## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA (JHT) OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN DI MEDAN

## Elvi Nuari Hutahaean
Magister Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara
elvidedi@gmail.com
Abstrak - Jurnal ini berjudul Implementasi Kebijakan Program Jaminan Hari Tua (JHT)  oleh  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Ketenagakerjaan  di Medan.  Program  jaminan  sosial  merupakan  salah  satu  tanggung  jawab  dan kewajiban  negara  terhadap  rakyatnya  yang  disesuaikan  dengan  kondisi kemampuan keuangan negara. Selain itu, program jaminan sosial juga merupakan bentuk perlindungan sosial untuk  menjamin seluruh  masyarakat dapat memenuhi kebutuhan  dasarnya  dan  mendapatkan  pekerjaan  yang  layak.  Jaminan  Hari  Tua merupakan  program  jaminan  sosial  yang  memberikan  perlindungan  kepada peserta  terhadap  risiko  yang  terjadi  di  hari  tua,  dimana  produktivitas  peserta mengalami penurunan. Namun pada tahun 2021  masih terlihat minimnya tingkat kepesertaan  pada  wilayah  Sumbagut  khususnya  pada  sektor  Informal.  Penelitian ini  menggunakan  Metodologi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  pengumpulan  data  sekunder  dengan  analisis  kepustakaan.  Dalam penelitian  ini  penerapan  kebijakan  program  Jaminan  Hari  Tua  oleh  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Ketenagakerjaan  di  Medan  menggunakan teori Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah  berjalan  dengan  baik  meskipun  belum  optimal,  hal  ini  dapat  dilihat  dari belum  meratanya  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan  di Medan kepada masyarakat khususnya untuk kepesertaan pada sektor informal.

## Kata  Kunci:  Implementasi  Kebijakan,  Program  Jaminan  Hari  Tua,  BPJS
Ketenagakerjaan.

## PENDAHULUAN
Dalam  Undang  –  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 diamanatkan  bahwa  tujuan  negara  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan rakyat,  yang  dimaksud  kesejahteraan  tersebut  adalah  kesejahteraan  yang  adil, bersifat  merata  dan  menjangkau  seluruh  rakyat,  serta  dapat  dinikmati  secara berkelanjutan  oleh  masyarakat.  Perwujudan  kesejahteraan  tenaga  kerja  juga tercantum  dalam  Undang  –  Undang  Dasar  Tahun  1945  Pasal  28  D  yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak  untuk bekerja serta  mendapat imbalan dan perlakuan adil dan  layak dalam  hubungan kerja” dan selanjutnya pada pasar
28 I ayat yang ke empat menyebutkan bahwa “setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak, dalam hal ini kewajiban pemerintahan  dalam  menegakkan  hak  asasi  manusia  termasuk  hak  –  hak  tenaga kerja.”
Cara  terbaik  untuk  mencapai  tujuan  peningkatan  kesejahteraan  tenaga kerja adalah dengan mengembangkan gerakan jaminan sosial untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi para tenaga kerja. Berlandaskan pada Undang – Undang Nomor  40  tahun  2004  menyebutkan  bahwa  “Jaminan  Sosial  adalah  salah  satu bentuk perlindungan sosial untuk  menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak”. Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan  salah  satu  tanggung  jawab  dan  kewajiban  Negara  untuk  memberikan perlindungan  sosial  ekonomi  kepada  masyarakat.  Pada  umumnya,  negara berkembang  telah  melaksanakan  program  jaminan  sosial  berdasarkan funded social  security ,  yaitu  jaminan  sosial  yang  didanai  oleh  para  peserta  dan  hal  ini terbukti  masih  terbatas  pada  masyarakat  yang  bekerja  dalam  sektor  formal ataupun informal.
Negara  Indonesia  adalah  salah  satu  dari  negara  berkembang  yang menerapkan program tersebut. Seiring dengan  usaha Pemerintah  yang turut serta dalam  menjamin  dan  meningkatkan  kesejahteraan  sosial,  dapat  diketahui  juga bahwa peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat meskipun  disertai  dengan  risiko  dan  tantangan  yang  dihadapi.  Oleh  karena  itu kesejahteraan  tenaga  kerja  perlu  ditingkatkan  untuk  meningkatkan  produktivitas nasional,  karena  hal  ini  sejalan  dengan  upaya  Pemerintah  untuk  meningkatkan kohesi nasional.
Merujuk  pada  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  juga menjelaskan  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  yang  mencakup  3 poin, yaitu bahwa:
a.  Setiap  orang  berhak  atas  jaminan  sosial  untuk  dapat  memenuhi kebutuhan  dasar  hidup  yang  layak  dan  meningkatkan  martabatnya menuju  terwujudnya  masyarakat  Indonesia  yang  sejahtera,  adil,  dan Makmur.
b.  Untuk  memberikan  jaminan  sosial  yang  menyeluruh,  negara mengembangkan  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.
c.  Berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a  dan huruf  b,  perlu  membentuk  Undang-Undang  tentang  Sistem  Jaminan Sosial Nasional.
Berlanjut  pada  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan nasional  perlu  dibentuk  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  yang  selanjutnya disingkat  BPJS.  Pada  pasal  2  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011,  BPJS menyelenggarakan  jaminan  sosial  nasional  yang  berdasarkan  asas  kemanusiaan, manfaat,  dan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Sebagaimana disebutkan  juga  pada  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011,  BPJS terdiri  dari  BPJS  Kesehatan  dan  BPJS  ketenagakerjaan.  BPJS  Kesehatan menyelenggarakan program jaminan Kesehatan, sedangkan BPJS ketenagakerjaan menyelenggarakan 4 program yaitu jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.
Dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang Cipta  Kerja  kluster  ketenagakerjaan  merubah  ketentuan  Pasal  18  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional menambah jenis program jaminan sosial menjadi:
a. Jaminan Kecelakaan Kerja
b. Jaminan Hari Tua
c. Jaminan Pensiun d. Jaminan Kematian, dan
e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Pemerintah  Kota  Medan  melalui  Dinas  Sosial  Kota  Medan  memiliki kewenangan  untuk  mewujudkan  Kota  Medan  menjadi  kota  yang  inklusif secara  sosial  bagi  seluruh  penduduknya.  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial  (BPJS)  ditunjuk  sebagai  penyelanggara,  dan  sebagai  langkah  awal untuk  mencapai tujuan tersebut adalah  meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan  perlindungan  dan  jaminan  sosial.  Berdasarkan  data  dari
artikel  yang  Penulis  baca  menerangkan  bahwa  BPJS  Ketenagakerjaan wilayah  Sumbagut  pada  tahun  2021  sebanyak  769.403  orang  atau  26,87% dari  2,863  juta  pekerja  formal  telah  menjadi  peserta.  Sedangkan  dari pekerja  informal  115.565  orang  menjadi  peserta  atau  sekitar  3,35%  dari 3,448 juta orang di Sumatera Utara.
Jaminan  Hari  Tua  atau  yang  disingkat  JHT  adalah  program  jaminan sosial  yang  paling  umum  dan  dilaksanakan  secara  nasional  sesuai  dengan prinsip jaminan sosial atau “tabungan wajib”. Program JHT bertujuan untuk menjamin  peserta  akan  menerima  uang  tunai  apabila  memasuki  masa pension,  mengalami cacat total/tetap, atau  meninggal dunia. Manfaat utama JHT  adalah  uang  tunai  yang  besarnya  berasal  dari  akumulasi  seluruh  iuran yang telah dibayarkan ditambah dengan hasil pengembangannya .
Partisipasi  masyarakat  merupakan  strategi  utama  untuk  mencapai tujuan  program  pemerintah  di  seluruh  wilayah  Negara  Republik  Indonesia. Keberhasilan  dalam  pencapaian  sasaran  pelaksanaan  program  pemerintah bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah, tetapi juga  berkaitan  dengan  upaya  mewujudkan  rasa  kepercayaan  masyarakat untuk  ikut  berpartisipasi  dalam  pelaksanaan  program  sudah  dicanangkan pemerintah (Rukminto, 2001:206).
Pemerintah saat ini sangat membutuhkan partisipasi masyarakat yang merupakan  keterlibatan  masyarakat  dalam  perubahan  yang  ditentukan sendiri  dalam  rangka  pembangunan  diri,  kehidupan  dan  lingkungan  mereka dengan  cara  memantapkan  dialog  antara  masyarakat  setempat  dengan  para staf  yang  melaksanakan  persiapan,  pelaksanaan  dan  monitoring  proyek, agar  mereka  memperoleh  informasi  mengenai  konteks  lokal  dan  dampak - dampak sosial yang ditimbulkan dengan keberadaan proyek tersebut .
Hal  ini  bisa  dicapai  apabila  ada  kesempatan  bagi  mereka  untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait. Oleh karena  itu program apapun yang  direncanakan  harus  mempertimbangkan  kebutuhan  masyarakat  secara keseluruhan  dan  kondisi  yang  terjadi  pada  saat  ini.  Semakin  baik  tingkat komunikasi  yang  dilakukan  maka  semakin  besar  pula  terjadinya  persamaan persepsi  antara  para stakeholders (Mikkelsen  1999).  Berdasarkan  informasi
tersebut,  sangat  jelas  bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam  program  JHT sangat  penting  untuk  memberi  kepastian  perlindungan  dan  kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam  pandangannya  George  Edwards  III  menyatakan,  bahwa  tanpa implementasi  yang  efektif  keputusan  untuk  membuat  kebijakan  tidak  akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah kegiatan yang terlihat setelah  rencana  kebijakan  yang  jelas  telah  dikembangka,  yang  mencakup tujuan  mengelola input untuk  menghasilkan output atau outocomes bagi masyarakat  umum.  Proses  implementasi  kebijakan  baru  kemudian  akan dimulai setelah tujuan dan sasaran ditetapkan, program telah dijalankan dan dana telah disiapkan dan digunakan untuk mencapai sasaran.
Untuk itu, berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan studi literatur  dengan  judul “Implementasi  Kebijakan  Program  Jaminan  Hari Tua  (JHT)  Oleh  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS) Ketenagakerjaan di Medan”.

## KAJIAN TEORI

## 1. Implementasi Kebijakan
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  istilah  implementasi  berarti pelaksanaan  atau  penerapan.  Istilah  ini  biasanya  dikaitkan  dengan  suatu kegiatan  yang  dilaksanakan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Implementasi kebijakan  merupakan  aspek  yang  sangat  penting  dalam  setiap  langkah dalam  proses  kebijakan  karena  kebijakan  publik  yang  telah  disusun  akan bermanfaat  apabila  dipraktikkan.  Program  apapun  harus  dilakukan  untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Menurut  George  Edward  III  (Winarno,  2012:177)  variabel-variabel pelaksanaan  atau  factor-faktor  yang  menghambat  pelaksanaan  suatu  kebijakan sangat diperlukan. Faktor-faktor ini meliputi:
a. Komunikasi
Implementasi  kebijakan  masyarakat  untuk  membantu  pelaksana memahami  apa  yang  perlu  dilakukan.  Tujuan  dan  sasaran  kebijakan  harus dikomunikasikan  kepada  kelompok  sasaran  agar  tidak  terjadi  distorsi implementasi.  Ketika  komunikasi  harus  efektif,  peserta  dalam  kegiatan  harus
memahami apa yang perlu dilakukan dan memberikan informasi yang diperlukan kepada orang yang dapat dipercaya sehingga komunikasi menjadi akurat.
b. Sumber daya
Sumber daya terdiri dari aspek manusia,keuangan dan teknis. Sumber daya ini merupakan unsur yang sangat penting bagi pelaksanaan kebijakan yang efektif.
Karena meskipun kebijakan dapat dikomunikasikan dengan baik,
implementasinya tidak dapat berjalan dengan efektif jika pelaksana tidak memiliki waktu  untuk  melaksanakannya.  Tanpa  sumber  daya,  kebijakan  hanya  ada  dalam kertas dan tidak ada realisasinya.
c. Disposisi
Implementor  dengan  sumber  daya  yang  baik  akan  dapat  melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud oleh orang membuat kebijakan dengan suskses. Dan jika terjadi hal yang sebaliknya, yaitu ketik pelaksana memiliki pengetahuan atau  cara  pandang  yang  berbeda  dengan  yang  digunakan  untuk  membuat kebijakan,  maka  proses  implementasi  kebijakan  juga  menjadi  tidak  efektif. Disposisi (sikap) lain yang menghambat pelansanaan antara lain: Pertama, Pejabat yang  keras  dan  tidak  mau  bersuara  membela  hukum  yang  harus  ditegakkan. Kedua,  para  peserta  dalam  aktivitas  melakukan  penilaian  selektif  atas  instruksi yang  mereka  hargai  dan  kadang  kala  menunjukkan  instruksi  yang  tidak  sesuai dengan  sika  atau  tujuan  mereka  sendiri  untuk  menerima  hasil  yang  diinginkan. Sebagai hasil dari empat pandangan organisasi yang berbeda, ada juga kerjasama timbal  balik  untuk  melaksanakan  tugas  antara  bisnis  dan  organisasi  terkait. Keempat,  unit  –  unit  birokrasi  biasanya  memperingatkan  bahwa  program  baru yang  mereka  yakini  akan  memenuhi  atau  memajukan  misi  mereka  sendiri  yang sangat  penting  dan  akan  melakukannya.  Kelima,  unit  –  unit  birokrasi  yang melanggar  usaha  –  usaha  pihak  lain  yang  mengambil  atau  bersama  –  sama memakai  sumber  –  sumber  (sumber  daya)  yang  penting  untuk  mengakses pengoperasiannya. Keenam, sikap pejabat yang seharusnya mendapat keuntungan dari implementasi suatu kebijakan yang menghalangi mereka untuk membantu.
d. Struktur birokrasi
Model tersebut mengadaptasi praktik manajemen yang longgar, khususnya manajemen di sektor publik. Kebijakan dibuat sebagai program – program yang
kemudian ditransformasikan menjadi proyek-proyek dan pada akhirnya mengambil bagian dalam berbagai inisiatif, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat umum maupun joint venture antara keduanya.

## 2. Jaminan Hari Tua (JHT)
Jaminan Hari Tua adalah program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai  ketika  memasuki  masa  pensiun,  mengalami  cacat  total  tetap,  atau meninggal dunia.
Jaminan  berasal  dari  jamin  yang  artinya  ditanggung  dalam  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia.  Jaminan  adalah  perasaan  marah  terhadap  tugas  yang  telah selesai,  janji,  atau  peringatan  yang  diberikan  kepada  seseorang  bahwa  dia  tidak akan  dapat  menyelesaikan  tugas  atau  memenuhi  persyaratan.  Tenaga  kerja  yang hari  ini  perlu  diganti  dengan  tenaga  kerja  yang  lebih  luas  karena  hari  ini  adalah fajar di saat produktivitas tenaga kerja menurun (Lalu Husni, 2012)
Merujuk  Pasal  35  ayat  (2)  UU  SJSN  Jaminan  Hari  Tua  adalah  program yang  ditujukan  untuk  menjamin  agar  peserta  menerima  uang  tunai  apabila memasuki  masa  pensiun,  mengalami  cacat  total  tetap,  atau  meninggal  dunia. Jaminan  hari  tua  diselenggarakan  secara  nasional  berdasarkan  prinsip  Asuransi Sosial  atau  Tabungan  Wajib.  Penyelenggaraan  jaminan  hari  tua  secara  nasional mencakup  seluruh  penduduk  di  seluruh  wilayah  Negara  Republik  Indonesia. Jaminan  Hari  Tua  sebagai  program  jaminan  yang  memberikan  perlindungan kepada  peserta  terhadap  resiko  yang  terjadi  di  hari  tua,  dimana  produktifitas peserta  sudah  menurun.  Jaminan  Hari  Tua  merupakan  sistem  tabungan  hari  tua yang besarnya merupakan akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya.

## METODE PENELITIAN
Metodologi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode pengumpulan  data  sekunder  dengan  analisis  kepustakaan.  Analisis kepustakaan  meliputi  metode  pengumpulan  data  primer,  membaca  dan menganalisisnya  serta  mengelola  bahan  penelitian.  Metode  yang  dijelaskan disini  juga  digunakan  dalam  penelitian  akademik  dan  memerlukan  cara penyaring  tumpukan  makalah  yang  berisi  teori  –  teori  dari  pemikiran  yang
mapan,  baik  yang  sudah  atau  belum  diterbitkan,  baik  dalam  bentuk hard copy atau soft  copy yang  dapat  ditemukan  dalam  buku,  jurnal,  atau  bahan cetak lainnya. Metode ini digunakan sebagai tehnik pengambilan data tahap pertama saat  menganalisis penelitian tetag Impelementasi Program Jaminan Hari Tua oleh BPJS Ketenagakerjaan di Medan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Melaksanakan kebijakan merupakan proses administrasi pemerintahan dan politik,  menurut  Grindle.  Implemenyasi  rencana  dapat  dimulai  setelah  rencana disetujui,  program  berjalan  dengan  lancar,  dan  batas  waktu  proyek  telah ditetapkan.  Apabila  kegiatan  –  kegiatan  yang  dilaksanakan  sebagai  bagian  dari pelaksanaan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  tersebut  dilakukan  dengan  jujur, maka pelaksanaan program JHT dapat berhasil sesuai dengan tujuannya. Grindle menyebutkan keberhasilan kebijakan public ditentukan oleh tingkat implementasi kebijakan tertentu, yang ditentukan oleh isi dan konteks kebijakan tersebut.
Implementasi  kebijakan  merupakan  salah  satu  tindakan  untuk  mencapai tujuan  yang  telah  direncanakan  sebelumnya.  Implementasi  kebijakan  adalah tahapan  penting  dalam  merealisasikan  kebijakan  secara  komprehensif,  dalam pelaksanaannya  BPJS  Ketenagakerjaan  di  Medan  berperan  aktif  terhadap kelancaran  dalam  Program  Jaminan  Hari  Tua  (JHT).  Salah  satunya  dengan komunikasi yang baik yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat. Program  ini  dilakukan  untuk  mensejahterakan  masyarakat agar  dapat  memenuhi kebutuhan dasar  hidup dan pekerjaan  yang layak. Implementor harus  memahami apa  yang  harus  dilakukan,  apa  yang  harus  dijadikan  tujuan,  dan  bagaimana mengkomunikasikan  sasaran  kebijakan  kepada  kelompok  sasaran  agar  tidak terjadi  distorsi  implementasi.  Sehingga  penyampaian  program  atau  sosialisasi kepada  masyarakat  sangat  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  Program  Jaminan Hari Tua yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan di Medan.
Implementasi  sebuah  program  juga  harus  didukung  dengan  sumber  daya yang  layak  dan  memadai,  sumber  daya  tersebut  yaitu  sumber  daya  manusia  dan sumber daya berupa fasilitas sarana dan prasarana. Jika dilihat dari tingkat sumber daya  manusia di  Kantor BPJS Ketenagakerjaan di Medan dapat dikatakan cukup
layak  dan  memadai,  dengan  mengacu  pada  rutin  nya  diadakan  kegiatan pengembangan  kompetensi  pegawai  untuk  mendukung  tercapainya standart kompetensi yang dipersyaratkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Kemauan  dan  kesungguhan  para  pelaksana  dinilai  sudah  baik  dalam pelaksanaan  program  kebijakan  JHT  yang  diselanggarakan  oleh  BPJS Ketenagakerjaan  di  Medan.  Meskipun  menghadapi  berbagai  kekhawatiran  dan tantangan,  mereka  tetap  berkomitmen  untuk  melaksanakan  rencana  tersebut, seperti    menggunakan  fasilitas  pribadi  untuk  turun  langsung  ke  lapangan  agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui informasi mengenai BPJS
Ketenagakerjaan.

## SIMPULAN
Kebijakan  yang  telah  ditetapkan  tidak  ada  manfaatnya  bila  tidak diimplementasikan.  Ini  sejalan  dengan  apa  yang  dikatakan  oleh  William  Dunn, yaitu  Kebijakan  tidak  akan  berdampak  dan  tidak  dapat  mencapai  tujuan  dari kebijakan itu sendiri apabila kebijakan tersebut tidak diimplementasikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Dunn, William N. (2003). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada. University Press.
Dye,  Thomas  R,  2005,  Understanding  Public  Policy,  Eleventh  Edition,  New. Jersey: Pearson. Prentice Hall.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2015  Tentang  Penyelenggaraan  Jaminan Hari Tua
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Peraturan Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2015  Tentang  Penyelenggaraan  Jaminan  Hari Tua
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Program Jaminan Hari Tua
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011  Tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan
Sosial Website BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Hari Tua dalam http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id.