Penetapan Rasio Bagi Hasil Akad Mudharabah Dan Musyarakah

## PENETAPAN RASIO BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH (STUDI KASUS DI BNI SYARIAH)

## Tenny  Badina
Staf Pengajar Fakultas Ekonomi UNTIRTA Email : tenny.badina@yahoo.com
This study is a descriptive case study analysis in PT. Bank BNI Syariah using  primary  data  and  secondary  data.  This  study  rejects  the  results  of research Mawardi (2005) and Vustany (2006) which states that the granting of a return to the Islamic banking results are influenced by interest rates. The interest rate is only a reference in determining the level of expected return for the customer to determine the ratio of the results. Calculation of profit sharing between users and customers BNI Syariah funds made   by the actual return earned business profits, and distribution of the proceeds among the owners BNI  Syariah  customer  funds  carried  with  the  actual  return  earned  by  the bank.  Determination  of  the  ratio  between  BNI  Syariah  results  with  user customer funds made   by setting the level of expected return and the bank’s expected return rate of user client funds.
Bank’s  expected  return  level  is  calculated  based  customer’s  of  fund provider’s expected return estimation, the estimated overhead cost, estimation of risk level, and the expected net profit of the bank. While the level of expected return customers entrepreneur is the difference between the projected benefit the customer’s business and the expected return rate of the bank.
Keywords:  Profit  Sharing  Ratio,  Mudaraba  Agreement,  Musharaka Agreement, Expected Return, Islamic Banking.
Media Ekonomi Vol. 19, No. 3, Desember 2011
Adopsi perbankan syariah dan lembaga keuangan lainnya yang bebas bunga secara keseluruhan akan menciptakan masyarakat yang bebas bunga. Menurut Harrod (1973), seorang ekonom barat, menyatakan bahwa “masyarakat bebas bunga secara total akan menjadi macam masyarakat yang baru”. Hal ini  karena  telah  terbukti  bahwa  bunga berdampak  negatif  tidak  hanya  bagi kehidupan  ekonomi,  namun  juga  bagi kehidupan sosial maupun moral masyarakat, seperti  yang  dinyatakan  oleh  Hossain (2009).  Bagi  kehidupan  ekonomi  bunga menyebabkan  eksploitasi  ekonomi  dan masalah  pengangguran,  bagi  kehidupan sosial  bunga  menyebabkan  terciptanya kesenjangan  ekonomi  yang  semakin  lebar serta dalam hal moral bunga menyebabkan hilangnya rasa cinta kasih, persaudaraan dan sifat  saling  tolong  menolong  dalam masyarakat.
Perbankan syariah memberikan batasan- batasan  dalam  pelaksanaan  operasional perbankan sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam terutama dalam hal  pelarangan  riba.  Pelarangan  riba merupakan  upaya  untuk  menegakkan keadilan dimana pemilik modal tidak berhak memperoleh  keuntungan  yang  ditetapkan sebelumnya  tanpa  menanggung  resiko apapun.  Dalam  sistem  keuangan  tanpa bunga  pemilik  modal  dapat  memperoleh keuntungan  dari  uang  yang  mereka  miliki dengan menanggung resiko melalui skema bagi  hasil (mudharabah/musyarakah) ataupun bentuk-bentuk pembiayaan lainnya (murabahah, ijarah, salam, & istishna’).

## PENDAHULUAN
Lembaga  perbankan  merupakan  salah satu unsur dalam pembangunan masyarakat madani. Choudhury dalam Harahap (2009) menyatakan bahwa seluruh nasabah pemilik deposito, pemilik bank, pemerintah, bisnis dan  klien  adalah  kelompok  sosial  yang bekerjasama di bawah naungan tauhid untuk mencapai kesejahteraan sosial baik di dunia ataupun  di  akhirat.  Paradigma  mengenai peranan lembaga perbankan ini berakar dari keinginan untuk dapat menerapkan konsep tauhid  dalam  seluruh  sendi  kehidupan manusia.
Tauhid  merupakan  keyakinan  umat muslim  akan  keesaan Allah  SWT.  Bahwa Allah SWT yang menciptakan dan mengatur seluruh dunia dan seisinya serta memberikan pedoman bagi manusia dalam menjalankan seluruh aktivitas kehidupan. Pedoman bagi umat  manusia  ini  terdapat  di  dalam  Al- Qur’an  dan  As-Sunnah  yang  kemudian diinterpretasikan dalam fiqih sebagai hasil ijtihad  para  ulama.  Interpretasi Al-Qur’an dan  As-Sunnah  dalam  fiqih  kemudian menjadi  landasan  dalam  mengembangkan konsep perbankan syariah. Hal inilah yang disebut    sebagai Tawhidi  String  Relations dimana  seluruh  model  dan  aktivitas mengacu kepada konsep  tauhid  (Harahap, 2009), termasuk lembaga perbankan. “Hai  orang-orang  yang  beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan.  Sesungguhnya  syaitan  itu  musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al Baqarah 208)

## Penetapan Rasio Bagi Hasil Akad Mudharabah Dan Musyarakah
Skema  bagi  hasil  menekankan  pada kerjasama  serta  adanya  kesediaan  untuk menanggung  resiko  bersama-sama  dalam mengupayakan suatu keuntungan usaha. Hal ini sangat berbeda dengan sistem keuangan kapitalis  yang  menggunakan  instrument bunga dalam menggerakkan perekonomian dimana  pemilik  modal  tidak  mau menanggung  resiko  kerugian  dan menetapkan  suatu  tingkat  bunga  dimuka serta  mensyaratkan  jaminan  untuk mengantisipasi  resiko  kerugian.  Hossain (2009)  menyatakan  bahwa  jika  seseorang ingin  menggunakan  uangnya  untuk memperoleh  lebih  banyak  uang  maka  ia harus  bersedia  menempatkan  uangnya dalam  resiko  ( al-ghunm  bil-ghurm ).  Jika seseorang  atau  suatu  negara  akan meminjamkan uang untuk orang atau negara lain untuk tujuan menolong maka tindakan ini harus berdasarkan prinsip persaudaraan sehingga  tidak  dapat  diterima  untuk mengenakan bunga apapun dalam hal ini.
“Hai  orang-orang  yang  beriman, bertakwalah  kepada Allah  dan  tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul- Nya  akan  memerangimu.  dan  jika  kamu bertaubat  (dari  pengambilan  riba),  Maka bagimu  pokok  hartamu;  kamu  tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika  (orang  yang  berhutang  itu)  dalam kesukaran,  Maka  berilah  tangguh  sampai Dia  berkelapangan.  dan  menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik
bagimu,  jika  kamu  mengetahui.”  (QS. Al Baqarah 278-280)
Namun  demikian  beberapa  penelitian menunjukkan  bahwa  perbankan  syariah masih mengacu kepada suku bunga dalam menetapkan  return  bagi  hasil.  Mawardi (2005),  meneliti  mengenai  faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan return bagi hasil deposito mudharabah muthlaqah pada Unit  Usaha  Syariah  (UUS)  Bank  X. Penelitian ini ingin mengetahui acuan yang digunakan  Unit  Usaha  Syariah  Bank  X dalam  menentukan  return  bagi  hasil Mudharabah  Muthlaqah .  Faktor-faktor yang  diduga  mempengaruhi  penetapan return  bagi  hasil  deposito Mudharabah Muthlaqah terdiri dari tingkat bunga bank konvensional,  tingkat  FDR,  NPF  dan effective  rate pendapatan.  Dengan menggunakan  analisis  faktor,  analisis korelasi dan regresi diperoleh hasil bahwa hanya  faktor  bunga  yang  signifikan mempengaruhi  return  bagi  hasil  deposito mudharabah muthlaqah .
Vustany  (2006),  kemudian  meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian  bagi  hasil  nasabah  di  Bank Muamalat  Indonesia.  Hasil  penelitian terhadap  laporan  keuangan  dengan menggunakan uji panel data, Pooled Least Square  Model pada  tingkat  kepercayaan 95% (α= 5%) menunjukkan bahwa faktor- faktor yang secara signifikan mempengaruhi pemberian bagi  hasil bagi  nasabah adalah pendapatan, BI Rate dan FDR. Sedangkan dana  pihak  ketiga  dan  tingkat  bunga deposito  12  bulan  tidak  secara  signifikan
Media Ekonomi Vol. 19, No. 3, Desember 2011
mempengaruhi  pemberian  bagi  hasil nasabah.
Hasil penelitian di atas menggambarkan permasalahan perbankan syariah Indonesia yang berada di dalam sistem campuran (dual banking  system) .  Berbagai  literature menyebutkan  bahwa  tingkat  suku  bunga merupakan  salah  satu  resiko  yang  perlu untuk  dimitigasi  oleh  perbankan  syariah. Meskipun bank syariah tidak menggunakan bunga  dalam  operasionalnya  namun  tetap dipengaruhi pergerakan tingkat suku bunga yang  menimbulkan displaced  commercial risk . Nasabah rasional hanya menempatkan dananya di bank syariah ketika tingkat bagi hasil  lebih  tinggi  dari  tingkat  bunga  dan beralih ke bank konvensional ketika tingkat bunga lebih tinggi dari tingkat bagi hasil.
Tarsidin  (2010),  mengemukakan mengenai  skema  (rasio)  bagi  hasil  yang optimal  yaitu  skema  yang  secara  efisien dapat  mendorong  entrepreneur  untuk melakukan  upaya  terbaiknya  dan  dapat menekan terjadinya falsifikasi (penyimpangan  atas  hasil  usaha  yang diperoleh  untuk  kepentingan  pribadi). Pendekatan  yang  digunakan  yaitu  dengan menyelesaikan permasalahan moral hazard terlebih  dahulu  (melalui  penetapan  rasio bagi hasil yang optimal). kemudian barulah bank syariah menganalisis tingkat profit nya. Asumsinya adalah bahwa dengan skema rasio bagi hasil yang optimal, tingkat profit yang  diperoleh  bank  syariah  akan  lebih tinggi. Skema rasio bagi hasil yang optimal artinya bank syariah memberikan rasio bagi hasil yang lebih besar kepada entrepreneur dimana  hal  ini  akan  menjadi  insentif  bagi
entrepreneur  untuk  melakukan  upaya terbaiknya  dan  meminimalisir  terjadinya falsifikasi.  Sehingga  walaupun  rasio  bagi hasil entrepreneur lebih besar namun karena hal  ini  mendorong  entrepreneur  untuk melakukan  upaya  terbaiknya  dan meminimalisir  penyimpangan  hasil  usaha untuk  kepentingan  pribadi,  maka  akan menyebabkan  pendapatan  bagi  hasil  yang diperoleh  bank  syariah  lebih  besar. Pendekatan ini berbeda dengan praktek pada umumnya, dimana bank syariah menetapkan target profit terlebih dahulu, baru kemudian menetapkan  rasio  bagi  hasil  dengan entrepreneur dan deposannya.
Melalui skema bagi hasil yang optimal, akan  mengakselerasi  perkembangan perbankan  syariah  dimana  perbankan syariah  dapat  memperoleh  tingkat  profit yang  lebih  tinggi.  Sehingga  perbankan syariah mampu bersaing dengan perbankan konvensional dengan memberi tingkat bagi hasil yang lebih tinggi kepada para deposan dan juga kepada para pemegang saham.

## PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan penelitian Mawardi (2005) dan Vustany (2006) yang telah dipaparkan di  atas  dapat  diduga  bahwa  perbankan syariah masih mengacu kepada tingkat suku bunga dalam menetapkan return bagi hasil. Perbankan  syariah  juga  dalam  prakteknya menetapkan  target profit terlebih  dahulu sebagai dasar menetapkan rasio bagi hasil dengan  entrepreneur  dan  deposannya dimana menurut Tarsidin (2010) seharusnya perbankan  syariah  menetapkan  rasio  bagi
Penetapan Rasio Bagi Hasil Akad Mudharabah Dan Musyarakah
hasil yang optimal bagi entrepreneur dengan memperhatikan  tingkat  insentif  yang diinginkan  entrepreneur  untuk  melakukan upaya  terbaiknya  dan  tingkat  pembayaran bagi  hasil  yang  diinginkan  entrepreneur (willingness  to  pay) barulah  kemudian menganalisis tingkat profit nya.
Hasil-hasil  penelitian  di  atas menunjukkan  bahwa  masih  diperlukan adanya penelitian mengenai penetapan rasio bagi  hasil  di  perbankan  syariah.  Berikut dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu : 1. Bagaimana metode penetapan rasio bagi hasil akad mudharabah dan musyarakah antara PT. Bank BNIS dengan nasabah pengguna dana?
2. Bagaimana metode penetapan rasio bagi hasil akad mudharabah dan musyarakah antara PT. Bank BNIS dengan nasabah pemilik dana?

## TINJAUAN PUSTAKA
Pengembangan  perbankan  syariah merupakan  bagian  dari  restrukturisasi perbankan nasional yaitu untuk meningkatkan ketahanan  sistem  perbankan  nasional melalui  pengembangan  infrastruktur. Indonesia saat ini menganut dual  banking system yaitu  terselenggaranya  dua  sistem perbankan  (konvensional  dan  syariah) secara berdampingan. Strategi ini diterapkan berdasarkan  pengalaman  pada  saat  krisis bank  syariah  dapat  bertahan  di  tengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang  tinggi.  Keberadaan  dua  sistem perbankan yang berkembang secara paralel
dan  yang  mempunyai  hubungan  yang terbatas  satu  sama  lain  diharapkan  akan dapat menciptakan diversifikasi risiko yang kemudian  akan  mengurangi  masalah systemic  risk pada  saat  terjadi  krisis keuangan (Sitompul, 2002).
Pada  perspektif    bank  syariah,  sistem dual  banking  menyebabkan  bank  syariah menghadapi  resiko  tingkat  suku  bunga (interest rate risk) walaupun  bank syariah tidak  menggunakan  bunga  sebagai instrument  dalam  penyaluran  dan pengumpulan dana. Hal ini karena nasabah bank  syariah  yang  bersifat  rasional  akan memindahkan dananya ke bank konvensional  ketika  tingkat  suku  bunga lebih tinggi dari tingkat return bagi hasil.
Hasil  penelitian  Vustany  (2006)  dan Mawardy  (2005)  menunjukkan  bahwa tingkat  suku  bunga  berpengaruh  positif terhadap  pemberian  return  bagi  hasil nasabah.  Vustany  (2006)  melakukan penelitian terhadap laporan keuangan bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan uji panel data, Pooled Least Square Model pada  tingkat  kepercayaan  95%  (α=  5%) menunjukkan  bahwa  faktor-faktor  yang secara signifikan mempengaruhi pemberian bagi hasil bagi nasabah adalah pendapatan, BI  Rate  dan  FDR.  Sedangkan  dana  pihak ketiga  dan  deposito  rate  12  bulan  tidak secara signifikan mempengaruhi pemberian bagi  hasil  nasabah.    Sedangkan  Mawardi (2005)  melakukan  penelitian  mengenai acuan yang digunakan Unit Usaha Syariah Bank X dalam menentukan return bagi hasil Mudharabah  Muthlaqah .  Faktor-faktor yang  diduga  mempengaruhi  penetapan
Media Ekonomi Vol. 19, No. 3, Desember 2011
return  bagi  hasil  deposito Mudharabah Muthlaqah terdiri dari tingkat bunga bank konvensional,  tingkat  FDR,  NPF  dan effective  rate pendapatan.  Dengan menggunakan  analisis  faktor,  analisis korelasi dan regresi diperoleh hasil bahwa hanya  faktor  bunga  yang  signifikan mempengaruhi  return  bagi  hasil  deposito mudharabah muthlaqah . Variabel-variabel lain  dijadikan  pertimbangan  dalam penetapan  return  bagi  hasil,  namun  tidak digunakan sebagai acuan dalam penetapan return bagi hasil.
Hal  ini  memerlukan  penelitian  yang lebih mendalam mengenai perhitungan bagi hasil  serta  dampak  suku  bunga  terhadap perhitungan bagi hasil di perbankan syariah tidak  hanya  melalui  penelitian  kuantitatif namun  lebih  jauh  memerlukan  penelitian yang  dilakukan  secara  kualitatif.  Secara lebih  spesifik  penelitian  yang  akan dilakukan yaitu mengenai penetapan rasio
bagi  hasil  akad  mudharabah  dan musyarakah,  karena  jika  melihat  konsep bagi  hasil  akad  mudharabah  dan musyarakah,  pada  saat  akad  hanya disepakati mengenai nisbah bagi hasil dan perhitungan distribusi bagi hasil kemudian ditentukan berdasarkan keuntungan aktual yang diperoleh.

## METODE PENELITIAN
Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam batas waktu tertentu,  dengan  menggunakan  metode ilmiah  serta  aturan  yang  berlaku.  Desain penelitian ini adalah deskriptif analisis untuk memaparkan metode penetapan rasio bagi hasil  akad mudharabah dan  akad musyarakah antara  bank  dengan  pemilik dana  dan  pengguna  dana.  Jenis  penelitian ini  adalah  studi  kasus  instrumental (instrumental  case  study). Denzin  dan
A d a n y a I n t e r e s t   R a t e   R i s k
p a d a   B a n k   S y a r i a h P e n e l it ia n   V u s t a n y ( 2 0 0 6 ) d a n   M a w a r d i   ( 2 0 0 5 )   b a h w a T i n g k a t S u k u B u n g a b e r p e n g a r u h   p o s i t if   te r h a d a p P e m b e r i a n R e t u r n B a g i H a s il   P e r b a n k a n   S y a r ia h P e n e t a p a n   R a s io   B a g i   H a s i l A k a d M u d h a r a b a h d a n
M u s y a r a k a h   ( S t u d i   K a s u s   d i
B N I   S y a r ia h ) D u a l   B a n k in g   S y s t e m d i I n d o n e s ia Gambar 1
Penetapan Rasio Bagi Hasil Akad Mudharabah Dan Musyarakah
Tabel 1

## Perkembangan Nilai Aset BNI Syariah
Sumber : Laporan Tahunan BNI Syariah 2010
Uraian 12-2006 12-2007 12-2008 12-2009 06-2010 12-2010 Aktiva Produktif Investasi Pembiayaan yg diberikan DPK Giro Tabungan Deposito 1,514,889 379,066 1,132,559 1,124,363 221,752 513,362 389,249 2,427,118 622,404 1,800,996 1,799,247 210,548 833,492 755,207 3,844,828 697,617 3,132,553 3,041,984 358,139 1,202,191 1,481,654 4,666,382 1,360,957 3,265,445 4,173,245 416,975 1,613,981 2,142,289 5,016,285 1,857,705 3,134,532 4,253,227 438,128 1,661,503 2,153,596 6,017,251 2,419,918 3,558,485 5,162,728 538,690 1,980,627 2,643,411
Lincoln (2009) menyatakan bahwa jenis ini digunakan  untuk  meneliti  suatu  kasus tertentu  agar  tersaji  sebuah  perspektif tentang  isu  atau  perbaikan  suatu  teori. Penelitian  dilakukan  dengan  melakukan kajian pada PT. Bank BNI Syariah dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang  diperoleh  dari  narasumber  melalui wawancara dengan para praktisi perbankan syariah,  arsip  yang  dimiliki  perbankan syariah  mengenai  metode  penetapan  rasio bagi hasil perbankan syariah, dan juga dari berbagai  literatur  seperti  jurnal,  buku  dan internet.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
PT  Bank  BNI  Syariah  (BNIS)  berdiri pada  tanggal  19  Juni  2010  sebagai  anak perusahaan dari PT Bank Negara Indonesia
(Persero)  Tbk  (BNI).  Sebelum  beroperasi sebagai Bank Umum Syariah (BUS)  yang berdiri  secara  independen,  BNI  Syariah telah  beroperasi  sebagai  unit  bisnis  BNI selama  10  tahun  dengan  menawarkan berbagai produk perbankan syariah.
Pada  tahun  2002,  BNI  Syariah  mulai menghasilkan  laba  dan  pada  tahun  2003 dilakukan penyusunan corporate plan yang di dalamnya termasuk rencana independensi BNI Syariah pada tahun 2009-2010. Pada tahun  2005  proses  independensi  BNI Syariah  diperkuat  dengan  kebijakan otonomi  khusus  yang  diberikan  oleh  BNI kepada  UUS  BNI  dan  pada  Tahun  2009, BNI  membentuk  Tim  Implementasi Pembentukan  Bank  Umum  Syariah.  UUS BNI  terus  berkembang  hingga  pada pertengahan tahun 2010 telah memiliki 27 kantor  cabang  dan  31  Kantor  cabang
Media Ekonomi Vol. 19, No. 3, Desember 2011
Uraian 12-2006 12-2007 12-2008 12-2009 06-2010 12-2010 Pendapatan margin & bagi hasil Beban bagi hasil Pendapatan margin &
bagi hasil bersih
Pendapatan usaha lainnya Pendapatan operasional Beban Operasional Laba sebelum pajak Laba bersih 142,924 44,244 98,680 16,307 114,987 88,605 15,217 15,217 180,781 69,741 111,040 22,155 133,195 101,965 19,237 19,237 336,576 141,715 194,861 40,316 235,177 119,341 34,439 34,439 450,260 231,269 218,991 87,427 306,418 114,160 (186,509) (186,509) 39,283 16,203 23,080 2,884 25,964 7,100 (53,156) (53,156) 417,661 140,106 277,555 30,252 307,807 165,085 36,734 36,512

## Tabel 2
Perkembangan Nilai Laba Bersih BNI Syariah
Sumber : Laporan Tahunan BNI Syariah 2010
pembantu.  UUS  BNI  juga  mendapatkan dukungan  teknologi  informasi  dan penggunaan jaringan saluran distribusi yang meliputi kantor cabang BNI, jaringan ATM BNI, ATM Link serta ATM Bersama, 24 jam layanan BNI Call dan juga internet banking .
Perkembangan usaha BNI Syariah dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.
Terlihat bahwa nilai asset dan laba bersih BNI Syariah terus mengalami peningkatan hingga Desember 2010, meskipun nilai laba
bersih sempat mengalami penurunan pada Desember  2009  dan  Juni  2010  kemudian kembali  meningkat  pada  Desember  2010. Penurunan ini terjadi pada saat BNI Syariah melakukan Spin Off dari UUS BNI menjadi BUSN yang berdiri sendiri.
Lini bisnis strategis BNI Syariah sebagai perusahaan  yang  menjalankan  fungsi intermediasi  antara  nasabah  yang menginvestasikan dananya dengan nasabah yang  memperoleh  pembiayaan  dapat diuraikan sebagai berikut:

## Penetapan Rasio Bagi Hasil Akad Mudharabah Dan Musyarakah

## 1. Pendanaan
BNI  Syariah  melakukan  berbagai inisiatif untuk meningkatkan dana pihak ketiga. Perkembangan dana pihak ketiga dapat dilihat pada Tabel 3 berikut : a. Giro
Dana Pihak Ketiga yang berasal dari giro sampai dengan Desember 2010 sebesar Rp 538,7 miliar meningkat sebesar Rp 100  miliar  selama  6  bulan  sejak  Juni 2010.  Giro  tersebut  terdiri  dari  giro wadiah rupiah dan valas. Pertumbuhan jumlah  giro  merupakan  salah  satu indikator  peningkatan  aktivitas  bisnis nasabah.
b. Tabungan
Dana  Pihak  Ketiga  yang  berasal  dari tabungan  sampai  dengan  Desember 2010  sebesar  Rp  1,980  triliun meningkat cukup signifikan dari bulan Juni  2010.  Perolehan  penghimpunan dana dari tabungan tersebut terdiri dari
Tabungan  iB  Hasanah,  Tabungan  iB Prima  Hasanah,  Tabungan  iB  Bisnis Hasanah, Tabunganku iB, Tabungan iB THI Hasanah dan Tabungan iB Tapenas Hasanah.
c. Deposito Dana  Pihak  Ketiga  yang  berasal  dari deposito  sampai  dengan  Desember 2010  sebesar  Rp.2,643  triliun meningkat  hampir  Rp  500  miliar dibandingkan  posisi  Juni  2010. Perolehan penghimpunan dana tersebut berasal dari Deposito Rupiah dan Valas. Pertumbuhan Deposito didukung oleh loyalitas  dan  meningkatnya  keper- cayaan nasabah kepada BNI Syariah

## 2. Pembiayaan
Segmentasi  pembiayaan  BNI  Syariah dibagi  menjadi  komersial,  ritel produktif,  ritel  konsumtif,  dan  kartu pembiayaan.  Keunggulan  kompetitif
Tabel 3

## Perkembangan Dana Pihak Ketiga BNI Syariah
Sumber: Laporan Tahunan BNI Syariah 2010
U ra ia n Se b e lum  S p in n  O f f ( D e s  2 0 09 ) S es u d a h  S pi nn  O ff Ju n i  2 0 1 0 D e s 2 01 0 G ir o 4 1 6 ,9 7 5 4 3 8 ,1 2 8 5 3 8 , 6 9 0 T a b u n g a n 1 ,6 1 3 ,9 8 1 1 ,6 6 1 ,5 0 3 1 ,9 8 0 ,6 2 7 D e p o si to 2 ,1 4 2 ,2 8 9 2 ,1 5 3 ,5 9 6 2 ,6 4 3 ,4 1 1 Ju m la h 4 ,1 7 3 ,2 4 5 4 ,2 5 3 ,2 2 7 5 ,1 6 2 ,7 2 8
Media Ekonomi Vol. 19, No. 3, Desember 2011
masing-masing  produk  adalah  proses aplikasi yang cepat,  persyaratan yang mudah dan pricing yang bersaing.
a. Pembiayaan Komersial (menengah) Total pembiayaan komersial yang telah disalurkan  kepada  nasabah  sampai dengan Desember 2010 sekitar Rp672,2 milliar, meningkat sebesar Rp166 miliar dibandingkan saat dilaksanakannya spin off bulan Juni 2010. Porsi pembiayaan komersial  adalah  sebesar  18,89%  dari total  pembiayaan  BNI  Syariah. Sedangkan  sektor  usaha  yang  dibiayai mencakup sektor prospektif dan sedang berkembang  seperti  pertambangan, konstruksi  dan  sektor  pengangkutan, pergudangan dan komunikasi.
b. Pembiayaan Ritel Produktif
Pembiayaan ritel produktif BNI Syariah terdiri dari Wirausaha iB Hasanah dan Branch Financing Management (BFM). Wirausaha iB Hasanah adalah fasilitas
pembiayaan  produktif  yang  ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi)  dan  disalurkan  kepada pengusaha yang baru merintis usahanya. Penyaluran  pembiayaan  Wirausaha  iB Hasanah  didominasi  oleh  sektor perdagangan. BFM adalah pembiayaan yang ditujukan untuk usaha (produktif ) nasabah yang sepenuhnya dikelola oleh cabang  dengan  pembiayaan  sampai dengan  sebesar  Rp10  miliar.  Total pembiayaan  ritel  produktif  per Desember 2010 sebesar Rp722,4 miliar atau  memiliki  porsi  20,3%  dari  total pembiayaan BNI Syariah.
c. Pembiayaan Ritel Konsumtif
Pembiayaan  Ritel  Konsumtif    BNI
Syariah terdiri dari  Griya iB Hasanah, Gadai Emas iB Hasanah, Talangan Haji iB  Hasanah,  iB  Hasanah  Card  dan Lainnya  termasuk Qard ).  Total
U r a ia n S e b e lu m  S p i n - o ff S e s u d a h  S p in -o ff J u n i 2 0 1 0 D e s e m b e r  2 0 1 0 M u ra b a h a h 2 .4 7 3 . 7 2 1 2 .3 2 3 . 3 4 9 2 .5 5 3 . 0 9 2 M u d h a ra b a h 8 4 . 7 4 1 3 9 3 .9 2 1 8 7 .3 2 7 M u sy a ra k a h 5 6 .8 4 4 4 9 2 . 3 7 4 6 2 4 . 8 2 0 L a in n y a 1 9 0 . 1 6 7 2 2 4 . 8 8 8 2 9 3 . 2 4 9
Tabel 4
Perkembangan Pembiayaan BNI Syariah Berdasarkan Skim Pembiayaan
Sumber: Laporan Tahunan BNI Syariah 2010

## Penetapan Rasio Bagi Hasil Akad Mudharabah Dan Musyarakah
pembiayaan ritel konsumtif tahun 2010 sebesar Rp2,163 triliun memiliki porsi 60,81% dibandingkan total pembiayaan, meningkat sebesar Rp259,2 miliar dalam 6 bulan sejak spin off . Posisi Desember 2009 sebesar Rp1,851 triliun. Griya iB
Hasanah  mendominasi  komposisi pembiayaan  ritel  konsumtif  dengan persentase  sebesar  76,55%  dari  total pembiayaan ritel konsumtif atau sebesar Rp1,656 triliun. Hal ini seiring dengan adanya peningkatan permintaan rumah baik sebagai kebutuhan tempat tinggal maupun untuk investasi. Perkembangan pembiayaan  ritel  konsumtif  ini dipengaruhi beberapa faktor antara lain tingginya  permintaan  konsumen  yang didorong oleh meningkatnya daya beli dan  kecepatan  proses  serta  besaran angsuran yang relatif terjangkau.
Komite Aset
Liabilities Management (Komite ALMA) BNI Syariah berfungsi untuk mengantisipasi risiko yang dihadapi BNI Syariah dalam menjaga serta mengelola aktiva dan kewajiban keuangan bank. Komite ALMA memiliki kewenangan untuk  menetapkan  kebijakan  dan pengelolaan kekayaan dan kewajiban, yang meliputi:
1. Manajemen  Likuiditas  ( Liquidity Management );
2. Manajemen Posisi ( Gap Management ); 3. Manajemen  NilaiTukar  ( Foreign Exchange Management );
4. Manajemen  Pendapatan  dan  lnvestasi ( Earning & lnvestment Management ).
Bertujuan  untuk  memaksimalkan kualitas dan profitabilitas pengelolaan aset dan  liability  dalam  kerangka  risiko komersial yang acceptable serta proprietary investment  portfolio sesuai  kewenangan, KALMA  memiliki  tugas  dan  tanggung jawab utama sebagai berikut:
1. Menetapkan tujuan dan sasaran Komite Asset Liabilities Management
(KALMA)  BNI  Syariah  serta merumuskan kebijakan dan strategi yang diperlukan.
2. Memberikan petunjuk pengelolaan aset dan kewajiban BNI Syariah.
3. Menetapkan  dan  menjaga  jumlah  alat likuid  sesuai  kebutuhan  likuiditas  dan ketentuan Bank lndonesia.
4. Menjaga  keseimbangan  penggunaan dana dengan sumber dana.
5. Menetapkan kebijakan penempatan dana baik  melalui money  market maupun
capital market .
6. Menganalisis  struktur  neraca  dan mengkaji semua risiko yang muncul dari exposure yang dimiliki oleh BNI Syariah berupa  risiko  kredit,  risiko  pasar  dan risiko likuiditas.
7. Mengevaluasi  perkembangan  dan prospek indikatorindikator ekonomi dan menganalisis dampaknya terhadap posisi simpanan  dan  pinjaman,  posisi  valuta asing, revenue sharing , nilai tukar valuta asing dan profitabilitas BNI Syariah.
8. Menghitung perkiraan beban bagi hasil dan menetapkan revenue sharing giro,
tabungan dan deposito.
Media Ekonomi Vol. 19, No. 3, Desember 2011
9. Menetapkan internal  funds  transfer price (FTP).
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang  telah  dilaksanakan  KALMA  tahun 2010, meliputi:
1. Memutuskan pricing dan nisbah produk- produk BNI Syariah
2. Menetapkan limit pagu kas
Analisis  mengenai  penetapan  nisbah bagi  hasil  di  BNIS  ditinjau  dari  sisi
Sumber : BNI Syariah 2011
pembiayaan  dan  pendanaan.  Pada  sisi pembiayaan  dimana  BNIS  menyalurkan berbagai  jenis  pembiayaan,  peneliti membahas  mengenai  bagaimana  BNIS menetapkan  pricing  pembiayaan  dan kemudian  menetapkan  nisbah  untuk pembiayaan  yang  disalurkan  dengan  akad mudharabah/musyarakah. Sedangkan pada sisi pendanaan, sumber dana BNIS berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dan produk DPK yang menjadi objek penelitian adalah Deposito Mudharabah.
Gambar 3
Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah/Musyarakah
6. Penetapan Nisbah 1. Informasi Tingkat
Bunga Kredit Perbankan Konvensional
2. Informasi Tingkat Bagi Hasil Pembiayaan Perbankan Syariah 3. Informasi Ekspektasi Bagi Hasil Nasabah 4. Informasi Kondisi Ekonomi Makro
5. Informasi Data Internal:
1. Proyeksi pendapatan kas bank dari pertumbuhan earning assets
2. Proyeksi pertumbuhan dan komposisi DPK
3. Proyeksi gross income bank
4. Kondisi Likuiditas bank
5. Informasi Data Internal:
1. Penetapan BFR (Base Financing Rate)
& FPM (Financing Pricing Model)
2. Data tingkat Risiko
3. Target Pembiayaan
Pembiayaan Pendanaan

## Penetapan Rasio Bagi Hasil Akad Mudharabah Dan Musyarakah
Konsep awal pricing produk pembiayaan dan produk pendanaan oleh unit asset and liability BNIS dilakukan dengan mengolah dan menganalisis informasi yang bersumber dari eksternal perusahaan yang terdiri dari tingkat bunga kredit perbankan konvensional, tingkat bagi hasil pembiayaan perbankan  syariah,  ekspektasi  bagi  hasil nasabah, kondisi ekonomi makro serta arah kebijakan  suku  bunga  Bank  Indonesia. Kemudian  dari  sisi  internal,  dalam menetapkan pricing produk  pembiayaan, unit asset  and  liability BNIS  menetapkan Based Financing Rate (BFR) dan Financing Pricing  Model (FPM)  berdasarkan  data tingkat  resiko  dan  target  pembiayaan. Sedangkan  dalam  menetapkan pricing produk pendanaan, unit asset and liability BNIS    membuat  proyeksi  pendapatan  kas bank  dan  pertumbuhan earning  assets , proyeksi pertumbuhan dan komposisi DPK, proyeksi gross  income bank, dan menganalisis kondisi likuiditas bank untuk memproyeksi tingkat bagi hasil yang akan diberikan  oleh  BNIS  kepada  nasabah pemegang rekening tabungan dan deposito mudharabah.  Pembahasan  lebih  detail mengenai penetapan nisbah pembiayaan dan pendanaan  akan  diuraikan  lebih  lanjut  di bawah ini
2.  Penetapan  Rasio  Bagi  Hasil Antara Bank  dengan  Nasabah  Pengguna Dana
Penetapan  nisbah  pembiayaan  di BNI  Syariah  ditentukan berdasarkan  BFR dan FPM dimana dalam menentukan BFR dan FPM dihitung berdasarkan data tingkat
resiko dan target pembiayaan. Perhitungan resiko  pembiayaan  di  BNI  Syariah berdasarkan  penggolongan  kualitas pembiayaan yang diklasifikasikan  sebagai berikut :
1. Cadangan  umum,  sekurang-kurangnya
1%  dari  asset  produktif  yang  di golongkan lancar.
2. Cadangan khusus, sekurang-kurangnya sebesar :
a. 5%  dari  asset  produktif  yang  di golongkan  dalam  perhatian  khusus setelah dikurangi agunan.
b. 15%  dari  asset  produktif  yang  di golongkan  kurang  lancar  setelah dikurangi agunan.
c. 50%  dari  asset  produktif  yang  di golongkan diragukan setelah dikurangi agunan.
d. 100%  dari  asset  produktif  yang  di golongkan  macet  setelah  dikurangi agunan.
Ketentuan  di  atas  sesuai  dengan peraturan  bank  Indonesia  No.  8/21/PBI/ 2006  tanggal  5  Oktober  2006  yang  telah diubah  dengan  PBI  No.  10/24/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 dan PBI No. 9/9/ PBI/2007  tanggal  18  Juni  2007  tentang “Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip  Syariah”.  Selain  itu  juga  dari  sisi nasabah  yang  mengajukan  pembiayaan kepada  BNI  Syariah  akan  dilakukan penilaian resiko berdasarkan berbagai aspek yang terkait dengan nasabah tersebut yang terdiri  dari  aspek  yuridis,  management,
Media Ekonomi Vol. 19, No. 3, Desember 2011
teknis dan produksi, pemasaran, keuangan dan agunan.
Target  pembiayaan  apakah  bank  akan ekspansif  atau  tidak  juga  akan  mem- pengaruhi  dalam  menentukan  penetapan harga produk pembiayaan. Jika bank akan ekspansif  dalam  melakukan  pembiayaan, maka bank akan menurunkan harga produk pembiayaannya.  Sebaliknya  jika  bank
memutuskan  untuk  tidak  ekspansif,  maka bank akan  mempertahankan harga  produk pembiayaannya.
Beberapa  komponen  yang  diper- hitungkan  oleh  BNI  Syariah  dalam menetapkan Based Financing Rate (BFR) yaitu Cost of Loanable Fund (COLF) dan Spread yang terdiri dari Overhead Cost dan Profit Margin .
Pos-pos Perhitungan Tabulasi A. Cost of Loanable Fund (COLF) xx% B. SPREAD xx% B.1. Overhead Cost xx% B.2. Profit Margin xx% BASED FINANCING RATE
xx%
Tabel 5
Perhitungan Based Financing Rate
Tabel 6 Perhitungan Cost Of Loanable Fund
Sumber : BNI Syariah 2011
BLENDED Jumlah Rate W.Avg Giro Wadiah xxx xx% xx% Tabungan Mudharabah xxx xx% xx% Deposito Mudharabah xxx xx% xx% COF xxx xx% COLF xxx xx%
Sumber : BNI Syariah 2011

## Penetapan Rasio Bagi Hasil Akad Mudharabah Dan Musyarakah

## Keterangan:
Cost of Fund :
Beban bagi hasil untuk giro, tabungan dan deposito.
Cost of Loanable Fund : Beban bagi hasil untuk giro, tabungan dan deposito ditambah faktor GWM (Giro Wajib Minimum) dan Kas
Overhead Cost :
Merupakan  biaya  yang  dikeluarkan terkait kegiatan pembiayaan
Profit Margin :
Target  keuntungan  yang  diharapkan dari pembiayaan yang disalurkan
Pada  perbankan  syariah  yang mengusung konsep bagi hasil, istilah Cost of  Fund (COF)/ Cost  of  Loanable  Fund
(COLF) kurang tepat untuk digunakan pada perhitungan BFR. Karena perbankan syariah berbeda  dengan  perbankan  konvensional yang  memberikan return kepada  nasabah DPK yang sifatnya tetap berdasarkan tingkat suku bunga yang ditentukan oleh bank (fixed return  scheme) .  BNI  Syariah  dalam menghitung  Based  Financing  rate  tidak menggunakan Cost  of  Fund/Cost  of Loanable  Fund melainkan Customer Expected Return .
Setelah menentukan BFR, kemudian unit asset  and  liability  management akan menentukan rate FPM (Financing Pricing Model) dengan rumus :
FPM = Based Financing Rate + Tingkat Resiko
Berdasarkan  narasumber  dari  divisi managemen resiko BNI Syariah, komponen dalam menghitung tingkat resiko terdiri dari potensial loss (kerugian potensial) dan real loss (kerugian  real). Potensial  loss merupakan perbandingan antara opportunity income dari PPA (Penyisihan Penghapusan Aset) yang dibentuk.
= 100%
Sedangkan Real  Loss dihitung  ber- dasarkan rata-rata hapus buku netto (hapus buku- recovery ) di masing-masing segmen.
=
100%
Keterangan : Opportunity  Income =  Pencadangan penyisihan aktiva produktif Baki Debet = Jumlah pembiayaan berjalan/ outstanding .
Hapus  Buku  =  Pembiayaan  yang  sudah default dan dihapus buku
Recovery =  Hapus  buku  yang  kemudian dapat tertagih
Setelah menentukan rate FPM, unit asset and  liability  management BNIS  akan menentukan  tarif equivalent  rate efektif pembiayaan  untuk  setiap  produk pembiayaan. FPM merupakan harga pokok penjualan bank dimana selisih antara FPM dan tarif equivalent rate efektif merupakan room bagi account  officer BNI  Syariah dalam memberikan keringanan tarif setelah mempertimbangkan berbagai aspek.
Media Ekonomi Vol. 19, No. 3, Desember 2011
Sebagai contoh, jika FPM 12% BNIS dapat  menetapkan  tariff equivalent  rate efektif  pembiayaan  sebesar  13%.  Jika pricing pembiayaan mudharabah/ musyarakah bank pesaing rata-rata 13,5%, BNIS dapat menambahkan disinsentif pada pembiayaan  mudharabah/musyarakah maksimal  0,5%  sehingga  pricing pembiayaan  BNIS  sama  dengan  bank pesaing dan BNIS dapat memperoleh bagi hasil  yang  lebih  tinggi.  Sebaliknya  jika pricing pembiayaan mudharabah/ musyarakah bank  pesaing rata-rata  12,5% maka  BNIS  dapat  memberikan  insentif sebesar 0,5% sehingga pricing pembiayaan mudharabah/musyarakah  BNIS  sama dengan bank pesaing sebesar 12,5% diatas rate FPM 12%.
Nisbah bagi hasil antara BNIS dengan nasabah secara sederhana ditetapkan dengan mempertimbangkan  resiko  yang  terkait dengan  usaha  nasabah  meliputi  berbagai aspek  seperti  aspek  yuridis,  management, teknis dan produksi, pemasaran, keuangan dan agunan. Nisbah ditetapkan dari Proyeksi EBITDA atau EBIT tergantung kesepakatan.  Apabila penetapan nisbah dari Proyeksi  EBIT,  maka  jumlah  biaya depresiasi dan amortisasi harus disepakati terlebih  dahulu  oleh  nasabah  pembiayaan dan BNI Syariah.
Proyeksi EBIT= Proyeksi Earning  Before Interest & Tax
Contoh Perhitungan :
Hasil  proyeksi  jumlah  pembiayaan mudharabah : Rp 100 Juta, jangka waktu 1 tahun. Proyeksi EBIT Rp. 20 Juta ( Expected return bisnis = 20 Jt/100 Jt x 100% = 20%).
Expected return bank = 14%. Maka, nisbah BNI Syariah :
Nasabah
Nisbah BNI Syariah =                        100%
PPxr Proyeksi EBIT
Keterangan :
PP = Pokok Pembiayaan R = Expected Return Bank (%)
14 : 1 - nisbah BNI Syariah
20 = 100%:1- nibah BNI Syariah PPxr Proyeksi EBIT = X = 70 % : 1 - 70
= 70 % : 30%
Pada  saat  realisasi  bagi  hasil dengan  nasabah,  perhitungan  bagi  hasil dilakukan berdasarkan nisbah atas realisasi laba  dan  bukan  berdasarkan pricing pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atas  proyeksi  laba.  Sehingga  pada  saat realisasi bagi hasil, hasil yang diperoleh bisa di atas atau di bawah pricing pembiayaan yang  diberikan  kepada  nasabah.  Nasabah berkewajiban  memberikan  laporan mengenai  hasil  usahanya  kepada  bank. Menurut  narasumber  di salah  satu  cabang BNI  Syariah  yang  menangani  penyaluran pembiayaan,  untuk  nasabah  yang  belum memiliki  laporan  keuangan,  maka  BNI

## Penetapan Rasio Bagi Hasil Akad Mudharabah Dan Musyarakah
Syariah  yang  akan  menyusun  laporan keuangan nasabah.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  BNI  Syariah  dalam menetapkan nisbah pembiayaan dilakukan dengan menetapkan tingkat expected return bank terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan yang  dinyatakan  Tarsidin  (2010)  bahwa pada  umumnya  bank  syariah  menetapkan target profit terlebih dahulu, baru kemudian menetapkan  rasio  bagi  hasil  dengan entrepreneur  dan  deposannya.  Menurut Tarsidin  (2010),  bank  syariah  seharusnya menetapkan  rasio  bagi  hasil  yang  optimal terlebih  dahulu  dimana  hal  ini  dapat menyelesaikan permasalahan moral hazard barulah kemudian bank syariah menganalisis tingkat profitnya. Pada skema profit and loss sharing keuntungan real yang akan diperoleh tidak pernah bisa diketahui secara pasti sehingga pada saat akad hanya disepakati mengenai nisbah bagi hasil dan bukan  mengenai  target  profit  yang  hanya akan diketahui setelah usaha dijalankan oleh entrepreneur.
BNI  Syariah  juga  masih  mengacu kepada  suku  bunga  di  pasar  dalam menentukan  tingkat expected  return -nya (perhitungan cost of loanable fund ) namun demikian dalam menghitung actual return bank  ditentukan  berdasarkan  porsi  nisbah bank atas actual return bisnis entrepreneur. Penyebabnya adalah belum adanya indeks return industri/bisnis  yang  dapat  menjadi acuan bagi bank syariah dalam menetapkan nisbah bagi hasil pembiayaan.
3.  Penetapan  Rasio  Bagi  Hasil Antara
Bisnis  dengan  Pihak  Pemilik Rekening Investasi Mudharabah.
Penetapan  rasio  bagi  hasil  antara  BNI Syariah  dengan  pihak  pemilik  rekening investasi mudharabah ditentukan berdasarkan proyeksi gross income .
Nisbah Nasabah : Nisbah BNI Syariah
P royek Gross Income = B/A x 365/N
Keterangan: A = Total DPK End of Day
B = Pendapatan kas rata-rata yang dibagikan N = Jumlah hari pada bulan tersebut.
Setelah  menentukan  proyeksi gross income , unit asset and liability management BNIS  kemudian  menentukan  tingkat expected  return pemegang  rekening deposito  mudharabah.  Setelah  tingkat expected return nasabah pemegang rekening deposito  mudharabah  ditentukan,  maka nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah sebagai berikut :

## ∶ 1 − ℎ ℎ
Berdasarkan uraian di atas, nisbah bagi hasil  investasi  mudharabah  ditentukan setelah  BNIS  menetapkan  proyeksi gross income dan expected  return nasabah (COF= Cost of Fund ). Penetapan nisbah bagi hasil investasi mudharabah di BNI Syariah
Media Ekonomi Vol. 19, No. 3, Desember 2011
masih dipengaruhi tingkat suku bunga pasar yaitu  pada  perhitungan  estimasi Cost  of Fund .  Penyebabnya  adalah  belum  adanya indeks  return  industri  perbankan  syariah yang bisa menjadi acuan bagi bank syariah dalam menetapkan tingkat nisbah bagi hasil. Maka perlu untuk mengembangkan indeks return industri perbankan syariah sehingga bank  syariah  tidak  lagi  mengacu  kepada suku bunga pasar dalam menetapkan nisbah bagi hasil dengan nasabah pemilik rekening investasi mudharabah.
Hak nasabah atas bagi hasil dana syirkah temporer merupakan bagian bagi hasil milik nasabah  yang  didasarkan  pada  prinsip mudharabah  atas  hasil  pengelolaan  dana mereka  oleh  bank.  Pendapatan  yang dibagikan adalah yang telah diterima ( cash
basis ).  Pembagian  hasil  usaha  dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha yaitu dari pendapatan bank yang diterima berupa laba kotor ( gross profit margin ).
Jumlah  pendapatan  marjin  dan  bagi  hasil atas  pembiayaan  yang  diberikan  dan  atas asset  produktif  lainnya  akan  dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan Bank dihitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana nasabah dan Bank yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan asset produktif  lainnya  yang  disalurkan. Selanjutnya jumlah pendapatan marjin dan bagi  hasil  yang  tersedia  untuk  nasabah tersebut  kemudian  dibagihasilkan  ke nasabah  penabung  dan  deposan  sebagai shahibul maal dan bank sebagai mudharib sesuai  porsi  nisbah  bagi  hasil  yang  telah
Jenis Dana Bulan X Distribu si Giro Wadiah A (A/D) x E Tabungan Mudharabah B (B/D) x E Deposito Mudharabah C (C/D) x E Total DPK D (A+B+C) Pendapatan yang Harus Dibagihasil
E

## Tabel 7
Simulasi Distribusi Pendapatan yang Harus Dibagihasil
Sumber: BNI Syariah 2011
Penetapan Rasio Bagi Hasil Akad Mudharabah Dan Musyarakah
disepakati bersama sebelumnya. Pendapatan marjin dan bagi hasil dari pembiayaan dan asset produktif lainnya yang memakai dana bank,  seluruhnya  menjadi  milik  bank, termasuk  pendapatan  dari  investasi  bank berbasis imbalan.
syariah dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Tingkat  suku  bunga  hanya  mempengaruhi
BNI  Syariah  sebagai  salah  satu pertimbangan manajemen dalam penetapan nisbah  bagi  hasil,  sedangkan  dalam
Jenis Penghimpunan Saldo Rata-rata Pendapatan yang Harus Dibagi Hasil Nisbah Fund Owner’s Portion Jumlah Bagi Hasil Indikasi Rate of Return 1 Bulan 1,353,854 11,640 64% 7,449 6,60% 3 Bulan 203,983 1,753 66% 1,157 6,80% 6 Bulan 125,579 1,079 68% 734 7,01% 12 Bulan 747,768 6,429 70% 4,500 7,22% Total 2,431,184 20,903 13,842
Berikut  distribusi  bagi  hasil  deposito mudharabah  BNI  per  31  Desember  2010 dimana menunjukkan perhitungan bagi hasil yang  ditentukan  berdasarkan  persentase nisbah  atas  pendapatan  yang  harus  dibagi hasil.
Jika perhitungan pendapatan yang harus dibagi hasil diasumsikan benar berdasarkan jumlah pendapatan bagi hasil yang diperoleh BNI Syariah, maka hasil penelitian ini tidak sesuai  dengan  hasil  penelitian  Mawardi (2005)  dan  Vustany  (2006)  bahwa pemberian  return  bagi  hasil  perbankan
Tabel 8 Distribusi Bagi Hasil Deposito Mudharabah per 31 Desember 2010 (Dalam Jutaan Rupiah)
Sumber: Laporan Tahunan BNI Syariah 2010
perhitungan  return  bagi  hasil  yang  akan diberikan  kepada  nasabah  berdasarkan persentase nisbah atas distribusi pendapatan bagi hasil yang proporsional dengan jumlah penyaluran dana.
Terkait dengan hasil penelitian Mawardi (2005)  dan  Vustany  (2006)  bahwa pemberian  return  bagi  hasil  perbankan syariah dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, hal ini membutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai  penentuan  reward  bagi  para nasabah DPK untuk membuktikan apakah BNI  Syariah  juga  membentuk  cadangan
Media Ekonomi Vol. 19, No. 3, Desember 2011
(PER  &  IRR)  untuk  tujuan  menstabilkan reward  bagi  para  nasabah  pemegang rekening  tabungan  dan  investasi mudharabah  ataukah  untuk  tujuan menstabilkan pendapatan bagi hasil, dimana yang disebut belakangan tidak diperkenankan  dan  tidak  sesuai  dengan konsep bagi hasil perbankan syariah.

## SIMPULAN  DAN  IMPLIKASI KEBIJAKAN

## Simpulan
Hasil  penelitian  ini  memberikan pemahaman  mengenai permasalahan  yang menjadi  fokus  penelitian  yaitu  mengenai penetapan  rasio  bagi  hasil  antara  BNI Syariah dengan nasabah pengguna dana dan antara BNI Syariah dengan nasabah pemilik dana. Spin Off BNI Syariah yang relatif baru dilaksanakan pada Juni 2010, berpengaruh terhadap  praktik  bisnis  bank  yang  masih menggunakan  beberapa  istilah  perbankan konvensional.  Namun  demikian  BNI Syariah telah menjalankan konsep bagi hasil sesuai  dengan  prinsip  syariah  Islam. Penelitian  ini  menolak  hasil  penelitian Mawardi (2005) dan Vustany (2006) yang menyatakan  bahwa pemberian  return  bagi hasil  perbankan  syariah  dipengaruhi  oleh tingkat  suku  bunga.  Tingkat  suku  bunga hanya  menjadi  acuan  dalam  menetapkan tingkat expected  return nasabah  untuk menentukan  rasio  bagi  hasil.  Perhitungan bagi  hasil  antara  BNI  Syariah  dengan nasabah  pengguna  dana  dilakukan berdasarkan actual return keuntungan usaha
yang  diperoleh,  dan  distribusi  bagi  hasil antara BNI Syariah dengan nasabah pemilik dana  dilakukan  berdasarkan actual  return yang diperoleh bank.
Berikut  kesimpulan  atas  permasalahan yang menjadi fokus penelitian :
1. Penetapan  rasio  bagi  hasil  antara  BNI Syariah  dengan  nasabah  pengguna dilakukan  dengan  menetapkan  tingkat expected  return bank  dan  tingkat expected return nasabah pengguna dana. Tingkat expected return bank ditetapkan berdasarkan  estimasi  tingkat expected return nasabah penyedia dana, estimasi overhead cost , estimasi tingkat resiko, dan expected net profit bank. Sedangkan tingkat expected  return nasabah entrepreneur  ditetapkan  berdasarkan proyeksi  keuntungan  usaha  nasabah dikurang tingkat expected return bank.
2. Penetapan  rasio  bagi  hasil  antara  BNI Syariah  dengan  Nasabah  pemilik rekening  investasi  mudharabah berdasarkan  tingkat expected  return bank. Rasio bagi hasil nasabah pemilik rekening  investasi  mudharabah  adalah tingkat expected return nasabah dibagi tingkat expected return bank, sedangkan rasio  bagi  hasil  bank  adalah  tingkat expected  return bank  dikurang  tingkat expected  return nasabah  pemilik rekening  investasi  mudharabah  dibagi tingkat expected return bank.

## Implikasi Kebijakan
1. BNI syariah sesuai dengan prinsip bagi hasil  yang  diusung  hendaknya  tidak

## Penetapan Rasio Bagi Hasil Akad Mudharabah Dan Musyarakah
mengacu  kepada  tingkat  suku  bunga dalam  menetapkan  rasio  bagi  hasil pembiayaan  dan  pendanaan.  Hal  ini dapat diwujudkan yaitu bersama unsur pemerintah  dan  akademisi  mengem- bangkan indeks return industri sebagai acuan dalam menetapkan rasio bagi hasil pembiayaan  dan  mengembangkan indeks return perbankan syariah sebagai acuan dalam menetapkan rasio bagi hasil pendanaan.
2. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek  penelitian  dengan  mengambil lebih dari satu perbankan syariah sebagai objek  penelitian  sehingga  dapat diketahui  mengenai  penetapan  nisbah bagi  hasil  di  perbankan  syariah Indonesia secara umum. Kemudian perlu untuk  dilakukan  penelitian  mengenai perhitungan  bagi  hasil  di  perbankan syariah  terkait  praktik  pembentukan cadangan  (PER  &  IRR)  dimana  dana cadangan ini hanya boleh diambil dari pendapatan bagi hasil yang menjadi hak bank  dan  tidak  boleh  diambil  dari pendapatan  bagi  hasil  sebelum didistribusikan.  Pembentukan  dana cadangan (PER & IRR) ini juga hanya diperbolehkan  untuk  menstabilkan reward  bagi  para  pemilik  rekening tabungan  dan  investasi  mudharabah. Penggunaan  dana  cadangan  (PER  & IRR)  untuk  menstabilkan  pendapatan bagi hasil sebelum didistribusikan akan menyalahi  konsep  bagi  hasil  yang diusung perbankan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen  Agama  Republik  Indonesia.
(1976). Al-Qur ’an dan Terjemahannya. Jakarta: Bumi Restu
Ali, Zainuddin. (2008). Hukum Perbankan Syariah . Jakarta: Sinar Grafika
Arifin,  Zainul.  (2009). Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah . Tangerang: Azkia Publisher
Afifuddin,  H  dan  Beni Ahmad  Saebani.
Metodologi  Penelitian  Kualitatif . Bandung: Pustaka Setia Bungin,  M.  Burhan.  (2010). Penelitian Kualitatif . Jakarta: Kencana Chapra,  Umer.  (2000). Islam  dan Pembangunan  Ekonomi. Jakarta: Gema Insani Denzin, Norman K dan Yvonna S. Lincoln. (2009). Handbook  of  Qualitative Research. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar Herdiansyah,  Haris.  (2010). Metodologi Penelitian  Kualitatif .  Jakarta: Salemba Humanika
Harahap, Sofyan Syafri. (2009). Research Methodology an Islamic Perspective . Jakarta
Hossain, Mohammad Zakir. (2009). Why is Interest  Prohibited  in  Islam?A Statistical  Justification. Sultan Qaboos University, Oman . Hutapea, Erwin. G dan Rahmatina A. Kasri. (2010). Bank Margin Determination:  A  Comparison Between Islamic and Conventional Banks  in  Indonesia. International
Media Ekonomi Vol. 19, No. 3, Desember 2011
Journal  of  Islamic  and  Middle Eastern  Finance  and  Management. Vol. 3 No. 1 pp. 65-82 Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). Standar Akuntansi  Keuangan .  Jakarta: Salemba Empat
Karim, Adiwarman  A.(  2001). Ekonomi Islam  Suatu  Kajian  Kontemporer. Jakarta: Gema Insani Karim,  Adiwarman  A.  (2005). Islamic Banking  Fiqh  and  Financial Analysis. Jakarta: Grafindo Lewis,  Mervyn  K  &  Latifa  M. Algaoud. (2007). Perbankan Syariah . Jakarta: Serambi
Laporan Tahunan BNI Syariah 2010. Satu Dekade Berdedikasi. Jakarta
Muhammad.  (2005). Manajemen  Bank Syariah .  Yogyakarta:  UPP  AMP
YKPN
Mawardi,  Nasrah.  (2005) Faktor-faktor yang  Mempengaruhi  Penetapan Return  Bagi  Hasil  Deposito Mudharabah  Muthlaqah  (Studi Kasus  pada  Unit  Usaha  Syariah Bank  X) .  Tesis  S2  Program  Pasca Sarjana Universitas Indonesia Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. (2010). Islamic Banking (Sistem Bank Islam Bukan  Hanya  Solusi  Menghadapi Krisis  Namun  Solusi  dalam Menghadapi  Berbagai  Persoalan Perbankan  &  Ekonomi  Global. Jakarta: Bumi Aksara
Shakespeare,  Rodney  &  Sofyan  Harahap. (2009). The  Comparative  Role  of
Banking  in  Binary  and  Islamic
Economy. The Journal of
Humanomics Vol. 25 No. 2 pp.142-
162
Sugiyono.  (2009). Memahami  Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta Sitompul, Zulkarnaen. (2002). Kemungkinan Penerapan Universal
Banking  System  di  Indonesia:
Kajian dari Perspektif Bank Syariah . Jurnal Hukum Bisnis.Vol. 20. Taktak, Neila dan Sarra Ben Slama Zouari.
(2010). Do Islamic Banks Use Loan Loss  Provisions  to  Smooth  Their Result?. Journal  of  Islamic Accounting and Business Research. Vol. 1 No. 2 pp. 114-127 Tim Informasi Perbankan syariah. (2010). Statistik Perbankan Syariah . http:// www.bi.go.id Vustany,  Rovi  Octaviano.  (2006) Faktor- faktor yang Mempengaruhi Pemberian  Bagi  Hasil  Nasabah (Studi  Kasus  di  Bank  Muamalat Indonesia). Tesis S2 Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia