
[Safrin Salam] 1
[Edy Nurcahyo] 2 [H. Muhamad Rezky Pahlawan MP] 3
[Muhammad Salam Amrullah] 4

## Abstract
Customary  land  rights  are  the  highest  form  of  land  ownership  under  customary  law, encompassing  all  land  within  a  specific  customary  legal  jurisdiction,  jointly  held  by members of the indigenous community. The purpose of this research is to find a model for registering communal land in the land registration system and to determine the legal status of communal land in the land registration system. The research methodology used in this study is normative legal research, employing various approaches such as statutory approach  and  conceptual  approach.  The  legal  sources  used  include  primary  legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The research findings indicate that the registration of communal land in the land registration system, both de facto  and  de  jure,  has  been  recognized  and  protected  through  two  regulations  that acknowledge the existence of communal land, namely Ministerial Regulation No. 10 of 2016  and  the  Complete  Systematic  Land  Registration  (PTSL)  program.  Essentially, communal  land  controlled by  indigenous  communities  will  be  acknowledged  through  a decree  issued  by  the  regent/mayor/governor  for  the  registered  communal  land  at  the local National Land Agency (BPN) office. However, the legal status of communal land in the Land Registration System shows that communal land is not included in the rights to

## ANALISIS HUKUM PENDAFTARAN TANAH TERHADAP TANAH KOMUNAL
1 [Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton]
1 [safrin.salam@umbuton.ac.id]
2 [Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton]
2 [cahyonur3dy@gmail.com]
3 [Fakultas Hukum, Universitas Pamulang]
3 [rezkymustikaputra@gmail.com]
4 [Fakultas Hukum, Universitas Andi Djemma]
4 [amrullahsalam@unanda.ac.id]
P- ISSN : 2614 – 5723 E- ISSN : 2620 – 6617
JurnalIus Civile (RefleksiPenegakan Hukum dan Keadilan) Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar Volume 8, Nomor 1, Tahun 2024 email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile
land as regulated in Government Regulation No. 24 of 1997 concerning land registration. Therefore, a revision of the land registration regulation is necessary to ensure the legal certainty of communal land controlled by indigenous communities.
Keywords: Registration;  Communal  Land;  Customary  Land  Right;,  Indigenous Communities.
Received: 10 Juni 2023                 Revised: 17 April 2024                  Aceppted: 16 Mei 2024

## 1. PENDAHULUAN
Pada era modern, nilai sebuah tanah tidak berubah. Tanah tetap memiliki nilai  yang  sangat  berharga  karena  merupakan  bentuk  kekayaan  yang  memiliki nilai  investasi  yang  stabil  dan  cenderung  meningkat  seiring  waktu.  Dalam Zaman  ini,  pandangan  tentang  kesuksesan  seseorang  masih  terkait  dengan kepemilikan tanah yang luas. Pertambahan penduduk menjadi salah satu faktor yang  menyebabkan  peningkatan  nilai  tanah. 1 Kebutuhan  akan  tanah  terus meningkat  seiring  pertumbuhan  populasi  dan  pembangunan  yang berkelanjutan.  Permintaan  akan  infrastruktur  juga  membuat  tanah  menjadi kebutuhan  pokok.  Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  nilai  tanah  akan terus meningkat selama manusia masih ada. 2
Tanah  memiliki  peran  yang  sangat  signifikan  dalam  kehidupan  manusia, yang  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  sangat  berharga.  Menurut  pendapat Nurhasan  Ismail,  tanah  memiliki  kedudukan  dan  fungsi  yang  sangat  penting bagi  kehidupan  manusia.  Tanah  dianggap  sebagai  sumber  kehidupan  manusia yang berhubungan dengan harga diri, kesejahteraan, kemakmuran, kekuasaan, dan  memiliki  keterkaitan  dengan  nilai-nilai  sakral. 3 Penguasaan,  kepemilikan, dan  penggunaan  hak  atas  tanah  tidak  hanya  terbatas  pada  hubungan individualistik,  tetapi  juga  melibatkan  kelompok  atau  komunitas  berdasarkan ikatan  hukum  adat  antara  individu  dan  tanah. 4 Bahkan,  hukum  adat  menjadi salah  satu  pendorong  utama  dalam  pembentukan  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria (disingkat UUPA). Undang- Undang  ini  menggantikan  dominasi  pernyataan  kepemilikan  tanah  dengan pengakuan  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat  terhadap  tanah,  sebagaimana dijelaskan  dalam  Pasal  3  UUPA. 5 Pendaftaran  tanah  pertama  di  Indonesia
1 Arvita  Hastarini  and  Gusti  Fadhil  Fithrian  Luthfan,  2022,  Kedudukan  Hukum  Masyarakat  Adat Dalam  Memperoleh  Hak  Atas  Tanah  Di  Indonesia, Jurnal  Hukum  Sasana, Vol.  8,  No.  2,  hlm.  243–64, https://doi.org/10.31599/sasana.v8i2.1326.
2 Ibid.,
3 M O C Wiguna, 2019, Problematika Pengaturan Pendaftaran Tanah Adat Di Bali, Jurnal Legislasi Indonesia. (download.garuda.kemdikbud.go.id,2019),http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?arti cle=1266619&val=14663&title=PROBLEMATIKA PENGATURAN PENDAFTARAN TANAH ADAT DI BALI.
4 Safrin  Salam,  2020,  Rekonstruksi  Paradigma  Filsafat  Ilmu:  Studi  Kritis  Terhadap  Ilmu  Hukum Sebagai  Ilmu, Ekspose:  Jurnal  Penelitian  Hukum  Dan  Pendidikan, Vol.  18,  No.  2,  hlm.  885–96, https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.511.
5 R  Ramadhani,  2019,  Eksistensi  Hak  Komunal  Masyarakat  Hukum  Adat  Dalam  Pengadaan  Tanah Untuk Kepentingan Umum, Jurnal Penelitian Hukum De Jure,
https://core.ac.uk/download/pdf/268381739.pdf.
dilakukan  melalui  dua  metode,  yaitu  pendaftaran  tanah  secara  sistematik  dan pendaftaran tanah secara sporadik.
Pendaftaran tanah secara sistematik dilakukan berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan oleh Menteri Agraria dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditentukan.  Sementara  itu,  pendaftaran  tanah  secara  sporadik  dilakukan berdasarkan  permintaan  pihak  yang  berkepentingan  dengan  menyediakan bukti  kepemilikan  atas  bidang  tanah  tertentu.  Ketentuan  ini  mengakibatkan sedikit hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali, terutama dalam hal tanah adat yang tidak memiliki bukti kepemilikan secara formal. 6
Instrumen  pendaftaran  tanah  yang  berlaku  saat  ini  belum  mampu mengakomodasi keragaman kepemilikan tanah dalam masyarakat hukum adat yang  bersifat  komunal.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang pendaftaran  tanah,  serta  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  yang berlaku  sebelumnya,  belum  berhasil  mengatasi  masalah  sertifikat  tanah  yang dimiliki secara bersama oleh masyarakat hukum adat.
Hal  ini  dapat  terlihat  dari  di  beberapa  daerah  yang  masih  kuat  hukum adat  belum  mendaftarkan  tanah  ulayat  seperti  kasus  yang  terjadi  di Minangkabau,  contoh  kasus  yang  dihadapi  adalah  tanah  pusaka  di Minangkabau yang masih sulit untuk dilakukan pendaftaran tanah oleh karena dengan adanya sertifikat sebagai bukti kepemilikan hak yang akan berdampak secara ekonomi dan dapat dialihkan hak tersebut melalui proses jual beli, hal ini bertentangan  dengan  prinsip  dan  hukum  adat  Minangkabau  terutama  dalam hal  pewarisan  harta  pusaka  tinggi  melalui  matrilineal  dimana  harta  tersebut tidak  diperkenankan  untuk  dialihkan  melalui  proses  jual  beli  kecuali  dapat digadaikan. 7 Kasus yang sama terjadi pula di Desa Pakraman Bali, pendaftaran tanah  druwe  desa  adat  masih  menemui  kendala  karena  status  tanah  druwe desa  merupakan  desa  adat  yang  masih  membutuhkan  pengaturan  tanah  adat secara khusus untuk dilakukan sertifikasi tanah druwe desa. 8 .
Oleh  karena  untuk  mengakomodir  pengaturan tanah  ulayat,  pemerintah telah menerbitkan Permen ATR/KBPN RI No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang  Berada  dalam  Kawasan  Tertentu  yang  merupakan  perubahan  dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  9  tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Penetapan  Hak  Komunal  Atas  Tanah Masyarakat  Hukum  Adat  dan  Masyarakat  yang  Berada  dalam  Kawasan Tertentu.
6 Syuryani Syuryani and Rian Hidayat, 2022, Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Terhadap Tanah Milik Adat Yang Belum Bersertipikat Di Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang, Menara Ilmu, Vol. 16, No. 1, https://doi.org/10.31869/mi.v16i1.3321.
7 Rahmi  Murniwati  and  Sucy  Delyarahmi,  2023,  Sertifikasi  Tanah  Pusaka  Kaum  Selaku  Hak  Milik Komunal Dan Akibatnya Di Sumatera Barat, Unes Journal of Swara Justisia, Vol. 7, No. 2, hlm. 2579–4701, https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.355.
8 Mujiati  I  Kadek  Sigit  Aryadi  Rai,  Dian  Aries  Mujiburohman,  2022,  Implementasi  Kebijakan Pendaftaran  Tanah  Hak  Komunal  Desa  Adat  Di  Alapsari,  Buleleng,  Bali, Publikauma:  Jurnal  Ilmu Administrasi Publik UMA, Vol. 10, No. 1, https://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma/article/view/6746.
Permen  ATR/KBPN  RI  No.  10  Tahun  2016  merupakan  instrument  hukum untuk  mengakomodir  tanah  ulayat  sebagai  tanah  bersama  (istilah  komunal) untuk  mendapatkan  kepastian  hukum  dalam  pengelolaan  dan  pemanfaatan tanah  oleh  masyarakat  hukum  adat.  Di  lain  sisi  Tanah  adat  merujuk  pada sebidang  tanah  yang  memiliki  hak  ulayat  dari  masyarakat  hukum  adat.  Hak ulayat merupakan hak kepemilikan tertinggi atas tanah dalam hukum adat yang mencakup  seluruh  tanah  yang  termasuk  dalam  wilayah  hukum  adat  tertentu, dimiliki secara bersama oleh anggota masyarakat adat. Penguasaan tanah adat berada di tangan mamak kaum atau kepala waris yang diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya. Pengaturan tanah adat ini akan ditinjau dari Perspektif PP Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Permen ATR/KBPN RI No.  10  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penetapan  Hak  Komunal  Atas  Tanah Masyarakat  Hukum  Adat  dan  Masyarakat  yang  Berada  dalam  Kawasan Tertentu.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas  isu  hukum  yang  menjadi  fokus  dalam penelitian  ini  adalah  kepastian  hukum  pendaftaran  tanah  ulayat  serta  status hukum  dari  pendaftaran  tanah  ulayat  dalam  sistem  pendaftaran  tanah  di Indonesia. Oleh karena itu, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini  adalah  bagaimanakah  pendaftaran  tanah  komunal  dalam  sistem pendaftaran  tanah  dan  apa  status  hukum  tanah  komunal  pasca  dilakukan pendataran tanah menurut sistem pendaftaran tanah.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  normatif  dengan  menggunakan  beberapa  pendekatan  yakni: pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan Konsep. 9 Sumber bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Bahan  hukum  tersebut  kemudian  diolah untuk mengkaji permasalahan dengan fokus pada penerapan kaidah-kaidah dan peraturan  perundang-undangan  dalam  hukum  positif  Indonesia.  Analisis dilakukan dengan menggunakan data pustaka, termasuk bahan hukum primer, bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Analisis  normatif  kualitatif digunakan  untuk  menganalisis  data  pustaka  yang  telah  dikumpulkan  secara komprehensif.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Pendaftaran Tanah Komunal dalam Sistem Pendaftaran Tanah
Ketentuan  Pasal  1  ayat 1  Permen  KBPN  No.  10 tahun  2016 mengatur bahwa  hak  komunal  atas  tanah,  yang  selanjutnya  disebut  hak  komunal, adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat, atau hak milik  bersama  atas  tanah  yang  diberikan  kepada  masyarakat  yang  berada
9 Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
dalam kawasan tertentu. Hal ini menunjukan bahwa hak komunal adalah hak milik bersama dalam konteks ini dalam penguasaan tanah komunal dikuasai secara  bersama-sama.  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  /  Kepala Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  10  Tahun  2016  mengakui  Hak  Komunal sebagai  mekanisme  untuk  membuktikan  kepemilikan  tanah  ulayat  oleh masyarakat  hukum  adat  melalui  proses  pendaftaran  tanah  sesuai  dengan ketentuan  yang  tercantum  dalam  Pasal  19  Peraturan  Menteri  Agraria  / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016. Namun, penting untuk dicatat bahwa Hak Komunal atas Tanah tidak termasuk sebagai objek pendaftaran tanah yang menghasilkan sertifikat tanah. 10 Hal ini berdasarkan ketentuan  Pasal  9  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  yang menyebutkan  beberapa  jenis  tanah  yang  dapat  didaftarkan,  seperti  tanah dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, tanah hak pengelolaan,  tanah  wakaf,  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun,  hak tanggungan, dan tanah negara. Meskipun dalam Pasal PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah tidak mengatur hak komunal sebagai jenis tanah namun  Pasal  1  ayat  (1)  Permen  KBPN  No.  10  tahun  2016  menegaskan  hak komunal sebagai hak atas tanah (hak milik bersama atas tanah) sebagaimana diatur  lebih  lanjut  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  yang  mengatur  bahwa  hak  atas tanah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  diberikan  dalam  bentuk  hak komunal.  Selanjutnya  subjek  dari  hak  komunal  tersebut  disebut  adalah masyarakat hukum adat (Pasal 2 ayat (1) Permen KBPN No. 10 Tahun 2016).
Pada  dasarnya  hak  komunal  sebagai  ha  katas  tanah  sebagaimana  yang disebutkan  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  Permen  KBPN  No.  10  Tahun  2016 memberikan perluasan obyek pendaftaran tanah sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 PP No. 24 Tahun 1997. Dengan pengaturan tersebut maka pengaturan hak  komunal  sebagai  ha  katas  tanah  diakui  menurut  sistem  pendaftaran tanah.  Kemudian  jika  ditelaah  sistem  pendaftaran  tanah hak  komunal dalam PermenKBPN  No.  10  Tahun  2016  dapat  ditinjau  dari  Pasal  5  sampai  dengan Pasal  23  PermenKBPN.  Nomor  10  Tahun  2016.  Hal  ini  dapat  digambarkan dalam gambar berikut ini :
10 L  I  Nurhakim,  B  Rubiati,  and  A  Afriana,  2018,  Eksistensi  Sertipikat  Hak  Komunal  Atas  Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Sektor Kehutanan Dan Perkebunan Existence, Bina Hukum Lingkungan, Vol. 3, No.  1,  http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=819888&val=12610&title=EKSISTENSI SERTIPIKAT  HAK  KOMUNAL  ATAS  TANAH  MASYARAKAT  HUKUM  ADAT  DI  SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN.

## Sumber : Diolah dari Data Primer Tahun 2022
Gambar  1  tersebut  menunjukan  bahwa  dalam  tahapan  pendaftaran tanah  komunal  melalui  proses  administrasi  setidaknya  melalui  2  instansi terkait yakni Bupati/Walikota-Tim IP4t dan BPN Wilayah Bupati/Walikota/Gubernur.  Proses  pendaftaran  tanah  masyarakat  hukum adat  itu  nantinya  akan  diterbitkan  Keputusan  Bupati/Walikota/Gubernur yang nantinya akan didaftarkan di Kantor Pertanahan terkait. Dalam proses yang  menarik  adalah,  pekerjaan  utama dari Tim IP4T  untuk  menilai  apakah ada  atau  tidaknya  keberadaan  masyarakat  hukum  adat  dan  tanahnya  itu menjadi  titik  sentral  rekomendasi  diberikan.  Sesuai  ketentuan  Pasal  7 Permenkbpn  Nomor  10  Tahun  2016  mengatur  bahwa  tugas  IP4T  adalah mengidentifikasi  dan  menginventarisasi  batas  tanah  dan  pemeriksaan lapangan  .  Dalam  ketentuan  lebih  lanjut  pada  Pasal  8  PermenKBPN  Nomor 10  Tahun  2016  mengatur  bahwa  dalam  hal  berkas  permohonan  lapangan untuk  mengetahui  letak  dan  batas  tanah  yang  dimohon.  Berdasarkan ketentuan  Pasal  7  dan  Pasal  8  PermenKBPN  Nomor  10  Tahun  2016    pada tidak  menunjukan  kriteria  apa  yang  menjadi  dasar  tanah  komunal  disebut tanah  masyarakat  hukum  adat,  namun  dalam  penjelasan  sebelumnya pendaftaran  tanah  masyarakat  hukum  adat  harus  memenuhi  syarat permohonan  sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  5  PermenKBPN  Nomor  10 Tahun 2016  yakni :
a. Riwayat masyarakat hukum adat;
b. Riwayat  penguasaan  tanah  paling  kurang  10  tahun  atau  lebih  secara berturut-turut;
c. Fotokopi  kartu  identitas  atau  akta  pendirian  koperasi,  unit  bagian  dari desa, atau kelompok masyarakat lainnya;
d. Surat keterangan kepala desa atau nama lain yang serupa dari itu;
PERMOHONAN • Ditujukan ke Bupati/Walikota • Diajukan oleh kepala adat - riwayat masyarakat hukum adat dan tanah, riwayat penguasaan tanah selama 10 tahun, Fc Identitas, Surat Keterangan kepala desa TIM IP4T • Penentuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat • Ka. BPN, Camat, Lurah, Unsur pakar hukum adat, Unsur Dinas, Perwakilan masyarakat adat, LSM, Instansi terkait • Tanah lintas kabupaten/Kota/Provinsi - melibatkan Gubernur ANALISIS DATA FISIK DAN DATA YURIDIS • Terdapat masyarakat hukum adat dan tanahnya • Laporan disampikan kepada Bupati/Walikota/Gubernur PENYAMPAIAN LAPORAN DAN PENETAPAN HAK KOMUNAL • Laporan Hasil kerja Tim IP4T ke Bupati/walikota • Laporan yang berisi ada atau tidaknya masyarakat hukum adat, nama pimpinan adat dan anggota masyarakat hukum adat, data mengenai tanah dan riwayat pemilikan dan/atau penguasaan tanah
PENETAPAN HAK KOMUNAL • Bupati/walikota/Gubernur menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat dan tanahnya dalam hal tanah terletak pada 1 (satu) Kbupaten/Kota/lintas • Keputusan tersebut disampaikan kepada KABPN untuk ditetapkan dan didaftarkan hak komunalnya atas tanahnya pada kantor pertanahan setempat.
Syarat-syarat  dokumen  tanah  komunal  tersebut  pada  dasarnya  tidak menunjukan  atau  menunjuk  keberadaan  dari  tanah  komunal  dari masyarakat  hukum  adat.  Namun,  dari  teori  Urip  Santoso  berpendapat ketiadaan  bukti  formal  seyogyanya  tidak  menghalangi  eksistensi  daripada Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  dikarenakan  hukum  adat  itu  sendiri bersifat  tidak  tertulis.  Terlebih  untuk  menyatakan  ada  atau  tidaknya  Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dipedomani oleh tiga unsur, yaitu 11 :
a. Adanya  kelompok  masyarakat  sebagai  suatu  persekutuan  berdasarkan genealogis  atau  teritori,  yang  merupakan  suatu  Masyarakat  Hukum Adat;
b. Adanya  wilayah,  yaitu  tanah  kepemilikan  bersama  para  warganya sebagai “lebensraum”-nya;
c. Adanya  tetua  adat  yang  masih  diakui  oleh  para  warga  Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, didukung kegiatan sehari-hari sebagai pelaksana Hak Ulayat.
Ketiga  unsur  tersebut  apabila  dihubungkan  dengan  PermenKBPN Nomor  10  Tahun  2016  pada  dasarnya  pendekatan  yang  digunakan  dalam peraturan  hukum  tersebut  lebih  cenderung  administratif  semata  dibanding teori  yang  disampaikan  oleh  Urip  Santoso,  yang  lebih  menelaah  hak  ulayat dari pendekatan de facto kegiatan dari masyarakat hukum adat.
Pengakuan de  facto merujuk  pada  pengakuan  suatu  negara  terhadap negara  lain  berdasarkan  kenyataan  faktual  atau  praktik  yang  ada.  Dalam pengakuan  de  facto,  suatu  komunitas  diakui  sebagai  subjek  hukum  yang berdaulat  berdasarkan  fakta-fakta  seperti  keberadaan  wilayah,  rakyat,  dan pemerintahan  yang  efektif  tanpa  mempertimbangkan  legalitas  formal  atau persetujuan  hukum  internasional  secara  resmi.  Dalam  hal  ini,  pengakuan dapat  datang  dari  negara-negara  individu  atau  kelompok  negara  tanpa melibatkan seluruh komunitas internasional. 12 . Dalam konteks tanah ulayat, pengakuan  de  facto  merujuk  pada  pengakuan  dan  penggunaan  tanah  oleh masyarakat hukum adat secara faktual, meskipun belum diakui secara resmi oleh  pemerintah  atau  lembaga  hukum.  Pengakuan  de  facto  dapat  terjadi ketika masyarakat hukum adat secara tradisional menguasai, menggunakan, memanfaatkan,  dan  merawat  sumber  daya  agraria  yang  terkait  dengan tanah ulayat mereka. Selain pengakuan de facto dikenal pula pengakuan de jure  mengacu  pada  pengakuan  resmi  atau  pengakuan  berdasarkan  hukum. Pengakuan de jure terhadap tanah ulayat berarti pemerintah atau lembaga hukum  mengakui  secara  resmi  hak  ulayat  sebagai  bagian  dari  hak-hak tradisional  masyarakat  hukum  adat  yang  dijamin  oleh  Undang-Undang.
11 Ibid.,
12 Aji  Lukman  Ibrahim  dan  Roni Pradana  Rianda  Dirkareshza,  2020,  Urgensi  Hak  Ulayat  Terhadap Perlindungan Hukum Adat Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure, Vol. 5, No. 1.
Pengakuan  de  jure  memberikan  perlindungan  hukum  yang  lebih  kuat terhadap  hak-hak  tanah  ulayat  tersebut,  termasuk  dalam  hal  kepemilikan, penggunaan,  dan  pengelolaan  tanah  ulayat.  Namun,  implementasi pengakuan  de  jure  terhadap  tanah  ulayat  belum  optimal  di  Indonesia. Meskipun  hak  ulayat  diakui  dalam  Undang-Undang,  masih  terdapat tantangan dalam mengimplementasikan hak-hak tersebut secara efektif dan menyeluruh.  Dari  pendekatan  teori  pengakuan,  pengakuan  tanah  ulayat secara de jure selain melalui Permen KBPN Nomor 10 Tahun 2016 juga bisa melalui  program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL),  merupakan upaya dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)  untuk  mendaftarkan  tanah  ulayat  guna  melindungi  hak-hak masyarakat  adat.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mengurangi  konflik  agraria  dan menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta melindungi hak-hak masyarakat adat itu sendiri.
Menurut  ketentuan  hukum  yang  ada  tahapan  pendaftaran  tanah ulayat menurut PTSL yakni  :
a. Pengumpulan  Data:  Pada  tahap  ini,  data  dan  informasi  tentang  tanah ulayat  dikumpulkan.  Hal  ini  meliputi  data  kepemilikan,  batas-batas tanah, dan informasi lainnya yang relevan.
b. Pemetaan  dan  Pengukuran:  Setelah  data  terkumpul,  dilakukan pemetaan  dan  pengukuran  tanah  ulayat.  Hal  ini  bertujuan  untuk menentukan batas-batas tanah secara akurat.
c. Verifikasi  Data:  Data  yang  terkumpul  dan  hasil  pemetaan  akan diverifikasi  untuk  memastikan  keabsahan  dan  keakuratan  informasi yang diperoleh.
d. Pembuatan  Sertifikat  Tanah:  Setelah  data  diverifikasi,  proses pembuatan  sertifikat  tanah  akan  dilakukan.  Sertifikat  tanah  ini merupakan  bukti  kepemilikan  yang  sah  atas  tanah  ulayat.  Penyerahan Sertifikat  Tanah:  Setelah  sertifikat  tanah  selesai  dibuat,  sertifikat tersebut  akan  diserahkan  kepada  pemilik  tanah ulayat  atau  pihak  yang berwenang.
Sedangkan  pengakuan  tanah  ulayat  yang  diakui  secara  de  jure  dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Masyarakat  hukum  adat  masih  ada:  Tanah  ulayat  diakui  sebagai  hak ulayat  apabila  masyarakat  hukum  adat  yang  bersangkutan  masih  ada dan menjalankan tradisi serta sistem hukum adat.
b. Sesuai  dengan  kepentingan  nasional  dan  negara:  Tanah  ulayat  juga harus  sesuai  dengan  kepentingan  nasional  dan  negara.  Hal  ini  berarti bahwa  pengakuan  hak  ulayat  harus  tidak  bertentangan  dengan
kebijakan  dan  kepentingan  umum  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan yang berlaku
c. Tidak  bertentangan  dengan  Undang-Undang  dan  peraturan  yang  lebih tinggi:  Pengakuan  tanah  ulayat  harus  memenuhi  ketentuan  yang tercantum  dalam  Undang-Undang  dan  peraturan  perundang-undangan yang lebih tinggi.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  menunjukan  bahwa  dalam  teori pengakuan  terhadap  tanah  ulayat.  Sistem  pendaftaran  tanah  di  Indonesia telah  mengakui  dan  melindungi  tanah  komunal  baik  dalam  bentuk penetapan  surat  keputusan  bupati/walikota/gubernur  tentang  tanah komunal  juga  telah  diakui  dan  diatur  melalui  program  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  (PTSL)  yang  nantinya  akan  diakui  tanah  ulayat masyarakat hukum adat dalam bentuk sertifikat.

## 3.2 Status Hukum Tanah Komunal dalam Sistem Pendaftaran Tanah
Pengaturan  tanah  ulayat  di  dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria (UUPA)  di  Indonesia  diakui  dan  diatur  dalam  pasal-pasal  yang  berkaitan dengan  hak  ulayat.  Tanah  ulayat  adalah  tanah  bersama  para  warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, dan hak penguasaan atas tanah tersebut  dikenal  dengan  Hak  Ulayat.  Hak  ulayat  merupakan  serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan  tanah  yang  terletak  dalam  lingkungan  wilayahnya.  Pengakuan  hak ulayat  diatur  dalam  UUPA  dengan  dua  syarat,  yaitu  eksistensi  dan pelaksanaan  hak  ulayat.  Berdasarkan  Pasal  3  UUPA,  hak  ulayat  diakui "sepanjang  menurut  kenyataannya  masih  ada".  Hal  ini  mengandung  arti bahwa  pengakuan  hak  ulayat  tergantung  pada  keberadaan  dan kelangsungan  hak  tersebut  dalam  masyarakat  adat.  Eksistensi  masyarakat hukum adat menjadi hal yang utama untuk menemukan hak ulayat tersebut. Hal  yang  sama  diatur  di  dalam  Permen  KBPN  Nomor  10  Tahun  2016  yang memberikan  batasan  terhadap  subjek  dan  obyek  dari  masyarakat  hukum adat  dan  tanahnya.  Dalam  Permen  KBPN  Nomor  10  Tahun  2016,  diatur bahwa  Masyarakat  hukum  adat  (MHA)  yang  memenuhi  syarat  dapat memiliki  hak  atas  tanahnya  secara  sah,  dan  kelompok  masyarakat  yang berada  dalam  suatu  wilayah  tertentu  dapat  berbentuk  koperasi,  unit  atau bagian desa, atau kelompok masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan juga  berhak  atas  tanah. 13 Karakter  masyarakat  hukum  adat  yang diindikasikan  dalam  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  (Permen  ATR/BPN)  tersebut  lebih  condong  ke konsep  penentuan  hak  yang  bersifat  pribadi  dan  kurang  memperhatikan dimensi  hak  publik  adat.  Dengan  kata  lain,  konsep  penentuan  hak  dalam
13 Ramadhani, Op.cit .
peraturan  menteri  tersebut  lebih  mengarah  pada  hak-hak  atas  tanah individu atau kelompok anggota dari suatu masyarakat adat, seperti halnya tanah  ulayat  kaum  di  Minangkabau.  Begitu  pula  obyek  dari  tanah  komunal tersebut  bahwa  Dalam  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  (Permen  ATR/BPN)  Nomor  10  Tahun  2016, terdapat dua jenis tanah yang akan diberikan hak komunal. Pertama, tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat (MHA) di luar hutan dan di dalam hutan  (Pasal  9  ayat  2).  Kedua,  tanah  yang  dikuasai  oleh  masyarakat  dalam kawasan  tertentu,  seperti  kawasan  hutan  dan  perkebunan.  Dengan demikian, objek haknya ada yang berada di luar hutan dan ada yang berada di  dalam  hutan.  Di  dalam  hutan,  ada  kemungkinan  tanah  tersebut  dikuasai oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat, sehingga konflik dapat terjadi. Jika  terjadi  situasi  seperti  itu,  pertanyaannya  adalah  siapa  yang  seharusnya dilindungi,  apakah  masyarakat  hukum  adat  yang  telah  lama  tinggal  di kawasan  hutan  secara  turun  temurun  atau  masyarakat  yang  telah menduduki  hutan  selama  10  tahun  atau  lebih  dan  juga  mengklaim kepemilikan  atas  tanah  tersebut  yang  juga  merupakan  penguasaan  MHA. Sayangnya, hal ini tidak diatur dalam Permen ATR/Ka.BPN No. 10/2016. 14
Permasalahan tersebut berdampak pada status hukum tanah komunal yang  telah  diakui  melalui  Permen  ATR/Ka.BPN  No.  10/2016.  Dalam  sistem pendaftaran  tanah,  jika  merujuk  pada  PP  Nomor  24  Tahun  1997  tentang pendaftaran  tanah.  Pendaftaran  Tanah  adalah  peraturan  yang  mengatur tentang sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Dalam PP Nomor 24 Tahun 1997,  terdapat  ketentuan  mengenai  hak  atas  tanah  yang  diakui  dan dilindungi  oleh negara. Hak  atas  tanah  dalam  PP  Pendaftaran  Tanah  terdiri dari beberapa jenis, antara lain:
a. Hak Milik: Hak milik adalah hak yang paling kuat atas tanah. Pemilik hak milik  memiliki  kekuasaan  penuh  atas  tanah  tersebut  dan  berhak menguasai, menggunakan, memanfaatkan, dan memiliki tanah tersebut secara mutlak.
b. Hak  Guna  Usaha  (HGU):  Hak  Guna  Usaha  adalah  hak  yang  diberikan kepada badan usaha untuk memanfaatkan tanah negara atau tanah hak pengelolaan  dengan  tujuan  usaha  tertentu,  seperti  pertanian, perkebunan, atau industri.
c. Hak  Guna  Bangunan  (HGB):  Hak  Guna  Bangunan  adalah  hak  untuk memiliki  bangunan  atau  bangunan  yang  ada  di  atas  tanah  yang  bukan milik  sendiri.  Pemegang  HGB  berhak  memiliki,  memanfaatkan,  dan menguasai bangunan tersebut selama jangka waktu tertentu.
d. Hak  Pakai:  Hak  Pakai  adalah  hak  untuk  menggunakan  dan memanfaatkan tanah negara atau tanah hak pengelolaan selama jangka
14 Ibid.,
waktu  tertentu  dengan  tujuan  perumahan,  pertanian,  atau  kegiatan sosial.
Selain  hak-hak  di  atas,  PP  Pendaftaran  Tanah  juga  mengakui  hak-hak lain  seperti  hak  guna  usaha  atas  tanah  negara,  hak  guna  bangunan  atas tanah  negara,  dan  hak  pengelolaan  atas  tanah  negara.  Hak  atas  tanah  ini tidak  mengenal  hak  komunal  sebagaimana  yang  diatur  di  dalam  Permen ATR/Ka.BPN  No.  10/2016  namun  jika  dilihat  dari  pengertian  hak  komunal dari  ketentuan  tersebut  bahwa  Hak  komunal  atas  tanah,  yang  selanjutnya disebut hak komunal, adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum  adat,  atau  hak  milik  bersama  atas  tanah  yang  diberikan  kepada masyarakat  yang  berada  dalam  kawasan  tertentu.  Menurut  Maria  S.W. Sumardjono, hak komunal dan hak ulayat memiliki perbedaan. Menurutnya, dalam  peraturan  tersebut,  hak  komunal  dan  hak  ulayat  sebenarnya  adalah konsep  hukum  yang  dibangun  secara  khayalan,  karena  hak  ulayat  dan  hak komunal  memiliki  karakteristik  yang  berbeda,  tetapi  dianggap  sama  dalam peraturan  tersebut.  Hak  ulayat  melibatkan  dimensi  publik  dan  perdata secara bersamaan. 15 Apabila ditelaah dari pengertian ini menunjukan bahwa hak komunal adalah hak bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat namun  terminologi  jika  ditelaah  menurut  ketentuan  UUPA  yakni  Pasal  3 UUPA,  istilah  yang  digunakan  adalah  tanah  ulayat  bukan  tanah  komunal. Begitu pula dalam sistem pendaftaran tanah sebagaimana diatur di dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah tidak ada satu pun pasal yang mengatur  tanah  komunal.  Oleh  karena  itu  dengan  adanya  ketimpangan pengaturan  hukum  tanah  komunal  dalam  sistem  pendaftaran  tanah menunjukan adanya ketidakpastian hukum dari adanya produk dari Permen ATR/Ka.BPN  No.  10/2016.  Harusnya  Permen  ATR/Ka.BPN  No.  10/2016 memiliki dasar hukum yang kuat dan memiliki daya ikat secara hukum untuk mengakui dan melindungi hak masyarakat hukum adat. Sehingga, perlu ada revisi  dari  PP  No.  24  Tahun  1997  untuk  menyesuaikan  pengaturan  dari Permen  ATR/Ka.BPN  No.  10/2016.  Hal  ini  menjadi  penting  bahwa  dengan adanya ketentuan hukum tersebut terjadi perkembangan hukum pengaturan pendaftaran tanah di indonesia khususnya masyarakat hukum adat atas hak atas tanahnya.

## 4. SIMPULAN
Penelitian  ini  menunjukan  bahwa  pendaftaran  tanah  komunal  dalam sistem  pendaftaran  tanah  secara  de  facto  dan  de  jure  telah  diakui  dan dilindungi  dengan  adanya  dua  regulasi  yang  mengakui  adanya  tanah  komunal yakni Permen KBPN No. 10 tahun 2016 dan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap  (PTSL)  yang  pada  pokoknya  pada  tanah  komunal  yang
15 Safrin  Salam,  2016,  Kepastian  Hukum  Penerbitan  Sertifikat  Hak  Komunal  Sebagai  Pelaksanaan Reforma Agraria, Jurnal Cita Hukum, Vol. 4, No. 2, https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3192.
dikuasai  oleh  masyarakat  hukum  adat  akan  diakui  dalam  bentuk  surat keputusan  bupati/walikota/gubernur  atas  tanah  komunal  yang  didaftarkan  di kantor  BPN  setempat  sedangkan  Status  Hukum  Tanah  Komunal  dalam  Sistem Pendaftaran Tanah ditemukan bahwa tanah komunal tidak termasuk dalam hak atas  tanah  sebagaimana  diatur  di  dalam  PP  Nomor  24  Tahun  1997  tentang pendaftaran  tanah.  Sehingga  diperlukan  revisi  terhadap  Pasal  9  ayat  (1)  PP Nomor  24  Tahun  1997  tentang  pendaftaran  dengan  menambahkan  tanah ulayat sebagai salah satu obyek pendaftaran tanah. Penambahan tanah ulayat sebagai  obyek  pendaftaran  tanah  merupakan  bentuk  kepastian  hukum  dari keberadaan  pengaturan  tanah  ulayat  sebagaimana  diatur  di  dalam  Permen KBPN No. 10 tahun 2016.

## 5. REFERENSI
Buku: Marzuki, P.M., 2013 Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Jurnal:
Arvita,  H.,  and  Gusti,  F.F.L.,  2022,  Kedudukan  Hukum  Masyarakat  Adat  Dalam Memperoleh  Hak  Atas  Tanah  Di  Indonesia, Jurnal  Hukum  Sasana, Vol.  8, No. 2, hlm. 243–64, https://doi.org/10.31599/sasana.v8i2.1326.
Wiguna, M.O.C., 2019, Problematika Pengaturan Pendaftaran Tanah Adat Di Bali, Jurnal Legislasi Indonesia. (download.garuda.kemdikbud.go.id,2019),http://download.garu da.kemdikbud.go.id/article.php?article=1266619&val=14663&title=PROBL
EMATIKA PENGATURAN PENDAFTARAN TANAH ADAT DI BALI.
Safrin, S., 2020, Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu: Studi Kritis Terhadap Ilmu Hukum  Sebagai  Ilmu, Ekspose:  Jurnal  Penelitian  Hukum  Dan  Pendidikan, Vol. 18, No. 2, hlm. 885–96, https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.511. Ramadhani,  R.,  2019,  Eksistensi  Hak  Komunal  Masyarakat  Hukum  Adat  Dalam Pengadaan Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum, Jurnal  Penelitian  Hukum  De Jure, https://core.ac.uk/download/pdf/268381739.pdf.
Syuryani  and  Rian,  H.,  2022,  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Pertama  Kali
Terhadap Tanah Milik Adat Yang Belum Bersertipikat Di Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang, Menara Ilmu, Vol. 16, No. 1, https://doi.org/10.31869/mi.v16i1.3321.
Rahmi,  M.,  Sucy,  D.,  2023,  Sertifikasi  Tanah  Pusaka  Kaum  Selaku  Hak  Milik Komunal Dan Akibatnya Di Sumatera Barat, Unes Journal of Swara Justisia, Vol. 7, No. 2, hlm. 2579–4701, https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.355. Mujiati, I.K.S.A.R., Dian, A.M., 2022, Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah
Hak Komunal Desa Adat Di Alapsari, Buleleng, Bali, Publikauma: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA, Vol. 10, No. 1, https://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma/article/view/6746.
Nurhakim,  L.I.,  Rubiati,  B.,  Afriana,  A.,  2018,  Eksistensi  Sertipikat  Hak  Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Sektor Kehutanan Dan Perkebunan
Existence, Bina Hukum Lingkungan, Vol. 3, No. 1, http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=819888&val=
12610&title=EKSISTENSI  SERTIPIKAT  HAK  KOMUNAL  ATAS  TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DI SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN. Aji,  L.I.,  Roni,  P.R.D.,  2020,  Urgensi  Hak  Ulayat  Terhadap  Perlindungan  Hukum Adat Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure, Vol. 5, No. 1. Safrin,  S.,  2016,  Kepastian  Hukum  Penerbitan  Sertifikat  Hak  Komunal  Sebagai Pelaksanaan  Reforma  Agraria, Jurnal  Cita  Hukum, Vol.  4,  No.  2, https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3192.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Permen ATR/KBPN RI No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak
Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu