E KOBIS : J URNAL E KONOMI DAN B ISNIS S YARIAH , V OLUME . 4 N O . 1, 2020
Prodi Ekonomi Syariah Volume 4, No. 1
Januari-Juni 2020
Halaman: 44-55

## Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah
Journal homepage: http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis
Program Pembangunan Kampung Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi  Islam  (Studi  Kasus  Kampung  Terangun  Kecamatan  Terangun  Kabupaten  Gayo Lues)

## Seri Murni, Analiansyah, Baihaqqi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel:
Submit 4 April 2020 Revisi 3 Mei 2020 Diterima 2 Juni 2020
Kata Kunci:
Village Development,
Poverty Alleviation, Islamic Economics.
A B S T R A C T
Village  development  is  an  important  part  of  national  development.  However,  the  problems  of  poverty  and unemployment are still factors that hinder the village development process. In Village Terangun, the economy is still at a low level in terms of the income of the population, the average work of the community is farming, livestock, and some work as laborers in developing areas. Seeing this condition, the government of Village Terangun made efforts to alleviate poverty. This research is a type of field research that is qualitative in nature. The results showed that the increase  in  living  standards  was  not  only  an  increase  in  income,  but  also  included  additional  job  opportunities, improvement  in  the  quality  of  education,  and  increased  attention  to  cultural  and  human  values.  The  Village Development Program understands how to implement and empower communities in every development activity, by holding creative trainings aimed at alleviating poverty.

## A B S T R A K
Pembangunan kampun merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional. Namun, persoalan kemiskinan dan pengangguran  masih  menjadi  faktor  yang  menghalangi  proses  pembangunan  kampung.  Di  Kampung  Terangun perekonomiannya  masih  taraf  rendah  dalam  penghasilan  penduduknya  rata-rata  pekerjaan  masyarakat  adalah bertani,  berternak,  dan  ada  juga  yang  menjadi  buruh  di  daerah  berkembang.  Melihat  kondisi tersebut  pemerintah Kampung  Terangun  melakukan  upaya  untuk  mengentaskan  kemiskinan.  Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa  peningkatan pendapatan,  tetapi  juga  meliputi penambahan penyediaan  lapangan  kerja,  perbaikan  kwalitas pendidikan,  serta  peningkatan  perhatian  atas  nilai-nilai  kultural  dan  kemanusiaan.  Program  Pembangunan  Desa memahami bagaimana cara melaksanakan dan memberdayakan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan, dengan mengadakan pelatihan-pelatihan kreativitas yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan.

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan sebuah negara yang mempunyai kekayaan terbanyak, namun memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran yang besar pula. “Upaya menanggulangi kemiskinan dilakukan proses penguat penduduk miskin, yang mencakup lima  aspek  yaitu,  pengembangan  sumber  daya  manusia,  penyediaan  modal  kerja,  penciptaan  peluang  dan  kesempatan berusaha,  pengembangan  kelembagaan  penduduk  miskin,  dan  penciptaan  sistem  pelayanan  kepada  penduduk  miskin  yang sederhana  dan  efisien.  Melalui  jalur  pendekatan  tersebut,  penduduk  miskin  diharapkan  mampu,  dengan  kekuatan  sendiri, menanggulangi kemiskinannya serta meningkatkan kesejahteraannya secara memadai dan berkelanjutan” (Nurman, 2015).
Permasalahan utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini terkait dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan  ekonomi  tidak  tersebar  secara  merata  di  seluruh  wilayah  Indonesia,  ini  dibuktikan  dengan  tingginya  disparitas pendapatan antar daerah. Selain itu kemiskinan juga merupakan sebuah hubungan sebab akibat (kausalitas melingkar) artinya tingkat kemiskinan yang tinggi terjadi karena rendahnya pendapatan perkapita, pendapatan perkapita yang rendah terjadi karena investasi perkapita yang juga rendah.
Tingkat investasi perkapita yang rendah disebabkan oleh permintaan domestik perkapita yang rendah juga, hal tersebut terjadi  karena  tingkat  kemiskinan  yang  tinggi  dan  demikian  seterusnya,  sehingga  membentuk  sebuah  lingkaran  kemiskinan sebagai  sebab  dan  akibat  (teori  Nurkse)  telah  dibuktikan  untuk  contoh  kasus  lingkar  kemiskinan  di  Indonesia.  Ada  dua  jenis
lingkaran  perangkap  kemiskinan,  yaitu  dari  sisi  penawaran  dan  permintaan  modal.  Pertama,  penawaran  modal.  Tingkat pendapatan  masyarakat  yang  rendah  diakibatkan  oleh  produktivitas  rendah,  menyebabkan  kemampuan  masyarakat  untuk menabung rendah.
Pada akhirnya, tingkat pembentukan modal juga rendah. Efek dari pembentukan modal rendah adalah negara menghadapi kekurangan barang modal, implikasinya tingkat produktivitas tetap rendah. Kedua, permintaan modal. Di negara miskin keinginan untuk  menanamkan  modal  rendah.  Hal  ini  lebih  disebabkan  luas  pasar  untuk  berbagai  jenis  barang  terbatas.  Di  samping  itu, pendapatan  masyarakat  juga  rendah  yang  diakibatkan  produktivitas  mereka  rendah.  Kehidupan  masyarakat  yang  sejahtera merupakan kondisi yang ideal dan menjadi dambaan suatu masyarakat. Oleh sebab itu wajar apabila berbagai upaya dilakukan untuk menghilangkan atau minimal mengantisipasi dan mengeliminasi faktor-faktor yang menghalangi pencapaian kondisi ideal tersebut.
Namun  pada kehidupan  nyata,  masalah-masalah  sosial  terus  menjadi  bahan  perbincangan dan  bahkan  menjadi  agenda pembahasan negara yang sampai sekarang belum selesai pemecahannya. Salah satu masalah sosial tersebut adalah tentang pengentasan  kemiskinan  khususnya  di  negara  Indonesia  ini,  sehingga  banyak  dari  kalangan  masyarakat  yang  mencoba memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan ini (Soetomo, 2008).
Dalam  pandangan  Islam  kemiskinan  dianggap  sebagai  gangguan  terwujudnya  kesejahteraan  sosial,  atau  paling  tidak mempersulit  realisasi  kesejahteraan,  karena  wawasan  ekonomi  Islam  lebih  banyak  memandang  potensi  alam  yang  di anugerahkan oleh Allah dari segi kecukupannya dari pada segi kekurangan atau kelangkaannya. Oleh karena itu jika kelangkaan itu  muncul, maka  akibat  kesalahan  orang  dalam  memanfaatkannya,  melestarikan  atau  karena  kebodohan  dan  kemalasannya. Kemiskinan dipandang oleh Islam sebagai penghambat sosial yang harus ditanggulangi (Muhammad Tholhah, 2005).
Isu-isu  kemiskinan  pun  senantiasa  cocok  diselesaikan  akar  masalahnya  melalui pendekatan  pemberdayaan  masyarakat. Oleh  karena  itu,  PNPM  (Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat)  Mandiri  perdesaan  hadir  untuk  meningkatkan kesejahteraan  dan  kesempatan  kerja  masyarakat  miskin  secara  mandiri  sebagai  priotas  mendesak,  khususnya  terhadap masyarakat  perdesaan.  PNPM-MD  sebagai  program  penanggulangan  kemiskinan  di  pedesaan  lebih  mengutamakan  pada peningkatan  harkat  dan  martabat  manusia  seutuhnya  dengan  mendudukkan  masyarakat  sebagai  pelaku  utamanya  melalui partisipasi aktif (Angga Harahap, 2010).
Islam memandang suatu keberdayaan atas masyarakat suatu hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam  telah  memiliki  paradigma  yang  holistik  dan  strategis.  Pemberdayaan  dalam  konteks  pembangunan  masyarakat  Islam merupakan  sebuah  pembelajaran  kepada  masyarakat  agar  dapat  mandiri  melakukan  upaya  perbaikan  kualitas  hidup  yang manyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat. Salah satu pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam Islam perlunya diterapkan adalah karena dengan adanya pemberdayaan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan hal seperti ini maka akan terus memperbaiki taraf hidup masyarakat serta dapat mengurangi kemiskinan.
Tujuan  diadakan  program  tersebut  adalah  untuk  memberi  ketrampilan,  dan  kerajinan  dalam  membentuk  perekonomian perdesaan. Di daerah tersebut masih sulit pembangunan sarana dan prasarana pembangunan desa. Di daerah Tambakbulusan perekonomiannya  masih  taraf  rendah  dalam  penghasilan  penduduknya,  rata-rata  pekerjaan  masyarakatnya  adalah  bertani, beternak, dan ada juga yang menjadi buruh di daerah berkembang.

## 2. TINJAUAN TEORITIS

## Pengertian Kampung
Istilah  Kampung  berasal  dari  bahasa  melayu,  kampung,  yang  berarti  desa  kecil,  atau  bagian  dari  desa  yang  memiliki sekumpulan  rumah.  Di  Aceh  ada  istilah  gampong,  yang  memiliki  arti  sama  dengan  kampung. Kampung merupakan  suatu kesatuan  lingkungan  tempat  tinggal  yang  dihuni  oleh  sekelompok  masyarakat  yang  terdiri  dari  kesatuan  keluarga-keluarga. Kumpulan sejumlah kampung disebut dengan desa. Beberapa para ahli atau pakar mengemukakan pendapatnya dari tinjauannya masing-masing.
Provinsi Aceh yang dengan keistimewaannya memiliki qanun nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong. Lahirnya qanun tersebut berdasarkan amanat keistimewaan Provinsi Aceh dilanjutkan dengan Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) menjadi  dasar  pembangunan  yang  berkesinambungan  baik  berkaitan  dengan  pembangunan  infrastruktur  dan  pemberdayaan masyarakat kedepan.

## Karakteristik Perkampungan
Dalam beberapa kajian dibedakan antara masyarakat kota dan desa berdasarkan letak geografis kebiasaan dan karakteristik keduanya. Masyarakat desa memiliki karakteristik sebagai berikut:
1. Faktor geografis sangat menentukan pembentukan kelompok masyarakat.
2. Hubungan lebih bersifat homogen.
3. Struktur masyarakat bersifat homogen.
4. Tingkat mobilitas sosial rendah.
5. Keluarga lebih ditekankan kepada fungsi sebagai unit ekonomi.
Adapun sejumlah faktor yang menjadi dasar dalam menentukan karakteristik  kota dan kampung  yaitu: mata pencaharian, ukuran  komunitas,  tingkat  kepadatan  penduduk,  lingkungan  diferensiasi  sosial,  stratifikasi  sosial,  interaksi  sosial  dan  kondisi geografis wilayahnya, seperti usaha tani, usaha nelayan, ternak, kerajinan tangan dan pedagang kecil. Ciri lain yang nyata terlihat yaitu  produksi  pertanian  yang  ditekuni  masyarakat  terutama  untuk  memenuhi  keperluan  sendiri  (Nurman,  2015).  Secara psikologis masyarakat kampung cenderung suka curiga terhadap orang luar namun demikian masyarakat kampung dapat bersifat hemat, cermat, dan menghormati orang lain yang terkadang sulit ditemukan di perkotaan.

## Pemerintahan Kampung
Kampung  sebagai  suatu  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Pengertian ini mengandung  makna dan  konsekuensi logis  dalam penataan sistem pemerintahan dan birokrasi.
Pemerintah kampung merupakan sub sistem dalam sistem pemerintahan nasional. Keberadaan pasal yang mengatur pembentukan  pemerintah  dan perangkat  desa  akan  menghasilkan  kepala  desa  sebagai  pemimpin  pemerintah  desa  dan BPD yang  akan  membatasi  peran  pemimpin  desa  atau  perwakilan  lain  yang  bersifat  asli  yang  ada  di  desa  yang  bersangkutan. Susunan pemerintahan kampung terdiri dari Pemerintah kampung  dan Badan Perwakilan Kampung. Pemerintahan dipimpin oleh kepala  desa  dan  dibantu  perangkat  kampung  yang  bertanggungjawab  langsung  kepada  kepala  desa.  BPK  adalah  badan perwakilan yang terdiri dari pemuka masyarakat yang ada di desa dan berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan kampung.
Susunan pemerintahan kampung terdiri dari Pemerintah kampung  dan Badan Perwakilan Kampung. Pemerintahan dipimpin oleh kepala desa dan dibantu perangkat kampung yang bertanggungjawab  langsung kepada kepala desa. BPK adalah badan perwakilan yang terdiri dari pemuka masyarakat yang ada di desa dan berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan kampung.

## Dasar-dasar Pembangunan Kampung
Pembangunan kampung dan pembangunan masyarakat kampung sebagai usaha pemerintah dan masyarakat yang meliputi seluruh  aspek  kehidupan  dan  penghidupan.  Kedua  pengertian  tersebut  tidaklah  perlu  dibedakan  dengan  mutlak.  Karena hakikatnya di dalam pembangunan desa sudah tercakup di dalamnya pembangunan masyarakat desa.
Pembangunan kampung dan pembangunan masyarakat kampung sebagai usaha pemerintah dan masyarakat yang meliputi seluruh  aspek  kehidupan  dan  penghidupan.  Kedua  pengertian  tersebut  tidaklah  perlu  dibedakan  dengan  mutlak.  Karena hakikatnya di dalam pembangunan desa sudah tercakup di dalamnya pembangunan masyarakat desa.
Pada  dasarnya  pembangunan  perkampungan  bertujuan  dan  diarahkan  untuk  mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur material serta spiritual berdasarkan Pancasila di dalam Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat dalam suasana  peri  kehidupan  bangsa  yang  aman,  tenteram  dan  dinamis.  Pembangunan  masyarakat  pedesaan  untuk  menciptakan kehidupan yang demokratis baik dalam kegiatan dan aktivitas ekonomi, sosial budaya dan politik ternyata haruslah berbasis pada beberapa prinsip dasar latar belakang sejarah, hukum dan kemajemukan etnis, sosial, budaya, demokrasi, otonomi, partisipasi dan kontrol bagi warga masyarakat.

## Otonomi
Otonomi dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Kampung adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, kampung telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Inilah yang menjadi cikal bakal sebuah negara bernama Indonesia.
Prinsip  utama  otonomi  adalah  kewenangan  membuat  keputusan  sendiri  melalui  semangat  keswadayaan  yang  telah  lama dimiliki  oleh  desa,  dalam  satu  kesatuan  wilayah  pedesaan.  Selayaknya  desa  dipercaya  untuk  mengurus  dirinya  dalam  unit
wilayah kelola desa melalui aturan yang dibuat secara mandiri. Ciri paling kuat pemerintah desa tradisional di Indonesia adalah adanya  peranan  dana  swadaya  dan  gotong-royong.  Dua  ciri  tersebut  merupakan  modal  sosial  yang  jauh  lebih  penting  dan potensial ketimbang modal keuangan.

## Perencanaan Pembangunan Kampung
Pembangunan perkampungan adalah menghilangkan atau mengurangi berbagai hambatan dalam kehidupan sosial-ekonomi, seperti kurang pengetahuan dan keterampilan, kurang kesempatan kerja, dan sebagainya. Akibat berbagai hambatan tersebut, penduduk wilayah perkampungan umumnya miskin.
Perencanaan  pembangunan  kampung  merupakan  suatu  panduan  atau  model  penggalian  potensi  dan  gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Secara garis besar perencanaan kampung mengandung pengertian sebagai berikut:
1. Perencanaan  sebagai  serangkaian  kegiatan  analisis  mulai  dari  identifikasi  kebutuhan  masyarakat  hingga  penetapan program pembangunan.
2. Perencanaan  pembangunan  lingkungan,  semua  program  peningkatan  kesejahteraan,  ketenteraman,  kemakmuran  dan perdamaian masyarakat di lingkungan pemukiman dari tingkat rt/rw, dusun, dan desa.
3. Perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi, dan sumber daya masyarakat setempat.
4. Perencanaan desa menjadi wujud nyata peran masyarakat dalam membangun masa depan.

## Pembangunan Kampung Dalam Manajemen Pembangunan Daerah
Pembangunan kampung tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi karena kedudukan kampug dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar dan politik) harus melihat keterkaitan antar desa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan antar kabupaten.
Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilihat dalam konteks pembangunan daerah. Hal itu tidak berarti menggugat atau memperlemah  upaya  otonomi  desa  tetapi  justru  memperkuat  pembangunan  di  desa  yang  bersangkutan.  Manajemen pembangunan daerah di tingkat kabupaten dan provinsi merupakan serangkaian kegiatan penyusunan dan penetapan kebijakan program  pembangunan  daerah  di  segala  bidang  baik  sosial,  ekonomi,  politik,  pendidikan,  kesehatan,  sarana  dan  prasarana, budaya, agama dan keamanan. Hasilnya berupa dokumen rencana jangka pendek (1 tahun) dituang dalam dokumen Rencana Pembangunan  Tahunan  Daerah  yang  terkait  langsung  dengan  APBD,  rencana  jangka  menengah  (5 tahun) dituangkan  dalam dokumen Program Pembangunan Daerah dan rencana jangka panjang dituangkan dalam dokumen Pola Dasar Pembangunan Daerah.
Rencana pembangunan daerah dapat mengakomodasikan kepentingan desa ke depan yang berada dalam koordinasinya, sehingga  dapat  mengakomodasikan  kepentingan  desa  ke  depan  yang  berbeda  dalam  koordinasinya,  sehingga  apa  pun  yang tertuang dalam dokumen tersebut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah, aspirasi serta memperkuat institusi lokal terutama di tingkat desa. Perencanaan pembangunan desa menghasilkan suatu dokumen RPJM yang logis dengan mempertemukan kebutuhan di tingkat daerah atau kabupaten, provinsi dan skala nasional dengan kebutuhan berskala lingkungan RT/RW/dusun dan desa.

## Pengertian Kemiskinan
United  Nations  Development  Programme (UNDP)  mendefinisikan  kemiskinan  sebagai  kelaparan,  ketiadaan  tempat berlindung, ketidakmampuan berobat ke dokter jika sakit, tidak mempunyai akses ke sekolah dan buta huruf, tidak mempunyai pekerjaan, takut akan masa depan, hidup dalam hitungan harian, ketidakmampuan mendapatkan air bersih, ketidakberdayaan, serta tidak ada keterwakilan dan kebebasan. Sementara menurut Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1981, fakir miskin adalah orang  yang  sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok  yang  layak  bagi  kemanusiaan  atau  orang  yang  mempunyai  mata  pencaharian  tetapi  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.

## Ukuran Kemiskinan
Batas garis kemiskinan yang digunakan setiap negara ternyata berbeda-beda. Ini disebabkan oleh adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan perkapita  sebulan  untuk  memenuhi  kebutuhan  minimum  makanan  dan  bukan  makanan.  Untuk  kebutuhan  minimum  makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari. Sedang pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk
perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa.

## Penyebab Kemiskinan
Menurut  pandangan  secara  umum,  kemiskinan  jika  dilihat  dari  faktor  penyebabnya,  maka  dibedakan  atas  :  kemiskinan kultural, natural dan struktural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti: malas, tidak disiplin, boros dan lain sebagainya. Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti: karena cacat, sakit, lanjut usia, dan karena bencana alam. Sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia, seperti: distribusi aset produktif yang tidak merata, kebijakan ekonomi yang tidak adil, korupsi dan kolusi, serta tatanan perekonomian yang cenderung menguntungkan kelompok tertentu.

## Pengentasan Kemiskinan
Ada beberapa sarana untuk mengatasi kemiskinan yaitu:
1. Bekerja
Dalam masyarakat Islam, semua orang dituntut untuk bekerja, menyebar di muka bumi, dan memanfaatkan rezeki pemberian  Allah.  Yang  dimaksud  dengan  bekerja  adalah  suatu  usaha  yang  dilakukan  seseorang,  baik  sendiri  atau bersama orang lain, untuk memproduksi suatu komoditi atau memberikan jasa.
Bekerja merupakan senjata pertama untuk memerangi kemiskinan dan juga merupakan faktor utama untuk memperoleh penghasilan dan unsur penting untuk memakmurkan bumi dengan manusia sebagai khalifah seizin Allah.
2. Jaminan sanak famili yang berkelapangan.
Islam  memiliki  prinsip  orisinil  di  dalam  syariatnya,  ia  menuntut  setiap  individu  memerangi  kemiskinan  dengan senjata  yang  dimilikinya  yaitu  bekerja  dan  berusaha.  Islam  bertekad  menyelamatkan  dan  mengangkat  mereka  dari lembah  kemiskinan  serta  mencegah  mereka  dari  tindakan  mengemis  dan  meminta-minta.  Dalam  kaitan  ini,  Islam membuat peraturan yang berkaitan dengan solidaritas antar anggota keluarga.
Islam menjadikan seluruh karib kerabat saling menopang dan menunjang. Yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, dan yang mampu mengulurkan tangan kepada yang tidak mampu.
Dengan  prinsip  ini,  hubungan  antar  famili  dipererat,  kesadaran  saling  membantu  pun  menjadi  makin  tinggi.  Hal  ini disebabkan oleh terjalinnya hubungan silaturahmi yang kuat dan ikatan kekeluargaan yang kental.
3. Zakat.
Pada beberapa kesempatan Rasulullah Saw menyebutkan bahwa mereka yang berhak menerima zakat hanyalah orang-orang  miskin  karena  tujuan  utamanya  adalah  menghapuskan  kemiskinan.  Zakat  memiliki  fungsi  sosial  yaitu sebagai mekanisme untuk mencapai keadilan sosial.
4. Derma sukarela.
Islam selalu berusaha mengupayakan pembentukan pribadi luhur, dermawan dan berani berkorban. Yaitu pribadi yang bisa memberikan lebih banyak dari yang diminta, menginfakkan lebih dari yang diwajibkan, bahkan bisa memberi tanpa diminta sekalipun, dalam setiap situasi dan kondisi. Hal itu bisa tumbuh, berangakat dari kesadaran bahwa harta bukan tujuan, melainkan sebatas sarana. Sarana untuk bersedekah dan berbuat baik kepada orang lain.
5. Jaminan Baitul mal dengan segala sumbernya. Dalam  sistem  Islam,  sumber  dana  utama  pemerintah  untuk  menghapuskan  kemiskinan  dan  mengangkat kehidupan kaum papa tidak hanya terbatas pada zakat. Semua dana yang terhimpun di Baitul mal yang berasal dari berbagai sumber juga harus didayagunakan untuk menghapuskan kemiskinan. Ketika perolehan zakat tidak dapat menutupi kebutuhan mereka yang memerlukan, harta kekayaan pemerintahan muslim yang terhimpun di Baitul mal dapat dipergunakan. Harta Baitul mal yang dimiliki pemerintah muslim terkumpul dengan berbagai cara. Misalnya, dengan  menjalankan  usaha  sendiri,  menyewakan  sesuatu,  menjalankan  sistem  usaha  bagi  hasil,  mengusahakan pertambangan,  dan  mengelola  sektor-sektor  vital  bagi  masyarakat  umum.  Kaum  fakir  dan  miskin  merupakan masalah sosial yang kompleks serta multidimensi.

## Strategi
Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai suatu penyusunan, cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai (Sedarmayanti, 2014).
Strategi  merupakan  parameter-parameter  sebuah  organisasi  dalam  pengertian  menentukan  tempat  bisnis  dan cara  bisnis
untuk bersaing. Strategi menunjukan arahan umum yang hendak di tempuh oleh suatu organisasi (perusahaan) untuk mencapai tujuannya.Sedangkan  Menurut  Kenneth  R.  Andrews,  Strategi  adalah  suatu  proses  pengevaluasian  kekuatan  dan  kelemahan perusahaan dibandingkan dengan peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan yang dihadapi dan memutuskan strategi pasar produk yang menyesuaikan kemampuan perusahaan dengan peluang lingkungan (Panji Anoraga, 2004).
Strategi memperhatikan arah jangka panjang dan cakupan organisasi. Strategi juga memperhatikan posisi organisasi itu sendiri  dengan  memperhatikan  lingkungan  dan  keunggulan  kompetitif,  yang  berkelanjutan  sepanjang  waktu,  tidak  dengan manuver teknis, tetapi dengan menggunakan perspektif jangka panjang (Jajuk Herawati dan Sunarto, 2004).
Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, dalam perkembangannya, konsep mengenai strategi terus berkembang, hal ini dapat ditunjukan oleh adanya perbedaan konsep mengenai strategi selama 30 tahun terakhir.

## Strategi Penciptaan Wirausaha Baru
Penciptaan wirausaha baru, tentunya tidak semudah membalik telapak tangan, karena ternyata sangat sulit untuk mencari orang  yang  berjiwa entrepreneur . Entrepreneur sering  diartikan  sebagai  orang  yang  mengambil  resiko  menanamkan  uangnya untuk penemuan-penemuan baru ( innovation ), sedangkan entrepreneurship lebih menekankan jiwa kewirausahaan (kata sifat). Hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  Amerika  Serikat  dan  di  Indonesia  (seperti  yang  telah  disebutkan  di  atas),  mayoritas pengusaha yang sukses berasal dari keluarga dengan tradisi yang kuat di bidang usaha (bisnis). Sehingga dapat digarisbawahi bahwa kultur (budaya) berwirausaha suatu keluarga atau suku atau bahkan bangsa sangat berpengaruh terhadap kemunculan wirausaha-wirausaha baru yang tangguh.

## Ekonomi Islam
Ekonomi  Islam  merupakan  ilmu  pengetahuan  sosial  yang  mempelajari  masalah-  masalah  ekonomi  rakyat  yang di  ilhami oleh nilai- nilai Islam. Ekonomi Islam memiliki misi demi terwujudnya persamaan martabat di antara umat manusia sehingga di sini perlu  ditegakkan  keadilan  terutama  dalam  distribusi  pendapatan.  Sementara  secara  makro,  misi  ini  mengarah  kepada terwujudnya negeri yang baik, yang adil dan makmur, serta diridhai Allah SWT Karenanya, ekonomi Islam memiliki dasar yang berbeda dari sistem ekonomi lain, yang menurut Abu Saud, ada tiga konsep dasar ekonomi Islam: pertama, ilmu ekonomi dititik beratkan padausaha mencapai tujuan; kedua, beriman kepada ke-Esaan Allah; dan ketiga, dalam situasi apapun aturan Islam harus berlaku (Athoillah, 2013).
Secara umum ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empiris, baik dalam  produksi,  distribusi  maupun  konsumsi  yang  berlandaskan  syariah  Islam  yang  bersumber  dari  Al-Qur’an  dan  sunnah dengan tujuan untuk mencapai kebahagian dan ukhrawi. Ekonomi Islam juga tidak sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sekaligus. Karena ia mengkaji aktivitas aktual manusia, problem-problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam (Hakim, 2010).
Tujuan  dari  sistem  Islam  sangat  berhubungan  dengan  semua  aspek  kehidupan.  Hal  ini  tidak  memerlukan  pembahasan secara  keseluruhan  dan  hanya  terkait  sasaran-  sasaran  yang  secara  langsung  relevan  dengan  kehidupan  ekonomi.  Islam berusaha untuk mengatur kehidupan masyarakat sedemikian rupa sehingga setiap individu dapat beraktifitas sesuai kebebasan sebagai  manusia  dengan  syarat  mengikuti  petunjuk  yang  telah  ditetapkan  oleh  Allah.  Hal  ini  dilakukan  dengan  menjamin kebebasan setiap individu serta kebutuhan dasar dalam kehidupan sosial yang tertib dengan peraturan yang adil.

## Konsep Pembangunan Dalam Islam
Islam  merupakan  agama  yang  menekankan  pada  kepedulian  sosial,  karena  Islam  menegaskan  bahwa  misi  adalah akuntabilitas sosial. Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat  agar  dapat  mandiri  melakukan  upaya  perbaikan  kualitas  hidup  yang  menyangkut  tentang  kesejahteraan  dan keselamatan dunia dan akhirat (Titis Istikomah, 2015).
Sedangkan  Ekonomi  Islam  merupakan  sistem  ekonomi  yang  didasarkan  pada  pemikiran,  gagasan,  paradigma  yang bersumber dari Al Qur’an dan hadis, serta ijtihad ulama’ dengan metode (manhāj) yang dipilih oleh ulama’ dalam menentukan nilai-nilai dasar Ekonomi (Ismail Nawawi, 2009).
Pembangunan dalam Islam diartikan sebagai menerima pembangunan asing, barat dan timur yang boleh dimanfaatkan oleh  masyarakat  dan  menolak  apa-apa  yang  berbahaya  berteraskan  kepada  nilai-nilai  Islam.  Pembangunan  Islam  adalah pembangunan insyaniah manusia sendiri. Pembangunan yang diajarkan Islam adalah pembangunan yang datangnya dari pada kesadaran yang tinggi dari umatnya yang saling bekerja sama dan bukannya datang daripada satu kelompok yang kecil.
Pembangunan  Islam  adalah  pembangunan  insyaniah  manusia  sendiri.  Pembangunan  yang  diajarkan  Islam  adalah
pembangunan yang datangnya dari pada kesadaran yang tinggi dari umatnya yang saling bekerja sama dan bukannya datang daripada satu kelompok yang kecil.
Dalam ekonomi Islam terdapat beberapa azas, pondasi dan prinsip sebagai pilar ekonomi Islam.
1. Prinsip Tauhid
2. Prinsip Nubuwah
3. Prinsip Kepemilikan
4. Prinsip Keseimbangan
5. Prinsip Keadilan
6. Prinsip Maslahah Dan Manfaat
7. Prinsip Persaudaraan (ukuwah) dan Tolong-menolong (ta’awun)

## 3. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  pendekatan  penelitian  secara  kualitatif,  metode  dalam  penelitian  ini dengan menggunakan metode Wawancara adalah percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk tujuan tertentu (Haris Herdiansyah, 2012).
Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menentukan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi peneliti juga menyajikan data, menganalisis dan menginterprestasikannya. Dilihat dari jenisnya (menurut tempat dilaksanakannya penelitian), penelitian ini termasuk field research atau penelitian lapangan yaitu penelitian dalam kehidupan yang sebenarnya.
Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara para aparatur kampung dan beberapa masyarakat di kampung Tearangun. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari buku-buku literatur dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen  yang ada di lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masalah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah  (RPJM),  Data  Profil  Kampung.  Data  yang  diperoleh  dari  lembaga  atau  instansi  yaitu  Kantor  Keuchik  Kampung Terangun.
Pengumpulan  data  penelitian  ini  menggunakan  metode  wawancara  observasi,  serta  studi  kepustakaan.  Hasil  dari penelitian program pembangunan kampung dalam pengentasan kemiskinan ditinjau dari persfektif ekonomi islam, lalu di analisis menggunakan teori-teori tersebut sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.
Pengujian  data  merupakan  upaya  untuk  memperoleh  arti  dan  makna  yang  lebih  mendalam  dan  luas  terhadap  hasil penelitian  yang  dilakukan.  Interpretasi  data  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  analisis  deskriptif.  Pembahasan  hasil penelitian  dilakukan  dengan  cara  meninjau  hasil  penelitian  secara  kritis  dengan  teori  yang  relevan  dan  informasi  akurat  yang diperoleh dari lapangan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Program Pembangunan Yang Sudah Berjalan
Berbicara  mengenai  upaya-upaya  pemerintah  kampung  dalam  meningkatkan  pembangunan,  tentunya  hal  ini  sangat berkaitan erat dengan peran pemerintah desa sendiri. Menyinggung perihal peran dari suatu kinerja, hal terserbut tentunya tidak akan  terlepas  dari  yang  namanya  kualitas.  Kualitas  dari  tugas  pemerintah  desa  yang  dimaksud  di  sini  adalah  sejauh  mana pemerintah desa mampu menyelenggarakan aktifitas-aktifitas pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat.
Aktifitas pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam kehidupan perekonomian serta kepentingan rakyat desa secara umum.  Selain itu, segala aktifitas yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa diharapkan mampu menciptakan perubahan bagi kehidupan masyarakat secara signifikan di segala segi kehidupannya.
Membahas  mengenai  bagaimana  dan  seperti  apa  aktifitas  pelaksanaan  program  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa, maka  hal  ini  tidak  akan  terlepas  dari  tahapan-tahapan  dalam  bagaimana  pemerintah  desa  melaksanakan  suatu  program, khususnya dalam hal ini adalah pemberdayaan melalui dana desa. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung Terangun dalam meningkatkan kualitas dan pembangunan sebagai berikut:
1. Pembangunan Sektor Jalan
2. Pembangunan Pos Pelayanan Terpadu, Pembinaan dan Pengelolaan Posyandu
3. Menggiatkan program PKK melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB)

## Strategi Program Pembangunan Kampung Dalam Pengentasan Kemiskinan
Perencanaan pembangunan kampung merupakan suatu model penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang  menitikberatkan  pada  peran  masyarakat  dalam  keseluruhan  proses  pembangunan.  Partisipasi  aktif  masyarakat  dalam segala  bentuk  kegiatan  pembangunan  diwilayahnya  masing-masing  sangatlah  diperlukan, hal  ini  dikarenakan  agar  dari  setiap program  yang  dilaksanakan,  memang  benar-benar  menjadi  kebutuhan  masyarakat,  dan  sikap  masyarakat  setempat,  serta menuntut masyarakat agar lebih memiliki rasa tanggung jawab, terutama terhadap program yang mereka inginkan sendiri.
Dari  teori  tersebut  menjelaskan  bahwa  perencanaan  pembangunan  desa  dengan  melibatkan  seluruh  lapisan masyarakat yang menjadi wujud nyata peran masyarakat dalam membangun masa depan desa. Peran masyarakat dalam hal ini adalah  analisa  mengenai  apa  saja  kebutuhan  yang  harus  terpenuhi,  serta  menuntut  masyarakat  agar  lebih  memiliki  rasa tanggungjawab.
Dalam wawancara dengan Bapak Abu Kasim mengatakan bahwa:
“Keikutsertaan  masyarakat  dalam  kegiatan  pemberdayaan  atau  pembangunan  cukup  baik.  Hal  ini  terlihat  dari  awal proses  perencanaannya  sampai  pelaksanaannya,  seperti  ketika  misalkan  pemerintah  desa  mengadakan  musyawarah  dusun, masyarakat  hadir  dengan  mengeluarkan  pendapat  dan  idenya,  terus  ketika  pelaksanaan  atau  realisasi  terhadap  kebutuhan, mereka  hadir  ikut  serta  dalam  proses  pelaksanaan  pembangunan,  pembangunan  jalan  dan  pembangunan  madrasah  diniyah misalkan, masyarakat hadir dan ikut serta dalam kegiatan.”
Berdasarkan dari hasil wawancara dengan bapak Abu Kasim pemberdayaan yang berlangsung di Kampung Terangun. Tujuan dari pemberdayaan dalam meningkatkan kemandirian masyarakat mulai mengena pada  masyarakat. Hal ini ditunjukan dengan  kemampuan  masyarakat  dalam  menganalisis  kebutuhan  masyarakat  sendiri  untuk  bersama  disepakati  dalam  Musdus dan Musbangdes sehingga pembangunan dapat terlaksana dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
Pemberdayaan  masyarakat  dapat  dikatakan  sebagai  kerjasama  dengan  masyarakat  untuk  meningkatkan  taraf  hidup mereka. Pemberdayaan semakin popular dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang terjadi pada saat ini. konsep pemberdayaan yang diusung adalah untuk melihat yang tidak berdaya atau lemah ( powerless ) Menurut Anwas (2014). Pelaksanaan  program  pembangunan,  pemberdayaan  masyarakat,  dan  yang  lainnya  di  pedesaan,  kerap  kali  kurang berjalan  dengan  baik,  dan  fenomena  seperti  ini  berlangsung  beberapa  tahun  kebelakang.  Hal  ini  disebut-  sebut  diakibatkan karena  terbatasnya  anggaran  yang  terdapat  di  setiap  pemerintahan  desa,  yang  pada  akibatnya  programprogram  yang dilaksanakan di desa-desa tidak berjalan secara signifikan.
Selain itu, tidak sedikit desa di Indonesia yang dikategorikan tertinggal. Disaat wilayah perkotaan gencar akan program pembangunan  dan  penataan  kotanya,  wilayah  pedesaan  seakan-akan  kurang  mendapat  perhatian,  mungkin  hampir  disemua sektor. Kota dengan segala kemajuannya semakin terus maju, sedangkan desa seakan akan belum ada perkembangan.
Alasan-alasan  seperti  itulah  yang  pada  akhirnya  pemerintah  pusat  mulai  mengucurkan  dana  untuk  setiap  desa  di Indonesia, yang disebut dengan Dana Desa (DD). Dana yang dikucurkan tersebut dalam pelaksanaannya melihat pada keadaan desa itu sendiri, yang pada hal ini juga akan memengaruhi pada besaran dana yang akan diterima oleh desa tersebut. Misalnya melihat pada luas wilayah, jumlah penduduk, dan yang lainnya. Dana desa ini diperuntukkan salah satunya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya kebijakan seperti ini, maka sekarang adalah waktu yang tepat bagi setiap desa termasuk Desa Terangun untuk berbenah diri.
Sesuai  dengan  penjelasan  diatas,  kini  program  pembangunan  di  Desa  Terangun  mulai  dilaksanakan.  Perubahan- perubahan dalam berbagai lini mulai terlihat. Dalam pelaksanaan pembangunan khususnya, Pemerintah Desa Terangun sendiri menyesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat, dan yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat Desa Terangun itu sendiri. Dalam hal ini pihak Pemerintah Desa Terangun melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan agenda kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.
Pemerintah Desa Terangun terutama setelah adanya dana desa ini secara perlahan telah melaksanakan aktifitas dan perbaikan desa. Berbagai responpun muncul dari masyarakat, terutama terhadap aktifitas program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung Terangun.
Berbagai upaya memang telah coba dilakukan oleh Pemerintah Desa Terangun guna meningkatkan kualitas desa agar menjadi lebih baik lagi, terutama dalam hal pembangunan. Selain itu, dalam pembangunan di Desa Terangun hanya baru sebatas pada ranah pembangunan fisik atau infrastruktur saja. Dan kedepannya dana desa ini diharapkan betul-betul digunakan untuk program-program pembangunan tidak hanya pembangunan fisik atau infrastruktur saja, serta tepat dana desa ini tepat guna, dan tepat sasaran.
Beberapa strategi pembangunan kampung dalam pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung Terangun dalam meningkatkan kualitas kampung terdiri dari:
1. Perbaikan akses jalan
Dalam pelaksanaan pembangunan kampung pada tahun 2015, Pemerintah Kampung Terangun telah  melaksanakan
beberapa kegiatan, seperti pembangunan jembatan dan pembangunan jalan di dusun-dusun. Dari hasil wawancara dengan Bapak Abdullah, dikatakan bahwa:
“Dengan adanya pembangunan jembatan dan jalan yang dilakukan Pemerintah Desa Terangun di dusun-dusun diharapkan dapat mempermudah jalannya perekonomian di Kampung Terangun”
Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kampung Terangun, pastinya berdasarkan apa yang menjadi usulan dari setiap  masyarakat,  hal  ini  dimaksud  agar  pembangunan  atau  pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kampung Terangun benar-benar dapat terasa manfaatnya.
2. Pembangunan Pos Pelayanan Terpadu, Pembinaan dan Pengelolaan Posyandu Dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  kesehatan  masyarakat,  Pemerintah  Kampung  Terangun  menyelenggarakan program pemberdayaan kesehatan masyarakat. Pembuatan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) di kampung-kampung menjadi program pemberdayaan dalam bidang kesehatan. Selain itu pengalokasian sarana kesehatan menjadi nilai tambah dalam program pemberdayaan kesehatan ini.
Selain  itu,  pembangunan  Pos  Pelayanan  Terpadu  (Posyandu)  di  setiap  kampung,  serta  dibarengi  dengan pemberdayaan  para  kader-kader  Posyandu,  Pemerintah  Kampung  Terangun  sendiri  berharap  masyarakat  Terangun terutama  para  ibu  hamil  dan  balita,  mendapatkan  layanan  kesehatan  yang  maksimal,  yang  pada  hakikatnya  sangatlah penting mereka dapatkan terutama bagi para ibu hamil dan balita.
3. Menggiatkan program PKK melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB)
Program ini dapat meningkatkan penghasilan masyarakat, dari segi pemberdayaan ekonomi pun Pemerintah Kampung Terangun mengupayakan peningkatan-peningkatan, yaitu dengan mengadakan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang  berasal  dari  program  PKK  dimana  hal  ini  memiliki  tujuan  yang  sangat  positif  dalam  meningkatkan  perekonomian masyarakat, program dari KUB ini salah satunya adalah mengadakan pelatihan-pelatihan. Dalam pemberdayaan PKK ini pemerintah kampung Terangun mengalokasikan dana yang berasal dari dana desa.
4. Menciptakan Program Kelompok Petani
Pemerintah Kampung Terangun juga menciptakan beberapa kelompok petani yang bertujuan untuk meningkatkan hasil dari panen tersebut, salah satu programnya adalah memberi pelatihan serta memberikan fasilitas alat-alat pertanian yang dibeli dari Anggaran Dana Desa (ADD) untuk dipinjamkan kepada kelompok petani tersebut.
Peran kelompok tani sebagai penyedia unit produksi adalah kemampuan kelompok dalam menyediaakan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan anggotanya, sehingga mampu meningkatkan skala ekonomis usaha yang dijalankan oleh kelompok maupun anggota kelompok dengan menjaga kuantitas maupun kontinuitas.
5. Mendirikan BUMK (Badan Usaha Milik Kampung)
Dalam  wawancara  dengan  bapak  Alamudin,  untuk  pembangunan  desa  terdapat  rencana  jenis  usaha  yang  akan dikembangkan melalui BUMK diantaranya:
1. Usaha Ekonomi Kampung Simpan Pinjam
Unit  usaha  simpan  pinjam  bertujuan    untuk  kesejahteraan  masyarakat  dan  meningkatkan  perekonomian  Kampung Terangun. Besar pinjaman uang tiap orang berkisar 1 juta hingga 2 juta rupiah dengan bunga sekitar 1-2%. Unit usaha simpan pinjam dianggap sebagai usaha yang operasionalnya lebih mudah dibanding unit usaha lain karena unit usaha simpan  pinjam  tidak  terlalu  membutuhkan  banyak  modal  dan  tidak  membutuhkan  banyak  keahlian  di  bidang marketing. Usaha simpan pinjam mengedepankan prinsip kesejahteraan masyarakat.
Adapun  Kontribusi  BUMK  terhadap  masyarakat  Kampung  Terangun  memberikan  kontribusi  untuk  meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan melalui berbagai jenis bentuk unit usaha, antara lain:
1. Pinjaman Modal
Peminjaman  modal  merupakan  salah  satu  unit  kegiatan  usaha  yang  ada  pada  BUMK  yang  merupakan  dana  yang dipinjamkan  oleh  BUMK  kepada  masyarakat  yang  ingin  mengembangkan  usahanya  baik  usaha  dibidang  pertanian, perternakan,  dan  usaha  kecil  lainnya  dengan  batas  maksimal  yaitu  3  bulan  saja.  Adanya  peminjaman  modal  pada BUMK ini telah membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya, masyarakat tidak perlu meminjam ke bank dengan proses yang lama dan berbelit-belit.
2. Pendapatan Asli Kampung (PAK)
Tidak  hanya  kepada  masyarakat,  kontribusi  yang  diberikan  BUMDK  di  Kampung  Terangun  bagi  PAK  masih  kurang. Seperti  keterangan  salah  satu  informan  yang  merupakan  ketua  BUMK  menjelaskan  bahwa  kontrbusi  yang  diberikan BUMK  jika  sesuai  peraturan  yaitu  35%  untuk  pembangunan  desa,  15%  untuk  pengurus,  45%  untuk  pengembalian modal dan 5% untuk sosial dari Sisa Hasil Usaha (SHU) selama satu tahun. Namun pada kenyatannya kontribusi yang di berikan BUMK terhadap PAK kampung pada tahun 2017 hanya sebesar 5% saja ini dikarenakan BUMK masih dalam tahap  pengembangan  dan  juga  pengurus  maupun  pemerintah  desa  memfokuskan  kepada  pengembangan  unit-unit usaha yang ada pada BUMK maupun membuka unit usaha yang baru seperti unit usaha pasar desa.
Dari  keterangan-keterangan  diatas  kontribusi  yang  diberikan  BUMK  cukup  baik,  hal  ini  sejalan  dengan  pendapat (Ramadhana, 2013), yang menyatakan bahwa keberadaan BUMK memiliki kontribusi untuk peningkatan pendapatan desa dan memenuhi kebutuhan pokok desa. Namun, kontribusi ini belum maksimal seperti yang diketahui masih banyak masyarakat desa yang  belum  mengetahui  adanya  unit  peminjaman  modal  di  BUMDes  sehingga  dampaknya  hanya  dirasakan  oleh  masyarakat yang meminjam modal saja, tidak hanya itu kontribusi BUMK dalam menyerap tenaga kerja maupun terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD Kampung) dirasa masih belum maksimal.
Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwa minimnya partisipasi dan SDM yang kurang memadai menghambat kinerja  BUMK.  Hal  ini  sejalan dengn  temuan  Meigawati  (2018)  yang  menyatakan  bahwa  implementasi  program  BUMK  belum berjalan dengan baik. Faktor pengham-batnya yaitu dari kurangnya sumberdaya manusia dan finansial serta lemahnya sosialisasi Program BUMK kepada masyarakat.
Perencanaan pembangunan kampung merupakan suatu model penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peran masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat dalam segala bentuk kegiatan pembangunan diwilayahnya masing-masing sangatlah diperlukan, hal ini dikarenakan agar dari setiap program yang  dilaksanakan  memang  benar-benar  menjadi  kebutuhan  masyarakat  dan  sikap  masyarakat  setempat  serta  menuntut masyarakat agar lebih memiliki rasa tanggung jawab, terutama terhadap program yang mereka inginkan sendiri.
Dari  teori  tersebut  menjelaskan  bahwa  perencanaan  pembangunan  kampung  dengan  melibatkan  seluruh  lapisan masyarakat yang menjadi wujud nyata peran masyarakat dalam membangun masa depan desa. Peran masyarakat dalam hal ini adalah  analisa  mengenai  apa  saja  kebutuhan  yang  harus  terpenuhi,  serta  menuntut  masyarakat  agar  lebih  memiliki  rasa tanggungjawab.
“Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan atau pembangunan cukup baik. Hal ini terlihat dari awal proses perencanaannya  sampai  pelaksanaannya,  seperti  ketika  misalkan  pemerintah  desa  mengadakan  musyawarah  dusun, masyarakat  hadir  dengan  mengeluarkan  pendapat  dan  idenya,  terus  ketika  pelaksanaan  atau  realisasi  terhadap  kebutuhan, mereka  hadir  ikut  serta  dalam proses  pelaksanaan  pembangunan,  pembangunan  jalan  dan  pembangunan  madrasah  diniyah misalkan, masyarakat hadir dan ikut serta dalam kegiatan.” (Hasil Wawancara Dengan Abu Kasim).
Berdasarkan  dari  hasil  wawancara  dengan  bapak  Abu  Kasim  pemberdayaan  yang  berlangsung  di  Kampung  Terangun. Tujuan dari pemberdayaan dalam meningkatkan kemandirian masyarakat mulai mengena pada masyarakat. Hal ini ditunjukan dengan kemampuan masyarakat dalam menganalisis kebutuhan masyarakat sendiri untuk bersama disepakati dalam Musdus dan Musbangdes sehingga pembangunan dapat terlaksana dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
Pemberdayaan  masyarakat  dapat  dikatakan  sebagai  kerjasama  dengan  masyarakat  untuk  meningkatkan  taraf  hidup mereka. Pemberdayaan semakin popular dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang terjadi pada saat ini. konsep pemberdayaan yang diusung adalah untuk melihat yang tidak berdaya atau lemah. (Anwar, 2014).
Pelaksanaan program pembangunan pemberdayaan masyarakat dan yang lainnya di pedesaan kerap kali kurang berjalan dengan  baik  dan  fenomena  seperti  ini  berlangsung  beberapa  tahun  kebelakang.  Hal  ini  disebut-sebut  diakibatkan  karena terbatasnya anggaran yang terdapat di setiap pemerintahan desa yang pada akibatnya Program-program yang dilaksanakan di Desa-desa tidak berjalan secara signifikan.
Selain  itu  tidak  sedikit  desa  di  Indonesia  yang  dikategorikan  tertinggal.  Disaat  wilayah  perkotaan  gencar  akan  program pembangunan  dan  penataan  kotanya,  wilayah  pedesaan  seakan-akan  kurang  mendapat  perhatian,  mungkin  hampir  disemua sektor. Kota dengan segala kemajuannya semakin terus maju, sedangkan desa seakan akan belum ada perkembangan.
Alasan-alasan seperti itulah yang pada akhirnya pemerintah pusat mulai mengucurkan dana untuk setiap desa di Indonesia, yang disebut dengan Dana Desa (DD). Dana yang dikucurkan tersebut dalam pelaksanaannya melihat pada keadaan desa itu sendiri, yang pada hal ini juga akan memengaruhi pada besaran dana yang akan diterima oleh desa tersebut. Misalnya melihat pada luas wilayah, jumlah penduduk, dan yang lainnya. Dana desa ini diperuntukkan salah satunya untuk pembangunan dan pemberdayaan  masyarakat  desa.  Dengan  adanya  kebijakan  seperti  ini,  maka  sekarang  adalah  waktu  yang  tepat  bagi  setiap kampung termasuk kampung terangun untuk berbenah diri.
Sesuai dengan penjelasan diatas kini program pembangunan di Desa Terangun mulai dilaksanakan, perubahan-perubahan dalam  berbagai  lini  mulai  terlihat.  Dalam  pelaksanaan  pembangunan  khususnya  pemerintah  Desa  Terangun  sendiri menyesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat dan yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat Desa Terangun itu sendiri. Dalam hal ini pihak Pemerintah Desa Terangun melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan agenda kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.
Pemerintah  Desa  Terangun  terutama  setelah  adanya  dana  desa  ini  secara  perlahan  telah  melaksanakan  aktifitas  dan perbaikan  desaBerbagai  respon  muncul  dari  masyarakat,  terutama  terhadap  aktifitas  program-program  yang  dilakukan  oleh Pemerintah Desa Terangun.
Berbagai  upaya  memang  telah  coba  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  Terangun  guna  meningkatkan  kualitas  desa  agar menjadi  lebih  baik  lagi,  terutama  dalam  hal  pembangunan.    Selain  itu  dalam  pembangunan  di  Desa  Terangun  hanya  baru sebatas pada ranah pembangunan fisik atau infrastruktur saja. Dan kedepannya dana desa ini diharapkan betul-betul digunakan

## Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah Vol. 4 No. 1, 2020
untuk program-program pembangunan  tidak hanya pembangunan  fisik atau infrastruktur saja, serta tepat dana desa ini tepat guna, dan tepat sasaran.
Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang  ditransfer  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  atau  Kota  dan  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan  masyarakat. (Chabib, 2015). Tujuan dari dana desa pada dasarnya  adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif  dengan lebih memeratakan pendapatan. Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerinah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:
1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjagan.
2. Meningkatkan perencanaa dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
4. Meningkatkan  pengamanan  nilai-nilai  keagamaan,  sosial,  budaya  dalam  rangka  mewujudkan  peningkatan  kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
7. Meningkatakan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).

## Pembangunan Kampung Dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam
Dalam ekonomi Islam terdapat beberapa azas, pondasi dan prinsip sebagai pilar ekonomi Islam.  Prinsip merupakan pokok dasar seseorang untuk berfikir atau bertindak berdasarkan azas tertentu.  Kaitan antara azas dengan ekonomi Islam adalah cara berfikir  dan  bertindak  secara  ekonomi  dengan  menggunakan  nilai-nilai  Islam.  Pemerintah  kampung  dalam  pembangunan kampung seharusnya menerapkan beberapa prinsip ekonomi Islam antara lain:
1. Prinsip Tauhid
2. Prinsip Nubuwah
3. Prinsip Keseimbangan
4. Prinsip Kepemilikan
5. Prinsip Keadilan
6. Prinsip Maslahah dan Manfaat
7. Prinsip Persaudaraan (ukhuwah) dan Tolong-menolong (ta’awun)
Sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang mana melalui pemberdayaan masyarakat dapat memiliki inisiatif dan kemampuan  untuk  mengelola  sendiri  sumber  daya  mereka,  sehingga  dengan  mereka  dapat  mengelola  dan  membentuk penggalian kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir dapat merubah kehidupannya pula dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.
Adanya  pembangunan  infrastruktur  dalam  Islam  memiliki  dampak  yang  positif  dan  kemaslahatan  dalam  segi  ekonomi maupun  sosial.  Pembangunan  infrastruktur  desa  yang  berdampak  pada  perekonomian  masyarakat  desa  baik  dalam  segi melakukan pekerjaan dan berdagang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.  Dalam ekonomi Islam motif dalam aktifitas ekonomi adalah beribadah inilah yang kemudian mempengaruhi segala perilaku aktifitas dalam melakukan konsumsi, produksi dan interaksi ekonomi lainnya.
Apabila masyarakat merasakan dampak dari pembangunan yang membuat perekonomian masyarakat menjadi meningkat artinya  pembangunan  tersebut  mengalami  dampak  yang  positif  serta  menjadikan  masyarakat  sejahtera,  dalam  ekonomi  Islam kesejahteraan  merupakan  adanya  rasa  aman  baik  dari  segi  perasaan,  lingkungan  dan  juga  materi.  Islam  memandang kesejahteraan yang diperoleh masyarakat melalui peningkatan pendapatan merupakan balas jasa atas usaha yang dilakukan.
Berdasarkan teori diatas, pembangunan yang dilakukan pemerintah desa bersama masyarakat merupakan wujud keinginan masyarakat Desa Terangun untuk lebih maju dan berkembang. Partisipasi masyarakat meningkat dengan adanya program dana desa dalam pembangunan  dan pemberdayaan masyarakat yang  bertujuan menciptakan  kemaslahatan umat,  kemandirian dan kepribadian  yang  bertanggungjawab.    Pemerintah  desa  Terangun  sangat  terbantu  dengan  adanya  dana  desa  dalam pembangunan sarana dan prasarana desa serta berjalannya program pemberdayaan masyarakat.
Dapat  disimpulan  bahwa  pemerintah  kampung Terangun berupaya  mempertanggungjawabkan  apa  yang menjadi  amanah bagi  pemerintahan  kampung  yaitu  mengelola  dana  desa  dengan  jujur  dan  amanah  dengan  merangkul  semuah  pihak  dalam pemberdayaan  dan  pembangunan.  Pemberdayaan  masyarakat  menjadikan  masyarakat  mandiri,  memiliki  keterampilan  serta
kreatif dan berkompeten. Dalam pembangunan sarana dan prasana desa dibangun bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dari aspek kesehatan, pendidikan, keamanan, serta perekonomian.

## 5. KESIMPULAN
Konsep  pembangunan  kampung  memahami  cara  pelaksanaannya  dengan  memberdayakan  masyarakat  dalam  setiap kegiatan pembangunan, sarana dan prasarana maupun pembangunan perekonomian lewat kegiatan pembangunan saranan dan prasarana, pelatihan-pelatihan dan lain-lain.
Rangkaian kegiatan pembangunan pekampungan terdiri dari sosialisasi, musyawarah  program, pelaksanaan kegiatan dan pelatihan di kampung Terangun kecamatan telah berjalan dengan baik dan lancar meskipun ada beberapa kendala-kendala yang terjadi.
Rangkaian strategi pembangunan kampung dalam pengentasan kemiskinan terdiri dari perbaikan akses jalan, pembangunan pos pelayanan terpadu, menciptakan program kelompok tani, mendirikan badan usaha milik kampung dan lain-lain.
Adanya  pembangunan  infrastruktur  dalam  Islam  memiliki  dampak  yang  positif  dan  kemaslahatan  dalam  segi  ekonomi maupun sosial.
Dalam ekonomi Islam motif dalam aktifitas ekonomi adalah beribadah inilah yang kemudian mempengaruhi segala perilaku aktifitas dalam melakukan konsumsi, produksi, dan interaksi ekonomi lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita Rahardjo. 2013. Pembangunan Pedesaan , Yogyakarta: Graha Ilmu. Arikunto Suharsimi. 2006. Metodologi Penelitian , Yogyakarta: Bina Aksara. Azizah  Rosfa  Nur.  2017. Strategi  Optimalisasi  Pembangunan  Infrastruktur  Desa  Melalui  Program  Pemberdayaan  Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara), Lampung: Skripsi UIN Raden Intan.
Angga Harahap. 2010. Partisipasi Masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (Studi  Deskriptif  di  Kelurahan Aek  Simotung,  Kecamatan  Saipar  Dolok  Hole,  Kabupaten  Tapanuli  Selatan,  Sumatera Utara), Medan : Tesis Universitas Sumatera Utara.
Bintarto. 1989. Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya , Jakarta: Ghalia Indonesia.
Candra Kusuma Putra et al, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jurnal Administrasi Publik, vol I, No. 6.
Dede Rodin. 2015. Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin dalam Perspektif Al-Qur’a. Jurnal Economica UIN Walisongo. Fatoni.  2014.  Peran  Misyakat  (Micro  Finance  Syari’ah  untuk  Masyarakat)  DPU  (Dompet  Peduli  Umat)  Daarut  Tauhid  dalam Pengentasan Kemiskinan. Jurnal Economica UIN Walisongo. Herdiansyah Haris. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif , Jakarta: Salemba Humanika. Jayadinata dkk. 2006. Pembangunan Desa dalam Perencanaan , Bandung: ITB. Maulana M. Indra. 2018. Peran Dana  Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Sinar Palembang Kec. Candipuro, Kab. Lampung Selatan), Lampung: UIN Raden Intan.
Muthoriq dkk . Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisi. Jurnal Administrasi Publik.
Nurman. 2015. Strategi Pembangunan Daerah , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Nur  Khoirin,  et  al.  2014. Pemberdayaan  Petani  Kebun  Pisang  di  Lahan  Kosong  Sekitar  Bandara  Ahmad  Yani  Semarang, Semarang: Laporan Karya Pengabdian Dosen UIN Walisongo Semarang.
Qardhawi Yusuf. 1995. Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan . Jakarta: Gema Insani Press.
Rodin Dede . 2015. Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin dalam Perspektif Al-Qur’a. Jurnal Economica UIN Walisongo. Sholeh Chabib, Heru Rochansjah. 2015. Pengelolaan Keuangan Desa , Bandung: Fokus Media. Widjaja. 2003. Pemerintahan Desa/Marga, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. Yusuf Qardhawi. 2002. Teologi Kemiskinan , Yogyakarta: Mitra Pustaka.