## Journal of Islamic Economics and Finance Studies
Volume 2, No. 1 (June, 2021), pp. 17-33
ISSN  2723 - 6730 (Print)
DOI http://dx.doi.org/10.47700/jiefes.v2i1.2731
ISSN  2723 - 6749 (Online)

## Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid
Wildan Munawar Universitas Djuanda Bogor wildan.munawar@unida.ac.id
Diterima: 30 Maret 2021 Direvisi: 2 Juni 2021 Dipublikasi: 24 Juni 2021

## Abstract
Nazir  has  a  central  role  in  management  and  development  of  waqf  assets.  A  nazir’s  method  of managing  waqf  assets  will  decide  the  quality  and  quantity  of  the  use  of  waqf  assets,  so  that  the existence of a professional work team will make the waqf assets more developed and productive. The purpose  of  this  study  was  to  determine  the  professionalism  of  waqf  nazir  by  analyzing  the management of productive waqf in the Daarut Tauhiid Bandung waqf institution. This research  used a  qualitative  descriptive  approach  by  analyzing  productive  waqf  management  from  three  aspects, namely  nazir,  waqf  assets,  and  finance  at  the  Daarut  Tauhiid  waqf  institution.  The  data  collection techniques  are  observation,  interviews,  documentation,  and  literature  study.  The  data  analysis technique used interactive model analysis by Miles and Huberman. The findings of this study indicate that productive waqf management at the Daarut Tauhiid Waqf Institution, which is reflected in three aspects, namely nazir, asset management, and financial reporting has gone well. This is supported by professional  and  competent  nazirs  in  managing  and  developing  waqf  assets  productively  through collaboration  with  various  parties;  as  well  as  management  of  waqf  finances  in  a  transparent  and accountable manner through reporting to BWI, the community and waqif.
Keywords : Assets Management; Finance Report; Professionalism of Nazir

## Abstrak
Nazir  memiliki  peran  sentral  dalam  pengelolaan  dan  pengembangan  aset  wakaf.  Cara  nazir  dalam memperlakukan  aset  wakaf  akan  menentukan  kualitas  dan  kuantitas  pemanfaatan  aset  wakaf, sehingga keberadaan tim kerja yang profesional  menjadikan aset wakaf akan semakin berkembang dan  produktif.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  profesionalitas  nazir  wakaf  dengan menganalisa  manajemen  wakaf  produktif  di  lembaga  wakaf  Daarut  Tauhiid  Bandung.  Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menganalisa manajemen wakaf produktif  dari  tiga  aspek,  yaitu  nazir,  aset  wakaf,  dan  keuangan  di  lembaga  wakaf  Daarut  Tauhiid. Adapun  teknik  pengumpulan  data  menggunakan  observasi,  wawancara,  dokumentasi  dan  studi kepustakaan.  Teknik  analisis  data  menggunakan  analisis  model  interaktif  Miles  dan  Huberman. Temuan penelitian ini menunjukkan  bahwa manajemen wakaf produktif  di Lembaga  Wakaf Daarut Tauhiid yang direfleksikan melalui tiga aspek yaitu nazir, pengelolaan aset, dan pelaporan keuangan telah berjalan dengan baik. Hal ini didukung oleh para  nazir yang profesional dan kompeten dalam mengelola  dan  mengembangkan  aset  wakaf  secara  produktif  melalui  kerja  sama  dengan  berbagai pihak,  dan  juga  pengelolaan  keuangan  wakaf  secara  transparan  dan  akuntabel  melalui  pelaporan kepada BWI, masyarakat dan waqif .
Kata kunci: Pelaporan Keuangan; Pengelolaan Aset; Profesionalitas Nazir

## PENDAHULUAN
Wakaf  produktif  merupakan  salah  satu  bentuk  pengembangan  wakaf  yang mengarah  kepada  ekonomi.  Pengembangan  tersebut  dilakukan  dengan pemanfaatan aset  atau harta benda  wakaf  yang  bergerak  maupun  tidak bergerak. Dalam  peranannya,  wakaf  yang  difungsikan  untuk  kegiatan  ekonomi  sangat membantu dan berpengaruh besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Zuki,  2012;  Bakhri,  2016).  Beberapa  negara  diantaranya  Bangladesh,  Singapura, Turki,  Malaysia,  dan  Mesir  telah  mengembangkan  aset  wakaf  secara  produktif. Bangladesh mampu mengembangkan wakaf tunai sebagai modal pembiayaan untuk usaha  kecil  dan  menengah,  pembiayaan  mikro,  pembiayaan  konsumtif  seperti pembiayaan murabahah,  salam,  istisna,  ijarah dan  pembiayaan  lainnya  serta pembiayaan  investasi  di  pasar  modal  (Islam,  2015).  Singapura  juga  telah membelanjakan  kurang  lebih  $140  juta  untuk  pembinaan  23  masjid  besar, pembangunan  20  unit  perumahan  wakaf  Kassim,  gedung  komersial,  dan  institusi pengembangan Wisma Indah di Changi Road.  Turki dan Malaysia mengembangkan wakaf  investasi  dengan  memperkenalkan  skim  saham  wakaf,  serta  Mesir  yang mampu memproduktifkan wakaf di berbagai bidang usaha (Ascarya, Rahmawati, & Hosen, 2016).
Pengembangan  wakaf  produktif  yang  dijalankan  oleh  berbagai  negara tersebut  tidak  terlepas  dari  peran  nazir  lembaga  wakaf  yang  menerapkan  prinsip manajemen  profesional  dan  modern.  Berdasarkan  Yuli  (2015)  dan  Bakhri  (2016) pengelolaan wakaf secara produktif menjadi alternatif solusi dalam pengembangan dan  pemberdayaan  ekonomi  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.  Namun  kenyataannya  pemanfaatan  wakaf  untuk  ekonomi  sangat kurang dirasakan oleh masyarakat, karena masih banyak pengurus atau  nazir yang mengelola  wakaf  dengan  sistem  tradisional  (Koto  &  Saputra,  2016).  Hal  ini diperkuat  dengan  hasil  penelitian  Megawati  (2014)  bahwa  penyebab  pengelolaan wakaf  secara  tradisional  diakibatkan  beberapa  faktor  yaitu  harta  wakaf  yang dikelola  masih  berpedoman  pada  tradisi pengelolaan usaha  yang  kaku dan  kurang inovasi,  menganggap  profesi  nazir  sebagai  pekerjaan  sampingan  yang  bersifat sukarela,  dan  minimnya  kompetensi  nazir  dalam  mengelola  dan  mengembangkan harta wakaf.
Permasalahan  dalam  pengelolaan  dan  manajemen  wakaf  sangat  penting untuk  disoroti.  Cukup  banyak  harta  wakaf  yang  telantar  dan  bahkan  ada  sebagian harta  wakaf  yang  hilang  atau  mati  (Fauzia,  2018).  Selain  itu,  umat  Islam  pada umumnya  hanya  mewakafkan  tanah  dan  bangunan,  sementara waqif kurang memikirkan    biaya  operasional  dari  bangunan  tersebut  (Hasanah,  2012).  Oleh karena  itu,  peran  nazir  yang  profesional  sangat  dibutuhkan  dalam  pengelolaan wakaf agar harta benda wakaf dapat dikembangkan secara produktif.
Lembaga  wakaf  Daarut  Tauhiid  merupakan  salah  satu  lembaga  wakaf  di Indonesia  yang  sedang  mengembangkan  aset  wakaf  secara  produktif.  Bentuk pengembangannya  meliputi  berbagai  bentuk  seperti  penyewaan  kios  usaha
produktif  kepada  masyarakat  sekitar,  penyewaan  gedung  untuk  kegiatan  sekolah atau  keagamaan,  penyewaan cottage untuk  penginapan,  kerja  sama  dengan koperasi  pondok  pesantren  melalui  usaha  Super  Market  Swalayan  Daarut  Tauhiid, kantin  Belia  Food  untuk  penyediaan  makanan,  dan  lainnya.  Pengembangan  aset wakaf tersebut didukung oleh nazir lembaga wakaf Daarut Tauhiid yang mengelola secara  profesional  dan  telah  menunjukkan  akuntabilitasnya  kepada stakeholder . Selain  itu,  lembaga  wakaf  Daarut  Tauhiid  juga  memiliki  pengelolaan  dan manajemen  sendiri  yang  terpisah  dengan  lembaga  ZIS.  Sehingga  harapannya  nazir dapat  lebih  memfokuskan penghimpunan  dan pengelolaan aset  wakaf  untuk  lebih berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar lagi kepada masyarakat.
Penelitian ini akan memfokuskan pada manajemen wakaf produktif yang telah berjalan  di  lembaga  wakaf  Daarut  Tauhiid.  Hal  ini  dikarenakan  ketika  manajemen wakaf  berjalan  dengan  baik  secara  produktif,  maka  akan  tercipta  nazir  yang profesional.  Novelty  dari  penelitian  ini  adalah  temuan  terkait  pengelolaan  wakaf produktif berdasarkan tiga aspek di Pesantren Daarut Tauhiid, yaitu profesionalitas nazir,  pengelolaan  asset  dan  pelaporan  keuangannya.  Hasil  penelitian  ini diharapkan  memberikan  kontribusi  secara  teoritis  maupun  praktis  dalam pengembangan  wakaf  di  Indonesia,  khususnya  dalam  upaya  peningkatan  dan pengembangan profesionalitas nazir wakaf.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Manajemen Wakaf Produktif
Dalam  Islam  maupun  ilmu  ekonomi, definisi  manajemen  tidak  jauh  berbeda. Manajemen dipandang sebagai ilmu dan seni kepemimpinan. Menurut Sinn (2008), manajemen  dipandang  sebagai  kumpulan  pengetahuan  yang  dikumpulkan, disistematisasi  dan  diterima  berkenaan  dengan  kebenaran-kebenaran  universal mengenai  manajemen.  Dalam  sudut  pandang  seni,  manajemen  diartikan  sebagai kekuatan  pribadi  yang  kreatif  ditambah  skill  dalam  pelaksanaan  juga  merupakan seni  organisator  dan  pemanfaat  bakat  manusia.  Selain  sebagai  alat  dan  seni, manajemen juga memiliki dua unsur penting lainnya yakni subjek pelaku dan objek tindakan  yang  terdiri  dari  organisasi,  sumber  daya  insani,  dana,  operasi/produksi, pemasaran,  waktu  dan  objek  lainnya.  Dengan  demikian,  subjek  pelaku  dalam manajemen  wakaf  adalah  nazir  itu  sendiri,  sedangkan  dalam  objek  tindakan  bisa meliputi aset yang dikelola, dana wakaf yang dihimpun dan lainnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf uang, dan menjaga hubungan baik antara nazir, waqif , dan masyarakat (Rozalinda, 2005).
Iman  dan  Muhammad  (2014)  mengatakan  bahwa  lembaga  wakaf membutuhkan  orang-orang  dengan  latar  belakang  pendidikan  yang  baik diantaranya  memiliki  pengalaman  dalam  mengikuti  pelatihan  profesional  dan program sertifikasi. Maka tidak heran jika beliau menegaskan bahwa  nazir menjadi salah satu hal yang dibutuhkan secara mendasar dalam manajemen wakaf (Khamis
&  Salleh,  2018).  Selain  nazir,  dua  hal  lainnya  yang  dibutuhkan  dalam  manajemen wakaf adalah pelaporan keuangan dan pengelolaan aset.
Pada  dasarnya,  dana  wakaf  diperoleh  dari  publik  dan  dikelola  oleh  nazir  di bawah  lembaga  wakaf.  Sebagai  pihak  perantara  antara  wakaf  dan  penerima manfaat, lembaga wakaf bertanggung jawab atas pengelolaan dana wakaf dan perlu mengungkapkan  informasi  yang  cukup  mengenai  dana  wakaf  itu  sendiri.  Praktik pengungkapan yang baik oleh lembaga wakaf harus mencakup informasi keuangan dan  non-keuangan  untuk  semua  kegiatan  yang  terkait  wakaf,  program dan proyek yang dilakukan (Kamaruddin et.al., 2018).
Menurut  Antonio  (2011)  salah  satu  filosofi  dasar  pengelolaan  wakaf  yang profesional adalah asas transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sesuai dengan prinsip manajemen  modern  yang  diajarkan  oleh  sifat  Rasulullah  saw  yang  empat  yaitu tabligh (menyampaikan  informasi  yang  benar/transparan).  Konsep tabligh dalam manajemen menekankan kepada kemauan dan kemampuan menyampaikan segala informasi  yang  baik  dan  benar,  termasuk  di  dalamnya  menyampaikan  laporan keuangan.  Manajemen  profesional  harus  dilakukan  secara  transparan,  jujur  dan bertanggung  jawab,  sehingga  pihak  yang  mengatur  seluruh  aliran  uang  (bagian keuangan) siap untuk diaudit oleh pihak mana pun dan kapan pun juga (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013).
Dalam  pengelolaan  aset  wakaf,  nazir  memiliki  amanah  untuk  menjaga, merawat  dan  mengelola  aset  tersebut  agar  lebih  produktif. Waqif dalam memberikan  aset  wakaf  tentunya  disertai  dengan peruntukan  wakaf.  Misalnya, waqif menginginkan  bahwa  peruntukan  tanah wakafnya adalah untuk kesehatan (pembangunan  rumah  sakit).  Maka  nazir  harus  berupaya    agar    keinginan waqif untuk    didirikan    rumah    sakit    tersebut  dipenuhi.  Selain  itu  juga,  nazir  harus memikirkan  juga  bagaimana  memenuhi  biaya  operasional  rumah  sakit  tersebut. Dalam    rangka    memenuhi    biaya    operasionalnya,  nazir  bisa  mendirikan  misalnya hotel  di  samping  rumah  sakit  tersebut  untuk  menampung  keluarga  pasien    yang ingin  menemani  pasien  selama  pasien dirawat  di  rumah  sakit. Keuntungan dari hotel akan digunakan untuk membiayai operasional rumah sakit tersebut (DEKS BI, 2017).

## Nazir Profesional
Keberhasilan  wakaf  tidak  terlepas  dari  peran  nazir  yang  mengelola  wakaf secara  profesional.  Namun,  pada  kenyataannya  mayoritas  nazir  masih  berpegang teguh  pada  interpretasi  fiqih  tradisional  Syafi’i,  sehingga  nazir  tidak  memiliki keterampilan  manajerial atau  tidak  memiliki waktu  yang  tersedia  untuk  mengelola wakaf.  Alasannya  prinsip  “tidak  dapat  diubah”  dan  “memiliki  keabadian”  yang mengakibatkan  orang  takut  untuk  mengembangkan  aset  wakaf  sehingga  pada akhirnya banyak yang dibiarkan rusak dan tidak digunakan. (Fauzia, 2018)
Dalam  perwakafan,  pengelola  wakaf  atau  nazir  sangat  membutuhkan manajemen  dalam  menjalankan  tugasnya.  Manajemen  diperlukan  sebagai  upaya
agar  kegiatan  pengelolaan  wakaf  dapat  berjalan  secara  efektif  dan  efisien (Rozalinda,  2005).  Pendekatan  manajemen  merupakan  suatu  keniscayaan,  apalagi jika  dilakukan  dalam  suatu  organisasi  atau  lembaga.  Dengan  organisasi  yang  rapi, akan  tercapai  hasil  yang  lebih  baik  daripada  yang  dilakukan  secara  individu.  Oleh karena itu, organisasi apapun, termasuk lembaga wakaf, senantiasa membutuhkan manajemen yang baik. (Hafidhudin & Tanjung, 2003; Abdullah, 2013)
Lembaga wakaf membutuhkan nazir yang sangat kompeten tidak hanya dalam manajemen  tetapi  juga  dalam  keuangan  dan  investasi  syariah  (Khamis  &  Salleh, 2018).  Nazir  juga  harus  menjunjung  tinggi  konsep  transparansi,  produktivitas,  dan integritas  (Masyita  &  Febrian,  2004).  Selain  itu,  lembaga  wakaf  harus  dikelola dengan  memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan  profesional  untuk  menjaga  aset tetap produktif dan menghasilkan.
Nazir profesional dalam mengelola harta wakaf harus mengacu pada prinisp- prinsip manajemen modern. Menurut Rozalinda (2005), terdapat beberapa ciri atau karakteristik  profesional  nazir  yang  dapat  dijadikan  sebagai  indikator  nazir profesional antara lain:
1. Memiliki keahlian dan keterampilan khusus.
Keterampilan ini biasanya diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang  pernah  dialami  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Pengetahun,  keahlian  dan keterampilan ini memungkinkan orang yang profesional mengenali dengan baik dan  tepat  persoalan-persoalan  yang  muncul  dalam  pekerjaannya  dan  mencari solusi yang tepat dari persoalan tersebut.
2. Komitmen moral yang tinggi.
Komitmen  moral  tersebut  dapat  dituangkan  dalam  bentuk  kode  etik  profesi yang  ditujukan  untuk  melindungi  masyarakat  dari  kerugian  dan  kelalaian,  baik disengaja,  maupun  tidak  dan  ditujukan  untuk  melindungi  profesi  tersebut  dari perilaku-perilaku yang tidak baik.
3. Kompensasi yang layak.
Seorang  yang  profesional  biasanya  hidup  dari  profesi  yang  digelutinya.  Dia dibayar  dengan  gaji  yang  layak  sebagai  konsekuensi  dari  pengerahan  seluruh tenaga, pikiran, keahlian, dan keterampilan.
4. Pengabdian kepada masyarakat.
Seorang  nazir  yang  profesional  akan  memegang  teguh  komitmen  moral sebagaimana    yang  tertuang  dalam  kode  etik  profesi,  sehingga  profesi  yang diembannya  lebih  mengutamakan  kepentingan  masyarakat  daripada kepentingan dirinya.
5. Legalisasi sebagai nazir .
Nazir  merupakan  sebuah  profesi  yang  menyangkut  kepentingan  orang  banyak yang  terkait  dengan  nilai-nilai  kemanusiaan  dan  keislaman.  Oleh  karena  itu, profesi tersebut harus menjadi profesi yang sah dan diizinkan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif tentang  manajemen  wakaf  produktif  dari  tiga  aspek,  yaitu  nazir,  aset  wakaf,  dan keuangan  yang  telah  dijalankan  oleh  lembaga  wakaf  Daarut  Tauhiid.  Rancangan penelitian  menggunakan  rancangan  studi  kasus  yaitu  dengan  mendeskripsikan manajemen  wakaf  produktif  di  lembaga  wakaf  Daarut  Tauhiid  secara  rinci  dan mendalam  dengan  sampel  penelitian  pimpinan  lembaga  wakaf  Daarut  Tauhiid. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dokumentasi dan studi kepustakaan yang mendukung penelitian ini. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif dengan mengambil model interaktif Miles dan Huberman  melalui  tiga  langkah  kegiatan  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid
Sejarah  Wakaf  Daarut  Tauhiid  dimulai  ketika  KH.  Abdullah  Gymnastiar memulai pengajian di sebuah kamar kos yang sekarang bangunannya telah berubah menjadi Masjid Daarut Tauhiid. Saat itu, Aa Gym mengajak semua jemaah yang ikut pengajian yang terdiri dari anak-anak muda untuk berwakaf tunai. Jemaah diberikan kupon  wakaf  sesuai  dengan  kemampuan  dan  keinginan  mereka.  Besaran  nominal kupon  tersebut  terdiri dari  Rp  1.000.000,-,  Rp.  100.000,-,  Rp.  10.000,-  dan  bahkan ada  pula  per  lembarnya  seharga  Rp.  1.000,-.  Dari  dana  wakaf  yang  terkumpul tersebut,  kemudian  dibelikan  sebidang  tanah  untuk  kepentingan  umat  dan diserahkan  kepada  nazir  yang  berasal  dari  jemaah  Daarut  Tauhiid  (Hermawan, 2017).  Dengan  karunia  Allah  SWT,  pada  bulan  Juli  1993  di  atas  tanah  tersebut kemudian  berdirilah  sebuah  masjid  sebagai  pusat  kegiatan  umat  yang  bernama Masjid  Daarut  Tauhiid.  Pada  awal  berdirinya,  Masjid  Daarut  Tauhiid  dibangun menjadi  dua  lantai.  Lantai  satu  dijadikan  Super  Mini  Market  (SMM)  dan  Warung Telepon (Wartel), sedangkan lantai duanya menjadi lantai utama salat.
Seiring perkembangan waktu, pengelolaan wakaf semakin kompleks dan dana wakaf  semakin  bertambah,  maka  pada  tahun  1999  terbentuklah  lembaga  wakaf yang  menyatu  dengan  lembaga  zakat  dan  infak  (ziswaf).  Selain  itu,  aset  wakafpun semakin bertambah setelah adanya tanah wakaf dari Koperasi Daarut Tauhiid yang sekarang  menjadi  gedung  Yayasan  Daarut  Tauhiid.  Beberapa  waktu  kemudian, tanah  yang  menjadi  tempat  asal  mula  berdirinya  gedung  Daarul  Hajj  diwakafkan oleh para jemaah haji. Selain itu, bertambah pula tanah wakaf lainnya yang saat ini menjadi  tempat  berdiri  Dome  Sentral  5  dan Cottage Daarul  Jannah,  Sekolah Menengah  Kejuruan  (SMK),  Taman  Kanak-Kanak  (TK),  Kantin  Daarut  Tauhiid,  dan Eco Pesantren (Kumara et.al., 2019).
Untuk lebih memfokuskan penghimpunan dan pengelolaan aset Wakaf Daarut Tauhiid,  pada  tahun  2009  dibentuklah  Pusat  Pengembangan  (Pusbang)  Wakaf Daarut Tauhiid yang terpisah dengan lembaga ZIS. Hal ini merupakan dampak dari perkembangan  organisasi  dan  perubahan  visi  lembaga  serta  didukung  dengan berkembangnya  wakaf  di  Indonesia  yaitu  lahirnya  Undang-Undang  No.  41  Tahun 2004  tentang  Wakaf  dan  Peraturan  Pemerintah  No.  42  Tahun  2006.  Pada  awal berdiri,  Pusbang  Wakaf  berkantor  di cottage .  Akan  tetapi,  pada  saat  menjelang bulan  Ramadan  di  tahun  yang  sama,  Pusbang  Wakaf  pindah  gedung  bertempat  di seberang Masjid Daarut Tauhiid lantai atas (Hermawan, 2017).
Pada  tahun  2014,  Pusbang  Wakaf  berubah  menjadi  Wakaf  Daarut  Tauhiid dengan  lebih  memfokuskan  kepada  penghimpunan  dan  pengelolaan  dana  wakaf, serta  pengembangan  aset  wakaf  untuk  mencapai  visi  dan  misi  yang  telah dirumuskan.  Seiring  perkembangan  pengelolaan  wakaf,  pada  tahun  2018  Wakaf Daarut Tauhiid diperbesar dengan adanya Kantor Perwakilan Wakaf Eco Pesantren yang  berlokasi  di  Jalan  Cigugur  Girang  No.  33  Kampung  Pangsor,  Desa  Cigugur Girang,  Kecamatan  Parongpong,  Bandung  Barat  dan  Kantor  Perwakilan  Wakaf Daarut  Tauhiid  Jakarta  yang  berlokasi  di  Jalan  Cipaku  1  No.  18,  Kebayoran  Baru, Jakarta  Selatan.  Kantor  perwakilan  Wakaf  Eco  Pesantren  mengelola  tanah  wakaf seluas  3,5  hektare  yang  di  atasnya  dibangun  gedung  sekolah  dan  asrama  serta Masjid  Daarut  Tauhiid  Eco  Pesantren  (Masjid  Rahmatan  Lil  Alamin).  Sedangkan Kantor  Wakaf  Daarut  Tauhiid  Jakarta  mengelola  aset  wakaf  berupa  Masjid  Daarut Tauhiid  Jakarta,  tanah  wakaf  Serua  yang  di  atasnya  berdiri  Masjid  Daarut  Tauhiid Serua dan  Sekolah Adzkia  Islamic  School,  dan  tanah  wakaf  di  Tigaraksa  Tangerang (Kumara et.al., 2019).

## Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid
1. Profesionalitas Nazir Wakaf
Undang-undang  wakaf  di  Indonesia  membagi  bentuk  nazir  dalam  tiga bagian, yaitu nazir perorangan, nazir organisasi, dan nazir badan hukum. Syarat menjadi  nazir  harus  memenuhi  beberapa  ketentuan  yaitu  warga  negara Indonesia,  beragama  Islam,  dewasa,  amanah,  mampu  secara  jasmani  dan rohani,  serta  tidak  terhalang  melakukan  perbuatan  hukum.  Syarat  ini  berlaku bagi  nazir  perseorangan,  organisasi  maupun  badan  hukum.  Akan  tetapi,  bagi nazir organisasi dan badan hukum mengharuskan organisasi dan badan hukum tersebut  bergerak  di  bidang  sosial,  pendidikan,  kemasyarakatan,  dan/atau keagamaan  Islam.  Khusus  bagi  badan  hukum,  diharuskan  dibentuk  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Berdasarkan  hasil observasi,  nazir  lembaga  wakaf  Daarut  Tauhiid  termasuk  dalam  kategori  nazir badan hukum, karena berada dalam naungan Yayasan Daarut Tauhiid. Yayasan Daarut  Tauhiid  merupakan  organisasi  badan  hukum  yang  bergerak  dalam bidang  sosial,  pendidikan,  dan  keagamaan  Islam. Nazir  berbadan  hukum  ini
menjadi  salah  satu  proses  dalam  pengembangan  wakaf  secara  profesional (Huda, 2012).
Profesionalitas  nazir  Lembaga  wakaf  Daarut  Tauhiid  dapat  dilihat  dari kedisiplinan  waktu  bekerja.  Para  nazir  bekerja  secara  sepenuh  waktu  sesuai dengan  jam  kerja  yang  telah  ditetapkan.  Selain  itu,  masing-masing  nazir diberikan  tugas  dan  wewenang  sesuai  dengan  yang  diamanahkan  oleh lembaga.  Oleh  karena  itu,  agar  memiliki  legalitas  resmi  dari  lembaga  negara, pihak  lembaga  wakaf  Daarut  Tauhiid  mendaftarkan  nazir  wakaf  pada  Badan Wakaf Indonesia. Para nazir yang didaftarkan meliputi ketua pengurus yayasan Daarut  Tauhiid  bernama  Gatot  Kunta  Kumara,  Sekretaris  pengurus  yayasan Daarut  Tauhiid  Yunus  Zainudin,  dan  Bendahara  yayasan  Daarut  Tauhiid bernama Muhammad Iskandar.
Dalam  rangka  peningkatan  profesionalitas,  para  nazir  dibekali  dengan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kompetensi dan pengetahuan terhadap pengelolaan wakaf. Hafidhudin dan Tanjung (2003) menegaskan pelatihan yang biasa  dilakukan  sebuah  lembaga pada  dasarnya  bermuara  pada  tiga hal,  yaitu pengetahuan,  keterampilan,  dan  sikap.  Pelatihan-pelatihan  juga  harus diarahkan  untuk  membangun  motivasi  disamping  hal-hal  yang  sifatnya  teknis, karena peningkatan kualitas pekerjaan juga didorong oleh faktor-faktor internal yang  kuat dari dalam diri.  Menurut Sinn (2008),  Islam  telah  mendorong  untuk melakukan  pelatihan  terhadap  para  karyawan  termasuk  nazir  wakaf  dengan tujuan  mengembangkan  kompetensi  dan  kemampuan  teknis  nazir  dalam menyelesaikan  tugas  dan  tanggung  jawab  pekerjaannya.  Sebagaimana Rasulullah  saw. memberikan pelatihan terhadap orang yang diangkatnya yaitu Ali bin Abi Thalib untuk mengurusi persoalan kaum muslim dan membekalinya dengan nasihat-nasihat dan beberapa petunjuk.
Nazir  lembaga  wakaf  Daarut  Tauhiid  diberikan  pelatihan-pelatihan  yang sesuai  dengan  bidangnya.  Nazir  bidang fundraising wakaf,  diberikan  pelatihan yang  berhubungan  dengan fundraising .  Begitu  pula  dengan  nazir  bagian akuntansi, maka diberikan pelatihan tentang akuntansi wakaf. Apabila terdapat nazir  yang  kurang  memahami  tentang  wakaf  produktif,  pihak  lembaga memberikan  materi  tentang  fiqih  wakaf  baik  pemateri  dari  internal  wakaf Daarut  Tauhiid  maupun  eksternal,  seperti  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI). Pelatihan-pelatihan tersebut kadang dilakukan satu bulan sekali, satu bulan tiga kali  bahkan  sampai  empat  kali.  Pelatihan  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan kompetensi  dan  keilmuan  nazir,  sehingga  mampu  meningkatkan  kinerja  dan profesionalnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena nazir tersebut  pada  awalnya  tidak  berkonsentrasi  pada  wakaf,  maka  mereka  perlu memahami  dan  mengerti  konsep  wakaf  produktif  dengan  adanya  pelatihan- pelatihan.  Hal  ini  berdasarkan  pernyataan  wawancara  dari  Bapak  Agus  selaku Direktur Marketing dan Komunikasi.
Kita ada pelatihan-pelatihan. Kita namanya ada skill matriks. Skill matriks adalah pelatihan  sesuai  dengan  bidangnya.  Kalau  dia  bidang  fundraising  wakaf, diberikan pelatihan yang berhubungan dengan fundraising. Ketika berhubungan dengan  akuntansi  wakaf,  kita  berikan  juga  pelatihan  tentang  akuntansi  wakaf. Materi  tentang  wakaf  produktif,  kita  hadirkan  fiqih  wakaf,  kita  hadirkan  dari BWI.  Jadi  pelatihan-pelatihan  kita  sesuaikan  dengan  skill  matriks  mereka. Manajemen ya manajemen.  Pelatihannya kadang dilakukan  sebulan  sekali, kadang juga sebulan bisa  tiga  sampai  empat  kali.  Diselenggarakan  oleh  bagian SDI  dan  SDM  yang  berhubungan  dengan  wakaf.  Dampaknya  mereka  lebih paham bagaimana melayani tamu, fundraising , bagaimana ketika mengomunikasikan.  Dengan  adanya  pelatihan  mereka  harus  meningkatkan kinerjanya.
Nazir  wakaf  Daarut  Tauhiid  dalam  memberikan  pelayanannya  kepada masyarakat  dituntut  untuk  sesuai dengan Standar  Operasional  Prosedur  (SOP) yang ditetapkan. Karena wakaf Daarut Tauhiid telah masuk dalam standar ISO 2015 sehingga mewajibkan setiap aktifitasnya sesuai dengan SOP-nya. Adanya SOP dalam standar ISO 2015 ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat.  Selain  figur  Aa  Gym  yang  menjadi  daya  tarik  masyarakat, diharapkan  dengan  adanya  manajemen  yang  baik  menjadikan  lembaga  wakaf Daarut  Tauhiid  masih  terus  bertahan  hingga  jangka  panjang.  Selain  itu,  nazir wakaf  juga  selalu  dianjurkan  untuk  melakukan  salat  berjamaah.  Karena  selain dia  harus  memberikan  pelayanan  yang  baik  kepada  masyarakat,  juga  mampu menjaga hubungannya kepada Allah SWT.
Dari  segi  upah,  kompensasi  yang  diterima  oleh  nazir  Lembaga  Wakaf Daarut Tauhiid sesuai Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan daerah setempat  yaitu  kota  Bandung.  Berdasarkan  Surat  Keputusan  Gubernur  Jawa Barat  Nomor  561/kep1220-yanbangsos/2018  tentang  Upah  Minimum Kabupaten/Kota  (UMK)  di  daerah  Provinsi  Jawa  Barat  tahun  2019,  besaran UMK  Kota  Bandung  tahun  2019  sebesar  Rp  3.339.580,61.  Selain  sesuai ketetapan  UMK,  penetapan  upah  juga  disesuaikan  dengan  kondisi,  tanggung jawab dan jenis pekerjaan. Upah yang ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan ini  merupakan  asas  pemberian  upah  sebagaimana  ketentuan  yang  dinyatakan Allah swt. dalam firman-Nya pada QS. Al-Ahqaf: 19.
َ ن ْو ُم َ ل ْظُي ا َ ل ْم ُه َو ْم ُه َ لاَم ْع َ ا ْم ُهَي ِ ِ ف َو ُيِل َو ۚا ْو ُ ل ِم َع اَِِّمّ  ٌت ٰج َرَد ٍّ ِ ل ُ كِل َو ١٩
Setiap  orang  memperoleh  tingkatan  sesuai  dengan  apa  yang  telah  mereka kerjakan  dan  agar  Allah  menyempurnakan  balasan  amal  mereka  serta  mereka tidak dizalimi.
Oleh  karena  itu,  upah  yang  dibayarkan  kepada  masing-masing  pegawai bisa berbeda berdasarkan  jenis  pekerjaan dan  taggung  jawab  yang  dipikulnya. Rasulullah saw. dan para khalifah juga dalam menetapkan upah menggunakan prinsip  pertengahan,  moderat,  tidak  berlebih-lebihan  atau  terlalu  sedikit (proporsional) (Sinn, 2008). Tujuan utama pemberian upah tersebut diharapkan
mampu  meningkatkan  kinerja  nazir  dan  memenuhi  segala  kebutuhan  pokok. Sehingga  mereka  tidak  terdorong  untuk  melakukan  tindakan  yang  tidak dibenarkan untuk sekadar memenuhi nafkah dan keluarganya, apalagi  nazir di lembaga wakaf yang memprioritaskan kepercayaan dari masyarakat.
2. Pengelolaan Aset Wakaf
Aset  wakaf  merupakan  harta  benda  yang  diberikan  oleh waqif kepada nazir  untuk  dikelola  sesuai  dengan  peruntukkannya.  Istilah  benda  atau  harta yang diwakafkan dalam literatur fiqih disebut dengan mauquh bih. Aset wakaf ini  menjadi  salah  satu  rukun  yang  harus  ada  dalam  pelaksanaan  wakaf. Lembaga  wakaf  Daarut  Tauhiid  telah  memiliki  aset  wakaf  lebih  dari  40  aset wakaf  yang  berada  di  berbagai  daerah  seperti  Bandung,  Jakarta,  Tangerang, Kuningan, Subang, Yogyakarta, dan Kalimantan. Dari keseluruhan aset tersebut, sekitar  80%  telah  memiliki  sertifikat  wakaf.  Sedangkan  sisanya  dalam  proses pengajuan.  Aset  yang  terdapat  di  sekitar  kantor  wakaf  DT  sebagian  ada  yang disewakan kepada masyarakat dan ada pula yang digunakan untuk pendidikan, pelatihan,  dan  kegiatan-kegiatan  lain  yang  sifatnya  kondisional.  Aset  yang disewakan  seperti  bazar  pertokoan  wakaf  Daarut  Tauhiid,  kios-kios,  gedung aula serba guna disewakan untuk kegiatan-kegiatan umum, serta cottage yang digunakan  untuk  penginapan.  Penyewaan  aset-aset  wakaf  tersebut  ditujukan untuk  mengembangkan  aset  wakaf  lainnya  dan  juga  membantu  operasional lembaga dalam keberlanjutan pengelolaan wakaf.
Lembaga  Wakaf  Daarut  Tauhiid  dalam  pengelolaan  aset  wakaf  memiliki visi  makmur  dan  produktif.  Makmur  artinya  bahwa  setiap  aset  wakaf  yang dikelola  oleh  Daarut  Tauhiid  harus  memberikan  kemanfaatan  secara  luas kepada  umat  dan  masyarakat,  tidak  hanya  secara  finansial.  Maka  aset-aset tersebut digunakan untuk kepentingan umat atau hasilnya diproyeksikan untuk program-program  yang  sifatnya  nonkomersial,  seperti  asrama  pesantren tahfidz  Al-Qur’an,  Santri  Siap  Guna  (SSG),  dan  acara-acara  kajian,  ceramah- ceramah,  dan  lain  sebagainya.  Sedangkan  produktif  adalah  bahwa  aset  yang dikelola  harus  mendatangkan  nilai  tambah  secara  ekonomi.  Daarut  Tauhiid menempatkan  hampir  40  –  50%  asetnya  untuk  dikelola  secara  produktif sehingga  hasilnya  dapat  dipergunakan  untuk  membiayai  program-program pesantren dan operasional pesantren. Oleh karena itu, Daarut Tauhiid memiliki kantor  kas  perbankan  syariah,  Anjungan  Tunai  Mandiri  (ATM),  toko  swalayan, penginapan,  counter-counter  niaga,  dan  lain-lain.  Usaha-usaha  tersebut  hadir dengan  konsep  kerja  sama,  baik  sistem  bagi  hasil  atau  sewa  terhadap  aset wakaf  yang digunakan.  Secara  rinci, bentuk-bentuk  kerja  sama  yang dilakukan Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid dalam rangka pengelolaan dan pengembangan aset wakaf adalah sebagai berikut:
a. Kerja Sama Sewa Menyewa
Kerja  sama  sewa  menyewa  merupakan  investasi  harta  wakaf  secara langsung dengan menggunakan akad ijarah . Penyewaan harta wakaf harus
sesuai  dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  akad ijarah ,  seperti ketentuan  mengenai  pelaksanaan  sewa,  harta  yang  disewakan,  jangka waktu  penyewaan,  dan  waktu  berakhirnya  penyewaan.  Para  ahli  fikih berpendapat  bahwa  nazir  dapat  menyewakan  harta  wakaf  sesuai  harga pasar  atau  harga  yang  lazimnya  diberikan.  Nazir  tidak  boleh  menyewakan harta wakaf dengan harga di bawah harga pasar, kecuali jika hanya sedikit perbedaan  harganya  (Maria  et.al.,  2019).  Lembaga  Wakaf  Daarut  Tauhiid mengelola aset wakaf dalam bentuk kerja sama dengan sistem akad sewa dilakukan  dengan  pihak  ketiga  (masyarakat  atau  perusahaan)  atas  aset yang  bernilai  komersial.  Aset-aset  wakaf  yang  disewakan  Wakaf  Daarut Tauhiid  yaitu  Anjungan  Tunai  Mandiri  (ATM),  pertokoan  bazar  wakaf produktif  dan  kios  di  sekitar  Jalan  Geger  Kalong,  serta  pujasera  yang digunakan untuk usaha warung nasi dan gorengan yang bertempat di dekat lapangan parkiran.
b. Kerja Sama Bagi Hasil
Kerja sama bagi hasil merupakan bentuk kerja sama dalam mengelola aset wakaf  yang  dapat  menggunakan  akad mudharabah dan musharakah .
Kedua akad ini berbentuk perkongsian modal dan usaha atas suatu proyek yang dijalankan dengan membagi keuntungan dan kerugian sesuai proporsi yang  telah  disepakati.  Kahf  menyatakan  bahwa  akad mudharabah dapat digunakan  apabila  nazir  memegang  peranan  sebagai  pihak  yang menjalankan  usaha.  Sementara  dalam  akad musharakah ,  pihak  lembaga wakaf  dapat  menawarkan  kepada  pihak  pengembang  untuk  membuat bangunan  di  atas  tanah  wakaf.  Harga  tanah  wakaf  dan  bangunan  harus ditetapkan pada saat kontrak dilakukan, sehingga modal kerja sama dapat disesuaikan  dengan  besarnya  nilai  tanah  wakaf  dan  bangunan  tersebut (Maria  et.al.,  2019).  Lembaga  Wakaf  Daarut  Tauhiid  sebagai  pengelola wakaf  tidak  hanya  menggunakan  akad  sewa  menyewa  dalam  mengelola aset  wakafnya,  tetapi  juga  menggunakan  kerja  sama  bagi  hasil.  Bentuk kerja  sama  pengelolaan  aset  wakaf  dilakukan  dengan  pihak  koperasi pondok  pesantren  Daarut  Tauhiid.  Yayasan  Daarut  Tauhiid  menyerahkan aset  wakafnya  kepada  koppontren  untuk  mengelola  dan  mengatur manajemennya  sehingga  menghasilkan  keuntungan.  Atas  keuntungan tersebut,  setiap  tahun  pihak  Daarut  Tauhiid  mendapatkan  bagi  hasil. Adapun  aset  wakaf  yang  dikerjasamakan  dengan  sistem  bagi  hasil  adalah cottage Daarul Jannah, toko Super Mini Market (SMM), dan kantin.
c. Kerja Sama Outsourcing
Outsourcing adalah  pendelegasian  operasi  dan  manajemen  harian  dari suatu  proses  bisnis  kepada  pihak  luar  (perusahaan  penyedia  jasa outsourcing ).  Dengan  metode  ini,  maka  pengelolaan  tidak  dilakukan  oleh lembaga,  melainkan  dilimpahkan  kepada  perusahaan  jasa outsourcing (Damanik,  2006).  Lembaga  Wakaf  Daarut  Tauhiid  menerapkan  kerja  sama
outsourcing dalam  pengelolaan  aset  wakaf.  Hal  ini  agar  mendatangkan keuntungan  tanpa  perlu  menangani  langsung  dalam  pengelolaannya. Adapun  aset  wakaf  yang  dikerjasamakan  yaitu  lahan  parkir  dan perkebunan.  Dari  pengelolaan  aset  tersebut,  pihak  Daarut  Tauhiid  setiap bulan  atau  setiap  tahunnya  mendapatkan  nilai  finansial  tanpa  dibebani dengan penyediaan modal dan pengelolaan.
d. Kerja Sama Advertising
Kerja  sama  dalam  bentuk advertising dilakukan  dengan  memanfaatkan lahan dan area yang berada di Daarut Tauhiid untuk promosi pihak ketiga (masyarakat  atau  perusahaan)  atau  lembaga  internal  Daarut  Tauhiid.
Dalam  kerja  sama  ini,  nilai  manfaat  keuangan  terkadang  tidak  menjadi pertimbangan  utama  karena  pola  kerja  sama  ini  dilakukan  untuk mendukung program kerja sama yang lebih strategis dengan lembaga atau pihak lain.
Bentuk-bentuk  kerja  sama  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Wakaf  Daarut Tauhiid  dalam  mengelola  dan  mengembangkan  aset  wakaf  di  atas menunjukkan  bahwa  pemberdayaan  aset  wakaf  Daarut  Tauhiid  mengarah kepada  peningkatan  ekonomi.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  Zarqa  yang mengemukakan  bahwa  tujuan  menginvestasikan  harta  wakaf  adalah menghasilkan sebanyak mungkin pendapatan yang dapat menambah nilai harta wakaf  dan  memberikan  manfaat  sebagaimana  yang  diharapkan  masyarakat. Dari  aspek  ekonomi, investasi harta wakaf  berarti  mengupayakan  harta  wakaf dalam berbagai  kegiatan  investasi  untuk  mencapai  tujuan  wakaf  dan  menjaga atau  memelihara  kekekalan  wakaf  (Maria  et.al.,  2019).  Suhaimi,  Rahman,  dan Marican  (2014)  juga  menegaskan  dengan  adanya  fasilitas  atau  aset  untuk pengembangan  sumber  daya  manusia  dari  segi  ekonomi  berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup komunitas muslim di Malaysia.
3. Pelaporan Keuangan
Pelaporan  keuangan  merupakan  salah  satu  unsur  dari  dimensi akuntabilitas  dan  transparansi  yang  harus  dijalankan  oleh  sebuah  lembaga wakaf. Karena akuntabilitas lembaga wakaf akan berdampak terhadap semakin kuatnya  legitimasi  sosial  dan  menaikkan public  trust serta  dukungan masyarakat  dalam  pengelolaan  wakaf  (Yuliani  &  Bustamam,  2017;  Budiman, 2011). Dalam penelitian ini, akuntabilitas yang ditekankan terletak pada aspek financial. Broadbent,  Dietrich,  dan  Laughin  dalam  Siraj  dan  Karbhari  (2014) mengungkapkan  bahwa  sistem  akuntabilitas  keuangan  berkaitan  dengan apakah dana dan  sumber  daya publik digunakan dengan  cara  yang  sesuai dan dapat  diterima  secara  hukum.  Sistem  akuntabilitas  keuangan  yang  dilakukan lembaga  wakaf  harus  menerapkan  sistem  manajemen  keuangan  yang  tepat dalam  memastikan  penggunaan  sumber  daya  keuangan  yang  tepat.  Karena lembaga  wakaf  merupakan  lembaga  yang  mengelola  dana  publik  yang  sangat
bergantung pada sumbangan publik, sehingga diperlukan membuat keputusan yang tepat untuk keberlanjutan lembaga di masa depan. Penyediaan informasi keuangan yang dapat diandalkan melalui pencatatan dan audit juga merupakan bagian dari sistem akuntabilitas keuangan.
Lembaga  wakaf  Daarut  Tauhiid  sebagai  lembaga  yang  mengelola  dana wakaf  sangat  menjunjung  tinggi  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam keuangan. Menurut Arianto (2011)  suatu lembaga dapat dikatakan transparan apabila  memenuhi  indikator  transparansi  berikut  ini  yaitu  pihak  pemegang kepentingan (manajemen, karyawan, masyarakat, dan pemerintah)
memperoleh  informasi  keuangan  yang  relevan  secara  berkala  dan  teratur, proses  pengumpulan  dan  pelaporan  informasi  operasional  lembaga  telah dilakukan  oleh  unit  organisasi  dan  karyawan  secara  terbuka  dan  objektif dengan tetap menjaga kerahasiaan lembaga, tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, menyampaikan laporan keuangan dan kinerja  kepada publik  dan  instansi  yang berwenang  secara  rutin, dan  terdapat sistem  pemberian  informasi  kepada  publik.  Berdasarkan  indikator-indikator  di atas,  lembaga  wakaf  Daarut  Tauhiid  telah  berupaya  untuk  transparan  dalam menyampaikan  laporan  keuangannya.  Bentuk  transparansi  aspek financial dapat  tergambarkan  dalam  pelaporan  keuangan  yang  secara  rutin  dilakukan oleh  lembaga  wakaf  Daarut  Tauhiid.  Berikut  ini  bentuk-bentuk  pelaporan keuangan wakaf Daarut Tauhiid.
a. Pelaporan Kepada Badan Wakaf Indonesia sebagai Regulator Pelaporan  pengelolaan  wakaf  merupakan  kewajiban  yang  harus  dilakukan oleh setiap lembaga wakaf sesuai dengan peraturan menteri agama nomor 73  tahun  2013.  Pelaporan  tersebut  meliputi  pelaksanaan  pengelolaan, pengembangan, dan  penggunaan  hasil  pengelolaan  yang dilakukan  secara periodik  setiap  6  (enam)  bulan  sekali.  Lembaga  wakaf  Daarut  Tauhiid sebagai  nazir  yang  terdaftar  pada  Badan  Wakaf  Indonesia  memiliki kewajiban untuk  melaporkan  pengelolaan  wakafnya  kepada Badan  Wakaf Indonesia  dan  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi  Jawa  Barat. Menurut  Bapak  Agus  selaku  direktur  marketing  dan  komunikasi  Wakaf Daarut Tauhiid, lembaga wakaf Daarut Tauhiid setiap 6 bulan secara rutin menyampaikan  laporan  pengelolaannya  kepada  BWI.  Laporan  tersebut berisi  jenis  harta  benda  wakaf  yang  dikelola  baik  harta  benda  bergerak maupun  benda  bergerak  kecuali  wakaf  uang,  bentuk  pemanfaatan  harta benda  wakaf  bergerak  dan  tidak  bergerak,  hasil  pengelolaan  harta  benda wakaf  bergerak  dan  tidak  bergerak,  dan  penggunaan  hasil  pengelolaan harta  benda  wakaf  bergerak dan  tidak  bergerak.  Pelaporan  kepada Badan Wakaf  Indonesia  ini  merupakan  komitmen  wakaf  Daarut  Tauhiid  sebagai bentuk  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  mengelola  lembaga  wakaf yang  diharapkan  dapat  terus  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat kepada  Lembaga  Wakaf  Daarut  Tauhiid.  Hal  ini  didukung  oleh  hasil
penelitian  Athifah,  Bayinah,  dan  Bahri  (2018)  yang  menunjukkan  bahwa secara bersamaan akuntabilitas publik dan transparansi laporan keuangan berpengaruh positif terhadap kepercayaan donatur.
b. Pelaporan Melalui Media Digital dan Elektronik Wakaf Daarut Tauhiid Pelaporan  keuangan  melalui  media  digital dan  elektronik dilakukan  dalam rangka mempermudah akses masyarakat umum terhadap keuangan wakaf Daarut  Tauhiid.  Selain  keuangan,  pihak  wakaf  Daarut  Tauhiid  juga melaporkan  perkembangan  wakaf  yang  melingkupi  program  dan  juga pencapaian yang telah dilakukan wakaf Daarut Tauhiid. Pelaporan melalui media  digital  yang  digunakan  seperti  televisi  (MQ  TV),  radio  dan  media sosial  lainnya  seperti facebook,  twitter dan instagram .  Sedangkan  pada media  elektronik,  wakaf  Daarut  Tauhiid  rutin  melaporkan  keuangan penerimaan  dan  penyaluran  dana  wakaf  melalui  koran  dan  majalah.
Majalah wakaf Daarut Tauhiid juga dapat dibaca di aplikasi smartphone dan tablet  android.  Bentuk  pelaporan  melalui  media  digital  dan  aplikasi tersebut  merupakan  bentuk  inovasi  wakaf  Daarut  Tauhiid  dalam melakukan  transparansi  atas  laporan  pengelolaan  wakaf,  termasuk  dalam laporan  keuangan.  Harapannya  dengan  media  ini  akan  semakin memudahkan masyarakat dalam mengetahui pengelolaan wakaf di Wakaf Daarut Tauhiid.
c. Pelaporan Secara Langsung Kepada Masyarakat Bentuk pelaporan secara langsung kepada masyarakat merupakan rutinitas yang  dilakukan  lembaga  wakaf  Daarut  Tauhiid  dalam  menyampaikan laporan  pengelolaan  wakaf.  Pelaporan  ini  dilakukan  setiap  minggu  pada hari  jum’at  dan  setiap  kajian  Aa  Gym  pada  kamis  malam.  Pada pelaporan tersebut, disampaikan jumlah penghimpunan dan penggunaan dana wakaf, program-program  yang  sedang  berjalan  dan  akan  dijalankan  oleh  wakaf Daarut Tauhiid, misalnya saat ini, wakaf Daarut Tauhiid sedang melakukan program  wakaf  pembebasan  lahan  seluas  5  ha  atau  50.000  m 2 yang berlokasi  di  Jalan  Tugu,  Desa  Karyawangi  Kecamatan  Parongpong Kabupaten  Bandung  Barat.  Lahan  ini  akan  digunakan  untuk  perluasan pesantren  Daarut  Tauhiid  yang  nantinya  dibangun  pesantren  muslimah berwawasan  lingkungan.  Pelaporan  secara  langsung  tersebut  dilakukan sebagai  bentuk  transparansi  kepada  masyarakat  yang  kemungkinan  tidak dapat  mengakses  melalui  media  digital  atau  elektronik.  Pelaporan  secara langsung  pula  merupakan  langkah  praktis  yang  ditujukan  kepada masyarakat  yang  rutin  mengikuti  kajian  Aa  Gym  dan  jemaah  yang  aktif mengikuti kegiatan di masjid Daarut Tauhiid.

## SIMPULAN
Manajemen  wakaf  produktif  di  Lembaga  Wakaf  Daarut  Tauhiid  yang direfleksikan  melalui  tiga  aspek  yaitu  profesionalitas  nazir,  pengelolaan  aset,  dan pelaporan  keuangan  telah  berjalan  dengan  baik.  Profesionalitas  nazir  lembaga wakaf  Daarut  Tauhiid  dibuktikan  dengan  legalitas  nazir  yang berbadan hukum dan telah  terdaftar  pada  BWI,  kedisiplinan  waktu  bekerja,  serta  terselenggaranya pendidikan  dan  pelatihan  yang  menunjang  meningkatkan  pengetahuan  dan keterampilan  nazir.  Selain  itu,  pelayanan  yang  diberikan  mengacu  kepada  standar yang  ditetapkan  oleh  sistem  manajemen  mutu  ISO  9001:2015,  dan  standar ketentuan upah yang diberikan sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK) Bandung. Dari segi pengelolaan aset, lembaga wakaf Daarut Tauhiid telah memiliki aset lebih dari 40 aset wakaf yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Aset-aset wakaf tersebut  kemudian  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  melalui  penyewaan.  Selain  itu, terdapat  pula  aset-aset  wakaf  lainnya  yang  dikerjasamakan  dengan  lembaga keuangan  dan  koperasi  pondok  pesantren.  Lembaga  wakaf  Daarut  Tauhiid  juga mengembangkan  aset  wakaf  dalam  bidang-bidang  lain  seperti  pendidikan, keagamaan,  dan  sosial.  Adapun  dari  segi  pelaporan  keuangan,  lembaga  wakaf Daarut  Tauhiid  melaporkan  keuangan  dalam  tiga  bentuk  yaitu  pelaporan  kepada BWI, pelaporan kepada masyarakat dan waqif melalui media digital dan elektronik, dan  pelaporan  kepada  masyarakat  secara  langsung  melalui  kajian  dan  kegiatan- kegiatan pesantren Daarut Tauhiid.
Untuk  pengembangan  penelitian  selanjutnya,  direkomendasikan  melakukan kajian  kuantitatif  terkait  pengukuran  tingkat  profesionalitas  nazir  untuk mendapatkan  gambaran  tingkat  profesionalitas  nazir  secara  umum.  Melalui  kajian yang  komprehensif,  diharapkan  upaya  peningkatan  dan  pengembangan profesionalitas nazir dapat lebih dioptimalkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  M.  M.  (2013). Manajemen  Berbasis  Syariah. Yogyakarta:  Aswaja Pressindo.
Arianto, A. (2011). Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis. Jakarta: Rajawali Pers.
Ascarya,  Rahmawati,  S.,  &  Hosen,  N.  (2016).  Merancang  Model-Model  Wakaf Produktif. International Seminar and The 2nd JIMF Call for Papers 2016 (pp. 1-99). Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
Athifah,  Bayinah,  A.  N.,  &  Bahri,  E.  S.  (2018).  Pengaruh  Akuntabilitas  Publik  dan Transparansi  Laporan  Keuangan  Terhadap  Kepercayaan  Donatur  pada Yayasan PPPA Daarul Qur’an Nusantara. Perisai: Islamic Banking and Finance Journal, 2 (1), 54-74.
Bakhri,  A.  (2016).  Peranan  Wakaf  Produktif  Pemuda  Muhammadiyah  untuk Kesejahteraan  Warga  Desa  Longkeyang,  Bodeh,  Pemalang. Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society, 1 (2), 199-214.
Budiman,  A.  A.  (2011).  Akuntabilitas  Pengelola  Lembaga  Wakaf. Jurnal  Walisongo, 19 (1), 75-102.
Damanik,  S.  (2006). Outsourcing  &  Perjanjian  Kerja  Menurut  UU  Nomor  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jakarta: DSS Publishing.
DEKS  BI.  (2017). Wakaf:  Pengaturan  dan  Tata  Kelola  yang  Efektif. Jakarta: Departemen  Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah  BI-Departemen  Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf.  (2013). Paradigma  Baru  Wakaf  di  Indonesia,
Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
Fauzia,  A.  (2018).  Waqf  Making  and  Commercial  Cemeteries:  Religious  Circulation and  Commodification  of  the  Economy  of  Giving:  Waqf  Making  and Commercial Cemeteries. The Muslim World, 108 (4), 676-701.
Hafidhudin,  D.,  &  Tanjung,  H.  (2003). Manajemen  Syariah  Dalam  Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
Hasanah,  Uswatun.  (2012).  Urgensi  Pengawasan  Dalam  Pengelolaan  Wakaf Produktif. Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 22(1), 61–80.
Hermawan,  W.  (2017).  Pengembangan  Wakaf  di  Pusat  Pengembangan  Wakaf Daarut Tauhiid. Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim, 15 (1), 1-15.
Huda, M. (2012). Wakaf Dan Kemandirian Pesantren Dari Tebuireng Hingga Gontor.
Jurnal Islamica, 7 (1), 211-231.
Islam,  M.  M.  (2015).  Cash-Waqf:  New Financial  Instrument  for  SMEs  Development in Bangladesh. World Vision Research Journal, 9 (1), 111-120.
Kamaruddin, M. I., et.al. (2018). Financial and Non-Financial Disclosure Practices in Selected  Awqaf  Institutions. International  Journal  of  Nusantara  Islam,  6 (1), 52-72.
Khamis,  S.  R.,  &  Salleh,  M.  C.  (2018).  Study  On  The  Efficiency  of  Cash  Waqf Management  In  Malaysia. Journal  of  Islamic  Monetary  Economics  and Finance, 4 (1), 61-84.
Koto, A., & Saputra, W. (2016). Wakaf Produktif di Negara Sekuler: Kasus Singapura dan Thailand. Jurnal Sosial Budaya, 13 (2), 126-139.
Kumara,  G.  K.,  et.al.  (2019). Selayang  Pandang  Daarut  Tauhiid  Perjalanan  Dakwah Dari Masa ke Masa. Bandung: Emqies Publishing.
Maria, D., et.al. (2019). Akuntansi dan Manajemen Wakaf. Jakarta: Salemba Empat.
Masyita,  D.,  &  Febrian,  E.  (2004).  The  Role  of  BRI  in  the  Indonesian  Cash  Waqf House’s  System. BRI  International  Seminar  on  Developing  Microbanking: Creating Opportunities for the Poor through Innovatio. Denpasar.
Megawati,  D.  (2014).  Pengelolaan  dan  Pengembangan  Wakaf  Produktif  di  Kota Pekanbaru. Jurnal Hukum Islam, 14 (1), 104-124.
Rozalinda. (2005). Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta: Rajawali Pers.
Sinn,  A.  I.  (2008). Manajemen  Syariah:  Sebuah  Kajian  Historis  Dan  Kontemporer. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Siraj,  S.  A.,  &  Karbhari,  Y.  (2014).  Financial  Accountability  of  Waqf  (Pious Endowment)  Institutions  in  Malaysia:  The  Case  of  Budgeting  Practices  in State Islamic Religious Councils. 1-24.
Suhaimi,  F.  M.,  &  et.al.  (2014).  The  Role  of  Share  Waqf  in  The  Socio-Economic Development  of  The  Muslim  Community:  The  Malaysian  Experience. Humanomics, 30 (3), 227-254.
Yuli,  S.  B.  (2015).  Optimalisasi  Peran  Wakaf  dalam  Pemberdayaan  Usaha  Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Jurnal Ekonomika-Bisnis, 6 (1), 1-15.
Yuliani,  N.  W.,  &  Bustamam.  (2017).  Akuntabilitas  dan  Transparansi  Pengelolaan Aset  Wakaf  pada  Baitul  Mal  Kota  Banda  Aceh. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 2 (4), 75-83.
Zuki,  M.  S.  (2012).  Waqf  and  Its  Role  In  Socio-Economic  Development. ISRA International Journal of Islamic Finance, 4 (2), 173-178.