## Volume 7 No. 1, Juli  2023
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA DENGAN CARA PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Putusan Nomor
24/Pdt.GS/2020/PN Pti)
Kartika Dewi Irianto, Anggun Lestari Suryamizon, Mahlil Adriaman, Reta Permata Kasman
Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Barat Email : kartikadewiirianto@umsb.ac.id , anggunmizon31@yahoo.co.id, mahliladriaman@gmail.com, retapermata@gmail.com

## Abstrak
Implementation  of  a  multipurpose  financing  agreement  by  way  of  purchase  with  payment  in installments with a fiduciary guarantee between PT. Reksa Finance, namely a Special Business Entity to carry  out  financing  activities  for  the  procurement  of  goods  and  services  in  a  multipurpose  financing agreement between the Plaintiff and the Defendant who have agreed to enter into an agreement to pay the Plaintiff an amount of money that will be due each month, but it turns out that the Defendant did not keep  his  promise  to  pay  monthly  installments.  This  research  is  a  normative  juridical  research. Data collection  was  carried  out  by  means  of  library  research  with  qualitative  analysis  methods.  The  court's decision  regarding  the  settlement  of  the  multipurpose  financing  agreement  case  by  purchasing  with installment  payments  with  a  fiduciary  guarantee  is  contained  in  the  Regulation  of  the  Minister  of Finance  Number  84/PMK.012/2006  concerning  Financing  Companies  and  Law  Number  42  of  1999 concerning Fiduciary Guarantees regarding the consideration of the judge who granted several petitums because the plaintiff was not clear in the case case, therefore the plaintiff was required to complete the files in this case so that the judge's considerations could proceed according to the applicable law. In the judge's considerations in this decision, namely rejecting part of the plaintiff's claim and accepting part of the plaintiff's claim, namely because the plaintiff never attended trial, did not present witnesses, did not submit evidence or other things that were submitted.
Keywords : Agreements, Multipurpose Financing, Fiduciary Guarantees.

## Abstrak
Pelaksanaan  perjanjian  pembiayaan  multiguna  dengan  cara  pembelian  dengan  pembayaran secara  angsuran  dengan  jaminan  fidusia  antara  PT.  Reksa  Finance  yaitu  Badan  Usaha  Khusus  guna melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan jasa yang dalam perjanjian pembiayaan multiguna  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  yang  telah  sepakat  mengadakan  perjanjian  untuk membayar kepada Penggugat sejumlah uang yang akan jatuh tempo setiap bulannya, namun ternyata
Tergugat  tidak  menepati  janji  untuk  membayar  angsuran  setiap  bulannya.  Penelitian  ini  merupakan penelitian Yuridis Normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian perpustakaan (library research) dengan metode analisis kualitatif. Putusan pengadilan terhadap penyelesaian kasus perjanjian pembiayaan  multiguna  dengan  cara  pembelian  dengan  pembayaran  secara  angsuran  dengan  jaminan fidusia  terdapat  dalam  Paraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  84/PMK.012/2006  Tentang  Perusahaan Pembiayaan  dan  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  terkait pertimbangan  hakim  yang  mengabulkan  beberapa  petitum  dikarenakan  penggugat  tidak  jelas  dalam perkara  kasusnya  maka  dari  itu  penggugat  diharuskan  melengkapi  berkas  dalam  perkara  ini  agar pertimbangan  hakim  dapat  berjalan  sesuai  Undang-  Undang  yang  berlaku.  Dalam  pertimbangan- pertimbangan  hakim  pada  putusan  ini  yaitu  menolak  sebagian  gugatan  penggugat  dan  menerima sebagian  gugatan  dari  penggugat,  yaitu dikarenakan  mengenai  sipenggugat  tidak  pernah  hadir  dalam persidangan, tidak mengajukan saksi,tidak mengajukan alat bukti maupun hal-hal lain yang diajukan.
Kata Kunci : Perjanjian, Pembiayaan Multiguna, Jaminan Fidusia.

## A. PENDAHULUAN
Meningkat  pesatmya  kebutuhan  ekonomi  masyarakat  membuat  mereka  berfikir mencari jalan untuk mengatasinya. Dalam hal ini kesulitan yang dialami oleh sebagian masyarakat  adalah  keterbatasan  dana.  Masyarakat  yang  pada  umumnya  hanya memiliki  dana  terbatas  untuk  keperluan  yang  diinginkan.  Sesuai  dengan  kaidah ekonomi,  dimana  ada  demand  dan  sisi  lain  ada  supply,  yang  menciptakan  instansi tradisional dimana yang kelebihan dana mensuplai dana langsung kepada pihak yang membutuhkan  dana.    Meningkatnya  kebutuhan  ekonomi  pada  saat  ini  menjadikan peluang besar bagi perusahaan pembiayaan untuk ikut serta mengisi pembangunan di Indonesia.  Pembangunan  ekonomi  sebagai  bagian  dari  pembangunan  nasional  yang merupakan  salah  satu  upaya  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  yang  dicita- citakan adil dan makmur sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) dan Pancasila.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  84/PMK.012/2006  tentang  perusahaan Pembiayaan,  dalam  pasal  1  huruf  (b)  dinyatakan  bahwa  :  ”Perusahaan  Pembiayaan adalah  badan  usaha  diluar  Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Bukan  Bank  yang  khusus didirikan  untuk  melakukan  kegiatan  yang  termasuk  dalam  bidang  usaha  Lembaga Pembiayaan.”Dalam  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  oleh  Perusahaan  Pembiayaan diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  84/PMK.012/2006  tentang Perusahaan  Pembiayaan,  dalam  pasal  2  yang  menyatakan  bahwa  “Perusahaan
Pembiayaan  melakukan  kegiatan  usaha  ;  Sewa  Guna  Usaha,  Anjak  Piutang,  Usaha Kartu Kredit, Pembiayaan Konsumen”.
Dengan  peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  29/POJK.05/2014  tentang Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan  Pembiayaan  sehingga  Perusahaan  Pembiayaan dapat  memperluas  portofolionya  ke  pembiayaaan  investasi,  modal  kerja/usaha  dan Pembiayaan Multiguna.
Saat  ini  banyaknya  cakupan  usaha  yang  biasa  dibiayai  menjadi  sangat  beragam  dan luas,  salah  satunya  adalah  produk-produk  pembiayaan  multiguna  yang  telah dipasarkan  oleh  industri  pembiayaan  mulai  mendapat  respon  positif  masyarakat. Sehingga, menjadi salah satu pendorong pertumbuhan industri, dalam pasal 1 huruf (d) Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  29/POJK.05/2014  tentang  Penyelenggaraan Usaha  Perusahaan  Pembiayaan,  dinyatakan  bahwa  ;  “Pembiayaan  Multiguna  adalah pembiayaan  untuk  pengadaan  barang  atau  jasa  yang  diperlukan  oleh  debitur  untuk pemakaian/konsumsi  dan  bukan  untuk  keperluan  usaha  (aktivitas  produktif)  dalam jangka waktu yang diperjanjikan.”
Kredit  multiguna  merupakan  salah  satu  bentuk  produk  perbankan  dan  perusahaan pembiayaan (Multifinance) yang memberikan fasilitas pinjaman uang atau dana tunai. Pinjaman  tersebut  dapat  dimanfaatkan  oleh  nasabah  untuk  keperluan  kesehatan, pembiayaan kendaraan, pendidikan, renovasi rumah, dan untuk kebutuhan konsumtif. Seperti  yang  dikutip  dari  kamus  Bisnis  dan  Bank,  pengertian  Pinjaman  Multiguna adalah nonpurpose loan yaitu pinjaman yang penggunaannya tidak mengikat, biasanya jenis pinjaman ini bersifat komersial.
Semakin  banyak  tumbuhnya  industri  pembiayaan  terpengaruh  langsung  oleh  kondisi otomotif,  baik  roda  empat  maupun  roda  dua.  Ketika  disektor  industri  otomotif mengalami  peningkatan  yang  sengat  pesat,  maka  dari  itu  peningkatan  industri pembiayaan  meningkat.  Berlaku  juga  untuk  sebaliknya  jika  sektor  industri  otomotif yang  menjadi  sandaran  Perusahaan  Pembiayaan  (Multifinance)  yang  mengalami penurunan,  maka  industri  pembiayaan  juga  ikut  turun  atau  tidak  mengalami peningkatan. PT. Reksa Finace  adalah Badan Usaha Khusus guna melakukan kegiatan
pembiayaan untuk pengadaan barang dan/jasa yang diantaranya melakukan kegiatan pembiayaan  multiguna  dengan  cara  Pembelian  Dengan  Pembayaran  Secara  Angsuran (Installment Financing).
Bentuk  jaminan-jaminan  yang  diberikan  dalam  transaksi  pembiayaan  ini  pada prinsipnya serupa dengan jaminan terhadap perjanjian khusus bank  biasa, khususnya kredit konsumsi, untuk itu dapat dibagi ke dalam jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan.
Perjanjian  menurut  pasal  1313  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  adalah  “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain  atau  lebih”.  Suatu  perjanjian  adalah  suatu  peristiwa  dimana  seseorang  berjanji kepada  orang  lain  atau  dimana  dua  orang  itu  saling  berjanji  untuk  melaksanakan sesuatu hal.6
Perjanjian yang dibuat oleh para pihak antara perusahaan pembiayaan dan konsumen sebagai debitur yang membutuhkan pembiayaan. Perjanjian pembiayaan adalah berupa perjanjian  baku  tersebut  juga  perjanjian  standar.  Dalam  membuat  perjanjian  pihak pengusaha  selalu  berada  pada  posisi  yang  lebih  kuat  berhadapan  dengan  konsumen yang umumnya berada pada posisi lemah, konsumen dihadapkan pada dua pilihan.
Dalam  pembiayaan  multiguna,  Perjanjian  Pembiayaan  Multiguna  termasuk  perjanjian tidak  bernama  (innominaat)  yang  tidak  tercantum  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Dagang.  Tetapi  kontruksi  pembiayaan  berdasarkan  pada  perjanjian  dengan asas kebebasan berkontrak sebagai alas hukum bagi para pihak. Dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  sifat  deskripstif  dengan  metode  pendekatan  Yuridis Normatif, penelitian hukum yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan
data-data  yang  bersifat  sekunder  dari  perpustakaan  yang  menganalisis  terhadap perjanjian  pembiayaan  multiguna  dengan  cara  pembelian  dengan  pembayaran  secara angsuran dengan jaminan fidusia (Studi Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2020/PN Pti) yang merupakan obyek dari penelitian ini.
Bahan hukum yang digunakan pertama yaitu bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang digunakan untuk pengolahan data yang terdapat dalam Paraturan Menteri Keuangan  Nomor  84/PMK.012/2006  Tentang  Perusahaan  Pembiayaan  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia,  Undang-Undang  Nomor  29 Tahun 2014 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pepres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Pengadilan Pati Nomor 24/Pdt.GS/2020/PN  Pti.  Kedua  bahan  hukum  sekunder,  merupakan  bahan  hukum yang  menambah  atau  memperkuat  bahan  hukum  primer  yang  diambil  dari  jurnal, website yang relevan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Jaminan fidusia merupakan produk konvensional yang diterapkan untuk memberikan perlindungan bagi kreditur khususnya. Ketika debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat  meminta  ganti  rugi  kepada  debitur  melalui  eksekusi  atas  jaminan.  Dengan pendaftaran fidusia, eksekusi barang jaminan dapat dilakukan segera tanpa menunggu putusan  pengadilan.  Kondisi  semacam  ini  memberikan  kemudahan  bagi  lembaga keuangan untuk menarik ganti rugi dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Hal ini tidak terlepas dari adanya perjanjian yang merupakan dasar dilaksanakan suatu perjanjian pembiayaan, perjanjian merupakan kata sepakat untuk  menimbulkan suatu akibat  hukum.  Hal  ini  sependapat  pula  dengan  Sudikno,  “Perjanjian  merupakan hubungan hukum antara dua atau lebih berdasarkan sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum”.
Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikkan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan  ketentuan  bahwa  benda  yang  kepemilikkannya  dialihkan  tetap  dalam penguasaan  pemilik  benda.    Menurut  ketentuan  Pasal  1  ayat  (2)  UUJF  menyatakan
bahwa : “Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan benda tidak  berwujud  dan benda bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani  dengan  Hak  Tanggungan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  yang  berada  dalam  penguasaan pemberi  fidusia,  sebagai  agunan  bagi  pelunasan  uang  tertentu,  yang  memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”
Beberapa  pakar  hukum  perdata  yang  mengatakan  bahwa  Fidusia  merupakan sekumpulan dari Jaminan Gadai, dan sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas hukum yang  berlaku  dalam  Buku  II  KUHPerdata  yang  mengatur  tentang  prinsip  tertutup artinya  Undang-Undang  telah  menentukan  jenis-jenis  hak  kebendaan  secara  limitatif dan orang dilarang untuk menciptakan hak kebendaan baru diluar yang diatur dalam Buku  II  KUHPerdata,  namun  oleh  karena  kebutuhan  praktik  menghendaki  adanya sebuah jaminan atas benda-benda bergerak namun benda yang dijadikan sebagai objek jaminan  tidak  perlu  diserahkan  penguasaannya  kepada  pihak  kreditur  karena adakalanya  benda  jaminan  tersebut  adalah  benda  yang  digunakan  untuk  sarana mencari  nafkah  oleh  pihak  debitur  misalnya  sebuah  sepeda  motor  sedangkan  debitur mencari nafkah dengan sepeda motor tersebut, maka jika bendanya diserahkan kepada pihak  kreditur  akan  menimbulkan  kesulitan  bagi  debitur  untuk  mempertahankan kelangsungan hidupnya.
Pada kasus PT. Reksa Finance yang merupakan Badan Usaha Khusus guna melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/jasa yang diantaranya melakukan kegiatan  pembiayaan  multiguna  dengan  cara  pembelian  dengan  pembayaran  secara angsuran (Installment Financing). Tergugat merupakan Debitur yang telah mengajukan permohonan  untuk  diberikan  fasilitas  pembiayaan  multiguna  dengan  cara  pembelian dengan  pembayaran  secara  angsuran  (Installment  Financing)  antara  Penggugat  dan Tergugat  telah  membuat  Perjanjian  Pembiayaan  dengan  Agunan  sebagaimana  dalam Perjanjian  Pembiayaan  dengan  Jaminan  Fidusia.  Bahwa  isi  Perjanjian  Pembiayaan tersebut intinya menyebutkan Penggugat memberikan fasilitas Pembiayaan Multiguna dengan  cara  Pembelian  dengan  Pembayaran  Secara  Angsuran  (Intallment  Financing)
atas  kendaraan  ISUZU  warna  putih  dan  BPKB,  bahwa  dalam  syarat  dan  ketentuan perjanjian  pembiayaan  juga  menyebutkan,  apabila  tergugat  atas  keterlambatan pembayaran  angsuran  dari  batas  waktu  yang  ditentukan,  atau  sampai    batas  yang ditentukan  waktu  yang  ditentukan  membayar  angsuran  kurang  dari  jumlah  yang ditentukan  atau  tidak  sempurna  pembayaran  yang  dilakukan  oleh  Tergugat,  maka Tergugat  dibebani  Pembayaran  denda  keterlambatan  sebesar  Rp.0,5%  dari  jumlah angsuran  tiap-tiap  hari  keterlambatan  pembayaran  angsuran  dihitung  pada  hari keempat  setelah jatuh tempo yang  dihitung terhadap seluruh angsuran/  hutang  yang seharusnya telah dibayar.
Pada  saat  jatuh  tempo  yang  telah  disepakati  bersama  antara  Penggugat  dan  Tergugat yaitu  Tergugat  sanggup  dan  berjanji  untuk  membayar  kepada  Penggugat  sejumlah uang  yang  akan  jatuh  tempo  pada  tanggal  21  setiap  bulannya  selama  36,  ternyata Tergugat  tidak  menepati  janji  untuk  membayar  angsuran  setiap  bulannya  sebesar Rp.3693.000 perbulan kepada Penggugat.
Dengan  keterlambatan  tersebut,  kemudian  Penggugat  memperingatkan  kepada Tergugat  secara  lisan  tentang  kewajibannya,  karena  Tergugat  selama    ini  hanya membayar  kewajibannya  7  kali  angsuran  yaitu  angsuran  mulai  bulan  Desember  2018 sampai  dengan  bulan  Juni  2019  yang  kemudian  macet.  Bahwa  karena  tergugat  tidak mempunyai  itikad  baik  untuk  segera  melakukan  pembayaran  angsuran  dengan  baik kepada  Penggugat,  maka  Penggugat  telah  menyampaikan  surat  pemberitahuan penagihan  angsuran  secara  tertulis    kepada  Tergugat  sebanyak  3  kali,  namun  sampai dengan  gugatan  ini  didaftarkan  oleh  Tergugat  belum  juga  menyelesaikan  atas keterlambatan  pembayaran  angsuran  pertanggal  21  Juli  2019  sebesar    107.097.000. Bahwa  atas  perbuatan  Tergugat  yang  telah  ingkar  janji  (wanprestasi)  tersebut,  jelas- jelas  Tergugat  tidak  mempunyai  itikad  baik,  sehingga  menyebabkan  Penggugat mengalami  kerugian  oleh  karena  itu  sudah  sepantasnya  Tergugat  dihukum  untuk mengembalikan  gutang  pokok  dan  bunga  ditambah  denda  sebesar  Rp.0,5%  sampai dibayar lunas oleh Tergugat secara tunai kepada Penggugat.
Putusan  Nomor  24/Pdt.GS/2020/PN  Pti  agar  gugatan  Penggugat  tidak  menjadi iliusoir,  karena  adanya  kekhawatiran  yang  didasarkan  atas  sangkaan  yang  sangat beralasan  bahwa  Tergugat  akan  mengalihkan,  memindahkan  atas  kendaraan  isuzu warna  putih  maka  Penggugat  mohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  Pati  agar meletakkan Sita Revindikasi (menuntut kembali barang milik penggugat yang berada di tangan dan penguasaan tergugat) atas objek jaminan fidusia.

## PENUTUP
Perjanjian  pembiayaan  berfungsi  sebagai  dokumen  bukti  yang  sah  bagi  perusahaan pembiayaan  konsumen.  Perjanjian  pembiayaan  konsumen    merupakan  salah  satu bentuk  perjajian  khusus  yang  tunduk  pada  ketentuan  buku  III  KHUPerdata. Pembiayaan multiguna merupakan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha  (aktivitas  produktif)  dalam  jangka  waktu  yang  diperjanjikan.  Debitur  harus menyerahkan  suatu  jaminan  tertentu  sesuai  dengan  bentuk  perjanjian  yang  telah disepakati,  serta  harus  senantiasa  membayar  cicilan  atau  angsuran  biaya  yang  telah dipinjamkan dari kreditur dengan tepat waktu agar tidak terjadinya wanprestasi seperti perihal sengekta perkara perdata dalam Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2020/PN Pti.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Abdulkadir  Muhammad  (1992).  Perjanjian  Baku  dalam  Praktek  Perusahaan Perdagangan
Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
Munir  Fuady,(1995).  Hukum  tentang  Pembiayaan  dalam  Teori  dan  Praktek  (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit), Bandung : Citra Aditya Bakti.
Munir Fuady (2014). Hukum Tentang Pembiayaan, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
Subekti (1996). Hukum Perjanjian, Jakarta : Intermas.
Supianto (2015). Hukum Jaminan Fidusia, Gradhawaca.
Toman  Sony  Tambunan  dan  Wilson  R.G  Tambunan  (2019).  Hukum  Bisnis,  Jakarta  : Prenada Media.
Jurnal :
Hananto Prasetyo (2017) : Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan, “Jurnal Pembaharuan Hukum”, Semarang , Vol IV No.1.
Syarif  Hidayatullah  (2016),  “Aspek  Hukum  Jaminan  Fidusia,”Jurnal  Sosial    Budaya SyaR- I”, FAI Universitas Muhammadiyah Jakarta , Vol.3.No. 1, 1.
Website :
Belajar  Keuangan,  Pengertian  Kredit  Multiguna,  Jenis  dan  Keunggulannya,  dalam http://www.belajarkeuangan.com/kredit-multiguna/,  2018,  diakses  Tanggal  18 Maret 2023.
Kamus  Bisnis  dan  Bank,  http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pinjaman multiguna.aspx, diakses Tanggal 22 Maret 2023.