## Pemenuhan Hak Nelayan Tradisional Atas Pekerjaan Akibat Proyek Tambang Timah Di Kawasan Perairan Pulau Bangka

## Fulfillment of Traditional Fishers Right to Work As a Result of the Tin Mine Project In the Waters of Bangka Island

## Krisna Adrian dan Rima Vien Permata Hartanto
Prodi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami No. 36, Kentingan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57126

## ARTICLE INFO ABSTRAK
Aktivitas proyek tambang timah di perairan laut Pulau Bangka telah berdampak negatif terhadap hak atas pekerjaan nelayan tradisional. Tulisan ini bertujuan untuk (1) menganalis dampak dari aktivitas proyek tambang timah di laut terhadap sumber daya ikan dan pekerjaan nelayan tradisional dan (2) menganalisis upaya-upaya pemenuhan hak atas pekerjaan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka. Jenis data dalam penelitian kualitatif ini adalah primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka. Jumlah populasi penelitian ini adalah 150 dengan total sampel sebanyak 10 nelayan tradisional di Kelurahan Matras. Pengambilan sampel dilakukan secara bertujuan ( purposive ), yaitu langsung kepada nelayan tradisional yang melakukan penolakan aktivitas tambang di laut kawasan Matras akibat dampak negatifnya terhadap pekerjaan mereka. Analisis data penelitian menggunakan model interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas proyek tambang timah di laut berdampak negatif terhadap potensi sumber daya ikan karena menyebabkan rusaknya ekosistem laut dan akses nelayan tradisional terhadap pekerjaan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka  telah melakukan upaya untuk memenuhi hak nelayan atas pekerjaan dengan memberikan berbagai bantuan peralatan atau teknologi tangkap, pembentukan kelompok usaha bersama (KUB), serta pemberian asuransi keselamatan jiwa nelayan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi terhadap izin penambangan timah di laut, peningkatan teknologi tangkap nelayan tradisional, optimalisasi kelompok usaha bersama, serta penyelesaian konflik sosial antara nelayan tradisional dan penambang timah di laut juga konflik sosial antar masyarakat di kawasan Matras . Kata Kunci: pemenuhan hak, nelayan tradisional, hak atas pekerjaan, tambang timah, Pulau Bangka

## ABSTRACT
Tin mining project activities in the marine waters of Bangka Island have had a negative impact on the right to work of traditional fishers. This paper aims to (1) analyze the impact of tin mining project activities in the sea on fish resources and the work of traditional fishers and (2) analyze the efforts to fulfill the right to work carried out by the Department of Marine Affairs and Fisheries of Bangka Regency. The types of data in this qualitative research are primary and secondary collected through in-depth interviews, observation, and literature study. The population of this study was 150 with a total sample of 10 traditional fishers in Matras Village. Sampling was carried out purposively, namely directly to traditional fishers who rejected mining activities in the Matras sea area due to the negative impact on their work. Analysis of research data using an interactive model. The results of this study indicate that tin mining project activities in the sea have a negative impact on the potential of fish resources because it causes damage to marine ecosystems and traditional fishers access to jobs. The Regional Government of Bangka Regency through the Department of Marine Affairs and Fisheries of Bangka Regency has made efforts to fulfill fishers rights to work by providing various assistance with fishing equipment or technology, forming joint business groups (KUB), and providing life insurance for fishers. This study recommends the need for evaluation of tin mining permits at sea, improvement of fishing technology for traditional fishers, optimization of joint business groups, and resolution of social conflicts between traditional fishers and tin miners at sea as well as social conflicts between communities in the Matras area.
Keywords: fulfillment of rights; traditional fishers; right to work; tin mine; Bangka iIland
Diterima tanggal : 22 Februari 2022 Perbaikan naskah: 23 Maret 2022 Disetujui terbit   : 28 September 2022
Korespodensi penulis: Email: krisnaadrian98@student.uns. ac.id DOI: http://dx.doi.org/10.15578/ jsekp.v17i2.10903
Hak atas pekerjaan adalah salah satu atribut warga negara yang didapatkan oleh seseorang dari status kewarganegaraan pada dirinya. Status kewarganegaran memberikan hak, kewajiban, keterlibatan dalam urusan publik, dan penerimaan
nilai-nilai sosial masyarakat kepada seseorang (Cogan & Dericot, 1998). Jaminan terhadap hak atas pekerjaan, bukan sekadar pelaksanaan kewajiban negara terhadap warga negara karena implikasi dari hubungan politis antarkeduanya, melainkan juga bentuk upaya pemenuhan hak asasi manusia. El Muhtaj (2008) menyatakan bahwa hak untuk bekerja

## PENDAHULUAN
bukan hanya inti dari hak sosial ekonomi, melainkan juga hak asasi manusia yang fundamental. Artinya, hak atas pekerjaan adalah sesuatu yang melekat pada diri manusia secara alamiah sejak kelahirannya sehingga harus terpenuhi dan tidak boleh dirampas. Pemenuhan terhadap hak atas pekerjaan tersebut merupakan bentuk dari upaya untuk menjaga derajat seseorang sebagai manusia. Melalui pekerjaan, manusia dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat fundamental sehingga mampu menjaga harkat dan martabatnya.
Jaminan hak atas pekerjaan bagi warga negara Indonesia telah terakomodasi dalam konstitusi negara. Pasal 27 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pengaturan tersebut memberikan penjelasan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak atas pekerjaan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Pemenuhan hak atas pekerjaan bagi warga negara tidak hanya dilakukan dengan membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga dengan memberikan perlindungan dan jaminan terhadap akses pada pekerjaan. Hak atas pekerjaan menekankan akses pada pekerjaan yang produktif, terbuka luas, dan bebas diskriminasi (Ismawati et  al., 2019). Terjaminnya akses pada pekerjaan dengan sendirinya akan membuat warga negara dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan yang sifatnya mendasar.
Pemberian jaminan terhadap akses pekerjaan bagi warga negara di Indonesia dalam praktiknya sering kali berbenturan dengan kepentingan sektoral, terlebih jika berkaitan langsung dengan kelompok rentan seperti nelayan tradisional. Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat laut sebagai sumber daya yang terbuka bagi siapa pun dan menjadi milik bersama sehingga mengakibatkan terciptanya ruang untuk saling berbeda kepentingan (Sujadmi & Murtasidin, 2020). Keadaan ini menjadikan semua pihak yang memiliki kepentingan di laut memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin (Royandi & Keiya, 2019). Kepentingan sektoral, seperti kegiatan eksploitasi sumber daya alam di laut, menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik kepentingan  dengan  nelayan  tradisional.  Konflik tersebut kemudian muncul karena adanya kebutuhan manusia dalam hal ini nelayan tradisional yang tidak terpenuhi (Fischer et al., 2001). Keterbatasan kesempatan nelayan tradisional dalam mengelola sumber daya di laut menyebabkan terjadinya konflik kepentingan (Sulaiman et al., 2015).
Salah  satu  contoh  konflik  kepentingan  di laut akibat sifatnya yang terbuka dan milik bersama
terjadi di kawasan Matras, Kabupaten Bangka. Konflik  kepentingan  ini  terjadi  antara  nelayan tradisional dan pihak penambang timah dengan kapal-kapal isap produksi di laut Matras. Konflik kepentingan tersebut terjadi sejak kapal-kapal isap produksi tambang timah masuk ke kawasan laut Matras pada kisaran tahun 2015 (wawancara, 8 Juni 2021). Faktor utama penyebab terjadinya konflik  antara  penambang  timah  di  laut  dengan nelayan tradisional adalah tercemarnya perairan akibat aktivitas penambangan timah (Bidayani & Kurniawan, 2020). Konsentrasi tambang timah di laut juga memberikan ancaman secara langsung pada akses nelayan tradisional di Kabupaten Bangka terhadap pekerjaan. Yunianto (2009) berpendapat bahwa aktivitas penambangan timah di perairan laut Pulau Bangka menjadi sebab kerusakan lingkungan yang sangat parah. Kerusakan ekosistem laut yang ditimbulkan dari aktivitas proyek tambang timah di laut menyebabkan lahan nelayan tradisional untuk mencari ikan terganggu. Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam secara jelas mengatur bahwa salah satu kewajiban negara terhadap nelayan tradisional adalah melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran. Aktivitas proyek tambang timah di laut tidak hanya membuat lahan tangkap nelayan tradisional menjadi terancam karena kerusakan ekosistem yang ditimbulkan, tetapi juga berimbas pada aspek-aspek lain yang mendukung kegiatan menangkap ikan. Adi (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penambangan timah di laut menyebabkan hasil tangkapan berkurang, meningkatnya biaya operasional, dan rusaknya peralatan tangkap nelayan.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, nelayan di Kabupaten Bangka pada tahun 2017 berjumlah 8.685 orang, sedangkan pada tahun 2018 berjumlah 6.569 orang (BPS, 2020). Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah nelayan yang sangat signifikan di Kabupaten Bangka. Penurunan jumlah nelayan tersebut salah satunya disebabkan oleh aktivitas proyek tambang timah di perairan laut Pulau Bangka. Nelayan-nelayan tradisional di Kabupaten Bangka dihadapkan pada kondisi berkurangnya jumlah pendapatan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mendasar. Berkurangnya pendapatan bersih para nelayan tradisional disebabkan oleh peningkatan modal melaut yang mencapai 100 persen. Semula untuk sekali melaut, nelayan bermodal cukup dengan Rp100.000,00-Rp150.000,00. Akan tetapi, setelah beroperasinya kapal isap produksi timah,
modal tersebut meningkat menjadi Rp200.000,00- Rp250.000,00 (wawancara, 8 Juni 2021). Akibatnya, sebagaimana yang dikemukakan Sulaiman et  al. (2015), perebutan sumber daya ekonomi akibat aktivitas tambang timah di laut menyebabkan sebagian nelayan tradisional mulai beralih profesi salah satunya menjadi pelaku tambang timah apung. Peralihan profesi ini disebabkan oleh berkurangnya pendapatan sebagai nelayan dan tingginya pendapatan sebagai penambang timah.
Persoalan kesejahteraan nelayan tradisional di Kabupaten Bangka menjadi diskursus yang sangat penting untuk dibahas. Hal ini disebabkan oleh problematika yang dihadapi menyangkut kelangsungan hidup nelayan tradisional. Berdasarkan kajian Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), tambang di laut telah berdampak pada sekitar 45 ribu nelayan tradisional di Pulau Bangka yang mengandalkan hidupnya dari pesisir dan laut (Walhi, 2017). Pemberian izin usaha pertambangan (IUP) oleh pemerintah kepada para pemangku kepentingan proyek tambang timah di laut secara tidak langsung mengeliminasi hak fundamental kelompok rentan seperti nelayan tradisional. Terancamnya posisi nelayan tradisional dalam aktivitas tangkap di laut adalah bentuk diskriminasi terhadap kelompok tersebut.
Status Indonesia sebagai negara kesejahteraan, seperti yang termaktub dalam Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia harus berorientasi pada kesejahteraan seluruh kalangan dan tidak diperkenankan mengeliminasi salah satu kelompok masyarakat, terlebih jika itu kelompok rentan atau marginal seperti nelayan tradisional. Negara, yang diwakilkan oleh pemerintah, bertanggung jawab untuk menjamin kebahagiaan bagi seluruh rakyatnya (Elviandri et  al., 2019). Bentuk penjaminan kesejahteraan rakyat oleh negara sebagaimana disebutkan dalam ICESCR ( International  Covenant  on  Economic,  Social,  and Cultural  Right ) salah satunya adalah memberikan akses terhadap pekerjaan atau jaminan penghidupan yang layak (Iqbal, 2015).
Upaya penjaminan akses terhadap pekerjaan bagi nelayan tradisional yang terdampak aktivitas tambang timah di kawasan laut Matras harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka. Hal ini disebabkan oleh dinas kelautan dan perikanan memiliki kepentingan yang
menyangkut aspek pekerjaan nelayan tradisional seperti teknologi tangkap, kebutuhan modal, serta keberlangsungan usaha nelayan. Oleh karena itu, kajian ini menganalisis (1) dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas proyek tambang timah di laut Pulau Bangka terhadap sumber daya perikanan dan pekerjaan nelayan tradisional dan (2) upaya-upaya pemenuhan hak atas pekerjaan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka.

## METODOLOGI Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Matras, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka. Gambaran lokasi penelitian seperti gambar berikut.
Lokasi ini dipilih karena menjadi salah satu tempat aktivitas proyek tambang timah di laut yang masif. Aktivitas proyek tambang timah di kawasan laut Matras menjadi pemicu terjadinya konflik  kepentingan  antara  penambang  timah  dan nelayan  tradisional.  Konflik  tersebut  disebabkan oleh aktivitas tambang timah di laut menggunakan kapal-kapal isap produksi yang berdampak negatif terhadap pekerjaan nelayan tradisional. Penelitian ini berlangsung dari bulan Mei hingga Juli 2021.

## Jenis dan Metode Pengambilan Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dari sumber primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan para narasumber yang menjadi subjek dalam penelitian. Metode pengambilan data dengan wawancara mendalam dipilih karena peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian untuk menjadi pedoman wawancara.  Wawancara mendalam kepada narasumber dilakukan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bangka; Lurah Kelurahan Matras; serta nelayan-nelayan tradisional di kawasan Matras. Pemilihan narasumber penelitian ini dilakukan secara bertujuan ( purposive ) . Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bangka dipilih karena memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan nelayan kecil di kawasan Matras. Penentuan Lurah Kelurahan Matras menjadi narasumber dalam penelitian ini tidak terlepas dari posisinya sebagai pemimpin Kelurahan Matras sehingga mengetahui persoalan tambang timah laut di wilayah tersebut. Nelayan tradisional yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini berjumlah 10 orang dari total 150 orang nelayan. Penentuan nelayan tradisional yang dijadikan narasumber penelitian didasarkan oleh dampak penambangan
timah di laut Matras terhadap pekerjaan yang mereka rasakan serta keterlibatan mereka dalam penolakan aktivitas penambangan timah di laut. Wawancara mendalam dengan nelayan tradisional dilakukan hingga menemui kejenuhan data. Selain itu, data primer yang digunakan juga didapatkan dari hasil observasi terhadap objek penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari kajian terhadap literatur terkait dan laporan-laporan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka.

## Metode Analisis
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang pengalaman subjek penelitian dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata- kata dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moloeng, 2019). Metode analisis data penelitian kualitatif ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles & Huberman. Model analisis
Pengumpulan Data ( Data Collection )
Penyajian Data ( Data Display )
Penarikan
Simpulan ( Conclusions
Drawing ) Kondensasi Data ( Data Condensation )
Gambar 1 Model Analisis Interaktif Miles & Huberman. (Figure 1 Miles & Huberman’s Interactive Analysis Model). Sumber: Miles, Huberman, & Saldana, 2014 ( Source: Miles, Huberman, & Saldana, 2014 )
Gambar 1 Peta Lokasi Kelurahan Matras. (Figure 1 Matras Village Location Map).
Miles & Huberman dipilih karena penelitian ini mendeskripsikan permasalahan-permasalahan dalam penelitian. Aktivitas analisis data model interaktif Miles & Huberman terbagi dalam empat tahapan, yaitu pengumpulan data ( data collecting ), kondensasi data ( data condensation ), penyajian data ( data  display ), dan penarikan simpulan ( conclusion drawing ) (Miles et al., 2014).
Data collecting dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara kepada narasumber yang telah ditentukan; observasi tempat dan peristiwa yang menjadi objek penelitian, yaitu di kawasan laut Matras; serta studi dokumen yang terkait berupa hasil penelitian sebelumnya dan laporan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka. Data condensation merupakan pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan/atau transformasi data yang muncul dalam korpus (tubuh) lengkap catatan tertulis lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya. Data display dalam penelitian ini adalah tahapan menyajikan data dalam bentuk uraian setelah proses kondensasi data. Conclusion drawing merupakan proses menarik simpulan atas jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian.
tahun 2020, jumlah nelayan di Kelurahan Matras mencapai 150 jiwa dari total seluruh nelayan di Kabupaten Bangka yang mencapai 3.985 jiwa (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka, 2021).
Nelayan yang beraktivitas di kawasan laut Matras berasal dari berbagai daerah sekitarnya. Salah satu nelayan tradisional di laut Matras menyatakan bahwa laut Matras merupakan tempat berlabuh nelayan-nelayan dari beberapa kelurahan di Kecamatan Sungailiat seperti Kuday, Sinar Baru, dan Sinar Jaya Jelutung (wawancara, 8  Juni 2021). Nelayan-nelayan yang beraktivitas di wilayah Kabupaten Bangka sebagian besar tergolong nelayan tradisional. Kondisi tersebut dapat dilihat dari data peralatan tangkap yang digunakan nelayan berikut.
Walaupun menjadi pusat aktivitas tangkap nelayan tradisional, kawasan laut Matras juga menjadi wilayah konsentrasi tambang timah di laut. Berdasarkan hasil penelitian ini, salah satu nelayan tradisional menyatakan bahwa proyek tambang timah di Laut Matras yang dilakukan oleh PT Timah bersama mitranya menggunakan kapal-kapal isap produksi mencapai 14--15 kapal. Namun, setelah beberapa bulan beroperasi, kapal berkurang menjadi kurang lebih 9 kapal (wawancara, 8 Juni 2021). Masifnya aktivitas kapal-kapal isap produksi timah di laut Matras menjadi akar dari konflik kepentingan antara nelayan tradisional dan penambang timah.
Dampak Proyek Tambang Timah di Laut Pulau Bangka terhadap Sumber Daya Perikanan dan Pekerjaan Nelayan Tradisional
Aktivitas proyek tambang timah di laut Pulau Bangka telah berdampak langsung terhadap ekosistem laut. Jihan et al. (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dampak negatif yang ditimbulkan dari tambang timah di laut adalah rusaknya ekosistem seperti terumbu karang dan hewan laut serta turunnya kualitas air laut. Salah satu nelayan tradisional mengemukakan bahwa wilayah laut di sekitar kapal-kapal isap produksi menjadi dangkal dan berlumpur, air laut menjadi
Tabel 1 Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan di Laut. (Tabel 1 Number of Boats/Fishing Vessels in the Sea).
Kategori Perahu/Kapal ( Kind of Marine Fishing Boats ) Jumlah ( Amount )
Perahu Tanpa Motor ( Without Motor Boats) 24 Motor Tempel ( Outboard motor boat) 502 Kapal Motor ( Boat Motor) <5 gt 608 5–10 gt 195 >10–30 gt 51 Sumber: BPS Kabupaten Bangka, 2021 (Source: BPS Regency Bangka, 2021)
Tabel 2 Data Jumlah Perikanan Tangkap di Kecamatan Sungailiat.
(Table 2 Data on the Number of Capture Fisheries in Sungailiat District). No Tahun ( Year ) Jumlah (Ton) ( Quantity )( Tons ) 1. 2019 19.157,88 2. 2020 15.045,90 Sumber: BPS Kabupaten Bangka, 2021 (Source: BPS Regency Bangka, 2021)

## HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Kelurahan Matras adalah kawasan yang berada di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah Kelurahan Matras meliputi lingkungan Hakok, Bukit Kuala, Matras, dan Jalan Laut. Luas wilayah Kelurahan Matras adalah 12,25 km² dengan jumlah penduduk mencapai 3.963 jiwa (BPS Kab. Bangka, 2021).  Letak Kelurahan Matras yang bersinggungan langsung dengan laut menjadikan lokasi tersebut sebagai tempat nelayan tradisional beraktivitas. Pada
keruh, dan terumbu karang menjadi rusak karena tertimbun tailling (sedimen sisa) yang membentuk beting-beting (tumpukan pasir) (wawancara, 8  Juni 2021). Hal ini disebabkan oleh seluruh kegiatan produksi timah yang dilakukan di laut. Sebagaimana hasil penelitian Ibrahim (2015), dinyatakan bahwa limbah tambang timah yang langsung dibuang begitu saja ke laut membuat terumbu karang tertutup sedimen sisa produksi yang mengakibatkan terumbu karang menjadi rusak dan mati.
Aktivitas penambangan timah di laut merupakan bentuk perusakan terhadap potensi perikanan (Ibrahim et al., 2018). Nelayan tradisional dalam penelitian ini menyatakan bahwa setelah beroperasinya kapal-kapal isap produksi di kawasan laut Matras, jumlah hasil tangkapan para nelayan memang tidak terlalu banyak seperti sebelum adanya kegiatan penambangan timah di laut (wawancara, 8 Juni 2021). Kondisi tersebut juga diperkuat dengan data berikut.
Data di atas menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah sumber daya perikanan tangkap yang  signifikan  di  wilayah  Kecamatan  Sungailiat. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari dampak yang ditimbulkan oleh proyek tambang timah di laut. Eksistensi proyek tambang timah yang berlangsung di laut menjadi penyebab berkurangnya sumber daya ikan. Keadaan ini berdampak negatif terhadap mata pencaharian nelayan tradisional (Ibrahim, 2015).
Selain kerusakan ekosistem laut dan sumber daya ikan, keberadaan kapal-kapal isap produksi timah yang berada pada jarak 0–5 mil menghalangi aksesbilitas aktivitas tangkap nelayan. Implikasinya adalah kebutuhan-kebutuhan pokok nelayan untuk melaut menjadi meningkat. Hal ini disebabkan oleh jangkauan wilayah melaut yang harus ditempuh nelayan tradisional makin jauh. Hasil wawancara dengan nelayan tradisional di laut Matras menyatakan bahwa keberadaan kapal- kapal isap produksi, seperti yang dapat terlihat dari pinggir pantai, telah menutupi jalan nelayan untuk langsung berlabuh ataupun melaut. Akibatnya, saat ini para nelayan harus memutar dulu untuk menghindari kapal-kapal isap tersebut sehingga memerlukan waktu dan bahan bakar yang lebih banyak (wawancara, 8  Juni 2021).
Peningkatan kebutuhan bahan bakar melaut nelayan berbanding lurus dengan jumlah modal yang harus dikeluarkan. Nelayan di laut Matras menyatakan bahwa keberadaan tambang timah di laut membuat nelayan harus memutar rutenya. Akibatnya, modal melaut menjadi meningkat. Dahulu, sebelum aktivitas tambang timah di laut, sekali melaut cukup dengan pengeluaran sebesar Rp100.000,00 hingga Rp150.000,00. Sejak ada
tambang timah di laut, pengeluaran bisa mencapai Rp200.000,00 hingga Rp250.000,00 (wawancara, 8  Juni 2021). Artinya, terjadi peningkatan yang signifikan  terhadap  kebutuhan  modal  nelayan akibat eksistensi proyek tambang timah di laut. Konsekuensi logis dari peningkatan modal nelayan melaut adalah besaran pendapatan nelayan menjadi terdampak. Jihan et al. (2021) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa rata-rata pendapatan nelayan per bulan yang hilang akibat adanya penambangan timah mencapai Rp715.000,00. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan nelayan yang menyatakan bahwa meningkatnya kebutuhan modal membuat pendapatan bersih sekali melaut tersebut menjadi turun (wawancara, 8 Juni 2021).
Keberadaan proyek tambang timah di laut yang membuat wilayah melaut nelayan makin jauh. Keadaan ini membuat kondisi peralatan dan teknologi tangkap menjadi kurang ideal. Nelayan menyatakan bahwa hal ini disebabkan oleh kondisi kapasitas kapal para nelayan yang rata-rata hanya dengan mesin berukuran 3-15 Paardenkracht (PK), sedangkan jarak yang harus ditempuh hingga 15 mil bahkan lebih (wawancara, 8  Juni 2021). Kondisi kapal-kapal yang kurang memadai untuk menempuh jarak yang lebih jauh membuat risiko keselamatan jiwa nelayan meningkat. Hasil wawancara dengan nelayan tradisional menyatakan bahwa jarak melaut yang makin jauh dengan keadaan kapal yang seadanya membuat nyawa para nelayan ibaratnya hanya dibatasi oleh sehelai papan kapal. Hal tersebut terjadi karena gelombang di tengah laut lebih besar membuat kapal dengan ukuran kecil tersebut terombang-ambing (wawancara, 8 Juni 2021).
Keterbatasan peralatan tangkap nelayan tradisional tersebut menjadi faktor penyebab kemiskinan struktural yang terjadi pada nelayan tradisional. Listyawati (2016) mengemukakan bahwa kemiskinan pada nelayan tradisional disebabkan oleh berbagai keterbatasan mulai dari peralatan tangkap, jarak jelajah, pendidikan rendah, penghasilan, dan belum adanya kelembagaan lokal seperti koperasi. Perubahan lingkungan juga menjadi sebab kerentanan terhadap hidup nelayan tradisional (Anugerah et  al., 2019). Pemaparan di atas menunjukkan bahwa proyek tambang timah di laut telah berdampak negatif terhadap potensi sumber daya ikan dan pekerjaan nelayan tradisional.
Analisis Upaya Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan bagi Nelayan Tradisional oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka
Aktivitas penambangan timah di laut menggunakan kapal-kapal isap produksi telah menyebabkan terancamnya hak nelayan tradisional atas pekerjaan. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa keberadaan kapal-kapal isap produksi membuat akses nelayan tradisional terhadap pekerjaan menjadi terganggu dan terancam. Hak atas pekerjaan pada dasarnya merupakan suatu mekanisme yang mengikat negara dengan tugas untuk menetapkan standar kehidupan yang layak bagi warga negaranya (Smith et al ., 2008). Implikasinya adalah negara juga harus memberikan jaminan bagi warga negara untuk bebas memilih pekerjaan sebagai bentuk pemenuhan hak atas pekerjaan dan menjaga agar tidak masuk ke dalam kategori kerja paksa atau kerja wajib.
Adanya jaminan pelindungan terhadap hak atas pekerjaan merupakan konsekuensi dari tranformasi nilai-nilai HAM ke dalam konstitusi. Implikasinya adalah hak atas pekerjaan menjadi hak konstitusional warga negara karena menjadi hukum positif yang berlaku sehingga negara wajib untuk menegakkan, melindungi, dan memenuhinya. Hak seseorang atas pekerjaan mengacu pada akses terhadap pekerjaan dan kondisi pekerjaan yang produktif serta sesuai dengan martabat manusia (Fukuda-Parr et al., 2009). Pekerjaan menjadi sarana seseorang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat mendasar. Setidaknya terdapat tiga fitur  utama  dalam  hak  atas  pekerjaan  yang  harus dijaminkan dan dilindungi oleh negara terhadap warga negara, yaitu akses terhadap pekerjaan, kebebasan dari kerja paksa, dan keamanan dalam bekerja (Craven, 1995).
1. Pemenuhan Hak atas Akses Pekerjaan bagi Nelayan Tradisional Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka
Akses  terhadap  pekerjaan  merupakan  fitur penting dalam hak atas pekerjaan bagi warga negara. Terjaminnya akses terhadap pekerjaan membuka peluang bagi warga negara untuk dapat bekerja dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat mendasar. Akses terhadap pekerjaan menekankan kondisi tidak adanya diskriminasi bagi individu terhadap pekerjaan. Penjaminan akses terhadap pekerjaan sebagai bentuk pemenuhan hak-hak nelayan tradisional harus memperhatikan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan teknologi (Rani, 2006).
Upaya pelindungan akses terhadap pekerjaan bagi nelayan tradisional, khususnya terhadap lahan tangkap, belum dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka. Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka mengaku tidak memiliki kewenangan secara langsung untuk mengeluarkan izin pengelolaan laut. Sebagaimana dikemukakan
oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka bahwa dalam persoalan pelindungan terhadap wilayah laut dari pencemaran dari proyek tambang timah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka tidak memiliki kewenangan terhadap hal tersebut. Kewenangan terhadap hal tersebut berada pada pemerintah provinsi sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020– 2040 (RZWP3K) yang telah mengatur zona-zona laut yang menjadi kawasan penambangan ataupun tangkap nelayan (wawancara, 9 Juni 2021).
Pemerintah daerah kabupaten/kota pada dasarnya berperan dalam penyusunan Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020–2040 (RZWP3K) yang menjadi dasar hukum pengelolaan laut. Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa mekanisme penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (RSWP3K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (RPWP3K), serta Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP3K) dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dengan melibatkan masyarakat. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka hanya terlibat dalam penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sedangkan kewenangan pemberian izin pengelolaan laut berada pada pemerintah provinsi. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menegaskan bahwa pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi serta penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi. Artinya, kewenangan pemberian izin penambangan timah di laut berada pada pemerintah provinsi.
Pengesahan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020–2040 (RZWP3K) yang salah satu tujuannya untuk melindungi kepentingan nelayan tradisional justru mendiskreditkan hak mereka. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kepulauan Bangka Belitung menyatakan bahwa Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K sangat berpihak terhadap kepentingan tambang laut karena berdampak langsung pada hancurnya lingkungan hidup dan ekosistem laut seperti yang dirasakan oleh nelayan serta masyarakat pesisir (Walhi, 2018). Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara gamblang menjabarkan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budi daya laut, pariwisata, usaha perikanan, kelautan, dan kelautan industri perikanan secara lestari, pertanian organik, peternakan, serta pertahanan dan keamanan negara. Pengaturan dalam undang-undang tersebut secara jelas menunjukkan bahwa proyek penambangan bukanlah prioritas dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya. Artinya, Perda RZWP3K yang menjadi dasar hukum aktivitas penambangan timah di laut Pulau Bangka adalah bentuk pelegalan terhadap upaya untuk mengeksklusifkan posisi nelayan tradisional.
Pasal 9 dan 10 Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K menunjukkan bahwa perda ini sangat berorientasi pada kepentingan usaha dan industri. Misalnya, Pasal 9 menyatakan bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perairan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, strategi yang dilakukan adalah mendorong pengembangan usaha serta memberikan kemudahan dalam berusaha. Pasal 10 juga menyatakan bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan sumber daya di perairan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan strategi mempercepat perizinan serta konsistensi pemberian izin dengan RZWP3K yang telah ditetapkan. Artinya, orientasi pengelolaan laut dalam Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K memang mengutamakan kepentingan korporasi daripada kepentingan nelayan tradisional yang telah menggantungkan hidupnya dari laut secara turun-temurun. Tujuan untuk mengoptimalkan serta menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan sumber daya laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak hanya dilakukan dengan memberikan berbagai kemudahan
dalam perizinan usaha, melainkan mengakomodasi kepentingan masyarakat kecil seperti nelayan tradisional dengan adil.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa yang terjadi dengan strategi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 dan 10 Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K justru muncul ketidakpastian hukum bagi kelompok rentan seperti nelayan tradisional. Hal  tersebut  terlihat  dari  terjadinya  konflik  yang melibatkan nelayan tradisional secara terus-menerus dan meluas. Penolakan yang terus berlangsung oleh nelayan tradisional terhadap aktivitas tambang timah di laut hingga pendudukan terhadap kapal isap  produksi  (KIP)  menunjukkan  adanya  konflik yang terjadi. Konflik tersebut bahkan meluas pada kelompok masyarakat di kawasan Matras. Temuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sejak adanya aktivitas tambang timah di laut, kehidupan sosial masyarakat terpecah antara yang pro dan kontra yang berakibat pada terjadinya ketegangan sosial di masyarakat mulai dari saling tidak bertegur sapa hingga rusaknya kebiasaan masyarakat untuk saling mengunjungi ketika ada hajatan (wawancara, 8 Juni 2021).
Pasal 35 huruf i hingga k UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagai dasar penyusunan Perda RZWP3K menyatakan bahwa aktivitas penambangan yang secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya dilarang. Walhi Kepulauan Bangka Belitung dalam kajiannya menilai bahwa Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K sangat merugikan kepentingan masyarakat pesisir dan nelayan (Walhi, 2017). Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K belum menunjukkan semangat pelindungan terhadap masyarakat pesisir dan nelayan sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengolahan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Ketentuan dalam undang-undang tersebut jelas menyatakan bahwa masyarakat pesisir dan nelayan adalah prioritas utama dalam pengelolaan serta pemanfaatan wilayah pesisir laut untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka.
Pengesahan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K yang menjadi landasan hukum izin usaha pertambangan (IUP) timah di laut Pulau Bangka menunjukkan adanya proses melibatkan masyarakat yang dikesampingkan. Hasil wawancara dengan salah satu nelayan tradisional menyatakan bahwa pelibatan nelayan tradisional di wilayah
Matras dalam pemberian IUP pada PT Timah untuk mengadakan kegiatan tambang memang ada menurut pihak terkait, tetapi tidak tahu nelayan tradisional yang mana (wawancara, 8  Juni 2021). Nelayan tradisional lainnya juga menyatakan bahwa ada informasi mengenai pihak yang dilibatkan dalam pembicaraan mengenai tambang timah di laut adalah oknum-oknum dan nelayan tradisional fiktif.  Hal  tersebut  dilakukan  karena  nelayan- nelayan tradisional yang beraktivitas di kawasan laut Matras bersatu suara untuk menolak operasional kapal isap produksi (KIP) dan tidak pernah diajak berdialog ataupun  ikut dalam sosialisasi sebelum IUP terbit (wawancara, 8 Juni 2021). Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka menyatakan bahwa pihak penambang timah di kawasan laut Matras tentu telah melewati proses yang melibatkan masyarakat sebelum beroperasi, tetapi memang ada masyarakat sekitar yang tidak datang saat diadakan pembicaraan tersebut, khususnya yang memang menolak tambang laut (wawancara, 9  Juni 2021).
Berdasarkan surat penolakan tambang laut oleh kelompok nelayan tradisional peduli lingkungan, dalam butir 2 huruf e dinyatakan bahwa penyusunan dan pembahasan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K Bangka Belitung telah dicurangi dengan mengesampingkan keterlibatan masyarakat terdampak dari Matras hingga Pesaren yang menolak wilayah tersebut dijadikan zona pertambangan (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, 2021). Pasal 14 ayat (1, 2, dan 3) UU Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat dalam usulan dan mekanisme penyusunan serta wajib menyebarluaskan konsep Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K untuk mendapatkan masukan, tanggapan, serta saran perbaikan. Artinya, penyusunan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K yang menjadi dasar hukum proyek tambang timah di laut tidak sesuai dengan amanah dalam UU pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil.
Substansi dalam Perda RZWP3K menunjukkan bahwa pengesahan produk hukum ini tidak berkontribusi dalam upaya pelindungan dan pemenuhan hak nelayan tradisional, khususnya terhadap akses pekerjaan di kawasan Matras. Pasal 24 huruf a Perda RZWP3K secara terperinci menjabarkan bahwa di Kabupaten Bangka setidaknya terdapat sembilan belas titik yang menjadi zona penambangan, yaitu (1) perairan laut Tanjung Sangau, (2) perairan laut Tanjung Terentang, (3) perairan laut Pesaren, (4) perairan laut Belinyu dan sekitarnya, (5) perairan Pulau Malangtunggal,
(6) bagian utara perairan laut Penagan, (7) bagian selatan perairan laut Penagan, (8) perairan Kota Kapur, (9) perairan laut Tanjung Punggur, (10) bagian selatan perairan Kota Kapur, (11) perairan laut Tanjung Tuing, (12) perairan laut Deniang, (13) laut Bedukang, (14) laut Tanjung Batu, (15) Matras, (16) perairan laut Sungailiat dan sekitarnya, (17) Pulau Malangtut, (18) Pulau Batuhitam, dan (19) Pulau Karangpanjang dan sekitarnya.
Zona perikanan tangkap hanya lima wilayah, yaitu (1) perairan Teluk Kelabat Dalam, (2) perairan Belinyu, (3) perairan Mendo Barat, (4) perairan Air Anyir, dan (5) perairan Sungailiat. Pembagian wilayah antara zona tambang dan perikanan tangkap dalam Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K tersebut menunjukkan secara jelas arah orientasi produk hukum ini. Pembagian zona yang lebih didominasi oleh kepentingan penambangan menjadikan perda ini secara substansi sangat mengeksklusifkan kepentingan nelayan tradisional di laut. Pemaparan-pemaparan di atas menunjukkan bahwa pengesahan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K bukanlah langkah untuk melindungi kepentingan nelayan tradisional, melainkan justru pelegalan terhadap upaya yang melemahkan dan mendiskriminasi akses mereka terhadap pekerjaan. Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K justru menjadi dasar hukum untuk melegalkan kerusakan ekosistem di laut yang merupakan tempat nelayan tradisional menggantungkan hidupnya. Pelindungan terhadap lingkungan perairan yang merupakan lahan tangkap nelayan pada dasarnya adalah bentuk jaminan kepastian usaha nelayan tradisional sebagaimana ketentuan dalam bagian keempat Bab IV UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
Bagian  penting  lainnya  dalam  fitur  akses terhadap pekerjaan bagi nelayan tradisional adalah modal untuk melaut. Peningkatan kebutuhan modal untuk melaut bagi nelayan tradisional di kawasan Matras akibat akitivitas proyek penambangan timah di laut menjadi persoalan penting yang harus diperhatikan pemerintah daerah. Kusnadi (2004) menyatakan bahwa keterbatasan kemampuan modal usaha menjadi salah satu faktor internal penyebab kemiskinan nelayan. Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka menyatakan bahwa berkenaan dengan persoalan kebutuhan modal nelayan, bantuan dana langsung khususnya dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka
memang belum ada karena dilakukan dalam rangka pemberdayaan nelayan kecil tersebut (wawancara, 9 Juni 2021). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka berusaha menjadi fasilitator untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi pengajuan proposal ke perusahaan-perusahaan, termasuk PT Timah yang siap membantu para nelayan terkait persoalan permodalan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka juga memaksimalkan program kredit usaha rakyat (KUR) untuk membantu kebutuhan modal nelayan tradisional. Tidak adanya program penjaminan terhadap kebutuhan modal bagi nelayan tradisional disebabkan oleh alokasi
dana untuk program-program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka terbatas.
Upaya-upaya tersebut pada dasarnya tidak dapat menjamin pemenuhan hak atas pekerjaan yang berkesinambungan bagi nelayan tradisional. Hal tersebut terjadi karena persoalan yang dihadapi oleh nelayan tradisional di kawasan Matras akibat aktivitas proyek tambang timah adalah turunnya pendapatan mereka. Implikasinya adalah walaupun para nelayan tradisional diberikan bantuan dana dalam jumlah tertentu, jika pendapatan yang mereka peroleh dari melaut terus menurun, ketersediaan modal tersebut akan habis. Upaya ini bukanlah solusi
Tabel 3 Rekapan Data Bantuan Peralatan Tangkap Nelayan. (Table 3 Fishing Equipment Assistance Data Design).

## Tahun
(Year) Jumlah Koperasi/Kelompok Usaha Bersama (KUB) Penerima (Number of Recipient Cooperatives/Joint Business Groups) (KUB) Jenis Bantuan (Type of Assistance) Jumlah (Total) 2016 20 Jaring kembung ( bloated net) 250 buah (250 pcs ) Jaring tenggiri ( mackerel net) 200 buah (200 pcs ) Jaring kepiting ( crab net ) 54 buah (54 pcs ) Jaring ciu ( ciu net) 25 buah (25 pcs ) Jaring udang ( shrimp net) 25 buah (25 pcs ) Pencari ikan (fish finder) 17 buah (17 pcs ) GPS ( GPS) 14 buah (14 pcs ) Kasko perahu tempel ( Kasko boat outboard) 2 buah (2 pcs ) Mesin tempel 9,8 pk ( 9.8 pk outboard machine) 3 buah (3 pcs ) 2017 2 Kapal fiberglass <5 gt & kelengkapannya ( fiberglass boat < 5 gt & accessories) 5 buah ( 5 pcs ) Mesin inboard Venus 42 hp ( Venus 42 hp inboard engine) 4 buah (4 pcs ) Mesin inboard Yuchai 48 hp ( Yuchai 48 hp inboard engine) 1 buah (1 pcs ) Jaring insang ( gill net ) 14 buah (14 pcs ) 2018 4 Kapal fiberglass <3 gt & kelengkapannya ( fiberglass boat <3 gt & accessories ) 4 buah (4 pcs ) Mesin tempel 18 pk ( 18 pk outboard) machine 4 buah (4 pcs ) Jaring insang ( gill net) 44 buah (44 pcs ) GPS ( GPS) 4 buah (4 pcs ) Kotak pendingin ( cool box) 4 buah (4 pcs ) 2020 5 Kapal fiberglass <3 gt & kelengkapannya ( fiberglass boat <3 gt & accessories) 4 buah (4 pcs ) GPS ( GPS) 4 buah (4 pcs ) Mesin tempel 18 pk ( 18 pk outboard machine) 5 buah (5 pcs )
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka, 2021 ( Source: Department of Marine Affairs and Fisheries, Bangka Regency, 2021)
jangka panjang untuk menjamin terlindungnya akses para nelayan tradisional terhadap pekerjaan.
Pemberian dana bantuan yang bersifat langsung, secara kuantitas sangat terbatas jumlahnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua nelayan tradisional mendapatkan bantuan modal dari program-program yang dijalankan pemerintah. Hal tersebut dapat terlihat dari kondisi nelayan tradisional yang masih terpaksa berutang kepada para tengkulak. Artinya, pemberian bantuan modal langsung kepada nelayan tradisional tidak dapat menjamin terpenuhinya hak mereka terhadap akses pekerjaan. Pemerintah daerah seharusnya melakukan upaya yang dapat meningkatkan pendapatan nelayan tradisional seperti meningkatkan teknologi dan peralatan tangkap nelayan tradisional.
Kondisi kapasitas teknologi tangkap menjadi unsur penting dari akses terhadap pekerjaan nelayan tradisional. Rani (2006) menyatakan bahwa teknologi tangkap merupakan salah satu unsur yang harus diperhatikan dalam rangka pemenuhan hak nelayan. Kusnadi (2004) mengemukakan bahwa keterbatasan kapasitas teknologi tangkap menjadi salah satu penyebab kemiskinan nelayan tradisional. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka memiliki program kerja untuk meningkatkan teknologi tangkap nelayan (Tabel 3).
Program bantuan tersebut dilakukan untuk meningkatkan produktivitas para nelayan tradisional. Jumlah bantuan yang tercatat sebagaimana data hasil penelitian ini sangat terbatas karena penyaluran bantuan hanya diberikan melalui KUB dan bukan perseorangan. Hal ini disebabkan oleh ketentuan hukum yang mengatur penyaluran bantuan kepada nelayan harus mengikuti prosedur tersebut. Berdasarkan data di atas, bantuan peralatan tangkap dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka pada dasarnya adalah program yang telah ada sebelum kapal-kapal isap beroperasi di laut Matras. Artinya, bantuan ini bukanlah solusi utama bagi nelayan tradisional di laut Matras yang terkena dampak dari aktivitas proyek tambang timah, melainkan lanjutan program pemberdayaan nelayan kecil sebelumnya. Ruang lingkup sasaran program bantuan ini adalah seluruh KUB di wilayah Kabupaten Bangka, tidak dikhususkan untuk kawasan Matras sebagai wilayah yang terdampak aktivitas proyek tambang timah di laut. Total KUB di Kabupaten Bangka mencapai 350 kelompok dan telah mencakupi seluruh nelayan yang terdampak aktivitas tambang timah di laut Matras.
Secara umum, program bantuan peralatan tangkap sebagai upaya peningkatan akses terhadap pekerjaan bagi nelayan tradisional di kawasan Matras yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka tidak berdampak secara signifikan terhadap pemenuhan hak nelayan. Data-data penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan peralatan seperti kapal bagi nelayan tradisional hanya berukuran <5 gt dengan mesin di bawah 18 pk. Padahal, kebutuhan teknologi tangkap yang diperlukan nelayan tradisional untuk melaut pascaaktivitas tambang timah di laut harus lebih besar dari ukuran tersebut. Apabila dibandingkan dengan kapal-kapal yang dimiliki para nelayan tradisional di kawasan Matras, spesifikasi bantuan tersebut tidak berbeda jauh. Hasil wawancara dalam penelitian ini menyatakan bahwa kapasitas kapal nelayan tradisional di kawasan Matras hanya berukuran <5 gt dengan mesin sekitar 15 pk (wawancara, 8 Juni 2021). Artinya, peralatan tangkap yang diberikan kepada nelayan tradisional oleh pemerintah daerah tidak akan berpengaruh untuk menghadapi dampak aktivitas proyek tambang timah di laut.
Spesifikasi  kapal  bantuan  tersebut  tentunya juga terbatas dalam hal kapasitas, jangkauan, dan kemampuan untuk menempuh jarak lebih jauh sebagaimana kapal-kapal para nelayan tradisional di kawasan Matras yang terdampak proyek tambang timah di laut. Upaya tersebut belum dapat menjamin usaha nelayan tradisional dapat berlangsung secara berkesinambungan. Pada dasarnya, pemenuhan terhadap hak atas pekerjaan adalah menjamin nelayan tradisional dapat terus-menerus bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup mereka dari perkerjaan yang dijalani. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus meningkatkan kondisi teknologi dan peralatan tangkap nelayan tradisional.
Program bantuan tersebut dilakukan untuk meningkatkan produktivitas para nelayan tradisional. Jumlah bantuan yang tercatat sebagaimana data hasil penelitian ini sangat terbatas karena penyaluran bantuan hanya diberikan melalui KUB dan bukan perseorangan. Hal ini disebabkan oleh ketentuan hukum yang mengatur penyaluran bantuan kepada nelayan harus mengikuti prosedur tersebut. Berdasarkan data di atas, bantuan peralatan tangkap dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka pada dasarnya adalah program yang telah ada sebelum kapal-kapal isap beroperasi di laut Matras. Artinya, bantuan ini bukanlah solusi utama bagi nelayan tradisional di laut Matras yang terkena dampak dari aktivitas proyek tambang timah, melainkan lanjutan program pemberdayaan nelayan kecil sebelumnya. Ruang lingkup sasaran
program bantuan ini adalah seluruh KUB di wilayah Kabupaten Bangka, tidak dikhususkan untuk kawasan Matras sebagai wilayah yang terdampak aktivitas proyek tambang timah di laut. Total KUB di Kabupaten Bangka mencapai 350 kelompok dan telah mencakupi seluruh nelayan yang terdampak aktivitas tambang timah di laut Matras.
Secara umum, program bantuan peralatan tangkap sebagai upaya peningkatan akses terhadap pekerjaan bagi nelayan tradisional di kawasan Matras yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka tidak berdampak secara signifikan terhadap pemenuhan hak nelayan. Data-data penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan peralatan seperti kapal bagi nelayan tradisional hanya berukuran <5 gt dengan mesin di bawah 18 pk. Padahal, kebutuhan teknologi tangkap yang diperlukan nelayan tradisional untuk melaut pascaaktivitas tambang timah di laut harus lebih besar dari ukuran tersebut. Apabila dibandingkan dengan kapal-kapal yang dimiliki para nelayan tradisional di kawasan Matras, spesifikasi bantuan tersebut tidak berbeda jauh. Hasil wawancara dalam penelitian ini menyatakan bahwa kapasitas kapal nelayan tradisional di kawasan Matras hanya berukuran <5 gt dengan mesin sekitar 15 pk (wawancara, 8 Juni 2021). Artinya, peralatan tangkap yang diberikan kepada nelayan tradisional oleh pemerintah daerah tidak akan berpengaruh untuk menghadapi dampak aktivitas proyek tambang timah di laut.
Spesifikasi  kapal  bantuan  tersebut  tentunya juga terbatas dalam hal kapasitas, jangkauan, dan kemampuan untuk menempuh jarak lebih jauh sebagaimana kapal-kapal para nelayan tradisional di kawasan Matras yang terdampak proyek tambang timah di laut. Upaya tersebut belum dapat menjamin usaha nelayan tradisional dapat berlangsung secara berkesinambungan. Pada dasarnya, pemenuhan terhadap hak atas pekerjaan adalah menjamin nelayan tradisional dapat terus-menerus bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup mereka dari perkerjaan yang dijalani. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus meningkatkan kondisi teknologi dan peralatan tangkap nelayan tradisional.
2. Perlindungan terhadap Nelayan Tradisonal dari Kerja Paksa dan Jaminan Keamananan dalam Bekerja
Kebebasan individu dari kerja paksa mengharuskan negara melindungi dari paksaan terhadap pekerjaan. Setiap individu harus dapat memilih dan menjalani pekerjaan sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas proyek tambang timah di perairan laut Pulau Bangka tidak serta-
merta membuat nelayan tradisional menjadi terjebak dalam kondisi kerja paksa. Adrian et  al., (2021) mengemukakan bahwa nelayan tradisional di laut Matras terjebak dalam praktik utang dan perdagangan hasil tangkap dengan tengkulak. Kondisi ini memberikan kerentanan bagi nelayan tradisional untuk terjebak dalam praktik kerja paksa.
Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka untuk menjaga kelangsungan usaha dan melindungi dari praktik kerja paksa adalah pembentukan Kelompok usaha bersama (KUB). Pembentukan KUB-KUB di Kabupaten Bangka bertujuan untuk memberdayakan para nelayan tradisional. Sebagaimana yang diatur dalam Bab V UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam bahwa dalam rangka pemberdayaan nelayan tradisional, negara harus memberikan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan. Melalui KUB, pemerintah daerah memberikan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan kepada nelayan tradisional agar usaha mereka terus berkesinambungan. Hadirnya KUB-KUB agar tidak ada lagi nelayan tradisional yang harus berutang kepada para tengkulak untuk memenuhi kebutuhan modal melaut. Hal ini secara tidak langsung menjadi upaya untuk melindungi nelayan dari praktik kerja paksa.
Berdasarkan perspektif pemenuhan hak atas pekerjaan bagi nelayan tradisional, langkah ini secara substansial sangat efektif. Hal ini disebabkan oleh muara dari program KUB adalah terbentuknya koperasi-koperasi bagi nelayan tradisional. Hadirnya koperasi-koperasi usaha bagi nelayan tradisional dapat menjadi penjamin kelangsungan usaha tangkap dan jalan keluar dari perangkap kemiskinan struktural. Listyawati (2016) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kemiskinan pada nelayan tradisional disebabkan salah satunya oleh belum adanya kelembagaan lokal seperti koperasi.
Pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa upaya ini tidak berperan besar dalam pelindungan hak atas pekerjaan bagi nelayan tradisional. Data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dari dari total 350 KUB yang telah terbentuk di Kabupaten Bangka, hanya 34 KUB berbadan hukum (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka, 2021). Artinya, efisiensi upaya ini sebagai solusi konkret pemenuhan hak atas pekerjaan bagi nelayan tradisional sangat minim. Hasil wawancara dengan para nelayan tradisional di kawasan Matras menunjukkan bahwa KUB hanya tercatat secara administratif dan tidak ada kegiatan yang berkesinambungan (wawancara, 8 Juni 2021).
Pelaksanaan program KUB nelayan tradisional yang kurang maksimal disebabkan oleh beberapa faktor. Hasil wawancara dengan narasumber dalam penelitian ini menyatakan bahwa kurang maksimalnya program KUB disebabkan oleh jumlah penyuluh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka kurang serta para nelayan tradisional yang juga susah dikonsolidasikan (wawancara, 9 Juni 2021). Artinya, kurang maksimalnya program KUB memang disebabkan oleh kedua belah pihak, yaitu pemerintah daerah dan nelayan tradisional. Akibatnya, nelayan tradisional di kawasan Matras masih tetap terjebak dalam praktik utang-piutang dengan tengkulak, walaupun telah tergabung dalam KUB-KUB yang dibentuk oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemenuhan hak atas pekerjaan melalui pembentukan KUB tidak berdampak  signifikan  sebagai  solusi  konkret  bagi persoalan yang dihadapi nelayan tradisional.
Hal penting lainnya yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak atas pekerjaan bagi nelayan tradisional di kawasan Matras adalah jaminan keamanan dalam bekerja. Salah satu upaya menjamin keamanan dalam bekerja adalah adanya jaminan terhadap keselamatan dalam kerja. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka dalam menjamin keamanan dalam bekerja adalah melaksanakan program asuransi bagi nelayan tradisional. Bantuan asuransi nelayan tradisional ini merupakan program dari pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Program ini hanya dapat diterima  oleh  nelayan  yang  telah  terdaftar  sebagai pemilik kartu nelayan. Asuransi yang diterima dari program bantuan pemerintah hanya berlaku untuk 1 tahun periode. Apabila setelah 1 tahun hendak melanjutkan program, para nelayan dapat ikut serta secara mandiri. Hal ini bertujuan agar terjadi pemerataan manfaat bagi nelayan yang belum menerima bantuan asuransi.
Program pemberian asuransi terhadap keselamatan nelayan tradisional bukan solusi preventif dalam rangka penjaminan keamanan dalam bekerja. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat memberikan jaminan terhadap keamanan nelayan tradisional dalam bekerja. Asuransi yang merupakan program pemerintah tersebut tidak dapat diterima oleh seluruh nelayan tradisional, terbatas dalam jumlah, serta memiliki jangka waktu tertentu. Upaya yang seharusnya
dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pemberian jaminan terhadap keamanan bekerja sebagai bentuk pemenuhan hak atas pekerjaan adalah memastikan keselamatan jiwa nelayan tradisional saat melaut. Oleh karena itu, perlu upaya peningkatan kapasitas kapal melebihi 5 gt dengan ukuran mesin di atas 15 pk, seperti yang dimiliki nelayan tradisional di kawasan Matras.
Selain itu, pemerintah daerah juga harus menjamin keamanan nelayan tradisional dari konflik kepentingan yang terjadi akibat proyek tambang timah di perairan laut Pulau Bangka. Hal ini disebabkan oleh aktivitas proyek tambang timah di laut telah melahirkan konflik sosial antara nelayan tradisional dan pelaku tambang seperti penolakan yang berujung anarkisme serta ketegangan di masyarakat dengan potensi terjadinya bentrokan. Sebagaimana hasil wawancara yang menyatakan bahwa pada awal gerakan penolakan tambang timah di laut Matras, para nelayan tradisional menghampiri dan naik ke kapal-kapal isap produksi, bahkan sempat terjadi ketegangan antara masyarakat yang pro dan masyarakat yang kontra terhadap tambang di laut sehingga harus dimediasi kepolisian (wawancara, 8 Juni 2021). Kondisi ini sejatinya tidak dapat dilepaskan dari faktor sifat laut yang terbuka dan milik bersama sehingga melahirkan kompetisi berlebihan dan overkapitalisasi (Cahyadi, 2012). Akibatnya, kelompok seperti nelayan tradisional akan makin termarginalkan karena keterbatasan mereka.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN Simpulan
Aktivitas proyek tambang timah di kawasan laut Matras telah berdampak negatif pada sumber daya ikan dan pekerjaan nelayan tradisional karena telah menimbulkan kerusakan ekosistem laut. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari faktor berlakunya Perda Provinsi Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K yang menjadi dasar hukum pemberian izin pengelolaan laut. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka telah melakukan upaya pemenuhan hak atas pekerjaan bagi nelayan tradisional. Upaya tersebut dapat terlihat dari adanya pemberian bantuan teknologi tangkap untuk menjamin akses terhadap pekerjaan, pembentukan KUB-KUB sebagai cara melindungi dan menjamin kelangsungan usaha nelayan, serta pemberian asuransi sebagai langkah menjamin keamanan nelayan saat bekerja. Berbagai upaya tersebut pada dasarnya belum dapat memenuhi hak atas pekerjaan bagi nelayan tradisional yang terdampak aktivitas proyek tambang timah di laut.

## Rekomendasi Kebijakan
Hal yang harus dilakukan pemerintah untuk melindungi hak nelayan tradisional atas pekerjaan akibat tambang timah di laut Pulau Bangka adalah meningkatkan upaya untuk menjamin akses terhadap pekerjaan dengan melakukan evaluasi terhadap izin usaha penambangan timah di laut dan peningkatan teknologi tangkap seperti kapal menjadi berkapasitas di atas 5 gt dengan mesin melebihi 15 pk. Pemerintah juga harus memastikan program KUB berjalan konsisten dan berkesinambungan dengan menambah jumlah penyuluh untuk setiap kelompok atau melakukan penggabungan beberapa KUB sehingga dapat menjadi penjamin kelanjutan usaha dan independensi nelayan tradisional dalam bekerja. Pemerintah juga harus menjamin keamanan nelayan tradisional dalam bekerja dengan menyelesaikan konflik kepentingan yang terjadi di laut dan meminimalisasi risiko keselamatan saat melaut dengan peningkatan kapasitas kapal.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS
Dengan ini, kami menyatakan bahwa tiap- tiap penulis yang berkontribusi dalam pembuatan karya tulis adalah Krisna Adrian sebagai kontributor utama dan Rima Vien Permata Hartanto sebagai kontributor anggota. Penulis menyatakan bahwa penulis telah melampirkan surat pernyataan kontribusi penulis.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Rima Vien P. H., S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama penelitian ini berlangsung. Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, yaitu Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka, Lurah Kelurahan Matras, dan nelayan tradisional di kawasan Matras, serta pihak lainnya yang telah berperan dalam kelancaran penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Zhang, Q., Zhao, X., & Tang, H. (2019). Vulnerability of communities to climate change: Application of the livelihood vulnerability index to an environ- mentally sensitive region of China. Climate and Development, 11 (6), 525–542. doi:10.1080/175655 29.2018.144280.
Adi, W. (2012). Kondisi sosial nelayan pascatimbulnya tambang inkonvensional (TI) apung di Bangka Belitung. AKUATIK-Jurnal Sumber Daya Perairan,
6 (2), 11–18. https://journal.ubb.ac.id/index.php/ akuatik/article/view/811.
Adrian, K., Winarno, W., & Hartanto, R, V, P. (2021). Analisis dampak aktivitas proyek tambang timah di perairan laut Pulau Bangka terhadap hak atas pekerjaan nelayan tradisional: Perspektif inclusive citizenship . Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan,
11 (2), 76–85. DOI: http://dx.doi.org/10.20527/ kewarganegaraan.v11i2.12253.
Anugerah, T., Dharmawan, A. H., & Agusta, I. (2021). Dampak penambangan timah laut terhadap sumber penghidupan rumah tangga nelayan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Jurnal  Agraria dan Pertanahan, 7 (1), 112–125. DOI: https://doi. org/10.31292/bhumi.v7i1.480.
Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2020). Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung  dalam  Angka  2020. Pangkalpinang: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka. (2021). Kabupaten Bangka dalam Angka 2021 . Sungailiat: BPS Kabupaten Bangka.
Bidayani,  E.,  &  Kurniawan,  K.  (2020).  Resolusi  konflik pemanfaatan sumber daya pesisir antara nelayan dengan penambang timah inkonvensional. Society, 8 (1), 13–22. DOI: 10.33019/society.v8i1.139. Cahyadi, R. (2012). Nelayan dan pertarungan terhadap sumber daya laut. Jurnal Kependudukan Indonesia ,
7 (2), 127–145. DOI: https://doi.org/10.14203/jki. v7i2.27.
Cogan, J.J & Derricott, R. E. (1998). Citizenship Education for  21  st  Century:  Setting  the  Contex . London: Cogan Page.
Craven, M. (1995). The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights-A Perspective on  its  Development . Clarendon: Oxford. https:// simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=5665.
El Muhtaj, M. (2008). Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya . Jakarta: Raja Grafindo  Perkasa.Elviandri,  E.,  Dimyati,  K.,  & Absori.  (2019).  Quo  vadis  negara  kesejahteraan: Meneguhkan ideologi welfare state negara hukum kesejahteraan Indonesia. Mimbar  Hukum , 31 (2), 252–266. DOI: https://doi.org/https://doi. org/10.22146/jmh.32986.
Fischer, S., Ludin, J., Williams, S., Abdi, D. I., & Smith, R. (2001). Mengelola  Konflik:  Keterampilan  dan Strategi untuk Bertindak. Terjemahan . Jakarta: The British Council.
Fukuda-Parr, S., Lawson-Remer, T., & Randolph, S.
(2009). An index of economic and social rights fulfillment: Concept and methodology. Journal of Human  Rights,  8 (3), 195–221. DOI: https://doi. org/10.1080/14754830903110194.
Ibrahim, I. (2015). Dampak penambangan timah ilegal yang merusak ekosistem di Bangka Belitung.
SELISIK, 1 (1), 77–90.
Ibrahim, I., Haryadi, D., & Wahyudin, N. (2018). From charm to sorrow: The dark portrait of tin mining in Bangka Belitung, Indonesia. People: International Journal  of  Social  Sciences,  4 (1), 360–382. DOI: https://doi.org/10.20319/pijss.2018.41.360382.
Ismawati, Hartanto, R.V.P, & Rejekiningsih, T. (2019). Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi penyandang disabilitas daksa melalui program rehabilitasi sosial. Jurnal PPKn , 7 (1), 27–40. http://www.journal.ppkn.org/index. php/JurnalPPKn/article/view/10.
Iqbal, F. (2015). Pemenuhan hak ekonomi melalui corporate social responbility industri kayu lapis di Desa Nguwet Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung. Jurnal  Penelitian  Hukum , 2 (3), 125–136. https://jurnal.ugm.ac.id/jph/article/ view/19120/12371.
Jihan, D., Yuniarti, F. R., Hartono, H., Monalisa, J. T., Aprila, M., Maritho, P., Khasanah, U., Meliala, Y. C., & Ningrum, Y. (2021). Analisis dampak penambangan timah di laut terhadap ekosistem laut dan pendapatan nelayan Desa Tanjung Binya. Jurnal  Kelautan  dan  Perikanan  Terapan,  4 (2), 79–87. http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index. php/jkpt.
Kusnadi. (2004). Polemik  Kemiskinan  Nelayan . Bantul: Pondok Edukasi Pokja Pembaruan.
Listyawati, A. (2016). Strategi pengentasan kemiskinan nelayan tradisional. Perspektif,  1 (2), 61–70. DOI: https://doi.org/10.31289/perspektif.v1i2.88.
Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014).
Qualitative  Data  Analysis:  A  Methods  Sourcebook (Ed. 3) . California: SAGE Publications, Inc. Moloeng, L. J. (2019). Metodologi  Penelitian  Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020–2045.
Rani,  M.  (2016).  Insurance  protection  for  fisherman. Jurnal  Selat , 4 (1), 1–14. https://ojs.umrah.ac.id/ index.php/selat/article/view/146.
Royandi, E., & Keiya, R. (2019). Kontestasi aktor dalam pengelolaan sumber daya pesisir di wilayah pembangunan reklamasi Teluk Jakarta. TEMALI: Jurnal  Pembangunan  Sosial,  2 (1), 77–98. DOI: https://doi.org/10.15575/jt.v2i1.3619.
Smith, R. K. M. S., Høstmælingen, N., Ranheim, C., Arinanto, S., Falaakh, F., Soeprapto, E., Kasim, I., Rizki, R. M., Marzuki, S., Agus, F., Yudhawiranata, A., Sudjatmoko, A., Pradjasto, A., Eddyono, S. W., & Riyadi, E. (2008). Hukum Hak Asasi Manusia . Yogyakarta: PUSHAM UII.
Sujadmi & Murtasidin, B. (2020). Perencanaan tata ruang laut: konflik, negosiasi, dan kontestasi kepentingan ekonomi politik lokal di Bangka Belitung. JIIP: Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pemerintahan , 5 (2), 163–173. DOI: 10.14710/jiip.v5i2.8514.
Sulaiman, A., Zulkarnain, I., & Fakhrurrozi, Y. (2015). Model kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan  dalam  persfektif  resolusi  konflik  (Studi kasus nelayan Teluk Limau Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). Jurnal Bumi Lestari ,
15 (2), 92–102. https://ojs.unud.ac.id/index.php/ blje/article/view/19008/12470.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
Wahana Lingkungan Hidup. (2017). Presiden,  Segera Moratorium  Tambang  Timah  Bangka  Belitung. https://www.walhi.or.id/index.php/presi- den-segera-moratorium-tambang-timah-bang- ka-belitung.
Wahana Lingkungan Hidup. (2018). Tolak RZWP3K Babel yang  Pro  Tambang  Laut  dan  Merugikan  Nelayan dan  Masyarakat  Pesisir . https://www.walhi.or.id/ tolak-rzwp3k-babel-yang-pro-tambang-laut-dan- merugikan-nelayan-dan-masyarakat-pesisir.
Yunianto, B. (2009). Kajian problema pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai masukan kebijakan pertimahan nasional. Jurnal Teknologi  Mineral  dan  Batubara , 5 (3), 97–113. DOI: 10.30556/jtmb.Vol5.No3.2009.893.