Journal of Education and Teaching Learning (JETL) Volume 5, Issue 1, January 2023
Journal Homepage: http://pusdikra-publishing.com/index.php/jetl
Implementation of Policy “ Praktisi Mengajar ” in Higher Education
Mufarrihul Hazin 1 , Nur Wedia Devi Rahmawati 2
1 Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
2 UIN Syarif Hidayatullah, Indonesia Corresponding Author : mufarrihulhazin@unesa.ac.id

## ARTICLE INFO
Article history: Received
05 January 2023 Revised 18 January 2023 Accepted 21 January 2023

## ABSTRACT
The main component in education is the development of the quality of educational processes and outcomes. The Teaching Practitioner Policy is the government's effort to improve the quality of education, so that there  is  a  link  and  match  between  education  and  employment.  The purpose of this research is to analyze how the policy implementation of  teaching  practitioners  in  tertiary  institutions  is  implemented.  The method  used  is  qualitative  with  the  type  of  field  research  (field research).  Collecting  data  using  interviews,  observation  and documentation.  The  results  of  the  study  show  that  there  are  4  main factors  that  influence  the  implementation  of  teaching  practitioners' policies.  (1)  continuous  communication  and  outreach  through  offline media,  online  media,  and  social  media;  (2)  there  are  sufficient resources,  from  human  resources  (regulators,  lecturers  and practitioners),  financial  resources,  and  adequate  facilities;  (3)  the disposition  of  policy  implementers  who  have  an  attitude  of commitment,  mutual  collaboration,  and  positive  behavior.  (4)  a  clear bureaucratic  structure  in  terms  of  the  flow  of  implementation  and division of tasks for policy implementers, from ministries, universities, to  practitioners.  Thus,  the  authors  recommend  that  all  matters  that influence  the  successful  implementation  of  this  teaching  practitioner policy to always be improved and made continuous improvements. Key Word Policy Implementation, Teaching Practitioners, Universities How to cite https://pusdikra-publishing.com/index.php/jetl Doi 10.51178/jetl.v5i1.1001

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan indikator utama penentu kemajuan suatu bangsa. Bangsa yang besar adalah mereka yang memiliki sumber daya manuasia yang berkualitas.  Sumber  daya  manusia  ini  dilahirkan  dan  dikembangkan  melalui lembaga  pendidikan,  baik  sekolah  maupun  perguruan  tinggi.  Untuk mewujudkan itu, maka perlu adanya terobosan yang kreatif dan inovatif dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Indonesia. Apalagi, saat ini kita sudah memasuki abad 21, era dimana perubahan begitu cepat (Santika, 2021).
Pendidikan  Abad  21  adalah  pendidikan  yang  mengintegrasikan kecakapan  pengetahuan,  keterampilan,  sikap  dan  teknologi  informasi (Mardhiyah et al., 2021). Dalam pembelajaran abad 21, ada 3 skills utama yang dibutuhkan  yaitu;  (1) critical  thinking  and  problem  solving (berpikir  kritis  & pemecahan  masalah),  (2) creativity  and  innovation (daya  cipta  dan  inovasi),  (3) communication  and  collaboration (komunikasi  dan  kerjasama).  Kolaborasi  dalam dunia  Pendidikan  bisa  dimulai  dari  dalam  kelas.  Saat  guru  atau  dosen memberikan  pengetahuan  akan  pentingnya  kolaborasi  dan  memberikan tugas kelompok  (Widayanti  et  al.,  2022).  Selain  itu,  kolaborasi  juga  harus dilakukan dengan  kebijakan  yang  diatur  oleh  level  kementerian  agar  kolaborasi  yang dilakukan  bisa  secara  menyeluruh  dan  lintas  sektor.  Khususnya  pada perguruan  tinggi,  maka  kolaborasi  menjadi  kunci  penting  dalam  melakukan perkuliahan.
Perkuliahan  pada  institusi  pendidikan  tinggi  memerlukan  partisipasi praktisi yang dapat berbagi pengalaman tentang bagaimana best practice yang dilakukan.  Berbeda  dengan  perkuliahan  pada  umumnya  di  perguruan  tinggi, Program  menyediakan  ruang  kolaborasi  antara  dosen  dan  praktisi  yang memiliki  pengalaman  industri  dengan  dosen  yang  dilaksanakan  selama  satu semester. Program dapat menjadi pelengkap kurikulum yang telah berjalan dan berguna  untuk  mengisi  kesenjangan  antara  keterampilan  dan  pengalaman praktisi industri yang diberikan di perguruan tinggi dengan yang dibutuhkan di dalam dunia kerja.
Praktisi  Mengajar  adalah  Program  yang  diinisiasi  oleh  Kementerian Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  Republik  Indonesia  agar lulusan perguruan tinggi lebih siap untuk masuk ke dunia kerja (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 2022). Program ini mendorong kolaborasi aktif praktisi  ahli  dengan  dosen  juara  agar  tercipta  pertukaran  ilmu  dan  keahlian yang  mendalam  dan  bermakna  antar  sivitas  akademika  di  perguruan  tinggi dan  profesional  di  dunia  kerja.  Kolaborasi  ini  dilakukan  dalam  mata  kuliah yang disampaikan di ruang kelas baik secara luring maupun daring.
Tujuan  dari  Program  Praktisi  Mengajar  ini  adalah:  (1)  Menawarkan pengalaman  pembelajaran  yang  lebih  dinamis,  kompetitif,  kolaboratif,  dan partisipatif,  yang  didorong  oleh  permintaan untuk  memperoleh  pengetahuan, keterampilan,  serta  kompetensi  yang  diperlukan  dalam  berbagai  bidang keilmuan  sesuai  kebutuhan  dunia  kerja.  (2)  Memberikan  kesempatan  kepada perguruan  tinggi  untuk  berkolaborasi  dengan  praktisi  dunia  kerja4  dalam menyelenggarakan  pembelajaran dengan  pendekatan  praktis dan  aplikatif.  (3) Menjadi  sarana  yang  mampu  menjembatani  kesenjangan  antara  perguruan tinggi dan dunia kerja.
Kebijakan  Program  praktisi  mengajar  merupakan  kebijakan  yang  bagus, namun  kebijakan  yang  baik  saja  tidak  cukup,  harus  ada  implementasi  yang baik  pula.  Dalam  teori  kebijakan  terdapat  5 eleman,    sebagaimana  pernyataan Dye  (Dunn,  2000)  yaitu;  identifikasi  masalah  (agenda  setting),  perumusan kebijakan,  adopsi  kebijakan,  implementasi  kebijakan,  dan  evaluasi  kebijakan. Hal ini sebgaaimana terlihat pada gambar 1.
Gambar 1. Proses Kebijakan Publik
Ketika  kebijakan  telah  dibuat,  maka  hal  terpenting  adalah implementasinya.  Sebagimana  pernyataan  Nugroho,  rencana  adalah  20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 20% sisanya adalah bagaimana kita  mengendalikan  implementasi  (Kehik et  al.,  2016).  Implementasi  kebijakan adalah  hal    yang  paling  berat,  karena  di  sini  masalah-masalah    yang  kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Selain itu, ancaman utama, adalah konsistensi implementasi.
Dengan  demikian,  Penelitian  ini  menjadi  sangat  penting,  karena  akan membahas  dan  menganalisis  bagaimana  implementasi  kebijakan  program praktisi mengajar pada perguruan tinggi yang merupakan bagian dari program merdeka belajar kampus merdeka.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  jenis  penelitian lapangan  ( field  research ).  Subjek  penelitian  dilakukan  di  Jurusan  Manajemen Pendidikan  Universitas  Negeri  Surabaya.  Pengumpulan  data  yang  dilakukan dengan  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.    Teknik  analisis  data  yang digunakan  meliputi  proses:  kondensasi  data  (penggabungan  dan  penguatan data),  penyajian  data  serta  penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi  (Nendissa  et al.,  2021).  Uji  kesahihan  data  yang  digunakan  meliputi:  uji kredibility (melalui triangulasi  sumber  dan  teknik  pengumpulan  data),  uji transferability (melalui penyusunan hasil penelitian dengan rinci, jelas, dan sistematis), uji dependability
(melalui  audit  keseluruhan  proses  penelitian),  serta  uji confirmability (melalui publikasi hasil penelitian).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  kebijakan  praktisi  mengajar  pada  perguruan  tinggi dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  utama,  yaitu:  komponen  komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

## Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Praktisi Mengajar
Hasil penelitian menunjukkan adanya komunikasi yang dilakukan dalam implementasi  kebijakan  praktisi  mengajar.  Hal  ini  dilakukan  secara komprehensif  mulai  dari  sosialisasi  oleh  kementerian  pendidikan  dan kebudayaan kepada para perguruan tinggi dan berbagai lembaga/perusahaan. Kebijakan  ini  kemudian  oleh  perguruan  tinggi  disosialisasikan  kepada  para dosen,  begitu  juga  dengan  lembaga/perusahaan  disosialisaikan  kepada  para praktisi yang terdapat dalam lembaga tersebut.
Penelitian  ini  juga  menemukan  bahwa  dalam  melakukan  komunikasi terhadap  program  praktisi  mengajar  tidak  hanya  dilakukan  melalui  forum- forum  resmi,  namun  juga  dengan  berbagai  media,  mulai  website  resmi  dikti, maupaun media sosial. Selain itu, untuk mendapat kejelasan terkait bagaimana program  praktisi  mengajar  ini,  maka  ada  website  resmi  yang  menjelaskan berbagai informasi terkait kebijakan dan program ini melalui https://praktisimengajar.id/ .
Gambar 2.
Website Resmi Program Praktisi Mengajar
Komunikasi    merupakan    bagian    yang    sangat    penting    dalam    rangka pencapaian    tujuan    dan    sasaran    implementasi    suatu    kebijakan    praktisi
mengajar.  Suatu  kebijakan  akan  berjalan  baik  jika  terjadi  komunikasi  yang efektif antara pelaksana program dengan para kelompok yang menjadi sasaran dari  kebijakan  tersebut.  Selain  itu,  para  pembuat  keputusan  dan  pelaksana  di lapangan  sudah  mengetahui  sekaligus  memahami  apa  yang  mereka  kerjakan secara jelas dan mengetahui mengapa kebijakan itu dibuat (Syani et al., 2018).
Sedangkan  implementasi  praktisi  mengajar  di  Jurusan  Manajemen Pendidikan  Universitas  Negeri  Surabaya,  diawali  dengan  sosialisasi  yang dilakukan  oleh  ketua  jurusan  dengan  mengumpulkan  seluruh  para  dosen, kemudian  diberikan  pengarahan  sekaligus  simulasi  untuk  pembuatan pengajuan  praktisi  mengajar.  Setelah  itu,  dibuat  pengawalan  dengan  groups khusus untuk pelaksanaan praktisi mengajar.
Hasil  penelitian  inilah  yang  menunjukan  bahwa  komunikasi  yang dilakukan  dalam  upaya  mengimplementasi  kebijakan  praktisi  mengajar  pada perguruan tinggi, memperhatikan tiga aspek utama, yaitu: 1) adanya sosialisasi penyampaian  kebijakan;  2)  kejelasan  dalam  komunikasi  kebijakan;  dan  3) konsistensi dalam sosialisasi kebijakan praktisi mengajar.
Menurut  pandang  Edwards  informasi  kebijakan  pendidikan  perlu disampaikan  kepada  pelaku  kebijakan  agar  pelaku  kebijakan  dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan agar tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan secara jelas dan konsisten (Baidowi, 2020). Jika tujuan dan sasaran kebijakan  tidak  jelas  atau  tidak  diketahui  sama  sekali  oleh  kelompok  sasaran akan menimbulkan resistensi dari kelompok sasaran (Yoshua Pangalila. Johanis Kaawoan. Neni Kumayas, 2019).
Dengan  demikian,  implementasi  praktisi  mengajar  dapat  dilaksanakan dengan dimulai adanya komunikasi yang baik dan jelas, dan dilakukan secara konsiten.  Komunikasi  yang  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  baik  secara langsung  maupun  melalaui  media,  akan  sangat  mempengaruhi  kesuksesan implementasi kebijakan (Hazin, 2017).

## Sumberdaya dalam Implementasi Kebijakan Praktisi Mengajar
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  implementasi  kebijakan praktisi  mengajar,  sumber  daya  yang  digunakan  secara  keseluruhan  cukup memadahi. Sumber daya yang mendukung implementasi praktisi mengajar di perguruan  tinggi  yang  terbesar  adalah  adanya  sumber  daya  manusia  yang cukup. Hal ini dapat terlihat dari tabel 1 berikut ini:

## Tabel 1. SDM Praktisi Mengajar Secara Nasional
No Angkatan Jumlah Kolaborasi Intensif Jumlah kolaborasi pendek Pro-Bono Didanai Pro-bono Didanai 1 Angkatan 1 1 191 58 725 2 Angkatan 2 12 428 57 1113 3 Angkatan 3 11 360 161 1559 4 Angkatan 4 0 17 20 223 Sub-Total 24 996 296 3620 Jumlah Total 4936
Data diatas diperoleh dari hasil pengumuman yang tertera dalam website resmi  praktisi  mengajar.  Oleh  karenanya,  dilihat  data  tersebut  sumber  daya manusia  dalam  mengimplementasikan  program  ini  sangat  memadahai. Keberadaan  faktor  sumber  daya  dalam  rangka  implementasi  kebijakan pendidikan karakter pada perguruan tinggi memegang peranan sangat  peting dalam  keberhasilan  implementasi  kebijakan.  Tanpa  kecukupan  sumber  daya, apa yang direncanakan tidak akan sama dengan apa yang akhirnya diterapkan.
Sedangkan  Sumber  daya  manusia  2  yang  terlibat  pada  Jurusan Manajemen  Pendidikan  terdiri  dari  13  praktisi  dengan  8  mata  kuliah  dan  9 dosen pengampu. Hal ini sebagaimana yang tersajikan pada tabel. 2
Tabel 2. SDM Praktisi Mengajar di Manajemen Pendidikan No Mata Kuliah Skema Kelas Praktisi 1  Manajemen Kurikulum  Intensif  2021 A-B  Aji Santoso 2 Manajemen Mutu Terpadu Intensif 2021 A Oni Zakiyah 3  Manajemen Mutu Terpadu Intensif 2021 B Muhammad Ardy Rizki A 4 Perencanaan Pendidikan Intensif 2021 A Ni Ketut Irma Parwati, M.Pd 5 Perencanaan Pendidikan Intensif 2021 B Mujiono, S.Pd., M.Pd. 6  Statistik Intensif 2021 B M. Iman Hidayat 7 Teknik Penulisan Karya Ilmiah Intensif 2022 B Adhimas Wahyu Agung, M.EdSt 8 Teknik Penulisan Karya Ilmiah Intensif 2022 A Cici Indriani Dalimunte 9  Kapita Selekta Intensif 2020 A Drs. Sudarto, M.Si 10  Manajemen Strategi Intensif 2021 A Ahmad Faishol Amin
11  Manajemen Strategi Intensif 2021 B Mochammad Ferdion Firdaus 12 Bahasa Inggris Profesi Manajemen Pendidikan Intensif 2021 A Vany Fitria 13 Bahasa Inggris Profesi Manajemen Pendidikan Intensif 2021 B Ressa Uli Patrissia
Menurut  Edward  III  sumber  daya (resources) yang  dimaksud  dalam implementasi  kebijakan  adalah  pelaksana  kebijakan  (Rodhiyah  et  al.,  2018). Agar  dapat  dilaksanakan  dengan  baik,  kesiapan  sumberdaya  pelaksana kebijakan publik adalah hal penting untuk diperhatikan, termasuk sumberdaya manusia(Murtadlo & Hazin, 2018). Kesiapan sumberdaya meliputi kualitas dan kuantitas  staf  pelaksana,  ketersediaan  informasi  yang  memadai,  kewenangan yang  diberikan  kepada  pelaksana  kebijakan  serta  ketersediaan  sarana  dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan kebijakan (Umroh et al., 2018).
Sumberdaya  yang  digunakan  dalam  implementasi  kebijakan  praktisi mengajar  bukan  sekedar  SDM,  namun  sumberdaya  finansial.  Kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi telah menganggarkan untuk para praktisi  yang  bergabung  dalam  program  praktisi  mengajar.  Standar  honor praktisi  dalam  Program  ditetapkan  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  60/PMK.02/2021  tentang  Standar  Biaya  Masukan  Tahun  Anggaran 2022. Besaran honor praktisi yang diberikan dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Besaran Honor Praktisi No KATEGORI Nominal Honor (orang per jam) 1 Pejabat Eselon I/yang disetarakan dengan Eselon I Rp. 1.400.000,- 2 Pejabat Eselon II/yang disetarakan dengan Eselon II Rp. 1.000.000,-
3 Pejabat Eselon III/yang disetarakan dengan Eselon III  Rp.    900.000,-
Sumberdaya lain yang digunakan dalam implementasi kebijakan praktisi mengajar  yaitu  fasilitas.  Sumberdaya  ini  merupakan  sumberdaya  pendukung terlaksananya program praktisi mengajar. Fasilitas yang dimaksud disini yaitu sistem  teknologi  informasi  yang  tegintegrasi  melalaui  website  resmi  praktisi mengajar. Perguruan tinggi dan dosen dapat mencari para praktisi melalui satu sistem dan melakukan interaksi. Selain itu, fasilitas disini juga meluputi media pembelajaran  yang  digunakan  dalam  proses  implementasi  kebijakan  ini,  baik online, maupun offline.
Hal ini sesuai dengan pernyataan  Khaikleng, P, Wongwanich S., Sujiva, S. dukungan  sumberdaya  mempengaruhi  terlaksananya  sebuah  kebijakan. Sumberdaya  ini  terdiri  dari  sumberdaya  manusia,  keuangan  dan  fasilitas. Kemudian  diperkuat  dengan  penyataan  bahwa  masalah  implementasi kebijakan  selama  ini  adalah  terhambatnya  sumberdaya  yang  mendukung (Geru, 2012).

## Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Praktisi Mengajar
Hasil  penelitian  menunjukan  dalam  implementasi  kebijakan  praktisi pengajar,  para  implementator/pelaksana  kebijakan  memiliki  kemauan  yang sungguh-sungguh  untuk  melaksanakan  program  ini.  Hal  ini ditunjukkan  dari pengelola  kebijakan  yang  telah  ditunjuk  kementerian  melaksanakan  secara baik,  baik  tim  teknis  maupun  tim  non  teknis.  Selain  itu,  terlihat  juga  dari antusiesme  perguruan  tinggi  yang  mengikuti dan  para  dosen  yang  mengawal dan  bekerjasama  hingga  berakhirnya  program  ini.  begitu  juga,  dengan  para praktisi  yang  telah  bergabung  memiliki  komitmen  untuk  mensukseskan dengan cara memberikan pengalamannya secara maksimal.
Hal  ini,  sesuaikan  dengan  ungkapan  Edward  III  disposisi  merupakan kemauan,  keinginan  dan  kecenderungan  para  perlaku  kebijakan  untuk melaksanakan  kebijakan  tadi  secara  sungguh  sungguh  sehingga  apa  yang menjadi  tujuan  kebijakan  dapat  diwujudkan  (Utami,  2021).  Jika  implementasi suatu  kebijakan  ingin  berhasil  secara  efektif  dan  efisien,  para  implementor kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus memiliki kemauan untuk melaksanakan kebijakan yang telah dibuat.

## Gambar 3.
Komitmen Dan Kolaborasi Dalam Praktisi Mengajar
Hasil  penelian  juga  menunjukkan  bahwa  para  dosen  yang  ada  di perguruan  tinggi  dan  para  praktisi  memiliki  3 sikap  dalam
mengimplementasikan  kebijakan  ini,  yaitu:  (1)  komitmen  yang  tinggi,  (2) kolaborasi  yang  saling  membantu  dan  menguntungkan,  (3)  respon  dan  sikap yang  positif.  Hal  ini  juga  ditunjukkan  dari  beberapa  dosen  dan  praktisi  yang melaksanakan program ini di Jurusan Manajemen Pendidikan Unesa.
Hal  ini  diperkuat  oleh  DeGroff  &  Cargo  dalam  implementasi  kebijakan melibatkan banyak aktor dan pelaksana kebijakan, maka diperlukan sikap dan komitmen  para  pelaksana  untuk  melaksanakan  hasil  kebijakan  yang  telah dibuat  (Akib,  2010).  Selain  itu,  seseorang  akan  melaksanakan  kegiatan  ketika mereka  memahami  dan  memiliki  respon  yang  positif  untuk  melaksankan kebijakan tersebut.

## Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Praktisi Mengajar
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  melaksanakan  kebijakan program  praktisi  mengajar  ini,  kementerian  pendidikan  dan  kebudayaan membuat  tim  pelaksana  praktisi  mengajar  yang  dinaungi  Direktorat  Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Struktur birokrasi adalah faktor yang penting dalam keberhasilan impelementasi praktisi mengajar. karena meskipun sumber-sumber  untuk  mengimplementasikan  suatu  kebijakan  sudah mencukupi  dan  para  implementor  mengetahui  apa  dan  bagaimana  cara melakukannya,  serta  mempunyai  keinginan  untuk  melakukannya, implementasi  mungkin  masih  belum  efektif,  karena  ketidakefisienan  struktur birokrasi  yang  ada  (Degodona  &  Lubis,  2022).  Hal-hal  yang  penting  dalam struktur birokrasi antara lain efektifitas struktur organisasi, alur proses (SOP), pembagian kerja, dan standar keberhasilan.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  struktur  birokrasi  dalam implementasi kebijakan praktisi mengajar pada perguruan tinggi terdapat dua aspek  utama,  yaitu:  (1)  standart  operational  prosedure  (SOP)  yang  jelas;  (2) fragmentasi  atau  pembagian  tugas  kepada  penanggungjawab  unit  masing- masing.  Pelaksanaan  Program  mengikuti  tahapan  proses  yang  berlangsung selama  1  (satu)  semester  sesuai  dengan  kalender  akademik  perguruan  tinggi. Alur  proses  Program  untuk  perguruan  tinggi  dapat  dilihat  pada  Gambar  4 dibawah ini.

## Gambar 4.

## Alur Proses Untuk Perguruan Tinggi
Sedangkan  alur  proses  Program  praktisi  mengajar  untuk  para  praktisi dapat dilihat pada Gambar 5.
Gambar 5. Alur Proses Untuk Praktisi
Dengan  menggunakan  SOP,  para  pelaksana  dapat  mengoptimalkan waktu  yang  tersedia  dan  dapat  berfungsi  untuk  menyeragamkan  tindakan- tindakan pejabat dalam organisasi  yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat  menimbulkan  fleksibilitas  yang  besar  dan  kesamaan  yang  besar  dalam penerapan peraturan (Laponte et al., 2019).
Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan  adalah  fragmentasi.  Edward  III  menjelaskan  bahwa  fragmentasi merupakan  penyebaran  tanggung  jawab  suatu  kebijakan  kepada  beberapa badan  yang  berbeda  sehingga  memerlukan  koordinasi  (Nurlailah,  2021).  Pada umumnya,  semakin  besar  koordinasi  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan kebijakan,  semakin  berkurang  kemungkinan  keberhasilan  program  atau
kebijakan  (Muhammad  &  Aziz,  2020).  Hasil  penelitian  juga  menunjukkan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab, mulai dari pelaksana di tingkat kementerian, pelaksana tingkat perguruan tinggi (pengelola dan dosen), hingga para praktisi. Mereka semuanya saling berkoordinasi dan melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

## KESIMPULAN
Implementasi  kebijakan  praktisi  mengajar  dapat  diwujudkan  dengan emapat  faktor  utama,  yaitu  (1)  komunikasi  dan  sosialisasi  yang  dilakukan secara terus menerus melalui media luring, media online, dan media sosial; (2) adanya  sumber  daya  yang  mencukupi,  dari  sumber  daya  manusia  (regulator, dosen  dan  praktisi),  sumberdaya  finansial,  dan  fasilitas  yang  memadahi;  (3) disposisi  pelaksana  kebijakan  yang  memeiliki  sikap  komitmen,  saling kolaborasi, hingga perilaku yang positif. (4) struktur birokrasi yang jelas secara alur  pelaksanaan  dan  pembegaian  tugas  para  pelaksana  kebijakan,  dari kementerian,  perguruan  tinggi,  hingga  para  praktisi.  Dengan  demikian,  maka penulis  merekomendasikan  agar  seluruh  hal  yang  mempengaruhi  kesuksesan implementasi  kebijakan  praktisi  mengajar  ini  untuk  selalu  ditingkatkan  dan dilakukan perbaikan secara berkelanjutan.

## PENGAKUAN
Peneliti  mengucapkan  terimakasih  kepada  semua  pihak  yang  telah berkontribusi  dalam  penelitian  ini,  khususnya  ketua  jurusan  manajemen pendidikan,  Bapak  Syunu  Trihantoto,  M.Pd.  Ucapan  terimakasih  juga  kepada dosen  praktisi  mengajar  program  kemdikbud  yang  telah  berpatrner  dengan saya, dari PT Mayora; Ibu Oni Zakiyah, dari PT. PLN; Bapak Faishol Amin, dari PT.  ASTRA; Bapak  Muhammad  Ardy  Rizki  Ananda,  dan dari  KemenkoPMK, Mochammad  Ferdion  Firdaus  .  Terakhir  saya  ucapkan  terimakasih  kepada kampus tercinta Universitas Negeri Surabaya.

## DAFTAR PUSTAKA
Akib,  H.  (2010).  Implementasi  Kebijakan:  Apa,  Mengapa,  dan  Bagaimana?
Jurnal Administrasi Publik , 1 (1), 1 – 11.
https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.289
Baidowi,  A.  (2020).  Implementasi  Kebijakan  Bantuan  Operasional Penyelenggaraan  Pendidikan  pada  Masa  Pandemi  Covid-19. Jambura Journal of Educational Management , 1 (September), 85 – 102.
https://doi.org/10.37411/jjem.v1i2.167
Degodona,  L.  P.,  &  Lubis,  N.  Y.  S.  (2022).  Implementasi  Kebijakan  Pelayanan KTP-El  Dimasa  Pandemi  Covid-19  di  Kantor  Kecamatan  Medan  Timur.
Jurnal Stindo Profesional , VIII (September), 27 – 44.
Geru,  H.  A.  (2012).  Implementasi  Kebijakan  Penanggulangan  Perdagangan Wanita. JIANA  (Jurnal  Ilmu  Administrasi  Negara) , 1 ,  19 – 28. http://dx.doi.org/10.46730/jiana.v12i1.900
Kehik, B. S., Kolne, S. V., & Atanus, F. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Program  Desa  Mandiri  Cinta  Petani  di  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara.
Agrimor , 1 (04), 75 – 77. https://doi.org/10.32938/ag.v1i04.110
Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,    dan  T.  (2022). PRAKTISI MENGAJAR  Tahun  2022 .  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset, dan Teknologi.
Laponte, Y., Samudin, M. T., & Fery, F. (2019). Implementasi Kebijakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Jurnal Kolaboratif Sains . https://doi.org/10.56338/jks.v2i1.675
Mardhiyah,  R.  H.,  Aldriani,  S.  N.  F.,  Chitta,  F.,  &  Zulfikar,  M.  R.  (2021). Pentingnya  Keterampilan  Belajar  di  Abad  21  sebagai  Tuntutan  dalam Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia. Lectura:  Jurnal  Pendidikan , 12 (1),
187 – 193. https://doi.org/10.31849/lectura.v12i1.5813
Muhammad,  F.  I.,  &  Aziz,  Y.  M.  A.  (2020).  Implementasi  Kebijakan  Dalam Mitigasi  Bencana  Banjir  Di  Desa  Dayeuhkolot. Kebijakan:  Jurnal  Ilmu Administrasi , 11 (1), 52 – 61. https://doi.org/10.23969/kebijakan.v11i1.2235 Murtadlo,  M.,  &  Hazin,  M.  (2018). Model  of  Human  Resource  Management  in Inclusive Education in East Java . 212 , 541 – 544. https://doi.org/10.2991/icei- 18.2018.117
Nendissa,  S.  J.,  Tyaningsih,  R.  yulis,  Hazin,  M.,  Lestari,  N.  D.,  Syahfitri,  D., Ferdiansyah, D. sani, Jalal, N. M., Soulisa, I., Naibaho, L., Cahyono, B. D., Fuadi,  A.,  Asriandi,  Zatira,  D.,  &  Kusumaningsih,  A.  (2021). Pengantar Penelitian Pendidikan . Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.
Nurlailah, N. (2021). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kab. Ogan Komering Ulu. Jurnal Dinamika , 1 (2), 59 – 68.
https://doi.org/10.54895/dinamika.v1i2.1135
Rodhiyah,  C.  Q.,  Ali,  A.  R.,  &  Hazin,  M.  (2018).  Implementasi  Kebijakan Sekolah  Tentang Poin  Pelanggaran Tata  Tertib  Siswa Dalam  Membentuk Perilaku Siswa Yang Berkarakter di SMA Negeri 7 Kediri. Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan , 3 (1), 10 – 16.
Santika,  I.  G.  N.  (2021).  Grand  Desain  Kebijakan  Strategis  Pemerintah  Dalam
Bidang  Pendidikan  Untuk  Menghadapi  Revolusi  Industri  4.0. Jurnal Education and Development , 9 (2), 369 – 377. https://doi.org/10.37081/ed.v9i2.2500
Syani,  A.  K.,  Mufid,  S.,  &  Hazin,  M.  (2018).  Komunikasi  dalam  Implementasi Kebijakan  Pendidikan  Wajib  Belajar  9  Tahun  di  Kecamatan  Ngadiluwih. KHAZANAH PENDIDIKAN , 11 (1), 25 – 38.
https://doi.org/10.30595/jkp.v11i1.2309
Umroh,  A.,  Endahsari,  S.,  &  Hazin,  M.  (2018).  Sumber  Daya  Dalam Mengimplementasi Program Adiwiyata di SMK Negeri 1 Ngasem. Jurnal
Dinamika Manajeman Pendidikan , 3 (1), 49 – 55.
https://doi.org/10.26740/jdmp.v3n1.p49-55
Utami, Y. P. (2021). Implementasi Program Pemberian Beasiswa Daerah Untuk Mahasiswa  Kabupaten  Lamandau. Journal  Ilmu  Sosial,  Politik  Dan Pemerintahan , 10 (1), 1 – 12. https://doi.org/10.37304/jispar.v10i1.2285 Widayanti,  R.,  Hapsari,  I.  N.,  Sandfreni,  Firmansyah,  G.,  Kartini, &  Nurbayin, M.  A.  (2022).  Kolaborasi  dalam  Metode  Problem  Base  Learning  Dengan Aplikasi  Trello  Studi  Kasus_  Matakuliah  E-Busniness  Program  Kampus Merdeka. ADI Pengabdian Kepada Masyarakat , 3 (1), 8 – 15. https://doi.org/10.34306/adimas.v3i1.758
Yoshua  Pangalila.  Johanis  Kaawoan.  Neni  Kumayas.  (2019).  Implementasi Kebijakan  Program  Gerakan  Masyarakat  Hidup Sehat  di  Kota Tomohon. Jurnal  Jurusan Ilmu Pemerintahan , 3 (3), 1 – 9.