Hak Cipta dalam Perspektif  Hukum Islam
Supeno 1
Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jalan Slamet Riyadi Broni Kota Jambi (0741) 65351 msasyabani@gmail.com

## Abstrak
Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  merupakan  salah  satu  hak  yang  telah mendapatkan  perlindungan  secara  hukum  di  Indonesia,  ada  beberapa  peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak yang termasuk dalam ruang lingkup  kekayan  intelektual  seperti  hak cipta,  hak  paten,  hak  merek,  hak  rahasia dagang dan sebagainya. Yang  perlu diketahui lebih mendalam adalah bagaimana hak cipta dalam perspektif hukum Islam karena Indonesia sebagai negara terbesar menganut  agama  Islam  akan  sangat  mempengaruhi  pemahaman  dan  kesadaran penduduk  Indonesia  akan  pentingnya  perlindungan  terhadap  hak  atas  kekayaan intelektual.
Kata kunci : Hak Cipta, hukum Islam

## Abstract
Intellectual property (HKI) is one of the rights that have been getting protection by  law  in  Indonesia,  there  are  some  regulations  that  govern  on  rights  that  are included  in  the  scope  of  intellectual  kekayan  as  copyrights,  patent  rights, trademark  rights,  trade  secret  rights  and  so  on.  To  know  more  deeply  is  how copyright  in  the  perspective  of  Islamic  law  because  Indonesia  as  the  country's largest Islamic religion will greatly affect the understanding and awareness of the importance  of  the  protection  of  the  population  of  Indonesia  against  intellectual property.
Keywords: copyright, the law of Islam

## PENDAHULUAN
Manusia  sebagai  makhluk  homo  sapien  diciptakan  oleh  Allah  SWT dianugrahi  kemampuan  secara  fisik  dan  rohani,  salah  satu  perbedaan  manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang  lainnya adalah bahwa manusia dibekali nafsu dan  akal  fikiran  sehingga  manusia  adalah  makhluk  yang  cerdas  yang  memiliki kreasi  yang  tinggi  dalam  menjalankan  kehidupannya  dan  memiliki  kemampuan untuk  menguasai  sesuatu.  Dengan  bekal  kemampuan  yang  telah  diberikan  oleh Allah  SWT  tersebut  maka manusia mampu  untuk    melakukan  sesuatu, membuat kreasi baru yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga banyak sekali karya-karya yang telah dihasilakan oleh manusia yang dapat dimanfaatkan baik  oleh  yang  bersangkutan  maupun  oleh  orang  banyak.  Karena  hasil  karya seseorang banyak digunakan oleh orang lain bahkan dapat menghasilkan sesuatu yang  bernilai  ekonomis  maka  mulai  berkembang  upaya  untuk  mempertahankan apa  yang  sudah  dihasilkannya.  Oleh  karenanya  timbul  gagasan-gagasan  untuk melindungi  hasil  kreasi  intelektual  seseorang  dalam  bentuk  perlindungi  terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari
Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang  HKI di  Indonesia telah  ada  sejak  tahun  1840-an.  Pemerintah  Kolonial  Belanda  memperkenalkan undang-undang  pertama  mengenai  perlindungan  HKI  pada  tahun  1844. Selanjutnya,  Pemerintah  Belanda  mengundangkan  UU  Merek  (1885),  UU  Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands  East-Indies telah  menjadi  anggota Paris  Convention  for  the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888 dan anggota Berne Convention for  the  Protection  of  Literary  and  Aristic  Works sejak  tahun  1914.  Pada  jaman pendudukan  Jepang  yaitu  tahun  1942  s.d.  1945,  semua  peraturan  perundang- undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku.
Istilah  hak  cipta (copyright) sebagai  bagian  dari  rezim  hak  kekayaan intelektual (intellectual  property  right )  mulai  dipergunakan  dalam  Kongres Kebudayaan  Indonesia  ke-2  yang  diselenggarakan  di  Bandung  bulan  Oktober 1951. 2 Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan  perangkat  peraturan  nasional  pertama  yang  mengatur  tentang  paten, yaitu  Pengumuman  Menteri  Kehakiman  No.  J.S.  5/41/4,  yang  mengatur  tentang pengajuan  semetara  permintaan  paten  dalam  negeri,  dan  Pengumuman  Menteri Kehakiman  No.  J.G.  1/2/17  yang  mengatur  tentang  pengajuan  sementara permintaan paten luar negeri.
Pada tanggal 12 April 1982 Pemerintah mengesahkan UU No.6 tahun 1982 tentang  Hak  Cipta  (  UU  Hak  Cipta  1982)  untuk  menggantikan  UU  Hak  Cipta peninggalan  Belanda.  Pengesahan  UU  Hak  Cipta  1982  dimaksudkan  untuk mendorong  dan  melindungi  penciptaan,  penyebarluasan  hasil  kebudayaan  di bidang  karya  ilmu,  seni  dan  sastra  serta  mempercepat  pertumbuhan  kecerdasan kehidupan bangsa. Tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era modern sistem HKI di tanah air. Pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden RI membentuk sebuah tim khusus di  bidang  HKI  melalui  Keputusan  No.  34/1986  (Tim  ini  lebih  dikenal  dengan sebutan  Tim  Keppres  34).  Tugas  utama  Tim  Keppres  34  adalah  mencangkup penyusunan kebijakan nasional di bidang HKI, perancangan peraturan perundang- undangan  di  bidang  HKI  dan  sosialisasi  sistem  HKI  di  kalangan  instansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Tim Keppres 34 selanjutnya membuat sejumlah terobosan, antara  lain dengan mengambil inisiatif baru dalam menangani perdebatan nasional tentang perlunya sistem paten di tanah air. Setelah Tim Keppres 34 merevisi kembali RUU Paten yang telah diselesaikan pada tahun 1982, akhirnya pada tahun 1989 Pemerintah mengesahkan UU Paten. Pada  tahun  1988  berdasarkan  Keputusan  Presiden  No.  32  di  tetapkan pembentukan  Direktorat Jendral  Hak  Cipta,  Paten  dan  Merek  (DJ  HCPM)  untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang- undangan,  Departemen  Kehakiman.  Pada  tanggal  15  April  1994  Pemerintah  RI menandatangani Final  Act  Embodying  the  Result  of  the  Uruguay  Round  of Multilateral  Trade  Negotiations ,  yang  mencakup Agreement  on  Trade  Related Aspects  of  Intellectual  Property  Rights (Persetujuan  TRIPS).  Dalam  upaya  untuk menyelaraskan  semua  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  HKI  dengan Persetujuan TRIPS, pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 14  tahun  2001 tentang  Paten,  dan  UU  No.  15  tahun  2001  tentang  Merek.  Kedua UU  ini  menggantikan  UU  yang  lama  di  bidang  terkait.  Pada  pertengahan  tahun
2 Ramdlon Naning, Perihal Hak Cipta , Liberty, Yogyakarta, 1982, hal.1
2002  tentang  Hak  Cipta  yang  menggantikan  UU  yang  lama,  saat  ini  hak  cipta diatur  dalam    Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014.  Perkembangan  di  bidang perdagangan,  industri  dan  investasi  yang  sangat  cepat  sehingga  memerlukan peningkatan  perlindungan  bagi  pencipta  dan  pemilik    hak  terkait  dengan  tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas. 3 Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014  dinyatakan  bahwa  perlindungan  hak  cipta  dilakukan dengan  waktu  lebih  panjang  sejalan  dengan  penerapan  aturan  di  berbagai  negara sehingga  jangka  waktu  perlindungan  hak  cipta  di  bidang  tertentu  diberlakukan selama  hidup  pencipta  ditambah  70  (tujuh  puluh)  tahun  setelah  pencipta meninggal.
Sebelumnya  telah  dinyatakan  bahwa  ditetapkannya  undang-undang  hak cipta karena semakin maraknya pelanggaran hak cipta yang dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas masyarakat. Contoh pelanggaran Hak  Cipta  yaitu  adanya  pelanggaran  Hak  Cipta  yang  dilakukan  oleh  negara Malaysia.  Setelah  gagal  mengklaim  lagu  Rasa  Sayange,  Malaysia  mencoba mengklaim kesenian yang lain yaitu kesenian rakyat Jawa Timur: Reog Ponorogo yang  diklaim  Malaysia  sebagai  kesenian  mereka.  Kesenian  Wayang  Kulit  yang mereka klaim tidak mengubah nama “Reog”, mungkin karena diikuti nama daerah Ponorogo  maka  namanya  diubah  menjadi  “Tarian  Barongan”.  Padahal  wujud Reog  itu  bukan  naga  seperti  Barongsai  tapi  wujud  harimau  dan  burung  merak yang  sama  seperti  Reog  Ponorogo.  Malaysia  kesulitan  mencari  nama  baru sehingga memilih yang mudah saja, yaitu Tarian Barongan. Bukan itu saja, kisah dibalik tarian itupun diubah. Hal ini sama seperti ketika Malaysia mengubah lirik lagu  Rasa  Sayange.  Kalau  saja  mereka  menyertakan  informasi  dari  mana  asal tarian tersebut maka tidak akan ada yang protes.
Padahal  apa  susahnya  mencantumkan  nama  asli  dan  bangsa  pemiliknya. Seperti yang mereka lakukan pada kesenian Kuda Kepang yang kalau di Indonesia lebih  dikenal  dengan  nama  Kuda  Lumping.  Malaysia  mencantumkan  nama  asal kesenian  Kuda  Kepang  dari  Jawa.  Kenapa  tidak  dilakukan  pada  kesenian  yang lain  seperti  Reog  Ponorogo,  Wayang  Kulit,  Batik,  Angklung,  Rendang  dan  lain- lain.
Malaysia  telah  melanggar  Hak  Cipta  yaitu  menggunakan  budaya  asli Indonesia  dengan  mengganti  nama,  cerita,  namun  kebudayaan  tersebut sesungguhnya berasal dari Indonesia. Pelanggaran Hak Cipta yang telah dilakukan oleh  Negara  Malaysia  dapat  dikenakan  tindak  pidana  ataupun  perdata. Sebenarnya,  hal  ini  dapat  dicegah  jika  Malaysia  mencantumkan  nama  asli  dan bangsa pemilik dari kebudayaan yang dipertunjukkan.
Dalam perspektif yang berbeda dapat diungkapkan bahwa Indonesia sebagai negara  memiliki jumlah penduduk yang besar dan penduduknya mayoritas Islam memiliki  potensi  yang  sangat  besar  tumbuh  kembangnya  karya  cipta,  untuk mencapai tujuan tersebut perlu ditingkatkan kesadaran bagi masyarakat Indonesia begitu  pentingnya  pengakuan  dan  perlindungan  hak  cipta,  salah  satu  pendekatan yang  dapat  dilakukan  adalah  memberikan  edukasi  dan  pemahaman  bagaimana Islam  memandang  hak  cipta,  yang  patut  disadari  bahwa  penduduk  Indonesia adalah  masyarakat  yang  religius  dan  lebih  mudah  menerima  jika  sesuatu disandarkan kepada hukum Islam. Untuk itu perlu dilakukan pemahaman terhadap hak cipta dalam perspektif hukum Islam dan pandangan Islam terhadap hak cipta,
3 Muhammad Firmansyah, Tata Cara Mengurus HAKI , Visi Media, Jakarta, 2008, hal.9
dalam  konteks  tersebut  umat  Islam  dapat  diposisikan  baik  sebagai  pencipta maupun sebagai pengguna karya orang lain.

## METODE PENULISAN
Metode penulisan yang penulis gunakan adalah metode penulisan Deduktif yaitu dengan cara pemaparan secara umum untuk mendapatkan kesimpulan secara khusus  tentang  Hak  Cipta  dalam  perspektif  Islam,  tipe  yang  digunakan  adalah yuridis  normatif  yang  bersifat  deskriptif  analitik  yaitu  untuk  memperoleh gambaran  secara  menyeluruh  dan  mendalam  dan  melakukan  analisis  terhadap permasalahan yang dibahas.
Untuk menjawab permasalahan maka dilakukan pengumpulan bahan hukum melalui  studi  dokumen  (studi  kepustakaan),  bahan-bahan  tersebut  kemudian diinventarisasi  dan  diidentifikasi,  teknis  analisis  dilakukan  secara interpretasi , yaitu  bahan  hukum  diinterpretasikan  dan  dijabarkan  dengan  mendasarkan  pada suatu  norma  dan  teori  hukum  yang  berlaku,  penarikan  kesimpulan  dilakukan dengan menggunakan metode penalaran secara deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep copyright dalam  bahasa  Inggris  (secara  harafiah  artinya  "hak  salin"). Copyright ini diciptakan  sejalan  dengan  penemuan  mesin  cetak.  Menurut  OK  Saidin  dalam bukunya  yang  berjudul  Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  menyetakan bahwa:  Hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat,  menerbitkan, dan  memberi  kuasa  untuk  menerbitkan  dan  membuat  terjemahan  daripada  karya yang dilindungi perjanjian ini. 4
Hak cipta merupakan hak yang dimiliki seseorang karena telah menciptakan sesuatu  dan  orang  tersebut  berkuasa  atas  ciptaannya  untuk  menggunakan, menerbitkan  dan  melindungi  hasil  karyanya.  Perlindungan  akan  hasil  karya seseorang  merupakan  hal  penting  dalam  hubungannya  dengan  penghormatan terhadap hak-hak manusia dan kemerdekaan individu untuk menciptakan sesuatu, Menurut  Satjipto  Rahardjo:  HKI  termasuk  hak  cipta  adalah  suatu  institusi  yang muncul  dari  suatu  komunitas  yang  sangat  sadar  akan  hak-hak  dan  kemerdekaan individu, bukan dari dalam suatu komunitas lebih berbasis komunitas 5
Oleh karena itu pemerintah untuk melindungi hak-hak individu dalam karya intelektual  telah  mengesahkan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2002  Tentang Hak  Cipta,  dengan  diundangkannya  undang-undang  tersebut  diharapkan  inovasi dalam  karya  intelektual  terutama  hak  cipta  dapat  meningkat  yang  pada  akhirnya dapat meningkatkan ekonomi dan kemaslahatan bagi orang banyak.
Hak  Cipta  adalah  Hak  eksklusif  bagi  Pencipta  atau  penerima  hak  untuk mengumumkan  dan  memperbanyak  ciptaannya  atau  memberikan  izin  untuk  itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku. 6 Hak  cipta  dapat  juga  memungkinkan  pemegang  hak tersebut  untuk  membatasi  penggandaan  tidak  sah  atas  suatu  ciptaan,  pada
4 OK.  Saidin, Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual ,  Raja  Grafindo  Persada,    Jakarta, 2006, hal. 219
5 Satjipto  Rahardjo, Aspek  Sosio-Kultural  dalam  Pemajuan  HKI,  makalah  dalam  seminar nasional penegakan hokum HKI dalam konteks perlindungan ekonomi usaha kecil dan menengah , Semarang, 25 Nopember 2000
umumnya    hak  cipta  memiliki  masa  berlaku  tertentu  yang  dibatasi  oleh  undang- undang.  Ciptaan  adalah  hasil  setiap  karya  pencipta  yang  menunjukkan  keaslian dalam  lapangan  ilmu  pengetahuan,  seni  atau  sastra, 7 sedangkan  pencipta  adalah seseorang  atau  beberapa  orang  secara  bersama-sama  yang  atas  inspirasinya melahirkan  suatu  ciptaan  berdasarkan  kemampuan  pikiran,  imajinasi,  kecekatan, ketrampilan  atau  keahlian  yang  dituangkan  dalam  bentuk  yang  khas  dan  bersifat pribadi. 8
Undang-undang  Hak  Cipta      memberikan  hak  kepada  individu  untuk melindungi  hasil  ciptaannya  serta  melarang  orang  lain  untuk  memanfaatkan ciptaan  tersebut  kecuali  dengan  izinnya.  Negara  harus  menjaga  hak  tersebut  dan mengenakan  hukuman  bagi  setiap  orang  yang  melanggarnya  dengan  hukuman penjara  sehingga  puluhan  tahun,  baik  ketika  penciptanya  masih  hidup  atau  telah mati.  Undang-undang  yang  dilegalisasi  juga  mesti  mencakup  undang-undang perlindungan  bagi  perusahaan-perusahaan  pemegang  hak  paten.  Maksud  dari karya  cipta  adalah  pemikiran  atau  pengetahuan  yang  diciptakan  oleh  seseorang dan belum ditemukan  oleh orang lain sebelumnya.  Bagian terpenting dari karya- karya  cipta  tersebut  adalah  pengetahuan  yang  boleh  dimanfaatkan  dalam perindustrian  serta  produksi  barang  dan  jasa  (usaha)  dan  apa  yang  sekarang  ini disebut sebagai “teknologi”.
Sebagaimana  dijelaskan  diatas  bahwa  ciptaan  adalah  hasil  setiap  karya pencipta  yang menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu penetahuan, seni atau sastra (Pasal 1 butir 3). Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta  atau  pihak  (Pasal  1  butir  4).  Dari  ketentuan  diatas  terlihat,  bagi  seseorang yang  telah  memenuhi  syarat  yang  telah  ditentukan  oleh  UUHC,  mempunyai  hak khusus  terhadap  satu  hasil  karya  cipta.  Sebagai  hak  khusus  pencipta  atau pemegang hak cipta mempunyai hak enam diantaranya ialah:
1. Memperbanyak  Ciptaanya, artinya  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  dapat menambah  jumlah  ciptaan  dengan  perbuatan  yang  sama,  hampir  sama  atau menyerupai  ciptaan-ciptaan  tersebut  dengan  mempergunakan  bahan-bahan yang sama termasuk mengalih wujudkan ciptaan.
2. Mengumumkan  Ciptaan ,  artinya  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  dapat menyiarkan  dengan  menggunakan  alat  apapun,  sehingga  ciptaan  dapat didengar, dibaca atau dilihat oleh orang lain.
3. Memperbanyak  haknya ,  artinya  hak  cipta  sebagai  hak  kebendaan,  maka pencipta atau pemegang hak cipta dapat menggugat pihak yang melanggar hak ciptaannya.
Hak cipta ada dua, yaitu:
1. Hak eksklusif
Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk:
a. membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik),
b. mengimpor dan mengekspor ciptaan,
c. menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan),
d. menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum,
e. menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.
Yang  dimaksud  dengan  "hak  eksklusif"  dalam  hal  ini  adalah  bahwa hanya  pemegang  hak  ciptalah  yang  bebas  melaksanakan  hak  cipta  tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.
Konsep  tersebut  juga  berlaku  di  Indonesia.  Di  Indonesia,  hak  eksklusif pemegang  hak  cipta  termasuk  "kegiatan  menerjemahkan,  mengadaptasi, mengaransemen,  mengalihwujudkan,  menjual,  menyewakan,  meminjamkan, mengimpor,  memamerkan,  mempertunjukkan  kepada  publik,  menyiarkan, merekam,  dan  mengkomunikasikan  ciptaan  kepada  publik  melalui  sarana apapun.
Selain  itu,  dalam  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  diatur  pula  "hak terkait",  yang  berkaitan  dengan  hak  cipta  dan  juga  merupakan  hak  eksklusif, yang  dimiliki  oleh  pelaku  karya  seni  (yaitu  pemusik,  aktor,  penari,  dan sebagainya),  produser  rekaman  suara,  dan  lembaga  penyiaran  untuk mengatur pemanfaatan  hasil  dokumentasi  kegiatan  seni  yang  dilakukan,  direkam,  atau disiarkan  oleh  mereka  masing-masing.  Sebagai  contoh,  seorang  penyanyi berhak melarang pihak lain memperbanyak rekaman suara nyanyiannya.
Hak-hak  eksklusif  yang  tercakup  dalam  hak  cipta  tersebut  dapat dialihkan, misalnya dengan pewarisan atau perjanjian tertulis,pemilik hak cipta dapat  pula  mengizinkan  pihak  lain  melakukan  hak  eksklusifnya  tersebut dengan lisensi, dengan persyaratan tertentu.
2. Hak ekonomi dan hak moral Banyak negara mengakui adanya hak moral yang dimiliki pencipta suatu ciptaan,  sesuai  penggunaan  Persetujuan  TRIPs  WTO  (yang  secara inter  alia juga  mensyaratkan  penerapan  bagian-bagian  relevan  Konvensi  Bern).  Secara umum, hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut.
Hak  cipta  di  Indonesia  juga  mengenal  konsep  "hak  ekonomi"  dan  "hak moral".  Hak  ekonomi  adalah  hak  untuk  mendapatkan  manfaat  ekonomi  atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus  tanpa  alasan  apapun,  walaupun  hal  cipta  atau  hak  terkait  telah dialihkan. 9 Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada  ciptaan,  walaupun  misalnya  hak  cipta  atas  ciptaan  tersebut  sudah  dijual untuk dimanfaatkan pihak lain.
Al  Qur’an  dan  al  Hadist    telah   meletakkan  ilmu  pengetahuan  sebagai sebuah  instrumen  yang  sangat  tinggi  nilainya  bagi  manusia,  manusia  dituntut untuk menggunakan akal. Semua ini menunjukkan aktivitas intelektual karena sangat pentingnya ilmu itu maka mengajarkan dan menyebarkan ilmu menjadi sebuah keharusan dalam sistem sosial Islam.
Agama  Islam  melalui  Nabi  Muhammad  Shalallahu  Alaihi  Wassalam menjadi  penutup  bagi  syariat  Allah  yang  diturunkan  ke  muka  bumi,  Allah
9 Lihat penjelasan UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
meletakkan di dalamnya unsur transender dan kekekalan, serta unsur elastisitas dan  evolusi  secara  bersamaan, 10 Syariat  Islam  transenden  dalam  tujuan- tujuannya,  namun  elastik  dalam  cara  dan  metode-metode  untuk  mencapai tujuan,  syariat  Islam  transender  dalam ushul (dasar)  dan kulliyyaat (umum), namun elastic dalam furu’ (cabang) dan juziyyat (particular). Sedangkan  yang menjadi prinsip-prinsip hukum Islam adalah sebagai berikut:
a. Tauhidullah,  bahwa  semua  paradigm  berfikir  yang  digunakan  untuk menggali  kandungan  ajaran  Islam  yang  termuat  dalam  Al-Qur’an  dan  Al- Hadist  dalam  konteks  ritual  maupun  sosial  harus  bertitik  tolak  dari  nilai- nilai ketauhidan
b. Insaniyah  (prinsip  kemanusiaan)  memuliakan  manusia  dan  memberikan manfaat serta menghilangkan kemudharatan bagi manusia
c. Tasamuh (toleransi)
d. Ta’awun (tolong menolong)
e. Silaturrahmi baina al-nas (menyambung persaudaraan antar manusia)
f. Keadilan
g. Kemaslahatan 11
Semua  prinsip  tersebut  merujuk  pada  lima  tujuan  Syariat  Islam  yang dijabarkan di bawah ini yaitu:
a. Memelihara agama
b. Memelihara akal
c. Memelihara jiwa
d. Memelihara keturunan
e. Memelihara harta kekayaan 12
Di  dalam  Islam  diperintahkan  untuk  memelihara  harta  kekayaan  yang dimiliki artinya harus melindungi harta kekayaan dari gangguan orang lain dalam bentuk perampasan, pencurian dan sebagainya, sebagai salah satu kekayaan yang dimiliki oleh manusia adalah kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta. Allah tidak menurunkan Al-Qur’an untuk menjadi satu kitab yang menerangkan kepada manusia  mengenai  teori-teori  ilmiah,  problem-problem  seni  serta  warna pengetahuan. 13 ,  akan  tetapi  Al-Qur’an  tidak  kering  dari  nilai-nilai  ilmu pengetahuan,  teknologi,  seni  dan  sastra  oleh  karena  itu  hak  cipta  dalam  Islam dapat ditelusuri melalui penghargaan terhadap manusia yang berilmu pengetahuan sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Surat  Az  Zumar  ayat  9  “adakah  sama  orang- orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?”.
Oleh  karena  itu,  Islam  tidak  mengenal  monopoli  ilmu  pengetahuan,
memproteksi  sebuah  ilmu  agar  orang  lain  tidak  mengetahuinya.  Islam menganjurkan  dan  menfasilitasi  agar  tersebarnya  ilmu  pengetahuan.  Walau demikian,  fiqh  islam  klasik  secara  ekplisit  tidak  dikenal  adanya  hak  kekayaan intelektual atau benda yang abstrak.
Dalam kitab Kaysf  al  Asror , imam Abu  Qosim menjelaskan hak seseorang adalah  setiap  hak  yang  dapat  dilihat  dari  berbagai  sudut  pandang.  Dalam penjelasan  hak  ini,  imam  Ahmad  memiliki  sebuah  pendapat  bahwa“seseorang tidak boleh menyalin hadis dalam kertas, ketika ia menemukan sebuah kertas yang
10 Yusuf Al-Qardhawi, Islam dan Sekurelisme , Pustaka Setia, Bandung, 2006, hal. 186
11 Beni Ahmad Saebani, Filsafat Hukum Islam, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hal. 123
12 Ibid , hal. 121
13 Mahmud Syaltut, Tafsir Al-Qur’an , Dar Al-Qalam, Kairo, hal. 21
terdapat, kecuali bila diizinkan oleh pemiliknya”. Walupun  hukum ini lahir dalam konteks  adab  dan  tasawuf,  tetapi  hal  ini  merupakan  bentuk  legitimasi  terhadap penguasaan pemilik tulisan atas tulisannya. Hal ini dapat diartikan bahwa  sebuah karya  adalah  hak  milik  pencipta  sebagai  hasil  dari  jerih  payah  intelektualiasnya. kemudian timbul pertanyaan terkait hak cipta sebuah karya, Apakah ia merupakan hak yang bersifat materi, ataukah immateri yang terlepas dari sisi-sisi komersial.
Untuk  menjawab  masalah  diatas,  guru  besar  Ushul  Fiqih          Universitas Damaskus, Dr.Said Romadlon al Buthi, menjelaskan bahwa “pada masa lampau, sebuah karya ilmiah muncul dan terpendam dalam otak pengarangnya.
Transmisi  ilmu   yang  terkandung  bisa  terwujud  berkat  kreatifitas  tangan para penulis dengan susah payah menulis dan menyalinya. Akan tetapi, pada saat itu  tulisan  yang  dihasilkan  tidak  tampak  nilai  harta  atau  penghargaan  bersifat materi  kecuali  hanya  pujian  yang  tertuju  pada  pengarangnya.  Melalui  potret sistem  yang  berlaku  pada  saat  itu,  kita  bisa  menarik  kesimpulan  bahwa  sebuah afirmasi terhadap karya ilmiah adalah hak yang bersifat immateri (maknawi) bagi penciptanya atau pengarangnya.
Pada  dasarnya,  nilai  harta  pada  sesuatu  muncul  dan  ada  bergantung  pada pandangan  umum  masyarakat  ( urf  al  ijtima’i ),  baik  kita  memahami  harta sebagaimana mazhab Hanafi yang mendefinisikan harta adalah merupakan benda atau barang yang berwujud yang boleh diawasi dan diambil manfaat darinya. atau kita mengikuti jumhur ulama’ yang menkonsepsikan harta secara definitif sesuatu yang punya nilai baik pada barang yang berwujud atau kepada barang yang tidak berwujud.  Contoh  yang  paling  mudah  untuk  kasus  ini  adalah  ulat  sutra,  dulu banyak  orang  memandang  sebelah  mata  dan  tidak  menganggapnya  sebagai komoditi.  hal  itu  bisa  terjadi  mungkin  disebabkan  ketidaktahuan  mereka manfaatnya atau mungkin juga mereka belum memeliki peralatan yang memadahi untuk mengolah sutra. Sehingga jual beli ulat sutra  tidak masyru’. Namun seiring berjalanya  waktu  dan  pergantian  generasi  orang  mulai  mengetahui  manfaat  ulat sutra dan berusaha mengeksploitasinya. bersamaan dengan itu jual beli ulat sutra pun  disyariatkan dan ia menjadi komoditas yang potensial.
Dari uraian diatas, dapat difahami bahwa urf al ijtima’i memainkan peranan penting  dalam  menentukan  harta  dalam  islam.  Dengan  syarat  urf  tersebut mematuhi segala ketentuan syara’. Imam al-Sayuutii dalam karyanya asybah  wa annadhoir berkata “setiap apa yang disebut dalam syara’ secara mutlak tanpa ada penentu  dari  bahasa  maupun  syara’  itu  sendiri,  maka  dikembalikan  kepada urf”,  Sedangkan  menurut urf  harta itu adalah sesuatu yang punya nilai baik pada barang yang berwujud atau kepada barang yang tidak berwujud, dan nilai tersebut diukur pada manfaat barang tersebut.
Dalam anggapan manusia pada umumnya, harga buku tidak lebih dipandang dari  segi  harga  tinta,  kertas  dan  jerih  payah  penulis  dalam  menulisnya.  tetapi dibalik  itu  sebenarnya  terdapat  nilai  yang  sangat  berharga,  Seperti  khidmah terhadap  agama,  memberikan  solusi—solusi  ilmiah  terhadap  kebuntuan- kebuntuan,  memberi  kenikmatan  kepada  pembaca  sebuah  kebenaran  ilimiah, mengurai  benang  kusut   sebuah  pemikiran  atau  faham.  Dalam  ranah  ini  para intelektual  akhirnya  berlomba-lomba,  sehingga  karya  ilmiah  menjadi  sangat berharga  dan  sangat  potensial  dilihat  dari  segi  ekonomi  dengan  tetap  melihat hukum permintaan ( Qonun arld wa tholab ).
Meski  demikian,  bukankah  ketika  seseorang  membeli  buku  tentu  buku tersebut  menjadi  miliknya  dan  ia  berhak  memanfaatkan  buku  itu  sepenuhnya,
seperti  memperbanyak  atau  mengkopi  kemudian  menjualnya.  Untuk  menjawab permasalahan ini, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui bahwa sebenarnya aqad  jual  beli  jatuh  kepada  nilai  ilmiah(ilmu)  yang  terkandung  dalam  buku. karena itu memang  yang menjadi tujuan orang membeli buku.  oleh karena ilmu adalah  sesuatu  yang  bersifat  immateri  dan  tidak  bisa  diserah  terimakan  kecuali mengunakan  wadah  dan  wadah  itu  adalah  buku.  Maka  pada  akhirnya  yang menjadi  obyek  aqad  jual  beli  adalah  buku  itu  sendiri.  dan  secara  tidak  langsung nilai ilmiah (ilmu) yang ada dalam buku ikut terbeli tabi’ terhadap buku.
Buku  menjadi  penentu  batas  nilai  ilmiah  (ilmu)  yang  dimiliki  pembeli, penerbit akan memiliki hak mencetak jumlah yang disepakati dengan penulis. dan tidak boleh mencetak diatas yang sudah disepakati begitu juga konsumen dengan hanya  berpegang  kepemilikan  terhadap  buku.  sebab  sebagaimana  keterangan diatas, bahwa aqad jual beli itu secara asl jatuh terhadap buku dan isi buku secara tabi’. Sehingga  pembeli  atupun  penerbit  memiliki  secara  penuh  terhadap  buku tetapi  tidak  dengan  isi  buku  dan   ia  tidak  boleh  beranggapan  dengan  membeli telah menghilangkan hak yang dimiliki pengarang atas isi buku.
Majma’  fiqih  al  islami  sebagai  badan  Fiqih  dunia  yang  bernaung  dibawah OKI  dalam  muktamarnya  di  Kuwait   pada  tanggal  10-15  desember  1988 Memutuskan  hak  karya  cipta  dilindungi  secara  syara’  dan  bagi  penciptanya memiliki  hak  tasarruf  dan  tidak  boleh  bagi  yang  lain  berbuat  kriminal  terhadap hak tersebut.
Mengacu pada pemaparan al Buthi dan keputusan Majama’ fiqih al-Islami, bukan  pemilik  buku  tidak  memiliki  hak  menggandakan  atau  mengkopi  isi  buku apalagi  untuk  dikomersialkannya.  Lalu  bagaimana  dengan  mem fotocopy nya, untuk  digunakan  sebagai  materi  bahan  ajar  atau  tugas  dan  sebagainya.  Dalam tinjaun fiqih islam,  hukumnya tidak boleh  kecuali ada izin atau ketika ada dzon qowi (prasangka yang kuat) ridlo dari pemiliknya serta tidak ada unsur merugikan maka diperbolehkan.
Mengkaji masalah hak cipta dalam tinjauan hukum Islam, harus dimulai dari pandangan  Islam  terhadap  haq  itu  sendiri.  Haq  menurut  Mustofa  Zarqa' didefinisikan  :  "Kekhususan  yang  diakui  oleh  syariat  Islam,  baik  itu  berupa otoritas atau pembebanan".
Dengan demikian ini mencakup antara lain :
1) Hak Allah yang dibebankan kepada hambanya, seperti shalat, puasa dan zakat;
2) Hak sipil seperti hak untuk memiliki atas benda
3) Hak sosial, seperti hak orang tua kepada anak dan hak suami terhadap isteri;
4) Hak Publik seperti kewajiban negara untuk melindungi rakyatnya;
5) Hak berkaitan dengan harta seperti nafkah;
6) Hak  yang  berkaitan  dengan  otoritas  seperti  perwalian  7)  Hak  asasi  yang mencakup hak untuk hidup bebas.
Kalangan  ulama  kontemporer  bersepakat  bahwa  hak-hak  cipta  itu  menurut syari'at  terpelihara.  Para  pemiliknya  bebas  memperlakukan  hak  cipta  itu sekehendak mereka. Tak seorang pun yang berhak melanggarnya, namun dengan syarat,  jangan  sampai  dalam  karya-karya  tulis  itu  ada  yang  melanggar  syari'at Islam  yang lurus.  Itulah  yang menjadi keputusan akhir dari  Lembaga Pengkajian Fiqih Islam yang lahir dari Organisasi Muktamar Islam pada pertemuan kelima di Kuwait tahun 1409 H, bertepatan dengan tahun 1988 M.
Seorang penulis berhak memberikan atau tidak memberikan hak cetak. Dia juga  yang  berhak  membatasi  jumlah  oplah  yang  akan  dicetak.  Penerbit  yang
mencetak  dan  memasarkan  buku  tersebut  hanya  berfungsi  sebagai  wakil  dari penulis  untuk  memenuhi  hak-haknya  dari  pihak  yang  berhak  mengambil keuntungan.
Dalil-dalil  Syariat  yang  Menunjukkan  Sahnya  Menjual  Hak-hak  Cipta, antara lain:
1) Dalil  mencari  kemaslahatan.  Pendapat  yang  menyatakan  bahwa  hak  cipta penulisan itu bernilai dan layak dipasarkan dapat melanggengkan kemaslahatan umum.  Dalam  arti,  dalam  diharapkan  keberlanjutan  pengkajian  ilmiah  dan mendorong  para  ulama  dan  ahli  ijtihad  untuk  melanjutkan  penelitian  mereka, sementara tulisan dan hak cipta mereka tetap terpelihara dari permainan orang yang tidak bertanggung-jawab. Syari'at Islam diturunkan untuk merealisasikan kemaslahatan  dan  menghindari  kerusakan.  Dimana  ada  kemaslahatan,  di  situ ada  ajaran  Islam.  Aunur  Rohim  Faqih  menyatakan  dalam  bukunya  yang berjudul HKI, Hukum Islm dan Fatwa MUI :
Kewajiban  menjaga  harta  sebagaimana  yag  diungkapkan  oleh  Al-Gazhali merupakan  salah  satu  prinsip maqashid  al-syari’ah.  Maqashid  al-syari’ah adalah  tujuan  utama  Allah  menetapkan  hukum-hukumnya,  adapun  tujuan tersebut  adalah  untuk  terwujudnya  kemaslahatan  hidup  manusia  baik  di dunia maupun di akhirat. 14
2) Kebiasaaan  terjadinya  persoalan  ini  dan  kesepakatan  kaum  Muslimin melakukannya merupakan dalil bahwa mereka sudah mengetahui dibolehkannya  urusan  itu.  Jelas  bahwa  kebiasaan  itu  memiliki  pengaruh  pada hukum  syari'at,  kalau  tidak  bertentangan  dengan nash .  Karya  ilmiah  itu memiliki  nilai  jual  secara  terpisah,  tidak  berkaitan  dengan  intelektualitas penulisnya.  Itu  merupakan  hak  yang  permanen,  bukan  sekedar  hak  semata. Berarti  hak  itupun  bisa  berpindah  dan  bisa  dijual-belikan,  bila  dirusak  atau dihilangkan, harus dipertanggung-jawabkan dan diberi ganti rugi.
3) Pendapat yang dinukil dari sebagian ahli hadits yang membolehkan mengambil upah  dalam  menyampaikan  atau  mengajarkan  hadits.  Para  ulama  ahli  hadits biasanya membolehkan siapa saja yang mereka kehendaki untuk meriwayatkan hadits-hadits  mereka,  dan  melarang  sebagian  lain  yang  tidak  mereka kehendaki,  bila  orang-orang  tersebut  dianggap  tidak  memiliki  kompetensi  di bidang  periwayatan.  Dari  sebagian  ulama  ahli  hadits  juga  diriwayatkan dibolehkannya mengambil upah dalam mengajarkan hadits, diqiyaskan dengan dibolehkannya mengambil upah dalam mengajarkan al-Qur'an. Ibnu Shalah menyatakan; “ Barangsiapa mengambil upah dari mengajarkan hadits, riwayatnya menjadi tidak bisa diterima menurut sebagian imam ahli hadits. ”
Sementara  Abu  Nuaim  al-Fadhal  bin  Dzukain  dan  'Ali  bin  'Abdul-'Aziz al-Makki  dan  para  ulama  lainnya  masih  membolehkan  mengambil  upah  dari penyampaikan hadits, karena serupa dengan mengambil upah dari mengajarkan al-Qur'an  dan  sejenisnya.  Hanya  saja  dalam  kebiasaan  ahli  hadits  hal  itu dianggap  merusak  citra.  Bahkan  pelakunya  bisa  dicurigai,  kecuali  bila  ada alasan  tertentu  yang  mengiringinya  sehingga  bisa  dimaklumi.  Seperti  yang disebutkan bahwa Abul-Husain bin an-Naqur melakukan perbuatan itu karena
14 Aunur Rahim  Faqih dkk, HKI, Hukum Islam dan Fatwa MUI, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 26
Abu  Ishaq  memberikan  fatwa  dibolehkannya  mengambil  upah  dari mengajarkan hadits.
Kalau kebiasaan para ulama pada masa itu menganggap mengambil upah dari  mengajarkan  hadits  itu  termasuk  perusak  citra,  sekarang  kebiasaan  sudah berubah  karena  perbedaan  zaman  dan  tempat.  Sehingga  hukum  yang  didasari kebiasaan tersebut juga bisa berubah.
4) Qiyas  seorang  produsen  atau  pembuat  barang  bisa  menikmati  hasil  karyanya, memiliki  kebebasan  dan  kesempatan  untuk  orang  lain  memanfaatkannya  atau melarangnya. Maka demikian juga seorang penulis, karena ia telah menyatukan antara  membuat  dengan  memproduksi  satu  karya  ilmiah,  telah  berkonsentrasi dan mengerahkan waktu serta tenagannya untuk tujuan itu.
5) Kaidah  s addudz-dzara-i' (menutup  jalan  menuju  haram).  Karena  pendapat yang  menyatakan  dibolehkannya  menjual  hak  cipta  penulisan  mengandung upaya memberikan dorongan bagi para pemikir dan para ulama untuk semakin produktif  dan  semakin  giat  melakukan  penelitian  ilmiah.  Bahkan  juga  bisa memompa  semangat  mereka  untuk  menciptakan  hal-hal  baru  dan  melakukan reformasi. Apalagi mereka atau sebagian besar mereka hanya memiliki bidang ilmiah  itu  sebagai  sumber  penghasilan  mereka.  Menggugurkan  nilai  jual  dari karya  tulis  itu  sendiri  bisa  menyebabkan  mereka  meninggalkan  pekerjaan tersebut  dan  beralih  ke  pekerjaan  lain  untuk  menjadi  sumber  penghidupan mereka.  Hal  itu  tentu  saja  menyebabkan  umat  kehilangan  kesempatan mendapatkan  hasil  dari  karya  mereka,  bahkan  menyebabkan  matinya  gairah untuk menulis pada banyak kalangan peneliti ilmiah. Jelas yang timbul adalah kerusakan yang besar.
6) Dasar  ditetapkannya  nilai  jual  adalah  adanya  mutu  yang  dibolehkan  syari'at. Mutu  dari  karya  ilmiah  bagi  umat  masa  kini  dan  masa  mendatang  amat  jelas sekali. Kalau para ulama telah mengakui nilai jual dari berbagai fasilitas yang lahir  dari  sebagian  jenis  hewan,  seperti  ulat  misalnya,  atau  kicauan  burung, suara  beo  misalnya,  manfaat  atau  fasilitas  yang  berasal  dari  karya  tulis  tentu lebih  layak  lagi  memiliki  nilai  jual.  Manfaat  yang  seharusnya  dinikmati  oleh pemiliknya.  Manfaat  itu  lebih  layak  diperhatikan,  karena  lebih  besar  hasilnya dan lebih banyak faedahnya.
7) Di Indonesia  Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa MUI Nomor:  1/MUNAS/VII/MUI/15/2005  Tentang  Perlindungan  HKI,  di  mana dasar  pertimbangan  filosofis  dikeluarkannya  Fatwa  MUI  ini  adalah  HKI merupakan bagian dari harta yang dimiliki oleh pencipta.
Dalam UUHC pasal 3 mengatur sebagai berikut :
(1)  Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak.
(2)  Hak  cipta  dapat  beralih  atau  dialihakan  baik  seluruh  maupun  sebagian karena : (1) Pewarisan, (2) Hibah, (3) Wasiat, (4) Dijadikan milik negara.
Karya  cipta  merupakan  kemaslahatan  umum  yang  hakiki,  oleh  sebab  itu, hak  para  penciptanya  perlu  dilindungi  dengan  Undang-undang  dalam  rangka menjaga hak penciptanya. Penalaran ini sesuai dengan jiwa dan tujuan syari'at untuk mengambil maslahat dan menolak madlarat.
Hukum  Islam  dalam  kaitannya  dengan  hak,  menetapkan  langkah-langkah hukum sebagai berikut:
1. Memberikan hak kepada yang berhak. Bila itu hak Allah, maka harus dipenuhi dengan mengikuti aturan yang telah diberikan oleh Allah. Semisal shalat harus
dipenuhi  oleh  mereka  yang  kewajiban  sesuai  dengan  aturan  yang  ditentukan. Demikian  pula  zakat  harus  diberikan  oleh  mereka  yang  berkewajiban  dan disalurkan kepada yang berhak, sesuai ketentuan yang ditetapkan.
2. Melindungi  Hak  Syariat  Islam  memberikan  perlindungan  kepada  hak  dari segala bentuk penganiayaan, kecurangan, penyalahgunaan dan perampasan. Di sini perlindungan  yang diberikan pertama: berupa perlindungan moral, seperti keharaman  meninggalkan  ibadah  wajib,  keharaman  mencuri,  berzina, keharaman  menipu  dan  memalsu,  keharaman  transaksi  mengandung  riba  dan kewajiban  menjunjung  tinggai  nilai-nilai  masyarakat  yang  sesuai  agama. Kedua  adalah  perlindungan  hukum,  setiap  orang  yang  dizalimi  boleh mengangkat masalahnya ke pengadilan untuk mendapatkan kembali haknya.
3. Menggunakan  hak  dengan  cara  yang  sah  dan  benar.  Setiap  manusia  diberi wewenang  menngunakan  haknya  sesuai  dengan  yang  diperintahkan  dan diizinkan  oleh  syariat.  Oleh  sebab  itu  dalam  menngunakan  hak  tidak  boleh melapaui  batas  dan  tidak  boleh  menimbulkan  kerugian  padapihak  lain,  baik yang  sifatnya  personal  maupun  publik.  Suatu  contoh  meskipun  dalam menggunakan  hak  miliknya  seseorang  mendapatkan  jaminan  hukum,  tapi jangan sampai dalam mengguankan hak milik tersebut mencederai orang lain. Seorang  penguasa  meskipun  diberi  hak  membelanjakan  harta  publik,  ia  tetap berkewajiban membelanjakannay sesuai peraturan dan ke jalan yang benar.
4. Menjamin  perpindahan  hak  dengan  cara  benar  dan  sah.  Hukum  Islam melindungi  perpindahan  hak  melalui  prosedur  dan  cara  yang  benar,  baik  itu melalui transaksi seperti jual beli, atau pelimpahan seperti dalam kasus jaminan huang atau hak yang berkaitan dengan wewenang, berpindahnya hak perwalian dari orang tua ke anak sepeninggal orang tua.
5. Menjamin  hangus/terhentinya  hak  dengan  cara  benar  dan  sah  Hukum  Islam melindungi  hangusnya  hak,  atau  terhentinya  hak  melalui  prosedur  dan  cara yang  sah,  misalnya  hangusnya  hak  suami  isteri  melalui  perceraian  atau pengguguran  hak  secara  sukarela,  seperti  tidak  menggunakan  hak  menuntut ganti  rugi.  Bagaimana  dengan  hak  paten  atau  hak  cipta,  hak-hak  yang disebutkan  di  atas  telah  mempunyai  landasan  dalil  eksplisit  yang  cukup  kuat, baik  dalam  al-Qur'an  atau  hadist  Nabi.  Namun  semacam  hak  paten  atau  hak cipta,  tidak  mempunyai  landasan  nash  yang  eksplisit.  Ini  karena  gagasan pengakuan  atas  hak  paten  dan  hak  cipta  itu  sendiri  merupakan  masalah  baru yang belum dikenal oleh masyarakat terdahulu.
Pencurian  atas  hak  cipta  menurut  hukum  Islam  juga  bisa  terancam hukuman.    Dosakah  pencurian  atas  hak  cipta  dalam  tinjauan agama?  Sejauh  hak cipta  merupakan  hak  yang  harus  dilindungi,  maka  mencurinya,  secara  lahir  jelas sama  dengan  mencuri  hak-hak  lain  yang  terlindungi.  Sejauh  pencurian  terhadap hak  intelektual  menimbulkan  kerugian  bagi  pemilik  hak  tersebut,  maka mencurinya  jelas  sama  dengan  menimbulkan  kerugian  materi  lainnya  terhadap orang  lain.  Yang  jelas  agama  Islam  melarang  segala  bentuk  kedlaliman  dan tindakan yang merugikan orang lain.

## SIMPULAN
Dari  pemaparan  tentang  hak  cipta  dalam  perspektif  hukum    Islam  maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Hak  Cipta  secara  yuridis  normatif  diakui  dan  dilindungi  oleh  hukum  Islam yang  menggunakan  metode  Qiyas,  fatwa-fatwa  Majelis  Ulama  dan  dikuatkan oleh pendapat beberapa ulama.
2. Hak cipta menurut pandangan Islam adalah salah satu harta yang dimiliki oleh manusia    dan  merupakan  salah  satu  harta  yang  harus  dilindungi  dan  dapat dipertahankan oleh pemiliknya.

## DAFTAR PUSTAKA
Aunur  Rahim  Faqih  dkk.  HKI.  Hukum  Islam  dan  Fatwa  MUI.  Graha  Ilmu.
Yogyakarta, 2010.
Beni Ahmad Saebani, Filsafat Hukum Islam, Pustaka Setia, Bandung, 2008. Mahmud Syaltut, Tafsir Al-Qur’an , Dar Al-Qalam, Kairo Muhammad Firmansyah, Tata Cara Mengurus HAKI .(Hak atas Kekayaan Intelektual).  Visi Media.  Jakarta, 2008.
OK.  Saidin. Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual ,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2006.
Ramdlon Naning. Perihal Hak Cipta , Liberty. Yogyakarta, 1982. Satjipto  Rahardjo. Aspek  Sosio-Kultural  dalam  Pemajuan  HKI,  makalah  dalam seminar  nasional  penegakan  hukum  HKI  dalam  konteks  perlindungan ekonomi usaha kecil dan menengah , Semarang, 2000.
Yusuf Al-Qardhawi. Islam dan Sekurelisme . Pustaka Setia. Bandung, 2006.