitimasi sosiologis).
Bisa  disimpulkan  perkembangan  dan  perubahan  hukum  perdataformil  serta materiil modern erat kaitannya dengan keberadaan filsafat hukum yang menjadi ibu  dari  semua  cabang  ilmu,  ketika  perubahan  dalam  hukum  perdata berkembang  tidak  lepas  dari  eksistensi  filsafat  hukum  yang  melihat  bahwa menjamin agar hukum tidak boleh bertentangan dengan tuntutan keadilan.
12 .Dikutip dari website https://www.kai.or.id/berita/10225/teddy-hukum-acara-perdata- sangatmendesak-untuk-direvisi.html  hasil  wawancara  dengan  Teddy  Anggoro  yaitu  Dosen Hukum Perdata bidang Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI)
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## DAFTAR PUSTAKA
- Junaidi  Abdullah, Refleksi  Dan  Relevansi  Pemikiran  Filsafat  Hukum Bagi  Pengembangan    Ilmu  Hukum,  vol  6,  no  1  tahun  2015, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
- Adinda  Saskia a Perkembangan  Hukum  Perdata  di  Indonesia Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa      Vol. 1 No.2 September Tahun 2021
- Bernard  Arief  Sidharta,  2001, Refleksi  Tentang  Struktur  Ilmu  Hukum, PT.  Mandar Maju, Bandung,
- Barda Nawawi, 2009, kuliah umum dalam tema : Pembangunan Sistem Hukum Nasional indonesia
- Bambang  Sutiyoso,  Ruang  Lingkup  dan  Aspek-asoek  Pembaharuan Hukum  Acara  Perdata  di  Indonesia,  dalam  Jur nal  Hukum  IUS  QUIA IUSTUM ,  Vol.9  No.20  secara  lengkap  dapat  dilihat  dalam  website https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4924/4360
- Darji  Darmodiharjo.  Shidarta, Pokok  Pokok  Filsafat  Hukum ,  PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- Prof.  Dr.  Budiman  Ginting,  SH,  MHum  , Perkembangan  Hukum Perdata  di  Indonesia  Pembaharuan  terhadap  Hukum  Perdata  di Indonesia
- Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia,  (Hukum Acara Perdata Indonesia , (Yogyakarta:Liberty,1998), hlm.5
- https://kumparan.com/media-center-kementerian-hukum-dan- ham/pemerintah-pakar-hukum-susunnaskah-akademik-ruu-hukum- acara-perdata-1541419494735881712