## KEDAULATAN RAKYAT DAN DIALEKTIKA BERNEGARA DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN

## Mohammad Ryan Bakry
Universitas YARSI, Jakarta
mohammadryanbakry@gmail.com
Abstrak
Kedaulatan  adalah  basis  utama  eksistensi  negara,  dinamika  dialektika  bernegara  akan menentukan  bagaimana  pola  hubungan  dialogis  antara  penguasa  dengan  rakyatnya  dalam  kerangka berbangsa  dan  bernegara.  Artikel  ini  menganalisa  pengertian,  karakteristik  dan  jenis  kedaulatan  yang dihubungkan  dengan  dialektika  sejarah  kedaulatan  Bangsa  Indonesia.  Fokus  artikel  ini  adalah  pada dimensi kontekstual kedaulatan, yakni eksistensi negara dalam bentuk implementasi kontinuitas program pembangunan  di  segala  bidang.  Diskursus  hubungan  dialogis  antara  penguasa  dengan  rakyat  dalam kerangka  kedaulatan  bangsa  Indonesia  akan  sangat  relevan  jika  dikaitkan  dengan  argumentasi  sejarah panjang  Bangsa  Indonesia.  Eksplorasi  tataran  teoritik  mengenai  kedaulatan  dan  relevansinya  dengan model  kelembagaan  dalam  bangunan  Bangsa  dan  Negara  Republik  Indonesia,  akan  disajikan  dengan berbasis  fakta  sejarah  evolusi  kedaulatan  dan  hukum  positif  dalam  konteks  keindonesiaan. Kesimpulannya,  bahwa dialetika sejarah kedaulatan Bangsa Indonesia telah menempatkan peran penting MPR  dalam  hal  penentuan  suatu  haluan  negara  dalam  garis-garis  besar,  untuk  menjaga  rangkaian kontinuitas  program  pembangunan  di  segala  bidang,  agar  tidak  terdapat  resistensi  penerimaan  dan kepatuhan  dari  rakyat  yang  dapat  mengakibatkan  penanda  dentum  ( sound) dan  nyata  ( visible )  dari kedaulatan  rakyat (hard  popular  sovereignty). Selanjutnya,  adalah  suatu  urgensi  untuk  menempatkan MPR sebagai , ' , ‘guardian of popular soverignty" dalam kerangka “Kedaulatan Hukum” Bangsa Indonesia, dengan  konsekuensi  logis  perlu  diatur  kembali  dalam  perubahan  konstitusi  yang  kelima  untuk mengembalikan fungsi dan kewenangan MPR terkait GBHN.
Kata Kunci: Kedaulatan, Dialektika Sejarah Kedaulatan, Majelis Permusyarawatan Rakyat

## Abstract
Sovereignty is the main basis for the existence of the state, the dynamics of dialectics of the state will determine how the pattern of dialogical relations between the ruler and the people in the framework of  nation  and  state.  The  focus  of  this  article  is  on  the  contextual  dimension  of  sovereignty,  namely  the existence  of  the  state  in the  form  of  implementation of  continuity  of  development  programs in  all fields. The discourse of dialogical relations between the ruler and the people in the framework of the Indonesian nation's sovereignty will be very reliant if it is associated with the long history argument of the Indonesian Nation. The exploration of the theoretical level regarding sovereignty and its relevance to the institutional model  in  the  building  of the  Nation  and  State  of the Republic  of  Indonesia,  will  be  presented  with  facts based on the history of the evolution of positive sovereignty and law in the context of Indonesianness. The conclusion,  that  dialetics  of  the  history  of  Indonesian  sovereignty  has  placed  the  important  role  of  the MPR  in  determining  the  direction  of  the  state  in  outlines,  to  maintain  the  continuity  of  development programs in all fields, so that there is no resistance to acceptance and compliance from the people which can lead to a boom (sound) and visible from hard popular sovereignty. Furthermore,  it is an urgency to put the MPR as a "guardian of popular soverignty" in the framework of the "Law of Sovereignty" of the Indonesian Nation, with the logical consequence that it needs to be rearranged in the fifth constitutional change  to  restore  the  MPR's  functions  and  authorities  regarding  GBHN.  Keywords:  Sovereignty, Dialectics of the Histoiy of Sovereignty, People's Consultative Assembly

## Pendahuluan
Kajian  tentang  kedaulatan  telah  banyak  dilakukan  oleh  pakar,  baik  pakar  asing  maupun  pakar hrdonesia.  Garis  besai-  hasil  kajian  tersebut  menunjukkan  arti  pentingnya  kedaulatan  bagi  eksistensi
negara.  Secara  konseptual  dapat  dikatakan  bahwa  karakteristik  dan  jenis  kedaulatan  akan  selalu  sejalan dengan  dinamika  dialektika  bernegara,  bahkan,  akan  menentukan  bagaimana  pola  hubungan  dialogis antara  penguasa  dengan  rakyatnya  dalam  kerangka  berbangsa  dan  bernegara.  Secara  perbandingan, karakteristik  dan  jenis  kedaulatan  memiliki  benairg  merah  yang  berbeda  satu  dengair  lainnya,  masing- masing model kedaulatan berevolusi berdasarkan dimensi kontekstual.
Keabsahan  kedaulatan  jika  semata-mata  didasarkan  atas  pilihan  kepentingan  penguasa  yang sifatnya  momentum,  konsekuensi  logisnya  adalah  sendi-sendi  bangunan  kedaulatan  akan  rapuh  dan m.enimbulkan  kesenjangan  dalanr  Iral  rangkaian  kontinuitas  program  pembangunan  di  segala  bidang untuk  mewujudkan  rnjuan  negara.  Diskursus  hubungan  dialogis  antara  penguasa  dengan  rakyat  dalam kerangka  kedaulatan  bangsa  Indonesia  akan  sangat  relevan  jika  dikaitkan  dengan  argumentasi  sejarah panjang Bangsa Indonesia.
Membumikan kembali kedaulatan dalam 'konteks keindonesiaan adalah suatu urgensi titik balik pembangunan  Bangsa  dan  Negara  Republik  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  pada  kesempatan  ini  dipandang signifikan  unUik  menganalisa  pengeifian,  karakteristik  dan  jenis  kedaulatan  yang  dihubungkan  dengan dialektika  sejarah  kedaulatan  Bairgsa  Indonesia,  untuk  selanjutnya  bertujuan  membumikan  kembali Kedaulatan  dalam  Konteks  Keindonesiaair.  Dalam  artikel  ini  juga  akan  dieksplorasi  tataran  teoritik mengenai  kedaulatan  yang  relevan  dengan  model  kelembagaan  dalam  bangunan  Bangsa  dan  Negara Republik Indonesia secara kontekstual.

## Pengertian, Karakteristik dan Jenis Kedaulatan
Kedairlatan adalah satu diantara konsep tei^enting dari ilmu politik modem, dalam Encyclopedia Britairnica “The  concept  of  sovereign  tone  of  the  most  controversial  ideas  in  political  scienceand international law—is closely related to the difficult concepts of state and government and of independence and democracy” (Anon., 2018). Menumt Bodin, “sovereignty i.s that pow ١ er which is neither temporary, nor delegated, nor subject to particular rules which is cannot alter, nor aswerable to any otlrerpower on earth " ١ 2005),  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  kedaulatan  menjadi  identitas  penting  negara  yang membedakan dengan organisasi-organisasi lainnya. Secara terminologi makna kedaula'tan adalah berasal dari baliasa latin yakni superanus yang berarti kekuasaan teifinggi, jadi dapat dikatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleli negara. John W. Burgess dalam bukunya “Political Science and  Comparative  Constitutional  Law", krpAfl  kki “.. ٠ the  sovereignty?  I  understand  by  it  original, absolute,  unlimited,  universal  power  over  individual  subject  and  over  al.1  associations  of  subjects’’ Gkgg'S ؟ ، , ny kick iiwMkiii
جاةخ ٠ هة ١ لث “that characteristic of the state in virtue of which it cannot be legally bound except by 'its own will, or limited by any other power than itself’ (Sharma, 2007). Pollock memberikan  argumentasi  baliwa , ’ , ‘sovereignty  is  that  power  which is  neither  temporary not  delegated, not  subject  to  particular  rules,  whic.h  it  cannot  alter,  nor  answerable  to  any  other  power  on  earth” (Sharma, 2007). Selanjutnya, Duguit
memaknai  kedaulatan  sebagai “sovereignty  is  the  commanding  power  of  state,  it  is  the  will  of nation organized in state; it is the right to give unconditional order to all individuals in the territory of the state (Sharma, 2007)
Edward Jenkins mendefinisikan kedaulatan dari sisi perihal kekuasaan yakni (Jenkins, 1900):
Somewhere or another, in all communities of this type, there resides an authority which, in the last resort,  controls  absolutely  and  beyond  appeal  the  actions  of  every  individual  member  of  the community. No doubt, as has been well pointed out this sovereign power recognize certain moral of its action; it proceeds, in fact, at the risk of subject to ites control
Pada setiap diorama negara, maka akan selalu ada kekuasaan yang “memerintah dan memaksa” dan kekuasaan ini pada hakikatnya tanpa pembanding, sehingga kekuasaan ini dinamakan kedaulatan. Kekuasaaan tertinggi dalam arti bahwa secara internal memiliki kuasa atas semua natural person dan legal person dalam negara, tidak ada satupun memiliki kompetensi untuk bertindak inkonsisten terhadap keinginan kedaulatan dalam negara. Pada titik ekstrem dapat dikatakan tidak ada satupun negara yang mengakui hak kedaulatan natural person atau legal person untuk dimiliki dalam teritorialnya. John W. Burgess berpendapat bahwa: (Burgess, 1890)
“the  unlimited  sovereignty  of  the  state  is  not  hostile  to  individual  liberty,  but  its  source  and support...it its tme that the sovereign state may confer liberty upom some and not upon others, or more  liberty  upon  some  than  upon  others.  But  it  is  also  true  that  no  state  has  shown  so  little disposition to do this, and that no state has made liberty so full and general
Kekuasaan  tertinggi  dalam  arti  secara  eksternal  adalah  negara  lain  dan  organisasi  internasional  tidak memiliki  kekuasaaan  hukum  untuk  mencabut  kepatuhan  dari  negara  yang  memiliki  kedaulatan,  bahkan instrumen  hukum  internasional  maupun  peijanjian  internasional  tidak  mengikat  suatu  kedaulatan  negara tanpa keinginan dari kedaulatan itu sendiri. Sejalan dengan argumentasi yang disampaikan oleh John W. Burgess (Burgess, 1890):
Power cannot be sovereign if it be limited; that which imposes the limitation is sovereign; and not until we reach the power which is unlimited, or only self-limited, have we attained the sovereignty. Those who hold the idea of a limited sovereignty? (which, I contend, is a contradictio in adjecto) do not indeed assert a real legal limitation, but a limitation by the laws of God, the laws of nature, the laws of reason, the laws between nation. But who is interpret, in last instance, these principles, which  are  termed  laws  of  God,  laws  of  nature,  laws  of  reason,  and  laws  between  nations,  when they are invoked by anybody in justification of disobedience to command the state, or of the powers which state authorize? Is it not evident that this must be the state its self?
Karakteristik  istimewa  dari  kedaulatan  disampaikan  oleh  Habiburrahman  yakni permanence, exclusiveness,  all  comprehensiveness,  inalienability,  indivisibility, dan absolutenes (Rahman,  1971). Penjelasannya adalah sebagai berikut: Pertama, kedaulatan bersifat permanen dan terus tidak tergoyahkan selama negara  berdiri.  Pemerintahan  dapat  berganti,  tetapi  negara  akan  tetap  ada,  demikian pula  dengan kedaulatan;  Kedua,  kedaulatan  bersifat  eksklusif  yang  dapat  secara  hukum  memerintahkan  ketaatan terhadap
natural  person atau legal  person, seliingga  tidak  dimungkinkan  terdapat  dua  kedaulatan  dalam  satu negara,  sebab  bertentangan  dengan  kesatuan  negara  dan  mengakui  “ imperium  in  imperio  ” atau  negara dalam  negara; Ketiga, kedaulatan  bersifat  universal  dan  berdaya  ikat  ruang  dan waktu terhadap natural person atau legal person ; Keempat, kedaulatan tidak dapat dikesampingkan, karena bersifat melekat pada negara  sebagai  satu  kesatuan; Kelima, kedaulatan  tidak  terbagi,  sehingga  dapat  dikatakan  pembagian tersebut  adalah  kehancuran  negara; Keenam, sifat  utama  dari  kedaulatan  adalah  absolut  bukan  menjadi subjek dari hukum manapun, sehingga dapat dikatakan tidak memiliki limitasi.
Ilmu  politik  modem  membedakan  jenis  kedaulatan  menjadi  (Rahman,  1971)  :  Pertama, titular sovereignty yakni kedaulatan yang didesain untuk sistem monarki. Raja memilki kedaulatan yang bersifat permanence, exclusiveness,  all comprehensiveness,  inalienability,  indivisibility, dan absolutenes; Kedua, legal soveregnty , yakni jenis kedaulatan yang menurut Hafiz Habibur Rahman “it can adjudge an infant of full age, it may attain man of reason after death; it may legitimise an illegitimate child. Or if it sees fit, make a mand a judge in his own case”. (Rahman, 1971); Ketiga, political soveregnty, memiliki pengertian bahwa  keseluruhan  pengaruh  didalam  negara  yang  berdiri  dibelakang  kedaulatan  hukum  dan mengontrolnya.  Menurut  Hafiz  Habibur  Rahman,  tidak  direkognisi  oleh  hukum,  tidak  terorganisir  dan tidak memungkinkan untuk mengekspresikan kehendak negara dalam bentuk perintah, tetapi tetap sebagai mandat  yang  kedaulatan  hukum  hams ikuti  dan  terikat;  Keempat, popular  sovereignty, adalah  jenis lain dari  kedaulatan,  penggunaan  ke  frasa  ini  bukan  dalam  pengertian  ilmu  pengetahuan  ( scientific ),  namun digunakan  secara  sederhana  untuk  menunjukkan  kekuasaan  rakyat  terhadap  kekuasaan  raja  atau  kelas- kelas  penguasa  (، ruling  class). Secara  faktual  berarti  kemerdekaan  politik,  kontrol  rakyat  terhadap terhadap pemerintah dan hak rakyat untuk diberdayagunakan. Lord Bryce menyatakan bahwa kedaulatan rakyat sebagai basis dan tolok ukur dari demokrasi (Bryce, 1921).
Selanjutnya,  adalah  suatu  urgensi  untuk  mengkaji  kedaulatan  secara de  facto dan de  jure yang tentu  saja  menjadi operational  basis dari  kedaulatan.  Kedaulatan  secara de  facto adalah natural  person atau legal  Person yang  dapat  menyatakan  kehendaknya  sejalan  dengan  hukum  atau  bertentang  dengan hukum, hal ini memjuk pada kekuasaaan untuk memaksakan kehendak dan secara nyata memang ditaati. Selanjutnya,  kedaulatan  secara de  jure adalah  mengenai  hukum,  kedaulatan  ini  bekeija  bukan  hanya dengan  kehendak  secara  fisik  namun  kehendak  secara  hukum  sebagai  hak  untuk  mengatur.  Ketika kedaulatan de  facto dan de  jure inkonsisten  satu  sama  lainnya,  maka  satu  diantaranya  hams  hilang ( diminished) atau terintegrasi menjadi satu kesatuan ( coalese).

## Letak Kedaulatan Berdasarkan Evolusi Kedaulatan
Berdasarkan  pengertian,  karakteristik  dan  jenis  kedaulatan  yang  telah  dijelaskan  pada  sub pembahasan sebelumnya, maka relevan untuk mengkaji letak kedaulatan pada masing-masing kedaulatan tersebut.  Momentum  pertama  sebelum  adanya  dinamika  perkembangan  negara  modem,  kedaulatan  pada hakikatnya  adalah  merupakan  sebuah  atribut  yang  melekat  pada  raja,  bukan  negara,  kedaulatan  dalam pengertian  ini  menempatkan  sistem  monarki  sebagai  implementasi  kedaulatan  raja,  sehingga  dapat dikatakan bahwa raja dan negara menjadi satu kesatuan.
Momentum  kedua  adalah  ketika  terjadi  revolusi  demokrasi  modem  yang menghancurkan  kedaulatan raja  untuk  bergeser  pada  kedaulatan  rakyat.  Kedaulatan  rakyat  sesungguhnya  dapat  dilacak  pada zaman stoik dan romawi, dimana cicero mengajarkan kekuasaaan politik terletak pada rakyat sebagai satu  kesatuan  dengan  negara.  Namun  faktanya,  tergeser  dengan  adagium  bahwa  ٠٤ the  will  of  the emperor has the force of law ” yang berarti tidak memberikan mang kosong kepada rakyat.
Momentum ketiga adalah masa modem dimana kedaulatan rakyat “dihidupkan” kembali oleh gerakan anti-monarchis yang menyerang sistem absolutisme monarki dan mempertahankan kedaulatan rakyat berdasarkan basis hukum alam dan kontrak sosial. Menurut Hafiz Habibur Rahman, “ the people of as an  indeterminate  mass  cannot  exercise  sovereignty ١ ” (Rahman, 1971) yang bermakna bahwa opini publik yang tidak terorganisir bagaimanapun kuatnya bukan merupakan kedaulatan karena kedaulatan hanya dapat dimaknai sebagai sesuatu yang hukum telah tentukan sebagai hak untuk mengambil peran kehendak  negara  melalui  mesin-mesin  pemerintahan (soft  popular  sovereignty). Pada  titik  tertentu (hard  popular  sovereignty) maka  kedaulatan  rakyat  dapat  diartikan  sebagai  kekuatan  besar  yang memungkinkan suatu mekanisme “revolusi” terhadap penguasa yang sah dalam negara.
Argumentasi menarik disampaikan oleh Hafiz Habibur Rahman bahwa “the sovereignty> of the people, in fact, is in time of peace, nothing more than public opinian;in case of a contest, only the might  of  revolution  —not  a  legal  power  but  a  revolt  against  the  existing  sovereign (Rahman,  1971) Merujuk  pada  pendapat  ini,  dapat  ditarik  dua  hal  penting  yakni:  Pertama,  kedaulatan  rakyat  secara konseptual  dapat  menjadi  basis  pembantukan  kedaulatan  lainnya,  dalam  pengertian  bahwa  model kedaulatan  raja,  kedaulatan  hukum  dan  kedaulatan  politik.  Argumentasinya  bahwa  model-model kedaulatan lainnya pada saat pembentukan awal membutuhkan justifikasi dan validitas dari kedaulatan rakyat  dalam  hal  penerimaan  dan  kepatuhan;  Kedua,  kedaulatan  rakyat  secara  faktual  jika  merujuk poin  pertama,  maka  jika  terdapat  resistensi  penerimaan  dan  kepatuhan  model  kedaulatan  lainnya (kedaulatan  raja,  kedaulatan  hukum  dan  kedaulatan  politik)  maka  kedaulatan  rakyat  secara  penuh dimungkinkan melaksanakan revolusi terhadap kedaulatan lainnya.
Perlu  menjadi  perhatian  bahwa  model  kedaulatan  raja,  kedaulatan  hukum  dan  kedaulatan politik  membutuhkan  otoritas  penguasa  dalam  hal  implentasi  kedaulatannya  yang  oleh  pakar-pakar politik merujuk pada tenninologi “ person or body of persons”, sedangkan kedaulatan rakyat bersifat diam {silent) dan tidak tampak ( invinsible ), namun pada kondisi tertentu memiliki dentum {sound) dan nyata {visible). Contoh:  Revolusi  Perancis  1789-1799  sebagai  resistensi  penerimaan  dan  kepatuhan kedaulatan raja {titular soveregnty).

## Tabekl

## Letak Kedaulatan Pada Periodisasi Evolusi Kedaulatan
Momentum Periodisasi Evolusi Kedaulatan Letak Kedaulatan Yunani Kuno Romawi Pertengahan Modern Aristotle ،، Politics ١١ T Belum teridentifikasi Roman  Dictum “The  Will  of Emperor Las the force of - - Titular
Tabel 1 menunjukan bahwa letak kedaulatan pada periodisasi evolusi kedaulatan berbeda satu dengan lainnya.  Semenjak  periodisasi  romawi,  pertengahan,  modem  (kecuali  yunani  kuno  dengan keterbatasan  fakta  maka  belum  dapat  terindentifikasi  apakah  terdapat  konsep  kedaulatan  dalam pengertian  yang  sesungguhnya).  Menjadi  perhatian  adalah  pada  momentum  konflik  antara  gereja, negara dan feodalisme pada periodisasi pertengahan yang pada faktanya mengaburkan konsep titular sovereignty\ Pengaburan  dapat  dijelaskan  menjadi  beberapa  hal  yang  merajuk  pada  karaktestik kedaulatan {permanence,  exclusiveness,  all  comprehensiveness,  inalienability,  indivisibility, dan absolutenes) yakni  kedaulatan  bersifat  permanen  dan  terus  tidak  tergoyahkan,  dengan  adanya pembagian kedaulatan antara gereja, raja dan feodalisme maka bertentangan dengan kesatuan negara dan mengakui “ imperium in imperio” atau negara dalam negara. Sifat utama dari kedaulatan adalah absolut  bukan  menjadi  subjek  dari  hukum  manapun,  sehingga  dapat  dikatakan  tidak  memiliki limitasi, pembagian kedaulatan gereja, raja dan feodalisme maka justru raja sebagai otoritas tunggal kedaulatan menjadi tidak konsisten atau dalam bahasa politik hanya pada tataran de jure.

## Dialetika Sejarah Kedaulatan Bangsa Indonesia
Sejarah  panjang  bangsa  Indonesia  menjadi  relevan  untuk  dikaji  mengenai  letak  kedaulatan pada periodisasi evolusi kedaulatan. Didik Pradjoko dkk dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa literatur penulisan sejarah di Indonesia sudah ada sejak masa kerajaan Hindu-Buddha berkembang di kepulauan  Indonesi  yakni  “Pararaton”,  “Negara  Kertagama”,  dan  “Carita  Parahiyangan”. Selanjutnya,  era  kesultanan  atau  kesunanan  yang  bercorak  Islam,  terdapat  “Hikayat  Tanah  Hitu”, “Tuhfat al Nafls”, “Babad Tanah Jawi”, dan “Babad Kraton” (Pradjoko, 2008).
Terdapat beberapa kerajaan yang mewakili periodisasi awal sejarah bangsa Indonesia yakni: (Djoened,  1984)  Pertama,  kerajaan  Kutai  terletak  di  Kalimantan  Timur,  yaitu  di  hulu  sungai Mahakam. Prasasti ditemukan terdapat pada tujuh buah tiang batu yang disebut dengan nama Yupa yang  mempergunakan  huruf  Pallawa  dan  bahasa  Sansekerta;  Kedua,  Kerajaan  Tarumanegara berdasarkan  penemuan  dari  beberapa  prasasti  tentang  kerajaan  Tarumanegara,  maka  letak  kerajaan itu  adalah  di  wilayah  Jawa  Barat,  dengan  pusat  kerajaan  terletak  di  sekitar  daerah  Bogor  wilayah Jawa Barat; Ketiga, Kerajaan Melayu merupakan salah satu kerajaan yang berpusat di daerah Jambi, yaitu  di  tepi  kanan-  kiri  Sungai  Batanghari.  Pada  Sungai  Batanghari  ini  ditemukan  peninggalan- peninggalan
purba berupa candi-candi, arca, dan peninggalan lainnya; Keempat, Kerajaan Sriwijaya yang terletak pada  sumetera  bagian  selatan  di  tepi  sungai  musi  Kota  Palembang  dengan  Prasasti  Kedukan  Bukit yang ditemukan  di  Bukit  Siguntang,  Prasasti  Kota  Kapur yang  ditemukan di  Pulau  Bangka;  Kelima,

## law”
Konflik antara Gereja, Negara dan Feodalisme - - ١١ » Titular (Raja, Gereja dan Baron) Machiavelli “leprince” - r Titular (teritorial) Bodin \f Hukum Hobbes “ Leviatan ” V Titular
k,k ؛ n ٦ vo Treafies oj. Government ١ - 4 Rakyat Rossoeu “Soda! Contracf 4 Rakyat Austin Lecture on Jurisprudence” - » - ١ ' Hukum
Sumber: disarikan dari Hafiz Habibur Rahman
Kerajaan Mataram yang terletak di daerah Jawa Tengah Solo dengan bukti peninggalan yang tersebar di  Gunung  Lawu,  Pegunungan  Kendang,  Gunung  Lawu,  Gunung  Kidul;  Keenam,  Kerajaan  Kediri dengan  ibu  kota  Daha,  berdasarkan  situs-situs  peninggalan  yang  tersebar  di  daerah  Jawa  Tengah; Ketujuh,  Kerajaan  Majapahit  yang  pernah  berdiri  dari  sekitar  tahun  1293  hingga  1500  Masehi  dan berpusat  di  pulau  Jawa  bagian  timur  yang  menguasai  sebagian  besar  pulau  Jawa,  Madura,  Bali,  dan banyak  wilayah  lain  di  Nusantara.  Kesamaan  corak  kedaulatan  yang  mewarnai  ketujuh  kerajaan  di Indonesia adalah titular sovereignty dengan menempatkan raja sebagai pemangku kedaulatan.
Periodisasi  sejarah  bangsa  Indonesia  memiliki  momentum  penting,  satu  diantaranya  adalah ketika  masuk  era  kolonialisme  Belanda.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ulil  Absiroh  dkk  bahwa Comelis  De  Houtman  datang  dari  Belanda pada tahun  1956  yang  mendarat  di daerah  Banten  dan  di ikuti  pada  tahun  1598  Van  Neck  dan  Wybrecht  Van  Waerwyck  di  kepulauan  Maluku  pada  bulan Maret  1599.  Keberhasilan  pelayaran  berhasil  mendorong  berbagai  perusahaan  di  Belanda  untuk memberangkatkan  kapalnya  ke  Indonesia  ada  14  perusahaan  yang  telah  memberangkatkan  62  kapal (Ulil  Absiroh,  2017).  Selanjutnya,  diketahui  bahwa  hampir  semua  kepulauan  di  Nusantara  dikuasai oleh  Belanda  melalui  Perusahaan  Hindia  Timur  Belanda  atau Vereenigde  Oostindische  Compagnie (VOC). Konsekuensi logisnya adalah penerapan hukum Belanda di wilayah Nusantara demi menjaga stabilitas  jalannya  politik  lcckusaaan  VOC.  Menurut  Mardjono  Rcksodiputro  satu  diantara  hukum Belanda yang diterapkan di Indonesia adalah dalam bidang hukum pidana dengan terdapat pembagian tiga periode (Mardjono,2016):
(1)  periode  sampai  tahun  1873,  dimana  golongan  Bumiputera  masih  dapat  tunduk  kepada hukum pidana yang bersumber langsung pada hukum adat; dengan ketentuan bahwa untuk hal- hal  tertentu  (umumnya  yang  berhubungan  dengan  tatakelola  pemerintahan  dan  perdagangan hasil  bumi  yang  dikuasai  pemerintah),  secara  tegas  (uitdrukkelijk)  dinyatakan  berlaku ketentuan  dalam  “peraturan  pemndang-undangan  hukum  pidana  untuk  golongan-golongan bumiputera” (strafrecht voor de Inheemsche groepen); (2) periode mulai tahun 1873, dimana terdapat dua KUHPidana, yaitu untuk golongan Bumiputera dan Timur Asing, dan yang lain untuk  golongan  Eropah.  Ini  dikenal  sebagai  sistem  dualisme;  (3)  periode  mulai  tahun  1918, dimana ada sistem unifikasi dalam KUHPidana, yaitu berlakunya Wetboek van Strafrecht voor NederlandsIndie  dalam  tahun  1918,  yang  berlaku  untuk  semua  golongan  penduduk: Bumiputera (Indonesia), Timur Asing (Tionghoa dan Arab) dan Eropah (termasuk Jepang dan yang  dipersamakan  sebagai  golongan  Eropah).  KUHPidana/WvS  H-B  ini,  berdasarkan  asas konkordansi,  adalah  serupa  dengan WVS  di  Belanda yang  mulai  berlaku  September  1886  di Belanda.
Kesamaan  corak  kedaulatan  pada  masa  kolonialisme  Belanda  adalah legal  Soverignty, yakni supremasi dalam bentuk hukum yang menentukan penguasa untuk menyatakan perintah tertinggi dan absolut  negara.  Penting  untuk  menjadi  catatan  penerapan  hukum  Belanda  pada  hakikatnya  tidak sejalan dengan prinsip moral dan bahkan mandat opini dari
Bangsa  Indonesia,  sebab  segala  bentuk  penjajahan  secara  universal  tidak  pernah  pernah mengedepankan  nilai-nilai  kemanusiaan,  karena  dialog  dibangun  senantiasa  berbasis  kekerasan  dan tekanan kekuatan semata. Kembali kepada pendapat yang dikemukakan oleh Hafiz Habibur Rahman bahwa  kedaulatan  jenis  ini (legal  sovereignty )  memungkinkan  penguasa  untuk  mengenyampingkan hukum tuhan (divine law), prinsip moral dan bahkan mandat opini dari rakyat, karena tidak didasarkan atas  penerimaan  dan  kepatuhan  yang  menjadi  basis  kedaulatan  rakyat,  atau  dengan  bahasa sederhananya “legal  sovereignty ”  Kolonialisme  Belanda  tidak  pernah  diawali  dan  bersumber  dari Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia.
Kemerdekaan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  pada  tahun  1945,  ditandai  pergeseran kedaulatan  hukum  yang  semula  berada  penguasa  Kolonialisme  Belanda  menjadi  kedaulatan  rakyat Bangsa Indonesia. Kedaulatan rakyat bersifat diam isilent) dan tidak tampak ( invinsible ), namun pada kondisi  tertentu  memiliki  dentum {sound) dan  nyata  ( visible ).  Resistensi  penerimaan  dan  kepatuhan kedaulatan  hukum  Kolonialisme  Belanda,  menjadikan  kedaulatan  rakyat  bangsa  Indonesia  yang semula  diam (silent) dan  tidak  tampak  ( invinsible ),  berubah  menjadi  dentum {sound) dan  nyata {visible). Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945)  adalah merupakan  bukti  dialektika  bernegara  yang  pada  hakikatnya  menempatkan  Kedaulatan  Rakyat sebagai  basis  pembentukan  Kedaulatan  Hukum  dalam  konteks  ke  Indonesiaan  Negara  Republik Indonesia. Konstitusi ini pula yang memberikan justifikasi dan validitas bangunan kenegaraan, beserta fungsi dan perannya kepada rakyat Indonesia.
UUD  1945  menentukan  bentuk  dan  kedaulatan  Negara  Indonesia  adalah  Negara  Kesatuan berbentuk  Republik,  dengan  kedaulatan  yang  sepenuhnya  dilakukan  oleh  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  (MPR)  yang  bersumber  dari  kedaulatan  rakyat.  Kekuasaan  Pemerintahan  Negara  menurut Pasal 4 UUD 1945 adalah dipegang oleh Presiden, untuk kekuasaan Legislatif menurut Pasal 19 ayat (1) dan (2) dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan kekuasan Yudikatif menurut Pasal 24 ayat (1) dipegang oleh Mahkamah Agung. Pembagian kekuasaan {division of power) Pemerintahan dalam  arti luas  menjadi cetak  biru  dimulainya  kedaulatan hukum  Bangsa  Indonesia  dalam  kerangka Negara Indonesia.

## Membumikan Kedaulatan Rakyat dalam Konteks Keindonesiaan
Satu diantara bangunan kenegaraan di Negara Republik Indonesia yang terbentuk atas dasar kedaulatan  rakyat  adalah  Majelis  Permusyarawaratan  Rakyat  (MPR)  dan  merupakan  lembaga perwakilan yang pertama kali dibentuk dalam sejarah ketatanegaraan Bangsa Indonesia. Keberadaan MPR  sebagai  lembaga  perwakilan  yang  pada  awalnya  terdiri  atas  anggota  DPR  ditambah  dengan utusan-utusan  dari  daerah-daerah  dan  golongan-  golongan.  Fungsi  dan  kewenangan  MPR  adalah menetapkan  Undang-Undang  Dasar,  Garis-  Garis  Besar  Haluan  Negara  (GBHN),  memilih  Presiden dan Wakil Presiden, dengan mekanisme putusan MPR ditetapkan berdasarkan suara yang terbanyak.
Patut menjadi perhatian Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa  kedaulatan  rakyat  dilakukan  sepenuhnya  oleh  MPR.  Jika  merujuk  pada  benang  merah pemahaman  letak  kedaulatan  berdasarkan  evolusi  kedaulatan,  maka  sesungguhnya:  Pertama, momentum  kemerdekaan  tahun  1945  adalah  bersumber  dari  “kedaulatan  rakyat”  bangsa  Indonesia sebagai antitesis dari “kedaulatan hukum” belanda.
Konsekuensi  logisnya  bahwa  konstitusi  sebagai  kerangka  dasar  negara  modern  jika  merujuk  pada Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  memiliki  originalitasnya  yang bersumber dari kedaulatan rakyat bangsa Indonesia;  Kedua, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  dapat  pula  dimaknai  bahwa  telah  terbentuk  “kedaulatan  hukum  Bangsa Indonesia”  yang  bersumber  dari  kedaulatan  rakyat  bangsa  Indonesia.  Tekstual  konstitusi menempatkan  MPR  sebagai  representasi  kedaulatan  rakyat  dalam  kerangka  kedaulatan  hukum Negara Indonesia yakni “kedaulatan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh MPR” dalam Pasal 1 ayat (2).
MPR  sebagai “lembaga  yang  mewakili  kedaulatan rakyat”,  berdasarkan  kedaulatan  hukum adalah  benar adanya  karena  jelas  diatur  dalam  konstitusi (de  jure). Namun  secara de facto terdapat inkonsistensi  pemahaman  mengenai  kedaulatan  rakyat  khususnya  karakter  diam  ( silent) dan  tidak terlihat (invincible) jika dihubungkan dengan kelembagaan MPR. Justru ketika kedaulatan rakyat itu memiliki  dentum  ( sound) dan  nyata (visible) maka  harus  diartikan  bahwa  terdapat  resistensi penerimaan  dan  kepatuhan  rakyat  yang  pada  akhirnya  pada  titik  tertentu  dapat  menimbulkan “revolusi” (hardpopular  sovereignty). Sejarah  telah  mencatat  bahwa  revolusi  perancis  1789-1799 adalah  bukti  empiris  ketika  kedaulatan  rakyat  memiliki  dentum  dan  nyata.  Menurut  hemat  penulis, apakah  lebih  baik  dan  lebih  konsisten  jika  MPR  mewakili  kedaulatan  hukum  bangsa  Indonesia, karena kedaulatan hukum memang harus terlembagakan sebagai person atau body of persons sebagai konsekuensi agar kehendak negara dapat berjalan.
Pada  masa  berlakunya  kedaulatan  hukum  bangsa  Indonesia,  maka  kedaulatan  rakyat  akan berkarakter  diam  ( silentj dan  tidak  terlihat (invincible), MPR  memiliki  fungsi  krusial  yang  secara filosofis  yakni  menjaga  benang  merah  tujuan  negara  agar  tetap  sejalan  pada  konstitusi.  Secara sederhana  MPR  menjadi U guardian  of  popular  soverignty”, dalam  pengertian  menjaga  agar  tetap dalam  keadaan  diam (silent) dan  tidak  terlihat (invincible), maksudnya  adalah  melindungi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
Gambar 1
Dialektika Evolusi Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia dan Kedaulatan Hukum
Bangsa Indonesia terhadap Kelembagaan MPR MPR ٠ UUD 1945 .Pasal 1 ayat (2)
Kedaulatan Hukum Bangsa Indonesia
Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia
!
perdamaian abadi dan keadilan sosial dalam penyelenggaraan negara. Logikanya adalah negara dalam keadaan  stabil  maka  kedaulatan  rakyat  akan silent dan invincible ,  hal  ini  sejalan  dengan  pendapat Hafiz  Habibur  Rahman“/7z  e sovereignty  of  people,  in  fact  is,  in  time  of  peace,  nothing  more  than public  opinion;  in  case  of  a  contest,  only  the  might  of  revolution,-  not  a  legal  power  but  a  revolt agains the existing sovereign ” (Rahman, 1971)
Sebelum  adanya  amandemen  UUD  45,  satu  diantara  instrumen  hukum  mutakhir  yang dimiliki oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara adalah GBHN, yakni suatu haluan Negara dalam garis-garis  besar  yang  pada  hakekatnya  digunakan  sebagai  Pola  Umum  Pembangunan  Nasional  dan merupakan  rangkaian  kontinuitas  program-program  Pembangunan  di  segala  bidang  untuk  dapat mewujudkan tujuan nasional. Hal tersebut sebagaimana teraiaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan  berbangsa  dan  ikut  melaksanakan  keteriban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
GBHN  berfungsi memberikan  kejelasan  arah  bagi perjuangan  Negara  dan  rakyat  Indonesia yang  sedang  membangun,  agar  dengan  demikian  dapat  mewujudkan  keadaan  yang  diinginkan  lima tahun  dalam  rangkaian  kontinuitas  yang  berjangka  panjang.  (Cahyono,  2017).  Berdasarkan argumentasi tersebut diatas, maka dapat dikatakan GBHN merupakan instrumen hukum penting yang berfungsi untuk menjaga stabilitas Negara Indonesia.
Perubahan  UUD  1945  pasca  reformasi,  menempatkan  kelembagaan  MPR  yang  semula sebagai lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara. Tugas dan kewenangan MPR pasca perubahan  konstitusi  menjadi  lebih  terbatas,  diantaranya  mengubah  dan  menetapkan  UUD,  melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya,  setelah  Presiden  dan  atau  Wakil  Presiden  diberi  kesempatan  menyampaikan  penjelasan dalam  Sidang  Paripurna  Majelis.  Berikutnya,  melantik  Wakil  Presiden  menjadi  Presiden  apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya;  memilih  dan  melantik  Wakil  Presiden  dari  dua  calon  yang  diajukan  Presiden  apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari (Cahyono, 2017). Tidak ada lagi kewenangan MPR untuk mendengar dan membahas laporan kemajuan [progress report) dari lembaga negara dan pelaksanaan tugasnya; Ketiga, Presiden tidak  perlu  lagi  memberi  laporan  pertanggungjawaban  kepada  MPR  pada  akhir  masa  jabatannya (Cahyono, 2017).
GBHN yang pada hakekatnya digunakan sebagai pola umum pembangunan nasional sebagai rangkaian  kontinuitas  program-program  Pembangunan  di  segala  bidang  pasca  pembahan  konstitusi berpindah  kepada  Presiden  sebagai  Pemegang  Kekuasaan  Pemerintahan  Negara.  Berdasarkan  hal tersebut,  maka  konsekuensi  logisnya  dimungkinkan  terbukanya  pintu  diskontinuitas  arah  kebijakan pola pembangunan umum nasional. Maksudnya bahwa setiap Presiden yang terpilih, terbuka dan tidak terikat  untuk  memiliki  pola  umum  pembangunan  nasional  yang  berbeda  dengan  Presiden  terdahulu. Dinamika  ini  justru  menimbulkan  kesenjangan  dalam  hal  rangkaian  kontinuitas  program-program Pembangunan di segala bidang yang tentu saja membutuhkan perencanaan yang komprehensif.
Pada titik tertentu (i hard popular sovereignty ), tentu saja dinamika ini bisa "membangunkan"
Kedaulatan  Rakyat  yang  semula  bersifat  diam {silent) dan  tidak  tampak  C invinsible ),  menjadi  suatu dentum {sound) dan nyata (visible), jika diskontinuitas tersebut berakibat ketidakstabilan pada negara dalam pengertian tidak terlaksananya tujuan negara yakni melindungi segenap ban-gsa Indonesia dan unftrk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidttpan  berbangsa  dan  ikut  melaksanakan keteriban  dttnia  yang  berdasarkan  kemei'dekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial.  Resistensi penerimaan  dan  kepatuhan  rakyat  akan  menjadi  penanda  dentum (sound) dan  nyata  ( visible )  dari kedaulatan  rakyat  bangsa  Indonesia  yang  secara  hakikat  bersifat permanence,  exclusiveness,  all comprehensiveness, inalienability,) indivisibility, Aiubsolutenes. Kesimpulan dan Saran Rangkaian  kontinuitas  program  pembangunan  di  segala  bidang  adalah  untuk  mevmjudkan tujuan  negara  dan  menjaga  stabilitasnya.  Dialetika  sejarah  kedaulatan  Bangsa  Indonesia,  telah menempatkan peran penting MPR dalam hal penenrtran suarti lraluan negara dalam garis-garis besar. Selanjutnya,  sebagai  “ guardian  of  popular  soverignty», maka  MPR  dalam  kerangka  "Kedaulatan Hukum"  Bangsa  Indonesia  perlu  diatur  kembali  dalam  perubahan  konstitusi  yang  kelima. Mengembalikan firngsi dan kewenangan MPR terkait GBHN adalah mertipakan suatu urgensi dalam koirteks  unftrk  menjaga  rangkaian  kontinuitas  program  pembangunan  di  segala  bidang,  agar  tidak terdapat !.esistensi penei'imaan dan kepatuhan dari rakyat yang dapat mengakibatkair penanda deirtum (sound) dan nyata ( visible ) dari kedaulatan rakyat (hard popular sovereignty)

## Daftar Pustaka Buku
جأعةة؟ا . IwNi, Political Science and Comparative Corrstitutiorral Law, N أدا . \, bk\N York: Baker and Taylot. Company, 1.890
OAiyio. 1
لئ ١ ا ً ١ , d., Konstitusi dan MPR Dalam Dinamika Sejarah, Ceil w., ٠ الئاة . Sekretariat Jenderal MPR RI., 2017
Djoened. Marwati dkk. Sejarah Nasional Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1984 Jenkins. Edward, A Histoty of Politics, (Ne ١ v York: Macmillan. Co, 1900), P.151 VY ؟؛ %k>. eU\, Modrd 1 Sejarah, Indonesia: Hibah. Modul Pendidikan Pengajaran:
Content Development Tema 2?7,Depok: Universitas Indonesia, 2008 Pru’thi. R.K, The Political Theory, New Delhi: Sarup & Son, 2005 Rairman. Hafiz Habur, Political Science and Government, Eight Edition, Dacca: .Ideal Publication, 1971
Slrarma. Urmila and S.K. Sharma, Principles and Theory ofPolitical Science, Vol-1, New Delhi: Atlantic Publisher. & Distributors, 2007 Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negar'a Republik Indonesia Talrun 1945 JurnaJ dan Makalah Bryce. Lord, Political Science Quarterly , Vol. 36, No. 4 (Dec., 1921) Reksodiputro.  Mardjono, Beberapa  Catatan  Untuk  Perjalanan  Sejarah  Hukum  Pidana  Indonesia,
(makalah disampaikan sebagai Kuliah Tamu Pada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia JENTER, Jakarta, 7 April 2016)

## Internet
Ulil Absiroh et.al, Sejarah Pemahaman 350 Tahun Indonesia dijajah Belanda, file:///C:/Users/hp/Downloads/BAHAN <) o20MPR/2054(S()-seiarah-pemahaman-350~ tahun-indonesia- di.pdf di unduh pada tanggal 12 November 2018 Encyclopedia Britannica, SovereigntyPo/#zcs. https://www.brit annica.com/topic/sQvereigntv, diunduh pada tanggal 11 November 201Sunarso, Hukum informasi Dan Transaksi Elektronik, Jakarta: Rineka Cipta, 2009