Volume 04 Nomor 01, Desember 2022 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/NLR
Penerbit : Program Studi Magister Kenotariatan  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia
This article is published in a peer-reviewed section of the Notary Law Research

## TANGGUNG JAWAB BADAN HUKUM KOPERASI TERHADAP NON ANGGOTA KOPERASI DALAM DANA INVESTASI BERBENTUK SIMPANAN BERJANGKA YANG MENGALAMI GAGAL BAYAR
Oleh: Indranas Gaho Magister Kenotariatan UNTAG Semarang indranaslawyer@gmail.com

## Aniek Tyaswati Wiji Lestari
Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang aniek-tyaswati@untagsmg.ac.id

## ABSTRAK
Koperasi selalu membutuhkan investor untuk melakukan kegiatan ekonomi. Investor yang berada  di  luar  anggota  koperasi  tersebut  memiliki  resiko  investasi  yang  cukup  tinggi. Resiko  yang  tinggi  pada  investor  di  luar  keanggotaan  koperasi  antara  lain  adalah  gagal bayar  seperti  yang  terjadi  pada  Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP)  Indosurya  Cipta. Perumusan masalah yaitu : 1.Bagaimana tanggung jawab badan hukum koperasi terhadap investor  yang  non  anggota  dalam  simpanan  berjangka  ketika  terjadi  gagal  bayar?, 2.Faktor-faktor  apa  yang  menyebabkan  adanya  dana  investasi  berbentuk  simpanan berjangka ketika koperasi mengalami gagal bayar? dan 3.Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan nomor 369/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst dalam kaitannya tentang skema  homologasi?.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif.  Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan.  Analisis  data  menggunakan  teknik  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa :
1. Pengurus  sebagai  organ  yang  mewakili  koperasi  tidak  dapat  menanggung  kerugian yang  ditimbulkan  atas  kerugian  yang  diderita  oleh  non  anggota  (Investor). Pertanggungjawaban  atas  segala  kelalaian  dan  kerugian  yang  timbul  atas  kegiatan koperasi sejatinya hanya diperuntukan oleh anggotanya.
2. Faktor  yang  menyebabkan  adanya  dana  investasi  berbentuk  simpanan  berjangka ketika  koperasi  mengalami  gagal  bayar  antara  lain  adalah  adanya  penawaran  bunga yang tinggi dan jaminan pajak bunga investasi yang rendah, adanya dokumen legalitas Koperasi,  dan  sertifikat  Simpanan  Berjangka  yang  ditandatangani  oleh  Pengurus Koperasi.
Adapun Pertimbangan hukum majelis hakim dalam kaitannya tentang skema homologasi adalah telah adanya putusan Pailit nomor 1348 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 yang berkekuatan hukum tetap, final, dan mengikat yaitu pengesahan perdamaian (homologasi).
Kata Kunci : Koperasi, Investor, Investasi, Simpanan Berjangka

## ABSTRACT
Cooperatives always need investors to carry out economic activities. Investors who are not members of the cooperative have a fairly high investment risk. High risk for investors outside the  cooperative's  membership  includes  default,  such  as  what  happened  to  the  Indosurya Cipta Savings and Loans Cooperative (KSP). The formulation of the problem is: 1. What is the responsibility of the cooperative legal entity to non-member investors in time deposits in the event of a default? 2. What factors cause investment funds in the form of time deposits when the cooperative fails to pay? and 3. What are the legal considerations of the panel of judges in  decision  number  369/Pdt.G/2021/PN  Jkt.Pst  regarding  the  homologation  scheme?  This study uses a normative juridical method. The specification of the research used is descriptive analytical. The data used in this study are primary data and secondary data. The technique of  data  collection  is  done  by  literature  study.  Data  analysis  used  descriptive  qualitative technique.  The  results  showed  that  the  management  as  the  organ  representing  the cooperative  cannot  bear  the  losses  incurred  for  the  losses  suffered  by  non-members (Investors).  Liability  for  all  negligence  and  losses  arising  from  cooperative  activities  is actually only addressed to its members. Factors that cause investment funds in the form of time deposits when the cooperative fails to pay include the existence of high interest offers and  low  investment  tax  guarantees,  the  existence  of  cooperative  legal  documents,  and  a certificate of time deposit signed by the cooperative management. . The legal consideration of  the  panel  of  judges  related  to  the  homologation  scheme  is  that  there  has  been  a bankruptcy  decision  number  1348  K/Pdt.Sus-Pailit/2020  which  has  permanent,  final  and binding legal force, namely the ratification of peace (homologation).
Keywords: Cooperatives, Investors, Investments, Time Savings

## A. PENDAHULUAN
Cita-cita  kemerdekaan  Bangsa  Indonesia  tidak  hanya  sebatas  pada kemerdekaan  secara  politik,  melainkan  juga  kemerdekaan  ekonomi.  Hal  itu  telah menjadi buah pemikiran dari Mohammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia pertama  sekaligus  Bapak  Koperasi  Indonesia,  yang  memiliki  pandangan  bahwa ekonomi  rakyat  Indonesia  harus  bersendikan  pada  koperasi  dengan  berasaskan kekeluargaan  dan  kegotong-royongan. 1 Koperasi  adalah  sebuah  organisasi  usaha yang  dijalankan  oleh  orang-seorang  dan  kegiatan  usahanya  berlandaskan  pada prinsip  ekonomi  rakyat.  Koperasi  memiliki  karakteristik  utama  seperti  berbentuk organisasi  bisnis,  dijalankan  oleh  orang-seorang,  ditujukan  untuk  mencapai kesejahteraan  bersama,  berprinsip  ekonomi  kerakyatan,  dan  berasaskan kekeluargaan. 2 Kekeluargaan  merupakan  asas  filosofi  koperasi.  Koperasi  memiliki nilai-nilai  keutamaan  seperti  kekeluargaan,  gotong  royong  dan  kebersamaan, kemandirian, serta solidaritas.
Pengakuan  yuridis  terhadap  koperasi  tercantum  dalam  penjelasan  Pasal  33 ayat  (1)  UUD  1945  yang  berbunyi  “Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama
1 Itang,  2016, Pemikiran  Ekonomi  Koperasi  Mohammad  Hatta:  Relevansinya  dengan  Etika Ekonomi Islam, Penerbit Laksita Indonesia, Serang, hlm. 2.
2 Sumantri,  Bambang,  Permana,  Erwin  P,  2017, Manajemen  Koperasi  dan  UMKM ,  FE  Univ. Nusantara PGRI, Kediri, hlm. 1.
berdasar  atas  asas  kekeluargaan”.  Pasal  3  undang– undang    Koperasi  yang menyatakan :
“ Koperasi  bertujuan  memajukan  kesejahteraan  anggota  pada  khususnya  dan masyarakat  pada  umumnya  serta  ikut  membangun  tatanan  perekonomian  nasional dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat  yang  maju,  adil,  dan  makmur  berlandaskan Pancasila dan UUD 1945”.
Beberapa  kasus  di  lapangan,  investor  yang  berada  di  luar  anggota  koperasi memiliki resiko investasi yang cukup tinggi. Resiko yang tinggi pada investor di luar keanggotaan  koperasi  salah  satunya  adalah  gagal  bayar.  Istilah gagal  bayar menggambarkan  suatu  kondisi  saat  seorang  debitur  tidak  bisa  memenuhi kewajibannya  berdasarkan  dengan  akad  utang  piutang  yang  diciptakannya.  Suroto menyatakan  bahwa  peristiwa  gagal  bayar  terjadi  karena  beberapa  faktor.  Faktor pertama adalah banyaknya koperasi palsu atau quasi . Faktor kedua adalah lemahnya penegakan  hukum  atas  peristiwa  gagal  bayar  dan  faktor  ketiga  adalah  masih rendahnya literasi keuangan masyarakat Indonesia. 3
Uraian  di  atas  setidaknya  dapat  dibuktikan  dengan    kasus  temuan  koperasi yang  mengalami  gagal  bayar  salah  satunya  adalah  Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP) Indosurya  Cipta  yang  terjadi  pada  tahun  2020.  Taksiran  atas  dana  yang  gagal dibayarkan  oleh  koperasi  kepada  para  investor  sebesar  Rp  14  Triliun.  Penyebab utama  dari  gagal  bayar  KSP  Indosurya  Cipta  adalah  tingginya  tingkat  bunga  yang dijanjikan  kepada  investor.  Indosurya  digugat  oleh  non  anggota  koperasi  yang memiliki dana investasi berjangka berdasarkan pada surat gugatan tertanggal 10 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11  Juni  2021  dalam  Register  Nomor  369/Pdt.G/2021/PN  Jkt.Pst  dan  memiliki putusan yang
berkekutan hukum tetap berdasarkan putusan nomor 369/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.
Skema homologasi yang sangat merugikan anggota akibat voting tersebut juga membuat pembayaran dilakukan bertahap setiap 6 bulan sekali selama 5 tahun tanpa ada jasa cicilan. 4 Mengenai gagal bayar tersebut, sejatinya dapat diantisipasi apabila pengurus atau calon anggota memahami peraturan pemerintah Nomor  9 Tahun 1995 tentang  Pelaksanaan  Koperasi  Simpan  Pinjam.  Pada  peraturan  tersebut  dikatakan bahwa:
“ Kegiatan Usaha Simpan  Pinjam adalah  kegiatan  yang  dilakukan  untuk menghimpun  dana  dan  menyalurkannya  melalui  kegiatan  usaha  simpan  pinjam  dari dan  untuk  anggota  koperasi  yang  bersangkutan,  calon  anggota  koperasi  yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya”.
Pasal  1  angka  4  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1995  yang  dimaksud simpanan    adalah  dana  yang  dipercayakan  oleh  anggota,  calon  anggota,  koperasi- koperasi  lain  dan  atau  anggotanya  kepada  koperasi  dalam  bentuk  tabungan,  dan
3 Mochamad  Januar  Rizki, Memahami  Akar  Masalah  Fenomena  Gagal  Bayar  Koperasi  Simpan Pinjam ,  diakses  dari  https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-akar-masalah-fenomena-gagal- bayar-koperasi-simpan-pinjam-lt5e946c180795f/, pada tanggal 22 Februari 2022, pukul 16.24 Wib.
4 Ibid, https://ekonomi.bisnis.com/read/20210828/12/1435199/koperasi-simpan-pinjam-ini-diduga- gagal-bayar-anggota-rugi-triliunan-rupiah.
simpanan  koperasi  berjangka.  Simpanan  wajib  dan  simpanan  pokok  anggota  tidak masuk kategori simpanan karena keduanya bukanlah dana yang diserahkan kepada koperasi  sebagai  tabungan  maupun  simpanan  berjangka  tetapi  sebagai  modal koperasi,  karena  keduanya  membawa  konsekuensi  hukum  yang  berbeda,  utamanya menyangkut tanggung jawab koperasi terhadap pemilik dana. 5
Konsekuensi  pertama  adalah  koperasi  bertanggung  jawab  mengembalikan simpanan yang berbentuk tabungan atau simpanan berjangka milik anggotanya atau calon  anggota  sekalipun  koperasi  menderita  kerugian.  Konsekuensi  kedua  adalah koperasi  bertanggung  jawab  membayar  bunga  terhadap  pemilik  tabungan  atau simpanan  berjangka  sekalipun  koperasi  menderita  kerugian. 6 Berdasarkan  latar belakang  di  atas,  penulis  tertarik  melakukan  penelitian  dengan  judul “Tanggung Jawab  Badan  Hukum  Koperasi  Terhadap  Non  Anggota  Koperasi  Dalam  Dana Investasi Berbentuk Simpanan Berjangka Yang Mengalami Gagal Bayar” .

## B. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  dapat  dirumuskan  pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana tanggung jawab badan hukum koperasi terhadap investor yang non anggota dalam simpanan berjangka ketika terjadi gagal bayar?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan adanya dana investasi berbentuk simpanan berjangka ketika koperasi mengalami gagal bayar?
3. Bagaimana  pertimbangan  hukum  majelis  hakim  dalam  putusan  Nomor 369/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst dalam kaitannya tentang skema homologasi?

## C. METODE PENELITIAN

## 1. Metode Pendekatan
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif.  Yuridis  normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data  sekunder  sebagai  bahan  dasar  untuk  diteliti  dengan  cara  mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 7

## 2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  analitis.  Spesifikasi penelitian  deskriptif  analitis  adalah  suatu  spesifikasi  yang  menggambarkan peraturan  perundangan  yang  berlaku  dikaitkan  dengan  teori-teori  hukum  serta praktek  pelaksanaannya. 8 Dikatakan  deskriptif,  maksudnya  dari  penelitian  ini diharapkan  dapat  diperoleh  gambaran  secara  menyeluruh  dan  sistematik
5 Sugali, KSP Gagal Bayar Simpanan Berjangka Milik Anggota, diakses dari https://sugalilawyer.com/koperasi-simpan-pinjam-ksp-gagal-bayar-simpanan-berjangka-deposito-milik- anggota/ , pada tanggal 19 Juni 2022, pukul 7.17 WIB.
6 Ibid, https://sugalilawyer.com/koperasi-simpan-pinjam-ksp-gagal-bayar-simpanan-berjangka- deposito-milik-anggota/ . 7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Press, Jakarta, hlm. 13-14.
8 Sumardi Suryabrata , 1993, Metodologi Penelitian , Rajawali, Jakarta, hlm.19.
mengenai  segala  hal  yang  berhubungan  dengan  tanggung  jawab  badan  hukum koperasi  terhadap  non  anggota  koperasi  dalam  dana  investasi  berbentuk simpanan berjangka yang mengalami gagal bayar oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3. Sumber dan Jenis Data
Untuk  memperoleh  data  dalam  penyusunan  penelitian  ini  menggunakan Data  sekunder    sebagai  sumber  data  utama,  dan  data    Primer  sebagai  Data Pendukung.  Data  sekunder    didapat dengan  melakukan  penelitian  melalui  bahan kepustakaan, dan didukung atau dilengkapi dengan data – data yang diperoleh dari studi kasus.
Adapun data sekunder yang diteliti meliputi:
a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum pustaka yang meliputi:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945).
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
3) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Koperasi).
4) Undang-Undang  No.  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah.
5) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
6) Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015.
7) Putusan Peradilan Jakarta Pusat nomor 369/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst
b. Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan – bahan  yang  erat  hubungannya  dengan bahan  hukum  primer  dan  dapat  membantu  menganalisis  serta  memahami bahan hukum primer. Terdiri dari:
1) Buku-buku hasil karya para sarjana;
2) Hasil-hasil penelitian;
3) Berbagai  hasil  seminar  atau  kegiatan  ilmiah  lainnya  yang  ada  kaitannya dengan permasalahan yang dibahas;
c. Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terdiri dari:
1) Kamus hukum;
2) Kamus-kamus lainnya yang menyangkut penelitian ini. Sedangkan Sumber data primer sebagai sumber data pendukung, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara, Adapun  wawancara  dilakukan  dengan  korban  yang    berstatus  non  anggota koperasi (investor).
4. Metode Pengumpulan Data
a)  Data Sekunder
Pada  penelitian  ini,  data  dikumpulkan  dengan  cara  studi  kepustakaan atau studi dokumen ( documentary study ). Langkah yang akan dilakukan untuk melaksanakan teknik tersebut adalah dengan cara mengumpulkan data primer dan sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan. Pengumpulan data dilakukan juga dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil- hasil  penelitian  dan  dokumen-dokumen  peraturan  perundang-undangan  yang
berkaitan  dengan  Tanggung  Jawab  Badan  Hukum  Koperasi  terhadap  non anggota  koperasi  dalam  dana  investasi  berbentuk  simpanan  berjangka  yang mengalami gagal bayar.
b)  Data Primer
Data  primer  adalah  data  yang  dikumpulkan  langsung  oleh  peneliti melalui  sumbernya  dengan  melakukan  penelitian  ke  objek  yang  diteliti  di lapangan.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  didalam  penelitian  ini adalah  metode  wawancara.  Adapun  Wawancara  dilakukan  dengan  korban berstatus non anggota koperasi (investor).
5. Teknik Analisis Data
Data  yang  telah  dikumpulkan  selanjutnya  dianalisis  secara  deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu metode analisis dengan cara menggambarkan keadaan sebenarnya  di  lapangan. 9 Kualitatif  yaitu  metode  analisis  data  dengan  cara mengelompokkan  dan  menseleksi  data  yang  diperoleh  dari  penelitian  menurut kualitas  dan  kebenarannya,  kemudian  dihubungkan  dengan teori-teori  dari  studi kepustakaan  sehingga  diperoleh  jawaban  atas  permasalahan  dalam  penelitian ini. 10 Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah karena peneliti  dijadikan  sebagai  instrumen  kunci  teknik  pengumpulan  data  dilakukan secara  triangulasi  (gabungan),  analisis  data  bersifat  induktif/kualitatif,  dan  hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Tanggung  jawab  badan  hukum  koperasi  terhadap  investor  non  anggota dalam simpanan berjangka ketika terjadi gagal bayar
Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang
Perkoperasian menyatakan bahwa:
“Koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para  anggotanya sebagai  modal  untuk  menjalankan  usaha,  yang  memenuhi  aspirasi  dan kebutuhan  bersama  di  bidang  ekonomi,  sosial,  dan  budaya  sesuai  dengan nilai dan prinsip koperasi”.
Sebagai  badan  usaha  yang  berbadan  hukum,  setiap  perbuatan  koperasi diwakilkan  oleh  organnya.  Organ  yang  paling  bertanggung  jawab  dalam  hal  ini adalah pengurus, pengawas, dan rapat anggota. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa :
“Pengurus  adalah  perangkat  organisasi  koperasi  yang  bertanggung  jawab penuh atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan tujuan koperasi, serta  mewakili  koperasi  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  sesuai dengan  ketentuan  Anggaran  Dasar.  Pengawas  adalah  perangkat  organisasi koperasi  yang  bertugas  mengawasi  dan  memberikan  nasihat  kepada
9 Ibid, hlm. 23
10 Ibid, hlm. 24
pengurus. Adapun rapat anggota adalah perangkat organisasi koperasi yang memegan g kekuasaan tertinggi dalam koperasi”.
Pengurus  sebagai  organ  yang  menjalankan  dan  mewakili  koperasi  telah ditetapkan  dalam  Pasal  30  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992  Tentang Perkoperasian. Dalam menjalankan  amanah untuk  mengelola koperasi, pengurus dibebani  tanggung  jawab  seperti  diatur  dalam  Pasal  31  bahwa  pengurus bertanggung  jawab  mengenai  segala  kegiatan  pengelolaan  koperasi  dengan usahanya  kepada  rapat  anggota  atau  rapat  anggota  luar  biasa.  Apabila  pengurus dalam mengelola koperasi menimbulkan kerugian maka harus bertanggung jawab untuk kerugian seperti yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkoperasian. Pasal  60  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2012  Tentang Perkoperasian juga menegaskan bahwa:
“Pengurus bertanggung  jawab  atas  kepengurusan  koperasi  untuk kepentingan  dan  pencapaian  tujuan  koperasi  kepada  rapat  anggota  dan bertanggung  jawab  penuh  secara  pribadi apabila  yang  bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan”.
Mengenai  tanggung  jawab  pengurus  koperasi,  Pasal  34  Undang-Undang Perkoperasian yang menyatakan bahwa:
“Pengurus,  baik  bersama -sama,  maupun  sendiri-sendiri,  menanggung kerugian  yang  diderita  koperasi,  karena  tindakan  yang  dilakukan  dengan kesengajaan  atau  kelalaiannya  (ayat  1)  dan  di  samping  penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan (ayat 2)”.
Pertanggungjawaban  atas  segala  kelalaian  dan  kerugian  yang  timbul  atas kegiatan  koperasi  sejatinya  hanya  diperuntukan  oleh  anggotanya.  Hal  demikian berkaca  pada  pasal  29  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992  Tentang Perkoperasian  yang  menjelaskan  bahwa  pengurus  dipilih  dari  dan  oleh  anggota koperasi  dalam  rapat  anggota.  Pasal  tersebut  menyiratkan  bahwa  non  anggota koperasi tidak memiliki apapun atas keterpilihan pengurus.
Pada masalah KSP Indosurya, permasalahan terletak pada terminologi yang digunakan. KSP Indosurya melakukan kegiatan usaha investasi kepada masyarakat yang bukan anggota serta menggunakan terminologi nasabah.
Investasi atau disebut juga penanaman modal adalah  segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia oleh seorang Investor (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal).
Aktifitas  simpanan  Berjangka  tersebut  tentu  melanggar  peraturan perkoperasian  dan  melanggar  peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  karena telah  menyelenggarakan  produk  investasi  tanpa  memiliki  izin  dari  OJK. 11 Pandangan  lain  yang  dapat  mewakilkan  bahwa  pengurus  KSP  Indosurya  tidak
11 Ibid, https://keuangan.kontan.co.id/news/kemenkop-ukm-tegaskan-layanan-koperasi-hanya- untuk-anggota ,
dapat  menanggung  kerugian  yang  ditimbulkan  atas  kerugian  yang  diderita  oleh investor, dalam hal ini yang mengajukan perkara perdata tingkat pertama karena pada dasarnya aturan main pada rapat anggota koperasi adalah one man one vote dan  mengingat  pula  bahwa  terkait  modal  pinjaman  untuk  operasional  koperasi hanya  bersumber  dari  anggota,  koperasi  lain,  bank  atau  lembaga  keuangan  lain, penerbitan obligasi surat hutang, serta sumber lain yang sah (pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum).
2. Faktor  yang  menyebabkan  adanya  dana  investasi  berbentuk  simpanan berjangka ketika koperasi mengalami gagal bayar
Berdasarkan  pada  Putusan  Nomor  369/Pdt.G/2021/PN  Jkt.Pst,  terlihat bahwa total kerugian yang dialami oleh nasabah mencapai Rp. 64.802.524.227,00 (enam puluh empat miliar delapan ratus dua juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
“Dana  dari  21  (dua  puluh  satu)  orang total  berjumlah  Rp.  64.802.524.227,00 (enam puluh empat miliar delapan ratus dua juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) ditambah bunga masing- masing” (Wawancara, Penggugat, Mei .2022).
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  bersama  para  penggugat, diketahui  bahwa  faktor  pertama  yang  menyebabkan  adanya  dana  investasi berbentuk  simpanan  berjangka  ketika  koperasi  mengalami  gagal  bayar  adalah tingginya bunga dan rendahnya jaminan pajak atas bunga investasi. Bunga dalam waktu 24 bulan mencapai 10,75% dan jaminan pajak atas  bunga investasi adalah 10%.
“ Diberikan  suatu  informasi  kepada  kami  berbagai  keuntungan.  Ambil contoh, apabila kita menyetorkan setoran Rp. 50.000.000 dan dikelola dalam jangka  waktu  24  bulan  akan  mendapatkan  imbal  jasa  (bunga)  sebesar 10,75%.  Jaminan  pajak  bunga  atas  investasi  yang  rendah  yaitu  10%” (Wawancara, Penggugat, Mei 2022).
Faktor  kedua  yang  teridentifikasi  adalah  adanya  keyakinan  bahwa  tidak akan  adanya  unsur  penipuan  sebab  terdapat  Akta  Notaris  Pendirian  Koperasi Nomor  84,  tanggal  27  September  2012  oleh  notaris  Titiek  Irawati  Sugianto,  S.H dan  Surat  Pengesahan  Akta  Koperasi  yang  diterbitkan  berupa  Surat  keputusan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta  No.  430/BH/XII.1/-  1.829.31/XI/2012,  tertanggal  5  November  2012  dan Surat  Persetujuan  yang  dikeluarkan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  yang diperlihatkan  oleh  Tergugat  I  kepada  Para  Penggugat.  Adanya  Surat  Izin  Nomor 369/SISP/Dep.1/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan ketua atau penggagas yang tertera adalah  Henry  Surya  juga  menjadi  keyakinan  para  penggugat  bahwa  gagal  bayar tidak akan terjadi.
“Ada akta  notaris  oleh  notaris  Titiek  Irawati  Sugianto,  S.H  dan  Surat
Pengesahan Akta Koperasi. Ada juga Surat Izin Nomor 369/SISP/Dep.1/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan ketua atau penggagas yang tertera adalah Henry Surya” (Wawancara, Penggugat, 25/06.2022). Faktor  ketiga  yang  teridentifikasi  adalah  adanya  bukti  dari  dana  investasi yang dibayarkan berupa sertifikat Simpanan Berjangka yang ditandatangani oleh Henry Surya (Tergugat II) selaku Ketua KSP Indosurya.
“KSP Indosurya (Tergugat I) menyimpan besaran dana masing -masing yang disetorkan di dalam bukti transaksi Bank dan Sertifikat Simpanan Berjangka yang dikeluarkan oleh KSP Indosurya . Kita langsung melakukan pembayaran secara spontan melalui M-Banking dan teller . Setelah dibayarkan kita kirim bukti transfer dan nantinya langsung diterbitkan suatu sertifikat Simpanan Berjangka yang ditandatangani  oleh Henry Surya” (Wawancara, Penggugat, 25/06.2022).
3. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Nomor 369/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst dalam kaitannya tentang skema homologasi.
Bahwa  adapun  amar  putusan  hakim  atas  perkara  Perkara  Nomor 369/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst adalah sebagai berikut :
a. Mengabulkan eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat I dan Tergugat II.
b. Menyatakan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  tidak  berwenang  mengadili Perkara Nomor 369/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.
c. Menghukum  Para  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah Rp3.480.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). 12
Beberapa pertimbangan hakim dalam kaitannya dengan skema homologasi berdasarkan putusan Nomor 369/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst adalah sebagai berikut :
a. Menimbang,  bahwa  terhadap  eksepsi  tersebut  para  Penggugat  mengajukan tanggapan di dalam Repliknya yang pada pokoknya mengacu pada pasal 243 ayat  (1)  UU  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  yang  berbunyi  “Penundaan  kewajiban pembayaran  utang  tidak  menghentikan  berjalannya  perkara  yang  sudah dimulai oleh  Pengadilan  atau  menghalangi  diajukannya  perkara  baru”. Sehingga  berdasarkan  peraturan  tersebut  di  atas  maka  dengan  adanya Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tidak membuat dihentikannya  perkara  perdata  No.369/Pdt.G/2021/PN  Jkt.Pst  pada Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat,  sehingga  dalil  bantahan  Tergugat  I  harus dinyatakan ditolak.
b. Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan  mengadili/kompetensi  absolut  maka  berdasarkan  Pasal  136 HIR/162  RBg  Pengadilan  harus  mempertimbangkan  terlebih  dahulu  eksepsi tersebut.
c. Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan bukti awal sebagai  bukti  pendukung  atas  dalil  eksepsinya  tersebut  yang  bertanda  bukti T.I.II.Absolut-1  berupa  Putusan  Nomor  66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN  Niaga
12 Putusan Nomor 369/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst
Jkt.Pst tanggal 17 Juli 2020 dan bukti T.I.II.Absolut  -2 berupa Putusan Nomor 1348 K/Pdt.Sus-Pailit/2020, tanggal 8 Desember 2020.
d. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.II.Absolut-1 dan bukti T.I.II.Absolut - 2 tersebut di atas bahwa nyatalah terhadap Tergugat I telah ada Putusan Pailit yang  tertuang  dalam  Putusan  Nomor  1348  K/Pdt.Sus-Pailit/2020,  tanggal  8 Desember  2020  ( vide bukti  T.I.II.Absolut  -2)  yang  telah  berkekuatan  hukum tetap,  sehingga  semua  perkara  yang  berkaitan  dengan  harta  ataupun  hutang yang menjadi kewajiban pihak debitur pailit menjadi kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutusnya ( vide pasal 1 angka 1 UU Nomor 37 Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  PKPU  yang  dimaksud  dengan  Kepailitan adalah  sita  umum  atas  semua  kekayaan  Debitor  Pailit  yang  pengurusan  dan pemberesannya  dilakukan  oleh  Kurator  di  bawah  pengawasan  Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini).
e. Menimbang,  bahwa  pasal  3  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 tentang Kepailitan dan PKPU “Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal  lain  yang  berkaitan  dan/atau  diatur  dalam  Undang-Undang  ini, diputuskan  oleh  Pengadilan  yang  daerah  hukumnya  meliputi  daerah  tempat kedudukan hukum D ebitor” dan dalam penjelasannya (Pasal 3 Ayat (1) yang dimaksud  dengan  “hal - hal  lain”,  adalah actio pauliana ,  perlawanan  pihak ketiga  terhadap  penyitaan,  atau  perkara  Debitor,  Kreditor,  Kurator,  atau pengurus  menjadi  salah  satu  pihak  dalam  perkara  yang  berkaitan  dengan harta  pailit  termasuk  gugatan  Kurator  terhadap  Direksi  yang  menyebabkan perseroan  dinyatakan  pailit  karena  kelalaiannya  atau  kesalahannya.  Hukum Acara  yang  berlaku  dalam  mengadili  perkara  yang  termasuk  “hal - hal  lain” adalah  sama  dengan  Hukum  Acara  Perdata  yang  berlaku  bagi  perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.
f. Menimbang,  bahwa  sebagaimana  bunyi  pasal  3  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penjelasannya tersebut di atas, sangat  jelas  dan  tegas  diatur  bahwa  sepanjang  gugatan  yang  diajukan  masih berkaitan  dan  berhubungan  dengan  harta  milik  pihak  debitur  pailit  haruslah diajukan  ke  Pengadilan  Niaga  karena  hal  tersebut  merupakan  kewengan absolut dari Pengadilan Niaga.
g. Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas,  eksepsi Tergugat I dan Tergugat II menurut Majelis Hakim adalah berdasar hukum dan harus  dikabulkan  dengan  demikian  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut.
h. Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  maka  tanggapan  para  Penggugat  atas eksepsi  kewenangan  mengadili  absolut  dari  Tergugat  I  dan  Tergugat  II beralasan  hukum  untuk  dikesampingkan  karena  gugatan  para  Penggugat dengan  Nomor  369/Pdt.G/2021/PN  Jkt.Pst,  tanggal  10  Juni  2021  yang diterima  dan  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat pada  tanggal  11  Juni  2021,  diajukan  setelah  adanya  Putusan  Pailit  atas
Tergugat  I  yang tertuang dalam  Putusan  Nomor  1348  K/Pdt.Sus-Pailit/2020, tanggal 8 Desember 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap.
i. Menimbang,  bahwa  terhadap  eksepsi  Turut  Tergugat  I,  Turut  Tergugat  III, Turut  Tergugat  IV,  Turut  Tergugat  V  dan  Turut  Tergugat  VI  karena  bukan eksepsi  mengenai  kewengan  mengadili  Pengadilan  baik  secara  absolut maupun secara relatif, maka haruslah dikesampingkan.
j. Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan, maka Penggugat haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini. Berdasarkan pertimbangan hakim di atas, dapat terlihat bahwa sebelumnya, skema  homologasi  telah  diputus  oleh  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Kelas  IA Khusus  Nomor:  66/pdt.sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.  tertanggal  17  juli  2020 j.o.  Putusan  Kasasi  Mahkamah  Agung  RI  Nomor:  1348  K/Pdt.Sus.-Pailit/2020 tertanggal 08 Desember 2020. Dengan amar putusan adalah sebagai berikut.
a. Menerima dan mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang  (PKPU)  yang  diajukan  oleh  Pemohon  PKPU  terhadap  Termohon PKPU/Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta untuk seluruhnya.
b. Menyatakan bahwa Termohon PKPU/Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
c. Memberikan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  Sementara  (PKPU Sementara)  terhadap  Termohon  PKPU/Koperasi  Simpan  Pinjam  Indosurya Cipta  selama  45  (empat  puluh  lima)  hari  terhitung  sejak  tanggal  putusan diucapkan.
d. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mengawasi  proses  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU) Termohon PKPU/Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta.
Pertimbangan  hakim  berkaitan  dengan  skema  homologasi  berdasarkan putusan Nomor: 66/pdt.sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 17 juli 2020 j.o.  Putusan  Kasasi  Mahkamah  Agung  RI  Nomor:  1348  K/Pdt.Sus.-Pailit/2020 tertanggal  08  Desember  2020,  secara  mutatis  muntandis  telah  menarik  Para Penggugat pada perkara Nomor 369/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 10 Juni 2021 sebagai  pihak  dalam  skema  homologasi  sementara  Para  Penggugat  adalah  para Investor  yang  tidak  berstatus  sebagai  anggota  koperasi  dan  tidak  menjadi  pihak dalam putusan skema homologasi tersebut.

## E. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992  Tentang  Perkoperasian  belum mengatur status non anggota koperasi (investor) sehingga badan hukum koperasi tidak dapat menanggung kerugian yang diderita oleh non anggota (investor).
a. Adapun  Faktor  adanya  dana  investasi  berbentuk  simpanan  berjangka  antara lain  :  adanya  penawaran  bunga  dana  investasi  yang  tinggi  mencapai  10,75% dengan  jaminan  pajak,  adanya  legalitas  Akta  Notaris  Pendirian  Koperasi  dan
adanya  bukti  dari  dana  investasi  yang  setorkan  berupa  sertifikat  Simpanan Berjangka yang ditandatangani oleh Pengurus Koperasi yang sah.
b. Adapun  Pertimbangan  hukum  majelis  hakim  dalam  putusan  Nomor 369/Pdt.G/2021/PN  Jkt.Pst  adalah  mengenai  kewenangan  mengadili  / kompetensi absolut dengan pertimbangan :
1) Telah adanya putusan Pailit nomor 1348 K/Pdt.Sus-  Pailit/2020;
2) Gugatan yang diajukan masih berkaitan dan   berhubungan  dengan  harta milik pihak debitur pailit;
3) Gugatan para penggugat dengan nomor 369/Pdt.G/2021/PN  Jkt.Pst,
tanggal 10 juni 2021,   diajukan  setelah  adanya  putusan  pailit  yang  telah berkekuatan hukum tetap.
2. Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis antara lain :
a. Untuk  menjamin  perlindungan  hukum  kepada  korban  koperasi  seharusnya badan  hukum  koperasi  bertanggung  jawab  atas  tindakan  yang dilakukan  oleh organ koperasi baik karena kesengajaan atau kelalaiannya oleh badan pengurus sebagai organ yang berwenang mewakili koperasi baik didalam maupun diluar pengadilan.
b. Setiap  koperasi  yang  menjalankan  program  kepada  setiap  anggota-nya,  jenis dan  bentuk  program-nya  harus  patuh  pada  ketentuan  UU  Perkoperasian  dan mendapatkan ijin dari Otoritas Jasa Keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku Abdul Basith, 2008, Islam dan Manajemen Koperasi , UIN Malang Press, Malang.
Abdul  Ghofur  Anshori,  2009, Perbankan  Syariah  di  Indonesia ,  Gadjah  Mada  University Press, Yogyakarta.
Ali Rido,S.H,1977, Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, yayasan, Wakaf, Alumni, Bandung
Kartasapoetra,  2002, Koperasi  Indonesia  :  Yang  Berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945 , Rineka Cipta, Jakarta.
Lilik  Mulyadi,  2013, Perkara  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang (PKPU)Teori dan Praktik , Bandung, Alumni
Panji Anotaga, 2007, Dinamika Koperasi , PT. Rineka Cipta, Jakarta.
Pujiyono,  2015, Hukum  Koperasi  dalam  Potret  Sejarah  di  Indonesia ,  CV.  Indotama  Solo, Surakarta
Sumantri,  Bambang  A.  &  Permana,  Erwin  P.,  2017, Manajemen  Koperasi  dan  UMKM, FE Univ. Nusantara PGRI, Kediri.

## Jurnal Ilmiah
Restu Dwi Kismawati, 2019, “Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Atas Kerugian Koperasi”, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume VI Nomor 2
Porta,  R.  L.  (2000).  Investor  protection  and  corporate  governance. Journal  of  Financial Economics , 3-27.
Widiastuti,  “Tanggung  Jawab  Pengurus  Koperasi  Simpan  Pinjam  Berbadan  Hukum Terhadap  Penyimpanan  Dana”,  Wacana  Hukum,  Volume  VIII  Nomor  2,  Tahun 2009

## Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Koperasi).
Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah