## Pengaruh Jumlah UMKM Dan Pertumbuhan Tenaga Kerja Terhadap Penerimaan Pajak
Norman Duma Sitinjak
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang noma1274@gmail.com

## Abstract
This study examines the effect of the number of MSMEs and the growth of labor to tax  revenue.  This research finds  that the  number of  MSMEs has  a significant effect  on  tax  revenue.  The  higher  the  number  of  MSMEs,  the  higher  the  tax revenue. The growth of labor has no effect on tax revenue.
Keywords: MSMEs, Labor Growth, Tax Revenues
https:/ / doi.org/ 10.26905/ jmdk.v6i1.2065

## PENDAHULUAN
Seperti kita ketahui, negara membutuhkan dana untuk menyelenggarakan pemerintahan,  dimana  sumber  dana  terbesar berasal  dari  pajak.  Berdasar  data  BPS  tahun 2017  dari  tahun  ke  tahun  kontribusi  pajak terhadap  penerimaan  negara  semakin  besar. Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  fungsi pajak  yang  utama  semakin  dapat  diterapkan, yaitu sebagai sumber penerimaan negara.
Gambar 1. Kontribusi Pajak Terhadap Penerimaan Negara Sumber: BPS, 2017
Pemerintah  selalu  berupaya  untuk menjaga  stabilitas  pajak  sebagai  sumber utama  pernerimaan  negara.  Upaya  tersebut diantaranya  adalah  peningkatan  lapangan pekerjaan dan mendorong tumbuhnya UMKM.  Peningkatan  lapangan    pekerjaan dan  tumbuhnya  UMKM  akan  meningkatkan
daya konsumsi masyarakat, yang selanjutnya akan meningkatkan produksi barang dan jasa oleh industri besar sehingga Pajak Penghasilan  (PPh)  dan  Pajak  Pertambahan Nilai  (PPN)  Wajib  Pajak  (WP)  Badan meningkat.
Kontribusi  pajak  dari  WP  badan diharapkan dapat selalu meningkat. Penyebabnya  adalah  karena  kontribusi  PPh dari  WP  badan terhadap  penerimaan pajak sebesar  77,11%  sedangkan  dari  WP  orang pribadi  sebesar  22,89%  (Mulyani,  2009). Secara langsung kontribusi WP orang pribadi kecil  akan  tetapi  WP  orang  pribadi  menjadi penggerak utama tidak lansung terhadap PPh Badan dan PPN.
Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian  ini  menguji  variabel  UMKM  dan pengaruh pertumbuhan tenaga kerja terhadap variabel  penerimaan  pajak.  Adapun  tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk menganalisis pengaruh jumlah UMKM terhadap penerimaan  pajak,  2)  Untuk  menganalisis pengaruh pertumbuhan tenaga kerja terhadap penerimaan pajak
Dari  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  manfaat  sebagai  informasi dalam melakukan analisis maupun merumuskan  kebijakan  terkait  penerimaan pajak

## Tinjauan Pustaka
Pajak
Pajak   merupakan   kontribusi   kepada
Tabel 1. Kriteria UMKM negara  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan No Usaha Kriteria Aset (juta rupiah) Omzet Bruto (juta rupiah) imbalan  secara  langsung  yang  digunakan untuk  keperluan  pembiayaan  negara  bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. (www.pajak.go.id, 2012). Maksudnya adalah orang    pribadi    dan    badan     yang    telah memenuhi      ketentuan      UU      Perpajakan memiliki  kewajiban  perpajakan.  Karena pajak  berlandaskan  oleh  UU  maka  pajak bersifat  memaksa  walaupun  pembayar  pajak tidak  mendapatkan  kontribusi  langsung. Pajak  yang  dibayar  sangat  bermanfaat  bagi pembangunan nasional.
Penggolongan pajak berdasarkan lembaga  pemungutannya  di  Indonesia  dapat dibedakan  menjadi  2  (dua)  yaitu:  1)  Pajak Pusat  adalah  pajak-pajak  yang  dikelola  oleh Pemerintah  Pusat;  2)  Pajak  Daerah  adalah pajak-pajak  yang  dikelola  oleh  Pemerintah Daerah  baik  di  tingkat  Propinsi  maupun Kabupaten/Kota.  (www.pajak.go.id,  2012). Pajak  pusat  yang  dikelola  oleh  Direktorat Jenderal  Pajak  meliputi: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Meterai
Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)
Menurut  Undang-Undang  Nomor  20 tahun  2008  pasal  1  yang  dimaksud  dengan UMKM   adalah:   1)   Usaha   mikro   adalah
1 Mikro ≤ 50 ≤ 300
2 Kecil > 50 - 500 > 300 - 2.500 3 Menengah    .> 500 - 10.000 > 2.500 - 50.000

## Tenaga Kerja
Pada  penelitian  ini  definisi  tenaga  kerja menggunakan  kriteria  Badan  Pusat  Statistik (BPS)  yaitu  penduduk  dengan  usia  lima belas  tahun  keatas  yang  bekerja  menurut lapangan  pekerjaan  utama  (www.bps,go.id, 2018). Lapangan pekerjaannya terdiri dari 1. Pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri
4. Listrik, gas, dan air minum
5. Konstruksi
6. Perdagangan,   rumah   makan   dan   jasa akomodasi
7. Transportasi, pergudangan dan komunikasi
8. Lembaga  keuangan,  real  estate,  usaha persewaan, dan jasa perusahaan
9. Jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan

## Kerangka Penelitian
Kerangka  penelitian  dapat  dilihat  pada gambar 1 berikut ini:
Pertumbuhan usaha produktif sesuai dengan kriteria dalam UU  UMKM;  2).  Usaha  kecil  adalah  usaha produktif  yang  bukan  anak  atau  cabang usaha  menengah  atau  usaha  besar;  3)  Usaha menengah  adalah  usaha  produktif  yang mandiri   dan   bukan   merupakan   anak   atau
Tenaga Kerja
Jumlah
UMKM
1 Penerimaan Pajak 2
cabang  usaha  kecil  atau  usaha  besar  dengan kekayaan  bersih  atau  besaran  penjualan sesuai  dengan  UU  UMKM.  Adapun  kriteria jumlah  asset  usaha  mikro,  kecil  dan menengah  bisa  dilihat  pada  tabel  1  berikut ini :
Gambar 1. Kerangka Penelitian Sumber kerangka konsep penelitian: Rustiono (2008) dan Kibassa (2012)
Tabel 2. Coefficients a
Collinearity Statistics 1 (Constant) PTK .904 1.107 JUMKM .904 1.107 Sumber : data diolah Unstandardized Residual Test Value a -3.54392 Cases < Test Value 8 Cases >= Test Value 9 Total Cases 17 Number of Runs 5 Z -1.997 Asymp. Sig. (2-tailed) .046 a. Median

## METODE Hipotesis
Hipotesis  pada  penelitian  ini  sebagai berikut H 1 :  Jumlah   UMKM   berpengaruh   positif terhadap penerimaan pajak H 2 : Pertumbuhan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak

## Sumber Data
Sumber data adalah data sekunder yaitu data   yang   diperoleh   tidak   langsung   dari objeknya. Data tersebut meliputi:
- Pertumbuhan jumlah tenaga kerja
- Jumlah UMKM
- Penerimaan pajak
Sejak  tahun  1997  sampai  dengan  2016  yang diperoleh  dari  Badan  Pusat  Statistik  melalui www.bps.go.id.

## Autokorelasi
Hasil  uji  autokorelasi,  dapat  dilihat pada tabel 3
Tabel 3. Model Summary b Model Durbin-Watson 1 .486 Sumber : data diolah
a. Predictors: (Constant), JUMKM, PTK b. Dependent Variable: PenPjk
Nilainya sebesar 0,486. Nilai d L dan d U dapat dilihat pada Tabel DW dengan tingkat signifikansi  ( error )  5%  ( α =  0,05),  jumlah variabel  bebas k =  2  dan jumlah  sampel n = 17.

## Teknik Analisis
Teknik  analisis  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah analisis statistik dengan metode regresi linear berganda

## HASIL DAN PEMBAHASAN Uji Asumsi Klasik
Multikolinieritas
Hasil  uji  multikolinieritas,  dapat  dilihat pada tabel 2.
Tabel  Durbin-Watson  menunjukkan nilai   d L =1,015   dan   nilai   d U =1,536.   Dapat disimpulkan   bahwa   dalam   model   regresi linier terjadi Autokorelasi positif.
Untuk  mengatasi  masalah  Autokorelasi digunakan metode uji runs test.
Hasil  uji  runs  test  ada  pada  tabel  4 berikut ini:
Tabel 4. Uji Run Test Model Tolerance VIF Hasil  VIF  dari  kedua  variabel  lebih kecil  dari  5  sehingga  dapat  dikatakan  tidak terjadi  multikolinieritas  pada  kedua  variabel bebas tersebut.
Sumber : data diolah
Nilai  Asymp.  Sig.  (2-tailed)  pada  Tabel  5. runs test adalah >0,05 maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala
Autokorelasi.
Tabel 5. ANOVA b Model F Sig. 1 Regression 58.774 .000 a Residual Total a. Predictors: (Constant), JUMKM, PTK b. Dependent Variable: PenPjk
Sumber : data diolah
Tabel 7. Model Summary b Model R Square
Adjusted R Square 1 .894 .878 a. Predictors: (Constant), JUMKM, PTK
b. Dependent Variable: PenPjk
Sumber : data diolah

## Heteroskedastisitas
Hasil  uji  heteroskedastisitas  dapat dilihat pada gambar 2.
Gambar 2. Scatterplot
Sumber : data diolah
Dari  gambar 2 dapat diketahui sebaran
Uji Koefisien Regresi (Uji t)
Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel
6 berikut ini :
Tabel 6. Coefficients a Model Sig. titik  tidak  membentuk  suatu  pola/alur tertentu,  sehingga  dapat  disimpulkan  tidak 1 (Constant) .000 terjadi heteroskedastisitas. PTK .000 JUMKM .885 Normalitas Hasil  uji  normalitas  dapat  dilihat  pada gambar 3 : a. Dependent Variable: PenPjk Sumber : data diolah
Pada tabel 6 diketahui nilai probabilitas yang  lebih  kecil  dari  0,05  hanya  pada variabel  JUMKM,  sedangkan  variabel  PTK memiliki  signifikansi  diatas  0,05.  Untuk  itu dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  Jumlah UMKM  berpengaruh  signifikan  terhadap variabel penerimaan pajak.

## Koefisien Determinasi
Gambar 3. Normal P-P Plot
Sumber : data diolah
Sebaran titik-titik pada gambar 3 relatif mendekati  garis  lurus,  sehingga  disimpulkan bahwa residual terdistribusi dengan normal

## Uji Kelayakan Model

## Uji F
Pada  tabel  5  diketahui  nilai  prob.  F hitung (sig) sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga model regresi linier yang diestimasi layak digunakan.
Berdasarkan   R   Square   pada   tabel   7 dapat  disimpulkan  bahwa  pertumbuhan tenaga  kerja  dan  jumlah  UMKM  memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak sebesar 89,4%,  sisanya  oleh  variabel  lain  yang  tidak ada dalam model regresi linier.

## Pembahasan
Pada  tabel  7  dapat  diketahui  bahwa jumlah  UMKM  memiliki  nilai  signifikansi positif sebesar 0,000 yang berarti jika jumlah UMKM mengalami peningkatan maka penerimaan  pajak  juga  meningkat.  Hal  ini sesuai  dengan  penelitian  Kibassa    (2012) yang menjelaskan bahwa UMKM memberikan  kontribusi  yang  tinggi  terhadap penerimaan   pajak.   UMKM   di   Indonesia memiliki     peran     yang     kuat     terhadap perekonomian rakyat. Sebagai contoh, UMKM  terbukti  dapat  bertahan  saat  krisis moneter  pada  tahun  1997,  sedangkan  usaha yang  lebih  besar  banyak  yang  mengalami kebangkrutan.
Menyadari  peranan  UMKM  terhadap perekonomian
Indonesia,
pemerintah melakukan perbaikan termasuk aspek peraturan  maupun  prosedur  perizinan  dan biaya  kemudahan  berusaha  di  Indonesia terutama  untuk  UMKM  (Humas  EKON  dan Tim  PKP  Kemkominfo,  2016).  Selain  itu pemerintah juga melakukan bantuan pendanaan  untuk  UMKM  melalui  variasi pendanaan  (Kementerian  Keuangan,  2016). Dari  segi  perpajakan,  pemerintah  juga memberikan kemudahan bagi UMKM dalam bentuk penyederhanaan tarif pajak, kemudahan pembayaran dan pelaporan pajak dengan menerbitkan PP 46 Tahun 2013.
Tidak signifikannya peranan
pertumbuhan tenaga kerja terhadap penerimaan perpajakan di  Indonesia bukanlah  suatu  kejutan.  Pemerintah  bahkan selalu  menaikkan  Penghasilan  Tidak  Kena Pajak  (PTKP).  PTKP telah  dinaikkan lima kali  sejak  tahun  2005  sampai  dengan  tahun 2017. Dampak secara langsung dari kenaikan PTKP adalah menurunnya  penerimaan  pajak dari  WP  Orang  Pribadi,  akan  tetapi  akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga secara  tidak  langsung  penerimaan  pajak  dari PPh WP Badan dan terutama PPN mengalami peningkatan. Seperti yang dijelaskan  Wahyu  dan  Valencia  (2016) bahwa penyebab utama kurangnya penerimaan  pajak  adalah  karena  kecilnya penerimaan  dari  PPN  untuk  itu  PTKP  perlu dinaikkan.

## Kesimpulan
Dari  hasil  analisa  dapat  disempulkan bebeapa hal yaitu  : 1) Jumlah UMKM memiliki    peran    yang    signifikan    dalam peningkatan penerimaan pajak; 2)
Pertumbuhan tenaga kerja tidak mempengaruhi  penerimaan  pajak;  3)  Agar pertumbuhan  tenaga  kerja  memiliki  peran bagi penerimaan pajak maka pemerintah menaikkan     PTKP     sehingga     daya     beli masyarakat meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA
BPS.  (2018).  Penduduk  15  Tahun  Ke  Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan  Utama.  Diaksesmelalui https://www.bps.go.id/statictable/2009/ 04/16/970/penduduk-15-tahun-ke-atas- yang-bekerja-menurut-lapangan- pekerjaan-utama-1986---2017.html tanggal 08 Maret 2018
BPS.  (2018).  Realisasi  Penerimaan  Negara. Diakses melalui https://www.bps.go.id/ statictable/2009/02/24/1286/realisasi- penerimaan-negara-milyar-rupiah-
2007-2017.html tanggal 07 Maret 2018
Humas   EKON   Paket   Kebijakan   Ekonomi XII.   (2016).   Pangkas   Izin,   Prosedur, Waktu,  dan  Biaya  Untuk  Kemudahan
Usaha. Diakses melalui
https://kominfo.go.id/content/detail/74
01/paket-kebijakan-ekonomi-xii- pangkas-izin-prosedur-waktu-dan- biaya-untuk-kemudahan-usaha/0/ artikel_gpr tanggal 09 Maret 2018
Kementerian  Keuangan.  (2016).  Dukungan
Pemerintah dalam Pembiayaan UMKM “Mengawal Nawacita, Wujudkan Indonesia
Sejahtera ”. Workshop  Sistem  Informasi  Kredit Program Surabaya, 3 Maret 2016.
Kibassa,  F.  M.  (2012).  “The  Role  Of  Small And  Micro  Enterprises  (Smes)  On Government  Revenue.“ Journal  of Economics and
Sustainable Development , 3(8).
Mulyani,  S.  (2009).  Kontribusi  PPh  Pribadi
Cuma 22,9%. Diakses
melalui https://finance.detik.com/berita-ekonomi- bisnis/1076342/kontribusi-pph-pribadi- cuma-229 tanggal 07 Maret 2018.
Rustiono,  D.  (2008).  “Analisis  Pengaruh
Investasi, Tenaga Kerja, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Propinsi Jawa Tengah”. Universitas Diponegoro. Semarang
Wahyu  dan  Valencia.  (2016).  Apakah Menaikkan  PTKP  Tindakan  Tepat  untuk Mendorong  Pendapatan  Pajak?  Diakses melalui https://news.detik.com/opini/3200413/ apakah-menaikkan-ptkp-tindakan- tepat-untuk-mendorong-pendapatan- pajak tanggal 10 Maret 2018
www.pajak.go.id.  (2012).  Belajar  Pajak. Diakses melalui http://www.pajak.go.id/content/belajar- pajak tanggal 09 Maret 2018