Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 5, No. 1 – Maret 2024, Hal. 99 – 104 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: 10.55637/jph.5.1.8716.99-104

## DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 4/PID.SUS/2022/PN TAB)
Ngurah Dwi Putra W 1 , A.A Sagung Laksmi Dewi 2 , I Made Minggu Widyantara 3 Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia ngurahdwi.putra.9@gmail.com 1 , laksmidewi29@gmail.com 2 , imademinggu10@gmail.com 3

## Abstrak
Penyalahgunaan dari narkotika ini memberikan dampak buruk yang luas kepada masyarakat tidak hanya kepada pelaku yang mendapatkan dampak negatifnya tetapi juga kepada masyarakat sehingga dibutuhkan hakim  untuk  memberikan  keputusan  yang  sesuai  kepada  para  pelaku.  Tujuan  penelitian  adalah  untuk mengetahui  pengaturan  pemidanaan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  di Pengadilan  Negeri  Tabanan  dan  pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  perkara  penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Tabanan? Penelitian tipe normatif dipilih dengan hasil penelitian diketahui bahwa dalam kasus penyalahgunaan narkotika dalam kasus dengan putusan no.4/Pid.Sus/2022/Pn. Tab. Ini para terdakwa diancam dengan pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Terdapat hal yang dapat memberatkan terdakwa dan hal yang meringankan terdakwa.
Kata Kunci: Penyalahgunaan, Narkotika, Sanksi Pidana

## Abstract
This abuse of narcotics has a broad adverse impact on society, not only to the perpetrators who get the negative impact but also to the community so that a judge is needed to give an appropriate decision to the perpetrators.  The  research  raises  two  formulations  of  the  problem;  How  is  the  punishment  for  the perpetrators  of  narcotics  abuse  in  the  Tabanan  District  Court?  What  are  the  judges'  considerations  in deciding cases of narcotics abuse at the Tabanan District Court? The normative type research was chosen with  the  results  of  the  research  showing  that  in  cases  of  drug  abuse  in  cases  with  decision no.4/Pid.Sus/2022/Pn.  Tab.  The  defendants  were  threatened  with  Article  127  paragraph  (1)  of  the Narcotics Law. There are things that can burden the defendant and things that relieve the defendant.
Keywords: Abuse, Narcotics, Criminal Sanctions

## I. PENDAHULUAN
Zat  dari  sebuah  tanaman  ataupun  bukan  berasal  dari  tanaman  baik  itu  semi  sintetis ataupun  juga  sintetis  yang  mampu  menimbulkan  pengurangan  ataupun  mengakibatkan  suatu perubahan dalam hal kesadaran yang juga menimbulkan penurunan rasa nyeri bahkan bisa hilang serta mampu mengakibatkan keadaan ketergantungan dapat diartikan sebagai obat narkotika yang penjelasan ini dijelaskan dalam sebuah aturan undang-undang yang mengatur tentang narkotika.
Sejujurnya  pemanfaatan  dari  narkotika  itu  tidak  dilarang  asal  dalam  batas  wajar  yang mampu  memberikan  sebuah  dampak  positif  dalam  medis.  Penggunaan  yang  terlarang  adalah penggunaan tanpa adanya batas yang diartikan digunakannya narkotika sebanyak mungkin oleh pengguna sehingga mampu memberikan rasa ketergantungan akan obat narkotika itu.
Pemanfaatan  dari  narkotika  yang  digunakan  berdasarkan  Takaran  yang  benar  dapat memberikan  dampak  baik  dalam  dunia  medis  karfena  narkotika  dapat  dijadikan  obat  seperti penahan rasa sakit, obat bkus dan yang lainnya. Pemanfaatan ini dapat dilakukan dengan adanya takaran yang benar. Takaran yang benar adalah takaran yang susai yang dapat diterima oleh tubuh
sehingga tidak menimbulkan dampak atau efek samping yang secara besar kepada tubuh manusia (Sitorus 2016).
Saat  ini  pemerintah  sangat  banyak  melakukan  program  yang  dilakukan  secara  gencar demi mampu menanggulangi dan mengurangi para pecandu narkotika ini sehingga tidak banyak dari  masyarakat  yang  nantinya  terjerumus  kesana.  Untuk  menanggulangi  itu  maka  dilakukan penegakan hukum, penegakan secara hukum telah banyak dilakukan dari pemerintah bahkan telah menghasilkan banyak dari putusan pengadilan (Hermawan 1987).
Kendala yang dihadapi dalam penegakan dari hukum narkotika adalah salah satunya yaitu dari terdapatnya atau adanya sebuah putusan dari hakim yang dirasa kurang tepat. Seharusnya dalam  kasus  narkotika  pelaku  diberikan  sebuah  terapi  rehabilitasi  tetapi  dalam  putusan  ini malahan  diberikan  sanksi  berupa  penjara  tanpa  rehabilitasi.  Dalam  undang-undangan  secara formil sanksi yang dapat diberikan jika melakukan penyalahgunaan den sebagai pengedar dari narkotika adalah sanksi yang berupa pidana (Kusno 2009).
Etika serta adanya moral merupakan landasan dasar dalam melakukan penegakan hukum. Halim  sebagai  salah  seorang  yang  diberikan  kepercayaan  dan  wewenang  dalam  memutuskan suatu  hukuman  tidak  boleh  menjatuhkan  sesuatu  hukuman  dengan  hanya  berlandaskan  sisi ekonomi  yang akan  diperolehnya  melainkan  harus  memperhatikan apa  yang memang adil  dan layak diterima sesuai dengan kasus yang ditangani.
Keputusan  hakim  memiliki  peran  penting  karena  keputusan  itu  menunjukkan  bahwa sebuah hukuman yang didapatkan memang adil dan mewakili dari sisi sosial, sisi dari ekonomi, sisi yang berupa politik serta yang terakhir budaya. Semua sisi tersebut harus diperhatikan dalam menjatuhkan  sanksi  demi  dapat  mencapai  dari  yang  disebut  sebagai  keadilan  karena  segala perbuatan yang dilakukan tidak hanya dapat dilihat dari satu sisi tetapi juga harus melihat dari sisi lainnya sehingga tidak hanya melihat secara buram saja tetapi dapat menentukan kejelasannya.
Putusan dari hakim yang memberikan hukuman secara pidana sebagai suatu sarana untuk bertujuan penanggulangan bermuara pada bagimana dari hakim itu menjatuhkan suatu putusan. Dasar dalam menjadi sebuah pertimbangan hakim dalam melakukan suatu putusan menjadikan hakim apakah sudah adil atau sebaliknya tidak dianggap adil (Rusli 2006).
Penggunaan yang salah dari narkotika saat ini banyak dilakukan oleh anak yang dikatakan dibawah umum yang memiliki jiwa dan pikiran belum dewasa atau tidak stabil sehingga sangat mudah untuk  terjerumus  dalam  jalan  narkotika  yang digunakan  secara  salah.  Penggunaan  dari narkotika  ini  sesungguhnya  sangat  memberikan  dampak  yang  tidak  baik  kepada  anak  karena seperti yang diketahui dampak dari salah gunanya narkotika dapat menjadi kecanduan. Perlunya peran masyarakat sangat perlu sehingga anak muda saat ini dapat ditanggulangi dan dikurangi.
Dimanfaatkan  dari  narkotika  itu  demi  tujuan  baik  seperti  medis  dengan  memberikan takaran  yang  memang  sesuai  dengan  kebutuhan  memang  hal  yang  diperbolehkan  tetapi penggunaan dengan tanpa adanya aturan dalam artian dilaksanakan dengan tujuan penyalah dari gunaan narkotika dapat memberikan dampak yang baik dan diberikan sanksi.
Bergabungnya  semua  kalangan  aspek  dalam  penanggulangan  penyalahgunaan  dari narkoba  sangat  penting  sehingga  yang  melarang  dan  mengaturnya  banyak  sehingga  Tindakan penyalahgunaan  dan  pemanfaatan  narkotika  ini  dapat  diminimalisir.  Meskipun  dari  semua kalangan  dari  pihak  membantu  dalam  menggulangsi  serta  dalam  upaya  membokar  kasus pengedaran dan melaporkan para pemakai dari narkotika tapi dalam nyatanya masih banyak yang melakukan atau terjerumus ke jalan penyalah dari gunaan narkotika.

## II. METODE PENELITIAN
Memilih  tipe  dari  penelitian  secara  normatif  yang  berfokus  pada  pada  penelitian  yang memperhatikan  dari  segi  aturan,  dari  adanya  pendapat  para  sejarawan,  atau  dapat  dikatakan penelitian  yang  memperhatikan  studi  dokumen  (Jonaedi  Efendi  2018).  Penelitian  ini memanfaatkan  pendekatan  secara  konseptual  yang  sekiranya  mampu  menjawab  apa  yang memang telah dijadikan kasus memilih metode ini diharapkan mampu dalam menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Metode penelitian secara normative berarti lebih
melihat dari didi normative yaitu meneliti berdasarkan kepustakaan. Melihat dari apa yang ada dalam peraturan serta apa yang dikemukakan oleh para sarjanawan atau juga disebut doktrin.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Tabanan
Pengaturan  sangat  dibutuhkan  sehingga  tidak  terjadi  suatu  pelanggaran  atau penyimpangan atas suatu hal yang dilakukan secara sengaja atau tidak. Pengaturan hukum berarti suatu  aturan  yang  secara  yuridis  mengatur  tingkah  laku  atau  perbuatan  yang  nantinya  dapat menimbulkan sengketa atau permasalahan dikemudian hari.
Pengaturan bukan hanya semata-mata menjadi sebuah kata saja dalam suatu lingkupan sosial tetapi menjadi pedoman serta tolak ukur dalam berprilaku sehingga tidak hanya menjadi manusia  tanpa  atau  lira  tetapi  menjadi  manusia  yang  tertib  dan  teratur  sehingga  menciptakan hubungan harmonis dalam lingkupan sosial. Oleh sebab itu, pengatur sangat penting adanya demi mencapai kehidupan yang aman dan damai.
Narkotika sendiri Bagai pisau bermata dua, di satu sisi penggunanya yang menggunakan takaran dan suami akan sangat berguna dalam hal dunia medis pengobatan, tetapi disisi lain jika digunakan  di  tangan  orang  yang  tidak  bertanggung  jawab  sangat  memungkinan  terjadi penyalahgunaan yang menimbulkan hal negatif seperti ketergantungan dan kerusakan pada organ tubuh akibat efek negatif samping dari penggunaan berlebihan narkotika.
Bagi  para  pengguna  atau  pemakai  narkotika  yang  berlebihan  atau  penyalahgunaan narkotika hanya untuk penggunaan pribadi akan diberikan rehabilitasi untuk menghilangkan rasa ketergantungan narkotika itu sehingga dapat menurunkan tingkat penyalahgunaan narkotika itu.
Para penggunaka narkotika biasanya mengeluarkan banyak uang demi membeli barang itu  akibat  ketergantungan  yang  telah  dirasankan.  Tidak  sedikit  dari  para  pencandu  melakukan segala  cara  macam  dan  jalan  untuk  mendapatkan  uang  demi  bisa  membeli  barang  itu  seperti melakukan  kejahatan  perampokan,  copet,  begal  dan  lainnya.  Oleh  sebab  itu,  penggunaan  dari penyalah gunaan narkotika ini sangat penting demi kehidupan yang lebih baik.
Aliran dari suatu hukum memberikan dampak terhadap apa yang disebut sebagai sistem dari pemidanaan. Sistem pemidanaan itu memberikan suatu hukuman yang dijatuhkan oleh dari hakim itu sendiri kepada para penjahat yang dikatakan melanggar aturan pidana serta memberikan cara dalam mengatur bagaimana pidana itu berjalan dan ditegakkan secara proses yang benar (B 2002).
Penjatuhan  dari  suatu  putusan  yang  dilakukan  oleh  hakim  sendiri  merupakan  suatu penjatuhan suatu sanksi yang didasari dan dapat dipenuhi sebuah unsur yaitu, yuridis, yang kedua yaitu  sosiologis  serta  yang  paling  akhir  yaitu  keadilan.  Tercapainya  penegakan  hukum  tidak terlepas  dari  tingkat pemahaman  masyarakat  terhadap  dark  apa  yang  diketahui  dari  hukum itu sendiri (Hasibuan, 2005)
Penegakan  hukum  yang  dilakukan  untuk  mengurus  dari  kasus  penyalahgunaan  dari adanya  narkotika  adalah  dengan  upaya  secara  bertujuan  untuk  mencegah  sebelum  terjadinya pelanggaran atau yang sering disebut sebagai preventif serta dilakukan dengan cara memberikan atau  pengenaan  dari  sebuah  sanksi  akibat memang  terjadinya  pelanggaran terhadap  orang  lain yang dilakukan oleh seseorang yang hal ini sering disebut sebagai upaya represif (Muhammad 2004).
Pada dasarnya terkait penanganan kasus narkotika telah ada uu narkotika yang menjadi pedomanan  secara  spesialisasi  dalam  mengatur  pemberian  sanksi  pidananya.  Pemberian  suatu pidana penjara bagi pelaku tindak penyalahgunaan dari narkotika dianggap kurang bermanfaat dalam  membantu  para  pelaku  pemakai  narkoba  dapat  terlepas  dari  penggunaan  narkotika. Pecandu  dari  narkotika  ini  membutuhkan  suatu  tritmen  yang  mampu  melepaskan  apa  yang dikatakan  ketergantungan  terhadap  narkotika  sehingga  dapat  hidup  normal  tanpa  adanya narkotika.
Penjatuhan  dengan  pemberian  sanksi  denda  dalam  kasus  tentang  narkotika  seharusnya dan nyatanya memandang tujuan pemidanaan itu sehingga pemindaian dengan denda itu memang
pantas diterapkan. Pemidanaan harus bertujuan untuk memberikan rasa jera dan pemidanaan itu dapat memberikan rasa yang nyaman kepada masyarakat.
Pemberian sanksi  denda ini  dapat membantu  para  pelaku  berfikir  bahwa  perbuatannya yang menggunakan narkotika secara salah gun aini ternyata memberikan kerugian yang sangat besar  tidak  hanya  memberikan  dampak  terhadap  buruknya  kesahatan  tetapi  juga  memberikan danpak buruk berupa bergurangnya hara yang dimiliki karena membanyar denda.
Hakim dalam memberikan sanksi tidak diperkenankan sembarangan harus berdasarkan apa  yang  menjadi  ketentuan  sehingga  tidak  terjadi  yang  namanya  penyelewengan  kekuasaan. Dalam hal narkoba hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan apa yang dipersatukan dalam UU Narkotika sebagai dasar hukum yang secara spesialis mengatur tentang narkotika serta pemberian sanksinya.
Pemberian pidana denda pada kenyataannya dapat dilakukan mengingat hal itu bertujuan untuk  memberikan  rasa  jera  serta  dapat  menimbulkan  pikiran  kepada  masyarakat  bahwa pemberian sanksi denda ini kepada pelaku penyalahgunaan dari narkotika dapat berpikir dua kali sebelum  terjerumus  dalam  salh  guna  narkotika.  Pemberian  sanksi  secara  denda  bukan  berarti memberikan ganti rugi melainkan memberikan jumlah uang yang mengartikan bahwa membayar apa yang telah dilakukan atau menebus apa yang telah dilakukan dengan cara membayar sejumlah uang yang telah dituntut.
Pengaturan  pemidanaan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  di pengadilan  negeri  Tabanan,  pengaturan  pemidanaan  berkaitan  terhadap  penyalahgunaan  dari narkotika yang golongan 1 di Indonesia diatur dalam di pada pasal 127 ayat (1) undang-undang narkotika yang dapat dikenai pidana yang berupa penjara dengandari paling lama empat tahun. Pada dasarnya pengenaan dari pemidanaan untuk pelaku dari penyalahgunaan narkotika memiliki bertujuan untuk memberikan efek yang supaya jera kepada pengguna narkotika supaya tidak lagi untuk mengulangi apa yang menjadi kesalahan setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh hakim.

## 2. Pertimbangan  Hakim  dalam  Memutuskan  Perkara  Penyalahgunaan  Narkotika  di Pengadilan Negeri Tabanan
Hakim  dalam  menjadi  dasar  untuk  melakukan  putusan  di  kasus  dengan  putusan no.4/Pid.Sus/2022/PN Tab. Yaitu dapat berupa, pertama, berdasarkan dari yuridis terdakwa telah didakwakan dengan pasal yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1)  UU  Narkotika.  Kedua  pertimbangan  secara  sosiologis  dari  terdakwa.  Secara  sosiologis melihat bahwa adanya penyalahgunaan dari narkotika ini memberikan dampak buruk terhadap program  pemerintah  untuk  mengurangi  penyalahgunaan  narkoba  malah  dapat  terganggu, meresahkan warga masyarakat.
Menjatuhkan suatu putusan oleh hakim harus berdasarkan apa yang telah diatur secara yuridis berarti mempertimbangkan apa saja kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku sehingga dapat  dikatakan  melanggar  ketentuan  secara  hukum  dan  dapat  diproses  secara  hukum  dengan dakwaan pasal yang telah dilanggar (Monteiro 2007).
Secara  sosial  melihat  apa  saja  dampak  yang  ditimbulkan  akibat  dari  kesalahan  yang dilakukan  oleh  pelaku.  Terkait  dengan  penyalahgunaan  narkotika,  penggunaan  narkotika  yang dilakukan  dengan  menyebarkan  atau  memberikan  kepada  rekan  atau  temannya  dapat menimbulkan  kerugian  kepada  orang  lain  sehingga  akibat  dari  menyebarkan  narkotika  ini memberikan dampak negatif kepada lingkungan masyarakat lainnya.
Akibat  dari  penggunaan  narkotika  menjadi  seseorang  menjadi  ketergantungan  atau kecanduan yang berakibat pada dibutuhkannya banyak uang untuk membayar narkoba itu, bagi masyarakat  yang  mampu  membayar  mahal  untuk  membeli  obat-obatan  terlarang  itu  menjadi perkara yang mudah tetapi jika tidak memiliki uang tetapi tetap ingin menggunakan obat-obatan itu maka akan menggunakan jalan pintas supaya memiliki uang agar dapat membelinya baik itu dengan cara melakukan kejahatan untuk dapat mendapatkan uang atau dengan cara lainnya yang dilakukan  cara  kejahatan.  Perbuatan  ini  sangat  meresahkan  dan  sangat  tidak  disukai  sehingga penggunaan penyalahgunaan narkotika sangat tidak disukai oleh masyarakat.
Menurut hemat dari penulis mengenai kasus dengan putusan no.4/Pid.Sus/2022/Pn Tab. Ini sudah dilaksanakan dengan cara sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan. Semua hal yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi dan terdakwa memang terbukti melakukannya sehingga sudah sesuai terdakwa mendapatkan sanksi itu.
Pada dasarnya segala keputusan hakim berdasarkan apa yang telah diatur dalam peraturan sehingga sudah pasti pengenaan sanksi tidak jauh dari apa yang diatur dalam aturan perundang- undangan yang mengatur. Penetapan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim tidak boleh melanggar atau  semena-mena  atau  hanya  sesuai  dengan  yang  diinginkan  hakim  melainkan  harus mempertimbangkan aspek yuridis yang ada sehingga keadilan itu dapat tercapai.
Pertimbangan  dari  hakim  untuk  memberikan  suatu  putusan  perkara  tentang penyalahgunaan  narkotika,  sebelum  hakim  melakukan  memutus  dari  perkara  penyalahgunaan narkotika  di  PN  Tabanan  perlu  adanya mempertimbangkan tentang  hal-hal memberatkan  serta apa  yang  dapat meringankan  terhadap  sebagai  berikut  :  Hal-hal  yang memberatkan,  perbuatan para  terdakwa  bertentangan  dengan  program  pemerintah  untuk  mencegah  dan  memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara; Hal-hal yang meringankan, para terdakwa mengakui terus terang atas  perbuatannya  serta  menyesali  segala  perbuatannya  serta  berjanji  tidak  akan  mengulangi perbuatannya lagi, para terdakwa sopan dalam persidangan, para terdakwa belum pernah dihukum (Nurhafifah Nurhafifah 2015).
Meskipun ada hal yang dapat meringankan terdakwa yang melakukan penyalah gunaan dari  narkotika  ini  tetapi  bukan  berarti  para  penyalah  gunaan  ini  dapat  tidak  diberikan  sanksi. Tetapi  tetap  menerima  sanksi  dengan  pengurangan  sedikit  atau  diringankan  hukumannya. Pertimbangan  dari  hakim  diketahui  dalam  memutuskan  sanksi  adalah  dari  segi  hukum,  sosial, politik dan ekonomi dari para pelaku sehingga mampu memerikan sanksi yang memang sesuai dan  pantas  bagi  pelaku  sehingga  dapat  mencapai  dari  keadilan  dalam  memtuskan  sanksi  yang akan diberikan.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Pengaturan  pemidanaan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  di pengadilan  negeri  Tabanan,  pengaturan  pemidanaan  berkaitan  terhadap  penyalahgunaan  dari narkotika yang golongan 1 di Indonesia diatur dalam di pada pasal 127 ayat (1) undang-undang narkotika yang dapat dikenai pidana yang berupa penjara dengandari paling lama empat tahun. Pada dasarnya pengenaan dari pemidanaan untuk pelaku dari penyalahgunaan narkotika memiliki bertujuan untuk memberikan efek yang supaya jera kepada pengguna narkotika supaya tidak lagi untuk mengulangi apa yang menjadi kesalahan setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh hakim.
Pertimbangan  dari  hakim  untuk  memberikan  suatu  putusan  perkara  tentang penyalahgunaan  narkotika,  sebelum  hakim  melakukan  memutus  dari  perkara  penyalahgunaan narkotika  di  PN  Tabanan  perlu  adanya mempertimbangkan tentang  hal-hal memberatkan  serta apa  yang  dapat meringankan  terhadap  sebagai  berikut  :  Hal-hal  yang memberatkan,  perbuatan para  terdakwa  bertentangan  dengan  program  pemerintah  untuk  mencegah  dan  memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara; Hal-hal yang meringankan, para terdakwa mengakui terus terang atas  perbuatannya  serta  menyesali  segala  perbuatannya  serta  berjanji  tidak  akan  mengulangi perbuatannya  lagi,  para  terdakwa  sopan  dalam  persidangan,  para  terdakwa  belum  pernah dihukum.
2. Saran
Pemerintah  diharapkan  lebih  gencar  dalam  menanggulangi  dan  memberantas penggunaan  dari  narkotika  yang  disalah  digunakan  sehingga  menimbulkan  dari  dampak  yang sangat negatif serta dalam membantu pemerintah dibutuhkan campur tangan kekuatan masyarakat
untuk  membantu  menanggulanginya.  Para  mantan  pengguna  penyalah  gunaan  dari  narokita diharapkan  tidak  mengulangi  lagi  dari  penyalahgunaannya  itu  karena  ditakutkan  dapat memberikan  dampak  yang  buruk  tidak  hanya  kepada  dirinya  tetapi  juga  kepada  lingkungan sekitarnya.

## DAFTAR PUSTAKA
B, Arief. N. 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana . Bandung: Citra Aditya Bhakti. Hasibuan,  O.  n.d. Membangun  Sistem  Penegakan  Hukum  yang  Akuntabilitas .  Yogyakarta: Magister Hukum Program Pascasarjana UGM.
Hermawan, R. 1987. Penyalahgunaan Narkotika oleh Para Remaja . Bandung: Paramita.
Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2018. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Depok:
Prenadamedia Group.
Kusno,  A.  2009. Kebijakan  Kriminal  dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Narkotika  oleh Anak . Malang: UMM Press.
Monteiro, Josef M. 2007. “Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia.” Jurnal Hukum PRO Justitia 25(2). Muhammad, R. 2004. Hukum Acara Pidana Kontemporer . Yogyakarta: Citra Aditya Bakti. Nurhafifah  Nurhafifah,  Rahmiati  Rahmiati.  2015.  “Pertimbangan  Hakim  dalam  Penjatuhan
Pidana  terkait  Hal  yang  Memberatkan  dan  Meringankan  Putusan.” Jurnal  Ilmu  Hukum 17(2).
Rusli, M. 2006. Potret Lembaga Pengadilan Indonesia . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Sitorus,  Rico  Januar.  2016.  “Penggunaan  Narkotika  Mendukung  Perilaku-perilaku  Berisiko.”
Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat 7(1).