## PENGUKURAN KINERJA UNIT PENGADAAN BARANG DAN JASA SUATU INSTANSI PEMERINTAH  MENGGUNAKAN “PROCUREMENT MATURITY MODEL; STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA EPOK oleh
Hayati Fatimah dan Ali Masjono Jurusan akuntansi Politeknik Negeri Jakarta Kampus Baru UI Depok 16425 ramihf@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Pelaksanaan  proses  pengadaan  barang  dan  jasa  sewajarnya  mengacu  kepada  best  practice.  Best practice  tersebut  telah  dirangkum  dalam  sutu  program  yang  disebut  Procurement  Maturity  Model (PMM).  Dalam  penelitian  ini  LPSE  kota  Depok  yang  mewakili  pemkot  Depok,  dilihat  apakah pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa  selama  ini  sudah  mampu  mencapai  predikat  best  in  class atau world class. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa LPSE kota depok sudah melampau predikat optimizing, belum mencapai predikat best in class. LPSE sudah melaksanakan 2 dari delapan entitas best  practice  yaitu  entitas Value  dan  entitas  Policy. Masih  ada  6  entitas  lain  yang  belum  mencapai best  practice.  Ada  beberapa  gap  yang  perlu  dihilangkah  agar  bisa  mencapai  predikat  best  in  class atau  world  class.  Sebanyak  18%  gap  pada  posisi  minimal  artinya  hanya  beberapa  item  lagi  bisa mencapai best practice, sebanyak 21% pada posisi significant gap, artinya banyak best practice yang belum  dilaksanakan,  sedangkan  subtansial  gap  hanya  5%,  artinya  sedikit  pelaksanaan  pengadaan barang  dan  jasa  hanya  5%  yang  belum  melaksanakan  best  practice.  Secara  umum  predikat  LPSE dapat  dikatakan  mencapai  best  inclass  dengan  hanya  memperbaiki  beberapa  item,  misalnya otomatisasi dalam berapa hal (lhat lampiran 1).

## Kata kunci: Procurement, best in class, LPSE, Kota Depok

## ABSTRACT
Implementation of procurement process usually refer to best practices which have been applied by to many  organization  worldwidely.  Best  practices  have  been  combine  in  one  aplication  called Procurement Maturity Model (PMM). Using PMM this research analize wheather LPSE, Government of Kota Depok has done best practices in procurement process. This reseach show that only 2 or 8 entities  of  best  practice  have  been  done  by  the  LPSE  or  only  56%  of  best  pracitices  have  been implemented by the goverment of Kota Depok. There are GAPs that need to be released in order to achieve  best  in  class  or  world  class  predicate.  According  to  this  reseacrh,  LPSE  kota  Depok  has achieved beyond the optimizing predicate, nearly achieve the best in class predicate.

## Key word: Procurement, best in class, LPSE, Kota Depok

## PENDAHULUAN
Pengadaan  barang  dan  jasa  dalam  suatu organisasi  adalah  aktivitas  pendukung  yang penting  diantara  fungsi-fungsi  bisnis,  dimana aktivitas ini berpotensi untuk mencapai tingkat competitive  advatage. Ada  hubungan  positip antara  kematangan  organisasi  pengadaan dengan  kinerja  ( Plomp,  M.  G.A. , Ronald,
R,2009).  Kinerja  yang  dicapai  akan  dapat meningkatkan competitive  advantage suatu organisasi.
Proses pengadaan barang dan jasa bukanlah  suatu  aktivitas  yang  sederhana. Berbagai  pihak  terlibat  didalamnya,  ada  piha luar  sebagai  penyedia  barang  dan  jasa  dan pihak  dalam,  dalam  hal  ini  pemerintah, dimana didalamnya terdapat berbagai kelompok  orang  yang  diberi  hak  untuk mengatur semua proses penyediaan barang dan jasa. Untuk menjamin terlaksananya pengadaan  barang  dan  jasa  ini    maka pemerintah  mengeluarkan  peraturan  yang dikenal dengan Perpres no 54 tahun 2010 yang
merupakan  perubahan  dari  Kepres  No  8  ahun 2003.
Dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan  jasa,  entitas  yang  terlibat  (berinteraksi) antara lain pelanggan, Organization, Kebijakan,  proses,  Staff,  alat dan Vendor. Ketujuh  entitas  ini  saling  berinteraksi  untuk menghasilkan  suatu  proses  yang  transparan, sesuai  aturan  dan  dapat  memuaskan  semua pihak.  Untuk  melihat  sejauh  mana  sistem pengadaan  barang  dan  jasa  suatu  lembaga pemerintahan  dapat  mencapai  tingkat  kinerja yang baik, akan digunakan konsep Procurement  Maturity  Model  (PMM). PMM adalah  suatu  model  untuk  mengukur  kinerja suatu unit atau departemen  (organisasi)  yang  menjalankan proses  pengadaan  barang  dan  jasa.  Untuk mengukur  kinerja  tersebut  akan  dibandingkan antara Current Practice dan Best Practice proses  pengadaan  barang  dan  jasa  di pemerintah  kota  Depok.      Best  practice merupakan  kumpulan best  practice terhadap berbagai  layanan  pengadaan  dari  berbagai Negara,  maka  salah  satu  hasil  dari  penelitian ini  akan  melihat  apakah current  practice di Pemkot  Depok  sudah  dapat  meraih  salah  satu dari predikat Inhibiting, Performing, Enabling, Optimizing, Best Inclass atau World Class.

## PERUMUSAN MASALAH
Praktek  yang  sehat  suatu  layanan  biasanya dijadikan  acuan  bagi  layanan  sejenis  ditempat lain  atau  dalam  istilah  lain  dikenal  dengan benchmarking .  Dalam  penelitian  ini  akan dilihat  apakah  proses  pengadaan  barang  dan jasa  di  Pemkot  Depok  telah  mencapai  tingkat kematangan yang baik sesuai dengan indikator PMM.
Proses  pelaksanaan  pengadaan  barang  dan jasa  melibatkan  beberapa  entitas  antara  lain pelanggan, Organization, Kebijakan, proses,  Staff,  alat dan Vendor. Interkasi ketujuh  entitas  ini  akan  menghasilkan  suatu kinerja  tertentu,  dimana  kinerja  ini  menjadi ukuran untuk menentukan tingkat keberhasilan suatu  unit  pelaksana  pengadaan  barang  dan jasa  Pemkot  Depok.    Untuk  melihat  sejauh mana  sistem  pengadaan  barang  dan jasa suatu pemkot Depok apakah dapat mencapai tingkat kinerja  yang  baik,  akan  digunakan  konsep Procurement Maturity Model (PMM).
TINJAUAN PUSTAKA
Maturity model merupakaninstrument populer  yang  digunakan  antara  lain  untuk menilai  tingkat  kematangan  entitas  yang mendukung  suatu  organisasi  dan  mengambil tindakan  agar  entitas  tersebut  dapat  mencapai tingkat  kematangan  yang  lebih  tinggi.(M, Kohlegger.  R,  Maier.  S,  Thalman,  2009,51- 61).Maturity  model  banyak  digunakan  oleh berbagai organisasi untuk meningkatkan kinerja  interkasi  berbagai  entitas  yang  ada didalam suatu organisasi dengan membandingkan current  proctice dengan best practice .  Maturity  model  sukses  digunakan didunia pendidikan untuk meningkatkan proses,  produk  dan  delivery,  sebagai  contoh adalah  semakin  banyaknya  program  studi mendesain online  course sebagai  alat  untuk proses,  menciptakan  produk  dan  mendelivery produk  tersebut.  Perencanaan  dan  assestment terhadap  kinerja  yang  diukur  berbasis  kepada best practice . (Neuhauser. C. 2004).
Suatu  model  (Walker,  H.  Brammer,  2012) memperlihat bahwa sistem e-procurement dan komunikasi  yang  intensip  dengan  suplier sangat mendukung keberlanjutan e- procurement  dan  dapat    membantu  aspek  lain misalnya  buruh,  keselamatan  dan  keamanan kerja .Procurement  Maturity  Model  (PMM) (Guth,  S.R,  2010)  dikembangkan  untuk membantu  para  profesional  dalam  bidang pengadaan  guna  mengimplementasikan best practice dalam  bidang  pengadaan  dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja organisasinya.  Dengan  PMM  para  profesional memilih  berbagai current  practice dan membandingkannya  dengan best  practice , dimana best practice tersebut telah dikumpulkan dari berbagai best practices yang pernah ada. Untuk memudahkan implementasi, PMM diimplementasikan dengan menggunakan  program  spreadheet.  PMM memanfaatkan  berbagai  entitas,  baik  internal maupun  ekternal  yang  terlibat  dalam  proses pengadaan,  entitas  ini  akan  mempengaruhi kinerja  organisasi  secara  langsung.  Misalnya Pelanggan, Kebijakan, Staf, Proses, Vendor,  Alat,  dan  organisasi. Masing masing  entitas  memiliki best  practice ,  masing masing best  practice ini  telah  dikumpulkan dalam  satu  bentuk  spreadsheet.  Organisasi yang menggunakan PMM  menentukan sendiri current  pratice yang  dimiliki  berdasarkan pengalaman  selama  ini,  perbandingan  antara current  practice dan best  practice ditentukan
dengan melihat GAP, dari GAP inilah didapat point yang akan menentukan tingkatan apakah organisasi ada pada substatial gap, significant gap, minimal gap atau Best practice achieved . GAP  analysis  digunakan  pada  PMM  untuk menentukan  level  kematangan  organisasi pengadaan  yang  ditandai  dengan  apakah Pemkot  Depok  ada  pada  predikat Inhibiting, Performing, Enabling, Optimizing, Best Inclass and World Class.
Inhibiting ;  predikat  dimana  unit  atau  lembaga yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa masih dalam tahap awal dan masih mengalami pertumbuhan serta masih harus banyak belajar mengenai  customer,  organization,  Policy, Process, Staff, tools dan value Performing ;  predikat  dimana  unit  yang menlaksanakan  pengadaan  barang  dan  jasa sudah dalam pertumbuhan Enabling ; predikat dimana unit yang melaksanakan  pengadaan  barang  dan  jasa sudah      melibatkan  entitas  customer, organization,  Policy,  Process,  Staff,  tools  dan value  sudah  secara  penuhm  namun  masih belum  sempurna  atau  masih  banyak  best practice yang belum dilaksanakan.
Optimizing ;  predikat  dimana  unit  yang melaksanakan  pengadaan  barang  dan  jasa sudah mencapai beberapa best practice, namun belum semuanya dapat terlaksanan Wordclass ;  predikat  dimana  unit  pengadaan barang  dan  jasa  sudah  melaksanakan  best practice secara menyeluruh.

## TUJUAN
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
Mengetahui  apakah  LPSE  kota  Depok  dapat mencapai  prosisi  salah  satu  predikat  dibawah
ini; Inhibiting, Performing,
Enabling,
Optimizing, Best Inclass atau World Class.(versi PMM).

## METODE PENELITIAN
Untuk menjawab tujuan penelitian,
digunakan metode berikut ini;
Dengan berbekal instrumen, tim akan melakukan  survei  ke  LPSE  yang  mewakili pemkot. Instrument survei akan dikembangkan  berdasarkan  konsep  PMM, dimana  inti  dari  instrumen  ini  adalah menanyakan current  practice yang  telah diterapkan  di  masing  masing  unit  pelaksana pengadaan  barang  dan jasa.Tabulasi  dari  hasil survei,  akan  digunakan  program  spreadsheet, dimana  di  program  spreadsheet  tersebut  telah tersedia  beberapa best  practice ,  dengan memanipulasi  hasil  survei  ke  dalam  tabulasi data,  maka  dapat  ditentukan  tingkatan  kinerja untuk masing masing current practice .
PMM  memiliki  standar best  practice yang memiliki  score  0  s.d  3.  Dalam  instrumen masing  masing best  practice akan  ditentukan scorenya  oleh  responde.  Hasil  tabulasi  dari jawaban  responden  ini  akan  dapat  ditentukan predikat untuk masing masing reponden.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan  berikut  ini  berdasarkan  tabel pada  lampiran  1  yang  merupakan  hasil pengolahan data.
Pengukuran  kinerja  Unit  Pengadaan  barang dan  jasa  Pemkot  Depok  yang  dilaksanakan pada  penelitian  ini  membagi  kedalam  5  area pengukuran  yaitu customer,  Organization, Policy, Process, Staff, tools
, value dan vendor. Pembahasan akan menitik beratkan kepada area pengukuran terebut.

## Customer
Tabel 1: Customer Measurement Area Element pengukuran Best Practices Penjelasan Engagement Best Practtice Achieved Keterlibatan customer/pemilik proyek dalam proses sangat baik dan mendukung proses lelang Procument Instruction Best Practtice Achieved Instruksi  lelang  dan  dokumen dokumen  lelang  tersedia  secar elektronik Relationship Management Significant gap Pemkot  Depok,  dalamhal  ini LPSE dalam masih belum mencapai  best  practice.  Karena pemahaman staff LPSE terhadap pentingnya relasi dengan
Element pengukuran Best Practices Penjelasan customet belum baik Satisfaction Significant gap Masih belum melaksanakan survei terhadap kepuasan pelanggan Status Reporting Best Practtice Achieved Laporan secara reguler disampaikan  kepada  customer secara elektronik yang menyediakan Sumber:Data Primer Tiga  dari  elemen  pengukuran  LPSE  telah mencapai  tingkat  dimana  best  practice  telah dilaksanakan dengan baik dan 2 element masih ada  gap  yang  perlu  diantisipasi.    Pemkot
Depok  masih  harus  meningkatkan  customer relationship management dan customer satifaction  karena  kedua  hal  ini  masih  belum memenuhi kriteria best practice

## Organization
Tabel 2: Oganizatioon Measurement Area
Sumber:Data Primer Kinerja  dari  struktur  organisasi  sudah  baik,  4 dari  tujuh  kriteria  sudah  mencapai  best
practice.  Tiga  lainnya  masih  ada  gap  antar kenyataan  dengan  best  practice.  Minimal  gap terjadi  pada  pernyataan  Misi  dan  Visi.  Ada
Element pengukuran Best Practices Penjelasan Best Practice Best Practice Achieved LPSE telah melaksanakan dengan sangat baik usaha pendokumentasian  dan  progress pencapaian tujuan Business Plan Best Practice Achieved Telah melaksanakan dengan sangat  baik  perencanaan    bisnis dengan  keterlibatan  staff  yang baik serta menyertakan Visi dan misi untuk setiap perencanaan Executip Report Best Practice Achieved Perenencaan  bisnis  didukung oleh  eksekutip  didukung  oleh bukti bukti berupa adanya anggaran yang jelas Mission Statement Minimal Gap Misi  Pemkot  dan  LPSE  selalu dijadikan acuan dalam pereencanaan namun misi tersebut tidak mudah terlihat Strategi Plan Best Practice Achieved Perencanaan pengadaan terdokumnetasi  dengan  sangat baik disetujui oleh eksekutip dan staff  sangat  familiar  dengan perencanaan tersebut Structure Significat Gap 90%  Pengandaan  tersentralisasi di  LPSE  dan  10  lagi  di  masing masing  unit  dengan  batas  200 juta  kebawah  dilaksanakan  oleh unit Vision Statement Minimal Gap Visi terdokumentasi dengan baik namun tidak mudah didapatkan untuk dijadikan reference
tersedia  Visi  dan  Misi  namun  penggunaannya dalam  organisasi  masih  sangat  minim,  dalam arti  visi  dan  misi  sangat  minimal  dijadikan acuan  dalam  pengelolaan  organisasi.  Hal  ini masih  dalam  katagori  wajar  karena  visi  dan
misi biasnya tertuang dalam dokumen perencanaan  dan  tidak  tampak  statemen  visi dan misi pada ruangan atau tempat kerja.

## Process
Tabel 3: Process Measurement Area Element pengukuran Best Practices Penjelasan Audit Best Practice Achieved Audit  dilaksanakan  secara  rutin baik  oleh  internal  maupun  oleh ekternal Competitive          Bidding plan Best practice achieved Pengadaan umumnya sudah direncanakan dengan baik, namun  dan  dilaksanakan  sesuai dengan  kebiasaan,  keterlibatan customer dalam pembuatan dokumen lelang rutin dilakukan Cost Reduction plan Significant gap Cost  reduction  tidak  terjadi, yang  ada  adalah  penetapan harga  oleh  LPSE  lalu  vendor bisa  berebut  menurunkan  harga dengan  menawar  lebih  rendah dari harga yang ditetapkan Forecast Significant gap Prediksi akan pengadaan kedepan ada namun tidak lengkap Negotiating planning Significant gap Tidak  ada  proses  negosiasi dalam arti harga telah ditetapakan dan silahkan vendor menawar dibawah harga tersebut. Purchase order generation Significant gap Purchases  order  dilaksanakan secara manual Spend profile Best Practice Achieved Semua  profile  penggunaan  dana dididokumnetasikan  dan  hanya disediakan kuntuk kalangan terbatas
Sumber:Data Primer Untuk  organisasi  pelaksanaan  pengadaan barang,  masih  ada  beberapa  praktek  yang belum  memenuhi  kriteria best  practice , misalnya Puchase  Order masih  manual,  tidak ada  proses  negosiasi,  khusus  hal  in  sesuai dengan  peraturan  tidak  ada  negosiasi  dalam penetapan  pemenang,  pemenang  ditentukan
oleh  penawar  terkecil  atau  termurah.  Untuk forecast  masih  ada  gap  dengan  best  practaice, namun  hal  ini  sudah  terjadi  di  Pemkot  Depok yaitu  ada  perkiraan  pengadaan  kedepan. Cost reduction  plan tidak  terjadi  karena  penetapan harga  ditentukan  berdasarkan  pagu  harga, penawar  diharapkan  menawar  dibawah  pagu
.

## Staff
Tabel 4: Staff Measurement Area Element pengukuran Best Practices Penjelasan Certification Minimal Gap Belum semua Staff yang bersertifikat, hanya staff tertentu yang  memiliki  sertifikat  dan persyaratan  memilik  sertifikat tidak untuk semua staff.
Element pengukuran Best Practices Penjelasan Commodity training Best Pracatice Achieved Staff  mendapatkan  pelatihan mengenai  komodity  yang  akan dibeli sehingga memahami komodity tersebut Customer engagement Significant gap Tingkat keterikatan dengan customer sebatas pada pengadaan barang dan jasa Employee engagement Significant gap Survei  terhadap  vendor  secara informal General training Best Practice Achieved Staff  mengikuti  training  secara reguler,  sangat  tergantung  dari tawaran  training  resmi  dari pihak yang berwenang menyelenggarakan training Job qualfication Significant gap Kualifikasi pekerjaan belum didokumentasikan dengan baik Performance management Best Practice Achieved Kinerja  manajemen  selalu  di nilai secara formal Performance Objective Best practice achieved Staff merencanaan kinerja secara  terdokumentasi  dengan baik Procurement training Best practice achieved Staff mendapatkan training berdasarkan tawaran dari lembaga resmi Training Plan Best Practice achieved Ada  perencanaan  pelatihan  staff untuk mendapatkan sertifikat Sumber:Data Primer Belum  semua  staff    bersertifikasi  hanya  staf tertentu  yang  milikinya.  Hal  ini  disebabkan tidak  semua  panitian  lelang  diwajibkan bersertifikat, hanya lvel tertentu dari
kepanitiaan yang disyaratkan memiliki sertifikat. Customer engagement belum terlaksana  dengan  baik.  Empat  kriteria  masih belum  memenuhi  kriteria  besta  practice
.

## Tools
Tabel 5: Tools Measurement Area Element pengukuran Best Practices Penjelasan Contract approval workflow automation Minimal Gap Contract approval belum menggunakan sistem otomatis Contract  labour  sourcing system Minimal Gap Tidak ada sistem otomatis Contract Management system Substatial gap Tidak ada sistem otomatis Contract template Best practice Tersedia templet eRFx Minimal gap Belum  ada  sistem  otomatis  atau online untuk permintaan proposal, bidding External Website Best practice Ada web site ekternal Internal Website Minimal gap Tidak web site internal, menjadi satu dengan ekternal P-Card Minimal gap Procurement-card belum digunakan Procure to e-process Minimal gap Belum ada procure to e process Requisitiion/purchases Significat gap Tidak ada sistem otomatis untuk
order system Purchases order Reverse auctions Minimal Gap Tidak ada reveser auction RFx template Best practice Tersedia template Third party research Minimal gap Staff mengadakan riset terhadap pihak ketiga pada level tertentu Vendor Profile system/vendor portal Best practice Vendor  profile  didapat  dari portal Vendor Relation Management Minimal Gap Tidak ada sistem otomatis Sumber:Data Primer
Tool  yang  digunakan  dapa  proses  pengadaan  sudah  sangat  layak  dan  baik,  namun  dalam pelaksanaannya masih ada yang belum mencapai kriteria best practice. Best practice yang disyaratkan adalah penggunaan sistem otomatis yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.

## Value
Tabel 7: Value Measurement Area
Element pengukuran Best Practice Penjelasan Contract dispute Best practice Kurang dari 1% kontrak gagal Contract risk level Best practice Resiko kontrak dijelaskan dengan baik pada kontrak Contral template ratio Best pratice 80% contract dibuat menggunakan template Contract  Turn  around time Best practice 80% kontrak dilaksanakan dalam waktu 30 hari Cost avoidance/cost saving Best practice Harga  ditetapkan  dan  vendor menawar  harga,  tawaran  yang paling rendah menjadi pemenang RFx turn around time Best practice 80%  kontrak  dinegosiasi  dan dilaksanakan  dalam  waktu  60 hari Sumber:Data Primer
Untuk kriteria value pemkot Depok sudah memenuhi kriteria best practice.

## Vendor
Tabel 7: Vendor Measurement Area Element pengukuran Best Practices Penjelasan Approved Vendor List Substantial gap Vendor  list  di  maintain,  belum diklarifikasi dengan baik Measurement Matric Subtantial gap Tidak menggunakan matrik dalam menilai vendor Vendor Catagorization Significant gap Pengkatagorian  vendor  tidak menggunakan format terstruktur Vendor Qualification Significant gap Ada proses formal, diproses dan diikuti Vendoor Rationalization Best practice Ada  proses  format  dan  diproses dan  diikuti  sesuai  dengan  level minimum yang telah ditentukan Vendor Recognition Best practice Vendor  diseleksi  berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan Sumber:Data Primer
Masih ada gap dalam hal vendor catagorization  dan  vendor  qualification.  Hal ini  memberi  indikasi  bahwa  panitian  lelang
atau  LPSE  pemkot  Depok  masih  terbatas melakukan  katagorisasi  dan  pengkualifikasian vendor
.

## Pembahasan
Tabel 8 rekapitulasi kinerja
Kriteria Kinerja Jumlah   Persentase Best Practice 37 56% Minimal Gap 12 18% Significant Gap 14 21% Substantial Gap 3 5% 66 Best  practice  diartikan  sebagai  kebiasaan  baik yang banyak dilakukan oleh berbagai unit atau lembaga yang menjalankan proses procuremen.  Selengkapknya  mengenai  best practice  yang  digunakan  pada  penelitan  ini dapat diihat pada lampiran I.
Berdasarkan  tabel  8  tampak  bahwa  kinerja LPSE  pemkot  Depok  sudah  meraih  56%  dari kriteria best practice , artinya bahwa masih ada best  practice  yang  belum  mencapai  kriteria best practice
Untuk  skala  nasional  situasi  ini  sudah mencerminkan  situasi  bahwa  Pemkot  kota Depok  sudah  masuk  dalam  katagori  baik karena 37 dari 60 best practice tersebut sudah dilaksanakan, bahwa ada dua area pengukuran dimana  100  persen  elemen  pengurkuran  telah mencapai best  practice .  Area  yang  telah mencapai  100  %  tersebut  adalah  value  dan policy.
Value mencapai 100 best practice mengindikasikan bahwa 1% dari kontrak yang
gagal  selama  satu  priode,  resiko  terhadap kegagalan  konrak  secara  jelas  dituangkan dalam  kontrak,  80%  kontrak  menggunakan template yang disiapkan, lebih dari 80 kontrak diselesaikan sesuai jadwal, dengan batas waktu 60 hari atai 30 hari.
Sedangkan  untuk policy mencapai  100%  best practice    mengidikasikan  bahwa  setiap pengadaan  diotorisasi  dengan  baik  baik  dari segi  keuangan  maupun  dari  segi  kebijakan, selalu  mengacu  kepada  perencanaan,  tingkat penggunaan dana mencapi 95% dari total dana pengadaan yang tersedia.
Masih ada beberapa gap yang perlu diperhatikan  agar  kinerja  bisa  lebih  baik,  gap tersebut  ada  yang  secara  substansi  perlu mendapat  perhatian  untuk  melaksanakan proses  pengadaan  barang  dan  jasa  dengan memperhatikan best  pratice .  Tabel  berikut akan  memberikan  gambaran  mengenai  gap terhadap best
practice tersebut

## .
Tabel 9: pencapaian kriteria kinerja menurut area pengukuran Measureme nt Area Criteria Kinerja Jum lah Persentas e Custome r Best Practice 3 60% Minimal Gap 0 0% Significant Gap 2 40% Substantial Gap 0 0% 5 Organizatio n Best Practice 4 57% Minimal Gap 2 29% Significant Gap 1 14% Substantial Gap 0 0%
Measureme nt Area Criteria Kinerja Jum lah Persentas e 7 Policy Best Practice 8 100% Minimal Gap 0 0% Significant Gap 0 0% Substantial Gap 0 0% 8 Process Best Practice 2 29% Minimal Gap 0 0% Significant Gap 5 71% Substantial Gap 0 0% 7 Staff Best Practice 6 60% Minimal Gap 1 10% Significant Gap 3 30% Substantial Gap 0 0% 10 tools Best Practice 4 27% Minimal Gap 9 60% Significant Gap 1 7% Substantial Gap 1 7% 15 Value Best Practice 6 100% Minimal Gap 0 0% Significant Gap 0 0% Substantial Gap 0 0% 6 vendor Best Practice 4 50% Minimal Gap 0 0% Significant Gap 2 25% Substantial Gap 2 25% 8 Total Best Practice 37 56% Minimal Gap 12 18% Significant Gap 14 21% Substantial Gap 3 5% 66
Sumber: Data primer Dari tabel diatas secara grafik tampak dapat digambarkan sebagai berikut Grafik 1 Perbandingan kinerja LPSE Kota Depok dengan Best Practice

## Predikat
Posisi  LPSE  tampak  pada  grafik  tersebut dibagian  kanan,  kolom  subject  procurement department.  Score  untuk  LPSE  adalah  2,13 berapa  diatara  Optimizing  dan  Best  in  class. Perhatikan grafik 2 dibawah. Hal ini diperkuat dari  hasil  hitung  yang  menunjukan  bahwa secara total  LPSE Kota  Depok  baru  mencapai 56  persen  dari  100  persen  elemen  Best practices.  Data  ini  menunjukan  bahwa  LPSE kota  depok  masih  dalam  pertumbuhan  untuk mencapai best in  class.
Pemkot  Depok  dalam  hal  ini  LPSE  sudah mencapai  2  kriteria  best  practice  hingga mencapai  100%  atau  dengan  kata  lain  pada proses pengadaan sudah memperhatikan
kebijakan  (policy)  yang  ada,  atau  semua pengadaan  barang  dan  jasa  sudah  sesuai dengan  kebijakan.    Value  merupakan  best practice  yang  mencapai  100  persen.  Indikasi ini menjelaskan bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa LPSE atau pemkot Depok  bisa  melaksanakan  perencanaan  yang dibuat  hingga  mencapai  95%  dan  telah melaksanakan best practice.
LPSE  masih  harus  menyesuaikan  beberapa proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk melaksanakan best practice. LPSE telah melaksanakan  2  dari  8  enitas  best  practice. Lihat grafik
2.
Grafik 2 Posi si LPSE Kota  Depok
Pemkot  Depok  belum  mencapai  predikat  best in class, masih dalam tahap proses pencapaian predikat  tersebut.  Dari  gambar  diatas  terlihat bahwa  posisi  nya  berada  diantara  optimizing dan  best  in  class.  Dari  hasil  analisis  tersebut dapat  dilihat  bahwa  LPSE  kota  depok  pernah mendapatkan  perhargaan  tentang  pengadaan barang dan jasa dari adalah wajar karena posisi LPSE kota Depok sedang menuju best in class.

## KESIMPULAN DAN SARAN
LPSE kota Depok sudah meraih 56% dari 100 %  best  practice,  artinya  masih  ada  beberapa praktek  pengadaan  barang  dan  jasa  yang belum sesuai dengan best practice.
Posisi LPSE kota Depok masih menuju Best in class, masih ada beberapa praktek yang belum sesuai dengan kriteria best practice Penghargaan  yang  didapat  kota  depok  terkait pengadaan  adalah  wajar  karena  LPSE  kota Depok sedang menuju kriteria best in class dan saat  ini  predikat  yang  telah  dilampaui  oleh LPSE  adalah  Optimzing.  Artinya  pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sudah melaksanakan  best  practice,  namun  ada beberapa item yang perlu ditingkatkan Disarankan  untuk  dapat  mengotomatisasi beberapa  proses  (best  practices)  yang  saat  ini belum dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Neuhauser.  C(  2004),” A  MATURITY MODEL:  DOES  IT  PROVIDE  A  PATH
FOR  ONLINE  COURSE  DESIGN ”  The Journal of Interactive Online Learning (2004). Volume: 3, Issue: 1, Pages: 1-17The Journal of Interactive  Online  Learning  (2004).  Available from www.ncolr.org.ezproxy.waikato.ac.nz
Plomp, Marijn G.A. Ronald,
R(2009),” Procurement Maturity, Alignment and  Performance:  a  Dutch  Hospital  Case Comparison ”Utrecht  University,  Department of  Information  and  Computing  Sciences, TheNetherlands 22nd Bled eConference eEnablement:  Facilitating  an  Open,  Effective and  Representative  eSociety,  June  14  -  17, 2009; Bled, Slovenia.
M,  Kohlegger.  R,  Maier.  S,  Thalman.
(2009 ).”Understanding  Maturity  Models Results of a Structured Content Analysis”. Proceedings  of  IKNOW  ’09  and ISEMANTICS  ’09,  (2009).  Issue:  September,
Publisher:  Journal  of  Universal  Computer Science,  TU  Graz,  Pages:  51-61.  Available from Michael Kohlegger's profile on Mendeley. Walker, H. Brammer, (2012). “ The relationship between sustainable
procurement  and  e-procurement  in  the public  sector ”.  International  Journal  of Production Economics (2012). Volume: Article  in,  Issue:  August,  Publisher:  Elsevier,
Pages:  1-13.  Available  from  International Journal of Production Economics.