BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 4 No 4,  2023, pp. 2889-2894 DOI: https://doi.org/10.31949/jb.v4i4.6546

## MENINGKATKAN REALISASI INVESTASI MELALUI BIMBINGAN TEKNIS OSS RBA DAN LKPM ONLINE KOTA BLITAR
Devita Monica 1* , Dewa Ayu Putu Adhiya Garini Putri 2 ,
1 Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia
2 Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia *e-mail korespondensi: devitamonicaa@gmail.com

## Abstract
Investment can be defined as the activity of placing capital in the form of money or other valuable assets into  an  object,  institution,  or  a  party  with  the  hope  that  the  investor  will  benefit  after  a  certain  period  of time. The Blitar City Investment and One-Stop Integrated Service Office has an important role in carrying out the  analysis  and  development  of  investment  potential  and  opportunities  in  the  City  of  Blitar.  One  of  the efforts  made  in  developing  investment  is  to  oversee  LKPM  reporting  in  every  existing  business  sector. However, the problem faced is that some business actors still do not understand how to report LKPM online. Therefore, as a form of community service from the Bali National University of Education (UNDIKNAS), we try to apply it to business actors in Blitar City with the hope of increasing understanding of business actors regarding the provisions for implementing investment regarding OSS-RBA and Investment Activity Reports (LKPM  ).  The  method  used  is  empirical  research  by  conducting  direct  guidance  to  business  actors.  The results of this study indicate that the implementation of the OSS-RBA Bimtek has been carried out and is at an effective level as an effort to accelerate the licensing process in Blitar City and increase knowledge for business actors Keywords: Investment, OSS RBA, Investment Activity Report

## Abstrak
Investasi  bisa  didefinisikan  sebagai  aktivitas  menempatkan  modal  baik  berupa  uang  atau  aset  berharga lainnya kedalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Dinas Penanamam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar  memiliki  peranan  penting  dalam  melaksanakan  analisa  dan  pengembangan  potensi  serta  peluang investasi  di  Kota  Blitar.  Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  dalam  mengembangkan  investasi  yaitu  dengan mengawasi pelaporan LKPM pada setiap bidang usaha yang ada, Namun permasalahan yang dihadapi yaitu beberapa pelaku usaha masih belum memahami bagaimana melakukan pelaporan LKPM  secara daring. Oleh Karena  itu  sebagai  bentuk  pengabdian  kepada  masyarakat  dari  Universitas  Pendidikan  Nasional  Bali (UNDIKNAS), kami mencoba menerapkannya kepada pelaku usaha yang ada di Kota Blitar dengan harapan meningkatkan  pemahaman  pelaku  usaha  mengenai  ketentuan  pelaksanaan  penanaman  modal  mengenai OSS-RBA  dan  Laporan  Kegiatan  Penanaman  Modal  (LKPM).  Metode  yang  digunakan  adalah  penelitian empiris  dimana  dengan  melakukan  bimbingan  langsung  kepada  pelaku  usaha.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwaa pelaksanaan Bimtek OSS-RBA sudah dijalankan dan masuk dalam taraf efektif sebagai upaya mempercepat proses perizinan di Kota Blitar serta menambah pengetahuan bagi pelaku usaha terkait pelaksanaan pelaporan LKPM Online.
Kata Kunci: Investasi, OSS RBA, Laporan Kegiatan Penanaman Modal
Accepted: 2023-08-21 Published: 2023-10-04

## PENDAHULUAN
Pada  era  discruption  4.0  saat  ini  yang  dapat  memudahkan  segala  aktivitas  manusia  dimana teknologi  memainkan  peranan  yang  sangat  penting  bagi  perkembangan  dunia.  Hal  ini  tentunya dapat  berdampak  positif  bagi  manusia  jika  mampu  memanfaatkannya  dengan  sebaik  mungkin. Adanya perkembangan teknologi bisa dirasakan salah satunya oleh pelaku usaha dalam mendirikan usahanya  dimana  mereka  saling  bersaing  untuk  mempromosikan  usahanya  kepada  masyarakat jangkauan luas. Dengan melakukan upaya  tersebut pelaku usaha berharap  agar usahanya dapat dikenali dan menarik perhatian masyarakat.
Investasi  menjadi  salah  satu  upaya  pemerintah  dalam  meningkatkan  perekonomian Indonesia. Hal ini didasari karena investasi yang dianggap sebagai salah satu faktor penting dalam mendorong  pertumbuhan  dan  pembangunan  ekonomi  (Ramadani,  2023).  Investasi  bisa didefinisikan sebagai aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya kedalam  suatu  benda,  lembaga,  atau  suatu  pihak  dengan  harapan  investor  kelak  akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu.
Online Single Submission (OSS) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga,  gubernur,  atau  bupati/wali  kota  kepada  Pelaku  Usaha  melalui  sistem  elektronik  yang terintegrasi. OSS adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk membantu proses pengajuan pengaduan dan perizinan untuk selajutnya dilakukan proses penindakan yang dilakukan oleh peran pengambil  keputusan,  aplikasi  web  OSS  (Online  Single  Submission)  ini  menyediakan  informasi seperti data permohonan berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, data perizinan daerah, dll.
Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai  ketentuan  pelaksanaan  penanaman  modal  mengenai  OSS-RBA,  Laporan  Kegiatan Penanaman  Modal  (LKPM),  dan  juga  pemahaman  mengenai  kebijakan-kebijakan  dalam  hal penanaman  modal.  Sasaran  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  adalah  para  pelaku  usaha  di Sekitar  Kota  Blitar.  Kegiatan  ini  diharapkan  dapat  memberikan  wawasan  kepada  masyarakat mengenai manfaat dari hadirnya OSS RBA dan LKPM Online Guna Meningkatkan Realisasi Investasi Kota Blitar.

## METODE
Metode  yang  dilakukan  yaitu  mengadakan  sosialisasi  bagi  pelaku  usaha  Kota  Blitar  dengan tujuan agar pelaku usaha dapat memahami pentingnya suatu perizinan dan melakukan pelaporan LKPM online. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang sasana praja pada pukul 08.00 sampai 13.00 WIB, dengan mengundang dua narasumber dari pihak eksternal. Materi yang diberikan kepada pelaku usaha  ialah  tentang  bagaimana  prosedur  melakukan  perizinan  dan  pelaksanaan  pelaporan  LKPM online bagi pelaku usaha.

## Tahap Persiapan
Pada  tahap  pertama  atau  tahap  persiapan,  tim  pelaksana  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  melakukan  koordinasi  dengan  beberapa  pelaku  usaha  di  Kota  Blitar.  Melakukan observasi  dan  wawancara  untuk  menentukan  waktu  dan  tempat  pelaksanaan  serta  menghimpun para pelaku usaha sebagai peserta kegiatan.

## Tahap Pelaksanaan
Tahapan kedua atau pelaksanaan kegiatan terbagi menjadi dua bagian. Tahap yang pertama ialah sosialisasi dan memberikan pengetahuan kepada warga mengenai pentingnya Investasi untuk para pelaku usaha. Lebih lanjut tahap berikutnya ialah Memberikan pengetahuan tentang sistem OSS (OSS Kementrian Investasi/ BKPM. https://oss.go.id/)

## Tahap Evaluasi Kegiatan
Tahap ketiga yaitu melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan ini akan dievaluasi selama pelaksanaan berjalan. Evaluasi awal dilakukan oleh tim pelaksana  dalam  dua  hal  kegiatan  yakni  kegiatan  inti  dan  luar  kegiatan  inti.  Kegiatan  inti merupakan kegiatan yang dilakukan saat diberikannya pendalaman materi dan pelatihan pengisian pada  system  OSS  RBA.  Lebih  lanjut,  di  luar  kegiatan  inti,  yaitu  kegiatan  pendampingan  yang dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat telah mengerti dan memiliki kesadaran yang tinggi dalam meningkatkan Investasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dinas  Penanamam  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Blitar  memiliki  peranan penting dalam melaksanakan  analisa dan pengembangan potensi serta peluang investasi di Kota Blitar. Salah satu upaya yang dilakukan dalam mengembangkan investasi yaitu dengan mengawasi pelaporan LKPM pada setiap bidang usaha yang ada di Kota Blitar. Pelaporan LKPM wajib dilakukan secara  daring  melalui  web  OSS  bagi  Pelaku  Usaha  yang  sudah  memiliki  Nomer  Induk  Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh pemerintah melalui lembaga OSS (Online Single Submission).
Dalam  melaksanakan  praktek  kerja  lapangan  di  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar memiliki permasalahan yaitu beberapa pelaku usaha di Kota Blitar masih belum memahami bagaimana tata cara melakukan pelaporan LKPM  secara daring, karena masih  banyak  pelaku  usaha  yang  belum  mengetahui  cara  menggunakan  teknologi,  sehingga menyebabkan beberapa Pelaku Usaha belum melaksanakan Pelaporan LKPM kegiatan usahanya.
Bimbingan teknis OSS RBA dan LKPM online dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada pelaku  usaha  Kota  Blitar  terkait  prosedur  melakukan  perizinan  dan  pelaksanaan  pelaporan  LKPM online bagi pelaku usaha. Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah para pelaku usaha di  sekitar  Kota  Blitar.  Kegiatan  ini  diharapkan  dapat  memberikan  wawasan  kepada  masyarakat mengenai manfaat dari hadirnya OSS RBA dan LKPM Online Guna Meningkatkan Realisasi Investasi Kota  Blitar.  Pendekatan  sosialisasi  dipilih  melalui  pemaparan  materi,  diskusi  dan  praktik  secara langsung. Berdasarkan sosialisasi tersebut juga untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal para pelaku usaha di Kota Blitar agar lebih maksimal.
Gambar 1. Kegiatan Bimbingan Teknis OSS RBA dan LKPM Online bersama para pelaku usaha
Gambar 2. Penyampaian materi OSS RBA dan LKPM Online oleh pemateri
OSS-RBA  merupakan  suatu  aplikasi  berbasis  web  yang  difungsikan  agar  dapat  menolong dalam upaya pengajuan, pengaduan dan perizinan untuk selanjutnya dilakukan proses penindakan yang  dilakukan  oleh  peran  pengambil  keputusan,  aplikasi  web  OSS-RBA  memberikan  informasi berupa data permohonan berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, data perizinan daerah, dll (Sanjaya, 2023).
Ada  beberapa  manfaat  Penggunaan  OSS  RBA  (Rahayu,  Paselle,  &  Khaerani,  2021)  salah satunya iialah mengurangi Izin Usaha. Dalam OSS RBA, izin hanya diperlukan oleh pelaku usaha dengan aktivitas bisnis dengan risiko tinggi. Sedangkan untuk usaha dengan aktivitas bisnis yang memiliki risiko rendah umumnya tidak memerlukan izin ataupun inspeksi dari pemerintah. Dengan adanya  sistem  berbasis  risiko  ini,  maka  usaha  dengan  risiko  tinggi  akan  semakin  mudah  untuk mengurus  perizinan  berusaha  sehingga  izin  usaha  yang  membutuhkan  verifikasi  akan  berkurang (Kharimah & Isyuniandri, 2022).
Keberadaan  “Online  Single  Submission”  diperlukan  untuk  efektifitas  dan  efisiensi waktu dalam  kebutuhan  sang  penanam  modal  dan  pelaku  usaha  mendapatkan  izin beraktivitas dalam sektor yang ditekuni. Dalam hal mendapatkan izin melalui “Online Single   Submission”  ini, pelaku  usaha  harus  melalui   berbagai   langkah-langkah mengingat  tata  cara  penerbitan  izin melalui “Online  Single  Submission”  ini  dilakukan melalui sistem yang terkoneksi jaringan internet (Sihombing & Sudiarawan, 2020).
Pelaku usaha dapat membuka laman resmi OSS (Online Single Submission) secara online yang diakses  oleh  pemohon  dimanapun  berada  tanpa  harus  datang  langsung  ke  kantor  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  atau  ke    kantor    “Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu”  (PTSP)  ditingkat  kementerian, Pertama-tama  dilakukan  penelusuran  ke website  www.oss.go.id,    pelaku    usaha    memohonkan  pengajuan    proses    perizinan    usahanya dengan    mendaftarkan    akun    untuk    dapat  mengakses  laman  OSS  (Online  Single  Submission) Setelah itu, pelaku usaha perlu memilih  perizinan  apa  yang  ingin  dimohonkan  dan  mengisi beberapa  isian  yang  sudah terdapat dalam menu “Online Single Submission”.
Apabila  terdapat  pengaduan,  Sistem  OSS  akan  memberikan  notifikasi  kepada  Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota untuk melakukan verifikasi dari pengaduan yang ada (Robby, & Tarwini, 2019).  Sistem  OSS  juga  dapat  memberikan  notifikasi  kepada  pelaku  usaha  untuk  melakukan klarifikasi  jika  permasalahnnya  meliputi  sertifikat  standar  dan  izin  usaha.  Pemblokiran  hak  akses juga dapat dilakukan jika memang dirasa telah ada penyalahgunaan dari sistem OSS.
Selanjutnya,  hal  ini  akan  ditindaklanjuti  oleh  Pemerintah  Daerah/  Kota  sesuai  dengan kewenangannya.  Secara  lebih  khusus,  pengaduan  ini  akan  ditindaklanjuti  sesuai  dengan kewenangan  DPMPTSP  Kabupaten/  Kota.  Tindak  lanjut  yang  dapat  dilakukan  oleh  DMPTSP Kabupaten/  Kota  yakni  segera  melakukan  pengecekan  terhadap  kegiatan  usaha  sesuai  dengan peraturran perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran, sanksi akan diberikan kepada pelaku usaha. Selanjutnya Hak Dan Kewajiban bagi Penanam Modal yang disebut LKPM Online.
Penyampaian  Laporan  Kegiatan  Penanaman  Modal  juga  diatur  dalam  regulasi  Indonesia karena  berisikan  mengenai  perkembangan  penanam  modal  serta  kendala  yang  dihadapi  harus disampaikan  secara  berkelanjutan  kepada  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM)  dan pemerintah  daerah  yang  bertanggung  jawab  di  bidang  penanaman  modal  (Suparji,  2020).  Di dalam Pasal 1 ayat (39) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman  Dan  Tata  Cara  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  Dan  Fasilitas  Penanaman Modal menjelaskan bahwa LKPM: “Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.”
Kewajiban penyampaian LKPM dilakukan secara daring dan berkala melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (“SPIPISE”) untuk setiap kegiatan usaha yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha.  Penyampaian  LKPM  mengacu  pada  data  dan/atau  perubahan  data perizinan  berusaha,  termasuk  perubahan  data  yang  tercantum  dalam  sistem  Online  Single Submission  (OSS)  sesuai  dengan  periode  berjalan,  dengan  ketentuan  sebagai  berikut:  1)  Pelaku usaha wajib menyampaikan LKPM setiap tiga bulan (triwulan (Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang  Penanaman  modal).  2).  Periode  pelaporan  LKPM  diatur  sebagaimana  berikut  (Undang- Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman modal):
1. Laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
2. Laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
3. Laporan  triwulan  III  disampaikan  paling  lambat  tanggal  10  bulan  Oktober  tahun  yang bersangkutan; dan
4. Laporan triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengabdian  masyarakat  berupa  penyuluhan  dan  pendampingan  dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi dan sosialisasi kepada para pelaku usaha di Kota Blitar berjalan  dengan  lancar.  Pelaksanaan  sosialisasi  dan  pelatihan  terbukti  efektif  dalam  hal memperkenalkan system OSS RBA dan LKPM Online. Selain itu, hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa  adanya  pemahaman  masyarakat  mengenai  pentingnya  untuk  mengarsipkan  data Investasinya di system yang tepat.

## DAFTAR PUSTAKA
Dharmayanti, I. A. K. F., & Yasa, P. G. A. S. (2022). Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) Di Bidang Industri Pasca UU Cipta Kerja. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 8(1), 509-526.
Fadhilah, A. N., &  Prabawati,  I. (2019). Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (Oss) Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Kabupaten Nganjuk. Publika, 7(4).
Farah, S., & Astuti, R. S. (2020). Inovasi Sistem Perizinan Usaha Mikro Melalui OSS (Online Single Submission)  Pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP) Kota Semarang. Journal of Public Policy and Management Review, 10(1), 69-79.
Idham, I., Washliaty, L., & Parohha, L. S. (2022). JURIDICAL ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF  ONLINE  SINGLE  SUBMISSION  (OSS)  IMPLEMENTATION  RELATED  TO  LICENSING  OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT IN BATAM CITY (Research Study at the Batam City One Stop Integrated Service Investment Service (PTSP). International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS), 2(6), 753-762.
Isyuniandri, D. (2022). Edukasi Kepengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS). Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service), 4(4), 521-529.
Kharimah,  M.,  Isyuniandri,  D.,  &  Probolinggo  Jl  Yos,  M.  (2022).  Edukasi  Kepengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS). Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service), 4 (4), 521–529.
Lestari, L., & Zulkarnaini, Z. (2023). Pelaksanaan E-government melalui Online Single Submission Risk  Based  Approach  (OSS  RBA)  di  DPMPTSP  Kabupaten  Indragiri  Hulu.  Jurnal  Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(8), 276-286.
Lestariningtyas,  T.,  &  Roqib,  M.  (2021).  Perlindungan  data  pribadi  pengguna  sistem  layanan perizinan  berusaha  terintegrasi  secara  elektronik  OSS  1.1  dan  OSS  RBA  (Risk  Basic Approach). Jurnal Jendela Hukum, 8(2), 25-34.
Meghantara, D. S. (2023). Implementasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) dalam  perizinan  berusaha  berbasis  risiko  di  DPMPTSP  Provinsi  Jawa  Barat  (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
Putra,  A.  P.  (2022).  Bimbingan  Teknis  OSS  RBA  dan  LKPM  Online  Guna  Meningkatkan  Realisasi Investasi Kota Denpasar. Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(3), 174-180.
Putra, D. M., & Jumiati, J. (2022). Pelaksanaan Pendampingan Online Single Sub-Mission (Oss) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpm-Ptsp) Provinsi Sumatera Barat. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and  Development, 4(2), 164- 172.
Robby, U. B. I., & Tarwini, W. (2019). Inovasi pelayanan perizinan melalui online single submission (OSS) Studi pada izin usaha di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP)  kabupaten  bekasi.  Administratio:  Jurnal  Ilmiah  Administrasi  Publik  dan Pembangunan, 10(2), 51-57.
Rosidi, D. (2022). Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS-RBA) di Dinas Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Di  Kabupaten  Subang. The World of Public Administration Journal.
Sanjaya,  J.  (2023).  IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  ONLINE  SINGLE  SUBMISSION  RISK  BASED APPROACH (OSS-RBA) DALAM PERIZINAN BERUSAHA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PANGKALPINANG PROVINSI BANGKA BELITUNG (Doctoral dissertation, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI).
Sanjoyo,  S.,  Sapriani,  S.,  Setiawan,  A.,  &  Suroyya,  S.  (2020).  Perizinan  Berusaha  melalui  Online Single Submission sebagai Ketaatan Hukum dalam Rangka Meningkatkan Investasi. Borneo Law Review, 4 (1), 64–78.