## PERALIHAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMA/SMK DI PROVINSI LAMPUNG
Transition of Regional Assets Management Form of Land in the Educational Operation for Vocational High School/Senior High School in the Lampung Province
Syuratul Kahfi Pemerintah Provinsi Lampung Email: syuratulkahfi@gmail.com

## Abstract
Article  37  paragraph  (1)  states  that  the  transfer  of  rights  to  land  and property  rights  can  only  be  registered  if  proven  by  deed  made  by  PPAT authorized  under  the  provisions  of  the  legislation  in  force.  However,  based on Circular Letter of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of National Land Agency Number: 1855/15.1/IV/2016 dated April 22, 2016 on Implementation  Guidelines  for  Land  Registration  Government  Agencies,  so that  government  agencies  in  this  government  of  Lampung  Province  has specificity  (Lex  Specialist  derogat  legi  generalist)  and  ease  in  order  titling and completion certificate of land that became assets.
Keywords : Transition, Regional Assets (Land), Secondary Education.

## Abstrak
Pasal 37 ayat (1) yang  menyatakan bahwa peralihan  hak atas tanah dan hak milik hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan  dengan akta yang  dibuat oleh PPAT  yang  berwenang  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku.  Namun,  berdasarkan  Surat  Edaran  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor:  1855/15.1/IV/2016 tanggal  22  April  2016  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah Instansi  Pemerintah,  sehingga  instansi  pemerintah  dalam  hal  ini  pemerintah Provinsi  Lampung  mempunyai  kekhususan (Lex  Specialis  Derogat  Legi
Volume 10 Number 4, October-December 2016: pp. 605-820. Copyright  ©  2015-2016  FIAT  JUSTISIA.  Faculty  of  Law, Lampung University, Bandarlampung, Lampung, Indonesia. ISSN: 1978-5186 | e-ISSN: 2477-6238. Open Access: http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat
Fiat Justisia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the original work is properly cited.
Generalis) dan  kemudahan  dalam  rangka  pengurusan  hak  dan  penyelesaian sertifikat tanah-tanah yang menjadi asetnya.
Kata kunci: Peralihan, Barang Milik Daerah (tanah), Pendidikan Menengah

## A. Pendahuluan
Pada  tanggal  30  September  2014  lahir  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  mengatur  tentang  pembagian urusan  pemerintahan  antara  pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi  dan pemerintah  kabupaten/kota  akan  menyebabkan  terjadinya  perubahan  pada organisasi  pemerintah  daerah  di  Indonesia.  Perubahan  ini  terjadi  terkait adanya  pelimpahan  kewenangan  dari  pemerintah  kabupaten/kota  ke pemerintah  provinsi  pada  sub  urusan  pengelolaan  pendidikan  menengah, urusan  kehutanan,  urusan  energi  dan  sumber  daya  mineral  (ESDM),  urusan kelautan  dan  perikanan,  pengelolaan  terminal,  kewenangan  metrologi  dan kewenangan ketenagakerjaan.
Penerapan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  ini  tentu  akan  berdampak  terhadap  sistem  informasi pengelolaan  aset  daerah  khususnya  terjadi  pada  pelimpahan  kewenangan urusan  pengelolaan  pendidikan  menengah  (Sekolah  Menengah  Atas  Negeri dan  Sekolah  Menengah  Kejuruan  Negeri)  karena  pelimpahan  kewenangan ini  juga  menyebabkan  adanya  pelimpahan  aset  dari  pemerintah kabupaten/kota  ke  pemerintah  provinsi.  Kewenangan  pengelolaan  aset sebagai  akibat  pembagian  urusan  konkuren,  akan  diikuti  dengan  integrasi sistem  informasi  pengelolaan  aset  daerah  pada  seluruh  SMAN  dan  SMKN yang akan dialihkan dari pemerintah kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi Lampung.
Mobilisasi  tanah  yang  semula  merupakan  barang  milik  daerah kabupaten/kota  menjadi  barang  milik  daerah  provinsi.  Tanah  yang  semula bersertifikat  atas  nama  pemerintah  kabupaten/kota  harus  dipindahtangankan atau  dialihkan  kepada  pemerintah  provinsi.  Pemindahtanganan  atau pengalihan  hak  atas  tanah  tersebut  harus  didaftarkan  ke  kantor  pertanahan. Dengan  kata  lain  sertifikat  tanah  harus  dibalik  nama  atas  nama  pemerintah provinsi, untuk sebuah jaminan kepastian hukum. 1
Beberapa  kendala  yang  timbul  dalam  proses  pengalihan  aset  ini diantaranya seperti  data aset SMA/SMK di  kabupaten/kota yang  diserahkan oleh  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  di kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi Lampung melalui Biro Perlengkapan
1 Smith,  Roger.  (2015).  “Land  Registration:  Rectification  and  Purchaserss”. The  Cambridge Law Journal , 74(1): 10-13.
dan  Aset  Daerah  tidak  sesuai  dengan  kondisi  riil  yang  ada  pada  sekolah- sekolah tersebut. Sedangkan khusus kendala yang berkaitan dengan tanah di SMA/SMK  yang  pengelolaannya  akan  diserahkan  oleh  pemerintah kabupaten/kota  ke  pemerintah  provinsi  diantaranya  banyaknya  tanah  yang belum  mempunyai  sertifikat, adanya  tanah  yang  diperoleh  dari  dana  komite sekolah  yang  akta  jual  belinya  atas  nama  perorangan  (kepala  desa/ketua komite),  adanya  tanah  yang  diperoleh  dari  hibah  masyarakat  tetapi  sampai saat  ini  belum  dilakukannya  proses  persertifikatan  atas  nama  pemerintah daerah maupun  atas  nama  sekolah yang  bersangkutan,  adanya ketidaksingkronan antara luas tanah yang tercatat pada akta jual beli dengan luas tanah riil yang ada dilapangan, dan banyaknya sertifikat asli tanah yang tidak  diketahui  keberadaanyan  baik  dari  pihak  sekolah  maupun  dari  pihak pemerintah kabupaten/kota.
Adapun permasalahan yang diangkat penulis untuk dibahas adalah :
1. Bagaimanakah  pengaturan  tentang  peralihan  barang  milik  daerah  berupa tanah  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  SMA/SMK  di  Provinsi Lampung?
2. Bagaimanakah  proses  peralihan  pengelolaan  barang  milik  daerah  berupa tanah bidang pendidikan SMA/SMK di Provinsi Lampung?

## B. Pembahasan
1. Pengaturan  Tentang  Peralihan  Barang  Milik  Daerah  (Tanah)
SMA/SMK di Provinsi Lampung
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membagi urusan pemerintahan  menjadi  3  urusan,  yaitu  urusan  pemerintahan  absolut,  urusan pemerintahan  konkuren,  dan  urusan  pemerintahan  umum.  Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan  yang  dibagi  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  provinsi  dan daerah  kabupaten/kota,  dan  urusan  pemerintahan  umum  adalah  urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  presiden  sebagai  kepala pemerintahan.  Urusan  pemerintahan  konkuren  yang  diserahkan  ke  daerah inilah yang menjadi dasar pelaksanakan otonomi daerah. 2
Implementasi  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  ini menyebabkan  terjadinya  perubahan  pada  organisasi  pemerintah  daerah  di Indonesia. Perubahan ini terjadi terkait adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah  kabupaten/kota  ke  pemerintah  provinsi  pada  sub  urusan pengelolaan pendidikan menengah, urusan kehutanan, urusan ESDM, urusan kelautan  dan  perikanan,  pengelolaan  terminal,  kewenangan  metrologi  dan
2 Pasal 9 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
kewenangan  ketenagakerjaan.  Undang-undang  inilah  yang  menjadi  dasar hukum  pengalihan  urusan  kewenangan  pengelolaan  pendidikan  menengah (SMA/SMK) dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Dalam undang-undang  tersebut  dicantumkan  soal  pembagian  urusan  pemerintahan dalam  hal  pengelolaan  pendidikan  antara  pemerintah  pusat,  provinsi,  dan kabupaten/kota.  Manajemen  pengelolaan  SMA/SMK  berada  di  tangan pemerintah provinsi, sementara pemerintah kabupaten/kota hanya menangani sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
Menurut  Meydiandra  EP  selaku  Kepala  Bagian  Penyimpanan  dan Penatausahaan  Barang  Daerah  Provinsi  Lampung,  khusus  pada  pengalihan kewenangan  pendidikan  menengah  dan  pendidikan  khusus,  terdapat pengalihan  aset  dari  kurang  lebih  218  Sekolah  Menengah  Atas  Negeri (SMAN)  dan  84  Sekolah  Menengah  Kejuruan  Negeri  (SMKN)  dari pemerintah  kabupaten/kota  di  Provinsi  Lampung  ke  Pemerintah  Provinsi Lampung. Dampak dari pengalihan urusan/kewenangan terhadap pengelolaan  aset  daerah  antara  lain  adalah  meningkatnya  pengelolaan  aset daerah.
Menurut  Wayan  Purwanajata,  Kasubbag Monitoring ,  Evaluasi,  dan Penyusunan  Neraca  Barang  Daerah  pada  Biro  Perlengkapan  dan  Aset Daerah  Setda  Provinsi  Lampung  menyatakan  bahwa  dalam  pelaksanaan proses  peralihan  kewenangan  ini  tidak  disertai  aturan khusus  atau peraturan pemerintah  sebagai  turunan  dari  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014. Sedangkan  pelaksaan  ketentuan  undang-undang  ini  diberi  tenggat  waktu, karena dalam Pasal 404 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah  disebutkan  bahwa  serah  terima  personel,  pendanaan,  sarana  dan prasarana,  serta  dokumen  sebagai  akibat  pembagian  urusan  pemerintahan antara  pemerintah  pusat,  daerah  provinsi  dan  daerah  kabupaten/kota  yang diatur  berdasarkan  undang-undang  ini  dilakukan  paling  lama  2  (dua)  tahun terhitung  sejak  undang-undang  ini  diundangkan.  Akibatnya,  pemerintah daerah  kebingungan  ketika  menerapkan  sejumlah  ketentuan  di  undang- undang tersebut.
Berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19 Tahun  2016  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  Bab  X Pasal  329  ayat  (1)  dan  (2),  disebutkan  bahwa  barang  milik  daerah  dapat dipindahtangankan dengan cara :
a. Penjualan;
b. Tukar menukar;
c. Hibah, dan
d. Penyertaan modal pemerintah daerah. 3
3 Pasal 329 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Pelaksanaan  pelimpahan  aset  kali  ini  mengikuti  ketentuan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang penekanannya  terdapat  pada  Pasal  404.  Sebagai  tindak  lanjut,  pemerintah pusat  dalam  hal  ini  Menteri  Dalam  Negeri  mengeluarkan  Surat  Edaran Menteri  Dalam  Negeri  Nomor:  120/253/SJ tanggal  16  Januari  2015  Perihal Penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan  setelah  ditetapkan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  kemudian  Surat Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  yang  ke  dua  No.120/5935/SJ  tanggal  16 Oktober  2015  tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Pengalihan  Urusan Berdasarkan  UU  No.  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Khusus pada  Provinsi  Lampung,  pemerintah  daerah  Lampung  telah  menerbitkan Surat  Keputusan  Gubernur  Lampung  Nomor  G/442/B.II/HK/2015  Tanggal 10  September  2015  Tentang  Pembentukan  Tim  Inventarisasi  Penyerahan Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen dari Kab/Kota se Provinsi Lampung.

## 2. Proses  Peralihan  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  berupa  Tanah Bidang Pendidikan SMA/SMK Negeri di Provinsi Lampung
Pasal  404  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa serah terima Personel, Pendanaan, Sarana  dan  Prasarana,  serta  Dokumen  sebagai  akibat  pembagian  urusan pemerintahan  antara  Pemerintah  Pusat,  Daerah  Provinsi  dan  Daerah Kab/Kota  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014, dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan. Kemudian dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri  Nomor  120/5935/SJ  tanggal  16  Oktober  2015  disebutkan  bahwa proses  Inventarisasi  Personel,  Sarana  dan  Prasarana,  Pendanaan  dan Dokumen  sebagai  akibat  pengalihan  urusan  pemerintahan  konkruen  paling lambat  dilaksanakan  tanggal  31  Maret  2016.  Inventarisasi  aset  yang  akan dialihkan  kewenangannya  dari  kabupaten/kota  ke  pemerintah  Provinsi Lampung harus selesai dilaksanakan sebelum tanggal 31 Maret 2016.
Edi  Firdaus,  sebagai  Koordinator  Tim  Pelimpahan  P3D  Biro Perlengkapan  &  Aset  Daerah  Provinsi  Lampung  mengemukakan  bahwa pada proses pelimpahan kewenangan ini, Biro Perlengkapan & Aset Daerah Provinsi  terkendala  karena  tidak  adanya  peraturan  turunan  dari  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  sebagai  aturan  atau  acuan  khusus  proses pelimpahan  ini.  Padahal  semestinya  setiap  undang-undang  ketika pelaksanaannya seharusnya ada peraturan turunan, akan tetapi pada Undang-
Undang  Nomor  23  Tahun  2014  ini  pemerintah  pusat  belum  mengeluarkan peraturan turunan (PP).
Hal yang sama dinyatakan oleh Putut Indarwanto Kepala Bagian Aset Kabupaten  Pringsewu,  bahwa  dalam  pelaksanaan  pelimpahan  kewenangan ini Kabupaten Pringewu kesulitan karena tidak adanya aturan khusus sebagai acuan  pelimpahan  aset  dari  kabupaten/kota  ke  provinsi.  Pemerintah  pusat hanya  mengeluarkan  berupa  Surat  Edaran  Mendagri  sehingga  pemerintah daerah  dalam  pelaksanaan  penyerahan  aset  ini  tidak  di  dukung  peraturan khusus yang baku.
Pada saat ini pemerintah Provinsi Lampung telah sampai kepada tahap pengumpulan alas hak pendukung tanah-tanah yang ada pada SMA/SMK di kabupaten/kota  seluruh  Provinsi  Lampung  (berupa  alas  hak  fotocopy). Kemudian  seluruh  alas  hak  asli  tanah  yang  ada  pada  SMA/SMK  di kabupaten/kota  seluruh  Provinsi  Lampung  akan  ditarik  oleh  pemerintah Provinsi  Lampung  ketika  proses  pelaksanakan  serah  terima  antara pemerintah  kabupaten/kota  (bupati/walikota)  se  Provinsi  Lampung  dengan pemerintah  daerah  Provinsi  Lampung  (gubernur)  pada  tanggal  2  Oktober 2016.
Proses serah terima tersebut akan dilakukan dalam acara resmi tentang penandatanganan  berita  acara  serah  terima  personel,  sarana  dan  prasarana dan  dokumen  yang  akan  dihadiri  oleh  Gubernur  Lampung,  bupati/walikota se-Provinsi Lampung, unsur Kementerian/LPNK, Ketua DPRD provinsi dan kab/kota  dan  Kepala  Kejaksaan  Tinggi  Provinsi  Lampung  serta  Kepala Kejaksaan  Negeri  Kab/Kota  se-Provinsi  Lampung  (sesuai  lampiran  SE. Mendagri Nomor 120/5935/SJ Tanggal 16 Oktober 2015).
Sedangkan  proses  balik  nama  sertifikat  SMA/SMK  dari  atas  nama pemerintah  daerah  kabupaten/kota  menjadi  atas  nama  pemerintah  daerah provinsi atau pendaftaran tanah atas nama pemerintah daerah provinsi, dapat dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  provinsi  ketika  proses  pengalihan kewenangan  telah  selesai  dilaksanakan  ditandai  dengan  penyerahan  seluruh alas hak yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota disertai dengan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh bupati/walikota.
Menurut Mujahiddin sebagai kepala kantor BPN Kabupaten Lampung Tengah,  mengemukakan  bahwa  ketika  mau  balik  nama  atau  mendaftarkan sertifikat  tanah,  gubernur  melalui  sekretaris  daerah  membuat  surat pernyataan  bahwa  tanah  tersebut  memang  benar  telah  beralih  menjadi  aset pemerintah  daerah  provinsi  dalam  hal  ini  Provinsi  Lampung  dan  juga  aset tersebut  tidak  dalam  sengketa  apapun  sehingga  dibuat  surat  permohonan untuk  balik  nama  dari  aset  pemerintah  kabupaten/kota  menjadi  atas  nama
pemerintah provinsi dalam hal ini Provinsi Lampung. Begitupun untuk tanah yang  belum  punya  sertifikat  untuk  diterbitkan  sertifikat  atas  nama pemerintah provinsi dalam hal ini Provinsi Lampung.
Pada  saat  hendak  mengajukan  proses  balik  nama  aset  pemerintah kabupaten  menjadi  aset  pemerintah  provinsi  maupun  proses  persertifikatan tanah yang belum bersetifikat hal-hal yang harus dipersiapkan antara lain : a. Berita acara serah terima aset;
b. Berita acara pelepasan hak dari kabupaten/kota;
c. Surat  pernyataan  dari  gubernur  melaui  sekretaris  daerah  yang menerangkan  bahwa  aset  yang  dimaksud  telah  beralih  kepemilikan  dari aset kabupaten/kota menjadi aset provinsi dan aset  tersebut telah tercatat pada buku aset provinsi;
d. Alas hak sebagai bukti kepemilikan yang ada;
e. Surat pernyataan penguasaan fisik yang ditandatangani oleh bupati/walikota  yang  disaksikan  oleh  minimal  2  (dua)  orang  saksi  untuk tanah SMA/SMK yang belum bersertifikat;
f. Setelah  itu  pemerintah  provinsi  membuat  permohonan  balik  nama  ke kantor  BPN  kabupaten/kota  setempat  untuk  dapat  diterbitkan  sertifikat maupun  merubah  data  kepemilikan  lainnya,  dan  juga  mendaftarkan tanah-tanah  yang  belum  bersertifikat  (tanah  mentah)  dengan  atas  nama pemerintah provinsi.
Hal  yang  sama  dinyatakan  oleh  Oki  MP  sebagai  Kasubsi  Peralihan Hak  Badan  Pertanahan  Kota  Bandar  Lampung,  yang  menyatakan  bahwa mengingat  masih  banyaknya  aset-aset  instansi  pemerintah  yang  belum terdaftar,  maka  dalam  rangka  untuk  menjamin  kepastian  hukum  hak  atas tanah  instansi  pemerintah  perlu  diberikan  kemudahan  dan  percepatan  bagi instansi  pemerintah  yang  akan  mendaftarkan  tanahnya,  yang  mana  hal tersebut  dituangkan  dalam  Surat  Edaran  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  :  1855/15.1/IV/2016 tanggal  22  April  2016  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah Instansi Pemerintah.
Oki  MP  melanjutkan  bahwa  setelah  ditandatanganinya  berita  acara serah terima aset yang didasari atas perintah undang-undang tersebut, secara yuridis  aset  itu  beralih  dari  pemerintah  kabupaten/kota  ke  pemerintah provinsi.  Dimana  tahapannya  pemerintah  kabupaten/kota  harus  terlebih dahulu  mengeluarkan  aset  tersebut  dari  daftar  SIMDA  aset  pemerintah kabupaten/kota,  untuk  selanjutnya  aset  tersebut  dimasukan  ke  SIMDA  aset pemerintah  provinsi.  Tahapan  selanjutnya  berdasarkan  bukti  kepemilikan yang  ada  itu  mendaftarkan  permohonan  haknya  pada  kantor  pertanahan
kabupaten/kota  melalui  unit  kerja  subseksi  pendaftaran  tanah  instansi pemerintah  dan  harus  memenuhi  persyaratan  sesuai  Peraturan  Pemerintah No. 128 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2010.
Meskipun  instansi  pemerintah  dalam  proses  pendaftaran  tanahnya mendapatkan  kemudahan,  instansi  pemerintah  tetap  harus  memperhatikan angka  3  Surat  Edaran  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  :  1855/15.1/IV/2016  yang  menyatakan  bahwa tanah yang dimohonkan haruslah dalam keadaan Clean and Clear yaitu tidak terdapat  keberatan  dari  pihak  lain  atas tanah  yang  dikuasai  (tidak  sengketa) atau  tidak  dalam  pendudukan/ occupatie oleh  pihak  lain  serta  telah  tercatat dalam daftar inventaris aset instansi pemerintah yang bersangkutan.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Biro  Perlengkapan  dan  Aset Daerah  Provinsi  Lampung,  nilai  aset  yang  diserahkan  oleh  pemerintah kabupaten/kota  se  Provinsi  Lampung  ke  pemerintah  Provinsi  Lampung adalah  senilai  Rp.  890.775.894.508,26,-  dan  dari  nilai  tersebut  khusus  aset tanah senilai Rp. 317.615.815.390,-.
Tabel  1:  Nilai  aset  yang  diserahkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung ke Pemerintah Provinsi Lampung
No KAB/KOTA SEKOLAH NILAI SMA  SMK TANAH SELURUH ASET 1 Way Kanan 23 12 646,184,850 40,483,836,165.79 2 Tulang Bawang Barat 12 2 27,250,510,000 81,721,124,912 3 Tulang Bawang 14 7 16,199,418,800 50,925,475,379 4 Tanggamus 17 4 4,260,750,003 51,209,662,350 5 Pringsewu 10 3 9,598,480,050 35,681,366,776 6 Pesisir Barat 8 2 4,693,770,000 52,881,493,817 7 Pesawaran 13 4 405,368,000 5,439,052,020 8 Metro 5 5 33,233,569,900 35,557,793,557 9 Mesuji 7 5 4,555,100,004 7,403,014,092.70 10 Lampung Selatan 16 9 5,207,141,000 83,704,877,529
11 Lampung Utara 21 8 10,968,000,000 73,867,105,651.06 12 Lampung Timur 20 7 5,241,945,640 48,815,869,456.48 13 Lampung Barat 13 5 7,836,709,800 79,364,420,702.67 14 Bandar Lampung 17 8 116,312,789,002 186,786,096,098.15 15 Lampung Tengah 23 9 7,285,854,684 59,258,929,658.41 JUMLAH 219 90 253,695,591,733 893,100,118,165.26
Sumber: Data  sekunder  2016  dari  Biro  Perlengkapan  dan  Aset  Daerah  Provinsi Lampung, diolah
Wayan  Purwanajata  sebagai  Kasubbag Monitoring ,  Evaluasi,  dan Penyusunan  Neraca  Barang  Daerah  pada  Biro  Perlengkapan  dan  Aset Daerah Setda Provinsi Lampung  menjelaskan bahwa nilai tersebut diperoleh dari  neraca  pemerintah  kabupaten/kota  yang  telah  diaudit  oleh  Badan Pemeriksa  Keuangan  Per  Desember  2015.  Sehingga  pada  aset  yang diserahkan oleh pemerintah kabupaten/kota ini nilainya belum menggambarkan  kondisi  sebenarnya.  Disebabkan  masih  terdapat  beberapa aset  yang  belum  dimasukkan  nilai  perolehannya,  dikarenakan  aset  tersebut belum tercatat pada SIMDA pemerintah kabupaten/kota.
Begitu  juga  khusus  yang  berkaitan  dengan  aset  tanah,  terdapat perbedaan jumlah tanah antara aset tanah yang diserahkan dengan data tanah yang  tercatat  pada  neraca  masing-masing  pemerintah  kabupaten/kota  se Provinsi  Lampung.  Sehingga  nilai  aset  khususnya  pada  aset  tanah  yang diserahkan  pada  Provinsi  Lampung  belum  menggambarkan  kondisi  yang sebenarnya.  Hal  tersebut  dikarenakan  masih  terdapatnya  aset  tanah  yang diperoleh  oleh pihak sekolah tetapi tidak  dilaporkan pada Dinas Pendidikan atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di kabupaten/kota.
Sampai  dengan  penulisan  ini  selesai  dilakukan  (Oktober  2016), pemerintah  kabupaten/kota  yang  telah  melaporkan  secara  rinci  aset  tanah SMA/SMK  Negeri  ke  pemerintah  Provinsi  Lampung  terdapat  8  (delapan) kabupaten/kota.  Secara  ringkas  dapat  di  tampilkan  pada  tabel  berikut,  dan secara rinci ditampilkan pada lampiran tesis.
Tabel  2:  Aset  Tanah  SMA/SMK  Negeri  pada  8  (delapan)  Pemerintah
Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi
Lampung
No. Kabupaten/kota Aset tanah Jumlah Sertifikat Belum Sertifikat 1 Kabupaten Pesawaran 8 9 17 2 Kabupaten Lampung Utara 11 17 28 3 Kota Bandar Lampung 20 5 25 4 Kota Metro 9 1 10 5 Kabupaten Pringsewu 9 4 13 6 Kabupaten Tulang Bawang 6 15 21 7 Kabupaten Mesuji 10 6 16 8 Kabupaten Pesisir Barat 4 7 11 JUMLAH 77 64 141
Sumber: Data  sekunder  2016  dari  Biro  Perlengkapan  dan  Aset  Daerah  Provinsi Lampung, diolah.
Aset  pemerintah  memang  banyak  yang  tidak  mempunyai  sertifikat, bahkan  aset-aset  tanah  yang  telah  bersertifikatpun  belum  semuanya  atas nama  pemerintah  kabupaten/kota  masing-masing,  karena  masih  terdapatnya sertifikat  dengan  atas  nama  Departemen  Pendidikan  Nasional  atau  Kanwil Pendidikan  dan  Kebudayaan  tetapi  secara  fisik  aset-aset  tersebut  telah dikuasai dan telah dipergunakan. Sehingga pada saat proses balik nama atau pendaftaran  tanah,  pemerintah  harus  membuat  surat  pernyataan  penguasaan fisik bidang tanah berdasarkan keterangan yang sebenar-benarnya dan pihak yang  membuat  pernyataan  bertanggungjawab  baik  secara  perdata  maupun pidana  apabila  dikemudian  hari  terdapat  unsur-unsur  ketidakbenaran  dalam pernyataannya  dan  bersedia  sertifikatnya  dibatalkan  dan  diproses  hukum sesuai peraturan yang berlaku.
Pada  saat  proses  pendaftaran  tanah,  tanah  pemerintah  memang  tidak serumit tanah masyarakat. Sehingga pada saat mengajukan pendaftaran tanah SMA/SMK  Negeri  yang  belum  bersertifikat  ke  BPN,  gubernur  melalui
sekretaris  daerah  cukup  hanya  dengan  menjamin  (surat  pernyataan)  bahwa tanah  tersebut  memang  benar  merupakan  aset  provinsi  dan  tidak  dalam sengketa.
Sedangkan  untuk  sertifikat  yang  hilang,  pemerintah  kabupaten/kota setempat  harus  melapor  kepada  pihak  kepolisian.  Selanjutnya  pihak kepolisian  akan  mengumumkan  selama  2  (dua)  bulan  berturut-turut  melalui koran,  jika  tidak  terdapat  sanggahan  maka  pihak  BPN  kabupaten/kota setempat akan menerbitkan sertifikat baru dan pada saat terbit setifikat baru, di  dalam  sertifikat  baru  tersebut  akan  dicantumkan  pernyataan  yang menyatakan  bahwa  sertifikat  yang  lama  tidak  berlaku  lagi,  dan  apabila dikemudian  hari  sertifikat  lama  tersebut  diketemukan  maka  diharuskan melaporkan sertifikat tersebut ke kantor BPN setempat untuk dinonaktifkan.
Menurut Nova Mayora sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak pada kantor BPN Kabupaten Pesawaran, persertifikatan tanah maupun proses balik  nama merupakan bagian  dari pemeliharaan data yang  disebut continous recording (pencatatan  yang  terus  menerus).  Karena  sesuai  tujuan  pendaftaran  tanah yang  terdapat  dalam  Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah :
a. Untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada pemegang  hak  atas  suatu  bidang  tanah,  satuan  bidang  rumah  susun  dan hak-hak  lain  yang  terdaftar  agar  dengan  mudah  dapat  membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
b. Untuk  menyediakan  informasi  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan termasuk  pemerintah  agar  dengan  mudah  dapat  membuktikan  dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
Sedangkan  menurut FX. Sumarja, dalam bukunya mengatakan bahwa yang  dimaksud  dengan  pendaftaran  tanah  adalah  rangkaian  kegiatan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  secara  terus  menerus  berkesinambungan  dan teratur  meliputi  pengumpulan,  pengolahan,  pembukuan,  dan  penyajian  serta pemeliharaan  data  fisik  dan  data  yuridis,  dalam  bentuk  peta  dan  daftar, mengenai  bidang-bidang  tanah  dan  satuan-satuan  rumah  susun,  termasuk pemberian  sertifikat  sebagai  surat  tanda  bukti  haknya  bagi  bidang-bidang tanah  yang  sudah  ada  haknya  dan  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  serta hak-hak tertentu yang membebaninya. 4
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  tujuan daripada  pendaftaran  tanah  adalah  untuk  memberikan  kepastian  terhadap
4 Op. Cit . p. 20.
obyek  tanah,  hak,  dan  kepastian  subyeknya.  Banyaknya  permasalahan  yang timbul  dari  kepemilikan  tanah  maka  pendaftaran  tanah  juga  untuk mengantisipasi  segala  bentuk  perselisihan  yang  mungkin  terjadi,  maka  oleh undang-undang  pemilik  hak  (dalam  hal  ini  pemerintah  daerah)  wajib mendaftarkan  tanah  yang  menjadi  haknya,  agar  tidak  terjadi  sesuatu  yang merugikan  dikemudian  hari,  sebagaimana  disebutkan  pada  Pasal  4  ayat  (3) Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah yang  berbunyi  sebagai  berikut  :  “Untuk  mencapai  tertib  administrasi  setiap bidang  tanah  dan  satuan  rumah  susun  termasuk  peralihan,  pembebanan  dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftarkan”.
Dengan  demikian  hak  atas  suatu  bidang  tanah  harus  didaftarkan haknya  pada  kantor  pertanahan  setempat  dimana  tanah  itu  berada. Disamping  merupakan  kewajiban  dari  pemilik  tanah  dalam  hal  ini pemerintah  daerah,  pendaftaran  tanah  juga  untuk  melaksanakan  Pasal  3 huruf  c  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah yang berbunyi : “Pendaftaran tanah bertujuan untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan”.
Sehingga  dengan  mendaftarkan  kepemilikan  hak  atas  bidang  tanah tersebut maka pemiliknya mempunyai kepastian, kekuatan dan perlindungan hukum  atas  kepemilikan  tanahnya.  Dalam  rangka  memberikan  jaminan kepastian  dan  perlindungan  hukum,  tentang  kedudukan,  status  tanah  agar tidak  terjadi  sengketa  dan  kesalahpahaman  baik  mengenai  batas  maupun siapa  pemiliknya,  maka  Undang-Undang  Pokok  Agraria  sebagai  suatu undang-undang  yang  memuat  dasar-dasar  pokok  dibidang  agraria  yang merupakan  landasan  bagi  usaha  pembaharuan  hukum  agraria  untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memanfaatkan  fungsi  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa  serta  kekayaan  alam yang  terkandung  di  dalamnya  untuk  kesejahteraan  bersama  secara  adil. Tujuan  Undang-Undang  Pokok  Agraria  antara  lain  menjamin  kepastian hukum.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  Undang-Undang  Pokok  Agraria telah  mengatur  pendaftaran  tanah  yaitu  dalam  Pasal  19  ayat  (1)  Undang- Undang  Pokok  Agraria  yang  berbunyi:  “Untuk  menjamin  kepastian  hukum oleh  Pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah  diseluruh  wilayah  Indonesia menurut  kepastian  hukum  oleh  pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah  di seluruh  wilayah  Indonesia  menurut  ketentuan  yang  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah.”
Sedangkan  terkait  dengan  beralihnya  kepemilikan  akibat  dari peralihan  pengelolaan  aset  ini  dapat  dilaksanakan  karena  merupakan
perintah undang-undang. Walaupun pada Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan bahwa  peralihan  hak  atas  tanah  dan  hak  milik  hanya  dapat  didaftarkan  jika dibuktikan  dengan  akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  yang  berwenang  menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, berdasarkan Surat  Edaran  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  :  1855/15.1/IV/2016  tanggal  22  April  2016  tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Instansi  Pemerintah,  sehingga instansi pemerintah dalam hal ini pemerintah Provinsi Lampung mempunyai kekhususan (Lex  Specialis  Derogat  Legi  Generalis) dan  kemudahan  dalam rangka pengurusan hak dan penyelesaian sertifikat tanah-tanah yang menjadi asetnya.

## C. Penutup
1. Simpulan
Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ini menyebabkan  terjadinya  perubahan  pada  organisasi  pemerintah  daerah  di Indonesia. Perubahan ini terjadi terkait adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah  kabupaten/kota  ke  pemerintah  provinsi  yang  salah  satunya urusan  pengelolaan  pendidikan  menengah.  Undang-undang  inilah  yang menjadi  dasar  hukum  pengalihan  urusan  kewenangan  pengelolaan pendidikan  menengah  (SMA/SMK)  dari  pemerintah  kabupaten/kota  ke pemerintah  provinsi  yang  penekanannya  terdapat  pada  Pasal  404  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Namun  dalam  pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tersebut pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota mengalami kesulitan,  dikarenakan  pemerintah  pusat  tidak  mengeluarkan  peraturan turunan  dari  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  yaitu  Peraturan Pemerintah  (PP)  sebagai  acuan  bagi  pemerintah  daerah  dalam  pelaksanaan dari  perintah  undang-undang  tersebut.  Pemerintah  pusat  dalam  hal  ini Menteri  Dalam  Negeri  hanya  mengeluarkan  Surat  Edaran  Menteri  Dalam Negeri  Nomor:  120/253/SJ  tanggal  16  Januari  2015  dan  Surat  Edaran Menteri  Dalam  Negeri  yang  ke  dua  Nomor  :  120/5935/SJ  tanggal  16 Oktober  2015  tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Pengalihan  Urusan Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah.
Proses  balik  nama  sertifikat  SMA/SMK  dari  atas  nama  pemerintah kabupaten/kota  menjadi  atas  nama  pemerintah  provinsi  atau  pendaftaran tanah  atas  nama  pemerintah  provinsi,  dilakukan  oleh  pemerintah  provinsi
ketika  proses  pengalihan  kewenangan  telah  selesai  dilaksanakan.  Ditandai dengan  penyerahan  seluruh  alas  hak  tanah  yang  dimiliki  oleh  pemerintah kabupaten/kota  disertai  dengan  penandatanganan  berita  acara  penyerahan antara  pemerintah  kabupaten/kota  (bupati/walikota)  di  Provinsi  Lampung dengan  pemerintah  Provinsi  Lampung  (gubernur)  yang  akan  dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2016.
Peralihan  pengelolaan  aset  ini  dapat  dilaksanakan  karena  merupakan perintah undang-undang. Walaupun pada Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan bahwa  peralihan  hak  atas  tanah  dan  hak  milik  hanya  dapat  didaftarkan  jika dibuktikan  dengan  akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  yang  berwenang  menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, berdasarkan Surat  Edaran  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Nomor: 1855/15.1/IV/2016 tanggal 22 April 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Instansi  Pemerintah,  sehingga  instansi pemerintah  dalam  hal  ini  pemerintah  Provinsi  Lampung  mempunyai kekhususan (Lex  Specialis  Derogat  Legi  Generalis) dan  kemudahan  dalam rangka pengurusan hak dan penyelesaian sertifikat tanah-tanah yang menjadi asetnya.

## 2. Saran
a. Dalam  pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota  mengalami  kesulitan  dikarenakan  pemerintah  pusat  tidak mengeluarkan  peraturan  turunan  dari  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  yaitu  Peraturan  Pemerintah  (PP)  sebagai  acuan  bagi  pemerintah daerah  dalam  pelaksanaan  dari  perintah  undang-undang  tersebut.  Oleh karena  itu,  ketika  pemerintah  pusat  mengeluarkan  suatu  undang-undang, penulis  menyarankan  hendaknya  pemerintah  pusat  segera  mengeluarkan peraturan  turunan,  sehingga  dalam  pelaksanaan  perintah  undang-undang tersebut,  pemerintah  provinsi  dan/atau  pemerintah  kabupaten/kota  tidak mengalami kesulitan.
b. Karena  banyaknya  manfaat  sekaligus  permasalahan  yang  timbul  dan bersumber  dari  kepemilikan  tanah.  Untuk  mengantisipasi  segala  bentuk perselisihan  yang  mungkin  terjadi,  maka  oleh  undang-undang  pemilik hak  wajib  mendaftarkan  tanah  yang  menjadi  haknya  pada  kantor pertanahan  setempat  dimana  tanah  itu  berada.  Disamping  merupakan kewajiban  dari  pemilik  tanah,  pendaftaran  tanah  juga  untuk melaksanakan  Pasal  3  huruf  c  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  yang  berbunyi  :  “Pendaftaran  tanah
bertujuan  untuk  terselenggaranya  tertib  administrasi  pertanahan”.  Oleh karena  itu,  setelah  proses  pengalihan  kewenangan  ini  selesai,  disarankan kepada  pemerintah  provinsi  dalam  hal  ini  Biro  Perlengkapan  dan  Aset Daerah Provinsi segera menyelesaikan proses persertifikatan untuk tanah yang  belum  bersertifikat  dan  proses  balik  nama  dengan  dibantu  oleh pihak  sekolah  dan  pemerintah  kabupaten/kota  yang  menyerahkan  aset tanah tersebut.

## Daftar Pustaka

## A. Jurnal dan Data Pendukung
Smith,  Roger.  (2015).  “Land  Registration:  Rectification  and  Purchaserss”,
The Cambridge Law Journal , 74(1): 10-13.
Data  sekunder  2016  dari  Biro  Perlengkapan  dan  Aset  Daerah  Provinsi Lampung.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.