EKONOMI POLITIK NEOLIBERALISME INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF): STUDI KASUS INDONESIA 1997-1998
YANDI HERMAWANDI Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Garut ynd_her@yahoo.com

## ABSTRAK
Krisis politik 1998 adalah puncak krisis Indonesia yang berisi tuntutan adanya reformasi  di  berbagai  sektor,  termasuk  politik.  Krisis  politik  ini  sendiri  telah mengakibatkan hilangnya legitimasi pemerintah Orde Baru sebagai pemegang mandat  kekuasaan  politik  di  Indonesia.  Padahal  faktanya  sejak  awal  krisis terjadi,  pada  akhir  Oktober  1997  hingga  April  1998  pemerintah  Indonesia mengundang IMF dengan melakukan beberapa kali nota kesepakatan (Letter of Intent) untuk penanganan krisis dan memperbaiki kondisi keuangan rupiah yang  sakit  parah.  Penelitian  ini  fokus  menganalisis  ekonomi  politik neoliberalisme  International  Monetary  Fund  (IMF)  yang  tertuang  pada  Letter of  Intent  dalam  krisis  politik  Indonesia  1997-1998  tersebut.  Penelitian  ini bersifat  kualitatif.  Kerangka  teori  yang  digunakan  adalah  teori  Washington Consensus  yang  dikembangkan  oleh  John  Williamson  yang  merupakan operasionalisasi  dari  gagasan  ekonomi  politik  neoliberalisme.  Hasil pembahasan menunjukan bahwa kebijakan-kebijakan IMF dalam penanganan krisis  di  Indonesia  yang  tertuang  dalam  Letter  of  Intent  tersebut  tidak terlepas  dari  agenda-agenda  Washington  Consensus  yang  berdasarkan  pada konsep ekonomi politik neoliberalisme.
Kata  Kunci: Neoliberalisme,  Ekonomi  Politik, International  Monetary  Fund (IMF) , Krisis Ekonomi Indonesia.

## I. Pendahuluan
Krisis  politik  Indonesia  1998  yang  ditandai  dengan  adanya  tuntutan reformasi  politik  dipahami  sebagai  akibat  hilangnya  atau  bangkrutnya legitimasi pemerintah Orde Baru sebagai pemegang mandat kekuasaan politik di  Indonesia  (Fatah,  1998).  Krisis  politik  di  Indonesia  diantaranya  berisi tuntutan  terhadap  adanya  reformasi  di  berbagai  sektor,  termasuk  politik,  di Indonesia.  Reformasi  politik  adalah  perubahan  secara  terencana  terhadap struktur lembaga masyarakat atau negara, yang diarahkan kepada distribusi kekuasaan,  dengan  tujuan  untuk  menciptakan  keterbukaan  politik, memperluas partisipasi massa, terutama bagi kelompok masyarakat tertentu (www.oocities.org).
Krisis politik bukanlah gejala sosio-politik yang datang tiba-tiba. Hal ini merupakan  akumulasi dari  tuntutan  perubahan  politik  sejak  1980-an.  Hanya saja  krisis  politik  yang  dapat  memobilisasi  massa  sedemikian  masif  dan mendapatkan perhatian yang serius dari masyarakat seperti pada 1997-1998 ini  tidak  pernah  terjadi  sebelumnya.  Hal  inilah  kemudian  yang  menjadikan momentum  perubahan  kepemimpinan  politik  dalam  krisis  politik  ini  menjadi sangat kuat.
Sebelum terjadinya krisis politik 1998, Indonesia di bawah pemerintah Orde  Baru  mengundang International  Monetary  Fund (IMF) dalam penanganan  krisis  keuangan  mata  uang  rupiah  yang  justru  menjadikan Indonesia terjerembab  pada krisis ekonomi yang semakin mendalam. Dalam kondisi  ekonomi  yang  sangat  buruk  hasil  dari  beberapa  nasihat IMF inilah yang  kemudian  memunculkan  aksi-aksi  keprihatinan  dan  gerakan  reformasi politik.
Penelitian  ini  akan  fokus  menjelaskan  tekanan  ekonomi  internasional dalam  krisis  politik  Indonesia  1997-1998.  Tekanan  ekonomi  internasional yang dimaksud adalah berasal dari peran institusi ekonomi internasional yaitu IMF  dalam  penanganan  krisis  keuangan  Indonesia  1997-1998.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  sebuah  fakta  bahwa  sejak  akhir  Oktober  1997,  pemerintah Indonesia  mengundang IMF dengan  melakukan  beberapa  kali  nota kesepakatan (Letter  Of  Intent) untuk  memperbaiki  kondisi  keuangan  rupiah yang sakit parah ketika itu.

## II. Permasalahan
Berdasarkan  argumen  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  maka penelitian  ini  akan  mengkaji  pertanyaan  penelitian  berikut  ini.  Pertama, Bagaimana  tekanan  IMF  yang  tertuang  dalam  Letter  of  Intent  terhadap pemerintah Orde Baru mulai Oktober 1997 hingga April 1998?
Batasan  periodisasi  penelitian  ini  dilakukan  sejak  diundangnya  IMF dalam  penanganan  krisis  keuangan  rupiah  pada  LoI  Pertama  Oktober  1997 sampai dengan LoI Ketiga April 1998. Dengan demikian, penelitian mengenai tekanan  IMF  terhadap  pemerintah  Orde  Baru  ini  menjadi  semakin  terfokus dalam periode yang telah dibatasi seperti yang telah disebutkan.

## III. Tinjauan Pustaka

## a. Teori Ekonomi Politik
Penelitian  ini  akan  menggunakan  pendekatan  “ekonomi  politik”  yang akan  menjelaskan  substansi  politik  dengan  menggunakan  metodologi ekonomi.  Hal  ini  berbeda  dengan  pendekatan  “politik  ekonomi”  yang menjelaskan  substansi  ekonomi  dengan  menggunakan  metodologi  politik (Deliarnov,  2006).  Pendekatan  “ekonomi  politik”  juga  secara  sederhana didefinisikan sebagai  sebuah  seni  mengelola  ekonomi  sebuah  negara (Staniland, 2003).

## b. Ekonomi Politik Neoliberalisme
Menurut  Winarno  (2009),  gagasan  mengenai  ekonomi  politik neoliberalisme  dipelopori  oleh  Milton  Friedman.  Milton  menentang  kebijakan ekonomi  yang  berkembang  sebelumnya,  yaitu  ekonomi  politik  keynesian. Paling  tidak  ada  3  hal  penting  yang  mendasari  gagasan  ekonomi  politik neoliberalisme ini.
Pertama,  mengenai  intervensi  pasar.  Bagi  kalangan  neoliberalisme intervensi  negara  dalam  mekanisme  pasar  hanya  dibutuhkan  ketika  pasar menemui kegagalan. Dengan demikian menurut neoliberalisme, pasar diyakini dapat  berjalan  sendiri  tanpa  campur  tangan  dari  negara.  Kedua, Neoliberalisme menggugat program-program kesejahteraan dan welfare state yang  ditawarkan  oleh  Keynesianisme.  Ketiga, pengagungan  terhadap  pasar. Neoliberalisme  percaya  bahwa  pasar  bebas  akan  menciptakan  kesejahteraan dan  perdamaian.  Di  bawah  mekanisme  pasar  dan  dibimbing  oleh  apa  yang disebut  sebagai  “tanda-tanda  pasar”,  setiap  individu  akan  memanfaatkan sumber dayanya secara efisien.
c. Letter  of  Intent  IMF sebagai  Praktik  Ekonomi  Politik

## Neoliberalisme Berdasarkan Agenda Washington
Sebagai sebuah konsep gagasan,  ekonomi politik neoliberalisme pada awalnya  masih  merupakan  sebuah  konsep  yang  tersamar.  Konsep  ekonomi politik  neoliberalisme  menjadi  lebih  dikenal  publik  luas  sejak  diperkenalkan oleh John Williamson sebagai Konsensus Washington (Washington Consensus)
pada akhir 1980-an (Rizky dan Majidi, 2008). Washington Consensus  sendiri merupakan  konsesus lembaga-lembaga yang bermarkas di Washington yang melibatkan  IMF,  World  Bank,  dan  US  Treasury  Department  mengenai rekomendasi kebijakan bagi negara-negara berkembang yang dilanda krisis.
Washington Censensus berjalan dengan mendasarkan pada pemikiran ekonomi  politik  neoliberalisme,  dimana  pasar  diyakini  berjalan  sendiri  tanpa campur  tangan  dari  negara  dengan  tujuan  berupa  akumulasi  modal  dari aktor-aktor pasar yang terbebas dari aturan-aturan yang membatasinya yang dibuat oleh negara. (Moises, 2000)
Praktik  agenda  gagasan  ekonomi  politik  neoliberalisme,  yang berlandaskan  pada  Washington  Consensus,  pada  umumnya  dilaksanakan dengan  berbagai  cara  di  negara-negara  berkembang  baik  secara  sukarela maupun  terpaksa.  Salah  satu  cara  yang  umum  di  negara  berkembang  yang terkena krisis keuangan adalah Letter of Intent (LoI).
Menurut  Harinowo  (2004),  pinjaman  IMF  kepada  sebuah  negara umumnya  diberikan  bersamaan  dengan  suatu  program  yang  berisi kesanggupan  negara  penerima  pinjaman  untuk  melakukan  langkah-langkah tertentu  sesuai  jangka  waktu  yang  telah  ditetapkan.  Program  ini  secara terperinci  dimuat  dalam  sebuah  dokumen  yang  disebut  dengan Letter  of Intent (LoI).  Dengan  kata  lain,  LoI  merupakan  persyaratan  tertentu (conditionalities) yang  harus  dijalankan  oleh  negara  penerima  pinjaman  dari IMF.
Sebagaimana  dimaklumi,  pinjaman  kepada  IMF  umumnya  dilakukan oleh  berbagai  negara  untuk  membantu  mengatasi  permasalahan  neraca pembayaran mereka atau yang mengalami krisis keuangan. Oleh karena itu, pada awalnya conditionalities ini diterapkan kepada negara-negara peminjam terutama  yang  berkaitan  dengan  langkah-langkah  yang  dapat  membantu mengatasi  permasalahan  neraca  pembayaran  tersebut.  Sebagai  contoh, langkah-langkah pengetatan likuiditas dilakukan dengan kenaikan suku bunga sampai  pada  batas  yang  membuat  para  spekulan  tidak  tertarik  lagi  untuk melakukan gangguan pada mata uang negara tersebut.
Di  samping  itu,  IMF  juga  sering  menasihati  pemerintah  dalam melakukan  pembenahan  kebijaksanaan  fiskal.  Berbagai  pengalaman
menunjukkan  sebagian  negara  peminjam  disebabkan  oleh  kacaunya administrasi  perpajakan,  rendahnya  tingkat  koleksi  pajak,  serta  arus pengeluaran  negara  yang  sangat  deras,  terutama  tahun-tahun  mendekati pemilihan  umum.  Oleh  karenanya,  nasihat  IMF  terkait  dengan  perbaikan pengelolaan  fiskal  ini  diantaranya  terkait  reformasi  perpajakan,  pemotongan pengeluaran secara drastis, terutama pada proyek-proyek besar yang banyak memakan  dana  pemerintah,  pengelolaan  anggaran  yang  lebih  baik, pengelolaan utang yang lebih baik dan sebagainya.
Dalam  perjalanannya, conditionalities IMF  ini  kemudian  berkembang menjadi  ke  arah  penerapan  agenda  Washington  Consesus,  terutama  dalam upaya  penanganan  krisis  di  banyak  negara.  Joseph  (Stiglitz,  2002) menjelaskan bahwa IMF memang menerapkan agenda Washington Consensus dalam  menangani  negara-negara  yang  terkena  Krisis  keuangan  Asia  1997, termasuk  Indonesia.  Menurutnya,  Washington  Consensus  pada  dasarnya terdiri  dari  tiga  pilar,  yaitu  pengetatan  fiskal,  privatisasi,  dan  liberalisasi pasar.

## d. Indonesia Tunduk pada IMF
Mengapa  Indonesia  tunduk  kepada  IMF?  Salah  satu  alasannya  adalah karena adanya kenyataan bahwa IMF memiliki peran sentral di negara-negara berkembang. IMF menjadi institusi penting dalam mengatur sistem keuangan dan  modal  global.  Di  Indonesia  sendiri,  IMF  menjadi  konsultan  keuangan pemerintah sejak awal rezim Soeharto berdiri. IMF senantiasa terlibat dalam kebijakan  pembangunan  pada  masa  Orde  Baru  yang  banyak  membutuhkan modal dari luar negeri. Mohtar Mas’oed dalam bukunya berjudul Ekonomi dan Struktur  Politik  Orde  Baru  1996-1971  menjelaskan  bahwa  sedari  awal pemerintah Orde Baru membina kembali hubungan baik dengan IMF, dimana sebelumnya  Indonesia  keluar  dari  IMF  pada  masa  akhir  kepemimpinan Soekarno.  Sejak  Februari  1967,  Indonesia  bergabung  kembali  menjadi anggota  IMF  yang  ditindaklanjuti  oleh  IMF  dengan  menempatkan  beberapa perwakilannya dari luar negeri sebagai konsultan di pos-pos strategis bidang ekonomi seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. (Mas’oed, 1989).
Keterlibatan  IMF  dalam  krisis  keuangan  di  sebuah  negara  memang tidak  pada  krisis  keuangan  Asia  1997saja.  IMF  juga  banyak  mendapatkan
sorotan  negatif  ketika  dituduh  menjadi  pemicu  terjadinya  krisis  di  negara- negara  Amerika  Latin.  IMF  dianggap  terlalu  banyak  menyederhanakan persoalan  dalam  memberikan  nasihat-nasihat  kebijakan  kepada  pemerintah yang  negaranya  sedang  dilanda  krisis.  Selain  itu,  IMF  juga  dianggap  selalu menyamaratakan  persoalan  antar  satu  negara  dengan  negara  lainnya. Hasilnya  terbukti  di  beberapa  negara,  dengan  nasihat-nasihat  kebijakan  IMF yang hampir sama bagi beberapa negara telah gagal membawanya dari krisis dan bahkan semakin terperosok pada krisis yang lebih dalam. (Ramli, 2008)

## III. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif.  Data  yang  digunakan juga  bersifat  kualitatif.  Data  kualitatif  yang  dikumpulkan  merupakan  data yang  berbentuk  kata-kata  dan  teks  tertulis  (Mas’oed,  1994).  Menurut Neuman, (1997), penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut.  Pertama,  Untuk  mendapatkan  arti  atau  makna  tertentu  biasanya peneliti  ikut  membenamkan  dirinya  ke  dalam  suatu  data  kualitatif.  Kedua, konsep biasanya berbentuk motif-motif dan generalisasi. Ketiga, pengukuran biasanya bersifat ad hoc dan sangat bergantung pada latar belakang individu atau  peneliti.  Keempat,  data  biasanya  berbentuk  dokumen,  transkip,  dan observasi.  Kelima,  teori  biasanya  bersifat  induktif.  Keenam,  tidak  ada prosedur  khusus  dalam  penelitian  kualitatif.  Ketujuh,  analisisnya  bersumber pada motif-motif atau generalisasi dari fakta-fakta atau data-data yang telah diorganisir  agar  dapat  disajikan  menjadi  sebuah  potret  atau  gambaran  yang utuh dan konsisten.
Data-data yang didapat merupakan sumber data primer dan sekunder. Data  primer  didapatkan  dari  dokumentasi  langsung  IMF.  Sedangkan  data sekunder  berasal  dari  teks-teks  yang  telah  melalui  proses  interpretasi  atau pemaknaan  dalam  konteks  tertentu.  Dengan  demikian,  teknik  pengumpulan data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  studi  kepustakaan,  yang didapat  dari  dokumen  resmi  IMF,  buku,  jurnal  ilmiah,  majalah,  artikel  surat kabar, dan artikel-artikel lain yang didapat dari situs-situs internet.
Data-data  yang  didapat  tersebut  digunakan  untuk  memperoleh generalisasi  yang  bersifat  ilmiah  atau  memperoleh  pengetahuan  ilmiah  yang
baru,  dan  dapat  pula  berguna  sebagai  pelengkap  informasi  yang  telah dikumpulkan  sendiri  oleh  peneliti.  Dan  akhirnya  data-data  tersebut  dapat memperkuat penemuan atau pengetahuan yang telah ada (Nasution, 2001).
Data  yang  berhasil  dijaring  kemudian  dikumpulkan  dan  dianalisis dengan menggunakan metode penulisan deskriptif-analitik. Metode deskriptif analitis  adalah  penggambaran  sebuah  peristiwa  atau  keadaan  secara  rinci yang  kemudian  dikumpulkan  dan  digabungkan  menjadi  sebuah  fakta-fakta secara  umum  atau  merupakan  generalisasi  yaitu  pernyataan  atau  hubungan antara dua konsep atau lebih.

## IV. Pembahasan
I. Ekonomi  Politik  Neoliberalisme  IMF  Dalam  Penanganan  Krisis Indonesia 1997-1998
Tekanan IMF terhadap pemerintah Indonesia dalam penanganan krisis moneter 1997-1998 adalah sebuah upaya agar Indonesia menjalan program- program  ekonomi  politik  neoliberalisme.  Agenda  Washington  Consensus sebagai  praktik  ekonomi  politik  neoliberalisme  IMF  di  Indonesia  pada  masa krisis  moneter  1997-1998  tercermin  dari  serangkaian Letter  of  Intent (LoI) maupun Memorandum  of  Economic  and  Financial  Policy (MEFP)  antara  IMF dengan  pemerintah  Indonesia.  LoI  yang  dilakukan  antara  pemerintah Indonesia  dengan  IMF  pada  1997-1998  sendiri  terjadi  sebanyak  tiga  kali, yakni LoI pertama Oktober 1997, LoI kedua Januari 1998, dan LoI ketiga April 1998.
Menurut  Harinowo,  ada  tiga  pilar  penting  menyangkut  penanganan krisis  ekonomi  atau  moneter  berdasarkan  Konsensus  Washington,  yakni pengetatan  fiskal,  privatisasi,  dan  liberalisasi  pasar.  Pilar  pertama  terkait dengan  penanganan  krisis  yang  pernah  terjadi  di  Amerika  Latin  pada dasawarsa 1980-an. Krisis di Amerika Latin ketika itu terkait dengan adanya “kegagalan Pemerintah” mengelola anggaran keuangan negara (APBN). Oleh karenanya  pilar  pertama  penanganan  krisis  ekonomi  dan  moneter  ini dikaitkan  dengan  perlunya  mengelola  keuangan  negara  agar  defisit  APBN dapat  diatasi.  Caranya  adalah  dengan  melakukan  pengetatan  APBN  negara- negara yang terkena krisis.
Sedangkan  pilar  selanjutnya  adalah  terkait  dengan  pengelolaan perusahaan-perusahaan  negara  (BUMN).  Krisis  di  Amerika  Latin  ketika  itu dinilai  disebabkan  oleh  adanya  inefisiensi  BUMN.  Oleh  karenanya,  banyak sekali  pajak  yang  tidak  masuk  ke  dalam  kas  negara.  Selain  itu,  BUMN  di negara-negara  Amerika  Latin  juga  banyak  yang  mengalami  kerugian  yang menyebabkan bertambahnya beban pemerintah. Dalam rangka mencari jalan keluar  dari  buruknya  performa  BUMN  itu,  diperlukan  privatisasi.  Ada  tiga manfaat yang bisa didapatkan dari privatisasi BUMN ini. Pertama, BUMN yang diprivatisasi  itu  diharapkan  dapat  meningkat  efisiensinya  sehingga  akan menambah pajak bagi pemasukan pemerintah. Kedua, hasil penjualan BUMN tersebut  bisa  menambal  anggaran  pemerintah  yang  mengalami  kerugian. Ketiga,  BUMN  yang  diprivatiasasi  bisa  menambah  produktivitasnya  sehingga akan ikut mendorong perekonomian lebih lanjut.
Pilar  terakhir  adalah  adanya  liberalisasi  pasar  (perekonomian). Liberalisasi ini terjadi di berbagai bidang perekonomian, seperti perdagangan dan  perbankan.  Liberalisasi  yang  terjadi  di  sektor  perdagangan  akan membuat  sektor  produksi  di  negara  bersangkutan  akan  terekspose  dengan persaingan  internasional.  Jika  sektor  tersebut  bergerak  di  bidang  yang memiliki  keunggulan  komparatif,  liberalisasi  tersebut  akan  sangat menguntungkan.  Namun  sebaliknya,  jika  efisiensi  tidak  meningkat,  maka sektor tersebut akan tergilas.

## a. LoI Pertama Oktober 1997
Ketika terjadi fluktuasi nilai mata uang rupiah terhadap dollar AS sejak bulan  April  hingga  Oktober  1997  (lihat  Gambar  1),  pemerintah  kemudian meminta  bantuan  kepada  IMF  dan  Bank  Dunia  dalam  rangka  penyelesaian krisis mata uang ini. Pada 8 Oktober 1997, pemerintah secara resmi meminta IMF dan Bank Dunia untuk memberikan pinjaman dengan pertimbangan dapat mempercepat  pemulihan  ekonomi  dengan  adanya  tambahan  dana  untuk cadangan  devisa  dan  modal  (Mann,  1998:  66-67).  Pada  31  Oktober  1997, terjadilah  kesepakatan  antara  pemerintah  Indonesia  dengan  IMF  yang tertuang  dalam  LoI  pertama  yang  berisikan  perjanjian  3  tahun  dengan bantuan dana sebesar 7,3 miliar SDR (sekitar 43 miliar dollar AS).

## Gambar 1. Fluktuasi Nilai Mata Uang Rupiah Terhadap Dolar AS
Periode April 1997-Desember 1998
Sumber: Bank Indonesia, www.bi.go.id
Pemerintah  diwakili  oleh  Menkeu  Mar’ie  Muhammad  dan  Gubernur  BI Soedrajad  Djiwandono  dalam  penandatanganan  LoI  dengan  IMF  ini.  Dalam kesepakatan  LoI  pertama  ini  IMF  memberikan  persyaratan  yang  berupa rekomendasi  atau  bantuan  teknis  (SAP)  kepada  Indonesia  terutama  dalam beberapa  hal  penting  terkait  kebijakan  moneter  ketat,  disiplin  fiskal, privatisasi,  deregulasi  perdagangan  dan  investasi,  serta  kebijakan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan.
Secara  garis  besar  LoI  pertama  ini  terdiri  dari  tiga  pilar  utama  yakni kerangka kebijaksanaan makro ekonomi, restrukturisasi sektor keuangan, dan reformasi  struktural.  Kerangka  kebijaksanaan  makro  ekonomi  dalam  LoI tersebut  di  antaranya  meliputi  kebijaksanaan  fiskal  dimana  pemerintah menghemat  anggaran  sekitar  1  persen  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  tahun 1997-1998,  meningkatkan  cukai  tembakau  dan  alkohol,  dan  meningkatkan penerimaan  pajak  pemerintah  dari  sektor  non-migas  (Jusmaliani,  2001). Dalam  kebijaksanaan  fiskal  ini  pemerintah  berkomitmen  untuk  mengurangi anggaran  pengeluaran  pembangunan  dan  proyek-proyek  infrastruktur perusahaan negara.
Sedangkan  mengenai  restrukturisasi  sektor  keuangan,  pemerintah dengan  dibantu  IMF,  Bank  Dunia  dan  Bank  Pembangunan  Asia  (ADB)
2,4332,4402,4502,599 3,0353,275 3,6703,648 4,650 10,375 8,750 8,3257,970 10,525
14,900
13,000 11,075 10,700 7,550 7,300 8,025
merumuskannya  dalam  empat  bagian.  Program  restrukturisasi  ini  bertujuan untuk  mengembalikan  kepercayaan  masyarakat  pada  sistem  keuangan Indonesia  yang  dilanda  krisis.  Program  restrukturisasi  keuangan  yang menyita perhatian adalah terkait pemecahan masalah-masalah spesifik bank- bank pemerintah dan bank-bank pembangunan daerah.
Terkait  dengan  upaya  pemulihan  kondisi  nilai  mata  uang  rupiah  dan pemecahan  masalah-masalah  spesifik  yang  dialami  bank-bank  tersebut,  IMF merekomendasikan  dalam  LoI  pertama  untuk  melikuidasi  16  Bank.  Rencana kebijakan  penutupan  16  bank  ini  memberikan  implikasi  yang  sangat  negatif kepada  Indonesia. Pada saat itu beredar selebaran gelap tentang bank-bank yang akan ditutup, sehingga terjadi penarikan dana besar-besaran (rush) dari masyarakat (Batubara, 2008).
Terkait  dengan  pelarian  modal,  diperkirakan  sepanjang  tahun  1998 eksodus  modal  swasta  mencapai  US$  14,2  miliar.  Hal  itu  terjadi  menyusul kerusuhan  sosial  dan  ketidakpastian  politik,  serta  tidak  adanya  jaminan berbisnis  di  Indonesia,  yang  sekaligus  mencerminkan  bahwa  tingkat  suku bunga  yang  tinggi  di  dalam  negeri  ternyata  tidak  mampu  menahan  modal tetap di dalam negeri. Dibandingkan tahun 1996 dan hingga kuartal pertama tahun 1997, selama kuartal keempat tahun 1997 dan kuartal pertama tahun 1998  arus  modal  keluar  lebih  besar  daripada  arus  modal  masuk.  Diperkiran defisit  modal  untuk  kuartal  IV  tahun  1997  mencapai  sekitar  US$  8  miliar, sedangkan kuartal I tahun 1998 sekitar US$ 6 miliar (Tambunan, 1998).
Kebijakan  penutupan  16  bank  yang  direkomendasikan  IMF  ini  dinilai tanpa  persiapan  matang.  Tidak  tersedianya  bank  alternatif  membuat  krisis bertambah parah di mata masyarakat. Dengan tidak adanya kepercayaan dari publik,  terjadi  penarikan  simpanan  secara  besar-besaran  dari  perbankan nasional  oleh  masyarakat.  Melemahnya  kinerja  perbankan  ini  semakin memperlemah nilai rupiah. Hal ini berdampak pada naiknya tingkat inflasi dan berkurangnya  daya  beli  masyarakat.  Sebagai  akibat  dari  itu  semua,  maka krisis keuangan semakin membesar (Hadi, 2004).
Pilar  terakhir  dari  LoI  pertama  ini  menyangkut  reformasi  struktural. Reformasi struktural ini direncanakan untuk dicapai melalui perdagangan luar negeri  dan  investasi,  deregulasi  dan  privatisasi,  lingkungan  dan  jaring pengaman sosial (Jusmaliani, 2001). Tekanan IMF melalui LoI pertama yang
mendasarkan  pada  agenda  Konsesus  Washington  diantaranya  adalah  terkait komitmen  pemerintah  dengan  organisasi  perdagangan  dunia  (WTO).  Hal  ini terkait  dengan  adanya  upaya  penghapusan  peraturan  mengenai  keharusan kandungan  lokal  untuk  kendaraan  bermotor  sesuai  komitmen  dengan  WTO pada tahun 2000 (www.imf.org). Hal ini dapat dilihat dalam LoI pertama poin 39 sebagai berikut:
“Consistent  with  Indonesia's  commitment  to  the  WTO,  the  local content  program  for  motor  vehicles,  which  gives  preferential  tariff rates  to  vehicle  manufacturers  using  a  high  percentage  of  local parts, will be phased out by 2000. With respect to the National Car project,  the  Government  of  Indonesia  will  implement  ahead  of schedule the ruling of the WTO dispute panel.”
Selain  itu,  pemerintah  juga  harus  semakin  memperluas  dan menyederhanakan hal-hal terkait investor asing. Pemerintah diminta untuk mempelajari  sektor  ritel  untuk  membuka  kemungkinan  modal  asing  di sektor  tersebut.  Hal  ini  dijelaskan  dalam  LoI  pertama  poin  40  sebagai berikut:
“The list of activities open to foreign investors will be simplified and further expanded. The government will study the retail sector with a view to partially opening this sector up to foreign investors and the policy  on  palm  oil  which  is  now  open  to  foreign  investment  will  be applied evenly. The list will be further expanded over the next three years.  Progress  in  this  area  will  be  reviewed  at  the  time  of  the second review.”
Agenda  lain  yang  tak  kalah  pentingnya  terkait  Konsensus Washington  dalam  LoI  pertama  itu  adalah  mengenai  privatisasi  BUMN. Dalam  rangka  meningkatkan  persaingan  domestik  dengan  maksud mendongkrak  efisiensi,  maka  pemerintah  harus  melakukan  privatisasi BUMN. Hal ini dijelaskan dalam LoI Pertama poin 41 sebagai berikut:
“Steps  will  also  be  taken  to  promote  domestic  competition.  These measures  will  aim  to  increase  efficiency,  thereby  improving  the supply  of  products  to  consumers.  In  parallel,  with  its  efforts  to increase  private  sector  efficiency  and  competitiveness,  the
government  will  undertake  a  public  sector  expenditure  and investment  review  in  order  to  promote  more  efficient  use  of government  resources.  This  review,  to  be  carried  out  in collaboration with the  World Bank, will include expenditures by the central  government,  state-owned  enterprises  and  strategic industries.  The  review  will  be  completed  in  six  months  and  will result  in  a  comprehensive  program  to  improve  fiscal  efficiency  and restructure  state-owned  enterprises  and  strategic  industries.  It  will be the basis for an accelerated program of privatization.”

## b. LoI Kedua Januari 1998
Dalam MEFP maupun LoI Kedua Januari 1998 ini digarisbawahi bahwa pemerintah  harus  lebih  komitmen  dengan  apa  yang  telah  disepakati  dengan IMF  pada  LoI  pertama  Oktober  1997.  Butir-butir  dalam  kebijaksanaan  fiskal dalam LoI kedua mencakup, penegasan tetap menggunakan prinsip anggaran berimbang  (pengeluaran  pemerintah  sama  dengan  pendapatannya),  juga meliputi usaha-usaha pengurangan pemerintah seperti menghilangkan subsidi bahan  bakar  minyak  (BBM)  dan  listrik,  membatalkan  sejumlah  proyek infrastruktur  besar,  dan  peningkatan  pendapatan  pemerintah  (Tambunan, 1998).
Dalam  usaha  meningkatkan  pendapatan  pemerintah,  IMF  juga menekankan  komitmen  pemerintah  terhadap  beberapa  hal,  termasuk menaikan cukai terhadap sejumlah barang tertentu, mencabut semua fasilitas pajak, diantaranya penangguhan pajak pertambahan nilai (PPN), dan fasilitas pajak  dan  tarif  bea  masuk,  termasuk  dalam  hal  ini  IMF  juga  meminta penghapusan hak istimewa pajak untuk mobil nasional, dan meninjau kembali bantuan  pemerintah  kepada  IPTN  (Industri  Pesawat  Terbang  Nusantara) (Toha,  www.ekonomi.lipi.go.id).  Selain  itu  pemerintah  diminta  mengenakan pajak  tambahan  terhadap  bensin,  memperbaiki  audit  PPN,  dan memperbanyak objek pajak.
Selain  mengenai  fiskal,  LoI  kedua  ini  juga  menekankan  penghapusan beberapa  hal  menyangkut  praktik  monopoli  cengkeh  BPPC  dan  monopoli BULOG atas bahan-bahan pokok seperti gula, jagung, kedelai, minyak goreng, terigu,  kecuali  beras.  Jika  semua  hal  itu  dipenuhi,  IMF  menjanjikan  akan
segera  mencairkan  utang  luar  negerinya  untuk  membantu  memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia.
Terkait  dengan  adanya  tekanan  dari  IMF  untuk  melakukan penghematan  pengeluaran  anggaran  pemerintah,  pemerintah  Indonesia menangguhkan  sejumlah  proyek  besar  terkait  pembangunan  15  pembangkit listrik  di  Indonesia.  Tekanan  terhadap  penangguhan  pembangunan  15 pembangkit listrik ini sesungguhnya merupakan bentuk tekanan lanjutan dari IMF  yang  menganggap  pemerintah  Indonesia  tidak  konsisten  terhadap penghematan  pengeluaran  anggarannya  dengan  dikeluarkannya  izin melanjutkan  proyek-proyek  besar  tersebut  pada  1  November  1997  melalui Keppres  No  47/1997.  Dengan  adanya  tekanan  IMF  melalui  LoI  Kedua  pada Januari  1998,  pemerintah  Indonesia  kemudian  mengeluarkan  Keppres  No 5/1998  untuk  menangguhkan  kembali  proyek-proyek  besar  tersebut  ( Bisnis Indonesia, 7 dan 8 Juli 2004).
Terkait  dengan  tekanan  IMF  terhadap  penghapusan  hak  istimewa pajak  bagi  mobil  nasional,  pemerintah  Indonesia  justru  secara  resmi memberikan dispensasi bagi 15 ribu unit mobil Timor yang tidak laku terjual di pasaran pada Februari 1998 (Bisnis Indonesia, 24 April 1996). Respons ini termasuk mengejutkan, karena berarti pemerintah Indonesia tidak mengikuti tekanan IMF terkait pendapatan pemerintah melalui reformasi sektor pajak.
Selain  mengenai  proyek-proyek  besar  dan  hak  istimewa  pajak  mobil nasional,  pemerintah  Indonesia  juga  merespons  tekanan  IMF  lainnya  terkait monopoli  cengkeh  BPPC.  Pemerintah  membubarkan  BPPC,  dan  kemudian mendirikan perusahaan koperasi baru terkait jual beli cengkeh tersebut pada Februari 1998 (Rosser, 2002). Sayangnya, ternyata praktik monopoli cengkeh ini tidak berhenti dengan adanya koperasi baru tersebut. Praktik monopoli ini terus berlanjut hingga kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan IMF selanjutnya pada April 1998.

## c. LoI Ketiga April 1998
Memorandum  tambahan  dalam  LoI  ketiga  sekaligus  juga  merupakan kelanjutan,  pelengkap,  dan  modifikasi  dari  50  butir  LoI  Januari  1998  yang tetap  mencakup  kebijakan-kebijakan  fiskal  dan  moneter  serta  reformasi perbankan (sektor keuangan) dan struktural.
Agenda  Konsensus  Washington  masih  tetap  ditekankan  agar pemerintah  berkomitmen  melaksanakannya.  Terkiat  dengan  privatisasi,  LoI ketiga  ini  menekankan  kembali  niat  pemerintah  untuk  melakukan  divestasi dan reformasi perusahaan negara (BUMN). IMF terus menekankan pemerintah untuk  mengembangkan  mekanisme  peningkatan  efisiensi  BUMN  serta memperkuat  keuangan  publik.  Hal  ini  bisa  dilihat  dalam  LoI  ketiga  poin  12 berikut ini:
“A  detailed  state  enterprise  reform  and  divestiture  plan  is  being developed  with  the  intention  of  improving  the  efficiency  of  the enterprise sector as well as helping to strengthen the public finances. Transparent  procedures  are  being  developed  for  the  sale  of  state assets.  Over  the  longer-term,  at  a  minimum,  all  enterprises  that operate in competitive markets will be privatized, with the government retaining  only  selected  public  utilities  and  strategic  companies.  For 1998/99,  divestiture  receipts  have  been  estimated  conservatively because of the uncertain market conditions.”
Dalam  LoI  ketiga  ini,  pemerintah  terus  ditekan  untuk  berkomitmen terhadap pembatasan subsidi bagi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Hal ini  sesuai  dengan  kebijaksanaan  LoI  terkait  dengan  program  anggaran pemerintah. Program ini tentu saja semakin memantapkan agenda Konsensus Washington  di  Indonesia  melalui  LoI  ketiga  ini.  Upaya  pembatasan  subsidi BBM  dan  listrik  ini  terkait  dengan  pengetatan  fiskal  yang  menjadi  program dalam  setiap  penanganan  krisis  ekonomi  atau  moneter  oleh  IMF  di  seluruh negara  yang  terkena  krisis.  Dalam  upaya  menekan  pemerintah  untuk berkomitmen dalam pengetatan fiskal melalui pembatasan subsidi dijelaskan secara eksplisit pada LoI ketiga poin 11 sebagai berikut:
“To  achieve  the  program's  budgetary  objective  the  Government  has taken  the  following  steps:  (i)  subsidies  remain  limited  to  a  few  items that  have  a  large  weight  in  the  consumption  baskets  of  low  income groups, and the subsidies are being contained by large price increases for  several  food  items,  petroleum  products  and  electricity.  In  the present  environment,  there  is  little  or  no  scope  to  raise  revenues  by increasing  taxes.  Subsidies  will  be  substantially  scaled  down  by October 1…”
Dengan  adanya  komitmen  kepada  IMF,  pemerintah  kemudian mengumumkan kenaikan harga BBM pada 4 Mei 1998. Ternyata kenaikan harga  BBM  ini  disambut  gegap  gempita  oleh  masyarakat  dengan melakukan  sejumlah  demonstrasi  untuk  menentang  kenaikan  harga  BBM tersebut. Aksi unjuk rasa kemudian terus bergelora hingga bermotif SARA dan  kerusuhan  anarkis  di  berbagai  tempat.  Hal  inilah  yang  menjadi  awal tuntutan masyarakat untuk menurunkan Suharto dari kursi kepresidenannya  pada  Mei  1998  ( Wacana,  Edisi  Khusus  1997-1998, www.elsppat.or.id ) .
Tabel 1. Matriks Tekanan IMF, Respons Pemerintah Orde Baru, dan Dampak Langsung Tekanan IMF terhadap Penanganan Krisis
Moneter Tekanan IMF Respons Pemerintah Dampak Langsung terhadap Penanganan Krisis Moneter LoI Perta ma Restrukturisasi Keuangan terkait masalah bank-bank pemerintah dan
bank pembangunan daerah.
SK. Menkeu No 86/1997 (likuidasi terhadap 16 bank bermasalah) Tidak ada. Justru kebijakan ini telah menimbulkan
kepanikan pasar dan capital flight, sehingga memperparah krisis moneter. LoI Kedua - Penangguhan proyek-proyek besar - Penghapusan hak Keppres No 5/1998 tentang
penangguhan proyek-proyek besar
pembangunan pembangkit
listrik.
Tidak ada.
Tidak ada.
istimewa pajak mobil nasional - Penghapusan hak monopoli BPPC Menolak. Pemerintah
mendirikan
koperasi baru menggantikan BPPC pada Februari 1998. Tidak ada. LoI Ketiga Pencabutan Subsidi listrik dan BBM Pemerintah menaikan harga BBM pada 4 Mei 1998. Tidak ada. Respons ini memicu chaos di berbagai tempat di Indonesia.

## V. Kesimpulan
Penelitian ini membuktikan bahwa Letter of Intent IMF sejak pertama hingga  ketiga  dalam  penanganan  krisis  di  Indonesia  1997-1998  merupakan praktik  ekonomi  politik  neoliberalisme  yang  berdasarkan  pada  Washington Consensus. Sejak adanya LoI pertama Oktober 1997 ini pemerintah Indonesia berada  dalam  tekanan  ekonomi  politik  neoliberalisme  IMF.  Tekanan Neoliberalisme IMF yang berbentuk Letter of Intent ini pada intinya berisikan agenda  Konsensus  Washington  yang  terdiri  dari  tiga  pilar,  yakni  pengetatan fiskal, privatisasi perusahaan negara (BUMN), dan liberalisasi perekonomian.
Agenda Konsensus Washington yang didasari oleh pemikiran ekonomi politik  neoliberalisme  ini  pada  intinya  menginginkan  peran  negara  yang minimal  dalam  aktivitas  ekonomi.  Dalam  pemikiran  ekonomi  politik neoliberalisme,  peran  negara  dalam  aktivitas  ekonomi  yang  digantikan  oleh peran  pasar  bebas  adalah  sebuah  keniscayaan.  Adapun  peran  negara  akan diperlukan,  jika  suatu  saat  mekanisme  pasar  itu  mengalami  kegagalan. Selabihnya, peran negara tidak diperlukan sama sekali.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku
Batubara,  Marwan,  dkk.  2008. Skandal  BLBI:  Ramai-ramai  merampok Negara, Haekal Media Center, Jakarta.
Deliarnov. 2006. Ekonomi Politik, Erlangga, Jakarta.
Fatah,  Eep  Saefulloh.  1998. Catatan  Atas  Gagalnya  Politik  Orde    Baru, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Hadi,  Syamsul,  dkk.  2004. Strategi  Pembangunan  Indonesia  Pasca  IMF, Granit, Jakarta.
Harinowo, Cyrillus. 2004. IMF: Penanganan Krisis dan Indonesia  Pasca Krisis,
Gramedia, Jakarta.
Ismawan, Indra. 2001. Di Bawah Cengkraman IMF, Pondok  Edukasi, Solo.
Mann,  Richard.  1998. Plots  and  Schemes  that  Brought  Down    Soeharto, Gateway Books, Singapore.
Mas’oed,  Mohtar.  1989. Ekonomi  dan  Struktur  Politik  Orde  Baru  1966-1971, LP3ES, Jakarta.
Mas’oed,  Mohtar.  1994. Ilmu  Hubungan  Internasional:  Disiplin  dan Metodologi, LP3ES, Jakarta.
Nafies, M. Danial. 2009. Indonesia Terjajah, Kuasa Neoliberalisme atas Daulat Rakyat, Inside Press, Jakarta.
Nasution,  S.  2001. Metode  Research  (Penelitian  Ilmiah), Bumi  Aksara, Jakarta.
Neuman,  W.  Lawrence.  1997. Social  Research  Methods:  Qualitative  and Quantitative Approaches, Allyn & Bacon, USA.
Ramli,  Rizal.  2008. Lokomotif  Perubahan:  Langkah  Strategis  dan  Kebijakan Terobosan 2000-2001, Cipta Persada, Jakarta.
Rizky,  Awalil,  dan  Majidi,  Nasyith.  2008. Neoliberalisme  Mencengkram Indonesia, E Publishing, Jakarta.
Staniland, Martin. 2003. Apakah Ekonomi Politik Itu? Sebuah Studi Sosial dan Keterbelakangan, terj., Rajawali Pers, Jakarta.
Stiglitz,  Joseph.  2002. Globalization  and  Its  Discontents, Penguin  Books, London
Tambunan, Tulus. 1998. Krisis Ekonomi dan Masa Depan Reformasi, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta Winarno,  Budi.  2009. Pertarungan  Negara  Versus  Pasar, Media  Pressindo,

## Yogyakarta

## Jurnal
Jusmaliani,  “Program  stabilisasi  IMF  dan  implikasinya  terhadap  kinerja perekonomian  Indonesia,” Makalah,  LIPI,  2001,  diakses  dari www.elib.pdii.lipi.go.id, pada 15 Januari 2012
Moises,  Naim.  2000.  “Washington  Consensus  or  Washington  Confusion?”,
Foreign Policy, No. 118.
Toha,  Mahmud,  “Menata  Masa  Depan  Perekonomian  Indonesia  Pasca  Krisis:
Perspektif Ekonomi Islam”, diakses dari http://www.ekonomi.lipi.go.id/informasi/publikasi/publikasi _detil2.asp?Vnomo=130, pada 29 Januari 2012
Data Internet
www.bi.go.id www.elsppat.or.id www.imf.org