## KAJIAN YURIDIS PERATURAN HUKUM MENGENAI ASPEK TRANSPARANSI TERHADAP RISIKO INVESTASI LAYANAN PRIORITY BANKING
Renny Utaminingsih Harsanto Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan Bandung email: rennyutami91@gmail.com disampaikan 29/07/2019 – di -review 19/11/2019 – diterima 03/12/2020
DOI: 10.25123/vej.3381

## Abstract.
One of the new and innovative products offered in context of priority banking services is investment products. This research shall have a look at the transparency aspect of the risk management of this particular bank product offered to priority customers and will be conducted by a juridical normative method. In addition, the author also interviewed a number of key informants working in the banking industry  at  Bandung.    The  legal  analysis  conducted  shows  that  while  quite  a  number  of  rules  and regulation  in  regard  to  risk  management  of  bank  investment  products  exist  and  are  put  in  place, what it lacks, in terms of customer protection, is transparency.
Keywords:
Priority Banking, Service, Transparency, Risk management, bank investment product

## Abstrak
Salah satu layanan Priority Banking adalah produk investas yang merupakan inovasi.  Penelitian ini akan  menelaah  aspek  transparansi  dari  pengelolaan  risiko  produk  layanan  prioritas  ini.  Metoda yang  digunakan  untuk  menelaah  aspek  ini  adalah  yuridis  normatif.    Peraturan  perundang- undangan yang terkait dengan perbankan dan produk-produknya akan ditelaah.  Informasi tentang ini  juga  diperoleh  dari  wawancara  yang  dilakukan  dengan  mereka  yang  berkecimpung  di  bisnis perbankan  di  Bandung.  Ditenggarai  bahwa  sekalipun  ditemukan  banyak  aturan  perihal pengaturan-pengendalian  risiko  berkaitan  dengan  produk  investasi  yang  ditawarkan  perbankan pada nasabah prioritas, aspek transparansi masih kurang terperhatikan.
Kata kunci : layanan perbankan prioritas, transparansi, manajemen risiko, produk investasi perbankan

## Pendahluan
Perbankan  merupakan  lembaga  intermediasi  keuangan  atau financial intermediary, yakni badan usaha yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kembali  kepada masyarakat  lain  yang  membutuhkan  dalam  bentuk  kredit  atau  pembiayaan  dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 1 Dari pengertian tersebut, secara sederhana  dapat  disimpulkan  bahwa  bank  adalah  suatu  badan  usaha  yang
1 Hermansyah,  Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia,  Edisi  Kedua,  Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta, 2005, hlm., 8
berbadan  hukum  yang  bergerak  di  bidang  jasa  keuangan.  Bank  sebagai  Badan Hukum  secara  yuridis  adalah  merupakan  subyek  hukum  yang  berarti  dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga. 2
Keberadaan  perbankan  di  Indonesia  semakin  banyak  hal  tersebut  dapat dilihat  dengan  hadirnya  bank-bank  baru  tumbuh  dan  berkembang,  dana  yang berhasil  dihimpun  dari  masyarakat  pun  merupakan  catatan  keberhasilan perbankan.  Jumlah  dana  yang  dapat  dihimpun  oleh  suatu  bank  merupakan pencerminan  dari  meningkatnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  bank.  Oleh karena  itu,  bank  sebagai  lembaga  keuangan  yang  mengelola  dana-dana masyarakat,  sangat  dituntut  keahliannya  untuk  mengelola  usaha  ini,  karena  bila kepercayaan masyarakat kurang terhadap lembaga ini masyarakat akan berlomba menarik dana yang disimpan di bank, dampak yang lebih jauh bisa dilihat kegiatan perekenomian  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya. 3 Hal  ini  berarti  kehadiran Bank sebagai suatu badan usaha tidak semata-mata bertujuan bisnis, namun ada misi  lain,  yakni  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  pada  umumnya. 4 Fungsi bank  sebagai  Lembaga  intermediasi  terutama  dalam  hal  kegiatan  penyaluran kredit  mempunyai  peranan  penting  bagi  pergerakan  perekenomian  secara keseluruhan  dan  memfasilitasi  pertumbuhan  ekonomi.  Selain  itu,  fungsi intermediasi  juga  dapat  digunakan  untuk  mengukur  tingkat  efisiensi  perbankan yang  merupakan  salah  satu  indikator  untuk  menganalisa  kinerja  ( performance ) suatu  bank  dan  juga  sebagai  sarana  untuk  lebih  meningkatkan  efektifitas kebijakan moneter. 5
Pengertian perbankan diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7  Tahun  1992  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut sebagai UU Perbankan) yang menjelaskan  bahwa  perbankan  adalah  segala  sesuatu  yang  menyangkut  tentang
2 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm., 2
3 Id, hlm., 8.
4 Id.
5 Renniwaty Siringoringo, Analisis Fungsi Intermediasi Perbankan Indonesia (Studi Kasus Bank Umum  Konvesional  yang  Tercatat  di  BEI  Periode  2012-2016),  Jurnal  Inspirasi  Bisnis  & Manajemen Vol 1 (2) 2017, 135-144, hlm., 136, 2017
bank,  mencakup  kelembagaan,  kegiatan  usaha,  serta  cara  dan  proses  dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
Perkembangan  dunia  perbankan  saat  ini  tidak  hanya  sebatas  pada menyimpan  dan  menyalurkan  dana  dalam  bentuk  pemberian  kredit.  Pada dasarnya,  Pasal  6  UU  Perbankan  menjelaskan  bahwa  usaha  perbankan  tidak hanya  sebatas  pada  pemberian  kredit,  namun  usaha  bank  meliputi  antara  lain menerbitkan  surat  pengakuan  hutang;  membeli,  menjual  atau  menjamin  atas risiko  sendiri  maupun  untuk  kepentingan  dan  atas  perintah  nasabahnya;  dan melakukan  kegiatan  lain  yang  lazim  dilakukan  oleh  bank  sepanjang  tidak bertentangan  dengan  Undang-Undang  ini  dan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Layanan  jasa  yang  diberikan  oleh  bank  sebagaimana  dijelaskan  dalam Pasal 6 UU Perbankan, terlihat bahwa usaha bank semakin luas dalam arti tidak hanya memberi kredit. Dalam Pasal 6 huruf M UU Perbankan, pasal tersebut dapat memberi ruang sehingga bank bisa melalukan layanan/kegiatan perbankan di luar yang  telah  ditentukan  dalam  Pasal  6  UU  Perbankan,  namun  harus  tetap  sesuai dengan  peraturan  hukum  yang  berlaku.    Untuk  itu  pengelola  bank  harus melakukan  terobosan  dalam  memberikan  layanan  jasa  perbankan,  tidak  hanya bersifat pasif akan tetapi harus bersifat aktif namun tidak menyimpang dari asas pengelolaan bank, yakni prinsip kehati-hatian ( prudential banking ).
Atas dasar adanya Pasal 6 huruf M tersebut, maka pada perkembangannya inovasi  layanan  bank  dalam  menyediakan  produk  dan/atau  aktivitas  perbankan pun  semakin  meluas.  Semakin  berkembangnya  inovasi  layanan  bank  dalam menyediakan  produk  dan/atau  aktivitas  tersebut  yang  disesuaikan  dengan kebutuhan  nasabah  mendorong  adanya  suatu  segmen  nasabah  tertentu  yang menginginkan bank dapat memberikan layanan perbankan secara lebih personal dan  mendapatkan  tambahan  layanan  keistimewaan  tertentu.  Hal  ini  pun berdampak  semakin  banyak  bank  di  Indonesia  yang  memberikan  Layanan Nasabah Prima (selanjutnya disebut sebagai “LNP”) atau Nasabah Prioritas yang lebih  banyak  dikenal  sebagai  layanan Priority  Banking .  Pada  dasarnya,  Layanan Nasabah  Prima  adalah  bagian  dari  kegiatan  usaha  bank  dalam  menyediakan
layanan  terkait  produk  dan/atau  aktivitas  dengan  keistimewaan  tertentu  bagi nasabah prima.
Dengan  adanya  Layanan  istimewa  yang  diberikan  oleh  bank  kepada nasabah  dalam  bentuk  Layanan Priority  Banking ini  telah  menciptakan  suatu inovasi  produk  perbankan  karena  dalam  layanan  ini  tidak  hanya  menawarkan produk  perbankan  berupa  simpanan  saja,  tetapi  juga  menawarkan  produk investasi.  Produk  investasi  yang  sangat  diminati  oleh  nasabah  adalah  investasi dalam  bentuk  reksadana,  obligasi,  dan  transaksi  valuta  asing.  Produk  investasi tidak  langsung  yang  terkenal  adalah  reksadana  ( mutual  funds ).  Produk  investasi ini  merupakan  produk  yang  sangat  diminati  oleh  Nasabah Priority  Banking . Dengan  reksadana  ini  investor  menyerahkan  sejumlah  uang  kepada  perusahaan reksadana  yang  bertindak  sebagai  manajer  investasi  untuk  diinvestasikan  ke dalam  berbagai  jenis  sekuritas  seperti  dalam  bentuk  Deposito,  Sertifikat  Bank Indonesia, Obligasi, Saham atau kombinasi antara keempatnya. Untuk itu, investor menerima konfirmasi penyertaannya disertai dengan jumlah unit penyetaraannya. Evaluasi, analisis, pemulihan, pengalokasian dana ke berbagai sekuritas dijalankan oleh  perusahaan  reksadana  dan  hal  ini  dijelaskan  secara  transparan  dalam prospektus  yang  dikeluarkan.  Dengan  berinvestasi  di  reksadana,  investor menyerahkan pengelolaan dananya kepada perusahaan reksadana sesuai dengan prospektus.  Cara  investasi  tidak  langsung  lainnya  adalah  dengan  menyerahkan seluruh kekayaan kepada perusahaan invetasi yang lazim disebut hedge funds atau discretionary  funds . Discretionary  funds sebetulnya  sama  dengan mutual  funds , hanya  pelaksanannya  tidak  diatur  melalui  peraturan  perundang-undangan sehingga  tidak  transparan  pelaksanaannya  bagi  masyarakat,  yang  ada  hanyalah kontrak  tertutup  antara  investor  dan  perusahaan  investasi  yang  ditunjuk  untuk mengelola kekayaan investor. Oleh karena itu, hedge funds atau discretionary funds disebut closed-end investment  companies dan  reksadana  disebut open-end investment companies . Dengan demikian, Wealth Management merupakan layanan
yang  menyangkut investment  management,  tax  management,  financial management , dan risk management . 6
Pengelolaan investasi dalam layanan Priority Banking tentu tidak terlepas dari  adanya  risiko.  Produk-produk  investasi  yang  ditawarkan  selain  terdapat manfaat  tetapi  juga  ada  risiko  yang  mungkin  terjadi  dari  adanya  pengelolaan investasi  tersebut.  Pemberian  informasi  yang  jelas  dan  transparan  menjadi  poin penting  bagi  bank  kepada  nasabah  dalam  melakukan  pengelolaan  investasi khususnya  dalam  layanan Priority  Banking .  Hal  tersebut  menjadi  penting  untuk dilaksanakan, mengingat dalam pengelolaan investasi tersebut tidak terlepas dari peranan manajer investasi yang khusus untuk mengelola dana nasabah tersebut. Sehingga perlu ditekankan adanya pemberian informasi yang jelas dan transparan kepada nasabah terkait dengan pengeloaan investasi tersebut.
Berdasarkan  hal  tersebut,  perlu  diketahui  bahwa  dengan  adanya  Pasal  6 huruf  M  tersebut  bukan  berarti  bank  dalam  melakukan  layanan/kegiatan perbankan  tidak  berdasarkan  pada  peraturan  hukum  yang  berlaku,  tetapi  harus tetap  mematuhi  peraturan  hukum  yang  terkait  dengan  layanan  Nasabah  Prima atau  layanan Priority  Banking sebagaimana  yang  diatur  dalam  UU  Perbankan, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK).
Dalam  hal  ini  otoritas  terkait  yaitu  Bank  Indonesia  melalui  Surat  Edaran Bank  Indonesia  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  melalui  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  memerintahkan  secara  khusus  kepada  bank  yang  ingin  melakukan layanan Priority Banking maka harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh BI  dan  OJK  khususunya  peraturan  yang  mengatur  mengenai  layanan  Nasabah Prima  dan  penerapan  manajemen  risiko  bagi  bank  yang  menyelenggarakan layanan Nasabah Prima.
Penerapan  prinsip  transparansi  dan  manajamen  risiko  dalam  layanan Priority  Banking menjadi  hal  yang  sangat  fundamental  sebagai  dasar penyelenggaraan  layanan Priority  Banking karena  layanan  investasi  yang
6 Richardus  Eko  Indrajit  dan  Richardus  Djokopranoto, Wealth  Management untuk Penyelenggaraan Perguruan Tinggi, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2011, hlm., 30
ditawarkan  oleh  layanan Priority  Banking ini  penuh  dengan  risiko,  sehingga merupakan  kewajiban  bank  untuk  menyampaikan  informasi  yang  transparan kepada nasabah mengenai risiko-risiko atas investasi tersebut.
Metode  penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum  normatif disebut  juga  sebagai  penelitian  doktriner,  karena  penelitian  ini  dilakukan  atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. 7 Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan analisa dengan berdasarkan  studi  pustaka  serta  ditunjang  dengan  wawancara  dengan  bank swasta nasional di Bandung untuk memperkuat data yang ada.
Berdasarkan  hal  tersebut,  penilitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui penerapan  prinsip  transparansi  terhadap  peraturan  hukum  yang  terkait  dengan layanan Priority  Banking dan  peranan  bank  dalam  hal  pengendalian  risiko  pada layanan Priority Banking terkait dengan adanya aspek transparansi.

## Pembahasan
Penerapan Prinsip Transparansi Terhadap Peraturan Yang Mengatur Aspek Transparansi Pada Layanan Priority Banking
Sebelum  memahami  penerapan  Prinsip  Transparansi  terhadap  Peraturan Hukum yang mengatur aspek transparansi pada Layanan Priority Banking , maka perlu dipahami terlebih dahulu secara garis besar mengenai definisi dari layanan Priority  Banking .    Layanan Priority  Banking dalam  praktek  dunia  perbankan merupakan  bagian  dari Wealth  Management . Wealth  Management memiliki pengertian sebagai : 8
“ .............................. is about serving banking needs of up scale customer. ”
atau
7 C. Dewi Wulansari, Persoalan Metode Penelitian Dalam Studi Ilmu Hukum, Pro Justitia Tahun XIX Nomor 4 Oktober, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2001, hlm., 37
8 Price  Waterhouse  Coopers,  Global  Private  Banking/Wealth  Management  Survey ,  2005  dalam Ubaidillah Nugraha, Wealth Management, hlm., 12
“ ....................................... adalah  tentang  melayani  kebutuhan  perbankan berdasarkan skala nasabah.”
Adapun pengertian wealth management secara lebih mendasar dan umum, yaitu 9 :
“ wealth  management  is  the  process  of  growing,  protecting  and  managing one’s assets through financial product and services.”
atau
“Wealth  Management adalah  proses  tumbuh,  melindungi  dan  mengelola aset  seseorang melalui produk dan jasa keuangan.”
Pada  dasarnya investasi  merupakan  jantung  atau  tiang  utama wealth management .  Berdasarkan  hal  tersebut,  tentunya  investasi  tidak  akan  terlepas antara  manfaat  dan  risiko  terkait  dengan  setiap  produk  investasi.  Pemberian informasi  yang  khusus  terkait  mengatur  pada  layanan  investasi  yang  diberikan pada layanan Priority Banking belum secara jelas diatur dalam sebuah Peraturan Perundang-undangan.  Selain  itu,  hingga  dengan  saat  ini  masih  menjadi perdebatan  apakah  kegiatan wealth  management yang  dilakukan  oleh  Bank  dan lembaga keuangan memerlukan izin khusus atau hanya merupakan perluasan dari kegiatan bank dan lembaga keuangan yang sudah ada sekarang ini. Kajian sedang dilakukan  untuk  menentukan  apakah  jasa wealth  management merupakan perluasan  jasa  manajemen  investasi  atau  bentuk  jasa  khusus  lain  yang  perlu mendapatkan  izin  tersendiri.  Namun  seandainya  memerlukan  izin  tersendiri, maka  harus  terdapat  dasar  hukum  yang  digunakan  karena  dasar  hukum  yang khusus  mengatur  mengenai wealth  management belum  ada.  Sehingga  melalui Surat  Edaran  Bank  Indonesia  dan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan memerintahkan  kepada  Bank  yang  menyelenggarakan  layanan  Investasi  dalam layanan Priority  Banking untuk  dapat  menyampaikan  informasi  secara  detail kepada nasabah terkait risiko-risiko investasi pada layanan Priority Banking.
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  layanan Priority  Banking sebagai bagian  dari  Layanan Wealth  Management lebih  menekankan  kepada  pemberian
9 Wealth  Management  White  Papers ,  diakses  dari  http://www.Bitpipe.com/tlist/ wealthmanagement.html pada tanggal 24 November 2018, pukul 08.05
layanan investasi kepada nasabah prioritas. Dalam pelaksanaan kegiatan layanan tersebut,  maka  bank  diwajibkan  untuk  mematuhi  peraturan  hukum  yang  ada terkait  dengan  pelaksanaan  layanan Priority  Banking tersebut  terutama  terkait dengan  investasi  yang  merupakan  jantung wealth  management .  Namun  hingga saat ini peraturan hukum yang khusus mengatur mengenai pemberian informasi pada layanan investasi yang diberikan pada layanan Priority Banking belum secara jelas  diatur  dalam  sebuah  Peraturan  Perundang-undangan,  sehingga  dalam pelaksanaannya  masih  mengacu  pada  peraturan  hukum  yang  terkait  dengan penyelenggaraan layanan Nasabah Prioritas.
Atas dasar hal tersebut, penerapan  prinsip transparansi menjadi hal yang sangat fundamental di dalam peraturan hukum terkait dengan pemberian layanan Priority  Banking khususnya  dalam  pemberian  investasi.  Perlu  dikaji  hal-hal  apa sajakah  yang  tercantum  atau  diatur  dalam  peraturan  hukum  tersebut  terutama yang berkaitan dengan aspek transparansi dan keterbukaan informasi khususnya pada pemberian layanan Investasi pada layanan Priority Banking itu sendiri.
Pengertian  prinsip  transparansi  secara  umum  adalah  prinsip  yang menjamin  akses  atau  kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk  memperoleh  informasi tentang  penyelenggaraan  pemerintahan,  yakni  informasi  tentang  kebijakan, proses  pembuatan  serta  hasil  yang  dicapai.  Menurut  Krina,  transparansi  sebagai prinsip  yang  menjamin  akses  atau  kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk memperoleh  informasi  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan,  yakni  informasi tentang  kebijakan  proses  pembuatan  dan  pelaksanaannya  serta  hasil-hasil  yang dicapai. 10
Transparansi  Informasi  kepada  nasabah  yang  dimaksud  adalah  berupa penyampaian  mengenai  informasi  apa  saja  yang  harus  diketahui  oleh  nasabah mengenai  suatu  produk.  Informasi  yang  harus  diketahui  nasabah  pada  produk tidak  hanya  pada  saat  nasabah  tersebut  telah  memilih  untuk  membeli  atau mengikuti  salah  satu  produknya  tetapi  penyampaian  informasi  yang  transparan
10 Loina,  Lalolo,  Krina  P,  Indikator  dan  Alat  Ukur  Prinsip  Akuntanbilitas,  Transparansi  dan Partisipasi,  Sekretariat Good  Public  Governance ,  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional, Jakarta, 2003, hlm., 30
harus secara jelas disampaikan oleh staf bank sebelum dilakukannya persetujuan pembelian atau keikutsertaan nasabah atas suatu produk.
Basel  Comitte  on  Banking  Supervision III  mendefinisikan  transparansi sebagai suatu kegiatan untuk menyampaikan informasi yang dapat dipercaya dan tepat  waktu  kepada  publik,  sehingga  memungkinkan  bagi  para  pengguna informasi  untuk  memanfaatkannya  sesuai  dengan  kebutuhan.  Proses penyampaian  informasi  tersebut  bukanlah  hasil  dari  transparansi,  transparansi dapat diraih jika pihak bank mampu menyediakan informasi yang relevan, akurat, tepat  waktu  dan  sesuai  dengan  definisi  sebagaimana  yang  telah  disebutkan. 11 Selain  itu, Basle  Comitee  on  Banking  Supervision di  Argentina  telah mengidentifikasikan 6 (enam) katagori informasi yang perlu diungkapkan kepada masyarakat untuk membantu pencapaian tingkat keterbukaan bank, yaitu adanya a)  kinerja  keuangan;  b) posisi  keuangan  (termasuk  permodalan,  solvabilitas  dan likuiditas);  c) praktik  dan  strategi  manajemen  risiko;  d) risk  exposure (termasuk risiko  kredit,  risiko  pasar,  risiko  likuiditas,  risiko  operasional,  risiko  hukum  dan lainnya); e) kebijakan akuntansi; dan f) bisnis dasar, informasi tentang corporate governance dan manajemen. 12
Dalam  literatur  Hukum  Perbankan  ( Banking  Law ),  menurut  S.  Twum dikemukakan bahwa : “The relationship between a banker and his customer is also one of contract. It consist of a general contract and special contracts (such as giving advice  on  investment  to  the  customer)  and  other  duties,  e.g.  the  banker  duty  of secry” 13
Dari  pendapat  di  atas dapat  dilihat  bahwa  hubungan  antara  bank  dengan nasabah adalah suatu perjanjian (kontrak) yang berarti para pihak dalam hal ini bank  dan  nasabah  mempunyai  hak  dan  kewajiban.  Apabila  diperhatikan  secara seksama  UU  Perbankan,  tidak  ditemui  ketentuan  yang  mengatur  secara  tegas perihal hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya. Namun dari beberapa
11 M.Umar Chapra, Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah, Bumi Aksara, Jakarta 2008, hlm., 87.
12 Zulkarnaen  Sitompul,  Transparansi  Perbankan:  Tantangan  2005,  Pilars  No.  051/TH  VII/27 Desember 2004 – 09 Januari 2005, hlm., 2
13 Sentosa Sembiring, supra no, hlm., 60
ketentuan  dapat  disimpulkan  bahwa  hubungan  antara  bank  dengan  nasabah diatur  oleh  suatu  perjanjian.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  dari  Pasal  1  angka  5  UU Perbankan,  yaitu  simpanan  adalah  dana  yang  dipercayakan  oleh  masyarakat kepada  bank  berdasarkan  perjanjian  penyimpanan  dan  dalam  bentuk  giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau untuk lainnya yang dipersamakan dengan  itu. 14 Sebagaimana  telah  diungkapkan  di  atas,  bahwa  hubungan  antara bank dan nasabah diatur dalam hukum perjanjian. Ini berarti para pihak dalam hal ini bank sebagai suatu badan usaha dan nasabah baik perorangan maupun badan usaha mempunyai hak dan kewajiban.
Hak dan kewajiban para pihak tersebut harus dilihat dahulu jenis layanan jasa apa yang digunakan oleh nasabah. Hal ini penting karena layanan jasa yang diberikan oleh dunia perbankan sudah demikian luas, sehingga persyaratan yang dicantumkan  dalam  standar  kontrak  yang  digunakan  oleh  bank  juga  bervariasi artinya  tergantung  dari  jenis  layanan  jasa  yang  digunakan.  Transparansi  dalam sektor perbankan ini adalah salah satu hal yang sangat penting dilakukan di dalam sebuah intitusi  atau lembaga  karena  keuangan  merupakan  sektor  yang memiliki risiko yang tinggi.
Adapun  indikator  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  indikator prinsip transparansi dalam penelitian ini adalah penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban, adanya musyawarah yang melibatkan nasabah,  keterbukaan proses  pengelolaan, keterbukaan  informasi  tentang  dokumen  pengelolaan,  dan  adanya  relevansi, akurasi dan konsistensi.
Adapun  peraturan  hukum  yang  mengatur  atau  berkaitan  aspek transparansi dalam pemberian informasi terkait dengan layanan Priority Banking yaitu:
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  sebagaimana  telah  diubah  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
Transparansi  informasi  tersebut  diatur  dalam  Pasal  29  Ayat  4  UU Perbankan  yang  menyatakan  bahwa: “Untuk  kepentingan  nasabah,  bank  wajib menyediakan  informasi  mengenai  kemungkinan  terjadinya  risiko  kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”
Dalam  UU  Perbankan  dijelaskan  bahwa  salah  satu  aspek  penting  dalam melindungi  kepentingan  nasabah  dan  dalam  rangka  pengendalian  risiko  adalah melalui transparansi informasi terkait produk atau aktivitas bank

## Peraturan  Bank  Indonesia  7/6/PBI/2005  Tentang  Transparansi  Informasi
Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah,
Berdasarkan  Pasal  2  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 Tentang Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, bahwa pada dasarnya Bank wajib menerapkan transparansi informasi mengenai Produk dan penggunaan Data Pribadi Nasabah. Untuk dapat menerapkan  transparansi  informasi  produk  Bank  dan  penggunaan  Data  Pribadi Nasabah, maka Bank wajib  memiliki kebijakan dan prosedur tertulis. Sedangkan dalam Pasal 4 Ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa  Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap  Produk  Bank.  Penyampaian  informasi  tersebut  kepada  nasabah  dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan ( mislead ), dan atau tidak etis ( misconduct ). Dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa informasi mengenai karakteristik Produk Bank harus meliputi nama, jenis, manfaat  dan  risiko,  persyaratan  dan  tata  cara  penggunaan,  biaya-biaya  yang melekat,  perhitungan  bunga  atau  bagi  hasil  margin  keuntungan,  jangka  waktu berlakunya,  dan  penerbit  dari  produk  bank  tersebut.    Bank  wajib  memastikan bahwa semua informasi tersebut dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat.
P eraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  5/PBI/2003  Tentang  Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
Dalam  Pasal  20  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/25/PBI/2009 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan  Manajemen  Risiko Bagi  Bank  Umum  dijelaskan  bahwa  salah satu kewajiban  Bank  dalam menyusun  kebijakan  dan  prosedur  untuk  mengelola risiko harus mencakup transparansi kepada nasabah sehingga berdasarkan Pasal 20  Ayat  1  dan  2,    bank  wajib  memiliki  kebijakan  dan  prosedur  tertulis  untuk mengelola  risiko  yang  melekat  pada  produk  atau  aktivitas  baru  bank.    Dalam penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis tersebut maka berdasarkan Pasal 21, bank wajib menerapkan dan memperhatikan transparansi informasi produk atau aktivitas bank kepada nasabah.

## Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/29/DPNP tanggal 9 Desember 2011 Perihal  Penerapan  Manajemen  Risiko  Pada  Bank  Umum  Yang  Melakukan Layanan Nasabah Prima
Dalam Surat Edaran Bank Indonesia, dalam melaksanakan LNP dan sebagai bagian  dari  upaya  pemenuhan  aspek  transparansi,  edukasi  dan  perlindungan nasabah  baik  yang  diatur  oleh  Bank  Indonesia  maupun  otoritas  lainnya,  Bank melakukan hal-hal sebagai berikut: 15
1. Memberikan penjelasan mengenai spesifikasi LNP
a. Bank  harus  menjelaskan  secara  tertulis  dan  lisan  mengenai  nama/ brand name dari  LNP,  masing-masing  kelompok  Nasabah  Prima  dalam  LNP  dan kriterianya (apabila ada), cakupan layanan produk dan/atau aktivitas yang tersedia untuk ditawarkan kepada Nasabah Prima. Untuk itu, hal-hal yang perlu dijelaskan antara lain:
(1) Spesifikasi dan karakteristik produk dan/atau aktivitas;
(2) Keiistimewaan yang dapat diperoleh sebagai Nasabah Prima; dan
(3) Risiko,  tanggung  jawab,  hak,  dan  kewajiban  baik  untuk  pihak  Bank maupun Nasabah Prima.
15 Lampiran Surat Edaran Nomor 13/29/DPNP Tahun 2011 Perihal Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum Yang Melakukan Layanan Nasabah Prima
b. Dalam  hal  produk  dan/atau  aktivitas  yang  ditawarkan  bukan  produk dan/atau aktivitas bank yang bersangkutan maka bank wajib:
(1) Menjelaskan  bahwa  tanggung  jawab  atas  produk  dan  aktivitas  non bank  yang  ditawarkan  oleh  atau  melalui  bank  bukan  berada  pada bank; dan
(2) Menjelaskan kepada Nasabah Prima bahwa produk dan/atau aktivitas tersebut  telah  memperoleh  surat  penegasan  dan/atau  persetujuan dari Bank Indonesia dan otoritas terkait.
c. Pemberian  informasi  mengenai  produk  dan/atau  aktivitas  tidak  dapat melebihi kewenangan/izin yang dimiliki bank.
d. Pemberian  informasi  mengenai  produk  dan/atau  aktivitas  tidak  dapat menggunakan pengaruh atau tekanan untuk kepentingan bank, grup bank atau pegawai bank.
e. Tidak  memberikan  informasi  yang  menyesatkan  ( misleading )  dan/atau yang  tidak  sesuai  dengan  norma  yang  berlaku  ( misconduct )  mengenai produk dan/atau aktivitas yang ditawarkan.
Dengan adanya Peraturan tersebut, maka bank dituntut untuk memberikan penjelasan  secara  transparan  kepada  nasabah  mengenai  spesifikasi  Layanan Nasabah  Prima  terutama  informasi  mengenai  produk,  manfaat  serta  risikonya. Pemberian  informasi  tersebut  tidak  boleh  menyesatkan  sehingga  benar-benar harus dilakukan secara transparan.

## Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  57/POJK.03/2016  Tentang Penerapan  Manajemen  Risiko  Pada  Bank  Umum  Yang  Melakukan  Layanan Nasabah Prima.
Dalam Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.03/2016 Tentang  Penerapan  Manajemen  Risiko  Pada  Bank  Umum  Yang  Melakukan Layanan Nasabah Prima dijelaskan bahwa:
1) Bank  wajib  menerapkan  manajemen  risiko  secara  umum  dalam  pelaksanaan LNP.
2) Bank  wajib  menerapkan  manajemen  risiko  pada  aspek:  a)  Pendukung keistimewaan layanan; b) Transparansi, edukasi dan perlindungan nasabah.
3) Penerapan  manajemen  risiko  pada  aspek  pendukung  keistimewaan  layanan sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  2  huruf  a  paling  sedikit  mencakup  a) Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas LNP; b) Prosedur tertulis kegiatan LNP yang mengacu pada ketentuan  yang  mengatur  mengenai  penerapan  manajemen  risiko  dan ketentuan  yang  mengatur  mengenai  Anti  Pencucian  Uang  dan  Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT); c) Kesesuaian spesifikasi, karakteristik dan  risiko  dari  produk  dan/atau  aktivitas  yang  ditawarkan  dengan karakteristik  dan  profil  Nasabah  Prima;  dan  d)  Ketersediaan  teknologi informasi yang memadai.
4) Penerapan  manajemen  risiko  pada  aspek  transparansi,  edukasi  dan perlindungan  nasabah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  b  paling sedikit  mencakup  a)  Spesifikasi  LNP;  b)  Kesepakatan  tertulis  antara  Bank dengan  Nasabah  prima;  dan  c)  Mekanisme  untuk  memastikan  kewenangan pelaku  transaksi;  dan  penyampaian  informasi  kepada  Nasabah  Prima mengenai posisi atau eksposur masing-masing Nasabah Prima secara berkala. Bank  wajib  menatausahakan  data,  dokumen  atau  warkat  terkait  transaksi keuangan dan aktivitas Nasabah Prima dalam LNP.
Atas  dasar  peraturan  tersebut,  maka  bank  diwajibkan  untuk  menerapkan prinsip  Manajemen  Risiko  sebagai  perwujudan  Bank  dalam  menerapkan  prinsip transparansi  pada  Layanan Priority  Banking tersebut.  Tata  kelola  yang  efektif ( Good  Corporate  Governance )  ditetapkan  dengan  menekankan  pada  pemahaman risiko  dan  kemampuan  manajemen  risiko  dan  menyelaraskan  atau  meluruskan selera risiko ( risk appetite ) dengan kesempatan yang dimiliki perusahaan. 16
Dari hasil analisa terhadap beberapa Peraturan Hukum mengenai Layanan Priority Banking ini, maka berdasarkan Peraturan Hukum tersebut, setidaknya ada 3 (tiga) fungsi prinsip transparansi yaitu:
16 Endang  Siti  Arbaina ,  Penerapan  Good  Corporate  Governance  Pada  Perbankan  Di  Indonesia , Jurnalmahasiswa Unesa, Universitas Negeri Surabaya, 2012, hlm., 13
1. Prinsip  Transparansi  berfungsi  untuk  memelihara  kepercayaan  publik terhadap pasar. 17 Prinsip keterbukaan atau transparansi ini memiliki peranan penting  bagi  investor  sebelum  mengambil  keputusan  untuk  melakukan invetasi  karena  melalui  keterbukaan  bisa  berbentuk  suatu  penilaian ( judgement )  terhadap  investasi. 18 Sehingga  investor  dapat  secara  optimal menentukan pilihan terhadap portofolio mereka. 19
2. Prinsip  Transaparansi  berfungsi  untuk  menciptakan  mekanisme  pasar  yang efisien. 20 Filosofi  ini  didasarkan  pada  konstruksi  pemberian informasi  secara penuh  sehingga  menciptakan  pasar  modal  yang  efisien,  yaitu  harga  saham sepenuhnya  merupakan  refleksi  dari  seluruh  informasi  yang  tersedia. 21 Dengan  demikian  prinsip  keterbukaan  dapat  berperan  dalam  meningkatkan supply informasi  yang  benar  agar  dapat  ditetapkan  harga  pasar  yang  akurat. Tanpa  informasi  peserta  pasar  tidak  dapat  mengevaluasi  produk-produk Lembaga keuangan,
3. Prinsip  Transaparansi  penting  untuk  mencegah  penipuan  ( fraud ).  Barry  A.K Rider menyatakan bahwa “ more disclosure will evitably discourage wrongdoing and  abuse ”.  Selanjutnya  ia  menyatakan  bahwa  dalam  pasar  keuangan, pendapat tersebut tidak perlu dibuktikan, tetapi lebih banyak bergantung pada informasi  apa  yang  harus  diungkapkan  dan  kepada  siapa  informasi  itu disampaikan. 22
Secara Das Sollen , produk  hukum terkait  keterbukaan  informasi  publik  di perbankan  dapat  menjamin  keberlangsungan  usaha  perbankan  dan  aksesbilitas
17 Frank  H.  Eastbrook  dan  Daniel  R.  Fischel , The  Economic  Structure  of  Corporate  Law ,  dalam Bismar  Nasution, Keterbukaan  Pasar  Modal ,  Fakultas  Hukum,  Program  Pascasarjana Universitas Indonesia , Jakarta, 2001, hlm., 8
18 D.  Brian  Hufford,  “Dettering  Fraud  vs  Avoiding  the  “strike  suit”:  Reaching  an  Approriate Balance”, Brooklyn Law Review, Volume 61, 1995, hlm. 593-594 dalam Bismar Nasution, Ibid, hlm., 8.
19 Frank  H.  Eastbrook  dan  Daniel  R.  Fischel,  2,  “Mandatory  Disclosure  and  the  Protection  of investors”, Virgina Law Review , Volume 70, 1984, hlm., 673, dalam Bismar Nasution, Id
20 Lynn A. Stout, The Unifortance of Being Efficient : An Economic Analysis of Stock Market Pricing and Securities Regulation “Michigan Law Review, Volume 87, Desember 1988, hlm., 645, dalam Bismar Nasution, Id, hlm. 8
21 Id, hlm., 8
22 Barry A. K Rider “Global Trens in Securities Regulation: The Changing Legal Climate “, Dickinson Jurnal of International Law, Spring , 195, hlm. 514 dalam Bismar Nasution, Id, hlm. 9
informasi  publik sebagaimana  diamanatkan  dalam konstitusi.  Namun  secara Das Sein masih  terdapat  sejumlah  permasalahan  antara  lain  batasan  informasi  yang dapat  diakses  publik,  mekanisme  permintaan  informasi  publik  di  perbankan, mekanisme  pengukuran  informasi  berbasis  manajemen  risiko,  penyusunan matriks  informasi  yang  dapat/tidak  dapat  diakses  publik  dan  sebagainya. 23 Kualitas  pelayanan  menjadi  penting  karena  dalam industri  perbankan,  kepuasan nasabah sangat bergantung pada kualitas layanan yang diberikan. 24
Terkait  dengan  prinsip  transparansi  dan  peraturan  hukum  tersebut mengenai  layanan Priority  Banking dan  dikaitkan  dengan  indikator  atau parameter  apakah  peraturan  hukum  yang  ada  telah  sesuai  dengan  prinsip transparansi,  maka  perlu  dianalisa  lebih  lanjut.  Berdasarkan  indikator  yang pertama,  yaitu  penyediaan  dan  akses  informasi  yang  jelas  tentang  perencanaan, prosedur  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban.  Pada  dasarnya  akses  informasi terkait  perencanaan,  prosedur  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban  harus tersedia  dan  mudah  diakses  serta  jelas.  Sehingga  nasabah  dapat  mengetahui secara transparan mengenai bagaimana perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari bank.
Dalam peraturan hukum tersebut di atas masih belum menunjukan secara jelas bagaimana penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban  terkait  risiko  investasi  pada Layanan Priority  Banking .  Dalam  memberikan  informasi  terkait  dengan  produk dan/atau  aktivitas  Layanan Priority  Banking ,  pihak  bank  menjelaskan  dan memberikan  informasi  secara  detail  mengenai  fitur,  manfaat  serta  risiko  dari produk dan/aktivitas itu sendiri disesuaikan dengan profil dari nasabah. Nasabah akan diberikan penjelasan terkait dengan profil dari nasabah itu sendiri dan risiko yang  mungkin  akan  terjadi.  Bank  akan  melakukan  analisa  terkait  profil  nasabah apakah  nasabah  tersebut  bersifat  agresif  atau  semi  agresif  yang  dianalisa  dalam
23 Prima Satya Irianto dan Budi Ispriyarso,  Keterbukaan Informasi Publik Di Perbankan, Jurnal Law  Reform,  Volume  2  Nomor  2,  Program  Studi  Magister  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2016, hlm., 2
24 Indra  Prabhata,  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  dan  Kualitas  Produk  Kredit  UKM  Terhadap Loyalitas  Nasabah  PT.  BPR  Kerta  Raharja  Bandung,  Transparansi  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Administrasi, Volume 9 Nomor 01, 2017, hlm., 4
sebuah portfolio. Dalam peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan layanan Priority  Banking tersebut  hanya  dijelaskan  mengenai  kewajiban  bank  untuk menyediakan  informasi  mengenai  karakteristik  produk  dan/atau  aktivitas perbankan,  hal-hal  apa  saja  yang  wajib  dicantumkan  dalam  kebijakan  internal bank  sebagai  perwujudan  dari  manajemen  risiko  dan  penerapan  prinsip transparansi,  hak  dan  kewajiban  dari  para  pihak  serta  kemungkinan  terjadinya risiko  kerugian  sehubungan  dengan  transaksi  nasabah  yang  dilakukan  melalui bank.
Indikator  yang  kedua  adalah  adanya  musyarawah  yang  melibatkan nasabah.  Maksud  dari  musyawarah  dalam  hal  ini  adalah,  bahwa  bank  harus melibatkan  nasabah  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dalam  pemilihan produk  dan/atau  aktivitas  perbankan,  termasuk  pula  penjelasan  mengenai manfaat  dan  risiko  atas  produk  dan/atau  aktivitas  perbankan  tersebut.  Setelah dilakukan  penelitian,  pihak  bank  telah  berusaha  untuk  menjelaskan  informasi secara jelas dan detail mengenai manfaat dan risiko terkait produk dan aktivitas layanan  investasi  yang  terdapat  pada  layanan Priority  Banking .  Namun  dari  sisi nasabah  mengatakan  bahwa  informasi  terkait  produk  dan  aktivitas  layanan investasi  tersebut  memang  dijelaskan  oleh  pihak  bank,  namun  terkadang penyampaian  informasi  tersebut  masih  kurang  dipahami  oleh  nasabah  baik  itu penjelasan  secara  lisan  maupun  tertulis.  Sehingga  nasabah  merasa  kurang  bisa melakukan  diskusi  dengan  pihak  bank  karena  penyampaian  informasi  tersebut yang  terkesan  kurang  mudah  dipahami.  Perlu  diketahui  bahwa  sebelum memutuskan  untuk  berinvestasi  pada  layanan Priority  Banking ,  maka  harus  ada kesepakatan  terlebih dahulu dari  nasabah.  Bank sebelumnya  sudah  menjelaskan terkait  dengan  risiko  dan  manfaat  secara  seimbang  atas  produk  investasi  yang dipilih oleh nasabah. Jika sudah dijelakan secara detail, biasanya nasabah jarang ada yang komplain bila terjadi kerugian. Intinya bahwa solusi penerapan prinsip kehati-hatian  menjadi  yang  utama  karena  harus  disesuaikan  dengan  profil nasabah.  Kalau  misalkan  nasabah  tidak  bisa  mengambil  risiko  tersebut,  maka bank tidak akan menawarkan produk yang bersifat high risk tersebut.
Indikator  yang  ketiga  adalah keterbukaan  proses  pengelolaan. Pemberian informasi  yang  transparan  tidak  hanya  dalam  pemberian  informasi  terkait manfaat  dan  risiko  atas  produk  dan/atau  aktivitas  perbankan  saja,  tetapi  juga dalam proses pengelolaan dari produk dan/atau aktivitas perbankan tersebut juga harus dapat mudah diketahui dan transparan kepada nasabah. Tidak boleh ada hal yang ditutupi-tutupi dalam proses pengelolaannya, sehingga nasabah mengetahui proses  tersebut  secara  transparan.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  bahwa  penulis tidak  mendapatkan  data  mengenai  bagaimana  proses  pengelolaan  mengenai layanan investasi tersebut. Penulis hanya dijelaskan bahwa dalam hal pengelolaan investasi  yang  dilakukan  oleh  bank,  maka  bank  akan  melakukan review secara berkala melalui portfolio nasabah. Hal tersebut akan disampaikan kepada nasabah melalui sales  call yang  dilakukan  2    (dua)  minggu  sekali  terkait  dengan  posisi terakhir investasi yang dilakukan apakah rugi atau untung.
Perlu  diketahui  bahwa  posisi  bank  adalah  sebagai  penjual/perantara. Namun bank juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi secara detail kepada  nasabah  mengenai  manfaat  dan  risiko  dari  produk  investasi  yang ditawarkan. Dalam hal ini terdapat manajer investasi yang memberikan fund fact sheet dan  salinan  prospektus  kepada  nasabah.  Pengelolaan  investasi  dilakukan oleh  perusahaan  manajer  investasi.  Kedudukan  bank  melakukan  analisa  market dan analisa produk. Investasi harus disesuaikan dengan profil risiko nasabah itu sendiri,  apakah  cocok  atau  tidak  cocok  investasi  tersebut  untuk  dipilih  oleh nasabah. Hal tersebut terdapat dalam kontrak/portfolio.
Namun  atas  hal  tersebut  tidak  dijelaskan  bagaimana  keterbukaan  proses pengelolaan  tersebut.  Di  dalam  Pasal  29  Undang-Undang  Perbankan  juga  tidak menjelaskan  mengenai  kewajiban  bank  untuk  memberikan  keterbukaan  dalam proses  pengelolaan.  Dari  sisi  nasabah  pun  hanya  disampaikan  mengenai  hasil pengelolaan  investasi  dalam  bentuk fund  fact  sheet namun  tidak  dijelaskan bagaimana proses pengelolaan dana investasi tersebut.
Indikator  yang  keempat  adalah  keterbukaan  informasi  tentang  dokumen pengelolaan.  Dalam  hal  ini  yang  dimaksud  dengan  dokumen  pengelolaan  adalah setiap produk dan/atau aktivitas perbankan wajib dijelaskan secara tertulis dalam
dokumen  secara  transparan  dan  jelas.  Pada  dasarnya  bahwa  bank  wajib memberikan  laporan  yang  efektif.    Agar  laporan  keuangan  menjadi  lebih  efektif dan  tidak  menyesatkan,  maka  seluruh  informasi  yang  relevan  harus  disajikan dengan cara tidak memihak, dapat dipahami dan tepat waktu. Inilah yang dikenal dengan  prinsip  pengungkapan  penuh  ( full  disclosure  principle ). 25 Nasabah  harus mengetahui  apa  yang  menjadi  hak  dan  kewajiban,  manfaat  dan  risiko  atas produk/aktivitas  yang  dipilih  oleh  nasabah.  Dokumen  tersebut  harus  diberikan kepada nasabah, bank dalam hal ini harus memberikan salinan dokumen tersebut sebagai  wujud  dari  prinsip  transparansi  tersebut.  Dari  hasil  penelitian  yang dilakukan,  bahwa  bank  memberikan fund  fact  sheet dan  salinan  prospektus kepada  nasabah  sebagai  laporan  rutin  atas  hasil  pengelolaan  investasi  yang dilakukan oleh pihak manajer investasi. Investasi yang dipilih oleh nasabah harus disesuaikan dengan profil product, risk product, dan risk customer . Investasi harus disesuaikan  dengan  profil  risiko  nasabah  itu  sendiri,  apakah  cocok  atau  tidak cocok investasi tersebut untuk dipilih oleh nasabah. Hal tersebut terdapat dalam kontrak/portfolio.  Selain  itu,  di  dalam fund  fact  sheet tersebut  tentu  hanya dijelaskan  mengenai  hasilnya  saja,  dan  tidak  dijelaskan  secara  detail  mengenai proses pengelolaannya. Berdasarkan hasil penelitian dengan nasabah, bahwa bila risiko  atas  investasi  tersebut  terjadi,  maka  pihak  bank  akan  memberikan informasi melalui sales call dan tidak berupa laporan tertulis.
Indikator  kelima  adalah  Relevansi,  Akurasi  dan  Konsistensi.  Dalam  setiap informasi  yang  diberikan  harus  ada  relevansi  atau  keterkaitan  antara  proses pengelolaan  dengan  dokumen  tersebut.  Selain  itu,  pemberian  informasi  harus akurat  dan  tidak  menimbulkan  salah  tafsir.  Pemberian  informasi  juga  harus bersifat  konsisten  berdasarkan  pada  peraturan  yang  berlaku.  Pada  dasarnya dalam  melakukan  layanan Priority  Banking harus  memiliki  kebijakan  internal yang  didasarkan  pada  peraturan-peraturan  hukum  yang  terkait  dengan  Layanan Priority Banking . Adanya risiko terhadap setiap investasi yang dilakukan nasabah, maka  Bank  Indonesia  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  memerintahkan  bank  untuk
25 Herry, Teori Akuntansi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm., 114
mematuhi  ketentuan-ketentuan  yang  terkait  dengan  layanan Priority  Banking tersebut  terutama  dalam  penerapan  manajemen  risiko  sebagai  wujud  dari pengendalian risiko. Dalam peraturan hukum yang terkait dengan layanan Priority Banking tersebut  menekankan  adanya  penerapan  prinsip  transparansi  sebagai wujud dari penerapan manajemen risiko dan pengendalian risiko dalam layanan Priority Banking . Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa bank dalam memberikan  informasi  kepada  nasabah  telah  mengikuti  peraturan  hukum  serta kebijakan  internal  yang  terkait  dengan  layanan Priority  Banking .  Pada  dasarnya, kebijakan internal tersebut telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam peraturan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.
Peranan  Bank  Dalam  Pengendalian  Risiko  Pada  Layanan Priority  Banking Terkait Aspek Transparansi .
Pada  dasarnya,  Bank  dalam  investasi  dalam  layanan Priority  Banking adalah sebagai Agen Penjual (Perantara) sehingga bank tidak bertanggung jawab secara langsung terhadap investasi yang mengalami kerugian. Investasi dilakukan oleh Fund Manager . Fund Manager tersebut akan memberikan salinan prospektus kepada  nasabah  berdasarkan Fund  Fact  Sheet yang  berisi  laporan  dana  kelolaan nasabah  di Fund  Manager tersebut.  Perlu  diketahui  bahwa,  hingga  saat  ini  tidak ada  peraturan  hukum  yang  menjelaskan  bahwa  bank  bisa  bertindak  sebagai pemberi  layanan  investasi.  Sehingga  BI  dan  OJK  memerintahkan  kepada  bank untuk  dapat  bersikap  transparan  dalam  memberikan  informasi  kepada  nasabah karena investasi pada dasarnya adalah layanan yang penuh dengan risiko.
Investasi  tidak  terlepas  dari  risiko-risiko  yang  mungkin  dihadapi  oleh nasabah  dalam  hal  ini  adalah  nasabah  prioritas.  Pada  dasarnya,  bank  tidak bertujuan  untuk  menghindari  risiko.  Sebaliknya,  akan  mengambil  risiko  yang sepadan  dengan  pengembaliannya  sebatas  risiko  yang  dapat  diterima  ( risk appetite ) bank. Bank dapat menerima risiko yang mampu diidentifikasi, dipahami, diukur,  dipantau  dan  dikendalikan.  Tentunya  agar  pemberian  layanan  dan/atau produk  perbankan  dapat  dilaksanakan  secara  konsisten  dan  berdasarkan  pada asas  perbankan    yang  sehat,  maka  diperlukan  adanya  suatu  pedoman  layanan
kegiatan bank dalam hal ini adalah layanan Priority Banking yang dijadikan acuan bagi seluruh unit atau divisi di bank yang terkait dengan layanan Priority Banking .
Pada dasarnya pedoman layanan Priority Banking memiliki tujuan yaitu:
1. Sebagai penjabaran dan kebijakan layanan Priority Banking yang diselaraskan dengan Business Plan Bank .
2. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan layanan Priority Banking bagi seluruh unit kerja di Bank.
3. Sebagai  acuan  standar  pengawasan  dan  pengendalian  internal  pada  semua tahapan dalam proses pemberian layanan Priority Banking
4. Untuk membentuk disiplin dan pemberian standar pelayanan yang sama bagi seluruh  unit  kerja  Layanan Priority  Banking sehingga  terbentuk  adanya budaya perbankan yang sehat sebagai bagian dari profesionalisme bankir.
5. Menjamin  adanya  pengawasan  yang  memadai  dalam  setiap  tahapan  proses layanan Priority Banking .
Semakin  kompleksnya  produk  dan  aktivitas  Bank  maka  risiko  yang dihadapi  Bank  akan  semakin  meningkat.  Peningkatan  risiko  yang  dihadapi  Bank perlu  diimbangi  dengan  kualitas  penerapan  manajemen  risiko  yang  memadai. Bahwa transparansi merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengendalian  risiko  yang  dihadapi  oleh  Bank.  Selain  itu  peningkatan  kualitas penerapan manajemen risiko akan mendukung efektivitas kerangka pengawasan Bank berbasis risiko.
Upaya  peningkatan  kualitas  penerapan  manajemen  risiko  dimaksud  tidak hanya  ditujukan  bagi  kepentingan  Bank  tetapi  juga  bagi  kepentingan  nasabah. Salah  satu  aspek  penting  dalam  melindungi  kepentingan  nasabah  dan  dalam rangka  pengendalian  risiko  adalah  transparansi  informasi  terkait  produk  atau aktivitas Bank.
Pada  dasarnya,  pengertian  manajemen  risiko  dapat  diartikan  sebagai manajemen  risiko  dapat  didefinisikan  sebagai suatu  metode  logis  dan  sistematis dalam  identifikasi,  kuantifikasi,  menentukan  sikap,  menetapkan  solusi  serta melakukan monitor dan melaporkan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas
atau proses. 26 Pengertian lain manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi  yang  digunakan  untuk  mengidentifikasi,  mengukur,  memantau  dan mengendalikan  risiko  yang  timbul  dari  kegiatan  usaha  bank. 27 Selain  itu, manajemen  risiko  adalah suatu  bidang  ilmu  yang  membahas  tentang  bagaimana suatu  organisasi  menerapkan  ukuran  dalam  memetakan  berbagai  permasalahan yang  ada  dengan  menempatkn  berbagai  pendekatan  manajemen  secara komprehensif dan sistematis. 28
Bank  Indonesia  memberikan  pengertian  risiko  yang  tertuang  dalam  PBI Nomor  5/8/PBI/2003  Tentang  Penerapan  Manajemen  Risiko  Bagi  Bank  Umum sebagai  potensi  terjadinya  suatu  peristiwa  ( events )  yang  dapat  menimbulkan kerugian Bank. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko adalah peluang dari kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan atau merugikan bagi perusahaan atau lembaga maupun bagi orang perorangan.
Pelaksanaan manajemen risiko dilakukan dengan mengacu kepada international  best  practices terbaik  yang  terbagi  dalam  3  (tiga)  kategori.
Pertama, pengendalian risiko secara first line of defense yang dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan proses bisnis. Kedua, pengendalian risiko secara second line  of  defense dilakukan  oleh  unit  kerja  yang  memiliki  fungsi  manajemen  risiko dan  independen  dari  unit  kerja  yang  melaksanakan  proses  bisnis.  Ketiga, pengendalian  risiko  secara third  line  of  defense dilakukan  oleh  unit  kerja  yang melaksanakan  fungsi  audit  internal  guna  memastikan  kegiatan  pengendalian risiko dilaksanakan secara efektif. 29
Terkait  dengan  manajemen  risiko  yang  dilakukan  oleh  bank,  maka  tidak terlepas dari adanya penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ( Know Your Customer ). Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui
26 Ferry  N  Idroes,  Manajemen  Risiko  Perbankan:  Dalam  Konteks  Kesepakatan  Basel  dan Peraturan Bank Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hlm., 5.
27 Pasal  1  Ayat  3  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  5/8/PBI/2003  Tentang  Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
28 Irfan Fahmi, Manajemen Risiko, Teori, Kasus dan Solusi, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm., 2
29 Bank Indonesia, Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal, diakses dari https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/governance/process/manajemen- risiko/Contents/Default.aspx pada hari Rabu, 24 Juli 2019
identitas  nasabah,  memantau  kegiatan  transaksi  nasabah  termasuk  pelaporan transaksi  yang  mencurigakan. 30 Bank  akan  berusaha  untuk  membangun  dan mempertahankan  hubungan  jangka  panjang  dengan  para  nasabahnya.  Hal mendasar  bagi  manajemen  risiko  adalah  kemampuan  bank  untuk  para  nasabah memiliki profil nasabah yang baik. selain itu, nasabah harus mempunyai karakter yang  baik,  yang  menjaga  standar  etika  bisnis  dan  selalu  memenuhi  kewajiban nasabah  secara  tepat  waktu  dan  profesional.  Fasilitas  dalam  bentuk  layanan investasi  dalam  layanan Priority  Banking hanya  boleh  diberikan  jika  ada pemahaman  yang  baik  dan  penilaian  risiko  yang  terkait  dengan  pemberian layanan  tersebut  dan  sejajar  dengan  strategi  portfolio  nasabah.  Dengan  adanya prinsip  tersebut,  maka  pemahaman  secara  mendalam  kepada  calon  nasabah prioritas/nasabah prioritas wajib dituliskan secara jelas dengan mengacu kepada ketentuan  (internal  maupun  eksternal  bank)  yang  berlaku.  Sehingga  pada dasarnya  bank  harus  menghindari  konsentrasi  risiko  yang  berlebihan  pada portfolio  yang  dapat  mengakibatkan  kerugian  pada  layanan Priority  Banking di luar risk appetite . Bank harus mengutamakan tim yang berbasis pada manajemen risiko  dengan dual  control / check  and  balances yang  tepat  sehingga  tidak  ada pejabat bank yang bertindak sendiri dan  dapat menyebabkan bank menanggung risiko tambahan atas layanan Priority Banking di luar risk appetite .
Sedangkan dalam Prinsip Kehati-hatian ( prudent banking principle ) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan  kegiatan  usahanya  wajib  bersikap  hati-hati  ( prudent )  dalam  rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini didasarkan pada Pasal  2  Undang-Undang  Perbankan,  bahwa  pada  dasarnya  perbankan  Indonesia dalam  melakukan  usahanya  berasaskan  demokrasi  ekonomi  dengan menggunakan  prinsip  kehati-hatian.  Mengenai  prinsip  kehati-hatian  secara eksplisit diatur dalam Pasal 29 angka 2, 3 dan 4 Undang-Undang Perbankan.
30 Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ( Know Your Customer Principle )
Pasal 29
(1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
(2) Bank  wajib  memelihara  tingkat  kesehatan  bank  sesuai  dengan ketentuan  kecukupan  modal,  kualitas  aset,  kualitas  manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan  usaha  bank,  dan  wajib  melakukan  kegiatan  usaha  sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
(3) Dalam  memberikan  kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan  Prinsip Syariah  dan  melakukan  kegiatan  usaha  lainnya,  bank  wajib menempuh  cara-cara  yang  tidak  merugikan  bank  dan  kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
(4) Untuk  kepentingan  nasabah,  bank  wajib  menyediakan  informasi mengenai  kemungkinan  timbulnya  risiko  kerugian  sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
(5) Ketentuan  yang  wajib  dipenuhi  oleh  bank  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Pasal  29  Undang-Undang  Perbankan  ini  merupakan  pasal  yang  termasuk dalam  ruang  lingkup  pembinaan  dan  pengawasan.    Artinya,  ketentuan prudent banking sendiri  merupakan  bagian  dari  pembinaan  dan  pengawasan  bank.  Apa yang  dimaksud  dengan  prinsip  kehati-hatian,  oleh  Undang-Undang  Perbankan sama  sekali  tidak  dijelaskan  baik  pada  bagian  ketentuan  maupun  dalam penjelasannya. Undang-Undang Perbankan hanya menyebutkan istilah dan ruang lingkupnya  saja  sebaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  29  ayat  2,  3,  dan  4  tersebut diatas. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa bank wajib menjalankan usaha sesuai  dengan  prinsip  kehati-hatian.  Dalam  pengertian,  bank  wajib  untuk  tetap senantiasa  memelihara  tingkat  kesehatan  bank,  kecukupan  modal,  kualitas  aset, kualitas  manajemen,  likuiditas,  rentabilitas,  dan  aspek  lain  yang  berhubungan dengan usaha bank.
Berdasarkan  hal  tersebut,  dalam  rangka  mendukung  atau  menjamin terlaksananya  proses  pengambilan  keputusan  dalam  pengelolaan  bank  yang sesuai  dengan  prinsip kehati-hatian  maka  bank wajib  memiliki  dan menerapkan sistem  pengawasan  interen  dalam  bentuk self  regulations .  Selain  itu,  dalam ketentuan  prinsip  kehati-hatian  bank  ini  adalah  adanya  kewajiban  bagi  bank menyediakan  informasi  mengenai  kemungkinan  timbulnya  risiko  kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank sebagaimana
dijelaskan dalam Pasal 29 ayat 4. Ketentuan ini menunjukan bahwa bank benar- benar  memiliki  tanggung  jawab  terhadap  para  nasabahnya.  Hal  ini  penting  bagi bank  dalam  rangka  menjaga  hubungan  baik  dan  berkelanjutan  dengan nasabahnya.  Apabila  nasabah  dirugikan,  maka  akan  berdampak  pada  hilangnya kepercayaan kepada bank karena pada dasarnya hubungan bank dengan nasabah adalah sebagai hubungan kepercayaan ( fiduciary relationship ).
Pada  dasarnya  kewajiban  bank  dalam  menyusun  kebijakan  dan  prosedur untuk  mengelola  risiko  harus  mencakup  transparansi  kepada  nasabah sebagaimana  yang  dijelaskan  pada  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 11/25/PBI/2009  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 5/8/PBI/2003  Tentang  Penerapan  Manajemen  Risiko.  Sedangkan  pengendalian risiko  secara  khusus  pada  layanan Priority  Banking diatur  dalam  Surat  Edaran Bank  Indonesia  Nomor  13/29/DPNP  tanggal  9  Desember  2011  Tentang Penerapan  Manajemen  Risiko  Pada  Bank  Umum  Yang  Melakukan  Layanan Nasabah  Prima  dan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  57/POJK.03/2016 Tentang  Penerapan  Manajemen  Risiko  Pada  Bank  Umum  Yang  Melakukan Layanan  Nasabah  Prima.  Kedua  peraturan  tersebut  menekankan  bahwa pengendalian  risiko  bagi  bank  dalam  investasi  dalam  layanan Priority  Banking karena terdapat potensi meningkatnya profil risiko perbankan, khususnya risiko operasional, risiko hukum dan risiko reputasi dalam praktek penyediaan layanan perbankan  dengan  keiistimewaan  tertentu  kepada  suatu  segmen  nasabah tertentu. Sehingga berdasarkan hal tersebut BI dan OJK memerintahkan bank yang menyediakan layanan Priority Banking wajib menerapkan manajemen risiko pada layanan  investasi  yang  dilakukan  pada  layanan Priority  Banking karena  pada dasarnya investasi tidak terlepas dari risiko-risiko.
Penerapan  Manajemen  Risiko  ( Risk  Management )  dalam  penerapan keterbukaan  informasi  di  perbankan  dilaksanakan  dengan  urutan  identifikasi kegiatan,  perencanaan,  pelaksanaaan,  monitoring  dan  evaluasi.  Pembuatan sistematika penerapan ini guna memudahan pengendalian risiko yang berpotensi terjadi  selama  kegiatan  operasional  bank  terkait  pelaksanaan  keterbukaan informasi  bank.  Kegiatan  yang  dijadikan  contoh  adalah  kegiatan  penyusunan
Laporan  Tahunan  Bank  ( Annual  Report )  mulai  dari  tahap  identifikasi  kegiatan sampai evaluasi kegiatan, yang terdiri dari:
1) Identifikasi Kegiatan Penetapan batasan risiko yang ditetapkan oleh bank ( Risk Tolerance ) yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank, pengaturan secara ketat sesuai dengan 8 (delapan) jenis risiko dan batasan risiko yang ditetapkan oleh bank  ( Risk  Tolerance )  yang  dilakukan  oleh  bank  karena  hal  ini  dapat mempengaruhi komposisi neraca bank.
2) Perencanaan  Kegiatan  Pada  aspek  perencanaan  kegiatan,  bank  menyusun rencana  kegiatan  dengan  memperhatikan  sejumlah  instrumen  yang diidentifikasi dari sejumlah potensi risiko yang muncul dari tahap identifikasi risiko  yang  disusun  dengan  unit Risk  Management .  Bank  berkewajiban melaksanakan  kegiatan  penyusunan  Laporan  Tahunan  secara  mandiri dan/atau berkerja sama dengan mitra kerja atau vendor yang berpengalaman sesuai  dengan  timeline  serta  kerangka  acuan  kerja  yang  dibuat  oleh  bank. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Tahunan selain dilaksanakan oleh unit Risk  Management , juga  harus  didukung  oleh  fungsi  lain  dalam  memasok kebutuhan atau konten di dalamnya.
Penerapan  manajemen  risiko  tersebut  terwujud  dalam  Tata  Kelola Perusahaan  Yang  Baik  ( Good  Corporate  Governance )  yang  dijalankan  perbankan dengan membuka akses informasi publik dengan menggunakan berbagai macam media  antara  lain website ,  laporan  tahunan,  laporan  kinerja  operasional  dan sebagainya.  Unit  kerja  yang  menjalankan  komunikasi  internal  maupun komunikasi eksternal ( shareholder ) dan/atau komunikasi eksternal (pemerintah/masyarakat)  ini  diwajibkan  untuk  melakukan  implementasi manajemen  risiko  dalam  kegiatan  operasional  dalam  rangka  mewujudkan pemberdasyaan dan perlindungan konsumen pada jasa perbankan.

## Penutup
Penerapan  prinsip  Transparansi  terhadap  Peraturan  Hukum  yang mengatur aspek transparansi pada layanan Priority Banking bahwa pada dasarnya
penerapan  prinsip  transparansi  menjadi  hal  yang  sangat  fundamental  dalam pemberian informasi terkait dengan produk dan/atau aktivitas bank dalam hal ini adalah layanan investasi pada layanan Priority Banking . Terkait dengan risiko dari investasi  yang  dilakukan  oleh  layanan Priority  Banking ,  maka  ketaatan  bank belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang diperintahkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Hal tersebut terlihat bahwa bank kurang transparan dalam memberikan informasi terkait dengan layanan Priority Banking . Selain itu, peranan  bank  dalam  hal  pengendalian  risiko  pada  Layanan Priority  Banking terkait  dengan  adanya  aspek  transparansi  bahwa  pada  dasarnya  setiap  produk investasi  memiliki  risiko  yang  tinggi.  Kewajiban  bank  dalam  hal  pengendalian risiko  harus  menerapkan  manajemen  risiko  pada  setiap  kebijakan  internal  yang dimiliki oleh bank yang menyelenggarakan Layanan Priority Banking .

## Daftar Pustaka
Buku: Bismar  Nasution,  Keterbukaan  Pasar  Modal,  Fakultas  Hukum,  Program Pascasarjana Universitas Indonesia , Jakarta, 2001
Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan: Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006
Hermansyah,  Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia,  Edisi  Kedua,  Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005 Herry, Teori Akuntansi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009 Irfan Fahmi, Manajemen Risiko, Teori, Kasus dan Solusi, Alfabeta, Bandung, 2011 Loina,  Lalolo,  Krina  P,  Indikator  dan  Alat  Ukur  Prinsip  Akuntanbilitas,
Transparansi  dan  Partisipasi,  Sekretariat Good  Public  Governance ,  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 2003
M.Umar Chapra , Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah, Bumi Aksara, Jakarta 2008
Price  Waterhouse  Coopers,  Global  Private  Banking/Wealth  Management  Survey, 2005.
Richardus  Eko  Indrajit  dan  Richardus  Djokopranoto, Wealth  Management untuk Penyelenggaraan Perguruan Tinggi, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2011 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung, 2008

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  sebegaimana  telah  diubah  berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/25/PBI/2009  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  5/PBI/2003  Tentang  Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  13/29/DPNP  tanggal  9  Desember  2011 Perihal  Penerapan  Manajemen  Risiko  Pada  Bank  Umum  yang  Melakukan Layanan Nasabah Prima.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  57/POJK.03/2016  Tentang  Penerapan Manajemen  Risiko  Pada  Bank  Umum  Yang  Melakukan  Layanan  Nasabah Prima.

## Jurnal
Barry A. K Rider “Global Trens in Securities Regulation: The Changing Legal Climate “, Dickinson Jurnal of International Law, Spring, 1995 Brian  Hufford,  “Dettering  Fraud  vs  Avoiding  the  “strike  suit”  :  Reaching  an Approriate Balance”, Brooklyn Law Review, Volume 61, 1995
C.  Dewi  Wulansari,  Persoalan  Metode  Penelitian  Dalam  Studi  Ilmu  Hukum,  Pro Justitia  Tahun  XIX  Nomor  4  Oktober,  Fakultas  Hukum  Universitas  Katolik Parahyangan, Bandung, 2001
Endang  Siti  Arbaina,  Penerapan Good  Corporate  Governance Pada  Perbankan  Di Indonesia, Jurnalmahasiswa Unesa, Universitas Negeri Surabaya, 2012
Frank  H.  Eastbrook  dan  Daniel  R.  Fischel,  2,  “Mandatory  Disclosure  and  the Protection of investors”, Virgina Law Review, Volume 70, 1984
Indra  Prabhata,  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  dan  Kualitas  Produk  Kredit  UKM Terhadap Loyalitas Nasabah PT. BPR Kerta Raharja Bandung, Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Volume 9 Nomor 01, 2017
Lynn  A.  Stout,  The  Unifortance  of  Being  Efficient  :  An  Economic  Analysis  of  Stock Market Pricing and Securities Regulation “Michigan Law Review, Volume 87, Desember 1988,
Prima  Satya  Irianto  dan  Budi  Ispriyarso,  Keterbukaan  Informasi  Publik  Di Perbankan, Jurnal Law Reform, Volume 2 Nomor 2, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2016
Renniwaty Siringoringo, Analisis Fungsi Intermediasi Perbankan Indonesia (Studi Kasus Bank Umum Konvesional yang Tercatat di BEI Periode 2012-2016), Jurnal Inspirasi Bisnis & Manajemen Vol 1 (2) 2017, 135-144
Zulkarnaen  Sitompul,  Transparansi  Perbankan:  Tantangan  2005,  Pilars  No. 051/TH VII/27 Desember 2004 – 09 Januari 2005
Situs:
Bank  Indonesia,  Manajemen  Risiko  dan  Pengendalian  Internal,  diakses https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/governance/process/manajemen- risiko/Contents/Default.aspx