How to cite: Moh. Ali (2022), Urgensi Pilihan Hukum Dalam Kontrak Bisnis Internasional, Vol. 7, No. 12, Desember 2022, Http://Dx.Doi.Org/10.36418/Syntax-Literate .v7i12.11619 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541- 0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 12, Desember 2022
Urgensi Pilihan Hukum Dalam Kontrak Bisnis Internasional

## Moh. Ali
Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia Email: ali.fh@unej.ac.id

## Abstrak
Kontrak dalam sekala internasional selalu dihadapkan pada dua sistem hukum antara dua negara yang berbeda. Dalam penerapannya harus ada pilihan hukum secara tegas ( choice  of  law )  dari  para  pihak  untuk  menentukan  hukum  mana  yang  dipakai ( applicable law ) dalam rangka mengatur cara-cara penyelesaian sengketa. Urgensi pilihan  hukum  ini  berguna  bagi  para  pihak  antara  lain  untuk  menghindari  dan mengantisipasi kesulitan di kemudian hari serta menentukan hukum apa yang akan digunakan serta menghindari ketidakpastian hukum yang berlaku terhadap kontrak selama pelaksanaan kewajiban-kewajiban kontraktual para pihak. Selain itu, pilihan hukum  berfungsi  pula  sebagai  sumber  hukum  manakala  kontrak  tidak  mengatur sesuatu  hal.  Pilihan  hukum  sendiri  merupakan  pancaran  kehendak  bebas  dalam kontrak yang diakui secara universal. Namun demikian penggunaan kehendak bebas dalam penentuan pilihan hukum itu dibatasi oleh faham ketertiban umum dan tidak boleh ditujukan untuk penyelundupan hukum.
Kata Kunci : pilihan hukum; kontrak internasional; choice of law

## Abstract
Contracts on an international scale always deal with two legal systems between two different countries. In its application, there must be a clear choice of law (choice of law) from  the  parties to  determine which law is  used (applicable law) in order to regulate methods of dispute resolution. The urgency of choice of law is useful for the parties,  among  others,  to  avoid  and  anticipate  difficulties  in  the  future  as  well  as determine what law will be used and avoid coercion of the law that applies to the contract during the implementation of the contractual obligations of the parties. In addition, choice of law also functions as a source of law when the contract does not regulate something. The choice of law itself is an expression of free will in a contract that is universally recognized. However, the use of free will in limiting the choice of law is limited by the general permissive understanding and cannot be referred to as smuggling law.
Keywords: choice of law; international contracts; choice of law

## Pendahuluan
Dewasa  ini  dinamika  hubungan  hukum  dalam  lapangan  hukum  perdata  ( privat ) semakin  pesat  dan  berkembang,  terutama  yang  berkaitan  dengan  transaksi  bisnis  dan perdagangan. Hubungan hukum tersebut tidak semata-mata meliputi subjek hukum dalam teritorial suatu negara, tetapi berkembang pesat meliputi hubungan hukum antar subjek hukum yang melintasi batas antar negara ( transnasional ).
Begitu pula dalam hal bentuk hubungan hukum, tidak lagi mengandalkan tatap muka langsung (face  to  face), tetapi  sudah  berkembang  pesat  pada  hubungan  hukum  yang menggunakan media teknologi informasi ( virtual ), yaitu perangkat media elektronik yang berperan sebagai talian penghubung dalam berbagai transaksi bisnis internasional.
Teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah  mengubah  perilaku  dan  pola  hidup masyarakat  secara  global.  Perkembangan  teknologi  informasi  telah  pula  menyebabkan dunia  menjadi  tanpa  batas  ( borderless )  dan  menyebabkan  perubahan  sosial,  budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat.
Menurut  (Lipnack  &  Stamps,  1994)  sebagaimana  dikutip  oleh  Agus  Rahardjo menyatakan bahwa :
“Perkembangan  teknologi  jaringan  komputer  global  telah  menciptakan  dunia  baru yang dinamakan cyberspace , sebuah dunia komunikasi berbasis komputer ( computer mediated communication ) yang menawarkan realitas baru, yaitu realitas virtual ( virtual reality ).  Perkembangan  ini  membawa  perubahan  yang  besar  dan  mendasar  pada tatanan  sosial  dan  budaya  pada  skala  global  serta  mengubah  pengertian  tentang masyarakat,  komunitas,  komunikasi,  interaksi  sosial,  dan  budaya.  Internet  juga membawa kita pada dunia tanpa perbatasan dan menembus batas kedaulatan negara” (Raharjo, 2008).
Penentuan yurisdiksi dalam mengadili perkara kontrak elektronik menjadi pelik. Pada taraf ini muncul permasalahan tentang bagaimana hukum mengatur hubungan-hubungan itu, terutama apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Selama ini perbincangan tentang kontrak diarahkan pada pembuatan suatu kontrak yang ideal dan konstruktif, tetapi jarang dibicarakan dan diantisipasi kemungkinan ( probabilitas) apabila kelak terjadi sengketa di antara para pihak.
Setiap  negara  mempunyai  kedaulatan  hukum  masing  masing.  Oleh  karena  suatu negara menganut kedaulatan hukum yang berbeda antara satu negara dengan negara lain, maka akan menimbulkan beberapa implikasi dan titik singgung tentang yurisdiksi atau penentuan kompetensi mengadili dari suatu negara. Yurisdiksi akan bersinggungan pula dengan banyak segi antara lain tentang pilihan hukum ( choice of law ) dan pilihan forum ( choice of forum ), sehingga akan bertalian erat dengan kompetensi pengadilan atau forum mana yang berhak mengadili apabila terjadi sengketa antara para pihak.
Transaksi  elektronik  yang  notabene  dibuat  dalam  bentuk scriptless atau paperless contract kadang  tidak  memungkinkan  para  pihak  mencermati  isi  kontrak  secara  detail dengan mencantumkan suatu pilihan hukum. Penentuan pilihan hukum tidak sederhana yang  dibayangkan,  sebab  banyak  aspek  yang  melatarbelakanginya,  antara  lain  seperti domisili hukum antara para pihak yang berbeda, pembayaran transaksi yang melibatkan
pihak di lain negara, prosedur pengiriman barang lintas negara, belum lagi menyangkut domain website yang digunakan bertransaksi dan sebagainya.
Secara  garis  besar  menurut  Middleton  &  Jocelyn  sebagimana  dikutip  oleh  Edmon Makarim  (Makarim,  2005),  menyatakan  bahwa  kompleksitas  penerapan  yurisdiksi internet adalah antara lain karena hal-hal sebagai berikut :
1. Material posted on the internet has worldwide audience;
2. There is an enormous and growing number of internet users internationality;
3. It is easy to move a website from one jurisdiction to another;
4. A  website  can  be  hosted  in  one  jurisdiction,  but  directed  at  users  in  another jurisdiction;
5. Parts of website may be hosted in one jurisdiction, while other parts of the website are hosted in another jurisdiction; and
6. It is not always possible to determine where a website a website or a  user located.
Berpijak  pada  latar  belakang  tersebut  diatas,  maka  dalam  tulisan  ini  akan  dibahas persoalan mendasar yaitu apa urgensi pilihan hukum bagi para pihak dalam suatu kontrak internasional.  Selain  itu  penting  juga  dikemukakan  mengenai  batasan-batasan  dalam penggunaan pilihan hukum oleh para pihak.

## Metode Penelitian
Sebagaimana lazimnya penulisan ilmiah, penelitian ini merupakan penelitian hukum (normatif).  Penelitian  Hukum  merupakan Applied  Research atau  penelitian  terapan  “ applied research is o riginal work, which is undertaken to acquire new knowledge with a specific practical application in view. Its aim is to determine possible uses for findings of basic  research  or  to  determine  new  methods  or  ways  of  achieving  some  specific  and predetermined  objective (Hutchinson,  2006).  Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatam  perundang-undangan  ( statute  approach ),  dan pendekatan  konsep  ( conseptual  approach). Pendekatan  undang-undang  dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum  yang  sedang  ditangani  dalam  hal  ini  terutama  berkaitan  dengan  kebebasan memilih hukum antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Marzuki, 2007), sedangkan pendekatan konseptual (conceptual  approach )  beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang berkembang  dalam  ilmu  hukum.  Pada  pendekatan  ini  penulis  diharapkan  menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. (Marzuki, 2007). Pada pendekatan ini konsep- konsep  hukum  dan  doktrin-doktrin  para  ahli  hukum  dalam  konteks  yurisdiksi  dan pandangan-pandangan tentang asas-asas hukum perdata internasional berpengaruh bagi peneliti sebagai sandaran dalam membangun argumentasi.

## Hasil dan Pembahasan
1. Urgensi Pilihan Hukum Bagi Para Pihak
Sebelum dibahas lebih lanjut persoalan pilihan hukum ini terlebih dahulu difahami seluk  beluk  suatu  kontrak  internasional.  Secara  umum,  kontrak  internasional  dapat digolongkan ke dalam dua bagian prinsip pengaturan yaitu (Adolf, 2008):
1. Prinsip fundamental hukum kontrak internasional; dan
2. Prinsip-prinsip hukum kontrak internasional
Prinsip fundamental hukum kontrak internasional terdiri atas :
a. Prinsip dasar supremasi/kedaulatan hukum nasional;
Prinsip ini mensyaratkan bahwa keberlakuan hukum nasional tidak dapat diganggu gugat.  Dengan  kata  lain,  setiap  benda,  subjek  hukum,  perbuatan  atau  peristiwa hukum  termasuk  dalam  transaksi  dagang  yang  dituangkan  dalam  kontrak  dalam suatu wilayah negara tunduk secara mutlak pada hukum nasional negara tersebut.
b. Prinsip dasar kebebasan berkontrak ( freedom of contract /the party’s autonomy )
Prinsip ini menekankan adanya kekebasan para pihak untuk menetapkan bentuk dan isi kontrak berdasarkan kesepakatan.
Menurut Atiyah (Adolf, 2008) kebebasan berkontrak adalah ‘... It is one of the most fundamental  feature  of  the  law  contract….’ .  Sementara  itu,  Clive  M.  Schmitthoff otonomi (kebebasan) para pihak adalah dasar bagi terbentuknya hukum perdagangan internasional:
“ The autonomy of the party’s will in the law of contract is the foundation which an autonomous law of international trade can be built. The national sovereign has, as  we have seen,  no objection that in  area an autonomous law of  international trade is developed by parties . (Adolf, 2008).
Azas  ini  terdapat  dalam  Pasal  1338  (1)  BW  yang  menyatakan  bahwa,  “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Makna willingness ini juga tercermin pada Pasal 1320 (BW) yaitu para pihak mempunyai kemauan ( will ) untuk saling mengikatkan diri dalam membuat suatu perikatan atau kontrak.
Sutan  Remi  Sjahdeini  (Sjahdeini,  1993),  (Agus,  2008)  menyatakan  bahwa kebebasan  berkontrak  menurut  hukum  perjanjian  Indonesia  meliputi  ruang  lingkup sebagai berikut:
a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian,
b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian,
c. Kebebasan  untuk  menentukan  atau  memilih  causa  dari  perjanjian  yang  akan dibuatnya,
d. Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian,
e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian,
f. Kebebasan  untuk  menerima  atau  menyimpangi  ketentuan  undang-undang  yang bersifat opsional ( aanvullend, optional ).
Dalam  perkembangannya  kebebasan  tersebut  meliputi  aspek  yang  cukup  (Zein, 2009) yaitu kebebasan untuk  :
a. Memilih penyelesaian terhadap sengketa yang terjadi,
b. Memilih forum ( choice of forum ) penyelesaian sengketa dagangnya,
c. Memilih hukum ( choice of law ) yang akan berlaku terhadap kontraknya.
Dalam  kaitan  ini,  ada  3  (tiga)  alasan  mengapa  prinsip  kebebasan  berkontrak dianggap signifikan yaitu :
1. Aturan  ini  merupakan  dasar  yang  hakiki  bagi  para  pihak  untuk  membuat  atau menandatangani  kontrak,  memungkinkan  para  pihak  membuat  dan  merancang muatan-muatan kontrak yang belum ada sebelumnya;
2. Prinsip  ini  penting  untuk  menciptakan  suatu  kebutuhan  akan  kepastian  di  dalam hubungan dagang;
3. Prinsip party autonomy dibutuhkan dan relevan, karena berfungsi pula melindungi keinginan  atau  harapan-harapan  para  pihak  dalam  melangsungkan  usaha dagangnya.
Meskipun kebebasan para pihak sangat essensial, namun kebebasan tersebut tetap ada batasnya. Pembatasan tersebut melingkupi (Adolf, 2008) antara lain :
Pertama , kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dan dalam taraf tertentu dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan kesopanan.
Kedua , status kontrak itu sendiri. Kontrak dagang internasional tidak lain adalah kontrak nasional yang ada unsur asingnya (Gautama, 1977), artinya, kontrak tersebut meskipun di bidang perdagangan internasional, paling tidak tunduk dan dibatasi oleh hukum nasional negara tertentu (Sanson, 1993).
Ketiga ,  kesepakatan-kesepakatan  atau  kebiasan-kebiasaan  dagang  yang sebelumnya  dilakukan  oleh  pihak  yang  bersangkutan,  meskipun  ternyata  tidak mengikat.
Kaitannya dengan kebiasaan ini Sanson menggambarkan :
‘ In addition to the contractual term agreed by the parties, the cours of past dealing between traders may result in term becoming part of an egreement between them. These  past  dealing  or  trade  ‘usage’  between  the  parties,  may  apply  to  the contractual  relationship  despite  their  not  being  incorporated  into  it  in  written term .’
Prinsip tersebut ternyata telah dianut oleh kebanyakan negara di dunia termasuk Indonesia. Prinsip ini termaktub dalam KUHPerdata (BW) Buku III tentang Perikatan, bagian ketiga tentang akibat perjanjian. Pasal 1339 menyatakan bahwa:
“Perjanjian-perjanjian  tidak  hanya  mengikat  untuk  hal-hal  yang  dengan  tegas dinyatakan  di  dalamnya,  tetapi  juga  untuk  segala  sesuatu  yang  menurut  sifat persetujuannya diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang“. (Subekti & Tjitrosudibio, 1999).
Prinsip-prinsip hukum kontrak internasional terdiri atas (Adolf, 2008):
a. Prinsip Pacta Sunt Servanda ;
Berdasarkan prinsip ini para pihak harus melaksanakan kesepakatan yang telah dibuatnya  dalam  kontrak.  Prinsip  ini  telah  diakui  oleh  hampir  seluruh  negara  di dunia  dalam  peraturan  perundangan  nasionalnya.  Indonesia  menganut  prinsip  ini sebagimana  tertuang  dalam  ayat  (1)  Pasal  1338  KUHPerdata  yang  menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
b. Prinsip itikad baik ( good faith )
Prinsip  ini  harus  dianggap  ada  pada  waktu  negosiasi,  pelaksanaan  hingga penyelesaian kontrak. Tanpa adanya itikad baik sangat sulit tercapai kesempurnaan suatu kontrak.
c. Prinsip resiprositas (resiprokal)
Prinsip ini mensyaratkan bahwa para pihak dalam kontrak harus melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing secara timbal balik.
Lord Devlin menyatakan :
‘ it is of the essence of every contract that there should be mutually. A contract is an exchange of promise another….a contract can consist of an exchange or promise on one subject, e.g, payment againt delivery; then if the seller does not deliver on the  due  date,  the  buyer  may  release  himself  from  his  obligation  to  pay’ (Adolf, 2008).
Prinsip  ini  juga  merupakan  prinsip  fundamental  yang  dianut  oleh  GATT  dan berlaku dalam perundingan-perundingan tarif yang didasarkan atas timbal balik dan saling  menguntungkan  kedua  belah  pihak  (Adolf,  2008).  Memperbincangkan pilihan  hukum  merupakan  bagian  dari  bidang  hukum  perdata  internasional  yang paling penting dan sulit.  Dalam banyak kasus,  penerapan yurisdiksi  suatu negara dalam kasus tertentu tidak selalu dapat diseragamkan. Terutama bertalian dengan kontrak-kontrak yang secara spesifik dan tegas tidak mencantumkan klausul pilihan hukum ( choice of law ) maupun pilihan forum ( choice of forum ).
Klausula  pilihan  hukum  cukup  berpengaruh  terhadap  status  kontrak  di  masa depan. Adapun fungsi pilihan hukum tersebut antara lain (Adolf, 2008) :
1. Untuk  menentukan  hukum  apa  yang  akan  digunakan,  menentukan  atau menerangkan syarat-syarat kontrak, atau hukum yang menentukan dan mengatur kontrak;
2. Untuk menghindari ketidakpastian hukum yang berlaku terhadap kontrak selama pelaksanaan kewajiban-kewajiban kontraktual para pihak;
3. Pilihan hukum berfungsi pula sebagai ‘sumber hukum’ manakala kontrak tidak mengatur sesuatu hal.
Seputar  pentingnya  pilihan  hukum  dalam  suatu  kontrak  ini  didukung  oleh beberapa  ilmuwan  antara  lain  Kollewjin,  Blackstone  dan  Schreurs.  Pendukung prinsip  ini  juga  terbelah  menjadi  2  (dua)  pandangan,  yaitu  pertama;  pihak  yang mendukung pilihan hukum dengan suatu pembatasan-pembatasan, dan yang kedua;
pihak  yang  mendukung  prinsip  pilihan  hukum  tanpa  pembatasan  atau  pilihan hukum yang seluas-luasnya.
Pendapat  penganut  prinsip  pilihan  hukum  terbatas  ini  dikembangkan  oleh Kollewjin dan Blackstone yang dapat disimpulkan bahwa :
1. Para  pihak  harus  benar-benar  menghendaki  pilihan  hukum,  dan  kehendak  itu harus dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam;
2. Tidak  akan  dapat  diterima  pilihan  hukum  yang  hanya  didasarkan  pada  suatu dugaan belaka dan tidak pula diterima suatu pilihan hukum secara hypotetis;
3. Hukum  yang  dipilih  harus  mempunyai  hubungan  yang  erat  dengan  transaksi bersangkutan;
4. Pilihan hukum hanya berlaku dalam hukum kontrak. Sementara  itu  Schreurs  menyatakan  bahwa  para  pihak  sebaiknya  dapat diberikan  alternatif  sebanyak-banyaknya  untuk  memilih  hukum  yang  disukainya. Dalam tingkat urutan tertentu titik-titik pertalian, dan pilihan hukum adalah yang paling  tinggi  kedudukannya.  Dalam  setiap  perkara,  hakim  akan  selalu  bertanya hukum mana yang dikehendaki para pihak. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa prinsip kebebasan memilih oleh para pihak merupakan asas yang sentral dan primair (cetak miring dari penulis). Kebebasan memilih hanya dibatasi dua hal yaitu yang berkaitan  dengan  status  personal  (status  atau  kewarganegaraan  seseorang)  dan ketertiban umum. (Gautama, 2004).
Pendukung  prinsip  pilihan  hukum  ini  mengemukakan  pendiriannya  dengan didasari alasan-alasan sebagai berikut:
1. Alasan bersifat falsafah
Dogma  bahwa  kehendak  manusia  dipandang  sebagai  sesuatu  yang  perlu diperhatikan di bidang hukum. Pembuat undang-undang sendiri telah memberi kebebasan dengan tidak memaksakan aturan-aturannya sehingga tidak ada ’lois imperatives’  melainkan  hanya  ’lois  facultatif’  atau  dispositip  seperti  dalam bidang  hukum  kontrak,  sehingga  para  pihak  bebas  untuk  menentukan  sendiri kemauan mereka. (Gautama, 2004).
2. Alasan bersifat praktis
Para pihak dipandang sebagai pihak yang paling mengetahui hukum manakah yang  paling  berguna  dan  bermanfaat  bagi  dirinya  sendiri.  Dengan  diberikan kesempatan  untuk  memilih  hukum,  para  pihak  dapat  mengatur  sendiri hubungannya dengan sebaik-baiknya (Gautama, 2004).
3. Alasan kepastian hukum
Hubungan  perdata  dengan  unsur-unsur  asing  selalu  memperlihatkan  tingkat kesulitan  tertentu  mengenai  hukum  yang  dipakai,  sehingga  apabila  para  pihak telah  menentukan  pilihan  hukum  dengan  pasti,  maka  akan  terwujud  suatu kepastian hukum ( Rechtzekerheid ) (Gautama, 2004).
4. Alasan kebutuhan hubungan lalu lintas internasional
Hubungan para pihak adalah kebutuhan riil yang dikehendaki dalam lalu lintas internasional. Sangat penting untuk mengetahui sejak awal hukum manakah yang
mengatur hak dan kewajiban masing-masing, sah atau tidaknya perjanjian yang dibuat, syarat-syarat yang dibuat, sanksi hukum dan akibat hukum dari perjanjian yang  dibuat.  Semua  itu  dianggap  sangat  penting  dalam  hubungan  lalu  lintas internasional.(Gautama, 2004).
Dalam  kontrak  elektronik,  rumusan  tentang  pilihan  hukum  dapat  dipedomani ketentuan  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa “Para pihak  memiliki  kewenangan  untuk  memilih  hukum  yang  berlaku  bagi  transaksi elektronik  yang  dibuatnya.  Ayat  (3)  “Jika  para  pihak  tidak  melakukan  pilihan hukum  dalam  transaksi  eletronik  internasional,  hukum  yang  berlaku  didasarkan pada asas hukum perdata internasional”.
Penyelesaian  sengketa  antara  para  pihak  dilakukan  dengan  menggunakan hukum  yang  dipilih  ( governed  law )  oleh  para  pihak  sendiri  sebagaimana  dalam kontrak yang dibuatnya. Penjelasan Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa : “Pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak internasional, termasuk  yang  dilakukan  secara  elektronik  dikenal  dengan  choice  of  law.
Hukum ini mengikat sebagai hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut. Pilihan hukum  dalam  transaksi  elektronik  hanya  dapat  dilakukan,  jika  dalam kontraknya  tersebut  terdapat  unsur  asing  dan  penerapannya  harus  sejalan dengan prinsip hukum perdata internasional”.
Dengan  demikian  disadari  atau  tidak,  hubungan  kontraktual  dalam  suatu kontrak  elektronik  tidak  dapat  mengesampingkan  hubungan  keperdataan  yang berdimensi internasional. Hal ini berarti hubungan hukum yang terjalin tidak hanya tunduk  pada  hukum  suatu  negara  saja,  tetapi  telah  memasuki  ranah  atau  ruang lingkup hukum perdata internasional.
Sebagaimana  dijelaskan  pada  bagian  awal  tulisan  ini,  hukum  perdata internasional adalah hukum yang berlaku saat hubungan hukum terjalin antar pihak yang salah satu pihaknya terdapat unsur asing. Ciri yang khas dalam setiap kontrak adalah adanya kebebasan berkontrak bagi para pihak. Ciri yang khas ini juga diakui sebagai prinsip fundamental sebagaimana telah dipaparkan tadi.
Kekhasan lain dari kontrak jika dikaitkan dengan masuknya unsur-unsur asing di dalam kontrak (transnasional) adalah munculnya elemen pokok lain yang tidak kalah  pentingnya,  yaitu  unsur  kebebasan  para  pihak  dalam  melakukan  pilihan hukum ( freedom to choose the applicable law ). Kebebasan para pihak dalam suatu kontrak  internasional  untuk  menundukkan  kontrak  pada  suatu  sistem  hukum nasional tertentu, merupakan prinsip yang diakui secara universal dan bahkan suatu kontrak yang tidak memuat sebuah choice of law clause (dan juga pilihan forum) dianggap sebagai kontrak yang kurang lengkap.
Schmithoff  mengingatkan  bahwa  suatu  kontrak  internasional  yang  tidak  ada pilihan hukumnya adalah kontrak yang cacat (defective) “… in the present state of affairs, I would consider a normal international commercial contract as defectively
drafted  if  it  did  not  contain  a  choice  of  law  clause  and  also  a  jurisdiction  or arbitration clause” . (Adolf, 2008).
2. Batas-Batas Pilihan Hukum Oleh Para Pihak
Penyebutan istilah pilihan hukum sebagai kebebasan berkontrak sangat beragam seperti (Gautama, 2004); Partij autonomie atau De autonomie van partijen (belanda),
Contratto di collagamento (Itali), autonomie de la volonte (Perancis) atau intention of the parties (Inggris). Disamping terdapat istilah lain seperti rechtskeuze, Rechtwahl, choice of law dan connecting agreement.
Istilah party autonomy sering dipahami secara salah ( misleadend ) dalam  hukum bisnis internasional, sehingga menimbulkan pemikiran ke arah yang sebenarnya tidak tercakup dalam istilah tersebut. Istilah ini mengandung pengertian menentukan sendiri hukum  yang  berlaku  bagi  para  pihak.  Secara  hukum,  para  pihak  tidak  mempunyai kemampuan  untuk  membuat  sendiri  undang-undang  bagi  diri  mereka  sendiri.  Tidak ada kewenangan untuk menciptakan hukum bagi pihak yang berkontrak. Para pihak hanya diberi kebebasan untuk memilih hukum mana yang dikehendaki dalam kontrak yang dibuat.  Kolleewijn menyatakan” Het is slechts kiesvrijheid ...niet het recht tot self  regeling” (itu  adalah  kebebasan  untuk  memilih,  bukan  hak  untuk  mengatur sendiri) (Abdullah, 2005).
Pada Abad 19, ajaran kebebasan memilih oleh para pihak ini semakin berkembang oleh para hakim, antara lain Von Savigny. Menurutnya hubungan hukum ditampilkan dalam  bentuk  penundukan  sukarela  pada  suatu  stelsel  hukum  tertentu  yang  terjadi karena  dipilih  ( lex  loci  executions ).  Pilihan  seperti  ini  terutama  terjadi  secara  diam- diam.
Teori otonomi para pihak ini juga dikembangkan oleh Mancini yang menyatakan bahwa otonomi para pihak merupakan salah satu dari hak asasi keseluruhan bangunan hukum perdata internasional, disamping nasionalitas dan kepentingan umum. Mancini menjadikan  kebebasan  individu  untuk  menentukan  hukum  bagi  hubungan  kontrak mereka, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh faham ketertiban umum (Abdullah, 2005).
Para  ahli  di  bidang  hukum  bisnis  internasional  mengakui  bahwa  secara  empiris, prinsip pilihan hukum di bidang kontrak dipergunakan di dunia tanpa mempersoalkan pandangan  secara  dogmatis  yang  dikemukakan  para  ahli.  Pelaksanaannya  lebih didasarkan pada pertimbangan dari segi prinsip-prinsip ekonomi dan hukum berkaitan dengan batas-batas kewenangan choice of  law . Batas-batas tersebut  dapat dilakukan secara tidak terbatas atau dibatasi dalam hal-hal tertentu, yaitu tentang hukum manakah yang berlaku bagi kontrak yang telah disepakati para pihak, dan sejauh manakah para pihak  dapat  menentukan  sendiri  hukum  yang  dipergunakan  bagi  hubungan  hukum mereka,  dan  apabila  para  pihak  tidak  menggunakan  haknya  untuk  memilih  hukum, maka hukum manakah yang menjadi dasar pelaksanaan kontrak mereka.
Faham  ketertiban  umum  memiliki  beberapa  fungsi  jika  dihubungkan  dengan choice of law antara lain: (Abdullah, 2005).
1. Sebagai  rem  atau  penghambat  yang  membatasi  diberlakukannya  hukum  asing dalam hal-hal tertentu;
2. Untuk  menghalangi  kebebasan  hak  otonomi  para  pihak  dalam  menentukan berlakunya hukum dalam kontrak mereka;
3. Sebagai elemen yang membatasi berlakunya stelsel hukum asing yang tidak sesuai dengan stelsel hukum dari hakim yang mengadili sengketa para pihak;
4. Sebagai perlindungan terhadap pemakaian otonomi hak para pihak dalam choice of law yang terlampau luas.
Caleb menyebut ketertiban umum atau openbare orde (Belanda) atau orde public (Perancis)  sebagai  pembatasan  utama  kebebasan  untuk  melaksanakan  kemauan seseorang dalam bidang kontrak untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum. Penyelundupan  hukum  dapat  terjadi  melalui  perubahan  titik  taut  yang  menentukan dalam proses hukum yang dipakai dasar dalam penyelesaian suatu peristiwa hukum, dengan jalan memindahkan atau mengubah titik taut penentu  ke arah stelsel hukum yang  dikehendaki.  Misalnya  dengan  melakukan  perubahan  domicili,  atau  menutup kontrak di luar negara forum, atau memilih tempat pelaksanaan di luar negeri ( lex loci executionis ),  sehingga  menguntungkan  dirinya  sendiri  dan  merugikan  kepentingan yang lain.
Untuk  menghindari  terjadinya  penyelundupan  hukum,  maka  diterapkan persyaratan secara tegas antara lain: (Abdullah, 2005).
1. Jika dilakukan perbuatan bersangkutan di tempat tertentu, maka pilihan tempat ini tidak sengaja dipilih dengan maksud untuk melakukan penyelundupan hukum;
2. Pilihan  hukum  hanya  dapat  dilakukan  terhadap  hukum  yang  benar-benar mempunyai  hubungan  nyata  ( real  connection )  dengan  peristiwa  hukum  dalam kontrak yang bersangkutan.
Masih dalam kaitannya dengan pilihan hukum ini, Niboyet merumuskan ”......... on entend  couramment  par  de  la  volonte  le  pouvoir  des  parties  de  choiser  la  loi competente en matiere de contrars, droit qui partout airleur est pourtant refuse .......”. Niboyet  yang  dikenal  sebagai  penentang  prinsip  pilihan  hukum  ini,  memandang autonomie de la  volonte sejalan dengan kebebasan yang diberikan kepada manusia- manusia  pribadi  untuk  melaksanakan  kemauan  mereka  dalam  memilih  dan menentukan  hukum  yang  akan  diperlakukan  bagi  hubungan-hubungan  hukum  antar mereka.
Hubungan-hubungan hukum ini harus terletak di bidang internasional, dan harus ada  unsur-unsur  asing  pada  hubungan  yang  bersangkutan.  Unsur  asing  merupakan salah satu syarat mutlak untuk pilihan hukum di bidang hukum perdata internasional. Jika tidak ada unsur asing, tidak ada pilihan hukum (Gautama, 2004).

## Kesimpulan
a) Dalam kontrak internasional terutama kontrak yang bersifat elektronik, pilihan hukum merupakan  bagian  terpenting  ( urgen )  untuk  mengantisipasi  terjadinya  kesulitan  di kemudian  hari  dalam  hal  menentukan  hukum  dan  pengadilan  mana  yang  berhak mengadili  sengketa  para  pihak.  Pentingnya  pilihan  hukum  antara  lain  untuk menentukan hukum apa yang akan digunakan, mengindari ketidakpastian hukum yang berlaku terhadap kontrak selama pelaksanaan kewajiban-kewajiban kontraktual para pihak, dan pilihan hukum berfungsi pula sebagai ‘ sumber hukum ’ manakala kontrak tidak mengatur sesuatu hal.
b) Penggunaan pilihan hukum dalam kontrak merupakan kebebasan para pihak, namun kebebasan tersebut ada batas-batasnya antara lain bahwa pilihan hukum tersebut tidak boleh  bertentangan  dengan  faham  ketertiban  umum  dan  sengaja  digunakan  sebagai sarana penyelundupan hukum .

## BIBLIOGRAFI
Abdullah, Abdul Gani. (2005). Pandangan Yuridis Conflict of Law dan Choice of Law dalam  Kontrak  Bisnis  Internasional. Bulletin  Hukum  Perbankan  Dan Kebanksentralan , 2 (3), 1.
Adolf, Huala. (2008). Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional . -.
Agus, Yudha Hernoko. (2008). Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial. Yogyakarta: LaksBang Mediatama .
Branscomb,  Anne  W.  (1983).  Global  Governance  of  Global  Networks:  A  Survey  of Transborder Data Flow in Transition. Vand. L. Rev. , 36 , 985.
Gautama,  Sudargo.  (1977). Pengantar  Hukum  Perdata  Internasional  Indonesia .  Bina Cipta.
Gautama, Sudargo. (2004). Hukum perdata internasional Indonesia .
Hutchinson, Terry. (2006). Researching and writing in law . Thomas Lawbook Co.
Kolonial,  Peraturan,  &  Nomor,  Staatsblad.  (23AD).  Tahun  1847  tentang  Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .
Lipnack,  Jessica,  &  Stamps,  Jeffrey.  (1994). The  age  of  the  network:  Organizing principles for the 21st century . Jeffrey Stamps.
Long, Olivier, & Yi, Li Qun. (1987). Law and its limitations in the GATT multilateral trade system . Springer.
Makarim, Edmon. (2005). dkk, Pengantar Hukum Telematika-Suatu Kompilasi Kajian . Badan Penerbit FH UI, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  (2007).  Penelitian  Hukum,  Edisi  Pertama,  Cetakan  ke-3. Kencana Prenada Media Group, Jakarta .
Nomor,  Undang  Undang.  (11AD). tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik .
Raharjo,  Agus.  (2008). Model  Hirrida  Hukum  Cyberspace  (Studi  Tentang  Model Pengaturan  Aktivitas  Manusia  Di  Cyberspace  dan  Pilihan  Terhadap  Model Pengaturan Di Indonesia) . Fakultas Hukum.
Sjahdeini, Sutan Remy. (1993). Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia .
Subekti, Raden, & Tjitrosudibio, Raden. (1999). Kitab undang-undang hukum perdata . Sudargo, Gautama. (1976). Kontrak Dagang Internasional. Bandung, Alumni .
Zein,  Yahya  Ahmad.  (2009). Kontrak  elektronik  &  penyelesaian  sengketa  bisnis  e- commerce dalam transaksi nasional & internasional . Mandar Maju.
Copyright holder: Moh. Ali (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: