## JURNAL PERENCANAAN WILAYAH
e-ISSN: 2502 – 4205 Vol.V., No.1, April 2020 http://ojs.uho.ac.id/index.php/ppw

## IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT X TINA ORIMA KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Implementation Of Unit X Tina Orima Forest Management Forest Management (KPH) Unity Of Bombana District, South Sulawesi Province
Gusman Agusalim 1) Sitti Marwah 2) La Baco 2)
1) Perencanaan Wilayah Pascasarjana UHO
2) Fakultas Kehutanan UHO gusmanagusalim@gmail.com

## ABSTRACT
Development  of  Forest  Management  Units  (KPH)  has  been  established  as  a  strategic  objective  for  better forest  management  and  requires  full  support  from  all  parties  in  implementing  it.  This  study  aims  to  analyze  the characteristics  of  the  region  in  realizing  the  effectiveness  and  efficiency  of  forest  management  in  the  FMU  Tona Orima  FMU  management  area  and  to  analyze  the  more  intensive,  optimal  and  sustainable  Implementation  of  FMU Development  in  the  FMU  TU  Orima  FMU  management  area.  This  research  was  conducted  at  KPH  Unit  X  Tina Orima,  Bombana  Regency,  Southeast  Sulawesi  Province.  Data  collection  was  done  by purposive  sampling .  The population  in  this  study  were  all  regions,  communities  and  KPH  employees  /  staff.  Thus,  the  sample  size  is determined based on consideration of the selection of respondents based on the position and mastery of the knowledge /  ability  of  the  respondents  involved  in  the  Implementation  of  the  Unit  X  Tina  Orima  Forest  Management  Unit  in Bombana,  Southeast  Sulawesi.  Data  were  analyzed  with  qualitative  descriptive  analysis  and  spatial  analysis.  The results  showed  that  the  Implementation  of  FMU  Development  starts  from  the  determination  of  the  area,  with inseparable how to consider the characteristics of the area because it is one of the important factors in the management of FMU development in implementing wiser forest use. Implementation of FMU Development provides a solution to face  obstacles  and  challenges  in  FMU  development,  as  well  as  the  formation  of  strengthening  cooperation  between institutions  and  parties.  Thus  the  FMU  can  be  a  key  institution  for  realizing  forest  sustainability  and  community welfare  within  the  FMU  management  unit  Tina  Orima,  Bombana  Regency,  Southeast  Sulawesi  Province,  towards FMU independence. Keywords    : Implementation ,KPH, ,Regional Characteristics

## ABSTRAK
Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) telah ditetapkan sebagai tujuan strategis untuk mengelola hutan  yang  lebih  baik  serta  memerlukan  dukungan  penuh  dari  semua  pihak  dalam  mengimplementasikannya. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  karakteristik  wilayah  dalam  mewujudkan  efektivitas  dan  efisiensi pengelolaan  hutan  di  wilayah  kelola  KPH  Unit  X  Tina  Orima  dan  menganalisis  Implementasi  Pembangunan  KPH yang  lebih  intensif,  optimal  dan  lestari  dalam  wilayah  kelola  KPH  Unit  X  Tina  Orima.  Penelitian  ini  di  lakukan  di KPH  Unit  X  Tina  Orima  Kabupaten  Bombana  Provinsi  Sulawesi  Tenggara.  Pengumpulan  data  di  lakukan  secara purposive sampling . Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wilyah, masyarakat dan pegawai/staf KPH. Dengan demikian  maka  jumlah  sampel  ditentukan  atas  pertimbangan  pemilihan  responden  yang  didasarkan  pada  posisi  dan penguasaan  pengetahuan/kemampuan  responden  terlibat  dalam  Implementasi  Pembangunan  Kesatuan  Pengelolaan Hutan (KPH) Unit X Tina Orima Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara. Data dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif dan analisis spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Pembambangunan KPH mulai dari penetapan  wilayah,  dengan  tidak  lepas  bagaimana  mempertimbangkan  karakteritik  wilayah  karna  merupakan  salah satu  faktor  penting  dalam  tata  kelola  pembangunan  KPH  dalam  melaksanakan  pemanfaatan  hutan  yang  lebih  bijak. Implementasi  Pembangunan  KPH  memberikan  solusi  untuk  menghadapi  hambatan  dan  tantangan  dalam pembangunan KPH, serta terbentuknya penguatan kerjasama antara lembaga dan para pihak. Dengan demikian KPH dapat menjadi institusi kunci untuk mewujudkan  kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat yang terdapat dalam wilayah kelola KPH unit X Tina Orima Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara menuju kemandirian KPH.
Kata Kunci : KPH, Implementasi, Karakteristik Wilayah

## PENDAHULUAN
Hutan  merupakan  sumberdaya  alam  yang cukup  potensial  dan  memiliki  peran  strategis dalam  pembangunan.  Dengan  peran  yang  cukup strategis  tersebut,  konsep  pengelolaan  hutan  di Indonesia bersifat dinamis, sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan yang ingin dicapai.
.  KPH  dapat  ditetapkan  dalam  satu  atau lebih  fungsi  hutan,    lintas  wilayah  administrasi pemerintahan  dan  atau  dalam  satu  wilayah administrasi.  Luasan  satu  KPH  ditetapkan  dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas pengelolaan  hutan  dalam  satu  wilayah  DAS  atau satu  kesatuan  wilayah  ekosistem.  Keberadaan suatu  KPH  tidak  dipengaruhi  oleh  perubahan RTRWP  maupun  RTRWK.  KPH  perlu  dibentuk berdasarkan  keterkaitan  komponen  ekosistem  dan tidak  dipisahkan  menurut  fungsi  pokok  dan peruntukannya.
KPH  Unit  X  Tina  Orima  Kabupaten Bombana  ditetapkan  Menteri  Kehutanan  sesuai Keputusan Nomor SK.426/Menhut-II/2011 tanggal 27  Juli  2011  meliputi  area  seluas  ±  116.126  ha terdiri  dari  Hutan  Lindung  dengan  luas  ±  23.659 ha, Hutan Produksi dengan luas ± 74.514 ha Hutan Produksi  Terbatas  dengan  luas  ±  17.953  ha  dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 17 Tahun 2012 tanggal  12  September  2012  tentang  Pembentukan Unit  Pelaksana  Teknis  Kesatuan  Pengelolaan Hutan  Produksi  KPHP  Model  Unit  X  Tina Orima Kabupaten Bombana.
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2016  tentang Pegelolaan  Hutan  Lindung  dan  Hutan  Produksi maka  pengelolaan  hutan  merupakan  usaha  untuk mewujudkan  hutan  lestari  berdasarkan  tata  hutan, rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat peraturan  perundangan,  maka  pengelolaan  hutan lestari  tersebut  perlu  diimplementasikan  melalui konsep  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH)  yang menjadi  bagian  dari  sistem  pengurusan  hutan. Dengan karakteristik fisik, biologi, sosial, ekonomi,  dan  budaya  pada  wilayah  KPH  Unit  X Tina  Orima  Kabupaten  Bombana  difokuskan  pada target  yang  terencana  sesuai  dengan  blok-blok pengelolaan dengan menggunakan skema pemberdayaan,  pemanfaatan,  perlindungan,  dan penggunaan  dengan  melibatkan  para  pihak. Penelitian  ini  untuk  melihat  (1)  Bagaimana karakteristik wilayah dalam mewujudkan efektivitas  dan  efisiensi  pengelolaan  hutan  di wilayah kelola KPH Unit X Tina Orima Kabupaten Bombana  dan  (2)  Bagaimana  Implementasi
Pembangunan  KPH  yang  lebih  intensif,  optimal dan lestari dalam wilayah kelola KPH Unit X Tina Orima.
Berdasarkan  Undang-Undang  Kehutanan Indonesia  No.  41  tahun  1999,    Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah kesatuan wilayah pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya,  yang  dapat  dikelola  secara  efesien dan lestari. Sedangkan Castaneda (2000) mendefinisikan  KPH  unit  yang  arealnya  telah ditetapkan  dengan  batas-batas  yang  jelas,  dimana sebagian  besar  arealnya  ditutupi  oleh  hutan, dikelola  untuk  jangka  panjang,  dan  memiliki sejumlah  tujuan  yang  jelas  yang  dituangkan  ke dalam rencana pengelolaan hutan.
Dalam  literatur  Bahasa  Inggris,  kata Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  diterjemahkan  dari frase forest  management  unit  (FMU) .  Julian  dan Dunster  (1996)  dalam  buku Dictionary  of  Natural Resource  Management ,  mendefinisikan  KPH sebagai  kawasan  hutan  yang  dikelola  sebagai  unit produksi  serat  atau  sumberdaya  diperbaharui lainnya.  FAO  (2000),  mendefinisikan  Kesatuan Pengelolaan  Hutan  sebagai  sebuah  wilayah  yang tutupan  lahannya  didominasi  oleh  hutan  dan mempunyai  batas  yang  jelas,  dan  dikelola  untuk memenuhi  serangkaian  tujuan  yang  ditetapkan secara eksplisit sesuai dengan rencana pengelolaan hutan jangka panjang sebagai kawasan hutan yang batas-batasnya  dipetakan,  dikelola  oleh  badan pengelola  tunggal  untuk  seperangkat  tujuan  yang jelas  yang  dinyatakan  dalam  rencana  pengelolaan multi  tahun  yang  mandiri.  Senada  dengan  hal tersebut  ITTO  (2003),  mendefinisikan  KPH sebagai  kawasan  hutan  yang  dikelola  dengan seperangkat  tujuan  dan  sesuai  dengan  rencana pengelolaan  jangka  panjang.  Handadhari  (2014), mendefinisikan  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan diartikan  sebagai  manajemen  kawasan  hutan berasaskan  kelestarian  hutan  dan  sekaligus kelestarian usaha/ekonomi.
Pembentukan  KPH  sebenarnya  sudah dimulai  sejak  ditetapkannya  kebijakan  Pemerintah berupa  UU  Nomor  5  Tahun  1967  tentang Ketentuan-ketentuan  Pokok  Kehutanan.  Namun amanat  pembentukan  KPH  secara  jelas  baru tertuang  dalam  UU  Nomor  41  tahun  1999  tentang Kehutanan,  yang  ditindaklanjuti  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2004  Tentang Perencanaan Kehutanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor  6  Tahun  2007  yang  telah  diubah  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2008 tentang  Tentang  Tata  Hutan  dan  Penyusunan Rencana  Pengelolaan  Hutan  Serta  Pemanfaatan Hutan (Puspariani, 2008).
Konsep  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan (KPH)  merupakan  satu  di  antara  upaya  mengatasi permasalahan kehutanan Indonesia yang kondisinya  makin  memprihatinkan,  yang  ditandai dengan meningkatnya laju degradasi hutan, kurang berkembangnya  investasi  dibidang  kehutanan, rendahnya kemajuan pembangunan hutan tanaman, kurang  terkendalinya illegal  logging dan illegal trade ,  merosotnya  perekonomian  masyarakat  di dalam  dan  sekitar  hutan,  serta  meningkatnya  luas kawasan  hutan  yang  tidak  terkelola  secara  baik. Melalui  KPH  diharapkan  dapat  dilakukan  upaya- upaya  strategis  dalam  bentuk  deregulasi  dan debirokratisasi  kehutanan  dengan  pendekatan multi-pihak (Rizal et al ., 2009).
Undang-undang 41/1999 konsep ini kembali  dimunculkan  yang  kemudian  diikuti dengan  aturan  pedoman  pembentukannya  seperti tertuang  dalam  beberapa  peraturan  perundang- undangan.  Sebelumnya  pada  awal  tahun  1990an, keluar  beberapa  peraturan  menteri  yang  mengatur KPHP  yang  konsepnya  adalah  juga  pengelolaan hutan lestari (Ngakan, 2008).
Pengelolaan hutan merupakan usaha untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari berdasarkan tata  hutan,  rencana  pengelolaan,  pemanfaatan hutan,  rehabilitasi  hutan,  perlindungan  hutan  dan konservasi.  Untuk mewujudkan  pengelolaan  hutan lestari,  maka  seluruh  kawasan  hutan  terbagi  ke dalam  KPH  yang  merupakan  wilayah  pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya  yang  dapat  dikelola  secara  efisien dan  lestari.  Dengan  adanya  KPH  diharapkan  ada pihak  yang  secara  langsung  bertanggung    jawab terhadap  kawasan  hutan,  sehingga  pengelolaan hutan menjadi lebih efektif dan efisien (Alvian,2008).
Pembentukan wilayah pengelolaan menjadi  suatu  kesatuan  pengelolaan  hutan  terdiri dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL),  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Produksi (KPHP),  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Konservasi (KPHK).  KPHK  merupakan  kesatuan  pengelolaan yang  fungsi  pokoknya  dapat  terdiri  dari  satu  atau kombinasi  dari  Hutan  Cagar  Alam,  Hutan  Suaka Margasatwa,  Hutan  Taman  Nasional,  Hutan Taman  Wisata  Alam,  Hutan  Taman  Hutan  Raya, dan  Hutan  Taman  Buru.  Kesatuan  Pengelolaan Hutan  Lindung  merupakan  kesatuan  pengelolaan yang  fungsi  pokoknya  merupakan  hutan  lindung.
Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Produksi  merupakan kesatuan  pengelolaan  yang  fungsi      pokoknya merupakan hutan produksi ( Working Grup Tenure , 2010).
Fathoni  (2014)  menggunakan  tiga  kriteria untuk membuat tipologi KPH berdasarkan perspektif  pemenuhan  SDM,  yaitu  :  a.  Jumlah SDM saat ini, b) jumlah kegiatan teknis kehutanan (dalam  Rencana  Pengelolaan  Hutan  Jangka Panjang),  c)  luas  hutan  wilayah  tertentu. Rendahnya  kinerja  pembentukan  wilayah  KPH disebabkan oleh rendahnya kapasitas dan lemahnya  hubungan  antar stakeholders dalam pemenuhan kriteria dan indikator yang dipersyarakatkan  dalam  pembentukan  wilayah KPH.  Untuk  itu  dibutuhkan  suatu  model pengembangan dan penguatan institusi yang sudah ada  agar  kebijakan  KPH  mendapatkan  dukungan dari para stakeholders sehingga tujuan pengelolaan hutan  yang  efektif  dan  efisien  dapat  dicapai (Karsudi et al ., 2010).
Pengelolaan  KPH  memerlukan  dukungan dari  pemerintah  Provinsi,  Pemerintah  Kabupaten, pemegang  IUPHHK-HA,  lembaga  pendukung (seperti  LSM,  Perguruan  Tinggi,  dan  lembaga keuangan), serta masyarakat setempat. Oleh karena itu,  diperlukan  kelembagaan  pengelola  KPH  yang kuat  termasuk  dukungan  SDM  untuk  dapat memfasilitasi para pihak mengelola KPH. Sebagai suatu  unit  pengelolaan  hutan  lestari,  maka  KPH perlu  ditata  menjadi  unit-unit  usaha  sesuai  fungsi kawasan  hutan  dan  potensi  setiap  tapak.  Unit-unit usaha  KPH  harus  didukung  oleh  batas-batas  unit usaha  yang  jelas  dan  diakui  oleh  semua  pihak, tersedianya  sarana  prasarana  yang  memadai, dukungan  dana  yang  cukup  dan  berkelanjutan, serta  tersedianya  pasar  yang  kompetitif  terhadap produk  unit-unit  usaha  KPH  (Supratman,  2008). Kebijakan yang terkait dengan pembangunan KPH perlu    dijabarkan  lebih  lanjut  tentang  peran, tangungjawab masing-masing intitusi KPH dikaitkan  dengan  peraturan  perundangan  tentang otonomi  daerah    dan    pembagian    kewenangan pemerintah  pusat  dan  daerah  tentang  pembagian kewenangan  di  bidang  kehutanan  (Kusumedi 2010).  Pembangunan  KPH  dipandang  dari  konsep kelembagaan  dimaknai  sebagai  pengembangan kelembagaan  KPH  dalam  pengelolaan  hutan. Untuk memahami konsep pengembangan kelembagaan,  ada  tiga  hal  penting  yang  harus
dipahami dengan benar, yaitu : a) Istilah organisasi b)  kelembagaan  dan  c)  pelembagaan  atau melembagakan  (Uphoff,  1986).  Kelembagaan KPHK  belum  diatur  secara  khusus  sebagaimana halnya  KPHL  dan  KPHP.  Sampai  saat  ini  belum disusun  peraturan  tentang pembentukan  organisasi KPHK,  secara  khusus  sebagaimana  halnya  KPHL dan  KPHP.  Organisasi  Balai  Taman  Nasional dapat  dipandang  sebagai  organisasi  KPHK. Sebagai  salah  satu  bentuk  transformasi  sebagai suatu  KPH,  di  beberapa  Taman  Nasional  saat  ini mulai  dikembangkan ‘Resort  Based  Management’ yaitu pengelolaan Taman Nasional berbasis resort. (Lestari et al ., 2012) Penyusunan rencana pengelolaan diperlukan  pula  pedoman  dan  petunjuk  teknis penyusunannya.  Pedoman  penyusunan  dan  tata cara  pengesahan  rencana  pengelolaan    hutan  di tingkat  KPH  ditetapkan  oleh  Badan  Planalogi kehutanan  (PP  6/07  pasal  15  ayat  4).  Petunjuk teknis penyusunan rencana pengelolaan hutan pada KPHK  dan  KPHL  disusun  oleh  Ditjen  PHKA. Sedangkan  Ditjen  RLPS  memberi  dukungan mengenai  teknis  kegiatan-kegiatan  rehabilitasi hutan yang diperlu dilaksanakan oleh KPH. Badan Litbang  kehutanan  memberi  dukungan  data  dan informasi  hasil-hasil  penelitian,  serta  Pusdiklat memberi dukungan dalam penguatan tenaga teknis perencanaan (Kartodiharjo et al ., 2011). Salah satu ketidakefektifan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan adalah kekurangan sumberdaya  manusia  baik  dari  kuantitas  maupun kualitas.  Sumberdaya  manusia  yang  diperlukan adalah  sumber  daya  manusia  yang  memiliki keahlian  dan    kemampuan  yang  diperlukan  dalam mengimplementasikan    kebijakan  KPH  (Ruhimat, 2010).
.

## METODE PENELITIAN
Penelitian difokuskan pada wilayah Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH)  Unit  X  Tina Orima  Kabupaten  Bombana  Provinsi  Sulaweis Tenggara.  Dengan  menggunakan  desain  survey mendapatkan  data-data  lapangan  yang  diperlukan terkait  Karakteristik  Wilayah  dan  Implementasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaam Hutan (KPH) Unit X Tina Orima di Kabupaten Bombana Sulawesi  Tenggara.  Untuk  efektivitas  penelitian maka  jumlah  sampel  diambil  dengan  teknik purposive  sampling atau  pengambilansampel
secara  sengaja  dengan    menetapkan  kriteria  dari populasi  yang  layak  dijadikan  sampel  dengan pertimbangan  dapat  memberi  informasi  dan  atau dapat menjawab permasalahan penelitian (Silalahi, 2009).  Dengan  demikian  maka  jumlah  sampel ditentukan atas pertimbangan pemilihan responden yang  didasarkan  pada  posisi  dan  penguasaan pengetahuan/kemampuan responden terlibat dalam Implementasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan  (KPH)  Unit  X  Tina  Orima  Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara.
Variabel  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini merupakan  faktor-faktor  yang  digunakan  sebagai indikator pada proses analisis sehingga memberikan  gambaran  jelas  dan  tepat  mengenai kondisi faktual lapangan. Adapun variabel pengamatan yaitu 1) Karakteristik wilayah yang di peroleh  dari  hasil  interpretasi/peta  dan  data skunder  meliputi  (a)  fungsi  kawasan (b) kondisi topografi (c)  Jenis  tanah  (d)  Pembagian  blok  (e) Penutupan  Vegetasi  dan  (f)  Jasa  Lingkungan 2) Implementasi  pembangunan  KPH  Unit  X  Tina Orima  meliputi  (a)  Inventarisasi  berkala    (b) Wilayah  tertentu  (c)  Pemberdayaan  Masyarakat (d)  Penyediaan  dan  peningkatan  kapasitas  SDM (e)  Penyediaan  Pendanaan  (f)  Sarana  dan Prasarana dan (g) Pengembangan Investasi.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini yaitu 1) Data primer adalah data yang dikumpulkan  sendiri  oleh  perorangan/organisasi secara  langsung  dari  objek  yang  diteliti  dan  untuk kepentingan  studi  yang  bersangkutan  yang  dapat berupa,  (1)  Observasi  (2)  Wawancara  (3)  Studi Pustaka  yang  berkaitan  dengan  Implementasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaah Hutan (KPH) Unit X Tina Orima. 2). Data sekunder, merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari  dan  memahami  melalui  media  lain yang  bersumber  dari  literatur,  buku-buku,  serta dokumen perusahaan (Sugiono,2010).
Menjawab  permasalahan  penelitian,  maka teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif  kualitatif untuk  dapat  mendeskripsikan  dan  memberikan gambaran  detail  mengenai  suatu  gejala  atau fenomena  dengan  kondisi  riil  dilapangan  tentang Karakteristik  Wilayah  KPH  Unit  X  Tina  Orima dan  analisis  spasial  untuk  dapat  mengetahui  atau digunakan  untuk  memperoleh  peta  Karakteristik
Wilayah  dan  Implementasi  Pembangunan  KPH KPH Unit X Tina Orima

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Wilayah KPH Unit X Tina Orima
Letak dan Luas Wilayah KPH Unit X Tina Orima  KPH  Unit  X  Tina  Orima  mempunyai  luas 115.093.20  Ha,  terletak  di  Kabupaten  Bombana Provinsi  Sulawesi  Tenggara.  Secara  geografis wilayah KPH Unit X Tina Orima terletak dibagian selatan  garis  khatulistiwa,  memanjang  dari  utara kesalatan diantara 4°27’ 10,8” - 4053’ 9,6” Lintang Selatan  dan  antara  121°29'38.4"  dan  122°05'16.8" Bujur Timur, Berdasarkan penetapan  KPH Unit X Tina Orima merupakan KPH dengan Luas 116.126 Ha.  Namun  berdasarkan  hasil  analisis  SIG  yang bersumber  dari  hasil  pemetaan,  pengecekan lapangan  dan  konsultasi  publik  dalam  rangka penyusunan  Rencana  Pengelolaan    diperoleh  luas 115.093,20  Ha.  KPH  Unit  X  Tina  Orima  menurut fungsinya  terdiri  atas  Hutan  Lindung,  Hutan Produksi  dan  Hutan  Produksi  Terbatas.  Total  luas KPH  Unit  X  Tina  Orima  adalah  115.093,20  Ha, dengan  perincian  menurut  fungsi  kawasannya dapat dilihat pada Tabel 5.1
Tabel  5.1.  Fungsi  Kawasan  Hutan  Wilayah  KPH Unit X Tina Orima
No Fungsi Kawasan Luas (Ha) Persentase % 1 Hutan Lindung 25.366,76 22,04 2 Hutan Produksi Tebatas 18.660.63 16,21 3 Hutan Produksi 71.065.80 61,75 Jumlah 115.093,20 100
Dari  Tabel  5.1  menunjukkan  bahwa  luas kawasan  hutan  produksi  di  wilayah  KPH  Unit  X Tina  Orima  adalah  77,96  %  dari  cakupan  luas wilayah KPH Unit X Tina Orima yang terdiri dari Hutan  Produksi  Terbatas  18.660,63  Ha  (16,21%), Hutan Produksi 71.065.80 Ha (61,75%) dan Hutan Lindung 25.366,78 Ha (22,04).

## Gambar 5.2. Peta Fungsi Kawasan Hutan Wilayah KPH Unit X  Tina Orima

## Kondisi Topografi
Secara  umum  kondisi  topografi  wilayah KPH  Unit  X  Tina  Orima  memiliki  karakteristik wilayah  yang  cukup  fariatif  mulai  dari  datar sampai  sangat  curam.  Kondisi  Topografi  di  KPH Unit X Tina Orima disajikan pada Tabel 5.2 Tabel  5.2.  Klasifikasi  Kemiringan  Lahan  KPH Unit X Tina Orima
No Kelas Lereng Kelereng an Luas (Ha) Perse ntase (%) 1 Datar <2 % 3.712,14 3,23 2 Landai 2-8 % 14.786,37 12,85 3 Agak Curam 16-25 % 22.609,94 19,64 4 Curam 41-60 % 21.011,84 18,26 5 Sangat Curam >60 % 52.972,92 46,03 Jumlah 115.093,20  100,00

## Sumber : Hasil Analisis SIG, 2017
Tabel  5.2  menunjukkan  bahwa  di  wilayah KPH  Unit  X  Tina  Orima  di  dominasi  topografi agak curam sampai dengan sangat curam atau (16 - >60  %)  bahwa  dari  ketiga  kelas  lereng  tersebut lebih  didominasi  dengan  sangat  curam  yaitu 52.972,92  Ha  (46,03%)  dibanding  dengan  agak curam  yaitu  (19,64  %)  dan  curam  (18,26  %)  dari luas  keseluruhan.  Dengan  kondisi  tersebut  maka kedepannya sebagai KPH dalam pengelolaan perlu dilakukan  secara  bijak  dengan  teknik  dan  pola pengelolaan  yang  tepat,  mengingat  kondisi topografinya  yang  sangat  rentang  untuk terjadinya erosi dan degradasi lahan akibat faktor kemiringan lereng.

## Gambar5.1 Peta kemiringan KPH Unit X Tina Orima

## Jenis Tanah
Jenis  Tanah  KPH  Unit  X  Tina  Orima diperoleh  dengan  memanfaatkan  data  tanah  pada peta  Land  System  RePProt  dan  Analisis  SIG. Sebaran  jenis  tanah  di  lokasi  KPH  Unit  X  Tina Orima disajikan pada Tabel 5.3
Tabel  5.3.  Jenis  Tanah  di  wilayah  KPH  Unit  X Tina Orima
No Jenis Tanah Luas (Ha) Presentase (%) 1 Organosol 3.006,88 2,61 2 Podsolik 47.016,75 40,85 3 Meditran 14.979,06 13.01 4 Kambisol 35.377,83 30.74 5 Litosol 14.712,68 12.78 Total 115.093,20 100

## Sumber : Hasil Analisis SIG, 2017
Berdasarkan  Tabel  5.3  diketahui  bahwa jenis  tanah  yang  mendominasi  KPH  Unit  X  Tina Orima adalah Podsolik  dengan luas 47.016,75 Ha (40,85 %) dari total luas wilayah KPH Unit X Tina Orima,  kemudian  jenis  tanah  kambisol  seluas 35.377,83  Ha  (30,74%)  dan  Meditran  seluas 14.979,06 Ha (13,01%). Selengkapnya Karakteristik  jenis-jenis  tanah  pada  wilayah  KPH Unit X Tina Orima.
Gambar 5.4 Peta Jenis Tanah KPH Unit X Tina Orima

## Pembagian Blok
Berdasarkan  Pengesahan  RPHJP  KPH Unit  X  Tina  Orima  Nomor  :  2684/MenLHK- KPHP/HPL.0/6/2016 tanggal 9 Juni 2016 pembagian  blok  pada  KPH  Unit  X  Tina  Orima terdiri  dari  (1).  Blok  Inti  pada  HL,  (2).  Blok Pemanfaatan  pada  HL,  (3).  Blok Penggunaan,  (4). Blok  Pemanfaatan  HHBK  dan  Jasling,  dan  (5) Blok  Pemberdayaan.  Kemudian  dalam  revisi RPHJP  KPH  Unit  X  Tina  Orima  ada  perubahan dalam  penentuan  arahan  blok  pemanfaatan berdasarkan standar dan kriteria Perdirjen Planologi  Kehutanan  No.P.  5/VII-WP3H/2012. Hasil  revisi  tata  hutan  pada  arahan  blok pemanfaatan hutan d yaitu (1). Blok Inti pada HL, (2).  Blok  Pemanfaatan  pada  HL,  (3).  Blok Pemanfaatan  HHK-HT,  (4).  Blok  Pemanfaatan HHBK  dan  Jasling,  dan  (5).  Blok  Pemberdayaan. Pembagian  blok  dalam  wilayah  KPH  Unit  X  Tina Orima disajikan pada Tabel 5.4.
Tabel  5.4.  Pembagian  blok  dalam  wilayah  KPH Unit X Tina Orima
No Blok KPH Luas (Ha) Persenta se (%) 1 Inti pada HL 4.656,77 4,04 2 Pemanfaatan pada HL 20.278,71 17,62 3 Pemanfaatan HHK- HT 52.473,50 45,59 4 Pemanfaatan HHBK dan JASLING 32.819,04 28,52 5 Pemberdayaan 4.865,18 4,23 Jumlah 115.093,20 100

## Gambar 5.5. Peta Blok KPH Unit X Tina Orima

## Penutupan Vegetasi
Sebaran  penutupan  lahan  (Land  Cover)  di KPH  Unit  X  Tina  Orima  berdasarkan  peta penutupan  lahan    Provinsi  Sulawesi  Tenggara disajikan pada Tabel 5.5
Tabel  5.5  Sebaran  Penutupan  Lahan  di  Wilayah KPH Unit X Tina Orima
No Penutupan Lahan Luas (Ha) Persentase % 1 Belukar Rawa 11,64 0,01 2 Hutan Lahan Kering Skunder 42.691,01 37,09 3 Hutan Mangrove Skunder 2.109,59 1,83 4 Pemukiman 39,28 0,03 5 Pertambangan 78,92 0,07 6 Pertanian Lahan Kering 14.675,36 12.75 7 Pertanian Lahan Kering Campur Semak 4.233,00 3,68 8 Savana/Padang rumput 899,01 0,78 9 Sawah 87,36 0,08 10 Semak 43.334,37 37.65 11 Tambak 713.23 0,62 12 Tanah Terbuka/Tanah Kosong 6.220,41 5,40 Jumlah 115.093,20 100,00 Sumber : Hasil Analisis SIG, 2017 Tabel 5.5 Menunjukkan bahwa
berdasarkan  kelas  penutupan  lahan  yang  berhutan di wilayah  terdapat 2 (dua) kelas penutupan lahan yaitu  Hutan  Lahan  Kering  Sekunder  seluas 42.691,01  Ha  (37.05%)  dan  Hutan  Mangrove sekunder  seluas  2.109,59  Ha  (1,83%).  Informasi ini mengindikasikan bahwa dari luas total wilayah hanya  38,88  %  yang  berhutan.  Jika  dihubungkan dengan  jenis  tanah,  dan  tingkat  kekritisan  lahan Potensi wilayah perlu pengembangan Agrosilvopastural dalam pengelolaan jangka panjang  dengan  tetap  mempertahankan  potensi hutan yang ada dengan melakukan rehabilitasi. Gambar  5.6  Peta  Penutupan  Lahan  wilayah  KPH Unit X Tina Orima
Potensi Jasa Lingkungan Daya tarik obyek wisata sebagai pemanfaatan  jasa  lingkungan  dan  menjadi  sumber ekonomi masyarakat dan daerah adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.6.
Tabel 5.6. Beberapa obyek wisata di wilayah KPH
Unit X Tina Orima No Nama Obyek Lokasi Daya Tari Wisata 1 Air Terjun Sangkona Rumbia Alam tirta 2 Air terjun Balasari Poleang Barat Air Terjun 3 Tahi Ite Rarowatu Alam Tirta 4 Pantai Tabako Mata Oleo Bahari 5 Pulau Basah Poleang Bahari 6 Pulau kondo Poleang Barat Bahari 7 Pantai Timbala Poleang Barat Bahari 8. Danau Laponu- Ponu Poleang Barat Air Terjun
Sumber : Hasil Analisis SIG, 2017 Potensi  ekowisata  sebagai  Pemanfaatan Jasa  Lingkungan  di  wilayah  KPH  Unit  X  Tina Orima memiliki potensi dan manfaat hutan sebagai penyedia  jasa  lingkungan  sangat  memberikan kontribusi yang nyata.  Panorama bahari, air terjun, alam  tirta  yang  memiliki  potensi  jasa  lingkunga yang  sangat  prospektif  untuk  dikembangkan  dan dikelola  secara  maksimal  untuk  mendukung peningkatan kesejahteraan  masyarakat dan sumber pemasukan  bagi  pemerintah  daerah.  Obyek  wisata bahari  yang  berada  di  wilayah  KPH  Unit  X  Tiba
Orima  yang  sangat  potensial  untuk  terus dikembangkan  pengelolaannya  antara  lain  pantai Tabako,  pantai  Timbala  dan  pulau  Basah. Sendangkan  untuk  obyek  agrowisata  yang  perlu mendapat perhatian lebih lanjut untuk pengelolaannya,  seprti  air  terjun  Sangkona,  air terjun  Balasari,  air  mendidih  Tahi  Ite  dan  danau laponu-ponu.

## Sosial Budaya
Ditinjau  dari  aspek  budaya,  mayoritas masyarakat  di  sekitar  wilayah  KPH  Unit  X  Tina Orima  adalah  penduduk  lokal  dan  sebagian  kecil merupakan  pendatang.  Umumnya  mereka  bermata pencaharian  sebagai  petani  (>90%),  diantaranya bersawah  dan  berkebun  dan  lain-lain.  Sedangkan yang  lain  (<10%)  bekerja  sebagai  pedagang  dan PNS.  Jumlah  anggota  keluarga  dapat  menjadi penyedia tenaga kerja dalam  upaya pengembangan usaha tani keluarga. Sedangkan tingkat pendidikan petani  akan  menjadi  pendorong  perubahan  dan penerimaan  inovasi  teknologi  terutama  sektor pertanian.  Dalam  kawasan  KPH  juga  diakui  oleh masyarakat  terdapat  areal  klaim  hutan  adat/tanah ulayat (belum ada pengukuhan).

## Posisi KPH Dalam Perspektif Tata Ruang
Berdasarkan  Undang  undang  Tata  Ruang no  26  tahun  2007  penetapan  tata  ruang  dilakukan melalui  kajian  teknis  dan  analisa  kebutuhan  dari berbagai sektor diwilayah tersebut untuk memenuhi  ekspansi  pembangunan  pertanian, perkotaan, pemukiman, perhubungan dan pertambangan. Berdasarkan Tata Ruang Kabupaten  Bombana  Tahun  2012  wilayah  kelola tetap berfungsi sebagaimana fungsi kawasan hutan yaitu  Hutan  Lindung,  Hutan  Produksi  Tetap,  dan Hutan produksi terbatas. Kondisi ini mengindikasikan  tidak  terjadinya  tumpang  tindih pola  tata  hutan  (pembagian  blok)    dengan  tata ruang wilayah Kabupaten Bombana.

## Implementasi Pembangunan KPH Unit X Tina Orima
Seluruh  kawasan  hutan  yang  dikuasai Negara terbagi kedalam wilayah Kesatuan Pengelolaan  Hutan  (KPH).  KPH  menjadi  bagian dari  penguatan  sistem  pengurusan  hutan  nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota  seperti  diatur  PP  No.6  tahun  2007
pasal  3  ayat  (3).  Berdasarkan  ketentuan  tersebut, KPH  merupakan  unit  organisasi  yang  ditugaskan untuk  mengelola  kawasan  hutan  Negara  sesuai fungsinya.  Dengan  demikian  dalam  spektrum publik  dan  privat,  KPH  akan  mempunyai  ciri publik  dan  privat  sekaligus  yang  lazim  disebut sebagai  lembaga  semi  pemerintah.  Lembaga  semi pemerintah merupakan lembaga bentukan pemerintah  untuk  penyediaan  layanan  publik  dan dikontrol dan ditunjuk oleh suatu badan pemerintah  serta  dalam  menjalankan  tugasnya diperkenankan untuk menggali penghasilan sendiri (Kosar    2011).  Berdasarkan  Hal  tersebut  untuk selanjutnya  dijabarkan  dalam  bentuk  kegiatan- kegiatan  guna  mencapai  tujuan  KPH  Unit  X  Tina Orima.

## Inventarisasi Wilayah KPH Unit X Tina Orima
Tahap kegiatan ini dilakukan pengumpulan data  potensi  riil  hutan,  khususnya  kegiatan, rencana kegiatan dan masalah kehutanan. Informasi  ini  awalnya  bisa  dikumpulkan  dari  data sekunder  yang  tersedia  di  berbagai  instasi  baik pemerintah,  swasta  dan  masyarakat.  Inventarisasi wilayah  kelola  KPH  merupakan  kegiatan  berkala perlu  dilakukan  untuk  mengetahui  dengan  tepat perubahan  yang  terjadi  diwilayah  KPH  selama kurun  waktu  tertentu.  Kegiatan  ini  dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh  data  update  dan  akurat  pada  masing- masing  unit  pengelolaan,  blok  dan  petak.  Hasil inventarisasi  ini  memberikan  gambaran  tentang risalah  kondisi  unit  pengelolaan  hutan  secara berkala  sebagai  berikut  1)  Kondisi  Awal  2) Kondisi  5  tahun  berikutnya  dan  dilengkapai dengan  (uraian  peningkatan  dan  penurunan  serta permasalahan).3) Kondisi 10 tahun berikutnya dan dilengkapai  dengan  (uraian  peningkatan  dan penurunan serta permasalahan).

## Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah Tertentu
Wilayah  tertentu  adalah  wilayah  hutan yang  situasi  dan  kondisinya  belum  menarik  bagi pihak ketiga atau belum diminati oleh pihak ketiga untuk  mengembangkan  usaha  pemanfaatannya. Wilayah  kelola  yang  belum  diminati  oleh  investor akan  dikelola  sendiri  sesuai  dengan  fungsi  hutan dan  potensinya.  Pemanfaatan  pada  Wilayah tertentu  akan  dilaksanakan  melalui  kerjasama pemerintah  daerah  atau    setelah  menerapkan  Pola
Pengelolaan  Badan  Layanan  Umum  (PPK-BLU)
dan mendapat penunjukan dari Menteri Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan.  Adapun pembagian blok pada wilayah tertentu dapat dilihat pada tabel 5.8.
Tabel  5.8.  Blok  Pemanfaatan  Pada  Wilayah Tertentu
No Blok KPH Wilayah Tertentu Luas (Ha) Presentase (%) 1 HL – Pemanfaatan 20.278,71 38,19 2 HP - Pemanfaatan, Jassling dan HHBK 32.819,04 61,80 Jumlah 53.097,75 100
Sumber : Hasil Analisis SIG, 2017 Tabel  5.8  Pada    wilayah    tertentu  KPH Unit X Tina Orima memiliki luas ± 53.097,75 Ha, yang  terdiri  Blok  Pemanfaatan  pada  Hutan Lindung    seluas    ±  20.278,71  Ha,  dan  Blok Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Bukan  Kayu  dan  Jasa lingkungan  (HHBK  dan  Jasling)  pada  Hutan Produksi seluas ± 32.819,04 Ha. Kedepannya akan direncanakan  pengelolaan  baik  dengan  pola swakelola  maupun  dengan  kemitraan  baik  dengan investor,  masyarakat  ataupun  pihak  lain  yang berminat.
Gambar  5.8  Peta  Wilayah  Tertentu  KPH  Unit  X  Tina Orima.

## Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan  dan  pelibatan  masyarakat setempat  dalam  pengelolaan  hutan  merupakan salah  satu  upaya  pemanfaatan  sumberdaya  hutan secara  optimal  dan  berkelanjutan.  Upaya  tersebut dapat  dilakukan  baik  melalui  pengembangan kapasitas  maupun  pemberian  akses  pemanfaatan sumber  daya  hutan  dengan  tujuan  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  di  dalam  dan  disekitar hutan. Pemberdayaan masyarakat setempat tersebut merupakan kewajiban pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota  yang  pelaksanaannya  menjadi tanggung jawab KPH.  Dalam implementasinya di wilayah  KPH  Unit  X  Tina  Orima    program pemberdayaan masyarakat setempat dapat memanfaatkan skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan dan Kemitraan.

## Penyediaan Dan Peningkatan Kapasitas SDM
Berdasarkan Permendagri Nomor 61 tahun 2010  tentang  Pedoman  Organisasi  dan  Tata  Keja kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Peraturan  Bupati  Bombana  nomor  17  tahun  2012 tentang  Pembentukan  organisasi  dan  Tata  kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Model Unit X Tina  Orima  dengan  bentuk  Struktur  dan  Susunan Organisasi tipe B sebagai berikut; a) Kepala b) Sub bagian  Tata  Usaha  c)  Kepala  Seksi  Perencanaan dan  Pemanfaatan  d)  Kepala  Seksi  Pelindungan, KSDAE  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  e) Kelompok Jabatan Fungsional
Gambar  5.9  Struktur  Organisasi  KPH  Unit  X  Tina Orima
2 . Bag an Strukt ur Organis asi KPHP XXIV Kepala KPH Unit X Tina Orima Sub Bagian Tata Usaha POKJAB Fungsional SEKSI: Perencanaan dan
Pemanfaatan Hutan
SEKSI:
Perlindungan , KSDAE   dan Pemberdayaan Masyarakat
UNIT PENGELOLAAN
(RESORT)
:
Resort Resort
Resort Resort
Ket : = Koordinasi dan pendukung
= Garis Komando Resort

## Penyediaan Pendanaan
Berdasarkan  pasal  10  PP  No   6  Tahun 2007,  Pemerintah,  Pemerintah  Provinsi  dan Pemerinan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya bertanggung  jawab  terhadap  pembangunan  KPH dan  infrastrukturnya.  Dana  untuk  pembangunan KPH  Kabupaten  berasal  dari  APBD  dan  sumber lain  yang  sah  dan  tidak  mengikat.  Perencanaan pembiayaan  harus  dilakukan  secara terpadu  antara pemerintah,  pemerintah  provinsi  dan  pemerintah Kabupaten/  Kota  untuk  efisiensi  dan  menghindari pengadaan suatu sarpras tumpang tindih. Pembiayaan  dengan  sumber  dana  APBN,  selain digunakan  untuk  pembangunan  sarana  prasarana juga  dimungkinkan  untuk  membiayai  kegiatan pengelolaan  hutan.  Menggunakan  KPH  sebagai bagian penguatan  sistem pengurusan hutan dengan mewujudkan  integrasi  program  atau  konvergensi program kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota (rehabilitasi, inventarisasi, pemberdayaan masyarakat, dll), sehingga diperoleh sinergisitas  kegiatan  pembangunan  kehutanan. Dengan banyaknya aktivitas kegiatan kehutanan di lokasi  KPH,  maka  akan  menarik  para  rimbawan muda  untuk  bekerja  di  lapangan.Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan yang diusulkan diharapkan  tersedia  sesuai  kebutuhan    baik jumlahnya  maupun  waktu  pelaksanaan  kegiatan, akan  tetapi  hal  ini  selalu  menjadi  masalah,  karena sumber  sumber  pendanaan  pembangunan  tidak pernah  mencukupi  dan  selalu  terbatas.  Selama jangka  waktu  pengelolaan  sumber  pendanaan pembangunan    diharapkan  berasal  dari  APBN (Dekonsentrasi  ),  DAK  bidang  kehutanan,  DAU (pendamping  DAK)  dan  APBD  Kabupaten Bombana.

## Penyediaan Sarana Dan Prasarana
Untuk  menjalankan  tugas  dan  fungsinya, KPH    memerlukan  sarana  prasarana  guna menunjang kegiatan KPH. Berdasarkan Permenhut no  41  tahun  2011  pasal  3  dan  PP  45  pasal  10. Rencana  kegiatan  penyediaan  sarana  prasarana yaitu  berupa  bangunan  kantor,    kendaraan operasional  yang  meliputi  kendaraan  roda  empat, kendaraan    roda  dua  atau  kendaraan  perairan, peralatan  kantor  yang  meliputi  meja  dan  kuris kerja,  lemari  kantor  dan  peralatan  elektronik kantor, peralatan operasional meliputi alat komuknikasi  dan  perangkat  lunak  komputer,
perangkat  keras  komputer  dan  peralatan  survey, sarana  pendukung  kegiatan  pengelolaan  hutan misalnya  pembuatan  pal  batas  blok  atau  petak, pembuatan  jalan  pendukung  pengelolaan  hutan, perangkat  yang  berhubungan  dengan  pengelolaan hutan  antara  lain  pal  batas  hutan,  pos  jaga,  papan informasi,  menara  pengawas,  sarana  komunikasi dan sarana transportasi. Sarana perlindungan hutan dapat  berupa  alat  pemadam  kebakaran  hutan  baik perangkat  lunak  maupun  perangkat  keras,  alat komunikasi, perlengkapan satuan pengaman hutan, tanda  batas  kawasan  hutan  plang/tanda  tanda larangan,  prasarana  perlindungan  hutan  dapat berupa  asrama  satuan  pengaman  hutan,  rumah jaga,  jalan  pemeriksaan,  menara  pengawas  dan parit batas.

## Pengembangan Investasi
Pengembangan investasi diarahkan kepada para pemegang ijin skala besar maupun skala kecil seperti izin IUPHHBK, IUPHHK-HTI. Disamping itu  peserta  Hkm,  Hutan  Desa,  pelaku  ekonomi lainnya terutama pelaku ekonomi berbasis kehutanan skala  kecil,  dapat  kami uraikan  sebagai berikut  :  1)  Masalah,  (a)  Indikasi  masih  adanya praktek  illegal  dalam  pemanfaatan  hasil  hutan  (b) Peluang dan prospek investasi pada kawasan KPH belum  diketahui  luas  oleh  calon  investor  (c) Kebijakan  Investasi  bidang  usaha  pemanfaatan hasil  hutan  dan  penggunaan  kawasan  tertentu kurang  menarik  minat  investor  karena  prosedur perijinan  yang  berbelit-belit  dan  biaya  tinggi, lemahnya insentif dan rendahnya kapastian hukum. 2)  Sasaran,  (a)  Peningkatan  investasi  sektor  usaha kehutanan  yang  dikelola  secara  menguntungkan, lestari  dan  berkelanjutan  (b)  Menyerap  investasi baik internal maupun eksternal (pihak ketiga) guna pengembangan  dan  pengelolaan  hutan  pada wilayah  tertentu.  3)  Prioritas  Arah  Kebijakan,  (a) Mengurangi  biaya  transaksi  dan  praktek  ekonomi biaya  tinggi  baik  untuk  tahap  memulai  maupun operasinal  bisnis.  (b)  Menata  aturan  main  yang jelas  dan  pemangkasan  birokrasi  dengan  prinsip transparansi dan tata pemerintahan yang baik.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Pembentukan  Kesatuan  Pengelolaah  Hutan (KPH)  Unit  X  Tina  Orima  tidak  lepas  bagaimana mempertimbangkan  karakteritik  wilayah  karna merupakan  salah  satu  faktor  penting  dalam  tata kelola pembangunan KPH yang mampu
melaksanakan pemanfaatan hutan yang lebih bijak menuju kemandirian KPH,
Pembentukan  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan (KPH) Unit X Tina Orima ditingkat tapak sebagai identitas  manajemen  baru  dan  permanen  secara langsung  menangani  permasalahan  yang  ada  dan memberikan  dasar  untuk  tata  kelola  hutan  yang lebih  baik,  perencanaan,  manajemen  sumber  daya hutan,  pemantauan  dan  keterlibatan  pemangku kepentingan.  selain  itu  KPH  akan  memainkan kunci dalam upaya menuju pembangunan berkelanjutan  dan  fungsionalisasi  KPH  dan memberikan rekomendasi bagi percepatan pembangunan KPH yang saat ini sedang berjalan.

## Saran
Arahan  dalam  Rencana  Pengelolaan  Hutan KPH  Unit  X  Tina  Orima  sangat  diharapkan  dapat mewujudkan lembaga KPH yang mandiri, menjadi KPH percontohan Indonesia, dan dapat mewujudkan  kawasan  hutan  yang  lestari  dan masyarakat sejahtera serta mengembangkan ekonomi daerah.
Proses  penyusunan  rencana  pengelolaan hutan  yang  melibatkan  berbagai  pihak  dan  sektor, guna  mempercepat  penguatan  kelembagaan  KPH sehingga  dapat  bekerja  sesuai  dengan  mandatnya sebagai  unit  manajemen  terkecil  ditingkat  tapak sehingga  keberadaan  KPH  dapat  menjadi  solusi bagi  pembangunan  kehutanan  dan  pembangunan kesejahteraan masyarakat.

## Rekomendasi
Proses tata hutan yang mencakup keseluruhan fungsi kawasan harus segera diselesaikan untuk menjamin efektifitas pengelolaan hutan di tingkat tapak.
Diperlukan  evaluasi  kinerja  KPH  untuk menilai konsistensi kesiapan kinerja kelembagaaan dan  kapasitas  SDM  organisasi  yang  selama  ini sudah ada dan dijalankan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ditemukan.
Membangun proses Komunikasi dan koordinasi  yang  kuat  antara  pemerintah  daerah dengan  KPH  khususnya  dalam  hal  perencanaan, pengelolaan  hutan.  hal  tersebut  di  maksudkan untuk menjamin operasionalisasi serta menghindari  kesalahpahaman  dan  overlapping program dalam mendorong optimalisasi KPH.
Diperlukan  Jaminan  hak  dan  akses  serta
peningkatan  peran  serta  masyarakat  dalam pengelolaan  hutan  secara  menyeluruh  baik  mulai dari  tahap  perencanaan  sampai  pada  tahap pelaksanaan dan evaluasi.
Diperlukan koordinasi dan integrasi perencanaan  serta  anggaran  antara  pusat  dan daerah  (KPH,  BAPPEDA,  DISHUT,  BPDAS, BPKH, BP2HP dan unit lainnya) untuk mengoptimalkan  kegiatan  pengelolan  hutan  di tingkat tapak.
Mempercepat  proses  penyusunan  rencana bisnis  KPH  serta  sinkronisasi  dengan  para pemegang  izin  dan  instansi  pemerintah  terkait untuk mengoptimalan kinerja KPH ditingkat tapak dan menghindari asimetris informasi antar masing- masing pihak yang berkepentingan. Mempersiapkan  kelembagaan  dan  SDM  yang mampu  menjamin  keamanan  berinvestasi  dalam wilayah  KPH  dengan  tujuan  untuk  mendorong percepatan  kemandirian  KPH  dan  kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Alvian,  L.  dan  E.Y.  Suryandari.  2008. Kajian Konsep  Kesatuan  Hutan  Model  Way Terusan Register 47 . Skripsi. Bogor.
Budiningsih  K,  Sulistya  E,  Sylviani,  Elvida  YS,
Fenti S dan Gamin. Tipologi KPH. Laporan Penelitian .  Puslitbang  Perubahan  Iklim  dan Kebĳakan.
Castañeda  F.  2000.  Why  national  and  forest management unit level criteria and indicator for sustainable management of the dry forest in  Asia?.  in:  Cheng  TL,  Durst  PB,  editors. Development  of  national-level  criteria  and indicator for sustainable management of the dry  forest  in  Asia:  background  paper .  Rap Publication,  Bangkok,  Thailand  (TH).  1–22 June 2000.
Dipodiningrat,  S.  2013. Organisasi  dan  Sumber Daya  Manusia  Pendukung  Pengelolaan Hutan Lestari. Pustaka Pelajar. Yogyakarta FAO,  2000. Definition  and  Basic  Principles  of Sustainable  Forest  Management  in  Relation to  Criteria  and  Indicators .http://www. fao.org. Diakses tanggal 19 Februari 2014]. Fathoni, T. 2014. Pengembangan SDM Kehutanan sebagai  Sistem  Pendukung  KPH.  Makalah disampaikan  pada  Pertemuan  Nasional Akademisi  –  CSO  dalam  Mendukung
Pembangunan  dan  Operasionalisasi  KPH. Rancamaya ,- Bogor ,7 Oktober 2014 Handadhari,  T.  2014. KPH  Sebagai  Kelembagaan Ideal  Kehutanan  :  Konsep  Versus  Realitas. Dalam  Nugraha,  et  al  (editor).  Darurat Hutan  Indonesia.  Mewujudkan  Arsitektur Baru  Kehutanan  Indonesia .  Banten.  Wana Aksara.
Kartodihardjo,  H.,  Nugroho,  B.,  &  Putro,  H.R.
(2011). Pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH): Konsep, peraturan perundangan  dan implementasi .  Jakarta: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.
ITTO.  2003. Philipine  Set  of  Criteria  and
Indicator for Sustainable Forest Management. Manual and Reporting Framework . Julian and  Katherine  Dunster,  1996. Dictionary  of
Natural Resource Management. The Comprehensive,  Single  Source  Guide  to
Natural  Resources  Management  Terms .
UBC Press. Canada.
Karsudi,  Rinekso  S  dan  Kartodihardjo,  2010.
Model Pengembangan Kelembagaan Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan  Hutan  di  Provinsi  Papua . JMHT  Vol.  XVI,  (2):  92-100,  Agustus
2010.Bogor.
Kartodihardjo H, dan Suwarno E. 2014.
Pengarusutamaan  Kesatuan  Pengelolaan
Hutan (KPH) dalam Kebijakan dan Pelaksanaan  Perizinan  Kehutanan. Jakarta
(ID):  Direktorat  Wilayah  Pengelolaan  dan Penyiapan  Areal  Pemanfaatan  Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan , Kartodihardjo, H., Bramastho, N dan Hariyanto. R.
2011. Pembangunan  Kesatuan  Pengelolaan
Hutan (KPH). Konsep, Peraturan Perundangan  dan  Implementasi. Direktorat Wilayah  Pengelola  an  dan  Penyiapan  Areal Pemanfaatan  Kawasan  Hutan  Direktorat Jenderal.
Lestari S, S. Nugroho, D. Setiawan, M. Soraya, M.
Rachman.  2012. Data  dan  Informasi
Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Direktorat Wilayah  Pengelolaan  dan  penyiapan  Areal
Pemanfaatan Kawasan Hutan. Ditjen Planologi. Jakarat.
Ngakan,  P.O.,  Komarudin,  H.,  dan  Moeliono,  M. 2008. Governancee  Brief:  Menerawang Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  di  Era Otonomi  Darah .  Center  for  International
Forestry Research (CIFOR). Bogor. Indonesia.
Ontario  Ministry  of  Natural  Resources .  2003 . Management  units  in  Ontario.  What  are Management  Units .  www.mnr.gov.on.ca.
Diakses 25 Februari 2014.
Priyo  Kusumedi  dan  Achmad  Rizal  HB.  2010,
Analisis Stakeholders dan Kebijakan Pembangunan  KPH  Model  Maros  di Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Jurnal  Analisis Kebijakan  Kehutanan  Vol.  7  No.  3
Desember 2010 : 179-193 Puspariani,  J.  2008. Kesatuan  Pengelolaan  Hutan Produksi (KPHP). Skripsi. Model Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan. Rizal.,H.B.  Achmad.,N.P.  dewi.,  dan  Kusmedi  P. 2009 Kajian Strategi Implementasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH.) Tanah Toraja Provinsi Sulawesi Selatan
Ruhimat  IS.  2010. Implementasi  Kebijakan
Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH)  Di Kabupaten Banjar . Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan 7(3):169-178 Silalahi, 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama.
Supratman.  2007. Desain  Model  Pembangunan Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH)  di Kabupaten  Mamuju  Provinsi  Sulawesi Barat.  Jurnal  Perenial  Vo  5  (1) .  Fakultas Kehutanan UNHAS.Makassar.
Uphoff, N. 1986. Local Institutional Development. An  Analitycal  Sourcebook  with  Cases .West Hartford Connecticut: Kumarian Press.

## Undang- Undang
Pemerintah  Republik  Indonesia.  1999. Undang- Undang  Republik  Indonesia  No.  41  Tahun 1999  tentang  Kehutanan. Lembaran  Negara RI Tahun 1999 No. 167. Jakarta: Sekretariat Kabinet
KPH  Unit  X  Tina  Orima.  RPHJP  ( Rencana Pengelolaanhutan  Jangka  Panjang)  UPTD KPH  Unit  X  Tina  Orima  Kabupaten Bombana.