## EKSISTENSI SUKUK DI INDONESIA: SUKUK MUDARABAH DAN SUKUK IJARAH
Siti Nur Kholifah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta st.nurkholifah96@gmail.com

## Abstract
Sukuk is one of investment instruments that give investors opportunity to invest in Indonesia. Therefore, sukuk can be used to develop economy and create society welfare. Types of sukuk many kinds in accordance with the contract used. Sukuk is a sharia compliant and promising investment instrument, but there are still many Indonesian citizens who still do not know and are still worried about the existence of sukuk as an investement  instrument.  Therefore,  it  is  still  very  important  to  be  discussed  from various  aspects,  especially  in  terms  of  profits  both  in  fixed  income  and  floating income, as well as the risks. Ijarah sukuk can be said to be good enough for issuers who want  to  issue  sukuk.  The  yield  that  will  be  given  to  the  ijarah  sukuk  holders  is obtainded from the rental income with a fixed income ijarah fee (fixed income). This ijarah fee is obtained from the rental of a place and has been determined beforehand, not depending on the profit sharing as sukuk mudarabah Keywords: Existence, Mudharabah Sukuk, Ijarah Sukuk

## Abstrak
Sukuk  adalah  salah  satu  instrumen  investasi  yang  memiliki  peluang  bagi investor  muslim  dan  non-muslim  untuk  berinvestasi  di  Indonesia.  Sukuk dapat  dimanfaatkan  untuk  membangun  perekonomian  bangsa  dan menciptakan  kesejahteraan  masyarakat.  Jenis  sukuk  banyak  macam  sesuai dengan  akad  yang  digunakan.  Sukuk  termasuk  instrumen  investasi  yang sesuai syariah dan menjanjikan,  namun masih banyak masyarakat Indonesia yang masih belum mengetahui dan masih khawatir terhadap eksistensi sukuk sebagai  instrumen  investasi.  Oleh  karena  itu,  dirasa  masih  sangat  penting untuk  dibahas  dari  berbagai  aspeknya,  terutama  dari  segi  keuntungannya baik secara fixed income maupun floating income , serta risikonya. Sukuk ijarah dapat  dikatakan  cukup  baik  bagi  para  emiten  yang  mengiginkan  untuk menerbitkan  sukuk.  Imbalan  hasil  yang  akan  diberikan  kepada  para pemegang sukuk ijarah tersebut diperoleh dari hasil sewa dengan tingkat fee ijarah  tetap  ( fixed  income ). Fee ijarah  ini  didapatkan  dari  penyewaan  tempat
dan  telah  ditentukan  sebelumnya,  bukan  tergantung  dari  bagi  hasil sebagimana sukuk mudarabah.
Kata Kunci: Ekistensi, Sukuk Mudarabah, Sukuk Ijarah.

## A. Pendahuluan
Salah  satu  indikator  yang  menyebabkan  kemajuan  maupun  penunjang kegiatan ekonomidi sebuah negara yaitu pasar modal. Pasar modal mempunyai peran yang  cukup  tepat  bagi  perkembangan  kegiatan  ekonomi  di  suatu  wilayah,  yaitu merupakan  cara  perusahaan  untuk  mengembangkan  kegiatan produksinya sekaligus sebagai tempat untuk berinvestasi. 1 Perusahaan yang sedang memerlukan biaya untuk mengembangkan  kegiatan  produksinya  memiliki  beberapa  jalan  alternatif  yaitu dengan melakukan pinjaman ke bank, menerbitkan saham atau sukuk. Dalam hal ini sukuk dibedakan menjadi 2, antara lain:
1. Sukuk korporasi  atau corporate  sukuk merupakan  sukuk  yang  diterbitkan  oleh perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta.
2. Sukuk  negara  atau sovereign  sukuk merupakan  sukuk  yang  diterbitkan  oleh pemerintah,  yang  diwakili  oleh  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia sebagai pemegang otoritas. 2
Jangka waktu yang mereka tawarkan bervariasi. Pada umumnya sukuk negara memberikan tingkat keuntungan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan sukuk korporasi. 3 Yang disebabkan karena, resiko yang harus ditanggung oleh para pemodal dianggap  lebih  rendah  dibandingkan  sukuk  korporasi  yang  kemungkinan  tingkat resikonya lebih tinggi.
PT. Indonesian Satelite Corporation (Indosat) Tbk merupakan perusahaan yang pertama  kali  menerbitkan  sukuk  korporasi,  yang  diterbitkan  pada  bulan  September tahun  2002  dengan  nilai  sebesar  Rp  175  miliar.  Pada  tahun  2008  bersamaan  dengan diresmikannyaUU  No.  19  tentang  SBSN,  pemerintah  juga  pertama  kali memperkenalkan  sukuk  negara.  Pada  rentang  5  tahun  terakhir  sukuk  menunjukkan tingkat  perkembangan  yang  terus  meningkat.  Pada  tahun  2014,  pemerintah  berhasil
1 Enni  Savitri,  “Pengaruh  Penerbitan  Obligasi  Syariah  (Sukuk)  Terhadap  Reaksi  Pasar Modal Indonesia Tahun 2009-2013”, Jurnal Aplikasi Manajemen, Vol. 13, No. 4, h. 689.
2 Fayakhun  Bakhtiar,  “Pengaruh  Pengetahuan  Tentang  Sukuk  Terhadap  Minat Berinvestasi Sukuk”, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Tahun 2019, h. 43.
3 Indah  Yuliana, Investasi  Produk  Keuangan  Syariah ,  (Malang:  UIN-Maliki  Press,  2010), hlm. 35.
menerbitkan sebanyak 16 sukuk negara dan adanya 15 sukuk yang telah habis masa beredarnya dimana 4 diantaranya merupakan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). 4
Salah  satu  instrumen  yang  dapat  berpengaruh  dalam  kemajuan  sistem keuangan  syariah  kontemporer  menjadi  perkembangan  yang  paling  inovatif  yaitu sukuk. 5 Sukuk dikatakan sebagai jalan pintas yang lebih baik untuk mendapatkan dana daripada  harus  meminjam  ke  pihak  lainkarena  dalam  sukuk  memuathal-hal  sebagai berikut: kerja sama investasi, berbagi risiko dan keterlibatan aset yang juga mendasari penerbitan sukuk. 6 Walaupun sukuktermasuk instrumen investasi yang sesuai syariah dan  menjanjikan,  namun  masih  banyakmasyarakat  Indonesia  yang  masih  tidak mengetahui atau belum paham dan masih khawatir terhadap eksistensi sukuk sebagai instrumen investasi, baik dari segi kehalalannya maupun keuntungannya. Jadi, masih perlu adanya untuk membahas eksistensi sukuk di Indonesia dari berbagai aspeknya, terutama  dari  segi  kehalalannya  maupunkeuntungan  serta  resiko  yang  mungkin terjadi didalamnya.

## B. Pembahasan

## 1. Pengertian Sukuk
Fatwa  DSN  No.  32/DSN-MUI/IX/2002mengemukakan  bahwa,  obligasi syariahmerupakan  suatu  surat  berharga  jangka  panjang  berdasarkan  ketentuan syariah yang diterbitkan oleh perusahaan (emiten) kepada pemegang obligasi syariah. Obligasi  syariah  mengharuskan  emiten  untuk  membayar  pendapatan  kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil margin/fee , serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
AAOFI  mendeskripsikan  sukuk  sebagai  sertifikat  yang  memiliki  nilai  dan termasuk  bukti  kepemilikan  terhadap  suatu  aset,  jasa  maupun  kegiatan  usaha/kerja sama  tertentu.  Menurut  Zamir  Iqbal  dan  Abbas  Mirakhor,  sukuk  merupakan  suatu bukti kepemilikan yang sesuai dengan perjanjian terhadap aset yang memiliki jangka
4 Otoritas Jasa Keuangan, Perkembangan Sukuk di Indonesia , www.ojk.go.id , akses pada 19 Januari 2020, pukul 19.00.
5 Muhammad Iqbal Fasa, “Sukuk: Teori dan Implementasi”, Jurnal Li Falah , Vol. 1, No. 1, 2016, h. 80.
6 Rifki  Ismail& Khairunnisa Musari,  “Menggagas  Sukuk  Sebagai  Instrumen  Fiskal  dan Moneter”, Jurnal Bisnis Indonesia , 2009.
waktu  yang  telah  ditentukan sebelumnya  dan  adanya  resiko  sekaligus  imbalan  yang dikaitkan dengan cash flow melalui underlying asset yang berada ditangan investor.
Yang membedakan sukuk dengan instrumen lainnya yaitu bahwa dalam sukuk menekankan pendapatan investasi berdasarkan pada tingkat rasio bagi hasil (nisbah) yang  jumlahnyasudah  disepakati  oleh  pihak  emiten  dan  investor  akan  tetapi  bukan berdasarkan  pada  tingkat  bunga  (kupon)  yang  telah  ditentukan  sebelumnya. 7 Pada umumnya dalam menerbitkan sukuk menggunakan akad-akad sebagai berikut:
a. Mudarabah (Fatwa DSN No: 33/DSN-MUI/IX/2002)
b. Musyarakah
c. Murabahah
d. Salam
e. Istishna’
f. Ijarah(Fatwa DSN No. 41/DSN-MUI/III/2004)
Sukukmerupakan  produk  pendanaan  ( financing )  dan  juga  sebagai  tempat untukberinvestasi ( investment ). Sukuk juga mempunyai berbagaisistem maupun aturan dalam  berbagai  jenis  kegiatan  investasi  yang  diperbolehkan  maupun  yang  dilarang dalam Islam. Dengan begitu sukuk dapat memberikan hal berikut:
a. Bagi hasil menurut akad mudarabahatau musyarakahmerupakankegiatan usaha  yang  dilakukan  menggunakan  rancangan  bagi  hasil  pendapatan atau keuntungan.  Sukuk yang menggunakan akad ini  akan memberikan return dengan penggunaan term indivative/expected return karena memiliki sifat yang mengambang ( floating) dan bergantung kepada hasil kerja yang diperolehkemudian dibagihasilkan.
b. Margin/fee berdasarkan  akad  murabahah ,  salam,  istishna, atau  ijarah .
Sukuk jenis ini akan memberikan fixed return .
Pada  umumnya,  struktur  pembayaran  obligasi  syariah  dibagi  menjadi  2 bentuk:
a. Pembayaran  amortisasi  dari  modal  yang  diinvestasikan,  baik  yang menggunakan fix maupun floating, didasarkan atas keuntungan mengolah dana tersebut untuk investasi.
7 Sapto  Rahardjo, Panduan  Investasi  Obligasi ,  (Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka  Utama, 2003), h. 50.
b. Dibayarkan  secara  periode  waktu  (6  bulan,  12  bulan)  didasarkan  pada keuntungan ( fix ataupun floating ).

## 2. Sukuk Mudarabah
Sukuk  mudarabah  merupakansukuk  yang  diterbitkan  dengan  menggunakan akad  mudarabah  dan  tetap  melihatunsur-unsur pembiayaan  mudarabah  (DSN MUI- Bank  Indonesia,  2006).  Bagi  hasil  keuntungan  dalam  sukuk  mudarabahyaitu  dengan nisbah  (perbandingan),  misalnya  66%:  33%  untuk  pemilik  modal,  pengusaha  yang ditentukan pada perjanjian awal. Pemilik modal menyediakan seluruh modal sampai dengan waktu yang yang telah ditentukan dimana modal tersebut sudah dikembalikan seluruhnya.  Sehingga  mudarabahyang  biasanya  dikatakan  sebagai trust  financing diberikan untuk pengusaha yang sudah terpercaya dalam menjalankan kegiatan usaha atau  produksi.Jika  suatu  saat  terjadi  sesuatu  yang  menyebabkan  kerugian  kepada masing-masing  pihak  dan  sesuatu  tersebutbukan  akibat  darikelalaian  kinerja  si pengusaha, sehingga resiko dapat ditanggung bersama-sama secara adil. 8
Gambar 1. Model Skim Sukuk Mudarabah

## Sumber: (Wahid, 2010)
Penjelasan:
a. Emiten (mudarib) akan membuat penerbitan sukuk mudarabah untuk mencari dana yang dibutuhkan;
b. Emiten  (mudarib)  dan  pemilik  modal  (sahibul  mal)  menggunkan  akad mudarabah sekaligus perjanjian keuntungan yang disepakati (X:Y);
c. Setelah  terjadinya  kesepakatan/perjanjian  maka  terkumpulnya  beberapa jumlah modal mudarabah;
d. Mudaribmenginvestasikan  modal  kepada proyek  perniagaan  sebagai  peluang baik dalam alternatif perniagaan;
e. Dengan  adanya  investasi  tersebut,  mudarib  kemudian  memperoleh keuntungan tertentu;
f. Keuntungan  yang  didapatkan  dari  poin  (d)  kemudian  dibagi  kepada  sahibul mal dan mudarib sesuai dengan kesepakatan diawal dalam poin (b) X:Y);
g. Keuntungan yang didapatkan oleh sahibul mal bernilai Y %;
h. Keuntungan yang didapatkan oleh mudarib bernilai X %;
i. Apabila dalam kegiatan investasi diatas kemudian mengalami kerugian, maka kerugian  ditanggung  oleh  sahibul  mal,  sedangkan  mudarib  menanggung kerugian tenaga dan manajemen.

## 3. Sukuk Ijarah
Sukuk ijarah adalah sukuk yang diterbitkan dengan menggunakan akad ijarah dengan  melihatsesuai  unsur yang  ditetapkan  dalam pembiayaan  ijarah.  Sukuk  ijarah digolongkan  kedalam  sukuk  kepemilikan  aset  berwujud  yang  disewakan,  sukuk kepemilikan manfaat,  sukuk kepemilikan jasa. 9 Yang  menerbitkan  sukuk kepemilikan aset  berwujud  yang  disewakan  adalah  seseorang/perusahaan  yang  memiliki  aset bertujuan  untuk  menjual  aset  agar  mendapatkan  dana,  dengan  hal  itu  pemegang sukuk menjadi pemilik aset. Sukuk kepemilikan manfaat diterbitkan dengan bertujuan menyewakan  aset  atau  manfaat  aset  untuk  memperoleh  uang  sewa,  sehingga pemegang  sukuk  menjadi  pemilik  manfaat  dari  aset.  Sedangkan  tujuan  menerbitkan
9 Rudi  Bambang  Trisilo,  “Penerapan  Akad  Pada  Obligasi  Syariah  dan  Sukuk  Negara (Surat Berharga Syariah Negara/SBSN)”, Jurnal Economic , Vol. 4, No. 1, 2014, h. 25.
sukuk  kepemilikan  jasa  adalah  mengadakan  jasa  melalui  penyedia  jasa  dan  manfaat fee, sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik jasa. 10
Gambar 2. Model Skim Sukuk Ijarah
Sumber:(Wahid, 2010)
Penjelasan:
a. Pemerintah menjual aset kepada SPV  menggunakanakad bay’ al-wafa’ (jual beli dengan  perjanjianbahwa  nantinya  akan  membeli  kembali  barang  yang dijualnya);
b. Pemerintah  mendapatkan  uang  tunai  dari  SPV  untuk  harga  aset  (secara otomatis SPV menjadi pemilik aset);
c. SPV  menerbitkan  obligasi  syariah  dengan  menggunakan  akad  ijarah  dan menjualnya kepada investor;
d. Kemudian SPV mendapatkan uang tunai dari investor ;
e. Pemerintah menyewa aset dari SPV sesuai harga sewa yang telah ditentukan;
f. SPV menerima bayaran sewa aset dari pemerintah yang dibayar secara kwartal;
g. Masing-masing  investor  mendapatkan  bayaran  hasil  sewa  dari  SPVyang dinamakan sebagai pendapatan investor;
h. Pada masa naturity, aset kemudian dijual kembali oleh SPV kepada pemerintah dengan nilai harga jual semula;
i. Kemudian harga aset dibayar secara tunai oleh pemerintah;
j. Sukuk yang dari investor ditebus dengan nilai harga yang sama oleh SPV.
Gambar 3. Perkembangan Sukuk Korporasi Pada Bulan Desember 2019.
Sumber: www.ojk.go.id.
Dapat  dilihat  dari  grafik  tersebut,  tingkat  perkembangan  sukuk  korporasi  di Indonesia  semakin  lama  cukup  menggembirakan,  karena  nilai  outstanding  setiap tahun  mengalami  kenaikan.  Jumlah  emisi  obligasi  dan  sukuk  yang  tercatat  di  Bursa Efek  Indonesia  (BEI)  hingga  23  Desember  2019  berjumlah  432  emisi  dengan  nilai nominal  outsanding  sebanyak  Rp  448,  48  Triliun  dan  USD  47,5  juta,  diterbitkan  118 emiten. Surat Berharga Negara (SBN) tercatat di BEI total 99 seri dengan nilai nominal Rp 2.765,24 Triliun dan USD 400 juta. EBA sebanyak 11 emisi sebesar Rp 10,33 Triliun (BEI, 2019). Sukuk korporasi yang masih beredar pada Desember 2019 sebanyak 143, yang terdapat 95 sukuk ijarah, 42 sukuk mudarabah dan 6 sukuk wakalah.
Sukuk  ijarahdapat  dikatakan  cukup  baik  bagi  para  emiten yang  berkeinginan dalam  menerbitkan  sukuk.  Sebab,  dalam  sukuk  ijarahini  lebih  memungkinkan banyaknya  keuntungan  daripada  sukuk  mudarabah  (bagi  hasil).  Imbalan  hasil  yang akan diberikan kepada para pemegang sukuk ijarahdiperoleh dari hasil sewa dengan tingkat fee ijarahtetap( fixed income ). Fee ijarah didapatkan dari penyewaan tempat dan telah  ditentukan  sebelumnya,  bukan  tergantung  dari  bagi  hasil  sebagimana  sukuk mudarabah .

## 4. Landasan Hukum Sukuk
Dalam  mekaniskme  penerbitan  sukuk  sampai  berakhirnya  masa  penerbitan sukuk tersebut akandi pantau oleh pihak Wali Amanat dan juga diawasi oleh DPS (di bawah  Majelis  Ulama  Indonesia).  Terdapatnya  mekanisme  dan  pengawasan  dalam penerbitan  sukuk  bertujuan  untuk  menjamin  perlindungan  kepada  para  pemilik modal.Bentuk  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  oleh  emiten  dan  pendapatan  yang diperoleh perusahaan penerbit sukuk wajib menghindari hal-hal yang dilarang dalam Islam. 11
Landasan hukum Islam tentang sukuk
نْيَدِب  ْمُتْنَياَدَت  اَذِإ  اوُنَمآ  َنيِذَّلا  اَهُّيَأ  اَي ِإ َأ  ٰىَل مَس ُم   ل َج ۚ ُهوُبُت ْكاَف  ى َبْأَي  َلَ َو  ۚ  ِلْدَعْلاِب  ٌبِتاَك  ْمُكَنْيَب  ْبُتْكَيْل َو َك ِتا َأ  ٌب َبُتْكَي  ْن ُه َمَّلَع  ا َمَك

## ۚ ُ َّاللَّ
Artinya:  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermu'amalah  tidak secara  tunai  untuk  waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu  menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan  janganlah  penulis  enggan  menuliskannya  sebagaimana  Allah mengajarkannya...” (Q.S. Al-Baqarah: 282).
Konsep dasar pasar modal syariah, yaitu:
Al-qur’an  dan  hadits  merupakan  landasan  dasar/sumber  hukum  atas  segala kegiatan  maupun  akad-akad  yang  digunakan  di  pasar  modal.  Dalam  al-qur’an  dan hadits yang dijadikan landasan dasar tersebut para ulama melakukan penafsiran yang kemudian  disebut  ilmu  fiqih yang terdapat pembahasan  tentang  muamalah.  Adanya kaidah  fiqih  muamalah  yang  menyatakan  bahwa  “pada  dasarnya  semua  bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya”. Kaidah ini lah yang kemudian dipakai untuk prinsip dasardari pasar modal syariah di Indonesia. 12
Aktifitas  dalam  pasar  modal  dilindungi  oleh  UU  No.  8  Tahun  1995  tentang Pasar  Modal.  Selain  itu,  terdapat  peraturan  yang  diterbitan  Bapepam-LK  dan Peraturan  Bursa.  Beberapa  peraturan-peraturan  untukmelindungi  nasabahdalam melakukan investasi, yaitu:
a. Pasal  37  UU  No.  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal,yang  menyatakan bahwa  terdapat  aturan  untuk  melakukan  pemisahan  harta  kekayaan nasabah dengan perusahaan efek.
b. Peraturan Bapepam-LK No. III.B.7 tentang Dana Jaminan. Dalam peraturan ini menyatakan bahwa adanya sebuah perlindungan nyata terhadap pemilik modal dan pasar modal.
c. Peraturan Bapepam-LK No. VI.A.3 tentang Rekening Efek pada Kustodian. Di  dalam  peraturan  ini  adanya  perlindungan  yang  pasti  (riil)kepada investor, yang menggunakan jalanasuransi yaitu efek nasabah diasuransikan agar  terhindar  dari  kerugian  yang  disebabkan  atas  kepailitan  perusahaan efek tersebut.
Sukuk  memiliki  beberapa  karakteragar  dapat  dikategorikan  menjadi  syariah, yaitu:
a. Sukuk merupakan bukti surat kepemilikan atas suatu underlying asset bukan merupakan surat utang;
b. Harus menggunakan akad dalam penerbitannya;
c. Harus  menggunakan  tim  ahli  syariah  untuk  mengawasi  jenis  usaha  yang dilakukannya;
12 AnnaNurlita,  “Investasi  di  Pasar  Modal  Syariah  dalam  Kajian  Islam”, Jurnal Kutubkhanah , 2014, h. 7.
d. Dana sukuk yang digunakan dalam kegiatan usaha harus untuk jenis usaha yang diperbolehkan dalam Islam.
Keunggulan sukuk dapat diidentifikasi antara lain:
a. Memberikan  pendapatan  yang  berbentuk  imbalan  atau  nisbah  bagi  hasil yang kompetitif dibandingkan dengan instrumen keuangan lain.
b. Adanya  jaminan  dari  pemerintah  mulai  pembayaran  imbalan  dan  nilai nominal sampai dengan sukuk jatuh tempo.
c. Dapat diperjual-belikan di pasar sekunder.
d. Adanya  kemungkinan  memperoleh  tambahan  pendapatan  berupa margin ( capital gain ).
e. Terjaminnya  keamanan  dan  terhindar  dari  hal-hal  yang  dilarang  dalam syariah.
f. Melakukan investasi sekaligus menerapkan prinsip-prinsip syariah. 13

## C. Simpulan
Dapat disimpulkan bahwa sukuk adalah suatu surat berharga jangka panjang yang sesuai dengan aturan syariah yang diterbitkan oleh perusahaan untuk pemegang sukuk.  Jenis  sukuk  terdapat  berbagai  macam  sesuai  dengan  jenis  akad  yang digunakan.  Sukuk  ijarahdapat  dikatakan  cukup  baik  bagi  para  perusahaan  yang memiliki  niat  dalammenerbitkan  sukuk.  Sebab,  dalam  sukuk  ijarahini  lebih memungkinkan  banyaknya  keuntungan  daripada  sukuk  mudarabah  (bagi  hasil). Imbalan  hasil  yang  akan  diberikan  kepada  para  pemegang  sukuk  ijarahtersebut diperoleh  dari  hasil  sewa  dengan  tingkat fee ijarahtetap( fixed  income ). Fee ijarah  ini didapatkan  dari  penyewaan  tempat  dan  telah  ditentukan  sebelumnya,  bukan tergantung dari bagi hasil sebagaimana sukuk mudarabah .
13 Dahlan  Siamat, Manajemen  Lembaga  Keuangan ,  (Jakarta:  Lembaga  Penerbit  FE  UI, 2004), h. 89.

## Daftar Pustaka
Damena,  Herdy  dkk,  “Analisis  Pengaruh Coupon (Bunga  Obligasi),  Jangka  Waktu Jatuh  Tempo,  dan  Liquiditas  Obligasi  Terhadap  Tingkat  Perubahan  Harga Obligasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”, Jurnal STIE MPD.
Endri,  (2009),  “Permasalahan  Pengembangan  Sukuk  Korporasi  di  Indonesia Menggunakan Metode Analytical Network Process (ANP)”, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 13, No. 3.
Fatah,  Dede  Abdul,  (2011),  “Perkembangan  Obligasi  Syariah  (Sukuk)  di  Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan”, Jurnal Al-Adalah, Vol. X, No. 1.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah. Fasa, Muhammad Iqbal,(2016), “Sukuk: Teori dan Implementasi”, Jurnal Li Falah, Vol. 1, No. 1. Hermuningsih,  Sri,  (2012), Pengantar  Pasar  Modal  Indonesia ,  Yogyakarta:  UPP  STIM YKPN.
Kholis, Nur, (2010), “Sukuk: Instrumen Investasi Yang Halal dan Menjanjikan”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. IV, No. 2.
Nadjib, Mochammad dkk, (2008), Investasi Syariah: Implementasi Konsep  Pada Kenyataan Empirik, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Otoritas  Jasa  Keuangan, Statistik  Sukuk  Desember  2019, www.ojk.go.id ,  akses  pada  20 Januari 2020, pukul 10:00.
Rahardjo,  Sapto,  (2003), Panduan  Investasi  Obligasi ,  Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama.
Savitri, Enni, (2015), “Pengaruh Penerbitan Obligasi Syariah (Sukuk) terhadap Reaksi Pasar Modal Indonesia Tahun 2009-2013”, Jurnal Aplikasi Manajemen, Vol. 13, No. 4. Siamat, Dahlan, (2004), Manajemen Lembaga Keuangan, Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI. Sunarsih,  (2008),  “Potensi  Obligasi  Syariah  Sebagai  Sumber  Pendanaan  Jangka Menengah  dan  Panjang  bagi  Perusahaan  di  Indonesia”, Jurnal  Asy- Syir’ah, Vol. 42, No. 1.
Tim Studi tentang Investasi Syariah di Pasar Modal Indonesia, 2004.
Trisilo,  Rudi  Bambang,  (2014),  “Penerapan  Akad  Pada  Obligasi  Syariah  dan  Sukuk Negara (Surat Berharga Syariah Negara/SBSN)”, Jurnal Economic, Vol. 4, No.
1.
Yuliana, Indah, (2010), Investasi Produk Keuangan Syariah, Malang: UIN-Maliki Press