## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 10 Nomor 1, Februari 2024 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## EKSISTENSI  TIM  INTERVENSI  BERBASIS  MASYARAKAT  DALAM MEMBERANTAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI DESA SANGSIT

## Kadek Arya Putra Gunawan, I Nyoman Bagiastra
Fakultas Hukum, Universitas Udayana Denpasar e-mail : kadekaryaputra@gmail.com , nyoman_bagiastra@unud.ac.id
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Desember 2023
Diterima: 15 Januari 2024 Terbit: 1 Februari 2024 Keywords: Existence; IBM; Narcotics This  research  aims to  find out  how the  existence  of this community-based intervention team is in dealing with  narcotics  abuse,  both  the  efforts  and  the obstacles experienced in eradicating narcotics abuse. This  research  applies  empirical  legal  research methods  with  data  collection  techniques,  namely observation,  interviews  and  documentation.  There are data processing techniques that apply qualitative descriptive  analysis  through  the  process  of  data collection,  data  reduction,  data  presentation  and drawing  conclusions.  The  results  of  this  research conclude  that  the  efforts  carried  out  include  pre- emptive  and  preventive  as  well  as  the  obstacles experienced. The obstacles experienced when it was first formed were underestimated by the community and were constrained by service locations and funds, access  to  IBM  was  very  limited  to  assistance  and supervision  and  family  or  parents.  Relatively  many people refuse to have their children rehabilitated.

## Abstrak
Kata kunci: Eksistensi; IBM; Narkotika
Corresponding Author: Kadek Arya Putra Gunawan ; kadekaryaputra@gmail.co m Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana  keberadaan  tim  intervensi  berbasis masyarakat  ini  dalam  mengatasi  penyalahgunaan narkotika  baik  upaya  serta  kendala  yang  dialami dalam  memberantas  penyalahgunaan  narkotika. Penelitian  ini  menerapkan  metode  penelitian hukum  empiris  dengan  teknik  pengumpulan  data yakni  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi. Adapun  teknik  pengolahan  data  menerapkan  cara analisis  deskrifitf  kualitatif  dengan  melalui  proses
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276 12
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan  kesimpulan.  Hasil  dari  penelitian  ini menyimpulkan  jika  upaya  yang  dilaksanakan meliputi pre-emtif dan preventif serta kendala yang dialami  Kendala  yang  dialami  saat  awal  terbentuk dipandang  sebelah  mata  oleh  masyarakat  dan terkendala tempat pelayanan serta dana, akses IBM sangat  terbatas  hanya  pendampingan  serta pengawasan  dan  keluarga  atau  orang  tua  relatif banyak menolak jika anaknya direhabilitasi
@Copyright 2024.

## PENDAHULUAN
Hukum  ialah  aturan  yang  mengatur  perilaku  manusia  pada  kehidupan bermasyarakat.  Mengikat  serta  mekmaksa  merupakan  karakter  aturan  ini  jika melanggar ada hukuman tegas dari aparat penegak hukum. Hukum tidak bisa lepas dari sistem kehidupan bermasyarakat sebab negara Indonesia ialah negara hukum yang  hal  ini  sudah  tercantum  pada  Undang-Undang  Republik  Indonesia  tepatnya Pasal 1 ayat 3. Dalam bahasa inggris hukum dikenal dengan istilah law.
Hukum yang terdapat di Indonesia wajib berlandaskan dengan Pancasila. Hal ini  disebabkan  oleh  Pancasila  yang  merupakan  pedoman  kehidupan  dalam bermasyarakat  yang  berisi  mengenai  tujuan  bangsa  untuk  mampu  mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Dengan adanya Pancasila diharapkan mampu mengatur kebiasaan  yang  ada  dalam  masyarakat  sehingga  tidak  terjadi  hal  yang  kurang diinginkan atau melenceng dari ajaran Pancasila.
Hukum  yang  ada  di  Indonesia  terbentuk  dari  kebiasan  masyarakat  yang terjadi  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Melihat  kebiasaan  masyarakat  di  Indonesia sangat  beragam  terlebih  Indonesia  dikenal  dengan  istilah  Nusantara.    Nusantara mengandung  makna  banyaknya  pulau  dari  sabang  hingga  merauke  yang  tercatat sampai saat ini terdapat 38 provinsi di Republik Indonesia dengan 17.508 jumlah pulau  yang  menyebar  rata  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Tentunya hal ini menjadi kekayaan budaya bagi Indonesia yang pastinya masing- masing  pulau  mempunyai  budaya  tersendiri  yang  mampu  membuat  indonesia semakin banyak mempunyai potensi. Selain budaya dengan adanya banyak pulau tentunya  Sumber  Daya  Alam  Indonesia  akan  melimpah  sehingga  hal  ini  wajib dimanfaatkan dengan baik demi kemajuan bangsa.
Implikasi  dari  beragamnya  pulau  atau  daerah  yang  terdapat  pada  negara Indonesia  tentunya  menyebabkan  beragam  kebiasaan  atau  aktivitas  dalam kehidupan    bermasyarakat  mulai  dari  aktivitas  atau  kegiatan  positif  bahkan aktivitas yang cenderung mengarah pada aspek negatif. Hal ini tidak bisa dihindari sebab  dengan  banyaknya  pulau  atau  wilayah  yang  ada  di  negara  Indonesia pemerintah  juga  mengalami  kendala  saat  mengatasi  kegiatan  atau  aktivitas  yang cenderung negatif yang berpotensi mampu menghambat cita-cita negara indonesia
yang  sudah  dipaparkan  dalam    Undang-Undang  Dasar  1945.  Salah  satu  aktivitas atau  kebiasaan  masyarakat  yang  termasuk  negatif  kemudian  menjadi  ancaman negara yakni kasus penyalahgunaan Narkotika.
Nar-koun  merupakan  istilah  narkotika  yang  berasal  dari  bahasa  yunani. Narkotika ialah zat buatan ataupun yang bersumber dari tananam yang memberi dampak  halusinasi,  turunnya  kesadaran  dan  menimbulkan  ketergantungan.  Arti narkotika ini berdasarkan dengan Undang-Undang tahun 2009 pada Pasal 1 ayat 1. Sedangkan menurut pengurus Badan Narkotika Nasional Kabupten Buleleng yang menjelaskan  narkotika  ialah  zat  maupun  obat  yang  alami,  sintetis  bahkan  semi sintetis  yang  menyebabkan  dampak  turunnya  kesadaran,  berhalusinasi  dan  daya ransang.  Berdasarkan  pemaparan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  narkotika merupakan  obat  yang  berbahaya  jika  digunakan  berlebihan  yang  berasal  dari tanaman ataupun olahan.
Dampak  dari  penyalahgunaan  narkotika  yakni  menyebabkan  lumpuh maupun  hilangnya  rasa.  Sebenarnya  narkotika  merupakan  zat  yang  positif  jika digunakan sebagaimana mestinya sebab narkotika bisa digunakan guna keperluan kesehatan maupun dalam mengembangkan ilmu penegetahuan serta teknologi. Hal ini ada dalam Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Akan tetapi pada realita kehidupan banyak oknum yang menyalahgunakan narkotika ini guna  aktivitas  negatif  seperti  untuk  meraih  keuntungan  dengan  menjual  jumlah yang  banyak,  untuk  menguatkan  diri  ketika  kelelahan  sehingga  setiap  lelah  akan kecanduan  dengan  narkotika  ini  dan  yang  lebih  mencekam  lagi  dikalangan masyarakat  narkotika  ini  sering  digunakan  untuk  tindakan  kriminal  seperti mencuri, begal, dan kejahatan lainnya.
Melihat  hal  tersebut  tentunya  sangat  merugikan  negara  dalam  hal  meraih cita-cita  bangsa  jika  masyarakat  dominan  menyalahgunakan  narkotika  sebab  ini tentunya  akan  membuat  tatan  kehidupan  menjadi  kacau  sehingga  masyarakat hidup sesuka hatinya. Sesuai hal tersebut sangat diperlukan aturan  guna  mampu mengatasi penyalahgunaan narkotika yang terjadi dalam masyarakat yang semakin hari  kasus  penyalahgunaan  narkotika  terus  terjadi  di  seluruh  wilayah  indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah membentuk sebuah aturan atau hukum yang  mengatur  tentang  narkotika.  Dalam  undang-undang  yang  dirancang  oleh pemerintah telah dijabarkan tujuannya yakni
Pertama,  memastikan  adanya  narkotika  guna  kebutuhan  pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan serta teknologi. Seperti kita ketahui bersama bahwa narkotika  ini  merupakan  hal  positif  jika  digunakan  dengan  baik  maka  dari  itu pemerintah  menegaskan  kembali  dalam  Undang-undang  agar  masyarakat  lebih mengerti untuk tidak menyalahgunakan narkotika.
Kedua,  mencegah,  melindungi  serta  mengatasi  negara  ini  dari penyalahgunaan  narkotika.  Seperti  diketahui  bersama  penyalahgunaan  narkotika ini  sangat  berbahaya  bagi  kehidupan  bermasyarakat  sehingga  penyebaran narkotika ini wajib diperhatikan untuk mengatasi penyalahgunaan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.
Ketiga,  mengatasi  edaran  narkotika  yang  tidak  resmi.  Dalam  kehidupan masyarakat kasus penyalahgunaan narkotika ini diawali dengan edaran yang ilegal. Banyak oknum yang menyeludupkan narkotika dengan modus seperti dimasukan
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
14
kedalam  makanan,  ke  dalam  body  mobil  dan  sebagainya.  Sehingga  pemerintah wajib memperhatikan ini guna mengatasi peredaran narkotika yang tidak resmi. Keempat,  memastikan  aturan  upaya  rehabilitasi  medis  serta  sosial. Permasalahan  mengenai  narkotika  yang  terjadi  pada  Republik  Indonesia  begitu banyak sehingga ketika ada orang yanag menyalahgunakan narkotika pemerintah wajib  melaksanakan  rehabilitasi  guna  mampu  mengembalikan  pemikiran  positif dari pemakai narkotika tersebut harapannya penyalahguna tersebut mampu sadar dan  tidak  mengulangi  perbuatannya  kembali  sehingga  negara  Indonesia  mampu terbebas dari penyalahgunaan narkotika.
Tentunya merancang aturan mengenai hal ini memiliki tujuan dan fungsinya agar  aturan  ini  tidak  menjadi  hanya  sekedar  pengancam  saja  bagi  pelaku penyalahguna narkotika. Dirancangnya peraturan perundang-undangan memnpunyai fungsi guna social control pada kehidupan bermasyarakat. Peraturan yang  mengatur  tentang  narkotika  wajib  ditaati  serta  diimplementasikan  oleh seluruh  masyarakat  guna  mewujudkan  harapan  bangsa.  Begitu  banyaknya penyalahgunaan  narkotika  yang  menyebar  ke  seluruh  wilayah  negara  memicu pemerintah mengeluarkan aturan terbaru yang dipaparkan pada  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  mengenai  Narkotika.  Perubahan  yang  dilaksanakan  yakni membentuk  badan  yang  menangani  permasalahan  ini  yang  diberi  nama  Badan Narkotika Nasional (BNN).
Saat  tahun  1999  sebenarnya  pernah  didirikan  sebuah  lembaga  yang menangangi  kasus  penyalahgunaan  narkotika  dan  sebagainya  namun  dengan beberapa  diskusi  serta  pertimbangan  yang  menganggapa  lembaga  ini  telah  tidak layak  sebab  perubahan  era  atau  jaman  yang  terus  berkembang  pesat.  Badan  ini diberi  nama  Badan  Kordnasi  Narkotika  Nasional  yang  saat  ini  dirubah  namanya menjadi  Badan  Narkotika  Nasional.  Tujuan  pembaharuan  lembaga  ini  tentunya menyesusaikan dengan kondisi atau jaman saat ini sehingga kasus penyalahgunaan narkotika  mampu  diatasi  dalam  kehidupan  bermasyarakat  yang  semakin  hari kasusnya semakin meningkat seiiring dengan perkembangan jaman.
Saat  ini  permasalahan  mengenai  narkotika  sangat  memprihatinkan  sebab penyalahgunanya begitu banyak mulai dari remaja hingga orang tua. Melihat hal ini tentunya penyalahgunaan narkotika ini tidak memandang usia jika individu tidak bisa mengendalikan dirinya maka narkotika akan berdampak buruk bagi kehidupan sehari-hari.  Penyalahgunaan  narkotika  ini  termasuk  extra  ordinary  crime  sebab pada kasus penyalahgunaan ini memiliki tindakan yang tersembunyi serta memiliki jaringan  luas  bahkan  antar  negara  sehingga  sulit  bagi  pemerintah  serta  aparat penegak  hukum  guna  mengatasi  permasalahan  penyalahgunaan  narkotika  ini. Kasus penyalahgunaan narkotika ini  terjadi diseluruh wilayah Indonesia mulai dari kota besar hingga wilayah desa.
Dalam  kasus  penyalahgunaan  narkotika  ini  sering  ditemui  pada  remaja sekolah  hingga  pekerja.  Kasus  ini  harus  ditangani  dengan  baik  sebab menyalahgunakan narkotika merupakan pemicu tindakan kejahatan lainnya seperti pencurian, pelecehan seksual dan sebagainya. Masyarakat yang menyalahgunakan narkotika  ini  memiliki  beranekaragam  alasan,  yang  sering  ditemukan  dalam kehidupan  bermasyarakat  yakni  disebebkan  faktor  ekonomi  yang  menyebabkan tekanan mental maupun tekanan hidup pada keadaan sehri-hari. Faktor ini menjadi
faktor  utama  penyebab  penyalahgunaan  narkotika  yang  sering  ditemui  dalam kehidupan  sehari-hari.    Wilayah  kabupaten  Buleleng  begitu  banyak  kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mampu ditemui oleh aparat penegak hukum.
Angka penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Kabupaten Buleleng begitu banyak. Tahun 2018 tercatat terdapat 63 kasus penyalahgunaan narkotika yang 10 kasus tergolong pengedar dan 53 kasus tergolong pemakai. Kemudian dalam tahun 2019 mengalami penurunan sedikit yakni sebanyak 57 kasus yang diantaranya 10 pengedar dan 47 tergolong pemakai. Tahun 2020 kasus yang terjadi di kabupaten buleleng kembali melonjak yakni tercatat ada 76 kasus penyalahgunaan narkotika yang dimana/ 5 diantaranya pengedar dan 71 tergolong pemakai narkotika. Dalam 2021  kasus  penyalahgunan  narkotika  ini  mengalami  penurunan  namun  masih tergolong  tinggi  yakni  55  kasus  penyalahguna  narkotika  yang  52  diantaranya tergolong pemakai dan 3 tergolong pengedar. Tahun 2022 kasus mulai turun yakni terdapat  33  kasus  yang  1  kasus  tergolong  pengedar  dan  32  kasus  tergolong pemakai. Melihat kasus di Kabupeten Buleleng yang tinggi ini tentunya hal ini wajib menjadi untuk segera diatasi.
Kasus penyalahgunaan narkotika ini tidak hanya terdapat pada wilayah kota namun hingga  wilayah desa. Desa menjadi wilayah yang jauh dari perkotaan yang tak luput dari kasus penyalahgunaan narkotika. Dalam kehidupan desa masyarakat masih sangat erat dalam kekeluargaan dan rentan terjadi kebiasaan minum miras ketika  kumpul  keluarga  atau  kumpul  dengan  maysarakat  lainnya.  Hal  ini menyebabkan  wilayah  desa  rentan  terjadi  penyalahgunaan  narkotika  karena beberapa  desa  tingkat  pendidikan  masyarakat  rendah.  Hal  ini  menyebabkan kurangnya  pengetahuan  masyarakat  akan  dampak narkotika  jika  disalahgunakan dalam kehidupan sehari-hari. Banyaknya desa di kabupaten Buleleng membuat hal ini terjadi di salah satu wilayah desa yang terdapat diwilayah ini. Salah satu desa yang kasus penyalahgunaan narkotikanya tinggi yakni desa Sangsit.
Desa  sangsit  merupakan  desa  yang  terletak  di  utara  pulau  bali.  Desa  ini merupakan desa bagian dari kecamatan Sawan yang tercatat memiliki 14 desa. Desa ini  memiliki  7  banjar  dinas  dengan  batas  wilayah  desa  sebelah  barat  berbatasan dengan desa Krobokan, wilayah timur berbatasan dengan desa Bungkulan, wilayah utara dengan laut bali serta wilayah selatan dengan desa Suwug dan desa Sudaji. Jumlah penduduk dalam desa ini tercatat sampai akhir 2021 sebanyak 10.438 jiwa. Dengan keadaan demografis serta geografis yang begitu beragam tentunya banyak aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak menutup kemungkinan banyak terjadi  kejahatan  atau  tindak  pidana.  Dengan  luasnya  wilayah  desa  snagsit  serta banyaknya  warga  desa  menyebabkan  sering  terjadi  tindak  pidana  yang dilaksanakan oleh masyarakat salah satunya mengenai penyalahgunaan narkotika. Dalam  desa  ini  tercatat  53  kasus  penyalahgunaan  narkotika  yang  terjadi  di lingkungan  masyarakat  desa  Sangsit.  Tentunya  hal  ini  menjadi  perhatian  khusus agar  mampu  segera  diatasi  mengingat  dampak  narkotika  yang  begitu  berbahaya bagi kehidupan bermasyarakat.
Selaras  dengan  hal  tersebut,  Ibu  Sri  Ekarini  yang  merupakan  bagian  dari Badan  Narkotika  Kabupaten  Buleleng  mengungkapkan  bahwa  desa  Sangsit  ini pernah  menjadi  zona  merah  kasus  penyalahgunaan  narkotika  dengan  dominan kasus  tergolong  pengguna  narkotika.  Tentunya  karena  hal  ini  wilayah  buleleng
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
16
khususnya  desa  Sangsit  memiliki  citra  buruk  dimasyarakat  sehingga  pemerintah melalui  badan  narkotika  nasional  melaksanakan  diskusi  bersama  untuk  mampu mengatasi  penyalahgunaan  narkotika  yang  terjadi  di  desa  ini  dan  mampu mengembalikan  citra  desa  menjadi  lebih  baik  dipandangan  masyarakat  luas. Kabupaten Buleleng menjadi kabupaten yang masih sering terjadi penyalahgunaan narkotika bahkan sampai Tim Kesehatan juga ada yang menjadi pengedar narkotika guna kepentingan bisnis sehingga mampu untuk melangsungkan hidupnya. Ibu Sri Ekarini  sangat  sedih  dengan  hal  ini  sebab  menurut  beliau  kalau  sudah menyalahgunakan  narkotika  apapun  akan  habis  seiring  dengan  waktu  bahkan beberapa kasus yang ditemui orang yang menyalahgunakan narkotika sampai gila yang ujungnya akan ditempatkan pada rumah sakit jiwa.
Guna mengatasi hal tersebut, BNNK Buleleng membentuk sebuah tim yang memiliki  fungsi  membantu  BNN  memberantas  penyalahgunaan  narkotika.    Tim Intervensi  Berbasis  Masyarakat  (IBM)  ialah  nama  dari  tim  yang  dirancang  oleh BNNK  Buleleng  dengan  tujuan  mampu  mengatasi  permasalahan  penyalahgunaan narkotika.  Hal  ini  sejalan  pula  dengan  program  Badan  Narkotika  Nasional  yang memiliki  program  P4GN.  Program  ini  memiliki  kepanjangan  Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Selain program ini badan narkotika nasional juga memiliki program desa bersinar . Desa bersinar ini mengandung makna desa yang terbebas dari kasus penyalahgunaan narkotika yang kerap  terjadi  dilingkungan  desa.  Melalui  program  desa  bersinar  ini  harapannya mampu mewujudkan cita-cita bangsa agar negara indonesia mampu menjadi negara lebih baik khususnya tidak terjadi penyalahgunaan narkotika.
Sesuai  dengan  yang  dijelaskan  diatas,  peneliti  termotivasi  untuk melaksanakan  penelitian  mengenai  upaya  yang  dilakukan  oleh  tim  intervensi berbasis  masyarakat  dalam  mengatasi  penyalahgunaan  narkotika  di  desa  sangsit dan kendala yang dialami oleh tim intervensi berbasis masyarakat dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika di desa sangsit.  Untuk memecahkan permasalahan ini peneliti  akan  langsung  meneliti  ke  lapangan  guna  memperoleh  jawaban  atas permasalahan yang dirancang. Hal ini bertujuan untuk memperoleh jawaban nyata dari  pengurus  tim  intervensi  berbasis  masyarakat  yakni  mengenai  upaya  yang dilakukan  oleh  tim  intervensi  berbasis  masyarakat  dalam  mengatasi penyalahgunaan  narkotika  di  desa  sangsit  dan  kendala  yang  dialami  oleh  tim intervensi berbasis masyarakat dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika di desa sangsit  dengan  mengangkat  judul  Eksistensi  Tim  Intervensi  Berbasis  Masyarakat Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika Di Desa Sangsit.

## PERUMUSAN MASALAH
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana upaya yang dilakukan  oleh  tim  intervensi  berbasis  masyarakat  dalam  mengatasi penyalahgunaan narkotika di desa sangsit dan bagaimana kendala yang dialami oleh tim intervensi berbasis masyarakat dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika di desa sangsit.

## METODE PENELITIAN
Metode  dalam  sebuah  penelitian  begitu  dibutuhkan  untuk  mendapatkan data yang tepat guna menjawab rumusan masalah yang sudah dirancang. Adapun dalam  penelitian  ini  jenis  penelitian  yang  diimplementasikan  yaitu  penelitian yuridis  empiris.  Penelitian  yuridis  empiris  ialah  mengkaji  realitas  hukum  yang terjadi dalam masyarakat, mengkajinya dari perspektif empiris. Penelitian ini juga bisa disebut penelitian dilapangan mengenai ke efektivitasan hukum tertulis yang umumnya  mengenai kesenjangan antara Das Sollen (yang diharapkan) dan Das Sein (Kenyataan). Metode pendekatan yang diimplementasikan yaitu kualitatif.
Teknik  pengumpulan  data  yang  diimplementasikan  oleh  peneliti  meliputi teknik  observasi,  wawancara,  serta  dokumentasi.  Dalam  teknik  observasi  yang dilaksanakan  dengan  langsung  mengamati  keadaan  yang  terjadi  di  kehidupan bermasyarakat. Kemudian teknik wawancara yang dilaksanakan dengan berdialog atau mewawancarai langsung pengurus tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma  laksana  desa  sangsit.  Teknik  wawancara  ini  menjadi  subtansi  guna menggalu  informasi  secara  spesifik  mengenai  eksistensi  tim  intervensi  berbasis masyarakat  dalam  memberantas  penyalahgunaan  narkotika  di  desa  Sangsit. Sedangkan  teknik  dokumentasi  dilakukan  dengan  memfoto  atau  merekam dialog yang terjadi antara narasumber dengan peneliti.
Teknik analisis data yang diterapkan yakni analisis deskriftif kualitatif yang dimana  terdapat  beberapa  tahapan  yang  dilaksanakan  dalam  menganalisis  data yang diklasifikasikan jadi empat tahapan yaitu Pertama, pengumpulan data yakni sebuah  proses  yang  wajib  dilalui  guna  memperoleh  informasi  tentang  data  yang diinginkan.  Adapun  cara  yang  bisa  dilaksanakan  dengan  wawancara,  observasi bahkan  dokumentasi.  Kedua,  setelah  melalui  tahap  pengumpulan  data  kemudian dilaksanakan  reduksi  data  yakni  tahapan  memilih  data  yang  nantinya  disatukan dengan memilih yang paling relevan dengan kajian penelitian. Ketiga, tahapan ini yaitu penyajian data yang dimana data akan disajikan dengan disusun seperti baris serta  kolom  sebab  data  diproses  dengan  penelitian  kualitatif.  Keempat  ,  dalam proses ini dilakukan penarikan kesimpulan yang dimana diawal penelitian hingga akhir peneliti telah memahami arti dari  data  yang ditemukan dengan pencatatan aturan, sebab akibat dan sebagainya sehingga dalam proses penarikan kesimpulan mampu dipertanggungjawabkan dengn baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Upaya  yang  dilakukan  Tim  Intervensi  Berbasis  Masyarakat  Satya  Dharma Laksana desa Sangsit
Kata upaya merupakan kata yang mampu diberi makna dengan usaha yang mengarahkan gagasan serta tenaga untuk meraih tujuan. Upaya ini juga mempunyai arti akal, usaha guna menggapai sebuah harapan, mengatasi permasalahan untuk menemukan solusi. Hal ini sesuai dengan makna yang tertuang pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut beberapa ahli menjelaskan arti upaya yakni uoaya ialah usaha atau syarat guna menyampaikan suatu maksud akal dan ikhtiar. Hal ini dijelaskan  oleh  Wahyu  baskoro  dalam  penjelasannya  mengenai  arti  upaya (2005:902).  Sedangkan  menurut  Sriyanto  upaya  ialah  usaha  untuk  mencapai sesuatu  dan  menurut  Torsina,  upaya  ialah  aktivitas  guna  meraih  tujuan  yang diinginkan.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276 18
Berdasarkan  beberapa  pandangan  mengenai  arti  atau  makna  upaya  maka mampu  disimpulkan  bahwa  upaya  ialah  sebuah  tindakan  atau  aktivitas  untuk menyelesaikan permasalahan dengan tujuan mampunya diraih harapan yang telah dirancang.
Dalam sebuah tindak pidana, terdapat 2 macam upaya guna mengatasi tindak pidana yaitu secara hukum (penal) serta melalui upaya diluar hukum (non penal). Upaya  yang  dilaksanakan  melalui  penal  yakni  upaya  yang  menitikberatkan  pada sifat  refresif  yang  mengandung  makna  pembasmian,  penumpasan  maupun pemberantasan  yang  dilaksanakan  setelah  perilaku  atau  tindakan  terjadi.  Hal  ini berbanding terbalik dengan upaya non penal (diluar hukum) dimana dalam upaya ini  lebih  menitikberatkan  pada  usaha  pre-emtif  serta  preventif.  Jenis  ini mengandung  makna  berupa  pencegahan  ataupun  pengendalian  supaya  kriminal atau tindak pidana tidak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.
Pada  upaya  yang  dilaksanakan  untuk  mengatasi  permasalahan  pidana narkotika  di  Desa  Sangsit  sesuai  dengan  hasil  wawancara  dengan  pengurus  tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana, tim ini melaksanakan penal dan non penal guna mengatasi permasalahan ini.
Upaya penal merupakan upaya hukum yang dilakukan dengan mengacu pada hukum  yang  berlaku  di  negara  ini.  Upaya  mengatasi  tindak  pidana  narkotika  ini lebih menitikberatkan dengan cara represif. Cara represif ini merupakan suatu cara yang  dilakukan  setelah  adanya  kejadian  dengan  menerapkan  penegakan  hukum dengan  memberi  sanksi  bagi  pelaku  kejahatan  atas  kejahatan  yang  telah  mereka laksanakan. Dalam usaha melalui upaya penal ini umumnya bersifat represif namun didalamnya  terkandung  pula  aspek  pencegahan  atau  preventif  sebab  terdapat ancaman pemberian sanksi pidana jika melanggar. Hal ini menggambarkan bahwa ada juga aspek pencegahan dalam upaya penal yang  diterapkan oleh masyarakat dalam menerapkan hukum positif.
Terdapat  upaya  represif  yang  diimplementasikan  oleh  tim  intervensi berbasis masyarakat untuk mengatasi tindak pidana narkotika melalui upaya penal yaitu:  Pertama,  Apabila  ada  suatu  aduan  dari  warga  tentang  adanya  kegiatan penyalahgunaan  narkotika  yang  dilaksanakan  oleh  warga  desa  sangsit  kemudian tim  intervensi  berbasis  masyarakat  satya  dharma  laksana  desa  sangsit  akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu apabila dalam penyelidikan ini ditemukan barang  bukti  akan  dikordinasikan  dengan  Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten Buleleng untuk  diproses  lebih  lanjut  yakni  penggeledahan  untuk  mencari  barang bukti lainnya lalu mengawasi pelaku serta barang bukti sebelumnya guna diproses sampai  ke  jalur  hukum  kemudian  diberikan  sanksi  pidana  atas  perbuatan  yang dilaksanakan tersebut.
Selain hukuman yang diberikan sesuai dengan hukum positif yang berlaku, penyalahguna nartkotika di desa ini juga diberikan sanksi lainnya. Adapun sanksi yang  diberikan  yaitu  sanksi  adat  atau  sanksi  sosial  apabila  terbukti  menjadi penyalahguna narkotika sesuai dengan awig-awig desa yang telah disepakati oleh seluruh warga desa sangsit mengenai narkotika.
Adapun  sanksi  adat  atau  sanksi  sosial  yang  diterapkan  di  desa  ini  guna mengatasi  penyalahgunaan  narkotika  yakni  apabila  pelanggaran  penyalahgunaan narkotika ini dilaksanakan baru satu kali akan diberikan sanksi adat berupa mecaru
tingkat desa atau bale agung, apabila pelanggaran narkotika ini dilaksanakan dua kali maka akan diberikan sanksi mecaru tingkat catur pata atau perempatan desa, jika penyalahguna narkotika ini melanggar kembali sampai 3 kali akan diberikan sanksi mengadakan upacara mecaru lebih besar lagi ditambah denda beras perkilo untuk seluruh warga sangsit, dan apabila penyalahguna setelah ketiga kali kembali melaksanakan  tindakan  penyalahgunaan  narkotika  ini  sampai  empat  kali  akan diberikan  hukuman  sanksi  sosial  berupa  dikucilkan  dari  desa  atau  tidak diperkenankan sembahyang di pura yang ada dalam wilayah desa sangsit.
Upaya yang dilakukan oleh tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa Sangsit yang kedua yakni menerapkan upaya melalui non penal atau diluar  hukum.  Upaya  yang  dilaksanakan  dengan  cara  non  penal  lebih menitikberatkan  atau  fokus  dalam  hal  pencegahan  atau  preventif  dan  pre-emtif. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilaksanakan  terdapat  upaya  preemtif  serta preventif yang diimplementasikan guna menangangi permasalahan penyalahgunaan narkotika di desa sangsit oleh tim intervensi berbasis masyarakat satya  dharma  laksanakan  meliputi;  Pertama,  upaya  pre-emtif  merupakan  cara penanganan  tindak  pidana  yang  diberi  makna  sebagai  upaya  penanaman  moral serta  nilai  positif  berdasarkan  norma  yang  diterapkan  guna  menanggulangi keinginan  seseorang  untuk  berbuat  tindak  pidana.  Pada  upaya  ini  berpandangan bahwa ketika seorang sudah mengimplementasikan suatu nilai positif pada dirinya walaupun ada kesempatan guna melakukan penyalahgunaan narkotika kemudian minat  seseorang  itu  hilang  sehingga  individu  tersebut  enggan  guna menyalahgunakan narkotika.
Sesuai  hasil  penelitian  yang  didapatkan  dengan  wawancara  bersama narasumber  dari  pengurus  tim  intervensi  berbasis  masyarakat  satya  dharma laksana desa sangsit, adapun upaya pre-emtif yang diterapkan oleh tim intervensi berbasis  masyarakat  satya  dharma  laksana  desa  sangsit  dalam  menangangu penyalahgunaan narkotika dengan membuat atau mengadakan kegiatan sosialisasi yang  memberikan  edukasi  tentang  implikasi  penyalahgunaan  narkotika  bagi kehidupan manusia. Dalam kegiatan edukasi ini tim intervensi berbasis masyarakat satya  dharma  laksana  desa  Sangsit  mengajak  mantan  pecandu  narkotika  yang merupakan  juga  sebagai  pengurus  tim  intervensi  berbasis  masyarakat  ini  untuk menanggulangi  permasalahan  mengenai  penyalahgunaan  narkotika  yang  kerap terjadi di wilayah desa Sangsit ini.
Setelah melaksanakan upaya pre-emtif, tim intervensi berbasis masyarakat satya  dharma  laksana  desa  Sangsit  juga  menerapkan  upaya  preventif.  Upaya  ini sebagai upaya lanjutkan dari upaya preemptif. Pada upaya ini lebih menfokuskan dalam  hal  pengawasan  dengan  tujuan  tidak  adanya  kegiatan  negatif  yakni penyalahgunaan  narkotika  yang  dilaksanakan  oleh  masyarakat  sekitar.  Terdapat beberapa  tindakan  yang  sudah  diimplementasikan  oleh  tim  intervensi  berbasis masyarakat  satya  dharma  laksana  desa  Sangsit  guna  mengatasi  penyalahgunaan narkotika yang kera terdapat pada lingkungan masyarakat.
Terdapat  cara  yang  dilaksanakan  yakni  dengan  mengadakan  razia  atau pengecekan  dalam  setiap  kegiatan  atau  event  yang  terlaksana  di  desa  Sangsit misalnya  upacara  ngaben,  malam  pergantian  tahun  serta  kegiatan  lainnya  yang melibatkan banyak individu. Dalam melaksanakan upaya atau cara ini tim intervensi berbasis  masyarakat  satya  dharma  laksana  desa  Sangsit  didukung  oleh  relawan
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
20
dengan ikut membantu mengantisipasi bahkan sampai menjaring masyarakat yang melaksanakan  penyalahgunaan  narkotika  ini.  Relawan  ini  berasal  dari  masing- masing  banjar dinas  yang berjumlah  5-7  orang  yang  ditentukan  atau  dipilih oleh masing-masing  kepala  banjar  guna  ikut  membantu  tim  intervensi  berbasis masyarakat  ini  sebab  faktor  masyarakat  juga  sangat  menentukan  keberhasilan dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika ini.
Selain  melaksanakan  razia  yang  dibantu  oleh  relawan,  tim  intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana juga menerapkan upaya preventif yang kedua  yakni  dengan  mempererat  hubungan  atau  kordinasi  dengan  masyarakat dengan  tujuan  mampu  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  mengenai dampak  penyalahgunaan  narkotika.  Upaya  ini  dilaksanakan  harapannya  apabila dalam kehidupan bermasyarakat ditemukan aktivitas yang mencurigakan memakai atau  menyalahgunakan  narkotika  masyarakat  memberi  informasi  atau  melapor kepada tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana yang kemudian untuk  segera  dilaksanakan  pengecekan  mengenai  laporan  tersebut  sehingga mampu  untuk  meminimalisir  bahkan  meniadakan  aktivitas  penyalahgunaan narkotika yang terjadi di kehidupan sehari-hari.

## Kendala yang dialami oleh Tim Intervensi Berbasis Masyarakat Satya Dharma Laksana desa Sangsit
Berdasarkan  pedoman  kamus  besar  bahasa  indonesia  (KBBI)  yang memaparkan pengertian mengenai kendala dimana dalam hal ini dimaknai dengan hambatan  atau  permasalahan  untuk  mampu  meraih  target  yang  diinginkan. Menurut  Pius  Abdilah  dan  Danu  Prasetya  (2008:329)  menjelaskan  arti  kendala dalam  buku  kamus  lengkap  bahasa  indonesia  yang  menjabarkan  kendala  ialah hambatan, sesuatu yang membatasi guna meraih sasaran, halangan atau rintangan. Menurut  W.J.S.  Poerwadarminta  menjabarkan  kendala  ialah  halangan  atau rintangan  yang  dijabarkan  pada  bukunya  yakni  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia edisi ketiga. Sedangkan berdasarkan Departemen Pendidikan Nasional pada buku Kmaus  Umum  Bahasa  Indonesia  menjelaskan bahwa  kendala  ialah  keadaan  yang menghalamgi, membatasi mapupun mencegah tercapainya target.
Dari  beberapa  pengertian  kendala  berdasarkan  ahli  diatas  maka  mampu ditarik  kesimpulkan  bahwa  kendala  ialah  sebuah  kondisi  yang  menghalangi, membatasi  atau  mencegah  tercapainya  sebuah  tujuan  atau  harapan  yang diinginkan. Dalam penelitian ini membahas mengenai kendala yang dialami oleh tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa Sangsit dalam tahapan mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkotika.
Dalam  penerapan  kebijakan  guna  mengatasi  penyalahgunaan  narkotika tentunya  terdapat  kendala  sehingga  kasus  penyalahgunaan  narkotika  ini  tidak hanya terdapat pada wilayah kota melainkan hingga  pada wilayah desa sampai saat ini kerap terjadi.
Dalam  proses  penelitian  yang  dilakukan  penulis  dengan  mewawancari pengurus  tim  intervensi  berbasis  masyarakat  satya  dharma  laksana  desa  Sangsit yang menjelaskan bahwa saat ini dampak penyalahgunaan narkotika begitu banyak bukan hanya tentang kesehatan fisik dan mental korban maupun pelaku namun juga berdampak  terhadap  keamanan,  kenyamanan  dan  ketentraman  hidup  dalam
berkeluarga yang bisa juga berdampak dengan resahnya masyarakat sebab dengan penyalahgunaan  narkotika  ini  mampu  memicu  pelanggaran  lainnya  yang dilaksanakan dilingkungan masyarakat.
Berdasarkan  hal  tersebut  bisa  kita  lihat  bahwa  dampak  penyalahgunaan narkotika  ini  begitu  banyak.  Seringnya  ditemui  dimasyarakat  mengenai  dampak penyalahguna narkotika merupakan sebuah kendala yang dialami pemerintah atau aparat  penegak  hukum  pada  penanganan  permasalahan  ini.  Dalam  lingkup  desa yang  menjadi  kendala  tim  intervensi  berbasis  masyarakat  satya  dharma  laksana desa  Sangsit  dalam  menangani  permasalahan  penyalahgunaan  narkotika  yaitu respon masyarakat kurang positif, terkendala dana, peran IBM terbatas, dan orang tua menolak anaknya direhabilitasi.
Kendala  yang  pertama  tentang  masyarakat  relatif  memberikan  respon kurang positif. Latar belakang dibentuk tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma  laksana  desa  Sangsit  dikarenakan  desa  ini  termasuk  kedalam  desa  yang zona merah untuk kasus penyalahgunaan narkotika. Sesuai dengan hal itu Badan Narkotika  Nasional  Kabupaten  Buleleng  membentuk  tim  intervensi  berbasis masyarakat satya dharma laksana desa Sangsit ini sejalan dengan program Badan Narkotika  Nasional  yang  mengusung  program  P4GN  yakni  pencegahan pemberantasan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika  guna  mengatasi penyalahgunaan  narkotika  yang  ada  dikalangan  masyarakat.  Awal  pembentukan tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa Sangsit ini sangat dinilai kurang oleh masyarakat sekitar sebab  masyarakat tim ini tidak akan mampu mengatasi kasus penyalahgunaan narkotika yang ada di desa Sangsit. Dalam proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma  laksana  desa  Sangsit  ini  sering  pula  ditemui  apabila  ada  yang menyalahgunakan  narkotika  namun  masyarakat  hanya  diam  tidak  melaporkan kepada tim ini untuk diatasi. Sesuai dengan kendala awal ini tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa Sangsit semakin termotivasi guna mampu membuktikan  bahwa  adanya  tim  ini  tidak  akan  sia-sia  sebab  tim  ini  langsung berkodinasi  dengan  Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten  Buleleng.  Berkat  kerja nyata yang dilakukan oleh tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa  Sangsit  kasus  penyalahgunaan  narkotika  yang  terjadi  dimasyarakat  mulai berkurang  terjadi  yang  biasanya  nyari  setiap  bulan  ada  kasus  penyalahgunaan narkotika yang terjadi.
Kendala  yang  kedua  yakni  terkendala  dana  sebab  awal  pembentukan  tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa Sangsit belum dirancang atau dianggarkan oleh pemerinth desa sehingga dalam membuat sekretariat guna melaksanakan  tugas  merupakan  sumbangan  dari  warga  atau  tokoh  masyarakat supaya dapat tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa Sangsit bekerja dengan nyaman harapannya mampu mewujudkan tujuan dibentuk tim ini yakni untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika.
Kendala yang ketiga yang dialami oleh tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa Sangsit yakni peran yang terbatas hanya pengawasan dan  pendampingan.  Dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  untuk  menangani penyalahgunaan  narkotika  yang  ada  dalam  kehidupan  bermasyarkaat,  tim intervensi  berbasis  masyarakat  satya  dharma  laksana  desa  Sangsit  mengami kendala berupa peran sebab dalam melaksanakan tugasnya tim intervensi berbasis
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
22
masyarakat ini hanya melaksanakan pengawasan serta pendampingan. Pengawasan pada  kamus  besar  bahasa  indonesia  dimaknaii  dengan  melihat,  mengamati  dan menilai. Sedangkan pendampingan yakni menemani atau mendekati berdasarkan dengan arti yang tercantum dalam  kamus besar bahasa indonesia. Dalam hal tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa Sangsit pendampingan yang dimaksud yakni apabila ada masyarakat yang terbukti melaksanakan aktivitas menyalahgunakan  narkotika  ini  maka  tim  ini  wajib  mendampingi  dalam  semua tahapan dengan tujuan agar masyarakat yang menyalahgunakan narkotika ini tidak kabur atau menghindar dari hukumannya. Sedangkan dalam hal pengawasan yang dilaksanakan oleh tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa Sangsit yakni saat ada masyarakat yang melaksanakan penyalahgunaan narkotika maka  masyarakat  itu  wajib  diawasi  hingga  tahap  rehabilitasi  selesai.  Selain  ini dalam  pengawasan  ini  juga  dilaksanakan  ketika  ada  event  atau  hari  raya  yang berpotensi  untuk  terjadi  pesta  miras  supaya  tidak  terjadi  kasus  penyalahgunaan narkotika.
Kendala yang keempat yang dialami oleh tim intervensi berbasis masyarakat satya  dharma  laksana  desa  Sangsit  yakni  banyak  orangtua    atau  keluarga  yang menolak  anak  atau  keluarganya  guna  di  rehabilitasi.    Setiap  kebijakan  yang dilaksanakan memang akan menimbulkan pro dan kontra yang dimana hal ini tidak akan bisa dihindari. Rehabilitasi ialah upaya guna mengembalikan keadaan pemakai supaya  terhindar  dari  penyalahgunaan  narkotika.  Dalam  tahapan  rehabilitasi membutuhkan waktu yang lama tidak bisa instan apalagi korban atau pelaku sudah kecanduan  sejak  lama.    Adapun  kontra  yang  dialami  tim  intervensi  berbasis masyarakat  satya  dharma  laksana  desa  Sangsit  dalam  melaksanakan  proses rehabilitasi yaitu banyak orang tua atau keluarga menolak untuk proses rehabilitasi sebab mereka beralasan cemas jika terjadi hal yang tidak diinginkan dalam proses rehabilitasi.  Namun  setelah  berupaya  keras  tim  intervensi  berbasis  masyarakat satya  dharma  laksana  desa  Sangsit  mampu  menyadarkan  masyarakat  dengan memberi  edukasi  kepada  orangtua  atau  masyarakat  pentingnya  rehabilitasi  dan dampaknya jika tidak dilakukan proses uni sehingga orangtua mulai mengijinkan atau menyerahkan sepenuhnya proses kepada yang berwenang.
Sesuai  dengan  hal  tersebut  yang  dialami  oleh  tim  intervensi  berbasis masyarakat  satya  dharma  laksana  desa  Sangsit  maka  dapat  kita  ketahui  bahwa dibutuhkan kolaborasi pemerintah dan masyarakat supaya kasus penyalahgunaan narkotika  ini  mampu  untuk  diatasi  dengan  baik  sehingga  dalam  kehidupan bermasyarakat bebas dari permasalahan penyalahgunaan narkotika yang mampu memberi  dampak  buruk  bagi  kehidupan  sehari  hari  misalnya  memicu  tindakan kriminal selanjutnya.

## PENUTUP Kesimpulan
Keberadaan  Tim  Intervensi  Berbasis  Masyarakat  ini  merupakan  tim  yang dibentuk oleh Badan Narkotika Nasional guna mampu membantu tugas serta fungsi BNN dalam menangani permasalahan narkotika yang kerap terjadi diwilayah desa, Dalam melaksanakan tugas serta fungsinya tentunya terdapat kendala yang dialami oleh tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa Sangsit
dalam  meraih  yang  diharapkan.  Adapun  kendala  yang  dialami  seperti  saat  awal pembentukan  masyarakat  relatif  memberi  respon  yang  kurang  positif,  tidak terdapatnya  tempat  pelayanan  serta  dana,  akses  IBM  sangat  terbatas  hanya pendampingan  serta  pengawasan  dan  relatif  terdapat  keluarga  atau  orang  tua menolak jika anaknya direhabilitasi.
Untuk mengatasi kendala tersebut telah dilaksanakan upaya yang dilakukan oleh tim intervensi berbasis masyarakat desa Sangsit guna  mengatasi tindak pidana narkotika melalui jalur penal berupa represif yaitu upaya yang dilaksanakan dengan jalur hukum pidana dan sanksi adat berupa awig-awig. Selanjutnya melalui cara non penal berupa upaya pre-emtif yaitu mengatasi dengan cara penanaman moral atau nilai  positif  yang  dilaksanakan  untuk  mengatasi  atau  menghilangkan  niat  dari seseorang untuk melaksanakan tindak pidana narkotika dan upaya preventif yang merupakan  upaya  dilaksanakan  untuk  menghilangkan  kesempatan  pelaku melaksanakan  sebuah  tindak  pidana  seperti  yang  dilaksanakan  oleh  tim  IBM  ini yaitu melaksanakan razia.

## Saran
Pemerintah  pusat  serta  daerah  diharapkan  membuat  aturan  guna membentuk  tim  Intervensi  Berbasis  Masyarakat  disetiap  desa  karena  mampu membantu  mengatasi  permasalahan  narkotika  yang  adat  di  wilayah  desa  sebab melihat kasus ini tentunya desa lainnya berpeluang terjadi hal yang sama sehingga pemerintah harus bergerak cepat dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika ini.
Kedua, Bagi Masyarakat Sangsit dan Masyarakat Umum diharapkan terbuka jika menemukan seseorang yang menyalahgunakan narkotika agar tindak pidana narkotika ini mampu diatasi dengan baik. Dengan adanya keterbukaan antar semua elemen  yang  ada  dalam  masyarakat  baik  pemerintah  dan  warga  akan  mampu meciptakan  suasana  yang  harmonis  dan  solid  dalam  mengatasi  penyalahgunaan narkotika ini.
Kemudian  Bagi  Penegak  Hukum  khususnya  Hakim  agar  mengoptimalkan dalam penjatuhan sanksi bagi penyalahgunaan narkotika bila perlu jika tergolong berat  dijatuhi  hukuman  mati  agar  pelaku  tindak  pidana  ini  memiliki  efek  jera melaksanakan hal negatif ini. Mengingat dampak darinpenyalahgunaan narkotika begitu berbahaya maka untuk bandar narkotika wajib mendapatkan hukuman berat agar kasus penyalahgunaan narkotika ini mampu segera diatasi dan tidak terjadi kembali di kehidupan sehari-hari.

## DAFTAR PUSTAKA Buku:
Amir, Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rangkang Education Amran,  Y.S.  Chaniago. 2007.  Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia.  Bandung:Pustaka Setia
Arief,  Barda  Nawawi.  2014.  Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kejibakan  Hukum Pidana  dalam  Penanggulangan  Kejahatan.  Jakarta:Kencana  Prenada  Media Group
Effendi,  Erdianto.  2014.  Hukum  Pidana  Indonesia  Suatu  Pengantar.  Bandung:  PT Refika Aditama
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276 24
Hatta, Muhammad. 2022. Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. Jakarta:Kencana
Krisnawati. 2022. Seputar Narkotika: Sejarah Sampai Dampak Narkotika. CV Media Edukasi Creative
Tarigan,  Irwan  Jasa.  2017.  Narkotika  dan  Penanggulangannya.  Yogyakarta:

## Deepublish

## Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan
Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan  dan  Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
Republik  Indonesia.  Undang-  Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika. Lembaran Negara RI tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5419
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Lembar Negara RI Nomor 4737 Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 7
Jurnal dan Publikasi Ilmiah Fari, FA. & Dewi, SF. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Narkotika. Jurnal USM Law Review No.1
Purnama,  S.  &  Nurhayati,  T.  (2022).  Evaluasi  Implementasi  Program  Intervensi Berbasis Masyarakat di Wilayah Jakarta Utara. Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia. Volume 8 Nomor 2
Rina Heningsih Gustina Tampubolom. 2015. Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam  Penanggulangan  Narkotika  di  Kota  Samarinda.  Journal  Ilmu Pemerintahan. Vol.3 (1) 2015: 139-152
Sakti, Aminullah. (2018). Asas Strict Liability Dalam Tindak Pidana Narkotika. Jurist- Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018.
Saputro  Joko,  H.  2021.  Kebijakan  Publik  Terhadap  Pengguna  Narkoba  Yang Dihukum Pasal 127 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jurnal Ilmuah Publika, Volume 9 Nomor 1, Halaman 2

## Internet/Website
Kumparan, (2022). Pengertian Zat Adiktif dan Efeknya bagi Tubuh Manusia. Dikutip dari https://kumparan.com/berita-update/pengertian-zat-adiktif-dan- efeknya-bagi-tubuh-manusia-1xW7oVkeYXq diakses  pada  7  September 2023
Hanna  Yomi,  (2022).Mengapa  Indonesia  Disebut  Nusantara.  Dikutip  dari https://bobo.grid.id/read/08680231/mengapa-indonesia-disebut- nusantara?page=all Diakses pada 23 September 2023