INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 7104-7110 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Konsep Hegemoni Dalam Demokrasi Electoral Justice
Rian Prayudi Saputra ✉ , Ratna Riyanti 2
Dosen Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Riau Email : ratnariyanti662@gmail.com ✉

## Abstrak
Demokrasi sejauh ini hanya sebatas individu memilih individu untuk keberlanjutan, mempertahankan, mengganti kekuasaan. Tentu harapan akan sistem demokrasi dapat menjamin kesejahteraan warga yang dimana demokrasi lewat pemilunya bisa melahirkan orang-orang baik ditengah proses sirkulasi dalam  kekuasaan.  Tujuan  akan  keadilan  dalam  penyelenggaraan  pemilu  ini  bisa  tercapai  dengan pelibatan rakyat dalam perumusan segala putusan dan menindak lanjuti itu dengan pendidikan dan sosialisasi  akan  aturan  yang  disepakati  Bersama  itu.  Pemilihan  umum  memiliki  dua  fungsi,  yakni memilih aktor politik dan yang kedua memberikan ruang bagi rakyat. Dimana kedua hal itu adalah fungsi memilih yang melakukan kebijakan publik dan fungsi memaksa para wakil untuk terbuka dan menghukum  jika  ditemukan  korup  dan  mementingkan  diri  sendiri.  Yang  dimana  para  wakil  yang memiliki  mandat  ini  terikat  dengan  aspirasi  konstituennya.  Melalui  pemilu  ini  diharapkan  menjadi sarana  pendidikan  politik  kepada  rakyat  untuk  mencerahkan  wawasan  warga  sehingga  kehidupan politik dapat menuju kearah yang lebih demokratis. Dalam menjawab permasalahan diatas diperlukan usaha yang keras dari semua lapisan masyarakat.
Kata kunci : demokrasi, politik, rakyat.

## Abstract
Democracy  so  far  has only  been  limited  to  individuals  choosing  individuals to continue,  maintain, replace power. Of course the hope is that the democratic system can guarantee the welfare of citizens where democracy through elections can give birth to good people in the midst of the process of circulation in power. The goal of justice in the administration of elections can be achieved by involving the people in the formulation of all decisions and following up on this with education and socialization of the mutually agreed rules. General elections have two functions, namely selecting political actors and secondly providing space for the people. Where those two things are the function of electing to carry out public policy and the function of forcing representatives to be open and punish if they are found to be corrupt and self-serving. Which is where the representatives who have this mandate are bound by the aspirations of their constituents. Through this election, it is hoped that it will become a means of political education for the people to enlighten citizens' insights so that political life can lead to a more democratic direction. In answering the above problems required hard effort from all walks of life.
Keywords: democracy, politics, people

## PENDAHULUAN
Demokrasi  sejauh  ini  hanya  sebatas  individu  memilih  individu  untuk  keberlanjutan, mempertahankan,  mengganti  kekuasaan.  Bisa  kita  pahami  bahwa  demokrasi  didalam  suatu negara bisa saja bergantung pada kondisi social budaya di negara tersebut. Kita melihat dengan penerapan demokrasi yang ada di Amerika yang tumbuh akibat sejarah dan budaya masyarakat disana. Dengan bangsa yang heterogen, bagaimana jalannya demokrasi di Indonesia? Tentu bukan dengan menjiplak apa yang dipraktekan dalam negara liberal seperti di Amerika tetapi menjadi tantangan  bagi negara Indonesia untuk menemukan format demokrasi yang sesuai dengan system sosial masyarakat Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penulis melakukan penelitian dengan tipe penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  belakayang menekankan  pada  materi  hukum  yaitu  Peraturan  Perundang-  Undangan  yang  berlaku  dan literatur yang mengenai pokok masalah yang dibahas. Agar tujuan penelitian ini dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan maka untuk itu diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Konsep hegemoni Gramsci
Konsep  hegemoni  Gramsci  ini  jika  dikaitkan  ke  dalam  konteks  pemilu,  maka  aktifitas masyarakat dapat berupa meminimalisir proses hegemoni yang terjadi. Yaitu masyarakat harus bisa  memahami  saat  para  aktor  politik  berusaha  untuk  memengaruhi  calon  pemilih  dengan janji-janji yang tidak direalisasikan ketika mereka terpilih, baik sebagai pemimpin maupun wakil rakyat. Pada titik ini gerak masyarakat dilakukan secara bebas untuk melakukan tindakan tanpa intervensi dari pihak manapun. Pasal 1 ayat (2) dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tentang kedaulatan rakyat. “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya ol eh Majelis  Permusyawaratan  Rakyat”  diubah  menjadi  “Kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan dilaksanakan  menurut  Undang- Undang  Dasar”.  Kedaulatan  rakyat  ini  sudah  secara  tegas digambarkan  oleh  Founding  Fathers.  Pada  tahun  2001  MPR  dikala  itu  menyetujui  dimana pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Perdebatan akan kedaulatan rakyat ini awalnya sebatas dimana posisi rakyat didalam penentuan pemimpin dan representasi suara mereka. Dalam hal  ini  posisi rakyat menentukan kualitas  akan penerapan demokrasi substansial dinegara ini.
Tentu harapan akan sistem demokrasi dapat menjamin kesejahteraan warga yang dimana demokrasi lewat pemilunya bisa melahirkan orang-orang baik ditengah proses sirkulasi dalam kekuasaan. Tetapi ketika pergantian pemimpin ini dicederai dengan proses yang tidak sehat maka  kesejahteraan  ini  akan  sulit  dicapai.  Kehidupan  di  Indonesia  jika  dilihat  dari  apa  yang dikatakan oleh tokoh filosofi besar Jean Jacques Rousseau disebutnya ochlocracy dimana esensi dalam berdemokrasi belum terpenuhi. Mulai dari pemi-lihan hukum tua, kepala dusun, sampai pada anggota dewan dan presiden sudah dilaksanakan secara voting tetapi bisa jadi ini hanya menjadi “fantasi demokrasi”.
Fantasi demokrasi ini menggambarkan seakan-akan praktek demokrasi ini sudah selalu dilaksanakan  di  Indonesia.  Hal  itu  dilakukan  secara  berulang-ulang  untuk  menunjukan  pada masyarakat bahwa pergantian pemim-pin ini dilakukan secara demokratis. Tetapi saling tebar janji ini tidak memberikan ikatan yang kuat antara pemilih dan calon wakil rakyat. Apalagi ketika pemilih  ini  dibayar  untuk  memilih,  sehingga  tidak  memberikan  ruang  bagi  pemilih  untuk memberikan  aspirasi.  Yang  seharusnya  dalam  transaksi  ini  untuk  saling  kontrol  tetapi  yang menjadi  kebiasaan  adalah  praktek  politik  uang  Muncul  istilah  defisit  demokrasi  yang menggambarkan adanya kemunduran dalam kehidupan demokrasi di negara ini. Dengan artian bahwa prakteknya hanya sebatas masyarakat menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menggunakan hak suara. Secara prosedural masyarakat sudah menyuarakan aspirasinya dalam memilih pemimpin. Tetapi apakah ada pendidikan untuk menyuarakan aspirasinya langsung
kepada yang dipilihnya itu agar kebijakan pemerintah sesuai  dengan  keinginan masyarakat? Disini perlu dilihat apakah perkembangan kuantitas sejalan dengan kualitas yang ada. Jika hanya dilihat dari konteks penyebaran praktek demokrasi memang hari ini sudah menyebar di seluruh wilayah bahkanpun hampir di seluruh negara yang ada di dunia ini menggunakan sistem ini. Tetapi pertanyaan muncul apakah partisipasi politik warga saat ini menggambarkan cita-cita demokrasi Indonesia.

## 2. Keadilan Pemilu
Electoral Justice yang akan penulis jabarkan di sini adalah bagaimana keadilan pemilu ini bisa  menghasilkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  demokratis  pasca  pemilu.  Hal  tersebut menentukan bagaimana dari proses yang adil itu menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas.  Maka  dari  itu  bagaimana  prosedur  yang  diatur  dalam  pelaksanaan  pemilu  ini mampu menelaah akan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika dalam proses pemilihan ini. Jaminan akan rasa percaya dari masyarakat sebagai konsti-tuen terhadap wakil rakyat harus bisa  diwujudkan.  Maka  posisi  keadilan  pemilu  ini  harus  didudukan  sebagai  tujuan  dari pelaksanaan pemilu ini. Melalui keadilan pemilu ini bisa meminimalisir akan perselisihan dalam pemilu yang sarat dengan transaksi kotor. Dimana dalam perwujudan keadilan ini prosedur yang ada harus menutup keran-keran kecurangan yang merugikan salah satu peserta pemilu yang berimbas pada tak terakomodirnya suara rakyat yang sebenarnya.
Tujuan akan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu ini bisa tercapai dengan pelibatan rakyat  dalam  perumusan  segala  putusan  dan  menindak  lanjuti  itu  dengan  pendidikan  dan sosialisasi akan aturan yang disepakati Bersama itu. Paling tidak didalam pelaksanaan pemilu sudah dilakukan dengan seadil mungkin, harapan demokrasi Indonesia bisa terang benderang. Tetapi jika dalam penyelenggaraan baik Pemilihan umum (Pemilu) maupun pemilihan kepala daerah  (pilkada)  jauh  dengan  prinsip  keadilan,  maka  benar  yang  dikatakan  oleh  Benyamin Franklin pemimpin revolusi Amerika, “Demokrasi seperti dua ekor serigala dan seekor domba yang memutuskan siapa yang akan dijadikan santapan siang hari itu” Jangan sampai has il dari pilkada  ini  menghasilkan  para  pemimpin  yang  hanya  bermodal  akumulasi  kapital  dan menggunakan provokasi lewat menghasut penyelenggara dan warga untuk memilih dan tidak menggambarkan kualitas demokrasi yang baik. Dalam melihat kontestasi pemilu ini, wakil rakyat dan para pemimpin yang muncul adalah mereka yang berhasil memenangkan kontestasi melalui ajang  besar-besaran modal. Ataupun  mereka yang memenangkan kontestasi ini  adalah atas dukungan para pemodal yang bertujuan agar ketika dalam perumusan kebijakan, para pemodal ini bisa dimuluskan kepentingan kapital mereka.
Tower Sargent menyatakan didalam negara demokrasi harus memenuhi beberapa unsur salah satunya adalah citizen involment in political decision making atau pelibatan warga negara
dalam  pengambilan  kebijakan  politik  (Mushoffa  et.al,  2016:23).  Biasanya  yang  sering dikesampingkan  adalah  pelibatan  masyarakat.  Masyarakat  memiliki  hak  dalam  memilih pemimpin tapi dalam perumusan kebijakan seringkali dikesampingkan. Ini adalah merupakan hal  paling  substansial  di  dalam  sebuah  negara  demokrasi.  Maka  keadilan  dari  perspektif kepentingan  rakyat  ini  tidak  akan  berjalan  baik,  ujung-ujungnya  yang  diakomodir  adalah kepentingan elit. Daya tawar rakyat akan kebijakan publik terhadap para elit politik ini menjadi kurang kuat karena dominasi para pemodal ini. Faktanya terlihat dalam proses kebijakan publik akhir-akhir  ini  bukannya  mendapatkan  dukungan  rakyat  malah  terjadi  penolakan  karena kurangnya pelibatan partisipasi rakyat.
Pada akhirnya, rakyat hanya menjadi penonton di dalam negara demo-krasi yang katanya mengedepankan  kedaulatan  rakyat.  Inilah  yang  saya  katakan  fantasi  demokrasi,  dimana demokrasi hanya berjalan secara prosedural bukan substansial. Bisa saja kesadaran masyarakat menuju TPS ini bukan karena kesadaran untuk berpartisipasi tetapi terjebak dalam impian dan khayalan  akan  lahirnya  pemimpin  dambaan  yang  secara  kebetulan  muncul  dalam  tahapan tersebut. Adapun masyarakat bisa saja terstigmatisasi negatif terhadap yang namanya golongan putih.  Majid  (1999)  menyebutkan  peran  warga  masyarakat  adalah  penting  karena  sebagai “rumah”  dari  demokrasi.  Dalam  hal  ini  keadilan  pemilu  bisa  memberikan  sumbangsi  akan kepercayaan  rakyat  mengingat  peran  masyarakat  ini  juga  indicator  keberhasilan  demokrasi dalam  suatu  negara.  Di  dalam  pemilu  ini  secara  tidak  langsung  terjadi  kesepakatan  antara masyarakat dan calon pemimpin. Tetapi kontraproduktif penyelenggaraan pemilu ini memang terlihat dalam ajang pemilihan yang dimana rakyat dilibatkan hanya saat memilih di TPS. Setelah segala tahapan selesai, rakyat pun selesai tugasnya. Rakyat yang adalah substansi dari demokrasi menjadi pihak yang tidak diuntungkan dalam proses ini.
Publikasi  Indonesian  Corruption  Watch  (ICW)  melalui  Republika.co.id,  mencatat  586 anggota  DPR/DPRD  menjadi  tersangka  korupsi  dalam  kurun  waktu  sembilan  tahun  terakhir. Kemudian dalam survey Lembaga Survey Indonesia (LSI), tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja  DPR  adalah  yang  paling  rendah  diantara  lembaga  negara  lainnya.  Ini  menjadi  bukti bahwa  transaksi  yang  dilakukan  antara  masyarakat  dan  calon  wakil  rakyat  itu  hanya  dalam seputaran  kepentingan  membeli  suara.  Teladan  dari  wakil  rakyat  masih  kurang  dengan menempuh tahapan yang kotor untuk menggait suara rakyat. Maka dengan etika dan teladan yang  masih  kurang  dari  para  pemimpin  ini,  mengakibatkan  kepercayaan  yang  kurang  dari masyarakat. Keadilan pemilu dalam masyarakat sangat krusial jika dilihat pasca terpilihnya wakil rakyat.  Apalagi  pengaturan  tentang  mekanisme  konstituensi  belum  begitu  proporsional terhadap proses penyerapan aspirasi konstituen.
Di saat itupun partai politik yang menjadi wadah aspirasi politik justru menciptakan jarak
yang lebar dengan rakyat. Sehingga dalam ranah legislative pun, anggota dewan lebih condong terhadap  kepentingan  partai  bukan  murni  dari  suara  rakyat.  Kampanye  yang  adalah  sarana informasi  bagi  para  pemilih  misalnya  prestasi  parpol,  kredibilitas  calon,  visi  dan  misi  yang diusung  merupakan  ruang  bagi  warga  untuk  mendiskusikan  kepentingan  dan  kebutuhan pemilih. Tetapi kampanye saat ini menjadi tempat ujaran kebencian, pembentukan opini publik, transaksi janji dan uang.
Pemilihan  umum  memiliki  dua  fungsi,  yakni  memilih  aktor  politik  dan  yang  kedua memberikan ruang bagi rakyat. Dimana kedua hal itu adalah fungsi memilih yang melakukan kebijakan publik dan fungsi memaksa para wakil untuk terbuka dan menghukum jika ditemukan korup dan mementingkan diri sendiri. Yang dimana para wakil yang memiliki mandat ini terikat dengan aspirasi konstituennya. Melalui pemilu ini diharapkan menjadi sarana pendidikan politik kepada rakyat untuk mencerahkan wawasan warga sehingga kehidupan politik dapat menuju kearah yang lebih demokratis. Dalam menjawab permasalahan diatas diperlukan usaha yang keras dari semua lapisan masyarakat. Dalam buku Konsep Memperdalam Demokrasi dituangkan gagasan  Anthony  Giddens,  bahwa  diperlukan  adanya  deeppening  democracy  bagi  negara demokratis  dalam  praktiknya  menjauhi  substansi  dari  demokrasi  itu  sendiri  (Mushoffa,  et.al, 2016:5). Setelah reformasi, kehidupan demokrasi di Indonesia memang mengalami kemajuan tetapi  dalam  prakteknya  masih  perlu  dimaksimalkan.  Keadaan  tersebut  tergambar  pada konstituensi antara wakil rakyat dan rakyat masih lemah. Seharusnya dibuatkan wadah agar jika wakil rakyat sudah tidak lagi merepresentasikan suara rakyat, rakyat bisa menuntut atau menarik Kembali wakilnya itu.
Bagi  Indonesia  yang  menggunakan  sistem  demokrasi  ini,  keadilan  bagi  warga  setelah penyelenggaraan  pemilu  ini  harus  terus  dikawal  dengan  terus  dilibatkan  dalam  proses perumusan kebijakan sebagai wujud daulat rakyat dan menghasilkan kebijakan yang pro rakyat. Mendukung  hadirnya  demokrasi  substansial  ini  perlu  diadakan  pendalaman  demokrasi  bagi bangsa  Indonesia  ketika  demokrasi  hanya  sebatas  nampak  permukaan  dalam  wujud  simbol institusi demokrasi yang biasa disebut demokrasi prosedural. Ini juga mendorong keterlibatan warga dalam proses penyelenggaraan negara dan bertanggung jawab menjadi warga aktif.
Melalui  interaksi  aktif  antaraktor,  transformasi  menuju  demokrasi  substantif  melahirkan penghormatan dan keadilan bagi warga pada negara sehingga negarapun mampu memerintah dan meminta kepatuhan sukarela dari warga negara.

## SIMPULAN
Tujuan akan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu ini bisa tercapai dengan pelibatan rakyat  dalam  perumusan  segala  putusan  dan  menindak  lanjuti  itu  dengan  pendidikan  dan sosialisasi akan aturan yang disepakati Bersama itu. Paling tidak didalam pelaksanaan pemilu sudah dilakukan dengan seadil mungkin, harapan demokrasi Indonesia bisa terang benderang. Maka keadilan dari perspektif kepentingan rakyat ini tidak akan berjalan baik, ujung-ujungnya yang diakomodir adalah kepentingan elit. Daya tawar rakyat akan kebijakan publik terhadap para elit politik ini menjadi kurang kuat karena dominasi para pemodal ini. Faktanya terlihat dalam proses kebijakan publik akhir-akhir ini bukannya mendapatkan dukungan rakyat malah terjadi penolakan karena kurangnya pelibatan partisipasi rakyat. Pemilihan umum memiliki dua fungsi,  yakni  memilih  aktor  politik  dan  yang  kedua  memberikan  ruang  bagi  rakyat.  Dimana kedua hal itu adalah fungsi memilih yang melakukan kebijakan publik dan fungsi memaksa para wakil untuk terbuka dan menghukum jika ditemukan korup dan mementingkan diri sendiri. Yang dimana  para  wakil  yang  memiliki  mandat  ini  terikat  dengan  aspirasi  konstituennya.  Melalui pemilu  ini  diharapkan  menjadi  sarana  pendidikan  politik  kepada  rakyat  untuk  mencerahkan wawasan warga sehingga kehidupan politik dapat menuju kearah yang lebih demokratis. Dalam menjawab permasalahan diatas diperlukan usaha yang keras dari semua lapisan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Hardiman, F. B. 2009. Demokrasi Deliberatif. PT Kanisius. Depok
Mushoffa, I. 2016. Konsep Memperdalam Demokrasi. Intrans Publishing. Malang.
Zuchron, D. 2017. Menggugat Manusia dalam Konstitusi Kajian Filsafat atas UUD 1945 Pasca-
Amandemen. Rayyana Komunikasindo. Jakarta.
Hariyanto, I. 2019. Survei LSI:Kepercayaan Publik Terhadap DPR Paling Rendah, KPK Tertinggi.
https://news.detik.com/berita/d-4735750/survei-lsi-kepercayaan-publik-terhadap-dpr- paling-rendah-kpk-tertinggi. Diakses 25 Februari, 2021.
Kartika,  M.  2020.  ICW  :  Sedikitnya  586  Anggota  DPR/DPRD  Tersangka Korupsi.https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qi8ef  d396.  Diakses  25 Februari 2021.
Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Utara, Membumikan Electoral Justice dalam Pilkada, cet. pertama, bulan Maret, tahun 2021 dalam link https://jdih.kpu.go.id/data/data_artikel/Membumikan%20Electoral%20Justice%20Dalam %20Pilkada.pdf