Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .

## JAMINAN KEPASTIAN DAN PELINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH
Oleh : Susilawati susiutb@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Rohani rohaniutb@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang
Naskah Diterima : 18 Januari 2022 Naskah Diterbitkan : 29 Juni 2022

## Abstrak
Pendaftaran  tanah  adalah  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah secara  terus  menerus,  berkesinambungan  dan  teratur,  meliputi  pengumpulan, pengolahan,  pembukuan,  dan  penyajian  serta  pemeliharaan  data  fisik  dan  data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan- satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang- bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak  tertentu  yang  membebaninya.  Landasan  kebijakan  hak  atas  tanah sebagaimana  ketentuan  pokok  yang  terdapat  dalam  Pasal  33  ayat  3  Undang- Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  menyatakan  bahwa  negara berhak  untuk  mengatur  pemilikan,  peruntukan,  peralihan  dan  pendaftaran  hak atas tanah bangsa Indonesia.
Kata Kunci : Jaminan Kepastian, Pelindungan Hukum, Tanah

## Abstract
Land  registration  is  a  series  of  activities  carried  out  by  the  government continuously,  continuously  and  regularly,  including  collection,  processing, bookkeeping, and  presentation  and  maintenance of  physical  and  juridical  data, in the form of maps and lists, regarding land parcels and house units. stacking, including the issuance of certificates of proof of their rights for land parcels for which there are already rights and ownership rights to apartment units as well as certain rights that impose them. The basis for the policy on land rights as the main  provisions  contained  in  Article  33  paragraph  3  of  the  1945  Constitution and  Article  2  paragraph  (2)  of  Law  Number  5  of  1960  concerning  Basic Agrarian Principles states that the state has the right to regulate ownership, the designation, transfer and registration of land rights of the Indonesian nation.
Keywords : Assurance of certainty, Legal Protection, Land
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .

## I. PENDAHULUAN
Tanah  dalam  masyarakat  mempunyai  hubungan  yang  sangat  erat  dengan kesejahteraan  seseorang,  perkembangan  kehidupan  keluarga,  dan  kelompok. Mempertahankan tanah berarti mempertahankan hidup dan kehidupan. Hak milik timbul dari adanya hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial. Turun menurun  menunjukkan bahwa  hak  milik  dapat  berlangsung  terus  selama  pemilik  masih  hidup  dan  jika pemilik  hak  meninggal  dunia,  maka  hak  tersebut  dapat  dilanjutkan  oleh  ahli warisnya.  Terkuat  menunjukan  bahwa  kedudukan  hak  milik  paling  kuat  jika dibandingkan  dengan  hak-hak  atas  tanah  lainnya,  karena  terdaftar  dan  pemilik hak  diberi  tanda  bukti  hak  (sertifikat),  sehingga  mudah  dipertahankan  terhadap pihak  lain,  disamping  itu  jangka  waktu  pemilikannya  tidak  terbatas.  Terpenuh menunjukan  bahwa  hak  itu  memberikan  kepada  pemiliknya  wewenang  paling luas, jika dibandingkan dengan hak-hak atas tanah lainnya, tidak berinduk pada hak  atas  tanah  lain,  dan  peruntukannya  tidak  terbatas  selama  tidak  ada pembatasan dari penguasa. Ini menunjukkan bahwa hak milik mempunyai fungsi sosial. sifat-sifat tersebut tidak ada pada hak-hak atas tanah lainnya.
Masyarakat  memerlukan  kepastian  dan  pelindungan  hukum  dalam  kepemilikan hak  milik  atas  tanah,  oleh  karena  itu  diperlukan  pendaftaran  tanah  untuk memperoleh  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  sebagaimana  dalam  Pasal  19  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria  yang  menyatakan  bahwa  untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah  diseluruh  wilayah  republik  Indonesia menurut  ketentuan  diatur  dengan  peraturan  pemerintah.  Setelah  melakukan pendaftaran  tanah  haknya  akan  dibukukan  dalam  daftar  buku  tanah  dari  desa yang  bersangkutan.  Tiap-tiap  hak  yang  dibukukan  dibuatkan  salinan  dari  buku tanah  yang  bersangkutan  untuk  menguraikan  tanahnya  dibuat  surat  ukur
kemudian  dijilid  menjadi  satu  bersama  sama  dengan  suatu  kertas  sampul  yang bentuknya ditetapkan dalam peraturan yang disebut sertifikat. 1
Tujuan utama diadakannya pendaftaran atas tanah hak adalah untuk memberikan kepastian  hukum  dan  pelindungan  hukum  kepada  pemegang  hak  atas  suatu bidang tanah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak  yang  bersangkutan.  Kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  termasuk pemerintah  menyediakan  informasi  agar  dengan  mudah  dapat  memperoleh  data yang  diperlukan  dalam  mengadakan  perbuatan  hukum  terhadap  bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar. Untuk melaksanakan fungsi informasi tersebut, data fisik  dan  data  yuridis  dari  sebidang  tanah  yang  sudah  terdaftar  terbuka  untuk umum. Disamping itu, pendaftaran tanah bertujuan untuk terselenggaranya tertib administtrasi pertanahan. Untuk mencapai hal ini, setiap bidang tanah termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik wajib didaftarkan. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997  menyebutkan  bahwa  Pendaftaran  tanah  diselenggarakan  oleh  Badan Pertanahan  Nasional.  Pasal  6  angka  (1)  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  24  Tahun  1997  menyebutkan  dalam  rangka  penyelenggaraan pendaftaran  tanah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  tugas  pelaksanaan pendaftaran  tanah  dilakukan  oleh  Kepala  kantor  Pertanahan,  kecuali  kegiatan- kegiatan tertentu yang oleh peraturan pemerintah ditugaskan kepada pejabat lain. Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini  adalah  Bagaimana  Pemegang  Hak  Milik  Bisa  Mendapatkan  Jaminan Kepastian dan Pelindungan Hukum Melalui Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  penelitian  yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka sebagai dasar untuk memecahkan masalah.  Obyek  kajian  dalam  penelitian  ini  adalah  meneliti  ketentuan perundang-undangan  tentang  Agraria  khususnya  yang  berkaitan  dengan
1 Efendi Perangin, Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum , Jakarta, Rajawali, 1991, hlm.107
Pendaftaran  Tanah  serta  literatur-literatur  tentang  Agraria  khususnya  tentang Pendaftaran Tanah Hak Milik.
Tahapan terakhir dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif yang bertujuan  untuk  menyederhanakan  data  ke  dalam  bentuk  yang  lebih  baik, sehingga  mudah  dibaca  dan  diinterpretasikan.  Pada  tahap  ini  data  diseleksi, disusun  dan  diuraikan  sedemikian  rupa  sehingga  berhasil  disimpulkan kebenaran-kebenaran  yang  dapat  dipakai  untuk  menjawab  persoalan-persoalan yang  dibahas.  Jadi  prinsip  analisis  ini  adalah  mengakaitkan  antara  data  yang dihimpun dengan teori yang digunakan serta mengkaitkan antara data yang satu dengan  data  yang  lain.  Dari  hal  tesebut  akan  diinterpretasikan  dan dikonstruksikan dalam bentuk uraian, penjelasan, dan kesimpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah
Pasal  1  ayat  (8)  Permen  Agraria/Kepala  BPN  Nomor  9  Tahun  1999,  yang dimaksud  dengan  pemberian  hak  atas  tanah  adalah  penetapan  Pemerintah  yang memberikan  sesuatu  hak  atas  tanah  negara,  perpanjangan  jangka  waktu  hak, pembaruan  hak,  perubahan  hak,  termasuk  pemberian  hak  diatas  Hak Pengelolaan.  Pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  menetapkan  bahwa  atas  dasar  hak menguasai  negara  ditentukan  adanya  maca-macam  hak  atas  permukaan  bumi yang  disebut  dengan  tanah,  yang  dapat  diberikan  kepada  orang-orang  baik sendiri-sendiri  maupun  bersama  –  sama  dengan  orang-orang  lain  serta  badan- badan  hukum.  Hak  atas  tanah  dapat  diberikan  kepada  orang  secara  sendiri- sendiri  maupun  bersama-sama  dengan  orang  lain,  dan  kepada  badan  hukum Indonesia  maupun  badan  hukum  asing  yang  mempunyai  perwakilan  di Indonesia.
Hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) tersebut dijabarkan dalam Pasal 16 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu :
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
1) Hak atas tanah yang bersifat tetap yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1)
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-
Pokok Agraria, yaitu :
a) Hak Milik
b) Hak Guna Usaha
c) Hak Guna Bangunan
d) Hak Pakai
e) Hak Sewa untuk Bangunan
f) Hak Membuka Tanah
g) Hak Memungut Hasil Hutan
2) Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang yang disebutkan dalam  Pasal  16  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
3) Hak  atas  tanah  yang  bersifat  sementara  yang  disebutkan  dalam  Pasal  53
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu :
a) Hak Gadai
b) Hak Usaha Bagi Hasil
c) Hak Menumpang
d) Hak Sewa Tanah Pertanian
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok  Agraria  dapat  diperinci  pihak-pihak  yang  dapat  diberikan  dan mempunyai hak atas tanah, yaitu :
1) Perseorangan warga negara Indonesia
2) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia
3) Badan  hukum  yang  didirikan  menurut  hukum  Indonesia  dan  berkedudukan di Indonesia
4) Badan  hukum  asing  yang  mempunyai  perwakilan  di  Indonesia.  Badan hukum publik, dan badan hukum privat.
Dari aspek masa penguasaan tanah, hak atas tanah dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
1) Hak atas tanah yang tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu, hak atas tanah ini adalah hak milik.
2) Hak atas tanah yang mempunyai jangka waktu tertentu, yaitu :
a) Hak guna usaha;
b) Hak guna bangunan atas tanah negara
c) Hak guna bangunan atas tanah pengelolaan;
d) Hak guna bangunan atas tanah hak milik
e) Hak pakai atas tanah negara
f) Hak pakai atas tanah hak pengelolaan
g) Hak pakai atas tanah hak milik
h) Hak sewa untuk bangunan
3) Hak atas tanah yang berlaku selama tanahnya digunakan untuk pelaksanaan tugasnya  atau  untuk  keperluan  tertent.  Hak  atas  tanah  ini  adalah  hak  pakai yang dikuasai oleh :
a) Lembaga negara;
b) Departemen;
c) Lembaga pemerintah nondepartemen
d) Pemerintah daerah
e) Pemerintah desa;
f) Perwakilan negara asing;
g) Perwakilan badan internasional;
h) Badan keagamaan dan badan sosial 2
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terdapat 3 (tiga) jenis tanah di Indonesia, yaitu :
1) Tanah Negara
Tanah  negara  adalah  tanah  yang  diatasnya  belum  terdapat  atau  belum dibebani dengan hak atas tanah tertentu.
2) Tanah hak
2 Muh.Yamin, Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.241
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
Tanah hak adalah tanah yang diatasnya sudah terdapat atau sudah dibebani dengan hak atas tanah tertentu
3) Tanah ulayat
Tanah  ulayat  adalah  tanah  yang  dikuasai  secara  bersama-sama  oleh masyarakat hukum adat.
Instansi  pemerintah  yang  diberikan  kewenangan  mengurusi  administrasi pertanahan  adalah  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia.  Menurut Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan  Presiden  Nomor  10  Tahun  2006,  yang  dimaksud dengan  Badan  Pertanahan  Nasional  adalah  Lembaga  Pemerintah  Non Departemen  yang  berada  dibawah  dan  bertanggungjawab  kepada  presiden.
Badan Pertanahan Nasional dipimpin oleh Kepala.
Kewenangan  pemberian  hak  atas  tanah  yang  diserahkan  kepada  Kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten/Kota  menurut  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999, yaitu :
1) Pemberian  Hak  Milik  atas  tanah  pertanian  yang  luasnya  tidak  lebih  dari  2 (dua) hektar.
2) Pemberian Hak Milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari
2.000 M2 (dua ribu meter persegi)
3) Pemberian hak milik atas tanah dalam rangka pelaksanaan program :
a) Transmigrasi;
b) Redistribusi tanah;
c) Konsolidasi tanah;
4) Pemberian  Hak  guna  Bangunan  atas  tanah  yang  luasnya  tidak  lebih  dari 2.000 M2 (dua ribu meter persegi), kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha
5) Semua pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan
6) Pemberian Hak Pakai atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 ha (dua hektar)
7) Pemberian Hak Pakai atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M2 (dua ribu meter persegi), kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
8) Semua pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan.
Kewenangan  pemberian  hak  atas  tanah  yang  diserahkan  kepada  Kepala  Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999, yaitu :
1) Pemberian Hak Milik atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 ha (dua hektar)
2) Pemberian Hak Milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 5.000  M2  (lima  ribu  meter  persegi),  kecuali  yang  kewenangan pemberiannya  telah  dilimpahkan  kepada  Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten/Kota
3) Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 200 ha (dua ratus hektar)
4) Pemberian  Hak  Guna  Bangunan  atas  tanah  yang  luasnya  tidak  lebih  dari 15.000  M2  (seratus  lima  puluh  ribu  meter  persegi),  kecuali  yang kewenangan  pemberiannya  telah  dilimpahkan  kepada  Kepala  Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
5) Pemberian Hak Pakai atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 ha (dua hektar)
6) Pemberian Hak Pakai atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari
150.000  M2  (seratus  lima  puluh  ribu  meter  persegi),  kecuali  yang kewenangan  pemberiannya  telah  dilimpahkan  kepada  Kepala  Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
Kewenangan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  menurut  Peraturan  Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999, yaitu :
1) Pemberian hak atas tanah yang diberikan secara umum;
2) Pemberian  dan  pembatalan  hak  atas  tanah  yang  tidak  dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
3) Pemberian  dan  pembatalan  keputusan  pemberian  hak  atas tanah  yang  telah dilimpahkan  kewenangannya  kepada  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan Pertanahan Provinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota apabila
atas laporan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi hal tersebut berdasarkan keadaan di lapangan.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  maka  untuk  pemberian  hak  atas  tanah  hak milik  yang  berada  di  wilayah  hukum  Kabupaten/Kota,  kewenangannya  berada pada  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota,  sebagaimana  Kewenangan pemberian  hak  atas  tanah  yang  diserahkan  kepada  Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten/Kota  menurut  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999, yaitu :
1) Pemberian  Hak  Milik  atas  tanah  pertanian  yang  luasnya  tidak  lebih  dari  2 (dua) hektar.
2) Pemberian Hak Milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari
2.000 M2 (dua ribu meter persegi)
3) Pemberian hak milik atas tanah dalam rangka pelaksanaan program :
a) Transmigrasi;
b) Redistribusi tanah;
c) Konsolidasi tanah;
4) Pemberian  Hak  guna  Bangunan  atas  tanah  yang  luasnya  tidak  lebih  dari 2.000 M2 (dua ribu meter persegi), kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha
5) Semua pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan
6) Pemberian Hak Pakai atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 ha (dua hektar)
7) Pemberian Hak Pakai atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M2 (dua ribu meter persegi), kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha.
8) Semua pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan.
Tindak  lanjut  untuk pelaksanaan  pemberian hak  atas  tanah  hak  milik  kemudian adalah  pendaftaran  atas  tanah  hak  yang  diajukan  kepada  Kepala  Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .

## B. Proses Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah
Prosedur pendaftaran tanah pada sistem negara Indonesia, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah hak milik pada kantor pertanahan  kabupaten/kota juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.  Pasal 1 ayat (1) PP  Nomor  24  tahun  1997  menyebutkan  yang  dimaksud  dengan  pendaftaran tanah  adalah  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  pleh  Pemerintah  secara  terus menerus,  berkesinambungan  dan  teratur.  Serangkaian  kegiatan  tersebut mencakup  pengumpulan,  pengolahan,  pembukuan  dan  penyajian  serta pemeliharaan data fisik yaitu letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun.  Selain  itu  juga  termasuk  data  yuridis  yaitu  keterangan  mengenai  status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun.
Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  menyatakan  bahwa pendaftaran  tanah  memiliki  tujuan  untuk  meberikan  kepastian  hukum  dan pelindungan  hukum  kepada  pemegang  hak  atas  bidang  tanah,  satuan  rumah susun  dan  hak-hak  lain  yang  terdaftar  sehingga  mudah  membuktikan  dirinya sebagai  pemegang  hak  yang  bersangkutan.  Pendaftaran  tanah  juga  memiliki tujuan  menyediakan  informasi  kepada  pihak-pihak  berkepentingan  sehingga mudah  memperoleh  data  dalam  mengadakan  aktivitas  hukum  tentang  properti yang telah terdaftar. Tujuan lain adalah demi terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
Obyek  pendaftaran  tanah  disebutkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  antara  lain  mencakup  bidang-bidang  tanah  yang  dipunyai  dengan hak  milik,  hak  guna  usaha,  hak  guna  bangunan  dan  hak  pakai,  tanah  hak pengelolaan  dan  tanah  wakaf.  Jenis  lain  adalah  bidang  tanah  yang  dipunyai dengan  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun,  hak  tanggungan  dan  tanah  negara. Penyelenggaraan  pendaftaran  tanah  adalah  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN), dilakukan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  yang  dibantu  oleh  Panitia  Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dalam pelaksanaannya, Panitia  Ajudikasi  terdiri  dari  beberapa  orang  anggota  dari  Kantor  Pertanahan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
Nasional dan Kepala Desa atau Kelurahan yang bersangkutan. Kepala desa disini adalah Kepala Desa dimana tanah yang hendak didaftarkan berada.
Syarat  pendaftaran  tanah  pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota  adalah sebagai berikut :
1) Formulir  permohonan  yang  sudah  di  isi  dan  ditandatangani  pemohon  atau kuasanya diatas materai cukup;
2) Surat kuasa apabila dikuasakan;
3) Fotocopi  identitas  pemohon  (KTP  atau  KK)  dan  kuasa  apabila  dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
4) Bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat;
5) Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB);
6) Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan.
Setelah Pemohon menyiapkan berkas-berkas tersebut diatas, pemohon juga harus menyiapkan keterangan dan bukti-bukti sebagai berikut :
1) Luas, letak dan peruntukan penggunaan tanah yang dimohonkan;
2) Pernyataan tanah tidak sengketa;
3) Pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik.
Biaya pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  yang  berlaku  di  BPN.  Tahapan pendaftaran tanah akan dilaksanakan sesuai dengan tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sebagai berikut :
1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali;
2) Pemeliharaan pendaftaran tanah;
3) Pembuatan peta dasar pendaftaran;
4) Penetapan batas bidang-bidang tanah;
5) Pengukuran  dan  pemetaan  bidang-bidang  tanah  dan  pembuatan  peta pendaftaran;
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
6) Pembuatan daftar tanah;
7) Pembuatan surat ukur;
8) Pembuktian hak baru
9) Pembukuan hak
10) Penerbitan sertifikat
Proses  pembukuan  dan  penerbitan  sertifikat  pada  Kantor  Pertanahan Kabupaten/Kota  mengacu  pada  Pasal  29  dan  Pasal  31  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997.  Adapun  hak-hak  yang  dicantumkan  dalam  buku  tanah antara  lain  hak  atas  tanah,  hak  pengelolaan,  tanah  wakaf,  hak  milik  atas  satuan rumah  susun.  Buku  tanah  juga  mencantumkan  keterangan  atas  status  hukum tanah  atau  rumah  susun,  dan  data  fisik.  Data  fisik  yang  dimaksud  adalah  data mengenai  batas,  bidang,  dan  luas  bidang  tanah  atau  satuan  rumah  susun. Selanjutnya sertifikat tanah akan diterbitkan dengan memuat data fisik dan data yuridis yang ada di dalam buku tanah. Sertifikat ini adalah bukti kepemilikan hak atas  tanah  yang  sudah  terdaftar  untuk  mendapatkan  kepastian  dan  pelindungan hukum atas tanah hak milik.

## C. Jaminan Kepastian dan Pelindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah
Sertifikat  merupakan  surat  tanda  bukti  kepemilikan  atas  hak  tanah  yang  kuat mengenai  data  fisik  dan  data  yuridis  yang  termuat  didalamnya,  sepanjang  data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku  tanah  hak  yang  bersangkutan.  Kepemilikan  atas  sertifikat  hak  atas  tanah bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah  tersebut.  Kepastian  hukum  sertifikat  seharusnya  dapat  dipahami  sebagai alat  bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah  yang  tidak  dapat  diganggu  gugat  lagi sepanjang  tidak  dapat  dibuktikan  sebaliknya.  Kepastian  hukum  atas  hak  tanah diperkuat  dalam  Ketentuan  Pasal  32  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun 1997 yang bertujuan memberikan kepastian hukum kepada 2 (dua) pihak, yaitu :
a. Bagi pemilik sertifikat
Jika  sudah  lewat  dari  5 (lima)  tahun  sejak  diterbitkan  sertifikat  oleh  kantor pertanahan  kabupaten/kota  dan  tidak  ada  yang  mengajukan  gugatan  atas penerbitan  sertifikat  tersebut,  maka  ia  terbebas  dari  gangguan  pihak  lain yang merasa sebagai pemilik tanah tersebut.
b. Bagi pemilik tanah
Bagi pemilik tanah yang sebenarnya, ia wajib menguasai tanah secara nyata dan  mendaftarkan  tanahnya  ke  kantor  pertanahan  kabupaten/kota  setepat agar terhindar dari kemungkinan tanahnya didaftarkan atas nama orang lain.
Dengan adanya kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah maka pemegang hak atas tanah akan mendapatkan pelindungan hukum atas haknya. Pelindungan hukum  bagi  pemegang  hak  atas  tanah  dapat  terwujud  apabila  dipenuhi  3  (tiga) syarat sebagai berikut :
a. Penerbitan sertifikat tanah telah berusia 5 (lima) tahun atau lebih;
b. Proses penerbitan sertifikat tersebut didasarkan pada itikad baik;
c. Tanah dikuasai secara fisik oleh pemegang hak atau kekuasaannya.
Ketentuan  Pasal  32  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997 mengatur tentang pelindungan hukum yang mutlak kepada pemilik sertifikat hak atas  tanah  dan  mengatur  pula  tentang  hilangnya  hak  seseorang  atas  hak  tanah yang disertifikatkan oleh orang lain. Pasal 32 ayat (2) tersebut diatas mempunyai masalah yuridis diantaranya :
a. Pasal  32  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  yang mengatur  hilangnya  hak  seseorang  atas  tanah  tidak  cukup  diatur  dalam bentuk peraturan perundang-undangan tersendiri berupa undang-undang.
b. Sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota  memenuhi  unsur-unsur  sebagai  Keputusan  Tata  Usaha  Negara
(KTUN)  sebagaimana  yang  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Hal  tersebut  juga  ditegaskan dalam  penjelasan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun 1997 bahwa pihak lain yang merasa memiliki tanah dapat menuntut orang yang  namanya  tercantum  dalam  sertifikat  dalam  waktu  5  (lima)  tahun  sejak
dikeluarkannya  sertifikat  tersebut.  Jadi,  pendaftaran  hak  yang  diatur  dalam peraturan  pemerintah  ini  tidaklah  mutlak,  karena  orang  yang  terdaftar  dalam buku tanah tidak mengakibatkan orang yang sebenarnya berhak atas tanah akan kehilangan haknya.
Hubungan  antara  orang  dengan  benda  dalam  konsep  hukum,  merupakan hubungan yang  disebut  hak. Artinya  hak  kepemilikan  atas  suatu  benda,  disebut dengan  hak  milik  atas  benda  tersebut.  Dalam  hubungannya  dengan  hak  milik atas tanah, maka ada satu proses yang harus dilalui yaitu proses penguasaan atau tindakan pendudukan atas tanah, dan dengan batas waktu tertentu akan menjadi hak milik. Pengaturan hak milik atas tanah dapat didasarkan pada Pasal 28 huruf h ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak  milik  pribadi  dan  hak  milik  tersebut  tidak  boleh  diambil  alih  secara sewenang-wenang oleh siapapun.
Pengaturan  hak  milik  atas  tanah  selanjutnya  diatur  dalam  Pasal  20  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria yang  menentukan  bahwa  hak  milik  atas  tanah  merupakan  hak  turun-temurun, terkuat  dan  terpenuhi  yang  dapat  dipunyai  orang  atas  tanah  dan  mempunyai fungsi sosial. Hak milik atas tanah mempunyai sifat-sifat khusus sebagai berikut:
a. Dapat beralih karena pewarisan, karena sifat turun-temurun;
b. Penggunaannya tidak terbatas dan tidak dibatasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
c. Dapat  diberikan  sesuatu  hak  atas  tanah  lainnya  di  atas  hak  milik  oleh pemiliknya kepada pihak lain.
Pasal  32  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997  dan  penjelasan- penjelasannya  dikatakan  bahwa  pendaftaran  tanah  yang  penyelenggaraanya diperintahkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  tidak  menggunakan  sistem  publikasi  positif.  Di dalam  sistem  publikasi  negatif  negara  tidak  menjamin  kebenaran  data  yang disajikan. Hal tersebut nampak dari pernyataan pasal 19 ayat (2) huruf C UUPA, bahwa  surat  tanda  bukti  hak  yang  diterbitkan  berlaku  sebagai  alat  bukti  yang
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
kuat dan dalam Pasal 23,32, dan 38 UUPA bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum  merupakan  alat  pembuktian  yang  kuat.  Selain  dari  ketentuan-ketentuan mengenai prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data fisik  dan  data  yuridis  serta  penerbitan  sertifikat  dalam  peraturan  pemerintah, dengan  demikian  pendaftaran  tanah  adalah  untuk  menjamin  kepastian  hukum. Ketentuan  ini  bertujuan  pada  suatu  pihak  untuk  tetap  berpegang  pada  sistem publikasi  negatif  dan  pada  lain  pihak  untuk  secara  seimbang  memberikan kepastian  hukum  kepada  pihak  yang  dengan  itikad  baik  menguasai  sebidang tanah  dan  didaftar  sebagai  pemegang  hak  dalam  buku  tanah,  dengan  sertifikat sebagai  tanda  buktinya,  yang  menurut  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  berlaku  sebagai  alat  pembuktian yang kuat.
Dalam  hal  sertifikat  hak  atas  tanah  yang  diterbitkan  oleh  Kantor  Pertanahan Kabupaten/Kota  telah  berusia  5  (lima)  tahun  tidak  berarti  hak  menggugatnya hilang  bagi  orang  yang  merasa  dirugikan  atas  diterbitkannya  sertifikat  hak  atas tanah  tersebut.  Pihak  yang  merasa  dirugikan  dapat  mengajukan  gugatan  ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan dapat diajukan dalam waktu 90 hari  terhitung  sejak  diketahui  olehnya  tentang  Keputusan  Badan/atau  Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undnag-Undang Nomor  5  Tahun  1986.    Adapun  alasan  yang  dapat  digunakan  sebagai  dasar menggugat pembatalan atau menyatakan tidak sah sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh kantor pertanahan kabupaten/kota diantaranya sebagai berikut :
a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  digugat  itu  bertentangan  dengan  asas- asas umum pemerintahan yang baik.
Terlepas dari kemungkinan kalah atau menangnya tergugat yaitu pemegang hak terdaftar, maka hal ini berarti bahwa daftar umum yang diselenggarakan di suatu negara  dengan  prinsip  pemilik  terdaftar  tidak  dilindungi  hukum,  tidak mempunyai  kekuatan  bukti,  hal  ini  berarti  bahwa  terdaftarnya  seseorang  di
dalam  daftar  umum  sebagai  pemegang  hak  belum  membuktikan  orang  tersebut sebagai  pemegang  hak  yang  sah  menurut  hukum.  Jadi  pemerintah  tidak menjamin  kebenaran  dari  isi  daftar-daftar  umum  yang  diadakan  dalam pendaftaran hak dan tidak pula dinyatakan di dalam undang-undang. Pemerintah menganut  sistem  negatif  yang  berarti  pemilik  terdaftar  tidak  dilindungi  sebagai pemegang  yang  sah  menurut  hukum  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam penjelasan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  tahun  1961.  Dalam  sistem pendaftaran  tanah  yang  negatif  memungkinkan  pemegang  hak  terdaftar  dapat diganggu gugat.

## 1. Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Positif
Pemerintah  Indonesia  tidak  menggunakan  sistem  publikasi  pendaftaran  positif, dimana  dalam  sistem  positif  negara  menjamin  kebenaran  data  yang  disajikan. Sistem  positif  mengandung  ketentuan-ketentuan  yang  merupakan  perwujudan ungkapan “title  by  registration” (dengan  pendaftaran  diciptakan  hak), pendaftaran  menciptakan  suatu  hak  yang  tidak  dapat diganggu gugat dan untuk memastikan  adanya  suatu  hak  dan  pemegang  haknya  cukup  dilihat  buku tanahnya.  Sistem  positif  menganut  prinsip  sekali  didaftarkan  pihak  yang  dapat membuktikan  bahwa dialah  pemegang hak  yang  sebenarnya  kahilangan haknya untuk  menuntut  kembali  tanah  yang  bersangkutan.  Jika  pendaftaran  terjadi karena kesalahan pejabat pendaftaran, maka ia hanya dapat menuntut pemberian ganti  kerugian  atau  kompensasi  berupa  uang.  Sistem  positif  dalam  pendaftaran tanah menyatakan bahwa apa yang tercantum dalam buku tanah dan surat bukti hak  yang  dikeluarkan  merupakan  alat  bukti  mutlak.  Oleh  karena  itu,  pelaksana pendaftaran tanah berperan aktif menyelidik dengan teliti apakah hak atas  tanah dapat didaftar untuk nama seseorang.
Sistem positif ini memiliki beberapa kelebihan, sebagai berikut :
a. Kepastian buku tanah bersifat mutlak;
b. Pelaksana pendaftaran tanah bertindak aktif dan teliti;
c. Mekanisme  kerja  penerbitan  sertifikat  hak  atas  tanah  mudah  dipahami oleh orang awam.
Namun demikian, sistem positif ini juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu :
a. Akibat  pelaksana  pendaftaran  tanah  bertindak  aktif  dan  teliti,  maka waktu yang digunakan sangat lama;
b. Pemilik hak atas tanah yang sebenarnya akan kehilangan haknya;
c. Wewenang  pengadilan  dimasukkan  kedalam  wewenang  administratif karena penerbitan sertifikat tidak dapat diganggu gugat.

## 2.   Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Negatif
Negara Indonesia menggunakan sistem publikasi pendaftaran hak secara negatif, artinya  negara  tidak  menjamin  kebenaran  data yang  disajikan,  penggunaan  data adalah  atas  resiko  pihak  yang  menggunakan  sendiri.  Menurut  system  negatif, sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan merupakan tanda bukti hak yang kuat. Artinya semua keterangan yang terdapat didalam sertifikat mempunyai kekuatan hukum  dan  harus  diterima  oleh  hakim  sebagai  keterangan  yang  benar,  selama tidak  dibuktikan  sebaliknya  dengan  alat  bukti  lain.  Bila  kemudian  hari  ternyata keterangan  dalam  sertifikat  itu  tidak  benar,  maka  berdasarkan  keputusan pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap,  sertifikat  tersebut  dapat  diadakan perubahan seperlunya.
Menurut  sistem  negatif,  peralihan  hak  atas  tanah  berdasarkan  asas nemo  plus iuris ,  yakni  pelindungan  diberikan  kepada  pemegang  hak  yang  sebenarnya  dari tindakan  orang  lain  yang  mengalihkan  haknya  tanpa  diketahui  oleh  pemegang hak  yang  sebenarnya.  Berdasarkan  asas  ini  selalu  terbuka  kemungkinan  adanya gugatan  kepada  pemilik  terdaftar  dari  orang  yang  merasa  sebagai  pemilik sebenarnya.  Dalam  sistem  pendaftaran  yang  negatif  yang  dapat  dijadikan  alat pembuktian yang utama di dalam persidangan di pengadilan ialah akta peraturan pemerintah  dan  sertifikat.  Sertifikat  merupakan  hasil  akhir  dari  suatu penyelidikan  riwayat  penguasa  tanah  yang  hasilnya  akan  merupakan  alas  hak pada pendaftar pertama dan proses-proses peralihan hak selanjutnya.
Penyelidikan  riwayat  tanah  dilakukan  dengan  menyelidiki  surat-surat  bukti  hak yang pada umumnya berupa akta-akta dibawah tangan (segel-segel) yang dibuat pada  masa  lampau  atau  surat-surat  keputusan  pemberian  hak,  balik  nama,
kemudian  didasarkan  pula  pada  akta-akta  peraturan  pemerintah.  Dengan demikian,  akta-akta  peralihan  hak  masa  lampau  dan  yang  sekarang  sangat memegang peranan dalam menentukan kepastian hukum suatu hak atas tanah. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  Agraria  memiliki  tujuan  untuk  menjamin  kepastian  hukum  dan memberikan pelindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dengan sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat, namun bukan sebagai alat bukti yang mutlak. Hal tersebut juga ditegaskan dalam penjelasan PP Nomor 24 Tahun 1997 bahwa pihak  lain  yang  merasa  memiliki  tanah  dapat  menuntut  orang  yang  namanya tercantum  dalam  sertifikat  dalam  waktu  5  (lima)  tahun  sejak  dikeluarkannya sertifikat tersebut. Jadi, pendaftaran hak yang diatur dalam peraturan pemerintah ini  tidaklah  mutlak,  karena  orang  yang  terdaftar  dalam  buku  tanah  tidak mengakibatkan  orang  yang  sebenarnya  berhak  atas  tanah  akan  kehilangan haknya.
Dengan  kata  lain,  buku  tanah  bisa  saja  berubah  sepanjang  dapat  membuktikan bahwa  dialah  pemilik  tanah  Pendaftaran  tanah  menurut  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menggunakan sistem publikasi negatif, dengan sistem ini sewaktu-waktu dapat digunakan oleh orang yang merasa lebih berhak atas tanah itu.  Pihak  yang  memperoleh  tanah  dengan  itikad  baik,  dalam  sistem  ini  juga keterangan  –  keterangan  yang  tercantum  di  dalamnya  mempunyai  kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya.
Sistem pendaftaran tanah yang negatif mempunyai karakteristik yakni :
a. Pemindahan sesuatu hak mempunyai kekuatan hukum, akta pemindahan hak harus dibukukan dalam daftar-daftar umum.
b. Hal-hal yang tidak diumumkan tidak diakui.
c. Dengan  publikasi  tidak  berarti  bahwa  hak  itu  sudah  beralih,  dan  menjadi yang mendapatkan hak sesuai akta belum berarti telah menjadi pemilik yang sebenarnya.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
d. Tidak seorang pun dapat mengalihkan sesuatu hak lebih dari yang dimiliki, sehingga  seseorang  yang  bukan  pemilik  tidak  dapat  menjadikan  orang  lain karena perbuatannya menjadi pemilik.
e. Pemegang hak tidak kehilangan hak tanpa perbuatannya sendiri
f. Pendaftaran  hak  atas  tanah  tidak  merupakan  jaminan  pada  nama  yang terdaftar dalam buku tanah yang sesungguhnya melalui putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Kelebihan dari sistem negatif adalah :
a. Adanya pelindungan pada pemegang hak yang sebenarnya
b. Adanya penyelidikan riwayat tanah sebelum sertifikatnya diterbitkan.
Dalam sistem pendaftaran negatif, pejabat pendaftaran tanah tidak ada keharusan untuk  memeriksa  atas  nama  siapa  pendaftaran  tanah  tidak  ada  keharusan  untuk memeriksa  atas  nama  siapa  pendaftaran  haknya.  Pejabat  pendaftaran  tanah mendaftarkan  hak-hak  dalam  daftar-daftar  umum  atas  nama  pemohonnya, sehingga  pekerjaan  pendaftaran  peralihan  hak  dalam  sistem  negatif  dapat dilakukan secara cepat dan lancar, sebagai akibat tidak diadakannya pemeriksaan oleh pejabat pendaftaran tanah.
Kelemahan dari sistem negatif adalah sebagai berikut :
1. Peran  pasif  pejabat  balik  nama  tanah  menyebabkan  tumpang  tindih serttifikat atas tanah
2. Mekanisme  kerja  penerbitan  sertifikat  hak  atas  tanah  kurang  dipahami oleh masyarakat awam.
Jadi, ciri pokok sistem negatif adalah bahwa pendaftaran tidak menjamin bahwa nama  yang  terdaftar  dalam  buku  tanah  tidak  dapat  dibantah  walaupun  ia beritikad  baik.  Haknya  tidak  dapat  dibantah  jika  nama  yang  terdaftar  adalah pemilik  yang  berhak.  Hak  dari  nama  yang  terdaftar  ditentukan  oleh  hak  dan pembeli  hak-hak  sebelumnya,  perolehan  hak  tersebut  merupakan  satu  mata rantai.  Stelsel  negatif  memang  telah  memunculkan  dampak  terhadap  kepastian hukum  itu  sendiri.  Pemegang  hak  atas  tanah  yang  dapat  membuktikan  bukti-
bukti  yang  sah  akan  dilindungi  oleh  hukum  yang  berlaku.  Salama  belum  dapat dibuktikan sebaliknya, maka data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam surat ukur dan buku tanah  yang  bersangkutan,  dan  orang  tidak  dapat  menuntut  tanah  yang  sudah bersangkutan atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak  sertifikat  keluar  orang  yang  merasa  memiliki  tanah  tidak  mengajukan gugatan pada pengadilan.
Seseorang  tidak  dapat  melakukan  tindakan  yang  melampaui  hak  yang dimilikinya,  dan  apabila  tindakan  tersebut  menimbulkan  kerugian,  maka  pihak yang  dirugikan  dapat  meminta  ganti  rugi  kepada  pihak-pihak  yang  melakukan perbuatan  hukum  tersebut.  Sebagaimana  asas nemo  plus  yuris memberikan pelindungan  hukum  kepada  pemegang  hak  yang  sebenarnya  terhadap  tindakan pihak lain yang mengalihkan haknya tanpa sepengetahuannya, sehingga terbuka kemungkinan  adanya  gugatan  kepada  pemilik  yang  namanya  tercantum  dalam sertifikat  dari  orang  yang  merasa  sebagai  pemiliknya.  Penguasaan  sesuatu  hak atas  tanah  oleh  orang  yang  tidak  berhak  adalah  batal.  Dengan  demikian pemegang  hak  yang  sebenarnya  selalu  dapat  menuntut  kembali  haknya  yang telah  dialihkan  tanpa  sepengetahuannya  dari  siapa  pun  hak  itu  berada.  Hal tersebut  sangat  penting  untuk  memberikan  pelindungan  hukum  kepada pemegang hak atas tanah yang sebenarnya.
Konsep  pelindungan  hukum  terhadap  pemegang  hak  atas  tanah  tidak  dapat dilepaskan  dengan  persoalan  keadilan  dalam  pelaksanaan  hukum  itu  sendiri. Menurut Teori Gustav Radbruch mengemukakan ada tiga nilai dasar yang ingin dikejar  dan  perlu  mendapat  perhatian  serius  dari  para  pelaksana  hukum,  yaitu nilai  keadilan  hukum,  kepastian  hukum,  dan  kemanfaatan  hukum,  sehingga dengan  pilihan  stelsel  publisitas  negatif  (berunsur  positif)  seperti  yang  telah diuraikan diatas maka tiga nilai dasar itu sendiri akan tercapai. Tujuan kebijakan hukum pertanahan  pada  stelsel  negatif  terkait  erat  dengan tujuan  sistem  hukum pertanahan  itu  sendiri  yaitu  terciptanya  masyarakat  yang  adil,makmur,  dan sejahtera,  oleh  karena  itu  pilihan  penggunaan  sistem  hukum  pertanahan  yang berlaku  di  Indonesia  harus  berorientasi  pada  nilai-nilai  dasar  hukum  yaitu
mewujudkan  ketertiban  dan  keteraturan,  kedamaian  serta  keadilan  agar  tercipta suatu kepastian hukum serta pelindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Pelindungan hukum terhadap para pemegang hak atas tanah bila terjadi tumpang tindih  kepemilikan  sebidang  tanah  tercantum  dalam  Pasal  19  ayat  (2),  Pasal  32 ayat  (2),  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997,  serta  Pasal  38  ayat  (2) Undang-undang  Pokok  Agraria,  yang  berbunyi  surat-surat  tanda  bukti  hak berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat,  demikian  juga  pemegang  hak  atas tanah  yang  menjadi  obyek  sengketa  tidak  mendapatkan  pelindungan  hukum setelah adanya keputusan pencabutan atas Sertifikat tanah tersebut.

## IV. KESIMPULAN
Pendaftaran  tanah  memberikan  pelindungan  dan  jaminan  hukum  terhadap pemegang  sertifikat  hak  atas  tanah,  meskipun  dalam  penyelenggaraan pendaftaran  tanah  di  Indonesia  menggunakan  sistem  publikasi  negatif  yang artinya walaupun mengandung unsur-unsur positif, surat tanda bukti hak berupa sertifikat atau hanya dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat, tetapi masih dapat  disanggah  kebenarannya  dengan  alat  bukti  lain.  Meskipun  demikian, dengan  dilakukannya  pendaftaran  tanah  berarti  akan  tercipta  kepastian  hukum, kepastian  hak  serta  tertib  administrasi  pertanahan  sehingga  semua  pihak terlindungi  dengan  baik,  baik  pemegang  sertifikat,  pemegang  hak  atas  tanah, pihak  ketiga  yang  memperoleh  hak  atas  tanah  maupun  pemerintah  sebagai penyelenggara.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Muhammad, Abdulkadir. 2004, Hukum Dan Penelitian Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta Ali, Achmad. 2002. Menyibak Tabir Hukum , Jakarta: Gunung Agung. Harsono, Boedi. 1997. Hukum Agraria Indonesia , Jakarta: Djambatan. Harsono, Boedi. 2003. Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional , Jakarta: Universitas Trisakti.
Indrajaya,  Rudi  dan  Rizkika  Arkan  Putera  Indrajaya.  2019. Perubahan  Status Hak  Guna  Bangunan  Menjadi  Hak  Milik  di  Indonesia ,  Bengkulu: Nuansa Aulia. Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Kencana. Mustofa  dan  Suratman.  2013. Penggunaan  Hak  Atas  Tanah  Untuk  Industri , Jakarta: Sinar Grafika. Muttaqien,  Raisul.  2007.  “ Teori  Hukum  Murni  (Pure  Theory  of  Law);  dasar- dasar Ilmu Hukum Normatif ,” Bandung: Nusamedia.
Notonegoro.  1984. Politik  Hukum  Dan  Pembangunan  Agraria  Di  Indonesia , Jakarta: Bina Aksara. Nurlinda,  Ida.  2009. Prinsip-Prinsip  Pembaruan  Agraria;  Perspektif  Hukum , Jakarta: Rajawali Pers. Perangin,  Efendi.  1991. Hukum  Agraria  Di Indonesia Suatu  Telaah  Dari Sudut
Pandang Praktisi Hukum , Jakarta: Rajawali. Sakarwi. 2014. Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum , Cetakan I , Yogyakarta: Graha Ilmu. Santoso,  Urip.  2010. Pendaftaran  Dan  Peralihan  Hak  Atas  Tanah ,  Jakarta: Kencana Sayekti,  Sri.  2000. Hukum  Agraria  Nasional ,  Bandar  Lampung:  Universitas Lampung. Soekanto, Soejono. 2012. Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI-Press Soekanto,  Soerjono.  2008. Pengantar  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  Universitas Indonesia.
Sudasono. 1992. Kamus Hukum , Jakarta: Rineka Cipta. Suhariningsih.  2009. Tanah  Terlantar  Asas  Dan  Pembaharuan  Konsep  Menuju Penerbitan , Jakarta: Prestasi Pustaka.
Sumantri,  Jujun  S.Soerya.  1978. Filsafat  Ilmu  Sebuah  Pengantar  Populer , Jakarta: Sinar Harapan
Supriadi.  2010. Aspek  Hukum  Tanah  Aset  Daerah:  Menemukan  Keadilan, Kemanfaatan,  Dan  Kepastian  Atas  Eksistensi  Tanah  Aset  Daerah , Jakarta: PT. Prestasi Pustakakarya.
Sutendi,  Adrian.  2013. Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Dan  Pendaftaran ,  Jakarta: Sinar Grafika. Yamin, Muh. 2008. Hukum Pendaftaran Tanah, Bandung: Mandar Maju.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  1961  Tentang  Pencabutan  Hak  Atas  Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1996  Tentang  Hak  Guna  Usaha,  Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2010  Tentang  Penerbitan  Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  Nomor  9  Tahun  1999  Tentang  Tata  Cara  Pemberian  Dan Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun  2013  Tentang  Pelimpahan  Kewenangan  Pemberian  Hak  Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah