## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomber 1, Februari 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Praktek
Perjanjian

## Perdagangan Melalui E-Commerce
I Dewa Ayu Dwi Mayasari, Dewa Gde Rudy
Falkultas Hukum, Universitas Udayana Denpasar , E-mail : dewaayudwimayasari@gmail.com
Info Artikel Abstract
Masuk:  1 Desember 2020 Diterima: 3 Januari 2021
Terbit: 5 Februari 2021 Keywords: Urgency, Agreement, E-Commerce
In  general,  the  agreement  is  made  face-to-face.  However, along with technological developments, agreements can now be made through electronic media (internet) or E-commerce.
Through  E-commerce,  it  has  brought  changes  in  human activities because through the internet, any transaction can be done,  including  making  an  agreement.  However,  many problems arise in transactions conducted electronically, such as  trading  transactions  or  buying  and  selling  online.  The problems  that  can  be  conveyed  are  firstly  the  urgency  to reconstruct  the  practice  of  trade  agreement  arrangements through E-Commerce, second form of legal protection against parties  who  are  disadvantaged  in  practicing  trade agreements through E-Commerce and thirdly the settlement that can be carried out if there is a dispute in the practice of a trade  agreement  through  E  -Commerce.  This  research  uses normative  legal  research,  with  a  statutory  approach  and analysis  of  legal  concepts  and  uses  primary,  secondary  and tertiary  legal  sources.  Furthermore,  it  is  collected systematically  using  documentation  studies  and  added  with supporting  data.  The  conclusion  of  this  research  is  that  the reconstruction of trade agreement practice arrangements is very urgent to be carried out for philosophical, sociological, juridical and practical reasons, both forms of legal protection against the aggrieved party, namely the Civil Code, ITE Law, Consumer Protection Law and the third settlement that can be done  if  a  dispute  occurs  is  through  the  Litigation,  Non Litigation or BPSK channels.

## Abstrak
Kata kunci: Urgensi,

## Perjanjian, E-Commerce
Corresponding Author: I Dewa Ayu Dwi Mayasari, E-mail: dewaayudwimayasari@gmail.co m Umunya  perjanjian  dilakukan  secara  langsung  melalui  tatap muka. Namun seiring perkembangan teknologi, perjanjian kini dapat  dilakukan  melalui  media  elektronik  (internet)  atau E- commerce . Melalui E-commerce ini telah membawa perubahan aktifitas  manusia  karena  melalui  internet,  transaksi  apapun bisa  dilakukan  termasuk  melakukan  perjanjian.  Namun, banyak  permasalahan  yang  muncul  dalam  transaksi  yang dilakukan  secara  elektronik  seperti  transkasi  perdagangan atau  jual  beli online .  Adapun  permasalahan  yang  dapat disampaikan adalah pertama Urgensi rekonstruksi pengaturan  praktek  perjanjian  perdagangan  melalui E-
Commerce , kedua Bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang  dirugikan  dalam  melakukan  praktek  perjanjian perdagangan  melalui E-Commerce dan  ketiga  Penyelesaian yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa dalam praktek perjanjian  perdagangan  melalui E-Commerce .  Penelitian  ini menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif,  dengan pendekatan perundang-undangan dan analisa konsep hukum serta menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan  tersier.  Selanjutnya  dikumpulkan  secara  sistematis dengan  menggunakan  studi  dokumentasi  dan  ditambahkan dengan  data  penunjang.  Simpulan  dari  penelitian  ini  adalah Rekonstruksi  pengaturan  praktek  perjanjian  perdagangan melalui  sangat  urgen  dilakukan  karena  alasan  filosofis, sosiologis,  yuridis,  dan  praktis,  kedua  Bentuk  perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan yakni KUH Perdata, UU
ITE,  UU  Perlindungan  Konsumen  dan  ketiga  Penyelesaian yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa adalah melalui jalur Litigasi, Non Litigasi atua BPSK. @Copyright 2021.

## A. PENDAHULUAN
Pada masa ini industri perdagangan mengalami perkembangan yang sangat pesat.  Namun  kemajuan  tersebut  tidak  hanya  terletak  pada  apa  yang diperdagangkan  tetapi  juga  dari  tata  cara  perdagangan  itu  sendiri.  Zaman  dulu perdagangan dilakukan secara tukar menukar atau sistem barter antara dua belah pihak yang langsung bertemu dan bertatap muka yang kemudian melakukan suatu kesepakatan  mengenai  apa  yang  akan  dipertukarkan  tanpa  ada  suatu  perjanjian. Setelah  ditemukannya  alat  pembayaran  sistem  barter  tersebut  berubah  menjadi kegiatan  jual  beli  sehingga  menimbulkan  perkembangan  tata  cara  perdagangan. Tata  cara  perdagangan  kemudian  berkembang  dengan  adanya  suatu  perjanjian diantara  kedua  belah  pihak  yang  sepakat  mengadakan  suatu  perjanjian perdagangan yang di dalam perjanjian tersebut mengatur mengenai apa hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi di era globalisasi yang  semakin  pesat,  telah  menyebabkan  dunia  menjadi  bebas  dan  menyebabkan perdagangan yang pada awalnya dilakukan secara bertemu langsung dan bertatap muka  antar  para  pihaknya  kini  mengalami  perubahan  dapat  dilakukan  melalui dunia  teknologi  informasi  yang  terhubung  dengan  jaringan  internet. Internet merupakan  teknologi  yang  memungkinkan  kita  melakukan  pertukaran  informasi dengan siapapun dan dimanapun orang tersebut berada tanpa dibatasi oleh ruang
dan waktu. Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia 1 .
Melalui  internet  saat  ini  mulai  tumbuh  komunitas-komunitas  yang mengkhususkan  diri  dalam  memperdagangkan  barang-barang  tertentu.  Pelaku- pelaku  bisnis  sekarang  mulai  bergabung  dalam  situs-situs  yang  mewadahi komunitas  mereka.  Situs-situs  tersebut  mewajibkan  penggunanya  untuk  menjadi anggotanya terlebih dahulu, namun ada juga yang tidak. Sebagaimana sebuah toko online yang  menawarkan  barang  untuk  diperjualbelikan  melalui  internet  ( E- commerce ).
Pada  mulanya  internet  hanya  digunakan  di  lingkungan  perguruan  tinggi. Kemudian sekitar tahun 1995, internet mulai familiar di kalangan masyarakat luas. Untuk lebih memudahkan masyarakat mengakses informasi melalui internet, Tim Berners-Lee  mengembangkan  aplikasi  World  Wide  Web  (www). 2 Saat  ini  ruang lingkup  internet  telah  mencakup  hampir  seluruh  dunia.  Pada  tahun  1998 diperkirakan terdapat lebih dari seratus juta orang yang menggunakan internet dan pada  tahun  1999  jumlah  tersebut  telah  mencapai  dua  kali  lipat.  Data  Monitor memperkirakan pada tahun 2005 lebih dari 300 juta orang. 3
Setelah internet terbuka bagi masyarakat luas, internet mulai digunakan juga untuk kepentingan perdagangan. Setidaknya ada dua hal yang mendorong kegiatan perdagangan  dalam  kaitannya  dengan  kemajuan  teknologi  yaitu  meningkatnya permintaan  atas  produk-produk  teknologi  itu  sendiri  dan  kemudahan  untuk melakukan  transaksi  perdagangan. 4 Dengan  adanya  internet  maka  kegiatan perdagangan  dapat  dilakukan  secara  elektronik,  atau  yang  lebih  dikenal  dengan istilah electronic-commerce dan disingkat e-commerce.
Pertumbuhan  pengguna  internet  yang  sangat  pesat  ini  membuat  internet menjadi  media  yang  sangat  efektif  untuk  melaksanakan  kegiatan  perdagangan. Kemajuan  teknologi,  khususnya  internet,  pada  satu  sisi  memberikan  banyak kemudahan  dan  manfaat  bagi  manusia  namun  pada  sisi  lain  juga  menimbulkan permasalahan  baru. E-commerce sebagai  suatu  bentuk  perdagangan  yang  relatif baru  juga  tidak  lepas  dari  masalah  dalam  pelaksanaannya.  Permasalahan  yang kerap  timbul  dalam  pelaksanaan e-commerce salah  satunya  adalah  mengenai keabsahan  kontrak  dalam e-commerce ( online-contract/econtract )  serta  kekuatan pembuktian kontrak tersebut apabila terjadi sengketa. 5 Untuk mengatasi masalah tersebut, beberapa negara telah membuat aturan hukum yang berkaitan dengan e- commerce dan e-contract . Misalnya Malaysia dengan Malaysia Digital Signature Act 1997, Filipina dengan Philippines Ecommerce Act No. 8792 yang diundangkan pada tahun  2000,  Singapura  dengan The  Electronic  Act 1998,  dan  Amerika  dengan
1 Man  Suparman  Sastrawidjaja, Perjanjian  Baku  Dalam  Aktivitas  Dunia  Maya , Cyberlaw:  Suatu Pengantar , Cetakan I, Jakarta, Elips II, 2002, hal. 14.
2 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi Informasi , Cetakan I, Bandung, PT. Refika Aditama, 2005, hal. 4.
3 Asril  Sitompul, Hukum  Internet  (Pengenal  Mengenai  Masalah  Hukum  di  Cyberspace), Cetakan  II, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hal vi.
4 Agus Raharjo, Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi , Cetakan I, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hal.1.
5 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Op Cit , hal. 172-172.
Electronic Signatures in Global and National Commerce Act ( E-Sign Act ) yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Oktober 2000.
E-Commerce secara  umum  adalah  bentuk  perbuatan  hukum  melalui transaksi  elektronik  yang  menggunakan  media  teknologi  internet.  Sebelum berkembangnya metode transaksi elektronik E-Commerce merupakan transformasi dari konsep dasar telemarketing (transaksi melalui internet). Ecommerce pun telah mengubah  cara  konsumen  dalam  memperoleh  produk  yang  diinginkannya. Hubungan  dagang  tersebut  harus  dilandasi  dengan  perjanjian.  Sehingga  hak  dan kewajiban  para  pihak  dapat  diatur  secara  tertulis  untuk  menghindari  resiko terburuk yang akan terjadi. Bagi pihak yang tidak melakukan tanggung jawab sesuai dengan perjanjian yang disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapat ganti rugi.
Perbuatan  hukum  berupa  transaksi  elektronik  yang  dibuat  antara  pihak dalam transaksi, tidak lepas dari permasalahan hukum yang terjadi. Wanprestasi adalah  salah  satu  perbuatan  hukum  yang  menciderai  proses  transaksi  elektronik yang  sering  terjadi,  seharusnya  salah  satu  pihak  dalam  transaksi  harus melaksanakan  prestasinya,  namun  dalam  perjalanannya  salah  satu  pihak  tidak dapat memenuhi prestasi yang diperjanjikan.
Pengaturan  mengenai  perjanjian  di  Indonesia  hanya  mengatur  hal-hal mengenai perjanjian pada umumnya, hal tersebut diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( selanjutnya disingkat menjadi KUH Perdata) yang menyebutkan mengenai syarat sah suatu perjanjian yang mengikat para pihaknya. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat-syarat:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.
Suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif.  Pemenuhan  atas  syarat  tersebut  berakibat  pada  perjanjian  yang  telah dibuat  menjadi  sah.  Perjanjian  juga  mengikat  bagi  para  pihak  mengenai  hak  dan kewajibannya, sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi,  hal  ini  kelak  apabila  dikemudian  hari  terjadi  suatu  permasalahan  atau sengketa  maka  penyelesaiannya  dapat  didasarkan  pada  perjanjian  yang  telah disepakati. 6
Syarat sah yang pertama adalah kesepakatan / konsensus yang diatur dalam Pasal  1320  ayat  (1)  KUH  Perdata.  Kesepakatan  adalah  persesuaian  pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataanya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepasatian hukum bagi  para  pihak  dan  sebagai  alat  bukti  yang  sempurna,  dikala  timbul  sengketa dikemudian hari.
Pembuktian dalam kontrak jual beli ini, dapat diartikan memberikan suatu kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang yang melakukan perjanjian.  Menurut  Pasal  164  Het  Herziene  Indonesisch  Reglement  (HIR)  yang disebutkan alat bukti terdiri dari:
6 R.Subekti, 1985, Aneka Perjanjian , Bandung, 2003, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal 59
1. Bukti surat;
2. Bukti saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan; dan
5. Sumpah.
Indonesia sampai saat ini telah memiliki peraturan hukum yang mengatur masalah  keperdataan  mengenai e-commerce dan e-contract .  Indonesia  membuat aturan hukum di bidang Teknologi Informasi yaitu dengan Undang-Undang Nomor 19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undnag-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan bahwa ada akta-akta otentik tertentu  yang  tidak  dapat  dibuat  dalam  bentuk  elektronis.  Pengakuan  kontrak elektronik  sebagai  suatu  bentuk  perjanjian  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia masih merupakan permasalahan yang pelik. Pasal 1313 KUH Perdata mengenai definisi perjanjian memang tidak menentukan bahwa suatu  perjanjian  harus  dibuat  secara  tertulis.  Pasal  1313  KUH  Perdata  hanya menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jika mengacu pada  definisi  ini  maka  suatu  kontrak  elektronik  dapat  dianggap  sebagai  suatu bentuk perjanjian yang memenuhi ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut.
Namun  pada  prakteknya  suatu  perjanjian  biasanya  ditafsirkan  sebagai perjanjian  yang  dituangkan  dalam  bentuk  tertulis  ( paper-based )  dan  bila  perlu dituangkan dalam bentuk akta notaris. Selanjutnya, mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata,  suatu  perjanjian  barulah  sah  jika  memenuhi  syarat  subyektif  (ada kesepakatan antar para pihak dan para pihak cakap untuk membuat perjanjian) dan syarat obyekif (obyek perjanjian harus jelas dan perjanjian dilakukan karena alasan yang halal). Dalam transaksi konvensional di mana para pihak saling bertemu, tidak sulit untuk melihat apakah perjanjian yang dibuat memenuhi syarat-syarat tersebut.
Permasalahan  timbul  dalam  hal  transaksi  dilakukan  tanpa  adanya pertemuan antar para pihak. Di samping itu, transaksi komersial elektronik sangat bergantung  pada  kepercayaan  di  antara  para  pihak.  Ini  terjadi  karena  dalam transaksi komersial elektronik para pihak tidak melakukan interaksi secara fisik. Karena  itu  masalah  pembuktian  jika  terjadi  sengketa  menjadi  hal  yang  sangat penting. Dalam hukum acara perdata Indonesia dikenal ada lima macam alat bukti di  mana  surat/bukti  tulisan  diletakkan  pada  urutan  pertama.  Yang  dimaksud dengan surat di sini adalah surat yang ditandatangani dan berisi perbuatan hukum. Sedangkan surat yang dapat menjadi alat bukti yang kuat adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan notaris (akta otentik). Dari sini timbul permasalahan mengenai kekuatan pembuktian kontrak elektronik jika terjadi sengketa antara para pihak.
Untuk  mengatasi  permasalahan  yang  berhubungan  dengan  isu-isu  hukum yang  berkaitan  dengan  teknologi  informasi  dan  transaksi  elektronik  Pemerintah Indonesia  telah  menerbitkan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perusabahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE).
Sebelum UU-ITE ini muncul seringkali terdapat permasalahan hukum yang berkaitan dengan penyampaian informasi dan transaksi elektronik. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan  perbuatan  hukum  yang  dilaksanakan  melalui  sistem  elektronik.  Yang
dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga menyangkut  jaringan  telekomunikasi  dan/atau  sistem  komunikasi  elektronik. Perangkat  lunak  atau  program  komputer  adalah  sekumpulan  instruksi  yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan  dengan  media  yang  dapat  dibaca  dengan  komputer  akan  mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.
Sistem  elektronik  juga  digunakan  untuk  menjelaskan  keberadaan  sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi  dan  media  elektronik,  yang  berfungsi  merancang,  memproses, menganalisis,  menampilkan  dan  mengirimkan  atau  menyebarkan  informasi elektronik.  Sistem  informasi  secara  teknis  dan  manajemen  sebenarnya  adalah perwujudan  penerapan  produk  teknologi  informasi  kedalam  suatu  bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya.
Pada  sisi  lain,  sistem  informasi  secara  teknis  dan  fungsional  adalah keterpaduan  sistem  antara  manusia  denga  mesin  yang  mencakup  komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi  yanag  dalam  pemanfaatannya  mencakup  fungsi  input,  proses,  ouput, storage, dan komunikasi.
Sehubungan  dengan  hal  itu,  dunia  hukum  sebenarnya  sudah  sejak  lama memperluas  penafsiran  asas  dan  normanya  ketika  menghadapi  persoalan kebendaan  yang  tidak  berwujud,  misalnya  dalam  kasus  pencurian  listrik  sebagai perbuatan  pidana.  Dalam  kenyataan  kegiatan  siber  tidak  lagi  sederhana  karena kegiatannya  tidak  lagi  dibatasi  oleh  teritorial  suatu  Negara,  yang  mudah  diakses kapanpun dan darimanapun. Kerugian dapat terjadi pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, mialnya pencurian dana kartu  kredit  melalui  pembelanjaan  di  internet.  Disamping  itu,  pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehenssif, melainkan  juga  ternyata  sangat  rentan  untuk  diubah,  disadap,  dipalsukan,  dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik.
Permasalahan  yang  lebih  luas  terjadi  pada  bidang  keperdataan  karena transaksi  elektronik  untuk  kegiatan  perdagangan  melalui  sistem  elektronik ( electronic  commerce )  telah  menjadi  bagian  dari  perniagaan  nasional  dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi,  media,  dan  informatika  (telematika)  berkembang  terus  tanpa  dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi.
Kegiatan  melalui  media  sistem  elektronik,  yang  disebut  juga  ruang  siber ( cyber space ), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum.  Kegiatana  dalam  ruang  siber  adalah  kegiatan  virtual  yang  berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.
Dengan  demikian,  subjek  pelakunya  harus  dikualifikasikan  pula  sebagai orang  yang  telah  melakukan  perbuatan  hukum  secara  nyata.  Dalam  kegiatan e- commerce antara  lain  dikenal  adanya  dokumen  elektronik  yang  kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat diatas kertas. karena dalam prakteknya, masih  banyak  para  pelaku  usaha  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  melalui online, tidak memiliki itikad yang baik. Dalam pengaturan UU ITE pun belum diatur secara  jelas  mengenai  identitas  dari  pelaku  usaha  yang  melakukan  perdagangan melalui e-commerce . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  pun  dirasa  belum  mampu  memberikan  perlindungan  ketika  seorang konsumen merasa dirugikan dalam transaksi yang dilakukan secara elektronik ( e- commerce ).  Serta  bentuk  alternatif  penyelesaian  yang  dapat  dilakukan  apabila terjadi  konflik  atau  sengketa  sehubungan  dengan  adanya  transaksi  perjanjian perdagangan yang dilakukan melalui e-commerce yang menimbulkan kerugian bagi para pihak.
Perdagangan melalui sarana elektronik saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014  tentang  Perdagangan  serta  Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012 Tentang  Penyelenggaraan  Sistem  Dan  Transaksi  Elektronik.  Aturan  tersebut sifatnya  masih  parsial  karena  belum  menjangkau  permasalahan  utama  dalam penggunaan e-commerce ,  yaitu  kontrak  elektronik,  pembayaran  elektronik  dan jaminan  keamanan,  penyelesaian  sengketa,  batas  Negara  dan  hukum  yang digunakan, perlindungan konsumen, pajak dan yang terutama adalah harmonisasi sistem hukum.
Berkaitan  dengan  hal  itu,  perlu  diperhatikan  sisi  keamanan  dan  kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang  secara  optimal.  Oleh  karena  itu,  terdapat  tiga  pendekatan  untuk menjaga keamanan di ruang siber, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek  sosial  budaya  dan  etika.  Untuk  mengatasi  gangguan  keamanan  dalam penyelenggaraan  sistem  secara  elektronik,  pendekatan  hukum  bersifat  mutlak karena  tanpa  kepastian  hukum,  persoalan  pemanfaatan  teknologi  informasi menjadi tidak optimal.
Meluasnya  pemanfaatan  teknologi  melalui  internet  di  segala  sektor  telah membawa  konsekuensi  tertentu,  selain  dari  aspek  teknologi  sendiri,  juga membutuhkan pendekatan dari segi hukum yang merupakan langkah preventif dan represif  terhadap  upaya-upaya  penyalahgunaan  teknologi  informasi  pada umumnya dan penggunaan media internet pada khususnya.
Berdasarkan  pada  permasalahan  diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk mengkaji  lebih  mendalam tentang  peraturan  mengenai  praktek  perjanjian perdagangan secara elektronik (digital) atau e-commerce dengan judul penelitian “URGENSI REKONSTRUKSI PENGATURAN PRAKTEK PERJANJIAN PERDAGANGAN MELALUI E-COMMERCE ”. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, sebagaimana telah dipaparkan diatas,  maka  dalam  kegiatan  penelitian  ini,  dapat  dikemukakan  permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana  urgensi  rekonstruksi  pengaturan  praktek  perjanjian perdagangan melalui E-Commerce ?
2. Bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  pihak  yang  dirugikan dalam melakukan praktek perjanjian perdagangan melalui E-Commerce ?
3. Bagaimana  penyelesaian  yang  dapat  dilakukan  apabila  terjadi  sengketa dalam praktek perjanjian perdagangan melalui E-Commerce ?

## B. RESEARCH METHODS
Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini adalah jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder. 7 Penelitian  hukum  normatif  ada  juga  yang  menyebutnya  sebagai  penelitian  yang memfokuskan analisa pada norma hukum dan meletakkan norma hukum sebagai obyek  penelitian. 8 Selanjutnya  pendekatan  yang  dipergunakan  dalam  penulisan jurnal  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( the  statue  approach )  dan pendekatan analisa konsep hukum ( analytival and conceptual approach ). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal, informasi dari internet dan bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum yang terkait  dengan  permasalahan  penulisan.  Untuk  data  penunjang  dalam  dilakukan dengan  teknik  wawancara  kepada  responden  di  instansi  terkait  seperti  Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan di Pengadilan Negeri.
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  studi  dokumentasi kemudian  di  analisis  secara  kualitatif  dan  komperehensif,  kemudian  disajikan secara deskriptif analisis.

## C. DISCUSSION
Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Praktek Perjanjian Perdagangan melalui E- Commerce
Berkaitan dengan adanya kepastian hukum yang jelas bagi para pihak  dalam transaksi  perdagangan  secara  elektronik  atau E-Commerce ,  suatu  negara diharuskan  mempunyai  aturan  hukum  yang  dapat  diberlakukan  secara  nasional. Pembeli  selaku  konsumen  sangat  membutuhkan  intervensi  dari  Negara  untuk mempengaruhi  perilaku  pemasok  selaku  penjual  atau  pelaku  usaha.  Hal  ini disebabkan konsumen tidak memiliki cukup kekuatan untuk melindunginya sendiri dalam dunia maya. Agar penerapannya relevan di masyarakat, dalam penyusunan aturan-aturan  hukumnya  diharapkan  mampu  menyesuaikan  dengan  kebutuhan perkembangan jaman dan mampu menyeimbangkan kan kepentingan antara para pihak.
Pemerintah  Indonesia  saat  ini  tengah  berusaha  untuk  mengembangkan praktik perdagangan elektronik dengan tujuan agar mampu bersaing dalam dunia perdagangan  internasional.  Jumlah  transaksi e-commerce Indonesia  telah meningkat  tajam  walaupun  masih  lebih  rendah  dibandingkan  negara-negara anggota  ASEAN  lainnya.  Pemerintah  Indonesia  melalui  Kementrian  Perdagangan telah  membuat  konsep  atau  kerangka  bagi  pengaturan  perdagangan  berbasis
7 Ibid .
8 Hans Kelsen, 2008, Pengantar Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, h. 62-63.
elektronik.  Kementrian  Perdagangan  juga  mengemukakan  beberapa  alasan mengenai Urgensi penyusunan pengaturan praktek perjanjian perdagangan secara elektronik atau E-Commerce di Indonesia, adapun alasan-alasannya dibawah ini.
a. Alasan Filosofis
Karena  dibutuhkannya  ekosistem  perdagangan  secara  elektronik  yang  aman dan efisien bagi semua pihak, guna mendorong pertumbuhan konsumtif produk dalam negeri melalui transaksi secara elektronik.
b. Alasan Sosiologisnya
Yakni untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi secara elektronik atau E-Commerce.
c. Alasan Yuridis
Diperlukannya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai praktek perjanjian perdagangan secara elektronik atau E-Commerce adalah kepastian hukum yang dijamin oleh adanya pembuatan produk hukum yang dilakukan secara sistematis oleh badan atau lembaga-lembaga khusus.
d. Alasan Praktisnya
Adanya  peraturan  khusus  yang  mengatur  mengenai  transaksi E-Commerce sehingga  diharapkan  mampu  membuat  masyarakat  menyesuaikan  diri terhadap segala jenis kegiatan yang berkaitan dengan E-Commerce. Disamping  itu  ada  beberaapa  keuntungan  yang  didapat  dengan menggunakan E-Commerce sebagai media perdagangan antara lain :
1. Keuntungan bagi Konsumen selaku pembeli :
a. Menurunkan harga produk
b. Meningkatkan daya kompetisi jual
c. Meningkatkan produktivitas pembeli
d. Manajemen informasi yang lebih baik
e. Mengurangi biaya dan waktu pengadaan barang
f. Kendali inventory yang lebih baik
2. Keuntungan bagi Pelaku Usaha selaku penjual :
a. Identifikasi target pelanggan dan definisi pasar yang lebih baik
b. Manajemen cash flow yang lebih baik
c. Meningkatkan kesempatan berpartisipasi dalam pengadaan barang atau jasa (tender)
d. Meningkatkan efisiensi
e. Kesempatan untuk melancarkan proses pembayaran pesanan barang
f. Mengurangi biaya pemasaran
Berdasarkan  beberapa  pertimbangan  diatas,  maka  hal  yang  diperlukan untuk  menjadikan  perdagangan  melalui  sarana  elektronik  Indonesia  lebih  baik terutama dalam memberikan data dan/atau informasi yang lengkap dan benar bagi pelaku  usaha  selaku  penjual,  untuk  memberikan  suatu  payung  hukum  yang mempunyai kepastian hukum yang kuat kepada konsumen dalam suatu transaksi elektronik yaitu :
(a) Identitas Pelaku Usaha;
(b) Spesifikasi Produk;
(c) Mekanisme Pembayaran; dan
(d) Mekanisme Pengiriman.
Bentuk  Perlindungan  Hukum  terhadap  Pihak  yang  dirugikan  dalam Melakukan Praktek Perjanjian Perdagangan melalui E-Commerce Dalam  hal  praktek  perjanjian  perdagangan  yang  dilakukan  secara konvensional  (tatap  muka)  maupun  melalui  E-Commerce  atau  secara  elektronik, pada dasarnya melibatkan dua pihak yakni pelaku usaha (penjual) dan konsumen (pembeli).    Istilah  konsumen  berasal  dari  bahasa  Belanda  : Konsument. Para  ahli hukum pada umumnya sepakat bahwa arti konsumen adalah : “Pemakai akhir dari benda dan jasa ( Uiteindelijke Gebruiker van Goerderen en Diensten ) yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha ( ondernamer )” . 9 Menurut Az. Nasution, pengertian konsumen adalah “Setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang atau jasa untuk suatu kegunaan tertentu. 10 Definisi lain tentang pengertian konsumen dikemukakan oleh Mariam Darus Badrulzaman, yaitu “pemakai terakhir dari benda dan jasa yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha. 11 Istilah lain yang  agak  dekat  dengan  konsumen  adalah  “pembeli” (koper) .  Istilah  ini  dapat dijumpai dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
Disebutkan juga dalam  Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  menyebutkan  bahwa  “Konsumen  adalah  setiap orang  pemakai  barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak diperdagangkan”. Dengan demikian secara garis besar, konsumen adalah pengguna terakhir dari barang dan atau jasa yang dibeli dari pelaku usaha (penjual).
Pengertian  umum  pelaku  usaha  adalah  orang  atau  badan  hukum  yang menghasilkan barang-barang dan/atau jasa dengan memproduksi barang dan/atau jasa  tersebut  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  atau  konsumen  dengan mencari  keuntungan  dari  barang-barang  dan/atau  jasa  tersebut.  Undang-Undang No.  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (selanjutnya  disebut  UUPK) tampaknya berusaha menghindari penggunaan kata “produsen” sebagai lawan dari kata “konsumen”. Sehingga digunakan kata “pelaku usaha” yang mempunyai makna lebih  luas,  dimana  istilah  pelaku  usaha  ini  dapat  berarti  juga  kreditur  (penyedia dana), produsen, penyalur, penjual dan terminologi lain yang lazim diberikan. 12 Menurut pasal 1 angka (3) UUPK, yang dimaksud pelaku usaha adalah “Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan  badan  hukum  yang  didirikan  dan  berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Dalam penjelasan pasal 1 angka (3) UUPK, yang termasuk dalam pelaku usaha adalah “pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.
Sedangkan  pada  transaksi  perdagangan  secara  elektronik,  dilakukan  oleh para  pihak  yang  terkait,  walaupun  dalam  jual  beli  secara  elektronik  ini  pihak- pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui
9 Mariam Darus Badrulzaman, 1986, Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku  (  Standar  ),  dalam  BPHN,Simposium  Aspek  –  Aspek  Hukum  Perlindungan  Konsumen, Binacipta, Bandung, hal. 57 10 Az.Nasution, 1995, Konsumen dan Hukum , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 69
11 Mariam Darus Badrulzaman, op.cit . hal. 57
12 Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen , PT Grasindo, Jakarta, hal. 5
internet. Dalam transaksi jual beli secara elektronik, pihak-pihak yang terkait antara lain:
1.
Penjual atau merchant sebagai pelaku usaha;
2. Pembeli atau konsumen
3. Bank  sebagai  pihak  penyalur  dana  dari  pembeli  atau  konsumen kepada penjual atau pelaku usaha atau merchant .
4. Provider sebagai penyedia jasa layanan akses internet. 13
Pada  penjualan,  kontrak  dan  kesepakatan  terbatas  pada  hal-hal  yang berhubungan dengan penjualan barang-barang pada masa kini dan masa yang akan datang, dan kontrak penjualan meliputi sebuah transaksi penjualan pada saat ini serta kontrak penjualan pada masa yang akan datang. 14 Untuk itu dalam melakukan perjanjian  perdagangan  melalui  E-Commerce,  itikad  baik  merupakan  hal  penting yang harus dimiliki para pihak. Agar transaksi perdagangan dapat berjalan dengan baik.
Adanya transaksi perdagangan melalui E-Commerce memang sangat rentan akan terjadinya permasalahan atau sengketa-sengketa yang muncul. Karena pada dasarnya  tidak  satu  orangpun  mengkehendaki  terjadinya  sengketa  dengan  orang lain,  termasuk  dalam  kegiatan  perdagangan  melalui E-Commerce .  Dalam  hal  ini pihak yang kerap kali mengalami kerugian adalah pihak konsumen selaku pembeli atau pengguna terakhir dari barang dan atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha  selaku  penjual.  Terlebih  lagi  pihak  konsumen  memiliki  kewajiban  harus membayar terlebih dahulu dengan cara mentransfer sejumlah uang, namun pembeli tidak dapat melihat kondisi fisik barang dan atau jasa yang di tawarkan. Oleh sebab itu  mengapa  peraturan-peraturan  hukum  yang  sudah  ada  saat  ini  lebih  banyak mengatur  mengenai  kepentingan-kepentingan  konsumen  dalam  rangka  upaya memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  atau  pembeli  (pengguna terakhir) dari barang dan atau jasa.
Untuk  itu  terdapat  beberapa  bentuk  perlindungan  hukum  yang  dapat diberikan  kepada  pihak  yang  dirugikan  dalam  melakukan  praktek  perjanjian perdagangan melalui E-Commerce antara lain :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam  perjanjian  perdagangan  melalui E-Commerce berlaku  pasal  1320 KUH Perdata yang merupakan syarat sahnya suatu perjanjian antara kedua belah  pihak.  Apabila  salah  satu  pihak  tidak  memenuhi  kesepakatan (wanprestasi),  pihak  yang  dirugikan  dapat  mengajukan  gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melanggar hukum ke Pengadilan.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE tersebut menjamin sistem keamanan dalam bertransaksi di dunia maya  (secara  elektronik)  serta  keabsahan  dari  suatu  kontrak  elektronik, dokumen elektronik, dan lain-lain.
3. Pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
13 Edmon Makarim, 2000, Kompilasi Hukum Telematika , Grafindo Persada, Jakarta, hal. 65
14 M. Arsyad Sanusi, 2001, Transaksi Bisnis dalam E-comerce : Studi Tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya ,  dalam  Jurnal  Hukum  Ius  QuiaIustum,  No.  16  Vol.  8  Maret  2001:  (Jakarta:  Fakultas  Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001). Hal. 38.
Menegaskan  dalam  hal  kewajiban-kewajiban  bagi  Pelaku  Usaha  yang memperdagangkan  barang  dan  atau  jasa  dengan  menggunakan  sistem elektronik.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang ini yang biasanya dipergunakan sebagai salah satu bentuk perlindungan  hukum  kepada  konsumen  dalam  transaksi  konvensional, yang berisi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yakni konsumen dan pelaku  usaha.  Serta  hal-hal  apa  saja  yang  dilarang  (yang  tidak  boleh dilakukan) pelaku usaha.
5. Peraturan  Presiden  No.  74  tahun  2017  tentang  Peta  Jalan  Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Perpres  ini  memberi  arahan  dan  langkah-langkah  penyiapan  dan pelaksanaan  perdagangan  yang  transaksinya  berbasiskan  serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.
Penyelesaian yang dilakukan Bila Terjadi Sengketa dalam Praktek Perjanjian Perdagangan melalui E-Commerce Meluasnya penggunaan teknologi melalui internet di segala sektor, terutama di  sektor  perdagangan,  tidak  menutup  suatu  kemungkinan  akan  menimbulkan beberapa  konsekuensi  tertentu.  Salah  satunya  adalah  penyalahgunaan  teknologi informasi seperti pemalsuan data (identitas) atau akun penjual yang akhirnya akan menyebabkan sengketa antar para pihak yang melakukan perjanjian perdagangan secara elektronik atau E-Commerce .
Pada setiap sengketa bisnis yang terjadi tentunya harus diselesaikan secara cepat.  Semakin  banyak  serta  luasnya  kegiatan  perdagangan,  maka  terjadinya sengketa akan semakin tinggi sehingga mengakibatkan banyak sengketa yang harus diselesaikan.  Dalam  dunia  saat  ini,  penyelesaian  sengketa  secara  litigasi  kurang efektif dan kurang disukai pelaku usaha karena menyita banyak waktu. Oleh karena itu perlu dicari suatu sistem yang tepat, efektif dan efisien. Sistem tersebut harus mempunyai kemampuan penyelesaian sengketa dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
Dalam  dunia  internasional,  praktek  penyelesaian  sengketa e-commerce dimungkinkan untuk diselesaikan (terutama dalam sengketa bernilai kecil) dalam forum yang tepat, yang dikenal dengan istilah Online Dispute Resolution (ODR) atau Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Online,  yang  menjadi  cara  praktis  untuk memberikan solusi peryelesaian sengketa konsumen yang tepat, murah dan efektif. ODR  merupakan  alternatif  penyelesaian  sengketa  bisnis  di  luar  pengadilan  yang menggunakan internet sebagai media untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak.
Pada  diri  debitur  terdapat  suatu  kewajiban  untuk  memenuhi  prestasi  dan bila  prestasi  itu  tidak  dilaksanakan  maka  debitur  dikatakan  telah  melakukan tindakan  yang  dinamakan  ingkar  janji  atau  wanprestasi.  Wanprestasi  membawa akibat  yang  merugikan  bagi  kreditur,  oleh  karena  itu  sejak  saat  itu  debitur berkewajiban mengganti kerugian yang tibul dan kreditur dapat meminta:
a. Pengganti kerugian
b. Benda  yang  dijadikan  obyek  perikatan  sejak  saat  tidak  dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur.
c. Bila  perikatan  timbul  perjanjian  yang  timbal  balik,  kreditur  dapat meminta pembatalan atau pemutusan perjanjian.
Apabila  atas  perjanjian  yang  disepakati  terjadi  pelanggaran,  maka  dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian.Tata cara mengajukan gugatan ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu HIR.
Dalam melindungi konsumen pada transaksi e-commerce , UU ITE membuka kemungkinan  bagi  masyarakat  untuk  mengajukan  upaya  hukum  berupa  gugatan perwakilan  ( class action )  terhadap  pihak-pihak  yang  menyelenggarakan  sistem elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat.  Gugatan class  action inilah  yang  kerap  dilakukan  oleh  masyarakat terhadap  setiap  penyelenggara  sistem  elektronik  Selain  penggunaan  forum pengadilan  UU  ITE  membuka  kemungkinan  dilakukannya  penyelesaian  sengketa alternatif ( alternative dispute resolution ) untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Penyelesaian  sengketa  menggunakan alternative  dispute  resolution melalui arbitrase.
Pada  dasarnya,  penyelesaian  sengketa  untuk  transaksi  perdagangan  E- Commerce  tidak  jauh  berbeda  dengan  penyelesaian  sengketa  transaksi perdagangan secara konvensional. Ada beberapa cara penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi sengketa dalam transaksi perdagangan melalui E-Commerce antara lain :
1. Melalui jalur Litigasi (Peradilan) Secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam  dunia  bisnis,  seperti  dalam  perdagangan,  perbankan,  proyek pertambangan,  minyak  dan  gas,  energi,  infrastruktur,  dan  sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak  saling  berlawanan  satu  sama  lain,  selain  itu  penyelesaian  sengketa secara  litigasi  merupakan  sarana  akhir  (ultimum  remidium)  setelah alternatif  penyelesaian  sengketa  lain  tidak  membuahkan  hasil. 15 Untuk penyelesaian  sengketa  transaksi  perdagangan  melalui E-Commerce yang dilakukan pada umumnya seperti pelaporan atas dasar penipuan (Pidana) ataupun  gugatan  wanprestasi  atau  gugatan  perbuatan  melawan  hukum (Perdata).  Namun  jalur  penyelesaian  melalui  litigasi  ini  memang  terbilang memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak murah.
2. Melalui  jalur  Non  Litigasi  (Alternatif  Penyelesaian  Sengketa)  Umumnya penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur Litigasi atau melalui lembaga peradilan,  namun  jalur  peradilan  (litigasi)  bukanlah  satu-satunya  cara penyelesaian sengketa. Ada beberapa alternatif penyelesian sengketa selain dengan  cara  litigasi.  Salah  satu  cara  yang  dapat  ditempuh  untuk menyelesaikan  sengketa  selain  jalur  peradilan  lazim  disebut  dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa ( Alternative Dispute Resolution ) disingkat (ADR).  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  adalah  lembaga  penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak,
15 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif- penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan/, Diakses pada tanggal 27 September 2020 Pukul 13.43 Wita.
yakni  penyelesaian  di  luar  pengadilan  dengan  cara  konsultasi,  negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
Baru-baru  ini  semakin  banyak  tulisan-tulisan  para  sarjana  terkait  adanya penyelesaian sengketa secara online, yang mana lazim disebut dengan Online Dispute Resolution (ODR). ODR adalah suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui media internet, dalam arti bahwa proses penyelesaiannya dilakukan  oleh  para  pihak  yang  berada  dalam  wilayah  lintas  batas  negara ( boderless )  tanpa  harus  bertemu  muka  ( face  to  face ).  Pada  dasarnya,  ODR sama  seperti  penyelesaian  sengketa  konvensional  lainnya,  perbedaannya terletak  pada  medianya  yang  menggunakan  media  Internet  (International Network). ODR termasuk ke dalam ADR, dimana ADR memiliki 3 (tiga) tipe penyelesaian sengketa, yaitu :
a. Negosiasi online ( assisted negotiation dan automated negotiation )
- Assisted Negotiation adalah pemberian saran teknologi informasi yang diberikan  kepada  para  pihak,  dirancang  melalui  peningkatan kemampuan  teknologi  untuk  mencapai  penyelesaian.  Bentuk software  negosiasi  yang  sederhana  adalah  e-mail,  yang  kini  dapat diganti dengan model berbasis web yang memiliki kemampuan lebih canggih.
- Automated  Negotiation  adalah bentuk  dari assisted  negotiation dimana para pihak dibantu oleh perangkat komputer untuk mencapai kesepakatan  tetapi  penyelesaian  masalah  tersebut  berada  pada komputer.  Automated  negotiation  dilakukan  melalui  perbandingan antara  tawaran  dengan  kesepakatan  dan  persetujuan  dijalankan tanpa campur tangan manusia.
b. Mediasi online Jenis mediasi online, yaitu: 16 pertama , mediasi yang bersifat fasilitatif, dalam hal ini mediator berfungsi sebagai fasilitator dan tidak dapat memberikan  opini  atau  merekomendasikan  penyelesaian.  Fungsi mediator  hanya  memberikan  jalan  agar  para  pihak  menemukan sendiri  penyelesaian  sengketa  yang  dihadapinya.  Penyelesaian sengketa  jenis  ini  dilakukan  oleh  online  resolution. Kedua ,  mediasi evaluatif,  yakni  mediasi  melalui  mediator  yang  memberikan pandangan dari segi hukum, fakta dan bukti. Strategi dalam mediasi ini  adalah  dengan  membuat  suatu  kesepakatan  melalui  mediator berupa solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dan berusaha mempengaruhi para pihak untuk menerimanya. Ketiga , pendekatan menengahi situasi. Mediator berupaya intervensi atas permintaan dan persetujuan  para  pihak,  jika  para  pihak  gagal  melakukan  negoisasi. Tujuan  awal  dari  prosedur  ini  yaitu  membantu  memfasilitasi komunikasi antara para pihak dengan mediator dan antara para pihak sendiri.  Komunikasi  semacam  itu  dapat  dijalankan  dengan menggunakan teknologi seperti internet relay chats, e-mail , dan video conference.
c. Arbitrase.
16 Priyatna Abdurrasyid, 2011, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa , PT. Fikahati Aneska, Jakarta, hal. 17
Arbitrase  merupakan  suatu  cara  penyelesaian  sengketa  di  luar lembaga peradilan, berdasarkan perjanjian di antara para pihak yang bersengketa dengan bantuan arbiter sebagai pihak ketiga yang netral yang dipilih oleh para pihak atau oleh suatu lembaga arbitrase yang mana putusannya bersifat final and binding. Sama dengan arbitrase online yang juga menggunakan jasa pihak ketiga yang netral sebagai pembuat  keputusan.  Di  dalam  arbitrase  online  terdapat  pihak keempat  (the  fourth  party)  yaitu  teknologi  yang  membantu  arbiter dalam melaksanakan tugasnya. 17
Penyelesaian  sengketa  secara online akan  lebih  menghemat dibandingkan  dengan  alternatif  penyelesaian  sengketa  secara tradisional. Keuntungan ini karena para pihak tidak perlu membayar biaya  yang  harus  dikeluarkan  untuk  menghindari  persidangan,  dan biaya-biaya yang berkaitan dengan hal itu.
3. BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)
Dalam  hal  terjadi  sengketa  konsumen  e-commerce,  konsumen  dapat memanfaatkan  peran  BPSK.  Berdasarkan  mekanismenya,  penyelesaian melalui  BPSK  akan  lebih  cepat  dibandingkan  apabila  sengketa  tersebut dibawa  ke  jalur  litigasi  (pengadilan).  Namun  sifat  putusan  BPSK  yang mengikat  dan  final  (Pasal  54  ayat  (3)  UU  Perlindungan  Konsumen),  dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dan kasasi ke MA (Pasal 56 ayat (2) dan  Pasal  58  ayat  (2)  UU  Perlindungan  Konsumen).  Pada  tataran implementasi,  masih  sangat  minim  sengketa  konsumen  dalam  transaksi dagang melalui sistem elektronik.

## D. CONCLUSION
Berdasarkan  pembahasan  sebagaimana  diuraikan  diatas  terkait  dengan pokok permasalahan, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut;
1. Urgensi  Rekonstruksi  Pengaturan  Praktek  Perjanjian  Perdagangan  melalui E- Commerce adalah :
a. Alasan Filosofis ,  Karena  dibutuhkannya  ekosistem  perdagangan  secara elektronik  yang  aman  dan  efisien  bagi  semua  pihak,  guna  mendorong pertumbuhan  konsumtif  produk  dalam  negeri  melalui  transaksi  secara elektronik.
b. Alasan Sosiologis ,  Yakni  untuk  memberikan  perlindungan  dan  kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi secara elektronik atau E- Commerce .
c. Alasan Yuridis , Diperlukannya peraturan perundang-undangan yang secara khusus  mengatur  mengenai  praktek  perjanjian  perdagangan  secara elektronik  atau E-Commerce adalah  kepastian  hukum  yang  dijamin  oleh adanya  pembuatan  produk  hukum  yang  dilakukan  secara  sistematis  oleh badan atau lembaga-lembaga khusus.
d. Alasan Praktis , Adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai transaksi E-Commerce sehingga  diharapkan  mampu  membuat  masyarakat menyesuaikan diri terhadap segala jenis kegiatan yang berkaitan dengan E- Commerce .
17 Hudiyanto dkk, 2017, Tinjauan Umum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dan Online Dispute Resolution (ODR), Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Jakarta, hal. 35.
2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang dirugikan dalam Melakukan Praktek Perjanjian Perdagangan melalui E-Commerce adalah :
a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1320)
b. Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Pasal 65)
d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
e. Peraturan  Presiden  No.  74  tahun  2017  tentang  Peta  Jalan  Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
3. Penyelesaian  yang  dilakukan  Bila  Terjadi  Sengketa  dalam  Praktek  Perjanjian Perdagangan melalui E-Commerce yaitu :
a. Melalui Jalur Litigasi (Peradilan)
b. Melalui  Jalur  Non  Litigasi  (diluar  Peradilan)  atau  Alternatif  Penyelesaian Sengketa meliputi Mediasi Online, Negosiasi Online dan Arbitrase Online.
c. BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

## SUGGESTION
1. Mengingat  perkembangan  dunia  perdagangan  melalui  elektronik  atau  E- commerce  semakin  berkembang  pesat,  terhadap  pihak  pemerintah  atau pembuat  Undang-Undang,  seyogyanya  segera  dilakukan  pembuatan  produk- produk  hukum  berupa  peraturan-peraturan  yang  memuat  khusus  dan  secara eksplisit  tentang  praktek  perjanjian  perdagangan  yang  dilakukan  secara elektronik atau melalui E-Commerce .
2. Dengan segera dibuatnya peraturan secara khusus dan eksplisit yang mengatur mengenai  praktek  perjanjian  perdagangan  melalui  online  atau  E-Commerce, diharapkan  mampu  memberikan  perlindungan  hukum  yang  tepat  terhadap pihak  yang  dirugikan  dalam  mengadakan  transaksi  perdagangan  melalui  E- Commerce. Hal tersebut akan memberikan payung hukum yang jelas bagi para pihak (pelaku usaha dan konsumen).
3. Dalam proses penyelesaian sengketa perdagangan yang dilakukan secara online, seyogyanya pihak penegak hukum agar memberikan fasilitas yang optimal dan memadai bagi para pihak. Karena dalam penyelesaian sengketa yang di lakukan melalui  litigasi,  BPSK  serta  non  litigasi  (konvensional  maupun online ), khususnya penyelesaian sengketa yang dilakukan secara elektronik atau online , pasti  akan  menimbulkan  banyak  hambatan-hambatan  dikarenakan pelaksanaannya dilakukan secara online . Untuk itu diperlukan adanya fasilitas yang mendukung seperti tempat dan jaringan internet atau wi-fi yang memadai.

## Bibliography
Buku: Agus  Raharjo,  2002, Cybercrime:  Pemahaman  dan  Upaya  Pencegahan  Kejahatan Berteknologi , Cetakan I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Asril  Sitompul,  2004, Hukum  Internet  (Pengenal  Mengenai  Masalah  Hukum  di Cyberspace), Cetakan II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Az.Nasution, 1995, Konsumen dan Hukum , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Dikdik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatris  Gultom,  2005, Cyberlaw:  Aspek  Hukum Teknologi Informasi , Cetakan I, PT. Refika Aditama, Bandung.
Edmon Makarim, 2000, Kompilasi Hukum Telematika , Grafindo Persada, Jakarta. Hans Kelsen, 2008, Pengantar Teori Hukum, Nusa Media, Bandung. Hudiyanto dkk, 2017, Tinjauan Umum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan  dan  Online  Dispute  Resolution  (ODR) ,  Departemen  Perlindungan Konsumen OJK, Jakarta.
Man Suparman Sastrawidjaja, 2002, Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya , Cyberlaw: Suatu Pengantar , Cetakan I, Elips II, Jakarta. Mariam Darus Badrulzaman, 1986, Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut  Perjanjian  Baku  (  Standar  ),  dalam  BPHN,Simposium  Aspek  –  Aspek Hukum Perlindungan Konsumen , Binacipta, Bandung.
Priyatna  Abdurrasyid,  2011, Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa ,  PT. Fikahati Aneska, Jakarta.
R.Subekti, 1985, Aneka Perjanjian , PT. Pradnya Paramita, Bandung.
Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen , PT Grasindo, Jakarta. Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgelijk Wetbooek ) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Jurnal dan Publikasi Ilmiah Budi Rahardjo, Pernak Pernik Peraturan dan Pengaturan Cyberspace di Indonesia , www.budi.insan.co.id.
M.  Arsyad  Sanusi,  2001, Transaksi  Bisnis  dalam  E-comerce:  Studi  Tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya , dalam Jurnal Hukum Ius QuiaIustum, No.
16 Vol. 8 Maret 2001 : (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001)
Internet/Website
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52897351a003f/litigasi- dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan/ , Diakses pada tanggal 27 September 2020 Pukul 13.43 Wita.