KETIDAKSESUAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2016 MENGENAI HARTA KEKAYAAN BUMN MENURUT UNDANG - UNDANG BUMN Dedi Martua Siregar, Frans Simangungsong
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dmsiregar9@gmail.com, frans@untag-sby.ac.id

## Abstrak
Untuk mengetahui kesesuaian atau dapat tidaknya mengenai keadaan harta kekayaan Badan Usaha Milik Negara terkait ketidak samaan terjadi di bagian peraturan antara Undang-Undang Badan Usaha Milik  Negara  dengan  Peraturan  Pemerintah No.  72  tahun  2016  &  konsistensi  pengaturan  Peraturan Pemerintah 72 tahun 2016 dan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan prinsip dan tujuan pengaturan. Adapun jenis penelitian yang terkandung di bagian penulisan jurnal ini memakai metode  penelitian  hukum  normatif.  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti bahan  pustaka atau data sekunder. Pada penelitian jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang berpatokan pada perilaku manusia yang dianggap pantas. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016  sebagai  dasar  dibentuknya  pada  holding  ataupun  penggabungan  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN)  yang  memiliki  pertentangan  kepada  beberapa  Undang – undang  Nomor  19  Tahun  2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dan tidak melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat  sebagai lembaga perwakilan  rakyat  yang  memiliki  kegunaan  perhitungan  dan  tentunya  kegunaan  suatu  penjagaan. Maka Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2016 tidaklah sesuai terhadap norma di dalam aturannya Undang – undang Badan Usaha Milik Negara. Apabila dilihat dari norma tentunya bertentangan dan dapat menyebabkan suatu dampak kepada posisi Badan Usaha Milik Negara yang menjadi alat negara dan di posisi bisnis. Adapun saran dalam melakukan suatu perubahan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 atau mengubah pada Undang – Undang Badan Usaha Milik Negara.
Kata Kunci : Undang – Undang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 dan Harta Kekayaan.

## Pendahuluan
Badan Usaha Milik Negara mempunyai fungsi terjadi asal pemasukan devisa negara melewati hasil dari berbanding benda serta aktivitas yang berkebutuhan dengan masyarakat. Yang dimana sebagai salah satu bagi penyedia jsa layanan di indonesia, Badan Usaha Milik Negara disini memiliki tujuan yang penciptaannya bagi suatu penyelenggara bagi pengadaan suatu  barang  dan  jasa  yang  memiliki  kualitas  pada  semua  penanggung  bagi  yang berkepentingan.  Badan  Usaha  Milik  Negara  disini  berperan  dalam  berbagai  perintis  pada sektor usaha yang tidak memiliki keminatan pada usaha swasta. Selain itu, Badan Usaha Milik Negara  mempunyai  suatu  peran  yang  mumpuni  di  suatu  melaksanakan  suatu  pelayanan pada  pengembang  pada  usaha  kecil.  Badan  Usaha  Milik  Negara  adalah  sumber  pada penerimaan  suatu  negara  yang  tinggi  terhadap  jenis  pungutan  wajib,  bagian  laba  dan penjualan  sebagian.  Suatu  pelaksana  Perusahaan  Negeri  yang  mempunyai  perwujudan  di kerjaan  yang  pada  keseluruhan  ekonomi,  perikanan,  pertanian,  perkebunan,  kehutanan, keuangan,  perdagangan  serta  konstruksi. 1 Badan  Usaha  Milik  Negara  atau  singkatan  dari badan Usaha Milik Negara merupakan perusahaan yang memiliki 2 bagian yang penting yaitu bisnis (enterprise) dan  pemerintah (public). disini  sebagai  satu  di  antara  yang  ada  faktor  di
1 RUTH GABRIELLA PUTRI NABABAN, ‘Pen erapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pt. Perkebunan Nusantara Iv’, 2017, 1.
bidang publik yang memiliki kekhasan karakter yang tiidak dimilikii oleh instiitusi publiik di luar sana, sifatt inisiatif dan fleksibilitas yang juga ikut peran dalam perusahaan swasta. 2 Badan  Usaha  Milik  Negara  memiliiki  maksud  bahwa  perusahaan  keseluruhannya serta sebagian modal pemiliknya ialah lewat serta berlangsung melalui harta yang dipisah. Badan  Usaha  Milik  Negara  sendiri  harus  berguna  untuk  bangunan,  tentu  memiliki  peran dalam  sistem  peranan  sosial  dan  norma  yang  berkaitan.  Peran  sosial  yang  menyebutkan belum  tentu  oleh  kepemilikan  dan  pengawasannya  oleh  publik  tetapi  dengan menggambarkan  suatu  konsep  perihal  tujuannya  atas  masyarakat dan  juga  peninjauannya kepada pentingnya suatu masyarakat. Dengan ini dapat dibuktikan bahwa suatu perusahaan – perusahaan di Badan Usaha Milik Negara contohnya mempunyai satuan harga uang. Belah pihak yang menjadi lembaga usaha dari segi yang memiliki peran dalam sistem peranan sosial dan norma yang berkaitan dikarenakan suatu negara. 3
Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2016  memiliki  sisi  permasalahan  sendiri. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 sangatlah merugikan. Peraturan ini dapat dijual dengan gampang dengan tidak melibatkan peran Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut contoh berikut  sehingga  harus  melakukan  suatu  kajian  secara  normatif  terkait  hal  ini  bertujuan melihat pengaturan yang berada dengan Undang – Undang Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara atau singkatan dari BUMN sampai saat ini yang berada bertuju dalam usaha untuk peningkatan pada keselamatan masyarakat. Perusahaan negeri sendiri termasuk kedalam  usaha  persero  karena  didasarkan  yang  dimaksudkan  kedalam  badan  usaha merupakan perusahaan. Sebagai perusahaan, Badan Usaha Milik Negara patuh pada Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1995  Tentang  Perseroan  Terbatas,  dalam  pengubahan  dengan Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007, di dalam Pasal 11 Undan – undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Badan usaha milik negara disini juga mempunyai arah  terhadap  mencari  untung  yang  dimana  terdapat  dalam  Pasal  1  Angka  2  Undang – undang  Badan  Usaha  Milik  Negara,  dalam  penentuan  bahwa  perusahaan  negeri  sendiri dibentuk  dalam  perseroan  terbatas  yang  bermodal  yang  dibagi  kedalam  bagian  yang keseluruhan  saham  yang  paling  sedikit  51%  yang  dipunyai  pada  pihak  negara  bertujuan dalam mencari untung. Seandainya kemampuan kerja di dalam  yang tidak tepat, sehingga negara mengalami rugi yang besar. 4
Kepemilikan  negara  yaitu  Modal  Badan  Usaha  MilikNegara  melalui penyertaanlangsung,  memperlihatkan  kalau  negara  telahmemasukkan  modal  langsungke dalamBadan Usaha Milik Negara tanpa adanya campur tangan dari pihal luar. Harta yang sedang di datangkan untuk proses harta terhadap Badan Usaha Milik Negara. Modal yang ber asal yang terkandung di dalam kekayaan negara yang telah dipisahkan, memiliki defenisi berupa  pemisahan  dari  sistem  keuangan  negara  sendiri,  pengelolaannya  menjadi  tak terkendali  yang  dimana  tidak  sesuai  dengan  anggaran  suatu  pemasukan  negara. 5 Badan Usaha Milik Negara adalah keseluruhan batang tubuh pada hukum modal yang bersumber
2 M.H. M Ilham F Putuhena, SH., ‘ Analisis Yuridis Normatif Atas Pengaturan PP 72 Tahun 2016 Dengan UU BUMN ’, 2016, 1– 5.
3 M Ilham F Putuhena, SH.
4 Irma Anggi Pratiwi and I Made Dedy Priyanto, ‘ Ketidaksinkronan Prinsip Uu Bumn Dengan Uu Pupn Mengenai Piutang Bumn ’, 2003, 1– 16.
5 Pratiwi and Priyanto.
dari harta yang dipisah. Badan Usaha Milik Negara sudah menjadi pemeran dalam ekonomi yang  berada  pada  sistem  perekonomiannasional,  BadanUsaha  MilikNegara  merupakan batang  tubuh  yang  keseluruhan  hukum  atau  sebagian  harta  yang  bersumber  dari  negara. Badan  Usaha  Milik  Negara  sendiri  menjadi  pemeran  ekonomi  di  dalam  susunan  ekonomi nasional, bersebelah dengan perusahaan swasta, yang dijalankan pada  bermacam – macam usaha.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2016  dimana  sudah  dibuat  bagian  dari pembentukan  penyatuan  perusahaan  bisa  dikatakan  dengan  digabungnya  antara  Badan Usaha  Milik  Negara  yang  mempunyai  pertentangan  mengenai  beberapa  undang-undang, adapun diantara yang dimana tidak melibatkan peran dari Dewan Perwakilan Rakyat yang dimana  menjadi  lembaga  yang  mewakili  rakyat  yang  memiliki  tugas  dalam  menyusun anggaran dan juga fungsi pengawasan.
Adanya Badan Usaha Milik Negara sendiri di dalam susunan ekonomi nasional yang dimana  telah  menjadi  dasar  permohonan  uji  materi  yang  dimana  implementasi  dai  segala ketentuan  dari  Undang – Undang  Dasar  Negara  RI  Tahun  1945,  terutama  pasal  33  yang dimana  telah  menugaskan  mengenai  penguasaan  negara  dalam  aspek  ekonomi.  Adanya Badan  Usaha  Milik  Negara  diinginkan  mengasih  pemberian  dari  ekonomi  nasional  serta menerima bagi indonesia, dan juga memiliki perangkat penting bagi pelakasanakan melayani bagi  umum  yang  bertujuan  untuk  menyeimbangkan  bagi  kekukuhan  perekonomian  di swasta. Maka dari itu, Badan Usaha Milik Negara sendiri mestinya dilindungi dengan tujuan selalu berada untuk negara serta menghindari peralihan dari kepunyaan yang tidak memiliki ketidaksesuaian  terhadap  undang – undang.  Berkiblat  kepada  Pasal  33  Undang – Undang Dasar  1945,  terkandung  di  bagian  angka  utama  mengenai  perekonomian  indonesia merupakan kesejahteraan rakyat. Disinilah peran di dalam demokrasi ekonomi, ialah untuk memandu  di  dalam  kelola  BadanUsaha MilikNegara  supaya  maksimal  pada  kesejahteraan rakyat.  Badan  Usaha  Milik  Negara  haruslah  melakukan  operasi  yang  efektif  agar  menjadi penyedia pada produk yang memiliki kualitas dengan harta yang terjangkau. 6
Di  tahun  2014  sejak  kabinet  kerja  mulai  bekerja,  Kementrian  Badan  Usaha  Milik Negara berusaha dalam mengelola penggabungan ( holding Badan UsahaMilik Negara) yang menjadi beberapa perusahaan Badan Usaha Milik Negara telah menjadi beberapa peruhaan holding ,  sebagaimana  penggabungan  perusahaan  BadanUsaha  MilikNegara  Energi  atau Migas, holding Badan Usaha Milik Negara pertambangan, dan sebagainya. Indonesia sendiri telah mempunyai ratusan Badan Usaha Milik Negara dari berbagai situasi urusan uang serta menggunakan yang ada dengan efisien dengan tujuan. Dengan melakukkan penggabungan perusahaan  Badan  Usaha  Milik  Negara  sendiri  sebenarnya  menjadi  mudah  dalam mendapatkan  barang.  Selanjutnya  timbul  permasalahan,  Bagaimana  keadaan  terkait ketidaksamaan  terjadi  pada  peraturan  antaraUndang-UndangBadan  Usaha  Milik  Negara dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  72  tahun  2016  ?  Bagaimanakah  konsistensi  pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 dengan Undang – Undang Badan Usaha Milik Negara yang sesuai dengan prinsip dan tujuan pengaturan?
6 I Made Asu Dana Yoga Arta, ‘Status Kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero Setelah Dikuasai Oleh Pihak Swasta’, Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan , 5.2 (2017), 177.

## Rumusan Masalah
1. Bagaimana keadaan harta kekayaan Badan Usaha Milik Negara terkait perbedaan yang terjadi pada peraturan antara Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara dengan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2016?
2. Bagaimanakah  konsistensi  pengaturan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun 2016  dengan  Undang  -  Undang  Badan Usaha  Milik  Negara  yang  sesuai  dengan prinsip dan tujuan pengaturan?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif. Penelitian  normatif  merupakan  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka atau data sekunder. Pada penelitian jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang berpatokan pada perilaku manusia yang dianggap pantas.

## Pembahasan
Keadaan harta kekayaan Badan Usaha Milik Negara terkait perbedaan yang terjadi pada peraturan  antara  Undang-Undang  Badan  Usaha  Milik  Negara  dengan  Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2016.

## Kharakteristik Badan Usaha Milik Negara Sebagai Badan Usaha
Badan  Usaha  Milik  Negara  ialah  badan  yang  memiliki  keseluruhan  usaha  bagian banyak pada harta memliki oleh ngara dari pnyertaan dengan cara terus bermula melewati harta bernegara telah dipisah. Menurut definisi dari Badan Usaha Milik Negara yang telah mengacu dengan istilah badan usaha. Perbedaan dari perusahaan yang biasanya, pendirian Badan  Usaha  Milik  Negara  tidaklah  hanya  memiliki  tujuan  dalam  memeroleh  pada untungnya  akan  tetapi  dalam  upaya  dengan  pemberian  pemberian  untuk  kemajuan perkonomian  negara  berarah  dalam  kenaikan  kemajuan  pada  rakyat.  Lengkapnya  arah dilakukannya Badan Usaha Milik Negara ditemukan dalam pasal 2 undang – undang Badan Usaha Milik Negara, sebagai berikut :
1. Menyerahkan pemberian pada perkembangan ekonomi nasional kepada penerima negara.
2. Mencari untung.
3. Mengadakan manfaat umum yang berupa penyedia barang yang berkualitas tnggi yang mmadai pada pmenuhan dari khalayak yang besar jumlahnya.
4. Giat  dalam  melakukan  pembimbingan  dan  juga  pertolongan  terhadap  usaha golongan rendah, koperasi dan juga masyarakat.
Didasarkan  hal  diatas  bisa  diartikan,  memang  benar  apabila  adanya  Badan  Usaha Milik  Negara  yang  menyerahkan  suatu  kemudahan  dalam  penyelenggaraan  suatu pemanfaatan  publik  dan  menanam  suatu  pemasukan,  sehingga  dapat  dilihat  suatu  selisih yang di dasarkan mengenai kerja keras di pihak swasta berdasarkan penanaman keuntungan untuk beberapa yang awal. Dilihat selanjutnya mengenai arah berdirinya Badan Usaha Milik Negara,  berikut  ini  ialah  implementasi  utama  dari  suatu  ngara  yang  berwujud  pada kesejahteraan masyrakat yang di dasari pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, terutama yang menguasai dalam artian kehidupan orang banyak. Kegunaan dalam sosial ini adalah suatu karakter memiliki perbedaan Badan Usaha Milik Negara dari berbagai usaha.
Indonesia mempunyai suatu tanggungjawab dalam pelaksaana petugas neegara, yang antaranya  ialah  dalam  penyelenggaran  suatu  layanan  umum (public  service). Badan  Usaha
Milik  Negara  sebagai  alat  pemerintah  yang  menggunakan  dalam  mendongkrak  suatu kesuksesan  suatu  pembangunn,  dikarenakan  suatu  peran  dari  Badan  Usaha  Milik  Negara sebagai  agen  pembangunan  diinginkan  untuk  memberikan  untuk  orang  banyak  dalam menyukseskan  suatu  pembangunn.  Banyak  peristiwa  kenapa  Badan  Usaha  Milik  Negara menjadi peran dalam pembangunan dari pada suatu perusahaan, yakni :
1. BadanUsahaMilikNegara  ialah  alat  yaang  berhasil  daalam  melakukan  suatu pembangunn  nasonal.  Pmerintah  yang  menjadi  memiliki  Badan  Usaha  Milik Negara  berwenang  dalam  memberi  suatu  tugas  kepada  Badan  Usaha  Milik Negara.
2. Untuk pelaksanaan suatu pmbangunan kerap kali dirasakan dalam pelaksanaan kegiatan  trtentu  belum  mendapatkan  di bagian  perencanaan  pmbangunan  yang telah tetap.
Berikut ialah sepemikiran de ngan dasar “di kuasai negara” un ttuk Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945 ialah “dikuasai negara” bukan berguna pada negara yang terjadi pada penguasa, tapi apabila kekuasaan yang telah mencukupi maka dapat pada  perbuatan pada aturan demi melancarkan jalannya ekonomi.
Terkait permasalahan mengenai kuasa negara, istilah dikuasai negara sendiri memiliki arti kepada suatu kepemilikan, mengatur, berencana, pelaksanaan dan juga pengawas. Rumus lima dalam pendefinisian dalam berbobot memiliki kelalaian yang memiliki tempat negara yang  berkedudukan  di  dalam  penguasaan  dengan  memiliki  suatu  pengelolaan  secara keberlangsungan  pada  bagian  hasil  yang  genting  pada  sumberdaya.  Sehingga  mempunyai suatu  mengelola  secara  langsung  pada  bagian  hasil  yang  genting  pada  sumberdayaalam, tetapi  kenegaraan menjadi  memegang daulat,  perencanaan  dan  pengawasan  kepada  suatu bidang  dan  memanfaatkan  jalur  pengaturan.  Pandangan  ini  tentunya  telah  membuat pemerintah berperan pada kondisi dengan suasana di dalam zaman sekarang yang menjadi kehendak dalam penyesuaian yang mengikuti dalam atag suatu kegiatan global. Global yang memiliki  keinginan  pada  pemasaran  yang  tidak  terikat  dengan  adanya  suatu  batas  pada penghambatan  yang  memiliki  usaha  dalam  menjadikan  dalam  timbang  negara  untuk membuat pada kerjaan yang terkait di dalam kerja Badan Usaha Milik Negara sendiri. Pada dasar perhatian dari pemerintah adalah soal tanggungan memperlindungi pada kepenuhan masyarakat.
Badan Usaha Milik Negara mengenai pekerjaan mengarahkan dalam mendapat bagi untung  sekalipun  yang  didapat  dalam  pemenuhan  pada  butuh  masyarakat.  Pembebanan dalam agen pembangunan menjadi penempatan Badan Usaha Milik Negara yang memiliki persaingan pada swassta. Penuntutan pada global yang terjadi pada mempengaruhi besaran pada pekerjaan suatu negara berkeinginan pada segi perusahaan yang memonopoli semasa pada  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  terlepas  kepada  sawasta.  Pada  keefisiensi  dan keefektifitasan,  negara  sendiri  melalui  penertiban  pada  Peraturan  Perundang – undangan telah membuat lepas pada hak kemonopolian kepada Badan Usaha Milik Negara memiliki karakter  untuk  publik.  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  mempunyai  karakter  pada  publik termaksud  pada  Badan  Usaha  Milik  Negara  membuat  pada  segi  di  dalam  kelola  dalam distribusi pada barang jasa yang mempunyai karakter pada barang dan jasa umum semisal air, listrik, penyelenggara pelabuhan dan sebagainya, pada khususnya di Badan Usaha Milik Negara sendiri telah memiliki karakter publik yang telah dipertimbangkan dalam membuat
suatu kebijakan monopoli, dikarenakan Badan Usaha Milik Negara pada jenis pada dampak kepada pemenuhan pada kebutuhan pada masyarakat banyak.

## Keadaan harta kekayaan Badan Usaha Milik Negara
Barang  milik  negara  dalam  sumber  pada  pnyertaan  modall  negaraa  yang  bermula padaa Anggaran Pendapatan Biaya Negara yang trdapat pada Pasal 2 Ayat 2 Huruf b. Berikut ialah suatu pelanggar kepada Undang – Undang  Badan Usaha Milik Negara yang dimana mnjadi suatu dasar hukum pncucian aset suatu negara yang telah diberikan kepada pihak yang  mlalui  pnyertaan  modal  pada  Badan  Usaha  Milik  Negara.  Mengenai  perbuatan menyertai  modall  ngara  yang  bermula  pada  kekayaan  negara  di  dallam  saham  yang berkepemilikan  terhadap  ngara kapada Badan Usaha  Milik  Negara  terhadap Badan  Usaha Milik Negara lain yang melakukan tanpa adanya suatu penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang terdapat di dalam Pasal 2 A PeraturanPemerintah Nomor 72 Tahun 2016. Lain  dari  pada  itu,  pertentangan  ini  pada  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  pada  Nomor 62/PUU-XI/2013 dan Nomor 48/PUU-XI/2013. Isi dari Peraturan Pemerintah ini memiliki suatu  perlawan  pada  pemerintah  kepada  rekomendasi  dari  Panja  Aset  Komisi  VI  Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  tahun  2014.  Hal  ini  menjadi  kekuatan  sebagai legitimasi  privatisasi  diam – diam  kepada  pemerintah  yang  tidak  melibatkan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia,  dikarenakan  pada  dasarnya  saham  pada  harta perusahaan  ialah  harta  kenegaraan  sebagai  peralihan  khusus  pada  proses  Anggaran Pendapatan  Belanja  Negara  pada  kesepakatan  lebaga  legislatif  yang  dapat  pertanggung jawabannya.
Ketetapan mengenai penyamaan anak perusahaan kepada perusahaan negeri dalam pendapatan  suatu  kebijaksanaan  pada  negara,  salah  satunya  di  dalam kelola  pada  sumber daya alam. Hal ini bertolak belakang pada Undang – Undang Badan Usaha Milik Negara dan konstitusi di dalam Undang – undang Dasar 1945. Dikarenakan yang disebut Badan Usaha Milik  Negara  ialah  setengah  pada  modal  yang  memiliki  pada  negara  dalam  menyertakan langsungyang  darikekayaan  pada  negara  yang  dimana  dapat  pisah,  selanjutnya  memiliki suatu kewenangan dalam negara pada kelola dibagian yang baik letaknya di dalam kelola sumber daya alam di dalam Badan Usaha Milik Negara.
Sesuai  pada  konstitusi  pada  sumber  daya  yang  pengelolanya  terhadap  pemerintah terhadap  Badan  Usaha  Milik  Negara  dalam  pembentukan  penguasa  pemerintah  di  dalam tanda pengelolaannya. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 sudah mendegradasikan suatu keadaan negara dalam suatu pemilikan pada Badan Usaha Milik Negara sendiri yang menjauh  dengan  penguasa  terhadap  perusahaan  negeri  sendiri,  menjadi  memiliki  potensi yang ligitimasi di dalam penjualan pengawasan, proses dan penghapusan pada Badan Usaha Milik  Negara  ini  yang  menjadi  kepastian  di  dalam  Undang – undang  Badan  Usaha  Milik Negara dan undang – undang keuangan negara tidak melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pengawas.
Oleh  karenya,  permohonan  pada  MA  dalam  menyatakan  Peraturan  Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 ini tidak meliki kekuatan hukum yang mengikat atau bisa dikatakan tidak  sah.  Presiden  juga  tidak membuat suatu  kebijakan  apapun  mengenai  penggabungan BUMN yang memiliki akibat hukum dikemudian hari.
Di dalam memberikan suatu mandat perlu dipahami oleh pemerintah yang memiliki kewajiban  dalam  membenahi  Badan  Usaha  Milik  Negara,  khususnya  pada  yang  memiliki
keterkaitan dalam kepentingan umum. Upaya dalam membenahi Badan Usaha Milik Negara dalam dikerjakan dalam rekstrukturasi supaya perusahaan bisa beroperasi dengan efektif. 7 Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  mempunyai  pemodalan  yang  dapat  dibagi,  yang  tujuan dalam pemanfaatan umum yang memiliki menyediakan benda dan jasa yang memiliki mutu yang tinggi dan juga mengejar pada keuntungan yang didasarkan pada prinsip pengolaan di dalam  perusahaan. 8 Badan  Usaha  Milik  Negara  dalam  perlakuannya  bersamaan  pada  PT biasa di dalam hukum. Tidak membenarkan pada pembedaan suatu kedudukan Badan Usaha Milik Negara yang semestinya perkumpulan publik yang pada aturan di dalam perundang – undangan  yang  memiliki  sifat  publik  pada  perusahaan  pada  badan  hukum  privat  yang tunduk pada hukum privat. 9 Di dalam perusahaan swasta Badan Usaha Milik Negara yang dipacu dalam memeroleh manfaat. Berlaba dapat memeroleh pada usaha perbandingan pada membebankan pada pndapatan. 10 Di dalam bantuan pada sektor industri yang berdampak pada  suatu kementrian  Badan  Usaha  Milik  Negara  dalam  penerbitan  pada  beberapa  pada kebijakan  dalam  melakukan  koordinasi  pada  lembaga  yang  terkait.  Badan  Usaha  Milik Negara  tentunya  diminta  dalam  melakukan  suatu  penurunan  pada  industri  dalam  sektor usaha. 11 Pada kebijakan publik dalam pengarahan bahwa tidak ada alternatif melainkan pasar yang  bisa dikendalikan  pada  ekonomi  yang  efisien. 12 Pada  pengertian  yuridis  pada  Badan Usaha Milik Negara yang sebagaimana dapat kedalam Undang – undang Badan Usaha Milik Negara yang memiliki kriteria pada suatu perusahaan bagian penjelasan Badan Usaha Milik Negara, yakni :
1) Badan usaha di dalam perusahaan
2) mempunyai  mosal  di  keseluruhan  atau  satu  bagian  tinggi  yang    dipunyai  oleh negara. kepunyaan modal minimal oleh negara yang disebar sekitar 51%
3) Negara mengerjakan pada pnyertaan langsuung kedalam mmodal Badan Usaha Milik Negara.
4) Penyertaan pada negara yang berasal melalui kekayan negara yang dipisahkan. 13
Suatu  pelaksana  di  bagian  privatisasi  Badan  Usaha  Milik  Negaram  bukan  berarti dikendalikan  negara  atas  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  memiliki  sangkut  paut  dalam mengurangi pada negara yang dapat dijalankan di dalam fungsi penguasaan melalui regulasi yang  sektoral  didalam  perusahaan  negeri  yang memiliki  perivatisasi  pada  pelaksana  kerja usaha. 14 Indonesia adalah negara yang berkegiatan ekonomi yang layak dijalakan menempuh
7 Purnomo, ‘Revitalisasi Bisnis Badan Usaha Milik Negara ( BUMN )’, 9.2 (2017), 14.
8 MuhammadInsaAnsari, ‘BadanUsaha MilikNegara DanKewajibanPelayanan Umum Pada Sektor
Pos’, Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika , 8.1 (2018), 1. 9 IsisIkhwansyah, AnAn Chandrawulan, andPrita Amalia, ‘Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PadaEraMasyarakat Ekonomi Asean (MEA)’, Jurnal Media Hukum , 25.2 (2018), 150 – 61. 10 Indarto Waluyo, ‘Menyikapi Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Dan Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) Yang Kurang Sehat’, Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia , 2012.
11 AshintaSekar Bidari, FransSimangungsong, and Kar minaSiska, ‘SEKTOR PERBANKAN Di COVID-
19’, Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik , 9.1 (2020), 2.
12 AbubakarArif andH usein Ukassa, ‘Ana lisis KinerjaKeuangan Badan Usaha Milik Negara(Bumn) Pasca Privatisasi’, Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik , 2019, 1.
13 IndaRahadiyan, ‘Kedudukan BumnPersero Sebagai Separate Legal Entity Dalam Kaitannya Dengan PemisahanKeuangan Negara Pada Permodalan Bumn’, Jurnal Hukum IusQuia Iustum , 20.4 (2014), 624 – 40.
14 Freedom Abetnego Siahaan, ‘Privatisasi Badan Usaha Milik Negara’, Law Reform , 8.2 (2013), 47.
institusi negara atau Badan Usaha Milik Negara yang bukan saja  dipunyai terhadap usaha swasta. Ini memiliki konsekuensi dalam keuangan yang korporasi yang biasa dalam tumpah tindih di keuangan negara. 15
Di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2016  memanglah  terletak  pada ketentuan  baru  yang  berada  pada  pasal  2  A  yang  mengizinkan  pada  saham  miliknegara kepada  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  beralih  pada  pnnyertaan  modall  negaraa  pada perusahaa  swasta  yang  dimana  tanpa  adanya  mekanisme  Anggaran  Pendapatan  Belanja Negara.  Yang  memiliki  arti  bahwa  pemerintah  tidak  memerlukan  suatu  persetujuan  dari Dewan  Perwakilan  Rakyat  dalam  urusan  pengalihan  harta  negara  ke  peralihan  harta kenegaraan terhadap swasta. Sedangkan peralihan pada saham Badan Usaha Milik Negara ke swasta telah di atur sebagai suatu privatisasi pada Undang - Undang yang mengatas namakan kesepakatan dari Dewan Perwakilan Rakyat sendiri.
Jika berpatokan pada Undang - Undang Badan Usaha Milik Negara, kekayaan negara yang telah berpisah dari terhadap anggaran Pndapatan Bellanja Negaraa dalam menjadikan suatu penyertaan modal negara kepada Badann Usahna Millik Negara yang tidak menjadikan pengelolaan  yang  digunakan  sebagai  mekanisme  dalam  Anggaran  Pendapatan  Belanja Negara yanng mendasar padaa berprinsip korporasii. Hannya saaja pada ktentuan Undang - Undang Keuangaan Negaraa yang diibatasi kepada privatiisasi yang bertujuan pada Dewan Perwakilan  Rakyat.  Dalam  hall  iini  pada  penjelasan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72 Tahun2016  yang  menafsirkan  pada  saham  milik  kenegaraan  tang  memiliki  kedudukan sebagai harta neegara telah pisah dari AnggaranPendapatan BelanjaNegara dalam pnyertaan modal  negara,  yang  menjadi  pengalihan  saham  yang  dimaksud  dalam  penyertaan kepadaBadan  UsahaMilik  Negara  ataupun  swastayang  belum  terhadap  jalur  pada  suatu keanggaran dalam pendapat belanja negara.
Pada pengalihan saham pada Badan Usaha Milik Negara ke yang bukan Badan Usaha Milik Negara  tanpa adanya suatu mekanisme  Anggaran Pendapatan Belanja Negara  tanpa adanya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, semestinya dibaca lengkap dikarenakan Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2016  hanya  merubah  beberapa  pasal  yang menambahkan satu pasal yang baru, bisa dikatakan Peraturan Pemerintah telah berhubungan dengan  pembentukan holding Badan  Usaha  Milik  Negara,  yang  belum  ada  membahas mengenai pengalihan sahan Badan Usaha Milik Negara kepada swasta.
Di  dalam  pasal  18  Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  tahun  2005,  Undang  -  Undang terhadap  privatisasi  mengenai  pemberlakuan  di  dalam  suatu  penjual  saham  pada kepemilikan pemerintah yang bukan dapat berpisah pada pembedaan oleh pembedaan pada anak perusahan Badan Usaha Milik Negara yang menjadi Badan Usaha Milik Negara, atau penataan kembali pada perusahaan yang patuh kepada perundang – undangan pada bidang persero. Yang bersubstansi kepada secara ketidak berlangsungan diberikan suatu arti pada penjelasan terhadap Badan Usaha Milik Negara yang biasa pada Badan Usaha Milik Negara.
Peraturan  Pemerintah  Nomor 71  tahun 2016,  ada  dua yang memiliki  permasalahan sebagai berikut :
15 Moch Iqbal, ‘Kriminalisasi Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Bumn Persero’, Jurnal Hukum Dan Peradilan , 2.2 (2013), 309.
1. Soal  pada  peralihan  suatu  harta  pemerintah  yang  menjadikan  suatu  kekayaan Badan Usaha Milik Negara dan PerseroanTerbatas pada berubah  yang belum bisa berlanjut  dikerjai  pada  negara dikarenakan  wajib  melakukan  pembahasan  pada Dewan  Perwakilan  Rakyat  (Komisi  VI  dan  Komisi  XI).  Artinya  Peraturan Pemerintah  telah  menabrak  pada  Undang – UndangNomor17Tahun  2007 Mengenai Keuangan Negara.
2. Undang – undang Nomor19 tahun2003 Tentang Badan UsahaMilik Negara, anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bukan Badan Usaha Milik Negara. Jadi  pada  anak  perusahaan  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  belum  dilakukan ataupun  disetarakan  dengan  Badan  Usaha  Milik  Negara  dalam  hal  tugas  dan kelola  sumber  daya  strategis.  Secara  konstitusi  yang  terdapat  pada  Undang – undangDasar 1945 Pasal 33, yang dimana seluruh aset strategis nasinal dikelola oleh negara yang melalui Badan Usaha Milik Negara.
Di dalam jenis Badan Usaha Milik Negara, semisalnya terhadap di dalam Undang – undang Nomor  19  Tahun  2003,  bahwa  hanya  ada 2  jenis  Badan  Usaha  Milik  Negara  ialah Persero  dan  Perum. 16 Hakikat  kenapa  perusahaan  memutus  dalam  penerbitan  saham  di sarana  bertemunya  perusahaan  maupun  institusi  yang  membutuhkan  dana  di  masyarakat dalam  mengembang  usaha.  Digunakan  memperlakukan  memperluas  usaha,  usaha  yang berkeinginan  menjadikan  utang  yang  digunakan.  Melainkan  yang  kedua  ialah  pergantian dibagian  utang  dalam modal yang  memperoleh  pada  terbitnya  suatu  saham. 17 Perusahaan yang menjual sebagian Badan Usaha Milik Negara yang berada di indonesia cukup berpariasi dikarenakan bergerak di sektor yang bermacam – macam. 18
Di dalam Pasal 2 A ayat 3 dan 4, di dalam penyertaan modal negara di Badan Usaha Milik Negara berubah menjadi suatu kekayaan pada Badan Usaha Milik Negara atau PT. Yang selanjutnya di dalam pasal 2 A ayat 7, mengenai perlakuan pada anak usaha Badan Usaha Milik Negara. Anak usaha Badan Usaha Milik Negara yang bukan Badan Usaha Milik Negara. Menurut penulis secara kebijakan langkap pada terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 inkonstitusional. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 patut diduga atas kesengajaan diterbitnya dalam menghindari pada campur tangan DPR apabila dalam suatu pengalihan  kekayaan  negara.  Di  dalam  Undang – undang  Nomor  17  tahun  2007  Tentang Keuangan  Negara,  apabila  pada  perubahan  pada  modal  bersumber  kepada  APBN  yang dilalui pada pembahasan oleh DPR.
Konstruksi Hukum dan Konsep Kebijakan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia Suatu kebijakan ekonomi yang telah diperbuat oleh negara pada masa orde reformasi yang memiliki orientasi untuk pulihnya kondisi pada perekonomian bangsa indonesia pada pasca krisis moneter. Perusahan negara yang banyaknya yang awalnya di berikan suatu hak di dalam membuat suatu aktivitas kerja yang terkait pada bagian suatu proses yang utama di dalam  negara  yang  berkaitan  pada  kehidupan  masyarakat  di  masaorde  lamadan  juga
16 Ratna Ani Lestari, ‘Dinamika Governance’, Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara , 9.1 (2019).
17 Sri Lestari Kurniawati and Wiwik Lestari, ‘Studi Atas Kinerja Bumn Setelah Privatisasi’, 12.2 (2008),
263 – 72. 18 Kesi Widjajanti, Fakultas Ekonomi, and Universitas Semarang, ‘Transformasi Organisasional Privatisasi BUMN Di Indonesia’, 10.2 (2009), 322– 33.
ordebaru, berikutnya tercabutnya hak monopoli dari berbagai suatu alasan, mulai dari suatu yang  tidak  efisien  dan  juga  efektif  pada  kerja  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  beralasan tuntutan pada globalisasi yang berkeinginan pada kebebasan dan juga terbuka di iinvestasi globall tnpa adanya btas. Prsoalan yang menjadii dasar yang dijadikan sebagai tuntutan oleh pemerintah  ialah  sebagaimana  untuk  menjaga  suatu  stabilitas  ekonomi  indonesia  melalui manfaat sumberr dayaa allam dan sumberdayamanusia untuk dimaksimalkan, tetapi adanya penjaminan  dalam  melindungi  pada  kekayaan  alam  serta  juga  penjaminan  melindungi terhadap hajt hidup suatu rakyat.
Dalam meningkatkan suatu rencana bagi keselamatan masyarakat dapat melakukan perintah  seperti  melaksanakan  suatu  bijakan  demonopoli  BadanUsaha  Milik  Negara. BadanUsaha Milik Negara yang awalnya memberikan hakk monopolli terhadap Undang – undang dikarenakan telah mlakukan suatu kgiatan usha yang memiliki karakter umum, yang slanjutnya telah dilepas pada hak monopoli yang melalui penerbitan Undang – undang yang baru. Demonopoli kepada Badan Usaha Milik Negara yang telah melakukan kepada negara jika  dikaitkan,  padahal  sudah  mengalami  sedikit  perbedaan,  Pasal  51  Undang – undang Nomor  5  Tahun  1999  memberikan  bantuan  untuk  Badan  Usaha  Milik  Negara  dalam melakukan monopoli pada dasar dalam perlindungan kepada bagian – bagian penghasilan yang utama dalam melindungi maksud hidup orang banyak. Pada proses mengenai trunan darii yang trdapat pada hukum pada negara iindonesia yang terutama pada Pasal 33 Undang – undang Dasar 1945 setelah amandemen.
Apabila  melihat  kedepan  pada  Undang – undang  Nomor  5  tahun  1999  dapat  juga dimunculkan pada dasar dorongan dari IMF yang berkomitmen pada pemerintah yang telah melakukan Letter  of  Intent  dan  Supplementary  Memorandum dengan  IMF.  langkah  pada pemberian  pada  hakmonopoliuntuk  Badan  Usaha  Milik  Negara  dalam  melakukan  suatu kelola dan juga distribusi pada suatu barang yang melaksanakan pada dasar suatu pelaksana konstitusi  yang  telah  dijelaskan  pada  Pasal  33Undang – UndangDasar  1945.  Dalam  Pasal 33Undang – UndangDasar 1945 yang termuat pada perekonomian, produk yang dikerjai pada semua  kepemilikan  anggota  masyarakat.  Keadaan  makmur  pada  masyarakat  sangat diutamakn, tidak pada kemakmuran orang seorang saja, maka dari itu ekonomi disusun pada usaha  yang  didasari  pada  asas  kekeluargaan.  Ekonomi  yang  mendasar  pada  demokrasi ekonomi,  keadaan  makmur  manusia,  inilah  yang  menjadikan  pijakan  pada  pembenar terhadap  cabang  produksi  yang  utama  serta  memiliki  maksud  masyarakat  banyak  dalam penguasaan negara.
Istilah pada “Demokrasi Ekonomi” yang berpacu kepada suatu perekonomian rakyat yang  telah  sesuai  pada  penjelasan  Pasal  33  Undang – Undang  Dasar  1945  terdapat  pada paragraf  pertama  misalnya  yang  menyatakan  pada  hal  di  atas.  Ini  saling  terkait  pada  sila keeempat pada Pancasila yang digunakan pada kata krakyatan. Poin ini yang mnjadi prhatian pada perekonomian rakjat yang belum memiliki kesamaan pada perekonomian masyarakat ataau ekonomii di pihak masyarakat, yang didefinisikan sangat dangkal di bagian oragnisasi lainnya. istilah rakyat disini memicu di bagian yang bermacam - macam dan terjangkau pada rakyat di negara menjadi satu  , dengann ini telah membuat pada kelola, pemanfaatan dari rakyat dan pendistribusian oleh rakyat dan untuk masyarakat.
Partisipasi bagi keselurahan anggota masyarakat ialah dalam bentuk yang melibatkan suatu masyarakat dalam menjamin pengusahaan pada kemampuan sumber daya nasional,
serentak  dalam  bntuk  mengikuti  pada  msyarakat  untuk  menikmati  hasil  pada  produksi nasional. Sesuatu yang menjadi tujuan utama ialah mampu dalam melaksanakan hidup yang pantas bagi seluruh rakyat diindonesia, yang berarah pada peningkatan bagi kesejahteraan pada masyarakat baik secara materil maupun spritual yang sesuai pada penjabaran kedalam terbukanya pada Undang – Undang Dasar 1945 alinea keempat. Point penting yang terjadi pada  perhatian  ialah  di  dalam  penyelenggara  bersistem  perekonomian  rakyat,  seluruh bermasyarakat  yang  belum  melakukan  berbagai  obyek.  Para  masyarakat  yang  menjadi subyek.
Di dalam perekonomian rakyat memiliki kata kunci yang menempatkan pada rakyat yang keseluruhan anggotanya pada masyarakay sebagai subjek. kedudukan pada rakyat di berbagai subyek ekonomi yang berkepemilikan konsekuensi yang besar pada penyelenggara pada susunan perekonomian rakyat, berikut adalah memiliki peran aktif yang memiliki sifat keadaan memberi kesempatan berpartisipasi yang memiliki sifat emansipatoris. Dalam upaya memposisikan suatu anggota masyarakat dari suatu subjek aktif dari sistem perekonomian rakyat. Anggota harus dijadikan sebagai motor ataupun pendukung di dalam pembangunan, dalam upaya pembangunan dari suatu kemampuan masyarakat yang dimiliki pada peralatan hasil,  apabila  dilihat  dari  sisi  orang – orang  yang  berada  di  dalam  masyarakat  yang diharuskan bisa dan patuh kedalam pemngambilan terhadap putusan pada perekonomian dan  juga  terpenting  ialah  anggota  di  masyarakat  harusnya  mampu  dan  juga  dapat menanggung suatu akibat dalam pelaksaan pada keputusan ekonomi yang diharapkan situasi pada masyarakat dapat dilaksanakan pada keseisteman ekonomi yang berada di situasi yang tidak terikat sehingga membangunkan pada gerak kreativitas masyarakat.
Ekonomi  kerakyatan  tentunya dapat didorong  pada masyarakat  secara  efektif  yang bergerak pada bagian ekonomi. Di awal sudah dijelaskan berdasarkan konseptual pada sistem ekonomi  kerakyatan  indonesia  yang  berdasarkan  pada  konstitusi  indonesia,  yang  utama peraturan  ke  dalam  Pasal  33  Undang – Undang  Dasar  1945.  pada  pasal  ini  secara  secara filosofis  berkeingan  adanya  hubungan  antara  masyarakat  dan  juga  pemerintah  bertujuan dalam  peran  untuk  mendukungnya  keberhasilan  ekonomi  yang  adil,  merata  dan  juga makmur. Apabila dikupas satu persatu yang berada di dalam Pasal 33 Undang – Undang 1945, tergambar  pada  makna  yang  mendasar  pada  sistem  ekonomi  di  indonesia  yang  sebagai ekonomi  pada  kerakyatan  yang  menyusun  pada  ekonomi  yang  berdasarkan  pada  asas kekeluargaan tentunya.
Isi  pokok  pada  proses  ekonomi  di  indonesia  pada  ekonomi  yang  menaruh  pada masyarakat indonesia terhadap sisi yang berbahagia. Daulat pada susunan ekonomi indonesia yang melakukan pada negara indonesia yang tetap di dalam Undang – undang Dasar 1945, yang dikhususkan pada langkah nasional dalam perlakuan suatu perubahan pada ekonomi dan  sosial.  Menyangkut  pada  perubahan  pada  ekonomi  tekah  berubah  dalam  susunan ekonomi  jajahan  yang  berkedudukan  bawah  pada  susunan  perekonomian  nasinal  yang demokrasi.  Susunan  ekonomi  jajahan  ini  bersistem  ekonomi  yang  berdasarkan  pada dasar individu, susunan ekonomi nasional ialah susunan ekonomi yang didasarkan pada pemikiran demokrasii  perekonomian  pada  Pasal  33  Undang – Undang Dasar  1945.  Perubahan  sosiall yang mengalami perubahan di dalam pola hubung pada perekonomian yang berkedudukan bawah,  seperti  pemimpin  buruh,  ini  harus  dibenahi  agar  ikatan  perekonomian  yang parsipatori serta emansipatori. Maksud ini pada perekonomian ialah pelaksana pada dasar
keterbawa sertaan pada perkembangan suatu perbuatan membangun. Prinsip ini dimaksud pada waktu kejayaan pada pmbangunan pada masyarakat yang snantiasa terbawa.
Kemajuan  perekonomian  masyarakat  harus  berhungan  erat  dalam  kejayaan  suatu pembangunn  nasional  keseluruhan.  Pada  stiap  kmajuan  pmbangunan,  rakyatt  di  bwah harusnya terangkat. Maka dari itu suatu tuntutan pada transformasi pada perekonomian dan juga  perubahan  sosial  yang  dianggap  berhubungan  erta  pada  pmbangunan  nasional. Melainkan  dari  makna  pada  ekonomi  yang  didasarkan  pada  asas  kekeluargaan,  di  dalam konsepnya  yang  didapat  di  Pasal  33  Undang – Undang  Dasar  1945  dikenal  pada  arti kekuasaan bagian pembuatan utama terhadap negara yang dalam penguasaan pada maksud kehidupan  orang  dalam  penguasaan  negara.  Berikut  adalah  wujud  yang  diperankan  oleh pemerintah di dalam susunan perekonomian nasional kepada berdirinya perusahaan negeri. Berdasarkan  didirikannya  Badan  Usaha Milik  Negara  dalam  wujud  suatu  pelayanan  pada kepemerintahan  dalam  masyarakat  yang  tidak  mengupayakan  dalam  pengendalian  suatu susunan ekonomi yang penuh. Jika digunakan dalam menggali harta dalam negara.
Badan Usaha Milik Negara sebagai badan usaha yang beridiri untuk bentukk kontroll pada pemerintah mengenai barang - barang khusus negara, yang bertujuan pada penjaminan suatu  kemakmuran  pada rakyat  banyak.  Atas dsar  di  dalam  pelindungan  barang  -  barang yang menjamin  pada  kegunaan  pada rakyat  yang  memposisikan  pada  Badan Usaha  Milik Negara  yang  memiliki  hak  istimewa.  Salah  satu  keistimewaan  pada  Badan  Usaha  Milik Negara ialah menyerahkan suatu kekuasaan dengan dilakukannya pada aktivitas kerja keras sebagai situasi yang pengadaan barang dagangannya tertentu ke dalam saing kegiatan yang kurang sehat, pada pernyataan dalam pemusatan suatu kegiatan yang terkait pada produksi pasar benda serta jasa yang telah pada penguasaannya pada maksud kehidupan masyarakat yang besar jumlahnya dengan para bagian hasil pokok di suatu negara terdapat pada Undang – undang  yang  menyelenggarakan  pada  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  dibentuk  untuk menunjuk negara.
Perbedaan pada bagian suatu usaha yang utama pada negara di bidang penguasaan pada maksud  masyarakat,  pada  hal  pokok  yang  di  dalam  perjalan  usaha yang menguasai pada negara. Konsep ini bersumber dari teori penguasaan di sebuah negara yang berdasarkan pada masyarakat di dalam rakyat, selanjutnya telah diberi suatu kehendak pada kuasa yang diatur  dalam  pemanfaatan  pada  potensi  sumber  daya  alam  di  wiliyah  secara  intensif. Penentuan pada Badan Usaha Milik Negara yang berkemungkinan dalam melakukan suatu kegiatan monopoli yang membenarkan pada konstitusi indonesia yang dikuatkan pada Pasal 51  Undang – Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  larangan  praktik  monopoli  dan persaingan usaha yang tidak sehat. Beberapa pada Badan Usaha Milik Negara yang memiliki peran  penting  dalam  penguasaan  maksud  hidup  orang  banyak  yang  hendak  dalam melakukan pada pengelolaan olehh neegara scara monopolii. Situasi pada penguasaan hak ngara yaang memberikan untuk Badan Usaha Milik Negara yang berdasarkan kepada situasi dalam  rupa  usaha  yang  bergerak  terhadap  pada  segi  yang  dibutuhkan  suatu  yang bermodalkan  tinggi  yang  berinvestasi  tinggi.  Keadaan  yang  menghindari  pada  pemerasan pada nilai barang apabila penyerahan diberikan kepada swasta yang lebih berhasrat dalam pengembalian  biaya  yang  diinvestasi  dengan  cepat.  Ini  menjadi  beban  pada  pembeli  di masyarakat  yang  menggunakan  dalam  manfaatnya.  Dikecualikan  dalam  hal  monopoli  ini
yang  dibetulkan  pada  dasar  dalam  melindungi  suatu  asett  kkayaan  allam  dann  juga penjaminan yang terlindungi pada pmenuhan suatu kbutuhan msyarakat yang banyak. 19 Konsistensi  pengaturan  Peraturan  Pemerintah  72  tahun  2016  dengan  Undang-Undang BUMN yang sesuai dengan prinsip dan tujuan pengaturan.
Di  dalam  Undang – Undang  Badan  Usaha  Milik  Negara  sudah  mengatakan  pada pembangunan yang telah dilakukan pembiayaan dalam anggaran pada pendapatan belanja negara    yang  artinya  pada  bgian  darii  Anggarann  Pndapatan  dan  Belanja  Negara  yang termaksud pada Pasal 4 Ayat 2 Undang – Undang Badan Usaha Milik Negara. Tetapi di dalam Praturan  Pmerintah  Nomor  72  Tahun  2016  sudah  terhapus  dan  telah  diganti  pada  kata “barang milik negara”. Hal ini yaitu tidak memiliki ketidaktetapan pada suatu yang dihapus dan juga berubah pada norma di dalam Undang – Undang Badan Usaha Milik Negara yang menempuh  pada  Peraturan  Pemerintah Nomor 72  Tahun 2016.  Sehingga di  dalam  Pasal 2 Ayat  2  huruf  b  yang  berada  di  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2016  memiliki pertentangan dengan Undang – Undang Badan Usaha Milik Negara yang memiliki makna “Pr yek – Pryek yng dibiiayai oleh angaran pendapat dan blanja negara a”. Dikarenakan pada peraturan di dalam aturan pemerintah tidaklah bisa berada dalam suatu pertentangan pada aturan  yang  berada  di  undang – undang, 20 pada  Praturan  pemerntah  yang  tiidak  dapatt mnambah dan mengurangii pada ktentuan Undang – undang yanng memiliki sangkut paut pada  dasar  di  dalam  pembentukan.  Oleh  karenanya  cukup  memiliki  alasan  dalam  hal pernyataan.
Pada ketentuan huruf b telah dihap us dan tidak dicantumkan pada ktentuan “pryek – proyk yanng telah biayai pada angaran pendapat dan belanjaa ne egara” yang dimana diganti pada kalimat “ Barang Milik Negara” berdampak pada beberapa hal seperti :
1. Resiko pada keterbukaan mekanisme pada pencucian aset negara yang sebagai aset milik  badan  usaha  pada  degradasi  di  dalam  proses  pada  pengawasan.    Apabila sesuatu benda yang statusnya tetap menjadi barang negara, pada saaat pemindah tanganannya mementingkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat ataupun Menteri  Keuangan  yang  sudah  sepadan  pada  ketentuan  tanggung  jawabnya. Tetapi,  Badan  Milik  Negara  yang  telah  dijadikan  pada  pernyataan  modal  pada BUMN sendiri, maka akan terjadi perubahan pada aset negara.
2. Apabila  dilakukannya  perihal  pemindahtangan  pada  barang  milik  negara  yang dipunyai  pada  Badan  Usaha  Milik  Negara  terhadap  perusahaan  lain,  maka kesepakatan  pada  pemindahan  pada aset  negara  sudah dalam kespakatan  pada Rapat Umum Pemegang Saham / Menteri ataupun Dewan Komisaris. Maka disini jelas menjadi degredasi pada rangkaian tindakan dalam kesepakatan pada  pemindahan  terhadap  barang  milik  negara  yang  berubah  pada  aset perusahaan negeri pada suatu resiko pada penyertaan modal pada negara, dimana sebelumnya pada “Barang Milik Negara” pada pemindahtanganan yang melalui pada persetujuan oleh Menteri Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Berubah menjadi  “Barang  Milik  Negara”  pemindahtangan  disini  harus  melalui Rapatt
19 Anggoro, Teddy, Monopoli & Bumn , 2020, Materi-TeddyAnggoro-MonopoliBUMN.
20 M Ilham F Putuhena, SH.
Umuum Pmegang Saaham atau juga mndapatkan prsetujuan darii Dwan Komsaris BadanUsahaMilik Negara.
3. Degradasi  pada  proses  persetujuan  di  dalam  pemindahtanganan  pada  plepasan “barangmiliknegara”,  aki ibat  pada  perubahan  pada  BarangMilik  Negara  yang menjadi  aset  Badan  Usaha  Milik  Negara  pada  akibat  penyertaan  pada  modal negara, maka memiliki dampak resiko pada kemampuan pada keterbukaan cara kerja  pada  pencucian  aset  negara  yang  tanpa  penggunaan  pada  pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat atau Menteri Keuangan.
4. Peralihan ataupun perubahan pada Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor  72  Tahun  2006  a  q uo,  tidak  lagi  mencantumkan  “pryek  – proyk  yang diibiayai  olleh aggaran  pndapatan  dan  blanjanegara”, makaperjanjian  pada pnerusan  pada  pnjaman  yangg  telah  dieroleh  pada  negaraa  darii  leembaga – lembagaa  donnor  yang  selama  ini  kerap  dilakukan  dalam  pembangunan infrastruktur  yang  pada  umumnya  menyerahkan  pada  pinjaman  lunak  pada bunga  rendah  yang  tidak  dapat  lagi  dilakukan.  Apabila  proyk  yanng  dibiayaii pada Anggarran Pndapatan Belana Negara harus berwujud dan mnjadi Baranng Miliik Negaara yang kemudia dilakukan pada pnyertaan modall negaara Badan UsahaMilik  Negara  yang  bersangkutan  yang  memperpanjang  pada  proses birokrasi.

## KESIMPULAN
Undang – Undang terhadap penjualan saham selalu berada pada perlakuan di dalam proses bagian yang berkepemilikan terhadap negara terhadap Badan Usaha Milik Negara dan juga swasta. Padahal perbuatan pada aset Badan Usaha Milik Negara di dalam penyertaan modal  negara  di  dalam  Badan  Usaha  Milik  Negara  lain  ataupun  swasta,  pendirian  Badan Usaha Milik Negara yang baru, akan menjadikan suatu kekayaan di dalam negara tak akan dapat dipisahkan, di dalam suatu pemisahan ini pada anak perusahaan yang dinaungi oleh Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  menjadi  Badan  Usaha  Milik  Negara,  ataupun  penataan kembali pada perusahaan yang takluk terhadap perundang – undangan di sektor perseroan terbatas. Unsur Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 ini sebagai ketidak langsungan dalam  pemberian  suatu  dalam  tafsir  terhadap  arti  Badan  Usaha  Milik  Negara.  Di  dalam jumlah  tambahan  yang  terdapat  pada  Pasal  2  A yang  dibuat  oleh  anak  perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang dapat dibuat oleh Badan Usaha Milik Negara.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2016  Yang  tidak  memiliki  ketidaksesuaian terhadap norma yang mengatur pada Undang – undang Badan Usaha Milik Negara. Secara norma yang memiliki pertentangan dan memiliki sebab pada dampak kepada posisi Badan Usaha  Milik  Negara  dalam  alat  negara  dan  posisi  bisnis.  Semestinya  melakukan  suatu perubahan  kepada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2016  ataupun  melakukan perubahan kepada Undang – Undang Badan Usaha Milik Negara dahulu.

## DAFTAR PUSTAKA
Ansari, Muhammad Insa, ‘Badan Usaha Milik Negara Dan Kewajiban Pelayanan Umum Pada Sektor Pos’, Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika , 8.1 (2018), 1
Arif,  Abubakar,  and  Husein  Ukassa,  ‘Analisis  Kinerja  Keuangan  Badan  Usaha  Milik Negara(Bumn)  Pasca  Privati sasi’, Jurnal  Informasi,  Perpajakan,  Akuntansi,  Dan  Keuangan
Publik , 2019, 1
Bidari, Ashinta Sekar, Frans Simangungsong, and Karmina Siska, ‘SEKTOR PERBANKAN Di COVID- 19’, Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik , 9.1 (2020), 2
Ikhwansyah, Isis, An An Chandrawulan, and Prita Amalia, ‘Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik  Negara  (BUMN)  Pada  Era  Masyarakat  Ekonomi  Asean  (MEA)’, Jurnal  Media Hukum , 25.2 (2018), 150 – 61
Iqbal, Moch, ‘Kriminalisasi Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Bumn Persero’, Jurnal Hukum Dan Peradilan , 2.2 (2013), 309
Kurniawati, Sri Lestari, and Wiwik Lestari, ‘Studi Atas Kinerja Bumn Setelah Privatisasi’, 12.2 (2008), 263 – 72
Lestari,  Ratna  Ani,  ‘Dinamika  Governance’, Dinamika  Governance :  Jurnal  Ilmu  Administrasi Negara , 9.1 (2019)
M Ilham F Putuhena, SH., M.H., ‘Analisis Yuridis Normatif Atas Pengaturan PP 72 Tahun 2016 Dengan UU BUMN’, 2016, 1– 5
NABABAN,  RUTH  GABRIELLA  PUTRI,  ‘Penerapan  Tata  Kelola  Perusahaan  Yang  Baik (Good  Corporate  Governance)  Dalam  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Di  Pt.  Perkebunan Nusantara Iv’, 2017, 1
Pratiwi, Irma Anggi, and I Made Dedy Priyanto, ‘Ketidaksinkronan Prinsip Uu Bumn Dengan Uu Pupn Mengenai Piutang Bumn’, 2003, 1– 16
Purnomo, ‘Revitalisasi Bisnis Badan Usaha Milik Negara ( BUMN )’, 9.2 (2017), 14 Rahadiyan, Inda, ‘Kedudukan Bumn Persero Sebagai Separate Legal Entity Dalam Kaitannya Dengan Pemisahan Keuangan Negara Pada Permodalan Bumn’, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 20.4 (2014), 624 – 40
Siahaan, Freedom Abetnego, ‘Privatisasi Badan Usaha Milik Negara’, Law Reform , 8.2 (2013), 47
Waluyo,  Indarto,  ‘Menyikapi  Badan  Usaha  Milik  Negara  (Bumn)  Dan  Badan  Usaha  Milik Daerah (Bumd) Yang Kurang Sehat’, Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia , 2012 Widjajanti, Kesi, Fakultas Ekonomi , and Universitas Semarang, ‘Transformasi Organisasional Privatisasi BUMN Di Indonesia’, 10.2 (2009), 322– 33
Yoga Arta, I Made Asu Dana, ‘Status Kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero Setelah Dikuasai Oleh Pihak Swasta’, Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan , 5.2 (2017), 177
ah  dikuasai  negara  sendiri  memiliki  arti  kepada  suatu  kepemilikan,  mengatur,  berencana,  pelaksanaan  dan  juga pengawas.  Rumus  lima  dalam  pendefinisian  dalam  berbobot  memiliki  kelalaian  yang  memiliki  tempat  negara  yang berkedudukan di dalam penguasaan dengan memiliki suatu pengelolaan secara keberlangsungan pada bagian hasil yang genting pada  sumberdaya.  Sehingga  mempunyai  suatu  mengelola  secara  langsung  pada  bagian  hasil  yang  genting  pada sumberdayaalam,  tetapi  kenegaraan  menjadi  memegang  daulat,  perencanaan  dan  pengawasan  kepada  suatu  bidang  dan memanfaatkan jalur pengaturan. Pandangan ini tentunya telah membuat pemerintah berperan pada kondisi dengan suasana di dalam zaman sekarang yang menjadi kehendak dalam penyesuaian yang mengikuti dalam atag suatu kegiatan global. Global yang memiliki keinginan pada pemasaran yang tidak terikat dengan adanya suatu batas pada penghambatan yang memiliki usaha dalam menjadikan dalam timbang negara untuk membuat pada kerjaan yang terkait di dalam kerja Badan Usaha Milik Negara sendiri. Pada dasar perhatian dari pemerintah adalah soal tanggungan memperlindungi pada kepenuhan masyarakat. Terkait permasalahan mengenai kuasa negara, istilah dikuasai negara sendiri memiliki arti kepada suatu kepemilikan, mengatur, berencana, pelaksanaan dan juga pengawas. Rumus lima dalam pendefinisian dalam berbobot memiliki kelalaian yang memiliki tempat  negara  yang  berkedudukan  di  dalam  penguasaan  dengan  memiliki  suatu  pengelolaan  secara  keberlangsungan  pada bagian hasil yang genting pada sumberdaya. Sehingga  mempunyai suatu  mengelola secara langsung pada bagian hasil yang genting pada sumberdayaalam, tetapi kenegaraan menjadi memegang daul