## PENGANTAR REDAKSI
Pada  edisi  kedua  bulan  Januari  2019  ini  Jurnal  Tunas  Agraria  (JTA),  Jurnal Mahasiswa  Agraria  dan  Tata  Ruang  Sekolah  Tinggi  Pertanahan  Nasional menyajikan  sepuluh  artikel  terpilih  dengan  beragam  tema.  Artikel-artikel  tersebut membahas  pertanahan/agraria  dalam  pelbagai  perspektif,  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap,  Pengukuran  dan  Pemetaan,  Pendaftaran  Tanah  Hak  Komunal, Tata  Guna  Tanah,  Pencetakan  Sawah  Baru,  Ketersediaan  Tanah,  Pengadaan  Tanah, dan Pemecahan Sertipikat Hak Atas Tanah .
Artikel  pertama,  mengangkat  tema Peraturan  Desa  Sebagai  Instrumen Pendukung  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap .  Tema  ini  disajikan karena adanya pungutan biaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kegiatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  yang  mengakibatkan Pemerintah  Desa  di  berbagai  daerah  terkena  Operasi  Tangkap  Tangan  (OTT)  oleh Tim  Saber  Pungli,  dengan  adanya  OTT  menyebabkan  Pemerintah  Desa  tidak  mau terlibat  dalam  Kegiatan  PTSL.  Kondisi  ini  berbeda  dengan  kegiatan  PTSL  di Kabupaten  Semarang  yang  berjalan  lancar  karena  adanya  instrumen  hukum  yang mendasarinya,  yaitu  Peraturan  Desa  sebagai  dasar  untuk  melakukan  pungutan biaya  yang  dibebankan  kepada  peserta  PTSL,  membentuk  kepanitian  desa  dan menjadi  solusi  terkait  pembiayaan  yang  belum  diatur  dalam  Surat  Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri maupun peraturan lain tentang PTSL.
Kedua, Hasil  PemotretanUnmanned  Aerial  Vehicle  Pada  Variasi  Topografi  untuk Pengukuran  dan  Pemetaan .  Berdasarkan  uji  ketelitian  hasil  pemotretan  dengan Unmanned  Aerial  Vehicle (UAV)  pada  variasi  topografi  dapat  digunakan  untuk pembuatan  peta  dasar  pendaftaran  tanah.  Berdasarkan report  software  agisoft photoscan , selisih perbedaan posisi Ground Central Point (GCP) pada variasi topografi baik  datar  maupun  miring  untuk  skala  1:1000  tidak  lebih  dari  30  cm.  Hasil  uji ketelitian  pengukuran  bidang  tanah  dengan  UAV  pada  topografi  yang  berbeda memenuhi  persyaratan  teknis  PMNA/KBPN  Nomor  3  Tahun  1997.  Pada  topografi datar dan miring, sisi bidang tanah pertanian antara orthophoto dengan pengukuran terestris memiliki selisih panjang kurang dari 25 cm. Selisih luas bidang tanah antara orthophoto dengan  pengukuran  terestris  pada  kedua  topografi  tidak  lebih  dari setengah akar luas rata-rata bidang tanah.
Ketiga, Strategi Penyelesaian Pendaftaran Tanah Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat  Pandumaan-Sipituhuta. Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan (KLHK)  menetapkan  pencadangan  hutan  kemenyan  Masyarakat  Hukum  Adat Pandumaan-Sipituhuta sebagai hutan adat. Strategi penyelesaian pendaftaran tanah hak  komunal  melalui  empat  tahapan  pengakuan;  penetapan  hutan  adat; Penyelesaian  Penguasaan  Tanah  dalam  Kawasan  Hutan  (PPTKH)  dengan  cara mengeluarkan  hutan  adat  Masyarakat  Hukum  Adat  (MHA)  dari  kawasan  hutan; kantor  pertanahan  menerbitkan  sertipikat  hak  komunal  melalui  penegasan  hak. Meskipun  dalam  tataran  implementasi  masih  terdapat  kendala,  seperti  belum adanya  peraturan  daerah  tentang  pengakuan  keberadaan  dan  perlindungan  MHA
Pandumaan-Sipituhuta,  sehingga  menghambat  proses  pendaftaran  hak  komunal dan  stigma  bahwa  sertipikat  hak  komunal  akan  merusak  sistem  kekerabatan  yang sudah terjalin, dikhawatir pemegang sertifikat hak komunal akan menyalahgunakan kewenangannya.
Keempat, Aspek Tata Guna Tanah Dalam Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Mewujudkan  Pembangunan  Berkelanjutan. Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  (PTP) memegang  peranan  penting  dalam  mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan  dan dalam  pelaksanaannya  perlu  memperhatikan  aspek-aspek  Tata  Guna  Tanah  (TGT). Pemberian PTP di Kota Tasikmalaya berdasarkan aspek TGT dapat diketahui bahwa wilayah  Kota  Tasikmalaya  sesuai  untuk  arahan  pemukiman  seluas  20.529  km², sedangkan  untuk  pertanian  pangan  seluas  7.584  km².  Arahan  penggunaan  tanah untuk  perumahan  ditujukan  untuk  PTP  dalam  rangka  Izin  Lokasi  Perumahan  dan arahan  penggunaan  untuk  pertanian  pangan  ditujukan  agar  tidak  diberikan  PTP untuk Izin Perubahan Penggunaan Tanah.
Kelima, Pencetakan  Sawah  Baru  dan  Penguatan  Aset  Tanah  Petani  Untuk Ketahanan  Pangan. Pencetakan  sawah  baru  tidak  hanya  dilihat  dari  aspek  fisik terciptanya  sawah,  dilihat  juga  bagaimana  terciptanya  masyarakat  tani  yang memiliki hubungan penguasaan dengan tanahnya. Penataan pertanahan seharusnya menjadi  instrumen  pengendali  pemanfaatan  tanah,  akan  tetapi  tidak  digunakan sebagai  pertimbangan  mewujudkan  tanah  untuk  tanaman  pangan  berkelanjutan. Pola penguasaan tanah setelah dicetak akan cenderung mengikuti pola penguasaan tanah sebelum dicetak. Penguatan aset tanah petani dilaksanakan untuk melindungi petani  sebagai  bentuk  pengendali  alih  fungsi  penggunaan  tanah.  Kesalahan penentuan  lokasi  cetak  sawah  akan  mengakibatkan  banjir,  konstruksi  sawah kembali menjadi belukar dan mempengaruhi ketahanan pangan.
Keenam, Hubungan  Ketersediaan  Tanah  Dengan  Kawasan  Siap  Bangun  dan Lingkungan Siap Bangun dalam Pembangunan Kota Baru Manado. Kebijakan Pemerintah Kota  Manado  dalam  perencanaan  pembangunan  Kawasan  Siap  Bangun  (Kasiba) dan  Lingkungan  Siap  Bangun  (Lisiba)  membutuhkan  peran  neraca  penatagunaan tanah  dalam  memberikan  informasi  mengenai  penggunaan,  penguasaan  tanah, kesesuaian penggunaan dengan RTRW dan ketersediaan tanah, serta dapat menjadi acuan  dalam  rangka  identifikasi  dan  inventarisasi  daerah  yang  memiliki  potensi untuk dilaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.
Ketujuh, Problematika Konsinyasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Krian Legundi  Bunder  di  Kabupaten  Gresik .  Penitipan  ganti  kerugian  (konsinyasi)  di pengadilan  negeri  masih  menimbulkan  berbagai  persoalan  pada  pengadaan  tanah disebabkan  oleh  banyak  faktor,  diantaranya  yaitu:  (i)  menolak  besaran  uang  ganti kerugian, (ii) pihak yang berhak masih dipersengketakan pemiliknya dan (iii) pihak yang  berhak  tidak  diketahui  keberadaannya.  Alasan  belum  mengambil  konsinyasi karena kekecewaan terhadap jumlah besaran ganti kerugian dan tidak kooperatifnya panitia  pengadaan  tanah.  Demikian  juga  upaya  penyelesaian  konsinyasi  tidak dilakukan dengan baik.
Kedelapan, Pemanfaatan  Aplikasi  Informasi  Warkah  (I-Wak)  Untuk  Sistem Pengarsipan Warkah . Aplikasi i-Wak merupakan aplikasi penyimpanan digital  dalam bentuk dokumen pertanahan berupa buku tanah  dan warkah. Aplikasi  ini berguna untuk  pengarsipan  di  kantor  pertanahan  yang  sebelumnya  berbentuk  analog. Aplikasi i-Wak dapat berguna untuk meminimalisir resiko kehilangan data terhadap peminjam serta jumlah warkah  dan buku tanah  yang telah dipinjam dan terbentuk sistem  pengarsipan  yang  baik,  selain  itu  juga  dapat  digunakan  dalam  mendukung kegiatan  pemeliharaan  data  hak  atas  tanah.  Aplikasi  Informasi i-Wak dapat membantu  kinerja  pegawai  dan  lebih  akurat,  cepat,  dan  tepat  dalam  proses pengerjaannya.
Kesembilan, Status  Hukum  Pemecahan  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah  yang  Sedang Terikat  Hak  Tanggungan. Pada  dasarnya  hak  tanggungan  bersifat  utuh  dan  tidak dapat  dibagi-bagi  kecuali  jika  diperjanjikan  di  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan (APHT).  Faktanya  banyak  pengembang  membebankan  hak  tanggungan  terhadap hak  atas  tanah  namun  hak  atas  tanah  tersebut  dipecah  menjadi  beberapa  bidang tanah  tanpa  diperjanjikan  dalam  APHT.  Oleh  karena  itu,  timbul  permasalahan mengenai  status  hukum  bidang-bidang  tanah  yang  telah  dipecah  tersebut.  Hal  ini menyebabkan  hak  tanggungan  tetap  melekat  pada  hak  atas  tanah  yang  telah dipecah,disamping  itu  pihak  kreditur  tidak  dapat  mengeksekusi  hak  atas  tanah apabila pemilik tanah melakukan wanprestasi.
Kesepuluh, Penggunaan  Mobile  Base  Station  South  Tipe  Galaxy  G1  Untuk Percepatan  Pengukuran  Bidang  Tanah .  Pengukuran  bidang  tanah  yang  dilakukan Kementerian  ATR/BPN  memanfaatkan  Jaringan  Referensi  Satelit  Pertanahan  (JRSP) yang  diwujudkan  dengan base  station yang  dipasang  pada  kantor  pertanahan  yang pada  kenyataannya  terdapat  masalah.  Permasalahannya  adalah  tidak  meratanya persebaran  dari base  station, sehingga baseline terbentuk  akan  semakin  panjang  dan rover memerlukan waktu lama mencapai solusi fixed. Mobile base station merupakan solusi masalah tersebut, karena base station berada pada lokasi pengukuran. Receiver (Global  Navigation  Satellite  System) GNSS SouthGalaxy  G1 dapat  digunakan  sebagai mobile base station .
Pada akhirnya, redaksi mengucapkan terimakasih kepada penulis, editor dan mahasiswa  atas  kerjasama  yang  baik  sehingga  dapat  terbit  tepat  waktu  pada  edisi kedua  ini.  Semoga  jurnal  ini  bermanfaat  sebagai  ikhtiar  akademik  bagi  para pembaca  dan  pengiat  pertanahan/agraria  untuk  merangsang  diskusi-diskusi  yang konstruktif. Selamat Membaca.