Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 14 No. 2 Tahun 2016

## EKSISTENSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL
Oleh : Abdurrahman Konoras ( abdurrahmankonoras@yahoo.com )

## ABSTRACT
Islamic Law and Customary Law is part of the national legal system in addition to some other legal systems that also give meaning and role. But as a system and legal system, Islamic Law and Customary Law show a clear separation.Thus, both are standing alone and independent. The continuing development of both shows which of them can continue to exist and which of them is increasingly left behind or even reduced in terms of role.
Keywords: Law System, Islamic Law, Customary Law.

## ABSTRAK
Hukum Islam dan Hukum Adat adalah bagian dari sistem hukum nasional disamping adapula sistem-sistem hukum lainnya yang turut memberi arti dan peran. Namun sebagai suatu sistem dan sistem hukum, Hukum Islam dan Hukum Adat menunjukan pemisahan sehingga berdiri sendiri dan mandiri, dan kelanjutan perkembangan kedua sistem hukum tersebut menunjukan sistem  hukum  mana  yang  dapat  eksis  dan  mana  yang  dapat  semakin  tertinggal,  bahkan berkurang peranannya.
Kata kunci : Sistem Hukum, Hukum Islam, Hukum Adat .

## 1. PENDAHULUAN
Ketika politik hukum kolonial menempatkan kedudukan Hukum Islam sebagai bagian dari  Hukum  Adat,  dalam  perkembangannya  pasca-kemerdekaan  Republik  Indonesia bermunculan  teori-teori  yang  membantah  masunya  Hukum  Islam  kedalam  bagian  Hukum Adat.
Politik  hukum  penguasa  Indonesia  pasca-kemerdekaan  turut  mendorong  kenyataan yang  berkembang,  seperti  penghapusan  peradilan  adat  ( adatrechspraak )  secara  berangsur- angsur.  Hapusnya  pengadilan  Adat  telah  merusak  dan  menggerus  kekuatah  hukum  Adat sebagai  suatu  sistem  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia,  sebaliknya  Hukum  Islam memperlihatkan penguatan peradilan agama yang terakhir ini diatur berdasarkan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Eksistensi  Hukum  Islam  semakin  menguat  dengan  berlakunya  sejumlah  peraturan perundang-undangan  dalam  bidang  Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN)  (Sukuk), Perbankan Syariah, Pengelolaan Haji, Pengelolaan Zakat, dan lain-lainnya, dan sebagai suatu sistem  hukum,  Hukum  Islam  yang  mengusung  nilai-nilai  Islami  (Prinsip-prinsip  Syariah), semakin  memberi  arti  dalam  pola  perilaku  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara, meskipun  secara  konstitusional  ditegaskan  bahwa  Negara  Indonesia  bukan  Negara berdasarkan  atas  dasar  Hukum  Islam,  namun  dalam  tataran  implementatif,  kedudukan  dan peran  Hukum  Islam  sebagai  bagian  dari  sistem  hukum  nasional  dihadapkan  pada  berbagai tantangan, apakah nantinya Hukum Islam, tetap eksis atau akan mengalami nasib yang sama seperti  Hukum  Adat,  apalagi  di  era  globalisasi  dan  menguatnya  demokratisasi  dan  HAM yang membutuhkan jawaban terhadap berbagai masalah dan isu kontemporer.
2. PEMBAHASAN

## 2.1. Konsep dan Pengertian

## 2.1.1. Sistem dan Sistem Hukum
Sistem ( System , bahasa Inggris) senantiasa dikaitkan dengan adanya sejumlah bagian atau  elemen,  atau  unsur  sebagai  suatu  kesatuan.Bahkan,  dikatakan  pula  sebagai  suatu keseluruhan  ( whole ).  Kesatuan  dan  juga  keseluruhan  dari  bagian  atau  elemen  atau  unit tersebut berhubungan atau berkaitan erat satu sama lain.
Arti  ‘Sistem’  ( System )  itu  sendiri  dirumuskan  oleh  Black  (Back,  1979),  sebagai “ Orderly  combination or arrangement,  as of  particulars,  parts, or elements  into a whole ”.
Schrode dan Voich (dalam Satjipto Rahardjo) merumuskan sistem itu sebagai suatu kesatuan yang kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang behubungan satu sama lain (Rahardjo, 2006).  Sedangkan  Teori  Sistem  itu  sendiri  telah  berkembang  demikian  menarik  serta mendapat  perhatian  besar  para  pakar  misalnya:  Teori  Analogi  Organis  ( Organic  Analogy ),
Teori Analitis Mekanis (Rasjidi dan Wyasa, 1993); Bahkan Niklas Luhman terkenal dengan pemikirannya tentang konsep Autopoietic yang merujuk pada diversitas (perbedaan) sistem- sistem  sel  biologis  sampai  keseluruh  masyarakat  dunia.  Luhman  menggunakan  istilah Autopoietic  untuk  merujuk  pada  sistem-sistem,  antara  lain  ekonomi,  politik,  hukum,  ilmu dan birokrasi (HS, 2010).
Suatu  sistem  memiliki  ciri-ciri  tertentu  sebagai  ciri-ciri  sistem.  Elias  M.  Awad (dalam Salman dan Susanto, 2004) mengemukakan ciri-ciri sistem, seperti:
1) Sistem  itu  bersifat  terbuka, atau pada umumnya  bersifat  terbuka.suatu  sistem  dikatakan terbuka jika berinteraksi  dengan lingkungannya, dan sebaliknya, dikatakan tertutup jika mengisolasikan diri dari pengaruh apapun;
2) Sistem  terdiri  dari  dua  atau  lebih  subsistem  dan  setiap  subsistem  terdiri  lagi  dari subsistem lebih kecil, begitu dan seterusnya;
3) Subsistem itu saling bergantung satu sama lain dan saling memerlukan;
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 14 No. 2 Tahun 2016
4) Sistem mempunyai kemampuan untuk mengatur diri sendiri ( selft-regulation ); dan
5) Sistem memiliki tujuan dan sasaran.
Dalam  sistem  terdapat  lagi  subsistem-subsistem,  maka  dalam  bidang  politik dikenal  Sistem  Politik  (Indonesia),  Sistem  Pemerintahan,  Sistem  Pemilihan  Umun (Pemilu), yang menurut Asshiddiqie (2007) kedua system pemilu yaitu sistem distrik dan sistem proporsional pada pokoknya sama-sama dianut dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dalam bidang ekonomi dikenal antara lain Sistem Ekonomi Kapitalis, Sistem Ekonomi Sosialis, dan Sistem Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah). Demikian pula dalam hukum dikenal antara lainnya Sistem Hukum Islam, Sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Barat, dan lain-lainnya.
Hukum adalah suatu sistem sehingga disebut sebagai Sistem Hukum ( Legal System ).
Sudikno  Mertokusumo  menjelaskan,  pada  hakikatnya  sistem,  termasuk  sistem  hukum merupakan  suatu  kesatuan  hakiki  dan  terbagi  dalam  bagian-bagian,  di  dalam  mana  setiap masalah itu persoalan menemukan jawaban atau penyelesaiannya.Jawaban itu terdapat dalam sistem itu sendiri.Sebagai suatu sistem, maka di dalam hukum itu terdapat sistem (subsistem) (Mertokusumo, 2005).
C.F.G.  Sunaryati  Hartono  (1991),  menerangkan  karena  suatu  sistem  itu  terdiri  dari sejumlah unsur atau komponen yang saling berkaitan dengan saling pengaruh-mempengaruhi, lagi pula terikat oleh suatu atau beberapa asas tertentu,maka sistem hukum itu pun terdiri dari sejumlah unsur atau komponen, yang sebagian pada saat ini sudah ada dan sudah berfungsi, tetapi  sebagian  besar  lagi  masih  harus  diciptakan.  Menurut  Paul  Scholten  (dalam  Achmad Ali, 2002), hukum sebagai suatu sistem,  yang berarti semua aturan saling berkaitan, aturan- aturan  itu  dapat  disusun  secara  mantik,  dan  untuk  yang  bersifat  khusus  dapat  dicarikan aturan-aturan umumnya.
Bertolak dari uraian tersebut, konsep sistem dan sistem hukum berpangkal dari hukum itu terdiri atas sejumlah bagian, elemen, atau unsur. Kemudian, terdapat kaitan atau hubungan yang erat satu sama lainnya. Bagian, elemen atau unsur yang saling berkaitan erat satu sama
lainnya  itu  diikat  oleh  hukum,  dan  dalam  hukum  (sistem  hukum)  itu  terdapat  suatu  tujuan yang hendak dicapai. Dari konsep itulah, maka Sudikno Mertokusumo (2005), menerangkan bahwa  hukum  sebagai  sistem  berarti  merupakan  tatanan,  suatu  kesatuan  yang  terdiri  dari unsur-unsur  yang  mempunyai  interaksi  satu  sama  lain  dan  bekerjasama  untuk  mencapai tujuan kesatuan tersebut.
Dari konsep dan rumusan sistem dan sistem hukum di atas, di mana unsur pengingat di  antara  berbaga  komponen,  bagian  atau  unsur  hukum?  Satjipto  Rahardjo  menjawabnya, karena  adanya  ikatan  oleh  asas-asas  hukum,  maka  hukum  pun-merupakan  satu sistem.Peraturan-peraturan  hukum  yang  terdiri  sendiri-sendiri  itu  lalu  tarkait  dalam  satu susunan  kesatuan  disebabkan  karena  mereka  bersumber  pada  satu  induk  penilaian  etis tertentu (Rahardjo, 2006). Lebih lanjut dijelaskannya, apabila sekarang sampai pembicaraan mengenai asas hukum, maka pada saat itu kita membicarakan unsur yang penting dan pokok dari  peraturan  hukum.Barangkali  tidak  berlebihan  apabila  dikatakan,  bahwa  asas  hukum  ini merupakan ‘jantungnya’ peraturan hukum (Rahardjo, 2006).
Dalam  peraturan  perundang-undangan  ditentukan  sejumlah  asasnya  seperti  asas Perbankan  Syariah  menurut  UU  No.  21  Tahun  2008  yang  berasaskan  Prinsip  Syariah, demokrasi  ekonomi,  dan  prinsip  kehati-hatian  (Pasal  2).  Asas-asas  dalam  Pemilu  Anggota DPR,  DPD  dan  DPRD  menurut  UU  No.  8  Tahun  2012  yakni  asas  langsung,  umum,  bebas, rahasia, jujur dan adil (Pasal 2). Namun pada dasarnya, asas termasuk asas hukum bukanlah peraturan hukum, akan tetapi hukum akan dapat dipahami dengan memahami asas-asasnya.
Para pakar membagi sistem-sistem hukum  yang dikenal di dunia.Menurut Wayne R. Barnes  (dalam  Haula  Adolf,  2007),  sistem  hukum  yang  banyak  dipraktikkan  di  dunia  ialah Civil  Law dan Commom  Law .  Negara-negara  yang  mempraktikkan  sistem  hukum  ini  ada yang secara penuh ( pure ) serta yang campuran ( mixed forms ). Pakar lainnya, yakni Zweigert dan  Kotz  (dalam  O.C.  Kiligis)  membagi  8  delapan  sistem  hokum  di  dunia  yakni  : the Romanic;  the  Germanic;  the  Anglo-American;  the  Nordic;  the  (Former)  Socialist;  the Eastern;  the  Hindu;  the  Islamic (Kaligis,  2006).  Eric  L.  Richard  (dalam  Ade  Maman
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 14 No. 2 Tahun 2016
Suherman,  2006),  membagi  sistem-sistem  hukum  utama  ( major  legal  systems )  yang  terdiri dari: Civil  Law;  Common  Law;  Customary  Law;  Islamic  Law;  Socialist  Law;  Sub-Saharan Africa; Par East.
Achmad Ali (2009), menggolongkan sistem-sistem hukum atas: Civil Law; Common Law; Customary Law; Muslim Law; dan Mixed Law. Achmad Ali lebih lanjut menerangkan, di  Indonesia  berlaku Mixed  Law ,  di  mana  berlaku  sistem  hukum  perundang-undangan, Hukum Adat, dan Hukum Islam.

## 2.1.2. Hukum Islam dan Hukum Adat
Bahwa  Hukum  Islam  dan  Hukum  Adat  merupakan  bagian  dari  sistem  hukum  yang berlaku di Indonesia selain hukum perundang-undangan. Konsep Hukum Islam berbeda dari konsep  hukum  perundang-undangan,  karena  ajaran  Islam  meyakini  hukum-hukumnya sebagai aturan yang bersumber dari wahyu Illahi, dan dengan demikian, hukum perundang- undangan  yang  merupakan  konsep  hukum  karya  manusia  memiliki  ciri  khas  yang  berbeda dari Hukum Islam.
Ditinjau secara etimologis dan terminologis tentang Hukum Islam, secara etimologis, ‘hukum’  berasal  dari  bahasa  Arab  yaitu  ‘ Al-Hukm ’  yang  berarti  berhalangan.Sedangkan secara  terminologis,  merupakan  pandangan  tentang  masalah  tertentu  yang  terkait  dengan tindakan atau perbuatan manusia.Hukum Islam dipandang sebagai bagian dari ajaran agama (Islam)  yang  norma-norma  hukum  (Islam)  bersumber  dari  agama  (Islam).Syamsu  Anwar mengemukakan,  umat  Islam  meyakini  bahwa  Hukum  Islam  berdasarkan  kepada  wahyu Illahi.  Oleh  karena  itu,  ia  disebut  syariah,  yang  berarti  jalan  yang  digariskan  Tuhan  untuk manusia (Anwar, 2007).
Abd.Shomad,  menjelaskan,  karakteristik  yang  khas  dari  Hukum  Islam  yang membedakannya  dari  sistem  hukum  lainnya,  di  antaranya  dalah  hal  sumber  hukum  yang mengenal  dua  macam  sumber  hukum.Pertama,  sumber  hukum  yang  bersifat  ‘ Naqly ’,  dan sumber hukum yang bersifat ‘ Aqly ’.Sumber hukum ‘ Naqly ’ ialah Al-Qur’an dan As-Sunnah,
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 14 No. 2 Tahun 2016
sedangkan  sumber  hukum  ‘ Aqly ’  ialah  usaha  menemukan  hukum  dengan  mengutamakan olah pikir dengan beragam  metodenya.Hukum  Islam telah mendapat tempat  penting dalam pembangunan  hukum  nasional  jauh  sebelum  kemerdekaan  Negara  Republik  Indonesia. Namun, ketika masa colonial, Hukum Islam untuk beberapa aspeknya ditempatkan sebagai bagian  dari  Hukum  Adat:,  sehingga  dikenal  di  sejumlah  masyarakat  Hukum  Adat  seperti adat  Gorontalo,  adat  Minangkabau,  dan  adat  Bolaang  Mongondow,  ungkapan  “Adat bersendi syara”.
Perihal Hukum Adat ( Adatrecht ) adalah sistem hukum yang tumbuh dan berkembang dari  kebiasaan-kebiasaan  ( customs )  dalam  masyarakat.  R.  Soepomo  (1983),  merumuskan,
Hukum Adat adalah hukum non-statutior yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian  kecil  Hukum  Islam.  Hukum  Adat  itu  pun  melingkupi  hukum  yang  berdasarkan keputusan-keputusan  hakim  yang  berisi  asas-asas  hukum  dalam  lingkungan,  di  mana  ia memutuskan  perkara.  Berdasarkan  rumusan  ini,  Hukum  Adat  adalah  hukum  tidak  tertulis ( non-statutior )  yang  sebagian  besar  adalah  hukum  kebiasaan  dan  sebagian  kecil  adalah Hukum Islam, dan diterapkan dalam peradilan adat ( adatrechtspraak ). Von Savigny (1799- 1861)  terkenal  dengan  tesisnya  Volkgeist,  bahwa  semua  hukum  pada  mulanya  dibentuk dengan  cara  seperti  yang  dikatakan  orang,  hukum  adat,  dengan  bahasa  biasa.  Hukum  itu mulanya dibentuk oleh adat kebiasaan dan kepercayaan umum, kemudian oleh yurisprudensi (Friedmann, 1990).
Pada awal sejarah bangsa dan Negara Indonesia, Hukum Adat mendapatkan perhatian besar karena terdapat sejumlah pakar terkemukanya, yang secara konsisten memperjuangkan kedudukan Hukum Adat dalam sistem hukum nasional, antara lain ialah Moh. Koesnoe yang menyoroti  salah paham  terhadap kedudukan  Hukum  Adat  dalam sistem hukum  nasional  di kalangan  banyak  pihak  (pro-kontrak),  bahwa  dari  kalangan  yang  kontra  Hukum  Adat berpendirian  bahwa  Hukum  Adat  berpaling  ke  belakang,  kepada  apa  yang  sudah  lampau (Koesnoe,  1976).  Soetandyo  mengemukakan,  percaturan  politik  dalam  mewujudkan  sistem hukum nasional dengan memperjuankan Hukum Adat, para penyongkong idenya sebenarnya
terbilang pewaris ide tua, suatu ide yang sejak awal dikemukakan oleh nasionalis-nasionalis generasi pendahulu, bahkan juga sudah tertuang dalam naskah Sumpah Pemuda tahun 1928 (Widnjosoebroto, 1994).
Demikian  pula  politik  hukum  kolonial  yang  menempatkan  kedudukan  Hukum  Islam sama dengan Hukum Adat, seperti teori Receptie oleh Christian Snouck Hurgronye, bahwa bagi rakyat pribumu pada dasarnya berlaku Hukum Adat; Hukum Islam berlaku jika norma Hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai Hukum Adat (Rahmat, 2006).

## 2.2. Penyatuan dan Pemisahan Hukum Islam dan Hukum Adat
Politik  hukum  kolonial  yang  menyatukan  Hukum  Islam  ke  dalam  Hukum  Adat (untuk aspek dan hal tertentu), sangat berperan dalam konsep dan rumusan-rumusan, hingga sekarang  ini,,  seperti  dalam  masyarakat  adat  Minangkabau,  Gorontalo,  dan  Bolaang Mongondow  dikenal  ungkapan  “Adat  bersendi  syara”.  Yang  bermakna  bahwa  adat  itu ditopang  oleh  Hukum  Islam  (Hukum  Syar’i/Hukum  Syara’).  Sebagai  politik  hukum kolonial, terkait upaya penguasa kolonial untuk mengendalikan sistem hukum yang berlaku sekaligus  menawarkan  sistem  hukum  kolonial  sebagai  sumber  hukum  di  wilayah jajahan,sebagaimana  peran  Hurgronye  yang  melahirkan  Teori  Receptie,  artinya,  Hukum Islam dapat diterima sebagai hukum apabila telah dilaksanakan oleh masyarakat adat, maka kemudian  berlakulah  Hukum  Adat,  seperti  yang  tertuang  dalam  Pasal  134  IS  yang  sering disebut Pasal Receptie (Rahmat, 2006).
Politik  hukum  kolonial  yang  menyatukan  Hukum  Islam  dan  Hukum  Adat  selain terumus dalam konsep dan beberapa teori produk pakar hukum kolonial, terus berlangsung hingga tercapainya kemerdekaan Negara Republik Indonesia, kemudian muncullah beberapa teori  baru  seperti  yang  dirumuskan  oleh  Sajuti  Thalib  dengan  nama  Teori Receptio  a Contario bahwa:  1. Bagi orang  Islam berlaku Hukum  Islam;  2. Hal  tersebut  sesuai  dengan keyakinan  dan  cita-cita  hukum,  cita-cita  batin  dan  moralnya;  dan  3.  Hukum  Adat  berlaku bagi  orang  Islam  jika  tidak  bertentangan  dengan  agama  Islam  dan  Hukum  Islam.  Teori  ini
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 14 No. 2 Tahun 2016
disebut dengan nama ‘ receptio a contrario ’ karena memuat teori tentang kebalikan (contra) dari Teori Receptio (Rahmat, 2006).
Dengan  demikian,  upaya  hukum  untuk  memisahkan  kedudukan  dan  peran  Hukum Islam dari Hukum Adat semakin jelas dan terarah.
Pada  masa  penguasaan  kolonial  di  Hindia  Belanda,  bersamaan  pula  dengan masuknya  sistem  hukum  Eropa  Kontinental  ( Civil  Law  System )  sebagaimana  dianut  dan diterapkan di Negara Belanda, kemudian diadopsi di wilayah jajahannya di Hindia Belanda yang  antara  lainnya  dalam  bentuk Burgerlijk  Wetboek (BW), Wetboek  van  Koophandel (WvK.), Wetboek  van  Strafrecht (WvS)  sebagai  kitab-kitab  kodifikasi  yang  bercorank peraturan perundang-undangan dan mengusung aspek kepastian hukum.
Sebagai  hukum  yang  sebagian  besar  tidak  tertulis,  maka  Hukum  Adat  yang  semula dikonsepsikan  bersama  dengan  Hukum  Islam  juga  berhadapan  dengan  kuatnya  sistem perundang-undangan sebagai sistem hukum yang berlaku. Hukum Adat yang sebagian besar tidak tertulis, berhadapan dengan sistem hukum perundang-undangan  yang bersifat tertulis, dan  kenyataannya  hingga  pasca-kemerdekaan  Indonesia,  produk  hukum  kolonial  sebagai warisan  hukum  Belanda,  terus  berlaku  sebagai  sumber  hukum  dalam  tata  hukum  di Indonesia berdasarkan asas konkordansi.

## 2.3. Eksistensi Hukum Islam dan Hukum Adat
Kedua  sistem  hukum  di  Indonesia  tersebut  saling  pengaruh-mempengaruhi  yang menunjukkan  sebagai  sistem  terbuka,  namun  dalam  perkembangannya  terjadi  penggerusan dan pelemahan terhadap kedudukan Hukum Adat sebagai suatu sistem hukum baik terhadap substansi  hukumnya  maupun  terhadap  struktur  hukumnya.Sedangkan  pada  Hukum  Islam terjadi justru sebaliknya, dan Hukum Islam semakin mempersiapkan dan melengkapi dengan berbagai substansi hukum maupun struktur hukumnya.
Suatu  sistem  hukum  senantiasa  terdapat  tiga  unsur  atau  komponennya  menurut Lawrence  M.  Friedman  (dalam  Achmad  Ali,  2009),  yakni  unsur  struktur  hukum,  substansi
hukum  dan  kultur  hukum.  Dalam  Hukum  Adat,  bagian  dari  substansi  hukumnya  seperti penghapusan  pengadilan  adat  dan  dengan  demikian  penghapusan  pula  terhadap  struktur hukumnya,  telah  berlangsung  pasca-kemerdekaan  Indonesia.  Padahal,  putusan-putusan pengadilan adat menjadi bagian penopang eksistensi Hukum Adat.
Ketika  berlakunya  UU  No.  14  Tahun  1970  tentang  Pokok-Pokok  Kekuasaan Kehakiman,  ditentukan  penghapusan  peradilan  adat  dalam  Pasal  39,  dan  berdasarkan penjelasan atas Pasal 39 ini disebutkan bahwa berdasarkan pada UU No. 1 Drt. Tahun 1961 tentang  tindakan  sementara  untuk  Menyelenggarakan  Kesatuan,  Susunan,  Kekuasaan  dan Acara  Peradilan,  Sipil,  pada  Pasal  1  ayat  (2)  oleh  Menteri  Kehakiman  secara  berangsur- angsur  telah  menghapuskan  Pengadilan  Adat/Swapraja  di  seluruh  Bali,  Sulawesi,  Lombok, Sumbawa,  Timor,  Kalimantan  dan  Jambi.  Dengan  Peraturan  Presiden  No.  6  Tahun  1966 tentang  Penghapusan.Pengadilan  Adat/Swapraja  dan  Pembentukan  Pengadilan  Negara  di Irian  Barat.Peraturan  Presiden  tersebut  berdasarkan  UU  No.  5  Tahun  1969  telah ditingkatkan menjadi UU.
Hukum  Islam  justru  sebaliknya.  Ketika  Pengadilan  Adat  tidak  dikenal  sekarang  ini sebagai  bagian  dari  sistem  peradilan  nasional,  maka  Hukum  Islam,  khususnya  melalui Peradilan  Agama  telah  diberikan  landasan  konstitusional  berdasarkan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sebagai  salah  satu  lingkungan  peradilan (Pasal  24  ayat  (2)).  Ketentuan  konstitusional  yang  menunjukkan  dasar  hukum  Peradilan Agama  tersebut  kemudian  diturunkan  dalam  Pasal  18  UU  No.  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman, dan diatur dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas  UU  No.  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  serta  menentukan  bahwa  Peradilan Agama adalah peradilan negara.
Justru  penguatan  Peradilan  Agama  sebagai  sistem  hukum  di  Indonesia  semakin bertambah  dengan  adanya  sejumlah  peraturan  perundang-undangan  yang  mendukung  dan memperkuat  kewenangan  Peradilan  Agama,  antara  lain  dalam  Pengelolaan  Zakat,
Pengelolaan Haji, Perbankan Syariah, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) (Sukuk), yang memperlihatkan suatu formalisasi Hukum Islam ke dalam Hukum Perundang-undangan.
Pengaruh  sistem  hukum  Eropa  Kontinental  ( Civil  Law )  melalui  sistem  hukum Indonesia menunjukkan ciri posotivistik yang mampu diterima dan diterapkan dalam sistem Huku Islam melalui formalisasi Hukum Islam. Sementara itu, sistem Hukum Adat yang juga diatur  dan  dikembangkan  lebih  lanjut  dari  hukum  perundang-undangan,  justru memperlihatkan  kontroversi  seperti  pengakuan  hak  masyarakat  adat  khususnya  hak  ulayat dalam  UU  No.  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  jo  UU  No.  19  Tahun  2004  tentang Kehutanan,  karenahak  ulayat  masyarakat  adat  sebenarnya  telah  hilang  dan  upaya mengembalikannya bukanlah suatu hal yang mudah.
Sistem  Hukum  Adat  juga  menunjukkan  gradasinya,  dari  semula  Hukum  Adat  ke Hukum  Kebiasaan,  akhirnya  hanya  menjadi  adat-istiadat  (adat-kebiasaan)  yang  ditemukan dalam praktik-praktik perkawinan adat, pakaian adat, dan lain-lainnya,  yang sekedar upaya mengembalikan jatidiri agar eksistensi Hukum Adat masih ditemukan dalam masyarakat dan sistem hukum nasional.

## 3. PENUTUP
Sistem  hukum  nasional  dibangun  atas  dasar  Sisteh  Hukum  Islam,  Sistem  Hukum Adat,  dan  Sistem  Hukum  Barat,  yang  belakangan  ini  meningkat  pula  pengaruh  Sistem Common  Law sejalan  dengan  era  globalisasi  dan  liberalisasi.  Sistem-sisteh  Hukum  sebagai Sistem  Hukum  Nasional  tersebut  telah  saling  berjuang  untuk  tampil  eksis  dan  memberi  arti dalam pembentukan hukum nasional.
Walaupun  demikian,  dibandingkan  Hukum  Adat,  maka  Hukum  Islam  lebih  mampu menunjukkan  eksistensinya,  mampu  menerima  masukan  dan  berkolaborasi  dengan  hukum perundang-undangan.Oleh  karena  itu,  upaya  untuk  meningkatkan  eksistensi  Hukum  Adat hendaknya  perlu  ditinjau  kembali  politik  hukum  yang  tidak  menunjukkan  kemauan  politik ( political will ) yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Adolf, Huala, 2007. Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, Refika Aditama, Bandung.
Ali,  Achmad,  2002. Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis), Haji Masagung, Jakarta.
______ 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana, Jakarta.
Anwar, Syamsul, 2007. Hukum Perjanjian Syariah, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Asshiddiqie,  Jimly,  2007. Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara  Republik  Indonesia  Pasca Reformasi, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
Black, Henry Campbell, 1979. Back’s Law Dictionary, West Publishing Co.
Friedmann,  W,  1990. Teori  dan  Filsafat  Hukum  (Susunan  II), Saduran  Mohammad  Arifin, Rajawali Pers, Jakarta.
Hartono,  Sunaryati,  C.F.G.,  1991. Politik  Hukum  Menuju  Satu  Sistem  Hukum  Nasional, Alumni, Bandung.
HS, Salim, 2010. Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Kaligis,  Moh.,  2006. Perlindungan  Hukum  Atas  Hak  Asasi  Tersangka,  Terdakwa,  dan Terpidana, Alumni, Bandung.
Koesnoe, Moh.,  1976. Perkembangan  Hukum Adat  Setelah Perang Dunia II dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional, Simposium Sejarah Hukum, Binacipta, Bandung.
Mertokusumo, Sudikno, 2005. Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
Rahardjo, Satjipto, 2006. Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Rahmat Rosyadi, A, dan Ahmad, M. Rais, 2006. Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Rasjidi, Lili, dan Wyasa Putra, I.B, 1993. Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya,
Bandung.
Salman S, HR. Otje dan Susanto, Anthon E, 2004. Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan membuka kembali), Refika Aditama, Bandung.
Soepomo, R., 1993. Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.
Suherman, Ade Maman, 1993. Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, Hukum Islam), RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Widnjosoebroto,  Soetandyo, 1994. Dari  Hukum  Kolonial  ke  Hukum  Nasional.  Dinamika Sosial  Politik  dalam  Perkembangan  Hukum  di  Indonesia, RajaGrafindo  Pesada, Jakarta.