…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
AZAS “PRESUMPTION OF INNOCENCE” ATAU AZAS” PRADUGA TAK BERSALAH” DI NEGARA HUKUM INDONESIA SEBUAH  PEMAHAMAN EMPIRIK
Oleh Kosmas Minggu Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Flores Jl. Sam Ratulangi No.XX. Kelurahan Paupire, Kec. EndeTengah, Kab. Ende-Flores – NTT Kode Pos, 86314, Email: minggukosmas16@gmail.com
Article History:
Received: 24-04-2024 Revised: 17-05-2024 Accepted: 20-05-2024
Abstract: The purpose of this study is to discuss the phenomena that  occur  in  Indonesian  human  rights  originating  from  the nation's philosophy and view of life, namely Pancasila. This is in the  Preamble  and  Body  of  the  1945  Constitution  in  Article  1 paragraph (3) as a state law. Which includes all human rights in the fields of law, politics, economics and socio-culture. While the existence of the Principle, Presumption, Of Innocence or the principle of the presumption of innocence is one aspect that is included  in  this  goal.  Therefore,  the  scope  of  the  problem presented  is  simple,  namely  how  the  existence  of  the presumption of lawlessness has been implemented, both by law enforcement, the mass media, as well as by "man in the street or the community in law enforcement in our beloved state of law." this.    In Indonesian criminal procedure law, it is known as a principle  that  is  closely  related  to  the  human  rights  of  the accused in criminal cases, namely the principle of presumption of innocence in the Indonesian state of law, namely to provide protection  to  every  Indonesian  citizen  from  criminal  acts.  by arbitrary authorities against the accused so that it is possible for human rights to enjoy dignity as human beings is the main goal "While the existence of the presumption of innocence is one of  the  aspects  included  in  this  goal,  namely  whether  this  has been implemented, whether law enforcement , the mass media, as well as by the general public in this country of law.      Because before  the  accused  or  suspect  was  tried  by  the  court  as  the agency that revealed his guilt, it turned out to have been tried first by the general public or the press, this is better known as: "trial  by  the  press".  hear  about  acts  of  vigilante  action  by community  members  against  someone  who  has  just  been suspected of committing a criminal act. In implementing the law in  the  State  of  Indonesia  honestly,  the  principle  of  the presumption  of  innocence  has  not  been  carried  out  in  a  firm, consistent, dedicated and responsible manner by law enforcers, the mass media and the general public
Keywords:
Principle, Presumption, Of Innocence or the principle of the presumption of innocence
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  Negara  hukum,  hal  ini  sesuai  dengan  yang  diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indoneisa Tahun 1945 dalam pasal 1 ayat ( 3 ) sebagai Negara hukum, mengangkat fenomena hak-hak asasi manusia Indonesia yang  bersumber  dari  falsafah  dan  pandangan  hidup  bangsa,  yakni  Pancasila.  Hal  ini tercermin di dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh Undang-undang Dasat 1945, yang merangkum segala hak asasi di bidang hukum, politik, ekonomi maupun social budaya. Hak- hak  asasi  dalam  Negara  hukum  Indonesia  senantiasa  menghormati  kepentingan  pribadi, tetapi dalam ikatan hubungan kekeluargaan dan kebersamaan maka juga dituntut adanya kewajiban-kewajiban asasi sebagai hubungan yang serasi dan seimbang ---------------------------- 1.Undag- Undang Dasar 1945, Pasal 1 “ ayat”(3)
Sejarah telah mencatat bahwa hidup manusia itu ternyata harus berjuang lebih dahulu agar  untuk  memperoleh  hak-hak  asasinya,  sampai  pada  akhirnya  dicetuskannya “  The Universal Declaration  of Human Right” oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 10Desember 1948. Dalam hubungan ini Van Asbeck menulis dalam introduksi bukumny, seperti : “ Future generation will perhaps ini their optimistic moment mark the adoption of the united Nations ( on dee 10 th , 1948) as the beginning of a new era in the history of mankind and in international law or literally true here “ the law of nations”( Baron F.M van Asbeck, 1948 : 34 )
Menurut  sifatnya  bahwa  manusia  adalah  merupakan  sebagai  makhluk  individu  dan makhluk  sosial  yang  mana  hak-hak  asasi  manusia  pada  umumnya  dibedakan  menjadi beberapa jenis yaitu : 1) Personal Rights, 2) Property rights, 3) Right of Legal Equality, 4) Political rights, 5) Social and Cultural rights and 6) Procedural rights.( T.S Yudana, 1974 : 111)
Bagi bangsa Indonesia, bahwa Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengangkat  tentag  fenomena  hak-hak  asasi  manusia  Indonesia.  Hak-hak  asasi  manusia Indonesia ini bersumber dari falsafah dan pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila. Hal ini tercermin di dalam Pembukaan maupun pada Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yang merangkum segala hak asasi di bidang hukum, politik, ekonomi maupun sosiol budaya. Hak-hak  asasi  dalam  Negara  hukum  Indonesia  senantiasa  menghormati  terhadap kepentingan  pribadi,  tetapi  dalam  ikatan  hubungan kekeluargaan  dan  kebersamaan.  Oleh karena itu disamping diakui adanya hak-hak asasi maka  dituntut juga  adanya kewajiban- kewajiban asasi sebagai hubungan yang serasi dan seimbang, dalam hak-hak asasi manusia Indonesia  yang  tercermin  dan  terangkum  pada  Pembukaan  dan  Batang  Tubuh  Undang- undang Dasar 1945. Untuk meluruskan jalan dalam pelaksanaan  hak-hak asasi ini, maka perlu diperhatikan dan diterapkan suatu asas yang dikenal sebagai : “The Rule of law ” di negeri Indonesia yang tercinta ini.( Carrol C. Moreland,1679 : 123 ).
Di dalam Hukum Acara Pidana Indonesia dikenal suatu asas yang erat kaitnya dengan hak-haka  asasi  manusia ” in  casu ” hak  asasi  tertuduh  dalam  perkara  pidana,  yaitu  asas presumption of innocence atau asas pra duga tak bersalah. Dalam hubungan inilah tulisan sederhana ini disajikan sebagai sebuah pemahaman empiric terhadap asas “ presumption of innocence ”  atau  praduga  tak  bersalah  di  dalam  Negara  hukum  Indonesia  yang berfalsafahkan Pancasila.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
------------------------------ 2.  Baron F.M.Van Asbeck, The Universal Declaration of Human Right and Its Prodecessors ( 1679-1948) E.J Brill, Leiden, 1949
3.    T.S.Yudana, Hak-hak  Azasi  Manusia  dalam  Goenawan  Goetomo,  Peranan  Kriminalitas dalamHukum Acara Pidana Kita , Majalah Hukum Nomor 1 Tahun 1974 hlm. 111
4.  Carrol C. Moreland, Equal Justice Under Law, dalam goenawan Geotomo, Op.cit hlm. 114.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kendatipun Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 serta Batang Tubuhnya tidak secara tegas menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum, namun di dalam penjelasnya diakui adanya “ rule of law” atau supermasi hukum di negeri ini, Dengan demikian  penegakkan  supermasi  hukum  di  Indonesia  berkisar  pada  usaha-usaha    agar kekuasaan  ekskutif diatur  dan dibatasi oleh hukum  ( Soejono Soekanto, 1975 : 55 ) Dalam  hubungan  ini  internasional  commission  of  jurist  yang  mengadakan  kongres  di New Delhi pada tahun 1959, memberi penilaian terhadap perkembangan “ rule of law ” di Indonesia antara lain sebagai berikut :” Having regard ton the period during which Indonesia has  been  completely  ouside  the  pale  of  rule  of  law  a  number    of  recent  developments  are heartening and give rise to hoe that the country once again walk the path of democracy and the rule of law ”(  Goenawan Goestomo, 1969 : 10 ).
Memberikan    perlindungan  kepada  setiap  warga  negera  Indonesia  dari  tindakan penguasa yang semena-mena terhadap masyarakat sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati harkat dan martabatnya sebagai mansuia, adalah merupakan tujuan utama” rule of    law ”  dalam  arti  material  maupun  ideologis.  Sedangkan  keberadaan  asas  praduga  tak bersalah merupakan salah satu aspek yang tercakup dalam tujuan ini. Oleh karena itu lingkup permasalahan yang tersaji dalam tulisan ini sederhana, yang menjadi suatu pertanyaannya adalah sampai sejauh mana keberadaan asas praduga tak bersalah telah dilaksanakan, baik oleh  penegak  hukum,  media  massa,  maupun  oleh  kalangan “  the  man  in  the  street atau masyarakat  awam  dalam  kerangka  pelaksanaan  hukum (  law  enforcement )  di  Negara hukum yang tercinta ini.

## Pemahaman Empirik
Sebelum  mulai  melangkah  untuk  memasuki  persoalan  pokoknya  maka  menjadi  lebih tuntas  kalau  dikemukakan  sedikit  tentang  adanya  dua  aliran  dalam  hukum  acara  pidana yaitu :
1. System anglo-sexon, yang terdiri dari atau memuat tentang  asas-asas yaitu : a) Hobess corpus b) Rule of law c) Presumption of innocence  dan d) Due  process model
2   Sistem Eropa-Kontinental yang memuat tentang ass-asas yaitu: a) Rule of law, b) Droi Abus Administratief, c) Presumption of guilt dan d) Crime Control model .
Pada  system  Anglo-Sixon,  yang  dikedepankan  adalah  asas  Hobess  corpus  dan Presumption of  innocence, sedangkan pada system Eropak Kontinental yang ditonjolkan adalah asas Rule of law , sehingga bila terjadi penyalahgunaan kekuasaan dikenal dengan Abus de Droit , maka diadili oleh Droi Abus Administratief.
--------------------------
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
5.  Soerjono  Soekanto, Beberapa  Permasalahan  Hukum  Dalam  Kerangka  Pembangunan  di Indonesia, Yayasan Penerbit Universtas Indonesia, Jakarta 1975: hlm.55 6.  Geonawan Geotomo, Pidato Pembukaan Seminar Kriminologi ke-1 Tahun 1969: hlm.10 Dengan  mengamati  suara-suaru  sumbang  dari  para  sarjana  hukum  maupun  para  ahli hukum  di  negeri  ini  pada  umumnya,  maka  dapat  dipastikan  bahwa  Negara  Indonesia menganut system Anglo-Sixon. Mereka hembuskan Habess Corpus dan mereka mendewa- dewakan Presumption of innocence, yang  seolah-olah tidak ada lagi yang lebih baik sekedar menirukan  kata-kata  dari  Saiful  Bahri  (  Saiful  Bahri,  1981  :  19  ).  Mengawali  langkah memasuki permasalahan  pokoknya, maka kita mulai melacak   pasal demi pasal  dari The Universal Declaration of Human Right dalam pasal 11 ayat (1) sebagai berikut : “Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innoncece until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence”
Kemudian kita buka kembali pasal demi pasal dari Undang-Undang Dasar tahun 1949, maka dalam pasal 14 ayat ( 1 )  yang berbunyi sebagai berikut : “ Setiap orang yang dituntut karena  disangka  melakukan  sesuatu  peristiwa  pidana,  berhak  dianggap  tidak  bersalah sampai  dibuktikan  kesalahannya  dalam  suatu  sidang  pengadilan  menurut  aturan-aturan hukum yang berlaku dan ia dalam sidang itu diberikan segala jaminan telah ditentukan dan yang perlu untuk pembelaan”.
Begitu  pula  kalau  kita  buka  kembali  Undang-undang    Dasar    Sementara  1950    maka pasal 14  ayat  ( 1 ) nya menyebutkan sebagai berikut : “ Setiap orang yang dituntut karena disangka  melakukan  sesuatu  peristiwa  pidana,  berhak  dianggap  tidak  bersalah  sampai dibuktikan  kesalahannya  dalam  suatu  sidang  pengadilan  menurut  aturan-aturan  hukum yang berlaku dan ia dalam sidang itu diberikan segala jaminan telah ditentukan dan yang perlu untuk pembelaan”.
Menjadi lebih jelas lagi bila kita melihat pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman,  yang  menyebutkan sebagai berikut : “Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut  dari/atau dihadapka n di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”  Dengan demikian tidak  ada  keraguan-raguan  lagi  untuk  mengkonstatasi  bahwa  negara  hukum  Indonesia memberi  tempat  bagi  berlakunya  asas  praduga  tak  bersalah  dalam  hukum  acara  pidana, sebagai salah satu ujud pengejawantahan perlindungan hak- hak asasi manusia Indonesia “ in casu” hak -hak asasi tersangka/tertuduh dalam perkara pidana. ---------------------------------
7.    Saiful  Bahri, Dua  Aliran  dalamHukum  acara  Pidana ,  Artikel  dalam  harian  Kedaulatan Rakyat Senin Pon, 19 Oktober 1981
8. The Universal Declaration of Human Right dalam pasal 11 “ayat” (1)
9.   Undang- Undang Dasar tahun 1949, maka dalam pasal 14 “ayat” ( 1) 10. Undang- undang Dasar Sementara 1950 Pasal 14 “ayat “(1)
Berdasarkan  atas  asas  praduga  tak  bersalah  ini,  seseorang  tidak  boleh  dinyatakan bersalah dengan dalih apa pun juga sebelum adanya  putusan pengadilan yang telah mem punyai kekuatan hukum yang tetap ( in kracht van gewijdsde ). Ini berarti seseorang hanya boleh disangka melakukan perbuatan pidana, kendatipun ia telah ditangkap, ditahan,
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
atau sedang dihadapkan di depan pengadilan, sebelum kesalahanya itu dapat dibuktikan di sidang pengadilan dengan suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam  hal  ini  yang  berwenang  memutuskan  tentang  salah  atau  tidaknya  orang  yang pernah ditangkap,  ditahan dan kemudian dihadapkan ke sidang pengadilan adalah hakim pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya. Sebelum ada putusan hakim pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka orang itu wajib dianggap tidak bersalah, karena hal ini merupakan salah satu ujud perlindungan hak asasinya seseorang yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang.
Berbeda halnya dengan Negara-negara yang menganut asas Presumption of guilt seperti Perancis misalnya maka disini seseorang sudah dinyatakan bersalah terlebih dahulu sejak ia ditangkap, ditahan, atau sedang dihadapkan ke sidang pengadilan dan akan dinyatakan tidak bersalah setelah ada putusan pengadilan yang menyatakan ketidaksalahnya itu. Karena itu bila seseorang dikenakan tindakan penagkapan, penahanan, penuntutan atau diadili karena dituduh melakukan perbuatan pidana, maka diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah walaupun kesalahannya itu belum dibuktikan di sidang pengadilan menurut hukum yang berlaku.
Di Negara yang  menganut asas Presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah seperti  Negara  Indonesia  misalnya  justru  berlaku  sebaliknya.  Seseorang  yang  dituduh melakukan perbuatan pidana, sekalipun ia ditangkap, ditahan, untuk keperluan penyidikan dan kemudian dituntut ke depan pengadilan maka dengan dalih apa pun juga tidak boleh diperlukakan sebagai orang yang tidak bersalah, sebelum ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Pengertian putusan pengadilan di sini hanyalah putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Ini  berarti bahwa terhadap suatu  putusan yang masih dapat diajukan  upaya  hukum  banding  atau  kasasi  tentu    saja  tidak  termasuk  dalam  pengertian putusan pengadilan dalam pengertian ini untuk menyatakan salah atau tidaknya seseorang. Begitu juga dengan seseorang yang dituduh melakukan perbuatan pidana korupsi misalnya sekalipun harus diakui bahwa perbuatan yang dituduhkan itu merupakan perbuatan tercela karena merugikan keuangan Negara, namun terhadap tertuduhnya tidak boleh dikenakan tindakan  yang  besifat    merugikan    hak  asasinya  seperti  memecat  dengan  tidak  hormat sebagai  pegawai  negeri  atau  tindakan  administrtatif    lainnya,  sebab  tindakan  seperti  itu secara tidak langsung sudah merupakan putusan yang seolah-olah menyatakan ia bersalah, sedangkan  putusan  pengadilan  belum  ada  dan  belum  menyatakan  ia  bersalah  menurut hukum yang berlaku.
Berangkat dari sisi pelaksanaan hukum ( law enforcememnt ) di negeri ini maka secara sengaja  atau  tidak  disengaja  ,  secara  eksplisit    ataupun  implisit    telah  terjadi  banyak pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah ini kalau kita mau mengakui secara jujur. Ironisnya para pelanggarnya justru banyak dilakuka n oleh para penegak hukum alias “ The man behid the law “ melalui tindak -tindakannya yang bernada sarba tahu over acting dan sering mevonis orang yang baru disangka melakukan perbuatan pidana.
Menurut  Sudikno Mertokusumo ( 1980 : 21 )   menyatakan bahwa”[………]”. tetapi perlu diketahui juga bahwa keresahan di bidang hukum antara lain disebabkan oleh amateurisme dari sementara pejabat bukan sarjana hukum yang menduduki tempat yang penting dengan perbuatan-perbuatan atau ungkapan-ungkapanya  di bidang hukum  dstnya. Bahkan lebih
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
jelas beliau mengatakan bahwa : Bagi pejabat tersebut pribadi tidak ada atau kecil resikonya dengan  mengeluarkan  ungkapan-ungkapan  tersebut,  tetapi  bagi  dunia  hukum  hal  itu menimbulkan  keresahan.  Kurangnya  loyalitas  pada  sementara  pejabat  sering  pula menim bulkan keresahan…dstnya.
Dari sisi lain tak ketinggalan  pula  dikalangan  media massa atau pers terutama surat kabar  dan  majalah,  termasuk  sebagai  pelanggaran  asas  praduga  tak  bersalah  ini.  Berita- berita yang termaut di dalam media cetak  ini tak pernah  melewatkan begitu saja tentang kasus-kasus  pidana,  baik  berupa  kejahatan  maupun  pelanggaran,  baik  yang  baru  terjadi maupun  yang  sedang  terjadi    dalam    penyidikan    atau  sedang  disidangkan,  sekaligus menyelipkan ulasan-ulasan yang bernada memvonis tersangka atau tertuduh sebagai orang yang  telah  bersalah.  Bagaimanapun  juga  sarana  komunikasi  yang  memuat  berita-berita semacam  ini,  dengan  komentar  atau  ulasan-ulasan  dan  bahkan  semacam  opini  dari wartawannya, bukan tidak mungkin dapat membentuk suatu “ public opinion” yang bernada sumbang, dan pada gilirannya dapat merugikan pihak  tersangka atau tertuduh secara moral atau bahkan secara materil. Karena sebelum tertuduh sempat diadili oleh pengadilan sebagai instansi yang berwenang menyatakan kesalahannya, ternyata telah diadili lebih dahulu oleh pers atau media massa. Hal ini lebih dikenal dengan istilah “ Trial by te Press” Ditinjau dari segi jurnalistik  maka Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa” memang sensasilah yang dicari dalam pemberitaan, karena sensasi menarik perhatian para pembaca dan berita tentang  pelanggaran hukum dan peradilan selalu menarik perhatian.”( Sudikno, Mertokusomo,1981 : 8 ).
Beralih ke hal yang lain, yakni dari hari ke hari tidak jarang kita melihat atau setidak- tidaknya  mendengar  tentang  perbuatan  “  Main  Hakim  sendiri  “  atau eigenrichting “  dari oknum-oknum  masyarakat baik dari orang yang mengerti maupun dari masyarakat awam terhadap seseorang yang baru disangka atau dituduh melakukan perbuatan  pidana . Seperti tindakan  oknum  masyarakat  yang  beramai-ramai  menganiaya  seorang  sopir  kendaraan umum yang secara tidak sengaja menabrak atau hanya menyerempret seorang pejalan kaki atau  juga  beramai-ramai  mengeroyok  seorang  yang  disangka  menyambar  jemuran,  atau mencuri ayam  di suatu kampong atau desa dan lain-lain contoh semacam itu.
---------------------------------------- 11.Sudikno  Mertakusumo, Beberapa  Azas  Pembuktian  Perdata  dan  Penerapannya  dalam Praktek ,Liberty, Yogyakarta , 1980 : hlm 21. 12.Sudikno Mertakusumo, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat , Liberty Yogyakarta 1981 : hlm 8

## KESIMPULAN
Sesungguhnya  tindakan-tindakan  atau  pernyataan-pernyataan  seperti  yang  telah dikemukakan di atas, maka tidak perlu terjadi lagi  kalau saja asas Presumption of innocence atau  asas  praduga  tak  bersalah  yang  dianut  dalam    hukum  acara  pidana  dinegeri  kita  ini dihormati  dan  dilaksanakan  secara  konsekuen,  tegas,  penuh  dedikasi  dan  bertanggung jawab, baik oleh masyarakat, kalangan media massa atau pres dan apalagi oleh para penegak hukum khususnya.
Dalam  tulisan  sederhana  ini,  penulis  dapat  menyimpulkan  adalah  sebagai  berikut  : Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
pengejawatahan  jiwa  dari  pada  Pancasila,  mengandung  fenomena  hak-hak  asasi  manusia Indonesia baik di bidang hukum, politik, ekonomi, maupu social-budaya. Negara Republik Indonesia yang menganut  asas rule of law memberi jaminan dan perlindungan bagi hak-hak asasi  setiap  warga  Negara  dari  perbuatan  penguasa  yang  semena-mena.  Salah  satu  ujud jaminan perlindungan hak-hak asasi dari pada warga Negara Indonesia dalam hukum acara pidana adalah asas presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah. Dalam kerangka pelaksanaan hukum di Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, secara  jujur  harus  kita  akui  bahwa  asas  praduga  tak  bersalah  atau  asas presumption  of innocence belum  sepenuhnya  diterapkan  atau  dilaksanakan  secara  tegas,  konsekuensi, penuh dedikasi, dan tanggungjawab, baik oleh para penegak hukum, kalangan media massa atau pres maupun oleh masyarakat umum.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Asbeck,  Baron  F.M,van,    1948,  The  Universal  Declaration  of  Human  Right  and  Its Predecesors ( 1679-1948) Textus Minores E.J.Brill, Leide
[2] Andi, Hamzah, 2003, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penerbit, Rineka Cipta
[3] Atmasasmita Romli,  1982, Sistem Peradilan Pidana, Prespektif, Eksistensialisme dan Abolisionisme : Bina Aksara
[4] Andi Hamzah, 1996, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta CV Sapta Artha Jaya
[5] Budidarmo, Widodo, 1976, Peranan Polri dalam penanggulangan gangguan kamtibmas ( Majalah FHPM Univ.Brawijaya), Oktober  1976
[6] Darwan Prinst, 2002, Hukum Acara Pidana DalamPraktek, Jakarta : Djambatan
[7] Effendi.H.A.Mansyur, 1999, Hak Azasi Manusia, Jakarta : Ghalia Indonesia
[8] Goenawan Goetomo,  1974,  Peranan  Kriminalitstik  Dalam  Hukum  Acara  Pidana  Kita, dalam Majalah Hukum No. 1 Tahun 1974, Law Centre, Jakarta
[9] Husen M. Harun, 2001, Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana, Jakarta PT Rineka Cipta
[10] Manopo, H.A, 1978, Sepintas Tinjauan Mengenai Adanya Hak-hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, dalam Majalah Hukum dan Keadilan No 1 Tahun VI 1978.
[11] Mertokusomo, Sudikno, 1981, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Liberty, Yogyakarta
[12] --------------,  1980,  Beberapa  Azas  Pembuktian  Perdata  dan  Penerapannya  dalam Praktek, Liberty, Yogyakarta
[13] Sahetapy,JE. 1979, Kapita Selekta Kriminologi, Alumni, Bandung
[14] Salam Faisal Moch., 2001, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Bandung, Mandar Maju
[15] Satjipta Rahardjo, 1983, Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat, Alumni Bandung
[16] Sasangka  Hari, Rosita Lilly, 2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Bandung: Mandar Maju
[17] Soesilo, R. 1979, RIB/HIR dengan penjelasan, Politeia , Bogor
[18] --------------,  1994,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  serta  Komentarnya  lengkap Pasal demi pasal Bogor Politiea
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
[19] Soekanto,  Soerjono,  1975,  Beberapa  Permasalahan  Hukum  dalam  Kerangka Pembangunan di Indonesia , Yayasan Penerbit Universitas Indonesia , Jakarta
[20] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
[21] Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara Pidana
[22] Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Ketantuan- ketantuan Pokok Kekuasaan Kehakiman