Penegakkan Hukum dan Sanksinya Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 terhadap Upaya Perlindungan Hukum pada Anak Jalanan Beserta Hambatannya di Kota Semarang
Ajeng Ayu Rahmawati, Dyah Listyarini, Fitika Andraini Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang ajengayurahmawati@mhs.unisbank.ac.id, dr.dyahlistyarini@gmail.com, fitika@edu.unisbank.ac.id

## ABSTRACT
The author's research was in writing a thesis entitled Law Enforcement and Sanctions Based on Regional Regulation Number 5 of 2014 on Legal Protection Efforts for Street Children and  Their  Obstacles  in  the  City  of  Semarang.  This  research  method  involves  field  surveys, interviews, and qualitative data analysis. The data sources used will produce a description of what  will  later  be  described  in  the  form  of  written  or  spoken  sentences  (interviews)  by  law enforcers  who  experience  exploitation  of  street  children  in  the  city.  Semarang,  as  well  as supporting  sources  such  as  laws  and  regulations,  books  or  other  literacy.  The  results  of  this research highlight the complexity of the reality of street children's lives and offer deeper insight into the efforts that can be made to improve their welfare.
Keywords: Law Enforcement, Regional Regulations, Exploitation of Street Children

## ABSTRAK
Penelitian penulis dalam pembuatan skripsi yang berjudul Penegakkan Hukum Dan Sanksinya  Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2014  Terhadap  Upaya Perlindungan  Hukum  Pada  Anak  Jalanan  Beserta  Hambatannya  Di  Kota  Semarang.  Pada metode penelitian ini melibatkan survei lapangan, wawancara,  dan analisis data kualitatif.. Sumber data yang dilakukan akan menghasilkan deskripsi, tentang apa yang nantinya akan diuraikan dalam bentuk kalimat tertulis maupun yang diucapkan (wawancara) oleh Penegak hukum yang mengalami eksploitasi anak jalanan di Kota Semarang, serta sumber pendukung seperti Peraturan perundang-undangan, buku atau literasi lainnya. Pada hasil penelitian ini bahwa menyoroti kompleksitas realitas kehidupan anak jalanan serta menawarkan wawasan yang  lebih  dalam  tentang  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan mereka.
Kata Kunci: Penegakkan Hukum, Peraturan Daerah, Eksploitasi Anak Jalanan

## PENDAHULUAN
Kota Semarang, selaku salah satu kota besar di Indonesia,  yang menghadapi tantangan  serius  di  dalam  hal  perlindungan  hukum  terhadap  anak  jalanan.  Anak jalanan  ialah  kelompok    yang  rentan  terhadap  berbagai  bentuk  eksploitasi, penyalahgunaan, dan tindakan kriminal. Mereka seringkali terlibat dalam kegiatan yang  membahayakan  kesejahteraan  mereka  sendiri,  contohnya:  pekerja  anak, pengemis, dan kegiatan kriminal lainnya. Oleh sebab itu, perlindungan hukum bagi
anak jalanan adalah suatu keharusan.
Peraturan  Daerah  di  Kota  Semarang  ialah  usaha  legislasi  yang  ditetapkan untuk  melindungi  hak  dan  kesejahteraan  anak  jalanan.  Peraturan  ini  memberikan dasar  hukum  untuk  menangani  anak  jalanan,  memberikan  sanksi  terhadap pelanggaran  yang  merugikan  mereka,  dan  juga  mengatur  berbagai  langkah perlindungan. Tapi, dalam praktiknya, implementasi dan penegakkan hukum terkait Peraturan  Daerah  ini  masih  menjadi  tantangan  yang  serius.Beberapa  faktor  yang menjadi  hambatan  dalam  penegakkan  hukum  dan  aspek  proteksi  anak  Jalanan  di wilayah Kota Semarang antara lain yaitu:
1. Keterbatasan  Sumber  Daya:  Keuangan,  personel,  dan  infrastruktur  yang terbatas  seringkali  menghambat  pelaksanaan  kebijakan  perlindungan  anak jalanan.
2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Kesadaran masyarakat tentang hak anak dan perlindungan mereka seringkali rendah, yang dapat menghambat usaha pencegahan dan penanganan anak jalanan.
3. Keadaan Keluarga dan Ekonomi: Banyak anak jalanan berasal dari keluarga yang  miskin  atau  terpinggirkan,  sehingga  faktor-faktor  ekonomi  juga mempengaruhi permasalahan ini.
4. Kendala  Hukum  dan  Birokrasi:  Tindakan  hukum  dan  administrasi  yang kompleks  dan  berbelit-belit  dapat  menjadi  hambatan  bagi  usaha perlindungan anak jalanan.
5. Kerentanan  Terhadap  Pelecehan  dan  Eksploitasi:  Anak  jalanan  seringkali rentan  terhadap  pelecehan,  perdagangan  manusia,  dan  eksploitasi.  dan  ini dapat menjadi hambatan serius dalam usaha perlindungan hukum.
Penting untuk menyadari bahwa perlindungan hukum terhadap anak jalanan ialah  kewajiban  moral  dan  hukum  yang  tidak  hanya  harus  dipahami  dengan  baik, tetapi juga harus diterapkan secara efektif. Oleh sebab itu, riset ini bertujuan untuk menganalisis penegakkan hukum dan sanksi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5  Tahun  2014  dalam  usaha  perlindungan  hukum  terhadap  anak  jalanan  di  Kota Semarang.  Dengan  memahami  hambatan-hambatan  yang  ada,  diharapkan  riset  ini dapat memberikan wawasan yang berharga dan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan anak jalanan di kota ini.(UU Kesehatan No 36, 2009)
Unsur yang menjadikan hambatasn suatu kelompok masyarakat ialah masih tingginya  laju  kebutuhan.  Relevan  pengukuran  fokus  Badan  Pimpinan  Republik Indonesia  September  2022  jumlah  penduduk  miskin  14,38  juta  orang,  berkurang pada  jalan  kaki  2022  sebesar  0,22  juta  orang.  2022  juga  untuk  penduduk  miskin negara  di  berjalan  12,29%,  kemudian  pada  saat  itu,  hingga  12,36%  di  September 20222 .
Relevan  dengan  "Keputusan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor 146/HUK/2013  tentang  Penetapan  Kriteria”,  Pendataan  masyarakat    miskin,  dan larangan  hukum  masyarakat  miskin  serta  penyandang  cacat  terdaftar  dan masyarakat  miskin  dan  melawan  hukum  yang  terdaftar  termasuk  dalam  kategori polum tercatat. Banyak unsur penyebab kebutuhan, salah satunya ialah SDM (SDM) yang rendah, sehingga perlu mencari pekerjaan dan variabelnya yang berbeda-beda
(Dinas Sosial, 2017).
Jika kemiskinan tidak ditangani dengan benar, akan memunculkan masalah sosial contohnya anak jalanan misalnya. Menurut Soetarso dan Huraera jika dampak darurat  finansial  dan  moneter  terhadap  anak  jalanan  ialah  wali  yang  mendesak generasi muda untuk berusaha membantu perekonomi keluarga, kasus-kasus biadab, dan kekerasan terhadap anak yang dilaksanakan oleh wali semakin meningkat. Jadi anak-anak  lari  ke  jalan  dan  anak-anak  dirugikan  keluar  sekolah  sebab  wali  tidak mampu membayar biaya sekolah, semakin banyak anak muda yang saat ini tinggal di kota  sebab  meningkatnya  biaya  perjanjian  rumah/ruang.  Di  jalanan,  akan  terjadi persaingan untuk mendapatkan pekerjaan, memaksa anak-anak untuk melaksanakan tugas-tugas  yang  beresiko  tinggi  terhadap  keselamatan  mereka  dan  mendorong orang  dewasa  untuk  mengeksploitasi  anak-anak.  Anak-anak  itu  tetap  berada  di jalanan lebih lama, sehingga mengundang masalah lain dan anak jalanan itu menjadi korban  pemerasan,  pencabulan,  dan  eksplitasi  seksual  terhadap  anak  jalanan perempuan.
Tinjaun  diarahkan  pada  UNICEF  (Aset  Anak-Anak  Negara  Bergabung) terhadap anak-anak yang diterima keturunan jalanan, menunjukkan jika anak-anak yang tinggal di jalanan bertanggung jawab atas kebutuhan keuangan rumah, tapi juga sebab kebiadaban dan gangguan dalam keluarga mereka orang tuanya.  Bagi anak- anak itu, hidup di jalan tak kurang sulit, tapi seandainya anda lebih berharga yang memberikan  pilihan  disbanding  kehidupan  dalam  keluarga  yang  sarat  dengan kebrutalan  yang  tak  bisa  dihindarkan  meski  tidak  selalu  terjadi,  tapi  tak  jarang ditemukan  jika  anak-anak  yang  memilih  sambil  hidup  dijalanan  ialah  korban kekerasan terhadap anak
Sebagaimana tertuang dalam pedoman Ulama RI Nomor 8 tahun 2012 tentang tatanan  penyelenggaraan  dan  pengawasan  penyediaan  masalah  bantuan  sosial pemerintah serta bantuan pemerintah memahami jika anak jalanan ialah anak yang tak berdaya menghadapi pekerjaan di kota, dan anak yang bekerja serta tinggal di jalan  yang  membuat  tertentu  punya  waktu  yang  banyak  untuk  melaksanakan bisnisnya dan berbagai olahraga, dengan kehidupan sehari-harinya .
Dengan  adanya  keadaan  yang  contohnya  ini  jelas  meresahkan  dan memperhatinkan masyarakat kota Semarang, melihat keberadaban anak jalanan di Tengah  masyarakat  bisa  dikategorikan  selaku  penyakit  sosial.  Selain  itu  juga, keberadaan  mereka  juga  bertantangan  dengan  nilai  pancasila  dan  kepribadian bangsa  Indonesia.  Ysng  merendahkan  martabat  manusia,  berkemungkinan meningkatkan  derajat  kriminalitas,  serta  memunculkan  gangguan  keamanan  serta ketertiban umum. Contohnya: pemerasan, pencurian, dan sindikat perdagangan anak. Di sisi lain, persoalan anak jalanan pastinya bisa memunculkan citra buruk atau kesan negative  teruntuk  kota  Semarang,  dimana  perkembangan  sosialnya  cukup mendapatkan atensi khalayak luas, serta salah satu daerah wisata  di Jawa Tengah yang popular akan keindahannya.
Sebetulnya  jika  dipelajari  lebih  dalam,  Pemerintah  Kota  Semarang  lewat Dinas Sosial yang berkolaborasi dengan Satpol PP sudah mengatasi  keberadaan anak jalanan. Contohnya yaitu di 6 Oktober 2022 sudah terjaring sebanyak 4 orang, yang mencakupi:  2  anak  jalanan,  1  badut,  dan  1  pengemis.  Dalam  operasi  yustisi  itu,
beberapa anak jalanan dan PGOT dibawa oleh petugas gabungan. Mereka terjaring petugas  yustisi  saat  meminta-minta  di  daerah  Pedurungan  Kidul.  Di  dalam  kantor kelurahan, beberapa petugas sudah bersiap untuk mendata dan memberikan sanksi. Dua anak jalanan, satu pengemis dan seorang badut jalanan didata di dalam kantor kelurahan.  Para  PGOT  itu  kemudian  dibina  oleh  petugas  Dinas  Sosial,  Satpol  PP, Kepolisian  dan  Dinas  Kesehatan.  Pembinaan  itu  di  laksanakam  di  rumah  kantor kelurahan  Pedurungan  Kidul  Kota  Semarang.  Tapi  kenyataannya,  walaupun  sudah dilaksanakan penjaringan terkadang masih banyak melihat keberadaan anak jalanan dibeberapa  sudut  kota  dan  tempat  keramaian  lainnya. Seolah-olah  keberadaan mereka tidak pernah ada habisnya. Apalagi di saat momentum di bulan Ramadhan dan menjelang nya hari raya keagamaan dan musim liburan anak sekolah, mereka memanfaatkan waktunya untuk meminta belas kasihan orang lain.
Walaupun  ketentuannya  “ Pasal  34  ayat  (1)  Undang  Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia 1945 (UUDNRI 1945)” menegaskan “Fakir miskin dan anak -anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Tapi ketentuan pasal itu tidak bisa dijadikan dasar  atau  alasan  hukum  guna  melaksanakan  pelepasan  ataupun  menjadikan tindakan tegas terhadap negara dalam menangani masalah anak jalanan itu. Di sisi lain, “Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945” dan “Pasal 73 Bab VI Pembatasan dan Larangan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Ma nusia” memperbolehkan  adanya  pembatasan  terhadap  hak  dan  kebebasan  individu  demi menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil relevan dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat.
Oleh  sebab  itu,  guna  menjaga  ketertiban  umum  membangun  masyarakat Indonesia berbudi pekerti dan luhur serta memberikan rasa nyaman, aman tentram teruntuk  khalayak  luas  khususnya  di  Kota  Semarang.  Maka  sangat  beralasan  jika dibutuhkan  usaha  penanganan  yang  lebih  seirus  terhadap  permasalahan  anak jalanan,  yang  mulai  dari  sifatnya  preventive  sampai  dengan  usaha-usaha  yang sifatnya  represif  lewat  penerapan  atau  fungsionalisasi  hukum  pidana,  misalnya berupa sanksi pidana supaya memberikan efek jera kepada anak jalanan itu sendiri.

## Tabel 1.1 Data Anak Jalanan Kota Semarang Pada Tahun 2021-2023
Anak Jalanan 2021 2022 2023 Kecamatan Total Banyumanik 12 10 10 Candisari 37 30 23 Gayamsari 54 45 29 Gunungpati 3 3 3 Mijen 2 2 2 Ngaliyan 4 4 4 Semarang Barat 18 16 10 Semarang Selatan 67 60 50 Semarang Tengah 85 60 40
Volume 6 Nomor 1 (2024)   1081 - 1094   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.6243
Semarang Timur 15 10 8 Semarang Utara 35 30 25 Grand Total 332 270 204 Sumber: Dinas Sosial Kota Semarang
Mengingat informasi di atas tahun 2021-2023 jumlah anak jalanan di Kota Semarang  mengalami  penurunan  kritis  setiap  tahunnya.  Relevan  dengan  Bapak Bambang  Sumedi  selaku  Sub  Fasilitator  Pemulihan    Sosial  Keterampilan  dan Penanganan Sosial, jika perkembangan remaja jalan dan terlantar di Kota Semarang bisa di kendalikan sehingga diusahakan guna menghindari terjadinya ketergantungan terhadap anak khususnya selaku penggemar atau poni, idealnya bisa lanjut.
Melihat keadaan itu, harusnya ada penanganan yang lebih spesifik mengenai anak jalanan. Relevan dengan “Undang - undang Dasar tahun 1945 pasal 34 ayat (1)” dimana mengatakan “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Negara yang dalam arti pemerintah berkewajiban menjamin kehidupan yang layak bagi fakir miskin dan anak terlantar. Anak terlantar yang dimaksudkan ialah anak-anak yang tidak  terpenuhi  kebutuhan  baik  fisik,  mental,  spritual,  ataupun  sosial  (Undang- Undang perlindungan anak No.23 Tahun 2002). Anak terlantar yang dimaksudkan salah satu diantaranya ialah anak jalanan.
Usaha  pemerintah  yang  mengenai  penanganan  anak  jalanan  yang  pertama ialah  diadakannya  Rumah  Singgah  yang  sekarang  lebih  dikenal  dengan  adanya Rumah  Perlindungan  Sosial  Anak  Jalanan  (RPSA).  Adanya  Rumah  Singgah  atau Rumah Perlindungan Sosial Anak Jalanan (RPSA) ialah salah satu bentuk kerjasama antara YSS (Yayasan Sosial Sogijopranoto) dan Departemen Sosial selaku bagian dari pilot  project  yang  didukung  oleh  UNDP  dalam  menangani  kasus  anak  jalanan  di Indonesia, yakni dengan cara mengajukan suatu model Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) untuk mengentaskan anak jalanan di Indonesia. Model penanganan itu berlanjut  dengan  program  riset  anak  jalanan  yang  dilangsungkan  di  12  kota  di Indonesia.  Dari  pendataan  itu  kemudian  melahirkan  sebuah  program  pendekatan rumah singgah yang pelaksanaannya di Semarang, melibatkan 7 Ornop (Organisasi Non Pemerintahan) selaku lembaga pelaksana (Salahuddin 2004:170). Dari 7 Ornop itu,  Gratama ialah salah  satu  diantaranya.  Kota Semarang dipilih  selaku salah satu kota  uji  coba  RPSA  sebab  Semarang  ialah  Kota  dari  Provinsi  Jawa  Tengah  dan diperkirakan jumlah anak jalanan yang relatif cukup banyak.
Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 5 tahun 2014 ialah usaha mencari jalan  keluar  percepatan  penanganan  anak  jalanan.  Perda  ini  bukan  saja  mengatur bagaimana usaha pemerintah daerah menangani anak jalanan, termasuk mengatur bagaimana masyarakat ikut serta dalam menangani anak jalanan. Salah satu outcome yang  cukup  menarik  ialah  target  Kota  Semarang  bebas  anak  jalanan,  membuat pembelajaran sosial untuk tidak gampang memberi sesuatu kepada anak jalanan.
Relevan  “Pasal  23  Perda  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Penanganan  anak jalanan di Kota Semarang”, dilarang menyelesaikan latihan di jalan terbuka. Beca dan pedoman  terbaru,  individu  tidak  boleh  memberi  uang  tunai  atau  barang  dalam kerangka berpikir itu kepada anak jalanan.
Dalam keistimewaan kemerdekaan daerah yang bergantung pada “Peraturan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 nomor 5”  memberi  definisi  yaitu:  “Otonomi  daerah  ialah  hak,  wewenang  dan  kewajiban daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  pemerintahan  setempat  relevan  dengan  peraturan  perundang- undangan”.
Riset Kencana jika belum efektifnya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang  Pembinaan  Anak  Jalanan  di  Kota  Palembang.  Peraturan  belum  berjalan secara maksimal. Faktor kendala di lapangan, dimans kinerja aparat penegak hukum kurang maksimal dan kesejahteraan aparat penegak hukum. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam melasanakan penjangkauan, dan kurangnya sumber Daya Manusia dalam  melaksanakan  pembinaan.  Faktor  Masyarakat  sebab  minimnya  kepedulian serta  kesadaran  msyarakat  terhadap  aturan  yang  ada.  Faktor  kebudayaan  dimana kurangnya nilai ketertiban dan nilai ketentraman. Dampak Peraturan Daerah Nomor 12  Tahun  2013  tentang  Pembinaan  Anak  Jalanan  di  Kota  Palembang  yang  belum berkesejahteraan dan meningkatnya tindak kriminalitas, pergaulan bebas di antara mereka, dan menyebabkan banyak Masyarakat Kota Palembang lain beralih profesi serupa  untuk  keberlangsungan  hidupnya. Riset  mengenai  praktik  jika  negara berkewajiban  untuk  merawat  anak-anak    miskin  dan  dilingkungannya.  Perlakuan terhadap masyarakat miskin dan generasi muda tetangga harus dilaksanakan secara terkoordinasi. Terkoordinasi dan wajar. Jumalah pemuda jalanan di Kota Semarang terus meningkat dari tahun ke tahun, terlebih lagi. Demikianlah badan legislative Kota Semarang menyusun Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang pelaku pemuda jalanan, tahun 2014 sekaku alasan sah untuk mengurus anak jalan di Kota Semarang. Bagian Sosial, Pemuda, dan Olahraga sudah berusaha menyediakan anak-anak jalanan secara terkoordinasi, terhadap dan ekonomi dengan mendapatkan proyek-proyek  pengawasan  yang  besar  mengenai  penanggulan,  perbaikan  atau pemulihan,  tapi  pelaksanaan  peraturan  pencegahan  dan  pidana  tidak  bisa  tidak dilaksanakan secara ideal (Prasasi, C. A., Lita Tyesta, A. L. W., & Herawati., R., 2016).

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan  penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  hukum  kualitatif, metode yang digunakan penelitian mengasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari pernyataan atau tulisan serta tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia (Burhan Ashshofa, 2013). Penelitian ini tentang Penegakkan Hukum dan Sanksinya Berdasarkan Perda Nomer 5 Tahun 2014 Terhadap Upaya Perlindungan Anak Jalanan Beserta Hambatannya di Kota Semarang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penegakkan Hukum Dan Sanksinya Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2014 Terhadap  Upaya  Perlindungan  Hukum  Pada  Anak  Jalanan  Beserta Hambatannya Di Kota Semarang
Pada  definisi  anak  jalanan  merupakan  anak  yang  menghabiskan  waktunya
untuk bekerja di jalanan dan berkeliaran di jalan khususnya di tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan merupakan anak yang menghabiskan waktunya di jalanan, yang terdiri anak-anak yang mempunyai hubungan keluarga dengan keadaan keluargnya yang tidak utuh dan terkadang ada yang mempunyai masalah tentang perekonomian keluarga, serta juga ada anak yang di tinggal keluarganya dari sejak kecil karena tidak tahu orang tua mereka ada dimana.
Pada  dasarnya  tekanan  kemiskinan  ialah  suatu  kondisi  yang  mendorong anak-anak  tersebut  yang  hidup  di  jalanan  .  Namun,  pada  dasarnya  bukan  berarti kemiskinan  ialah  satu-satunya  faktor  determinan  kepada  anak-anak  jalanan  yang menjadikan penyebabnya dan kebanyakan anak-anak jalanan pergi atau kelua rumah tanpa  pamit  orang  tua  kemudian  tidak  pulang  berhari-hari  dan  terpaksa  pada akhirnya hidup dijalanan. Kemudian cara anak-anak tersebut mencari makan, yaitu dengan  bekerja.  Namun  ada  60%  rata-rata  anak  jalanan  yang  bekerja  tersebut dipaksa dengan orang tuanya.
Menurut Huraerah ada 3 (tiga) faktor yang mendorong anan-anak tersebut turun ke jalanan yaitu antara lain yaitu:
1. Tingkat  Makro  ( Basic  Cause) yang  merupakan  faktor  yang  berhubungan dengan  struktur  masyarakat  (struktur  yang  dianggap  sebab  akibat  yang sangat  menentukan  di  dalam  hal,  sebabnya  anak-anak  banyak  waktu  di jalanan,  dan  akibatnya  akan  mendapatkan  uang).  Sebab  yang  didefinisikan ekonomi  merupakan  membutuhkan  modal  dan  keahlian  besar.  Jika memperoleh  uang  yang  lebih  banyak,  maka  anak  jalanan  tersebut meninggalkan bangku sekolah.
2. Tingkat Mikro ( Immediate Causes) yang merupakan factor yang berhubungan dengan  anak-anak  dan  keluarga.  Yang  dimana  sebab  -sebab  yang  bisa  di definisikan  terhadap anak-anak  ialah  lari  dari  rumahnya,  contohnya:  anak- anak yang hidup dengan orang tuanya yang biasanya dengan kekerasan yang seprti:  di  pukul,  di  tampar,  di  aniaya  dengan  masalnya  yang  sebetulnya masalah kecil. Namun di saat sudah melampaui batas anak, maka anak-anak tersebut cenderung memilih untuk keluar rumah dan hidup di jalanan. Karena itu sebab-sebab yang berasalnya dari rumah ialah merupakan anak terlantar, yang  ketidak  mampuannya  orang  tua  yang  menyedikan  sebuah  kebutuhan dasar  dan  kondisi  psikologisnya  sepertinya  di  tolak  orang  tuanya,  itulah bentuk  salah satu  perlawanan  orang  tua  sehingga mengalami  kekerasan di rumah. ( child abuse). Permasalahan tersebut menjadikan sebab-sebab yang timbul baik dari anak maupun orang tua saling terkait satu sama lain.
3. Tingkat  Meso  ( Underlying  Cause) yang  merupakan  faktor  supaya  bisa berhubungn  dengan  struktur  masyarakat,  struktur  yang  dianggap  sebagai kelas masyarakat yang dimana masyarakat tersebut ada yang miskin dan ada yang kaya.  Jika kelompok keluarga miskin anak-anak akan ikut sertakan di dalam  penambahan  pengahasilan  keluarga.  Kemudian  sebab  yang  dapat didefinisikan  adalah  komunitas  yang  mayoritasnya  dari  keluarga  miskin, anak-anak  merupakan  suatu  aset  yang  membantu  ekonomi  keluarga,  oleh sebab itu anak-anak tersebut diajarkan untuk bekerja.
Kemudian  ada  ketentuan  tahapan  penanganan  pencegahan  yang  di  atur  di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan, dan  Pengemis  yang  telah  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  Kota  Semarang  dan  bekerja sama  dengan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP)  yang  telah  malaksanakan tugasnya di berbagai macam program.
Penegakkan Peraturan daerah tersebut di lakukan karena adanya Tim Dinas Sosial Kota Semarang dalam patroli PGOT sudah melihat secara langsung beberapa kali di lapangan. Penegakkan Peraturan Daerah tersebut adalah bagian dari sebuah visi yang nantinya akan menyejahterkan masyarakat. Dengan adanya PSM (Pekerja Sosial  Masyarakat),  Karang  Taruna,  dan  lain-lain,  sebagai  bagian  perpanjangan tangan  dari  pemeritahan  untuk  mengatasi  sebuah  persoalan  sosial  yang  ada  di masyarakat.  Namun  jika  memberikan  uang  kepada  anak  jalanan  akan  dikenakan sanksi  sesaui  dengan  pasal  30  yang  berbuyi  bahwa:  “ Sanksi  yang  akan  dijatuhkan kepada orang yang memberikan sesuatu tersebut berupa hukuman kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp1 juta”. Tujuan tersebut supaya masyarakat hedak menyalurkan  sumbangan  kepada  anak  jalanan,  namum  jika  ingin  menyumban langsung dating ke panti sosial yang resmi. Supaya penanganan anak jalanan tersebut dapat  dilakukan  secara  terarah.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mendidik  anak  jalanan menjadi yang lebih baik nantinya.
Upaya  penanganan  anak  jalanan  pada  saat  di  lapangan  belum  terlaksana dengan  efekti.  Jadi  instansi  yang  berhak  berwenang  untuk  menegakkan  larangan tersebut Perda Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis ialah Dinas Sosial Kota Semarang dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Dengan demikian pada intinya, suatu pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis khususnya untuk penegakkan  larangan  dan  sanksi  pidana  yang  masih  belum  dapat  di  laksanakan secara  efektif  karenya  masih  ada  kendala.  Dan  usaha  yang  dilaksanakan  tentang Perda tentang remaja jalanan.

## Sanksi  Pada  Pelanggaran  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2014  Kota Semarang Tentang Penanganan Anak Jalanan Di Kota Semarang
Berdasarkan  pada  Perda  tentang  penanganan  anak  jalanan,  individu  tanpa tempat tinggal tetap, dan orang yang mengemis di kawasan Kota Semarang. Pasal 23 Jo. Pasal 29 yang berbunyi bahwa:
Pasal  23:  “ Anak  jalanan,  gelandangan  dan  pengemis  dilarang  melakukan kegiatan di jalan umum.”
Pasal 29 : “Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi pembinaan dipanti rehabilitasi sosial.”
Kemudian ada kentuan di dalam pasal Pasal 23 Jo. Pasal 29 Perda No.5 Tahun 2014, larangan yang terdapat pada Perda tersebut juga terdapat pada Pasal 24 dan Pasal 25 yang berbunyi bahwa:
Pasal 24: “(1) Setiap orang dilarang memberikan uang dan atau barang dalam bentuk apapun kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis di jalan-jalan umum dan atau traffic light. (2) Masyarakat yang berkeinginan untuk berpartisipasi dalam pendanaan  kegiatan  penanganan  anak  jalanan,  gelandangan  dan  pengemis  dapat
Volume 6 Nomor 1 (2024)   1081 - 1094   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.6243
menyalurkan langsung kepada panti sosial resmi yang ada di daerah”.
Pasal 25: “ Setiap orang dilarang mengeksploitasi anak jalanan, gelandangan dan pengemis termasuk pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan”
Berikutnya ada sanksi untuk masyarakat yang memberikan uang kepada anak jalanan akan di kenakan hukuman sesuai di dalam pasal 24 dan Pasal 25 Perda No.5 Tahun  2014  di  atas,  dirumuskan  dalam  Pasal  30,  yang  berbunyi  bahwa: “(1)  Bagi orang yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 24 ayat (1) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 25 diancam dengansanksi pidana kurungan  paling  lama  3  (tiga)  bulan  dan  atau  denda  paling  tinggi  sebesar  Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana pelanggaran.
(4)  Denda  yang  dikenakan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2) merupakan pendapatan Negara.”
Berdasarkan  anak  jalanan  yang  harus  mendapat  perlindungan  yang  sesuai dengan ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002   sebagaimana yang  sudah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, yang berbunyi bahwa: “ Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua,wali, atau pihak  lain  manapun  yang  bertanggung  jawab  atas  pengasuhan,  yang  berhak mendapatkan  perlindungan  dari  perlakuan:  a).  Diskriminasi,  b).  Eksploitasi,  baik ekonomi  maupun  sekolah,  c).  Penelantaran,  d).Kekejaman,  kekerasan,  dan penganiayaan, e). Ketidakadilan dan, f). Perlakuan salah lainnya.”
Untuk pelaku eksploitasi anak jalanan selain bisa dikenakan ancaman pidana yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang sebagaimana telah diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  atas perubahan tersebut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Fakta yang menunjukkan di lapangan selama ini bahwa yaitu Dinas Sosial yang bekerja sama dengan Satpol PP Kota Semarang yang bertugas dan berewenang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang .
Berdasrkan  program  kerja  dan  kegiatan  yang  akan  dilakukan  oleh  Dinas Sosial  yang  bekerja  sama  dengan  Satpol  PP  Kota  Semarang,  maka  akan  dapat diketahui  bahwa  peran  dalam  pemerintahan  untuk  mencegah  eksploitasi  anak terhadap ekonomi telah dilakukan dengan cara pencegahan ( preventif ), penanganan ( kuratif ), dan solutif. Yang berupa Upaya pencegahan.
Upaya pencegahan merupakan Upaya yang sudah di lakukan dengan adanya Peraturan  Daerah  Kota  Semarang,  yang  menurut  pasal  1  ayat  (17)yang  di  dalam Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang  Anak  Jalanan,  Gelandangan,  dan Pengemis yaitu berbuny i bahwa: “ Penanganan Pencegahan adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir untuk mencegah timbulnya anak jalanan, yang berada di jalanan melalui pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi pengawasan, dan pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup anak
jalanan.”
Melalui  program  tersebut  organisasi  kesejahteraan  masyarakat  yang berkolaborasi  dengan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja.  telah  menjalankan  tugasnya pernnya yang imperative, karena telah melaksanakan kewajiban nya dengan baik dan sesuai dengan aturan yang sudah di buat oleh Perda Kota Semarang dan pihak yang memiliki kedudukan dan kewenangan untuk melakukan hal tersebut.
Hal  ini  menunjukan  bahwa  Pemerintah  Kota  Semarang  Khususnya  Dinas Sosial  sudah  melakukan  Upaya-upaya  pencegahan,  seperti  yang  dinyatakan  oleh Bapak Bambang Sumedi sebagi Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan  bahwa:  “ Jika  melakukan  pencegahan  anak  jalanan  Dinas  Sosial  Kota Semarang  akan  bekerjasama  dengan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP), melakukan razia tersebut harus secara terjadwal yaitu 2 (dua) kali dalam satu tahun di  daerah  yang  sudah  di  tentukan.  Kemudian  setelah  adanya  anak  jalanan  yang tertangkap Razia akan dibina selama 15 hari di rumah singgah.Kemudian dilakukan Analisa, apa yang menjadi penyebab anak ini turun ke jalanan, dan anak ini apakah masih sekolah atau tidak. Apabila anak tersebut sudah putus sekolah pihak Dinas Sosial Kota Semarang maka akan memberikan fasilitas untuk sekolah.”

## Hukuman Pidana terhadap Tindak Kriminalitas yang Melibatkan Anak.
Berdasarkan hukum perlindungan anak, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  mengadopsi  istilah  "individu muda yang terlibat dalam proses hukum." Individu muda yang terlibat dalam proses hukum mencakup tiga (3) kriteria, yakni: antara lain:
1. Individu muda yang terlibat dalam konflik dengan sistem hukum atau sering disebut  sebagai  Anak.  Anak  merupakan seorang  individu  muda  yang  telah. beusia  12  tahun,    namun  belum  mencapai  usia  18  tahun  dan  diduga melakukan sanksi hukuman
2. Individu  muda  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  atau  sering  disebut sebagai  Anak  Korban.  Individu  muda  yang  belum  mencapai  usia  18  tahun yang  mengalami  penderitaan  fisik,  mental,  dan  kerugian  ekonomi  yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Individu muda yang menjadi saksi tindak pidana atau sering disebut sebagai saksi yang belum dewasa. individu muda yang belum mencapai usia 18  tahun yang  dapat  memberikan  sebuah  keterangan  berguna  untuk  ,  Keperluan penyelidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  dalam  persidangan  mengenai suatu kasus pidana yang didengar, dilihat, dan mengalami secara pribadi.
Implementasi  hukuman  tersebut  relative  kepada  individu  muda dengan dasar UU Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak  lanjut  menekankan  pada  pendekatan  keadilan  restoratif  serta implementasi  yang  dalam  kerangka  peradilan  kriminal.  Konsep  restoratif keadilan ialah resolusi sengketa perbuatan hukuman yang involving pelaku dan korban dengan entitas lain yang terlibat untuk kolaborasi mencari solusi yang  adil  dengan  menitik  beratkan  restorasi  keadaan  semula  dan  bukan retribusi. Dari segi konseptual tersebut melalui metode ini, respon terhadap kerusakan yang terjadi dari suatu perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak
pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  lebih  ditekankan  pada  bagaimana memulihkan  kepada  keadaan.  yang  kondisi  awal,  demi  menjatuhkan hukuman balasan terhadap anak selaku pelaku. Dari segi UU Nomor 11 Tahun 2012 mengenai struktur pengadilan hukuman individu muda yang terdapat 2 hukuman dan tindakan. Intimidasi hukuman kepada individu muda pengikut struktur 2 lintasan ialah struktur dua lintasan mengenai sanksi dalam hukum pidana  yaitu  hukuman  pidana.  yang  berada  Di  satu  sisi,  terdapat pertimbangan terhadap individu, sedangkan di sisi lain, terdapat jenis sanksi pidana.  Sistem  pemidanaan  dalam  konteks  hukum  pidana  modern menunjukkan  orientasi  pada  agen  pelaku  dan  perbuatan  yang  dilakukan. Klasifikasi sanksinya  yang ditetapkan tidak hanya mencakup sanksi pidana saja, melainkan juga sanksi tindakan. Sistem ini dirancang untuk mencakup berbagai bentuk respons terhadap pelanggaran hukum, termasuk hukuman pidana dan tindakan korektif.
Hambatan  Pemerintah  Dalam  Menangani  Anak  Jalanan  Sesuai  Dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan,

## Dan Pengemis Di Kota Semarang
Yang berkaitan dengan hasil penelitian ini, pengamatan dan berdasarkan hasil wawancara  yang  penulis  lakukan.  Bahwa  Upaya  yang  dilakukan  Pemerintah  Kota Semarang  untuk  sebuah  mengatasi  hambatan  yang  timbul  dalam  implementasi kebijakan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Upaya  pemerintah  Kota  Semarang  untuk  mengatasi  hambatan  penerapan kebijakan  tentang  adanya  larangan memberikan uang  kepada  anak jalanan tersebut,  ialah  dengan  meningkatkan  komunikasi  yang  baik  dengan masyarakat,  agar  masyarakat  mengerti  bahwa  memberi  uang  kepada  anak jalanan, termasuk tindakan yang tidak mendidik. Tujuannya supaya kebijakan yang  telah  ada  dapat  diimplementasikan  dengan  baik  oleh  pelaksana kebijakan dan mendapat dukungan dari masyarakat sekitar.
2. Upaya  pemerintah  Kota  Semarang  untuk  mengatasi  hambatan  penerapan sanksi tindakan, berupa muka-muka lama yang selalu terjaring razia, di sini pemerintah akan selalu mengupayakan supaya bisa merubah pola pikir dari anak jalanan, yang di dukung dan dibantu oleh Dinas Sosial Kota Semarang.
Implementasi tindakan pencegahan yang di dalam Perda Kota Semarang, ialah suatu  tindakan  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Kota  Semarang  dalam  upaya menanggulangi anak jalanan. Berdasarkan dengan observasi dan hasil wawancaranya peneliti  melakukan  di  lapangan,  bahwa  implementasi  tindakan  pencegahan  dalam Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Penanganan  Anak  Jalanan, Gelandangan dan Pengemis penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan yang ada di dalam Perda ini belum bisa berjalan dengan baik dan efektif. Hal tersebut diperkuat dengan  hasil  observasi  dan  hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan  serta  terdapat beberapa permasalahan ialah antara lain:
1. Pengawasan yang dilakukan Satpol PP dan Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota  Semarang  yang  belum  terlaksana  dengan  baik,  secara  mekanismenya
Volume 6 Nomor 1 (2024)   1081 - 1094   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.6243
pengadaan razia atau patroli memang sudah dilaksanakan, tetapi jangkauan yang di dalam pengadaan razia atau patroli ini masih terpaku di jalur-jalur protokol  yang  masih  terbilang  jantung  kota.  Serta  jangkauan  yang  tidak menyeluruh  itulah  yang  disinyalir  ialah  faktor  atau  alasan  mengapa  sulit untuk memangkas pertumbuhan anak jalanan, yang ada di Kota Semarang.
2. Kemudian  sulitnya  merubah  pola  pikir,  terutama  terhadap  anak  jalanan, untuk  tidak  kembali  turun  ke  jalanan  lagi.  Karena  banyak  beberapa  faktor yang  membuat  mereka  enggan  untuk  meninggalkan  profesi  yang  terbilang sudah cukup lama mereka geluti.
3. Karena  kurangnya  kesadaran  masyarakat  terhadap  kebijakan  yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang, terhadap adanya larangan yang memberikan uang terhadap anak jalanan tersebut.
4. Pemerintah Daerah Kota Semarang juga belum mampu untuk merealisasikan sanksi yang terdapat dalam peraturan daerah tersebut, tentang sanksi bagi orang yang memberikan uang kepada anak jalanan.
5. Pastinya butuh kesiapan dan pengkajian yang lebih matang bagi Pemerintah Kota Semarang jika benar-benar ingin merealisasikan kebijakan yang ada di dalam  peraturan  daerah ini,  karena  pasti akan  timbul  pro  dan  kontra.  Dan kesiapan  dari  masyarakat  juga  untuk  menerima  aturan  dan  kebijakan  dari peraturan daerah ini.
Hambatan yang dialami oleh Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan maupun rehabilitasi sosial terkait eksploitasi terhadap eksploitasi yang dialami anak jalanan  tersebut,  khususnya  pada  kasus  RN  yaitu  terkendala  pada  komunikasi. Komunikasi  yang  dimaksud  disini  adalah  karena  adanya  Dinas  Sosial  seringkali merasa kesulitan untuk melakukan pendekatan dengan anak jalanan yang terjaring razia.  Oleh  karenanya,  pihak  Dinas  Sosial  harus  melakukan  komunikasi  dengan pendekatan secara kekeluargaan supaya anak ini tidak merasa ketakutan dan lari saat terjaring  razia  sehingga  dapat  menimimalisir  kemungkinan  hal  yang  dapat membahayakan  nyawa  anak  ini,  karena  lari  pada  saat  razia.  Hal  tersebut  yang menjadi hambatan sekaligus tantangan untuk Pihak Dinas Sosial saat turun ke jalan untuk melakukan razia terhadap anak jalanan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan dengan:
• Perda Kota Semarang terkait eksploitasi anak jalanan belum optimal dalam pelaksanaannya,  sehingga  masih  terdapat  anak  jalanan  yang  tidak sepenuhnya  mematuhi  ketentuan.  Akibatnya,  ketika  dilakukan  penindakan, anak-anak tersebut cenderung melarikan diri atau menghindar.
• Sanksi  yang  di  terapkan  sudah  sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  11 tahun  2012  tentang  Hukuman  Anak  yang  menekankan  pentingnya pemberian,  pengawasan,  dan  evaluasi  hukuman  terhadap  anak.  Undang-
undang  ini  juga  menekankan  pendekatan  restoratif  dan  beragam  terhadap hukuman anak. Di dalamnya diuraikan berbagai macam hukuman bagi anak, antara  lain  hukuman  atas  penelantaran,  hukuman  atas  penelantaran, hukuman atas penelantaran, hukuman atas penelantaran, dan hukuman atas penelantaran. Undang-undang juga mengatur bahwa anak di bawah usia 14 tahun hanya dapat dihukum karena penelantaran.
• Hambatan  pemerintah  Kota  Semarang  untuk  mengatasi  anak  jalanan  yang sudah terbiasa terkena razia, di sini pemerintah akan selalu mengupayakan supaya bisa merubah pola pikir dari anak jalanan, yang di dukung dan dibantu oleh Dinas Sosial Kota Semarang. Pelaksanaan tindakan penegakan. yang di dalam  Perda  Kota  Semarang,  ialah  suatu  tindakan  yang  dibuat  oleh Pemerintah Kota Semarang dalam upaya menanggulangi anak jalanan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abu Huraerah. Kekerasan Pada Anak . (Bnndung: Penerbit Nuansa, 2006) hlm 87 Abu Huraerah. Kekerasan Pada Anak . (Bandung: Penerbit Nuansa,2006) hlm78 Bagong  Suyatmo,  Anak  Jalanan  di  Jawa  Timur: Masalah  dan  Upaya  Penangannya. (Surabaya: Airlangga University Press, 2007) hlm 102 Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum , Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32 Dellyana,Shant.1988, Konsep Penegakan Hukum . Yogyakarta: Liberty hal 32 Dr.  H.  Zainal  Asikin,  S.H.,  S.U,  2011, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Rajawali  Pers,Jakarta, hlm.101
H.  Pudi  Rahardi,  2007 ,  Hukum  Kepolisian  [Profesionalisme  dan  Reformasi  Polri], penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.53.
H. Salim,HS,SH,MS, 2009, Perkembangan dalam Ilmu Hukum , Rajawali Pers, Jakarta, hlm.22
Ilhami  Bisri, Sistem  Hukum  Indonesia  Prinsip-Prinsip  dan  Implemenasi  Hukum  di Indonesia , 130.
Jur Andi Hamzah, Penegakkan Hukum lingkungan (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 48. L.J. Van Apeldoorn, 2005, Pengantar Ilmu Hukum, Cet.31, (PT.Pradnya) Prof.Chainur Arrasjid, S.H., 2000, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika , Jakarta,hlm. 21Paramita, 2005) hlm 3
Romli  Atmasasmita  dan  Kodrat  Wibowo, Analisis  Ekonomi  Mikro  Tentang  Hukum Pidana Indonesia . (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 130-132. Sholehuddin, Sistem  Sanksi  dalam  Hukum  Pidana ,  Rajawali  Press,  Kota  Besar, 2002,hlm. 171983, Rajawali Press, Jakarta, Hlm.47
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , M. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Universitas Atmajaya,2010),
208
Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekreminalisasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 111-
112.
Wawan Muhwan Hairi, 2012, Pengantar Ilmu Hukum , Pustaka Setia, Bandung, hlm. 22.

## Jurnal
Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) 87-88. Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 236
Aristo Evandy A.Barlian, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum , 609 Aristo Evandy A.Berlian, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum , 611 Aristo Evandy A.Berlian, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 612.. Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013) 16 H.B.Sutopo, “Metode Penelitian kualitatif” (Surakarta: UNS Press, 2008), hal 8 Kencana, U.,Yuswalina, Y., & Triyandy, E.(2021). Efektivitas Peraturan Daerah Yang Berkesejahteraan  Sosial  di  Kota  Palembang: Studi  Kasus  Anak  Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Masa Pandemi Covid-19 . Simbur Cahaya, 27 (2), 70-97.Diakses Pukul 13.07 Tanggal 18 Agustus 2022
Moloeng, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT.Rosdakarya, 2002), 178 Muladi dan Arif Barda Nawawi, Penegakan Hukum Pidana , Op.Cit, Hlm. 157 Prasasi,  C.  A.,  Lita  Tyesta,  A.  L.  W.,  &  Herawati.,  R.  (2016). Pelaksanaan  Peraturan Daerah  Kota  Semarang  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang  Anak  Jalanan, Gelandangan,  Dan  Pengemis .Diponegoro  Law  Jurnal,  5  (2),  1-15..  Diakses pukul 13.11 Tanggal 18 Agustus 2022
Soejorno Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Presa, 1986), Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik) (Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2018) 213 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Raja Grafindo Perkasa , Jakarta,2010, hlm. 76