## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Syuha Maisytho Probilla, Andi Najemi, Aga Anum Prayudi Fakultas Hukum Universitas Jambi Author’s email correspondence: syuhamaisythoprobilla@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  menjelaskan  1)  Anak  korban  WA  tidak  mendapatkan perlindungan  hukum  karena  sejak  awal  Anak  korban  dinyatakan sebagai pelaku, bukan sebagai korban. Status korban sebagai pelaku, sampai putusan pengadilan menjatuhkan pidana  dan korban sempat menjalani  masa  pidananya  di  LPKA.  Korban  baru  mendapat pendampingan  secara  hukum  setelah  didampingi  Penasihat  Hukum post  ajudikasi. 2) Kendala yang dihadapi sehingga Anak korban tidak mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan kurangnya sensitifitas  UPTD  PPA  dalam  melihat  “kekhususan”  yang  terdapat dalam kasus WA, dimana WA tidak hanya sebagai pelaku tetapi juga korban  yang  harus  dipenuhi  hak-haknya.  Saran:  Perlu  dimuatnya pengaturan  secara  pokok  mengenai  UPTD  PPA  dalam  ketentuan Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak sebagai  bentuk  penguatan  eksistensi  kelembagaan  UPTD  PPA.  UPTD PPA  harus  lebih  proaktif  dan  sensitif  terhadap  perkembangan  kasus kekerasan  seksual  di  Indonesia  serta  meningkatkan  sarana  dan prasarana yang akan mendukung pemenuhan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual agar menjadi lebih optimal.
Kata Kunci: Anak Korban, kekerasan seksual; perlindungan hukum; tindak pidana;

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2021-04-23 Accepted: 2021-04-25 Publish: 2021-04-26
KEYWORDS: Child Victim, sexual violence; legal protection; crime;

## ABSTRACT
This article explains 1) Child as victim of sexual violence in the case of WA did not obtain legal protection as from the beginning the victim was declared as the perpetrator rather than as a victim. The victim was granted status as the perpetrator until the court verdict imposed a crime and the victim had served the sentence at LPKA. The victim received post-adjudication legal assistance after being accompanied by  a  Legal  Counsel.  2)  The  obstacles  faced  so  that  child  victims  did not  obtain  legal  protection  is  due  to  the  lack  of  sensitivity  by  the UPTD PPA in understanding the "specificity" contained in the case of WA,  where  WA  is  not  only  the  perpetrator  but  the  victim  as  well whose  rights  must  be  fulfilled.  It  is  necessary  to  include  basic regulations regarding the UPTD PPA in the provisions of Act Number 35  Year  2014  on  the  Amendments  to  Act  Number  23  Year  2002  on Child  Protection  as  a  form  of  strengthening  the  institutional existence of UPTD PPA.  The UPTD PPA must be more proactive and sensitive  to  developments  in  cases  of  sexual  violence  in  Indonesia and  improve  facilities  and  infrastructure  that  will  support  the fulfillment of protection for victims of sexual violences in order to be more optimal.

## A. PENDAHULUAN
Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh negara, terutama pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga
negara. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, konstitusi telah mengatur secara  tegas  tentang  perlindungan  anak.  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari kekerasan  dan  diskriminasi”.  Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia,  negara  bertanggung  jawab  atas  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia. Sebagaimana  yang  tercantum  pada  Pasal  28I  ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menyatakan:  “Perlindungan,  pemajuan, penegakan,  dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia  adalah  tanggung  jawab  negara, terutama pemerintah”.
Mengacu  pada  fakta  sosiologis  yang  terjadi  saat  ini,  Komisi  Nasional  Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meluncurkan Catatan Tahunan (CATAHU)  Kekerasan  terhadap  Perempuan  di  Indonesia  Tahun  2019,  dengan  judul Korban  Bersuara,  Data  Bicara  Sahkan  RUU  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  Sebagai Wujud  Komitmen  Negara "yang  merupakan  pendokumentasian  berbagai  kasus kekerasan  terhadap  perempuan  yang  dilaporkan  dan  ditangani  oleh  lembaga pengadalayanan,  baik  yang  diselenggarakan  pemerintah  maupun  organisasi masyarakat, serta pengaduan yang langsung datang ke Komnas Perempuan" 1 .
Kekerasan  terhadap  perempuan  merupakan  masalah  krusial  dan  menjadi tantangan saat ini. Banyak kasus perempuan menjadi korban karena kerentanan dan ketidakberdayaan.  Bahkan  kecenderungan  korban  masih  berusia  anak-anak  juga semakin meningkat saat ini, baik di dalam keluarga, di lingkungan masyarakat, maupun di  sekolah 2 .  Pengaduan  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  pada  tahun  2018 meningkat  14%  dari  tahun  sebelumnya.  CATAHU  Tahun  2019  merekam  kasus kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  perempuan  yang  dilaporkan  sepanjang tahun  2018,  di  mana  terdapat  sejumlah  temuan,  pola  dan  trend  kekerasan,  yaitu kekerasan  di  ranah  privat  (korban  dan  pelaku  berada  dalam  relasi  perkawinan, kekerabatan,  atau  relasi  intim  lainnya),  pelaporan  kasus Marital  Rape,  Incest (perkosaan oleh orang yang memiliki hubungan darah) masih cukup tinggi dilaporkan pada tahun 2018 (mencapai 1071 kasus dalam 1 tahun), pengaduan kasus kekerasan dalam  pacaran  ke  institusi  pemerintah  (1750  dari  2073  kasus,  didominasi  kasus kekerasan seksual), kekerasan berbasis cyber yang dominan terjadi pada tahun 2018, dan kekerasan seksual di ranah publik.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Indonesia,  yang  dijadikan  acuan utama  bagi  kalangan  praktisi  hukum  untuk  menjaring  pelaku  kejahatan kekerasan seksual, mengandung kekurangan secara substansial dalam hal melindungi korban kekerasan seksual. Korban dalam sisi yuridis ini tidak mendapatkan perlindungan yang istimewa 3 .
1 Siaran  Pers  Catatan  Tahunan  (CATAHU)  Komnas  Perempuan  2019, https://  www. Komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-catatan-tahunan-catahu-komnas-perempuan- 2019 , diakses pada 17 April 2019 pukul 19:23 WIB. hlm. 1.
2 Hafrida dan Nelli Herlina, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual di  Wilayah  Hukum  Kota  Jambi”,  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Volume  7,  Nomor  2,  Oktober,  2016 FAKULTAS  HUKUM  UNIVERSITAS  JAMBI ,  hlm.  99.  https://  repository.  unja.ac.id  /619  /1/6 .%20Nelli%20Herlina%20%26%20Hafrida.pdf
3 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan) , Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 109.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  Indonesia,  juga  tidak mengakomodir  hak  korban  kekerasan  seksual.  Di  dalam  KUHAP  lebih  banyak  diatur mengenai  tersangka  dari  pada  mengenai  korban  sehingga  kedudukan  korban  dalam KUHAP  belum  optimal 4 .  Berkaca  pada  hal  tersebut,  dalam  konteks  perlindungan terhadap  perempuan  dan  anak,  hadirnya  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak,  merupakan  harapan  baru  bagi  anak  korban  kekerasan  seksual untuk mendapatkan perlindungan hukum atas apa yang dialaminya.
Perlindungan korban menjadi perhatian utama dalam peradilan pidana melalui suatu pendekatan yang disebut sebagai Keadilan Restoratif, dalam hal ini berdasarkan pendapat Hafrida, beliau menyatakan bahwa:
Keadilan  restoratif  adalah  merupakan  pendekatan  dalam  Penyelesaian suatu  perkara  pidana  melalui  keterlibatan  banyak  pihak  seperti  pihak pelaku/keluarganya,  korban/keluarganya  dan  kelompok  masyarakat terkait.  Dengan  demikian  keadilan  restoratif  memiliki  tujuan  baik  yang ingin  dicapai  bagi  korban  tindak  pidana,  bukan  semata-mata  bertumpu pada  kebaikan  dan  kepentingan  pelaku  tindak  pidana  semata  karena keadilan restoratif bersumber dari akar nilai yang diusung oleh nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional. 5
Perlindungan  hukum  terhadap  anak  korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual telah  diatur  dalam  Pasal  59  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak yang menentukan:
(1) Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan  lembaga  Negara  lainnya berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk  memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
(2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  diberikan  kepada:  a.  Anak  dalam  situasi  darurat;  b.  Anak  yang berhadapan  dengan  hukum;  c.  Anak  dari  kelompok  minoritas  dan terisolasi;  d.  Anak  yang  dieksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau seksual;  e.  Anak  yang  menjadi  korban  penyalahgunaan  narkotik, alkohol,  psikotropika,  dan  zat  adiktif  lainnya;  f.  Anak  yang  menjadi korban  pornografi;  g.  Anak  dengan  HIV/AIDS;  h.  Anak  korban penculikan,  penjualan,  dan/atau  perdagangan;  i.  Anak  korban kekerasan fisik dan/atau psikis; j. Anak korban kejahatan seksual; k. Anak  korban  jaringan  terorisme;  l.  Anak  Penyandang  Disabilitas;  m. Anak  korban  perlakuan  salah  dan  penelantaran;  n.  Anak  dengan perilaku  sosial  ;  o.  Anak  yang  menjadi  korban  stigmatisasi  dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.
Pasal  59A  menyatakan  bahwa  Perlindungan  Khusus  bagi  Anak  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:
4 Siswanto  Sunarso, Viktimologi  dalam Sistem  Peradilan  Pidana ,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2012,  hlm.
49.
5 Hafrida, H., & Helmi, ”Perlindungan Korban melalui Kompensasi Dalam Peradilan Pidana Anak”,
Jurnal  Bina  Mulia  Hukum , Edisi  5  Cet.  Ke-1 ,  2020,  hlm.  119-136. https://  doi.org/  10.23920/ jbmh.v5i1.16 .
a.  penanganan  yang  cepat,  termasuk  pengobatan  dan/atau  rehabilitasi secara  fisik,  psikis,  dan  sosial,  serta  pencegahan  penyakit  dan  gangguan kesehatan lainnya;
b. pendampingan psikosial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
c.  pemberian  bantuan  sosial  bagi  Anak  yang  berasal  dari  Keluarga  tidak mampu; dan
d.  pemberian  perlindungan  dan  pendampingan  pada  setiap  proses peradilan.
Adapun  pada  Pasal  69A  mengatur  mengenai  Perlindungan  Khusus  bagi  Anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:
a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; b. rehabilitasi sosial;
c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan d.  pemberian  perlindungan  dan  pendampingan  pada  setiap  tingkat pemeriksaan  mulai  dari  penyidikan,  penuntutan,  sampai  dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam  Pasal  11  mengamanatkan  dibentuknya  Pusat  Perlindungan  Terpadu Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  dalam  rangka  mengefektifkan perlindungan  pemberdayaan  perempuan  dan  anak,  baik  di  pusat  ataupun  daerah secara komprehensif, inklusif, dan integratif. “Namun, terhitung tanggal 1 Januari 2019 layanan  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A) menjadi  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (UPTD- PPA)” 6 . Ketentuan lebih  lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan  dan  Anak  (UPTD  PPA),  diatur  melalui  Peraturan  Menteri  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Nomor  4  Tahun  2018  Tentang  Pedoman Pembentukan UPTD PPA. Tercatat hingga September 2019, UPTD PPA terbentuk di 20 Provinsi  dan  36  Kabupaten/Kota  dengan  jumlah  130  unit 7 .  Termasuk  UPTD  PPA Provinsi  Jambi  yang  diatur  lebih  lanjut  melalui  Peraturan  Gubernur  Provinsi  Jambi Nomor 61 Tahun 2018.
Pada  tahun  2018,  Provinsi  Jambi  sempat  digemparkan  dengan  adanya  sebuah kasus  kekerasan  seksual  yang  di  mana  Anak  korban  inisial  WA  (15  Tahun),  yang seharusnya  dilindungi  Negara,  namun  ironinya,  korban  divonis  dan  dinyatakan bersalah  melakukan  tindak  pidana  aborsi  oleh  hakim  melalui  amar  Putusan  Nomor 4/Pidsus-anak/2019/PN  Mbn  dan  Nomor  6/Pidsus-anak/2018/PN  Mbn 8 . Sebagaimana amanat pada Pasal  59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak bahwa Anak korban seharusnya dilindungi oleh UPTD PPA Provinsi Jambi.  Begitu  kompleks  perlindungan  khusus  yang  dinyatakan  dalam  UU  tersebut.
6 “Sejak  1  Januari  2019,  P2TP2A  Menjadi  UPTD-PPA”.  https://www.inibalikpapan.com/sejak-1- januari-2019-p2tp2a-menjadi-uptd-ppa/, diakses pada 21 Juli 2020 Pukul 13:48 WIB.
7 “Bentuk  UPTD  PPA,  Negara  Tingkatkan  Layanan  Bagi  Korban  Kekerasan”. https://  www. kemenpppa.  go.id/index.  php/page/read/29/2352/bentuk-uptd-ppa-negara-tingkatkan-layanan- bagi-korban-kekerasan , diakses pada 21 Juli 2020 Pukul 13:48 WIB.
8 Media  Indonesia. https://  mediaindonesia.com  /read/  detail/  176523-putusan-pidana-korban- perkosaan-di-jambi-disoal , diakses pada 29 Februari 2019, pukul 16:07 WIB.
Namun,  tidak  demikian  dengan  apa  yang  didapatkan  Anak  korban  WA.  Berdasarkan hasil  wawancara  dengan  Staff  UPTD  PPA  Provinsi  Jambi  menyatakan  “bahwa  Anak korban WA tidak bisa diberi perlindungan sebab statusnya sebagai pelaku” 9 . Padahal ia juga sebagai korban. Dalam Pasal 59 ayat (1) dinyatakan pula hak anak korban untuk dilindungi  khusus  oleh  pemerintah  daerah,  dalam  hal  ini  UPTD  PPA  Provinsi  Jambi. Sementara  yang memberikan  perlindungan  justru  lembaga  lain di  luar  ketentuan  UU ini,  yang  dalam  hal  ini  LPSK.  “Kasus  ini  tercatat  sebagai  kasus  pertama  di  Provinsi Jambi yang mendapatkan perlindungan hukum oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sepanjang tahun 2017-2019” 10 .
Berdasarkan  Pasal  59A  dan  Pasal  69A  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak,  sudah  sepatutnya  sejak  awal  Anak  korban  berhak  atas Perlindungan Khusus melalui pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses  peradilan  mulai  dari  penyidikan,  penuntutan,  sampai  dengan  pemeriksaan  di sidang  pengadilan.  Namun  Damai  Idianto,  SH.,  selaku  pengacara pro  bon o  korban, menjelaskan bahwa dalam proses hukum yang dijalani oleh Anak korban, korban baru mendapatkan  perlindungan  setelah  adanya  inisiatif  dari  Damai  Idianto,  SH.,  dengan mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Permohonan itu diajukan pula karena pada kasus tersebut, Anak korban dianggap pelaku.  “Pengadilan tidak melihat bahwa ada  sebab  dibalik  pengguguran  itu.  Anak  korban  WA  merupakan  korban  perbuatan kejahatan seksual yang dilakukan oleh saudara kandungnya sendiri” 11 .
Damai  kemudian  secara  mandiri  mengajukan  banding  putusan  pidana  ke Pengadilan  Tinggi  Provinsi  Jambi.  “Selanjutnya,  adapun  pengajuan  banding  tersebut, dikabulkan  Pengadilan  Tinggi  Provinsi  Jambi.  Dengan  demikian,  Anak  korban  WA dinyatakan  bebas  walaupun  Anak  korban  sempat  menjalani  kurungan  di  Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama tiga bulan” 12 .
Berdasarkan  kronologi  kasus  tersebut,  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak tidak terlaksana sebagaimana mestinya untuk mengakomodir hak Anak  korban.  Seharusnya  sejak  awal  Anak  korban  diberi  perlindungan  dan pendampingan  pada  setiap  proses  peradilan  mulai  dari  penyidikan,  penuntutan, sampai  dengan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan.  Anak  Korban  baru  mendapat perlindungan  setelah  menderita  terlebih  dahulu.  Sepatutnya,  Undang-Undang  Nomor 35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak ini hadir guna menjamin perlindungan untuk Anak korban WA, namun disayangkan dalam implementasinya Undang-Undang ini, tidak dijalankan sebagaimana mestinya.  Oleh karena itu, diperlukan penyikapan yang cepat dan tepat dari  negara,  sehingga  akibat  tindak  pidana  kekerasan  seksual  yang  dialami  korban dapat diminimalkan dan dapat diupayakan pemulihan yang komprehensif bagi korban semaksimal mungkin.
Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  mengapa  Anak  korban tindak  pidana  kekerasan  seksual  pada  kasus  WA,  tidak  mendapatkan  perlindungan
9 Wawancara dengan Freddie, Staff UPTD PPA Provinsi Jambi, Rabu 11 Desember 2019.
10 Wawancara dengan Freddie, Staff UPTD PPA Provinsi Jambi.
11 Wawancara dengan Damai Idianto, Penasihat Hukum Korban, Kamis, 19 Desember 2019.
12 Wawancara dengan Damai Idianto, Penasihat Hukum Korban.
hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di wilayah hukum Provinsi  Jambi  dan  untuk  mengetahui  kendala  yang  dihadapi  sehingga  perlindungan hukum terhadap Anak korban tindak pidana kekerasan seksual pada kasus WA tidak diberikan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  di  Wilayah Hukum Provinsi Jambi.
Dalam  penulisan  ini,  yang  menjadi  lokasi  penelitian  untuk  pengambilan  data yang  dipilih  oleh  penulis  adalah  Unit  Perlindungan  Terpadu  Daerah  Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jambi, Balai Rehabilitasi Sosial Anak Alyatama, dan LBH Pena Keadilan Jambi.

## B. METODE PENELITIAN
Adapun  metode  penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  hukum empiris.  Penelitian  ilmu  hukum  empiris  bertujuan  untuk  mengetahui  sejauhmana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian ilmu hukum empiris sebagai hasil interaksi antara ilmu hukum dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya 13 . Dalam penelitian ini, penulis  menggunakan  metode  pengumpulan  data  Interview  atau  wawancara  yang dilakukan  secara  langsung  kepada  Kepala  Seksi  Asesmen  dan  Advokasi  Sosial  Balai Rehabilitasi  Sosial  Anak  Memerlukan  Perlindungan  Khusus  (BRSAMPK)  Alyatama Jambi,  Staff  Unit  Perlindungan  Terpadu  Daerah  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak Provinsi Jambi, dan penasihat hukum korban menggunakan pedoman wawancara. Dalam  penulisan  ini,  penulis  menggambarkan  penelitian  deskriptif,  yaitu memberikan  suatu  gambaran  yang  rinci  tentang  Perlindungan  Hukum  terhadap Korban  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  di  Wilayah  Hukum  Provinsi  Jambi.  Penulis menggunakan teknik purposive sampling 14 , yaitu menentukan terlebih dahulu  kriteria responden yang akan diwawancarai, yang menjadi responden memahami, mengetahui bentuk  perlindungan  hukum  bagi  korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual  dan responden  haruslah  duduk  dalam  suatu  instansi  yang  mempunyai  hubungan  dengan masalah  perlindungan.  Jumlah  sampel  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
a. Satu  orang  Staff  Unit  Perlindungan  Terpadu  Daerah  Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jambi;
b. Satu  orang  Kepala  Seksi  Asesmen  dan  Advokasi  Sosial  Balai  Rehabilitasi Sosial  Anak  Memerlukan  Perlindungan  Khusus  (BRSAMPK)  Alyatama Jambi;
Kemudian,  khusus  terhadap  korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual,  penulis memberikan  kesempatan  kepada  penasihat  hukum  korban  untuk  dijadikan  sampel dalam  penelitian  ini  dikarenakan  tidak  memungkinnya  korban  untuk  dijadikan responden secara langsung mengingat pendampingan dan bantuan hukum yang telah diberikan  kepada  korban  guna  menghindari  rasa  trauma  korban  muncul  kembali. Sehingga  responden  dalam  penulisan  ini  adalah  penasihat  hukum  korban  tindak pidana kekerasan seksual, yakni Damai.
13 Bahder  Johan  Nasution, Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum ,  Cet.  2,  Mandar  Maju,  Bandung,  2016, hlm.  123.
14 Ibid ., hlm. 159.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari  berbagai  jenis  diskriminasi dan  tindak  kekerasan,  termasuk  perdagangan  orang, yang  dibentuk  oleh  pemerintah  atau  berbasis  masyarakat,  dan  dapat  berupa:  pusat rujukan,  pusat  konsultasi  usaha,  pusat  konsultasi  kesehatan  reproduksi,  pusat konsultasi  hukum,  pusat  krisis  terpadu  (PKT),  pusat  pelayanan  terpadu  (PPT),  pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganan krisis perempuan (women crisis center),  pusat  pelatihan,  pusat  informasi  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  (PIPTEK), rumah aman (shelter), rumah singgah, atau bentuk lainnya 15 .
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam  Pasal  11  mengamanatkan  dibentuknya  Pusat  Perlindungan  Terpadu Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  dalam  rangka  mengefektifkan perlindungan  pemberdayaan  perempuan  dan  anak,  baik  di  pusat  ataupun  daerah secara komprehensif, inklusif, dan integratif. “Namun, terhitung Tanggal 1 Januari 2019 layanan  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A) menjadi  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (UPTD- PPA)” 16 .
Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Perlindungan Perempuan  dan  Anak  (UPTD  PPA),  diatur  melalui  Peraturan  Menteri Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Nomor  4  Tahun  2018 Tentang  Pedoman  Pembentukan  UPTD  PPA.  Tercatat  hingga  September  2019, UPTD PPA terbentuk di 20 Provinsi dan 36 Kabupaten/Kota dengan jumlah 130 unit 17 .
Termasuk UPTD PPA Provinsi Jambi yang diatur lebih lanjut melalui  Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 61 Tahun 2018.
Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (UPTD  PPA) memiliki  tugas  untuk  melaksanakan  kegiatan  teknis  operasional  di  wilayah  kerjanya dalam  memberikan  layanan  bagi  perempuan  dan  anak  yang  mengalami  masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
UPTD PPA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada  Kepala Dinas yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  pemberdayaan  perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan derah kabupaten/kota. Fungsi UPTD PPA adalah menyelenggarakan layanan :
a. pengaduan masyarakat;
b. penjangkauan korban;
15 Kementerian  Pemberdayaan  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Republik  Indonesia, Glosary Perlindungan Perempuan, https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/21 diakses pada tanggal 15 April 2019 pukul 20:56 WIB.
16 “Sejak  1  Januari  2019,  P2TP2A  Menjadi  UPTD-PPA”.  https://www.inibalikpapan.com/sejak-1- januari-2019-p2tp2a-menjadi-uptd-ppa/, diakses pada tanggal 21 Juli 2020 Pukul 13:48 WIB.
17 “Bentuk UPTD PPA, Negara Tingkatkan Layanan Bagi Korban Kekerasan”.
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2352/bentuk-uptd-ppa-negara- tingkatkan-layanan-bagi-korban-kekerasan, diakses pada tanggal 21 Juli 2020 Pukul 13:48 WIB.
c. pengelolaan kasus; d. penampungan sementara;
e. mediasi; dan
f. pendampingan korban.
UPTD  PPA  merupakan  UPTD  generik  yang  dalam  prinsip  pembentukannya berdasar  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  12  Tahun  2017  tentang Pedoman  Pembentukan  dan  Klasifikasi  Cabang  Dinas  dan  Unit  Pelaksana  Teknis Daerah.  Kebijakan  pembentukan  UPTD  PPA  sebagai  penyedia  layanan  perlindungan bagi perempuan dan anak telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Nomor  4  Tahun  2018  Tentang  Pedoman Pembentukan UPTD PPA 18 .
Posisi  korban  dalam  suatu  tindak  pidana  mengandung  masalah  hukum  yang tidak  selalu  mudah  dipecahkan,  oleh  karenanya  seorang  korban  tindak  pidana  dapat dimungkinkan  mengalami  korban  berikutnya  ( secondary  victimization) ,  disebabkan adanya  penolakan  secara  sistematis  oleh  sistem  peradilan  pidana.  Hukum  memiliki andil dalam konstruksi proses viktimisasi dengan orientasi hukum pidana yang sangat terbatas  dan  tradisional,  persoalan  korban  menjadi  persoalan  sepele  dan  tidak diperhatikan 19 .
Oleh  karena  itu,  keberadaan  UPTD  PPA,  dalam  sistem  peradilan  pidana  ini diharapkan  dapat  mengatasi  kelemahan  penegakan  hukum  di  Indonesia,  terutama ditandai dengan pentingnya hubungan antara sub-sistem dengan sub-sistem yang lain dalam sistem peradilan pidana, serta hubungannya dengan UPTD PPA sebagai lembaga yang memberikan perlindungan terhadap keberadaan korban perempuan dan anak. Namun, sayangnya harapan tersebut tidak terimplementasi dengan baik. Hal ini dilihat  dari  apa  yang  dialami  oleh  korban  WA  (15),  seorang  korban  perkosaan  yang melalui  Putusan  Nomor  5/Pid.Sus.Anak/2018/PN  Mbn  dinyatakan  bersalah melakukan tindak pidana aborsi dan dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan. Sungguh ironi,  padahal  permasalahannya  adalah  kehamilan  yang  dialami  oleh  WA merupakan hasil dari perkosaan yang dilakukan oleh abang kandungnya sendiri. Menurut Institute Criminal Justice Reform (ICJR), berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn,  pengadilan  hanya  memfokuskan  pada  tindak  pidana  aborsinya  saja,  dan  tidak menyelidiki  secara  mendalam  dan  hati-hati  terkait  dengan  penyebab  dilakukannya tindak pidana aborsi tersebut 20 .
In the case of WA, the country should be present from the start that WA is a child who is a victim of rape that must be protected. The state (police) can use discretionary measures not to continue the case of child victims of rape in  the  legal  sphere.  Police  authorities  are  given  the  law  to  act  in  special situations in accordance with the judgment and conscience of the agency or the official itself. This act of discretion must be seen as an attempt to find a solution  that  does  not  cause  new  problems,  including  injustice. Unfortunately  this  discretionary  action  was  not  used  by  investigators  in
18 https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/127, diakses pada 21 Juli 2020 Pukul 14:00 WIB.
19 Agus  Takariawan, Perlindungan  Saksi  Dan  Korban  Cetakan  ke-I ,  Pustaka  Reka  Cipta,  Bandung, 2016, hlm. 15.
20 Anggara et  al.,  “Jangan  Hukum  Korban  Perkosaan!  Amicus  Curae  (Sahabat  Pengadilan)  Dalam Perkara  6/PID.SUS/-Anak/2018/JMB  di  Pengadilan  Tinggi  Ja mbi” ,  Majalah  Institute  for  Criminal Justice Reform, 2018, hlm. 13.
handling  this  case,  so  the  case  was  delegated  to  the  District  Prosecutor's Office Muaro Bulian 21 .
Berdasarkan kutipan jurnal di atas, kehadiran Negara berdasarkan UUPA absen, dalam  hal ini UPTD  PPA Provinsi  Jambi.  Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  Anak korban kekerasan seksual tercantum pada Pasal 59A dan Pasal 69A yang menyatakan bahwa  Anak  korban  berhak  atas  Perlindungan  Khusus  melalui  pemberian perlindungan  dan  pendampingan  pada  setiap  proses  peradilan  pidana,  mulai  dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  Kepala  Seksi  Asesmen  dan  Advokasi Sosial  Balai  Rehabilitasi  Sosial  Anak  Memerlukan  Perlindungan  Khusus  (BRSAMPK) Alyatama Jambi, Bapak Lifyarman mengatakan bahwa korban mendapat bantuan dari LPSK  berdasarkan  kerjasama  dengan  lembaganya 22 .  Bantuan  yang  diberikan  berupa bantuan  rehabilitasi  Psikis  dan  Psikologis  korban.  Lebih  lanjut,  Bapak  Lifyarman mengatakan  bahwa  lembaga  tersebut  juga  memberi  pelayanan  berupa  kebutuhan- kebutuhan  dasar  korban  selama  dalam  masa  rehabilitasi,  seperti  kebutuhan  sekolah dan  tempat,  sebab  korban  harus  dikembalikan  ke  keluarga  atau  dirujuk  ke  lembaga lain karna dia harus melanjutkan sekolah.
Mengenai  LPSK,  ia  mengatakan  bahwa  LPSK  memfasilitasi  WA  terkait  sekolah yang diinginkan, pekerjaan, serta keahlian yang diinginkan korban. Yang mana untuk seluruh  biaya  akan  ditanggung  LPSK.  Kemudian,  ia  menjelaskan  yang  menjangkau korban awalnya ialah P2TP2A Provinsi Jambi.
Karena  Waktu  itu  WA  kan  berada  di  LPA  di  Sungai  Buluh.  Ia  sebagai  korban bukan  sebagai  pelaku.  Maka,  tidak  layak  ditempatkan  di  sana  karena  tidak  sesuai usianya.  Direktorat  anak  menghubungi  alyatama  bahwa  ia  harus  masuk  ke  lembaga kita  yaitu  Rumah  Perlindungan  Sosial  Anak  utk  korban  tindak  kekerasan,  pelecehan seksual, dan trafficking bagi anak. Setelah kita menjangkau dn menjemput oleh P2TP2A Provinsi Jambi dan penasihat hukum maka si WA mulai dibina dan dipantau setiap hari perkembangannya,  sehingga  pada  akhirnya  harus  kita  kembalikan  dan  dirujuk  ke lembaga lain karena ada perubahan nomenklatur lembaga kita pada waktu itu. Karena si WA sudah di sini, saya baru dua kali ditemui LPSK setelah korban sampai di sini. Di sini kita lihat perkembangan psikis, kebutuhan dasar, kita ketemukan dengan psikolog, kalau  sakit  kita  hubungi  perawat  untuk  ke  sini,  kalau  sakit  parah  kami  rujuk  ke  RS. Kesehatannya terus kami pantau. Jika kepolisian atau penasihat hukum mewawancarai WA maka kami harus mendampingi agar jangan  sampai pertanyaan-pertanyaan yang akan  ditanya  tidak  kelewat  batas.  Kami  membatasi  pertanyaan  -pertanyaan  berat. Kami menjaga psikis WA 23 .
Dengan  demikian,  hak  korban  justru  terpenuhi  berdasarkan  Pasal  6  ayat  (1) Undang-Undang  LPSK,  melalui  kerjasama  dengan  Balai  Rehabilitasi  Sosial  Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Alyatama Jambi. Hal ini sejalan dengan
21 Elita  Rahmi  dan  Elly  Sudarti,  “State  Protection  Upon  Adolescent  Victim  of  Incest  Rape  Through Gender Lens” , Diponegoro Law Review , Volume 04, Number 01. April 2019, hlm. 98. Diakses dari https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/24133.
22 Wawancara dengan Lifyarman, Kepala Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Alyatama Jambi, Kamis, 12 Desember 2019.
23 Wawancara dengan Lifyarman, Kepala Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Alyatama Jambi.
wawancara penulis dengan penasihat hukum korban, yakni Damai Idianto, S.H.,  yang mengajukan  permohonan  perlindungan  kepada  LPSK.  Setelah  LPSK  meneliti  dan menganggap  layak  permohonan  tersebut,  maka  diinfokan  kepada  pemohon  bahwa pemohon  layak  diberi  perlindungan  dan  pihak  LPSK  menginformasikan  hak  yang didapat  korban  kepada  korban  Damai  Idianto,  S.H.,  yakni  hak-hak  prosedural berdasarkan  Pasal  6  ayat  (1)  Undang-Undang  ini  yang  menyatakan  bahwa  korban berhak  mendapatkan  bantuan  medis  dan  bantuan  rehabilitasi  psikososial  dan psikologis 24 .
“Lalu,  LPSK  turun  ke  Lapangan.  Terkait  kasus  WA,  cukup  rumit.  Karena diancam  pidana  aborsi  (pasal  346  KUHP).  Saya  memandang  bahwa  WA, korban perbuatan tindakan asusila yaitu seksual tadi dari saudara kandung sendiri.  Maka,  saya  banding  putusan  pidana  ke  Pengadilan  Tinggi.  Lalu, dikabulkan  Pengadilan  Tinggi  dengan  dasar  Undang-Undang  Kesehatan. Maka  WA  bebas.  Adapun  permohonan  perlindungan  diajukan  sebelum putusan  banding  dikabulkan.  Namun  belum  mendapat  kabar  karena mereka punya assessment. Akhirnya disetujui, berbarengan dengan dapat penangguhan  tahanan  bagi  WN  untuk  lepas  dari  Lapas  Anak.    Lalu diinfokan ke LPSK, baru diajukan ke LPSK. Jadi, saya mendampingi korban setelah dari kepolisian. Permohonan disetujui dan direalisasikan LPSK dan korban  ditempatkan  di  Alyatama.  Namun  saya  lupa  tanggal  diajukan  dan disetujui  permohonan  sebab  semua  berkas  sudah  tercecer  dikarenakan kantor  saya  pindah.  Terkait  Pasal  6  UU  LPSK,  WA  dapat  psikososial  dan psikologis.  Perlindungan  kepada  WA  hanya  ketika  saya  mulai mendampingi.  Pada  waktu  penyelidikan,  penyidikan,  penetapan  sebagai tersangka, pelimpahan ke Kejaksaan, bukan saya pengacaranya. Setau saya WA  mulai  mendapat  perlindungan  semenjak  saya  mengajukan permohonan  perlindungan  ke  LPSK. WA  ini  kasihan  sekali  ya.  Paradigma masyarakat  tentang  WA  ini  tidak  berpihak  kepada  korban.  Sehingga  WA tidak boleh kembali lagi ke daerah awal. Harusnya masyarakat menerima WA”. 25
Berdasarkan  wawancara  yang  penulis  lakukan  tersebut  perlindungan  hukum yang didapat korban WA, tidak mendapat perlindungan lain selain apa yang tercantum pada  Pasal  6  ayat  (1)  UU  LPSK.  Padahal  seharusnya  WA  mendapatkan  hak  yang dinyatakan  pada  Pasal  59A  dan  Pasal  69A  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak,  yakni  Anak  korban  WA  sejak  awal  berhak  atas  Perlindungan Khusus  melalui  pemberian  perlindungan  dan  pendampingan  pada  setiap  proses peradilan  pidana, mulai dari  penyidikan,  penuntutan,  sampai  dengan  pemeriksaan  di sidang pengadilan yang mana akan memberikan bantuan dalam memproses kasus WA ini.
Anak korban WA tidak dapat perlindungan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri . Masa persidangan sangat singkat, tidak ada agenda sidang yang menjamin hak terpidana terlindungi. Proses pemeriksaan perkara  Anak  Korban  perkosaan  ini  hanya  dilakukan  dengan  agenda  sidang  sebagai
24 Wawancara dengan Damai Idianto, Penasihat Hukum Korban, Kamis, 19 Desember 2019.
25 Wawancara dengan Damai Idianto, Penasihat Hukum Korban.
berikut,  hal  ini  dapat  dibuktikan  berdasarkan  informasi  yang  didapat  dari  Sistem Informasi Penelurusan Perkara Pengadilan Negeri Muara Bulian 26 .
Tabel Jadwal Sidang Perkara Anak Korban Perkosaan di Pengadilan Negeri Muara Bulian Tanggal Sidang                           Jam                                 Agenda Ruangan Senin, 09 Jul. 2018     13:40:00 s/d 15:45:00      Dakwaan, Pemeriksaan Saksi
Rabu, 11 Jul. 2018      11:45:00 s/d 13:30:00      Pemeriksaan Saksi dan Anak
Kamis, 12 Jul. 2018     10:50:00 s/d 10:55:00      Tuntutan Penuntut Umum
Rabu, 18 Jul. 2018       16:00:00 s/d 16:30:00     Tuntutan Penuntut  Umum, dilanjutkan dengan pembelaan Penasihat Hukum Anak
Kamis, 19 Jul. 2018     14:35:00 s/d 15:00:00     Pembacaan Putusan Ruang Sidang Cakra
(Semua pihak)
Ruang Sidang Anak (semua pihak)
Ruang Sidang Anak (semua pihak)
Ruang Sidang Anak (semua pihak)
Ruang Sidang Anak (semua pihak)
Sumber: Sistem Informasi Penelurusan Perkara Pengadilan Negeri Muara Bulian
Artinya  dengan  demikian,  korban  baru  mendapatkan  bantuan  hukum  pada tanggal yang sama dengan hari pertama sidang, sehingga selama proses pemeriksaan sebelum  persidangan  tidak  ada  bantuan  hukum  yang  diberikan  kepada  korban. Padahal berdasarkan Pasal 59A dan Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak,  Anak  korban  WA  sejak  awal  berhak  atas  Perlindungan  Khusus melalui  pemberian  perlindungan  dan  pendampingan  pada  setiap  proses  peradilan pidana,  mulai  dari  penyidikan,  penuntutan,  sampai  dengan  pemeriksaan  di  sidang pengadilan.
Dalam proses pemeriksaan perkara, tidak ada bantuan hukum  yang efektif dan kredibel  untuk  korban.  Dalam  putusan,  dinyatakan  anak  Korban  perkosaan mendapatkan  bantuan  hukum  per  tanggal  9  Juli  2018  berdasarkan  Surat  Penetapan Nomor  5/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/Pn  Mbn,  yang  didampingi  oleh  Damai  Idianto,  S.H. Sedangkan,  proses  pemeriksaan  telah  berlangsung  sejak  31  Mei  2018,  dan
26 http:  //  sipp.  pn  -muarabulian.  go.id/  index.php/  detil_perkara#,  diakses  pada  Kamis,  19 Desember 2019.
pemeriksaan di pengadilan sidang pertama dilaksanakan pada 9 Juli 2018 27 . Sehingga hal ini menunjukkan bahwa tidak ada agenda sidang pembelaan terdakwa.
Hakikat  diberikannya  hak  untuk  diberi  perlindungan  dan  pendampingan  bagi Anak korban yang berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn sebagai terdakwa  adalah  untuk  memastikan  bahwa  terdakwa  dapat  mengajukan  pembelaan, dan penasihat hukum menjalankan tugasnya untuk kepentingan pembelaan terdakwa yang dalam hal ini adalah Anak korban perkosaan.
Bahkan  perkara  ini  dimohonkan  permohonan  banding  oleh  Anak  korban perkosaan  melalui  Damai  Idianto,  S.H.,  pada  tanggal  27  Juli  2018 selaku  penasihat hukum Anak korban. Penasihat hukum Anak korban mengajukan permohonan banding untuk  menjamin  adanya  keadilan  dalam  kasus  Anak  korban  WA,  dalam  hal  ini kepentingan pembelaan yang dibutuhkan untuk melepaskan jerat pemidanaan kepada korban  perkosaan  yang  didakwa  melakukan  aborsi  terhadap  kandungan  yang dideritanya akibat perkosaan, sehingga korban WA dinyatakan bebas setelah putusan banding  dikabulkan  oleh  Pengadilan  Tinggi  Jambi  pada  tanggal  27  Agustus  2018, walaupun  korban  sempat  menjalani  kurungan  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak (LPKA) selama tiga bulan 28 .
Dengan  demikian,  amanat  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak belum optimal, dalam hal ini memberikan hak kepada Anak korban sebagaimana yang tercantum  pada  Pasal  59A  dan  Pasal  69A  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak, yakni Anak korban WA berhak atas Perlindungan Khusus melalui pemberian  perlindungan  dan  pendampingan  pada  setiap  proses  peradilan  pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

## 2. Kendala yang Dihadapi Sehingga Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tidak Mendapatkan Perlindungan
Kasus  tindak  pidana  kekerasan  seksual  yang  dialami  oleh  korban  WA  ini, membuka  mata  semua  pihak  bahwa  korban  kekerasan  seksual  memerlukan perlindungan  yang  tidak  hanya  perlindungan  fisik  namun  juga  perlindungan  dari hukum, yang menyebabkan mereka dijerat oleh hukum pidana.
Kendala  nyata  yang  dihadapi  korban  WA  ialah  korban  tidak  mendapatkan perlindungan sejak awal penyelidikan hingga berakhirnya kasus yang dialami korban WA  ini.  Padahal  berdasarkan  Pasal  59A  dan  Pasal  69A  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  Anak,  sudah  sepatutnya  sejak  awal  Anak  korban  WA,  berhak  atas Perlindungan Khusus melalui pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses  peradilan  mulai  dari  penyidikan,  penuntutan,  sampai  dengan  pemeriksaan  di sidang pengadilan. Akan tetapi, pada tahap penyelidikan korban WA diselidiki sebagai pelaku karena kasus aborsi yang ia lakukan padahal aborsi tersebut merupakan akibat
27 Anggara et  al., “Jangan  Hukum  Korban  Perkosaan!  Amicus  Curae  (Sahabat  Pengadilan)  Dalam Perkara  6/PID.SUS/-Anak/2018/JMB  di  Pengadilan  Tinggi  Jambi ” , Majalah  Institute  for  Criminal Justice Reform , 2018, hlm. 13. 28 Ibid ., hlm. 13.
dari  perkosaan  yang  dilakukan  oleh  saudara  kandungnya  sendiri.  Dengan  demikian, Undang-Undang ini tidak berkerja sebagaimana mestinya.
Dalam proses kasus korban WA ini, seharusnya disinilah peran UPTD PPA sesuai dengan  ketentuannya.  Bahwa  UPTD  PPA  harus  proaktif  terhadap  pemenuhan  hak korban  mengingat  UPTD  PPA  di  amanatkan  secara  langsung  pembentukannya  oleh Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
Sepatutnya, dengan adanya payung hukum tersebut, menjadi kesadaran bersama pentingnya koordinasi terhadap perlindungan korban sebagai bagian dari penegakan sistem  peradilan  pidana 29 .  Oleh  karena  itu,  "keberadaan  UPTD  PPA,  dalam  sistem peradilan  pidana  ini  diharapkan  dapat  mengatasi  kelemahan  penegakan  hukum  di Indonesia, terutama ditandai dengan pentingnya hubungan antara sub-sistem dengan sub-sistem yang lain dalam sistem peradilan pidana, serta hubungannya dengan UPTD PPA sebagai lembaga yang memberikan perlindungan terhadap keberadaan saksi dan korban" 30 .
Penulis  melihat  bahwa  kurangnya  sensitifitas  penyedia  layanan  perlindungan dalam  melihat “kekhususan”  yang  terdapat dalam kasus  WA menjadi  kendala  utama. Apabila  mencermati  dengan  seksama,  keseluruhan  kasus  ini  merupakan  kasus berdimensi ganda, dimana pelaku adalah sekaligus korban. Namun, Anak korban WA tidak  mendapat  perlindungan  oleh  UPTD  PPA  karena  penetapan  statusnya  sebagai pelaku  oleh  Pengadilan.  Dalam  kasus  selayaknya  kasus  WA,  status  sebagai  pelaku seharusnya tidak melunturkan pelaksanaan hak-hak yang melekat pada diri seseorang sebagai korban. Ketentuan Pasal 59A dan 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak  tidak  mengecualikan  korban  yang  berstatus  sebagai  pelaku  dari ruang  lingkup  perlindungan  sebagaimana  dimaksud  dalam  UU  tersebut.  Secara filosofis, hal ini merupakan bagian dari penghormatan dan penjaminan terhadap hak asasi manusia.
UPTD  PPA  merupakan  lembaga  yang  dibentuk  secara  khusus  sebagai  lembaga perlindungan berperspektif “korban” bagi perempuan dan anak, dan sudah selayaknya bertindak  dengan  perspektif  yang  demikian.  Dengan  demikian,  UPTD  PPA berkewajiban  melakukan  perlindungan,  sekalipun  disaat  yang  bersamaan  yang bersangkutan juga ditetapkan sebagai tersangka. Kasus WA menunjukkan adanya gagal berfungsinya  lembaga  ini  sesuai  dengan  amanat  ketentuan  Pasal  22  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  Tentang  Perlindungan  Anak  dan  Pasal  11  Peraturan  Menteri  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak.  Tidak  bertindaknya  UPTD  PPA  sesuai dengan marwahnya menyebabkan perlindungan pada korban tidak terlaksana dengan sempurna.

## D. SIMPULAN
Bentuk  perlindungan  yang  terdapat  pada  Pasal  59A  dan  Pasal  69A  Undang-
Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23
29 Ibid. , hlm. 13.
30 Ibid ., hlm. 20.
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Anak korban tindak pidana  kekerasan  seksual    berhak  atas  Perlindungan  Khusus  melalui  pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan mulai dari penyidikan, penuntutan,  sampai  dengan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  tidak  didapat  Anak korban  WA  karena  sejak  awal  korban  dinyatakan  sebagai  pelaku,  bukan  sebagai korban. Status korban sebagai pelaku, sampai putusan pengadilan menjatuhkan pidana dan  korban  sempat  menjalani  masa  pidananya  di  LPKA.  Korban  baru  mendapat pendampingan  secara  hukum  setelah  didampingi  Penasihat  Hukum post  ajudikasi.
Sedangkan  kendala  yang  dihadapi  sehingga  korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 59A dan Pasal  69A tersebut dikarenakan kurangnya sensitifitas UPTD PPA dalam melihat “kekhususan” yang terdapat dalam kasus WA, dimana WA tidak hanya sebagai pelaku tetapi juga korban yang harus dipenuhi hak-haknya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana . UU Nomor 8 Tahun 1981. LNRI Tahun 1981 Nomor 76. TLNRI Nomor 3209.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. LNRI Tahun 2014 Nomor 297. TLNRI Nomor 5606.

## Buku
Anggara et al., “Jangan Hukum Korban Perkosaan! Amicus Curae (Sahabat Pengadilan) Dalam  Perkara  6/PID.SUS/- Anak/2018/JMB  di  Pengadilan  Tinggi  Jambi” , Majalah Institute for Criminal Justice Reform, 2018.
Nasution,  Bahder  Johan. Negara  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia. ,  Bandung:  Mandar Maju, Cetakan Ketiga, 2014.
_______________________. Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum ,  Bandung:  Mandar  Maju,  Cetakan Kedua, 2016.
Sunarso,  Siswanto. Viktimologi  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana .  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2012.
Takariawan,  Agus. Perlindungan  Saksi  dan  Korban .  Bandung:  Pustaka  Reka  Cipta, Cetakan Pertama, 2016.
Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan) . Bandung: Refika Aditama, 2011.

## Jurnal
Hafrida  dan  Nelli  Herlina,  "Analisis  Yuridis  Perlindungan  Hukum  Anak  Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Kota Jambi”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 2, (2016). https://repository.unja.ac.id/619/
Hafrida, H., & Helmi, H.  “Perlindungan Korban Melalui Kompensasi  dalam Peradilan Pidana Anak”. Jurnal Bina Mulia Hukum , (2020). DOI: https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.16
Rahmi,  Elita  dan  Elly  Sudarti.  “ State  Protection  Upon  Adolescent Victim  of  Incest  Rape Through Gender Lens ” , Diponegoro Law Review . Vol. 04, No. 01, (2019). DOI: https://doi.org/10.14710/dilrev.4.1.2019.89-104

## Internet
“Bentuk  UPTD  PPA,  Negara  Tingkatkan  Layanan  Bagi  Korban  Kekerasan”. https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2352/bentuk- uptd-ppa-negara-tingkatkan-layanan-bagi-korban-kekerasan,  diakses  pada 21 Juli 2020 Pukul 13:48 WIB. “Sejak 1 Januari 2019, P2TP2A Menjadi UPTD-PPA”. https://www.inibalikpapan.com/sejak-1-januari-2019-p2tp2a-menjadi- uptd-ppa/, diakses pada 21 Juli 2020 Pukul 13:48 WIB. Institute for Criminal Justice Reform . “10 Tahun LPSK dalam Wajah Hukum Indonesia:
Rekomendasi  untuk  Para  Pimpinan  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan Korban (LPSK) yang Akan Terpilih”. http://icjr.or.id/data/wpcontent/uploads/2018/10/Rekomendasi- Pimpinan  LPSK_Final_18102018.pdf,  diakses  pada  13  April  2019  pukul
15.53 WIB.
Media  Indonesia.  https://mediaindonesia.com/read/detail/176523-putusan-pidana- korban-perkosaan-di-jambi-disoal,  diakses  pada  29  Februari  2019,  pukul 16:07 WIB. Siaran Pers Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2019, https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-catatan-
tahunan-catahu-komnas-perempuan-2019,  diakses  pada  17  April  2019 pukul 19:23 WIB.