Abstract: Criminal acts, which in essence cannot be separated from social life, seem to not only  occur  among  ordinary  people,  but  can  also  occur  for  and  against  persons  with disabilities.  However,  the  author  sees  that  arrangements  regarding  criminal  liability, especially for persons with disabilities, still contain ambiguity and disharmony between one another. So the authors in this paper aim to discuss the criminal responsibility  of persons with  mental  disabilities  in  positive  law  in  Indonesia,  by  using  juridicial-normative  research methods  and  guided  by  the  statutory  and  regulatory  approach  and  case  approach.  The problems  in  this  study  were  then  analysed  and  presented  in  the  form  of  descriptive- qualitative research, so that the results of the research were that in Indonesia's current legal regulations regarding criminal acts by perpetrators of persons with disabilities there are no provisions governing the criminal liability of persons with disabilities at all. Thus, there is a disharmony in the laws and regulations regarding this matter which results in disparity in the judge's  decision,  even  though  it  involves  expert  testimony  as  the  judge's  consideration.  If using  a  futuristic  interpretation  that  is  in  line  with  progressive  legal  theory,  then  the existence  of  the  Law  on  Persons  with  Disabilities  needs  to  be  revised.  This  is  also  an implication of the birth of a new Criminal Code which in Articles 38 and 39 regulates more specifically  in  this  regard  compared  to  the  old  Criminal  Code,  but  still  requires  further explanation and discussion in the Law on Persons with Disabilities. So in this case the author provides suggestions and recommendations in the form of the need for revision of the Law on Persons with Disabilities as a form of harmonization of positive law in Indonesia.
Keywords: Disharmonization of Regulations; Criminal Offenders; Disabilities.

## Disharmoni  Pertanggungjawaban  Pidana Disabilitas Mental Dalam Hukum Positif Di Indonesia
Faiz Aqiel Maula Hidayat 1 , Aji Lukman Ibrahim 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Email : faizaqiel01@gmail.com
2 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Email : adjie_loekman@upnvj.ac.id
*surel korespondensi ( email correspondence): faizaqiel01@gmail.com
Vol. 9, No. 3 September 2023

## Article History
Received: 26/05/2023 Revised: 08/07/2023 Accepted: 11/07/2023
Citation Suggestion: Hidayat, Faiz Aqiel Maula. Ibrahim, Aji Lukman. Disharmoni Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Mental Dalam Hukum Positif di Indonesia. JUSTISI. Vol 9, No 3. Hlm : 326-343
Abstrak: Perbuatan  pidana  yang  pada  hakikatnya  tidak  dapat  terlepas  dari  kehidupan bermasyarakat nampaknya tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat biasa, melainkan pula dapat  terjadi  bagi  dan  pada  kaum  penyandang  disabilitas.  Namun,  Penulis  melihat  bahwa pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana, terkhusus bagi penyandang  disabilitas masih  terdapat  ambiguitas  serta  ketidakharmonisan  antara  satu  dengan  yang  lainnya. Sehingga  penulis  dalam  tulisan  ini  bertujuan  untuk  membahas  mengenai pertanggungjawaban  pidana  penyandang  disabilitas  mental  dalam  hukum  positif  di Indonesia, dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan berpedoman pada pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dan  pendekatan  kasus.  Permasalahan  dalam penelitian ini kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk penelitian deskriptif-kualitatif, sehingga menghasilkan hasil penelitian yaitu, bahwa di dalam peraturan hukum yang dimiliki Indonesia  saat  ini  terkait  tindak  pidana  oleh  pelaku  penyandang  disabilitas  tidak  terdapat ketentuan  yang  mengatur  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  penyandang  disabilitas sama  sekali.  Dengan  demikian,  terdapat  disharmoni  peraturan  perundang-undangan mengenai hal tersebut yang berakibat pada disparitas putusan hakim, meskipun melibatkan keterangan ahli sebagai pertimbangan hakim. Jika menggunakan penafsiran futuristik yang sejalan  dengan  teori  hukum  progresif,  maka  keberadaan  Undang-Undang  Penyandang Disabilitas perlu direvisi. Pun merupakan implikasi dari lahirnya KUHP baru yang pada Pasal 38 dan 39 mengatur lebih spesifik terkait hal tersebut dibanding dengan KUHP lama, namun masih  memerlukan  penjelasan  dan  pembahasan  lebih  lanjut  dalam  Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Sehingga dalam hal ini penulis memberikan saran dan rekomendasi berupa  diperlukannya  revisi  Undang-Undang  Penyandang  Disabilitas  sebagai  bentuk harmonisasi hukum positif di Indonesia.
Kata Kunci : Disharmonisasi Peraturan; Pelaku Tindak Pidana; Penyandang Disabilitas.

## PENDAHULUAN
Hukum  merupakan  sebuah  tatanan  dan  aturan  masyarakat  untuk  mewujudkan keamanan, ketertiban dan kedamaian di tengah masyarakat itu sendiri. Keberadaan hukum tentu  berimplikasi  pada  adanya  hukum  bagi  setiap  pelanggarnya.  Dalam  menjalankan kehidupan  sosial  ternyata  tidak  lekang  dari  perbuatan  pidana  atau  kejahatan  atau  tindak pidana  ( strafbaar  feit).  Untuk  itu  eksistensi  hukum  sangat  dibutuhkan. 1 Tentu  hukum  juga berfungsi  untuk  memberantas  tindak  pidana  atau  setidaknya  mencegah  terjadinya  tindak pidana.  Namun,  tidak  berarti  setiap  pelanggar  akan  dipidana  atas  pelanggarannya.  Hal tersebut  erat  kaitannya  dengan  pertanggungjawaban  pidana  seseorang,  apakah  orang tersebut mampu bertanggung jawab secara hukum atau sebaliknya.  Sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang pada intinya menyatakan bahwa  karena alasan terdapat kecacatan dalam jiwa seseorang pelaku tindak pidana, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.
1 Waluyo,  Bambang.  (2020). Penyelesaian  Perkara  Pidana:  Penerapan  Keadilan  Restoratif  dan  Transformatif. Jakarta: Sinar Grafika., p.1
Definisi  mengenai  penyandang  disabilitas  tertuang  dalam  Undang-Undang  No.  8 Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas  (selanjutnya  disebut  Undang-Undang Penyandang Disabilitas)  yang mana pada Pasal 1 ayat (1) pada intinya menerangkan bahwa, penyandang disabilitas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu yang terdapat  keterbatasan  pada  fisiknya,  mentalnya,  sensoriknya  ataupun  intelektualnya. Disabilitas dapat terjadi sejak lahir (disabilitas  bawaan) atau karena faktor eksternal seperti kecelakaan  atau  penyakit  yang  terjadi  selama  hidup  individu.  Dorang  Luhpuri  dan  Rini Hartini Rinda Andayani menyebutkan bahwasanya penyandang disabilitas adalah seseorang yang memiliki keterbatasan pada fisiknya,  mentalnya/intelektualnya.  Sehingga penyandang disabilitas  dapat  diartikan  sebagai  seseorang  yang  memiliki  keterbelakangan  fisik  atau mental  dibanding  dengan  individu  lainnya.  Pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang  Penyandang Disabilitas  memberikan  klasifikasi  dari  disabilitas  diantaranya  disabilitas  fisik,  mental, intelektual dan sensorik. 2
Secara  spesifik,  penyandang  disabilitas  mental  adalah  individu  yang  mengalami gangguan  atau  kondisi  kesehatan  mental  yang  mempengaruhi  fungsi  kognitif,  emosional, perilaku,  dan  sosial  mereka.  Disabilitas  mental  dapat  meliputi  berbagai  gangguan,  seperti gangguan  bipolar,  depresi,  gangguan  kecemasan,  skizofrenia,  atau  gangguan neurodevelopmental  seperti  autisme. 3 Penyandang  disabilitas  mental  kerap  kali  terlibat dalam tindak pidana, tidak hanya sebagai korban namun juga kerap sebagai pelaku. 4
Penulis  melihat  bahwa  pengaturan  mengenai  pertanggungjawaban  pelaku  tindak pidana  penyandang  disabilitas  mental  masih  terdapat  ambiguitas  serta  ketidakharmonisan antara satu dengan yang lainnya. Pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas hanya diatur secara umum dalam Pasal 44 KUHP, sedangkan dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas tidak ada satupun pasal yang membahas mengenai pertanggungjawaban pidana penyandang  disabilitas.  Oleh  karena  itu  penulis  merangkum  perbandingan  putusan  hakim dalam kasus pidana yang dilakukan oleh seorang penyandang disabilitas seperti pada tabel di bawah ini.

## Tabel 1. Perbandingan Disparitas Putusan Hakim dalam
Kasus Pidana yang dilakukan oleh Penyandang Disabilitas Mental No Terdakwa Penyakit Putusan 1 Sutrisno Als. Bagong bin Samija 5 Gangguan retardasi mental/kemunduran mental dengan IQ sebesar 1 Tahun 6 Bulan Penjara
2 Luhpuri,  Dorang  &  Andayani,  Rini  Hartini  Rinda.  (2019).  Disabilitas:  Pengenalan  dan  Praktik  Pekerjaan  Sosial dengan Disabilitas di Indonesia. POLTEKESOS PRESS, pp. 5.
3 Ibid
4 Ibid
5 Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 141/Pid.B/2010/PN.Kbm, p.30
70-80 2 Johanes Marten Luther Simanjuntak 6 Multiple Disorder atau Kepribadian ganda 1 Tahun 10 Bulan Penjara 3 Samad Bin Raba 7 Psikosa Non Organik YTT (Yang Tidak Tergolong) Bebas 4 Raga Bayu Deni Hardiyanto 8 Kelemahan Intelegensi/Keterlambatan berfikir 10 Bulan Penjara Bersyarat 5 April Yanto 9 Retardasi Mental (Idiot) Bebas 6 Mustakim dan Ridwan 10 Terdakwa Mustakim Penyandang Disabilitas Mustakim : 8 Bulan Penjara dan denda 80 Juta Ridwan : 4 Bulan Penjara dan denda 80 Juta
Di  samping  itu,  lahirnya  Undang-Undang    No.  1  Tahun  2023    tentang  KUHP (selanjutnya  disebut  KUHP  baru)  menarik  perhatian  penulis  untuk  meneliti  lebih  lanjut pengaturan  terkait  pertanggungjawaban  pidana  penyandang  disabilitas.  Pasal  38  dan  39 KUHP baru membahas mengenai pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas yang lebih  spesifik daripada KUHP  lama. Pasal 38 KUHP  baru  menyebutkan bahwa penyandang disabilitas  mental  dan/atau  intelektual  berhak  mendapatkan  pengurangan  pidana,  yang mana pada pasal tersebut menyebutkan secara tersurat klasifikasi tertentu dari penyandang disabilitas  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban.  Namun,  yang  menjadi  perhatian adalah  ketika  Undang-Undang  Penyandang  Disabilitas  yang  menjadi lex  specialis  justru ketentuannya  lebih  umum  daripada  KUHP  yang  menjadi lex  generalis.  Sehingga  penulis memfokuskan  pembahasan  pada  adanya  ketidakharmonisan  hukum  positif  di  Indonesia terkait pertanggungjawaban pidana.
Oleh karena tidak harmonisnya peraturan terkait pertanggungjawaban pidana dalam hukum  positif  di  Indonesia  yang  berdampak  pada  adanya  sebuah  ambiguitas.  Sehingga melahirkan  ketidakpastian  hukum  dalam  hal  tersebut  yang  dibuktikan  oleh  disparitas putusan  hakim,  penulis  tertarik  untuk  meneliti  dan  membahas  bahwa  perlu  adanya reformulasi  melalui  harmonisasi  terhadap  peraturan  perundang-undangan  mengenai pertanggungjawaban  pidana  penyandang  disabilitas  sehingga  memberikan  kepastian hukum  bagi  penyandang  disabilitas.  Hukum  yang  mengatur  pertanggungjawaban  pidana penyandang disabilitas mental perlu disusun dengan jelas dan memberikan pedoman yang jelas bagi pengadilan.
6 Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 190/Pid.B/2013/PN.MLG, p.27
7 Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 16/Pid.B/2011/PN.BLK, p.16-17
8 Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska, p.12-13
9 Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ptk, p.16
10 Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN.Bpd, p.29
Penelitian  mengenai  Pertanggungjawaban  Pidana  Penyandang  Disabilitas  Mental sebagaimana  tema  yang  penulis  angkat,  sejatinya  memiliki  unsur  kebaruan  yang  tidak dimiliki  oleh  peneliti  terdahulu.  Berdasarkan  hasil  penelusuran  penulis  terkait  penelitian- penelitian  terdahulu  tidak  ditemukan  pembahasan  yang  sama  dengan  penelitian  penulis. Dimana pada penelitian terdahulu hanya memfokuskan pembahasan pada kasus-kasus atau pidana-pidana  tertentu  dengan  melakukan  studi  putusan,  sedangkan  penelitian  penulis membahas  secara  menyeluruh  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  penyandang disabilitas  mental  dalam  hukum  positif  di  Indonesia  termasuk  reformulasi  hukum  sebagai bentuk  harmonisasi  hukum  positif  di  Indonesia  mengenai  hal  tersebut.  Tulisan  ini mengusulkan rekomendasi kebijakan baru atau perubahan dalam hukum yang relevan untuk memperbaiki  dan  memperbarui  kerangka  hukum  yang  mengatur  pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental. Tujuannya adalah untuk memastikan perlakuan yang adil  dan  memperhitungkan  keunikan  dan  tantangan  yang  dihadapi  oleh  individu  dengan disabilitas mental.
Dengan  berdasar  pada  permasalahan  tersebut  di  atas,  penulis  dalam  hal  ini  akan menarik dua rumusan masalah, yaitu yang pertama: Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Penyandang  Disabilitas  Mental  dalam  Hukum  Positif  di  Indonesia,  dan  yang  kedua: Bagaimana  Reformulasi  Hukum  Terkait  Pertanggungjawaban  Pidana  Disabilitas  Mental sebagai Pelaku Tindak Pidana.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dimana  metode  ini  berfokus  pada analisis terhadap peraturan hukum, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Peneliti  melakukan  analisis  teoritis  dan  interpretasi  terhadap  hukum  yang  ada  untuk memahami  norma  hukum  yang  relevan  dan  mengembangkan  argumen  hukum. Penelitian ini  menggunakan  dua  pendekatan,  yaitu  pendekatan  peraturan  perundang-undangan ( Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dikaitkan  dengan  permasalahan  hukum  yang  ada  dalam  penelitian  ini.  Data  kemudian dianalisis  dan  disajikan  dalam  bentuk  deskriptif-kualitatif  sehingga  menghasilkan pembahasan dan kesimpulan yang mendalam.

## PEMBAHASAN
A. Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Mental dalam Hukum Positif di Indonesia
Pertanggungjawaban  pidana  dikenal  dengan toerekenbaarheid  atau  criminal responsibility yang dapat diartikan pemidanaan terhadap seorang pelaku tindak pidana dengan  tujuan  untuk  menentukan  apakah  pelaku  tersebut  dapat  dimintakan
pertanggungjawaban  atas  tindak  pidana  yang  telah  dilakukan  atau  sebaliknya. 11 Pertanggungjawaban  pidana  adalah  konsekuensi  hukum  yang  diberikan  kepada seseorang  yang  melakukan  tindakan  yang  melanggar  hukum  pidana  yang  berlaku. 12 Singkatnya,  pertanggungjawaban  pidana  adalah  pertanggungjawaban  seseorang  atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang tersebut.
Pertanggungjawaban pidana di Indonesia diatur oleh KUHP. Berdasarkan KUHP, seseorang  dapat  dipertanggungjawabkan  pidana  jika  ia  melakukan  perbuatan  yang melanggar  hukum  pidana  yang  berlaku  di  Indonesia.  Dalam  sistem  hukum  pidana Indonesia,  ada  beberapa  elemen  yang  harus  dipenuhi  untuk  menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang, antara lain: 13
1. Kesalahan  ( culpa):  Seseorang  hanya  dapat  dipertanggungjawabkan  pidana  jika perbuatannya disengaja atau karena kelalaiannya yang dapat dipertanggungjawabkan.  Dalam  KUHP,  ada  pembagian  antara  tindakan  pidana yang disengaja ( dolus) dan tindakan pidana yang kelalaian (culpa).
2. Daya  pikir  (kemampuan  mental):  Seseorang  harus  memiliki  kemampuan  mental atau  daya  pikir  yang  cukup  untuk  dapat  dipertanggungjawabkan  pidana.  Jika seseorang  memiliki  gangguan  mental  yang  parah  sehingga  tidak  dapat memahami  akibat  perbuatannya,  maka  ia  mungkin  tidak  dapat dipertanggungjawabkan pidana.
3. Usia:  Berdasarkan  KUHP,  anak  di  bawah  umur  12  tahun  dianggap  tidak  dapat dipertanggungjawabkan  pidana.  Anak  yang  berusia  antara  12  hingga  18  tahun dapat  dikenakan  tindakan  khusus  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Perlindungan Anak. Namun, anak di bawah umur tersebut masih dapat dikenakan pertanggungjawaban  pidana  jika  mereka  melakukan  kejahatan  yang membahayakan masyarakat atau pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Roeslan  Saleh  berpendapat  bahwasanya  pertanggungjawaban  pidana  ditafsiri dengan  diteruskannya  celaan  objektif  yang  terdapat  dalam  sebuah  perbuatan  pidana dan  secara  subjektif  memenuhi  klasifikasi  untuk  dapat  dijatuhi  pidana  atas perbuatannya. 14 Celaan  objektif  yang  dimaksud  adalah  perbuatan  yang  dilakukan  oleh seorang individu yang memang perbuatan tersebut tergolong atau termasuk perbuatan
11 Wahyuni, Fitri. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, p. 67.
12 Lewokeda,  Kornelia  Melansari  D.  (2019).  Pertanggungjawaban  Pidana  Tindak  Pidana  Terkait  Pemberian Delegasi Kewenangan. Mimbar Keadilan. 14(28), 189. DOI: http://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1779
13 Ibid
14 Saleh,  Roeslan.  (1983). Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana;  Dua  Pengertian  Dasar  dalam Hukum Pidana. Cetakan ke-3. Jakarta: Aksara Baru, p.23
yang dilarang atau melawan hukum.
Tidak ada satupun pasal yang membahas mengenai pertanggungjawaban pidana dalam  KUHP  lama,  melainkan  membahas  mengenai  alasan  pemaaf  yang  masih bersinggungan dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu pada Pasal 44 ayat (1) KUHP. Pasal 44 ayat (1)  KUHP yang berisi bahwa setiap orang yang melakukan sebuah tindak pidana  namun  tidak  dapat  bertanggung  jawab,  baik  karena  jiwanya  cacat  dalam pertumbuhan ataupun terganggu karena penyakit, maka tidak dapat dipidana. Ketentuan dalam pasal ini pada hakikatnya tidak memuat makna dari “tidak mampu bertanggung jawab”, melainkan hanya memuat adanya sebuah alasan pemaaf pada diri pelaku tindak pidana,  sehingga  perbuatannya  tidak  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana. 15 Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan alasan pemaaf yang melekat pada diri pelaku tindak pidana.
Pasal 44 ayat (1) KUHP yang secara eksplisit mencantumkan “jiwanya cacat dalam pertumbuhan  dan  terganggu  karena  penyakit”  menggiring  pembahasan  kepada penyandang disabilitas sebagai seorang pelaku, namun tidak secara terang membedakan macam-macam disabilitas, khususnya disabilitas mental. Pada awalnya disabilitas dikenal dengan  cacat,  dan  penyandangnya  adalah  penyandang  cacat.  Sebagaimana  tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang  No. 4 Tahun 1997  tentang Penyandang Cacat (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Penyandang  Cacat).  Penyandang  cacat  adalah orang yang mengalami kelainan pada fisik dan/atau mentalnya, yang karenanya aktivitas sehari-harinya menjadi terbatasan terganggu.
Karena  istilah  “cacat”  memiliki  konotasi  yang  cenderung  negatif,  maka penggunaan kata “cacat” diganti dengan “disabilitas” oleh Undang-Undang Penyandang Disabilitas  yang  sekaligus  mencabut  Undang-Undang  Penyandang  Cacat.  Disabilitas kerap  diartikan  dengan  suatu  keadaan  dimana  seseorang  tidak  mampu  secara  fisik dan/atau mental dan/atau intelektual yang berdampak pada ketidakseimbangan  orang tersebut  untuk  menjalankan  kehidupan  sebagaimana  orang  pada  umumnya. 16 Sedangkan definisinya menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Penyandang Disabilitas adalah  Penyandang  Disabilitas  adalah  terbatasnya  fisik,  intelektual,  mental,  dan/atau sensorik  seseorang  dalam  jangka  waktu  lama  yang  terhambat  dalam  menjalankan kehidupan  bermasyarakat  secara  efektif  berdasarkan  kesamaan  hak.  Hasil  Konvensi Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  " Convention  on  the  Rights  of  Persons  With Disabilities",  pada  13  Desember  2006,  memberikan  pandangan  bahwa  penyandang disabilitas merupakan orang yang mengalami kelainan pada fisik, mental, intelektual atau
15 Sudharma, Kadek Januarsa Adi & Meiranda, Ayu. (2021). Pemidanaan Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Pencabulan  (Studi  Putusan  Nomor  16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb). Jurnal  Hukum Saraswati (JHS), 3(2), pp. 65. DOI: https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i2.2957
16 Syafi’ie, M, Purwanti & Ali, Mahrus. (2014). Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara. Sleman: SIGAB. p.4
inderanya  dan  hal  tersebut  menghalangi  efektivitas  kegiatannya,  interaksinya  dan partisipasinya di tengah masyarakat. 17
Dalam artikel ini, penulis secara spesifik membahas mengenai pertanggungjawaban  pidana  penyandang  disabilitas  mental.  Disabilitas  mental mencakup berbagai kondisi seperti gangguan perkembangan, gangguan jiwa, gangguan kecemasan,  gangguan  mood,  dan  gangguan  neurologis  yang  mempengaruhi  fungsi kognitif, emosional, sosial, atau perilaku individu. Dalam beberapa kasus tindak pidana, tidak  jarang  ditemukan  bahwa  pelaku  perbuatan  pidana  tersebut  adalah  penyandang disabilitas  mental.  Akibatnya  menjadi  suatu  urgensi  tersendiri  mengenai  pengaturan yang  menjadi  dasar  hukum  untuk  memutuskan  pertanggungjawaban  pidana terhadapnya.
Pertanggungjawaban  pidana  penyandang  disabilitas  sebagai  pelaku  tindak pidana  bisa  menjadi  kompleks  dan  memerlukan  pendekatan  yang  hati-hati.  Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menilai pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan: 18
1. Kapasitas Mental: Penting untuk memahami apakah penyandang disabilitas memiliki kapasitas  mental  yang  memadai  untuk  memahami  sifat  dan  konsekuensi perbuatannya.  Jika  mereka  tidak  mampu  memahami  tindakan  mereka  atau  tidak dapat  mengendalikan  perilaku  mereka  karena  disabilitas  mental  yang  serius,  maka pertanggungjawaban mereka mungkin harus dinilai secara berbeda.
2. Prinsip Kesetaraan: Penting untuk memperlakukan penyandang disabilitas secara adil dan  setara  dengan  orang  lain  di  mata  hukum.  Jika  seseorang  dengan  disabilitas memiliki  kapasitas  mental  yang  memadai,  mereka  harus  bertanggung  jawab  atas tindakan pidana mereka seperti orang lain.
3. Pendekatan  Rehabilitasi:  Sistem  peradilan  pidana  dapat  mempertimbangkan pendekatan rehabilitasi daripada hukuman yang keras untuk penyandang disabilitas. Tujuan  utama  adalah  membantu  mereka  memperoleh  perawatan  dan  dukungan yang  diperlukan  agar  dapat  memperbaiki  keadaan  mereka  dan  mencegah terulangnya tindakan pidana di masa depan.
Dalam  praktiknya,  keputusan  mengenai  pertanggungjawaban  pidana penyandang disabilitas sering kali menjadi tanggung jawab sistem peradilan pidana dan dapat  melibatkan  evaluasi  psikologis  dan  psikiatris  yang  komprehensif.  Para  ahli  akan memeriksa  kondisi  dan  kapasitas  mental  penyandang  disabilitas  untuk  membantu memutuskan apakah mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang  mereka  lakukan.  Hal  ini  tentunya  dengan  berdasar  pada  pedoman  dan/atau peraturan setingkat undang-undang yang berlaku.
17 Luhpuri, Dorang & Andayani, Rini Hartini Rinda. Op.cit.  pp. 11.
18 Ibid
Namun, sangat disayangkan, baik dalam  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas  tidak  ada  satupun  pasal  yang  mengatur  mengenai  pertanggungjawaban pidana  penyandang  disabilitas  sebagai  pelaku  tindak  pidana. 19 Terlebih  hukum  positif lainnya,  seperti  Konvensi  Mengenai  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas,  Undang-Undang No.  11  Tahun  2009  tentang  Kesejahteraan  Sosial,  dan  Undang-Undang  No.  19  Tahun 2011  tentang  Pengesahan  Konvensi  Mengenai  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas. Sehingga  pengaturan  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  penyandang  disabilitas hanya berpedoman pada ketentuan Pasal 44 KUHP yang pembahasannya masih bersifat umum.
Perjalanan  panjang  pemerintah  dalam  menciptakan  KUHP  baru  dalam  rangka meninggalkan KUHP lama peninggalan Belanda dan sebagai bentuk progresivitas hukum dalam  menyesuaikan  perkembangan  zaman.  Hingga  akhirnya  di  awal  tahun  2023, pemerintah  mengesahkan  KUHP  baru.  Undang-Undang  tersebut  mulai  berlaku  yaitu  3 (tiga)  tahun  setelah  Undang-Undang  tersebut  disahkan.  Penulis  meneliti  Undang- Undang  tersebut,  khususnya  Pasal  yang  membahas  mengenai  pertanggungjawaban pidana  penyandang  disabilitas  mental.  Ketentuan  mengenai  pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas khususnya disabilitas mental diatur dalam Pasal 38 yang pada  intinya  menyatakan  bahwa  pelaku  tindak  pidana  yang  menyandang  disabilitas mental  dan/atau  disabilitas  intelektual  akan  mendapatkan  keringanan  pidananya dan/atau tindakannya dan lebih lanjut dalam Pasal 39 yang menyatakan bahwa apabila seseorang penyandang disabilitas mental dalam keadaan  kambuhnya akut dan disertai beberapa  keadaan  lain  maka  dapat  dibebaskan  dari  sanksi  pidananya  namun  dapat dikenakan tindakan.
Secara  spesifik,  kedua  pasal  tersebut  telah  mengakomodir  ketentuan  mengenai pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental yang sebelumnya di dalam KUHP lama tidak mengatur secara mendetail. Dalam hal ini kedudukan KUHP baru yang telah  mengakomodir  pengaturan  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  penyandang disabilitas mental, namun hal ini tidak sejalan dengan asas hukum lex specialis derogate legi  generali.  Dibutuhkannya  peraturan  lanjutan  setingkat  undang-undang  untuk mengatur  dan  menaungi  problematika  pertanggungjawaban  pidana  penyandang disabilitas  mental  perlu  untuk  dibentuk,  dimana  tujuannya  adalah  untuk  menjangkau bagian  yang  tidak  diatur  spesifik  oleh  KUHP  baru. 20 Keberadaan  KUHP  dalam  sistem hukum  sebagai lex  generalis  menuntut  pemerintah  untuk  melahirkan  Undang-Undang khusus sebagai lex specialis.
19 Candra, Dian & Subekti. Op.cit.  pp. 182-184.
20 Irfani,  Nurfaqih.  (2020).  Asas Lex  Superior,  Lex  Specialis,  dan  Lex  Posterior:  Pemaknaan,  Problematika,  dan Penggunaannya  Dalam  Penalaran  dan  Argumentasi  Hukum. Jurnal  Legislasi  Indonesia,  16(3),  pp.  313.  DOI: https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711

## B. Reformulasi  Hukum  Terkait  Pertanggungjawaban  Pidana  Disabilitas  Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Dalam perkembangan hukum pidana, telah banyak kasus pidana yang dilakukan oleh  penyandang  disabilitas,  seperti  yang  dilansir  oleh  detik.com  ditemukan  sebanyak 1.476  kasus  yang  melibatkan  penyandang  disabilitas  mental  sepanjang  2017-2023. 21 Landasan hukum yang digunakan sebelum lahirnya KUHP  baru adalah KUHP  lama dan Undang-Undang  terkait  seperti  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1997  tentang Penyandang  Cacat,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang Disabilitas,  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2011  tentang  Pengesahan  Konvensi Mengenai  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas,  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penulis  sedikitnya  membahas  enam  putusan  pidana  yang  dilakukan  oleh  penyandang disabilitas sebagaimana tabel di bawah ini:

## Tabel 2.
Perbandingan Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Pidana yang dilakukan oleh Penyandang Disabilitas Mental No Terdakwa Penyakit Putusan 1 Sutrisno Als. Bagong bin Samija 22 Gangguan retardasi mental/kemunduran mental dengan IQ sebesar 70-80 1 Tahun 6 Bulan Penjara 2 Johanes Marten Luther Simanjuntak 23 Multiple Disorder atau Kepribadian ganda 1 Tahun 10 Bulan Penjara 3 Samad Bin Raba 24 Psikosa Non Organik YTT (Yang Tidak Tergolong) Bebas 4 Raga Bayu Deni Hardiyanto 25 Kelemahan Intelegensi/Keterlamba tan berfikir 10 Bulan Penjara Bersyarat 5 April Yanto 26 Retardasi Mental (Idiot) Bebas 6 Mustakim dan Ridwan 27 Terdakwa Mustakim Penyandang Disabilitas Mustakim : 8 Bulan Penjara dan denda 80 Juta
21 Detik.com.  Pencarian  “Orang  Dalam  Gangguan  Jiwa”.  Diakses  pada  tanggal  7,  2023,  Pukul  23.03  WIB,  dari https://www.detik.com/search/search?query=odgj
22 Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 141/Pid.B/2010/PN.Kbm, p.30
23 Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 190/Pid.B/2013/PN.MLG, p.27
24 Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 16/Pid.B/2011/PN.BLK, p.16-17
25 Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska, p.12-13
26 Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ptk, p.16
27 Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN.Bpd, p.29
Ridwan : 4 Bulan Penjara dan denda 80 Juta
Secara lebih rinci dideskripsikan sebagai berikut :
Pertama, pada  tanggal  1 September  2010  diputuskan  putusan  nomor 141/Pid.B/2010/PN.Kbm  oleh  Pengadilan  Negeri  Kebumen  yang  terdakwanya  adalah Sutrisno. Menurut keterangan ahli Suryono, terdakwa mengalami gangguan retardasi mental atau kemunduran mental. Terdakwa tergolong orang bodoh dengan IQ antara 70-80 yang setara  dengan  anak  kelas  2  SD.  Majelis  hakim  berpendapat  bahwa  kedudukan  terdakwa tidak  tergolong  ke  dalam  Pasal  44  KUHP,  namun  keadaan  mental/jiwa  terdakwa  tersebut menjadi  alasan  peringan.  Oleh  karena  itu,  majelis  hakim  memutuskan  terdakwa  untuk dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Tidak tergolongnya kondisi tersebut ke  dalam  Pasal  44  KUHP  dikarenakan  terdakwa  hanya  mengidap  retardasi  mental  yang berarti  tingkat  IQ  rendah  bukan  sebuah  kecacatan  atau  kelainan  mental.  Oleh  karena  IQ yang rendah, majelis hakim memutuskan untuk menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan peringan.
Kedua , Putusan Nomor 190/Pid.B/2013/PN.MLG. yang diputus pada tanggal 8 Juli 2013 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang dengan terdakwa bernama Johanes Marten Luther Simanjuntak. Bahwa terdakwa dituntut karena telah melakukan tindak pidana penipuan dan melanggar Pasal 378 KUHP. Berdasarkan keterangan saksi ahli Agung Budi Setyawan, bahwa terdakwa  dikategorikan  orang  dengan  penyakit  jiwa  namun  bukan  gila  yaitu multiple disorder  atau  kepribadian  ganda.  Namun,  dalam  persidangan,  majelis  hakim  tidak menemukan  alasan  yang  dapat  membenarkan  atau  menghapuskan  pidana,  baik  dalam bentuk rasa penyesalan yang mendalam dari terdakwa maupun argumen yang mendukung pembebasan. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa harus diberikan hukuman  yang  sebanding  dengan  perbuatannya,  yaitu  penjara  selama  1  (satu)  tahun  10 (sepuluh) bulan.
Ketiga ,  Samad  bin  Raba  merupakan  terdakwa  pada  Putusan  Nomor  16/Pid.B/2011/Pn.Blk yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum.  Terdakwa dituntut karena melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian pada korban. Menurut keterangan  ahli  Theodorus    Singara,    Terdakwa  mengidap  pengumpulan  afek,  halusinasi auditorik, depersonalisasi dan ide-ide curiga terhadap orang lain. Ahli menyimpulkan bahwa terdakwa  mengalami  gangguan  jiwa  berat  berupa  Psikosa  Non  Organik  YTT  (yang  tidak tergolong).
Keempat ,  tertanggal  17  Juni  2013  majelis  hakim  memutuskan  Putusan  Nomor 50/Pid.Sus/2013/Pn.Ska dengan terdakwa bernama  Raga Bayu Deni Hardiyanto.  Terdakwa dituntut  karena  melakukan  tindak  pidana  Membujuk  Anak  Melakukan  Perbuatan  Cabul. Menurut pendapat ahli Adriesti Herdaetha,  terdakwa hanya memiliki IQ sebesar 73, respon lambat, pola pikir konkrit namun mampu memaksudkan dan mengarahkan tujuannya serta
dapat  bertanggung  jawab  secara  hukum.  Sapnastika,  selaku  ahli  psikologi  menambahkan bahwa  terdakwa  mengalami  retardasi  mental  dan  memerlukan  pendampingan  psikologi. Oleh  karena  itu,  majelis  hakim  memutuskan  bahwa  terdakwa  dihukum  pidana  penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan syarat.
Kelima ,  April  Yanto  seorang  penyandang  disabilitas  dengan  keterangan  retardasi  mental (idiot)  dituntut  atas  perbuatan  membujuk  untuk  melakukan  persetubuhan.  Pada  Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Pkt., majelis hakim memutuskan terdakwa April Yanto bebas sekalipun terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan melakukan tindak pidana tersebut, namun  karena  terdakwa  mengidap  retardasi  mental  (idiot)  maka  tidak  dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Berdasarkan keterangan ahli Partika Dhimas  Pangestu, yang merupakan ahli psikolog menyebutkan bahwa terdakwa selama.menjalani pemeriksaan terlihat  mengalami  kecerdasan  rendah,  perilaku  kurang  dan  hambatan  hubungan  dengan orang lain.
Keenam , Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/Pn.Bpd. dengan terdakwa Mustakim Dan Ridwan. Keduanya dituntut atas tindak pidana penambangan tanpa  izin usaha pertambangan (IUP) sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  No.  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa I mengidap multiple disorder atau kepribadian ganda sehingga  menjadi  hal  yang  meringankan,  namun  dalam  putusan  tersebut  Terdakwa  I dihukum 8 Bulan Penjara dan Denda 800 Juta.

## 1. Disparitas Putusan Hakim
Jika dilihat dari putusan hakim dan pertimbangannya, terlihat adanya disparitas putusan.  Hakim  dalam  pertimbangannya  berpedoman  pada  kesaksian  psikiater  atau psikolog  guna  menentukan  kemampuan  bertanggungjawab  pelaku,  namun  kesaksian tersebut tidak melulu jadi penentu putusan hakim. Dalam menyelesaikan perkara, hakim tidak  boleh  subjektif  dan  harus  berpedoman  dengan  hukum  positif.  Hakim  memiliki tanggung jawab untuk menerapkan hukum yang berlaku dan tidak boleh membiarkan faktor  subjektif  atau  pertimbangan  pribadi  mempengaruhi  putusannya.  Pun,  Hakim harus  mengacu  pada  norma-norma  hukum  yang  ditetapkan  dalam  perundang- undangan  dan  prinsip-prinsip  hukum  yang  berlaku.  Ia  harus  menganalisis  fakta-fakta yang  disajikan  dalam  persidangan,  menginterpretasikan  hukum  yang  relevan,  dan memberikan putusan yang adil berdasarkan pemahaman objektif terhadap hukum. 28
Disparitas  putusan  hakim  mengacu  pada  perbedaan  atau  perbedaan  hasil keputusan  yang  diberikan  oleh  hakim  dalam  kasus  yang  serupa  atau  sejenis.  Hal  ini terjadi ketika hakim-hakim yang berbeda memberikan keputusan yang berbeda dalam
28 Adonara, Firman Floranta. (2015). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi Principles of Freedom of Justice in Decidene The Case as Constitutional Mandate. Jurnal Konstitusi, 12(2), pp. 218. DOI: https://doi.org/10.31078/jk1222
kasus yang memiliki fakta dan hukum yang relatif serupa. Disparitas putusan hakim bisa terjadi karena beberapa faktor, antara lain: 29
1. Interpretasi  hukum  yang  berbeda:  Hakim  memiliki  otonomi  dalam  menafsirkan hukum  dan  memutuskan  kasus.  Oleh  karena  itu,  perbedaan  dalam  interpretasi hukum dapat menyebabkan disparitas dalam putusan hakim.
2. Pertimbangan  faktor-faktor  non-hukum:  Hakim  juga  dapat  mempertimbangkan faktor-faktor  non-hukum,  seperti  nilai-nilai  pribadi,  pengalaman,  atau  latar belakang sosial mereka. Perbedaan dalam faktor-faktor ini dapat mempengaruhi putusan mereka.
3. Ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum: Terkadang, putusan yang berbeda dalam  kasus  yang  serupa  dapat  disebabkan  oleh  ketidakkonsistenan  dalam penegakan  hukum  atau  kebijakan  yang  tidak  konsisten  dari  pengadilan  atau lembaga lainnya.
Hotman  Sitorus  dalam  jurnalnya  menegaskan  bahwa  tidak  ada  kewajiban  bagi seorang  hakim  untuk  menerima  pernyataan,  kesaksian  dan  keterangan  ahli  yang dimaksud,  sekalipun  keterangan  tersebut  benar  apa  adanya.  Sebaliknya,  hakim  dalam memutuskan  sebuah  perkara  memiliki  kebebasan  dalam  menilai  pembuktian,  dan bertanggung jawab atas penilaiannya tersebut. Atas dasar tanggung jawab moral demi tercapainya kebenaran sejati dan demi berdirinya hukum serta kepastian hukum, hakim tidak  akan  sewenang-wenang. 30 Tanpa  terkecuali  keterangan  ahli  dalam  kasus  pidana yang  dilakukan  oleh  seorang  penyandang  disabilitas  mental.  Sehingga  menyebabkan adanya disparitas putusan yang diputus hakim.
Secara  alamiah,  mereka  tidak  memiliki  kemampuan  untuk  bertanggung  jawab atas  tindakan  pidana  yang  mereka  lakukan.  Dalam  hal  ini,  Hakim  pun  diperbolehkan untuk  memanggil  seorang  ahli,  baik  dalam  bidang  kejiwaan  maupun  psikologi  ke persidangan  untuk  memberikan  dan  menjelaskan  kondisi  terdakwa.  Namun  dalam membuat  keputusan,  hakim  justru  mengurangi  relevansi  keterangan  ahli  kejiwaan tersebut,  tetapi  hakim  memiliki  kekuasaan  penuh  berdasarkan  kebijaksanaan subyektifnya untuk menerima atau mengabaikan keterangan ahli kejiwaan berdasarkan pertimbangan pribadinya. 31

## 2. Penafsiran Futuristik Dalam Rangka Mewujudkan Hukum yang Progresif
Penafsiran  futuristik  hakim  merujuk  pada  pendekatan  interpretatif  yang
29 Gulo, Nimerodi. (2018).  Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana. Masalah-Masalah Hukum, 47(3 ). pp. 217. DOI: https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227
30 Sitorus, Hotman. (2019). Hakim Tidak Terikat Terhadap Keterangan Ahli. Yure Homano. 3(2), 70. Diakses Mei 20, 2023. https://mputantular.ac.id/ojshukum/index.php/yurehumano/article/view/74.
31 Fitriyani, Dian & Cahyaningtyas, Irma. (2022). Rekonstruksi Penegakan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dan Keberlakuan  Keterangan  Psikiater  Sebagai  Keterangan  Ahli. Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  (Udayana  Master Law Journal), 11(2), pp. 410. DOI: https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p13
melibatkan pertimbangan terhadap perkembangan sosial, teknologi, dan nilai-nilai yang berkembang di masa depan dalam mewujudkan hukum yang progresif. Ini berarti hakim tidak hanya mempertimbangkan hukum yang ada dan putusan sebelumnya, tetapi juga melihat ke depan untuk mengantisipasi perubahan dan tuntutan masyarakat yang akan datang.  Sehingga  memang  diperlukan  suatu  pedoman  pengaturan  yang  dapat membantu  hakim  dalam  memutus  dan  menafsirkan  duduk  perkara  berkaitan  dengan pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental.
Kompleksitas pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental hanya diatur  dalam  KUHP  yang  mana  bersifat  umum.  Baik  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 1997  tentang  Penyandang  Cacat  ataupun  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016 tentang  Penyandang  Disabilitas  tidak  ada  satupun  yang  mengatur  mengenai pertanggungjawaban  pidana  penyandang  disabilitas  mental.  Oleh  karena  itu, keberadaan pasal yang membahas pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas secara konkrit belum sejalan dengan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo. Ditambah lagi dengan keberadaan KUHP Baru yang belum lama disahkan dan akan mulai berlaku pada  tahun  2026,  dan  dengan  penafsiran  futuristik  membuat  revisi  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas harus segera direalisasikan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dan memberikan kepastian hukum.
Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menerapkan dan mengaplikasikan  hukum  tidak  hanya  sebatas  tulisan  yang  tertuang  dalam  peraturan perundang-undangan, namun lebih luas lagi dari Undang-Undang tersebut atau hukum dalam  arti  yang  lebih  luas  demi  tercapainya  tujuan  hukum.  Dengan  pengertian  lain, penegakan  hukum  yang  dilakukan  dengan  penuh  determinasi,  empati,  dedikasi, komitmen  terhadap  hal  yang  dialami  masyarakat  disertai  dengan  semangat  untuk mencari solusi lain dari yang umum dilakukan menggunakan perspektif yang berbeda. 32
Selain itu, Sabian Usman dalam Jurnal yang berjudul “Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum  yang  Mensejahterakan  Rakyat”  menyebutkan  bahwa  diantara  hal  yang menyebabkan tidak berkembangnya hukum adalah dikarenakan masih terjebak dalam paradigma  tunggal  positivisme  yang  sudah  tidak  sejalan  dengan  dinamika  kehidupan manusia dan peristiwa hukum. 33

## 3. Urgensi Revisi Undang-Undang Penyandang Disabilitas
Lahirnya  KUHP  baru  merupakan  semangat  pemerintah  untuk  mewujudkan hukum  yang  progresif,  mengingat  KUHP  yang  lama  sudah  tidak  lagi  relevan  dengan kehidupan  masyarakat  saat  ini.  Dengan  lahirnya  KUHP  baru  tersebut  pun  berimplikasi adanya  disharmoni  peraturan  tentang  pertanggungjawaban  pidana  penyandang
32 Rahardjo, Satjipto. (2009). Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing. p.13.
33 Mukhidin. (2014). Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat. Jurnal Pembaharuan Hukum, 1(3), pp. 268. Diakses Mei 20, 2023. https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1488
disabilitas  mental  khususnya  antara  KUHP  baru  dengan  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas.  Revisi  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2016  tentang  Penyandang  Disabilitas  perlu  mengatur  lebih  detail  mengenai pertanggungjawaban  pidana,  mengingat  dalam  Pasal  41  dan  Pasal  42  KUHP  baru membahas  mengenai  pertanggungjawaban  penyandang  disabilitas  mental  namun masih perlu aturan lebih lanjut dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas.
Revisi  Undang-Undang  Penyandang  Disabilitas  diperlukan  untuk  memperkuat perlindungan  hak-hak  penyandang  disabilitas.  Undang-undang  yang  ada  harus mengakui  dan  menjamin  hak-hak  dasar  mereka,  termasuk  hak  atas  pendidikan, kesehatan,  aksesibilitas,  pekerjaan,  partisipasi  politik,  dan  kehidupan  mandiri.  Revisi undang-undang  dapat  menguatkan  kerangka  hukum  yang  melindungi  dan mempromosikan  hak-hak  ini.  Selain  itu,  Undang-undang  disabilitas  seharusnya  dapat memperkuat  persyaratan  aksesibilitas  bagi  penyandang  disabilitas.  Ini  mencakup aksesibilitas  fisik,  aksesibilitas  informasi,  aksesibilitas  komunikasi,  dan  aksesibilitas transportasi. Revisi undang-undang harus memastikan bahwa lingkungan fisik, layanan, fasilitas,  dan  teknologi  dapat  diakses  dengan  mudah  oleh  penyandang  disabilitas, sehingga mendorong kesetaraan kesempatan dan inklusi sosial.
Sejalan dengan itu, bahwa  hukum harus  bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat  yang  mana  dalam  hal  ini  adalah  kaum  disabilitas.  Hal  itu  selaras  dengan teori hukum responsif. Istilah ini pertama kali dikenalkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick yang dapat diartikan bahwa hukum responsif merupakan hukum sebagai suatu sarana  atau  wadah  untuk  menampung  aspirasi-aspirasi  masyarakat  dan  menyikapi fenomena  yang  berkembang  di  tengah  masyarakat. 34 Dinamika  sosial  dan  keadilan sosial  memerlukan  tatanan  hukum  yang  responsif.  Sehingga  kehadiran  hukum merupakan  respon  atau  jawaban  dari  aspirasi  serta  kebutuhan  seluruh  lapisan masyarakat.
Dalam  konsep  hukum  responsif,  esensi  hukum  adalah  sebagai  institusi  sosial. Esensi hukum merupakan prinsip-prinsip, nilai-nilai, tujuan, dan fungsi-fungsi dasar yang mendasari  sistem  hukum  suatu  negara.  Ini  mencakup  prinsip-prinsip  yang  mendasari pembentukan,  penerapan,  dan  penegakan  hukum,  serta  pengaturan  hubungan  antara individu, pemerintah,  dan masyarakat dalam suatu  sistem  hukum. 35 Urgensi dalam hal pengaturan  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  penyandang  disabilitas  mental adalah  kondisi  psikis  dan  mental  seseorang  yang  kurang  mendapat  perlindungan, sehingga, respon dari pemerintah menanggapi hak tersebut adalah dengan melakukan harmonisasi  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas dengan KUHP baru dengan melibatkan partisipasi ahli.
34 Arinanto, Satya. 2001. Politik Hukum 2. Kumpulan Makalah Kuliah Politik Hukum, Progrm Pascasarjana FH UI.
35 Roihanah,  Rif’ah.  (2015).  Penegakan  Hukum  di  Indonesia:  Sebuah  Harapan  dan  Kenyataan, Justitia  Islamica, 12(1), pp. 47. DOI: https://doi.org/10.21154/justicia.v12i1.258
Perlunya harmonisasi hukum positif di Indonesia  mulai dari KUHP  baru hingga Undang-Undang yang lebih khusus demi menciptakan kepastian hukum sejalan dengan Pasal 53 ayat (2) KUHP baru yang secara tegas menyebutkan intinya bahwa hakim harus mengutamakan atau mendahulukan keadilan jika terdapat pertentangan antara keadilan dengan  kepastian  hukum.  Endang  Sutrisno  dalam  bukunya  yang  berjudul  “Bunga Rampai  Hukum  dan  Globalisasi”  menegaskan  bahwa  pembentukan  hukum  yang memperhatikan  kepentingan  rakyat  adalah  prinsip  penting  untuk  memastikan pemerintahan  yang  baik  dan  adil.  Dalam  menghasilkan  kebijakan  dan  hukum, pemerintah  harus  memastikan  bahwa  kepentingan  dan  kesejahteraan  rakyat  menjadi fokus  utama.  Hukum  harus  dapat  memberikan  kepastian, sebab  kepastian  hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang memastikan bahwa hukum harus jelas, stabil, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten. 36

## KESIMPULAN
Pertanggungjawaban  pidana  merupakan  kemampuan  bertanggungjawab  seorang individu  atas  tindak  pidana  yang  telah  dilakukan.  Dalam  hal  ini  terdapat  alasan  pemaaf sehingga  lahir  pengecualian  bagi  golongan  tertentu,  yaitu  penyandang  disabilitas  mental. Namun demikian ternyata dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidaksesuaian terhadap penerapan  alasan  pemaaf  dalam  putusan  pengadilan  dengan  kondisi  pelaku  pidana penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan tidak adanya peraturan khusus yang mengatur pertanggungjawaban  pidana  oleh  penyandang  disabilitas,  yang  mana  hanya  diatur  dalam Pasal 44 KUHP  yang bersifat sangat umum.  Karena sifatnya yang umum,  berdampak pada timbulnya  ketidakpastian  hukum.  KUHP  baru  yang  mulai  berlaku  pada  tahun  2026  sudah memasukkan  secara  eksplisit  pertanggungjawaban  pidana  penyandang  disabilitas  dalam Pasal  38  dan  39.  Namun,  keberadaan  pasal-pasal  tersebut  masih  membutuhkan  undang- undang  turunan  untuk  membahas  lebih  detail.  Sedangkan  Undang-Undang  Penyandang Cacat,  Undang-Undang  Penyandang  Disabilitas,  Konvensi  Mengenai  Hak-Hak  Penyandang Disabilitas,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2009  tentang  Kesejahteraan  Sosial,  dan Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2011  tentang  Pengesahan  Mengenai  Hak-Hak Penyandang Disabilitas tidak terdapat pasal yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas terkhusus penyandang disabilitas mental sama sekali. Dengan demikian,  terdapat  disharmoni  peraturan  perundang-undangan  mengenai  hal  tersebut. Disharmoni  tersebut  menimbulkan  banyak  sekali  disparitas  putusan  hakim  yang  sangat bervariatif,  meskipun  melibatkan  keterangan  ahli  terkait  kejiwaan  sebagai  pertimbangan hakim. Jika menggunakan  penafsiran futuristik yang sejalan dengan teori hukum progresif, maka  keberadaan  Undang-Undang  Penyandang  Disabilitas  perlu  direvisi.  Revisi  undang- undang  tersebut  sebagai  bentuk  respon  pemerintah  terhadap  kebutuhan  masyarakat
36 Sutrisno, Endang. (2007). Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi. Yogyakarta: Genta Press, p. 40.
khususnya penyandang disabilitas.

## ACKNOWLEDGEMENT
Pertama-tama, Penulis bersyukur kepada Tuhan YME, karena karunia dan nikmatnya Penulis dapat menyelesaikan penelitian  penulis  dengan lancar. Kedua, terima kasih Penulis haturkan kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan penuh kepada Penulis. Ketiga,  Penulis  sampaikan  terima  kasih  kepada  Pihak  Universitas  Pembangunan  Nasional Veteran Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Civitas Akademika,  khususnya  Dosen  Pembimbing  Penulis  yang  dalam  hal  ini  telah  memfasilitasi, mengajar dan mengarahkan Penulis. Serta tak lupa Penulis sampaikan terima kasih  kepada teman-teman  dekat  teman-teman  organisasi  dan  teman-teman  seperjuangan  yang  telah membersamai,  membantu  dan  mendukung  Penulis.  Semoga  Tuhan  Ganjar  pihak-pihak tersebut dengan limpahan kebaikan dan keberkahan.

## REFERENSI
Adonara, Firman Floranta. (2015). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi Principles of Freedom of Justice in Decidene The Case as Constitutional  Mandate. Jurnal  Konstitusi,  12(2),  pp.  218.  DOI: https://doi.org/10.31078/jk1222
Arinanto,  Satya.  2001.  Politik  Hukum  2.  Kumpulan  Makalah  Kuliah  Politik  Hukum,  Program Pascasarjana FH UI.
Candra, Dian & Subekti. (2014). Pertanggung Pidana Penyandang Disabilitas Mental Sebagai
Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2013/Pn.Ska). Jurnal Recidive, 3(2). DOI:
https://doi.org/10.20961/recidive.v3i2.40496
Detik.com.  Pencarian  “Orang  Dalam  Gangguan  Jiwa”.  Diakses  pada  tanggal  7,  2023,  Pukul 23.03 WIB, dari https://www.detik.com/search/search?query=odgj
Fitriyani,  Dian  &  Cahyaningtyas,  Irma.  (2022).  Rekonstruksi  Penegakan  Hukum  Bagi Penyandang  Disabilitas  Dan  Keberlakuan  Keterangan  Psikiater  Sebagai Keterangan  Ahli. Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  (Udayana  Master  Law Journal), 11(2), pp. 410. DOI: https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p13 Lewokeda, Kornelia
Melansari  D.  (2019).  Pertanggungjawaban  Pidana  Tindak  Pidana  Terkait Pemberian  Delegasi  Kewenangan.  Mimbar  Keadilan.  14(28),  189.  DOI: http://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1779
Gulo,  Nimerodi.  (2018).    Disparitas  Dalam  Penjatuhan  Pidana. Masalah-Masalah  Hukum, 47(3). pp. 217. DOI: https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227
Guntoro,  Ahmad  Reza.  (2022).  Disparitas  Putusan  Pengadilan  Terhadap  Pelaku  Retardasi Mental (Studi Putusan Nomor: 256/Pid.B/2019/PN.Idm dan Putusan Nomor
57/Pid.B/2021/PN.Kba), Tesis
Irfani,  Nurfaqih.  (2020).  Asas  Lex  Superior,  Lex  Specialis,  dan  Lex  Posterior:  Pemaknaan,
Problematika,  dan  Penggunaannya  Dalam  Penalaran  dan  Argumentasi Hukum. Jurnal Legislasi Indonesia, 16(3), pp. 313. DOI: https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711
Luhpuri, Dorang & Andayani, Rini Hartini Rinda. (2019). Disabilitas: Pengenalan dan Praktik Pekerjaan Sosial dengan Disabilitas di Indonesia. POLTEKESOS PRESS, pp. 5. Mukhidin.  (2014).  Hukum  Progresif  Sebagai  Solusi  Hukum  yang  Mensejahterakan  Rakyat.
Jurnal  Pembaharuan  Hukum,  1(3),  pp.  268.  Diakses  Mei  20,  2023. https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1488
Nafil,  Farhandika.  (2020).  Penegakan  Hukum  Pidana  Bagi  Terdakwa  Penyandang Disabilitas Intelektual (Studi Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Btg), Skripsi Rahardjo, Satjipto. (2009). Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis.  Yogyakarta:  Genta
Publishing. p.13.
Roihanah,  Rif’ah.  (2015). Penegakan  Hukum  di  Indonesia:  Sebuah  Harapan  dan  Kenyataan,
Justitia Islamica, 12(1), pp. 47. DOI:
https://doi.org/10.21154/justicia.v12i1.258
Saleh, Roeslan. (1983). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Cetakan ke-3. Jakarta: Aksara Baru, p.23 Sitorus, Hotman. (2019). Hakim Tidak Terikat Terhadap Keterangan Ahli. Yure Homano. 3(2), 70. Diakses Mei 20, 2023. https://mputantular.ac.id/ojshukum/index.php/yurehumano/article/view/7 .
Sudharma, Kadek Januarsa Adi & Meiranda, Ayu. (2021). Pemidanaan Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb). Jurnal Hukum Saraswati (JHS), 3(2). DOI:
https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i2.2957
Sutrisno, Endang. (2007). Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi. Yogyakarta: Genta Press, p. 40.
Syafi’ie,  M,  Purwanti  &  Ali,  Mahrus.  (2014).    Potret  Difabel  Berhadapan  dengan  Hukum Negara. Sleman: SIGAB. p.4
Wahyuni,  Fitri.  (2017).  Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  di  Indonesia.  Tangerang:  PT  Nusantara Persada Utama, p. 67.
Waluyo,  Bambang. (2020).  Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif. Jakarta: Sinar Grafika., p.1
Zulfahamidah,  Ida.  (2017).  Putusan  Lepas  dari  Segala  Tuntutan  Hukum  Terhadap  Pelaku Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  yang  Menyebabkan  Kematian  (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 16/Pid.B/2011/PN.BLK). Jurnal Idea Hukum, 3(2). pp. 1-135. DOI: http://dx.doi.org/10.20884/1.jih.2017.3.2.60