## Bagaimana sistem perpajakan kolonial bekerja?
Muhammad Renaldi Saifullah mrenaldisaifullah@gmail.com
Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No.5 Kota Malang, Jawa Timur, 65145, Indonesia
Judul buku : Politik Perpajakan Kolonial di Indonesia: Antara Eksploitasi dan Resistensi Penulis : Abdul Wahid Penerbit: UGM Press (2021) Halaman: xvi+354 ISBN: 978-602-386-933-6 Harga Buku: IDR. 108.000 (Soft Cover)
Membicarakan sistem perpajakan tidak hanya berkutat kepada bagaimana negara mendapatkan  pendapatan  terbesar  dari  segala  kegiatan  perekonomian  dalam wilayahnya.  Tapi  juga  merupakan  instrumen  pemerintah  dalam  melakukan  kontrol pemerintah terhadap rakyatnya, Mempertahankan hak-hak teritorial dari campur tangan luar,  serta  menegaskan  legitimasi  dan  wibawa  menghadapi  ancaman-ancaman  dari dalam  (Halaman  1).  Keseksian  tersebut  banyak  menarik  minat  banyak  peneliti  untuk mengulas  lebih  lanjut  mengenai  perkembangan  perpajakan  masa  kolonial.  Salah  satu peneliti  yang  menulis  tentang  perkembangan  sistem  perpajakan  di  Hindia  Belanda adalah oleh Abdul Wahid dengan bukunya yang berjudul Politik Perpajakan Kolonial di Indonesia: Antara Eksploitasi dan Resistensi. Buku ini hadir sebagai upaya untuk mengisi kekosongan  dalam  penelitian  sistem  perpajakan  yang  berfokus  kepada  kajian  sistem sewa pajak ( revenue farming ) serta penggantinya sistem perpajakan yang dikelola negara dan monopoli-monopoli negara (Halaman 18) masa kolonial Belanda.
Buku ini membawa pembaca melewati ruang dan waktu untuk menengok kembali bagaimana sistem perpajakan, khususnya sistem sewa pajak dan penggantinya, bekerja. Sebagai  dasar  pembahasan  dari  sistem  perpajakan  di  buku  ini,  Wahid  menjelaskan bahwa  sistem  sewa  perpajakan  yang  dianut  oleh  pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda (1816-1942)  mengadopsi  beberapa  sistem  perpajakan  lama,  khususnya  sistem perpajakan tradisional yang sebelumnya dianut sejak masa pra-kolonial sebagai upaya membangun sistem perpajakan kolonial (Halaman 25). Sistem tradisional tersebut juga dikombinasikan  dengan  unsur  perpajakan  baru  sehingga  terbentuklah  sebuah  sistem perpajakan kolonial. Dikarenakan jumlah orang Belanda yang sedikit untuk melakukan

## Sejarah dan Budaya:

## Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya
Journal homepage: http://journal2.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/index
pemungutan pajak. Maka pajak seringkali dipungut oleh para pengusaha Tionghoa kaya yang  memiliki  lisensi  terhadap  sewa-sewa  pajak.  Sehingga,  para  pengusaha  Tionghoa inilah yang memiliki dominasi dalam sistem sewa pajak (Halaman 60). Dominasi inilah nanti akan membesar sehingga diperlukan upaya untuk mengurangi dominasi pengusaha Tionghoa  tersebut.  Pemerintah  kolonial  pada  akhirnya  menghapus  sistem  sewa  pajak dan menggantinya dengan sistem yang dimonopoli langsung oleh pemerintah kolonial.
Seperti yang sudah dijelaskan tentang bagaimana peran dari pengusaha Tionghoa yang  mendominasi  dalam  sistem  sewa  pajak  sebagai pachters .  Mereka  membangun sebuah  imperium  bisnis  dengan  menyewa  hak  atas  persewaan  pajak  yang  memiliki keuntungan sangat besar, yaitu sewa pajak opium. Dengan memiliki sewa pajak opium, pengusaha  Tionghoa  memiliki  dua  keuntungan.  Pertama  memiliki  keuntungan  untuk memegang  terhadap  lisensi  untuk  sewa  pajak  kecil,  terutama  sewa  pajak  pegadaian, perjudian,  dan  penyembelihan  ternak.  Kedua  memiliki  keuntungan  bisa  terbebas  dari peraturan passen-en  wijkenstelsel yang  memungkinkan  untuk  bepergian  ke  daerah- daerah  pedalaman  (Halaman  81).  Dua  keuntungan  tersebut  membuat  pengusaha- pengusaha  Tionghoa  bisa  memperluas  jangkauan  pasar  opium  yang  mereka  pegang hingga ke dalam pelosok-pelosok desa. Sehingga keuntungan yang mereka dapatkan bisa berlipat ganda.  Keuntungan yang mereka dapatkan dari sewa pajak opium saja sudah besar belum lagi dari sewa-sewa pajak kecil lainnya.
Sebagai  usaha  untuk  mengurangi  dominasi  pengusaha  Tionghoa  dalam  hal pemungutan  pajak,  keinginan  untuk  secara  mandiri  memungut  pajak  secara  langsung dan  kondisi  politik  etis  yang  mulai  mewabah  di  Belanda.  Sistem  sewa  pajak  dinilai memberatkan  penduduk  bumiputra  karena  dalam  prakteknya,  para pachters ini melakukan pemungutan secara tidak manusiawi. Maka pemerintah kolonial melakukan penghapusan terhadap sistem sewa pajak dan merubahnya menjadi sistem yang dikelola dan  dimonopoli  oleh  pemerintah.  Penghapusan  sistem  sewa  pajak  ini  juga  memiliki tujuan  untuk  menunjukkan  kedaulatan  negara  dan  juga  kontrol  negara  terhadap masyarakatnya.  Selain  melakukan  beberapa  penghapus  terhadap  sistem  sewa, pemerintah kolonial juga melakukan beberapa perubahan mengenai apa saja yang bisa dipungut pajak. Beberapa sewa pajak dihapuskan dan sistem penggantinya dikenalkan secara bertahap selama dua dasawarsa (pertengahan 1890-an hingga pertengahan 1910- an) (Halaman 20). Penghapusan sistem sewa pajak ini berimplikasi kepada para pachters tionghoa  yang  sebelumnya  menguasai  sebagian  besar  penyewaan  pajak.    Banyak  dari mereka  yang  kehilangan  hak-hak  istimewa  dan  status  sosial  (Halaman  180).  Mereka mengalami  kebangkrutan  dan  banyak  dari  mereka  ke  luar  negeri  untuk  mencari perlindungan dari membayar kewajiban sewa pajak mereka.
Setelah sistem substitusi dari sistem sewa pajak dikenalkan dan mulai berjalan dengan  baik.  Maka  pemerintah  kolonial  mulai  melakukan  monopoli  terhadap  sistem substitusi  tersebut.  Sistem  monopoli  perpajakan  yang  utama  dibahas  dalam  buku  ini adalah  opium,  karena  merupakan  tulang  punggung  dari  pendapatan  sektor  pajak pemerintah  kolonial.  Sistem  monopoli  pajak  opium  atau opiumregie sangatlah menguntungkan bagi pemerintah kolonial. Akan tetapi, saat opiumregie ini digalakkan. Pada saat itu sedang ada gerakan untuk mengurangi konsumsi opium. Pada tahap inilah pemerintah kolonial mengalami suatu paradoks dalam hal opiumregie . Di satu sisi pajak
opium sangat besar dan menguntungkan, di sisi lain terdapat gerakan dari dalam dan luar agar  penggunaan  opium  dikurangi.  Selain  opium,  terdapat  juga  pajak  garam,  yang menimbulkan  konflik  sosial  di  Madura,  dan  monopoli  pegadaian  yang  juga menguntungkan bagi pemerintah kolonial.
Buku ini saya rekomendasikan kepada siapa saja yang ingin mengetahui sejarah ekonomi sektor makro, khususnya dalam bidang perpajakan. Setidaknya ada tiga alasan mengapa buku ini layak untuk dijadikan bahan bacaan. 1) Buku ini sangat kaya akan data- data kuantitatif. Data-data tersebut bisa menjadi bahan analisis bagi para peneliti dalam melakukan riset lanjutan mengenai sistem perpajakan di Hindia Belanda. 2) Buku ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa tingkat akhir dalam proses paling awal dalam historiografi, yaitu menentukan topik.  Tidak menutup  kemungkinan setelah  membaca buku  ini,  mahasiswa  tingkat  akhir  yang  sedang  menyelesaikan  skripsinya.  Akan menemukan inspirasi setelah membaca buku ini. Misalnya, jika buku ini berfokus kepada Jawa  sebagai  objek  spasial  kajian  sistem  ekonomi  perpajakan.  Maka,  kajian  sistem ekonomi  perpajakan  di  daerah  luar  jawa  akan  menarik  untuk  dikaji.  Apalagi  jika mahasiswa  akhir  ini  bisa  menghubungkan  bagaimana  sistem  perpajakan  tradisional dalam berkolaborasi dengan sistem perpajakan kolonial di luar jawa. 3) Sebagai bahan refleksi terhadap bagaimana seharusnya kebijakan tentang politik perpajakan yang ideal dan tidak terlalu memberatkan pembayar pajak. Dalam buku ini seringkali ditunjukkan bahwa masyarakat kelas bawah mengalami beban pajak yang sangat berat akibat dari sistem  politik  perpajakan  yang  eksploitatif.  Maka  dari  itu,  sebagai  bahan  refleksi, pemangku  kebijakan  perpajakan  harus  membaca  buku  ini  agar  kebijakan  yang  akan mereka buat tidak memberatkan masyarakat bumiputera (Halaman 274). Pada akhirnya, beban pajak yang terlalu berat akan menimbulkan suatu konflik sosial dalam masyarakat. Tentu hal tersebut tidak mau terjadi, kan ?. Maka dari itu, belajar dari sejarah adalah hal yang terbaik.
Akan  tetapi,  penulis  tidak  konsisten  dalam  penggunaan  nama  Indonesia, Nusantara, dan Hindia Belanda. Pada judul tertulis jelas menggunakan Indonesia. Akan tetapi, di dalam buku penulis sering menggunakan istilah Nusantara (Halaman 86, 183, 92, 201, 93, 314, 306, 49, 211, 22, 212, 173, 192, 309, 222, 313, 25, 138 ) dan Hindia Belanda  (Halaman  90,  137,  147,  155,  159  dsb)  untuk  merujuk  kepada  suatu  wilayah kesatuan  yang  dikuasai  oleh  pemerintah  Belanda  mulai  tahun  1816  hingga  1942. Mungkin hal ini terdengar sepele. Akan tetapi, istilah Nusantara, Indonesia dan Hindia Belanda sebenarnya memiliki arti yang berbeda.  Selain itu, kekurangan  dari buku ini adalah  sejarah  mikro  yang  kurang  dibahas.  Porsi  dalam  buku  ini  terlalu  memberikan fokus  terhadap  sejarah  makro  yang  besar,  Penulis  mengakui  adanya  kekurangan  ini. Pembahasan mengenai tentang bagaimana hubungan sejarah ekonomi makro khususnya perpajakan dengan ekonomi mikro kurang mendapat perhatian lebih daripada penulis. Sehingga  membuka  peluang  bagi  penulis  lain  untuk  menulis  hubungan  perpajakan dengan  ekonomi  mikro  di  tingkat  yang  lebih  rendah,  desa  misalnya,  atau  hubungan sistem ekonomi perpajakan dengan gejala-gejala sosial dalam masyarakat desa. Sehingga pembaca bisa mengetahui lebih bagaimana sektor makro mempengaruhi sektor mikro.