## Amanna Gappa
Terakreditasi Nasional SINTA 4
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Posisi  Indonesia  sebagai Transit  Country dan  Masifnya Pengungsi Internasional

## Iin Karita Sakharina
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: ik.sakharina@gmail.com

## Abstrak:
Keberadaan pengungi internasional yang berada di Indonesia semakin hari semakin meningkat dan  tersebar  hampir  di  seluruh  wilayah  kesatuan  Republik  Indonesia.  Letak  Indonesia  yang secara  geografis  sangatlah  strategis  menyebabkan  Indonesia  menjadi  Negara  transit  yang paling  popular  untuk  disinggahi  sebelum  mereka  melanjutkan  ke  Negara  tujuan, Permasalahannya  adalah  untuk  sampai  Negara  tujuan  tidaklah  semudah  yang  dibayangkan oleh  pengungsi  ini  karena  ada  mereka  harus  mendapat  persetujuan  penerimaan  dari  Negara yang hendak dituju, dan itu tidaklah mudah dan cepat seperti yang mereka harapkan, sehingga yang terjadi banyak pengungsi harus yang tertahan di Indonesia selama beberapa tahun dengan tidak adanya kepastian dari Negara tujuan. Walaupun Indonesia belum menjadi Negara pihak dari Konvensi Jenewa 1951, namun berdasarkan prinsip non refoulement maka Indonesia tetap menerima  pengungsi  yang  terus  saja  berdatangan  dari  tahun  ke  tahun  dengan  alasan kemanusiaan  dan  penghormatan  serta  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  dan  juga sebagai bagian dari masyarakat internasional.
Kata Kunci: Hukum Internasional; Pengungsi; UNHCR; Prinsip Non-Refoulement

## 1. Pendahuluan
Arus  pencari  suaka yang masuk ke  Indonesia  semakin  hari  semakin  bertambah,  kita bisa lihat trend kenaikan jumlah pencari suaka dari tahun ke tahun berdasarkan data yang  dimiliki  oleh the  United  Nations  High  Commissioner  for  Refugees (UNHCR). Indonesia menjadi negara tempat persinggahan pengungsi internasional dikarenakan kultur warga negara yang terkenal ramah dan sifat toleransi serta mampu menerima keberadaan  orang  asing  dengan  senang  hati  menjadi  faktor  utama  kedatangan  para pencari  suaka  walaupun  dalam  hal  ini  Indonesia  hanya  dijadikan  tempat  transit, namun  faktanya  tempat  berlindung  secara  efektif  dan  aman  dalam  waktu  singkat Indonesia  menjadi  rujukan  utama,  tentunya  dengan  mempertimbangkan  juga  faktor letak geografis Indonesia.
UNHCR dalam banyak kesempatan mengemukakan bahwa adanya trend peningkatan jumlah pencari suaka dari waktu ke waktu disebabkan oleh adanya konflik di negara asal,  terlanggarnya  hak-hak  asasi  mereka  yang  mengancam  jiwa  dan  keluarganya, serta  penolakan  dirinya  secara  pribadi  sebagai  warga  negara  dari  negara  dimana  ia tinggal.  UNHCR  di  Indonesia  mengatakan,  jumlah  pengungsi  yang  datang  ke Indonesia  mengalami  sedikit  peningkatan  dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Kepala
Perwakilan UNHCR di Indonesia Thomas Vargas memerkirakan peningkatan jumlah tersebut disebabkan oleh beberapa hal.
Saat  ini  di  Indonesia  ada  sekitar  5  ribu  pengungsi  dan  hampir  8  ribu  merupakan pencari suaka yang masih dalam proses mendapatkan status sebagai pengungsi. Ada sedikit  kenaikan  dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Hal  pertama  yang  menurut  Vargas menjadi  salah  satu  penyebab  adanya  kenaikan  jumlah  pengungsi  tersebut  adalah kondisi negara asal pengungsi yang masih mengalami konflik. "Konflik yang terjadi di negara  asal  pengungsi  seperti  Myanmar,  Afganistan,  dan  Syria  tersebut  konfliknya berkepanjangan  dan  belum kelihatan  akan  berakhir. Itu yang  diperkirakan  membuat angka pengungsi di Indonesia naik. Selain, itu, Vargas juga mengatakan adanya faktor musim  kapal  juga  memengaruhi  peningkatan  jumlah  pengungsi  yang  masuk  ke Indonesia.  Ada  siklus  di  mana  kapal  banyak  digunakan  untuk  berpindah.  Biasanya terjadi pada Oktober sampai Mei. Di luar musim tersebut jumlah kedatangannya akan lebih rendah karena iklim. Dalam kapal tersebut biasanya ada berbagai macam orang. Ada  yang  merupakan  migran,  pengungsi,  sampai  pencari  suaka.  Mereka  semua datang dengan tujuan yang berbeda-beda. Data dari UNHCR menyebutkan saat ini di Indonesia  setidaknya  ada  13.188  orang  yang  menjadi  perhatian  mereka.  Di  antara jumlah  tersebut,  5.277  merupakan  pengungsi  dan  7.911  pencari  suaka.  Kebanyakan dari  mereka  melarikan  diri  dari  konflik  pelanggarana  HAM  di  negara  asal,  seperti Afganishtan, Myanmar, Somalia, Iran dan Iraq. 1
Berdasarkan  data  UNHCR, tren  kedatangan  kembali  meningkat  di  tahun  2009.  Di tahun 2015  dan  seterusnya  hingga  tahun  2019,  kedatangan  per-tahun  kembali menurun.  Hingga  akhir  December  2019,  jumlah  pengungsi  kumulatif  di  Indonesia tercatat sebesar 13,657 orang dari 45 negara dan lebih dari setengah populasi tersebut datang  dari  Afghanistan. 2 Data  ini  menunjukkan  bahwa  betapa  banyak  orang  yang rela  meninggalkan  negaranya  setiap  tahunnya  demi  mencari  perlindungan  untuk keselamatan  diri  dan  sebagian  besar  dari  mereka  menjadikan  Indonesia  sebagai Negara  transit  untuk  bisa sampai  ke  Negara  tujuan  mereka  dengan  berbagai  alasan, salah  satunya  adalah  alasan  geografis,  karena  letak  Indonesia  yang  strategis  secara geografis  sehingga  dekat  ke  Negara  tujuan  mereka  seperti  Australia  yang  banyak dipilih  oleh  para  Pengungsi  yang  berada  di  Indonesia  ini  sebagai  Negara  tujuan mereka.
Pengungsi  adalah  orang-orang  yang  melintasi  perbatasan  internasional  untuk melarikan  diri  dari  konflik  dan  pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Pengungsi  adalah bukti terjadinya sebuah pelanggaran hak asasi manusia dari suatu negara. Orang yang dianiaya,  rumah  dan  mata  pencahariannya  dirampas,  sehingga  membuat  mereka terpaksa  melarikan  diri  melintasi  perbatasan  dari  negara  asal  mereka  dan  mencari keselamatan  di  luar negeri. 3 Banyak program yang  telah  dilakukan sebelumnya  oleh UNHCR,  Untuk  mempromosikan  harmonisasi  dan  hidup  damai  antar  pengungsi, pencari suaka, dan komunitas lokal di Indonesia, UNHCR secara berkala mengadakan sesi  sosialisasi  budaya,  pembangunan  kapasitas,  dan  inisiatif  peningkatan kesadaran
1 CNN, UNHCR: Jumlah
Pengungsi di Indonesia Meningkat , lihat
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150728204221-20-68699/unhcr-jumlah-pengungsi-di- indonesia-meningkat akses 2 Februari 2020
2 UNHCR di Indonesia lihat https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia akses 2 Februari 2020
3 Alexander  Betts  and  Gil  Loescher  (Ed.), Refugee  in  International  Relations ,  (New  York:  Oxford University Press, 2011), hlm. 1
untuk  orang-orang  yang  menjadi  perhatian  UNHCR  dan  anggota  komunitas penerima, termasuk pemerintah di tingkat lokal dan nasional.
Beberapa  sesi  ini  dilaksanakan  untuk  pengungsi  yang  ditahan  di  rumah  detensi imigrasi  dalam  persiapan  untuk  pembebasan  dan  transfer  ke  perumahan  komunitas lokal.  Sesi  sosialisasi  budaya  dilaksanakan  di  seluruh  penjuru  nusantara  sepanjang tahun.  Inisiatif  tersebut  diterima  dengan  baik  oleh  pengungsi,  pencari  suaka,  dan pejabat  pemerintah.  Contohnya,  dalam  kolaborasi  dengan Jesuit  Refugee  Service  ( JRS) dan  kantor  imigrasi  di  Sulawesi  Utara,  UNHCR  mengadakan  sesi  sosialisasi  budaya pada tahun 2016 tentang hukum dan kebiasaan Indonesia bagi pengungsi dan pencari suaka di rumah detensi imigrasi di Manado. Sekitar 154 pengungsi dan pencari suaka menghadiri sesi tersebut yang berguna untuk mempersiapkan pengungsi untuk proses perpindahan  dari  rumah  detensi  ke  perumahan  komunitas  di  Manado.  Sesi  tersebut juga  bertujuan  untuk  meningkatkan  pemahaman  pengungsi  dan  pencari  suaka mengenai  kebiasaan,  budaya,  dan  regulasi  Indonesia  demi  mencegah  pelanggaran hukum  secara  tidak  sengaja 4 program-program  dimaksud  bertujuan  untuk memperbaiki  mental  dan  kehidupan  para  pengungsi  internasional  di  negara  transit. Karena,  setiap  orang  yang  terpisah  dari  keluarganya  atau  tanah  airnya  juga  pasti mengalami guncangan secara psikologis, karena bagaimanapun baiknya wilayah suatu negara (negara transit), tetap saja negara tempat dimana kita dilahirkan adalah tempat yang paling baik di muka bumi.
Standar  perlakuan  yang  dapat  diharapkan  oleh  seorang  pengungsi  dari  negara suakanya merupakan kombinasi dari hukum pengungsi internasional dan hukum hak asasi manusia. Alinea-alinea berikut menjabarkan apa yang menjadi kewajiban negara peserta  Konvensi  1951/Protokol  1967.  Karena  banyak  hak-hak  yang  dibahas  berasal dari perangkat hak asasi manusia intemasional, dan tentunya dari hukum kebiasaan, maka standar  yang  dijunjung  oleh  negara-negara  yang  bukan  peserta  Konvensi  1951 dan  Protokol  1967  harus  sama.  Pengecualian  utama  hanyalah  kewajiban  untuk menyediakan dokumen perjalan, yang merupakan ketentuan khusus dalam Konvensi 1951.  Menurut  Konvensi  1951,  pemerintah  yang  bersangkutan  harus  menerapkan ketentuan-ketentuannya  kepada  pengungsi  di  wilayahnya  tanpa  perbedaan/ diskriminasi  terhadap  ras,  agama,  negara  asal,  bahkan  di  saat  darurat.  Keamanan pribadi,  yaitu  perlindungan  dari  pengusiran  atau  pemulangan  kembali,  maupun keselamatan  dari  kekerasan  yang  terjadi  di  negara  suaka  merupakan  prioritas. Pengungsi  harus  ditempatkan  jauh  dari  perbatasan  jika  konflik  bersenjata  masih berlangsung  di  negaranya  sehingga  mereka  tidak  menghadapi  resiko  penyerangan lintas  batas  atau  infiltrasi  oleh  unsur-unsur  bersenjata. 5 Perlindungan  terhadap  para pengungsi oleh Negara transit (baik itu Indonesia, Thailand, ataupun Malaysia) perlu terus  diupayakan,  karena  alasan  kemanusiaan  adalah  hal  yang  paling  fundamental dalam kajian budaya modern yang mengedepankan peradaban.
Secara  umum,  negara  suaka  harus  memastikan  bahwa  fasilitas  sudah  diatur  untuk dapat  melindungi  pengungsi  dari  tindak  pidana,  terutama  yang  disebabkan  oleh rasisme  atau  xenofobia,  termasuk  penyiksaan,  atau  perlakuan  tidak  manusiawi  dan menghinakan  dari  para  petugas.  Pengecualian  terhadap  prinsip non-refoulement
4 Website  resmi  UNHCR, Inisiatif  Sosialisasi  Budaya  UNHCR  Untuk  Mendorong  Keharmonisasn  di Komunitas Lokal, lihat http://www.unhcr.org/id/10565-inisiatif-sosialisasi-budaya-unhcr-untuk- mendorong-keharmonisan-di-komunitas-lokal.html
5 UNHCR, An Introduction to International Protection Protecting Persons of Concern to UNHCR , Self-Study Module 1, (Geneva: UNHCR, 2005), Hlm. 121
menurut perjanjian maupun hukum kebiasaan, sangat dibatasi. Pengecualian ini hanya dapat diberlakukan sebagai upaya terakhir jika individu yang bersangkutan jelas-jelas berbahaya  bagi  keamanan  negara  di  mana  ia  tinggal  atau  setelah  ia  didakwa  oleh kejahatan  yang  sangat  serius  dan  berbahaya  bagi  masyarakat.  Pada  kasus-kasus tertentu, ada kemungkinan untuk mengusirnya ke negara ketiga. Menurut cara yang manapun,  larangan  untuk mengembalikan seseorang  sehingga  ia  menghadapi  resiko penyiksaan,  dan  perlakuan  atau  hukuman  yang  tidak  manusiawi  dan  menghinakan tetap  berlaku. 6 prinsip non-refoulement ini  bukan  hanya  prinsip  biasa,  namun  telah menjadi prinsip mengikat  dan  memaksa  dalam hukum  internasional jus cogens yang penerapannya tidak boleh diabaikan begitu saja.
Pada  saat  para  pencari  suaka  dan  pengungsi  internasional  memasuki  wilayah  baru seperti  Indonesia,  maka  dirinya  ataupun  keluarganya  harus  tunduk  kepada  hukum- hukum  yang  berlaku  dan  menaati  semua  peraturan  baik  ditingkat  pusat  maupun daerah  dimana  ia  tinggal.  Ketika  para  pencari  suaka  dan  pengungsi  internasional diterima  dengan  baik  oleh  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  setempat,  tidak memberikan  jaminan  pula  bahwa  perilaku  dari  pengungsi  ini  dapat  berjalan  sesuai yang  diinginkan.  Hal  ini  dapat  terlihat  dari  beberapa  permasalahan  yang  timbul  di tengah-tengah  masyarakat  terkait  keberadaan  pencari  suaka  dan  pengungsi internasional  yang  ada  di  wilayahnya,  seperti  perkelahian  sesama  pengungsi, pembunuhan,  pengungsi  yang  menyimpan  senjata  tajam,  dan  berdemo. 7 Seringnya berdemo  yang  dilakukan  oleh  pengungsi  internasional  utamanya  di  Kota  Makassar adalah karena alasan berlarut-larutnya UNHCR dalam mencari negara ketiga (sebagai negara  tujuan  akhir  para  pengungsi  internasional),  bahkan  salah  seorang  pengungsi internasional yang berdemo telah mendapatkan status sebagai pengungsi internasional lebih  dari  7  tahun namun  belum mendapatkan kejelasan  terkait  pemberangkatannya ke  negara  tujuan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kinerja  UNHCR  dalam  upaya menempatkan pengungsi internasional di negara tujuan belumlah maksimal.
Oleh  karenanya,  Pemerintah  Republik  Indonesia  perlu  mengambil  sikap  atas  kinerja UNHCR tersebut, karena bagaimanapun Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena  dampak  langsung  arus  pengungsian  sebagai  negara  transit,  dan  semakin massivnya  kedatangan  para  pencari  suaka/pengungsi  dapat  saja  berakibat menumpuknya  jumlah  pengungsi  internasional  sehingga  berpotensi  mengganggu ketentraman masyarakat sekitar.  Tulisan ini untuk mengkaji mengenai Tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai negara transit dalam menghadapi massivnya  kedatangan  pengungsi  internasional  serta  upaya  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Indonesia  dalam  memantau kinerja UNHCR terkait  dengan  penempatan pengungsi internasional di negara tujuan.

## 2. Metode Penelitian
Penulisan  artikel  ini  menggunakan  metode  Pendekatan  pendekatan  perundang- undangan  ( statue  approach ). 8 Dalam  konteks  ini,  ketentuan-ketentuan  yang  akan ditelaah dan dikaji adalah beberapa instrumen hukum nasional dan internasional yang
6 Ibid .
7 Iin Karita Sakharina, dkk, 2017 Peran Pemerintah Daerah dalam Menangani Pengungsi Internasional di Sulawesi Selatan ,.Cetakan Ke satu, Pustaka Pena Press, Makassar.Hlm. 40-41
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 96
berkaitan  dengan  penanganan  pengungsi.  Selain  menggunakan statue  approach , digunakan juga pendekatan kasus ( case approach ). 9

## 3. Indonesia sebagai Negara Transit bagi Para Pengungsi Internasional
Setiap hari jumlah pengungsi internasional yang datang ke Indonesia terus mengalami peningkatan.Walaupun  rata-  rata  kedatangan  mereka  ke  Indonesia  adalah  untuk sementara  namun  tetap  saja  jumlah  mereka  semakin  hari  semakin  meningkat. Berdasarkan  data  terbaru  UNHCR  awal  2019,  setidaknya  13.997  pengungsi internasional dari 43 negara tengah berada di Indonesia. 10
Pengungsi  Internasional  yang  datang  ke  Indonesia  umumnya  dari  Negara  yang sedang mengalami konflik berkelanjutan dikarenakan adanya konflik bersenjata dalam negeri ataupun karena  Negaranya mengalami  kebangkrutan, seperti  pengungsi  yang berasal  dari  Somalia.    Data  dari  Keimigrasian  Kemenkumham  menyebutkan  bahwa mayoritas  pengungsi    atau  pencari  suaka  internasional  di  Indonesia  berasal  dari Afghanistan  (7.000  -  8.000),  Somalia  (1.446),  Rohingya  Myanmar  (954  -  1.000),  Irak (sekitar  950),  Nigeria  (752),  Sri  Lanka  (543)  dan  lain-lain  (2.460  -  2.500). 11 Umumnya pengungsi  internasional  ini  memutuskan  untuk  meninggalkan  negaranya  karena alasan  keselamatan,  jiwa  dan  raganya  terancam,  mencari  pertolongan    dan  untuk kehidupan  lebih  baik  di  negaranya.  Seperti  yang  dikatakan  Kepala  Perwakilan UNHCR  Indonesia,  Thomas  Vargas,  bahwa  banyak  pengungsi  tidak  bisa  pulang  ke negaranya karena tidak aman. 12
Pada  awal  kedatangan  para  pengungsi  ini  ke  Indonesia,  adalah  tidak  serta  merta menjadi  pengungsi,  umumnya  mereka  tiba  di  Indonesia  sebagai  asylum  seeker  atau pencari  suaka.  Suaka  sendiri  adalah    (pengertian  suaka)  yang , mereka  ini    awalnya disebut  sebagai  pesuaka  atau  pencari  suaka.  Jika  dalam  terminology  suaka,  pencari suaka  ini  dapat  terbagi  dua  yaitu  suaka  diplomatic  dan  suaka  territorial 13 ,  namun pengungsi  ini  tidak  masuk  dalam  kategori    sebagai  pesuaka  diplomatik,  juga  suaka territorial,  karena  umumya  pesuaka  diplomatic  ataupun  pesuak  territorial  adalah individu  atau  kelompok  orang  yang  mencari  perlindungan  ke  Negara  lain  karena berbagai alasan politik. Sementara jika pengungsi umumnya meninggalkan negaranya karena  alasan  mencari  perlindungan  di  Negara  lain,  semata-mata  untuk menyelematkan diri dan mencari kehidupan yang lebih baik dari Negara asalnya.
Selain itu, penanganan pengungsi dan pesuaka juga berbeda, jika pesuaka  diplomatic ataupun  pesuaka  territorial  biasanya  langsung  mengajukan  permohonan  kepada Negara yang menjadi tujuan atau kantor perwakilan diplomatic suatu Negara , namun jika  pengungsi,  maka  biasanya  mekanisme  untuk  mencari  perlindungan  adalah melakukan permohonan melalui UNHCR. Pencari suaka dengan tujuan untuk menjadi
9 Ibid ., hlm. 137
10 Jumlah  Pengungsi  di  Indonesia  lihat  https://www.liputan6.com/global/read/4019232/nasib- pengungsi-terlunta-lunta-di-indonesia-ditolak-negeri-impian, akses 2 februari 2020
11 Jumlah Pengungsi di Indonesia,ibid
12 UNHCR  :  Pencari  suaka  Tidak  bisa  pulang  kenegaranya  karena  tidak  aman  lihat https://news.detik.com/berita/d-4628202/unhcr-pencari-suaka-tak-bisa-pulang-ke-negaranya-karena- tak-aman akses 2 Februari 2020
13 lihat  Iin  Karita  Sakharina&  Kadaruddin,  2017.  Pengantar  Hukum  Pengungsi  Internasional (Perbedaan  Istilah  Pencari  Suaka,  Pengungsi  Internasional  dan  Pengungsi  Dalam  Negeri),  Deepublish, Jogyakarta. Hlm 24-56
pengungsi, begitu tiba disuatu Negara, apalagi jika Negara transit maka akan langsung diserahkan  kepada  pihak  UNHCR  untuk  melakukan  wawancara  dan  juga  proses pemeriksaan, apakah betul orang asing yang masuk kedalam suatu Negara ini betul- betul memiliki tujuan sebagai pesuaka atau tujuan lain seperti people smuggling atau penyelundupan orang, hanya karena tertangkap oleh Otoritas keamanan suatu Negara atau  wilayah,  akhirnya  mengaku  sebagai  pengungsi  dengan  tujuan  supaya  tidak ditahan dan tidak dipulangkan kembali ke negaranya. Karena itu, setiap orang asing yang  masuk  tanpa  izin  dan  tanpa  identitas  disuatu  Negara  dan  ketika  dia  mengaku akan  menjadi  pengungsi  maka  akan  diserahkan  kepada  pihak  UNHCR  untuk melakukan proses pemeriksaan terlebih dahulu kemudian menentukan apakah orang asing tersebut bisa disebut sebagai pengungsi atau tidak. Setelah melalui serangkaian proses  dari  UNHCR  maka  jika  terbukti  memenuhi  persyaratan  sebagai  pengungsi, sesuai ketetantuan yang ditetap dalam Konvensi 1951 tentang Pengungsi, maka akan diberikanlah status pengungsi oleh UNHCR dan sejak saat itu keberadaan pengungsi di Negara transit  akan menjadi tanggung jawab dari UNHCR sampai ditempatkan di Negara tujuan.
Keberadaan  pengungsi  inilah  selama  dinegara  transit  sepenuhnya  berada  dalam tanggung  jawab  UNHCR  termasuk  biaya  hidup  sehari-hari  sampai  pengungsi  ini diberangkatkan  ke  Negara  tujuan  dikarena  para  pengungsi  ini  tidak  bisa  bekerja selama berada di Negara transit. UNHCR pula yang akan membantu para pengungsi ini  untuk  bisa  diterima  di  Negara  tujuan  mereka.  Istilah  Pengungsi    sendiri  pada tingkat  international  telah  mengalami  perkembangan,  keadaan  ini  terjadi  setelah UNHCR hanya khusus memberikan bantuan dan perlindungan terhadap mereka yang tergolong dalam status pengungsi. 14
Permasalahan  yang  ada  hari  ini  adalah  jumlah  pengungsi  yang  terus  meningkat  di Negara  transit  tetapi  jumlah  pengungsi  yang  berhasil  diberangkatkan  ke  Negara tujuan  sangat  sedikit  dan  memakan  waktu  yang  cukup  lama  serta  tidak  menentu, berdasarkan  beberapa  informasi  yang  diperoleh,  ada  pengungsi  yang  sudah  tinggal cukup  lama  di  kota  Makassar,  bahkan  ada  yang  sampai  7-8  tahun  dan  belum mendapat  kepastian  kapan  akan  berangkat  ke  Negara  tujuan 15 .  Seperti  juga  yang diberitakan  oleh  ABC;  Puluhan  Pengungsi  melakukan  mogok  makan  dan  berdemo didepan kantor UNHCR Jakarta  karenaa sudah beberapa tahun tinggal di Indonesia tetapi  belum  mendapat  kepastian  kapan  akan  diberangkatkan  ke  Negara  tujuan mereka untuk proses resettlement atau pemukiman kembali. 16
Indonesia  belum  meratifikasi  konvensi  Internasional  tentang  Pengungsi  tahun  1951 namun  prinsip non  refoulement tidak  membenarkan  suatu  Negara  untuk  menolak orang  asing  yang  datang  kenegaranya  untuk  meminta  pertolongan  karena  alasan keselamatan  jiwa  dan  raganyan  terancam  karena  itu  maka    semua  Negara  harus menerima  kedatangan  kedatangan  setiap  pengungsi  yang  masuk  kenegaranya
14 Achmad  Romsan,  dkk, Pengantar  Hukum  Pengungsi  Internasional:  Hukum  Internasional  dan  Prinsip- Prinsip Perlindungan Internasional , (Bandung: Sanic Offset bekerjasama dengan UNHCR Jakarta, 2003), hlm. 27-28
15 Makassar.Kompas.com Ribuan Imigran Oencari suaka ada di Makassar
https://makassar.kompas.com/read/2020/03/10/13030071/live-di-medsos-jualan-baju-pencari-suaka- asal-afganistan-diamankan?page=all akes 20 Februari 2020
16 Menahun di Indonesia, Pengungsi Lajang Mogok demik kejelasan status
https://www.tempo.co/abc/4606/menahun-di-indonesia-pengungsi-lajang-mogok-makan-demi- kejelasan-status,akses  2 Februari 2020
termasuk Indonesia.Dengan alasan kemanusiaan, karena pengungsi juga adalah orang yang sangat rentan terhadap pelanggaran HAM atas dirinya juga kekerasan terhadap dirinya  yang  dilakukan  orang  atau  sekelompok  orang  karena  itulah,  maka  harus diberikan perlindungan. 17

## 4. Prinsip Non-Refoulement
Prinsip non-refoulemen t  Prinsip dalam  hukum Pengungsi yaitu adanya  larangan atau tidak  diperbolehkannya  suatu  negara untuk   mengembalikan pengungsi  ke  suatu wilayah    tempat    dia    akan  menghadapi    persekusi    atau  penganiayaan    yang membahayakan    hidupnya      karena      alasan-alasan      yang      berkaitan  dengan      ras, agama,    kebangsaan,    keanggotaan   pada  kelompok   sosial   tertentu,    atau karena keyakinan  politiknya 18
Makna  utama  dari  prinsip non-refoulement adalah  tidak  boleh  ada  negara  yang mengembalikan atau mengirim pengungsi dan/atau pencari suaka ke   suatu   wilayah tempat   kehidupan   dan keselamatan  pengungsi  atau  pencari  suaka tersebut  akan terancam;    kecuali    kehadiran  pengungsi  atau  pencari  suaka  tersebut  benar-benar menimbulkan masalah ketertiban  dan  keamanan    bagi   negara   yang   bersangkutan. Non-refoulement harus  dibedakan    dengan  pengusiran    ( expulsion )    atau  deportasi ( deportation ) atau pemindahan secara paksa ( forced removal ). Pengusiran atau deportasi terjadi ketika warga negara asing dinyatakan bersalah  karena  melakukan  tindakan yang  bertentangan  dengan kepentingan  negara setempat,  atau  merupakan  tersangka perbuatan   pidana   di   suatu   negara   dan melarikan  diri  dari  proses  peradilan. Non-refoulement hanya  berlaku  bagi  pengungsi dan pencari suaka. Dalam kaitannya dengan  perlindungan  internasional    bagi    pengungsi,  prinsip non-refoulement ini dianggap sebagai  prinsip  yang  paling  mendasar  bagi keseluruhan  sistem  hukum pengungsi    internasional.  Masyarakat  internasional    telah  melembagakan      dan menegaskan   prinsip ini  di  dalam  Konvensi  Jenewa Tahun 1951 Tentang Pengungsi dalam Pasal  33 19
Dalam  perkembangannya Prinsip  Non  Refoulement ini  diterima  sebagai  suatu  prinsip Jus cogen , dimana  dalam hukum internasional, prinsip Jus Cogen adalah premptory norm of International Law atau ketentuan memaksa dimana ketentuan ini dapat diterima dan diakui  oleh masyarakat  Internasional  dan  tidak  dapat  dikalahkan  dengan ketentuan hukum  lain. 20 Karena  itu  walaupun  Indonesia  belum  menjadi  Negara  Pihak  dari konvensi 1951, karena Indonesia belum meratifkasi konvensi tersebut, namun karena prinsip non refoulement ini  dimasukkan  dalam  prinsip Jus  Cogen maka  dengan  alasan itu  Indonesia  tetap  harus  tunduk  pada  prinsip  non  refoulement  sebagai  bagian  dari masyarakat internasional.
17 Achmad  Romsan,  dkk, Pengantar  Hukum  Pengungsi  Internasional:  Hukum  Internasional  dan  Prinsip- Prinsip Perlindungan Internasional , (Bandung: Sanic Offset bekerjasama dengan UNHCR Jakarta, 2003), hlm.
174-175
18 Guy  S.  Goodwin-Gill, 1988, The Refugee in International Law (Second  Edition),  Oxford  University Press, Oxford, hlm. 117.
19 Sigit  Riyanto,  Prinsip  Non  Refoulement  dan  Relevansinya  Dalam  Sisitem  Hukum  Internasional, Mimbar Hukum, Vol 22, No. 3, Oktober 2010,   https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16234/10780, hlm449
20 Sigit Riyanto, loc cit, hlm 441
Walaupun Pasal 33 ayat 2 dari Konvensi 1951 memberikan pengecualian pada yaitu:
Namun,  keuntungan  dari  ketentuan  ini  tidak  boleh  diklaim  oleh  pengungsi  di  mana  terdapat alasan-alasan  yang  layak  untuk  menganggap  sebagai  bahaya  terhadap  keamanan  negara  di mana ia berada, atau karena telah dijatuhi hukuman oleh putusan hakim yang bersifat final atas tindak pidana sangat berat ia merupakan bahaya bagi masyarakat negara itu.
Penerapan  Pasal 33 ayat 2 ini sangatlah sempit dan terbatas karena Negara hanya bisa menerapkan  pada  pengungsi  yang  sudah  diputuskan  oleh  Hakim  Pengadilan setempat  sebagai  orang  yang  berbahaya  bagi  keamanan  Negara  karena  telah melakukan  kejahatan  serius,  inipun  masih  disertai  persyaratan  yaitu  tidak  boleh memindahkan  Pengungsi  ke  Negara  dimana  jiwanya  dan  keselamatannya  akan terancam. 21
Selanjutnya  dalam  Praktik  penerapan  prinsip non-refoulement ini  di  Indonesia dilaksanakan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Imigrasi (untuk selanjutnya disebut dengan  Surat  Dirjen)  Nomor  F-IL.01.10-1297,  yang  ditujukan  kepada  Kepala  Kantor Wilayah  Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (untuk  selanjutnya  disebut dengan Kakanwil Depkum HAM RI) dan Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia, untuk  memberikan  petunjuk  mengenai  penanganan  terhadap  orang  asing  yang menyatakan diri sebagai pencari suaka atau pengungsi. 22 Surat tersebut mengingatkan bahwa bila di antara orang asing dimaksud diyakini terdapat indikasi sebagai pencari suaka  atau  pengungsi,  maka  petugas  setempat  segera  menghubungi United  Nations High  Commissioner  for  Refugees (UNHCR)  untuk  penentuan  statusnya.  Dalam  hal kedatangan orang asing yang mencari suaka sedang diperiksa di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang jauh dari Kantor Perwakilan UNHCR, maka petugas harus melakukan koordinasi dan kesepakatan dengan penanggung jawab alat angkut sambil menunggu kedatangan pejabat Perwakilan UNHCR. 23
Kemudian  Surat  Dirjen  Imigrasi  tersebut  menetapkan  bahwa  orang  asing  yang telah memperoleh Attestation Letter atau Surat Keterangan sebagai pencari suaka, pengungsi dan  atau  seseorang  yang  berada  di  bawah  perlindungan  UNHCR,  tidak  akan dipermasalahkan status izin tinggalnya selama di Indonesia. Apabila orang asing yang telah memperoleh status dari UNHCR sebagai pencari suaka atau pengungsi tersebut tidak  mentaati  ketentuan  hukum,  maka  ia  diproses sesuai  dengan ketentuan  hukum yang berlaku di Indonesia. 24
21 Lihat juga pada Titik Juniati Ismaniar dan Gede Marhaendra Wija Atmadja, Penerapan Prinsip Non Refoulement Terhadap Pengungsi dalam Negara Yang Bukan  Merupakan Peserta Konvensi Tahun 1951,
Kertha Negara, Volume 01. No 1, Maret 2013 E- ISSN: 2303 :0585 https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/4800/3607 hlm3 22 Jun Justinar, Prinsip Non Refoulement dan Penerapannya di Indonesia, https://pustakahpi.kemlu.go.id/app/Volume%203,%20September-Desember%202011_18_23.PDF  hlm 6
23 Jun Justinar, ibid
24 Jun Justinar, loc cit hlm 6

## 5. Tindakan  yang  Dapat  diambil  oleh  Pemerintah  Indonesia  dengan Masifnya Jumlah Pengungsi Internasional di Indonesia
Pada tahun 2016, akhirnya Presiden Joko Widodo menadatangani dan  mengeluarkan Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  125  tahun  2016  tentang  Penangan Pengungsi  dari  Luar  Negeri  Walaupun sebenarnya  peraturan  itu  telah  digarap  sejak 2010 di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tapi terhenti oleh sejumlah  kementerian  (luar  negeri,  hukum  dan  HAM,  keamanan,  kesehatan,  dan kepolisian) yang terlibat dalam penggodokannya. 25
Peraturan  Presiden  No.  125  Tahun  2016  terdiri  atas  45  pasal,  yang  mana  Peraturan Presiden ini mengatur koordinasi antar lembaga-lembaga pemerintah dalam mengatur penanganan  pengungsi,  dimana  Pasal  1    ayat    1  dalam  PEPRES  ini  berbunyi  bahwa Pengungsi dari luar negeri , yang selanjutnya disebut pengungsi, adalah orang asing yang  berada  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  disebabkan  karena ketakutan  yang  beralasan  akan  persekusi  dengan  alasan  ras,  suku,  agama, kebangsaaan,keanggotaan  kelompok  sosial  tertentu,  dan  pendapat  politik  yang berbeda  serta  tidak menginginkan perlindungan  dari  Negara  asalnya  dan/atau  telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari PBB melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia. 26
Dalam  Peraturan  Presiden  No.  125  Tahun  2016  Pasal  2  ayat  1,  dikatakan  bahwa penanganan  pencari  suaka  dan  pengungsi  dilakukan  berdasarkan  kerjasama  antara pemerintah  pusat  dengan  PBB.  Kerjasama  ini  dilakukan  melalui  UNHCR  Indonesia dan  organisasi  internasional  di  bidang  urusan  migrasi  atau  di  bidang  kemanusiaan yang  memiliki  perjanjian  dengan  pemerintah  pusat.  Kementerian  yang  bertanggung jawab dalam masalah penanganan pencari suaka dan pengungsi adalah Kementerian Koordinator  Politik,  Hukum  dan  Keamanan,  Kementerian  Hukum  dan  HAM,  serta Kementerian Luar Negeri. 27
Direktur  Jenderal  Multilateral  Kementerian  Luar  Negeri  Hasan  Kleib  mengatakan, masalah  ini  bukan  persoalan  tanpa  jalan  keluar.  Dia  pun menyebut  ada  3  cara yang bisa  menyelesaikan  masalah  ini.  Ketiga  cara  ini  adalah  repatriasi, resettlement, dan reintegrasi. 28 Sejalan  dengan  itu  Ketua  Harian  Satuan  Tugas  (Satgas)  Pengamanan Pengungsi  Luar  Negeri,  Kementerian  Koordinator  Politik,  Hukum,  dan  Keamanan (Polhukam), Brigjen Chairul Anwar mengemukakan jumlah pengungsi di Indonesia sesungguhnya  tidak  terlalu  banyak  bila  dibandingkan  dengan  negara  tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Pertama, Indonesia terus komunikasi dan koordinasi dengan  United  Nations  High  Commissioner  for  Refugees  (UNHCR)  atau Komisioner  Tinggi  PBB  untuk  Pengungsi.  Komunikasi  terutama  mendorong UNHCR agar meningkatkan kuota penempatan ( resettlement ) ke negara ketiga atau negara  penerima  pengungsi.  Komunikasi  juga  dilakukan  agar  resetelment  tidak
25 VOA, Indonesia Atasi Masalah Pengungsi dengan Peraturan Presiden, lihat https://www.voaindonesia.com/a/ri-atasi-pengungsi-dengan-keppres-/3696412.html  akses  20  februari 2020
26 lihat  Iin  Karita  Sakharina,dkk,  Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam  Menangani  Pencari  Suaka  & Pengungsi Internasional, 2017. Cetakan Ke satu, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm 156
27 Herlina  Yosepina  Sihombing,Journal    Of  International  Relations,Volume5  No.2,  2019  online  di http;//e.journal3.undip.ac.id akses 20 Februari 2020
28 Liputan6 SCTV,3CaraatasiMasalahPengungsi di Indonesia,
https://www.liputan6.com/news/read/2376687/3-cara-atasi-masalah-pengungsi-di-indonesia  akses  20 februari 2020
terlalu  lama  di  Indonesia  karena  Indonesia  bukan  negara  penerima  pengungsi. Langkah  kedua  yang  dilakukan  pemerintah  Indonesia  adalah  melakukan pemulangan  secara  sukarela  ke  negara  asal  pengungsi.  Langkah  itu  dilakukan dengan  melihat  negara  asalnya  yang  sudah  kondusif,  aman  dan  nyaman  untuk ditempati.  Dalam  proses  itu,  mereka  tidak  dikenakan  biaya.  Semua  biaya ditanggung  oleh  International  Organization  for  Migration  (IOM)  selaku  lembaga yang  menangani  pengungsi.  Ketiga,  melakukan  tndakan  deportasi.  Tindakan  ini dilakukan  terhadap  pengungsi  yang  ditolak  pihak  ketiga  atau  negara  penerima. Deportasi juga dilakukan jika pengungsi melakukan pelanggaran hukum di wilayah Indonesia. 29
Apa  yang  dikatakan  oleh  wakil  Pemerintah  Indonesia  yang    bertindak  mengurusi masalah  Pengungsi  Internasional  yang  berada  di  Indonesia  adalah  kurang  lebih sama  dengan solusi permanen yang ditetapkan oleh UNHCR bagi pengungsi adalah suatu  keadaan  yang  mengakhiri  kepengungsiannya  dengan  menyelesaikan  masalah yang  dihadapinya  sehingga  mereka  dapat  hidup  dengan  normal.  Berikut  tiga  solusi permanen yang biasa digunakan: 30
(a) Repatriasi  Sukarela,  yaitu  pengungsi  dapat  pulang  secara  aman  dan bermartabat ke negara asalnya;
(b) Integrasi lokal, yaitu jika negara suaka menawarkan pengungsi untuk menetap;
(c) Resettlement, yaitu pengungsi dipindahkan dari negara suaka ke negara ketiga yang mau menerima mereka secara permanen.
Melihat  dari  peraturan  yang  sudah  dikeluarkan  oleh  Presiden  RI  Tebtang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri paling tidak sudah ada pengaturan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah mengenai keberadaan Pengungsi internasional di Indonesia  yang  semakin  hari  semakin  meningkat  jumlahnya.  Selain  itu  upaya  lain yang  perlu  dilakukan  oleh  Pemerintah    dalam  hal  mengatasi  semakin  banyaknya Pengungsi  di  Indonesia  adalah  dengan  terus  mendorong  UNHCR  agar  lebih progressif  lagi  mencari  Negara  yang  dapat  menerima  pengungsi  dan  menjadi Negara  tujuan  akhir  pengungsi  tersebut,  sedapat  mungkin  Pemerintah  Indonesia bisa  lebih  tegas  dalam  mendorong  kerja  dan  Usaha-  usaha  yang  telah  dilakukan oleh  UNHCR  selama  ini  dalam  hal  membantu  pengungsi  mendapatkan  Negara sebagai Negara tujuan mereka, apalagi seperti saat ini, banyak Negara yang sudah menutup pintu penerimaan bagi pengungsi,Seperti Amerika.

## 6. Penutup
Permasalahan apapun  yang terjadi dengan banyaknya jumlah pengungsi yang ada di  Indonesia  saat  ini  dan  tersebar  dibeberapa  wilayah  Indonesia,  kita  harus mengapresiasi  tindakan  dan  sikap  dari  Pemerintah  Indonesia  yang  tetap  saja menerima kedatangan Pengungsi,  walaupun Negara kita bukan Negara pihak dari Konvensi  1951  yang  berarti  tidak  ada  kewajiban  yang  mengikat  secara  hukum internasional  bagi Indonesia untuk menerima pengungsi yang masuk ke Indonesia namun  Pemerintah  tidak  menutup  pintu  masuk  bagi  para  pengungsi  ini.  Hal  ini
29 Berita satu, Ini Langkah Pemerimtah Tangani Pengungsi Luar Negeri, https://www.beritasatu.com/nasional/568200-ini-langkah-pemerintah-tangani-pengungsi-luar-negeri
30 UNHCR, An Introduction to International Protection Protecting Persons of Concern to UNHCR , Op.Cit .,
Hlm. 137 akses 20 Februari 2020
menunjukkan  bahwa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional  telah menghormati  prinsip  HAM  yaitu  melakukan  perlindungan  kepada  setiap  orang yang  membutuhkan perlindungan juga telah menerapkan prinsip non-refoulement dengan  baik  yaitu  tidak  memulangkan  atau  mengusir  pengungsi  yang  masuk kenegaranya apalagi dengan alasan jiwa dan keselamatannya terancam.
Ke depannya, Pemerintah bersama-sama dengan UNHCR mencari solusi yang lebih baik  lagi  para  pengungsi  ini,  terutama  bagi  mereka  yang  harus  tertahan  dalam jangka  waktu  cukup  lama  di Indonesia karena menunggu persetujuan penerimaan dari  Negara  tujuan.  Sebisa  mungkin  dalam  masa  tunggu  itu  pengungsi  dapat dicarikan  solusi  berupa  kegiatan  yang  lebih  bermanfaat  bagi  mereka  selama  masa tunggu,  untuk  menghindari  kebosanan  pada  pengungsi  juga  meningkatkan kreatifitas dari pengungsi serta mencegah pengungsi melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dirinya sendiri juga merugikan Indonesia sebagai Negara transit.

## Referensi
Achmad  Romsan,  dkk,  2003. Pengantar  Hukum  Pengungsi  Internasional:  Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional , Bandung: Sanic Offset bekerjasama dengan UNHCR Jakarta
Alexander  Betts  and  Gil  Loescher  (Ed.),  2011. Refugee  in  International  Relations ,  New York: Oxford UniversityPress
Sihombing, H., & Farabi, N. (2019). Kebijakan Indonesia dalam Perlindungan Pencari Suaka  dan  Pengungsi  Pasca  Kebijakan  Turn  Back  the  Boat  Pemerintahan  Tony Abbott. Journal of International Relations , 5(4), 599-608.
Guy S. Goodwin-Gill, 988, The Refugee in International Law (Second  Edition),  Oxford University  Press.
Iin Karita Sakharina, dkk, 2017 Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pencari Suaka & Pengungsi Internasional . Cetakan Ke satu, Pustaka Pena Press, Makassar.
Iin  Karita  Sakharina  &  Kadaruddin,  2017. Pengantar  Hukum  Pengungsi  Internasional (Perbedaan  Istilah  Pencari  Suaka,  Pengungsi  Internasional  dan  Pengungsi  Dalam Negeri) , Deepublish, Yogyakarta. Jun  Justinar,  Prinsip  Non  Refoulement  dan  Penerapannya  di  Indonesia, https://pustakahpi.kemlu.go.id/app/Volume%203,%20September- Desember%202011_18_23.PDF
Peter  Mahmud  Marzuki,  2010. Penelitian  Hukum ,  Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta.
Sigit  Riyanto,  Prinsip  Non  Refoulement  dan  Relevansinya  Dalam  Sisitem  Hukum Internasional, Mimbar Hukum , Vol 22, No. 3, Oktober 2010.
Titik  Juniati  Ismaniar  dan  Gede  Marhaendra  Wija  Atmadja, Penerapan  Prinsip  Non Refoulement  Terhadap  Pengungsi  dalam  Negara  Yang  Bukan    Merupakan  Peserta Konvensi Tahun 1951 , Kertha Negara, Volume 01. No 1, Maret 2013 UNHCR, 2005. An Introduction to International Protection Protecting Persons of Concern to UNHCR , Self-Study Module 1.
Jumlah Pengungsi di Indonesia lihat https://www.liputan6.com/global/read/4019232/nasib- pengungsi-terlunta-lunta-di-indonesia-ditolak-negeri-impian,
Liputan6SCTV,3 Caraatasi Masalah Pengungsi di Indonesia, https://www.liputan6.com/news/read/2376687/3-cara-atasi-masalah-pengungsi-di- indonesia
Berita  satu,  Ini  Langkah  Pemerimtah  Tangani  Pengungsi  Luar  Negeri, https://www.beritasatu.com/nasional/568200-ini-langkah-pemerintah-tangani- pengungsi-luar-negeri
VOA,  Indonesia  Atasi  Masalah  Pengungsi  dengan  Peraturan  Presiden,  lihat https://www.voaindonesia.com/a/ri-atasi-pengungsi-dengan-keppres-/3696412.html Menahun  di  Indonesia,  Pengungsi  Lajang  Mogok  demik  kejelasan  status https://www.tempo.co/abc/4606/menahun-di-indonesia-pengungsi-lajang-mogok-makan- demi-kejelasan-status,
CNN, UNHCR: Jumlah Pengungsi di Indonesia Meningkat , lihat https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150728204221-20-68699/unhcr-jumlah- pengungsi-di-indonesia-meningkat akses 2 Juni 2020
UNHCR:  Pencari  suaka  Tidak  bisa  pulang  kenegaranya  karena  tidak  aman  lihat https://news.detik.com/berita/d-4628202/unhcr-pencari-suaka-tak-bisa-pulang-ke- negaranya-karena-tak-aman
UNHCR, Inisiatif  Sosialisasi  Budaya  UNHCR  Untuk  Mendorong  Keharmonisasn  di Komunitas  Lokal, lihat http://www.unhcr.org/id/10565-inisiatif-sosialisasi-budaya- unhcr-untuk-mendorong-keharmonisan-di-komunitas-lokal.html