## Legalitas
Mekanisme Pembentukan Peraturan Nagari yang Baik (Studi di Nagari Gurun Panjang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan

## Sumatera Barat)
Besse Patmawanti , Naldi Gantika Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang Correspondence email: bessepatmawanti84@gmail.com; hgantika74@gmail.com
Abstrak. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan di Nagari Gurun Panjang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat.  Teknik pengumpulan data  yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh  dianalisis  secara  kualitatif  dan  diuraikan  dalam  bentuk  deskriptif  analisis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  (1) Peraturan Nagari dibentuk oleh pemerintahan nagari, yang terdiri atas Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari bersama Wali Nagari.  Kedudukan Peraturan Nagari dalam tata urutan perundang-undangan diakui  sebagai salah  satu bentuk ketetapan  hukum yang  mengikat; (2) pemerintahan nagari Gurun Panjang  berwenang  mengatur dan  mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam pembentukan Peraturan Nagari. Usulan pembuatan Peraturan Nagari dapat berasal dari wali nagari yang kemudian dibahas antara wali nagari dan BAMUS Nagari. Setelah disetujui bersama, maka Peraturan Nagari tersebut kemudian dibawa oleh kepala BAMUS Nagari kepada Wali Nagari untuk ditetapkan (dan kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan  dan  pengawasan;  (3)  Sebuah  Peraturan  nagari  terdiri  dari  beberapa  bagian  yang  tersusun  dalam  suatu  kerangka  dan bersifat  baku  untuk  setiap  jenis  peraturan  perundang-undangan.  Kerangka  Peraturan  Nagari  terdiri  atas  6  (enam)  bagian,  yaitu: Judul, Pembukaan, Batang Tubuh, Penutup, Penjelasan (jika diperlukan), dan Lampiran (jika diperlukan).
Kata kunci : Mekanisme; Pembentukan; Peraturan Nagari
Abstract. This research is descriptive analytic. The method uses in this research is the normative and juridical empiric method. This  research  is  done  in  Nagari  Gurun  Panjang  Disctrict  of  Bayang  South  Pesisir  Regency  West  Sumatera.  The  techbique  of collecting data is interview and document study. Then, the data analyzed qualitatively in descriptive analysis form. The results of research show that: (1) the nagari regulation formed by governance of nagari, consist of BAMUS nagari together walinagari. The existence of nagari  regulation  in the regulation  admitted as one of legal law; (2) the governance of  nagari  Gurun Panjang  has authority  and  manage  his  household  itself,  included  in  the  forming  of  nagari  regulation.  The  proposal  of  making  nagari regulation  can  be  from  walinagari  and  then  discussed  between  walinagari  and  BAMUS  nagari.  After  approfing,  the  nagari regulation then brought by the head of BAMUS nagari to walinagari to be approved (and given to head of regency though head of district; (3) a nagari regulation constists of some parts arranged in a framework. The framework of a nagari regulation concits of six parts; title, introduction, content, closing, explanation (if needed), and attachment (if needed).

## Keywords: Mechanism; Forming; Nagari Regulation

## PENDAHULUAN
Sejak  diberlakukannya  kebijakan  otonomi  daerah  di  Indonesia  telah  membawa  sebuah  harapan  baru  bagi perjalanan  bangsa  ini  ke  masa  depan.  Salah  satu  implikasi  sebelum  diberlakukannya  otonomi  daerah  adalah  adanya belenggu  terhadap  warga  masyarakat  hingga  ke  tingkat  desa.  Oleh  karena  itu,  adanya  perubahan  terhadap  Pasal  18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu:
(1) Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah-daerah  provinsi  dan  daerah  provinsi  itu  dibagi  atas kabupaten dan kota, dan tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang;
(2) Pemerintah  daerah  provinsi,  daerah  kabupaten  dan  kota  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
(3) Pemerintahan  daerah  provinsi,  daerah  kabupaten,  dan  kota  memiliki  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang angota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
(4) Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  masing-masing  sebagai  kepala  pemerintahan  daerah  provinsi,  kabupaten,  dan kota diilih secara demokratis.
(5) Pemerintahan  daerah  menjalankan  otonomi  seluas-luasnya,  kecuali  urusan  pemerintahan  yang  oleh  undang- undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat;
(6) Pemerintahan  daerah  berhak  menetapkan  peraturan  daerah  dan  peraturan-peraturan  lain  untuk  melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

## Besse Patmawanti dan Naldi Gantika, Mekanisme Pembentukan Peraturan Nagari yang Baik (Studi di Nagari Gurun Panjang
Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat)
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 UUD 1945 di atas pemerintah daerah kemudian diberikan kewenangan untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya menurut asas otonomi dan tugas perbantuan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Otong Rosadi, bahwa diberikannya hak perundang-undangan dan  pemerintah  kepada  badan  otonomi,  seperti  kepada  propinsi,  kabupaten  dan  kota  mengandung  pengertian  bahwa badan tersebut dengan inisiatifnya sendiri dapat mengurus rumah tangganya dengan membuat peraturan sendiri 1 .
Senada  dengan  dikemukakan  oleh  Amrah  Muslimin  bahwa  pemberian  otonomi  luas  kepada  daerah  diarahkan dalam  rangka  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan, dan  peran  serta  masyarakat.  Selain  itu,  melalui  pemberian  otonomi  luas,  diharapkan  daerah  mampu  meningkatkan daya  saing  dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi,  pemerataan,  keadilan,  keistimewaan  dan  kekhususan  serta potensi keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia 2 .
Dengan mengacu  kepada kedua pendapat di  atas, maka prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya  diartikan  bahwa  daerah  diberikan  kewenangan  untuk  mengurus  dan  mengatur  semua  urusan pemerintahan  di  luar  yang  menjadi  urusan  pemerintah  yang  ditetapkan  dalam  undang-undang.  Daerah  diberikan kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3
Wujud dari demokrasi adalah diberikannya wewenang kepada daerah  untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri, salah satunya adalah dalam bidang pemerintahan bersih dan berwibawa yang orientasinya adalah kepentingan publik. Untuk mencapai hal tersebut, maka arah dan kebijakan pemerintahan daerah harus bisa melakukan perubahan mendasar secara internal dengan orientasi terhadap perubahan dan perkembangan lingkungan masyarakatnya. 4 Implikasi  dari  bentuk  pemberian  wewenang  kepada  daerah  untuk  mengatur  rumah  tangga  daerahnya  dalam bidang  pemerintahan  adalah  pemberian  otonomi  dalam  sistem  pemerintahan  terendah  yang  dikenal  dengan  istilah desa.  Bentuk  pemberian  wewenang  kepada  daerah  untuk  mengatur  rumah  daerahnya  dalam  bidang  pemerintahan adalah  pemberian  otonomi  dalam  sistem  pemerintahan  terendah,  seperti  pemberlakuan  sistem  pemerintahan  nagari yang berlaku di Sumatera Barat yang dikenal dengan nama kembali ke nagari.
Menurut  Pasal  1  butir  (1)  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  menyebutkan  bahwa:  desa  adalah  desa  dan desa  adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya  disebut  desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Disahkannya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  pada  tanggal  15  Januari  2014  menjadi  payung  hukum terhadap penyelenggaraan desa. Salah satu bagian sangat penting dalam Undang-Undang tentang Desa tersebut adalah adanya pengaturan tentang Peraturan Desa.  Lebih lanjut diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang tentang Desa bahwa “Jenis  Peraturan  Desa  terdiri  atas  Peraturan  Desa,  peraturan  bersama  Kepala  Desa,  dan  peraturan  Kepala  Desa”. Dalam  hal  pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  secara  teknis  merujuk  kepada  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Juga diatur dalam Pasal 69 ini bahwa “Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan  kepada masyarakat Desa” dan “Masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa”.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  10  tahun  2004  tentang  Pembentukan    Peraturan  Perundang-Undangan Negara Republik  Indonesia yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2011 dan Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan,  peraturan  perundang-undangan  yang  paling  rendah  kedudukannya  adalah  Peraturan Desa  (Peraturan  Nagari),  dalam  hal  ini  untuk  wilayah  Propinsi  Sumatra  Barat  yang  memiliki  pemerintahan  paling kecil  yaitu  Pemerintahan  Nagari,  jadi  disebut  Peraturan  Nagari  (PERNA).  Peraturan  Nagari  di  sini  memiliki kedudukan  paling  rendah,  akan  tetapi  kedudukannya  digolongkan  sebagai  Peraturan  Daerah  Propinsi  dan  juga Peraturan Daerah Kabupaten/kota, karena sama-sama bagian dari pemerintahan daerah.
Kemudian  berdasarkan  hal  di  atas  maka  pemerintah  pada  tanggal  12  agustus    2011  secara  resmi mengundangkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang    Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan sebagai  pengganti  dari  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
1 Otong  Rosadi, Hukum  Tata  Negara  Indonesia;  Teori  dan  Praktek ,  (Naskah  Untuk  Program  Penulisan  Buku  Teks Perguruan Tinggi), (Padang: Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, 2004), hlm. 67
2 Amrah Muslimin, Otonomi Daerah: Antara Cita dan Realita , Jurnal Sosial Politik Dialektika, Vol. 29 No. 29 (Juli 2009), hlm. 17
3 Ibid , hlm. 18
4 Inu  Kencana  Syafi’i, Sistem  Pemerintahan  Indonesia  dari  Orde  Lama  Hinggga  Era  Reformasi ,  Jakarta:  Rineka  Cipta, 2007), hlm. 3

## Besse Patmawanti dan Naldi Gantika, Mekanisme Pembentukan Peraturan Nagari yang Baik (Studi di Nagari Gurun Panjang
Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat)
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  diatas,  jelas  kalau  Peraturan  Nagari  tidak  mempunyai  kedudukan  dalam  tata  urutan peraturan  perundang-undangan  Negara  Republik  Indonesia.  Dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  tersebut,  tidak  dapat  dihindarkan  lagi  timbul  banyak pertanyaan-pertanyaan,  yaitu  tentang  kedudukan  Peraturan  Nagari.  Mengingat  Peraturan  Nagari  itu  sangat  penting, salah  satu  yang  diatur  dalam  Peraturan  Nagari  itu  adalah  mengenai  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Nagari, sedangkan menurut tata urutan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini tidak mempunyai kedudukan lagi. Selain itu Bamus Nagari dalam pembetukan Peraturan Nagari akan kehilangan kewenangannya dan bagaimana dengan keputusan Wali Nagari, apakah masih tetap berlaku atau tidak.
Tulisan ini berupaya melengkapi, mengkonfirmasi hingga memberikan penjelasan tentang kedudukan peraturan nagari,  kewenangan  pembentukan  peraturan  nagari  serta  kerangka  peraturan  nagari.  Melalui  uraian  ini  diharapkan memberikan  penjelasan  terkait  dengan  mekanisme  pembentukan  Peraturan  Nagari  yang  baik  khususnya  di  Nagari Gurun Panjang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan yang saat ini menjadi percontohan di beberapa nagari di sekitarnya. Penelitian ini menjadi urgen untuk dilakukan sebagai solusi dalam menentukan kerangka peraturan nagari yang baik. Banyak pemerintah nagari yang masih memiliki kendala dalam melakukan pembentukan peraturan nagari terutama berkaitan dengan kerangka peraturan nagari.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  analitis.  Menurut  Soerjono  Soekanto,  penelitian    deskriptif analitis bertujuan menggambarkan apa  adanya secara tepat  sifat-sifat  suatu  individu, keadaan,  gejala, atau  kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran sutau gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala  dengan  gejala  lain  dalam  masyarakat 5 .  Menurut  Farid  Ali,  penelitian  deskriptif  analitis  merupakan  metode penelitian  yang  melukiskan  secara  tepat  sifat-sifat  individu,  suatu  keadaan,  suatu  gejala  dan  sebagainya  yang merupakan obyek penelitian 6 .
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  data  dan  gambaran  terhadap masalah  yang  diteliti  baik  keadaan  atau  gejala-gejala  maupun  akibatnya,  yaitu  berhubungan  dengan  Mekanisme Pembentukan  Peraturan  Nagari  yang  Baik  (Studi  di  Nagari  Gurun  Panjang  Kecamatan  Bayang  Kabupaten  Pesisir Selatan Sumatera Barat).
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis  normatif yang  didukung  oleh pendekatan yuridis  empiris .  Pendekatan yuridis  empiris menurut  Ronny  Hanitijo  Soemitro  artinya  adalah mengidentifikasikan  dan  mengkonsepsikan  hukum  sebagai  institusi  sosial  yang  riil  dan  fungsional  dalam  sistem kehidupan yang mempola. Sementara J. Supranto mengatakan bahwa penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang condong  bersifat  kuantitatif,  berdasarkan  data  primer.  Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari objeknya 7 . Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini digunakan untuk menguraikan bahan-bahan kepustakaan berupa  peraturan  perundang-undangan,  buku-buku  dan  hasil  penelitian  yang  terkait  dengan  masalah  yang  diteliti. Sedangkan  pendekatan yuridis  empiris digunakan  untuk  mengetahui  bekerjanya  hukum  dalam  masyarakat  mengenai Mekanisme Pembentukan Peraturan Nagari yang Baik (Studi di Nagari Gurun Panjang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat) .
Penelitian ini dilakukan di Nagari Gurun Panjang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat sebagai  salah satu nagari yang menjadi percontohan pembuatan peraturan nagari oleh beberapa  nagari di sekitarnya. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  melalui  wawancara  dan  studi  kepustakaan.  Data  yang  diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pembentukan Peraturan Nagari yang Baik

## Kedudukan Peraturan Nagari
Menurut Imran Manan seperti dikutip Alfar Arbi bahwa nagari merupakan sebuah negara mini (kecil) di dalam kerajaan  Minangkabau  masa  lalu.  Nagari  memiliki  birokrasi  pemerintahan  yang  tiada  sama  di  antara  mereka, walaupun  secara  asas  mereka  sama-sama  berasaskan  demokrasi,  akan  tetapi  struktur  pemerintahannyanya  terkadang berbeda.  Namun  secara  asas  politik  dan  ideologi  seluruh  nagari  memiliki  fungsi  dan  tujuan  yang  sama.  Nagari
5 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi  Penegakan Hukum , (Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada,  2004), hlm. 24
6 Farid Ali, Metode Penelitian Sosial dalam Bidang Ilmu Administrasi Negara dan Pemerintahan , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 55
7 Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Cetakan  Kelima,  Jakarta:  Ghalia  Indonesia, 1994), hlm. 12
Besse Patmawanti dan Naldi Gantika, Mekanisme Pembentukan Peraturan Nagari yang Baik (Studi di Nagari Gurun Panjang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat)
merupakan  sebuah  wilayah  merdeka.  Artinya,  ia  memiliki  kemerdekaan  daripada  ekonomi,  adat-istiadat,  budaya, politik dan sosial serta hak asasi manusia 8 .
Sebagai wilayah berdaulat dan memiliki kemerdekaan nagari merupakan sebuah daerah birokrasi pemerintahan yang  mengendalikan  dan  mengurusi  pelbagai  wujud  persoalan  kepemerintahan,  seperti  sistem  politik,  ekonomi, kemanusiaan, budaya dan peradaban, maupun kepercayaan (agama/religius). Oleh karena itu, nagari memiliki undang- undang, aturan dan sistem pemerintahan serta ideologi serta aparatur pemerintahan (kaki tangan dan pegawai) maupun pengetua (pimpinan) yang akan menjalankan pemerintahan.
Nagari  di  Sumatera  Barat  berarti  desa,  sehingga  peraturan  nagari  sama  dengan  peraturan  desa.  Jika  peraturan desa dibuat oleh pemerintah desa, yang terdiri atas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa, maka Peraturan  Nagari  di  Sumatera  Barat  dibentuk  oleh  pemerintahan  nagari,  yang  terdiri  atas  Badan  Permusyawaratan (BAMUS)  Nagari  atau  Badan  Permusyawaratan  Rakyat  Nagari  (BPRN)  bersama  Wali  Nagari.  Peraturan  Desa  tidak memerlukan pengesahan Bupati tetapi wajib disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan dengan tembusan kepada camat. Pelaksanaan Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 9 Kedudukan Peraturan Nagari dalam tata urutan perundang-undangan diakui sebagai salah satu bentuk ketetapan hukum yang mengikat, di mana dalam hal ini pembentukan dan muatan materinya harus disesuaikan dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum serta peraturan hukum yang lebih tinggi.
Peratuan  Nagari  dibentuk  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  nagari  karena  keberadaan  Peraturan Nagari  menjadi  penting  sebagai check  and  balances bagi  pemerintah  nagari  dan  BAMUS  Nagari.  Oleh  karena kedudukan  Peraturan  Nagari  sangat  penting,  maka  penyusunan  Peraturan  Nagari  tersebut  harus  didasarkan  kepada kebutuhan dan kondisi nagari setempat serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan  tidak  boleh  merugikan  kepentingan  umum.  Peraturan  Nagari  juga  sebagai  produk  politik  yang  harus  disusun secara demokratis dan partisipatif.
Sebagai  mitra  pemerintah  nagari,  BAMUS  Nagari  dalam  pelaksanaan  peraturan  nagari  mempunyai  hak  untuk melakukan  pengawasan  dan  evaluasi  terhadap  hasil  pelaksanaan  peraturan  nagari  tersebut,  sedangkan  masyarakat sebagai  penerima  dari  Peraturan  Nagari  juga  mempunyai  hak  untuk  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  terhadap pelaksanaan Peraturan Nagari.
Eksistensi Peraturan nagari kini memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat. Menurut Pasal 26 ayat (2) huruf d Undang-Undang tentang Desa mengatur bahwa “Kepala Desa/Wali Nagari (Sumatera Barat) berwenang menetapkan Peraturan  Nagari.  Kemudian  Pasal  55  huruf  a  Undang-Undang  tentang  Desa  mengatur  bahwa  Badan Permusyawaratan  Desa/Bamus  nagari  mempunyai  fungsi  “membahas  dan  menyepakati  Rancangan  Peraturan  Desa bersama”.
Setelah  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011,  walinagari  Gurun  Luas  masih  berwenang  dalam pembentukan peraturan nagari dan tidak ada intervensi dari pihak lain. Dengan adanya otonomi daerah,  kewenangan Bamus  sebagai  lembaga  legislatif  di  tingkat  nagari,  Bamus  (Badan  Musyawarah)  Nagari  Gurun  Panjang  berfungsi sebagai  pengawas  sekaligus  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  yang  masih  berwenang  membuat peraturan nagari setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sebagai lembaga legislative dalam pembentukan  peraturan  nagari,  Bamus  Nagari  Gurun  Panjang  memperhatikan  serta  mempertimbangkan  kondisi masyarakat nagari Gurun Panjang.

## Kewenangan Pembentukan Peraturan Nagari
Sebelum  menguraikan  tentang  kewenangan  pembentukan  Peraturan  Nagari,  penulis  menjelaskan  terlebih dahulu mengenai kewenangan. Menurut Marbun, kewenangan ( authority, gezaq ) adalah kekuasaan yang diformalkan baik  terhadap  sesuatu  bidang  pemerintahan  tertentu  secara  bulat  yang  berasal  dari  kekuasaan  legislatif  maupun kekuasaan  dari  pemerintah,  sedangkan  wewenang  ( competence,  bevoeggdheid )  hanya  mengenai  onderdil  tertentu saja. 10
Sejak  dikeluarkannya  kebijakan  otonomi  daerah,  banyak  pemerintah  daerah  yang  membuat  Peraturan  Daerah yang  materi  muatannya  disesuaikan  dengan  keadaan  dan  kebutuhan  masyarakat  setempat.  Salah  satunya  adalah Sumatera Barat yang membentuk Perda sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakatnya.
Nagari Gurun Panjang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu nagari yang ada di Sumatera Barat. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintahan nagari Gurun Panjang berwenang mengatur dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri,  termasuk  dalam  pembentukan  Peraturan  Nagari.  Sesuai  dengan  ketentuan
8 Alfar Arbi, Sistem Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat, (Padang: Angkasa, 1999), hlm. 27
9 Deddy Supriady Bratakusumah, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah , Cet ke- 3 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Juni 2002), lm. 27
10 Marbun,   “ Peradilan   Administrasi   dan   Upaya   Administratif   di   Indonesia ”,   Cet   ke-1 (Yogyakarta: Liberty,1997), hlm. 154

## Besse Patmawanti dan Naldi Gantika, Mekanisme Pembentukan Peraturan Nagari yang Baik (Studi di Nagari Gurun Panjang
Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat)
Pasal  18  A  ayat  (1)  UUD  1945  menyatakan:  “Hubungan  wewenang  antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota.
Usulan  pembuatan  Peraturan  Nagari  dapat  berasal  dari  wali  nagari  yang  kemudian  dibahas  antara  wali  nagari dan  BAMUS  Nagari.  Setelah  disetujui  bersama,  maka  Peraturan  Nagari  tersebut  kemudian  dibawa  oleh  kepala BAMUS Nagari kepada Wali Nagari untuk ditetapkan (berlaku sejak ditetapkan) dan kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  nagari  Gurun Panjang,  BAMUS  sebagai  lembaga  legislatif  di  tingkat  pemerintahan  nagari  memiliki  kewenangan  membentuk peraturan  nagari.  Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  pemerintah  nagari  Gurun  Panjang  tidak  hanya  dijalankan oleh  BAMUS  Nagari  dengan  walinagari  saja,  akan  tetapi  dibantu  oleh  bidang  lain,  seperti  bidang  bagian pemerintahan. Bagian pemerintahan sebagai salah satu dari unsur-unsur bidang yang ada dalam pemerintahan nagari, bagian  pemerintahan  juga  berperan  penting  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  nagari  Gurun  Panjang.  Dalam penyelenggaraan  pemerintahan  nagari  Gurun  Panjang,  bidang  pemerintahan  membantu  dalam  administrasi  seperti pengurusan  KTP  serta  membentuk  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Nagari  (APB  Nagari)  dan  pengarsipan  lainnya. Adapun  dalam  hal  pembentukan  peraturan  nagari,  bidang  pemerintahan  membantu  sekretaris  nagari  dalam mengarsipkan  peraturan  nagari  yang  sudah  ditetapkan.  Apabila  peraturan  nagari  sudah  ditetapkan  oleh  BAMUS Nagari  dan  perangkat  adat  lainnya,  maka  bidang  pemerintahan  dan  sekretaris  menulis  dan  mengarsipkan  peraturan nagari tersebut.

## Kerangka Peraturan Nagari
Sebuah  Peraturan  nagari  terdiri  dari  beberapa  bagian  yang  tersusun  dalam  suatu  kerangka  dan  bersifat  baku untuk  setiap  jenis  peraturan  perundang-undangan.  Kerangka  Peraturan  Nagari  terdiri  atas  6  (enam)  bagian,  yaitu: Judul, Pembukaan, Batang Tubuh, Penutup, Penjelasan (jika diperlukan), dan Lampiran (jika diperlukan) .

## a. Judul
Judul peraturan nagari merupakan frase yang menyatakan gambaran pokok substansi, memuat jenis (dan nama nagari),  nomor,  tahun  pengundangan  atau  penetapan,  dan  nama  peraturan  nagari.  Judul  peraturan  nagari  ditulis seluruhnya dengan huruf besar (kapital), diletakkan di tengah margin, dan tanpa diakhiri tanda baca.
Contoh:

## PERATURAN NAGARI GURUN PANJANG
NOMOR 10 TAHUN 2010

## TENTANG PASAR
Pada  judul  peraturan  NAGARI  perubahan  atau  peraturan  nagari  yang  mengubah  peraturan  nagari  sebelumnya ditambahkan frase ‘PERUBAHAN ATAS’ di depan nama peraturan nagari  yang diubah.
Contoh:
PERATURAN NAGARI GURUN PANJANG NOMOR 10 TAHUN 2010

## TENTANG PERUBAHAN ATAS  PERATURAN NAGARI  NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PASAR
Jika  suatu  peraturan  daerah  telah  diubah  lebih  dari  1  (satu)  kali,  di  antara  kata  ‘PERUBAHAN’  dan  kata ‘ATAS’  disisipkan  keterangan  yang  menunjukkan  berapa  kali  perubahan  tersebut  telah  dilakukan,  tanpa  merinci perubahan sebelumnya.
Contoh:
PERATURAN NAGARI GURUN PANJANG NOMOR ……. TAHUN …….
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  PERATURAN NAGARI
NOMOR …. TAHUN …..
TENTANG …………………

## Besse Patmawanti dan Naldi Gantika, Mekanisme Pembentukan Peraturan Nagari yang Baik (Studi di Nagari Gurun Panjang
Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat)
Pada  peraturan  NAGARI  yang  mencabut  peraturan  nagari  sebelumnya  tanpa  adanya  penggantian  peraturan nagari  yang  baru,  maka  judul  peraturan  nagari    tersebut  disisipkan  kata  ‘PENCABUTAN’  di  depan  nama  peraturan nagari yang disabut.
Contoh:
PERATURAN NAGARIGURUN PANJANG NOMOR …… TAHUN …….

## TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH  NOMOR …. TAHUN …..
TENTANG …………………

## b. Pembukaan
Pembukaan  Pernagterdiri  atas  frase  ‘Dengan  Rahmat  Tuhan  Yang  Maha  Esa’,  Jabatan  Wali  Nagari, Konsiderans, Dasar Hukum, dan Diktum.
Frase ‘DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA’ Frase ‘DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA’ dicantumkan setelah judul peraturan nagari dan sebelum nama  jabatan  pembentuk  peraturan  nagari  yang  ditulis  seluruhnya  dengan  huruf  besar  (kapital)  dan  diletakkan  di tengah margin.
Contoh:

## PERATURAN NAGARI GURUN PANJANG
NOMOR 10 TAHUN 2010

## TENTANG RETRIBUSI PASAR

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## c. Jabatan Pembentuk Peraturan nagari
Jabatan pembentuk peraturan  nagari ditulis seluruhnya dengah  huruf besar (kapital)  yang  diletakkan di  tengah margin, setelah frase ‘DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA’, dan diakhiri dengan tanda baca koma.
Contoh:
PERATURAN NAGARI GURUN PANJANG
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALI NAGARI GURUN PANJANG

## d. Konsideran
Konsiderans  (pertimbangan)  memuat  uraian  singkat  mengenai  pokok-pokok  pikiran  yang  menjadi  latar belakang dan alasan pembuatan peraturan nagari yang dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian dan dicantumkan antara jabatan pembentuk peraturan nagari dan Dasar Hukum. Pokok-pokok pikiran pada konsiderans  memuat  unsur  filosofis,  sosiologis,  dan  yuridis.  Dalam  merumuskan  konsiderans,  perlu  memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Konsideran diawali dengan kata ‘Menimbang’;
2. Setelah  tanda  baca  titik  dua  (:)  pada  kata  ‘Menimbang’,  diikuti  dengan  penulisan  pokok-pokok  pikiran  yang masing-masing  diawali  huruf  alfabet  dengan  huruf  kecil  (a,  b,  c,  dan  seterusnya)  dan  dirumuskan  dalam  satu kalimat yang diawali dengan kata ‘bahwa’ dan diakhiri dengan tanda baca titik koma;
3. Setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian;
4. Konsiderans  ditutup  dengan  kesimpulan  bahwa  peraturan  nagari  yang  hendak  dibuat  memang  diperlukan  dengan butir pertimbangan  terakhir berbunyi, ‘bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf …, huruf…, dan huruf…., perlu membentuk Peraturan nagari tentang ……….’.
Besse Patmawanti dan Naldi Gantika, Mekanisme Pembentukan Peraturan Nagari yang Baik (Studi di Nagari Gurun Panjang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat)
Contoh: Menimbang:
a. bahwa  pembinaan  dan  pengembangan  Koperasi,  Usaha  Mikro,  Usaha  Kecil  dan  Usaha  Menengah  mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang;
b. bahwa  dalam  pelaksanaan  Otonomi  Daerah  diperlukan  peranan  pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan pembinaan  dan  pengembangan  Koperasi,  Usaha  Mikro  dan  Usaha  Menengah  agar  mampu  mewujudkan  peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi nagari Gurun Panjang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan nagari tentang Pasar;

## e. Dasar Hukum
Dasar hukum memuat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau setingkat dengan peraturan nagari, meliputi:  dasar  kewenangan  pembuatan  peraturan  nagari,  undang-undang  yang  secara  tegas  memerintahkan pembuatan peraturan  nagari,  undang-undang  yang terkait dengan  substansi  yang  akan  diatur dalam peraturan  nagari, dan peraturan nagari yang mempunyai keterkaitan secara langsung dengan substansi yang akan diatur dalam peraturan nagari yang akan dibentuk.Dengan lain perkataan, dasar hukum berisi kumpulan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau  setingkat dan masih berlaku serta memiliki kaitan  langsung dengan  peraturan nagari yang akan dibentuk.
Secara  teknis,  UU  No.  12  Tahun  2011  memberikan  pedoman  dalam  menyusun  dasar  hukum  suatu  peraturan  nagari, yaitu:
1. Diawali dengan kata ‘Mengingat’;
2. Memuat dasar  kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan peraturan nagari yang tingkatannya sama atau lebih tinggi;
3. Peraturan  Nagari  yang  akan  dicabut  dengan  peraturan  nagari  yang  akan  dibentuk,  atau  peraturan  nagari  yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan sebagai dasar hukum;
4. Peraturan  Perundang-undangan  yang  dicantumkan  sebagai  dasar  hukum  disusun  sesuai  tingkatan  dan  secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya;
5. Penulisan  dasar  hukum  yang  memuat  lebih  dari  satu  peraturan  perundang-undangan,  tiap  dasar  hukum  diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, diakhiri dengan tanda baca titik koma;
6. Dasar hukum yang diambil dari satu pasal atau lebih dalam UUD 1945 ditulis dengan menyebut pasal-pasal yang berkaitan,  sedangkan  dasar  hukum  yang  bukan  dari  UUD  1945  tidak  perlu  mencantumkan  pasal,  tetapi  cukup mencantumkan  nama  judul  undang-undang  dengan  dilengkapi  pencantuman  Lembaran  Negara  dan  Tambahan Lembaran Negara yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

## Contoh:
Mengingat:
1. Pasal … ayat (…) dan Pasal … Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor …. Tahun …. Tentang ….. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun …. Nomor …., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ….
3. …. dst
f. Diktum
Diktum  dalam  suatu  peraturan  nagari  merupakan  pernyataan  formal  yang  dikeluarkan  lembaga  atau  pejabat pembuat  peraturan  nagari  yang  terdiri  dari  beberapa  komponen,  yaitu  frase  ‘persetujuan’,  kata  ‘Memutuskan’,  kata ‘Menetapkan’, dan kata ‘Nama Peraturan Nagari’.
Diktum diawali dengan frase  ‘Dengan Persetujuan Bersama  BADAN MUSYAWARAH  NAGARI  dan WALI NAGARI’ yang diletakkan di tengah margin, diikuti dengan kata ‘Memutuskan’ yang ditulis seluruhnya dengan huruf besar  (kapital)  dan  diakhiri  dengan  tanda  baca  titik  dua  serta  diletakkan  di  tengah  margin.  Selanjutnya,  setelah  kata ‘Memutuskan’,  dicantumkan  kata  ‘Menetapkan’  yang  disejajarkan  ke  bawah  dengan  kata  ‘Menimbang’  dan ‘Mengingat’,  dengan  awal  huruf  ditulis  dengan  huruf  besar  (kapital)  dan  diakhiri  dengan  tanda  baca  titik  dua. Terakhir,  setelah  tanda  baca  titik  dua  pada  kata  ‘Menetapkan’,  dicantumkan  nama  yang  tercantum  dalam  judul peraturan daerah yang ditulis seluruhnya dengan huruf besar (kapital) dan diakhiri dengan tanda baca titik.
Contoh:
Menimbang : ………… dst
Besse Patmawanti dan Naldi Gantika, Mekanisme Pembentukan Peraturan Nagari yang Baik (Studi di Nagari Gurun Panjang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat)
Mengingat :

## ………… dst
Dengan Persetujuan Bersama
BADAN MUSYAWARAH NAGARI dan WALI NAGARI GURUN PANJANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PASAR.

## g. Batang Tubuh
Batang tubuh merupakan bagian inti dari suatu peraturan nagari yang memuat seluruh materi yang diatur dalam peraturan  nagari  dan  dirumuskan  dalam  pasal-pasal.  Pada  umumnya  substansi  peraturan  nagari  sebagaimana  halnya dengan substansi peraturan perundang-undangan yang lain, dikelompokkan ke dalam: 1) Ketentuam Umum; 2) Materi Pokok  yang  Diatur;  3)  Ketentuan  Pidana  (jika  diperlukan);  4)  Ketentuan  Peralihan  (jika  diperlukan);  dan  5) Ketentuan  Penutup .  Atas  dasar  kesamaan  materi,  pengelompokkan  materi  peraturan  nagari  dapat  disusun  secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf.
Buku diberi nomor urut dengan bilangan bertingkat dan judul seluruhnya ditulis dengan huruf besar (kapital).
Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul seluruhnya ditulis dengan huruf besar (kapital).
Bagian diberi  nomor  urut  dengan  bilangan  bertingkat  yang  ditulis  dengan  huruf  dan  diberi  judul  –  huruf  awal  kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.
Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul – huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf besar (kapital) kecuali awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.
Pasal memuat  satu  norma  dan  dirumuskan  dalam  satu  kalimat  yang  disusun  secara  singkat,  jelas,  dan  lugas  dengan diberi  nomor  urut  dengan  angka  Arab  –huruf  awal  pasal  yang  digunakan  sebagai  acuan  ditulis  dengan  huruf  besar (kapital)  dan  dapat  dirinci  ke  dalam  beberapa  ayat  yang  diberi  nomor  urut  dengan  angka  Arab  di  antara  tanda  baca kurung tanpa tanda baca titik.
Contoh:

## BUKU PERTAMA
UMUM

## BAB II
ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN
Bagian Keempat Tugas dan Wewenang Paragraf 1 Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pasal 97 ……………. Pasal 98
(1) ………….
(2) …………
Besse Patmawanti dan Naldi Gantika, Mekanisme Pembentukan Peraturan Nagari yang Baik (Studi di Nagari Gurun Panjang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat)

## h. Ketentuan Umum
Ketentuan  umum  diletakkan  dalam  BAB  I  dan  dapat  memuat  lebih  dari  satu  pasal.  Jika  dalam  suatu  undang- undang  tidak  dilakukan  pengelompokan  bab,  ketentuan  umum  diletakkan  dalam  pasal-pasal  awal.  Ketentuan  umum berisi:
a. Batasan pengertian atau definisi
b. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam undang-undang
c. Hal-hal  lain  yang  bersifat  umum  yang  berlaku  bagi  pasal-pasal  berikutnya  antara  lain  ketentuan  yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.
Frase pembuka dalam ketentuan umum peraturan nagari berbunyi : “Dalam Peraturan nagari ini yang dimaksud dengan:”. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf besar (kapital) serta diakhiri dengan tanda baca titik.
Kata  atau  istilah  yang  dimuat  dalam  ketentuan  umum  hanyalah  kata  atau  istilah  yang  digunakan  secara berulang-ulang di dalam pasal-pasal selanjutnya. Suatu kata atau istilah yang hanya digunakan satu kali, namun kata atau  istilah  itu  diperlukan  pengertiannya  untuk  suatu  bab,  bagian  atau  paragraf  tertentu,  dianjurkan  agar  kata  atau istilah tersebut diberi definisi.
Jika  suatu  batasan  pengertian  atau  definisi  dari  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan daerah, maka rumusan batasan  pengertian atau definisi di dalam peraturan nagari harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  yang  dilaksanakan  tersebut.  Urutan  penempatan  kata  atau  istilah  dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
a. Pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus.
b. Pengertian  yang  terdapat  lebih  dahulu  di  dalam  materi  pokok  yang  idatur  ditempatkan  dalam  urutan  yang  lebih dahulu.
c. Pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

## i. Materi Pokok yang Diatur
Materi  pokok  yang  diatur  ditempatkan  langsung  setelah  bab  ketentuan  umum.  Jika  tidak  ada  pengelompokan bab,  materi  pokok  yang  diatur  diletakkan  setelah  pasal-pasal  ketentuan  umum.  Pembagian  materi  pokok  ke  dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

## Contoh:
a. Pembagian berdasarkan hak  atau  kepentingan  yang  dilindungi,  seperti  pembagian  dalam  Kitab  Undang-undang Hukum Pidana:
1. Kejahatan terhadap keamanan negara;
2. Kejahatan terhadap martabat presiden; dan
3. Kejahatan terhadap negara sahabat dan wakilnya;
4. … dan seterusnya.
b. Pembagian  berdasarkan  urutan/kronologis,  seperti  pembagian  dalam  bentuk  hukum  acara  pidana,  dimulai  dari penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  tingkat  pertama,  tingkat  banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
c. Pembagian  berdasarkan  urutan  jenjang  jabatan,  seperti  Jaksa  Agung,  Wakil  Jaksa  Agung,  dan  Jaksa  Agung Muda.

## j. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
Ketentuan  peralihan  di  dalam  suatu  Peraturan  Nagari  adalah  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  mengenai penyesuaian keadaan yang sudah ada pada saat mulai berlakunya  Perna yang baru, sehingga dapat berlaku atau tidak membawa dampak yang tidak dikehendaki dalam masyarakat, yang berisi norma peralihan yang berfungsi mengatasi kemungkinan terjadinya kekosongan hukum sebagai akibat peralihan dari ketentuan lama ke ketentuan baru.
Ketentuan  peralihan  diletakkan  dalam  Bab  Ketentuan  Peralihan  di  antara  Bab  Ketentuan  Pidana  dan  Bab Ketentuan Penutup. Namun jika dalam sebuah peraturan daerah tidak diadakan pengelompokan bab, pasal yang berisi ketentuan  peralihan  diletakkan  sebelum  pasal  yang  memuat  ketentuan  penutup.  Ketentuan  peralihan  tidak  mutlak harus ada dalam sebuah peraturan daerah dan baru dirumuskan hanya jika diperlukan.
Besse Patmawanti dan Naldi Gantika, Mekanisme Pembentukan Peraturan Nagari yang Baik (Studi di Nagari Gurun Panjang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat)

## k. Ketentuan Penutup
Ketentuan  penutup  adalah  ketentuan  yang  menjadi  bagian  terakhir  batang  tubuh  suatu  peraturan  nagari,  yang memuat:
a. Penunjukan organ atau lembaga tertentu yang akan melaksanakan peraturan nagari yang bersangkutan.
b. Nama singkat ( citeer title ) dan judul kutipan peraturan nagari.
c. Status peraturan nagari yang sudah ada sebelumnya.
d. Saat mulai berlakunya peraturan nagari tersebut.
Dalam hal pemberian ‘nama singkat’ dan ‘judul kutipan’ peraturan nagari:
1) Peraturan  nagari  yang  akan  diberi  nama  singkat  merupakan  peraturan  nagari  yang  memiliki  nama  yang  panjang, sedangkan peraturan nagari yang namanya sudah singkat tidak perlu diberi nama singkat.
2) Nomor dan tahun pengeluaran peraturan nagari yang bersangkutan tidak dicantumkan.
3) Nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.
4) Nama singkat tidak memuat pengertian yang menyimpang dan isi dari nama peraturan.
5) Hindari penggunaan sinonim sebagai nama singkat.
a. Dalam menyatakan ‘status peraturan perundang-undangan yang sudah ada’:
1) Jika materi dalam peraturan nagari yang baru menyebabkan perlunya penggantian seluruh atau sebagian materi dalam  peraturan  nagari  yang  lama,  maka  di  dalam  peraturan  nagari  yang  baru  harus  secara  tegas  diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian peraturan nagari yang lama.
2) Peraturan  nagari  hanya  dapat  dicabut  dengan  peraturan  nagari  atau  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya.
3) Rumusan  pencabutan  diawali  dengan frase  ‘Pada  saat  peraturan  daerah  ini  mulai  berlaku  kecuali  untuk pencabutan yang dilakukan dengan peraturan nagari perlu peraturan nagari pencabutan tersendiri’.
4) Demi  kepastian  hukum,  dalam  pencabutan  peraturan  daerah,  disebutkan  dengan  tegas  peraturan  daerah  mana yang dicabut (tidak dirumuskan secara umum).
5) Untuk  mencabut  peraturan  daerah  yang  telah  diundangkan  dan  telah  mulai  berlaku,  digunakan  frasa  ‘dicabut dan dinyatakan tidak berlaku’.
b. Dalam hal menyatakan ‘saat mulai berlaku peraturan nagari’:
1) Pada dasarnya setiap peraturan nagari mulai berlaku pada saat peraturan yang bersangkutan diundangkan.
2) Jika  ada  penyimpangan  terhadap  saat  mulai  berlakunya  peraturan  nagari  yang  bersangkutan  pada  saat diundangkan, hal ini hendaknya dinyatakan secara tegas di dalam peraturan nagari yang bersangkutan tersebut.
3) Hindari  frase  ‘mulai  berlaku  efektif  pada  tanggal’  atau  yang  sejenisnya,  karena  frase  ini  menimbulkan ketidakpastian  mengenai  saat  resmi  berlakunya  suatu  peraturan  nagari,  saat  pengundangan,  atau  saat  berlaku efektif.
4) Pada  dasarnya  saat  mulai  berlakunya  peraturan  nagari  adalah  sama  bagi  seluruh  bagian  peraturan  nagari,  dan seluruh wilayah kabupaten/kota. Namun penyimpangan terhadap saat mulai berlaku peraturan nagari hendaknya dinyatakan secara tegas dengan :
a. Menetapkan bagian-bagian mana dalam peraturan nagari itu yang berbeda saat mulai berlakunya.
b. Menetapkan saat mulai berlaku yang berbeda bagi wilayah kabupaten tertentu.
c. Rincian  mengenai  pengaruh  ketentuan  berlaku  surut  terhadap  tindakan  hukum,  hubungan  hukum,  dan akibat hukum tertentu yang sudah ada perlu dimuat dalam ketentuan peralihan.
d. Awal dan saat mulai berlaku peraturan daerah sebaiknya ditetapkan tidak lebih dahulu dari saat rancangan peraturan daerah tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya:  saat rancangan peraturan daerah itu disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5) Pada saat mulai berlaku peraturan nagari, pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku peraturan nagari yang mendasarinya.
l. Penutup
Penutup merupakan bagian akhir peraturan nagari yang memuat :
- Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan
- Nama Jabatan ditulis dengan huruf Kapital dan pada akhir kata diberi tanda baca;
- Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf capital tanpa gelar dan pangkat
- Penetapan peraturan Desa ditandatangani oleh Wali Nagari;

## Besse Patmawanti dan Naldi Gantika, Mekanisme Pembentukan Peraturan Nagari yang Baik (Studi di Nagari Gurun Panjang
Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat)

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Peraturan  nagari  sama  dengan  peraturan  desa.  Peraturan  Nagari  di  Sumatera  Barat  dibentuk  oleh  pemerintahan nagari,  yang  terdiri  atas  Badan  Permusyawaratan  (BAMUS)  Nagari  atau  Badan  Permusyawaratan  Rakyat  Nagari (BPRN) bersama Wali Nagari. Kedudukan Peraturan Nagari dalam tata urutan perundang-undangan diakui sebagai salah  satu  bentuk  ketetapan  hukum  yang  mengikat,  di  mana  dalam  hal  ini  pembentukan  dan  muatan  materinya harus  disesuaikan  dan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  kepentingan  umum  serta  peraturan  hukum  yang  lebih tinggi;
2. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintahan nagari Gurun Panjang berwenang mengatur dan mengurus rumah  tangganya  sendiri,  termasuk  dalam  pembentukan  Peraturan  Nagari.  Usulan  pembuatan  Peraturan  Nagari dapat  berasal  dari  wali  nagari  yang  kemudian  dibahas  antara  wali  nagari  dan  BAMUS  Nagari.  Setelah  disetujui bersama, maka Peraturan Nagari tersebut kemudian dibawa oleh kepala BAMUS Nagari kepada Wali Nagari untuk ditetapkan  (berlaku  sejak  ditetapkan)  dan  kemudian  disampaikan  kepada  Bupati  melalui  Camat  sebagai  bahan pembinaan dan pengawasan;
3. Sebuah Peraturan nagari terdiri dari beberapa bagian yang tersusun dalam suatu kerangka dan bersifat baku untuk setiap jenis peraturan perundang-undangan. Kerangka Peraturan Nagari terdiri atas 6 (enam) bagian, yaitu: Judul, Pembukaan, Batang Tubuh, Penutup, Penjelasan (jika diperlukan), dan Lampiran (jika diperlukan) .

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Alfar Arbi, Sistem Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat, (Padang: Angkasa, 1999). Deddy Supriady Bratakusumah, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah , Cet ke-
3 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Juni 2002).
Farid  Ali, Metode  Penelitian  Sosial  dalam  Bidang  Ilmu  Administrasi  Negara  dan  Pemerintahan ,  (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 1997) Inu Kencana Syafi’i, Sistem Pemerintahan Indonesia dari Orde Lama Hinggga Era Reformasi , Jakarta: Rineka Cipta, 2007).
Marbun,  “ Peradilan  Administrasi  dan  Upaya  Administratif  di  Indonesia ”,  Cet  ke-1 (Yogyakarta: Liberty,1997). Otong  Rosadi, Hukum  Tata  Negara  Indonesia;  Teori  dan  Praktek ,  (Naskah  Untuk  Program  Penulisan  Buku  Teks Perguruan Tinggi), (Padang: Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, 2004).
Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Cetakan  Kelima,  Jakarta:  Ghalia  Indonesia, 1994).
Soerjono  Soekanto, Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada, 2004).

## Jurnal
Amrah  Muslimin, Otonomi  Daerah:  Antara  Cita  dan  Realita ,  Jurnal  Sosial  Politik  Dialektika,  Vol.  29  No.  29  (Juli 2009).

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  10  tahun  2004  tentang  Pembentukan    Peraturan  Perundang-Undangan  Negara  Republik Indonesia  yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pesisir  Selatan  Nomor  9  Tahun  2010  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.