## POLEMIK MENINGKATNYA PERKAWINAN ANAK: REALITAS DAN PENCEGAHANNYA

## Tantimin
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam Email: tantimin@uib.edu

## ABSTRACT
The Marriage Law stipulates that the minimum age for marriage is 19 (nineteen) years old for men and woman. However, there are still many people who practice marriage to children under the age of 19 (nineteen). The practice of child marriage can due to various factors, and has many negative impacts on children. The Covid-19 pandemic is one of the reasons for the increase in the number  of  child  marriage  in  Indonesia.  This  study  uses  a  normative  juridical  legal  research method,  based  on  written  regulations  and  a  literature  study  that  examines  aspects,  theories, structures,  and  legal  explanations  related  to  this  research.  The  data  used  is  secondary  data obtained from literature study. The approach used in this research is statutory approach. There is a Child Protection Law which is the legal umbrella in eradicating child marriage in Indonesia, but on the other hand, there are still many challenges in reducing the number of child marriage practices,  one  of  which  is  the  regulation  related  to  marriage  dispensation  and  the  incessant criminal acts carried out under the guise of child marriage.

## Keywords: Child Marriage, Child Protection, Covid-19

## A. PENDAHULUAN
Berdasarkan  Pasal  28B  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD  1945),  setiap  orang memiliki  hak  untuk  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui  perkawinan  yang sah. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin  yang sah di mata hukum  antara seorang pria dan wanita  dengan  tujuan  membentuk  suatu  keluarga. 1 Perkawinan  di  Indonesia  dilakukan berlandaskan  aturan  dan  ketentuan  hukum  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  UU  Perkawinan  mengatur  bahwa  usia  minimum  untuk melaksanakan  perkawinan  adalah  19  (sembilan  belas)  tahun  bagi  pria  dan  wanita.  Maka  bagi seseorang  yang  berusia  di  bawah  19  (sembilan  belas)  tahun  dapat  dikategorikan  sebagai  anak- anak.  Anak-anak  merupakan  generasi  penerus  bangsa  yang  membutuhkan  pembinaan  guna mewujudkan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  berkualitas,  serta  bagian  tak  terpisahkan  dari keberlangsungan  hidup  manusia.  Tidak  hanya  masyarakat  yang  dikategorikan  sebagai  orang dewasa,  anak-anak  juga  memiliki  hak  yang  sama  untuk  mendapatkan  perlindungan  dan pemenuhan terkait hak-haknya, serta berhak mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk
1 Santoso,  S.  (2016).  Hakekat  Perkawinan  Menurut  Undang-Undang  Perkawinan,  Hukum  Islam  dan  Hukum Adat. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam , 7 (2), 412-434.
tumbuh dan berkembang secara optimal secara fisik, mental, maupun sosial. 2 Namun sayangnya, masih banyak masyarakat  yang melakukan praktek perkawinan terhadap  anak di  bawah umur. 3 Praktek  perkawinan  anak  merupakan  suatu  permasalahan  krusial  yang  harus  menjadi  perhatian pemerintah 4 dan masyarakat karena perkawinan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak. 5
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  dan United  Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF), ditemukan bahwa pada tahun 2018 terdapat sekitar 1.220.900 perempuan berumur 20 (dua puluh) hingga 24 (dua puluh  empat) tahun  yang telah  menikah  sebelum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun. 6 Terdapat  beberapa  faktor  penyebab terjadinya  perkawinan  anak,  dan  salah  satu  faktor  utama  merupakan  faktor  ekonomi.  Pandemi Covid-19  yang  terjadi  di  Indonesia  telah  secara  langsung  memberikan  dampak  buruk  bagi perekonomian masyarakat.  Sejak terjadinya pandemi Covid-19 di  Indonesia, angka perkawinan anak mengalami peningkatan yang signifikan. 7 Berdasarkan data dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN), terdapat sekitar 400-500 anak perempuan usia 10-17 yang memiliki resiko tinggi untuk mengalami perkawinan dini akibat pandemi Covid-19.
Adanya dispensasi perkawinan dalam regulasi hukum di Indonesia turut menunjang angka perkawinan  anak  di  Indonesia.  Selain  itu,  hukum  adat  juga  memiliki  pengaruh  dalam meningkatnya  angka  perkawinan  anak  di  Indonesia. 8 Perkawinan  anak  dapat  menimbulkan berbagai  permasalahan  yang  sifatnya  permanen  dan  mempengaruhi  berbagai  aspek  seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). 9 Perkawinan anak  merupakan  salah  satu  bentuk  pelanggaran  hak  anak.  Oleh  sebab  itu,  dibutuhkan  peran masyarakat  serta  pemerintah  untuk  memberantas  maraknya  praktek  perkawinan  anak  dan memberikan perlindungan yang sepantasnya diperoleh oleh anak-anak. Adanya Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  (UU  Perlindungan  Anak)  seharusnya  dapat menjadi  payung  hukum  dan  mengurangi  angka  perkawinan  anak  di  Indonesia,  namun  pada faktanya, masih terdapat banyak faktor serta tantangan dan permasalahan dalam implementasi UU
2 Muliyawan.  Paradigma  Baru  Hukum  Perlindungan  Anak  Pasca  Perubahan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak. Diakses  dari  https://pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak- pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak
3 KemenPPPA. (2020). Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan!. Diakses dari https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2822/menteri-pppa-perkawinan-anak-harus-dihentikan 4 Disemadi, H. S., Al-Fatih, S., & Yusro, M. A. (2020). Indonesian Children Protection against Commercial Sexual Exploitation through Siri Marriage Practices in Maqashid Al-Shariah Perspective. Brawijaya Law Journal , 7 (2), 195- 212.
5 Lasmadi, S., Sasi Wahyuningrum, K., & Sutra Disemadi, H. (2020). Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan. Gorontalo Law Review , 3 (1), 1-16.
6 Statistik, B. P. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak. Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda .
7 Andina, E. (2021). Meningkatnya  Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19. Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI , 13 (4).
8 Ningrat,  M.  A.  R.  (2019).  Perkawinan  Anak  Dibawah  Umur  Ditinjau  Dari  Sudut  Pandang  Hukum  Adat. LEX PRIVATUM , 6 (8).
9 Andina,  E.  (2021).  Meningkatnya  Angka  Perkawinan  Anak  Saat  Pandemi  Covid-19. Info  Singkat  Kajian  Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI , 13 (4).
Perlindungan Anak. Berdasarkan paparan/uraian di atas, maka kajian dalam artikel ini terbagi atas dua bagian. Bagian pertama membahas kondisi praktek perkawinan anak yang terjadi di Indonesia. Bagian  kedua  mengkaji  implementasi  UU  perlindungan  anak  dalam  memberantas  praktek perkawinan anak di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Penulisan  jurnal  ilmiah  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif, berdasarkan  peraturan-peraturan  tertulis  dan  studi  kepustakaan  yang  mengkaji  aspek,  teori, struktur,  dan  penjelasan  hukum  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini.  Data  yang  digunakan merupakan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan.  Pendekatan  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan.

## C. PEMBAHASAN
1. Situasi, Kondisi, dan Fakta Umum terkait Praktek Perkawinan Anak di Indonesia
Berdasarkan  data  dari United  Nation  Population  Fund (UNFPA),  ditemukan  bahwa Indonesia menempati posisi di peringkat 8 (delapan) sebagai negara dengan tingkat perkawinan anak  tertinggi  di  dunia. 10 Berdasarkan  data  Sensus  BPS  pada  tahun  2018,  terdapat  beberapa karakteristik  utama  dari  seseorang  yang  melakukan  perkawinan  di  bawah  umur,  yaitu  anak perempuan  pada  rumah  tangga  dengan  pengeluaran  lebih  rendah,  anak  perempuan  di  daerah pedesaan, dan anak perempuan berpendidikan rendah. 11 Studi yang dilakukan oleh Yayasan Plan International Indonesia  dan Koalisi  Perempuan  Indonesia menemukan bahwa perkawinan  anak terjadi karena beberapa faktor. Faktor yang pertama disebabkan oleh faktor sosial. Faktor sosial berperan sebanyak 28,5% sebagai pendorong terjadinya praktek perkawinan anak. Faktor sosial dapat  diakibatkan  adanya  pengaruh  lingkungan,  melakukan  tindakan  yang  beresiko  saat berpacaran, tekanan orang tua untuk mendapatkan cucu, desakan dari masyarakat, dan lain-lain. Kondisi  geografis  juga  memiliki  keterkaitan  dengan  praktek  perkawinan  anak,  hal  ini menyebabkan angka perkawinan anak di pedesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. 12
Faktor berikutnya adalah faktor kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Faktor  kesehatan  dapat  dipicu  akibat  ketidakstabilan  emosional  dari  seorang  anak.  Perkawinan anak  dapat  mengganggu  kesehatan  reproduksi  dan  bahkan  menyebabkan  kanker  serviks  bagi wanita. 13 Selain itu, keterbatasan pengetahuan terkait kesehatan reproduksi dan seksualitas turut
10 Litha.  (2020).  UNFPA:  Indonesia  di  Peringkat  8  Perkawinan  Anak  Terbesar  di  Dunia.  Diakses  dari https://voaindonesia.com/a/unfpa-indonesia-di-peringkat-8-perkawinan-anak-terbesar-di-dunia-/5497616.html
11 KemenPPPA. (2020). Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan!. Diakses dari https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2822/menteri-pppa-perkawinan-anak-harus-dihentikan
12 Pranita,  Ellyvon.  (2021).  9  Faktor  Meningkatnya  Angka  Perkawinan  Anak  di  Indonesia.  Diakses  dari https://kompas.com/sains/read/2021/05/28/200200723/9-faktor-meningkatnya-angka-perkawinan-anak-di- indonesia?page=all
13 KemenPPPA. (2021). Dampak Negatif Perkawinan Anak. Diakses dari https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3055/dampak-negatif-perkawinan-anak
menjadi  salah satu  faktor penyebab terjadinya perkawinan  anak.  Hal  ini turut berkaitan dengan faktor  pendidikan.  Minim  pengetahuan,  edukasi,  dan  informasi  tentang  resiko  perkawinan  dini merupakan faktor penyebab maraknya orang tua berinisiatif menikahkan anaknya yang dibawah umur. Sayangnya, pendidikan seksual masih dianggap sebagai hal yang tabu di Indonesia, padahal dengan  adanya  pendidikan  terkait  reproduksi  merupakan  salah  satu  upaya  preventif  dalam mengatasi kasus perkawinan anak dan juga kasus kekerasan seksual. 14 Budaya timur yang dianut oleh  Indonesia  menimbulkan  anggapan  bahwa  pendidikan  seksual  merupakan  hal  yang  tabu, sehingga  akses  terhadap  pendidikan  seksual  masih  sangat  minim.  Anak-anak  yang  minim pengetahuan tentang kesehatan reproduksi akan sangat rentan terjun ke dalam pergaulan bebas dan menerapkan  gaya  pacaran  yang  beresiko  sehingga  mengalami  kehamilan  di  luar  nikah.  Dalam kasus kehamilan di luar nikah, orang tua yang minim pengetahuan tentang kesehatan reproduksi cenderung mengawinkan anaknya untuk menyelamatkan martabat keluarga.
Selanjutnya, pola asuh  keluarga merupakan salah satu  faktor  yang berperan penting. Pola asuh orang tua terhadap anak memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kondisi kejiwaan anak, sehingga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan sang anak. Faktor berikutnya adalah faktor ekonomi. Rumah tangga dengan kondisi perekonomian yang rendah cenderung membuat orang tua menjodohkan anaknya dengan harapan mengurangi beban perekonomian keluarga. Selain itu, akibat adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perubahan pada sistem pembelajaran dan kurikulum  sekolah  telah  membuat  banyak  anak-anak  tidak  siap  untuk  beradaptasi  dengan perubahan  yang  ada. 15 Pandemi  Covid-19  yang  menyebabkan  peningkatan  angka  kemiskinan, menyebabkan orang tua menganggap beban hidupnya bertambah besar, dan berniat mengawinkan anaknya dengan tujuan mengurangi beban ekonomi. Berdasarkan data  yang diperoleh Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI), perkawinan anak selama pandemi Covid-19 telah mengalami peningkatan hingga 300%. 16 Faktor berikutnya adalah faktor adat dan budaya, serta faktor hukum. Indonesia tidak hanya menerapkan hukum nasional, namun juga hukum Islam, serta hukum adat yang masih sangat kental. Apabila ditinjau dari perspektif hukum adat, hukum adat tidak mengatur ketentuan terkait batas usia perkawinan. Hal ini disebabkan karena perkawinan dalam hukum adat turut menyangkut tradisi, adat-istiadat, dan kepercayaan terkait arwah leluhur, serta kepercayaan lain  yang  dianut  turun  temurun  dalam  suatu  kelompok  masyarakat.  Terdapat  beberapa  bentuk perkawinan dalam hukum adat, yaitu: a.) perkawinan jujur (suatu perkawinan yang dilaksanakan dengan memberi uang jujur dari kerabat mempelai pria kepada mempelai wanita); b.) perkawinan semenda  (suatu  perkawinan  yang  dilaksanakan  tanpa  memberikan  uang  jujur);  c.)  perkawinan bebas/mandiri  (suatu  perkawinan  yang  tidak  diatur  secara  tegas  dan  tata  cara  pelaksanaannya tergantung  pada  masing-masing  pihak);  d.)  perkawinan  campuran  (suatu  perkawinan  yang dilaksanakan antara mempelai pria dan wanita yang memiliki keanggotaan masyarakat adat yang
14 Khanifah. (2012). Pendidikan Seks Bukan Tabu. Diakses dari https://jurnalperempuan.org/pendidikan-seks-bukan- tabu.html
15 Andina, E. (2021). Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19. INFO singkat , 13 (4), 13-18.
16 Rostanti,  Qommarria.  (2021).  Perkawinan  Anak  Meningkat  300  Persen  Selama  Pandemi.  Diakses  dari https://republika.co.id/berita/qzsg1d425/perkawinan-anak-meningkat-300-persen-selama-pandemi
berbeda); dan e.) perkawinan lari (suatu perkawinan yang dilakukan dengan cara pria dan wanita melarikan diri dari rumah masing-masing).
Selain itu, budaya memegang peranan yang sangat penting dalam praktek perkawinan anak di  Indonesia.  Kentalnya  budaya  seksisme  di  Indonesia  mengakibatkan  timbulnya  stigma  dan tekanan terhadap perempuan. Adanya label seperti ‘perawan tua’ atau anggapan bahwa ‘lebih baik menikah  muda  lalu  bercerai  dibandingkan  tidak  laku’  mengakibatkan  banyak  orang  tua  yang konservatif  berniat  menikahkan  anaknya  sesegera  mungkin.  Selain  itu,  agama  juga  merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya praktek perkawinan anak di Indonesia. Praktek perkawinan anak dinilai sebagai upaya dalam menghindarkan anak dari tindak perzinahan yang merupakan dosa besar. Faktor sosial juga turut berpengaruh dalam langgengnya perkawinan anak di  Indonesia.  Tak  dapat  dipungkiri  bahwa  pacaran  merupakan  hal  yang  sangat  lazim  dilakukan antara anak-anak berusia muda hingga orang dewasa. Maka dari itu, perkawinan anak juga dapat saja terjadi akibat kemauan sendiri dari pasangan yang masih dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, pergaulan bebas yang terjadi di kalangan anak-anak maupun remaja dapat mengakibatkan timbulnya relasi tidak sehat dalam hubungan percintaan. Maraknya kasus remaja atau  anak-anak  yang  melakukan  hubungan  seksual  hingga  mengalami  kehamilan  di  luar  nikah merupakan salah satu faktor yang turut menunjang angka perkawinan anak di Indonesia. Keluarga dari para pasangan anak-anak yang mengalami kehamilan diluar nikah akan berupaya menikahkan anak-anaknya.
Faktor  yang  terakhir  adalah  faktor  hukum.  Terdapat  beberapa  aspek  hukum  yang  perlu diperhatikan  terkait  isu  perkawinan  anak  di  Indonesia.  Pasal  7  ayat  (1)  UU  Perkawinan  telah mengatur bahwa batas usia minimum untuk melaksanakan ikatan perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Selanjutnya, apabila perkawinan dilakukan terhadap anak yang berusia di bawah 19 (sembilan  belas)  tahun,  maka  orangtua  para  pihak  yang  melaksanakan  perkawinan  dapat mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Mengadili  Permohonan  Dispensasi  Kawin. PERMA  ini  digunakan  sebagai  pedoman  teknis  bagi  majelis  hakim  dalam  proses  persidangan permohonan  dispensasi  perkawinan  anak  bagi  calon  pengantin  berusia  di  bawah  19  (sembilan belas) tahun. Dispensasi perkawinan dalam sistem hukum Indonesia telah menimbulkan berbagai pro dan kontra di masyarakat, hal ini disebabkan karena banyak yang berpendapat bahwa hukum di Indonesia seolah-olah membenarkan adanya perkawinan di bawah umur meskipun telah jelas melanggar hak anak yang diatur dalam UU Perlindungan Anak. 17
Pengajuan dispensasi perkawinan untuk melakukan perkawinan dini tentunya membutuhkan persetujuan orang tua. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus  mendapat  izin  orang  tua”.  Regulasi  yang  ada  di  Indonesia  memiliki  pengaturan  yang berbeda-beda  terkait  batas  usia  anak-anak.  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang
17 Ginting,  T.  E.,  &  Westra,  I.  K.  (2018).  Perkawinan  Anak  Di  Bawah  Umur  Di  Lihat  Dari  Perspektif  Hukum Pidana. Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana , 7 (3), 1-15.
Peradilan  Anak  (UU  Peradilan  Anak),  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan  (UU  Pemasyarakatan),  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  (UU  Ketenagakerjaan),  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi  Manusia  (UU  HAM),  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), dan Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi  (UU  Pornografi)  mengatur  bahwa batas  usia  anak-anak  adalah  18  (delapan  belas)  tahun.  Pasal  45  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  mengatur  bahwa  batas  usia  seseorang  dikatakan  sebagai  anak-anak  adalah  16 (enak  belas)  tahun.  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer)  dan  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI), batas  usia seseorang dikatakan anak-anak  adalah di bawah 21  (dua puluh satu) tahun. Sedangkan menurut ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, usia minimum untuk menikah adalah usia 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan wanita.
Perkawinan  yang dilakukan tanpa persetujuan orang tua dapat disebut sebagai  kawin lari. Tentunya terdapat beberapa resiko hukum bagi orang yang melakukan kawin lari, terutama dengan anak  yang  berusia  di  bawah  umur.  Pasal  332  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP) menyatakan bahwa “Bersalah melarikan perempuan diancam dengan pidana penjara: (i) paling lama 7 (tujuh) tahun, barang siapa membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa, tanpa  dikehendaki  orang  tuanya  atau  walinya  tetapi  dengan  persetujuan  perempuan  itu,  baik  di dalam maupun di luar perkawinan; (ii) Paling lama 9 (Sembilan) tahun, barang siapa membawa pergi  seorang  perempuan,  dengan  tipu  muslihat,  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan”. Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, hukum Islam tidak mengatur mengenai batasan usia untuk  melakukan perkawinan. Terdapat  beberapa  golongan  yang memperbolehkan terjadinya pernikahan di bawah umur dengan menjadikan al-Qur’an, Hadits, serta Ijma’ sebagai acuan,  salah  satunya  adalah  Q.S  at-Thalaq  [65]:  4.  Selain  itu,  moralitas  turut  menjadi  alasan mengapa perkawinan anak dilanggengkan, yaitu untuk meminimalisir terjadinya perbuatan zinah yang merupakan perbuatan berdosa. Secara ideologis, adanya penolakan mengenai isu perkawinan anak pada dasarnya lebih berfokus pada upaya perlindungan anak-anak perempuan dari eksploitasi seksual. 18
Perkawinan anak merupakan salah satu isu global yang sangat serius. Adanya Sustainable Development  Goals (SDGs)  sebagai  salah  satu  aksi  global  merupakan  salah  satu  langkah  dan upaya para pemimpin dunia dalam memberantas berbagai isu dan permasalahan yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. 19 Tujuan nomor 5 SDGs yaitu Kesetaraan Gender memiliki tujuan utama  untuk  mencapai  kesetaraan  gender  dan  memberdayakan  semua  perempuan  dan  anak perempuan.  Terdapat  beberapa  target  dan  indikator  pencapaian  SDGs  nomor  5,  yaitu:  a.)
18 Musfiroh, M. R. (2016). Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah , 8 (2), 64-73.
19 Van Bemmelen, S. T., & Grijns, M. (2018). Relevansi Kajian Hukum Adat: Kasus Perkawinan Anak Dari Masa Ke Masa [The Relevance of Customary Law Studies: Child Marriage from Past to Present]. Mimbar Hukum , 30 (3), 516- 543.
mengakhiri  segala  bentuk  diskriminasi  terhadap  seluruh  perempuan  dan  anak  perempuan;  b.) mengeliminasi  segala  bentuk  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  perempuan  pada  ruang publik  dan  privat;  c.)  menghapuskan  segala  praktek  yang  membahayakan  perempuan  dan  anak perempuan;  d.)  menghargai  pelayanan  serta  pekerjaan  domestik  yang  tidak  dibayar,  serta mendorong adanya tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga; e.) memastikan bahwa  perempuan  dapat  berpartisipasi  penuh  serta  mendapatkan  kesempatan  untuk  memimpin serta mengambil keputusan, dan terlibat dalam kehidupan ekonomi, politik, dan publik; serta f.) memastikan adanya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi. Perkawinan anak tentunya dapat menghambat pencapaian tujuan yang terdapat dalam SDGs tersebut, karena dengan maraknya perkawinan anak di lingkup masyarakat, tentu praktik yang membahayakan anak akan terus-terusan terjadi. 20
End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT)  menyatakan  bahwa  perkawinan  anak  merupakan  salah  satu  bentuk  kekerasan  dan eksploitasi  terhadap  anak. 21 Perkawinan  anak  tentunya  dapat  berdampak  terhadap  banyak  hal, seperti dampak biologis, psikologis, sosial, perilaku seksual, serta dampak hukum. Secara biologis dan  psikologis,  seseorang  yang  masih  berusia  anak-anak  masih  mengalami  proses  pubertas sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual, maupun hamil dan melahirkan. Dapat dikatakan  bahwa  usia  anak-anak  merupakan  usia  yang  belum  matang  secara  fisik  dan  psikis sehingga  adanya  unsur  pemaksaan  dalam  perkawinan  anak  tentunya  dapat  mengakibatkan  luka fisik, membahayakan nyawa sang anak, serta menimbulkan trauma psikis. Selain itu, perempuan yang masih berusia di bawa umur tentunya belum memiliki kesiapan mental dalam mendidik dan mengasuh  anak,  sehingga  dapat  berdampak  pada  terganggunya  perkembangan  anak  yang dihasilkan  dari  perkawinan  tersebut.  Ketidaksiapan  secara  materi  juga  dapat  mengakibatkan terganggunya  pertumbuhan  anak.  Berdasarkan  studi  yang  dilakukan  oleh World  Health Organization (WHO), perkawinan anak merupakan salah satu  faktor penyumbang dari masalah gizi yang dikenal sebagai stunting . 22
Secara sosial, dilanggengkannya budaya perkawinan anak dapat turut melestarikan budaya patriarki yang menempatkan posisi wanita lebih rendah dibandingkan pria. Efek lebih lanjut dari eksistensi  budaya  patriarki  dalam  sebuah  lingkungan  tentunya  akan  mengakibatkan  timbulnya kekerasan  domestik  karena  adanya  ketimpangan  relasi.  Perkawinan  anak  merupakan  salah  satu bentuk pelanggaran terhadap hak anak, Tentunya anak-anak memiliki hak untuk dapat mengenyam pendidikan  yang  tinggi,  namun  ditemukan  bahwa  hanya  terdapat  5,6%  anak  yang  masih
20 Oebaidillah, Syarief. (2018). Pernikahan Anak Hambat SDGs.
Diakses dari https://mediaindonesia.com/humaniora/198473/pernikahan-anak-hambat-sdgs
21 Purnamasari,  Deti  Mega.  (2021).  Kementerian  PPPA  Ungkap  Tantangan  Cegak  Perkawinan  Anak,  dari  Tradisi hingga  Tak  Punya  Resiliensi.  Diakses  dari  https://nasional.kompas.com/read/2021/07/12/11274011/kementerian- pppa-ungkap-tantangan-cegah-perkawinan-anak-tradisi-hingga-tak?page=all
22 Noviyanti,  Sri.  (2020).  Perlu  Tahu,  Pernikahan  Dini  Penyebab  Masalah  Stunting  di  Indonesia. https://lifestyle.kompas.com/read/2020/08/27/171542920/perlu-tahu-pernikahan-dini-penyebab-masalah-stunting-di- indonesia?page=all
melanjutkan  sekolah  setelah  menikah. 23 Anak-anak  tentunya  juga  memiliki  hak  untuk berpendapat, namun patut dipertanyakan apakah anak tersebut telah dimintai pendapatnya sebelum perkawinan dilakukan. Pada kebanyakan kasus, orang tua menentukan dan mengambil keputusan dalam  mengawinkan  anaknya  dengan  alasan  demi  kebaikan  anaknya,  padahal  pada  faktanya perkawinan tersebut dilakukan akibat adanya motif terselubung seperti motif ekonomi. 24 Kesiapan fisik, mental, serta materi merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam hubungan perkawinan. 25 Namun,  pada kasus  perkawinan anak  yang pada dasarnya masih belum memiliki kesiapan baik secara fisik, mental, serta materi, tentunya dapat mengakibatkan timbulnya berbagai konflik dalam rumah  tangga  seperti  perselisihan,  tidak  adanya  kesiapan  dan  kesinambungan,  minim  edukasi mengenai  pernikahan,  kurangnya  pemahaman  terkait  hak  dan  kewajiban  masing-masing  dalam relasi suami dan isteri, serta konflik-konflik lain yang akan berujung kepada perceraian. 26
Selain  itu,  menyodorkan  dorongan  seksual  kepada  anak-anak  di  bawah  umur  merupakan salah  satu  wujud  dari  perilaku  pedofilia.  Pedofilia  merupakan  salah  satu  bentuk  gangguan  dan ketertarikan  seksual  terhadap  anak  kecil.  Perilaku  pedofilia  merupakan  salah  satu  bentuk kekerasan terhadap anak, dan merupakan salah satu kasus yang termasuk dalam fenomena gunung es. Hal  ini dikarenakan  kasus  yang sebenarnya dilaporkan tidak menggambarkan  keadaan  yang sebenarnya  terjadi  di  lingkungan  masyarakat,  akibat  banyaknya  kasus  yang  tidak  dilaporkan karena  menyangkut  nama  baik  keluarga.  Dalam  beberapa  kasus,  pedofilia  dilakukan  dengan berkedok  norma,  yaitu  dalam  bentuk  perkawinan  terhadap  anak.  Pada  beberapa  kasus  lainnya, praktik pedofilia dilakukan dengan berkedok menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat, anak asuh,  keponakan  angkat,  dan  lain-lain. 27 Selain  tindak  pedofilia,  kasus  perdagangan  orang  juga merupakan  salah  satu  kasus  yang  banyak  terjadi  pada  anak-anak.  Tindak  pidana  perdagangan orang dilakukan dengan banyak cara, salah satunya adalah dengan modus perkawinan anak. Pelaku cenderung  memanfaatkan  kondisi  perekonomian  korban  yang  mengalami  kesulitan  keuangan, sehingga mengiming-imingi korban untuk dikenalkan dan dinikahkan dengan keluarga kaya agar seluruh kehidupan korban dan keluarganya bias terjamin. 28
Salah  satu  tantangan  terbesar  dalam  memberantas  perkawinan  anak  adalah  karena  masih banyak  sekali  kelompok  masyarakat  yang  belum  memahami  konsekuensi  dari  nikah  muda. Modus-modus  kejahatan  yang  melibatkan  perkawinan  anak  seperti  pedofilia  dan  perdagangan manusia  cenderung  luput  dari  perhatian  masyarakat.  Upaya  sosialisasi  masih  belum  banyak mengangkat  mengenai  hal  ini,  sehingga  praktik  serta  potensi  resikonya  tidak  dikenali  oleh
23 Rifiani, D. (2011). Pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam. Journal de Jure , 3 (2).
24 Rifiani, D. (2011). Pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam. Journal de Jure , 3 (2).
25 Imron, A. (2011). Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak. QISTIE , 5 (1).
26 Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS , 2 (2), 33-52.
27 Harahap,  Syaiful  W.  (2020).  Menikahi  Anak-Anak  Merupakan  Praktik  Pedofilia.  Diakses  dari https://www.tagar.id/menikahi-anakanak-merupakan-praktek-pedofilia
28 Ekawati,  Arti.  (2019).  Komnas  Perempuan:  Modus  Perkawinan  Dalam  Perdagangan  Orang  Sering  Luput  dari Perhatian Masyarakat. Diakses dari https://www.dw.com/id/komnas-perempuan-modus-perkawinan-dalam- perdagangan-orang-sering-luput-dari-perhatian-masyarakat/a-49362496
masyarakat,  dan  mengakibatkan  banyaknya  masyarakat  yang  menjadi  korban.  Selain  itu,  tidak semua  anak  memiliki  resiliensi  yang  tinggi  dan  langgengnya  praktik  perkawinan  anak  sebagai salah bagian dari tradisi masyarakat turut menjadi salah satu tantangan dalam memutus tali rantai perkawinan  anak  di  Indonesia.  Tantangan  lainnya  yang  dihadapi  adalah  bahwa  belum  adanya peraturan perundang-undangan yang cukup optimal dalam mengurangi angka perkawinan anak di Indonesia. Dibutuhkan adanya komitmen serta koordinasi  layanan pencegahan dan penanganan perkawinan anak yang optimal di Indonesia, didukung dengan regulasi yang memadai, sehingga dapat menekan dan memberantas praktek perkawinan anak. 29

## 2. Implementasi  UU  Perlindungan  Anak  sebagai  Hukum  Positif  dalam  Memberantas Perkawinan Anak di Indonesia
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  sebelumnya merupakan salah satu payung hukum dalam menjamin terpenuhinya hak-hak yang dimiliki oleh anak.  Namun  seiring  berjalannya  waktu,  adanya  peraturan  perundang-undangan  tersebut  masih belum  berjalan  secara  efektif  dalam  memberantas  praktek  perkawinan  anak,  hal  tersebut dikarenakan masih  adanya tumpang tindih  antara regulasi  sektoral  terkait dengan definisi anak, serta maraknya kejahatan terhadap anak di lingkungan masyarakat. 30 Adanya paradigma tersebut membuat  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tidaklah  lagi  relevan,  sehingga  dilakukan perubahan terhadap regulasi tersebut sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Adapula beberapa perubahan dalam UU Perlindungan Anak, yaitu mempertegas mengenai pemberatan sanksi pidana serta sanksi denda bagi para pelaku kejahatan terhadap anak terutama kejahatan  seksual  yang  memiliki  tujuan  utama  untuk  memberikan  efek  jera,  dan  mendorong adanya  upaya  konkrit  dalam  memulihkan  kembali  kondisi  fisik,  psikis,  dan  sosial  sang  anak. Merupakan tanggung jawab negara, pemerintah, serta masyarakat dan keluarga untuk memberikan perlindungan  terhadap  anak.  Pemerintah  pusat  maupun  daerah  wajib  menjamin  perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak serta kewajiban orang tua/wali sang anak, maupun orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap sang anak. Selain itu, pemerintah wajib mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak dan menjamin bahwa anak- anak mendapatkan haknya untuk menyelami pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun serta mendapat  kesempatan  seluas-luasnya  untuk  memperoleh  pendidikan. 31 Selain  itu,  peran masyarakat  juga  sangat  dibutuhkan  dalam  hal  memberikan  perlindungan  terhadap  anak.
29 Purnamasari,  Deti  Mega.  (2021).  Kementerian  PPPA  Ungkap  Tantangan  Cegak  Perkawinan  Anak,  dari  Tradisi hingga  Tak  Punya  Resiliensi.  Diakses  dari  https://nasional.kompas.com/read/2021/07/12/11274011/kementerian- pppa-ungkap-tantangan-cegah-perkawinan-anak-tradisi-hingga-tak?page=all
30 Muliyawan. Paradigma Baru Hukum Perlindungan  Anak  Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan  Anak. Diakses  dari  https://pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak- pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak
31 Raudlatun,  R.,  &  Asiah,  K.  (2020).  Peran  Pemerintah  Desa  Dalam  Upaya  Mencegah  Pernikahan  Anak  Di Masyarakat Madura. Khazanah Multidisiplin , 1 (2), 98-107.
Dibutuhkan adanya peran serta aktif dari organisasi, akademisi,  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta pihak-pihak lainnya untuk gencar mensosialisasikan perihal perlindungan anak.
Definisi anak menurut UU Perlindungan Anak adalah seseorang dengan usia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Secara hukum, perkawinan anak tentunya telah melanggar ketentuan dalam UU  Perlindungan  Anak,  tepatnya  Pasal  26  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa  “orang  tua berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk  mengasuh,  memelihara,  mendidik,  dan  melindungi anak”. Amanat yang terkandung dalam kutipan pasal tersebut memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak, serta memastikan anak- anak  mendapatkan  hak-haknya.  Maraknya  praktek  perkawinan  anak,  serta  bentuk-bentuk kekerasan  terhadap  anak  yang  berkedok  perkawinan  menunjukkan  bahwa  regulasi  di  Indonesia masih kurang tegas dalam mengatur terkait perkawinan anak. Salah satu kasus yang menggegerkan adalah kasus Aisha Wedding , sebuah wedding organizer (WO) yang mempromosikan nikah muda dengan slogan seperti “jangan menjadi beban bagi orang tua anda, temukan pria lebih awal” serta “jangan  tunda  pernikahan  karena  keinginan  egoismu,  tugasmu  sebagai  gadis  adalah  melayani kebutuhan  suamimu,  Anda  harus  bergantung  pada  seorang  pria  sedini  mungkin  untuk  keluarga stabil dan bahagia.” 32
Aisha Wedding memanfaatkan  kentalnya  budaya  patriarki  di  Indonesia,  dimana  masih banyak  masyarakat  yang  meyakini  dan  bahwa  posisi  lelaki  haruslah  lebih  tinggi  diatas  wanita, serta memanfaatkan kondisi terpepetnya perekonomian seseorang dan menganggap bahwa anak merupakan beban orang tua, sehingga menikahkan sang anak merupakan satu-satunya jalan untuk melepaskan beban tersebut. Padahal, perkawinan anak tentunya bertentangan dengan Pasal 8 UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh layanan kesehatan dan jaminan sosial  sesuai  dengan kebutuhan fisik, mental,  spiritual,  dan sosial. Selain itu, anak juga merupakan tanggung jawab orang tua sehingga anak bukanlah beban. Apabila ditinjau dari perspektif hukum pidana, terdapat beberapa alasan mengapa perkawinan anak secara nyata telah dianggap  sebagai  salah  satu  tindak  pidana.  Orang  tua  yang  mengawinkan  anaknya  yang  masih dibawah umur telah melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UU Perlindungan Anak yang menyatakan  bahwa  orang  tua  berkewajiban  untuk  mencegah  terjadinya  perkawinan  pada  usia anak-anak.  Pasal  76D  UU  Perlindungan  Anak  menyatakan  bahwa  “Setiap  orang  dilarang melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  anak  melakukan  persetubuhan dengannya atau orang lain”.
Oleh  sebab  itu,  seseorang  yang  melakukan  pernikahan  dengan  anak  yang  masih  dibawah umur dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 81 UU Perlindungan Anak  yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Ketentuan pidana tersebut berlaku bagi
32 Saubari. (2021). Membidik Pidana Pelaku Pernikahan Anak.
Diakses dari https://kalsel.kemenag.go.id/opini/717/Membidik-Pidana-Pelaku-Pernikahan-Anak
seseorang  yang  sengaja  melakukan  tipu  muslihat,  atau  membujuk  dan  memaksa  dengan serangkaian kebohongan pada seorang anak untuk bersetubuh dengannya.
Pasal 76I UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan,  melakukan,  menyuruh  melakukan,  atau  turut  serta  melakukan  eksploitasi  secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.” Dengan ketentuan tersebut, orang tua serta pihak-pihak lain yang turut membantu terlaksananya perkawinan anak, seperti penghulu liar ataupun wedding organizer dapat dijerat dengan ketentuan pada Pasal 88 UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).”
Pada kasus Aisha Wedding yang mempromosikan perkawinan anak melalui media informasi elektronik dianggap melanggar Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menyebutkan bahwa “Barang siapa  dengan  sengaja  atau  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau membuat  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki muatan  yang  melanggar  kesusilaan,  yang  apabila  unsur-unsur  tersebut  dipenuhi  akan  terancam hukuman pidana selama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak 1 (satu) milyar sebagaimana ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1).” Seorang anak yang melakukan perkawinan anak tidak dapat dikenakan pasal pidana, hal ini disebabkan karena anak tersebut merupakan korban. Maka, akan dilakukan  pemeriksaan  terhadap  kedua  orang  tua  untuk  memeriksa  apakah  perbuatan mengawinkan anak tersebut dilakukan karena ketidakberdayaan atau demi keuntungan ekonomi, sehingga  Pasal  26  dan  Pasal  88  UU  Perlindungan  Anak  dapat  berlaku  secara  kumulatif,  yang berarti selain melakukan pengabaian kewajiban orang tua terhadap anak, sang orang tua juga dapat dianggap menjadikan anak sebagai objek bisnis.
Pemerintah  pusat  maupun  daerah  serta  pihak-pihak  lainnya  harus  gencar  menyuarakan pemidanaan  terkait  perkawinan  anak,  terutama  terkait  perkawinan  siri  karena  ditakutkan  dapat menjadi  celah  bagi  para  pelaku  perdagangan  manusia  untuk  menggunakan  modus  perkawinan anak.  Pemidanaan  terhadap  pelaku  serta  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  perkawinan  anak dimaksudkan untuk membidik praktek nikah siri serta perkawinan yang tidak tercatat. Perkawinan anak yang dilakukan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan serta dicatatkan dalam catatan sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA) dapat dianggap legal karena telah dilakukan sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Namun  di  sisi  lain,  meskipun  terdapat regulasi  terkait  dispensasi  perkawinan  di  Indonesia,  dispensasi  terhadap  perkawinan  anak  juga merupakan salah satu penyumbang terbesar angka perkawinan anak di Indonesia.  Tidak adanya tolak ukur atau indikator dalam UU Perkawinan yang dapat menjadi pegangan bagi majelis hakim untuk memberikan penetapan mengakibatkan hakim hanya mengandalkan inisiatif ataupun teks- teks fikih dalam memberikan penetapan. Hal ini secara tidak langsung mengakibatkan sebagian
besar  permohonan  dispensasi  perkawinan  selalu  dikabulkan. 33 Batas  usia  merupakan  salah  satu indikator  untuk  menentukan  secara  kuantitatif  apakah  seseorang  dianggap  siap  menikah  atau belum,  sedangkan  kesiapan  fisik  dan  mental  merupakan  salah  satu  indikator  kesiapan  secara kualitatif. Seseorang yang telah mengalami akil baligh dianggap sudah siap menjalankan bahtera rumah tangga, namun di sisi lain, indikator akil baligh merupakan sesuatu yang relatif.
Pada kebanyakan kasus, alasan umum yang mengakibatkan orang tua mengajukan dispensasi kawin untuk anak-anaknya adalah karena pertunganan, kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, dan hubungan seksual diluar ikatan perkawinan sehingga mengakibatkan kehamilan. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa apabila anak tidak segera dikawinkan, maka dikhawatirkan akan terjadi  perbuatan  yang  melanggar  norma  dan  menyebabkan  keresahan  di  masyarakat. 34 Dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi perkawinan, hakim perlu mengamati dengan cermat terkait  nilai-nilai  perkawinan  serta  apakah  alasan  pengajuan  dispensasi  tersebut  mendesak  atau dapat  ditunda. 35 Di  sisi  lain,  perkawinan  termasuk  dalam  ranah  perdata,  karena  perkawinan merupakan  suatu  perbuatan  hukum  yang  memberikan  akibat  hukum,  serta  memikliki  kekuatan mengikat  bagi  para  pihak.  Namun,  dalam  UU  Perlindungan  Anak,  UU  tersebut  tidak mencantumkan  sanksi  yang  tegas  dalam  hal  terjadinya  perkawinan  anak.  Secara  perdata, perkawinan di bawah umur dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan, namun ketentuan  ini  tidak  menyelesaikan  permasalahan  serta  memberikan  ketidakadilan  pada  anak perempuan  yang  mengalami  perkawinan  dini. 36 Jika  ditinjau  dari  aspek  pidana,  ketentuan  pada Pasal 288 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang  wanita  yang  diketahuinya  atau  sepatutnya  harus  diduganya  bahwa  yang  bersangkutan belum  waktunya  untuk  dikawin,  apabila  perbuatan  mengakibatkan  luka-luka  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun.”  Perlu  diketahui  bahwa  ancaman  pidana  tersebut haruslah melalui pengaduan dan pembuktian. Proses pemeriksaan dan proses persidangan tentunya dapat menimbulkan dampak psikologis bagi korban yang dalam hal ini merupakan anak-anak.
Pasal 71D UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf I, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.”  Dalam  kutipan  pasal  tersebut,  yang  dimaksud  dengan  restitusi  adalah  suatu  ganti kerugian  atas  kehilangan,  penderitaan,  atau  penggantian  biaya  untuk  tindakan  tertentu  yang dibebankan  pada  pelaku  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  atas segala kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita oleh korban. Dibutuhkan adanya upaya pemerintah  dalam  memberantas  praktek  perkawinan  anak  di  Indonesia,  yaitu  dengan
33 Salam, S. (2017). Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam. Pagaruyuang Law Journal , 1 (1), 110-124.
34 Salam, S. (2017). Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam. Pagaruyuang Law Journal , 1 (1), 110-124.
35 Judiasih,  S.  D.,  Dajaan,  S.  S.,  &  Nugroho,  B.  D.  (2020).  Kontradiksi  Antara  Dispensasi  Kawin  Dengan  Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan , 3 (2), 203- 222.
36 Dorondos, S. (2014). Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya. Lex Et Societatis , 2 (4).
meningkatkan  intervensi  pendidikan  anak  terutama  anak  perempuan,  mensosialisasikan  terkait dampak negatif terhadap perkawinan anak kepada orang tua, guru, tokoh agama, dan masyarakat secara luas. Selain itu, pemerintah juga perlu berupaya menepis segala norma yang melestarikan praktik  perkawinan  anak,  dan  menangani  kemiskinan  di  Indonesia  yang  merupakan  salah  satu faktor  penyumbang  terbesar  dalam  praktik  perkawinan  anak.  Anak-anak  membutuhkan  banyak kesempatan  untuk  mengakses  pendidikan  setinggi  mungkin  agar  mendapat  keterampilan ekonomi. 37

## D. KESIMPULAN
UU Perkawinan mengatur bahwa usia minimum untuk melaksanakan perkawinan adalah 19 (sembilan  belas)  tahun  bagi  pria  dan  wanita.  Namun,  masih  banyak  sekali  masyarakat  yang melakukan praktek perkawinan terhadap anak dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun. Di sisi lain, praktek  perkawinan  anak  memberikan  banyak  sekali  dampak  negatif  terhadap  banyak  aspek, seperti  kesehatan,  pendidikan,  ekonomi,  KDRT,  hingga  tingginya  angka  perceraian.  Praktek perkawinan anak merupakan suatu permasalahan krusial yang harus menjadi perhatian pemerintah dan  masyarakat  karena  perkawinan  anak  merupakan  salah  satu  bentuk  pelanggaran  hak  anak. Perkawinan anak terjadi diakibatkan oleh berbagai faktor penyebab, yaitu faktor sosial, kesehatan, ekonomi,  pendidikan,  budaya,  pola  asuh  keluarga,  lingkungan,  dan  faktor  hukum.  Adanya pandemi  Covid-19  yang  terjadi  di  Indonesia  juga  merupakan  salah  satu  faktor  terbesar  yang menyebabkan  peningkatan  praktek  perkawinan  anak  di  Indonesia,  baik  karena  faktor perekonomian dan juga faktor adaptasi dalam menjalankan sekolah daring.
Terdapat  UU  Perlindungan  Anak  yang  merupakan  payung  hukum  dalam  memberantas perkawinan  anak  di  Indonesia,  namun  di  sisi  lain  masih  terdapat  banyak  tantangan  dalam menurunkan  angka  praktek  perkawinan  anak,  salah  satunya  adalah  regulasi  terkait  dispensasi perkawinan yang hingga saat ini masih banyak menimbulkan pro dan kontra. Tantangan lainnya adalah  bahwa  masih  banyak  sekali  tindak  pidana  pedofilia  dan  perdagangan  manusia  yang memanfaatkan maraknya praktek perkawinan anak sebagai modus dan kedok untuk menjalankan aksi kejahatannya. Maka dari itu, dibutuhkan peran aktif dari pemerintah, organisasi, LSM, aktivis, serta  masyarakat  untuk  gencar  mensosialisasikan  gerakan  untuk  melawan  praktek  perkawinan anak di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Andina, E. (2021). Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19. Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI , 13 (4).
37 Maisany. (2018). Pernikahan Dini, Negara Harus Selamatkan Generasi. Diakses dari https://kpai.go.id/utama/pernikahan-dini-negara-harus-selamatkan-generasi
Disemadi,  H.  S.,  Al-Fatih,  S.,  &  Yusro,  M.  A.  (2020).  Indonesian  Children  Protection  against Commercial  Sexual  Exploitation  through  Siri  Marriage  Practices  in  Maqashid  Al-Shariah Perspective. Brawijaya Law Journal , 7 (2), 195-212.
Dorondos,  S.  (2014).  Perkawinan  Anak  di  Bawah  Umur  dan  Akibat  Hukumnya. Lex  Et Societatis , 2 (4).
Ekawati, Arti. (2019). Komnas Perempuan: Modus Perkawinan Dalam Perdagangan Orang Sering Luput dari Perhatian Masyarakat. Diakses dari https://www.dw.com/id/komnas-perempuan- modus-perkawinan-dalam-perdagangan-orang-sering-luput-dari-perhatian-masyarakat/a- 49362496
Ginting, T. E., & Westra, I. K. (2018). Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Perspektif Hukum Pidana. Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana , 7 (3), 1-15.
Harahap,  Syaiful  W.  (2020).  Menikahi  Anak-Anak  Merupakan  Praktik  Pedofilia.  Diakses  dari https://www.tagar.id/menikahi-anakanak-merupakan-praktek-pedofilia
Imron, A. (2011). Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak. QISTIE , 5 (1).
Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan , 3 (2), 203-222.
KemenPPPA.  (2020).  Menteri  PPPA:  Perkawinan  Anak  Harus  Dihentikan!.  Diakses  dari https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2822/menteri-pppa-perkawinan-anak- harus-dihentikan
KemenPPPA.
(2021). Dampak Negatif
Perkawinan Anak. Diakses dari https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3055/dampak-negatif-perkawinan-anak Khanifah. (2012). Pendidikan Seks Bukan Tabu. Diakses dari https://jurnalperempuan.org/pendidikan-seks-bukan-tabu.html
Lasmadi, S., Sasi Wahyuningrum, K., & Sutra Disemadi, H. (2020). Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan. Gorontalo Law Review , 3 (1), 1-16.
Litha.  (2020).  UNFPA:  Indonesia  di  Peringkat  8  Perkawinan  Anak  Terbesar  di  Dunia.  Diakses dari  https://voaindonesia.com/a/unfpa-indonesia-di-peringkat-8-perkawinan-anak-terbesar- di-dunia-/5497616.html
Maisany.  (2018).  Pernikahan  Dini,  Negara  Harus  Selamatkan  Generasi.  Diakses  dari https://kpai.go.id/utama/pernikahan-dini-negara-harus-selamatkan-generasi
Muliyawan.  Paradigma  Baru  Hukum  Perlindungan  Anak  Pasca  Perubahan  Undang-Undang Perlindungan  Anak.  Diakses  dari  https://pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164- paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang- perlindungan-anak
Musfiroh, M. R. (2016). Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah , 8 (2), 64-73.
Ningrat, M. A. R. (2019). Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Adat. LEX PRIVATUM , 6 (8).
Noviyanti,  Sri.  (2020).  Perlu  Tahu,  Pernikahan  Dini  Penyebab  Masalah  Stunting  di  Indonesia. https://lifestyle.kompas.com/read/2020/08/27/171542920/perlu-tahu-pernikahan-dini- penyebab-masalah-stunting-di-indonesia?page=all
Octaviani,  F.,  &  Nurwati,  N.  (2020).  Dampak  Pernikahan  Usia  Dini  Terhadap  Perceraian  Di Indonesia. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS , 2 (2), 33-52.
Oebaidillah, Syarief. (2018). Pernikahan
Anak Hambat SDGs. Diakses dari https://mediaindonesia.com/humaniora/198473/pernikahan-anak-hambat-sdgs
Pranita, Ellyvon. (2021). 9 Faktor Meningkatnya Angka Perkawinan Anak di Indonesia. Diakses dari  https://kompas.com/sains/read/2021/05/28/200200723/9-faktor-meningkatnya-angka- perkawinan-anak-di-indonesia?page=all
Purnamasari, Deti Mega. (2021). Kementerian PPPA Ungkap Tantangan Cegak Perkawinan Anak,
dari Tradisi hingga Tak Punya Resiliensi. Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2021/07/12/11274011/kementerian-pppa-ungkap- tantangan-cegah-perkawinan-anak-tradisi-hingga-tak?page=all
Raudlatun, R., & Asiah, K. (2020). Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak Di Masyarakat Madura. Khazanah Multidisiplin , 1 (2), 98-107.
Rifiani, D. (2011). Pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam. Journal de Jure , 3 (2).
Rostanti, Qommarria. (2021). Perkawinan Anak Meningkat 300 Persen Selama Pandemi. Diakses dari https://republika.co.id/berita/qzsg1d425/perkawinan-anak-meningkat-300-persen- selama-pandemi
Salam, S. (2017). Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam. Pagaruyuang Law Journal , 1 (1), 110-124.
Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam , 7 (2), 412-434.
Saubari. (2021). Membidik Pidana Pelaku Pernikahan Anak. Diakses dari https://kalsel.kemenag.go.id/opini/717/Membidik-Pidana-Pelaku-Pernikahan-Anak
Statistik, B. P. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak. Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda .
Van Bemmelen, S. T., & Grijns, M. (2018). Relevansi Kajian Hukum Adat: Kasus Perkawinan Anak Dari Masa Ke Masa [The Relevance of Customary Law Studies: Child Marriage from Past to Present]. Mimbar Hukum , 30 (3), 516-543.