1 Ahmadiyah  terbagi  ke  dalam  dua  golongan:  Qadiyan  dan  Lahore.  Di  Indonesia,  aliran  Qadiyan tergabung dalam Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sementara aliran Lahore tergabung dalam Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI).

## MINORITISASI AHMADIYAH DI INDONESIA

## Amin Mudzakkir Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

## ABSTRACT
This article shows the process of minoritization of Ahmadiyya in Indonesia. This  is  a  phenomenon  of  the  post-Suharto  regime.  Under  the  current Indonesia’s liberal democratic system, the existence of minority groups is often marginalized because they are considered not important for political party to win the election. Minoritization occurs when two conditions are met, namely the  strengthening  of  radical  Islamic  groups  and  the  seemingly  indecisive behavior of government to deal with radicalism.  The paper critically looks at the current Indonesia political system in order to look for solution to the Ahmadiyya issue.
Keywords: minoritization, Ahamdiyya, radical Islam, liberal democracy.

## PENDAHULUAN
Segera setelah tumbangnya rezim Orde Baru, berbagai peristiwa penting terjadi  di  Indonesia.  Dari  sekian  peristiwa  itu,  kekerasan  terhadap kelompok  minoritas  adalah  kasus  yang  masih  terus  menimbulkan kontroversi  sampai  sekarang.  Dalam  tulisan  ini,  kelompok  minoritas yang dimaksud adalah Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). 1 Meski di Indonesia sendiri telah berdiri sejak tahun 1925, keberadaan organisasi keagamaan  ini  sekarang  dipersoalkan.  Pada  mulanya  adalah  soal keyakinan tentang konsep kenabian. Arus utama dalam Islam umumnya menganggap pandangan pengikut Ahmadiyah mengenai Mirza Ghulam Ahmad, sang pendiri organisasi tersebut, telah menyimpang dari ajaran Islam  yang  disampaikan  oleh  Muhammad  sebagai  ‘nabi  penutup’ ( khatam an-nabiyyin ). Berbagai otoritas keulamaan, termasuk Majelis Ulama  Indonesia  (MUI),  mengeluarkan  fatwa  bahwa  Ahmadiyah
adalah sesat. Fatwa MUI ini bahkan telah dibuat dua kali, yaitu pada tahun 1980 dan 2005. Menindaklanjuti fatwa ini, kelompok-kelompok anti-Ahmadiyah  kemudian  menggunakan  caranya  sendiri  untuk membubarkan  mereka;  tidak  jarang  dengan  jalan  kekerasan.  Dapat dikatakan,  terutama  sejak  2005,  kehidupan  pengikut  Ahmadiyah  di Indonesia tak lagi aman.
Masalahnya  adalah  negara  membiarkan  peristiwa  itu  berlangsung berlarut-larut.  Terombang-ambing  antara  kewajiban  konstitusional untuk memberikan jaminan kepada warga negara dalam menjalankan keyakinan  keagamaan  sebagaimana  termaktub  dalam  Pasal  29  UUD 1945 pada satu sisi dan desakan massa anti-Ahmadiyah yang semakin kuat  secara  politik  pada  sisi  yang  lain,  selain  juga  kenyataan  bahwa hak  asasi  manusia  telah  menjadi  isu  yang  tak  bisa  diabaikan  dalam percaturan global, negara justru terlihat tidak berdaya. Di dalam dirinya sendiri,  negara  Indonesia  pasca-Orde  Baru  justru  tidak  pernah  sepi dari perseteruan. Dibanding dengan masa sebelumnya, sekarang partai politik  dan  kelompok  identitas  serta  kelompok  kepentingan  lainnya mempunyai pengaruh yang jauh lebih besar dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam situasi ini, berbagai kebijakan yang intinya melarang kegiatan  Ahmadiyah  di  Indonesia  lahir.  Oleh  karena  itu,  sekarang lengkap  sudah,  posisi  Ahmadiyah  ditekan  dari  berbagai  arah;  oleh kelompok  anti-Ahmadiyah  dikejar-kejar,  sementara  oleh  pemerintah dipaksa bubar.
Apa  yang  dialami  oleh  Ahmadiyah  sebagaimana  diilustrasikan  di atas  adalah  praktik  minoritisasi.  Secara  konseptual  minoritisasi  bisa diartikan sebagai proses diskriminasi, dan bahkan persekusi, terhadap kelompok minoritas baik pada tataran hukum, politik, sosial, dan juga pada tataran intelektual (Bandingkan, Preece 2005). Berbeda dengan kelompok  mayoritas  yang  diandaikan  bisa  melakukan  resistensi  atau negosiasi  terhadap  praktik  tersebut  karena  jumlah  orang  dan  sumber daya  mereka  yang  cukup,  kelompok  minoritas  sulit  melakukan  hal yang sama. Di bawah bayang-bayang hegemoni liberalisme di mana keputusan politik didasarkan betul-betul hanya pada suara terbanyak, kelompok minoritas akan terus menerus dikalahkan. Inilah yang disebut sebagai tirani mayoritas. Persis pada titik ini, sebagaimana akan dibahas lebih  lanjut,  persoalan  yang  dihadapi  oleh  Ahmadiyah  di  Indonesia
adalah bagian dari ketegangan antara demokrasi dan liberalisme.
Berangkat  dari  perspektif  tersebut,  tulisan  ini  akan  mendiskusikan minoritisasi  Ahmadiyah  di  Indonesia.  Pertanyaan  pokok  tulisan ini  adalah  bagaimana  dan  mengapa    minoritisasi  itu  terjadi.    Untuk membahas  pertanyaan  itu,  tulisan  ini  akan  dibagi  ke  dalam  tiga bagian.  Bagian  pertama  akan  memaparkan  konteks  politik  Indonesia kontemporer yang cenderung anti-minoritas, sementara bagian kedua akan  meninjau  praktik  minoritisasi  terhadap  Ahmadiyah  di  daerah dengan  mengambil  studi  kasus  Cianjur  dan  Tasikmalaya.  Bagian terakhir  akan  membahas  permasalahan  kepemimpinan  politik  dan paradoks dalam sistem demokrasi liberal.

## REZIM ANTI-MINORITAS
Minoritas sebagai sebuah konsep lahir dari rahim politik liberal. Jika liberalisme  pada  dasarnya  berpijak  pada  individu  sebagai  pemangku kedaulatan  atas  hak,  minoritas  justru  hendak  meletakkannya pada  komunitas  atau  kelompok.  Oleh  karena  itu,  sejalan  dengan diskursus  multikulturalisme,  perdebatan  awal  mengenai  minoritas mempertentangkan  argumen  kaum  liberal  dan  komunitarian.  Namun dalam  perkembangannya,  liberalisme  mengadopsi  ide-ide  penting dalam  diskursus  minoritas  dan  multikulturalisme,  sehingga  yang terjadi sekarang sesungguhnya adalah perdebatan di kalangan liberal sendiri mengenai konsep-konsep tersebut (Will Kymlicka 2003; Parekh 2007). Akan tetapi, pendapat ini sulit terwujud di negara liberal yang terfragmetasi  secara  tajam  oleh  identitas  dan  kepentingan  seperti  di Indonesia. Yang berlaku di sini adalah liberalisme yang hanya peduli dengan  kebebasan  positif,  yaitu  ‘bebas  untuk’,  tetapi  nyaris  abai terhadap kebebasan negatif, yaitu ‘bebas dari’. Dengan menggunakan argumen ini, kita bisa memastikan bahwa minoritas adalah konsekuensi dari politik liberal. Sebagaimana jargonnya yang terkenal, yaitu satu orang satu suara ( one man one vote ), keputusan atau kebijakan dalam politik liberal pada dasarnya dihitung berdasarkan cacah jiwa terbanyak.
Demokrasi adalah konsep yang lebih tua daripada liberalisme. Berbasis pada demos ,  demokrasi  hendak  menyelenggarakan  tata-negara  untuk kebaikan bersama. Dalam konteks modern, demos adalah warga negara.
Kalangan nasionalis di Dunia Ketiga menyebutnya rakyat. Semuanya mengacu  pada  subjek  politik  yang  terbatasi  oleh  konstitusi.  Melalui konstitusi  pula  hak  minoritas  dibakukan.  Ini  didasari  oleh  ketakutan Hobbesian, manusia memakan sesamanya ( homo homini lupus ) (Wolff 2006).  Dalam  kondisi  itu,  yang  menang  pasti  yang  banyak,  maka lahirlah  tirani  mayoritas.  Untuk  mengatasi  itu,  sementara  Hobbes menganjurkan  dibentuknya  negara  kuat  seperti  Leviathan,  kaum Republikan  mengusulkan  untuk  menyusun  konstitusi  yang  mengatur hak  dan  kewajiban  warga  negara.  Ide  kaum  Republikan  inilah  yang awalnya diterima di Indonesia (Robet 2007). Akan tetapi, liberalisme kemudian  membajak  konstitusi  dengan  menyerahkan  urusan  warga negara kepada parlemen. Di sinilah paradoks demokrasi terjadi (Mouffe 2000). Di parlemen, yang berkuasa bukan lagi kebaikan bersama, tetapi kepentingan partai politik. Masalahnya, suara partai politik inilah yang banyak mempengaruhi keputusan yang diambil oleh presiden. Ini jelas tipikal pemerintahan model parlementer, padahal secara konstitusional Indonesia menganut model presidensial.
Gejala tirani mayoritas ini mengemuka persis pasca tumbangnya rezim otoriter Orde Baru. Di luar parlemen yang sibuk dengan dirinya sendiri, beberapa  kelompok  mengajukan  desakan  agar  identitas  keagamaan, khususnya  Islam  sebagai  agama  terbesar  di  Indonesia,  dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan publik. Sebagai reaksi terhadap itu, sempat  muncul  tuntutan  serupa  di  sebagian  kalangan  Hindu  di  Bali atau Kristen di Manokwari (Noor 2008) tetapi ruang lingkup dan daya politik mereka terlalu kecil untuk mendapat perhatian publik yang lebih luas. Desakan terhadap representasi identitas keagamaan dalam arena politik publik ini tidak baru sama sekali. Argumen dasarnya digali dari interpretasi  sejarah;  Islam  dipercaya  telah  berkontribusi  besar  dalam proses ‘ nation building’ Indonesia. Terutama sejak awal abad ke-20, Islam  dan  nasionalisme  sering  disebut  secara  bersamaan,  melupakan kontradiksi  di  antara  mereka  demi  satu  tujuan,  yaitu  kemerdekaan Indonesia. Dengan argumen ini, banyak kelompok Islam yang merasa mempunyai saham lebih besar daripada kelompok-kelompok lain dalam proses pembentukan bangsa. Perasaan ini berkembang menjadi aspirasi politik,  bermetamorfosis  menjadi  apa  yang  dalam  politik  demokrasi liberal  disebut  sebagai  kelompok  mayoritas.  Ini  terlihat  sejak  masa penyusunan Pancasila pada tahun 1945 (Latif 2011), masa perdebatan
Konstituante  pada  tahun  1957-1959  (Maarif  1985),  dan  muncul  lagi pada masa pasca-Orde Baru.
Sementara  itu,  kalau  menengok  sejarah  Ahmadiyah  di  Indonesia, perjalanan  organisasi  ini  awalnya  justru  tidak  menghadapi  kendala berarti.  Berdiri  sejak    tahun  1925,  organisasi  ini  pada  tahun  1953 mendapatkan  status  legal  dari  pemerintah  sebagai  organisasi  sosial kemasyarakatan  dengan  nama  Jemaat  Ahmadiyah  Indonesia  (JAI) (Zulkarnain 2005). Selama masa Orde Baru, legalitas Ahmadiyah nyaris tidak pernah terusik. Secara politik, karena mereka juga tidak pernah berseberangan dengan garis kebijakan pemerintah, pengikut Ahmadiyah mendapatkan kesempatan luas untuk terlibat kegiatan publik. Banyak dari mereka bekerja sebagai pegawai negeri. Sebuah Studi mengenai komunitas Ahmadiyah di pedesaan Cianjur menemukan bukti keaktifan tokoh-tokoh Ahmadiyah dalam kegiatan politik dan pemerintahan desa setempat (Mudzakkir 2007).
Belakangan status hukum dan politik yang didapatkan oleh Ahmadiyah selama berpuluh tahun sejak awal pendiriannya tersebut digugat. Selain Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI),  kelompok  anti-Ahmadiyah  berasal dari  kalangan  yang  biasa  dikategorikan  sebagai  organisasi  Islam radikal, seperti Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) (Hasani dan Naipospos 2010). Akan tetapi,  dukungan  terhadap  suara  kelompok  anti-Ahmadiyah  datang tidah hanya dari politisi partai Islam tetapi juga partai sekuler baik yang berada di pusat maupun di daerah. La Ode Ida, seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dikenal publik karena pemikirannya yang kritis, pun menyatakan bahwa Ahmadiyah memang harus dibubarkan (http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=17914,  diakses 20  Juni  2011).  Di  tempat  lain,  Rizal  Ramli,  seorang  bekas  menteri yang dekat dengan partai nasionalis, berpendapat senada . (http://www. mediaindonesia.com/read/2011/02/09/202157/91/14/Rizal-Ramli- Biarkan-Ahmadiyah-Jadi-Agama-Baru,  diakses  20  Juni  2011).  Dari sini terlihat bahwa sentimen anti-Ahmadiyah telah berkembang tidak hanya melibatkan satu atau dua kelompok Islam, tetapi juga individu atau kelompok dalam masyarakat dengan beragam latar belakang.
Akan  tetapi,  penentangan  kelompok  Islam  secara  luas  terhadap Ahmadiyah  adalah  fenomena  baru.  Meski  Muhammadiyah  dan Ahmadiyah (Lahore) pada tahun 1930-an pernah terlibat kontroversi,
itu  semata-mata  berlangsung  dalam  kerangka  perdebatan  keagamaan dan  keorganisasian.  Sebagaimana  dilaporkan  oleh  Herman  L.  Beck (2005),  beberapa  pengurus  Muhammadiyah  ketika  itu  tercatat  juga sebagai  tokoh  Ahmadiyah.  Persoalan  internal  organisasi  ini,  karena keanggotaan  ganda  dikhawatirkan  akan  menimbulkan  konflik kepentingan,  berujung  pada  perdebatan  keagamaan.  Berkaca  pada perkembangan yang terjadi di India di mana Ahmadiyah lahir dan Arab Saudi, Muhammadiyah menunjukkan beberapa penyimpangan dalam ajaran Ahmadiyah.  Pendiri  Persatuan  Islam, A.  Hassan,  juga  pernah berdebat dengan Maulana Rahmat Ali, salah seorang tokoh pembawa Ahmadiyah  ke  Indonesia,  mengenai  topik  serupa.  Selain  bermuara pada  persoalan  kenabian  Mirza  Ghulam  Ahmad,  perdebatan  antara Ahmadiyah dan kelompok Islam yang lain sampai sekarang dibayang- bayangi tuduhan terhadap Ahmadiyah yang dikatakan diciptakan oleh kolonialisme Inggris dan konspirasi Yahudi untuk melemahkan umat Islam dari dalam (Ahmad 1994).
Namun  situasi  berubah  pada  akhir  abad  ke-20.  Perkembangan Islamisme di Timur Tengah telah menyulut api radikalisme keagamaan di  Indonesia  dan  negara-negara  Muslim  lainnya  (Fealy  dan  Bubalo 2007). Gerakan yang bersumber pada doktrin Salafi Wahabi itu pada dasarnya  menyerukan  purifikasi.  Di  tengah  gempuran  Barat  yang semakin  kuat  melalui  apa  yang  populer  disebut  globalisasi,  seruan tersebut ditanggapi dengan penuh semangat. Di negara-negara Muslim yang sedang mengalami transisi politik, ajakan untuk kembali kepada Islam  yang  ‘ kaffah’ (‘sepenuhnya’) berbuah  gerakan  politik  radikal. Mereka mengajukan Islam sebagai solusi atas semesta persoalan yang membelenggu kaum Muslim. Ketertinggalan kaum Muslim di berbagai bidang  kehidupan  dipahami  sebagai  bentuk  kesalahan  mereka  dalam memilih sistem politik. Apa yang datang dari, dan berkaitan dengan, Barat  dianggap  ‘ thoghut ’  (‘suara  jahat’)  yang  akan  melemahkan  dan menghancurkan  umat  Islam.  Persis  dalam  suasana  psikologis  inilah, kelompok Islam radikal menilai Ahmadiyah adalah duri dalam daging.
Fatwa sesat terhadap Ahmadiyah dikeluarkan oleh Rabithah Alam Islami, sebuah organisasi yang beranggotakan wakil-wakil dari negara Muslim (biasanya  tokoh  atau  pemimpin  organisasi  Islam),  di  Makkah, Arab Saudi, pada tahun 1973. Setahun kemudian Organisasi Konferensi Islam (OKI) merekomendasikan: (1) Setiap lembaga Islam harus melokalisir
kegiatan Ahmadiyah dalam tempat ibadah, sekolah, panti dan semua tempat kegiatan mereka yang destruktif; (2) menyatakan Ahmadiyah sebagai kafir dan keluar dari Islam; (3) memutuskan segala hubungan bisnis dengan mereka; dan (4) mendesak pemerintah-pemerintah Islam untuk  melarang  setiap  kegiatan  pengikut  Mirza  Ghulam Ahmad  dan menganggap mereka sebagai minoritas non-Islam. Sejak itu berbagai fatwa serupa bermunculan di  negara-negara Muslim lainnya seperti di Malaysia, Brunai Darussalam, dan Pakistan. Di Pakistan, Ahmadiyah dikategorikan sebagai agama tersendiri, agama Ahmadiyah, sejak 1984. (http://www.mui.or.id/index.php?option=com_docman&task=cat_vie w&gid=65&Itemid=73&limitstart=5, diakses 20 Juni 2011).
Pengaruh  Islamisme  tumbuh  subur  di  Indonesia  dalam  dua  dekade terakhir beriringan dengan perubahan relasi kekuasaan dalam negara Orde Baru. Di akhir masa kekuasaannya, Soeharto terlihat semakin dekat kepada kelompok Islam radikal. Ini kontras dengan kebijakan Soeharto pada  awal  masa  kekuasaannya  yang  justru  sangat  keras  terhadap mereka.  Perubahan  orientasi  politik  ini  tak  lepas  dari  perpecahan  di dalam  kelompok  elit  militer  dan  birokrasi  yang  menopang  tegaknya Soeharto  di  puncak  kekuasaan.  Dengan  menggandeng  kelompok Islam radikal, Soeharto berharap bisa melanjutkan pemerintahan yang dipimpinnnya  lebih  lama  lagi.  Beberapa  kelompok  Islam,  termasuk yang beraliran moderat, menyambut baik perubahan orientasi politik kekuasaan  itu.  Bagi  mereka,  kedekatan  Soeharto  dan  kaum  Muslim adalah  perkembangan  baik  yang  menguntungkan  kedua  belah  pihak (Hefner 2001).
Latar  belakang  itulah  yang  melebarkan  jalan  bagi  kelompok  Islam radikal untuk tampil dominan dalam panggung politik Indonesia di era reformasi. Di bawah pemerintahan Habibie, sebagian dari kelompok itu bahkan terlibat dalam konflik sosial bernuansa keagamaan di beberapa daerah  (Hasan  2008).  Ketika Abdurrahman  Wahid  berkuasa,  terlihat usaha  untuk  membatasi  ruang  gerak  mereka.  Karena  rezim  ditopang oleh  aparat  negara  yang  cerai  berai,  usaha  tersebut  justru  membuat kelompok tersebut semakin radikal. Situasi ini justru dimanfaatkan oleh kalangan  politisi  untuk  mendongkel  Wahid  (Barton  2007:  344-358). Perkembangan  yang  hampir  sama  terjadi  pada  masa  pemerintahan Megawati.  Selama  kurang  lebih  enam  tahun  masa  kekuasaan  tiga presiden  pasca-Seoharto  tersebut,  kelompok  Islam  radikal  berhasil
meluaskan pengaruhnya ke dalam lembaga-lembaga politik kenegaraan dan bahkan meloloskan beberapa agendanya dalam kebijakan publik. Ini terjadi tidak  hanya di Jakarta tetapi juga di daerah-daerah.
Penguatan  posisi  dan  pengaruh  kelompok  Islam  radikal  menemukan tempatnya  pada  masa  pemerintahan  Susilo  Bambang  Yudhoyono (SBY) sekarang ini. Sementara terus menerus mencitrakan diri sebagai pemimpin yang berkomitmen pada kebebasan beragama sebagai bagian yang  inheren  dalam  praktik  demokrasi  dan  pelaksanaan  hak  asasi manusia, pada sisi yang lain SBY membiarkan berkembangnya kelompok Islam radikal. Dengan menggunakan argumen liberal, SBY memaknai demokrasi  sebagai  pantangan  bagi  negara  untuk  mengintervensi kehidupan  masyarakat  sipil,  termasuk  kelompok-kelompok  Islam radikal.  Menanggapi  kalangan  yang  meminta  pembubaran  kelompok Islam radikal karena dirasa semakin meresahkan, SBY menjawabnya dengan  mengatakan  bahwa  pembubaran  organisasi  kemasyarakatan berada di luar otoritasnya sebagai kepala pemerintahan. Bagi SBY, itu adalah soal hukum, dan hukum berada di luar pemerintahan. Akan tetapi, argumen ini tidak dijalankan secara konsisten dan bahkan kontradiktif, sebab pada saat yang sama pemerintah justru mengeluarkan keputusan pembubaran Ahmadiyah.
Melalui  Menteri  Agama,  Menteri  Dalam  Negeri,  dan  Jaksa  Agung, pemerintah  mengeluarkan  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  pada tanggal  9  Juni  2008  yang  berisi  pelarangan  kegiatan Ahmadiyah  di Indonesia—dikenal  sebagai  SKB  Tiga  Menteri.  Isi  SKB  tersebut adalah:  (1)  Memberi  peringatan  dan  memerintahkan  untuk  semua warga  negara  untuk  tidak  menceritakan  dan  menafsirkan  suatu agama di Indonesia yang menyimpang sesuai UU No. 1 PNPS/1965 tentang  pencegahan  penodaan  agama;  (2)  Memberi  peringatan  dan memerintahkan  bagi  seluruh  penganut,  pengurus  Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang menganut agama Islam agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran Agama Islam pada umumnya, seperti pengakuaan adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW;  (3)  Memberi  peringatan  dan  memerintahkan  kepada  anggota atau pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan; (4) Memberi peringatan dan  memerintahkan  semua  warga  negara  menjaga  dan  memelihara kehidupan  umat  beragama  dan  tidak  melakukan  tindakan  yang
melanggar hukum terhadap penganut JAI; (5) Memberi peringatan dan memerintahkan  kepada  warga  yang  tidak  mengindahkan  peringatan dan perintah dapat dikenakan sanksi sesuai perundangan yang berlaku; dan  (6)  Memerintahkan  setiap  pemerintah  daerah  agar  melakukan pembinaan terhadap keputusan ini.
Menurut pemerintah, SKB Tiga Menteri ini telah memenuhi prosedur hukum acara. Secara normatif acuannya adalah UU No.1/PNPS/1965 yang berisi “larangan menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan terhadap penafsiran suatu agama yang dianut di Indonesia atau  melakukan  kegiatan  keagamaan  yang  menyerupai  kegiatan keagamaaan  dari  agama-agama  itu,  tetapi  menyimpang  dari  pokok- pokok  ajaran  agama  itu”.  UU  ini  sendiri  telah  memicu  kontroversi. Sebagian kalangan mengkritiknya karena dinilai bertentangan dengan konstitusi yang justru menjamin warga negara untuk berkeyakinan dan beribadah sesuai keyakinannya itu. Para pengkritik juga menunjukkan bahwa  UU  itu  dalam  kenyataannya  dipakai  oleh  kelompok  Islam radikal untuk melegitimasi tindakan kekerasan yang mereka lakukan terhadap  kelompok  yang  dianggap  ‘sesat’,  termasuk  Ahmadiyah. Langkah  lanjut  yang  dilaukan  oleh  para  pengkritik  adalah  meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan judicial review terhadap UU itu. Akan tetapi, dalam persidangan atau ‘eksaminasi publik’ yang alot, dengan  menghadirkan  saksi  ahli  baik  dari  para  kritikus  sebagai penggugat maupun dari pemerintah sebagai tergugat, MK berkeputusan untuk  mempertahankan UU tersebut (Margiyono dkk 2010).
Banyak  kalangan,  termasuk  dari  organisasi  Islam  moderat,  menolak SKB  tersebut  dan  semua  bentuk  minoritisasi  terhadap  Ahmadiyah. Menurut  mereka,  selain  bertentangan  dengan  nilai  dasar  Islam  yang mengajarkan toleransi ( tasammuh ), itu juga melanggar konstitusi dan hak  asasi  manusia  (Ropi  2010).  Kalangan  ini  kemudian  bergabung dalam  sebuah  perkumpulan  bernama  Aliansi  Kebangsaan  untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB). Pada tanggal 1 Juni 2008, mereka mengadakan aksi di depan Monas, Jakarta, menyuarakan tuntutan agar pemerintah serius melindungi kaum minoritas, termasuk Ahmadiyah.  Akan  tetapi,  secara  tiba-tiba  anggota  Front  Pembela Islam (FPI) menyerang acara mereka. Beberapa orang aktivis AKKBB terluka. Aparat keamanan seperti tidak bisa berbuat apa-apa, padahal Lapangan Monas terletak persis di depan Istana Negara.

## GERAKAN ANTI-AHMADIYAH DI DAERAH: STUDI KASUS CIANJUR DAN TASIKMALAYA
Setelah  terjadinya  aksi  kekerasan  terhadap  Ahmadiyah  di  Cikeusik, Pandeglang, 11 Februari 2011, yang mengakibatkan korban meninggal tiga  orang  warga  Ahmadiyah,  pemerintah,  seperti  biasa,  mengaku prihatin  dan  menyesalkan  terjadinya  tindakan  tersebut.  Lebih  lanjut pemerintah  berjanji  akan  mengusut  tuntas  siapa  pelaku  kekerasan. Akan tetapi, meski jelas korbannya adalah warga Ahamdiyah, segera setelah  terjadinya  peristiwa  itu  Pemerintah  Kabupaten  Pandeglang dan  tiga  pemerintah  daerah  lainnya  justru  mengeluarkan  keputusan pelarangan  kegiatan  Ahmadiyah  di  wilayah  mereka.  Alasannya, kekerasan  lebih  lanjut  bisa  dihindari  jika  Ahmadiyah  dibubarkan sebagaimana  disebutkan  dalam  SKB  Tiga  Menteri.  Empat  daerah yang mengeluarkan keputusan pelarangan Ahmadiyah pasca-Cikeusik adalah: (1) Sumatera Selatan melalui Surat Keputusan Gubernur No. 563/KPT/BAN.Kesbangpol dan Linmas/2008 pada tanggal 8 Februari 2011;  (2)  Pandeglang,  Banten,  melalui  Peraturan  Bupati  No.  5/2011 pada tanggal 21 Februari 2011; (3) Samarinda melalui Surat Keputusan Walikota Samarinda No. 200/160/BKPPM.I/II/2011 pada 25 Februari 2011;  dan  (4)  Jawa  Timur  melalui  Surat  Keputusan    Gubernur  No. 188/94/KPTS/013/2011 pada 28 Februari 2011.
Jauh  sebelum  itu,  berbagai  peraturan  atau  keputusan  yang  berisi pelarangan  dan  pembubaran  kegiatan  Ahmadiyah  telah  dikeluarkan di daerah lain. Melihat ini sulit menyangkal kenyataan bahwa praktik minoritisasi terhadap Ahmadiyah di daerah berlangsung masif.  Konteks kelahiran peraturan atau keputusan tersebut hampir sama dengan apa yang terjadi di tingkat pusat. Sementara kelompok Islam radikal giat menyebarkan  pandangan  mereka  di  masyarakat,  para  politisi  dengan agendanya  sendiri  meneruskan  pandangan  tersebut  ke  jalur  politik formal.  Usaha  mereka  mendapatkan  lahan  subur  terutama  di  daerah yang  mempunyai  ingatan  kolektif  terhadap  Islam  politik  yang  kuat. Dengan argumen yang ditimba dari pengalaman di masa lalu, kelompok Islam  radikal  mewacanakan  Islam  sebagai  jalan  untuk  mengangkat martabat bangsa dari keterpurukan. Radikalisme politik kelompok ini tidak  berhenti  pada  tingkatan  pemikiran  saja,  tetapi  mewujud  dalam
gerakan sosial-politik (Mudzakkir 2008).
Gerakan  anti-Ahmadiyah  adalah  bagian  dari  gerakan  Islam  radikal secara  umum.  Kampanye  anti-Ahmadiyah  biasanya  dilakukan  satu paket  dengan  kampanye  pemberlakuan  perda  syariat  (Mudzakkir 2008).  Persoalan  perda  syariat  sendiri  telah  menjadi  topik  penting dalam  diskusi  tentang  hubungan  Islam  dan  negara  pasca-Orde  Baru. Meskipun ide negara Islam telah ditolak oleh organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, sejak tahun 1984 (Haidar 1998), cita- cita terwujudnya Indonesia yang didasari oleh Islam sebagai ideologi politik rupanya masih menarik minat kalangan Islam yang lain hingga sekarang. Oleh karena semakin sulit diwujudkan pada lingkup nasional, cita-cita itu sekarang bermetamorfosis ke dalam gerakan pada tingkat lokal.  Segera  setelah  kebijakan  otonomi  daerah  dan  desentralisasi dikeluarkan pada tahun 1999, beberapa daerah mengumumkan sejumlah peraturan berbasis syariah. Umumnya perda-perda tersebut mencakup larangan  minuman  keras,  perjudian,  dan  pelacuran—hal-hal  yang menyangkut ketertiban umum—selain juga perkara jilbab dan aturan pakaian bagi perempuan serta anjuran melakuan shalat berjamaah dan baca al-Qur’an.
Sebagaimana  terjadi  di  tingkat  pusat,  penguatan  kelompok  Islam radikal di daerah sangat ditentukan oleh siapa yang memimpin daerah tersebut.  Masalahnya,  dalam  sistem  politik  yang  berlaku  sekarang, sulit  bagi  pemimpin  daerah  untuk  kukuh  berdiri  di  atas  kepentingan semua golongan. Yang diutamakan adalah kepentingan kaum mayoritas sebagaimana terwakili di parlemen. Dalam hal keagamaan, apa yang disebut kaum mayoritas tentu bukanlah entitas tunggal, terbagi ke dalam berbagai organisasi dan individu beragam, namun sepanjang berhadapan dengan isu Ahmadiyah, mereka mempunyai satu pandangan. Nahdlatul Ulama, organisasi Islam yang dikenal moderat pun, menegaskan bahwa secara keagamaan ajaran Ahmadiyah memang sesat, meski cara-cara kekerasan tidak diperkenankan sama  sekali untuk menyikapi persoalan ini.        (http://www.nu.or.id/page/id/dinamic_detil/6/12315/Taushiyah/ Sikap_PBNU_tentang_Ahmadiyah.html,  diakses  1  Agustus  2011). Sementara itu, kepentingan kaum minoritas sulit terakomodasi dalam arena  politik  formal  karena  jumlah  mereka  tidak  signifikan  dalam pemilihan  umum  (pemilu)  dan  pemilihan  kepala  daerah  (pilkada). Menggunakan  istilahnya  Rousseau,  perhatian  penguasa  adaah
‘keinginan semua’ ( will of all ), bukan ‘kehendak umum’ ( general will ) (Wolff  2006).  Minat  penguasa  dicurahkan  untuk  meraih  kekuasaan dan mempertahankannya, bahkan jika memungkinkan melanjutkannya pada periode selanjutnya.
Selanjutnya  kita  akan  melihat  secara  lebih  dekat  bagaimana  praktik minoritisasi terhadap Ahmadiyah berlangsung di daerah. Dua daerah akan  ditampilkan  di  sini,  yaitu  Cianjur  dan  Tasikmalaya.  Keduanya terletak di Jawa Barat dan keduanya juga tercatat sebagai daerah dengan frekuensi kekerasan terhadap Ahmadiyah yang tinggi. Cianjur adalah satu kabupaten di Jawa Barat. Terletak di perlintasan antara Jakarta dan Bandung jika melewati jalur Puncak, Cianjur pada masa lalu pernah menjadi semacam pusat kebudayaan Sunda. Oleh karena itu, tembang Cianjuran dianggap oleh sebagian kalangan sebagai pencapaian estetis orang  Sunda  yang  tertinggi.  Akan  tetapi,  konstruksi  ini  pelan-pelan tergantikan.  Belakangan,  Cianjur  justru  dikenal  sebagai  daerah  yang gencar  mencitrakan  dirinya  sebagai  kota  santri.  Setelah  Orde  Baru tidak lagi berkuasa, Cianjur mendeklarasikan apa yang disebut Gerbang Marhamah (Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah). Gerakan ini dengan segera menjadi diskursus dominan dalam politik Cianjur. Lebih lanjut, gerakan ini menjadi platform bagi pembentukan berbagai peraturan daerah berbasis syariah.
Pada periode awal, membicarakan Gerbang Marhamah tidak bisa lepas dari sosok Wasidi Swastomo. Pada momen pemilihan Bupati Cianjur 2001-2006  (ketika  itu  bupati  masih  dipilih  oleh  anggota  DPRD), dari sekian calon yang ada, Wasidi adalah calon yang secara terbuka menjanjikan  akan  memberlakukan  syariat  Islam  jika  kelak  terpilih (Fraksi PBB DPRD Cianjur 2007). Melalui persaingan yang alot, Wasidi akhirnya  terpilih.  Dengan  dukungan  22  suara,  Wasidi  mengalahkan saingan terkuatnya, Tjetjep Muhtar Sholeh, yang memperoleh dukungan 21 suara, sementara dua suara lainnya dianggap abstain. Segera setelah itu, pada 1 Muharram 1422/26 Maret 2001 Wasidi memenuhi janjinya untuk memberlakukan syariat Islam di Cianjur dengan mendeklarasikan Gerbang  Marhamah.  Sejak  itu,  secara  umum  ekspresi  kultural  yang dianggap  menyimpang  dari  ajaran  Islam  dibatasi  ruang  geraknya. Jenis-jenis  kesenian  tertentu,  seperti  atraksi  kuda  kosong,  dilarang dipertunjukkan. Pembatasan juga dialamatkan kepada komunitas non- Muslim. Sebuah tempat peribadatan umat Katholik di Lembah Karmel,
Cianjur  Selatan,  diberi  surat  peringatan  agar  membatasi  aktifitasnya karena dianggap sebagai sarang Kristenisasi (Mudzakkir 2008)
Akan  tetapi,  tekanan  terbesar  ditujukan  kepada  Jemaat  Ahmadiyah Indonesia (JAI). Beberapa hari setelah terjadi peristiwa penyerangan yang  pertama  kali  terhadap  komunitas  Ahmadiyah  di  Cianjur  pada tanggal 19 September 2005, persis tiga bulan setelah Peristiwa Parung, Bogor, Wasidi  beserta  Kepala  Kejaksaan  Negeri  Cianjur  dan  Kepala Departemen  Agama  Cianjur  mengeluarkan  SKB  No.  21/2005  yang berisi larangan kegiatan Ahmadiyah di Cianjur ( Media Indonesia , 22 September 2005; Republika , 23 September 2005). Penyerangan terhadap warga Ahmadiyah itu sendiri terjadi pada pukul setengah delapan malam. Ratusan orang menyerang empat cabang Ahmadiyah di Campaka dan Cibeber. Akibat penyerangan itu, 4 masjid, 33 rumah, 4 madrasah, 1 gudang pupuk, dan 1 mobil rusak, selain 3 mobil dibakar. Total kerugian akibat peristiwa tersebut ratusan juta rupiah. Puluhan orang diamankan karena tertangkap basah sedang melakukan penjarahan. 12 orang dari mereka diajukan ke meja hijau, lalu diganjar hukuman. Masing-masing diantara mereka menerima hukuman berbeda-beda, yang terlama dari mereka mendekam di penjara selama enam bulan ( Pikiran Rakyat , 22 September 2006).
Sementara  proses  penyelesaian  hukum  terhadap  kasus  Ahmadiyah berlangsung,  Gerakan  Reformis  Islam  (Garis)  mengaku  bertanggung jawab  terhadap  peristiwa  tersebut.  Melalui  ketuanya,  H.  Chep Hernawan,  Garis  menyatakan  siap  menghadapai  proses  hukum  bila memang mereka terbukti bersalah. Secara terbuka H. Chep  Hernawan mengumumkan perang terhadap Ahmadiyah. Selain sesat, Ahmadiyah dituduh hidup ekslusif, sehingga memancing masyarakat sekitar untuk bertindak anarkis ( Media Indonesia , 22 September 2005; Republika , 23 September 2005). Akan tetapi, aparat keamanan tidak menanggapi pengakuan H. Chep Hernawan itu dengan serius. Dia hanya diminta keterangan  oleh  kepolisian,  setelah  itu  selesai.  Polisi  menyebutkan tidak bisa memproses lebih lanjut. H. Chep Hermawan sendiri adalah tokoh pengusaha terkemuka di Cianjur. Bisnisnya meliputi bidang yang luas,  dari  mulai  barang  daur  ulang  hingga  kontraktor  bangunan.  Dia pernah  menjadi  pengurus  pusat  Partai  Bulan  Bintang.  Selain  dekat dengan tokoh-tokoh Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) di Jakarta, dia juga teman karib dengan Abu Bakar Ba’asyir. Setelah era reformasi,
dia mensponsori banyak kegiatan kelompok Islam radikal di Cianjur. Garis didirikannya bersama tokoh-tokoh DDII seperti Anwar Harjono pada 1998 (Hasani dan Naipospos 2010).
Aksi-aksi penyerangan terhadap Ahmadiyah tidak selesai sampai di situ. Setelah terbitnya SKB Tiga Menteri pada 2008, kelompok-kelompok Islam radikal semakin leluasa melakukan kampanye kebencian terhadap Ahmadiyah. Akan tetapi, bahkan sebelum SKB Tiga Menteri itu terbit, beberapa  anggota  Ahmadiyah  yang  bekerja  sebagai  pegawai  negeri sipil dipersoalkan statusnya. Anak-anak mereka yang masih duduk di bangku  sekolah  sering  mendapat  olok-olok  dari  temannya.  Hampir tidak ada usaha yang signifikan dari pemerintah untuk menghentikan praktik  minoritisasi  ini  (Mudzakkir  2007).  Sejak  2006,  Wasidi  telah digantikan oleh Tjetjep Muhtar Soleh. Bupati baru ini beserta DPRD Cianjur  justru  mengeluarkan  Perda  No.3/2006  yang  mengukuhkan keberadaan Gerbang Marhamah (the Wahid Institute 2008).
Sementara  itu,  Tasikmalaya  adalah  daerah  yang  sejak  dulu  terkenal sebagai daerah santri. Pada tahun 1950-an, gerakan Darul Islam/Negara Islam  Indonesia  (DI/NII)  menjadikan  daerah  ini  menjadi  salah  satu basisnya. Selama Orde Baru pun, kekuatan Islam dalam partai politik masih  cukup  kuat.  Pada  tahun  1996,  terjadi  sebuah  kerusuhan  besar bernuansa sentimen etnis dan keagamaan. Setelah Orde Baru berakhir, Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP)  mendominasi  perolehan  suara dalam pemilu sampai sekarang. Di sisi lain, jumlah pesantren sangat banyak  dan  memegang  tidak  hanya  otoritas  keagamaan  tetapi  juga otoritas  sosial  politik  yang  kuat.  Berdasar  pada  kenyataan  historis dan sosiologis ini, aspirasi Islam mempunyai kesempatan luas untuk merepresentasikan  dirinya  di  ruang  publik.  Sejak  awal  tahun  2000- an, ingatan kolektif tentang Islam yang jaya di masa lalu direproduksi terus menerus, termasuk dalam simbol-simbol urban yang bertebaran di hampir seluruh penjuru kota (Mudzakkir 2007). Ini dilakukan untuk semakin melegitimasi citra bahwa Tasik adalah kota santri. Lebih lanjut citra ini diformalisasi ke dalam beberapa peraturan daerah. Yang paling akhir,  Pemerintah  Kota  dan  DPRD  Kota  Tasikmalaya  mengeluarkan Perda No.12/2009 tentang Tata Nilai Islam.
Salah  satu  aktor  penting  di  balik  gerakan  Islam  di  Tasikmalaya adalah Tatang  Farhanul  Hakim.  Menjabat  Bupati Tasikmalaya  2001- 2011, Tatang memainkan peran dominan tidak hanya dalam birokrasi
pemerintahan  tetapi  juga  dalam  politik  lokal  secara  keseluruhan.  Di luar  itu,  kelompok-kelompok  Islam  radikal,  yang  dimotori  oleh  para ‘ajengan bendo ’, juga aktif mengkampanyekan pemberlakuan syariat Islam. Mereka awalnya adalah para juru dakwah  yang laris. Pada awal tahun  2000-an,  ketika  aspirasi  perda  syariat  untuk  pertama  kalinya muncul,  mereka adalah kelompok yang paling kencang mendukung kehadiran perda tersebut. Akan tetapi, keberadaan kelompok ‘ajengan bendo ’ ini juga menimbulkan reaksi dari kalangan kyai atau ajengan lama.  Oleh  para  kyai  atau  ajengan  lama,  kelompok  ‘ajengan bendo ’ dinilai kurang kompeten dalam urusan keagamaan. Mereka dianggap cepat populer karena menumpang antusiasme publik terhadap gerakan reformasi pada tahun-tahun awal. Akan tetapi, itu adalah soal perebutan otoritas (Mudzakkir 2008). Dalam kenyataannya, ada ‘ajengan bendo ’ yang  memang  mempunyai  pengaruh  yang  besar.  Ini,  misalnya,  bisa ditemukan pada sosok KH. Asep Mausul Affandi. Kyai yang memimpin salah satu pesantren terbesar di Tasikmalaya, Mifathul Huda, itu juga merupakan tokoh politik. Setelah ganti dari satu partai ke partai lain, dia sekarang menetap  di PPP. Pada tahun 2009 dia terpilih menjadi anggota DPR. Beberapa kelompok Islam radikal menjadikan dia sebagai patron.
Sementara itu, Ahmadiyah telah ada di Tasikmalaya sejak tahun 1930- an. Di sebuah desa bernama Tenjowaringin yang terletak di perbatasan Tasikmalaya  dan  Garut,  komunitas  Ahmadiyah  berjumlah  ribuan dan  membentuk  kelompok  terbesar  di  desa  itu.  Sebuah  komunitas Ahmadiyah yang lain terdapat di sekitar Pesantren Cipasung, pesantren terbesar di Tasikmalaya. Tokoh Ahmadiyah setempat bahkan bersaudara dengan pimpinan pesantren. Situasi berubah sejak tahun 2000-an. Pada tahun 2005, Surat Keputusan Bersama (SKB) yang berisi pelarangan aktivitas  Ahmadiyah  di  Tasikmalaya  ditandatangai  oleh  Walikota Tasikmalaya,  Bupati  Tasikmalaya,  Kajari  Tasikmalaya,  Kapolresta Tasikmalaya, dan Kapolres Tasikmalaya.  Tidak hanya itu, pada tahun 2007, SKB dengan isi yang sama dikeluarkan kembali oleh Walikota Tasikmalaya,  Ketua  DPRD  Kota  Tasikmalaya,  Kajari  Tasikmalaya, Dandim  0612  Tasikmalaya  dan  Kapolresta  Tasikmalaya  (Mudzakkir 2008).
Beberapa peristiwa kekerasan beberapa kali menimpa anggota Jemaat Ahmadiyah  Tasikmalaya.  Dua  tahun  sebelum  SKB  keluar,  tepatnya pada  tanggal  5 April  2003,  sebuah  masjid Ahmadiyah  di  Tolenjeng,
Sukaratu,  Tasikmalaya  diserang.  Pihak  Ahmadiyah  menyatakan bahwa  serangan  itu  itu  dipicu  agitasi  seorang  mantan  mubalig Ahmadiyah  bernama Ahmad  Hariyandi  pada  sebuah  acara  pengajian di Cisayong beberapa waktu sebelumnya. Pihak Ahmadiyah mencoba menyelesaikan  persoalan  akibat  kasus  penyerangan  itu  melalui  jalur hukum, tetapi tidak membuahkan hasil yang jelas. Beberapa kelompok aktivis hak asasi manusia, seperti Pusaka yang dipimpin Musdah Mulia, pernah mengadvokasi persoalan tersebut agar bisa diselesaikan secara hukum, tetapi pihak aparat hukum tidak menanggapinya sampai tuntas. Akhirnya kasus penyerangan masjid itu sampai sekarang tidak pernah terselesaikan (Mudzakkir 2008).
Peristiwa selanjutnya terjadi masih pada bulan Juni 2003. Permasalahan dimulai  dengan  adanya  permintaan  untuk  memindahkan  lokasi Panti  Asuhan  Hasanah  Kautsar  di  Cicariang,  Kawalu,  Tasikmalaya. Keberadaan panti yang menampung sekitar 40-an anak tersebut diprotes oleh  warga  sekitarnya  karena  dianggap  sebagai  tempat  penyebaran Ahmadiyah.  Pihak  pengelola  mengalah  dengan  memindahkan  panti ke  sebuah  gedung  milik  Ahmadiyah  di  Nagarawangi,  Tasikmalaya. Akan tetapi, setelah panti itu pindah ke Nagarawangi, protes terhadap keberadaan Ahmadiyah terus saja berlanjut. Dalam sebuah pertemuan dengan aparat pemerintahan di lingkungan Kecamatan Kawalu, MUI Kota Tasikmalaya berkesimpulan bahwa keberadaan Jemaat Ahmadiyah di  Cicariang  adalah  “ekslusif,  agresif,  ekspansif,  dan  meresahkan masyarakat”. Oleh karena itu, MUI meminta agar kegiatan Ahmadiyah di Cicariang dilarang (Mudzakkir 2008).
Pada tanggal 19 Juni 2007 terjadi lagi pengrusakan masjid Ahmadiyah. Peristiwa ini  mempunyai latar belakang dan lingkup persoalan yang lebih  luas.  Sekitar  dua  bulan  sebelum  peristiwa  itu  terjadi,  pengurus Ahmadiyah  Tasikmalaya  menyelenggarakan  sebuah  acara  bertajuk Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda). Seperti biasanya, acara Mukerda dihadiri oleh berbagai utusan Ahmadiyah dari beberapa kota di sekitar Tasikmalaya.  Menurut  pihak  Ahmadiyah,  mereka  telah  memberi tahu acara tersebut kepada aparat kepolisian untuk urusan perizinan, bahkan mereka juga telah mengundang beberapa tokoh keagamaan di Tasikmalaya. Acaranya sendiri, yang dihadiri oleh ratusan orang dari berbagai cabang Ahmadiyah di Jawa Barat, berlangsung dengan lancar. Akan tetapi, persoalan meletus dua bulan kemudian. Pada tanggal 19
Juni 2007, puluhan orang yang memakai atribut FPI (Front Pembela Islam), Laskar Taliban, dan Gerak (Gerakan Etika Rakyat Anti Korupsi) mendatangi  Masjid  Mahmud  di  Singaparna  dan  merusak  beberapa bagian dari masjid tersebut. Aparat kepolisian bekerja dengan cukup baik ketika itu, sehingga aksi pengrusakan tidak berlanjut lebih jauh lagi. Akan tetapi, beberapa hari setelahnya, aksi-aksi penentangan terhadap keberadaan Ahmadiyah kembali berlangsung. Seorang anggota DPRD Kota  Tasikmalaya  ikut  secara  terbuka  dalam  aksi-aksi  itu.  Sampai sekarang, ancaman terhadap warga Ahmadiyah di Tasikmalaya masih belum bisa dihentikan (Mudzakkir 2008).

## DEMOKRASI KAUM MAYORITAS
Dari  deskripsi  Cianjur  dan  Tasikmalaya,  terlihat  bahwa  praktik minoritisasi  bekerja  dalam  sebuah  sistem  politik  tertentu.  Dengan adanya  SKB  Tiga  Menteri  dan  SKB-SKB  sejenis  di  tingkat  daerah, keberadaan Ahmadiyah otomatis menjadi ilegal. Karena statusnya ini, pembubaran  paksa  dan  penyerangan  terhadap  komunitas Ahmadiyah dianggap  tindakan  yang  benar.  Dari  sekian  aksi  kekerasan,  yang diproses secara hukum justru warga Ahmadiyah, pihak yang diserang, bukan penyerangnya. Sejauh ini, tidak ada penyerang yang dihukum dalam jangka waktu lama. Semuanya di bawah satu tahun. Berbagai pasal hukum pidana seolah tak berdaya menghadapi kuasa SKB Tiga Menteri.  Sesungguhnya  bukan  SKB-nya  yang  ditakuti,  tetapi  massa yang  bergerombol  di  balik  itu.  Massa  itu  awalnya  anonim,  tetapi kelompok Islam radikal mengubahnya menjadi militan.
Kebebasan  yang  dibawa  oleh  gerakan  reformasi  telah  membuka jalan  bagi  gerakan  Islam  radikal  untuk  mengekspresikan  dirinya di  ruang  publik.  Akan  tetapi,  kebebasan  itu  sendiri  sesungguhnya adalah produk liberalisme (Adian 2010: 89-100). Apakah di sini telah terjadi  konvergensi  antara  radikalisme  dan  liberalisme?  Jawabannya, konvergensi  itu  sulit  dihindari  karena  merupakan  konsekuensi  dari pilihan ideologi politik Indonesia kontemporer itu sendiri. Ini terjadi karena liberalisme yang dipraktikkan di Indonesia pasca-Soeharto pada dasarnya bersifat anti-politik, sehingga ruang publik dibiarkan ‘kosong’ tanpa  ideologi;  ia  dihadirkan  sejauh  mendukung  pasar  bebas.  Ruang kosong itu kemudian diisi oleh ideologi Islam radikal. Sampai tingkat tertentu, kelompok Islam radikal tidak mempunyai keberatan dengan
pasar  bebas,  asalkan  Islam  yang  mereka  pahami  bisa  dipraktikkan dengan leluasa. Perda syariat tidak pernah mempersoalkan hak milik pribadi, sesuatu yang sentral dalam liberalisme. Oleh karena itu, tidak ada  kabupaten  atau  kota  yang  memberlakukan  perda  syariat  yang menolak investasi baik domestik maupun luar (Bandingkan, The Wahid Institute 2008).
Kalau menengok UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian  direvisi  oleh  UU  No.  32/2004,  kewenangan  pengaturan persoalan  agama  tidak  dilimpahkan  ke  daerah.  Akan  tetapi, kenyataan  menunjukan  lain. Akibatnya,  selain  menimbulkan  banyak masalah  karena  seringkali  bertentangan  dengan  produk  hukum  di atasnya,  kehadiran  perda  syariat,  termasuk  peraturan  atau  SKB  anti- Ahmadiyah,  menunjukan  kegagalan  negara  berdiri  di  atas  semua kelompok  warga  negara  yang  plural.  Pluralitas  dikorbankan  karena tidak selalu menguntungkan kaum mayoritas. Kewarganegaraan diukur berdasarkan kesesuaian dengan kepentingan kelompok dominan, bukan atas  partisipasi  mereka  dalam  politik  (Bandingkan,  Hefner  2007). Sebagai sebuah kelompok, sejauh ini warga Ahmadiyah tidak pernah membangkang terhadap konsensus republik,  sehingga kewarganegaraan warga Ahmadiyah  tak  perlu  diragukan.  Sejauh  ini,  mereka,  bahkan, tidak menyerang balik kelompok yang menyerangnya.
Akan tetapi, anggota DPR dan DPRD tidak peduli dengan itu. Sejauh ini sikap resmi partai politik terhadap soal Ahmadiyah tidak jelas. Beberapa mengemukakan secara tegas pandangan yang sama dengan SKB Tiga Menteri: Ahmadiyah harus dibubarkan. Di Cianjur dan Tasikmalaya, tidak  ada  partai  politik  yang  menyatakan  protes  terhadap  kekerasan yang  menimpa  Ahmadiyah.  Logika  politiknya  jelas,  konstituen mereka diasumsikan adalah anti-Ahmadiyah. Menunjukkan sikap pro- Ahmadiyah berarti melawan arus. Politik telah direduksi sedemikian rupa; ia bukan lagi cara untuk mencapai kebaikan bersama, tetapi betul- betul sudah dimaknai sebagai ‘ who gets what, when, and how’ seperti disampaikan kaum behavioralism dalam tradisi ilmu politik Amerika Serikat. Politik dipisahkan dari etika, sehingga yang tersisa dari politik hanyalah puritanisme hukum (Adian 2010: 99).
Pemerintah  mengumumkan  akan  menindak  tegas  individu  atau kelompok  yang  terlibat  dalam  aksi  kekerasan  terhadap  Ahmadiyah. Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  (SBY)  dalam  beberapa  kali
kesempatan  menyatakan  akan  membubarkan  mereka.  Akan  tetapi, rupanya  pernyataan  tersebut  adalah  retorika  kekuasaan.  Pemerintah dalam kenyataannya  mengelak dengan mengatakan bahwa pembubaran kelompok  atau  organisasi  masyarakat  adalah  pelanggaran  terhadap kebebasan. Inilah yang dimaksud dengan puritanisme hukum. Hukum diandaikan  bekerja  secara  alamiah.  Pemahaman  mengenai  hukum dilepaskan dari relasi kekuasaan. Ini tentu saja kontras dengan kebijakan pemerintah yang sungguh-sungguh hendak membubarkan Ahmadiyah. Berbagai  pernyataan  pejabat  pemerintah  didelegitimasi  tidak  oleh kaum oposisi, tetapi oleh kontradiksi perbuatan pejabat pemerintah itu sendiri.
Di sini juga penting mengamati SBY sebagai pribadi. Secara psikologis dia  sering  digambarkan  sebagai  seorang  yang  santun  tetapi  peragu (Kompas, 2004). Meskipun mendapatkan suara yang sangat signifikan dalam  pemilu  2009,  SBY  hampir  selalu  memperlihatkan  dirinya terombang-ambing dalam pertimbangan yang panjang. Menurut para pembantunya, SBY adalah seorang yang berhati-hati. Akan tetapi, ini tentu saja merupakan problem mengingat Indonesia secara konstitusional sesungguhnya  menganut  sistem  presidensial.  Dalam  kenyataannya, SBY tampak terlalu memperhatikan apakah keputusannya diterima atau tidak oleh mayoritas anggota parlemen. Sementara itu, di depan publik, SBY  selalu  tampil  baik  dan  tidak  gegabah  mengambil  keputusan. Namun  dalam  situasi  yang  menuntut  ketegasan  dan  kecepatan,  gaya kepemimpinan  tersebut  justru  memunculkan  problem  baru  dalam internal pemerintahan. Karena tidak ada arahan yang kongkret, aparat negara  saling  melempar  tugas,  sampai  akhirnya  substansi  kasusnya sendiri hilang ditelan oleh riuh rendah kasus-kasus lain.
Kendati  demikian,  menjelaskan  persoalan Ahmadiyah  yang  berlarut- larut  hanya  karena  kelambanan  SBY  tentu  menyesatkan.  SBY hanyalah satu faktor dari semesta persoalan Ahmadiyah di Indonesia. Bagaimanapun  SBY  sampai  tingkat  tertentu  berdiri  di  atas  landasan argumen politik liberal. Dalam liberalisme, antagonisme politik diatasi oleh  pemilihan  umum  (Mouffe  2000),  dari  mana  sumber  legitimasi kekuasaan  didapatkan,  sehingga  para  anggota  parlemen  mempunyai klaim  suara  mereka  sebagai  suara  rakyat.  Partisipasi  rakyat  diukur hanya oleh deretan statistik pemilih, sehingga ketika semakin banyak orang datang ke bilik suara dalam ajang pemilu atau pilkada, kehidupan
politik  dianggap  semakin  demokratis.  Ini  tak  terlepas  dari  dominasi lembaga survey sebagai bagian penting dari diskursus politik liberal. Oleh lembaga ini, politik diubah menjadi hanya soal persepsi. Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan diukur oleh angka, begitu juga apa yang diinginkan oleh publik terhadap pemerintahnya. Kalau politik diukur secara kuantitatif, nasib kelompok minoritas seperti Ahmadiyah tentu kurang atau bahkan tidak diperhitungkan.

## PENUTUP
Minoritisasi Ahmadiyah di Indonesia adalah fenomena pasca-Soeharto. Kondisi  yang  memungkinkan  proses  itu  berlangsung  ada  dua,  yaitu menguatnya  kelompok  Islam  radikal  dan  lemahnya  kepemimpinan politik pemerintah. Akan tetapi kondisi tersebut bekerja dalam konteks yang lebih luas, yaitu sistem demokrasi liberal. Sesungguhnya istilah demokrasi  liberal  itu  sendiri contradictio  in  terminis .  Sementara demokrasi  berbasis  pada demos ,  liberalisme  berbasis  pada  individu (Schmitt, 1985). Tarik menarik antara keduanya tidak selalu berjalan baik,  apalagi  dalam  konteks  negara  yang  terpecah  oleh  fragmentasi identitas  dan  kepentingan.  Fragmentasi  itu  tercermin  di  parlemen, sehingga  parlemen  sulit  menghasilkan  keputusan  yang  merangkum semua golongan dalam demos . Yang menang adalah individu-induvidu yang berkumpul dalam kelompok  mayoritas, sementara posisi kaum minoritas  sungguh  riskan.  Dapat  dikatakan,  demokrasi  liberal  akan menghasilkan rezim yang cenderung anti minoritas.
Penguatan  kelompok  Islam  radikal  berlangsung  dalam  situasi  dunia yang terglobalkan. Pengaruh Islamisme yang tumbuh pertama kali di Timur Tengah menjangkau wilayah yang luas. Fatwa anti-Ahmadiyah diadopsi oleh otoritas ulama di Indonesia setelah mempertimbangkan dan  memperhatikan  fatwa  serupa  di  tempat  lain.  Saling  rujuk pemahaman ketika memutuskan sesuatu di antara mereka membentuk jaringan Islamisme yang kuat tidak hanya secara politik dan ekonomi tetapi juga secara intelektual. Semangat anti-Barat menjadi salah satu pengikat jaringan itu. Ahmadiyah diminoritisasikan bukan hanya karena ajarannya dianggap sesat tetapi juga karena dianggap sebagai bentukan imperialisme Barat.
Sementara itu, pemerintah Indonesia yang sekarang dipimpin oleh SBY
sesungguhnya  berdiri  di  atas  landasan  legitimasi  dan  legalitas  yang kokoh.  Selain  itu,  Indonesia  juga  secara  normatif  menganut  sistem presidensial,  sehingga  presiden  seharusnya  mempunyai  wewenang besar  untuk  memutuskan  banyak  hal  yang  menyangkut  kepentingan nasional.  Akan  tetapi,  sumber  daya  tersebut  rupanya  tidak  cukup membuat  SBY  untuk  percaya  diri.  Banyak  persoalan  tidak  cepat terselesaikan karena kelambanan SBY dalam bertindak. Dalam kasus Ahmadiyah, terlihat sekali SBY mengulur waktu dengan bernegosiasi dengan semua kalangan, kecuali dengan Ahmadiyah sendiri. Memang mereka pernah diundang, termasuk ke DPR, tetapi itu tidak mengubah sedikit pun SKB Tiga Menteri yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Apa  yang  dimaksud  dengan  partisipasi  politik  hanya  melibatkan elemen-elemen dalam kelompok mayoritas, tetapi tidak berlaku untuk kelompok minoritas.
Minoritisasi  Ahmadiyah  berlangsung  juga  di  beberapa  daerah. Desentralisasi yang menjadi salah satu kata kunci dalam politik Indonesia pasca-Soeharto  dalam  kenyataannya  bisa  juga  berarti  penyebaran sentralisasi dari pusat ke daerah. Figur bupati atau walikota menjadi sangat penting, tetapi persis mengikuti corak kepemimpinan pemimpin di atasnya. Lebih dari itu, desentralisasi juga menimbulkan representasi yang berlebihan. Kelompok identitas dan kepentingan yang tercermin di DPRD mempunyai kebebasan untuk mewujudkan agendanya dalam kebijakan  publik.  Perda  syariat  dan  perda  anti-Ahmadiyah  adalah produk  dari  situasi  itu.  Di  luar  arena  politik  formal,  kelompok  anti- Ahmadiyah sangat leluasa mengkampanyekan pandangannya, bahkan tidak jarang dengan kekerasan. Hampir tidak ada tanggapan pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan ini.
Problem  di  atas  hanya  bisa  diselesaikan  dengan  mengkritisi  sistem politik yang berlaku di Indonesia sekarang. Seperti telah ditunjukkan, demokrasi yang hendak dituju pasca kejatuhan rezim Orde Baru dalam kenyataannya telah dibajak oleh kelompok mayoritas keagamaan yang berdiri di atas landasan politik liberali. Yang terjadi hanyalah perayaan kebebasan untuk berpartisipasi dalam arena publik, seperti tergambar dalam pemilu dan pilkada. Akan tetapi, kebebasan dari tirani mayoritas yang  menguasai  parlemen  dan  pemerintahan  tidak  mendapat  tempat sama sekali. Ditambah dengan kepemimpinan politik pemerintah yang tidak  tegas, Ahmadiyah,  meminjam  istilah  Giorgio Agamben  adalah
‘ homo  sacer’ dalam  politik  Indonesia  pasca-Soehato. ‘Homo  sacer’ merujuk selain pada “ the one whom the people have judged on account of a crime ” juga berarti “ it is not permitted to sacrifice this man, yet he who kills him will not be condemned for homicide (Robet 2009: 32). Mereka dimusnahkan tetapi pemusnahannya tidak dipandang sebagai kesalahan baik secara hukum maupun agama. Kalau sudah seperti ini, minoritisasi Ahmadiyah di Indonesia adalah sebuah tragedi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Artikel Jurnal
Adian, Donny Gahral, 2010, Demokrasi Substansial: Risalah Kebangkitan Liberal , Depok: Koekoesan.
Ahmad,  Bashir,  1994, The  Ahmadiyya  Movement:  British-Jewish  Connections, Rawalpindi:Islamic Study Forum
Barton, Greg, 2007, Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid , Jakarta: Equinox Publishing.
Beck, Herman L., “The rupture between the Muhammadiyah and the Ahmadiyya”,
BKI, Vol. 161, No. 2/3, 2005, hlm. 210-246
Fealy, Greg dan Anthony Bubalo, 2007, Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia, Bandung: Mizan.
Gerbang Marhamah sebagai Strategi Penerapan Syariat Islam di Kabupaten Cianjur,
Cianjur: Fraksi PBB DPRD Cianjur, 2007.
Hasan, Noorhaidi, 2008, Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru, Jakarta: LP3ES dan KITLV.
Haidar, Ali, 1998, Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik , Jakarta: Gramedia.
Hefner,Robert  2001, Civil  Islam:  Islam  dan  Demokratisasi  di  Indonesia, Jakarta: ISAI dan TAF.
-----  (ed.),  2007, Politik  Multikulturalisme:  Menggugat  Realitas  Kebangsaan , Yogyakarta: Impulse-Kanisius.
Hasani,  Ismail,  dan  Bonar  Tigor  Naipospos (ed.),  2010,  Wajah  Para  ‘Pembela’ Tuhan: Radikalisme Agama dan Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan  di  Jabotabek  dan  Jawa  Barat ,  Jakarta:  Pustaka Masyarakat Setara.
Kymlicka, Will, 2003, Kewargaan Multikultural , Jakarta: LP3ES.
Kompas, 2004, Sang Kandidat: Analisis Psikologi Politik Lima Kandidat Presiden dan Wakil Presiden RI Pemilu 2004 , Jakarta: Kompas
Latif,  Yudi,  2011, Negara  Paripurna:  Historisitas,  Rasionalitas,  dan  Aktualitas Pancasila , Jakarta: Gramedia
Margiyono, dkk., 2010, Bukan Jalan Tengah: Eksaminasi Publik Putusan MK Perihal Pengujian NN No. 1 Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center.
Mouffe, Chantal, 2000, The Democratic Paradox , London: Verso.
Mudzakkir, Amin, 2007, “Menjadi Minoritas di Tengah Perubahan” dalam Mashudi Noorsalim,  M.  Nurkhoiron,  dan  Ridwan  al-Makassary, Hak  Minoritas: Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa, Jakarta: Yayasan interseksi.
-----,  2008,  “Politik  Muslim  dan  Ahmadiyah  di  Indonesia:  Kasus  Cianjur  dan Tasikmalaya”,  Makalah  dalam  Seminar  Internasional  IX  Yayasan  Percik, Salatiga.
-----, 2006, “Menjadi Kota Santri: Wacana Islam dalam Ruang Urban di Tasikmalaya”, Tashwirul Afkar , Edisi No. 20, 2006
Noor, Firman (ed.), 2008, Nasionalisme, Demokratisasi, dan Sentimen Primordial di Indonesia: Problematika Etnisitas versus Keindonesiaan (Studi Kasus Aceh, Papua, Riau, dan Bali) , Jakarta: LIPI Press
Maarif, Ahmad Syafii, 1985, Islam dan Masalah Kenegaraan , Jakarta: LP3ES
Parekh, Bikhu, 2008, Rethinking Multiculturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik , Yogyakarta: Impulse-Kanisius
Preece, Jennifer Jackson, 2005, Minority Right , Cambridge: Polity Press.
Robet, Robertus, 2009, “Gagasan Manusia Indonesia dan Politik Kewargaan Indonesia Kontemporer”, Prisma , No. 1, Vol. 28, 2009.
-----, 2007, Republikanisme dan Keindonesiaan: Sebuah Pengantar , Serpong: Marjin Kiri.
Ropi, Ismatu, “Islamism, Government Regulation, and The Ahmadiyah Controversies in Indonesia”, Al-Jami’ah , Vol. 48, No. 2, 2010 M/1431.
Schmitt, Carl, 1985, Political Theology , Cambridge: The MIT Press.
The Wahid Institute, 2008, Regulasi Bernuasnsa Agama , Jakarta: The Wahid Institute dan Respect.
Wolff,  Jonathan,  2006, An  Introduction  to  Political  Philosophy ,  Oxford:  Oxford University Press.
Zulkarnain, Iskandar, 2005, Gerakan Ahmadiyah di Indonesia , Yogyakarta: LP3ES.

## Surat Kabar
Pikiran Rakyat , 22 September 2006
Media Indonesia , 22 September 2005
Republika , 23 September 2005

## Internet
http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=17914, diakses 20 Juni 2011.
http://www.mediaindonesia.com/read/2011/02/09/202157/91/14/Rizal-Ramli- Biarkan-Ahmadiyah-Jadi-Agama-Baru, diakses 20 Juni 2011.
http://www.mui.or.id/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=65&Ite mid=73&limitstart=5, diakses 20 Juni 2011.