## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index
DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1

## PARTISIPASI BERMAKNA SEBAGAI WUJUD ASAS KETERBUKAAN DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

## Henny Andriani
Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia
*Corresponding Author: hennyandriani94@gmail.com
Info Artikel Abstrak Diterima, 29/03/2023 Direvisi, 22/04/2023 Dipublikasi, 18/05/2023 Mahkamah  Kontitusi  melalui  putusannya  Nomor  91/PUU-XVIII/2020,
menegaskan  bahwa  konsep  demokrasi  harus  ada  dalam  proses  pembentukan Undang-Undang. Frasa meaningful participation yang disematkan MK dalam putusannya  kemudian diejawantahkan  dalam  pasal  96  undang-undang  No  13 tahun  2022  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang memberikan  ruang  partisipasi  masyarakat,  baik  masyarakat  yang  terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan dengan pemberian aspirasi secara luring (luar jaringan) ataupun daring (dalam jaringan). Namun,  UU 13/20022 tidak  secara  spesifik  mengatur  terkait  mekanisme  pemberian  aspirasi masyarakat.  Oleh  karena  itu,  ketentuan  terkait  partisipasi  bermakna  perlu diatur  lebih  spesifik  untuk  menciptakan  kepastian  hukum.  Dalam  penelitian ini,  penulis  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif,  sehingga ditemukan  solusi  bahwa  salah  satu  metode  yang  dapat  diaplikasikan  oleh pemerintah  dalam  menjamin meaningful  participation dalam  pembentukan peraturan perundang-undangan adalah Regulatory Impact Assessment.
Kata Kunci: Pembentukan Undang- Undang; Partisipasi Bermakna; Penilaian Dampak Regulasi.

## Abstract
Keywords: Formation of Laws; Meaningful Participation; Regulatory Impact Assessment The  Constitutional  Court  through  its  decision  Number  91/PUU-XVIII/2020, emphasized  that  the  concept  of  democracy  must  exist  in  the  process  of forming  a  law.  The  phrase  meaningful  participation  embedded  by  the Constitutional Court in its decision is then embodied in article 96 of law No.
13 of 2022 concerning the Formation of Legislation that provides space for community  participation,  both  people  who are  directly  affected  and/or  have interests in giving aspirations offline (outside the network) or online (on the network).  However,  Law  13/20022  does  not  specifically  regulate  the mechanism  for  granting  community  aspirations.  Therefore,  provisions related to meaningful participation need to be regulated more specifically to create  legal  certainty.  In  this  study,  the  authors  used  normative  legal research methods, so that a solution was found that one of the methods that can be applied by the government in ensuring meaningful participation in the formation of laws and regulations is the Regulatory Impact Assessment.

## PENDAHULUAN
Pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dalam  sebuah  negara  hukum  yang  baik (demokratis)  tidak  lagi  semata-mata  menjadi  wilayah  dominasi  eksekutif  (birokrat)  dan parlemen, namun sudah menjadi bagian dari tanggung jawab masyarakat untuk berpartisipasi di  dalamnya.  Masyarakat  berhak  ikut  menentukan  arah  kebijakan  prioritas  penyusunan peraturan  perundang-undangan.  Tanpa  keterlibatan  masyarakat  dalam  pembentukannya, mustahil  sebuah  peraturan  perundang-undangan  tersebut  dapat  diterima  dan  dilaksanakan
dengan  baik. 1 Hal  ini  dikarenakan  sebagai  salah  satu  syarat  penting  untuk  menghasilkan hukum  yang  responsif  yakni  adanya  partisipasi  masyarakat. 2 Terciptanya  suatu  peraturan perundang-undangan  yang  responsif  yang  bersumber  dari  aspirasi  masyarakat  serta mempunyai  daya  laku  yang  lama  dan  daya  guna  yang  efektif  untuk  kepentingan  seluruh lapisan masyarakat adalah muara dari pelaksanaan partisipasi masyarakat. 3
Dengan memahami pentingnya aspirasi masyarakat, maka materi muatan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut  akan lebih berpihak bagi  kepentingan rakyat. Adanya  penyelewengan  terhadap  materi  muatan  yang  ditujukan  untuk  kepentingan  rakyat berarti mengingkari hakikat keberadaan peraturan perundang-undangan di tengah masyarakat. Berlakunya  peraturan  perundang-undangan  yang  tidak  berpihak  pada  kepentingan  publik akan  berbahaya  bagi  kelangsungan  tatanan  hidup  masyarakat  luas.  Untuk  menghindari  hal itu,  timbul  gagasan  untuk  mewujudkan  undang-undang  yang  mengutamakan  kepentingan umum,  menuntut  adanya  lembaga  legislatif  yang  otonom 4 dan  independen. 5 Apalagi  dalam setiap  negara  hukum,  undang-undang  memegang  peranan  yang  strategis,  karena  undang- undang  itu  menjadi  dasar  legalitas  segala  tindakan  dalam  negara.  Undang-undang  dari  segi ide dan maknanya adalah nyata bahwa masyarakat  tidak boleh mengingkarinya, inilah yang dinamakan  asas  legalitas  dalam  negara  hukum.  Jadi  undang-undang  itu  mutlak  menjadi pedoman  bertindak  bagi  setiap  penyelenggara  negara  ( wet  matigheid  van  bestuur )  dan sebagai pedoman bertingkah laku bagi setiap orang dan subjek hukum lainnya. 6 Oleh karena itu, penting sekali lembaga pembentuk undang-undang (DPR) bersama Presiden merumuskan dengan baik apa yang nanti akan dibuat dalam materi muatan.
Menurut  Wicipto  Setiadi  beberapa  permasalahan  yang  terjadi  dalam  pembentukan undang-undang  adalah  permasalahan  formal,  diantaranya  yakni  persoalan  partisipasi masyarakat.  Menurutnya  partisipasi  masyarakat  belum  mendapatkan  jaminan  hukum  yang lebih baik,  khususnya mekanisme dalam  menindaklanjuti aspirasi  masyarakat  dan hasil dari tindaklanjut  aspirasi  tersebut,  serta  pembangunan  mekanisme  komunikasi  atau  aspirasi seharusnya  berjalan  dua  arah. 7 Setelah  UU  Cipta  Kerja  diuji  oleh  MK,  pada  tanggal  25
1 Tim  Pengkajian  Hukum, Laporan  Akhir  Pengkajian  Hukum  tentang  Partisipasi  Masyarakat  dalam Penentuan  Arah  dan  Kebijakan  Prioritas  Penyusunan  Peraturan  Perundang-undangan, Pusat  Penelitian  dan Pengembangan  Sistem  Hukum  Nasional,  (Jakarta:  Badan  Hukum  Pembinaan  Hukum  Nasional,  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  2014)  hlm.  6, tersedia  pada  https://www.bphn.go.id dikunjungi tanggal 26 Juli 2019, pkl. 21.38 wib.
2 Philipe  Nonet  dan  Philip  Selznick, Law  and  Society  in  Transition:  Toward  Responsive  Law , sebagaimana dikutip A. Ahsin Thohari, 2011, “Reorientasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan: Upaya Menuju Undang-Undang  Responsif”, Jurnal  Legislasi  Indonesia ,  Volume  8,  Nomor  4,  tersedia  pada https://library.unej.ac.id., dikunjungi tanggal 26 Juli 2019, pkl. 22.00 wib.
3 Tim Pengkajian Hukum, 2014, loc . cit . 4 Sifat  otonom  memungkinkan  lembaga  legislatif  bekerja  tanpa  tekanan  dan  pengaruh  dari  lembaga lainnya.  Hal  ini  diperlukan  mengingat  dalam  suatu  negara  demokrasi  pada  dasarnya  rakyat  mengatur  dirinya sendiri. Sedangkan sifat independen diperlukan agar lembaga legislatif mampu melakukan tugas dan fungsinya dalam mengatur masyarakat sebaik-baiknya.
5 Joko  Riskiyono,  “Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembentukan  Perundang-undangan  Untuk Mewujudkan  Kesejahteraan”, Jurnal  Masalah-masalah  Sosial ,  Volume  6,  Nomor  2  (2015),  tersedia  pada https://jurnal.dpr.go.id., dikunjungi tanggal 26 Juli 2019, pkl. 23.06 wib.
6 Tim  Peneliti  Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan  Indonesia, Menggagas  Arah  Kebijakan  Reformasi Regulasi di Indonesia: Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi dalam tulisan Yuslim, Arah Reformasi  Pembentukan  Perundang-undangan  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Yayasan  Studi  Hukum  dan  Kebijakan Indonesia (YSHK) 2019) hlm. 53.
7 Ibid .
November 2021 melalui Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam perkara Pengujian Formil  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja 8 terhadap  UUD  NRI 1945,  MK  memutus  beberapa  poin  dalam  amar  putusannya,  antara  lain  menyatakan pembentukan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  bertentangan dengan  UUD  NRI  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  secara  bersyarat sepanjang  tidak  dimaknai  “tidak  dilakukan  perbaikan  dalam  waktu  2  (dua)  tahun  sejak putusan  ini  diucapkan”.  Sebagaimana  diketahui  perjalanan  proses  pembentukan  UU  Cipta Kerja  menuai  banyak  kritik  dan  penolakan  masyarakat.  Beberapa  asas-asas  pembentukan peraturan  perundang-undangan  yang  terdapat  dalam  Pasal  5  dan  6  UU  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diabaikan dalam proses pembentukannya. 9 Untuk menjawab permasalahan  yang  ada,  dalam  putusan  tersebut  MK  kemudian  mengamanatkan  bahwa pembentukan  peraturan  perundang-undangan  harus  memenuhi  partisipasi  yang  bermakna. Dalam  penelitian  hukum  ini  akan  terlihat  adanya  hubungan  permasalahan  hukum  ( legal problem ) antara bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam mewujudkan  asas  keterbukaan dengan proses  pembentukan  undang-undang  yang  baik  dalam  negara  hukum  Indonesia,  setelah lahirnya  Putusan  MK  Nomor  91/PUU-XVIII/2020  dan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2022.
Penulis  memilih  judul,  “Meaningful  Participation  (Partisipasi  Bermakna)  Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang” untuk mengkaji pentingnya partisipasi  publik  dan  konsep  partisipasi  bermakna  dalam  pembentukan  undang-undang. Mengingat asas keterbukaan sangatlah penting ( urgent ) dalam pembentukan Undang-Undang di  Indonesia  yang  saat  ini  masih  menyisakan  persoalan  hukum,  khususnya  partisipasi masyarakat.
Berdasarkan  paparan  dari  latar  belakang,  penelitian  ini  merumuskan  dua  rumusan masalah  yang  menjadi  pagar  dalam  kajian  yang  dilakukan  sebagai  berikut.  Pertama, bagaimana pengaturan asas keterbukaan dalam pembentukan produk undang-undang setelah berlakunya  perubahan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan?  Kedua,  bagaimana  konsep Meaningful  Participation (partisipasi bermakna) sebagai wujud asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  yang  akan  dilakukan  dalam  tulisan  ini  adalah  penelitian  hukum normatif  terhadap  norma  atau  kaidah  yang  terdapat  dalam  UU  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan, asas-asas hukum terutama asas-asas Hukum Tata Negara serta konsep dari partisipasi masyarakat. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini  dilakukan  atau  ditujukan  pada  peraturan  tertulis,  peraturan  perundang-undangan  dan
8 Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disusun dengan pendekatan metode omnibus  law . Omnibus  Law adalah  teknik  pembentukan  undang-undang  untuk  mengubah  dan memadukan  pengaturan  mengenai  hal-hal  yang  dianggap  saling  berkaitan  yang  berasal  dari  beberapa  undang- undang  sekaligus  dalam  satu  undang-undang.  Lihat  Jimly  Asshiddiqie, Omnibus  Law  dan  Penerapannya  di Indonesia , (Jakarta: Konstitusi Press, 2020) hlm. 19, sebagaimana dikutip Henny Andriani, dkk., “Permasalahan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan Negara di Tengah Pandemi Covid-19”, Laporan  Akhir  Penelitian  Riset  Dasar Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat ,  (Padang: Universitas Andalas, 2021) hlm. 36-37.
9 Asas  formil  yang  diabaikan  antara  lain:  asas  keterbukaan  dan  asas  kejelasan  tujuan,  sedangkan  asas materil yang diabaikan antara lain: asas kemanusiaan dan asas keadilan. Ibid .
bahan-bahan  hukum  tertulis  lainnya. 10 Dalam  penelitian  hukum  normatif  ini,  Penulis  akan mengkaji  dan  menganalisis  penerapan  asas  keterbukaan  terhadap  produk  undang-undang setelah  berlakunya  UU  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  kemudian  mengkaji dan  menganalisis  jenis  partisipasi  masyarakat  yang  ideal 11 sebagai  wujud  asas  keterbukaan untuk  mewujudkan  undang-undang  yang  responsif,  serta  mengkaji,  menganalisis  dan menemukan  konsep  partisipasi  masyarakat  sebagai  wujud  asas  keterbukaan  dalam pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  dikaitkan  pula  dengan  analisis  Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formal UU Cipta Kerja.
Penelitian hukum ini akan mengkaji, menganalisis serta menemukan bentuk partisipasi masyarakat  yang  ideal  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  sekaligus menganalisis  Putusan  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  yang  berkaitan  dengan  asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Penulis juga akan mengklasifikasikan  produk  undang-undang  yang  responsif  di  dalam  kurun  waktu  setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019  dan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.
Penelitian  hukum  ini  akan  menggunakan  teknik  atau  metode  pengolahan  dan  analisis data kualitatif. Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan cara pemilihan undang-undang yang responsif yang mengikutsertakan partisipasi masyarakatnya dengan baik, kemudian juga menganalisis  Putusan  Hakim  MK  terkait  pengujian  undang-undang  baik  secara  formal maupun  materil.  Selanjutnya  data  yang  dianalisis  secara  kualitatif  akan  dijabarkan  dalam bentuk  uraian  deskriptif  dan  sistematis  dengan  menjelaskan  keterkaitan  partisipasi masyarakat  dalam  mengimplementasikan  asas  keterbukaan  pada  pembentukan  undang- undang yang bersifat responsif. Kegiatan analisis data akan dilakukan secara simultan dengan proses  pengolahan  data,  bahkan  sejak  awal  pengumpulan  data  agar  nantinya  penelitian hukum ini lebih cepat dan efektif dalam prosesnya.

## PEMBAHASAN
1. Penerapan Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Produk Undang-Undang Setelah Berlakunya Undang-Undang Pembentukan Perundang-Undangan
a. Politik Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang
Perkembangan ketatanegaraan dan hukum telah membawa berbagai perubahan yang signifikan  dalam  proses  bernegara  di  Indonesia.  Salah  satunya  adalah  terkait  proses pembentukan  produk  hukum  terutama  pembentukan  undang-undang.  Perkembangan politik  hukum  fungsi  legislasi  itu  dituangkan  pada  Pasal  20  UUD  1945  yang  kemudian diatur  lebih  lanjut  melalui  undang-undang. 12 Sejak  ditetapkannya  UUD  1945  pasca
10 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum , (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 94.
11 Menurut Saifudin, ada 4 macam model partisipasi publik, yaitu; (1) pure representative democracy, (2) a basic model of public participation, (3) a realism model of public participation dan (4) the possible ideal for South Africa, sebagaimana dikutip Syahmardan, 2012, “Partisipasi Masyarakat:…”, op. cit ., hlm. 140-141.
12 Pasal 20
(1) Dewan  Perwakilan  Rakyat  memegang  kekuasaan  membentuk  undang-undang.
(2) Setiap    rancangan    undang--undang    dibahas    oleh    Dewan    Perwakilan    Rakyat  dan  Presiden  untuk mendapat persetujuan bersama.
(3) Jika  rancangan  undang--undang  itu  tidak  mendapat  persetujuan  bersama, rancangan undang--undang itu  tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
amandemen sebagai dasar konstitusi yang berlaku, telah lahir empat undang-undang yang mengatur  tentang  penyusunan  peraturan  perundang-undangan.  Undang-undang  tersebut antara lain:  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (UU No. 10/2004); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (UU No. 12/2011); Undang-Undang Nomor 15  Tahun 2019 (UU No. 15/2019); dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU No. 13/2022). Walaupun demikian,  UU  No.  15/2019  tidak  memiliki  pengaturan  tentang  partisipasi  masyarakat karena merupakan perubahan pertama dari pada UU No. 12/2011. Begitu pula dengan UU No. 13/2022 yang merupakan perubahan kedua dari UU No. 12/2011.

## 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
Sebagai  undang-undang  yang  merupakan  “anak  kandung”  reformasi,  UU  No. 10/2004  merupakan  perintis  dasar  hukum  pembentukan  peraturan  perundang-undangan yang demokratis. Rintisan itu terlihat dengan pengaturan yang terdapat pada Pasal 53 yang berbunyi  “ Masyarakat  berhak  memberikan  masukan  secara  lisan  atau  tertulis  dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah .”. Jika dilihat dari politik hukumnnya, pengaturan demikian merupakan terobosan besar  dengan  menempatkan  masyarakat  secara  langsung  dalam  proses  pembentukan undang-undang  dan  peraturan  daerah.  Namun,  pengaturan  yang  tidak  terperinci  tersebut masih  membuka  celah  bagi  para  legislator  untuk  menilai  partisipasi  masyarakat  sebagai formalitas  saja.  Selain  itu,  digunakannya  frasa “…dalam  rangka  penyiapan  atau pembahasan…” menempatkan  partisipasi  masyarakat  sebagai  sebuah  pilihan  pada  salah satu  tahapan  saja.  Artinya,  masyarakat  hanya  dapat  memilih  untuk  berpartisipasi  hanya pada  tahapan  penyiapan  atau  pembahasan  saja.  Terlebih  lagi,  para  legislator  dapat menolak  partisipasi  masyarakat  pada  satu  tahapan  jika  pada  tahapan  sebelumnya masyarakat telah berpartisipasi. Pengaturan demikian tentu saja merupakan kelamahan jika dilihat dari kacamata demokrasi, karena rakyat tidak diberikan ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan aspirasinya.
Pengaturan  partisipasi  masyarakat  yang  ada  di  dalam  UU  No.  10/2004  sejatinya dapat  dikategorikan  sebagai  sebuah  produk  hukum  transisi  yang  belum  sempurna  dalam proses  pembentukannya.  Semangat  yang  dibawa  oleh  undang-undang  ini  adalah melibatkan  masyarakat  secara  langsung  melalui  lisan  dan  tulisan  dalam  proses pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Namun,  masih  belum  ditemukan  suatu sistem dan konsep yang paling tepat untuk melaksanaan hal tersebut, karena kemajemukan Indonesia merupakan tantangan tersendiri. Oleh karena itu, walaupun belum diatur dengan baik, UU No. 10/2004 telah membawa politik hukum responsif untuk menciptakan proses pembentukan undang-undang yang demokratis.

## 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Penjabaran lebih rinci tentang tata cara penyampaian aspirasi masyarakat yang diatur di dalam UU No. 12/2011 menunjukkan bahwa dalah pembentukannya undang-undang ini
(4) Presiden    mengesahkan    rancangan    undang--undang    yang    telah    disetujui  bersama  untuk  menjadi undang--undang.
(5) Dalam  hal  rancangan  undang--undang  yang  telah  disetujui  bersama  tersebut  tidak    disahkan    oleh Presiden    dalam    waktu    tiga    puluh    hari    semenjak  rancangan    undang--undang    tersebut    disetujui, rancangan  undang--undang  tersebut sah menjadi undang--undang dan wajib diundangkan.
telah pengalami progresifitas dibanding undang-undang sebelumnya. Pengembangan lebih lanjut  tentang  partisipasi  masyarakat  juga  terlihat  dari  diubahnya  frasa “…dalam rangka penyiapan  atau  pembahasan…” di  dalam  Pasal  53  UU  No.  10/2004  menjadi “…dalam Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan…” .  Perubahan  tersebut  sejatinya  telah memperluas  kesempatan  masyarakat  untuk  terlibat  secara  langsung  dalam  proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasca pengaturan tersebut, tidak ada batasan jenis tahapan dan jenis peraturan bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi.
UU No.12/2011 juga menjabarkan terkait pihak-pihak yang dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 96 ayat (4) dan  penjelasannya  telah  diatur  terkait  pemahaman  masyarakat  yang  dapat  memberikan aspirasinya  di  dalam  proses  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  yaitu: “Masyarakat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah  orang  perseorangan  atau kelompok  orang  yang  mempunyai  kepentingan  atas  substansi  Rancangan  Peraturan Perundang-undangan.” . Kemudian penjelasan Pasal 96 ayat  (4) lebih lanjut menjelaskan bahwa “Termasuk dalam kelompok orang antara lain, kelompok/organisasi  masyarakat, kelompok  profesi,  lembaga  swadaya  masyarakat,  dan  masyarakat  adat.” .  Berdasarkan pengaturan  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  politik  hukum  pembentukan  UU  No.12/2011 memberikan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat  perorangan  dan  kelompok  masyarakat yang akan terdampak suatu peraturan perundang-undangan wajib dilibatkan dalam proses pembentukannya.  Hal  ini  menjadi  landasan  utama  dimana  hak  masyarakat  diakomodir seluas-luasnya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
b. Konsep  Meaningful  Participation  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 91/PUU-XVIII/2020  dan  Implikasinya  terhadap  Penerapan  Asas  Keterbukaan dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Peran  dalam  bentuk  partisipasi,  aspirasi  dan  transparansi  menjadi  kewajiban  yang melekat dengan hak-hak warga negara yang akan diatur dalam suatu UU. Itulah sebabnya, dalam  konsep  teoritik  pembentukan  UU,  dapat  dikatakan  bahwa  procedural  ini  adalah jantung  dalam  proses  administrasi  legislasi.  “ Without  procedures,  law  and  legal institutions  would  fail  in  their  purposes ”  (D.J  Galligan,  1996). 13 Dalam  putusan mahkamah  konstitusi  nomor  91/PUU-XVIII/2020  terkait  UU  Ciptakerja,  Mahkamah Konstitusi memperkenalkan istilah partisipasi bermakna ( meaningful participation) dalam proses  pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Mahkamah  konstitusi  menekankan bahwa proses pembentukan undang-undang haruslah mengakomodir partisipasi masyarkat. Dalam  upaya  pembentukan  produk  hukum  yang  responsif,  pemerintah  sudah  seharusnya melibatkan  masyarakat.  Hal  ini  adalah  bentuk  pengejawantahan  kedaulatan  rakyat  dalam konsep negara demokrasi di Indonesia.
Partisipasi masyarakat dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat  (1)  dan  Pasal  28C  ayat  (2)  UUD  1945  yang  memberikan  kesempatan  bagi  warga negara  untuk  turut  serta  dalam  pemerintahan  dan  membangun  masyarakat,  bangsa,  dan negara.  Apabila  pembentukan  undang-  undang  dilakukan  dengan  proses  dan  mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan  dan  memperdebatkan  isinya  maka  dapat  dikatakan  pembentukan  undang-
13 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/puu-xviii/2020
undang  tersebut  melanggar  prinsip  kedaulatan  rakyat  ( people  sovereignty ).  Oleh  karena itu,  selain  menggunakan  aturan  legal  formal  berupa  peraturan  perundang-undangan, partisipasi  masyarakat  perlu  dilakukan  secara  bermakna  ( meaningful  participation ) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh.
Partisipasi  masyarakat  yang  lebih  bermakna  tersebut  setidaknya  memenuhi  tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya ( right to be heard ); kedua, hak  untuk  dipertimbangkan  pendapatnya  ( right  to  be  considered );  dan  ketiga,  hak  untuk mendapatkan  penjelasan  atau  jawaban  atas  pendapat  yang  diberikan  ( right  to  be explained ).  Partisipasi  publik  tersebut  terutama  diperuntukan  bagi  kelompok  masyarakat yang  terdampak  langsung  atau  memiliki  perhatian  ( concern )  terhadap  rancangan undangundang yang sedang dibahas. Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang,  partisipasi  masyarakat  yang  lebih  bermakna  ( meaningful  participation ) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan  bersama  antara  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dan  presiden,  serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden.
Dalam  putusan  MK  Nomor  91/puu-xviii/2020,  dijelaskan  bahwa  salah  satu  konsep partisipasi  masyarakat  yang  dapat  digunakan  dalam  pembentukan  undang-undang  adalah dengan  melibatkan  pihak  tertentu.  Pemerintah  dapat  mengklasifikasikan  produk perundang-undangan  untuk  menampung  aspirasi  dari stakeholder terkait.  Asshidiqie berpendapat  bahwa  pada  pokoknya  semua  pihak,  dalam  struktur  kenegaraan  maupun  di luar struktur kenegaraan, dapat memprakarsai gagasan pembentukan peraturan perundang- undangan.  Untuk  menyerap  aspirasi  masyarakat,  DPR  melalui  alat  kelengkapan  yang sedang  melakukan  penyusunan  undang-undang,  biasanya  melakukan  kegiatan  untuk mendapatkan  masukan  dari  masyarakat  dalam  bentuk  Rapat  Dengar  Pendapat  Umum (RDPU),  seminar,  kegiatan  sejenis,  dan  kunjungan.  Metode  penyerapan  aspirasi  yang paling  sering  digunakan  adalah  berkunjung  ke  daerah-daerah  atau  mengunjungi pemerintahan  daerah,  DPRD,  dan  perguruan  tinggi.  Pembentukan  undang-undang  dinilai aspiratif, apabila dalam prosesnya memperhatikan aspirasi masyarakat.

## c. Penerapan  Meaningful  Participation  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Dalam  rangka  mengakomodir  konsep meaningful participation dalam  pertimbangan hakim  di Putusan  MK  No.  91/PUU-XVIII/2020  lahir  UU  13  Tahun  2022  tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.  Dalam  UU  tersebut  terdapat  beberapa  perubahan  salah satunya Pasal  96 yang  mengatur  mengenai  partisipasi  masyarakat/publik. Perubahan yang dimaksud cukup signifikan yaitu yang awalnya dalam Pasal 96 UU 12/2011 hanya memiliki  4  buah  ayat, kemudian  diubah dalam Pasal  96 UU  13/2022 menjadi 9 buah ayat. Garis besar perubahan Pasal 96 adalah merinci nomenklatur pada 4 ayat asli dan penambahan mekanisme lanjutan dalam 5 ayat baru.
Nomenklatur  yang  baru secara  tafsir  gramatikal  memberi  dua  pilihan  kondisi  yang memungkinkan  diakomodirnya  partisipasi  masyarakat,  baik  masyarakat yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan. Nomenklatur  “terdampak  langsung”  tidak
menjelaskan  konteks  dampak  apa  yang  timbul.  Dampak  dapat  saja  diartikan menguntungkan  maupun  merugikan, sehingga  nomenklatur  ini  membuka  ruang  salah penafsiran.  Demi  memberikan  kepastian  hukum,  ketentuan  “terdampak  langsung”  harus diperjelas konteksnya agar masyarakat yang dirugikan dilindungi haknya.
Selain  itu,  dalam  konteks  partisipasi  bermakna  ( meaningful  participation) dalam putusan  MK  No.  91/PUU-XVIII/2020  bukan  semata-mata  bertumpu  pada  kuantitas penampungan  aspirasi  masyarakat.  Konteks  yang  diinginkan  dalam  putusan  MK  No. 91/PUU-XVIII/2020  terkait  partisipasi  bermakna  adalah  menekankan  kepada  kewajiban pemerintah  untuk  memberikan  alasan  atas  suatu  tindakannya.  Tindakan  tersebut  harus terlebih  dahulu  memenuhi  berbagai  kajian  atau  penelitian  ilmiah.  Sehingga  pemerintah dapat  menjelaskan  berbagai  tindakannya  dalam  penyusunan  undang-undang  kepada masyarakat.  Dalam  penerapannya,  sekalipun  pemerintah  menolak  aspirasi  masyarakat, maka  pemerintah  harus  mampu  menjelaskan  alasan  penolakan  tersebut  kepada masyarakat. Konsep inilah yang ingin dibangun melalui UU 13 Tahun 2022.

## 2. Konsep  Keterlibatan  Masyarakat  dalam  Proses  Pembentukan  Undang-undang dalam Konsep Meaningful Participation
Mahkamah  Konstitusi  mengamanatkan 14 ,  bahwa  partisipasi  masyarakat  yang bermakna  setidaknya  memenuhi  tiga  syarat,  yaitu:  pertama,  hak  untuk  didengarkan pendapatnya ( right to be heard ); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya ( right to be considered ); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan  ( right  to  be  explained ).  Partisipasi  masyarakat  yang  bermakna  ( meaningful participation )  merupakan  konsep  partisipasi  yang  mendukung  pembentukan  relasi  melalui keterlibatan,  kolaborasi,  dan  pemberdayaan  masyarakat  sedemikian  rupa  sehingga masyarakat  dapat  menyumbangkan  pengetahuannya  dalam  perencanaan  dan  perancangan peraturan perundang-undangan. 15
Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa right to be heard merupakan konsep dimana masyarakat  berhak  menuntut  pemenuhan  hak  mereka  sebagai  upaya  mewujudkan  keadilan. Arti  penting right  to  be  heard adalah:  pertama,  individu  yang  terkena  tindakan  pemerintah dapat  mengemukakan  hak-haknya  dan  kepentingannya  sehingga  menjamin  keadilan,  dan kedua,  menunjang  pelaksanaan  pemerintahan  yang  baik. 16 Konsep  hak  untuk dipertimbangkan ( right to be considered ) merupakan hak yang harus dijamin oleh pemerintah yang  mewajibkan  pembentuk  undang-undang  untuk  untuk  mempertimbangkan  segala masukan yang timbul sebagai upaya masyarakat dalam keikutsertaannya menciptakan sebuah peraturan  perundang-undangan  yang  aspiratif,  tanpa  adanya  diskriminatif  ataupun  batasan terhadap  aspirasi  yang  diberikan.  Sedangkan  hak  untuk  diberikan  penjelasan  ( right  to  be explained )  merupakan  kewajiban  pemerintah  kepada  masyarakat  untuk  memberikan  umpan balik  terhadap  segala  aspirasi  yang  telah  diberikan,  dan  kewajiban  pemerintah  untuk
14 Putusan MK, Op.cit
15 Ratna  Ayu  Damayanti,  Syarifuddin,  Haerial,  “Meningkatkan  Partisipasi  Masyarakat  dalam Perencanaan  Pembangunan  Guna  Mengurangi  Kemiskinan  di  Desa  Je’netallasa  Kabupaten  Gowa”, Jurnal Terapan Abdimas Universitas Hasanuddin, Vol. 5, No. 2 (2022), hlm. 155-162.
16 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm.
2.
menjelaskan  kepada  masyarakat  mengenai  segala  pembahasan  dan  mekanisme  yang  sedang berjalan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

## a. Meaningful Participation dan Transparansi Informasi
Transparansi  informasi  merupakan  hak  warga  negara  yang  dijamin  oleh  konstitusi yang  diamanatkan  pada  Pasal  28F  UUD.  Transparansi  informasi  merupakan  pondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik, yang transparan, terbuka, dan partisipatif dalam seluruh proses kenegaraan, sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta  evaluasi. 17 Tolak  ukur  partisipasi  bermakna  dalam  konsep  negara  demokrasi  pada hakikatnya  bisa  dilihat  dari  transparansi  legislatif  dalam  menginformasikan  proses perencanaan,  penyusunan,  pembahasan,  pengesahan,  dan  pengundangan  suatu  peraturan perundang-undangan.  Transparansi  informasi  dalam  penyusunan  peraturan  perundang- undangan  akan  mengantisipasi  legislator  dalam  hal  terjadinya  penyusupan  kepentingan pribadi  atau  kelompok  tertentu,  atau  manipulasi  keterlibatan  rakyat  ke  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  disusun.  Transparansi  informasi  juga  akan  memberi  nilai tambah  pada  legitimasi  rumusan  perencanaan  peraturan  perundang-undangan,  karena masyarakat dapat mengetahui dan mengakses segala informasi terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan. 18
b. Regulatory  Impact  Assessment  dan  Konsep  Meaningful  Participation  dalam  Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Pembentukan  peraturan  perundang-undangan  haruslah  memperhatikan  berbagai aspek yang sepatutnya dipertimbangkan, seperti  manfaat, anggaran, ataupun konsekuensi dari pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Pemerintah harus bisa  mengakomodasi  hubungan  dua  arah  yang  efektif  antara  pembentuk  undang-undang dengan  masyarakat  selaku  subjek  yang  akan  terdampak  oleh  peraturan  perundang- undangan  tersebut.  Hubungan  dua  arah  yang  efektif  dapat  dinilai  dari  mampunya pembentuk undang-undang dalam memberikan reaksi terhadap apapun aspirasi dan respon yang  diberikan  oleh  masyarakat  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk, sehingga  dalam  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  tersebut  tidak  menimbulkan resistensi yang masif dari masyarakat.
Disahkannya  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2022  telah  memberikan  perluasan terhadap  cara  partisipasi  masyarakat  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan karena  masyarakat  dapat  memberikan  aspirasinya  secara  luring  (luar  jaringan)  maupun daring  (dalam  jaringan).  Maka  undang-undang  ini  telah  mengakomodasi  penggunaan teknologi  dalam  menampung  aspirasi  masyarakat.  Salah  satu  metode  yang  dapat diaplikasikan  oleh  pemerintah  dalam  menjamin meaningful  participation dalam pembentukan  peraturan  perundang-undangan  adalah Regulatory  Impact  Assessment (selanjutnya  disebut  RIA).  RIA  adalah  metode  atau  proses  sistematis  identifikasi  dan kuantifikasi terhadap manfaat dan biaya yang kemungkinan timbul dari opsi peraturan dan non-peraturan  untuk  kebijakan  yang  sedang  dipertimbangkan.  Dengan  mengidentifikasi dampak dan konsekuensi dari berbagai pilihan kebijakan, RIA adalah metode yang dapat digunakan  untuk  proses  pengambilan  keputusan,  untuk  membantu  pembuat  kebijakan
17 Jimly  Assidiqie, Format  Kelembagaan  Negara  dan  Pergeseran  kekuasaan  dalam  UUD  1945 , Yogyakarta: FH UII Press, 2003) hlm. 25.
18 Alexander Abe, Perencanaan Daerah Partisipatif, (Yogyakarta: Pembaruan, 2005), hlm. 13.
mengidentifikasi  dan  memilih  aspirasi  yang  memaksimalkan  kesejahteraan  masyarakat. 19 RIA adalah bentuk pendekatan sistemik untuk menilai secara kritis efek positif dan negatif dari peraturan yang diusulkan yang ada dan alternatif non-peraturan.
David  Parker  menjelaskan,  RIA  pertama  kali  diterapkan  sebagai  suatu  mekanisme dalam  pemerintahan  Amerika  Serikat  pada  tahun  1970-an. 20 Namun  konsep  ini  mulai umum  dibahas  setelah Organization  for  Economic  Coorperation  and  Development (selajutnya disebut  OECD) mulai menerapkan ide dan mempublikasikan RIA pada bulan Maret  1995  dalam  bentuk  pedoman  penerapan  RIA.  Penggunaan  RIA  untuk  pengajuan peraturan  baru  telah  diwajibkan  di  pemerintah  pusat  Inggris  sejak  tahun  1998  dan pedoman  RIA  diperkenalkan  pada  tahun  2000  untuk  departemen  pemerintahan  di Inggris. 21 Hingga  saat  ini,  lebih  dari  30  negara  telah  mengadopsi  konsep  RIA,  seperti Inggris, Amerika Serikat, Belanda, Belgia, dan negara anggota OECD lainnya.
Grafik 1. Tren Pengadopsian Konsep RIA oleh Negara OECD
Perbedaan  mendasar  antara  tahapan  dalam  konsep  RIA  dengan  tahapan pembentukan  peraturan  perudang-undangan  adalah  penentuan  berbagai  opsi  alternatif yang  dapat  dipilih. 22 Hal  tersebut  sebenarnya  telah  tercakup  pada  penentuan  Program Legislasi  Nasional  (Prolegnas)  ataupun  dalam  susbtansi  naskah  akademik.  Namun prolegnas  maupun  naskah  akademik  tidak  mampu  menjelaskan  secara  rinci mengungkapkan berbagai opsi untuk regulasi tertentu. 23
Konsep RIA dapan diadopsi oleh para pembentuk undang-undang karena RIA pada dasarnya  mengutamakan  konsultasi  dengan  pihak-pihak  yang  terkait  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  akan  dibentuk.  Adanya  konsultasi  ini  akan  menghasilkan berbagai  aspirasi  yang  dapat  menjadi  masukan  bagi  pembentuk  undang-undang  dalam pembentukan perundang-undangan. Maka konsep RIA ini merupakan salah satu opsi yang dapat  digunakan  oleh  pembentuk  undang-undang  dalam  mewujudkan meaningful Participation dalam pembentukan perundang-undangan.
19 European  Commission  (2012),  Operational  Guidance  for  Assessing  Impacts  on  Sectoral Competitiveness Within the Commission Impact Assessment Toolkit, a “Competitiveness Proofing” Toolkit for use  in  Impact  Assessment, https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/2/2012/EN/2-2012-91-EN-F1-1 . Diakses pada tanggal 11 Oktober 2022
20 David  Parker,  “Regulatory  Impact  Assessment”, Management  Focus, Issue  24,  Winter,  (2006),  h. 4-7, dalam  tulisan  Suska,  Prinsip  Regulatory  Impact  Assessment  dalam  “Proses  Penyusunan  Peraturan  Perundang- Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011”, Jurnal Konstitusi , Volume 9, Nomor 2 (2012).
21 Suska, Op.cit.
22 Suska, Op.cit
23 Ibid

## c. Pemberian  masukan  secara  lisan  maupun  tulisan  oleh  masyarakat  dalam  konsep asas keterbukaan
Keterbukaan  pemerintah  merupakan  limitasi  dari  lahirnya  pola  pemerintahan  yang demokratis.  Prinsip  keterbukaan  ini  sepatutnya  mampu  diartikan  secara  nyata  dalam berbagai  sudut  pandang  penyelenggaraan  pemerintah.  Upaya  ini  dilakukan  agar masyarakat  diikutsertakan  dalam  pembangunan,  tidak  sekadar  merasakan  dampak  atas pembangunan,  namun  juga  ikut  serta  merancang  dan  menata  tujuan  pembangunan tersebut.  Salah  satu  bentuk  keiutsertaan  masyarakat  dalam  merancang  pembangunan adalah diikutsertakannya masyarakat dalam perancangan peraturan. 24 Proses pembentukan hukum  ( law-making  process )  haruslah  berpedoman  dan  harus  melalui  enam  mekanisme penting, yaitu:
(1) asal-usul rancangan undang-undang ( a bill’s origins );
(2) konsep ( the concept paper );
(3) penentuan prioritas ( priority );
(4) penyusunan rancangan undang-undang ( drafting the bill );
(5) penelitian ( research ); dan
(6) siapa  yang  mempunyai  akses  ( who  has  acces  and  supplies  input  into  the  drafting procces ). 25
Pemerintah  haruslah  menjamin  keterbukaan  terhadap  segala  mekanisme  yang berkaitan dengan pembentukan perundang-undangan tersebut.
Pentingnya  asas  keterbukaan  pada  pembentukan  peraturan  perundang-undangan dapat  dilihat  dari  dua  sudut  pandang.  Sudut  pandang  yang  pertama  adalah  diatur  dan diimplementasikannya  ketentuan  mengenai  keterbukaan  merupakan  bagian  dari  hak konstitusional  seluruh  warga  negara  Indonesia,  yaitu  subjek  yang  terkena  dampak  atas diberlakukannya  suatu  peraturan  perundang-undangan.  Kedua,  adanya  peraturan perundang-undangan yang tidak dibentuk berdasarkan pelaksanaan atas  asas keterbukaan akan menyebabkan tidak terealisasikannya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum. 26

## d. Petisi Daring dan Pemberian Masukan oleh Masyarakat
Perkembangan  ilmu  pengetahuan  telah  menyebabkan  seluruh  komponen  kehidupan manusia  berdampingan  dengan  teknologi.  Dalam  hal  demokrasi,  teknologi  telah mengakomodir  keterbatasan  dan  ketakefektifan  negara  dalam  menampung  aspirasi masyarakat. Perkembangan dan kemajuan teknologi juga telah membuka ruang publik lain dalam  bentuk  gerakan  sosial  yang  berskala  masif.  Perkembangan  teknologi  telah memungkinkan  publik  untk  memanfaatkan  teknologi  sebagai  penghubung  dan  sarana penyampaian pendapat atas aspirasinya.
Salah  satu  ruang  publik  yang  lahir  dari  pesatnya  kemajuan  teknologi  adalah  petisi daring.  Di  Indonesia  sendiri,  petisi  sangat  berpengaruh  terhadap  kebijakan  yang  dibuat
24 Amir  Muhiddin,  “Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pembuatan  Peraturan  Daerah  (Perda)”, Jurnal Otoritas, Vol. III, No. 2, hlm. 3 (2013), dalam tulisan Khofifah Karalita Arifin, Op.cit.
25 Hasyim Ashari, “Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah)”, Refleksi Hukum, Vol. 2 No. 1 (2017), hlm. 81-96.
26 Angga Prastyo, Samsul Wahidin, dan Supriyadi,  “Pengaturan Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, Jurnal Cakrawala Hukum , Vol. 11 No. 2 (2020), hlm. 125-135.
oleh pemerintah. Sebagai contoh adalah tentang petisi pembatalan Undang-Undang Nomor 17  Tahun  2014  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU  MD3) yang saat itu ramai dibahas dan dijadikan petisi daring pada salah satu situs petisi daring pada awal tahun  2018.  Besarnya  pengaruh  petisi  daring  tersebut  mengakibatkan  Pemerintah membatalkan  revisi  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2014  tentang  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah  Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) tersebut. Petisi daring mengenai penolakan revisi Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis  Permusyawaratan Rakyat, Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah  Dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah (UU MD3) mendapatkan tanda tangan yang sangat banyak dari penggunanya yang berbasis  daring  pada  situs  tersebut. 27 Petisi  yang  tak  kalah  masif  adalah  petisi  daring penolakan omnibus  law Rancangan  Undang-undang  Cipta  Kerja.  Petisi  tersebut mengumpulkan tidak kurang sebanyak 1,3 juta tanda tangan.
Pemerintah Amerika Serikat bahkan secara resmi menyediakan situs petisi berbasis daring.  Pencetus  petisi  harus  bisa  mengumpulkan  tanda  tangan  dalam  jumlah  yang ditentukan  dan  dalam  rentang  waktu  untuk  direspon  oleh  pemerintah  didalam  website WhiteHouse.gov yang  mulai  diluncurkan  pada  tahun  2011  pada  masa  Presiden  Barack Obama. Dalam situs WhiteHouse.gov , sebuah petisi harus melampaui batas yang diberikan seperti  aturan  yang  diperbarui  tanggal  7  maret  2016  bahwa  suatu  petisi  harus  mencapai 150  tanda  tangan  selama  30  hari.  Setelah  melewati  itu  maka  untuk  direspon  oleh pemerintah  maka  harus  mencapai  100  ribu  tanda  tangan  dalam  30  hari. 28 Pada  dasarnya petisi daring dapat menjadi opsi pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor  13  Tahun  2022  yang  telah  mengakomodasi  pemberian  masukan  secara  daring. Pemerintah  dapat  menyediakan  wadah  petisi  daring  yang  dapat  digunakan  masyarakat dalam  menyampaikan  aspirasinya.  Dengan  adanya  situs  resmi  yang  disediakan pemerintah,  maka  aspirasi  masyarakat  akan  lebih  mudah  untuk  diakomodasi  dan pemerintah dapat mendengarkan pendapat rakyatnya secara maksimal.

## KESIMPULAN
Dalam  konsep  negara  demokrasi,  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  berdasarkan pada keinginan rakyat merupakan hal yang substansial. Melalui putusannya Nomor 91/PUU- XVIII/2020,  Mahkamah  Konstitusi  menegaskan  bahwa  konsep  demokrasi  harus  ada  dalam proses pembentukan Undang-Undang. Frasa meaningful participation disematkan MK dalam putusannya  untuk  menjamin  terpenuhinya  asas  keterbukaan  dalam  penyusunan  peraturan perundang-undangan.  Pengejawantahan  konsep  partisipasi  bermakna  kemudian  dituangkan dalam  pasal  96  undang-undang  No  13  tahun  2022  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan. Perubahan pasal 96 dalam UU 13/2022 memberikan ruang partisipasi masyarakat,  baik  masyarakat  yang  terdampak  langsung  dan/atau  mempunyai  kepentingan. Namun,  nomenklatur  “terdampak  langsung”  tidak  menjelaskan  konteks  dampak  apa  yang timbul. Hal ini menyebabkan konsep partisipasi bermakna hingga saat ini masih belum cukup
27 Suci Oktaviani, Komang Pradnyana Sudibya, Pengaturan Petisi Online dalam Peraturan Perundang- undangan Negara Republik Indonesia , (Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019), hlm 43.
28 Ibid
jelas  sehingga  perlu  diatur  lebih  lanjut  untuk  menjamin  terpenuhinya  asas  keterbukaan sebagai  salah  satu  syarat  formil  dalam  pembentukan  peraturan  perundnag-undangan  di Indonesia.  Konsep  partisipasi  bermakna  perlu  diatur  secara  ekplisit  dalam  menjamin pemenuhan aspirasi masyarakat dalam setiap produk hukum yang dibentuk di Indonesia.
Dalam  pasal  96  UU  13/2022,  dijelaskan  bahwa  masyarakat  dapat  memberikan aspirasinya  secara  luring  (luar  jaringan)  maupun  daring  (dalam  jaringan).  Namun,    UU 13/20022  tidak  secara  spesifik  mengatur  terkait  mekanisme  pemberian  aspirasi  masyarakat. Oleh  karena  itu,  ketentuan  terkait  partisipasi  bermakna  perlu  diatur  lebih  spesifik  untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu metode yang dapat diaplikasikan oleh pemerintah dalam  menjamin  meaningful  participation  dalam  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  adalah  Regulatory  Impact  Assessment  (selanjutnya  disebut  RIA).  RIA  adalah metode  yang  dapat  digunakan  untuk  proses  pengambilan  keputusan,  untuk  membantu pembuat  kebijakan  mengidentifikasi  dan  memilih  aspirasi  yang  memaksimalkan kesejahteraan  masyarakat.  Selain  itu,  pemerintah  dapat  membuat  petisi  daring  untuk pemberian masukan oleh masyarakat demi menjamin terciptanya produk hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Balkin,  Jack  M.  " Bush  v.  Gore and  the  Boundary  between  Law  and  Politics." Yale  Law Journal Volume 110, Nomor 8 (2001): 1407-1458.
Barak, Aharon. "The Supreme Court 2001 Term – Foreword: A Judge on Judging: The Role of  a  Supreme  Court  in  a  Democracy." Harvard  Law  Review Volume  116,  Nomor  1 (2002): 16-162.
Bodenheimer,  Edgar. Jurisprudence:  The  Philosophy  and  Method  of  the  Law .  Cambridge- Massachusetts, Harvard University Press, 1981.
Bruggink, J.J.H. Refleksi tentang Hukum . Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1999. Dahl,  Robert  A.  "Decision-Making  in  a  Democracy:  The  Supreme  Court  as  a  National Policy-Maker." Journal of Public Law Volume 6, Nomor 2 (1957): 279-295. Feteris,  Eveline  T. Fundamentals  of  Legal  Argumentation:  A  Survey  of  Theories  on  the Justification of Judicial Decisions . Dordrecht: Springer, 1999. Friedrich, Carl J. The Philosophy of Law in Historical Perspective . Chicago: The University of Chicago Press, 1969.
Golding,  Martin  P.  "Discovery  and  Justification  in  Science  and  Law"  dalam  Aleksander Peczenik,  et.al.  (editors), Theory  of  Legal  Science .  Dordrecht:  D.  Reidel  Publishing Company, 1983.