## PENILAIAN PADA SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

## Oleh Nurul Amin, SE., MM

## ABSTRAKSI
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kesesuaian  antara  sistem  dan  prosedur  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Bengkalis dengan  Manual  Pendapatan  Daerah  yang  ditentukankan  oleh  Departemen  Dalam  Negeri. Agar pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah itu berjalan dengan baik, maka sistem pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus sesuai dengan ketentuan- ketentuan dalam Manual Pendapatan Daerah  yang telah ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri.  Selain  itu  pemungutan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  harus  sesuai  dengan Struktur  Pengendalian  Intern  yang  baik  yang  meliputi:  struktur  organisasi,  sistem  otorisasi dan  pencatatan,  praktek  yang  sehat  dan  karyawan  yang  cakap.  Dari  hasil  penelitian disimpulkan  bahwa  sistem  dan  prosedur  pemungutan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Pendapatan  Kabupaten  Bengkalis  belum  sepenuhnya melaksanakan  sistem  dan  prosedur  dalam  Manual  Pendapatan  Daerah  dan  telah  sesuai dengan  Struktur  Pengendalian  Intern.  Dan  sistem  prosedur  pemungutan  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  dalam  Manual  Pendapatan  Daerah  telah  sesuai  dengan  Struktur Pengendalian Intern.
Keyword:  Struktur  Pengendalian  Intern,  Manual  Pendapatan  Daerah,  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah.

## A. Latar Belakang Masalah
Pembangunan  di  Indonesia  masih  terus  dilaksanakan  walaupun  sekarang  ini  keadaan Negara  yang  kurang  stabil.  Pembangunan  ini  meliputi  segala  bidang  aspek  kehidupan, yang pada hakekatnya menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur bagi bangsa Indonesia.  Upaya  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  agar  semakin  adil  dan  merata  harus terus  ditingkatkan,  pertumbuhan  ekonomi  harus  ditingkatkan  melalui  upaya  nyata  dalam bentuk  perbaikan  pendapatan  dan  peningkatan  daya  beli masyarakat.  Pembangunan  yang berhasil  dirasakan  oleh  rakyat  sebagai  perbaikan  tingkat  taraf  hidup  pada  segenap golongan  masyarakat  akan  meningkatkan  kesadaran  mereka  akan  arti  penting pembangunan dan mendorong masyarakat berperan aktif dalam pembangunan.
Dalam  rangka  pembiayaan  pembangunan  dan  penyelenggaraan  pemerintah,  pemerintah berusaha  untuk  menggali  dana,  baik  dengan  dana  yang  berasal  dari  masyarakat  atau  dari pemerintah  sendiri.  Dari  sekian  banyak  sumber  penerimaan  Negara,  pajak  dan  retribusi merupakan  salah  satu  sumber  penerimaan  Negara  yang  sangat  penting  artinya  bagi pelaksanaan peningkatan pembangunan nasional.
Pemerintah  daerah  sama  halnya  dengan  pemerintah  pusat  mempunyai  kepentingan bersama  dalam  penyelenggaraannya  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya sendiri. Pemerintah daerah membutuhkan dana dan biaya yang cukup maka tidak mungkin daerah-daerah  tersebut  menyelenggarakan  tugas  dan kewajiban  serta  segala kewenangannya  yang  ada  padanya  dalam  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya sendiri.  Dalam  rangka  pemberian  otonomi  yang  lebih  luas  kepada  daerah  terutama  di bidang keuangan, daerah diberi wewenang untuk menggali sumber dana  yang ada  sesuai dengan  potensi  dan  keadaan  daerah  masing-masing,  sehingga  nantinya  dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sendiri untuk membiayai rumah tangganya sendiri.
Sumber pendapatan daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 terdiri dari:
1. Pendapatan Asli Daerah Sendiri, terdiri dari:
a.  Hasil pajak daerah.
b.  Hasil retribusi daerah.
c.  Hasil  perusahaan  milik  daerah  dan  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan.
d.  Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan, terdiri dari:
a.  Bagian  daerah  dari  penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan,  bea  perolahan  hak  atas tanah dan bangunan.
b.  Penerimaan dari sumber daya alam.
c.  Dana alokasi umum.
d.  Dana alokasi khusus.
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Dalam  UU  No.  34  Tahun  2000  tentang  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  menetapkan ketentuan-ketentuan  pokok  yang  memberikan  pedoman  kebijaksanaan  dan  arahan  bagi daerah  dalam  pelaksanaan  pemungutan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah,  juga menetapkan pengaturan yang cukup rinci untuk menjamin prosedur umum perpajakan dan retribusi  daerah.  Penyelenggaraan  pemerintah  daerah  sebagai  subsistem  pemerintah Negara  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  daya  guna  dan  hasil  guna  penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat sebagai daerah otonomi.
Dalam  rangka  mengoptimalisasikan  pendapatan  asli  daerah,  Kabupaten  Bengkalis  juga menjadikan  sektor  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  sebagai  sumber  keuangan  yang paling diandalkan. Sektor pajak daerah tersebut meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian  golongan  C  serta  retribusi  daerah  yang  terdiri:  retribusi  jalan  umum  antara  lain pelayanan  kesehatan  dan  pelayanan  persampahan,  jasa  usaha  dan  retribusi  perijinan tertentu  merupakan  sektor  yang  sangat  besar  untuk  digali  dan  diperluas  pengelolaannya. Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah tidak dapat dipisahkan dari peranan  Dinas Pendapatan  Daerah.  Dinas  Pendapatan  Daerah  (DIPENDA)  merupakan  instansi pemerintah yang tugasnya melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah khususnya bidang  pandapatan.  Tugas  tersebut  menempatkan  DIPENDA  sebagai  koordinator pungutan,  penyetoran  Pendapatan  Daerah  dan  mencari  sumber-sumber  Pendapatan  Asli Daerah Sendiri.
Dinas  Pendapatan  Daerah  berfungsi  sebagai  pengkoordinasi  dari  seluruh  kegiatan  yang berkaitan  dengan  pemungutan  pajak,  pengumpulan  dan  penerimaan  daerah  yang  berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya. Dengan demikian Dinas  Pendapatan  Daerah  (DIPENDA)  merupakan  sentral  informasi  mengenai  tata  kerja dan  tata  hubungan  kerja  antara  dinas  teknis  yang  melaksanakan  berkaitan  dengan pemungutan,  pengumpulan  dan  penerimaan  sumber-sumber  pendapatan  daerah.  Pajak daerah dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah dan dibayar sendiri oleh wajib pajak sedangkan retribusi daerah dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Dalam penyelenggaraan sistem dan prosedur pajak daerah  dan  retribusi  daerah,  DIPENDA  Kabupaten  Bengkalis  mangacu  pada  Manual Pendapatan  Daerah  (MAPATDA)  yang  telah  ditentukan  oleh  Departemen  Dalam  Negeri karena Mapatda memiliki sistem pengendalian intern yang baik.
Berpijak  pada  pemikiran  dalam  penyelenggaraan  perpajakan  dan  retribusi  daerah,  maka asas fungsional merupakan hal yang sangat penting. Sehingga untuk menciptakan struktur pengendalian intern yang baik, maka tiap-tiap fungsional dapat melaksanakan internal cek
secara otomaris pada suatu bagian lainnya, yang akhirnya akan menghasilkan suatu sistem administrasi  pemungutan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  yang  tertib  dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis.

## B. Perumusan Masalah
Dari uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
1.  Apakah  sistem  dan  Prosedur  pemungutan  pajak  daerah  yang  dilaksanakan  oleh DIPENDA  Kabuaten  Bengkalis  sesuai  dengan  Manual  Pendapatan  Daerah  yang  telah ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri?
2.  Apakah  sistem  dan  Prosedur  pemungutan  retribusi  daerah  yang  dilaksanakan  oleh DIPENDA Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Manual Pendapatan Daerah yang telah ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri?

## C. Tujuan Penelitian
Dari latar belakang tersebut, maka penelitian ini diharapkan dapat memenuhi tujuan antara lain:
1. Untuk mengetahui sistem pemungutan pajak daerah yang dilaksanakan oleh DIPENDA Kabupaten  Bengkalis  sesuai  dengan  MAPATDA  yang  telah  ditentukan  oleh Departemen Dalam Negeri.
2.  Untuk  mengetahui  prosedur  pemungutan  pajak  daerah  yang  dilaksanakan  oleh DIPENDA Kabupaten Bengkalis sesuai dengan MAPATDA yang telah ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri.
3.  Untuk  mengetahui  sistem  pemungutan  retribusi  daerah  yang  dilaksanakan  oleh DIPENDA Kabupaten Bengkalis sesuai dengan MAPATDA yang telah ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri.
4.  Untuk  mengetahui  prosedur  pemungutan  retribusi  daerah  yang  dilaksanakan  oleh DIPENDA  Kabupaten  Bengkalis  sesuai  dengan  MAPATDA  yang  ditentukan  oleh Departemen Dalam Negeri.

## D. Pengertian Sumber Pendapatan Daerah
Negara  Republik  Indonesia  sebagai  negara  yang  menganut  asas  demokrasi  dalam penyelenggaraan  pemerintah,  dengan  memberikan  kesempatan  dan  keleluasaan  kepada daerah  untuk  menyelenggarakan  otonomi  daerah.  Otonomi  daerah  adalah  kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Untuk  menyelenggarakan  otonomi  daerah  yang  luas,  nyata  dan  bertanggung  jawab, diperlukan  kewenangan  dan  kemampuan  menggali  sumber  keuangan  sendiri,  yang didukung  oleh  perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  serta  antara propinsi dan kabupaten atau kota yang merupakan prasarat dari sistem pemerintah daerah. Dalam  rangka  menyelenggarakan  otonomi  daerah  kewenangan  keuangan  yang  melekat pada setiap kewenangan pemerintah menjadi kewenangan daerah.
Sumber pendapatan daerah dapat diartikan secara luas maupun secara sempit. Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  pengertian  sumber  pendapatan  daerah  secara  sempit. Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  penerimaan  yang  diperoleh  daerah  dari  sumber- sumber  dalam  wilayahnya  sendiri  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pendapatan  Asli  Daerah  dapat berupa  hasil  pajak  daerah,  hasil  retribusi daerah,  hasil  perusahaan milik  daerah  dan  hasil pengelolaan kekayaan lainnya yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
Menurut  undang-undang  No.  32  Tahun  2004  tentang  pokok-pokok  pemerintah  daerah, pengertian  sumber  pendapatan  daerah  secara  luas  tidak  hanya  meliputi  Pendapatan  Asli Daerah  saja,  tetapi  termasuk  pula  pendapatan  yang  berasal  dari  dana  perimbangan, pinjaman  daerah  dan  lain-lain  penerimaan  yang  sah.  Pemberian  pemerintah  pusat  dapat berbentuk bagi hasil penerimaan pajak dari pusat atau bentuk lainnya berupa subsidi untuk keperluan  pembangunan  daerah.  Penyertaan  modal  pemerintah  yaitu  investasi  modal pemerintah  pusat  di  daerah,  pinjaman  bagian  anggaran  pusat  yang  dialokasikan  untuk pengeluaran.  Pengelolaan  khusus  pemerintah  daerah  yang  dibayarkan  langsung  oleh pemerintah pusat.
Dengan demikian sumber pendapatan daerah menurut undang-undang No. 32 Tahun 2004 tersebut meliputi:
1. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah terdiri dari:
a. Hasil pajak daerah.
b. Hasil retribusi daerah.
c. Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Dana perimbangan, terdiri dari:
a. Bagian daerah terdiri dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolahan hak atas  tanah  dan  bangunan  dan  penerimaan  dari  Sumber  Daya  Alam  (SDA), penerimaan pajak penghasilan perseorangan.
b. Dana alokasi umum.
c. Dana alokasi khusus.
3. Pinjaman daerah
a.  Daerah  dapat  melakukan  pinjaman  dari  sumber  dalam  negeri  untuk  membiayai sebagian anggarannya.
b. Daerah melakukan pinjaman dari sumber luar negeri melalui pemerintah pusat.
c.  Daerah  dapat  melakukan  pinjaman  jangka  pendek  guna  pengaturan  arus  kas  dalam pengelolaan kas daerah.
d.  Daerah  dapat  melakukan  pinjaman  guna  membiayai  pembangunan  prasarana  yang merupakan  aset  daerah  dan  dapat  menghasilkan  penerimaan  untuk  pembayaran kembali pinjaman serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.
4. Lain-lain penerimaan yang sah
a.  Untuk  keperluan  mendesak  kepada  daerah  tertentu  diberikan  dana  darurat  yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN).
b. Prosedur dan tata cara penyaluran dana darurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBD.

## E. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

## 1. Pengertian Pajak Daerah
Sebelum lebih jauh membicarakan mengenai pajak daerah, maka terlebih dahulu harus mengetahui  pengertian  pajak  itu  sendiri.  Pengertian  pajak  menurut  Soemitro  (2001) ”Pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara (peralihan dari sistem particular ke sektor  pemerintah)  berdasarkan  undang-undang  (dapat  dipaksakan)  dengan  tanpa mendapat jasa timbal balik (tegenprestatis) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum ( publik vit gaven )”.
Berdasarkan definisi di atas, disimpulkan unsur-unsur pajak ada empat, yaitu:
a.  Iuran  dari  rakyat  kepada  negara,  dalam  arti  bahwa  yang  berhak  melakukan pemungutan pajak hanya negara.
b.  Berdasarkan  undang-undang  dalam  arti  bahwa  walaupun  negara  mempunyai  hak untuk  memungut  pajak  namun  pelaksanaannya  harus  memperoleh  persetujuan  dari rakyatnya yaitu melalui undang-undang.
c. Tanpa jasa timbal (prestasi) dari negara  yang dapat ditunjuk, dalam arti bahwa jasa timbal atau kontraprestasi yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak.
d.  Untuk  membiayai  pengeluaran  rutin  yang  bersifat  umum,  dalam  arti  bahwa pngeluaran-pengeluaran  pemerintah  tersebut  mempunyai  manfaat  bagi  masyarakat umum.
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), bahwa  pemungutan pajak harus adil, baik adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.
b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis), bahwa hukum pajak  harus  memberikan  jaminan  atau  kepastian  hukum  yang  perlu  untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun warganya.
c.  Pemungutan  pajak  harus  tidak  mengganggu  perekonomian  (syarat  ekonomi), pemungutan  pajak  tidak  boleh  mengganggu  kelancaran  kegiatan  produksi  maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian rakyat.
d.  Pemungutan  pajak  harus  efesien  (syarat  finansial),  sesuai  fungsi budgetair ,  biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari pemungutannya.
e.  Sistem  pemungutan  pajak  harus  sederhana  ini  akan  memudahkan  dan  mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Sedangkan mengenai pengertian pajak daerah dapat diketahui dari beberapa pengertian yaitu  ”Pajak  daerah  adalah  pajak  yang  dipungut  oleh  daerah  berdasarkan  peraturan daerah  yang  ditetapkan  oleh  daerah  untuk  kepentingan  pembiayaan  rumah  tangga pemerintah daerah tersebut” (Mardiasmo, 2001: 34).
Pajak  daerah  juga  dapat  diartikan  sebagai  berikut  “Pajak  daerah  adalah  pajak  negara yang  diserahkan  kepada  negara  untuk  dipungut  berdasarkan  penetapan  kepala  daerah atau  dibayar  sendiri  wajib  pajak  yang  dipergunakan  untuk  membiayai  pengeluaran daerah” (Munawir, 2000).
Pajak daerah ditetapkan dengan undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengertian pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung.
Pajak daerah dapat digolongkan menjadi pajak daerah kabupaten/kota dan pajak daerah provinsi. Jenis pajak daerah kabupaten/kota adalah: a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
c. Pajak bahan kendaraan bermotor.
d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Jenis pajak daerah provinsi adalah:
a. Pajak hotel
b. Pajak restoran
c. Pajak hiburan
d. Pajak reklame
e. Pajak penerangan jalan
f. Pajak pengambilan dan penggolongan bahan galian golongan C
g. Pajak parkir

## 2. Retribusi Daerah
Ketetapan  yang mengatur retribusi daerah adalah  Undang-undang  No. 34 Tahun  2000 atas perubahan Undang-undang No. 18 tahun 1997 tentang daerah dan retribusi daerah. Pengertian  retribusi  itu  sendiri  adalah  “Iuran  rakyat  kepada  pemerintah  berdasarkan Undang-undang (yang dipaksakan) dengan mendapatkan jasa timbal/kontraprestasi dari pemerintah yang secara langsung dapat ditunjuk”.
Sedangkan  pengertian  retribusi  daerah  menurut  Undang-undang  No.  34  Tahun  2000 adalah  “Pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa/pemberi  ijin  tertentu  yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.
Berbeda  dengan  pajak  daerah,  retribusi  daerah  merupakan  pungutan  langsung  yang dikenakan untuk pelayanan tertentu dari pemerintah daerah.
Artinya  retribusi  daerah  dapat  dipungut  sebagai  imbalan  jasa  atas  pemakaian  barang serta  ijin  yang  diberikan  oleh  PEMDA.  Jadi  berbeda  sifat  antara  pajak  daerah  dan retribusi daerah, kalau pajak tidak ada kontraprestasi secara langsung, sedang retribusi ada kontraprestasi secara langsung.
Obyek retribusi daerah dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu:
a.  Retribusi jasa umum
Adalah  retribusi  atas  jasa  yang  disediakan  atau  diberikan  oleh  pemerintah  daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
Macam  retribusi  jasa  umum  antara  lain:  pelayanan  kesehatan,  pelayanan persampahan  atau  kebersihan,  retribusi  penggantian  biaya  cetak  KTP  dan  akte catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengobatan rakyat, retribusi parkir ditepi jalan umum, penggantian biaya cetak peta.
b.  Retribusi jasa usaha
Adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Macam  retribusi  jasa  usaha  antara  lain:  retribusi  pemakaian  kekayaan  daerah, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat
penginapan/pasanggrahan/villa,  retribusi  penyedotan  kakus,  retribusi  rumah  potong hewan, retribusi pendaratan kapal, retribusi tempat rekreasi dan olah raga, retribusi penyeberangan di atas air, retribusi pengolahan limbah air.
c.  Retribusi perijinan tertentu
Adalah  retribusi  atas  kegiatan  tertentu  pemerintah  daerah  dalam  rangka  pemberian ijin  kepada  orang  pribadi  atau  badan  yang  dimaksudkan  untuk  pembinaan, pengaturan,  pengendalian  dan  pengawasan  atas  kegiatan  pemanfaatan  ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, fasilitas. Macam  retribusi  perijinan  antara  lain:  retribusi  ijin  peruntukan  penggunaan  tanah, retribusi  ijin  mendirikan  bangunan,  retribusi  proyek,  retribusi  ijin  bangunan, retribusi ijin pengambilan hasil hutan.

## F. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Bengkalis
a. Pajak daerah
1.  Pajak hotel dan restoran Pajak hotel dan restoran adalah pajak atas pelayanan hotel dan restoran merupakan pajak yang dikenakan terhadap pengusaha:
a) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
b)  Pelayanan  penunjang  sebagai  kelengkapan  fasilitas  memberikan  kemudahan  dan kenyamanan.
c)  Fasilitas  olah  raga  dan  hiburan  yang  disediakan  khusus  untuk  tamu  hotel  bukan umum.
d) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
e)  Penjualan  dan  atau  minuman  di  tempat  yang  disertai  dengan  fasilitas penyantapannya.
Yang  termasuk  hotel  antara  lain: cottage ,  motel,  wisma,  pariwisata,  pasanggrahan ( hostel ),  hotel  berbintang,  hotel  kelas  melati  II  dan  III  dan  yang  termasuk  restoran antara  lain  tempat  menyantap  makanan  dan  atau  minuman  dengan  bangunan permanen,  rumah  makan  lesehan.  Yang  termasuk  hotel  lainnya  antara  lain  hotel kelas  melati  I,  rumah  penginapan,  rumah  kos  dengan  jumlah  kamar  15  atau  lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan, pondok wisata. Pajak hotel dan restoran dipungut dengan tarif proposional.
Besarnya  tarif  pajak  adalah  10%.  Besarnya  pajak  terutang  dihitung  dengan  cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
Subyek  pajak  hotel  dan  restoran  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  melakukan pembayaran atas hotel dan restoran.
Dikecualikan dari obyek pajak hotel dan restoran:
a)  Persewaan rumah/kamar apartemen dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel dan restoran.
b) Pelayanan asrama dan pondok pesantren.
c)  Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh buku tamu hotel dengan pembayaran pajak hiburan dipungut.
2.  Pajak Hiburan Pajak  hiburan  adalah  semua  jenis  pertunjukkan,  permainan  dan  atau  keramaian dengan  nama  dan  bentuk  apapun  yang  ditonton  atau  dinikmati  oleh  setiap  orang dengan  dipungut,  tidak  termasuk  penggunaan  fasilitas  untuk  berolahraga.  Pajak hiburan merupakan pajak yang dikenakan terhadap pengusaha yang menyelenggarakan hiburan atau keramaian.
Pajak hiburan yang biasa juga disebut pajak tontonan dibagi atas:
a)  Tontonan  yang  bersifat  tetap,  artinya  tontonan  tersebut  selalu  ada,  tidak  terikat dengan waktu. Misalnya bioskop atau gedung pertunjukkan film.
b) Tontonan  insidental,  artinya  tontonan  tersebut  terikat  dengan  waktu  atau temporer.  Misalnya  pasar  malam,  pertunjukkan  musik  dalam  rangka  peragaan hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan lain-lainnya.
Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah biaya masuk atau omset penjualan yang  diterima  dari  pengunjung.  Tarif  pajak  hiburan  adalah  35%  dikenakan  atas jumlah  pembayaran  atau  yang  seharusnya  dibayar  untuk  nonton  dan  atau menikmati hiburan.
3) Pajak Reklame
Pajak  reklame  adalah  pajak  atas  penyelenggaraan  reklame,  yaitu  benda,  alat, perbuatan  atau  media  yang  menurut  bentuk  susunan  dan  cetak  programnya  untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu  barang,  jasa  atau  orang  yang  ditempatkan  atau  dapat  dilihat,  dibaca  dan  atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Pajak  reklame  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  No.  3  Tahun  1999.  Pajak  reklame merupakan pajak yang dikenakan terhadap semua penyelenggaraan reklame. Subyek pajak  reklame  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  menyelenggarakan  atau
memesan  reklame.  Wajib  pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang menyelengarakan reklame.
Dikecualikan  dari  obyek  pajak  adalah  penyelenggaraan  reklame  melalui  televisi, radio,  warta  harian,  warta  mingguan,  warta  bulanan  dan  sejenisnya.  Hal  ini  karena reklame  melalui  televisi,  radio,  warta  harian,  warta  mingguan,  warta  bulanan  dan sejenisnya  telah  dikenakan  PPN  sebesar 10%.  Pajak  reklame  dipungut  dengan  tarif proposional. Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame. Nilai sewa reklame dihitung berdasarkan lama pemasangan, nilai strategi lokasi, dan jenis reklame. Tarif pajak  reklame  ditetapkan  sebesar  15%,  dikenakan  nilai  sewa  reklame.  Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.
b. Retribusi daerah
1) Retribusi terminal
Retribusi terminal dipungut berdasarkan peraturan daerah No. 3 tahun 2001 tentang retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang meliputi:
a) Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bus umum.
b) Penyediaan tempat kegiatan usaha.
c) Fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

## G. Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 1. Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah
Dinas  Pendapatan  (DIPENDA)  Kabupaten  Bengkalis  merupakan  dinas  yang  diberi wewenang oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) kabupaten Bengkalis dalam pembebanan dan pemungutan pendapatan daerah. Kewenangan tersebut berwujud pengeluaran surat ketetapan,  surat  paksa  dan  penagihan  pendapatan  daerah.  Pelaksanaan  kewenangan tersebut  didasarkan  pada  peraturan  daerah  yang  mengatur  tentang  pajak  daerah  yang bersangkutan.
Untuk  memperlancar  pengelolaan  administrasi  pada  pendapatan  daerah  Dinas Pendapatan Daerah maka diperlukan yang jelas. Mekanisme administrasi ini tercermin dalam  sistem  dan  prosedur  yang  telah  ditetapkan  dalam  Manual  Pendapatan  Daerah (MAPATDA).
Dasar  hukum  dari  sistem  dan  prosedur  yang  ditetapkan  dalam  Manual  Pendapatan Daerah tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan.
Bahwa  sistem  dan  prosedur  pemungutan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  menurut Manual  Pendapatan  Daerah  tentang  Pedoman  Uraian  Tugas  di  DIPENDA  Kabupaten Bengkalis dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 174 Tahun 1997 tentang Manual Pendapatan  Daerah  berdasarkan  aturan  tersebut  maka  prosedur  pemungutan  pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut :
a. Sistem dan prosedur pendaftaran
Rencana pendaftaran pada hari H dilaksanakan oleh petugas DIPENDA dibantu oleh petugas  tingkat  kecamatan.  Prosedur  pendaftaran  ini  dimaksudkan  untuk menghitung jumlah wajib pajak/wajib retribusi yang membayar kewajibannya.
b. Sistem dan prosedur pendekatan
Prosedur  pendataan  dimaksudkan  untuk  memperoleh  data  perpajakan/retribusi  dari WP/WR.  Data  perpajakan  tersebut  berguna  sebagai  dasar  untuk  menetapkan besarnya  jumlah  pajak  yang  akan  dikenakan  kepada  WP/WR  yang  bersangkutan. Pada  retribusi  daerah  pendataan  diperoleh  dari  pengadaan  benda  berharga  yang dilakukan oleh unit atau Dinas Pendataan.
c. Sistem dan prosedur penetapan
Dalam prosedur ini, petugas penetapan hanya menghitung besarnya pajak yang akan dikenakan  berdasarkan  data  yang  ada  dalam  kartu  data,  dengan  menggunakan  nota penghitungan pajak.
Rencana  dalam  pelaksanaan  penetapan,  surat  ketetapan  pajak  atau  retribusi  dibuat dan  dikirimkan  ke  WP  atau  WR  melalui  daftar  SKP  atau  R.  Dalam  hal  pungutan terhadap WP atau WR dengan menggunakan benda berharga (karcis dan sejenisnya maka  tidak  akan  menimbulkan  penetapan).  Kegiatan  yang  dilaksanakan  hanya sampai  pada  pemberian  NPWPD,  maka  sasarannya  adalah  memunculkan  WP  atau WR.
d. Sistem dan prosedur penyetoran
Prosedur penyetoran adalah pembayaran atas pajak atau retribusi terutang oleh wajib pajak  atau  wajib  retribusi  ke  kas  daerah,  penyetoran  dilaksanakan  melalui  BKP DIPENDA,  untuk  memberikan  peningkatan  pelayanan  kepada  wajib  pajak  atau wajib  retribusi  dalam  pembayaran  pajak  atau  retribusi  yang  terutang  dan mempercepat serta mengamankan pemasukan uang ke kas daerah.
e. Sistem dan prosedur penagihan
Prosedur penagihan dimaksudkan untuk menagih Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang pada saat jatuh tempo belum bisa melunasi pajak atau retribusi yang terutang.

## 2. Sistem dan Prosedur Pemungutan Retribusi Daerah
Untuk dapat mengelola penerimaan retribusi yang pemungutannya melalui penggunaan benda berharga dalam berbagai nilai nominal secara baik dan teratur, maka diperlukan adanya  usaha  pengendalian  secara  terarah  dalam  pengadaan,  pemesanan  dan pendistribusian  benda  berharga  tersebut.  Sesuai  dengan  target  pokoknya  pengadaan benda  berharga  sebagai  alat  pemungutan  retribusi  dipusatkan  pada  DIPENDA, sedangkan pemesanan/pencetakkan yang dipusatkan pada bagian umum setwilda.
Pemusatan  pengadaan  benda  berharga  pada  DIPENDA  akan  memudahkan pengendalian  benda  berharga  baik  yang  perlu  diadakan  maupun  yang  berada  dalam peredaran.  Dengan  mengetahui  jumlah  penerimaan  daerah  yang  berasal  dari  sektor retribusi yang dipungut melalui benda berharga ini. Hal ini akan sangat membantu dan bermanfaat  bagi  penyusunan  Anggaran  Rancangan  Pendapatan  Daerah  (RAPD)  pada setiap tahunnya.
Pemusatan  pemesanan  atau  percetakkan  pada  bagian  umum  setwilda  Kabupaten  ini dimaksudkan  untuk  menjamin  keseragaman  bentuk  yang  sekaligus  bermanfaat  dalam pengawasannya.  Diadakannya  pembatasan  jumlah  nominal  dalam  persediaan  dan jumlah  maksimal  permintaan  benda  berharga  pada  Unit  Pelaksana  Teknik  Dinas  ( UPTD).
Sub Unit Pelaksana Teknik Dinas, koordinator pemungut sampai pada tingkat petugas pemungut,  dimaksudkan  untuk  menghindari  terjadinya  pemborosan  sebagai  akibat menumpuknya  sisa  benda  berharga  yang  tidak  habis  dijual  kepada  suatu  periode tertentu.
a.  Prosedur pemungutan retribusi
Dalam  hal  pemungutan  retribusi  dengan  menggunakan  benda  berharga  yang dilakukan oleh unit dinas diluar  DIPENDA, misalnya dinas kesehatan, dinas pasar, dinas  peternakan  dan  sebagainya,  diberlakukannya  pula  sistem  dan  prosedur  yang berlaku  bagi  Unit  Pelaksana  Teknik  Dinas  (  UPTD  ),  sub  unit  pelaksana  teknik dinas,  koordinator  pemungutan  dan  petugas  pemungut  yang  berada  dalam  ruang lingkup organisasi DIPENDA tingkat Kabupaten.
b. Prosedur penyetoran uang hasil pemungutan retribusi
1. Operasi pemungutan
a.  Petugas pemungut setiap hari melakukan pemungutan ke masing-masing wajib retribusi  dengan  menyerahkan  lembar  benda  berharga  sesuai  dengan  beban retribusi yang menjadi kewajibannya.
b.  Petugas  pemungut  menerima  uang  hasil  pemungutan  dari  wajib  retribusi  dan membawa  kembali  sisa  lembar  benda  berharga  yang  belum  laku  dibonggol benda berharga.
c.  Petugas pemungut setiap hari menyerahkan uang hasil penjualan dan bonggol benda berharga ke koordinator pemungut.
2. Laporan pemungutan dan penyetoran uang
a.  Koordinator  pemungut  setiap  hari  menerima  hasil  pemungutan  dan  bonggol benda  berharga,  setelah  uang  hasil  pemungutan  telah  diterima,  maka koordinator  membuat  tanda  terima  uang  rangkap  tiga  dan  diserahkan kepetugas pemungut.
b.  Koordinator  pemungut  setiap  hari  membuat  laporan  pemungutan  dan penyetoran  koordinator  pemungut  membuat  lima  lembar  atas  dasar  tanda terima uang koordinator pemungutan dan uang hasil pemungutan.
c.  Koordinator  pemungut  menyerahkan  laporan  pemungutan  dan  penyetoran koordinator  pemungutan  dan  uang  hasil  pemungutan  kepada  Bendaharawan Khusus  Penerima  UPTD  untuk  ditanda  tangani  dan  divalidasikan  sebagai tanda penyertaan uang setiap hari.
d.  Koordinator pemungut mencatat ke buku harian koordinator pemungut.
H. Sistem Pengendalian Intern dalam Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 1.  Struktur  Pengendalian  Intern  Pemungutan  Pajak  Daerah  Retribusi  Daerah  Sistem merupakan  bagian  dari  kegiatan  administrasi  akuntansi  yang  digunakan  untuk menyatakan  keseluruhan  atau  bagian  sekelompok  sistem  yang  terdiri  dari  prosedur, metode  dan  proses  yang  membentuk  total  subsistem,  sedangkan  prosedur  merupakan bagian dari sistem atau sub sistem.
Proses  merupakan  bagian  dari  ruang  lingkup  pekerjaan  yang  lebih  luas.  Dengan demikian, pengertian sistem pemungutan pajak dan retribusi adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur  yang  diintegrasikan  untuk  mengikuti,  mencatat  dan  mengawasi pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  yang  berhubungan  dengan  pemungutan  pajak  dan retribusi daerah Dinas Pendapatan Daerah. (Anthony & Vijay. E, edisi II ) Dalam  undang-undang  No.  33  tahun  2005  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa:
a.  Pemerintah pusat menyelenggarakan suatu informasi intern keuangan daerah.
b.  Informasi  yang  dimuat  sistem  informasi  keuangan  daerah  merupakan  data  terbuka yang dapat diketahui masyarakat.
c.  Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah diatur dengan keputusan menteri keuangan.
d.  Daerah  wajib  menyampaikan  informasi  yang  berkaitan  dengan  keuangan  daerah kepada pemerintah pusat termasuk pemerintah daerah.
e.  Pelaksanaan ketentuan diatur dengan peraturan pemerintah.
Dalam  Peraturan  Daerah  tentang  sistem  dan  prosedur  pemungutan  pajak  daerah  dan retribusi daerah melibatkan :
a.  Seksi pendaftaran dan pendataan
Seksi ini bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah, wajib retribusi daerah, obyek pajak daerah dan retribusi daerah.
b.  Seksi pembukuan dan pelaporan
Seksi  ini  bertanggung  jawab  terhadap  penerimaan  maupun  tunggakan  pajak  daerah dan  retribusi  daerah  per  jenis  maupun  per  wajib  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah, serta pengelolaan barang berharga.
c.  Seksi penagihan
Seksi  ini  bertanggung  jawab  terhadap  pelaksanaan  penagihan  pajak  dan  retribusi daerah yang telah melampui batas jatuh tempo wajib pajak belum melunasinya.
d.  Seksi perencanaan dan pengendalian operasional Seksi  ini  bertanggung  jawab  terhadap  penyusunan  rencana  pembinaan  teknis pemungutan, pemantauan, pengaliran dan peningkatan PAD.
Pendapatan  asli  daerah  yaitu  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  menduduki  ratio prosentase terbesar dibandingkan dengan pendapatan asli daerah yang lain, berdasarkan alasan  tersebut,  maka  diperlukan  suatu  pengendalian  terhadap  pemungutan  pajak  dan retribusi daerah.
Hal  ini  dimaksudkan  untuk  lebih  meyakinkan  bahwa  pajak  dan  retribusi  daerah  yang telah  dipungut  benar-benar  masuk  keatas  daerah.  Artinya  pemungutan  pajak  dan retribusi  daerah  tersebut  benar-benar  telah  diterima  kas  daerah  sesuai  dengan  realisasi dan laporan.
2.  Dokumen  yang  Digunakan  Dalam  Pemungutan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah Dokumen  yang  digunakan  dalam  pemungutan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah, masing-masing  dapat  dikelompokkan  sesuai  dengan  tahapan  kegiatan  yang  dilakukan pengelolaan terhadap kegiatan ini adalah
a.  Kegiatan Pendataan
Kegiatan  ini  dimaksudkan  untuk  memperoleh  data  perpajakan  atau  retribusi  dari masing-masing wajib pajak atau wajib retribusi. Data perpajakan atau retribusi tersebut berguna untuk penetapan besarnya jumlah pajak yang akan dikenakan pada wajib pajak atau wajib retribusi yang bersangkutan.
Dokumen yang digunakan dalam pendataan ini adalah :
1)   Surat  Pemberitahuan  (SPT)  adalah  surat  yang  digunakan  oleh  wajib  pajak  atau wajib  retribusi  untuk  melaporkan  perhitungan  dan  pembayaran  pajak  terutang menurut  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  daerah  dan  retribusi  daerah yang berlaku.
2)   Tanda Terima  adalah tanda  bukti  pengiriman  formulir-formulir  seperti  oleh  wajib pajak atau wajib retribusi.
3)   Kartu  Tanda  adalah  kartu  untuk  mencatat  formulir-formulir  seperti  yang  telah dikembalikan oleh wajib pajak atau wajib retribusi.
4)   Daftar  SPT  yang  dikirim  adalah  dokumen  yang  merupakan  daftar  keseluruhan formulir SPT yang telah dikirim oleh DIPENDA yang disampaikan ke wajib pajak atau  wajib  retribusi  baik  yang  telah  dikembalikan  maupun  yang  belum dikembalikan.
5)   Daftar  Isian  SPT  yang  diterima adalah  daftar  yang  memuat  jumlah  formulir  yang telah diterima dan dianalisis oleh wajib pajak atau wajib retribusi
6)   Daftar realisasi setoran masa wajib pajak PPI atau PTO adalah daftar realisasi atau kenyataan  jumlah  setoran  masa  yang  diterima  pada  periode  sebelumnya  dari WAPUPPI  atao  PTO  yang  nantinya  berguna  untuk  perkiraan  penetapan  jumlah pajak atau wajib retribusi pada masa atau periode sekarang.
b. Kegiatan Penetapan
Yaitu kegiatan yang menentukan besarnya jumlah pajak atau retribusi dan menentukan besarnya angsuran.
Dokumen yang digunakan dalam kegiatan penetapan ini adalah :
1)  Kartu  data  adalah  kartu  yang  digunakan  untuk  mencatat  formulir  SPT  yang  telah diterima kembali dari wajib pajak atau wajib retribusi.
Kartu  data  ini  merupakan  dokumen  yang  berasal  dari  bagian  pendataan  dan berdasarkan  kartu  data  bagian  penetapan  membuat  daftar  wajib  pajak  atau  wajib retribusi yang ditetapkan pajak.
2)   Nota  perhitungan  pajak  atau  retribusi  adalah  dokumen  yang  digunakan  bagian penetapan  dan  berguna  untuk  melakukan  perhitungan  penetapan  besarnya  pajak atau retribusi yang ditanggung oleh wajib pajak atau wajib retribusi.
3)   Surat  Ketetapan  Pajak  (SKP)  adalah  Surat  keputusan  yang  menetapkan  besarnya jumlah pajak yang terutang.
4)   Surat  Ketetapan  Retribusi  (SKR)  adalah  surat  keputusan  yang  menetapkan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
5)   Surat  Ketetapan  Setoran  Bulanan  adalah  Surat  Keputusan  yang  menetapkan besarnya jumlah angsuran bulanan pajak atau retribusi terutang.
6)   Tanda Terima adalah  bukti  pengiriman  formulir  SPT  oleh  wajib  pajak  atau  wajib retribusi
7)   Surat  keputusan  tentang  penetapan  besarnya  pajak  atau  retribusi  yang  harus dibayar oleh wajib pajak atau wajib retribusi.
c.  Kegiatan Penyetoran
Kegiatan  ini  dilaksanakan  melalui  beberapa  cara  yaitu  melalui  bendaharawan  khusus penerimaan DIPENDA, kantor pos, dan Bank Pembangunan daerah.
Dokumen yang digunakan dalam kegiatan penyetoran adalah :
1)   Surat  Ketetapan  Pajak  atau  Retribusi  adalah  Surat  keputusan  yang  menentukan jumlah atau retribusi terutang.
2)   Surat  Ketetapan  Pajak  atau  Retribusi  Tambahan  adalah  surat  keputusan  yang menentukan  jumlah  tambahan  atas  jumlah  pajak  atau  retribusi  yang  telah ditetapkan.
3)   Surat Ketetapan Pajak atau Retribusi Angsuran adalah surat keputusan yang  yang menentukan  jumlah  angsuran  yang  harus  dibayar  oleh  wajib  pajak  atau  wajib retribusi.
4)   Surat  Pemberitahuan  (SPT)  pembayaran  adalah  surat  yang  digunakan  oleh  wajib pajak  atau  wajib  retribusi  digunakan  untuk  melaporkan  jumlah  pembayaran  atas jumlah  pajak  atau  retribusi  yang  terutang  yang  telah  dilaksanakan  menurut peraturan perundang-undangan perpajakan atau retribusi yang berlaku.
5)   Surat  setoran  pajak  atau  retribusi  adalah  surat  yang  oleh  wajib  pajak  atau  wajib retribusi  digunakan  untuk  melakukan  pembayaran  atau  penyetoran  pajak  atau retribusi  yang  terutang  ke  kas  Negara,  atau  ke  tempat  pembayaran  lain  yang ditetapkan oleh menteri keuangan.
6)   Surat  pemberitahuan  setoran  masa  adalah  surat  yang  oleh  wajib  pajak  atau  wajib retribusi  yang  digunakan  untuk  melaporkan  perhitungan  dan  atau  pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau retribusi atau pada suatu saat.
7)   Bukti  setor  Bank  atau  kas  register  adalah  tanda  bukti  yang  diterima  oleh  wajib pajak  atau  wajib  retribusi  atas  pembayaran  yang  telah  dilakukan  kepada Bendaharawan Khusus Penerimaan (BKP), kantor pos maupun BPD.
8)   Laporan harian pembantu BKP adalah jumlah angsuran pajak atau retribusi harian yang  diterima  oleh  wajib  pajak  atau  retribusi  yang  nantinya  dilaporkan  atau disetorkan kepada BKP.
9)   Laporan  realisasi  penerimaan  dari  Penyetoran  Utang  adalah  laporan  jumlah penerimaan dari pajak atau retribusi yang diterima oleh BKP dari wajib pajak atau wajib retribusi pada masa pajak atau retribusi.
10)  Surat  Keputusan  Denda  adalah  Surat  keputusan  mengenai  besarnya  denda  yang harus dibayar oleh wajib pajak atau wajib retribusi.
d.  Kegiatan Pembukuan dan Pelaporan
Kegiatan  ini  dilaksanakan  dengan  maksud  untuk  mengetahui  dan  melaporkan  jumlah penerimaan masing-masing jenis pajak atau retribusi.
Selain itu untuk mengetahui dan melaporkan jumlah tunggakan baik perjenis pajak atau retribusi maupun per wajib pajak atau wajib retribusi. Dokumen yang digunakan dalam kegiatan pembukuan dan pelaporan yaitu :
1)   Kartu Jenis Pajak atau Retribusi adalah kartu yang dipungut.
2)   Kartu Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yaitu yang memuat nama wajib pajak atau wajib  retribusi  yang  telah  mempunyai  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak atau retribusi.
3)   Kartu  jenis  PPI  atau  PTO  adalah  kartu  untuk  mencatat  jumlah  PPI  yang  harus dibayar oleh wajib pajak atau wajib retribusi.
4)   Kartu Wajib Pajak Langsung atau Tak Langsung adalah yang memuat nama wajib pajak  yang  telah  mempunyai  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  Daerah  (NPWPD)  yang mempunyai kewajiban untuk membayar langsung maupun tak langsung.
5)   Laporan  Realisasi  Penerima  dan  Tunggakan  adalah  laporan  mengenai  jumlah penerimaan  pajak  dari  wajib  pajak  atau  retribusi  serta  jumlah  pajak  atau  retribusi yang masih menunggak atau belum dibayar oleh wajib pajak atau wajib retribusi.
6)   Buku  Pembantu  Penerimaan  Bank  adalah  buku  yang  digunakan  untuk  mencatat penyetoran pajak atau retribusi oleh wajib pajak atau wajib retribusi melalui bank yang nantinya berguna untuk penyusunan laporan realisasi penerimaan pajak atau retribusi setoran masa.
7)   Buku  Pembantu  Penerimaan  BKP  adalah  buku  yang  digunakan  untuk  mencatat pajak  atau  retribusi  oleh  wajib  pajak  atau  wajib  retribusi  melalui  BKP  yang nantinya  berguna  untuk  penyusunan  laporan  realisasi  penerimaan  pajak  atau retribusi setoran masa.
8)   Daftar Penerimaan dan Tunggakan Per jenis wajib pajak atau wajib retribusi yang digolongkan atas jenis wajib pajak atau wajib retribusi yang dipungut.
9)   Daftar tunggakan Per Wajib Pajak atau Wajib Retribusi adalah daftar yang memuat besarnya tunggakan dari masing-masing wajib pajak atau wajib retribusi.
10)  Daftar Realisasi Setoran Masa adalah daftar yang memuat keseluruhan penerimaan pada suatu masa pajak retribusi.
e.  Kegiatan Penagihan
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menagih kepada wajib pajak atau wajib retribusi yang belum melunasi pajak atau wajib retribusi yang terutang sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam kegiatan penagihan adalah :
1)   Surat Peringatan adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat  yang berwenang yang merupakan  tindakan  awal  dalam  pelaksanaan  penagihan  pajak  yang  dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
2)   Surat  Paksa  adalah  surat  yang  memaksa  wajib  pajak  atau  wajib  retribusi  untuk membayar tunggakannya. Surat ini diterbitkan setelah lewat 21 hari sejak tanggal surat peringatan atau teguran.
3)   Daftar  Surat  Peringatan  atau  Teguran  adalah  daftar  yang  memuat  jumlah  surat peringatan atau teguran yang telah dikeluarkan atau dikirim.
4)   Daftar Surat Paksa adalah daftar yang memuat jumlah atau keseluruhan surat paksa yang telah dikeluarkan atau dikirim untuk wajib pajak atau wajib retribusi.
5)   Buku  Pembantu  Penerimaan  Bank  adalah  buku  yang  digunakan  untuk  mencatat penyetoran pajak atau retribusi oleh wajib pajak atau wajib retribusi melalui bank
yang nantinya berguna untuk penyusunan laporan realisasi penerimaan pajak atau retribusi setoran masa.
6)   Buku  Pembantu  Penerimaan  BKP  adalah  buku  yang  dugunakan  untuk  mencatat penyetoran pajak atau retribusi oleh wajib pajak atau wajib retribusi melalui BKP yang nantinya berguna untuk penyusunan laporan realisasi penerimaan pajak atau retribusi setoran masa.
7)   Buku  Kendali  Surat  Ketetapan  Pajak  (SKP),  Surat  Ketetapan  Retribusi  (SKR), Surat  Pajak  tambahan  (SKPT),  Surat  Ketetapan  Denda  adalah  suatu  buku  yang mencatat  pengendalian  atau  pencegahan  agar  tidak  timbul  suatu  kesalahan  dan penyelewengan.
3.  Arti Pentingnya Pengendalian Intern Terhadap Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  Pengendalian  merupakan  faktor  yang  sangat  penting  dalam  menunjang kelancaran  kegiatan  disuatu  organisasi.  Bila  semua  bekerja  sesuai  dengan  prosedur tidak  asal  diharapkan  dengan  tercipta  pengendalian  yang  cukup  baik,  misal  ;  sebelum melaporkan hasil pemungutan pajak dan retribusi bagian penerimaan harus menghitung kembali jumlah uang yang diterima sehingga tercipta pekerjaan suatu bagian yang akan langsung di cek bagian lain.
Hal  ini  dimaksudkan  untuk  mengurangi  dan  menemukan  adanya  kesalahan-kesalahan dari keputusan serta akibat yang timbul atau hasilnya. Pengendalian intern merupakan usaha untuk mencegah atau mengurangi kesalahan atau penyimpangan yang merugikan pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Anthony dan Vijay G., Managemen Control System, edisi II.
Depdagri, Mapatda (Manual Pendapatan Daerah) Direktorat Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah , Jakarta, 1990.
Mardiasmo, Perpajakan , Andi Offset, Yogyakarta, 2001.
Mulyadi, Auditing, Edisi 6, Salemba Empat.
Munawir H.S, 2000, Perpajakan , Yogyakarta: Liberty.
Republik Indonesia, UU No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah dan Peraturan Pelaksanaannya , Jakarta, Depdagri.
Republik Indonesia, UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , Jakarta, Depdagri.
Republik Indonesia, UU No 25 Tahun 1999 t entang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Daerah , Jakarta, Depdagri.
Rochmat Soemitro Prof. Dr, 2001, Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan , Jakarta: PT Eresco.
Sumadi Suryabrata, BA. Drs. MA.,Ed.S.,Ph.D, Metodologi Penelitian, UGM , 1991.
Waluyo dan Irawan B. Ilyas, Perpajakan Indonesia , Salemba Empat, 1999.