…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG KAJIAN PUTUSAN NOMOR 252/PDT.SUS- PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST.
Oleh Hendri Siahaan 1 , Achmad Fitrian 2 , Nur Hakim 3 1,2,3 Program Pascasarjana, Universitas Jayabaya Email: 1 hendrisiahaan95@gmail.com , 2 fitrian.achmad@gmail.com
Article History: Received: 16-12-2023
Revised: 22-12-2023 Accepted: 19-01-2024
Abstract: In  Commercial  Court  practice,  it  is  included  in Decision  Number  252/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst with  one  of  the  Legal  Considerations  that  of  Article  8 paragraph  (4)  of  Law  Number  37  of  2004  concerning Bankruptcy  and  Suspension  of  Payment,  regarding  the existence of debt which are overdue and can be collected and the existence of two or more creditors mutatis mutandis also applies to requests for suspension of payment petition. This is not  in  accordance  with  one  of  the  requirements  for submitting  a  request  for  suspension  of  payment  petition  by creditor based on Article 222 paragraph (1) of Law Number 37  of  2004  concerning  Bankruptcy  and  Suspension  of Payment and the provisions regarding the Court must grant the submitted request for suspension of payment by debtor or creditor based on Article 225 paragraph (2) and paragraph (3)  of  Law  Number  37  of  2004  concerning  Bankruptcy  and Suspension  of  Payment.  This  research  uses  normative juridical research methods and descriptive analysis based on books,  scientific  works,  journals,  articles,  decisions  and statutory  regulations.  This  research  was  conducted  to analyze simple verification procedures in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment and simple proof in requests for supension of payment petition in the review of Decision Number 252/Pdt.Sus- PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt .Pst. Keywords:
Simple Proof, Petition, Suspension of Payment

## PENDAHULUAN
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur pada Bab Ketiga Pasal 222 sampai  Pasal  294  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (UU  KPKPU).  Ketentuan  tersebut  menjelaskan bahwa  keberadaan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  sebagai  suatu tawaran  pembayaran  utang  bagi  debitor  kepada  kreditor  baik  dibayarkan  sebagian  atau seluruh utangnya untuk dapat menyelesaikan sengketa kepailitan (Rudy A. Lontoh, 2001).
UU  KPKPU  tidak  memberikan  pengertian  secara  tegas  mengenai  penundaan kewajiban  pembayaran  utang,  namun  dalam  Pasal  222  UU  KPKPU  diatur  mengenai  para

## Vol.3, No.8, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
pihak  yang  dapat  meminta  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  dan  maksud  dari pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu:
1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari satu kreditor atau oleh kreditor.
2. Debitor  yang  memperkirakan  tidak  dapat  atau  tidak  akan  dapat  melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian  meliputi  tawaran  pembayaran  sebagian  atau  seluruh  utang  kepada kreditor.
3. Kreditor  yang  memperkirakan  bahwa  debitor  tidak  dapat  melanjutkan  membayar utangnya  yang  sudah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih,  dapat  memohon  agar  kepada debitor diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan  rencana  perdamaian  yang  meliputi  tawaran  pembayaran  sebagian  atau seluruh utang kepada kreditor (Susanti Adi Nugroho, 2018).
Ketentuan  di  atas  menjelaskan  bahwa  PKPU  dapat  diartikan  sebagai  suatu moratorium. Dimana pengertian moratorium disini adalah suatu penundaan yang diberikan oleh  undang-undang  untuk  memberikan  kesepatan  kepada  debitor  untuk  tidak melaksanakan kewajiban utang-utangnya (Siti Anisah, 1999). Dalam Black’s Law Dictionary menjelaskan arti moratorium sendiri adalah: a term designating suspension of all or certain legal remedies against debtor, sometimes authorized by law during financial distress. A period permissive or obligatory delay, specially, a period during which an obligor has legal right to delay meeting an obligation (Henry Campbell, 2010).
Ketentuan  Pasal  225  ayat  (2)  UU  KPKPU  menyatakan,  “ Dalam  hal  permohonan diajukan  oleh  Debitor,  Pengadilan  dalam  waktu  paling  lambat  3  (tiga)  hari  sejak  tanggal didaftarkannya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) harus mengabulkan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  sementara  dan  harus  menunjuk seorang  Hakim  Pengawas  dari  hakim  pengadilan  serta  mengangkat  1  (satu)  atau  lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.
Ketentuan  Pasal  225  ayat  (3)  UU  KPKPU  menyatakan,  “ Dalam  hal  permohonan diajukan  oleh  Kreditor,  Pengadilan  dalam  waktu  paling  lambat  20  (dua  puluh)  hari  sejak tanggal  didaftarkannya  surat  permohonan,  harus  mengabulkan  permohonan  penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu)  atau  lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor ” . Pasal  8  ayat  (4)  UU  KPKPU menyatakan,  “ Permohonan  pernyataan  pailit  harus dikabulkan  apabila  terdapat  fakta  atau  keadaan  yang  terbukti  secara  sederhana  bahwa persyaratan  untuk  dinyatakan  pailit  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  telah dipenuhi” . Pembuktian sederhana dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU diatur pada Penjelasan  Pasal  8  ayat  (4)  UU  KPKPU  yang  berisi:  Yang  dimaksud  dengan  "fakta  atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta  utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  tidak  dibayar.  Sedangkan  perbedaan  besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
UU  KPKPU  tidak  mengatur  secara  spesifik  kewajiban  Pemohon  PKPU  untuk membuktikan  apakah  debitor  tersebut  memiliki  lebih  dari  satu  kreditor  serta  siapa  saja kreditor lainnya (Jimmy Simanjuntak, 2023). Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst  pada  halaman  21: “ Menimbang,  bahwa sebagaimana  ketentuan  Pasal  8  ayat  4  UU  KPKPU  yang  menentukan  bahwa  permohonan pernyataan  pailit  harus  dikabulkan  apabila  terdapat  fakta  atau  keadaan  yang  terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal  2  ayat  (1)  telah  terpenuhi.  Ketentuan  ini  mutatis  mutandis  berlaku  juga  untuk permohonan PKPU ”.
Pada  praktek  Pengadilan  Niaga  termasuk  dalam  Putusan  Nomor  252/Pdt.Sus- PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst  bahwa  ketentuan  Pasal  8  ayat  (4)  UU  KPKPU  mengenai adanya fakta dua kreditor atau lebih, adanya fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar mutatis  mutandis berlaku  juga  untuk  permohonan  penundaan  kewajiban pembayaran  utang.  Hal  ini  tidak  berkesesuaian  dengan  salah  satu  syarat  pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh kreditor berdasarkan Pasal 222 ayat  (1)  UU  KPKPU  dan  ketentuan  tentang  Pengadilan  harus  mengabulkan  permohonan penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  sementara  yang  diajukan  oleh  debitor  atau kreditor berdasarkan Pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) UU KPKPU.
Penelitian  ini  akan  membahas  secara  lengkap  prosedur  pembuktian  sederhana dalam  UU  KPKPU  dan  pembuktian  sederhana  dalam  permohonan  penundaan  kewajiban pembayaran  utang  kajian  Putusan  Nomor  252/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa prosedur pembuktian sederhana dalam UU KPKPU dan pembuktian sederhana dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kajian Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif merujuk kepada putusan dan  analisa  deskriptif  yang  bersumber  pada  buku,  karya  ilmiah,  jurnal,  artikel,  dan peraturan perundang-undangan (sekunder) serta menggunakan metode kualitatif normatif dalam melakukan analisa data. Dan  dalam melakukan kajian, analisis dan  pendeskripsian menggunakan metode analisis deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Prosedur  Pembuktian  Sederhana  Dalam  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang
Tata  cara  pengajuan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  dilakukan berdasarkan  ketentuan  Pasal  224  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), yaitu:
1. Permohonan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  222  harus  diajukan  kepada  pengadilan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.
2. Dalam  hal  pemohon  adalah  debitur,  permohonan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  harus  disertai  daftar  yang  memuat  sifat,  jumlah  piutang,  dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya.

## Vol.3, No.8, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
3. Dalam  hal  pemohon  adalah  kreditur,  pengadilan  wajib  memanggil  debitur  melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang.
4. Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), debitur mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian.
5. Pada  surat  permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dapat  dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan  ayat  (5)  berlaku  mutatis  mutandis  sebagai  tata  cara  pengajuan  permohonan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) (Susanti Adi Nugroho, 2018).
Pasal  224  ayat  (6)  UU  KPKPU  mengungkapkan  bahwa  ketentuan  Pasal  6  ayat  (1) hingga  ayat  (5)  yang  mengatur  permohonan  pernyataan  pailit  juga  berlaku  terhadap permohonan PKPU, diantaranya:
1. Haruslah diajukan kepada Ketua Pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga dengan  mengindahkan ketentuan  dalam  Pasal  3  Undang_Undang  Nomor  37  Tahun 2004 (Pasal 224 jo. Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 1 butir 7 UU KPKPU).
2. Lalu,  Panitera  mendaftarkan  permohonan  PKPU  pada  tanggal  permohonan  yang bersangkutan  diajukan,  dan  kepada  pemohon  diberikan  tanda  terima  tertulis  yang ditandatangani  oleh  pejabat  yang  berwenang  dengan  tanggal  yang  sama  ketika pendaftaran (Pasal 224 ayat (6) jo. Pasal 6 ayat (2) UU KPKPU).
3. Panitera  wajib  menolak  pendaftaran  PKPU  bagi  institusi  sebagaimana  yang dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (3),  ayat  (4),  dan  ayat  (5)  apabila  dilakukan  tidak sesuai  dengan  ketentuan  dalam  ayat-ayat  tersebut.  (Pasal  224  ayat  (6)  jo.  Pasal  6 ayat (3) jo. Pasal 2 UU KPKPU).
4. Panitera menyampaikan permohonan PKPU kepada Ketua Pengadilan Niaga  paling lambat  dua  hari  setelah  tanggal  permohonan  didaftarkan  (Pasal  224  ayat  (6)  jo. Pasal 6 ayat (4) UU KPKPU) (Krista Yitawati, Pujiyono & Adi Sulistyono, 2022).
Pembuktian  merupakan  suatu  prosedur  untuk  membuktikan  kebenaran  peristiwa atau  adanya  suatu  hak,  yang  terdiri  dari  beberapa  komponen  dan  satu  sama  lain  saling terkait.  Komponen  dalam  pembuktian  meliputi  subjek  pembuktian,  objek  pembuktian, asas-asas  dalam  pembuktian,  alat-alat  bukti,  kekuatan  pembuktian  suatu  alat  bukti,  dan beban  pembuktian.  Oleh  karenanya,  pembuktian  merupakan  suatu  sistem,  yaitu  sistem pembuktian,  yang  merupakan  suatu  kesatuan  yang  terdiri  dari  bagian-bagian  dan  satu sama lain saling berhubungan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo,  sebagaimana  telah  dikutip  sebelumnya,  bahwa  pengertian  sistem  antara  lain sebagai  suatu  rencana,  metode  atau  prosedur  untuk  mengerjakan  sesuatu  (Efa  Laela Fakhriah, 2017).
Sistem  pembuktian  di  dalam  Hukum  Kepailitan  Indonesia  menerapkan  prinsip adanya  pembuktian  sederhana.  Pembuktian  secara  sederhana  lazim  disebut  dengan pembuktian  secara  sumir.  Pembuktian  yang  sederhana  atau  sumir  yang  dalam  bahasa Belanda Summier atau Summierlijk merupakan proses peradilan yang diperpendek, tanpa keterangan  tertulis  dari  kedua  belah  pihak  tanpa  pembuktian  yang  terperinci  dan  teliti. Pembuktian secara sederhana atau sumir merupakan asas dalam proses kepailitan untuk
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
mewujudkan  penyelesaian  utang  piutang  secara  cepat,  adil,  terbuka  dan  efektif  sesuai dengan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (UU  KPKPU)  dimana  diperlukan  waktu  yang cepat,  tidak  berkepanjangan  dan  berlarut-larut.  Istilah  sederhana  merupakan  lawan  kata dari istilah kata complicated atau rumit. Bahwa kata “sederhana” dimaksudkan suatu proses beracara yang tidak “ complicated ” atau tidak rumit (Setiawan, 1992).
Pengaturan  mengenai  pembuktian  sederhana  dalam  kepailitan  di  Indonesia  sudah dimulai pada masa berlakunya Faillisements Verordening (FV), yaitu diatur di dalam Pasal 5 ayat  (5)  FV.  Namun,  pembuktian  sederhana  ini  dalam  prakteknya  kerap  menimbulkan kerugian  bagi  pihak  Kreditor.  Debitor  yang  tidak  beritikad  baik  dapat  dengan  mudah memohon  kepailitan  atas  dirinya  sendiri  sepanjang  Debitor  tersebut  memenuhi  syarat untuk dinyatakan pailit. Menurut Sudargo Gautama, bila melihat dari ketentuan Pasal 5 ayat (5)  FV  mudah  untuk  mengabulkan  permohonan  pailit  bagi  Kreditor  yang  mengajukan permohonan  pailit  Debitor,  karena  di  dalam  pasal  ini  diatur  bahwa  permohonan  pailit harus dipenuhi apabila Kreditor dapat menyatakan atau membuktikan hak menagihnya ini secara summier atau sederhana. Pendapat yang berkembang berkaitan dengan pembuktian sederhana pada masa FV antara lain pembuktian tentang debitur dalam keadaaan berhenti membayar  harus  dilakukan  secara  sederhana  ( summier ).  Artinya,  Pengadilan  di  dalam memeriksa  permohonan  pernyataan  pailit  tidak  perlu  terikat  dengan  sistem  pembuktian dan alat-alat bukti yang ditentukan dalam hukum acara perdata (Nelson Kapoyos, 2017).
Pembuktian  sederhana  yang  diatur  di  dalam  FV  kemudian  diubah  dengan dikeluarkannya  Perpu  Nomor  1  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang tentang Kepailitan ( Faillissement Verordening ) yang di dalam Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa:  “Permohonan  pernyataan  pailit  harus  dikabulkan  apabila  terdapat  fakta  atau keadaan  yang  terbukti  secara  sederhana  bahwa  persyaratan  untuk  dinyatakan  pailit sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  telah  terpenuhi”.  Perpu  Nomor  1  Tahun 1998  memberikan  penjelasan  tentang  pembuktian  sederhana  sebagaimana  yang  dimuat dalam  Pasal  6  ayat  (3)  sebagai  berikut:  “Yang  dimaksud  dengan  pembuktian  secara sederhana  adalah  lazim  juga  yang  disebut  dengan  pembuktian  secara  sumir.  Dalam  hal pernyataan  pailit  diajukan  oleh  Kreditor,  pembuktian  mengenai  hak  Kreditor  untuk menagih dilakukan secara sederhana”. Mengenai pembuktian sederhana, Sudargo Gautama menegaskan, apabila memperhatikan ketentuan pembuktian sederhana yang dianut dalam Pasal  6  ayat  (3)  Perpu  Nomor  1  Tahun  1998  jo.  UU  Kepailitan  1998,  pernyataan  pailit sangat  mudah  untuk  diperoleh.  Bahkan  permintaan  pailit  ini  harus  dikabulkan  dan  tidak dapat ditolak, jika ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) tersebut dilihat secara harafiah letterlijk (Nelson Kapoyos, 2017).
Pembuktian  Sederhana  dalam  kepailitan  berpedoman  kepada  prinsip  pembuktian pada  umumnya  dalam  hukum  keperdataan  yang  ditentukan  dalam  Pasal  163 Reglemen Indonesia Baru (HIR), yang menyatakan bahwa: “Barang siapa menyatakan mempunyai hak atas  suatu  barang,  atau  menunjuk  suatu  peristiwa  untuk  meneguhkan  haknya,  ataupun menyangkal  hak  orang  lain,  maka  orang  itu  harus  membuktikannya.”Untuk  meneguhkan hak seseorang atau untuk membantah hak orang lain, undang-undang menentukan alat-alat bukti yang dapat diajukan dalam proses penyelesaian perkara perdata adalah sebagaimana

## Vol.3, No.8, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
yang  disebutkan  dalam  Pasal  164  HIR  yang  terdiri  dari  bukti  tertulis,  bukti  saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah (H.E. Juanda, 2016).
Prosedur pembuktian sederhana dalam kepailitan diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU  menyatakan,  “ Permohonan  pernyataan  pailit  harus  dikabulkan  apabila  terdapat fakta  atau  keadaan  yang  terbukti  secara  sederhana  bahwa  persyaratan  untuk  dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi ” dan Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU berisi: Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau  lebih Kreditor dan fakta  utang yang telah jatuh waktu  dan  tidak  dibayar.  Sedangkan  perbedaan  besarnya  jumlah  utang  yang  didalihkan oleh  pemohon  pailit  dan  termohon  pailit  tidak  menghalangi  dijatuhkannya  putusan pernyataan pailit”.
Prosedur  pembuktian  sederhana  dalam  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang yang  diajukan  oleh  debitor  diatur  dalam  Pasal  222  UU  KPKPU:  Ayat  (1)  menyatakan, “Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  diajukan  oleh  Debitor  yang  mempunyai  lebih dari  1  (satu)  Kreditor  atau  oleh  Kreditor” dan Ayat  (2)  menyatakan,  “ Debitor  yang  tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang,  dengan  maksud  untuk  mengajukan  rencana  perdamaian  yang  meliputi  tawaran pembayaran  sebagian  atau  seluruh  utang  kepada  Kreditor”. Prosedur  pengajuan penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  oleh  kreditor  tidak  memenuhi salah  satu  unsur pembuktian sederhana mengenai adanya dua kreditor atau lebih berdasarkan Pasal 222 UU KPKPU: Ayat  (1)  menyatakan,  “Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  diajukan  oleh Debitor  yang  mempunyai  lebih  dari  1  (satu)  Kreditor  atau oleh  Kreditor” dan  Ayat  (3) menyatakan,  “ Kreditor  yang  memperkirakan  bahwa  Debitor  tidak  dapat  melanjutkan membayar  utangnya  yang  sudah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih,  dapat  memohon  agar kepada  Debitor  diberi  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang,  untuk  memungkinkan Debitor  mengajukan  rencana  perdamaian  yang  meliputi  tawaran  pembayaran  sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya”. Disisi lain terdapat ketentuan tentang Pengadilan harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara yang diajukan oleh debitor atau kreditor berdasarkan Pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) UU KPKPU.

## Pembuktian  Sederhana  Dalam  Permohonan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang Kajian Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Pembuktian sederhana berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (UU KPKPU) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
1. Adanya fakta dua atau lebih kreditor.
2. Adanya fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar.
Pada  praktek  Pengadilan  Niaga  selama  ini  termasuk  dalam  Putusan  Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst  salah  satu  unsur  pembuktian  sederhana mengenai  adanya  dua  kreditor  atau  lebih  tetap  diterapkan  dan  dilaksanakan  dalam persidangan  perkara  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang.  Pertimbangan  Hukum terhadap
pembuktian sederhana dalam Putusan
Nomor 252/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst  pada  halaman  21 :  “ Menimbang,  bahwa
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
sebagaimana  ketentuan  Pasal  8  ayat  4  UU  KPKPU  yang  menentukan  bahwa  permohonan pernyataan  pailit  harus  dikabulkan  apabila  terdapat  fakta  atau  keadaan  yang  terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal  2  ayat  (1)  telah  terpenuhi.  Ketentuan  ini  mutatis  mutandis  berlaku  juga  untuk permohonan PKPU ”.
Menurut Black's Law Dictionary Ninth Edition , mutatis mutandis berarti: All necessary changes  having  been  made;  with  the  necessary  changes  what  was  said  regarding  the  first contract  applies  mutatis  mutandis  to  all  the  later  ones .  Sedangkan  menurut  buku Terminologi  Hukum  karangan  I.P.M.  Ranuhandoko, mutatis  mutandis berarti  dengan perubahan yang perlu-perlu. Kemudian pengertian mutatis mutandis berdasarkan Pasal 1 angka  11  Peraturan  Kepala  Arsip  Nasional  Nomor  11  Tahun  2016  tentang  Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, yang berbunyi: Mutatis Mutandis adalah asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya sesuai dengan prosedur yang terdapat  dalam  ketentuan  Peraturan  Kepala  ini  tetapi  memiliki  kewenangan  melakukan perubahan prosedur pada hal-hal yang diperlukan atau penting sesuai dengan kondisi yang mendesak. Sehingga mutatis mutandis dapat diartikan dengan perubahan-perubahan yang diperlukan atau penting (Hukumonline.com, https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti- mutatis-mutandis-dan-contohnya-lt4bdfcd4e7c122).
Di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terdapat beberapa ketentuan pasal- pasal yang berlaku secara mutatis mutandis adalah sebagai berikut:
1. Pasal 12 dan Pasal 13 berlaku mutatis mutandis bagi peninjauan Kembali.
2. Pasal  42  huruf  c,  huruf  d,  huruf  e,  dan  huruf  f  berlaku  mutatis  mutandis  dalam  hal dilakukan oleh Debitor dengan atau untuk kepentingan: 1) anggota pengurus dari suatu badan  hukum,  suami  atau  istri,  anak  angkat  atau  keluarga  sampai  derajat  ketiga  dari anggota pengurus tersebut; 2) perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut.
3. Pasal  176  berlaku  mutatis  mutandis  dalam  hal  Debitor  sekali  lagi  dinyatakan  pailit sedangkan pada saat itu yang bersangkutan belum memenuhi seluruh kewajiban dalam perdamaian.
4. Pasal  6  ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (3),  ayat  (4),  dan  ayat  (5)  berlaku  mutatis  mutandis sebagai  tata  cara  pengajuan  permohonan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Pasal 236 ayat (3) berlaku mutatis mutandis bagi para ahli.
6. Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal  58 berlaku mutatis mutandis terhadap  pelaksanaan hak Kreditor  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  55  ayat  (1)  dan  Kreditor  yang diistimewakan, dengan ketentuan bahwa penangguhan berlaku selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang.
7. Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 berlaku mutatis mutandis terhadap putusan pernyataan  pailit  sebagai  akibat  putusan  pengakhiran  penundaan  kewajiban pembayaran utang.
8. Pasal  212,  Pasal  213,  dan  Pasal  214  berlaku  mutatis  mutandis  dalam  hal  penundaan kewajiban pembayaran utang.

## Vol.3, No.8, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
9. Pasal 135, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, dan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) berlaku mutatis mutandis dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang.
10. Pasal  150  berlaku  mutatis  mutandis  dalam  hal  penundaan  kewajiban  pembayaran utang.
11. Pasal 158 ayat (2) berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan ketentuan ayat (1).
12. Pasal  11,  Pasal  12,  dan  Pasal  13  berlaku  mutatis  mutandis  terhadap  pengesahan perdamaian, namun tidak berlaku terhadap penolakan perdamaian.
13. Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian. Sehingga dapat dilihat dalam UU Kepailitan dan PKPU tidak tercantum bahwa Pasal
8 ayat (4) UU KPKPU berlaku mutatis mutandis untuk permohonan penundaan kewajiban pembayaran  utang.  Terdapat  adagium Interpretatio  cessat  in  claris,  interpretation  est perversion artinya  Jika redaksi undang-undang telah jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya. Sebab, penafsiran terhadap kata-kata yang jelas berarti penghancuran.
Jika permohonan PKPU diajukan oleh Debitur, dalam waktu paling lambat tiga hari sejak  tanggal  didaftarkannya  surat  permohonan  PKPU,  Pengadilan  harus  mengabulkan PKPU  Sementara  dan  harus  menunjuk  seorang  Hakim  Pengawas  dari  hakim  Pengadilan serta mengangkat satu atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitur untuk mengurus harta Debitur (Pasal 225 ayat (2) UU KPKPU). Adapun jika permohonan PKPU diajukan oleh Kreditur, pernyataan dikabulkannya permohonan PKPU Sementara harus dikeluarkan oleh Pengadilan paling lambat 20 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan. Dengan dikabulkannya  PKPU  Sementara  tersebut,  maka  Pengadilan  juga  akan  menunjuk  Hakim Pengawas dari hakim Pengadilan serta mengangkat satu atau lebih Pengurus yang bersama dengan  Debitur  untuk  mengurus  harta  Debitur  (Pasal  225  ayat  (3)  UU  KPKPU)  (Krista Yitawati, Pujiyono & Adi Sulistyono, 2022).
Pelaksanaan pembuktian sederhana dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang  diajukan  oleh  debitor  diatur  dalam  Pasal  222  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UU  KPKPU sedangkan  pengajuan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  oleh  kreditor  tidak memenuhi  salah  satu  unsur  pembuktian  sederhana  mengenai  adanya  dua  kreditor  atau lebih berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU KPKPU dan juga terdapat ketentuan tentang  Pengadilan  harus  mengabulkan  permohonan  penundaan  kewajiban  pembayaran utang sementara yang diajukan oleh debitor atau kreditor berdasarkan Pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) UU KPKPU.

## KESIMPULAN
Pertama ,  Prosedur  pembuktian  sederhana  dalam  kepailitan  diatur  dalam  Pasal  8 ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang.  Prosedur  pembuktian  sederhana  dalam  penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh debitor diatur dalam Pasal 222 ayat (1) dan  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  sedangkan  pengajuan  penundaan  kewajiban  pembayaran utang  oleh  kreditor  tidak  memenuhi  salah  satu  unsur  pembuktian  sederhana  mengenai adanya  dua  kreditor  atau  lebih  berdasarkan  Pasal  222  ayat  (1)  dan  ayat  (3)  Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Disisi lain terdapat ketentuan tentang Pengadilan harus mengabulkan permohonan
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  sementara  yang  diajukan  oleh  debitor  atau kreditor  berdasarkan  Pasal  225  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Kedua ,  Pertimbangan  Hukum  terhadap  pembuktian  sederhana  dalam  Putusan Nomor  252/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst  mengenai  ketentuan  Pasal  8  ayat  4 Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang mutatis  mutandis berlaku  juga  untuk  permohonan  penundaan kewajiban  pembayaran  utang  tidak  berkesesuaian  dengan  salah  satu  syarat  pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh kreditor berdasarkan Pasal 222 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  dan  ketentuan  tentang  Pengadilan  harus  mengabulkan permohonan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  sementara  yang  diajukan  oleh debitor atau kreditor berdasarkan Pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Efa  Laela  Fakhriah,  Bukti  Elektronik  Dalam  Sistem  Pembuktian  Perdata,  PT  Refika Aditama, Bandung, 2017.
[2] Henry  Campbell,  Black’s  Law  Dictionary,  Tenth  Edition,  Minnesota,  West  Publishing.co., 2010.
[3] Jimmy  Simanjuntak,  “Penggunaan  Informasi  Debitor  Dari  Sistem  Layanan  Informasi Keuangan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (SLIK  OJK)  Sebagai  Alat  Bukti  Permohonan  PKPU”, Jurnal Hukum to-ra, Volume 9 Nomor 1 April 2023.
[4] Juanda,  H.E.  “Kekuatan  Alat  Bukti  Dalam  Perkara  Perdata  Menurut  Hukum  Positif Indonesia”. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 2016.
[5] Krista  Yitawati,  Pujiyono,  Adi  Sulistyono,  Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Deepublish, Yogyakarta, 2022.
[6] Nelson Kapoyos, “Konsep Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Kajian Putusan Nomor  125  Pk/Pdt.Sus-Pailit/2015”,  Lembaga  Studi  Hukum  Indonesia,  Jurnal  Yudisial, Volume 10 Nomor 3 Desember 2017.
[7] Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.
[8] Rudy  A.  Lontoh,  Penyelesaian  Utang  Piutang  Melalui  Pailit  atau  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2001.
[9] Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1992.
[10] Siti  Anisah,  “Alternatif  Penyelesaian  Utang  Piutang  dalam  Rangka  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang, Jurnal Magister Hukum,” Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Volume 1 Nomor 1, 1999.
[11] Susanti  Adi  Nugroho,  Hukum  Kepailitan  di  Indonesia  Dalam  Teori  dan  Praktik  serta Penerapan Hukumnya, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
[12] Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
[13] https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-mutatis-mutandis-dan-contohnya- lt4bdfcd4e7c122, diakses 15 Desember 2023.

## Vol.3, No.8, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN