## ANALISIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN DI SMA NEGERI 4 JAYAPURA
Bethsaba S.M.R Vigowati Kafomay virgobeth2018@gmail.com

## Abstrak
The education budget is a critical aspect to coincide schools operational requirements mainly  how  to  meet  the  needs  for  investment,  operations,  and  school  personnel (facilities  and  infrastructure).  It  serves  to  protect  the  community,  especially  those who  still  need  assistance  in  striving  for  their  right  to  get  proper  education  services. The objective of this study is to examine the governance of the School Operational Assistance  (BOS)  budget  in  improving  education  services  in  Senior  High  School (SMA)  4  Jayapura.  This  research  used  descriptive  statistical  analysis.  Qualitative data  is  in  the  form  of  in-depth  interviews  with  several  key  informants  from  the School,  consisting  of  the  Education  and  Teaching  Office,  the  Committee,  and  the parents/guardians  of  students  as  well  as  school  documents/archives  in  the  form  of School  Profiles and  Reports  Accountability  (K-7).  The  data  collection method  used in  this  study  is  in-depth  interviews  and  documentation.  The  results  show  that  most of the  school  budget  used  for  spending  on  interaction  and  processes  of  education. Also, we find that BOS funds had decreased in the last few years. The evaluation of the  BOS  funds  gained  attention  from  the  school  principal,  and  cooperation  of  the inspectorate of the local government.
Keywords: School Operational Assistance, School Income and Expenditure Budget, School performance

## PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  upaya  pembelajaran  dalam  pemberian  ilmu  pengetahuan, pelatihan,  keterampilan  dan  sekolah  sebagai  fasilitas  masyarakat  untuk  memperbaiki  taraf hidup  yang  lebih  berdaya  untuk    jangka  panjang  dengan  menggali  ilmu.  Dalam  arti  luas, pendidikan  yakni  merupakan  pembelajaran  yang  berlangsung  dalam  lingkungan  sepanjang hidup. Sedangkan dalam arti sempit, penndidikan adalah pengajaran yang dilaksanakan oleh sekolah  sebagai  lembaga  formal.  Dalam  Undang-Undang  No.20  Tahun  (2003)  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional,  disebutkan  bahwa  setiap  warga  negara  berusia  7-15  tahun wajib  menjejaki  Pendidikan  Dasar  dan  pasal  34  ayat  2  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  menyatakan  bahwa  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  menjamin terselenggaranya  Wajib  Belajar  minimal  pada  tatanan  pendidikan  dasar  tanpa  mengambil
biaya  dan  ayat  3  juga  disebutkan  bahwa  wajib  belajar  merupakan  tanggung  jawab  Negara yang  diselenggarakan  oleh  Lembaga  Pendidikan  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan Masyarakat.
Untuk  mewujudkan  amanat  Undang-Undang,  Pemerintah  wajib  menyelenggarakan pelayanan  pendidikan  bagi  seluruh  siswa/siswi  pada  jenjang  pendidikan  yaitu  SD  dan SMP maupun  pada  jenjang  SMA  dan  sederajat.  Dalam  pasal  3  Undang-Undang  No  20  Tahun 2003 (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2003) pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan  kemampuan  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang berdemokratis serta bertanggungjawab. Sedangkan menurut  Tap.MPR  No.11/MPR/(1993)  pendidikan  nasional  mempunyai  tujuan  ialah menambah  kualitas  manusia  Indonesia  yaitu  manusia  yang  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang Maha  Esa,  berbudi  pekerti  luhur,  mandiri,  maju,  kuat,  pintar,  inovatif,  terampil,  berdisiplin, beradab  kerja  profesional,  bertanggung  jawab  dan  produktif,  serta  sehat  raga  dan  rohani. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah salah satu layanan yang dilakukan Pemerintah untuk melaksanakan kewajiban penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa pungutan biaya.
Salah satu perspektif yang sangat bernilai pada pemenuhan kebutuhan operasional sekolah  yaitu  biaya  pendidikan  yang  berkaitan  dengan  bagaimana  mencukupi  kebutuhan investasi,  operasi,  dan  personal  sekolah  (sarana  dan  prasarana)  serta  untuk  melindungi masyarakat  khususnya  yang  tidak  mampu  dalam  mendapatkan  haknya  berupa  pendidikan yang  layak.  Bantuan  Operasional  Sekolah  diterapkan  sejak  bulan  Juli  tahun  2005,  dengan sasaran siswa  dan  siswi  pada  tingkat  Pendidikan  Sekolah  Dasar  (SD  dan  SMP),  SMA  dan sederajat.  Pemerintah  berharap  dengan  adanya  dana  BOS,  semua  lapisan  masyarakat dapat mengikuti pendidikan tanpa memikirkan biaya pendidikan. BOS juga berfungsi sebagai media berharga dalam peningkatkan akses layanan dasar  belajar yang berkualitas, dengan hasil akhirnya dapat mempersempit kesenjangan keikutsertaan untuk bersekolah antar strata masyarakat menurut tingkat pendapatan (kaya-miskin), dan antar zona (kota-desa).
Setelah  program  pemberian  dana  BOS  berjalan  selama  5  tahun,  Pemerintah  di tahun  2009 mengubah  tujuan,  pendekatan,  dan  orientasi  BOS. Program  BOS bukan  hanya berperan menjaga Angka Partisipasi Kasar (APK), tapi juga berkontribusi untuk peningkatan mutu  pelayanan  pendidikan.  Problema  yang  ditemui  Pemerintah  dalam  bidang  pendidikan adalah  rendahnya  mutu  pendidikan.  Kendala  yang  ditemui  yakni  pemberian  layanan pendidikan  belum  menemukan  cara  yang  paling  tepat,  disisi  lain  semakin  cepat perkembangan zaman semakin meningkat pula tuntutan kebutuhan hidup sosial masyarakat sebagai pelanggan pendidikan. (Fattah, 2000) menyatakan bahwa semakin jenjang interaksi sosial  masyarakat  sejalan  dengan  kemajuan  IPTEK  yang  semakin  meningkatkan  desakan kebutuhan kehidupan sosial individu.
Lebih  lanjut  tentang  sebab  pentingnya  layanan  pendidikan  yang  bermutu,  (2016) Ikke  Dewi  Sartika  (2002:93)  mengatakan  bahw a  “jaminan  kualitas  pada  dasarnyanya berhubungan dengan bagaimana menentukan dan mengungkapkan apa yang dipromosikan kepada  konsumen,  lebih  dari  itu  kita  telah  memulai  untuk  merubah  proses  penentuan  apa yang  pelanggan  inginkan  untuk  rancangan  kualitas  produksi  dan  prosesnya  menggunakan teknik  seperti  penyebaran  fungsi  kualitas  ( Quality  Fuction  Development )”.  Tanpa  adanya proses  layanan  pendidikan  yang  berkelas  dan  berkualitas,  tidak  akan  menciptakan  produk layanan  yang  bermutu  atau  tidak  akan  ada  kepuasan  dari  pelanggan  (para  siswa  dan masyarakat).  Oleh  karena  itu,  Pemerintah  berupaya  dengan  kebijakan  yang  diambil  yakni mengucurkan program BOS (Bantuan Operasional Sekolah).
Undang-Undang  20  Pasal  34  ayat  2  Tahun  203  menyatakan  bahwa  Pemerintah (Pemeritah  Pusat  maupun  Daerah)  menjamin  terlaksananya  wajib  belajar  sekurang- kurangnya  pada  jenjang  pendidikan  dasar  tanpa  adanya  pumungutan  biaya.  Pada  ayat  3 disebutkan  bahwa  wajib  belajar  merupakan  kewajiban  negara  yang  dilaksanakan  oleh institusi  pendidikan  pemerintah,  pemerintah  daerah  dan  masyarakat.  Dampaknya  adalah negara  harus  dan  wajib  memberikan  akses  pelayanan  belajar  bagi  semua  element masyarakat  pada  tingkat  pendidikan  sekolah  dasar  dan  menengah  (SD  dan  SMP,  SMA)
serta  satuan  pendidikan  lainya.  Dari  sisi  pendanaan,  pemerintah  mendistribusikan  dana cukup besar dan meningkat setiap tahunnya.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Pengertian Pengelolaan Keuangan Sekolah
Menurut  Oteng  Sutisna  (1993:2-3)  Manajemen  Pendidikan  ialah  keseluruhan (proses)  yang  membuat  sumber-sumber  personil  dan  materil  sesuai  yang  tersedia  dan efektifbagi  tercapainya  tujuan-tujuan  bersama  (Sunaengsih,  2017).  Pengelolaan  keuangan sekolah  yang  baik  dapat  diterapkan  dengan  menggunakan  asas  pemisahan  tugas, perencanaa,  pembukuan  setiap  transaksi,  pelaporan  dan  pengawasan.  Penggunaan  Dana BOS sebagai  salah  satu  wadah pemasukan sekolah,  perlu  dikelola  dengan  baik  dan benar untuk kepentingan peserta didik. Pengelolaan keuangan BOS diatur oleh Pemerintah melalui aturan  Petunjuk  Teknis  tahun  2013  yang  menyebutkan  bahwa  ada  tujuh  (7)  prinsip  utama pengelolaan berdasarkan konsep Manajemen Berbasis  Sekolah atau dengan akronim MBS yang harus dijalankan oleh sekolah.
Untuk  memahami  tentang  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  dana  BOS  di sekolah,  maka  diperlukan  suatu  kajian.  Analisis  pengelolaan  keuangan  dana  BOS merupakan  merupakan  acuan  pengukura  tingkat  keberhasilan  pengelolaan  suatu  program kegitan.  Menurut  Permendikbud  Nomor  1  tahun  2018  tentang  Petunjuk  Teknis  Bantuan Operasional  Sekolah  (BOS) menyatakan  bahwa  BOS  dikelola  oleh  SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB dengan mempergunakan MBS, dapat menyalurkan keleluasaan dalam aspek manajemen yang sesuai dengan peruntukannya (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 2018). Pengelolaan keuangan dana BOS menggunakan MBS, mempunyai ketentuan sebagai berikut:
1)  Menggunakan  dana  sebaik-baiknya  dengan  menerapkan  prinsip  efisien,  efektif,
akuntabel, dan transparan;
2)  Melaksanakan evaluasi setiap tahun;
3)  Membuat  Rencana  Kerja  Jangka  Menengah  (RKJM),  Rencana  Kerja  Tahunan  (RKT),
dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dengan ketentuan:
a.  RKAS memuat BOS;
b.  RKJM disusun setiap 4 (empat) tahun;
c.  RKJM, RKT, dan RKAS dibuat bersumber dari hasil evaluasi diri sekolah;
d.  RKJM, RKT, dan RKAS harus disepakati dalam rapat dewan guru setelah memlihat pertimbangan komite sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
Agar pemakaian dana BOS dapat berjalan dengan baik diperlukan adanya manajer.
Menurut  (Ismail  Solihin,  2009),  para  manajer  menciptakan  sasaran  organisasi  dengan pengelolaan berbagai sumber antara lain :
1)  Sumber  Daya  Manusia  ( Man ).  Kemampuan  yang  dimilikioleh  karyawan  dalam pencapaian tujuan organisasi;
2)  Keuangan  ( Money ).  Kurangnya  modal  dapat  menimbulkan  kebangkrutan  usaha, kesalahan pengelolaan keuangan merupakan salah satu faktor kebangkrutan usaha;
3)  Bahan Baku ( Material ). Produk-produk yang dimiliki dan ditawarkan oleh organisasi;
4)  Mesin-Mesin  dan  Peralatan  ( Machineries  and  Equipments ).  Teknologi  masa  kini berperan sangat besar dalam penciptaan keunggulan bersaing sebuah perusahaan;
5)  Teknologi  ( Technology ).  Aplikasi  ilmu  pengetahuan  ke  dalam  berbagai  produk  yang berguna  bagi  kehidupan.  Teknologi  modern  dapat  mengubah  peta  persaingan  usaha terhadap suatu wilayah persaingan yang sama sekali baru;
6)  Pasar ( Market ). Kelangsungan hidup sebuah organisasi sangat ditentukan oleh diterima atau  tidaknya  barang  yang  dijual  perusahaan  kepada  pembeli  (disesuaikan  dengan kebutuhan dan keinginan pasar);
7)  Informasi  ( Information ).  Dengan  adanya  informasi,  perusahaan  dapat  memberikan keuntungan kepada pelanggan yang potensial.
Pengelolaan  keuangan  sekolah  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  mencapai  tujuan dengan  maksimal  jika  dilakukan  pengembangan  organisasi  dimana  semua  yang  dimiliki saling berkaitan.

## Tujuan Pengelolaan Keuangan Sekolah
Tujuan  dari  penggunaan  dana  pendidikan  khususnya  keuangan  sekolah  menurut (DR. H. Mulyono., 2010) adalah:
1)  Menjamin  agar  dana  yang  tersedia  dipakai  untuk  harian  sekolah  dan  menggunakan kelebihan dana untuk pendanaan kembali;
2)  Memelihara barang-barang sekolah;
3)  Menjaga  aturan  serta  praktek  penerimaan  pencatatan  dan  pengeluaran uang  diketahui dan dilaksanakan.

## Prinsip Pengelolaan Keuangan Sekolah
Berdasarkan  Petunjuk  Teknis  Bantuan  Operasional  SMA  tahun  2013,  terdapat  7 (tujuh) Prinsip Pengelolaan Keuangan Sekolah, antara lain (1) Swakelola dan Partisipatif, (2) Transparan, (3) Akuntabel, (4) Demokratis, (5) Efektif dan Efisien, (6) Tertib Administrasi dan Pelaporan, serta (7) Saling Percaya.

## Fungsi Pengelolaan Keuangan
Pengelolaan dapat dikatakan sama dengan fungsi manajemen karena pengelolaan merupakan  proses  pengatur  jalan  suatu  perkumpulan  untuk  mencapai  tujuan  sasaran organisasi.  Pengelolaan  merupakan  prosedur  tercapainya  tujuan  organisasi  dengan  efisien melalui  tatanan  sumber  daya  organisasi.  Selanjutnya,  Terry  (2010)  menyatakan  bahwa kegiatan  atau  fungsi  manajemen,  meliputi:  perencanaan  ( planning ),  pengorganisasian ( organizing ), pengarahan ( actuating ), dan pengawasan ( controlling ) (George R. Terry, 1958).

## Pembiayaan Pendidikan
Menurut  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor 161  tahun  2014  tentang  Petunjuk  Teknis  dana  BOS  menyatakan  bahwa  BOS  adalah program  Pemerintah  yang  pada  hakekatnya  untuk  menyediakan  pendanaan  biaya  operasi
nonpersonil  bagi  satuan  pendidikan  dasar  sebagai  pelaksana  program  wajib  belajar (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2014).

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan eksploratori  ( exploratory  approach ).  Metode  eksploratori  Ibrahim  (2015:61)  menjelaskan bahwa pendekatan eksploratori dalam penelitian kualitatif adalah cara kerja penelitian yang dimaksud untuk menemukan lebih jauh dan mendalam terhadap kemungkinan-kemungkinan lain  dari  permasalahan  yang  diteliti  (Dr.  Ibrahim.,  2015).  Dengan  pendekatan  ini,  penelitian tidak lagi sekedar menggambarkan atau menjelaskan seperti apa adanya realitas yang dikaji sebagaimana  pada  metode  deskriptif,  namun  tidak  melalui  tahapan  uji  coba  sebagaimana pada  metode  eksperimen.  Pendekatan  eksploratori  dalam  penelitian  ini  berupaya menemukan  informasi  secara  lebih  lengkap  atau  mendetail  dan  mendalam,  mengenai bagaimana  pengelolaan  dana  BOS  dan  faktor-faktor  penghambat  dalam  penggunaan  dana BOS  pada  satuan  pendidikan  SMAN  4  Jayapura  di  Provinsi  Papua  serta  menemukan  dan mencari  solusi  untuk  mengatasi  masalah-masalah  yang  ditemui  pada  penggunaan  dana tersebut.  Dengan  kata  lain,  penelitian  ini  mempunyai  sasaran  yakni  menganalisis manajemen  dana  BOS  serta  menggambarkan  keadaan  yang  sebenarnya  tentang pengelolaan  dana  BOS  di  sekolah  dan  mengungkapkan  berbagai  permasalahan  yang ditemukan dalam pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 4 Jayapura di Provinsi Papua.
Satori,  Djaman  dan  Komariah,  Aan  (2013:22),  menjelaskan  penelitian  kualitatif adalah  penelitian  yang  menekankan  pada  kualitas  atau  hal  yang  terpenting  dari  sifat  suatu barang/jasa.  Metode  kualitatif  ini  dipilih  agar  data  yang  diperoleh  akan  lebih  komplit,  lebih menyeluruh,  kredibel,  dan  bersinergi  sehingga  tujuan  penelitian  dapat  dicapai (Djam’an Satori dan Aan Komariah, 2009).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Sumber  keuangan  dan  pendanaan  pada  suatu  lembaga  pendidikan/sekolah  dibagi atas tiga sumber, yaitu: 1) Pemerintah baik Pemerintah Pusat atau Daerah, maupun kedua- duanya dapat bersifat general atau spesial  yang dialokasikan bagi kepentingan pendidikan;
2) Orang Tua Peserta Didik; 3) Masyarakat baik yang naik maupun tidak naik.
Dalam  enam  (6)  tahun  terakhir,  SMA  Negeri  4  Jayapura  telah  memperoleh anggaran  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  sesuai  dengan  data  Dapodik  peserta  didik. Besarnya  jumlah  dana  BOS  meningkat  sesuai  jumlah  siswa  dari  tahun  ajaran  2013-2014 sampai pada tahun ajaran 2016/2017, sedangkan pada tahun ajaran 2017/2018 jumlah dana BOS  mengalami  penurunan  sebesar  Rp.23.100.000,-  (0,9%),  dan  pada  tahun  didikan 2018/2019  jumlah  dana  tersebut  mengalami  penurunan  sebesar  Rp.190.400.000,-  atau sebesar 7,5%, hal ini diakibatkan adanya fluktuasi terhadap jumlah peserta didik.
Hal  penting  yang  perlu  dikemukakan  bahwa  berdasarkan  Kebijakan  Pemerintah, pada  tahun  2017  kewenangan  SMA  dari  Kota  dan  Kabupaten  telah  beralih  ke  Provinsi Papua,  dimana  sebelumnya  oleh  Kotamadya  Jayapura.  Grafik  berikut  merupakan perkembangan realisasi dana BOS dan Peserta Didik dalam 6 (enam) tahun terakhir.
Gambar 4.1. Prosentase Alokasi Dana BOS TA 2018/2018
Keterangan
PP :  Pengembangan Perpustakaan; PPDB :  Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB); PAT :  Pengadaan Alat Tulis Sekolah KPE :  Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakulikuler; PS :  Pengelolaan Sekolah; PPG :  Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan;
41%
1% 4% 3% 2% 5% 6% 16% 3% 16% 3% Persentase Alokasi  Belanja Dana BOS TA. 2018/2019 PP PPDB PAT
KPE PS PPG LDJ PSPS PH PAMMP BPP
LDJ :  Langganan Daya dan Jasa; PSPS :  Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah; PH :  Pembayaran Honor; PAMMP :  Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran. BPP :  Biaya Penyusunan dan Pelaporan
Berdasarkan  tabel  dan  diagram  pie  di  atas,  diketahui  bahwa  penyusunan  Rencana Anggaran  Belanja  (RAB)  BOS  di  SMAN  4  sebagian  besar  direncanakan  untuk Pengembangan  Perpustakaan    sebesar  41%  dari  total  perencanaan  anggaran  dana  yang akan  diterima  oleh  SMA  Negeri  4  Jayapura.    Rencana  alokasi  dana  untuk  Pemeliharaan fasilitas  (sarana  dan  prasarana)  Sekolah  dan  Pembelian  Alat  Multimedia  Pembelajaran merupakan  alokasi  terbesar  kedua  (16%)  dari  total  rencana  alokasi.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  pada  tahun  ajaran  2018/2019  prioritas  alokasi  dana  BOS  ditunjukan  untuk  Belanja Siswa dan Proses pembelajaran.

## Gambar 4.2. Kesesuaian Perencanaan RKAS dengan Petunjuk Teknis BOS
Rencana kegiatan kerja BOS melingkupi dua kegiatan yang melibatkan Manajemen Sekolah yaitu: melihat kebutuhan sekolah dan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan  Belanja Sekolah  (RAPBS).  Pada  penyusunan  kebutuhan sekolah,  Kepala  Sekolah  dan Tim Manajemen BOS Sekolah perlu melihat kondisi terkini.
Melalui  penatausahaan  keuangan  maka  kebutuhan  pandanaan  kegiatan  yang  ada dapat  direncanakan,  dimaksimalkan  upaya  pengadaanya,  dicatat  secara  transparan,  dan dipergunakan  untuk  mendanai  pelaksanaan  kegiatan  dengan  baik.  Dengan  adanya
94% 6% 0% Kesesuaian Perencanaan Dengan Petunjukan Teknis Pelaksanaan dana BOS Sesuai Kurang Sesuai
Tidak Sesuai
manajemen keuangan  tersebut dapat mewujudkan tujuan dari BOS yakni: 1)  Meningkatkan efektifitas  dan  ketepatan  penggunaan  keuangan  sekolah;  2)  Meningkatkan  keterbukaan pengelolaan  keuangan  sekolah;  3)  Meniadakan  penyelewengan  anggaran  sekolah.  Untuk mencapai  tujuan  itu  dibutuhkan  produktifitas  kepala  sekolah  dengan  menggali  sumber- sumber dana, mempunyai bendahara yang pandai dalam pembukuan dan pertanggungjawaban  keuangan  serta  menggunakan  secara  baik  sesuai  pada  aturan  yang ditetapkan.  Penatausahaan  tersebut  penting  dilakukan  sebab  dana  BOS  merupakan pendukung  penting  bagi  sekolah/madrasah  untuk  membantu  biaya  pelaksanaan  kegiatan sekolah/madrasah,  dan  kebijakan  pemerintah  mewajibkan  anggaran  BOS  sebagai  sarana penting dalam kualitas pendidikan.
Setelah  mengidentifikasi  kebutuhan  sekolah  dengan  melihat  hasil  kajian  diri  yang dilakukan  oleh  sekolah,  maka  Kepsek  bersama  Tim  Manajemen  BOS  sekolah  menyusun Rencana  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Sekolah  (RAPBS).  Menurut  Sagala  (2010) dalam menyusun RAPBS harus diketahui lebih dulu budget yang tersedia, yaitu: 1) rencana operasional  keuangan  mencakup  estimasi  tentang  pengeluaran  untuk  suatu  periode/waktu, 2)  rencana  sistematik  untuk  efisiensi  pemanfaatan  tenaga,  industri,  dan  3)  rencana keuangan  yang  diprioritaskan  dengan  pola  pengawasan  operasional  pada  masa  datang suatu lembaga (Suib & Wahyudi, n.d.).
Dalam  penyusunan  RAPBS,  Kepala  Sekolah  dan  Tim  BOS  sekolah  wajib  melihat ketetapan  dari  masing-masing  sumber  dana.  Suatu  program  dapat  dianggarkan  dari beberapa  pos-pos  anggaran.  Program-kegiatan  yang  membutuhkan  bantuan  sumber dananya  dialokasikan  dari  pusat  dengan  sharing  dari  sekolah  dan  komite  sekolah  atau bahkan  daerah.  contohnya  pada  pembangunan  ruangan  komputer,  laboratorium  yang dibangun  baru,  sarana  perpustakaan,  dan  lain-lain.  Sedangkan  untuk  program  rehabilitasi besar  anggaran  pembangunan  lebih  diutamakan  dari  Pemerintah  Provinsi.  Untuk  program yang  mengarah  pada  operasional  dapat  bersumber  dari  blockgrant  atau  sumber  lain  yang bersifat lebih fleksibel.
Kepala  Sekolah  harus  mampu  mengembangkan  sejumlah  dimensi  perbuatan administrative.  Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan  bersama  antara  Tim  Manajemen  BOS  Sekolah,  Dewan  Guru  dan  Komite Sekolah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, di samping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah. Hasil kesepakatan penggunaan  dana  BOS  harus  dituangkan  secara  tertulis  dalam  bentuk  berita  acara  rapat yang dilampirkan tanda tangan seluruh peserta rapat yang hadir. Pelaksanaan program BOS meliputi dua kegiatan utama yaitu: 1) kegiatan penerimaan; 2) kegiatan pengeluaran sesuai RAPBS.  Keuangan  dan  pembiayaan  merupakan  salah  satu  sumber  daya  yang  secara langsung  menunjang  efektivitas  dan  efisiensi  pengelolaan  pendidikan,  oleh  sebab  itu  perlu memperhatikan  prosedur  penggunaannya  sehingga  dapat  maksimal  membiayai  kegiatan pendidikan yang telah dibuat dalam perencanaan (RAPBS).
Berdasarkan  Rencana  Kegiatan  dan  Anggaran  Sekolah  (RKAS)  diatas, menunjukkan  bahwa  SMA  Negeri  4  Jayapura  mempunyai  sumber  pendanaan  yang dialokasikan sesuai kebutuhan dari masing-masing standar kompetensi yang di peruntukkan dan  dialokasikan  bagi  layanan  mutu  pendidikan  di  SMA  Negeri  4  Jayapura.  Tersedianya dana  dari  Pemerintah  Pusat  berupa  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  Menengah  Atas (BOS  SMA)  telah  membantu  sekolah  dalam  pengelolaan  kegiatan  yang  berhubungan dengan kegiatan operasional sekolah. Sesuai dengan tujuan diselenggarakan program BOS SMA  adalah  mewujudkan  keberpihakan  Pemerintah  pada  siswa  miskin  SMA  dengan membebaskan/membantu  tagihan biaya sekolah bagi siswa miskin SMA Negeri 4 Jayapura setiap tahun pelajaran yakni dengan rutin melakukan pendataan siswa secara lengkap untuk kepentingan  data  administrasi  dalam  bentuk  Dapodik  sebagai  acuan  dasar  penentuan besaran dana BOS oleh Pemerintah.
Analisis  hasil  penelitian  terhadap  komponen  pelaksanaan  untuk  penggunaan  dana BOS  SMA  di  lakukan  setiap  semester  (dua  triwulan)  sehingga satu  tahun  terdapat  dua  kali penerimaan  (empat  triwulan).  Perencanaan  belanja  SMA  Negeri  4  Jayapura  yang  telah
ditetapkan  selanjutnya  di  realisasikan  dalam  1  tahun  ajaran.  Realisasi  pengunaan  dana tersebut dapat disajikan dalam gambar berikut:
Gambar 4.3.
Realisasi Dana BOS SMA Negeri 4 Jayapura dalam Enam Tahun Terakhir
Proses  Perencanaan  Penyusunan  Rencana  Kegiatan  dan  Anggaran  Sekolah (RKAS)  dan  Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB)  BOS  SMA  di  SMA  Negeri  4  Jayapura  RKAS disusun  untuk  merencanakan  kerja  tahunan  sekolah  dan  untuk  menetapkan  anggaran pendapatan  dan  belanja  sekolah  selama  satu  tahun.  Penyusunan  RKAS  disusun berdasarkan  kebutuhan  dari  masing-masing  sumber  daya  manusia  (SDM)  untuk  jangka waktu  pendek,  menengah,  hingga  panjang.  Kegiatan  yang  paling  diutamakan  untuk dianggarkan dalam RKAS adalah kegiatan yang paling dibutuhkan langsung.
Kegiatan  penyusunan  RKAS  dilaksanakan  mengacu  pada  Petunjuk  Teknis Penggunaan  dan  Pertanggungjawaban  Keuangan  Bantuan  Dana  Operasional  Sekolah (Juknis  BOS).  Pelaksanaan  dilakukan  dengan  mengumpulkan  semua  guru  dan  karyawan dalam pendataan kebutuhan/kegiatan dari masing-masing bidang.
Hasil  pertemuan  tersebut  akan  dibuat  rencana  anggarannya,  dikomunikasikan kepada  Komite  Sekolah  selaku  wakil  dari  Orang  Tua  Siswa  untuk  meminta  pertimbangan mengenai  apa  saja  yang  perlu  dilaksanakan  dengan  segera.  Setelah  ada  kesepakatan dengan Komite Sekolah, selanjutnya memberi penjelasan ke Guru dan karyawan mengenai
kebutuhan/kegiatan  yang  akan  disusun  dalam  rencana  anggaran  yang  kemudian  disajikan dalam bentuk draft RKAS.
Pelaksanaan  rapat  dihadiri  oleh  Guru,  Karyawan  dan  Komite  Sekolah.  Kegiatan rapat  akan  dilakukan  sosialisasi  draft  RKAS  yang  telah  disahkan  oleh  Kepala  Sekolah  dan Komite  Sekolah,  kepada  Orang  Tua  Siswa,  supaya  Orang  Tua  Siswa  dapat  mengetahui rencana  kegiatan  yang  telah  dibuat  oleh  sekolah  dalam  tahun  tersebut  dan  total  anggaran dana yang dibutuhkan oleh sekolah. RKAS yang telah disetujui untuk dianggarkan pada awal tahun  terkadang  mengalami  ketidaksesuaian  saat  dijalankan,  sehingga  sekolah  harus mengadakan penyusunan RKAS perubahan.
Sekolah  menyusun  RKAS  perubahan  pada  saat  tengah  periode  anggaran. Pembuatan RKAS perubahan ini, dilakukan untuk mengubah nominal anggaran dari kegiatan yang  telah  direncanakan  oleh  sekolah  pada  awal  tahun,  menjadi  nominal  yang  sesuai dengan  kondisi  yang  ada.  Perubahan  RKAS  juga  dilakukan  karena  terdapat  kegiatan  awal yang  telah  direncanakan  tetapi  tidak  dapat  terealisasi  pada  tahun  berjalan  anggaran tersebut,  sehingga  sekolah  akan  menggantinya  dengan  kegiatan  lain  dan  disusun  dalam draft  RKAS  perubahan.  Sumber  dana  yang  digunakan  untuk  kegiatan  di  SMA  Negeri  4 Jayapura,  terdiri  dari  berbagai  macam  yaitu  Dana  dari  masyarakat,  Pemerintah  Pusat, Pemerintah  Provinsi  dan/atau  Pemerintah  Kabupaten.  Pengelompokan  Dana  dalam  RKAS disesuaikan  dengan  jenis  pengeluarannya.  Semua  rencana  kegiatan  sekolah  secara menyeluruh mempunyai rincian anggaran yang telah direncanakan.
Penggunaan  dana  untuk  masing-masing  anggaran  disesuaikan  dengan  peraturan misalnya,  untuk  kegiatan  operasional  non-personalia  sekolah  akan  didanai  dengan  Dana BOS SMA yang berasal dari bantuan Pemerintah Pusat. Penggunaannya telah diatur dalam petunjuk  teknis  BOS  SMA.  Kegiatan  selain  yang  terdapat  dalam  juknis  BOS  SMA  akan didanai  menggunakan  dana  masyarakat  berupa  DOP  yang  dibayarkan  secara  rutin  setiap bulan.  Analisis  hasil  terhadap  Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB)  BOS  SMA  dibuat  bersama dengan penyusunan RKAS. Kegiatan yang dapat didanai dengan menggunakan Dana BOS SMA hanya kegiatan operasional sekolah non-personalia seperti yang telah dijelaskan pada
petunjuk  teknis  BOS SMA.  Lebih  jelas  mengenai  Perencanaan  Dana  BOS  SMA  yang disusun oleh SMA Negeri 4  Jayapura sebagai berikut:
No Alokasi Belanja Jumlah Alokasi (Rp.000) 1 Pengembangan Perpustakaan; 970.541.300 2 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB); 15.829.600 3 Pengadaan alat tulis sekolah 91.450.000 4 Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakulikuler; 60.270.000 5 Pengelolaan Sekolah; 43.200.000 6 Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan; 106.470.000 7 Langganan Daya dan Jasa; 151.519.100 8 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah; 380.120.000 9 Pembayaran Honor; 77.000.000 10 Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran. 384.000.000 11 Biaya penyusunan dan pelaporan 64.600.000 Total 2.345.000.000
Sumber : Diolah dari LPJ SMA Negeri 4 Jayapura, 2019
Selain data tentang alokasi dana BOS pada tahun 2018/2019, diagram berikut menunjukkan persentase alokasi dana BOS dalam 6 (enam) tahun terakhir.
Sumber : Diolah dari LPJ Dana BOS SMA N 4 Jayapura, 2013-2018

## Keterangan
PP :  Pengembangan Perpustakaan; PPDB :  Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB); PAT :  Pengadaan alat tulis sekolah KPE :  Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakulikuler; PS :  Pengelolaan Sekolah; PPG :  Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga - 50 100 150 200 P e rsen A loka si Persentase Alokasi BOS  dalam 6 Tahun Terakhir 2013/2012 2014/2013
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Kependidikan;
LDJ :  Langganan Daya dan Jasa; PSPS :  Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah; PH :  Pembayaran Honor; dan PAMMP :  Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran. BPP :  Biaya penyusunan dan pelaporan
Total  penerimaan  dana  tahap  II  yaitu  sebesar  Rp.447.500.000,00,  dengan  jumlah siswa pada tahun ajaran 2014/2015 yaitu 890 siswa.  Pengambilan Dana BOS SMA memiliki prosedur  tersendiri.  Sekolah  wajib  menunjukkan  dokumen-dokumen  yang  dibutuhkan kepada  bank  penyalur.  Pengambilan  dana  dapat  dilakukan  oleh  Kepala  atau  Bendahara BOS  SMA.  Pengambilan  Dana  BOS  SMA  dilakukan  dengan  memberikan  bukti  giro  yang telah  ditandatangani  oleh  Kepala  Sekolah  dan  Bendahara  BOS,  serta  menunjukkan  bukti KTP/SIM  Kepala  Sekolah  dan  Bendahara  BOS.  Pengambilan  Dana  BOS  SMA  di  bank penyalur  akan  diambil  keseluruhan  dan  dilakukan  pemindahan  dana  ke  rekening  sekolah. Setelah  itu  penggunaan  Dana  BOS  SMA  dapat  dicocokan dengan kebutuhan sekolah.  LPJ BOS SMA di SMA Negeri 4 Jayapura menyebutkan bahwa pengambilan dana untuk tahap I di  bulan  Februari  sebesar  Rp.211.500.000,00,  dan  bulan  Maret  Rp.211.500.000,00. Pengambilan  dana  Tahap  II  bulan  Agustus  sebesar  Rp.287.500.000,00,  September Rp.150.000.000,00, Oktober Rp.100.000.000,00, November Rp.112.718.412,00.

## Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
UUD  Negara  Republik  Indonesia  Pasal  31  ayat  (2)  bahwa  “setiap  warga  negara wajib  mengikuti  pendidikan  dasar  dan  pemerintah  wajib  membiayainya”.  Konsekuensinya bahwa  alokasi  belanja  negara  di  bidang  pendidikan  sebesar  20%  dari  APBN.  Dalam perkembangannya,  timbul  kebijakan  pemerintah  berupa  alokasi  dana  Bantuan  Operasional Sekolah  dengan  tujuan  program  dana  BOS  menurut  panduan  Penggunaan  Dana  BOS berdasarkan Permendiknas No. 37 Tahun 2010, yaitu “Membebaskan biaya pendidikan bagi siswa/siswi  kurang  mampu  dari  segala  tarif  dalam  bentuk  apa  pun,  baik  di  pada  sekolah
negeri  maupun  swasta  kecuali  berstatus  sekolah  bertaraf  internasional  dan  meningkatkan mutu  pendidikan  dalam  penuntasan  w ajib  belajar  9  tahun”  (Peraturan  Menteri  Pendidikan Nasional, 2010). Strategi BOS pada sisi lain sangat membantu sekolah negeri/swasta dalam pembiayaan  operasional  juga  meringankan  iuran  orang  tua.  Berbagai  keperluan  dan akomodasi  belajar  peserta  didik  sangat  tertolong  melalui  adanya  dana  BOS.  Lain  halnya dengan sekolah swasta yang menyangga seluruh pembiayaan, termasuk beban personalia. Maka  strategi  BOS  ditargetkan  untuk  membuat  pendidikan  gratis,  sekolah  berbasis  swasta hanya  sebesar  20%  dari  anggaran  yang  diterima.  Cakupan  dana  program  BOS  dalam pelaksanaannya  merupakan  pemberantasan  kemiskinan  dibidang  pendidikan  sekitar  20% yaitu  membantu  kelancaran  operasional  sekolah,  meskipun  kenyataannya  dana  bos memberikan  dorongan  manfaat  bagi  sekolah.  Namun,  layanan  sekolah  terhadap  peserta didik  masih  terbatas  sehingga  dalam  pelaksanaannya  dibutuhkan  pengelolaan  yang  baik agar layanan terhadap peserta didik secara keseluruhan dapat terlaksana dengan baik, adil, dan merata.
BOS  yang  dikelola  oleh  SMAN  04  dengan  menggunakan  Manajemen  Berbasis Sekolah  (MBS),  dapat  memberikan  keleluasaan  dalam  konsep  perencanaan,  pengelolaan dan  pengawasan  program  yang  disinkronkan  dengan  keadaan  dan  keperluan  sekolah. Pengelolaan itu sendiri adalah seni dalam mengatur dan menata dalam sebuah wadah demi tercapainya  tujuan  yang  di  tetapkan  bersama.  Pengelolaan  ini  mempunyai  peran  penting untuk menciptakan tujuan secara efektif  dan efesien. Relevansi pengelolalan dana  tersebut di SMA Negeri 4 Jayapura ini terhadap proses kegiatan belajar mengajar sudah sesuai atau relevan,  karena  setiap  dana  bos  yang  diperuntukkan  terhadap  sarana  prasarana  sekolah layak dipakai  atau  digunakan  untuk  sistem  belajar  mengajar  di  SMA  Negeri  4  Jayapura. Dalam  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  BOS  hanya  diperuntukkan  bagi  kepentingan layanan  mutu  pembelajaran  dan  tidak  ada  campur  tangan  atau  pembatasan  dari  aspek manapun.  Penyelenggaraan  dana  bos  yang  baik  akan  berakibatkan  baik  terhadap  metode pembelajaran  yaitu  dengan  terjangkaunya  biaya,  dan  lingkungan  belajar  yang  nyaman  dan
aman,  sehingga  murid  yang  kurang  mampu  juga  bisa  merasakan  pendidikan  yang  layak untuk dirinya sebagai generasi bangsa yang lebih baik lagi.
SMA  Negeri  4  Jayapura  terbukti  melaksanakan  pengelolaan  keuangan  BOS menerapkan MBS dengan ketentuan sebagai berikut:
1)  Mengelola  dana  secara  professional  dengan  menggunakan  prinsip  efisien,  efektif,
akuntabel, dan transparan;
2)  Melakukan evaluasi setiap tahun; dan
3)  Penyusunan Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dengan ketentuan;
a)  RKJM disusun setiap empat (4) tahun;
b)  RKJM, RKT, dan RKAS dibuat sesuai hasil catatan penilaian diri sekolah;
c)  RKAS memuat tentang penerimaan dan agenda penggunaan BOS; dan
d)  RKJM,  RKT  dan  RKAS  harus  berdasarkan  kesepakatan  rapat  dewan  guru  setelah
memperhatikan  masukan  komite  sekolah  dan  disahkan  oleh  dinas  pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan wewenang.
Juknis BOS SMA tahun 2014 telah menjelaskan secara rinci mengenai pengelolaan Dana  BOS  SMA,  dan  juga  terdapat  penjelasan  daftar  larangan  penggunaan  Dana  BOS SMA. Rincian yang telah dibuat dalam petunjuk teknis ini, bertujuan agar pengelolaan dalam penggunaan  Dana  BOS SMA  semakin  minim  kesalahan,  misalnya  penggunaan Dana  BOS SMA  tahun  2014  diperuntukkan  untuk  penyediaan  buku  kurikulum  2013.    Dijelaskan  pada pengadaan  buku  kurikulum  2013  semester  I  tahun  ajaran  2013/2014  dibiayai  dana  BOS periode  I,  sedangkan  pengadaan  buku  kurikulum  2013  untuk  semester  II  tahun  ajaran 2014/2015 dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2014. Pengelolaan Dana BOS SMA  tidak  diperuntukkan  untuk  membiayai  honor  guru  atau  warga  sekolah,  kecuali  untuk diberikan  kepada  tenaga  ahli  dibidangnya  yang  berasal  dari  luar  sekolah.  Analisis  hasil penelitian  komponen Pelaksanaan pengguaan Dana BOS SMA aspek penggunaan di SMA Negeri 4 Jayapura telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis BOS SMA tahun 2014.
Agar  pengelolaan  keuangan  BOS  tersebut  dapat  berjalan  sesuai  petunjuk  teknis dan  terhindar  dari  hal-hal  buruk  maka  diperlukan  adanya  pengawasan.  Pengawasan  Dana BOS SMA terdiri dari pengawasan pihak intern sekolah dan pengawasan dari pihak ekstern sekolah.  Pihak  intern  sekolah  yang  melakukan  pengawasan  adalah  Komite  Sekolah  dan Dinas  Kabupaten/Kota  bersama  dengan  Pengawas  Sekolah.  Pengawas  dari  pihak  ekstern sekolah  adalah  Dinas  terkait  yaitu  Dinas  Pendidikan  Provinsi  bersama  dan  Pusat.  Komite Sekolah  merupakan  mitra  sekolah  yang  berkedudukan  dan  berperan  sebagai  pemberi pertimbangan,  pendukung,  pengawas,  dan  mediator  penyelenggaraan  pendidikan  di sekolah,  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.20  Tahun  2003  dan  (MENTERI  PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 2002) Kepmendiknas Nomor 044/U/202 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Komite Sekolah selaku pihak pengawas internal melakukan Pengawasan  atas  terlaksananya  Pengelolaan  Dana  BOS  SMA,  melalui  pemantauan Penyelenggaraan  Dana  BOS  SMA  apakah  sudah  sesuai  dengan  Perencanaan  BOS  SMA. Pengamatan atau pegawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan yaitu pada saat periode berjalan Pengelolaan Dana BOS SMA.  Pihak ekstern sekolah yang melakukan pengawasan terhadap  Pengelolaan  Dana  BOS  SMA  adalah  dari  Dinas  Pendidikan  Provinsi  dan  Pusat. Pengawasan  tim  dari  pihak  Provinsi  datang  langsung  ke  sekolah  ataupun  dengan memberikan  instrumen  monitoring  yang  perlu  diisi  oleh  seluruh  warga  sekolah.  Kegiatan Pengawasan BOS SMA dilakukan untuk memantau ketepatan dan kebenaran kegiatan yang dilaksanakan  oleh  sekolah  sesuai  dengan  rencana  anggaran  yang  telah  dibuat  dan berdasarkan  petunjuk  teknis  BOS  SMA.  Hasil  pengawasan  yang  dilaksanakan  oleh  Komite Sekolah  Manajemen  pengguna  Dana  BOS  SMA  sudah  terimplementasi  dengan  baik  yang dilihat dalam Pelaporan Dana BOS SMA.
Terkait pelaksanaan evaluasi dan pengawasan dalam program BOS di SMA Negeri 4  Jayapura  dikemukakan  beberapa  temuan  penelitian,  sebagai  berikut:  1)  Kepala  sekolah melaksanakan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program BOS secara internal kepada bendahara  BOS  dengan  cara  mengecek  buku  kas  masuk  dan  keluar  yang  disusun bendahara;  2)  Kepala  sekolah  mengawasi  semua  kegiatan  pembinaan  kapasitas  non
akademik  siswa  (kegiatan  ekstrakurikuler)  maupun  kegiatan  pembinaan  potensi  akademik siswa  yang  didanai  dari  anggaran BOS; 3)  Adanya  respon  positif  dari  bendahara  BOS  dan guru  pelaksana  kegiatan  pembinaan  siswa  mengenai  pengawasan  yang  dilakukan  kepala sekolah;  4)  Sekolah  secara  kontinu  mendapatkan  pengawasan  dan  evaluasi  eksternal  dari lembaga  pengawas  yang  ditunjuk  pemerintah.  Kegiatan  pelaporan  pelaksanaan  program BOS  yang  dilaksanakan  di  SMA  4,  antara  lain:  1)  membuat  laporan  bulanan,  triwulan,  dan tahunan sebagai bahan informasi bagi kepala sekolah serta untuk meminimalkan kesalahan penyusunan  laporan  yang  akan  dikirim  kepada  Tim  Manajemen BOS Kota dan  Provinsi;  2) sistematika  penyusunan  laporan  telah  sesuai  dengan  petunjuk  penyusunan  laporan  yang tertuang dalam buku panduan BOS.
Menurut  Latief  (2014)  evaluasi  merupakan  salah  satu  untaian  kegiatan  dalam menaikan kualitas, kinerja, atau produktivitas suatu organisasi dalam melakukan programnya (n.d.).  Dari  beberapa  pengertian  evaluasi  yang  telah  dibahas  sebelumnya  diambil kesimpulan yaitu evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh seseorang/badan  untuk  mengamati  sejauh  mana  keberhasilan  suatu  program.  Berkaitan dengan keberhasilan penggunaan dana BOS, tabel berikut merupakan hasil tabulasi tingkat keberhasilan pengelolaan.
Tabel 4.4. Penggunaan Dana BOS SMA Negeri 4 Jayapura Komponen Kriteria Hasil Seharusnya Kategori Keberhasil an Perencanaan  dan Implementasi Penggunaan Dana Didasarkan atas keputusan bersama Keputusan melibatkan kepala sekolaj, bendahara, dan persetujuan orang tua murid Keputusan melibatkan kepala sekolah, bendahara, dan persetujuan orang tua murid Berhasil Kesesuaian penggunaan dengan hasil rapat penggunaan dana (RKAS) Penggunaan dana sesuai hasil rapat penentuan RKAS. Sebagian besar dana dibelanjakan untuk eutuhan siswa Penggunaan dana sesuai hasil rapat penentuan RKAS. Sebagian besar dana dibelanjakan untuk eutuhan siswa Berhasil
Kecukupan dana BOS dalam program kegiatan Tidak tercukupi Telah tercukupi dalam pelaksanaan program Tidak Berhasil Ketepatan waktu realisasni/pe ncairan dana Keterlambatan realisasi pencairan dana Pencairan dana BOS sesuai dengan waktu yang dibutuhkan Tidak berhasil
Sumber : Data Primer, 2019
Hal mendasar dalam program BOS adalah pengawasan yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan.  Pengawasan  fungsional  internal  dilakukan  oleh  Inspektorat  Jendral  Depdiknas serta  Inspektorat  Daerah.  Lembaga  pengawas  eksternal  yang  mengawasi  program  BOS adalah  Badan  Pengawas  Keuangan dan  Pembangunan  (BPKP) maupun  Badan Pemeriksa Keuangan.  Berkenaan dengan transparansi pelaksanaan program BOS, aspek masyarakat dan  bagian  pelaporan  penduduk  yang  ada  diarea  sekolah  juga  dapat  mengawasi pelaksanaan program BOS akan tetapi tidak membuat audit.  Berdasarkan hasil wawancara dengan  kepsek,  komite,  dan  tenaga  pengajar  serta  bukti  dokumen  SPJ  BOS,  pengawasan dijalankan  dengan  baik  oleh  kepala  sekolah.    Pengawasan  oleh  kepala  sekolah  dilakukan dengan memeriksa buku kas umum BOS, buku pembantu kas tunai, buku pembantu Bank, buku  pembantu  pajak  serta  menadatangani  secara  rutin  setiap  akhir  bulan  dan  setiap triwulan  dengan  disertakan  bukti  fisik  pengeluaran  sebagai  lampiran  SPJ  BOS  serta  hasil pembelanjaan diperiksa secara baik.
Pernyataan  ini  didukung  dengan  bukti  laporan  SPJ  BOS  bahwa  setiap  triwulan kepala  sekolah  mengecek  dan  menandatangani  laporan  SPJ  BOS.  Selain  itu  pengawasan dijalankan  dari  Kepala  Sekolah  pada  saat  pembelanjaan  barang.  Pada  saat  pengambilan dana,  sekolah  juga  harus  memverifikasi  apakah  dana  yang  diterima  telah  sesuai  dengan jumlah  murid  yang  ada  karena  kalau  tidak  maka  sekolah  wajib  mengembalikan  ke Pemerintah Pusat setiap akhir tahun Pengawasan oleh komite menurut kepala sekolah dan petugas keuangan tidak ada pengawasan dari komite, komite hanya datang pada saat rapat penyusunan  AKS  dan  rapat  komite  selebihnya  tidak.  Begitupun  dengan  guru,  tidak  pernah
ada  pertanyaan  yang  berkenaan  dengan  pengelolaan  keuangan  terutama  dana  BOS. Pengawasan  oleh  Dinas  terkait  dalam  hal  ini  Bawasko,  pengamatan  melalui  pengecekan dengan melihat  ketepatan komponen  yang  dibiayai  dana  BOS  dengan  panduan BOS  serta dialokasi  dana  dan  penggunaan  dana  yang  telah  standar  harga  satuan  dan  pemeriksaan SPJ  penggunaan  dana.  Berkenaan  dengan  hal  tersebut  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa dalam  pengawasan  keuangan  dilakukan  minimal  tiap  1  bulan  sekali  atau  3  bulan  dan sekolah melakukan verifikasi dana dengan data siswa.

## Akuntabilitas
Pelaporan Dana BOS SMA di SMA Negeri 4 Jayapura Pelaporan Pengelolaan Dana BOS  SMA  di  SMA  4  Jayapura,  terdiri  dari  Pelaporan  penggunaan  Dana  BOS  SMA  yang dilaporkan  untuk  pihak  internal  maupun  pihak  ekternal  dan  publikasi  yang  dilakukan  oleh sekolah  terkait  Pengelolaan  Dana  BOS  SMA.  Data  Pelaporan  diperoleh  dari  wawancara kepada Kepsek, Bendahara BOS, guru, Komite Sekolah, dan dokumentasi. Pertanggungjawaban sekolah kepada pemerintah dengan memberikan laporan Pengelolaan Dana  BOS  SMA  pada  setiap  akhir  periode  Dana  BOS  SMA.  Adapun  pihak-pihak  yang diberikan  laporan  Dana  BOS  SMA  adalah,  Dinas  Pendidikan  Provinsi,  dan  Dinas  Pusat. Laporan untuk Provinsi berupa email,  laporan ringkas dan disertakan bukti  laporan lengkap saat  melakukan  pelaporan  langsung  di  Dinas  Pendidikan  Provinsi.  Selain  dinas-dinas tersebut,  pihak  sekolah melaporkan Pengelolaan  Dana BOS SMA  kepada  Komite  Sekolah. Kegiatan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah atas keterlaksanaan Dana BOS  kepada  pemerintah  pusat  dibuat  oleh  Tim  Manajemen  BOS  SMA  dan  secara  khusus oleh Bendahara BOS dengan pembantunya.
Data publikasi Penggunaan Dana tersebut diperoleh dari wawancara kepada Kepala Sekolah,  Bendahara  BOS,  guru,  Komite  Sekolah  dan  dari  observasi.  Publikasi  yang dilakukan  berupa  penjelasan    di  papan  pengumuman  dan  juga  sosialisasi  pada  saat  rapat pleno dengan Komite Sekolah dan wali siswa. Sekolah juga melakukan sosialisasi mengenai penggunaan  Dana  BOS  SMA.  Sosialisasi  yang  dilakukan  dengan  memberikan  selebaran informasi  kepada  wali  siswa  yang  berisi  rincian  penggunaan  Dana  BOS  SMA  yang  telah
digunakan  oleh  sekolah.  Selain  itu,  saat  rapat  pleno  akhir  tahun  juga  disosialisasikan rencana anggaran untuk periode berikutnya
Kegiatan  evaluasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Provinsi  yaitu  terkait  dengan  LPJ Pengelolaan Dana BOS SMA yang dikumpulkan oleh pihak sekolah. Hasil pengecekan dari Dinas  Provinsi  apabila  ada  kesalahan  sekolah  diminta  untuk  melakukan  perubahan.  Dari hasil diskusi bersama Bendahara BOS diketahui pada Penataan Dana BOS SMA tahun 2014 ada  evaluasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pendidikan  yaitu  terkait  pembukuan Penyelenggaraan  Dana  BOS  SMA  yang  mengalami  kesalahan  pencatatan  kelebihan  saldo periode I. Hasil evaluasi dari Komite Sekolah yaitu Penggunaan uang BOS sudah cukup baik dan  transparan,  warga  sekolah  dan  masyarakat  mengetahui  pengelolaan  dana  yang dilakukan sekolah.
Pelaporan  kepada  Dinas  Pendidikan  berupa  laporan  ringkas  dan  dengan  dikirim melalui  email.  Laporan  ringkas  tersebut juga dikirimkan  salinannya  untuk  Dinas Pendidikan Provinsi.  Pelaporan  yang  dibuat  dari  sekolah  kepada  Dinas  Pendidikan  Provinsi  dilengkapi dengan  laporan  lengkap  Penggunaan  Dana BOS SMA.    Laporan  lengkap  BOS SMA  terdiri dari  narasi  laporan  terkait  jumlah  siswa,  jumlah  dana  yang  diterima,  mekanisme  seleksi pembebasan/peringanan  dana  pendidikan,  penggunaan  dana,  pembukuan  yang  mencakup buku  kas  umum,  register  penutupan kas,  buku  pembantu  bank,  dan buku  pembantu  pajak, bukti  transaksi,  SSP  (Surat  Setoran  Pajak)  terhadap  penggunaan  dana  selama  kegiatan, serta  foto  dokumentasi  kegiatan  sekolah  dengan  penggunaan  dana.  Selain  kepada  Dinas terkait,  sekolah  juga  diwajibkan  dalam  melaporakan  Pengelolaan  Dana  BOS  SMA  kepada warga sekolah. Pelaporan kepada warga sekolah dilakukan pada saat rapat pleno, sekolah menjelaskan  penggunaan  Dana  BOS  SMA  kepada  Guru,  Komite  Sekolah,  dan  Orang Tua/Wali  siswa  SMA  Negeri  4  Jayapura.  Pelaporan  ini  diciptakan  sebagai  bentuk pertanggungjawaban untuk keterlaksanaan Dana BOS SMA kepada pemerintah pusat yang dibuat oleh Tim Kelola BOS SMA di SMA Negeri 4 Jayapura.
Pendistribusian dana BOS di SMAN 4 Jayapura telah didasari prinsip swakelola dan partisipasif dilaksanakan secara baik, prinsip keterbukaan dikerjakan cukup baik dan sekolah
telah  menyebarkan  informasi  BOS  kepada  warga  sekolah,  prinsip  akuntabel  dilaksanakan secara  baik,  prinsip  demokratis  dilaksanakan  secara  baik,  prinsip  efektif  dan  efisien dilaksanakan secara baik, prinsip tertib tata laksana dan pelaporan dilaksanakan secara baik dan  sekolah  telah  melakukan  pelaporan,  prinsip  saling  percaya  dilaksanakan  secara  baik pula.  Penerapan  system  pertanggungjawaban  dan  keterbukaan  dalam  penyelenggaraan dana bos sudah bergulir cukup baik, yakni adanya kesesuaian terhadap peraturan dan juknis manajemen  penggunaan  dana  bos  kepada  sekolah,  dinas  pendidikan  kota  jayapura  dan provinsi papua.

## Kendala-kendala Pengelolaan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Permasalahan  mendasar  yang  dihadapi  oleh  SMA  Ngeri  4  Jayapura  adalah ketepatan  waktu  penyaluran  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah.  Setelah  Kemendiknas menerapkan  mekanisme  baru  penyaluran  anggaran.  Dana  BOS  tidak  lagi  disalurkan  dari bendahara  negara  secara  langsung    ke  tabungan  sekolah,  akan  tetapi  diberikan  melalui transfer kas APBD dan disalurkan ke rekening sekolah.
Mekanisme tersebut bermaksud untuk memberikan wewenang lebih kepada Pemda dalam pemberian dana BOS. Dengan cara ini, diharapkan penatausahaan dalam pembagian menjadi  lebih  tepat  waktu,  jumlah  yang  sesuai,  dan  tak  ada  kecurangan.  Harus  diakui, masalah esensial dana BOS terletak pada lambatnya pemberian dan pengoperasian dana di tingkat  sekolah  yang  tidak  terbuka.  Selama  ini,  keterlambatan  pemberian  dana  terkendala karena  beberapa  sebab,  seperti  lambat  turunnya  dana  transfer  dari  kementrian  terkait  dan lamanya surat keterangan pencairan anggaran oleh Tim BOS daerah. Selain yang dijelaskan diatas,  ada  juga  beberapa  permasalahan  BOS  di  SMA  Negeri  4  Jayapura  yaitu  (a)  system dan proseedur bos yang tiap tahun berganti; (b) kegiatan yang tak terduga dan tidak masuk di dalam RKAS; (c) Bos terlambat cair; (d) formulir LPJ yang diminta berbeda. Selain itu juga keterlambatan  itu  dikarenakan  pendataan  peserta  didik  yang  terlambat  oleh  operator dapodik,  jaringan  internet  yang  kurang  memadai  dan  kurangnya  tenaga  kerja  (SDM)  yang berpengalaman.

## KESIMPULAN
Dari hasil analasis dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1.  Penyusunan  RAB  BOS  SMA  di  SMA  Negeri  4  Jayapura  sebagian  besar  direncanakan untuk  pengembangan  perpustakaan,  sebesar  41%  dari  total  perencanaan  anggaran dana yang diterima SMAN 4 Jayapura.  Rencana alokasi dana untuk Perawatan fasilitas Sekolah  dan  pembelian  alat  multimedia  pembelajaran  merupakan  alokasi  terbesar kedua  (16%) dari  total  rencana  alokasi.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  pada  tahun ajaran 2018-2019  prioritas  alokasi  dana  BOS  ditunjukan  untuk  belanja  siswa  dan  proses interaksi sekolah.
2.  Besarnya jumlah dana BOS meningkat sesuai jumlah siswa dri tahun ajaran 2003/2014 sampai  dengan  tahun  ajaran  2016/2017,  sedangkan  pada  tahun  ajaran  2017/2018 jumlah  bantuan  BOS  mengalamani  penurunan  sebesar  Rp.23.100.000,-  (0.9%)  dan pada tahun pengajaran 2018-2019 jumlah bantuan dana operasional sekolah mengalami penurunan sebesar Rp.190.400.000,- atau sebesar 7.5%.
3.  Terkait pelaksanaan evaluasi dan pengawasan dalam penerapan kegiatan BOS di SMA
4  dikemukakan  beberapa  temuan  penelitian,  sebagai  berikut:  1)  Kepala  sekolah melaksanakan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program BOS secara mendalam terhadap  bendahara  dengan  cara  mengoreksi  buku  kas  masuk  dan  pengeluaran  atau belanja  yang  disusun  bendahara,  2)  Kepala  sekolah  mengawasi  semua  kegiatan pembinaan  kemampuan  non  akademik  siswa  (kegiatan  ekstrakurikuler)  maupun kegiatan  pembinaan  potensi  akademik  siswa  yang  didanai  dari  anggaran  BOS,  3) Adanya  respon  positif  dari  bendahara  BOS  dan  guru  pelaksana  kegiatan  pembinaan siswa mengenai pengawasan yang dilakukan kepala sekolah, 4) Sekolah secara kontiniu mendapatkan pengawasan dan evaluasi eksternal dari lembaga pengawas yang ditunjuk pemerintah.
Studi  ini  menyarankan  bahwa  (1)  Hasil  dan  pembahasan  telah  menyimpulkan bahwa  penatausahaan  dana  bantuan  di  SMA  Negeri  4  Jayapura  telah  dilakukan  dengan
baik, namun demikian ketepatan waktu realisasi atau pencairan dana adalah kendala utama yang harus ditangani oleh pihak sekolah dengan berbagai sumber daya yang ada, kondisi ini membutuhkan perhatian dan kebijakan khusus dari Dinas  teknis agar pada tahun anggaran berikutnya  dapat  mencairkan  dana  BOS  sesuai  dengan  waktu  dan  kebutuhan  operasional sekolah.  (2)  Hal  lain  yang  perlu  dilakukan  adalah,  Komite  Sekolah melakukan  pemantauan tidak  hanya  pada  saat  rapat  pleno,  namun  sebaiknya  juga  melakukan  pengecekan pembukuan  dan  kelengkapan  data  transaksi  yang  diurus  oleh  sekolah.  (3)  Sekolah melakukan  publikasi  penggunaan  Dana  BOS  SMA  dengan  pemasangan  papan pengumuman dan diberi tanda keabsahannya serta memanfaatkan peningkatan kualitas dan kuantitas mutu pendidikan dari adanya Dana BOS SMA.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayu1, N. M. L., Tirtayani1, L. A., & Abadi2, I. B. G. S. (n.d.). Evaluasi Program PAUD Inklusi Di Kota Denpasar Ditinjau Dari Hasil Belajar Dan Perencanaan Program Lanjutan. 2019 .
Djam’an Satori dan Aan Komariah. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif .
DR. H. Mulyono., M. (2010). Manajemen Administrasi Dan Organisasi Pendidikan .
Dr. Ibrahim., M. (2015). Metode Penelitian Kualitatif .
Fattah, N. (2000). Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan .
George R. Terry. (1958). Principles of Management .
Ismail Solihin. (2009). Pengantar Manajemen .
Ketetapan MPR Republik Indonesia. Tap MPR Nomor II/MPR/1993 Tahun 1993 (1993). Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia.  Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 (2002).
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Permendikbud Nomor 1 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (2018).
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  161  tahun  2014  tentang Petunjuk Teknis dana BOS menyatakan (2014).
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional.  Permendiknas  Nomor  37  Tahun  2010  Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (2010).
Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia.  Undang-Undang Nomor  20  Tahun 2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003).
Pratiwi,  Ig.  A.  A.,  Hamidsyukrie,  Z.  M.,  &  Muntari,  M.  (2016).  Peran  Komite  Sekolah  dalam Meningkatkan  Mutu  Layanan  Pendidikan  di  Sekolah  Dasar  Negeri  Se-kecamatan Cakranegara. Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan , 1 (1).
Suib,  M.,  &  Wahyudi,  W.  (n.d.).  Pengelolaan  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (Bos)  di Sekolah Dasar Negeri. Tanjungpura University.
Sunaengsih, C. (2017). Buku Ajar Pengelolaan Pendidikan . UPI Sumedang Press.