KEWENANGAN HUKUM FUNGSIONAL KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK)
Oleh: H. Azis Budianto, SH. MS *)

## Abstrak
Kewenangan yang melahirkan tugas serta fungsi dari suatu institusi atau lembaga, yang dituang- kan  atau  diatur  oleh  undang-undang,  merupakan  kewenangan  yang  sah  berdasarkan  hukum. Pelaksanaan  kewenangan  yang  dimiliki  aparatur  negara,  harus  dilakukan  secara  konsekuen  sesuai ketentuan hukum  yang berlaku, tak terkecuali termasuk pelaksanakan kewenangan  yang dilakukan oleh  KPK  berdasarkan  legalitas  hukum  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2002  Ten- tang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (KPK).  Esensi  dari  asas  legalitas,  wewenang merupakan  kemampuan  untuk  melakukan  tindakan-tindakan  hukum  tertentu  dari  pihak  yang  di- berikan kewenangan. Mengimplimentasikan kewenangan dan fungsi  yang dilandasi oleh ketentuan perundang-undangan,  hal  tersebut  merupakan  perilaku  yang  harus  dipertanggungjawabkan  guna kepentingan  tujuan  hukum,  yang  berintikan,  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan  hukum.  Dalam konteks  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  serta  memfungsikan  berbagai  institusi  penegak  hu- kum yang ada dan atau jika diperlukan negara melakukan teroboson kebijakan dengan membentuk institusi  baru, dalam  rangka  guna meningkatkan  pendayagunaan political  will negara, maka diper- lukan  kebijakan  sistemik  yang  dapat  memberikan  kemanfatan  serta  keadilan  bagi  seluruh  kepen- tingan negara, dalam kerangka mewujudkan tujuan hukum pada suatu negara yang berdasarkan atas hukum.

## Kata kunci : Kewenangan fungsional

## Abstract
The authority which gave birth to the duties and functions of an institution or organization, which is poured or regulated by law, the legal authority under the law. The implementation of the authority is  the state apparatus,  it should be done consistently in  accordance with applicable law, not least including  the  implementing  authority  carried  out  by  the  Commission  based  on  the  legality  of  the law  is  based  on  Law  Number  30  Year  2002  on  Corruption  Eradication  Commission  (KPK).  The essence of the principle of legality, the authority is the ability to perform certain actions on the part of  the  law  may  be  authorized.  Implementation  of  the  powers  and  functions  based  on  the  statutory provisions, it is a behavior that should be accounted for in the interests of legal purposes, the core, fairness,  certainty  and  legal  expediency.  In  the  context  of  combating  corruption,  as  well  as  the functioning  of  the  various  law  enforcement  agencies  that  exist  and  or  if  necessary  the  state  do teroboson policy by forming new institutions, in order to increase the utilization of political will of the  state,  then  the  policy  is  needed  systemic  may  provide  kemanfatan  and  justice  for  all  interests countries, within the framework of realizing the goal of law in a country that is based on the law.

## Keywords: Functional Authority
*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Borobudur.

## Jurnal Lex Publica

## A.   Pendahuluan
Berdasarkan  perundang-undangan  yang menjadi  landasan  hukum  terkait  keberadaan lembaga  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi (KPK) yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  (KPK),  secara  substan- sional  mengatur  kewenangan,  tugas  dan  fungsi KPK  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  ko- rupsi di Indonesia.
Lingkup  kewenangan  dan  fungsi  yang  di- emban  KPK,  merupakan  legitimasi  hukum  atas nama kekuasaan negara, yang secara umum ke- seluruhan  sumberdaya  penyelenggara  adminis- trasi ketatanegaraan maupun administrasi peme- rintahan lazim disebut sebagai aparatur negara.
“Aparatur negara adalah keseluruhan lem- baga  dan  pejabat  negara  serta  pemerinta- han negara yang meliputi aparatur kenega- raan dan pemerintahan sebagai abdi nega- ra dan abdi masyarakat, bertugas dan ber- tanggung  jawab  atas  penyelenggaraan  ne- gara.  Sedangkan  Penyelenggara  Negara, adalah  Pejabat  Negara  yang  menjalankan fungsi  eksekutif,  legislatif,  atau  yudikatif, dan  pejabat  lain  yang  fungsi  dan  tugas pokoknya  berkaitan  dengan  penyelengga- raan negara sesuai dengan ketentuan pera- turan  perundang-undangan  yang  berla- ku”. 1
Aparatur  negara  yang  bertanggungjawab melaksanakan  kewenangan,  fungsi  hukum  ad- ministrasi negara merupakan landasan bagi apa- ratur  negara  guna  melakukan  tindakan-tindakan hukum yang memiliki legitimasi dalam melaku- kan pelayanan publik.
Menurut  Joseph  Raz,  dalam  hal  menga- presiasi  hukum  positif  justru  lebih  berorientasi pada otoritas atau kewenangan.
―A much more promising approach to the normativity  of  law  is  found  in  Joseph Raz's  theory  of  authority,  which  also shows  how  such  a  theory  about  the  nor- mativity  of  law  entails  important  conclu- sions  with  respect  to  the  conditions  of  le- gal validity.
The basic insight of Raz's argument is
1 Bachsan  Mustafa ,  Pokok-pokok  Hukum  Administrasi Negara , Bandung: Alumni, 1995, hal. 113
that the law is an authoritative social ins- titution.  The  law,  Raz  claims,  is  a  de  fac- to authority. How-ever, it is also essential to  law  that  it  must  be  held  to  claim  le- gitimate  authority.  Any  particular  legal system  may  fail,  of  course,  in  its  ful-fill- ment of this claim. But the law is the kind of  institution  which  necessarily  claims  to be a legitimate authority.‖ 2
(Suatu pendekatan yang lebih menjanjikan terhadap  kenormatifan  hukum  dikemuka- kan dalam teori Joseph Raz tentang otori- tas  ( kewenangan) ,  yang  juga  dihubung- kan dengan teori tentang kenormatifan hu- kum,  sehingga  menghasilkan  kesimpulan penting yang berkaitan dengan kondisi va- liditas  hukum.  Pokok  pemikiran  yang mendasar dari argumen Joseph Raz adalah bahwa hukum merupakan sebuah lembaga sosial  otoritatif.  Raz  beranggapan  bahwa, hukum  adalah  kewenangan  de  facto .  Ma- ka dari itu, keberadaan hukum yang dicip- takan atau undang-undang sebagai produk hukum  harus  dibuat  oleh  lembaga  yang memiliki  otoritas  atau  kewenangan  yang sah).
Suatu  produk  hukum  (undang-undang), guna  kepentingan  yang  bersifat  khusus,  sudah tentu  akan  menentukan  kewenangan  yang  sah, jika undang-undang tersebut dibuat oleh institu- si  yang memiliki legitimasi hukum untuk mem- buatnya.

## Lebih lanjut menurut Raz;
That for something to be able to claim le- gitimate  authority,  it  must  be  of  the  kind of thing capable of claiming it . 3
(Bahwa  guna  menyatakan  sesuatu  dapat mengklaim  otoritas  yang  sah,  hal  tersebut harus  dilakukan  oleh  pihak  yang  mampu mengklaim hal itu).
Jika dikaitkan dengan kepentingan hukum administrasi  negara,  maka  produk  hukum  yang dibuat melalui proses yang sesuai ketentuan hu-
2 Joseph  Raz,  (1995), Law  and  Society  :  Reading  on  the Social Study  of  Law ,  New  York:  W.W.  Norton  Comp,  p. 54 3 Finnis,  John, Natural  Law  and  Natural  Rights ,  Oxford: Clarendon Press. 1980: p. 10
kum,  secara  otomatis  undang-undang  tersebut memiliki  legitimasi  untuk  dilaksanakan  sesuai substansinya.
“Fungsi  hukum  administrasi  negara  yang paling  utama  antara  lain  yaitu:  Pemeliha- raan  ketertiban  dan  ketenangan,  pertaha- nan  dan  keamanan,  hubungan  diplomatik, perpajakan,  dan  protektif  memang  harus dilaksanakan terus, serta mencakup fungsi pelayanan  kepada  rakyat  dan  mencakup fungsi peningkatan kesejahteraan rakyat.” 4
Konsekuensi  dari  keberadaan  fungsi  hu- kum  administrasi  negara,  maka  penyelenggara negara  atau  aparatur  negara  memiliki  tang- gungjawab  amanat  untuk  melaksanakan  kewe- nangan  serta  fungsi  yang  timbul,  sebagaimana yang  telah  diperintahkan  oleh  undang-undang. Kewenangan yang melahirkan tugas serta fungsi dari  suatu  institusi  atau  lembaga,  yang dituangkan  atau  diatur  oleh  undang-undang, merupakan  kewenangan  yang  sah  berdasarkan hukum.
Menurut Soerjono Soekanto; “Kewenangan yang sah menurut hukum, bahwa: Wewenang rasional atau legal adalah wewenang yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masya- rakat. Sistem hukum di sini difahamkan sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta ditaati masyarakat, dan bahkan yang telah diperkuat oleh negara. Kemudian ha- rus ditelaah pula hubungannya dengan sis- tem kekuasaan serta diuji pula apakah sis- tem hukum tadi cocok atau tidak dengan sistem kebudayaan masyarakat, supaya kehidupan dapat berjalan dengan tenang dan tenteram”. 5
Pelaksanaan  kewenangan  yang  dimiliki aparatur  negara,  harus  dilakukan  secara  konse- kuen sesuai  ketentuan hukum  yang berlaku, tak terkecuali  termasuk  pelaksanakan  kewenangan yang dilakukan oleh  KPK berdasarkan legalitas hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 30
4 Bernard  L.  Tanya  2010, Teori  Hukum:  Strategi  Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta: Genta Publishing, hal 11.
5 Soerjono  Soekanto, Sosiologi:  Suatu  Pengantar ,  Raja- wali Pers, Jakarta,1990, hal. 313.
Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Esensi dari asas legalitas,  wewenang  merupakan  kemampuan untuk  melakukan  tindakan-tindakan  hukum  ter- tentu dari pihak yang diberikan kewenangan.
Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam  hukum  tata  negara  dan  hukum  administ- rasi.  Mengingat  begitu  penting  aspek  kewena- ngan, maka banyak ahli menyebut bahwa kewe- nangan  merupakan  sebagai  konsep  inti  dalam hukum tata negara dan hukum administrasi.
“Kewenangan  yang  di  dalamnya  terkan- dung  hak  dan  kewajiban,  merupakan.  Ke- mampuan  untuk  melakukan  tindakan  hu- kum  tertentu  yang  dimaksudkan  untuk menimbulkan  akibat  hukum,  dan  menca- kup  mengenai  timbul  dan  lenyapnya  aki- bat  hukum.  Hak  berisi  kebebasan  untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu  atau  menuntut  pihak  lain  untuk melakukan  tindakan  tertentu,  sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk mela- kukan  atau  tidak  melakukan  tindakan  ter- tentu. Wewenang dalam bahasa hukum ti- dak  sama  dengan  kekuasaan . Kekuasaan hanya  menggambarkan  hak  untuk  berbuat atau  tidak  berbuat.  Dalam  hukum,  wewe- nang  sekaligus  berarti  hak  dan  kewaji- ban”. 6
Penyelenggaraan  kewenangan  seringkali dipergunakan  atau  di  distribusikan  terhadap  tu- gas-tugas penyelenggaraan oleh pejabat aparatur negara  yang  ditujukan  kepada  bawahan  guna meningkatkan kinerja pelayanan publik maupun terkait  tugas  tertentu  yang  berfungsi  mewakili pejabat dalam waktu tertentu.
Perundang-undangan yang kemudian memberikan kewenangan atas keberadaan suatu institusi sekaligus mengatur tentang fungsi yang terkait kewenangan tersebut.
“Fungsi,  menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  yang  diterbitkan  Balas  Pustaka Departemen  Pendidikan  Nasional  adalah diartikan  “Kegunaan  suatu  hal”,  atau fungsi dikaitkan dengan sesuatu yang ber- hubungan  dengan  Jabatan.  Fungsi  meru- pakan suatu keadaan tentang adanya kegu-
6 Bagir Manan, Kewenangan Hukum Penyelenggara Ne- gara , Bandung: Eresco,1995, hal. 142.

## Jurnal Lex Publica
naan dari kegiatan tertentu”. 7
Fungsi seringkali dihubungkan dengan ke- adaan yang memiliki hubungan dengan keguna- an kegiatan tertertu.  Dalam kontek kewenangan dalam  kegiatan  tertentu  dalam  suatu  kelemba- gaan yang diatur oleh undang-undang, fungsi bi- asa merupakan rangkaian keadaan atau sifat dari legitimasi formal yang saling terkait dengan ke- wenangan,  agar  kewenangan  tersebut  lebih  me- miliki keleluasaan.
Secara  praktis  kewenangan diskresioner administrasi  negara  yang  kemudian  melahirkan peraturan  kebijaksanaan  mengandung  dua  as- pek pokok:
―Pertama, kebebasan  menafsirkan  me- ngenai  ruang  lingkup  wewenang  yang  di- rumuskan  dalam  peraturan  dasar  wewe- nangnya.  Aspek  pertama  ini  lazim  dike- nal dengan kebebasan menilai  yang bersi- fat  objektif. Kedua, kebebasan  untuk  me- nentukan  sendiri  dengan  cara  bagaimana dan kapan wewenang yang dimiliki admi- nistrasi  negara  itu  dilaksanakan.  Aspek kedua  ini  dikenal  dengan  kebebasan  me- nilai yang bersifat subjektif”. 8
Mengimplimentasikan  kewenangan  dan fungsi yang dilandasi oleh ketentuan perundang- undangan, hal tersebut merupakan perilaku yang harus  dipertang-gungjawabkan  guna  kepenti- ngan  tujuan  hukum,  yang  berintikan,  keadilan, kepastian  dan  kemanfaatan  hukum.  Demikian pula seharusnya kewenangan dan fungsi institu- si KPK yang diatur oleh Undang-undang Nomor 30  Tahun 2002 Tentang  Komisi  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
Permasalahan  yang  dimunculkan  oleh  pe- nulis  sebagai  landasan  kajian  penulisan    paper ini  yakni,  bagaimana  konsep  Kewenangan  Hu- kum  Fungsional  Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi  (KPK) dalam mengimplimenta- sikan  tujuan  hukum  yang  memiliki  legitimasi hukum.
7 A.  Budianto, Tindak  Pidana  Korupsi ,  Jakarta:  Cintya Press, 2011, hal 94.
8 Indroharto, Perbuatan  Pemerintah  Menurut  Hukum Publik  dan  Hukum  Perdata ,  Jakarta:  Universitas  Indone- sia, 1992, hal 44.

## B.  Kajian  Teori  Tentang  Legal  System Theo- ri (Teori Sistem Hukum)
Tindak  Pidana  Korupsi  merupakan  keja- hatan  yang  kronis  dinegeri  ini,  justru  cukup  se- rius, penyebab kecenderungan antara lain terkait integritas  moral,  institusi,  substansi  undang-un- dang, dan institusi penegak hukum.
Dalam kontek kewenangan hukum fungsi- onal KPK ini, dari permasalahan yang di kemu- kakan  tersebut,  guna  memudahkan  pemecahaan permasalahan penulis mencoba mempergunakan pisau  analisis  melalui  teori  legal  system  yang sekaligus difungsikan sebagai grand teori.
Teori Legal  Syastem (Sistem  Hukum) yang dikemukakan  Lawrence M. Friedman, 9 da- lam  bukunya  yang  berjudul American  Law  An Introduction ,  menguraikan  tentang  latar  bela- kangnya melalui kalimat pendek What is a legal sistem ? Menurut Friedman, bahwa; “Hukum tidak hanya dalam bentuk tertulis (undang-undang  atau  peraturan  perun- dang-undangan) sebagai produk resmi dari perintah,  tetapi  juga  berupa  aturan-aturan atau  hukum  yang  berasal  di  luar  undang- undang.  Karenanya,  lanjut  Friedman,  ter- dapat  dua  cara  untuk  memandang  hukum yakni  hukum  resmi  yang  berasal  dari  pe- merintah,  dan  yang  lainnya  harus  dilihat secara lebih luas. Untuk itu, ada suatu ga- ris  pembatas  antara  undang-undang  dan aturan-aturan  dan  badan-badan  (institusi- institusi)  yang  mempengaruhi  manusia, dan  menurut  Friedman  dalam  pengertian inilah  yang  dimaksud  dengan  sistem  hu- kum”. 10
Secara  konkret  legal  sistem  tidak  hanya sekedar  memuat  ketentuan  hukum  atau  aturan saja,  tapi  juga  mengenal  prosedur,  batas  wewe- nang dalam persidangan, dan mengenai hakim.
Secara  analogi,  bahwa  masalah  kewena- ngan  fungsional  dari  institusi  penegak  hukum sebagai suatu sistem kelembagaan dalam crimes justice  system yang  berdiri  sendiri,  namun  juga erat  hubungan dengan aturan berkenaan dengan proses tindakan hukum dan upaya hukum seba-
9 Lawrence M.Friedman, American Law An Introduction , New York: W.W.Norton & Company, 1984, p.1.
10 Ibid , p.3.

## Jurnal Lex Publica
gaimana diatur dalam KUHAP  di  samping sya- rat-syarat  dan  prosedur  yang  harus  ditempuh dan pengaturan hukum.
Bersandarkan telaah tersebut, Lawrence M.  Friedman  mempertegas  pendapatnya  bahwa sistem hukum senantiasa mengandung tiga kom- ponen, yaitu : structure, substance , dan legal cul- ture . 11
Mengenai  structure,  Friedman  mengata- kan sebagai berikut,
―First  many  Features  of  a  working  legal sistem can be called Structural The moving parts,  so  to  speak  of  the  machine  courts are  simple  and  obvious  example,  their structures can be described a panel of such and such a size, sitting at such and such a time, which this or that limitation on juris- diction.  The  shape  size  and  powers  of  le- gislature is another element of structure. A written  constitution  is  still  another  impor- tant  feature  in  structural  landshape  of law. It is, or attempts to be the expression or  blueprint  of  basic.  Features  of  the country's  legal  process  the  organization and framework of Government ." 12
Struktur,  dalam  sistem  hukum  merupakan kerangka,  yang  merupakan  bagian  yang  berta- han  paling  lama  yang  memberikan  bentuk  ter- tentu  dan  batasan  keseluruhan  sistem  hukum. Struktur  sistem  hukum  terdiri  dari  unsur-unsur yang sejenis, misalnya Institusi penegak hukum yang  memiliki  kewenangan  Penyidikan  dan  pe- nuntutan sebagai pihak lembaga yang diberi we- wenang  menerapkan  hukum,  secara  struktural menyangkut  mengenai  lingkup  kekuasaan  atau batas-batas  kewenangan.  Unsur  Struktur,  dapat dikaitkan  dengan  lembaga  pembuat  undang-un- dang,  atau  lembaga  lain  yang  diberi  wewenang untuk  menerapkan  hukum  dan  penegakkan  hu- kum.
Apabila  komponen  struktural  sistem  hu- kum  ini  dipahami  dari  perspektif  peningkatan kualitas integritas kinerja dalam mengemban ke- wenangan, maka secara berkesinambungan, ma- ka aspek tugas, peranan dan fungsi suatu lemba- ga akan menjadi bagian yang dapat dicakup da- lam komponen Struktur.
Komponen  struktur  dari  suatu  sistem  hu- kum  mencakup  berbagai  institusi  yang  dicipta- kan  oleh  sistem  hukum,  dengan  bermacam-ma- cam fungsi dalam rangka aktifitas sistem. Salah satu di antara yang memiliki kewenangan terkait crimes  justice  system ,  pada  komponen  ini,  lem- baga  KPK  merupakan  bagian  dari  unsur  sistem hukum.
Komponen  berikut  dari  sistem  hukum, adalah "Substansi".
Menurut Friedman ;
"The  second  type  of  component  can  be called "Substantive". There are the actual product  of  the  legal  sistem  what  the  Jud- ges,  for  example,  actually  say  and  do. Substance includes, naturally enough, tho- se  propositions  referred  to  as  legal  rules realistically  it  also  includes  rules  which are not  written down i.e. those regulation of  behavior  that  could  be  reduced  to  ge- neral  statement  every  decision  too  is  a substantive  product  of  the  legal  sistem  as is  every  doctrine  announced  in  Court  or enacted  by  legislature  or  adopted  by agency of government ." 13
Substansi  hukum,  merupakan bentuk  nya- ta  yang  dihasilkan  oleh  sistem  hukum,  baik  be- rupa norma, dan pola perilaku masyarakat, yang dikenal dengan sebutan "hukum", serta merupa- kan  tuntutan  yang  harus  dipenuhi  dalam  suatu sistem  hukum.  Bahwa  produk  hukum  sekunder maupun  primer  guna  pemberantasan  tindak  pi- dana  koruspi  harus  dapat  dilaksanakan  secara tegas dan normatif, termasuk sanksi  yang harus diberlakukan jika terjadi pelanggaran.
Komponen ketiga dari sistem hukum ada- lah legal culture atau budaya hukum.
Menurut Friedman,
"Legal  Culture  can  be  defined  as  those attitudes  and  values  affecting  behaviour related to law and its institution either po- sitively  or  negatively.  Love  of  litigation  or a hatred of it is part of the Legal Culture as would be attitudes toward child rearing in, so  far  as  these  attitudes  affect  behaviour which  is  at  least  nominally  governed  by law.  The  legal  culture  then  is  a  general
11 Ibid , p.4.
12 Ibid , p.27.
13 Ibid , p.30.
expression for the way the legal sistem fits into the culture of the general society ." 14
Budaya  hukum  merupakan  nilai-nilai  dari masyarakat  terhadap  hukum,  memegang  pera- nan  penting  untuk  dapat  mengarahkan  perkem- bangan sistem hukum, karena itu berkenaan de- ngan  persepsi-persepsi,  nilai-nilai,  ide-ide,  dan pengharapan masyarakat terhadap hukum.
Nilai-nilai  masyarakat  terhadap  hukum itulah  yang  akan  memberikan  pengaruh  baik yang positif maupun yang negatif terhadap ting- kah laku  yang berkaitan  dengan hukum  sehing- ga  budaya  hukum  merupakan  perwujudan  dari pemikiran masyarakat dan kekuatan sosial yang menentukan  bagai-mana  hukum  digunakan,  di- hindari atau dilecehkan.
“Budaya  hukum  sebagai  perwujudan  dari pemikiran  masyarakat  terhadap  hukum akan berubah sesuai perubahan sikap, pan- dangan serta nilai  yang dihayati oleh ang- gota  masyarakat,  karena  itu  pemahaman akan budaya hukum suatu masyarakat ha- rus  juga  memperhatikan  secara  menyelu- ruh  aspek  kemasyarakatan  dari  masyara- kat yang bersangkutan dan proses peruba- han  serta  perkembangan  yang  terjadi  di dalamnya”. 15
Selain disebabkan perubahan sosial, buda- ya hukum juga dapat berubah akibat pendidikan, modernisasi  teknologi,  intervensi  unsur  asing dan  berbagai  pergerakan  pembaharuan  yang  ju- ga akan merubah pola pemikiran seseorang atau masyarakat terhadap budaya hukum.
“Budaya  hukum  yang  modern  di  dalam- nya  terkandung  konsep  mengenai  indivi- dualisme.  Pemahaman  individualisme  da- lam hal ini adalah suatu  konsep yang me- ngutamakan  hak-hak  dari  perseorangan untuk dapat mengembangkan diri pribadi- nya  sendiri,  yang  berusaha  untuk  memi- liki  secara  bebas  gaya  -  hidupnya  sendiri yang dapat memuaskan bagi  pribadi-

## nya”. 16
Individualisme  dalam  pengertian  budaya hukum  merupakan  pemikiran  dan  harapan  ma- syarakat,  hal  ini  tidak  digantungkan  pada  kebe- basan memilih secara nyata tetapi cukup bahwa mereka  mengetahui  adanya  kebebasan  yang  di- milikinya  tersebut.  Konsep  individualisme  dan kebebasan  memilih  mencerminkan  keputusan yang  dapat  diterima  secara  umum  dan  masuk akal  serta dan mendasarkan kepada  aspek reali- tas dunia modern.
Budaya  hukum  merupakan  faktor  yang menentukan  bagaimana  sistem  memperoleh tempat  dalam  rangka  budaya  masyarakat.  Jika pandangan  ini  dipahami  dalam  konteks  pening- katan kualitas upaya tindakan hukum  dari insti- tusi  yang  bertanggungjawab  (institusi  KPK), berarti dalam pelaksanaan diperlukan sosialisasi secara luas guna menjaring peningkatan kesada- ran  hukum  masyarakat  yang  ikut  melakukan kontrol, yang bersandar semata-mata kepada hu- kum negara sebagai dasar tindakan hukum.
Menurut Erlich, hukum yang hidup adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri, yakni  berupa  kumpulan  harapan-harapan  nor- matif  dan  tingkah  laku  dari  individu-individu. 17 Jika  hukum  yang  hidup  dianalogikan  sebagai kumpulan harapan dan tingkah laku  yang bersi- fat  normatif  dari  individu  maupun  masyarakat, maka tugas negara diperlukan sikap akomodatif yang  dapat  diwujudkan  penyadaran  hukum  se- cara  luas  melalui  penerangan,  pendidikan  ten- tang hukum secara luas.
Sistem hukum seperti dimaksud Friedman tersebut, menunjukkan suatu garis pembatas an- tara  undang-undang,  aturan-aturan  dengan  ba- dan-badan (institusi-institusi) yang memiliki ke- wenangan serta peranan dan fungsi maupun me- numbuhkembangkan  kesadaran  budaya  hukum masyarakat  guna mempengaruhi sikap dan nilai masyarakat  manusia,  sebagai  pihak  subyek  da- lam  negara  hukum.  Dengan  demikian  yang  di- maksud dengan sistem hukum, secara konkrit,
14 Ibid , p.28
15 Steward  Macaulay,  Lawrence  M.  Friedman,  dan  John Stookey, Law and Society  : Reading on the Social Study of Law , New York: W.W. Norton Comp. 1995, p. 165.
16 Ahmad  Zaenal  Fanani, Teori  Keadilan  dalam  Perspek- tif  Filsafat  Hukum  dan  Islam ,  Yogyakarta:    Jakal  Press, hal 1999, hal 49.
17 Eugen  Erlich,  " The  Theory  of  the  Living  Law ",  dalam Giffith, " What of Legal Pluralism ," Journal of Legal Plu- ralism and Unofficial Law, November 1988: p. 26.
tidak  hanya  sekedar  memuat  ketentuan  hukum atau aturan-aturan saja, tapi juga mengenal pro- sedur,  batas-batas  wewenang  institusi  yang  ter- struktur, dan budaya hukum masyarakat.
Budaya  hukum  sebagai  perwujudan  eks- presi  pemikiran  masyarakat  terhadap  hukum akan  berubah  sesuai  perubahan  sikap,  panda- ngan serta nilai  yang dihayati oleh anggota ma- syarakat,  karena  itu  pemahaman  akan  budaya hukum suatu masyarakat harus juga memperha- tikan  secara  menyeluruh  aspek  kemasyarakatan dari  masyarakat  yang  bersangkutan  dan  proses perubahan  serta  perkembangan  yang  terjadi  di dalamnya.
“Budaya  hukum  sebagai  perwujudan  dari pemikiran  masyarakat  terhadap  hukum akan berubah sesuai perubahan sikap, pan- dangan serta nilai yang dihayati oleh ang- gota  masyarakat,  karena  itu  pemahaman akan budaya hukum suatu masyarakat ha- rus  juga  memperhatikan  secara  menyelu- ruh  aspek  kemasyarakatan  dari  masyara- kat yang bersangkutan dan proses peruba- han  serta  perkembangan  yang  terjadi  di dalamnya”. 18
Selain disebabkan perubahan sosial, buda- ya hukum juga dapat berubah akibat pendidikan, modernisasi  teknologi,  masuknya  unsur  asing dan  berbagai  pergerakan  pembaharuan  yang  ju- ga akan merubah pola pemikiran seseorang atau masyarakat terhadap budaya hukum.
Dalam  budaya  hukum  yang  modern  ter- kandung  konsep  mengenai  pemikiran  dan  hara- pan masyarakat, hal ini tidak digantungkan pada kebebasan  memilih  secara  nyata  tetapi  cukup bahwa  mereka  mengetahui  kebebasan  yang  di- miliki  tersebut.  Konsep  budaya  hukum  modern Friedman  ini  nampak  sama  dengan  konsep  bu- daya  hukum  terbuka.  Berdasarkan  pandangan dan  pemahaman  tersebut,  Satjipto  Raharjo membedakan  budaya  hukum  menjadi  tiga  ma- cam  yaitu  budaya  hukum  masyarakat  tradisio- nal,  budaya  hukum  masyarakat  yang  sedang berkembang dan budaya hukum masyarakat mo- dern.  Dalam  masyarakat  tradisional  yang  mem- punyai ciri utama ketertutupan berlaku budaya
ri  keadaan  masyarakat  tradisional  yang  tidak memberikan  kebebasan  kepada  individu  untuk berusaha  mendapatkan  sesuatu  yang  sesuai  pri- badinya,  menilai  konflik  sebagai  sesuatu  hal yang negatif serta tidak mengusahakan penyele- saian  untuk  mendapatkan  ketenangan  masyara- kat bersama.
Dalam  konteks  pemberantasan  tindak  pi- dana korupsi, serta memfungsikan berbagai ins- titusi penegak hukum yang ada dan atau jika di- perlukan negara melakukan teroboson kebijakan dengan membentuk institusi baru, dalam rangka guna  meningkatkan  pendayagunaan political will negara, maka diperlukan kebijakan sistemik yang  dapat  memberikan  kemanfatan  serta  kea- dilan  bagi  seluruh  kepentingan  negara,  dalam kerangka mewujudkan tujuan hukum pada suatu negara yang berdasarkan atas hukum.
Menurut  Gustav  Radbruch  tujuan  hukum yaitu  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan.  Ke- adilan  menempati  posisi  yang  pertama  dan  pa- ling  utama  dari  pada  kepastian  hukum  dan  ke- manfaatan.
“Secara  historis,  pada  awalnya  menurut Gustav  Radburch  tujuan  kepastian  hukum menempati  peringkat  yang  paling  atas  di- antara  tujuan  yang  lain.  Namun,  setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut  di  Jerman  di  bawah  kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang ti- dak  berperikemanusiaan  selama  masa  Pe- rang  Dunia  II  dengan  jalan  membuat  hu- kum  yang mensahkan praktek-praktek ke- kejaman  perang  pada  masa  itu.  Gustav Radbruch  pun  akhirnya  meralat  teorinya tersebut diatas dengan menempatkan tuju- an  keadilan  menempati  posisi  diatas  tuju- an hukum yang lain”. 19
Sebagaimana  diketahui  bahwa  di  dalam kenyataannya  sering  kali  antara  kepastian  hu- kum  terjadi  benturan  dengan  kemanfaatan,  atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan  terjadi  benturan  dengan  kemanfaatan. Sebaliknya  kalau  kemanfaatan  masyarakat  luas dipuaskan, perasaan adil bagi orang tertentu ter- paksa harus dikorbankan.
hukum absolut yang merupakan perwujudan  da-
19 Ahmad Zaenal Fanani, Teori Keadilan dalam Perspek-
18 Hermawan Abraham, Perilaku Hukum , Jakarta: Cintya Press, 2011, hal 136.
tif Filsafat Hukum dan Islam , Yogyakarta: Jakal Press, hal 1999, hal 49.

## Jurnal Lex Publica
Korelasi teori Laurence M. Friedman, dari ketiga  komponen  tersebut  dapat  dijadikan  ba- gian  yang  diakomudir  dalam  sistem.  Kepenti- ngan  negara  harus  dibingkai  dengan  hukum  se- kunder  maupun  primer  dan  tersier  secara  tepat, maupun  legitimasi  kewenangan  dari  aparat  pe- negak  hukum  dalam  menjalankan  fungsi  KPK sebagai  institusi  penegak  hukum,  serta  memba- ngun budaya hukum masyarakat hingga memili- ki kesadaran hukum terhadap kewajiban.
Dalam  kerangka  pendekatan  terhadap  pe- manfaatan  teori legal  system terkait  permasala- han ini, menjadi penting ditelaah konsep sistem hukum  di  Indonesia,  yang  menurut  penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Negara In- donesia  berdasarkan  atas  hukum  ( rechtstaat ), bukan  berdasarkan  atas  kekuasaan  belaka ( machtstaat ).
Indonesia  sebagai  negara  hukum,  dalam penyelenggaraan  ketatanegaraan  yang  berdasar- kan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, me- miliki  tanggungjawab  melaksanakan  amanat konstitusi,  yang  berisikan  amanat  atau  perintah konstitusi  mengatur  seluruh  komponen  negara guna pencapaian tujuan negara.
“Tujuan Negara dan hukum adalah un- tuk mewujudkan  kepentingan  umum,  maka negara  didirikan  untuk  mewujud-  kan kepentingan  umum,  dan  hukum  me- rupakan  sarana  utama  untuk  merealisasi tujuan  itu.  Suatu  masyarakat  dianggap baik,  bila  kepentingan  umum  diperhati- kan,  baik  oleh  penguasa  maupun  oleh warganya sendiri”. 20
Kedudukan  hukum  kemudian  menjadi sarana  tujuan  negara,  yang  tentu  melalui  kons- titusi  pula  telah  diatur  pula  sistem  hukum.  Hu- kum  sebagai  suatu  sistem  akan  tunduk  pada batasan  dan  ciri-ciri  sistem  itu.  Sistem  dimak- sud,  mempunyai  dua  pengertian  yang  penting untuk diketahui, yaitu:
“Pertama,  adalah  pengertian  sistem  seba- gai  jenis  satuan,  yang  mempunyai  tata- nan  tertentu.  Hal  ini,  menunjuk  kepada suatu  struktur  yang  tersusun  dari  bagian- bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  an- tara yang satu dengan lainnya.
Kedua, sistem sebagai  suatu  rencana, me- tode dan/atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Oleh karena itu, untuk memahami sistem hukum akan terlihat, bahwa kedua- duanya  dapat  dikenali  kembali  pemakai- annya,  misalnya  pada  waktu  membicara- kan  mengenai  penafsiran  dan/atau  pene- muan hukum”. 21
Pemahaman  yang umum mengenai  sistem merupakan  suatu  kesatuan  yang  bersifat  kom- pleks,  yang terdiri  atas bagian-bagian  yang ber- hubungan  satu  sama  lain.  Pemahaman  itu,  me- nekankan  pada  ciri  keterhubungan  dari  bagian- bagiannya,  tetapi  mengabaikan  ciri  yang  lain, bagian-bagian  tersebut  bekerja  bersama  secara aktif  untuk  mencapai  tujuan  pokok  dari  kesatu- an tersebut.
Dalam  mengakomodir  tujuan  negara  ber- dasarkan atas hukum, sistem hukum menjadi hal yang  penting  guna  memudahkan  pembuatan konsep  hukum,  penerapan  dan  penegakan  hu- kum,  mengatur  kewenangan  institusi  pembuat dan  penegakan  hukum,  sesuai  sistem  hukum yang dikehendaki konstitusi. Hubungan asas hu- kum,  hukum  positif  dan sistem  hukum  di  Indo- nesia, dengan mengemukakan contoh: Pancasila sebagai asas hukum nasional di negara Republik Indonesia,  maka  Undang-Undang  Dasar  1945, undang-undang, dan peraturan lainnya mesti se- jalan atau tidak boleh bertentangan dengan Pan- casila  sebagai  asas  hukum.  Demikian  juga  un- dang-undang, dan peraturan lainnya tidak boleh bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar 1945. Berdasarkan contoh itu, dapat disebut sis- tem  hukum  Indonesia  berasaskan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar 1945.
Keberadaan  institusi  KPK  beserta  kewe- nangan  hukum  fungsionalnya,  merupakan  sara- na  guna  mewujudkan  keadilan  bagi  masyarakat Indonesia  yang  kedudukannya  sebagai  subyek yang  dirugikan  oleh  adanya  tindak  pidana  ko- rupsi.  Kurang  optimalnya  penegakan  hukum oleh  penegak  hukum  yang  ada  sementara  ini, mengakibatkan terganggunya kesejahteraan yang semestinya menjadi hak masyarakat, tetapi tidak  dapat  dinikmati  secara  utuh  oleh  rakyat. Dengan demikian masyarakat tidak memperoleh
20 Roscoe Pound, Filsafat Hukum , Jakarta: Bhrata, 2006, hal. 25.
21 Zainuddin Ali, Filsafat Hukum , Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 120.

## Jurnal Lex Publica
haknya serta diperlakukan secara tidak adil.
Menurut pemikir teori Hukum Alam sejak Socrates  hingga  Francois  Geny,  tetap  memper- tahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Te- ori Hukum Alam mengutamakan “ the search for justice ”. 22 Pedoman-pedoman yang obyektif ber- asal  dari groundnorm (norma  dasar). Ground- norm menyerupai  sebuah  pengandaian  tentang tatanan  yang  hendak  diwujudkan  dalam  hidup bersama (dalam hal ini adalah Negara). Ground- norm merupakan  syarat  transendentals-logis berlakunya seluruh tata hukum, dan seluruh tata hukum  positif  harus  berpedoman  secara  hinarki pada groundnorm . 23 “Keadilan sosial ala John Rawl dalam bu- kunya a theory of justice menjelaskan teo- ri  sosial sebagai the  difference    princip- le dan the principle of fair equality of op- portunity .  Inti the  difference  principle , adalah bahwa perbedaan sosial dan ekono- mi harus diatur agar memberikan manfaat yang  paling  besar  bagi  mereka  yang  pa- ling  kurang  beruntung.  Istilah  perbedaan sosial  ekonomi  dalam  prinsip  perbedaan menuju  pada  ketidaksamaan  dalam  pros- pek  seseprang  untuk  mendapatkan  unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan oto- ritas”. 24
Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan ha- rus  diberikan  aturan  yang  sedemikian  rupa  se- hingga  paling  menguntungkan  bagi  golongan masyarakat  yang  lemah.  Hal  ini  akan  terjadi apabila dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ke- tidaksamaan menjamin maximum minimum ba- gi  golongan  orang  yang  paling  lemah.  Artinya situasi  masyarakat  harus  sedemikian  rupa  se- hingga  dihasilkan  untung  yang  paling  tinggi yang  mungkin  dihasilkan  bagi  golongan  orang- orang  kecil.  Kedua,  ketidaksamaan  diikat  pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang.
Beberapa pemikiran terkait lingkup  keadi- lan tersebut, maka;  “Keadilan hanya  bisa  dipa-
22 Theo Huijibers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Seja- rah , Yogyakarta: cet VIII, Kanisius, 1995 hal 196
23 Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi , Surabaya: CV.
Kita, 2010, hal. 127.
24 Teori Keadilan Sosial ala John Rawls, A Theory of Jus- tice , Publisher: Belk n ap Press, 1999
hami  jika  ia  diposisikan  sebagai  keadaan  yang hendak  diwujudkan  oleh  hukum.  Upaya  untuk mewujudkan  keadilan  dalam  hukum  tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak  waktu.  Upaya  ini  seringkali  juga  dido- minasi  oleh  kekuatan-kekuatan  yang  bertarung dalam  kerangka  umum  tatanan  politik  untuk mengaktualisasikannya”. 25
Korelasi konsep teori legal system ini ter- kait  kewenangan  hukum  fungsional  KPK  de- ngan  keadilan,  dari  ketiga  unsur  legal  system tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  keberadaan KPK memiliki dasar dan landasan kepastian hu- kum  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  30 Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  serta  memberikan  ke- manfaatan  yang  besar  bagi  masyarakat  melalui fungsi-fungsi yang diberikan kepada KPK.

## C. Kepastian  Hukum  Kewenangan  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (KPK)
KPK, sebagai  salah satu lembaga penega- kan  hukum,  yang  diperintah  oleh  undang-un- dang,  menjadi  subyek  sekaligus  obyek  dalam suatu  struktur  birokrasi  sistem  peradilan  pidana terpadu.
Menurut Merton, terkait bekerjanya struk- tur birokrasi sebagai berikut.
1. Birokrasi merupakan struktur sosial yang terorganisir secara rasional dan formal.
2. Ia meliputi suatu pola kegiatan yang me- miliki batas-batas yang jelas.
3. Kegiatan-kegiatan  tersebut  secara  ideal berhubungan  dengan  tujuan-tujuan  orga- nisasi.
4. Jabatan-jabatan  dalam  organisasi  diin- tegrasikan ke dalam keseluruhan struktur birokratis.
5. Status-status dalam birokrasi tersusun ke dalam susunan yang bersifat hierarkis.
6. Berbagai kewajiban serta hak-hak di da- lam birokrasi dibatasi. oleh  aturan-aturan  yang  terbatas  serta terperinci.
7. Otoritas pada jabatan, bukan pada orang.
8. Hubungan-hubungan antara orang-orang
25 Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif His- toris , Bandung: Nusamedia, 2004, hal 239.
dibatasi secara formal. 26
Organisasi-organisasi berskala besar, memberikan  ilustrasi  yang  baik  tentang  model birokrasi  yang  diuraikan  Merton  tentang  struk- tur,  sebagai  produk  organisasi  struktural  terse- but.  Struktur  birokratis  memberi  tekanan  terha- dap individu sehingga mereka menjadi "disiplin, bijaksana,  metodis".  Tekanan  individu  kadang- kadang menjurus pada kepatuhan mengikuti pe- raturan secara membabi buta. tanpa mempertim- bangkan tujuan dan fungsi-fungsi untuk apa atu- ran-aturan  itu  pada  mulanya  dibuat.  Walaupun aturan-aturan tersebut dapat berfungsi bagi efisi- ensi organisasi, tetapi aturan yang demikian da- pat juga memberikan fungsi negatif dengan me- nimbulkan kepatuhan yang berlebih-lebihan.
“Penyelenggaraan  Hukum  Administrasi Negara antara lain diwujudkan dalam ben- tuk  perundang-undangan  serta  peraturan- peraturan  pelaksanaan  lainnya,  yang fungsinya  guna  menciptakan  ketertiban administrasi  penyelenggaraan  ketatanega- raan,  baik  penyelenggaraan  ketatanegara- an  dan  pemerintahan  pada  tingkat  pusat hingga pada tingkat daerah”. 27
Diantara perundang-undangan yang di un- dangkan yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  (KPK)  yang  secara  substansio- nal  mengatur  kewenangan  dan  fungsi  KPK  da- lam kinerjanya terkait pemberantasan tindak  pi- dana korupsi di Indonesia.
Lingkup  kewenangan  dan  fungsi  yang  di- emban  KPK,  merupakan  legitimasi  hukum  atas nama  kekuasaan  negara.  Dalam  melaksakan kewenangan yang dimiliki aparatur negara maka aparatur negara harus konsekuen sesuai ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Begitu  juga, KPK  yang  memiliki  kewenangan  berdasarkan legalitas hukum, Undang-undang Nomor 30 Ta- hun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tin- dak Pidana Korupsi (KPK).
26 Merton  Robert.  K  Merton,  (1957), Social  Theory  and Social Structure , London,:The Free Press, p. 195-196, da- lam  Margaret  M.Paloma,(1984), Sosiologi  Kontempor- ter , Jakarta: Rajawali Pers, hal 31.
27 Ridwan  Ahsanti, Rangkuman  Intisari  Ilmu  Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999 hal. 169.
Esensi  dari  asas  legalitas  adalah  wewe- nang, yaitu kemampuan untuk melakukan tinda- kan-tindakan hukum tertentu.
Menurut H.D. Stout; “Wewenang adalah pengertian  yang bera- sal  dari  hukum  organisasi  pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan  yang  berkenaan  dengan  perolehan dan  penggunaan  wewenang-wewenang pemerintahan  oleh  subjek  hukum    publik di  dalam  hubungan  hukum  publik.  Menu- rut F.P.C.L. Tonnaer,  Kewenangan peme- rintah  dalam  kaitan  ini  dianggap  sebagai kemampuan  untuk  melaksanakan  hukum positif,  dan  dengan  begitu,  dapat  dicipta- kan  hubungan  hukum  antara  pemerintah dengan warga negara” . 28
Kewenangan  yang  di  dalamnya  terkan- dung  hak  dan  kewajiban,  merupakan  kemam- puan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang  dimaksudkan  untuk  menimbulkan  akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan le- nyapnya akibat hukum.
“Hak  berisi  kebebasan  untuk  melakukan atau  tidak  melakukan  tindakan  tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan  tertentu,  sedangkan  kewajiban memuat  keharusan  untuk  melakukan  atau tidak melakukan tindakan tertentu. Wewe- nang dalam bahasa hukum tidak sama de- ngan  kekuasaan . Kekuasaan  hanya  meng- gambarkan  hak  untuk  berbuat  atau  tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekali- gus berarti hak dan kewajiban”. 29
Dari penyelenggaraan kewenangan sering- kali dipergunakan atau didistribusikan terkait tu- gas-tugas penyelenggaraan oleh pejabat aparatur negara yang ditujukan kepada bawahannya guna meningkatkan kinerja pelayanan publik maupun terkait  tugas  tertentu  yang  berfungsi  mewakili pejabat dalam waktu tertentu.
Mengimplimentasikan  kewenangan  dan fungsi yang dilandasi oleh ketentuan perundang- undangan, pada dasarnya merupakan perilaku
28 Miriam Budiardjo , Dasar-dasar Ilmu Politik , Jakarta: Gramedia, 1988, hal 59.
29 Bagir Manan, Kewenangan Hukum Penyelenggara Ne- gara , Bandung: Eresco, 1995, hal 142.
yang harus dipertanggungjawabkan guna kepen- tingan  tujuan  hukum,  yang  didalamnya  berinti- kan, kemanfaatan hukum, kepastian hukum ser- ta keadilan. Demikian pula seharusnya kewena- ngan  dan  fungsi  institusi  KPK  yang  diatur  oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (KPK).
“Otoritas  atau  wewenang  sering  didefini- sikan  sebagai  kekuasaan,  kekuasaan  yang memerintahkan  kepatuhan.  Kekuasaan  itu meletakkan  kleimnya  atas  otoritas  yang dikuasai.  Yang  dimaksud  dengan  otoritas atau  wewenang  atau  kewewenangan  ialah hak  yang  sudah  didirikan,  dalam  keterti- ban  sosial  manapun,  untuk  menetapkan kebijaksanaan,  untuk  mengumumkan  ke- putusan  pertimbangan  atas  pokok  persoa- lan yang relevan, dan untuk mendamaikan pertentangan-pertentangan,  atau,  secara lebih  luas,  untuk  bertindak  sebagai  pe- mimpin,  atau  pembimbing  bagi  orang- orang lain”. 30
Kewenangan dalam hal penegakan hukum melalui  tindakan  hukum  oleh  KPK  diatur  ber- dasarkan  Undang-undang  Nomor  30  Tahun 2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  (KPK)  yang  substansinya  meli- puti tindakan hukum  Penyidikan dan upaya  hu- kum  Penuntutan  KPK  serta  dapat  melakukan koordinasi  serta  dapat  melakukan  supervisi  de- ngan institusi penegak hukum  lainnya.
Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  tentang tujuan dan fungsi hukum bahwa:
"Dalam  fungsinya  sebagai  perlindungan kepentingan  manusia  hukum  mempunyai tujuan  yang  hendak  dicapai.  Adapun  tu- juan  pokok  hukum  adalah  menciptakan tatanan  masyarakat  yang  tertib,  mencip- takan  ketertiban  dan  keseimbangan.  De- ngan  tercapainya  ketertiban  di  dalam masyarakat  diharapkan  kepentingan  ma- nusia  akan  terlindungi.  Dalam  mencapai tujuannya  itu  hukum  bertugas  membagi hak dan kewajiban antar perorangan di
lah  hukum  serta  memelihara  kepastian hukum". 31
Masyarakat  yang  tertib  merupakan  peri- laku  yang  teratur,  dan  menaati  berbagai  pera- turan  perundang-undangan  yang  hidup  dan berkembang  dalam  masyarakat.  Ketertiban merupakan  suatu  keadaan  di  mana  masyara- katnya  hidup  serba  teratur  baik  yang  diartikan dengan  keseimbangan  suatu  keadaan  masyara- kat,  yang  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang sama tanpa diskriminatif.
Tugas hukum yang utama adalah:
a. membagi  hak dan kewajiban antar pero- rangan di dalam masyarakat;
b. membagi wewenang;
c. mengatur cara memecahkan masalah hu- kum; dan
d. memelihara kepastian hukum. 32
Guna  memecahkan  kebuntuhan  hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, di- perlukan  konsep  produk  hukum  berupa  peratu- ran  perundangan-undangan  sesuai  kebutuhan. Aktivitas  dari  institusi  yang  memiliki  kewena- ngan  dapat  melakukan  pendekatan  sistem  hu- kum  guna  melakukan  upaya  dan  tindakan  pem- berantasan terhadap tindak pidana korupsi.
Teori Legal  System yang  dikemukakan Laurence  M.  Friedman,  yang  meng-indikasikan sistem  hukum  terdiri  atas  tiga  komponen,  yaitu komponen  struktural,  komponen  substansi,  dan komponen  budaya  hukum,  komponen  substansi melahirkan Perundang-undangan yang mengatur tentang  kewenangan  institusi  penegak  hukum dalam hal ini Polri, Jaksa dan KPK dalam mem- berantas tindak pidana korupsi, serta merupakan dasar hukum  positif  yang memberikan rumusan tentang  korupsi,  tindakan  hukum,  serta  sanksi hukum  terhadap  pelaku  korupsi.  Berdasarkan rumusan  tentang  tindak  pidana  korupsi,  negara dapat  melakukan  proses  dan  upaya  hukum  ter- hadap pelaku tindak pidana korupsi.
Di  Indonesia,  sebelum  lahir  Undang-Un- dang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, institusi dalam  masyarakat,  membagi  wewenang dan mengatur cara memecahkan masa-
30 Mc. Iver, 1980: Mc. Iver, Jaring-jaring Pemerintahan , Jakarta: Aksara Baru, 1980, hal 94.
31 Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, Yogyakarta: U- niversitas Atmajaya, 2011, hal.17.
32 Baharudin Lopa, Pemberantasan Korupsi di Indonesia , Jakarta: Grafindo, 1998, hal. 149.
yang  bertanggungjawab  terhadap  tindakan  hu- kum penyidikan dan penuntutan yaitu dilakukan institusi Penyidik Polri dan Penyidik Kejaksaan, sedangkan  dalam  hal  Penuntutan    dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Ko- rupsi  (KPK)  berdiri  berdasarkan  Undang-Un- dang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan  Korupsi,  merupakan  jawaban apresiasi  negara  sejak  era  reformasi,  yakni  me- wujudkan supremasi hukum, pemberantasan ko- rupsi,  serta  perwujudan good  governance dan good  govermance .  Kewenangan  fungsional  ter- sebut  merupakan  legitimasi  secara  formal  guna mewujudkan  tujuan  hukum  yang  berlandaskan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.
Kewenangan  hukum  fungsional  KPK  di- maksudkan  untuk  mampu  melakukan  tindakan dan upaya hukum  yang  adil, tidak diskriminatif dalam melakukan pemberantasan tindak pidana, independen,  tranfaran  serta  memberikan  jami- nan kepastian hukum bahwa pelaku tindak pida- na korupsi harus dilakukan tindakan serta dipro- ses  sesuai  hukum,  demi  keadilan  dan  berman- faat bagi negara.
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Ko- rupsi  (KPK),  merupakan  bagian  wujud  imple- mentasi reformasi dalam meregulasi hukum Ne- gara dan Hukum Administrasi Negara.
“Hukum Tata Negara ( constitusional law ) ialah hukum yang mengatur bentuk, orga- nisasi,  tugas,  dan  wewenang  negara.  Hu- kum  Tata  Negara  melihat  negara  dalam keadaan  statis,  tidak  bergerak.  Hukum Tata  Negara  diatur  dalam  konstitusi,  mi- salnya  di  Indonesia  diatur  dalam  UUD 1945.
Hukum  Administrasi  Negara  atau  Hukum Tata  Usaha  Negara  adalah  hukum  yang mengatur  negara  dalam  keadaan  berge- rak”. 33
Menurut  Undang-Undang  Nomor  30  Ta- hun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Ko- rupsi, kewenangan hubungan kinerja terkait Pe- nyidikan  dan  Penuntutan  KPK  dapat  berkoor- dinasi  serta  dapat  melakukan  supervisi  dengan institusi Kepolisian dan Kejaksaan, diatur pada
pasal-pasal sebagai berikut.
Berdasarkan  Pasal  6  Undang-undang  No- mor 30 Tahun 2002: 34
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  mempunyai tugas :
a. koordinasi  dengan  instansi  yang  berwe- nang  melakukan  pemberantasan  tindak pidana korupsi;
b. supervisi  terhadap  instansi  yang  berwe- nang  melakukan  pemberantasan  tindak pidana korupsi;
c. melakukan  penyelidikan,  penyidikan, dan  penuntutan  terhadap  tindak  pidana korupsi;
d. melakukan  tindakan-tindakan  pencega- han tindak pidana korupsi; dan
e. melakukan  monitor  terhadap  penyeleng- garaan pemerintahan negara.
Berdasarkan  Pasal  7,  dalam  melaksanakan tugas koordinasi  sebagaimana dimaksud  da- lam Pasal  6 huruf a, Komisi  Pemberantasan Korupsi berwenang :
a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyi- dikan, dan penuntutan tindak pidana  ko- rupsi;
b. menetapkan  sistem  pelaporan  dalam  ke- giatan  pemberantasan  tindak  pidana  ko- rupsi;
c. meminta  informasi  tentang  kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi ke- pada instansi yang terkait;
d. melaksanakan dengar pendapat atau per- temuan dengan instansi yang berwenang melakukan  pemberantasan  tindak  pidana korupsi; dan
e. meminta  laporan  instansi  terkait  menge- nai pencegahan tindak pidana korupsi.
Kemudian berdasarkan Pasal 8,
(1) Dalam melaksanakan tugas supervisi  se- bagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  hu- ruf  b,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi berwenang  melakukan  pengawasan,  pe- nelitian,  atau  penelaahan  terhadap  ins- tansi yang menjalankan tugas dan wewe- nangnya  yang  berkaitan  dengan  pembe- rantasan  tindak  pidana  korupsi,  dan  ins- tansi  yang  dalam  melaksanakan  pelaya- nan publik.
33 Faridarta Usman, Hukum dan Demokrasi , Jakarta: Pa- mator Press, 2011, hal 153.
34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## Jurnal Lex Publica
(2) Dalam  melaksanakan  wewenang  seba- gaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan  Korupsi  Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pe- laku  tindak  pidana  korupsi  yang  sedang dilakukan  oleh  kepolisian  atau  kejaksa- an.
(3) Dalam  hal  Komisi  Pemberantasan  Ko- rupsi  mengambil  alih  penyidikan  atau penuntutan,  kepolisian  atau  kejaksaan wajib  menyerahkan  tersangka  dan  selu- ruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen  lain  yang  diperlukan  dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja,  terhitung  sejak  tanggal  diterima- nya  permintaan  Komisi  Pemberantasan Korupsi.
(4) Penyerahan sebagaimana dimaksud  pada ayat  (3) dilakukan dengan membuat  dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan wewenang ke- polisian atau kejaksaan pada saat penye- rahan  tersebut  beralih  kepada  Komisi pemberantasan Korupsi.
Berdasarkan Pasal 9 Pengambilalihan penyi- dikan  dan  penuntutan  sebagaimana  dimak- sud  dalam  Pasal  8,  dilakukan  oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan :
a. laporan  masyarakat  mengenai  tindak  pi- dana korupsi tidak ditindak-lanjuti;
b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara  berlarut-larut  atau  tertunda-tunda tanpa  alasan  yang  dapat  dipertanggung- jawabkan;
c. penanganan  tindak  pidana  korupsi  ditu- jukan  untuk  melindungi  pelaku  tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
d. penanganan  tindak  pidana  korupsi  me- ngandung unsur korupsi;
e. hambatan penanganan tindak pidana ko- rupsi  karena  campur  tangan  dari  ekse- kutif, yudikatif, atau legislatif; atau
f. keadaan  lain  yang  menurut  pertimba- ngan  kepolisian  atau  kejaksaan,  pena- nganan tindak pidana korupsi sulit dilak- sanakan  secara  baik  dan  dapat  diper- tanggungjawabkan.
Mencermati kewenangan hukum fungsio-
nal KPK tersebut, secara filosofis dan sosiologis diharapkan  mampu  memberikan  kemanfaatan bagi masyarakat dan negara. Setidaknya indika- tor  yang  ada,  bahwa  jika  penegak  hukum  yang memiliki  kewenangan  melakukan  penyidikan terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  hanya  2 (dua)  institusi  yakni  Polisi  dan  Jaksa,  maka  se- telah berdirinya KPK, maka pihak yang melaku- kan  penyidikan  menjadi  3(tiga)  institusi  yakni ditambah  institusi  KPK.  Maka  kemanfaatannya diharapkan  ruang  lingkup  pelaku  tindak  pidana korupsi  makin  sempit  dan  ruang  gerak  penegak hukum  makin  luas.  Dengan  demikian  ancaman kerugian  keuangan  negara  semakin  kecil,  dan pada gilirannya kesejahteraan rakyat kualitasnya makin baik.

## D. Kemanfaatan Kewenangan Hukum Fung- sional KPK
Dalam  memerangi  tindak  pidana  korupsi, sangat  diperlukan  kesepahaman  dari  pimpinan institusi  penegak  hukum  serta  pengambilan  si- kap  tegas  dan  memerintahkan  seluruh  aparat- nya,  agar  pelaku  korupsi  tidak  diberi  kesempa- tan  kemudahan  tertentu  yang  dapat  mencederai perundangan-undangan yang berlaku. Anti tesis- nya bahwa, sementara ini upaya yang tidak ber- moral  dari perilaku kejahatan tindak pidana ko- rupsi, modus operandinya selalu mencoba mem- pengaruhi penyidik, penuntut umum dan bahkan hakim. Perilaku tersebut telah berlangsung lama serta  telah  mampu  memporak  porandakan  tata- nan  nilai  moral  keadilan  dalam  proses crime justice  system yang  harus  dilaksanakan  berda- sarkan KUHAP.
“Sementara  ini,  masyarakat  hukum  terka- dang  merasakan  adanya  ketidakadilan  da- lam  bentuk  diskriminasi  tindakan  hukum yang ditujukan kepada pelaku korupsi  de- ngan  berbagai  dalih  termasuk  asas  pradu- ga  tak  bersalah.  Kongkritnya,  pelaku  ko- rupsi  seringkali  akomodatif  dengan  pene- gak  hukum  sejak  dari  penyidikan,  penun- tutan,  peradilan  serta  bahkan  meskipun mereka di LP kan, seakan bukan hal  yang memalukan.  Hal  demikian  menunjukkan bukti  tentang  adanya  perlakuan  yang  ter- tuju pada pencederaan keadilan, kehendak kepastian hukum maupun  kemanfaatan
hukum”. 35
Sistem Peradilan Pidana ( Criminal Justice System ), merupakan suatu mekanisme kerja tin- dakan  dan  upaya  hukum  yang  dikehendaki  Ki- tab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KU- HAP), dalam melakukan proses hukum terhadap adanya suatu tindak pidana.
“Berdasarkan  hukum  acara  pidana  yang diatur  KUHAP,  kewenangan  institusi  da- lam  proses  hukum  acara,  secara  bertahap penyidikan  dilakukan  oleh  Polisi,  penun- tutan  oleh  Jaksa,  peradilan  oleh  Hakim. Karena  itu,  patut  dicermati,  bahwa  kega- galan suatu  proses  hukum  yang tidak me- menuhi  harapan  keadilan  masyarakat,  da- lam suatu tindak pidana hal tersebut meru- pakan  tanggungjawab  hukum  yang  dibe- bankan pada institusi masing-masing”. 36
Berpangkal  pada  ketentuan  KUHAP, rangkaian  tindakan  tehnis  sejak  penyidikan hingga  proses  peradilan,  semua  intitusi  berke- wajiban memiliki hak moral dan kemauan untuk menegakkan hukum  secara utuh,  sesuai  kemau- an  hukum  guna  mewujudkan  keadilan,  kepasti- an hukum serta kemanfaatan bagi masyarakat.
Secara etimologi, kata "kemanfaatan" ber- asal  dari  kata  dasar  "manfaat",  yang  menurut Kamus  Bahasa  Indonesia,  berarti  faedah  atau guna. 37 Hukum  merupakan  urat  nadi  dalam  ke- hidupan  suatu  bangsa  untuk  mencapai  cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.
Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  bahwa; masyarakat  mengharapkan  manfaat  dalam  pe- laksanaan  atau  penegakan  hukum.  Hukum  itu untuk  manusia,  maka  pelaksanaan  hukum  atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan  bagi  masyarakat.  Jangan  sampai  jus- tru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegak- kan malah akan timbul keresahan di  dalam ma- syarakat itu sendiri 38 .
35 Koesriani  Siswosoebroto, Hukum  dan  Perkembangan Sosial , Jakarta: Sinar Harapan, 1998, hal. 83.
36 Romli  Atmasasmita, Sistem  Peradilan  Pidana:  Pers- pektif Eksistensialisme dan Abilisionisme, Bandung: Bina Cipta,1996, hal 18.
37 Kamus Bahasa Indonesia.
38 Achmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory) dan  Teori  Peradilan  (Judicial-prudence ),  Bandung:  Ri- neka Cipta, 2007, hal. 216.
Kemanfaatan  hukum  pada  dasarnya  telah menempatkan umat manusia sebagai tatanan hi- dup bersama harus diarahkan untuk  tercapainya perilaku  yang  bermanfaat  bagi  tujuan  kehidu- pannya,  baik  bagi  dirinya  maupun  bagi  orang lain.
Dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  ber- negara  yang  diatur  oleh  hukum,  tujuan  hukum yang  mendekati  realistis  adalah  kepastian  hu- kum  dan  kemanfaatan  hukum.  Kaum  Positivis- me  lebih  menekankan  pada  kepastian  hukum, sedangkan  Kaum  Fungsionalis  mengutamakan kemanfaatan  hukum,  dan  sekiranya  dapat  dike- mukakan  bahwa  “ summum  ius,  summa  injuria, summa  lex,  summa  crux ”  yang  artinya  adalah hukum  yang  keras  dapat  melukai,  kecuali  kea- dilan  yang dapat  menolongnya, dengan demiki- an kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum  satu-satunya  akan  tetapi  tujuan  hukum yang paling substantif adalah keadilan. 39
Tercederanya  tujuan  hukum,  dalam  tata- nan hidup bernegara karena terjadi inkonsistensi dalam penegakan hukum, baik dilakukan anggo- ta  masyarakat  maupun  yang  dilakukan  oleh  pe- negak hukum. Adanya tata peraturan dan perun- dang-undangan,  dimaksudkan  sebagai  alat  hu- kum  agar  masyarakat  hukum  memiliki  takaran atau pedoman dalam hidup bernegara.
Berpangkal  dari  realitas  perbedaan  kon- septual  dalam  menganalogikan  kegunaan  keha- diran peraturan perundang-undangan, maka dari celah perbedaan tersebut mengakibatkan adanya pelanggaran  hukum  atau  perlawanan  hukum, yakni  antara  lain  berupa  tindak  pidana  korupsi, yang  diklasifikasikan  sebagai extra  ordinary crime .  Mewujudkan  masyarakat  hukum  yang tertib,  maka  setiap  produk  hukum  yang  berupa peraturan  perundang-undangan  harus  ada  pene- gakan hukum.
Penegakan hukum  yang berkeadilan seha- rusnya  sarat  dengan  etis  dan  moral  serta  dapat memberi manfaat atau berdaya guna ( utility ) ba- gi  masyarakat.  Namun  disamping  itu,  masyara- kat  juga  mengharapkan  adanya  penegakan  hu- kum  untuk  mencapai  keadilan.  Kendatipun  de- mikian,  terkadang  apa  yang  dianggap  berguna belum tentu adil, begitu juga sebaliknya, apa
39 Dominikus  Rato, Filsafat  Hukum  Mencari:  Memahami dan Memahami Hukum ,Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hal. 59.
yang  dirasakan  asil,  belum  tentu  berguna  bagi masyarakat. Namun perlu diperhatikan bahwa di dalam  menegakan  hukum  akan  lebih  baik  diu- tamakan nilai keadilan.
Institusi  Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  (KPK)  berdiri  berdasarkan  Un- dang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  merupakan  ja- waban apresiasi  negara sejak era reformasi,  gu- na mewujudkan supremasi hukum, pemberanta- san korupsi, serta perwujudan good governance dan good govermance .
Kewenangan  fungsional  tersebut  merupa- kan  legitimasi  formal  guna  mewujudkan  tujuan hukum  yang  berlandaskan  keadilan,  kepastian hukum  dan  kemanfaatan.  Kewenangan  hukum fungsional KPK dimaksudkan untuk mampu
melakukan  tindakan  dan  upaya  hukum  yang adil,  tidak  diskriminatif  dalam  melakukan  pem- berantasan tindak pidana, independen, tranfaran serta  memberikan  jaminan  kepastian  hukum bahwa  pelaku  tindak  pidana  korupsi  harus  dila- kukan  tindakan  serta  diproses  sesuai  hukum, demi keadilan dan bermanfaat bagi negara.
Implimentasi kemanfaatan hukum  melalui kewenangan hukum fungsional KPK, dalam hal penanganan  tindak  pidana  korupsi  berdasarkan jenis  perkaranya  sejak  tahun  2004  hingga  2014 total perkara sebanyak 366 (Tabulasi data I). Pe- nanganan  perkara  tersebut  dilakukan  melalui fungsi  penyidikan  dan  fungsi  penuntutan  yang kemudian  memperoleh  kepastian  hukum  mela- lui proses peradilan Tipikor yang ada di wilayah hukum seluruh Indonesia.
Tabulasi Data I: Penanganan Korupsi (oleh KPK) Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2004-2014
(per 31 Maret 2014).Sumber data KPK Jabatan 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  Jumlah Pengadaan Barang/Jasa 2 12 8 14 18 16 16 10 8 9 2 115 Perijinan 0 0 5 1 3 1 0 0 0 3 0 13 Penyuapan 0 7 2 4 13 12 19 25 34 50 4 170 Pungutan 0 0 7 2 3 0 0 0 0 1 1 14 Penyalahgunaan Anggaran 0 0 5 3 10 8 5 4 3 0 1 39 TPPU 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 3 12 Merintangi Proses KPK 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 Jumlah 2 19 27 24 47 37 40 39 49 70 12 366
Selanjutnya  perkara  yang  ditangani  oleh KPK  terkait  tindak  pidana  korupsi  berdasarkan jabatan pelaku korupsi seperti Anggota DPR-RI dan DPRD, kepala lembaga dan kementrian, ke- pala  daerah  seperti  Gubernur  dan  Bupati/Wali- kota seluruh Indonesia sejak tahun 2004 hingga tahun  2014  sejumlah  402  Perkara.  (lihat  Tabu- lasi Data II)
Perkara  tersebut  selanjutnya  diproses  hu-kum melalui  tindakan  hukum  penyidikan  dan penuntutan serta proses peradilan Tindak Pidana Korupsi  seluruh  Indonesia.  Sebagian  besar  dari 402 perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## Tabulasi Data II: Pelaku Korupsi Berdasarkan Jabatan Tahun 2004-2014 (per 31 Maret 2014)
Jabatan 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  Jumlah Anggota DPR dan DPRD 0 0 0 2 7 8 27 5 16 8 0 73 Kepala Lembaga/Kementerian 0 1 1 0 1 1 2 0 1 4 1 12 Duta Besar 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 4
Jabatan 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  Jumlah Komisioner 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 7 Gubernur 1 0 2 0 2 2 1 0 0 2 0 10 Walikota/Bupati dan Wakil 0 0 3 7 5 5 4 4 4 3 0 35 Eselon I / II / III 2 9 15 10 22 14 12 15 8 7 1 115 Hakim 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 2 10 Swasta 1 4 5 3 12 11 8 10 16 24 1 95 Lainnya 0 6 1 2 4 4 9 3 3 8 1 41 Jumlah Keseluruhan 4 23 29 27 55 45 65 39 50 59 6 402
Berdasarkan  kedua  gambaran  data  terse- but  dapat  disimpulkan  bahwa  KPK  dalam  hal melaksanakan  kewenangan  hukum  fungsional- nya  telah  memiliki  legitimasi  hukum  berdasar- kan  keadilan,  kepastian  hukum  serta  memberi- kan  kemanfaatan  bagi  tercapainya  tujuan  hu- kum.

## E. Penutup
Berdasarkan dari seluruh uraian pembaha- san  dari  permasalahan  paper  ini,  maka  penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut.
1. Kewenangan  hukum  fungsional  institusi Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  (KPK)  lahir  berdasarkan  Un- dang-undang  Nomor  30  Tahun  2002 Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.
2. Secara  struktural  kewenangan  hukum fungsional KPK berupa;
a. Kewenangan preventif  dan
b. Kewenangan represif.
Kewenangan  preventif  sifatnya  merupa- kan  upaya  pencegahan  dalam  rangka agar tidak terjadi peristiwa hukum tindak pidana korupsi.
Kewenangan  represif  berupa  tindakan dan  upaya  hukum  melalui  tindakan  hu- kum penyidikan dan penuntutan.
3. Secara  kultural  upaya  pencegahan  dila- kukan  KPK  melalui  sosialisasi  dan  pen- didikan  pencegahan  tindak  pidana  ko- rupsi  serta  meningkatkan  upaya  peran serta masyarakat ikut serta berpartisipasi melakukan sosial kontrol agar komunitas sebagian kecil masyarakat tidak melaku- kan perbuatan tindak pidana korupsi.

## Daftar Pustaka
Buku : Abdul Kadir Muhammad, Etika Profesi Hukum , Citra Adtya Bhakti, Bandung, 1997. Abdoel Gani, Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Dharmawangsa Press, Surabaya, 1995. A.Budianto, Tindak Pidana Korupsi , Jakarta: Cintya Press, 2011.
Achmad Ali, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicialpruden- ce ), Bandung: Rinekacipta, 2007.
Ade Purnadi, Sosiologi Hukum , Jakarta: Pamator Press, 2009.
Ahmad Zaenal Fanani, Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam , Yogyakarta: Jakal Press, 1999.
Aswanto, Filsafat Hukum dalam Perpektif HAM , Airlangga Press, 2001. Al-Qur‟an. Bagir Manan, Kewenangan Hukum Penyelenggara Negara , Bandung: Eresco, 1995. Baharudin Lopa, Pemberantasan Korupsi di Indonesia , Jakarta: Grafindo, 1998.
Bachsan Mustafa , Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara , Bandung: Alumni, 1995.

## Jurnal Lex Publica
Bernard L. Tanya 2010, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta: Genta Publishing.
Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis , Bandung: Nusamedia, 2004. Chairil Sukandani, Hukum Tata Negara , Jakarta: Grafitty Press, 1991.
Department of Justice: Office Regional Operation Law Enforcement Assistance Administration,
1977.
Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum , Yogyakarta:
Laksbang Pressindo, 2010.
Eugen Erlich, " The Theory of the Living Law ", dalam Giffith, " What of Legal Pluralism ," Journal of Legal.
Faridarta Usman, Hukum dan Demokrasi , Jakarta: Pamator Press, 2011.
Finnis, John, Natural Law and Natural Rights , Oxford: Clarendon Press. 1980.
Helbert Edelherz, The Investigation of White Collar Crime A Manual.for Law Enforcement Agencies , U.S.
Hermawan Abraham, Perilaku Hukum , Jakarta: Cintya Press, 2011. Indroharto, Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata , Jakarta: Universitas Indonesia,  1992.
Joseph Raz, (1995), Law and Society : Reading on the Social Study of Law , New York: W.W. Norton Comp.
John Finnis, Natural Law and Natural Rights , Oxford: Clarendon Press. 1980.
John Rawls, A Theory of Justice , Publisher: Belk n ap Press, 1999.
Kamus Bahasa Indonesia,
Kahar Mansyur, Membina Moral dan Akhlak , Jakarta: Kalam Mulia, 2005. Koesriani Siswosoebroto, Hukum dan Perkembangan Sosial , Jakarta: Sinar Harapan, 1998.
Lawrence M. Friedman, American Law An Introduction , New York: W.W.Norton & Company, 1984.
Lily Rasyidi, Sistem Hukum di Indonesia , Grafitty, Jakarta, 1998.
Miriam Budiardjo , Dasar-dasar Ilmu Politik , Jakarta: Gramedia , 1998.
Marcus  Lukman, Eksistensi  Peraturan  Kebijaksanaan  dalam  Bidang  Perencanaan  dan  Pelaksa- naan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Hukum Nasional , Bandung: Universitas Padjadjaran, 1996. Meuwissen dan K. Larenz, (1979), Richtiges Recht B. Arief Sidharta, Meuwissen Tentang Pengem- banan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum , Bandung: Refika Aditama, Bandung, 2007.
Merton Robert. K Merton, Social Theory and Social Structure , London: The Free Press, 1957. Margaret M.Paloma, Sosiologi Kontemporter , Jakarta: Rajawali Pers, 1984. Mc.Iver,1980: Mc.Iver, Jaring-jaring Pemerintahan , Jakarta: Aksara Baru, 1980.
Mustafa Bachsan , Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Bandung: Alumni, 1995.
Ridwan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999. Roscoe Pound, Filsafat Hukum , Jakarta: Bhrata, 2006.
Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme,
Bandung: Bina Cipta, 1996.
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Bandung: Reneka Cipta, 1991.
Satya Arinanto, Satya, Nunik Triyanti, Memahami Hukum: Dari Kontruksi sampai Implimentasi , Rajawali Press, Jakarta, 2009.
Steward Macaulay, Lawrence M. Friedman, dan John Stookey, Law and Society : Reading on the Social Study of Law , New York: W.W. Norton Comp. 1995.
Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2011. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum , Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Satu Sistem Hukum Nasional , Bandung: Alumni, 1999.
Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar , Rajawali Pers, Jakarta,1990. Theo Huijibers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah , Yogyakarta: Kanisius, 1995.
Yusfendi Sudarso, Implimentasi HAM di Negara Hukum , Pamator Press, Jakarta, 1999. Zainuddin Ali, Filsafat Hukum , Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Perundang-Undangan: Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KUHAP.