Published every April, August and December

## JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN
ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK

## Desain Sistem Informasi Akuntansi Persediaan dalam Rangka Akuntabilitas di Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta
Pujiyanti 1 . Setyo Hari Wijanto 2 1,2 Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia
Abstract. The  purposes  of  this  study  are  to  identify  and  analyze  the  needs  of  the  inventory  accounting information  system  in  the  context  of  accountability  in  the  Jakarta  Provincial  Office  of  Communication  and Information,  starting  from  the  preparation  of  the  Unit  Goods  Needs  Plan  (RKBU),  budgeting,  receipt, distribution, and reporting. Currently, the management procedure and inventory recording are still manual with the Item Card facility, so that there is the potential for errors in recording. Whereas accountability in government agencies  is  highly  highlighted  because  it  is  the  accountability  of  public  funds,  especially  in  this  era  of  rapid technological development, the use of information systems is a necessity for the organization. System analysis and design  are  carried  out  using  accountability  theory,  accounting  information  systems,  inventory  accounting  in government, and internal controls related to the organization and current inventory accounting procedures. The results achieved are the design of data flow diagrams, entity relationship diagrams, and the required relational databases.
Keywords: Accounting Information Systems; Inventory Accounting; Government Accounting, Accountability
Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah  mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan sistem informasi akuntansi persediaan  dalam  rangka  akuntabilitas  di  Dinas  Kominfotik  Provinsi  DKI  Jakarta,  mulai  dari  penyusunan Rencana  Kebutuhan  Barang  Unit  (RKBU),  penganggaran,  penerimaan,  distribusi  dan  pelaporannya.  Saat  ini prosedur pengelolaan dan pencatatan persediaan masih manual dengan sarana Kartu Barang, sehingga berpotensi terjadi  kesalahan  dalam  pencatatan.  Padahal  akuntabilitas  dalam  instansi  pemerintah  sangat  disorot  karena merupakan pertanggungjawaban dana masyarakat, terutama di era perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat  dan  pesat  ini  penggunaan  sistem  informasi  merupakan  suatu  kebutuhan  bagi  organisasi.  Analisis  dan perancangan  sistem  dilakukan  dengan  menggunakan  teori  akuntabilitas,  sistem  informasi  akuntansi,  akuntansi persediaan dalam pemerintahan, dan pengendalian internal yang terkait dengan organisasi dan prosedur akuntansi persediaan  yang  ada  saat  ini.  Hasil  yang  dicapai  adalah  desain data  flow  diagram  (DFD),  entity  relationship diagram (ERD), dan database relational terkait akuntansi persediaan yang dibutuhkan . Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Akuntansi Persediaan, Akuntansi Pemerintahan, Akuntabilitas.
Corresponding author. Email : pujiyanti058@gmail.com. How  to  cite  this  article. Pujiyanti,  Setyo  Hari  Wijanto.  2018.  Desain  Sistem  Informasi  Akuntansi  Persediaan dalam  Rangka  Akuntabilitas  di  Dinas  Kominfotik  Provinsi  DKI  Jakarta. Jurnal  Riset  Akuntansi  dan  Keuangan Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia , 6 (3), 361– 372. Retrieved from http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/4670 History of article. Received: September 2018, Revision: November 2018, Published: December 2018 Online ISSN: 2541-061X.Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v4i3.4670 Copyright©2018. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

## PENDAHULUAN
Dinas  Komunikasi,  Informatika  dan  Statistik (Dinas  Kominfotik)  Provinsi  DKI  Jakarta merupakan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD)  di  bawah  pemerintahan  Gubernur Provinsi  DKI  Jakarta.  Sebagai  salah  satu instansi  pemerintah,  akuntabilitas  merupakan hal  yang  penting  untuk  dicapai  sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada publik dalam  pengelolaan  dana  masyarakat.  Pada tahun  2017,  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintahan  Provinsi  DKI  Jakarta  tahun 2016 memperoleh predikat B atau 60,3 % dari Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  dan Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia, meskipun  sudah  dikategorikan  baik  namun masih  perlu  disempurnakan  agar  lebih  baik lagi (Sumber : www.beritajakarta.com).
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan oleh  (Wicaksono,  2015)  organisasi  sektor publik pada umumnya belum mampu menunjukkan  tingkat  akuntabilitas  secara optimal karena organisasi sektor publik belum sepenuhnya mampu memberikan pertanggungjawaban  yang  mumpuni  atas penggunaan  sumber  daya  publik  dalam menjalankan  kebijakan,  program,  kegiatan dan aktivitas rutinnya. Salah satu sumber daya publik tersebut adalah persediaan.
Dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya Dinas  Kominfotik  Provinsi  DKI  Jakarta membutuhkan  persediaan  yang  dalam  hal  ini merupakan  bahan  pakai  habis  sebagai  sarana penunjang  pelaksanaan  penatausahaan  dinas. Berdasarkan  hasil  wawancara  pendahuluan dengan  Kepala  Sub  Bagian  Umum  dan Pengurus  Barang  diketahui  bahwa  terkait persediaan  Dinas  Kominfotik  mengalami kesulitan  saat  pengusulan  rencana  kebutuhan barang  sebagai  dasar  penganggaran  dan pendistribusian. Padahal, pengelolaan persediaan yang baik sesuai dengan peraturan akan  menghasilkan  saldo  persediaan  akhir yang  akurat  pada  setiap  akhir  periode akuntansi.
Suwarjono & Ritonga (2017) menyimpulkan  bahwa  tingkat  pengungkapan
akun  persediaan  pada  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (LKPD)  di  Jawa  masih rendah  dan  belum  disajikan  berdasarkan Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (PSAP).  LKPD  merupakan  laporan  gabungan seluruh  SKPD  yang  berada  di  bawah Pemerintah  Daerah,  sehingga  akuntabilitas akun  persediaan  pada  laporan  keuangan SKPD  sangat  penting  karena  merupakan bagian elemen dalam LKPD yang tidak dapat dipisahkan.  Penerapan  teknologi  informasi dalam  akuntansi  persediaan  dapat  dijadikan alternatif dalam pengelolaan persediaan SKPD,  sehingga  prosedurnya  dapat  lebih efektif  dan  efisien  serta  menghasilkan informasi  saldo  akhir  persediaan  yang  lebih akurat.
Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan persediaan, berdasarkan Instruksi  Sekretaris  Daerah  Provinsi  DKI Jakarta No. 45 Tahun 2017  sebagai salah satu bentuk tindak lanjut atau respon atas Laporan Hasil  Pemeriksaan  BPK  RI  atas  LKPD Provinsi  DKI  Jakarta  Tahun  2016  dan  upaya optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)  di  Ruang  Lingkup  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menginstruksikan mengembangkan aplikasi pengelolaan persediaan sesuai kebutuhan  yang terintegrasi dengan laporan keuangan.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi  DKI  Jakarta  No.  75  Tahun  2018 Dinas  Kominfotik  Provinsi  DKI  Jakarta memiliki tugas dan fungsi untuk membangun, mengembangkan dan mengelola sistem informasi  yang  diperlukan  dan  digunakan untuk  keberlangsungan  pemerintahan  dalam lingkup  Provinsi  DKI  Jakarta.  Selain  itu, Dinas  Kominfotik  Provinsi  DKI  Jakarta  juga merupakan  SKPD  pemberi  rekomendasi kepada  SKPD  lain,  UKPD  dan  Badan Layanan  Umum  Daerah  (BLUD)  dalam lingkup  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta yang  ingin  membangun  dan  mengembangkan sistem informasi sendiri.
Sesuai  dengan  latar  belakang  tersebut dikemukakan  pertanyaan  penelitian  sebagai berikut  :  1)  Bagaimana  usulan    prosedur
pengelolaan  persediaan  di  Dinas  Kominfotik Provinsi  DKI  Jakarta?  dan  2)  Bagaimana usulan  desain  sistem  informasi  akuntansi persediaan di Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta?
Dengan demikian berdasarkan pertanyaan penelitian  tersebut  di  atas,  penelitian  ini bertujuan  untuk    mengidentifikasi  dan menganalisis  kebutuhan  sistem  informasi akuntansi persediaan dalam rangka akuntabilitas  di  Dinas  Kominfotik  Provinsi DKI  Jakarta,  mulai  dari  penyusunan  Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU sebagai dasar penganggaran,  penerimaan,  distribusi  dan pelaporannya.  Fokus  dalam  penelitian  ini adalah  analisis  sistem  informasi  akuntansi persediaan yang terdiri dari standar operasional  prosedur,  perancangan data  flow diagram (DFD) ,  entity  relationship  diagram (ERD) , dan relational database.

## KAJIAN LITERATUR

## Akuntabilitas
Akuntabilitas  merupakan  salah  satu komponen  good  governance  yang  akan dicapai oleh instansi pemerintahan sehubungan  dengan  penggunaan  dana  publik. Menurut  Osborne  (2006),  akuntabilitas  lebih dari sekadar menjalankan pengendalian terhadap  organisasi  dan  program  publik, akuntabilitas  juga  merupakan  pedoman  bagi organisasi dalam usahanya untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi program.  Sedangkan  menurut  Turner  & Hulme  (1997)  akuntabilitas  adalah  wajib untuk  instansi  publik  agar  lebih  menekankan pertanggungjawaban  secara  horizontal,  yaitu kepada masyarakat bukan hanya pertanggungjawaban  secara  vertikal,  yaitu otoritas  yang  lebih  tinggi.  Dengan  demikian, akuntabilitas  adalah  pedoman  pengendalian terhadap organisasi dan lembaga sektor publik untuk  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi program dengan menekankan pertanggungjawaban secara horizontal (masyarakat)  lebih  dari  pertanggungjawaban secara vertikal  (otoritas  lebih  tinggi). Sebagai instansi  pemerintahan  Dinas  Kominfotik Provinsi DKI Jakarta, akuntabilitas
merupakan sasaran yang harus dicapai.hasilnya kepada para pembuat pengambil keputusan.
Pengelolaan  dan  Akuntansi  Persediaan di  Lingkungan  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta Berdasarkan PSAP No. 5 klasifikasi persediaan yang sesuai dengan Dinas Kominfotik  Provinsi  DKI  Jakarta  adalah Persediaan terdiri dari barang pakai habis atau perlengkapan yang diperoleh  untuk disimpan dan  digunakan,  misalnya  barang  habis  pakai seperti  alat  tulis  kantor.  Sejalan  dengan definisi  tersebut  sesuai  dengan    Peraturan Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  No.  161 Tahun  2017  pengertian    persediaan    adalah aset  lancar  dalam  bentuk  barang  atau perlengkapan yang digunakan untuk menunjang  kegiatan  operasional  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta yang termasuk persediaan  adalah  perlengkapan  yang  terdiri dari  alat  tulis  kantor,  lembar  pengantar, lembar disposisi, toner / cartridge tinta printer, ban kendaraan, aki kendaraan, dan lain-lain.
Persediaan  dicatat  berdasarkan  metode perpetual,  di  mana  persediaan  pada  akhir periode  dinilai  dengan  menggunakan  metode sistematis  FIFO  untuk  persediaan  yang memiliki  nilai  satuan  yang  material,  seperti aki  kendaraan dan ban kendaraan. Sedangkan untuk  persediaan  yang  nilainya  kurang material dan beraneka ragam jenisnya, seperti alat  tulis  kantor  digunakan  Harga  Pembelian Terakhir.
Berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007  dan    Peraturan  Gubernur  Provinsi  DKI Jakarta  No.  103  Tahun  2014  pengelolaan persediaan  dalam  konteks  Dinas  Kominfotik dan  penelitian  ini  mencakup  perencanaan kebutuhan  (RKBU)  yang  menjadi  dasar penganggaran,  penerimaan,  penyimpanan  dan penyaluran,  penggunaan,  dan  penatausahaan persediaan.    Tugas  dan  fungsi  tersebut dilakukan  oleh  pengurus  barang,  sehingga pengurus  barang  tidak  hanya  mengelola  aset tetap saja tetapi juga persediaan.
RKBU  merupakan  sarana  penyusunan rencana  kebutuhan  barang  SKPD  /  UKPD dengan mempertimbangkan ketersediaan
barang  yang  ada  sebelumnya.  Penyusunan RKBU  dilakukan  berdasarkan  pedoman standar  yang  ditetapkan  melalui  Peraturan Gubernur  berkenaan  dengan  sarana  dan prasarana  kerja  Pemerintahan  Daerah.  RKBU yang telah disusun SKPD/UKPD disampaikan kepada  Badan  Pengelola  Aset  Daerah  yang diberi  wewenang  oleh  Sekretaris  Daerah sebagai  Pengelola.  Dalam  konteks  penelitian ini  dibatasi  proses  RKBU  sampai  dengan diserahkan kepada pengelola, untuk penganggaran  dan  pengadaan  tidak  termasuk ke  dalam  ruang  lingkup  penelitian  ini.  Proses selanjutnya  yang  menjadi  cakupan  dalam penelitian  ini  adalah  hasil  proses  hasil pengadaan persediaan yang merupakan penambahan terhadap persediaan yang dikelola  oleh  pengurus  barang.  Lebih  lanjut proses  pencatatan  permintaan  barang  dan penyusunan  laporan  persediaan  sebagai  dasar penjurnalan beban pemakaian persediaan juga tercakup dalam penelitian ini.

## Sistem Informasi Akuntansi
Romney & Steinbart (2015) menyatakan bahwa  sistem  informasi  akuntansi  merupakan sistem untuk memfasilitasi serangkaian aktivitas  yang  terdiri  dari  pengumpulan, pencatatan,  penyimpanan,  dan  pengolahan data  sehingga  menghasilkan  informasi  yang bernilai sebagai dasar pengambilan keputusan. Sistem  ini  meliputi  komponen  yang  terdiri dari  orang  atau  user  atau  entitas,  serangkaian kebijakan,  prosedur  dan  instruksi,  data, software  atau  perangkat  lunak,  hardware  atau infrastruktur teknologi informasi, serta pengendalian  internal.  Menurut  Wilkinson, Cerullo,  Raval,  &  Wong-On-Wing,  (2000) sistem  informasi  akuntansi  adalah  kerangka untuk mengkoordinasikan input yang merupakan  sumber  daya  (data,  bahan  baku, peralatan,  suplier,  manusia,  dan  keuangan) untuk  mengkonversi  atau  memproses  input yang  berupa  data  ekonomik  menjadi  output berupa  informasi  akuntansi  untuk  digunakan dalam  pelaksanaan  kegiatan  suatu  entitas  dan menyediakan informasi akuntansi bagi stakeholder. Dengan demikian sistem informasi  akuntansi  adalah  suatu  kerangka pengkoordinasian  sumber  daya  dalam  suatu
sistem  untuk  pengumpulan,  pencatatan  dan pengolahan  data  sehingga  menghasilkan informasi  akuntansi  yang  menjadi  bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

## Analisis  Terstruktur  dalam  Perancangan Sistem Informasi
Menurut  Whitten  &  Bentley  (2007) analisis  terstruktur  adalah  model-driven, teknik  terpusat  yang  digunakan  baik  untuk menganalisis sistem telah ada atau menentukan  kebutuhan  bisnis  akan  sistem atau  keduanya.  Modelnya  menggunakan gambar  untuk  mengilustrasikan  komponen- komponen sistem yaitu proses dan keterkaitanya  dengan  input,  output  dan  file. Analisis terstruktur difasilitasi dengan alat dan teknik untuk pengembangan sistem informasi, sehingga  akan  diperoleh  sistem  informasi yang  strukturnya  didefinisikan  dengan  baik dan jelas.
Melalui analisis terstruktur,
permasalahan  yang  rumit  dapat  dipecahkan dan  ditemukan  solusi  yang  tepat  sehingga hasil dari informasi sistem akan mudah untuk dikelola, fleksibel, bermanfaa, terdokumentasi dengan baik, tepat waktu, serta sesuai analisis cost and benefit yang telah dilakukan.

## Structured Project Life Cycle
Menurut  Yourdon  terdapat  sembilan tahapan  dalam Structured  Project  Life  Cycle yang  digambarkan  dalam  bentuk  aktivitas- aktivitas  sebagai  berikut  : survey,  system analysis,  design,  implemantation,  acceprance test  generation,  quality  assurance,  procedure description, database conversion , dan installation .  Namun,  dalam  penelitian  ini dibatasi hanya sampai design saja.
Survey  juga  dikenal  dengan  studi kelayakan  atau  studi  pendahuluan  dalam bisnis.  Tujuan  pertama  dari  kegiatan  survey adalah  mengidentifikasi  tanggung  jawab  user dan mengembangkan scope awal sistem. Pada proses  ini  dilakukan  rangkaian  wawancara untuk  mengetahui  user  yang  terlibat  dalam sistem  dan  pembuatan  diagram  konteks. Tujuan kedua yaitu mengidentifikasi kekurangan  dan  kelemahan  pada  lingkungan organisasi  user,  biasanya  berupa  narasi
sederhana  fungsi-fungsi  yang  belum  ada  atau operasional yang kurang sesuai. Tujuan ketiga yaitu menetapkan sasaran dan tujuan pengembangan  sistem,  berupa  narasi  fungsi yang telah ada dan diimplementasikan, fungsi baru yang ditambahkan dan kriteria performance  dari  sistem  yang  dikembangkan. Tujuan  keempat  adalah  menentukan  apakah layak  untuk  mengotomatisasi  sistem,  jika layak  membuat  usulan  skema  pengembangan sistem  seperti  jadwal  timeline,  biaya,  dan keuntungannya. Tujuan kelima adalah menyiapkan  pedoman  dalam  pengembangan sistem informasi akuntansi.
System analysis bertujuan untuk menganalisis aktivitas yang akan mentransformasi dua inputan utama : kebijakan  user  dan  project  charter  menjadi spesifikasi  terstruktur.  Tahapan  ini  berupa modeling  lingkungan  bisnis  organisasi  user dengan  menggunakan  data  flow  diagram (DFD)  ,  entity  relationship  diagram  (ERD), state transition diagram, dan teknik permodelan lainnya.
Design,  fokus  dari  aktivitas  ini  adalah transformasi  entity  relationship  diagram menjadi  desain  database.  Data  Flow  Diagram (DFD)  adalah  alat  perancangan  model  yang menggambarkan  sistem  informasi  sebagai suatu  jaringan  proses  fungsional  yang  saling terkait  satu  sama  lain  dengan  alur  data,  baik secara manual maupun terkomputerisasi. DFD ini  merupakan  alat  perancangan  sistem informasi  yang  berorientasi  pada  aliran  data dengan konsep dekomposisi. Entity Relationship  Diagram  (ERD)  adalah  alat pembuatan  model  database  yang  digunakan untuk  pengembangan  sistem  informasi.  ERD menunjukkan  hubungan  dari  entitas  yang disimpan  dalam  database.  Entitas  dalam konteks ini adalah pengguna sistem informasi. Dengan  demikian  dapat  dikatakan  ERD menggambarkan  struktur  logis  dari  database. Relational  Database  Database  merupakan Database  Management  System  (DBMS)  yang memberikan  gambaran  atau  skema  yang menjelaskan tentang hubungan antar tabel.
METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian yang  bersifat  deskriptif  yang  cenderung mencari  sebuah  makna  dari  data  yang didapatkan dari hasil sebuah penelitian.  Stake (2008)  menjelaskan  studi  kasus  adalah  salah metode  penelitian  yang  bertujuan  dalam meneliti  dan  mengungkap  keunikan  serta kekhasan  karakteristik  yang  terdapat  dalam kasus  atau  fenomena  yang  diteliti,  kasus  atau fenomena  tersebut  menjadi  alasan  dan motivasi mengapa penelitian dilakukan. Stake menjelaskan  lebih  lanjut  bahwa  dalam penelitian  studi  kasus  perlu  dilakukan penggalian  informasi  dan  analisis  secara mendalam,  detil,  dan  rinci  mengenai  segala hal  yang  berkaitan  dengan  kasus  atau fenomena  yang  diteliti.  Menurut  Creswell (2009)  studi  kasus  adalah  proses  eksplorasi dari  “suatu  sistem  yang  terikat”  atau  “suatu kasus/beragam kasus” yang dari masa ke masa melalui pengumpulan data dan informasi yang mendalam  serta  melibatkan  berbagai  sumber informasi yang “kaya” dan bernilai tinggi.
Triangulation  method digunakan  pada pendekatan  data  penelitian  dan  teknik pengumpulan data. Tipe  data  yang digunakan untuk  mengidentifikasi  dan  menganalisis kebutuhan  perancangan  sistem  informasi akuntansi  persediaan  di  Dinas  Kominfotik Provinsi  DKI  Jakarta  adalah  data  kuantitatif dan  kualitatif  berupa  data  primer  dan sekunder.  Data  kuantitatif  diantaranya  berupa jumlah  persediaan  dan  nilai  persediaan, sedangkan  data  kualitatif  berupa  teori,  dan konsep  yang  digunakan  sebagai  dasar  untuk menganalisis data. Sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah dengan menggabungkan  observasi,  wawancara  dan studi  dokumen.  Wawancara  dilakukan  untuk memperoleh  data  primer,  observasi  dan  studi pustakan  dilakukan  untuk  memperoleh  data sekunder.  Data-data  dalam  penelitian  ini diolah  dengan  menggunakan  metode  analisis deskriptif dan konten analisis.
Gambaran  Umum  Dinas  Kominfotik  Provinsi DKI Jakarta
Objek  penelitian  ini  merupakan single unit  analysis ,  yaitu    Dinas  Komunikasi,
Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta yang  berlokasi  di  Gedung  Balaikota  Blok  G Lt.  13,  Jl,  Medan  Merdeka  Selatan  No.  8  –  9 Jakarta  Pusat.  Visi  Dinas  Kominfotik  adalah Mewujudkan  Jakarta  Maju  dengan  layanan publik  berbasis  IT (smart  city) yang menyelesaikan  berbagai  permasalahan  kota dan  warga  secara  efektif.  Misi  Dinas Kominfotik  adalah  Mengembangkan  kualitas pelayanan  komunikasi  dan  informasi  publik berkelas dunia, mengembangkan e- government  dengan  dukungan  jaringan  dan pengolahan  data  yang  handal  dan  aman,  dan mengembangkan  SDM  serta  sarana  & prasarana layanan yang unggul.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI  Jakarta  No.  75  Tahun  2018  Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Gubernur  No.  265 Tahun  2016  tentang  Organisasi  dan  Tata Kerja  Dinas  Komunikasi,  Informatika  dan Statistik  Provinsi  DKI  Jakarta    Pasal  8  huruf (i)  dan  (j),  tugas  dan  fungsi  pengelolaan persediaan  menjadi  tanggung  jawab  Sub Bagian  Umum  Sekretariat  Dinas  Kominfotik Provinsi  DKI  Jakarta  melalui  pengurus barang.  Dinas  Kominfotik  Provinsi  DKI Jakarta memiliki lima bidang, satu  sekretariat dan  dua  unit  pelaksana  teknis  dengan  jumlah sub bagian atau seksi sebanyak 21.

## Kondisi Pengelolaan Persediaan Saat ini
Perencanaan  kebutuhan  persediaan  Dinas Kominfotik  disusun  satu  tahun  sebelum Dokumen  Penggunaan  Anggaran  (DPA) disahkan atau sesuai dengan surat edaran atau instruksi  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta setiap  tahunnya  pada  jangka  waktu  tertentu. Sub Bagian Umum mengedarkan form RKBU kepada  setiap  seksi  dan  sub  bagian  untuk diisi.  Formulir  RKBU  tersebut  kemudian direkapitulasi  untuk diinput ke  sistem ebudgeting untuk  proses  penganggaran. Namun,  dalam  prosesnya  formulir-formulir RKBU  ini  kerap  kali  terkumpul  saat  batas waktu  penganggaran  dan  belum  sempat direkapitulasi  serta  tidak  disesuaikan  dengan jumlah stok persediaan akhir dan menambahkan  stok  untuk  antisipasi  kondisi tertentu  seperti  terlambatnya  pengesahaan APBD dan proses pengadaan, sehingga untuk mempermudah  RKBU  disamakan  dengan
tahun  sebelumnya.  Hal  ini  tentu  kurang  baik, karena belum tentu kebutuhan akan persediaan  sama  dengan  tahun  sebelumnya, bisa  jadi  salah  satu  persediaan  stoknya berlebih  dan  yang  lainnya  kekurangan. Penyesuaian RKBU juga perlu dilakukan jika terdapat pengurangan dan penambahan plafon anggaran pembelian persediaan.
Karena  kerap  kali  RKBU  disamakan dengan  tahun  sebelumnya,  pendistribusian persediaan terkendala tidak meratanya distribusi persediaan ke seluruh seksi atau sub bagian, karena tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Selain itu, Meskipun RKBU telah  disusun  namun  karena  RKBU  tidak terdokumentasikan  dengan  baik,  permintaan barang oleh sub bagian atau seksi tidak sesuai dengan  dengan  RKBU  yang  telah  disusun sebelumnya,  sehingga  terdapat  permasalahan dalam  proses  pendistribusian.  Pada  tahun 2018 ini Dinas Kominfotik memiliki 116 jenis persediaan  yang  dikelola  oleh  pengurus barang.  Nilai  persediaan  akhir  pada  tahun 2017  adalah  Rp  475.917.853,00  dan  nilai anggaran  persediaan  pada  tahun  2018  adalah lebih  Rp  500.000.000,00,  dengan  demikian pada  tahun  2018  Dinas  Kominfotik  Provinsi DKI  Jakarta  mengelola  persediaan  dengan total  hampir  satu  milyar,  jumlah  ini  bukanlah jumlah yang sedikit dan harus
dipertanggungjawabkan dengan baik penggunaannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  dan  perancangan  sistem  informasi persediaan  ini  berdasarkan  Structured  Project Life  Cycle  yang  dikemukakan  oleh  Yourdon (1989)  pada  aktivitas  survey  dilakukan wawancara dan observasi  sehingga diketahui kondisi  pengelolaan  persediaan  saat  ini, selanjutnya  dianalisis  sehingga  dapat  disusun usulan standar operasional perosedur pengelolaan  dan  akuntansi  persediaan  di Dinas  Kominfotik  Provinsi  DKI  Jakarta seperti dikemukakan di bawah ini.
Prosedur  pengelolaan  persediaan  pada  Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta dimulai dari penyusunan  Rencana  Kebutuhan  Barang  Unit (RKBU) yang diisi oleh setiap sub bagian atau
seksi berdasarkan kebutuhan staf dan kebutuhan barang yang sifatnya bersama. Dari tingkat  seksi  atau  sub  bagian  RKBU direkapitulasi dan ditambahkan barang kebutuhan  pada  tingkat  bidang  sehingga diperoleh  RKBU  tingkat  bidang.  RKBU tingkat  bidang  direkapitulasi  kembali  oleh pengurus  barang  dan  dilakukan  penyesuaian dengan melakukan pengurangan saldo persediaan  akhir  dan  menambahkan  stok cadangan  sehingga  disebut  Draft  RKBU SKPD  /  Dinas.  Kemudian,  Draft  RKBU SKPD  /  Dinas  ini  diverifikasi  dan  divalidasi oleh  Kepala  Sub  Bagian  Umum  selaku Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kegiatan  (PPTK) selanjutnya  diverifikasi  dan  divalidasi  oleh Sekretaris  Dinas  selaku  Pejabat  Pembuat Komitmen  (PPK)  untuk  kemudian  diinput pada sistem perencanaan dan penganggaran e- budgeting.  Sistem  e-budgeting  merupakan sistem  tersendiri  yang  digunakan  untuk perencanaan  dan  penganggaran  oleh  seluruh SKPD  dan  UKPD  di  lingkungan  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk proses pengadaan tidak menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini, hasil dari pengadaan persediaan dengan  dokumen  Berita  Acara  Serah  Terima (BAST)  pengadaan  persediaan  dari  PPK  ke pengurus barang yang akan digunakan sebagai bahan dalam penambahan persediaan.
Pengurus Barang melakukan  pencatatan penambahan  persediaan  berdasarkan  BAST
pengadaan sedangkan pencatatan pengurangan  persediaan  berdasarkan  formulir permintaan  barang  dari  para  sub  bagian  atau seksi.  Formulir  permintaan  barang  akan dicocokan  dengan  RKBU  yang  telah  diisi sebelumnya  jika  sesuai  akan  diserahkan persediaan  sesuai  dengan  permintaan,  jika tidak  sesuai  maka  item  persediaan  pada RKBU  lah  yang  menjadi  dasar  pengeluaran persediaan.
Setiap  penambahan  dan  pengurangan  akan dicatat  dan  dijurnal  sebagai  beban  persediaan berdasarkan formulir permintaan barang  yang telah  diotorisasi  oleh  pengurus  barang.  Saldo per item persediaan akan direkapitulasi setiap bulan untuk mengetahui saldo akhir per bulan dan beban pemakaian persediaan.
Tahapan  selanjutnya  setelah  survey adalah  analisis  sistem  dengan  perancangan data flow diagram (DFD), terdiri dari diagram konteks  dan  diagram  level  0.  DFD  dibuat untuk  mengetahui  data-data  atau  dokumen- dokumen  apa  saja  yang  diperlukan  dan bagaimana  alur  data  mengalir  dari  pengguna (entitas)  ke  sistem  informasi  yang  akan didesain  dan sebaliknya. Tahapan selanjutnya setelah  DFD  adalah  perancangan  entity relationship  diagram  (ERD).  Untuk  tahap desain  mentransformasi  desain  dalam  analisis sistem menjadi relational database.

## Gambar 1 : Usulan DFD Diagram Konteks Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Dinas
Kominfotik Provinsi DKI Jakarta
Sumber : Hasil Analisis
Gambar 2. Usulan DFD Level 0 Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta
Sumber : Hasil Analisis
Gambar 3. Usulan ERD Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta
Sumber : Hasil Analisis
Gambar 4. Desain Relational Database Sistem Akuntansi Persediaan Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta

## SIMPULAN
Pengelolaan persediaan
di Dinas
Kominfotik  Provinsi  DKI  Jakarta  masih belum  maksimal,  masih  terdapat  keterbatasan dikarenakan prosedur pengelolaan dan penatausahaan  persediaan  masih  dilakukan secara  manual.  Kartu  persediaan  yang dijadikan  sebagai  sarana  pencatatan  belum memuat informasi kepada siapa saja persediaan  didistribusikan.  Pencatatan  beban persediaan  karena  pemakaian  persediaan  juga belum  akurat  perhitungannya  dan  belum dilakukan  secara  berkala.  Oleh  karena  itu dengan  adanya  desain  sistem  informasi  ini diharapkan dapat membantu Dinas Kominfotik  Provinsi  DKI  Jakarta  dalam membangun aplikasi pengelolaan dan pencatatan  akuntansi  persediaan,  sehingga lebih  efektif,  efisien  dan  akurat  dan  upaya meningkatkan akuntabilitas di Dinas Kominfotik  serta  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta dapat dilakukan.
Penulis  memiliki  keterbatasan  dalam bahasa  pemrograman,  untuk  itu  penelitian selanjutnya  dapat  melanjutkan  penelitian  ini sampai  dengan  proses  pembuatan  dan implementasi aplikasi akuntansi persediaan ini dengan  bahasa  pemrograman  yang  sesuai dengan kebutuhan Dinas Kominfotik Provinsi DKI  Jakarta  atau  pun  instansi  pemerintah lainnya. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat  menjadikan  pengelolaan  dan  akuntansi aset  sebagai  bahan  penelitian,  yang  dalam prosedurnya  memiliki  banyak  kesamaan dengan pengelolaan dan akuntansi persediaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Creswell,  J.  W.  (2009).  Research  design.
Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approach . https://doi.org/10.3109/08941939.2012.7 23954 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kominfotik  Provinsi  DKI  Jakarta  Tahun 2018
Dokumen Renstra Dinas Kominfotik Provinsi
DKI Jakarta
Indonesia.  Standar  Akuntansi  Pemerintahan.
Indonesia. Indonesia  (2007). Permendagri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (2007). Indonesia, (2018). Peraturan Gubernur Provinsi  DKI  Jakarta  No.  103  Tahun 2014  Tentang  Tata  Cara  Penyusunan Rencana  Kebutuhan  dan  Pemeliharaan Barang Unit dan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Serta Penganggaranya.
Indonesia, (2018). Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 75 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur  No.  265  Tahun  2016  tentang Organisasi dan  Tata  Kerja  Dinas Komunikasi,  Informatika  dan  Statistik Provinsi DKI Jakarta. Indonesia.
Indonesia,  2017.  Instruksi  Sekretaris  Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 45 Tahun 2017 Tentang  Pembentukan  Tim  Kelompok Kerja  (Pokja)  Pengelolaan  Persediaan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Indonesia, 2017. Peraturan Gubernur Provinsi DKI  Jakarta  Tahun  161  Tahun  2017 Tentang Kebijakan Akuntansi.
Kaban,  J.  S.  P.  (2017).  Akuntabilitas  Kinerja
Pemprov DKI Raih Predikat B. Retrieved from http://www.beritajakarta.id/read/45029/A kuntabilitas_Kinerja_Pemprov_DKI_Rai h_Predikat_B#.W9qtOlUzbIU diakses pada tanggal 15 Oktober 2018 Laporan Keuangan Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 Osborne,  S.  P.  (2006).  The  New  Public Governance? Public Management Review , 8 (3 2006), 377–387. https://doi.org/10.1080/14719030600853
022
Romney,  M.  B.,  &  Steinbart,  P.  J.  (2015). Accounting  Information  System (13th ed.). New York: Pearson.
Stake,  R.  E.  (2008).  Case  Studies.  In
Strategies of Qualitative Inquery . https://doi.org/10.1016/B978-0-12-
384919-9.00009-X
Suwarjono,  P.,  &  Ritonga,  I.  T.  (2017).
Analisis  Tingkat  Pengungkapan  Akun Persediaan  dalam  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  di  Jawa. Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis , 4 (2), 173–188. https://doi.org/https://doi.org/10.24815/J DAB.V4I2.6338 Turner, M., & Hulme, D. (1997). Governance,
Administration & Development : Making The  State  Work .  London:  MacMillan
Press Ltd.
Whitten,  J.  L.,  &  Lonnie  D.  Bentley.  (2007). Systems  Analysis  and  Design  Methods . McGraw-Hill . https://doi.org/10.1007/s13398-014- 0173-7.2 Wicaksono,  K.  W.  (2015).  Akuntabilitas
Organisasi Sektor Publik. Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik ,
19 (Mei 2015), 17–26.
Wilkinson, J. W., Cerullo, M. J., Raval, V., &
Wong-On-Wing,  B.  (2000). Accounting Information  System :  Esential  Concepts and  Application (4th  ed.).  New  Jersey:
John Willey and Son, Inc.
Yourdon,  E.  (1989). Modern  Structured
Analysis .  New  Jersey:  Prentice  Hall  Inc.