Prodi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Udayana Jl. Jend. Sudirman, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Bar. Denpasar, Bali, 80234 Email: piersandreasnoak@unud.ac.id

## Ekonomi Politik Platformisasi dan Datafikasi dalam Gig Economy : Studi Kasus Bali dan Jawa Timur
Dinda Arifa Putri 1 , Fitria Siti Munawarroh 2 , Della Putri Wulandari 3 , Piers Andreas Noak 4* , Gede Indra Pramana 5 1,2,3,4,5 Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana
Abstract. This  research aims to elucidate the changes in the order of life due to the massive expansion of digital platform-based companies. In its latest form, the information technology revolution  enables  the  practice  of  network-based  capital  accumulation  in  the  gig  economy format.  The  expansion  of  gig  employment  through  platformization  occurs  in  specific  social conditions.  In  tracking  the  locus  of  changing  social  and  political  relations  as  a  logical consequence  of  interconnection,  the  focus  is  placed  on  the  frictions  resulting  from  the expansion and capital accumulation of the platform-based transportation industry, along with its various responses. To achieve this goal, this research will employ a qualitative method by conducting  a  case  study  in  four  regions:  Surabaya,  Denpasar,  Badung,  and  Gianyar.  This research  will  contribute  to  the  debate,  firstly,  in  the  effort  to  understand  platformization, including  connectivity  and  disconnection  aspects,  as  an  inherent  process  embedded  in  its social  conditions.  Secondly,  it  examines  the  process  of  capital  accumulation  and  its  social implications through expropriation. This paper shows that global interconnection becomes the locus of power contestation between platform-based companies, the state, and society.
Keywords: gig economy; capital expansion; friction; platformization
Abstrak. Penelitian  ini  berupaya  menguraikan  perubahan  dalam  tatanan  kehidupan  akibat masifnya  ekspansi  perusahaan  berbasis  platform  digital.  Pada  bentuk  mutakhirnya,  revolusi teknologi  informasi  memungkinkan  praktik  akumulasi  kapital  berbasis  jaringan  dalam  bentuk gig  economy.  Ekspansi  pekerjaan  gig  yang  berlangsung  melalui  platformisasi  terjadi  dalam kondisi sosial yang spesifik. Dalam melacak lokus relasi sosial dan politik yang berubah sebagai konsekuensi  logis  dari  interkoneksi,  fokus  diberikan  terhadap  friksi  akibat  ekspansi  dan akumulasi  kapital  industri  transportasi  berbasis  platform  beserta  ragam  responsnya.  Untuk mencapai  tujuan  tersebut,  penelitian  ini  akan  menggunakan  metode  kualitatif  dengan mengambil studi kasus  pada empat wilayah yaitu, Surabaya, Denpasar, Badung, dan Gianyar. Penelitian  ini  akan  berkontribusi  dalam  perdebatan,  pertama,  upaya  memahami  platformasi, mencakup  aspek  konektivitas  dan  diskoneksi,  sebagai  sebuah  proses  yang  melekat  dengan kondisi sosialnya. Kedua, melihat proses akumulasi kapital beserta implikasi sosialnya, melalui ekspropriasi.  Tulisan  ini  menunjukkan  bahwa  interkoneksi  global  menjadi  lokus  kontestasi kekuasaan antara perusahaan berbasis platform, negara, dan masyarakat.
Kata Kunci: gig economy; ekspansi kapital; friksi; platformisasi
Received: 11/01/2024           Revised:21/03/2024             Accepted:28/03/2024

## JURNAL TRANSFORMATIVE
Vol. 10 No. 1 Tahun 2024 DOI: 10.21776/ub.transformative.2024.010.01.4

## PENDAHULUAN
alam  beberapa  tahun  terakhir,  kita  menyaksikan  semakin  tingginya pemanfaatan  teknologi  digital  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Hal  ini seturut  dengan  ekspansi  perusahaan  berbasis  platform  digital  yang semakin  masif  dalam  berbagai  segi  kehidupan.  Pada  gilirannya,  fenomena  ini berpengaruh  pada  perubahan  dalam  tatanan  kehidupan,  acapkali  disebut  disrupsi, sebagai  imperatif  dari  masifnya  corak  ekonomi  berbasis  platform.  Kondisi  ini digambarkan dengan tepat sebagai masyarakat platform ( Platform Society ), di mana platform daring menjadi bagian integral dari masyarakat (van Dijck et al., 2018).
Secara  global,  fenomena  ini  ditandai  dengan  menguatnya  Big  Five,  lima perusahaan  raksasa  berbasis  platform  di  dunia,  yaitu  Apple,  Meta-Facebook, Amazon,  Alphabet-Google  &  Microsoft  dalam  ekonomi  global.  Fenomena  ini kemudian  berimbas  pada  masifnya  kemunculan  perusahaan  berbasis  platform dalam  berbagai  sektor  di  Indonesia,  seperti  e-commerce  (Tokopedia,  Bukalapak, Lazada & Shopee), fintech (Gopay, DANA, Zenius & OVO), layanan berbasis aplikasi (Gojek, Grab & Maxim).
Gambar  1.1 Skema  Layanan  Infrastruktur  Perusahaan  Platform  Big-Five  (Apple,    Meta, Amazon, Alphabet-Google & Microsoft)
Sumber: Van Dijck et al., 2018
D
Pada awal kemunculannya, term platform dapat dikategorikan dalam empat wacana,  yaitu computational,  architectural,  figurative, dan political ,  yang  menjadi fondasi  dalam  memahami  platform  sebagai  digital  media intermediary (Gillespie, 2010:  3).  Berbagai  macam  layanan  hadir  melalui  platformisasi,  dengan  janji mempermudah  akses,  mempercepat  layanan,  dan  efisiensi.  Namun,  kemunculan platformisasi  tak  lepas  dari  masalah,  seperti  kebocoran  data  pengguna,  monopoli atas persaingan pasar, hingga kerentanan pekerja.
Pada awal kemunculannya, term platform dapat dikategorikan dalam empat wacana,  yaitu  computational,  architectural,  figurative,  dan  political,  yang  menjadi fondasi  dalam  memahami  platform  sebagai  digital  media  intermediary  (Gillespie, 2010:  3).  Berbagai  macam  layanan  hadir  melalui  platformisasi,  dengan  janji mempermudah  akses,  mempercepat  layanan,  dan  efisiensi.  Namun,  kemunculan platformisasi  tak  lepas  dari  masalah,  sebagaimana  terjadi  kekhawatiran  akan kebocoran  data  sensitif  pengguna,  menyoroti  kerentanan  privasi  dalam  ekosistem digital  yang  semakin  terkoneksi.  Dominasi  perusahaan  platform  besar  pun memunculkan  isu  monopoli,  yang  berpotensi  menghambat  persaingan  sehat  di pasar  dan  mematikan  inovasi.  Tidak  hanya  itu,  kerentanan  pekerja  menjadi perhatian  serius,  di  mana  model  bisnis  platform  sering  kali  mengakibatkan kerentanan kerja.
Dampak  ekspansi  yang  dilakukan  industri  berbasis  platform  ini  mengubah kondisi, relasi dan struktur sosial yang menjadi fokus berlangsungnya platformisasi. Posisi platform yang merupakan bagian integral masyarakat ini turut mereproduksi ketimpangan hubungan kekuasaan, antara aktor industri berbasis platform, sebagai pemilik  mode  produksi  di  satu  sisi,  negara  sebagai  regulator  di  sisi  lain,  dan masyarakat, sebagai pasar dan cadangan tenaga kerja siap pakai (Au-Yeung, et al., 2022).
Pada  bentuk  mutakhirnya,  revolusi  teknologi  informasi  memungkinkan praktik  akumulasi  kapital  berbasis  jaringan,  dalam  bentuk gig  economy .  Dari kacamata ini, gig economy dapat dilihat sebagai transformasi ekonomi di mana fitur utamanya adalah pasar tenaga kerja yang menyediakan berbagai macam pekerjaan yang  bersifat  temporer,  berbasis  permintaan,  dan  tidak  stabil  (Woodcock  &
Graham,  2019).  Dalam  menjelaskan  corak  ekonomi  mutakhir  ini  dipahami  sebagai kapitalisme  digital  (Fuchs,  2014),  kapitalisme  surveilans  (Zuboff,  2015),  hingga kapitalisme platform (Srnicek, 2017).
Dalam  konteks  Indonesia,  penelitian  terkait gig economy bukanlah  hal  yang baru.  Penelitian  tentang gig economy di  Indonesia  umumnya  berupaya  memahami perkembangan  corak  ekonomi  kapitalisme  mutakhir  beserta  dampak  yang ditimbulkannya,  meski  jarang  yang  melihat  dampaknya  melalui  platform  di Indonesia  (Ford  &  Honan,  2017;  Frey,  2020;  Mustika  &  Savirani,  2021; Nowak,  2021; Keban, et al., 2021; Wilujeng, 2021; Qadri & D’Ignazio, 2022; Yasih, 2022). Penelitian Keban, et al. (2021) menguraikan sumber kekuatan pekerja dan bentuk perlawanan yang memungkinkan bagi pekerja gig memenangkan tuntutannya dalam konteks gig economy di Indonesia.
Penelitian  ini  berupaya  mengungkapkan  dampak  ekspansi  perusahaan berbasis  platform  dalam  relasi  sosial  melalui  reproduksi  atas  ketimpangan  relasi kekuasaan,  dengan  memberikan  perhatian  khusus  pada  sektor  transportasi.  Kami menyoroti fenomena kemunculan perusahaan platform yang mengubah cara hidup masyarakat  dan  membentuk  relasi  kekuasaan  yang  baru,  serta  ekspansi  dan akumulasi kapital mewujudkan kerentanan yang dihadapi oleh pekerja gig di sektor transportasi  berbasis  platform,  dengan  mengambil  fokus  di  Bali  dan  Jawa  Timur. Kami  berargumen  bahwa  penting  memahami  relasi  kekuasaan  yang  dibentuk  oleh perusahaan platform ini. Pemahaman atas relasi kekuasaan ini dilacak melalui friksi yang  menjadi  imperatif  atas  kontradiksi  dari  ekspansi  dan  akumulasi  kapital perusahaan berbasis platform tersebut.
Hal  ini  menjadi  penting  dilakukan,  mengingat  analisis  kritis  atas  kontradiksi dari  ekspansi  dan  akumulasi  kapital  perusahaan  berbasis  platform,  yang  terjadi melalui  platformisasi  dalam  bentuk gig economy ,  membuka  kemungkinan  potensi praksis  emansipatoris  dari  masyarakat.  Dalam  konteks  ini,  adalah  urgen  untuk memetakan  ragam  respons  pemerintah  yang  berkaitan  dengan  kemunculan gig economy ,  baik  kebijakan  ekonomi  maupun  kebijakan  ketenagakerjaan.  Dalam konteks  dunia  digital  hari  ini,  masyarakat  perlu  menjadi  partisipan  aktif  dalam
membentuk  relasi  yang  lebih  baik  dengan  perusahaan  berbasis  platform  (sektor privat) dan negara.
Penelitian  ini  akan  berkontribusi  dalam  perdebatan,  pertama,  upaya memahami  platformasi,  mencakup  aspek  konektivitas  dan  diskoneksi,  sebagai sebuah  proses  yang  melekat  dengan  kondisi  sosialnya.  Kedua,  melihat  proses akumulasi kapital beserta implikasi sosialnya, melalui ekspropriasi yang tidak selalu ditulis  dengan  tinta  darah  dan  api,  sebagaimana  ditulis  Marx.  Ketiga,  dengan memetakan  respons  kebijakan  pemerintah  Indonesia,  penelitian  ini  hendak memberikan  rekomendasi  kebijakan  bagi  pengembangan  potensi  ekonomi  demi tercapainya kesejahteraan bersama.
Gig Economy di Indonesia
Konsepsi atas gig economy dan sharing economy acap kali kita dengar, meski akan  muncul  kesulitan  jika  hendak  mendefinisikannya  secara  spesifik  karena kehadiran  berbagai  platform  digital  memiliki  konteks  spesifiknya  sendiri.  Meski begitu,  hal  ini  tetap  perlu  dilakukan,  sebagaimana  diungkapkan  oleh Koutsimpgiorgos:
“We  conceptualize  the  so‐called gig  economy  along  four  dimensions, namely,  online  intermediation,  independent  contractors,  paid  tasks,  and personal  services.  Using  this  framework,  it  is  possible  to  derive  both  a  narrow definition  of  the  gig  economy,  as  ex  ante  specified,  paid  tasks  carried  out  by independent contractors mediated by online platforms, and broader definitions that  include  offline  alongside  online  intermediation,  employees  alongside independent  contractors,  unpaid  tasks  alongside  paid  tasks,  and  asset  sharing alongside performing gig s.”
(Koutsimpogiorgos, et al., 2020).
Dalam  literatur  ekonomi  politik,  corak gig economy  yang  muncul  melalui platform  umumnya  dipandang  dengan  optimis,  sebagai  bentuk  model  bisnis  baru, yang  menjanjikan  efektivitas  dan  efisiensi.  Sementara  itu,  perspektif  kritis  atas gig economy  secara  umum  melihat  praktiknya  yang  tidak  adil,  dengan  akumulasi  nilai yang  berpusat  pada  perusahaan  berbasis  platform.  Kondisi  pekerja  yang  tidak memiliki jaminan upah layak, jam kerja yang tidak tentu, hubungan kerja yang tidak pasti,  serta  nihilnya  jaminan  kerja  adalah  problem  yang  menyertai  kehadiran perusahaan  platform  ini.  Fenomena  ini  menjadi  cerminan  atas  ketimpangan
struktural dalam relasi industrial serta menimbulkan kritik terhadap model ekonomi baru  yang  menekankan  fleksibilitas  kerja,  tetapi  mengorbankan  keamanan  dan keadilan bagi pekerja.
Woodcock  dan  Graham  (2019)  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang memengaruhi pertumbuhan gig economy , yaitu: (1) the strength of ‘workers’ power’ and ‘state  regulation’ ( political  economy );  (2) the  ‘desire  for  flexibility  for/from workers’ ( political  economy  and  social );  (3) ‘gendered  and  racialized  relationship  of work’  and  ‘consumer  attitudes  and  preferences’ ( social );  (4) ‘mass  connectivity  and cheap technology’ ( social and technology ); (5) ‘digital legibility of work’ and ‘platform infrastructure’ ( technology ); (6) dan ‘globalization and outsourcing’ (technology and political economy).
Perkembangan  perusahaan  berbasis  platform,  seperti  Gojek  dan  Grab, membawa  dampak  bagi  perekonomian  Indonesia.  Hal  ini  berlangsung  sejak  2015 yang  dipelopori  dengan  layanan  sektoral  berbasis  aplikasi  yang  diiringi  dengan kemunculan e-commerce dan fintech .  GoTo  pada  tahun  2020  telah  menyumbang sebesar  Rp. 249  triliun untuk  ekonomi Indonesia  (Kompas, 2021).  Pada  tahun  2020 tercatat  ada  2,6  juta  mitra  pengemudi  Gojek,  dan  berkontribusi  lebih  dari  2%  dari PDB  Indonesia  (rilis  laman  GoTo,  2023).  Penelitian  yang  dilakukan  Center  for Strategic  and  International  Studies  (CSIS)  dan  Tenggara  Strategics  (2020) menyatakan pekerja gig yang bekerja pada layanan Grab berkontribusi sebesar Rp.
77,4 triliun pada perekonomian Indonesia di 2019.
Hingga  saat  penelitian  ini  ditulis,  data  statistik  terkait  dengan  perusahaan layanan on-demand-platform dan  pekerja gig di  Indonesia  masih  belum  memadai.
Kurangnya  data  statistik  tersebut  menyebabkan  pemerintah  tidak  dapat merumuskan kebijakan strategis dan peraturan khusus yang tepat dan sesuai untuk mendorong  perekonomian  (Tan,  et  al.,  2021).  Dengan  keberadaan  perusahaan- perusahaan berbasis platform di Indonesia yang semakin masif, terjadinya merger di antara dua perusahaan platform digital, Gojek dan Tokopedia, dapat dibaca sebagai simptom dari model bisnis perusahaan platform yang cenderung oligopolistik.
Pada  sisi  lain,  penelitian  mengenai  pekerja gig di  Indonesia  berfokus  pada bentuk  perlawanan  di  level  individu  dan  kolektif  yang  merespons  degradasi  pada
kondisi  kerja,  sorotan  terhadap  minimnya  wadah  efektif  untuk  bersuara  dan berekspresi,  hingga  para  pekerja gig yang  mengorganisasi  dirinya  melalui  lembaga swadaya  masyarakat  (Yasih  & Hadiz, 2022).  Penelitian  sebelumnya  tentang kondisi pekerja gig umumnya juga fokus pada satu wilayah tertentu (Jakarta, Bandung, atau Yogyakarta) dan tidak melihat konteks wilayah yang berbeda.
Dengan  mempertimbangkan  kondisi  tersebut,  penelitian  ini  berupaya mengisi kekosongan tentang dampak platformisasi dengan mengambil studi kasus Bali, yang secara ekonomi strategis posisinya di Indonesia, guna melacak perubahan relasi,  antara  negara,  perusahan  berbasis  platform  dan  masyarakat,  untuk menguraikan fenomena gig economy beserta segala implikasinya.
Platformisasi dan Datafikasi
Poel et al., (2021) mendefinisikan platform sebagai “data infrastructures that facilitate,  aggregate,  monetize,  and  govern  interactions  between  end-users  and content  and  service  providers”. Selaras  dengan  gagasan  tersebut,  ‘platformisasi’ dapat dipahami sebagai bentuk penetrasi layanan digital pada infrastruktur, proses perekonomian,  dan  kerangka  kerja  tata  kelola  terhadap  berbagai  macam  sektor perekonomian dan bidang-bidang kehidupan (Poell, Nieborg & van Dijck, 2019).
Dalam  platformisasi  berlangsung relasi  kuasa yang  melekat  antara  operator platform,  pengguna,  dan  komplementer  yang  tidak  stabil,  serta  secara  inheren kondisinya  asimetris  karena  terdapat  peranan  operator  yang  sangat  bertanggung jawab  pada  pengembangan  tekno-ekonomi  platform.  Hal  ini  berlangsung  dalam sebuah proses ‘datafikasi’, yang mengacu pada cara platform digital mengkonversi fenomena agar menjadi data, praktik, dan proses yang secara historis menghindari kuantifikasi (Poell, Nieborg & van Dijck, 2019).
Datafikasi  memungkinkan  perusahaan  platform  melakukan  pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data untuk setiap pengambilan keputusan bisnis dan menjadi  sumber  nilai.  Datafikasi  merujuk  pada  akselerasi  pengumpulan,  transfer, dan  penyimpanan  data  yang  menjadi  bagian  integral  dari  penargetan  pada pemasaran,  surveilans,  dan  pelatihan  kecerdasan  buatan  (AI)  yang  kemudian menjelma  sebagai  proses  yang  menghasilkan  aset  bergerak  melalui  produksi  nilai ganda oleh data primer dan sekunder (Cole, 2023).
Keberadaan data menjadi sentral sebagai komponen ekonomi politik di abad 21. Data adalah kapital, melalui datafikasi, akumulasi, dan ekstraksi, yang pada rezim ekonomi  politik  dibentuk  dari  logika  akumulasi  kapital  dan  sirkulasi  secara  terus menerus  (Sadowski,  2019).  Akumulasi  dan  ekstraksi  data  berdampak  pada ketidakadilan  ekonomi  dan  privasi  dari  pengguna  yang  tidak  mendapatkan kompensasi  maupun  layanan  yang  sepadan  (Sadowski,  2019).  Pengumpulan  data menghasilkan  meta-data  perilaku  pengguna  yang  dapat  digunakan  oleh  operator platform  untuk  diproses  melalui  algoritma.  Algoritma  tersebut  memberikan preferensi pada pengguna untuk menggunakan platform yang dapat menampilkan bentuk-bentuk  interaksi  manusia,  seperti  memesan  suatu  produk,  melakukan pembayaran, menonton,  memberikan  ulasan, mencari  sesuatu, menjalin  hubungan pertemanan, dan lain-lain.
Data  sebagai  bentuk  kapital  baru  setara  dengan  kapital  finansial  untuk menciptakan  produk  dan  layanan  baru.  Data  kapital  perlu  dibingkai  lebih  dari sekadar  pengetahuan  tentang  dunia,  tetapi  sebagai  potongan-potongan  informasi terpisah  yang  secara  digital  terekam,  berbasis  mesin,  terkelompokkan,  dan  sangat mudah  digerakkan  (Sadowski,  2019).  Institusionalisasi  pada  infrastruktur  data menjadi  ciri  penting  data  kapital  di  dalam  pengumpulan,  penyimpanan,  dan pengolahan data melalui berbagai bentuk (Sadowski, 2019).
Inilah  bentuk  kapitalisme  data  sebagai  transisi  yang  mengonseptualisasikan bentuk kapital baru dan metode baru dalam akumulasi secara masif. Srnicek (2017) mengemukakan  kapitalisme  platform  sebagai  perkembangan  kapitalisme  yang memanfaatkan sentralitas data sebagai basis material. Perusahaan platform sebagai wujud  kapitalisme  sedapat  mungkin  memonitor  dan  mengekstrak  data  melalui infrastruktur  dan  intermediasi  pada  kelompok  tertentu  sehingga  menghasilkan kekuatan  ekonomi  dan  politik  (Srnicek,  2017).  Zuboff  (2015)  menawarkan  konsep kapitalisme  surveilans  ( Surveillance  Capitalism ),  yang  dipahami  sebagai  bentuk kapitalisme  pada  praktik-praktik  bisnis  perusahaan  platform  yang  mengumpulkan dan memantau data pribadi pengguna untuk kepentingan finansial dengan bantuan pihak  ketiga.  Lim  (2023)  melacak  aktor-aktor  politik  yang  memanipulasi  algoritma tertentu  melalui  data  pengguna  dari  platform  media  sosial  untuk  mempengaruhi
pilihan  politik  oleh  publik,  terutama  saat  pemilu  yang  disebutnya  sebagai  politik algoritmik.
Akan  tetapi  datafikasi  juga  memiliki  potensi  agensi,  sebagaimana diungkapkan oleh Baack bahwa datatikasi memungkinkan:
“Rendering phenomena into data that have never been quantified before, datafication can make the key practices of recursive publics applicable to them in ways  that have  not  been  possible  before — given  that  the  data  created in  these processes  is  accessible  and  modifiable.  Therefore,  datafication  also  has  the potential to extend both the possibilities for and the scope of recursive publics, i.e. of creating ‘actually existing alternatives’ to established forms of knowledge production and circulation.”
(Baack, 2015)
Hal  ini  yang  menyebabkan  pentingnya  melacak  aspek  sosialitas  yang memungkinkan  berlangsungnya  platformisasi  beserta  datafikasi  guna  membuka potensi  praksis  emansipatoris  atas  kondisi  hari  ini.  Salah  satu  imperatif  dari interkoneksi  global yang  menjadi  prasyarat  keseluruhan proses  ini  adalah  hadirnya friksi. Sebagaimana diuraikan oleh Anna Tsing, friksi adalah: that heterogeneous and unequal encounters can lead to new arrangements of culture and power (Tsing, 2005: 5, dalam Creswell, 2014). Kehadiran friksi tak dapat dilepaskan dari kondisi dan relasi sosial hari ini. Sebagaimana diingatkan Tim Cresswell (2014), “Friction can be both a symptom of mobile contestation and something that is itself contested: Where, when and how does friction occur? Who produces or ameliorates it? Who is affected by it?” Elaborasi  lebih  lanjut  dari  pertanyaan-pertanyaan  ini menjadi  titik  berangkat  dalam penelitian ini.

## METODE PENELITIAN
Melalui  penggunaan  metode  studi  kasus,  maka  peneliti  dapat  mendalami fenomena  yang  diteliti  sehingga  memperoleh  pemahaman  atas  kompleksitas permasalahan  yang  diangkat.  Fokus  utama  dalam  penelitian  ini  adalah  melacak perubahan  relasi  sosial  ekonomi  akibat  perkembangan gig  economy melalui pengalaman aktor-aktor. Studi kasus menekankan pemahaman mendalam terhadap subjek kajian, pengalaman spesifik dari subjek, konteks yang melingkupi fenomena
dalam kasus, dan pemahaman yang muncul dari kasus yang berlangsung (Creswell & Poth, 2018: 153).
Penelitian  lapangan  secara  umum  bertujuan  untuk  mendapatkan  data mendetail mengenai gig economy di Bali dan Jawa Timur, mencakup Ubud (Gianyar), Sanur  (Denpasar),  Kuta  dan  Canggu  (Badung),  serta  Surabaya.  Data  primer  dalam penelitian  ini  dikumpulkan  pada  masa  turun  lapangan  yang  dilakukan  sepanjang bulan  September  2023.  Data  yang  dikumpulkan  mencakup  wawancara  semi- terstruktur  dan  kelompok,  dengan  total  narasumber  sebanyak  63  orang sebagaimana disajikan di dalam tabel. Wawancara semi-terstruktur dilakukan secara spesifik  kepada  mitra  pengemudi  Gojek  yang  dibuat  untuk  menggali  kisah  hidup sebagai  bentuk  narasi  pribadi  maupun  sebagai  gambaran  kehidupan  dan serangkaian  peristiwa  yang  diceritakan  dari  sudut  pandang  narasumber  (Laslett, 1999: 392), sebagaimana penelitian ini ingin berfokus pada narasi mengenai kondisi kerja yang dialami.
Tabel 1. Ringkasan Narasumber Narasumber Jumlah Mitra Pengemudi 63
Representasi Komunitas   3
Sumber: Data lapangan, 2023.
Data  yang  dikumpulkan  berfokus  pada  lingkup  kebijakan  dan  pengalaman aktor.  Pengalaman  terutama  dilihat  dalam  ragam  praktik  dan  kebijakan  dalam pengambilan  keputusan  strategis  yang  mengatur  tentang gig  economy .  Di  lingkup aktor  sektor  privat,  pengalaman  terutama  berkaitan  dengan  praktik  ekspansi  dan pengalaman  keseharian  dalam  melakukan  kegiatan  produktif.  Pada  pekerja, perhatian  diberikan  terutama  pada  pengalaman  keseharian  dalam  bekerja,  terkait kondisi,  lingkungan,  dan  relasi  kerja  dengan  perusahaan.  Perhatian  juga  diberikan pada relasi antara negara, sektor privat, dan masyarakat dalam proses-proses yang menentukan dalam pengambilan keputusan strategis.
Seluruh narasumber tinggal di wilayah yang menjadi lokasi penelitian, meski tidak sedikit yang merupakan warga pendatang. Hampir seluruh narasumber sudah
menikah  dan  memiliki  anak.  Hampir  seluruh  narasumber  menyatakan  pekerjaan sebagai  mitra  pengemudi  sebagai  penghasil  utama  pendapatan.  Tidak  sedikit  yang menyatakan  bahwa  mereka  sebelumnya  bekerja  di  sektor  lain,  tetapi  terdampak PHK,  upah  yang  semakin  tidak  mencukupi,  maupun  pandemi  Covid-19.  Perubahan sesudah  menjadikan  pekerjaan  ini  sebagai  yang  utama  dirasakan  oleh  mitra pengemudi,  baik  terjadi  peningkatan  ekonomi  maupun  ketertarikan  pada fleksibilitas  kerja  yang  ditawarkan.  Namun,  pasca  pandemi  Covid-19,  mitra pengemudi  yang  telah  memulai  pekerjaannya  sejak  sebelum  pandemi  Covid-19 merasakan  dampak  signifikan  dari  perubahan  model  bisnis  yang  dijalankan  Gojek, yaitu merosotnya tingkat pendapatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Pekerja Gig Economy dan Respons Kebijakan Negara
Sejak  tahun  2015,  Gojek  telah  melakukan  ekspansi  bisnis  ke  Bali  dan  Jawa Timur. Bali dipilih sebagai wilayah yang secara signifikan maju dalam sektor ekonomi pariwisata,  sedangkan  Jawa  Timur  (terutama  di  Surabaya)  merupakan  kota metropolitan  terbesar  kedua  di  Indonesia.  Seiring  dengan  pesatnya  bisnis  yang dilakukan,  hingga  tahun  2018,  pekerja gig yang  bekerja  pada  sektor  transportasi berbasis platform merasakan pendapatan yang begitu baik dengan kehadiran Gojek beserta platform sejenis. Pendapatan tinggi yang dikumpulkan menciptakan situasi migrasi  dari  banyaknya  pekerja  tetap  beralih  untuk  menjadikan  pekerjaan  sebagai mitra pengemudi sebagai pekerjaan sampingan, bahkan pekerjaan tetap. Meskipun tidak  terdapat  upah  minimum  maupun  kepastian  jam  kerja,  pendapatan  yang melimpah  tetap  membuat  banyak  orang  pada  akhirnya  mendaftar  sebagai  mitra pengemudi.
Namun,  perubahan  strategi  perusahaan  dengan  menghentikan  pola  “bakar uang” telah menimbulkan ketidakpuasan di kalangan mitra pengemudi. Perusahaan mulai  membatasi bonus, menaikkan  syarat  mendapatkan  bonus,  mempertahankan tarif  dasar,  hingga  meningkatkan  biaya  bagi  penumpang  (Novianto,  et  al.  2023). Situasi  diperburuk  terutama  sejak  dunia  memasuki  pandemi  Covid-19,  dengan meningkatkan  kekecewaan  para  mitra  pengemudi  karena  dampak  penurunan
pendapatan  secara  drastis  dari  kebijakan  perusahaan  bertambah  dengan pembatasan  bepergian.  Beberapa  mitra  pengemudi  juga  mengeluhkan  kurangnya transparansi  dalam  kebijakan  perusahaan  yang  membatasi  kontrol  atas  nasib mereka sendiri. Persaingan antar mitra pengemudi untuk mendapatkan penumpang semakin  sengit,  memunculkan  kekhawatiran  akan  keberlanjutan  pekerjaan  dan ekonomi.
Masifnya  perkembangan  ekonomi  pariwisata  di  Bali  memang  membuka peluang yang besar bagi setiap orang untuk bergabung menjadi mitra pengemudi. Peluang  yang  serupa  juga  dirasakan  oleh  setiap  orang  di  Jawa  Timur,  terutama Surabaya  sebagai  kota  metropolitan  terbesar  kedua  di  Indonesia.  Namun, banyaknya  orang  yang  berbondong-bondong  untuk  mendaftar  menjadi  mitra pengemudi  justru  menciptakan  persaingan  kerja  yang  semakin  ketat, memungkinkan  untuk  terjadinya  kelebihan  suplai  ketimbang  kebutuhan.  Apalagi, dengan  tarif  dasar  yang  dikenakan  sebesar  Rp12.800,00  yang  ditawarkan  Gojek, bagi para mitra pengemudi dianggap tidak relevan dengan situasi ekonomi terkini. Mitra  pengemudi  juga  mengeluhkan  cukup  seringnya  mendapatkan  penumpang dengan jarak tempuh penjemputan lebih jauh ketimbang jarak tempuh pengantaran ke  lokasi  tujuan,  yang  mana  meningkatkan  potensi  kerugian  melalui  kombinasi antara  waktu  dan  bahan  bakar.  Kondisi-kondisi  tersebut  semakin  menurunkan pendapatan mitra pengemudi, dengan menciptakan kerentanan kerja.
Secara  umum,  pendapatan  harian  yang  didapatkan  oleh  mitra  pengemudi bervariasi,  tergantung  pada  peringkat  keaktifan  akun  yang  diukur  dari  frekuensi penjemputan  penumpang  maupun  pemanfaatan  peluang  mendapatkan  bonus. Algoritma  perusahaan  platform  menuntut  mitra  pengemudi  untuk  bekerja  lebih keras  mengakibatkan  jam  kerja  yang  dibutuhkan  lebih  panjang  dan  menerima pesanan penumpang meski dari sisi pendapatan akan tidak menguntungkan. Tidak dapat  dimungkiri,  persaingan  di  antara  sesama  mitra  pengemudi  dan  perubahan pada algoritma yang dirasakan juga berkontribusi pada penurunan pendapatan.
Upaya  meningkatkan  pendapatan  dengan  merambah  ke  sektor  pekerjaan lain  sulit  dilakukan,  mengingat  praktik  penerimaan  kerja  di  Indonesia  yang  masih cenderung  diskriminatif,  tidak  terkecuali  bagi  pekerja gig .  Diverifikasi  jenis  sektor
pekerjaan  lain  yang  minim  memperkecil  peluang  untuk  mendapatkan  lapangan pekerjaan baru, seperti di Bali yang hanya mengandalkan sektor pariwisata sebagai ekonomi  utama.  Kondisi  ini  membuktikan  rapuhnya  sistem  ketenagakerjaan  di Indonesia, dengan penegakan hukum yang tidak tanggap pada perilaku perusahaan platform. Kondisi yang serupa dialami mitra pengemudi, yang secara umum berusia di  atas  30  tahun  memilih  bekerja  di  sektor  berikut  didorong  oleh  sempitnya kesempatan  untuk  merambah  ke  pekerjaan  lain  dan  kebutuhan  ekonomi, memunculkan masalah struktur ekonomi yang serius. Kemudahan persyaratan yang ditawarkan perusahaan platform Gojek menjadi opsi terbaik, sebagaimana diungkap sebagai berikut:
“[Pekerjaan]  yang  paling  gampang  ini,  ya  (sebagai  mitra  pengemudi), karena cari kerja kan, yang penting ada kendaraan... Kalau kita kerja itu kita kalah  di  umur.  Ya,  apalagi  spesifikasinya  banyak,  ya  (merujuk  pada persyaratan  kerja  di  Indonesia).  Pengalaman  minimal  5  tahun.  Umur  harus paling muda. Aku aja kadang masih nyari yang umur maksimal bisa 30. Agak susah, kebanyakan (umur) 25.”
(Wawancara, mitra pengemudi, laki-laki, November 2023).
Akses  asuransi  secara  tentatif  diberikan  kepada  mitra  pengemudi  melalui BPJS  Ketenagakerjaan.  Pendapatan  mitra  pengemudi  dipotong  sebesar Rp16.800,00  setiap  bulan  untuk  membiayai  asuransi  tersebut.  Asuransi  dapat diklaim hanya pada saat aplikasi dalam keadaan aktif dan sedang dalam perjalanan. Fasilitas  yang  didapatkan  apabila  mitra  pengemudi  mengalami  kecelakaan  yang cukup serius akan secara khusus dirujuk ke Rumah Sakit Siloam yang menjadi rumah sakit  mitra.  Mereka  juga  akan  difasilitasi  ambulans  dan  juga  tenaga  medis  yang bernaung dalam Satuan Tugas Gojek.
Namun,  tidak  semua  mitra  pengemudi  menggunakan  fasilitas  asuransi tersebut.  Dalam  praktiknya,  sistem  asuransi  yang  diberlakukan  menjadi kontroversial  di  kalangan  mitra  pengemudi  akibat  sulitnya  melakukan  klaim terhadap asuransi, sebagaimana dijelaskan dalam wawancara berikut:
“[Dari  perusahaan  Gojek  untuk  BPJS  Ketenagakerjaan]  dipotong  dari saldo  (Gopay  sebesar)  Rp16.800,00.  Lumayan  sebenarnya  (besar  potongan terhadap  pendapatan).  Akhirnya  menyesal  sih  sebenarnya  ikut  itu. Menyesalnya, banyak dengar ada yang bilang pengurusannya tidak ini, susah nyairin… Ya, gitu dah, ada yang bilang susah nyairin itu udah katanya.”
(Wawancara, mitra pengemudi, laki-laki, September 2023).
Kebijakan  yang  mengatur  secara  spesifik  mengenai  platformisasi  maupun status  kemitraan  pada  pekerja gig di  Indonesia  belum  kunjung  diterbitkan  oleh pemerintah.  Tanpa  respons  yang  memadai,  perusahaan  platform  yang  dalam beberapa tahun terakhir berkembang pesat di Indonesia berpotensi memanfaatkan status  informal  para  pekerja gig untuk  ‘diformalisasikan’,  yang  diungkap  oleh  Frey (2020)  sebagai  cara  yang  memungkinkan  perusahaan  dan  pemerintah mengekstraksi nilai tenaga kerja atau pajak dengan risiko dan biaya minimal melalui registrasi dan reorganisasi tertentu tanpa jaminan perlindungan tambahan.
Tentu,  tantangan  bagi  pekerja gig di  kemudian  hari  akan  semakin  berat, memberikan  tanda  tanya  besar  terhadap  jaminan  perlindungan  dan  hak-hak mereka.  Tanpa  kebijakan  yang  jelas,  pekerja gig rentan  terhadap  eksploitasi  dan ketidakadilan  dalam  relasi  industrial  mereka.  Sebagai  pekerja gig yang  saat  ini berjumlah sangat besar, mitra pengemudi tidak memiliki akses terhadap penentuan upah,  jam  kerja,  dan  perlindungan  terhadap  diskriminasi  di  tempat  kerja.  Namun, tidak dapat diabaikan pula, bahwa mereka yang menjalani pekerjaan sebagai mitra pengemudi sangat sadar bahwa segala risiko yang dihadapi merupakan konsekuensi dari  otonomi  mereka  sebagai  mitra.  Bagi  Yasih  (2022),  kondisi  ini  menciptakan identitas  kewirausahaan  yang  melekat  pada  mitra  pengemudi,  yang  acapkali mendorong  mereka  untuk  mempersonalisasikan  risiko  serta  solusi,  selaras  dengan cara kerja neoliberal .
Beberapa  di  antara  kebijakan  berikut  ini  merupakan  kerangka  hukum  yang penting  dalam  memandu  perkembangan  sektor  bisnis  platform.  Namun,  penting untuk diperhatikan bagaimana implikasi dan dampak kebijakan ini terhadap pekerja mitra,  utamanya  dalam  konteks  penelitian  ini  berkaitan  dengan  mitra  pengemudi yang menjadi tulang punggung platformisasi di Indonesia.
Tabel 2. Kebijakan Platformisasi di Indonesia
Kebijakan Mengatur Tentang Hubungan dengan Platformisasi
Undang-Undang Nomor  11  tahun  2008 Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Informasi  dan  Transaksi Elektronik yang sebagaimana telah diubah dengan Undang  - undang  Nomor  19  tahun 2016  tentang  informasi dan Transaksi Elektronik Platformisasi digital telah menciptakan  hubungan  erat  antara informasi  dan  transaksi  elektronik, maka dari itu dalam UU No.11 Tahun 2008  ini  dapat  mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan internet yang merugikan, memberikan  perlindungan  hukum terhadap  transaksi  dan  sistem elektronik dan memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan  ekonomi  misalnya e- tourism,  e-learning, implementasi EDI, dan transaksi dagang. Peraturan  Pemerintah (PP)  Nomor  71  Tahun 2019 Pasal 1 Penyelenggaraan  Sistem dan Transaksi Elektronik PP  Nomor  71  Tahun  2019  bertujuan untuk  menjamin  kedaulatan  data dengan  mengatur  penghapusan informasi  elektronik  dan  dokumen elektronik  yang  tidak  relevan  atas permintaan individu. Berkaitan dengan platformisasi, terdapat relevansi dengan perlindungan data pribadi dan kepastian hukum dalam konteks teknologi digital. Selain itu, dalam  lingkungan  platformisasi,  di mana  data  menjadi  inti  dari berbagai  layanan  dan  transaksi digital, kebijakan ini juga mendukung  upaya  menjaga  privasi dan keamanan data pengguna serta menjaga kedaulatan data. Peraturan  Pemerintah (PP)   Nomor  Tahun 2021 Perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha PP  ini  menciptakan  kaitan  dengan platformisasi dalam hal efisiensi dan sederhananya pelaksanaan
penerbitan  izin  berusaha.  Melalui penggunaan  sistem  OSS,  yang dikelola secara terpusat, penerbitan izin  menjadi  lebih  efektif.  Sistem OSS  juga  memberikan  dasar  untuk mengintegrasikan  berbagai  layanan berbasis  digital  dan  berhubungan dengan  platformisasi  dalam  hal perizinan dan pengawasan berbasis teknologi.
Peraturan  Pemerintah Nomor  80  Tahun  2019 Perdagangan Melalui Sistem  Elektronik  Pasal 1 Perdagangan Melalui Sistem  Elektronik  (PP PMSE) PP  ini  memiliki  kaitan  dengan platformisasi dalam hal perkembangan e-commerce. PP  ini menciptakan iklim e-commerce yang lebih  baik  bagi  konsumen  dan memudahkan  penghitungan  pajak di  platform e-commerce .  Namun, persyaratan penggunaan domain .id mungkin  menimbulkan  masalah dengan  pemangku  kepentingan tertentu, yang mungkin berhubungan  dengan  fenomena platformisasi  di  mana  pelaku  usaha e-commerce dapat beralih ke platform  yang  lebih  sulit  dijaring oleh  hukum  pemerintah.  PP  ini membawa perubahan positif dalam ekosistem e-commerce, namun juga berisiko  rentan  terhadap  kerugian yang  terkait  dengan  domain  dan peralihan  pelaku  usaha  ke  platform lain. Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor  71  Tahun  2019 tentang Penyelenggaraan Sistem  dan  Transaksi Elektronik Pasal 28 Pengamanan Penyelenggaraan  Sistem Elektronik PP  ini  relevan  dengan  platformisasi dalam  hal  keamanan  dan  regulasi sistem  elektronik.  Penyelenggara Sistem Elektronik harus memberikan edukasi kepada pengguna mengenai  hak dan tanggung  jawab  mereka,  yang dapat berhubungan dengan penggunaan platform digital. Selain itu,  PP  ini  juga  mencakup  masalah penempatan data center, perlindungan data pribadi, autentifikasi  situs,  dan  pengelolaan nama  domain  situs  yang  dapat memiliki  dampak  dalam  konteks platformisasi  dan  layanan  berbasis teknologi.

## Sumber: diolah dari berbagai sumber
Undang-u  ndang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  yang  telah  mengalami  perubahan  dalam  Undang-undang  Nomor  19 tahun  2016,  menyediakan  kerangka  hukum  yang  mendasar  untuk  transaksi elektronik,  yang  juga  berperan  penting  dalam  platformisasi.  Namun,  kebijakan  ini menghasilkan  pertanyaan  kritis,  mengenai  sejauh  mana  perlindungan  hukum tersebut  secara  spesifik  mencakup  pekerja  mitra.  Begitu  pun  dengan  Peraturan
Pemerintah  (PP)  Nomor  71  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan Transaksi  Elektronik  menekankan  pentingnya  kedaulatan  data  dan  perlindungan data pribadi dalam platformisasi. Hal ini memiliki implikasi langsung terhadap mitra pengemudi,  sebab  adanya  penggunaan  data  pribadi  yang  diperlukan  dalam transaksi  melalui  aplikasi  platform.  Implikasi  tersebut  juga  memungkinkan kerentanan  terhadap  pengawasan  dan  pemantauan  oleh  perusahaan  platform, bahkan pemerintah.
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  Tahun  2021  tentang  Perizinan  Berusaha berdasarkan  tingkat  risiko  kegiatan  usaha  membawa  efisiensi  dalam  proses  izin. Meskipun  terdapat  upaya  dalam  menyederhanakan  perizinan,  berkaitan  dengan platformisasi,  secara  kritis  dapat  dipertanyakan  mengenai  apakah  kemudian  mitra pengemudi  memiliki  akses  yang  sama  dan  terhindar  dari  hambatan  birokratis. Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019  tentang Perdagangan  Melalui  Sistem Elektronik  memengaruhi  ekosistem e-commerce, yang  merupakan  bagian  penting dari  platformisasi.  Meskipun  peraturan  ini  bertujuan  memudahkan  konsumen  dan penghitungan pajak, persyaratan penggunaan domain .id dapat menjadi hambatan bagi  pelaku  usaha e-commerce ,  termasuk  secara  tidak  langsung  akan  berdampak pada  mitra  pengemudi,  yang  kaitannya  dengan  jaminan  hak-hak  pekerja  oleh perusahaan platform.
Definisi  yang  belum  secara  tegas  mengenai  status  pekerja gig dalam pengaturan  kerja  perusahaan  platform  membuat  mereka  rentan  terhadap eksploitasi  dan  kehilangan  hak-hak  pekerja.  Keterbatasan  sumber  daya  dan kapabilitas  negara  juga  menjadi  hambatan  yang  perlu  dihadapi,  sejauh  mana perusahaan platform mematuhi peraturan yang ada. Upaya melibatkan pekerja gig dalam  proses  perumusan  kerangka  hukum  juga  masih  terbatas,  mengakibatkan kerancuan  antara  aturan  yang  dibuat  dengan  realitas  serta  implementasi  yang seakan-akan berpihak pada perusahaan platform.
Kerentanan dan Kontrol atas Pekerja Gig Economy
Temuan  yang  kami  dapatkan  dari  wawancara  terhadap  mitra  pengemudi membuktikan fleksibilitas  kerja  dan  relasi  industrial  berupa  kemitraan  memberikan efek  kerentanan  kerja.  Mereka  yang  perlu  untuk  bekerja  lebih  ekstra  dan
menghadapi  risiko  tinggi,  yang  mana  perusahaan  menyerahkan  kondisi  tersebut sebagai  tanggung  jawab  bagi  diri  sendiri.  Sebagaimana  terjadi  di  Bali  dan  Jawa Timur, temuan  ini  mengkonfirmasi  kondisi  perusahaan di  Indonesia terutama  pada layanan  transportasi  melembagakan  pengaturan  kerja  yang  rentan,  yang memungkinkan diimplementasikan secara formal melalui aspek aktivitas kerja yang berada di bawah kontrol dan pengawasan perusahaan (Rosenblat, 2018).
Kerentanan  pekerja gig di  sektor  transportasi  berbasis  platform memunculkan  paradoks  terkait  dengan  fleksibilitas  dan  kontrol  platform. Fleksibilitas  yang  dijanjikan  oleh  perusahaan  platform  memberikan  kebebasan kepada  mitra  pengemudi  untuk  menentukan  jam  kerja  mereka  sendiri.  Namun  di saat  yang  bersamaan,  aktivitas  mereka  sebenarnya  diatur  oleh  peran  algoritma dalam  ekosistem  pekerjaan  ini,  menjadikan  mitra  pengemudi  berada  dalam  posisi ketergantungan  terhadap  perusahaan.  Mitra  pengemudi  dalam  hal  ini  terjebak dalam  algoritma,  yang  disebut  dalam  Mustika  &  Savirani  (2021)  sebagai ‘gamification’  sebagai  sebuah  strategi  untuk  mengakali  sistem  yang  dibuat perusahaan  platform.  Tassinari  &  Maccarrone  (2020)  menyebut  fleksibilitas  yang secara  efektif  terbatas  dan  menyebabkan insekuritas ini  sebagai  sebuah  retorika perusahaan  yang  berdisonansi  pada  realitas  proses  kerja.  Algoritma  turut berpengaruh  pada  akses  mereka  terhadap  pekerjaan,  penentuan  tarif,  hingga memutuskan  status  pengemudi  berdasarkan  kriteria  tertentu,  yang  dalam praktiknya  menjadi  kekuasaan  perusahaan  platform.  Dengan  demikian,  mitra pengemudi  menjadi  kehilangan  kontrol  atas  pekerjaan  mereka  sendiri  dan  akan selalu berada dalam posisi rentan terkait kebijakan platform.
Implementasi  perusahaan  platform  dalam  mengontrol  aktivitas  mitra pengemudi  mencerminkan  ekonomi gig di Indonesia  yang  melanggengkan  praktik- praktik  kerentanan  kerja.  Bentuk  kontrol  perusahaan  ini,  seperti  yang  dijelaskan oleh  Yasih  (2022),  termanifestasi  dalam  pemberian  akun kepada  mitra  pengemudi, yang  memungkinkan  perusahaan  mengendalikan  aktivitas  melalui  penilaian, penetapan target kinerja, hingga menentukan harga layanan. Dengan posisi seperti ini,  mitra  pengemudi  yang  berada  dalam  kontrol  perusahaan  justru  tidak mendapatkan  akses  hak  ketenagakerjaan  (Ford  &  Honan,  2017).  Pengemudi
diposisikan  bukan  sebagai  pekerja  tetap,  melainkan  sebagai  mitra  dan  pengusaha mikro, sehingga hubungan industrial dalam konteks ini menjadi samar (Woodcock & Graham 2019; Yasih, 2022).
Kontrol  Gojek  dalam  mendisiplinkan  mitra  pengemudi  disebut  sebagai ‘ gamification ’,  yaitu  alat  algoritmik  yang  memungkinkan  perusahaan  memberikan reward bagi  mitra  pengemudi  berdasarkan  poin  kredit  dan  peringkat  performa layanan  (Schmidt,  2017).  Mitra  pengemudi  dibuat  seolah-olah  ada  dalam  sebuah ‘permainan’  yang  menuntut  perilaku  baik  dan  ketepatan  waktu,  sehingga memungkinkan mitra pengemudi mendapatkan bonus.
Perusahaan platform memiliki kuasa untuk mengontrol data dan berjalannya ‘permainan’, dengan mitra pengemudi yang tidak diberikan akses untuk menyentuh data, bahkan memberikan klarifikasi apabila dianggap melanggar aturan (Mustika & Savirani,  2021).  Kuasa  perusahaan  platform  membuat  seolah-olah  para  konsumen pada  akhirnya  diberikan  ruang  menjadi  agen  yang  mengontrol  mitra  pengemudi. Kontrol konsumen dalam hal ini dapat memberikan rating berupa bintang dari skala 1-5  yang  terdapat  pada  aplikasi  Gojek  sebagai  bentuk  evaluasi  kepada  mitra pengemudi. Semakin kecil bintang yang didapat, maka semakin besar kemungkinan mitra  pengemudi  mendapatkan  suspensi  dari  perusahaan  dalam  rentang  waktu tertentu.
Mitra  pengemudi  berada  dalam  posisi  yang  sulit  untuk  membentuk perlawanan  yang  menyangkut  kondisi  mereka.  Kepentingan  mitra  pengemudi, sebagaimana juga dialami pekerja pada umumnya di Bali selalu dibenturkan dengan kepentingan  pemerintah  untuk  tujuan  menjaga  citra  pariwisata  Bali.  Aparatus negara  akan  selalu  melakukan  pembatasan  terhadap  aktivitas-aktivitas  yang mengancam  citra  tersebut.  Wadah  pekerja  untuk  berserikat  selalu  dalam pengawasan,  sebagaimana  mitra  pengemudi  yang  dalam  pengertian  yang  sama menyebut dirinya bergabung dalam sebuah komunitas.
Solidaritas  mitra  pengemudi  di  Bali  akibat  kesadaran  pada kerentanan  kerja yang  mereka  alami  tidak  berkembang  sebagaimana  mestinya,  yang  seyogyanya dapat  menjadi  medium  untuk  menyuarakan  hak-hak  justru  hanya  dapat  berfungsi sebagai  wadah  kekeluargaan  semata.  Mitra  pengemudi  menghadapi  hambatan
dalam  melakukan  perlawanan,  melalui  pengawasan  terhadap  akun  pengemudi, informasi  kendaraan,  dan  partisipasi  mereka  dalam  komunitas,  terutama  saat hendak melakukan aksi solidaritas demonstrasi.
Berdasarkan temuan lapangan, rencana aksi tersebut sempat akan dilakukan pada  masa  sebelum  pandemi  Covid-19,  menuntut  kenaikan  terhadap  tarif  dasar beserta  perhatian  terhadap  pendapatan  mitra  pengemudi.  Namun,  serangkaian pengawasan  siber  beberapa  hari  sebelum  terjadinya  aksi  telah  dilakukan, menyebabkan ketakutan bagi mitra pengemudi. Secara halus, bentuk pengawasan ini  bertujuan  untuk  memastikan  kepatuhan  terhadap  aturan  dan  kebijakan perusahaan,  yang  kemudian  juga  berhubungan  dengan  upaya  menjaga  citra pariwisata  Bali.  Akun  pengemudi  dapat  dikenai  pembatasan  atau  bahkan  dicabut aksesnya  (suspensi)  jika  ditemukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  perusahaan. Kondisi  ini  dipaparkan  oleh  salah  satu  mitra  pengemudi  yang  tergabung  dalam komunitas sebagai berikut:
“Kayaknya  buang -buang  waktu  demo  di  sini.  Mending  kita  kerja  gitu menurut saya sih, ya… Soalnya kita… dulu kan sempat mau demo, itu orang - orang demo itu udah di akunnya itu udah diawasi. (Menirukan contoh situasi bentuk  pengawasan)  Ini  coba  cek  dulu  yang  ikut-ikut  (aksi  demonstrasi). Siapa  ada  (di  grup  ini)?  Komunitas  mana  ini?  Ayo  cek  namanya.  Plat nomornya… Di sini udah diperas semua. Jadi, kompetitor itu udah dipegang- pegang sama kantor.”
(Wawancara, mitra pengemudi, laki-laki, September 2023).
Solidaritas di antara mitra pengemudi di Jawa Timur terkonsolidasi lebih baik, dengan  jaringan  yang  lebih  kuat,  baik  pada  komunitas  mitra  pengemudi  roda  dua maupun  roda  empat.  Mitra  pengemudi  di  Jawa  Timur  lebih  leluasa  untuk menyuarakan  ketidakadilan  dalam  hak-hak  mereka  sebagai  pekerja,  ditunjukkan dengan berjalannya aksi solidaritas di jalan. Sebagaimana terbaru terjadi pada 20 Juli 2023,  mitra  pengemudi  menyuarakan  empat  tuntutan  kepada  Pemerintah  Provinsi Jawa Timur untuk mengatur: (1) tarif batas minimal 0 — 4 kilometer; (2) tarif bawah roda empat sebesar Rp3.800,00 per kilometer; (3) tarif bawah ojek online roda dua sebesar  Rp2.000,00  per  kilometer;  dan  (4)  kesamaan  standar  layanan  aplikator kepada mitra (Jatim Viva, 2023).
Tidak sedikit bentuk perlawanan mitra pengemudi terhadap kontrol platform muncul dengan strategi penggunaan banyak akun pada layanan aplikasi transportasi yang  berbeda.  Mitra  pengemudi  menciptakan  sejumlah  akun  di  berbagai  platform dengan harapan dapat mengurangi pemantauan ketat dan kontrol yang diterapkan oleh platform tunggal secara terus-menerus. Dengan menggunakan berbagai akun, mitra pengemudi dapat beralih antar layanan aplikasi, sehingga membuka peluang untuk memilih pesanan yang paling menguntungkan. Perlawanan tersebut menjadi upaya  memperluas  akses  terhadap  sumber  daya  ekonomi  lain  dengan  harapan terjadi peningkatan terhadap pendapatan.

## Sosialitas dan Kemelekatan pada Platformisasi Transportasi
Platformisasi  transportasi  yang  bersinggungan  dengan  masifnya  pariwisata di  Bali  adalah  bukti  melekatnya  platform  pada  konteks  lokal.  Melalui  istilah ‘mobilitas  platform’,  Gibbings,  Frey  &  Barker  (2022)  menilai hubungan  erat  ini muncul  pada  terkelolanya  pergerakan  orang  dan  barang  oleh  platform dikonfigurasikan  melalui  aplikasi,  baik  akibat  adaptasi  terhadap  munculnya aktivisme  untuk  mengakui  hak-hak  pekerja,  bentuk  mobilitas  awal  yang  harus dinegosiasikan,  maupun  melalui  keberadaan  institusi  sosial  dan  bentuk  sosialisasi yang  mengalami  kemunduran.  Maka,  platform  seperti  Gojek  dalam  hal  ini beradaptasi  dengan  pariwisata  yang  menjadi  medan  ekspansi  bisnis  dengan mengubah  struktur  sosial  yang  ada.  Persaingan  kerja  bagi  mitra  pengemudi, dituntut untuk berhadapan dengan pengemudi lokal yang terkonsentrasi di wilayah- wilayah  yang  menjadi  destinasi  wisata  dan  kebijakan  perusahaan  platform  yang mengontrol  lumbung  pendapatan  mitra  pengemudi  melalui  penentuan  harga berdasarkan lokasi secara fluktuatif.
Sejak kemunculan Gojek di tahun 2015, diikuti dengan kemunculan platform serupa di Bali dan Jawa Timur, pengemudi lokal termarginalisasi dengan kehadiran mitra  pengemudi.  Berdasarkan  pengamatan,  dengan  melihat  kedua  wilayah  yang menjadi  lokus  penelitian  ini,  terungkap  resistensi  dari  pengemudi  lokal  terhadap mitra  pengemudi  di  Ubud,  Bali,  menjadi  yang  terkuat  di  antara  wilayah  lain  yang menjadi  lokasi  penelitian  hingga  hari  ini.  Struktur  sosial  yang  kuat  melalui pelembagaan  adat  begitu  terasa,  menjadi  basis  dukungan  bagi  pengemudi  lokal
dengan  jaminan  keamanan  teritori.  Temuan  ditunjukkan  di  Jawa  Timur  yang berfokus  pada  wilayah  Surabaya,  perusahaan  platform  telah  menguasai  hampir seluruh wilayah, dengan perlawanan dari pengemudi lokal yang kini tidak signifikan.
Melekatnya  transportasi  berbasis  platform  terjadi  di  perkampungan  kota  di Surabaya,  sebagai  diungkap  Peters  dalam  Gibbings,  Frey  &  Barker  (2022)  terdapat ‘improvisasi’  antara  mitra  pengemudi  dengan  jaringan  pengembang  perangkat lunak yang secara tidak bertanggung jawab memanipulasi algoritma platform untuk kepentingan  meredistribusikan  keuntungan.  Di  Bali,  lekatnya  ikatan  ditunjukkan dengan  perusahaan  transportasi  berbasis  platform  yang  telah  mendominasi  titik- titik  yang  dianggap  sebagai  teritorial  bagi  pengemudi  lokal,  memaksa  pengemudi lokal  berintegrasi  dengan  platform.  Kelekatan  tersebut  muncul  pada  mitra pengemudi  yang  didominasi  oleh  kelas  menengah  ke  bawah  selalu  menghadapi ketimpangan  akibat  kontrol  platform  dan  negara,  pada  akhirnya  membentuk solidaritas  yang  menurut  Newberry  (2008)  &  Frey  (2020)  disatukan  oleh infrastruktur material dan sosial.
Kebijakan  perusahaan  platform  mengubah  pola  persaingan  kerja,  melalui penentuan tarif berdasarkan algoritma dan jangkauan rute yang tidak terbatas pada teritorial  tertentu — berbanding  terbalik  dengan  pola  yang  telah  dilakukan  oleh pengemudi  lokal.  Keberadaan  mitra  pengemudi  kemudian  dianggap  sebagai ancaman  menjatuhkan  tarif  perjalanan  yang  biasanya  ditentukan  berbeda  antara penumpang  domestik  dengan  luar  negeri  dan  menyerobot  teritorial  yang  telah dikuasai  oleh  pengemudi  lokal, dalam  hal  ini  titik-titik  penjemputan yang vital  bagi mereka.
Resistensi  pengemudi  lokal  terhadap  ekspansi  perusahaan  platform berdampak pada kerentanan kerja mitra pengemudi. Di Bali, aliansi pengemudi lokal melakukan  berbagai  aksi  solidaritas  menuntut  penegakan  aturan  terhadap kehadiran  transportasi  berbasis  platform  yang  dianggap  bersaing  tidak  sehat. Sementara di Jawa Timur, resistensi serupa terjadi, terutama di titik-titik vital seperti bandara, stasiun, terminal, dan pelabuhan. Ford & Honan (2017) menjelaskan bahwa masalah  ini  melibatkan  pertanyaan  legalitas  perusahaan  platform  dan ketidaksetaraan  ekonomi  antara  pengemudi  konvensional  dan  mitra  pengemudi
platform. Sebagai tanggapan, pemerintah Provinsi Bali menerbitkan peraturan yang mensyaratkan  kewajiban  bagi  perusahaan  platform  untuk  memahami  budaya setempat  dan  mengatur  rute  tujuan  untuk  mengakomodasi  kepentingan pengemudi lokal. Di Jawa Timur, pemerintah menentukan tarif dasar untuk layanan sepeda  motor  berbasis  aplikasi.  Namun,  perusahaan  platform  tetap  menggunakan strategi  lain  untuk  menyesuaikan  layanannya,  sehingga  dampak  dari  respons pemerintah tidak dirasakan langsung oleh mitra pengemudi.
Sebagai bentuk respons terhadap resistensi yang dilakukan oleh pengemudi lokal  di  Bali,  pemerintah  Provinsi  Bali  kemudian  menerbitkan  Peraturan  Gubernur Bali  Nomor  40  Tahun  2019  tentang  Layanan  Angkutan  Sewa  Khusus  Berbasis Aplikasi  di  Provinsi  Bali,  menekankan  persyaratan  khusus  untuk  pengemudi  di Provinsi  Bali,  yang  di  dalamnya  mensyaratkan  kewajiban  perusahaan  platform, sertifikasi  dan  pemahaman  terhadap  budaya  setempat  bagi  mitra  pengemudi. Peraturan  Gubernur  Bali  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Pelayanan  Angkutan  pada Pangkalan  di  Kawasan  Tertentu  juga  diterbitkan,  untuk  membatasi  kebijakan perusahaan  platform  dalam  penentuan  rute  tujuan  bagi  mitra  pengemudi  yang merupakan  objek  vital  yang  terkonsentrasi  oleh  pengemudi  lokal.  Pemerintah Provinsi  Jawa  Timur  dalam  kasus  yang  berbeda  memberikan  respons  terhadap aspirasi  mitra  pengemudi,  dalam  hal  ini  menentukan  tarif  dasar  yang  ditentukan oleh  perusahaan  platform  melalui  Keputusan  Gubernur  Jawa  Timur  Nomor 188/291/KPTS/013/2023  tentang  Pelaksanaan  Pengawasan  Biaya  Jasa  Penggunaan Sepeda  Motor  yang  Digunakan  untuk  Kepentingan  Masyarakat  yang  Dilakukan dengan  Aplikasi.  Namun,  dalam  praktiknya,  perusahaan  platform  selalu menggunakan strategi lain untuk dapat menyesuaikan layanannya sehingga dampak dari  respons  pemerintah  tidak  dapat  dirasakan  secara  langsung  oleh  mitra pengemudi.
Friksi  menjadi  imperatif  atas  ekspansi  kapitalisme  yang  dilakukan  oleh perusahaan  platform.  Friksi  muncul  secara  horizontal,  terjadi  antara  mitra pengemudi  dengan  pengemudi  lokal,  tercipta  secara  tidak  natural.  Kemelekatan, yang  mengarah  pada  pembatasan  ‘mobilitas  platform’,  membuat  perusahaan platform  adaptif  dalam  menyikapi  apa  yang  dinyatakan  Gibbings,  Frey  &  Barker
(2022)  pada  ranah  peraturan  kelembagaan  dan  hubungan  sosial,  dalam  hal  ini muncul  akibat  friksi  dan  respons  pemerintah  lewat  kebijakan.  Maka,  perusahaan platform  mengondisikan  sosialitas  yang  terjadi  di  medan  kerja  mitra  pengemudi untuk mengubah kehidupan sehari-hari melalui algoritma hal yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan oleh pengemudi lokal akan terjadi. Kondisi ini dipaparkan oleh salah satu narasumber dalam wawancara sebagaimana berikut :
“Imbauan  dari  kantor  itu  mending  kita  mengalah  daripada  untuk  kita bertengkar,  kita  sudah  dikumpulkan  untuk kopdar di  kantor  untuk membahas  tempat-tempat  yang  tidak  boleh  mending  kita  mengalah  demi menjaga  keselamatan  gitu.  Kemarin,  enam  bulan  yang  kemarin  ada  yang dipukul  di  sini  dipukul  Gojek  itu  sampai  sininya  berdarah,  itu  tidak  terima Gojek  itu  mendapatkan  online  orderan  di  situ,  di  depannya  ada opang , makanya  yang  imbauan  dari  kantor  ada kopdar video  janganlah sampai  ada selisih  paham,  karena  kita  hanya  mendapatkan  uang  8.000,  selisih  paham mendingan  mengalah,  lebih  baik  di- cancel ,  ataupun  menghindar.  Seperti  itu dari Gojek”
(Wawancara, mitra pengemudi, laki-laki, September 2023).
Observasi yang kami lakukan menemukan bahwa friksi masih terjadi di Ubud, Bali,  meski  dalam  tensi  yang  lebih  rendah.  Pemasangan  spanduk-spanduk  bernada penolakan  terhadap  beroperasinya  transportasi  berbasis  platform  masih  dapat dijumpai, utamanya di objek vital yang terkonsentrasi dengan wisatawan. Spanduk- spanduk tersebut mengatasnamakan paguyuban transportasi lokal setempat, yang biasanya  mengimbau  wisatawan  untuk  tidak  menggunakan  transportasi  berbasis platform  dan  pelarangan  penjemputan  penumpang.  Respons  resistensi  tersebut dapat dipahami sebagai kecemasan akan eksistensi mereka dalam persaingan kerja, sehingga berusaha memanfaatkan jaringan untuk berafiliasi dengan Desa Adat demi menegaskan teritorial mereka.
Mitra  pengemudi  dan  pengemudi  lokal  berposisi  pada  situasi  kerentanan yang sama, terjebak sebagai korban dalam pusaran platformisasi. Mitra pengemudi, di  awal-awal  kehadiran  transportasi  berbasis  platform,  harus  berhadapan  dengan situasi  kekerasan  verbal  dan  nonverbal  yang  dilakukan  oleh  pengemudi  lokal, bersaing  memperebutkan  penumpang.  Pengemudi  lokal  menghadapi  tekanan penawaran  tarif  yang  lebih  rendah  pada  transportasi  berbasis  platform,  dengan algoritma  yang  tidak  melihat  pemesannya  berdasarkan  demografi  tertentu,
sebagaimana biasanya tarif ditentukan lebih mahal bagi wisatawan luar negeri. Hal ini  menegaskan  bahwa  pengemudi  lokal  resistan  terhadap  platformisasi, sebagaimana  menurut  Kiboroğlu  (2023),  mitra  pengemudi  menolak  ‘didigitalkan’ dan  ‘didisiplinkan’  oleh  algoritma  yang  membuat  mereka  terurbanisasi  dan termodifikasi.

## KESIMPULAN
Penelitian ini mengungkap fenomena signifikan dari kemunculan perusahaan platform  yang  mengubah  pola  hidup  masyarakat  dan  membentuk  dinamika kekuasaan yang baru, melalui platformisasi pada kehidupan sehari terhadap kondisi pekerja gig economy  di  Indonesia,  khususnya  pada  mitra  pengemudi  Gojek  di  Bali dan  Jawa  Timur.  Penelitian  ini  menemukan  kontradiksi  antara  ekspansi  dan akumulasi  kapital  perusahaan  berbasis  platform  yang  semakin  memperkuat ketimpangan  relasi  kekuasaan.  Meskipun gig economy  menawarkan  fleksibilitas kerja  yang  diinginkan  oleh  pekerjanya,  respons  negara  terhadap  pengaturan jaminan  perlindungan  sosial  dan  regulasi  kepada  perusahaan  platform  masih  jauh dari memadai.
Kontrol  yang  ketat  membentuk  kerentanan  dan  ketergantungan  yang menghambat solidaritas mitra pengemudi, memperkuat paradoks fleksibilitas kerja mitra  pengemudi.  Kontrol  semacam  ini  juga  mengancam  keberadaan  komunitas- komunitas  yang  terbentuk  untuk  menyuarakan  aspirasi,  yang  pada  akhirnya  dapat memperbesar  keengganan  mitra  pengemudi  untuk  ikut  dalam  kegiatan  secara kolektif  yang  menentang  pembatasan  terhadap  hak-hak  mereka  sebagai  mitra pengemudi. Tanpa adanya pengaturan yang ketat oleh negara terhadap perusahaan platform,  pekerja gig economy  akan  semakin  rentan  mengalami  normalisasi terhadap kondisi pekerjaan yang informal berikut menjadi ‘diformalisasikan’.
Penelitian  ini  juga  menemukan  bahwa  platformisasi  transportasi  di  Bali  dan Jawa  Timur  erat  dengan  sosialitas  dan  kemelekatan  pada  struktur  sosialnya. Sebagaimana  perusahaan  platform  semakin  matang  dalam  melakukan  ekspansi, strategi  yang  dilakukan  telah  beradaptasi  dengan  dinamika  sosial  dan  kerangka hukum  yang  dijalankan  secara  lokal.  Berbagai  wilayah  yang  menjadi  titik
bertemunya  mitra  pengemudi  telah  melekat  oleh  platform,  meski  berhadapan dengan  realitas  friksi  yang  menjadi  imperatif  atas  bentuk  kapitalisme  ini,  dalam ranah gig economy.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian Kepada  Masyarakat,  Universitas  Udayana  yang  telah  membiayai  penelitian  ini melalui  program  Penelitian/Riset  Kampus  Merdeka  tahun  2023.  Isi  sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

## DAFTAR PUSTAKA
Au-Yeung,  T.  C.,  &  Qiu,  J.  (2022).  Institutions,  Occupations  and  Connectivity:  The Embeddedness  of Gig Work  and  Platform-Mediated  Labour  Market  in Hong Kong. Critical Sociology, 48(7 – 8), 1169 – 1187. https://doi.org/10.1177/08969205221090581
Baack, S. (2015). Datafication and empowerment: How the open data movement re- articulates  notions  of  democracy,  participation,  and  journalism. Big  Data  & Society, 2(2), 205395171559463. https://doi.org/10.1177/2053951715594634
Centre  for  Strategic  and  International  Studies  &  Tenggara  Strategics  (2020). Grab and  the  Gig  Economy:  Strengthening  Economic  Resilience. Jakarta:  Tenggara Strategics.  Diakses  pada  8  Juni  2023  dari https://tenggara.id/research/Grab- and-the- Gig -Economy-Strengthening-EconomicResilience
Cole,  M.  (2023).  (Infra)structural  Discontinuity:  Capital,  Labour,  and  Technological Change. Antipode, 55(2), 348-372. https://doi.org/10.1111/anti.12887
Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches , ed. keempat, Los Angeles: SAGE Publications. Inc.
Creswell, J.W. and Poth, C.N. (2018) Qualitative Inquiry and Research Design Choosing among Five Approaches . 4th Edition, SAGE Publications, Inc., Thousand Oaks Cresswell,  T.  (2014).  Friction,  dalam  Routledge  Handbook  of  Mobilities  (hlm.  107- 115). Routledge.
Fatoni, A. (2023). Demo Ojol di Surabaya : Desak SK Gubernur Soal Tarif Ojek Online. Diakses  pada  14  November  2023. https://jatim.viva.co.id/kabar/5884-demo- ojol-di-surabaya-desak-sk-gubernur-soal-tarif-ojek-online
Ford, M., & Honan, V. (2017). The Go-Jek effect, dalam Digital Indonesia: Connectivity and Divergence, 275.
Frey,  B.  (2020).  Platform  Labor  and  In/Formality:  Organization  among Motorcycle Taxi  Drivers  in  Bandung,  Indonesia.  Anthropology  of  Work  Review ,  41(1),  36 – 49. https://doi.org/10.1111/awr.12187
Fuchs, C. (2014). Digital Labour and Karl Marx . New York: Routledge.
Gibbings, S. L., Frey, B., & Barker, J. (2022). New frontiers in the platform economy: Place,  sociality,  and  the  embeddedness  of  platform  mobilities. Mobilities, 17(5), 633 – 644. https://doi.org/10.1080/17450101.2022.2128691=
Gillespie, T. (2010). The politics of ‘platforms.’ New Media & Society , 12(3), 347 – 364. https://doi.org/10.1177/1461444809342738
Keban, Y. T., Hernawan, A. & Novianto, A. (eds). (2021). Menyoal Kerja Layak dan Adil dalam Ekonomi Gig di Indonesia. IGPA Press.
Koutsimpogiorgos,  N.,  van  Slageren,  J.,  Herrmann,  A.  M.,  &  Frenken,  K.  (2020). Conceptualizing  the gig economy  and  its  regulatory  problems. Policy  & Internet , 12(4), 525- 545. https://doi.org/10.1002/poi3.237
Lim,  M.  (2023).  From  Activist  Media  to  Algorithmic  Politics:  The  Internet,  social media, and civil society in Southeast Asia, dalam Routledge Handbook of Civil and Uncivil Society in Southeast Asia (hlm. 25-44). Routledge.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis. SAGE.
Mustika,  W.,  &  Savirani,  A.  (2021).  ‘Ghost  Accounts’,  ‘Joki  Accounts’  and  ‘Account
Therapy.’ The Copenhagen Journal of Asian Studies, 39(1). https://doi.org/10.22439/cjas.v39i1.6175
Nowak,  S.  (2021).  The  social  lives  of  network  effects:  Speculation  and  risk  in Jakarta’s  platform  economy. Environment  and  Planning  A:  Economy  and Space, 0(0). https://doi.org/10.1177/0308518X211056953
Poell, T., Nieborg, D., & van Dijck, J. (2019). Platformisation. Internet Policy Review , 8(4). https://doi.org/10.14763/2019.4.1425
Pratama, K. R. (2021). Riset: Gojek Sumbang Rp 249 Triliun untuk Ekonomi Indonesia 2020 . Kompas.com. Diakses pada 8 Juni 2023 dari
https://tekno.kompas.com/read/2021/10/21/17020077/riset--gojek-sumbang-rp- 249-triliununtuk-ekonomi-indonesia-2020?page
Qadri, R., & D’Ignazio, C. (2022). Seeing like a driver: How workers repair, resist, and reinforce  the  platform’s  algorithmic  visions. Big  Data  &  Society ,  9(2), 205395172211337. https://doi.org/10.1177/20539517221133780
Rubin, A., & Babbie, E. R. (2017). Research methods for social work (9e ed.) . Cengage Learning.
Sadowski,  J.  (2019).  When  data  is  capital:  Datafication,  accumulation,  and extraction. Big Data & Society , 6(1), 205395171882054. https://doi.org/10.1177/2053951718820549 Srnicek, N. (2017). The challenges of platform capitalism: Understanding the logic of a new business model. Juncture, 23 (4), 254 – 257.
https://doi.org/10.1111/newe.12023
Sukarmi, S., Al-Fatih, S., Tejomurti, K., & Alam, Moch. Z. (2021). Assesing the Merger of  Online  Platform  Companies:  Does  it  Lead  to  Monopoly  or  just  Business
Expansion? (Analysis of The Merged Company of GoTo). Jurnal Cita Hukum, 9(3), 551 – 566. https://doi.org/10.15408/jch.v9i3.21667
Szerb, L., Somogyine Komlosi, E., Acs, Z. J., Lafuente, E., & Song, A. K. (2022). The Digital  Platform  Economy  Index  2020.  Springer  International  Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-89651-5
Tan,  Z.  M.,  Aggarwal,  N.,  Cowls,  J.,  Morley, J.,  Taddeo,  M.,  & Floridi, L. (2021).  The ethical  debate  about  the gig economy:  A  review  and  critical  analysis.
Technology in Society, 65, 101594.
https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101594
Van Dijck, J., Poell, T., & De Waal, M. (2018). The Platform Society: Public Values in a Connective World. New York: Oxford University Press
Wilujeng, E. P., (2021). Komodifikasi Subsistensi: Profit, Platformisasi, Dan Pandemi Di  Indonesia  Masa  Neoliberal  dalam  Jurnal  IndoProgress,  Pandemi  di  Asia yang Neoliberal, Vol. I. (01), 93-118.
Woodcock,  J.,  &  Graham,  M.  (2019).  The Gig Economy.  A  Critical  Introduction.
Cambridge: Polity.
Yasih, D. W. P. (2023). Normalizing and Resisting the New Precarity: A Case Study of the  Indonesian Gig Economy. Critical  Sociology ,  49(4 – 5),  847 – 863. https://doi.org/10.1177/08969205221087130
Yasih,  D.  W.  P.,  &  Hadiz,  V.  R.  (2023).  Precarity  and  Islamism  in  Indonesia:  The contradictions  of  neoliberalism. Critical  Asian  Studies ,  55(1),  83 – 104. https://doi.org/10.1080/14672715.2022.2145980
Yin,  R.  K.  (2018). Case  study  research  and  applications:  Design  and  methods. SAGE Publications, Inc.
Zuboff,  S.  (2015).  Big  other:  surveillance  capitalism  and  the  prospects  of  an information  civilization. Journal  of  Information  Technology ,  30(1),  75-89. https://doi.org/10.1057/jit.2015.5