## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    482-490   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2720

## Peran Mediator Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Medan
Wahda Hilwani Damanik 1 , Muthia Erina Nasution 2 , Fauziah Lubis 3 1,2,3 Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara wahdahilwani08@gmail.com 1 , muthiaerina11@gmail.com 2 , fauziahlubis@uinsu.ac.id 3
ABSTRACT Article  1  paragraph  (1)  explains  “Mediation  is  a  way  of  settling  disputes  through  a negotiation processto obtain an agreement between the parties assisted by a mediator”. Paragraph (2) “A mediator is a judge or other party who has a mediator certificates as a neutral party who assists  the  partes  in  the  negotiation  process  to  find  various  possibilities  for  dispute  resolution without resorting to deciding or forcing a settlement”. The mediator has carried out mediation to the  maximum  to increase  the  success  of  mediation,  especially  in  divorce  cases.  Mediation  in  the Religious Court is a peace process carried out by a mediator judge between the litigants to reach an agreement with a win-win solution.
Keywords : role, mediator, divorce, religious courts.

## ABSTRAK
Pasal 1 ayat (1) menjelaskan “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan  untuk memperoleh  kesepakatan  para  pihak  dengan  dibantu oleh Mediator”. Ayat (2)  “Mediator  adalah  hakim  atau  pihak  lain  yang  memiliki  sertifikat  mediator  sebagai  pihak netral  yang  membantu  para  pihak  dalam  proses  perundingan  guna  mencari  berbagai kemungkinan  penyelesaian  sengketa  tanpa  menggunakan  cara  memutus  atau  memaksakan sebuah  penyelesaian”.  Mediator  telah  melaksanakan  mediasi  dengan  maksimal  untuk meningkatkan keberhasilan mediasi khususnya dalam perkara perceraian. Mediasi di Pengadilan Agama adalah suatu proses usaha perdamaian yang dilakukan oleh hakim mediator antara par pihak  yang  berperkara  untuk  mencapai  kesepakatan  dengan  hasil  akhir  sama-sama menguntungkan (win-win solution).
Kata kunci : peran, mediator, perceraian, pengadilan agama.

## PENDAHULUAN
Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria dengan wanita yang diharapkan di dalamnya tercipta rasa sakinah, mawaddah warahmah. Untuk mencapai hal  tersebut  diperlukan  kepada  keduanya  untuk  adanya  saling  pengertian  dan  saling memahami  kepentingan  kedua  belah pihak,  terutama  yang  berkaitan dengan hak  dan kewajiban, dalam kehidupan rumah tangga sering kita jumpai suami istri mengeluh dan mengadu  kepada  orang  lain  ataupun  kepada  keluarganya,  akibat  karena  tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidk dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara  kedua  suami  isteri  tersebut  maka  sangat  perlu  sebuah  mediasi  dalam

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    482-490   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2720
menyelesaikan  masalah  yang  terjadi.  Tidak  mustahil  dari  perselisihan  tersebut  akan berakibat pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian).
Salah  satu  alasan  atau  sebab  dimungkinkannya  perceraian  adalah  syiqaq (perselisihan/pertengkaran  yang  berlarut-larut  antara  suami  isteri).  Dalam  Al-Qur’an surah an-Nisa ayat 35, Allah SWT., telah memerintahkan bahwa jika dikhawatirkan ada persengketaan  antara  keduanya  (suami  isteri),  maka  kirimlah  seorang  hakam  dari keluarga  laki-laki  dan  seorang  hakam  dari  keluarga  perempuan.  Dari  ayat  tersebut, dapat  dipahami  bahwa  salah  satu  cara  menyelesaikan  perselisihan/pertengkaran antara suami isteri, yaitu dengan jalan mengirim seorang hakam selaku “mediator” dari kedua belah pihak untuk membantu menyelesaika perselisihan tersebut.
Mediasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa melalui cara “non litigasi”, yaitu  penyelesaian  yang  dilakukan  di  luar  jalur  pengadilan.  Namun  tidak  selamanya proses penyelesaian sengketa sacara mediasi, murni ditempuh di luar jalur pengadilan. Hal  ini  sesuai  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  1  Tahun  2008 tentang prosedur mediasi  di pengadilan  yang  merevisi  PERMA Nomor 2  Tahun 2003. Dalam PERMA  tersebut dituangkan  beberapa  hal  diantarannya  adalah  pertama, wajib melakukan proses mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan (pasal 2  ayat  (1):    kedua,  setiap  hakim,  mediator  dan  para  pihak  wajib mengikuti prosedur penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  yang  diatur dalam  peraturan  ini:  ketiga,  tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR atau pasal 154 RBG yang mengakibatkan putusan batal demi hukum: keempat, hakim dalam pertimbangan putusan  perkara  wajib  menyebutkan  bahwa  yang  bersangkutan  telah  diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutn.

## PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  pada  penelitin  ini  maka  rumusan  masalah  yang dapat diambil adalah Bagaimana peran mediator dalam menurunkan angka perceraian di Pengedilan Agama?

## METODE PENELITIAN
Dari sifatnya penelitian ini tergolong deskriptif analitis, karena dalam penelitian ini bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai peran mediator dalam mengurangi  tingkat  perceraian  sesuai  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di pengadilan. Penelitian ini  sifatnya deskriptif yang artinya penelitian  memberikan  data  detail  tentang  segala  sesuatu  fenomena  dan fakta  yang  terjadi  di  lapangan  terkait  peran  mediator  dalam  hal  ini  adalah mediator hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama.

## PEMBAHASAN
A. Pengertian Mediasi

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    482-490   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2720
Dalam  pasal  38  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan disebutkan  bahwa  perceraian  adalah  merupakan  salah  satu  penyebab  putusnya perkawinan  yang  berarti  putusnya  ikatan  lahir  batin  antara  suami  dan  isteri  yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga ( rumah tangga) antara suami dan istri. Selanjutnya  dalam  ketentuan  pasal  39  ayat  1  UU  perkawinan  ditentukan  bahwa perceraian hanya dapat dilakukan hanya didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang mana untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tersebut tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami isteri. 1
Istilah  mediasi  dalam  Islam  dikenal  dengan  as-sulh.  Secara  bahasa  artinya meredam  pertikaian.  Sulh  menurut  istilah  artinya  adalah  akad  atau  perjanjian  yang dibuat untuk mengakhiri perselisihan atau pertengkaran antara dua pihak yang sedang bersengketa  secara  damai. 2 Praktik  as-sulh  sudah  dilakukan  sejak  zaman  Nabi Muhammad SAW dengan berbagai bentuk. Untuk mendamaikan antara suami istri yang sedang  bertengkar,  anatar  kau  muslimin  dengan  kaum  kafir,  dan  antara  satu  pihak dengan  pihak  yang  lain  yang  sedang  berselisih.  As-sulh  menjadi  metode  untuk mendamaikan dengan  kerelaan masing-masing  pihak  yang  berselisih  tanpa dilakukan proses  peradilan  dihadapan  hakim.  Tujuan  utamanya  adalah  agar  pihak-pihak  yang bersilisih  dapat  menemukan  kepuasan  sebagai  jalan  keluar  atas  konflik  yang  sedang terjadi. Karena pada dasarnya berdasarkan kerelaan semua pihak yang berselisih. Dalam Sahih Bukhari dijelaskan pula tafsir dari ayat ini, bahwa yang dimaksud dengan wanita yang takut akan nusyuz atau sikap acuhtak acuh dari suaminya, adalah suami  yang  tidak  lagi  mempunyai  keinginan  terhadap  istriya.  Yaitu  hendak menceraikannya  dengan  wanita  lain,  lalu  istri  berkata  kepada  suaminya: “Pertahankanlah aku dan jangan kau ceraikan. Silahkan engkau menikah dengan wanita lain, engkau  terbebas  dari  nafkah  dan  kebutuhan  untukku.”  Maka  firman Allah dalam ayat  tersebut:  “Maka  tidak  mengapa  bagi  keduannya  mengusahakan  perdamian  yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu baik bagi mereka” 3
Dari  sebab  turunnya  ayat  ini  penulis  berpendapat  bahwa  saat  itu  Saudah melakukkan  upaya  perdamaian  ketika  akan  terjadi  perceraian.  Ia  berusaha mempertahankan  keutuhan  rumah  tangganya  dengan  memberikan  jatah  harinya kepada Aisyah, istri Rasulullah yang paling muda. Dalam hal ini memang tidak ada pihak ketiga  yang  berperan  sebagia mediator. Namun  apa  yang dilakukannya  adalah bentuk dari  alternatih  menyelesaikan  sengketa,  yang  kemudian  ditegaskan  dengan  syariat islam dengan diturunkannya surat An-Nisa ayat 128.
1 Muhammad  Syaifuddin,  Sri  Turatmiyah,  Annalisa  Yahannan ,  Hukum  Perceraian , (Jakarta, Sinar Grafika,  2014), Hlm.  7
2 Aw  Munawir, Kamus  Al  Munawir ,  (Yogyakarta:  Pondok  Pesantren  Al  Munawir, 1984), Hlm  843
3 Muhammad  bin  Ismail  al  Bukhori, Shahih al  Bukhori ,  juz  3,  cet.  I,  (Kairoo:  Dar al Hadits, 2000) , Hlm  67

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    482-490   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2720
Para ulama bersepakat, bahwa syarat untuk menjadi seorang hakam disamakan dengan syarat menjadi seorang qadhi, yaitu :
1) Islam, kedua orang hakam tersebut harus beragama Islam.
2) Berakal, tidak sah apabila hakam tersebut memutuskan dalam keadaan gila.
3) Telah  mencapai  usia  dewasa,  karena  hakam  membutuhkan  penalaran untuk menentukan perkara tersebut dipisahkan atau disahkan.
4) Adil,  yaitu  dapat  menjaga  agama  dan  menjaga  amanat  atau  rahasia
pasangan yang bersengketa.
5) Bukan budak belian

## 4
Hakim mengutus hakam yang memenuhi syarat-syarat seperti layaknya seorang mediator  profesional.  Seorang  hakam  juga  berhak  memberikan  kesimpulan  apakah perkawinan  antara  suami  isteri  layak  dipertahankan  atau  bahkan  lebih  baik  bubar. Tidak  berbeda  dengan  tugas  mediator  yang  melaporkan  hasil  mediasi  dengan  dua pilihan, berhasil atau gagal.
Konsep  Islam  dalam  menghadapi  persengketaan  antara  suami  isteri  adalah menjaga  keutuhan  rumah  tangga.  Dalam  menjalani  kehidupan  rumah  tangga,  tidak mungkin dilewati tanpa adanya perbedaan sikap dan pendapat yang berakumulasi pada sebuah konflik. Oleh karena itu, Islam selalu memerintahkan kepada pemeluknya agar selalu berusaha menghindari konflik.
Dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 tentag prosedur  mediasi  di  pengadilan  pada  huruf  a  menjelaskan  pengertian  mediasi  ialah (cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang  lebih  luas  kepada  para  pihak  untuk  memperoleh  penyelesaian  yang memuaskan serta berkeadilan.
Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalaui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dalam PERMA No. 1  Tahun  2008  disebutkan  pengertian  mediasi  adalah  cara  penyelesaian  sengketa melalui  proses  perundingan  untuk  memperoleh  kesepakatan  para  pihak  dengan dibantu oleh mediator. 5
Mediasi  yang  dilakukan  di  pengadilan  diharapkan  tidak  hanya  meringankan beban  pengadilan,  tetapi  juga  menolong  rakyat  banyak  agar  tidak  berperkara  terlalu lama  di  pengadilan  sehingga  ada  peran  fungsi  sosial  dalam  mediasi.  Selain  itu  juga, dengan  mediasi  tugas  hakim  menjadi  ringan  karena  tidak  perlu  memeriksa  perkara karena  perkara  tersebut  telah  dapat  diselesaikan  secara  damai  melalui  mediasi  di Pengadilan.  Mediasi  lebih  mengedepankan  proses  musyawarah  dan  juga  nanti  pada
4 Abd. Somad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam hukum Indonesia , Cet I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hlm 333-334
5 Ketua Mahkamah Agung  Republik  Indonesia, Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    482-490   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2720
akhirnya  dapat  menjaga  nama  baik  antara  para  pihak  yang  berperkara  karena diselesaikan secara damai.
Mediator menolong para pihak untuk memahami pandangan para pihak lainnya sehubungan dengan masalah-masalah yang disengketakan, dan selanjutnya membantu mereka melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi atau keadaan yang sedang  berlangsung  selama  dalam  proses  perundingan.  Jadi  mediator  harus  tetap bersikap  netral  selalu membina  hubungan  baik,  berbicara  dengan  bahasa  para  pihak, mendengarkan  secara  aktif  menekankan  pada  keuntungan  potensial,  meminimalkan perbedaan-perbedaan  yang  menitik  beratkan  persamaan-persamaan,  yang  bertujuan untuk  membantu  para  pihak  bernegosiasi  secara  lebih  baik  atas  penyelesaian  suatu sengketa. 6
Jadi  mediator  adalah  upaya  penyelesaian  sengketa  dengan  melibatkan  pihak ketiga  yang  netral,  yang  tidak  memiliki  kewenangan  mengambil  keputusan,  yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. 7
Mediator memegang peranan krusial dalam menjaga kelancaran media. Seorang mediator tidak hanya bertindak sebagai penengah belaka yang hanya bertindak sebagai penyelenggara  dan  pemimpin  diskusi  saja,  tetapi  juga  harus  membantu  para  pihak untuk  mendesain  penyelesaian  sengketa  sehingga  dapat  menghasilkan  kesepakatan bersama.  Dalam  hal  ini  seorang  mediator  juga  harus  mempunyai  kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan penyelesaian masalah yang disengketakan.  Kemudian  mediator  juga  akan  membantu  para  pihak  dalam menganalisis  sengketa  atau  pilihan  penyelesaiannya,  sehingga  akhirnya  dapat mengemukakan  rumusan  kesepakatan  bersama  sebagai  solusi  penyelesaian  masalah yang juga akan ditindak lanjuti bersama pila.

## B. Tujuan Mediasi
Mediasi merupakan  salah  satu bentuk dari  alternatif penyelesaian  sengketa  di luar pengadilan.  Tujuan  dilakukannya mediasi  adalah  menyelesaikan  sengketa antara para  pihak  dengan  melibatkan  pihak  ketiga  yang  netral  dan  imparsial.  Mediasi  dapat mengantarkan para pihak ketiga pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan  lestari,  mengingat  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  menempatkan  kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win solution). 8
6 Fauziah lubis, Bunga Rampai Hukum Keadvokatan , (Medan: CV. Manhaji, 2021), Hlm 38
7 Gatot  Soemartono, Arbitrase  dan  Mediasi  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Gramedia,  2006), Hlm 2
8 Abbas  Syafrizal, Mediasi  dalam  Perspektif  Hukum  Syariah ,  (Cet.  I:    Jakarta:  Elips Project, 1993), Hlm 24

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    482-490   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2720
Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh  dalam  pengambilan  keputusan  Mediator  tidak  memiliki  kewenangan  dalam pengambilan  keputusan,  tetapi  ia hanya membantu  para pihak  dalam  menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka 9 . Penyelesaian sengketa melalui jalur  mediasi  sangat  dirasakan  manfaatnya,  karena  para  pihak  telah  mencapai kesepakatan  yang  mengakhiri  persengketaan  mereka  secara  adil  dan  saling menguntungkan.  Bahkan  dalam  mediasi  yang  gagal  pun,  di  mana  para  pihak  belum mencapai  kesepakatan,  sebenarnya juga  telah merasakan  manfaatnya.  Kesediaan  para pihak bertemu di dalam proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar  persengketaan  dan  mempersempit  perselisihan  diantara  mereka.  Hal  ini menunjukkan  adanya  keinginan  para  pihak  untuk  menyelesaikan  sengketa,  namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.
C. Upaya Mediator Dalam Menemukan Solusi Atas Perceraian di Pengadilan Agama Dalam  tahap  perancangan  ini  Mediator  bisa  mendorong  para  pihak  untuk berfikir  tentang  perkara  dari  berbagai  segi,  yang  paling  penting  adalah  menjelaskan bahwa melanjutkan proses litigasi berarti ada yang kalah dan ada yang menang. Adapun bila  sepakat berdamai,  maka  masing-masing  pihak berada  dalam  level  yang  seimbang atau dengan kata lain, berbagi kekalahan dan kemenangan.
Setelah  Mediator  mengetahui  dan  mempelajari  duduk  perkara  sebagaimana yang  disebutkan  di  atas  maka  selanjutnya  Mediator  adalah  membuat  formula penyelesaian. Mediator menawarkan sejumlah solusi maka keterbukaan fikiran muncul. Format  penyelesaian  perkara  yang  ditawarkan  oleh  Mediator  ini  dilakukan  untuk mencoba agar para pihak agar memilih penyelesaian perkara yang ditawarkan daripada dengan jalan percerian.
Tahap  ini  juga  mensyaratkan  kecerdikan  Mediator  untuk  secara  aktif  terlibat dalam  upaya  konkret  pencairan  solusi  atas  perkara.  Bisa  saja  Mediator  berdasarkan pengalaman serta  pengetahuan  dalam  bidang hukum  yang dipunyainya menyodorkan beberapa  skenario  penyelesaian  perkara.  Para  pihak  dipersilahkan  memilih  skenario mana yang bisa diterima dan dirasakan bermanfaat bagi masing-masing pihak. Skenario yang boleh diajukan masih bersifat umum. Atau apabila para pihak sudah mempunyai kemauan  serta  upaya  aktif  dalam  mencari  solusi  atas  perkara,  maka  Mediator tinggal mendorong serta menarahkan para pihak agar lebih fokus pada hal-hal yang kondusif bagi tercapainya kesepakatan damai.
Dalam hal misalnya pembicaraan dalam proses mediasi sudah dilandasi emosi, maka  Mediator  harus  mengarahkan  atau  mengembalikan  fokus  pembicaraan  ke  arah logika  untuk  penyelesaian  perkara.  Bisa  juga  Mediator  menghentikan  mediasi  dan membuka  lagi  ketika  situasi  emosional  para  pihak  sudah  lebih  dingin.  Dalam  hal  ini
9 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional , (Jakarta: Kencana Orenada Media Group, 2011), Hlm 22.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    482-490   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2720
Mediator bisa berperan sebagai Mediator yang mengarahkan sistem pembicaraan agar lebih sistematis dan terarah.
Peranan  mediator  dalam  sengketa  dimaksud  sangatlah  jelas  dan  dapat  dilihat dari  firman  Allah  dalam  QS.  An-Nisa  ayat  (35),  bahwa  apabila  dikhawatirkan  ada perselisihan/pertengkaran  antara  keduanya  (suami  isteri),  maka  kirimlah  seorang hakam  dari  keluarga  laki-laki  dan  seorang  hakam  dari  keluarga  perempuan  untuk membantu  menyelesaikannya.  Dimana  kata  hakam  dalam  ayat  tersebut  tidak  lain melainkan sebagai “mediator”.
Dari  makna  ayat  tersebut,  memberikan  pemahaman  akan  pentingnya  peran mediator  dalam  ikut  membantu  menyelesaikan  sengketa/perselisihan/pertengkaran yang terjadi antara suami isteri, sebab bukan tidak mungkin, dengan bantuan mediator dalam masalah tersebut para pihak akan lebih terbuka untuk membicarakan persoalan yang  sebenarnya dengan  tanpa  adanya  tekanan,  baik  secara  fisik  maupun  psikologis, karena hanya berhadapan dengan mediator yang ia yakin dapat membantunya. Situasi seperti  ini  sangatlah  berbeda  jika  dilakukan  di  depan  orang  banyak,  dimana  tidak menutup  kemungkinan  masing-masing  pihak  merasa  tidak  ingin  dikalahkan,  dengan saling mengedepankan dan mempertahankan egoisme.
Apabila ditelusuri lebih dalam, ada kalanya para pihak yang berselisih tersebut (suami isteri), salah satu diantara keduanya atau mungkin pula dua-duanya, dalam hati kecilnya masih menginginkan untuk kembali seperti biasa,  namun kadang kendalanya, mereka tidak mengetahui serta tidak mampu untuk memulainya. Inilah mungkin salah satu  hikmah  diperintahkannya  oleh  Allah  SWT.,  untuk  mengutus  seorang  mediator dalam  ikut  menyelesaikan  perselisihan  antara  suami  isteri,  yang  sekaligus memperlihatkan  kepada  kita  begitu  penting  dan  mulianya  peranan  serta  tugas  dari mediator tersebut dalam berusaha mendamaikan keduanya.
Peranan mediator yang cukup besar, dapat juga dilihat dalam penjelasan pasal 76 ayat (2) UU No. 7/1989, dimana pengangkatan mediator dalam perkara perceraian atas  dasar  syiqaq,  dilakukan  sesudah  proses  pemeriksaan  saksi  serta  alat-alat  bukti yang diajukan para pihak. Setelah hakim mendapat gambaran secara seksama apa dan bagaimana  perselisihan  serta  persengketaan  suami  isteri  dan  faktor  yang mempengaruhinya, dan berpendapat bahwa ada kemungkinan bisa didamaikan melalui mediator yang dekat dan berpengaruh kepada suami isteri.
Peranan mediator sangat berguna dalam ikut membantu, memberikan masukan serta  pertimbangan  pada  pengadilan  atau  hakim  guna  untuk  memutuskan  dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Yang dimaksud dengan kewenangan mediator dalam  menyelesaikan  sengketa  perceraian  atas  dasar  syiqaq,  tidak  lain  adalah kewenangan  mediator  untuk  memberikan  data  kepada  hakim  untuk  penjatuhkan putusan. 10
10 Bustamam Umam, Peranan Mediator dalam Mediasi Perkara Perceraian , Vol. 8. No 1, Jurnal Dusturiah, 2018, Hlm 37

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    482-490   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2720
Pendapat mediator tidak mengikat hakim dalam menjatuhkan putusan. Undang- undang  dalam  hal  ini  juga  tidak  memberikan  kewenangan  bagi  mediator  untuk menjatuhkan  putusan.  Mediator  yang  diatur  dalam  pasal  76  ayat  (2)  lebih dititikberatkan pada kewajiban dari pada kewenangan mediator wajib berusaha untuk mencari upaya penyelesaian, tapi tidak berwenang memutus dan menyelesaikan sendiri perselisihan perselisihan suami isteri.
Sesuai  fungsinya  dan  peranannya,  hukum  memberikan  kepada  mediator  hak mengusulkan atau mengajukan pendapat kepada hakim yang mengangkatnya, dan tidak mengikat bagi hakim. Dalam hal ini tampaknya undang-undang memberikan kebebasan yang sepenuhnya kepada hakim untuk menilai usulan dari mediator. Namun walaupun hakim  tidak  terikat  terhadap  keputusan  mediator,  tetapi  kalau  usul  yang  diajukan tersebut  didukung  oleh  alasan-alasan  yang  logis  dan  masuk  akal,  kiranya  kurang bijaksana  rasanya  apabila  hakim  mengabaikannya,  sekurang-kurangnya  usulan pendapat mediator harus diperhatikan hakim dalam mengambil putusan.

## KESIMPULAN
Mediasi  pada  dasarnya  ditopang  oleh  kemampuan  berkomunikasi  serta kebiasaan untuk  meyakinkan  para  pihak  yang  berperkara  bahwa  proses  pembahasan maupun  kesimpulan  dalam  mediasi  adalah  hal  yang  baik  serta  rasional  untuk menyelesaikan  perkara.  Tentunya tidak  semua  tipe  perkara bisa  diselesaikan dengan mudah bahkan sebagian besar perkara yang masuk ke pengadilan adalah dalam bentuk gugatan  adalah  perkara  yang  sudah  akut.  Maka  tugas  Mediator  di  pengadilan  agama adalah  pada  dasarnya  untuk  menyelesaikan  atau  mendamaikan  perkara,  khususnya perkara perceraian yang sudah gagal diselesaikan dalam tahap sebelum ke pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Syaifuddin,  Muhammad,  Sri  Turatmiyah, Annalisa  Yahannan, 2014 , Hukum Perceraian ,
Jakarta, Sinar Grafika
Munawir, Aw, 1984, Kamus Al Munawir , Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawir Ismail al Bukhori, bin Muhammad, 2000, Shahih al Bukhori , juz 3, cet. I, Kairoo: Dar al
Hadits
Somad,  Abd,  2010,  Hukum  Islam: Penormaan Prinsip Syariah  dalam hukum  Indonesia ,
Cet I Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan
lubis, Fauziah, 2021, Bunga Rampai Hukum Keadvokatan ,  Medan: CV. Manhaji Soemartono, Gatot, 2006, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia ,  Jakarta: Gramedia

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    482-490   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2720
Syafrizal,  Abbas,  1993, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah ,  Cet.  I:    Jakarta:  Elips Project
Umam,  Bustamam,  2018, Peranan Mediator dalam Mediasi Perkara Perceraian ,  Vol.  8.
No 1, Jurnal Dusturiah
Abbas,  Syahrizal.  2011. Mediasi  dalam  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat,  dan  Hukum Nasional .  Jakarta. Kencana Orenada Media Group.