## Peran Sekolah Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan
Seksual Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten

## Grobogan
Zaenul Wafa 1 , Etika Dewi Kusumaningtyas 2 , Eka Fanti Sulistiyaningsih 3 1,2,3 Universitas An Nuur zaenulwafa@unan.ac.id , etikadewi@unan.ac.id , ekafanti905@gmail.com

## Abstract
Data from the Department of Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning Grobogan Regency DP3AKB states that in 2021 there were 11 cases, then in 2022 there were 15 cases, while in 2023 until the second quarter there was an increase of 4 cases, so that the total  cases  in  June  2023  were  19  cases.  On  average,  these  cases  occur  outside  the  school environment and the perpetrator is someone close to the victim. These cases involve children as victims with different problem backgrounds. This research uses qualitative research with a qualitative descriptive approach. This research was conducted to describe the role of schools in preventing and overcoming sexual violence among junior high school (SMP) students in Grobogan Regency. The role of schools in efforts to prevent sexual violence against students is not optimal, because there are no special regulations that have been prepared. Schools also do not provide an anti-sexual violence task force along with regular anti-sexual violence work programs or outreach. Moreover, the school also does not have a structured handling process in its handling efforts. The process of handling cases of sexual violence is still carried out by guidance and counseling teachers, students and the school principal.
Keywords : prevention ;overcoming ;sexual abuse

## Abstrak
Data  dari  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak  dan  Keluarga  Berencana DP3AKB  Kabupaten  Grobogan  menyebutkan  bahwa  pada  tahun  2021  sebanyak  11  kasus, selanjutnya  pada  tahun  2022  terdapat  15  kasus,  sedangkan  pada  tahun  2023  sampai  pada triwulan kedua sudah mengalami peningkatan sebanyak 4 kasus, sehingga total kasus pada bulan  juni  tahun  2023  sudah  terdapat  19  kasus.  Rata-  rata  kasus  tersebut  terjadi  di  luar lingkungan sekolah dengan pelaku merupakan orang terdekat korban. Kasus- kasus tersebut melibatkan anak sebagai korban dengan latar belakang masalah yang berbeda-beda. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan untuk mendeskripsikan peran sekolah dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada siswa Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Grobogan. Peranan sekolah dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada siswa belum maksimal, dikarenakan belum tersedianya peraturan khusus yang disusun. Sekolah juga belum menyediakan satgas
anti  kekerasan  seksual  beserta  program  kerja  atau  sosialisasi  anti  kekerasan  seksual  secara berkala. Selain itu, dalam upaya penanganan sekolah juga belum memiliki alur penanganan yang terstruktur. Proses penangan kasus kekerasan seksual masih dilaksnakan oleh guru BK beserta kesiswaan dan kepala sekolah.
Kata Kunci : pencegahan ;penanganan ;kekerasan seksual

## 1. PENDAHULUAN
Kekerasan  seksual  merupakan  salah  satu  masalah  sosial  yang  menjadi sorotan di Indonesia, khususnya di lingkup institusi pendidikan seperti sekolah dan kampus. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia selama 2020 meningkat sebesar 3,3 % dibandingkan tahun 2019 dengan jumlah kasus 29.937 kasus, dimana  sekitar  70  %  korban  adalah  anak  perempuan  dan  15  %  diantaranya adalah anak dibawah umur (Khadafie et al., n.d.). Bentuk kekerasan seksual itu ada yang berupa verbal, non-verbal dan juga visual. Tindakan kekerasan seksual ini tidak hanya membahayakan korban secara pribadi akan tetapi juga membahayakan  pada  kelangsungan  mental  generasi  bangsa.  Dampak  yang terjadi  akibat  kekerasan  seksual  yaitu  korban  merasa  rendah  diri,  menjadi introvert, menurunya prestasi hingga trauma dan merasa jijik dengan dirinya sendiri (Novrianza & Santoso Iman, 2022) .
Akhir-akhir  ini,  kasus  kekerasan  seksual  menjadi  sorotan  utama  dalam pemberitaan media. Hal itu disebabkan oleh meningkatnya tingkat kekerasan yang dialami oleh anak. Kekerasan tersebut meliputi berbagai bentuk seperti tindakan  fisik,  perundungan  dan  juga  kekerasan  seksual(Wijayanti  et  al., 2021).  Pada  tahun  2020  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  menyampaikan  bahwa ada  sekitar  1.427  kasus  kekerasan  yang  dialami  oleh  anak  usia  18  tahun kebawah di Jawa Tengah dan 789 kasus merupakan kasus kekerasan seksual (Dihni,  2021).  Anak  merupakan  aset  dan  juga  generasi  yang  akan  menjadi penggerak bangsa. Sebagai makhluk sosial yang merupakan penerus cita - cita dan  perjuangan  bangsa,  setiap  anak  berhak  mendapat  perlindungan  dari pemerintah (Haniffadhillah  &  Hidayati,  2022) .  Anak  membutuhkan  orang  lain dalam  mengembangkan  potensi  diri  yang  dimilikinya,  mereka  memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak dari diri mereka masing  - masing. Sekolah sebagai tempat dimana anak - anak menuntut ilmu menjadi salah satu pihak yang  bertanggung  jawab  untuk  memantau,  menjaga  dan  mengawasi  pola
perilaku  anak  dari  perilaku  -  perilaku  yang  menyimpang  dari  norma.  Di samping  itu,  sekolah  sebagai  tempat  pembentukan  kepribadian  dan  juga karakter anak harus memberikan keamanan dan kenyamanan untuk anak dalam mengembangkan bakat, minat dan juga prestasi para siswa.
Adanya perkembangan teknologi yang pesat berdampak juga pada tingkat kejahatan yang muncul dalam masyarakat, salah satu kasus yang mengalami peningkatan adalah kekerasan seksual (Apriningrum et al., 2022). Kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada orang dewasa namun bisa terjadi pada anak - anak yang masih duduk di bangku sekolah. Kekerasan seksual adalah perilaku pendekatan  yang  terkait  dengan  seks  yang  tidak  diinginkan  termasuk permintaan  untuk  melakukan  seks  dan  perilaku  lainnya  yang  secara  verbal maupun  fisik  merujuk  pada  seks (Sitanggang  &  Sumaryanto,  2018) .  Perilaku kekerasan  seksual  dilakukan  dengan  cara  yang  agresif,  ekspoitatif, manipulatif,  atau  mengancam  serta  tidak  adanya  persetujuan  dari korban(Ummah et al., 2022). Kekerasan seksual merupakan tindak kejahatan yang melanggar hak asasi manusia karena kekerasan seksual dilakukan dengan cara  paksaan,  intimidasi,  ancaman,  penahanan,  dan  tekanan  psikologis  pada korban. Siswa yang mengalami tindakan kekerasan seksual akan berdampak pada  penurunan  prestasi  akademiknya,  kemudian  siswa  tersebut  memiliki kecenderungan  untuk  memiliki  perasaan  curiga,  perasaan  takut  yang berlebihan pada orang – orang disekitarnya (Haniffadhillah & Hidayati, 2022) . Hal tersebut akan berdampak pada perubahan sikap anak yang menjadi anti sosial dan  memiliki  perasaan  dendam  yang  salah  arah  pada  orang  –  orang disekitarnya.
Fenomena yang berkaitan dengan kekerasan seksual di lingkungan sekolah semakin  sering  terjadi  dan  meningkat  walaupun  sudah  adanya  ketetapan hukum  untuk  pelaku  kekerasan  tersebut,  namun  hukum  yang  ada  belum memberikan  konsekuensi  hukum  yang  tegas  bagi  pelaku  dan  perlindungan bagi  korban(Tan  et  al.,  2022).  Kekerasan  seksual  bisa  dihilangkan  dengan berbagai cara seperti membuat kebijakan yang jelas dan efektif, menumbuhkan kesadaran  tentang  bahaya  kekerasan  seksual  melalui  kegiatan  sosialisasi kepada  seluruh  warga  sekolah  dan  memberikan  konsekuensi  yang  tegas terhadap  para  pelaku  kekerasan  seksual  (Ali  Ali  Mohamed  et  al.,  2015). Bentuk kekerasan seksual dapat bermacam - macam dari mulai bersiul pada siswi perempuan yang berjalan, memandang tiap - tiap lekuk tubuh, meraba - raba  ke  bagian  tubuh  yang  sensitif  hingga  memperlihatkan  gambar  porno (Sitanggang & Sumaryanto, 2018) . Namun, realitanya banyak korban kekerasan seksual  memilih  untuk  menutup  mulut  mereka  karena  merasa  malu  dan
bingung  untuk  melaporkan  hal  tersebut  pada  siapa  (Triwijati,  2020).  Dari prespektif  kesetaraan  gender  kekerasan  seksual  ini  tidak  hanya  terjadi  pada perempuan tetapi juga pada laki-laki (Ridho et al., 2022). Pada pertengahan Juni  2023  terdapat  13.929  kasus  kekerasan  seksual  yang  terdiri  dari  korban laki-laki  2.734  kasus  dan  korban  perempuan  12.427  kasus  di  Indonesia (SIMFONI  PPA,  2023).  Banyak  faktor  yang  membuat  korban  tidak  berani untuk mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya, mulai dari perasaan takut untuk disalahkan, rasa tidak percaya dari orang lain hingga rasa takut untuk menjadi korban kekerasan seksual dari pelaku yang berbeda. Banyaknya siswa yang  belum  memahami  kekerasan  seksual  itu  sendiri  menjadi  faktor  yang menguntungkan untuk pelaku. Mereka tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi  korban  kekerasan  seksual.  Sedangkan,  jika  mereka  sadar  telah menjadi korban kekerasan seksual mereka tidak tahu harus berbuat seperti apa untuk memperoleh keadilan.
Peran  keluarga  dan  sekolah  menjadi  sangat  penting  dalam  mencegahan kekerasan seksual. Salah satu peran keluarga sebagai pendidik di rumah adalah dengan  meningkatkan  pengawasan  sejauh  mana  tingkat  literasi,  sikap  dan keterampilan anak dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual (Khairini et al., 2019). Disamping itu, sekolah juga berperan penting untuk memberikan sosialisasi  dan  edukasi  pada  siswa  terkait  tindakan  pencegahan  dan penanganan  kasus  pelecehan  seksual  yang  terjadi.  Sekolah  diharapkan memberikan  pencegahan  dan  perlindungan  untuk  siswa  dari  masalah pelecehan  seksual  serta  mampu  mengambil  peran  promotif,  preventif  dan kuratif  agar  permasalahan  pelecehan  seksual  tidak  terjadi  di  lingkungan sekolah.
Penelitian  yang  berfokus  pada  pencegahan  dan  penanganan  pelecehan seksual  cukup  banyak  diantaranya  pada  tahun  2020  Joni  dan  Surjaningrum menyampaikan bahwa pendidikan seks pada guru dan orang tua terbukti efektif dalam meningkatkan literasi pencegahan kekerasan seksual pada anak (Joni & Surjaningrum,  2020) .  Di  tahun  2021  Ulfaningrum,  Fitryasari  dan  Mar’ah menyatakan bahwa jenis kekerasan seksual yang sering terjadi pada remaja di negara  maju  dan  berkembang  seperti  komentar  dan  lelucon  yang  mengarah pada  seksualitas  seseorang,  menyebarkan  rumor  seksual,  menyentuh  bagian alat vital dan masturbasi di hadapan remaja (Ulfaningrum et al., 2021). Sebagai tambahan, tahun 2022 Supriani dan Ismaniar menyatakan bahwa ada beberapa faktor  penyebab  kekerasan  seksual  diantaranya  kurangnya  komitmen  dan peran  sekolah  pencegahan  kekerasan  seksual,  ketidak  harmonisan  keluarga dirumah sehingga kurangnya perhatikan terhadap anak, dan ketidak stabilan
ekonomi yang berujung pada penelantaran anak (Supriani & Ismaniar, 2022) Berlatar  belakang  fenomena  yang  terjadi  saat  ini  dan  penelitian sebelumnya,  penelitian  ini  berfokus  untuk  mengetahui  bagaimana  peran sekolah  dalam  pencegahan  dan  penanganan  kekerasan  seksual  pada  siswa Sekolah Menegah Pertama di Kabupaten Grobogan.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan diskriptif  kualitatif.  Penelitian  deskriptif  kualitatif  merupakan  strategi penelitian  yang  mana  peneliti  melakukan  penyelidikan  kejadian,  fenomena yang  dialami  oleh  individu  maupun  dirasakan  oleh  kelompok  untuk memperoleh  gambaran  dari  pengelaman  dari  subyek  penelitian  secara langsung  dan  mendalam (Julita  &  Laila  Meilani,  n.d.) Penelitian  deskriptif kualitatif  dipilih  untuk  mengetahui  dan  menggali  lebih  dalam  dan komprehensif  tentang  bagaimana  peran  sekolah  dalam  pencegahan  dan penanganan  kekerasan  seksual  di  sekolah  pada  siswa  menengah  pertama  di Kabupaten Grobogan. Obyek pada penelitian ini adalah 5 sekolah yang berada di Kabupaten Grobogan yang tersebar dari arah barat, timur, utara dan selatan dengan dasar pemilihan menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan obyek penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Guru dan juga siswa yang mana kami melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan dan  DP3AKB  (Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  Perlindungan  Anak  dan Keluarga Berencana) Grobogan. Pelaksanaan Penelitian ini dilakukan mulai bulan Juli hingga September tahun 2023.
Teknis  pengumpulan  data  penelitian  ini  mengguankan  berbagai  metode yaitu  observasi,  angket  dan  wawancara  secara  mendalam  dengan  Kepala Sekolah, Guru BK, DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) Grobogan dan juga siswa. Validitas data yang digunakan adalah triangulasi data mengkombinasikan dengan berbagai metode dalam pengumpulan data untuk memastikan keabsahan data pada penelitian ini. Sementara teknik analisis data menggunakan analisa data Model Miles dan Hubberman yaitu  reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Wafa, 2016) .

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Gambaran Kekerasan seksual di Kabupaten Grobogan
Letak geografis Kabupaten Grobogan berada pada jalur Tengah provinsi jawa  Tengah  dengan  luas  wilayah  kurang  lebih  1975,86  km2  .  Kabupaten Grobogan  merupakan  kabupaten  terluas  nomor  2  di  Provinsi  Jawa  Tengah. Wilayah  tersebut  merupakan  wilayah  agraria  dengan  mayoritas  berprofesi sebagai petani. Cakupan wilayah yang cukup luas menjadi salah satu faktor penghambat  dalam  upaya  pencegahan  dan  penangan  kekerasan  seksual. Sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan  Anak  dan  Keluarga  Berencana  (DP3AKB)  menjadi  kurang maksimal. Hal ini menyebabkan masyarakat kurang terpapar akan pentingnya edukasi  tentang  kekerasan  seksual,  sehingga  kesadaran  dan  kepekaan masyarakat tentang kekerasan seksual masih rendah. Dalam hal ini masyarakat masih menganggap ranah Pendidikan seksual merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan.  Masyarakat  dominan  untuk  memilih  untuk  tidak  memberikan Pendidikan seksual secara dini dan terbuka.
Penjelasan  di  atas  menjadi  latar  belakang  terjadinya  peningkatan  kasus kekerasan  seksual  pada  anak  yang  terjadi  di  Kabupaten  Grobogan  selama kurun  waktu  tiga  tahun  terakhir.  Data  dari  DP3AKB  Kabupaten  Grobogan menyebutkan  bahwa  pada  tahun  2021  sebanyak  11  kasus,  selanjutnya  pada tahun  2022  terdapat  15  kasus,  sedangkan  pada  tahun  2023  sampai  pada triwulan kedua sudah mengalami peningkatan sebanyak 4 kasus, sehingga total kasus pada bulan juni tahun 2023 sudah terdapat 19 kasus. Rata- rata kasus tersebut  terjadi  di  luar  lingkungan  sekolah  dengan  pelaku  merupakan  orang terdekat korban. Kasus- kasus tersebut melibatkan anak sebagai korban dengan latar belakang masalah yang berbeda-beda. Salah satu contohnya terjadi kasus kekerasan  seksual  yang  di  alami  oleh  anak  SD  yang  mengalami  tindak kekerasan seksual oleh seorang kakek di lingkungan tempat tinggalnya. Kasus ini terjadi disebabkan kurangnya pengetahuan dan kepekaan sosial terhadap tindak  kekerasan  seksual.  Selain  itu,  kurangnya  edukasi  pada  Masyarakat berkaitan  dengan  kekerasan  seksual.  Menindaklanjuti  hal  ini,  DP3AKB melakukan  sosialisasi  yang  bekerja  sama  dengan  instansi  pemerintah  dalam upaya mengurangi tindak kekerasan seksual di Kabupaten Grobogan.

## b. Peran Sekolah dalam pencegahan kekerasan seksual pada siswa Sekolah
Menengah Pertama di Kabupaten Grobogan
Sekolah sebagai tempat yang aman untuk peserta didik belajar menuntut ilmu seharusnya memiliki regulasi khusus berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di sekolah. Namun pada kenyataannya, belum adanya regulasi  khusus tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di 5 sekolah  yang  menjadi  sample  dalam  penelitian  ini.  Di  sekolah-  sekolah tersebut  belum  memiliki  regulasi  terkait  pencegahan  dan  penanganan kekerasan seksual yang di dalamnya memuat aturan atau kebijakan yang dibuat oleh pihak sekolah yang meliputi satgas anti kekerasan seksual serta program kerja yang dirancang khusus dalam upaya pencegahan. Belum adanya promosi aktif yang tertera di dalam peraturan sekolah, namun pada kesempatan tertentu sudah  diadakan  sosialisasi  berkala  berkaitan  dengan  pencegahan  kekerasan seksual di sekolah. Sosialisasi berkaitan dengan hal itu diberikan oleh pihak Dinas  Perlindungan  Anak  dan  Puskesmas  yang  tiap  tahun  dilakukan  di sekolah- sekolah tersebut. Sosialisasi tersebut diharapkan mampu memberikan informasi kepada siswa berkaitan dengan pencegahan kekerasan seksual dan penyuluhan kesehatan di sekolah. Kemudian di seluruh sekolah sample belum terdapat  alur  penanganan  kekerasan  seksual.  Dalam  penerapannya,  jika terdapat kasus di sekolah, siswa akan melaporkan pada guru atau wali kelas, selanjutnya wali kelas akan menyampaikan kasus tersebut ke pihak BK. Untuk kasus yang berat akan diselesaikan dengan pihak Kepala Sekolah, akan tetapi jika kasus yang diterima masih dalam hitungan kasus yang ringan maka akan di selesaikan dengan pendampingan guru BK. Selain itu, belum adanya satgas anti  pelecehan  seksual.  Pihak  yang  akan  menyelesaikan  kasus  yang  ada  di sekolah tersebut adalah wali kelas, guru BK, dan Kepala Sekolah.
Dalam  pelaksanaannya  di  seluruh  sekolah,  pihak  sekolah  secara  khusus sudah  memasukkan  program  sosialisasi  yang  berkaitan  dengan  kekerasan seksual  melalui  program  BK.  Dimana  dari  awal  siswa  masuk  kelas  7,  saat diawal MPLS atau pengenalan program sekolah itu sudah disampaikan bahwa siswa  diharapkan  mampu  menerapkan  akhlak  dan  adab  yang  baik  di lingkungan sekolah. Realitanya pada salah satu sekolah sampel yang berbasis agama, dalam kegiatan itu pula di jelaskan bahwa antara siswa laki– laki dan perempuan itu ada batasnya, tidak boleh bersalaman, tidak boleh bersentuhan, bercanda  sampai  pegangan  dan  sebagainya.  Selain  itu,  siswa–  siswa  juga
dijelaskan untuk tidak melanggar dosa besar berupa menyentuh 3 area tubuh, yaitu atas, tengah, dan bawah. Baik yang menyentuh merupakan lawan jenis atau  sejenis.  Dari  adanya  rambu–  rambu  tersebut,  diharapkan  siswa–  siswa dapat  menjaga  diri  dan  menjauhi  tindakan  kekerasan  seksual.  Dalam praktiknya,  rambu–  rambu  tersebut  tidak  hanya  berlaku  untuk  siswa  saja, namun  juga  untuk  guru  dan  staff  karyawan  yang  ada  di  sekolah  tersebut. Mereka juga tidak diperbolehkan untuk dengan bebas bergaul dan berbincang –  bincang  dengan  lawan  jenis  untuk  menghindari  hal  –  hal  yang  tidak diinginkan.
Pencegahan yang dilakukan pada sekolah yang berbasis agama tidak terlalu jauh  berbeda  dengan  sekolah  negeri.  Pada  sampel  sekolah  negeri,  guru Bimbingan Konseling (BK) yang merupakan bagian dari sekolah memberikan edukasi berkala di dalam kelas untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terkait kekerasan seksual, terutama hal ini dilakukan di kelas tujuh yang masih pada tahapan transisi dari Sekolah Dasar (SD) ke Sekolah Menengah Pertama (SMP).  Selain  itu  guru  BK  juga  secara  intensif  membuat  kelompok  diskusi yang akan membahas topik tersebut lebih mendalam. Selain itu, guru BK juga bekerja sama dengan tutor sebaya dalam hal ini pihak OSIS dan PMR untuk memastikan pemahaman peserta didik mengenai kekerasan seksual. Dengan adanya  tutor  sebaya  diharapkan  peserta  didik  lebih  mudah  untuk  menyerap informasi tentang kekerasan seksual. Sosialisasi ini dilakukan untuk mencegah terjadinya  tindak  kekerasan  di  lingkungan  sekolah.  Selain  itu  sekolah berkomitmen  untuk  mencegah  terjadinya  tindakan  kekerasan  seksual  pada anak dengan penerapan regulasi yang mengatur atau meminimalisir kekerasan seksual dengan melakukan piket untuk memeriksa  lingkungan sekolah yang dilakukan oleh guru BK. Kegiatan ini dilakukan dengan memeriksa seluruh lingkungan  sekolah  sehingga  meminimalkan  resiko  terjadinya  kekerasan  di sekolah.  Pembentukan  grup  komunikasi  antara  wali  murid  dan  guru  juga dilakukan untuk memperlancar komunikasi dan memberikan informasi terkait pencegahan  kekerasan  seksual.  Hal  ini  dilakukan  untuk  melakukan transparansi upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak.
Berdasarkan  hasil  kuesioner  memperlihatkan  bahwa  dalam  aspek pencegahan kekerasan seksual, sekolah telah memberikan pendidikan seksual yang inklusif dan tepat kepada siswa untuk mencegah kekerasan seksual, ini didukung dengan 50% siswa yang menyatakan hal tersebut. Selain itu, 80%
siswa  menyatakan  bahwa  sekolah  memiliki  program  pendidikan  yang membahas  batasan–  batasan  dalam  hubungan  antar  siswa.  Hal  ini  didukung dengan peraturan yang ketat dari sekolah. Kemudian, terdapat kebijakan anti– pelecehan yang diterapkan secara ketat dan terbuka di sekolah tersebut, 60% siswa  setuju  dengan  hal  itu.  Disamping  itu  70%  siswa  menyatakan  bahwa sekolah  memiliki  mekanisme  untuk  mengajarkan  siswa  tentang  pentingnya melaporkan kejadian kekerasan seksual,  hal ini didukung dengan sikap siswa yang terbuka pada guru BK saat mereka mendapat gangguan ataupun tindakan yang kurang wajar dari teman sebaya ataupun guru dan karyawan.
c. Peran Sekolah dalam penanganan kekerasan seksual pada siswa Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Grobogan
Berdasarkan inteview dengan guru dan kepala sekolah di sekolah tersebut, di  dapat  data  bahwa  dari  sample  5  sekolah  terdapat  2  sekolah  yang  pernah terjadi  tindak  kekerasan  seksual  yang  dialami  oleh  siswa  akan  tetapi  tidak terjadi di lingkungan sekolah dan satu kasus lagi terjadi di media sosial. Pada 3  sampel  sekolah  yang  belum  pernah  terjadi  kasus  kekerasan  seksual,  pada pelaksanaannya jika terdapat kasus kekerasan di sekolah akan diselesaikan di ranah  sekolah  dulu.  Contoh  kasus  yang  ada  namun  belum  dikategorikan  ke dalam kasus kekerasan seksual di sekolah seperti siswa laki-laki yang tidak sengaja  menepuk  bagian  sensitif  siswa  perempuan,  maka  siswa  laki  –  laki tersebut akan diberi pendampingan khusus dari guru BK. Kemudian, ketika siswa  terbukti  melakukan  tindakan  kekerasan  seksual  maka  siswa  tersebut akan  mendapat  sanksi  yang  cukup  berat  dari  pihak  sekolah  yang  mana diharapkan dapat membuat efek jera pada pelaku tindakan kekerasan seksual. Dalam  penerapannya,  pihak  sekolah  sudah  cukup  baik  dalam  memantau perilaku  siswa-siswanya,  baik  didalam  ataupun  diluar  sekolah.  Peraturan  di sekolah  sudah  cukup  ketat,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  mudahnya  guru  untuk mengetahui  siswa–  siswa  mana  saja  yang  telah  melanggar  aturan  tersebut. Contoh lainnya adalah ditemukannya chat yang kurang sopan berbau vulgar yang dikirim salah satu siswa ke siswa lainnya. Dengan respon cepat, siswa tersebut  segera  dipanggil  dan  diberikan  pendampingan  khusus  agar  tidak mengulangi  kesalahannya.  Dilihat  dari  kasus–  kasus  tersebut  ditarik kesimpulan bahwa siswa– siswa berani untuk mengutarakan atau menyuarakan hal– hal yang tidak sepantasnya mereka dapat.
Kedua kasus tersebut terjadi disekolah negeri, pada kasus pertama terjadi tindak  kekerasan  berupa  pemerkosaan  yang  melibatkan  salah  satu  siswa sebagai  korban  dalam  kasus  tersebut.  Kasus  tersebut  terjadi  di  lingkungan tempat  tinggal  siswa  dengan  tersangka  merupakan  tetangga  korban.  Dalam kasus ini sekolah turut memberikan bimbngan dan arahan kepada siswa yang menjadi  korban  sebagai  bentuk  upaya  penanganan  kekerasan  seksual. Penganan  tersebut  direalisasikan  dalam  upaya  penyembuhan  mental  siswa yang bersangkutan. Pihak sekolah memberikan motivasi agar anak tersebut gar tetap  melanjutkan  pendidikan  dan  tidak  terjebak  pada  keterpurukan.  Kasus kedua,  terdapat  kasus  video  asusila  yang  melibatkan  siswa.  Dalam  hal  ini penanganan yang dilakukan oleh pihak sekolah berupa pemberian sanksi tegas pemindahan  sekolah  siswa  yang  terlibat  dalam  video  tersebut.  Hal  ini dilakukan untuk memberikan efek jera pada siswa lain agar tidak melakukan hal yang sama.
Selain itu, dari angket yang disebar, terdapat peserta didik yang mengalami intimidasi  seksual,  intimidasi  seksual  adalah  tindakan  yang  menyerang seksualitas  untuk  menimbulkan  rasa  takut  atau  penderitaan  psikis  pada seseorang/korban.  Intimidasi  seksual  bisa  disampaikan  secara  langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, atau media sosial (Facebook, instagram, twitter,tiktok dll) . Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.". Akan tetapi peserta didik yang bersangkutan tidak melakukan  pelaporan.  Korban  mengalami  kasus  tersebut  terjadi  di  luar lingkungan  sekolah.  Belum  maksimalnya  sosialisasi  tentang  anti  kekerasan seksual serta Pendidikan seksual yang dilakukan oleh pihak sekolah sehingga anak belum memahami konsep dasar perlindungan diri serta pelaporan apabila ada  kasus  tersebut.  Hal  tersebut  juga  mengakibatkan  anak  menjadi  kurang responsive Ketika melihat kasus tersebut terjadi di depan mereka.
Penanganan kekerasan seksual di sekolah sampel, sekolah sudah memiliki tim yang khusus bertanggung jawab dalam menangani kasus kekerasan seksual. Hal ini berdasarkan 60% siswa yang berpendapat, meskipun pada realitanya pihak BK lah yang memiliki tugas tersebut. Kemudian, 50% siswa menyatakan bahwa sekolah tersebut telak memiliki prosedur yang jelas untuk mengatasi laporan kekerasan seksual. Jika terdapat kasus, siswa akan melaporkan kasus tersebut ke guru atau wali kelas, selanjutnya guru tersebut melaporkan ke pihak BK. Lalu, jika kasus itu dianggap kasus berat maka akan dilanjutkan ke pihak
Kepala Sekolah untuk dapat diselesaikan. Sebanyak 60% siswa menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan dukungan emosional dan konseling kepada korban kekerasan seksual. Hal ini didukung dengan kebijakan sekolah untuk melindungi  privasi  dan  keamanan  korban  selama  proses  penanganan  kasus kekerasan  seksual.  Hal  ini  disetujui  oleh  60%  siswa  di  sekolah  sampel. Kemudian  siswa  sebesar  50%  menyatakan  dalam  pelaksanaannya,  pihak sekolah  mendapat  bantuan  dari  lembaga  eksternal  dalam  menangani  kasus kekerasan seksual. Namun, sebisa mungkin jika kasus tersebut masih dalam taraf ringan maka akan diselesaikan secara internal.
Untuk partisipasi siswa dan komunitas, sekolah tidak melibatkan siswa dalam perencanaan program pencegahan kekerasan seksual. Hal itu didukung dengan keteranngan  siswa  yang  menyatakan  80%  siswa  sependapat  dengan  hal  itu. Sedangkan  untuk  keterlibatan  orang  tua  dalam  upaya  pencegahan  dan penanganan  kekerasan  seksual,  sebesar  30%  sangat  tidak  setuju  dan  30% setuju  dengan  pernyataan  tersebut.  Namun,  sekolah  telah  memiliki  kegiatan yang  mengedukasi  siswa  tentang  hak,  tanggung  jawab,  dan  pencegahan kekerasan seksual, hal ini senada dengan pernyataan siswa sebesar 50% sudah setuju  dengan  hal  tersebut.  Selain  itu,  sekolah  juga  belum  mendorong komunitas untuk mendukung program pencegahan kekerasan seksual, hal ini dibuktikan  dengan  pernyataan  siswa  sebesar  40%  yang  setuju  dengan pernyataan tersebut. Di lain sisi, sebanyak 60% siswa telah menyatakan sangat setuju  dengan  pernyataan  bahwa  sekolah  telah  memberikan  informasi  yang jelas  kepada  siswa  tentang  cara  melaporkan  kekerasan  seksual  dan  sumber dukungan yang tersedia.

## 4. SIMPULAN
Kekerasan  seksual  merupakan  masalah  serius  yang  mengancam  fisik, emosional  dan  psikologis  individu.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran bagaimana peran sekolah dalam upaya  pencegahan  dan  penanganan  kekerasan  seksual  pada  siswa  Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Grobogan. Sekolah, sebagai lembaga pendidikan,  memegang  peran  penting  dalam  pencegahan  kekerasan  seksual terhadap siswa di Kabupaten Grobogan. Penelitian menunjukkan bahwa masih ada  kekurangan  dalam  regulasi  khusus  yang  mengatur  pencegahan  dan penanganan kekerasan seksual di sekolah. Meskipun sosialisasi berkala telah
dilakukan  oleh  sekolah,  Dinas  Pendidikan,  Dinas  Perlindungan  Anak  dan Puskesmas  namun  masih  terdapat  kendala  dalam  penyampaian  laporan  dan penanganan kasus kekerasan seksual. Kurang optimalnya peran sekolah juga dapat  terlihat  dari  belum  tersedianya  peraturan  dan  pedoman  khusus  yang dibuat  oleh  Dinas  Pendidikan  dan  sekolah  mengenai  pencegahan  dan penanganan kekerasan seksual. Sekolah juga belum menyediakan satgas anti kekerasan seksual beserta program kerja atau sosialisasi anti kekerasan seksual secara  berkala.  Selain  itu,  dalam  upaya  penanganan  sekolah  juga  belum memiliki alur penanganan yang terstruktur. Proses penangan kasus kekerasan seksual  masih  dilaksanakan  oleh  guru  BK  beserta  kesiswaan  dan  kepala sekolah. Hal tersebut sejalan dengan gambaran yang di pahami siswa tentang peran  sekolah  dalam  pencegahan  dan  penanganan  kasus  kekerasan  seksual pada  siswa.  Rata-rata  siswa  masih  belum  memahami  tentang  kekerasan seksual. Para siswa masih merasa tabu dalam membahas atau mengungkapkan hal yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Mereka belum mengetahui alur  yang  jelas  untuk  melakukan  pelaporan  kasus  kekerasan  seksual.  Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi dari semua pihak dalam melakukan sosialisasi gerakan  anti  kekerasan  seksual  dan  penyusunan  regulasi  yang  jelas  tentang struktur  satuan  tugas  gerakan  anti  kekersan  seksual  beserta  alur penanganannya.  Penting  untuk  dipahami  bersama  bahwa  pencegahan  dan penanganan  kekerasan  seksual  adalah  tugas  bersama  yang  membutuhkan keterlibatan  semua  pihak,  termasuk  pemerintah,  lembaga  pendidikan,  dan masyarakat  luas.  Dengan  upaya  bersama,  diharapkan  Kabupaten  Grobogan dapat  menciptakan  lingkungan  yang  lebih  aman  dan  mengurangi  angka kekerasan seksual, khususnya terhadap anak-anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali Ali Mohamed, A., Baig Sardar Baig, F., Trakic, A., Syah Mallow, M., & Tijani Surajudeen, A. (2015). Sexual Harassment In Malaysian Educational Institutions: Causes and Solutions. In IJASOS-International E-Journal of Advances in Social Sciences: Vol. I .
Apriningrum, N., Rahayu, M. A., Rahayu, S., Yanti, I., Widianingsih, N., Rofiyah, O., Juniasari, T., & Meilawathie, A. R. (2022). Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Karawang. JURNAL KREATIVITAS
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) , 5 (5), 1419–1427. https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i5.5706
Dihni, V. A. (2021). 1.427 Kasus Kekerasan Anak Terjadi di Jawa Tengah pada 2020 . Dihni, Vika Azkiya .
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/13/1427-kasus- kekerasan-anak-terjadi-di-jawa-tengah-pada-2020
Haniffadhillah, R. A., & Hidayati, D. A. (2022). PERAN INSTITUSI PENDIDIKAN DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK KEKERASAN PADA ANAK (STUDI KASUS DI MAN 1 BANDAR LAMPUNG). In Agustus (Vol. 1, Issue 2). www.kemenpppa.go.id
Joni, I. D. A. M., & Surjaningrum, E. R. (2020). Psikoedukasi Pendidikan Seks Kepada Guru dan Orang Tua Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak. JURNAL DIVERSITA , 6 (1), 20–27. https://doi.org/10.31289/diversita.v6i1.3582
Julita, M., & Laila Meilani, N. (n.d.). Peran Pemerintah Daerah dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di bawah Umur di
Kabupaten Kuantan Singingi (Vol. 7).
Khadafie, M., Raya Olat Maras, J., Alang, B., Hulu, M., & Sumbawa, kabupaten. (n.d.). Peran Lembaga Pendidikan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Kekerasan Pada Siswa .
Khairini, W., Hamid, A., Anggreny, Y., Studi, P., & Keperawatan STIKes Hang Tuah Pekanbaru, I. (2019). Hubungan Antara Peran Orang Tua dengan Pengetahuan Anak Usia Sekolah dalam Melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual Correlation of Parent Role with Knowledge and
Attitudes of School-aged Children in Preventing Sexual Abuse. Jurnal Kesehatan Masyarakat , 4 (3), 2442–5885.
Novrianza, & Santoso Iman. (2022). Dampak dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur. In Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha (Vol. 10, Issue 1). http://e- journal.stikesmuhkudus.ac.id/index.php/karakter/article/view/226/162.
Ridho, M. R., Riza, M., Hakim, T., & Khasanah, U. (2022). Diskriminasi Laki-Laki Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif Kesetaraan Gender . 16 (1), 21–42. https://doi.org/10.15575/adliya.v16i1.18021
SIMFONI PPA. (2023). SIMFONI-PPA . https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan
Sitanggang, F. L., & Sumaryanto, P. (2018). Upaya Guru Mencegah Perilaku
Kejahatan Seksual Melalui Penerapan Pendidikan Seks Pada Anak Usia
Dini Di Paud Rajawali Ende Kecamatan Tanjung Priok Kelurahan Tanjung Priok. In Jurnal Pendidikan || (Vol. 02, Issue 03).
Supriani, R. A., & Ismaniar. (2022). Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini. Jambura Journal of Community Empowerment
(JJCE) , 3 (2), 1–20.
Tan, W., Seroja, T. D., Santoso, I. R., Adristy, S., Lee, M., & Aprilia, V. (2022). Prosiding National Conference for Community Service Project (NaCosPro) . http://journal.uib.ac.id/index.php/nacospro
Triwijati, N. K. E. (2020). Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis .
Ulfaningrum, H., Fitryasari dan Eka Misbahatul Mar, R., Kunci, K.,
Pencegahan, P., & Seksual, P. (2021). Studi Literatur Determinan Perilaku Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Remaja (Vol. 2, Issue 1).
Ummah, K. K., Anggreiny, N., & Nasa, A. F. (2022). Refleksi Hukuman Bagi Remaja Pelaku Kekerasan Seksual. Jurnal Psikologi , 15 (1), 15–26. https://doi.org/10.35760/psi.2022.v15i1.4244
Wafa, Z. (2016). TEACHERS’ BELIEFS AND CLASSROOM PRACTICES OF ENGLISH TEACHING (A CASE STUDY AT MTS N JEKETRO) .
Wijayanti, A., Rostyaningsih, D., & Lestari, H. (2021). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Kota Semarang .