Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Djoni Gunanto
Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas
Muhammadiyah Jakarta

## TINJAUAN KRITIS POLITIK DINASTI DI INDONESIA

## Djoni Gunanto

## Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta
Corresponding Author, email: djoni.gunanto@umj.ac.id

## Abstrak
Tujuan penelitian, ini untuk mengungkap secara komprehensif tentang dinasti politik yang berkembang di Indonesia. Metode Penelitian ini merupakan studi literature review, dengan menelusuri produk hukum, jurnal,  artikel,  dan  dokumen-dokumen.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  mencatat  sumber literatur. Analisis penelitian dilakukan menggunakan pedekatan kualitatif dengan menggunakan model analisis  isi.  Hasil  Penelitian,  Dinasti  politik  di  Indonesia  dilakukan  dengan  dua  cara: by  design dan by accident. Dinasti  politik by  design telah  terbentuk  sejak  lama.  Secara  relasi,  jejaring  familisme  dalam pemerintahan  sudah  kuat,  sehingga  kerabat  yang  masuk  dalam  pemerintahan  atau  terjun  dalam kontestasi  politik  sudah  diatur  sedemikian  rupa  untuk  merekayasa  keberhasilan  tujuannya.  Adapun dinasti politik by accident terjadi dalam situasi suksesi pemerintahan yang secara tiba-tiba mencalonkan kerabat untuk menggantikannya demi menjaga kekuasaan informal erhadap penggantinya jika menang dalam  kontestasi  politik  Kesimpulan.  Politik  dinasti  sejatinya  bisa  diterima  dan  tidak  dipersoalkan selama dalam pelaksanaan sistem perekrutan dan pemilihan calon dalam kontestasi politik di Indonesia berjalan  secara  adil  dan  profesional.  Oleh  karenanya,  penentuan  calon  atau  kandidat  dalam  kontestasi politik  di  Indonesia  harus  didasarkan  pada  sistem  meritokrasi,  yakni  memberikan  hak  lebih  kepada siapapun yang memiliki prestasi dan track record yang baik untuk menduduki kursi-kursi strategis dalam pemerintahan.
Kata Kunci: Politik, Dinasti, Kandidat, Pilkada
Abstract
The purpose of this research is to reveal comprehensively about the developing political dynasties in Indonesia. This research  method  is  a  literature  review  study,  by  exploring  legal  products,  journals,  articles,  and  documents.  The data  collection  technique  is  done  by  noting  literature  sources.  The  research  analysis  was  carried  out  using  a qualitative approach using the content analysis model. The results of the study, political dynasties in Indonesia were carried out in two ways: by design and by accident. The political dynasty by design has been around for a long time. Relatively, the network of familism in government is already strong, so that relatives who enter the government or participate in political contestation have been arranged in such a way as to engineer the success of their goals. As for the  political  dynasty  by  accident  occurs  in  a  situation  of  succession  of  government  which  suddenly  nominates relatives  to  replace  them  in  order  to  maintain  informal  power  over  their  successors  if  they  win  in  political contestation. Dynastic politics can actually be accepted and not questioned as long as the recruitment and selection system  for  candidates  in  political  contestation  in  Indonesia  runs  fairly  and  professionally.  Therefore,  the determination  of  candidates  or  candidates  in  political  contestation  in  Indonesia  must  be  based  on  a  meritocratic system, which gives more rights to anyone with good achievements and track records to occupy strategic seats in government.
Keywords: Politics, Dynasty, Candidate, Regional Elections
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Djoni Gunanto
Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta

## PENDAHULUAN
Politik
berpengaruh sangat dominan  dalam  perjalanan  sebuah bangsa  dan  negara.  Dinamika  politik yang positif dan konstruktif berdampak terhadap  kemajuan  bangsa  dan  negara. Dinamika  politik  yang  negatif  dan destruktif  menjadikan  suatu  bangsa lemah  dan  mengalami  kemunduran. Politik  mempengaruhi  berbagai  hal dalam  kehidupan  bernegara,  bahkan dapat  mengubah  tata  dan  sistem  suatu negara. Sebagaimana dalam pandangan Harold  Laswell,  politik  sebagai  studi dalam  mempelajari  berbagai  ruang lingkup negara, termasuk dalam
pembentukan dan pembagian
kekuasaan.
Dalam  negara  demokrasi,  dinasti politik telah muncul sejak lama. Hal itu menimbulkan  kekhawatiran  adanya ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan politik sehingga dapat mencerminkan ketidaksempurnaan
dalam  reperesentasi  demokratis  dalam politik, yang disebut kekuasaan melahirkan  kekuatan.  Dinasti  polititk adalah fenomena umum dan telah lahir di negara-negara demokrasi modern. Di Amerika  Serikat,  prevalensi  dinasti  di Kongres  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  pekerjaan  lain.  Hasil  pemilihan paruh  waktu  di  Filipina  pada  tahun 2013  menunjukkan  bahwa  dari  80 persen  provinsi,  yang  keluarga  politik ikut  andil  dalam  pemilihan,  74  persen
anggota  dewan  wakil  rakyat  terpilih berasal dari keluarga dinasti tersebut.
Mengingat kembali kekhawatiran
Mosca, bahwa setiap kelas
menampilkan  kecenderungan  untuk menjadi  turun  temurun,  bahkan  ketika dalam  kondisi  politik  terbuka  untuk siapapun, kedudukan keluarga penguasa  akan  dianugerahi  berbagai keuntungan.
Negara demokrasi sejatinya harus  membuka  kran  politik  seluas mungkin  untuk  memastikan  rakyat terlibat  aktif  dalam  proses  politik. Ruang  partisipasi  untuk  masyarakat dalam kontestasi politik regional hingga nasional  harusnya  sangat  terbuka. Namun  faktanya,  dengan  munculnya politik dinasti telah menghambat partisipasi  masyarakat  karena  status atau  hak  sosialnya  yang  jauh  berbeda dengan  keluarga  petahana.  Politik dinasti telah merusak makna demokrasi yang sejati, yakni kekuasaan politik atau pemerintahan  yang  dijalankan  dari rakyat,  oleh  rakyat,  dan  untuk  rakyat. Politik dinasti juga memunculka pragmatisme politik dengan mendorong famili  atau  kerabat  penguasa  untuk menjadi pejabat publik.
Dalam  kontestasi  politik  tentu diwarnai  dengan  berbagai  dinamika, mulai  dari  proses  pemilihan  pejabat negara untuk menduduki pemerintahan hingga  dinamika  dalam  menjalankan kekuasaan.  Dalam  hal  tersebut,  partai politik  (parpol)  menjadi  aktor  utama,
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Djoni Gunanto
Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta
sehingga dinamika yang sering menjadi sorotan  adalah  peran  parpol  dalam proses  mendapatkan  kekuasaan,  mulai dari pembentukan koalisi hingga penentuan  calon.  Sebelum  kontestasi politik  dimulai,  penentuan  calon  oleh parpol dalam pilkada atau pemilu selalu menjadi pembahasan penting, utamanya  fenomena  terjadinya  politik dinasti,  yakni  munculnya  calon  yang berasal  dari  keluarga  tokoh  parpol. Disadari  atau  tidak,  politik  dinasti dalam tubuh parpol tumbuh berkembang dalam perpolitikan Indonesia.
Di  tubuh  partai  politik  di
Indonesia tidak dapat dipungkiri
adanya oligarki yang dapat mempengaruhi  mekanisme  pencalonan dan  kandidasi  sehingga  tidak  berjalan sebagaimana mestinya. pencalonan kandidat  oleh  partai  politik  seringkali seringkali  berdasarkan  keinginan  elit partai politik, bukan berdasarkan kualitas  dan  integritas  calon.  Dinasti politik memperkuat jaringan kekuasaan mulai dari tingkat daerah hingga pusat, yang  orientasinya  mempertahankan kekuasaan  dalam  tubuh  partai  politik. Akhirnya  dinasti  politik  menguasai sekaligus  mematikan  demokrasi  dalam partai politik.
Tumbuh  berkembangnya  dinasti politik selalu menjadi pro-kontra. Secara umum, dinasti politik dipandang berpotensi  memicu  penyalahgunaan kekuasaan.  Namun  di  sisi  lain  juga
berkembang  pandangan  bahwa  adanya larangan  bagi  keluarga  petahana  atau penguasa  untuk  ikut  serta  dalam kontestasi politik merupakan pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan melanggar konstitusi warga negara.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  berfokus  pada pembahasan politik dinasti di
Indonesia.  Penelitian  ini  merupakan studi literature review, dengan menelusuri  produk  hukum,  jurnal, artikel,  dan  dokumen-dokumen  yang terkait  dengan  fokus  penelitian.  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan mencatat sumber literatur yang meliputi peraturan perundang-undangan mengenai  pemilihan  umum  (pemilu) dan  pemilihan  kepala  daerah  (pilkada), buku dan jurnal yang berkaitan dengan politik  dinasti  dan  pemilu  dan  pilkada, juga  opini-opini  dan  berita  di  media- media massa. Analisis penelitian dilakukan  menggunakan  pedekatan kualitatif  dengan  menggunakan  model analisis isi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Politik Dinasti dan Kontestasi Politik
Politik  dinasti  dan  dinasti  politik merupakan  dua  hal  berbeda.  Politik dinasti adalah proses mobilisasi regenerasi  kekuasaan  kaum  oligarki yang  bertujuan  untuk  meraih  atau melanggengkan kekuasaan. Dinasti politik ialah sistem reproduksi
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Djoni Gunanto
Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta
kekuasaan yang mengandalkan
familisme  atau  hubungan  kekerabatan. Dinasti  politik  dapat  disebut  sebagai sistem yang bertentangan dengan demokrasi  karena  telah  membatasi ruang ligkup demokrasi yang seharusnya  membuka  peluang  dalam berpolitik seluas-luasnya.
Dinasti  politik  di  Indonesia sudah  muncul  sejak  orde  lama,  yakni dalam  keluarga  presiden  pertama Indonesia, Soekarno.
Keturunan
Soekarno meneruskan profesinya sebagai politisi: Megawati
Soekarnoputri,  Sukmawati,  dan  Guruh Soekarno. Fenomena dinasti politik juga terlihat  dalam  keluaraga  Gusdur  (KH. Abdurrahman  Wahid),  yakni  terjunnya saudara-saudara kandungnya, juga anak  kandungnya  ke  dalam  dunia politik. Begitu juga Megawati
Soekarnoputri  yang  terlihat  ada  gejala dinasti  politik  dengan  terlibat  aktifnya Puan  Maharani  dalam  perpolitikan  di Indonesia  hingga  akhirnya  menjadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik  Indonesia  (DPR  RI).  Pada keluarga  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono  (SBY)  pun  demikian.  Agus Harimurti  Yudhoyono  (AHY),  Eddie Baskoro, Hartanto Edhie Wibowo, Agus Hermanto, Sartono Hutomo, Dwi Astuti Wulandari,  dan  Agung  Budi  Santosa merupakan  sederatan  keluarga  SBY yang  terjun  dalam  perpolitikan  di Indonesia.
Hingga  saat  ini,  dinasti  politik terus  tumbuh  berkembang.  Dinasti politik, yang oleh masyarakat dianggap sebagai  virus  demokrasi  pada  awalnya muncul  optimisme  penyakit  ini  akan hilang dengan terpilihnya Jokowi sebagai  penguasa  karena  dia  bukan berasal  dari  keluarga  elit  politik. Namun  anggapan  itu  ternyata  salah, karena  Jokowi  telah  tertular  virus  elit politik  masa  lalu  yang  melakukan nepotisme  dan  politik  dinasti.  Jokowi telah merestui anaknya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon walikota  Solo.  Tidak  hanya  putranya, menantu  Jokowi,  Bobby  Nasution,  juga disinyalir  akan  maju  sebagai  wali  kota Medan.  Bahkan  Siti  Nur  Azizah,  anak wakil  Presiden  RI  2019- 2020,  Ma’ruf Amin, mencalonkan diri dalam pemilihan Wali Kota Tangerang Selatan 2020.
Pada  level  daerah,  dinasti  politik juga  tumbuh  subur.  Berdasarkan  riset yang  dirilis  oleh  Indonesia  Corruption Watch  (ICW),  bahwa  pada  2010 termasuk menjadi sorotan utama karena terdapat  beberapa  kepala  daerah  yang terpilih  dan  bersatatus  sebagai  kerabat kepala  daerah  sebelumnya:  Bupati Kendal,  Widya  kandi  Susanti  (istri Bupati Kendal, Hendy Boedoro); Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, anak kandung mantan Bupati Kutai Kartanegara,  Syaukani  HR;  Bupati Lampung Selatan, RyckoMendoza,
putra  Gubernur  Lampung,  Sjachruddin
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Djoni Gunanto
Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta
ZP;  Bupati  Pesawaran,  Aries  Sandi Dharma,  anak  Bupati  Tulang  Bawang; Bupati  Tabanan,  Bali,  Ni  Putu  Eka Wiryastuti,  anak  Bupati  sebelumnya; Bupati Kediri, Haryanti Sutrisno,
merupakan istri Bupati; Walikota Cilegon,
Tubagus Iman Ariyadi,
merupakan  anak  Walikota;  Bupati Batul,  Yogyakarta,  Sri Suryawidati,  istri Bupati  sebelumnya,  Idham  Samawi; Bupati  Indramayu,  Anna  Sophanah, mantan  istri  Bupati  sebelumnya.  Selain itu,  Syahrul  Yasin  Limpo,  Gubernur Sulawesi Selatan 2008-2012, mempunyai saudara-saudara  yang  menjadi  pejabat: Ikhsan Yasin Limpo, Bupati Gowa 2005- 2010; Haris Yasin Limpo, anggota DPRD kota  Makassar  2004-2009;  Tenri  Olle, anggota  DPRD  Sulawesi  Selatan  2009- 2014. Terdapat juga anak Syahrul Yasin Limpo,  Indira  Thita  Chunda,  menjadi anggota
DPR 2009-2014, dan keponakannya, Adnan Purichta, menjadi anggota DPRD Sulawesi Selatan 2009-2014.
Fenomena  dinasti  politik  juga terjadi  di  Provinsi  Banten,  bahkan termasuk  yang  paling  berhasil  dalam membangun  dinasti  politik.  Keluarga mantan  gubernur  Banten,  Ratu  Atut Chosiyah  tercatat  paling  sering  terpilih dalam  pemilu  atau  pilkada.  Dinasti Ratu  Atut  dimulai  dari  ayahnya, Tubagus  Chasan.  Tubagus  aktif  di partai  politik,  Golkar,  yang  kemudian jejaknyya  diikuti  oleh  anak-anaknya sebagai  kendaraan  polittik.  Ratu  Atut
menjabat  sebagai wakil  Gubernur Banten  pada  2002,  kemudian  menang pada  Pilkada  Banten  pada  2006  dan 2011. Jejak politik Ratu Atut diikuti oleh anggota keluarganya, mulai dari saudara,  suami,  ipar,  mertua,  ibu  tiri, hingga anak-anaknya. Hikmat Tommet, suami  Ratu  Atut,  terpilih  sebagai anggota  DPR  RI  periode  2009-2014. Andika  Hazrumy,  anak  pertama  Ratu Atut,  menjadi  Wakil  Gubernur  Banten periode  2017-2022.  Andiara  Aprilia, anak  kedua  Ratu  Atut,  menjadi  Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Banten periode  2019-2024.  Tanto  W,  menantu Ratu  Atut,  menjadi  Wakil  Bupati Pandeglang  periode  2015-2020.  Ade Rossi  Khaerunisa,  menantu  Ratu  Atut, DPRD Kota Serang. Ratu Tatu Chasanah,  adik  kandung  Ratu  Atut, menjadi  Bupati  Serang  periode  2015- 2020.  Tubagus  Haerul  Jaman,  adik  tiri Ratu  Atut,  menjadi  anggota  DPR  RI periode  2019-2024.  Ratu  Ria  Maryana, adik  tiri  Ratu  Atut,  sebagai  Ketua  DPD Golkar  Kota  Serang  periode  2020-2025 sekaligus  Wakil  Ketua  DPRD  Kota Serang.  Ratu  Lilis,  adik  tiri  Ratu  Atut, mantan Ketua DPD Golkar Kota Serang. Airin  Rachmi  Diany,  adik  ipar  Ratu Atut,  Wali  Kota  Tangerang  Selatan periode  2016-2021.  Aden  Abdul  Cholik, adik  ipar  Ratu  Atut,  DPRD  Banten. Ratna  Kumalasari,  ibu  tiri  Ratu  Atut, menjadi anggota DPRD Pandeglang.
Tidak  hanya  keluarga  Gubernur Ratu  Atut,  beberapa  kerabat  kepala
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Djoni Gunanto
Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta
daerah  di  Banten  juga  teridentifikasi membangun  dinasti  politik:  Tb  Iman Aryadi, putra walikota Cilegon, menjabat sebagai DPR RI; Ahmed Zaki, putra  Bupati  Tangerang,  sebagai  DPR RI;  Iti  Octavia  Jayabaya,  putri  Bupati Lebak, menjabat sebagai DPR RI; Diana Jayabaya,  anak  Bupati  Lebak,  sebagai anggota DPRD Provinsi Banten;
Mulyanah,  adik  Bupati  Lebak,  menjadi anggota  DPRD  Lebak;  Agus  R  Wisas, adik  ipar  Bupati  Lebak,  menjadi anggota  DPRD  Banten;  Irna  Narulita, istri  Bupati  Pandeglang,  menjabat sebagai anggota DPR RI.
Fenomena  dinasti  politik  yang juga  banyak  disorot  terjadi  di  Pulau Madura, tepatnya di Kabupaten Bangkalan. Tokoh terkenal di Bangkalan bahkan  di  seluruh  Madura  yaitu  RKH. Fuad  Amin.  Beliau  lahir  dari  keluarga tokoh  agama  dan  aktif  di  dunia perpolitikan.  Karir  politiknya  berawal sejak  terpilihnya  menjadi  ketua  DPC PPP  Kabupaten  Bangkalan  pada  1996. Fuad  Amin  melanjutkan  jejak  ayahnya, Kyai  Amin  Imron,  dalam  jabatan tersebut.  Kyai  Amin  Imron  merupakan tokoh  senior  PPP  Bangkalan  dan merupakan  anggota  DPR  RI  pada  era Orde  Baru.  RKH  Fuad  Amin  terpilih menjadi Bupati Bangkalan untuk periode  2003-2008.  Fuad  Amin  hijrah dari  Partai  Persatuan  Pembangunan (PPP)  ke  Partai  Kebangkitan  Bangsa (PKB) setelah ditawari menjadi pengurus  DPP  PKB  sebagai  Dewan
Syuro  oleh  KH.  Abdurrahman  Wahid (Gus Dur). Dalam karir politiknya, Fuad Amin mendapat dukungan dari berbagai  pihak,  dari  fraksi  mayoritas anggota parlemen hingga fraksi TNI/Polri dan FPAU.
Pada  Pilkada  2008,  Fuad  Amin kembali  mencalonkan  diri  sebagai Bupati Bangkalan, dan kemenanganpun diraih  dengan  mudah  dan  maksimal, dengan  pencapaian  suara  mencapai 80,79  persen.  Fuad  Amin  membangun dinasti
politik dengan mengikutsertakan  putranya,  Makmun Ibnu  Fuad,  dalam  kontestasi  politik. Alhasil,  Makmun  telah  menduduki jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Bangkalan sejak berumur 25
Tahun.  Setelah  Fuad  Amin  tidak  bisa lagi  mencalonkan  diri  sebagai  Bupati Bangkalan, beliau mencalonkan Makmun  Ibnu  Fuad  dalam  pilkada Kabupaten  Bangkalan,  dan  berakhir dengan  kemenangan  mutlak  sehingga terhitung  memecahkan  rekor  karena meraup  kemenangan  yang  mencapai hingga 90 persen suara.
Sebagai tokoh yang sangat disegani dan dihormati oleh para tokoh dan  masyarakat  Madura,  Fuad  Amin tidak takut jika harus berpindah-pindah kendaraan  politik.  Pada  saat  PKB mengalami  konflik  besar,  Fuad  Amin memutuskan  untuk  hijrah  ke  Partai Gerakan  Indonesia  Raya  (GERINDRA). Kehadiran  Fuad  Amin  di  Partai Gerindra  bepengaruh  besar,  terbukti
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Djoni Gunanto
Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta
Gerindra berhasil memenangkan Pemilu di Kabupaten Bangkalan, dengan  memperoleh  10  kursi  dari  total 45 kursi di DPRD Kabupaten Bangkalan.  Fuad  Amin  menjadi  ketua dewan, sehingga lembaga eksekutif dan legislatif Kabupaten Bangkalan dikuasai oleh  dinasti  Fuad  Amin.  Makmun  Ibnu Fuad  menjadi  Bupati  Bangkalan  dan Fuad  Amin  menjadi  Ketua  DPRD Kabupaten Bangkalan.
Marcuz  Mietzner  menilai  bahwa kecenderungan  politik  dinasti  cukup menguat  dalam  politik  kontemporer  di Indonesia.  Menurutnya,  praktik  politik dinasti  merupakan  penyakit  dalam demokrasi.  Politik  dinasti  melemahkan controlling  terhadap  pemerintah  yang merupakan  hal  penting  dalam  negara demokrasi.  Pengamat  politik  banyak menyebut dinasti politik dengan oligarki politik, karena dalam sistem ini elit politik berbasikan keterikatan darah atau  perkawinan.  Di  Indonesia,  elit politik  memiliki  kemampuan  dalam mempengaruhi proses pembuatan keputusan  politik.  Dalam  kontestasi politik,  mereka  relatif  mudah  dalam memenangkan kekuasaan.

## Berkembanganya  Dinasti  Politik  di Indonesia
Dinasti  politik  di  Indonesia muncul  dan  tumbuh  berkembang  sejak orde  lama.  Namun  dalam  ranah  lokal, dinasti politik muncul sejak pertamakali pemilukada langsung diberlakukan
pada tahun 2005 maupun implementasi otonomi  daerah  tahun  2001.  Sebagai wujud demokratisasi lokal pada saat itu berbagai elit politik lokal muncul untuk mengooptasi  kedua  proses  tersebut, yang  kemunculan  para  elit  tersebut dikenal dengan reorganisasi kekuasaan. Pada masa order baru, pusat membatasi kekuasaan  para  elit.  Mekanisme  yang dilakukan
cenderung pada pengangkatan  secara  langsung.  Elit lokal  yang  pro  dengan  Orde  Baru mendapat  keistimewaan,  sedangkan yang  kontra  bisa  tersingkir  di  arena politik lokal di daerahnya.
Momentum transisi dari otoriaritanisme menuju demokrasi yang ditandai  dengan  kebijakan  otonomi daerah dimanfaatkan betul oleh kelompok  dua  kelompok,  pro  dan kontra  terhadap  Orde  Baru,  untuk berkuasa  secara  penuh  di  daerahnya dalam  kontestasi  untuk  menjadi  elit pemenang maupun membangun sinergi yang biasanya melalui jalur perkawinan.  Tidak  heran  jika  otonomi daerah  kemudian  memunculkan  raja- raja  kecil  di  daerah.  Perkembangan politik  lokal  Orde  Baru  kemudian dikenal  dengan  istilah  ‘Cendanaisasi’ lokal. Istilah cendanaisasi merujuk pada Keluarga  Cendana  semasa  32  tahun kepemimpinan  Presiden  Soeharto  yang sangat  berkuasa  dalam  ekonomi-politik Indonesia.  Mulai  dari  anak,  menantu, kemenakan, hingga kerabat-kerabat lainnya  menguasai  pos-pos  sraegis
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Djoni Gunanto
Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta
pemerinahan, sehingga dinasti Keluarga Cendana  berkuasa  selama  tiga  dekade. Pola demikian menjadi inspirasi keluarga  elit  saat  ini,  menjalankan politik  dinasti  dengan  menempatkan kerabat  pada  posisi-posisi  straegis pemerintahan.
Dinasti  politik  di  Indonesia dilakukan  dengan  dua  cara:  by  design dan  by  accident.  Dinasti  politik  by design  telah  terbentuk  sejak  lama. Secara  relasi,  jejaring  familisme  dalam pemerintahan  sudah  kuat,  sehingga kerabat yang masuk dalam
pemerintahan atau terjun dalam
kontestasi politik sudah diatur sedemikian  rupa  untuk  merekayasa keberhasilan tujuannya. Adapun dinasti politik  by  accident  terjadi  dalam  situasi suksesi  pemerintahan  yang  secara  tiba- tiba mencalonkan kerabat untuk
menggantikannya demi menjaga kekuasaan informal erhadap
penggantinya jika menang dalam kontestasi politik.

## Familisme Dinasti Politik
Familisme sebagai budaya politik merupakan  ketergantungan  ang  terlalu besar  terhadap  ikatan  keluarga,  yang melahirkan  kebiasaan  menempatkan keluarga  dan  ikatan  kekerabatan  pada kedudukan  yang  lebih  tinggi  daripada kewajiban  sosial  lainnya.  Familisme juga dapat dipahami sebagai new social order,  yaitu  dorongan  psikologis  bagi seseorang untuk mampu berkarir dalam
dua  ranah  sekaligus:  ranah  publik sebagai  birokrat  dan  ranah  privat sebagai  korporat-swasta.  Pada  kasus Eropa  pertengahan  menujukkan  bahwa individualisme  sesorang  lemah  dalam ekspresi berpolitik jika tidak melibatkan kerabat di dalamnya.
Ekspresi berpolitik sebenarnya bukan
berorientasi  mengejar  kekuasaan,  tetapi untuk  menjaga  artikulasi  ide-ide  dalam membanngun masarakat. Melalui jejarig familisme  itulah  ide-ide  tersebut  akan terjaga  dan  terealisasi  melalui  kerabat- kerabat  lainnya  yang  terjun  dalam dunia politik.
Pada  prinsipnya,  politik  dinasti seharusnya  lebih  mengarah  kepada perilaku menjaga moral, bukan  sekadar mengejar  kekuasaan.  Di  Eropa  atau Amerika Utara memiliki konsep familisme  yang  berbeda  dari  negara- negara dunia ketiga. Familisme dipahami sebagai langkah dqlam menumbuhkan sikap favoritisme,
nepotisme, seksionalisme, maupun regionalisme,  yang  berlandaskan  pada sikap  semangat  dalam  upaya  menjaga dan  mewujudkan  kepentingan  secara kolektif.  Namun  demikian,  hubungan darah  tidaklah  menjadi  patokan  utama dalam  mendorong kerabat  untuk  terjun dalam  dunia  politik.  Politik  dinasti  di Eropa/Amerika  Utara  didasarkan  pula pada  tuntutan  masyarakat,  lingkungan, maupun kondisi tertentu yang kemudian  menjadi  faktor  terbentuknya dinasti politik. Adanya patrimonialisme
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Djoni Gunanto
Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta
maupun  nepotisme  merupakan  salah satu varian dari budaya politik familisme. Terdapat tiga bentuk familisme dalam dinasti politik:
Familisme (familism), yakni dinasti  politik  yang  didasarkan  pada hubungan darah secara langsung dalam keluarga (consanguinity) dan hubungan perkawinan  (marriage)  dengan  klan lainnya.  Posisi  keluarga  politik  yang lemah  akan  menguntung  keluarga politik yang lebih kuat karena dianggap dapat menjaminn eksistensi yang lemah. Loyalitas, kepatuhan, dan solidaritas  keluarga  merupakan  poin- poin penting familisme dalam mempengaruhi  corak  dinasti  politik. Contoh  kasus  dinasi  politik  familisme seperti yang terjadi di Filipina. Terdapat 105  dinasti  politik  yang  tumbuh  subur di Filipina, baik di tingkat lokal maupun nasional.  Tidak  hanya  dalam  ranah eksekutif,  tapi  juga  berkembang  di ranah legislatif, yudikatif hingga lembaga penegakan hukum lainnya. Quasi-familisme, yang didasarkan pada sikap  afeksi  dan  solidaritas  anggota keluarga  dalam  struktur  kekuasaan. Dalam  hal  ini,  dimensi  dinasti  politik tidak  hanya  dalam  ranah  keluarga  inti, melainkan  mencakup  cabang  keluarga lainnya  yang  tidak  satu  keturunan darah,  namun  secara  artifisial  memiliki sistem kekerabatan.  Karenanya, seluruh anggota  famili  berusaha  menampakkan diri dengan simbol-simbol tertentu agar mendapat  legitimasi  dari  keluarga
lainnya.  Dalam  quasi-familisme,  yang digalang  adalah  proses  solidaritas  bagi anggotanya,  baik  yang  berada  di  ranah formal  maupun  informal.  Sebab  itulah quasi-familisme  berkembang  seperti kekuatan oligarkis yang mampu memberikan  pengaruh  di  berbagai  lini kehidupan.
Egoisme-familisme, yang
didasarkan  pada  pemenuhan  aspek fungsionalisme dibanding hanya menuruti  garis  keurunan  maupun ikatan  darah.  Egoisme  dalam  konteks ini dapat dipahami dalam dua hal: dari segi  kepala  daerah  dan  masyarakat. Egoisme  kepala  daerah  cenderung mendahulukan keluarga dalam distribusi jabatan publik maupun suksesi  pemerintahan  daripada  publik. Kepala  daerah  yang  telah  digantikan masih memiliki pengaruh secara langsung  tidak  langsung,  sehingga timbul tafsir bahwa pengganti pemerinntah  demisioner  merupakan bayangan. Hal itu dilakukan berorientasi pada pengamanan
program-program  kebijakan  ataupun proses  penganggarann  yang  telah dilakukan.
Dari  sisi  masyarakat,  egoisme mengarah  pada  kecenderungan  untuk menjaga  agar  famili  tertentu  tetap berkuasa. Hal itu terjadi karena peguasa berhasil  membina  dan  memperkuat kohesi sosial dengan masyarakat melalui  serangkaian  program  kebijakan ‘gentong  babi’  ( pork  barrel  politics),
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Djoni Gunanto
Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta
meskipun sarat dengan perilaku korupsi  karena  menyangkut  usaha politisasi  anggaran.  Adanya  program populis  tersebut  berhasil  menanamkan romantisme  dan  jejaring  politik  secara efektif  dan  efisien  kepada  maasyarakat. Penguasa dinilai berhasil mengeluarkan kebijakan  populis  ataupun  budaya permisif yang masih kuat di masyarakat.
Dinasti Politik
dalam Negara

## Demokrasi
Dinasti  politik  pada  dasarnya tidak  ada  dalam  demokrasi,  walaupun sejarah  mencatat  dalam  negara-negara demokrasi  modern  fenomena  dinasti politik  tumbuh  berkembang.  Negara demokrasi  menjunjung  tinggi  hak seluruh  warga  negara  untuk  memilih dan  dipilih.  Tidak  dibenarkan  jika mengatasnamakan dan konstitusi lantas kehidupan  politik  didominasi  oleh sekelompok  golongan  tertentu,  karena negara  adalah  milik  bersama.  Setiap warga negara berhak menduduki jabatan politik selama mendapat kepercayaan oleh rakyat. Proses pengawasan  dan  pembatasan  yang berlaku  selama  ini  hanya  diserahkan kepada  landasan  etik  terkait  kepatutan dan  kepantasan.  Fakta  yang  terjadi  di lapangan justru politik dinasti
berkembang  dan  subur  dalam  lingkup negara  demokrasi  kita.  Sistem  yang berlaku dalam politik dinasti berdasarkan  kedekatan  secara  personal
bukan atas dasar kapasitas dan kualitas. Hal  itu  mencemari  keberlangsungan perpolitikan  yang  berkembang.  Dinasti politik  yang  berkembang  di  Indonesia menjadi  ancaman  keberlangsungan  dan masa  depan  perpolitikan  di  Indonesia. Selain memotong hak rakyat juga dapat melahirkan pemimpin yang tidak kompeten  serta  melahirkan  neo-tirani (tirani dalam bentuk baru). Tidak hanya secara  politik,  tumbuh  berkmebangnya dinasti  politik  juga  merugikan  secara ekonomi  karena  dapat  mengganggu persaingan  usaha  yang  sehat.  Di berbagai  negara,  khususnya  Indonesia, tercatat bahwa pemerintahan cenderung melibatkan  kerabat  dalam  menopang kebijakan ekonominya.
Dinasti  politik  ditentang  di Indonesia karena tidak dibangun berdasarkan  sistem  meritokrasi  yang dinilai  cocok  dengan  iklim  politik  di Indonesia.  Sistem  meritokrasi  adalah memberikan  privilege  kepada  siapapun yang  memiliki  prestasi.  Meritokrasi dianggap dapat mengikis sistem dinasti politik  dan  dianggap  sebagai  sistem yang adil dengan memberikan hak lebih kepada individu-individu yang berprestasi  untuk  menjadi  pemimpin. Anas  Urbaningrum,  mantan  Ketua Umum  Parati  Demokrat,  berpendapat bahwa  untuk  membangun  demokrasi yang  utuh  maka  seharusnya  sistem meritokrasi diutamakan. Hal itu penting dalam upaya rekruitmen jajaran pemerintah agar berada pada
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Djoni Gunanto
Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta
tempatnya secara profesional
berdasarkan  kemampuan,  kecakapan, dan prestasi yang dimiliki.

## Faktor-Faktor  Terbentuknya  Dinasti Politik
Terdapat  beberapa  hal  yang mendasari  terbentuknya  dinasti  politik, diantaranya: pertama, mecetnya
kaderisasi partai politik dalam merekrut calon/kandidat politik yang
berkapasitas  dan  berkualitas,  sehingga partai  politik  bersikap  pragmatisme dengan  mengusung  calon  yang  berasal dari  keluarga  pejabat  yang  sedang menduduki pemerintahan; kedua, konteks  masyarakat  yang  menjaga status  quo,  khususnya  di  tingkat daerah,  yang  menginginkan  kepala daerah  untuk  berkuasa  dengan  cara mendorong  kerabat  atau  orang  yang dekat  dengan  kepala  daerah  untuk menggantikan incumbent.
Kedua  faktor  umum  tersebut adalah  awal  dari  munculnya  sikap  pro dan  kontra  terhadap  berkembangnya fenomena  dinasti  politik  di  Indonesia. Pihak  yang  kontra  terhadap  dinasti politik menginginkan adanya pembatasan terhadap sanak saudara elit yang
sedang menjabat untuk diikutsertakan  dalam  kontestasi  politik. Sedangkan  pihak  yang  pro  terhadap dinasti  politik  berpandangan  bahwa tidak  perlu  ada  pembatasan  dalam pencalonan, melainkan sistem perkaderan  partai  politik  saja  yang
perlu  untuk  diperbaiki  dan  dibenahi. Munculnya  sikap  pro  dan  kontra masyarakat  terhadap  berkembangnya dinasti  politik  tidak  terlepas  dari kaitannya  dengan  budaya  politik  yang berkembang  di  masyarakat.  Dari  segi penerimaan publik ataupun pembangunan  rezim,  budaya  politik erat kaitannya dengan preferensi kekuasaan yang dibangun.

## Bahaya Dinasti Politik di Indonesia
Di  banyak  negara  yang  terdapat pejabat  pemerintah  yang  membangun dinasti  politik  memiliki  latar  belakang yang  berbeda-beda,  misalnya:  dinasti politik  Kennedy  yang  dikenal  sebagai dinasti yang cerdas, berkualitas, berintegritas, dan religius; dinasti Nehru-Gandhi,  yang  dikenal  sebagai dinasti yang mempunyai peran penting dalam  wujud  India  modern  saat  ini.
Dinasti polititk
Nehru-Gandhi mendominasi  Kongres  Nasional  India dan berjuang untuk kemerdekaan India. Dinasti  ini  dikenal  dengan  kesetiannya kepada  bangsa  dan  negara  India, sehingga jasa dinasti ini tidak diragukan oleh  rakyat  India.  Dinasti  politik  di Indonesia  justru  berbahaya  jika  tidak dicegah, karena berdasarkan fakta yang terjadi,  mekanisme  dan  ketentuan dalam  pencalonan  tidak  diatur  dengan pola yang tepat, sehingga
mempengaruhi dan mengancam
penyelenggaraan pemerintahan.
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Djoni Gunanto
Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta
Terdapat beberapa sudut pandang penting dalam
menggambarkan bahayanya dinasti politik  di  Indonesia: pertama, politik kekerabatan  di  Indonesia  menyulitkan masuknya  kritik,  pengawasan,  maupun mekanisme checks and balances. Dinasti politik di Indonesia sebatas mengutamakan kekerabatan, dan dalam pengambilan kebijakan
juga
menguntungkan  pihak  tertentu  saja; kedua, berkembangnya  politik  dinasti menyebabkan  playing  field  mengalami ketimpangan  karena  politik  dinasti sudah mampu mengakumulasi pengaruh, kekayaan, penguasaan
terhadap  wilayah,  maupun  kontrol ekonomi
tertentu, sehingga memungkinkan persentase kemenangan yang  potensial  dalam  kontestasi  politik dibandingkan  calon  lain  yang  masih memiliki  keterbatas  dalam  sumberdaya dan  modal; ketiga, tumbuh  suburnya politik  dinasti  menunjukkan  bahwa institusionalisasi kepartaian yang semakin  buruk  dan  menunjukkan kualitas partai politik yang lemah dalam menjalankan fungsinya dalam
rekrutmen  dan  kaderisasi;  keempat, kekuatan partai politik semakin melemah  karena  kekuatan  individu kandidat  menjadi  faktor  determinan dalam  kemenangan  kontestasi.  Partai politik  mengutamakan  calon  yang mempunyai  hubungan  dengan  kerabat yang  memiliki  jabatan  politik  karena dianggap  mumpuni  dari  segi  finansial,
popularitas,  serta  kemampuan  dalam memobilisasi massa. Kemenangan dalam  kontestasi  menjadi  prioritas utama  partai  politik,  bukan  lagi efektivitas  kekuasaan  dalam  jangka menengah dan panjang, sehingga berbagai  cara  dapat  dilakukan  oleh partai politik untuk memastikan terjaminnya kemenangan.

## PENUTUP
Politik dinasti di Indonesia tumbuh  berkembang  sejak  era  orde lama,  orde  baru,  hingga  era  reformasi. Politik  dinasti  terjadi  pada  level nasional  dan  daerah.  Politik  dinasti  di Indonesia  dipandang  sebagai  penyakit dalam  demokrasi  karena  mencederai makna  demokrasi  yang  mengandung makna  kebebasan  khususnya  dalam proses  pencalonan  dalam  kontestasi politik. Sehingga dengan adanya fenomena politik dinasti justru membatasi kebebasan terhadap
masyarakat  untuk  berpartisipasi  aktif dalam  pencalonan,  karena  calon  yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan  elit  yang  masih  menjabat  akan lebih mudah untuk mendapatkan kemenangan karena memiliki
sumberdaya  finansial  yang  lebih  kuat, memiliki  popularitas,  serta  mudah memobilisasi massa.
Dinasti  politik  sejatinya  tidak dibenarkan keberadaannya dalam negara  demokrasi  karena  sistem  ini telah  memotong  hak-hak  warga  negara
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Djoni Gunanto
Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta
sehingga negara dikuasai dan dikontrol oleh  segelintir  orang  saja.  Padahal negara  ini  milik  bersama,  sementara politik dinasti berefek pada penguasaan negara  oleh  sekelompok  elit  tertentu, bahkan oleh satu keluarga saja. Regulasi yang  mengatur  tentang  politik  dinasti terlalu  lemah,  bahkan  jika  kuat  masih mudah  dilemahkan,  sehingga  perlu ditegaskan  regulasi  yang  mengatur pencegahan terjadinya dinasti politik di Indonesia.
Politik  dinasti  sejatinya  bisa diterima dan tidak dipersoalkan selama dalam  pelaksanaan  sistem  perekrutan dan  pemilihan  calon  dalam  kontestasi politik  di  Indonesia  berjalan  secara  adil dan  profesional.  Namun,  di  Indonesia ditentang karena politik dinasti didasarkan  pada  asas  kekerabatan, bukan atas dasar kapasitas dan kualitas yang  dimiliki  oleh  calon.  Sehingga  hal itu  dapat  menjadi  acaman  terhadap keberlangsungan  pemerintahan  dalam jangka  menengah  dan  jangka  panjang. Oleh  karenanya,  penentuan  calon  atau kandidat  dalam  kontestasi  politik  di Indonesia harus didasarkan pada sistem meritokrasi,  yakni  memberikan  hak lebih  kepada  siapapun  yang  memiliki prestasi  dan  track  record  yang  baik untuk  menduduki  kursi-kursi  strategis dalam pemerintahan.

## REFERENSI Buku
Dewi, Susi Fitria. 2017. Sosiologi Politik.
Yogyakarta : Gre Publisihing.
Mietzner,  Marcus.  2009. Indonesia’s 2009
Elections:
Populism, Dynasties and the Consolidation of the  Party  System.  Australian  : ANU Research Publications . pp. 1-
22.
Garzon, Adela. 2002. “Familism.”
International Encyclopedia of Marriage  and  Family,  diedit  oleh En J. Ponzetti. New York: MacMillan. pp.1-4

## Jurnal
Dal Bo, Ernesto, Pedro Dal Bo and Jason Snyder.  2009.  Political  Dynasties. Review  of  Economic  Studies.  76, 115- 142. https://academic.oup.com/rest ud/article- abstract/76/1/115/1574319 Djati, Wasisto Raharjo. 2013. Revivalisme  Kekuatan  Familisme dalam  Demokrasi:  Dinasti  Politik di  Aras  Lokal.  Jurnal  Sosiologi MASYARAKAT,  Vol.  18,  No.  2, Juli 2013:203-231. http://journal.ui.ac.id/index.php/m js/article/view/3726
Eulau,  Heinz  dan  Susan  Zlomke.  1999.
Harold  D.  Lasswell’s  Legacy  to Mainstream  Political  Science:  A
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Djoni Gunanto
Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas
Muhammadiyah Jakarta
Neglected  Agenda.  Annu.  Rev. Polit. Sci. 1999. 2:75 – 89. https://www.annualreviews.org/d oi/abs/10.1146/annurev.polisci.2.1.7 5
Park, Tong- Hee. 2009. “The Influence of Familism  and  Interpersonal  Trusts of Korean Public Officials”.
International  Review  of  Public Administration  9  (1):  121-136. https://www.tandfonline.com/doi/ abs/10.1080/12294659.2004.1080504
4
Prianto,  Budhy.  2016.  Partai  Politik,
Fenomena  Dinasti  Politik  dalam Pemilihan  Kepala  Daerah  dan
Desentralisasi. Jurnal  Administrasi Publik  Volume  1,  Nomor  2, Oktober 2016. 105-117. http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkp p/article/view/436/270
Tadem,  Teresa  S  Encarnacion  and Eduardo  C  Tadem.  2016.  Political Dynasties  in  The  Philippine  :
Persistent Patterns, Perennial Problems. South East Asia Research.  Vol.  24  (3)  328 – 340.
https://www.tandfonline.com/doi/ abs/10.1177/0967828X16659730
Rachman,  Yudhi.  2015.  Pilkada,  Dinasti
Politik  di  Era  Desentralisasi  (Studi tentang  Habitus  and  Field,  Aktor Politik  dalam  Kontestasi  Pilkada
Kab.  Bangkalan  yang  Melahirkan
Dinasti  Politik). Vol  8,  No  2 https://journal.trunojoyo.ac.id/dim ensi/article/viewFile/3733/2735

## Website
Daniele,  Gianmarco.  2015.  Born  in  the Purple:  Political  Dynasties  and ElectoralSuccess. http://www.ieb.ub.edu/files/Papers
WSFF2015/WSPEPF2015Daniele.p df.
Idntimes.com. 2020. Daftar Nama Dinasti  Ratu  Atut  di  Panggung Politik Banten. https://jabar.idntimes.com/news/in donesia/khaerul-anwar-2/nama- nama-dinasti-ratu-atut-di-banten- regional-jabar/6 diakses pada
tanggal 25 Juli 2020. Kompas.com.  2020.  Menyelisik  Politik Dinasti Generasi Keempat. https://www.kompas.com/tren/rea
d/2019/11/02/135302965/menyelisik -politik-dinasti-generasi- keempat?page=all  diakses  pada tanggal 25 Juli 2020. Republika.co.id. 2013. Anas Urbaningrum  Dukung  SBY  Jadi Pelopor Meritokrasi Politik. https://nasional.republika.co.id/ber ita/muv2an/anas-urbaningrum- dukung-sby-jadi-pelopor-
meritokrasi-politik diunnduh pada tanggal 25 Juli 2020.
Republika.co.id.  2013.  Kisah  Dinasti Gandhi-Nehru.
https://www.republika.co.id/berita /dunia-islam/islam- mancanegara/11/12/22/internasion al/global/13/02/19/migx7j-kisah-
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Djoni Gunanto
Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta
dinasti-gandhinehru-i dikases
pada tanggal 26 Juli 2020.
Tempo.co.  2020.  Poiitk  Dinasti  Era Jokowi. https://kolom.tempo.co/read/13669 94/politik-dinasti-era- jokowi/full&view=ok  diakses  pada tanggal 24 Juli 2020.
Tirto.id.  2019.  Sejarah  Hidup  Fuad Amin:  Wafatnya  Sang  Penguasa Bangkalan,
Madura.
https://tirto.id/sejarah-hidup-fuad- amin-wafatnya-sang-penguasa- bangkalan-madura-eifT diakses pada tanggal 26 Juli 2020.