## MATRA PEMBARUAN
www.matrapembaruan.com
e -ISSN: 2549-5283 p-ISSN: 2549-5151 Matra Pembaruan 1 (3) (2017): 153- 164
DOI: 10.21787/mp.1.3.2017.153-164
Keywords : Innovation, Regional Innovation System, Implementation, Achievements.
Kata Kunci: Inovasi, Sistem Inovasi Daerah, Implementasi, Capaian.

## *Korespondensi
Phone      : +62 812 8567 985 Email       : reesha83@yahoo.com
I����������� ��� C������ SI D � �� K�������� B���� T ���� 2012- 2015
Tri Risandewi *
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Dikirim:  23 Agustus 2017; Direvisi: 19 September 2017; Disetujui: 25 September 2017
Abstract Increasing  competitiveness  between  regions  is  an  important  agenda in  realizing  the  welfare  of  the  community.  The  development  of  regional innovation  system  (SIDa)  is  one  of  the  main  strategies  in  the  national innovation  system  that  accommodates  the  interaction  process  between components of innovation system strengthening. The purposes of this study are  to  measure  and  describe  the  condition  of  policy  implementation  also the  conditions  of  development  achievements  of  institutional  development networking and resources. This research chose Blora Regency as the target that has done SIDa development policy. Method that used in this research is analysis qualitative and quantitative. The type of this research is qualitative descriptive of SIDa strengthening implementation in Blora regency from 2012 until 2015. This research yields description of SIDa strengthening condition in research location covering policy scope and arrangement of SIDa elements. SIDa’s strengthening condition at the policy level in Blora Regency has only reached NPS of 6.9 and is in the middle category. If seen from the level of implementation of SIDa policy, the Government of Kabupaten Blora recently submitted the draft Regulation of Blora Regent on SIDa. Judging from the achievement of institutional arrangement, networking, and resource of SIDa of Blora Regency is 6,6 for institute, 6,5 for networking, and 5,6 resource.
Based on the results of this study, the recommendations that need to be done are continiu the SIDa strengthening agenda and synchronizing innovation development with various existing programming and development agenda, conducting consistent and sustainable main and thematic development.

## Intisari
Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  hal  ini, inovasi  dalam  pembangunan  yang  berjalan  secara  komprehensif  serta terjadinya kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan faktor kunci peningkatan  daya  saing.  Pengembangan  sistem  inovasi  daerah  (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam sistem inovasi nasional yang mewadahi  proses  interaksi  antara  komponen  penguatan  sistem  inovasi. Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengukur dan mendeskripsikan kondisi implementasi  kebijakan,  kondisi  perkembangan  capaian  pengembangan kelembagaan,  jejaring  dan  kesumberdayaan  SIDa. Penelitian  ini memilih  Kabupaten  Blora  sebagai  lokasi  penelitian  karena  Pemerintah Kabupaten Blora sudah melaksanakan kebijakan terkait Penguatan SIDa. Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif  terhadap  implementasi penguatan  SIDa  di  Kabupaten  Blora  dari  tahun  2012  sampai  tahun 2015.  Penelitian  ini  menghasilkan  gambaran  kondisi  penguatan  SIDa meliputi  lingkup  kebijakan  dan  penataan  unsur-unsur  SIDa.  Kondisi penguatan SIDa pada aras kebijakan di Kabupaten Blora baru mencapai

## BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN (BPP)

## KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Jl. Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat,
10450 © Tri Risandewi
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International License.
NPS sebesar 6,9 dan masuk dalam kategori madya. Jika dilihat dari aras implementasi kebijakan SIDa di Kabupaten Blora, Pemerintah daerah baru mengajukan draft Peraturan Bupati Blora tentang SIDa. Dilihat dari perkembangan capaian penataan kelembagaan, jejaring, dan kesumberdayaan SIDa Kabupaten Blora adalah 6,6 untuk kelembagaan, 6,5 untuk jejaring, dan 5,6 kesumberdayaan. Rekomendasi penelitian ini yaitu Pemerintah Kabupaten Blora melanjutkan agenda penguatan SIDa dan sinkronisasi pengembangan inovasi dengan berbagai agenda program/kegiatan pembangunan yang ada dan melakukan proses penataan kelembagaan, jejaring, dan kesumberdayaan baik yang ada pada lingkup pemerintahan, dunia usaha, perguruan tinggi maupun masyarakat.

## I. Pendahuluan
Penelitian ini adalah tentang implementasi dan capaian Sistem inovasi daerah (SIDa) di Kabupaten Blora pada 2012-2015. Yang dimaksud SIDa dalam penelitian ini adalah keseluruhan sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar-institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah. Sistem inovasi yang berorientasi kewilayahan menjadi kunci sukses keberhasilan pengembangan riset dan aplikasinya. Dengan orientasi kewilayahan maka dapat ditentukan fokus pengembangan daerah. Selain itu, pemerataan pembangunan dapat diupayakan melalui pengoptimalan kapasitas daerah. Penguatan sistem inovasi daerah merupakan wahana dalam memperkuat pilar-pilar penumbuhkembangan kreativitas dan inovasi di daerah yang menjadi bagian integral penguatan sistem inovasi nasional. Tema pengembangan Sistem Inovasi baik ditingkat nasional (SIN) maupun daerah (SIDa) menarik beberapa peneliti untuk melakukan studi atau kajian di antaranya Tamin (2006), Arifin (2011), Putera (2012) dan Narutomo (2014). Menurut hasil penelitian Tamin (2006), elemen sistem Iptek haruslah diperkuat terutama pada sistem difusi dan inovasi teknologi di mana kelembagaan Iptek daerah sebagai bagian dari sistem Iptek hendaknya didekati melalui paradigma (model-pola) lembaga yang berperan dalam aliran teknologi dari sumber teknologi-fasilitator teknologi-pengguna teknologi. Sedangkan menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2011) di mana keberhasilan kebijakan inovasi di daerah sangat dipengaruhi oleh komitmen pemerintah daerah dalam mendorong terjadinya keterkaitan yang sinergis antara litbang dengan pembangunan daerah. Apabila dilihat dari review kebijakan yang dilakukan oleh Putera (2012) bahwa kebijakan nasional selama periode 2000- 2011 kurang berpihak pada pengembangan (riset), difusi, dan penerapan teknologi didaerah sehingga
masih minimnya dukungan kebijakan terhadap pelaksanaan sistem inovasi nasional di Indonesia. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian Narutomo (2014), program SIDa merupakan program yang dapat menjaga kesinambungan program karena dapat memberi nilai tambah dengan melakukan inovasi produk barang maupun jasa bagi daerah. Melalui program SIDa diharapkan daerah akan memiliki daya saing yang lebih tinggi dan secara nasional memberikan peningkatan daya saing nasional untuk bersaing dengan negara-negara lain.
Daya saing ( competitiveness ) merupakan salah satu kata kunci yang melekat dengan pembangunan ekonomi lokal/daerah. Menurut Camagni (2002:518) daya saing daerah kini merupakan salah satu isu sentral terutama dalam rangka mengamankan stabilitas ketenagakerjaan dan memanfaatkan integrasi eksternal (kecenderungan global) serta keberlanjutan pertumbuhan kesejahteraan dan kemakmuran lokal/daerah. Seperti juga ditegaskan oleh Cooke et al (1997), ada dua pendekatan dari SIDa yaitu teori yang berasal dari sistem inovasi dan teori kewilayahan. Yang dimaksud dengan “daerah” dalam hal ini adalah  area/wilayah  geografis  tertentu  di  dalam suatu negara atau antara beberapa negara. Untuk pengertian yang pertama, maka daerah merupakan bagian integral dari suatu negara.
Hal tersebut didukung pula oleh penelitian Ismiatun (2015) yang menulis bahwa Sistem inovasi merupakan salah satu pendekatan pembangunan ekonomi dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berupaya memberikan nilai tambah ( added value ). Sistem inovasi tidak hanya berfokus pada aspek penciptaan teknologi ( technology pull ) atau kebutuhan teknologi ( technology push ) semata. Sistem inovasi merupakan pendekatan sistemik yang menekankan pada keterkaitan (integrasi) antara pelaku  inovasi.  Taufik  (2005)  mendekripsikan sistem inovasi sebagai kesatuan dari sehimpunan aktor, kelembagaan, hubungan, jaringan, interaksi, dan proses produktif, yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan difusi inovasi. Dalam kaitan ini, sistem inovasi akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Dalam perspektif kebijaksanaan, pemerintah daerah dituntut benar-benar mampu memanfaatkan secara maksimal pengelolaan sumberdaya yang bersifat spesifik  lokasi.  Sebagai  bahan  dalam  perencanaan pembangunan di tingkat provinsi/kabupaten diperlukan analisis potensi wilayah baik dalam aspek  biofisik  maupun  sosial  ekonomi.  Dalam rangka memanfaatkan potensi tersebut peran serta masyarakat secara partisipatif perlu didorong dan dikembangkan.
Sesuai amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat yang pada gilirannya diharapkan mampu meningkatkan daya saing. Dengan demikian, penguatan sistem inovasi daerah menjadi bagian penting dalam percepatan pembangunan daerah. Maka, sistem inovasi daerah ini menjadi bagian penting pembangunan nasional. Upaya pemerintah dalam membuat regulasi yang membahas khusus mengenai sistem inovasi daerah tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi No 3 tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri No 36 tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Eksistensi regulasi ini semakin memperkuat sistem inovasi daerah sebagai fokus pengembangan wilayah dalam meningkatkan perekonomian dan daya saing nasional (Ismiatun, 2015).
Pilar daya saing nasional adalah daya saing daerah, maka sangat penting untuk mendorong daerah-daerah agar bisa meningkatkan daya saingnya melalui Sistem Inovasi Daerah (SIDa), agenda yang mendesak saat ini adalah bagaimana mengajak daerah untuk sebanyak mungkin memprakarsai proses ini. Bukan sekadar wacana, SIDa berkaitan dengan perubahan paradigma dan perubahan sosial sehingga membutuhkan waktu dalam penerapannya. Bagi pemerintah, agenda terpenting adalah mengajak daerah agar menjadi percontohan sambil mendorong program SIDa menjadi sebuah gerakan nasional agar semua daerah bersedia melaksanakan penguatan sistem inovasi daerah masing-masing sesuai dengan potensi unggulan mereka.
Upaya peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, daya saing daerah diperlukan penguatan sistem inovasi daerah secara terarah dan berkesinambungan maka pemerintah menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Riset & Teknologi dan Menteri Dalam Negeri No 03 Tahun 2012 dan No 36 Tahun 2012 tentang penguatan SIDa (Sistem Inovasi Daerah). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Asropi (2008), salah satu aspek budaya birokrasi yang sangat penting bagi keberhasilan reformasi birokrasi adalah budaya inovasi. Pada birokrasi pemerintahan di Indonesia, inovasi ini belum menjadi nilai utama dari budaya inovasi. Pemahaman akan kemampuan inovasi tersebut akan membantu birokrasi pemerintah untuk melakukan inovasi. Namun demikian, kemampuan inovasi ini tidak akan dengan sendirinya menghasilkan inovasi. Inovasi birokrasi pemerintah baru akan terjadi jika kemampuan inovasi tersebut diletakkan dalam tiga domain yang merupakan drivers dan
enablers kemampuan inovasi pemerintah daerah: sustainable development, e-government , dan new product development . Pelayanan publik merupakan suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintah berdasarkan pelayanan yang diterimanya. Oleh sebab itu kualitas pelayanan publik di semua kementerian/lembaga adalah suatu hal yang mendasar yang harus segera ditingkatkan (Kurniawan, 2016).
Pada dasarnya, SIDa merupakan agenda nasional sesuai dalam UU No 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan UU No 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2012 dan No 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 65 tahun 2012 tentang Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan daya saing antar-daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan faktor kunci peningkatan daya saing. Pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam sistem inovasi nasional yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem inovasi.
Fokus dari implementasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 65 tahun 2012 tentang Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, meliputi: a) kebijakan SIDa; b) penataan unsur SIDa; dan c) pengembangan SIDa. Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat SIDa Provinsi Jawa Tengah adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah dalam rangka mempercepat perwujudan masyarakat yang lebih sejahtera, merespon lingkungan dinamis serta menopang perwujudan visi dan misi Gubernur Jawa Tengah. Harapan pencapaian SIDa dalam konteks Provinsi Jawa Tengah adalah menjadi wahana peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat melalui inovasi-inovasi dalam berbagai bidang. Untuk mewujudkan hal tersebut membutuhkan langkah yang sinergis antar- stakeholders dan jaringan kerja yang saling
mendukung dalam suatu kerangka sistem. Maka, SIDa hadir sebagai kerangka kerja yang memungkinkan sinergisitas tersebut dalam mendorong terciptanya inovasi di berbagai bidang pembangunan yang mampu mendorong perkembangan dengan lebih cepat. Setiap daerah harus melakukan beberapa poin penting tentang penguatan SIDa, yaitu kebijakan membuat Tim koordinasi dan Roadmap SIDa, penataan unsur- unsur SIDa baik kelembagaan, jejaring maupun sumber daya SIDa, mengembangkan SIDa melalui potensi lokal, dan melakukan koordinasi dan pelaporan hingga pemerintah pusat. Sesuai dengan Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri tentang Penguatan SIDa, Tim Koordinasi Provinsi mempunyai tugas untuk melaksanakan pengembangan SIDa yang meliputi pemetaan potensi dan analisis SIDa serta pemberlanjutan penguatan SIDa di Kabupaten/Kota. Kontribusi penelitian ini bagi penguatan SIDa di Kabupaten Blora adalah dengan mengetahui Nilai Penguatan SIDa (NPS) ini maka Pemerintah Kabupaten Blora dapat mengetahui unsur SIDa (kebijakan, kelembagaan, jejaring, dan kesumberdayaan) mana yang perlu untuk dioptimalkan, sehingga lebih tepat
sasaran. Kabupaten Blora dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki potensi pengembangan teknologi dan inovasi, namun menghadapi berbagai hambatan dalam perkembangannya terkait dengan regulasi (Peraturan Bupati, SK Pembentukan Tim SIDa, dan lain-lain) dan penetapan SIDa. Berikut kondisi SIDa di Kabupaten Blora pada 2014 yang terlihat pada tabel 1.1 dibawah ini:
Kondisi SIDa Kabupaten Blora pada tahun 2014 tersebut, masih belum optimalnya kondisi penguatan SIDa disebabkan oleh faktor-faktor yang ada di dalam tabel tersebut. Kondisi implementasi tersebut akan dianalisis lebih lanjut melalui penelitian untuk mendapatkan rumusan strategi pengembangan lebih lanjut guna pengembangan SIDa di kabupaten dan kota di Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Blora. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi kebijakan penguatan serta perkembangan capaian pengembangan kelembagaan, jejaring, dan kesumberdayaan SIDa di Kabupaten Blora pada tahun 2012-2015. Adapun penelitian ini akan mengulas tentang bagaimana implementasi dan capaian SIDa yang telah dilakukan
No Kerangka Kebijakan Inovasi Kondisi Saat Ini (2014) (1) (2) (3) 1 Elemen 1: Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis •  Belum optimalnya pengembangan sistem inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah •  Belum terdapat kajian kebijakan penanaman modal yang konprehensif 2 Elemen 2: Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IP- TEKIN)/ atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) •  Belum sinerginya antarlembaga dalam penguatan SIDa 3 Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi dan divusi inovasi •  Belum optimalnya monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan penggunaan DBHCHT 4 Elemen 4: Budaya inovasi •  Belum terbinanya kreativitas dan inovasi teknolo- gi masyarakat 5 Elemen 5: Keterpaduan/Koheresi pemajuan sistem inovasi di daerah •  Belum terdapatnya dokumen rencana aksi pen- guatan inovasi tahunan 6 Elemen 6: Keselarasan dengan perkembangan global •  Kurangnya kajian penelitian
Sumber: draft Roadmap SIDa Kabupaten Blora, 2014
Tabel 1.1: Kondisi SIDa di Kabupaten Blora pada 2014
oleh pemerintah Kabupaten Blora dalam merespon regulasi Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri tahun 2012 tentang Sistem Inovasi Daerah serta Peraturan Gubernur Jateng No 65 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah di Jawa Tengah dengan menggunakan indikator evaluasi Nilai Penguatan SIDa dari Kemenristek. Selama ini belum ada penelitian maupun kajian mengenai NPS di daerah. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengukur dan mendeskripsikan kondisi implementasi kebijakan SIDa, potret kondisi perkembangan capaian pengembangan kelembagaan, jejaring, dan kesumberdayaan SIDa di Kabupaten Blora tahun 2012-2015. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan saran dan rekomendasi bagi pengembangan SIDa di Kabupaten Blora.

## II. Metode
Fokus dan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan tertentu (SIDa) secara cermat dan analitis, sistematis, aktual dan akurasi mengenai perkembangan capaian SIDa. Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah dengan pertimbangan karena sudah memunyai embrio/potensi-potensi inovasi yang dapat diterapkan dalam suatu sistem yaitu Sistem Inovasi Daerah (SIDa) seperti yang terlihat pada tabel 1.1 tersebut.
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi pengamatan langsung atau observasi, Focus Group Discussion (FGD), dan wawancara mendalam atau Indepth Interview serta studi pustaka dan penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan SSIDa terutama implementasi kebijakan SIDa dan bagaimana capaiannya di masing-masing lokasi penelitian. Penentuan responden/narasumber secara bertujuan ( purposive ) dengan sasaran aparatur yang berkompeten untuk membantu peneliti dalam mengetahui implementasi kebijakan penguatan SIDa dan perkembangan penataan unsur-unsur SIDa. Kategori responden/narasumber dalam penelitian ini yaitu responden yang menangani perencanaan pembangunan (Bappeda), sistem komunikasi dan informasi daerah (Diskominfo), sektor-sektor prioritas pembangunan daerah dan pelayanan publik (Dinas Pertanian, klaster, bagian hukum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Bapermas), serta perguruan tinggi. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan sebelum di
lapangan, selama di lapangan saat pengumpulan data, dan setelah selesai pengumpulan data. Di samping itu juga dikumpulkan berbagai pendapat dari berbagai unsur yang terlibat dalam perencanaan, penelitian dan pengembangan, teknologi dan inovasi di Kabupaten Blora. Dalam rangka pembinaan dan mengetahui perkembangan penguatan SIDa pada wilayah tanggung jawab masing-masing, maka provinsi/ kabupaten/ kota wajib mengukur penguatan SIDa masing-masing. Pembinaan dilaksanakan melalui Pengukuran mandiri terhadap indikator output dan outcome dari pelaksanaan penguatan SIDa di masing-masing wilayah tanggungjawabnya. Untuk dapat mengukur penguatan SIDa secara keseluruhan, dapat digunakan rumusan sebagai berikut: Nilai penguatan SIDa propinsi/ Kabupaten/ Kota: NPS= ( N1xB1  +  N2xB2 )/ (B1+B2) Di mana N2 adalah: N2 = (N21 x B21  +  N22 x B22  +  N23 x B23) / (B21+B22+B23) Parameter pengukuran untuk masing-masing unsur SIDa juga sudah diatur dalam pedoman pengukuran Penguatan SIDa baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan bobotnya masing-masing. Tabel berikut ini menjelaskan parameter pengukuran penguatan SIDa dan juga klasifikasi  penguatan  SIDa  di  tingkat  provinsi maupun kabupaten/kota.
Parameter Pengukuran Bobot Parameter Notasi Provinsi Kab/ kota Notasi Nilai total Penguatan Kebijakan SIDa N1 2 2 B1 Nilai Total Penataan Unsur SIDa N2 3 3 B2 Nilai Total Penataan Kelembagaan SIDa N21 B22 B23 B21 Nilai Total Penataan Jaringan SIDa
N22
Nilai Total Penataan Sumberdaya SIDa N23

## Tabel 2.1 Parameter Pengukuran Penguatan SIDa
Tabel 2.2 Klasifikasi Penguatan SIDa No Klasifikasi Kriteria 1 Daerah yang mener- apkan SIDa tingkat Utama NPS ≥7.0 Nilai Penguatan Kebi- jakan dan Penataan Unsur > 7.0 2 Daerah yang mener- apkan SIDa tingkat Madya 6.0 ≤ NPS <7.0 Nilai Penguatan Kebi- jakan SIDa > 7.0 3 Daerah yang mener- apkan SIDa tingkat Pratama 5.1<=NPS <6.0

## III. Hasil dan Pembahasan
Terkait dengan kebijakan SIDa, Pemerintah Kabupaten Blora sudah menyusun draft Peraturan Bupati Blora tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Blora yang masih dalam proses pengajuan ke Bupati. Tim Koordinasi SIDa Kabupaten Blora belum terbentuk karena menunggu pengesahan Peraturan Bupati mengenai Penguatan SIDa Kabupaten Blora, namun tahun 2015 ini direncanakan pembentukannya. Rencana pembentukan Tim Koordinasi SIDa Kabupaten Blora akan melibatkan para stakeholder yang terkait dengan penguatan SIDa yaitu dari kalangan pemerintah daerah (seluruh SKPD di Kabupaten Blora), perguruan tinggi, dunia usaha dan asosiasi/ kelompok masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Blora juga belum menetapkan tema prioritas pengembangan SIDa sebagai obyek pembangunan yang akan diusung karena Tim Koordinasi SIDa belum terbentuk. Penentuan tema prioritas pengembangan SIDa Kabupaten Blora akan ditentukan setelah Tim Koordinasi SIDa terbentuk sehingga tema yang disepakati bersama merupakan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah, sesuai dengan visi pembangunan daerah, disepakati oleh seluruh stakeholders daerah, dan dapat menjadi icon/ branding daerah yang kemudian diberi payung hukum berupa peraturan kepala daerah tentang tema prioritas SIDa. Roadmap Pengembangan SIDa Kabupaten Blora juga belum disusun karena Tim Koordinasi SIDa belum terbentuk. Bappeda Kabupaten Blora merencanakan pembentukan Tim Koordinasi SIDa dan penyusunan draft Roadmap SIDa pada tahun 2015 ini, karena akhir tahun ini akan ada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora tahun 2016-2020.
Salah satu ruang lingkup dalam penguatan
SIDa adalah penataan unsur SIDa. Penataan unsur SIDa secara nasional dilaksanakan oleh Menteri Riset dan Teknologi bersama Menteri Dalam Negeri yang kemudian didelegasikan ke Tim Koordinasi Nasional Penguatan SIDa.  Pada level provinsi penataan unsur SIDa dilaksanakan oleh Gubernur dan pada level kabupaten/kota penataan unsur SIDa dilaksanakan oleh Bupati/Walikota. Pelaksanaan penataan unsur SIDa yang dilaksanakan mencakup kelembagaan SIDa, Jaringan SIDa dan Sumber Daya SIDa. Penataan kelembagaan dalam kerangka penguatan SIDa ditujukan untuk terwujudnya dukungan kapasitas dan kapabilitas lembaga dalam memperkuat kerangka pelaksanaan SIDa. Langkah ini akan terkait dengan langkah strategis lembaga dalam mengelola sumber daya dan jaringan, menguatkan kapasitas aktivitas riset yang melahirkan hasil yang inovatif, dan menguatkan upaya diseminasi yang lebih relevan dengan kebutuhan pengguna.  Pencapaian kelembagaan yang tangguh dan kuat diharapkan dapat memperkuat berjalannya SIDa yang mengedepankan aspek berkembangnya inovasi. Dalam kelembagaan SIDa ada tiga hal yang perlu dilakukan penataan, yaitu penataan lembaga/organisasi, peraturan dan norma/ etika/budaya.
Penataan lembaga/organisasi bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan/ organisasi sehingga memunyai kemampuan untuk meningkatkan daya saing daerah dalam mendukung penguatan SIDa. Lembaga/organisasi yang dimaksud meliputi: institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan di daerah. Khusus untuk penataan lembaga penunjang inovasi, beberapa lembaga penunjang SIDa harus didirikan agar inovasi berjalan dengan baik. Pendirian kelembagaan penunjang inovasi tersebut dapat dibangun dengan menggabungkan fungsi masing-masing menjadi satu kelembagaan, misal fungsi unit inkubator teknologi, unit inkubator bisnis, unit intermediasi, unit konsultasi teknologi dan bisnis, dan unit promosi bisnis dapat dijadikan satu kelembagaan. Akan tetapi setelah bebannya semakin berat, dapat dipecah menjadi beberapa kelembagaan.
Penataan peraturan bertujuan agar regulasi yang dapat mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDa guna mencapai tujuan peningkatan daya saing daerah. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menyelaraskan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kebijakan SIDa. Penataan norma/ etika/budaya bertujuan untuk meningkatkan nilai- nilai profesionalisme para pelaku penguatan SIDa
sehingga dapat mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDa guna mencapai tujuan peningkatan daya saing daerah.
Penataan lembaga/organisasi pemerintah di Kabupaten Blora, belum ada inventarisasi dan pemetaan program/kegiatan pemerintah pusat dan daerah tentang penguatan SIDa. Selain itu dalam penataan terhadap pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Blora belum membentuk Badan/Kantor Penelitian dan Pengembangan sebagai SKPD tersendiri karena terkait dengan peraturan daerah tentang pembentukan SOTK Kabupaten Blora sehingga tupoksi kelitbangan melekat di bidang Litbang dan Statistik Bappeda. Jika dilihat dari penataan lembaga penunjang SIDa, Pemerintah Kabupaten Blora sudah melakukan inventarisasi dan pemetaan lembaga penunjang SIDa seperti inkubator teknologi, inkubator bisnis, lembaga intermediasi, lemlit perguruan tinggi, forum klaster, forum litbang, sentra HKI (Hak Kekayaan Intelektual), dan lembaga promosi bisnis. Sedangkan dari penataan peraturan, Pemerintah Kabupaten Blora sudah melakukan inventarisasi peraturan-peraturan yang berhubungan dengan SIDa guna mendukung pengembangan kelembagaan SIDa Kabupaten Blora.
Penguatan Jaringan SIDa bertujuan untuk mensinergikan kemampuan yang dimiliki masing- masing lembaga/organisasi SIDa dalam satu rantai kegiatan. Adapun yang disebut lembaga/ organisasi SIDa sesuai dengan peraturan bersama adalah institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan di daerah. Dalam rangka pengembangan jaringan SIDa, perlu dilakukan langkah-langkah dalam menata jaringan SIDa seperti membangun komunikasi intensif antara lembaga SIDa yaitu pemerintah daerah harus memfasilitasi terjalinnya komunikasi yang intensif antar lembaga/ organisasi SIDa di daerah. Komunikasi yang intensif tersebut dimaksudkan untuk membangun konsensus, menyamakan persepsi, berbagi ide dan gagasan, menyusun strategi bersama, menetapkan tujuan dan sasaran bersama, menyusun program/ kegiatan, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan/program yang disepakati.
Fasilitasi komunikasi tersebut dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SIDa yang pelaksanaannya melalui SKPD kelitbangan. Kegiatan membangun komunikasi tersebut dilakukan dengan cara menyelenggarakan kelompok diskusi terfokus, seminar, loka karya, dan kegiatan sejenisnya. Kegiatan ini dilakukan secara rutin (bulanan/dua bulanan), dan diarahkan untuk membahas tema/isu tertentu yang memerlukan intervensi teknologi ataupun
kegiatan kelitbangan untuk menyelesaikannya dengan melibatkan seluruh stakeholder SIDa, termasuk forum-forum kelitbangan, dan forum- forum klaster industri. Sebelum melaksanakan kegiatan  tersebut  dilakukan  identifikasi  dan pemetaan stakeholder SIDa. Hasil kegiatan dibuat dalam laporan dan didokumentasikan. Jika diperlukan, dapat menghadirkan narasumber yang kompeten dalam bidang yang dibahas.
Agar pendanaannya tersedia, kegiatan tersebut sebaiknya dimasukkan ke dalam agenda kegiatan SKPD kelitbangan ataupun bekerja sama dengan perguruan tinggi. Agar kerja sama kelitbangan berlangsung  secara  efektif  dan  efisien,  diwajibkan membentuk sejenis konsorsium kelitbangan. Konsorsium kelitbangan dimaksud melibatkan unsur kelitbangan dengan pengguna hasil litbang (koperasi, industri dll), di mana masing-masing pihak memiliki tujuan yang sama, serta terikat dengan komitmen termasuk dalam hal sharing pendanaan. Komitmen tersebut dituangkan dalam kesepakan bersama (MoU) dan perjanjian kerja sama. Koordinator konsorsium sebaiknya dari pihak pengguna (industri). Jika tidak memungkinkan bisa dari perguruan tinggi, dengan difasilitasi oleh pemerintah daerah.
Konsorsium menyepakati tema, menentukan roadmap kegiatan serta agenda secara bersama- sama, yang diturunkan dalam bentuk skema pembagian kerja atau yang biasa disebut Work Breakdown Structure (WBS) . WBS adalah suatu metode pengorganisasian kegiatan menjadi struktur pelaporan berjenjang (hirarkies). WBS menentukan siapa melakukan apa, kapan, berapa biayanya, serta apa keluarannya. Masing-masing anggota konsorsium memasukkan kegiatan konsorsium dalam WBS yang terkait dengannya dalam program/ kegiatan di lembaganya masing-masing. Pemerintah daerah perlu mengorganisasikan agar konsorsium tetap hidup dan berkembang, antara lain dengan membuat sistem insentif yang dikompetisikan untuk menumbuhkembangkan konsorsium-konsorsium kelitbangan di daerah, sesuai tema yang tercantum dalam roadmap SIDa. Pembentukan forum komunikasi penelitian dan pengembangan daerah. Pembentukan forum ini dimulai dengan menginventarisasi institusi di daerah yang memiliki aktivitas kelitbangan, atau potensial untuk melakukan kelitbangan. Setelah data terkumpul, Tim Koordinasi SIDa c.q. SKPD Kelitbangan dibantu oleh Dewan Riset Daerah menentukan perwakilan dari institusi-institusi tersebut yang akan dimasukkan sebagai anggota forum. Usulan calon anggota forum disampaikan ke Sekda untuk dibuat surat keputusan. SKPD kelitbangan memfasilitasi forum melalui pertemuan-pertemuan rutin, maupun komunikasi
melalui media elektronik (seperti mailing list ). Mobilisasi sumber daya manusia yang dimaksud adalah perpindahan, maupun penempatan sementara SDM litbang dari suatu lembaga/organisasi SIDa ke lembaga/organisasi SIDa yang lain Contohnya adalah perpindahan/ penempatan sementara SDM dari perguruan tinggi atau lembaga litbang ke industri/IKM, atau sebaliknya. Mobilisasi SDM juga dapat dilakukan dari daerah tertentu ke daerah lain atau dari daerah ke pusat, baik antara lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan. Mobilisasi SDM dilakukan melalui kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, maupun keterampilan SDM. Mobilisasi SDM bertujuan untuk optimalisasi pemanfaatan SDM litbang antar-lembaga litbang/perguruan tinggi maupun antara lembaga litbang/perguruan tinggi dengan industri, mempercepat proses alih teknologi dari lembaga litbang/perguruan tinggi ke industri, meningkatkan kompetensi SDM litbang, dan  sinkronisasi  aktifitas  kelitbangan  dengan kebutuhan pengguna/industri. Di samping itu, untuk meningkatkan kolaborasi antar-lembaga litbang maupun antara lembaga litbang dengan industri, serta memperkuat SIDa antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antar kabupaten/ kota dalam satu provinsi, dan antara lembaga pemerintahan  dan  lembaga  non  pemerintahan. Guna mendorong terjadinya mobilisasi SDM, pemerintah daerah (Gubernur/ Bupati/ Walikota) perlu menetapkan aturan-aturan pelaksanaan mobilisasi SDM Iptek, yang antara lain mencantumkan mekanisme, tata cara, dan aspek lainnya yang dipandang perlu diatur khususnya ke badan usaha. Pemerintah daerah c.q SKPD kelitbangan perlu menginventarisasi basis data SDM kelitbangan di daerah (liihat Sistem Informasi Penataan Sumberdaya SIDa). Basis data tersebut dipublikasikan secara luas ke masyarakat, baik melalui media brosur maupun website . Secara umum, optimalisasi pendayagunaan HKI, informasi, serta sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi dimaksudkan untuk mendorong komersialisasi HKI, optimalisasi dan  efisiensi  pemanfaatan  sarpras  litbang,  serta membangun dan memanfaatkan basis data iptek terpadu di daerah. Untuk mengoptimalkan pendayagunaan HKI, informasi, serta sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi, Tim koordinasi c.q. SKPD Kelitbangan harus dilakukan analisis atas HKI yang potensial untuk dikomersialisasikan, dan mempromosikan HKI potensial ke Industri, melalui kegiatan temu bisnis atau investor forum. Tim Koordinasi melalui SKPD Kelitbangan juga harus melakukan analisis sarana- prasarana litbang yang dibutuhkan oleh institusi/ lembaga di daerah, serta mengatur mekanisme
pemanfaatannya. Selanjutnya,pihak-pihak yang berminat mengomersialisasikan HKI atau memerlukan sarana- prasarana iptek yang tersedia dapat menghubungi pengelola. Atas permintaan tersebut, SKPD Kelitbangan memfasilitasi pendayagunaan HKI dan pemanfaatan sarpras litbang sesuai dengan aturan pelaksanaan yang dibuat. Penataan jejaring SIDa bertujuan untuk mensinergikan kemampuan yang dimiliki masing-masing lembaga/organisasi SIDa dalam satu rantai kegiatan. Guna pengembangan jejaring SIDa, Pemerintah Kabupaten Blora memfasilitasi terjalinnya komunikasi yang intensif antar-lembaga/organisasi SIDa di daerah. Salah satunya adalah menyusun rencana kerja forum komunikasi penelitian dan pengembangan daerah dalam peningkatan daya saing dan pelaksanaan agenda diskusi terfokus, seminar, lokakarya dan kegiatan sejenisnya walaupun belum optimal. Optimalisasi pendayagunaan HKI, informasi serta sarana dan prasarana iptek lainnya belum dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan sumber daya informasi (internet) maupun kualitas sumber daya manusianya.
Secara umum penataan kesumberdayaan dalam rangka penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), meliputi optimalisasi pendayagunaan HKI, informasi, serta sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi dimaksudkan untuk mendorong komersialisasi HKI, optimalisasi dan  efisiensi  pemanfaatan  sarpras  litbang,  serta membangun dan memanfaatkan basis data iptek terpadu di daerah. Untuk mengoptimalkan pendayagunaan HKI, informasi, serta sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi, Tim koordinasi c.q. SKPD Kelitbangan harus dilakukan analisis atas HKI yang potensial untuk dikomersialisasikan, dan mempromosikan HKI potensial ke industri, melalui kegiatan temu bisnis atau investor forum. Tim Koordinasi melalui SKPD Kelitbangan juga harus melakukan analisis sarana- prasarana litbang yang dibutuhkan oleh institusi/ lembaga di daerah, serta mengatur mekanisme pemanfaatannya. Selanjutnya, pihak-pihak yang berminat mengomersialisasikan HKI atau memerlukan sarana-prasarana iptek yang tersedia dapat menghubungi pengelola. Atas permintaan tersebut, SKPD Kelitbangan memfasilitasi pendayagunaan HKI dan pemanfaatan sarpras litbang sesuai dengan aturan pelaksanaan yang dibuat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Blora belum menyusun Sistem Informasi Sumberdaya SIDa, belum ada kerja sama dan pengelolaan serta pemanfaatan HKI dengan sentra-sentra HKI lainnya sehingga keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan
tematik dan atau spesifik sumberdaya SIDa belum termanfaatkan. Terkait dengan pemanfaatan data dan informasi, Pemerintah Kabupaten Blora juga belum melakukan identifikasi kebutuhan data dan informasi, pemetaan sarana dan prasarana iptek maupun agenda pengembangannya.
Terdapat tiga parameter strategis dalam lingkup kebijakan penguatan SIDa, yaitu:  pembentukan Tim Koordinasi, penyusunan Roadmap penguatan SIDa, dan adanya aktivitas sinkronisasi, harmonisasi, serta sinergi kebijakan yang terkait Penguatan SIDa. Sebagai gambaran atas adanya perbedaan capaian dalam tataran kebijakan penguatan SIDa di kedua lokasi penelitian ini, terlihat dalam Tabel 3.1 sebagai berikut:
Tabel 3.1 Kondisi Eksisting Aras Kebijakan dalam Penguatan SIDa Kabupaten Blora No. Lokasi Nilai Penguatan SIDa (NPS) Kategori 2. Kabupaten Blora 6,9 Madya Sumber: data diolah dari assesment mandiri oleh pemerintah kab/kota lokasi penelitian.
Adapun dalam kasus implementasi penguatan SIDa pada aras kebijakan di Kabupaten Blora relatif didapatkan kondisi yang berbeda. Pada aras kebijakan penguatan SIDa, capaian implementasi kebijakan/kegiatan yang dilakukan Kabupaten Blora antara lain: Penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Blora. Saat ini dalam proses pengajuan kepada Bupati. Sekalipun demikian, rangkaian kegiatan terkait dengan pengembangan SIDa telah dilakukan sejak tahun 2014. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain: Sosialisasi SIDa, Workshop Pengembangan Desa Inovasi, Studi Lapangan di beberapa lokasi Pengembangan Desa Inovasi dengan melibatkan puluhan perangkat desa di Kabupaten Boyolali.
Kesiapan penganggaran untuk menyusun Roadmap SIDa sesungguhnya telah disiapkan di tahun 2014, namun mengingat beberapa hal baru memungkinkan akan dilaksanakan di tahun 2015. Masalah yang dihadapi di tahun 2014 adalah terkait kesiapan personil dan adanya kebutuhan peningkatan pemahaman yang lebih utuh tentang SIDa. Fenomena ini dapat dikatakan sebagai kecenderungan umum di lingkup pemerintahan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah
yang mana belum semua melembagakan kelitbangan dalam suatu organisasi perangkat daerah yang mandiri. Sekalipun menyadari adanya permasalahan personel dan pemahaman tentang SIDa yang masih merupakan isu baru, maka melalui komitmen Kepala Bappeda kuat, selanjutnya menetapkan target tahun 2015 dapat memiliki draft Roadmap SIDa. Target ini dipandang strategis karena Roadmap ini akan justru menjadi dokumen komplementer perencanaan dan memudahkan integrasinya dengan dokumen RPJMD Periode tahun 2016-2020.
Beberapa agenda yang akan dilakukan di tahun 2015 terkait penguatan SIDa pada aras kebijakan antara lain: penyusunan Tim Koordinasi, workshop penentuan tema prioritas, pengumpulan materi dalam penyusunan roadmap , dan proses penyusunan Roadmap SIDa. Sekalipun capaian implementasi penguatan SIDa Kabupaten Blora pada  aras  kebijakan  masih  dalam  klasifikasi “madya” dan relatif menghadap tantangan kondisi struktural belum memiliki kelembagaan kelitbangan yang mandiri, namun patut diapresiasi adanya komitmen untuk merealisasikan berbagai agenda kebijakan penguatan SIDa. Pemetaan atau kategorisasi atas implementasi SIDa pada tataran kebijakan bukan hanya berhasil memperlihatkan adanya tingkat capaian implementasi yang beragam di kabupaten/kota di Provinsi Jawa tengah. Namun juga sekaligus memperlihatkan kebutuhan fasilitasi dan pendampingan yang berbeda-beda di setiap unit pemerintahan kabupaten/kota.
Berikut bahasan atas kondisi capaian implementasi pada aras penataan unsur-unsur SIDa yang ditemukan pada implementasinya di Kabupaten Blora. Proses penataan kelembagaan SIDa Kabupaten/Kota bukanlah suatu yang baru dilakukan setelah lahirnya kebijakan penguatan sistem inovasi daerah otonom 2012, namun merupakan suatu rangkaian proses yang telah dilakukan juga sebelum munculnya kebijakan nasional tersebut. Berikut gambaran umum capaian implementasi penataan kelembagaan SIDa di Kabupaten Blora.
Tabel 3.2 Kondisi Eksisting Penataan Kelembagaan dalam Implementasi Penguatan SIDa Kabupaten Blora
No. Lokasi Nilai Penguatan SIDa (NPS) Kategori 2. Kabupaten Blora 6,6 Madya
Sumber: data diolah dari assesmen mandiri oleh kab/kota lokasi penelitian.
Hasil Penilaian Mandiri yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blora sekaligus untuk mengetahui permasalahan/kebutuhan penataan kelembagaan dalam implementasi penguatan SIDa lebih lanjut. Penataan kelembagaan juga dipandang sebagai suatu yang masih dipenuhi tantangan di Kabupaten Blora. Meskipun demikian, pemangku kepentingan SIDa Kabupaten Blora memandang adanya beberapa hal yang positif ketika organisasi litbang tidak atau belum terpisah dari kelembagaan Bappeda. Mereka juga memandang bahwa penataan kelembagaan akan sangat prospektif apabila didukung oleh penerapan teknologi. Oleh karena itu, berbagai kerangka sistem pengelolaan kegiatan di lingkungan pemerintahan dan dunia usaha didorong agar mampu mengambil keuntungan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut hasil penelitian Rahmawati (2014) sinergi pada sebuah program dalam governance tidak akan terpenuhi jika terdapat aktor yang dominan, komunikasi yang searah, dan tidak adanya koordinasi.
Seperti halnya dalam isu proses penataan kelembagaan SIDa Kabupaten/Kota, maka isu penataan jejaring dalam implementasi penguatan SIDa Kabupaten/Kota bukanlah suatu yang baru dilakukan setelah lahirnya kebijakan penguatan sistem inovasi daerah otonom tahun 2012, namun merupakan kompleks kerja sama atau kolaborasi berbagai pemangku kepentingan terkait yang telah dilakukan juga sebelum munculnya kebijakan secara nasional. Berikut gambaran umum capaian implementasi penataan jejaring SIDa di Kabupaten Blora.
Tabel 3.3 Kondisi Eksisting Penataan Jejaring dalam Implementasi Penguatan SIDa Kabupaten Blora
No Lokasi Nilai Penguatan SIDa (NPS) Kategori 1 Kabupaten Blora 6,5 Madya
Sumber: data diolah dari self-assesment mandiri oleh kab/kota lokasi penelitian.

## Jejaring yang dibangun oleh Pemerintah
Kabupaten Blora memandang bahwa jarak yang cukup jauh dari ibu kota provinsi sering menjadi kendala dalam membangun jejaring dengan berbagai pihak di daerah lain. Penataan jejaring SIDa di Kabupaten Blora mereka nilai sendiri masih berada pada tingkatan madya, bahkan dengan skoring menengah untuk tingkatan madya sendiri. Penelitian ini mengungkap alasan dibalik penilaian
mandiri mereka, bahwa pemangku kepentingan SIDa Kabupaten Blora masih memandang bahwa agenda penataan jejaring inovasi belum banyak mereka lakukan.
Penguatan SIDa merupakan agenda kebijakan yang perlu senantiasa disadari bahwa masyarakat merupakan sumber pengetahuan dan inovasi yang tidak ada habisnya. Maka, kesumberdayaan utama dalam agenda kebijakan penguatan SIDa pada hakikatnya adalah bukan hanya dipandang dari sisi pemerintah, melainkan dipandang sebagai atau digali dari seluruh komponen sosial yang ada dalam lingkup pemerintahan. Berikut gambaran umum capaian implementasi penataan kesumberdayaan SIDa di Kabupaten Blora.
Tabel 3.4 Kondisi Eksisting Penataan Kesumberdayaan dalam
Implementasi Penguatan SIDa Kabupaten Blora No. Lokasi Nilai Penguatan SIDa (NPS) Kategori 1. Kabupaten Blora 5,6 Pratama
Sumber: data diolah dari self-assesment mandiri oleh kab/kota lokasi penelitian.
Penilaian mandiri yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di kedua lokasi penelitian memperlihatkan capaian penataan kesumberdayaan dalam posisi yang masih rendah atau pada tingkatan pratama. Kondisi ini menurut mereka disebabkan oleh ketidakmampuan mendayagunakan kesumberdayaan sosial masyarakat secara luas.
Kabupaten Blora memiliki potensi sumberdaya yang sangat banyak, namun hal tersebut belum dibarengi dengan kualitas sumberdaya manusia yang dibutuhkan terutama dalam hal kewirausahaan. Padahal kreativitas dan inovasi berpengaruh simultan terhadap kewirausahaan  (Hadiyati, 2011).
Pada lingkup pengembangan teknologi atau kelitbangan, para pemangku kepentingan di kedua lokasi memandang adanya persamaan, bahwa sampai saat ini belanja kelitbangan masih dipandang kurang memadai. Sekalipun demikian, pada konteks Kabupaten Blora (kelitbangan masih menginduk pada organisasi Bappeda) merasa memiliki akses yang lebih baik terkait anggaran program/kegiatan.
IV. Kesimpulan
Agenda penguatan SIDa Kabupaten Blora baru terlihat intensif mulai tahun 2014, namun saat ini pada lingkup kebijakan mulai memperlihatkan capaian yang semakin nyata. Para pemangku kepentingan SIDa Kabupaten Blora menilai capaian pengembangan lingkup kebijakan dengan NPS sebesar 6,9 dan masuk dalam kategori madya.
Salah satu progres dalam lingkup kebjakan SIDa Kabupaten Blora adalah telah disusunnya peraturan Bupati Blora tentang Penguatan SIDa Kabupaten Blora dan menetapkan target bagi Tim Koordinasi untuk menyusun draf Roadmap SIDa pada tahun 2015. Penataan kelembagaan SIDa Kabupaten Blora saat ini mencapai NPS sebesar 6,6 dan telah masuk dalam kategori madya. Sekalipun belum banyak agenda kelembagaan SIDa yang dilakukan, namun Bappeda Kabupaten Blora senantiasa berupaya melakukan upaya sinergi dan harmoni kegiatan dalam penataan kelembagaan SIDa. Penataan jejaring SIDa Kabupaten Blora berada pada NPS sebesar 6,5 dan masuk dalam kategori madya. Para pemangku kepentingan SIDa Kabupaten Blora masih memandang bahwa agenda penataan jejaring inovasi belum banyak mereka lakukan. Baik dalam upaya penataan jejaring lingkup organisasi pemerintahan, upaya mendorong partisipasi aktif lembaga pendidikan, membangun kesertaan lembaga penunjang lain, mendorong partisipasi dunia usaha, ataupun dalam pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk mendukung pengembangan SIDa.
Penataan kesumberdayaan SIDa Kabupaten Blora berada pada NPS sebesar 5,6 dan masuk dalam kategori pratama. Kondisi ini menurut Pemerintah Kabupaten Blora disebabkan oleh belum optimalnya mendayagunakan kesumberdayaan sosial masyarakat secara luas. Masih seringnya aktivitas program/kegiatan pembangunan hanya berfokus pada penganggaran dari lingkup pemerintahan dan belum banyak menggali partisipasi sosial. Pada lingkup pengembangan teknologi atau kelitbangan dipandang belum optimal dan belum memadai.
Jika ingin mendukung program penguatan SIDa yang sudah diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maka Kabupaten Blora perlu melanjutkan agenda penyusunan roadmap SIDa yang diawali dengan pembentukan Tim Koordinasi dan penentuan tema prioritas, merancang agenda-agenda pertemuan segenap anggota Tim Koordinasi, melakukan sinkronisasi pengembangan inovasi dengan berbagai agenda program/ kegiatan pembangunan yang ada, melakukan pengembangan utama dan tematik secara konsisten dan berkelanjutan.

## Ucapan Terima Kasih
Saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Litbang Provinsi Jateng, Kepala Bappeda Kabupaten Blora dan Kepala Bidang Litbang Bappeda Kabupaten Blora serta semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini
serta Prof. Saratri Wilonoyudho yang telah banyak memberikan masukan demi kebaikan artikel ini.

## V. Daftar Pustaka
Arifin, M., Putera, P. B., Zulhamdani, M., Mulatsih, S., Indraprahasta, G. S., Asmara, A. Y., & Oktaviyanti, D. (2011). Analisis Kebijakan Inovasi di Daerah Mendukung Sistem Inovasi Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek (Sisnas P3 Iptek): Studi Kasus Jawa Tengah dan Jawa Timur. In Analisis Kebijakan . Jakarta: LIPI Press. Asropi. (2008). Budaya Inovasi dan Reformasi Birokrasi. Jurnal Ilmu Administrasi , 5 (3), 246–255. Retrieved from https://asropi.files. wordpress.com/2009/02/budaya-inovasi- dan-reformasi-birokrasi1.pdf
Camagni, R. (2002). On The Concept of Territorial Competitiveness: Sound or Misleading? In ERSA conference papers (p. 518). Dortmund: European Regional Science Association. Retrieved from http://www-sre.wu.ac.at/ ersa/ersaconfs/ersa02/cd-rom/papers/518. pdf
Cooke, P., Uranga, M. G., & Etxebarria, G. (1997). Regional Innovation Systems: Institutional and Organisational Dimensions. Research Policy , 26 (4–5), 475–491. https://doi.org/10.1016/ S0048-7333(97)00025-5 Feisal, T. (2006). Manajemen Teknologi Untuk Pembangunan Daerah: Upaya Memperkuat Sistem Kelembagaan Iptek Daerah. In Analisis Sistem (Tahun III, pp. 53–6). Jakarta: Perpustakaan Bioteknologi LIPI.
Hadiyati, E. (2011). Kreativitas dan Inovasi Berpengaruh Terhadap Kewirausahaan Usaha Kecil. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan , 13 (1). Retrieved from https://www.scribd. com/document/358890685/Kreativitas- dan-Inovasi-Berpengaruh-Terhadap- Kewirausahaan-Usaha-Kecil-pdf
Ismiatun. (2015). Pengembangan Sistem Inovasi Dalam Perspektif Peningkatan Daya Saing Daerah dengan Pendekatan System Dynamics. JISIP:  Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik ,
4 (2), 2442–6962. Retrieved from https:// media.neliti.com/media/publications/42437- ID-pengembangan-sistem-inovasi-dalam- perspektif-peningkatan-daya-saing-daerah- denga.pdf
Kurniawan, R. C. (2016). Inovasi kualitas pelayanan publik pemerintah daerah. Fiat Justisia Journal of Law , 10 (3), 569–586. Retrieved from http:// jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat Narutomo, T. (2014). Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sebagai Exit Strategy
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Jurnal Bina Praja , 6 (2). Retrieved from http://binaprajajournal.com/ojs/index.
php/jbp/article/view/49/46
Putera, P. B. (2012).
Policy Review atas Kebijakan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi dalam Kerangka Sistem Inovasi (perbandingan
Isi Kebijakan Nasional Brazil-Indonesia, dan Kebijakan Daerah Jawa Timur-Sumatera Selatan) . Universitas Indonesia. Rahmawati, T., Noor, I., & Wanusmawatie, I. (2014).
Sinergitas Stakeholders dalam Inovasi Daerah (Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)). Jurnal
Administrasi Publik (JAP) , 2 (4), 641–647.
Retrieved from https://media.neliti.com/ media/publications/79007-ID-sinergitas- stakeholders-dalam-inovasi-da.pdf
Taufik, T. A. (2005).
Pengembangan Sistem Inovasi Daerah: Perspektif Kebijakan . Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Unggulan Daerah dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Retrieved from https://books.google.co.id/ books/about/Pengembangan_sistem_inovasi_ daerah.html?id=dJeunrpWYWAC&redir_esc=y