## KELINDAN ANTARA ‘ HAK NEGATIF ’ DENGAN ‘ HAK POSITIF ’ DALAM DISKURSUS HAK ASASI MANUSIA
Mirza Satria Buana Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat email: mirza.buana@ulm.ac.id disampaikan 19/08/2022 – di -review 11/09/2022 – diterima 17/06/2023 DOI: 10.25123/vej.v9i1.6042

## Abstract
This  paper  examines  the  conceptual  dichotomy  between  ‘negative  right’  and  ‘positive  right’  in  the current discourse of human rights. The dichotomy has been embedded due to the historical description of  generations  of  human  rights,  encompassing  the  civil  and  political  rights  that  have  liberalism influences,  to  the  economic,  social,  and  cultural  rights  that  have  socialist  influences,  and  the  last generation of rights being the collective and solidarity rights. This paper analyses the dichotomy from the standpoint of the right to development, with some pivotal approaches, including conceptual, case law, and comparative constitutional law approaches. It concludes that the dichotomy can only be used in a teaching and pedagogical setting of human rights, but the dichotomy cannot sustain the test in theoretical-conceptual and practical analyses.
Keywords:
‘ negative right’ ; ‘positive right’ ; human rights; right to development; comparative constitutional law;

## Abstrak
Tulisan ini melakukan telaah konseptual terhadap dikotomi antara ‘ hak n egatif’ dan ‘ hak p ositif’ dalam  diskursus  hak  asasi  manusia  (HAM).  Pendikotomian  tersebut  berawal  pada  deskripsi generasi HAM dari hak sipil dan politik yang bernuansa liberalisme, sedangkan hak ekonomi, sosial dan budaya yang bernuansa sosialisme, sampai pada generasi ketiga yang berorientasi pada gerakan solidaritas atas pembangunan. Tulisan ini menganalisis pendikotomian kedua konsep HAM tersebut dengan  menggunakan  optik  hak  atas  pembangunan,  dengan  pendekatan  konseptual  hukum, yurisprudensi,  dan  perbandingan  hukum.  Penemuan  dalam  tulisan  ini  menunjukkan  bahwa dikotomi tersebut tetap dapat digunakan dalam proses pedagogi/pengajaran HAM, namun dalam perspektif teoritik-konseptual dan praktek ketatanegaraan tidaklah dapat dipertahankan lagi.
Kata kunci: hak negatif; hak positif; hak asasi manusia; hak atas pembangunan; perbandingan hukum tata negara;

## Pendahuluan
Dalam  konteks  negara  pasca-otoritarian  seperti  Indonesia,  eksistensi  dan efektifitas  instrumen  hukum  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  merupakan  salah  satu syarat substantif reformasi hukum dan politik. 1 Dalam perspektif legalis-positivis, norma-norma HAM telah termaktub dalam norma-norma konstitusi, dan beberapa
1 Azmi  Sharom,  et  al,  An  Introduction  to  Human  Rights  in  Southeast  Asia,  Volume  I,  SEAHRN, Bangkok, 2016 . hlm., 14.
kovenan  dan  konvensi  HAM  telah  juga  diratifikasi  menjadi  hukum  nasional Indonesia. Namun ikhtiar reformasi hukum yang berkeadilan dan berkemanusiaan tidaklah  cukup dengan  semata  melakukan  transplantasi  hukum. 2 Setidaknya  ada dua  ikhtiar  lanjutan  dalam  proses  transplantasi  hukum,  yaitu  resepsi  kedalam perundang-undangan ( legal-reception ), yang telah dilakukan secara formil di atas, dan yang tidak kalah penting adalah resepsi norma-norma ke dalam masyarakat ( sociological-reception )  yang  dilakukan  baik  secara  represif  lewat  penegakan aturan maupun lewat pendekatan persuasif lewat pengajaran dan diskusi. 3
Pasca  reformasi  tahun  1998,  proses  amandemen  Undang-Undang  Dasar (UUD 1945) dan ratifikasi kovenan-kovenan HAM Internasional pada tahun 2005, konsepsi  HAM  kerap  dimaknai  secara  dikotomis. 4 Produk  HAM  Internasional dianggap sebagai entitas norma hukum yang dikotomis antara Hak Sipil dan Politik, yang disebut sebagai ‘Hak Negatif’ karena respon pemerintah diharapkan sangat minim dalam interaksi kebebasan sipil dan politik. Sedangkan dalam Hak Ekonomi, Sosial  dan  Budaya ,  pemerintah  malah  dituntut  aktif  atau  ‘positif’  dalam  ikhtiar pemenuhan  ‘Hak  Positif’ tersebut.  Kedua  konsep  HAM  tersebut  diatur  dalam Kovenan ‘kembar’ yang terpisah: International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPRR)  dan International  Covenant  on  Economic,  Social  and  Cultural  Rights (ICESCR).  Kedua  Kovenan  tersebut  kemudian  juga  telah  diratifikasi  dalam  dua undang-undang  ratifikasi/pengesahan  yang  berbeda,  yaitu:  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.
Dikotomi  di  atas  sejatinya  juga  berawal  dari  konsepsi  teoritik  HAM  yang dibagi ke dalam 3 (tiga) generasi HAM, yang mana dikaitkan dengan sejarah dan slogan  Revolusi  Perancis  ( liberté,  egalité  dan  fraternité ). 5 Konsep  dikotomis tersebut  juga  dikaitkan  dengan  konsepsi  HAM  Internasional  dalam  fragmentasi
2 Philip Eldridge, Human Rights in Post-Suharto Era, The Brown Journal of World Affairs IX, no.1, 6- 12, 2002 , hlm., 7.
3 Pierre  Legrand,  Negative  Comparative  Law:  A  Strong  Programme  for  Weak  Thought,  Oxford University Press, Oxford, 2019 , hlm., 27.
4 Eko Riyadi, et al, Hukum Hak Asasi Manusia, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm., 7.
5 Spasimir Domaradzki, Karel Vasak’s Generations of Human Rights and the Contemporary Human Rights Discourse, Human Rights Review 20, no. 4, 41-68, 2019 .
geo-politik Perang Dingin antara Blok Barat dengan Blok Timur. 6 Untuk keperluan analisis dalam tulisan ini, dua konsep awal yaitu liberté dan egalité yang akan lebih banyak dibahas.
Pada  generasi  pertama,  konsep  kebebasan  ( liberty/liberté )  menjadi  titik tekan.  Konsep  ini  berdasar  pada  penghormatan  negara/pemerintah  kepada kedaulatan  manusia/individual  sebagai  makhluk  otonom,  yang  sejatinya  harus bebas dari opresi, penjajah dan diskriminasi oleh penguasa. Konsep ‘hak’ tercipta untuk  melindungi  ‘kebebasan’  dari  penguasa.  Dengan  kata  lain,  hak  generasi pertama ini dianggap sebagai ‘kebebasan dari’ ( free from ), di mana warga negara memiliki  hak  dan  kebebasan  inheren  untuk  ranah  sipil  dan  politik,  dengan menyatakan pendapat dan bebas memberdayakan dirinya sendiri secara optimal. 7 Dalam  konteks  ini,  negara/pemerintah  hanya  memiliki  peran  pasif  atau  negatif, dengan hanya mengawasi dan melindungi warga negara dalam mengekspresikan dan melaksanakan hak dan kebebasannya. Hak sipil dan politik kemudian dianggap sebagai ‘hak negatif’.
Generasi  kedua  berdimensi  intervensionis  karena  negara  dan  pemerintah harus berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan warga negara, baik secara ekonomi,  sosial  maupun  budaya.  Hak-hak  warga  negara  tersebut  kerap  juga dianggap  sebagai  ‘kewajiban  mutlak’  negara/pe merintah  sebagai  pemangku kewajiban. Hak ini menekankan pada ‘hak untuk’ atau ‘ right of ’, di mana kemudian pemerintah  harus  berperan  aktif  dan  positif  dalam  melakukan  pemenuhan  hak warga negara. 8 Hak ekonomi, sosial dan budaya kemudian dianggap sebagai ‘ha k positif’.
Dikotomi antara kedua hak tersebut telah  jamak diketahui oleh penggiat dan pengajar HAM. Artikel ini akan membahas permasalahan konseptual di atas di dalam dua rumusan masalah: (1) Bagaimana kelindan konseptual-normatif antara ‘hak negatif’ dan ‘hak positif’? dan dalam perspektif hak atas pembangunan lewat
6 Id.
7 Stephan P. Marks, Human Rights: A Brief Introduction, Harvard University Press, Harvard, 2016 . hlm., 45.
8 Id.
pendekatan  perbandingan  hukum  tata  negara,  (2) apakah  dikotomi  antara  ‘hak negatif’  dan  ‘hak  positif’  dapat  pertahankan? Tulisan  ini  akan  menganalisis pendikotomian kedua konsep HAM tersebut dengan menggunakan optik hak atas pembangunan,  dengan  pendekatan  konseptual  hukum,  yurisprudensi  dan perbandingan  hukum.  Pendekatan-pendekatan  yang  digunakan  penting  dalam menganalisis isu hukum di atas, terutama pendekatan perbandingan hukum yang sangat diperlukan dalam memperkuat basis epistimologi hukum dan HAM. 9
Pembahasan  dalam  artikel  ini  akan  dimulai  dengan  pemaparan  norma- norma pengaturan dalam kovenan-kovenan HAM Internasional: ICCPR dan ICESCR. Pemaparan  pengaturan  dalam  kovenan-kovenan  tersebut  adalah  dalam  teks  asli (bahasa Inggris), bukan terjemahan dalam perundang-undangan pengesahan, hal ini  dilakukan  agar  analisis  konseptual  dapat  benar-benar  memahami  maksud orisinil  dari  pengaturan  tersebut,  dan  menghindari  mis-translasi  dalam  analisis. Pengungkapan makna teks harus dimulai dari teks orisinal yang berisikan tujuan orisinal ( original intent ) dari pengaturan dengan pembacaan yang bersifat tekstual- purposif  ( purposive  textualism ). 10 Kemudian  analisis  doktrinal-normatif  akan melakukan  penelusuran  dan  analisis  terhadap  beberapa  putusan-putusan  hakim ( case law ) dari pengalaman ketatanegaraan Jerman yang telah ‘meruntuhkan’ sekat konseptual antara kedua hak-hak di atas. Diharapkan lewat penelusuran ‘prakte k baik’ ( good practice ) tersebut, reformasi hukum yang berorientasi prospektif ( ius constituendum )  dapat  diwujudkan  yang  mana  merupakan  tujuan  utama  dari perbandingan hukum. 11

## Pembahasan
Analisis Tekstual-Purposif terhadap Norma HAM Internasional
Kelindan  konseptual-filosofis  antara  kedua  kovenan  dapat  langsung terlihat  dalam  teks  Pembukaan  dari  kedua  kovenan,  dimana  keduanya  memiliki
9 Mary  A  Glendon,  Paolo  G.  Carazzo  dan  Colin  B.  Picker,  Comparative  Legal  Traditions, Thomson/West, Boston, 1982 . hlm., 7.
10 Robert  W.  Bennett  dan  Lawrence  B.  Solum,  Constitutionalism  Originalism:  A  Debate,  Cornel University Press, Cornel, 2011 . hlm., ix.
11 John C. Reitz, How to do Comparative Law, The American Journal of Comparative Law 46, no. 4, 617 – 636, 1998. hlm., 620.
‘nafas  filosofis’  yang  sama ,  yakni  dari  nilai-nilai  filosofis Universal  Declaration  of Human  Rights (UDHR).  Teks  Pembukaan  ICCPR  dan  ICESCR  menekankan  pada relasi  ketergantungan  ( inter-dependent )  dan  keterkaitan  ( inter-related ). Pembukaan ICCPR menyatakan: “… civil and political freedom and freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his  civil  and  political  rights,  as  well  as  his  economic,  social  and  cultural  rights . ” 12 Sedangkan Pembukaan ICESCR juga mengutarakan hal yang sama: “… the ideal of free  human  beings  enjoying  freedom  from  fear  and  want  can  only  be  achieved  if conditions are created whereby everyone may enjoy his economic, social and cultural rights,  as  well  as  his  civil  and  political  rights .” 13 Relasi  antara  kedua  kovenan tersebut dapat dilihat dalam kata ‘ conditions ’ atau kondisi -kondisi kondusif yang diciptakan  oleh  pemerintah  guna  memperkuat  penghormatan,  perlindungan  dan pemenuhaman HAM di masyarakat. I khtiar menciptakan ‘kondisi - kondisi kondusif’ tersebut memerlukan tindakan aktif-positif dari pemerintah, terlepas dari apakah hak-hak tersebut berdimensi sipil dan politik, maupun ekonomi, sosial dan budaya. Ini  merupakan  salah  satu  parameter  dalam  relasi  tidak  dapat  dipisahkan  dalam HAM. 14
Kelindan  normatif  berikut  terlihat  dalam  norma  hak  untuk  menentukan nasib  sendiri  ( right  of  self-determination )  yang  diatur  dan  kemudian  ditekankan pentingnya  oleh  kedua  kovenan  tersebut.  Kedua  kovenan  bahkan  memiliki rumusan  norma  yang  secara  tekstual  sama,  sebagai  berikut :  “ … by  virtue  of  that right  they  freely  determine  their  political  status and  freely  pursue  their  economic, social and cultural development .” 15 Kedua kovenan juga memiliki norma yang sama dalam proses realisasi hak menentukan nasib sendiri, dengan menyataka n:  “ … shall promote the  realization  of  the  right  of  self-determination,  and  shall  respect  that right, in conformity with the provisions of the Charter of the United Nations .” 16 Kata
12 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPRR), Pembukaan.
13 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), Pembukaan.
14 Victoria Hamilyn, The Indivisibility of Human Rights: Economic, Social and Cultural Rights and the European Convention on Human Rights, Bracton Law Journal 40, no.2, 2008. hlm., 13.
15 ICCPRR, supra no. 12, Pasal 1. ICESCR, supra no. 13, Pasal 1.
kunci dalam norma tersebut adalah kata ‘ promote ’ atau mempromosikan, dimana kata  kerja  ( verb )  tersebut  bermakna  keaktifan  negara/pemerintah  dalam mempromosikan  hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri  baik dalam  spektum  sipil dan politik, maupun ekonomi, sosial dan budaya. 17
Sebagai  perwujudan  ikhtiar  untuk  menciptakan  tertib  masyarakat  yang berorientasi  pada  nilai-nilai  kemanusiaan,  guna  mencapai  tujuan  ideal ‘memanusiakan manusia’, kedua kovenan mengatur hak untuk tidak di diskriminasi ( right of non-discrimination ). Kedua kovenan menyatakan: “… without distinction of any  kind,  such  as  race,  colour,  sex,  language,  religion,  political  or  other  opinion, national  or  social  origin,  property,  birth  or  other  status .” 18 ICCPR  bahkan menekankan  apabila  ada  kekosongan  dan/atau  kekaburan  hukum  yang  dapat mengakibatkan  tindakan  diskriminasi,  maka  pemerintah  harus  melakukan langkah- langkah yang perlu (“… undertakes to take the necessary steps” ). 19 Norma tersebut menggambarkan bahwa hak-hak yang berdimensi sipil dan politik, tetap memerlukan peran aktif-positif negara/pemerintah. 20
Norma-norma turunan dari norma dan prinsip penting dalam UDHR dapat terlihat  dalam  beberapa  pengaturan  lanjutan  dalam  ICCPR  maupun  ICESCR. Semisal  dalam  p engaturan  terkait  ‘ legal  rights ’  atau  hak  yang  dimiliki  seorang warga  negara  ketika  berhadapan  dengan  sistem  hukum  (pidana)  negara.  Hak tersebut  diatur  oleh  ICCPR,  semisal  terkait  larangan  melakukan  penangkapan paksa  ( arbitrary  arrest ), 21 kewajiban  negara  untuk  menyediakan  ruang  tahanan yang  layak  bagi  terpidana  ( humane  imprisonment )  dan  memiliki  mekanisme rehabilitasi  (“… treatment  of  prisoners  the  essential  aim  of  which  shall  be  their reformation and social rehabilitation ”) , 22 dan kewajiban negara untuk memastikan
17 Gordon Brown, The Universal Declaration of Human Rights in the 21 st Century: A Living Document in Changing World, A Report by a Global Citizenship Commission, Geneva, 2006 . hlm., 71.
18 ICCPR, supra no. 12, Pasal 2 Ayat 1. ICESCR, supra no. 13, Pasal 2 Ayat 2.
19 Id., Pasal 2 Ayat 2.
20 Brown, supra no. 17, hlm., 79.
21 ICCPR, supra no. 12, Pasal 9.
22 Id., Pasal 10 Ayat 3.
proses  hukum  di  pengadilan  dilakukan  secara  berkeadilan  dan  sesuai  prosedur ( “… right to competent, unbiased and fair courts, before the courts and tribunals ”) . 23
Aspek  kewajiban  negara  dalam  pasal-pasal  di  atas,  sudah  ditekankan terlebih  dulu  dalam  norma  yang  menyatakan: (“ … competent  judicial, administrative  or  legislative  authorities,  or  by  any  other  competent  authority provided  for  by the  legal  system  of  the  State … ”). 24 Makna  kata ‘provided  for  by’ adalah  tindakan  aktif-positif  negara/pemerintah  dalam  menjalankan  kewajiban HAM  nya,  lewat  kebijakan  konkrit  menyediakan  dan  menjamin  hadirnya  sarana dan  prasarana  (termasuk  rekruitmen  aparat  dan  penegak  hukum)  dan  sistem peradilan yang tidak korup, tidak bias, non-diskriminatif, bertanggung-jawab dan profesional dalam memberi ruang dan akses keadilan kepada masyarakat. 25
Beralih  ke  norma  ICESCR,  hak  bekerja  dan  mendapatkan  pekerjaan  yang layak  juga  termasuk  hak  yang  bersifat  inter-dependensi.  Secara  normatif,  ahli hukum  dan  HAM  akan  langsung  mengutip  norma  dalam  ICESCR  terkait  hak mendapat pekerjaan yang layak, yang menyatakan: “… includes the right of everyone to the opportunity to gain his living by work which he freely chooses or accepts, and will  take  appropriate  steps  to  safeguard  this  right .” 26 Karakter  aktif-positif negara/pemerintah  dalam  menjalankan  kewajibannya  agar  hak  untuk  bekerja dapat terealisasi secara penuh ( full realization ) lewat norma yang menyatakan:
“… to  achieve  the full  realization of  this right shall  include  technical  and vocational  guidance  and  training  programmes,  policies  and  techniques  to achieve  steady  economic,  social  and  cultural  development  and  full  and productive employment under conditions safeguarding fundamental political and economic freedoms to the individual .” 27
Namun  sejatinya,  ada  aspek  hak  sipil  dan  politik  dalam  hak  bekerja tersebut,  untuk  mendapatkan  hak  yang  layak  pegawai  dan/atau  buruh  harus memiliki hak untuk berkumpul dan berserikat ( freedom of peaceful assembly and
23 Id., Pasal 14.
24 Id., Pasal 2 Ayat 3 huruf b.
25 Anthony R. Reeves, Do Judges Have an Obligation to enforce the Law, Law and Philosophy 29, no.2, 159 – 187, 2020. hlm ., 162.
26 ICESCR, supra no. 13, Pasal 6.
27 Id., Pasal 8 Ayat 2.
association )  guna  memperkuat  posisi  tawar  buruh/pekerja  ketika  mereka berhadapan vis-à-vis dengan pemerintah dan perusahaan, pemiliki modal dan tuan tanah. 28 Oleh  karena  ICCPR  juga  mengatur  terkait  hak  pegawai/buruh  untuk mendirikan serikat buruh/pe kerja (“… the right to form and join trade unions for the protection  of  his  interests ”)  dan pekerja/buruh  berhak  untuk  melakukan demonstrasi  ( strike ). 29 Jaminan  hak  sipil  dan  politik  dalam  pengaturan  ICCPR terkait spektrum hak bekerja bertujuan untuk meningkatkan posisi tawar  politik kaum  pekerja/buruh.  Peningkatan  posisi  tawar  lewat  pergerakan  serikat  buruh dimaksudkan  untuk  menghindari  praktek  perbudakan  moderen,  sebagaimana dilarang dalam ICCPR, yang menyatakan: “ No one shall be held in slavery; slavery and  the  slave-trade  in  all  their  forms  shall  be  prohibited. ” 30 Dalam  konteks  ini, kiranya  benar  apa  yang  telah  diutarakan  oleh  aktivis  Hak  Sipil  Amerika  Serikat, Martin Luther King Jr yang menyatakan: tidak  akan pernah terwujud kesetaraan dan keadilan ekonomi, tanpa hadirnya hak sipil (kewarganegaraan) sebagai jalan perjuangan ( “ there will be no (economic) equality, without civil rights ” ). 31
Deskripsi-analitik  terakhir  yang  dipaparkan  adalah  dalam  konteks kebebasan  beragama  yang  berkelindan  dengan  nuansa  kebebasan  sipil  untuk berkeyakinan, berpendapat dan berekspresi. 32 Kebebasan beragama yang terbagi dalam dua konteks: forum internum dan forum externum , memiliki persinggungan kuat dengan aspek publik. Apabila kepercayaan/keyakinan di ekspresikan dalam ranah publik ( externum ) maka akan ada peran dan kewajiban negara/pemerintah dalam menjaga ketertiban dan ketentraman publik. Pemerintah lewat kebijakannya dapat melakukan ‘rekayasa sosial’ yang bersifat aktif -positif guna menjaga kohesi sosial di masyarakat majemuk, semisal dengan menjalankan program inklusi yang berorientasi  pada  terciptanya  masyarakat  yang  inter-kultural  sembari  tetap menghormati  hak-hak  orang  lain dan  minoritas .  Kebebasan  sebagai  ‘hak  negatif’
28 Colin Crouch, The Politics of Industrial Relations, Fontana, Chicago, 1979. hlm. 81.
29 ICESCR, supra no.13, Pasal 21 dan 22.
30 ICCPR, supra no.12, Pasal 8 Ayat 3 huruf (c) poin (i).
31 Thomas Jackson, For Civil Rights to Human Rights: Martin Luther King Jr and the Struggle for Economic Justice, The University of Pennsylvania Press, Pennsylvania, 2009. hlm., 14.
32 ICCPR, supra no. 12, Pasal 18.
dapat dibatasi oleh negara/pemerintah lewat  kebijakan-kebijakan  afirmatif yang mempertimbangkan  unsur-unsur  proporsionalitas,  tujuan  yang  adil  ( legitimate aim ) dan selaras dengan nilai-nilai demokrasi. 33 Selain itu, ICESCR juga menyatakan norma pembatasan yang kurang lebih sama: “… so far as this may be compatible with the nature of these rights and solely for the purpose of promoting the general welfare in a democratic society. ” 34
Lewat deskripsi-analitik di atas, dapat di ambil simpulan bahwa sebenarnya secara tekstual dan konseptual, kedua kovenan (ICCPR dan ICESCR) tidak pernah secara  eksplisit  memberi  dikotomi  antara  keduanya,  malah  menekankan  aspek saling kelindan dan tidak dapat dipisahkan antar kedua hak tersebut ( indivisibility of  human  rights ). 35 Argumentasi  di  atas,  selaras  dengan  pendapat  Gregory  dan Giddings  yang  menolak  dikotomi  generasi  HAM,  dengan  memberi  alternatif kelompok HAM menjadi dua, yaitu (1) hak-hak substantif ( substantive rights ), yang terdiri penggabungan dari hak sipil dan politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak- hak ini tidak mengenal pembagian ‘positif’ maupun ‘negatif’ dari kedua hak, namun  menekankan  dengan  tegas  bahwa  pemerintah/negara  adalah  pemangku kewajiban  mutlak  dalam  perlindungan  dan  pemenuhan  hak  warga  negara.  Hak kedua  adalah  (2)  hak-hak  prosedural  ( procedural  rights ),  yang  merupakan mekanisme lanjut oleh negara/pemerintah dalam mewujudkan hak-hak substantif di atas, semisal hak untuk mendapatkan pelayanan publik dan administrasi yang setara  ( right  to  good  and  equal  administration ),  hak  mengajukan  keluhan, keberataan dan gugatan administratif ( right to complaint ) dan hak mendapatkan pemulihan hak ( right to remedy ). 36
Analisis  tekstual-purposif  sekaligus  teoritik  di  atas,  akan  semakin dipertajam  dengan  analisis  berdasar  pada  konsep  hak  atas  pembangunan  yang
33 Id., Pasal 18 Ayat 3, dan Pasal 19 Ayat 3.
34 Id., Pasal 4.
35 Hamilyn, supra no. 14. hlm., 13.
36 Roy  Gregory  dan  Philips  Giddings,  Citizenship,  Rights  and  the  EU  Ombudsman,  dalam  Richard Bellamy dan Alex Warleigh (eds), Citizenship and Governance in the European Union, Bloomsburry, Glasgow, 2001 . hlm., 74.
dapat menggambarkan dengan jelas kelindan tidak terpisahkan antara ‘hak negatif’ dengan ‘hak positif’.
Analisis  Teoritik:  Hak  atas  Pembangunan – Kelindan  Holistik  antara  ‘Hak Negatif’ dengan ‘Hak Positif’
Sebenarnya telah jamak diketahui oleh penggiat isu HAM bahwa karakter HAM  Internasional  selain  universalisme  ( universalism )  adalah  ketidakterpisahan atau  tidak  dapat  dibagi  ( indivisible ),  tidak  dapat  dinafikan  satu  sama  lain ( inalienable )  dan  saling  keterhubungan  antara  masing-masing  hak  ( inter-related among  the  rights ). 37 Lewat  bangunan  konseptual  tersebut  HAM  Internasional menjadi sistem hukum yang komprehensif dan holistik. 38
Untuk  memahami  pembangunan  sebagai  konsep  yang  luas,  hak  atas pembangunan  ( rights  to  development )  relevan  sebagai  ‘pisau  analisis’  menjawab problematika  pembangunan  yang  multi-perspektif.  Lewat  pemahaman  atas  hak atas  pembangunan  tergambar  relasi  antara  negara/pemerintahan  dengan  warga negaranya,  terkait  hak  dan  kewajiban  masing-masing  yang  bersifat  timbal  balik ( reciprocal ), selain itu memahami bahwa dalam pembangunan harus ada keadilan ( fairness )  dan  kesetaraan  ( equality ). 39 Guna  memastikan  praktek  pembangunan berjalan  taat  norma  HAM,  maka  hak  atas  pembangunan  melingkupi  tidak  hanya hak-hak sosial, ekonomi dan budaya (Hak Positif), namun juga hak sipil dan politik (Hak Negatif). 40
Declaration  of  the  Right  to  Development ,  memberi  definisi  hak  atas pembangunan sebagai berikut: “ the right to development is an inalienable human right by virtue of which every human person and all people are entitled to participate
37 Theodor  Meron,  Human  Rights  in  International  Law:  Legal  and  Policy  Issues,  Clarendon  Press, Boston, 1989 . hlm. 3.
38 Rhonda Copelon, The Indivisible Framework of International Human Rights: A Source of Social Justice in the U.S, New York City Law Review 59, no.1, 122-134, 1998 . hlm., 124.
39 Upendra Acharya, The Future of Human Development: The Right to Survive as a Fundamental Element of the Right to Development, Denver Journal of International Law and Policy  42, no. 2, 345-372, 2014. hlm., 345. Peter Uvin, From the Right to Development to the Right-based Approach, Development in Practice 17, no. 2, 547-605, 2007 . hlm., 600.
40 Amartya  Sen,  Human  Rights  and  Development  dalam  B.A.  Andreassen  dan  S.P.  Marks  (eds), Development as a Human Rights: Legal, Political and Economic Dimensions, a Nobel Symposium Book, Harvard University Press, Cambridge, 2006 . hlm., 5.
in, contribute to, and enjoy economic, social, cultural and political development… ” 41 Kemudian, the United Nations Working Group on the Right to Development , memberi karakteristik tentang hak atas pembangunan sebagai hak yang “… multidimensional, integrated, dynamic and progressive. Its realization observes the full observance of economic, social, cultural, civil, and political rights .” 42
Dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hak atas pembangunan, hak-hak sosial,  ekonomi  dan  budaya  (Hak  Positif) dan  hak  sipil  dan politik (Hak  Negatif) tidak  dapat  dipisahkan,  dimana  HAM  menjadi  bagian  aspek  konstruktif  dari pembangunan  itu  sendiri. 43 Selain  itu,  dari  deskripsi  dan  definisi  di  atas  jelas tergambar bahwa hak atas pembangunan berdimensi hak generasi ketiga, yaitu hak solidaritas  ( fraternité ),  dimana  instrumen  HAM  harus  dapat  memastikan  bahwa tidak ada satu atau beberapa golongan warga negara yang tertinggal dari proses pembangunan  ( no  one  leave  behind ).  Norma  HAM  memastikan  bahwa  warga negara,  terutama  dari  kalangan  minoritas  dan  marginal  dapat  bertahan  dalam proses pembangunan, 44 dimana pemerintah memiliki kewajiban sebagai pemangku kewajibanuntuk  memberi  mekanisme  perlindungan,  pemenuhan  dan  pemulihan hak kepada masyarakat. 45
Guna  memastikan  warga  negara  dapat  bertahan  dalam  proses pembangunan, hak atas pembangunan tidak hanya harus bersifat holistik, namun juga harus preskriptif, dimana warga negara harus mendapatkan hak-hak hukum ( legal  rights )  mereka;  instrumen  hukum  HAM  yang  dapat  digunakan  untuk melawan  kebijakan  pemerintah  sekaligus  memaksa  pemerintah  untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berjangkar pada penghormatan terhadap nilai-nilai HAM. 46
41 The Declaration of the Right to Development, G.A. Res. 41/128, U.N. Doc. A/RES/41/128, (Dec. 4, 1986), Pasal 1, para 1.
42 UNDP, Integrating Human Rights with Sustainable Development, UNDP Policy Document 2, New York, 1998. hlm., 3.
43 Uvin, supra no. 39, hlm., 601.
44 Id., hlm. 607.
45 Acharya, supra no. 39, hlm., 360.
46 Arjun Sengupta, Elements of a Theory of the Right to Development, dalam Basu K and Kanbur R (eds), Arguments for a Better World: Essay to Honour Amartya Sen, OUP, Oxford, 2009 . hlm., 82.
Dalam konteks penguatan ‘posisi tawar’ warga negara terhadap pemerintah tersebut, hak  sipil  dan  politik  menjadi  penting  sebagai  ‘ jaring  pengaman ’  dari pembangunan.  Salah  satu  aspek  terpenting  dari  hak  politik  adalah  hak  untuk berpartisipasi  lewat  lingkungan  demokrasi  yang  kondusif,  oleh  karenanya  hak politik  selalu  berkelindan  dengan  pemerintahan  dan  pengambilan  kebijakan politik, yang mana akan berdampak luas pada semua aspek-aspek pembangunan. 47 Hak  politik  yang  merupakan  manifestasi  dari  demokrasi  adalah  pra-syarat pembangunan,  guna  menciptakan  kondisi  awal  pembangunan  di  mana  warga negara  memiiki  relasi  yang  setara  dan  berkeadilan  dengan  pemerintah. 48 Dapat disimpulkan bahwa tujuan pembangunan tidaklah semata pembangunan ekonomi, lewat akselerasi gross domestic product (GDP), namun yang lebih penting  adalah pembangunan  manusia  ( human  development )  lewat  perlindungan  hak kewarganegaraan  (sipil) dan  politik mereka. 49 Dalam  contoh  konkrit,  hak  warga negara  untuk  memilih  dan  dipilih,  terlibat  dalam  pemerintahan  dan  partisipasi dalam setiap kebijakan politik secara langsung dan tidak langsung berdampak pada harkat  dan  hajat  hidup  warga  negara  dan  kemampuan  warga  negara  tersebut bertahan dalam proses pembangunan.  Dengan memiliki dan dapat menggunakan mekanisme  hak  sipil  dan  politik  tersebut,  warga  negara  mengetahui  hak-hak konstitusional  mereka,  tahu  bagaimana  menggunakannya  dan  dapat  menuntut pemulihan hak atas kebijakan pemerintah yang merugikan hak-hak konstitusional mereka.
Banyak kalangan pemerhati HAM hanya fokus kepada aspek hak ekonomi, sosial  dan  budaya  (hak  positif)  ketika  berbicara  tentang  pembangunan,  padahal pembangunan haruslah di maknai secara holistik, dari ‘hulu ke hilir’. Kondisi pra - syarat pembangunan yang merupakan ‘hulu’ dari pembangunan adalah penguatan instrumen  hak  sipil  dan  politik  (hak  n egatif).  Karena  ‘ hak  n egatif’  menyediakan perlindungan dan penguatan hak-hak individu dan kolektif masyarakat dari relasi
47 United  Nations,  An  Agenda  for  Development:  Report  of  the  Secretary-General,  UNDP  Policy Document 2, UNDP, New York, 1994 . hlm., 120.
48 Sen, supra no.40.
49 Jackson, supra no. 31, hlm., 10.
dan  kesempatan  sosial-ekonomi  yang  timbang,  perlindungan  dari  rasa takut/intimidasi, diskriminasi dan represi yang kerap dilakukan rejim pemerintah atas  nama  ‘pembangunan’. 50 Hak  n egatif  tidak  harus  diperlakukan  secara  ‘pasif’ oleh pemerintah, namun juga ‘pro - aktif’ sebagai instrumen perlindungan hak-hak dalam  skema  pembangunan  berbasis  HAM  ( human  rights-based  development ).
Contoh konkrit kebijakan proaktif pemerintah dalam hak sipil dan politik adalah membuat  pengaturan-pengaturan  teknis  kepemiluan  semisal  dengan  penataan Daerah Pemilihan (Dapil). Dapil harus selalu diperbaharui secara simultan karena menyangkut  keseimbangan  jumlah  penduduk  yang  diwakili  dan  perwakilan wilayah.  Apabila  tidak  diperbaharui  maka  akan  timbul  potensi under- representation ,  di  mana  anggota  DPR  terpilih  mewakili  penduduk  dalam  jumlah jauh lebih sedikit, dan over-representation , dimana ada satu anggota DPR terpilih mewakili jumlah penduduk yang sangat banyak. Dalam konteks hukum kepemiluan yang  merupakan  mekanisme  pemenuhan  hak  sipil  dan  politik  warga  negara, kebijakan pemerintah/negara harus dijalankan secara proaktif.
Instrumen  HAM  sipil  dan  politi k  tersebut  memastikan  bahwa  ‘kue pembangunan’  terdistribusi  dengan  adil,  ter utama  memberi  manfaat  langsung kepada  kaum  termarjinal  dan  minoritas,  dan  memastikan  proses  pembangunan berjalan  secara  partisipatoris,  akuntable  dan  transparan,  karena  pembangunan adalah manifestasi perwujudan hak-hak publik warga negara.
Lewat  deskripsi  analitik  diatas,  jelaslah  kiranya  bahwa  akan  selalu  ada ruang-ruang  intervensi  aktif-positif  pemerintah  dalam  lingkup  sipil  dan  politik, terutama apabila berkaitan dengan aspek keamanan, keselamatan publik dan hak atas  pembangunan  yang  bernuansa  hak  solidaritas  ( fraternité ).  Sekat  ruang  sipil dan politik yang bersifat ‘liberal’ dapat dimasuki oleh kebijakan pemerintah apabila memang  benar-benar  diperlukan.  Hal  yang  perlu  ditekankan  adalah  bahwa kebijakan  pembatasan  HAM  tersebut  tidak  boleh  menjadi  praktek  pelanggaran terhadap  HAM  itu  sendiri.  Oleh  karenanya,  parameter-parameter  dari  kebijakan pembatasan HAM oleh pemerintah di mana kebijakan tersebut harus merupakan
produk  hukum  perundang-undangan,  obyektif,  proporsional  dan  terukur  lewat tujuan yang sah. 51 Negara/pemerintah juga harus menjelaskan kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan bahwa pembatasan tersebut perlu, dan penting dalam konteks menjaga hak-hak yang lebih penting.
Menutup argumentasi pada bagian pertama ini, penulis ingin menjelaskan bahwa ‘hak negatif’ dan ‘hak positif’ sejatinya memiliki ‘DNA’ yang sama, yaitu hak asasi  manusia  yang  berorientasi  pada  pemenuhan  harkat  dan  martabat  manusia sebagai  manusia  ( human  dignity ).  Perbedaan  orientasi  dan  titik  tekan  tidaklah kemudian dapat  menjadi  ‘sekat’  untuk  dapat  memisahkan  keduanya  secara dikotomis, sebagaimana telah dijelaskan dalam prinsip-prinsip HAM Internasional bahwa  norma-norma  HAM  tidak  dapat  dipisahkan  satu  sama  lain,  saling  terkait, saling tergantung, dan selalu melibatkan tanggung-jawab negara.
Analisis  berikut  akan  memperlihatkan  bagaimana  prinsip-prinsip  HAM diatas diaplikasikan dalam kasus konkrit putusan hakim di Mahkamah Konstitusi (MK)  Federal  Jerman.  Pengkajian  putusan  sebagai  praktik  baik  dapat  menjadi masukan konstruktif bagi pola pikir sarjana hukum dan penggiat HAM di Indonesia yang terbiasa berpikir kategoris-dikotomis ( categorial mindset ) dalam memandang instrumen-instrumen  HAM.  Putusan  Lüth  memperlihatkan  bagaimana  hakim- hakim konstitusi di MK Jerman mengkontruksi ulang relasi antara hak ekonomi- keperdataan warga negara dengan kepentingan dan hak-hak publik warga negara.
Analisis Putusan Lüth: Tanggung- jawab Negara dalam ‘Hak Negatif’
Sebelum membahas lebih jauh terkait Putusan Lüth di Mahkamah Konstitusi Federal  Jerman,  penting  kiranya  menjelaskan  terlebih  dulu  terkait  pendekatan yang  dipergunakan  dalam  analisis  putusan  tersebut.  Artikel  ini  menggunakan pendekatan  perbandingan  hukum  tata  negara  yang  berorientasi  pada  aspek fungsionalis ( functionalism ), dimana obyek kajian dari analisis haruslah memiliki kesamaan fungsi, tujuan dan masalah yang sama. Sehingga diasumsikan akan ada
51 Siracusa  Principles  on  the  Limitation  and  Derogation  Provisions  of  Civil  and  Political  Rights, https://www.icj.org/wp-content/uploads/1984/07/Siracusa-principles-ICCPR-legal-submission- 1985-eng.pdf terakhir diakses tanggal 23 Desember 2022.
kesamaan  hasil  dalam  studi  perbandingan  tersebut  atau praesumptio similitudinis . 52
Putusan Mahkamah Konstitusi Federal Jerman, terutama dalam kasus Lüth, memiliki ‘fungsionalitas’ atau relevansi dalam konteks ketatanegaraan dan HAM di Indonesia setidaknya dalam 3 (tiga) aspek penting. Pertama, kedua negara (Jerman dan Indonesia) adalah negara yang memiliki akar tradisi hukum yang sama yaitu civil law ( Romano-Germanic ) yang berorientasi tidak hanya pada aspek ‘keadilan formal’ namun juga ‘keadilan substantif’ bagi warga negara. 53 Namun kedua negara juga telah menerima pengaruh dari beberapa tradisi hukum lain, semisal common law , Islamic  law dan  konvensi  ketatanegaraan  lain.  Kedua,  untuk  mengakomodir ‘keadilan  substantif’  tersebut,  kedua  negara  memiliki  mekanisme  yudisial  yang sama,  yaitu  dengan  mengadopsi  model  pengadilan  konstitusi  Kelsenian  model dengan membagi ( bifurcated ) lembaga peradilan menjadi 2 (dua) cabang lembaga yudisial:  Mahkamah  Konstitusi  dan  Mahkamah  Agung,  walaupun  tentu  dengan beberapa  perbedaan  mekanisme  dan  prosedur.  Ketiga,  instrumen-instrumen hukum  HAM  telah  kerap menjadi  ‘batu  uji  konstitusional’  dalam sengketa konstitusional  di  kedua  negara  tersebut.  Norma  hukum  HAM  dianggap  sebagai ‘norma  konstitusi’  ( enforced constitutional  norm )  yang  imperatif  dalam  konteks perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. 54
Analisis putusan Lüth akan dimulai dengan pemaparan fakta-fakta hukum atau kronologis singkas dari kasus tersebut.
52 Konrad Zweigert dan Hein Kötz, An Introduction to Comparative Law, diterjemahkan oleh Tony Weir , Oxford University Press, Oxford, 1999 . hlm., 34.
53 Dalam konteks Indonesia, ‘keadilan substantif’ dipandang sebagai idealitas yang masih perlu di ikhtiarkan.  Namun  putusan  hakim  dalam  kasus  Yosua  dapat  dianggap  sebagai  kemenangan gerakan  masyarakat  sipil  atas  hadirnya  ‘keadilan  substantif’.  Sulistyowati  Irianto,  Putusan Hakim di Antara Keadilan Hukum dan Keadilan Sosial, Kompas, 28 Februari 2023.
54 Lihat beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan terkait hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, semisal: Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Uji Materiil Undang-Undang Kelistrikan, Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 tentang Uji Materiil Undang-Undang Pendidikan Nasional, dan Putusan Nomor 011-012/PUU-III/2005 tentang Uji Materil Undang-Undang APBN.

## Fakta Hukum Kasus Lüth
Dalam  konteks  Jerman  pra-Perang  Dunia  ke-II,  yang  masih  terbelenggu dalam  penguasaan  rezim  fasisme  oleh  Partai  Nazi  yang  dikomandani  oleh  Adolf Hitler, promosi kekerasan oleh negara berbasis ras anti-sematik (Arab dan Yahudi) kerap terjadi. Propaganda anti-sematik dilakukan dalam lingkup media baik cetak maupun non-cetak (televisi). Salah satu aktor propaganda anti-sematik Partai Nazi adalah aktor sekaligus sutradara bernama Veit Harlan yang merupakan bawahan langsung  dari  Menteri  Propaganda  dari  Kabinet  Hitler,  Joseph  Goebbels.  Dengan pembiayaan  dari  Partai  Nazi,  Veit  Harlan  menjadi  produser  film  anti-sematik berjudul Jud  Suess . 55 Film  ini  dianggap  sebagai  salah  satu  penyebab  terjadinya genosida sistemik terhadap masyarakat Yahudi di Eropa Barat ( Holocaust ). Pasca berakhirnya  Perang  Dunia  ke-II  dengan  kejatuhan  Nazi  di  Jerman,  Veit  Harlan adalah  salah  satu  ‘kaki  tangan’  Nazi  yang  luput  dari  jeratan pidana  Pengadilan Nuremburg  karena  dianggap  melakukan  proyek  propaganda  anti-semitik  hanya sebagai suruhan dari Joseph Goebbels. 56
Namun  pada  tahun  1950,  Veit  Harlan  kembali  memancing  kontroversi dengan menjadi produser sekaligus sutradara dalam film bernuansa anti-sematik berjudul ‘Immortal Beloved’. Film tersebut kembali mengusik rasa aman dan damai masyarakat  Jerman  Barat  pasca  Perang  Dunia  ke-II,  sekaligus  menghambat program  rekonsiliasi  antara  warga  Jerman  Barat  dengan  penduduk  Yahudi  dan imigran-imigran  lain.  Salah  satu  pegawai  kota  Hamburg  bernama  Erich  Lüth melakukan  proses  terhadap  penayangan  film  anti-sematik  tersebut.  Erich  Lüth menyatakan bahwa film ‘Immortal Beloved’ adalah adaptasi langsung dari film Jud Suess pada masa fasisme Hitler. 57
Aksi protes dan boikot terhadap film tersebut dilakukan oleh Erich Lüth dan aktivis pro-integrasi Jerman Barat. Namun aksi tersebut mengundang aksi balasan oleh sebagai kalangan. Perusahaan distributor film ‘ Immortal Beloved ’ kemudian
55 Peter E Quint, A Return to Lüth, Roger William University Law Review 16, no. 1, 32-47, 2011 . hlm., 45.
56 Teitel, Ruti. Transitional Justice in New Era, Fordham International Law Journal  26, no.4, 3-21, 2002. hlm., 7.
57 Putusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi Federal Jerman, 7 BVferGE 198, 1958. hlm., 45.
menggugat  Lüth  di  pengadilan  sipil  atas  dakwaan  melakukan  perbuatan  yang mengancam  progresifitas  industri  perfilman  di  Jerman  Barat.  Distributor  film tersebut mendasarkan argumennya pada kedudukan perusahaan distributor film sebagai ‘badan hukum privat’ yang mana pendistribusian film tersebut merupakan manifestasi  hak  ekonomi  perusahaan,  sehingga  tidak  bisa  diatur  oleh  hukum publik. 58
Pengadilan  sipil  mengabulkan  gugatan  oleh  perusahaan  distribusi  film. Basis normatif dari putusan pengadilan sipil adalah pembacaan tekstual terhadap Pasal 826 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jerman, yang menyatakan bahwa tindakan  pendistribusian  film  tersebut  merupakan  ranah  mutlak  hukum keperdataan yang juga merupakan manifestasi hak ekonomi perusahaan perfilman, dan kegiatan tersebut dilakukan lewat mekanisme kontraktual antara  Veit Harlan dengan  perusahaan  distributor,  oleh  karenanya  merupakan  kegiatan perekonomian  warga  negara  yang  berdimensi  ‘hak  positif’  dimana negara/pemerintah juga harus menghormati proses perekonomian tersebut secara adil  dan  bijaksana.  Pengadilan  sipil  mengeluarkan  surat  perintah  ( letter  of injunction )  kepada  Lüth  untuk  segera  membatalkan  aksi  protes  dan  boikot  film tersebut.
Erich Lüth tidak menerima putusan pengadilan sipil, dan lewat mekanisme constitutional complaint melakukan gugatan ke MK Jerman Barat. Mayoritas hakim- hakim di  MK Jerman, dalam amar putusan mengabulkan gugatan Lüth, sekaligus menyatakan putusan pengadilan sipil inkonstitusional dan melepaskan Lüth dari segala dakwaan.

## Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Lüth
Erich  Lüth  memakai  perspektif  hak  untuk  menyampaikan  pendapat sebagai basis gugatan constitutional complaint di MK Jerman, dimana hakim-hakim MK bersepakat bahwa hak sipil dan politik Erich Lüth untuk melakukan protes dan boikot terhadap film yang berpotensi membawa kekacauan dan kekerasaan rasial
di Jerman Barat adalah tindakan warga negara yang konstitusional. Dengan kata lain, putusan peradilan sipil yang mengeluarkan surat perintah ( letter of injunction ) kepada  Lüth  untuk  segera  membatalkan  aksi  protes  dan  boikot  film  tersebut haruslah dianggap inkonstitusional. 59
Putusan  Lüth  dianggap  sebagai  salah  satu  putusan  penting  bagi  tumbuh kembangnya negara hukum dan penghormatan HAM di Eropa Barat dan terutama di  negara-negara  demokrasi  lain  sebagai  bahan  perbandingan  hukum.  Analisis terhadap  pertimbangan  hakim  Mahkamah  Konstitusi  Federal  Jerman  setidaknya dapat dibagi dalam 3 (tiga) argumen penting.
Pertama,  superioritas  Hukum  Konstitusi  terhadap  Hukum  Keperdataan. Dalam pertimbangan hukum dinyatakan bahwa: “ Justices found that constitutional rights exercised a very great “influence” on cases of private law ”. 60 Dalam konteks negara hukum konstitusional, setiap pranata hukum-hukum keperdataan, semisal hubungan  kontraktual  antara  pihak-pihak  berkepentingan  dengan  doktrin ‘kebebasan  berkontrak’ ,  yang  juga  manifestasi  hak  ekonomi,  harus  tetap memperhatikan norma-norma konstitusi, terutama hak-hak sipil dan politik yang memiliki efek publik, semisal hak menyatakan pendapat dalam proses perjanjian dan  implementasi  kontrak  tersebut.  Dengan  kata  lain,  menyatakan,  sebagai konsekuensi dari status konstitusi sebagai hukum tertinggi negara, maka hubungan hukum  kontraktual  dan  implementasinya  tidak  boleh  melanggar  norma-norma konstitusi  yang  berdimensi  publik (“ …  the  Court  recognized  the  authority  of constitutional  law  over  the  ordinary  civil  law ). 61 Putusan  penting  ini  juga mengkonfirmasi  supremasi  hukum  konstitusi  terhadap  hukum  keperdataan, sekaligus  memperlihatkan  bagaimana  relasi  antara  hak  sipil  dan  politik  dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.
Putusan  Lüth  menjadi  sangat  penting  dalam  ikhtiar  untuk  melakukan ‘pembelajaran konstitusi’ kepada warga negara dan pejabat publik, bahwa setiap
59 Id., hlm., 47.
60 Id., hlm., 77.
61 Niels Petersen, The German Constitutional Court and Legislative Capture, International Journal of Constitutional Law 12, no. 2, 60-75, 2014. hlm., 71.
pelaksanaan  hak-hak  ekonomi  terutama  yang  dilakukan  lewat  mekanisme kontraktual haruslah memperhatikan hak-hak sipil dan politik. Lewat putusan Lüth jugalah sistem pendidikan hukum di Jerman dan Eropa Barat mulai meninggalkan sistem ‘pengkotakan’ dimana sarjana hukum perdata pun harus memahami seluk beluk  hukum  konstitusi.  Hal  yang  sama  juga  telah  dilakukan  di  lingkungan perusahaan dan pengadilan perdata. Hukum privat tidaklah lagi dimaknai ‘murni’ privat,  terutama  dalam  konteks  negara  kesejahteraan. 62 Perlu  diingat  dalam konteks  ini,  hukum  publik  lah  yang  mempengaruhi  hukum  privat/keperdataan, bukan sebaliknya.
Dengan  kata  lain,  lewat  putusan  kasus  Lüth,  sekat  imajiner  antara  hak ekonomi dengan hak sipil dan politik telah semakin longgar dan dinamis, terutama apabila  ditemukan  esensi  kepentingan  publik  dan  pertanggung-jawaban  negara dalam  kegiatan/hubungan  hukum  keperdataan,  pemerintah/negara  dapat melakukan intervensi/pembatasan secara proporsional dan terukur. Intervensi/pembatasan  tersebut  oleh  Mahkamah  Konstitusi  Federal  Jerman dikenal  dengan  sebutan  doktrin free  democratic  basic  order atau freie demokratische  Grundordnung .  Dalam  doktrin  ini  dinyatakan  bahwa  norma konstitusi dapat mempengaruhi hukum privat Jerman secara ‘horizontal’ apabila diperlukan  dalam  suatu  tatanan  negara  hukum  yang  demokratis. 63 Doktrin  ini kemudian dielaborasi dalam konsep pembatasan HAM ‘ margin of appreciation ’ di beberapa  putusan-putusan  penting  di  Eropa  Barat  dan  di  dalam Siracusa Principles. 64
Pertimbangan  kedua  adalah  Hak  Ekonomi (‘Hak  Positif’) harus mempertimbangkan  Hak  Sipil  dan  Politik (‘Hak  Negatif’) ,  dikarenakan  hak-hak ekonomi harus mendapatkan afirmasi dari kepentingan-kepnetingan publik yang mungkin  tercederai  oleh  pelaksanaan  hak-hak  ekonomi  tersebut.    Lewat pertimbangan  hukumnya,  hakim-hakim  menyatakan: “  … the  injunction  against Lüth  violated  his  constitutional  rights  of  free  expression  ...  Lüth’s  rights  of  free
62 Id., hlm., 71.
63 7 BVferGE 198, 1958, supra no. 57, hlm., 78.
64 Siracusa Principles, supra no. 51.
expression  outweighed  the  countervailing  (economic)  interests  of  the  film distributors. ” 65 Dalam  pertimbangan  hakim  ini  jelas  terlihat  perspektif  progresif hakim  yang  mengelaborasi  hubungan  tidak  terpisahkan  ( inseparable  connection ) antara hak ekonomi warga negara dengan hak menyatakan pendapat/berekspresi. Hakim  menyatakan  bahwa  ‘ general  law ’  dalam  Kitab  Undang -Undang  Hukum Perdata  Jerman  harus  dibaca  dalam  konteks  Jerman  pasca  Perang  Dunia  ke-II, sehingga harus mempertimbangkan suasana kebathinan demokratis pada saat itu.
Dengan  kata  lain,  hubungan  kontraktual/keperdataan  antara  perusahaan distributor film dengan Veit Harlan, haruslah ‘dibatasi’ oleh hak -hak konstitutional warga  negara  yang  bersifat  publik. 66 Norma  hukum  privat  tidak  dapat  dan  tidak boleh  membatasi  hak  sipil  warga  negara,  namun  hak  sipil  dapat  menjadi  alasan pembatasan atau konsiderasi dari norma-norma hukum privat. Hak sipil dan politik warga  negara  digunakan  sebagai  ‘mekanisme  penyeimbang’  dari  kepentingan privat/keperdataan  (“… the  values  of  speech  prevailed  in  a  general  balancing  of relevant interest ”). 67
Pertimbangan  hukum  hakim  menjadi  menarik  karena  salah  satu  hakim mengutip  pendapat  Hakim  Agung  Amerika  Serikat  Cardoza  tentang  hak menyatakan  pendapat  sebagai  ‘ the  matrix ’,  atau  pra -kondisi  wajib  dalam penghormatan HAM disuatu negara (“ .. the indispensable condition of nearly every other form of human rights ). 68 Lewat pertimbangan hakim tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa baik secara normatif maupun praktik yudisial, relasi kelindan antara ‘hak positif’ dan ‘hak negatif’ adalah suatu keniscayaan, dimana hak sipil dan politik menjadi bahan pertimbangan utama dari hubungan hukum bidang ekonomi dan perniagaan.
Argumen  ketiga  menyatakan  bahwa  Hak  Sipil  dan  Politik  dapat dilaksanakan  secara  ‘Positif/Aktif’ .  Argumen  ini  membongkar  asumsi  dan pemahaman awal dari konsep dan teori HAM yang menyatakan bahwa dalam hak
65 7 BVferGE 198, 1958, supra no. 57, hlm., 79.
66 Dieter Grimm, Constitutionalism: Past, Present and Future, OUP, Oxford, 2016 . hlm., 27.
67 7 BVferGE 198, 1958, supra no. 57, hlm., 81.
68 Id., hlm., 81-82.
sipil dan politik, negara/pemerintah sebagai pemangku kewajiban hanya bersifat ‘pasif’  atau  ‘negatif’ .  Majelis  hakim  menyatakan  tindakan  progresif  pemerintah Jerman Barat dalam melakukan proses rekonsiliasi Pasca Perang Dunia ke-II antara masyarakat  Jerman  ex-Nazi  dengan  kaum  Yahudi  dan  imigran  adalah konstitusional, bahkan dianjurkan untuk dilakukan secara masif. 69 Namun peran aktif negara/pemerintah dalam ranah hak sipil dan politik harus dilakukan dengan urgensi/alasan dan parameter yang jelas dan terukur. Sebelum putusan Lüth, hak sipil  dan  politik  dilaksanakan  secara  ‘vertikal’  oleh  negara  dengan  derajat  yang ‘negatif’,  namun  pasca  putusan  Lüth,  hak  sipil  dan  politik  juga  dimaknai  dalam relasi  ‘horizontal’  antara  warga  ne gara  dengan  entitas  privat,  dimana  negara berperan sebagai ‘penyeimbang’ antar keduanya. 70
Putusan  Lüth  memiliki  dejarat  afirmasi  yang  kuat  terhadap  proses rekonsiliasi  dan  promosi  penghormatan  HAM  sampai  di  tingkat  masyarakat. P utusan  Lüth  ‘meniru’  proyek  afirmasi  aktif  pemerintah  Amerika  Serikat  dalam menghapuskan  diskriminasi  rasial  kulit  hitam  di  sekolah-sekolah  publik.  Proyek afirmasi yang dicetuskan lewat putusan Brown v. Broad of Education pada tahun 1954,  dimana  hak  untuk  tidak  di  diskriminasi  ( right  of  non-discrimination ) yang merupakan bagian integral dari hak sipil dan politik, dilaksanakan secara aktif oleh pemerintah Federal sampai ke negara-negara bagian. 71
Selain  itu,  Putusan  Lüth  merupakan  salah  satu  putusan  penting  yang menekankan relasi tidak terpisahkan antara hukum konstitusi dan HAM, sebagai instrumen  penjaga  kedaulatan  dan  hak-hak  warga  negara  dari  tindak  represif negara/pemerintah atau aktor non-negara (perusahaan atau  badan hukum lain). Hukum konstitusi dan HAM adalah hukum yang tidak terpisahkan satu sama lain, dan menjaga ‘moral - konstitusi’ negara. Pranata hukum -hukum lain, semisal hukum privat haruslah tunduk kepada norma-norma konstitusi dan HAM.
69 Id., hlm., 82.
70 Donald Kommers dan Russell Miller, The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany, Duke University Press, Durham, 2012 . hlm., 21.
71 Steven Calabresi, The History and Growth of Judicial Review, Volume 2, OUP, Oxford, 2021 . hlm., 51.

## Kesimpulan
Dari  pemaparan  deskriptif-analitik  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa kelindan  normatif  antara  ‘hak  negatif’  dan  ‘hak  positif’  terlihat  jelas  baik  secara tekstual maupun politik-hukum. Kedua hak-hak tersebut sejatinya berjangkar pada ‘DNA’ yang sama. Dalam konteks  aplikasi norma HAM, pemerintah/negara dapat berperan  aktif/positif  dalam  konteks  perlindungan  dan  penguatan  hak-hak  sipil dan  politik  apabila  ditemukan  urgensi  kepentingan  publik  dan  tanggung-jawab negara  dalam  melakukan  ‘penguatan  demokrasi  dan  negara  hukum’ ,  terutama dalam  konteks  pembangunan.  Namun  perlu  dicatat  bahwa  peran  aktif/positif negara atau pemerintah dalam hak-hak sipil dan politik harus dilakukan lewat cara- cara  yang  demokratis  dan  taat  asas  perundang-undangan.  Dengan  kata  lain, kebijakan  aktif/positif  negara  tidak  dapat  dilakukan  secara  semena-mena  tanpa ukuran/parameter kebijakan yang jelas.
Putusan  Lüth  dapat  memberi  pembelajaran  terhadap  Indonesia  dalam beberapa aspek-aspek penting. Pertama, hak publik seharusnya diletakkan sebagai ‘batu uji’ utama dalam kebijakan -kebijakan strategis negara. Hak-hak keperdataan dapat dibatasi apabila ada hak publik yang berdampak luas. Kedua, hak sipil dan politik diletakkan sebagai ‘prasyarat’ dari pemenuhan hak -hak lain, termasuk hak ekonomi, sosial dan budaya. Aspek-aspek tersebut masih kurang diperhatikan di Indonesia.    Pada  akhirnya,  dikotomi antara  ‘ Hak  N egatif’  dan  ‘ Hak  P ositif’ masih dapat dilakukan dalam konteks pembelajaran/pedagogi Hukum dan HAM terutama dalam penekanan historis pembentukan norma HAM Internasional pasca Perang Dunia ke-II, namun dalam konteks analitik dan praktik, dikotomi tersebut tidaklah dapat dipertahankan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Bennett, Robert W dan Lawrence B. Solum, Constitutionalism Originalism: A Debate, Cornel University Press, 2011.
Brown,  Gordon,  The  Universal  Declaration  of  Human  Rights  in  the  21 st Century:  A Living  Document  in  Changing  World,  A  Report  by  a  Global  Citizenship Commission, 2006.
Calabresi, Steven, The History and Growth of Judicial Review, Volume 2, OUP, Oxford, 2021.
Glendon, Mary A, Paolo G. Carazzo dan Colin B. Picker, Comparative Legal Traditions, Thomson/West, Boston, 1982.
Gregory, Roy dan Philips Giddings, Citizenship, Rights and the EU Ombudsman, dalam Richard Bellamy dan Alex Warleigh (eds), Citizenship and Governance in the European Union, Bloomsburry Academic, Glasgow, 2001.
Grimm, Dieter, Constitutionalism: Past, Present and Future, OUP, Oxford, 2016. Jackson,  Thomas,  For  Civil  Rights to  Human  Rights:  Martin  Luther  King Jr  and  the Struggle  for  Economic  Justice,  The  University  of  Pennsylvania  Press, Pennsylvania, 2009.
Kommers, Donald dan Miller, Russell, The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany, Duke University Press, Durham, 2012.
Legrand, Pierre, Negative Comparative Law: A Strong Programme for Weak Thought,
OUP, Oxford, 2019.
Meron,  Theodor,  Human  Rights  in  International  Law:  Legal  and  Policy  Issues,
Clarendon Press, Boston, 1989.
Riyadi, Eko, et al, Hukum Hak Asasi Manusia, UII Press, Yogyakarta, 2005. Sen, Amartya, Human Rights and Development dalam B.A. Andreassen dan S.P. Marks (eds),  Development  as  a  Human  Rights:  Legal,  Political  and  Economic Dimensions, a Nobel Symposium Book, Harvard University Press, Cambridge, 2006.
Sengupta, Arjun, Elements of a Theory of the Right to Development, dalam Basu K and Kanbur R (eds), Arguments for a Better World: Essay to Honour Amartya Sen, OUP, Oxford, 2009.
Sharom, Azmi et al,  An Introduction to Human Rights in Southeast Asia, Volume I,
SEAHRN, 2016.
UNDP,  Integrating  Human  Rights  with  Sustainable  Development,  UNDP  Policy Document 2, New York, 1998.
United Nations, An Agenda for Development: Report of the Secretary-General, UNDP Policy Document 2, UNDP, New York, 1994.
Zweigert, Konrad dan Hein Kötz, An Introduction to Comparative Law, diterjemahkan oleh Tony Weir, Oxford University Press, Oxford, 1999.

## Jurnal:
Acharya,  Upendra,  The  Future  of  Human  Development:  The  Right  to  Survive  as  a Fundamental  Element  of  the  Right  to  Development,  Denver  Journal  of International Law and Policy 42, 2014.
Domaradzki,  Spasimir, ‘Karel  Vasak’s  Generations  of  Human  Rights  and  the Contemporary Human Rights Discourse’, Human Rights Review 20, no. 4, 2019. Eldridge,  Philip.  Human  Rights  in  Post-Suharto  Era,  The  Brown  Journal  of  World Affairs IX, no. 1, 2002.
Hamilyn, Victoria. The Indivisibility of Human Rights: Economic, Social and Cultural Rights and the European Convention on Human Rights, Bracton Law Journal 40, no.1, 2008.
Petersen,  Niels.  The  German  Constitutional  Court  and  Legislative  Capture, International Journal of Constitutional Law 12, no.1, 2014.
Quint, Peter E, A Return to Lüth, Roger William University Law Review 16, no. 2, 2011. Teitel, Ruti, Transitional Justice in New Era, Fordham International Law Journal 26, no. 4, 2002.
Uvin,  Peter,  From  the  Right  to  Development  to  the  Right-based  Approach, Development in Practice 17, no. 1, 2007.

## Peraturan perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi International Covenant on Economics, Social and Cultural Rights (ICESCR).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

## Deklarasi, Kovenan dan Konvensi Internasional:
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 1976. International Covenant on Economics, Social and Cultural Rights (ICESCR), 1976. Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions of Civil and Political Rights , 1985.
The  Declaration  of  the  Right  to  Development,  G.A.  Res.  41/128,  U.N.  Doc. A/RES/41/128, Dec. 4, 1986.
Putusan Pengadilan: Putusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi Federal Jerman, 7 BVferGE 198, 1958. Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, Brown v. Broad of Education , 347 U.S.
483, 1954.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor  001-021-022/PUU- I/2003 tentang Uji Materiil Undang-Undang Kelistrikan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 058-059-060-063/PUU- II/2004 tentang Uji Materiil Undang-Undang Pendidikan Nasional.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 011-012/PUU-III/2005 tentang Uji Materil Undang-Undang APBN.

## Surat Kabar:
Sulistyowati Irianto, Putusan Hakim di Antara Keadilan Hukum dan Keadilan Sosial, Kompas, 28 Februari 2023.