TheJournalish: Social and Government http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Vol. 4 No. 3 (2023): Social and Government DOI: https://doi.org/10.55314/tsg.v4i3.500 Hal. 241-248

## ADVOKASI BURUH MIGRAN INDONESIA (ADBMI) DAN PERANANNYA DALAM MENGATASI HUMAN TRAFFICKING PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LOMBOK TIMUR

## Siti Hidayatul Jumaah
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram Email Korespondensi: hidayatulj929@yahoo,com
Abstrak: Perdagangan orang erat kaitannya dengan masalah Pekerja Migran. Lombok Timur menjadi salah satu tempat  di  mana  pekerja  migran  menjadi  korban  perdagangan  orang.  Karenanya,  Lombok  Timur  memiliki banyak  lembaga  non-pemerintah  (NGO)  yang  aktif  mendukung  masalah  perdagangan  orang  bagi  pekerja migran, misalnya Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI). ADBMI dinilai berperan penting dalam usaha pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang bagi pekerja migran. Sehingga penelitian ini bertujuan untu menganalisis peran ADBMI dalam mengatasi masalah perdagangan orang khususnya perdagangan pekerja migran  di  Lombok  Timur.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  dengan  fokus  penelitian  pada  3 (tiga) aspek, yaitu instrumen, arena, dan aktor.  Data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari observasi, wawancara mendalam, dan studi pustaka. Sementara teknik analisis data yang digunakan adalah  teknik  induktif,  yang berarti  penelitian  kualitatif  dimulai  dengan data  empiris  daripada dengan  deduksi teori.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kegiatan  yang  dilakukan  ADBMI  berdasarkan  perannya  dalam membantu pemerintah Kabuoaten Lombok Timur dengan memberikan bantuan teknis, edukasi, sosialisasi, dan kampanye  kepada  warga  yang  rentan  menjadi  korban.  ADBMI  telah  berusaha  meminimalisirkan  jumlah  dari para  korban  dari  perdagangan  manusia  dengan  berbagi  tindakan  yang  telah  dilakukan  dalam  menangani persoalan  tersebut,  namun  kesuksesan  ADBMI  dalam  mengurangi  jumlah  korban  tentu  saja  tidak  terlepaskan dari peran pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
Kata kunci; Peran, ADBMI, perdagangan manusia, Pekerja Migran Indonesia.
Abstract: Human  trafficking  is  closely  related  to  the  problem  of  Migrant  Workers.  East  Lombok  is  one of  the places  where  migrant  workers  become  victims  of  human  trafficking.  Therefore,  East  Lombok  has  many  non- governmental  organizations  (NGOs)  that  are  active  in  supporting  the  problem  of  trafficking  in  persons  for migrant  workers,  for  example  Advocacy  for  Indonesian  Migrant  Workers  (ADBMI).  ADBMI  is  considered  to play  an  important  role  in  efforts  to  prevent  and  deal  with  the  problem  of  trafficking  in  persons  for  migrant workers. So this study aims to analyze the role of ADBMI in overcoming the problem of trafficking in persons, especially  trafficking  of  migrant  workers  in  East  Lombok.  This  study  uses  a  qualitative  approach,  with  a research focus on 3 (three) aspects, namely instruments, arenas, and actors. Primary and secondary data used in this study came from observation, in-depth interviews, and literature study. While the data analysis technique used  is  an  inductive  technique,  which  means  that  qualitative  research  begins  with  empirical  data  rather  than theoretical deduction. The results of this study indicate that the activities carried out by ADBMI are based on their  role  in  assisting  the  East  Lombok  Regency  government  by  providing  technical  assistance,  education, outreach, and campaigns to residents who are vulnerable to becoming victims. ADBMI has tried to minimize the number of victims of human trafficking by sharing the actions that have been taken in dealing with the problem, but  ADBMI's  success  in  reducing  the  number  of  victims  is  of  course  inseparable  from  the  role  of  the  East Lombok Regency government.
Keywords: Role, ADBMI, human trafficking, Indonesian Migrant Workers.

## Article History:
Received; 10-06-2023; Revised; 02-07-2023; Accepted; 08-08-2023

## PENDAHULUAN
Praktik  perdagangan  orang  dikecam  secara  global  karena  melanggar  Hak  Asasi  Manusia (HAM).  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  mengeluarkan  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia pada tanggal 10 Desember 1948. Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah untuk melindungi harkat dan  martabat  manusia  dari  segala  bentuk  kejahatan,  termasuk  perdagangan  orang.  Organisasi internasional  PBB  mendorong  negara-negara  anggotanya  untuk  memastikan  bahwa  semua  warga negaranya  dilindungi  HAM-nya.  Namun,  sayangnya,  pelanggaran  HAM  global  terus  terjadi,  salah satunya perdagangan orang yang menimpa beberapa pekerja yang hendak bekerja di luar negeri.
Perdagangan orang didefinisikan sebagai segala bentuk ancaman atau penggunaan kekerasan, pemaksaan,  penculikan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan,  atau  pembayaran  atau  keuntungan kepada  pihak  yang  mengontrol  korban,  menurut  United  Nations  Office  On  Drugs  And  Crime (UNODC,  2021).  Eksploitasi,  seperti  memprostitusi  orang  lain,  eksploitasi  seksual,  kerja  paksa, perbudakan,  dan  pengambilan  organ  tubuh  manusia,  adalah  contoh  dari  praktik  kejahatan kemanusiaan ini. Laporan UNODC tahun 2020 menunjukkan bahwa 50% praktik perdagangan orang bertujuan  untuk  eksploitasi  seksual  perempuan  dan  38%  melibatkan  kerja  paksa  anak-anak.  Kedua kelompok  ini  sangat  rentan  menjadi  korban.  Dari  sepuluh  korban  di  seluruh  dunia,  lima  adalah perempuan dewasa dan dua adalah anak perempuan (UNODC, 2020).
Perdagangan  orang  juga  terkait  dengan  masalah  yang  dihadapi  Pekerja  Migran  Indonesia (PMI), termasuk tindakan kekerasan atau penganiayaan, gaji yang tidak dibayar, dokumen yang tidak lengkap,  majikan  yang  bermasalah,  TKI  hamil,  CTKI  ilegal,  dan  pekerjaan  yang  tidak  sesuai perjanjian  kerja.  Ini  adalah  bagian  dari  pola  perdagangan  orang  (BP2MI,  Data  Penempatan  dan Pelindungan  PMI  Periode  Januari-Mei  2023,  2023).  Dari  periode  Januari  hingga  Mei  2023,  Badan Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (BP2MI)  di  bawah  naungan  Kementerian  Luar  Negeri Indonesia telah menangani 791 PMI bermasalah.
Jepang dan Malaysia adalah negara tujuan utama perdagangan orang untuk eksploitasi seksual komersial,  dan  Malaysia  adalah  negara  tujuan  pekerja  migran  dengan  korban  TPPO  tertinggi  yang direhabilitasi  di  RPTC,  menurut  Laporan  Sekretariat  Satuan  Gugus  Tugas  Pencegahan  dan Penanganan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang tahun  2018  (IOM,  2020).  Meskipun  kasus  TPPO  di Malaysia juga tinggi, minat pekerja migran Indonesia untuk bekerja di Malaysia masih tinggi. Jumlah PMI  di  Malaysia  menempati  urutan  pertama  dari  tahun  2017  hingga  2019  sebelum  pemerintah Malaysia memberlakukan pembatasan pekerja asing di tahun 2020 (BP2MI, 2020). PMI korban TPPO banyak bekerja di sektor kasar dengan upah rendah, seperti buruh, perkebunan, dan sektor domestik seperti petugas kebersihan dan rumah tangga.
Salah satu tempat di mana pekerja migran menjadi korban perdagangan orang adalah Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang menempati urutan ke-2 (dua) dengan 7.270 pekerja migran terbanyak  se-Indonesia  periode  Januari-Mei  2023  setelah  Indramayu  (BP2MI,  2023).  Berdasarkan data  dari  pemerintah  provinsi  NTB,  Lombok  Timur  menempati  posisi  tertinggi  kasus  perdagangan orang,  mencapai  8  (delapan)  kasus  perdagangan  orang  di  tahun  2022  (data.ntbprov.go.id.,  2022). Berikut disajikan data TPPO di Provinsi NTB, yang juga memuat data TPPO di Lombok Timur, yaitu:

## Tabel 1. Korban TPPO di Nusa Tenggara Barat Tahun 2022
Kabupaten/Kota Jumlah Korban Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan Lombok Timur 8 0 8 Bima 1 0 1 Dompu 1 0 1 Lombok Barat 2 0 2 Total 12 0 12 Sumber: data.ntbprov.go.id., 2022.
Berdasarkan  tabel  di  atas,  diketahui  bahwa  Lombok  Timur  menjadi  daerah  dengan  tingkat TPPO  tertinggi,  mencapai  8  kasus  di  sepanjang  tahun  2022.  Dari  jumlah  tersebut,  korban  TPPO seluruhnya  adalah  perempuan.  Selain  Lombok  Timur,  beberapa  daerah  lain  di  NTB  yang  juga  turut menyumbang korban TPPO adalah Bima sebanyak 1 (satu) korban, Dompu sebanyak 1 (satu) korban, dan  Lombok  Barat  sebanyak  2  (dua)  korban,  sehingga  jumlah  keseluruhan  korban  TPPO  di  NTB mencapai 12 orang.
Meskipun  upaya  lintas  aktor  telah  dilakukan  untuk  mengakhiri  TPPO,  ini  tidak  sebanding dengan  keadaan  di  lapangan.  Kasus  terbaru  di  tahun  2023  yang  terjadi  di  Lombok  Timur  adalah adanya 2 (dua) orang pekerja migran yang menjadi korban TPPO dan berujung mendapat siksaan di negara penempatan Libya. Korban tidak menyadari bahwa perekrutan untuk bekerja ke negara Libya akan  mengancam  keselamatannya.  Korban  juga  diperlakukan  secara  tidak  manusiawi  dan  tidak mendapatkan  hak-hak  pekerjanya  di  tempat  kerja.  Korban  tidak  dapat  berkomunikasi  dengan keluarganya,  bekerja  lebih  dari  dua  belas  jam,  dan  menerima  kompensasi  yang  sangat  rendah (regional.kompas.com., 2023).
Sebagaimana  yang  ditetapkan  oleh  Konvensi  PBB  Menentang  Tindak  Pidana  Transnasional tahun  2000,  untuk  mengakhiri  perdagangan  manusia  di  dunia  membutuhkan  kolaborasi  lintas  aktor. Misalnya,  dalam  bab  II  dan  III  panduan "Protocol  to  Prevent,  Suppress,  and  Punish  Trafficking  in Persons,  Especially  Women  and  Children,  Supplementing  The  United  Nations  Convention  Against Transnational  Organized  Crime  tahun  2000" disebutkan  bahwa  negara  diharapkan  untuk  bekerja sama  dengan  organisasi  non-pemerintah.  Menurut  UNTOC  (2000),  negara  harus  melibatkan kelompok  masyarakat  sipil  atau  lembaga  non-pemerintah  (NGO)  dalam  menerapkan  kebijakan  dan programnya. NGO adalah salah satu aktor non-negara yang telah berpartisipasi secara aktif dalam isu- isu  umum  atau  masalah  yang  menjadi  perhatian  dunia.  Bahkan,  menurut  UNWomen  (2017),  untuk mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan,  aktor  non-negara  harus  mendukung  dan  bekerja  sama untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Di Lombok Timur, banyak lembaga non-pemerintah (NGO) yang aktif mendukung masalah TPPO bagi pekerja migran.  Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI) adalah salah satu lembaga non-pemerintah  yang  memperhatikan  masalah  ini.  Berkantor  di  Selong,  Kabupaten  Lombok  Timur, ADBMI  adalah  lembaga  masyarakat  sipil  non-profit  pertama  berbasis  lokal  di  Lombok  Timur  yang berfokus  pada  masalah  buruh  migran  dan  penindasan  manusia  dengan  pendekatan  gerakan  yang berpusat pada hak dan kebutuhan korban. ADBMI dibuat dan dibentuk oleh orang-orang yang peduli, aktivis  hak  asasi  manusia,  mantan  buruh  migran,  komunitas  pondok  pesantren,  dan  korban  buruh migran.  Ada  tiga  desa  yang  mendukung  ADBMI  sejak  tahun  2000.  Jumlah  desa  dampingan  telah meningkat  menjadi  enam  desa  pada  tahun  2004.  Jumlah  ini  terus  bertambah  seiring  dengan pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Hingga saat ini, telah dibuat dua puluh empat Peraturan Desa  untuk  melindungi  buruh  migran  dan  keluarganya.  Piloting,  memfasilitasi  dan  mengorganisir pembentukan CBO (Community Base Organization) di 32 desa dari 254 desa di Kabupaten Lombok Timur (www.jaringanburuhmigran.org., 2022).
Keterlibatan NGO lokal dalam upaya penanganan kejahatan transnasional bukanlah suatu hal yang  baru.  Sebagaimana  disebutkan  sebelumnya,  NGO  memiliki  peran  yang  begitu  urgen  untuk menerapkan berbagai kebijakan pencegahan maupun penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)  khususnya  bagi  Pekerja  Migran  Indonesia.  Karenanya,  penelitiannya  berusaha  untuk menganalisis peranan NGO Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI) dalam upayanya mengatasi perdagangan  pekerja  migran  di  Lombok  Timur.    Tulisan  ini  akan  bermanfaat  bagi  banyak  pihak, terutama  bagi  pemerintah  Lombok  Timur  sendiri.  Adanya  tulisan  ini  akan  memetakan  peranan ADBMI dalam membantu pemerintah Lombok Timur mengatasi TPPO. Melalui pemetaan peran ini, pemerintah  Lombok  Timur  dapat  menyusun  dan  menerapkan  beberapa  kebijakan  yang  lebih  efektif untuk mengatasi TPPO pekerja migran.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Menurut  W.  Laurence  Neuman, pendekatan  kualitatif  adalah  upaya  untuk  mengkaji  proses  sosial  atau  fenomena  sosial  dengan
menggunakan  teori  atau  konsep  orang  lain  dan  melihat  bagaimana  mereka  dibuat  atau diinterpretasikan. Penelitian kualitatif melihat kehidupan sosial secara kualitatif, jadi tidak selalu ada cukup  data.  Semua  data  saat  ini  sangat  penting  (Neuman,  2014).  Penelitian  kualitatif  menggunakan data  yang  telah  dipilah  untuk  membuat  satuan  yang  dapat  diatur.  Selanjutnya,  mencari  dan mengumpulkan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan kemudian membuat keputusan tentang apa yang dapat disampaikan kepada orang lain (Moleong, 2010).
Fokus  dalam  penelitian  ini  adalah  peran  ADBMI  untuk  mengatasi  perdagangan  pekerja migran  di  Lombok  Timur.  Peneliti  menggunakan  teori  perspektif  Clive  Archer  yang  melihat  peran organisasi melalui 3 (tiga) aspek, yaitu peran organisasi sebagai instrumen, sebagai arena, dan sebagai aktor (Archer, 2001).
Data  primer  dan  sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  observasi  di kantor  Advokasi  Buruh  Migran  Indonesia  (ADBMI)  serta  wawancara  dengan  Lembaga  Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI), Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) Provinsi NTB, dan Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Lombok  Timur,  dan  Polres  Lombok  Timur.  Data sekunder, berasal dari berbagai sumber. Peneliti menggunakan laporan pendampingan kasus Advokasi Buruh  Migran  Indonesia  (ADBMI),  laporan  dari  lembaga  negara  dan  organisasi  internasional,  dan buku-buku yang membahas masalah TPPO terhadap pekerja migran.
Peneliti  menggunakan  teknik  penggumpulan  data  melalui  teknik  observasi  langsung  dan wawancara mendalam serta studi literatur. Sementara analisis data dilakukan dengan memilah-milah data  untuk  dipelajari,  mengelompokkan  data  ke  dalam  kategori,  menjabarkan  data  ke  dalam  unit, membuat susunan berupa pola, dan menghasilkan kesimpulan (Neuman, 2014). Peneliti menggunakan teknik  analisis  data  induktif,  yang  berarti  penelitian  kualitatif  dimulai  dengan  data  empiris  daripada dengan deduksi teori. Peneliti turun ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan membuat kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Melalui  beberapa  poin,  kerjasama  dan  peran  ADBMI  dengan  pemerintahan  Lombok  Timur sangat relevan. Jika diperhatikan, dapat dijelaskan bahwa ADBMI telah mengambil berbagai langkah untuk memerangi perdagangan manusia di NTB, terutama di Lombok Timur, dari tahun 2004 hingga kini. Peranan ADMBI dilaksanakan melalui berbagai peran, seperti instrumen, arena, dan aktor.

## 1. Instrumen
Organisasi lokal berfungsi sebagai instrumen untuk membantu pemerintah membuat kebijakan untuk  mencapai  tujuan  atau  kepentingan.  Mereka  bahkan  dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk mengurangi intensitas konflik di luar sana. Namun, hal-hal seperti itu tidak berarti seluruh keputusan yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan setiap anggota.
ADBMI bertindak sebagai alat dengan membantu meningkatkan kemampuan pendiri hukum di tingkat lokal. Hal ini dilakukan dengan menggunakan buku pedoman Penegakan Hukum Perdagangan Manusia,  yang  pertama  kali  dibuat  pada  tahun  2005  dan  membahas  tentang  penegakan  hukum perdagangan  manusia.  Buku  tersebut  berisi  pedoman  penegakan  hukum  dan  perlindungan  korban penindakan perdagangan manusia. Ini juga mencakup langkah-langkah tambahan, seperti membangun kapasitas untuk lembaga kepolisian bersama dengan Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri).
Selain  itu,  ADBMI  juga  melakukan  penyusunan  Rencana  Aksi  Daerah  (RAD)  Anti Perdagangan  Manusia  bekerjasama  dengan  pemerintah  Kabupaten  Lombok  Timur.  RAD  ini  dibuat sebagai  acuan  bagi  pemerintah  Kabupaten  Lombok  Timur  dalam  menanggulangi  pemasalahan perdagangan  manusia.  RAD  ini  juga  berkaitan  erat  dengan  berbagai  rekomendasi  kebijakan  yang dapat  diterapkan  oleh  pemeirntah  Kabupaten  Lombok  Timur  dalam  menangani  kasus  perdagangan orang,  dimana  kebijakan  ini  tidak  terlepas  dari  berbagai  kerjasama  yang  dilakukan  antar  berbagai sektor, seperti pihak kemananan, hingga masyarakat.
ADBMI  dan  Pemerintah  Kabupaten  Lombok  Timur  juga  bekerjasama  untuk  membuat Peraturan  Daerah  Anti  Perdagangan  Manusia  melalui  Perda  Nomor  9  Tahun  2013  tentang Perlindungan  Korban  Perdagangan  Orang  dan  Tindak  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  dan  Anak. Perda ini akan membantu pemerintah Lombok Timur menangani kasus perdagangan manusia. Perda ini mencakup ketentuan tentang penanganan, perlindungan, dan pencegahan perdagangan manusia.
Selain itu, secara aktif ADBMI memberikan pelatihan kepada para penegak hukum yang ada di Lombok  Timur  tentang  tindak  pidana  perdagangan  manusia  dan  cara  menangani  masalah  tersebut. Tujuan  pelatihan  ini  adalah  untuk  meningkatkan  kemampuan  dan  pemahaman  para  penegak  hukum dalam  menangani  kasus  perdagangan  manusia  dan  memberikan  perlindungan  kepada  para  korban. Kerjasama  lainnya  yang  dilakukan  oleh  ADBMI  dan  Pemerintah  Kabupaten  Lombok  Timur  adalah mendampingi korban perdagangan manusia yang sedang dalam proses hukum. Tujuan pendampingan ini  adalah  untuk  memastikan  bahwa  hak-hak  korban  dilindungi  selama  proses  hukum  berlangsung, dan membantu mereka memahami proses hukum yang sedang mereka hadapi.
Peran  lain  yang  dilakukan  oleh  ADBMI  adalah  dengan  membentuk  LSD  (Lembaga  Sosial Desa).  LSD  merupakan  wujud  peran  ADBMI  dalam memberikan  pelatihan  perwakilan  masyarakat desa. Melalui LSD di lima desa dampingan, yakni Desa Anjani, Suradadi, Ketapang Raya, Wanasaba, dan  Pringgasela  Timur,  ADBMI  berupaya  membuatkan  jalan  dalam  menangani  kasus  yang  kerap dihadapi  oleh  pekerja  migran,  termasuk  kasus  perdagngan  orang.  LSD  sendiri  telah  banyak melakukan  kegiatan  advokasi,  mitigasi,  dan  perlindungan  bagi  PMI  di  desanya  masing- masing. Pembentukan  LSD  ini    seharusnya  dapat  memperkuat  fungsi  pemerintah  daerah  dan pemerintah  desa  di  semua  desa  dan  kelurahan  yang  ada  di  Lombok  Timur  untuk  dapat  meberikan perlindungan secara lebih efektif bagi masyarakat yang hendak menjadi pekerja migran.
Pemaran  di  atas  selanjutnya  memberikan  pengetahuan  bahwa  peran  yang  dilakukan  oleh ADBMI dalam menangani permasalahan Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi Pekerja Migran di Lombok Timur dari aspek instrumen secara umum dapat dikatakan sudah cukup baik. Peran ini dapat terlihat  dari  berbagai  upaya  yang  dilakukan  oleh  ADBMI  untuk  pemerintah  Kabupataen  Lombok Timur  dalam  menangani  tindak  pidana  perdagangan  orang,  yakni  melalui  pemberian  pelatihan  bagi aparat  penegak  hukum,  memeberikan  penyusunan  Rencana  Aksi  Daerah  Anti  Pedagngan  Orang, membantu  menyusun  Perda  Perlindungan  Perdagangan  Orang,  hingga  membentuk  Lembaga  Sosial Desa  (LSD)  dengan  tujuan  untuk  mendekatkan  perlindungan  kepada  masyarakat  melalui  lembaga yang ada di desa.

## 2. Arena
Peran  organisasi  non  pemerintah  sebagai  arena  merupakan  peran  dimana  anggota  dapat berkumpul, melakukan  konsultasi,  dan  menginterpretasikan  kebijakan  hukum  dan  banyak  perjanjian lainnya. Kaitannya dengan peran arena ADBMI, maka dapat dilihat melalui berbagai bantuan dalam halnya  menyediakan  forum  dengan  berbagai  pihak  yang  terkait  dalam  pencegahan  dan  pengentasan tindak  pidana  perdagangan  orang.  Adapun  peranan  ADBMI  dari  aspek  arena  ini,  dapat  dipaparkan sebagai berikut:
Pertama, ADBMI  dan  Pemerintah  Kabupaten  Lombok  Timur  bekerja  sama  untuk  mencegah perdagangan  manusia  di  masa  depan  dengan  memperbaiki  lingkungan  sosial  yang  bertujuan  untuk memberi  orang  lebih  banyak  akses  pada  berbagai  bidang,  baik  itu  kesehatan,  pekerjaan,  dan pendidikan.  Dari  aspek  pekerjaan  misalnya,  ADBMI  telah  berupaya  untuk  memberikan  pelatihan maupun  pendampingan  berwirausaha  bagi  masyarakat,  khususnya  masyarakat  yang  telah  menjadi pekerja  migran (mantan pekerja migran).  Pelatihan  ini  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya pekerja migran “daur ulang”, yaitu mantan pekerja migran kembali melakukan atau menjadi pekerja migran. Selain pelatihan bagi mantan pekerja migran, ADBMI juga aktif memberikan pendampingan kepada keluarga maupun anak dari pekerja migran. Pendampingan ini dilakukan sebagai wujud perlindungan bagi  keluarga  PMI.  Pendampingan  ini  dilakukan  dengan  memberikan  sosialisasi  pengelolaan remitansi  hingga    sosialisasi  masalah  pendidikan  bagi  anak  yang  ditinggal  untuk  bekerja  di  luar negeri.
Kedua, kerjasama  ADBMI  dengan  Pemerintah  Kabupaten  Lombok  Timur  juga  dilakukan dengan  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  mencegah  perdagangan  manusia melalui  edukasi  dan  penyuluhan  masyarakat  tentang  bahaya  perdagangan  manusia  dan  cara menghindarinya.  Kerjasama  ini juga terkait  dengan  penegakan  hukum  terhadap pelaku  perdagangan manusia, yang mana ADBMI dalam hal ini bertanggung jawab untuk melaporkan.
ADBMI  selama  ini  aktif  mengadakan  berbagai  seminar  bersama  Pemerintah  Kabupaten Lombok  Timur  mengenai  isu  perdagangan  manusia  di  wilayah  tersebut.  Salah  satu  kegiatan  yang dilakukan  adalah Focus  Group  Discussion (FGD)  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  saran  dan masukan  dari  berbagai  pihak  yang  terkait  dengan  upaya  penanganan  dan  pencegahan  perdagangan manusia di Lombok Timur. FGD ini menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain pengembangan program  yang  lebih  terintegrasi  untuk  meningkatkan  hak-hak  migran  dan  kualitas  hidup  mereka, seperti  akses  yang  lebih  baik  untuk  pendidikan,  pekerjaan,  dan  kesehatan.  Selain  itu,  terdapat kesepakatan mengenai pengembangan program yang berkelanjutan untuk meningkatkan pengawasan dan pengembangan program migrasi di Lombok Timur. Selanjutnya, terdapat kesepakatan untuk lebih memperhatikan  perlindungan  migran  yang  lebih  baik.  Terdapat  juga  pertimbangan  pentingnya memajukan kerjasama regional dalam menghadapi tantangan migrasi.
Ketiga, ADBMI  juga  aktif  menyelenggaran  Konferensi  Nasional  mengenai  perdagangan manusia  dengan di dalamnya  membahas terkait  dengan  isu  perdagangan manusia  di  Lombok  Timur dan  tindakan-tindakan  untuk  mencegah  serta  mengatasi,  yang  mana  diikuti  oleh  perwakilan pemerintah,  LSM,  para  pemangku  kepentingan,  serta  masyarakat  umum,  dimana  melalui  konferensi itu  terdapat  beberapa  pembahasan  seperti  pencegahan  perdagangan  manusia,  peningkatan  terhadap kualitas  hidup  para  migran,  pembangunan  terhadap  ekonomi  lokal,  dan  perlindungan  hak-hak  yang dimiliki para migran.

## Gambar 1. Sejumlah perwakilan lembaga pemerhati PMI dan lembaga pemerintah mengikuti workshop di Sekarteja
Sumber: lombokpost.jawapos.com., 2023.
Gambar  di  atas  menunjukkan  salah  satu  aktifitas  yang  dilakukan  oleh  ADBMI  dalam  rangka memberikan  pengarahan,  masukan,  serta  diskusi  terkait  permasalahan  pekerja  migran  di  Lombok Timur, termasuk permasalahan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Acara ini diikuti oleh perwakilan lembaga  sosial  masyarakat  pemerhati  buruh  migran  dan  juga  perwakilan  dari  instansi  pemerintah terkait  seperti  Disnakertrans  Lotim,  UPTD  PPA,  dan  pemerintah  desa.    Dikutip  dari lombokpost.jawapos.com, direktur  ADBMI  menerangkan  bahwa  kegiatan  ini  merupakan  salah  satu
langkah  evaluasi  program  peningkatan  inisiatif  masyarakat  untuk  perlindungan  dini  pekerja  migran. Salah  satu  bagian  dari  program  yang  bekerjasama  dengan  AWO  International  tersebut  adalah membentu Lembaga Sosial Desa (LSD) di lima desa dampingan program.

## 3. Aktor
Selanjutnya,  organisasi  non  pemerintah  dianggap  sebagai  aktor;  dalam  peran  ini,  mereka dianggap  bergerak  secara  mandiri  atau  bebas,  dan  tidak  dapat  dipengaruhi  oleh  kekuatan  atau intensitas  dari  luar  (Archer  2001).  Apabila  diperhatikan  peran  ADBMI  sebagai  pelaku  dalam menangani  isu  perdagangan  manusia  di  Lombok  Timur,  dapat  dilihat  bahwa  mereka  melakukan tindakan  melalui  sektor  pendidikan.  Hal  ini  dilakukan  dengan  menyediakan  edukasi  dan  informasi kepada masyarakat serta melakukan tindakan pencegahan terhadap perdagangan manusia dengan cara meningkatkan kesadaran dan pengawasan terhadap perekrutan tenaga kerja.
Tindakan  lain  yang  dilakukan  oleh  ADBMI  adalah  memberikan  perlindungan  kepada  para korban  perdagangan  manusia  yang  mengalami  trauma  baik  secara  psikologis  maupun  fisik. Contohnya, memberikan bantuan kepada korban agar mereka dapat memulai hidup baru dan melewati masa pemulihan dengan baik. Selain itu, ADBMI juga memberikan bantuan finansial kepada korban yang  membutuhkannya,  seperti  dalam  hal  rehabilitasi,  reintegrasi,  dan  pemulangan  korban perdagangan manusia.
Tidak hanya itu saja, ADBMI juga melanjutkan langkah-langkahnya dengan menerbitkan buku saku tentang "Bekerja di Luar Negeri Secara Resmi dan Aman", di mana buku ini berisi tulisan yang berkaitan dengan prosedur-prosedur mulai dari pendaftaran, perekrutan, keberangkatan, penempatan, kepulangan, serta mencakup nomor telepon dan alamat penting serta dokumen-dokumen penting dan berbagai istilah penting bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Buku saku ini selanjutnya disebar dan diberikan kepada masyarakat melalui Lembaga Sosial Desa (LSD) yang dibentuk oleh ADBMI.
ADBMI  juga  melaksanakan  kegiatan  dalam  bentuk  kampanye  publik  di  Kabupaten  Lombok Timur dengan tujuan mempromosikan dan mengadakan dua agenda utama. Pertama, kampanye untuk migrasi aman dan penolakan terhadap perdagangan manusia (Safe Migration and Zero Tolerance for Human  Trafficking) ,  yang  didukung  oleh  beberapa  lembaga  internasional  yang  juga  berkonsentrasi pada  permasalahan  migrasi,  seperti  organisasi  AWO  International.  Kedua,  kampanye  publik  untuk menghentikan perdagangan manusia, yang dilakukan di berbagai lokasi.

## KESIMPULAN
Perdagangan  manusia  telah  terjadi  selama  bertahun-tahun,  di  mana  tidak  hanya  menyebar  di wilayah Eropa saja melainkan hingga menuju wilayah Asia. Terutama salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi semakin banyaknya dijadikan tempat perdagangan manusia yakni di wilayah  Lombok Timur  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat.  Maka  melalui  paparan  pembahasan  dapat  disimpulkan,  yaitu: pertama, untuk mengatasi perdagangan manusia di Lombok Timur, ADBMI telah menjalankan peran- peran  pentingnya  sebagai  organisasi  migrasi  dengan  memberikan  bantuan  dalam  pengembangan kapabilitas  penegakan  hukum,  melakukan  tindakan  dengan  memberikan  pembangunan  kapasitas kepada pihak terkait, memberikan bantuan medis, logistik, kesehatan, program penyuluhan sosial, dan memberikan  pendampingan  hukum  kepada  korban. Kedua, ADBMI  melakukan  berbagai  macam usaha  dengan  melakukan  kerjasama  bersama  Pemerintah  Kabupaten  Lombok  Timur  seperti diantaranya  melaksanakan  penyusunan  Rencana  Aksi  Daerah  (RAD)  dan  Peraturan  Daerah  (Perda) Anti  Perdagangan  Manusia,  memberikan  pelatihan  kepada  para  penegak  hukum  di  Lombok  Timur, memberikan  bantuan  teknis  dalam  hal  pembangunan  prosedur  dan  peraturan  penindakan  terhadap pelaku tindak perdagangan manusia kepada para penegak hukum, serta melakukan kerjasama dalam meningkatkan  kesadaran  masyarakat  melalui  pendidikan  dan  penyuluhan. Ketiga, mengenai kolaborasi  yang  telah  dilakukan  oleh  ADBMI  tersebut  dalam  mengatasi  perdagangan  manusia  yang terjadi di Lombok Timur tersebut telah menunjukkan sebagaimana dalam menjalankan peranan serta fungsi  sebagai  organisasi,  di  mana  sebagai  bentuk  tindakan  konkret  serta  kegiatan  yang  dilakukan
oleh ADBMI memberikan kemajuan yang cukup baik yang mana terdapat efek positif yang diberikan dalam mengatasi masalah perdagangan manusia yang ada di daerah Lombok Timur.

## REFERENSI
(IOM),  I.  O.  (2020). Petunjuk  Teknis  Pendataan  dan  Pelaporan  Data  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang . Jakarta: IOM.
Archer,  Clive.  2001.  International  Organizations.  3.  London:  Routledge.  Diakses  melalui https://pdfcoffee.com/176633096-international-organisations-pdffree.html,  tanggal  4  Juli 2023 pukul 14.00 WITA.
BP2MI, B. P. (2020). Data Penempatan dan Pelindungan PMI Periode tahun 2020. Jakarta: BP2MI. BP2MI. (2023). Data Penempatan dan Pelindungan PMI Periode Januari-Mei 2023 , diakses melalui https://www.bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-06-
2023_Laporan_Publikasi_Bulan_Mei_2023_merged.pdf,  tanggal  4  Juli  2023  pukul  13.55 WITA.
Data.ntbprov.go.id.  (2022).  Data  Lokasi  Desa  yang  terjadi  tindak  pidana  perdagangan  orang  tahun
2022 di Provinsi NTB,
diakses melalui https://data.ntbprov.go.id/sites/default/files/14.%20Data%20Lokasi%20Desa%20yg%20Serin g%20Terjadi%20Tindak%20Pidana%20Perdagangan%20Orang%20di%20NTB%20Thn%20 2021.xlsx, tanggal 4 Juli 2023 pukul 13.55 WITA.
Jaringanburuhmigran.org.  (2022).  Lembaga  Advokasi  Buruh  Migran  (ADBMI)  Lombok,  diakses melalui  http://www.jaringanburuhmigran.org/p/lembaga-advokasi-buruh-migran-adbmi.html, tanggal 4 Juli 2023 pukul 14.00 WITA.
Kompas.com.  (2023).  2  Warga  Lombok  Timur  Korban  TPPO  dan  Disiksa  di  LibyaLapor  Polisi, diakses  melalui  https://regional.kompas.com/read/2023/07/03/123952878/2-warga-lombok- timur-korban-tppo-dan-disiksa-di-libya-lapor-polisi, tanggal 4 Juli 2023 pukul 14.00 WITA.
Lombokpost.jawapos.com. (2023). Perlindungan Pekerja Migran Butuh Dukungan Pemdes dan LSD . Diakses  melalui  https://lombokpost.jawapos.com/selong/16/06/2023/perlindungan-pekerja- migran-butuh-dukungan-pemdes-dan-lsd/, tanggal 4 Juli 2023 pukul 14.00 WITA.
Moleong, L. J. (2010). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Neuman, W. L. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches Seventh Edition . Edinburgh : Pearson Education Limited. UNODC, U. N. (2021). Global Report Trafficking in Person 2020 . Vienna : UNODC. UNTOC.  (2020). United  Nations  Convention  Against  Transnational  Organized  Crime  and  The Protocol Thereto : General Assembly Resolution 55/25 . United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (p. 7). New York : UNTOC.
UNWomen. (2017, November Minggu ). SDG 5: Achieve Gender Equality and Empower all Women and  Girls  .  Retrieved  from  https://eca.unwomen.org/:  https://eca.unwomen.org/en/news/in- focus/women-and-the-sdgs/sdg-5- gender-equality-0.