## PENGATURAN KLAUSULA BAKU DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH
M. Roji Iskandar
Universitas Islam Bandung Jl. Ranggagading No.8 Bandung, Indonesia
mrojiiskandar@unisba.ac.id

## Abstrak
Klausula  baku  adalah  setiap  aturan  atau  ketentuan  dan  syarat-syarat  yang  telah dipersiapkan  dan  ditetapkan  terlebih  dahulu  secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha  yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Pembuat undang-undang ini menerima kenyataan bahwa pemberlakukan standar kontrak  adalah  suatu  kebutuhan  yang  tidak  bisa  dihindari.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  yuridis  normatif  dengan  pendekatan comparative. Teknis  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  normatif.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  pada  dasarnya,  dalam  hukum  perjanjian  syariah  ketentuan  mengenai klausula  baku  bersumber  dari  asas al-hurriyah (kebebasan  berkontrak)  yang  dituangkan dalam  prinsip  “ Antarâdhin  minkum” sebagaimana  diatur  dalam  Q.S  al-Nisa  (4)  ayat  29. Landasan  keabsahan  klausula  baku  dalam  hukum  perjanjian  syariah  terdapat  dalam  prinsip- prinsip perjanjian, seperti prinsip al-hurriyah, prinsip al-‘Adl , prinsip amah , prinsip al-shidiq dan prinsip itikad baik.

## Kata Kunci: Klausula Baku, Perlindungan Konsumen, Perjanjian Syariah

## Abstract
The  standard  clause  is  any  rule  or  provision  and  conditions  that  have  been unilaterally  prepared  and  determined  in  advance  by  the  business  actor  as  outlined  in  a document  and  /  or  agreement  that  is  binding  and  must  be  fulfilled  by  the  consumer.  These lawmakers accept the fact that the adoption of contract standards is a necessity that cannot be  avoided.  This  study  uses  a  normative  juridical  approach  with  a  comparative  approach. The technical analysis  of the data  used in  this  study is  a normative qualitative  method.  The results showed that basically, in the Shariah treaty law the provisions regarding the standard clause were derived from the principle of al-Hurriyah (contracted freedom) as outlined in the principle  "Antarâdhin  minkum"  as  stipulated  in  QS  al-Nisa  (4)  verse  29.  The  basis  of  the validity  of  the  standard  clause  in  sharia  treaty  law  contained  in  the  principles  of  the agreement,  such  as  the  principle  of  al-hurriyah,  the  principle  of  al-'Adl,  the  principle  of amah, the principle of al-shidiq and the principle of good faith.

## Key word: Standard Clause, Consumer Protection, Sharia Agreement

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Sehubungan dengan standar kontrak  adalah  penggunaan  klausula  baku
dalam transaksi konsumen. Yang dimaksud  dengan  klausula  baku  menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  klausula  baku
adalah  setiap  aturan  atau  ketentuan  dan syarat-syarat  yang  telah  dipersiapkan  dan ditetapkan  terlebih  dahulu  secara  sepihak oleh  pelaku  usaha  yang  dituangkan  dalam suatu  dokumen  dan/atau  perjanjian  yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
Pembuat undang-undang ini menerima
kenyataan
bahwa pemberlakukan  standar  kontrak  adalah suatu  kebutuhan  yang  tidak  bisa  dihindari sebab sebagaimana dikatakan oleh Syahdeini, perjanjian baku/ standar kontrak  adalah  suatu  kenyataan  yang memang  lahir  dari  kebutuhan  masyarakat (Syahdeni, 1993). Namun demikian, dirasa perlu  untuk  mengaturnya  sehingga  tidak disalahgunakan  dan  atau  menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Tinggal bagaimana pengawasan penggunaan standar kontrak       itu      sehingga     tidak dijadikan  sebagai  alat  untuk  merugikan orang lain (Sidabalok, 2010).
Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
membuat sejumlah  larangan  penggunaan  klausula baku dalam (standar) kontrak.Dari ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, larangan penggunaan  standar  kontrak  dikaitkan dengan  dua  hal,  yaitu  isi  dan  bentuk penulisannya.  Dari  segi  isinya,  dilarang menggunakan standar kontrak yang
memuat  klausula-klausula  yang  tidak  adil. Sedangkan  dari  segi  bentuk  penulisannya, klausula-klausula  itu  harus  dituliskan dengan  sederhana,  jelas,  dan  terang sehingga  dapat  dibaca  dan  dimengerti dengan baik oleh konsumen.
Di samping itu,  undang-undang ini mewajibkan  pelaku  usaha  untuk  segera menyesuaikan standar kontrak yang dipergunakannya dengan ketentuan undang-undang ini. Jika dalam kenyataannya  masih  tetap  dipakai  standar kontrak yang tidak sesuai dengan ketentuan di atas, akibat hukumnya adalah batal  demi  hukum.  Artinya,  bahwa klausula itu dianggap tidak ada, karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Larangan dan persyaratan tentang penggunaan  standar  kontrak  di  atas dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan     konsumen    setara     dengan pelaku       usaha      berdasarkan     prinsip kebebasan  berkontrak  dan  mencegah kemungkinan  timbulnya  tindakan  yang merugikan konsumen karena faktor ketidaktahuan,  kedudukan  yang  tidak seimbang,  dan  sebagainya  yang  mungkin dapat  dimanfaatkan  oleh  pelaku  usaha untuk memperoleh keuntungan.
Ketentuan  klausula  baku  ini  dalam aplikasinya  diterapkan  dalam  beberapa sektor  bisnis  oleh  lembaga  atau  instansi seperti  perbankan  dan  lain  sebagainya.
Dengan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia yang menggunakan kontrak/akad  yang  memiliki  standar  atau adanya  klausula  baku,  maka  dalam  hal  ini hukum  perjanjian  syariah  berperan  dalam memberikan dhawabit (kriteria/batasan) agar  dalam  tataran  impelementasinya klausula baku yang terjadi tidak menyalahi prinsip-prinsip perjanjian syariah.
Berdasarkan  latarbelakang  diatas  maka rumusan  masalah  yang  akan  di  bahas, pertama ,  bagimanakah  konsep  klausula baku dalam hukum perlindungan konsumen?, kedua ,  bagaimana  ketentuan pengaturan klausula baku dalam perspektif hukum  perikatan  syariah?.  Tujuannya untuk  mengetahui  konsep  klausula  baku dalam hukum perlindungan konsumen dan ketentuan pengaturan klausula baku dalam perspektif  hukum  perikatan  syariah.  Serta memberikan  manfaat  secara  teoritis  dan praktisi.
Penelitian ini menggunakan pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  dengan mengkaji  atau  menganalisis  data  sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat  peraturan  atau  norma  positif  di dalam  perundang  –  undangan  yang berlaku,  jadi  penelitian  ini  dipahami sebagai  penelitian  kepustakaan,  yaitu penelitian terhadap bahan sekunder,
(Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985, 15).
Disamping itu penelitian ini menggunakan  pendekatan comparative atau  perbandingan,  Sifat  penelitian  ini adalah  penelitian  deskriptif  analitis  yaitu untuk  menggaambarkan  masalah  (Rianto Adi,  2004,  130).  Diperlukan  juga  bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedia  baik  hukum  maupun  umum yang berbahasa Arab, Inggris dan Indonesia  (Saputra,  2017).  Teknis  analisis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah metode kualitatif normatif. Analisis terhadap  data  sekunder  yang  bersifat kualitatif  tersebut  dilakukan  dengan  cara berlandaskan  pada  teori  hukum  ataupun doktrin hukum yang  terdapat pada kerangka  pikir,  kemudian  diterapkan secara deduktif terhadap identifikasi masalah  dari  penelitian  tesis  ini,  yang selanjutnya  akan  ditarik  suatu  kesimpulan yang bisa menjawab permasalahan- permasalahan  yang  menjadi  masalah dalam penulisan ini.

## II. PEMBAHASAN

## A. Konsep  Klausula  Baku  dalam
Hukum Perlindungan Konsumen
1. Pengertian Klausula Baku
Teori deu  care tentang  kewajiban perusahaan terhadap konsumen didasarkan
pada gagasan, baha pembeli dan konsumen tidak saling sejajar, dan bahwa kepentingan  konsumen  sangat  rentan terhadap tujuan perusahaan  yang memiliki pengetahuan  dan  keahlian  yang  tidak dimiliki  konsumen.  Karena  produsesn berada pada posisi yang lebih menguntungkan, maka mereka berkewajiban untuk menjamin kepentingan konsumen  agar  tidak  dirugikan  (Pieries  & Widiarty,  2007).  Karena  konsumen  harus bergantung  pada  kehalian  produsesn  dan pelaku usaha, maka produsesn tidak hanya berkewajiban  memberikan  produk  yang sesuai  dengan  klaim  yang  dibuatnya. Namun  juga  harus  berhati-hati  untuk mencegah  kerugian  konsumen,  meskipun produsen secara eksplisit menolak pertanggungjawaban seperti ini dan konsumen  menerima  penolakan  tersebut dalam  bentuk  perjanjian  klausula  baku (Zulham, 2013).
Klausula baku biasanya dibuat oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat, yang dalam  kenyataannya  bisa  dipegang  oleh pelaku usaha. Isi klausula baku sering kali merugikan  pihak  yang  menerima  klausula baku  tersebut,  yaitu  pihak  konsumen karena dibuat secara sepihak. Bila konsumen menolak klausula baku tersebut ia tidak akan mendapatkan barang ataupun jasa  yang  dibutuhkan,  karena  klausula baku  serupa  akan  ditemuinya  di  tempat
lain.  Hal  tersebut  akan  menyebabkan konsumen  lebih  sering  setuju  terhadap  isi klausula  baku  walaupun  memojokannya. Bagi para pengusaha mungkin ini merupakan  cara  mencapai  tujuan  ekonomi yang  efisien,  praktis,  dan  cepat  tidak bertele-tele.  Tetapi  bagi  konsumen  justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan  karena  hanya  dihadapkan pada satu pilihan, yaitu menerima walaupun  dengan  berat  hati  (Abdulkadir, 1992).
Istilah  perjanjian  baku  merupakan terjemahan  dari standard  contract ,  baku berarti  patokan  dan  acuan.  Mariam  Darus mendefinisikan  baku  adalah  perjanjian yang  isinya  dibakukan  dan  dituangkan dalam  bentuk  formulir  (Badrulzaman, 1978).  Hondius  merumuskan  perjanjian baku  sebagai  konsep  janji-janji  tertulis, yang  disusun  tanpa  membicarakan  isi  dan lazimnya  dituangkan  dalam  perjanjian yang sifatnya tertentu, (Sudaryatmo, 1999) mengungkapkan karakteristik klausula baku sebagai berikut:
a. Perjanjian  dibuat  secara  sepihak oleh  mereka  yang  posisinya relatif lebih kuat dari kosnumen.
b. Konsumen  sama  sekali  tidak dilibatkan  dalam  menentukan  isi perjanjian.
c. Dibuat  dalam  bentuk  tertulis  dan massal.
d. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian  karena  didorong  oleh faktor kebutuhan.
Undang-Undang Perlindungan Konsumen  mendefinisikan,  klausula  baku adalah  setiap  aturan  atau  ketentuan  dan syarat-syarat  yang  telah  dipersiapkan  dan ditetapkan  terlebih  dahulu  secara  seiphak oleh  pelaku  usaha  yang  dituangkan  dalam suatu  dokumen  dan/atau  perjanjian  yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen  (Pasal  1  angka  10  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen). (Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen)
Perjanjian  baku  dengan  klausula eksonerasinya  pada  prinsipnya  hanya menguntungkan pelaku usaha dan merugikan  konsumen,  karena  klausulanya tidak  seimbang  dan  tidak  mencerminkan keadilan.  Dominasi  pengusaha  lebih  besar dibandingkan dengan dominasi konsumen, dan  konsumen  hanya  menerima  perjanjian dengan  klausula  baku  tersebut  begitu  saja karena dorongan kepentingan dan kebutuhan. beban  yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha, menjadi beban konsumen karena adanya klausula eksonerasi tersebut.
Perjanjian  eksonerasi  yang  membeaskan tanggung  jawab  seseorang  pada  akibat- akibat hukum yang terjadi karena
kurangnya pelaksanaan kewajiban- kewajiban yang diharuskan oleh perundang-undangan,  antara  lain  tentang masalah ganti kerugian dalam hal perbuatan  iangkar  janji.  Ganti  rugi  tidak dijalankan  apabila  dalam  persyaratan eksonerasi  tercantum  hal  itu  (Zulham, 2013).
Akibat kedudukan para pihak  yang tidak  seimbang,  maka  pihak  lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul  bebas  untuk  menuntukan  apa yang  diinginkannya  dalam  perjanjian. Dengan hal demikian, pihak yang memmiliki posisi yang lebih kuat biasanya menggunakan  kesempatan  tersebut  untuk menentukan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku. Sehingga perjanjian  yang  seharusnya  dibuat  oleh para  pihak  yang  terlibat  dalam  perjanjian, tidak  ditemukan  lagi  dalam  bentuk perjanjian  baku,  karena  format  dan  isi perjanjian telah dirancang oleh pihak yang kedudukannya  lebih  kuat  (Zulham,  2013). Oleh  karena  yang  merancang  format  dan isi  perjanjian  adalah  pihak  yang  memiliki kedudukan  lebih  kuat,  tentu  saja  dapat dipastikan  bahwa  perjanjian  tersebut memuat klausula-klausula yang menguntungkannya.  Serta  bukan  tidak mungkin juga meringankan atau menghapuskan  beban  dan  kewajiban
tertenty yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya, (Zulham, 2013).
2. Pengaturan Pencantuman

## Klausula Baku dalam UUPK
Undang-Undang Perlindungan
Konsumen  Pasal  18  ayat  (1)  melarang pelaku usaha untuk mencantumkan klausula  baku  pada  setiap  perjanjian  dan dokumen apabila:
a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
b. Menyatakab bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan  kembali  barang yang dibeli konsumen.
c. Manyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan  kembali  yang  yang dibayarkan atas barang dan/atau  jasa  yang  dibeli  oleh konsumen.
d. Menyatakan  pemberian  kuasa dari  konsumen  kepada  pelaku usaha  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung  untuk melakukan segala tindakan sepihak  yang  berkaitan  dengan barang  yang  dibelikan  oleh konsumen secara angsuran.
e. Mengatur  perihal  pembuktian atas hilangnya kegunaan barang
atau  pemanfaatan  jasa  yang dibeli oleh konsumen.
f. Memberi  hak  kepada  pelaku usaha untuk mengurangi manfaat  jasa  atau  mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
g. Menyatakan tunduknya konsumen  kepada  peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan da/atau pengubahan lanjutan yang dibuat  sepihak  oleh  pelaku usaha  dalam  masa  konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
h. Menyatakab  bahwa  konsumen memberi  kuasa  kepada  pelaku usaha  untuk  pembebanan  hak tanggungan,  hak  gadai,  atau hak  jaminan  terhadap  barang yang  dibeli  oleh  konsumen secara angsuran.
Lebih  lanjut  lagi,  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  pada  Pasal  18 ayat  (2)  juga  melarang  pelaku  usaha mencamtumkan  klausula  baku  yang  letak atau  bentuknya  sulit  terlihat  atau  tidak dapat  dibaca  secara  jelas,  atau  yang pengungkapannya  sulit  dimengerti.  Dan setiap klausula baku  yang telah ditetapkan oleh  pelaku  usaha  pada  dokumen  atau perjanjian  yang  memenuhi  ketentuan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan ayat  (2)  dinyatakan  batal  demi  hukum, dengan  amar  bahwa  pelaku  usaha  wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Tentu  saja  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  menginginkan    terciptanya keseimbangan  antara  konsumen  dengan pelaku  usaha.  pengaturan  pencantuman klausula baku bukanlah merupakan keberpihakan terhadap kepentingan konsumen  dan  merugikan  kepentingan pelaku usaha. Namun sesuai asas keseimbangan  dalam  hukum  perlindungan konsumen, menginginkan kepentingan semua  pihak  harus  dilindungi,  termasuk kepentingan pemerintah dalam pembangunan  nasional,  harus  mendapat porsi yang seimbang.
Penerapan  klausula  baku  yang  dilakukan oleh  pihak  dengan  posisi  lebih  kuat  akan merugikan  pihak  lain  dengan  posisi  yang lebih  lemah,  biasanya  model  perjanjian seperti ini dikenal dengan penyalahgunaan keadaan  (Badrulzaman,  Aneka  Hukum Bisnis, 1994), Memposisikan pelaku usaha dalam  posisi  yang  lebih  kuat  daripada posisi  konsumen,  tidaklah  selamanya benar.  Karena  dalam  kasus  tertentu  posisi konsumen justru lebih kuat daripada posisi pelaku  usaha,  dan  justru  konsumenlah yang  merancang  klausula  baku  tersebut.
Dengan  demikian  pendapat  di  atas  tidak selamanya (Miru, 2010)..
Perjanjian  dengan  klausula  baku terjadi  dengan  beberapa  cara  hingga  saat ini pemberlakuaan perjanjian baku tersebut antara  lain  dengan  cara-cara  (  (Nasution, 2002) :
1. Pencantuman butir-butir perjanjian yang konsepnya telah dipersiapkan terlebih dahulu  oleh  salah  satu  pihak, biasanya oleh kalangan pengusaha, produsen, distributor, atau pedagang produk  tersebut. Perhatikan kontrak jual beli atau sewa beli kendaraan bermotor, perumahan, alat-alat elektronik, dan lain sebagainya.
2. Pencantuman  klausula  baku dalam  lembaran  kertas  yang berupa  tabel,  bon,  kuitansi, tanda  terima,  atau  lembaran dalam  bentuk  serah  terima barang.  Seperti  lembaran  bon, kuitansi,  atau  tanda  terkma barang  dari  toko,  kedai,  dan supermarket .
3. Pencantuman  klausula  baku dalam  bentuk  pengumuman tentang berlakunya syarat- syarat  baku  di  tempat  tertentu, seperti di area parkir, hotel, dan
penginapan  dengan  meletakan atau menempelkan pengumuman klausula baku.
Memang klausula baku yang merupakan  suatu  bentuk  perjanjian  yang secara teoritis masih mengundang perdebatan,  khususnya  dalam  kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak ( freedom  of  contract )  dan  syarat-syarat perjanjian. Dalam perjanjian baku, kebebasan  dan  pemberian  kesepakatan untuk  melakukan  kontrak  tidak  dilakukan sebebas dengan perjanjian secara langsung,  dengan  melibatkan  para  pihak untuk  menegosiasikan  klausula  perjanjian. Maka terdapat berbagai pendapat mengenai kedudukan klausula baku dalam hukum perjanjian.
Sluijter mengatakan bahwa klausula baku bukan merupakan perjanjian,  sebab  kedudukan  pengusaha dalam  perjanjian  itu  adalah  seperti pembentuk  undang-undang  swasta  ( legio particuliere  wetgever ).  Syarat-syarat  yang ditentukan  pengusaha  dalam  klausula  itu adalah  undang-undang,  bukan  perjanjian (Miru & Yodo, 2011). Pitlo
menggolongkan  klausula  baku  sebagai perjanjian paksa ( dwang contract ).
Walaupun  secara  teoritis  yuridis,  klausula baku  tidak  memenuhi  ketentuan  undang- undang dan ditolak keberadaannya sebagai
perjanjian  oleh  beberapa  ahli  hukum, namun kenyataanya kebutuhan masyarakat terhadap  klausula  baku  berjalan  ke  arah yang berlawanan dengan keinginan hukum (Miru & Yodo, 2011)
Stein mencoba memecahkan masalah ini dengan mengemukakan pendapat  bahwa  klausula  baku  dapat diterima  sebagai  perjanjian,  berdasarkan fiksi  adanya  kemauan  dan  kepercayaan ( fictie  van  wil  en  vertouwen )  yang membangkitkan  kepercayaan  bahwa  para pihak  mengikaitkan  diri  pada  perjanjian itu.  Jika  konsumen  menerima  dokumen klausula  baku  tersebut,  berarti  ia  secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut. Asser  Rutten  mengatakan  bahwa  setiap orang  yang  menandatangani  perjanjian, bertanggung  jawab  pada  isi  dan  apa  yang ditandatanganinya.  Jika  ada  orang  yang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian  baku,  tanda  tangan  itu  akan membangkitkan  kepercayaan  bahwa  yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatangani.  Tidak  mungkin  seseorang menandatangani  apa  yang  tidak  diketahui isinya. Hondius dalam disertasinya mempertahankan  bahwa  perjanjian  baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan  kebiasaan  yang  berlaku  di masyarakat dan perdagangan.
(Miru  A.  ,  2010)  berpendapat bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian  yang  mengikat  para  pihak  yang menandatanganinya, walaupun harus diakui bahwa klausula yang terdapat dalam perjanjian  baku  banyak  mengalihkan beban tanggung jawab dari pihak perancang  klausula  baku  kepada  pihak lawannya.  Namun  setiap  kerugian  yang timbul  dikemudian  hari  akan  tetap ditanggung  oleh  para  pihak  yang  harus bertanggung  jawab  berdasarkan  klausula perjanjian  tersebut,  kecuali  jika  klausula tersebut merupakan klausula yang dilarang berdasarkan  Pasal  18  Undang-Undang Perlindunngan Konsumen.
Kendatipun  demikian,  harus  pula diakui  bahwa  perjanjian  baku  sangat dibutuhkan dalam dunia perdagangan yang semakin  pesat dewasa  ini.  Dengan penggunaan klausula baku tersebut, berarti para  pihak  dapat  mempersingkat  waktu bernegosiasi.  Di  samping  itu,  perjanjian baku  yang  tetap  mengikat  para  pihak  dan pada  umumnya  beban  tanggung  jawab para  pihak  adalah  berat  sebelah.  Maka langkah  yang  harus  dilakukan  bukan melarang  atau  membatasi  penggunaan klausula  baku,  melainkan  melarang  atau membatasi penggunaan klausa-klausa tertentu  dalam  perjanjian  baku  tersebut (Philips, 1993).
Upaya  perlindungan  konsumen  di atas  tentu  sangatlah  terbatas,  dan  tidak mungkin memberikan perlindungan konsumen kepada konsumen secara keseluruhan.  Akan  tetapi  upaya  tersebut dapat dijadikan untuk membatasi kerugian akibat penggunaan klausula baku. Pembatasan  atau  larangan  pencantuman klausula  baku  tertentu  dalam  perjanjian tersebut,  dimaksudkan  untuk  mencegah terjadinya  penyalahgunaan  keadaan  oleh pihak  yang  memiliki  kedudukan  lebih kuat,  yang  pada  akhirnya  akan  merugikan konsumen.
B. Pengaturan Klausula Baku
dalam  Perspektif  Hukum  Perikatan Syariah
Setiap orang mempunyai kebebasan  ntuk  melakukan  perjanjian dengan  siapapun.  Perjanjian  antara  satu piuhak  dengan  pihak  lain  tersebut  bersifat privat, artinya hanya mengikat kedua belah pihak.  Oleh  karena  itu,  pihak  lain  tidak mempunyai  hak  untuk  ikut  campur  dalam perjanjian  tersebut.  Negara  hanya  bisa melakukan  intervensi  dalam  hubungan privat/perdata  apabila  salah  satu  pihak yang  melakukan  hubungan  perdata  berada dalam posisi yang lemah, negara mempunyai  tugas  untuk  melindungi  pihak yang  lemah  tersebut  agar  mempunyai
posisi  yang  kuat,  tidak  berat  sebelah ( Misbuk van Omstandingheden ).
Misalnya,  bahwa  perjanjian  itu harus  memenuhi  syarat-syarat  sahnya suatu  perjanjian,  bahwa  materi  perjanjian (Pasal  1320  KUH  Perdata),  bahwa  meteri perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,  ketertiban  umum  dan  kesusilaan (Pasal  1338  ayat  3)  dan  bahwa  perjanjian tidak  boleh  timbul  akibat  dari  adanya paksaan,  kekhilafan  (Pasal  1322  KUH Perdata) ataupun penipuan, dan lain-lain.
Sedangkan  apabila  seseorang  telah melakukan  perjanjian,  apa  pun  bentuk perjanjian  tersebut,  baik  jual  beli,  sewa menyewa,  dan  lain  sebagainya,  asalkan tidak bertentangan dengan hal-hal tersebut di  atas  maka  perjanjian  tersebut  tetap  sah dan  tidak  ada  otoritas  manapun  yang berhak membatalkan kecuali atas kesepakatan  kedua  belah  pihak.  Hal  yang menyangkut perlilaku atau keadaan demikian  adalah  apa  yang  disebut  dengan “asas kebebasan berkontrak”.
Asas  kebebasan  berkontrak  ini dalam  hukum  positif  diatur  dalam  Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi, “semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah berlaku  sebagai  undang-undang  bagi mereka  yang  membuatnya”.  Sementara batasan-batasan yang diberikan oleh pembentuk undang-undang tercantum
dalam  Pasal  1338  ayat  (2),  Pasal  1320, Pasal 1321 dan Pasal 1337 KUHPerdata.
Hukum perikatan Syarah/Islam pada  prinsipnya  mengatur  asas  kebebasan berkontrak  yang  dituangkan  dalam  prinsip “ Antarâdhin  minkum” sebagaimana  diatur dalam  Q.S  al-Nisa  (4)  ayat  29,  dan  hadis Nabi  Muhammad  Saw  yaitu  sesuatu perkara  atau  perjanjian  akan  sah  dan mengkat  kedua  belah  pihak  apabila  ada kesepakatan  ( antarâdhin )  yang  terwujud dalam  2  dua  pilar,  yaitu  ijab  (penawaran) dan  kabul  (penerimaan),  namun  demikian tentunya terdapat perbedaan dalam konsep syariah dan berttik tolak dari firman Allah Swt  dalam  al-Quran  dan  juga  pernyataan dan perilaku Nabi Muhammad Saw dalam hadis (Gemala Dewi, 2007: 204-208).
Dengan  demikian  tentu  saja  ada perbedaan yang esensial dalam pembatasan-pembatasan  yang  diberikan kedua  konsep  tersebut.  Apabila  dalam hukum positif pembatasan yang ditentukan oleh  negara  hanya  berkaitan  dengan  hak- hak manusia sebagaimana yang dikemukakan  di  atas.  Dalam  kontrak syariah paling tidak ada hal-hal yang perlu diperhatikan  dalam  pembuatan  suatu kontrak antara lain adalah sebagai berikut:
(1)  hal  yang  diperjanjikan  dan  objek transaksi  haruslah  halal  menurut  syariah;
(2)  tidak  terdapat  ketidakjelasan  ( gharar ) dalam rumusan akad maupun prestasi yang
diperjanjikan;  (3)  para  pihaknya  tidak menzalimi dan tidak dizalim; (d) transaksi harus adil; (5) transaksi tidak mengandung unsur  spekulatif/perjudian  ( maysir );  (6) terdapat  prinsip  kehati-hatian;  (7)  tidak membuat barang-barang yang tidak bermanfaat  dalam  Islam  ataupun  barang najis; dan (8) tidak mengandung riba (Nur Melinda Lestari, 2015: 135).
Dalam praktik akad syariah, pembatasan-pembatasan tersbeut bisa dijadikan penjelasan bagi konsep “klausula yang  halal”  sebagai  syarat  sah  pejanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata yang kni dipakai  dalam  perjanjian  kontrak  baku dalam  dunia  perjanjian  dan  perasuransian. Dewasa  ini,  Bank  Indonesia  sedang megupayakan pembuatan standarisasi akad-akakd  syariah  untuk  diterapkan dalam kontrak-kontrak yang akan diterapkan  pada  bank-bank  syariah  di Indonesia.
Di  samping  asas-asas  di  atas, terdapat  prinsip-prinsip  yang  melandasi konsep  hukum  perikatan  syariah  yang merupakan prinsip-prinsip dalam melakukan  transaksi  muamalah.  Adapun prinsip-prinsip  yang  menjadi  pedoman dalam  pelaksanaan  transaksi  muamalah adalah sebagai berikut: (1) prinsip antarâdin (prinsip  konsensualisme/suka sama  suka);  (2)  prinsip al-i’timad  alâ  al- nafs (kewirausahaan);  (3)  prinsip ta’âwun
(saling tolong menolong); prinsip masuluiyah (tanggung  jawab);  (4)  prinsip al-taysîr (kemudahan), karena segala kegiatan dalam bermmuamalah dibolehkan sepanjang  tidak  ada  larangan  syara  (Q.S 25: 67); (5) prinsip al-idâriyah (administasi  keuangan  yang  benar  dan transparan);  (6)  prinsip al-takâful  al- ijtimâ’iy (tanggung  jawab  sosial);  dan prinsip al-ihtiyâth (prudencial/kehati- hatian).
Kontrak atau perjanjian pada dasarnya  dibuat  berlandaskan  pada  asas kebebasan  berkontrak  di  antara  dua  pihak yang  memiliki  kedudukan  seimbang  dan kedua  pihak  berusaha  mencapai  kata sepakat  melalui  proses  negosiasi.  Dalam perkembangannya, banyak perjanjian dalam  transaksi  bisnis  bukan  terjadi melalui negosiasi  yang seimbang di antara para  pihak.  Salah  satu  pihak  telah menyiapkan syarat-syarat bakupada formulir  perjanjian  yang  sudah  ada kemudian  disodorkan  kepada  pihak  lain untuk  disetujui  dengan  hampir  tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada  pihak  lainnya  untuk  melakukan negosiasi  atas  suatu  syarat-syarat  yang disodorkan.  Perjanjian  yang  demikian disebut  sebagai  perjanjian  baku  atau perjanjian  standar  atau  juga  perjanjian adhesi  (Syahdeni,  1993).  Kata  baku  atau standar  artinya  tolok  ukur  yang  dipakai
sebagai  patokan  atau  pedoman  bagi  setiap konsumen  yang  menandakan  hubungan hukum dengan pengusaha, yang dibakukan dalam  perjanjian  baku  meliputi  model, rumusan dan ukuran (Abdulkadir, 1992)
Ada 5 (lima) prinsip-prinsip syariah yang melandasi kebasahan klausula  baku  adalah  sebagai  berikut: Pertama , Hurriyah at-Ta’uqud atau kebebasan  berkontrak.  Prinsip hurriyah at-Ta’uqud merupakan wujud dari kebebasan berkontrak. Masing-masing pihak  yang  akan  mencapai  tujuan  akad mempunyai  kebebasan  untuk  mengadakan penyusunan  perjanjian  atau freedom  of making contract . Asas kebebasan berkontrak  merupakan  suatu  asas  yang universal  sebagaimana  dikutip  oleh  Agus Yudha Hernoko dari pendapat Sutan Remy Sjahdeni bahwa sebagai asas  yang bersifat universal  yang  bersumber  dari  paham hukum,  asas  kebebasan  berkontrak  atau freedom of contract itu muncul bersamaan dengan  lahirnya  paham  ekonomi  klasik yang  mengagungkan laissez  faire atau persaingan  bebas.  Menurut  Agus  Yudha Hernoko bahwa asas kebebasan berkontrak adalah  menempatkan  para  pihak  yang berkontrak dalam posisi yang setara secara proposional,  asas  ini  tidak  menempatkan para  pihak  untuk  saling  berhadapan, menjatuhkan  dan  mematikan  sebagai lawan  kontrak  justru  sebaliknya  asas  ini
menempatkan  para  pihak  sebagai  partner mitra  kontrak  pertukaran  kepentingan mereka (Agus Yudha Hernoko, 2007:112).
Kedua , Ash-Shiddiq atau kejujuran. Kejujuran  merupakan  hal  yang  prinsip bagi  manusia  dalam  segala  aspek  bidang kehidupan, termasuk di dalam penyusunan kontrak  muamalah.  Jika  kejujuran  tidak diamalkan  dalam  penyusunan  kontrak, maka  akan  merusak  keridhaannya  ( uyub al-ridha ).  Di  samping  itu,  ketidakjujuran di  dalam  penyusunan  perjanjian  akan berakibat perselisihan di antara para pihak. Allah  berfirman:  ” Hai  orang-orang  yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan  berkatalah  perkataan  yang  benar ” (QS.  Al-Ahzab  (33):70).  Dalam  haditsnya Rasulullah  SAW  bersabda:  ” Jika  kamu menjual barang dagangan, maka katakanlah  tidak  ada  penipuan ”  (HR.
Bukhari).  Berdasarkan  kutipan  ayat  Al Quran  dan  juga  Al  Hadits  tersebut, diketahui  bahwa  di  dalam  hukum  kontrak syariah sangat menekankan adanya prinsip kejujuran  yang  hakiki,  karena  hanya dengan  prinsip  kejujuran  itulah  keridhaan dari  para  pihak  yang  membuat  perjanjian dapat  terwujud  (Abdul  Ghofur  Anshori, 2006:46).
Ketiga ,  Itikad  Baik.  Untuk  dpapat mengadakan kontrak haruslah dilaksanakan  berdasarkan  itikad  baik.  Di dalam  pandangan  Islam,  niat  merupakan
prinsip  mendasar  terkait  dengan  unsur kepercayaan  sebelum  dapat  melakukan suatu  amal  perbuatan.  Dalil  syariah  yang menjadi  dasar  hukum  berlakunya  asas itikad  baik  adalah  hadits  Nabi  yang menyatakan: “ Sesungguhnya amal perbuatan  tergantung  pada  niat,  dan sesungguhnya  tiap-tiap  orang  tergantung dari  apa  yang  diniatkannya ”  (HR.
Bukhari).  Demikian  juga  dalam  hadits Nabi  Saw:  “Orang  yang  terbaik  di  antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran  akan  hutangnya”.  (HR Bukhari) (Abdul Ghofur Anshori, 2006:46).
Keempat , Al  Amanah atau  kepercayaan.
Amanah  merupakan  bentuk  kepercayaan yang timbul karena adanya itikad baik dari masing-masing  pihak  untuk  mengadakan akad.  Dalam  hukum  perjanjian  syariah, terdapat  bentuk akad  yang  bersifat amanah.  Maksud  amanah  disini  dapat diartikan  sebagai  kepercayaan  kepada pihak  lain  untuk  kemudian  menjalin  kerja sama.  Dasar  hukumnya  ialah  dari  firman Allah yang menyatakan bahwa:
” Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu menyampaikan  amanat  kepada  yang berhak  menerima ”  (QS.  An-Nisa  (4):58).
” Maka  hendaklah  yang  dipercayai  itu menunaikan amanatnya ” (QS. Al Baqarah (2):283)  ” Wahai orang-orang yang beriman!  Janganlah  kamu  mengkhianati
Allah  dan  Rasul  dan  (juga)  janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan  kepadamu,  sedang  kamu mengetahui ”  (QS.  Al  Anfal  (8):27).  Surat Al-Anfal ini tercantum pada akad pembiayaan  di  perbankan  syariah  sebagai dasar  bahwasanya  hubungan  antara  bank syariah  dan  nasabah  didasarkan  pada amanah  sehingga  harus  dijaga  amanah tersebut.
Kelima, Al  Adalah atau  keadilan.
Pelaksanaan  dari  prinsip  ini  dalam  suatu perjanjian  atau  akad  menuntut  para  pihak untuk  melakukan  yang  benar  di  dalam pengungkapan suatu kehendak dan keadaan,  memenuhi  semua  kewajibannya. Perjanjian  harus  senantiasa  mendatangkan keuntungan  yang  adil  dan  seimbang,  serta tidak  boleh  mendatangkan  kerugian  bagi salah  satu  pihak.  Untuk  itu  Allah berfirman:  ” Hai  orang-orang    yang  yang beriman,  hendaklah  kamu  jadi  orang- orang  yang  selalu  menegakkan  kebenaran karena  Allah,  menjadi  saksi  dengan  adil. Dan  janganlah  sekali-kali  kebencianmu terhadap  suatu  kaum,  membuat  kamu cenderung  untuk  akhirnya  berlaku  tidak adil.  Berlaku  adillah  karena  adil  itu  lebih dekat  kepada  takwa.  Dan  bertakwalah kepada  Allah,  sesungguhnya  Allah  Maha Mengetahui  apa  kamu  kerjakan ”  (QS.  Al Maidah  (5):8)  (Abdul  Ghofur  Anshori, 2006:27).

## III. SIMPULAN
Dari uraian di atas dapat disimpulakan  bahwa  klausula  baku  adalah setiap  aturan  atau  ketentuan  dan  syarat- syarat  yang  telah  dipersiapkan  dan ditetapkan  terlebih  dahulu  secara  sepihak oleh  pelaku  usaha  yang  dituangkan  dalam suatu  dokumen  dan/atau  perjanjian  yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Ketentuan pencantuman klausula  baku  diatur  dalam  Pasal  18 UUPK.  UUPK  menginginkan  terciptanya kesimbangan  antara  konsumen  dan  pelaku usaha.  Pengaturan  pencantuman  klausula baku  bukanlah  merupakan  keberpihakan terhadap  kepentingan  konsumen  dan merugikan  kepentingan  pelaku  usaha. Namun  sesuai  asas  keseimbangan  dalam hukum perlindungan konsumen menginginkan  kepentingan  semua  pihak harus  dilindungi,  termasuk  kepentingan pemerintah  dalam  pembangunan  nasional, harus mendapat porsi yang seimbang.
Pada  dasarnya,  dalam  hukum perjanjian  syariah  ketentuan  mengenai klausula  baku  bersumber  dari  asas al-
hurriyah (kebebasan  berkontrak)  yang dituangkan  dalam  prinsip  “ Antarâdhin minkum” sebagaimana  diatur  dalam  Q.S al-Nisa (4) ayat 29.
Landasan  keabsahan  klausula  baku  dalam hukum  perjanjian  syariah  terdapat  dalam
prinsip-prinsip  perjanjian,  seperti  prinsip al-hurriyah, prinsip al-‘Adl , prinsip amah , prinsip al-shidiq dan prinsip itikad baik.

## Daftar  Pustaka
Abdulkadir,  M.  (1992). Perjanjian  Baku
dalam Praktik Perusahaan
Perdagaan. Bandung:  PT.  Citra
Aditya Bakti.
Badrulzaman, M. D. (1994). Aneka Hukum
Bisnis. Bandung: Alumni.
Badrulzaman,  M.  D.  (1978). Perjanjian
Kredit Bank. Bandung: Alumni.
Dirdjosisworo,  Soedjono.  (2003) Kontrak Bisnis,  Menurut  Sistem  Civil  Law, Common Law dan Praktik Dagang Internasional .  Bandung:  Mandar Maju.
Gemala Dewi. (2007). Aspek-Aspek Hukum  dalam  Perbankan  dan Perasuansian
Syariah di Indonesia . Jakarta: Kencana.
Gunawa Widjaja dan Ahmad Yani. (2003). Hukum tentang Perlindungan Konsumen . Gramedia: Jakarta.
Hasanuddin Rahman. (2003). Seri Keterampilan  Merancang  Kontrak Bisnis ,
Contract
Drafting .
Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003
Karla,  C.  Shippey  J.D.  (2001). Menyusun
Kontrak Bisnis Internasional .
Jakarta: PPM.
Miru, A. (2010). Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi
Konsumen  di  Indonesia. Surabaya:
Universitas Airlangga.
Miru,  A.,  &  Yodo,  S.  (2011). Hukum
Perlindungan  Kosumen. Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada.
Munir  Fuady.  (2001). Hukum  Kontrak, dari Sudut Pandang Hukum Bisnis ,
Citra Adiyta Bakti, Bandung, 2001.
Nasution, A. (2002). Hukum Perlindungan
Konsumen. Jakarta: Diadit Media.
Nur  Melinda  Lestari.  (2015). Sistem Pembiayaan Bank Syariah: Berdasarkan  UU  No.  21  Tahun
2008. Jakarta:  Grafndo  Books
Media.
Peter  Mahmud  Marzuki.  (2002). Kontrak
Bisnis  Internasional .  Surabaya:
Magister Hukum Universita Airlangga
Philips,  J.  J.  (1993). Product  Liability. St.
Paul: Wet Publishing Company.
Pieries,  J.,  &  Widiarty,  W.  S.  (2007).
Negara  Hukum  Dan  Perlindungan
Konsumen Terhadap Produk
Perdagangan  Kadaluarsa. Jakarta:
Pelangi Pendikia. Saputra, P. A. (2017). Kedudukan
Sertifikasi  Halal  Dalam  Sistem Hukum  Nasional  Sebagai  Upaya Perlindungan  Konsumen  Dalam
Hukum  Islam. Amwaluna  :  Jurnal
Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah ,
Vol 1, No 1.
Sidabalok, J. (2010). Hukum Perlindungan
Konsumen  di  Indonesia. Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti.
Sudaryatmo. (1999). Hukum dan Advokasi
Konsumen. Bandung:  PT.  Citra
Aditya Bakti.
Syahdeni,  S.  R.  (1993). Kebebasan
Berkontrak Dan Perlindungan
Yang  Seimbang  Bagi  Para  pihak dalam  Perjanjian  Kredit  Bank.

## Jakarta: IBI.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999
Tentang Perlindungan Konsumen.
Widijantoro,  J. Product  Liability  dan
Perlindungan Kondumen di Indonesia ,  Jurnal  Justitia  Et  Pax Juli-Agustus 1998.
Zulham.  (2013). Hukum  Perlindungan
Konsumen. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.