## RUNTUHNYA BUDAYA PATRIAKHI: PERUBAHAN PERAN DALAM KELUARGA
BURUH MIGRAN
Incka Aprillia Widodo 1 , Luhung Achmad Perguna 2
Program Studi S1 Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Malang, Indonesia Inckaaprillia56@gmail.com

## ABSTRACT
This article discusses how patriaki culture which has become an established order in the community suddenly collapsed by the presence of immigrant workers. A qualitative approach with the method of phemenology is used to answer the research problems. Two husbands who had changed their roles from public to domestic roles in Sidorejo and Mulyosari, Donomulyo  Malang  Regency  were  used  as  research  informants.  Data  collected  by  observation,  and  interview.  Data analysis concist of data reduction, data presentation, and  data conclusions. The results showed migrant workers caused the exchange of roles between husband and wife and divorce. Divorce happens legally, that is through certain laws and regulations,  and  illegally  or  not  through  the  rules  properly.  The  husband's  effort  to  maintain  the  integrity  of  the household is to control emotions and not regulate family finances. For further research can examine what the wife felt when her become an immigrant worker and take over the responsibility for family income.
Keywords: Patriarchal culture, Migrant Workers, Divorce

## ABSTRAK
Artikel ini mendiskusikan bagaimana budaya patriaki yang telah menjadi tatanan yang mamapan di tengah masyarakat    tiba-tiba  runtuh  oleh  adanya  buruh  imigran.  Penpendekatan  kualitatif  dengan  metode  femenologi digunakan  untuk  menjawab  permasalahan  penelitian.  Dua  orang    suami  yang  telah  berubah  perannya  dari  peran publik  ke  peran  domestik    di  dusun  Sidorejo  dan  Mulyosari  Donomulyo  Kabupaten  Malang  dijadikan  informan penelitan.  Data  dikumpulkan  dengan  pengamatan,  dan  wawancara.  Analisa  data  mencakup  reduksi  data, menyajikan  data  yang  terkumpul  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukan  buruh  migran menyebabkan bertukarnya peran antara suami dan isteri dan perceraian. Perceraian ada yang terjadi secara legal yaitu melewati  hukum  dan  aturan  tertentu,  dan  ada  juga  terjadi  secara  illegal  atau  tidak  melewati  aturan  dengan  baik. Usaha  suami  untuk  menjaga  keutuhan  rumah  tangga  adalah  dengan  mengendalikan  emosi  dan  tidak  mengatur keuangan keluarga. Untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti apa yang dirasakannya oleh isteri ketika ia menjadi buruh imigran dan mengambil alih  tanggug jawab sebagi penafkah keluarga..
Kata kunci : budaya patriaki, buruh migran, perceraian

## PENDAHULUAN
Sistem  pencaharian  hidup  atau  biasa  disebut  dengan  mata  pencaharian  merupakan  suatu strategi  atau  kegiatan  untuk  pemenuhan  kebutuhan  hidup  masyarakat.  Kebutuhan  hidup  akan  terus tumbuh  dan  semakin  meningkat  sesuai  dengan  kemajuan  industri  dan  kemajuan  pembangunan. Sehingga  hal  tersebut  menuntut  masyarakat  untuk  berlomba-lomba  dalam  mendapatkan  suatu pekerjaan guna mencukupi kebutuhan hidup mereka. Semakin tingginya minat bekerja maka semakin kurangnya  lapangan  pekerjaan  yang  ada.  Seperti  halnya  di  Negara  Indonesia,  kurangnya  lapangan pekerjaan  menjadi  faktor  utama  banyaknya  jumlah  pengangguran  yang  ada.  Sehingga  menuntut adanya persaingan yang sengit dalam dunia pekerjaan terutama pada golongan laki-laki.
Pada dasarnya laki-laki memiliki sebuah peran dalam masyarakat yaitu sebagai kepala  rumah tangga  dan  pencari nafkah.  Selain  itu  dalam  konstruksi  sosial  laki-laki  memiliki  kedudukan  tertinggi dari  pada  perempuan.  Keadaan  tersebut  merupakan  suatu  kebudayaan  yang  telah  lama  ada  di Indonesia  yang  sering  dikenal  atau  disebut  dengan  budaya  patriarki.  Sehingga  hal  ini  menyebabkan timbulnya suatu fenomena ketidak setaraan gender dalam sebuah masyarakat. Ketidaksetaraan gender merupakan suatu fenomena dimana terjadi suatu ketidak adilan peran atau partisipasi dalam golongan laki-laki dan perempuan. Ketidaksetaraan gender di masa sekarang dianalisis sebagai hasil dari struktur kapitalis  dan  patriarki  atau  masyarakat  kapitalis  patriarki  (Walby,  2014:07).  Dua  hal  ini  saling berhubungan,  sebab  patriarki  akan  berperan  sebagai  sistem  kontrol  serta  hokum  sedangkan kapitalisme akan berperan sebagai penyedia sistem ekonomi. Bagaimana menempatkan agar laki-laki tidak  lagi  menjadi  subjek  dan  perempuan  tidak  lagi  menjadi objek, namun  keduanya  setara  (Wandi, 2015:253). Dari hal tersebut muncullah fenomena-fenomena seperti buruh kerja perempuan dengan upah  yang  minim.  Dalam  perspektif  gender  sendiri,  pemberian  upah  yang  minim  pada  perempuan telah  terkonstruk  di  masyarakat  sebab  perempuan  selalu  diposisikan  untuk  menerima  upah  yang rendah,  hal  ini  karena  perempuan  bukan  pencari  nafkah  utama  (Anggaunitakiranantika,  2018:50). Selain fenomena tersebut terdapat juga fenomena lain seperti tenaga kerja migran.
Tenaga kerja migran merupakan salah satu mata pencaharian yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan  hidup  suatu  masyarakat.  Tenaga  kerja  migran  merupakan  pekerjaan  yang  tidak membutuhkan skill tertentu. Di Indonesia sendiri tenaga kerja migran mencapai 283.640 jiwa hingga tahun  2018  (Kemenker,  2019).  Namun  total  dari  banyaknya  tenaga  migran  ini  di  dominasi  oleh pekerja  migran  wanita  yang  saat  ini  mencapai  70%  dan  penempatan  pekerjaan  buruh  migran  lebih banyak  dalam  pekerjaan  informal  seperti  pekerja  rumah  tangga  (Kemenker,  2019).  Sehingga  dapat disimpulkan tenaga kerja migran di Indonesia di dominasi oleh perempuan, serta area pekerjaan yang
disasar merupakan area domestik dimana sudah merupakan area “ nature” dari perempuan itu sendiri. Banyakanya perempuan yang menyasar pekerjaan TKI ini dapat menjadi tolak ukur bahwa mudahnya regulasi  yang  ia  dapatkan  ketika  akan  berangkat,  kurangnya  lapangan  pekerjaan  di  daerah  mereka, kondisi  ekonomi  yang  kurang  layak,  serta  kurangnya  partisipasi  aktif  dari  sang  suami  dalam menjalankan  perannya  sebagai  pencari  nafkah.  Selain  itu  menurut  jateng.tribbunews  (18  September 2018) menyatakan bahwa provinsi terbanyak sebagai penyumbang tenaga migran di Indonesia adalah Provinsi Jawa Barat. Menurut wartaekonomi (09 Agustus 2018) kabupaten Provinsi Jawa Barat yang berkontribusi  besar  dalam  penyaluran  tenaga  migran  terutama  daerah  Indramayu,  Cirebon  dan Sukabumi.  Namun  menurut  data  BNP2TKI  per  tahun  2019  dalam  databoks  (30  Juli  2019) menyatakan bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan penyumbang TKI urutan pertama di Indonesia dengan jumlah 70.381. Kabupaten Malang menjadi salah satu kabupaten penyumbang TKI terbanyak yang  masuk  dalam  20  besar  kabupaten  dan  kota  di Provinsi  Jawa  Timur  (Republika,  25  November 2019)
Fenomena  buruh  migran  akhirnya  menyebabkan  suatu  disfungsi  peran  dalam  rumah  tangga dan  secara  tidak  lansung  meruntuhkan  budaya  patriaki  yang  selama  ini  kental  menghiasi  kehidupan rumah tangga di tengah masyarakat. Suami yang biasanya berperan di sektor publik, sekarang berubah peran  ke  sektor  domestik.  Begitu  juga  sebaliknya,  isteri  yang  bisanya  berperan  di  sektor  domestik bertukar ke sektor publik. Tanggung jawab nafkah selama ini ada di pundak suami beralih kepundak isteri. Suami yang selam ini harus dilayani oleh isteri sekarang berubah menjadi melayani isteri
Disfungsi  peran  dapat  dijelaskan  sebagaimana  struktur  sosial  atau  pranata  sosial  dapat menyumbang terhadap pemeliharaan fakta-fakta sosial lainnya, sebaliknya ia juga dapat menimbulkan akibat-akibat  yang  bersifat  negatif  (Ritzer,  2014:22).  Dalam  kondisi  tersebut,  timbullah  sebuah dampak  sosial  mengenai  relasi  gender  yang  kerap  kali  dimiliki  oleh  keluarga  migran  terutama hubungan interpersonal antar suami istri. Tak sedikit keluarga migran yang bercerai. Perceraian sudah menjadi fenomena bahkan permasalahan terbanyak dalam keluarga migran. Bahkan terdapat beberapa tipe  mengenai  perceraian  yaitu  perceraian  illegal  dan  legal.  Sehingga  para  suami  dituntut  untuk berusaha  keras  demi  melindungi  rumah  tangga  mereka.  Sebab  apabila  keluarga  migran  mengalami perceraian maka akan berdampak pada sang anak mereka. Adanya keterkaitan antara pendidikan dan penghasilan  dengan  tingkat  perceraian  yang  kecenderungannya  sama  dengan  okupasi  dan  tingkat perceraian  (Ihromi,  1999:150).  Penghasilan  dapat  menjadi  faktor  adanya  aktivitas  perceraian.  Selain kurangnya  penghasilan  dalam  keluarga.  penghasilan  juga  dapat  mempengaruhi  terjadinya  perceraian apabila  terjadi  ketidak  seimbangan  penghasilan  antara  suami  dan  istri.  Maka  dari  itu  apabila
penghasilan yang dimiliki suami lebih rendah dari pada sang istri, sang suami akan menekan ego nya serta otoritasnya kepada sang istri karena menganggap sang istri memiliki peran yang besar terhadap keluarga yaitu sebagai pencari nafkah. Bagi ibu sendiri karir merupakan perwujudan  dari kebutuhan aktualisasi dirinya untuk memperkuat eksistensinya (Sudirman, 2014:47).
Dalam  perspektif  teori  structural  fungsional,  masyarakat  merupakan  suatu  sistem  sosial  yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbanagan (Ritzer,  2014:21).  Pada  dasarnya  teori  ini  menekankan  pada  keteraturan  dan  keseimbangan  serta mengabaikan  konflik  dan  perubahan-perubahan  dalam  masyarakat.  Jika  dikaji  menggunakan  teori structural fungsional pada kasus ini, sang suami menjaga keseimbangan atau keharmonisan keluarga dengan  meminimalisir  konflik  melalui  pengendalian  diri.  Serta  pemerintah  setempat  juga  ikut berperan  dalam  meminimalisir  perceraian  dengan  menggunakan  surat  perjanjian  dengan  memuat sanksi didalamnya. Fungsi keluarga BMPI yang berisiko disfungsi dapat diminimalisir oleh upaya ayah dengan  menggantikan  peran  domestik    ibu  ketika  BMPI,  ayah  adalah  bagian  inti  dalam  keluarga (Sopa, 01).
Artikel  ini  secara  umum  mendiskusikan  bagaimana  budaya  patriaki  yang  menjadi  tatanan  yang mamapan  di  tengah  masyrakat  selama  ini    tiba-tiba  runtuh  oleh  adanya  buruh  imigran.  Pertanyaan tersebut akan dijawab melalui (1) Apa dampak yang ditimbulkan ketika isteri menjadi buruh imigran di  Kecamatan  Donomulyo  Kabupaten  Malang  terhadap  keluarga?    (2)  Apa  yang  dilakukan  suami buruh  imigran  dalam  menjaga  keharmonisan  keluarga  buruh  migran  di  Kecamatan  Donomulyo Kabupaten Malang?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  femenologi.  (Moleong, 2016).  Lokasi  penelitian  adalah    dusun  Sidorejo  dan  Mulyosari  Donomulyo  Kabupaten  Malang. Pemilihan dua dusun tersebut berdasarkan pertimbangan di dua dusun itu ada suami  buruh imigran yang  berperan  sepenuhnya  di  sektor  domestik.  Selanjutnya,  penulis  mengambil  masing-masing  satu orang suami buruh imigran dari dua dusun yang dipilih sebagai informan karena tidak semua suami buruh imigran bersedia secara terbuka bercerita hal rumah tangganya mereka kepada orang lain. Data dikumpulkan  dengan  pengamatan  (observasi),  dan  wawancara.Trianggulasi  data  dilakukan  kepada perangkat  desa  dan  tokoh  masyarakat.  Analisa  data  mencakup:  reduksi  data,  menyajikan  data  yang terkumpul dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Dampak yang Ditimbulkan ketika Isteri Menjadi Buruh Imigran pada Rumah Tangga
Perceraian kerap kali terjadi pada keluarga migran. Ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor intern dan faktor ekstern. Dimana faktor intern ini berasal dari dalam atau permasalahan intern  keluarga  seperti  kurang  intensnya  komunikasi  atau  interaksi,  kurang  maksimal  dalam menyelasaikan suatu permasalahan,  ada rasa bosan dari kedua belah pihak dan  mulai  ada rasa  tidak cocok  satu  sama  lain.  Sedangkan  faktor  ekstern  berasal  dari  luar  lingkup  keluarga  seperti  arus pergaulan,  adanya  pihak  ketiga,  serta  adanya  pengaruh  dari  orang  lain.  Dari  dua  hal  tersebut, perceraian ini terjadi sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing (Ihromi,  1999:137).  Sehingga  dapat  dikatakan  perceraian  sebagai  akibat  dari  disfungsi  peran  yang dijalankan oleh suami-istri dalam keluarga.
Dalam kasus perceraian di keluarga migran yang bertempat di Kecamatan Donomulyo, terdapat dua  tipe  perceraian  yang  ada  disana  yaitu  illegal  dan  legal.  Dikatakan  illegal  sebab  perceraian  hanya dilakukan oleh satu pihak saja sedangkan pihak yang lain tidak setuju atau tidak mengetahui apabila akan  bercerai.  Perceraian  ini  biasanya  tidak  sesuai  dengan  prosedur  yang  ada.  Prosedur  dari  suatu perceraian  jarak  jauh  adalah  melibatkan  pemerintahan  setempat  yang  bertanggung  jawab  dibidang tersebut  yang  mana  pemerintah  setempat  di  jadikan  sebagai  mediator  atau  penyampai  pesan  dan berjalan  sesuai  dengan  prosedur  hukum  yang  ada.  Namun  yang  terjadi  pada  perceraian  illegal  tidak demikian,  di  Kecamatan  Donomulyo  para  pekerja  migran  yang  mayoritas  adalah  perempuan  akan mengirimkan langsung surat perceraian kepada suami, bahkan terkadang ketika sang istri pulang sang istri tersebut membawa laki-laki lain beserta dengan surat perceraian.
“ Kalau kasus ada saya nemuin kasus teman saya di Bantur, jadi gini selama anaknya 3 bulan masih umur 3 bulan, istrinya di luar itu berapa tahun pulang sing pulang bukan orangnya tapi surat surat panggilan, banyak sekali, kenapa kejadian kayak gitu gak tau juga, teman saya yang disini dulu di daerah kalipare pulang sudah bawak laki2 langsung bawak surat ya itu padahal sudah punya anak satu sudah besar juga berapa tahun itu disana ” .
Ada  juga  yang  meminta  agennya  untuk  mengurus  proses  perceraian  mereka.  Sedangkan perceraian  legal  dilakukan  dengan  menyesuaiakan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  ada.  Para  istri akan meminta pendapat sang suami atau sang pasangan saat akan melakukan proses cerai. Kemudian ketika terjadi kesepakatan dari kedua belah pihak, sang istri akan meminta bantuan dari agen untuk mengurus  proses  perceraian  selanjutnya.  Kemudian  sang  agen  akan  mendatangi  pemerintah  desa untuk  menjelaskan  bahwa  proses  perceraian  akan  dilakukan,  selanjutnya  pemerintah  desa  akan menghubungi  oihak-pihak  yang  terkait  dan  melanjutkan  proses  perceraian  dengan  secara  adil  dan
terbuka tanpa menyudutkan salah satu pihak. Seperti yang dikatakan oleh pihak pemerintah desa dari hasil wawancara sebagai berikut :
“Ada 2 macam jenis perceraian legal dan ilegal. Legal karena prosesnya ke desa dahulu dan bermusyawarah dengan keluarga untuk melakukan perceraian sedangkan ilegal mereka akan sembunyi-sembunyi dan yang berkehandak  adalah ibu menyewa  biro jasa  serta mendapatkan  surat  cerai tanpa diketahui oleh  keluarga kemudian keluarga menuntut pemerintah desa”.
Perceraian ini terjadi sebagai akibat dari kurang kuatnya peran suami dalam keluarga. Hal ini dikarenakan yang mana hakikat “ nature” dari suami adalah mencari nafkah digantikan perannya oleh sang istri. Sehingga sang istri berada di sektor publik dan suami berada pada sektor domestik. Pada dasarnya kontribusi kematangan emosi terhadap kepuasan pernikahan pada istri  yang bekerja hanya 9,8%  (Vonika&Muthe,  2018:31).  Hal  ini  menuntut  sang  suami  untuk  patuh  terhadap  perintah  sang istri  karena  ia  merasa  bahwa  kedudukannya  digantikan  oleh  sang  istri.  Diungkapkan  oleh  informan sebagai berikut :
“ Kalau saya perempuan itu tak arahkan, kalau tak arahkan beli tanah dia gak mau tak suruh beli emas. Saya silahkan mau beli emas dimana. Kalau saya disuruh beli ya saya belikan, kalau gak ada perintahnya saya  gak  mau  daripada  bertengkar.  Makannya  seorang  laki2  itu  tidak  berdayanya  tidak  bisa  mengatur termasuk dengan apapun, hanya dengan mengingatkan, kalau mengingatkan itu akan terjadi pertengkaran lebih baik diam. Lebih baik mengalah daripada bertengkar. Tapi kan aku gamau terlalu dalam takutnya bertengkar makannya”.
Dalam hal ini tergambar bahwa sang istri mulai mendapatkan “ power” . Sang istri mendominasi pendapat dalam keluarga, seperti mulai membeli barang-barang yang menurut sang suami tidak terlalu diperlukan sebagai contoh membeli sepeda motor baru untuk sang anak. Istri menjadi pengatur dalam hal investasi untuk masa depan juga. Seperti sang suami ingin berinvestasi tanah untuk masa depan namun sang istri tidak menyetujui dan lebih memilih untuk berinvestasi pada hal lain yaitu perhiasan. Dalam  hal  ini  berkaitan  dengan  kesetaraan  gender  yang  berkonotasi  negatif  sebab  kelebihan  yang dimiliki oleh perempuan tersebut dijadikan alasan untuk menggugat cerai suaminya (Arifin&Mas’ari, 2017:141).
Dampak  dari  adanya  perceraian  tidak  hanya  kepada  relasi  suami  dan  istri  saja,  melainkan kepada anak mereka. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan:
“ Kalau sudah kayak gitu gak iso baik. sekarang ya kasusnya yang di Bantul selama anaknya ditinggal itu sampek kelas 4 SD ibuknya kan gak pernah ketemu juga” ucap informan.
Sang  anak  akan  merasa  jauh  dari  figur  orang  tua,  karena  mau  tidak  mau  sang  anak  akan memiliki orang tua sambung atau orang tua tiri. Bahkan di Donomulyo ada sebuah kasus dimana sang ibu berangkat menjadi pekerja migran ketika sang anak masih bayi berumur 3 bulan kemudian sang
ibu  tidak  pernah  kembali  pulang  dan  memutuskan  untuk  bercerai  dengan  sang  ayahnya.  Hal  ini menyebabkan sang anak tidak mengerti wajah asli ibu kandung saat tumbuh dewasa,
Fenomena  perceraian  ini  terjadi  sebagai  akibat  dari  disfungsi  peran  suatu  relasi  gender  dalam hubungan suami-istri. Pada dasarnya peran suami adalah sebagai kepala rumah tangga dan memiliki peran  dominan  untuk  mengatur  keluarga,  namun  yang  terjadi  malah  sebaliknya  suami  memiliki ketidakberdayaan  peran  akibat  faktor  ekonomi  yang  telah  diperankan  oleh  sang  istri  yang  telah berpindah pada sector public. Sehingga menyebabkan sang suami mulai bergantung kepada sang istri dalam  mengatur  sistem  ekonomi  keluarga.  Meskipun  keberangkatan  sang  istri  mengakibatkan ketahanan dan perbaikan ekonomi pada keluarga mereka.

## Usaha Suami Menjaga Keharmonisan Keluarga
Menurut  Ihromi  (1999:140)  tingginya  tingkat  perceraian  di  suatu  wilayah  (negara  atau kawasan) dapat digunakan sebagai indikasi untuk  mempertanyakan bagaimana eksistensi keluarga di wilayah tersebut. Perceraian dapat menjadi sebuah indikator keberadaan suatu keluarga dalam wilayah tersebut. Pada dasarnya hukum perceraian bukannya berakhir seabagai pasal-pasal Cassanova seperti yang  digembor-gemborkan  oleh  media,  justru  kebanyakan  dimanfaatkan  oleh  perempuan  untuk meninggalkan suami mereka (Chapman&Rutherford, 2014:4). Saat ini perceraian tidak menjadi suatu kegiatan  yang  dilakukan  karena  ketidakcocokan  atau  terjadi  suatu  penyimpangan  dalam  keluarga, melainkan  dilakukan  karena  alasan  pribadi  sang  istri  ingin  meninggalkan  sang  suami.  Fenomena perceraian  dapat  berdampak  buruk  bagi  keluarga,  individu  bahkan  sang  anak.  Maka  dari  itu  perlu adanya suatu upaya pencegahan yang mana dapat meminimalisir fenomena perceraian terutama pada keluarga  migran.  Sehingga  hal  ini  dapat  menyebabkan  suatu  keteraturan  dalam  suatu  masyarakat. Akan  tetapi  hal  ini  juga  tidak  hanya  dilakukan  oleh  pemerintah  setempat  melainkan  juga  setiap individu masing-masing.
Pada  hakikatnya  laki-laki  dikonstruksikan  memiliki  “ power” dan  kedudukan  yang  lebih  tinggi dalam  masyarakat.  Hal  ini  ditandai  dengan  dominasi  laki-laki  yang  sangat  mencolok  dalam  sector public.  Pada  zaman  pasca-kolonial  Indonesia,  laki-laki  masih  tetap  dominan  dalam  politik  dan lembaga-lembaga public lainnya (Bennett dkk, 2018:68). Rezim gender negara kemudian secara resmi menggariskan  laki-laki  sebagai  “jembatan”  yang  menghubungkan  ranah  pribadi  rumah  tangga  ke ranah  publik,  sedangkan  perempuan  diidentifikasikan  dengan  ranah  pribadi  keluarga  (Bennett  dkk, 2018:69).
Namun  seiring  berkembangnya  zaman  dan  semakin  pesatnya  kemajuan  serta  teknologi
menjadikan dominasi laki-laki terancam, dan tidak lagi menjadi kuat dalam ranah publik dan domestik. Hal ini dikarenakan perubahan pola kerja dan pergeseran budaya kerja dengan menurunnya industry manufaktur, kemunculan teknologi baru yang berakibat pada menurunnya ketrampilan pekerjaan laki- laki merupakan serangkaian hal baru yang mengubah nilai-nilai tradisional maskulinitas kelas pekerja (Chapman&Rutherford,  2014:4).  Kondisi  tersebutlah  yang  menuntut  berubahnya  peran  laki-laki khususnya suami dalam lingkup relasi gender dalam keluarga.
Akibat dari berubahnya peran ini menimbulkan suatu fenomena perceraian yang sangat massif dalam dewasa ini. Akan  tetapi  fenomena perceraian ini masih dapat dicegah dengan beberapa pola. Setiap  masyarakat  mempunyai  mekanisme  untuk  mengatasi  dan  menyelesaikan  masalah ketidakstabilan dan ketidak bahagiaan perkawinan antara pasangan suami istri. Adapun beberapa pola pencegahan terjadinya perceraian yang ditawarkan Goode adalah sebagai berikut (Ihromi, 1999:146- 147):  (1)  Pola  pertama  :  dengan  cara  merendahkan  atau  menekan  keinginan-keinginan  individu tentang apa yang bisa diharapkan dari sebuah perkawinan; (2) Pola kedua :dengan cara menanamkan nilai  yang  tidak  mementingkan  hubungan  kekerabatan  daripada  hubungan  suami-istri  dalam perkawinan.  Dalam  hal  ini  peran  laki-laki  yang  dominan,  dimana  laki-laki  lah  yang  harus menyelesaikan  masalah  keluarga,  mengendalikan  keluarga  serta  memilihkan  jodoh  bagi  anggota keluarganya.  Ukuran  kesuksesan  perkawinan  bukan  dilihat  drai  hubungan  emosional  suami-istri melainkan  kontribusi  yang  diberikan  kepada  keluarganya;  (3)  Pola  ketiga:  dengan  cara  “tidak menganggap penting” sebuah perselisihan; (4) Pola keempat: mengajarkan anak-anak dan para remaja untuk mempunyai harapan yang sama terhadap sebuah perkawinan nanti. Sehingga dalam perkawinan nanti, seorang suami atau istri dapat berperan sesuai dengan yang diharapkan oleh pasangannya.
Dalam  mencegah  terjadinya  perceraian  dan  menjaga  keharmonisan  keluarga  dalam  keluarga migran  di  Kecamatan  Donomulyo  yang  dilakukan  para  suami  adalah  dengan  mengalah.  Ini  terjadi karena  kurangnya  “ power” yang  dimiliki  oleh  sang  suami  akibat  dari  faktor  ekonomi.  Suami  tidak memiliki  keberdayaan  untuk  mengatur  sepenuhnya  keluarga.  Dalam  kasus  perkawinan  ini  tidak termasuk dalam pola-pola perkawinan, yaitu terdapat 4 pola perkawinan antara lain owner property, head complement, senior junior partner, dan equal partner (Ihromi, 1999:101). Suami akan mengalah dalam setiap pertengakaran  yang  terjadi  di  dalam  keluarga.  Ia  memilih  untuk  diam  dan  mendengarkan  sang  istri yang  tengah  memarahinya.  Sebab  ketika  ia  akan  membalas  memarahi  dan  tidak  ada  yang  mau mengalah  maka  yang  ditakutkan  suami  adalah  sang  istri  meminta  cerai.  Seperti  yang  dialami  oleh informan yang terungkap dalam wawancara sebagai berikut:
“ Ya kalau hubungan baik-baik, tapi kalau memang ada perbedaan pendapat ya canggung sekali, kan gak
mau  terlalu  dalam  terlalu  keras  berbicara  gak  bisa,  kalau  laki-laki  dengan  kekerasan  berbicara  apapun disitu  kan  khawatirnya  sensitive  juga  disana,  ya  sudah  manut  saja.  Rata-rata  seorang  laki-laki  dampak sosialnya gak ada wibawahnya, kalau laki-laki terlalu dalam ikut mengatur malah yang pulang itu bukan orangnya tapi surat biasanya begitu.”
Tidak  keras  dalam  berbicara  inilah  yang  dilakukan  para  suami  migran  di  Kecamatan Donomulyo  dalam  menghadapi  sang  istri.  Ia  tidak  berani  berbicara  dengan  keras  karena  takut menyakiti hati sang istri yang dapat berlanjut pada permintaan bercerai. Sehingga sebisa mungkin sang suami harus berbicara dengan nada serendah mungkin kepada sang istri meskipun sang istri bebicara dengan nada yang tinggi kepadanya. Dalam hal ini sang suami merasa bahwa dirinya tidak dihormati namun ia tetap melakukannya demi menjaga keharmonisan keluarganya.
Tidak  hanya  mengalah  dan  berbicara  secara  halus  sang  suami  juga  akan  menuruti  kemauan istri.  Sebab  ia  memiliki  pemikiran  bahwa  ekonomi  secara  penuh  berasal  dari  sang  istri,  sehingga  ia tidak memiliki hak untuk melarang istrinya ketika menginginkan suatu benda. Informan mengatakan yang terungkap dari hasil wawancara sebagai berikut :
“ Ya  betul  itu  kan  berupa  barang,  berapa  tahun  pajak2,  ndak  mikir  dia  saya  mau  mengingatkan  ndak berani, bertengkar, seorang laki-laki “ndak usah mengko lak sampeyan moleh lak moleh ae tuku opo lak anak ws gedhe” loh akhirnya “mumpung sek iso tuku” lah itu, nah aku kan dari pada saya bertengkar milih  diam.  Ya  sekarang  kalau  motor  ini  ketiganya  hidup  satu  tahun  berapa  ratus  untuk  menghidupi nganggur gak ada apa-apa gak dipakai pajak 200rb 3 hampir 1 juta pertahun”.
Meskipun beberapa barang yang diinginkan sang istri dapat menjadi beban untuknya seperti pembelian sepeda motor yang diperuntukkan untuk setiap anggota keluarga yang pada kenyataannya hal tersebut tidak terlalu dibutuhkan karena mengingat sang anak masih dibawah umur. Namun sang istri  bersikukuh  untuk  membelinya,  namun  pada  realitanya  yang  membayar  pajak  sepeda  motor tersebut  adalah  sang  suami.  Akan  tetapi  sang  suami  tidak  dapat  memberanikan  diri  untuk berkomentar.
Dalam hal keuangan, sebagian besar keuangan dikendalikan oleh sang istri. Sang suami hanya mengatur keuangan untuk kehidupan sehari-harinya seperti makan, jajan sang anak, serta uang saku sekolah sang anak. Selebihnya keuangan yang mengatur adalah istri. Sang suami menganggap bahwa pemasukan tersebut adalah jerih payah sang istri bukan usahanya maka dari itu ia beranggapan bahwa uang  tersebut  adalah  uang  istri  yang  berperan  menfakahi  keluarga.  sehingga  ia  tidak  berani  untuk mengatur pengeluaran keuangan, sebaliknya ia bebaskan sang istri untuk mengatur keuangan keluarga. Selain  itu  para  laki-laki  akan  lambat  laun  menarik  dirinya  dari  dunia  sosialnya,  hal  ini  dikarenakan kurangnya power yang  mereka  miliki.  Salah  satunya  karena  hilangnya  power  yang  dimiliki,  terutama laki-laki. Power tersebut hilang seiring dengan usia yang bertambah yang pada gilirannya lansia laki-
laki  secara  perlahan  akan  menarik  diri  dari  lingkungan  sosialnya  (post  power  syndrome)  (Perguna, 2019:08).
Selain  peran  individu  yang  mencoba  meminimalisir  angka  perceraian,  pemerintah  setempat Kecamatan  Donomulyo  khususnya  desa  Sidorejo  menciptakan  suatu  surat  perjanjian  yang  berlaku secara hukum. Adapun isi secara garis besar dari surat perjanjian ini adalah adanya denda berupa uang atau  materiil  sebanyak  300  juta  rupiah  yang  ditujukan  kepada  keluarga  migran  yang  bercerai. Pemerintah setempat pun mengatakan dari hasil wawancara yang terungkap yaitu:
“ Sebelum pergi menjadi TKI, warga  harus membuat perjanjian untuk mengatasi tingkat perceraian. 200- 300 juta sebagai denda apabila bercerai”.
Hal  ini  dikarenakan  banyaknya  pekerja  migran  yang  melakukan  perceraian  secara  illegal. Sehingga menyebabkan banyak keluarga migran yang melakukan protes ataupun marah kepada pihak pemerintah. Sistematika perjanjian ini adalah sebelum berangkat ke luar negeri, sang suami dan sang istri  harus  pergi  ke  kantor  kepala  desa,  kemudian  di  sana  mereka  akan  diberikan  sebuah  surat pernyataan  yang  menyatakan  bahwa  apabila  mereka  bercerai  maka  akan  dikenakan  sanksi  denda sebesar 300 juta. Kemudian surat pernyataan tersebut ditanda tangani oleh kedua pihak diatas materai.
Dalam  perspektif  teori  structural  fungsional,  baik  masyarakat  maupun  pemerintah  setempat mulai bekerja sama dalam meminimalisir angka perceraian, mulai dari pengendalian diri antar individu hingga surat persetujuan yang mengatur sanksi bagi keluarga migran yang bercerai. Hal ini bertujuan agar terjadi suatu kestabilan dan keseimbangan dalam masyarakat terutama dampak yang ditimbulkan dari fenomena perceraian baik bagi masyarakat di lingkungan secara luas maupun bagi keluarga atau anak mereka.
Adapun  salah  satu  ciri  mengenai  ketimpangan  gender  yang  menyatakan  bahwa  laki-laki  dan perempuan  akan  merespons  dengan  cukup  mudah  dan  alamiah  terhadap  struktur  dan  situasi  yang lebih  egiliter  (Ritzer,  2017:498).  Dengan  kata  lain,  mereka  menegaskan  adanya  kemungkinan  untuk mengubah  situasi  (Ritzer,  2017:498).  Situasi  ini  adalah  dimana  peran  laki-laki  atau  suami  akan mengalami perubahan sesuatu dengan kondisi yang ada atau bersifat kondisional.

## SIMPULAN
Budaya patriaki yang sudah mapan dalam kehidupan masyarakat runtuh karena buruh imigran. Posisi  suami  tidaak  lagi  sebagai  kepala  keluarga  yang  mengurus  wilayah  publik.  Didukung  dengan penghasilan sang istri yang lebih besar dari pada suami, membuat suami mengalami ketidakberdayaan peran dan akan menuruti segala keputusan sang istri. Sehingga sang istri akan lebih dominan dan tidak
bergantung  pada  sang  suami.  Hal  ini  menyebabkan  meningkatnya  tingkat  fenomena  perceraian terutama pada lingkungan pekerja migran.
Terdapat  2  jenis  perceraian  yaitu  perceraian  illegal  dan  legal.  Dikatakan  illegal  karena  tanpa sepengathuan  keluarga  dan  surat  perceraian  disampaikan  oleh  agen  langsung  yang  ke  rumah.  Serta dikatakan  legal  karena  dengan  sepengetahuan  keluarga  dan  kedua  belah  pihak.  Dalam  upaya mengurangi  dan  mempertahankan  keharmonisan  keluarga  suami  dituntut  untuk  mengendalikan emosi, ego serta lebih mengalah kepada sang istri dengan cara lebih cenderung mengalah dalam setiap pertengkaran,  tidak  berbicara  keras  dan  kasar  kepada  sang  istri,  tidak  mengatur  secara  penuh keuangan keluarga, serta menuruti kemauan sang istri. Selain strategi personal, pemerintah juga ikut andil dalam mengurangi angka perceraian  dengan menciptakan suatu surat perjanjian dengan sanksi denda  sebesar  300  juta  yang  ditujukan  pada  keluarga  migran  yang  bercerai  secara  illegal.  Untuk penelitian  selanjutnya  dapat  menjadikan  isteri  yang  sudah  menjadi  buruh  imigran  sebgai  informan penelitian  sehingga  dapat  menggambarkan  apa  yang  dirasakannya  ketika  dia  menjadi  buruh  imigran dan mengambil alih  tanggug jawab sebagi penafkah keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggaunitakiranantika, A. (2018). Konstruksi Sosial Pekerja Perempuan dan Anak pada Industri Perikanan . Sawwa: Jurnal Studi Gender, 13(1), 45-66. doi:http://dx.doi.org/10.21580/sa.v13i1.2216
Arifin, J; Mas’ari.A. (2017). Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Relevansinya dengan Konsep Kesetaraan Gender. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender. 16(2), 141 – 155. Retrived from http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/4137
Bennet,  Linda  Rae.,  Davies,  Sharyn  Graham.,  &Hidayana,  Irwan  Martua.(2018). Seksualitas  di Indonesia: Politik Seksual, Kesehatan, Keberagaman, dan Reprsentasi . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Chapman,  Rowena&Rutherford,  Jonathan.  (2014). Male  Order:  Menguak  Maskulinitas . Yogyakarta:Jalasutra.
Databoks. Jawa Timur Kirim Pekerja Migran Terbanyak ke Luar Negeri . Dari: databoks.katadata. Berita, 30 Juli 2018, (http:/www.databoks.katadata.co.id) diakses 25 November 2019
Ihromi, T.O. (1999). Bunga Rampai Sosiologi Keluarga. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Kemenker. 47%  Pekerja  Migran  Indonesia  Berkiprah  di  Sektor  Formal  Sepanjang  2018 .  Berita,  2019, (http:/www.databoks.katadata.co.id), diakses 2 Oktober 2019.
Moleong, Prof.DR.Lexy J. (2016). Metodologi Penelitian Kualititatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Perguna, L. (2016). Ruang Publik Katup Penyelamat Penduduk Lanjut Usia (Studi Gerontologi Sosial di Pondok Sepuh Payaman Magelang) . Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, 1(1), 47-55. Retrieved from http://journal2.um.ac.id/index.php/jsph/article/view/2486
Republika. Malang  Penyumbang  Tenaga  Kerja  Migran  Tertinggi  di  Indonesia. Dari:  republika.  Berita,  03 Desember 2018, (http:/www.republika.co.id) diakses 25 November 2019.
Ritzer, G. (2014). Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Ritzer,  G.  (2017). Teori  Sosiologi:  Dari  Teori  Sosiologi  Klasik  Sampai  Perkembangan  Mutakhir  Teori  Sosial Postmodern. Bantul: Kreasi Wacana.
Sopa, A.M. Upaya Keluarga BMPI (Buruh Migran Perempuan Indonesia) Dalam Menjaga Integrasi Keluarga Di Desa  Watulimo  Kecamatan  Watulimo  Kabupaten  Trenggalek. Jurnal  Mahasiswa  Sosiologi Universitas Brawijaya. 1(3), retrieved from http://jmsos.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jmsos/article/view/62
Ajrin, S.  (2014). Mother  And  Carrier:  Phenomenology  Study  Of  Dual-Carrier  Family. Kafa`Ah:  Journal  Of Gender Studies, 4(1), 46-70. doi:http://dx.doi.org/10.15548/jk.v4i1.93
Tribunnews,  Jateng. Provinsi  Jateng  Menempati  Urutan  Kedua  Pengirim  TKI  Terbanyak  di  Indonesia .  Dari: jateng.tribunnews.  Berita,  18  September  2018,  (http:/www.jateng.tribunnews.com),  diakses 25 November 2019.
Vonika,  Resa&Munthe,  Ricca  Angreini.  (2018). Hubungan  Kematangan  Emosi    Dengan  Kepuasan Pernikahan  Pada  Istri  Yang  Bekerja .  Marwah:  Jurnal  Perempuan,  Agama  dan  Jender,  Vol.  17 No. 1, 31 – 41. doi:http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v17i1.4807
Walby, S. (2014). Teorisasi Patriarki . Yogyakarta: Jalasutra.
Wandi,  G.  (2015). REKONSTRUKSI  MASKULINITAS:  MENGUAK  PERAN  LAKI-LAKI DALAM  PERJUANGAN  KESETARAAN  GENDER .  Kafa`Ah:  Journal  Of  Gender Studies, 5(2), 239-255. doi:http://dx.doi.org/10.15548/jk.v5i2.110
Wartaekonomi. Daerah  Ini  Paling  Banyak  Kirim  TKI .  Dari:  wartaekonomi.  Berita.  09  Agustus  2018, (http:/www.wartaekonomi.co.id), diakses 25 November 2019.