## Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Kewajiban Karantina Bagi Pelaku Perjalanan Internasional

## Hafidh Fawwaidz
Hafidh.Fawwaidz-2017@fh.unair.ac.id

## Universitas Airlangga

## Abstract
At the beginning of 2020 the world was shocked by the outbreak of a new virus, namely the new type of Covid-19 (SARS-CoV-2) and the disease was called Coronavirus Disease 2019 or Covid-19. To prevent the spread of the corona virus, the government issued a regulation in which the rule was set forth in Presidential Instruction Number 6 of 2020 concerning increasing discipline and law enforcement of health protocols in the prevention and control of Covid-19. So if there is a citizen who violates these rules and actually travels abroad, can he be punished? This research is a normative research, using a statutory approach and a conceptual approach. The purpose of this study is to analyze the criminal provisions related to violators of quarantine obligations for international travelers. The results of this study are that if you do not obey or refuse to carry out health quarantine obligations, you  can  be  subject  to  imprisonment  and  fines  as  stipulated  in  Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine and Law Number 4 of 1984 concerning Outbreaks of Infectious Diseases.
Keywords: Covid-19; Health Quarantine; International Travel.

## Abstrak
Awal  tahun  2020  dunia  digemparkan  dengan  merebaknya  virus baru  yaitu  Covid-19  jenis  baru  (SARS-CoV-2)  dan  penyakitnya disebut Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19. Untuk melakukan pencegahan  tersebarnya  virus  corona  pemerintah  mengeluarkan aturan dimana aturan itu dituangkan dalam Intruksi Presiden Nomor 6  Tahun  2020  tentang  peningkatan  disiplin  dan  penegakan  hukum protokol  kesehatan  dalam  pencegahan  dan  pengendalian  Covid-19. Lantas  jika  ada  seorang  warga  yang  melanggar  aturan  tersebut  dan justru  melakukan  perjalanan  ke  luar  negeri  apakah  dapat  dipidana. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach)  dan  konseptual (conceptual approach). Tujuan dari penelitian ini yaitu  menganalisis Ketentuan pidana terkait pelanggar kewajiban karantina bagi pelaku perjalanan internasional. Hasil dari penelitian ini yakni apabila tidak mentaati  atau  menolak  untuk  melaksanakan  kewajiban  karantina kesehatan dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan pidana denda yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
Kata Kunci: Covid-19; Karantina Kesehatan; Perjalanan Internasional

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 5, September 2022
How to cite: Hafidh Fawwaidz, ‘Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Kewajiban Karantina Bagi Pelaku Perjalanan Internasional’ (2022) Vol. 5 No. 5 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 26 Agustus 2022; Diterima 15 September 2022; Diterbitkan 29 September 2022.
DOI: 10.20473/jd.v5i5.38550 p-ISSN: 2721-8392
e-ISSN: 2655-8297

## 1774 Hafidh Fawwaidz: Penegakan Hukum Pidana...

## Pendahuluan
Awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu Covid-19 jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19. Diketahui, asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok, ditemukan pada akhir Desember Tahun 2019. Sampai saat ini sudah di pastikan terdapat 65 negara yang telah terjangkit virus ini. 1
Peristiwa  yang  dihadapi  oleh  manusia    diseluruh  belahan  dunia  saat  ini merupakan  bencana  yang  mengancam  berbagai  sektor  kehidupan  manusia. Bencana  ini  bukan  hanya  meruntuhkan  materi  manusia,  melainkan  juga  dari psikologis  manusia  di  seluruh  dunia  dan  bencana  ini  menghancurkan  seluruh harapan.
Terkait perkembangan virus corona tersebut, akhirnya pemerintah membuat kebijakan  sebagai  langkah  pertama  yaitu  berupa  anjuran phisyical distancing , Selain  mengatur  jarak  antar  orang,  diharapkan  ini  menjadi    peluang  tertular penyakit  bisa  menjadi  lebih  rendah.  Upaya  pencegahan  dan  pemutusan  rantai penyebaran  COVID-19  di  Indonesia  membutuhkan  kedisiplinan  pada  banyak aspek, terutama kehidupan sosial masyarakat. Dalam situasi pandemi, diperlukan disiplin  yang  sangat  ketat  terhadap  kehidupan  sosial  masyarakat  dalam  bentuk physical distancing. Ini merupakan sebuah istilah yang dimana masyarakat untuk tidak melaksanakan kegiatan yang mengerahkan banyak orang dalam satu tempat yang tidak terlalu luas dan menyebabkan kerumunan. 2
Untuk  melakukan  pencegahan  tersebarnya  virus  corona  pemerintah mengeluarkan aturan dimana aturan itu dituangkan dalam Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019, 3 yang menjelaskan tentang kewajiban mematuhi protokol kesehatan baik individu maupun masyakat
1 I wayan eka dan I wayan arta,’Äspek Hukum Dalam Penanganan Dan Penanggulangan Pandemi Covid 19 Dinegara Indonesia’ (2020) 6 Jurnal Hukum Saraswasti.[16].
2 ibid. [17].
3 Ida Bagus Brahmana, ‘Penindakan terhadap Masyarakat yang tidak Menggunakan Masker sebagai Pelaksanaan Protokol Keshataan Baru di Provinsi Bali’ (2020) 8 Jurnal Ketha Desa.[1-8].
banyak  yang  sekarang  dikenal  dengan  sebutan  5M  (mencuci  tangan,  memakai masker, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas).
Penegakan  hukum  ditujukan  guna  meningkatkan  ketertiban  dan  kepasian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan baik yakni : instrument hukumya, aparat penegak hukumnya, faktor warga  masyarakatnya  yang  terkena  lingkup  perturan  hukum,  faktor  kebudayaan atau legal culture, faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum. 4 Pemerintah membuat aturan dengan sanksi yang berat juga memiliki tujuan agar menimbulkan efek jera terhadap pelanggar protokol kesehatan dengan begitu bisa mencegah penyebaran virus corona yang masih banyak tersebar di Indonesia.
Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar  penyakit  menular  sebagaimana  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang- undangan meskipun belum menunjukan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit  atau  sumber  bahan  kontaminasi  lain  untuk  mencegah  kemungkinan penyebaran  ke  orang  dan/atau  barang  di  sekitarnya. 5 Karantina  ditujukan  untuk setiap  orang  yang  sudah  melakukan  perjalanan  internasional,  karena  pada  saat WNI  atau  WNA  yang  melakukan  perjalanan  Internasional  bisa  jadi  terjangkit virus menular Covid-19 baik jenis yang sudah ada ataupun jenis baru yang ada di luar negeri. Sehingga dilakukan karantina agar terdeteksi apakah WNI atau WNA tersebut terpapar virus atau tidak. Karantina merupakan tanggungjawab sosial dan
4 Hikmahanto Juwono, ‘Penegakan Hukum Dalam Kajian Law And Development : Problem Dan Fundamen Bagi Solusi Di Indonesia’ (2006) Varia Peradilan.[244].
5 Zul afiatul, ‘Penegakan Hukum Terhadap Mafia Karantina Covid 19 Sebagai Pelanggar Undang-Undang Kekarantinaan Dan Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan’ (2021) 7 Jurnal Hukum Lex Generalis.[590].

## 1776 Hafidh Fawwaidz: Penegakan Hukum Pidana...
juga kewajiban yang harus diikuti bagi setiap orang yang telah usai Kembali dari perjalanan internasional. Aturan karantina tidak hanya dilakukan di Indonesia saja, akan tetapi di negara maju juga melakukan hal tersebut untuk mencegah penyebaran virus Covid-19, seperti halnya di Negara China, Itali dan negara maju lainnya.
Perjalanan internasional adalah setiap orang yang akan melakukan kegiatan pergi  atau  datang  dari  satu  negara  ke  negara  lainnya.  Setelah  adanya  pandemi Covid-19  setiap  orang  yang  akan  melakukan  perjalanan  internasional  menjadi tambah sulit untuk mengurus surat-surat yang akan dibawa. Seperti yang kita tahu apabila kita ingin melakukan perjalanan ke luar negeri kita harus menyiapkan surat seperti Paspor dan Visa, itu surat yang di pelukan saat sebelum adanya pandemi.
Akan tetapi setelah adanya pandemi Covid-19 kita harus menyiapkan surat-surat yang lainnya, salah satunya surat vaksin dan test swab, itu surat wajib yang harus kita bawa pada saat kita akan melakukan perjalanan internasional. Prosedur tersebut tertuang  dalam  Surat  Edaran  Satgas  Covid-19  Nomor  18  tahun  2021  tentang Perjalanan Internasional Pada saat Pandemi.
Dengan  adanya  penerapan  karantina  ini  diharapkan  menjadi  kunci keberhasilan untuk melindungi Kesehatan masyarakat dalam negeri dari potensi ancaman masuknya varian virus Corona maupun virus apapun, didalam situasi pandemi  Covid-19  saat  ini.  Penerapan  karantina  juga  dapat  melindungi  setiap orang yang telah melakukan perjalanan internasional, karena pada saat dilakukan karantina  apabila  ada  gejala  yang  terlihat  seseorang  terkena  virus  maka  akan segera  mendapatkan  penanganan  medis.  Dengan  begitu  akan  meminimalisir penyebaran mata rantai Covid-19, karena dari gerbang negara sudah dilakukan pencegahan dan pengecekan terhadap orang yang sudah melakukan perjalanan internasional. Setiap negara meliki aturan yang berbeda-beda untuk menangani penyebaran virus menular seperti Covid-19, seperti contohnya negara Malaysia setiap wisatawan yang akan masuk harus memiliki sertifikat vakisn, menunjukkan hasil test swab, mengisi data diri ke aplikasi yang sudah disediakan, dan sebelum datang  harus  mengajukan  permohonan  kedatangan  paling  lambat  seminggu hingga sebulan sebelum kedatangan. Maka dari itu masyarakat khususnya warga
negara Indonesia di harapkan mematuhi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Apabila setelah melakukan perjalanan internasional harus melaksanakan karantina untuk mencegah adanya penyebaran virus.
Melihat dari kasus diatas saya sebagai penulis sangat tertarik untuk membahas tentang  pemidanaan  pelanggaran  kekarantinaan  Kesehatan.  Oleh  karena  itu permasalahan hukum diatas perlu dikaji lebih lanjut melalui penulisan penelitian ini  dengan  mengangkat  judul  penulisan  “Penegakan  Hukum  Pidana  terhadap Pelanggaran Kewajiban Karantina bagi Pelaku Perjalanan Internasional”.

## Metode Penelitian
Dalam  proses  penulisan  jurnal  ini,  penulis  menggunakan  tipe  penelitian legal research . Tipe penelitian hukum normatif ini mampu memberikan penjelasan yang sistematis berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis, serta menggunakan pendekatan undang – undang ( statute approach ) , pendekatan kasus ( case approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ).

## Sanksi Pidana Bagi Setiap Orang Yang Melanggar Ketentuan Kewajiban Karantina Pelaku Perjalanan Internasional
Dalam kepustakaan ada beberapa sarjana yang memberikan batasan tentang hukum  pidana.  Menurut  Moeljatno  Hukum  pidana  merupakan  bagian  dari keseluruhan  hukum  yang  berlaku  disuatu  negara,  yang  mengadakan  dasar-dasar dan  aturan-aturan. 6 Dalam  pengertian  tersebut  moeljatno  menjelaskan  mengenai bagaimana bersikap dan bertindak, menentukan mana tindakan yang diperbolehkan dan mana yang dilarang dengan disertai dengan sanksi apabila seseorang melanggar. Moeljatno  juga  menerangkan  kapan  dan  dalam  hal  apa  mereka  dinyatakan melanggar larangan-larangan tersebut dan dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
6 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Airlangga University Press 2014).[3].

## 1778 Hafidh Fawwaidz: Penegakan Hukum Pidana...
Pada  masa  pandemi  Covid-19  bagi  setiap  orang  yang  akan  melakukan perjalanan  internasional  harus  mematuhi  aturan  yang  dibuat  oleh  pemerintah. Seperti yang di jelaskan dalam Surat edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 7 tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Setelah melakukan perjalanan internasional  dan  akan  masuk  ke  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  maka  di wajibkan  melakukan  karantina  kesehatan  terpusat  dan  melakukan  tes  RT-PCR secara berkala. Apabila seseorang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan dari Surat Edaran SATGAS Covid-19 maka akan dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi, yang diatur dalam undang-undang sebagai berikut:
A. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 14 ayat (1) UU Wabah menjelaskan bahwa :
“(1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi- tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).”
Pasal  14  UU  Wabah  Penyakit  Menular  menjelaskan  mengenai  sanksi apabila terdapat seseorang yang melanggar ketentuan yang dijelaskan pada Surat Edaran SATGAS Nomor 7 tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar  Negeri  Pada  Masa  Pandemi  Corona Virus  Disease  2019  (COVID-19). Bagi pelaku perjalanan internasional, yang akan masuk ke negara Indonesia diharapkan  melakukan  kewajiban  karantina  kesehatan  terpusat.  Karantina kesehatan  merupakan  salah  satu  upaya  penanggulangan  wabah  penyakit menular,  seperti  yang  tertuang  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  dimana  dijelaskan bahwasannya tindakan karantina merupakan salah satu upaya penaggulangan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Sanksi yang diatur dalam Pasal 14 diharapkan menjadi salah satu faktor agar  masyarakat  takut  untuk  melanggar  ketentuan  yang  telah  dibuat  oleh pemerintah.  Akan  tetapi  kenyataannya  masih  ada  yang  melanggar  aturan tersebut, padahal untuk memutus mata rantai penyakit menular salah satunya dengan mengikuti anjuran pemerintah.
Unsur-Unsur Tindak Pidana:
1. Barang Siapa
Unsur  yang  pertama  adalah  barang  siapa,  unsur  tersebut  menjadi subyek  hukum.  Subyek  hukum  ini  menjadi  luas  dengan  artian  siapapun bisa menjadi obyek dalam unsur yang pertama ini. Subyek hukum disini merupakan  setiap  orang  tanpa  terkecuali  baik  Warga  Negara  indonesia (WNI)  maupun  warga  negara  asing  (WNA),  tanpa  memandang  jabatan, jenis kelamin dan lain sebagainya.

## 2. Dengan Sengaja
Unsur yang kedua adalah dengan sengaja, kata dari unsur yang kedua ini harus dibuktikan dengan niat awal pelaku dan akibat dari tindakan yang sudah dilakukan orang tersebut. Sebagai contoh ada beberapa orang yang sudah melakukan liburan ke luar negeri atau sudah melakukan perjalanan internasional, menurut SE KEMENHUB setiap orang yang sudah melakukan perjalanan  internasional  wajib  melaksanakan  karantina  kesehatan  dengan waktu yang sudah ditetapkan. Kemudian salah satu orang tersebut sengaja meninggalkan  tempat  karantina  tanpa  mengikuti  prosedur  yang  sudah ditetapkan pemerintah seperti melakuka tes RT-PCR setelah beberapa hari melakukan  karantina  kesehatan  dan  waktu  karantina  kesehatan  yang  di tentukan belum selesai. Maka tindakan tersebut dapat dikatakan memenuhi unsur  kedua  dari  Pasal  14  UU  Wabah,  secara  sadar  melakukan  tindakan yang jelas dilarang oleh UU.
3. Mengahalangi pelaksanaan penanggulangan wabah
Unsur  yang  ketiga,  dengan  tindakan  yang  sudah  dilakukan  dapat menyebabkan  suatu  hambatan  pemerintah  atau  satuan  tugas  untuk melaksanakan tugasnya memutus mata rantai penyebaran wabah penyakit menular.  Salah  satu  cara  pelaksanaan  penanggulangan  wabah  penyakit menular yaitu dengan cara melakukan karantina. contohnya seseorang sudah malakukan perjalanan internasional dan akan masuk ke negara Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka harus malaksanakan karantina

## 1780 Hafidh Fawwaidz: Penegakan Hukum Pidana...
kesehatan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Tujuan dari karantina kesehatan setelah melakukan perjalanan internasional untuk meminimalisir virus baru yang akan dibawa oleh orang yang sudah melaksanakan perjalanan internasional,  sehingga  apabila  terdapat  orang  yang  terpapar  virus  baik yang sudah ada atau virus yang baru dapat terdeteksi dan tifsk menularkan virusnya  ke  orang  lain. Apabila  orang  yang  sudah  melakukan  perjalanan internasional  dan  menolak  atau  meninggalkan  tempat  karantina  sebelum waktu yang ditetukan dan tidak malaksanakan prosedur lainnya yang sudah ditetapkan  oleh  undang-undang,  maka  tindakan  tersebut  dapat  dikatakan memenuhi unsur yang ketiga.
B. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan berbunyi:
“ Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.
Karantina merupakan salah satu cara pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Setiap orang yang sudah melakukan perjalanan internasional dan akan masuk ke Indonesia pada saat masa pandemi wajib menjalankan kewajiban prosedur Kekarantinaan. Baik itu Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing wajib melaksanakan prosedur karantina. Hal tersebut dilakukan agar tidak adanya virus baru yang masuk  akibat  setiap  orang  yang  sudah  melakukan  perjalanan  Internasional. Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan menjelaskan sanksi bagi setiap orang yang tidak patuh atau tidak menjalankan anjuran Undang-Undang sebagaimana dijelaskan pada Pasal 9 ayat (1) UU Kekarantinaan Kesehatan.
Unsur-Unsur tindak pidana:
1.  Setiap orang
Unsur yang pertama yaitu mengenai subyek hukum. Setiap orang yang dimaksud bisa ditujukan kepada siapapun, baik itu warga negara indonesia
(WNI) maupun warga negara asing (WNA) tanpa terkecuali dan tanpa melihat dari jenis kelamin, jabatan seseorang atau tahta dari seseorang tersebut. Jadi siapapun orang yang ada di negara Indonesia dapat terpenuhi unsur yang pertama ini, karena setiap orang dapat ditujukan kepada siapapun.
2. Tidak mematuhi dan/atau menghalang-halangi pelaksanaan kekarantinaan kesehatan Unsur  yang  kedua,  suatu  tindakan  yang  dilakukan  oleh  seseorang dan  setelah  tindakan  yang  dilakukan  atau  akibat  yang  dilakukan  dapat menghalangi upaya pemerintah untuk menanggulangi atau memutus mata rantai penyebaran wabah penyakit menular. Sehingga apabila tindakan yang dilakukan  oleh  seseorang  menghalangi  pelaksanaan  karantina  kesehatan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran wabah penyakit menular, maka hal tersebut dapat dikatakan memenuhi unsur yang kedua.
3.  Menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat
Unsur  yang  ketiga,  sesuatu  akibat  dari  tindakan  yang  dilakukan  oleh seseorang  dan  mengakibatkan  kerugian  bagi  orang  lain  atau  menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kedaruratan kesehatan masyarakat adalah suatu keadaan kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai dengan  penyebaran    penyakit  menular.  Sehingga  apabila  tindakan  yang dilakukan seseorang dampak setelahnya mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat, maka orang tersebut dapat di katakan memenuhi unsur yang ketiga.
Apabila  seseorang  telah  memenuhi  tiga  unsur  tersebut,  maka  dapat dikenakan  sanksi  pidana  kurungan  dan  sanksi  administrasi  seperti  yang di jelaskan pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2018 tentang Kekarantinaan  Kesehatan  dan  Pasal  14  Undang-Undang  Nomor  4  tahun 1984 tentang Wabah Penyekit Menular.

## Pertanggungjawaban Pidana Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Pertanggung jawaban pidana merupakan suatu bentuk tanggung jawab dari seeorang yang menentukan apakah dia bersalah atau tidak atas tindakan yang telah

## 1782 Hafidh Fawwaidz: Penegakan Hukum Pidana...
dia perbuat. Pertanggung jawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum hukum semata-mata melainkan menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan  umum  yang  di  anut  oleh  suatu  masyarakat  atau  kelompok-kelompok suau  masyarakat,  hal  itu  dilakukan  agar  pertanggung  jawaban  tindak  pidana  itu dicapi dengan memenuhi keadilan. 7 Yang dapat mempertanggung jawabkan sebuah tindakan hukum yang dianggap keliru atau melawan hukum tidak bisa digantikan dengan siapapun melainkan harus orangnya sendiri yang harus mempertanggung jawabkan tindaannya. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati. 8
Pertanggungjawaban  pidana  merupkan  sebuah  tindakan  yang  melalui proses  dan  suatu  rangkaian  untuk  penegakan  hukum,  baik  hukum  pidana, hukum adat atau kebiasaan dan hukum lain yang telah disepakati. Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan oleh masyarakat dalam menjalankan kehidupan. 9 Di masa pandemi ini penegakan hukum pidana haruslah tetap berjalan seseuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan isi  Undang-undang.  Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  peraturan  hukum yang  baik  adalah  peraturan  hukum  yang  berlaku  secara  yuridis,  sosiologis, dan filosifis. 10 Dalam hal Penegakan hukum pidana di masa pandemi Covid-19 penegak  hukum  harus  bersikap  tegas  dan  tidak  tebang  pilih  untuk  menindak tindakan  yang  sudah  jelas  di  anggap  salah  oleh  Undang-Undang.  Sehingga dengan  tindakan  yang  tegas  dalam  menindak  suatu  kasus  di  masa  pandemi Covid-19 dapat menimbulkan efek jera dan meminimalisir pelanggaran yang akan dilakukan masyarakat.
7 Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana (Rajawali Pers 2015).
[16]. 8 Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan (Kencana Prenada Media 2006).[68].
9 Novita Listiyaningrum dan Rinda Philonna, ‘Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi’ (2021) Vol 15 no 7, Media Bina Ilmiah.[87].
Tantangan dinamika peristiwa hukum yang terjadi khususnya di Indonesia, merupakan  tantangan  negara  dalam  kedudukannya  sebagai  Negara  Hukum. 11
Penerapan maupun penegakan hukum, merupakan elemen-elemen sistem hukum yang  secara  terus-menerus  untuk  disikapi  guna  mewujudkan  kedudukan  hukum dinegara  hukum  yang  bermanfaat  bagi  kepentingan  masyarakat,  bangsa  dan negara. 12 Penegak hukum di masa pandemi Covid-19 bekerja lebih ekstra lagi, hal itu  dikarenakan  setiap  orang  yang  melanggar  prosedur  kekarantinaan  kesehatan dapat di sanksi dengan sanksi pidana. Proses penegakan hukum pidana di masa pandemi Covid-19 juga terganggu, pada saat proses pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti terhambat karena adanya wabah penyakit menular. Akan tetapi hal tersebut bukanlah suatu alasan untuk tidak menindak setiap orang yang melanggar suatu aturan, sehingga meskipun berada dalam masa pandemi Covid-19 penegak hukum dapat bekerja secara maksimal dan masyarakat dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Hukum pidana merupakan salah satu alat untuk membuat masyarakat tunduk dan  terdapat  efek  takut  akan  melanggar  suatu  hal.  Sehingga  di  masa  pandemi Covid-19 penegakan hukum pidana dapat menjadi salah satu faktor untuk memutus mata  rantai  penyebaran  wabah  penyakit  menular.  Hukum  pidana  juga  dapat menjadikan seseorang menjadi displin dan patuh terhadap aturan yang telah berlaku di masyarakat, sehingga dengan begitu penyebaran virus menular bisa lebih cepat untuk  musnahkan  penyebarannya  di  Indonesia.  Seperti  yang  kita  semua  ketahui bahwasannya virus menular ini di tularkan oleh negara lain yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat seluruh dunia. Maka pemerintah membuat aturan bagi setiap orang yang sudah melaksanakan perjalanan internasional di wajibkan melaksanakan kewajiban karantina kesehatan, seperti yang tertuang dalam Surat Edaran SATGAS Nomor 7 tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar
11 Fira Hanasti Putri dan John Dirk, ‘Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Jual Beli Surat Keterangan Kesehatan yang Di Palsukan Pada Masaa Pandemi Covid-19’ (2021) 1 Jurnal Ilmu Hukum.[311].

## 1784 Hafidh Fawwaidz: Penegakan Hukum Pidana...
Negeri  Pada  Masa  Pandemi  Corona Virus  Disease  2019  (Covid-19).  Penegakan hukum  adalah  proses  dilakukannya  upaya  untuk  tegaknya  atau  berfungisnya norma-norma  hukum  secara  nyata  sebagai  pedoman  perilaku  dalam  lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 13
Berikut contoh penegakan hukum pidana terkait pelanggaran prosedur kewajiban karantina kesehatan setelah melakukan perjalanan internasional.

## Proses Penegakan Hukum Pelanggaran Kewajiban Kekarantinaan Kesehatan Studi Kasus Rachel Vennya
Penegakan hukum tindak pidana dalam pelanggaran kewajiban prosedur karantina  kesehatan  menggunakan  sarana  hukum  pidana  melalui  persidangan umum. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelenggaraan karantina  kesehatan  dilakukan  secara  tegas  tanpa  terkecuali  dan  diharapkan akan  mendatangkan  perasaan  takut  kepada  para  pelaku  tindak  pidana  yang lain. 14 Dalam  kasus  yang  terjadi  pada  salah  satu  selebgram  yang  bernama Rachel Vennya dan dua rekannya, mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah di vonis oleh hakim Pengadilan Negeri Tanggerang melalui putusan Nomor 21/Pid.S/2021/Pn Tng.
Penanganan atau tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum bisa dikatakan lambat, hak itu dikarenakan kasus dari Rachel Vennya dan rekannya harus viral terlebih dahulu dimedia sosial sehingga masyarakat memberika komentar negatif atas perbuatan yang dilakukan oleh Rachel Vennya dan dua rekannya. Setelah kasus tersebut viral di media sosial baru dilakukan pemeriksaan terhadap Rachel Vennya dan juga dua rekannya untuk di minta keterangan. Tidak lama setelah Rachel Vennya dan dua rekannya diperiksa oleh pihak yang berwenang. Pihak kepolisian langsung menetapkan Rachel Vennya dan dua rekannya sebagai tersangka terbukti melakukan
13 Sunarso, Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia (Citra Aditya Bakti 2005).[10].
14 Nurbaiti Syarif, Sigit Haryato, ‘Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Nyelenggaraan Karantina  Kesehatan  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2018  Tentang  Kekarantinaan Kesehatan’ (2021) 2 Jurnal Pro Justitia (JPJ).[52].
pelanggaran kewajiban prosedur kekarantinaan kesehatan. Meninggalkan tempat karantina kesehatan sebelum waktu yang ditentukan berakhir.
Setelah  ditetapkan  menjadi  tersangka  Rachel  Vennya  dan  dua  rekannnya menjalani  persidangan  Yang  dilaksanakan  di  Pengadilan  Negeri  Tangerang. Persidangan  berlangsung  cepat,  karena  Jaksa  Penuntut  umum  meminta  kepada Ketua Hakim agar dilaksanakan acara sidang cepat. Sehingga pada saat itu juga bisa dilakukan putusan terhadap Rachel Vennya dan dua rekannya. Rachel Vennya dan dua rekannya di vonis dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dengan pidana penjara empat bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
Atas tindakan yang sudah dilakukan oleh Rachel Vennya dan dua rekannya yaitu melanggar kewajiban karantina setelah melakukan perjalanan internasional, mereka juga harus mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Karena setelah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dampak yang diakibatkan bisa membuat bahaya banyak nyawa masyarakat yang terancam. Selain itu kasus Rachel Vennya dan dua rekannya ini membuat kegaduhan, karena kasusnya vira di media sosial.
Sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor
21/Pid.S/2021/PN Tng.
1.  Menyatakan  Terdakwa  I  Rachel  Venny  Ronald,  Terdakwa  II  Salim  Suhaili Nauderer dan Terdakwa III Maulida Khairunnisa Als Maudi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan Secara Bersama-sama ” ;
2.  Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Rachel Venny Ronald, Terdakwa II Salim Suhaili Nauderer dan Terdakwa III Maulida Khairunnisa Als Maudi dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat)  bulan;
3.  Menghukum  pula  Para  Terdakwa  untuk  membayar  denda  masing-masing sejumlah  Rp.  50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah),  dengan  ketentuan  jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4.  Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari  ada  putusan  hakim  yang  menentukan  lain  disebabkan  karena  Terpidana melakukan  suatu  tindak  pidana  sebelum  masa  percobaan  selama  8  (delapan) bulan berakhir.
Menurut  pendapat  penulis,  Hakim  sudah  tepat  memvonis  Rachel  Vennya dan dua rekannya dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang

## 1786 Hafidh Fawwaidz: Penegakan Hukum Pidana...
Kekarantinaan  Kesehatan.  Karena  Jaksa  Penuntuk  Umum  dalam  kasus  Rachel Vennya dan rekannya menggugat terdakwa dengan 2 Pasal, yaitu;
1.  Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
2.  Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Putusan hakim yang memvonis Rachel Vennya dan dua rekannya sudah tepat dengan  Pasal  93  UU  Kekarantinaan  Kesehatan,  karena  sesuai  dengan  asas Lex Specialis Derogat Legi Generali yang menjelaskan bahwa asas penafsiran hukum yang  menyatakan  bahwa  hukum  yang  bersifat  khusus  di  dahulukan  dari  pada yang umum. Disini UU Wabah Penyakit Menular memang membahas mengenai kekarantinaan kesehatan dan juga sanksinya, akan tetapi penjelasan yang ada pada UU  Wabah  Penyakit  Menular  membahas  mengenai  kekarantinaan  tetapi  tidak secara eksplisit. Akan tetapi pada UU Kekarantinaan Kesehatan mengatur secara khusus dan secara spesifik mengenai kekarantinaan kesehatan. Selain itu menurut penulis, sanksi yang  ada pada UU Kekarantinaan Kesehatan lebih pantas karena mengikuti perkembangan zaman dan sesuai dengan tindakan yang dilakukan
Putusan Hakim dalam Kasus Rachel Vennya sudah tepat dengan memberikan sanksi  pidana  penjara  selama  empat  bulan  dan  pidana  denda  sebesar  Rp. 50.000.000,00,- (Lima puluh juta rupiah). Akan tetapi sangat di sayangkan karena sanksi tersebut hanya bersifat percobaan sehingga Rachel Vennya tidak menjalani pidana penjara. Terdapat beberapa alasan hakim yang menyebabkan sanksi Rachel Vennya hanya bersifat percobaan, antara lain: pertama, Rachel Vennya bertindak kooperatif  kepada  kepolisian  atau  tidak  berbelit-belit  dan  langsung  mengakui kesalahannya sehingga memudahkan. Apabila alasan tersebut menjadi acuan untuk kasus yang serupa, maka akan mengakibatkan banyak masyarakat yang menganggap hukum yang belaku tidak sesuai dengan aturan yang tertulis dan tidak adanya efek jera bagi para pelaku.
Yang kedua, Rachel Vennya dianggap bersikap sopan pada saat persidangan berlangsung. Menurut penulis dalam proses persidangan berlangsung kasus apapun tersangka bersikap sangat sopan, kan tetapi pointnya apabila hal tersebut dijadikan patokan maka akan banyak orang yang berfikir melakukan kesalahan yang bahkan
itu fatal menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan menyangkut dengan nyawa  orang  lain,  akan  bebas  dengan  mudah  hanya  dengan  bersikap  kooperatif terhadap petugas dan bersikap sopan pada saat persidangan berlangsung.
Kondisi Pandemi Covid-19, dibutuhkan kepatuhan masyarakat atas aturan yang ada untuk menjaga kepercayaan publik. Keputusan untuk memberikan hukum pidana penjara empat bulan kemudian ditetapkan pidana penjara tidak perlu dijalani, tentu melukai dan menciderai kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Kasus Rachel  Vennya  yang  melakukan  pelanggaran  kekarantinaan  merupakan  problem sosial  yang  terjadi  di  masa  pandemi.  Menurut  perspektif  teori  Konflik,  bahwa sebuah keniscayaan akan terjadinya konflik di masyarakat. Setiap masyarakat yang dihadapkan pada perubahan akan mengalami dan memperlihatkan ketidakcocokkan. Tindakan  yang  dilakukan  Rachel  Vennya  merupakan  perilaku  menyimpang  yang mempengaruhi keserasian, tertib sosial dan keharmonisan dalam masyarakat. 15
Fungsi hukum sebagai instrument Kontrol untuk mengembalikan kondisi dan tertib sosial di dalam masyarakat. Jika pelanggaran yang dilakukan Rachel Vennya tidak dilakukan penegakan hukum sebagaimana aturan yang ada, maka tidak akan menyelesaikan  problem  sosial  yang  ada  selama  dalam  masa  pandemi  Covid-19. Gejolak yang timbul dari putusan Hakim terhadap kasus Rachel Vennya merupakan kebiasaan yang hidup di masyarakat bahwa aturan yang ditegakkan tidak boleh pandang bulu. Hukuman penjara 4 bulan dan tidak diwajibkannya Rachel Vennya ditahan akan menyebabkan  potensi  berulangnya  kasus-kasus  pelanggaran  Kekarantinaan  yang mana berdampak pada penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
Publik cukup kecewa dengan rentetan kasus-kasus pidana yang hanya tajam kebawah dan tumpul keatas. Sebagaimana disebutkan dalam SE Menhub No. 106 Tahun 2021 tentang Perubahan atas SE Menhub No. 74 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan  Perjalanan  Internasional  dengan  Transportasi  Udara  pada  Masa Pandemi Covid-19, bahwa Kebijakan Karantina bagi Pekerja Migran Indonesia, Pelajar/Mahasiswa atau Pegawai Pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas

## 1788 Hafidh Fawwaidz: Penegakan Hukum Pidana...
luar  Negeri  wajib  melakukan  Karantina  terpusat  selama  8x24jam  dengan  biaya ditanggung  oleh  Pemerintah.  Untuk  pelaku  perjalanan  internasional  dari  SE Menhub diatas, wajib melakukan karantina Mandiri terpusat dengan menggunakan biaya pribadi.
Masyarakat beramai-ramai membandingkan waktu karantina Rachel Vennya dengan Selebritas lain yang juga baru tiba dari AS. Terlebih masyarakat menilai, Rachel Justru sudah merayakan ulang tahun bersama kerabatnya ketika selebriti lain masih menjalani masa karantina. Jika dilihat dari Postingan Rachel Vennya pada 20 September 2021, Lokasi nya di California, jika estimasi penerbangan California Jakarta 22 jam, maka 21 September 2021, Rachel Baru tiba di Jakarta. Selanjutnya, melakukan Screening pelaku perjalanan luar Negeri dilanjutkan dengan Karantina selama 8x24 jam, jika hasil PCR 1x24 jam Rachel Negatif, maka seharusnya Rachel Vennya baru bisa melakukan aktivitasnya pada 30 September 2021. Tetapi, sejak 24 September 2021, Rachel Vennya sudah melakukan aktivitas bersama keluarga dan rekan-rekannya. Artinya ada jeda waktu 3 hari sejak 21 September 2021, Rachel tidak mengunggah aktivitas pribadinya di media sosialnya yang diperkirakan hanya menjalani karantina selama 3 hari.
Ternyata  Rachel  Vennya  sudah  tiba  di  Jakarta  sejak  17  September  2021. Artinya,  Rachel  Vennya  baru  bisa  keluar  dari  masa  Karantina  pada  tanggal  25 September 2021. Publik pun mengecam tindakan Rachel Vennya dengan beramai- ramai memprotes Satgas Covid-19 dengan membandingkan Waktu Karantina Rachel Vennya  yang  lebih  singkat  dibanding  Selebriti  lain  yang  melakukan  perjalanan keluar  Negeri.  Setelah  mendapatkan  kecaman  dari  publik,  Satgas  Penanganan Covid-19  pun  segera  melakukan  penyelidikan  dan  menemukan  Indikasi  bahwa Rachel hanya melakukan Karantina selama 3 hari di Wisma Atlet.
Saat kecaman dan kegaduhan yang terjadi, Rachel Vennya tidak muncul di publik, bahkan ia tidak aktif di media sosialnya. Hingga akhirnya, Rachel Vennya muncul di Video Youtube, Boy William, salah satu Youtuber tanah air. Disana Rachel Vennya menceritakan bahwa ia tidak melakukan karantina sama sekali, berbeda dengan dugaan publik selama ini yang mana Rachel Vennya diduga hanya melakukan
karantina selama tiga hari di Wisma Atlet Pademangan Jakarta Utara. Publik pun marah dan mengecam tindakan Rachel Vennya karena dianggap membahayakan keluarga dan kerabatnya. Publik menuntut untuk dilakukan Penyelidikan terhadap pihak-pihak yang membantu Rachel Vennya lolos dari proses kekarantinaan

## Kesimpulan
Pelaku perjalanan internasional yang akan masuk ke Indonesia diwajibkan menajalani  prosedur  karantina  terpusat  sesuai  dengan  Surat  Edaran  SATGAS Covid-19,  apabila  tidak  mentaati  atau  menolak  untuk  melaksanakan  kewajiban karantina  kesehatan  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  penjara  dan  pidana  denda yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan  dan  Undang-Undang  Nomor  4  tahun  1984  tentang  Wabah  Penyakit Menular.  Bagi  pelaku  perjalanan  internasional  yang  melanggar  kewajiban kekarantinaan  kesehatan  akan  mempertanggung  jawabkan  perbuatamnya  di persidangan, dan mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukkan.

## Daftar Bacaan

## Buku
Chairul  Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan (Kencana  Prenada  Media 2006).
Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Airlangga University Press 2014).
Hanafi Amrani  dan  Mahrus Ali,  Sistem  Pertanggung  Jawaban  Pidana  (Rajawali Pers 2015).
Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum (Genta Publishing 2010).
Sunarso, Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia (Citra Aditya Bakti 2005).

## Jurnal
Afiatul, ‘Penegakan Hukum Terhadap Mafia Karantina Covid 19 Sebagai Pelanggar Undang-Undang  Kekarantinaan  Dan  Pelaku  Tindak  Pidana  Pemalsuan’ (2021) 7 Jurnal Hukum Lex Generalis.

## 1790 Hafidh Fawwaidz: Penegakan Hukum Pidana...
Fira  Hanasti  Putri  dan  John  Dirk,  ‘Penegakan  Hukum  Pidana Terhadap  Praktek Jual Beli Surat Keterangan Kesehatan yang Di Palsukan Pada Masaa Pandemi Covid-19’ (2021) 1 Jurnal Ilmu Hukum.
Hikmahanto Juwono, ‘Penegakan Hukum Dalam Kajian Law And Development : Problem Dan Fundamen Bagi Solusi Di Indonesia’ (2006) Varia Peradilan.
I  Wayan  Eka  Dan  I  Wayan  Arta,  ‘Aspek  Hukum  Dalam  Penanganan  Dan Penanggulangan  Pandemi  Covid  19  Dinegara  Indonesia’  (2020)  6  Jurnal Hukum Saraswasti.
Ida Bagus Brahmana, ‘Penindakan terhadap Masyarakat yang tidak Menggunakan Masker  sebagai  Pelaksanaan  Protokol  Keshataan  Baru  di  Provinsi  Bali’ (2020) 8 Jurnal Ketha Desa.
Nurbaiti  Syarif  dan  Sigit  Haryato,  ‘Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana Nyelenggaraan  Karantina  Kesehatan  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan’ (2021) 2 Jurnal Pro Justitia (JPJ).
Novita Listiyaningrum dan Rinda Philonna, ‘Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi’ (2021) Vol 15 no 7, Media Bina Ilmiah.