## Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan & Ekonomi
Journal Hompage: http://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/PK/index

## ANALISIS ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
PERSPEKTIF AS-SYAITIBI
*Masrin Maulana 1 , Mastura 2 , Nurmelisah 3 , Nurul Wulandari 4 , Sri Apriani 5 1,2,3,4,5 Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Bima Email: maulanamasrin@gmail.com Info Artikel Abstrak Kata kunci: Pembangunan, Kebijakan, Keseimbangan, Maqoshid Syariah,As-Syaitibi Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkap  bagaimana  alokasi  dana  desa dalam pembangunan ekonomi perspektif As-Syaitibi. Teori As-Syaitibi, yang berakar  dari  prinsip-prinsip  maqoshid  syariah  menekankan  kesejahteraan umum  dan  keseimbangan  sosial  ekonomi.  Melalui  metode  kualitatif  serta dengan  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi  untuk  pengumpulan  data. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  penerapan  prinsip-prinsip  As-Syaitibi dalam pembangunan ekonomi di kabupaten bima dapat memberikan berbagai manfaat. Pertama, pendekatan ini mengarahkan kebijakan ekonomi yang lebih adil  dan  inklusif,  terutama  dalam  distribusi  sumber  daya  dan  peluang ekonomi.  Kedua,  terdapat  peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses pengambilan  keputusan,  menciptakan  rasa  kepemilikan  dan  tanggungjawab bersama.  Ketiga,  pembangunan  yang  berlandaskan  nilai-nilai  maqoshid syariah  mendorong  pemanfaatan  sumber  daya  lokal  secara  berkelanjutan, sehingga  mampu  mengurangi  ketergantungan  pada  sumber  daya  eksternal. Penelitian ini berkontribusi adalah  menyediakan kerangka kerja teoritis dan kerja praktis bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain dalam merancang  kebijakan  pembangunan  ekonomi  yang  berlandaskan  nilai-nilai Islam.  Hal  ini  penting  mengingat  konteks  budaya  dan  agama  yang  kuat  di kabupaten  bima  yang  dapat  memperkuat  peneriamaan  dan  efektivitas kebijakan tersebut. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan salah satunya adalah  keterbatasan  sampel  wawancara  yang  mungkin  tidak  sepenuhnya mewakili  semua  pemangku  kepentingan  di  kabupaten  bima.  Selain  itu, penelitian ini lebih fokus pada analisis kualitatif tanpa melakukan pengukuran kuantitatif yang lebih mendalam. Info article Abstract Keywords : Development, Policy, Balance, Maqoshid Shariah, As-Syaitibi This  research  aims  to  uncover  how  village  fund  allocations  contribute  to economic  development  from  the  perspective  of  As-Syaitibi.  The  As-Syaitibi theory,  rooted  in  the  principles  of  Maqoshid  Shariah,  emphasizes  general welfare and socio-economic balance. Through qualitative methods including interviews,  observations,  and  documentation  for  data  collection,  the  study reveals that implementing As-Syaitibi principles in economic development in Bima district can yield various benefits. Firstly, this approach directs towards a  fairer  and  more  inclusive  economic  policy,  particularly  in  resource distribution  and  economic  opportunities.  Secondly,  it  enhances  community participation  in  decision-making  processes,  fostering  a  sense  of  ownership and  collective  responsibility.  Thirdly,  development  based  on  Maqoshid Shariah  values  encourages  sustainable  utilization  of  local  resources,  thus reducing  dependence  on  external  resources.  This  research  contributes  by providing a theoretical and practical framework for local governments and other  stakeholders  to  design  economic  development  policies  grounded  in Islamic values. This is crucial considering the strong cultural and religious context in Bima district, which can reinforce the acceptance and effectiveness of  such  policies.  However,  the  study  has  limitations,  such  as  the  restricted
sample size in interviews, which may not fully represent all stakeholders in Bima  district.  Additionally,  it  primarily  focuses  on  qualitative  analysis without delving deeply into quantitative measurements.

## I. PENDAHULUAN
Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu bentuk hubungan keuangan antara tingkat pemerintahan,  yaitu  antara  Pemerintah  Kabupaten  dan  Pemerintah  Desa.  Untuk merumuskan  hubungan  keuangan  yang  sesuai,  diperlukan  pemahaman  tentang kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa. (Andi Siti Sri Hutami, 2017) Alokasi Dana Desa  (ADD)  berasal  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  yang  ditujukan  bagi desa, dan ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota. Dana  ini  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan pembangunan,  pembinaan  masyarakat,  dan  pemberdayaan  masyarakat. deti  Kumalasari, “Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam,” Jurnal Ilmu Dan Riset Ekonomi 5, no. November (2016). Pembangunan merupakan  proses  yang dilakukan secara  sadar dan berkelanjutan  yang  mencakup  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat.  Pada  dasarnya, pembangunan adalah upaya manusia untuk mengubah keseimbangan dari tingkat kualitas yang dianggap kurang baik ke tingkat kualitas yang dianggap lebih baik. Oleh karena itu, tujuan pembangunan adalah pemerataan dalam mensejahterakan rakyat. Nelly Lestari Et Al., “Teori Pembangunan Ekonomi,” Revenue: Jurnal Manajemen Bisnis Islam 2, No. 2 (2021): 95– 112.
Perkembangan  perekonomian  global  tidak  terlepas  dari  pemikiran  tokoh-tokoh ekonomi  dunia.  Demikian  pula  dengan  tokoh-tokoh  ekonomi  Islam  yang  telah  banyak menyumbangkan  hasil  pemikiran  dan  sumbangsihnya  bagi  perkembangan  ekonomi kontemporer. Bahkan beberapa konsep perekonomian masih relevan untuk diterapkan di kehidupan  modern  seperti  saat  ini,  Ibnu  Taimiyah  dan  Syatibi  merupakan  beberapa diantara tokoh ekonomi Islam yang cukup dikenal di kalangan ekonom Islam. Asy-Syatibi merupakan  tokoh  ekonomi  Islam  asal  spanyol  yang  mengeluarkan  beberapa  pemikiran ekonomi  yang  sangat  erat  kaitannya  dengan  konsep  yang  ia  ciptakan  yakni  konsep maqashid  al-syar’i. Muhammad  Fahmi  Akbar,  “Pemikiran  Ekonomi  Ibnu  Taimiyah  Dan  Asy - Syatibi Dihubungkan Dengan Maqashid Al- Syari ’.”
Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan riset mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa  (ADD).  Andi  Siti  Sri  Hutami,  menemukan  bahwa  pengelolaan  ADD  masih menghadapi  banyak  permasalahan.  Meskipun  pemerintah  desa  telah  mengikuti  aturan teknis dalam pengelolaan  ADD,  proses pelaporan  dan pertanggungjawaban  masih tidak optimal,  yang  menyebabkan  keterlambatan  dalam  pencairan  dana. (Andi  Siti  Sri  Hutami, 2017) Siti  Ainul  Wida  menemukan  bahwa  secara  umum  perencanaan  dan  pelaksanaan ADD di desa-desa Kecamatan Rogojampi telah dilakukan sesuai prosedur dan akuntabel. Namun,  terdapat  kekurangan  dalam  pengawasan  dan  pertanggungjawaban  ADD  yang masih perlu diperbaiki. (Wida et al., 2017) Selain itu, Deti Kumalasar menemukan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD telah dilakukan secara efektif oleh pemerintah desa. (Kumalasari, 2016)
Meskipun banyak penelitian terdahulu telah menjelaskan bahwa Alokasi  Dana Desa (ADD)  masih  menghadapi  berbagai  masalah,  seperti  kurangnya  tanggung  jawab, minimnya  pengawasan,  dan  transparansi  yang  rendah  dalam  pengalokasian  dana  desa. Akan tetapi penelitian terdahulu belum banyak mengkaji analisis penggunaan dana desa perspektif As-Syaitibi.

## II. METODE PENELITIAN
Artikel  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Data-data  yang  ditemukan  berbentuk uraian,  deskripsi  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  pelaku  yang  diamati  yang mengandung suatu makna dan nilai tertentu diperoleh dari penggalian data khas kualitatif seperti  wawancara,  observasi,  analisis  dokumen  lainnya.  Metode  kualitatif  dipilih  karena mengipretasikan,  menyoroti,  dan  menjelaskan  suatu  fenomena  unik.  Sehingga  dapat memberikan  data  dan  keadaan  yang  signifikan  mengenai  penelitian  ini.  Penelitian  ini menghasilkan data secara deskriptif terhadap hasil temuan yang ada di lapangan. (Trisnawaty & Faizah, 2022)
Penelitian ini kami mulai dari tahap perencanaan seperti menentukan topik penelitian dan merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan. Kemudian tahap pengumpulan data, verifikasi data, reduksi data, menampilkan data, dan penarikan kesimpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Maqashid  berasal  dari  maqsad  yang  berakar  kata  dari  qasadayaqsidu-qasdan  yang berarti: bermaksud, berniat, dan menghendaki. Kata syari’ah berasal dari akar kata syara’a- yasyra’u-syar’an yang berarti membuat peraturan, undang-undang dan hukum. Inti dari maqashid syariah ini adalah penetapan hukum Islam harus bermuara kepada kemaslahatan. Dapat kita pahami bahwa syariat Islam diturunkan oleh allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan manusia secara keseluruhan. (Shidiq, 1970)
Secara  etimologi,  maqashid  al-syari’ah  terdiri  dari  dua  kata  maqashid  dan  syari'ah. Maqashid merupakan bentuk plural dari maqshud yang berarti niat, kehendak, maksud dan tujuan.  Sedangkan  akar  katanyaberasal  dari  kata  verbal  qashada,  yang  berarti  menuju; bertujuan;  berkeinginan  dan  kesengajaan.  Sementara  itu,  kata  maqashid,  menurut  al- Afriqi, dapat diartikan sebagai tujuan atau beberapa tujuan, sedangkan al-syari’ah adalah jalan  menuju  sumber  air  sebagai  sumber  kehidupan.  Secara  terminologis,  maqashid  al- syari’ah  dapat  diartikan  sebagai  tujuan-tujuan  ajaran  Islam  atau  dapat  juga  dipahami sebagai  tujuan-tujuan  pembuat  syariat  (Allah)  dalam  menetapkan  atau  mensyari'atkan semua atau sebagian besar hukum-hukumnya, atau tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang ditetapkan  Allah  pada  setiaphukum-Nya.  Jadi,  maqashid  asysyariah  merupakan  tujuan- tujuan dan rahasia-rahasia yang ada dan dikehendaki Allah dalam menetapkan, semua atau sebagian  hukum-hukumNya.  Tujuan  syariat,  pada  intinya  adalah  untuk  memelihara kemaslahatan  manusia  dan  menghindarkan  mafsadah,  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat. Berkaitan  dengan  inilah,  maka  perumusan  teori  maqashid  al-syari’ah  oleh  asy-Syatibi dipandang  sebagai  upaya  memantapkan  maslahat  sebagai  unsur  penting  tujuan-tujuan hukum Islam. (SULAEMAN, 2018)
Maqashid Syariah  adalah  konsep  penting dalam  hukum Islam  yang bertujuan untuk menjaga lima tujuan utama yaitu : agama (dien), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan  harta (maal). As-Syaitibi  berpendapat bahwa tujuan  maqashid  syariah adalah  untuk kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan ini mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan rezki manusia, pemenuhan kebutuhan hidup, serta pencapaian apa yang diperlukan oleh kualitas emosional  dan intelektual manusia  dalam pengertian  yang luas.  Indikator- indikator  pembangunan  ekonomi  yang  di  dasarkan  pada  maqashid  syariah  antara lain: (Kartika Rose Rachmadi, Kasuwi Saiban, n.d.)
1. Memelihara Agama (Hifzh ad-Dien)
Pemeliharaan agama (hifz al-din) ialah upaya untuk mempertahankan dan memelihara agama Islam dalam kehidupan individu dan masyarakat. Konsep ini merupakan salah satu  dari  lima  tujuan  utama  (maqashid)  dalam  hukum  Islam  yang  dirancang  untuk mencapai  kesejahteraan  individu  dan  masyarakat.  Jika  pokok-pokok  ibadah  seperti
mengucap kalimat syahadat, melaksanakan sholat, berpuasa, zakat, dan haji di anggap sebagai  indikator  keberlangsungan  agama,  maka  segala  sesuatu  yang  mutlak  di perlukan baik material maupun nonmaterial, termasuk sarana barang dan jasa untuk melaksanakan ibadah tersebut harus tersedia dan terpenuhi terlebih dahulu.
Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan saat penelitian, semua desa memiliki program  yang  mendukung  dan  menunjang  pemeliharaan  nilai  keagamaan masyarakatnya.  Seperti  melaukan  renovasian  tempat  ibadah,  pemenuhan  fasilitas tempat  ibadah,  mendirikan TPA dan  TPQ,  , dan  melaksanakan pengajian  rutin  tiap bulan.
2. Memelihara Jiwa (Hifzh an-Nafs) Memelihara jiwa merujuk pada usaha untuk melindungi, menjaga, dan memelihara kehidupan manusia. Ini  adalah salah satu dari lima tujuan utama dalam  Maqashid Syariah,  yang  bertujuan  untuk  memastikan  kesejahteraan  dan  keamanan  individu serta masyarakat secara keseluruhan.Jiwa menjadi bagian terpenting yang juga harus dijaga,  sehingga  segala  sesuatu  yang  dinilai  menjadi  wadah  memelihara  kejiwaan maka sifatnya wajib, seperti halnya kebutuhan pangan guna memelihara tubuh, tidak melakukan pembunuhan antar manusia, dan lainnya. Kewajiban ini bertujuan dalam memelihara  eksistensi  sebagai  manusia  serta  mewujudkan  keamanan  dan ketenteraman dalam kehidupan. (Inti Ulfi Sholihah, 2022)
Beberapa pemerintah desa melakukan pembangunan ekonomi guna memelihara dan meningkatkan jiwa masyarakat, seperti pembangunan jalan tani, membangun irigasi, dan bantuan  alat pertanian berupa mesin  air dan traktor. Hal  ini di  lakukan  untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat  agar  kemiskinan  berkurang  bahkan  tidak  ada. Dengan begitu, kualitas jiwa masyarakat dapat di pelihara dan melindungi kehidupan masyarakat.
3. Memerihara Akal (Hifz al-Aql) Dalam  Maqasid  Syariah  adalah  prinsip  yang  sangat  penting  yang  menekankan perlunya  menjaga  dan  mengembangkan  akal  melalui  pendidikan,  serta melindunginya  dari  hal-hal  yang  dapat  merusaknya  seperti  narkoba  dan  alkohol. Dengan mendukung pendidikan yang holistik, melarang zat-zat yang merusak, serta menciptakan lingkungan yang mendukung, prinsip ini berusaha untuk memastikan bahwa  akal  manusia  tetap  sehat,  produktif,  dan  mampu  memberikan  kontribusi positif bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. (Shiddiqi, 2010)
Seperti yang di jelaskan pada hasil wawancara yang telah dilakukan bahwasannya pemerintah  desa  telah  melakukan  kegiatan  untuk.  Penanggulangan  narkoba  dari anggaran dana desa untuk pembinaan anak-anak muda dengan menghadirkan badan narkotika, selain itu pemerintah desa juga merangkul guru dan PGSD, mendukung hobi  anak-anak  desa  untuk  keberlangsungan  pendidikan  yang  lebih  baik  untuk generasi seterusnya.
4. Memerihara Keturunan (Hifz al-Nasl) Dalam  Maqasid  Syariah  adalah  konsep  yang  komprehensif  yang  berfokus  pada memastikan bahwa keturunan manusia dilindungi dan dipelihara dalam lingkungan yang  aman,  sehat,  dan  bermoral.  Ini  mencakup  perlindungan  keluarga  dan perkawinan, hak dan kesejahteraan anak, kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang  mendukung  dan  aman,  perencanaan  keluarga  yang  bertanggungjawab,  serta dukungan bagi keluarga yang rentan. Dengan menjaga keturunan, masyarakat dapat memastikan  generasi  mendatang  yang  kuat,  sehat,  dan  berakhlak  baik. Muhammad Nejatullah  Shiddiqi,  “Role  Of  The  State  In  The  Economy:  An  Islamic  Perspective,”  The Islamic Foundation, 2002.
Pemerintah desa juga melakukan kegiatan posyandu, dimana kegiatan tersebut guna  memberikan  kesehatan  yang  lebih  baik  lagi  untuk  anak-anak  sehingga terciptanya kesehatan yang berkualitas untuk memastikan anak-anak tumbuh sehat dan kuat. Ini termasuk imunisasi, perawatan medis, dan layanan kesehatan ibu dan anak.
5. Memerihara Harta (Hifz al-Mal) Dalam  Maqasid  Syariah  adalah  prinsip  yang  komprehensif  yang  menekankan perlindungan hak milik, pengelolaan kekayaan yang bijaksana, distribusi kekayaan yang  adil,  perlindungan  dari  eksploitasi  ekonomi,  pengembangan  ekonomi berkelanjutan, dan perlindungan lingkungan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, masyarakat  dapat  memastikan  bahwa  harta  dan  kekayaan  digunakan  dengan  cara yang etis, produktif, dan bermanfaat bagi semua anggota masyarakat, baik sekarang maupun di masa depan. (KHAN, 2000)
Dari hasil wawancara yang telah di lakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat Zakat dan Sadaqah:
• Zakat, sebagai salah saturukun Islam, adalah bentuk redistribusi kekayaan yang diwajibkan  bagi  umat  Muslim  yang  mampu.  Zakat  bertujuan  untuk  membantu kaum miskin dan membutuhkan, serta mengurangi kesenjangan ekonomi. Selain zakat,  sadaqah  (sumbangan  sukarela)  juga  dianjurkan  untuk  mendukung kesejahteraan sosial.
• Wakaf  adalah  donasi  harta  yang  dialokasikan  untuk  tujuan  amal  dan kesejahteraan masyarakat, seperti mendirikan sekolah, atau tempat ibadah. Wakaf membantu dalam memastikan bahwa kekayaan digunakan untuk kebaikan sosial jangka panjang.
Menurut  istilah,  Al-Syatibi  menyatakan,  “Sesungguhnya  syari‟ah  bertujuan  untuk mewujudkan kemaslahatn manusia di dunia dan di akhirat” (Al-Syatibi, 1968: 374) Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan syari‟ah menurut AlSyatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa tidak satu pun hukum  Allah  swt.  yang  tidak  mempunyai  tujuan  karena  hukum  yang  tidak mempunyai  tujuan  yang  sama  dengan  membebankan  sesuatu  yang  tidak  dapat dilaksanakan. Kemaslahatan, dalam hal ini, diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa apa  yang  dituntut  oleh  kualitas-kualitas  emosional  dan  intelektualnya,  dalam pengertian yang mutlak. (Melis, 2016)
Menurut Syatibi, Tujuan-tujuan syariat dalam maqashid syariah dapat ditinjau dari dua  bagian.  Pertama,  berdasar  pada  tujuan  Tuhan  selaku  pembuat  syariat.  Kedua, berdasar  pada  tujuan  manusia  yang  dibebani  syariat.  Pada  tujuan  awal,  yang berkenaan dengan segi tujuan Tuhan dalam menetapkan prinsip ajaran syariat, dan dari  segi  ini  Tuhan  bertujuan  menetapkannya  untuk  dipahami,  juga  agar  manusia yang  dibebani  syariat  dapat  melaksanakan,  dan  agar  mereka  memahami  esensi hikmah syariat tersebut. Al Ghazzali menyatakan sikapnya, bahwa apabila maslahat ditafsirkan  sebagai  memelihara  maqashid  syariah,  maka  tidak  ada  jalan  untuk menolaknya, dan ia wajib diikuti, bahkan dapat dipastikan menjadi hujjah. (Masyhadi, 2018)
Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maqashid alsyari’ah memiliki kategori dan peringkat yang tidak sama. Al- Syatibi maqashid alsyari’ah ke  dalam  tiga  kategori.  Pengkategorian  maqashid  didasarkan  pada  seberapabesar peran dan fungsi suatu mashlahah bagi kehidupan umat manusia, yaitu:
1. Dharuriyyat Jika suatu bentuk maslahah memiliki fungsi yang sangat besar bagi makhluk,  yang  mana  jika  bentuk  mashlahah  tersebut  tidak  terpenuhi  maka kemaslahatan  umat  manusia  di  dunia  tidak  dapat  berjalan  stabil  (lam  tajri mashalih  al-dunya  ’ala  istiqamah)  atau  terjadi  ketimpangan  dan  ketidakadilan yang mengakibatkan rusaknya tatanan social dan kemaslahatan di akhirat tidak tercapai,  maka  tujuan  tersebut  masuk  dalam  kategori  maqashid  dharuriyyat. Dengan  kata  lain,  dharuriyat  adalah  maslahat  yang  bersifat  primer,  di  mana kehidupan  manusia  sangat  tergantung  padanya,  baik  aspek  diniyah  (agama) maupun  aspek  duniawi.  Maka  ini  merupakan  sesuatu  yang  tidak  dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan  tingkatan  maslahat  yang  paling  tinggi.  Di  dalam  Islam,  maslahat dharuriyat  ini  dijaga  dari  dua  sisi:  pertama,  realisasi  dan  perwujudannya,  dan kedua,  memelihara  kelestariannya.  Contohnya,  yang  pertama  menjaga  agama dengan  merealisasikan  dan  melaksanakan  segala  kewajiban  agama,  serta  yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh- musuh Islam.
2. Hajjiyat  Maqashid  hajjiyat  adalah  maslahat  yang  bersifat  sekunder,  yang diperlukan  oleh  umat  manusia  untuk  mempermudah  dalam  kehidupan  dan menghilangkan  kesulitan  maupun  kesempitan.  Jika  ia  tidak  ada,  akan  terjadi kesulitan dan kesempitan namun implikasinya tidak sampai merusak kehidupan umat manusia.
3. Tahsiniyat Maqashid tahsiniyat yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muru’ah (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka  tidak  sampai  merusak  ataupun  menyulitkan  kehidupan  umat  manusia  di dunia.  Maslahat  tahsiniyat  ini  diperlukan  sebagai  kebutuhan  tersier  untuk meningkatkan  kualitas  kehidupan  manusia.  Dengan  kata  lain,  maqasid  pada tingkatan tahsiniyat adalah sesuatu yangbisa memperindah maqasid yang berada pada tingkatan sebelumnya. (Waid & Lestari, 2020)
Dalam  konteks  yang  lebih  luas,  beberapa  ulama  masih  memberi  persyaratan mengenai  sesuatu  bisa  ditetapkan  sebagai  maqashid  al-syari’ah.  Artinya,  tidak segala sesuatu bisa dikatakan sebagai maqashid al-syari’ah. Wahbah al-Zuhaili, misalnya,  dalam  bukunya  menetapkan  syarat-syarat  maqashid  al-syari’ah. Menurutnya  bahwa  sesuatu  baru  dapat  dikatakan  sebagai  maqashid  al-syari’ah apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu :
1. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
2. Harus  jelas,  sehingga  para  fuqaha  tidak  akan  berbeda  dalam  penetapan makna  tersebut.  Sebagai  contoh,  memelihara  keturunan  yang  merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
3. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akalyang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.
4. Berlaku  umum,  artinya  makna  itu  tidak  akan  berbeda  karena  perbedaan waktudan  tempat.  Seperti  sifat  Islam  dan  kemampuan  untuk  memberikan nafkah  sebagai  persyaratan  kafa’ah  dalamperkawinan  menurut  mazhab Maliki. (Waid & Lestari, 2020)
Pembangunan  ekonomi  menurut  maqasid  syariah  berfokus  pada  tujuan menciptakan  kesejahteraan  dan  kebahagiaan  manusia  dengan  menyeimbangkan peredaran  harta  secara  adil  dan  seimbang  baik  secara  personal  maupun  sosial. Maqashid  syariah  adalah  dasar  bagi  pengembangan  ekonomi  Islam  karena bertujuan  untuk  menciptakan  kesejahteraan  dan  kebahagiaan  manusia  dengan menyeimbangkan  peredaran  harta  secara  adil  dan  seimbang  baik  secara  personal maupun  sosial. (Janah  &  Ghofur,  2018) Pengembangan  ekonomi  Islam  yang didasarkan pada maqasid syariah juga memerlukan pengetahuan dan penggunaan konsep-konsep Islam yang terkandung dalam al-Quran dan hadis. Konsep-konsep ini  memberikan  landasan  filosofis  yang  rasional  untuk  mengembangkan  sistem ekonomi yang adil dan seimbang. (Masyhadi, 2018)

## IV. KESIMPULAN
Artikel ini menegaskan bahwa teori maqasid al-shariah yang dikemukakan oleh As- Syatibi  menyediakan  kerangka  kerja  yang  kuat  dan  etis  untuk  pembangunan  ekonomi. Dengan  fokus  pada  lima  tujuan  utama  syariah—perlindungan  agama,  jiwa,  akal, keturunan, dan harta—pendekatan ini memastikan bahwa pembangunan ekonomi berjalan seimbang dan berkelanjutan, baik dari segi material maupun spiritual.
1. Perlindungan Agama: Pembangunan ekonomi harus mendukung praktik keagamaan dan menjaga kebebasan beribadah, memastikan bahwa nilai-nilai spiritual dan moral tetap menjadi fondasi masyarakat.
2. Perlindungan  Jiwa:  Pembangunan  ekonomi  perlu  memastikan  kesehatan  dan keselamatan masyarakat melalui akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, sanitasi, dan lingkungan yang aman.
3. Perlindungan Akal: Investasi dalam pendidikan dan pengetahuan sangat penting untuk memberdayakan individu dan komunitas, sehingga mereka dapat berkontribusi secara produktif dalam ekonomi.
4. Perlindungan  Keturunan:  Kesejahteraan  keluarga  dan  anak-anak  harus  dijamin melalui  layanan  kesehatan,  pendidikan,  dan  lingkungan  yang  mendukung perkembangan generasi berikutnya.
5. Perlindungan Harta: Distribusi kekayaan yang adil dan pengelolaan sumber daya yang bijaksana  diperlukan  untuk  mengurangi  kemiskinan  dan  ketidaksetaraan,  serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Maqashid  syariah  memiliki  tiga  kategori  yang  mendukung  untuk  mencapai kemaslahatan  manusia,  yaitu:  dharuriyyat  (primer),  hajjiyat  (sekunder),  tahsiniyat (tersier).  Dengan  mengintegrasikan  prinsip-prinsip  ini  ke  dalam  kebijakan  dan  praktik pembangunan  ekonomi,  masyarakat  dapat  mencapai  kesejahteraan  yang  lebih komprehensif  dan  berkelanjutan.  Pendekatan  ini  tidak  hanya  meningkatkan  kondisi material  tetapi  juga  menjaga  keseimbangan  moral  dan  sosial, menciptakan  dasar  yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Artikel ini menunjukkan bahwa teori As-Syatibi, dengan fokusnya pada tujuan-tujuan syariah, menawarkan solusi yang relevan  dan  aplikatif  untuk  tantangan  ekonomi  modern,  baik  di  tingkat  lokal  maupun global.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Siti  Sri  Hutami.  (2017).  Analisis  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (  ADD  )  di  Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng , Kabupaten Wajo. Jurnal Ilmu Pemerintahan , 10 .
Inti  Ulfi  Sholihah.  (2022).  Realization  of  Maqashid  Syariah  Index  (MSI)  In  Evaluating  the Performance of Islamic Banking in Indonesia. Madani Syariah , 5 (2), 141–151.
Janah,  N.,  &  Ghofur,  A.  (2018).  Maqashid  As-Ayariʻah  sebagai  Dasar  Pengembangan Ekonomi Islam. International Journal Ilhya’ ’Ulum Al-Din , 20 (2), 167–192. Kartika Rose Rachmadi, Kasuwi Saiban, M. M. (n.d.). Pembangunan Ekonomi Islam dalam Perspektif Maqashid Syari’ah . KHAN,  M.  A.  (2000).  THE  CONCEPT  OF  THE  MAQASHID  AL-SYARIAH  AND  THE ISLAMIC ECONOMIES SYSTEM. ISLAMIC STUDIES .
Kumalasari, D. (2016). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM. Jurnal Ilmu Dan Riset Ekonomi , 5 (November).
Lestari, N., Pasha, P. A., Oktapianti, M., & Noviarita, H. (2021). Teori Pembangunan Ekonomi. REVENUE:
Jurnal Manajemen Bisnis Islam , 2 (2), 95–112. https://doi.org/10.24042/revenue.v2i2.9071
Masyhadi, A. (2018). Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Pengembangunan Ekonomi Islam.
Journal of Sharia Economics , 1 , 54.
Melis.  (2016).  PEMIKIRAN  TOKOH  EKONOMI  MUSLIM:  IMAM  AL-SYATIBI. Isla,Ic Banking , 2 (1), 51–62.
Muhammad  Fahmi  Akbar,  A.  Y.  R.  (2022).  PEMIKIRAN  EKONOMI  IBNU  TAIMIYAH DAN  ASY-SYATIBI  DIHUBUNGKAN  DENGAN  MAQASHID  AL-  SYARI  ’. AL- HISAB: Jurnal Ekonomi Syariah , 2 (2), 1–15. Shiddiqi,  M.  N.  (2002).  ROLE  OF  THE  STATE  IN  THE  ECONOMY:  AN  ISLAMIC PERSPECTIVE. The Islamic Foundation .
Shiddiqi,  M.  N.  (2010).  Role  of  Education  in  Islam:  A  Holistic  Approach. The  Islamic Foundation .
Shidiq, G. (1970). Teori Maqashid Al-Syari’Ah Dalam Hukum Islam. Majalah Ilmiah Sultan Agung , 44 (118), 117–130.
SULAEMAN. (2018). Signifikansi  Maqashid  Asy-Syari’Ah Dalam Hukum  Ekonomi Islam.
DIKTUM: Jurnal
Syariah Dan Hukum , 16 (1), 98–117. https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.524
Trisnawaty,  D.  M.,  &  Faizah,  S.  I.  (2022).  Peran  Ekonomi  Kreatif  dalam  Kesejahteraan Anggota Sobat Hidup Berkah Surabaya Ditinjau dari Perspektif Maqashid Al- Syari’ah. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan , 9 (3), 413–426. https://doi.org/10.20473/vol9iss20223pp413-426
Waid,  A.,  &  Lestari,  N.  (2020).  Teori  Maqashid  Al-Syari’Ah  Kontemporer  Dalam  Hukum Islam  Dan  Relevansinya  Dengan  Pembangunan  Ekonomi  Nasional. Jurnal  Labatila , 4 (01), 94–110. https://doi.org/10.33507/lab.v4i01.270
Wida,  S.  A.,  Supatmoko,  D.,  &  Kurrohman,  T.  (2017).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi Dana  Desa  (ADD)  di  Desa  –  Desa  Kecamatan  Rogojampi  Kabupaten  Banyuwangi. E- Journal Ekonomi
Bisnis Dan Akuntansi , 4 (2), 148.
https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i2.5356