INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 3687-3698 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop  yang Mengalami Kerugian yang Disebabkan Oleh Konsumen di Kota Pekanbaru
Meriza Elpha Darnia 1 ✉ , Andika Rahman 2 , Agung Trihantara 3 , Ardena Fitri Azhara 4 ,
Imroatun Sholeha 5 , Tika 6
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email : meriza.elpha@lecturer.unri.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi bagaimana hukum melindungi pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat perilaku konsumen di Kota Pekanbaru, dan (2) menentukan  akibat  hukum  terhadap  konsumen  yang  tidak  menjalankan  itikad  baik, seperti tidak membayar barang yang sudah dipesan dalam sistem pre order (PO). Jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris  dengan  pendekatan deskriptif.  Pemilihan  sampel  menggunakan  non  probability  sampling  dalam  bentuk purposive  sampling,  di  mana  penelitian  subjektif  peneliti  digunakan  untuk  memilih sampel. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang mengalami kerugian terwujud dalam bentuk kompensasi atas kerugian yang dialami dan, dalam beberapa kasus, sanksi pidana dapat diberlakukan terhadap konsumen jika mereka tidak memenuhi kewajiban pembayaran dan perbuatan mereka memenuhi unsur-unsur pidana. Akibat hukum terhadap konsumen yang tidak bertindak dengan itikad baik dalam transaksi mencakup tiga hal: (1) konsumen akan menjadi bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang dialami oleh pelaku usaha; (2) pelaku usaha berhak mengajukan gugatan untuk  mendapatkan  kompensasi  atas  kerugian yang  mereka  alami;  dan  (3)  konsumen dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan pidana yang diatur dalam UU ITE, Bab 13 UUPK, atau ketentuan pidana dalam KUHP.
Kata Kunci : Pelaku Usaha, Konsumen, Kerugian

## Abstract
This research aims to (1) identify how the law protects business actors who experience losses due to consumer behavior in Pekanbaru City, and (2) determine the legal consequences for consumers who do not exercise good faith, such as not paying for goods that have been ordered in the pre-order system ( PO). The type of research used is empirical legal research with a descriptive approach. Sample selection uses non-probability sampling in the form of purposive sampling, where the researcher's subjective  research  is  used  to  select  the  sample.  Data  processing  and  analysis  was  carried  out qualitatively and was descriptive. The results of this research show that legal protection for business actors who experience losses is realized in the form of compensation for the losses experienced and, in  some  cases,  criminal  sanctions  can  be  imposed  on  consumers  if  they  do  not  fulfill  payment obligations and their actions fulfill criminal elements. The legal consequences for consumers who do not  act  in  good  faith  in  transactions  include  three  things:  (1)  consumers  will  become  absolutely responsible for losses experienced by business actors; (2) business actors have the right to file a lawsuit to obtain compensation for the losses they have experienced; and (3) consumers may be subject to criminal sanctions based on criminal provisions regulated in the ITE Law, Chapter 13 UUPK, or criminal provisions in the Criminal Code.
Keywords: Business Actors, Consumers, Losses

## PENDAHULUAN
Sistem Pre Order (PO) adalah metode yang umum digunakan oleh pelaku usaha dalam kegiatan  perdagangan.  Dalam  sistem  PO,  pelanggan  memesan  dan  membayar  produk terlebih dahulu, dengan estimasi waktu tunggu untuk kedatangan produk (Wahyuni, 2019). Pelaku  usaha  yang  menggunakan  sistem  PO  tidak  diharuskan  untuk  menjaga  persediaan produk secara fisik saat berjualan; mereka hanya perlu memiliki katalog atau foto produk yang  akan  dipajang  di platform  online  yang  digunakan  sebagai  tempat  berjualan.  Di  era globalisasi  ini,  terdapat  banyak platform  online  yang  digunakan  untuk  berdagang  secara daring, dan salah satu platform yang populer di kalangan pelaku usaha toko daring adalah Instagram.
Instagram  adalah platform  daring  yang  memungkinkan  penggunanya  untuk  berbagi gambar dan video. Meskipun awalnya tidak dirancang khusus untuk aktivitas jual beli, banyak pelaku  usaha  memanfaatkan  Instagram  sebagai  alat  promosi  bisnis  mereka.  Ini  dilakukan dengan  cara  mengunggah  gambar  dan  video  produk  yang  mereka  tawarkan,  dengan harapan bahwa postingan tersebut akan dilihat oleh para pengikut atau followers
mereka di Instagram. Semua transaksi jual beli yang terjadi secara daring ini tidak melibatkan pertemuan  fisik  antara  pihak-pihak  yang  terlibat.  Transaksi  ini  didasarkan  pada  saling kepercayaan antara para pelaku usaha dan pelanggan mereka.
Pemerintah  Indonesia  telah  mengesahkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dengan tujuan untuk melindungi konsumen yang sering  mengalami  kerugian.  Hal  ini  dipandang  perlu  karena  posisi  konsumen  cenderung lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha yang sering memiliki kekuatan lebih besar dalam berbagai aspek. Dalam banyak transaksi, konsumen diharuskan untuk tunduk pada aturan  yang  ditetapkan  oleh  pelaku  usaha.  Namun,  tidak  hanya  konsumen  yang  berisiko mengalami kerugian dalam transaksi daring saat ini. Terdapat pula situasi di mana pelaku usaha mengalami kerugian akibat ketidakpenuhannya prestasi yang  seharusnya dilakukan oleh  konsumen.  Meskipun  keduanya  belum  memenuhi  kewajiban  masing-masing,  pelaku usaha  telah  melakukan  pemrosesan  pesanan  yang  diminta  oleh  konsumen  dengan menggunakan sumber daya dan dana pribadi. Jika pesanan tersebut sudah siap dan ada di tangan  pelaku  usaha,  tetapi  konsumen  tidak  ihmembayar,  hal  ini  dapat  menyebabkan kerugian  bagi  pelaku  usaha  karena  potensial  kehilangan  keuntungan  yang  seharusnya diperoleh dari pesanan tersebut.
Beberapa perilaku konsumen  yang  dapat mengakibatkan  kerugian pada  pelaku usaha meliputi tindakan "hit and run" (di mana calon pembeli mengonfirmasi pembelian produk, tetapi tidak melakukan pembayaran setelah pesanan diproses oleh pelaku usaha), pemalsuan bukti  pembayaran,  pembatalan  pesanan  secara  sepihak,  pemblokiran  akses  yang memungkinkan pelaku usaha untuk menghubungi konsumen, dan tindakan serupa. Salah satu contoh kasus adalah ketika pemilik toko online menerima pesanan palsu dari seorang konsumen bernama Bayu Kurniawan. Bayu memesan beberapa produk dan mengklaim telah melakukan transfer pembayaran ke rekening penjual. Namun, ternyata bukti transfer yang disediakan oleh Bayu adalah palsu. Saat penjual mencoba menghubungi Bayu melalui nomor telepon yang diberikan, tidak dapat dihubungi, dan alamat yang diberikan oleh Bayu ternyata tidak benar
Dari uraian sebelumnya di latar belakang masalah, terlihat bahwa ada ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya terjadi (das sollen) dan kenyataan yang ada (das sein), yang pada akhirnya  menghasilkan  masalah  hukum.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  menyelidiki  lebih lanjut masalah hukum ini melalui penelitian hukum untuk memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak terutama yang mengalami kerugian. Penelitian hukum ini akan berjudul "Perlindungan  Hukum  Bagi  Pelaku  Usaha  Online  Shop  yang  Mengalami  Kerugian  akibat Konsumen di Kota Pekanbaru”
Penelitian  ini  termasuk  dalam  jenis  penelitian  hukum  empiris,  yang  bermula  dari perbedaan antara apa yang seharusnya terjadi (das sollen) dan apa yang terjadi sebenarnya (das  sein).  Penelitian  ini  memiliki  sifat  deskriptif,  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan situasi  dan  gejala  yang  ada  dalam  masyarakat  secara  jelas.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian ini terdiri dari data primer (lapangan), yang diperoleh langsung dari responden dan informan yang terlibat dalam penelitian, serta data sekunder (dokumen), yang berasal dari  literatur,  hasil  penelitian  sebelumnya,  peraturan  hukum,  dokumentasi  dari  berbagai lembaga, dan data yang telah diarsipkan dalam sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data melibatkan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Pengambilan sampel menggunakan metode non probability sampling, yang tidak mengikuti aturan  jumlah sampel tertentu karena bergantung  pada kebutuhan penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dan disajikan secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang di pake dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum  normatif  yang  mendasarkan  hukum  sebagai  norma  dengan  metodenya  bersifat doctrinal.  Sedangkan  dengan  metode  penelitian  hukum  empiris  memiliki  maksud  untuk mempelajari saja dan bukan mengajarkan suatu doktrin, sehingga metodenya bersifat non- doktrinal.
Dalam  penelitian  hukum  normatif,  penelitian  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan Pustaka atau data sekunder saja, sedangkan dalam penelitian hukum sosiologis penelitian dilakukan dengan peneliti data primer yang di peroleh langsung dari masyarakat

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
1. Perlindungan  Hukum  terhadap  Pelaku  Usaha Online  Shop  yang  Mengalami  Kerugian yang Disebabkan Oleh Konsumen di Kota Pekanbaru
E-commerce  adalah  bentuk  sistem  perdagangan  barang  dan/atau  jasa  yang memanfaatkan  internet  sebagai  wadahnya.  Salah  satu  ciri  utama  yang  mencolok  dari e- commerce dalam dunia perdagangan adalah jarak geografis yang signifikan antara penjual dan  pembeli.  Kondisi  ini  memungkinkan  penjual  dan  pembeli  untuk  melakukan  transaksi tanpa harus berhadapan secara fisik, dan mereka dapat mengakses transaksi tersebut melalui internet dengan mudah, kapan saja, dan di mana saja. Terutama dalam transaksi jual beli online, baik pihak pelaku usaha maupun konsumen mengandalkan dasar kepercayaan dalam
pelaksanaan transaksi tersebut. Dengan kata lain, dalam transaksi online, para pihak harus saling mempercayai satu sama lain karena tidak ada pertemuan fisik yang terjadi. Sebelum mereka melibatkan diri dalam transaksi jual beli online, mereka perlu memahami syarat-syarat perjanjian yang diatur oleh Pasal 1320 KUHPerdata, termasuk aspek-aspek berikut:
1) Kesepakatan dari kedua belah pihak.
2) Kemampuan hukum untuk melakukan perbuatan hukum.
3) Adanya objek yang menjadi dasar perjanjian.
4) Kausa atau alasan yang sah untuk perjanjian tersebut.
Sebagai negara yang berlandaskan  pada hukum, Indonesia menjamin  pengakuan dan perlindungan  hak-hak  dasar  bagi  semua  warga  negaranya,  termasuk  dalam  konteks melakukan  transaksi,  baik  secara  tradisional  maupun  melalui  platform  online.  Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dengan tujuan melindungi hak dan kepentingan konsumen, yang sering menjadi pihak yang merasa dirugikan dalam berbagai transaksi. Hal ini penting mengingat bahwa konsumen sering berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha, yang memiliki keunggulan di banyak aspek transaksi. Namun, dalam konteks transaksi online, kerugian tidak hanya berdampak pada konsumen. Saat ini, pelaku usaha juga dapat mengalami kerugian yang disebabkan oleh tindakan konsumennya. Dalam hukum, kerugian dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis:
1) Kerugian materi atau material, yang dapat diukur secara moneter dan biasanya muncul dalam kasus wanprestasi, di mana pelaku usaha menderita kerugian finansial yang dapat dihitung.
2) Kerugian immateriil atau imaterial, yang tidak dapat diukur secara moneter dan sering terjadi dalam kasus Pelanggaran Masa Hidup (PMH), di mana pelaku usaha mengalami kerugian yang bersifat tidak finansial atau sulit diukur dengan nominal.
Dalam melakukan transaksi secara online para pihak diharapkan tetap memperhatikan UU ITE  yang  merupakan  UU  yang  mengatur  mengenai  informasi  dan  transaksi  elektronik. Terhadap  Terhadap  konsumen  yang  menyebabkan  kerugian  dengan  adanya  unsur pemalsuan data dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE, yakni: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  Transaksi  Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Selain UU ITE, UUPK juga memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek hukum lainnya, salah satunya adalah kaitan dengan hukum pidana. Ini dapat ditemukan dalam BAB 13 UUPK
yang menyangkut sanksi-sanksi hukum. Jika ada pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan yang  tercantum  dalam  UUPK,  mereka  akan  dikenakan  sanksi  sesuai  dengan  pasal  yang dilanggar. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan UUPK, sanksinya akan diatur dalam BAB 13 UUPK. Namun, konsumen yang melanggar ketentuan UUPK tidak diatur dalam BAB 13 tersebut.  Sebagai  gantinya,  konsumen  yang  tidak  memenuhi  kewajiban  untuk  mengganti kerugian yang ditimbulkannya terhadap pelaku usaha akan tunduk pada hukum pidana yang berlaku.  Ini  sesuai  dengan  prinsip  hukum  "Lex  specialis  derogate  lex  generalis,"  yang mengandung  makna  bahwa  aturan  hukum  yang  bersifat  khusus  akan  mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 378 KUHP menjadi aturan hukum  pidana  yang  bersifat  umum  yang  mengatur  sanksi  terhadap  konsumen  yang melakukan pelanggaran.
Dalam  bukunya,  Yahman  (Yahman,  2014)  menggolongkan  unsur-unsur  tindak  pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP menjadi dua unsur pokok yaitu :
a. Unsur-unsur  objektif  yaitu  membujuk/menggerakan  orang  lain  dengan  alat pembujuk/penggerak :
1) Memakai nama palsu;
2) Martabat/keadaan palsu;
3) Rangkaian kata bohong, tipu muslihat;
4) Menyerahkan sesuatu barang;
5) Membuat utang;
6) Menghapuskan piutang.
b. Unsur-unsur subjektif yang terdiri dari :
1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2) Dengan melawan hukum
Tindakan  konsumen  yang  memberikan  alamat  dan  nomor  handphone  palsu  serta memalsukan  bukti  transaksi  seperti  bukti  transfer  ATM  kepada  pelaku  usaha  melibatkan unsur-unsur dari tindak pidana penipuan. Dengan menggunakan serangkaian kebohongan yang melibatkan informasi atau data yang tidak benar atau palsu, tindakan tersebut dapat menyebabkan  kerugian  bagi  pihak  lain.  Konsekuensi  hukum  yang  akan  dikenakan  pada konsumen yang terbukti melakukan penipuan adalah hukuman pidana penjara dengan durasi maksimum  empat  tahun  sesuai  dengan  Pasal  378  KUHP.  Namun,  jika  kerugian  yang disebabkan oleh tindakan penipuan tersebut kurang dari Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu  rupiah),  maka  tindakan  penipuan  tersebut  akan  dianggap  sebagai  penipuan  ringan. Dalam  kasus  penipuan  ringan,  konsumen  yang  melakukan  tindakan  penipuan  dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau dikenai denda maksimum
sebesar Rp. 900. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 379 KUHP yang mengatur tindak pidana penipuan ringan :
“Perbuatan yang diterangakan pada Pasal 378 KUHP, jika barang yang diberikan bukan ternak dan harga barang itu atau hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah  dihukum  sebagai  penipuan  ringan  dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya  tiga bulan atau denda sebanyak- banyaknya 15 kali enam puluh rupiah”.
Terlepas dari apakah tindakan penipuan yang dilakukan oleh konsumen termasuk dalam kategori penipuan ringan atau tidak, tetap saja tindakan yang mengakibatkan kerugian pada pihak  lain  tidak  dapat  dibenarkan  dalam  konteks  transaksi  jual  beli.  Setiap  individu  yang melakukan tindakan merugikan orang lain harus mendapat sanksi agar menerima efek jera yang mencegah mereka melakukan tindakan serupa di masa depan. Untuk mengupayakan pemulihan haknya, pelaku usaha dapat memulai dengan pendekatan persuasif. Namun, jika konsumen menolak atau tidak responsif untuk menyelesaikan masalah secara persuasif, maka pelaku  usaha  berhak  untuk  mengajukan  gugatan  perdata  dan/atau  melaporkan  kasus tersebut kepada pihak berwenang, seperti kepolisian, untuk penanganan hukum lebih lanjut.
2. Akibat  Hukum  terhadap  Konsumen  yang  Tidak  Melakukan  Itikad  Baik  Berupa  Tidak Melakukan Pembayaran Terhadap Barang yang Sudah Dipesan dalam Sistem Pre Order (PO)
Akibat  hukum  adalah  hasil  dari  tindakan  yang  diberlakukan  oleh  hukum  terhadap perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Ini mencakup akibat yang diantisipasi atau diharapkan oleh pelaku hukum dari tindakan yang mereka lakukan. Akibat tersebut, di dalam konteks hukum, telah diatur oleh ketentuan hukum. Transaksi jual beli, baik yang dilakukan secara tradisional maupun online, selalu menghasilkan akibat hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha diatur secara  rinci  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  dengan  tujuan melindungi kedua belah pihak saat melakukan transaksi.
Beritikad baik memegang peranan penting dalam menjalani transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Ketika suatu transaksi dilakukan dengan beritikad baik, baik dari pihak pelaku usaha maupun konsumen, kemungkinan terjadinya tindakan penipuan dalam transaksi jual beli online akan diminimalkan. Konsep beritikad baik memiliki dua makna, yaitu:

## 1) Arti Objektif
Ini berarti bahwa perjanjian harus dipatuhi dengan mematuhi norma-norma moral dan  etika.  Dalam  transaksi  jual  beli,  ada  kewajiban  untuk  tidak  melakukan  tindakan  yang melanggar norma moral dan etika. Hal ini bertujuan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak dan mencegah terjadinya kerugian bagi salah satu pihak.
2) Arti Subjektif
Ini merujuk pada niat baik yang dimiliki oleh seseorang. Ini penting terutama dalam transaksi jual beli online, di mana para pihak tidak bertemu langsung. Prinsip itikad baik dalam arti subjektif penting untuk mencegah terjadinya wanprestasi, di mana niat baik seseorang menjadi faktor kunci dalam menjaga integritas dalam transaksi tersebut.
Sistem  Pre  Order  (PO)  dalam  transaksi  e-commerce  adalah  pendekatan  yang  umum dalam dunia bisnis online. Sistem ini melibatkan pembelian barang yang tidak tersedia secara langsung, sehingga memerlukan waktu tertentu untuk mendapatkan barang tersebut. Setiap toko online di platform Instagram memiliki prosedur sendiri terkait cara pemesanan barang, metode  pembayaran,  dan  pengaturan  pengiriman  barang  kepada  konsumen.  Instagram digunakan sebagai media untuk melakukan transaksi jual beli online, dan pihak pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memproses barang setelah dipesan oleh konsumen. Dalam konteks  sistem  Pre  Order  (PO),  baik  pelaku  usaha  maupun  konsumen  diharapkan  untuk memenuhi  komitmennya  ketika  barang  yang  dipesan  telah  diterima  oleh  pelaku  usaha. Namun, terdapat situasi di mana sebagian konsumen membatalkan pesanan mereka tanpa persetujuan, menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha. Kerugian ini melibatkan hilangnya modal  yang  seharusnya  diterima  oleh  pelaku  usaha  dan  keuntungan  yang  tidak  dapat direalisasikan.
a. Menimbulkan Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) terhadap Kerugian Yang Dialami Pelaku Usaha
Strict liability atau tanggung jawab mutlak merujuk pada jenis pertanggungjawaban di  mana  seseorang,  dalam  menjalankan  suatu  kegiatan,  bisa  langsung  dianggap bertanggungjawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat kegiatan tersebut. Dengan kata lain, ketika suatu kerugian terjadi sebagai dampak yang wajar dari aktivitas tersebut, individu atau pihak terkait akan secara otomatis bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Dalam konteks  peradilan,  pihak  yang  mengajukan  gugatan  tidak  perlu  membuktikan  kesalahan pihak  tergugat.  Mereka  hanya  perlu  membuktikan  bahwa  kerugian  telah  terjadi  sebagai akibat dari tindakan pihak tergugat, dan pihak tergugat harus membuktikan bahwa ia tidak bertanggungjawab atas kerugian tersebut.
Tanggung jawab dalam KUH Perdata bisa timbul dari dua sumber, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi berkaitan dengan pelanggaran kewajiban yang timbul  dari  perjanjian  antara  pihak-pihak.  Jika  salah  satu  pihak  gagal  memenuhi kewajibannya,  ini  dianggap  sebagai  wanprestasi,  dan  pihak  tersebut  dapat  diminta pertanggungjawaban hukum. Sementara itu, tanggung jawab yang berasal dari perbuatan
melawan hukum didasarkan pada hak dan kewajiban yang ada dalam hukum tanpa adanya perjanjian khusus.
Jika  seorang  pelaku  usaha  merasa  dirugikan  oleh  tindakan  konsumen  yang  tidak memenuhi  kewajibannya,  prinsip strict  liability  akan  diterapkan.  Dengan  ini,  pelaku  usaha yang  merasa  dirugikan  dapat  menuntut  kompensasi  atau  ganti  rugi  tanpa  harus membuktikan adanya kesalahan dari pihak konsumen. Dengan kata lain, konsumen harus bertanggung jawab atas tindakannya jika terbukti melanggar kesepakatan yang diikuti pada awal transaksi di online shop.
b. Menimbulkan Gugatan Ganti Kerugian dari Pelaku Usaha
Menurut Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata dalam Pasal 1 angka (2),
"Gugatan adalah tuntutan hak yang melibatkan sengketa dan diajukan kepada pengadilan dengan  tujuan  untuk  memperoleh  putusan."  Sudikno  Mertokusumo  menjelaskan  bahwa tuntutan  hak  merupakan  tindakan  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  perlindungan  yang hanya bisa diberikan oleh pengadilan, guna mencegah penyelesaian sengketa melalui tangan sendiri  atau  main  hakim  sendiri.  Dengan  demikian,  gugatan  adalah  tindakan  di  mana seseorang  mengajukan  permohonan  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  yang  berwenang mengenai  suatu  masalah  yang  menghasilkan  sengketa  dengan  pihak  lain.  Proses  ini mewajibkan  hakim  untuk  memeriksa  tuntutan  tersebut  sesuai  dengan  prosedur  yang ditetapkan dan kemudian mengeluarkan putusan terkait gugatan tersebut.
Gugatan ganti rugi adalah upaya hukum yang  digunakan untuk menuntut  hak atau mendorong  pihak  lain  agar  melaksanakan  kewajibannya.  Tujuannya  adalah  memulihkan kerugian  yang  dialami  oleh  penggugat  melalui  putusan  pengadilan.  Tuntutan  hak  ini digunakan untuk mendapatkan  perlindungan yang hanya bisa diberikan oleh pengadilan, dan  ini  bertujuan  untuk  mencegah  pelaksanaan  tindakan  penyelesaian  sendiri  atau  main hakim sendiri. Dalam mengajukan tuntutan hak  di pengadilan, penggugat harus memiliki kepentingan  yang  memadai,  dasar  hukum  yang  jelas,  dan  alasan  yang  kuat  sehingga pengadilan menerima gugatan sebagai dasar untuk menuntut hak.
Pelaku  usaha  online  shop  telah  mengalami  kerugian  yang  disebabkan  oleh konsumennya yang didukung dengan bukti screenshot percakapan antara para pihak saat melakukan  transaksi  hingga  konsumen  melakukan  wanprestasi  tersebut.  Sehingga  pelaku usaha dapat mengajukan gugatan atas tindakan konsumennya tersebut.
c. Menimbulkan Tuntutan Pidana Berdasarkan Ketentuan Pidana pada UU ITE, BAB 13 UUPK dan/atau Ketentuan Pidana Dalam KUHP
Dalam proses transaksi jual beli, baik dalam bentuk online maupun konvensional, setiap pihak  yang  terlibat  dalam  transaksi  tersebut  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  harus
dijalankan. Jika salah satu pihak tidak mampu atau tidak memenuhi kewajibannya, hak yang semula  seharusnya  dimiliki  oleh  pihak  lain  akan  terhambat  atau  tidak  terpenuhi.  Hal  ini disebabkan oleh adanya hubungan timbal balik antara kewajiban dan hak dari setiap pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.
Tidak jarang dalam proses transaksi terjadi ketidakpatuhan dari salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya. Jika hak dari salah satu pihak tidak terpenuhi karena pihak lainnya tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenai sanksi.  Terhadap  konsumen  yang  menimbulkan  kerugian  dengan  cara  memalsukan  data, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE).  Pasal  tersebut  menyatakan  bahwa  setiap  orang  yang dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  palsu  dan  menyesatkan  yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik dapat dihukum dengan pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah.
Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), dikenal adanya sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang telah dijelaskan dalam undang-undang ini. Sanksi ini dijelaskan dalam BAB 13 UUPK yang mencakup sanksi administratif  dan  sanksi  pidana  yang  dapat  diterapkan  terhadap  pelaku  usaha.  Namun, penting untuk dicatat bahwa BAB 13 UUPK hanya mengatur sanksi terhadap pelaku usaha dan tidak merinci sanksi terhadap konsumen. Dalam konteks ini, prinsip hukum yang berlaku adalah "Lex specialis derogate lex generalis," yang berarti bahwa aturan hukum yang bersifat khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum.
Dalam hal ini, sanksi pidana yang diatur dalam BAB 13 UUPK adalah aturan hukum yang bersifat khusus, terutama ditujukan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UUPK. Namun, ketika BAB 13 UUPK tidak mengatur sanksi terhadap konsumen secara khusus, maka aturan hukum umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan berlaku untuk menentukan sanksi terhadap konsumen jika tindakan mereka memenuhi unsur-unsur  tindak  pidana  yang  tercantum  dalam  KUHP.  Sebagai  contoh,  jika  seorang konsumen  melakukan  tindakan  yang  mengakibatkan  ketidakpenuhan  prestasi  dalam transaksi dengan pelaku usaha, hal ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Dengan kata lain, terhadap pelaku usaha yang telah memenuhi prestasinya, seperti menyediakan barang yang  dipesan  oleh  konsumen  melalui  sistem pre  order,  dan  konsumen  tidak  memenuhi kewajibannya  dengan  melakukan  pembayaran  yang  telah  disepakati,  tindakan  konsumen tersebut dapat dianggap sebagai suatu bentuk wanprestasi. Dalam situasi tersebut, aturan yang  mengatur  wanprestasi  dalam  KUHP  akan  berlaku  untuk  menentukan  sanksi  yang diterapkan kepada konsumen sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan.
Tindakan  yang  dilakukan  oleh  konsumen,  seperti  memalsukan  alamat,  nomor handphone, bahkan bukti transfer, dapat menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha. Ketika unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi dalam suatu transaksi online, maka pelaku usaha yang menjadi korban tindak pidana penipuan dapat mengajukan laporan terhadap konsumen yang melakukan tindakan tersebut. Dalam konteks pengajuan tuntutan hak, terdapat beberapa jenis gugatan, salah satunya adalah gugatan biasa. Gugatan biasa dalam perkara perdata melibatkan dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat.
Dalam perkara perdata, pengajuan tuntutan hak dapat dilakukan melalui dua metode, yakni secara lisan atau tertulis. Pengajuan tuntutan hak melalui gugatan biasa merupakan proses  di  mana  seorang  subjek  hukum  mengajukan  tuntutan  hak  kepada  subjek  hukum lainnya  terkait  sengketa  perdata,  yang  bisa  berupa  kasus  wanprestasi  atau  perbuatan melawan hukum. Dalam konteks ini, pihak yang mengajukan gugatan biasa telah mengalami kerugian  baik  secara  langsung  maupun  dalam  bentuk  kerugian  materiil  akibat  tindakan subjek hukum lainnya.
Selain gugatan biasa, ada juga jenis gugatan yang disebut class action atau gugatan perwakilan  (Ardhya,  2020  :  194).  Aturan  mengenai  class  action  di  Indonesia  diatur  dalam PERMA  Nomor  1  Tahun  2002  tentang  Acara  Gugatan  Perwakilan  Kelompok.  Class  action merupakan sebuah prosedur dimana satu atau lebih orang mengajukan gugatan atas nama diri  mereka  sendiri  dan  juga  mewakili  sekelompok  orang  lain  yang  jumlahnya  banyak. Kelompok ini memiliki kesamaan dalam fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok.

## SIMPULAN
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1) Perlindungan  hukum  terhadap  pelaku  usaha  yang  merugi  akibat  tindakan  konsumen mencakup  ganti  kerugian  dan  mungkin  juga  sanksi  pidana  terhadap  konsumen, tergantung  pada  apakah  perbuatan  konsumen  telah  memenuhi  unsur-unsur  tindak pidana. Meskipun BAB 13 UUPK tidak secara khusus mengatur sanksi pidana terhadap konsumen, konsumen masih dapat dikenai sanksi pidana jika perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Dalam kasus yang terjadi di Kota Singaraja, konsumen dapat dituntut berdasarkan Pasal 378 KUHP,  yang merupakan lex generalis untuk ketentuan pidana dalam BAB 13 UUPK, atau Pasal 45A ayat (1) UU ITE.
2) Jika salah satu pihak dalam perjanjian tidak bertindak dengan itikad baik dalam transaksi, seperti yang terjadi di Kota Singaraja di mana konsumen tidak memenuhi kewajibannya, akibat hukumnya bagi konsumen adalah sebagai berikut:
a. Menimbulkan tanggung jawab mutlak (strict liability) atas kerugian yang dialami oleh pelaku usaha.
b. Dapat mengakibatkan gugatan ganti rugi yang diajukan oleh pelaku usaha.
c. Mungkin juga dapat mengakibatkan tuntutan pidana berdasarkan ketentuan pidana dalam UU ITE, BAB 13 UUPK, dan/atau KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardhya, S. N. (2020). Tinjauan Yuridis Bentuk Kerugian Terhadap Konsumen Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN Indonesia) (Studi Kasus Pemadaman Serentak Pada Beberapa Daerah di Indonesia). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vo. 8 No. 2.
Asikin, Z. (2015). Hukum Acara Perdata di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
Azikin, A. d. (2014). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Dananjaya, I. G. (2018). Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online. Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.
Koesno, D. A. (2020, Agustus 25). Jumlah Pelanggan E- commerce Tercatat Meningkat 38,3% Selama Pandemi.
Soeroso, R. (2006). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Waluyo, B. (2008). Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
Windari,  R.  A.  (2015).  Pertanggungjawaban  Mutlak  (Strict  Liability)  Dalam  Hukum
Perlindungan Konsumen. Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 1, Nomor 1.
Yahman. (2014). Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan. Jakarta: Kencana.