Analisis  Determinan  Fungsi  Intermediasi  dan  Profitabilitas  Bank Umum Syariah di Indonesia
Harry Satria S 1 , Lukman Hakim 2 , Novi Mubyarto 3 Universitas Islam Negeri STS Jambi

## Article history:
Submission : 2022-11-25 Accepted : 2022-12-07 Published : 2022-12-31
Author’s email: hadiana0303@gmail.com

## Abstract
This study aims to identify and analyze the direct effect of third party funds  (DPK),  capital  adequacy  (CAR),  and  problem  finance (NPF) on the intermediation function (FDR) of sharia commercial banks  in  indonesia.  The  sampling  technique  used  is  purposive sampling,  the  number  of  samples  obtained  from  all  Islamic commercial  banks  in  Indonesia  for  the  period  January  2013- February 2021. The data were analyzed by path analysis using the
PLS method assisted by the SPSS program.
The  results  showed  that  Third-Party  Funds  (TPF),  Capital Adequacy Ratio (CAR), and Non-Performing Financing (NPF) had a significant direct negative effect on the intermediation function (FDR). Furthermore, for the profitability variable, the results of the study  show  that  the  Capital  Adequacy  Ratio  (CAR)  and  Non Performing  Financing  (NPF)  directly  have  a  significant  negative effect on Profitability (ROA). However, Third-Party  Funds and Intermediation  Functions  have  no  direct  significant  effect  on profitability.  For  the  mediator  variable,  the  results  show  that  the intermediation function has not been able to mediate the independent variables of Third-Party Funds (TPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), and Non Performing Financing (NPF) on Profitability
(ROA).
Keywords: Third-Party  Financing,  Capital  Adequacy  Ratio, Non Performing Financing, Financing, Intermediation Function, and Profitability

## Pendahuluan
Kinerja  perbankan  sangat  erat  kaitannya  dengan  perkembangan  perekonomian suatu negara. Hal ini tidak terlepas dari fungsi utama yang dijalankan oleh sektor perbakan yaitu  sebagai  lembaga  intermediasi  keuangan  ( financial  intermediary ),  dimana  perbankan memiliki peran strategis yang menjembatani aktifitas finansial terhadap kebutuhan modal antara  pemilik  dana  dan peminjam  dana. Bank  juga  dapat  mendukung  sektor  riil,  baik dalam rangka peningkatan iklim usaha dan iklim investasi maupun penciptaan lapangan kerja.
Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam  bentuk  Simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
(Sunaendy  dan  Fadhilah,  2018 :  90855 ),  menyebutkan  bahwa  sebagai  lembaga intermediasi ( intermediary institution ), tugas pokok bank syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan atau dana pihak ketiga (DPK), kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Jumlah pembiayaan yang diberikan oleh suatu bank dapat menunjukkan kemampuan bank tersebut dalam peranannya sebagai perantara keuangan ( financial intermediary ).
Selain itu, bank juga sebagai “ agent of development” yang dapat mendorong kemajuan pembangunan  melalui  fasilitas  kredit  dan  penunjang  yang  memudahkan  system pembayaran  serta  penarikan  dalam  proses  transaksi  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku ekonomi. 1 Karena itu, jika fungsi intermediasi dan penunjang system pembayaran yang dijalankan oleh sektor perbankan tidak berjalan optimal, maka secara langsung hal tersebut akan berdampak pada kinerja ekonomi secara makro.
Fungsi intermediasi juga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat ekspansifitas perbankan dalam menyalurkan kredit/pembiayaan dan juga tingkat efisiensi perbankan,  dimana  efisiensi  bank  merupakan  salah  satu  indikator  untuk  menganalisa kinerja  ( performance )  suatu  bank  dan  juga  sebagai  sarana  untuk  lebih  meningkatkan efektifitas kebijakan moneter (Rusdan, 2016 : 2).
Efektifitas  perbankan  dalam  menjalankan  fungsi  intermediasinya  tersebut  dapat diukur melalui Loan to Deposit Ratio (LDR) pada bank konvensional dan Financing to Deposit Ratio (FDR) pada bank syariah. FDR merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah terhadap jumlah dana yang dihimpun dari pihak ketiga (DPK). Indikator ini menjadi alat ukur terhadap tingkat ekspansifitas perbankan dalam menyalurkan pembiayaan. Semakin tinggi indikator ini maka semakin baik pula perbankan melakukan fungsi intermediasinya, demikian pula sebaliknnya ( Sipahutar, 2007) .
Grafik 1 Perkembangan Nilai Financing to Deposit Ratio (FDR) Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013 – 2020 (persen) Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (Statistik Perbankan Syariah)
100,32 91,50 96,52 85,99 79,61 78,53 77,91 76,36 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Berdasarkan  pada  grafik  1  menunjukkan  bahwa  perkembangan  nilai  FDR  bank umum syariah (BUS) di Indonesia pada tahun 2013 adalah sebesar 100,32% (berada pada standar ideal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) yaitu 80% hingga 110%). Nilai rasio FDR yang cukup tinggi tersebut menunjukkan bahwa kinerja BUS dalam melakukan fungsi intermediasinya semakin baik. Namun perlu diperhatikan, tingginya nilai FDR yang melebihi  100%  di  sisi  lain  juga  menunjukkan  bahwa  kualitas  likuiditas  bank  kurang memadai serta terdapat kelemahan yang signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko kredit yang membutuhkan tindakan korektif segera.
Sementara pada periode berikutnya terjadi penurunan nilai FDR hingga 91,50% pada  tahun  2014,  dan  sedikit  mengalami  perbaikan  menjadi  96,52%  pada  tahun  2015. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan dengan 2013, namun nilai FDR tersebut masih berada pada standar BI. Artinya kinerja pembiayaan BUS dalam menjalankan fungsi intermediasinya  masih  berada  dalam  kondisi  baik  dan  kualitas  likuiditas  juga  cukup memadai.  Meskipun  persyaratan  minimum  terpenuhi,  namun  tetap  terdapat  beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen.
Selanjutnya pada periode berikutnya terjadi penurunan yang cukup signifikan dari 85,99%  pada  tahun  2016  hingga  menjadi  76,36%  pada  tahun  2020.  Artinya  terjadi penurunan nilai FDR yang cukup signifikan selama dua tahun terakhir hingga mencapai di  bawah  nilai  standar  yang  telah  ditetapkan  oleh  BI  (80%  hingga  110%).  Hal  ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut kinerja BUS di Indonesia semakin kurang efektif dalam menjalankan fungsi intermediasinya.
Besarnya  porsi  pembiayaan  yang  diberikan  merupakan  representasi  dari  fungsi intermediasi  perbankan.  Yuwono  menyatakan  bahwa  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasinya adalah Dana Pihak  ketiga  (DPK).    Surplus  dana  masyarakat  yang  disimpan  dalam  bentuk  giro, tabungan, deposito, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu biasanya disebut dengan dana pihak ketiga. Dendawijaya menyebutkan bahwa jumlah DPK yang dihimpun dari masyarakat dapat mencapai 80% hingga 90% dari  keseluruhan dana yang dikelola oleh bank dan kegiatan perkreditannya mencapai 70% s.d 80% dari kegiatan usaha bank (Fitri, Maulida dan idrawati, 2017).
Grafik 2 Perkembangan Ni1ai Return 0n Asset (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia
Se1ama Peri0de 2013 – 2020 (persen).
Jika  dilihat  dari  sisi  profitabilitas  yang  diproksi  melalui  ROA  pada  Grafik  2 menunjukkan  bahwa  tingkat  pengembalian  aset  BUS  pada  tahun  2013  adalah  sebesar 2,0%,  nilai  ini  menunjukkan  bahwa  bank  mampu  menggunakan  aktiva  atau  aset  yang dimiliki untuk menghasilkan profit atau keuntungan secara optimal. Namun, kemampuan tersebut  mengalami  penurunan  yang  cukup  signifikan  hingga  0,41%  pada  tahun  2014. Pada periode selanjutnya secara perlahan kinerja BUS mulai sedikit mengalami perbaikan dari tahun ke tahun hingga menjadi 0,73% di tahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa aktiva produktif, khususnya portopolio pembiayaan, secara perlahan-lahan telah mampu memberikan value bagi operasionalisasi perbankan. Namun, kondisi ini tidak bertahan lama dan kembali melambat menjadi 1,40% di tahun 2020. Nilai tersebut jika mengacu pada standar Bank Indonesia (BI) berada pada kondisi yang tidak ideal, dimana Standar terbaik  ROA  adalah  minimal  1,5%.    Artinya  selama  beberapa  periode  telah  terjadi penurunan  laba  diikuti  dengan  penurunan  indikator  profitabilitas  yang  menunjukkan semakin buruknya kinerja operasionalisasi perbankan.
Kemampuan  bank  dalam  menghasilkan  profit  juga  ditentukan  oleh  ketersediaan dana yang bersumber dari pihak ketiga (DPK)  (Setiawan dan idriani, 2016 : 121). Dimana DPK merupakan sumber dana terbesar bank yang paling diandalkan. Peningkatan jumlah DPK  yang  berhasil  dihimpun  bank  akan  diimbangi  dengan  melakukan  peningkatan jumlah  pembiayaan,  sehingga  aset  yang  dimiliki  oleh  bank  menjadi  produktif  dan menghasilkan  keuntungan.  Peningkatan  dana  pihak  ketiga  memiliki  pengaruh  positif terhadap perolehan laba atau profitabilitas (Gul, irshad dan zaman).
Selain aktivitas pembiayaan (FDR) dan dana pihak ketiga (DPK), rasio kecukupan modal  ( Capital  Adequacy  Ratio/CAR )  dan  pembiayaan  bermasalah  ( Non  Performing Financing/ NPF) juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas. Ketika bank memiliki CAR yang tinggi, maka bank tersebut memiliki modal yang cukup untuk melakukan  kegiatan  operasionalnya  termasuk  didalamnya  kegiatan  penyaluran
pembiayaan dan bank juga mampu menanggung risiko yang mungkin akan timbul ketika menjalankan kegiatannya, kondisi tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas yang diperoleh (Setiawan dan Indriani, 2016).
Begitu  pula  dengan  NPF,  sebagai  rasio  perbandingan  antara  pembiayaan bermasalah  dengan  total  pembiayan  yang  disalurkan.  Nilai  NPF  yang  semakin  tinggi mencerminkan kualitas pembiayaan (FDR) bank syariah yang semakin buruk, kondisi ini menyebabkan  jumlah  pembiayaan  bermasalah  semakin  besar.  Hal  ini  akan  berdampak pada  berkurangnya  profitabilitas  bank  akibat  dana  yang  tidak  dapat  ditagih  dan  juga menyebabkan  hilangnya  kesempatan  untuk  memperoleh  tambahan income karena  bank tidak dapat melakukan pembiayaan pada aktiva produktif lainnya (Fadilah dan Suprayogi, 2019 : 12).
Tujuan penelitian ini untuk Menganalisis Pengaruh Langsung Dana Pihak Ketiga (DPK), Kecukupan Modal (CAR), dan Pembiayaan Bermasalah (NPF Terhadap Fungsi Intermediasi (FDR) Bank Umum Syariah di Indonesia Secara Bersama-sama.

## Bank Syariah
Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa Bank adalah badan usaha yang  menghimpun  dana dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Selanjutnya dijelaskan pula pada Pasal 1 Ayat 7 dan 8, Bank  Syariah  adalah  Bank  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  berdasarkan  Prinsip Syariah  dan  menurut  jenisnya  terdiri  atas  Bank  Umum  Syariah  (BUS)  dan  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Bank  Syariah  sering  diasosiasikan  dengan  bank  tanpa  bunga.  Bank  tanpa  bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank Syariah, ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank Syariah, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari Ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial (Yumanita, 2005).
Dalam operasinya, bank Syariah mengikuti aturan-aturan dan norma-norma Islam, seperti yang disebutkan dalam pengertian di atas, yaitu:
a. Bebas dari bunga ( riba );
b. Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian ( maysir )
c. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan ( gharar );
d. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah ( bathil ); dan
e. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.
Berdasarkan fungsi, bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha  ( tamwil )  dan  badan  sosial  ( maal ).  Sebagai  badan  usaha,  bank  syariah  mempunyai beberapa  fungsi,  yaitu  sebagai  manajer  investasi,  investor,  dan  jasa  pelayanan.  Sebagai manajer  investasi,  bank  syariah  melakukan  penghimpunan  dana  dari  para investor/nasabahnya dengan prinsip wadi'ah yad dhamanah (titipan), mudharabah (bagi hasil) atau ijarah (sewa).  Sebagai  investor,  bank  syariah  melakukan  penyaluran  dana  melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa (Yumanita, 2005).
Sebagai  penyedia  jasa  perbankan,  bank  syariah  menyediakan  jasa  keuangan,  jasa non-keuangan, dan jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip wakalah (pemberian mandat), kafalah (bank garansi), hiwalah (pengalihan utang), rahn (jaminan utang atau gadai), qardh (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), sharf (jual beli  valuta  asing),  dan  lain-lain.  Pelayanan  jasa  nonkeuangan  dalam  bentuk wadi'ah  yad amanah ( safe  deposit  box )  dan  pelayanan  jasa  keagenan  dengan  prinsip mudharabah muqayyadah . Sementara itu, sebagai badan sosial, bank syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola  dana  sosial  untuk  penghimpunan  dan  penyaluran  zakat,  infak,  dan  sadaqah (ZIS), serta penyaluran qardhul hasan (pinjaman kebajikan).
Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan kegiatan usaha, bank syariah merupakan bank dengan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam pengerahan dananya maupun dalam penyaluran dananya (dalam perbankan syariah penyaluran  dana  biasa  disebut  dengan  pembiayaan).  Oleh  karena  itu,  jenis-jenis penghimpunan  dana  dan  pemberian  pembiayaan  pada  bank  syariah  terutama  juga menggunakan prinsip bagi hasil. Selain prinsip bagi hasil, bank syariah juga mempunyai alternatif  penghimpunan  dana  dan  pemberian  pembiayaan  non  bagi  hasil.  Dalam penghimpunan dana, bank syariah dapat juga menggunakan prinsip wadi’ah , qardh , maupun ijarah . Dalam pembiayaan, bank syariah dapat juga menggunakan prinsip jual beli dan sewa ( lease ). Selain itu, bank syariah juga menyediakan berbagai jasa keuangan seperti wakalah , kafalah , hiwalah , rahn , qardh , sharf , dan ujr (Yumanita, 2005 : 14).

## Fungsi Intermediasi Perbankan
Perbankan  syariah  sebagai  bagian  dari  sistem  keuangan,  juga  berfungsi  sebagai lembaga  intermediasi.  Meskipun  demikian  perbankan  syariah  memiliki  karakteristik tersendiri yang membedakan dengan lembaga keuangan konvensional dalam melakukan intermediasi,  seperti  dikutip  dari  Kahf  berikut: “Bank  syariah  juga  merupakan  perantara keuangan.  Mereka  mengumpulkan  tabungan  dari  penerima  pendapatan  yang  memiliki  surplus  dan
mendistribusikannya  kepada  pengusaha  dan  konsumen  yang  membutuhkannya  untuk  membiayai pembelian barang dan jasa mereka. Namun bank syariah melakukan intermediasi keuangannya atas dasar beberapa akad yang tidak termasuk pinjam-meminjam karena bunga dilarang dalam hukum Islam. Alih-alih kontrak pinjaman, bank syariah mengandalkan kombinasi dari tiga prinsip: sharing, leasing,  and  sale.  Yang  penting  dalam  fungsi  intermediasi  keuangannya  adalah  bank  syariah menyerahkan inisiatif investasi dan penggunaan dana kepada pengusaha dan pengguna dana lainnya (Kafh, Ahmed dan Homound, 1998) .
Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi (perantara) khususnya dalam penyaluran kredit atau pembiayaan mempunyai peranan penting bagi pergerakan roda perekonomian secara keseluruhan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Dimana pada level ekonomi makro bank merupakan alat dalam menetapkan kebijakan moneter sedangkan pada level mikro ekonomi bank merupakan sumber utama pembiayaan bagi para pengusaha maupun individu (Koch, Timothy W, Mac Donald, dan Scot, 2000).
Fungsi  intermediasi  keuangan  muncul  sebagai  akibat  dari  mahalnya  biaya monitoring, biaya likuiditas dan risiko harga ( price risk ) karena adanya asymetric information antara  pemilik  dana  dengan  perusahaan  pengguna  dana  sehingga  dibutuhkan  pihak perantara  ( intermediary )  yang  mampu  mengakomodir  kebutuhan  kedua  belah  pihak (Saundres dan Garnet, 2008).
Lebih  lanjut,  Saunders  dan  Garnet  mengemukakan  bahwa  fungsi  dan  peranan intermediasi  keuangan  yaitu:  (1)  berfungsi  sebagai  perantara  ( function  as  broker ),  (2) berfungsi  sebagai  pengubah  asset  ( function  as  asset  transformers ),  (3)  berperan  sebagai pengawas ( roleas delegated monitor ), (4) berperan menghasilkan informasi ( role as information producer ) (Saundres dan Garnet, 2008).
Rasio  yang  digunakan  untuk  mengukur  fungsi  intermediasi  perbankan  syariah adalah Financing  to  Depocit  Ratio (FDR)  yakni  rasio  antara  pembiayaan  yang  disalurkan terhadap penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang diterima bank. Dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit ( loan ) namun dikenal dengan istilah pembiayaan atau financing .
Semakin tinggi rasio FDR berarti kemampuan bank tersebut semakin baik dalam mengelola fungsi intermediasi. Sebaliknya , jika semakin rendah rasio ini maka artinya bank tidak  mampu  mengelola  fungsi  intermediasinya  secara  optimal.  Nilai  ideal  FDR  yang diperkenankan oleh Bank Indonesia adalah 80% <FDR<110%, artinya minimum FDR adalah 80% dan maksimum FDR adalah 110%. FDR juga merupakan alat tidak langsung untuk  menentukan  apakah  tingkat  likuiditas  perbankan  syariah  terjaga  atau  tidak.  Jika
FDR  tinggi  maka  semakin  sedikit  likuiditas  yang  berada  di  perbankan  syariah,  namun apabila FDR menurun maka likuiditasnya akan semakin banyak.

## Kinerja Keuangan Perbankan Syariah
Kinerja keuangan adalah gambaran tentang setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh  perusahaan  perbankan  pada  saat  periode  tertentu  melalui  aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efesien dan efektif, yang dapat diukur perkembangannya  dengan  mengadakan  analisis  terhadap  data-data  keuangan  yang tercermin dalam laporan keuangan.
Menurut Rudianto kinerja keuangan perusahaan dapat tercermin dari profitabilitas perusahaan  (Rudianto,  2013).  Profitabilitas  merupakan  indikator  yang  penting  untuk mengukur  kinerja  suatu  bank.  Bank  yang  sehat  adalah  bank  yang  diukur  secara profitabilitas atau rentabilitas yang terus meningkat di atas standar yang ditetapkan. Bank yang mampu menghasilkan laba yang besar berarti bank tersebut mampu secara efisien menjalankan usahanya.
Salah  satu  rasio  yang  dapat  dipergunakan  oleh  bank  untuk  mengukur  tingkat profitabilitas adalah Return on Assets (ROA) . ROA mencerminkan kemampuan manajemen bank dan seberapa efektif suatu bank dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan suatu keuntungan. Return  on  Asset sangat  penting,  karena  rasio  ini  mengutamakan  nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset produktif yang dananya sebagian besar berasal dari Dana Pihak Ketiga. Semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Syofyan, 2002 : 3). Suatu bank dapat dimasukkan ke dalam klasifikasi sehat apabila rasio tingkat pengembalian (ROA) mencapai sekurang-kurangnya 1,5%.
Penilaian terhadap faktor rentabilitas yang didasarkan pada ROA, dihitung dengan melibatkan komponen keuangan yang berupa laba sebelum pajak dalam dua belas bulan terakhir,  dan  rata-rata  volume  usaha  dalam  periode  yang  sama.  ROA  dapat  diperoleh dengan cara menghitung perbandingan antara laba sebelum pajak dibagi dengan total aset (Prihadi, 2013).
Sesuai  dengan  Surat  Edaran  yang  dikeluarkan  oleh  Bank  Indonesia  yakni  SE No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, ketentuan untuk ROA minimal yang ideal bagi bank adalah 1.5 persen. Artinya bahwa jika bank memperoleh keuntungan di bawah nilai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka bank tersebut dinyatakan masih belum optimal dalam mengelola asetnya.

## Gambar 1 Kerangka Berpikir Penelitian

## Metode
Metode dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif, yaitu hasil penelitian  yang  kemudian  diolah  dan  dianalisis  untuk  diambil  kesimpulannya,  artinya penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numeric (angka),  dengan  menggunakan  metode  penelitian  ini  akan  diketahui  hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas  gambaran  mengenai  objek  yang  diteliti.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat ex post facto yakni mempelajari fakta-fakta yang sudah ada.  Prosesnya  berupa  mendeskripsikan  dengan  cara  menginterpretasi  data  yang  telah diolah. Penelitian ini dilanjutkan dengan studi kepustakaan ( library research ) untuk mencari kesinambungan  antara  teori  yang  ada  dengan  kenyataan  berdasarkan  hasil  penelitian, termasuk implikasinya.
Objek  dari  penelitian  ini  adalah  fungsi  intermediasi  bank  (FDR),  tingkat profitabilitas  (ROA),  dana  pihak  ketiga  (DPK),  kecukupan    modal  (CAR), dan  tingkat kesehatan  bank  (NPF).  Subjek  penelitian  merupakan  tempat  dimana  variabel  melekat. Dengan demikian, subyek penelitian ini adalah Seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan
Pengaruh Langsung DPK, CAR, dan NPF Terhadap FDR:
Untuk  membuktikan  hipotesis  penelitian  yang  menyatakan  adanya  pengaruh langsung  antara  dana  pihak  ketiga  (DPK),  kecukupan  modal  (CAR),  dan  pembiayaan bermasalah (NPF) terhadap fungsi intermediasi (FDR) secara parsial, pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode regresi multivariate. Adapun hasil dari estimasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 1 Nilai Koefisien Determinasi (Adj R-sq) dan Hasil Uji F Pengaruh Langsung DPK, CAR, dan NPF Terhadap FDR
Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 1 untuk persamaan 1, tampak bahwa koefisien determinasi  (Adj  R-square)  sebesar  0,866  berarti  bahwa  86,6%  variabelitas  Fungsi Intermediasi (FDR) bank umum syariah dapat diterangkan oleh variabel bebas yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), Kecukupan Modal (CAR), dan Pembiayaan Bermasalah (NPF).
Berdasarkan  perhitungan,  diperoleh  nilai  F-hitung  sebesar  210,4316  dengan probabiliti sebesar 0,0000 atau (sig α < 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh  secara  bersama-sama  antara  Dana  Pihak  Ketiga  (DPK),  Kecukupan  Modal (CAR),  dan  Pembiayaan Bermasalah  (NPF)  terhadap  Fungsi  Intermediasi  (FDR)  bank umum syariah di Indonesia.
Tabel 2 Hasil Estimasi Uji t Pengaru Langsung DPK, CAR, dan NPF Terhadap FDR

## 1. Pengaruh Langsung DPK Terhadap FDR
Untuk mengetahui secara parsial variabel bebas mana yang berpengaruh signifikan terhadap fungsi intermediasi dapat dilihat berdasarkan uji t. Hasil uji t untuk variabel DPK adalah sebesar - 5,6151 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 atau signifikan (α < 0,05).
Artinya  dana  pihak  ketiga  yang  berhasil  dihimpun  bank  berpengaruh  langsung  secara signifikan terhadap fungsi intermediasi bank umum syariah di Indonesia. Nilai koefisien jalur  sebesar  -40,4688  artinya  setiap  peningkatan  dana  pihak  ketiga  sebesar  1%  akan berpengaruh  signifikan  terhadap  penurunan  fungsi  intermediasi  bank  sebesar  40,47% dengan asumsi variabel lainnya konstan. Atau dengan kata lain, bank akan mengurangi jumlah  pembiayaan  yang  disalurkan  ke  masyarakat  seiring  dengan  bertambahnya  dana pihak ketiga (tabungan, giro, dan deposito).
Hasil penelitian ini bertentangan dengan Hipotesis, yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap Jumlah Pembiayaan (Fungsi Intermediasi Bank/FDR). Namun temuan ini sejalan dengan hasil studi dari Fitri Astuti,

## OUTCOME VARIABLE: FDR MODEL SUMMARY
R       R-sq   Adj R-sq          F        df1        df2          p ,9330      ,8704      ,8663   210,4316     3,0000    94,0000      ,0000
OUTCOME VARIABLE: FDR MODEL COEFFICIENTS Coeff.       s.e.          t          p Constant   357,5544    34,2852    10,4288      ,0000 CAR         -2,0721      ,2690    -7,7034      ,0000 LOGDPK     -40,4688     7,2071    -5,6151      ,0000 NPF         -4,5214      ,4174   -10,8328      ,0000
yang  menyatakan  bahwa  Dana  Pihak  Ketiga  (DPK)  memiliki  pengaruh  negatif  dan signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan yang merupakan Fungsi Intermediasi Bank (FDR).  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  Bank  syariah  memiliki  alternatif  tambahan  dalam pengelolaan dana investasinya, salah satunya adalah menempatkan dana tersebut dalam insrtumen  Sertifikat  Bank  Indonesia  Syariah  (SBIS),  dan  juga  pada  aset-aset  produktif lainnya.  Jika  ini  dilakukan  maka  dana  pihak  ketiga  meningkat  namun  penyaluran pembiayaan bank akan turun (Astuti, 2016 : 2).
Sebagai  unit  bisnis  yang  berorientasi  profit,  sektor  perbankan  tetap  harus menyalurkan  kredit  agar  mampu  tetap  survive  dan  berkembang  secara berkelanjutan. Namun  dari  sisi  penawaran,  meningkatnya  risiko  kredit  membuat perbankan menunjukkan perilaku yang cenderung menghindari risiko ( risk-averse ), kondisi ini kian menahan ekspansi kredit dan mendorong bank untuk menempatkan excess liquidity pada aset-aset rendah risiko dengan imbal hasil yang lumayan tinggi seperti surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dan penempatan di Bank Indonesia, serta penempatan di bank lainnya, atau sering disebut sebagai aset produktif (Sipahutar, 2007).
Menurut Candra Fajri Ananda, tingginya pertumbuhan DPK dan rendahnya angka pertumbuhan  kredit  tak  lain  akibat  permintaan  domestik  yang  belum  kuat dan  kehati- hatian  perbankan  akibat  berlanjutnya  pandemi  Covid-19.  Saat  ini  masyarakat  lebih memilih  pendapatannya  ditabung  untuk  berjaga-jaga  daripada  untuk  investasi  atau konsumsi. Hal tersebut yang kini menyebabkan pertumbuhan DPK lebih tinggi daripada pertumbuhan kredit ( Prof Candra Fajri Ananda PhD) .
Bank  Indonesia  (BI)  menjelaskan  bahwa,  kredit  perbankan  melambat  karena aktivitas  perekonomian  yang  terbatas  dan  kehati-hatian  perbankan  dalam  menyalurkan kredit. Perlambatan tersebut sejalan dengan permintaan domestik yang lemah dan kehati- hatian  perbankan  akibat  merebaknya  Covid-19  sejak  Maret  2020.  Perlambatan  kredit disebabkan  adanya  kontraksi  kredit  modal  kerja,  sejalan  dengan  berhentinya  aktivitas usaha  di  tengah  kredit  konsumsi  dan  kredit  investasi  yang  masih  tumbuh  positif. Sebaliknya,  kondisi  Dana  Pihak  Ketiga  (DPK)  justru  mengalami  peningkatan,  seiring dengan  ekspansi  fiskal  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  rangka  penanganan  pandemi Covid-19 terhadap sektor ekonomi.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa konsumsi masyarakat yang tertahan sebagai respon dari kondisi pandemi covid-19 yang masih berlangsung, membuat penghimpunan  dana  pihak  ketiga  (DPK)  perbankan  masih  signifikan  (Richard,  2021). Perry  Warjiyo  Gubernur  Bank  Indonesia  (BI)  menyatakan  bahwa  fungsi  intermediasi sector  keuangan masih  lemah  akibat  pertumbuhan  kredit  yang  terbatas.  Hal  ini  sejalan
permintaan domestik yang belum kuat karena kinerja korporasi yang tertekan dan kehati- hatian perbankan akibat berlanjutnya wabah pandemi covid-19 (husen miftahudin, 2020).
Jumlah  simpanan  masyarakat  khususnya  deposito  terus  meningkat  di  tengah pandemi corona. Fenomena ini juga berdampak pada likuiditas perbankan yang berlimpah tercermin dari dana pihak ketiga (DPK) bank yang terus naik. Sekaligus membuat laju loan to deposit ratio (LDR) turun signifikan (Sitanggang, 2020).

## 2. Pengaruh Langsung CAR Terhadap FDR
Berdasarkan  pada  hasil  estimasi  pada  Tabel  2  didapat  uji  t  untuk  variabel  CAR adalah sebesar -7,7034 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 atau signifikan (sig α < 0,05).  Artinya  kecukupan  modal  yang  dimiliki  oleh  bank  berpengaruh  langsung  secara signifikan terhadap fungsi intermediasi. Nilai koefisien jalur sebesar -2,0721 berarti bahwa setiap  kenaikan  modal  bank  sebesar  1%  dengan  asumsi  variabel  lain  tetap  maka  akan menyebabkan  penurunan  fungsi  intermediasi  bank  sebesar  2,07%.  Ketika  bank memperbesar  rasio  kecukupan  modal  (CAR)  untuk  meningkatkan  kapasitas  dalam meminimalisir risiko, maka di sisi lain kenaikan tersebut akan mengurangi kemampuan bank menjalankan fungsi intermediasinya (FDR).
Disisi lain, CAR yang tinggi juga menandakan adanya sumber daya finansial yang belum digunakan pada alokasi produktif atau juga disebut modal yang menganggur ( idle fund ),  kondisi  tersebut  secara  signifikan  menyebabkan  kemampuan  pembiayaan  bank menjadi terbatas.
Temuan ini mendukung hasil studi yang dilakukan oleh Asri dan Syaichu, yang juga menemukan  bahwa capital  adequacy  ratio (CAR)  memiliki  hubungan  yang  negatif  dan signifikan terhadap Pembiayaan. Hal ini menunjukan bahwa naik turunnya Pembiayaan sebagai  fungsi  intermediasi  bank  (FDR)  sangat  ditentukan  oleh  naik  turunnya  rasio kecukupan  modal  (CAR).  Selanjutnya  dijelaskan  pula,  adanya  pengaruh  negatif  CAR terhadap  Pembiayaan  dikarenakan  CAR  yang  tinggi  menandakan  adanya  sumber  daya finansial atau modal yang menganggur ( idle ), sehingga bank akan mengurangi pembiayaan karena  kenaikan  pembiayaan  yang  disalurkan  akan  menambah  aset  berisiko.  Adanya penambahan aset berisiko ini mengharuskan bank menambah modalnya untuk memenuhi ketentuan CAR (Asri dan Syaichu, 2016 : 87).
Hasil  ini  mengindikasikan  bahwa  kemampuan  Bank  Umum  Syariah  dalam menjalankan Fungsi Intermediasinya (FDR) sangat mengandalkan modal sendiri (CAR) yang dimiliki. Artinya, jika CAR berada di level yang tinggi maka FDR juga pasti akan rendah,  karena  bank  tidak  bisa  melakukan  ekspansi  pembiayaan.  Namun,  jika  bank meningkatkan rasio penyaluran pembiayaannya maka akan berkonsekuensi pada turunya
kualitas  pembiayaan  atau  turunya  kemampuan  bank  dalam  menaggung  risiko  yang mungkin terjadi.
Hasil  temuan  ini  sangat  erat  hubungannya  dengan  kondisi  tingginya  rasio pembiayaan  bermasalah  (NPF),  karena  tingginya  NPF  mengharuskan  perbankan menyediakan  pencadangan  yang  lebih  besar,  sehingga  pada  akhirnya  modal  bank  ikut tergerus. Besarnya modal sangat mempengaruhi tingkat ekspansi pembiayaan.

## 3. Pengaruh Langsung NPF Terhadap FDR
Sebagaimana  hasil  estimasi  pada  Tabel  2  hasil  uji  t  untuk  variabel  NPF  adalah sebesar -10,8328 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 atau signifikan (sig α < 0,05). Artinya pembiayaan bermasalah berpengaruh langsung secara signifikan terhadap fungsi intermediasi  bank.  Sementara  itu,  nilai  koefisien  jalur  yang  negative  (-)  yaitu  sebesar  - 4,5214 berarti bahwa setiap kenaikan jumlah pembiayaan bermasalah  sebesar 1% akan menyebabkan penurunan fungsi intermediasi bank sebesar 4,52% dengan asumsi variabel lain tetap (cateris paribus).
Hasil penelitian ini mendukung hasil studi sebelumnya dari Somantri dan Sukmana yang  menemukan  bahwa  tingkat  pembiayaan  bermasalah  (NPF)  memiliki  pengaruh negatif dan signifikan terhadap fungsi intermediasi bank (FDR). Hasil penelitian ini juga konsisten dengan hipotesis penelitian yaitu tingkat pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif dan signifikan secara langsung terhadap fungsi intermediasi bank.
Relevan dengan kondisi ini, John Kosasih Presiden Direktur PT Bank BCA Syariah menyatakan  bahwa  sejumlah  bank  syariah  melakukan  pengetatan  likuiditas,  karena  itu permintaan  atas  penyaluran  pembiayaan  maupun  kredit  cenderung  melambat,  hal  ini menyebabkan masih longgarnya FDR Bank Umum Syariah secara industri untuk menjaga kualitas pembiayaan alias Non Performing Financing (NPF) (Sitanggang, 2018).

## Kesimpulan
Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh langsung secara signifikan terhadap Fungsi Intermediasi (FDR), dengan arah hubungan yang negatif (asumsi cateris paribus). Artinya, secara rata-rata selama periode penelitian, peningkatan Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun akan mengakibatkan penurunan rasio pembiayaan atau fungsi intermediasi bank secara signifikan.
Kecukupan Modal (CAR) berpengaruh langsung secara signifikan terhadap Fungsi Intermediasi (FDR), dengan arah hubungan yang negatif (asumsi cateris paribus). Artinya, secara rata-rata selama periode penelitian, peningkatan rasio kecukupan modal bank akan
mengakibatkan  penurunan  rasio  pembiayaan  atau  fungsi  intermediasi  bank  secara signifikan.
Pembiayaan  Bermasalah  (NPF)  berpengaruh  langsung  secara  signifikan  terhadap Fungsi Intermediasi (FDR), dengan arah hubungan yang negative (asumsi cateris paribus). Artinya,  secara  rata-rata  selama  periode  penelitian,  peningkatan  rasio  pembiayaan bermasalah  akan  mengakibatkan  penurunan  rasio  pembiayaan  atau  fungsi  intermediasi bank secara signifikan.

## Referensi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
Naendhy  Sunaendy  Dan  Lilla  Fadhilah,  ‘Syariah  Bank  Financing.’ Online  At Https://Mpra.Ub.Uni-Muenchen.De/90855/  Mpra  Paper  No.  90855,  Posted  26  Dec 2018 12:50 Utc.
Rusdan, “Urgensi Manajemen Pengawasan Bank Syariah,” PALAPA: Jurnal Studfi Keislaman dan Ilmu Pendidikan Vol. 4, No.2 (2016).
Renniwaty  Siringoringo,  “Analisis  Fungsi  Intermediasi  Perbankan  Indonesia (Studi  Kasus  Bank  Umum  Konvensional  yang  Tercatat  di  BEI  Periode  2012- 2016),” Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen 1, no. 2 (2017): 135 – 44. Mangasa  Augustinus  Sipahutar, Persoalan-persoalan  Perbankan  Indonesia (Jakarta: Gorga Media, 2007).
SK DIR BI Nomor: 30/21/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank.
Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tahun 2011, tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
Febry Amithya Yuwono dan Wahyu Meiranto, “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Loan To Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Return On  Assets,  Dan  Sertifikat  Bank  Indonesia  Terhadap  Jumlah  Penyaluran  Kredit  (Studi Empiris:  bank  yan g  terdaftar  di  BEI)”  (PhD  Thesis,  Fakultas  Ekonomika  dan  Bisnis, 2012).
Lailatul Fitri, Yusni Maulida, dan Toti Indrawati, “Pengaruh Suku Bunga Kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Giro Wajib Minimum Terhadap Penyaluran Kredit Pada PT.  Bank  Central  Asia,  TBK.  di  Indonesia  Tahun  2001- 2015”  (PhD  Thesis,  Riau University, 2017).
Dendawijaya, Manajemen Perbankan (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003). Peraturan Bank Indonesia Nomor 911/PBI/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Surat Edaran Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbS Tanggal 30 Oktober 2007.
Ulin  Nuha  Aji  Setiawan  dan  Astiwi  Indriani,  “Pengaruh  Dana  Pihak  Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah dengan Pembiayaan sebagai Variabel Intervening,” Diponegoro Journal of Management 5, no. 4 (2016): 121 – 31.
Setiawan dan Indriani, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah dengan Pembiayaan sebagai Variabel Intervening,” Diponegoro Journal of Management Vol 5 121-131 (2016).
Sehrish  Gul,  Faiza  Irshad,  and  Khalid  Zaman,  “Factors  Affecting  Bank Profitability in Pakistan.“ The Romanian Economic Journal Setiawan dan Indriani, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah dengan Pembiayaan sebagai Variabel Intervening,” 2016.
Alif  Rana  Fadhilah  dan  Noven  Suprayogi,  “Pengaruh Fdr,  NPF  dan  Bopo terhadap Roa Perbankan Syariah di Indonesia,” Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 6, no. 12 (2019): 2369 – 80. undang-undang republik indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah Ascarya  Diana  Yumanita, Bank  Syariah:  Gambaran  Umum (Jakarta:  Pusat Pendidikan dan Studi Kebangsenralan (PPSK), Bank Indonesia, 2005). Monzer  Kah f,  A.  Ahmed,  dan  S.  Homoud,  “Islamic  banking  and  development:  An alternative banking concept,” Islamic Research and Training Institute (Islamic Development Bank, Jeddah) , 1998.
Koch, Timothy W, Mac Donald, S. Scot. ‘Bank Management’, Fourth Edition, Orlando, The Dryden Press, Harcourt Brace College Publishers. 2000.
Saunde rs,  A.,  &  Garnet,  M.  M.  ‘Financial  Institutions  Management :  A  Risk Management Approach ’ (Sixth). New York: McGraw-Hill International Edition. 2008. Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: Raja Grafindo Persada.).
Rudianto, Akuntansi  Manajemen  Informasi  untuk  Pengambilan  Keputusan  Strategis (Jakarta: Erlangga, 2013).
Lampiran  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No.9/24/DPbs/  tahun  2007  Perihal. Sistim penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah.
Sofriza  Syofyan,  “Pengaruh  Struktur  Pasar  terhadap  Kinerja  Perbankan  di Ind onesia,” Media Riset Bisnis & Manajemen Vol. 2, No. 3 (Desember 2002).
Lampiran  Salinan  Surat  Edaran  OJK  Nomor  10/SEOJK.03/2014  tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.
Toto Prihadi, Pemurnian Pembiayaan Murabahah (Jakarta: Unimal Press, 2013). Fitri Astuti, “Pengaruh Efisiensi Usaha, Risiko Keuangan dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Kemampuan Penyaluran Pembiayaan pada Bank Umum Syariah di indonesia Tahun 2011- 2014.,” Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam 02 No 2 (Juli 2016). Mangasa  Augustinus  Sipahutar, Persoalan-Persoalan  Perbankan  Indonesia. (  Jakarta  : Gorga Media, 2007) https://feb.ub.ac.id/harmonisasi-fungsi-intermediasi-perbankan.html https://www.merdeka.com/uang/selama-pandemi-pertumbuhan-kredit- perbankan-melambat-dan-dpk-naik.html https://finansial.bisnis.com/read/20210504/90/1390106/duit-masyarakat- masih-menumpuk-di-bank-ini-sebabnya https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/yKXA0A9N-bi-fungsi- intermediasi-sektor-keuangan-masih-lemah,
https://newssetup.kontan.co.id/news/dana-pihak-ketiga-perbankan-diramal- menyusut-di-tahun-depan?page=all
Aida  Sania  Asri  dan  Muhamad  Syaichu,  “Analisis  Faktor -Faktor  Yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2010- 2014,” Diponegoro Journal of Management 5, no. 3 (2016): 573– 87. https://keuangan.kontan.co.id/news/rasio-likuiditas-bank-umum-syariah- masih-longgar-ini-sebabnya