## Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal
Ratih Rahayu, Akhmad Yusup*
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia

## A R T I C L E   I N F O
Article history : Received  : 14/8/2022 Revised : 10/12/2022 Published  : 27/12/2022
Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Volume : 2
No. : 2
Halaman  : 129-136
Terbitan  : Desember 2022

## A B S T R A K
Pemerintah  Indonesia  telah  membuat  peraturan  tentang  Jaminan  Produk  Halal yang  menetapkan  kewajiban  sertifikat  halal  suatu  produk.  Ayam  Sawce merupakan  restoran  yang  menjual  makanan  olahan  siap  saji  dan  dikarenakan memiliki  titik  kritis  halal  yang  cukup  tinggi  maka  pelaku  usaha  sewajibnya memiliki kesadaran hukum dan perlindungan terhadap konsumennya mengenai kepemilikan sertifikat halal.  Tujuan penelitian ini untuk  mengetahui kesadaran hukum dan perlindungan pelaku usaha terhadap konsumen tentang kepemilikan sertifikat  halal  pada  makanan  olahan  siap  saji  di  Ayam  Sawce.  Penelitian  ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Data  yang diperoleh  berdasarkan  data  lapangan  yang  menggunakan  teknik  pengumpulan data  pengamatan,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  kesadaran  hukum  pelaku  usaha  Ayam  Sawce  terhadap kepemilikan  sertifikat  halal  pada  makanan  olahan  siap  saji  adalah  mengetahui dan  menerima  tentang  sertifikasi  halal  serta  menyetujui  adanya  hukum  yang mengatur  kewajiban  untuk  memiliki  sertifikat  halal,  namun  belum  memahami isi  dari  hukum  tersebut  dan  belum  bisa  membuktikan  terkait  kepemilikan sertifikat halal, tapi pihak restoran telah memberikan perlindungan dan jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci : Kesadaran hukum; Makanan olahan; Sertifikat halal.

## A B S T R A C T
The Indonesian government has made a regulation on Halal Product Assurance which  stipulates  the  obligation  to  have  a  halal  certificate  for  a  product.  Ayam Sawce is a restaurant that sells ready-to-eat processed food and because it has a high  halal  critical  point,  business  actors  must  have  legal  awareness  and protection for their consumers regarding the ownership of halal certificates. The purpose  of  this  study  was  to  determine  the  legal  awareness  and  protection  of business  actors  to  consumers  regarding  the  ownership  of  halal  certificates  on ready-to-eat  processed  foods  at  Ayam  Sawce.  This  study  uses  a  qualitative method with an empirical legal approach. The data obtained were based on field data using observation, interview, and documentation data collection techniques. The  results  of  this  study  indicate  that  the  legal  awareness  of  Sawce  Chicken business  actors  towards  the  ownership  of  halal  certificates  in  ready-to-eat processed foods is knowing and accepting about halal certification and agreeing to  the  law  that  regulates  the  obligation  to  have  a  halal  certificate,  but  do  not understand the contents of the law and cannot prove it. regarding the ownership of a halal certificate. But, the restaurant has provided protection and guarantees in accordance with laws and regulations.
Keywords : Legal awareness; Processed food; Halal certificate.
@ 2022 Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah Unisba Press. All rights reserved.
Ratih Rahayu et al . Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap...

## A. Pendahuluan
Semua  regulasi  atau  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  di  Indonesia  yang  mengatur  tentang jaminan  produk  halal  berlandaskan  pada  sumber  hukum  Islam  yaitu  al-Qur’an  dan  Hadits.  Sebagaimana Allah Swt berfirman:

## ِناَطأيَّشلا ِتا َوُطُخ اوُعِبَّتَت  َلً َو اابِ يَط  الً َلََح  ِض أرَ ألْا يِف اَّمِم اوُلُك  ُساَّنلا اَهُّيَأاَي ُهَّنِإ أمُكَل وُدَع نيِبُّم
”Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti  langkah-langkah  syaitan;  karena  sesungguhnya  syaitan  itu  adalah  musuh  yang  nyata bagimu.”(Departemen Agama RI 2010)
Selain itu, terdapat hadits yang menjadi pegangan bagi para ulama dalam menetapkan dasar konsumsi yang  halal  bahwa  memberikan  kepastian  terhadap  makanan  yang  akan  dikonsumsi  harus  sesuai  dengan ketentuan  halal  ataupun  pasti  dilarang  untuk  dikonsumsi  dengan  kata  lain  haram  itu  sudah  sangat  jelas, Rasulullah Shallallahu ’Alaihi Wassalam bersabda:
َن ْ أَب ي  َبَد ْ  َِ  َنُّ ََْان ِ  َنَب  َشَيَر ب   أ َي  َ  هِ ُّ ْههَن ْ   اُّ َ  همَََْ ُ   ا َوهُ  َ  َِ صَل ى  هِ  َلَي ل ْ   سَل ُ  َ  ها َوهل ُ :  َنََّ   ا َ ََ ِ  َن َي ب  َنََّ  َ ِْ  ش ََ ِ  َن َي ب ُّ ْهه نَي ب  َ  هي ََ َوهٌ  َشُّ هَد ََرهٌ   َ  َنهههْ لََ ُ  َشَيَر ٌ   نٌَ ا َنَُّن ِ  َن ْ ِ ص لََِ  َشُّ ههدار ِ  َب ل ِ   ي شَد ََُِ  َلَنََُبَ  اَل َي َشَْ  َ  َن ٌ  َ   ق َ  َ أَِ  َشُّ ههدار ِ

## ق َ  َ أَِ اَِْ  ش ََ ِ ....[هََِ يَُّخد  ِ سل س ٌَ
Dari  Abu  Abdillah  Nu’man  bin  Basyir  radhiallahuanhu  dia  berkata:  Saya  mendengar  Rasulullah  SAW bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Diantara keduanya terdapat perkara- perkara  yang  syubhat  (samar-samar)  yang  tidak  diketahui  oleh  orang  banyak.  Maka  siapa  yang  takut terhadap  syubhat  berarti  dia  telah  menyelamatkan  agama  dan  kehormatannya.  Dan  siapa  yang  terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan.......” H.R. Muslim no. 2996 (Setiawan, Malik, and Eprianti 2021)
Hadits  di  atas  menegaskan  bahwasanya  segala  sesuatu  yang  halal  dan  yang  haram  sudah  jelas,  akan tetapi di luar itu banyak pula yang masih samar dan belum jelas yang kemudian banyak orang tidak mampu untuk mengetahuinya. Jadi, dengan adanya hukum atau peraturan yang dibuat tentang jaminan produk halal seperti  kepemilikan  sertifikat  halal  untuk  memberi  kepastian  terhadap  sesuatu  yang  status  kehalalan produknya belum jelas atau syubhat .
Pemerintah  Indonesia  telah  berupaya  untuk  menjamin  atas  ketersediaan  produk  halal  dan  juga memberi kepastian hukum terhadap produk halal melalui regulasi-regulasi yang telah dibuat. Jika ditelusuri jejak dari perjalanan pembahasan mengenai regulasi tentang jaminan pada produk halal di Indonesia sudah cukup  lama,  dimulai  dari  periode  sebelum  adanya  UU  No.  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal hingga periode setelah adanya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang sejak 2019 lalu yang tepatnya pada tanggal 17 Oktober undang-undang tersebut diberlakukan (Aliyudin 2022).
Pada 2019 digambarkan bahwa populasi Muslim di Bandung tertinggi dibandingkan dengan populasi agama lain. Selain itu, Bandung merupakan kota yang terkenal memiliki beragam jenis makanan  (Yusup et al.  2020),  namun  sangat  disayangkan  dari  sekian  banyak  restoran  dan  rumah  makan  yang  ada  di  Kota Bandung  masih  sedikit  restoran  dan  rumah  makan  yang  telah  memiliki  sertifikat  halal.  Menurut  Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota  Bandung  (BPS  2022)  bahwa  jumlah  Restoran/Rumah  Makan  di  Kota Bandung  katagori  Restoran  berjumlah  396,  Rumah  Makan  berjumlah  372,  Cafe  berjumlah  14,  dan  Bar berjumlah  13.  Namun,  faktanya  berdasarkan  daftar  produk  halal  berdasarkan  kelompok  restoran  yang bersumber dari LPPOM MUI Jawa Barat bahwa hanya ada 36 kategori Restoran dan Rumah Makan di Kota Bandung yang sudah mendapatkan sertifikat halal (MUI n.d.).
Jika  dikembalikan  ke  dalam  Undang-Undang  No.  33  tahun  2014  pasal  67  tersebut  bahwasanya kewajiban  sertifikasi  halal  telah  berlaku  sejak  saat  itu  bagi  setiap  pelaku  usaha,  tanpa  terkecuali.  Namun kenyataannya  hingga  saat  ini  masih  banyak  pelaku  usaha  yang  memperdagangkan  produknya  tetapi  belum
bersertifikat halal. Berdasarkan fenomena tersebut nampak bahwa minimnya kesaradan hukum para pelaku usaha di Kota Bandung terhadap kewajiban sertifikat halal.
Minimnya  kesadaran  hukum  terhadap  kepemilikan  sertifikat  halal  dikarenakan  pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku terhadap kewajiban sertifikasi halal dari setiap pelaku usaha yang berbeda- beda.  Dalam  menyikapinya  masalah  jaminan  produk  halal  ini  ternyata  peranan  dari  seperangkat  hukum, pemerintah  (penegak  hukum),  serta  lembaga-lembaga  khusus  yang  mengawasi  penerapan  hukum  tidaklah cukup  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  serta  kepastian  hukum  terhadap  masyarakat.  Perlu  adanya kesadaran hukum dari para pelaku usaha terhadap kepemilikan sertifikat halal.
Pada  penelitian  ini  peneliti  akan  menganalisis  kesadaran  hukum  pelaku  usaha  terhadap  kepemilikan sertifikat  halal  dengan  ukuran  tingkat  kesadaran  hukum  yang  mengacu  berdasarkan  pendapat  Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum memiliki empat indikator yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum (Soekanto and Abdullah 1987).  Dan kesadaran hukum tersebut mengacu pada hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis menyusun rumusan masalah “Bagaimana  kesadaran  hukum  pelaku  usaha  Ayam  Sawce  terhadap  kepemilikan  sertifikat  halal  pada makanan olahan siap saji”, “Bagaimana bentuk pelindungan dan jaminan pelaku usaha terhadap konsumen tentang  kehalalan  produk  makanan  di  Ayam  Sawce”,  “Bagaimana  analisis  kesadaran  hukum  dan perlindungan  pelaku  usaha  terhadap  konsumen  tentang  kepemilikan  sertifikat  halal  pada  makanan  olahan siap saji di Ayam Sawce”.
Pentingnya  permasalahan  tersebut  diteliti  untuk  mengetahui  kesadaran  hukum  pelaku  usaha  Ayam Sawce  terhadap  kepemilikan  sertifikat  halal  pada  makanan  olahan  siap  saji,  untuk  mengetahui  bentuk pelindungan  dan  jaminan  pelaku  usaha  terhadap  konsumen  tentang  kehalalan  produk  makanan  di  Ayam Sawce, dan untuk menganalisis kesadaran hukum dan perlindungan pelaku usaha terhadap konsumen tentang kepemilikan sertifikat halal pada makanan olahan siap saji di Ayam Sawce”. Dengan demikian penelitian ini diharapkan  dapat  menambah  dan  memperluas  khasanah  ilmu  yang  berkaitan  dengan jaminan produk  halal, memberikan  kontribusi  kepada  pelaku  usaha  guna  meningkatkan  kesadaran  hukum  terhadap  kewajiban sertifikat halal, menjadi literasi bagi masyarakat sekitar.

## B. Metode Penelitian
Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum  yang  berusaha  untuk  melihat  suatu  hukum  dalam  artian  secara  real  (nyata)  atau  dengan  kata  lain meneliti,  melihat  bagaimana  bekerjanya  hukum  pada  masyarakat  (Efendi  and  Johny  2016).  Dalam  hal  ini peneliti  akan  mengkaji  kesadaran  hukum  dan  perlindungan  pelaku  usaha  terhadap  konsumen  tentang kepemilikan  sertifikat  halal  pada  makanan  olahan  siap  saji  di  Ayam  Sawce  untuk  memahami  fenomena kesadaran hukum dari perspektif pelaku usaha.
Jenis data pada penelitian ini diambil berdasarkan data-data di lapangan. Sumber data yang digunakan pada  penelitian  ini  ada  dua  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  peneliti  pada  penelitian  ini  adalah  pengamatan  ( observation ),  wawancara,  dan  dokumentasi. Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  kualitatif.  Sebagaimana  yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, analisis data kualitatif adalah mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan (Nurdin and Hartati 2019).

## C. Hasil dan Pembahasan
Sertifikat  halal  merupakan  surat  atau  dokumen  yang  menyatakan  kehalalan  terhadap  suatu  produk secara  tertulis  yang  diterbitkan  oleh  BPJPH  berdasarkan  fatwa  penetapan  halal  dari  MUI  setelah  melalui proses pemeriksaan dari lembaga dan/atau pihak-pihak  yang berwenang. Bagi konsumen muslim sertifikat halal  ini  menjadi  hal  penting  sebagai  bukti  atau  keterangan  dari  kehalalan  suatu  produk  terutama  pada produk makanan olahan siap saji yang memiliki titik kritis halal yg cukup tinggi.
Ratih Rahayu et al . Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap...
Pemerintah telah mengatur terkait sertifikat halal tersebut dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tepatnya pasal 4  dan pasal  67  yang  mengatur tentang  kewajiban  kepemilikan  sertifikat  halal pada  produk  yang  beredar dan/atau diperdagangkan di Indonesia bahwasannya tujuan utama dari sertifikat halal tersebut ialah untuk memberikan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk dan menjamin ketersediaan produk halal.
Kesadaran hukum ialah ialah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (onrecht), antara yang seyogianya dilakukan dan tidak dilakukan (Mertokusumo 1981).
Jadi, kesadaran hukum merupakan suatu keadaan yang timbul dalam diri seseorang karena adanya pengetahuan  dan  pemahaman  terhadap  suatu  hukum  tertentu  sehingga  dapat  bersikap  menerima  hukum tersebut  atau  sebaliknya.  Membentuk  kebiasaan  masyarakat  yang  sadar  dan  patuh  terhadap  hukum merupakan  salah  satu  tujuan  dari  dibuatnya  sebuah  peraturan  dan  norma.  Apabila  dalam  suatu  Negara masyarakatnya memiliki kesadaran dan kepatuhan hukum yang baik maka akan semakin tertib kehidupan masyarakat tersebut begitupun sebaliknya.
Tegaknya  suatu  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan  apabila  didukung  oleh  kesadaran hukum  dari  seluruh  masyarakat,  karena  kesadaran  bagi  berlakunya  suatu  hukum  merupakan  dasar  bagi dilaksanakannya  suatu  hukum  itu  sendiri  (Rosana  2014).    Kesadaran  hukum  pelaku  usaha  Ayam  Sawce terhadap  kepemilikan  sertifikat  halal  pada  makanan  olahan  siap  saji  ini  dianalisis  menggunakan  empat indikator  kesadaran  hukum  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Soerjono  Soekanto  diantaranya  yaitu pengetahuan  terkait  dengan  peraturan  hukum,  pemahaman  hukum,  sikap  terhadap  peraturan  hukum,  dan perilaku  hukum.  Peneliti  menjabarkan  keempat  indikator  dalam  bentuk  pertanyaan  yang  diajukan  kepada subyek penelitian, untuk mengetahui secara detail terkait objek penelitian yaitu sebagai berikut:
Pegetahuan  hukum  yang  dimaksud  ialah  berkaitan  dengan  pengetahuan  yang  dimiliki  oleh  pelaku usaha  Ayam  Sawce  berkenaan  dengan  perbuatan  tertentu  yang  telah  diatur  oleh  hukum.  Pada  indikator pengetahuan hukum ini, untuk mengetahui pengetahuan pelaku usaha Ayam Sawce terhadap hukum, dalam hal ini ialah Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal terkait kepemilikan sertifikat halal pada makanan olahan siap saji.
Berdasarkan  dari  hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa  pengelola  Ayam  Sawce  mengetahui  apa yang dimaksud dengan makanan halal, mengetahui tentang sertifikat halal, mengetahui kewajiban sertifikasi halal  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal,  mengetahui kewajiban sertifikat halal diwajibkan terhadap  produk yang beredar dan/atau diperdagangkan di Indonesia. Pengelola Ayam Sawce juga mengetahui lembaga yang menetapkan fatwa halal terhadap suatu produk.
Pemahaman hukum yang dimaksud ialah pemahaman pelaku usaha Ayam Sawce terkait informasi yang  dimilikinya  tentang  isi  dari  suatu  aturan  hukum,  tujuan,  dan  manfaat  dari  peraturan  hukum  tersebut. Pada  indikator  pemahamann  hukum  ini,  untuk  mengetahui  sejauh  apa  pemahaman  pelaku  usaha  Ayam Sawce  terhadap  hukum,  dalam  hal  ini  ialah  Undang-Undang  No.  33  Tahun  2014  tentang  jaminan  produk halal terkait kepemilikan sertifikat halal pada makanan olahan siap saji.
Berdasarkan  dari  hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa  pengelola  Ayam  Sawce  memahami  tujuan dan manfaat dari adanya sertifikat halal, namun mengenai hukum atau peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  bahwasannya  pengelola  Ayam Sawce belum memahami isi dari undang-undang tersebut.
Sikap  hukum  yang  dimaksud  ialah  sikap  dari  pelaku  usaha  Ayam  Sawce  terhadap  hukum  yang mengatur tentang sertifikat halal untuk menerima atau menolak hukum tersebut. Pada indikator sikap hukum ini,  untuk  mengetahui  seperti  apa  sikap  pelaku  usaha  Ayam  Sawce  terhadap  hukum,  dalam  hal  ini  ialah Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal terkait kepemilikan sertifikat halal pada makanan olahan siap saji.
Berdasarkan  dari  hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa  pengelola  Ayam  Sawce  menerima  adanya sertifikat halal pada suatu produk dan menyetujui adanya hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur  tentang  wajib  memiliki  sertifikat  halal  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  ketentuan  pasal  4
Undang-Undang  No.  33  tahun  2014  tentang  jaminan  produk  halal  bahwa  produk  yang  beredar  dan  atau diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal.
Perilaku hukum yang dimaksud ialah tentang sejauh apa suatu hukum berlaku dan sejauh apa pelaku usaha telah mematuhi hukum tersebut. Pada indikator perilaku hukum ini, untuk mengetahui perilaku pelaku usaha  Ayam  Sawce  terhadap  hukum,  dalam  hal  ini  ialah  Undang-Undang  No.  33  Tahun  2014  tentang jaminan produk halal terkait kepemilikan sertifikat halal pada makanan olahan siap saji.
Pengelola  Ayam  Sawce  yang  mewakili  pelaku  usaha  Ayam  Sawce  bahwa  Restoran  Ayam  Sawce menerima  dan  mendukung  terhadap  produk  halal,  Hal  ini  dapat  dibuktikan  bahwa  Restoran  Ayam  Sawce dalam memproduksi produknya baik itu makanan dan minuman menggunakan bahan-bahan halal dan/atau telah  berlabel  halal.  Kemudian  terkait  kepemilikan  sertifikat  halal  bahwasannya  mengaku  sudah  melihat sertifikat  halal  produk  Restoran  Ayam  Sawe,  namun  hal  ini  belum  bisa  dibuktikan.  Berdasarkan  hasil wawancara  kedua  karyawan  tidak  mengetahui terkait  semua  produk  makanan  olahan  siap  saji  di  Restoran Ayam Sawce sudah bersertifikat halal atau belum.
Bentuk  perlindungan  dan  jaminan  yang  diberikan  oleh  pihak  Restoran  Ayam  Sawce  terhadap konsumen terkait kehalalan produk diantaranya adalah sebagai berikut; (1) Pihak Restoran Ayam Sawce memberikan  perlindungan  dan  jaminan  terhadap  konsumen  dengan  cara  menerapkan  kehalalan, keamanan,  dan  kebersihan  dalam  memilih  bahan-bahan  yang  digunakan  untuk  semua  produk  Ayam Sawce  baik  itu  pada  produk  makanan  olahan  maupun  pada  minuman.  Seluruh  bahan  tersebut  meliputi bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan untuk semua produk dipastikan telah halal. Pada bahan baku  produk  makanan  olahan  yaitu  ayam,  daging  sapi,  dan  seafood  meskipun  bahan  baku  tersebut diperoleh  dari  supplier  tetapi  dapat  dipastikan  bahwa  supplier  tersebut  sudah  bersertifikat  halal.  Pada bahan  tambahan,  bahan-bahan  yang  digunakan  sudah  berlabel  halal.  (2)  Menjaga  kehalalan,  keamanan, dan  kebersihan  pada  proses  pengolahan  hingga  proses  penyajian  produk.  Berdasarkan  hasil  pengamatan pengelola  Ayam  Sawce  selalu  melakukan  pengecekan  secara  berkala  sebagai  upaya  dalam  menjaga kehalalan, keamanan, dan kebersihan produk. Sebelum bahan-bahan diolah semua bahan tersebut melalui proses pembersihan terlebih dahulu seperti ayam, daging, seafood, sayur atau bahan lainnya yang selalu dipastikan bersih sebelum lanjut pada proses pengolahan. (3) Adapun tim khusus yang bertanggung jawab menangani  proses  pembersihan  tersebut  disebut  sebagai  tim  bucher.  Apabila  semua  bahan  telah dibersihkan  lanjut  pada  proses  pengolahan  bahan  yang  ditangani  oleh  tim  kitchen.  Bahan-bahan  diolah hingga  menjadi  sebuah  produk  makanan  olahan  yang  siap  untuk  disajikan  kepada  konsumen.  Setelah bahan-bahan  diolah  dan  menjadi  produk  makanan  olahan  yang  siap  disajikan  maka,  produk  akan  di antarkan  kepada  konsumen  oleh  waitress.  Tim  waitress  yang  bertanggung  jawab  untuk  menjaga kehalalan,  keamanan,  dan  kebersihan  produk  hingga  sampai  kepada  konsumen.  (4)  Seluruh  karyawan Restoran  Ayam  Sawce  diwajibkan  untuk  selalu  menjaga  kebersihan  baik  itu  pada  diri  sendiri  atau lingkungan kerja supaya  lingkungan restoran bersih, higienis, dan juga sehat sebagai upaya memberikan perlindungan  terhadap  konsumen  karena  tidak  hanya  halal  akan  tetapi  thayyib  atau  baik  yang  salah satunya  dengan  menjaga  kebersihan,  keamanan,  kehigienisan,  dan  kualitas  produk  makanan  dan minuman. (5) Memberikan ganti rugi dan/atau jaminan (guarantee) atas kerugian konsumen atau produk yang  diterima  konsumen  tidak  sesuai  dengan  yang  dipesan  oleh  konsumen,  dengan  catatan  kerugian konsumen atau ketidaksesuaian pesanan tersebut ditimbulkan atas kesalahan dan/atau kelalaian dari pihak Restoran  Ayam  Sawce  dan  dapat  dibuktikan  oleh  konsumen  yang  bersangkutan.  Pihak  Restoran  Ayam Sawce  akan  memberikan  ganti  rugi  disesuaikan  dengan  kerugian  konsumen  tersebut.  Adapun  bentuk jaminan atau pertanggung jawaban yang diberikan pihak Restoran Ayam Sawce dapat berupa diskon atau potongan  harga,  atau  penggantian  produk  baru  yang  sejenis.  (6)  Pihak  Restoran  Ayam  Sawce memberikan  kenyamanan  kepada  konsumen  seperti  menyediakan  wifi,  fasilitas  tempat  ber ibadah muslim  (mushola),  toilet,  wastafel,  meja  makan  dan  kursi  yang  layak  dan  lain  sebagainya.  Kemudian dalam  hal  pelayanan,  pihak  Restoran  Ayam  Sawce  melayani  dan  memperlakukan  semua  konsumen secara sama dan tidak diskriminatif.
Berdasarkan  hasil  dari  data  penelitian  dan  analisis  yang  dilakukan  peneliti  mengenai  kesadaran hukum  pelaku  usaha  Ayam  Sawce  terhadap  kepemilikan  sertifikat  halal  pada  makanan  olahan  siap  saji
Ratih Rahayu et al . Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap...
bahwa  pelaku  usaha  Ayam  Sawce  mengetahui  tentang  makanan  halal,  sertifikat  halal  dan  mengetahui adanya hukum atau Undang-Undang yang dimaksud ialah Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan  produk  halal  yang  mewajibkan  produk-produk  yang  masuk,  beredar,  dan  diperdagangkan  di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal.
Namun demikian, dengan pelaku usaha mengetahui adanya hukum yang  mengatur tentang wajib memiliki  sertifikat  halal  terhadap  produk  tidak  dapat  menjamin  bahwa  pelaku  usaha  juga  memahami terkait isi, tujuan, dan manfaat dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Terbukti  bahwasannya  pengelola  dan  kedua  karyawan  mengakui  belum  memahami  isi,  tujuan,  dan manfaat dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Sikap  pelaku  usaha  Ayam  Sawce  menerima  dan  menyetujui  terhadap  adanya  hukum  yang mengatur  tentang  sertifikat  halal  sebagaimana  Undang-Undang  nomor  33  tahun  2014  tentang  jaminan produk halal yang mewajibkan produk bersertifikat halal. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pelaku usaha Ayam  Sawce  ikut  mendukung  ketersediaan  produk  halal  dengan  cara  memilih  bahan-bahan  baik  itu bahan  baku  atau  bahan  tambahan  lainnya  yang  digunakan  untuk  produk  yang  diperdagangkannya merupakan bahan-bahan halal atau yang telah bersertifikat halal.
Perilaku pelaku usaha Ayam Sawce terkait kepemilikan sertifikat halal bahwasannya belum bisa dibuktikan.  Akan  tetapi  mengenai  bentuk  perlindungan  dan  jaminan  yang  diberikan  oleh  pelaku  usaha Ayam  Sawce  terhadap  konsumen  terkait  kehalalan  produk  telah  mengikuti  peraturan  perundang- undangan, dalam hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal  tepatnya  pasal  17  bahwasannya  tuntutan  semua  bahan  yang  digunakan  berasal  dari  hewan  yang pada  dasarnya  halal  dan  pelaku  usaha  Ayam  Sawce  telah  menggunakan  semua  bahan  pada  produk makanan  olahan  siap  saji  yang  berasal  hewan  merupakan  hewan  yang  pada  dasarnya  halal  diantaranya ayam, daging, dan seafood .
Bahan  yang  berasal  dari  tumbuhan  yang  digunakan  pada  produk  makanan  olahan  siap  saji  di Restoran  Ayam  Sawce  merupakan  tumbuhan  yang  pada  dasarnya  halal  dan  tidak  memabukkan  atau membahayakan.  Tuntutan pemilihan bahan tumbuhan yang dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang tertuang pada pasal 20 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan  Produk  Halal.  Adapun  bahan  tambahan  yang  digunakan  lainnya  seperti  terigu,  saus,  minyak  dan sebagainya menggunakan bahan kemasan yang telah halal yang dibuktikan dengan berlabel halal.
Pada proses produk halal bahwa lokasi, tempat, dan alat proses produksi halal di Restoran Ayam Sawce  telah  melaksanakan  tuntutan  proses  prosuk  halal  sebagaimana  Pasal  21  Undang-Undang  No.  33 Tahun  2014  bahwa  lokasi,  tempat,  dan  alat  proses  produksi  halal  selalu  dibersihkan  secara  berkala  dan bebas dari najis serta bebas dari bahan yang haram.
Adapun  bentuk  perlindungan  dan  jaminan  pelaku  usaha  terhadap  konsumen  mengenai  kehalalan produk juga mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pihak Restoran Ayam Sawce telah melaksanakan  kewajiban  pelaku  usaha  dalam  memproduksi  makanan  olahan  siap  saji  sesuai  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbukti dalam memilih bahan-bahan yang digunakan untuk semua  produk  Ayam  Sawce  baik  itu  pada  produk  makanan  olahan  maupun  pada  minuman  tidak  hanya memperhatikan aspek kehalalan, namun menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen.
Pihak  Restoran  Ayam  Sawce  juga  melaksanakan  kewajiban  pelaku  usaha  sebagaimana  Pasal  7 huruf  f  dan  huruf  g  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  tebukti  dengan  memberikan  ganti  rugi dan/atau jaminan (guarantee) atas kerugian konsumen akibat mengonsumsi produk yang diperdagangkan atau  produk  yang  diterima  konsumen  tidak  sesuai  dengan  yang  dipesan  oleh  konsumen,  dengan  catatan kerugian konsumen atau ketidaksesuaian pesanan tersebut ditimbulkan atas kesalahan dan/atau kelalaian dari pihak Restoran Ayam Sawce dan dapat dibuktikan oleh konsumen yang bersangkutan.
Adapun  ganti  rugi  yang  diberikann  pihak  Restoran  Ayam  Sawce  disesuaikan  dengan  kerugian konsumen  tersebut.  Adapun  bentuk  jaminan  atau  pertanggung  jawaban  yang  diberikan  pihak  Restoran Ayam Sawce dapat berupa diskon atau potongan harga, atau penggantian produk baru yang sejenis. Selain itu  pihak  Restoran  Ayam  Sawce  juga  memberikan  kenyamanan  kepada  konsumen  seperti  menyediakan wifi, fasilitas tempat beribadah muslim (mushola), toilet, wastafel, dan lain sebagainya.
Mengacu  pada  pasal  4  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen bahwasannya  pihak  restoran  Ayam  Sawce  telah  memenuhi  hak  konsumen  terbukti  bahwa  pihak  restoran Ayam Sawce melayani dan memperlakukan semua konsumen secara sama dan tidak diskriminatif; bersedia memberikan informasi yang benar dan jujur terkait produk yang diperdagangkan kepada konsumen apabila konsumen    menanyakan  hal  tersebut;  menerima  keluhan  atau  kritik  dan  saran  dari  konsumen;  serta memberikan kompensasi atau ganti rugi.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  penelitian  yang  dipaparkan  di  atas,  maka  peneliti  dapat  menarik kesimpulan bahwa:
Kesadaran  hukum  pelaku  usaha  Ayam  Sawce  terhadap  kepemilikan  sertifikat  halal  pada  makanan olahan  siap  saji  berdasarkan  empat  indikator  kesadaran  hukum  bahwa  pelaku  usaha  Ayam  Sawce mengetahui mengenai sertifikat halal dan hukum yang mengatur tentang kepemilikan sertifikat halal, pelaku usaha kurang memahami mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari hukum yang mengatur tentang kepemilikan sertifikat halal, pelaku usaha menerima dan menyetujui adanya hukum yang mengatur tentang kepemilikan sertifikat  halal,  dan  pelaku  usaha  mengaku  sudah  memiliki  serfikat  halal  terhadap  produknya  namun  tidak dapat dibuktikan.
Bentuk pelindungan dan jaminan pelaku usaha terhadap konsumen tentang kehalalan produk makanan di Ayam Sawce diantaranya yaitu menjaga dan menjamin kehalalan produk makanan dengan menggunakan bahan-bahan halal; menjaga kehalalan produk dari awal pemberisihan bahan, pengolahan, hingga penyajian produk;  melayani  dan  memberikan  informasi  yang  benar  dan  jujur  kepada  konsumen  terkait  produk; memberikan  ganti  rugi  dan/atau  jaminan  (guarantee)  atas  kerugian  konsumen  akibat  dari  kesalahan  atau kelalaian yang ditimbulkan dari pihak Restoran Ayam Sawce.
Menurut  hasil  analisis  kesadaran  hukum  pelaku  usaha  Ayam  Sawce  terhadap  kepemilikan  sertifikat halal  pada  makan  olahan  siap  saji  dapat  dikatakan  bahwa  kesadaran  hukum  pelaku  usaha  tersebut  rendah dengan  kata  lain  kurangnya  kesadaran  hukum  pelaku  usaha  Ayam  Sawce  terhadap  kepemilikan  sertifikat halal  pada  makan  olahan  siap  saji.  Bentuk  perlindungan  dan  jaminan  pelaku  usaha  terhadap  konsumen tentang  kehalalan  produk  makanan  yang  diberikan  oleh  pihak  Ayam  Sawce  diantaranya  mengacu  pada ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan.

## Daftar Pustaka
Aliyudin. 2022. “Peran MUI Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal Pasca UndangUndang No 33 Tahun 2014 ( Studi Di MUI Provinsi Lampung).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
BPS,  Kota  Bandung.  2022.  “Jumlah  Restoran/Rumah  Makan  Di  Kota  Bandung.”  Retrieved (https://bandungkota.bps.go.id).
Departemen  Agama  RI.  2010. Al-Qur’an  Dan  Terjemah,  Edisi  Ilmu  Pengetahuan .  Bandung:  Al-Mizan Publishing House.
Efendi,  Jonaedi,  and  Ibrahim  Johny.  2016. Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris .  Depok: Prenadamedia Grup.
Mertokusumo, Sudikno. 1981. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat . Yogyakarta: Liberti.
MUI,  Jawa  Barat.  n.d.  “Daftar  Produk  Halal  Kelompok  Resto  Dan  Rumah  Makan.”  Retrieved (https://halalmui.org/).
Nurdin, Ismail, and Sri Hartati. 2019. Metodologi Penelitian Sosial . Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
Rosana, Ellyna. 2014. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyaraka.” Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 10(1):9.
Setiawan, Rachma Putri, Zaini Abdul Malik, and Nanik Eprianti. 2021. “Analisis Pemahaman Aspek Halal Pada Penjual Daging Sapi Di Pasar Induk Cianjur.” Karya Ilmialh Unisba 7(2):200.
Soekanto, Soerjono, and Musthofa Abdullah. 1987. Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat . Jakarta: Rajawali.
Yusup,  Akhmad,  Eva  Misfah  Bayuni,  Zia  Firdaus  Nuzula,  and  Yeni  Haryati.  2020.  “Halal  Industry Certification in Bandung, Indonesia: Opportunities and Challenges.” SoRes .