## PENGELOLAAN HAJI ACEH PASCA KEMERDEKAAN INDONESIA (1950-2017)
Sari Muliani, Husaini, Mawardi
Jurusan Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Syiah Kuala Email: sarimuliani68@gmail.com, husib@unsyiah.ac.id, mawardiumar@gmail.com

## ABSTRACT
The study, entitled "Management of Hajj Aceh After Indonesian Independent (1950-2017)", aims to  determine  the  management  of  Hajj  in  Aceh  in  the  implementation  of  registration, transportation, health, management of Aceh Hajj finances and involvement of the private sector involved in the management of Hajj in Aceh. This study uses a qualitative approach with a type of  historical  research.  Primary  sources  were  obtained  from  documents  from  the  Aceh  Library and Archives Service and the results of interviews with several speakers from the Aceh Ministry of  Religion  Office.  Secondary  sources  were  obtained  from  journals  and  related  books.  The results showed that the administration of the 1950 Aceh Hajj was carried out by the Ministry of Religion  of  North  Sumatra.  Then  in  1957  the  operation  was  carried  out  by  the  Ministry  of Religion of Aceh Province. The registration of the Aceh Hajj 1950 registration manually through the civil service / regents in the regions and 1996 the pilgrimage registration was enhanced by using  information  systems  and  integrated  computerization  of  Hajj  (SISKOHAT).  Hajj transportation  from  1950-1917  used  ships  from  PT  Arafah  and  switched  to  using  airplanes through  Polonia  Medan  in  1975.  Departure  began  again  in  2014  through  the  Sultan  Iskandar Muda Airport to date. Hajj Health Services are carried out by the Indonesian Ministry of Health which  can  be  seen  in  Republic  of  Indonesia  Minister  of  Health  Regulation  No.  15  of  2016 concerning the Health of Hajj Pilgrims. Depositing the cost of Hajj is managed by the Ministry of Religion through Bank Indonesia in 1950. After the issuance of Law 34 of 2014, it was taken over by BPKH. The involvement of the private sector was marked by cooperation in transporting pilgrims and travel cooperation.
Keywords: Hajj, Aceh, Registration, Transportation, Health Services, Financial Management.

## ABSTRAK
Penelitian  yang  berjudul  “Pengelolaan  Haji  Aceh  Pasca  Kemerdekaan  Republik  Indonesia (1950-2017)”,  bertujuan  untuk  mengetahui  pengelolaan  haji  di  Aceh  dalam  pelaksanaan pendaftaran,  transportasi,  kesehatan,  pengelolaan  keuangan  haji  Aceh  dan  keterlibatan  pihak swasta  ikut  terlibat  dalam  pengelolaan  haji  di  Aceh.  Penelitian  ini  mengunakan  pendekatan kualitatif  dengan  jenis  penelitian  sejarah.  Sumber  primer  diperoleh  dari  dokumen  dari  Dinas Perpustakaan dan Arsip Aceh dan hasil wawancara terhadap beberapa narasumber dari Dinas Kementerian Agama Provinsi Aceh.  Sumber sekunder diperoleh dari jurnal dan buku-buku yang berkaitan.  Hasil  penelitian  menunjukkan,  administrasi  penyelengaraan  haji  Aceh  tahun  1950 dilaksanakan  oleh  Kementerian  Agama  Sumatera  Utara.  Tahun  1957  barulah  operasional

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah
Vol. 4 No. 2 – Juni 2019 [E-ISSN: 2614-3658]
dilaksanakan  Kementerian  Agama  Provinsi  Aceh.  Pendaftaran  haji  Aceh  1950  pendaftaran secara  manual  melalui  pamong  praja/bupati  di  daerah  dan  1996  pendaftaran  haji disempurnakan  dengan  mengunakan  sistem  informasi  dan  komputerisasi  haji  terpadu (SISKOHAT). Transportasi haji tahun 1950-1917 menggunakan  kapal laut dari PT Arafah dan beralih  menggunakan  pesawat  terbang  melalui  Polonia  Medan  tahun  1975.  Tahun  2014 dimulailah  kembali  pemberangkatan  melalui  Bandara  Sultan  Iskandar  Muda  hingga  saat  ini. Pelayanan  Kesehatan  haji  dilakukan  oleh  Kementerian  Kesehatan  RI  yang  dapat  dilihat  pada Permenkes  RI  Nomor  15  Tahun  2016  tentang  Istithaah  Kesehatan  Jamaah  Haji.  Penyetoran ongkos  haji  dikelola  oleh  Kementerian  Agama  melalui  Bank  Indonesia  tahun  1950.  Setelah dikeluarkan undang-undang 34 tahun 2014, diambil alih oleh BPKH. Keterlibatan pihak swasta ditandai dengan kerjasama dalam pengangkutan jamaah haji dan kerjasama travel.
Kata  Kunci:  Haji,  Aceh,  Pendaftaran,  Transportasi,  Pelayanan  Kesehatan,  Pengelolaan Keuangan.

## PENDAHULUAN
Pada  masa  Kesultanan,  Aceh  merupakan tempat  persinggahan  bagi  para  calon  haji dari  belahan  timur  nusantara  karena  ia merupakan pintu gerbang perjalanan  haji ke Mekkah.  Dalam  hal  ini,  banyak  jamaah calon  haji  yang  tinggal  di  Aceh  memilih menetap  lebih  lama  sebelum  berangkat  ke Mekkah.  Keberadaan  mereka  di  Aceh  lebih awal karena ingin memperdalam pengetahuan  keagamaan  (Husein,  2008: 415).
Pada  masa  kolonial  Belanda,  politik Belanda  mulai  mengatur  penyelenggaraan haji. Dengan menerapkan berbagai peraturan bagi  jamaah  haji  dan  memperbaikin  proses penyelenggaran  haji  bagi  jamaah  haji nusantara.  Kebijakan  Ordanansi  pada  tahun 1922  mendorong  munculnya  pembangunan pelabuhan  Makassar,  Surabaya,  Palembang, dan  Sabang.  Pada  tahun  1922  Sabang dijadikan  embarkasi  dan  debarkasi  haji  dari dan  menuju  ke  Mekkah,  sehingga  calon jamaah  haji  dari  ujung  timur  harus  singgah di karantina haji di Sabang sebelum mereka
diberangkatkan  menuju  Mekkah  (Arabes, 2017:30).
Setelah pasca kemerdekaan, penyelenggaraan  haji  diambil  alih  oleh pemerintah  Indonesia. Pada tahun 1950 haji di  Aceh  tetap  digelar  pelaksanaan  haji dibawah  naungan  pemerintah  Sumatera Utara, karena pada tahun 1950 Aceh masuk ke  residenan  Sumatera  Utara.  Pada  tahun 1957  Aceh  berdiri  menjadi  provinsi  sendiri pengelolaan  haji  mulai  dikelola  oleh pemerintah Aceh. Keistimewaan yang dimiliki  Aceh  menyebabkan  timbulnya undang-undang  Nomor 18 tahun 1965, yang meliputi tiga bidang yaitu bidang keagamaan, peradatan dan bidang pendidikan. Namun, dalam ketiga bidang ini belum menyentuh seluruh aspek pemerintah, karena  sistem  penyelenggaraan  pemerintah telah  diatur  dan  harus  sama  dengan  daerah- daerah  tingkat  I  lainnya  di  seluruh Indonesia.  Dalam  penyelenggaraan  haji  di Aceh,  yang  menggelola  adalah  pemerintah Provinsi,  namun  pelaksanaannya  serta  yang mengatur  segala  sesuatu  adalah  pemerintah pusat menurut undang-undang.

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah
Vol. 4 No. 2 – Juni 2019 [E-ISSN: 2614-3658]
Pada saat pasca kemerdekaan, pelaksanaan ibadah haji di Aceh mengalami perubahan-perubahan  dari  tahun-ketahun. Hal tersebut dilakukan demi perbaikan demi kenyamanan  calon  jamaah  haji  asal  Aceh. Sehingga  saya  sebagai  penulis  merasa tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan judul: Pengelolaan Haji Aceh Pasca Kemerdekaan Indonesia (1950-2017).
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengelolaan  haji  Aceh  pasca  kemerdekaan yang  meliputi  pelaksanaan  pendaftaran, transportasi,  kesehatan  dan  pengelolaan keuangan  (1950-2017),dan  (2)  Bagaimana keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaah haji  di  Aceh  pasca  kemerdekaan  (1950- 2017).

## KAJIAN PUSTAKA
Sebelum  kemerdekaan  Indonesia, pengelolaan  haji  di  atur  oleh  kolonial Belanda,  setelah  belanda  meninggalkan Indonesia  Pengelolaan  haji  baru  di  ambil alih  oleh  pemerintah  Indonesia  pada  tahun 1950.  Sehingga  banyak  sekali  perubahan yang terjadi setelah Indonesia yang mengelolaa  keberangkatan  haji  terutama pengelolaan  haji  yang  ada  di  daerah  Aceh. Sehingga  muncul  keinginan  saya  untuk menulis  tentang  “Pengelolaan  Haji  Provinsi Aceh  Pasca  Kemerdekaan  Indonesia  (1950- 2017)”.
Adapun beberapa peneliti mengkaji tentang  pengelolaan  haji  di  daerah  mereka. Syaukani(2009), Manajemen Pelayanan Haji di  Indonesia, Penelitian  tentang  manajemen pelayanan  ibadat  haji  merupakan  salah  satu genre penelitian terkait penyelenggaraan haji
di Indonesia yang pernah dilakukan Puslitabang  Kehidupan  Keagamaan  selama kurun  waktu  beberapa  tahun  belakangan ini.Penelitian  tentang  haji  yang  selama  ini dilakukan Puslitbang Kehidupan Keagamaan, adalah dalam rangka mengungkap  nuktah-nuktah  masalah  yang selalu mendera penyelenggara ibadat haji di Indonesia. Sudah mafhum, kendati merupakan  kegiatan  rutin  setiap  tahun, penyelenggaraan  ibadat  haji  di  Indonesia tidak  pernah  sepi  dari  masalah,  seperti jauhnya pemondokan jamaah dari Masjid al- haram, daya tampung dan fasilitas pemondokan yang tidak memadai, transportasi antarjemput jamaah yang kacau, adanya  pungutan  yang  tidak  bertanggung jawab,  distribusi  catering  yang  kacau, penelantaran  calon  jamaah  oleh  KBIH  atau penyelenggara haji khusus, dan lain sebagainya. Selanjutnya  hasil  penelitian  Nuri
(2014), Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah  Haji  Di  Indonesia. Skripsi.  Uin Jakarta.  Haji diartikan sebagai berkehendak untuk  melakukan  sesuatu  yang  dimuliakan. Sedang menurut syara’ ialah niat mengunjungi  tempat  tertentu  (Baitullah  al- Haram  dan  Arafah)  pada  waktu  yang tertentu  (pada  bulan-bulan  Shawal)  untuk melaksanakan  segala  amalan  yang  tertentu yaitu  wuquf  di  Arafah,  tawaf,  sa’i  dengan syarat tertentu. Adapun penyelenggaraannya dari  masa  ke  masa  dilakukan  oleh  berbagai kalangan.  Pada  masa  pemerintahan  Hindia Belanda  penyelenggaraan  dilakukan  bebas, tetapi karena kepentingan beberapa kalangan diambil  alih  oleh  pemerintah.  Begitu  pula pada masa pemerintahan Republik
Indonesia, banyak kepentingan yang
berjalan hingga akhirnya pemerintah menetapkan  kewenangannya  langsung  di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama. Selanjutnya
hasil penelitian Syarifah  (2017), Manajemen  Pelayanan Administrasi  Jamaah  Haji  Di  Kantor Kementrian  Agama  Kabupaten  Pati  Tahun 2016. Skripsi.  Universitas  Islam  Negeri Sunan  Kalijaga  Yogyakarta.  Penelitian  ini dilatarbelakangi oleh kendala yang ditemukan  dalam  pelayanan  administrasi  di Kantor  Kementrian  Agama  Kabupaten  Pati, sehingga memunculkan pertanyaan bagaimana manajeman pelayanan administrasi jamaah haji di Kantor Kementrian  Agama  Kabupaten  Pati.  Tujuan penelitian  ini  untuk  mengetahui  bagaimana manajemen  pelayanan  administrasi  jamaah haji di Kantor Kementrian Agama
Kabupaten Pati tahun 2016. Selanjutnya
hasil penelitian Yusni(2015), Studi Tentang Pelayanan Haji Di  Kementerian  Agama    Kota  Samarinda. Skripsi.  Universitas  Mulawarman.  Skripsi ini  membahas  tentang  pelayanan  publik dalam  hal  penyelanggaraan  ibadah  haji. Pokok  masalah  yang  dikemukakan  dalam skripsi  ini  adalah  bagaimana  konsep pelayanan  haji  di  Kementerian  Agama secara  umum,  dan  di  Kemenag  Kota Samarinda secara khusus. Seksi Penyelenggaraan  Haji  dan  Umroh  Kota Samarinda sebagai Pelaksana dan pemberian pelayanan  ibadah  haji  kepada  masayarakat dituntut  harus  mampu  untuk  memberikan pelayanan  maksimal  meliputi  pelayanan teknis  bagi  calon  jamaah  haji,  antara  lain  : pendaftaran  haji,  bimbingan  manasik  haji,
uji kesehatan, keberangkatan dan kepulangan  jamaah  haji  maupun  bimbingan pasca  haji.      Berdasarkan  penelitian  penulis dilapangan, bahwa kegiatan penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Samarinda sudah berjalan dengan baik.

## METODE PENELITIAN

## Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif.  Tahapan  penelitian  kualitatif bekerja  dalam setting yang  natural  (alami), yang  berupaya  untuk  memahami,  memberi tafsiran pada fenomena yang dilihat dari arti yang  diberikan  orang-orang  (Prastowo, 2016: 23).
Metode  yang  digunakan  adalah metode  sejarah.  Menurut  Afrizal  (1988:  56) metode  sejarah  merupakan  usaha  untuk memberikan  interprestasi  dari  bagian  tren yang  naik  turun  dari  suatu  status  dimasa lampau untuk memperoleh generalisasi yang berguna untuk memahami kenyataan sejarah,  membandingkan  dengan  keadaan sekarang,  dan  dapat  meramalkan  keadaan yang akan datang.
Gilbert J. Garragahan dalam Dudung Abdullah  (1999:43)  mengemukakan  bahwa metode penelitian sejarah adalah seperangkat  aturan  dan  prinsip  sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah  secara  efektif,  menilainya  secara kritis  dan  mengajukan  sistesis  dari  hasil- hasil  yang  dicapai  dalam  bentuk  yang tertulis.  Menurut  Kuntowijoyo  (1999:  89) dalam  bukunya  Pengantar  Ilmu  Sejarah, membagi langkah-langkah penelitian sejarah ke dalam lima tahapan,  yaitu:  (1) pemilihan
topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber),  (4)  interpretasi:  analisis  dan sintesis, dan (5) penulisan.

## Teknik Pengumpulan Data
a. Dokumentasi Dokumentasi merupakan suatu teknik  di  mana  data  di  peroleh  dari dokumentasi  yang  ada  pada  benda-benda tertulis,  buku-buku,  notulen,  peraturan- peraturan,  catatan-catatan  harian  baginya. Dalam  kegiataan  penelitian  ini,  dokumen diperoleh dari arsip transportasi keberangkat jamaan haji, laporan pertahun, catatan, arsip- arsip,  surat  kabar  dan  lain  sebagainya  yang dimiliki  oleh  Kanwil  Kementrian  Agama Provinsi  Aceh  dan  Kantor  Arsip  dan Keperpustaan Aceh.
b. Wawancara Wawancara
adalah pecakapan dengan  maksud  tertentu.  Percakapan  itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara
(Interviewer) yang mengajukan  pertanyaan  (Moleong,  2007: 186).  Proses  wawancara  yang  terjadi  antara si  penwawancara  dan  yang  diwawancarai berbicara  dengan  santai  dengan  pertanyaan yang resmi.
Wawancara  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan  bagi  jamaah  haji  Aceh  dari tahun  1950-2017  di  Kanwil  Kementrian Agama  Provinsi  Aceh.  Narasumber  yang bersangkutan  dengan  objek  penelitian  ini yaitu  Drs.  H.  Mukzi  beliau  Kepala  Seksi Pembinaan Haji dan Umrah Bidang Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah,    H. Azhar,  S.Ag,  MA  beliau    Kepala  Seksi Akomodasi,  Transportasi  dan  Perlengkapan Haji  Bidang  Penyelenggaraan  Haji  dan
Umrah.  Juhaimi,  S,Ag  beliau  Kepala  Seksi Pendaftaran  dan  Dokumen  Haji  Bidang Penyelenggaran Haji dan Umrah dan Khalid, SH  beliau  Kepala  Seksi  Pengelolaan Keuangan  Haji  Bidang  Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
c. Studi Kepustakaan Pada tahap ini peneliti mengumpulkan  berbagai  literatur,  yang dianggap mempunyai korelasi langsung atau tidak langsung dengan masalah yang diteliti. Studi  kepustakaan  dilakukan  pada  Badan Arisip  dan  Perpustakaan  Kota  Banda  Aceh, Badan  Pelestarian  Nilai  Budaya,  dan perpustakaan  Universitas  Syiah  Kuala  yang ada di Kopelma Darussalam.

## Teknik Analisa Data
Data yang telah diperoleh, selanjutnya  akan  dianalisis  melalui  tahap- tahap yang berkaitan dengan metode sejarah kritis.  Langkah  pertama  adalah  melakukan kritik  terhadap  sumber  yang  di  dapat.  Hasil observasi  dan  dokumentasi  dari  Kantor Wilayah  Kementrian  Agama  Provinsi  Aceh serta  Badan  Arsip  dan  Kepustakaan  Aceh, maka  cara  melakukan  kritik  adalah  dengan membandingkan semua hasilnya dan memilih  data  yang  paling  otentik  dan relevan. Langkah selanjutnya yaitu Interpretasi  yaitu  menetapkan  makna  dan saling-hubungan  dari  fakta-fakta  yang  telah di  kritik,  sehingga  dilakukan  penyesuaian agar  menjadi  logis  dan  terpadu.  Setelah  itu, baru  dilakukan  penjelasan  mana  dibutuhkan kejelian  agar  fakta  yang  disampaikan  oleh penulis  sesuai  apa  yang  terjadi  lapangan. Selanjutnya yaitu Historiografi adalah penulisan  sejarah,  yang  merupakan  tahap

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah
Vol. 4 No. 2 – Juni 2019 [E-ISSN: 2614-3658]
terakhir  dari  metode  penelitian  sejarah. Setelah sumber-sumber ditemukan, dianalisis  dan  diinterpretasikan  kemudian dituangkan  dalam  bentuk  tulisan  yang ilmiah  sesuai  dengan  kaidah  penulisan ilmiah yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengelolaan Haji Aceh Pasca Kemerdekaan (1950-2017) Aceh  pada  abad  7  Masehi  menjadi pusat perdagangan penting di Asia Tenggara.  Pedagang  Arab  salah  satu saudagar  yang  melintasi  Samudra  Hindia juga  singgah  dan  menetap  di  pelabuhan- pelabuhan  di  pesisir  Aceh  berdagang sekalian menyebarkan agama  Islam.  Daerah yang pertama menerima ajaran agama Islam sebelum  berkembang  dan  tersebar  luas  ke berbagai  daerah  di  Indonesia.  Kerajaan Perlak  merupakan  kerajaan  Islam  yang pertama  baru  kemudian  muncul  kerajaan- kerajaan  Islam  lainnya  di  Asia  Tenggara. Kemudian berdiri kerajaan Aceh Darussalam  pada  13  M    masa  kepimpinan Sultan  Iskandar  Muda,  menjadikan  Aceh sebagai  pusat  berbagai  kegiatan  kerajaan Aceh,  baik  yang  berhubungan  dengan kegiatan dalam maupun luar negeri (Husein.dkk, 2008: 178).
Pada  saat  kekuasaan  Belanda  di Nusantara/Indonesia,  politik  Belanda  mulai mengatur  peyelenggaraan  haji  bagi  para pribumi untuk memenuhi ekonomi Belanda. Pada akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20 jumlah  jamaah  nusantara  pergi  menunaikan ibadah  haji  lebih  40  persen  dari  seluruh jamaah  haji  yang  datang  dari  berbagai
negara berkumpul di Mekkah Al Mukarramah. Hal itu dapat dipahami karena beberapa tahun sebelumnya orang nusantara tidak  dapat  melaksanakannya  karena  ada perubahan pencampuran politik yang diterapkan  oleh  pemerintah  Turki  (Majid,
2008: 81). Sistem pelayaran, Belanda telah membuat  rute  haji  dari  Batavia-Padang- Jeddah, atau Batavia-Medan-Sabang-Jeddah. Jalur  ini  digunakan  oleh  Belanda  dalam memenuhi  perjalanan  haji  ke  Arab  Saudi. Perjalanan  haji  sejak  abad  pertengahan terlebih  dahulu  ke  pelabuhan  terakhir Nusantara Aceh.
Menurut  Kurdi  (2009:20)  Aceh  pada pasca  kemerdekaan  tahun  1950  Aceh berubah  status  dari  provinsi  menjadi keresidenan  masuk  dalam  wilayah  Provinsi Sumatera Utara, ketentuan tersebut ditetapkan  melalui  Undang-undang  Nomor 21 tahun 1950. Dalam  penyelenggaraan haji di  Aceh  diselenggarakan  oleh  kementrian Agama  Sumatera  Utara.  Aceh  pada  tahun 1950  menjadi  daerah  PPPHI/PHI  yaitu Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia Daerah Aceh  yang  diketuai  oleh  M.  Abdoeh  Sjam. Pengelolaan  haji  aceh  meliputi  pendaftaran, transportasi,  kesehatan  dan  pengelolaan keuangan.
Dalam  pelaksanaan  pendaftaran  bagi calon  jamaah  haji  Aceh  banyak  sekali  yang harus  dilakukan  dan  syarat-syarat  harus  di penuhi sehingga bisa menjadi calon haji dan itu  masih  panjang  tahapannya  supaya  bisa berangkat menunaikan Ibadah Haji. Pelaksanaan tempat pendaftaran haji dilakukan  di  tempat  daerah  wilayah  Aceh. Setiap  orang  yang  ingin  mendaftar  terlebih dahulu  mendaftarkan  diri  ke  Pamong

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah
Vol. 4 No. 2 – Juni 2019 [E-ISSN: 2614-3658]
Pradja/Bupati  di  daerah  tempat  tinggal,  dan itu mempunyai syarat-syarat bagi yang ingin mendaftarkan. Tempat pelaksanaan pendaftaran    yaitu  untuk  Kabupaten  Aceh Besar  di  kantor  cabang  panitia  perbaikan perjalanan  haji  Indonesia  (PPHI)  jalan Taman  Sari  No.  4  Kutaradja  dan  untuk Kabupaten  lainnya  atau  Djabatan  Agama Kabupaten  dan  Kenegerian  di  tempat masing-masing, syarat-syarat  bagi  pendaftar dan  mengenai  paspor  haji  serta  cara memperoleh paspor haji.
Pada  tahun  1950  persyaratan  bagi calon haji itu adalah warga negara Indonesia muslim,  baik  laki-laki  maupun  perempuan yang  sudah  akil  baliq  dan  belum  pernah berhaji,  berpengetahuan  sedikitnya  tentang Ilmu  Agama  Islam  serta  mengamalkan termasuk  ilmu  ibadah  haji,  mempunyai bakal  untuk    cukup  untuk  pergi  dan  pulang dan untuk menjamin keluarga yang ditinggalkan,  tidak  terlibat  dengan  polisi, kaum  wanita  yang  di  damping  oleh  suami dalam  perjalanan,  tidak  hamil  pun  tidak menyusui,  sehat  badan,  orang  sudah  lanjut usianya  tetapi  masih  kuat  dalam  perjalanan, yang tidak buta huruf.
Transportasi  haji  dari  masa  ke  masa terus berkembang dan mengalami perbaikan. Dari mulai kapal layar beralih ke kapal uap. Dari  semula  jamaah  haji  menggunakan kapal  dagang  beralih  menggunakan  kapal penumpang.  Penggunaan  kapal  penumpang ini di mulai sejak awal abad ke-20, di mana banyak  organisasi  sosial  keagamaan  yang protes  dan  menuntut  perbaikan  fasilitas  di atas  kapal  haji  oleh  Kongsi  Tiga  yang didirikan  sejak.  Kongsi  Tiga  merupakan maskapai  yang  resmi  ditunjuk  pemerintah Belanda  untuk  mengangkut  jamaah  haji
Indonesia.  Oleh  karena  itu,  sejak  1873 hingga  berakhirnya  penjajahan  Belanda  di Indonesia,  umat  Islam  menggunakan  kapal milik Kongsi Tiga untuk pergi haji.
Menurut  Leumik  (2010:  200-203), keberangkatan  haji  Aceh  melalui  Sabang tahun  1967  dengan  mengunakan  kapal  KM Abeto  milik  asing.  Kapal  ini  bukan  kapal penumpang  tapi  kapal  pengangkut  barang sehingga  jamaah  calon  haji  sangat  tidak nyaman,  karena  ditempatkan  di  ruang  palka tempat  ini  menyimpang  barang  hasil  bumi. Pada  tahun  1967  jamaah  calon  haji  Aceh mulai diberangkatkan dengan peswat melalui Bandara Polonial Medan
Para  jamaah  calon  haji  yang  telah mendapatkan  undian  kuota  haji,  mereka harus  memeriksakan  kesehatan  di  rumah sakit  yang  telah  di  berikan  arahan  oleh panitia penyelenggaraan haji.Panitia Penyelenggara  Ibadah  Haji  Embarkasi Bidang  Kesehatan  yang  selanjutnya  disebut PPIH Bidang Kesehatan adalah Panitia yang dibentuk  oleh  Menteri  Kesehatan  untuk melakukan  pembinaan,  pelayanan,  dan perlindungan Jemaah haji pada saat pelaksanaan  operasional  ibadah  haji  di embarkasi.
Pada  tahun  1950  Bank  Negara Repeublik  Indonesia  yang  nampung  ongkos haji  calon  jamaah  Indonesia.  Bank  Negara Republik  Indonesia  juga  melibatkan  Bank Rakyat  Indonesia/BRI  dan  Bank  Negara Indonesia/BNI  dalam  menampung  ongkos calon jamaah haji. Dalam proses penyetoran calon  jamaah  haji  menyetor  ongkos  haji langsung  ke  cabang  Bank  di  daerah  calon jamaah  haji.Pengelolaan  keuangan  jamaah haji pada awalnya di pegang oleh Kementerian  Agama  sendiri  tetapi  karena
dikeluarkannya  undang-undang  34  tahun 2014.  Pengelolaan  keuangan  dana  haji  di ambil alih oleh BPKH. Jadi, pada saat calon jamaah  haji  menyetor  ONH  ke  bank  yang telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah Aceh.  ONH  tersebut  tidak  lagi  masuk  ke rekening kementerian Agama tetapi langsung  masuk  ke  BPKH  (Wawancara: Bapak Khalid, 21 November 2018).
Keterlibatan Pihak Swasta Dalam

## Pengelolaan Haji Aceh (1950-2017)
Kedudukan  PHI  sebagai  yayasan yang  bergerak  dalam  usaha  memperbaiki penyelenggaraan  perjalanan  haji  Indonesia diperkuat  dengan  dikeluarkannya  surat Kementerian  Agama  RIS  (KH.  Wahid Hasyim) No. 3170 tanggal 6 Februari 1950. Pemerintah  memberi  kuasa  kepada  PHI untuk  menyelenggarakan  perjalanan  haji. Sehingga  pada  waktu  itu,  penyelenggaraan haji  menjadi  tanggung  jawab  Kementerian Agama  dan  PHI  sebagai  satu-satunya yayasan/lembaga  yang  sah  yang  bekerja sama  dengan  pemerintah  untuk  mengatur, melaksanakan  dan  mengawasi  perjalanan haji.  Di  provinsi  Aceh  pada  1950  ada  PHI Kutaradja yang dibawah naungan Kementrian  Agama  Sumatera  Utara.  Tahun 1957  PHI  dibawah  naungan  Kementrian Agama Aceh.
Sejak pemerintah mengeluarkan Peraturan  Presiden  RI  No  3  Tahun  1960, peran lembaga/badan swasta dalam penyelenggarakan  haji mulai terbatas. Pada tahun  1968  pemerintah    memberi  peran kepada lembaga/badan swasta, keikutsertaan lembaga/badan
swasta dalam penyelenggaraan haji dibatasi hanya
dibidang  pengangkutan  saja  baik  laut maupun  udara.  Dalam  transportasi  jamaah haji  Aceh  mengunakan  pihak  swasta  dalam pelayanan keberangkatan melalui laut menggunakan PT Arafah.
Dengan dikeluarkannya undang- undang  Nomor  17  tahun  1999  tentang penyelenggaraan ibadah haji bahwa penyelenggan  haji  di  Indonesia  adalah pemerintah  dan  swasta  atau  masyarakat. Penyelenggaraan ibadah haji di Aceh dalam melibatkan  ibadah  haji  hanya  ibadah  haji plus dan umrah itu di laksanakan oleh pihak biro  perjalanan  ibadah  haji  dan  umrah  di wilayah Aceh.

## SIMPULAN
Pengelolaan  haji  di  Aceh  pada  tahun 1950-2017  mengalami  peningkatan  secara signifikan  seiring  dengan  dikeluarkannya peraturan-peraturan dan perundang- undangan  dari  Presiden  Republik  Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia  dalam  peningkatkan  pelayanan haji.  Hal  ini  dapat  kita  lihat  dari  beberapa indikator,  yaitu:  (a)  Pendaftaran  calon jamaah  haji  Aceh  dari  sistem  pengisian fomulir secara manual melalui Bupati tahun 1950 ke Sistem Informasi dan Komputerisasi  Haji  Terpadu  (SISKOHAT) melalui  bank  tahun  1996,  (b)  Transportasi jamaah  haji  Aceh  dari  tahun  1950-2017 mengalami  peningkatan  secara  signifikan yang  berawal  keberangkatan  menggunakan kapal  laut  melalui  Pulau  Sabang,  kemudian beralih  menggunakan  pesawat  terbang,  baik melalui  Bandara  Polinial  Medan  dan Bandara SIM di Aceh, (c) Pelayan kesehatan terhadap  jamaah  haji  Aceh  juga  mengalami perubahan  secara  signifikan,  hal  ini  dapat

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah
Vol. 4 No. 2 – Juni 2019 [E-ISSN: 2614-3658]
dilihat  pemeriksanaan  kesehatan  hanya dilakukan sekali sebelum keberangkatan dari tahun 1950-2015 menjadi 3 kali pemeriksaan  pada  tahun  2016.  Tim  medis selalu  diikutsertakan  dalam  keberangkatan dalam  perjalanan  haji  berjumlah  3  orang  (1 orang dokter dan 2 orang perawat) pergi dan pulang,  dan  (d)  Pengelolaan  keuangan  haji yang  sejak  1950  dikelola  langsung  oleh Kementerian  Agama,  namun  sejaktahun 2017  pengelolaan  keuangan  haji  dilakukan oleh  badan  khusus,  yaitu  BPKH  (Badan Pengelolaan  Keuangan  Haji)  yang  bersifat mandiri, sehingga lebih transparan.
Keterlibatan  pihak  swasta  dalam pengelolaan haji Aceh 1950-2017,
mengalami  peningkatan.  Hal  ini  dapat dilihat tahun 1950 keterlibatan swasta hanya dalam  bidang  pengangkutan  jamaah  yang diberikan  kepada  PT  Musi  dan  PT  Arafah. Sejak  2014  pihak  swasta  sudah  diberikan kesempatan  mengelola  haji  plus  dan  umrah walaupun Undang-undangnya sudah dikeluarkan  sejak tahun 1999.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurahman, Dudung. 1999. Metode
Penelitian  Sejarah .  Jakarta:  Logos Wacana.
Arabes,  Buletin.  2017. Media  Informasi Pelestarian Cagar Budaya. Wilayah Provinsi  Aceh  dan  Sumatera  Utara: Balai  Pelestarian  Cagar  Budaya Aceh.
Afrizal.  2016. Metode  Penelitian  Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan  Penelitian  Kualitatif Dalam  Berbagai  Disiplin  Ilmu. Jakarta: Rajawali pres.
Husein,  Usman.  2008. Aceh  Serambi Mekkah .
Yogyakarta : Mutu Solusindo.
Kurdi,  Muliadi.  2009. Aceh  Di  Mata Sejarawan.
Yogyakarta: Tiara Wacana.
Leumik,  Keuchik,  Harun.  2010. Menelusuri Jejak  Sejarah  Islam  Melalui  Ritual Ibadah  Haji  dan  Umrah. Banda
Aceh. Yayasan Haji Keuchik Leumik. Majid, Dien. 2008. Berhaji Dimasa Kolonial . Jakarta. CV Sejahtera. Moleong, Laxy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosda Karya.
Nuri,  Muhammad.  2014.  Pragmatisme Penyelenggaraan    Ibadah  Haji  di Indonesia . Skripsi . Universitas
Islam Negeri Jakarta
Syarifah,  Laila,  Nur.  2017.  Manajemen
Pelayanan Administrasi Jamaah Haji  Di  Kantor  Kementrian  Agama Kabupaten Pati Tahun 2016 . Skripsi .  Universitas  Islam  Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Syaukani, Imam. 2009. Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia .
Jakarta:    Puslitbang  Kehidupan Keagamaan.