## PERTIMBANGAN HAKIM
TERHADAP PENGEHAHAN ANAK LUAR KAWIN
Happy Agung Setiawan
Penggerak Untuk Percepatan Pengembangan Sumberdya Manusia Kota Malang Email : happyhappy@gmail.com

## Abstrak
Pertimbangan  yang  dirumuskan  oleh  majelis  hakim  dalam  putusan  nomor 5151/Pdt.G/2012/PA,Kab.Mlg  adalah  pada  kebenaran  formil  yaitu    sebatas kebenaran  yang  sesuai  dengan  formalitas  yang  diatur  oleh  hukum  tidak  pada mencari  kebenaran  materiil  atau  kebenaran  hakiki  berlandaskan  keyakinan  hati nurani. Masih ada langkah-langkah yang perlu diambil oleh majelis hakim untuk menentukan mana pihak yang kalah dan mana yang harus dimenangkankan dalam kasus ini diantaranya dengan menggunakan sumpah.
Kata kunci: keyakinan hakim, pertimbangan, pengesahan, anak

## Abstract
The considerations formulated by the panel of judges in the decision number 5151 / Pdt.G / 2012 / PA, Kab.Mlg are on the formal truth that is limited to the truth in accordance with the formalities regulated by law not on seeking material truth or the ultimate truth based on the conviction of conscience. There are still steps to be taken by the panel of judges to decide which party to lose and which to be won in this case by using oath.
Keywords: judge's confidence, consideration, endorsement, child

## PENDAHULUAN
Setiap  anak  yang  dilahirkan  di  dunia  ini  adalah  dalam  keadaan  suci, meskipun anak lahir itu dari perbuatan zina atau lahir akibat dari perkawinan yang tidak dicatat atau disebut sebagai anak di luar perkawinan bahkan ada anak yang tidak diakui oleh ayah kandungnya sendiri.
Sudah  menjadi  fakta  sebagaimana  diberitakan  oleh  media  massa  Akhir- akhir    ini    di    dalam    masyarakat    banyak    sekali    terjadi    kasus    anak    yang dilahirkan  di  luar  perkawinan.  Komisi  perlindungan  anak  Indonesia  (KPAI) mengungkapkan  hampir  50  juta  anak  di  Indonesia  tidak  memiliki  akta  kelahiran karena berbagai sebab antara lain karena perkawinan tidak sah atau tercatat di atau kawin siri, angka ini hampir separuh dari total jumlah anak dibawah 5 tahun yang ada di Indonesia 1 .
Anak  yang  dilahirkan  tanpa  memiliki  kejelasan  status  ayah  seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum  harus  memberi  perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil  terhadap status  seorang  anak  yang  dilahirkan  dan  hak-hak  yang  ada  padanya,  termasuk
1 http://www.kpai.go.id/berita/kpai-50-juta-anak-indonesia-tak-punya-akta-lahir,  di  akses pada tanggal  12 Juli 2017, pukul 09.00 WIB.
terhadap  anak  yang  dilahirkan  meskipun  keabsahan  perkawinannya  masih dipersengketakan.
Undang-Undang  Dasar  RI  1945  Pasal  28  B  ayat  (2)  menyatakan  bahwa “setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,    tumbuh    dan    berkembang    serta berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi”,  dan Pasal 28 D ayat  (1)  yang  menyatakan  “setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,    jaminan, perlindungan  dan  kepastian  hukum   yang  adil  serta  perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Berdasarkan  Pasal  280  KUHPerdata,  seorang  anak  luar  kawin  akan memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila telah diakui secara sah 2 . Dengan demikian, apabila seorang anak luar kawin tidak diakui oleh orang tuanya,  maka  ia  tidak  akan  memiliki  hubungan  keperdataan  baik  dengan  bapak maupun ibu biologisnya.
Kemudian  menurut  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  bahwa  kedudukan  anak  luar  kawin  demi  hukum  memiliki  hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat  (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hanya saja, dalam ayat (2) disebutkan bahwa Kedudukan anak luar kawin tersebut akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah, akan tetapi yang sampai sekarang belum  diundangkan  oleh  pemerintah.  Dengan  demikian,  berdasarkan  Pasal  66 Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  maka  berlakulah ketentuan yang lama dalam hal ini KUHPerdata.
Oleh  karenanya,  kedudukan  anak  luar  kawin  secara  hukum  setelah berlakunya  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  tetap diperlukan  suatu  pengakuan  untuk  menciptakan  hubungan  keperdataan  antara seorang  anak  luar  kawin  dengan  orang  tuanya.  Oleh  karenanya  diperlukan  suatu lembaga  pengakuan,  sehingga  menimbulkan  akibat  hukum  terhadap  si  anak termasuk  dalam  hal  ini  kedudukan  anak  luar    kawin    yang    diakui    tersebut, namun    permasalahan    justru    timbul    apabila    si    ayah  tidak    bersedia    untuk mengakui  anaknya.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  peneliti  lakukan  ini  adalah  penelitian  yuridis sosiologis  atau  peneliian  non  doktrinal  dengan  menggunakan  pendekatan sosiologis  dan  yuridis.  Dalam  penelitian  ini  sumber  data  yang  digunakan  adalah sumer data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  menggunakan  deskriptif analitis.

## PEMBAHASAN
Dalam Kompilasi  Hukum Islam sendiri yang selama ini dibuat acuan oleh Hakim  Pengadilan  Agama  yakni  pada  pasal  100  Kompilas  Hukum  Islam disebutkan  bahwa  anak  luar  kawin  hanya  mempunyai  hubungan  nasab  dengan
2 R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata ,  Pradanya Paramita Jakarta, 200..
ibunya  dan  keluarga  ibunya 3 ,  sehingga  akibat  hukum  anak  luar  kawin  menurut Kompilasi  Hukum    Islam  adalah    anak  luar  kawin  tersebut  tidak  berhak memperoleh  hubungan  nasab,  nafkah,  hak-hak  waris  (pewarisan),    hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan    anak),    dan    perwalian    dari    ayah  yang membenihkannya,  melainkan  kepada  ibunya.
Dengan  keadaan  status  anak  luar  kawin  tersebut  di  atas,  Mahkamah Konstitusi    berpendapat    mengenai    anak    yang  dilahirkan    di    luar    perkawinan yang    dikonklusikan    dengan    anak    yang    tidak    sah.  Menurut    Mahkamah Konstitusi    bahwa  secara    alamiah    tidak    mungkin    seorang    perempuan  hamil tanpa    terjadinya  pertemuan    antara    ovum    dengan    spermatozoa    baik    melalui hubungan    seksual    maupun    melalui    cara    lain    berdasarkan    perkembangan teknologi  yang  menyebabkan  terjadinya  pembuahan.  Oleh  karena  itu  tidak  tepat dan tidak adil manakala  hukum  menetapkan  bahwa  anak  yang  lahir  dari  suatu kehamilan    karena  hubungan  seksual  di  luar  perkawinan  hanya  memiliki hubungan dengan perempuan tersebut  sebagai  ibunya. Adalah  tidak  tepat  dan tidak    adil    pula    jika    hukum  membebaskan    laki-laki    yang    melakukan hubungan  seksual  yang  menyebabkan terjadi  kehamilan  dan  kelahiran  anak tersebut  dari  tanggung  jawabnya  sebagai seorang  bapak.  Akibat  hukum  dari peristiwa    hukum    kelahiran    karena    kehamilan  yang    didahului    dengan hubungan  seksual    antara  seorang  perempuan  dengan seorang  laki-laki  adalah hubungan    hukum    yang    didalamnya    terdapat    hak    dan  kewajiban    secara bertimbal  balik  yang  subjek  hukumnya  adalah  anak,  ibu  dan bapak.  Dengan demikian    hubungan    anak    dengan    seorang    laki-laki    sebagai    bapak  tidak semata-mata    karena    adanya    ikatan    perkawinan    akan    tetapi    dapat    juga didasarkan    pada    pembuktian    adanya    hubungan    darah      antara  anak    dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Kemudian Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa  Pasal  43  ayat  (1)  tersebut  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar 1945.  Oleh  karena  itu    Mahkamah    Konstitusi    mengabulkan    permohonan pemohon  dengan  salah  satu diktumnya  me-review  ketentuan Pasal 43 ayat (1) tersebut  menjadi  “anak  yang  dilahirkan    diluar    perkawinan    mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki sebagai    ayahnya    yang    dapat    dibuktikan  berdasarkan    ilmu    pengetahuan    dan teknologi    dan/atau    alat    bukti    lain    menurut  hukum    mempunyai    hubungan darah,  termasuk  hubungan  perdata  dengan  keluarga ayahnya.
Putusan    Mahkamah    Konstitusi    tersebut    adalah    suatu    putusan    final yang berkaitan  dengan  uji  materil  undang-undang,  yang  dalam  hal  ini  Pasal 43  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974.  Oleh  karena  itu  Putusan MK  ini  berlaku sebagai  undang-undang  sehingga  substansinya  general,  tidak individual  dan  tidak kasuistik, sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 57 ayat (1)  Undang-undang  nomor  24  tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi.  Dan oleh  karena  itu  pula    putusan  Mahkamah  Konstitusi    ini  menjadi  norma  hukum yang  berlaku  untuk  seluruh  warga  negara    Indonesia  tentang  hubungan  hukum antara  anak  dengan  kedua  orang  tuannya  beserta  segala  konsekwensinya,    baik anak itu adalah anak  yang dilahirkan oleh  seorang  perempuan  yang   dihamili seorang  laki-laki  tanpa  ikatan  perkawinan (anak zina), dan setelah anak itu lahir kedua orang perempuan  dan laki-laki ini tidak pernah  mengikatkan  diri   dalam
3 Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Akademika Pressindo. Jakarta.CV, 1992. hal. 100.
ikatan  perkawinan   yang  sah  maupun  setelah  anak tersebut   lahir  kemudian kedua    orang    perempuan    dan    laki-laki    itu  mengikatkan    diri  dalam    ikatan perkawinan    yang    sah    (anak    di    luar    perkawinan),    atau    anak    tersebut  lahir dari    seorang    perempuan    yang    dihamili    seorang    laki-laki    dalam    ikatan perkawinan    yang    tidak    memiliki    kepastian    dan    tidak    memiliki    kekuatan hukum,  karena    peristiwa    perkawinannya    tidak    sesuai    dengan    perundang- undangan  yang berlaku (perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan) 4 . Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  memiliki  kekuatan  mengikat terhadap seluruh  masyarakat  Indonesia  sejak  diucapkan  dalam  sidang  terbuka untuk   umum pada tanggal  27 Pebruari Tahun  2012 sesuai  Pasal  47 UUMK dan dengan  terbitnya  putusan    MK    ini,    maka    ketentuan    Pasal    43    ayat    (1)    dan Pasal  100  KHI  tidak memiliki kekuatan hukum mengikat 5 .
Dengan  putusan  MK  atas  pasal  anak  diluar  perkawinan  sah  dalam  UU perkawinan  tersebut  KPAI  sangat  mengapresiasinya.  Menurut  ketua  Komnas perlindungan  Anak,  Aris  Merdeka  Sirait,  perubahan  pada  Undang-undang Perkawinan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  ini  akan  menjadi  landasan  hukum  yang sah dalam memajukan upaya advokasi bagi anak-anak diluar perkawinan yang sah untuk memperoleh hak keperdataannya 6 .
Ketua  Majelis  Ulama  Indonesia  Umar  Shihab  juga  menyambut  baik putusan MK ini, menurut Umar, putusan ini bisa menjadi dasar hukum bagi hakim dalam memutuskan sengketa anak 7 .
Selanjutnya,  diantara  tugas  hakim  dalam  menyelesaikan  perkara  perdata yang  diajukan  kepadanya  adalah  menyelidiki  suatu  hubungan  hukum  yang menjadi  dasar  gugatan  tersebut  benar-benar  ada  atau  tidak. 8 Adanya  hubungan hukum inilah yang harus terbukti, apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-  dalilnya  yang  menjadi  dasar  gugatannya  maka  gugatannya  akan  ditolak, 9 sedangkan apabila berhasil, gugatannya akan dikabulkan.
Putusan yang baik terhadap suatu  perkara tidak terlepas dari pembuktian yang  benar  dan  baik, 10 oleh  karena  itu  pembuktian  merupakan  suatu  proses beracara yang sangat signifikan  dalam  menentukan mutu putusan. Menurut Bagir Manan,  mutu  putusan  sekurang-  kurangnya  ditentukan  dua  aspek  utama,  yaitu teknik  putusan  dan  substansi  putusan.  Teknik  putusan  berkaitan  dengan pengetahuan  hukum,  keterampilan  beracara,  penyusunan  pertimbangan  dan  amar putusan, 11 tentu saja dalam hal ini termasuk mendudukkan alat bukti.
4 Direktorat Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Membangun Peradilan Agama Yang Bermartabat (Kumpulan Artikel Pilihan Jilid 2). Jakarta, 2012,   hal. 233
5 Ibid.  hal. 227
6 http://www.jpnn.com/read/2013/02/05/157005/Telantarkan-Anak-Luar-Nikah,-Penjara- Mengancam, di akses pada tanggal  12 Agustus 2017, pukul 09.00 WIB.
7 http://news.detik.com/read/2012/02/17/161029/1845303/10/mui-dukung-mk-ayah- bertanggung-jawab-atas-anak-di-luar-nikah?nd992203605, di akses pada tanggal  12 Agustus 2017, pukul 09.00 WIB.
8 Ahmad  Mujahidin. Pembaharuan  Hukum      Acara  Perdata  Peradilan  Agama  dan Mahkamah Syar’iyah. IKAHI,. Jakarta . 2008. hal. 232
9 Abdul  Manan. Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Agama . Prenada Media. Jakarta, 2005, hal. 228
10 Ahmad Mujahidin, Op.Cit . hal 233
11 Bagir Manan. Memulihkan Peradilan yang Berwibawa dan  Dihormati; Pokok- Pokok Pikiran Bagir Manan Dalam Rakernas . IKAHI, Jakarta. 2008. hal. 43
Hakim  tidak  dibenarkan  mengambil  putusan  tanpa  pembuktian,  kunci ditolak  atau  dikabulkannya  suatu  perkara,  mesti  berdasarkan  pembuktian  yang bersumber  dari  fakta-  fakta    yang  diajukan  para  pihak,  pembuktian  hanya  dapat ditegakkan  dengan  fakta-  fakta,  pembuktian  tidak  dapat  ditegakkan  tanpa  ada fakta-  fakta  yang  mendukungnya. 12 Dalam  sistem  hukum  apapun  paradigma  ini bersifat  imperatif,  misalnya  dalam  hukum  Islam,  asas  pembuktian  banyak dijumpai  dalam  Al-Qur’an  dan  Hadist  Rasulullah  SAW.  Salah  satunya  berbunyi sebagai berikut: 13
“Dari  Ibnu  Abbas  sesungguhnya  Rasulullah  SAW  bersabda:    Jika gugatan  seseorang dikabulkan begitu saja  niscaya akan banyak orang yang akan menggugat darah dan harta orang lain, akan tetapi sumpah wajib atas tergugat (HR. Muslim)”
Menurut riwayat  Al- Baihaqi  dari hadist  Ibnu Abbas juga dengan sanad yang bersambung ( muttasil ) matannya, sebagai berikut:
“Bukti itu wajib bagi  Penggugat  dan sumpah itu wajib bagi Tergugat”
(HR. Baihaqi)
Tujuan pembuktian  adalah  untuk  meyakinkan hakim atau memberikan kepastian  kepada  hakim  tentang  adanya  peristiwa-peristiwa  tertentu.  Dalam redaksi  yang  berbeda  R.Subekti  menyatakan  bahwa  pembuktian  adalah menyakinkan  hakim  tentang  kebenaran  dalil-  dalil  atau  dalil-  dalil  yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, 14 sehingga hakim dalam mengkonstutir, mengkualifisir dan mengkonstitutir, serta mengambil putusan berdasarkan kepada pembuktian  tersebut.  Dengan  adanya  pembuktian,  hakim  akan  mendapat gambaran  yang  jelas  terhadap  peristiwa  yang  sedang  menjadi  sengketa  di pengadilan.
Diterima atau  tidaknya suatu pembuktian sangat tergantung kepada alat bukti  yang    diajukan.  Oleh  karena  itu  membuktikan  artinya  mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat- alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku 15 .
Alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur  dalam  Pasal  164 Herziene  Inlandsch  Reglement (HIR),  Pasal  284 Rechtsreglement  Voor  de  Buitengewesten (RBG)  dan  Pasal  1866  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata sebagai berikut: 16
a. Alat bukti surat (tulisan)
b. Alat bukti saksi
c. Alat bukti persangkaan (dugaan)
d. Alat bukti pengakuan
e. Alat bukti sumpah
Adapun  alat  bukti  yang  berlaku  pada  lingkungan  Peradilan  Agama  di  Indonesia adalah  alat-alat  bukti  menurut  konsepsi  Islam  universal  serta  ditambah  dengan
12 M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata, Cet 12. Sinar Grafika. Jakarta, 2012, Hal. 500
13 Imam Abi Al- Husain Muslim bin al- Hajjaj al- Naisabury. 1993. Sahih Muslim , Juz II. Dar Al-Fiqr. Beirut, 1993, hal. 120
14 R. Subekti. Hukum Pembuktian , Pradnya Paramita Jakarta, 2001. hal. 1
15 A.  Mukti  Arto. Praktek  Perkara  Perdata  pada  Pengadilan  Agama. IAIN  SUKA, Yogyakarta, 2001.. hal. 135
16 Abdul Manan, Op.cit . hlm.230
alat-alat  bukti  yang  berlaku  di  lingkungan  Peradilan  Umum  sepanjang  tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam 17 .
Mahkamah  Konstitusi  sedikit  berbeda  dengan  alat  bukti  di  Peradilan  Agama maupun Peradilan Umum Adapun. Pada pasal 36 ayat (1) Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa alat bukti ialah :
a. surat atau tulisan;
b. keterangan saksi;
c. keterangan ahli;
d. keterangan para pihak;
e. petunjuk; dan
f. alat    bukti    lain    berupa    informasi    yang    diucapkan,    dikirimkan, diterima,    atau    disimpan    secara    elektronik    dengan  alat  optik  atau yang serupa dengan itu.
Selanjutnya, dalam hal pembuktian anak luar kawin tersebut sebagaimana
amar  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yakni  “anak  yang  dilahirkan    diluar perkawinan    mempunyai    hubungan    perdata    dengan    ibunya    dan  keluarga ibunya    serta    dengan    laki-laki    sebagai    ayahnya    yang    dapat    dibuktikan berdasarkan    ilmu    pengetahuan    dan    teknologi    dan/atau    alat    bukti    lain menurut  hukum    mempunyai    hubungan    darah,    termasuk    hubungan    perdata dengan    keluarga  ayahnya”,  maka  khusus  bagi  umat  Islam  harus  mengajukan perkara  asal-usul  anak  luar  kawin  tersebut  di  Pengadilan  Agama  sesuai  dengan penjelasan  pasal  49  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan Agama.
Asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran dan apabila tidak  ada  akta  kelahiran,  maka  dapat  dimintakan  ketetapan  hokum  kepada Pengadilan  Agama.  Kemudian  Pengadilan  Agama  memeriksa  asal-usul  anak berdasarkan  alat-alat  bukti  yang  sah,  seperti  saksi,  tes  DNA,  pengakuan  ayah (istilhaq),  sumpah  ibunya  dan/atau  alat  bukti  lainnya.  Apabila  telah  dapat dibuktikan  siapa  ayah  dari  anak  tersebut,  maka  Pengadilan  Agama  memberi keputusan  dengan  menetapkan  bahwa  anak  tersebut  adalah  anak  dari  ayahnya dimaksud.  Berdasarkan  penetapan  Pengadilan  tersebut,  Kantor  Pencatatan  Sipil mencatat  dalam  buku  akta  kelahiran  dan  kepada  yang  bersangkutan  diberikan kutipannya. Apabila tidak terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan siapa ayah dari  anak  tersebut,  maka  Pengadilan  Agama  menetapkan  bahwa  anak  tersebut adalah anak ibunya saja 18 .
Sejak  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012 , d i Pengadilan Agama Malang telah menerima perkara sengketa  anak  luar  kawin  yaitu  perkara  Nomor    154/Pdt.G/2012/PA.Mlg.  Dalam
17 Prinsip ini sesuai dengan maksud Pasal 54 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Dirbinbapera Islam , “Himpunan Peraturan Perundang- undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama , Jakarta, 2001, hlm. 256. Kemudian prinsip ini tetap dipertahankan dalam  Undang- Undang  Nomor 3 Tahun 2006, bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama  adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam  lingkungan Peradilan Umum,kecuali yang telah diatur khusus dalam UU ini. Lihat Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, Jakarta, Dirbibbapera,
2006.
18 Direktorat Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Op. Cit . hal. 227
perkara  tersebut,  Pihak  Pemohon  mengajukan  permohonan  asal-usul  anak terhadap Termohon yang tidak mengakui anak yang dilahirkan Pemohon.
Perkara tersebut didaftarkan di Pengadilan Agama Malang pada tanggal 26 September  2012  dengan  register  nomor  154/Pdt.G/2012/PA.Mlg.  Kemudian Pengadilan  Agama    Malang  menjatuhkan  putusannya  pada  tanggal  21  Pebruari 2013.
Sesuai dengan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan tema sekaligus judul yaitu “Pembuktian Anak Luar Kawin Dengan Orang Tua Biologis Di Pengadilan Agama Malang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi Analisis Perkara Nomor 5154/Pdt.G/2012/PA.Mlg). Sepanjang penulis ketahui hanya tiga penulis yang membahas tentang anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitus Nomor 46/PUU-VIII/2010, yakni Mooh.  Yasya  meneliti  tentang  Hak  Kewarisan  Anak  di  Luar  Perkawinan  Dalam Perspektif  Hukum  Islam  (Analisis  Hukum  terhadap  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010),  Ian  Kumala  meneliti  tentang  Kedudukan Anak  Luar  Kawin  Dalam  Hal  Kewarisan  Menurut  Undang-undang  Perkawinan Nomor  1  tahun  1974  (Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU- VIII/2010)  dan  M.  Zainal  meneliti  tentang  Perlindungan  Anak  Hasi  kawin  sirri pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi  nomor  46/PUU-VIII/2010,  akan  tetapi  dari ketiga penulis tersebut tidak ada yang membahas tentang bagaimana pembuktian anak luar kawin di Pengadilan Agama.
Untuk membuktikan hubungan anak luar kawin dengan orang tua biologis menurut  Mahkamah  Konstitusi  adalah  dengan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Dan yang dimaksud dengan pembuktian dengan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  adalah  melakukan  tes  DNA  anak  luar kawin  dengan  orang  tua  biologisnya.  Sedangkan  pembuktian  dengan  alat  bukti lain  menurut  hukum  adalah alat  bukti  yang  diatur  dalam  Pasal  164 Herziene Inlandsch  Reglement (HIR),  Pasal  284 Rechtsreglement  Voor  de  Buitengewesten (RBG)  dan  Pasal  1866  Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Perdata,  yaitu  Alat  bukti surat  (tulisan),  Alat  bukti  saksi,  Alat  bukti  persangkaan  (dugaan),  Alat  bukti pengakuan, Alat bukti sumpah

## PENUTUP
Salah  satu  aspek  penting  suatu  vonis  dijatuhkan  oleh  hakim  adalah berkaitan dengan soal pertimbangan dalam konstruksi puTusannya. Pertimbangan Majelis  Hakim  dalam  putusan  nomor  5151/Pdt.G/2012/PA,Kab.Mlg  adalah  pada kebenaran  formil  ( formiele  waarheid )  yaitu    sebatas  kebenaran  yang  sesuai dengan formalitas yang diatur oleh hukum tidak pada mencari kebenaran materiil ( materiele  waarheid )  atau  kebenaran  hakiki  ( ultimate  truth )  berlandaskan keyakinan  hati  nurani.  Dan  masih  ada  langkah-langkah  yang  perlu  diambil  oleh Majelis  Hakim  untuk  menentukan  mana  yang  kalah  dan  mana  yang  harus dimenangkankan dalam kasus ini seperti melakuan sumpah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul Manan. 2005, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama . Jakarta: Prenada Media. Abdurrahman.  1992, Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia, Jakarta:  Akademika Pressindo.
Ahmad  Mujahidin.  2008, Pembaharuan  Hukum      Acara  Perdata  Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah. Jakarta: IKAHI. A.Mukti  Arto.  2001, Praktek  Perkara  Perdata  pada  Pengadilan  Agama. IAIN Yogyakarta: SUKA.
Bagir  Manan.  2008, Memulihkan  Peradilan  yang  Berwibawa  dan    Dihormati; Pokok- Pokok Pikiran Bagir Manan Dalam Rakernas . Jakarta: IKAHI. Direktorat  Jenderal  Peradilan  Agama  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia. 2012, Membangun  Peradilan  Agama  Yang  Bermartabat (Kumpulan Artikel Pilihan Jilid 2). Jakarta.
Imam Abi Al- Husain Muslim bin al- Hajjaj  al- Naisabury. 1993. Sahih  Muslim , Juz II. Beirut: Dar Al-Fiqr.
M. Yahya Harahap. 2012, Hukum Acara Perdata, Cet 12.  Jakarta: Sinar Grafika. R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio.  2007, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata , Jakarta: Pradanya Paramita.
_________.2001, Hukum Pembuktian , Jakarta: Pradnya Paramita.

## Internet
http://www.kpai.go.id/berita/kpai-50-juta-anak-indonesia-tak-punya-akta-lahir,  di akses pada tanggal  12 Juli 2014, pukul 09.00 WIB. http://www.jpnn.com/read/2013/02/05/157005/Telantarkan-Anak-Luar-Nikah,-
Penjara-Mengancam, di akses pada tanggal  12 Agustus 2017, pukul 09.00 WIB.
http://news.detik.com/read/2012/02/17/161029/1845303/10/mui-dukung-mk- ayah-bertanggung-jawab-atas-anak-di-luar-nikah?nd992203605, di akses pada tanggal  12 Agustus 2017, pukul 09.00 WIB.