Volume 6 Nomor 1 (2024)   786 - 800   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5613
Minimalisasi Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enfforcement) oleh Satlantas Polresta Banyumas
Ade Harsa Suryanegara Universitas Airlangga ade.harsa.suryanegara-2022@pasca.unair.ac.id

## ABSTRACT
Law enforcement in the field of traffic is part of the contribution to the realization of security,  safety,  order,  and  smoothness  of  traffic.  This  can  be  done  by  applying  appropriate sanctions for traffic violations. Thus, information technology is needed to support enforcement and prevent deviant practices committed by unscrupulous police officers. One of the Industry 4.0 technology-based public service innovations in the traffic sector is the ETLE (Electronic Traffic Law  Enforcement)  system.  ETLE  is  a  law  enforcement  system  in  Indonesia  related  to  traffic discipline  and  safety.  This  paper  discusses  the  efforts  of  the  Banyumas  Police  Traffic  Unit  in minimizing traffic violations through the ETLE system. The current problem of traffic violations still requires road user awareness. Thus, traffic violations can be minimized as best as possible. With  the  ETLE  system  organized  by  the  Police  Traffic  Unit,  traffic  security  and  order  can  be created properly.
Keywords: Law Enforcement; Traffic Violations; Electronic Traffic Law Enforcement

## ABSTRAK
Penegakan hukum dalam bidang lalu lintas adalah bagian dari kontribusi terhadap perwujudan  keamanan,  keselamatan,  ketertiban,  dan  kelancaran  lalu  lintas.  Hal  tersebut dapat  dilakukan  dengan  penerapan  sanksi  pelanggaran  lalu  lintas  secara  tepat.  Dengan demikian,  Teknologi  informasi  diperlukan  untuk  mendukung  penegakan  dan  mencegah praktik  menyimpang  yang  dilakukan  oleh  oknum  Polisi.  Salah  satu  Inovasi  layanan  publik berbasis teknologi industri 4.0 pada bidang lalu lintas adalah sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement). ETLE adalah sistem penegakan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan kedisiplinan dan keselamatan berlalu lintas. Tulisan ini membahas mengenai upaya Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas dalam meminimalisir pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE. Permasalahan pelanggaran lalu lintas saat ini masih harus membutuhkan kesadaran pengguna  jalan.  Sehingga,  pelanggaran  lalu  lintas  dapat  terminimalisir  sebaik  mungkin. Dengan  adanya  sistem  ETLE  yang  diselenggarakan  oleh  Satuan  Lalu  Lintas  Polri,  maka keamanan dan ketertiban berlalu lintas dapat tercipta dengan baik.
Kata kunci: Penegakan Hukum; Pelanggaran Lalu Lintas; ETLE

## PENDAHULUAN
Para ahli hukum berpendapat bahwa hukum itu harus dinamsi, boleh statis, dan  harus  dapat  mengayomi  masyarakat.  Hukum  harus  dapat  dijadikan  pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta berorientasi kepada masa depan. Oleh karena itu hukum harus mampu dijadikan pelopor untuk mengubah kehidupan masyarakat agar senantiasa teratur.
Volume 6 Nomor 1 (2024)   786 - 800   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5613
Khususnya dalam berkendara di jalan raya. Setiap pengendara wajib menjaga ketertiban dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Hal ini bertujuan untuk menjamin keselamatan pengemudi dan melindungi hak-hak pengendara lain. Namun, faktanya masih banyak ditemukan para pengemudi yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di jalan raya.
“Peningkatan  jumlah  kendaraan  bermotor  di  Indonesia  juga  sangat berpengaruh  terhadap  masalah  lalu  lintas  secara  umum”  (Soponyono,  2013) pertumbuhan  kendaraan  bermotor  yang  tinggi  tanpa  kedisiplinan  berlalu  lintas, membuat angka kecelakaan lalu lintas dan korban terus meningkat. Umumnya faktor utama  tingginya  angka  kecelakaan  disebabkan  oleh  faktor Human  Eror atau kesalahan yang dilakukan oleh manusia.
Untuk  itu,  pemerintah  berupaya  dalam  mengurangi  tingkat  kecelakaan dengan meningkatkan ketertiban masyarakat dengan menggunakan sistem Eletronic Traffic  Law  Enforcement (ETLE). Electronic  Traffic  Law  Enforcement (ETLE) merupakan  implementasi  teknologi  untuk  mencatat  atau  merekam  pelanggaran- pelanggaran  berlalu  lintas  secara  elektronik  untuk  mendukung  keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas
Dengan pemasangan ETLE atau sistem tilang elektronik  di  beberapa lokasi akan  ada  beberapa  titik  yang  dipasang Circuit  Closed  Television (CCTV)  untuk merekam  situasi  lalu  lintas.  Sehingga,  jika  ada  pelanggar  lalu  lintas  bisa  langsung terekam dan informasi atau bukti pelanggaran sudah dimiliki oleh kepolisian.
Hal ini merupakan wujud Polri untuk mendukung inovasi dan industri kreatif yang  selalu  memberikan  kontribusi  kepada  perubahan  dan kemajuan  kehidupan masyarakat.  Pada  dasarnya  Kepolisian  dituntut  untuk  dapat  memberikan perlindungan, pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat,  hal  itu  dilakukan sebagai  bagian  eksistensi  Polri  dalam pelayanan kepada masyarakat.
Dengan demikian, Polri membutuhkan masukan dan evaluasi langsung oleh masyarakat, sebab evaluasi kinerja yang diberikan langsung oleh masyarkatt kepada Polri sangat berpengaruh terhadap citra Polri (Erlyn Indarti, 2014). Oleh karena itu, dalam  penegakan  hukum  di  bidang  lalu  lintas  kepolisian RI  secara  bertahap  akan mengedepankan mekanisme penegakan berbasis elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE).
Selain  itu,  tujuan  pengadaan  ETLE  yaitu  untuk  mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan anggota saat proses penilangan secara langsung. Jadi, Polisi lalu lintas yang bertugas di lapangan cukup mengatur lalu lintas tanpa  melakukan  penilangan.  Jika  dalam  berlalu  lintas  ada  pengendara  yang melanggar,  maka  pelanggar  tersebut  otomatis  tertilang  dengan  sistem  ETLE (Korlantas Polri, 2021a).
Kehadiran tilang elektronik juga bertujuan untuk meningkatkan rasa  disiplin dalam  berkendara  serta  meminimalisir  adanya  oknum-oknum  yang  melakukan pungutan liar saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas. Keunggulan sistem tilang  elektronik  ini  dapat  membuat  penindakan  bagi  pelanggar  yang  memiliki kendaraan  dengan  nomor  polisi  dari  berbagai  daerah.  artinya  semua  polda  bisa menindak  berbagai  jenis kendaraan di Indonesia (Korlantas Polri, 2021c).
Volume 6 Nomor 1 (2024)   786 - 800   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5613
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan terdapat sekitar 10 jenis pelanggaran lalu lintas  yang  bisa  ditindak  melalui  tilang  elektronik  nasional.  Jenis  pelanggarannya yaitu  melanggar  rambu  lalu  lintas  dan  marka  jalan,( Pasal 287 Ayat (1) Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan ),  tidak mengenakan sabuk keselamatan ( Pasal 106 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan .), mengemudi sambil mengoperasikan smartphone ( Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan .) , melanggar batas kecepatan ( Pasal 287 Ayat (5) Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan .),  meng- gunakan pelat nomor palsu ( Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ,), berkendara melawan arus ( Pasal 106 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan .), menerobos lampu merah,( Pasal 287 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ), tidak menggunakan helm( Pasal 106 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ), berboncengan lebih dari  tiga orang,( Pasal 106 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ),  dan tidak menyalakan lampu saat  siang  hari  bagi  sepeda  motor.( Pasal  107  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  22
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ) Sistem tilang elektronik atau electronic  law  enforcement (ETLE)  disebut  sangat  berguna  di  lapangan  karena memudahkan  pengawasan.  Selain  mampu  menangkap  pelanggaran  lalu  lintas, kamera ETLE juga mempunyai fungsi lain yaitu membantu mencari pelaku kriminal (Korlantas Polri).
Kemudian,  untuk  menunjang  dan  mewujudkan  Polri  Presisi  (Prediktif,            - Responsibilitas, Transparansi, Berkeadilan), jajaran Polda Jawa Tengah melakukan inovasi baru, inovasi tersebut berupa melengkapi petugas  lalu lintas yang bertugas dengan menggunakan helm yang dipasang kamera. Hal tersebut dilaksanakan setelah penerapan  tilang  elektronik  atau Electronic  Traffic  Law  Enforcement (ETLE)  di sejumlah titik pada wilayah hukum Polda Jateng.
Penindakan  terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  menggunakan  sistem  tilang (bukti  pelanggaran)  secara  manual,  semi  elektronik,  maupun  secara    elektronik. Tujuan  dilakukannya  pengawasan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus menggunakan  ETLE (Electronic  Traffic  Law  Enforcement) adalah  untuk  mencegah agar  tidak  terjadi  kemacetan/kecelakaan  lalu  lintas  maupun  masalah-masalah  lalu lintas  lainnya,  memberikan  perlindungan/pengayoman  kepada  pengguna  jalan lainnya,  membangun  budaya  tertib  berlalu  lintas,  mengedukasi,  dan  memberikan kepastian hukum.
Kemudian  Tilang  manual  sebenarnya  dapat  dilakukan  sebagai  upaya pelayanan keamanan dan keselamatan. Namun, pada kenyataannya banyak kendala di lapangan, mulai dari komplain-komplain sampai dengan potensi/penyalahgunaan kewenangan.  Untuk  itu,  guna  meminimalisir  penindakan  yang  tidak  bisa dipertanggungjawabkan,  maka,  Tilang  elektronik  diberlakukan  dengan  harapan dapat  mempersingkat  penindakan  oleh  petugas  di  lapangan.  Nantinya,  petugas
Volume 6 Nomor 1 (2024)   786 - 800   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5613
menggunakan  alat  baca barcode /kode-kode  pengaman  pada SIM/STNK. Oleh sebab itu,  penilangan  sudah  tidak  dengan  menggunakan  blangko  tilang.  Melainkan, menggunakan kamera cctv atau dengan menggunakan gate secara online yang sudah terhubung back  office. Tugas  dari Back  office adalah  mengenali  wajah  maupun kendaraan yang datanya sudah diolah menjadi catatan perilaku berlalu lintas. Hal ini juga  akan  dikaitkan  dengan  sistem  perpanjangan  SIM  pada  program Merit  Point System atau sistem evaluasi yang menilai aspek administrasi,        -teknis dan biaya secara rinci(Tim Redaksi Portal Purwokerto, 2021). Lebih lanjut, data perilaku berlalu lintas tersebut akan dianalisis kemudian bila ada konfirmasi pemilik kendaraan melanggar, maka, pelanggar wajib membayar denda tilang di Bank.
Di  Kabupaten  Banyumas,  persiapan  E-Tilang  atau  ETLE  telah  diterapkan pihak  Polresta  Banyumas.  Sosialisasi  ETLE  kepada  masyarakat  oleh Bhabinkamtibmas Polresta Banyumas juga telah diselenggarakan. Begitu pula dengan persiapan  pemasangan  CCTV  dan  titik  awal  operasi  ETLE  di  wilayah  hukum Kabupaten Banyumas  juga  telah  selesai  dilaksanakan. Pada  tahun  2021  Korps  Lalu Lintas  Polri  resmi  meluncurkan  tilang  elektronik  atau Electronic  Traffic  Law Enforcement (ETLE) tahap I secara nasional.(Andita Rahma, 2021) Dari 12 kepolisian daerah  sebanyak  244  kamera  ETLE  resmi  dioperasikan  secara  serentak.  Untuk wilayah  hukum  Polresta  Banyumas,  Jawa  Tengah  ada  sejumlah  kamera  ETLE  di empat  persimpangan  yang  sudah  dioperasikan.  Empat  persimpangan  tersebut yakni di simpang Pasar Wage, simpang Sawangan, Simpang Apotek Omnia Farma, dan Simpang  Gor  Satria  Purwokerto  (Ruditya  Yogi  Wardana,  2021). Hari  pertama penerapan  tilang  elektronik  di  Banyumas,  sudah  ada  78   pengendara  melakukan pelanggaran yang terjaring tilang ETLE. Sebagian besar pelanggaran yang dilakukan adalah  tidak  mengenakan  helm  dan  sabuk pengaman  lalu  memakai  ponsel  saat berkendara. Kemudian, titik-titik yang tidak tercakup dengan ETLE, maka akan ada penindakan  menggunakan  kamera portable yang  terpasang  pada  helm  anggota Satlantas yang berpatroli (Fadlan Mukhtar Zain, 2021).
Dengan  demikian,  pengurangan  angka  pelanggaran  lalu  lintas  akan berkurang. Sambil  menunggu  penambahan  pemasangan  ETLE  di  berbagai  titik, masyarakat  diharapkan  agar  terus  menaati  peraturan  berlalu  lintas  yang  ada  agar tidak ada penambahan kasus pelanggaran lalu lintas harian. ETLE merupakan solusi yang baik bagi kepolisian terutama Korps Lalu Lintas akan keprofesionalismeannya. Seseorang yang melanggar peraturan atau tata tertib yang sudah dibuat dan ditetapkan  oleh  penegak  hukum,  maka  akan  dikenakan  sanksi  kepada  pelanggar tersebut.  Sanksi  yang  diberikan  bertujuan  memberikan  efek  jera agar ke depannya si  pelanggar  tidak  mengulangi  tindakannya  kembali.  Hal  ini  dilakukan  sebagai hukuman  karena  telah  melanggar  peraturan  atau  tata  tertib.  Secara  konvensional hukuman yang akan diberikan adalah sanksi denda (Soerjono Soekanto, 1982, p. 82). Banyumas termasuk kota yang lalu lintasnya termasuk padat. Oleh karenanya, angka pelanggaran yang terjadi juga relatif tinggi. Hal ini disebabkan tingkat kesadaran dari masyarakat untuk tertib dan mematuhi peraturan dalam berlalu lintas masih rendah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif menurut  Bogdan  dan  Tylor  adalah  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang dapat  diamati.  (Lexy  J.  Moleong,  p.  4)  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan deskriptif analitis.
Peneliti  bermaksud  untuk  mencoba  menggali  bagaimana  sistem  ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) mampu meminimalisasi pelanggaran lalu lintas. Adapun  subjek  dalam  penelitian  ini  adalah  kamera  ETLE  yang  terpasang  pada beberapa  titik  di  Kabupaten  Banyumas.  Alasan  memilih  jenis  penelitian  ini  adalah karena peneliti berupaya menggali data berupa pandangan responden dalam bentuk cerita rinci dan data hasil pengamatan di lapangan terkait minimalisasi pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE.
Adapun  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  dalam  mengambil  lokasi penelitian  di  wilayah  hukum  Polresta  Banyumas.  Dalam  memperoleh  data,  secara komprehensif,  serta  memperhatikan  relevansi  data  dengan  fokus  dab  tujuan penelitian, maka dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan tiga metode, yaitu, Dokumentasi, observasi, dan wawancara.
Dalam teknik analisis data, penulis menggunakan teori Miles Huberman dan Saldana,(Miles, M.B, 2014, Hlm 10). Pertama , Kondensasi data, yaitu merujuk kepada proses  menyeleksi,  memfokuskan,  menyederhanakan,  mengabstraksi,  dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkip. Kedua, penyajian  data,  data  hasil  kegiatan  kondensasi  kemudian  disajikan  berdasarkan aspek-aspek yang diteliti. Dengan menyajikan data akan mempermudah memahami apa  yang  terjadi,  merencanakan  kerja  selanjutnya  berdasarkan  apa  yang  telah dipahami tersebut. Ketiga, Penarikan kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verificaion), kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap  awal  didukung  oleh  bukti-bukti  yang  valid  dan  konsisten  saat  penelitian kembali  kelapangan  mengumpulkan  data,  maka  kesimpulan  yang  dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. ETLE Sebagai Mekanisme Baru dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan
Istilah penegakan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah enforcement dalam Black law dictionary diartikan the act of putting something such as a law into effect,  the  execution  of  law. Sedangkan  penegak  hukum  ( law  enforcement  officer) artinya adalah those whose duty it is to preserve the peace (Henry Campbell, 1998). Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  penegak  adalah  yang  mendirikan, menegakkan.  Penegak  hukum  adalah  yang  menegakkan  hukum,  dalam  arti  sempit hanya polisi dan jaksa yang kemudian diperluaskan cakupannya menjadi terdiri dari
hakim,  pengacara,  dan  Lembaga  Pemasyarakatan(Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan, 1998, p. 912).
Penegakan hukum pada hakikatnya adalah usaha-usaha untuk mewujudkan ide-ide  hukum  yang  abstrak  berupa  keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan sosial  menjadi  suatu  kenyataan,  dalam  penerapannya  membutuhkan  adanya organisasi,  badan  atau  lembaga  seperti  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  dan Lembaga  pemasyarakatan  sebagai  unsur  yang  dibentuk  oleh  negara.  Meskipun, badan-badan  tersebut  tampak  berdiri  sendiri-sendiri.  Namun,  dalam  mengemban tugas tidak lain adalah untuk mewujudkan ide-ide hukum dalam masyarakat (Satjipto Raharjo, 2009, pp. 12–14).
Soerjono  Soekanto  mengatakan  bahwa  secara  konsepsional  inti  dan  arti penegakan  hukum  terletak  pada  kegiatan  menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang dapat  dijelaskan  secara  terperinci  di  dalam  kaidah-kaidah  yang  kuat  dan  sikap tindakan sebagai rangkaian proses nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian  pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 2011, p. 5). Kemudian,  menurut  Momo  Kelana,  istilah  polisi  diambil  dari  terjemahan
Polizeirecht yakni polisi dalam arti formal mencakup penjelasan tentang organisasi dan  kedudukan  daripada  instansi  kepolisian.  Sedangkan,  dalam  arti  materiil  polisi berarti  memberikan  jawaban  terhadap  persoalan-persoalan  tugas  dan  wewenang dalam  rangka  menghadapi  bahaya  atau  gangguan  keamanan  dan  ketertiban,  baik dalam lingkup kewenangan kepolisian umum maupun melalui ketentuan- ketentuan yang  diatur  khusus  dalam  Undang-undang  tentang  Kepolisian  (W.J.S Poerwodarminto, 1986, p. 763).
Adapun  pengertian  kepolisian  menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-  Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, menyatakan bahwa kepolisian  adalah segala hal ihwal  yang  berkaitan  dengan  fungsi  dan  Lembaga  polisi  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.  Pasal  13  mengatur  tugas  pokok  Polri  yaitu  memelihara keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum  dan  memberikan perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Penjelasan  tugas pokok  Polri  di  bidang  lalu  lintas  diatur  dalam  Pasal  14  ayat  (1)  huruf  b  Undang- undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, bahwa dalam melaksanakan tugas pokok, Polri  bertugas  menyelenggarakan  segala  kegiatan  dalam  menjamin  keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan. Pasal 15 ayat (2) huruf b dan  d bahwa polri sesuai peraturan perundang-undangan lainnya berwenang menyelenggarakan registrasi  dan  identifikasi  kendaraan  bermotor,  serta  memberikan  surat  izin mengemudi kendaraan bermotor.
Istilah  lalu  lintas  menurut  Pasal  1  angka  1  Undang-undang  Nomor  Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, memberikan pengertian lalu lintas dan angkutan  jalan  adalah  satu  kesatuan  sistem  yang  terdiri  atas  lalu  lintas,  angkutan jalan,  jaringan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan,  prasarana  lalu  lintas,  kendaraan, pengemudi,  pengguna  jalan,  serta  pengelolaannya.  Kemudian,  Pasal  1  angka  2 memberikan pengertian lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas  jalan.  Pasal  1  angka  3  bahwa  angkutan  jalan  adalah  perpindahan  orang
Volume 6 Nomor 1 (2024)   786 - 800   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5613
dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
Berkaitan dengan pelanggaran, dalam studi tentang kejahatan, pelanggaran merupakan bagian dari tindak pidana (perbuatan pidana) disebut legal definition of crime yang dalam perspektif hukum pidana dibedakan menjadi dua. Pertama, mala in se yaitu perbuatan-perbuatan yang sejak awal telah dirasakan sebagai ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang- undang sebagai suatu kejahatan, dan yang kedua, mala prohibita, yaitu perbuatan-perbuatan  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang  sebagai  suatu ketidakadilan  yang  identik  dengan  pelanggaran  (Eddy  O.S  Hiariej,  2014,  pp.  101– 102).
Dalam  konteks  hukum  pidana    tindak  pidana  dibagi  menjadi  dua,  yaitu kejahatan  dan  pelanggaran,  dimana  kejahatan  diatur  dalam  Buku  II  KUHP  tentang kejahatan dan pelanggaran dalam buku III KUHP. Secara khusus dalam bidang lalu lintas di jalan raya, pelanggaran lalu lintas dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang yang berkaitan erat dengan lalu lintas dan angkutan jalan, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang  lalu  lintas  yang  berlaku,  jenis-jenis  perbuatan  yang  dikategorikan  sebagai pelanggaran lalu lintas diatur dalam Pasal 274-309 dan Pasal 313 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan  Jalan.
Kemudian,  Istilah  Tilang  atau  bukti  pelanggaran  secara  eksplisit  tidak tercantum  dalam  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan.  Pengertian  Tilang  tercantum  dalam  Pasal  1  angka  4.  Peraturan Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2012  tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan  Kendaraan Bermotor  di  Jalan  dan  Penindakan  Pelanggaran  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan, bahwa bukti pelanggaran atau Tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dengan format yang ditetapkan.
M  Karjadi  menjelaskan  bahwa  Tilang  atau  bukti  pelanggaran  berfungsi sebagai  undangan  kepada    pelanggar  lalu  lintas  untuk  menghadiri  sidang  di pengadilan negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian dari pelanggar lalu lintas (M. Karjadi, 1981, p. 68). Demikian halnya dengan istilah Tilang elektronik yang secara implisit tercantum dalam Pasal 243 ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada pokoknya bahwa kegiatan pusat kendali sistem informasi dan komunikasi lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  sekurang-kurangnya  meliputi  dukungan  penegakan hukum  dengan  alat  elektronik.  Pasal  272  menerangkan  bahwa  untuk  mendukung kegiatan  penindakan  pelanggaran  di  bidang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  dapat digunakan  perangkat  elektronik  yang  nantinya  hasil  dari  penggunaan  peralatan elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
Ketentuan  tentang  Tilang  elektronik  secara  implisit  juga  tercantum  dalam peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2012  tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14 ayat (3). Pada pokoknya, bahwa   pemeriksaan secara sewaktu-waktu saja  karena  tertangkap  tangan  melakukan  pelanggaran  atau  terpantau  oleh  alat
Volume 6 Nomor 1 (2024)   786 - 800   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5613
penegakan  hukum  secara  elektronik.  Pasal  23,  menerangkan  bahwa  penindakan pelanggaran  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  didasarkan  pada  hasil  temuan  dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor, laporan dan rekaman elektronik.
Lebih  lanjut,  Pasal  28  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2012 tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan  Kendaraan  Bermotor  di  Jalan  dan  Penindakan Pelanggaran  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  pada  pokoknya  bahwa  penindakan terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  yang  didasarkan  atas  hasil rekaman  peralatan  elektronik  merupakan  dasar  bagi  Petugas  Polri  atau  PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) di bidang lalu lintas untuk menerbitkan surat Tilang yang  harus  dilampiri  dengan  bukti  rekaman  alat  penegakan  hukum  elektronik, dimana surat Tilang tersebut disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan sidang untuk hadir dalam persidangan.
Istilah  Tilang  elektronik  secara  implisit  juga  tercantum  dalam  Peraturan Kapolri  Nomor  5  Tahun  2012  tentang  Registrasi  dan  Identifikasi  Kendaraan Bermotor, Pasal 115 ayat (3) bahwa pemblokiran STNK dilakukan untuk kepentingan pencegahan  pengesahan  dan  penegakan  hukum  pelanggaran  lalu  lintas,  ayat  (5) bahwa permintaan pemblokiran STNK untuk kepentingan yang dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh penegak hukum terhadap kendaraan bermotor yang diduga terlibat kecelakaan lalu lintas dan melarikan diri, atau kendaraan bermotor yang berdasarkan data  elektronik  telah  melakukan  pelanggaran  lalu  lintas.  Penerapan  ETLE  juga merupakan wujud pembangunan hukum lalu lintas jalan Indonesia dalam era digital. Dengan catatan pembangunan hukum memiliki inti pada pembuatan dan pembaruan terhadap materi- materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan (Moh Mahfud MD, 1998, p. 9).
Pembangunan  hukum  diupayakan  untuk  menemukan  sarana  yang  ampuh untuk membangun masyarakat. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sistem hukum  nasional  yang  baik,  dalam  hal  kebenaran  isinya  maupun  dalam  kekuatan penegakannya,  hal  itu  akan  dapat  memaksa  warga  negara  Indonesia  untuk bertingkah laku seperti yang diperintahkan oleh hukum negara. Jadi, bukan hukum yang dapat memaksakan ditaatinya sesuatu aturan, namun karena adanya paksaan oleh  para  penguasa  (Soetandyo  Wignjosoebroto,  2002,  p.  285).  Bagir  Manan mengatakan dalam pembangunan hukum nasional paling tidak diperhatikan ada 3 (Tiga),  yaitu, Pertama ,  program  Pendidikan  tinggi  hukum. Kedua, program pembentukan  hukum.  Dan  yang Ketiga ,  program  penegakan  hukum  (Bagir  Manan, 2013, pp. 15–18).
Dalam hukum positif Indonesia, pembangunan hukum nasional diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun  2005-2025  (UU  RPJN)  yang  menyatakan:  “ Pembangunan  hukum  diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan  yang  berkaitan  dengan  ekonomi,  terutama  dunia  usaha  dan  dunia industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum ”  dan;  ( Lampiran  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2007  Tentang  Renana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 , .).
Volume 6 Nomor 1 (2024)   786 - 800   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5613
“Pembangunan  hukum  juga  diarahkan  untuk  menghilangkan  kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme” serta; ”Pembangunan hukum  diarahkan  pada  makin  terwujudnya  sistem  hukum  nasional  yang  kuat bersumber  pada  Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum,  sarana  dan  prasarana  hukum;  perwujudan  masyarakat  yang  mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum; serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis”.
Jika mencermati ketentuan dalam Undang-undang RPJN di atas, dapat dilihat bahwa  terdapat  7  (tujuh)  arah  pembangunan  hukum  nasional,  yaitu: Pertama, mendukung  terwujudnya  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan .  Kedua , mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia  industri. Ketiga, menciptakan  kepastian  investasi,  terutama  penegakan  dan perlindungan  hukum. Keempat, menghilangkan  kemungkinan  terjadinya  tindak pidana  korupsi  serta  mampu  menangani  dan  menyelesaikan  secara  tuntas permasalahan  yang  terkait  kolusi,  korupsi,  dan  nepotisme  (KKN). Kelima, terwujudnya  sistem  hukum  nasional  yang  kuat  bersumber  pada  Pancasila  dan Undang-  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945,  yang  mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum. Keenam, perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum. Dan, ketujuh, penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.
Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak. Seseorang akan dikenakan pidana jika terbukti telah  melanggar  peraturan  pidana  atau  melakukan  perbuatan  yang  bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan  pidana  yang  berlaku.  Namun,  pelaku pelanggaran  tidak  serta  merta  dapat  dijatuhi  pidana  (Moeljanto,  2013,  p.  153), pertanggung jawaban pidana tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan dilihat juga dari unsur kesalahannya.
Berkaitan  dengan  ETLE,  penerapan  ETLE  juga  berkaitan  dengan  arah pembangunan hukum nasional, khususnya pada arah pembangunan hukum nasional keempat yang berfokus pada upaya menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana  korupsi  serta  mampu  menangani  dan  menyelesaikan  secara  tuntas permasalahan yang terkait dengan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).
Penerapan  ETLE  juga  sejalan  dengan  perkembangan  Teknologi  Informasi yang  saat  ini  sudah  memasuki  era  4.0.  faktor  perubahan  teknologi  yang  dikenal dengan teknologi diigitalisasi (digitalisation / digitalization) merupakan suatu proses transisi dari teknologi analog menjadi teknologi digital dan penyampaian informasi dalam format analog menjadi format biner (binary) , ternyata telah memungkinkan semua bentuk-bentuk informasi (suara, data, dan video) untuk disampaikan melintasi jenis jaringan yang berbeda (Lars Bo Henriksen David O’Donnel, 2002, p. 95).
Penerapan  ETLE  merupakan  upaya  untuk  pemanfaatan  TIK  (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dalam mendukung proses penegakan hukum lalu lintas
Volume 6 Nomor 1 (2024)   786 - 800   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5613
jalan. Hal tersebut dapat dilihat dari skema mekanisme kerja ETLE yang mengubah proses penegakan hukum lalu lintas jalan dari yang tertangkap tangan dengan turun jalan  beralih  menjadi  penerapan  kamera  dengan  perangkat  lunak  intelijen  untuk menangkap  pelanggaran-pelanggaran  lalu  lintas.  Menurut  tahapannya,  penerapan ETLE adalah sebagai berikut:
§ Tahap 1 ( Sensor Kamera )
Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang dimonitor dan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke Back Office ETLE di NTMC atau Rang Pos Jaga ETLE Satlantas Polresta Banyumas.
§ Tahap 2 ( Validasi Bukti )
Petugas  mengidentifikasi  Data  Kendaraan  menggunakan Electronic Registration and Idenification (ERI) sebagai sumber data kendaraan
§ Tahap 3 (Validasi Data Regident dan Pengiriman)
Petugas  mengirimkan  surat  konfirmasi  ke  alamat  publik  kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Surat konfirmasi  adalah  Langkah  awal  dari  penindakan,  yang  mana  pemilik kendaraan  wajib  mengonfirmasi  tentang  kepemilikan  kendaraan  dan pengemudi kendaraan pada saat terjadinya pelanggaran. Jika kendaraan yang dimkasud sudah bukan menjadi kendaraan milik orang yang mendapat surat konfirmasi, maka hal itu harus segera dikonfirmasikan.
§ Tahap 4 (Konfirmasi)
Penerima  surat  memiliki  batas  waktu  sampai  dengan  8  hari  dari terjadinya  pelanggaran  untuk  melakukan  konfirmasi  melalui website atar datang langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum. Atau datang di Pos jaga ETLE Satlantas Banyumas.
§ Tahap 5 (Penyelesaian)
Setelah  pelanggaran  terkonfirmasi,  petugas  menerbitkan  tilang dengan  metode  pembayaran  via  BRI Virtual  Account (BRIVA)  untuk  setiap pelanggaran  yang  telah  terverifikasi  untuk  penegakan  hukum  (Korlantas Polri, 2021b). menjadi digital dan komprehensif karena melibatkan data pada sektor  lain  dalam  lingkup  Polri.  Dengan  demikian,  penegakan  hukum  lalu lintas  jalan  bukan  semata  menjadi  lingkup  dan  tanggung  jawab  bagian penegakan hukum, namun juga terkait dengan data yang dimiliki oleh bagian registrasi  dan  identifikasi,  baik  untuk  pengemudi  maupun  kendaraan bermotor.
Berdasarkan uraian di atas, ETLE merupakan semangat barunya penegakan hukum  lalu  lintas  jalan  agar  tidak  terjadi  kecelakaan,  kemacetan,  pengguna  jalan merasa terlindungi, merasa terayomi, dan dapat melayani pengguna jalan lainnya dari pelanggaran hukum, sehingga tercipta lalu lintas yang aman dan tertib.
Kemudian jika menggunakan kendaraan atas nama orang lain. Maka, secara normatif  dan  praktik  pemilik  dengan  atas  nama  tersebut  dapat  dilepaskan  dari pertanggungjawaban pidana karena dalam hal ini tidak melanggar unsur pidana atau tidak  sesuai  dengan  pada  asas  tiada  pidana  tanpa  kesalahan (geen  straf  zonder schuld) .
Volume 6 Nomor 1 (2024)   786 - 800   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5613
Pemberlakuan Electronic  Law  Enforcement (ETLE)  menjadikan  pemilik kendaraan bermotor untuk tertib administrasi balik nama. Karena jika tidak, maka surat  konfirmasi  tidak  tepat  sasaran  atau  dikirimkan  sesuai  dengan  alamat  yang tercantum  pada  STNK  dan  pada  akhirnya  STNK  akan  terblokir.  Hal  tersebut merupakan kendala yang membutuhkan kerja sama dengan pemilik kendaraan yang lama dalam berkomunikasi untuk memberikan surat konfirmasi tilang tersebut.
Permasalahan  bertambah  jika  pemilik  kendaraan  kurang  memahami  surat pemberitahuan  daripada Electronic  Traffic  Law  Enforcement (ETLE).  Surat  yang dikirimkan akan terabaikan atau tidak direspons. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada  dasarnya  sistem Electronic  Traffic  Law  Enforcement (ETLE)  masih  banyak kekurangan dan membutuhkan banyak evaluasi agar ke depannya sistem ini dapat diterapkan  sehingga  mampu  meminimalisir  pelanggaran  lalu  lintas  di  Indonesia khususnya  Kabupaten  Banyumas.  Hingga  saat  ini,  belum  ada  penjatuhan  sanksi pidana lalu lintas terhadap kendaraan yang digunakan atas nama orang lain. Pihak kepolisian  hanya  memblokir  sementara  STNK  pengendara  yang  melakukan pelanggaran hingga mendapatkan konfirmasi dari pemilik kendaraan.

## B. Inovasi  Penerapan  Sistem  ETLE (Electronic  Traffic  Law  Enforcement) di Banyumas
Tilang  elektronik  merupakan  digitalisasi  dalam  proses  tilang,  dengan pemanfaatan  teknologi  dalam  proses  tilang  diharapkan  proses  tilang  dapat  lebih efektif  dan  efisien  serta  dapat  membantu  pihak  kepolisian  dalam  manajemen administrasi. (Sona Seki Halawa, n.d.). Indikator dari adanya Inovasi penerapan ETLE tidak terlepas dari partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sering disebut juga ikut  serta  secara  aktif  dan  terorganisasi  dalam  semua  tahapan  kebijakan,  tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan hingga pada evaluasi.
Dalam penerapan ETLE partisipasi masyarakat dapat dikatakan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek yang pertama, dalam pengambilan keputusan kebijakan ETLE yang didasarkan atas kesepakatan bersama, karena dalam pengadaan ETLE tidak hanya melibatkan satu institusi yakni kepolisian saja. Namun, disitu  terdapat  institusi  kejaksaan,  pengadilan  dan  Bank  selaku  tempat  penitipan denda tilang.
Aspek yang kedua, yaitu saat kebijakan pengadaan ETLE dikeluarkan banyak masukan yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia, banyak dari masyarakat yang menyambut  baik  penerapan  program  ETLE  dan  banyak  dari  masyarakat  berharap sistem  ini  dapat  mempermudah  pengurusan  tilang  karena  adanya  pemangkasan birokrasi sehingga prosesnya tidak berbelit-belit lagi. Hal ini sesuai dengan definisi ke  pemerintahan  menurut  United  Nations  Development  Programe  (UNDP),  yang mengatakan bahwasanya pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik,  dan  administrasi  untuk  mengelola  berbagai  urusan  negara  pada  setiap tingkatannya  dan  merupakan  instrumen  kebijakan  negara  untuk  mendorong terciptanya  kondisi  kesejahteraan,  integritas,  dan  kohesivitas  sosial  dalam masyarakat (Yusa Djuyandi, 2018, p. 120).
Aspek  yang  ketiga,  dalam  layanan  ETLE,  penegakan  hukum  pada  setiap pelanggar berlaku bagi siapa pun yang melanggar. Tidak ada kompromi dan tidak ada pilih  kasih  dalam  hal  melanggar.  Harapannya,  dalam  penerapan  ETLE  dapat meningkatkan  kepedulian  antar  masyarakat  sehingga  pelanggaran  yang  dilakukan akan berkurang.
Aspek yang keempat, adanya jaminan atas informasi yang didapatkan dengan mudah,  karena  segala  informasi  tentang  tindakan  pelanggaran  lalu  lintas  telah terstandarisasi  oleh  sistem  yang  mana  informasi  akan  disampaikan  oleh  pihak kepolisian.  Aspek  yang  kelima,  bertambahnya  pengetahuan  dan  wawasan masyarakat  terhadap  penyelenggaraan  kebijakan  pemerintah  mengenai  tilang elektronik ini. Sehingga, masyarakat mudah mengetahui jenis-jenis pelanggaran, tarif denda yang dikenakan, serta hasil dari proses putusan persidangan.
Aspek  yang  kelima,  dengan  kemudahan  informasi  yang  didapat  oleh masyarakat,  kepercayaan  yang  timbul  dari  masyarakat  terhadap  pemerintah terutama  kepolisian  akan  meningkat,  didukung  dengan  adanya  keterbukaan informasi  yang  menjamin.  Aspek  yang  keenam,  setiap  pelaksanaan  dan  hasil  yang diperoleh  dari  kegiatan  pemerintah  dan  pembangunan  dapat  dipertanggung jawabkan  sebaik-baiknya.  Penerapan  ETLE  setidaknya  juga  bisa  meminimalisir terjadinya penyimpangan petugas kepolisian yang berupa pungutan liar (Pungli). Aspek yang ketujuh, penerapan tilang elektronik merupakan pilihan efektif untuk  melakukan  penindakan  terhadap  pelanggar  lalu  lintas  jalan  dan  bisa dikategorikan  tepat  sasaran  dalam  pelaksanaannya.  Mahmudi  mengatakan bahwasanya efektivitas merupakan hubungan antar output dengan tujuan, semakin besar kontribusi atau sumbangan output yang diberikan dalam pencapaian tujuan, maka, akan semakin efektif pula organisasi dan kegiatannya.(Mahmudi, 2005, p. 92). ETLE ini juga sistem yang sangat efisien karena Langkah yang digunakan tepat dan dapat  mengurangi  biaya  operasional.  Begitu  pun,  tindak  pelanggaran  lalu  lintas semua akan dicatat oleh sistem digital.
Dalam penerapan ETLE di Banyumas, Satlantas Polresta Banyumas berinovasi dengan program RIKA PLUS atau Rompi Identifikasi Kamera Pelanggaran Lalu Lintas. Program ini bertujuan untuk mencakup wilayah yang tidak terpasang kamera ETLE. RIKA  PLUS  nantinya  akan  terpasang  di  rompi  petugas  untuk  mendukung  program tersebut.  Petugas  juga  tidak  perlu  membawa  surat  tilang,  karena  surat  konfirmasi tilang akan dikirim melalui Pos.
Inovasi ini berfungsi untuk mengidentifikasi pelanggaran lalu lintas melalui plat  nomor  dan  jenis  kendaraan  yang  terintegrasi  dengan  data  samsat.  Selain  itu, program ini juga dapat mengidentifikasi wajah yang datanya terintegrasi dengan SIM dan E-KTP (Satlantas Polresta Banyumas, 2021). Dengan dilaksanakannya inovasi ini diharapkan  dapat  mewujudkan  keamanan  dan  ketertiban  lalu  lintas  di  wilayah hukum Polresta Banyumas.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  dapat
Volume 6 Nomor 1 (2024)   786 - 800   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5613
disimpulkan bahwasanya mekanisme penjatuhan pidana lalu lintas via ETLE adalah kamera  ETLE  menangkap  bukti  pelanggaran  kemudian  dikirim  ke back  office diidentifikasi  data  kendaraan  dan  mengirimkan  surat  berverifikasi  pelanggaran. Pemilik  kendaraan  kemudian  melakukan  verifikasi  dan  melakukan  pembayaran melalui BRIVA. Setelah pembayaran STNK tidak diblokir lagi. Pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran lalu lintas yang menggunakan kendaraan atas nama orang lain belum sepenuhnya dapat ditegakkan karena masih banyak berbagai kekurangan pada sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). seiring dengan penerapan ETLE sebagai mekanisme baru dalam penegakan hukum  lalu  lintas  jalan  Indonesia,  dalam  pengadaannya  ETLE  diharapkan  agar masyarakat sadar akan tertib berlalu lintas dan mampu menciptakan lalu lintas yang aman dan nyaman. Di samping itu ETLE juga harus diimbangi dengan pusat kendali Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kompatibel guna mendukung kinerja ETLE agar berjalan dengan baik.
Kemudian,  untuk  memaksimalkan  pengadaan  ETLE  yang  masih  terbatas, Satlantas Polresta Banyumas melakukan sebuah inovasi yang dinamakan RIKA PLUS. Jadi, cara kerja dari program RIKA PLUS yaitu dengan memasang kamera  pada rompi petugas yang berpatroli. Tidak lain, tujuan dari inovasi ini adalah untuk menciptakan budaya tertib berlalu lintas masyarakat Banyumas. Untuk itu, mekanisme dari sistem ETLE untuk disosialisasikan kembali agar diketahui dan dipahami dengan baik oleh masyarakat sehingga dapat tercipta lalu lintas yang tertib.

## DAFTAR PUSTAKA
Andita  Rahma.  (2021,  March  23). Kapolri  Listyo  Sigit  Resmi  Luncurkan  Tilang Elektronik Nasional Tahap I . https://nasional.tempo.co/read/1445016/kapolri-listyo-sigit-resmi- luncurkan-tilang-elektronik-nasional-tahap-i.
Bagir Manan. (2013). Kembali ke Politik Pembangunan Nasional. Varia Peradilan , 326 ,
15–18.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  (1998). Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .
Balai Pustaka.
Eddy O.S Hiariej. (2014). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana . Cahaya Atma Pustaka. Erlyn Indarti. (2014). Profesionalisme Pengembangan Fungsi Utama Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Di Polda Jawa Tengah . Mmh Jilid 43 No 3 . Fadlan  Mukhtar  Zain.  (2021,  March  23). 78  Pengendara  Di  Purwokerto  Terjaring Tilang ETLE Di Hari Pertama, Ini Jenis Pelanggarannya . https://regional.kompas.com/read/2021-/03/24/104926778/78- pengendara-di-purwokerto-terjaring-tilang-etle-di-hari-pertama-ini-jenis. Henry  Campbell.  (1998). Black’s  Law  Dictionary;  Seventh  Edition .  St.  Paulmin  West Publicing. Co.
Korlantas  Polri.  (n.d.). Kamera  ETLE  Bisa  Juga  Bantu  Ungkap  Pelaku  Kriminal . Retrieved November 19, 2023, from
Volume 6 Nomor 1 (2024)   786 - 800   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5613
https://korlantas.polri.go.id/news/kamera-etle-bisa-juga-bantu-ungkap- pelaku-kriminal/.
Korlantas Polri. (2021a, January 3). Polda Jateng Tambah Kamera ETLE di 3 Daerah
Ini . https://korlantas.polri.go.id/lalu-lintas/polda-jateng-tambah-kamera- etle-di-3-daerah-ini/.
Korlantas  Polri.  (2021b,  March  23). Ini  Mekanisme  Tilang  Elektronik  ETLE . https://korlantas.polri.go.id/news/ini-mekanisme-tilang-elektronik-etle/.
Korlantas Polri. (2021c, September). ETLE Nasional Bakal Diberlakukan, Ini 10 Jenis Pelanggaran Yang Terekam . https://korlantas.polri.go.id/news/etle- nasional-bakal-diberlakukan- ini-10-jenis-pelanggaran-yang-terekam/.
Lampiran  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  Tentang  Renana  Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 . (n.d.).
Lars  Bo  Henriksen  David  O’Donnel.  (2002).  Philosophical  Foundation  for  Critical Evaluation of the Social Impact of ICT. Journal of Information Technology , 17 Number 2 , Hlm 95.
Lexy J. Moleong. (n.d.). Metode Penelitian Kualitatif . Pustaka Belajar.
M. Karjadi. (1981). Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan . Politea.
Mahmudi. (2005). Manajemen Kinerja Sektor Publik . UPP AMP YKPN.
Miles, M.B,  dkk. (2014). Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3 . Sage Publication.
Moeljanto. (2013). Asas-Asas Hukum Pidana . Rineka Cipta. Moh Mahfud MD. (1998). Politik Hukum Indonesia . Pustaka LP3ES.
Pasal  68  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan Jalan ..
Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ..
Pasal 106 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ..
Pasal 106 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. .
Pasal 106 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ..
Pasal 106 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. .
Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalus Lintas Dan Angkutan Jalan. .
Pasal 287 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ..
Pasal 287 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan . Ruditya Yogi Wardana. (2021, March 24). Hari Pertama Pelaksanaan Tilang Elektronik Di  Purwokerto,  Polisi  Catat  Ada  Puluhan  Pelanggar  Lalu  Lintas . https://tinyurl.com/4yfvw9wf.
Volume 6 Nomor 1 (2024)   786 - 800   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5613
Satjipto  Raharjo.  (2009). Penegakan  Hukum:  Suatu  Tinjauan  Sosiologi .  Genta Publishing. Satlantas Polresta Banyumas. (2021). RIKA PLUS . Instagram Post. https://www.instagram.com/satlantas_polresta_banyumas/.
Soerjono Soekanto. (1982). Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi . Remadja Karya. Soerjono  Soekanto.  (2011). Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum . Raja Grafindo Persada.
Soetandyo  Wignjosoebroto.  (2002). Hukum  Paradigma,  Metode,  Dan  Dinamika Masalahnya . Elsam.
Sona Seki Halawa. (n.d.). Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan  Jalan  di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resort  Kota  Pekanbaru. JOM Fakultas Hukum , 1 No 1 .
Soponyono.  (2013). Laporan  Akhir  Tim  Pengkajian  Hukum  Tentang  Perilaku Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Berlalu Lintas . Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
Tim Redaksi Portal Purwokerto. (2021, March 16). Peluncuran E-Tilang Di Banyumas Diundur,  Kapan?  Kenali  Dulu  Cara  Operasinya  Yang  Sudah  Tak  Pakai  Surat Tilang .  https://portalpurwokerto.-pikiran-rakyat.com/banyumas-raya/pr- 1151618933/peluncuran-e-tilang-di-banyumas-diundur-kapan-kenali-dulu- cara-operasinya-yang-sudah-tak-pakai-surat-tilang
W.J.S Poerwodarminto. (1986). Kamus Umum Bahasa Indonesia . Balai Pustaka. Yusa Djuyandi. (2018). Pengantar Ilmu Politik . PT Raja Grafindo Persada.