## TERJADINYA DEGRADASI KUALITAS KAWASAN CAGAR BUDAYA KRATON KASUNANAN SURAKARTA HADININGRAT AKIBAT KERANCUAN ATURAN PENATAAN BANGUNAN

## Rully

## Abstrak
Pada  umumnya  kawasan  yang  berpotensi  di  Indonesia  belum  dikelola  secara  baik, sebagian peraturan yang ada masih bersifat peraturan secara umum, sehingga belum mampu berfungsi sebagai alat pengendali pada tingkat operasional di lapangan. Kenyataan tersebut disebabkan  oleh  desain  kota/kawasan  yang  masih  lebih  bersifat  dua  dimensi  dan penjelmaannya  menjadi  tiga  dimensi,  tidak  lagi  berskala  kota atau kawasan  tetapi  lebih kepada  pekerjaan  individu  dalam  bentuk  kapling.  Disamping  itu  pranata-pranata pembangunan  yang  telah  dipunyai  oleh  masing-masing  Daerah  (RIK,  RDTK,  RTRK  dan sebagainya) sifatnya masih umum, dan walaupun telah dapat digunakan sebagai acuan untuk kawasan  yang  khusus  sulit  sekali  dalam  penerapannya  dilapangan, oleh  karena  itu  upaya penanganannya  tidak  mungkin  dapat  dilaksanakan  tanpa  melalui  peraturan  yang  mampu menjangkau ke arah pengendalian arsitektur bangunan secara tiga dimensional.
Dari  hasil penelitian:  Peran  Peraturan  Bangunan  Khusus  dalam  Meminimalisir Degradasi  Kualitas  Kawasan  Cagar  Budaya diperoleh  gambaran  tentang  menurunnya kualitas  kawasan  cagar  budaya oleh  beberapa  masalah  yang  salah  satunya  adalah  belum adanya panduan baku rancangan khusus yang menjembatani pembangunan fisik di Kawasan Cagar Budaya Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat tersebut.
Kata  kunci :Kerancuan  aturan,  degradasi  kualitas,  Kawasan Kraton  Kasunanan  Surakarta

## Hadiningrat

## 1. Latar Belakang
Adanya  suatu  anggapan  bahwa dengan  adanya  suatu  rencana  tata ruang kawasan akan dapat mendorong, mengarahkan serta mengendalikan  pembangunan,  maka penggunaan  ruang  dan  bangunan diharapkan  akan  tertata  baik.  Tetapi sering  terlupakan  bahwa  produk pengaturan  tata  ruang  kawasan belum  mencakup  aturan  terhadap bangunan khusus pada suatu kawasan.  Oleh  karena  itu  untuk mewujudkan suatu pengendalian bangunan  yang  telah  direncanakan perlu  tindak  lanjut  dengan  peraturan bangunan. Penyusunan peraturan bangunan khusus merupakan rancangan  pengendalian  bangunan kawasan  yang  diperlukan  setelah adanya  rencana  tata  ruang  pada  kota dimaksud. Kegiatan penyusunan peraturan bangunan khusus dimaksudkan  untuk  mewujudkan tertib  bangunan,  sehingga  dapat berjalan  tertib  dan  lancar  sesuai dengan karakteristik bangunan setempat,  pengaturan  keselamatan bangunan  yang  bertujuan  agar  setiap bangunan dapat memberikan keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi penghuninya, mendukung keselarasan dan keseimbangan lingkungannya. Sesuai
kebijaksanaan  Pemerintah  bahwa pembangunan  kepariwisataan  perlu ditingkatkan dengan mengembangkan dan mendayagunakan sumber dan potensi kepariwisataan yang diharapkan dapat memperbesar penerimaan devisa dan mendorong pembangunan Daerah. Dalam rangka  pembangunan kepariwisatan,  upaya  pengembangan obyek-obyek kepariwisataan,
diperlukan  langkah-langkah  yang terarah dan terpadu serta tetap dijaga terpeliharanya  kelestarian  dan  mutu lingkungan  hidup.  Kota Surakarta sebagai  kota  pendidikan,  pariwisata,
budaya yang tumbuh dan berkembang  dengan  pesat, Surakarta memiliki  predikat  sebagai  kota budaya  dan  pariwisata.  Di  dalam Kota Surakarta terdapat Kraton yang perlu  dilestarikan  karena  merupakan suatu  warisan  budaya  yang  sangat bernilai  dan  dapat  menunjang  dua predikat tersebut. Dalam perkembangannya,  saat  ini  Kawasan Kraton  merupakan  bagian  dari  Kota Surakarta yang  luhur  namun  disisi lain juga harus memberikan perikerja  fungsional  dan  pelayanan lingkungan  pada  masyarakat  yang tinggal di dalam kawasan tersebut. Dengan kondisi bangunan fisik yang beraneka ragam bentuk arsitekturnya  di  kota  ini,  dan merupakan  kawasan  wisata  yang banyak  berperan  dalam  menyerap wisatawan, tentunya akan berpengaruh  terhadap  peningkatan kualitas  bangunan  dimasa  yang  akan datang dan akan memberikan
dampak pada kegiatan-kegiatan kepariwisataan  yang  berada  di  Kota Surakarta. Dari  masalah  tersebut  jelaslah bahwa kawasan Kraton sudah memerlukan adanya suatu pengaturan bangunan khusus sebagai alat  pengendali  pembangunan  fisik melalui mekanisme perijinan bangunan maupun penghapusan bangunan. Dengan peraturan bangunan  khusus  ini  diharapkan mampu    untuk  menindak  lanjuti Rencana  Tata  Ruang  dan  Kawasan yang  sudah  ada  untuk  mewujudkan tertib  pembangunan  dan  bangunan agar tercipta lingkungan yang selaras dan  yang  memperhatikan  kaidah pelestarian lingkungan.

## 2. Masalah yang Dihadapi
Masalah  yang dalam  upaya meminimalisir  Degradasi  Kualitas Kawasan  Cagar  Budaya  dengan Studi Kasus: Kawasan Cagar Budaya Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat mencakup  transformasi fungsi  kawasan,  karakteristik  khusus kawasan  (alam,  arsitektur,  sosial, budaya)  meliputi  berbagai  tatacara dalam penataan bangunan, penyelenggaraan pembangunan, persyaratan keselamatan dan kenyamanan  bangunan,  persyaratan perijinan bangunan, pengawasan mendirikan bangunan, dan pembinaan dalam pendirian bangunan. Permasalahan tersebut memberi  arahan  pada  diperlukannya suatu  perangkat Peraturan Bangunan Khusus yang diharapkan dapat
meminimalisir  degradasi  kualitas Kawasan  Cagar  Budaya Kraton Kasunanan  Surakarta  Hadiningrat yang mencakup  transformasi  fungsi kawasan, karakteristik khusus kawasan  (alam,  arsitektur,  sosial, budaya)  serta  arahan  RTBL  dan kebijaksanaan Pemda dalam Pengembangan Kota Surakarta 3. Perangkat Pengendali Penata-an Bangun-bangunan Pada  dasarnya  bagi  Kawasan Cagar  Budaya Kraton  Kasunanan Surakarta Hadiningrat sudah mendesak diperlukaannya suatu perangkat pengendali penataan bangun-bangunan  yang  diharapkan akan mampu meminimalisir terjadinya degradasi kualitas Kawasan Cagar Budaya, meliputi: a. Penataan Bangunan. Permasalahan yang berkaitan dengan  upaya-upaya  penerapan persyaratan rencana tata bangunan dan lingkungan di Kawasan Cagar Budaya Kraton Kasunanan Surakarta  Hadiningrat,    meliputi: intensitas  bangunan,  koefisien lantai bangunan (KLB). Koefisien Dasar Bangunan (KDB), ketinggian  maksimum  bangunan dan  keselarasan  bangunan  dengan lingkungannya,    disarikan  dari produk  RTBL  yang  telah  disusun untuk kawasan yang bersangkutan. b. Penyelenggaraan Pembangunan Beberapa permasalahan yang berkaitan  dengan  upaya-upaya penyelenggaraan  pembangunan  di Kawasan  Cagar  Budaya  Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, meliputi: 1) Persyaratan dan ketentuan perancangan  bangunan  baik produk  yang  harus  dihasilkan, struktur  dan  utilitas  maupun pelaku  perancang  bangunan, termasuk  ijin-ijin  yang  harus dimiliki dan proses pada waktu melakukan perancangan bangunan. 2) Persyaratan dan ketentuan pelaksanaan bangunan terutama pelaksanaan pemborong bangunan, termasuk  ijin-ijin  yang  harus dimiliki  untuk  bekerja  sebagai pemborong  serta  ijin-ijin  yang harus  diproses  pada  waktu melaksanakan  konstruksi  fisik bangunan. 3) Persyaratan dan ketentuan pemanfaatan/penggunaan bangunan  ter-masuk  ijin-ijin yang  harus  dimiliki  untuk  bisa memanfaatkan/  menggunakan bangunan.
4) Mekanisme penghapusan bangunan  dan  syarat  yang harus dilengkapi/dipenuhi untuk menghapuskan bangunan c. Persyaratan Keselamatan dan Kenyamanan Bangunan Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan persyaratan keselamatan dan kenyamanan bangunan  di  Kawasan  Cagar Budaya Kasunanan Surakarta Hadiningrat, meliputi: 1) Ketentuan  persyaratan  yang harus  dipenuhi  oleh  bangunan agar  handal  terhadap  beban
sendiri  dan  beban  yang  dipikul serta  andal  terhadap  beban  dan bahaya  yang  ditimbulkan  oleh alam  atau  manusia  seperti gempa, angin, rayap, kebakaran dan lain-lain. 2) Persyaratan yang harus dipenuhi  oleh  bangunan  agar nyaman dan sehat. d. Persyaratan Perijinan Bangunan Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan persyaratan perijinan  bangunan  di  Kawasan Cagar  Budaya  Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, meliputi: 1) Persyaratan dan prosedur pengajuan/pengurusan ijin mendirikan  bangunan  (IMB) pada daerah/kawasan/lingkungan Kraton termasuk dokumen yang  harus  dilengkapi  dalam pemrosesannya.  Dalam  hal  ini termasuk  juga  biaya  yang diperlukan. 2) Persyaratan dan prosedur pengajuan/pengurusan ijin pemanfaatan  bangunan  (IPB) di  kawasan  Kraton  termasuk dokumen yang harus dilengkapi dalam pemrosesannya.  Dalam  hal  ini termasuk  juga  biaya  yang diperlukan. 3) Persyaratan dan prosedur pengajuan/pengurusan ijin penghapusan  bangunan  (IHB) di  kawasan  Kraton  termasuk dokumen yang harus dilengkapi dalam pemrosesannya.  Dalam  hal  ini termasuk biaya yang diperlukan. e. Pengawasan Mendirikan Bangunan Permasalahan yang berkaitan dengan  upaya-upaya  pengawasan dalam  mendirikan  bangunan  dan lingkungan  di  Kawasan  Cagar Budaya Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dalam bentuk  pengaturan  mekanisme pengawasan/kontrol  pelaksanaan mendirikan bangunan di Kawasan Kraton  oleh  aparat  Pemerintah Kota Surakarta,  Pemerintah Kota Surakarta,  Pemerintah  Pusat  atau lembaga  khusus  yang  menangani pelaksanaan  penataan  bangunan pada  Kawasan  Cagar  Budaya Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat maupun oleh pengawas  bangunan  yang  berupa perorangan atau badan hukum f. Pembinaan Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan persyaratan perijinan  bangunan  di  Kawasan Cagar  Budaya  Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, meliputi: 1) Upaya  pemantauan  terhadap bangunan yang sudah berdiri. 2) Upaya pengaturan peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Surakarta, Kecamatan  Kraton  hingga Kelurahan-kelurahan yang ada  di  dalam  Kawasan  Cagar Budaya Kraton  Kasunanan Surakarta  Hadiningrat dalam pembinaan pelaku pembangunan.
3) Upaya pengaturan peran serta swasta dan masyarakat dalam mewujudkan  dan  memelihara perwujudan fisik dan nonfisik Kawasan Cagar Budaya Kraton Kasunanan  Surakarta Hadiningrat. 4. Kajian  terhadap  Kawasan Cagar Budaya Kasunanan

## Surakarta Hadiningrat
Sudah  menjadi  pemahaman umum  bahwa  Kawasan  Kraton  yang sarat  dengan  kandungan  kesejarahan dan kebudayaan  memiliki  tingkat signifikan yang tinggi untuk dilestarikan. Kedudukan ini dipertegas dengan hadirnya seperangkat perundang-undangan yang sangat relevan dengan keperluan ini. Yang menjadi induknya  adalah  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Disebutkan  dalam  konsideran Undang-Undang tersebut bahwa Benda  Cagar  Budaya  penting  untuk dilestarikan adalah demi terpeliharanya  jati  diri  setempat. Bagi Surakarta,  jelas  bahwa  Kraton yang menjadi cikal bakalnya merupakan  wujud  identitas  dan sumber  kebanggaan  bagi  masyarakat yang  tidak  boleh  dihilangkan.  Oleh karenanya  Kawasan  Kraton  perlu dilestarikan. Bukan hanya kehidupan sosial  budaya  saja,  melainkan  juga segala  artifak,  petilasan  dan  benda- benda  tinggalan  yang  gayut  dengan kehidupan Kraton dimasa lalu.
Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tersebut, Benda
Cagar  Budaya  didefinisikan  sebagai segala  benda  baik  buatan  maupun alam,  baik  bergerak  atau  tidak bergerak,  baik  utuh  maupun  partial yang  berumur  lebih  dari 50  tahun atau  mempunyai  kekhasan  tertentu atau  bergaya  lama  (lebih  dari  50 tahun),  dan  yang  mempunyai  arti penting  dalam  hal  kesejarahan,  ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
Terkait dengan Benda Cagar Budaya adalah Situs,  yakni  lokasi  atau  yang diduga  sebagai lokasi  dari  Benda Cagar  Budaya  plus  area  sekitar tertentu  yang  menjadi  lingkungan pengaman.  Keduanya,  Benda  Cagar Budaya  dan  Situs,  perlu  dilestarikan dan  dimanfaatkan  untuk  keperluan tertentu  sejauh  tidak  bertentangan dengan
maksud-maksud
pelestariannya.
Benda  Cagar  Budaya  tersebut bisa  dikuasai  dan  dimiliki  oleh negara maupun individu sejauh tetap membuka  peluang  berlangsungnya fungsi sosial. Siapapun yang menguasai  Benda  Cagar  Budaya, wajib  melindungi  dan  memelihara nilai sejarahnya,
keasliannya,
maupun pengamannya.  Meskipun menguasai/memiliki  Benda  Cagar Budaya, siapapun dilarang merusaknya. Kalaupun akan merubah bentuk dan warna, memugar  atau  memperjualbelikan dibutuhkan ijin khusus dari Pemerintah. Adapun  pengelolaan  Benda Cagar Budaya berada ditangan Pemerintah, meskipun tanggung jawabnya  ada  di  Pemerintah,  namun peran serta masyarakat dalam
pengelolaan ini terbuka luas. Sedangkan pemanfaatan Benda Cagar Budaya bisa demi kepentingan agama,  sosial,  pendidikan,  ilmu pengetahuan,  kebudayaan  dan  tentu saja  pariwisata.  Disyaratkan  pula oleh  Undang-Undang  ini,  bahwa pemanfaatan  Benda  Cagar  Budaya harus bersifat non-profit.
Dalam pelaksanaannya Undang-Undang  Nomor  5  tahun 1992  tersebut  diikuti  oleh  Peraturan Pemerintah  yang  mengatur  hal-hal yang berkenaan dengan upaya
pelestarian  Benda  Cagar  Budaya. Peraturan  Pemerintah  Nomor  10 tahun  1993  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  5  tahun 1992  tentang  Benda  Cagar  Budaya ini  memberikan  aturan  lebih  lanjut mengenai  penguasaan,  pemilihan, pendaftaran,  pengalihan,  penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan. Meskipun  sudah  merupakan penjabaran yang memberikan kejelasan atas Undang-Undang Nomor  5  tahun  1992  serta  menjadi pedoman pelaksanaannya, untuk hal- hal  yang  sangat  teknis  Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1993 ini disertai  pula  dengan  serangkaian Surat  Keputusan  Menteri. Dapat disebutkan adalah : a. Keputusan  Menteri  Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 087/P/1993  tentang  Pendaftaran Benda Cagar Budaya. b. Keputusan  Menteri  Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 062/U/1995  tentang  Pemilikan, Pengawasan, Pengalihan dan Penghapusan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs. c. Keputusan  Menteri  Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 063/U/1995  tentang  Perlindungan dan  Pemeliharaan  Benda  Cagar Budaya. d. Keputusan  Menteri  Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 064/U/1995  tentang  Penelitian dan  Penetapan  Benda  Cagar
Budaya dan/atau Situs.

## 5. Hasil  dan  Manfaat  yang Diperoleh
Secara  garis  besar  hasil  dan manfaat  yang  diperoleh  dari  adanya
Peraturan  Bangunan  Khusus adalah dapat  diminimalisirnya Degradasi Kualitas  Kawasan  Cagar  Budaya dengan Studi Kasus: Kawasan Cagar Budaya Kasunanan Surakarta Hadiningrat, adalah : a. Dengan adanya peraturan penyelenggaraan  bangunan  baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan,  akan  tercipta  tertib penyelenggaraan pembangunan, pemanfaatan, dan penghapusan. b. Dengan adanya pengaturan penyelenggaraan pembanguan akan  dapat  dikendalikan  agar bangunan yang dibangun memenuhi persyaratan teknis teknologi  yang  berlaku  sehingga dapat  dihasilkan  bangunan  yang aman dan nyaman. c. Dengan adanya pengaturan penyelenggaran pembangunan dapat  dikendalikan  pertumbuhan
bangunan baik pada skala kawasan  maupun  skala  kota, sehingga dapat tercipta lingkungan pemukiman yang aman,  nyaman,  seimbang, selaras dan lestari arsitektur bangunannya. Pada  sisi  lain  dari  tersusunnya Peraturan  Bangunan  Khusus pada Kawasan  Cagar  Budaya Kraton Kasunanan  Surakarta  Hadiningrat diperoleh arahan  upaya  penataan kawasan, dalam bentuk: a. Pengendalian  peraturan  bangunan dan lingkungan yang dapat menekan  kecenderungan  dampak negatif transformasi fungsi kawasan b. Peningkatan  daya  guna  intensitas lingkungan. c. Upaya  mendorong  vitalitas  fungsi kawasan  yang  efisien  di  dalam menampung semua aktifitas masyarakat. d. Pengendalian keseimbangan ekosistem lingkungan dan menampung fenomena sosial yang  ada di dalam masyarakat. e. Penetapan ruang yang memperhatikan aspek pengendalian bentuk massa bangunan,  aspek  non  fisik  dan aspek lingkungan. f. Gambaran formulasi arahan bentuk  (guidelines) yang  dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi  untuk  menentukan perijinan bangunan. g. Tersusunnya  Peraturan  Bangunan Khusus  (PBK)  Kawasan  Kraton yang  nantinya  akan  dituangkan dalam peraturan pengendalian
bangunan khusus yang pelaksanaan operasionalnya mencakup tentang pedoman umum  (General  Guide  Lines) maupun pedoman teknis pelaksanaan  pembangunan  fisik dan lingkungan. 6. Kesimpulan Perlunya ditetapkan suatu peraturan yang secara khusus mengatur,  menata,  dan  mengarahkan keseluruhan proses penataan bangunan  dan  lingkungan,  agar degradasi kualitas lingkungan budaya yang ada di Kawasan Kraton Kasunanan  Surakarta  Hadiningrat dapat diminimalisir. Dari hasil kajian, direkomendasikan juga, bahwa peraturan  bangunan  khusus  tersebut juga  dimungkinkan  untuk  digunakan pada kawasan-kawasan cagar budaya sejenis,  walaupun  tentu  harus  diikuti dengan  pertimbangan  kearifan  lokal yang ada pada masing-masing kawasan cagar budaya.

## 7. Daftar Pustaka
Adrisijanti,  Inajati.  t.th. Arkeologi Perkotaan  Mataram Islam, Penerbit Jendela, Yogyakarta.
Akihary,  Huib.  1988. Architectuur &  Stedebouw  in  Indonesie, De Walburg Pers, Zutphen.
Anonim. 1980. Risalah Sejarah dan Budaya,  Seri  Peninggalan  Sejarah, Balai Penelitian Sejarah dan Budaya, Yogyakarta.
Artha,  Arwan  T.  2000. Surakarta Tempo  Doeloe,  Sepanjang  Catatan Pariwisata, BIGRAF  Publishing, Yogyakarta.
Budihardjo, Eko, Arsitektur Pembangunan dan Konservasi, Penerbit Djambatan, 1997. Budihardjo,  Eko.  1986. Menuju Arsitektur Indonesia, Penerbi Alumni, Bandung. Behrend, Timothy Earl, A Preliminary  Inquiry  Concerning The  Meaning  of  The    Kraton Surakarta, Universitas Katolik Satyawacana, 1980.
D.H. Burger, Perubahan-Perubahan Struktur  Dalam  Masyarakat  Jawa, Penerbit  Bharata  Karya  Aksara, Jakarta, 1983.
Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Propinsi  DIY  bekerjasama  dengan Suaka  Peninggalan  Sejarah  dan Purbakala Daerah Istimewa Yogyakarta.  1993/1994. Laporan Kegiatan Inventarisasi Asset Budaya Kawasan Kraton Yogyakarta, Yogyakarta. Dialog Ilmiah dan Budaya, Keberadaan Bangunan Cagar Budaya di Surakarta, Lustrum III Jurusan Arsitektur Fakultas  Teknik  Universitas  Sebelas Maret Surakarta 1979- 1994, 1995.
Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Propinsi DI Yogyakarta. 1998. Rancangan Peraturan tentang Identitas Bentuk Bangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta. Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Propinsi DI Yogyakarta. 1999. Peraturan Bangunan Khusus Kawasan Kraton Yogyakarta, Yogyakarta. Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Propinsi DI Yogyakarta. 1999. Laporan Analisis Dampak Lingkungan Kawasan Cagar Budaya Tamansari Yogyakarta, Yogyakarta. Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Propinsi DI Yogyakarta. 2000. Rencana  Induk  Pelestarian  dan Pengembangan  Kawasan  Kraton, Yogyakarta. Fakultas    Teknik  Universitas  Gadjah Mada Yogyakarta, Studi Pengembangan Kawasan Wisata            Budaya Keraton Kasunanan    Surakarta,      Laporan Antara  (  Interim    Report  ) ,
Departemen      Pariwisata      Pos    dan Telekomunikasi    Direktorat  Jendral Pariwisata  Proyek  Pengembangan Pariwisata, 1990.
Soekiman,  Djoko,  Dkk.  1992/1993. Tamansari, Departemen  Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Pengembangan  Media  Kebudayaan Jakarta, Jakarta.
Frick,  Heinz, Pola  Struktur  dan Teknik  Bangunan  di  Indonesia, University Press Yogyakarta, 1997.
Biodata Penulis, Rully, S-1 Jurusan Arsitektur Fakultas  Teknik  Universitas  Tunas Pembangunan  (1996),  S-2  Magister Teknik  Arsitektur  Program  Pasca Sarjana Universitas Diponegoro (2003), Dosen  Fakultas  Teknik  Jurusan Arsitektur Universitas Tunas Pembangunan  Surakarta  sejak  1998 .