## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    874-880   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.3025

## Transparansi Advokat Sebagai Profesi Yang Terhormat
(Officium Nobile)
Fatimah Zahara 1 , Fikri Fadhilah Fahmi 2, Mulya Hasbi 2
1,2,3 Fakultas Syari’ah dan Hukum fikrifadhilahfahmi@gmail.com 2 , mulyahasbi@gmail.com 3

## ABSTRACT
This paper aims to provide input on the integrity of advocates, who are free and independent and cannot be separated from their responsibilities based on a code of ethics. This paper is library research, where the approach in this legal research uses statutory and conceptual approaches. The research results show that the behavior of an advocate who adheres to the code of ethics reflects an attitude of obedience to God Almighty, the Law on Advocates, and their Clients. The integrity of an advocate must be fought for, so that it is worthy of being called officium mobile. The integrity of an advocate is seen as having to be on a par with the freedom he gets, his independence, and a sense of responsibility. So that advocates should maintain their integrity as an advocate and behave according to the advocate's code of ethics. However, upholding the code of ethics has so far experienced many obstacles in its enforcement, especially in the absence of a single organization for advocates that is strictly and clearly regulated.
Keywords: integrity, advocate, honorable.

## ABSTRAK
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  memberikan  masukan  terhadap  integritas  advokat,  yang bebas serta mandiri yang tidak telepas dari tanggungjawabnya berdasarkan kode etik. Tulisan ini merupakan  penelitian  pustaka,  dimana  pendekatan  dalam  penelitian hukum ini menggunakan pendekatan  undang-undang  dan  konseptual.  Hasil  penelusuran  peneliti  menunjukkan  bahwa perilaku seorang advokat yang menaati kode etik mencerminkan sikap patuh kepada Tuhan Yang Maha  Esa,  Undang-Undang  Advokat,  dan  Kliennya.  Integritas  seorang  advokat  harus diperjuangkan, agar layak disebut sebagai officium mobile. Integritas seorang advokat dipandang harus  sejajar  dengan  kebebasan  yang  didapatkan,  kemandiriannya,  dan  rasa  tanggungjawab. Sehingga advokat patut menjaga integritasnya sebagai seorang advokat dan berperilaku atas kode etik advokat.  Namun, penegakan kode etik tersebut selama ini banyak mengalami kendala dalam penegakannya terutama tidak adanya wadah tunggal organisasi advokat yang diatur secara tegas dan jelas.
Kata kunci: integritas, advokat, terhormat.

## PENDAHULUAN
Profesi  advokat  yang  bebas  dan  mandiri  serta  bertanggung  jawab  dalam menegakkan hukum perlu dijamin dan dilindungi oleh undang- undang. Sesuai dengan tugasnya,  fungsi  advokat  sangat  kompleks.  Dan  kompleksitas itu perlu diketahui oleh

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    874-880   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.3025
semua advokat guna memahami kedudukan dan fungsinya dalam tiap tahap pembelaan terhadap klien yang memerlukan pen- dampingan jasa hukum dari advokat tersebut.
Advokat sebelum dirinya menjadi seorang advokat, disyaratkan telah memenuhi syarat, antara lain, minimal lulusan sarjana hukum, telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh Organisasi Advokat, kemudian Ujian Profesi Advokat atau sejenisnya, pada tahap ujian profesi ini mewajibkan calon advokat memahami kode etik advokat karena materi ujian salah satunya adalah materi kode etik advokat. Kemudian setelah lulus, calon advokat tersebut diwajibkan melakukan magang advokat minimal selama dua tahun, barulah calon advokat tersebut dapat diangkat dan dilantik oleh organisasi advokat tersebut diakhiri dengan pengambilan sumpah advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
Advokat tersebut dapat diangkat dan  dilantik oleh organisasi advokat tersebut diakhiri  dengan  pengambilan  sumpah    advokat  di  hadapan Ketua Pengadilan  Tinggi menurut  agama  dan  kepercayaan    masing-masing.Dari  beberapa  syarat administrasi formal tersebut, seorang advokat mau tidak  mau pasti mengalami dinamika dunia per - advokat-an. Dinamika tersebut entah  didapat melalui proses menganalisis  perkara yang ditangani  oleh  senior  advokat    pembimbing,  bahkan  sikap  dan  cara  senior    advokat tersebut menyikapi pro dan kontra  bedah kasus bersama klien-kliennya, sudah  tentu menjadi makanan sehari-hari  sebelum dirinya menjadi advokat yang bebas dan mandiri. Berdasarkan  uraian  data  dan  informasi  di  atas,  maka  peneliti  tertarik  untuk melakukan  penelitian  tentang  Transparansi  Advokat Sebagai Profesi Yang Terhormat (officium nobile) untuk menganalisis kebijakan advokat yang transparansi sebagai profesi yang terhormat.

## METODE PENELITIAN
Untuk menjawab rumusan permasalahan diatas maka spesifikasi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya dengan mengacu  dan  mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan bahan  hukum  dilakukan  dengan  studi  pustaka  yakni  melalui  pengakajian  terhadap Undang-Undang  No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan RUU Tentang Advokat serta berbagai  pustaka  yang  relevan  dengan  objek  penelitian.  Pendekatan yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis,  yakni  menganalisis  permasalahan tentang  eksistensi  advokat  sebagai  profesi  terhormat  (officium  nobile)  dalam  sistem negara hukum Indonesia.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    874-880   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.3025

## PEMBAHASAN
Eksistensi  Advokat Sebagai  Profesi Tehormat (Officium Nobile)
Dalam  eksistensinya  dimana  Secara  historis  advokat adalah salah satu profesi yang  tertua.  Dalam  perjalanannya profesi ini dinamai sebagai officum nobile (jabatan yang mulia, profesi terhormat). Penamaan ini adalah karena aspek “kepercayaan” dari pemberi  kuasa  yang  dijalankan  untuk  mempertahankan  dan  memperjuangkan  hak- haknya di forum yang telah ditentukan. Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat Profesi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa merupakan pekerjaan tetap di bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Apabila profesi itu berkenaan dengan bidang hukum, maka profesi itu disebut profesi hukum. Profesi hukum merupakan salah satu profesi  yang  menuntut  pemenuhan  nilai  moral  dari  pengembannya,  nilai  moral  itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Profesi hukum meliputi profesi legislator, administrator hukum, konsultan hukum, dosen hukum, no- taries, polisi, jaksa, hakim dan advokat.
Dalam  penjelasan  atas  Undang-Undang  No.18  Tahun  2003  Tentang  Advokat, disebutkan bahwa “selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat  sekarang  semakin  meningkat.  Pengertian  bahwa  advokat  tidak  terbatas  pada “pengacara” yang tampil di sidang pengadilan dapat pula kita lihat pada pasal 1 butir 1 Undang-Undang  No.18  Tahun  2003  Tentang  Advokatyang  memberi  definisi  bahwa “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”. Selanjutnya pada pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa “advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum dinyatakan sebagai Advokat”. Kendati cakupan profesi  “advokat”  begitu  luas  dan  dapat tampil dalam berbagai sebutan sebagaimana diuraikan di atas, namun pada prinsipnya layanan jasa yang diberikan seorang advokat dapat dibagi ke dalam kategori besar yaitu
1. Nasihat dalam bentuk lisan maupun tulisan terhadap permasalahan hukum yang dihadapi klien, termasuk membantu merumuskan berbagai jenis dokumen hukum. Dalam kategori ini, advokat secara teliti, antara lain, memberi penafsiran terhadap dokumen-dokumen hukum yang bersangkutan dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan Indonesia atau internasional
2. Membantu  melakukan  negoisasi  atau  mediasi.  Dalam  hal  ini  advokat harus  memahami  keinginan  klien  maupun  pihak  lawan,  tugas  utamanya  adalah mencapai  penyelesaian  yang  memuaskan  bukti-bukti  yang  diajukan  para  pihak, tetapi tujuan utama di sini adalah penyelesaian di luar pengadilan ( settlement out court );

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    874-880   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.3025
3. Membantu klien di pengadilan baik dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum  tata  usaha  negara  maupun  Mahkamah  Konstitusi.  Dalam  kasus  pidana, bantuan dapat dimulai ketika klien diperiksa di Kepolisian dan Kejaksaan. Dari ketiga kategori tersebut, dapat kita lihat bahwa pada dasarnya pelayanan yang  diberikan  seorang  advokat  adalah  membantu kliennya menyelesaikan  masalah- masalah yang berkaitan dengan hukum. Peran dan fungsi advokat ini tercantum dalam Penjelasan  Undang-Undang  No.  18  tahun  2003  Tentang  Advokat  bahwa  “Advokat menjalankan  tugas  profesinya  demi  tegaknya  keadilan  berdasarkan  hukum  untuk kepentingan  masyarakat  pencari keadilan Advokat merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukumdan hak asasi manusia”. Seorang advokat senior pernah mengibaratkan peran advokat sebagai seorang ayah tempat anaknya mencurahkan isi kalbu, seorang guru tempat mendapatkan petunjuk dan petuah, juga seorang dokter yang mengobati jiwa yang menderita. Oleh sebab itu “advokat” adalah panggilan yang luhur dan mulia, officium nobile.

## Transparansi  Advokat Dalam Menjalankan  Profesi
Advokat  sebagai  praktisi  hukum  ( practizinjs) adalah  secara  aktif  langsung mengupayakan equality  before  the  law yakni  jaminan  kesederajatan  setiap  orang dihadapan hukum. Pada saat penuntut umum demi membela negara menuntut seseorang atas  segala  kesalahan  terdakwa  di  hadapan  hukum,  maka  seorang  advokat  adalah penangkis  segala  tuntutan  untuk  membela  seseorang  yang  dibelanya  agar  terjadi keseimbangan  hak  di  hadapan  hukum.  Sedang  hakim  adalah  yuri  yang  diharapkan bijaksana untuk melihat kebenarannya yang sesungguhnya setidaknya kebenaran formal yang dapat diperolehnya dalam persidangan.
Dalam  menjalankan  profesinya,  advokat  harus  bersifat  bebas,  mandiri,  dan bertanggung jawab. Apa yang dimaksud dengan bebas adalah seperti dimaksud dalam pasal 14 penjelasan atas UU Nomor 18 tahun 2003 adalah “Yang dimaksud dengan bebas adalah  tanpa  tekanan,  ancaman,  hambatan,  tanpa  rasa  takut,  atau  perlakuan  yang merendahkan harkat martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.” Sedangkan kemandirian adalah karena ketidakterikatannya dengan apapun juga kecuali terhadap kode etik profesinya dan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman profesinya. Namun meskipun ia bebas, tetap saja harus bertanggung jawab penuh atas apa yang ia lakukan sebagai orang yang  berprofesi  pengemban  jasa  hukum  demi  penegakan  keadilan.  Dan  dengan profesinya itu pula, advokat memiliki kedudukan untuk menciptakan terselenggaranya sesuatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum.
Dalam  bagian  pertimbangan  UU  Nomor  18  tahun  2003  bagian  huruf  b  dan  c disebutkan sebagai berikut:

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    874-880   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.3025
 Bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan pengaruh dari luar,  memerlukan  profesi  Advokat  yang  bebas,  mandiri  dan  bertanggung  jawab, untuk terselanggaranya sesuatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia.
 Bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan  hukum  perlu  dijamin  dan  dilindungi  oleh  undang-undang  demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum. Legitimasi profesi advokat sebagai  penegak  hukum  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  publik  sangat diperlukan 3 (tiga) kondisi yang meliputi Keilmuan, Integritas, dan Moralitas.
Dalam hal keilmuannya seorang advokat tidak hanya memerlukan pengetahuan ilmu hukum yang memadai yang diperoleh dari kelembagaan pendidikan formal, tetapi juga  sangat diperlukan memiliki wawasan yang komprehensif, bukan hanya terhadap perkembangan yang dinamis dalam masyarakat Indonesia saja tetapi juga peka dalam mengantisipasi  lajunya  perkembangan  dunia,  khususnya  intensitas  kejahatan transnasional sebagaimana telah diindikasikan tersebut diatas.
Aspek  integritas  merupakan  syarat  utama  kepribadian  advokat  sebagai sosok penegak  hukum  yang  lazimnya  juga  mengemban  jabatan  terhormat  sebagai officium nobille, maka  kehadiran  UU  Nomor  18 tahun 2003 dapat disebut sebagai Code of Law melengkapi  aturan-aturan  sebelumnya  yang  bersifat  internal  organisasi  advokat menyangkut  tata  tertib,  sikap  dan  perilaku  anggota  yang  lazim  disebut  sebagai Code Ethics atau Code of Conduct , yang merupakan aturan mengenai karakteristik batin atau nurani serta perilaku advokat menurut ketentuan organisasi, sehingga oleh karenanya sebagai Code of Law dalam hukum positif yang juga mengikat publik, keberadaan adokat ditengah-tengah masyarakat akan lebih menampakkan sosok advokat sebagai penegak hukum yang officium nobille.

## Peran Eksistensi  Kebebasan  Advokat Dalam Sistem  Di Negara Indonesia
Salah  satu  pendukung  sistem  peradilan  di  Indonesia  adalah  profesi  advokat, sebagai  salah salah satu pilar pendukung sistem peradilan maka advokat mempunyai tugas  maupun  kewenangan  yang  yang  telah  ditentukan  oleh  peraturan  perundang - undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  yaitu  dimulai  setelah  dikeluarkannya  Undang - Undang  No.  18  Tahun  2003  Tentang  Advokat.  Di  dalam  undang-undang  tersebut dijelaskan  di  konsideran  menimbang  huruf  (b)  yang  menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi  Advokat  yang  bebas,  mandiri, dan bertangung jawab, untuk terselenggaranya suatu  peradilan  yang  jujur,  adil  dan  memiliki  kepastian  hukum  bagi  semua  pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia,

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    874-880   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.3025
dan  (c)  bahwa  Advokat  sebagai  profesi  yang  bebas,  mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan  hukum,  perlu  dijamin  dan  dilindungi  oleh  undang-undang  demi terselenggaranya upaya penegakkan supremasi hukum. Eksistensi advokat dalam sistem negara  hukum  Indonesia  semakin  berperan  dalam  menciptakan  penegakkan  huku m tertinggi  (supremasi  hukum),  selain  juga  dengan  adanya  pengukuhan  bahwasanya advokat adalah “berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan” sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003.
Sehingga  dengan  adanya  hal  tersebut  di  atas mengisyaratkan bahwa Advokat adalah mempunyai kedudukan yang sama dengan penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa, dan polisi serta menempatkan Advokat sebagai profesi yang terhormat ( Officium Nobille ) karena Advokat bukan lagi ditempatkan sebagai profesi hukum diluar lembaga penegakkan  hukum tetapi menjadi salah satu bagian dari lembaga peradilan di mana tugas dan kewenangannya telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Pengaturan mengenai kinerja Advokat disesuaikan dengan pengaturan Kode Etik Advokat Indonesia, yang dibentuk maupun telah ditentukan oleh organisasi Advokat. Di mana sesuai dengan ketentuan dalam BAB IX Kode Etik Dan Kehormatan Advokat Pasal 26  dan  Pasal  27  Undang-Undang  No.  18  tahun  2003,  sehingga  untuk  menciptakan Advokat  yang  berkualitas  dan  profesionalisme  akan  dapat  diwujudkan dalam rangka menegakkan hukum di Indonesia sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia serta mewujudkan  adanya  kesesuaian  antara  penegakan  hukum  dan  penegakan Hak Asasi Manusia demi keadilan berdasarkan atas KeTuhanan Yang Maha Esa.

## KESIMPULAN
Setiap orang yang menjalankan profesi advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, dewan kehormatan profesi advokat memeriksa dan mengdili pelanggaran kode etik berdasarkan tata cara dewan kehormatan profesi advokat yang diatur lebih lanjut dengan keputusan dewan kehormatan profesi advokat. Apabila terdapat advokat yang melanggar kode etik advokat maka  dapat  diajukan  kepada  dewan  kehormatan  IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia) yang  bertugas  mengawasi  pelaksanaan  kode  etik  advokat,  dan  dewan  kehormatan IKADIN  (Ikatan  Advokat  Indonesia)  yang  akan  menjatuhkan  hukuman  atau  sanksi terhadap  advokat  yang  melakukan  pelanggaran  kode  etik  Tugas  advokat  dalam menjalankan tugasnya advokat merupakan profesi yang bergerak dibidang hukum untuk memberikan  pembelaan,  pendampingan,  dan  menjadi  kuasa  untuk  dan  atas  nama kliennya sebagai benteng hukum keadilan menjalankan fungsinya.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    874-880   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.3025
Dalam  menajalankan  tugasnya  sebagai  advokat sebagai orang yang berprofesi memberikan  jasa  hukum  baik  didalam  maupun  diluar  pengadilan  yang  memenuhi persyaratan  berdasarkan  ketentuan  undang-  undang  .profesi  Advokat  yang  bebas, mandiri, dan bertangung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran,  keadilan,  dan  hak  asasi  manusia,  Dalam menjalankan profesinya, advokat harus bersifat bebas, mandiri, dan bertanggung jawab.
Eksistensi kebebasan adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau  perlakuan  yang  merendahkan  harkat  martabat  profesi.  Kebebasan  tersebut dilaksanakan  sesuai  dengan  kode  etik  profesi  dan  peraturan  perundang-undangan.” Sedangkan kemandirian adalah karena ketidakterikatannya dengan apapun juga kecuali terhadap  kode  etik  profesinya dan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman profesinya. Namun meskipun ia bebas, tetap saja harus bertanggung jawab penuh atas apa  yang  ia  lakukan  sebagai  orang  yang  berprofesi  pengemban  jasa  hukum  demi penegakan keadilan. Dan dengan profesinya itu pula, advokat memiliki kedudukan untuk menciptakan terselenggaranya sesuatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Ari Yusuf Amir, Strategi Jasa Advokaf, Navila Idea, Yogyakarta,2OO8.
Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta,2002.
Reksodiputro  Mardjono,  2009,  “Organisasi  Advokat  Indonesia:  Quo  Vadis”,  JENTERA
Jurnal Hukum, Edisi 19, Tahun V (April-Juni 2009).
Sastrayudha, 1971, Hambatan-hambatan Bagi Advokat Dalam Melaksanakan Tugasnya,
Hukum dan Keadilan, No. 2 Tahun II (Januari – Februari 1971).
Schmid Von, 1998, Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum, Jakarta