Madaul, Hidayah (2022) Eksistensi Hukum Pembuatan Akta Perjanjian Kawin di Hadapan Notaris Menurut Ketentuan Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA), Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia (7)12, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10840 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 12, Desember 2022

## EKSISTENSI  HUKUM  PEMBUATAN  AKTA  PERJANJIAN  KAWIN  DI HADAPAN  NOTARIS  MENURUT  KETENTUAN  PASAL  147  KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPERDATA)

## Hidayah Madaul, Rusdin Alauddin, Baharuddin
Fakultas Hukum, Universitas Khairun, Indonesia Email: hidayahadel@gmail.com, alauddinrusdin@gmail.com, drbaharabdullah@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dituangkan dalam perjanjian  kawin  yang  dibuat  dihadapan  notaris  serta  untuk  menganalisis  apakah akibat  hukum  jika  perjanjian  kawin  yang  telah  dibuat  oleh  notaris  tidak  dipatuhi dan dilanggar oleh salah satu pihak (suami atau istri). Tipe penelitian ini adalah tipe Hukum  empiris,  yaitu  suatu  metode  penelitian  yang  mana  dalam  hal  ini mengabungkan  unsur  hukum  normatif  yaitu  melihat  unsur  normatif  didukung dengan  penambahan  data  atau  unsur  empiris.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  perundang-undangan,  Aturan  dalam  UU  Perkawinan,  UUD  RI  1945, Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  Hasil  Penilitian  menunjukan  bahwa  perjanjian  perkawinan  harus  dibuat dengan  akta  Notaris  dengan  ancaman  kebatalan.  Hal  itu  dimaksudkan  agar perjanjian  perkawinan  dituangkan  dalam  bentuk  akta  autentik,  karena  mempunyai konsekuensi  luas  dan  dapat  menyangkut  kepentingan  keuangan  yang  besar  sekali. Pasal  147  KUHPerdata  juga  menyebutkan,  perjanjian  perkawinan  harusdibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Setelah perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak dapat diubah dan Akibat hukum  jika perjanjian  kawin  yang  telah  dibuat  oleh  notaris  tidak  dipatuhi  dan  dilanggar  oleh salah  satu  pihak  (suami  atau  istri)  perjanjian  perkawinan  harus  dibuat  sebelum perkawinan dilangsungkan dan perjanjian tersebut harus dibuat di hadapan Notaris, jika tidak dilakukan di hadapan Notaris, maka perjanjian tersebut batal. perjanjian tersebut  dituangkan  dalam  bentuk  akta  otentik  yang  mempunyai  kekuatan pembuktian  yang  kuat:  Memberikan  kepastian  hukum  tentang  hak  dan  kewajiban suami-isteri atas harta benda mereka, mengingat perjanjian perkawinan mempunyai akibat  yang  luas;  Untuk  membuat  perjanjian  perkawinan  dibutuhkan  seseorang yang  benar-benar  menguasai  hukum  harta  perkawinan  dan  dapat  merumuskan semua syarat dengan teliti.
Kata Kunci : Akta Perjanjian, Notaris, Pasal 147 KUHPERDATA.

## Abstract
This study aims to find out what matters are contained in the marriage agreement made  before  a  notary  and  to  analyze  what  the  legal  consequences  are  if  the marriage  agreement  made  by  a  notary  is  not  obeyed  and  violated  by  one  of  the parties (husband or wife). This type of research is an empirical legal type, which is a research method which in this case combines elements of normative law, namely seeing normative elements supported by additional data or empirical elements. This study  uses  a  statutory  approach,  the  Rules  in  the  Marriage  Law,  the  1945 Indonesian  Constitution,  Law  Number  1  of  1974  concerning  Marriage,  Law Number 2 of 2014 concerning the Office of a Notary and the Civil Code. Research results show that the marriage agreement must be made with a notarial deed with the  threat  of  cancellation.  This  is  intended  so  that  the  marriage  agreement  is written in the form of an authentic deed, because it has far-reaching consequences and  can  involve  enormous  financial  interests.  Article  147  of  the  Civil  Code  also states  that  a  marriage  agreement  must  be  made  before  the  marriage  takes  place. After  the  marriage  takes  place,  the  marriage  agreement  in  any  way  cannot  be changed and legal consequences if the marriage agreement that has been made by a notary is not complied with and violated by one of the parties (husband or wife) the  marriage  agreement  must  be  made  before  the  marriage  takes  place  and  the agreement must be made before Notary, if it is not done before a Notary, then the agreement  is  cancelled.  the  agreement  is  stated  in  the  form  of  an  authentic  deed that  has  strong  evidentiary  power:  Provides  legal  certainty  regarding  the  rights and  obligations  of  husband  and  wife  over  their  property,  bearing  in  mind  that marriage  agreements  have  far-reaching  consequences;  In  order  to  conclude  a marriage agreement, it is necessary to have someone who is well versed in marital property law and can formulate all the conditions carefully.
Keywords: Deed of Agreement, Notary Public, Article 147 of The Civil Code.

## Pendahuluan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  disingkat UUP Nomor 1  Tahun  1974  merumuskan  pengertian  perkawinan  sebagai  berikut  ”Perkawinan  Ialah ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  Suami  Istri dengan tujuan membentuk  keluarga  (Rumah  Tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Pengertian  perkawinan  bukan  saja  hanya dijumpai  dalam  UUP  Nomor  1  Tahun  1974  namun  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)juga  dirumuskan  pengertian  perkawinan  adalah  akad  yang  sangat  kuat  atau miitsaaqon  gholidan untuk  menaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya  merupakan ibadah  (Pasal  2  KHI)  selain  itu  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata)  memandang  soal  perkawinan  hanya  dalam  hubungan  hubungannya perdata (Pasal 26 KUHPerdata) (Basyir, 1999) .
Salah  satu  dari  asas  dan  prinsip  dari  UUP  Nomor  1  Tahun  1974,  bahwa  tujuan perkawinan  adalah  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  selamanya,  dimana untuk  pasangan  suami  istri  harus  saling  melengkapi  saling  membantu  dan  mencapai kesejateraan dan mengembangkan kepribadian membantu dan mencapai kesejejahteraan spritual  dan  materil,  selain  itu  selain  itu  menikah  merupakan  salah  satu  cara  untuk
menyempurnakan agama, karena dengan menikah maka separuh agama telah terpenuhi. Jadi  salah  satu  dari tujuan perkawinan  ialah  penyempurnakan  agama  yang  belum terpenuhi  agar  semakin  kuat  seorang  dalam  menjalankan  ibadahnya,  oleh  karenanya setiap perkawinan haruslah dilindungi dan dijaga oleh setiap pasangan suami istri.
Bentuk  perlindungan  bagi  perkawinan  adalah  dengan  mencatatkan  perkawinan tersebut  seperti  amanat  Pasal  2  ayat  (2)  UUP  Nomor  1  Tahun  1974  yaitu  tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pencatatan  perkawinan  memberikan  kepastian  hukum  bagi  pasangan  suami  istri  dalam masalah  harta,  hak  dan  kewajiban  serta  tanggungjawab  serta  perlindungan  terhadap anak-anak yang dilahirkan.
Pencatatan  perkawinan  dilakukan  dilembaga  perkawinan  yaitu  bagi  orang  Islam, pada  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  oleh  pegawai  pencatat  sesuai  dengan  aturan Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  1954  Tentang  Nikah,  Talak,  Rujuk  dan  bagi  yang selain  Islam  dicatatkan  pada  Kantor  Catatan  Sipil  oleh  pegawai  pencatat  perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
Pengaturan  mengenai  pentingnya  pencatatan  perkawinan  yang  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  yaitu  dalam    Pasal  2  ayat  (2)  UUP,  perkawinan  juga sangat  penting  dibuatkan  perjanjian  baik  perjanjian  pranikah  sebelum  perkawinan dilaksanakan  ataupun  perjanjian  kawin  setelah  perkawinan  berlangsung  karena perkawinan  yang  dicatatakan  kemudian  dilengkapi  dengan  perjanjian  pranikah  atau perjanjian  kawin  akan  lebih  memberikan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  bagi perkawinan itu sendiri jika dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Perjanjian  perkawinan  merupakan  perjanjian  yang  mengatur  akibat  suatu  dari adanya  ikatan  perkawinan,  perjanjian  perkawinan  diperbolehkan  untuk  dibuat  sejak diberlakukannya  KUH  Perdata.  Perihal  perjanjian  perkawinan  ini  kemudian  dipertegas kembali dalam UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Perjanjian perkawinan merupakan bagian  dari  lapangan  hukum  keluarga  diatur  dalam  Buku  I  KUHPerdata  (BW). Pengaturan perjanjian perkawinan dijelaskan pada Bab VII pasal 139 s/d 154.
Perjanjian kawin dalam Pasal 139 KUHPerdata ialah perjanjian kawin ( howelijksvorwaaerden )  sebenarnya  merupakan  persetujuan  antara  calon  suami istri  untuk  mengatur  akibat perkawinan terhadap  harta  kekayaan  mereka.Secara  garis besar  perjanjian  perkawinan  berlaku  dan  mengikat  para  pihak  mempelai  dalam perkawinan  dalam  perihal  perjanjian  perkawinan  ini  kemudian  dipertegas  kembali dalam UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Perjanjian Perkawinan didapati dalam Bab V,  berisi  satu  pasal,  yaitu  pasal  29  yaitu;  “Pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan dilangsungkan,  kedua  belah  pihak  atas  persetujuan  bersama  dapat  mengajukan perjanjian  tertulis  yang  disahkan  pegawai  pencatat  perkawinan  setelah  mana  isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”.
Perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 UUP Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara  tegas  tentang  hal  ini,  sehingga  secara  implisit  dapat  ditafsirkan  perjanjian perkawinan  tersebut  tidak  terbatas  hanya  mengatur  mengenai  harta  perkawinan  saja, namun  juga  hal  lain  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  norma  agama,  ketertiban
umum dan kesusilaan. Esensi Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  lebih  luas  dari  pada  makna  perjanjian  perkawinan yang terdapat dalam KUH Perdata (BW).
Perjanjian perkawinan seperti telah diuraikan sebelumnya di atas yang diatur dalam beberapa peraturan di Indonesia dibuat dalam bentuk perjanjian yang harus dilegalisasi oleh  Notaris  dalam  bentuk  akte  perjanjian  kawin  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  147 KUHPerdata  bahwa,  perjanjian  kawin  harus  dibuat  dengan  akta  notaris  sebelum perkawinan  berlangsung  dan  akan  batal  bila  tidak  dibuat  demikian.  Perjanjian  akan mulai berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan dan tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu, berdasarkan hal tersebut pengaturan tentang perjanjian perkawinan juga diatur dalam  pasal  148  KUHperdata  mengatur  bahwa:  “Segala  perubahan  dalam  perjanjian, yang  sedianya  pun  boleh  diadakan  sebelum  perkawinan,  tak  dapat  diselenggarakan dengan  cara  lain,  melainkan  dengan  akta  dan  dalam  bentuk  yang  sama,  seperti  akte perjanjian itu dulupun dibuatnya. Selama daripada itu, tiada suatu perubahan pun boleh berlaku,  jika  penyelenggaraanya  tidak  dihadiri  dan  tidak  disetujui  oleh  segala  mereka, yang dulu telah menghadiri dan menyetujui perjanjian (Jakarta, 2016) .”
Hal  ini  sangatlah  berbeda  dengan  esensi  dari  pengertian  perjanjian  pada  umunya yang  diatur  dalam  KUHPerdata  yaitu  pada  pasal  1313,  bahwa  setiap  perjanjian  yang telah  dilakukan  atau  telah  dibuat  oleh  para  pihak  bisa  batal  demi  hukum  atau  dapat dibatalkan, namun perjanjian perkawinan sangatlah berbeda berdasarkan pasal 148 dan pasal  149  KUHPerdata,  bahwa  perjanjian  yang  telah  dibuat  sebelum  perkawinan  tidak akan bisa diubah ketika perkawinan telah berlangsung.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas  adanya  perbedaan  dalam  perjanjian  kawin  yang berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHperdata yaitu; perjanjian adalah  perbuatan  yang  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu orang  atau  lebih.  Perjanjian  merupakan  peristiwa  yang  menimbulkan  suatu  perbuatan hukum yaitu perikatan. Jadi perjanjian adalah merupakan suatu hubungan hukum yang menjamin  pihak-pihak  yang  bersangkutan  haknya  dijamin  dan  dilindungi  oleh  hukum dan undang-undang sehingga apabila tidak dipenuhi secara sukarela pihak yang lainnya berhak  menuntut  melalui  pengadilan  agar  supaya  orang  yang  bersangkutan  dipaksa untuk memenuhi atau menegakkan haknya.
Perjanjian  perkawinan  sendiri  dialur  dalam  Buku  I  Tentang  orang.  Jadi  perjanjian perkawinan menurul  KUHPerdata  berbeda  dengan  peljanjian  yang  dialur  dalam  Pasa  l 1313  KUHPerdala.  Perjanjian  perkawinan  dalam  KUHPerdata  diatur  dalam  Pasal  139 yaitu. “Dengan mengadakan perjanjian perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan.”
Berdasarkan latarbelakang masalah di atas peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih  lanjut  tentang  masalah  perjanjian  kawin  yang  dibuat  dalam  bentuk  akte  notaris yang mana perjanjian perkawinan ini berbeda dengan bentuk perjanjian lainnya, karena perjanjian  perkawinan  ini  boleh  menyimpangi  peraturan  perundang-undangan,  inilah
yang  menjadi  dasar  peneliti  tertarik  untuk  mengkaji  hal  tersebut  dengan  mengangkat judul penelitian “Eksistensi Hukum Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Dihadapan Notarismenurut Ketentuan Pasal 147 Kuhperdata.” sebagai tesis.

## Metode Penelitian
A. Tipe dan Sifat Penelitian
Tipe  penelitian  ini  adalah  tipe  Hukum  empiris,  yaitu  suatu  metode  penelitian yang mana dalam hal ini mengabungkan  unsur hukum normatif yaitu melihat unsur normatif didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.
Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, Aturan dalam UU Perkawinan,  UUD  RI  1945,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan,  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Jabatan  Notaris  dan Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Menggunakan  pendekatan  perundang- undangan serta pendekatan konsep dan juga kasus. Khususnya dalam hal ini tentang analisis perjanjian kawin yang dibuat sebelum dan sesudah perkawinan dilakukan.

## B. Jenis dan Sumber Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu :
1) Data  Primer  ( field  research )  berupa  data  yang  didapatkan  langsung  peneliti dilapangan dengan cara wawancara ataupun dengan pihak terkait terutama kepada beberapa  Notaris  di  Kota  Ternate,  karena  perjanjian  kawin  secara  otentik  dibuat oleh notaris.
2) Data  Sekunder  ( library  research )  berupa  literatur-literatur  dan  sumber  pustaka lainnya,  yaitu  UUD  RI  1945,  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  Tentang Perkawinan,  KUHperdata  dan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Jabatan Notaris.
3) Data Tersier, Berupa adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder seperti bahan internet, majalah varia peradilan.
C. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  penelitian  ini  terdiri  dari  teknik  pengumpulan  data utama  dan  teknik  pengumpulan  data  penunjang.  Teknik  pengumpulan  data  utama adalah peneliti sendiri sedangkan teknik pengumpulan data penunjang adalah daftar pertanyaan, catatan lapangan dan rekaman tape recorder.
Pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan cara wawancara, baik secara terstruktur.  Wawancara  terstruktur  dilakukan  dengan  pedoman  pada  daftar-daftar pertanyaan  yang  sudah  disediakan  peneliti.  Materi  diharapkan  berkembang  sesuai dengan jawaban informan dan situasi yang berkembang.

## D. Teknik Analisis Data
Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh  kemudian  disusun  secara  sistematis,  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan
oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari  sebagai  sesuatu  yang  utuh.Pengertian  di  analisis  disini  dimaksudkan sebagai  suatu  penjelasan  dan  penginterprestasian  secara  logis,  sistematis  dengan pendekatan sosiologis.
Logis sistematis menunjukan cara berpikir deduktif dengan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah, setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya  sesuai  dengan  permasalahan  yang  diteliti.    Hasil  tersebut  kemudian  ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan
A. Hal-Hal  Apa  Saja  Yang  Dituangkan  Dalam  Perjanjian  Kawin  Yang  Dibuat Dihadapan Notaris
Adanya  persetujuan  dalam  perkawinan  juga  penting  karena  persetujuan perkawinan  adalah  hal  yang  penting  karena  merupakan  kesepakatan  antara  calon suami  dan  istri  untuk  mengikat  dalam  tali  perkawinan  sebagaimana  disebutkaan dalam  Pasal  6  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  yang berbunyi:
“Perkawinan  harus  didasarkan  atas  persetujuan  kedua  calon  mempelai.
Persetujuan atau kata sepakat dari calon suami istri merupakan unsur hakiki dari perkawinan  karena  mengandung  suatu  keharusan  adanya  sifat  akan berlangsungnya perkawinan yang langgeng”
Persetujuan  tersebut  haruslah  berlandaskan  kesadaran  dari  pihak  yang bersangkutan dan juga persetujuan itu harus bebas dari segala pengaruh tertentu yang mengganggu  kebebasan  tersebut  karena  perkawinan  pada  asasnya  adalah  untuk berlaku dan berlangsung langgeng selamanya atau seumur hidup.
Perjanjian  perkawinan  atau  lebih  lebih  dikenal  dengan  istilah  perjanjian  pra nikah merupakan suatu perjanjian yang dibuat atas kesepakatan pasangan yang akan menikah terkait dengan harta benda yang akan dibawa kedalam perkawinan dan harta benda  yang diperoleh dalam perkawinan.  Apakah harta-harta tersebut akan menjadi satu  kesatuan  ataukah  terpisah  dalam  penguasaan  masing-masing.  Selain  itu, perjanjian  pra  nikah  bisa  juga  berisi  hal-hal  lain  terkait  dengan  komitmen  dalam menjalankan rumah tangga.
Dikalangan  masyarakat  Indonesia  perjanjian  pra  nikah  merupakan  suatu  hal yang  sensitif  bahkan  tabu  untuk  dibicarakan.  Membicarakan  masalah  harta  benda akan membuat ketersinggungan bukan hanya bagi calon pasangan tapi juga keluarga besar  secara  keseluruhan.  Selain  itu,  secara  psikologis  sangat  tidak  etis  karena perjanjian  pra  nikah  ini  tujuannya  mengantisipasi  apabila  terjadi  perceraian dikemudian  hari.  Pernikahan  belum  dilangsungkan  sudah  menyinggung  masalah perceraian. (Tavinayati, 2016) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak  dikenal  konsep  harta  bersama  dan  harta  bawaan  yang  ada  adalah  harta
persatuan.  Apabila  tidak  ada  perjanjian  pra  nikah  tentang  pemisahan  harta perkawinan  maka  sejak  perkawinan  dilangsungkan  maka  terjadilah  persatuan  bulat harta kekayaan tanpa melihat siapa yang membawa harta itu kedalam perkawinan.
Apabila  terjadi  perceraian  dikemudian  hari  maka  harta  persatuan  akan  dibagi dua untuk masing-masing suami isteri. Oleh karena itu, dalam sistem KUH Perdata perjanjian  pra  nikah  ini  menjadi  sangat  penting  dalam  rangka  mengesampingkan ketentuan  hukum  tentang  persatuan  bulat  harta  kekayaan  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  mengadopsi  mengenai  perjanjian  perkawinan  ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan (UUP). Dengan demikian,  UUP  membuka  ruang  bagi  masyarakat  Indonesia  yang  ingin  membuat perjanjian  pra  nikah.  Mengingat  KUH  Perdata  hanya  berlaku  untuk  golongan masyarakat  tertentu  saja  di  Indonesia.  Misalkan  untuk  golongan  masyarakat Indonesia  yang  muslim  tentunya  tidak  mungkin  perjanjian  pra  nikahnya  didasarkan pada KUHPerdata.
Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dalam  Pasal  119  Perkawinan antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita mengakibatkan  terjadi  persatuan  bulat  harta kekayaan  perkawinan  dalam  hal  ini  pada  prinsipnya  dalam  hubungan  suami  isteri tersebut  hanya  terdapat  satu  jenis  kekayaan  yaitu  harta  persatuan.  Penyimpangan terhadap  prinsip  persatuan  harta  dimungkinkan  oleh  ketentuan  Pasal  139 KUHPerdata yang secara tegas menyatakan bahwa:
“Dengan  mengadakan  perjanjian  perkawinan,  kedua  calon  suami  istri  adalah berhak  menyiapkan  beberapa  penyimpangan  dari  peraturan  undang-undang sekitar  persatuan  harta  kekayan,  asal  perjanjian  itu  tidak  menyalahi  tata  susila yang  baik  atau tertib  umum  dan  asalkan pula  diindahkan  pula  segala  ketentuan yang diatur”.
Ketentuan Pasal di atas senyatanya memberi  kesempatan untuk suami dan isteri untuk membuat perjanjian kawin yang isinya mengatur tersendiri harta kekayaan asal perjanjian  tersebut  tidak  menyalahi  tata  susila  yang  baik  atau  tata  tertib  umum. Dalam  aspek  hukum,  perkawinan  merupakan  suatu  akad,  yaitu  perikatan  dan perjanjian  yang  luhur  antara  suami-istri  untuk  membina  rumah  tangga  bahagia. Sebagai ikatan dan perjanjian, kedua belah pihak terikat dengan janji yang dibuatnya, karena itu, dengan akad nikah menimbulkan hak dan kewajiban suami istri.
Pasal  149  KUHPerdata  menyatakan:  “setelah  perkawinan  berlangsung, perjanjian  perkawinan  dengan  cara  bagaimanapun,  tidak  boleh  diubah”.  Dari Ketentuan  Pasal  149  tersebut,  KUHPerdata  secara  tegas  menyatakan  perjanjian perkawinan  tidak  dapat  diubah  apapun  alasannya.  Dengan  demikian,  KUHPerdata menutup  kemungkinan  untuk  mengubah  perjanjian  perkawinan  setelah  perkawinan dilangsungkan, biarpun mungkin para pihak sepakat untuk mengubahnya.
Ketentuan yang demikian sebenarnya tidaklah mengherankan biarpun perjanjian perkawinan  terletak  dalam  hukum  keluarga,  ia  tetaplah  sebuah  perjanjian.  Sebagai sebuah perjanjian tentu harus tunduk pada asas-asas hukum perjanjian. Asas hukum perjanjian  yang  wajib  diperhatikan  dalam  hal  ini  adalah  asas  kekuatan  mengikat
suatu perjanjian atau asas Pacta Sunt Servanda . Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat  (1)  KUHPerdata  menyatakan  semua  persetujuan  sepanjang  dibuat  secara  sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.
Ketentuan  Pasal  1338  KUHPerdata  mengisyaratkan  mengenai  kekuatan mengikat suatu perjanjian. Apabila para pihak sudah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian  seperti  yang  terdapat  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata  maka  perjanjian tersebut  sah  dan  mengikat  para  pihak  sebagaimana  kekuatan  mengikat  sebuah undang-undang. Calon suami-istri terikat yang membuat perjanjian perkawinan harus tunduk  dan  terikat  pada  perjanjian  yang  dibuat  sebelum  menikah.  Dengan menyamakan  kekuatan  mengikat  suatu  perjanjian  sama  dengan  kekuatan  mengikat sebuah undang-undang, pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengingatkan para pihak untuk tidak melanggar perjanjian yang sudah disepakati.
Seandainya para pihak ingin mengubah perjanjian perkawinan meskipun mereka sepakat untuk itu maka itu perjanjian perkawinan yang isinya sudah diubah tersebut akan  batal  demi  hukum  karena  bertentangan  dengan  ketentuan  Pasal  149  KUH Perdata. Dengan demikian, tetap perjanjian pertama yang sah.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  menurut  hemat  penulis  berdasarkan  klausul atau ketetapan perjanjian perkawinan dalam KUHPerdata tidak dapat diubah setelah perkawinan berlangsung maka pengaturannya dibuat sedemikian rupa baik terkait isi dan  prosedur  pembuatannya.  KUHPerdata  memberi  kemungkinan  untuk  mengubah bila  itu  dilakukan  sebelum  perkawinan  dilangsungkan  dan  itupun  dengan  prosedur yang ketat. Pasal 148 KUHPerdata menyatakan bahwa:
”segala perubahan dalam perjanjian, yang sedianya pun boleh diadakan sebelum perkawinan, tak dapat diselenggarakan dengan cara lain, melainkan dengan akta dan dalam bentuk yang sama, seperti akta perjanjian itu dulupun dibuatnya”. Selanjutnya  dalam  ayat  (2)  dikatakan  :  selama  daripada  itu,  tiada  suatu perubahan  pun,  boleh  berlaku,  jika  penyelenggaraannya  tidak  dihadiri  dan  disetujui oleh segala mereka, yang dulu telah menghadiri dan menyetujui perjanjian”. Dengan demikian,  apabila  mau  diubah  maka  perubahannya  tersebut  harus  dibuat  dalam bentuk  akta  dan  disetujui  oleh  calon  suami  isteri  dan  dihadiri  oleh  para  saksi  yang sama dengan saksi yang hadir pada waktu akta pertama dibuat. Sedangkan, menurut Ketentuan Pasal 147 KUHPerdata perjanjian perkawinan harus dibuat dengan syarat sebagai berikut :
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  dipahami  bahwa  isi  atau  substansi  dari perjanjian  kawin  yang  dibuat  berkorelasi  dengan  apa  saja  yang  dituangkan  dalam perjanjian kawin yang dibuat dihadapan notaris. Dengan demikian, terdapat dua hal mendasar  yakni  berkaitan  dengan pertama, wewenang  dan  tanggung  jawab  notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin. Kedua, kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian kawin.
1) Wewenang  Dan  Tanggung  Jawab  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta  Perjanjian Kawin
Berdasarkan Pasal 147 KUHPerdata maka setiap perjanjian
perkawinan  harus  dibuat  dengan  akta  notaris  sebelum  perkawinan  berlangsung dengan ancaman kebatalan. Dengan demikian berdasarkan Pasal 29 UUP jo. 147 KUHPerdata  maka  perjanjian  kawin  harus  dibuat  sebelum  atau  pada  waktu pernikahan  dilangsungkan  dan  dibuat  dalam  akta  notaris  dan  disahkan  oleh pegawai  pencatat  pernikahan.  Dan  isi  dari  perubahan  perjanjian  perkawinan tersebut  adalah  merubah  apa  yang  menjadi  obyek  dari  harta  perkawinan  serta tanggungjawab kedua belah pihak (pasangan suami isteri) (Ardhiwisastra, 2000) . Sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Pasal  139  KUHPerdata,  bahwa  dalam perjanjian perkawinan itu kedua calon suami istri dapat  menyimpangi ketentuan- ketentuan  yang  ditetapkan  dalam  harta  bersama,  asal  saja  penyimpangan- penyimpangan  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  kesusilaan  dan  ketertiban umum ( openbare orde ) dengan mengindahkan pula isi ketentuan yang disebutkan setelah Pasal 139 KUH Perdata itu (Prawirohamidjojo, 2002) .
Pasangan  yang  mengikatkan  diri  dalam  perjanjian  perkawinan  tersebut  akan memperoleh  jaminan  selama  perkawinan  berlangsung  maupun  sesudahnya sehingga  untuk  memutuskan  perkawinan berarti  pula  melanggar  perjanjian maka merupakan  hal  yang  sangat  jarang  terjadi  mengingat  akibat-akibat  hukum  yang akan  ditanggung/resiko  bila  salah  satu  pihak  ingkar  terhadap  perjanjian perkawinan tersebut, biasanya ada sanksi yang harus diberlakukan terhadap pihak yang  melanggar  perjanjian  perkawinan  tersebut.  Dalam  KUHPerdata  diberikan beberapa larangan tentang isi perjanjian perkawinan, yaitu: (Djais, 2006)
a. Perjanjian  tidak  boleh  bertentangan  dengan  kesusilaan  atau  ketertiban  umum (Pasal 139);
b. Perjanjian  tidak  boleh  menyimpang  dari  kekuasaan  yang  oleh  KUHPerdata diberikan  kepada  suami  selaku  kepala  rumah  tangga,  misalnya  tidak  boleh dijanjikan  bahwa  istri  akan  mempunyai  tempat  kediaman  sendiri  (Pasal  140 ayat
(1);
c. Dalam  perjanjian  suami  istri  tidak  boleh  melepaskan  hak  mereka  untuk mewarisi harta peninggalan anak-anak mereka (Pasal 141);
d. Dalam  perjanjian  itu  tidak  boleh  ditentukan  bahwa  dalam  hal  campur  harta, apabila  milik  bersama  itu  dihentikan,  si  suami  atau  si  istri  akan  membayar bagian  hutang  yang  melebihi  perimbangan  dan  keuntungan  bersama  (Pasal 142);
e. Dalam  perjanjian  itu  tidak  boleh  secara  umum  ditunjuk  begitu  saja  kepada peraturan yang berlaku dalam suatu negara asing (Pasal 143).
Pada  dasarnya  hukum  memberikan  beban  tanggung  gugat  atau  tanggung jawab  atas  perbuatan  yang  dilakukannya,  namun  demikian  tidak  berarti  setiap kerugian terhadap pihak ketiga seluruhnya menjadi tanggung gugat atau tanggung jawab notaris. Hukum sendiri memberikan batas-batas dan rambu-rambu anggun gugat  dan  tanggung  jawab  notaris,  sehingga  tidak  semua  kerugian  menjadi
tanggung  gugat  dan  tanggung  jawab  notaris.  Hal  inilah  yang  dalam  ilmu  hukum dikenal  dengan  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  notaris  sebagai  pejabat umum  yang  bertugas  memberikan  pelayanan  masyarakat. Dengan  demikian, menjadi  suatu  hal  logis  bahwa  perjanjian  kawin  menjadi  sutau  hal  ini  dilakukan sebagai suatu bentuk keabsahan perjanjian perkawinan, juga untuk:
1) Untuk  mencegah  perbuatan  yang  tergesa-gesa  oleh  karena  akibat  daripada perjanjian ini akan dipikul seumur hidup.
2) Untuk adanya kepastian hukum.
3) Sebagai alat bukti sah.
Syarat ini diadakan dengan maksud agar setelah perkawinan dilangsungkan dapat diketahui dengan pasti mengenai perjanjian perkawinan berikut isi perjanjian perkawinan itu. Perjanjian perkawinan berlaku sepanjang perkawinan berlangsung dan tidak dapat  diubah.  Jadi  selama  perkawinan  berlangsung  hanya  berlaku  satu  macam hukum harta perkawinan
kecuali bila terjadi pisah harta kekayaan.  Tiga  bentuk  perjanjian  kawin  yang  dapat  dipilih  calon  suami  isteri tersebut yaitu:
1. Perjanjian  Kawin  dengan  Kebersamaan  Untung  dan  Rugi  Dalam  Pasal  115 KUHPerdata disebutkan bahwa:
“Jika  dalam  perjanjian  perkawinan  oleh  kedua  calon  suami  isteri hanyalah  diperjanjikan  bahwa  dalam  persatuan  untung  dan  rugi,  maka berartilah  bahwa  perjanjian  yang  demikian,  dengan  sama  sekali  tidak berlakunya  persatuan  harta  kekayaan  seluruhnya  menurut  undang-undang, setelah  berakhirlah  persatuan  suami  isteri,  segala  keuntungan  pada  mereka yang  diperoleh  sepanjang  perkawinan  harus  dibagi  antara  mereka  berdua, sepertipun segala kerugian harus mereka pikul berdua”
Ketentuan  mengenai  persatuan  untung  rugi  ini  tidak  semua  harta kekayaan  suami  isteri  dicampur  menjadi  harta  persatuan,  tetapi  hanya sebagian  dari  harta  kekayaan  suami  isteri  saja  yang  merupakan keuntungan  dan  kerugian  yang  timbul  selama  perkawinan.  Harta  kekayaan (semua laba dan hutang) suami isteri yang mereka bawa dalam perkawinan dan harta  yang  mereka  peroleh  dengan  cuma-Cuma  (hadiah,warisan)  sepanjang perkawinan  adalah  modal  tetap  milik  pribadi  suami  atau  isteri  dan  masing- masing  tidak  masuk  dalam  kebersamaan,  sehingga  terdapat  tiga  macam  harta kekayaan, yaitu:
a. Milik pribadi suami
b. Milik pribadi isteri
c. Untung dan rugi yang masuk dalam kebersamaan
2. Perjanjian Kawin Dengan Kebersamaan Hasil dan Pendapatan Mengenai kebersamaan hasil dan pendapatan ( gameenschap van vruchten en  inkomsten )  undang-undang  hanya  memuat  satu  pasal  (Pasal  164  BW). Ketentuan  dalam  perjanjian  kawin,  menetukan  antara  suami  dan  isteri  hanya
akan  ada  kebersamaan  hasil  dan  pendapatan,  sehingga  berarti  tidak  akan  ada kebersamaan  bulat  atau  menyeluruh  menurut  undang-  undang  dan  tidak  akan ada  pula  kebersamaan  untung  dan  rugi. Demikian  halnya  pada  kebersamaan hasil  dan  pendapatan,  juga  terdapat  kemungkinan  adanya  tiga  jenis  harta kekayaan  yaitu:  harta  kekayaan  suami,  harta  kekayaan  isteri  dan  harta kekayaan kebersamaan hasil dan pendapatan. Mengenai kebersamaan hasil dan pendaptan  ini  dahulu  terdapat  banyak  pendapat,  tetapi  sekarang  dapat dikatakan  bahwa  pada  umumnya  orang  berpendapat:  kebersamaan tersebutdalam banyak hal sama dengan kebersamaan untung rugi.
Perbedaannya,  apabila  kebersamaan  tersebut  menujukkan  kerugian  (saldo negatif),  maka  suami  yang  mengurusi  kebersamaan  itu.  Dengan  kata  lain, suami harus memikul seluruh kerugian. Apabila kebersamaan itu menimbulkan keuntungan,  maka  keuntungan  ini  dibagi  antara  suami  isteri.  Hal  ini  sesuai dengan Pasal 105 KUHPerdata yang menentukan bahwa, “setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami isteri. Ia (suami) harus mengurus harta kekayaan itu  laksana  seorang  bapak  rumah  tangga  yang  baik,  dan  karenanyapun bertanggung jawab atas segala kealpaan dalam pengurusan itu”.
Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa KUHPerdata menempatkan suami berperan  lebih  besar  dalam  keluarga,  sehingga  kerugian  yang  timbul  dalam praktek  perjanjian  perkawinan  dalam  bentuk  persatuan  hasil  dan  pendapatan menjadi tanggungan suami.
Berbeda  dengan  KUH  Perdata,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  masih  memberi  ruang  untuk  mengubah  perjanjian perkawinan  setelah  perkawinan  berlangsung  meskipun  dengan  syarat  yang ketat.  Sebagaimana termaktub  dalam  Pasal  29  ayat  (4)  menyatakan  :  “Selama perkawinan  berlangsung  perjanjian  tersebut  tidak  dapat  diubah,  kecuali  bila dari  kedua  belah  pihak  ada  perjanjian  untuk  mengubah  dan  perubahan  tidak merugikan  pihak  ketiga”.  Dengan  demikian,  perjanjian  perkawinan  masih dapat diubah setelah perkawinan dengan dua syarat :
1. Ada  perjanjian  sebelumnya  bahwa  perjanjian  perkawinan  itu  dapat  diubah setelah pasangan tersebut menikah; dan
2. Perubahan  itu  tidak  merugikan  pihak  ketiga  Kedua  syarat  ini  merupakan satu kesatuan, meskipun pasangan suami isteri itu sepakat bahwa perjanjian perkawinan dapat diubah setelah mereka menikah tetapi  perubahan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga.
Siapa  yang  dimaksud  dengan  “tidak  boleh  merugikan  pihak  ketiga  dan siapa  pihak  ketiga  yang  dimaksud?  Pihak  ketiga  yang  dimaksud  disini  bisa kreditur  atau  ahli  waris.  Bisa  terjadi,  pasangan  suami  isteri  mengajukan pinjaman  dan  menjadikan  harta  perkawinan  sebagai  jaminan.  Sebelum menikah pasangan suami isteri itu telah membuat perjanjian perkawinan bahwa harta  yang  mereka  peroleh  baik  sebelum  dan  sesudah  perkawinan  merupakan satu  kesatuan.  Untuk  mengantisipasi,  harta  yang  dijaminkan  tersebut  akan
disita  untuk  pelunasan  hutang  maka  mereka  sepakat  mengubah  perjanjian perkawinan  dari  persatuan  bulat  harta  kekayaan  menjadi  pemisahan  harta perkawinan.
Apabila pinjaman tersebut atas nama suami maka harta atas  nama  isteri  tidak  dapat  disita  untuk  pelunasan  hutang.  Bisa  juga  pihak ketiga disini adalah ahli waris. Perjanjian perkawinan yang tadinya merupakan pemisahan  harta  perkawinan  diubah  menjadi  persatuan  harta  perkawinan agar pasangan  nikahnya  mendapat  bagian  dari  harta  perkawinan  apabila  terjadi perceraian.  Perbuatan  yang  demikian  akan  merugikan  ahli  waris  dari perkawinan sebelumnya.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  148  ayat  (1)  KUHPerdata  mensyaratkan bahwa  perjanjian  perkawinan  harus  dibuat  dengan  akta  notaris.  Bunyi selengkapnya  Pasal  tersebut  adalah  Atas ancaman  kebatalan,  setiap  perjanjian perkawinan  harus  dibuat  dengan  akta  notaris  sebelum  perkawinan berlangsung.Ketentuan  harus  dibuat  dengan  akta  notaris  merupakan  syarat mutlak  karena  kalau  itu  tidak  dipenuhi  maka  ancaman  kebatalan  menanti. Dilihat  dari  jenis-jenis  perjanjian,  perjanjian  kawin  tergolong  sebagai perjanjian  formil.Perjanjian  formil  adalah  suatu  perjanjian  yang  tidak  hanya mensyaratkan kata sepakat saja, tetapi juga mensyaratkan penuangan perjanjian tersebut dalam suatu bentuk perjanjian tertentu atau disertai dengan formalitas tertentu.  Adakalanya  untuk  perjanjian-perjanjian  tertentu  undang-undang menentukan  bahwa  suatu  perjanjian  baru  sah  selain  harus  memenuhi  syarat umum  untuk  sahnya  perjanjian,  tetapi  juga  harus  dituangkan  dalam  akta otentik).
Salah satu contoh dari perjanjian formil adalah perjanjian kawin. Pasal 147 ayat (1) dengan tegas menyebutkan perjanjian kawin harus dibuat dengan akta otentik dengan ancaman kebatalan. Dengan kata lain, apabila perjanjian kawin tidak  dibuat  dengan  akta  otentik  maka  perjanjian  tersebut  batal  demi  hukum karena bertentangan dengan Pasal 147 ayat (1). Batal demi hukum berarti para pihak dianggap tidak pernah membuat perjanjian perkawinan. Kalau demikian halnya  maka  ketentuan  Pasal  119  ayat  (1)  tentang  persatuan  bulat  harta perkawinan  yang  berlaku.    Undang-Undang  Perkawinan    tidak  menyebutkan secara  tegas  apakah  perjanjian  perkawinan  harus  dalam  bentuk  akta  otentik  . Pasal  29  ayat  (1)  hanya  menekankan  dalam  bentuk  tertulis.  Oleh  karena  itu, dapat  ditafsirkan  bahwa  perjanjian  kawin  bisa  dengan  dengan  akta  otentik ataupun akta dibawah tangan. Meskipun UUP membolehkan perjanjian kawin dalam  bentuk  akta  dibawah  tangan  tetapi  dalam  praktiknya  tetaplah  dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris. Sebagaimana KUH Perdata, perjanjian  perkawinan  menurut  UUP,  juga  memiliki  prosedur  yang  ketat. Meskipun  tidak  disebutkan  secara  tegas  ancaman  kebatalannya  tetapi  sudah jelas  bahwa  perjanjian  perkawinan  tersebut  batal  demi  hukum  apabila  tidak dibuat dalam bentuk tertulis.
KUHPerdata  secara  eksplisit  menyatakan  bahwa  perjanjian  perkawinan dibuat  sebelum  perkawinan  dilangsungkan.  Oleh  karena  itu  lebih  dikenal dengan istilah perjanjian pra nikah. Prenuptial Agreement) Dari istilahnya saja sudah  jelas  bahwa  tidak  memungkinkan  untuk  membuat  perjanjian  setelah perkawinan  dilangsungkan.  Demikian  pula  halnya  dengan  KUHPerdata,  UU Perkawinan  dalam  perjanjian  perkawinan  dibuat  sebelum  atau  pada  saat perkawinan dilangsungkan. Dengan demikian sebagaimana halnya KUHPerdata, tidak memungkinkan perjanjian perkawinan dibuat selama dalam perkawinan.
Menurut  KUHPerdata  dalam  Pasal  119  disebutkan  bahwa  perkawinan pada  hakikatnya  menyebabkan  percampuran  dan  persatuan  harta  pasangan menikah,  kecuali  apabila  pasangan  menikah  tersebut  membuat  sebuah Perjanjian Perkawinan yang mengatur mengenai pemisahan harta. Selanjutnya ditegaskan  kembali  dalam  Pasal  35  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  (UU  Perkawinan)  bahwa  dengan  pembuatan  Perjanjian Perkawinan calon suami istri dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai  ketentuan  harta  bersama  asalkan  ketentuan  tersebut  tidak bertentangan dengan tata susila atau tata tertib umum.  Lebih spesifik, definisi atas  Perjanjian  Perkawinan  disebutkan  pada  Pasal  29  undang-undang  yang sama.  Ketentuan-ketentuan  tersebut  merupakan  dasar  hukum  pembuatan Perjanjian Perkawinan oleh calon suami-istri.
Pemutusan  perkawinan  dengan  jalan  perceraian  hanyalah  diperkenankan atau  diperbolehkan  dalam  keadaan  yang  sangat  terpaksa.  Meskipun  dimaksud untuk  berlangsung  kekal  dan  abadi,  tertuju  pada  suatu  saat  orang  akan  dapat mengalami  bahwa  perkawinan  berakhir,  karena  timbulnya  keadaan  tertentu baik  berupa  karena  kematian  maupun  perceraian.  Perceraian  yang  merupakan pengecualian  dari  tujuan  perkawinan  adalah  penghapusan  perkawinan  dengan putusan  hakim  atau  tuntutan  salah  satu  pihak  dalam  perkawinan,  baik  atas permintaan suami atau istri.
Menurut  R.  Soebekti,  Perceraian  adalah penghapusan  perkawinan  dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan (dalam hal ini salah satu pihak dimaksud adalah suami atau istri). Perceraian menurut agama Islam adalah suatu perbuatan yang ditentang oleh Allah SWT tetapi dihalalkan. Undang-undang  memperkenankan  kedua  calon  pasangan  suami  istri  untuk membuat suatu sebagai “perjanjian kawin” atau “perjanjian perkawinan”, yang umumnya  hanya  menyangkut  seputar  pengaturan  terhadap  harta  perkawinan, yang dimaksudkan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin akan timbul apabila perkawinan tersebut berakhir.
3. Tentang Pemisahan Harta
Perjanjian  perkawinan  sebagai  suatu  perjanjian  mengenai  harta  benda suami  istri  dimungkinkan  untuk  dibuat  dan  diadakan  sepanjang  tidak menyimpang  dari  asas  atau  pola  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang.  Di
dalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga selain masalah hak dan kewajiban  sebagai  suami  istri,  maka  masalah  harta  benda  juga  merupakan salah  satu  faktor  atau  pokok  pangkal  yang  dapat  menyebabkan  timbulnya berbagai perselisihanatau ketegangan dalam suatu perkawinan, bahkan dapat menghilangkan  kerukunan  antara  suami-istri  dalam  kehidupan  suatu keluarga. Untuk menghindari hal tersebutdi atas, maka dibuatlah Perjanjian Kawin  antara  pihak  calon  suami  dan  calon  istri  sebelum  mereka melangsungkan perkawinan.
Perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda  kekayaan  antara  dua  pihak,  dalam  mana  satu  pihak  berjanji  atau dianggap  berjanji  untuk  melakukan  suatu  hal  atau  untuk  tidak  melakukan sesuatu  hal,  sedang  pihak  lain  berhak  menuntut  pelaksanaan  janji  itu. Perjanjian perkawinan tetap harus dibuat dengan mendasarkan pada syarat- syarat  umum  yang  berlaku  untuk  dapat  sahnya  suatu  perjanjian.  Suatu perjanjian  untuk  dapat  memenuhi  syarat  sahnya  suatu  perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata.
Isi yang diatur di dalam Perjanjian Kawin tergantung pada pihak-pihak calon suami dan calon istri, asal tidak bertentangan dengan dengan undang- undang,  agama  dan  kepatutan  atau  kesusilaan.  Bentuk  dan  isi  Perjanjian Kawin,  sebagaimana  halnya  dengan  perjanjian  pada  umumnya,  kepada kedua  belah  pihak  diberikan  kebebasan  atau  kemerdekaan  seluas-luasnya (sesuai  dengan  azas  hukum  “kebebasan  berkontrak”)  asalkan  tidak bertentangan  dengan  Undang-Undang,  kesusilaan  atau  tidak  melanggar ketertiban  umum  Tidak  ada  definisi  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Perkawinan  mengenai  perjanjian  perkawinan; undang-undang tersebut hanya mengatur dalam Pasal 29, sebagai berikut:
1. Pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan  dilangsungkan,  kedua  pihak  atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh  pegawai  pencatat  perkawinan,  setelah  mana  isinya  berlaku  juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama  perkawinan  berlangsung  perjanjian  tersebut  tidak  dirubah, kecuali  bila  kedua  belah  pihak  ada  persetujuan  untuk  merubah  dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. 4.
Berdasarkan  KUHPerdata perubahan atas perjanjian perkawinan hanya mungkin dilakukan sebelum berlangsungnya perkawinan Dalam hal terdapat perubahan  maka  perubahan  tersebut  harus  dilakukan  dengan  cara  dan bentuk  yang  sama  seperti  pembuatan  perjanjian  perkawinan  tersebut. Perubahan  tersebut  juga  hanya  berlaku  jika  dihadiri  dan  disetujui  oleh semua orang yang dulu telah menghadiri dan menyetujui perjanjian tersebut.
Calon  mempelai  laki-laki  dan  calon  mempelai  wanita  dapat menyelenggarakan  perjanjian  perkawinan  pada  saat  atau  sebelum perkawinan  dilangsungkan.  Perjanjian  bersifat  notariil  ataupun  dibawah tangan.  Perjanjian  itu  berlaku  sejak  perkawinan  dilangsungkan  dan dilekatkan pada akta surat nikah dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan surat nikah, dan perjanjian perkawinan dibuat dengan:
a) Atas persetujuan atau kehendak bersama,
b) Dibuat secara tertulis,
c) Disahkan oleh pegawai pencatatan nikah, dan
d) Tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian  perkawinan  tersebut  tidak  boleh  bertentangan  dengan ketertiban  umum,  kesusilaan,  hukum  dan  agama.  Perihal  tidak  melanggar batas-batas  hukum  dalam  hal  ini  diartikan  dengan  arti  luas,  yaitu  tidak bertentangan dengan agama yang dianut oleh para pihak yang mengadakan perjanjian  perkawinan  itu  pada  saat  membuat  perjanjiannya  dan  pada  saat perkawinan dilangsungkan.
Meskipun tidak dinyatakan dalam Undang-undang Perkawinan, maksud dan  tujuan  perjanjian  perkawinan  dimaksudkan  perjanjian  mengenai pengurusan  harta  kekayaan  perkawinan  suami  istri  dalam  perkawinan,  hal mana  dapat  disimpulkan  dengan  melakukan  penafsiran  istilah  perjanjian perkawinan  dalam  pasal  29  Undang-  undang  Perkawinan  dihubungkan dengan KUHPerdata maupun perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam yang berlaku sebelumnya.
Perjanjian  perkawinan  tidak  boleh  dibuat  setelah  perkawinan berlangsung  apabila  sebelum  atau  pada  saat  perkawinan  berlangsung  tidak telah  diadakan  perjanjian  perkawinan.  Perjanjian  yang  dibuat  setelah perkawinan  berlangsung  hanyalah  merupakan  perjanjian  perkawinan  yang merupakan  perubahan  dari  perjanjian  yang  sudah  ada,  hal  tersebut  dapat disimpulkan dari Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4) Undang- undang Perkawinan yang  pada  pokoknya  menyebutkan  dalam  ayat  (1)  bahwa  “perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan”.
Pasal  29  ayat  (4)  mengatakan  bahwa,  “perjanjian  tidak  dapat  dirubah,
kecuali  ada  persetujuan  kedua  belah  pihak  dan  tidak  merugikan  pihak ketiga”.  Perjanjian  perkawinan  diantara  kedua  calon  suami  isteri  tersebut dibuat  baik  dalam  bentuk  tulisan  atau  akta,  baik  dibawah  tangan  maupun dalam  bentuk  otentik  yang  dibuat  oleh  seorang  pejabat  umum  yang berwenang.  Namun  untuk  memberikan  perlindungan  yang  maksimal  dan mengikat  bagi  pihak-pihak  yang  berkepentingan,  perjanjian  kawin sebaiknya dibuat dalam bentuk akta otentik. Suatu akta otentik adalah akta yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang untuk itu, seperti misalnya akta notariil yang dibuat oleh Notaris, merupakan alat bukti yang kuat.
4. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kawin
Setelah  perjanjian  kawin  dibuat  dihadapan  notaris,  adakalanya  dalam pelaksanaan  isi  perjanjian  kawin  tersebut  menghadapi  kendala-kendala. Pada umumnya kendala yang paling sering terjadi diantaranya yaitu :
1) Suami  isteri  beritikad  buruk  dalam  hal  utang  piutang  terhadap  pihak ketiga;
2) Selama  berlangsungnya  pernikahan  suami  atau  istri  melanggar  isi perjanjian;
3) Terjadi sengketa perdata mengenai perjanjian kawin.
Kendala lainya komplain dari pihak keluarga mempelai pada saat akad nikah dilangsungkan, karena mereka merasa tidak pernah diberi tahu kalau telah ada perjanjian
kawin yang dibuat oleh calon suami  isteri,  atau  adanya  kecurigaan  akan  dikuasainya  harta  dalam perkawinan oleh pihak calon suami atau isteri atau oleh pihak  ketiga.  Sehingga  bukan  tidak  mungkin  dilakukan  perubahan  dalam perjanjian atau sebaliknya perjanjian itu sendiri tidak dapat dilaksanakan.
Ternyata  dalam  perjalanan  perkawinan  itu  sendiri  salah  satu  pihak mempunyai  hutang  piutang  atas  harta  bawaan  yang  semula  diurus  masing- masing pihak, melebihi dari nilai harta yang ia bawa dalam perkawinan. Hal ini  bisa  saja  akan  mempengaruhi  hubungan  para  pihak  dalam  pengurusan harta yang diperjanjikan.
Persoalan  budaya,  dan  persoalan  yang  berkaitan  dengan  keyakinan bahwa  perkawinan  adalah  sesuatu  yang  sakral,  suci,  dan  agung.  Oleh karenanya, setiap pasangan yang akan menjalani pernikahan harus menjaga kesuciannya  sejak  dari  proses  menuju  pernikahan  dan  terus  sampai  pada menjalani pernikahan. Sebuah keluarga harus mempertahankan perkawinannya sekuat tenaga demi kesakralan, kesucian, dan keagungan perkawinan tersebut.
Tragisnya,  tidak  jarang  perempuan  yang  memperjuangkan  ikatan perkawinannya, meskipun dirinya terus-menerus mengalami kekerasan oleh pasangannya. Tidak banyak orang yang bersedia menandatangani perjanjian kawin/pranikah.  Selama  ini,  perjanjian  pranikah  dianggap  hanya  untuk memisahkan atau mencampurkan harta suami-istri.
Akibatnya  pihak  yang  mengusulkan  dinilai  masyarakat  sebagai  orang yang  pelit,  sampai  saat  ini  khususnya  di  Indonesia  dan  mungkin  negara Timur  lainnya,  perjanjian  pranikah  menjadi  sesuatu  yang  belum  biasa dilakukan dan bahkan menjadi persoalan yang sensitif ketika salah seorang calon pasangan mengajukan untuk membuat perjanjian.
Pada akhirnya masalah yang utama dalam pelaksanaan perjanjian kawin adalah  salah  satu  pihak  atau  kedua-duanya  tidak  memiliki  itikad  baik  dan berkelakuan  jelek  dalam  melaksanakan  perjanjian  kawin.  Dalam  hal  ini dapat  dilakukannya  pembatalan  pernikahan  atau  dapat  dimintakan
perceraian  ke  Pengadilan  Agama  atau  Pengadilan  Negeri  bagi  mereka selaian beragama Islam. Dalam hal terjadi sengketa perdata pada umumnya diselesaikan melalui Pengadilan, padahal bisa saja dilakukan pilihan hukum dalam  bentuk  alternatif  penyelesaian  sengketa  seperti  arbitrase,  jasa-jasa baik, mediasi, hukum adat atau secara hukum agama.
Apabila terjadi perceraian, bagaimana masalah pengurusan harta begitu juga  masalah  perwalian  anak  ini  perlu  disikapi  hati-hati  dan  perhitungan matang  bagi  para  pihak.  Sehingga  yang  terpenting  dalam  perjanjian  kawin adanya  keterbukaan,  kejujuran  dan  saling  percaya  diantara  kedua  belah pihak  untuk  merumuskan  perjanjian  yang  akan  dituangkan  ke  dalam  akta. Sehingga  tidak  ada  pihak-pihak  yang  merasa  dirugikan  nantinya  di kemudian hari.
Masyarakat  Indonesia  yang  kuat  budaya  Timurnya,  dengan  membuat perjanjian  kawin  dianggap  sesuatu  yang  tabu  bagi  sebagian  besar  calon suami  isteri.  Padahal  dengan  perjanjian  kawin  menunjukkan  adanya  itikad baik untuk memahami hak dan kewajiban dalam masalah pengurusan harta dalam  perkawinan,  termasuk  juga  pengurusan  anak,  karena  tujuan perkawinan menurut Undang Undang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga  yang  bahagia  dan  sejahtera  berdasarkan  ketuhanan  Yang  Maha Esa.
Berdasarkan  uraian  diatas,  apabila  di  kontekskan  dengan  Wierjono Rodjodikoro,  perjanjian  ialah  suatu  perhubungan  hukum  mengenai  harta benda  antara  dua  pihak,  dimana  satu  pihak  berjanji  atau  dianggap  berjanji untuk  melakukan  suatu  hal  atau  untuk  tidak  melakukan  sesuatu  hal, sedangkan  pihak  lain  berhak  untuk  menuntut  pelaksanaan  perjanjian tersebut.
Pada  dasarnya  perjanjian  kawin  yang  di  buat  di  hadapan  Notaris  yang mana telah terpenuhinya unsur syarat perjanjian sehingga perjanjian tersebut memiliki  kepastian  hukum.  Perjanjian  kawin  ini  sebagai  akta  otentik  yang bisa  digunakan  dalam  pembiuktian  kalau  terjadi  suatu  sangketa  dalam perjanjian  tersebut.  Namun  yang  kita  dapati  kendala  utama  dalam pelaksanaan  perjanjian  kawin,  adalah  kalau  terjadi  perceraian  tidak  ada laporan. Hal ini dimaklumi, karena para pihak merasa ini masalah keluarga, padahal  dari  sisi  administrasi  mereka  perlu  mendata  ulang  daftar  catatan perjanjian kawin yang mereka  terima,  guna  mengetahui  perkembangan tingkat kesadaran masyarakat  dalam  membuat  perjanjian dan  mencatat perjanjian kawin.
B. Akibat Hukum Jika Perjanjian Kawin Yang Telah Dibuat Oleh Notaris Tidak Dipatuhi Dan Dilanggar Oleh Salah Satu Pihak (Suami Atau Istri)
Konsepsi  perjanjian  perkawinan  merupakan  suatu  perjanjian  yang  didasarkan atas  kata  sepakat  dan  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  tetapi  perjanjian  tersebut hanya mempunyai akibat hukum dalam hukum keluarga saja dan hak serta kewajiban
tersebut ada di luar hukum kekayaan kecuali yang ada dalam lapangan hukum harta perkawinan). (Satrio,  Perjanjian,  &  Penerbit,  1992) Proses  kehidupan  yang  nyata antara  manusia  satu  dengan  manusia  yang  lain  tentunya  tidak  mungkin  dapat terpisahkan. Sama halnya dengan hubungan suami istri yang harus dapat memenuhi kebutuhan  jasmani  dan  rohaninya  satu  sama  lain  dan  juga  di  samping  pemenuhan kebutuhan  jasmani  dan  rohani,  tentunya  terdapat  hubungan  harta  kekayaan  sebagai dasar pemenuhan kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusia.
Masalah  harta  kekayaan  di  lingkungan  sosial  selalu  menjadi  lingkup  tersendiri bagi  setiap  orang  untuk  dapat  mengelolanya  dengan  baik  dan  benar,  yaitu  dengan cara membentuk kesepakatan terkait pengelolaan harta kekayaan  yang dimiliki. Hal ini  bisa  berkaitan  dengan  harta  kekayaan  sebelum  perkawinan  dilangsungkan maupun  berkaitan  dengan  harta  kekayaan  setelah  perkawinan.  Lebih  lanjut  diatur dalam  Pasal  147  KUHPerdata  bahwa  Perjanjian  kawin  harus  dibuat  dengan  akta notaris  sebelum  pernikahan  berlangsung,  dan  akan  menjadi  batal  bila  tidak  dibuat secara  demikian.  Perjanjian  itu  akan  mulai  berlaku  pada  saat  pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu (Wiki, 2002) .
Hubungan  suami  istri  yang  harus  mengelola  keuangan  menjadi  satu  kesatuan, merupakan  hak  setiap  orang  sebagai  konsekuensi  dilangsungkannya  perkawinan sesuai  dengan  Pasal  28  B  Ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  telah  menjelaskan  bahwa  setiap  orang  berhak  membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
Penjelasan  Pasal  tersebut  secara  tidak  langsung  menjelaskan  terkait  akibat hukum dari adanya perkawinan, termasuk didalamnya adalah akibat hukum terhadap harta  kekayaan  dan  pihak  ketiga  dari  pasangan  suami  istri  tersebut.  Akibat  hukum terkait  pengelolaan  harta  kekayaan  dari  pasangan  suami  istri  memiliki  sistem, bersama dengan prinsip satu kesatuan yang bulat atau menggunakan sistem terpisah baik sebagian ataupun seluruhnya yang memberi jalan kepada suami istri untuk dapat mengatur/membuat  perjanjian  mengenai  pengelolaan  harta  kekayaan.  Perjanjian terkait  pengelolaan  harta  kekayaan  yang  dilakukan  oleh  suami  istri  disebut  juga perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan telah diatur di dalam Pasal 29 Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  yaitu  yang  membahas  terkait perjanjian pra nikah. Diprkuat dengan (Kenedi, 2020) .
Berdasarkan  kedua  peraturan  tersebut,  sebenarnya  sudah  sangat  jelas menyatakan  bahwa  Negara  Indonesia  mendukung  adanya  pembentukan  perjanjian perkawinan untuk tetap melindungi harta kekayan suami istri dan pihak ketiga yang bersangkutan.  Harta  bersama  yang  diperoleh  selama  perkawinan  mungkin  tidak menjadi  persoalan  dalam  perceraian  dalam  sebuah  perkawinan.  Hal  ini  berbeda dengan harta bawaan dan harta perolehan  yang sifat penguasannya sama tergantung tunduk  ke  hukum  mana  yang  suami  istri sepakati.  Kesepakatan tersebut  seharusnya dituangkan  ke  dalam  sebuah  perjanjian  perkawinan  agar  tidak  menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
1) Fungsi Perjanjian Kawin Dilangsungkan
Perjanjian  sebagaimana  tersebut  haruslah  dilaksanakan  sebelum  perkawinan dilangsungkan dan haruslah dibuat dalam bentuk akta otentik dimuka notaris, akta otentik itu sangat penting (Manan & Jauhari, 2003) karena dapat dijadikan bukti dalam  persidangan  pengadilan  apabila  terjadi  sengketa  tentang  harta  bawaan masing-masing. Jika tidak ada perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan maka semua harta suami dan isteri terjadi perbauran. Tentang Perjan jian  kawin  ini  dibenarkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  sepanjang  tidak menyalahi tata susila dan ketentraman umum yang berlaku dalam masyarakat.
Pasal 47 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pada waktu atau sebelum  perkawinan  dilangsungkan  kedua  calon  mempelai  dapat  membuat perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh  pegawai  pencatat  nikah,  mengenai kedudukan  harta  dalam  perkawinan.  Pasal  47  ayat  (2)  perjanjian  tersebut  dalam ayat 1 dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangn dengan hukum islam.
Dari segi tujuan dan manfaat dibuatnya  Perjanjian  perkawinan masih sedikit calon  pengantin  yang  memandang  hal  ini  sebagai  sesuatu  yang  positif.  Hal  ini dikarenakan  masih  dianggap  tabu  dan  pamali  di  masyarakat.  Ada  sebagian masyarakat yang dapat menerima konsep pemikiran tentang pembuatan Perjanjian Perkawinan,  tetapi  lebih  banyak  masyarakat  yang  belum  menerimanya, disebabkan  adanya  pandangan  negatif  yang  menganggap  Perjanjian  Perkawinan sebagai  sesuatu  yang  tidak  umum,  tidak  etis,  kecurigaan,  egois  tidak  sesuai dengan budaya orang timur yang penuh etika.
Sebaliknya Perjanjian Perkawinan yang dianggap masih tabu dilakukan oleh masyarakat  awam  justru  telah  menjadi  gejala  baru  di  kalangna  tertentu  seperti selebritis,  pengusaha  dan  lain-lain.  Mereka  umumnya  berpandangan  bahwa dengan adanya Perjanjian Perkawinan harta miliknya akan terjamin aman apabila terjadi  perceraian.  Dalam  Perjanjian  Perkawinan  yang  perlu  dipertimbangkan adalah.
1. Keterbukaan  dalam  mengungkapkan  semua  detail  kondisi  keuangan  baik sebelum  mau  pun  sesudah  pernikahan.  Berapa  jumlah  harta  bawaan  masing- masing  pihak  sebelum  menikah  dan  bagaimana  potensi  bertambahnya  sejalan dengan  meningkatnya  penghasilan  atau  karena  hal  lain  misalnya  menerima warisan.  Kemudian  berapa  jumlah  hutang  bawaan  masing-masing  pihak sebelum  menikah,  bagaimana  potensi  hutang  setelah  menikah  dan  siapa  yang bertanggung  jawab  terhadap  pelunasan  hutangnya.  Tujuanya  agar  tahu  persis apa  yang  akan  diterima  dan  apa  yang  akan  dikorbankan  jika  perkawinan berakhir, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan nantinya.
2. Kerelaan  perjanjian  pranikah  harus  disetujui  dan  ditandatangani  oleh  kedua belah pihak secara sukarela tanpa paksaan, jika sala satu pihak merasa dipaksa karena diancam atau berada dalam tekanan sehingga terpaksa menandatanganinya perjanjian nikah bias diancam batal karenanya.
3. Pejabat yang obyektif. Pilihlah pejabat berwenag yang bereputasi baik dan bisa menjaga  obyektivitas,  sehingga  dalam  membuat  isi  perjanjian  pranikah  bisa tercapai keadilan bagi kedua belah pihak.
4. Notariil.  Perjanjian  pranikah  sebaiknya  tidak  dibuat  di  bawah  tangan  tetapi harus di sahkan oleh notaris. Kemudian harus di catatkan pula dalam lembaga pencatatan perkawinan, artinya pada saat pernikahan di langsungkan perjanjian pranikah juga harus disahkan pula oleh pegawai pencatat per- kawinan (KUA maupun  Kantor  Catatan  Sipil).  Maka  dengan  membuat  Perjanjian  perkawinan pasangan  suami  isteri  mempunyai  kesempatan  untuk  saling  terbuka,dan  bisa berbagi rasa atas keinginan yang telah disepakati untuk menjalani isi perjanjian tersebut.
Biasanya  perjanjian  perkawinan  dibuat  untuk  kepentingan  perlindungan hukum  terhadap  harta  masing-masing  suami  isteri,  karena  UU  Perkawinan  tidak mengatur tujuan Perjanjian Perkawinan, segalanya diserahkan kepada kedua belah pihak yaitu suami dan isteri.
Pada  dasarnya  Perjanjian  Perkawinan  tidaklah  seburuk  yang  menjadi anggapan  masyarakat.  Hal  ini  terjadi  karena  Perjanjian  Perkawinan  bagi  orang kebanyakan  adalah  kurang  etis  tidak  sesuai  dengan  budaya  orang  timur. Mengingat pentingnya Perjanjian Perkawinan ternyata cukup banyak manfaatnya bagi  suami  isteri.  Tanpa  Perjanjian  Perkawinan,  maka  dalam  proses  pembagian harta  gono-gini  sering  terjadi  pertikaian.  Karena  itu  manfaat  dari  Perjanjian Perkawinan adalah dapat mengatur penyelesaian dari masalah yang kira-kira akan timbul selama perkawinan, antara lain: (Rini, 2016)
1. Tentang  pemisahan  harta  kekayaan,  jika  tidak  ada  harta  gono-gini  syaratnya, harus  dibuat  sebelum  pernikahan  dan  harus  di  catatkan  di  tempat  pencatatan perkawinan.
2. Tentang  pemisahan  hutang,  dalam  perjanjian  perkawinan  dapat  diatur mengenai masalah hutang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa hutang. Hutang yang dimaksud adalah hutang yang terjadi sebelum pernikahan, selama pernikahan, setelah perceraian bahkan kematian.
3. Tanggung  jawab  terhadap  anak-anak  hasil  pernikahan  tersebut  terutama mengenai  masalah  biaya  hidup  anak,  dan  biaya  pendidikanya  harus  diatur sedemikian  rupa  berapa  besar  kontribusi  masing-masing  orang  tua,  dalam  hal ini tujuanya agar kesejahteraan anak-anak tetap terjamin.
2) Berdasarkan Isi Perjanjian Kawin
Materi  yang  diatur  di  dalam  perjanjian tergantung  pada  pihak-pihak  calon suami-istri,  asal  tidak  bertentangan  dengan  hukum,  undang-undang,  agama,  dan kepatutan  atau  kesusilaan.  Perjanjian  perkawinan  yang  lazim  disepakati  antara lain  berisi  harta  bawaan  dalam  perkawinan,  utang  yang  dibawa  oleh  suami  atau istri,  dan  lain  sebagainya.  Dalam  penerapannya  berikut  adalah  hal-hal  yang umumnya diatur dalam perjanjian perkawinan:
1. Harta bawaan dalam perkawinan, baik harta yang diperoleh dari usaha masing- masing  maupun  dari  hibah,  warisan  ataupun  cuma-cuma  yang  diperoleh masing-masing selama perkawinan.
2. Semua  hutang  dan  piutang  yang  dibawa  oleh  suami  atau  istri  dalam perkawinan mereka, sehingga tanggung jawab yang dibuat oleh mereka selama perkawinan  tetap  akan  menjadi  tanggungan  masing-masing  atau  tanggung jawab keduanya dengan pembatasan tertentu.
3. Hak  istri  dalam  mengurus  harta  pribadinya  baik  yang  bergerak  maupun  yang tidak bergerak dan dengan tugas memungut (menikmati) hasil serta pendapatan baik dari pekerjaannya sendiri atau sumber lain.
4. Kewenangan  istri  dalam  mengurus  hartanya,  agar  tidak  memerlukan  bantuan atau pengalihan kuasa dari suami.
5. Pencabutan  wasiat,  serta  ketentuan-ketentuan  lain  yang  dapat  melindungi kekayaan  maupun  kelanjutan  bisnis  masing-masing  pihak  (dalam  hal  salah satu/kedua  pihak  merupakan  pemegang  saham/pemimpin  usaha  pada  suatu entitas bisnis).
3) Berdasarkan Bentuk Perjanjian Kawin
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) tidak  memuat  aturan  mengenai  isi  perjanjian  kawin.  UU  Perkawinan  hanya menentukan bahwa isi perjanjian kawin tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama  dan  kesusilaan.  Dengan  demikian  sesuai  dengan  pendapat  Mahkamah Agung,  isi  KUH  Perdata  (Burgerlijk  Wetboek,  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata)  yang  mengatur  mengenai  perkawinan  dipandang  masih  berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Perkawinan. KUH Perdata memberikan kebebasan  kepada  para  pihak  untuk  menentukan  isi  perjanjian  kawin.  Namun perjanjian kawin tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan berikut:
1. Tidak  memuat  janji-janji  yang  bertentangan  dengan  kesusilaan  dan  ketertiban umum.
2. Perjanjian kawin tidak boleh:
a) Mengurangi hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami sebagai suami, yaitu hak  suami  untuk  menentukan  tempat  kediaman  atau  hak  suami  untuk mengurus kebersamaan harta perkawinan.
b) Mengurangi hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua.
c) Mengurangi hak-hak  yang ditentukan oleh undang-undang bagi suami atau istri yang hidup terlama.
d) Tidak  dibuat  janji-janji  yang  mengandung  pelepasan  hak  atas  harta peninggalan keluarga sedarah mereka dalam garis ke bawah.
e) Tidak dibuat janji-janji bahwa  salah satu pihak akan memikul hutang lebih besar daripada bagiannya dalam aktiva.
f) Tidak dibuat janji dengan kata-kata umum, bahwa harta perkawinan mereka akan  diatur  oleh  undang-undang  negara  asing  dan  peraturan  yang  pernah berlaku di Indonesia atau di Nederland, maupun oleh hukum adat.
Di  dalam  undang-undang  hanya  terdapat  2  macam  pembatasan  terhadap kebersamaan harta kekayaan, yaitu:
1. Kebersamaan  untung  dan  rugi.  Ini  berarti  suami  dan  istri  masing-masing memiliki  harta  bawaan,  yaitu  harta  yang  dimiliki  sebelum  perkawinan,  serta hibah,  hibah  wasiat  dan  pewarisan  yang  diperoleh  selama  perkawinan. Sedangkan  harta  benda  lain  dan  hutang-hutang  yang  diperoleh  selama perkawinan akan menjadi milik bersama.
2. Kebersamaan  hasil  dan  pendapatan.  Perjanjian  kawin  model  ini  mirip  dengan kebersamaan untung dan rugi. Namun apabila ada kerugian yang terjadi dalam perkawinan,  maka  hanya  suami  yang  menanggungnya.  Sedangkan  istri dibebaskan dari kerugian tersebut.
4) Akibat  Hukum  Yang  Di  Buat  Notaris  Tentang  Perjanjian  Kawin  Tidak Dipatuhi Dan Di Langsungkan Oleh Salah Satu Pihak (Suami-Istri)
Perkawinan  yang  sah  menurut  hukum  akan  menimbulkan  akibat  hukum.
Akibat  perkawinan  terhadap  suami  istri  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  antara suami-istri.  Hak  dan  kewajiban  antara  suami  istri  diatur  dalam  Pasal  30  sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan  sebagai  berikut,  suami-istri  wajib  saling  cinta-mencintai,  hormat menghormati, setia menyetiani dan memberikan lahir batin satu kepada yang lain. Suami  istri  harus  mempunyai  tempat  kediaman  yang  tetap  dan  tempat  kediaman tersebut  ditentukan  oleh  suami-istri  bersama.    Perkawinan  adalah  suatu  ikatan lahir  batin  antara  suami  dan istri  yang  sudah  semestinya  akan  menimbulkan  hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (Limbong, Siregar, & Yasid, 2022) .
Perkawinan  mengakibatkan  suatu  ikatan  hak  dan  kewajiban,  juga menyebabkan suatu bentuk kehidupan bersama dari para pribadi yang melakukan hubungan  perkawinan  itu,  yaitu  membentuk  suatu  keluarga  atau  somah  ( gezin atau household ). (Soekanto, 2007) Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan yang  sah  adalah  terciptanya  harta  benda  perkawinan.  Harta  atau  kekayaan perkawinan diperlukan guna memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga.
Mengenai  kedudukan  suami  isteri  dalam  rumah  tangga  dan  masyarakat ketentuannya  diatur  dalam  pasal  31  ayat  (1)  yang  pada  dasarnya  adalah  sebagai berikut: “Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami  dalam  kehidupan  rumah  tangga  dan  pergaulan  hidup  bersama  dalam masyarakat”.
Dari rumusan tersebut di atas dapat diperoleh ketentuan bahwa kedudukannya sebagai  manusia  (Human  Beings)  maupun  dalam  kedudukannya  dalam melaksanakan  fungsi  keluarga.  Dan  memang  pada  dasarnya  kedudukan  pria  dan wanita sebagai manusia adalah sama derajatnya karena sama-sama ciptaan Tuhan. Tujuan  yang  hendak  dicapai  dari  ketentuan  pasal  31  ayat  1  ini  ialah  supaya  di dalam rumah tangga tidak ada dominasi di antara keduanya baik dalam pembinaan rumah  tangga  itu  sendiri  maupun  dalam  pembinaan  dan  pembentukan  keturunan
sebagai  pewaris  generasi  yang  akan  datang.  Di  samping  itu  dengan  adanya ketentuan  tersebut  di  atas  akan  memungkinkan  isteri  dapat  menduduki  jabatan- jabatan  penting  dalam  masyarakat  yang  dahulunya  hanya  dimonopoli  oleh  pria saja. Demikian juga si isteri dapat mempunyai kebebasan untuk mengembangkan kecakapan  dan  bakatnya  sebagaimana  kesempatan  yang  dimiliki  oleh  suaminya. Tetapi  yang  perlu  di  ingat  bagi  isteri  walaupun  undang-undang  memberikan persamaan  dalam  bertindak  khususnya  di  dalam  masyarakat  jangan  sampai melalaikan  kewajiban  yang  pokok  sebagai  ibu  rumah  tangga.  Karena  dengan melalaikan  kewajiban  yang  utama  sebagai  ibu,  maka  rumah  tangga  dapat berantakan dan bahkan hancur sama sekali.
Penulis  disini  menemukan  munculnya  sebuah  permasalahan  dimana  salah satu pihak merasa lebih berhak atas harta yang dipersengkatakan. Misalnya suami dan  istri  yang  telah  bercerai  dan  memperebutkan  sebuah  rumah.  Dahulu  rumah tersebut  dibeli  secara  kredit  oleh  mereka,  namun  dalam  perjalanannya  istri  lebih banyak  membayar  cicilan  kredit  tersebut,  sehingga  istri  merasa  sebagian  besar dari  nilai  rumah  tersebut  merupakan  bagiannya.  Terkadang  muncul  sebuah pertanyaan,  apakah  nanti  harta  tersebuat  akan  dibagi  sama  antara  suami  istri tersebut. Jika  itu terjadi,  maka istri  akan merasa tidak adil,  karena  kenyataannya yang  banyak  andil  dalam  harta  tersebut  lebih  besar  dari  suaminya.  Atau sebaliknya, suami yang bekerja siang malam mencari nafkah, sementara sang istri hanya  tinggal  di  rumah  mengurus  anak  dan  mengurus  rumah  tangga.  Dari  hasil usaha suami, mereka telah dapat membeli beberapa macam, seperti rumah, tanah, dan  sebagainya.  Dalam  permasalahan  tersebut,  jika  terjadi  perceraian  di  antara mereka  apakah  istri  akan  mendapatkan  bagian  yang  sama  dari  harta  yang diperoleh dari jerih payah sang suami itu.
Berdasarkan uraian diatas, apabila di kontekskan dengan Teori Perlindungan Hukum  oleh  Philipus  M  Hadjon.  Diungkapkan  Hadjon,  perlindungan  hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum  bagi  rakyat  berdasarkan  sarananya,  yakni  perlindungan  preventif  dan represif.
Perlindungan  merupakan  suatu  hal  atau  perbuatan  untuk  melindungi  subjek hukum  berdasarkan  peraturan  perundangan  yang  berlaku  disertai  dengan  sanksi- sanksi.  Perlindungan  hukum  juga  merupakan  jaminan  hak-  hak  dan  kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan  manusia  lain.  Sifat  manusia,  cenderung  ingin  kepentingannya  dipenuhi terlebih  dahulu, tanpa mengingat  kepentingan  orang  lain  dan  tidak  jarang  terjadi kepentingan- kepentingan saling bertentangan.
Keadaan  tersebut,  apabila  tidak  diatur  atau  tidak  dibatasi,  maka  yang  lemah akan tertindas atau setidak-tidaknya timbul pertentangan bagai tujuan hukum yaitu keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum.  Urutan  tersebut  sesuai  dengan
prioritas tujuan hukum atau gejolak. Berkaitan dengan perlindungan hukum, maka keadilan  dan  kepastian  hukum  yang  harus  diberikan  kepada  seseorang  manakala orang tersebut memerlukan perlindungan.
Wewenang dan tanggung jawab notaris atas akta perjanjian kawin bagi yang beragama  Islam  yang  dibuatnya  pun  adalah  sebatas  isi  perjanjian  yang  telah memenuhi  syarat-syarat  sahnya  perjanjian  berdasarkan  Pasal  1320  KUHPerdata, maka  ia  tidak  dapat  dituntut  dipengadilan.  Sebaliknya  kalau  tidak  memenuhi syarat  syahnya  perjanjian  maka  akta  yang  dibuat  notaris  dapat  dilakukan pembatalan oleh hakim.
Kebatalan yang diputuskan oleh hakim atas akta notaris bisa berbentuk batal demi  hukum  atau  dapat  dibatalkan.  Notaris  juga  berwenang  dan  bertanggung jawab  pula  sesuai  yang  telah  diamanatkan  oleh  Pasal  15  mengenai  kewenangan notaris dan Pasal 16 mengenai kewajiban notaris Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan Notaris.
Hukum  senantiasa  berhubungan  dengan  masyarakat.  Dalam  masyarakat sering  terjadi  konflik,  oleh  sebab  itu  diperlakukan  suatu  aturan  untuk  mengatur kepentingan antara manusia dalam masyarakat. Sesuai dengan teori tujuan hukum yang  menekankan  bahwa  setiap  masyarakat  merupakan  subjek  dari  perubahan sosial  dan  perubahan  itu  ada  dimana-mana.  Pendapat  Gustav  Radburch  seorang Filsuf  Jerman  menyatakan  bahwa  ada  3  (tiga)  ide  dasar  hukum  sebagai  tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian Urutan tersebut sesuai dengan prioritas tujuan hukum.
Hukum yang berisi kaidah-kaidah atau aturan adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum.
Menurut  hemat  penulis  bahwa  Perjanjian  Perkawinan  dengan  akta  Notaris memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  sehingga  ada  jaminan  kepastian hukum mengenai muatan isi perjanjian, baik terhadap suami atau istri;

## Kesimpulan
1) Hal-hal  apa  saja  yang  dituangkan  dalam  perjanjian  kawin  yang  dibuat  dihadapan notaris  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  147  KUHPerdata  dengan  tegas menetapkan,  perjanjian  perkawinan  harus  dibuat  dengan  akta  Notaris  dengan ancaman  kebatalan.  Hal  itu  dimaksudkan  agar  perjanjian  perkawinan  dituangkan dalam  bentuk  akta  autentik,  karena  mempunyai  konsekuensi  luas  dan  dapat menyangkut  kepentingan  keuangan  yang  besar  sekali.  Pasal  147  KUHPerdata  juga menyebutkan, perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan.  Setelah  perkawinan  dilangsungkan,  perjanjian  perkawinan  dengan cara bagaimanapun tidak dapat diubah.
2) Akibat  hukum  jika  perjanjian  kawin  yang  telah  dibuat  oleh  notaris  tidak  dipatuhi dan  dilanggar  oleh  salah  satu  pihak  (suami  atau  istri)  perjanjian  perkawinan  harus dibuat  sebelum  perkawinan  dilangsungkan  dan  perjanjian  tersebut  harus  dibuat  di
hadapan Notaris, jika tidak dilakukan di hadapan Notaris, maka perjanjian tersebut batal.  Syarat  ini  dimaksudkan  agar:  perjanjian  tersebut  dituangkan  dalam  bentuk akta  otentik  yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  kuat:  Memberikan kepastian  hukum  tentang  hak  dan  kewajiban  suami-isteri  atas  harta  benda  mereka, mengingat  perjanjian  perkawinan  mempunyai  akibat  yang  luas;  Untuk  membuat perjanjian  perkawinan  dibutuhkan  seseorang  yang  benar-benar  menguasai  hukum harta perkawinan dan dapat merumuskan semua syarat dengan teliti.

## BIBLIOGRAFI
Abdullah, Boedi, & Saebani, Beni Ahmad. (2013). Perkawinan dan perceraian keluarga muslim. Bandung: Pustaka Setia . Google Scholar
Ardhiwisastra,  Yudha  Bhakti.  (2000). Penafsiran  dan  konstruksi  hukum .  Alumni.
Google Scholar
Basyir, Ahmad Azhar. (1999). Hukum perkawinan islam . Google Scholar
Djais,  Mochammad.  (2006).  Hukum  Harta  Kekayaan  Dalam  Perkawinan. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro . Google Scholar
Jakarta, Pustaka Buana. (2016). Kitab Lengkap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Pustaka Buana. Jakarta. Google Scholar
Kenedi,  John.  (2020). Buku:  Perjanjian  Perkawinan .  IAIN  Bengkulu  Press. Google Scholar
Limbong,  Panal  Herbet,  Siregar,  Syawal  Amry,  &  Yasid,  Muhammad.  (2022). Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata  Yang  Berlaku  Saat  Ini  Di  Indonesia. Jurnal  Retentum , 3 (1),  213–229. Google Scholar
Manan, Abdul, & Jauhari, Iman. (2003). Aneka masalah hukum materiel dalam praktek peradilan agama . Pustaka Bangsa Press. Google Scholar
Prawirohamidjojo,  R.  Soetojo.  (2002). Pluralisme  Dalam  Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia Cetakan 3 . Surabaya: Airlangga University Press. Google Scholar
Rini, Mike. (2016). Perlukah Perjanjian Pranikah? Dikutip Dari Danareksa. Com Tanpa Halaman . Google Scholar
Satrio, John, Perjanjian, Hukum, & Penerbit, P. T. (1992). Citra Aditya Bakti . Bandung. Soekanto, Soerjono. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat . Google Scholar
Tavinayati, Tavinayati. (2016). Urgensi Perjanjian Pra Nikah Bagi Calon Suami Isteri .

## Google Scholar
Wiki,  Bahasa  Indonesia.  (2002). Undang-undang  dasar  negara  republik  Indonesia tahun 1945 . Google Scholar
Copyright holder:
Hidayah Madaul, Rusdin Alauddin, Baharuddin (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: