## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    836-845   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2989

## Peran Pemerintah Mengatasi Perselisihan Dalam Organisasi Advokat di Indonesia
Hikmah Amna Mnr 1 Syifauzzahrah 2 Fauziah Lubis 3
1,2. Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri  Sumatera  Utara
ABSTRACT The ongoing problem is related to the formation of the PERADI Advocate Organization and the  KAI  Advocate  Organization,  where  PERADI  stated  that  the  organization  was  the  only advocate organization that was legally recognized by law, but this was opposed by KAI with one of the reasons that the establishment of the PERADI Advocate Organization does not comply with applicable regulations. The research method uses a normative juridical approach.The author can conclude that the role of the government as an intermediary in the formation of the forum is formed by the government, but in its management it is still handed back to the Advocates or the advocate organization itself, this is intended to continue to emphasize the role and function of the Advocate as a profession that is free, independent and responsible.
Key word : advocate, government role, organization.

## ABSTRAK
Permasalahan yang terus berkepanjangan berkaitan mengenai terbentuknya Organisasi Advokat PERADI dan Organisasi Advokat KAI, dimana bagi pihak PERADI menyatakan bahwa organisasinya adalah organisasi advokat satu satunya yang sah diakui oleh undang-undang, namun hal tersebut dipertentangkan oleh KAI dengan salah satu alasannya bahwa pendirian Organisasi  Advokat  PERADI  tidak  memenuhi  ketentuan  yang  berlaku.  Metode  penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep- konsep,  asas-asas  hukum  serta  peraturan  perundang  undangan  yang  berhubungan  dengan penelitian ini. Penulis dapat menyimpulkan bahwa peran pemerintah sebagai penengah dalam pembentukan  wadah  tersebut  dibentuk  oleh  pemerintah,  namun  dalam  kepengurusannya tetap  diserahkan  kembali  kepada  para Advokat atau organisasi advokat itu sendiri, hal ini dimaksudkan agar tetap menegaskan peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab.
Kata kunci : peran pemerintah, advokat, organisasi.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Undang-Undang  Dasar  1945 telah menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Negara hukum bukan sekedar  jargon  tanpa makna yang hanya mengisi klausul dalam konstitusi, namun demikian  harus  diimplementasikan  sedemikian  rupa  sehinggamenjadi  sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemahaman terhadap arti negara hukum dan bagaimana pula aplikasi dari negara hukum tersebut. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum, hal ini adalah

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    836-845   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2989
asas fundamental yang dimiliki oleh seseorang saat berhadapan dengan hukum atau pengadilan yaitu persamaan kedudukan di depan hukum (equality before the law). 1 Advokat adalah sebagai salah satu aparat penegak hukum. 2 Kesimpulan ini diperoleh  selain  salah  satu  tugasnya  adalah  menjaga  hak  dari  tersangka  atau terdakwa  yang notabene tidak dapat dipungkiri adalah juga dalam up aya mencari keadilan  dan  penegakan  hukum,  hal  dinyatakan  pula  dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi  yang  menyatakan  :“Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang memberikan  status  kepada  advokat  sebagai  penegak  hukum  yang  mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu diperlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat. 3 Selain apa yang telah terdapat dalam  pertimbangan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut,  pemerintah  juga menyadari sepenuhnya  bahwa  keberadaan  advokat  dalam  prinsip  Criminal  Justice  System sebagai salah satu mata rantai selain Kepolisian, Kejaksaan (KPK untuk tindak pidana tertentu) dan Pengadilan (selain Pemasyarakatan). Masing-masing institusi penegak hukum  tersebut  diatur  oleh  undang-undang  yang  mengaturnya,  yang  tentunya memiliki tugas, fungsi dan kewenangannya yang berbeda antara satu dengan lainnya dan memiliki sistem pengawasan masing-masing:
1. Kepolisian Republik Indonesia antara lain memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap seluruh tindak pidana dan apabila dalam melaksanakan  tugasnya  melakukan  unprofesional  conduct  dapat  diajukan kepada Komite Etik Kepolisian atau Kompolnas.
2. Kejaksaan  Republik  Indonesia  memiliki  kewenangan  penuntutan  dan penyidikan dalam tindak pidana tertentu dan apabila dalam melaksanakan tugasnya melakukan unprofesional conduct dapat diajukan kepada Komisi
3. Kejaksaan.Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  memiliki kewenangan  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan  untuk  tindak  pidana korupsi dengan jumlah dan ketentuan sesuai UU KPK.
4. Pengadilan  yang  memiliki  kewenangan  untuk  memeriksa,  memutus danMengadili.
5. Advokat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemberian jasa hukum terhadap klien yang bermasalah dengan hukum, baik dalam-luar pengadilan dan sebagai dasar berprilaku maka ditentukan dalam kode etik. 4
1 Harkristusi Harkrisnowo, dkk, materi pokok huk um dan hak  asasi manusi a, Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2015, H. 4.13
2 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Advokat menyatakan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang -undangan”
3 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 014/PUU-IV/2006 tanggal 30 Nopember 2006 h. 57 butir 4 dan 6.
4 Baca dalam penjelasan pemerintah vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU- XI/2013 H.17.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    836-845   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2989
Advokat atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai advocate, menurut definisi umum dari Merriam Webster dikatakan sebagai berikut: Pertama, “one that pleads the cause of another; specifically”, kedua “one that pleads the cause of another before a tribunal  or  judicial  court”  dan  ketiga  “one  that  defends  or  maintains  a  cause  or proposal”  dan  terakhir  adalah  “one  that  supports  or  promotes  the  interests  of another”. 5 sedangkan  angka  1  dan  angka  2  Pasal  1  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini,” dan selanjutnya dinyatakan  bahwa  “Jasa  Hukum  adalah  jasa  yang  diberikan  Advokat  berupa memberikan  konsultasi  hukum,  bantuan  hukum,  menjalankan  kuasa,  mewakili, mendampingi,  membela,  dan  melakukan  tindakan  hukum lain untuk kepentingan hukum klien.” Keberadaan advokat atau yang dahulu dikenal juga dengan penasihat hukum  akan  berpengaruh  besar  terhadap  psikologis  tersangka,  advokat  a tau penasihat hukum dapat menjadikan jiwa atau perasaan tersangka menjadi tenang, tidak  gugup,  sehingga  di  dalam  ketenangan  jiwanya  yang  demikian  diharapkan tersangka dapat memberikan keterangan secara bebas, sehingga pemeriksaan dapat berjalan  lancar  dan  dapat  mencapai  hasil  yang  tidak  menyimpang daripada yang sebenarnya. 6
Namun sejalan dengan kebutuhan jasa hukum Advokat pada saat sekarang semakin  meningkat,  dan  semakin  berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat, memerlukan  profesi  Advokat  yang  bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua  pencari  keadilan  dalam  menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi  manusia.  Oleh  karena  itu  Advokat  sebagai  profesi  yang  bebas,  mandiri, dan bertanggung  jawab  dalam  menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang  demi  terselenggaranya  upaya  penegakan  supremasi  hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah bersama dengan DPR mengeluarkan suatu undang-undang yang mengatur tentang Advokat yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Salah satu pengaturan yang terdapat dalam undang- undang  tersebut  adalah  pengaturan  mengenai  Organisasi  Advokat  sebagaimana termaktub Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dimana disebutkan bahwa  “Organisasi  Advokat  merupakan  satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud  dan  tujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  profesi  Advokat”.  Jika  dipahami secara komprehensif maka Undang-Undang tentang Advokat memberikan amanah kepada para Advokat untuk dapat membentuk organisasi Advokat yang satu satunya sebagai wadah yang memayungi profesinya yang bebas dan mandiri tersebut, namun dalam pembentukan organisasi Advokat di Indonesia ternyata menimbulkan polemik mengenai organisasi Advokat yang mana yang diakui keberadaannya oleh undang-
5 Merriam Webster, dalam http://www.merriam-webster.com/dictionary/advocate diunduh tanggal 6 Oktober 2015.
6 Syahrani, R., 1983, Beberapa Hal Tentang Huk um Acara Pidana , Bandung, Penerbit Alumni h. 52.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    836-845   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2989
undang tersebut, sebagaimana diketahui permasalahan yang terus berkepanjangan berkaitan  dengan  hal tersebut adalah mengenai terbentuknya Organisasi Advokat PERADI dan Organisasi Advokat KAI, dimana bagi pihak PERADI menyatakan bahwa organisasinya adalah organisasi advokat satu satunya yang sah diakui oleh undang- undang, namun hal tersebut dipertentangkan oleh KAI dengan salah satu alasannya bahwa  pendirian  Organisasi  Advokat  PERADI  tidak  memenuhi  ketentuan  yang berlaku. 7 Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat  ini  pun  telah berulang kali diajukan uji materil di Mahkamah Konstitusi yang tidak terlepas selalu berkaitan dengan masalah pembentukan Organisasi Advokat itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, secara faktual dan aktual sama sekali tidak menciptakan suasana harmonis dan kondusif, melainkan sebaliknya telah banyak memunculkan pertikaian dan perselisihan para advokat yang cenderung memecah belah eksistensi organisasi advokat dan terperangkap di dalam suasana yang carut-marut untuk menjalankan tugasnya sebagai advokat yang berprofesi mulia (officium nobile). 8

## B. Rumusan  Masalah
1. Bagaimana peran pemeritah mengatasi perselisihan dalam organisasi advokat di Indonesia ?
C. Tujuan penelitian
1. untuk mengetahui peran pemeritah mengatasi perselisihan dalam organisasi advokat di Indonesia ?

## PEMBAHASAN

## A. Pemahaman  Organisasi
Kedinamisan  manusia  tidak  terlepas  dari  banyaknya  kebutuhan  dalam hidupnya akan tetapi manusia memiliki keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kebutuhanya, sehingga bercermin dalam sifat manusia yang sosial, maka guna saling memenuhi akan kebutuhan tersebut, maka manusia akan membentuk suatu kelompok atau bersama manusia yang lain bersatu untuk mencapai tujuan bersama dengan cara berorganisasi. Pengertian Organisasi berasal dari kata “organon” yang dalam bahasa Yunani yang berarti “alat”, Herbert A. Simon mengatakan bahwa “Organisasi adalah suatu  rencana  mengenai  usaha  kerjasama  yang  mana  setiap  peserta  mempunyai peranan yang diakui untuk dijalankan dan kewajiban-kewajiba atau tugas-tugas untuk dilaksanakan”, 9 sedangkan James D. Mooney mengemukakan lebih sederhana bahwa “Organisasi  adalah  bentuk  setiap  perserikatan  manusia  untuk  mencapai  tujuan bersama”. 10 Sedangkan Stephen P. Robbins menyatakan bahwa “Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan
7 Leo Tobing, dalam http://www.kompasiana.com/leo.tobing/organisasi-advokat-menurut- uu-advokat-peradi_ 550abbb8813311f017b1e15b, diunduh 18 Oktober 2015.
8 Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 103/PUU-XI/2013, h. 44.
9 Nasrul Syakur Chaniago, Manajemen Organisasi, Bandung : citapustaka Media Perintis, 2011, h. 18-19.
10 D. Ratna Wilis. Teori-Teori Belajar . Jakarta: Erlangga. 1996.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    836-845   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2989
yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk  mencapai  suatu  tujuan  bersama  atau  sekelompok  tujuan”. 11 Pengertian organisasi menurut menurut Maringan dapat dibedakan pada dua macam, yaitu : 12
1. Organisasi  sebagai  alat  dari  manajemen  artinya  organisasi  sebagai wadah/tempat manajemen sehingga memberikan bentuk manajemen yang memungkinkan manajemen bergerak atau dapat dikaitkan.
2. Organisasi sebagai fungsi manajemen artinya organisasi dalam arti dinamis (bergerak)  yaitu  organisasi  yang  memberikan  kemungkinan  tempat manajemen  dapat  bergerak  dalam  batas-batas  tertentu.  Dinamis  berarti bagaimana  organisasi  itu  bergerak  mengadakan  pembagian  pekerjaan. Misalnya pimpinan harus ditempatkan di bagian yang strategis.
Adapun fungsi dari Organisasi Kemasyarakatan adalah sebagai :
a) wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya.
b)  wadah  pembinaan  dan  pengembangan  anggotanya  dalam  usaha  mewujudkan tujuan organisasi.
c) wadah peranserta dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional.
d)  sarana  penyalur  aspirasi  anggota,  dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggota dan/atau antar Organisasi Kemasyarakatan, dan antara Organisasi Kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah 13 Untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, Organisasi Kemasyarakatan berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis, Dengan tidak mengurangi kebebasannya untuk  lebih  berperan dalam melaksanakan fungsinya, Organisasi Kemasyarakatan berhimpun dalam suatu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis sesuai dengan kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang dimaksud dengan “satu wadah pembinaan dan pengembangan yang  sejenis”  ialah  hanya  ada  satu  wadah  untuk  setiap  jenis. 14 Organisasi Kemasyarakatan  sebagai  sarana  untuk  menyalurkan  pendapat  dan  pikiran  bagi anggota  masyarakat  Warganegara  Republik  Indonesia,  mempunyai  peranan  yang sangat  penting  dalam  meningkatkan  keikutsertaan  secara  aktif  seluruh  lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa,
11 Sthepen P. Robbins, Teori Organisasi Struk tur, Desain, dan Aplik asi. Jakarta: Arcan. 1994.
12 Mesiono, Manajemen dan Organisasi , Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2010, h. 39.
13 Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat.
14 Sebagaimana  dalam  uraian  tanggapan  pemerintah  yang  terdapat  dalam  Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 014/PUU-IV/2006, h. 12.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    836-845   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2989
menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional. 15

## B. Organisasi  Advokat  Dalam  Sudut  Pandang  Pengertian  Organisasi Kemasyarakatan  Dan Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945
Advokat  adalah  orang  yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun  di  luar  pengadilan  yang  memenuhi  persyaratan  berdasarkan  ketentuan Undang-Undang ini. 16 , maka tidak bisa dipungkiri dan telah diakui oleh pemerintah bahwa  profesi  Advokat  merupakan  mata  rantai  yang  penting  dalam  rangka mewujudkan  prinsip-prinsip  negara  hukum  guna  menegakkan  keadilan  menuju terciptanya supremasi hukum dan hak asasi manusia, sebagai salah satu unsur sistem peradilan di Indonesia yang berstatus sebagai penegak hukum disamping Polisi, Jaksa, Hakim dan petugas pemasyarakatan, maka keberadaan Advokat harus dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. 17 Adapun syarat untuk  menjadi  Advokat  adalah  sarjana  yang  berlatar  belakang  pendidikan  tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh  Organisasi  Advokat 18 ,  dan  untuk  dapat  diangkat  menjadi  Advokat  terdapat beberapa persyaratan sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang Undang Nomor 8 tahun 2003 tentang Advokat yaitu :
1. Warga negara Republik Indonesia.
2. Bertempat tinggal di Indonesia.
3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.
4. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun
5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
6. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat.
7. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat.
8. Tidak  pernah  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  kejahatan  yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
9. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi
Untuk  lebih  berperan  dalam  melaksanakan  fungsinya  tanpa  mengurangi kebebasannya  untuk  lebih  berperan  dalam  melaksanakan  fungsinya,  Advokat berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis, ad apun kembali  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan,  maka  yang  dimaksud  dengan  “satu  wadah  pembinaan  dan
15 Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat.
16 Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat.
17 Sebagaimana  dalam  uraian  tanggapan  pemerintah  yang  terdapat  dalam  Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 014/PUU-IV/2006, h. 12.
18 Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    836-845   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2989
pengembangan yang sejenis” ialah hanya ada satu wadah untuk setiap jenis 19 sehingga para Advokat membentuk suatu organisasi yaitu Organisasi Advokat.
Organisasi Advokat adalah salah satu bentuk dari organisasi kemasyarakatan, karena  memiliki  ciri-ciri  sebagaimana  maksud  dari  organisasi  kemasyarakatan sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Undang  Undang Nomor 8 Tahun 1985  tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu :
a. Dibentuk  oleh  masyarakat  secara  sukarela  atas  dasar  kesamaan  profesi. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang tentang Advokat,  maka  Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat  yang  bebas  dan  mandiri  dengan  maksud  dan  tujuan  untuk meningkatkan  kualitas  profesi  Advokat,  maka  sudah  jelas  bahwa  dalam pendirian  Organisasi  Advokat  adalah  dibentuk  oleh  orang-orang  atau kelompok yang mempunyai profesi yang sama yaitu sebagai Advokat.
b. Wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan  organisasi:  Profesi  Advokat  dapat  dikatakan  suatu  profesi  yang terhormat namun seringkali para Advokat itu sendiri yang menciderai makna dari profesinya itu sendiri. Oleh karena itu, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang tentang Advokat, pembentukan Organisasi Advokat adalah untuk  melakukan  pembinaan  pengembangan  supaya  tujuan  dari  Undang- Undang  Advokat  yaitu  dengan  menjaga  martabat  dan  kehormatan  profesi Advokat berupa kode etikprofesi Advokat oleh Organisasi  Advokat.
c. Wadah  peran  serta  dalam  usaha  menyukseskan  pembangunan  nasional. Organisasi Kemasyarakatan sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran  bagi  anggota  masyarakat  Warganegara  Republik  Indonesia, mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh  lapisan  masyarakat  dalam  mewujudkan masyarakatPancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka menjamin  pemantapan  persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  menjamin keberhasilan  pembangunan  nasional  sebagai  pengamalan  Pancasila,  dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional. 20

## C. Peran  Pemerintah  Dalam  Mengatasi  Perselisihan  Organisasi  Advokat  Di Indonesia
Peran Pemerintah diperlukan dalam Mengatasi Perselisihan dalam Organisasi Advokat di Indonesia. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, dimana diperlukan satu wadah  baru  yang  memiliki  kewenangan a  quo yang  berguna  untuk  memisahkan antara  pengertian  yang  sebenarnya  dari  suatu  Organisasi  Advokat,  dan  berkaca kembali dalam kenyataan jika diserahkan secara keseluruhan pembentukan tersebut, akan kembali menimbulkan perebutan kembali siapa yang berhak untuk membentuk wadah tersebut, maka disinilah peran pemerintah sebagai penengah dalam artian
19 Pasal  8  dan  penjelasannya  dalam  UU  Nomor  8  Tahun  1985  tentang  Organisasi Kemasyarakatan huruf c.
20 Konsideran menimbang UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan huruf c.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    836-845   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2989
bahwa dalam pembentukan wadah tersebut dibentuk oleh pemerintah, namun dalam kepengurusannya  tetap  diserahkan  kembali  kepada  para  Advokat atau organisasi advokat  itu  sendiri,  hal  ini dimaksudkan agar tetap menegaskan peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab.
Peran  pemerintah  dalam  pembentukan  wadah  tunggal  tersebut  tidaklah bertentangan jika dibenturkan dengan kebebasan dan kemandirian sebagaimana juga yang diinginkan oleh Undang-Undang Advokat, karena sebagaimana diketahui bahwa kebebasan berserikat ( rights to associate ) untuk maksud-maksud damai adalah hak yang tergolong non derogable sehingga negara tidak dapat menghalangi orang untuk berserikat,  namun  negara  dengan  otoritasnya  dapat  berpraduga adanya maksud - maksud  jahat  dari  adanya  perserikatan 21 ,  pemahaman  ini  jika  dikaitkan  dengan kondisi tentang permasalahan internal yang dialami oleh Organisasi Advokat yang ada di  Indonesia,  tentunya  akan  merugikan  tidak  hanya  merugikan  bagi  Advokat  itu sendiri, namun juga bagi masyarakat umum karena tidak bisa mendapatkan kepastian hukum tentang bagaimanakah pengaturan hukum yang sebenarnya berkaitan dengan organisasi Advokat.
Pemerintah  dapat  dipahami  melalui  fungsi  pemerintah  berupa  kegiatan kegiatan yang harus dapat dilakukan oleh pemerintah, serta organisasi pemerintahan yang  melaksanakan  fungsi  pemerintahan  tersebut,  menurut  prajudi,  admnistrasi negara memiliki tiga arti, yaitu pertama sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah dan institusi politik. Dalam hal ini administrasi negara diartikan sebagai administrasi dari  negara sebagai suatu organisasi, kedua adalah aktivitas melayani pemerintah sebagai  kegiatan  operasional  pemerintah  dan  ketiga,  administrasi negara sebagai suatu  proses  teknis  penyelenggaraan  undang-undang.  Dua  arti  pertama  tersebut memiliki makna keterlibatan yang penting dari masyarakat/warga negara. Sebagai aparatur tentunya terdapat hak warga negara untuk langsung berada dalam jabatan tersebut, sebagai aktivitas melayani, tentunya hak pelayanan public merupakan hak warga negara dalam pemerintahan.dalam teknis penyelenggaraan undang-undang pemerintah wajib  memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai hal utama. hal ini dikenal dengan istilah interaksi dalam pembangunan atau komunikasi politik. Dengan masuknya pemerintah untuk menengahi permasalahan yang terjadi dalam Undang- Undang Advokat maka upaya menciptakan negara hukum dapat diupayakan sejalan dengan  tujuan  dibentuknya  Undang-Undang  Advokat  itu  sendiri.  Konsep  negara hukum mengalami pertumbuhan yang ditandai dengan adanya konsep negara hukum modern (welfare state) dimana negara tidak boleh lagi pasif tetapi juga harus aktif turut  serta  dalam  kegiatan  masyarakat,  sehingga  kesejahteraan  bagi  masyarakat terjamin. 22 Hal ini menunjukkan adanya perubahan paradigma sejauh mana tanggung jawab negara untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dengan masuknya pemerintah  dengan  melakukan  pembentukan  wadah  tunggal  yang  memiliki kewenangan a  quo ,  maka  dalam  hal  ini  konsep  negara  hukum  lebih  maju  dan
21 Harkristuti Harkrisnowo, dkk, Materi Pokok Hukum dan Hak Asasi Manusia , Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2015, h. 5.13.
22 Ibid h. 7.31 – 7.3.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    836-845   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2989
berkembang  sesuai  dengan  keinginan  masyarakat.  Hal  ini  sesuai  pula  dengan pendapat dari Bagir Manan yang menyatakan bahwa negara hukum modern adalah perpaduan antara negara hukum dan negara kesejahteraan, sehingga negara tidak hanya sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat akan tetapi juga sebagai yang bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

## KESIMPULAN
Pemerintahan  berupa  kegiatan-kegiatan  yang  harus  dapat  dilakukan  oleh pemerintah, serta organisasi pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan tersebut,  menurut  prajudi,  admnistrasi  negara  memiliki  tiga  arti,  yaitu  pertama sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah dan institusi politik. Peran pemerintah sebagai penengah dalam pembentukan wadah tersebut dibentuk oleh pemerintah, namun dalam kepengurusannya tetap diserahkan kembali kepada para Advokat atau organisasi advokat itu sendiri, hal ini dimaksudkan agar tetap menegaskan peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA
Harkristuti  Harkrisnowo,  dkk,  2015, Materi  Pokok  Hukum  dan  Hak  Asasi
Manusia, Tangerang Selatan : Universitas Terbuka. Leo Tobing, dalam http://www.kompasiana.com/leo.tobing/organisasi-
advokatmenurut-uu-advokat peradi_550abbb8813311f017b1e15b. diunduh 18 Oktober 2015.
Mesiono, 2010, Manajemen dan Organisasi , Bandung : Citapustaka Media Perintis.
Merriam-webster, dalam http://www.merriam-webster.com/dictionary/advocate diunduh tanggal 6 Oktober 2015.
Syahrani, R., 1983, Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana , Bandung, Penerbit Alumni.
Sthepen  P.  Robbins,  1994, Teori  Organisasi  Struktur ,  Desain, dan Aplikasi. Jakarta:
Arcan.
Ratna Wilis, 1996, Teori-Teori Belajar . Jakarta: Erlangga.
Nasrul Syakur Chaniago, 2011, Manajemen Organisasi , Bandung: citapustaka Media Perintis.

## Putusan
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 014/Puu-Iv/2006.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/Puu-Xi/2013. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/Puu-Xi/2013.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.