AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA PANGGUNGREJO, KECAMATAN KEPANJEN, KABUPATEN MALANG
Firsttantri Izza Aryanti 1* , Dessy Putri Andini 1
1 Politeknik Negeri Jember, Jl. Mastrip No.164 Jember, Indonesia
* Korespondensi: izzaaryanti@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  measure  the  application  of  the  principle  of  accountability  carried  out  by  the Panggungrejo Village Government, Kepanjen District, Malang Regency in the management of Village Fund Allocation. This study used qualitative methods with data collection techniques used in the form of open interviews which were then followed by data validity testing using triangulation techniques. The results showed that all stages of Village Fund Allocation management carried out by the Panggungrejo Village  Government  had  implemented  the  principle  of  accountability  although  there  were  obstacles experienced at the implementation stage, the cause of which was the delay in disbursing funds from the Malang  Regency  Government.  Even  so,  the  Panggungrejo  Village  Government  has  succeeded  in implementing all indicators of conformity according to Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 at each stage.
Keywords : Accountability, Village Fund Allocation, Village Government

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan Pemerintah Desa Panggungrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan berupa  wawancara  terbuka  yang  kemudian  dilanjutkan  dengan  uji  keabsahan  data  menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh tahap pengelolaan Alokasi Dana Desa yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Desa  Panggungrejo  telah  menerapkan  prinsip  akuntabilitas walaupun terdapat kendala yang dialami pada tahap pelaksanaan yang diketahui penyebabnya adalah keterlambatan pencairan dana dari Pemerintah Kabupaten Malang. Meskipun demikian, Pemerintah Desa  Panggungrejo  telah  berhasil  melaksanakan  seluruh  indikator  kesesuaian  menurut  Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 di setiap tahapannya.
Kata kunci : Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa.

## PENDAHULUAN
Keberadaan  desa  telah  ditetapkan  menjadi  salah  satu  fokus  penting  dalam pembangunan  nasional.  Hal  tersebut  dilakukan  dengan  tujuan  agar  ketimpangan pembangunan  antara  desa  dan  kota  dapat  diminimalisir.  Hal  tersebut  dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa desa diberikan otonomi  seluas-luasnya  untuk  mengatur  urusan  pemerintahannya  di  luar  urusan pemerintah  yang  ditetapkan  dalam  Undang-Undang.  Pemberian  otonomi  tersebut dikarenakan  keberadaan  desa  yang  memiliki  peran  strategis  yang  langsung berhadapan  dengan  masyarakat  luas  dengan  berbagai  latar  belakang,  menaruh harapan  agar  hasil  yang  telah  dicapai  dapat  langsung  menyentuh  kepentingan masyarakat sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat yang lebih merata  (Fajri et al., 2015).
Dalam  rangka  merealisasikan  tujuan  tersebut,  pemerintah  mengeluarkan kebijakan  bantuan  dana  yang  disebut  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  untuk  kemudian disalurkan kepada desa berupa dana transfer yang berasal dari dana perimbangan keuangan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  yang  diterima  oleh kabupaten/kota  (Putra  et  al.,  2017).  Pemberian  ADD  merupakan  bentuk  dukungan dalam  rangka mewujudkan  tujuan ADD  yakni mendorong  semangat  desentralisasi menuju desa yang maju, mandiri, dan demokratis dengan berlandaskan prinsip adil, transparan,  dan  akuntabel.  Terlaksananya  beberapa  prinsip  tersebut  diharapkan dapat  tercipta  pengelolaan  dan  pelaksanaan  ADD  yang  taat,  sehingga  mampu merealisasikan aspek tata kelola keuangan desa yang lebih baik.
Akuntabilitas adalah salah satu aspek pendukung atas terciptanya tata kelola keuangan  desa  yang  baik  (Andini  &  Ahmad,  2021;  Astuti  &  Yulianto,  2016). Akuntabilitas  merupakan  bentuk  pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan  misi organisasi melalui media akuntabilitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Putra  et  al.,  2017).  Akuntabilitas  menjadi  indikator  penting  pemerintahan  untuk mendapatkan  kepercayaan  masyarakat  dan  menjadi  tolok  ukur  dari  kuat  atau lemahnya partisipasi masyarakat (Kholmi, M., 2017). Akuntabilitas dalam keuangan pemerintah desa merupakan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana desa secara vertikal kepada pemerintah kabupaten/kota dan secara horizontal kepada  masyarakat  atas  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  penatausahaan  secara berkala  (Imawan et  al.,  2019). Keberhasilan atau  kegagalan akuntabilitas  keuangan atas tata kelola dana desa oleh pemerintah desa diukur dari kepatuhan dan ketaatan terhadap asas partisipatif, akuntabel, transparan, tertib, dan disiplin yang kemudian digunakan  sebagai  cerminan  kepatuhan  dan  ketaatan  pemerintah  desa  terhadap peraturan yang berlaku (Febri Arifiyanto & Kurrohman, 2014). Desa Panggungrejo  Kecamatan  Kepanjen,  merupakan  salah  satu  desa  berprestasi  di Kabupaten Malang dan beberapa kali ditunjuk sebagai desa percontohan dalam hal pelaksanaan tata kelola keuangan dan administrasi desa. Berdasar prestasi tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengelolaan keuangan desa pada  pos  anggaran  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Desa  Panggungrejo  yang  dalam pelaksanaannya  dibagi  menjadi  3  (tiga)  tahap  antara  lain  tahap  perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang berpedoman pada Peraturan Bupati (Perbup) Malang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Pada masing-masing tahapan, menurut Perbup dijelaskan bahwa terdapat indikator keberhasilan yang menjadi tolok ukur keberhasilan terlaksananya prinsip akuntabilitas.  Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  penelitian  ini  akan  mengukur penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen  Kabupaten  Malang  dengan  acuan  indikator  keberhasilan  pada  masing- masing  tahapan  yang  kemudian  disesuaikan  dengan  Peraturan  Bupati  (Perbup) Malang Nomor 35 Tahun 2017.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  kualitatif  dengan  sifat  penelitian  model interaktif yang difokuskan pada latar tempat yang dipilih sebagai subjek penelitian menggunakan purposive sampling dengan kriteria sampel yang ditetapkan antara lain :  (1)  Pemerintah  desa  selaku  tim  pelaksana  desa  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa, antara lain Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan, Kaur Keuangan, Kepala Desa, dan Sekretaris Desa, serta  (2) Tokoh masyarakat sebanyak 1 (satu) orang dan 2 (dua) orang warga desa yang terlibat dan mengetahui langsung pada tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Panggungrejo.
Beberapa  informan  diatas  dipilih  untuk  menjadi  sampel  dalam  pengujian keabsahan  yang  dilakukan  menggunakan  triangulasi.  Pengumpulan  data  yang diperoleh  dengan  cara  observasi,  wawancara,  dan  juga  studi  dokumentasi  yang selanjutnya  dilakukan analisis  data  dengan tahapan  pengumpulan data,  pengujian data,  pengkodean,  reduksi  data,  display  data,  serta  verifikasi  data,  dan  kemudian penarikan  kesimpulan  dari  data  yang  diperoleh  sehingga  menggambarkan  ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena tersebut

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Panggungrejo
Pengelolaan  ADD  di  Desa  Panggungrejo  dilaksanakan  melalui  tahap perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pertanggungjawaban  yang  berlandaskan  pada Peraturan  Bupati  Malang  Nomor  35  Tahun  2017.  Penggunaan  ADD  yang  diterima, digunakan untuk membiayai dua komponen dengan masing-masing pagu pada tiap komponen  yakni,  (1)  Sebesar  70%  digunakan  untuk  membiayai  pemberdayaan masyarakat  dan  pembangunan  desa,  (2)  Sebesar  30%  digunakan  untuk  membiayai operasional Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Berikut ini adalah program kerja yang dibiayai dengan Alokasi Dana Desa tahun 2019.

## Tabel 1. Program Kegiatan ADD di Desa Panggungrejo TA 2019
NO NAMA KEGIATAN ANGGARAN (Rp) SUMBER DANA A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA 1 Penyediaaan  Penghasilan  Tetap  dan Tunjangan Kepala Desa 40.320.000 ADD 2 Penyediaaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 160.320.000 ADD 3 Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (BPJS Ketenagakerjaan) 21.168.000 ADD 4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 99.016.602 ADD 5 Penyediaan Tunjangan BPD 34.800.000 ADD 6 Penyediaan Operasional BPD 2.000.000 ADD 7 Penyediaan Insentif RT/RW 52.884.000 ADD, PAD 9 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan 26.550.000 ADD

## B. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
1 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes (Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban) 23.200.000 ADD 2 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) (Kegiatan PPHBI) 5.875.000 ADD 3 Bantuan untuk Tempat Ibadah 30.750.000 ADD 4 Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa 15.000.000 ADD 5 Pembinaan LPMD 6.560.000 ADD 6 Pembinaan PKK 46.656.000 ADD
Sumber : RKPDesa Panggungrejo tahun 2019

## Akuntabilitas Pengelolaan ADD
Akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh  pihak-pihak  tertentu  mengenai  kepercayaan  yang  telah  diberikan  masyarakat maupun  individu  dalam  hal  berhasil  atau  tidaknya  suatu  pelaksanaan  tugas ditunaikan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku.  Pertanggungjawaban  tersebut  erat kaitannya dengan proses birokrasi yang dalam hal ini adalah pemberian pelayanan sebagai hubungan timbal balik atas hak dan kewajiban dari masyarakat yang telah dipungut  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Pertanggungjawaban  dilakukan melalui media yang kemudian disampaikan kepada pihak internal maupun eksternal secara berkala maupun tak terduga sebagai suatu kewajiban atas dasar hukum dan bukan karena sukarela.
Tabel 2. Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Perencanaan Menurut Peraturan
Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 No. Indikator Kesesuaian Hasil Wawancara Ket 1. Proses perencanaan diawali dengan  Musyawarah  Desa  yang merupakan  forum  pertemuan musyawarah dan pimpinan oleh Kepala  Desa  untuk  membahas perencanaan APBDesa serta RKPDesa. Perencanaan ADD Desa Panggungrejo  telah  diawali dengan pelaksanaan Musyawarah Desa. Sesuai 2. Musyawarah  Desa  dihadiri  oleh Kepala  Desa,  Perangkat  Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga  Kemasyarakatan,  dan Tokoh Masyarakat. Musyawarah Desa Panggungrejo  telah  dihadiri Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat. Sesuai 3. Hasil Musyawarah Desa dituangkan  dalam  Berita  Acara Pelaksanaan Musyawarah Desa. Hasil Musyawarah Desa Panggungrejo telah dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah Desa Sesuai
Akuntabilitas  pengelolaan  ADD  di  Desa  Panggungrejo,  dilakukan dengan adanya pertanggungjawaban pada seluruh pelaksanaan program dan  kegiatan  pada  masing-masing  tahap  baik  secara  teknis  maupun
hukum.  Berikut  indikator  kesesuaian  akuntabilitas  pada  masing-masing tahapan menurut Perbup Malang Nomor 35 Tahun 2017 yang kemudian telah diringkas dan disesuaikan dengan hasil wawancara, hasil observasi, dan studi dokumentasi yang telah dilaksanakan selama penelitian.
Tabel 3. Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaksanaan Menurut Peraturan
Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 No. Indikator Kesesuaian Hasil Wawancara Ket 1. Setelah dana Alokasi Dana Desa masuk  ke  dalam  Rekening  Kas Desa,  Kepala  Desa  mengadakan rapat di Desa yang dihadiri oleh Perangkat Desa,  anggota Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga  Kemasyarakatan,  dan Tokoh Masyarakat. Kepala  Desa  Panggungrejo telah  mengadakan  rapat  di Desa untuk membahas pelaksanana  kegiatan  dan penjadwalan serta pembagian tugas para pelaksana kegiatan dalam hal pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Sesuai 2. Dalam  pelaksanaan  kegiatan dilakukan dengan memanfaatkan tenaga masyarakat desa setempat untuk pekerjaan yang memerlukan tenaga mereka. Pelaksanaan  program  dan kegiatan di Desa Panggungrejo telah memanfaatkan tenaga masyarakat  desa  setempat dengan  membentuk  panitia lokal. Sesuai 3. Selama  pelaksanaan  kegiatan, perlu adanya dokumentasi kegiatan  sejak  awal  sebelum kegiatan dilaksanakan, pada saat pelaksanaan, dan akhir pelaksanaan kegiatan Seluruh pelaksanaan program dan kegiatan di Desa Panggungrejo telah dilakukan dokumentasi dari awal pelaksanaan  hingga  akhir pelaksanaan. Sesuai Tabel 4. Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban Menurut Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 No. Indikator Kesesuaian Hasil Wawancara Ket 1. Para pelaksana kegiatan membuat pertanggungjawaban  kepada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana kegiatan telah membuat  pertanggungjawaban kepada PTPKD. Sesuai 2. PTPKD menghimpun seluruh pertanggungjawaban dari pelaksana  kegiatan  untuk membuat pertanggungjawaban  kepada Bupati  melalui  Camat  dalam bentuk rekapitulasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. PTPKD  Desa  Panggungrejo  telah membuat  pertanggungjawaban kepada  Bupati  melalui  Camat dalam  bentuk  rekapitulasi  ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sesuai 3. Kepala  Desa  menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat. Kepala  Desa  Panggungrejo  telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat. Sesuai

## Perencanaan
Tahap perencanaan ADD Desa Panggungrejo diawali dengan dilaksanakannya Musyawarah Dusun (Musdus) pada masing-masing dusun untuk mendapatkan hasil yang kemudian akan dibahas pada Musyawarah Desa (Musdes). Pemberian kebijakan
dilaksanakannya musdus bertujuan agar penyerapan aspirasi warga dapat dilakukan dengan  maksimal  sehingga  dapat  menyusun  program  dan  kegiatan  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dijelaskan oleh Sekretaris Desa Panggungrejo:
“untuk regulasinya ini kami mengacu pada Permendagri 113/2014. Dari tahap awal, di tahap  perencanaan  sampai  nanti  pelaporan  untuk  pertanggungjawaban  harus  sesuai regulasi.  Namun  untuk  spesifikasi  terkait  pedoman  khusus  pengelolaan  ADD,  kita mengacu pada Perbup. Untuk bagaimana teknisnya itu, kita ada rapat RT RW kemudian ada  Musdus  yaitu  Musyawarah  di  masing-masing  dusun  untuk  kemudian  dibahas  di Musdes.” (Sekretaris Desa Panggungrejo)
Didukung  juga  oleh  hasil  wawancara  dengan  Kaur  Keuangan  Desa Panggungrejo, yang menjelaskan:
“regulasinya pakai Perbup pedoman pelaksanaan ADD. Kalau tahapannya dimulai dari Musdes untuk membahas anggaran dan program kegiatan yang akan dilaksanakan. Kalau musyawarah  sudah  mufakat  mengenai  anggaran  dan  program  kegiatan  yang dilaksanakan, nanti di akhir musdes dicatat hasil musyawarah di berita acara untuk nanti disetujui pak Kades dan BPD selanjutnya ditetapkan melalui Perdes baru bisa dilaksanakan programnya.” (Kaur Keuangan Desa Panggungrejo)
Pembahasan hasil Musdus akan dijabarkan di dalam pelaksanaan Musdes untuk kemudian dilakukan pengkajian untuk menentukan skala prioritas dari program dan kegiatan yang diusulkan. Musdes dihadiri oleh kepala desa beserta perangkat desa, anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD),  tokoh  masyarakat,  dan  lembaga kemasyarakatan.  Sasaran  dalam  pelaksanaan  Musdes  adalah  membahas  mengenai penyusunan  rencana  keuangan  tahunan  pemerintahan  desa  yang  didalamnya  juga termasuk  pos  anggaran  dana  Alokasi  Dana  Desa  (ADD).  Hasil  Musdes  akan dituangkan ke dalam berita acara pelaksanaan Musdes yang selanjutnya akan dibahas dan  disetujui  oleh  Pemerintah  Desa  dan  BPD  untuk  ditetapkan  melalui  Peraturan Desa (Perdes) dan kemudian dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan ADD.
Hasil  wawancara  diatas  menunjukkan  bahwa  dalam  hal  perencanaan, Pemerintah  Desa  Panggungrejo  telah  mengimplementasikan  prinsip  akuntabilitas. Penjelasan  yang  didapat  dari  tokoh  masyarakat  dan  warga  desa  juga  dapat disesuaikan  dengan  pernyataan  dari  kepala  desa  yang  mengacu  pada  pedoman perencanaan  yang  dimuat  pada  Peraturan  Bupati  Malang  Nomor  35  Tahun  2017. Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas,  tahap  perencanaan  ADD  Desa  Panggungrejo dapat  dikatakan  akuntabel  dapat  disesuaikan  dengan  Peraturan  Bupati  Malang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

## Pelaksanaan
Pada tahap pelaksanaan ADD, Pemerintah Desa Panggungrejo membagi menjadi 2  (dua)  tahap  yakni  tahap  proses  pencairan  dana  dan  pelaksanaan  kegiatan.  Pada proses  pencairan  dana  dilaksanakan  dengan  mengajukan  pencairan  dana  yang dikirim  oleh  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  (DPMD)  kepada  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa Panggungrejo menjelaskan tidak adanya kendala serius dalam proses pengajuan dana ADD kecuali adanya keterlambatan dari Pemerintah Kabupaten yang pastinya kendala tersebut juga akan dialami beberapa desa lain di Kabupaten, sehingga pelaksanaan musyawarah pembahasan pelaksanaan kegiatan juga menjadi tertunda. Berikut penjelasan Kaur Keuangan:
“ kalo  kendalanya  yang  sering  terjadi  itu  ya  molor  dari  Pemkabnya,  jadi  rapat  buat ngebahas  pelaksanaan  kegiatan  juga  pasti  molor.  Soalnya  kan  rapat  bisa  diadakan kalau dana ADD  sudah masuk  rekening desa.  Jadi ya  bisa dipastikan desa-desa lain kendala nya juga pasti sama, karena kan dari Kabupatennya.” (Kaur Keuangan Desa Panggungrejo)
Menurut  Peraturan  Bupati  (Perbup)  Malang  Nomor  35  Tahun  2017  juga dijelaskan bahwa persiapan pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan setelah dana Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  telah  masuk  ke  dalam  Rekening  Kas  Desa.  Hal  tersebut dapat  disesuaikan  dengan  penjelasan  dari  Kaur  Keuangan  di  atas,  bahwa  adanya keterlambatan  pencairan  dana  akan  mempengaruhi  keterlambatan  pelaksanaan kegiatan. Penjelasan tersebut juga dapat disesuaikan dengan Buku Kas Umum Desa Panggungrejo yang di dalamnya terdapat rincian bahwa pencairan dana ADD tahap I Desa  Panggungrejo  baru dapat  dicairkan pada  tanggal  28  Mei 2019  dan  pencairan tahap II baru dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2019 yang seharusnya dilakukan pada  bulan  Maret  untuk  tahap  I  dan  bulan  Juni  untuk  tahap  II.  Keterlambatan  ini terjadi karena terdapat kendala yang dialami oleh Kabupaten Malang, sehingga dapat dipastikan keadaan yang sama juga akan dialami oleh desa-desa lain di Kabupaten Malang.
Dalam  hal  lain  meskipun  pencairan  dana  ADD  terjadi  keterlambatan,  namun Kepala Urusan Perencanaan Desa Panggungrejo menjelaskan bahwa tahap awal dari pelaksanaan  kegiatan  tetap  dilaksanakan  rapat  di  desa  yang  dihadiri  oleh  unsur perangkat  desa,  anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa,  Lembaga  Kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat meskipun dengan adanya pergeseran timeline .
“ tahap awalnya ya pak Kades mengundang perangkat, anggota BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat  untuk  menghadiri  rapat  yang  akan  membahas  persiapan  pelaksanaan kegiatan, jadwalnya, pembagian tupoksi, penjadwalan evaluasi dan pertemuan rutin.” (Kaur Perencanaan Desa Panggungrejo)
Hasil  wawancara di  atas  dapat  disesuaikan dengan  Perbup  yang  menjelaskan bahwa Setelah dana ADD diterima oleh Pemerintah Desa melalui rekening desa, dapat dilaksanakan  rapat  persiapan  pelaksanaan  kegiatan  oleh  kepala  desa  dengan mengundang  dan  dihadiri  oleh  perangkat  desa,  anggota  Badan  Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat dan lembaga kemayarakatan untuk membahas :
1. Pelaksanaan kegiatan serta penjadwalannya,
2. Pembagian tugas untuk para pelaksana kegiatan, dan
3. Kesepakatan  pelaksanaan  pertemuan  rutin  dalam  hal  evaluasi pelaksanaan  untuk  kemudian  hasil  rapat  dituangkan  ke  dalam  berita acara.
Pada pelaksanaan program dan kegiatan, Pemerintah Desa Panggungrejo selalu melibatkan warga desa untuk turut berperan pada seluruh tahap dengan dibentuknya panitia  lokal  untuk  masing-masing  program  yang  disesuaikan  dengan  lokasi dilaksanakannya  program  dan  kegiatan.  Pembentukan  panitia  lokal  tersebut dilakukan  setelah  dilaksanakannya  rapat  dalam  rangka  pembahasan  pelaksanaan kegiatan dan penjadwalan serta pembagian tugas para pelaksana kegiatan. Meskipun dalam  pelaksanaan  program  terdapat  kendala  berupa  keterlambatan  penyaluran dana dari Pemerintah Kabupaten Malang, hal tersebut tidak menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program meskipun timeline pelaksanaan harus bergeser. Dalam rangka penerapan prinsip akuntabilitas, selama pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan  dokumentasi progress sejak  awal  sebelum  kegiatan  dilaksanakan,  pada saat  pelaksanaan,  dan  akhir  kegiatan  pelaksanaan.  Beberapa  hal  diatas  dapat disesuaikan dengan indikator pelaksanaan kegiatan yang termuat di dalam Peraturan Bupati (Perbup) Malang Nomor 35 Tahun 2017. Dengan demikian tahap pelaksanaan Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Pemerintah  Desa  Panggungrejo  tetap  dapat  dinyatakan akuntabel karena telah berhasil mengimplementasikan prinsip akuntabilitas.

## Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban merupakan  tahapan  penting yang wajib  dilaksanakan  di akhir pelaksanaan program dan kegiatan, dengan bentuk adanya pelaporan laporan pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan ADD, Peraturan Bupati Malang Nomor 35
Tahun  2017  menjelaskan  bahwa  pertanggungjawaban  dilakukan  oleh:  (1)  Para pelaksana kegiatan yang pertanggungjawabannya disampaikan kepada PTPKD yang selanjutnya  (2)    PTPKD  menghimpun  seluruh  pertanggungjawaban  dari  para pelaksana  kegiatan  untuk  kemudian  disusun  pertanggungajawaban  yang disampaikan kepada bupati melalui camat dalam bentuk rekapitulasi kepada DPMD, (3) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan ADD kepada DPMD melalui camat, (4) DPMD menyampaikan  rekapitulasi pertanggungjawaban penggunaan ADD dari kepala desa kepada bupati.
Dalam  pertanggungjawaban  pengelolaan  ADD,  kepala  desa  berperan  penting karena bertanggungjawab atas penggunaan dana ADD. Hasil penelitian menjelaskan pada tahap pertanggungjawaban, dilakukan dengan adanya laporan pertanggungjawaban  yang  disusun  oleh  masing-masing  pelaksana  kegiatan  dan kepala desa. Pelaporan yang dilaksanakan oleh masing-masing pelaksana kegiatan, diserahkan  kepada  Pelaksana  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Desa  (PTPKD)  untuk kemudian dihimpun dan direkapitulasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).  Sedangkan  pelaporan  yang  dilaksanakan  oleh  kepala  desa,  diserahkan kepada DPMD melalui Camat untuk selanjutnya diserahkan kepada Bupati.
Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa  pertanggungjawaban  pengelolaan  ADD yang dilaksanakan Pemerintah Desa Panggungrejo telah mengacu pada Perbup. Hasil wawancara  bersama  Kepala  Desa  Panggungrejo  mengungkapkan  bahwa pertanggungjawaban  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Desa  Panggungrejo ada  yang  dilakukan  oleh  pelaksana  kegiatan kepada  Pelaksana  Teknis  Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan ada juga yang dilaksanakan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
Kepala  Desa  Panggungrejo  juga  menjelaskan  bahwa  sebenarnya  pelaksanaan pertanggungjawaban  yang  dilaksanakan  oleh  pelaksana  tugas,  PTPKD,  dan  Kepala Desa  memiliki  jalur  struktural  yang  sama,  yakni  pertanggungjawaban  yang disampaikan  kepada  Bupati  melalui  Camat  dan  direkapitulasi  oleh  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  (DPMD).  Selama  penyusunan  maupun penyampaian pelaporan untuk pertanggungjawaban, Pemerintah Desa Panggungrejo tidak  mengalami  adanya  hambatan  maupun  kendala  dikarenakan  komunikasi  dua arah yang sudah terjalin dengan baik.
“ ....ada dua jenis yang dilaporkan, dari Kepala Desa dan PTPKD nanti untuk detailnya bisa  ditanyakan  kepada  Kaur  Perencanaan.  Untuk  pelaporan  yang  merupakan kewajiban  Kepala  Desa  ya  arahnya  nanti  dari  Kepala  Desa  disampaikan  kepada Camat kemudian nanti kecamatan menyampaikan kepada DPMD dan dilaporkan ke Bupati.  Jadi  dari  desa  nggak  langsung  ke  Bupati.  Untuk  pelaporan  alhamdulillah belum pernah ada kendala. ” (Kepala Desa, Desa Panggungrejo)
Kepala  Urusan  (Kaur)  Perencanaan  juga  membenarkan  bahwa  terdapat pertanggungjawaban  yang  wajib  dilaksanakannya  selaku  Pelaksana  Teknis Pengelolaan  Keuangan  Desa  (PTPKD).  Beliau  juga  menjelaskan  bahwa pertanggungjawaban  yang  dilaksanakan  merupakan  penyampaian  laporan  yang berisi rekapitulasi pertanggungjawaban pelaksana kegiatan untuk seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan.
“ ada pelaporan yang berisi seluruh rekapitulasi pertanggungjawaban yang disusun oleh  pelaksana  kegiatan  atau  TPK,  itu  nanti  dilaporkan  kepada  Camat  untuk disampaikan  kepada  Bupati  melalui  DPMD. ” (Kaur  Perencanaan,  Desa Panggungrejo)
Kaur  Perencanaan juga mengungkapkan  bahwa  pertanggungjawaban  tersebut juga dapat disesuaikan dan dikaitkan dengan kebijakan pengelolaan keuangan desa yang  menyebutkan  bahwa  pelaksana  kegiatan  bertanggungjawab  atas  pengeluaran yang  menyebabkan  adanya  beban  anggaran  belanja  kegiatan,  sehingga  dilakukan pencatatan  ke  dalam  pembantu  kas  kegiatan  sebagai  pertanggungjawaban
pelaksanaan di desa. Dengan demikian, pelaksana tugas diwajibkan melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan beserta rincian anggaran yang digunakan untuk kemudian dilakukan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagai bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan dan dilaporkan kepada Kepala Desa.
Kaur  Keuangan  menjelaskan  bahwa  pertanggungjawaban  yang  dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan telah dilaksanakan dengan tahapan pengajuan SPP ditujukan kepada  Sekretaris  Desa  dengan  dilampiri  Pernyataan  Pertanggungjawaban  Belanja dan lampiran Pertanggungjawaban Belanja untuk kemudian diverifikasi. Apabila SPP telah  diverifikasi,  SPP  diserahkan  kepada  Kepala  Desa  untuk  disetujui  kemudian dilanjutkan dengan Bendahara melakukan pembayaran.
“ kalau  selesai  pelaksanaan  kegiatan  pakai  SPP,  Surat  Permintaan  Pembayaran. Diprosesnya kalau sudah selesai kegiatannya. Nanti siapa TPK nya mengajukan SPP ke Pak Kades dilampiri tanda bukti sama pernyataan pertanggungjawaban. Tapi itu nanti sebelum ke Pak Kades diverifikasikan dulu ke Pak Carik, baru nanti kalau udah, baru ke Pak Kades buat disetujui, nanti saya yang melakukan pembayaran sekaligus dicatat apa saja tadi pengeluarannya.” (Kaur Keuangan Desa Panggungrejo)
Kaur  Keuangan  menyebutkan  bahwa  dengan  demikian  dapat  dipastikan pertanggungjawaban masing-masing pelaksana tugas dapat terlaksana sesuai dengan regulasi  yang  digunakan,  karena  jika  tidak  adanya  pertanggungjawaban  yang dilakukan, maka dapat diketahui pada laporan realisasi pelaksanaan APBDes bahwa anggaran tidak akan terserap.
Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara pada masing-masing informan dapat disesuaikan antara satu dengan yang lainnya dengan amanah yang terkandung di  dalam  Peraturan  Bupati  Malang  Nomor  35  Tahun  2017.  Dengan  demikian Pemerintah  Desa  Panggungrejo  telah  dinyatakan  akuntabel  karena  berhasil mengimplementasikan  prinsip  akuntabilitas  dalam  tahap  pertanggungjawaban pengelolaan dana Alokasi Dana Desa.

## SIMPULAN
Akuntabilitas  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  oleh  Pemerintah  Desa Panggungrejo, dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Ketiga tahapan yang dilaksanakan, tidak ditemui adanya kendala  yang  terjadi  kecuali  keterlambatan  penyaluran  dana  oleh  Pemerintah Kabupaten  Malang  yang  menyebabkan  adanya  pergeseran timeline pelaksanaan kegiatan.  Namun  hal  tersebut  tidak  menggoyahkan  komitmen  Pemerintah  Desa Panggungrejo untuk tetap menerapkan prinsip penggunaan dana ADD dalam rangka kesejahteraan  rakyat.  Pada  masing-masing  tahap  dalam  pengelolaan  ADD, Pemerintah  Desa  Panggungrejo  telah  menerapkan  prinsip  akuntabilitas  yang dibuktikan  dengan  kesesuaian  seluruh  indikator  akuntabilitas  menurut  Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017.
Penelitian ini memiliki keterbatasan dimana dalam pengukuran implementasi prinsip akuntabilitas hanya disesuaikan dengan salah satu regulasi yang digunakan. Selain itu, penelitian ini hanya membahas teknis pelaksanaan pengelolaaan Alokasi Dana  Desa  (ADD)  serta  tidak  membahas  secara  detil  pada  besaran  anggaran,  dan masing-masing  program,  serta  kegiatan  yang  saling  berkaitan.  Dengan  demikian, saran  yang  dapat  diberikan  untuk  peneliti  selanjutnya  adalah  disarankan  untuk membahas  lebih  detil  mengenai  seluruh  komponen  yang  berkaitan  dengan pengelolaan  ADD  sehingga  dapat  diketahui  hasil  penerapan  prinsip  akuntabilitas dengan lebih mendalam.

## DAFTAR RUJUKAN
Andini, D. P., & Ahmad, A. (2021). The Accountability of the Village Fund Allocation
Management  at  Jenggawah  Village,  Jember  Regency. The  First  International Conference on Social Science, Humanity, and Public Health (ICOSHIP 2020) , 74– 78.
Apriliani, S. G. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan  Muncar  Kabupaten  Banyuwangi  Tahun  2013 .  Skripsi,  Fakultas Ekonomi.
http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/61025.
Astuti,  T.  P.,  &  Yulianto,  Y.  (2016).  Good  Governance  Pengelolaan  Keuangan  Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 1 (1), 1–14. https://doi.org/10.20473/baki.v1i1.1694 Elgia  Astuty,  Eva  Hany  Fanida.  2013. Akuntabilitas  Pemerintah  Desa  Dalam Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Desa  (APBDes)  (Studi  Pada Alokasi  Dana  Desa  Tahun  Anggaran  2011  Di  Desa  Sareng  Kecamatan  Geger Kabupaten Madiun). Publika, 1(2).
Fajri,  R.,  Setyowati,  E.,  &  Siswidiyanto.  (2015). Akuntabilitas  Pemerintah  Desa  Pada Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (Studi  Pada  Kantor  Desa  Ketindan,  Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP) , 3 (7), 1099–1104.
Febri Arifiyanto, D., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa  Di  Kabupaten  Jember. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Keuangan , 2 (3),  473. https://doi.org/10.17509/jrak.v2i3.6598
Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtias, Y. W. (2019). Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 10 (1). https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10009
Krina, P., Loina. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi. Bappenas: Jakarta.
Laporan  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  Panggungrejo  Tahun Anggaran 2019.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik . Penerbit Andi, Yogyakarta.
Miftahuddin.  2018. Akuntabilitas  dan  Transparansi  Pemerintah  Desa  terhadap Pengelolaan Dana Desa. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
Nahruddin, Z. 2014. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(2), 193–201.
Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan  Bupati  Malang  Nomor  35  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan DesaPutra, P. A. S., Sinarwati, K., & Wahyuni, M. A. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan,  Kecamatan  Seririt,  Kabupaten  Buleleng. E-Journal  S1  Ak  Universitas Pendidikan Ganesha , 8 (2), 1–11.
Putra, P. A. S., Sinarwati, K., & Wahyuni, M. A. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Desa  Bubunan,  Kecamatan  Seririt,
Kabupaten Buleleng . E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. 8(2). 1–11.
R.  Apriliana.  2017. Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  dalam  Mewujudkan  Good Governance. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. 3 (1). 45.
Safitri, T. A., & Fathah, R. N. 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good  Governance. Jurnal  Litbang  Sukowati :  Media  Penelitian  Dan Pengembangan. 2(1). 89–105.
Subroto,  A.  2009. Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  Kasus  Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  Di  Desa-Desa  Dalam  Wilayah  Kecamatan  Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 1–109.
Syahadatina,  R.  2017. Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di  DEsa  Rapa Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Jurnal AKuntansi Dan Investasi. 2(1). 1–18.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
V. Wiratna Sujarweni. 2019. Akuntansi Desa . Pustaka Baru. Yogyakarta
Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi. 4(2). 148.
Widiyanti,  Arista.  2017. Akuntabilitas  dan  Transparansi  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa (Studi pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten  Pasuruan. Skripsi.  Malang:  Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Maulana Malik Ibrahim