## PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) SEBAGAI ALTERNATIF SOLUSI DALAM MENGATASI KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
Oleh: Tjutju Fatimah*

## ABSTRACT
Solution to overcome the unemployment problems can be done by the way of making someone who expert in entrepreuneur. Because an entrepreuneur hardly assists government in chartered investment counsel recovery. Because they stand in adding national production, creates  job  activity  opportunity,  assists  government  to  lessen  unemployment,  assists government  in  development  averaging,  adds  resource  of  stock-exchange  for  government, adds source of national income with paying tax, and assists government in enriching nation.
Keywords: Street trader, poorness, unemployment.

## Pendahuluan
Dalam perkembangannya, keberadaan  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  di kawasan  perkotaan  Indonesia  seringkali dijumpai  masalah-masalah  yang  terkait dengan  gangguan  keamanan  dan  ketertiban masyarakat.  Kesan  kumuh,  liar,  merusak keindahan,  seakan  sudah  menjadi  label paten  yang  melekat  pada  usaha  mikro  ini. Mereka berjualan di trotoar jalan, di taman- taman  kota,  di  jembatan  penyebrangan, bahkan  di  badan  jalan.  Pemerintah  kota berulangkali  menertibkan  mereka  yang ditengarai  menjadi  penyebab  kemacetan lalu lintas ataupun merusak keindahan kota. PKL  dipandang  sebagai  bagian  dari masalah ( part of problem ) dalam ketertiban.
Upaya  penertiban,  sebagaimana  sering diekspose  oleh  media  televisi  acapkali berakhir  dengan  bentrokan  dan  mendapat
perlawanan fisik dari PKL sendiri. Bersama dengan  komponen  masyarakat  lainnya, tidak  jarang  para  PKL  pun  melakukan unjuk rasa.
Pada hal, sejatinya bila keberadaannya  dipoles  dan  ditata  dengan konsisten,  keberadaan  PKL  ini  justru  akan menambah eksotik keindahan sebuah lokasi wisata  di  tengah-tengah  kota.  Hal  ini  bisa terjadi  apabila  PKL  dijadikan  sebagai bagian dari solusi ( part of solution ). Dalam konteks  penumbuhan  enam  juta  unit  usaha baru  sebagai  wujud  komitmen  pemerintah dalam  memberdayakan  usaha  mikro  dan usaha  kecil,  maka  sasaran  utama  program seyogyanya  ditujukan  kepada  PKL ; dan sudah  teruji  sebagai  bibit entrepreneur untuk  diberdayakan  menjadi  unit  usaha baru  yang  tangguh  serta  mampu  mengatasi pengangguran.

## Kemitraan Publik dan Swasta
Stakeholders mendukung  perlunya dilakukan  penataan  Pedagang  Kaki  Lima (PKL)  secara sistemik .  Pemerintah  ingin kotanya  tertata  apik,  bersih,  rapih,  tertib, dan  memperoleh  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) yang tinggi. Di sisi PKL mendambakan  kenyamanan  berusaha  tanpa digusur-gusur agar tenang dalam menjalankan  usahanya  untuk  mencari nafkah. Sektor formal (swasta, usaha besar, usaha  menengah,  usaha  kecil,  BUMN, BUMD, dan lain-lain) menginginkan pengelolaan  usaha  dan  pemerintah  yang baik  tanpa  diganggu  oleh  PKL.  Aparat Satpol  dan  Trantibpun  tidak  pernah mengharapkan bentrokan fisik dengan PKL. Untuk  itu,  penulis  menawarkan  konsep kemitraan  publik  dan  swasta.  Kerangka berpikirnya  sangat  sederhana.  Pemerintah Kabupaten/Kota/Propinsi menetapkan lokasi, meregistrasi, mengawasi, mengendalikan, dan mempromosikan lokasi PKL  tersebut.  Pemerintah  pusat  membantu akses  pendanaannya  baik  melalui  APBN maupun  skim  perkreditan  yang  didesain untuk  usaha  mikro  atau  sektor  informal. Sedangkan  swasta,  BUMN,  BUMD,  Usaha Besar,  dan  UKM  menjadikan  lokasi  PKL tersebut sebagai sarana promosi produknya. Konsepsi ini sebenarnya bukanlah hal  yang baru.  Kemitraan  yang  melibatkan  semua
stakeholders di  atas  sudah  ada  dan  dapat dilihat  misalnya  di  tepi  pantai  Kota Makassar  yang  dikenal  dengan  lokasi Pantai  Losari.  Usulnya  adalah  bagaimana hal  ini  dijadikan  sebagai  gerakan  nasional. Payung  hukum  sebagai  dasar  berpijak  dari kemitraan  publik  dan  swasta  ini  dapat diturunkan  dari  UU  No.9  tahun  1995 tentang Usaha Kecil.
Program  konkrit  kemitraan  dapat dielaborasi  dari  jiwa  pesan  UU  No.9/1995 tersebut  untuk  penataan  PKL  dalam menumbuhkan  6  juta  unit  usaha  baru  yang berkualitas.  Jika  ada  kepastian  seperti  itu maka  para  sarjana  baru  akan  berlomba menjadi  pelaku  usaha  yang  berawal  dari PKL.  Di  sanalah  dia  akan  menimba pengalaman  bagaimana  cara  berwiraswasta yang  baik.  Alam  dan  lingkungan  akan menjadi  dosen  mereka.  Dengan  demikian pada suatu saat nanti kita akan menyaksikan  para  sarjana  berlomba  jadi pengusaha-pengusaha  mikro  bukan  berarti mendapatkan  formulir  sebagai  pegawai negeri.

## Kemiskinan dan Alternatif Solusi Pengangguran
Masalah  yang  menerpa  masyarakat dan  pemerintah  bisa  dikatakan  tidak  akan pernah  usai.  Permasalahan  sosial,  politik, ekonomi,  bahkan  teknologi,  semuanya
masih  berkelanjutan  hingga  kini.  Ada  satu permasalahan yang menarik karena permasalahan  tersebut  belum  terselesaikan secara  menyeluruh,  yaitu  permasalahan tentang pengangguran yang semakin meningkat.  Permasalahan  ini  tergolong kepada permasalahan sosial ekonomi. Pasca krisis,  bahkan  hingga  sekarang  secara nasional  angka  pengangguran  di  negeri  ini memang  sangat  tinggi.  Permasalahan  ini merupakan bom waktu bila tidak diselesaikan segera.
Pengangguran,  bila  dibiarkan  terus, ini  akan  jadi  bom  waktu  dan  tidak  sedikit pula  orang  yang  nekad  hidup  yang menyerempet dunia kekerasan demi nafkah anak  dan  isterinya  serta  nekad  melakukan tindak  kriminal  karena  tidak  mempunyai penghasilan.  Jumlah  pengangguran  terbuka pada  tahun  2003  meningkat  satu  juta  jiwa dibandingkan  tahun  2002.  Bila  di  tahun 2002 pengangguran 8 juta jiwa maka tahun 2003 menjadi sekitar 9 juta jiwa; ini berarti sekitar  9%  dari  seluruh  angkatan  kerja. Angkatan kerja sekarang 100 juta. Demikian  dikatakan  oleh  Ketua  BPS, Soedarti  Soerbakti,  di  Istana  Negara  usai peluncuran buku Perencanaan Tenaga Kerja Nasional oleh Presiden Megawati Soekarnoputri  Januari  2004.  Angka  9  juta itu  tidak  termasuk  data  pengangguran terselubung.  Angka  pengangguran  tersebut
dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono  terus  meningkat.  Dalam  survai BPS periode Agustus 2004 sampai Februari 2005 jumlah angkatan kerja telah mencapai 105,8 juta jiwa. Sementara jumlah penduduk  yang  bekerja  dalam  enam  bulan yang sama hanya bertambah 1,2 juta orang, dari  93,7  juta  menjadi  94,9  juta  orang.  Ini berarti  menambah  jumlah  pengangguran baru  600  ribu  orang  atau  rata-rata  seratus ribu  per-bulan.  Dengan  demikian,  tingkat pengangguran  terbuka  pada  Februari  2005 mencapai 10,3 % lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran Agustus 2004 sebesar 9,9%. Pengangguran dan setengah pengangguran  yang  tinggi  merupakan pemborosan sumberdaya yang ada, menjadi beban  keluarga  dan  masyarakat,  sumber utama kemiskinan dan mendorong keresahan  sosial  dan  kriminal  serta  dapat menghambat pembangunan jangka panjang.
Angka pengganguran terkait dengan pertumbuhan  ekonomi.  Jika  pertumbuhan ekonomi  membaik,  otomatis  penyerapan tenaga  kerja  juga  meningkat.  Setiap pertumbuhan  ekonomi  satu  persen,  tenaga yang terserap bisa mencapai 400 orang. Jika pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  hanya  3- 4%, tentunya hanya akan menyerap 1,6 juta tenaga  kerja,  sementara  pencari  kerja mencapai rata-rata 2,5 juta orang per tahun. Ketidakstabilan  politik  dan  keamanan
kemungkinnan besar juga memperparah dan menggangu sendi-sendi pembangunan lainnya.  Bila  hal  ini  benar-benar  terjadi, Indonesia akan berada pada bibir kehancuran  yang  sulit  dihindarkan.  Sampai kapan  Indonesia  dapat  bertahan  dalam situasi  seperti  ini?  Di  negara  maju  seperti Amerika  Serikat  dan  Jepang,  tingkat pengangguran  pada  angka  6%,  saja  sudah menimbulkan kegoncangan. Dengan demikian  tingginya  angka  pengangguran dapat  menjadi  malapetaka  bangsa  yang tiada  lain  merupakan  pelanggaran  hak-hak asasi manusia oleh negara.
Tingkat  pengangguran  di  Indonesia semakin  tinggi  dapat  dikarenakan  arus globalisasi yang semakin pesat. Permasalahan  tentang  pengangguran  sudah merajalela  dari  masyarakat  mampu  sampai masyarakat yang kurang mampu. Pengangguran  itu  biasanya  mempunyai peluang untuk melakukan tindakan kriminal. Karena seseorang yang menganggur,  sama  dengan  yang  lainnya mempunyai  suatu  kebutuhan  baik  sandang, pangan  dan  papan.  Apabila  kebutuhan  itu belum  terpenuhi,  maka  setiap  orang  akan melakukan  hal  apapun  agar  segala  sesuatu yang diinginkan tercapai. Apalagi kebutuhan  akan  pangan  yang  tak  ada kompromi, apapun akan dilakukan
masyarakat  jika  sudah  dihadapkan  kepada faktor kebutuhan tersebut.
Pengangguran  merupakan  keadaan dari  seseorang  yang  mengalami  hambatan dalam usahanya untuk memperoleh pekerjaan.  Pengangguran  itu  merupakan pemborosan  sumberdaya  dan  potensi  yang ada. Selain itu pengangguran juga merupakan  beban  keluarga  dan  masyarakat serta  merupakan  sumber  utama  dari kemiskinan serta dapat menghambat pembangunan nasional dalam jangka panjang.  Pembangunan  nasional  ke  depan, sangat membutuhkan Sumber Daya Manusia  (SDM)    yang  sehat  secara  mental dan  fisik  serta  mempunyai  keterampilan, keahlian  dan  kekreatifan  sehingga  mampu membangun  keluarga  yang  berkecukupan. Karena  dari  keterampilan  dan  keahlian tersebut,  setiap  orang  bisa  menciptakan lapangan kerja dan mempunyai penghasilan yang  layak.  Masalah  pengangguran  tidak hanya menerpa masyarakat kalangan bawah saja. Masyarakat  yang dirasa berkecukupan pun  mengalami  permasalahan  tersebut. Banyak  faktor  yang  mendukung  terhadap permasalahan pengangguran, antara lain:
Faktor  Kemiskinan. Banyaknya jumlah  pengangguran  itu  dari  kalangan masyarakat miskin. Karena untuk mendapatkan  pekerjaan  itu  membutuhkan biaya  yang  sangat  besar.  Contohnya:  di
suatu  pabrik,  untuk  menjadi  seorang karyawan  di  suatu  pabrik  tersebut,  harus ada  orang  dalam  yang  membantunya  dan menjamin pekerjaan dapat  diraih; selain itu juga  orang  yang  ingin  masuk  pabrik tersebut  harus  memakai  jasa  seorang  calo dengan  memberikan  uang  jerih  payah. Nominal  uang  tersebut  tidak  sedikit;  jadi kesimpulannya orang yang tidak mempunyai uang dia tidak bisa kerja.
Faktor  Pendidikan. Banyaknya anak  putus  sekolah  juga  merupakan  salah satu  faktor  yang  menunjang  pengangguran. Karena  untuk  bekerja  di  zaman  sekarang, harus  bisa  ‘calistung’  (baca,  tulis,hitung) minimal  tamatan  SLTP.  Itupun  hanya pekerjaan berkisar Pembantu Rumah Tangga  (PRT), Baby  Sitter ,  dan  lain-lain.
Namun,  di  era  globalisasi  sekarang  sudah ada agen baby sitter dan PRT. Jadi semakin sulit anak yang putus sekolah itu mendapatkan pekerjaan yang berpenghasilan  layak.  Pendidikan  juga belum ada kurikulum yang mampu menciptakan dan mengembangkan kemandirian  Sumber  Daya  Manusia  yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Faktor  Keahlian. Untuk  zaman sekarang,  diperlukan  manusia  yang  kreatif dan  inovatif.  Meskipun  hanya  lulusan SLTA,  jika  seseorang  itu  mempunyai keahlian  dan  keterampilan,  maka  orang
tersebut  bisa  menciptakan  lapangan  kerja sendiri. Contohnya: Membuat kue, membuat  prakarya,  dan  lain-lain.  Tetapi, masyarakat Indonesia pada umumnya malas untuk bekerja keras, bekerja dari nol, maka karena itu pula pengangguran tercipta.
Faktor  Budaya. Telah  disebutkan bahwa  sindrom  pengangguran  tidak  hanya terjadi  di  kalangan  bawah  saja.  Namun, kalangan  ataspun  ada.  Ini  dikarenakan faktor budaya. Orang yang senantiasa hidup berkecukupan, ingin memperoleh pekerjaan yang  layak.  Sedangkan  segala  sesuatu  itu harus  mengalami  proses  yang  jelas. Kebanyakan dari orang tersebut menginginkan  kerja  enak  saja  tanpa melakukan proses.
Faktor Pasaran. Kurangnya lapangan kerja, banyaknya masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan  Kerja  (PHK) dikarenakan  krisis  ekonomi  yang  melanda negeri  ini,  juga  rendahnya  kualitas  SDM yang kurang memenuhi standar di lapangan kerja tersebut.
Data menyebutkan bahwa  sejumlah 36,7  persen  dari  penganggur  terbuka  ini berusia muda antara 15-24 tahun (Kompas, Sabtu  12  Februari  2005).  Penganggur  usia muda  ini  seharusnya  adalah  generasi  muda yang masih duduk di bangku sekolah. Maka telah  terbukti,  pembangunan  nasional  di indonesia tergolong sangat lamban. Menteri
Tenaga Kerja Bomer Pasaribu mengungkapkan, hingga 10 tahun mendatang masalah pengangguran di Indonesia  belum  bisa  dituntaskan,  hanya bisa  dikurangi.  Penciptaan  lapangan  kerja sekarang ini hanya berkisar 1,5 juta sampai dua  juta  per  tahun.  Padahal  di  samping jumlah  pengangguran  sekitar  36  juta  jiwa, setiap  tahun  ada  sebanyak  2,5  juta  sampai 3,5  juta  pekerja  baru  yang  masuk  pasar tenaga  kerja.  (Kompas,  Sabtu  24  Februari 2000).
Pengangguran terbuka bukanlah persoalan  final  yang  mesti  dihadapi.  Masih ada  angka  pengangguran  setengah  terbuka, yakni tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35  jam  per  bulan.  Menurut  prediksi Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia (LIPI) jumlah penganggur setengah terbuka tahun 2004 mencapai 28,93 juta orang atau 27,5  persen  dari  total  angkatan  kerja. (Kompas,  Sabtu  12  Februari  2004). Permasalahan pengangguran ini berdampak buruk bagi pemerintah. Karena menghambat  program  pemerintah  dalam pemerataan pembangunan, juga menghambat  program  pemerintah  untuk memakmurkan  bangsa  Indonesia.  Maka dari  itu  pemerintah  membuat  solusi-solusi untuk mengurangi pengangguran.
Pengangguran  tidak  bisa  dihilangkan  tetapi hanya  bisa  dikurangi.  Mengingat  keadaan
ekonomi  bangsa  Indonesia  itu  sendiri  yang masih belum mapan.
Untuk mengatasi masalah pengangguran  pemerintah  telah  membuat  5 kebijakan  (Kompas,  Sabtu  20  Februari 2000);  antara lain:
1. Mengubah kebijakan politik ekonomi  makro,  agar  merangsang pertumbuhan ekonomi yang
kemudian bisa menciptakan lapangan kerja baru.
2. Membuat  kebijakan  fiskal  dan moneter  yang  juga  ramah  terhadap tenaga kerja.
3. Membangkitkan kembali kegiatan di sektor riil terutama yang bergerak di sektor  Usaha  Kecil  dan  Menengah (UKM).
4. Melakukan  reformasi  di  bidang pertanahan.  Selama  ini  tanah  untuk kegiatan  produksi  lebih  banyak dikuasai secara terbatas oleh kalangan terbatas pula.
5. Kebijakan kelima yang secara khusus  sedang  digarap  Depnaker sekarang, ujar Pasaribu, melipatgandakan  usaha  peningkatan tenaga  kerja  di  lingkungan  keluarga yang  berpendapatan  kecil.  Hal  itu dilakukan melalui kerja sama dengan  kelompok  pengusaha  kecil dan menengah dari Jepang.
Pemulihan ekonomi juga merupakan alternatif utama yang dilakukan pemerintah. Namun belum terlihat hasilnya,
dikarenakan  keadaan  ekonomi  Indonesia juga yang terlibat hutang dengan luar negri. Pemerintah  juga  mengajukan  2  (dua) kebijakan untuk mengatasi masalah pengangguran,  yaitu  kebijakan  makro (umum)  dan  kebijakan  mikro  (khusus). Kebijakan  makro    berkaitan  erat  dengan pengangguran,  antara  lain  kebijakan  makro ekonomi  seperti  moneter  berupa  uang beredar,  tingkat  suku  bunga,  inflasi  dan nilai tukar yang melibatkan Bank Indonesia (Bank Sentral), fiskal (Departemen Keuangan) dan lainnya. Sedangkan kebijakan Mikro dijabarkan menjadi beberapa  poin  (Suara  Pembaruan  Daily,  7 September 2004); antara lain:
1) Pengembangan mindset dan wawasan  penganggur,  berangkat dari kesadaran bahwa setiap manusia  sesungguhnya  memiliki potensi  dalam  dirinya  namun  sering
tidak menyadari
dan
mengembangkan secara optimal.
2) Melakukan pengembangan kawasan-kawasan,  khususnya  yang tertinggal  dan  terpencil  sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan
komunikasi.  Ini  akan  membuka
lapangan kerja bagi para penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan.
3) Membangun  lembaga  sosial  yang dapat menjamin kehidupan penganggur.
4) Menyederhanakan  perizinan  karena dewasa  ini  terlalu  banyak  jenis perizinan yang menghambat investasi  baik  Penanamaan  Modal Asing  (PMA),  Penanaman  Modal Dalam Negeri (PMDN) dan investasi masyarakat secara perorangan maupun berkelompok.
5) Mengaitkan  secara  erat  (sinergi) masalah pengangguran dengan masalah di wilayah perkotaan lainnya, seperti sampah, pengendalian banjir, dan lingkungan yang  tidak  sehat.  Sampah,  misalnya terdiri  dari  bahan  organik  yang dapat  dijadikan  kompos  dan  bahan non-organik  yang  dapat  didaur ulang.
6) Mengembangkan  suatu  lembaga antar kerja secara profesional. Lembaga itu dapat disebutkan sebagai job  center dan  dibangun serta dikembangkan secara profesional sehingga dapat membimbing dan menyalurkan para pencari  kerja.  Menyeleksi  Tenaga
Kerja  Indonesia  (TKI)  yang  akan dikirim ke luar negeri. Perlu seleksi lebih ketat terhadap pengiriman TKI ke luar negeri. Sebaiknya
diupayakan  tenaga-tenaga  terampil
(skilled).
7) Segera harus disempurnakan
kurikulum  dan  sistem  pendidikan nasional (Sisdiknas). Sistem pendidikan  dan  kurikulum  sangat menentukan kualitas pendidikan.
8) Upayakan untuk mencegah perselisihan  hubungan  industrial (PHI)  dan  Pemutusan  Hubungan Kerja  (PHK).  PHK  dewasa  ini sangat  banyak  berperan  terhadap penutupan  perusahaan,  penurunan produktivitas, penurunan permintaan produksi industri tertentu  dan  seterusnya.  Akibatnya, bukan hanya tidak mampu menciptakan  lapangan  kerja  baru, justru  sebaliknya  bermuara  pada PHK yang berarti menambah jumlah penganggur.
9) Mengembangkan  potensi  kelautan. Negara Kesatuan Republik Indonesia  (NKRI)  mempunyai  letak geografis  yang  strategis,  sebagian besar berupa lautan dan pulau-pulau yang sangat potensial sebagai negara  maritim.  Potensi  kelautan
Indonesia  perlu  dikelola  lebih  baik supaya  dapat  menciptakan  lapangan kerja yang produktif dan remuneratif.

## Pemberdayaan PKL Melalui Koperasi
Pada  umumnya  Pedagang  Kaki Lima  (PKL)  adalah self-employed ,  artinya mayoritas  PKL  terdiri  dari  satu  dan  atau beberapa tenaga kerja. Modal yang dimiliki relatif  kecil  dan  terbagi  atas  modal  tetap berupa  peralatan  dan  modal  kerja.  Dana tersebut jarang sekali dipenuhi dari lembaga keuangan resmi. Biasanya PKL mendapatkan  dana  atau  pinjaman  dari lembaga  atau  perorangan  yang  tidak  resmi. Atau bersumber dari supplier yang memasok  barang  dagangan.  Sedangkan sumber  dana  yang  berasal  dari  tabungan sendiri  sangat  sedikit.  Ini  berarti  hanya sedikit dari mereka yang dapat menyisihkan hasil  usahanya.  Hal  ini  sangat  mudah dipahami karena rendahnya tingkat keuntungan  PKL  dan  cara  pengelolaan uangnyapun  sangat  sederhana.  Sehingga kemungkinan  untuk  mengadakan  investasi modal maupun ekspansi usaha sangat kecil. Perlu  ditambahkan,  secara  umum  PKL termasuk  dalam  kategori  yang  mayoritas berada  dalam  usia  kerja  utama  ( prime-age ) (Soemadi,  1993).  Dalam  pemberdayaan PKL, masing-masing pemerintah
kabupaten/kota  mempunyai  kebijakan  yang berbeda satu sama lain. Misalnya pemerintah  daerah  Kotamadya  Yogyakarta menyerahkan sepenuhnya pengelolaan PKL yang  di  Malioboro  kepada  PKL  itu  sendiri (Pengelolaan  Malioboro  Diserahkan  ke PKL,  Harian  Bernas:  4  November  1999:3). Hal  tersebut  menunjukkan  pelaksanaan usahanya  PKL  menggunakan  konsep  dari PKL,  oleh  PKL,  dan  untuk  PKL  yang tampak dalam pembentukan organisasi PKL yang bersifat bottom up untuk mengorganisir PKL di Kawasan Malioboro .
Keberadaan  organisasi  pedagang  kaki  lima sangat  diperlukan  di  Kawasan  Malioboro mengingat luasnya areal usaha dan banyaknya pedagang yang mencari penghidupan  di  kawasan  tersebut.  Selain itu,  organisasi  tersebut  sekaligus  dilibatkan untuk  ikut  menciptakan  ketertiban  dan keamanan  di  Kawasan  Malioboro.  Contoh lain,  model  pemberdayaan  PKL  yang dilakukan oleh Pemerintah Surakarta dalam tahun 2006 bekerjasama dengan Kementerian  Koperasi  dan  UKM.  Upaya pemberdayaan  PKL  dilakukan  dengan pendekatan  pengembangan  sarana  usaha yang  diiringi  dengan  upaya  transformasi sektor  informal  menjadi  sektor  formal. Upaya transformasi tersebut tentunya melibatkan  upaya  pemberdayaan  pelaku sektor  informal  untuk  mengembangkan
kapasitas usahanya. Pemberdayaan tersebut, di  sisi  lain  juga  diiringi  oleh  kemudahan prosedur  formalisasi  kegiatan  usaha  oleh Pemerintah  Daerah  setempat.  Kemudian model pemberdayaan PKL yang diperagakan  oleh  pemerintah  DKI  Jakarta juga  salah  satu  contoh  yang  memiliki keunikan  tersendiri.  Pola  PKL  Blok  S, dimana Pemerintah DKI Jakarta memodernisasi  lokasi,  sarana  usaha,  dan mempromosikannya ke masyarakat membuat  sentra  PKL  tersebut  menjadi lokasi  yang  lebih  elite.  Pola  lainnya  juga ada  yang  disebut ‘ Lokbin ’ alias  lokasi binaan.  Para  PKL  dihimpun  dalam  suatu lokasi  tertentu;  dengan  demikian  mereka memiliki kepastian lokasi berusaha.
Mencermati  fenomena  PKL  di perkotaan,  pedagang  kaki  lima  sebagai individu  warga  masyarakat  seyogyanya dipahami dalam konteks transformasi perkotaan. Pada hakekatnya mereka bukanlah semata-mata kelompok masyarakat yang gagal masuk dalam sistem ekonomi  perkotaan.  Mereka  bukanlah komponen ekonomi perkotaan yang menjadi beban bagi perkembangan perkotaan.  PKL  adalah  salah  satu  pelaku dalam  transformasi  perkotaan  yang  tidak terpisahkan dari sistem ekonomi perkotaan. Bagi mereka mengembangkan kewirausahaannya adalah  lebih  menarik
ketimbang menjadi pekerja di sektor formal kelas  bawah.  Masalah  yang  muncul berkenaan  dengan  PKL  ini  lebih  banyak disebabkan  oleh  kurangnya  ruang untuk mewadahi  kegiatan  PKL  di  perkotaan. Konsep  perencanaan  tata  ruang  perkotaan yang  tidak  didasari  oleh  pemahaman informalitas perkotaan sebagai  bagian  yang menyatu  dengan  sistem  perkotaan  akan cenderung  mengabaikan  tuntutan  ruang untuk  sektor  informal  termasuk  PKL. Kegiatan-kegiatan  perkotaan  didominasi oleh  sektor-sektor  formal  yang  memiliki nilai  ekonomis  yang  tinggi.  Alokasi  ruang untuk sektor-sektor informal termasuk PKL adalah  ruang  marjinal.  Sektor  informal terpinggirkan dalam rencana tata ruang kota yang tidak didasari pemahaman informalitas  perkotaan.  Selanjutnya,  PKL sering  dipandang  sebagai  sektor  informal yang  berada  di  luar  kerangka  hukum  dan pengaturan.
Akibatnya, penataan berupa kepastian  usaha  dan  tempat  menjadi terabaikan.  Apabila  kita  dapat  menerima alur  pikir  dan  fakta  yang  disajikan  di  atas bahwa  PKL  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan    dari  sistem  perekonomian nasional  khususnya  dalam  penyerapan tenaga  kerja,  maka  PKL  sangat  berhak memperoleh  kenyamanan  berusaha  berupa penciptaan  iklim  berusaha  yang  kondusif
dari  pemerintah.  Dalam  konteks  ini, Kementerian Koperasi dan UKM menawarkan  kerjasama  dengan  pemerintah kota/kabupaten/propinsi  program  penataan &    pemberdayaan  PKL  yang  dilakukan melalui  pendekatan  kelembagaan  Koperasi. Jadi kelompok PKL yang tadinya berhimpun dalam bentuk paguyupan, kelompok  atau  sentra  diarahkan  menjadi lembaga  yang  berorientasi  peningkatan kesejahteraan ekonomi.

## Penutup
Wirausaha  pada  sektor  informal seperti  Pedagang  Kaki  Lima(PKL),  lebih mulia  dibandingkan  dengan  lulusan  sarjana yang  tidak  jelas  kerjanya.  Menciptakan SDM  (Sumber  Daya  Manusia)  yang berkualitas  dan  mempunyai  keterampilan serta  daya  saing  yang  tinggi  dalam persaingan  global  juga  mampu  mengatasi perngangguran;  hal  ini  bisa  dilakukan dengan membangun semangat dan kekreatifan akan memulai bekerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik (BPS) 2004-2005.
Damanhuri, Didin S., SDM Indonesia Dalam Persaingan Global, Jakarta: Duniaesai, 2006.
“Dinamika  UMKM” , Media  BPR, No.  11, Agustus-September 2006.
Gunawan, “ Pengangguran Hanya Bisa Dikurangi ”, Kompas , 2000.
Hidayati, Nur, “ Menghitung Angka
Pengangguran  dan  Harapan  Yang Raib ”, Kompas , 2005.
Ismawan,  Bambang, Merajut Kebersamaan dan  Kemandirian  Bangsa  Melalui
Keuangan Mikro untuk Menanggulangi  Kemiskinan  dan Menggerakkan  Ekonomi  Rakyat,
2003.
Mubyarto ,  “ Tantangan  Ilmu  Ekonomi dalam  Menanggung  Kemiskinan ”,
Jurnal Ekonomi Rakyat, 2003.
Rahardjo,  M.  Dawam, Menuju  Indonesia Sejahtera:
Solusi Konkret Pengentasan  Kemiskinan ,  Jakarta:
Khanata,  Pustaka  LP3ES  Indonesia, 2006.
Rustiadi,  Ernan,  dkk., Agropolitan  Strategi Pengembangan  Pusat  Pertumbuhan
Pada  Kawasan  Pedesaan ,  Bogor:
Crestpent Press, 2008.
Sinuraya, Daulat, “ Solusi Masalah Pengangguran  di  Indonesia ”, Suara Pembaruan, 2004.
Sudarma  dan  Suryana,  Yuyus ,  “ Perilaku Membeli  Pengaruhi  Pengangguran ”,
Pikiran Rakyat , 2004.
Susanto, Agus , “ Penganggur Bermasalah Sejak Definisi ”, Kompas, 2001.
Zaki, “ Pengangguran di Indonesia 11 Juta Orang ”, Tempo, 2005.