INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 5677-5689 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kebijakan Pemerintah Dalam Keberlanjutan Dana Otonomi Khusus Papua Atas Kesejahteraan Orang Asli Papua Pasca 2021
Rizqi Alif Nahari 1 ✉
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
Email: ryzzfantom@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Papua  menjadi  salah  satu  daerah  di  Indonesia  yang  memiliki  otonomi  daerah  khusus  dalam menyelenggarakan  pemerintahannya  sendiri.  Untuk  menyelenggarakan  suatu  pemerintahannya tersebut,  tentunya  terdapat  kebijakan-kebijakan  maupun  program-program  yang  menunjang  dan mendorong untuk memenuhi cita-cita masyarakat dan daerahnya. Salah satunya adalah kesejahteraan terutama  orang  asli  Papua.  Berkaitan  dengan  pelaksanaan  program-program  pemerintah  daerah tersebut tentunya berhubungan dengan keuangan daerah. Salah satunya dari pemerintah pusat yaitu dana otonomi khusus. Dalam penelitian ini berfokus pada kebijakan pemerintah dalam keberlanjutan dana otonomi khusus Papua atas kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) Pasca 2021. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui kebijakan pemerintah apa saja yang diterapkan dari dana otonomi khusus dan bagaimana keberlanjutan program pemerintah tersebut pasca 2021 Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil yang didapatkan bahwa keberlanjutan dalam program tetap dilaksanakan pasca 2021 yaitu program pemerintah seperti PROSPEK  dan  Program  Strategis  guna  menjadi  strategi  pemerintah  dalam  meningkatkan kesejahteraan OAP.
Kata Kunci: Otonomi Daerah, Otonomi Khusus, Papua, Dana Otonomi Khusus

## Abstract
Papua is one of the regions in Indonesia that has special regional autonomy in carrying out its own government. To organize such a government, of course there are policies and programs that support and encourage to fulfill the ideals of the community and the region. One of them is welfare, especially for indigenous Papuans. In connection with the implementation of local government programs, it is certainly related to regional finance. One of them is from the central government, namely the special autonomy fund. This study focuses on government policies in the sustainability of Papua's special autonomy funds for the welfare of Papuan Indigenous People (OAP) Post 2021. This study was made to find out what government policies were implemented from the special autonomy funds and how the sustainability of the government's program was post 2021. normative research method with a statutory approach. The results obtained are that sustainability in the program will continue to be implemented after 2021, namely government programs such as PROSPEK and the Strategic Program to become the government's strategy in improving the welfare of OAP.
Keyword: Regional Autonomy, Special Autonomy, Papua, Special Autonomy Fund

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memakai asas desentralisasi yang berarti tiap-tiap daerah memiliki kesempatan dalam menyelenggarakan, mengatur dan mengurus otonomi daerahnya.
Otonomi Daerah ini memiliki atribut yang mempunyai urusan tertentu yaitu aturan rumah  tangga  daerah  yang  diatur,  diurus,  diawasi  dan  diselenggarakan  dengan memerlukan  aparatur  pemerintah  pusat  bersama  sumber  keuangan  sendiri  (Kiki  Endah. 2016).  Tujuan  Pemberian  Otonomi  daerah  yaitu  untuk  meningkatkan  kehidupan berdemokrasi,  pemerataan  wilayah,  meningkatkan  pelayanan  masyarakat,  memelihara keserasian pusat dengan daerah mendorong pemberdayaan masyarakat.
Pada prinsipnya, otonomi daerah memiliki beberapa prinsip sebagai berikut,
a. Prinsip  Otonomi  seluas-luasnya,  maksudnya  bahwa  daerah  akan  diberi  kewenangan yang  mengatur  juga  mengurus  segala  urusan  rumah  tangganya  sendiri  tetapi menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana tidak mengganggu gugat dari pengurusan pemerintah pusat
b. Prinsip  otonomi  nyata,  bermaksud  pada  suatu  daerah  diberi  wewenang  yang kewenangan  itu  akan  digunakan  untuk  menangani  urusan  dari  peerintahan  yang berdasarkan dari tugas, wewenang serta kewajiban yang memiliki potensi untuk mterus tumbuh dan berkembang dari daerah tertentu
c. Prinsip  otonomi  yang  bertanggung  jawab  mrupakan  sistem  penyelenggaraan
pemerintahan yang pemerintahnya dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan atau program-program  mampu  memberdayakan  suatu  daerahnya  sendiri  dengan  tujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang luas.
Kemudian dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah menganut beberapa asas penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu terdiri dari (Berdasarkan Pasal 58 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah):
1. Kepastian Hukum
Dalam  Asas  ini,  maksudnya  karena  negara  Indonesia  merupakan  negara  yang menganut negara hukum maka hukum haruslah tegas dan jelas sehingga memberikan kepastian hukum untuk seluruh warga negara di Indonesia
2. Kepentingan Umum
Maksud  dari  kepentingan  umum  yaitu  dalam  otonomi  daerah  ini  tentunya mendahulukan  kepentingan  umum  demi  kesejahteraan  umum  yang  aspiratif akomodatif dan selektif
3. Efisiensi
Berfokus pada meminimalisir penggunaan sumber daya pada saat menyelenggarakan penyelenggaraan negara untuk hasil yang terbaik
4. Tertib Penyelenggara Negara
Maksudnya  adalah  menganut  pada  landasan  kesesuaian,  keseimbangan  dan keteraturan mengenai kontrol dari penyelenggara negara
5. Efektivitas
Asas  ini diterapkan  dalam tujuan untuk mendapatkan hasil yang tepat dan  berdaya guna
6. Akuntabilitas
Maksud dari asas akuntabilitas ini menentukan kegiatan-kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan  penyelenggara  negara  harus  mempertanggungjawabkan  kegiatan-kegiatan atau program-programnya pada masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang
7. Keadilan
Asas ini berarti dalam melakukan suatu penyelenggaraan negara maupun daerah harus memiliki cerminan seimbang mengenai keadilan bagi setiap warga negara
8. Kekerabatan
Asas  ini  maksudnya  untuk  membuka  diri  pada  hak  masyarakat  untuk  mendapatkan informasi yang tidak diskriminatif, tepat, dan transparan atas penyelenggaraan dengan memperhatikan perlindungan atas dirinya, golongan dan negara

## 9. Profesionalitas
Asas profesionalitas ini maksudnya menganut pengutamaan akan keseimbangan dari hak  dan  kewajiban  penyelenggara  negara  dalam  melakukan  kegiatannya  sehingga penyelenggara negara ini dapat memisahkan kepentingan pribadi dengan kepentingan umum.
Sebelumnya perlu dipahami terlebih dahulu bahwa otonomi daerah menganut dua asas yaitu :

## 1. Dekosentrasi
Merupakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat pada  gubernur  sehingga  gubernur  sebagai  wakil  pemerintah  pusat  pada  instansi vertikal di wilayah tertentu
2. Desentralisasi
Sedangkan  desentralisasi  merupakan  penyerahan  wewenang  yang  dilakukan pemerintah  pusat  pada  pemerintah  daerah  dengan  memiliki  wewenang  untuk mengurus daerahnya secara mandiri
Berkaitan  dengan  pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  daerah berhubungan dan berkaitan dengan adanya pembelanjaan daerah, taxing power, pemilihan dewan yang dipilih rakyat, pemberian kuasa daerah dalam memutuskan urusan daerah dan adanya bantuan transfer dari pemerintah pusat untuk  yang menjadi salah satu unsur dari bentuk desentralisasi fiskal (Sidik, 2002).
Kebijakan otonomi daerah bersamaan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal yang menyerahkan  kewenangan  tersebut  dengan  menyerahkan  sumber  pendanaan  yang dilengkapi  dengan money  follows  function  and  program  (Bahl,  dkk,  2001).  Sebelum dijelaskan  terlebih  dahulu  bahwa money  follows  Functon  and  programmaka  haruslah memiliki  kebutuhan  dana  yang  mengikuti  adanya  fungsi  organisasi.  Sehingga  terdapat hubungan  keuangan  dalam  melaksanakan  kebijakan-kebijakan  antara  pemerintah  pusat dan pemerintah daerah mengenai konteks perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah.
Perimbangan keuangan digunakan dalam pengelolaan keuangan antara pusat dan daerah yang  bertujuan  untuk  mengatasi  ketimpangan  fiskal  vertikal  antara  pemerintah  pusat dengan daerah. Dalam pelaksanan otonomi daerah yang pada penulisan ini berfokus pada otonomi khusus Papua, mengenai hubungan keuangan kemudian dijelaskan pada Undang- Undang  No.  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 ini, mengatur kembali mengenai hubungan keuangan terutama dalam dana otonomi khusus.
Otonomi Khusus diberikan kepada Provinsi Papua dan  Papua Barat dalam rangka mempercepat  pemerataan  dan  pembangunan  di  wilayah  Papua  demi  kesejahteraan masyarakat setempat dengan beriringan memberdayakan seluruh masyarakat Papua.
Otonomi Khusus yang diberikan kepada Daerah Papua merupakan salah daerah yang konsep desentralisasinya tidak simetris atau asymmetrical decentralization (Suharyo. 2016) sehingga  diberlakukan  secara  khusus  bagi  beberapa  daerah  di  Papua  untuk  mengatasi kesenjangan hasil pembangunan dan kesejahteraan masyarakat amaupun tuntutan politik rakyat. Hal ini bertujuan dengan meningkatkan juga memperbaiki kesejahteraan daerah, mempertahankan integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun dengan adanya otonomi khusus yang bermanfaat untuk masyarakat daerah ini membawa dampak positif yaitu persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di Tanah Papua menurun dari 41,8% di Tahun 2002 kemudian turun di 21,5%, kemudian dengan dana Otonomi Khusu memberikan kesempatan pada masyarakat untuk bekerja (membuka suatu lapangan kerja). Namun  sayangnya  kondisi  tingkat  kesejahteraan  dan  akses  pelayanan  publik  oleh masyarakat  masih  cenderung  tertinggal  daripada  provinsi  lain  di  Indonesia.  Hal  ini disebabkan karena transfer dana Otonomi Khusus dari Provinsi ke Kabupaten/Kota masih timpang karena pembagian dana Otonomi Khusus level provinsinya tidak sama, kemudian besar nominal tidak berubah pada periode tahun 2014-2018. Alasan lainnya adalah karena otonomi khusus Papua sebenarnya masih berfokus pada bidang Pendidikan dan Kesehatan namun terdapat ketidakselarasan kewenangan penyelenggaraan dalam pelayanan publik yang diatur dalam Pemerintah  Pusat oleh UU Otonomi Khusus dengan dinamika yang ada di Papua sehingga menyebabkan implementasi pleayanan publik di Papua tidak jelas dan tidak maksimal serta masih belum optimal.
Sebelumnya  perlu  diketahui  bahwa  dana  Otonomi  khusus  merupakan  dana  hibah yang  diberikan  oleh pemerintah pusat kepada  pemerintah provvinsi tertentu yang dana otonomi khusus tersebut diberikan sebagai bentuk konsekuensi status otonomi khusus.
Sebenarnya, pada kendala dalam pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat ini melihat indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. Beberapa aspek yang mencapai kebijakan khusus otonomi tersebut sebagai berikut (Jacob, 2021).
1. Aspek  Perekonomian  yang  datanya  dihimpun  oleh  BPS  seperti  mayoritas  penduduk bekerja  sesuai kegiatan  berupa sektor pertanian sebesar 42,8% dan 33,90% sebesar 61,59% ada bidang formal
2. Aspek pendidikan. yang peningkatannya walaupun tidak signifikasn dan masih dalam tahap tertinggal namun kesenjangan tersebut perlahan-lahan
3. Aspek Indeks Pembangunan Manusia

## 4. Dan Aspek Pelayanan Kesehatan.
Namun penghentian pemberian dana Otsus tanpa persiapan matang perlu dihindari, karena akan berdampak serius yang menyebabkan keterbatasan sumber daya fiskal dan tidak  memenuhi  tujuan  awal  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan  memperbaiki pengelolaan keuangan daerah khusus. Sehingga juga perlu mempertahankan dan menjaga keberlanjutan  dari  Dana  Otonomi  Khusus  sebagai  strategi  dalam  pengelolaan  anggaran daerah secara bertahap.

## METODE PENELITIAN
Pada penulisan artikel ini akan menggunakan metode penelitian hukum. Penelitian Hukum  merupakan  suatu  proses  analisa  yang  terdiri  dari  metoda,  sistematika  dan pemikiran  yang  memiliki  tujuan  untuk  mempelajari  gejala  hukum  tertentu  dan mengusahakan  suatu  pemecahan  dari  masalah  yang  timbul  (Purwati.  2020).  Dalam penelitian hukum, terdiri 2 jenis penelitian antara lain penelitian doktrinal dan penelitian non-doktrinal. Jenis  penelitian dalam  penyusunan penelitian ini yaitu penelitian hukum doktrinal atau dikenal sebagai penelitian hukum normatif yaitu yuridis normatif. Dijelaskan bahwa  yuridis  normatif  meneliti  bahan  kepustakaan,  memberikan  arti  pemahaman permasalahan norma-norma yang dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum dan menegakkan norma hukum tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan Pemerintah Dana Otonomi Khusus Papua
Papua mendapatkan dana otsus sejak 2002. Namun, hasilnya masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara signifikan. Masyarakat Papua masih tertinggal jauh dari provinsi lain. Salah satu persoalannya adalah karena pengelolaan dana otsus yang diberikan ke Papua minim pengawasan. Sebagai lembaga pemeriksa, BPK RI cenderung melakukan pengawasan dana otsus seperti halnya dana rutin APBD.
Itu  pun  hanya  terbatas  di  ibukota  kabupaten  mengingat  kondisi  geografis  Papua, biaya  dan  masalah  keamanan  aparat  pemeriksa  (Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  76  /Pmk.07  /2022  Tentang  Pengelolaan  Penerimaan  Dalam  Rangka Otonomi Khusus).
Kebijakan Pemerintah mengenai dana otonomi khusus di Tanah Papua sebenarnya telah dialokasikan melalui program Strategis Pembangunan Ekonomi Kampung (PROSPEK) dan melalui Program Strategis. Namun dibagi menjadi dua yaitu bagian Papua dengan Papua Barat. Dengan catatan di Papua Provinsi sebesar 20% (Dana Otsus-Pembiayaan PROSPEK
dan Program Strategis) kemudian Kabupaten/Kota sebesar 80% (Dana Otsus-Pembiayaan Program Strategis) yang dialokasikan pada alokasi dasar dan alokasi variabel. Sedangkan di Papua  Barat  dialokasikan  untuk  pembiayaan  bantuan  keagamaan,  PROSPEK,  Program Bersama, BLT kepada OAP dan sebagainya. Provinsi sebesar 10% (Dana Otsus-Pembiayaan diatas),  Kabupaten/Kota  90%  (Dana  Otsus-Pembiayaan  yg  disebutkan)  (Haerudin,  dkk, 2021).Terlebih dahulu perlu dijelaskan bahwa Program PROSPEK Otonomi Khusus memiliki tujuan  untuk  meningkatkan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  di Kampung, kelurahan atau distrk dalam bidang ekonomi. Terdapat 4 komponen yaitu terdiri dari memperkuat SAIK, meningkatkan kapasitas kader dan aparatur kampung, memperkuat distrik  dalam  menjalankan  tugas  pembinaan  dan  pengawasan  dan  memperkuat kemampuan kampung dalam mendanai pelayanan dasar tingkat kampung.
Dalam  penerimaan  dana  otonomi  khusus  bagi  Provinsi  Papua  merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan  hak-hak  dasar  masyarakat  Papua.  Pemberian  kewenangan  tersebut  dilakukan  agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua dapat memenuhi  rasa  keadilan,  mempercepat  tercapainya  kesejahteraan  rakyat,  mendukung terwujudnya  penegakan  hukum,  dan  menampakkan  penghormatan  terhadap  hak  asasi manusia (HAM) di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Asli Papua.
Penerimaan  Dana  Otonomi  Khusus  yang  sifatnya  umum  1%  sebagaimana  yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a ditujukan untuk
a. Pembangunan, pemeliharaan dan pelaksanaan pelayanan publik
b. Peningkatan kesejahteraan OAP dan penguatan lembaga adat dan
c. Hal  lain  berdasarkan  kebutuhan  dan  prioritas  daerah  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan
Kemudian  Penerimaan  Dana  Otonomi  Khusus  ditentukan  penggunaannya  dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% dari plafon DAU nasional dalam pasal 4 ayat (2) huruf b ditujukan untuk:
a. Paling sedikit 30% untuk belanja pendidikan
b. Paling sedikit 20% utuk belanja kesehatan, dan
c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Kemudian dalam pemberian dana otonomi khusus bagi Provinsi Papua terkait dengan pelaksanaan Otonomi Khusus adalah berupa adanya :
1) Pos Penerimaan Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum
Nasional  selama  25  tahun,  yang  terutama  ditujukan  untuk  pembiayaan pendidikan dan kesehatan serta
2) Pos  Dana  Tambahan  Infra  Struktur  Dalam  Rangka  Pelaksanaan  Otonomi Khusus  yang  besarnya  ditetapkan  antara  Pemerintah  dengan  DPR berdasarkan  usulan  Provinsi  pada  setiap  tahun  anggaran,  yang  terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.
Penjelasan mengenai penerimaan dan pemberian tersebut masih berpatokan pada UU  Otsus  Papua  2001  sehingga  kewenangan  masih  belum  selaras  dengan  tujuan  yang dicita-citakan dengan dinamika yang ada di Tanah Papua juga pada sebelum tahun 2021, masih belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengenai regulasi pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua. Kemudian pada Tahun 2021, akhirnya terdapat peraturan  yang  secara  khusus  mengaturnya,  apabila  melihat  pada  penerimaan  dan pemberian  yang  tercantum  pada    Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  107 Tahum  2021  tentang  Penerimaan,  Pengelolaan,  Pengawasan,  dan  Rencana  Induk Percepatan  Pembangunan  dalam  Rangka  Pelaksanaan  Otonomi  Khusus  Provinsi  Papua. Yaitu tertera pada pasal 4 ayat (1) bahwa penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua terdiri atas (salah satunya) Dana Otonomi Khusus sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) dari plafon alokasi dana alokasi umum nasional, Tujuan dengan adanya alokasi Dana Desa tersebut yaitu
1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan desa
3. Mendorong  adanya  pembangunan  infrastruktur  pedesaan  berlandaskan  adil  dan bermanfaat
Yang kemudian akan dijelaskan lebih lanjut pada pasal 4 ayat (2) sebagai berikut:
a. Penerimaan  bersifat  umum  setara  dengan  1%  dari  plafon  dana  alokasi  umum nasional
b. Penerimaan  yang  telah  ditentukan  penggunaannya  dengan  berbasis  Kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari plafon dana alokasi umum nasional Perlu dijelaskan mengenai penyaluran dana otonomi khusus ini diberikan penyaluran oleh pemerintah pusat kepada bagianprovinsi dan bagian kabupaten/kota melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD Provinsi dan RKUD Kabupaten/kota
Sesuai  yang  telah  dijelaskan  pada  bagian  pendahuluan  artikel  ini,  bahwa  untuk meningkatkan  kesejahteraan  dan  memperbaiki  pengelolaan  keuangan  daerah  khusus
terutama  pada  tanah  Papua.  Perlu  mempertahankan  dan  menjaga  keberlanjutan  dari pemberian  dan  penerimaan  Dana  Otonomi  Khusus  sebagai  strategi  dalam  pengelolaan anggaran daerah secara bertahap. Hal ini juga agar terdapat konsistensi dan efisiensi untuk mencapai cita-cita daerah berupa kesejahteraan bagi masyarakatnya khususnya Orang Asli Papua.

## Keberlanjutan Dana Otonomi Khusus Papua Atas Kesejahteraan Orang
Asli Papua Pasca 2021
Dana otonomi khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Daerah Papua tidak gagal,  walaupun  kebijakan  tersebut  masih  belum  secara  signifikan  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  Papua,  tetapi  dengan  adanya  Dana  Otsus  ini  dapat meminimalkan  kesenjangan  OAP  dengan  non-OAP,  meningkatkan  kesejahteraan  dan menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan secara bertahap perekonomian dan tingkat kesejahteraan  masyarakat  Papua.  Sehingga  Pemerintah  memutuskan  untuk  melakukan keberlanjutan ini dengan memperpanjang pemberian dana Otonomi Khusus ke Papua dan Papua  Barat  walaupun  masih  belum  ditentukan  besaran  dan  lama  masa  perpanjangan tersebut. Hal ini diperjelas  dengan sikap  pemerintah dengan diputusnya  Dana Otonomi Khusus Papua pada 11 maret 2020 di Rapat Terbatas dengan hasil Dana Otonomi Khusus akan habis di November 2021 kemudian diperpanjang melalui revisi UU Otonomi Khusus; kemudian membahaas mengenai sistem penyaluran Dana Otonomi Khusus akan diperbaiki melalui DAK Afirmasi. Hal ini pemerintah merencanakan untuk memberikan pemberitahuan bahwa akan terjadi kenaikan 0,25% dari pagu DAU nasional, namun tentang masa lamanya masih belum diputuskan.
Kemudian dengan adanya keberlanjutan ini, maka ada perbaikan-perbaikan pada tata kelola  dana  otonomi  khusus  berupa  dana  Otonomi  Khusus  tidak  berdiri  sendiri  karena dipadukan  dengan  instrumen  lain  yang  dipakai  dari  APBN  untuk  mempercepat pembangunan  di  Papua  dan  Papua  Barat.  Lalu  ada  policy  paper  yang  menawarkan  4 skenario keberlanjutan dana otsus yaitu:
1. Skenario Peningkatan
Berisi mengenai pagu Dana Otonomi Khusus yang meningkatkan 2% ke 3% daru DAU nasional yang mengikuti dengan dasar pemikiran atas kesenjangan yang lebar dalam layanan  publik  seperti  pendidikan  dan  kesehatan  sehingga  perlu  adanya  tantangan pembangunan  yang  tinggi  kemudian  hasil  dialognya  sebagai  stakeholder  dan proyeksinya atas kebutuhan pembangunan di Papua
2. Skenario Business as usual
Berisi mengenai pagu Dana Otonomi Khusus yang tetap saja mengikuti ketentuan UU Otonomi  Khusus  yaitu  2%dari  plafon  Dana  Alokasi  Umum  yang  memaparkan perbandingan antara 3 skenario yang dipaparkan
3. Skenario Phasing Out 1
Berisi tentang pagu Dana Otonomi Khusus turun bertahap dan linear secara 2% dari Pagu Dana Alokasi Umum nasional pada tahun 2021

## 4. Skenario Phasing Out 2
Isinya kurang lebih sama dengan skenario Phasing Out 1, tetapu terjadi penurunan atas Dana  Otonomi  Khusus  yang  apabila  dalam  perumusannya  mempertimbangkan dampak pandemi dengan kapasitas fiskal.
Sehingga, dalam dana Phasing out menggapai tujuan dengan menjaga keberlanjutan penyediaan  layanan  publik  yang  memastikan  kesiapan  atas  fiskal  pemerintah  Daerah. Dengan  mencergah  kejutan  fiskal  dengan  meningkatkan  ketergantungan  fiskal  yang semakin tinggi untuk mendanai suatu program sehingga mengombinasikan perpanjangan pemberian  dana  Otonomi  Khusus  dengan  upaya  terstruktur  serta  bertahap.  Kemudian meningkatkan  efek  efisiensi  alamiah  yang  menyumbang  proses  efisiensi  alamiah penyelenggaraan  layanan  dan  investasi  publik  dengan  harapan  pemerintah  tetap melindungi  keseimbangan  fiskal  dengan  proses  perencanaan  pembangunan  dan prioritasisasi alokasi anggaran. Dan meningkatkan efek peningkatan kapasitas yang mana dalam hal ini pemerintah daerah di Papua diharapkan dapat memberi perhatian yang serius dalam peningkatan kapasitas untuk mengelola pendapatan daerah.
Apabila  dihubungkan  dengan  efektivitas  atas  program  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  tersebut  juga  meningkatkan  pendapatan  nasional.  Pendapatan  nasional  itu digunakan untuk membuka lapangan atau dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang dari  provinsi-provinsi  lain  masih  tertinggal,  namun  dengan  dana  otonomi  khusus  dapat diimplementasikan  dengan  catatan  kualitas  tersebut  merupakan  sumber  daya  asli masyarakat Papua.
Pengalokasian dana otonomi Kesejahteraan tersebut merupakan implementasi dari Program  Strategis  Peningkatan  pembangunan  Kampung-Otonomi  Khusus  (PROSPPEK OTSUS) yang nantinya bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kampung di bidang ekonomi dan pelayanan dasar khususnya OAP (orang asli Papua). Orang Papua Asli yang merupakan salah satu masyarakat Papua dengan adanya peningkatan peningkatan tersebut secara bertahap pun tingkat kesejahteraan Papua akan meningkat sedikit demi sedikit dan tujuan mensejahterakan masyarakat akan tercapai. PROSPPEK  OTSUS  memiliki  kegiatan  selain  menghimpun  dana  otonomi  khusus  yang
diperuntukkan oleh negara itu dalam melakukan kegiatan juga akan mendapatkan evaluasi untuk  mendapatkan  yang  terbaik  dan  lebih  baik  dari  sebelumnya  sehingga  diperlukan adanya pemantauan dan evaluasi program PROSPPEK OTSUS terus.
Menilik pada PERDASUS Papua Barat Nomor 2 Tahun 2019 yang menetapkan bahwa dana  Otonomi  Khusu  dialokasikan  untuk  PROSPPEK-OTSUS.  Anggaran  tahun  2020, pemerintah provinsi Papua yang telah menyalurkan bantuan sebesar Rp. 250.000.000,-/ per kampung  dengan  berkomitmen  menyalurkan  bantuan  keuangan  dengan  jumlah  yang sama.
Maka dengan dihubungkan, keberlanjutan dari yang program-program pemerintah yang  digunakan  dari  penggunaan  dana  otonomi  khusus  tersebut  memang  digunakan sebagai strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat papua untuk semakin  mengalami  perubahan  signifikan  yang  lebih  baik  sehingga  masyarakat  Papua mendapatkan pemerataan dan stabilisasi dalam kesejahteraan Papua baik dari Orang Asli Papua maupun Non-Orang Asli Papua. Sehingga tidak ada kesenjangan diantaranya.

## SIMPULAN
Dengan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis pada pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa
1. Kebijakan Pemerintah mengenai dana otonomi khusus di Tanah Papua dialokasikan melalui program Strategis Pembangunan Ekonomi Kampung (PROSPEK) dan melalui Program Strategis yang nantinya terdapat perubahan dalam persenan dari hanya 2% menjadi 2,25% dari pagu DAU.
2. Keberlanjutan dana otonomi khusus papua atas kesejahteraan orang asli papua pasca 2021  yaitu  oemerintah  memutuskan  memperpanjang  pemberian  Dana  Otonomi Khusus  ke  Papua  dan  Papua  Barat  namun  besaran  dan  lama  masa  perpanjangan belum ditemukan, aspek keterpaduan dan perbaikan tata kelola dana otonomi khusus, penawaran dengan 4 skenario keberlanjutan dana Otonomi Khusus Pasca 2021 yaitu terdiri dari skenario peningkatan, skenario business-as-usual, skenario phasing out 1, skenario phasing out

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Pangerang  Moenta  dan  Syafa’at  Anugrah  Pradana,  “Pokok -Pokok  Hukum Pemerintahan Daerah”, Depok: Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada, 2018)
Ani Purwati. (2020). Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek. Surabaya: Jakad Media Publishing, hal. 4
Bahl, Roy W. and Sally Wallace,2001, Fiscal Decentralization: The Provincial-Local Dimension. Fiscal Policy training Program 2001. Fiscal Decentralization Course. July 23-Agust, 2001. Atlanta-Georgia. World Bank Institute and Georgia State University, Andrew Young School of Policy Studies
Diane Prihastuti. 2022. Tinjauan Yuridis Desentralisasi dan otonomi Daerah dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jurnal Legislasi Indonesia Vol 19 No.1 Maret 2022. Hal. 30
Gregorius  D.V.P.,  Ihsan  Haerudin,  Paramagarjito  B.  I.,  dan  Lilik  Iswanto.  2021. Opsi Keberlanjutan  Dana Otonomi Khusus 2022-2041: Menuju Tanah Papua yang Sejahtera dan Mandiri. Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK).
Kiki  Endah.  2016.  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Ilmu Pemerintahan MODERAT, Volume 2 Nomor 2 Mei 2016. Hal. 801
Machfud  Sidik,  2002,  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  Sebagai  Pelaksanaan Desentralisasi  Fiskal,  Materi  ini  disampaikan  dalam  Seminar  Nasional:  Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia, Yogyakarta.
Jonathan  Jacob  P.L.,  I  Putu  Darma  Wijaya,  dan  I  Made  Yuda  Suryawan.    Problematika Pelaksanaan  Kebijakan  Otonomi  Khusus  kepada  Daerah  Papua  dan  Papua  Barat dengan Perspektif Kebijakan Publik. Jurnal Sawala- Administrasi Negara, Vol. 9 Nomor 2 Desember 2021.
Suharyo.  2016.  Otonomi  Khusus  Di  Papua  Dan  Aceh  Sebagai  Perwujudan  Implementasi Peranan  Hukum  Dalam  Kesejahteraan  Masyarakat. Jurnal  Rechtsvinding  Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 5, Nomor 3, Desember 2016. Hal 326.
https://papuabaratprov.go.id/2021/07/06/prosppek-otsus-usaha-memberdayakan-
kampung-di-papua-barat/ Bidang pengelolaan keuangan dan asset provinsi papua, https://bpkad.papua.go.id/page/31/penerimaan-amp-pengalokasian-dana-otsus- papua.htm, diakses pada tanggal 28 Mei 2022
Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapa Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah  Daerah
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  76  /Pmk.07  /2022  Tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus