## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik
Jurnal Homepage: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration

## Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Akibat Erupsi Gunung Agung di Kabupaten Karangasem
Ghea Harta Prayona, Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, dan I Made Mardika Magister Administrasi Publik, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia
Corespondence E-mail: gheabali@yahoo.com

## Abstract
The Balancing Fund is Regional funding sourced from the State Budget consisting of Revenue Sharing Funds (DBH),  General  Allocation  Funds  (DAU),  and  Special  Allocation  Funds  (DAK).  The  Balancing  Fund  is intended to reduce the imbalance of government funding sources between the Center and the Regions, and to reduce the funding gap between the Regions. The Special Allocation Fund is intended to help finance special activities  in  certain  Regions  which  are  the  affairs  of  the  Region  and  in  accordance  with  national  priorities, specifically to finance the needs of basic public service facilities and infrastructure that have not yet reached certain  standards  or  to  encourage  the  acceleration  of  Regional  development.  The  Karangasem  Regency Government has received a Special Physical Allocation Fund but in September 2017 there was an eruption of Mount Agung. The problems studied are: How is the Implementation of Physical DAK Management Policies in Karangasem Regency Government for the 2017 Budget Year due to the eruption of Mount Agung? What factors are the obstacles in carrying out physical DAK activities in the Karangasem Regency Government 2017 Budget Year?  And  what  are  the  implications  that  occur  due  to  obstacles  in  the  implementation  of  programs  and activities of the Special Physical Allocation Fund in Karangasem Regency, 2017 Budget Year? The theoretical basis used is the Van Meter and Van Horn theory, and Abidin theory. The research method used is a qualitative method with descriptive design, namely research that gives a careful description of a particular individual or group  about  the  circumstances  and  symptoms  that  occur  with  information  obtained  from  sources  that  are relevant  to  the  issues  raised.  The  object  of  research  was  carried  out  in  the  Regional  DAK  Management Organization Organization for the 2017 Budget Year in the Karangasem Regency Government. The results of the  study  concluded  that  the  Implementation  of  Physical  DAK  Management  Policy  in  Karangasem  District Government 2017 Fiscal Year is in accordance  with 6 Variables that affect the implementation performance, but  external  factors  namely  the  eruption  of Mount Agung  caused  the  implementation of  this  policy  could not achieve the target and the program was temporarily stopped until the revocation of the status of Mount Agung Eruption danger.
Keywords: Policy Implementation; Mount Agung Eruption; Special Allocation Funds

## Abstrak
Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil  (DBH),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK).  Dana  Perimbangan  selain dimaksudkan  untuk  mengurangi  ketimpangan  sumber  pendanaan  pemerintahan  antara  Pusat  dan  Daerah, serta  untuk  mengurangi  kesenjangan  pendanaan  Pemerintahan  antar  Daerah.  Dana  Alokasi  Khusus
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2019, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 58
dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan - kegiatan khusus di Daerah tertentu yang merupakan urusan Daerah  dan  sesuai  dengan  prioritas  nasional,  khususnya  untuk  membiayai  kebutuhan  sarana  dan  prasarana pelayanan  dasar  masyarakat  yang  belum  mencapai  standar  tertentu  atau  untuk  mendorong  percepatan pembangunan  Daerah.  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karangasem  telah  mendapatkan  Dana  Alokasi  Khusus Fisik namun pada bulan September Tahun 2017 telah terjadi Erupsi Gunung Agung. Permasalahan yang diteliti adalah  :  Bagaimanakah  Implementasi  Kebijakan  pengelolaan  DAK  Fisik  di  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017 akibat Erupsi Gunung Agung? Faktor - faktor apakah yang menjadi kendala dalam  hal  menjalankan  kegiatan  DAK  Fisik  di  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karangasem  Tahun  Anggaran 2017?  Dan  Implikasi  apakah  yang  terjadi  akibat  adanya  kendala  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  Dana Alokasi Khusus Fisik di Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017? Landasan teori yang digunakan adalah teori Van Meter dan Van Horn, dan teori Abidin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan  desain  deskriptif,  yaitu  penelitian  yang  memberi  gambaran  secara  cermat  mengenai  individu  atau kelompok  tertentu  tentang  keadaan  dan  gejala  yang  terjadi  dengan  informasi  yang  didapatkan  dari  sumber yaung  relevan  dengan  permasalahan  yang  diangkat.  Obyek  penelitian  di  lakukan  di  Organisasi  Perangkat Daerah  Pengelola  DAK  Fisik  Tahun  Anggaran  2017  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karangasem.  Hasil penelitian  didapatkan  kesimpulan  bahwa  Implementasi  Kebijakan  pengelolaan  DAK  Fisik  di  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Karangasem  Tahun  Anggaran  2017  telah  sesuai  dengan  6  Variabel  yang  mempengaruhi kinerja  implementasi,  akan  tetapi  faktor  eksternal  yakni  terjadinya  Erupsi  Gunung  Agung  menyebabkan implementasi  kebijakan  ini  tidak  dapat  mencapai  sasaran  dan  program  tersebut  dihentikan  sementara  hingga dicabutnya status bahaya Erupsi Gunung Agung.

## Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Erupsi Gunung Agung; Dana Alokasi Khusus
How  to  Cite : Prayona, G, H., Wisnumurti, A, A, G, O., Mardika, I, m . (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Akibat Erupsi Gunung Agung di Kabupaten Karangasem . Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (2): 57-70

## 1. Pendahuluan
Pembentukan  Undang - Undang  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintahan  Daerah  dimaksudkan  untuk  mendukung  pendanaan  atas  penyerahan  urusan  kepada Pemerintahan  Daerah  yang  diatur  dalam  Undang - Undang  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Pendanaan tersebut  menganut  prinsip money  follows  function ,  yang  mengandung  makna  bahwa  pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing - masing tingkat pemerintahan.
Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK).  Dana Perimbangan  selain  dimaksudkan  untuk  membantu  Daerah  dalam  mendanai  kewenangannya,  juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar Daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah Pusat serta merupakan satu kesatuan yang utuh.
DAK  dimaksudkan  untuk  membantu  membiayai  kegiatan - kegiatan  khusus  di  Daerah  tertentu yang  merupakan  urusan  Daerah  dan  sesuai  dengan  prioritas  nasional,  khususnya  untuk  membiayai kebutuhan  sarana  dan  prasarana  pelayanan  dasar  masyarakat  yang  belum  mencapai  standar  tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan Daerah.
DAK terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik, akan tetapi dalam penelitian yang dilakukan ini lebih difokuskan pada DAK  Fisik Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Karangasem, DAK  Fisik terdiri  atas  3  (tiga)  jenis  yang  meliputi  DAK  Fisik  Reguler,  DAK  Fisik  Penugasan  dan  DAK  Fisik
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 59
Afirmasi.  DAK  Reguler  membantu  mendanai  kegiatan  untuk  penyediaan  pelayanan  dasar  sesuai dengan  amanat  Undang - Undang  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dengan  target pemenuhan  Standar  Pelayanan  Minimal  dan  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  untuk  pencapaian Program  Presiden  yaitu  Ekonomi  Berkeadilan,  berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  Nomor  5 Tahun  2018  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  123  Tahun  2016  tentang  Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, DAK Fisik meliputi bidang yang terdiri atas Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Perumahan dan Pemukiman, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Industri kecil dan menengah, Pariwisata, Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi, Pasar, Energi skala kecil, Lingkungan hidup dan kehutanan, dan Transportasi.
Kebijakan  Dana  Perimbangan  (Dana  Alokasi  Khusus  Fisik)  kemudian  diterbitkan  oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang lagi - lagi melakukan terobosan dalam sistem keuangan negara  dan  daerah.  Kebijakan  terbaru  tersebut  tertuang  dalam  bentuk  Peraturan  Menteri  Keuangan (PMK)  Nomor  50/PMK.07/2017  tentang  Pengelolaan  Transfer  ke  Daerah  dan  Dana  Desa  (TKDD) sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir,  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  121/ PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang  Pengelolaan  Transfer  ke  Daerah dan  Dana  Desa  yang  Isinya  merombak  sebagian  besar  dari Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  187/PMK.07/2016.  Poin - poin  yang  diubah  lebih  banyak membahas perbaikan beberapa ketentuan mengenai pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD),  terutama  dari  sisi  pengalokasian,  penyaluran,  dan  pelaporan  serta  efektivitas  penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Dengan  perubahan  tersebut,  daerah  dituntut  berbenah  dan  melewati  transisi  kelembagaan  ini dengan  cermat  lantaran  kebijakan  ini  bisa  sangat  mempengaruhi  kapasitas  Daerah  dalam penyelenggaraan  pembangunan  sebagaimana  telah  disusun  dalam  APBD.  Pemikiran  tersebut setidaknya  disandarkan  pada  empat  poin  tujuan  yang  disampaikan  Kementerian  Keuangan (Kemenkeu).
Kementerian  Keuangan  berkeinginan  adanya  penguatan  efektivitas  penganggaran  dan pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam mengatasi kesenjangan antar daerah dengan tetap menjaga kredibilitas APBN, Kementerian Keuangan berharap ada perbaikan mekanisme penyaluran  Transfer  ke  Daerah  dan  Dana  Desa  (TKDD)  dengan  mempertimbangkan  kinerja penyerapan  dana  dan  ketercapaian output untuk  mendorong  efisiensi,  efektivitas,  dan  akuntabilitas, Kementerian Keuangan mendorong pemerintah daerah agar mengoptimalkan dana transfer dan dana desa  untuk  meningkatkan  kualitas  belanja  infrastruktur  daerah  dan,  Kementerian  Keuangan  tengah membangun  komitmen  yang  utuh  dengan  pemerintah  daerah  untuk  mewujudkan  pelayanan  dasar publik yang berkualitas.
Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem telah menerima penyaluran DAK Fisik tahap I dan tahap  II  (Triwulan  I  sampai  dengan  Triwulan  III),  kemudian  tanpa  bisa  diperkirakan  Pada  bulan September  Tahun  2017  terjadi  fenomena  alam  yaitu  Erupsi  Gunung  Agung  di  Kabupaten Karangasem. Dengan adanya fenomena tersebut tentu berpengaruh terhadap realisasi penyerapan dana dan  capaian output kegiatan  pembangunan  infrastruktur  yang  dibiayai  dari  Dana  Alokasi  Khusus (DAK) Fisik. Misalnya pada Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output kegiatan Dana Alokasi  Khusus  Penugasan  Bidang  Jalan  Triwulan  III  Tahun  Anggaran  2017  disebutkan  bahwa Program  pembangunan  infrastruktur  Bidang  Jalan  dengan  pagu  sebesar  Rp.  25.973.696.000, - (dua puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang di distribusikan oleh pemerintah pusat melalui penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp. 20.778.956.000, - . (dua puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan  juta  sembilan  ratus  lima  puluh  enam  ribu  rupiah)  dengan  Realisasi  penyerapan  dana  untuk program  kegiatan  ini  sebesar  Rp.  17.488.619.200,  (tujuh  belas  milyar  empat  ratus  delapan  puluh delapan  juta  enam  ratus  sembilan  belas  juta  dua  ratus  rupiah)  sehingga  bisa  dikatakan  persentase
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 60
penyerapan dana adalah sebesar 84,17% (delapan puluh empat koma tujuh belas persen). Laporan ini memberikan indikasi bahwa penyerapan dana akibat erupsi gunung agung belum mencapai 90% atau (tidak memenuhi syarat penyaluran Triwulan IV).
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c mengamanatkan bahwa penyaluran DAK fisik per jenis per bidang dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK  Fisik  dan  Dana  Desa  menerima  dokumen  persyaratan  penyaluran,  dengan  ketentuan  untuk penyaluran  tahap  III  (Triwulan  IV)  berupa  Laporan  realisasi  penyerapan  dana  yang  menunjukkan paling  sedikit  90%  (sembilan  puluh  persen)  dari  dana  yang  telah  diterima  di  Rekening  Kas  Umum Daerah (RKUD) dan capaian output kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) yang telah direviu oleh inspektorat daerah Kabupaten  atau  lembaga  pemerintah  yang  berwenang  melaksanakan  pengawasan  keuangan  dan pembangunan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang - undangan  dan  Laporan  yang  memuat nilai  rencana  kebutuhan  dana  untuk  penyelesaian  kegiatan  dengan  capaian output 100%  (seratus persen) kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang.
Atas  peraturan  menteri  keuangan  tersebut  maka  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karangasem disinyalir mendapat ancaman untuk memenuhi syarat penyaluran DAK Fisik Triwulan IV. Kondisi ini diperparah dengan adanya erupsi Gunung Agung, seperti diketahui lokasi program ini termasuk dalam radius kawasan bencana sesuai dengan yang ditetapkan oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia adalah dengan radius 8 sampai dengan 10 Kilometer dari kawah puncak Gunung Agung.
Bertolak  dari  fenomena  tersebut,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  tentang  apakah dengan  adanya  fenomena  erupsi  Gunung  Agung,  pembangunan  infrastruktur  di  Kabupaten Karangasem khususnya yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik dapat berjalan Optimal? Dalam penelitian yang dilakukan lebih menekankan pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus  Fisik  di  Pemerintah  Kabupaten  Karangasem  Tahun  Anggaran  2017.  Adapun  judul  yang diangkat  adalah  Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Dana  Alokasi  Khusus  Akibat  Erupsi  Gunung Agung di Kabupaten Karangasem.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  unik  dan  baru,  serta  belum  ada  yang  melakukan penelitian tentang hal dimaksud diatas, berdasarkan paparan di atas ada tiga permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu : Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Pengelolaan DAK Fisik di  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Tahun  Anggaran  2017  Akibat  Erupsi  Gunung  Agung?  Faktor apakah  yang  menjadi  kendala  dalam  hal  menjalankan  kegiatan  DAK  Fisik  di  Pemerintah  Ddaerah Kabupaten  Karangasem  Tahun  Anggaran  2017?  Dan  Implikasi  apakah  yang  terjadi  akibat  adanya kendala  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  DAK  Fisik  di  Kabupaten  Karangasem  Tahun  Anggaran 2017?
Secara  umum  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengadakan  analisis  terhadap  implementasi kebijakan  pengelolaan  DAK  Fisik  di  Kabupaten  Karangasem  Tahun  Anggaran  2017  akibat  erupsi Gunung  Agung,  dalam  hal  ini  kajian  diarahkan  untuk  memahami  hubungan  antara  studi  kebijakan publik  dengan  faktor  eksternal  seperti  perubahan  musim  atau  bencana  alam,  kemudian  untuk mengetahui  implementasi  kebijakan  pengelolaan  DAK  Fisik  di  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Karangasem  Tahun  Anggaran  2017  telah  berjalan  baik  atau  tidak,  untuk  mengetahui  faktor - faktor yang  menyebabkan  terkendalanya  implementasi  Kabijakan  DAK  Fisik  di  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Karangasem  T.A  2017  terutama  yang  menyangkut  dengan  faktor  Internal  dan  Faktor Eksternal dan untuk mengetahui implikasi yang terjadi akibat adanya kenala pelaksanaan program dan Kegiatan DAK Fisik di Kabupaten Karangasem T,A 2017 .
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 61

## 2. Konsep

## Implementasi Kebijakan
Dalam studi kebijakan, implementasi kebijakan merupakan rangkaian proses kebijakan publik, Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor - aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi  untuk  mencapai  tujuannya Iskandar:  2012 .  Lebih  lanjut,  kebijakan  memiliki  dua  aspek Thoha: 2012 , yakni :
Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian,  kebijakan  merupakan  sesuatu  yang  dihasilkan  pemerintah  yang  dirumuskan  berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan,  dan  bukan  merupakan  peristiwa  yang  berdiri  sendiri,  terisolasi,  dan  asing  bagi masyarakat; dan
Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak - pihak  yang  berkonflik,  maupun  menciptakan  insentif  atas  tindakan  bersama  bagi  para  pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha berzama tersebut.
Kebijakan  dapat  dinyatakan  sebagai  usaha  untuk  mencapai  tujuan - tujuan  tertentu,  sekaligus sebagai  upaya  pemecahan  masalah  dengan  menggunakan  sarana - sarana  tertentu,  dan  dalam  tahapan waktu  tertentu.  Kebijakan  umumnya  bersifat  mendasar  karena  kebijakan  hanya  menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan  pengertian  diatas,  maka  dapat  dirumuskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan Kebijakan publik dalam penelitian ini adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang berorientasi pada  kesejahteraan  masyarakat,  yang  dapat  diwujudkan  berupa  peraturan  perundang - undangan  dan sebagainya.  Kebijakan  publik  mempunyai  sifat  mengikat  dan  harus  dipatuhi  oleh  seluruh  anggota masyarakat  tanpa  terkecuali.  Sebelum  kebijakan  publik  tersebut  diterbitkan  dan  dilaksanakan, kebijakan tersebut harus ditetapkan dan disahkan oleh badan/lembaga yang berwenang.
Implementasi  kebijakan  merupakan  konsekuensi  yang  muncul  sebagai  akibat  dari dilaksanakannya  kebijakan - kebijakan  tersebut.  Hasil  evaluasi  pada  pelaksanaan  kebijakan  dapat menghasilkan  dampak  yang  diharapkan  ( Intended )  atau  dampak  yang  tidak  diharapkan  ( spillover negative  effect ).  Secara  luas,  pelaksanaan  kebijakan  digambarkan  sebagai  apa  yang  ditetapkan secara jelas oleh pembuat kebijakan (pemerintah) yang memiliki dampak tertentu.
Jann  &  Wegrich:  2007 menyebutkan  bahwa  pelaksanaan  kebijakan  akan  mencakup  unsur  inti sebagai berikut :
Spesifikasi  rincian  program,  yakni  bagaimana  dan  di  mana  lembaga  atau  organisasi  harus menjalankan program, dan bagaimana hukum atau program ditafsirkan;
Alokasi  sumberdaya,  yakni  sebagaimana  anggaran  di  distribusikan,  personil  yang  akan melaksanakan program dan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program; dan
Keputusan, yakni bagaimana keputusan akan dilakukan.
Proses  implementasi  kebijakan  tidak  hanya  menyangkut  perilaku  badan - badan  administratif/ pemerintahan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri  kelompok  sasaran,  melainkan  juga  menyangkut  jaringan  pada  ketentuan - ketentuan  politik, ekonomi, dan sosial, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari para pihak yang terlibat ( Stakeholders ). Kesalahan atau ketidaksempurnaan suatu kebijakan biasanya akan  dapat  dievaluasi  setelah  kebijakan  itu  di  implementasikan,  begitu  juga  keberhasilan  suatu implementasi  kebijakan  dapat  dianalisa  pada  akibat  yang  ditimbulkan  sebagai  hasil  pelaksanaan
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 62
kebijakan. Penilaian atas kebijakan dapat mencakup isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan dampak kebijakan.
Mengenai  keberhasilan  kebijakan  publik, Islamy:  2002 menyatakan  bahwa  suatu  kebijakan negara  akan  efektif  apabila  dilaksanakan  dan  memberikan  dampak  positif  bagi  masyarakat,  dengan kata  lain,  tindakan  atau  perbuatan  manusia  yang  menjadi  anggota - anggota  masyarakat  bersesuaian dengan yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan pelaksanaan  kebijakan  agar  efektif  dilakukan  melalui  rancangan  program  yang  memadai  dan strukturasi dari proses pelaksanaannya.
Dari  uraian  diatas,  dapat  dirumuskan  bahwa  implementasi  kebijakan  merupakan  suatu  proses pelaksanaan atau penerapan kebijakan melalui serangkaian tindakan operasional untuk menghasilkan Outcome yang diinginkan.

## Konsep Dana Alokasi Khusus
Menurut Widjaja  (2007) ,  Dana  Alokasi  Khusus  bertujuan  untuk  membantu  membiayai kebutuhan  khusus  daerah.  Dana  alokasi  khusus  merupakan  dana  perimbangan  yang  bersumber  dari pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  kepada  daerah  tertentu  dengan  tujuan  untuk  membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Dalam  menjalankan  kebijakan  Dana  Alokasi  Khusus,  terdapat  langkah - langkah  yang  harus dilakukan  pemerintah  yaitu  pertama,  Penetapan  Program  dan  Kegiatan,  penetapan  program sebagaimana dimaksud bahwa program dan kegiatan yang akan di danai dari DAK Fisik merupakan program  yang  menjadi  prioritas  nasional  yang  dimuat  dalam  Rencana  Kerja  Pemerintah.  Kegiatan program  merupakan  program  yang  diusulkan  oleh  Kementerian  Teknis  yang  melalui  proses koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
Kedua  Penghitungan  DAK  Fisik  dilakukan  melalui  dua  tahap  yaitu  Penentuan  daerah  tertentu yang  menerima  DAK  Fisik.  Dimana  dalam  tahap  ini  maka  daerah  yang  akan  menerima  DAK  Fisik harus  memenuhi  kriteria  umum,  kriteria  khusus  dan  kriteria  teknis  dan  Penentuan  besaran  alokasi DAK  Fisik  untuk  masing - masing  daerah,  dan  Ketiga  Pengalokasian  DAK  Fisik,  Setelah  semua kriteria dan perhitugan selesai dilaksanakan maka tahap selanjutnya adalah pengalokasian DAK Fisik. Daerah  yang  menerima  DAK  Fisik  berkewajiban  untuk  mempertanggungjawabkan  penggunanaan dana pada laporan pertanggungjawaban pemerintah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  dalam  penelitian  ini  dapat  dirumuskan  bahwa  Dana  Alokasi Khusus  merupakan  dana  perimbangan  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan kepada  daerah  tertentu  dengan  tujuan  untuk  membantu  mendanai  kegiatan  khusus  yang  merupakan urusan  daerah  dan  sesuai  dengan  prioritas  nasional,  dimana  pengalokasian  DAK  kepada  daerah penerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.

## Konsep Erupsi Gunung Berapi
Erupsi Gunung Api atau letusan Gunung api merupakan proses yang terjadi didalam gunung api itu sendiri, yang berupa keluarnya magma dari dalam gunung api tersebut. Magma yang keluar dari gunung  api  akibat  erupsi atau  letusan  disebut  lava,  selain  lava  ada  beberapa  bahan  material  lainnya yang ikut keluar dari perut gunung api saat meletus, diantaranya ialah eflata atau bahan piroklastik ada pula Lahar.
Menurut Mac  Donald ,  gunung  berapi  merupakan  tempat  asal  gas  atau  batuan  pijar  ke  luar permukaan  bumi  yang  terakumulasi  dan  menumpuk  bagaikan  bukit.  Lahar  merupakan  campuran antara  lava  dengan  material  berupa  tanah,  batuan,  pasir,  dan  air  sehingga  membentuk  lumpur. Sedangkan bahan piroklastik merupakan material - material lepas dengan berbagai ukuran, mulai dari bom  (bongkah  batuan  besar),  lapilli,  kerikil,  pasir,  vulkanis,  sampai  ukuran  yang  sangat  halus  yaitu
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 63
debu  vulkanis.  Sebuah  gunung  api  yang  akan  meletus  pada  umumnya  memperlihatkan  tanda - tanda yang dapat diamati oleh penduduk di sekitarnya.
Gejala alam yang menjadi indikasi gunung api akan meletus antara lain :
Suhu di sekitar kawah mengalami peningkatan dari rata - rata suhu normal;
Sumber air yang terletak di sekitar wilayah tersebut banyak yang tiba - tiba kering;
Banyak pohon - pohon yang tumbuh di sekitar areal gunung mengering dan mati;
Sering  terjadi  getaran - getaran  gempa,  baik  yang  skalanya  kecil  maupun  besar  yang  kadang - kadang disertai suara gemuruh; dan
Binatang - binatang  liar  yang  hidup  di  sekitar  gunung  api  banyak  yang  mengungsi  ke  wilayah lain.
Berdasarkan pada uraian diatas, dapat dirumuskan bahwa Erupsi Gunung Berapi adalah tempat asal gas/asap berwarna hitam atau batuan pijar yang keluar ke permukaan bumi yang terakumulasi dan menumpuk bagaikan bukit dengan ditandai dengan adanya  gejala Suhu di sekitar kawah mengalami peningkatan dari rata - rata suhu normal.

## 3. Metode
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif.  Pendekatan kualitatif adalah usaha untuk mendapatkan keterangan - keterangan yang jelas terhadap suatu masalah tertentu  dalam  suatu  penelitian,  dimana peneliti  lebih  spesifik  memusatkan  perhatian  kepada aspek - aspek tertentu dan sering menunjukkan hubungan antara variabel atau memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi - situasi sosial sehingga bersifat deskriptif.
Pendekatan  penelitian  kualitatif  deskriptif,  yaitu  penelitian  yang  memberi  gambaran  secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi, Sugiyono (2017)  mengemukakan  bahwa  metodologi  kualitatif  sebagai  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan data deskriptif berupa kata - kata tertulis atau lisan dari orang - orang dan perilaku yang dapat diamati.
Seperti  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya  bahwa,  penelitian  dilakukan  untuk  mendapatkan data,  bila  dilihat  dari  segi  jenisnya,  dapat  berupa  data  kualitatif,  kuantitatif  dan  gabungan.  Data kualitatif  adalah  data  yang  berbetuk  kata,  kalimat,  narasi,  bagan,  gambar  dan  foto.  Data  kualitatif dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu data kualitatif empiris dan data kualitatif bermakna. Data kualitatif  empiris  adalah  data  sebagaimana  adanya  (tidak  diberi  makna)  sedangkan  Data  kualitatif bermakna  adalah  data  dibalik  fakta  yang  tampak.  Penelitian  kualitatif  yang  lebih mendalam  banyak berkaitan dengan data kualitatif yang bermakna.
Menurut Creswell  (2009) Studi  kasus  adalah  merupakan  salah  satu  jenis  penelitian  kualitatif, dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap  satu  atau  lebih  orang  dan  peneliti  melakukan  pengumpulan  data  secara  mendetail  dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dalam waktu yang berkesinambungan.
Dengan demikian jenis data kualitatif dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari hasil pengumpulan  data  dari  masing - masing  pengelola  DAK  Fisik  di  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Karangasem pada Tahun Anggaran 2017, untuk mengetahui fenomena yang terjadi terhadap program, kejadian  serta  proses,  aktivitas  pengelolaan  Dana  Alokasi  Khusus  Fisik  di  Kabupaten  Karangasem pada Tahun Anggaran 2017 akibat erupsi Gunung Agung.
Berdasarkan  skala  pengukuran,  data  kuantitatif  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu,  data  diskrit  dan data kontinum. Data diskrit sering juga disebut data nominal adalah data kuantitatif  yang  satu sama lain terpisah,  tidak  dalam  satu  garis  kontinum.  Data ini  diperoleh  dari  hasil menghitung,  sedangkan
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 64
data kontinum adalah data kuantitatif yang satu sama lain berkesinambungan dalam satu garis. Data ini  diperoleh  dari  hasil  mengukur,  seperti  mengukur  derajat  kesehatan,  berat  badan,  kemampuan, motivasi, IQ dan lain - lain.
Dengan demikian jenis data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari hasil menghitung  jumlah  nominal  Dana  Alokasi  Khusus  Fisik  yang  di  terima  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten Karangasem pada Tahun Anggaran 2017.
Dalam kegiatan penelitian secara umum dikenal adanya dua jenis sumber data, yaitu :
Data  Primer.  Data  Primer  merupakan  sumber  data  yang  diperoleh  langsung  dari  sumber  asli (tidak  melalui  perantara).  Data  primer  dapat  berupa  opini  subjek  (orang)  secara  individu  atau kelompok,  hasil  observasi  terhadap  suatu  benda  (fisik),  kejadian atau  kegiatan,  dan  hasil  pengujian. Dalam  hal  ini  sumber  data  primer  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  adalah  data  dari  hasil wawancara  pada  beberapa  informan  yang  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya  pada  Dinas Pengelola DAK Fisik di Pemerintah Kabupaten Karangasem.
Data  Sekunder.  Data  Sekunder  dilakukan  melalui  penelitian  kepustakaan (Library  Research) , yaitu  pengumpulan  berbagai  data  yang  diperoleh  dari  menelaah  literatur  di  Bidang Dana  Alokasi Khusus dan Erupsi Gunung Berapi guna menemukan teori yang relevan dengan permasalahan yang akan  dibahas.  Mengenai  data  sekunder  ini  berdasarkan  kekuatan  mengikat  dari  isinya  dapat  dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :
Sumber  bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan  yang  isinya  mengikat,  karena  dikeluarkan  oleh Pemerintah, seperti peraturan Perundang - undangan.
Sumber bahan hukum sekunder, yaitu bahan - bahan yang isinya membahas bahan primer, seperti buku, majalan dan jurnal/artikel.
Sumber bahan hukum tertier, yaitu bahan - bahan  yang bersifat menunjang bahan - bahan primer dan sekunder.
Berkaitan  dengan  jenis - jenis  data  sekunder  diatas,  maka  dalam  penulisan  tesis  ini  akan digunakan :
Sumber  bahan  hukum  primer,  yaitu  Undang - Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah,  Peraturan  Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Dana  Alokasi  Khusus  di  Daerah,  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  50/PMK.07/2017  tentang  Pengelolaan  Transfer  ke  Daerah  dan  Dana  Desa sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  121/ PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
Sumber bahan hukum sekunder, yaitu buku - buku, majalah, jurnal tentang Dana Alokasi Khusus dan tentang Erupsi Gunung Berapi.
Pada  penelitian  kualittatif  peneliti  sekaligus  sebagai  instrumen  penelitian.  Peneliti  kualitatif sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data,  melakukan  pengumpulan  data,  reduksi  data,  menyajikan  data,  dan  membuat  kesimpulan  atas temuannya. Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen  penelitian  utama,  karena  segala  sesuatunya  belum  mempunyai  bentuk  yang  pasti.  Dalam keadaan  yang  tidak  pasti  dan  tidak  jelas  itu,  tidak  ada  pilihan  lain  dan  hanya  peneliti  itu  sendiri sebagai  alat  satu - satunya  yang  dapat  mencapainya.  Disamping  peneliti  sebagai  instrumen  utama, instrumen lainnya dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara, kamera, dan alat - alat lainnya.
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 65
Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala - gejala yang diselidiki Sugiyono: 2017 . Observasi  dilakukan  menurut  prosedur  dan  aturan  tertentu  sehingga  dapat  diulangi  kembali  oleh peneliti  dan  hasil  observasi  memberikan  kemungkinan  untuk  ditafsirkan  secara  ilmiah.  Teknik  ini sangat  relevan  digunakan  dalam  penelitian  kualitatif.  Pengamatan  dilakukan  secara  bebas  dan terstruktur dengan menggunakan alat ceklist, catatan kejadian dan lain - lain. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa  dan  waktu.  Alasan  peneliti  melakukan  observasi  adalah  untuk  menyajikan  gambaran realistik  kejadian  untuk  menjawab  pertanyaan,  dan  mengetahui  kejadian  atau  peristiwa  apa  yang terjadi. Dalam observasi ini peneliti secara langsung terlibat dalam kegiatan sehari - hari situasi  yang diamati sebagai sumber data.
Wawancara  dilakukan  dengan  para  pihak  yang  terkait  dengan  pembahasan  masalah  penelitian dan  dilakukan  secara  mendalam  ( in-depth  Interview )  untuk  mendapatkan  informasi.  Wawancara dilakukan  dengan  pedoman  wawancara  yang  telah  disiapkan  peneliti,  namun  tidak  menutup kemungkinan peneliti mengajukan pertanyaan di luar pedoman wawancara. Hal ini dilakukan untuk menggali  informasi  lebih  dalam  mengenai  pembahasan  penelitian.  Penentuan  informan  dilakukan dengan  teknik  Purposive  Sampling.  Informan  yang  diwawancarai  terdiri  atas  :  Kepala  Bidang Anggaran  pada  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kab.  Karangasem  dan  Kepala  Sub. Bidang  Fasilitasi Dana Perimbangan dan Bagi  Hasil serta Penyedia Jasa Pembangunan Infrastruktur (Kontraktor).
Dokumentasi  merupakan  catatan  peristiwa  yang  sudah  berlalu ”. Dokumen  bisa  berbentuk tulisan,  gambar,  atau  karya - karya  monumental  dari  seseorang.  Dokumen  yang  berbentuk  tulisan misalnya  catatan  harian,  sejarah  kehidupan  ( life  history ),  cerita,  biografi,  peraturan,  kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain - lain. Dari pengertian diatas  penulis  menyimpulkan  bahwa  dokumentasi  adalah  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan dengan  cara  mengadakan  pencatatan  dan  mengumpulkan  data,  yang  di  identifikasikan  dari dokumentasi  yang  ada  kaitannya  dengan  masalah  yang  diteliti,  penulis  tentang  Pengelolaan  Dana Alokasi Khusus Fisik di Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017.
Dalam  penelitian  kualitatif  ini  digunakan  teknik  pengambilan  sampel non  random dengan pemilihan  informan  sesuai  prosedur  purposive,  mengambil  data  dari  sumber  yang  relevan  dengan permasalahan yang diangkat, sehingga dapat menghasilkan data yang dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dan dapat menentukan ketepatan hasil penelitian. Sumber data berasal dari para informan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem, Kasubid. Fasilitasi Dana Perimbangan dan Bagi Hasil pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem, serta Kabid. Analisa Data Pembangunan Perencanaan Program Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan dan Kasubid. Urusan Analisis  Kewilayahan  dan  Konektivitas  pada  Badan  Perencanaan  Penelitian  dan  Pengembangan Dearah  Kabupaten  Karangasem.  Informan  pendukung  dalam  penelitian  ini  yaitu  staf  operator penyaluran  pada  Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara  Amlapura  yang  terkait  dengan penyaluruan  DAK  Fisik,  serta  masyarakat  pengungsi  yang  terkena  dampak  dari  adanya  Erupsi Gunung Agung.
yang membagi langkah - langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu :
Pengumpulan Data. Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil  observasi,  dan  berbagai  dokumen  berdasarkan  kategorisasi  yang  sesuai  dengan  masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.
Reduksi  Data.  Reduksi  data  adalah  suatu  bentuk  analisis  yang  menajamkan,  menggolongkan,
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 66
mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi Sugiyono: 2017 reduksi data berlangsung secara terus menerus sepanjang penelitian belum diakhiri. Produk dari reduksi data adalah berupa ringkasan dari catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun penambahan.
Penyajian  Data.  Sajian  data  adalah  suatu  rangkaian  organisasi  informasi  yang  memungkinkan kesimpulan  riset  dapat  dilakukan.  Penyajian  data  dimaksudkan  untuk  menemukan  pola - pola  yang bermakna  serta  memberikan  kemungkinan  adanya  penarikan  simpulan  serta  memberikan  tindakan Sugiyono: 2017 menyatakan bahwa sajian data berupa narasi kalimat, gambar/skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya.
Penarikan Kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh, Sugiyono: 2017 . Kesimpulan - kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan  ditarik  semenjak  peneliti  menyusun  pencatatan,  pola - pola,  pernyataan - pernyataan, konfigurasi,  arahan  sebab  akibat,  dan  berbagai  proposisi.  Adapun  panduan  yang  dijadikan  dalam proses analisis data, dapat dikemukakan sebagai berikut :
Dari hasil wawancara, observasi, pencatatan dokumen, dibuat catatan lapangan secara lengkap; Catatan  lapangan  ini  terdiri  atas  deskripsi  dan  refleksi.  Berdasarkan  catatan  lapangan,  selanjutnya dibuat  reduksi  data.  Reduksi  data  ini  berupa  pokok - pokok  temuan  yang  penting;  Dari  reduksi  data kemudian  di  ikuti  penyusunan  sajian  data  yang  berupa  cerita  sistematis  dengan  suntingan  supaya maknanya  lebih  jelas  dipahami,.  Sajian  data  ini,  dilengkapi  dengan  faktor  pendukung  antara  lain metode, skema, bagan, tabel dan sebagainya; Berdasarkan sajian data tersebut, kemudian dirumuskan kesimpulan  sementara;  Kesimpulan  sementara  tersebut  senantiasa  akan  terus  berkembang  sejalan dengan  penemuan  data  baru  dan  pemahaman  baru,  sehingga  akan  di  dapat  suatu  kesimpulan  yang mantap  dan  benar - benar  sesuai  dengan  keadaan  yang  sebenarnya.  Demikian  seterusnya  aktivitas penelitian  ini  berlangsung,  yaitu  terjadi  interaksi  yang  terus  menerus  anatara  ketiga  komponen analisisnya  bersamaan  dengan  pengumpulan  data  baru  yang  dirasakan  bisa  menghasilkan  data  yang lengkap  sehingga  dapat  dirumuskan  kesimpulan  akhir;  dan  Dalam  merumuskan  kesimpulan  akhir, agar  dapat  terhindar  dari  unsur  subjektif,  dilakukan  upaya  :  Melengkapi  data - data  kualitatif;  dan Mengembangkan “ inter subjektivitas ”, melalui diskusi dengan orang lain.
Teknik  Pengujian  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Moel  Triangulasi  yang merujuk  pada  penggabungan  berbagai  metode  dalam  suatu  kajian  tentang  satu  gejala  tertentu. Keandalan dan kesahihan data dijamin dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber atau metode  lain.  Triangulasi  dikenal  sebagai  penggabungan  antara  metode  kualitatif  dan  metode kuantitatif yang digunakan secara bersama - sama dalam suatu penelitian.
Alasan  penulis  menggunakan  teknik  triangulasi  ini  yaitu  karena  teknik  ini  merupakan  teknik yang terbaik untuk mengatasi perbedaan - perbedaan dari berbagai data yang diperoleh selama peneliti melakukan  kegiatan  penelitian.  Hasil  survey,  wawancara  dan  observasi  dapat  dibandingkan  untuk melihat apakah hasil temuan sama. Jika kesimpulan dari masing - masing metode sama, maka validitas ditegakkan. Manfaat triangulasi adalah meningkatkan kepercayaan penelitian, menciptakan cara - cara inovaif memahami fenomena, mengungkap temuan unik, menantang atau mengintegrasikan teori dan memberi pemahaman yang lebih jelas tentang masalah.
Triangulasi menjadi sangat penting dalam penelitian kualitatif, kendati pasti menambah waktu dan  biaya  serta  tenaga.  Tetapi  harus  diakui  bahwa  triangulasi  dapat  meningkatkakn  kedalaman pemahaman  peneliti  baik  mengenai  fenomena  yang  diteliti  maupun  konteks  di  mana  fenomena  itu muncul.  Bagaimana  pun,  pemahaman  yang  mendalam  ( deep  understanding )  atas  fenomena  yang diteliti  merupakan  nilai  yang  harus  diperjuangkan  oleh  setiap  peneliti  kualitatif.  Sebab,  penelitian kualitatif  lahir  untuk  menangkap  arti  ( meaning )  atau  memahami  gejala,  peristiwa,  fakta,  kejadian, realitas  atau  masalah  tertentu  mengenai  peristiwa  sosial  dan  kemanusiaan  dengan  kompleksitasnya
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 67
secara  mendalam,  dan  bukan  untuk  menjelaskan  ( to  explain )  hubungan  antar  variabel  atau membuktikan hubungan sebab akibat atau korelasi dari suatu masalah tertentu.
Lokasi dan Waktu Penelitian ini dilakukan di tempat di Organisasi Perangkat Daerah Pengelola DAK  Fisik  Tahun  Anggaran  2017  Pemerintah  Kabupaten  Karangasem,  Penelitian  dilakukan khususnya di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem, dan di  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Karangasem  dengan  alasan  karena Organisasi  Perangkat  Daerah  tersebut  yang  salah  satunya  adalah  merupakan  pengelola  DAK  Fisik Tahun Anggaran 2017.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Implementasi Kebijakan Pengelolaan DAK Fisik di Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017 berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn  yang menyatakan bahwa kinerja implemententasi dapat dilihat dari 6 variabel yang mempengaruhi.
Pada  Tahun  Anggaran  2017  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karangasem  telah  memenuhi standar  dan  sasaran  kebijakan  guna  memperoleh  program  penyaluran  DAK  Fisik  tahap  I  (pertama). Artinya, Program yang diusulkan pemerintah Kabupaten Karangasem telah sesuai dengan standar dan mempunyai sasaran yang jelas. Hal ini dibuktikan dengan diterimanya usulan yang disampaikan dan alokasi dananya telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat. Akan tetapi, dalam proses pelaksanaannnya program ini tidak berjalan sesuai harapan. Dalam implementasi program DAK fisik terdapat beberapa paket kegiatan yang dihentikan sementara karena akibat dari adanya faktor eksternal yaitu perubahan kondisi  cuaca  yaitu  erupsi  Gunung  Agung.  Beberapa  paket  kegiatan  yang  dihentikan  sementara diantaranya  adalah    Bidang  Jalan,  Bidang  Irigasi  karena  bidang  tersebut  terkena  Kawasan  Rawan Bencana dan Bidang Air Minum tidak dijalankan karena hal teknis karena lahan yang akan dilakukan pembangunan embung bukan milik aset Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem.
Di Kabupaten Karangasem Sumber Daya Manusia yang dimiliki untuk pengelolaan DAK Fisik Tahun  Anggaran  2017  telah  sesuai  dengan  pekerjaan  yang  di  isyaratkan,  berdasarkan  urain  tugas pokok  dan  fungsinya  dalam  menjalankan  tugas - tugasnya.  Pelaksanaan  Pemantauan  Teknis Pelaksanaan  dan  Evaluasi  Pemanfaatan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  telah  dilakukan  oleh  Badan Perencanaan  Penelitian  dan  Pengembangan  Daerah  Kabupaten  Karangasem  sebagai  leading  sektor pengelolaan DAK  Fisik. Dari hasil analisis  yang dilakukan bahwa Sumber Daya Manusia pengelola DAK Fisik Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017 sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan, dapat dikatakan bahwa Organisasi Perangkat Daerah telah mengetahui tugas mereka masing - masing dan sesuai dengan kewenangannya dan  melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab, namun  masih  perlu  adanya  peningkatan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  mengenai  peraturan perundang - undangan  mengenai  DAK  Fisik,  sehingga  dalam  hal  penyampaian  laporan  pelaksanaan sesuai dengan apa yang telah di syaratkan dalam peraturan perundang - undangan.
Komunikasi  antar  organisasi  pengelola  DAK  Fisik  Tahun  Anggaran  2017  telah  berjalan  baik. Baik melalui fasilitas aplikasi grup WhatsApp dan setiap bulan kami selalu melakukan rapat evaluasi capaian  kinerja  penyerapan  anggaran  dan  capaian output pembangunan  Infrastruktur  Fisik  yang dibiayai  dari  DAK  Fisik.  Dan  selalu  memberikan  informasi  dan  mengingatkan  kepada  Organisasi Perangkat Daerah Pengelola DAK Fisik agar penyaluran DAK Fisik tahap berikutnya telah memenuhi syarat  Penyaluran  sebagaimana  tercantum  dalam  peraturan  perundang - undangan  yang  mengatur tentang penyaluran Dana Transfer ke Daerah. Dari hasil analisis  yang dilakukan bahwa komunikasi antar organisasi terkait telah berjalan dengan baik dan berdasarkan rekomendasi BPKP tersebut, maka Pemerintah  tidak  akan  mengalokasikan  kembali  DAK  Fisik  yang  tidak  terlaksana  karena  bencana alam  di  Kabupaten  Karangasem  pada  tahun  anggaran  berikutnya.  Sehingga  terhadap  kegiatan  yang dihentikan karena bencana alam (Erupsi Gunung Agung) dilaksanakan kembali dengan menggunakan sisa  DAK  Fisik  TA  2017  dengan  menggunakan  petunjuk  teknis  tahun  anggaran  berjalan  serta
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 68
mekanisme penganggaran DAK Fisik dalam APBD.
Karakteristik  Agen  Pelaksana,  Kebijakan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Karangasem terhadap DAK  Fisik  yang terkena Kawasan Rawan Bencana adalah untuk menghindari hal  yang tidak di inginkan atau memperparah keadaan pembangunan  yang dilakukan terutama yang dibiayai dari DAK Fisik atau menyebabkan kerugian negara yang lebih besar lagi yakni penghentian program.  Kegiatan  yang  dihentikan  adalah  pembangunan  yang  beradapa  di  zona  Kawasan  Rawan Bencana (KRB) 3 yaitu peningkatan Jalan ruas Jalan Batusesa – Kesimpar dengan progres fisik baru mencapai  33,36%.  Selain  bidang  jalan  adapun  bidang  Irigasi  yang  mengalami  penundaan  atau penghentian  kegiatan  namun  hal  tersebut  dikarenakan  Penyedia  mengalami  masalah  internal perusahaan  sehingga  tidak  dapat  menyelesaikan  pekerjaan  sesuai  dengan  waktu  yang  ditentukan dalam kontrak. Dari hasil analisis yang dilakukan dapat dikatakan bahwa karakteristik agen pelaksana masing - masing pengelola DAK Fisik Kabupaten Karangasem mendukung adanya penundaan kegiatan yang terkena Radius Kawasan Rawan Bencana agar tidak berdampak pada kerugian negara yang lebih besar  lagi.  Kemudian  terhadap  penyedia  yang  tidak  dapat  menyelesaikan  pekerjaannya,  Pemerintah Kabupaten Karangasem telah mengambil keputusan untuk melakukan Black List /memasukkan dalam daftar hitam terhadap perusahaan tersebut.
Lingkungan  Sosial  Ekonomi  dan  Politik,  Berdasarkan  hasil  survey  dan  wawancara  dapat diketahui bahwa banyak rumah penduduk yang terkena Radius Kawasan Rawan Bencana I, II, dan III tidak  ditempati  lagi  atau  kosong.  Keadaaan  ekonomi  masyarakat  setempat  pun  menjadi  terganggu hingga  tidak  dapat  melakukan  kewajiban  pembayaran  kredit  usaha    mereka  dan  Kebanyakan masyarakat  mengungsi  ke  tempat  yang  lebih  aman  dan  mengungsi  ke  tempat  yang  telah  disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. Tidak jarang juga ada masyarakat yang mengungsi hingga  ke  Kabupaten  Klungkung,  Kabupaten  Buleleng  dan  beberapa  Kabupaten lainnya  di  Provinsi Bali.  Para  pengungsi  hanya  sesekali  kembali  ke  rumah  mereka  pada  pagi  hari  dan  kembali  ke pengungsian  pada  malam  hari.  Masing  masing  dari  mereka  kembali  ke  rumah  hanya  untuk membersihkan rumah dan mengganti pakaian yang mereka gunakan.
Sikap Para Pelaksana, dalam penelitian ini diartikan sebagai dukungan anggota tim koordinasi dan  tim  kelompok  kerja  terhadap  program  atau  keinginan  untuk  melaksanakan  kebijakan  yang ditujukan  dengan  komitmen  terhadap  terlaksananya  program.  Dukungan  Kepala  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  sangat  mempengaruhi  keberhasilan  program  terutama disebabkan  karena kewenangannya  untuk  menentukan  jenis  kegiatan,  lokasi  kegiatan  maupun  sasaran  kegiatan  yang menjadi  prioritas  program  dimaksud.  Komitmen  yang  diharapkan  hendaknya  berupa  wujud  nyata melalui program dan kegiatan SKPD  yang diarahkan untuk mendukung keberhasilan program DAK Fisik.  Sebagian  besar  informan  menilai  bahwa  komitmen  atau  dukungan  terhadap  implementasi program  ini  sudah  cukup  baik,  namun  prioritas  terhadap  jenis  kegiatan,  lokasi  kegiatan  maupun sasaran  kegiatan  dari  program  pada  masing - masing  instansi  perlu  untuk  ditingkatkan.  Program  dan kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  masing - masing  instansi  hendaknya  dilakukan  secara  terintegrasi. Namun  pada  kenyatannya  sikap  egosektoral  tidak  dapat  dilepaskan  dalam  menentukan  kegiatan  di setiap  instansi,  sehingga  program  Pembangunan  Infrastruktur  yang  di  biayai  dari  DAK  Fisik  akibat Erupsi Gunung Agung menjadi tidak terlaksana dengan baik.
Faktor - Faktor  yang  menjadi  kendala  dalam  hal  menjalankan  kegiatan  Dana  Alokasi  Khusus Fisik di Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017 adalah Faktor Internal dan Faktor Eksternal, faktor internalnya adalah keterlambatan diterimanya Petunjuk Teknis (Juknis) DAK dari Kementerian Teknis terkait dan alokasi DAK Fisik yang berubah - ubah yang akan berhimbas pada penyesuaian perencanaan dan penganggaran dana pendukung, dana penunjang atau biaya umum dan dana  lainnya,  kemudian  pelaksanaan  waktu/proses  tener  yang  cukup  lama  sehingga  hal  ini berpengaruh  terhadap  target  dan  capaian  realisasi  penyerapanan  dana  per  triwulan  pada  tahun anggaran  berjalan.  Faktor  eksternal  yang  menjadi  kendala  dalam  pelaksanaan  DAK  Fisik  adalah
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 69
terjadinya  perubahan  musim  atau  bencana  alam  seperti  erupsi  Gunung  Berapi  (Gunung  Agung) sehingga  mengakibatkan  beberapa  paket  kegiatan  yang  dibiayai  dari  Dana  Alokasi  Khusus  Fisik dihentikan.
Implikasi yang terjadi akibat adanya kendala pelaksanaan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik di Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017, implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat - akibat  dan  konsekuensi - konsekuensi  yang  ditimbulkan  dengan  dilaksanakannya  kebijakan  atau kegiatan  tertentu,  Adanya  kendala  pelaksanan  program  dan  kegiatan  Dana  Alokasi  Khusus  Fisik  di Kabupaten  Karangasem  menyebabkan  tidak  dapat  dilaksanakannya  kegiatan  DAK  Fisik  akibat bencana  alam  Erupsi  Gunung  Agung,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karangasem  akhirnya melakukan  pengalokasian  kembali  pada  tahun  anggaran  berikutnya  sesuai  dengan  mekaninsme penganggaran APBD, dengan menggunakan sisa DAK Fisik TA 2017 dengan menggunakan petunjuk teknis  tahun  anggaran  berjalan.  Dari  hasil  analisis  yang  dilakukan  dapat  dikatakan  bahwa  Implikasi yang terjadi akibat adanya kendala Pelaksanaan DAK Fisik Tahun Anggaran 2017 pada Bidang Jalan Batusesa  – Kesimpar  yang tidak terlaksana berdampak buruk terhadap kehidupan sosial masyarakat dan kehidupan ekonomi masyarakat sekitarnya. Hal ini mengakibatkan terganggunya ketenangan dan pola hidup masyarakat sekitar, kegiatan industri terhenti, kegiatan ekonomi juga terganggu. distribusi arus  barang - barang  kebutuhan  masyarakat  menjadi  terganggu,  konektifitas  pariwasata  hingga  akses anak - anak untuk pergi ke sekolah menjadi terganggu.

## 5. Simpulan
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik di Pemerintah Daerah Kabu- paten Karangasem Tahun Anggaran 2017 telah sesuai dengan 6 Variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi. Akan tetapi faktor eksternal yakni terjadinya Erupsi Gunung Agung menyebabkan Im- plementasi Kebijakan ini tidak dapat mencapai sasaran. Program ini dihentikan sementara hingga di- cabutnya status bahaya erupsi Gunung Agung.
Faktor yang menjadi kendala dalam menjalankan implementasi kebijakan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2017 terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup keterlambatan diterbitkannya petunjuk teknis pelaksanaan DAK Fisik dari Kementerian Teknis terkait kemudian alokasi DAK yang berubah - ubah di setiap tahunnya, dan pelaksanaan terder yang terlambat sehingga  mengakibatkan  serapan  anggaran  menjadi  terlambat,  dan  kurang  optimalnya  pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik. Sedangkan kendala faktor eksternal adalah terjadinya perubahan kondisi cuaca atau perubahan musim yakni Erupsi Gunung Agung.
Implikasi yang terjadi akibat adanya kendala pelaksanaan program adalah terhentinya pelaksa- naan Dana Alokasi Khusus Fisik ini, hal ini berimplikasi baik di bidang ekonomi, infrastruktur, pela- yanan publik dan sosial.

## Daftar Pustaka
Agung, I. (2012). Panduan Penelitian Tindakan Kelas Bagi Guru . Jakarta : Bestari Buana Murni.
Irfan, I, M. (1977). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara . Jakarta : Sinar Grafika.
Miftah, T. (2012). Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan .
Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana A lokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana A lokasi Khusus Fisik .
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2009 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Dana
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 70
Alokasi Khusus di Daerah .
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  121/ PMK.07/2018  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa .
Sugiyono,  (2017). Metode  Penelitian  Kebijakan. (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  Kombinasi,  R&D  dan Penelitian Evaluasi) . Bandung : Alfabeta.
Tunggal, A, W. (2007). Audit Managemen . Jakarta : Rineka Cipta.
Undang - Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintahan Daerah .
Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana .
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .