## Abstrak
Perlindungan  hukum  terhadap  pelaku  usaha  di  bidang  perizinan  berusaha  dan  investasi  di  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bolaang Mongondow adalah suatu konsep atau mekanisme hukum yang dirancang untuk melindungi hak dan kepentingan para  pelaku  usaha  yang  berurusan  dengan  perizinan  berusaha  dan  investasi  di  daerah  tersebut. Pengertian ini mencakup berbagai aspek, termasuk hak, kewajiban, dan prosedur yang harus diikuti oleh  pelaku  usaha  dalam  rangka  mendapatkan  izin  usaha  dan  berinvestasi  di  wilayah  tersebut. perlindungan  hukum  terhadap  pelaku  usaha  di  bidang  perizinan  berusaha  dan  investasi  di  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bolaang Mongondow merujuk  pada  prinsip-prinsip  hukum  yang  berlaku  untuk  melindungi  hak-hak,  kepentingan,  dan kewajiban para pelaku usaha dalam konteks perizinan dan investasi.
Kata Kunci : Investasi, Perizinan Usaha, Perlindungan Hukum

## Abstract
Legal protection for business operators in the field of business licensing and investment in the One- Stop Integrated Investment and Services Agency (DPMPTSP) of Bolaang Mongondow Regency is a legal concept or mechanism designed to safeguard the rights and interests of business operators dealing  with  business  licensing  and  investment  in  the  region.  This  concept  encompasses  various aspects, including rights, obligations, and procedures that business operators must follow to obtain business permits and invest in the area. Legal protection for business operators in the field of business licensing  and  investment  in  the  DPMPTSP  of  Bolaang  Mongondow  Regency  refers  to  the  legal principles  that  apply  to  protect  the  rights,  interests,  and  obligations  of  business  operators  in  the context of licensing and investment.
Keywords: Investment, Business Licensing, Legal Protection
INNOVATIVE: Journal Of  Social Science  Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 8968-8977 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Di Bidang Perizinan Berusaha Dan Investasi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Kabupaten Bolaang Mongondow
Muhammad Maulana Miraj 1 ✉ , Jemmy Sondakh 2 , Herlyanti Bawole 3
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado Email: m.allant@yahoo.com 1 ✉

## PENDAHULUAN
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  adalah  penyelengaraan  perizinan  dan  non perizinan  yang  proses  pengelolaannya  dilakukan  terpadu  dalam  satu  tempat.  Dengan konsep ini, dalam mengurus perizinan pemohon cukup hanya datang ke satu tempat dan hanya  bertemu  dengan  petugas  front  office  sehingga  meminimalisasi  interaksi  dan menghindarkan pungutan tidak resmi.
Dalam rangka memberikan kemudahan dan kepastian dalam perizinan bagi pelaku usaha dalam melakukan pengurusan perizinan dalam lingkup Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pemerintah juga menerbitkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Melalui  Undang-Undang  No.11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja,  pemerintah  hadir  untuk mendorong  peningkatan  investasi  melalui  kemudahan  dan  penyederhanaan  perizinan berusaha bagi para investor atau pelaku usaha, hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 Undang- Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Dengan  adanya  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  serta  penyederhanaan perizinan  berusaha  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja diharapkan akan memberikan kepastian, kecepatan, kemudahan, transparansi bagi pelaku usaha serta memangkas dan mempermudah birokrasi pelayanan perizinan demi mendorong kemajuan  dalam  berinventasi  bagi  pelaku  usaha.  Namun,  kenyataan  menunjukkan  masih terdapat berbagai persoalan sehingga pelayanan perizinan bagi pelaku usaha belum berjalan dengan  baik  dan  maksimal.  Persoalan  tumpang  tindih  dalam  perizinan  usaha  antara kewenangan  Pusat  dan  Daerah  serta  Kementerian/Lembaga  (K/L)  telah  menyebabkan sulitnya proses perizinan bagi investor.
Secara khusus, kondisi perizinan berusaha serta investasi di daerah Provinsi Sulawesi Utara khususnya di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulawesi Utara juga tidak lepas dari kondisi demikian di atas, dimana biaya perizinan, waktu, serta persyaratan menjadi kendala utama bagi pelaku usaha dalam mengurus perizinan berusaha di Sulawesi Utara.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  termasuk  penelitian  hukum  normatif  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan mengkaji secara komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, khususnya difokuskan pada penelitian yuridis normatif tentang perlindungan hukum terhadap pelaku usaha di bidang perizinan berusaha  dan  investasi  di  Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten  Bolaang  Mongondow.  Hasil  kajian  dipaparkan  secara  lengkap,  rinci,  jelas  dan sistematis sebagai karya ilmiah.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis-normatif, karena merupakan penelitian hukum normatif (legal  research)  atau  penelitian  hukum  doktriner,  yaitu  cara  pendekatan  yang  digunakan untuk  memecahkan  masalah  penelitian  dengan  meneliti  data  sekunder.  Penelitian  ini menggunakan data sekunder.  Dalam teknik pengumpulan  data,  yang akan diteliti adalah data  sekunder.  Dengan  demikian  kegiatan  utama  yang  dilakukan  dalam  melaksanakan penelitian  ini,  yaitu  studi  kepustakaan  dengan  menggunakan  teknik  dokumenter,  yaitu dikumpulkan  dari  tela’ah  arsip  atau  studi  pustaka  yang  ada  pada  data  sekunder.  Teknik pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  dilakukan  dengan  cara  pemeriksaan  data terhadap  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier  melalui  proses  (editing)  yaitu pembenaran  apakah  data  yang  terkumpul  melalui  studi  pustaka,  dokumentasi  sudah dianggap relevan dengan masalah, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan; penandaan data (coding) yaitu pemberian tanda  pada  data yang  diperoleh, baik berupa penomoran ataupun  penggunaan  tanda  atau  simbol  atau  kata  tertentu  yang  menunjukan  golongan, kelompok  dan  klasifikasi  data  menurut  jenis  dan  sumbernya,  dengan  tujuan  untuk menyajikan data secara sempurna, memudah rekontruksi serta analisis data; rekontruksi data (reconstructing) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis, sehingga mudah  dipahami  dan  interpretasikan;  serta  penyusunan  dari  sistematis  data (constructing/systematizing) yaitu mengelompokan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.
Dalam penelitian ini bahan hukum dianalisis secara kualitatif, selanjutnya dideskriptifkan dengan  cara  menjelaskan,  menguraikan  dan  menggambarkan  permasalahan  mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku usaha di bidang perizinan berusaha dan investasi di Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Bolaang Mongondow.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dinas Penanaman Modal dan PTSP dibentuk sebagai amanat PP Nomor 18Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian di tuangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Nomor  14  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai unsur pelaksana teknis pelayanan administasi  publik  di  bidang  Penanaman  Modal  dan  Perizinan  yang  dituntut  untuk memberikan  pelayanan  terbaik  kepada  masyarakat  tanpa  mengedepankan  pendekatan birokratisasi.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Bolaang  Mongondow, Dinas Penanaman Modal dan PTSP  Kabupaten Bolaang Mongondow adalah Tipe A yang mempunyai tugas pokok dan fungsi adalah pengelolaan penanaman modal dan pelayanan perizinan.
Aturan hukum terkait perlindungan dan perlakuan terhadap pelaku usaha di bidang perizinan berusaha dan investasi pada dasarnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal ketentuan umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat diketahui bahwa kegiatan penanaman modal dalam negeri yang dilakukan oleh pelaku  usaha/penanam  modal  dalam  negeri  kepada  perusahaan  yang  berbentuk persekutuan perdata tunduk dibawah aturan-aturan yang terdapat dalam UUPM, kemudian kegiatan  penanaman  modal  yang  dilakukan  oleh  penanam  modal  dalam  negeri  tersebut dapat  digolongkan  sebagai  kegiatan  penanaman  modal  langsung  (direct  invesment). Perlindungan hukum dalam konteks perlindungan dan perlakuan terhadap pelaku usaha di bidang  perizinan  berusaha  dan  investasi  yaitu  berkaitan  dengan  tindakan Negara/pemerintah  untuk  melakukan  sesuatu  (memberlakukan  hukum  Negara  secara eksklusif)  dengan  tujuan  untuk  memberikan  jaminan  kepastian  hak-  hak  seseorang  atau kelompok orang.
Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah  meberikan  perlindungan  hukum  bagi  pelaku  usaha  yang  ingin  mengurus  perizinan serta menginvestasikan modalnya. Namun, tidak bisa dipungkiri UUPM ini masih terdapat kekurangan  yaitu  belum  mengatur  mengenai  bentuk  konkrit  perlindungan  hukum  yang dapat  diberikan  kepada  pelaku  usaha  yang  melakukan  kegiatan  penanam  modal  dalam bentuk  penanaman modal perorangan. Hal  ini ditambah  dengan kesadaran  hukum yang masih minim dari para pelaku usaha dalam kegiatan penanaman modal ini, bahkan tidak jarang para pengusaha-pengusaha ini tidak mengetahui adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh UUPM ini.
Untuk  mengatasi  permasalahan  di  atas,  maka  selayaknya  pemerintah  daerah Kabupaten  Bolaang  Mongondow  khususnya  Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusaha dan investasi.
Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Bolaang Mongondow yang secara prosedural memiliki kewenangan baik secara administrasi maupun teknis, sesuai tugas  dan fungsinya yaitu harus  memberikan  pelayanan  secara  terintegrasi
dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan perizinan dan investasi sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan perizinan dan investasi melalui satu pintu.
Selain itu untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin, yang memiliki kesamaan seperti dispensasi, izin, dan konsensi.
Izin di sini dimaksudkan sebagai hal yang bisa memberikan kontribusi positif terhadap ektivitas  ekonomi  terutama  dalam  upaya  menggali  Pendapatan  Hasil  Daerah  (PAD)  dan mendorong  laju  investasi.  Kewenangan  administrasi  negara  dalam  menjalankan pemerintahan bisa didapat secara atribusi, delegasi, dan mandat. Di dalam praktik ketiga hal itu  dilaksanakan  secara  kombinasi,  yang  bertalian  erat  dengan  azas  desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, serta dalam operasionalisasinya berbaur satu dengan yang  lainnya,  walaupun  harus  seimbang  dan  serasi.  Dari  hasil  penelusuran  ketentuan perundang-undangan  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan,  terdapat  bermacam administrasi negara pemberi izin yang didasarkan kepada jabatan yang diembannya baik di tingkat  pusat  maupun  daerah.  Dengan  demikian  dapat  diketahui  bahwa  lembaga  yang berwenang  memberi  izin  adalah  dimulai  dari  administrasi  negara  tertinggi  sampai administrasi negara yang terendah.
Karena  ragam  lembaga  yang  berwenang  memberi  izin,  baik  secara  vertikal  dan horizontal, terdapat juga berbagai macam instrumen hukum dalam rangka penerapnnya di semua sektor yang beragam itu. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  di  mana  daerah  diberi  kebebasan  untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Dengan begitu dari pemerintah daerah kemudian  dijadikan  sebagai  salah  satu  sumber  pendapatan  daerah  untuk  membiayai jalannya  pemerintahan.  Dengan  adanya  kondisi  tersebut,  maka  pemerintah  daerah memberlakukan suatu ketentuan tentang perizinan yang diadakan selain untuk menambah pendapatan, juga dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi dalam melaksanakan pembangunan  di  daerah.  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman Modal  Pasal  1  angka  10  menyatakan,  Pelayanan  terpadu  satu  pintu  adalah  kegiatan penyelenggaraan  suatu  perizinan  dan  nonperizinan  yang  mendapat  pendelegasian  atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap  terbitnya  dokumen  yang  dilakukan  dalam  satu  tempat.  Dalam  Peraturan  Presiden Nomor  97  Tahun  2014  tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  pintu diselenggarakan  dalam  rangka  mendekatkan  dan  meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat  serta  memperpendek  proses  pelayanan  guna  mewujudkan  pelayanan  yang
cepat,  mudah,  murah,  transparan,  pasti,  dan  terjangkau  dilaksanakan  suatu  pelayanan terpadu  satu  pintu,  dan  juga  pelayanan  terpadu  satu  pintu  dilakukan  untuk  menyatukan proses pengelolaan pelayanan baik yang bersifat pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
Banyaknya proses perizinan yang belum memiliki  kejelasan prosedur, berbelit-belit, tidak transparan, waktu yang tidak menentu dan tingginya biaya yang harus dikeluarkan, belum lagi masih adanya pungutan-pungutan yang tidak resmi menyebabkan masyarakat sering bolak-balik dari satu kantor ke kantor lain dan dari satu meja ke meja lain ketika ingin mendapatkan suatu izin. Hal ini selanjutnya membuat masyarakat merasa dipermainkan oleh aparat  dengan  tanpa  bisa  melakukan  reaksi  berupa  tuntutan  atau  pengaduan,  sehingga berakibat  pada  munculnya  citra  buruk  bagi  kinerja  pemerintah  dan  menurunnya kepercayaan.
Pada proses pengurusan perizinan misalnya harus dilakukan langsung oleh masyarakat ke  instansi  atau  unit  yang  menerbitkan  surat  izin  tersebut.  Umumnya  masyarakat  baru mengetahui  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  dan  apa  yang  harus  dilakukan  setelah mendatangi instansi yang terkait. Masyarakat mendatangi sendiri meja per meja dan orang per  orang yang terkait dengan  perizinan. Pada tiap meja  ini, rawan terjadi pungutan  liar (pungli).  Pada  pelayanan  dengan  pola  ini  biaya  yang  dikeluarkan  biasanya  tidak  sesuai dengan biaya yang resmi yang diumumkan, waktu penyelesaiannya pun biasanya tidak jelas, tergantung dari kerajinan masyarakat memantau perizinan yang diurusnya dan jumlah biaya yang dikeluarkan. Situasi tersebut dapat menimbulkan kualitas pelayanan yang cenderung memburuk.  Pola  pikir  masyarakat  yang  masih  berfikir  bahwa  dalam  hal  penyediaan pelayanan perizinan petugas birokrasi sering kali memberikan prosedur yang sangat rumit dan cenderung berbelit-belit, sulit diakses, memiliki prosedur yang sangat rumit serta tidak adanya kepastian waktu dan keterbukaan biaya pelayanan yang dibutuhkan. Jika mekanisme yang rumit terus tetap berjalan, otomatis membuat masyarakat menjadi malas dan enggan dalam mengurus perizinan.
Secara khusus kondisi birokrasi perizinan berusaha dan investasi di Kabupaten Bolaang Mongondow  khususnya  di  Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow tidak juga lepas dari kondisi demikian di atas, disamping permasalahan perizinan ada juga berbagai permasalahan lainnya seperti belum memadainya fasilitas  sarana  dan  prasarana  yang  menunjang  pelayanan  perizinan  sehingga,  sasaran organisasi  untuk  mewujudkan  pusat  pelayanan  publik  di  Kabupaten  Kabupaten  Bolaang Mongondow  menjadi  terhambat.  Berdasarkan  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021, ada beberapa indikator penyebab terjadinya permasalahan di  bidang  pelayanan  perizinan  yang  terjadi  di  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow, antara lain:
1. Belum maksimalnya data potensi investasi dan kajian potensi investasi, sebagai bahan promosi investasi di Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Belum semua PMA dan PMDN menyampaikan LKPM sebagai kewajiban yang harus dilaksanakannya;
3. Masih kurangnya kegiatan peningkatan koordinasi dan kerjasama di Bidang investasi antara instansi pemerintah dengan dunia usaha dengan melalui forum investasi temu usaha tahun 2020, sehingga penyampaian informasi, komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Dunia Usaha kurang efektif;
4. Kurangnya  even  pameran  yang  bisa  mendatangkan  investor  baik  dalam  negeri maupun luar negeri;
5. Belum adanya fasilitas sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE)  serta  kurangnya  sarana  dan  prasarana  penunjang  pelayanan  karena minimnya anggaran.
Untuk menyikapi hal tersebut di atas, maka beberapa alternatif penyelesaian masalah, antara lain:
1. Lebih meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam mencari dan menggali data potensi investasi dan kajian investasi di Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Melalui  kegiatan  pemantauan,  pembinaan  dan  pengawasan  pelaksanaan penanaman modal lebih mengintensifkan peyampaian kepada PMA/PMDN tentang pentingnya laporan kegiatan penanaman modal bagi perusahaan dan pemerintah daerah  dan  hal  itu  merupakan  kewajiban  yang  harus  dilaksanakannya  oleh PMA/PMDN;
3. Lebih  meningkatkan  koordinasi  dengan  PMA/PMDN,  bahwa  forum  investasi  dan temu usaha adalah sarana efektif bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Dunia Usaha untuk meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan, baik  tentang  penyampaian  kebijakan  penanaman  modal  maupun  informasi permasalahan perusahaan;
4. Mencari informasi kepada Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta tentang even pameran sebagai sarana  promosi  yang  benar-benar  mempunyai  kualitas  untuk  mendatangkan investor;
5. Perlunya  penambahan anggaran (APBD) untuk  pengadaan jaringan  internet serta SPIPISE dan sistem informasi perizinan sektoral.
. Upaya pemerintah dalam meningkatkan citra pelayanan di bidang perizinan dimulai dengan diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang  perubahan  kedua  atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dilanjutkan dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan Pemerintahan  Antara  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang pada akhirnya melalui Menteri Dalam Negeri dengan permendagri Nomor 24 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kemudian ada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu  pintu.  Dan  yang  terakhir  adalah  keluarnya  Undang-Undang  Nomor  25  tahun  2007 tentang  Penanaman  Modal  serta  permendagri  Nomor  20  tahun  2008  tentang  Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
Pola  izin  satu  pintu  dengan  proses  cepat  dan  murah  menjadi  model  pelayanan  yang dikehendaki investor. Adapun kepastian hukum tidak bisa dipisahkan dari kriteria-kriteria lain, sebab ilkim usaha yang sehat senantiasa menghendaki jaminan kepastian hukum. Faktor ini dibutuhkan  dalam  kurun  waktu  yang  lama,  karena  semakin  besar  jumlah  investasi  yang ditanamkan, maka akan semakin tinggi tuntutan terhadap tingkat kepastian hukum.
Peranan  perizinan  dalam  era  pembangunan  yang  terus-menerus  berlangsung  ternyata amatlah penting untuk terus ditingkatkan, apalagi dalam era globalisasi dan industrialisasi. Kita melihat bahwa semua pembangunan yang dijalankan tiada maksud lain selain untuk membawa perubahan dan  pertumbuhan yang fundamental di mana sektor  industri akan menjadi dominan yang ditunjang oleh sektor pertanian yang tangguh. Demikian pula dalam dunia  bisnis  atau  dunia  usaha,  perizinan  jelas  memegang  peranan  yang  sangat  penting, bahkan bisa dikatakan perizinan dan pertumbuhan dunia usaha bisa dikatakan merupakan dua sisi mata uang yang saling berkaitan/berhadapan. Dunia usaha tidak akan berkembang tanpa adanya izin yang jelas menurut hukum, dan izin berfungsi karena dunia usaha akan berkembang  bila  izin  yang  diberikan  mempunyai  satu  kekuatan  yang  pasti,  sehingga perizinan dan dunia usaha dapat bekerja dalam kondisi yang nyaman.

## SIMPULAN
Pengaturan  perlindungan  dan  perlakuan  terhadap  pelaku  usaha  di  bidang  perizinan berusaha dan investasi pada dasarnya mengacu kepada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007  tentang  Penanaman  Modal.  Menurut  ketentuan  Pasal  14  huruf  a  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa memberikan jaminan kepastian hak, kepastian hukum, dan kepastian perlindungan bagi penanam modal dalam melakukan kegiatan penanaman modal. Dengan adanya aturan tersebut akan perlindungan hukum  bagi  pelaku  usaha  sebagai  jaminan  dari  pemerintah  daerah  Kabupaten  Bolaang Mongondow  dalam  hal  ini  Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu untuk  memberikan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  kepada  pelaku  usaha  dalam pengurusan  perizinan  berusaha  dan  investasi  dalam  melaksanakan  kegiatan  penanaman modal.
Implementasi aturan serta proses pelayanan perizinan berusaha dan investasi di Dinas Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Bolaang  Mongondow belumlah  berjalan  dengan  efektif  dan  mengalami  berbagai  hambatan  dalam  proses pelaksanaannya  antara  lain,  belum  adanya  sistem  perizinan  yang  baku,  integratif  dan komprehensif,  sehingga  dalam melakukan pengurusan  perizinan sering  dihadapkan pada ketidakjelasan prosedur, serta sistem peraturan perundang-undangan di daerah yang belum terintegratif dan komprehensif dengan tingkat di atas. Adanya permasalahan tersebut pada akhirnya akan membuat proses pelayanan perizinan berusaha dan investasi akak menempuh waktu yang lama.

## DAFTAR PUSTAKA
Anaroga, Pandji. 1995. Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing.

## Pustaka Jaya. Jakarta.’
Basah,  Sjachran.  1995.  Pencabutan  Izin  Sebagai  Salah  Satu  Sanksi  Hukum  Administrasi Negara. Surabaya: FH Unair.
Bintang, S, dan Dahlan, 2000, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung.
Geme, Maria Theresia. 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
Laporan Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  Tahun  2021 Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow.
Laporan Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Bolaang Mongondow Tahun 2021.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.