## GERAKAN MAHASISWA DALAM KEMELUT POLITIK DI MYANMAR: PERGULATAN MEWUJUDKAN KEBEBASAN
Oleh: Mohammad Maiwan*

## ABSTRACT
The  dynamic  of  the  student  movement  in  Myanmar  influenced  by  social  and political factors. The emergence of their movement as a direct response of the condition of the nation. In the past involvement of student leaders in various organizations provide an important  contribution  to  the  emergence  of  anti-colonial  movement,  which  culminated  in independence in 1948. After independence student movement emerged as a moral force in correct    of  government  policies.  From  the  reign  U  Nu  liberal  democracy  in  1948-1958, 1960-1962, and then under the military regime  in  1958-1960 and 1962-2011, until under quasi-military rule today. The existence of differences between student and regime causes their  had  clashed  and  suppressed  in  1958,  1962,  1974,  1975,  1988.    At  a  certain  stage, their movement give a pressure on the regime.
Key Words: Student, movement, politics.

## Pendahuluan
Golongan mahasiswa merupakan salah  satu  komponen  penting  dalam kehidupan masyarakat di negara berkembang.  Kedudukan  mereka  mengisi ruang  kekosongan  pada  lapisan  terdidik karena minimnya tingkat pendidikan sebagian besar warganya. Sebagai golongan muda terdidik kalangan mahasiswa  kerapkali  paling  kedap  dengan isu-isu yang menyangkut aspek perubahan. Berbeda  dengan  golongan  tua  yang  lebih mapan,  para  mahasiswa  dengan  kesadaran intelektualnya  akan  selalu  gelisah  dalam menatap  persoalan  di  sekitarnya,  terutama persoalan-persoalan politik. Konteks masyarakat berkembang yang berada dalam  tahap  transisional  serta  desakan situasi menjadi lahan subur tempat
bersemainya ide-ide revolusioner mahasiswa, sekaligus sumber inspirasi bagi perjuangan  mereka.  Karena  itu,  tidaklah mengherankan  jika  di  banyak  negara berkembang kalangan mahasiswa seringkali menjadi kekuatan pelopor dalam mencetuskan perubahan sosial dan mendorong  perubahan  politik  (Altbach 1988:1-18).
Dalam prakteknya, ide-ide mahasiswa  yang  bertitik  tolak  dari  logika idealisme dan segi-segi normatif seringkali bertolak belakang dengan jalan pikiran dan arus umum yang berlaku dalam masyarakat. Bahkan dalam beberapa aspek, idealismenya  justru  bertabrakan  dengan kepentingan  jangka  pendek  kelompok dominan  dan  pro  kemapanan.  Tindakan mereka  seringkali  menjadi  ancaman  bagi
* Dosen Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas   Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta
kelompok  yang  berkuasa  dan  pada  tahap tertentu secara ironis justru menjadi tumbal bagi tegaknya suatu rejim politik.
Salah  satu  negara  berkembang  yang menorehkan  catatan  penting,  yang  cukup sarat dengan perjuangan mahasiswa adalah Myanmar  (dulu  Burma).  Sejak  awal  lagi, bahkan  sebelum  mencapai  kemerdekaan, sejarah  Myanmar  mencatat  bagaimana golongan mahasiswa secara intensif terlibat  dalam  perjuangan  pembebasan bangsa  dan  kemudian  dalam  penentangan terhadap kekuasaan rejim domestik sesudah  merdeka.  Gerakan  mahasiswa  di Myanmar mengalami pasang surut perjuangan  dan  terlibat  dalam  berbagai kemelut  politik  yang  begitu  panjang sehingga  hari  ini.  Bertitik  tolak  dari realitas  tersebut  artikel  ini  berusaha  untuk menjelaskan  lebih  jauh  tentang  bagaimana latar  belakang  dan  perkembangan  gerakan mahasiswa  di  Myanmar  selama  ini?  Apa bentuk-bentuk  perlawanan  yang  mereka lakukan, bagaimana respon rejim terhadapnya,  serta  sejauh  mana  ketahanan gerakan mereka? Penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menjadi  bahan  refleksi,  wawasan,  dan pengetahuan  dasar  kita  dalam  memahami sebagian  persoalan  politik  di  negara tetangga tersebut.
Memahami Sekilas Masyarakat

## Myanmar
Myanmar  merupakan  negara  yang bersifat  multienik,  yang  dihuni  oleh berbagai  suku  kaum  yang  tinggal  dengan beragam  identitas  dan  budaya  yang terdapat di dalamnya.  Beberapa suku etnik yang  ada  seperti;  Burma  yang  merupakan etnik  mayoritas,  disusul  kemudian  Chin, Kachin, Mon, Bama, Shan, Karen, Rohingya  dan  lain-lain  yang  merupakan kelompok  etnik  minoritas  dengan  corak sosial dan budaya tersendiri. Sebagian dari kelompok  minoritas  ini  tinggal  di  wilayah perbatasan  yang  memiliki  sentimen  lokal atau  kedaerahan  yang  begitu  kental, sehingga  secara  emosional  tidak  memiliki keterikatan yang kuat dengan pemerintahan pusat  di  Rangoon.  Seperti  dikatakan Furnivall,  corak  pluralisme  inilah  yang menjadi ciri menonjol yang ikut mempengaruhi  proses  politik  di  negara tersebut  (Furnivall  1948),  yang  kelak  pada gilirannya  mempengaruhi  jalannya  sejarah Myanmar  yang  penuh  tantangan  untuk tumbuh menjadi sebuah negara bangsa.
Sebagian  besar  masyarakat  Myanmar menganut  agama  Budha  (85%),  sementara sebagian  kecil  yang  lain  menganut  agama Kristen,  Protestan,  Islam,  Hindu,  serta kepercayaan-kepercayaan animis di pedalaman. Agama Budha memiliki kedudukan istimewa dalam konteks kehidupan nasional, dan karenanya
keyakinan terhadap agama tersebut memberikan  pengaruh  penting  terhadap sudut  pandang  rakyat  Myanmar  dalam memahami persoalan-persoalan social maupun  politik.  Dalam  beberapa  tahun selepas  kemerdekaam  isu  agama  Budha menjadi perdebatan ideologis yang menyeruak, serta perang saudara, sehingga menimbulkan konflik yang berlarut-larut.
Sejak masa penjajahan Inggris, masyarakat  Myanmar,  khususnya  etnik Burma,  telah  mengalami  marjinalisasi kehidupan,  baik  secara  politik,  ekonomi, maupun  sosial.  Secara  politik,  mereka diperintah  secara  langsung  oleh  pihak Inggris  dan  kedaulatan  mereka  dirampas semenjak ditaklukkannya kerajaan- kerajaan lokal, khususnya dinasti Konbaung  yang  telah  lama  memerintah. Sejak tahun 1886 seluruh wilayah Myanmar  dimasukkan  ke  dalam  bagian imperium  Inggris-India.  Kedudukan  ini berlangsung  sampai  dengan  tahun  1937, apabila  Myanmar  dipisahkan  dari  India. Pada  tahun  1942  Myanmar  di  bawah kekuasaan  penjajah  Jepang  sampai  dengan bulan  Mei  1945.  Baru  kemudian  di  bawah kekuasaan  Inggris  lagi  sampai  dengan tahun 1948.
Sementara secara ekonomi,
kedudukan  mereka  amat  lemah,  di  mana penguasaan  ekonomi  dikendalikan  oleh kaum  kolonialis  dan  juga  pendatang  dari India.  Sementara  orang-orang  pribumi
sendiri  kebanyakan  hanyalah  petani  biasa dengan lahan garapan yang kurang memadai  ataupun  menjadi  nelayan  serta pengrajin kecil-kecilan. Keadaan ini menjadikan  kedudukan  sosial  mereka  juga rendah.  Pada  lapisan  atas,  lapisan  pertama adalah  diduduki  orang-orang  Inggris  dan Eropa  yang  lain,  lapisan  kedua  diduduki pendatang  India  dan  elite  tradisional setempat  seperti:  tuan  tanah,  pengacara, pedagang,  guru, serta pegawai pemerintah. Di  bagian  paling  bawah  masyarakat terdapat  mayoritas  rakyat  Myanmar  yang terdiri  dari  petani,  buruh,  dan  nelayan. Dengan  melihat  fakta  semacam  itu,  nyata bahwa masyarakat Myanmar sesungguhnya merupakan  masyarakat  yang  tereksploitasi dan  amat  lemah.  Dalam  banyak  aspek, keadaan  ini  memunculkan    ketidakpuasan di  kalangan  masyarakat  yang  berujung pada oposisi terhadap pemerintahan kolonial Inggris. Salah satu usaha perlawanan  terhadap  penjajah  dilakukan melalui  organisasi-organisasi  yang  sengaja dibentuk  untuk  mempersatukan  sikap  dan pandangan  masyarakat  dalam  merespon segala kebijakan pemerintah.

## Awal Kebangkitan dan Implikasinya
Keterlibatan kalangan mahasiswa dalam  kancah  politik  di  Myanmar  (pada saat itu Burma namanya) dimulai   melalui kepeloporan  mereka  bersama  sejumlah golongan  agamawan  (pendeta  Budha) dalam  pembentukan  organisasi  seperti; Student Buddhist Association/ Perkumpulan Mahasiswa Budha (SBA) di Rangoon pada tahun    1904,  dan  juga Young  Men‟s Buddhist Association/ Perkumpulan Pemuda  Budha  (YMBA) pada tahun  1906. Beberapa  tokoh  muda  yang  menjadi pencetus  organisasi  ini  adalah  seperti:  Ba Pe,  Maung  Gyi  dan  Ba  Yin.  Kebanyakan mereka  memperoleh  pendidikan  Barat. Melalui organisasi-organisasi tersebut sejumlah mahasiswa mendaftarkan diri dan ikut  menyebarkan  nilai-nilai  nasionalisme dan  antikolonialisme,  serta  menyadarkan rakyat  akan  pentingnya  harga  diri  dan kedaulatan  bangsa Myanmar. Bentuk kegiatan  yang  mereka  lakukan  antara  lain adalah diskusi-diskusi di Universitas Rangoon  dan  Sekolah  Tinggi  Baptis Judson  di  Rangoon.  Di  samping  untuk menyuarakan pandangan organisasi, YMBA  menerbitkan  sejumlah  publikasi seperti  jurnal Burman  Buddhist serta  surat kabar Thuriya, yang menyokong pandangan radikal organisasi.
Namun  demikian,  YMBA  dalam penilaian  sebagian  pakar,  salah  satunya seperti  Robert  Taylor  misalnya,  bukanlah
merupakan  organisasi    pembaru  yang betul-betul  berani  secara  terbuka  melawan pemerintah kolonial Inggris. Para pemimimpin YMBA sendiri pada hakikatnya  berhaluan  konservatif  dan menerima  penjajahan  Inggris  sebagai sesuatu  yang  tidak  bisa  dielakkan  (Taylor 1987:  177-188).  Pandangan  itu  boleh  jadi karena  ketatnya  pengawasan  pemerintah terhadap  organisasi  tersebut,  sehingga mengharuskan para tokohnya untuk menyembunyikan tujuan-tujuan jangka panjang  mereka.  Hal  ini  terbukti  dalam beberapa kasus yang mana YMBA menentang  penggunaan  sekolah  sebagai tempat untuk memupuk semangat mencintai  penjajah,  serta  keterlibatan mereka dalam insiden sepatu yang berunsur  politis  pada  tahun  1916  yang menyebabkan  sejumlah  wanita  Eropa diserang ketika memakai sepatu  memasuki pekarangan biara.
Dalam  perkembangannya,  perbedaan pandangan  antara  golongan  tua  dan  muda yang  radikal  menyebabkan  YMBA  pecah pada  bulan  September  1920.  Golongan yang  lebih  muda,  radikal,  dan  merupakan bagian  besar  dari  kelompok,  masuk  ke dalam  organisasi  baru  yang  bernama Grand Council of Burmese
Association/ Perkumpulan  Dewan  Umum Burma (GCBA) yang menghimpun anggota  dari  latar  belakang  agama  yang berbeda-beda (Steinberg
2001:11).
Kelompok  ini  dipimpin  oleh  Tharrawaddy U  Pu  sebagai  ketua,  dan  U  Chit  Hlaing sebagai  sekretaris.  Perubahan  organisasi ini  memberikan  ruang  gerak  yang  lebih luas  bagi  kalangan  muda,  khususnya mahasiswa  untuk  melancarkan  tantangan terhadap  pemerintah,  sehingga  mulai  saat itu  berbagai  protes  secara  beruntun muncul.
Salah satu puncak dari protes mahasiswa  ketika  itu  adalah  tercetusnya demonstrasi  mahasiswa  dan  kalangan pelajar  sekolah  menengah    pada  tanggal  5 Desember  tahun  1920.  Pada  saat  itu, mahasiswa melancarkan demonstrasi menentang rancangan undang-undang yang berisi  peningkatan  syarat  yang  lebih  ketat untuk  mendaftar  ke  Universitas  Rangoon. Para aktifis mahasiswa menentang rancangan  tersebut,  yang  mereka  anggap tak  lebih  sebagai  instrumen  pemerintah untuk  membendung  kesadaran  bangsa. Pihak mahasiswa menyatakan bahwa rakyat Myanmar memerlukan suatu sekolah  atau  lembaga  pendidikan  tinggi yang  berisi  berbagai  pengetahuan  yang cocok  untuk  anak-anak  bangsa  demi  masa depan  mereka.  Gerakan  protes    mahasiswa ini  berlangsung  di  seluruh  negara  dan segera melibatkan sekolah-sekolah pemerintah, yang pada gilirannya mencetuskan keresahan politik yang meluas.  Para  pemrotes  merasa  prihatin bahwa  Universitas  Rangoon  dijadikan
sebagai institusi elitis yang bakal menyukarkan  golongan  pribumi  biasa untuk memasukinya. Protes itu mendapatkan sokongan  penuh dari GCBA, yang  berujung usaha  mereka  untuk mendirikan sekolah-sekolah menengah alternatif  di  luar  sekolah  pemerintah.  Pada akhirnya  pemogokan  tersebut  membantu dalam  mempercepatkan  kesadaran  politik dan  solidaritas  yang  lebih  besar  di kalangan  masyarakat  Myanmar,  sekaligus suatu  tekanan  terhadap  rejim  kolonial Inggris untuk memberikan konsesi- konsesinya (Charney 2009:35).
Insiden  di  Universitas  Rangoon  di atas membawa implikasi terciptanya benih- benih  radikalisme  yang  pada  gilirannya akan menjadi bom waktu pada tahun-tahun selanjutnya. Salah satu tokoh penting  yang kelak  menjadi  sumber  inspirasi  bagi radikalisme  semacam  itu  adalah  seorang pendeta  Budha  yang  amat  terkenal  yang bernama  U  Ottama  (1879-1939)  yang dulunya  juga  adalah  anggota  GCBA. Beliau  adalah  seorang  nasionalis  yang pernah berkunjung ke Jepang dan mengajar di  Universitas  Otani  di  Kyoto  dan  juga  ke India.  Kunjungan  kedua  negara  tersebut membawa Ottama pada pandangan perlunya modernisasi bangsa, serta perjuangan  tanpa  kekerasan  sepertimana dilakukan Mahatma Gandhi. Tokoh lainnya adalah Hsaya San, seorang intelektual yang menjadi pemimpin
pemberontakan  petani  di  pedesaan  tahun 1930-1932,  sehingga  merebak  ke  seluruh wilayah  negeri  San  serta  diikuti  para pemimpin  masyarakat  setempat,  termasuk para pendeta. Hsaya San  berperanan besar dalam  menyebarkan  pikiran-pikiran  “kiri” berupa  pandangan  Marxisme  maupun sosialis dalam perjuangan. Hal itu dilakukan  San  dengan  menulis  maupun membeli  buku-buku  “kiri”  yang  dihimpun dalam  perpustakaan  yang  ia  dirikan.  Dari sinilah  para  mahasiswa  tertarik  pada ideologi  radikal  yang  kemudian  menjadi inspirasi perjuangan mereka.
Wujud  radikalisme  itu  begitu  kentara pada tahun 1930-an. Namun demikian pada dekade  tersebut  GCBA  terpecah  menjadi beberapa organisasi sempalan, di antaranya yang  terkenal  adalah All  Burma  Student Union/ Gabungan Mahasiswa
Seluruh Myanmar (ABSU) dan Dobama Ahsiahyone (We Burmans
Association /Perkumpulan Kami Orang Burma).  Dobama  Ahsiahyone  didirikan pada bulan Mei 1933 oleh Ba Thaoung dan kawan-kawannya  setelah  berlangsungnya insiden  kerusuhan  anti  India  di  Rangoon. Organisasi ini merupakan persatuan politik mahasiswa  yang  paling  besar.    Bersama ABSU,  Dobama  Ahsiahyone  merupakan organisasi  mahasiswa  dan  pemuda  yang paling  berkembang  pesat.  Kedua  duanya memiliki  pucuk  pimpinan  yang  hampir sama. Aung San yang kelak menjadi bapak
pejuang kemerdekaan Myanmar, dikabarkan pernah memimpin kedua organisasi tersebut pada masa yang hampir bersamaan.  Di  dalam  organisasi  Dobama Ahsiahyone  berkumpul  sejumlah  tokoh penting  mahasiswa  yang  menamakan dirinya Thakin, yang  berarti  master/tuan, yang  menggambarkan  merekalah  “pemilik dan  penguasa  sah”  tanah  Myanmar.  Cara ini  dipakai  sebagai  sarana  untuk  mengejek pihak  Inggris.  Slogan  politik  para  Thakin ini adalah,  “Myanmar  untuk  orang Myanmar”  yang  menekankan  perlunya rakyat pribumi Myanmar memegang kekuasaan  politik  dan  ekonomi  mereka sendiri. Mereka juga memiliki dan menyanyikan lagu Dobama yang belakangan kemudian menjadi lagu kebangsaan ketika merdeka (Yi 1988:6-8).
Tokoh-tokoh mahasiswa tersebut kelak  di  kemudian  hari  akan  menjadi  para pemimpin utama Myanmar setelah merdeka. Mereka seperti: Aung San, U Nu, Hla  Pe,  Than  Tun,  Kwa  Nyein,  dan  lain- lain.  Sebagian  besar  di  antara  tokoh-tokoh ini    belajar  di  Universitas  Rangoon  dan menjadi  penggerak  berbagai  aktifisme mahasiswa  di  kala  itu.  Maka  tidaklah mengherankan jika pusat tradisi perlawanan  berkembang  dari  universitas tersebut.  Salah  satu  wujud  dari  aktifisme mahasiswa  tersebut  adalah  munculnya organisasi Rangoon  University  Student Union /Persatuan  Mahasiswa  Universitas
Rangoon  (RUSU)  pada  tahun  1935  yang dipimpin oleh U Nu dan Aung San sebagai sekretaris  jenderal.  Nu  terpilih  untuk jabatan  itu  karena  dipandang  lebih  senior dan  matang  ketimbang  para  mahasiswa lain yang lebih muda darinya (Yi 1988:21). Mereka  secara  terus  menerus  berusaha untuk  melawan  politik  penjajah  seraya menekankan perlunya peranan kaum pribumi.  Puncak  dari  perlawanan  politik adalah  tercetusnya  pemogokan  besar- besaran  yang  dilakukan  mahasiswa  dan buruh di Myanmar  pada akhir tahun  1930- an.  Insiden  ini  menjadi  titik  tolak  dan modal  penting  dalam  membangkitkan sentimen  perlawanan  antikolonial  yang lebih  mendalam.  Berbagai  pemogokan yang dicetuskan RUSU di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh mahasiswa militan  tersebut  mencerminkan  solidaritas dan kesanggupan mereka dalam memobilisasi  diri  tanpa  adanya  hambatan atau  egoisme  di  antara  para  pemimpinnya. Sementara  para  politisi  Myanmar  tahun 1920-an sering berusaha untuk mempromosikan dirinya dalam menggalang  solidaritas  nasional,  para tokoh  mahasiswa  justru  lebih  bertindak sebagai  kolega  ketimbang  pesaing  politik. Sikap  baru  ini  memberikan  sumbangan penting bagi lahirnya aliansi-aliansi berbagai kekuatan menjelang kemerdekaan Myanmar satu dekade kemudian  (Charney 2009:44).
Akan  tetapi  sepertimana  organisasi dan partai-partai politik lain, Dobama juga mengalami perpecahan tahun 1938. Masuknya  sejumlah  besar  mahasiswa berhaluan  radikal  menjadi  sebab  utama perpecahan ini, di samping juga manajemen  organisasi  yang  buruk  serta persaingan  kepemimpinan.  Terdapat  dua kelompok  yang  kemudian  berusaha  saling menguasai organisasi tersebut, yakni kelompok  radikal  (kiri)  dan  konservatif (kanan).  Akibat  perpecahan  ini  lahir  dua kelompok  Thakin,  yakni  satu  kelompok diketuai  oleh  Thein  Maung  yang  disokong oleh  Kodaw  Hmine,  Aung  San  dan  U  Nu. Sementara  satu  kelompok  lagi  diketuai oleh  Ba  Sein.  Pada  tahun  1942,  ketika Jepang  menjajah  Myanmar,  dua  kelompok ini  berhasil  disatukan  sebentar  untuk melawan  Jepang  melalui  organisasi Anti- Facist Organization yang digunakan sebagai  alat  propaganda  melawan  sekutu (Yi  1988:34) . Dalam  perkembangannya, selama penjajahan Jepang peranan organisasi  Dobama  Ahsiahyone  tersisih dari  arus  politik  utama  seiring  dengan kebijakan Jepang yang amat keras terhadap organisasi-organisasi politik.
Menurut Taylor peningkatan kesadaran  politik  mahasiswa  tahun  1930- an  melalui  organisasi-organisasi  di  atas dipengaruhi beberapa sebab (Taylor 1987:202-204). Pertama, karena kebencian mereka  pada  anggota  partai  politik  lama
yang  terlalu  bergantung  pada  sokongan dari  pihak  Eropa  dan  India,  khususnya  di bidang keuangan. Kedua, melalui kelompok-kelompok diskusi seperti Burma Book  Club dan Nagani  Club cakrawala pengetahuan  mereka  terhadap  ideologi Marxisme  dan  sosialisme  sebagai  kritik terhadap  imperialisme  dan  kapitalisme menjadi  semakin  mendalam.  Ideologi Marxisme dan sosialisme dianggap memberikan  kerangka  baru  yang  lebih segar dalam perjuangan menghadapi penjajah. Ketiga, dipengaruhi  oleh  sikap mereka  terhadap  peluang  pekerjaan  yang terbatas  karena  depresi  ekonomi.  Banyak di  antara  lulusan  Universitas  Burma  yang keluar  bekerja,  bersaing  secara  ketat dengan  rekan-rekan  mereka  sendiri  dalam berbagai  bidang  pekerjaan,  baik  di  sektor pemerintah maupun swasta.
Pecahnya  Perang  Dunia  II  yang kemudian diikuti dengan masuknya tentara Jepang  ke  Myanmar  membawa  implikasi serius  bagi  aktifisme  mahasiswa.  Pihak Inggris mendesak Perdana Menteri Myanmar  di  masa  penjajahan  yakni,  U  Pu untuk  mendeklarasikan  dukungan  bagi sekutu,  namun  Pu  menolak.  Di  lain  pihak, pada  tanggal  18  November  1939  para Thakin,  Organisasi  Mahasiswa  Seluruh Burma (All  Burma  Student  Organization), dan  Partai Sinyetha pimpinan  Dr.  Ba  Maw membentuk Burma Freedom Bloc Organization /Organisasi Blok Pembebasan
Burma (BFBO) dengan Sekretaris Jenderal Aung  San,  yang  bertujuan  untuk  menekan Inggris untuk memberikan kepastian tanggal/waktu kemerdekaan Myanmar sebagai  konsesi  bagi  partisipasi  dalam membantu  pihak  sekutu.  BFBO  sendiri merupakan koalisi dari organisasi- organisasi politik yang bertujuan memperjuangkan kemerdekaan secara penuh  (Steinberg  2001:16-17).  Aktifitas BFBO adalah menyelenggarakan pertemuan-pertemuan,  dan  melancarkan berbagai  kampanye    antiperang  di  bawah tanah  dan  menyatakan  bahwa  perang  ini adalah  perang  antara  pihak  imperialis  dan tak ada kaitannya dengan isu kemerdekaan Myanmar. Pemerintah kemudian meresponnya dengan menahan dan memenjarakan  beberapa  tokohnya,  serta memaksa  yang  lain  untuk  bergerak  di bawah  tanah  secara  sembunyi-sembunyi. Dalam  organisasi  tersebut  para  tokoh mahasiswa secara bahu membahu bekerjasama menjalin aliansi dengan sejumlah tokoh politisi tua.
Sesungguhnya sebelum tentara Jepang  memasuki  Myanmar  tahun  1941 sejumlah tokoh mahasiswa telah mengadakan  kontak  rahasia  dengan  pihak Jepang.  Para  tokoh  mahasiswa  dilatih secara  kemiliteran  dan  diharapkan  kelak dapat mengorganisir perlawanan di seluruh negara  melawan  Inggris.  Kelompok  inilah yang  kemudian  dikenali  sebagai Komrad
30 yang  dipimpin  oleh  Aung  San.  Namun demikian, mereka bersama dengan sejumlah  golongan  nasionalis  lain  merasa kecewa  dengan  pemerintah  Jepang  yang membendung rancangan kemerdekaan Myanmar  pada  bulan  Januari  1942, walaupun sebelumnya pihak Jepang memberi  bantuan  dan  dukungan  kuat  pada golongan  radikal  kiri  dalam  melawan Inggris.  Karena  itu,  setelah  Jepang  keluar dari  Myanmar  popularitas  Aung  San meningkat dengan tajam, sehingga menimbulkan  kecemburan  dari  lawan- lawan  politiknya  yang  berujung  pada pembunuhannya pada tahun 1947 menjelang kemerdekaan Myanmar (Callahan  2004:22-23).  Sebagai  peletak dasar  berdirinya  negara  Myanmar  Aung San  dipandang  memiliki  jasa  yang  amat besar,  sehingga  sampai  hari  ini  nama beliau  selalu  menjadi  inspirasi  bagi perlawanan berbagai kelompok, khususnya mahasiswa.
Gerakan  Mahasiswa  dan  Politik  Setelah

## Merdeka
Gerakan mahasiswa mengalami babak baru setelah Myanmar merdeka pada bulan  Januari  1948.  Tempo  dari  tahun 1948  hingga  awal  1960-an  dicirikan dengan terbentuknya pemerintahan demokrasi  liberal  di  bawah  U  Nu,  yang terbagi  dalam  dua  periode  yakni  tahun 1948-1958 dan tahun 1960-1962.
Selanjutnya  pemerintahan  rejim  milter  di bawah  Jenderal  Ne  Win  pasca  1962. Kedua-dua pemerintahan ini pada hakikatnya  berpegang  pada  sosialisme. Jika dicermati secara mendalam sesungguhnya  gerakan  mahasiswa  setelah merdeka  tahun  1948  itu  tidak  banyak berubah  meskipun  pemerintahan  telah berganti  dari  penjajah  Inggris  kepada pemerintahan Anti-Fascist Peoples Freedom  League (AFPFL).  Di  kalangan mahasiswa justru muncul perpecahan  yang memperlemah  kedudukan  mereka.  Di  satu pihak, sejumlah besar mahasiswa menyokong  AFPFL  dalam  mengendalikan negara, sementara sebagian kecil  yang lain menyokong Partai Komunis  yang dilarang. Hal itu mudah dipahami mengingat kedua- dua  partai  tersebut  didominasi  sejumlah mantan  tokoh  penting  mahasiswa  di  masa lalu.  Kalangan  mahasiswa  terseret  dalam polarisasi  politik  yang  tajam.  Selain  itu, organisasi-organisasi  mahasiswa  secara internal  didera  oleh  persaingan  internal sehingga  merusak  proses  demokrasi  di kalangan mereka sendiri.
Dalam  beberapa  kesempatan,  seperti di  tahun  1949  dan  1953,  dan  juga sebelumnya  pada  tahun  1946  dan  1947, mahasiswa melakukan protes-protes dengan  alasan-alasan  yang  sepele  yang sesungguhnya  bersumber  dari  keengganan mereka  untuk  belajar  secara  sungguh- sungguh  ataupun  dipicu  oleh  peraturan-
peraturan  administratif  universitas  serta pemerintah  yang  dianggap  mengurangi kebebasan  mereka.  Dengan  kata  lain, aktifisme  mereka  lebih  banyak  merupakan respon  terhadap  keadaan-keadaan  yang bersifat  biasa.  Keadaan  ini  tentu  sangat berbeda  dengan  demonstrasi  dan  mogok yang dilakukan tahun 1930-an  yang begitu patriotik. Pihak pemerintah di bawah U Nu yang  sekaligus  juga  menjabat  sebagai rektor Universitas Rangoon merasa prihatin  dengan  sikap  mahasiswa  tersebut, dan  meminta  mereka  --dalam  kondisi negara  yang sudah normal--  menjaga jarak dengan  politik,  seraya  lebih  menumpukan diri  pada  hal-hal  yang  bersifat  akademik untuk  meningkatkan  mutu  lulusan  dalam mengisi pembangunan. Sayangnya, himbauan Nu kurang memperoleh tanggapan  dari  mahasiswa  karena  mereka sudah  terlalu  jauh  terseret  dalam  kemelut politik negara.
Sementara di pihak lain, pemerintahan  Nu  sendiri  secara  bertubi- tubi  menghadapi  tantangan  yang  berat dalam  membangun  negara.  Hal  itu  mulai dari  adanya  tantangan  separatis  dari kelompok-kelompok minoritas, pemberontakan komunis, ketimpangan ekonomi,  masalah  hubungan  pusat-daerah, kebobrokan  birokrasi,  sampai  dengan perpecahan  ideologi  yang  begitu  hebat  di antara  pimpinan  AFPFL  yang  memerintah akibat  politik  uang  dan  korupsi,  sehingga
menyebabkan kewibawaan AFPFL merosot.  Wujudnya  perpecahan  dalam AFPFL itu menyebabkan kestabilan negara terganggu, ancaman disintegrasi, kekerasan berdarah, intervensi asing, yang mengakibatkan  konflik  dengan  tensi  tinggi mulai  terlihat,  sehingga  mendorong  U  Nu pada tanggal 24 September 1958 menyerahkan  kekuasaan  kepada  militer  di bawah Jenderal Ne Win. Ne Win kemudian membentuk  pemerintahan  sementara  yang bertujuan  menstabilkan  keadaan,  sampai dengan diselenggarakannya pemilihan umum  (Lintner  1990:12-13).  Sebagai jawaban  atas  kondisi  tersebut,  mahasiswa memprotesnya dan menganggapnya sebagai  kudeta.  Para  mahasiswa  khawatir bahwa  demokrasi  liberal  yang  diterapkan terancam  oleh  rejim  tentara  yang  lambat laun  akan  memupus  kebebasan  dan membatasi ruang gerak masyarakat. Namun demikian, pihak militer meyakinkan mahasiswa bahwa pemerintahan  mereka  adalah  pemerintahan yang menghormati demokrasi, yang semata-mata bertujuan memulihkan keadaan dan mengisi kekosongan pemerintahan, dengan membantu menegakkan  otoritas  semaksimal  mungkin melawan  kekacauan  ekonomi,  politik,  dan lemahnya hukum (Charney 2009:94-95).
Sesudah pemilihan umum 1960 U Nu berkuasa  kembali  setelah  partainya  yang baru,  yakni  AFPFL-Bersih  memenangi
pertarungan.  Namun,  lagi-lagi  Nu  gagal membangun negara. Berbagai permasalahan  muncul,  mulai  dari  dasar pemerintahan  yang  memecah  belahkan rakyat  berkenaan  dengan  posisi  agama Budha;  masalah  minoritas  yang  menuntut persamaan; kemerosotan ekonomi; tuntutan perlindungan undang-undang bagi pegawai pemerintah dan lain-lain. Keadaan ini mengakibatkan pihak tentara sekali lagi melancarkan  kudeta  pada  tanggal  2  Maret 1962. Jenderal Ne Win kemudian membentuk Dewan Revolusioner, memberlakukan  sensor  atas  media,  koran, jurnal,  film,  dan  penerbitan  asing  (Seekins 2002:7). Salah satu target utama pembatasan  tersebut  adalah  mahasiswa- mahasiswa  universitas  yang  sejak  tahun 1930-an  telah  menjadi  garda  utama gerakan antikolonial serta menjadi pemasok pemimpin-pemimpin politik paling  dinamis  di  seluruh  negara  dari seluruh  spektrum  ideologi  politik  tahun 1950-an.
Ne  Win  percaya  bahwa  ideologi- ideologi  asing  yang  merasuk  dalam kehidupan  politik  Myanmar  disebabkan karena  adanya  kebebasan  (terbukanya) politik  dalam  pendidikan.  Karena  itu  pada bulan  Mei  1962  Dewan  Revolusioner membubarkan  Dewan/Senat  mahasiswa  di berbagai  universitas,  baik  di  Rangoon maupun  Mandalay,  serta  mengambil  alih kewenangan  mereka.  Rejim  kemudian
melangkah  lebih  jauh  dengan  merancang program  reintegrasi  moral  di  kalangan mahasiswa  dan  akademisi  di  seluruh negara. Bentuk kegiatan  itu  berupa penataran  dan  pelatihan  di  seluruh  negara. Menurut Ne Win demokrasi yang dipraktekkan  di  Myanmar  selama  itu memiliki  banyak  kepincangan  sehingga gagal  memberikan  kesejahteraan  pada rakyat.  Meskipun  pada  awalnya  tidak memperoleh  tantangan  secara  terbuka  dari rakyat  karena  menjanjikan  kestabilan politik,  namun  pada  gilirannya  Ne  Win menangkap  dan  memenjarakan  semua tokoh-tokoh politik, termasuk U Nu. Kelak pada  tahun  1965  tentara  juga  melarang semua  partai  politik  kecuali Burma Socialist  Program  Party (BSPP)  yang dikuasai    bekas  tentara  dan  polisi. Tantangan yang datang justru dari kalangan mahasiswa.
Pada  bulan  Juli  1962  mahasiswa secara  terbuka  berdemonstrasi  menentang rejim  baru  itu  yang  dianggap  tidak konstitusional.  Tindakan  itu  dibalas  oleh pihak  tentara  dengan  menyerang  kampus Universitas  Rangoon  lalu  meledakkan bangunan Rangoon  University  Student Union (RUSU)  yang  telah  menjadi  simbol kebanggaan  mahasiswa  sejak  tahun  1930- an.  Bangunan  itu  merupakan  situs  titik awal perjuangan kaum nasionalis Myanmar yang  dikaitkan  secara  erat  dengan  Aung San bapak kemerdekaan negara itu
(Charney 2009:116). Penghancuran gedung dilakukan  Ne  Win  sebagai  cara  untuk memberikan  pesan  bahwa  pihak  militer tidak  pernah  ragu-ragu  menumpas  para pembangkang. Di samping itu pihak militer ingin membangun simbolisme baru dengan memupus ingatan umum terhadap perjuangan kaum nasionalis sipil Myanmar yang bermula dari tempat tersebut. Namun demikian,  seperti  tampak  dalam  tahun- tahun  berikutnya,  baik  pada  pertengahan tahun  1970-an  maupun  akhir  1980-an, bahwa  penghancuran  bangunan  RUSU tidaklah dapat mengakhiri aktifisme politik mahasiswa.
Dalam  serangan  tersebut  puluhan mahasiswa  menjadi  korban,  kurang  lebih antara 60-100 orang meninggal. Pemerintah kemudian mengenakan berbagai  pembatasan  kepada  gerakan mahasiswa termasuk yang berkaitan dengan kehidupan di kampus, berorganisasi, dan berpolitik kecuali melalui BSPP. Sebarang bentuk pelanggaran  terhadap  peraturan  ini  akan menghadapi resiko tinggi, termasuk dikeluarkan dari universitas ataupun dipenjara.  Akibatnya  gerakan  mahasiswa menjadi kendur, karena  banyak mahasiswa yang  tidak  berminat  dalam  politik  dan lebih  menumpukan  pada  kegiatan-kegiatan belajar  di  kampus.  Keadaaan  ini  mirip dengan  yang  wujud  di  sejumlah  negara  di Asia  Tenggara,  termasuk  Indonesia  di
kemudian  hari.  Sebagian  besar  para mahasiswa  kemudian  lebih  mengalihkan pada  aktifitas  yang  bersifat  rutin  seperti kuliah,  rekreasi,  maupun hobby ,  seperti menonton  film,  camping  dan  sejenisnya. Mereka  berharap  dapat  lulus  tepat  waktu dan  mendapat  pekerjaan  selepas  tamat, termasuklah menjadi tentara jika perlu.
Namun  demikian  ada  sejumlah  kecil mahasiswa  yang  tetap  menjaga  idealisme yang  berminat  dengan  politik.  Mereka menjadi  anggota  BSPP,  menghidupkan tradisi  tahun  1930-an  yang  tetap  menjadi kebanggaan  mahasiswa,  serta  juga  terlibat menjalin komunikasi secara rahasia dengan organisasi-organisasi  terlarang.  Kelompok ini secara konsisten menyebarkan pandangan  tentang  perjuangan  mahasiswa di masa lalu kepada mahasiswa-mahasiswa baru  untuk  dijadikan  ilham  atau  sumber inspirasi.  Mereka  juga  tidak  segan-segan menyebarkan  bacaan-bacaan  yang  berisi ideologi Marxisme serta ideologi revolusioner  dunia  yang  lain  agar  diminati mahasiswa,  sekaligus  sebagai  alat  untuk menolak  propaganda  ideologi  negara  yang dianggap  gagal.  Para  aktifis  ini  tidak segan-segan  menjadikan  peringatan  hari- hari  tertentu  sebagai  momentum  untuk berkumpul  melakukan  penentangan/protes terhadap pemerintah meskipun menghadapi resiko yang berat (Aye Saung 1989).
Di Bawah Kekuasaan Rejim Militer
Pada tahun 1970-an gerakan mahasiswa  di  Myanmar  muncul  dalam beberapa  kali  kesempatan.  Tahun  1974- 1975  merupakan  masa  yang  amat  krusial bagi rejim militer karena mereka dihadapkan  pada  demontrasi  dan  mogok mahasiswa  dan  buruh  yang  berujung kerusuhan. Menjelang April 1974 pemerintah  menyadari  bahwa  mayoritas pekerja  telah  mengalami  demoralisasi  dan kemarahan  sebagai  hasil  dari  naiknya harga-harga  beras  dan  berbagai  komoditas dasar  lainnya.  Pada  bulan  Mei  1974 misalnya meletus pemogokan buruh industri  minyak,  buruh  kereta  api,  tekstil dan  pelabuhan  yang  menentang  rejim karena kekurangan bahan keperluan harian, serta  naiknya  harga-harga  barang  yang mengakibatkan  kondisi  kehidupan  buruh memburuk.  Demontrasi  ini  memperoleh sokongan kuat dari elemen-elemen mahasiswa.  Sebagai  jawabannya  Jenderal Ne Win bertindak cepat dengan menumpas aksi  pembangkangan  tersebut.  Akibatnya sebanyak  28  orang  meninggal,  sementara 80 orang lagi luka-luka.
Pada  bulan  Desember  1974,  para mahasiswa universitas di Rangoon melakukan tindakan demonstrasi memprotes  perlakuan  pemerintah  yang dianggap  kurang  patut  terhadap  jenazah almarhum  U  Thant,  bekas  Sekretaris Jenderal PBB (Perserikatan Bangsa-
Bangsa) yang meninggal dan akan dimakamkan  di  Myanmar.  Almarhum  U Thant  merupakan  simbol  dari  rejim  sipil era  demokrasi  liberal  pra  1962,  yang meninggal  karena  penyakit  kanker  di  New York pada bulan November 1974. Kepulangan jenazahnya ke Rangoon memberikan suatu katalisator bagi masyarakat  untuk  melepas  frustasi  dari berbagai  problem  ekonomi  yang  dihadapi Myanmar.  Dalam  upacara  pemakaman yang  dihadiri  sekitar  50.000  pelayat, mahasiswa  mengambil  jenazahnya  dan meletakkannya  di  Rangoon  University Convocation  Hall.  Mahasiswa  bersama para  biksu  Budha  kemudian  berusaha memakamkan di dekat situs gedung  RUSU yang  telah  dihancurkan  tahun  1962. Namun  pemerintah  melarangnya  dan  akan mengambil  jenazah  tersebut.  Pemerintah kemudian menutup lembaga-lembaga universitas dan  memutus  komunikasi internasional  dengan  beberapa  negara. Pada  tanggal  11  Desember,  1000  tentara dan  polisi  menduduki    kampus  dan  secara paksa  mengambil  jenazah  dan  merusak taman yang dibangun di tempat pemakaman  oleh  keluarga  mendiang  U Thant (Charney 2009:137).
Mahasiswa,  para  pemuda  dan  juga sebagian  bhiksu  kemudian  melancarkan protes-protes    di  seluruh  Rangoon  dengan menyerang  tentara  dan  polisi.  Dikabarkan bahwa  para  pemrotes  merusak  kantor-
kantor  polisi,  menghancurkan  bangunan perusahaan  transport  milik  pemerintah serta  membakar  mobil-mobil  di  dalamnya, dan  menghancurkan  kereta  api  di  satu stasiun  lokal.  Kejadian  itu  dapat  diakhiri dengan tindakan keras, yang mengakibatkan  sekurang-kurangnya  4000 orang  ditahan.  Polisi  juga  menembak  mati 9 pemrotes dan melukai 74 orang. Undang- undang  darurat  diberlakukan  pada  hari tersebut  di  seluruh  wilayah  Rangoon. Pemerintah  kemudian  juga  membentuk mahkamah  khusus  untuk  mengadili  para pemrotes.  Setelah  kerusuhan  tersebut pemerintah menutup universitas- universitas  di  wilayah  Mandalay  dan Rangoon  selama  4  bulan    (Carney 2009:138).
Mahasiswa justru tidak gentar dengan tindakan itu. Pada tahun berikutnya mereka dengan berani melancarkan protes- protesnya  menuntut  pemerintah  untuk mengambil  langkah-langkah  yang  cepat dalam  menyelamatkan  ekonomi  negara. Pada  tanggal  6  Juni  1975  misalnya, mahasiswa-mahasiswa Institute of Economy  menyerukan  pemogokan  dan boikot.  Mereka  kemudian  berarak  di berbagai kampus, termasuk Rangoon Institute of Technology (RIT) dan Rangoon University (RU), dan lain-lain, menyerukan  perbaikan  ekonomi  negara serta  pembebasan  para  mahasiswa  dan buruh yang masih ditahan dalam kerusuhan
bulan  Desember  1974.  Dalam  beberapa hari  berikutnya  500  orang  pemrotes bergerak dari Rangoon University ke Jalan Sule  Pagoda  dan  ke  pusat  kota  Rangoon. Pada  saat  itu  jumlah  mereka  sudah membludak  menjadi  3000  orang  dan mengarak  serta  membakar  patung  Ne  Win dan  San  Yu  di  monumen  kemerdekaan. Para mahasiswa menuntut agar pemerintahan  militer  diakhiri,  kenaikan harga-harga  dan  pengangguran  diatasi, seraya menuntut kebebasan dalam berorganisasi. Demonstrasi kemudian berlanjut  di  ibukota  dan  mahasiswa mendirikan  camp  di  Pagoda  Shwedagon. Pemerintah merespon protes tersebut dengan  mengirim  tentara  dan  tank-tank, menahan mahasiswa, serta melarang demonstrasi-demonstrasi  lanjutan.  Pada gilirannya pemerintah juga menutup kembali  beberapa  universitas  pada  bulan Juni  1975,  setelah  dibuka  sebelumnya  di bulan Januari (Charney 2009:139).
Tidak  berhenti  sampai  di  situ,  pada bulan  Maret  1976  para  mahasiswa  di Rangoon  melakukan  protes-protesnya  lagi berkenaan  dengan  ulang  tahun  ke  100  atas kelahiran Thakin Kodaw Himne, salah satu tokoh  Dobama  Ahsiahyone  di  masa  lalu. Aksi  tersebut  ditindak  pemerintah  dengan keras  yang  menyebabkan  banyak  di  antara mahasiswa  yang  ditangkap,  sementara sebagian  lagi  yang  lain  banyak  yang melarikan  diri  ke  wilayah  perbatasan
Myanmar-Thailand,  mencari  perlindungan serta  terlibat  dalam  perjuangan  bersenjata melawan pemerintah. Secara umum, munculnya  aksi-aksi  protes  tersebut  lebih disebabkan  oleh  persoalan  ekonomi,  di mana pemerintah dianggap gagal memperbaiki ekonomi negara serta mengangkat  kesejahteraan  rakyat  (Lintner 1990:28). Meskipun berkali-kali pemerintah  melakukan  tindakan  represif untuk membendung gerakan-gerakan mahasiswa,  namun  pada  kenyataannya gerakan  mahasiswa  masih  tetap  saja muncul.  Bahkan  pada  tahap  tertentu mereka mampu membangun kerjasama dan kontak-kontak dengan kelompok buruh dan juga  para  rahib  Budha  ataupun  elemen- elemen  bekas  tentara  yang  tidakpuas dengan cara-cara rejim dalam memerintah.
Pada tahun 1980-an misalnya, muncul kegelisahan yang semakin meningkat  di  kalangan  mahasiswa  atas kondisi  negara  yang  memprihatinkan  yang ditandai dengan meningkatnya pengangguran,  rendahnya  pertumbuhan ekonomi, meningkatnya kadar kemiskinan, korupsi yang merebak di kalangan pejabat, nepotisme  yang  memihak  golongan  atas, meluasnya penyelundupan, serta kegagalan pemerintah  dalam  menyediakan  kebutuhan pokok  sehari-hari.  Kondisi  ini  mendorong lahirnya  sejumlah    protes  yang  melibatkan mahasiswa,  buruh,  dan  para  rahib  Budha.
Fenomena tersebut seolah menjadi warning bagi pemerintah untuk selalu waspada.
Seperti yang terjadi pada tahun 1987, karena  kesalahan  pengelolaan  negara menyebabkan  ekonomi  Myanmar  merosot tajam.  Salah  satu  langkah  yang  tidak popular  adalah  melakukan  pemotongan nilai  mata  uang Kyat, di  mana  pemerintah menghapus begitu saja tabungan masyarakat  dengan  menerapkan  kebijakan perubahan  mata  uang  secara  tiba-tiba (demonetization), yang menyebabkan kerusuhan  besar  di  seluruh  negara  (Maung 1999:6-8). Keadaan ini mendorong mahasiswa turun ke jalan pada bulan Maret 1988  melakukan  demonstrasi  selama  satu minggu.  Tentara  kemudian  mengambil tindakan keras sehingga beberapa mahasiswa  meninggal,  ratusan  lainnya dikabarkan cedera dan puluhan diantaranya dijebloskan  ke  dalam  penjara.  Dua  bulan kemudian  para  mahasiswa  memprotes larangan  pemerintah  untuk  mengadakan upacara peringatan bagi rekan-rekan mereka  yang  tewas  sebelumnya.  Pada tanggal  16  Juni  mahasiswa Rangoon  Arts and Sciences University (RASU) membacakan tuntutan mereka pada pemerintah agar membebaskan 1500 mahasiswa yang dipenjara, seraya memberikan  mereka  kebebasan  untuk berorganisasi.
Ketika tuntutan mereka tidak dikabulkan,  maka  sekitar  5000  mahasiswa Rangoon Institute of Technology (RIT) dan dua  sekolah  tinggi  kedokteran  memboikot kelas  dan  melancarkan  protes.  Terjadi bentrokan  besar  dengan  polisi.  Penduduk menunjukkan simpatinya dengan membantu mahasiswa. Tuntutan mahasiswa  kemudian  bergeser  dari  protes ekonomi  menjadi  tuntutan  yang  lebih bersifat  politik  seperti  meminta  kebebasan untuk  mendirikan  organisasi  persatuan mahasiswa  yang  independen.  Di  samping itu, mereka juga menuntut adanya perubahan  sistem  politik  ynng  memberi ruang  kebebasan  serta  kemajuan  ekonomi. Tuntutan  ini  secara  otomatis  merupakan bagian  dari  kampanye  anti  Ne  Win  yang secara  tidak  langsung  juga  memperoleh dukungan  dari  lawan-lawan  politiknya, khususnya  para  jenderal  yang  disingkirkan Ne  Win.  Mereka  seperti  Aung  Gyi,  salah seorang tokoh kudeta pada tahun 1962, dan juga  Tin  U,  mantan  Menteri  Pertahanan yang  pernah  dipenjara  Ne  Win.  Kehadiran para  mantan  tokoh-tokoh  pemerintahan  itu menyemarakkan kekuatan antipemerintah.
Adanya  tekanan  yang  bertubi-tubi akibat  kemerosotan  ekonomi  negara  dan konflik  domestik,  pada  bulan  Juli  1988 dalam  Konggres  BSPP  Jenderal  Ne  Win mengakui berbagai kesalahan dalam kebijakan ekonomi yang diterapkannya dan menganggapnya  sebagai  eksperimen  yang
gagal. Ia kemudian mundur dan digantikan oleh  Jenderal  Sein  Lwin  sebagai  ketua BSPP  sekaligus  presiden  Myanmar  yang baru.  Sein  Lwin  memiliki  reputasi  sebagai tokoh  garis  keras  yang  ikut  menumpas gerakan mahasiswa dalam insiden “Jembatan Putih” yang menumpas gerakan mahasiswa  secara  brutal  pada  bulan  Juli 1962  (Seekins  2002:82).  Sebagai  respon atas  perkembangan  tersebut,  para  aktifis mahasiswa  kemudian  melancarkan  protes jalanan  menuju  Pagoda  Shwedagon  dan menyebarkan pamflet-pamflet yang menyatakan Sein Lwin sebagai “penyembelih  dari  Rangoon”  seraya menyerukan diadakannya pemogokan umum  menuntut  dipulihkannya  demokrasi serta pemilihan umum multipartai.
Demonstrasi itu juga diikuti oleh para bhiksu,  sehingga  berkembang  sedemikian rupa  menjadi  protes-protes  umum  yang meluas.  Alih-alih  mengambil  jalan  dialog, Sein Lwin justru bersikeras akan menghentikan  demonstrasi  dengan  cara apapun,  termasuk  dengan  menerapkan keadaan  darurat  di  Rangoon.  Namun demonstrasi  telah  menyebar  dengan  cepat ke kota-kota lain di hampir seluruh negara. Pada  tanggal  8  Agustus  1988  demonstrasi mencapai  puncaknya  yang  melibatkan sedikitnya  satu  juta  warga  Myanmar  turun ke  jalanan.  Para  demonstran  bergerak  di Rangoon  membakar  bus,  merusak  gedung- gedung  pemerintah  serta  fasilitas  umum
lainnya.  Pemerintah  kemudian  bertindak keras  menumpasnya  di  tengah  kecaman masyarakat internasional. Dikabarkan tidak kurang  dari  3000  orang  telah  terbunuh  di wilayah  Rangoon  saja.  Peristiwa  itu dikenal  dengan  insiden  8.8.888  (Maung 1999:32-33).
Akibat  insiden  tersebut  Sein  Lwin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden  BSPP  dan  presiden  Myanmar. Kedudukannya digantikan oleh Dr. Maung-Maung. Di bawah beliau, pemerintah berusaha mengakomodasi beberapa  tuntutan  para  pemrotes  termasuk mahasiswa  dengan  memberikan  beberapa konsesi  kelonggaran,  seperti  kebebasan menerbitkan  surat  kabar,  jurnal,  majalah, liberalisasi sektor swasta.
Diperbolehkannya swasta dalam mengelola bisnis hiburan umum, seperti film, bioskop,  dan  lain-lain  (Seekins  2002:96). Namun  demikian,  para  demonstran  tetap tidak  puas  mengingat  kedekatan  Maung- Maung  dengan  Ne  Win.  Para  demonstran menuntut  Maung-Maung  mundur.  Situasi internal  dalam  negara  yang  semakin  kalut, dan  perpecahan  yang  melanda  BSPP menyebabkan  ancaman  disintegrasi  di depan  mata.  Akibatnya  pada  tanggal  18 September  1988  seorang  kawan  dekat  Ne Win, yakni Jenderal Saw Maung melancarkan  kudeta,  memecat  Maung- Maung dan pemerintahan BSPP, menertibkan keadaan, memerintahkan
pegawai  negeri  bekerja  seperti  semula, memblokade  jalan-jalan,  melarang  orang berkumpul lebih dari 5 orang, membersihkan  jalan-jalan  dari  barikade, dan membubarkan pusat-pusat demonstrasi serta  menembak  mati  mahasiswa  yang melawan. Pada tanggal 26 September junta mendirikan State Law and Order
Restoration Council /Dewan Pemulihan Ketertiban dan Hukum Negara (SLORC) di bawah  pimpinan    Jenderal  Saw  Maung (Callahan 2004:106).
Menanggapi  kudeta  Saw  Maung tersebut  ribuan  mahasiswa  mengalir  ke wilayah  perbatasan  Myanmar-Thailand. Sebagian besar di antara mereka bergabung dengan  kelompok-kelompok  perlawanan etnik bersenjata di perbatasan dan memperoleh  perlindungan  dari  komunitas- komunitas  di  wilayah  tersebut.  Jumlah mereka  diperkirakan  mencapai  ribuan orang.  Mereka  bergabung  dalam  camp- camp  militer  kelompok  seperti Karen National Union (KNU) dan Burma Communist Party (BCP) serta mendapatkan  pelatihan  bersenjata  maupun taktik perang gerilya. Sebagai gambaran, di kamp  KNU  sendiri  terdapat  2000  orang mahasiswa.  Tujuan  mereka    adalah  sama, yakni  menggulingkan  pemerintahan  di Rangoon  secara  bersama-sama.  Dalam pengungsian itu mahasiswa mendirikan All Burma Students Democratic Front
(ABSDF)  yang  menjadi  payung  organisasi
mahasiswa  untuk  melawan  rejim.  Untuk menghadapi  ancaman  itu,  rejim  SLORC mengeluarkan program amnesti agar mahasiswa kembali ke rumah dan keluarga mereka masing-masing. Himbauan tersebut disampaikan  melalui  televisi,  radio,  papan pengumuman, pamflet-pamflet yang disebarkan dari udara. Pemerintah menyerukan mahasiswa agar tidak dimanfaatkan  oleh  kaum  pemberontak yang pada akhirnya mencabik-cabik Myanmar  dalam  konflik  berkepanjangan. Himbauan  pemerintah  itu  cukup  efektif sehingga sebagian besar di antara mahasiswa  pada  awal  1989  telah  kembali (Charney 2009:163).
Bersamaan dengan keberhasilan pemulangan mahasiswa di atas, pemerintah kemudian menggenapinya dengan melanjutkan  kebijakan  “pengendalian” mahasiswa  dengan  mengambil  sejumlah langkah  penting.  Di  antaranya  adalah dengan  melancarkan  program  penataran  di seluruh negara bagi guru, dosen, mahasiswa,  sebagai  “kursus  penyegaran” dan pembentukan mental dengan menanamkan  nilai-nilai  dasar  negara, sejarah  peranan  militer,  sejarah  bangsa, kebijakan  dan  haluan  ekonomi,  hukum serta undang-undang negara. Kampanye ini mirip dengan pola pendidikan P4 (Pedoman,  Penghayatan,  dan  Pengamalan Pancasila)  yang  pernah  diterapkan  di Indonesia.  Di  mata  rejim,  kampus  dan
mahasiswa  harus  dikendalikan  dengan ketat dan dosen harus lebih bertanggungjawab dalam mendidik mahasiswanya  agar  berperilaku  “baik” sesuai  dengan  apa  yang  dikehendaki negara. Mereka menganggap bahwa perilaku  demonstrasi  mahasiswa  yang buruk  selama  ini  banyak  dipengaruhi  oleh elemen-elemen  subversif,  baik  dari  luar maupun  dalam  negeri,  yakni  kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan kampus sebagai area keresahan.  Mereka  seperti  kelompok- kelompok  oposisi  maupun  politisi-politisi oportunis  dalam  negara.  Di  bawah  rejim kuku  besi  SLORC  militer  terus  berusaha menancapkan kekuasaannya.
Meskipun menjanjikan berbagai pembaruan  poltik  dan  ekonomi  pada kenyataannya rejim SLORC tidak bergeming  dari  cara-cara  represif  dan otoriter.  Tantangan  bukan  hanya  datang dari  mahasiswa  tetapi  juga  kelompok- kelompok  masyarakat  umum,  khususnya kubu oposisi di bawah pimpinan Aung San Suu  Kyi,  puteri  mendiang  Aung  San, dengan  partainya National  League  for Democracy (NLD)  yang  didirikan  pada bulan  September  1988.  Jika  dikaji  lebih jauh, penerapan kebijakan “serampang dua mata”  di  atas  merupakan  bagian  dari indoktrinasi  menyeluruh  yang  dilakukan rejim  untuk  menancapkan  hegemoninya  di kalangan  mahasiswa.  Hasil  yang  dicapai
dari  kebijakan  ini  dalam  jangka  pendek memang cukup ampuh dalam membendung gerakan perlawanan. Terbukti bahwa selama  dekade  1990-an  sampai  dekade tahun 2000-an tidak ada gerakan perlawanan  yang  menonjol  yang  datang dari  mahasiswa  maupun  oposisi,  yang secara  signifikan  mampu  menggoyahkan kedudukan rejim.

## .
Menuju  Haluan  Baru:  Antara  Realita dan Kosmetika
Insiden  perlawanan  secara  terbuka yang  menonjol  baru  muncul  pada  bulan Agustus  2007  yang  dipicu  oleh  kenaikan harga kebutuhan pokok sehari-hari, seperti; makanan, minuman, tepung, minyak goreng,  dan  lain-lain,  yang  kemudian ditambah  dengan  kenaikan  harga  bahan bakar minyak (BBM). Keadaan itu menambah beban kehidupan rakyat sehingga  mencetuskan  demonstrasi  hingga bulan  September  di  sejumlah  tempat. Sebagian  kelompok-kelompok  mahasiswa terlibat dalam gerakan penentangan tersebut dan secara aktif berusaha menjalin kontak-kontak dengan kelompok- kelompok buruh dan juga oposisi.
Pemerintah  merespon  dengan  cara  keras, dengan menumpas pemberontakan tersebut dan  menahan  para  pemrotes.  Yakin  bahwa tentara  tidak  dapat  memadamkan  sebarang pemrotes  dari  masyarakat  umum,  dalam bulan  September  para  pendeta  Budha
melancarkan  protes-protesnya  di  wilayah Tenggara  Myanmar  melawan  kebijakan ekonomi  pemerintah.  Protes  ini  kemudian menyebar  ke  seluruh  negara  diikuti  ribuan pendeta.
Akibatnya pada tanggal 26
September  militer  bertindak  keras  dengan menembak,  menginterogasi,  dan  menahan para  pendeta.  Sejumlah  orang  diseret  ke pengadilan  dan  dijebloskan  ke  dalam penjara.  Langkah  itu  diikuti  dengan pemblokiran  telepon  genggam,  email, akses  internet,  dan  komunikasi  melalui pos.  Dalam  pengadilan  yang  digelar sepanjang tahun 2008 tidak kurang dari 70 orang  lebih  yang  dijatuhi  hukuman  mulai dari  2,5  tahun  hingga  65  tahun  penjara. Mereka  adalah  aktivis  mahasiswa,  penulis, musisi,  biksu,  anggota  partai  oposisi  Liga Nasional  untuk  Demokrasi  (LND),  dan tokoh-tokoh  pro  demokrasi  lainnya.  Para tahanan  ini  disebar  ke  sejumlah  penjara  di seluruh  Myanmar  secara  berpindah-pindah dan  diisolasi  dari  dunia  luar.  Peristiwa  26 September tersebut dikenal sebagai Revolusi  Kunyit  yang  amat  mengguncang pemerintah. Kejadian ini membawa implikasi  secara  internal  di  tubuh  rejim (Charney 2009:196-197).
Pada  bulan  November  2007  tanpa hiruk  pikuk  dan  sebab-sebab  yang  begitu jelas  SLORC  dibubarkan  dan  digantikan dengan State  Peace  and  Development Council (SPDC).  Kejadian  itu  dilakukan
menyongsong  masuknya  Myanmar  ke dalam  keanggotaan  ASEAN.  Hal  ini sebagai  bagian  dari  cara  mereka  untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat internasional  yang  menyorot  perilaku rejim.  Namun  banyak  ahli  yang  menyebut hal  ini  sebagai  langkah  “setengah  hati” ketimbang sebagai suatu perubahan mendasar.  Dua  lembaga  tersebut  berbeda nama  saja,  tapi  pada  hakikatnya  sama  dan serupa.  Mahasiswa  menanggapi  perubahan itu dengan nada curiga dan menganggapnya sebagai upaya rejim menutupi  wajah  bopeng  kekuasaan  yang semakin tidak kompeten.
Namun  seiring  dengan  munculnya tekanan  dari  masyarakat  internasional  dan juga kebutuhan akomodasi sebagai anggota ASEAN,  Myanmar  secara  perlahan-lahan mulai  membuka  diri.  Hal  itu  dibuktikan dengan  beberapa  kebijakan  politik  dan pembaruan yang dilancarkan rejim beberapa tahun belakangan seperti: Menyelenggarakan pemilu pada 7 November  tahun  2010  yang  dimenangi partai  dukungan  pemerintah,  yakni  USDP (Partai Uni  Solidaritas dan Pembangunan); dibubarkannya pemerintahan SPDC pimpinan  Jenderal  Than  Shwe  digantikan dengan pemerintahan sipil Jenderal (Purn.)  Thein  Sein  pada  tanggal  30  Maret 2010;  mengijinkan  Aung  San  Suu  Kyi  ke luar  negeri  untuk  menerima  hadiah  Nobel Perdamaian;  pembebasan  ratusan  tahanan
politik;  kebebasan  unjuk  rasa  bagi  buruh; penyingkiran  sejumlah  tokoh  non  reformis termasuk  wakil  presiden  Tin  Aung  Myint Oo  pada  Juli  2012;  serta  penghapusan larangan berkumpul lebih dari 5 orang, dan lain-lain.
Meskipun demikian, banyak kalangan menilai hal ini sebagai perubahan kosmetik belaka,  dan  hanya  ingin  “mengambil  hati” masyarakat internasional. Hakikatnya militer di bawah kendali tokoh lama yakni, Jenderal  Than  Shwe  tetap  memainkan peranan  di    balik  layar  dalam  panggung politik.  Selain  itu,  di  banyak  tempat kebebasan  yang  ada  masih  dibatasi.  Salah satu  contohnya  adalah  insiden  buruk  yang terjadi  dua  tahun  lalu,  yakni  ketika  pada bulan Juli 2012 para mahasiswa melancarkan demonstrasi memperingati 50 tahun  aksi  brutal  militer  yang  terjadi  pada tahun  1962  ketika  Jenderal  Ne  Win melancarkan kudeta. Akibat insiden tersebut  puluhan  mahasiswa  ditangkap selama  beberapa  hari  dan  kemudian dilepaskan. Hal tersebut memicu kekhawatiran  akan  arah  reformasi  yang ditempuh oleh pemerintahan baru Myanmar. Apalagi belakangan sikap intoleransi  militer  tetap  nampak  sehingga memancing berbagai pertumpahan bersenjata  dengan  kelompok-kelompok etnis  minoritas  yang  memberontak,  serta juga  munculnya  konflik-konflik  komunal yang  sukar  dibendung.  Dalam  konteks
seperti  itu,  akankah  gerakan  mahasiswa mampu menjadi salah satu simpul kekuatan yang dapat mendorong terjadinya perubahan?  Jawaban  itu  tergantung  pada sejauh  mana  kekuatan  mahasiswa  dan kelompok-kelompok  di  luar  pemerintah bersatu  melampaui  batas-batas  kesadaran internal dan visi mereka selama ini.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat dikemukakan bahwa gerakan mahasiswa di Myanmar  tidak  pernah  terlepas  dari kemelut politik di negara tersebut. Berbagai isu politik yang muncul seringkali  menjadi  pemicu  yang  turut melempangkan  jalan  bagi  munculnya aktifisme  mahasiswa.  Sikap  dan  respon mereka  atas  berbagai  persoalan  bangsa menjadi barometer terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap situasi yang berkembang.  Karena  bagaimanapun  reaksi mahasiswa  pada  umumnya  mencerminkan sebagian aspirasi dalam masyarakat. Dalam  konteks  masyarakat  Myanmar, sikap  kepedulian  mahasiswa  ditunjukkan mulai dari sejak jaman sebelum kemerdekaan  sampai  dengan  hari  ini.  Di masa lalu keterlibatan tokoh-tokoh mahasiswa  dalam  berbagai  organisasi memberikan kontribusi penting bagi munculnya  gerakan-gerakan  anti  kolonial, yang kemudian berpuncak pada kemerdekaan  pada  tahun  1948.  Bersama
para  politisi  yang  lebih  senior,  kalangan mahasiswa  ikut  menanamkan  kesadaran nilai-nilai  kebangsaan  serta  harga  diri bangsa Myanmar.
Sesudah merdeka gerakan mahasiswa muncul  sebagai  kekuatan  moral  yang  turut mengkoreksi  kebijakan  pemerintah,  mulai dari  masa  pemerintahan  demokrasi  liberal U  Nu  tahun  1948-1958,  1960-1962,  dan kemudian  di  bawah  rejim  militer  1958- 1960,  1962-2011,  sampai  kemudian  di bawah  pemerintahan  kuasi  militer  hari  ini. Adanya  perbedaan  visi  antara  mahasiswa dengan rejim menyebabkan gerakan mereka  berbenturan  dengan  kekuasaan, yang kemudian berujung pada penumpasan pada  tahun  1958,  1962,  1974,  1975,  1988. Seperti ditunjukkan sejarah, episode gerakan mahasiswa di Myanmar mengalami  tantangan  yang  amat  berat sekaligus    heroik.  Hal  tersebut  mulai  dari represi rejim yang begitu keras, perpecahan  internal  mengikuti  garis-garis etnik, perebutan kepemimpinan, perbedaan ideologi  dan  kelompok,  orientasi  gerakan, sampai dengan keterlibatan mereka dengan kelompok-kelompok separatis bersenjata di perbatasan,  yang  menyebabkan  gerakan mereka  turut  menjadi  “sumbu”  dalam pergolakan  politik  di  Myanmar.  Meskipun sampai  sejauh  ini,  gerakan  mahasiswa belum  bisa  benar-benar  bersatu  dengan kuat  sebagai  satu  barisan  yang  mampu menantang  rejim  secara  serius,  namun
gerakan mereka cukup memberikan tekanan pada rejim. Apalagi dalam beberapa kesempatan mereka juga menjalin  aliansi  dengan  segmen  kelompok masyarakat  yang  lain,  seperti  kelompok buruh,  intelektual,  aktifis  pro  demokrasi, para  desiden  rejim  yang  kecewa,  serta lembaga  swadaya  masyarakat,  sehingga pada tahap tertentu dapat menambah energi bagi  suatu  perjuangan  panjang  di  masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Altbach,  Philip  G.,  “Gerakan  Mahasiswa
Dalam Dasawarsa Tujuh Puluh Dan
Delapan Puluhan”, dalam  Philip G.
Altbach (ed.), Politik Dan
Mahasiswa: Perspektif dan Kecenderungan  Masa  Kini, (Terj.), Jakarta: PT Gramedia, 1988:1-18.
Callahan,  Mary  P., Making  Enemies:  War and  State  Building  in  Burma, Singapore:  Singapore  University Press, 2004.
Charney, Michael W., A History of Modern Burma, Cambridge: Cambridge
University Press, 2009.
Furnivall,  J.S., Colonial  Policy  and Practice:  A  Comparative  Study  Of Burma  and  Netherlands  India, Cambridge:  Cambridge  University Pres, 1948.
Lintner, Bertil, Outrage: Burma‟s Struggle for  Democracy, London:  White Lotus, 1990.
Maung  Maung, The  1988  Uprising  in Burma, New  Haven,  CT:  Yale University  Southeast  Asia  Studies, 1999.
Saung,  Aye, Burma  in  the  Back  Row: Autobiography  of  a  Burman  Rebel, Hongkong: Asia 2000 Ltd., 1989.
Seekins,  Donald  M., The  Disorder  of Order:  The  Army  State  in  Burma Since 1962, Bangkok: White Lotus, 2002.
Smith, Martin, Burma:  Insurgency and the Politics  of    Ethnicity, London:  Zed Books, 1999.
Steinberg,  David    I., Burma:  The  State  of Myanmar, Washington, DC:
Georgetown University Press, 2001.
Taylor,  Robert, The  State  in  Burma, London: C. Hurst, 1987.
Yi,  Khin, The  Dobama  Movement  in
Burma (1930-1938), Ithaca: Cornell University, Southeast Asia Program Monograph, 1988.