## PRAKTIK KHITHBAH DI MADURA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

## Suhaimi
Jurusan Syari‟ah STAIMU Panyeppen Pamekasan, Komplek Pondok Pesantren Panyeppen Pamekasan, email: suhaimi@yahoo.co.id
Abstrak: Sebelum  perkawinan  dilakukan,  baik  secara  hukum maupun adat harus didahului dengan khithbah . Laki-laki dan  perempuan  yang  masih  dalam  ikatan  peminangan tentu saja  status  hukumnya  “ ajnabiyah ”.  Fenomena  yang berkembang  di  masyarakat  terjadi  pergeseran  dan pengaburan  status  hukum  yang  seolah-olah  hubungan keduanya  telah  mempunyai  ikatan  yang  sah  menurut hukum  Islam.  Sehingga  tidak  terbatasi  lagi  hubungan antara  laki-laki  dan  perempuan,  bahkan  masyarakat melakukan  praktik  peminangan  yang  menyalahi ketentuan hukum Islam.
Abstract:
Before a marriage is done, both law and custom must be preceded  by khithbah .  The  boy  and  girl  who  still  have peminangan relation,  of  course,  their  law  status  are “ajnabiyah”. This developing phenomenon in society has friction  and  vagueness  of  law  status  as  if  their  relation have  legal  relation  based  on  islamic  law.  It  makes  their relation have no limit, even the society do the practice of peminangan that violates islamic law certainty.
Kata Kunci:
Khithbah , Hukum Islam, Hukum Adat

## Pendahuluan
Istilah khithbah merupakan  konsep  fikih  yang  dalam bahasa kesehariannya disebut dengan peminangan. 1
Peminangan  dapat  pula  dimaknai  permintaan. Khithbah atau peminangan  merupakan  pernyataan  atau  permintaan  dari seorang  laki-laki  kepada  seorang  perempuan  untuk mengawininya atau menikahinya, baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung maupun melalui perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan agama. 2 Permintaan ini dipastikan  tidak  hanya  pada  seorang  laki-laki  saja,  melainkan juga dapat dilakukan oleh seorang perempuan untuk melamar terlebih dahulu kepada laki-laki. 3
Khithbah dilakukan  mendahului  proses  pertunangan. Stadium  pertunangan  ini  timbul  setelah  adanya  persetujuan antara  kedua  belah  pihak  (pihak  keluarga  bakal  suami  dan pihak  keluarga  bakal  isteri)  untuk  mengadakan  perkawinan. Dan  persetujuan  ini  dicapai  oleh  kedua  belah  pihak  setelah
1 as-Sarqawi  dan  Zakaria  al-Ansori, al-Sharqawi  „ala  al-Tahrir, Juz  2 (Jeddah: al-Nashru wa at-Tauzi‟, tt.), hlm. 243. 2 Sayyid  Sâbiq, Fiqh  al-Sunnah, Juz  2  (Beirut:  Dar  al-Fatah  al-„Arabi,  1999), hlm.  16.  Dan  dapat  dilihat  pada  Abu  Buraidah  M.  Fauzi, Meminang  dalam Islam (Jakarta:  Pustaka  al-Kautsar,  2009),  hlm.  11.  Secara  realita  ketika melihat  adat  yang  ada  di  Pamekasan  khususnya  dan  Madura  pada umumnya, apabila seorang laki-laki hendak meminang seorang perempuan maka  suatu  keharusan  untuk  sedapatnya  meminang  dengan  melalui perantara orang lebih sepuh. Bisa dengan orang tuanya secara langsung atau dengan pihak sepuh yang masih ada ikatan keluarga, atau ketika tidak ada lagi keluarga  yang  bisa untuk  melakukan  peminangan, maka  bisa  meminta tolong pada orang lain yang dianggap tokoh atau dituakan oleh masyarakat. Hal  ini  dilakukan  untuk  menjaga  adab  atau  kesopanan.  Dan  juga  untuk membuktikan  keseriusan  seorang  laki-laki  untuk  bakal  mengawini  seorang perempuan.
3 Namun  kebiasaan  yang  muncul  di  Madura  kebanyakan  pihak  laki-laki yang  melamar  perempuan  dan  bukan  sebaliknya.  Karena  sangat  tidak lumrah  dilakukan  ketika  seorang  perempuan  melamar  terlebih  dahulu kepada  laki-laki.  Dalam  pandangan  mereka  untuk  menjaga  nama  baik keluarga  dan  menjaga  gengsi  supaya  tidak  muncul  persepsi  bahwa  anak perempuannya telah terkesan “murahan”.
Suhaimi
terlebih  dahulu  ada  suatu  lamaran,  yaitu  permintaan  yang dilakukan  oleh  pihak  laki-laki  kepada  pihak  perempuan. 4 Namun  ketika  tidak  adanya  persetujuan  dari  kedua  belah pihak,  maka  proses  pertunangan  tidak  mungkin  terjadi, sehingga  pernikahan  yang  didambakan  tidak  terwujud sebagaimana yang diharapkan.
Laki-laki  yang  hendak  mengawini  seorang  perempuan, merupakan keharusan baginya untuk meng khithbah perempuan tersebut sesuai dengan cara khithbah yang telah ditentukan oleh hukum  Islam  maupun  hukum  adat.  Proses khithbah ini dilakukan  setelah  melalui  tahapan  berpikir  secara  matang  dan kebulatan  tekad  dari  seorang  laki-laki  yang  tertarik  kepada seorang perempuan dengan niat yang tulus untuk menikahinya.
Adapun  yang  menjadi  tujuan  dari khithbah ,  tidak  lain adalah  untuk  mengikat  pihak  perempuan  (calon  isteri)  supaya tidak  terlebih  dahulu  dipinang  orang  lain. 5 Dengan  adanya peminangan berarti suatu pertanda bahwa perempuan tersebut telah  ada  yang  mengikat,  dan  tidak  dibenarkan  untuk menerima  kembali  lamaran  laki-laki  lain.  Begitu  juga  laki-laki yang  hendak  meminang  perempuan,  tidak  diperbolehkan meminang perempuan yang sudah dipinang orang lain.
Pada  konteks  di  atas  secara  jelas  dinyatakan  tentang tujuan  dari khithbah yang  sebenarnya  menurut  ketentuan hukum Islam. Namun tujuan ini banyak yang disalahpersepsikan  oleh  masyarakat  Madura.  Bahkan  mereka melakukan  praktik  peminangan  yang  tidak  sesuai  dengan hukum  Islam.  Suatu  misal,  masyarakat  beranggapan  bahwa khithbah adalah  suatu  simbol  ikatan  agar  laki-laki  dan perempuan  yang  melakukan  hubungan  saling  mencintai mendapat pengakuan dari masyarakat, serta agar terhindar dari
4 Soerojo  Wigdjodiporo, Pengantar  dan  Asas-Asas  Hukum  Adat (Jakarta:  PT. Toko Gunung Agung, 1968), hlm. 124.
5 Tim Redaksi Tanwir al-Afkar, Fikih Rakyat; Pertautan Fikih dengan Kekuasaan (Yokyakarta: LKiS, 2000), hlm. 209.
fitnah  dan  pembicaraan  yang  negatif  dari  orang  lain.  Ketika tidak  diikat  dengan  ikatan khithbah ,  laki-laki  dan  perempuan dalam  pandangan  masyarakat  tidak  memiliki  hak  apa  pun, kecuali  hanya  berstatus  hukum  “ ajnabiyah ”. 6 Penyimpangan praktik khithbah dapat  dilihat  juga  dari  cara  meminang  yang melampaui ketentuan hukum Islam.
Di  samping  itu  laki-laki  dan  perempuan  yang  tidak memiliki  hubungan  pertunangan,  dalam  artian  masih  belum di khithbah oleh  laki-laki  yang  mencintainya,  maka  hal  ini  akan menjadi  bahan  pembicaraan  orang  lain  dan  bahkan  dianggap melakukan  perbuatan  yang  tidak  baik.  Akan  tetapi  bilamana sudah  dalam  ikatan  peminangan,  maka  persepsi  masyarakat menjadi  berbeda  dengan  sebelumnya.  Sekalipun  berjalan berdua  bersama  tunangannya,  atau  bahkan  berboncengan berdua dan berbicara berdua maka masyarakat cenderung tidak membicarakannya.  Karena  mereka  menganggap  laki-laki  dan perempuan tersebut sudah bertunangan. 7 Ini merupakan suatu bentuk kesalahan persepsi yang semestinya tidak perlu terjadi. Untuk  itu  faktor  penyebab  atau  latar  belakang  terjadinya anggapan yang salah tersebut perlu diteliti dan dianalisis lebih jauh.  Sehingga  bila  sudah  diketahui  akar  penyebabnya,  maka perlu  dicari  jalan  keluarnya  yang  terbaik  agar  persepsi  yang salah  tersebut  tidak  terjadi  lagi.  Dan  masyarakat  dapat memahami  secara  komprehensip  tentang khithbah yang sebenarnya dalam perspektif hukum Islam.
Hukum  Islam  membolehkan  bagi  laki-laki  yang meminang  untuk  melihat  terlebih  dahulu  perempuan  yang
6 Ibid. hlm. 201. Hukum Ajnabiyah adalah hukum yang mengatur pergaulan laki-laki  dan  perempuan  yang  bukan  mahram.  Seperti  larangan  berduaan tanpa  ada  pihak  ketiga  dari  keluarganya,  melihat  aurat  laki-laki  atau perempuan, dan banyak lagi contoh yang lainnya.
7 Hal ini menjadi sangat bertentangan dengan hukum Islam. Secara hukum Islam,  apabila  laki-laki  dan  perempuan  berjalan  berdua  tanpa  didampingi oleh  mahram,  maka  haram  hukumnya.  Apalagi  sampai  berdua,  berbicara atau bersepi-sepi tanpa didampingi mahram.
Suhaimi
hendak  dipinang,  dengan  ketentuan  melihat  sesuai  dengan ketentuan hukum Islam. Seperti ketentuan hanya diperbolehkan  melihat  wajah  dan  kedua  telapak  tangan.  Akan tetapi  dalam  realitanya,  masyarakat  banyak  yang  tidak memperhatikan  ketentuan  tersebut.  Mereka  sebagian  besar cenderung  kurang  memahami  tentang  hukum  Islam.  Hukum Islam  hanya  dipandang  sebelah  mata  tidak  dipahami  secara utuh, atau bahkan sekalipun sudah dianggap mengerti hukum Islam, akan tetapi tidak menerapkan dalam tataran realita.
Dalam melihat perempuan yang dipinang banyak sekali yang tidak mengindahkan hukum Islam. Dalam realitanya yang terjadi di masyarakat, mereka sudah mengenal terlebih dahulu, bahkan  sudah  mengenal  lebih  jauh,  yang  dalam  bahasa sekarang  “berpacaran”.  Pacaran  dalam  pandangan  penulis, merupakan  suatu  bentuk  hubungan  laki-laki  dan  perempuan secara  tersembunyi  tanpa  sepengetahuan  orang  tua  masing- masing. Namun dalam kenyataannya terdapat juga yang berani terang-terangan  menampakkan  hubungan  kemesraannya  di hadapan umum. Seperti berjalan berdua, berboncengan menaiki motor  atau  bahkan  berdua  di  tempat-tempat  umum  tanpa didampingi  mahram.  Mereka  menampakkan  hubungan menyamai hubungan suami isteri.
Melihat perempuan yang dipinang bukan merupakan hal yang tabu lagi, karena sebagian besar mereka sudah mengenal perempuan  yang  akan  dipinang  sebelumnya.  Hubungan  yang ketika  ditinjau  dari  pandangan  hukum,  sudah  di  luar kewajaran.  Serta  bilamana  ditinjau  dari  perspektif  moral, hubungan mereka sudah masuk dalam kategori tindakan yang amoral.
Masyarakat Madura dalam melakukan praktik peminangan  cenderung  meniru  kebiasaan  yang  sebenarnya tidak perlu dilakukan. Misalnya, melakukan tukar cincin antara laki-laki dan perempuan yang dalam masa pertunangan. Dalam proses tukar cincin, mereka melakukannya sendiri sehingga ada saling  sentuh  tangan  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang
belum  sah  secara  syar‟i.  Apabila  ditinjau  dari  hukum  Islam, praktik seperti itu tidak diperbolehkan.
Suatu  hal  lagi  yang  sangat  unik  dalam  praktik khithbah pada  masyarakat  Madura  dan  menunjukkan  ciri  pembeda dengan  daerah-daerah  yang  lainnya  adalah  dalam  proses peminangan  harus  disertai  dengan  berbagai  hal  yang  menjadi pensyaratan secara adat. 8
Adapun  dalam  proses  peminangan,  laki-laki  yang meminang  perempuan,  di  samping  mengikutsertakan  orang tuanya  atau  walinya  untuk  meminang  dan  menurut  tradisi yang  ada  di  Madura  pihak  laki-laki  juga  harus  membawa semacam  tanda  pangestu. 9 Yaitu  membawa  makanan  berupa kue-kue  yang  sudah  ditentukan  dan  biasa  diberikan  ketika peminangan  dilakukan  seperti  kue wajik dan tettel . 10 Sebagai variasinya dapat disertakan kue lain sebagai pelengkap.
Di samping itu yang lebih menentukan lagi sebagai tanda sahnya ikatan pertunangan adalah laki-laki harus menyertakan sirih  dan  pinang  muda. 11 Bilamana  sudah  ada  kedua  hal tersebut  maka  pertunangan  sudah  dinyatakan  resmi,  dan perempuan  yang  sudah  dipinang  tidak  diperbolehkan menerima pinangan laki-laki lain sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam dan sekaligus menurut hukum adat.
8 Maksud  pensyaratan  secara  adat  yaitu  mengikuti  tradisi  yang  berlaku dalam  masyarakat  tersebut,  yang  bagaimanapun  caranya  syarat  tersebut harus ada untuk dinyatakan sah dalam peminangannya.
9 Tanda  pangestu  dalam  bahasa  Madura  disebut  dengan  “ pangestoh ”,  yaitu semacam oleh-oleh yang diberikan kepada pihak keluarga perempuan yang tujuannya  agar  lebih  mengikat  tali  persaudaraan.  Sekaligus  juga  sebagai tanda pengikat pertunangan.
10 Kue-kue  tersebut  sudah  terbiasa  diberikan  ketika  meminang  seorang perempuan. Dalam bahasa Madura kue-kue itu disebut bajik dan tettel . Bajik adalah  semacam  kue  yang  terbuat  dari  beras  ketan,  rasanya  manis  dan biasanya  diberi  warna  merah  atau  biru.  Sedangkan tettel adalah  semacam kue yang juga terbuat dari tepung ketan, biasanya tidak dikasih warna. 11 Dalam bahasa Madura disebut dengan “ sere penang ”.
Suhaimi
Fenomena  di  atas  menunjukkan  bahwa  masyarakat Madura dalam melakukan praktik khithbah tidak mengacu pada ketentuan  hukum  Islam,  akan  tetapi  banyak  mengacu  pada hukum adat. Mereka memiliki persepsi yang sangat keliru dan perlu diluruskan. Ketika hal ini dibiarkan, tanpa adanya upaya untuk  meluruskan,  maka  sama  halnya  dengan  merubah ketentuan hukum yang telah digariskan oleh Islam. Oleh karena itu, upaya memberikan kejelasan tentang praktik khithbah yang benar  sangat  diperlukan.  Hal  ini  menjadi  tugas  dan  tanggung jawab  kita  sebagai  umat  Islam  pada  umumnya  dan  peneliti pada khususnya.

## Pengertian Khithbah
Kata khithbah berasal  dari  bahasa  Arab  ( ةبطخلا ) yang artinya  pinangan,  lamaran  atau  meminang. 12 Lebih  spesifik dinyatakan sebagai peminangan. 13 Secara linguistik
peminangan  berasal  dari  kata  “pinang”  dengan  mendapat imbuhan  pe  –  an.  Peminangan  diartikan  proses,  cara  atau perbuatan meminang. 14 Khithbah merupakan  suatu  aktifitas  sebagaimana  halnya duduk  dan  berkumpul.  Anda  berkata,  seseorang  melakukan khithbah (meminang) terhadap seorang perempuan. Artinya, dia meminang dan mengajak perempuan (yang dipinangnya) untuk
12 Ahmad  Warson  Munawwir, Kamus  al-Munawwir (Surabaya:  Pustaka Progressif, 1997), hlm. 349. 13 Dalam  konteks  orang  Madura,  proses  peminangan  ini  merupakan permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk diikat dalam sebuah pertunangan dengan perjanjian dalam waktu tertentu akan dinikahi sesuai  dengan  kesepakatan  dari  kedua  belah  pihak  keluarga,  baik  keluarga dari  bakal  calon  suami  maupun  keluarga  dari  bakal  calon  isteri.  Dalam istilah Madura disebut dengan “ abakalan ”.
14 Depdikbud, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (Jakarta:  Balai  Pustaka,  1989), hlm. 684.
menikah dengan cara yang umum dilakukan orang. 15 Kalimat باطخ  لجر artinya  seseorang  yang  sering mengajukan  pinangan.  Kata ةيطخلا artinya  seseorang  yang meminang perempuan. Kata ةطخ - ةطخي artinya seseorang yang berbicara untuk memberi nasehat atau mencela orang lain. 16
Secara istilah peminangan merupakan suatu proses atau perbuatan  meminang,  yang  artinya  permintaan  seorang  anak laki-laki  kepada  anak  perempuan  orang  lain  atau  seorang perempuan  yang  ada  di  bawah  kekuasaan  seseorang  ( curator ) sebagai  pendahuluan  dari  perkawinan. 17 Meminang  juga diartikan menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki  kepada  seorang  perempuan  atau  sebaliknya  dengan perantaraan  seseorang  yang  dipercayai. 18 Setelah  peminangan dilakukan dan memperoleh persetujuan dari kedua belah pihak (pihak  laki-laki  dan  perempuan)  maka  berlangsunglah  ikatan peminangan  yang  biasa  disebut  dengan  pertunangan.  Dari ikatan  peminangan  ini  akan  sampai  pada  jenjang  perkawinan bilamana  tidak  terjadi  pembatalan  ikatan  peminangan. 19 Jadi, dapat  dikatakan  bahwa  ikatan  peminangan  merupakan  proses yang harus dilalui sebelum beranjak pada proses perkawinan.
Dalam  kenyataannya,  peminangan  tidak  hanya dilakukan  oleh  laki-laki  saja,  akan  tetapi  dapat  dilakukan  juga
15 Sayyid Sâbiq, Fiqh al-Sunnah, Juz 2, hlm. 16. (Lihat juga: M. Afnan Chafidh dan  A.  Ma‟ruf  Asrori, Tradisi  Islami,  Panduan  Prosesi  Kelahiran,  Perkawinan,
Kematian (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 109.
16 Ibid.
17 Kholilah  Marhijanto, Menciptakan  Keluarga  Sakinah (Jakarta:  Bintang Remaja, tt.), hlm. 380.
18 Beni  Ahmad  Saebani, Fiqh  Munakahat  1 (Bandung:  Pustaka  Setia,  2009), hlm. 146. 19 Pembatalan  dalam  peminangan  seringkali  terjadi  sebelum  proses pernikahan  dilangsungkan.  Hal  ini  diakibatkan  karena  adanya  beberapa persoalan  yang  muncul  dari  pihak  bakal  calon  isteri  maupun  bakal  calon suami, atau bisa jadi berasal dari masing-masing keluarga yang sudah tidak menghendaki  sampai  pada  proses  pernikahan.  Dalam  istilah  Madura pembatalan pertunangan ini disebut “ burung ” (batal).
Suhaimi
oleh  perempuan.  Namun  hal  seperti  ini  jarang  sekali  terjadi dikarenakan secara adat diharuskan laki-laki yang mendahuluinya.  Hal  yang  dijadikan  pertimbangan,  ketika peminangan dilakukan dengan menyalahi adat setempat, maka secara  pasti  akan  menimbulkan  kesan  yang  negatif  dari masyarakat.
Meminang  artinya  menyatakan  permintaan  untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya  dengan  perantaraan  seorang  yang  dipercayai,  baik peminangan  dilakukan  terhadap  gadis  maupun  janda  yang telah  habis „iddah nya. 20 Menurut  al-Hamdani  dalam  kitabnya risalah nikah yang dikutip oleh Kholilah Marhijanto, meminang adalah  kebiasaan  Arab  lama  yang  diteruskan  oleh  Islam  dan peminangan  dilakukan  sebelum  terjadinya  akad  nikah  dan setelah dipilih dan dipertimbangkan secara matang. 21
Pengertian  yang  dilontarkan  oleh  Hamdani  ini mengandung  penjelasan  bahwa  sebelum  dilakukan  proses peminangan, seorang laki-laki yang bermaksud menjalin ikatan perkawinan  terhadap  seorang  perempuan,  dianjurkan  terlebih dahulu  mengetahui  secara  mantap  tentang  keadaan  diri  dan keluarga  perempuan  yang  akan  dipinang.  Untuk  sedapat mungkin mengetahui keadaan perempuan tersebut tidak harus mengetahui  dengan  jalan  upaya  sendiri  atau  meninjau langsung, melainkan melalui kerabat terdekat atau keluarganya. Hal  ini  dilakukan  untuk  seyogyanya  menghindari  timbulnya kemaksiatan,  menjaga  kehormatan,  serta  menghindari terjadinya fitnah.
Sayyid Sâbiq memberikan pengertian:
ن لش ةةواندةة ن ةة ن لاةةر زونمةةزلش وانلةةترعنيوةةعجرزان ةةع نطنوترلاةةلنلةة شنعاش ةةواناو لةةت ندةة نمةةطلخا .ةيرصعشنىلىنىلرنعاش وانىلرنمال زاننوكيشنوعحوص
20 Abu Buraidah M. Fauzi, Meminang dalam Islam, hlm. 11. (Lihat juga Abd. al- Muhaimin  As‟ad, Risalah  Nikah  Penuntun  Perkawinan (Surabaya:  Bintang Terang, 1993), hlm. 25. 21 Kholilah Marhijanto, Menciptakan Keluarga Sakinah , hlm. 37.
Khithbah adalah  suatu  aktifitas  yang  menjadi  pembuka untuk melangsungkan pernikahan. Allah swt. swt. memberlakukan  pinangan  (sebagai  langkah  awal  untuk menikah)  agar  orang  yang  akan  melangsungkan  pernikahan saling  mengenal  satu  sama  lain  (antara  calon  isteri  dan  calon suami),  sehingga  diantara  keduanya  mantap  untuk melangsungkan pernikahan. 22
Mengkritisi  dari  pengertian  yang  disinyalir  oleh  Sayyid Sâbiq,  penulis  berasumsi  bahwa  peminangan  identik  dengan kebiasaan  yang  terjadi  dalam  masyarakat.  Kebiasaan  ini menyangkut  proses  atau  cara  dalam  melakukan  peminangan. Ketika  kita  berbicara  tentang  kebiasaan  (adat)  maka  tentu  saja antara masyarakat suatu daerah dengan masyarakat daerah lain akan berbeda secara signifikan. Suatu misal, peminangan yang biasa  dilakukan  di  daerah  perkotaan,  maka  peminangan  yang dilakukan  akan  menggunakan  cara  yang  biasa  dilakukan  di perkotaan.  Misalnya,  dengan  diadakan  pesta  secara  meriah, tukar  cincin  dan  lain  sebagainya.  Lain  halnya  dengan peminangan  yang  biasa  dilakukan  di  daerah  pedesaan,  maka akan  menggunakan  kebiasaan  di  desa  yang  identik  dengan kesederhanaan.  Misalnya,  dengan  acara  lamaran  yang dilakukan oleh pihak laki-laki dengan membawa segenap sanak famili  atau  tetangganya  ke  rumah  perempuan  yang  akan dipinang  yang  di  dalamnya    disajikan  hidangan  yang  sangat sederhana.    Kebiasaan  inilah  yang  dalam  bahasa  Madura disebut “ letaleh ”. 23
Wahbah  al-Zuhaili  memberikan  pengertian  sebagai berikut:
ةىنمعطلخا ن نشان ة ولخانةلاةلوع نماةرزاناقةىنع ةينلة شن. وقةعنوةتزوشنةالا وةعنعاش ةوانانمةعبلاوانروةتظا ولىانمطساوع . 22 Sayyid Sâbiq, Fiqh al-Sunnah, Juz 2, hlm. 16.
23 Letaleh merupakan istilah yang biasa digunakan  oleh orang Madura untuk mengikat seorang perempuan yang dipinang. Jikalau seorang laki-laki telah melakukan hal ini maka secara resmi mempunyai ikatan peminangan.
Suhaimi
Khithbah adalah  pernyataan  yang  dilakukan  kepada seorang  perempuan  yang  dikehendaki  untuk  dinikahi.  Dan setelah  mengetahui  tentang  seluk-beluk  perempuan  tersebut maka  secara  langsung  melamar  atau  meminang  kepada keluarganya. 24
Anshari  Umar  Sitanggal  dalam  bukunya Fikih  Syafi‟i Sistematis menyatakan  bahwa  peminangan  akan  berlangsung apabila  telah  diperoleh  keyakinan  tentang  sifat-sifat  yang  baik pada  masing-masing  pihak,  dan  dengan  melihat  serta memandang  telah  terjadi  kerelaan  dan  sama-sama  suka. 25 Dalam  artian  bahwa  peminangan  akan  berlangsung  secara selaras  dengan  tiadanya  ganjalan  apapun  dari  kedua  belah pihak jikalau dilakukan dengan penuh kerelaan atau atas dasar saling  menyukai.  Jadi,  ikatan  peminangan  akan  terjadi  ketika seorang  laki-laki  telah  meminang  perempuan  yang  disukai. Tanpa  peminangan,  ikatan  peminangan  tidak  akan  mungkin terjadi. 26 Apabila  sudah  terjadi  ikatan  pertunangan  maka tinggal  menunggu  saat  perkawinan  (pernikahan).  Mengenai waktu  perkawinan  para fuqaha‟ berpendapat  bahwa  waktunya ketika  peminang  dan  yang  dipinang  sudah  cenderung  satu dengan  lainnya.  Maksudnya  ketika  sudah  menjalin  rasa  cinta dan keinginan untuk melangkah pada jenjang perkawinan. 27
Tujuan  inti  dari  peminangan  ialah  agar  seyogyanya kedua calon suami maupun isteri dapat saling mengenal, dapat mengetahui  sifatnya  masing-masing,  serta  mengetahui akhlaknya  dan  seluk-beluk  keluarganya  masing-masing sebelum  melakukan  akad  nikah,  sehingga  pelaksanaan
24 Wahbah al-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh, Juz 7 (Damaskus: Dār al- Fikr, 2010), hlm. 24.
25 Ashari  Umar  Sitanggal, Fiqih  Syafi‟i  Sistimatis (Semarang:  As-Syifa‟,  1994), hlm. 236. 26 Dari  sini  dapat  dikatakan  bahwa  peminangan  merupakan  proses  awal yang dilakukan sebelum terjadinya ikatan peminangan.
27 Ibnu  Rusyd, Bid â yatu  al-Mujtahid  Wanih â yatu  al-Muqtasid ,  terj.  Imam Ghazali Said, Ahmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 395-396.
perkawinannya nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian  yang  jelas. 28 Hal  ini  dimaksudkan  agar  dalam menjalani  kehidupan  nantinya,  mendapatkan  kehidupan  yang lebih  baik. 29 Dengan  demikian  tujuan  perkawinan  yang menitikberatkan  pada  tercapainya  keluarga sakinah,  mawaddah wa  rahmah dapat  tercapai  dengan  baik  di  bawah  naungan  dan ridha Allah swt. Yang Maha Kuasa.

## Syarat-syarat Peminangan
Laki-laki  yang  hendak  melakukan  peminangan  tidak secara  serta  merta  bertindak  sesuai  dengan  kemauannya sendiri,  melainkan  harus  memenuhi  beberapa  persyaratan, karena  jika  persyaratan  ini  tidak  dipenuhi  maka  peminangan yang  dilakukan  tidak  baik  secara  hukum,  baik  hukum  Islam maupun  hukum  adat,  bahkan  peminangan  yang  dilakukan kemungkinan tidak dianggap sebagai peminangan.
Sayyid  Sâbiq  memberikan  persyaratan  bahwa  laki-laki yang  hendak  melakukan  peminangan  harus  memperhatikan perempuan  yang  akan  dipinang.  Syarat  yang  harus diperhatikan  meliputi  dua  hal: Pertama, Pada  waktu  dipinang perempuan  tidak  ada  halangan  hukum  yang  melarang dilangsungkannya  perkawinan,  misalnya  perempuan  yang dalam masa „iddah , perempuan yang  masih  bersuami, dan lain sebagainya. Kedua ,  Perempuan  yang  hendak  dipinang  tidak sedang dipinang laki-laki lain secara sah. 30
Dalam  persoalan  ini  Anshori  Umar  Sitanggal  juga mensinyalir tentang kedua syarat yang telah disebutkan di atas yaitu bahwa laki-laki yang boleh meminang perempuan ketika perempuan  tersebut  tidak  ada  halangan  apapun  secara  syar‟i
28 Sayyid Sâbiq, Fiqh al-Sunnah, hlm. 16.
29 Wahbah al-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh, Juz 7, hlm. 24.
30 Sayyid Sâbiq, Fiqh al-Sunnah, hlm. 16. (Lihat juga: Wahbah al-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh, Juz 7, hlm. 29-31).
Suhaimi
dan tidak ada ikatan apapun, baik ikatan perkawinan maupun ikatan  peminangan. 31 Mengenai  pembahasan  selengkapnya akan dijelaskan pada sub pembahasan tentang perempuan yang tidak boleh dipinang.
Secara  rinci  tentang  syarat  perempuan  yang  boleh dipinang  adalah  sebagai  berikut: 32 (a)  Perempuan  yang  tidak sedang  dalam  pinangan  orang  lain,  (b)  Tidak  sedang  dalam masa „iddah ,  (c)  Tidak  ada  larangan  syar‟i  untuk  dinikahi,  dan
(d)  Perempuan  yang  sedang  masa „iddah karena  ditalak  ba‟in oleh suaminya, sebaiknya dipinang secara sindiran.

## Peminangan dalam Tinjauan Hukum Islam
Islam  telah  mengajarkan  bagaimana  hubungan  antara laki-laki  dan  perempuan,  status  hukum,  dan  batasan-batasan hubungan  yang  diperbolehkan  atau  tidak  diperbolehkan, sehingga  tidak  mudah  bagi  seseorang  untuk  melakukan hubungan secara bebas tanpa melihat nilai-nilai religiusitas dan adat-istiadat  yang  berkembang  di  masyarakat.  Hukum  Islam merupakan  pedoman  hidup  bagi  umat  Islam  secara  universal dalam  berbagai  aspek,  baik  aspek  ekonomi,  politik,  sosial, budaya  maupun  hukum.  Salah  satu  aspek  yang  diatur  oleh Islam  adalah  mengenai  peminangan.  Peminangan  merupakan suatu  hal  yang  dianjurkan  oleh  Islam  dengan  berbagai pertimbangan dan tujuan tertentu. Oleh karena itu peminangan merupakan  suatu  hal  yang  harus  dilakukan  bagi  seseorang yang  hendak  melakukan  perkawinan,  tanpa  di  dahului  oleh proses  peminangan,  maka  perkawinan  mustahil  dapat dilaksanakan.
Islam telah mengajarkan tentang peminangan,
sebagaimana  disitir  dalam  al-Qur‟an  surat  al-Baqarah  ayat  235 sebagai berikut:
نْعُكِسُفْةنَان ِانْعُ ْنَةنْ َانْشَانِءآَسِّنوانِمَعْطِخنْدِ نِوِعنْعُ ْضَّلاَرنوَمْزِفنْعُكْزَلَرنَحوَنُلنَزَش … ( ةلاتعوا : 535 ) 31 Anshori Umar Sitanggal, Fiqh Wanita (Semarang: as-Syifa‟, 1981), hlm. 361.
32 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1 , hlm. 149.
“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu” . 33
„Ali  al-Shabuni  dalam  Tafsir Rawai‟u  al-Bayan menjelaskan, bahwa kandungan yang sebenarnya dari surat al- Baqarah  ayat  235  yaitu  menjelaskan  tentang  cara  meminang wanita  yang  masih  dalam  masa „iddah .  Tafsir  ini  menjelaskan hukum khithbah (meminang)  kepada  wanita  yang  ber ‟iddah setelah  ditinggal  mati  oleh  suaminya,  namun  peminangan  ini harus  memenuhi  ketentuan  yang  telah  ditentukan  oleh  ajaran Islam,  yaitu  peminangan  dilakukan  dengan  sindiran,  tidak boleh dilakukan dengan terus terang. 34 al-Shabuni juga menafsirkan bahwa Allah swt. tidak akan mempersempit dan tidak akan menghukumi dosa kepada laki- laki  yang  menyenangi  perempuan  dan  berkehendak meminangnya,  sekalipun  perempuan  tersebut  dalam  keadaan „iddah ,  dengan  syarat  memenuhi  ketentuan  yang  telah digariskan  oleh  syara‟,  yaitu  meminang  dengan  sindiran,  cara yang baik, tidak berkata kotor, tidak melakukan kejelekan, dan tidak melakukan perkawinan sampai habis masa „iddah nya. 35
Ditinjau  dari  hukum  Islam,  peminangan  tidak  merubah status hukum hubungan antara laki-laki dan perempuan, hanya saja  dengan  peminangan  keduanya  memiliki  ikatan  yang disebut dengan ikatan peminangan (pertunangan). Dalam Islam hubungan  laki-laki  dan  perempuan  yang  tidak  memiliki hubungan  mahram  diatur  dengan  sangat  ketat.  Jangankan sampai  berbicara  berduaan,  memandang  sekalipun  menjadi
33 al-Qur‟an, al-Baqarah (2): 235.
34 „Ali  al-Shabuni, Rawai‟u  al-Bayan (Beirut:  Maktabah  al-Ghazali,  448  H), hlm. 372.
35 Ibid.
Suhaimi
pelarangan,  baik  pandangan  laki-laki  terhadap  perempuan maupun pandangan perempuan terhadap laki-laki. 36
Dalam  al-Qur‟an  surat  al-Nur  ayat  30  secara  implisit maupun  eksplisit  telah  menyinggung  mengenai  hal  ini, sebagaimana bunyi ayatnya:
نْعُتَلْشُلاُةفناْوُظَفَْيََشن ْعِىِروَصْعَان ْدِ ناْوُّضُغَةين َْ ِنِ ْؤُمْلِون ْ ُ
ع ن نْعَُلَنىَ ْزَان َ ِوَذ ىل ن نوَِبِن ٌلاْةزِعَخنَطن َّنِا نَنْوُرَةنْصَي ( رونوا : 33 )
“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, “Hendaklah mereka menahan  pandangannya  dan  memelihara  kemaluannya”,  yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah swt. Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat” . 37
Ayat  di  atas  menerangkan  bahwa  kita  dilarang memberikan  pandangan  mata  kepada  lain  mahram,  baik  laki- laki  terhadap  perempuan  maupun  perempuan  terhadap  laki- laki, agar dapat menghindari timbulnya nafsu birahi yang akan menjurus  pada  perbuatan  zina  yang  merupakan  perbuatan yang  dilarang  oleh  Islam,  karena  termasuk  perbuatan  keji  dan fakhsha‟ .
Abdullah  Gymnastiar  mensinyalir  bahwa  menjaga pandangan terutama bagi kaum laki-laki memang sangat tidak mudah,  terbukti  tidak  sedikit  tayangan-tayangan  atau  sajian- sajian  media  massa  yang  mudah  menggelorakan  syahwat. Akibatnya,  tidak  sedikit  laki-laki  yang  kemudian  tergerak
36 Pandangan yang dimaksud adalah melihat lain mahram secara berlebihan dengan  mengumbar  nafsu  seksual.  Dalam  Islam  diberikan  batasan  bahwa pandangan merupakan perbuatan yang tidak  mengandung dosa, dalam hal ini tentu saja merupakan pandangan yang tidak menimbulkan nafsu seksual. Pandangan  yang  pertama  merupakan  rizki  bagi  yang  memandang. Sedangkan  lirikan  yang  kedua  kali  merupakan  perbuatan  dosa  yang kemungkinan  besar  akan  mengundang  nafsu,  hal  inilah  yang  harus dihindari. (Lihat di: Imam Hafidz „Imaduddin Abi al-Fida‟ Ismail Ibn „Umar Ibnu  Kathir, Tafsir  Ibn  Kathir (Beirut  Libanon:  Dar  al-Kutub  al-„Ilmiyah,
1971),hlm. 255. 37 al-Qur‟an, al-Nur (24): 30.
nafsunya. Masih mending kalau ia sudah mempunyai isteri dan isterinya bisa memahami, kalau tidak maka boleh jadi dia akan mencari  sumber  yang  tidak  halal,  otomatis  saat  itu  dia terjerumus ke dalam lembah perzinaan. 38
Ayat  ini  tidak  hanya  menganjurkan  kita  untuk  menjaga pandangan  mata,  akan  tetapi  juga  mengharuskan  untuk menjaga  kemaluan  agar  tidak  terjerumus  ke  dalam  perbuatan zina. Kemaluan merupakan alat vital ketika tidak dijaga secara ketat  dan  ekstra  hati-hati  maka  akan  menyebabkan  kefatalan dalam kehidupan seseorang  baik laki-laki maupun perempuan.
Surat  al-Nur  ayat  30  mengingatkan  kepada  kita  agar senantiasa hati-hati dalam menjaga pandangan dan berhati-hati dalam  berhubungan  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Dalam melakukan  praktik  peminangan  perlu  adanya  kehati-hatian jangan sampai terpengaruh oleh budaya atau tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.
Suatu  hal  yang  perlu  diingat  bahwa  status  peminangan tidak  berbeda  halnya  dengan  laki-laki  dan  perempuan  yang tidak  dalam  ikatan  peminangan  (pacaran),  melainkan  yang menjadi  perbedaan  hanya  pada  faktor  tertentu  saja  yaitu  tahu tidaknya pihak keluarga dan pandangan masyarakat. Dan juga yang  menjadi  perbedaan  adalah  tentang  proses  penyatuan kedua  belah  pihak.  Laki-laki  dan  perempuan  yang  diikat dengan  peminangan  seolah-olah  mempunyai  kebulatan  tekad untuk  menyatu  secara  fisik  dan  mental,  sedangkan  pacaran mayoritas  hanya  menyatu  secara  fisik  saja  dan  mental dikesampingkan. Ada juga yang menyatakan bahwa pacaran di dalamnya  terdapat  penyatuan  secara  mental,  namun  hal  itu hanya  sebatas  ungkapan  semu  saja  (bersifat  dramatis). Sedangkan dalam tinjauan hukum Islam status hukum  laki-laki
38 Abdullah Gymnastiar, Meraih Bening Hati dengan Manajemen Qolbu (Jakarta:
Gema Insani, 2002), hlm. 44.
Suhaimi
dan perempuan yang dalam ikatan peminangan yaitu, berstatus hukum “ ajnabiyah ”. 39
Status hukum bagi laki-laki dan perempuan yang bukan mahram  dan  masih  belum  ada  ikatan  perkawinan  secara  sah berdasarkan  hukum  Islam  adalah  berstatus  hukum “ ajnabiyah ”. 40 Oleh  karena  itu,    tidak  ada  ikatan  apapun  yang bisa  meniadakan  status  hukum  tersebut  kecuali  adanya  ikatan mahram dan ikatan perkawinan secara sah. Peminangan hanya berupa  perjanjian  untuk  melakukan  perkawinan,  karena perkawinan  tidak  akan  sempurna  ketika  tidak  dilakukan dengan  akad  yang  baik  antara  kedua  belah  pihak  yang bertunangan. 41
Berkenaan dengan perintah meminang, dijelaskan dalam sebuah  hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Jabir  ibn  Abdillah  yang berbunyi sebagai berikut:
نِطن ُلْوُسَرنَلوَ ن:َلوَ نِطنِلْعَرنِدْعنِلاِعوَلنْدَر ن نِنِوَفنَةَاْلاَمْوانُعُ ُلَحَانَ َطَخناَذِإن:َعَّلَسَشنِوْزَلَرنِطنىَّلَص )دشادنوعاشنلحمانهاشر(نْ َرْفَةزْلَةفنوَتِحوَكِنن َلَِانُهْوُرْلَينوَ ن َلَِانَلاُظْنَةينْنَانَعوَطَ ْسا
“Dari  Jabir  ibn  Abdillah  berkata:  bersabda  Rasulullah  saw.  apabila seorang  dari  kamu  sekalian  meminang  wanita,  maka  harus  dapat melihat  sebagian  anggota  tubuhnya  yang  dapat  menimbulkan  rasa ingin  mengawininya,  maka  lakukanlah.” (HR.  Ahmad  dan  Abu Daud). 42
Dalam  kitab Aunu  al-Ma‟bud ,  Abd.  al-Rahman menjelaskan tentang hadits di atas bahwa laki-laki yang hendak
39 Tim Redaksi Tanwirul Afkar, Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan , hlm. 210.
40 Imam Taqiyuddin Abu Bakar, Kifayatu al-Akhyar fi Halli Ghayati al-Ikhtisar,
Juz 2 (Bandung: Pustaka al-Ma‟arif, tt.), hlm. 42. 41 Wahbah al-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmi> wa Adillatuh, Juz 7, 25.
42 Abd  al-Rahman Muhammad  Uthma>n, Ainu  al-Ma‟bu>d, Juz  VI  (Beiru>t:
Da>r al-Fikr, tt), 96. Kitab hadits ini adalah kitab sharakh Sunan Abi> Daud, Abi T{ayyi>b Muhammad Shams al-Haqqu al-Ad}i>m Abadi dan Sharah al- Hafiz}  Ibnu  Qayyim  al-Jauziyah.  Muhammad  Ibn  Isma>‟il  al-Ami>r  al- S{an‟a>ni>, Subul al-Sala>m , Juz 3 (Beiru>t: Da>r al-Kutub al-„Ilmiyah, 1971),
112-113.
meminang  perempuan  karena  ada  sesuatu  yang  menarik  dari perempuan tersebut maka dianjurkan untuk segera melakukan peminangan kemudian menikahinya. 43
Abd. al-Rahman mensinyalir bahwa kata “ falyaf‟al ” pada hadits di atas menunjukkan perintah pembolehan ( al-Amru Li al- Ibahah )  yang  diperkuat  oleh  pendapatnya  Imam  Ahmad. 44 Dengan  adanya  perintah  pembolehan  ini,  laki-laki  yang berkehendak  untuk  meminang  perempuan  agar  seyogyanya segera melakukan peminangan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
Dalam Islam telah diajarkan bagaimana cara melakukan peminangan  yang  Islami  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip ajaran  Islam,  yaitu  peminangan  yang  tidak  mengandung  dosa dan  perbuatan  maksiat.  Peminangan  yang  Islami  dapat  dilihat dari  cara  meminang  dan  juga  bisa  dilihat  dari  praktik keseharian selama dalam ikatan peminangan, serta mengetahui segala  sesuatu  yang  merupakan  pembolehan  atau  pelarangan selama melakukan peminangan, seperti mengetahui perempuan yang  tidak  boleh  dipinang,  mengetahui  bagaimana  cara membatalkan ikatan peminangan dan melihat perempuan yang dipinang. 45

## Khithbah di Madura
Beberapa  temuan  penelitian  yang  telah  ditemukan  di lapangan,  peneliti  yakin  bahwa  dengan  temuan  penelitian  saja tidak  akan  menemukan  pemahaman  yang  kompleks  dan integral terhadap esensi khithbah dalam perspektif hukum Islam serta praktik khithbah di Madura. Untuk itu sangat perlu kiranya membahas lebih jauh tentang temuan penelitian yang diperoleh peneliti.
43 Ibid., 96. 44 Ibid.
45 Pernyataan  ini  dikeluarkan  berdasarkan  analisis  penulis  dengan berpedoman  pada  literatur,  khususnya  pada  buku  karangan  M.  Thalib, 15 Tuntunan Meminang Islami (Bandung: Irshad Bait al-Salam, 1999).
Suhaimi

## 1. Praktik Khithbah di Madura.
Hukum  Islam  memuat  persoalan  yang  sangat  kompleks dalam  berbagai  aspek  dan  lini  kehidupan  baik  menyangkut masalah  politik,  hukum,  sosial  maupun  budaya,  termasuk persoalan yang selama ini terjadi dalam kehidupan masyarakat yaitu berkenaan dengan praktik khithbah .
Islam mengajarkan tentang cara peminangan yang Islami yakni  peminangan  yang  tidak  melanggar  ketentuan  hukum syar‟i. Laki-laki yang menyukai seorang perempuan hendaknya ia  harus  mempertimbangkan  secara  matang  dengan mengadakan  penyeleksian  terhadap  keadaan  diri  perempuan dengan melalui perantara orang lain sebagai informan.  Setelah benar-benar  terdapat  kecocokan  kemudian  secepatnya dilakukan  proses  peminangan  supaya  perempuan  yang bersangkutan tidak didahului orang lain untuk melamarnya.
Selama  ini  praktik  yang  terjadi  dalam  masyarakat terutama  di  Madura   menampakkan  praktik  yang  tidak  sesuai dengan  ketentuan  hukum  Islam.  Sebelum  peminangan dilakukan,  laki-laki  dan  perempuan  sudah  terlebih  dahulu mengenal lebih jauh dengan melalui proses yang sering disebut “pacaran”.  Proses  ini  ditandai  dengan  seringnya  mengadakan pertemuan  di  tempat  yang  tidak  diketahui  orang  lain.  Tujuan pertemuan  ini,  hanya  untuk  membicarakan  persoalan  pribadi masing-masing  dan  juga  tidak  sedikit  hanya  dengan  tujuan menyalurkan  hawa  nafsunya.  Cara  seperti  ini  tentu  saja  akan membawa implikasi yang negatif. Pertama , Akan menimbulkan fitnah; Kedua , Kecenderungan  untuk  melakukan  perbuatan maksiat  yang  mengarah  kepada  perbuatan  zina; Ketiga , Merupakan  pelecehan  terhadap  kesucian  harkat  dan  martabat pemuda  dan  pemudi  muslim  yang  pada  hakekatnya  berada dalam kesucian (fitrah).
Setelah khithbah dilakukan dan lamarannya diterima oleh pihak  perempuan,  maka  terjadilah  ikatan  peminangan.  Ikatan peminangan  di  Madura  ditandai  dengan  lamaran  secara  resmi yang dalam istilah Madura dinamakan “Le-Taleh”. Dalam acara
ini  biasanya  laki-laki  peminang  membawa  pihak  keluarga  dan tetangga untuk pergi ke rumah perempuan yang akan dipinang dengan membawa beberapa jenis kue atau jajan, yang tak kalah pentingnya  adalah jajan  perawan  (Jejen  Paraben) yang  dijadikan sebagai  simbol  tanda  pengikat khithbah .  Dikatakan  sebagai tanda  pengikat  karena  pada  jajan  tersebut  dibuat  sedemikian rupa  bentuknya  dan  di  dalamnya  dikasih  nama  kedua  belah pihak  yang  berpinangan.  Setelah  lamaran  selesai  dilakukan, maka resmilah ikatan peminangan.
Laki-laki  dan  perempuan  yang  berada  dalam  ikatan peminangan  status  hukumnya  adalah “ajnabiyah” .  Artinya hubungan  laki-laki  dan  perempuan  yang  bukan  mahram mempunyai  ketentuan  atau  batas-batas  tertentu  yang  tidak boleh  dilanggar.  Pelanggaran  terhadap  ketentuan  hukum berarti  telah  melakukan  perbuatan  dosa.  Tidak  ada  alasan apapun  untuk  melakukan  tawar-menawar  dalam  masalah hukum. Islam memberikan hukum  haram--tidak  akan berubah menjadi  halal  selama  alasan  yang  diberikan  tidak  dapat diterima oleh syara‟. Namun, dalam situasi dan kondisi tertentu atau  dalam  keadaan  darurat,  maka  hukum  memberikan kelonggaran dari yang tidak boleh menjadi boleh. Akan tetapi, wujud  pembolehan  juga  harus  melalui  prosedur  yang ditentukan oleh syara‟.
Sungguh  ironis  ketika  mengamati  praktik khithbah di Madura  yang  cenderung  akan  merubah  status  hukum  dari peminangan  yang  sebenarnya  menurut  hukum  Islam  menuju kepada  praktik khithbah yang  disesuaikan  dengan  kebiasaan (adat/tradisi)  yang  berkembang  di  masyarakat.  Observasi  dan wawancara  yang  telah  dilakukan  peneliti  ternyata  bisa diasumsikan  bahwa  dengan  peminangan  mereka  sudah beranggapan  memiliki  hak  tertentu  terhadap  tunangannya, walaupun  tidak  secara  utuh  sebagaimana  laki-laki  dan perempuan yang memiliki ikatan pernikahan secara sah.
Dengan adanya sebagian hak inilah mereka
mendapatkan  pengakuan  dari  masyarakat  sehingga  perbuatan
Suhaimi
apa  saja  yang  dilakukan  semasa  berada  dalam  ikatan peminangan, asalkan bukan perbuatan zina, masyarakat sudah tidak  mempersoalkan  lagi  karena  mereka  beranggapan  bahwa itu adalah hal yang biasa.
Hukum  dibuat  oleh  Tuhan  untuk  mengatur  hubungan manusia  dengan  Tuhannya,  hubungan  manusia  dengan sesamanya  dan  hubungan  manusia  dengan  alam.  Kaitannya dengan  peminangan  merupakan  hubungan  manusia  dengan sesama yang menghendaki adanya hubungan secara horisontal dengan hidup berdampingan secara damai, harmonis dan jauh dari pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.
Meminjam bahasanya Fazlur Rahman yang dikutip oleh Ghufron  A.  Mas‟udi  bahwa  hukum  berpijak  sebagai  legal spesifik  yang  sifatnya  mengikat  dan  niscaya  harus  diikuti, namun terkadang hukum dikalahkan oleh realitas atau keadaan sosial  yang  ada. 46 Sebagai  contoh,  hukum khithbah yang sebenarnya secara legal spesifik telah diatur oleh Islam, namun kenyataan  yang  terjadi  di  masyarakat  tidak  sejalan  dengan hukum yang telah mengaturnya. Mereka cenderung mengikuti kebiasaan  yang  berlaku  sebelumnya  kendatipun  menyimpang dari nilai-nilai agama.
Jika kebiasaan jelek ini dibiarkan, maka orang Islam akan meninggalkan hukum agama. Dari sinilah sangat dipentingkan pemahaman hukum yang tidak hanya secara legal spesifik akan tetapi  juga  memahami  hukum  secara  ideal  moral,  yaitu  suatu pemahaman  yang  lebih  berpijak  pada  jiwa  atau  kandungan hukum. Artinya, hukum harus melihat keadaan sosial yang ada yang sejalan dengan perkembangan zaman, waktu dan tempat. Hal  ini  bukan  berarti  hukum  harus  mengikuti  zaman,  akan tetapi hukum harus bisa menuntun zaman.
2. Latar Belakang Praktik Khithbah .
46 Ghufron  A.  Mas‟udi, Pemikiran  Fazzlur  Rahman  Tentang  Metodologi Pembaharuan Hukum Islam (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 123.
Pada  bagian  ini  peneliti  akan  membahas  hal-hal  yang melatarbelakangi  adanya  praktik khithbah di  Madura  sebagai berikut: Pertama ,  Ketidaktahuan  sebagian  anggota  masyarakat Madura  terhadap  praktik khithbah .  Mengamalkan  ajaran  Islam secara  utuh  (integral)  tentu  saja  harus  memahami  ajaran tersebut  secara  teoritis  dan  praktis.  Tidak  sempurna  Islam seseorang bilamana hanya mengetahui ajaran Islam secara teori saja  tanpa  diwujudkan  melalui  praktik.  Justru  sebaliknya, praktik  tanpa  dibarengi  teori  akan nonsense dapat mempraktikkan secara benar.
Begitu pula praktik peminangan yang selama ini tengah berkembang  di  Madura.  Masyarakat  melakukan  praktik  yang keliru  karena  faktor  ketidaktahuan  mereka  terhadap  praktik yang  sebenarnya  yang  sesuai  dengan  prespektif  hukum  Islam, mulai  dari  cara  meminang  sampai  dengan  proses  ikatan peminangan  berlangsung.  Adanya  penyimpangan  dalam khithbah , peneliti tidak seratus persen menyalahkan masyarakat Madura,  karena  peneliti  telah  mengetahui  secara  objektif bahwa: Pertama, Mereka benar-benar tidak mengetahui praktik khithbah yang  dibenarkan  menurut  hukum  Islam.  Mereka mempunyai  kecenderungan  untuk  mengikuti  praktik khithbah yang  sebelumnya  sudah  berkembang  di  masyarakat  yang sampai sekarang menjadi kebiasaan (tradisi). Kedua , Kurangnya pemahaman  masyarakat  Madura  terhadap  peminangan  yang dibenarkan  oleh  hukum  Islam.  Pemahaman  terhadap  hukum Islam  memang  sangat  berpengaruh  terhadap  tingkat  ketaatan dan  perilaku  hidup  seorang  muslim.  Paham  terhadap  hukum Islam  berarti  tahu  dan  mengerti  tentang  hukum,  sedangkan orang  yang  tidak  memahami  hukum  menunjukkan ketidaktahuannya.  Jadi,  dapat  dikatakan  ketidakpahaman identik dengan ketidaktahuan.
Masyarakat  Madura  cenderung  melakukan  praktik khithbah yang  tidak  sesuai  dengan  hukum  Islam,  dikarenakan kebanyakan  dari  mereka  tidak  mengetahui  bahwa  status peminangan  sama  dengan  sebelum  mereka  melakukan
Suhaimi
peminangan.  Keduanya  (laki-laki  dan  perempuan)  adalah bukan  mahram  dan  diharamkan  bagi  mereka  melakukan pertemuan  tanpa  dibarengi  mahram,  baik  mahram  dari  pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan.
Kendatipun  demikian,  ada  juga  sebagian  anggota masyarakat  yang  mengerti  hukum  peminangan,  hanya cenderung  mengikuti  arus  zaman.  Mereka  sama  sekali  tidak memberikan  keteladanan  dan  penerangan  tentang  hukum kepada  masyarakat,  bahkan  mereka  sendiri  yang  cenderung melakukan tindak pelanggaran.
Ketiga ,  Kurangnya  intensifikasi  bimbingan  tokoh  agama tentang khithbah yang    sesuai  ketentuan  hukum  Islam.  Peran tokoh  agama  dalam  membimbing  dan  membina  umat  Islam sangat  diperlukan  demi  terciptanya  kehidupan  umat  yang dinamis, penuh dengan nilai-nilai religius di bawah ridha Sang Ilahi. Tokoh agama (ulama‟) merupakan pewaris para nabi yang bertugas  menyampaikan  secara  jelas  perkara  hak  yang  harus dilaksanakan dan perkara batil yang harus ditinggalkan.
Sebenarnya  banyak  tokoh  agama  yang  memahami tentang  hukum  peminangan  menurut  hukum  Islam  sekaligus praktiknya.  Namun,  masih  kurang  adanya  upaya  untuk mensosialisasikan  masalah  hukum  peminangan  kepada masyarakat.  Kendatipun  pernah  dilakukan  akan  tetapi  tidak optimal,  dikarenakan  mereka  disibukkan  oleh  aktifitasnya masing-masing.  Seringkali  kegiatan  yang  berupa  pengajian digelar,  tetapi  jarang  sekali  menyinggung  persoalan  yang berkaitan  dengan khithbah .  Materi  pengajian  yang  diberikan hanya  berkutat  pada  persoalan  ibadah  saja,  tidak  sama  sekali merilis  pada  persoalan  sosial  yang  berkembang,  terutama  di Madura.
Keempat ,  Kecenderungan  masyarakat  meniru  budaya orang  lain  tanpa  adanya  filterisasi.  Modernisasi  yang  identik dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dapat membawa  dampak  positif  dan  negatif.  Dampak  positif  yang dapat  dirasakan  yaitu  dapat  mengurangi  beban  aktifitas
manusia dengan adanya alat yang serba canggih dan juga dapat membuka cakrawala berpikir yang lebih terbuka, inklusif serta canggih  dengan  banyaknya  informasi  yang  diterima. Sedangkan dampak negatif dari modernisasi adalah masuknya budaya-budaya asing melalui media informasi yang lepas batas tanpa adanya upaya penyaringan (filterisasi).
Sebagian  masyarakat  Madura  adalah  bersifat imitatif, yaitu  masyarakat  yang  berkecenderungan  untuk  meniru budaya  orang  lain.  Budaya  asing  yang  tidak  membatasi hubungan laki-laki dan perempuan telah masuk melalui media televisi, video, VCD, internet atau semacamnya yang cenderung mempengaruhi  generasi  muda  dengan  berbagai  motif  yang sangat  menggiurkan,  banyak  generasi  muda  di  Madura  yang meniru  motif  tersebut,  kemudian  mempraktikkan  dalam kehidupan  kesehariannya,  termasuk  di  dalamnya  adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.
Kelima , adanya rasa ketakutan terhadap putusnya ikatan peminangan  sehingga  berakibat  batalnya  pernikahan. Peminangan  merupakan  suatu  ikatan  yang  terjadi  sebelum perkawinan. Dalam peminangan biasanya dilakukan suatu janji atau kesepakatan kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) untuk  melangsungkan  perkawinan.  Tidak  jarang  janji  yang pernah  dilakukan  pada  masa  peminangan  secara  konsisten terlaksana dengan baik, dan tidak sedikit pula yang mengalami pembatalan  ikatan  peminangan,  artinya  janji  kawin  yang pernah disepakati bersama menjadi tidak terwujud diakibatkan oleh suatu hal yang menuntut agar perkawinan dibatalkan.
Yang  menjadi  penyebab  putusnya  ikatan  peminangan seringkali  karena  masalah  sepele.  Suatu  contoh,  laki-laki  yang berkehendak  untuk  ngobrol  dengan  perempuan  tunangannya kemudian  perempuan  tersebut  tidak  mempedulikannya  maka laki-laki yang bersangkutan merasa jengkel kemudian berupaya untuk memutuskan ikatan peminangan.
Peristiwa ini seringkali terjadi di Madura, sehingga laki- laki  dan  perempuan  yang  dalam  ikatan  peminangan  lebih
Suhaimi
waspada  agar  ikatannya  tetap  utuh  sampai  memasuki  jenjang perkawinan. Kewaspadaan yang  dilakukan diwujudkan dalam bentuk  selalu  memenuhi  kehendak  dari  masing-masing  pihak, baik  pihak  laki-laki  kepada  pihak  perempuan  maupun sebaliknya,  sekalipun  kehendak  tersebut  tidak  sejalan  dengan ketentuan peminangan dalam perspektif hukum Islam.
3. Praktik Khithbah di  Madura  dalam  Pandangan  Hukum Islam .
Sebagaimana  disinggung  di  awal  bahwa  hukum  Islam mengatur  mengenai  peminangan  yang  didasarkan  pada  al- Qur‟an, Hadits dan pendapat ulama‟ yang terdapat dalam kitab fikih.  al-Qur‟an  menjelaskan  secara  eksplisit  tentang peminangan  yang  diperbolehkan  menurut  hukum  Islam, sebagaimana  yang  disitir  dalam  surat  al-Baqarah  ayat  235. Berdasarkan  penjelasan  „Ali  al-Shabuni  dalam  Tafsir  “ Rawai‟ul Bayan” bahwa  ayat  ini  menjelaskan  kebolehan  bagi  laki-laki untuk  meminang  perempuan  yang  dalam  masa „iddah karena ditalak  atau  ditinggal  mati  suaminya,  namun khithbah tidak boleh  dilakukan  secara  terang-terangan  melainkan  secara sindiran. Keterangan ini menunjukkan bahwa secara gamblang al-Qur‟an  menjelaskan  tentang  tata  cara  peminangan  yang dibenarkan  menurut  hukum  Islam,  kendatipun  apa  yang dijelaskan dalam al-Qur‟an masih bersifat umum atau global.
Di  samping  yang  terdapat  dalam  al-Qur‟an,  hadits  juga menjelaskan  dengan  penjelasan  yang  lebih  lengkap  mengenai peminangan  menurut  hukum  Islam.  Hadits  Nabi  saw. menganjurkan  bagi  laki-laki  yang  menyenangi  atau  tertarik kepada seorang  perempuan dikarenakan suatu hal yang  dapat menarik  simpati  laki-laki  tersebut,  maka  bersegeralah  untuk meminang  perempuan  itu  dengan  niatan  yang  tulus  (untuk nikahi).
Ketertarikan  laki-laki  kepada  perempuan  dikarenakan beberapa  kelebihan  yang  dimiliki  perempuan.  Kelebihan tersebut bersifat subjektif, dalam artian sesuai dengan kehendak laki-laki  yang  bersangkutan,  baik  berupa  kecantikannya,
kekayaanya,  kemolekan  tubuhnya  maupun  yang  lainnya. Namun,  dalam  hal  ini  Rasulullah  saw.  menganjurkan  kepada kita agar seyogyanya mengawini perempuan karena 4 hal, yaitu karena  kekayaan,  keturunan,  kecantikan,  dan  agamanya.  Dari keempat  hal  tersebut  yang  harus  menjadi  prioritas  utama adalah agama, karena agama merupakan hal yang nomor satu, tanpa agama manusia akan terjerembab pada jurang kenistaan.
Dalam Islam juga diajarkan tentang tata cara melakukan peminangan  yang  Islami  sebagaimana  hasil  penelitian  yang telah  dipaparkan  di  awal  yang  salah  satunya  adalah  cara melihat  perempuan  yang  dipinang.  Menurut  penulis,  dalam proses  peminangan  justru  menjadi  keharusan  yang  hendak dipinang, karena tidak mungkin kita akan melamar perempuan yang  tidak  diketahui  orangnya  (kecantikannya),  hal  ini ditakutkan  menimbulkan  kekecewaan  yang  mendalam,  baik oleh  pihak  laki-laki  maupun  perempuan  setelah  ikatan perkawinan dilakukan.
Kebolehan  melihat  perempuan  yang  hendak  dipinang sebatas  melihat  pada  bagian  anggota  badan  yang  telah ditentukan  oleh  syara‟.  Menurut  kesepakatan  ulama‟  batas kebolehan  tersebut  hanya  pada  wajah  dan  kedua  telapak tangan.  Melihat  bagian  anggota  yang  melebihi  batas  yang ditentukan, maka dihukumi haram.
Berdasarkan  keterangan  di  atas  menunjukkan  secara eksplisit maupun implisit tentang peminangan yang dibenarkan oleh  hukum  Islam.  Namun  hal  ini  secara  praktis  banyak  yang tidak  terwujud  di  Madura.  Mereka  melakukan  praktik  yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Salah satu contoh yang  paling  menonjol,  bahwa  peminangan  yang  seharusnya dilakukan  dengan  cara  yang  tidak  mengandung  dosa,  yaitu dengan melihat perempuan yang akan dipinang hanya sebatas pada  wajah  dan  kedua  telapak  tangan  (menurut  jumhur ulama‟),  namun  masyarakat  di  Madura  tidak  mempraktikkan sebagaimana  ketentuan  tersebut,  mereka  melihat  perempuan pinangan lebih pada selain wajah dan telapak tangan sehingga
Suhaimi
peminangan  yang  dilakukan  cenderung  pada  perbuatan  dosa dan tidak menampakkan nilai-nilai yang Islami.

## Penutup
Dalam  realitasnya  praktik khithbah yang  dilakukan masyarakat  di  Madura  secara  mayoritas  lebih  menonjolkan hukum adat atau secara konkrit lebih menggunakan tradisi dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dengan kata lain dapat dinyatakan, terkadang mengesampingkan hukum Islam.
Kendati  demikian,  praktik khithbah yang  dilakukan  oleh masyarakat  Madura  tidak  secara  totalitas  menampakkan praktik yang tidak Islami. Namun masih banyak sebagian yang lain  yang  justru  sangat  kental  dengan  nilai-nilai  keagamaan. Terutama  bagi  mereka  yang  mengerti  ajaran  agama,  misalnya dari kalangan santri atau kalangan tertentu, mereka kerap sekali dengan  praktik khithbah yang  Islami  sesuai  dengan  hukum- hukum syari‟ah.
Tulisan  yang  telah  dijabarkan  di  awal,  bukan  dengan maksud  untuk  menodai  atau  menggerogoti,  apalagi menjelekkan  kehormatan  masyarakat  Madura.  Akan  tetapi dalam  ranah  untuk  membangun  sinergitas  para  pemerhati hukum  Islam,  para  tokoh  agama,  para  akademisi  dan  praktisi hukum  Islam  agar  seyogyanya  terbangun  untuk  ikut  andil memperbaiki  kondisi  masyarakat  yang  telah  banyak menyimpang  dari  ajaran-ajarah  syari‟ah. Wallahu  a‟lam  bi  al- Shawab .

## Daftar Pustaka
Abdullah,  Pius  &  Trisno  Yuwono. Kamus  Lengkap  Bahasa Indonesia Praktis. Surabaya: Arkola, 1994. Anshori al-, al-Sharqawi dan Zakaria. al-Sharqawi „ala al-Tar, Juz 2 . (Jeddah: al-Nashru wa at-Tauzi‟, tt. As‟ad,  Abd  al-Muhaimin. Risalah  Nikah  Penuntun  Perkawinan. Jakarta: Bintang Terang, 1993.
Askalani  al-,  Ibnu  Hajar. Bulugh  al-Maram. Surabaya:  al- Hidayah, 852 H.
Bakar, Imam Taqiyuddin Abu. Kifayatu al-Akhyar fi Halli Ghayati al-Ikhtisar, Juz 2. Bandung: Pustaka al-Ma‟arif, tt.
Buraidah,  Abu  dan  M.  Fauzi. Meminang  dalam  Islam. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
Chafidh, M. Afnan dan A. Ma‟ruf Asrori. Tradisi Islami, Panduan Prosesi  Kelahiran,  Perkawinan,  Kematian. Surabaya: Khalista, 2006.
Departemen  Urusan  Agama  Islam  Wakaf,  Da‟wah  dan  Irshad, al-qur‟an dan Terjemahnya. Makkah Saudi Arabia: al-Malik Fadh li al-Thiba‟ al-Mushhaf al-Sharif, 1994.
Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka,
1989.
Ghifari  al-,  Abu. Pacaran  Yang  Islami,  Adakah?. Bandung: Mujahid, 2003.
Gymnastiar,  Abdullah. Meraih  Bening  Hati  dengan Manajemen Qolbu. Jakarta: Gema Insani, 2002.
Malibari  al-,  Zainuddin  bin  Abdul  Aziz. Fathu  al-Mu‟in. Surabaya: tp.,tt. Marhijanto,  Kholilah. Menciptakan  Keluarga  Sakinah. Jakarta: Bintang Remaja, tt.
Mas‟adi,  A.  Ghufron  A. Pemikiran  Fazzlur  Rahman  tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997. Munawwir,  Ahmad  Warson. Kamus  Al-Munawwir. Surabaya:
Pustaka Progressif, 1997.
Muslim, Abi Husein. Shahih Muslim. Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
Rusyd,  Ibnu. Bidayatu  al-Mujtahid  wa  Nihayatu  al-Muqtasid ,  terj. Imam  Ghazali  Said,  Ahmad  Zaidun.  Jakarta:  Pustaka Amani, 2007.
Sâbiq,  Sayyid. Fiqh  al-Sunnah, Juz  2.  Beirut:  Dar  al-Fatah  al- „Arabi, 1999.
Saebani,  Beni  Ahmad. Fiqh  Munakahat  1 .  Bandung:  Pustaka Setia, 2009.
Suhaimi
Shabuni al-, „Ali. Rawai‟u al-Bayan. Beirut: Maktabah al-Ghazali, 448 H.
Shafi‟i al-. al-Umm, Juz VIII, terj. Ismail Yakub. Jakarta: Faizan, 1984.
Shan‟ani al-, Muhammad ibn Isma‟il al-Amir. Subul al-Salam , Juz 3. Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyah, 1971.
Sitanggal, Ashari Umar. Fiqh Wanita. Semarang: as-Syifa‟, 1981. _____________________. Fiqih  Syafi‟i  Sistematis. Semarang:  as- Syifa‟, 1994.
Thalib, M. 15  Tuntunan  Meminang  Islami. Bandung:  Irshad  Bait al-Salam, 1999.
_________. Perkawinan  Menurut  Islam. Surabaya:  al-Ikhlash, 1993.
Tim Redaksi Tanwir al-Afkar. Fikih Rakyat Pertautan Fikih dengan Kekuasaan. Yogyakarta: LKiS, 2000. Uman,  Kholil  dan  Erni  Fauziana. Petunjuk  Menuju  Keluarga Bahagia. Surabaya: Penerbit Indah, 1997.
Uthman, Abd. al-Rahman Muhammad. Ainu al-Ma‟bud, Juz VI. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
Wigdjodiporo,  Soerojo. Pengantar  dan  Asas-Asas  Hukum  Adat. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1968.
Zuhailī  al-,  Wahbah. al-Fiqh  al-Islāmi  wa  Adillatuh, Juz  7. Damaskus: Dār al-Fikr, 2010.