## Ketidaksesuaian Cara Produksi Pangan yang Baik di Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) (Studi Kasus IRT di Kota Meulaboh)

## Incompatibility of Good Manufacturing Practice in the Home Industry (Case Study Home Industry in Meulaboh City)
Hasanuddin Husin, Novriaman Pakpahan*, Ria Refika Pertiwi, Roza Rahma Aulia, Nurul Hidayanti
Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Teuku Umar *Korespondensi: novriaman@utu.ac.id
Diterima Tanggal 02 Januari 2023, Disetujui Tanggal 25 Januari 2023 DOI 10.51978/japp.v23i1.504

## Abstrak
Sebagian besar produk pangan yang beredar di Indonesia diproduksi dari industri mikro atau industri rumah tangga  sehingga  cara  produksi  pangan  industri  rumah  tangga  berperan  besar  terhadap  mutu  pangan olahan yang beredar di masyarakat. Penelitian ini dimaksudkan untuk  menilai penerapan cara produksi pangan yang baik industri rumah tangga (CPPB-IRT) di Kota Meulaboh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian dilakukan di empat industri rumah tangga pangan yang telah memiliki nomor PIRT (IRTP A, B, C, dan D). Penilaian terhadap empat IRTP ditemukan bahwa IRTP A  telah  sesuai  CPPB-IRT,  sedangkan  IRTP  B,  IRTP  C,  dan  IRTP  D  belum  sesuai  CPPB-IRT.  Bentuk penyimpangan yang ditemukan pada IRTP meliputi tidak ada penanggung jawab higiene karyawan dan karyawan belum menggunakan pakaian kerja yang lengkap (penutup kepala, masker, sarung tangan), tata letak peralatan tidak sesuai urutan produksi, dan sarana pembersihan tidak terawat. Adapun rekomendasi yang  dapat  diusulkan  yaitu  IRTP  perlu  pelatihan  tentang  manajemen  mutu,  IRTP  perlu  meningkatkan kesadaran  pekerja  ataupun  mempekerjakan  karyawan  yang  memiliki  komitmen  terhadap  keamanan pangan  dan  pengawas  pangan  perlu  memberikan  pembinaan  dan  tindakan  terhadap  IRTP  yang  tidak memiliki komitmen terhadap penerapan CPPB-IRT.
Kata Kunci: CPPB, higiene, industri rumah tangga, sanitasi

## Abstract
Most of the food products circulating in Indonesia are produced by micro-industries or home industries, so the good manufacturing practice of home industries plays a significant role in the quality of processed food circulating  in the community. This research aimed to assess the implementation of good manufacturing practices (GMP) in the home industries of Meulaboh City. This research is qualitative research with a case study method. The research was conducted in four food home industries (FHI) that already had certified numbers (Food Home  Industry A, B, C,  and D). An assessment of the four FHIs found  that FHI A  was compliant with GMP, while FHI B, FHI C, and FHI D were not compliant with GMP. The irregularities found in FHI included no person in charge of employee hygiene, employees not wearing complete work clothes (head cover, masks, gloves), the layout of equipment not in production order, and cleaning facilities not being  maintained. The recommendations that can be proposed were that FHIs  need training on quality management, this need to increase the awareness of workers or sales employees who are committed to food safety, and food inspectors need to provide guidance and action on FHIs that did not commit to the implementation of GMP.
Keywords: GMP, home industry, hygiene, sanitation

## PENDAHULUAN
Cara  Produksi  Pangan  yang  baik (CPPB) adalah pedoman yang ditujukan untuk memproduksi  pangan  agar  bermutu,  aman dan layak  untuk dikonsumsi  (BPOM,  2012b). Pedoman  ini  dirancang  untuk  mencegah kontaminasi biologi, kimia dan fisik berdasarkan  prinsip-prinsip  dasar  keamanan pangan (BPOM, 2014). CPPB juga merupakan salah satu bentuk sistem jaminan mutu  pangan  yang  mana  penerapannya sangat  penting  bagi  kelangsungan  industri pangan.  Manfaat  dari  penerapan  tersebut yaitu  mencegah  kontaminasi,  memperoleh kepercayaan  konsumen,  menurunkan  resiko kerugian  produksi  akibat  produk  cacat,  dan memungkinkan industri pangan memiliki pasar lebih  luas  yang  mana  supermarket  ataupun pasar  luar  negeri  mensyaratkan  adanya jaminan  keamanan  pangan  (Linthin et  al ., 2018; Maldonade et al ., 2019; Ramanda et al ., 2016;  Rossi et  al .,  2018;  Uyttendaele et  al ., 2015).
Pemerintah telah menetapkan kebijakan  terkait  penerapan  CPPB  melalui peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian ataupun  lembaga  berwenang  sebagai  upaya peningkatan  mutu  dan  keamanan  pangan produk  pangan  (BPOM,  2012b;  Kementerian Perindustrian,  2010;  Kementerian  Pertanian, 2020). Berbagai peraturan tersebut dikeluarkan  untuk  diimplementasikan  oleh pelaku industri sesuai dengan kriteria industri yang  dijalankan.  Kementerian  perindustrian mengeluarkan  peraturan  menteri  No  75/M- IND/PER/7/2010  tentang  pedoman  cara produksi  pangan  olahan  yang  baik  ( good manufacturing practice ) (Kementerian Perindustrian, 2010). Peraturan ini diperuntukkan industri pangan secara umum. Kementerian pertanian
mengeluarkan peraturan menteri pertanian republik Indonesia  nomor  11  tahun  2020  tentang sertifikasi  nomor  kontrol  veteriner  unit  usaha produk hewan (Kementerian Pertanian, 2020).
Peraturan  ini  ditujukan  bagi  pelaku  usaha  di bidang  pengolahan  produk  hewan.  Badan Pengawasan  Obat  dan  Makanan  (BPOM) mengeluarkan  peraturan  kepala  badan pengawas  obat  dan  makanan  republik Indonesia nomor HK.03.1.23.04.12.2206 tahun  2012.  Peraturan  ini  dibuat  untuk diterapkan oleh industri rumah tangga(BPOM, 2012a).
Menurut  data  sensus  ekonomi  tahun 2016, jumlah industri di Indonesia didominasi oleh industri rumah tangga atau usaha mikro. Persentase  jumlah  usaha  mikro  tersebut sekitar 98,67 % dari total industri di Indonesia (BPS, 2017). Sekitar 36,08% dari total usaha mikro tersebut adalah industri makanan (BPS, 2020).  Data  tersebut  dapat  diasumsikan bahwa  sebagian  besar  produk  pangan  yang beredar  di  masyarakat  berasal  dari  industri mikro  atau  industri  rumah  tangga  dan  cara produksi  pangan  industri  rumah  tangga berperan besar terhadap mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan  penilaian  terhadap  penerapan cara  produksi  pangan  yang  baik  di  industri rumah  tangga.  Penilaian  dilakukan  terbatas pada  objek  industri  rumah  tangga  di  Kota Meulaboh.  Penelitian  ini  dapat  memberikan informasi  dan  rekomendasi  perbaikan  yang perlu  dilakukan  oleh  pelaku  industri  dan menjadi pertimbangan pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan.

## BAHAN DAN METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  dengan  metode  studi  kasus. Penelitian  dilakukan  di  empat  industri  rumah tangga  yang  telah  memiliki  nomor  PIRT (Industri  Pangan  A,  B,  C,  dan  D)  di  Kota Meulaboh.  Objek  lokasi  yang  diobservasi ditentukan  secara  acak  yang  mewakili beberapa jenis produk dan memenuhi kriteria bahwa  produk  pangan  telah  dipasarkan secara  luas.  Jenis  produk  meliputi  produk
bakery  (donat),  kue  kering,  keripik  (keripik pisang),  dan  olahan  daging  sapi  (bakso). Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pemeriksaan tempat produksi dan pencatatan menggunakan formulir penilaian untuk mengetahui ketidaksesuaian CPPB-IRT berdasarkan  ketentuan  peraturan  kepala badan pengawas obat dan makanan republik Indonesia nomor HK.03.1.23.04.12.2207 tahun 2012 dan kemudian wawancara kepada pekerja  untuk  melengkapi  informasi  dan mengidentifikasi  masalah  ketidaksesuaian tersebut.  Selanjutnya,  data  observasi  dan wawancara  dianalisis  secara  deskriptif  untuk menilai ketidaksesuaian CPPB-IRT, mengidentifikasi  masalah  dan  memberikan rekomendasi perbaikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penilaian ketidaksesuaian CPPB-IRT
Pemeriksaan,  pencatatan  di  formulir penilaian  dan  wawancara  telah  dilakukan kepada empat  industri  rumah tangga  di  Kota Meulaboh.  Berdasarkan  peraturan  BPOM (2012),  pemeriksaan  ketidaksesuaian  CPPB- IRT dibagi menjadi empat bentuk penyimpangan  yaitu  penyimpangan  kritis, penyimpangan  serius,  penyimpangan  mayor dan  penyimpangan  minor.  Penyimpangan minor  adalah  ketidakpatuhan  terhadap persyaratan “dapat” di dalam CPPB -IRT yang mempengaruhi mutu produk pangan. Penyimpangan  major  adalah  ketidakpatuhan terhadap  persyaratan  “sebaiknya”  di  dalam CPPB-IRT  yang  mempengaruhi  efisiensi pengendalian  keamanan  produk  pangan. Penyimpangan  serius  adalah  ketidakpatuhan
terhadap  persyaratan  "seharusnya”  di  dalam CPPB-IRT  yang  mempengaruhi  keamanan produk  pangan.  Penyimpangan  kritis  adalah ketidakpatuhan terhadap persyaratan "harus" di  dalam  CPPB-IRT  yang  mempengaruhi secara  langsung  terhadap  keamanan  produk pangan IRTP. Hasil pemeriksaan menunjukkan  bahwa  hanya  satu  IRTP  yang telah  memenuhi  kesesuaian  CPPB-IRT  dan tiga  industri  rumah  tangga  pangan  lainnya belum  memenuhi  kesesuaian  CPPB-IRT (Tabel  1).  IRTP  yang  telah  sesuai  dengan CPPB-IRT adalah IRTP A, sedangkan IRTP B, IRTP  C  dan  IRTP  D  belum  sesuai  dengan CPPB-IRT.
BPOM  telah  mengkategorikan  level IRTP  menjadi  4  level  berdasarkan  penilaian ketidaksesuaian terhadap CPPB-IRT.
Ketentuan  itu  juga  menyebutkan  IRTP  yang berhak  mendapatkan  sertifikat  produksi pangan  industri  rumah  tangga  harus  berada pada level 1 dan 2. IRTP yang tidak memiliki penyimpangan  kritis  dan  serius,  namun memiliki sedikitnya satu penyimpangan minor dan  satu  penyimpangan  mayor  maka dikategorikan level 1. IRTP yang tidak memiliki penyimpangan  kritis  dan  serius,  namun memiliki  sedikitnya  1  penyimpangan  minor dan  2-3  penyimpangan  mayor  maka dikategorikan level 2. IRTP yang memiliki 1-4 penyimpangan  serius  atau  lebih  dari  4 penyimpangan  mayor  maka  dikategorikan level 3. Selanjutnya, IRTP yang memiliki lebih dari 4 penyimpangan serius atau lebih dari 1 penyimpangan  kritis  dikategorikan  level  4. Berdasarkan  ketentuan  tersebut  maka  dapat dinilai bahwa IRTP A memiliki level 1 dan IRTP B, IRTP C dan IRTP D memiliki level 3 (Tabel 1).
Tabel 1. Penilaian ketidaksesuaian penerapan CPPB di beberapa lokasi industri rumah tangga
IRTP Produk Jumlah Penyimpangan Bentuk Penyimpangan Level IRTP Kritis Serius  Mayor Minor IRTP A Donat - - - - - I IRTP B Kue Kering - 1 1 - ✓ Tidak ada Penanggung jawab higiene karyawan ✓ Karyawan belum menggunakan pakaian kerja yang lengkap (penutup kepala, masker, sarung tangan) III IRTP C Keripik Pisang - 1 1 - ✓ Tidak ada Penanggung jawab higiene karyawan ✓ Karyawan belum menggunakan pakaian kerja yang lengkap (penutup kepala, masker, sarung tangan) III IRTP D Bakso Sapi - 2 1 0 ✓ Tata letak peralatan produksi tidak sesuai urutan ✓ Karyawan belum menggunakan pakaian kerja yang lengkap (penutup kepala, masker, sarung tangan)
✓ Sarana pembersihan seperti kain pel tidak terawat ✓ Tidak  ada  Penanggung  jawab higiene karyawan III

## Identifikasi masalah dan rekomendasi
Bentuk penyimpangan telah ditemukan dan  diidentifikasi  permasalahannya  melalui wawancara kepada pekerja IRTP. IRTP B dan IRTP  C  memiliki  bentuk  penyimpangan  yang sama  yaitu  karyawan  tidak  menggunakan pakaian  kerja  yang  lengkap  seperti  tidak menggunakan  celemek,  sarung  tangan, masker,  dan  sarung  tangan  (penyimpangan serius) dan tidak memiliki penanggung jawab hygiene  karyawan  (penyimpangan  mayor). Selanjutnya, IRTP D memiliki dua penyimpangan serius dan dua penyimpangan mayor. Dua penyimpangan serius itu meliputi tata letak peralatan industri yang tidak sesuai urutan  proses,  dan  sarana  pembersihan seperti  kain  pel  tidak  terawat.  Selanjutnya, penyimpangan  mayor  yang  teramati  adalah tata letak peralatan produksi yang tidak sesuai urutan  dan tidak  memiliki  penanggung  jawab
higiene  karyawan.  IRTP  B  dan  IRTP  C ditemukan memiliki permasalahan yang sama yaitu  IRTP  belum  memiliki  pengetahuan tentang pentingnya struktur organisasi dalam pengawasan produksi pangan dan kesadaran pekerja  terhadap  keamanan  pangan  rendah. Selanjutnya,  IRTP  D  memiliki  permasalahan yaitu IRTP  tidak  memiliki  komitmen  terhadap penyelenggaraan  produksi  sesuai  CPPB- IRTP. Hidayati et al ., (2021); Sulastri & Ghazali (2021)  mengungkapkan  bahwa  pengetahuan dapat memberikan kesadaran produsen untuk menerapkan CPPB-IRT.
Temuan  penyimpangan  pada  IRTP juga  dilaporkan  di  beberapa  studi  (Perdana, 2018;  Wahyuningsih  &  Sulistiyorini,  2022). Jumlah  penyimpangan  dalam  studi  tersebut lebih besar dari hasil temuan di penelitian ini. PIRT  yang  diobservasi  dalam  penelitian  ini telah memiliki Sertifikat Produksi Pangan IRT (SPP-IRT)  sehingga  penerapan  CPPB-IRT
telah  lebih  dulu  diterapkan,  namun  masih ditemukan  penyimpangan.  Yuwono et  al ., (2012)  melaporkan  bahwa  industri  pangan yang  telah  menerapkan  CPPB  namun  tidak melanjutkan  menerapkan  CPPB  disebabkan rendahnya pendidikan dan kurangnya pembinaan,  pengawasan  dan  tindakan penegakan hukum. Berdasarkan permasalahan  di  atas  maka  diajukan beberapa rekomendasi perbaikan. IRTP B dan IRTP  C  memerlukan  pelatihan  tentang manajemen mutu sehingga mampu
melaksanakan  pengawasan  yang  lebih  baik terhadap  penyelenggaraan  produksi  pangan dan  IRTP  perlu  meningkatkan  kesadaran pekerja  ataupun  mempekerjakan  karyawan yang  memiliki  komitmen  terhadap  keamanan pangan.  IRTP  D  perlu  diberikan  pembinaan dan  tindakan  oleh  pengawas  pangan kota/kabupaten. Bentuk penyimpangan, identifikasi masalah dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.

## Tabel 2. Bentuk penyimpangan, identifikasi masalah dan rekomendasi perbaikan IRTP
Industri Rumah Tangga Pangan Bentuk penyimpangan Identifikasi masalah Rekomendasi perbaikan IRTP B ✓ Tidak ada penanggung jawab higiene karyawan
✓ Karyawan belum menggunakan pakaian kerja yang lengkap (penutup kepala, masker, sarung tangan) ✓ IRTP tidak memiliki pengetahuan tentang pentingnya struktur organisasi dalam pengawasan produksi pangan. ✓ Kesadaran pekerja terhadap keamanan pangan rendah
✓ IRTP perlu pelatihan tentang manajemen mutu
✓ IRTP perlu meningkatkan kesadaran pekerja ataupun mempekerjakan karyawan yang memiliki komitmen terhadap keamanan pangan IRTP C ✓ Tidak ada Penanggung jawab higiene karyawan
✓ Karyawan belum menggunakan pakaian kerja yang lengkap (penutup kepala, masker, sarung tangan) ✓ IRTP tidak memiliki pengetahuan tentang pentingnya struktur organisasi dalam pengawasan produksi pangan.
✓ Kesadaran pekerja terhadap keamanan pangan rendah
✓ IRTP perlu pelatihan tentang manajemen mutu
✓ IRTP perlu meningkatkan kesadaran pekerja ataupun mempekerjakan karyawan yang memiliki komitmen terhadap keamanan pangan
IRTP D ✓ Tata letak peralatan produksi tidak sesuai urutan ✓ sarana pembersihan seperti kain pel tidak terawat
✓ Tidak ada
Penanggung jawab higiene karyawan ✓ Karyawan belum menggunakan pakaian kerja yang lengkap (penutup kepala, masker, sarung tangan) ✓ IRTP tidak memiliki komitmen terhadap penyelenggaraan produksi sesuai CPPB-IRTP.
✓ Kesadaran pekerja terhadap keamanan pangan rendah
✓ Pengawas pangan kabupaten/kota perlu memberikan pembinaan dan tindakan terhadap IRTP yang tidak memiliki komitmen terhadap penyelenggaraan produksi yang sesuai dengan
CPPB-IRT.

## KESIMPULAN
Penilaian terhadap empat IRTP di Kota Meulaboh  ditemukan  bahwa  satu  IRT  telah sesuai dengan CPPB-IRT dan tiga IRTP belum sesuai dengan CPPB-IRT. Bentuk penyimpangan  yang  ditemukan  pada  IRTP meliputi  tidak  ada  penanggung  jawab  higiene karyawan,  karyawan  belum  menggunakan pakaian  kerja  yang  lengkap  (penutup  kepala, masker,  sarung  tangan),  tata  letak  peralatan produksi tidak sesuai urutan, sarana pembersihan tidak terawat. Adapun rekomendasi  yang  dapat  diusulkan  yaitu  IRTP perlu pelatihan tentang manajemen mutu, IRTP perlu meningkatkan kesadaran pekerja ataupun mempekerjakan  karyawan  yang  memiliki komitmen  terhadap  keamanan  pangan  dan pengawas  pangan  kabupaten/kota  perlu memberikan pembinaan dan tindakan terhadap IRTP  yang  tidak  memiliki  komitmen  terhadap penyelenggaraan produksi yang sesuai dengan CPPB-IRT.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti  mengucapkan  terima  kasih kepada  pemilik  dan  pekerja  industri  rumah tangga  yang  telah  membantu  sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
BPOM.  (2012a).  Peraturan  Kepala  Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan  Republik Indonesia Nomor HK 03.1.23.04.12.2206 Tahun  2012  tentang  Cara  Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga.
BPOM.  (2012b).  Peraturan  Kepala  Badan
Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan  Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
BPOM.  (2014).  Peraturan  Kepala  Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan  Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata  Cara  Sertifikasi  Produksi  Pangan Olahan yang Baik.
BPS.  (2017).  Hasil  Pendaftaran  (Listing) Usaha/Perusahaan  Sensus  Ekonomi 2016. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
BPS.  (2020).  Profil  Industri  Mikro  dan  Kecil 2020. BPS RI.
Hidayati, F., Ekaputri, F., & Amelia, Y. (2021). Faktor  yang  berhubungan  dengan  cara produksi  yang  baik  pada  industri  rumah tangga  (CPPB-IRT).  6(3),  526 – 535. https://doi.org/10.22216/endurance.v6i3. 525 .
Kementerian  Perindustrian.  (2010).  Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 75/M- IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi  Pangan  Olahan  yang  Baik (Good Manufacturing Practice).
Kementerian  Pertanian.  (2020).  Peraturan Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor  Kontrol  Veteriner  Unit  Usaha Produk Hewan.
Linthin, R. D., Zakaria, F. R., & Trilaksani, W.
(2018).  Manfaat  Penerapan  Standar pada  Perusahaan  Tuna  di  DKI  Jakarta The  Study  of  Standard  Application  in Tuna  Company  in  DKI  Jakarta.  Jurnal Manajemen Pembangunan Industri Kecil Menengah, 12(2), 39 – 45. http://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalm pi/
Maldonade, I. R., Ginani, V. C., Riquette, R. F.
R., Gurgel-Gonçalves, R., Mendes, V. S.,
&  Machado,  E.  R.  (2019).  Good manufacturing  practices  of  minimally processed vegetables reduce contamination with pathogenic
microorganisms.  Revista  Do  Instituto  de Medicina  Tropical  de  Sao  Paulo,  61. https://doi.org/10.1590/s1678-
9946201961014
Perdana, W. W. (2018). Penerapan GMP dan perencanaan pelaksanaan HACCP (hazard  analysis  critical  control  point) produk  olahan  pangan  tradisional. Agroscience, 8(2), 231 – 267.
Ramanda,  E.,  Hasyim,  I.  A.,  &  Aring,  H.  L. (2016). Analisa daya saing dan mutu kopi di  kecamatan  sumberjaya  kabupaten lampung  barat.  Jurnal  Ilmu  Ilmu Agribisnis, 4(3), 253 – 261.
Rossi, E. M., Beilke, L., & Barreto, J. F. (2018). Microbial  contamination  and  good manufacturing  practices  in  school kitchen.  Journal  of  Food  Safety,  38(1). https://doi.org/10.1111/jfs.12417
Sulastri, Y., & Ghazali, M. (2021). Penyuluhan cara pengolahan pangan yang baik untuk proses produksi dan mutu minyak kelapa di  IKM  Sakra  Timor  Lombok.  Jurnal Masyarakat  Mandiri,  5(1),  142 – 160. https://doi.org/10.31764/jmm.v5i1.3502 Uyttendaele,  M.,  Jacxsens,  L.,  van  Boxstael, S.,  Kirezieva,  K.,  &  Luning,  P.  (2015). Food  safety  standards  in  the  fresh produce  supply  chain:  Advantages  and disadvantages. In Advances in Microbial Food  Safety  (Vol.  2,  pp.  379 – 405).
Elsevier Inc. https://doi.org/10.1533/9781782421153. 3.379
Wahyuningsih,  S.,  &  Sulistiyorini,  D.  (2022). Penilaian  sarana  produksi  pangan  di industri  rumah  tangga  dapur  Eny  Kota Depok  Tahun  2021.  16(1),  9 – 16. https://doi.org/10.26630/ rj.v16i1.2931
Yuwono,  B.,  Zakaria,  F.,  &  Panjaitan,  N.  K.
(2012).  Study  of  the  Factors  that Influence  the  Continuity  of  Good Manufacturing  Practices  and  Sanitation
Standard Operating Procedures
Application in Processing of Fish Fillet in Java. Jurnal Manajemen Pengembangan Industri  Kecil  Menengah,  7(1),  10 – 19. http://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalm pi/