Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022

## Qardh Implementation in Islamic Financial Institutions (LKS) and Advantage in Enterprise World

## Implementasi Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Manfaatnya dalam Dunia Usaha

## Zezen Zainul Ali, Annisa Wulandari dan Anwar M. Radiamoda
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dan Mindanao State University Marawi City, Philippines
E-mail: zezen.uje@gamil.com
Abstrak: Kajian  dalam  artikel  ini  akan  membahas  implementasi  qardhh dalam  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  yang  mencakup  pengertian,  dasar hukum, ketentuan serta persyaratan terkait akad qardh serta manfaat. Kajian mengenai  implementasi  qardh  di  Lembaga  Keuangan  Syariah  ini  penting disajikan  dengan  alasan  bahwa  qardh  merupakan  suatu  produk  pembiayaan bank  yang  berasaskan  atau  memiliki  prinsip  untuk  saling  tolong  menolong.
Namun,  jasa  pembiayaan semacam ini  kurang  begitu  populer di  masyarakat. Tujuan  artikel  ini  adalah  untuk  mempopulerkan  akad  qardh  di  tengah masyarakat,  mempermudah  dan  melancarkan  aktivitas  ekonomi  masyarakat dengan  memaparkan  konsep,  implementasi  dan  manfaat  dari  qardh  bagi  para pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yakni dengan cara  mengumpulkan  berbagai  sumber  bacaan  yang  sesuai,  lalu  menggunakan analsisis deskriptif dengan mengidentifikasi dari berbagai sumber rujukan baik buku, jurnal dan website. Temuan dalam penelitian ini, menggambarkan secara jelas dan rinci praktik dari qardh pada Lembaga keuangan Syariah serta qadh dapat  memberikan  manfaat  bagi  pelaku  usaha  yakni  adanya  saling  tolong menolong dan memberikan banyak manfaat.
Kata Kunci: Lembaga Keuangan Syariah; Perbankan; Qardh
Abstrak: The study in this article will discuss the implementation of qardh in Islamic  Financial  Institutions  (LKS)  which  includes  the  understanding,  legal basis, provisions and requirements related to qardh contracts and benefits. This study  on  the  implementation  of  qardh  in  Islamic  financial  institutions  is important to present on the grounds that qardh is a bank financing product that is  based  on  or  has  the  principle  of  helping  each  other.  However,  this  kind  of financing service is less popular in the community. The purpose of this article is to popularize  the  qardh  contract  in  the  community,  facilitate  and  expedite  the community's  economic  activities  by  explaining  the  concept,  implementation  and benefits  of  qardh  for  business  actors.  This  research  uses  the  literature  study method,  namely  by  collecting  various  appropriate  reading  sources,  then  using descriptive analysis by identifying various reference sources, both books,  journals
Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 14, No. 2, Desember 2022
and websites. The findings in this study describe clearly and in detail the practice of  qardh  in  Islamic  financial  institutions  and  qadh  can  provide  benefits  for business actors, namely the existence of mutual help and providing many benefits.
Keywords: Banking; Islamic financial institutions; Qardh

## Pendahuluan
Sektor  perbankan  khususnya  perbankan  syariah  memiliki peranan  penting  dalam  sistem  perekonomian  nasional.  Peranan perbankan  ini  terkait  dengan  fungsi  bank  sebagai  lembaga intermediasi.  Dampak  dari  aktivitas  intermediasi  bank  akan berpengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  melalui penyediaan sumber dana untuk pembiayaan investasi dan modal kerja.
Perbankan  sendiri  merupakan  Lembaga  keuangan  yang dibangun  dan  tumbuh  berkembang  di  Indonesia  sejak  18  tahun  lalu yakni  ditandai  dengan  adanya  Bank  Muamalat  Indonesia. Pertumbuhan  perbankan  syariah  terus  berlanjut  sejak  berdirinya  dan mulai  beroperasinya  Bank  MuamalatIndonesia  (BMI)  yakni  sejak  1 Mei 1992. Dari adanya satu Bank Umum Syariah (BUS) dan 78 Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  pada  tahun  1998,  menjadi  tiga Bank Umum Syariah (BUS) dan 19 Unit Usaha Syariah (BUUS) dan bank  umum  dengan  154  cabang  dan  92  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah (BPRS) pada akhir tahun 2005, pada akhir tahun 2010, jumlah ini  meningkat  menjadi  1.668  kantor. 1 Kantor  Bank  Syariah  telah tersebar  di  33  provinsi,  kabupaten  dan  kota  madya  di  seluruh  tanah air.  Sementara  itu,  hingga  akhir  Oktober  2008,  jumlah  Bank  Umum Syariah (BUS) terdapat lima unit dan sampai akhir tahun 2010, jumlah Bank  Umum  Syariah  (BUS)  telah  mencapai  11  unit. 2 Perkembangan perbangkan syariah ini diiringi dengan munculnya lembaga keuangan syariah  diluar  dari  perbankkan  itu  sendiri. 3 Mengingat  pentingnya peran  perbankan  yang  sangat  vital  bagi  kebutuhan  ekonomi masyarakat,  maka  diperlukan  suatu  sistem  atau  produk  yang  dapat memudahkan  masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhan  ekonominya.
1 Bank  Indonesia, Laporan  BI:  Statistik  Perbankan  Syariah ,  (Jakarta:  Bank
Indonesia, 2010), hlm.1.
2 Agustianto, Evaluasi  Bank  Syariah  2008  dan  Outlook  2009  (bagian  1) ,
Makalah, FIAI UII, 7 Pebruari 2009, hlm. 4-5.
3 Neni  Sri  Imaniyati,  “Pengaruh  Perbankan  Syariah  terhadap  Hukum
Perbankan Nasional”. Syiar Hukum, Vol. 13, No. 3, 2011, hlm. 214.
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 14, No. 2, Desember 2022

## Dalam    artikel ini akan dibahas mengenai Qardh atau  disebut juga Qardhul Hasan
Al-Qardhh merupakan  pemberian  pinjaman  harta  kepada orang  lain  dan  pada  saat  penagihan  atau  pengambalian  tanpa memberikan  imbalan.  Dalam  kajian  fiqih  klasih qardhh dikategorikan kealam  akad  saling  membantu  ( aqad  tathawui )  dan  bukan  merupakan transaksi  komersial. 4 Qardhh sendiri  dalam  perbangkan  syariah diartikan sebagai akan peminjaman kebajikan yang diberikan  kepada nasabah  (peminjam)  uang  atau  modal  yang  tidak  di  komersilkan namun hanya bersifat sosial saling membantu. 5
Kajian dalam artikel ini akan membahas implementasi qardhh dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang mencakup pengertian, dasar  hukum,  ketentuan  serta  persyaratan  terkait  akad  qardh  serta manfaat. Kajian mengenai implementasi qardh di Lembaga Keuangan Syariah  ini  penting  disajikan  dengan  alasan  bahwa qardh merupakan suatu produk pembiayaan bank yang berasaskan atau memiliki prinsip untuk saling tolong menolong. Namun, jasa pembiayaan semacam ini kurang  begitu  populer  di  masyarakat.  Tentu  saja  akad   semacam  ini harus dipopulerkan di tengah masyarakat, untuk lebih mempermudah dan  melancarkan  aktivitas  ekonomi  masyarakat.  Lalu syariat Islam sendiri  sangat  menekankan  adanya  suatu  distribusi  kekayaan  dan pendapatan  yang  merata.  Distribusi  kekayaan  dan  pendapatan  yang merata berarti  setiap  individu  harus  berusaha  memenuhi  hidupnya. Dalam hal ini qardh merupakan akad yang tepat untuk mewujudkan pemerataan  kesejahteraan  ekonomi,  karena  mempunyai  visi  sosial  di dalamnya.
Artikel  ini  disusun  dengan  menggunakan  metode  studi pustaka,  yakni  dengan  cara  mengumpulkan  berbagai  sumber  bacaan yang  sesuai dengan garis  besar tema, lalu  menyusunnya  menjadi  satu pembahasan  mengenai  konsep  dasar qardhul  hasan atau qardh .  lalu menggunakan  analsisis  deskriptif  dengan  mengidentifikasi  dari berbagai  sumber  rujukan  baik  buku,  jurnal  dan  website.  Beberapa
4 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Depok: Gema Insani), hlm.131.
5 Ascarya. Akad  &  Produk  Bank  Syariah, (Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 76.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
penelitian  serupa  telah  dilakukan  oleh  Islamil  Hannanong, 6 Febri Annisa  Sukma, 7 dan  Imam  Purwadi. 8 Ketiga  artikel  tersebut  lebih meneliti  pada  kegiatan  Qardh  dalam  perbankkan  syariah.  Adapun penulis dalam artikel ini menempatkan penelitian yang berfokus pada Lembaga  Keuangan  Syariah  yang  sifatnya  di  bawah  perbankan  dan meliat manfaat dari qardh sendiri bagi para pelaku usaha.

## Pembahasan
Mengenal Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah
Setiap  tatanan  lembaga  atau  organisasi  pastilah  memiliki prinsip dalam mewujudkan visi dan misinya. 9 Secara umum kebutuhan manusia  dapat  dibedakan  menjadi  tiga  tingkat  yaitu  primer (dharuriyat),  sekunder  (hajiyat),  dan  tersier  (tahsiniyat).  Jenis kebutuhan  kedua  dan  ketiga  sangat  beraneka  ragam  dan  dapat berbeda-beda dari seorang dengan lainnya, namun kebutuhan primer sejak  dahulu  hingga  sekarang  adalah  kebutuhan  yang  paling  pokok. Salah satu solusi yang sering ditempuh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan  adalah  dengan  cara  mengajukan  pinjaman/pembiayaan kepada  sesama  dan  lembaga  keuangan  bank  maupun  non  bank. 10 Bank  Islam  dalam  operasional  umumnya  menerapkan  sistem  bagi hasil  berdasarkan  ijab  kabul  antara  pihak  bank  dengan  nasabah (peminjam). Namun selain dengan sistem bagi hasil, bank Islam juga mempunyai  jenis  pembiayaan  lain  yang  tidak  menganut  sistem  bagi hasil  seperti pembiayaan qardhhul  hasan .  Pembiayaan qardhhul  hasan
6 Ismail Hannanong, “Al -Qardh Al-hasan: Soft and Benevolent Loan Pada Bank Islam”, Diktum, Vol. 16, No. 2, 2018.
7 Febri  Annisa  Sukma,  dkk,  “Konsep  dan  Implementasi  Akad Qardul Hasan Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya”, Amwaluna, Vol. 3, No. 2, 2019.
8 Imam  Purwadi,  “ Qardh  al-hasan dalam  perbankan  Syariah:  Konsep  dan Implementasi Berdasarkan Prinsip Manfaat bagi pemberdayan Masyarkat”, UNISA, Vol. 23, No. 74, 2011.
9 Lilis  Mukhlisoh, “Pengelolaan Simpanan  Wadiah  Yad  Dhamanah  Pada Produk Sidik (Simpanan Pendidikan) Di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Kantor Cabang Tegal” (Tugas Akhir, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016), 24.
10 Diky  Faqih  Maulana  and  Abdul  Rozak.  "Analisis  Fatwa  DSN  MUI
Mengenai Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijarah pada BMT." Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam 13, no. 1 (2021): 101-124.
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 14, No. 2, Desember 2022
adalah  perjanjian  pembiayaan  antara  Lembaga  Keuangan  Mikro Syariah  dengan  peminjam  yang  dianggap  layak  menerima  dana tersebut.  Dana  itu  diprioritaskan  bagi  pengusaha kecil  pemula  yang potensial  serta  tidak  mempunyai  modal  dan  hanya  ditopang  dengan kemampuan  berusaha.  Penerima  pembiayaan  ini  hanya  diwajibkan mengembalikan  pokok  pinjaman  pada  waktu  jatuh  tempo  dan  bank hanya  mengenakan  biaya  administrasi  untuk  keperluan  proses pembiayaan tersebut. 11
Dalam  Lembaga  Keuangan  Syariah  ini  dikenal  dengan Qardhh,  Qardhh secara  bahasa  berasal  dari  kata  al- Qath’  yang merupakan harta yang dipinjamkan merupakan harta dari pihak yang memberi  pinjaman,  artinya,  jika  harta  yang  dipinjamkan  kepada seseorang/nasabah  bukan  milik  orang  lain  tetapi  milik  dirinya sendiri. 12 Sedangkan menurut Syaid Sabiq berpendapat bahwa qardhh adalah  harya  yang  dipinjamkan  oleh muqaridh (pemberi hutang/pinjaman)  kepada muqtarid (penerima  hutang/pinjaman) untukkemudian  dikembalikan  kepada  pemberi  hutang/pinjaman seperti jumlah yang diterimanya pada saat telah mampu membayar. 13
Sedangkan  menurut  ulama  fiqih  mendefiniskan Qardh sebagai berikut:
1. Menurut  Ibn  Abidin  ulama  Madzhab  Hanafi berpendapat  bahwa  pinjaman  adalah  sesuatu  yang menjadi  milik  seseorang  yang  diberikan  kepada  orang lain  yang  kemudian  dibebankan  untuk  mengembalikan dengan baik hati.
2. Madzhab  Maliki  berpendapat  bahwa qardh merupakan pembayaran  atas  sesuatu  yang  berharga  untuk dibayarkan kembali dengan kadar yang sama.
3. Madzhab Hambali, qardh adalah pembayaran barang/uang  kepada  seseorang  yang  akan  memperoleh manfaat dari pemberi dengan jumlah sesuai pendanaan.
11 Antonio  dalam  Bustami,  “ Manajemen  Risiko  Pembiayaan  Qardhhul Hasan  Menurut  Perspektif  Ekonomi  Islam  (Studi  Pada  Baitul  Qiradh  Amanah Banda Aceh),” Share: Social Work Jurnal, Vol. 3, no. 1 (2015), hlm. 81
12 Sjahdeini,  &  Remy,  S. Perbankan  Islam  dan  Kedudukannya  dalam  Tata Hukum Perbankan Indonesia. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti,1999), hlm. 68 13 Ibid .
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
4. Madzhab  Syafi’i  berpendapat  bahwa qardh merupakan pemindahan kepemilikan atas sesuatu kepada seseorang dan diwajibkan mengembalikan kepada pemberi. 14
Sehingga  dapat  simpulkan  bahwa Qardh adalah  perjanjian antara dua belah pihak, pihak pertama menyediakan dan memberikan harta  dengan  cara  meminjamkan  kepada  pihak  kedua  sebagai penerima  pinjaman  yang  mana  harta  tersebut  dapat  ditagih  kembali sesuai  dengan  jumlah  pinjaman  awal  tanpa  mengharapkan  imbalan. Untuk menghindari adanya praktik riba dalam akad qardh ini, besaran biaya  administrasi  dari  adanya  pinjaman qardh harus  dijelaskan  pada nominal namun bukan dalam persentase dengan syarat sifatnya harus nyata  dan  jelas  serta  terbatas  pada  hal-hal  yang  mutlak  diperlukan dalam  kontrak,  sehingga  uang  yang  dijadikan  sebagai  administrasi harus habis dalam waktu perjanjian tersebut.
Qardhh di  Indonesia  telah  diatur  oleh  Bank  Indonesia  yang tertuang  dalam  peratiran  Bank  Indonesia  nomor  7/46/PBI/2015 tentang qardhh ,  didalamnya  dijelaskan  bahwa qardhh merupakan pinjam  meminjam  dana  tanpa  adanya  imbalan  dengan  kewajiban pihak  nasabah/peminjam  mengembalikan  pokok  pinjaman  secara sekaligus  atau  dengan  cicilan  dalam  waktu  yang  telah  ditentukan. 15 Menurut  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syari’ah, qardhh adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syari’ah dengan pihak  peminjam yang  mewajibkan  pihak  peminjam untuk  melakukan pembayaran  secara  tunai atau  cicilan  dalam  jangka  waktu  tertentu. 16 Dalam lembaga keuangan syariah qardhh juga disebut sebagai qardhhul hasan (pinjaman  kebajikan),  yang  berarti suatu  pinjaman  lunak  yang diberikan  atas  dasar  kewajiban  sosial  semata  dimana  si  peminjam tidak  dituntut  untuk  mengembalikan  apapun  kecuali  modal pinjaman. 17
14 Ismail Hannanong, “ Al-Qardh Al-hasan …, hlm. 175
15 Trisadini  Prasastinah Usanti,  “Akad  Al -Qardhh  dalam  Transaksi Pinjam Meminjam”. Islamic Economics , hlm. 19.
16 Ilda Hayati, “Aplikasi Akad Tabarru’ Wadi’ah dan Qardh di Perbankan
Syariah,” Al Falah: Journal of Islamic Economics, Vol. 1, no. 2 (2016), hlm. 197. 17 Heru  Sulistyo dan  Abdul  Hakim,  “Model  Pembiayaan  Pedagang  Kaki
Lima (PKL) melalui Qardhhul Hasan,” Riptek Vol. 7, no. 1 (2013), hlm. 41.
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
Perbedaan  antara al-qardh dan qardhhul  hasan adalah  pada sumber  dana dan  penggunaan  dananya.  Dalam  aplikasi  perbankan, dana qardhhul hasan diberikan kepada masyarakat lemah berupa modal untuk  membangun  dan  mengembangkan  usahanya.  Sedangkan  dana al-qardh diberikan  kepada  nasabah  sebagai  produk  pelengkap  atas terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera  untuk  masa  yang  relatif  pendek,  kemudian  nasabah  tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamkan. 18
Berdasarkan  fatwa  DSN  No  19/  DSN-MUI/  IV/2001, al- qardhh adalah pinjaman  yang  diberikan  kepada  nasabah  ( muqtaridh ) yang  memerlukan.  Nasabah al  -qardhh wajib  mengembalikan  jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Biaya admisntrasi  dapat  dibebankan  kepada  nasabah,  LKS  dapat  meminta jaminan  kepada  nasabah  jika  dipandang  perlu.  Nasabah  dapat memberikan  tambahan  (sumbangan)  dengan  sukarela  kepada  LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. 19 Secara ringkas qardhh berarti akad perjanjian pembiayaan berupa transaksi pinjam meminjam dana tanpa  imbalan  dengan  kewajiban  pihak  peminjam  mengembalikan pokok  pinjaman  secara  sekaligus  atau  cicilan  dalam  jangka  waktu tertentu. 20
Dari  beberapa  pengertian qardhh di  atas  terlihat  bahwa pinjaman  yang  menjadi  produk  suatu  lembaga  keuangan  bank  atau non-bank  tidak  diperbolehkan  untuk  mencari  keuntungan  ( profit oriented ) dikarenakan aspek qardhh yang ditonjolkan adalah aspek sosial kebajikan  dan  saling  tolong menolong. Qardhh dapat  juga  disebut dengan qardhhul hasan yang terdapat pada lembaga keuangan bank atau non-bank  biasanya  disalurkan  kepada  nasabah  yang  membutuhkan melalui  himpunan  dana  sukarela  baik  dari  pihak individu  maupun korporasi. Qardhhul Hasan merupakan salah satu ciri  pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional yang di dalamnya terkandung
18 Dedi  Riswandi,  “ Pembiayaan  Qardhul  Hasan  di  Bank  Syariah  Mandiri Kota Mataram,” Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol . 14, no. 2 (2015), hlm. 253.
19 Muh  Awal  Satrio,  “Qardhhul  Hasan  Sebagai  Wujud  Pelaksanaan  Csr Dan  Kegiatan  Filantropi  Lembaga  Keuangan  Syariah  Untuk  Pemberdayaan Masyarakat,” Jurnal Kajian Bisnis, Vol . 23, no. 2, (2015), hlm.  109.
20 Junaedi Abdillah, “Perancangan Sistem  Informasi Akuntansi Simpanan Mudharabah  dan Pinjaman  Qardhhul  Hasan  Berbasis  Web  Pada  Koperasi  Syariah,” Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Negara, Vol. 5, no. 2, (2017), hlm. 1443.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
misi sosial, di samping misi komersial. Misi sosial kemasyarakatan ini diharapkan akan meningkatkan citra dan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. Secara implisit prinsip dasar pembiayaan qardhhul hasan pada perbankan syariah adalah rasa kepedulian, tanggung jawab serta kewajiban  untuk  mendistribusikan  harta  kekayaan  dari  orang-orang kaya kepada orang-orang yang membutuhkan. 21
Disebut qardhhul hasan karena pinjaman ini merupakan wujud peran  sosial  lembaga  keuangan  syariah  untuk  membantu  masyarakat muslim  yang kekurangan  secara  finansial. 22 Disamping  itu,  karena sifatnya  dana  sosial,  pinjaman  ini  juga  bersifat  lunak.  Artinya  jika nasabah  mengalami  kesulitan  untuk  mengembalikan  sebagian  atau seluruh  kewajibannya  pada  saat  yang  telah  disepakati  dan  Lembaga Keuangan  Syariah  telah  memastikan  ketidak  mampuannya mengembalikan  pinjaman,  maka  pihak  harus  memberikan dispensasi/keringanan  dengan  tidak  memberikan  denda  atau tambahan  bunga  sebagaimana  yang  berlaku  pada  lembaga  keuangan konvensional. Lembaga Keuangan Syariah menunggu sampai nasabah mempunyai  kemampuan  untuk  membayarnya  yaitu  dengan memperpanjang jangka waktu  pengembalian. 23
Sumber dana qar ḍ & qar ḍ ul hasan berasal dari eksternal dan internal.  Sumber  dana  eksternal  meliputi  dana  qar ḍ yang  diterima bank syariah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infak, shadaqah, dan sebagainya), dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non- halal. Sumber dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman qar ḍ ul hasan. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dibawah ini:
a. Infaq  dan  Shadaqah  Sumber  dana  infaq  dan  shadaqah
21 Antonio  dalam  Falikhatun,  Hasim,  dan  Yasmin  Umar  Assegaff, “Menelisik  Makna  Pembiaya an  Qardhhul  Hasan  dan  Implementasinya  pada Perbankan  Syariah  di  Indonesia,” Jurnal  Keuangan  dan  Perbankan, Vol. 20,  no.  1 (2016),hlm. 94.
22 Sapto  Hadi  Santoso,  “Pelaksanaan  Pembiayaan  Qardhhul  Hasan Di Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf El-Zawa UIN Maliki Malang Tinjauan Fatwa DSN- MUI/IV/2001  Tentang Al-Qardhh ”  (Skripsi, Universitas  Islam  Negeri  Maulana Malik Ibrahim, 2013), hlm. 55.
23 Nur  Haida,  “Mengukur  Fungsi  Sosial  dalam  Perkembangan  Produk Qardhhul  Hasan  Pada  Perbankan  Syariah di  Indonesia,” Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis Islam, Vol. 12, no. 1 (2012), hlm. 193.
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 14, No. 2, Desember 2022
dari  pihak  luar  bank  adalah  dana  yang  diterima  dari pihak  luar  atau  dari  rekening  nasabah  atas  permintaan nasabah.
b. Sumbangan  (hibah)  Yang  dimaksud  dengan  dana sumbangan  ialah  dana  yang  diterima  dari  nasabah  atas permintaan  nasabah  dan tanpa  paksaan  diperuntukan guna kepentingan sosial.
c. Denda  Yang  dimaksud  dengan  denda  disini  ialah kompensasi yang wajib  dilakukan  oleh  nasabah  karena melanggar  aturan  Lembaga  Keuangan  Syariah  seperti, terlambat  atau  tidak  melunasi  pinjaman  yang  mana pembayaran  angsuran  tersebut  dapat  dilakukan  dengan cara  pendebetan  ke  rekening  nasabah  di  Lembaga Keuangan  Syariah  atau  dibayarkan  secara  tunai  ( cash ) atau melalui pemindahbukuan ( overbooking ) atau transfer atau  dengan  cara  lain  yang  disetujui  oleh  Lembaga Keuangan Syariah.
d. Pendapatan Non Halal. Sedangkan aplikasi sumber dana kebajikan berupa pendapatan non halal pada perbankan syariah  berasal  dari  penerimaan  jasa  giro  dari  Bank Syariah. 24
Secara  umum  ketentuan  lembaga  keuangan,  termasuk  bank terkait dengan qardh, adalah sebagai berikut:
a. Kontrak perjanjian qardh dilaksanakan antara bank dan nasabah.
b. Nasabah  menyediakan  tenaga  untuk  mengelola  usaha dan  bank  syariah  menyerahkan  modal  untuk  investasi. Modal  yang  diserahkan dalam  qardh  berasal  dari  dana bank  dan  kebajikan  yang  dikumpulkan oleh  bank  dari berbagai sumber.
c. Bila  terdapat  keuntungan,  maka  keuntungan  100% dinikmati  oleh  nasabah,  tidak  dibagihasilkan  dengan bank syariah.
24 Hendri  Hermawan, “Sumber dan Penggunaan  Dana  Qar ḍ dan  Qar ḍ ul Hasan  pada  Bank  BRI Syariah  Cabang Yogyakarta,” La Riba: Jurnal Ekonomi Islam, Vol 2, no. 2 (2008), hlm. 271.
Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 14, No. 2, Desember 2022
d. Pada saat pembayaran atau jatuh tempo, maka nasabah mengembalikan  100%  modal  yang  berasal  dari  bank syariah, tanpa ada hambatan. 25
Adapun  yang  memiliki  penjelasan  yang  lebih  lengkap mengenai  ketentuan qardhh ,  salah  satunya  tertuang  dalam  Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  No.  19/DSN-  MUI/IV/2001  tentang  al- Qardhh, yaitu sebagai berikut:
Pertama: Ketentuan Umum al-qardh
a. Al-qardhh adalah  pinjman  yang  diberikan  kepada nasabah ( muqtaridh ) yang memerlukan.
b. Nasabah al-qardhh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
d. LKS  dapat  meminta  jaminan  kepada  nasabah  bilamana dipandang perlu.
e. Nasabah al-qardhh dapat  memberikan  tambahan (sumbangan) dengan  sukarela  kepada  LKS  selama  tidak diperjanjikan dalam akad.
f. Jika  nasabah  tidak  dapat  mengembalikan  sebagian  atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat;
1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
2) Menghapus (write  off) sebagian  atau  seluruh kewajibannya.
Kedua: Sanksi
a. Dalam  hal  nasabah  tidak  menunjukkan  keinginan mengembalikan  sebagian  atau  selruh  kewajibannya  dan bukan  karena  ketidakmampuannya,  LKS  dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
b. Sanksi  yang  dijatuhkan  kepada  nasabah  sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa - dan tidak terbatas pada - penjualan barang jaminan.
c. Jika  barang  jaminan  tidak  mencukupi,  nasabah  tetap
25 Imam  Mustofa, Fiqih  Muamalah  Kontemporer (Depok:  RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 175.
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
harus memenuhi kewajibannya secara penuh. Ketiga: Sumber Dana. Dana al-qardhh dapat bersumber dari:
a. Bagian modal LKS,
b. Keuntungan  LKS  yang  disisihkan;  dan  percayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.
Keempat: Penyelesaian
a. Jika  salah  satu  pihak  tidak  menunaikan  kewajibannya  atau jika  terjadi  perselisihan  diantara  para  pihak,  maka penyelesaiannya  dilakukan  melalui  Badan  Arbitrase Syariah  setelah  tidak  tercapai  kesepakatan  melalui musyawarah.
b. Fatwa  ini  berlaku  sejak  tanggal  ditetapkan  dengan ketentuan  jika  dikemudian  hari  ternyata  terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaiamana mestinya. 26
Akad qardh harus  memuat  rukun  dan  syarat  yang  dipenuhi saat  melakukan  perikatan  atau  perjanjain.  Rukun  dan  syarat qardh adalah sebagai berikut:
Pertama, ‘Aq id adalah orang yang mengadakan akad (kedua belah pihak) dalam arti pihak pertama adalah orang yang memberikan harta  atau  pemberi  harta  (pinjaman)  dan  pihak  kedua  adalah  orang yang  membutuhkan  harta  atau  yang  menerima  harta  (pinjaman). Orang yang mengadakan akad terkadang adalah orang yang memiliki kewenangan  ( 'aqid  ashli )  yang  merupakan  wakil  dari  orang  yang memiliki kewenangan. 27 Dengan syarat dua orang yang membuat akad adalah orang yang cakap (ahli), akad tersebut tidak berlaku bagi orang yang  tidak  cakap,  seperti  orang  gila,  di  bawah  perwalian  (mahjur) karena pemborosan atau lainnya.
Kedua, Ma’qud  ‘alaih ,  yakni  objek  dari  adanya  akad  seperti harta benda. Artinya setiap perjanjian atau perikatan dalam qardh harus
26 Dian  Kartika, “Implementasi Pembiayaan  Qardhhul  Hasan  Di  Bmt Syariah  Makmur  Bandar Lampung” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), hlm. 49.
27 Abdul  Rahman  Ghazaly, Fiqh  Muamalat ,  (Jakarta:  Kencana  Pernada Media Group), hlm. 52.
Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 14, No. 2, Desember 2022
terdapat objek dari perikatan. Syarat dari adanya akad harus menerima konsekunsi hukum nya.
Ketiga, Maudhu  'al  'aqd adalah  maksud  atau  tujuan  utama diadakannya  suatu  akad.  Adanya  akad  yang  berbeda  maka  tujuan utama  pun  akan  berbeda,  tujuan  utama  dari  jual  beli  adalah  untuk memindah  kepemilikan  barang  dari  penjual  kepada  pembeli  dengan imbalan  sesuatu  dan  dalam  akad  ini  akan  mendapatkan  keuntungan . Akad qardh adalah  kebalikannya.  Tujuan  utama  akad qardh adalah untuk  saling  membantu  dalam  arti  meminjamkan  suatu  harta  tanpa mengharapkan imbalan apa pun, uang yang dipinjamkan dikembalikan sesuai  dengan  uang  yang  dipinjamkan,  dan  uang  yang  dikembalikan tidak  bersifat  tambahan.  Syaratnya  adalah  adanya  iktikad  baik  dan keikhlasan. 28
Keempat, Shighat  al-'aqd adalah  ijab  dan  qabul,  ijab  adalah awal dari pernyataan salah satu pihak sebagai pernyataan kesediaannya untuk mengadakan akad, dan qabul adalah bagian dari akad juga yang diucapkan setalah adanya ijab. Makna ijab qabul dalam praktik dewasa ini  adalah  menukar  sesuatu  dengan  yang  lain  sehingga  pembeli  dan penjual  terkadang  tidak  saling  berhadapan  saat  membeli  sesuatu, seperti  dalam  akad  sallam. 29 Syaratnya,  persetujuan  itu  tetap  berlaku dan tidak dapat dicabut sampai diberikan. Oleh karena itu, jika orang yang berhijab mencabut ijabnya sebelum menerimanya, maka ijab itu batal.  Ijab  dan  qabul  harus  tetap  berjalan sehingga  jika  ijab  berpisah sebelum diterima maka ijabnya batal.
Akad qardh dalam  praktiknya harus  memenuhi  memenuhi unsur-unsur  yakni  pertama,  keterikatan  anatra  ijab  dan  qabul,  ijab merupakan pernyataan dari pihak (mujib) dalam melakukan atau tidak melakukan  sesuatu  sesuai  kehendaknya,  sedangkan  qabul  adalah pernyataan  untuk  menerima  atau  menyetujui  dari  kehendak  mujib yang  dilakukan  oleh  pihak  lainya.  Dalam  akad qardh harus  terdapat praktik ijab dan qabul. Kedua, Sesuai Syara’, akad yang diajukan oleh kedua belah pihak tidak boleh bertentangan dengan syariat yang telah diatur dalam Al- Qur’an dan Hadist. Artinya alasan, tujuan, objek dan para  pihak  dari  akad  tidak  boleh  bertentangan  dengan  syariat,  akan
28 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 47.
29 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat… , hlm. 52.
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 14, No. 2, Desember 2022
tersebuh  tidaklah  sah  apabila  bertentangan.  Ketiga,  adanya  akibat hukum,  setiap  perikatan  atau  perjanjian  setelah  melaksanakan  akad maka  akan  mendatangkan  konsekuensi  akibat  hukum  antara  para pihak,  akibat  hukum  ini  mengikat  antara  objek  hukum  yang diperjanjikan  oleh  para  pihak  serta  dapat  memberikan  konsekuensi adanya hak dan kewajiban yang mengikat. 30
Tujuan  utama  pembiayaan qard adalah  untuk  membantu peminjam  dana  yang sedang  dalam  keadaan  darurat  untuk  konsumsi dan  baik  digunakan  untukkepentingan  konsumtif maupun  produktif. Peminjaman ini akan memberikan dampak baik bagi peminjam ketika peminjam  dalam  keadaan  kekurangan  dan  digunakan  untuk mengembangkan  usaha  melalui  usaha  kecil  sebagai  modal  guna membaiayai  kebutuhannya  sehingga  tidak  meminta-minta,  Namun, juga  memiliki  dampak  yang  sangat  baik  karena  dapat  mengurangi pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi di suatu negara.  Akad qardh dirancang  untuk  memberikan  misi  sosial  kepada mereka  yang  memiliki  kemampuan  fisik  dan  finansialnya  rendah. Pembayaran  kembali  atas  pinjaman  ditentukan  dan  disepakati  antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman.

## Mekanisme Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah
Dalam  mekanisme qardhhul  hasan kedua  belah  pihak melakukan  akad qardhhul  hasan yang  kemudian  pihak  pemberi pinjaman  meberikan  sejumlah  pinjaman  kepada  pihak  peminjam. Selanjutnya dana tersebut digunakan pihak kedua untuk dimanfaatkan pada  kegiatan  usaha  produktif,  dari  kegiatan usaha  yang  dijalankan pihak  kedua  menghasikan  keuntungan  (keuntungan  tersebut  murni diambil  oleh  pihak  kedua  karena  akad  yang  digunakan  adalah akad tabarru’ atau peminjaman yang hanya mengembalikan pokok pinjaman saja).  Setelah  jangka  waktu  yang  telah  disepakati  kedua  belah  pihak maka pokok  modal  dikembali  kepada  pihak  pertama  selaku  pemberi pinjaman. 31
30 Gemala  Dewi, Hukum  Perikatan  Islam  di  Indonesia, (Jakarta:  Kencana Pernada), hlm. 48.
31 Eja  Armaz Hardi, “Analisis Pemberdayaan  Masyarakat  Muslim  Miskin Melalui Qardhul Hasan,” Jurnal Adzkiya , no. 2 (2015), hlm. 8.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
Secara  umum  prosedur  pembiayaan qardhhul  hasan di Lembaga  keuangan  Syariah  melalui  tahap-tahap  yang  ditentukan sebagai berikut:
a. Calon  nasabah  mengajukan  surat  permohonan  pembiayaan kepada BMT Syamil dengan sudah dilengkapi dengan berkas- berkas persyaratan yang telah ditentukan.
b. Customer  service yang  berwenang  memeriksa  berkas-berkas apakah  sudah  lengkap  dan  layak.  Kategori  layak  menurut ukuran  di  Lembaga  Keuangan  Syariah  sendiri  itu  dengan kesesuaian syarat yang berlaku dan lengkap sesuai prosedur.
c. Apabila berkas telah layak maka dibuatkan nomor registrasi
d. Account  Office memeriksa  kelayakan  berkas,  agunan  atau jaminan  serta  melakukan  survei  kepada  calon  anggota penerima pembiayaan qardhhul hasan secara langsung. Survei biasanya  dilakukan  sebelum realisasi  pembiayaan  tersebut, kurang lebih 3 hari – seminggu. 32
Qardh dalam LKS dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:
32 Dwi  Rahayu, “Analisis Pembiayaan  Qardhhul  Hasan  Dalam  Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance Di BMT Syamil Ampel” (Tugas Akhir, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017), hlm. 65.
Pinjaman dana
(qardh) Nasabah (muqtarid ) Pengelolaan modal Usaha (3 )
Modal usaha
(2) (4 ) LKS ( muqrid) Akad Qardh Modal + Keuntungan 100% keuntungan Pengembalian modal 5a 5
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 14, No. 2, Desember 2022
Skema di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Pihak  nasabah  (mutharidh)  mengajukan  pinjaman  kepada pihak LKS  ( muqridh ) dengan menggunakan akad qardhh.
b. Pinjaman tersebut adalah pinjaman untuk modal usaha yang dikelola oleh nasabah.
c. Nasabah  ( muqtaridh )  menjalankan  modal  tersebut  untuk sebuah usaha.
d. Setelah mendapatkan  keuntungan dari usaha, nasabah  mengembalikan modal usaha yang dipinjamnya.
e. Keuntungan  yang  di  peroleh  dari  usaha  nasabah  100  % untuk nasabah sendiri. 33
Qardhul  Hasan merupakan  salah  satu  produk  dari  perbank syariah bagi nasabah yang memerlukan dana untuk keperluan medesak atau dikarenakan ada hajat dengan alasan tertentu bukan dengantujuan konsumtif.  Pengembalian  dari  pinjaman  ditentukan  dalam  jangka waktu  yang  telah  disepakati  baik  dengan  dibayar  secara  langsung maupun melalui cicilan dimana tidak ada tambahan dari jumlah dana yang  dipinjamkan. 34 Qardh  hasan juga  dapat  diberikan  kepada  para pengusaha kecil yang memiliki dana yang minim untuk memulai usaha namun  memiliki  prospek  yang  baik. 35 Tentunya  akad  tersebut  harus memenuhi qasd al- shari’, qasd al - mukallaf, wasa’il, maslahah, rukhsoh dan azimah. 36 Peminjaman yang dilakukan dapat dikembalikan dengan adanya tambahan namun atas dasar ucapan terimakasih bukan karena paksaan.
33 Imam Mustofa, Fiqih Muamalah…, hlm. 177.
34 Adrian  Sutedi, Perbankan  Syariah  Tinjauan  dan  Beberapa  Segi  Hukum , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 111
35 Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 40.
36 Maulana,  Diky  Faqih,  and  Abdul  Rozak.  "Ketetapan  Hukum  Dan Rekonstruksi Parameter Hilah Pada Praktik Perbankan Syariah." Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum 15, no. 1 (2021): 27-50.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
Manfaat Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah bagi Dunia

## Usaha
Pembiayaan qardhh biasanya  diberikan  oleh  bank  kepada nasabahnya sebagai  fasilitas  pinjaman  talangan  pada  saat  ah  nasab mengalami overdraft .  Fasilitas  ini  dapat  merupakan  bagian  dari  satu paket  pembiayaan  lain,  untuk  memudahkan  nasabah  bertransaksi. Manfaat qardhh dalam aplikasinya di perbankan yaitu:
a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang terbukti telah loyalitas  dan  bonafiditasnya,  yang  membutuhkan  dana talangan  segera  untuk  masa  yang  relatif  pendek.  Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya.
b. Sebagai  fasilitas  nasabah  yang  memerlukan  dana  cepat sedangkan  ia  tidak  bisa  menarik  dananya  karena  misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
c. Sebagai pinjaman dana talangan haji, dimana nasabah calon haji  diberikanpinjaman  talangan  untuk  memenuhi  syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji. 37
d. Kemudahan qardh hasan dari lembaga zakat dapat membantu asnaf membaiki taraf ekonomi mereka dan memberi alternatif kepada  pinjaman  tidak  sah,  seterusnya  menjauhi  dari  dosa riba. 38
Ditinjau  dari  syariat  Islam  menurut  Ahmad  Wardi  Muslich hikmah disyari’atkan qardhhul hasan yaitu sebagai berikut:
a. Dilihat  dari  sisi  yang  menerima  utang  atau  pinjaman (muqtaridh) yaitu  membantu  mereka  yang  membutuhkan, ketika seseorang dilanda kesulitan seperti biaya untuk masuk sekolah  dan  bahkan  untuk  makan  seseorang  yang  bersedia memberikan  pinjaman  uang  tanpa  biaya  tambahan,  maka beban kesulitan sementara dapat teratasi.
b. Dari  sisi  pemberi  pinjaman (muqridh) , qardhh bisa
37 Adiwarman, “Pembiayaan Qardhh Al-Hasan  dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Kecil Nasabah,” JRKA, Vol . 3, no. 1 (2015), hlm. 32.
38 Mahadi  bin  Mohammad  dan  Engku  Muhammad  Tajuddin, “Qardh Hasan  Melalui  Asnaf  Al- Gharimin,” Media Syariah, Vol . 16, no. 1 (2014), hlm. 140.
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
menumbuhkan  jiwa  ingin  menolong  orang  lain  sehingga  ia bisa peka terhadap kesulitan yang dilanda orang lain. 39
Melalui  fasilitas qardhhul  hasan para  penerima  dana  dilatih untuk bertanggung jawab terhadap dana yang diterimanya dan dapat dijadikan taraf hidupnya, meningkat. Dan peminjam harus disadarkan tentang pentingya penataan struktur keuangan, pinjaman kredit harus diartikan  sebagai  suntikan  modal  yang  sifatnya  sementara  karena pemberian  pinjaman  harus  mampu  mendorong  produksi  yang akhirnya  akan  meningkatkan  kapasitas  usaha  kecil  berarti meningkatnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya kesejahteraan. Kelebihan  pemanfaatan  dana  yang  disalurkan  melalui qardhhul hasan antara lain adalah:
a. Memungkinkan  nasabah  yang  sedang  dalam  kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
b. Dana  infak  shadakah  sebagai  dana  sosial,  akan  selalu  dapat dimanfaatkan lagi untuk peminjam berikutnya.
c. Al-qardhh  al-hasan juga  merupakan  salah  satu  ciri  pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, disamping misi kommersial.
d. Adanya misi-sosial kemasyarakat ini akan meningkatkan citra baik  dan meningkatkan  loyalitas  masyarakat  terhadap  bank syariah. 40

## Kesimpulan
Qardhhul  Hasan merupakan  salah  satu  ciri  pembeda  antara bank syariah dengan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi  komersial.  Misi  sosial kemasyarakatan  ini diharapkan  akan  meningkatkan  citra  dan  loyalitas  masyarakat terhadap  bank  syariah.  Secara  implisit  prinsip  dasar  pembiayaan qardhhul  hasan pada  perbankan  syariah  adalah  rasa  kepedulian,
39 Umi  Rosidah, “Analisis Penerapan  Akad  Qardhhul  Hasan  Menurut Fatwa DSN MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 (Study Kasus di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah Cabang Blora Desa Kutukan)” (Skripsi, Universitas  Islam  Negeri Walisongo, 2018), hlm. 40.
40 St.  Anita,  “Peranan  Qardhhul  Hasan  Terhadap  Peningkatan  Usaha Mikro  (Studi  Kasus  BMT Kelompok  Usaha  Bersama  Sejahtera  036  Makassar)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016), hlm. 37.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
tanggung  jawab  serta  kewajiban  untuk  mendistribusikan  harta kekayaan  dari  orang-orang  kaya  kepada  orang-orang  yang membutuhkan.  Melalui  fasilitas qardhhul  hasan para  penerima  dana dilatih untuk bertanggung jawab terhadap dana yang diterimanya dan dapat  dijadikan  taraf  hidupnya,  meningkat.  Dan  peminjam  harus disadarkan  tentang  pentingya  penataan  struktur  keuangan,  pinjaman kredit harus diartikan sebagai suntikan modal yang sifatnya sementara karena pemberian pinjaman harus mampu mendorong produksi yang akhirnya  akan  meningkatkan  kapasitas  usaha  kecil  berarti meningkatnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya kesejahteraan.
Daftar Pustaka
Abdul  Rahman  Ghazaly, Fiqh  Muamalat ,  Jakarta:  Kencana  Pernada Media Group,tt.
Adiwarman  dalam  Dewi  Fatmasari, “Pembiayaan Qardh Al-Hasan dalam  Meningkatkan  Produktivitas  Usaha  Kecil Nasabah,” JRKA, Vol . 3, no. 1, 2015.
Adrian  Sutedi, Perbankan  Syariah  Tinjauan  dan  Beberapa  Segi  Hukum , Bogor: Ghalia Indonesia, 2009
Agustianto, Evaluasi  Bank  Syariah  2008  dan  Outlook  2009  (bagian  1) , Makalah, FIAI UII, 7 Pebruari 2009.
Antonio  dalam  Bustami,  “ Manajemen  Risiko  Pembiayaan  Qardhul Hasan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Baitul Qiradh Amanah Banda Aceh),” Share: Social Work Jurnal, Vol .
3, no. 1. 2015.
Antonio  dalam  Falikhatun,  Hasim,  dan  Yasmin  Umar  Assegaff,
“Menelisik  Makna  Pembiayaan Qardhul  Hasan  dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia,” Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 20, no. 1, 2016.
Ascarya. Akad  &  Produk  Bank  Syariah, Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada, 2007.
Bank Indonesia, Laporan BI: Statistik Perbankan Syariah , (Jakarta: Bank Indonesia, 2010.
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 14, No. 2, Desember 2022
Dedi Riswandi, “Pembiayaan Qardul Hasan di Bank Syariah Mandiri Kota  Mataram,” Istinbath: Jurnal  Hukum  Islam, Vol . 14,  no.  2.
2015.
Dian  Kartika, “Implementasi Pembiayaan  Qardhul  Hasan  Di  Bmt Syariah  Makmur  Bandar Lampung”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.
Dwi  Rahayu, “Analisis Pembiayaan  Qardhul  Hasan  Dalam  Rangka Mewujudkan  Good  Corporate  Governance  Di  BMT  Syamil Ampel”,  Tugas  Akhir,  Institut  Agama  Islam  Negeri  Salatiga, 2017.
Eja Armaz Hardi, “Analisis Pemberdayaan Masyarakat Muslim Miskin Melalui Qardul Hasan,” Jurnal Adzkiya , no. 2, 2015.
Febri  Annisa  Sukma,  dkk,  “Konsep  dan  Implementasi  Akad Qardul Hasan Pada  Perbankan  Syariah  dan  Manfaatnya”, Amwaluna,
Vol. 3, No. 2, 2019.
Gemala  Dewi, Hukum  Perikatan  Islam  di  Indonesia, Jakarta:  Kencana
Pernada,tt.
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
Hendri  Hermawan, “Sumber dan  Penggunaan  Dana  Qar ḍ dan Qar ḍ ul  Hasan  pada  Bank  BRI Syariah  Cabang Yogyakarta,” La Riba: Jurnal Ekonomi Islam, Vol 2, no. 2, 2008.
Heru Sulistyo dan Abdul Hakim, “Model Pembiayaan Pedagang Kaki Lima  (PKL)  melalui  Qardhul Hasan,” Riptek Vol.  7,  no.  1,
2013.
Ilda Hayati, “Aplikasi Akad Tabarru’ Wadi’ah dan Qard di Perbankan Syariah,” Al  Falah:  Journal of  Islamic  Economics, Vol.  1,  no.  2,
2016.
Imam  Mustofa, Fiqih  Muamalah  Kontemporer, Depok:  RajaGrafindo Persada, 2018.
Imam  Purwasdi,  “ Qardh  al-hasan dalam  perbankan  Syariah:  Konsep dan  Implementasi  Berdasarkan  Prinsip  Manfaat  bagi pemberdayan Masyarkat”, UNISA, Vol. 23, No. 74, 2011.
Ismail  Hannanong,  “Al -Qardh  Al-hasan:  Soft  and  Benevolent  Loan Pada Bank Islam”, Diktum, Vol. 16, No. 2, 2018.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
Junaedi  Abdillah, “Perancangan Sistem  Informasi  Akuntansi Simpanan Mudharabah dan Pinjaman Qardhul  Hasan Berbasis Web Pada Koperasi Syariah,” Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Negara, Vol. 5, no. 2, 2017. Lilis  Mukhlisoh, “Pengelolaan Simpanan  Wadiah  Yad  Dhamanah Pada  Produk  Sidik  (Simpanan  Pendidikan)  Di  KSPPS  BMT Bina  Umat  Sejahtera  Kantor  Cabang  Tegal”  (Tugas  Akhir, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016.
Mahadi  bin  Mohammad  dan  Engku  Muhammad  Tajuddin, “Qard Hasan  Melalui  Asnaf  Al- Gharimin,” Media  Syariah, Vol . 16,
no. 1, 2014.
Maulana, Diky Faqih, and Abdul Rozak. "Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai  Pembiayaan  Multijasa  dengan  Akad  Ijarah  pada BMT." Az-Zarqa':  Jurnal  Hukum  Bisnis  Islam 13,  no.  1  (2021): 101-124.
Maulana,  Diky  Faqih,  and  Abdul  Rozak.  "Ketetapan  Hukum  Dan Rekonstruksi  Parameter  Hilah  Pada  Praktik  Perbankan Syariah." Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum 15, no. 1 (2021): 27-50.
Muh  Awal  Satrio,  “Qardhul  Hasan  Sebagai  Wujud  Pelaksanaan  Csr Dan  Kegiatan  Filantropi  Lembaga  Keuangan  Syariah  Untuk Pemberdayaan Masyarakat,” Jurnal Kajian Bisnis, Vol . 23, no. 2,
2015.
Muhammad  Syafi’ i  Antonio,  Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktik, Depok: Gema Insani.
Neni  Sri  Imaniyati,  “Pengaruh  Perbankan  Syariah  terhadap  Hukum Perbankan Nasional”. Syiar Hukum, Vol. 13, No. 3, 2011.
Nur  Haida,  “Mengukur  Fungsi  Sosial  dalam  Perkembangan  Produk Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah di Indonesia,” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 12, no. 1, 2012.
Sapto  Hadi  Santoso,  “Pelaksanaan  Pembiayaan  Qardhul  Hasan Di Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf El-Zawa UIN Maliki Malang Tinjauan  Fatwa  DSN-MUI/IV/2001  Tentang  Al- Qardh”, Skripsi,  Universitas  Islam  Negeri  Maulana  Malik  Ibrahim, 2013.
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
Sjahdeini,  &  Remy,  S. Perbankan  Islam  dan  Kedudukannya  dalam  Tata Hukum  Perbankan  Indonesia, Jakarta:  PT.  Pustaka  Utama Grafiti, 1999.
St.  Anit a,  “Peranan  Qardhul  Hasan  Terhadap  Peningkatan  Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036  Makassar)”,  Skripsi,  Universitas  Islam  Negeri  Alauddin, 2016.
Trisadini  Prasastinah Usanti,  “Akad  Al -Qardh  dalam  Transaksi Pinjam Meminjam”. Islamic Economics .
Umi  Rosidah, “Analisis Penerapan  Akad  Qardhul  Hasan  Menurut Fatwa DSN MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 (Study Kasus di  Kopontren  Nurul  Huda  Al-Hikmah  Cabang  Blora  Desa Kutukan)” Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018. Warkum  Sumitro, Asas-Asas  Perbankan  Islam  dan  Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.