https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440

## ANALISIS PERUBAHAN DOKUMEN AKTA KELAHIRAN YANG DISEBABKAN KESALAHAN PENCATATAN
Indah Satria*, Okta Ainita**, Agung Prayitno***
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung Jl. ZA. Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35142, Indonesia. Email: indah.satria@ubl.ac.id , okta.anita@ubl.ac.id,
Naskah diterima : 15/02/2021, revisi : 30/05/2021, disetujui 08/06/2021

## Abstrak
Akta kelahiran merupakan tanda bukti kelahiran secara sah dan diakui oleh negara kepada seorang anak yang baru saja dilahirkan maka sebab itu dalam pencatatan harus sesuai dengan catatan yang diberikan awal oleh bidan karena dampak yang dialamai jika terjadi  kesalahan  pencatatan  akta  kelahiran  dapat  menggurangi  hak  kepada  seorang anak  faktor  kesalahan  dalam  pencatatan  akta  kelahiran  sering  kita  jumpai  biasanya faktor kesalahan dalam pengetikan yang sering terjadi, oleh karena itu akta yang salah masih  dapat  direvisi  namun  dengan  ketentuan  yang  berlaku  dan  juga  perubahan  itu hanya  masuk  kedalam  ranah  yang  bersifat  redaksional  saja  seperti  perubahan  nama, Tahun dan Tanggal karena akta kelahiran bukan seperti dokumen yang lain yang dapat diubah.
Kata kunci: Implementasi, Akta Kelahiran, Perubahan.

## Abstract
A birth certificate is a proof of birth legally and is recognized by the state to a child who has just been born, therefore the registration must be in accordance with the notes given earlier  by  the  midwife  because  the  impact  experienced  if  there  is  a  birth  certificate recording error can reduce the rights of a child. We often encounter errors in recording fighting deeds, usually a factor of errors in typing that often occur, therefore the wrong deed can still be revised but with the applicable provisions and changes only enter into the realm  of  an  editorial  nature  such  as  changes  in  name,  year  and  date.  because  a  birth certificate is not like other documents that can be changed.
Key words: Implementation, Birth Certificate, Changes
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440

## A. Latar Belakang
Indonesia  sebagai  Negara  hukum  begitu  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  1  ayat  (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa,” Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum,  sehingga  seluruh  sendi  kehidupan  dalam bermasyarakat  berbangsa  dan  bernegara  harus  berdasarkan  pada  norma-norma  hukum, artinya  segala  tindakan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Indonesia  harus  berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Indonesia. 1
Subjek  hukum  adalah  pendukung  hak  dan  kewajiban  yang  di  sebut  orang.  Orang menurut  konsep  hukum  terdiri  atas  manusia  dan  badan  hukum.  Manusia  adalah  subjek hukum menurut konsep biologis, sebagai gejala alam, sebagai makhluk budaya ciptaan tuhan yang dilengkapi dengan akal, perasaan, dan kehendak. Badan hukum adalah subjek hukum menurut  konsep  yuridis,  sebagai  gejala  hidup  bermasyarakat,  sebagai  badan  ciptaan manusia berdasarkan pada hukum, memiliki hak dan kewajiban seperti manusia. 2
Hukum  sebagai  panglima  tertinggi  menentukan  setiap  arah  kebijakan  yang  ada  di Negara Indonesia begitu pula dengan pencatatan akta kelahiran, seorang anak dapat disebut sebagai anak yang sah dimata hukum apabila anak tersebut dapat menunjukan alat bukti yang sah, tentunya salah satu adanya bukti tertulis yang autentik yang bisa menerangkan tentang anak tersebut agar anak tersebut mempunyai dasar kekuatan hukum yang pasti dan kuat menurut ketentuan undang-undang yang telah di tetapkan  oleh Lembaga Catatan sipil peristiwa pengakuan terhadap anak tidak dapat dilakukan secara diam-diam namun harus dilakukan  dimuka  Pegawai  Pencatatan  Sipil  untuk  mendapatkan  pengakuan  tersebut terlebih dahulu si anak harus mempunyai bukti yang tertulis.
Perlindungan hukum  bagi  anak  dapat  diartikan  sebagai  upaya  perlindungan hukum terhadap  berbagai  kebebasan  dan  hak  asasi  anak [fundamental  right  and  freedoms  of children) serta  berbagai  kepentingan  yang  berhubungan  dengan  kesejahteraan  anak.  Jadi masalah perhmdungan hukum bagi anak mencakup lingkungan hidup yang sangat luas. 3
Dalam  setiap  kelahiran  wajib  dilaporkan  oleh  penduduk  kepada  instansi  pelaksana setempat paling lambat 60 hari sejak kelahiran. berdasarkan laporan itu, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan kutipan Akta Kelahiran. hal ini  berdasarkan  dalam  Pasal  27  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Jadi dari beberapa ketentuan diketahui  bahwa  Akta  Kelahiran  yang  dimiliki  oleh  seorang  penduduk  warga  negara Indonesia hanyalah Kutipan dari Akta Kelahiran yang ada di Pejabat Pencatatan Kelahiran. 4 Selain itu akta kelahiran juga dapat dijadikan sebagai jati diri atau alat membuktikan diri atas pemiliknya sebab dalam suatu akta kelahiran tersebut akan dicantumkan dengan
1 Tan Kamello. (2011) . Hukum Perdata: Hukum orang & Keluarga Medan. USU Pres, Medan, hlm. 67.
2 Abdulkadir Muhammad. (2011). Hukum Perdata Indonesia . PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.
23 3 Walluyadi. (2009 ). Hukum Perlindungan Anak , Mandar Maju, Bandung, hlm.1
4 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5535d59eb189f/Langkah-Langkah-Jika-Ada- Kesalahan-Pengetikan-di-Akta-Kelahiran ,  Diakses Pada Tanggal 8/10/2020 Jam 19:12 WIB
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
jelas  tentang  Hari, Tanggal,  Bulan,  dan  Tahun kelahiran  serta  ditegaskan  nama  orang  tua yang melahirkan oleh karena itu, Akta Kelahiran dapat membuktikan bahwa orang tersebut telah mencapai umur tertentu untuk dapat melakukan suatu Seperti melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya perkawinan. selain itu adapun kegunaannya sampai sekarang ini disamping  untuk  administrasi  penduduk,  mengenai  Status  anak,  memasuki  sekolah, pembuktian dimuka sidang, dan juga akta kelahiran mempunyai arti yang sangat penting dan sangat luas. 5
Melihat  pentingnya  kegunaan  Akta  Kelahiran  sebagai  akses  untuk  mendapatkan pemenuhan  hak  dan  perlindungan  maka  jika  terdapat  sebagian  penduduk  yang  tidak memiliki dokumen terkait akta kelahiran, akan membuat haknya mereka sedikit terhambat atau tidak mendapatkan haknya, akta kelahiran merupakan hak setiap anak yang baru lahir di  negara  manapun  Akta  Kelahiran  juga  merupakan  bukti  yang  sangat  penting  bagi seseorang  karena  dengan  adannya  Akta  Kelahiran  tersebut, seorang  anak  memiliki  bukti yang  sah  secara  hukum  mengenai  statusnya  sebagai  anak  sah  dimata  hukum  dan  bukan hanya itu saja sebagai bukti ahli  waris yang sah serta memperoleh kedudukan yang pasti sebagai Warga Negara Indonesia.
Namun adakalannya dalam proses pencatatan Akta Kelahiran sering kali kita melihat atau mendapatkan terdapatnya kesalahan dalam pengetikan terhadap akta kelahiran anak yang  baru  lahir  yang  menyebabkan  terjadinya  penghambatan  pemberian  hak  kepada seseorang  ,  untuk  membuat  atau  melakukan  sesuatu  terkait  kependudukan  dikarenakan ketidakcocokan antara data yang satu dan data yang lainnya.
Oleh  karena  Itu  hal  ini  sempat  dialami  oleh,  Bayu  Putra  Pratama  anak  dari  bapak Jumarudin hasil dari buah Perkawinan dengan ibu Siti Toyibah yang telah Melangsungkan perkawinan secara sah di Lampung Timur, yang Tertanggal 24 Agustus 2001 selama dalam masa perkawinan tersebut bapak Jumarudi telah dikaruniai oleh 2 (dua) orang anak yaitu Bayu Putra Pratama yang lahir di Bandar Lampung pada Tanggal 09 Desember 2004 dan Galuh Aynun, yang lahir di Bandar Lampung pada Tanggal 31 maret 2013.
Dalam  hal  ini  Jumarudi  sebagai  pemohon  adalah  orang  tua  anak  pemohon  yang bernama Bayu Putra Pratama, yang berjenis kelamin  laki-laki ia lahir di Bandar Lampung pada  Tanggal  09  Desember  2005  sesuai  dengan  kutipan  Akta  Kelahiran No.6190042770/2008  pada  Tanggal  14  Agustus  2008  yang  dikeluakan  oleh  pegawai pencatatan  sipil Bandar Lampung namun dalam pencatatan tersebut Bayu Putra Pratama yang  lahir  pada  tahun  2005  menjadi  2004  bahwa  penggantian  tahun  kelahiran  tersebut pemohon ingin melakukan perubahan terhadap kesalahan pencatatan tahun Akta Kelahiran karena dulu terjadi kesalahan dalam dokumen di Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, namun dalam proses perubahan tahun kelahiran anak pemohon tersebut terlebih dahulu harus  mendapatkan  izin  dengan  adanya  penetapan  dari  Pengadilan  Negri  Kota  Bandar Lampung.
5 Sukeksi  Wulandari.  (2010). Proses  Pembuatan  Akta  Kelahiran  Bagi  Anak  Yang  Terlambat  Mendaftarkan Kelahirannya dan Akibat Hukumnya . Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hlm. 4.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440

## B. Metode Penelitian
Penelitian  pada  hakikatnya  adalah  rangkaian  kegiatan  ilmiah  dan  karena  itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk  menemukan  sesuatu  kebenaran  dari  fakta-fakta  yang  ada. 6 Pendekatan  dalam penelitian ini peneliti melakukan dua pendekatan yaitu melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan  objektif.  Data  sekunder  adalah  data  yang  digunakan  dalam  rangka  menjawab permasalahan  penelitian  yang  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan (library  research) dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah literatur-literatur atau bahan- bahan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung hasil penelitian di lapangan pada objek  penelitian  yang  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  dan  Dinas  Pencatatan  Sipil Kabupaten Tanggamus dengan cara observasi dan wawancara.

## C. Pembahasan
1. Faktor penyebab kesalahan dalam penulisan  akta kelahiran dalam dokumen akta kelahiran (Studi Putusan Nomor 52/PDT.P/2020/PN.TJK)
Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk akta yang bersifat autentik, di dalam Pasal 1870  KUH  Perdata  disebutkan  bahwa  akta  autentik  itu  adalah  alat  pembuktian  yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta autentik yang merupakan bukti yang  lengkap  serta  mengikat,  berarti  kebenaran  dari  hal  –  hal  yang  tertulis  dalam  akta tersebut dianggap sebagai benar, selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. 7 Adapun yang dimaksud dengan Akta ialah surat atau dokumen yang memuat peristiwa - peristiwa yang menjadi dasar suatu hak serta di tanda tangani oleh pejabat berwenang dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti. 8 Akta kelahiran anak  yang  sah  haruslah  bersifat  akta  autentik,  sebab  akta  yang  autentik merupakan  akta yang dibuat oleh seseorang pejabat umum yang berwenang, tujuannya dibuatkannya surat itu, dengan maksud untuk menjadikan surat itu sebagai bukti. 9
Anak yang dilahirkan dari rahim seorang ibu merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh  tuhan  kepada  orang  tua,  melalui  proses  yang  panjang  selama  sembilan  bulan  dalam kandungan  seorang  ibu,  namun  ketika  anak  tersebut  lahir  seorang  anak  tersebut  harus memiliki sebuah akta kelahiran yang menunjukan dari siapa dan dari mana anak tersebut berasal, ketika seorang anak lahir seorang ia akan mendapatkan sebuah catatan dari bidan yang melahirkannya, namun terkadang pada proses pencatatan di akta kelahiran tersebut
6 Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum . Alfabeta, Bandung, hlm. 11
7 Teguh Samudera. (2004). Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata , PT. Alumni, Bandung, hlm. 49
8 Randa Puang Victorianus. (2011). Penerapan Azas Pembuktian Sederhana daiam Penjatuhan Putusan Pailit , Sarana Tutorial Nuraini Sejahtera, Bandung, hlm. 2
9 Martiman Prodjohamidjojo. (1997). Hukum Pembuktian , Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 58
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
terkadang  terjadi  kesalahan  sehingga  menimbulkan  dampak  kepada  seorang  anak dikemudian  hari  seperti  halnya  membuat  dokumen  penting  yang  memerlukan  akta kelahiran jika diketahui terjadi ketidak cocokan diantara akta kelahiran dan dokumen lain sang  anak  maka  hak  anak  tersebut  akan  sedikit  terhambat  dalam  pembuatan  dokumen- dokumen penting lainnya.
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  ibu  Reza  Sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  di Disdukcapil Kabupaten Tanggamus mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor kesalahan dalam pencatatan penulisan akta yaitu.
a) Human error
Human  error disini  dapat  dikatakan  bahwa  suatu  keputusan  atau  tindakan  yang mengurangi atau potensial untuk mengurangi efektifitas, keamanan atau performansi suatu  sistem namun  pada  penyelidikan  lebih  lanjut human  error juga  dapat  terjadi bukan  hanya  akibat  kesalahan  pada  manusia  saja  tetapi  bisa  juga  karena  adanya kesalah dalam perancangan dan prosedur kerja, Secara umum penyebab terjadinya human error adalah sebagai berikut:
1. Sistem  Induced  Human  Error ,  yaitu  sistem  memungkinkan  manusia  melakukan kesalahan.
2. Pure Human Error , yaitu kesalahan yang murni berasal dari manusia itu sendiri. Kemungkinan  pegawai  yang  mencatat  terjadi human  error penyebabnya  pegawai tidak  fokus  terhadap  apa  yang  ia  kerjakan  sehingga  terjadinya  kesalahan  dalam pencatatan tersebut.
b) Slip and Lapses
Merupakan  kesalahan  atau  tindakan  yang  tidak  sesuai  rencana  atau  tindakan  yang tidak diinginkan Kesalahan ini terjadi selama kita sedang melakukan suatu pekerjaan atau tugas seperti halnya ketika kita sedang mengetik suatu tugas dengan menekan tombol keyword yang salah atau pembacaan letak keyboard yang salah. Kesalahan ini sering terjadi dikarenakan pada umumnya seseorang tersebut sudah terlatih dalam melakukan aktivitas tersebut dan dapat dikatakan dimana orang yang melakukannya tidak perlu berkonsentrasi pada apa yang mereka lakukan, kemungkinan petugas saat mencatatkan akta tersebut mengalami slip and lapses sehingga terjadi kesalahan yang menimbulkan dampak pada orang lain.
c) Kesalahan pencatatan oleh bidan
Anak  yang  baru  dilahirkan  biasanya  terdapat  surat  dari  bidan  yang  mencangkup kapan dan dimana anak tersebut dilahirkan biasanya bidan salah dalam pencatatan diawal kelahiran anak tersebut, terkadang orang tua baru menyadari ketika akta yang sudah  diterbitkan  oleh  disdukcapil  terjadi  kesalahan  dalam  pencatatan  nama, Tanggal atau Tahun sehingga orang tua sang anak harus meminta revisian kembali terhadap akta anaknya tersebut.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440

## 2)  Implementasi  Perubahan  Akta  Kelahiran  dalam  dokumen  Akta  Kelahiran  (Studi Putusan Nomor 52/PDT.P/2020/PN.TJK)
Akta  Kelahiran  yang  diterbitkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  harus  berdasarkan keturunan orang tuanya, karena surat/akta lahir yang memang membuktikan, bahwa seorang anak  yang  namanya  disebutkan  disana  adalah  anak  dari  orang  yang  disebutkan  dalam  Akta Kelahiran  yang  bersangkutan,  paling  tidak  dari  perempuan  yang  melahirkan  anak  itu,  yang namanya disebutkan di sana. Di samping itu, Akta Kelahiran juga menyebutkan bahwa anak yang bersangkutan lahir pada hari dan tanggal tertentu. 10
Peristiwa kelahiran ada suatu kewajiban bagi  penduduk untuk melaporkannya kepada Instansi  terkait.  Kemudian  menjadi  kewajiban  Instansi  tersebut  untuk  mencatat  peristiwa kelahiran tersebut dan menerbitkan Akta Kelahiran sebagai hak dari setiap penduduk. Instansi yang dimaksud dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 11 Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Hakim Dina  Pelita Asmara  sebagai hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang ia mengatakan bahwa memang terkadang didapati terdapat adanya kesalahan dalam  pencatatan  di  dalam  akta  kelahiran  seorang  anak  dan  ketika  akta  itu  dibutuhkan ternyata  terdapat  tanggal  atau  Tahun  yang  berbeda  sehingga  orang  tua  sang  anak  harus mengubah informasi yang berada di dalam akta tersebut.
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  ibu  Hakim  Dina  Pelita  Asmara  sebagai  hakim Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  ia  mengatakan  bahwa  dinas  pencatatan  sipil  akan menerima jika ada seseorang yang ingin mengajukan permohonan perubahan atau pembetulan akta  kelahiran  yang  terdapat  kesalahan  pengutipan,  Namun  ibu  reza  mengatakan  dinas pencatatan sipil hanya akan memperbaiki pencatatan akta kelahiran tersebut hanya mengenai akta kelahiran yang terjadiakibat adanya kesalahan pencatatan redaksional saja dalam hal ini yang  menyangkut  terkait  kesalahan-kesalahan  penulisan  huruf  atau  angka,  karena  pada dasarnya kutipan yang tertera pada akta kelahiran tidak bisa diubah begitu saja atau di revisi oleh  dinas  pencatatan  sipil  seperti  halnya  dokumen-dokumen  yang  terkait  tentang kependudukan.
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  ibu  Hakim  Dina  Pelita  Asmara  sebagai  hakim Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  ia  mengatakan  bahwa  jika  adanya  permohonan  yang diajukan  pemohon  dan  diketahui  bahwa  di  dalam  akta  kelahiran  tersebut  hanya  terjadinya kesalahan dalam penulisan nama, Tanggal atau Tahun maka yang bisa dimohonkan untuk dapat diubah  ialah  hanya  akta  kelhiran  kutipan  yaitu  berupa  catatan  pinggir  atau  yang  disingkat (caping) yang diletakkan di belakang akta kelahiran yang aslinya tanpa harus merubah isi dari apa yang ada pada akta kelahiran yang lama, pada proses perubahan akta kelahirtan perubahan tersebut akan dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil yang berkerja pada instansi pelaksana yaitu  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  sebagai  instansi  yang  menerbitkan  akta pencatatan sipil, baik yang timbul dari inisiatif pejabat pencatatan sipil atau permohonan yang diminta oleh masyarakat.
10 Satrio. (2005). Hukum tentang Keluarga Kedudukan Anak Undang-undang , Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.
86
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  ibu  Hakim  Dina  Pelita  Asmara  sebagai  hakim Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  ia  mengatakan  bahwa  Jika  pemohon  mengajukan permohonan  perubahan  akta  kelahiran  diketahui  kesalahan  dalam  Penulisan  itu  sudah bertahun-tahun  atau  sudah  melampaui  batas  waktu,  maka  pemohon  diwajibkan  harus mengajukan  permohonan  perubahan  di  akta  kelahiran  tersebut  harus  dengan  adanya penetapan  dari  pengadilan,  ketika  sudah  mendapatkan  penetapan  perubahan  pada  akta kelahiran maka baru, kemudian akta  kelahiran dapat diajukan kembali dan akan dibetulkan oleh Disdukcapil setempat.
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  ibu  Hakim  Dina  Pelita  Asmara  sebagai  hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang ia mengatakan bahwa untuk melakukan proses perubahan akta kelahiran yang diketahui sudah bertahun-tahun tidak diurus maka prosesnya akan melalui pengadilan  untuk  meminta  penetapan  dari  pengadilan  menurut  ibu  reza  proses  melakukan perubahan atau revisi akta kelahiran tidak begitu sulit dan cukup mudah syaratnya pemohon hanya  harus    mengikuti  proaes  prosedur  yang  ditentukan  berdasarkan  undang-undang, menurut ibu Reza tidak ada yang sulit apabila semua prosedur dan persyaratannya dipenuhi ia menegaskan kita semua akan melayani seluruh  masyarakat yang memiliki kepentinggan untuk merubah akta kelahiran dann juga tentu disini niat kami adalah untuk memudahkan apa yang masyarakat harapkan dan bukan menyulitkan.
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  ibu  Hakim  Dina  Pelita  Asmara  sebagai  hakim Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karangia  mengatakan  bahwadalam  pengajuan  Permohonan  ke pengadilan  memiliki  beberapa  persyaratan  yang  harus  dilengkapi  oleh  pemohon  sebelum melaksanakan  sidang  dan  meminta  penetapan  perubahan  akta  kelahiran,  syarat-syarat tersebut antara lain :
1. Surat Keterangan dari Desa (Menyebutkan letak kesalahan pada Akta  Kelahiran yang akan di revisi)
2. Foto Copy Kartu Keluarga yang sudah benar
3. Foto Copy KTP Orang Tua/Wali yang mengajukan sidang dan penetapan
4. Foto CopyAkta Kelahiran yang salah
5. Foto Copy Ijazah Terakhir (Jika Ada)
6. Foto CopyBuku Nikah Orang Tua dan
7. Materai 6000 di cap pos
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  ibu  Hakim  Dina  Pelita  Asmara  sebagai  hakim Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karangia  mengatakan  bahwa  jika  Pemohon  sudah  melengkapi seluruh persyaratan yang diperlukan tersebut,maka langkah pemohon selanjutnya yang harus dilakukan ialah :
1. Pemohon  bisa  langsung  datang  Ke  Pengadilan  Negeridan  segera  menuju  ke  Pos Pelayanan Hukum
2. Selanjutnya pemohon harus mengisi formulir permohonan terkait tentang perubahan Akta Kelahiran dan menyerahkan ke pada petugas syarat-syarat yang sudah disiapkan sebelumnya.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
3. Pemohon  dapat  langsung  menuju  ruang  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP) Pengadilan Negeri.
4. Selanjutnya data-data tersebut akan didaftarkan secara online.
5. Pemohon dapat membayar sesuai nominal yang ditentukan berdasarkan Nominal yang ditentukan  berdasarkan  jarak  dari  Pengadilan  Negeri  ke  Alamat  Rumah  ini  sesuai dengan Peraturan PemerintahNomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak.
6. Kemudian pemohon akan diberitahu kapan dimulai penentuan waktu sidang yang akan dilaksanakan.
7. Ketika siding dimulai pemohon di wajibkan untuk membawa dua orang saksi yang tidak memiliki ikatan keluarga.
8. Sidang yang dilaksanakan menurut ibu reza dapat lebih dari satu kali sidang
9. Selanjutnya  setelah  Hakim  menetapkan  surat  akta  kelahiran  tersebut,  maka  surat penetapan  akta  kelahiran  tersebut  akan  terbitdan  pemohon  dapat  langsung  pergi membawa ke Disdukcapil yang selanjutnya untuk proses pengurusan.
Dengan  demikian  dapat  diketahui  bahwa  akta  kelahiran  yang  memiliki  kesalahan dapat dirubah namun hanya yang mencakup kesalahan redaksional saja seperti perubahan Tanggal,  Tahun,  Bulan  atau  nama,  perubahan  yang  bisa  diajukan  oleh  pemohon  bisa dilakukan ke disdukcapil langsung bilamana kesalahan pada akta tersebut belum lama atau hanya  berselang  beberapa  bulan  dari  kelahiran  sang  anak,  namun  bila  kesalahan  dalam penulisan akta tersebut sudah berjalan bertahun-tahun dan ingin melakukan permohonan perubahan  maka  pemohon  terlebih  dahulu  mengajukan  permohonan  perubahan  akta kelahiran  ke  pengadilan  negeri  untuk  meminta  penetapan  dari  hakim,  bila  sudah mendapatkan ketetapan dari hakim/Pengadilan Negeri maka  selanjutnya  Pemohon dapat langsung mengajukan perubahan akta kelahiran di Disdukcapil dimana pemohon tinggal.

## D. Simpulan
Dapat diketahui bahwa faktor kesalahan dalam pencatatan dalam akta kelahiran sering terjadi dan dialami masyarakat biasanya disebabkan oleh salah ketik atau human error yang berdampak kepada sang anak dikemudian hari, faktor-faktor tersebut paling dominan dan sering terjadi yang dilakukan oleh pegawai pencatatan sipil atau kemungkinan lain kesalah pencatatan awal dari bidan dimana sang anak dilahirkan, yang kemudian ketika diserahkan ke  disdukcapil  memang  sudah  terjadi  kesalahan  di  awal  penyerahaannya.  Implementasi perubahan  akta  kelahiran  dapat  dilakukan  namun  hanya  yang  bersifat  redaksional  saja kesalahan  dalam  pencatatan  seperti  nama,  tanggal  dan  tahun  saja,  perubahan  akata kelahiran dapat dilakukan secara langsung bila belum mencapai setahun jika akta tersebut sudah bertahun-tahun dan akan dilakukan perubahan maka harus adanya keputusan dari pengadilan negeri.
Sehubungan  dengan  kesimpulan  tersebut,  maka  saran  yang  perlu  disampaikan  yaitu pegawai pencatatan akta kelahiran atau bidan harus lebih teliti dan fokus dalam mencatat dan menyerah kan akta kelahiran seseorang anak karena kesalahan pada akta tersebut akan
berdampak  pada  sang  anak.  Untuk  majelis  hakim  dalam  menangani  suatu  permohonan pergantian  redaksi  nama  atau  tahun  di  akta  kelahiran    haruslah  mempertimbangankan aspek hukum dan juga aspek sosial untuk kepentingan anak yang akan berdampak positif ataupun berdampak negatif dikemudian hari dan untuk kepentingan dan masa depan sang anak.

## E. Biodata Singkat Penulis
Indah  Satria, sebagai  Dosen  Fakultas  Hukum,  Program  Studi  Ilmu  Hukum  Universitas Bandar Lampung - Bandar Lampung.
Okta Ainita, sebagai Dosen Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung - Bandar Lampung.
Agung Prayitno , sebagai Alumni Fakultas Hukum, Program Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir  Muhammad.  (2011). Hukum  Perdata  Indonesia .  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5535d59eb189f/Langkah-Langkah- Jika-Ada-Kesalahan-Pengetikan-di-Akta-Kelahiran  ,    Diakses  Pada  Tanggal  8/10/2020 Jam 19:12 WIB
Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum . Alfabeta, Bandung.
Martiman Prodjohamidjojo. (1997). Hukum Pembuktian , Pradnya Paramita, Jakarta.
Randa  Puang  Victorianus.  (2011). Penerapan  Azas Pembuktian  Sederhana  daiam  Penjatuhan Putusan Pailit , Sarana Tutorial Nuraini Sejahtera, Bandung.
Satrio. (2005). Hukum tentang Keluarga Kedudukan Anak Undang-undang , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Sukeksi  Wulandari.  (2010). Proses  Pembuatan  Akta  Kelahiran  Bagi  Anak  Yang  Terlambat Mendaftarkan  Kelahirannya  dan  Akibat  Hukumnya .  Skripsi  Universitas  Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
Tan Kamello. (2011) . Hukum Perdata: Hukum orang & Keluarga Medan. USU Pres, Medan
Teguh Samudera. (2004). Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata , PT. Alumni, Bandung.
Walluyadi. (2009 ). Hukum Perlindungan Anak , Mandar Maju, Bandung.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan