## Vol. 5 No. 2 Juli 2023

## PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM INDEPENDENSI HAKIM DI INDONESIA
Application Of Accountability Principles In The Independence Of Judges In Indonesia
Diah Pudjiastuti
Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis Universitas Wanita Internasional e-mail: diahpudjiastuti@iwu.ac.id
Naskah dikirim : 19 Agustus 2022 Naskah diterima untuk diterbitkan : 20 Juni 2023
DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.7903

## ABSTRACT
The  judge's  decision  is  a  form  of  law  enforcement,  justice  and  truth.  So  that  with  the  amount  of authority possessed by judges in deciding cases, they should be able to provide justice, benefits and legal certainty for the community. Therefore, it is very interesting to conduct research related to the freedom  and  responsibility  of  judges  in  deciding  cases.  Based  on  the  description  of  the  background above, the formulation of the problem is, firstly, how far is the freedom of judges in deciding cases in an effort to achieve justice and secondly,  what is the responsibility of judges in deciding cases in an effort to achieve justice. The  approach method used in this study is a normative juridical approach. The specification of the research used is analytical descriptive. Based on the results of the research, it shows  that  the  independence  of  judges  is  regulated  and  protected  by  the  Constitution.  Therefore, statutory  provisions  must  be  clear  and  firm  in  regulating  the  boundaries  of  the  legal  system  in  the context  of  upholding  a  just  law,  such  as  avoiding  overlapping  statutory  provisions  related  to  the oversight  and  evaluation  functions  that  are  equal  and  mutually  offset,  while  the  accountability  of  a judge  is  is  very  important  in  order  to  realize  a  just  decision.  In  this  regard,  in  order  to  be  able  to produce  quality  decisions  and  fulfill  a  sense  of  justice  in  society,  it  is  important  to  increase  the knowledge of a judge in various fields and the authority to summon witnesses becomes the authority of the judge.
Keywords: Accountability, Independence, Judges, in Indonesia

## ABSTRAK
Putusan  hakim  merupakan  wujud  penegakan  hukum,  keadilan  dan  kebenaran.  Sehingga  dengan besarnya  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Hakim  dalam  memutus  perkara,  seyogyanya  dapat memberikan  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  sangat menarik  untuk  dilakukan  penelitian  terkait  kebebasan  dan  tanggungjawab  Hakim  dalam  memutus perkara. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan permasalahan yaitu, pertama sejauhmana  kebebasan  hakim  dalam  memutus  perkara  dalam  upaya  mewujudkan keadilan  dan kedua bagaimana  tanggungjawab  hakim  dalam  memutus  perkara  dalam  upaya mewujudkan  keadilan.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis normative. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian  menunjukan  bahwa  Independensi  Hakim  merupakan  hal  yang  diatur  dan  dilindungi  oleh Konstitusi.  Oleh  karenanya,  ketentuan  perundang-undangan  harus  jelas  dan  tegas  dalam  mengatur batasan-batasan sistem hukum dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan, seperti terhindarnya ketentuan  perundang-undangan  yang  tumpang  tindih  terkait  fungsi  pengawasan  dan  evaluasi  yang bersifat  sederajat  dan  saling  mengimbangi,  sementara  akuntabilitas  seorang  Hakim  merupakan  hal yang  sangat  penting  guna  mewujudkan  putusan  yang  berkeadilan.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut, maka  untuk  dapat  menghasilkan  putusan  berkualitas  dan  memenuhi  rasa  keadilan  dalam  masyarakat penting dilakukannya peningkatan pengetahuan seorang Hakim di berbagai bidang serta kewenangan pemanggilan saksi menjadi kewenangan dari Hakim.

## Kata Kunci: Akuntabilitas, Independensi, Hakim

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023

## PENDAHULUAN
Analisis  terkait  status  dan  kedudukan  hakim  tidak  dapat  lepas  dari  konsep ketatanegaraan,  yaitu  mengenai  pembagian  kekuasaan  dan  konsep  mengenai  lembaga- lembaga  negara. 1 Sehubungan  dengan  konsep  trias  politica,  Montesquieu  menulis  dalam bukunya  yang  berjudul The  Spirit  of  Law, menurutnya  Trias  Politica  adalah  kekuasaan negara  terdiri  atas  tiga  macam  kekuasaan:  Pertama,  kekuasaan  legislatif  atau  kekuasaan membuat undang-undang ( rule making function ); kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan  undang-undang  ( rule  application  function );  ketiga  kekuasaan  yudikatif  atau kekuasaan  mengadili  atas  pelanggaran  undang-undang  ( rule  adjudication function ).  Trias politica adalah suatu prinsip normative bahwa kekuasaan-kekuasaan ( function ) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian, hak-hak asasi warga negara lebih terjamin. 2
Berangkat  dari  pemikiran  tersebut  melahirkan  cikal  bakal  untuk  mewujudkan peradilan  yang  mandiri.  Dengan  kemandirian  lembaga  peradilan  tersebut  diharapkan terwujud  negara  hukum  yang  demokratis  sebagaimana  diamanahkan  oleh  Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan yang dimiliki Pengadilan tidak lain adalah suatu kemandirian yang sangat  diperlukan  ( indispensable) dan  merupakan  “ Conditio  Sine  Qua  non ”  karena  selain menunjukkan  bahwa  negara  ini  adalah Rechtstaat juga  menunjukkan  akan  adanya  jaminan terselenggaranya  peradilan  yang  independen  guna  menegakkan  hukum  yang  berintikan keadilan, jauh dari kepemihakan. 3
Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. 4 Dalam kaitannya dengan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka atau hakim yang bebas ( independence  of  judge ),  bahwa  pengadilan  di  Indonesia  menganut  suatu  aliran  yuridis- idealisme,  yang  mengajarkan  bahwa  di  dalam  mengolah  sesuatu  ketentuan  dari  sesuatu undang-undang, tidak boleh berpegang hanya pada apa yang ada dalam undang-undang saja (seperti  yang  diajarkan  oleh  aliran yuridis-positivisme ),  tetapi  harus  memperhatikan  jiwa yang  menguasai  tata  hukum  yang  memberlakukan  undang-undang  itu. 5 Dengan  demikian tugas  hakim  adalah  melaksanakan  semua  tugas  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  untuk memberikan kepastian hukum semua perkara yang masuk baik perkara tersebut telah di atur dalam Undang-undang maupun yang tidak terdapat ketentuannya. 6 Besarnya tanggung jawab hakim ditunjukan melalui putusan pengadilan yang selalu diucapkan Hakim “Demi keadilan berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  hal  ini  menegaskan  oleh  seorang  hakim  dimana
1 Hantoro,  N.  M.,  Suhayati,  M.,  Doly,  D.,  Hairi,  P.  J.,  &  Sibuea,  H.  Y.  P.  (2018). Hakim:  Antara Pengaturan dan Implementasinya . Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm. 17
2 Gusmansyah,  W.  (2019).  Trias  Politica  dalam  Perspektif  Fikih  Siyasah. Al  Imarah:  Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam , 2 (2). Hlm. 126 3 Muhammad, R. (2009). Kemandirian Pengadilan  Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Bebas Dan Bertanggung Jawab. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 16 (4), Hlm. 465
4 Mustofa, H. W. S. (2013). Kode Etik Hakim . Prenada Media. Hlm. 55
5 Kusnu Goesnadhie, S. (2007). Prinsip Pengawasan Independensi Hakim. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 14 (3). Hlm. 440
6 Hidayat,  S.  (2016).  Studi  Kontraksi  Tugas  dan  Fungsi  Hakim  di  Pengadilan  Agama. Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman , 4 (2), Hlm. 10

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
setiap  putusannya  bukan  hanya  dipertanggungjawabkan  sesama  manusia  tapi  juga dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. 7
Dalam  implementasinya  terdapat  hakim  yang  menggunakan  kebebasan  sebagai  dalih untuk melakukan perbuatan yang kurang terpuji. Akibatnya, banyak putusan yang dianggap “cacat  moral”  oleh  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia.  Karena  itu,  kebebasan  hakim tersebut  wajib  diimbangi  dengan  akuntabilitas,  baik  akuntabilitas  individual  maupun akuntabilitas kelembagaan. Dalam pengertian akuntabilitas individual terdapat akuntabilitas moral.  Kebebasan  dan  akuntabilitas  tersebut  diberikan  oleh  negara  kepada  hakim  agar mampu  menciptakan  putusan  pengadilan  yang  berkualitas.  Putusan  pengadilan  yang berkualitas  tersebut  merupakan  dambaan  setiap  pencari  keadilan. 8 Sebagai  contoh akuntabilitas moral dapat dilihat dari kasus yang terjadi diantaranya sebagai berikut:
1) Kasus  suap  Rp.  2,2  Miliar  penanganan  perkara  di  lingkungan  Mahkamah Agung yang diduga dilakukan oleh Hakim Agung Agung Gazalba; 9
2) Kasus  suap  Rp.  3,7  miliar  penanganan  perkara  di  Mahkamah  Agung  yang diduga dilakukan oleh Hakim Yustisial Edy Wibowo; 10
3) Tahun  2013,  dimana  Hakim  Agung  Sudrajad  Dimyati  diduga  berusaha menyuap  anggota  komisi  III  DPR  RI  dalam  proses fit  and  proper  test calon hakim agung. 11
Padahal  berdasarkan  kode  etik  terhadap  kebebasan  dan  kemandirian  hakim  dalam memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  suatu  perkara  merupakan  salah  satu  upaya  untuk menjaga  integritas  para  hakim,  agar  dalam  memberikan  putusan  terhadap  suatu  perkara hukum  mampu menggali, menjabarkan, dan mensinergikan antara fakta, norma, moral, dan doktrin  hukum  dalam  pengambilan  putusan  hakim.  Oleh  karena  itu,  hakimlah  yang  paling bertanggungjawab memasukkan atau menggabungkan unsur-unsur tersebut melalui putusan- putusan  yang  dibuatnya.  Karena  putusan  hakim  selain  harus  mempertimbangkan  asas keadilan hukum ( legal justice ) berdasarkan atas norma atau kaidah hukum dan asas keadilan sosial  ( social justice )  yang  merupakan  fakta  hukum  yang  terjadi  dalam  masyarakat,  juga harus mempertimbangkan asas keadilan moral ( moral justice) . 12
Berdasarkan  hal  tersebut,  putusan  hakim  merupakan  wujud  penegakan  hukum, keadilan  dan  kebenaran.  Sehingga  dengan  besarnya  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Hakim dalam memutus perkara, maka sangat menarik untuk dilakukan penelitian terkait kebebasan dan  tanggungjawab  Hakim  dalam  memutus  perkara.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang tersebut  diatas,  maka  yang  menjadi  permasalahan  yaitu, pertama sejauhmana  kebebasan hakim  dalam  memutus  perkara  dalam  upaya  mewujudkan  keadilan  dan kedua bagaimana
7 Syah,  A.  F.,  Khairo,  F.,  &  Fikri,  H.  (2022).  Analisis  Yuridis  Tanggungjawab  Hukum  Hakim  Atas Kelalaian  Atau  Kesalahannya  Dalam  Tugas  Mengadili  Putusan  Dalam  Perkara  No.  31/Pdt. G/2015/Pn. Sky. Lexstricta: Jurnal Ilmu Hukum , 1 (2), Hlm. 124
8 Sutatiek, S. (2013). Akuntabilitas Moral Hakim dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara Agar Putusannya Berkualitas. Arena Hukum , 6 (1), Hlm. 2 9 Muhammad  Hanafi  Aryan, Ini  Kasus  Suap  Rp.  2,2  M  yang  Jerat  Hakim  Agung  Gazalba  Jadi Tersangka, https://news.detik.com/berita/d-6432279/ini-kasus-suap-rp-22-m-yang-jerat-hakim-agung- gazalba-jadi-tersangka, diakses pada tanggal 13 Januari 2022
10 Antara,  Kasus  Suap  di  MA:  KPK  Duga  Hakim  Yustisial  MA  Edy  Wibowo  Terima  Suap  Rp.  3,7 miliar,  https://sultra.antaranews.com/berita/436706/kasus-suap-di-ma-kpk-duga-hakim-yustisial-ma- edy-wibowo-terima-suap-rp37-miliar,  diakses pada tanggal 13 Januari 2022
11 ICW, Hakim  Agung  Terjerat  Korupsi:  Momentum  Bersih-Bersih  Mafia  Peradilan, https://antikorupsi.org/id/hakim-agung-terjerat-korupsi-momentum-bersih-bersih-mafia-peradilan, diakses pada tanggal 13 Januari 2022
12 Manggalatung,  S.  (2014).  Hubungan  Antara  Fakta,  Norma,  Moral,  dan  Doktrin  Hukum  Dalam- Pertimbangan Putusan Hakim. Hlm. 188

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
tanggungjawab  hakim  dalam  memutus  perkara  dalam  upaya  mewujudkan  keadilan. Berdasarkan  uraian  permasalahan  diatas  maka  penulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui kebebasan  Hakim  dalam  memutus  perkara  dalam  upaya  mewujudkan  keadilan  dan  untuk mengetahui  tanggungjawab  hakim  dalam  memutus  perkara  dalam  upaya  mewujudkan keadilan.

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis normative.  Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  analitis,  yaitu  suatu penelitian  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan  dan  menganalisis  fakta-fakta  yang  ada secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  dengan  teori-teori  hukum  positif  yang  menyangkut permasalahan yang diteliti. Sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan.  Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini dianalisis  dengan  menggunakan  metode  normative  kualitatif,  dengan  menggunakan  data sekunder  yang  diperoleh  dari  studi  dokumen,  yaitu  dengan  mengadakan  sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Kualitatif dimaksudkan untuk menganalisis data yang berasal  dari  hasil  penelitian  kepustakaan  yang  berkaitan  dengan  prinsip  akuntabilitas, sedangkan normative, bahwa penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif.

## PEMBAHASAN
1. Kebebasan  Hakim  Dalam  Memutus  Perkara  Dalam  Upaya  Mewujudkan Keadilan
Negara  Indonesia  merupakan  negara  hukum  sebagaimana  diamanatkan  di dalam  konstitusi.  Oleh  karenanya,  segala  kekuasaan  harus  berdasar  atas  hukum. Dimana  hubungan  antara  kekuasaan  pemerintah  dengan  rakyatnya  harus berlandaskan atas keadilan, kemanfaatan dan kedaulatan hukum. 13
Berbicara  tentang  prinsip  kebebasan  hakim  atau  kekuasaan  kehakiman (independensi  peradilan)  tidak  boleh  tidak  harus  dikaitkan  dengan  konsep  negara hukum  ( rechstaat ).  Salah  satu  syarat  mutlak  negara  hukum  adalah  adanya  jaminan akan  kemandirian  kekuasaan  kehakiman  atau  kebebasan  hakim.  F.J.  Stahl, mengemukakan  ada  empat  unsur  negara  hukum,  yakni  hak-hak  dasar  manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan ( wetmatigheid van  bestuur )  dan  peradilan  tata  usaha  dalam  perselisihan.  Sedangkan  A.V.  Dicey, mengemukakan bahwa unsur-unsur negara hukum ada tiga macam, yaitu supremasi hukum,  adanya  kesamaan  di  depan  hukum  dan  terjaminnya  hak-hak  manusia  baik oleh undang-undang maupun oleh putusan Pengadilan. 14
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  kebebasan  Pengadilan  harus  dijamin  oleh negara  dan ditentukan  dalam  konstitusi  atau aturan hukum  menjadi  kewajiban  bagi pemerintah  dan  institusi  lain  untuk  menghormati  dan  menjaga  kebebasan Pengadilan.  Kebebasan  disini  diartikan  bebas  dari  pengaruh  yang  tidak  pantas,
13 Situmeang, S. M. T. (2019). Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Res Nullius Law Journal , 1 (1), Hlm. 27
14 Kaeng,  B.  (2022).  Kebebasan  Dan  Pedoman  Hakim  Dalam  Penerapan  Putusan  Pengadilan. Lex Administratum , 10 (2). Hlm. 3

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
bujukan,  tekanan,  ancaman  atau  intervensi  baik  langsung  maupun  tidak  langsung dari pihak manapun atau dengan alasan apapun.
Independensi  hakim  pada  lembaga  peradilan  hakekatnya  merupakan prasyarat yang pokok bagi terwujudnya cita negara hukum dan merupakan jaminan bagi  tegaknya  hukum  dan  keadilan.  Menurut  Mahkamah  Konstitusi,  independensi hakim  dan  pengadilan  terwujud  dalam  kemerdekaan  hakim,  baik  sendiri-sendiri maupun  sebagai  institusi  dari  pelbagai  pengaruh  yang  berasal  dari  luar  diri  hakim berupa  intervensi  yang  bersifat  mempengaruhi  secara  langsung  berupa  bujuk  rayu, tekanan,  paksaan,  ancaman,  atau  tindakan  balasan  karena  kepentingan  politik  atau ekonomi  tertentu  dari  pemerintah  atau  kekuatan  politik  yang  berkuasa,  kelompok atau  golongan  tertentu,  dengan  imbalan  atau  janji  imbalan  berupa  keuntungan jabatan,  keuntungan  ekonomi,  atau  bentuk  lainnya. 15 Dari  konsep  independensi peradilan  tersebut,  dapat  diambil  pemahaman  bahwa  kebebasan  hakim ( independence  of judiciary )  harus  diimbangi  dengan pertanggungjawaban peradilan ( judicial  accountability ).  Dalam  kaitan  inilah  kemudian  melahirkan  konsep pertanggungjawaban  peradilan  ( judicial  accountability )  termasuk  di  dalamnya integrity dan transparency ,  yang  dibangun  di  atas  prinsip  yang  merupakan harmonisasi antara tanggung jawab hukum ( legal responsibility ) dan tanggung jawab kemasyarakatan ( social responsibility ). Konsekuensi adanya judicial accountability , adalah  adanya  pengawasan  terhadap  badan  peradilan  termasuk  perilaku  hakim. Dalam  kaitannya  dengan  tugas  hakim,  kebebasan  hakim  harus  dilengkapi  dengan impartiality dan professionalism di  bidangnya.  Dengan  demikian,  aspek pertanggungjawaban,  integritas  moral  dan  etika,  transparansi,  imparsialitas, profesionalisme  dan  aspek  pengawasan,  merupakan  rambu-rambu  diakuinya kebebasan dan independensi hakim. 16 Adapun bentuk pembatasan kebebasan hakim dalam memutus perkara antara lain: 17
1) Hakim hanya memutus berdasarkan hukum
Setiap putusan hakim harus dapat menunjukan secara tegas ketentuan hukum yang  diterapkan  dalam  suatu  perkara  konkret.  Hal  ini  sejalan  dengan  asas legalitas  bahwa  suatu  tindakan  haruslah  berdasarkan  aturan  hukum.  Asas legalitas menuntut suatu kepastian hukum bahwa seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya, telah ada sebelumnya suatu ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan tersebut  sebagai  perbuatan  yang  dilarang.  Segala  putusan  hakim  atau putusan  pengadilan  selain harus  memuat  alasan-alasan  dan  dasar-dasar  dari putusan  tersebut,  juga  harus  memuat  pasal-pasal  tertentu  dari  peraturan- peraturan  yang  bersangkutan  atau  sumber  hukum  tidak  tertulis  yang dijadikan dasar mengadili.
2) Hakim memutus untuk keadilan Untuk  mewujudkan  keadilan,  hakim  dimungkinkan  untuk  menafsirkan,
melakukan kontruksi hukum, bahkan tidak menerapkan atau mengesampingkan suatu ketentuan yang berlaku. Apabila hakim tidak dapat menerapkan  hukum  yang  berlaku,  maka  hakim  wajib  menemukan  hukum demi  terwujudnya  putusan  yang  adil.  Karena  penafsiran,  konstruksi,  tidak
15 TriwulanTutik,  T.  (2012).  Pengawasan  Hakim  Konstitusi  dalam  Sistem  Pengawasan  Hakim Menurut Undang-undang Dasar Negara RI 1945. Jurnal Dinamika Hukum , 12 (2), Hlm. 299
16 Agustine,  O.  V.  (2018).  Keberlakuan  yurisprudensi  pada  kewenangan  pengujian  undang-undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi , 15 (3), Hlm. 657
17 Manan,  B.  (2007). Kekuasaan  kehakiman  Indonesia  dalam  UU  no.  4  tahun  2004 .  FH  UII  Press. Hlm. 112

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
menerapkan  hukum  atau  menemukan  hukum  tersebut  semata-mata  untuk mewujudkan  keadilan,  tidak  dapat  dilaksanakan  secara  sewenang-wenang. Undang-undang  telah  menggariskan  bahwa  hakim  sebagai  penegak  hukum dan  keadilan  wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum yang hidup di dalam masyarakat.
Atas  ketentuan  tersebut,  dalam  implementasinya  independensi  hakim  menghadapi  persolan yang  berasal  dari  pengaruh  baik  factor  eksternal  maupun  factor  internal,  seperti  pengaruh dari  system  pemerintahan,  ekonomi,  politik  dan  lain  sebagainya.  Tentu  hakim  sebagai manusia biasa dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya tidak luput dari adanya “ancaman”  pengaruh  dari  lingkungan  sekitarnya.  Dengan  demikian  memunculkan  konflik kepentingan  atau  intervensi,  dimana  akibat  yang  ditimbulkannya  berdampak  sangat  luas. Sebagai contoh pengaruh tersebut dapat berasal dari masyarakat melalui penggalangan opini publik bahkan dapat datang dari sesama lembaga negara. Selain itu, misalnya adanya pasal- pasal  yang  mengkriminalisasi  tindakan  hakim  sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  97  RUU Mahkamah  Agung  yang  menyatakan  bahwa  Mahkamah  Agung  dalam  tingkat  kasasi dilarang:
a. Membuat putusan yang melanggar undang-undang;
b. Membuat putusan yang menimbulkan keonaran dan kerusakan serta mengakibatkan kerusuhan, huru hara;
c. Dilarang  membuat  putusan  yang  tidak  mungkin  dilaksanakan  karena  bertentangan dengan realitas ditengah-tengah masyarakat, adat istiadat, dan kebiasaan yang turun temurun sehingga akan mengakibatkan pertikaian dan keributan;
d. Dilarang merubah Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial  secara  sepihak,  dan/atau  Keputusan  Bersama  tentang  Kode  Etik  dan Pedoman Perilaku Hakim secara sepihak.
Apabila  diperhatikan,  maka  menunjukan  bahwa  independensi  hakim  itu  tidak  mutlak sifatnya,  karena  dibatasi  oleh  hukum,  undang-undang,  dan  ketertiban  umum.  Disisi  lain, Hakim  wajib  menggali  nilai-nilai  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Apabila  kemudian hakim dalam memutus perkara mengandung kekeliruan didalamnya, seyogyanya tidak dapat dikoreksi  oleh  pemerintah  secara  administratif,  melainkan  dapat  dikoreksi  melalui  upaya hukum sebagaimana diatur didalam undang-undang.
Sehingga  dalam  hal  Hakim  dalam  memutuskan  perkara  tidak  menerapkan  atau mengesampingkan  suatu  ketentuan  yang  berlaku,  sepanjang  tujuan  Hakim  dalam  rangka menemukan  hukum  semi  terwujudnya  putusan  yang  adil,  maka  tidak  dapat  dipersalahkan. Selain  itu,  bahwa  kebebasan  hakim  bersifat  individual,  dimana  terbuka  kemungkinan terjadinya dissenting opinion atau putusan yang tidak bulat. Hal tersebut menunjukan bahwa putusan hakim harus dianggap benar sebelum dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.
2. Tanggungjawab  Hakim  Dalam  Memutus  Perkara  Dalam  Upaya  Mewujudkan Keadilan
Pada prinsipnya pengadilan bersifat pasif dan hanya menunggu setiap perkara yang diajukan kepadanya, atau dengan kata lain hakim sebagai penegak hukum dilarang meminta atau  menyarankan  suatu  sengketa  atau  permasalahan  baik  pidana  maupun  perdata  agar diselesaikan  di  pengadilan.  Walaupun  pengadilan  bersifat  pasif  untuk  menunggu  perkara, namun  ketika  perkara  itu  sudah  diajukan  atau  dilimpahkan  kepadanya  dan  menjadi kewenangannya, maka pengadilan dilarang untuk menolak perkara itu dengan alasan bahwa tidak ada atau kurang jelas hukumnya karena hakim selalu dianggap tahu hukumnya. 18
18 Annisa,  N.  F.  (2017).  Peranan  Hakim  sebagai  Penegak  Hukum  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lex et Societatis , 5 (3). Hlm. 159

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
Profesi hakim sebagai salah satu bentuk profesi hukum sering digambarkan sebagai pemberi  keadilan.  Oleh  karena itu,  hakim  juga  digolongkan  sebagai  profesi luhur  ( officium nobile ),  yaitu  profesi  yang  pada  hakikatnya  merupakan  pelayanan  pada  manusia  dan masyarakat.  Oleh  karenanya  hakim  dituntut  memiliki  moralitas  dan  tanggung  jawab  yang tinggi.
Tugas  hakim  sebagai  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  dan  peradilan  dirumuskan oleh  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  24  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa  “kekuasaan kehakiman  adalah  kekuasaan  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna menegakan hukum dan keadilan”. Didalam tugas penyelenggaraan peradilan itulah, perenan hakim  sangat  menentukan  guna  menerapkan  dan  menegakan  hukum  dan  keadilan.  Tugas hakim  tidak  hanya  menegakan  undang-undang  yang  tertulis,  tetapi  juga  hukum  yang  tidak tertulis tergantung dari kasus yang dihadapi. 19
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  M.  Natsir  Asnawi  menyatakan  bahwa  independensi peradilan  menjadi  faktor  mendasar  dan  paling  utama  bagi  pengadilan  dalam  menegakkan kebenaran dan keadilan. Proses mengadili adalah hasil dari olah pikir, rasa, dan cipta, serta nurani  sebagai  pengendali  dan  pengontrol  yang  netral  dari  berbagai  kepentingan  dan intimidasi. 20
Kemandirian  atau  independensi  hakim  dijamin  dalam  konstitusi.  Apabila  hakim menyimpang dari undang-undang diancam pidana, maka artinya hakim tidak bisa melakukan rechvinding (mencari  dan  menemukan  hukum  demi  keadilan).  Berkenaan  dengan  hal tersebut, maka pengawasan terhadap hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah hal  yang  sangat  sensitive  antara  prinsip  independensi  hakim  dengan  prinsip  akuntabilitas. Prinsip independensi hakim berfungsi untuk memastikan hakim bebas dari pengaruh apapun dan menjadi prasyarat serta jaminan terhadap jalannya peradilan yang adil. Penting dipahami bahwa makna dari “kemandirian” dapat dikaji melalui Pasal 3 ayat (1) UU No. 48/2009 yang menegaskan  “ Dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya,  hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib menjaga kemandirian peradilan .”
Hakim  dalam  tugasnya  memeriksa  dan  memutus  perkara  seringkali  menghadapi hukum yang tidak selalu dapat menyelesaikan masalah. Dalam kondisi tersebut Hakim harus menemukan  sendiri  hukum  itu (rechtsvinding )  dan  menciptakan  hukum (rechtsschepping ) untuk melengkapi hukum yang sudah ada untuk memutus perkara. Hal tersebut dikarenakan adanya asas curia novit bahwa hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak  ada, tidak  lengkap,  atau  hukumnya  samar-samar.  Penafsiran  hukum  menjadi  aktivitas mutlak dilakukan sejak hukum berbentuk tertulis. 21
Kesulitan  yang  dihadapi  hakim  adalah  ketika  berhadapan  dengan  sekumpulan kalimat dalam perundang-undangan yang sering kali tidak jelas. Dengan landasan paradigma positivistik, yang mana seorang hakim harus memutus berdasarkan undang-undang, maka ia tak dapat mengelak dari persoalan tersebut. Karena kalimat undang-undang itu hampir selalu kurang  jelas,  dan  pembuatan  kaidah-kaidah  yang  samar-samar,  membuat  hakim  harus bekerja  keras,  untuk  menentukan  apa  hukum  itu.  Dalam  konteks  demikian,  maka  proses pembuatan  putusan  hakim  tersebut  sangat  terkait  dengan  hermeneutika.  Dalam  hal  ini, hermeneutika  mempunyai  setidak-tidaknya  dua  makna  sekaligus,  yaitu:  pertama, hermeneutika hukum dapat dipahami sebagai metode interpretasi atas teks-teks hukum atau
19 Tumpa,  H.  A.  (2015).  Penerapan  Konsep  Rechtsvinding  dan  Rechtsschepping  oleh  Hakim  dalam Memutus Suatu Perkara. Hasanuddin Law Review , 1 (2), Hlm. 128
20 Hariyanto, D. R. S., & Yustiawan, D. G. P. (2020).  Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim. Kertha Patrika , 42 (2), Hlm. 184
21 Rahmah,  A.  M.  (2013).  Hermeneutika  hukum  sebagai  alternatif  metode  penemuan  hukum  bagi hakim untuk menunjang keadilan gender. Jurnal Dinamika Hukum , 13 (2), Hlm. 299

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
metode  memahami  terhadap  suatu  naskah  normatif;  kedua,  hermeneutika  hukum  juga mempunyai relevansi dengan teori penemuan hukum. 22
Dalam  penegakan  hukum  sudah  semestinya  hakim  berpegang  teguh  pada  prinsip bahwa hukum adalah untuk  manusia, bukan manusia untuk hukum. Oleh karena itu, hakim harus  senantiasa  mengedepankan  nilai  keadilan  dalam  masyarakat,  sehingga  harus  selalu mengikuti dinamika perubahan yang ada dalam masyarakat. 23
Demi  terciptanya  keadilan  maka  dalam  melaksanakan  kekuasaan  kehakiman,  pada dasarnya  pengadilan  bersifat  terbuka  untuk  umum,  kecuali  apabila  undang-undang menentukan  lain.  Dengan  demikian,  diharapkan  para  Hakim  dapat  bersikap  seobjektif mungkin dalam menangani perkara. 24
Bahwa penilaian terhadap sesuai atau tidaknya tindakan yang dilakukan oleh hakim dengan  ketentuan  yang  berlaku  menjadi  hal  yang  paling  diutamakan.  Selain  itu,  penilaian terhadap  kinerja  dan  profesionalisme  hakim  dalam  menjalankan  tugasnya  juga  menjadi perhatian.  Setiap  hakim  dituntut  mampu  mempertanggungjawabkan  tindakannya  sebagai profesional  di  bidang  hukum,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  kedinasan,  secara  materi  dan formil.  Oleh  karena  itu,  adalah  suatu  hal  yang  mutlak  bagi  para  hakim  untuk  memahami secara  mendalam  aturan-aturan  mengenai  hukum  acara  di  persidangan.  Ketidakmampuan hakim  dalam  mempertanggungjawabkan  tindakannya  secara  teknis  atau  dikenal  dengan istilah unprofessional conduct dianggap sebagai pelanggaran yang harus dijatuhi sanksi. 25 Selanjutnya  di  dalam  Pasal  12  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2004 tentang  Mahkamah  Agung  mengatakan  bahwa  Hakim  anggota  Mahkamah  Agung  dapat diberhentikan  dengan  tidak  hormat  dengan  alasan:  dijatuhi  pidana  penjara  berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)  tahun  atau  lebih,  melakukan  perbuatan  tercela,  terus  menerus  melalaikan  kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya, melanggar sumpah atau janji jabatan dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  kriminalisasi  merupakan  salah  satu  masalah  sentral kebijakan hukum  pidana.  Menurut Sudarto kriminalisasi adalah penetapan suatu perbuatan yang  awalnya  bukan  merupakan  tindak  pidana  menjadi  tindak  pidana. 26 Kriminalisasi merupakan  kebijakan  kriminal  melalui  hukum  pidana  sebagai  upaya  untuk  menanggulangi kejahatan.  Wisnubroto  menyebutkan  bahwa  kebijakan  hukum  pidana  merupakan  tindakan yang berhubungan dalam hal: 27
a. Bagaimana  upaya  pemerintah  untuk  menanggulangi  kejahatan  dengan  hukum pidana.
b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
22 Yunanto,  Y.  (2019).  Menerjemahkan  Keadilan  dalam  Putusan  Hakim. Jurnal  Hukum Progresif , 7 (2), Hlm. 195 23 Badriyah,  S.  M.  (2011).  Penemuan  Hukum  (Rechtsvinding)  dan  Penciptaan  Hukum (Rechtsschepping) oleh Hakim  untuk Mewujudkan Keadilan. Masalah-Masalah Hukum , 40 (3), Hlm. 391
24 Swantoro,  H.  H.,  &  SH,  M.  (2017). Harmonisasi  keadilan  dan  kepastian  dalam  peninjauan kembali . Kencana. Hlm. 31
25 Argama,  R.  (2006).  Tanggung  Jawab  Profesi  Hakim  Sebagai  Aktor  Utama  Penyelenggara Kekuasaan  Kehakiman  Di  Indonesia. Makalah  Mahasiswi  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia, halaman , 12 . Hlm. 17 26 Handoko,  D.  (2015). Kriminalisasi  dan  Dekriminalisasi  di  Bidang  Hak  Cipta .  Hawa  dan  AHWA. Hlm. 13
27 Kusumawati,  A.,  &  Rochaeti,  N.  (2019).  Memutus  mata  rantai  praktik  prostitusi  di  Indonesia melalui  kriminalisasi  pengguna  jasa  prostitusi. Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia , 1 (3),  Hlm.

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
c. Bagaimana  kebijakan  pemerintah  untuk  mengatur  masyarakat  dengan  hukum pidana.
d. Bagaimana  menggunakan  hukum  pidana  untuk  mengatur  masyarakat  dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.
Berdasarkan hal tersebut, tugas dan kewenangan hakim harus diaktualisasikan secara proporsional  dalam  kerangka  penegakan  hukum,  kebenaran,  dan  keadilan  sesuai  peraturan perundang-undangan maupun kode etik serta memperhatikan hukum dan rasa keadilan yang hidup  dalam  masyarakat.  Kewenangan  hakim  yang  sangat  besar  itu  menuntut  tanggung jawab  yang  tinggi,  sehingga  putusan  pengadilan  dengan  irah-irah  “Demi  Keadilan Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  bermakna,  bahwa  kewajiban  menegakkan kebenaran  dan  keadilan  harus  dipertanggungjawabkan  secara  horizontal  kepada  semua manusia  dan  secara  vertikal  dipertanggungjawabkan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa. 28 Berdasarkan  hal  tersebut  maka  hakim  dapat  dimintakan  pertanggungjawabannya  sepanjang melakukan  kejahatan  dan  atau  pelanggaran  sebagaimana  diatur  di  dalam  ketentuan perundang-undangan dan kode etik.

## KESIMPULAN
Independensi Hakim merupakan hal yang diatur dan dilindungi oleh Konstitusi. Oleh karenanya,  ketentuan  perundang-undangan  harus  jelas  dan  tegas  dalam  mengatur  batasan- batasan  sistem  hukum  dalam  rangka  penegakan  hukum  yang  berkeadilan,  seperti terhindarnya ketentuan perundang-undangan yang tumpang tindih terkait fungsi pengawasan dan  evaluasi  yang  bersifat  sederajat  dan  saling  mengimbangi  dengan  tujuan  untuk menghindari  penyalahgunaan  kekuasaan  dan  mengembangkan  mekanisme check  and balance antara  cabang-cabang  kekuasaan. Sementara  akuntabilitas  seorang  Hakim merupakan  hal  yang  sangat  penting  guna  mewujudkan  putusan  yang  berkeadilan.  Adanya tanggungjawab  dimaksudkan  agar  putusan  yang  ditetapkan  berkualitas  dan  memenuhi  rasa keadilan dalam masyarakat. Sehingga dalam memutus suatu perkara hendaknya hakim dapat mengoptimalkan kewenangannya guna mewujudkan putusan yang adil.

## SARAN
Dalam  proses  penegakan  hukumnya  tidak  cukup  hanya  berjalannya  komponen- komponen  sistem  peradilan  tersebut  akan  tetapi  diperlukan  juga  peraturan  perundang- undangan  yang  baik  serta  pemerintahan  yang  betul-betul  ikhlas  dan  jujur  untuk menciptakan  ketertiban  dan  perlindungan  masyarakat.  Maka  peran  serta  masyarakat dalam  peningkatan  kesadaran  hukum  merupakan  suatu  keniscahyaan.  Berkaitan  dengan hal  tersebut,  maka  untuk  dapat  menghasilkan  putusan  berkualitas  dan  memenuhi  rasa keadilan  dalam  masyarakat  penting  dilakukannya  peningkatan  pengetahuan  seorang Hakim  di  berbagai  bidang,  serta  dalam  proses  penanganan  suatu  perkara,  hendaknya hakim  melalui  kewenangannya  dapat  memanggil  saksi  dari  para  pihak  yang  dipandang berkaitan  dengan  perkara  tersebut  bukan  hanya  berasal  dari  saksi  yang  telah  disiapkan oleh  para  pihak  dan  atau  kuasa  hukumnya,  serta  hendaknya  proses  penanganan  perkara dilakukan dengan memperhatikan asas peradilan cepat, oleh karenanya agenda pengadilan tidak  terbatas  dalam  satu  agenda  saja.  Sehingga  keutuhan  suatu  masalah  dapat  benar- benar  ditangkap  oleh  hakim  dan  menghindari  adanya  potensi  penyalahgunaan  perkara, sehingga  tanggungjawab  hakim  merupakan  tanggungjawab  yang  tepat,  artinya  semua tindakan yang dilakukan tidak luput dari sebuah tanggungjawab yang melindunginya.
28 Ais  Chatamarrasyid, Pola  Rekrutmen  Dan  Pembinaan  Karier  Aparat  Penegak  Hukum  Yang Mendukung  Penegakan  Hukum ,  Seminar  Reformasi  Sistem  Peradilan  dalam  Penegakan  Hukum  di Indonesia (Palembang, 2007). Hlm 1-2.

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Mustofa, H. W. S. (2013). Kode Etik Hakim . Prenada Media Hantoro,  N.  M.,  Suhayati,  M.,  Doly,  D.,  Hairi,  P.  J.,  &  Sibuea,  H.  Y.  P.  (2018). Hakim: Antara Pengaturan dan Implementasinya . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

## B. Jurnal, Makalah
Agustine,  O.  V.  (2018).  Keberlakuan  yurisprudensi  pada  kewenangan  pengujian  undang- undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi , 15 (3) Ais Chatamarrasyid, Pola Rekrutmen Dan Pembinaan Karier Aparat Penegak Hukum Yang Mendukung  Penegakan  Hukum ,  Seminar  Reformasi  Sistem  Peradilan  dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Palembang, 2007).
Annisa, N. F. (2017). Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lex et Societatis , 5 (3).
Argama,  R.  (2006).  Tanggung  Jawab  Profesi  Hakim  Sebagai  Aktor  Utama  Penyelenggara Kekuasaan  Kehakiman  Di  Indonesia. Makalah  Mahasiswi  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia
Badriyah,  S.  M.  (2011).  Penemuan  Hukum  (Rechtsvinding)  dan  Penciptaan  Hukum (Rechtsschepping)  oleh  Hakim  untuk  Mewujudkan  Keadilan. Masalah-Masalah Hukum , 40 (3)
Gusmansyah,  W.  (2019).  Trias  Politica  dalam  Perspektif  Fikih  Siyasah. Al  Imarah:  Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam , 2 (2).
Handoko,  D.  (2015). Kriminalisasi  dan  Dekriminalisasi  di  Bidang  Hak  Cipta .  Hawa  dan AHWA
Hariyanto,  D.  R.  S.,  &  Yustiawan,  D.  G.  P.  (2020).  Paradigma  Keadilan  Restoratif  Dalam Putusan Hakim. Kertha Patrika , 42 (2)
Hidayat,  S.  (2016).  Studi  Kontraksi  Tugas  dan  Fungsi  Hakim  di  Pengadilan Agama. Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman , 4 (2)
Kaeng,  B.  (2022).  Kebebasan  Dan  Pedoman  Hakim  Dalam  Penerapan  Putusan Pengadilan. Lex Administratum , 10 (2). Kusnu Goesnadhie, S. (2007). Prinsip Pengawasan Independensi Hakim. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 14 (3).
Kusumawati, A., & Rochaeti, N. (2019). Memutus mata rantai praktik prostitusi di Indonesia melalui  kriminalisasi  pengguna  jasa  prostitusi. Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia , 1 (3) Manan,  B.  (2007). Kekuasaan  kehakiman  Indonesia  dalam  UU  no.  4  tahun  2004 .  FH  UII Press.
Manggalatung,  S.  (2014).  Hubungan  Antara  Fakta,  Norma,  Moral,  dan  Doktrin  Hukum Dalam-Pertimbangan Putusan Hakim.
Muhammad,  R.  (2009).  Kemandirian  Pengadilan  Dalam  Proses  Penegakan  Hukum  Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Bebas Dan Bertanggung Jawab. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 16 (4)
Rahmah,  A.  M.  (2013).  Hermeneutika  hukum  sebagai  alternatif  metode  penemuan  hukum bagi hakim untuk menunjang keadilan gender. Jurnal Dinamika Hukum , 13 (2) Situmeang,  S.  M.  T.  (2019).  Kebijakan  Kriminal  dalam  Penegakan  Hukum  untuk Mewujudkan  Keadilan  dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia. Res  Nullius  Law Journal , 1 (1)
Sutatiek, S. (2013). Akuntabilitas Moral Hakim dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara Agar Putusannya Berkualitas. Arena Hukum , 6 (1)

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
Swantoro, H. H., & SH, M. (2017). Harmonisasi keadilan dan kepastian dalam peninjauan kembali . Kencana.
Syah, A. F., Khairo, F., & Fikri, H. (2022). Analisis Yuridis Tanggungjawab Hukum Hakim Atas  Kelalaian  Atau  Kesalahannya  Dalam  Tugas  Mengadili  Putusan  Dalam  Perkara No. 31/Pdt. G/2015/Pn. Sky. Lexstricta: Jurnal Ilmu Hukum , 1 (2) TriwulanTutik, T. (2012). Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-undang Dasar Negara RI 1945. Jurnal Dinamika Hukum , 12 (2) Tumpa,  H.  A.  (2015).  Penerapan  Konsep  Rechtsvinding  dan  Rechtsschepping  oleh  Hakim dalam Memutus Suatu Perkara. Hasanuddin Law Review , 1 (2)
Yunanto,  Y.  (2019).  Menerjemahkan  Keadilan  dalam  Putusan  Hakim. Jurnal  Hukum Progresif , 7 (2)

## C. Website
Antara, Kasus Suap di MA: KPK Duga Hakim Yustisial MA Edy Wibowo Terima Suap Rp.
3,7  miliar,  https://sultra.antaranews.com/berita/436706/kasus-suap-di-ma-kpk-duga- hakim-yustisial-ma-edy-wibowo-terima-suap-rp37-miliar,    diakses  pada  tanggal  13 Januari 2022
ICW, Hakim  Agung  Terjerat  Korupsi:  Momentum  Bersih-Bersih  Mafia  Peradilan, https://antikorupsi.org/id/hakim-agung-terjerat-korupsi-momentum-bersih-bersih- mafia-peradilan, diakses pada tanggal 13 Januari 2022 Muhammad Hanafi Aryan, Ini Kasus Suap Rp. 2,2 M yang Jerat Hakim Agung Gazalba Jadi Tersangka, https://news.detik.com/berita/d-6432279/ini-kasus-suap-rp-22-m-yang- jerat-hakim-agung-gazalba-jadi-tersangka, diakses pada tanggal 13 Januari 2022
D. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung