Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)
Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com
Implementasi Kebijakan Undang-Undang No.41 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap  Pelaku Usaha Agribisnis Peternakan di Kabupaten Konawe Selatan

## INFO PENULIS
Ayu Lestari Dewi Universitas Sulawesi Tenggara dewylestari35@gmail.com
La Panga Mpalasi
Universitas Sulawesi Tenggara lapanga1961@gmail.com

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307 Vol. 3, No. 2, Agustus 2023 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2023 Arden Jaya Publisher All rights reserved
Saran Penulisan Referensi:
Dewi,  A,  L.,  &  Mplasi,  L.  P.    (2023).  Implementasi  Kebijakan  Undang-Undang  No.41  Tahun  2014  atas perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Pelaku  Usaha  Agribisnis  Peternakan  di  Kabupaten  Konawe  Selatan. Arus  Jurnal  Sosial  dan  Humaniora, 3 (2), 144-148.

## Abstrak
Pembangunan  Pertanian  merupakan  upaya  sadar  dalam  melakukan  perubahan kearah  yang  lebih  baik  guna  meningkatkan  kualitas  lingkungan  hidup  dan dilaksanakan  melalui  pendekatan  Agribisnis.  Kualitas  lingkungan  hidup  yang semakin  menurun  dan  perubahan    ekosistem  lingkungan  hidup  disebabkan  oleh semakin  tingginya  karagaman  dalam  implementasi  kebijakan  pembangunan pertanian, industri  dan pelaku usaha lainnya.   Perubahan kualitas lingkungan atas pemanfaatan suatu ekosistem tentunya dapat mengancam kehidupan manusia dan makhluk  lainnya  untuk  kelangsungan  hidup  baik  itu  dalam  sektor  ekonomi  dan social maupun budaya jika tidak dikelola dengan sepantasnya. Fenomena maraknya perdagangan hewan dan lalu lintas pelaku usaha sangat mempengaruhi Kesehatan hewan  dimana  kesehatan  hewan  merupakan  urusan  yang  berkaitan  dengan perlindungan  sumber  daya  hewan,  kesehatan  masyarakat,  dan  lingkungan  serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar  untuk  mendukung  kedaulatan,  kemandirian,  dan  ketahanan  pangan  asal hewan. Penerapan kebijakan Hewan ternak merupakan salah satu pendorong aspek bisnis  di  Indonesia,  dimana  hewan  juga  sangat  bermanfaat  bagi  tumbuhan (kotorannya dijadikan pupuk). Sapi merupakan hewan ternak yang memiliki potensi ekonomi  yang  cukup  tinggi,  baik  sebagai  ternak  bibit  maupun  sebagai  produk hewani yang dapat diambil daging, susu, dan lainnya.
Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Peternakan

## A. Pendahuluan
Pembangunan  Pertanian  merupakan  upaya  sadar  dalam  melakukan  perubahan  kearah yang  lebih  baik  guna  meningkatkan  kualitas  lingkungan  hidup  dan  dilaksanakan  melalui pendekatan  Agribisnis.  Kualitas  lingkungan  hidup  yang  semakin  menurun  dan  perubahan ekosistem  lingkungan  hidup  disebabkan  oleh  semakin  tingginya  karagaman  dalam implementasi  kebijakan  pembangunan  pertanian,  industri    dan  pelaku  usaha  lainnya. Perubahan kualitas lingkungan atas pemanfaatan suatu ekosistem tentunya dapat mengancam kehidupan  manusia  dan  makhluk  lainnya  untuk  kelangsungan  hidup  baik  itu  dalam  sektor ekonomi  dan  social  maupun  budaya  jika  tidak  dikelola  dengan  sepantasnya . Fenomena maraknya  perdagangan  hewan  dan  lalu  lintas  pelaku  usaha  sangat  mempengaruhi  Kesehatan hewan  dimana  kesehatan  hewan  merupakan  urusan  yang  berkaitan  dengan  perlindungan sumber  daya  hewan,  kesehatan  masyarakat,  dan  lingkungan  serta    jaminan  keamanan  pakan hewan
Ternak  adalah  hewan  peliharaan,  yang  hidupnya  dengan  mengenal  tempatnya, makanannya  dan  perkembang-biakannya  serta manfaatnya,  diatur  dan  diawasi  oleh  manusia, dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia (UU no.6/1967). Hewan ternak terbagi menjadi dua berdasarkan ukuran, yaitu peternakan  hewan  kecil  seperti  kelinci,  ayam,  bebek  dan  lain-lain,  serta  peternakan  hewan besar seperti kuda, kerbau dan sapi.
Pentingnya sebuah kesadaran untuk mematuhi aturan tentunya harus dilandasi pada pola pikir  yang  sehat  dimana  seseorang  yang    sadar  dengan  pemikiran  sehat  tentunya  akan membentuk  pola  pikir  dan  kebiasaan  yang  baik.  Pada  prinsipnya  hakekat  dari  pembangunan nasional  tidak  hanya  berorientasi  pada  membangun  negara  yang  sejahtera  tetapi  juga membangun  masyarakat  seutuhnya  yang  sejahtera  dan  mampu  hidup  layak.  dalam mewujudkan  hal  tersebut  perlu  mempelajari  nilai-nilai  yang  tumbuh  dalam  kehidupan masyarakat.
Undang-Undang No.41 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di jelaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi  segenap  bangsa  indonesia  melalui  penyelenggaraan  peternakan  dan  kesehatan hewan  dengan  mengamangkan  dan  menjamin  pemanfaatan  dan  pelestarian  hewan  untuk mewujudkan  kedaulatan,  kemandirian,  serta  ketahanan  pangan  dalam  rangka  menciptakan kesejahteraan  dan  kemakmuran  seluruh  rakyat  Indonesia  sesuai  dengan  amanat  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Penerapan  kebijakan  Hewan  ternak  merupakan  salah  satu  pendorong  aspek  bisnis  di Indonesia,  dimana  hewan  juga  sangat  bermanfaat  bagi  tumbuhan  (kotorannya  dijadikan pupuk). Sapi merupakan hewan ternak yang memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi, baik sebagai  ternak  bibit  maupun  sebagai  produk  hewani  yang  dapat  diambil  daging,  susu,  dan

## Abstract
Agriculture  development  are  widly  powerfully  on  to  better  exchange  activity  to increasing of enviroment quality and implemented althought Agrobusiness aproach. The quality of the environment is decreasing and ecosistem exchange where other uses  can  certainly  threaten  the  lives  of  humans  and  other  living  things  in  the survival of humans both in the economic and social sectors if not managed properly. The phenomenon of the rampant trade in animals and the traffic of business actors greatly  affects  animal  health  where  animal  health  is  a  matter  related  to  the protection  of  animal  resources,  public  health,  and  the  environment  as  well  as guaranteeing the safety of animal products, animal welfare, and increasing market access to support sovereignty, independence, and food security of animal origin. The implementation of the Livestock policy is one of the drivers of business  aspects in Indonesia,  where  animals  are  also  very  useful  for  plants  (their  manure  is  used  as fertilizer).  Cattle  are  livestock  that  have  quite  high  economic  potential,  both  as breeding stock and as animal products that can be taken for meat, milk, and others.
Keywords :  Implementation, Policy, Animal Husbandry .
lainnya.  Hewan  ternak  ini  prospeknya  sangat  menjanjikan  di  Indonesia.  Selain  perawatannya mudah,  ketersediaan  pangan  juga  banyak  di  Indonesia.  Makanan  utama  hewan  ini  adalah rerumputan dan dedaunan
Tinjauan Umum Golongan hewan ternak Hewan ternak terbagi menjadi dua  berdasarkan ukuran, yaitu :
a) Peternakan Hewan Kecil Seperti Kelinci, Ayam, Bebek
b) Peternakan Hewan Besar Seperti Kuda, Kerbau Dan Sapi.
Tinjauan  Landasan  Hukum  Mengenai  kesehatan  ternak  dan  lalu  lintas  ternak  di  kabupaten konawe selatan beberapa peraturan hukum yang berlaku yaitu :
a. Undang-Undang  No.41  Tahun  2014  atas  perubahan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
b. Peraturan daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengaturan Lalu Lintas Ternak dan Bahan Asal Ternak

## B. Metodologi
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  empiris  yaitu  suatu pendekatan  melalui  penelahan  dilapangan  baik  penelitian,  pendapat,  yang  berkaitan  dengan Implementasi  Kebijakan  Undang-Undang  No.41  Tahun  2014  atas  perubahan  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pada Peternak Dan Pelaku Usaha Di Kabupaten Konawe Selatan. data dikumpulkan melalui observasi, studi pustaka. dan wawancara.

## C. Hasil dan pembahasan
Tujuan  Implementasi  Kebijakan  Undang-Undang  No.41  Tahun  2014  atas  perubahan Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2009  Tentang  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan Terhadap Pelaku Usaha Agribisnis Peternakan
Untuk  mengetahui mengetahui  faktor-faktor  apa  saja  yang  menjadi  masalah  dan  perlu diberikan solusi dalam pengendalian dan pengawasan terhadap kesehatan hewan di kabupaten konawe selatan berdasarkan undang-undang 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hew an Kegunaannya sebagai referensi atau informasi  yang diperuntukkan bagi:
1. akademisi sehingga dapat memberikan pemikiran baru terkait dengan perlindungan dan pengelolaan hewan ternak.
2. pemerintah  diharapkan  dapat  menjadi  referensi  tambahan  dalam  merumuskan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan dan pengelolaan hewan ternak serta lalu lintas ternak yang memiliki ijin.
3. Perbandingan  terhadap  beberapa informasi  tentang  pengendalian  dan  pengawasan kesehatan hewan
4. Peternak dan pelaku usaha
5. Masyarakat umum.
perkembangan  teknologi  yang  kian  canggih  saat  ini  sebenarnya  memberikan  peluang yang  cukup  signifikan  untuk  membantu  peternak  agar  dapat  mengangani  penyakit  sapi dengan  segera.  Meningkatnya  pengguna  gadget  atau  smartphone  pada  kalangan masyarakat,  dapat  menjadi  peluang  untuk  memberdayakan  sebuah  sistem  yang  dapat mengklasifikasikan  penyakit  pada  hewan  ternak  agar  masyarakat  dapat  mengidentifikasi mengenai jenis penyakit yang timbul.

## Sasaran yang ingin dicapai
a. Edukasi kepada para peternak .
b. Edukasi  yang  dilakukan  pada  masyarakat,  agar  supaya  masyarakat  dapat terlibat  aktif  untuk  mengawasi  dan  melaporkan  ketika  melihat  adanya kegiatan yang tidak tepat terhadap lalu lintas dan kesehatan pangan ternak
c. Edukasi yang dilakukan pada para pelaku usaha agar lebih paham mengenai eberadaan ternak yang sehat dan layak untuk di salurkan sebagai bagian dari usaha

## Hal-hal Yang Mempengaruhi Dalam Pengedukasian Hukum
Rendahnya kesadaran hukum dipengaruhi oleh berbagai hal misalnya faktor internal yakni pola pikir, pendidikan, tanggung jawab hingga pada tingkat ekonomi masyarakat yang rendah faktor- faktor  tersebut  umumya  memiliki  arti  yang  luas,  sehingga  dampak  positif  atau  negatifnya terletak pada isi di dalam Faktor itu sendiri, yaitu sebagai berikut :
a) Faktor masyarakat
kecendrungan  masyarakat  menganggap  hukum  masih  lemah  dan  belum  bisa mengakomodir keadilan yang diharapkan oleh masyarakat
b) Faktor peraturan
Campur  tangan  hukum  yang  semakin  meluas  ke  dalam  bidang  kehidupan  masyarakat menyebabkan  masalah  efektivitas  penerapan  hukum  semakin  penting.  peraturan perundang-undangan  yang  telah  dibuat  oleh  lembaga  yanga  berwenang  dan  masih belum  mengakomodir  kebutuhan  perlindungan  bagi  masyarakat  tidak  akan  memberi dampak yang baik bagi ketaatan yang diharapkan.
c) Faktor penegak hukum
Aparat Penegak Hukum sebagai pelaksana hukum itu sendiri terkadang  masih belum  mampu  untuk  benar-benar  menerapkan  peraturan  yang  sudah ditetapkan.  bahkan  seringnya  terjadi  aparat  penegak  hukum  yang  seharusnya sebagai pelaksana justru melanggar hukum. Dimana kita melihat Secara umum, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan  dan peranannya  Kedudukan ini merupakan  suatu  wadah  yang  isinya  hak  dan  kewajiban.  Sebagai  penegak hukum,  memiliki  kedudukan  dan  peranan  sekaligus  sebagai  bagian  dari masyarakat  yang  harus menaati  hukum  dan  bertindak  sebagai  seseorang yang membuat dan melaksanakan hukum itu sendiri. Dengan demikian tidak mustahil terkadang  antara  kedudukan  dan  peranan  menimbulkan  konflik  bilamana  di dalam  kenyataannya  menuntut  antara  peranan  yang  seharusnya  dengan peranan yang sebenarnya dilakukan oleh seorang penegak hukum.
d) Faktor kebiasaan Sebagai  hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang  didasarkan  pada  karsa  manusia  didalam pergaulan  hidup.  budaya  hukum  pada  dasarnya  mencakup  nilai-nilai  yang  mendasari hukum yang berlaku, nilai norma inilah yang merupakan konseps abstrak mengenai apa yang  dianggap  baik  sehingga  dilakukan  dan  apa  yang  dianggap  buruk  sehingga dihindari.
e) Faktor pemerintah Kurangnya pengawasan dari pemerintah baik terhadap pelaku usaha maupun terhadap penerapan kebijakan peraturan yang ada
f) Faktor pelaku usaha
Adanya  kecenderungan  pelaku  usaha mencari  keuntungan  sebanyak-banyaknya  tanpa memikirkan bahaya dan dampaknya bagi hewan ternak

## D. Kesimpulan
Penerapan  kebijakan  Hewan  ternak  merupakan  salah  satu  pendorong  aspek  bisnis  di Indonesia,  dimana  hewan  juga  sangat  bermanfaat  bagi  tumbuhan  (kotorannya  dijadikan pupuk). Sapi merupakan hewan ternak yang memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi, baik sebagai  ternak  bibit  maupun  sebagai  produk  hewani  yang  dapat  diambil  daging,  susu,  dan lainnya. Kurangnya pengawasan dari pemerintah baik terhadap pelaku usaha maupun terhadap penerapan  kebijakan  peraturan  yang  ada  menjadi  sebuah  masalah  tersendiri  terhadap pengawasan  yang  tepat  yang  diberlakukan  bagi  pelaku  usaha  maupun  peternak  rumahan. Dimana  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2014  atas  perubahan  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di jelaskan bahwa negara bertanggung jawab  untuk  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  melalui  penyelenggaraan  peternakan  dan kesehatan hewan dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan.

## E. Referensi
Indrawan,  W.  (2014).  Keragaman  memelihara  Kesehatan  Hewan  Ternak, Jurnal  Online mahasiswa, 2 ,  Arsitektur Universitas Tanjungpura, Rumah Sakit Hewan di Kota Pontianak. Panga,  M.  L.,  &  Hardin.  (2020). Agrobisnis  &  Pemberdayaan  Masyarakat .  CV.  Kanaka  Media, Surabaya Jawa Timur.
Rahayu,  A.  Y.  S.,  &  Juwono,  V.  (2018). Birokrasi  &  Governance  Teori,  Konsep  &  Aplikasinya . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soeharsono. (2008). Bionomika Ternak . Widya Padjadjaran, Bandung. Soekanto,  S.  (2007). Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Undang-  Undang  No.41  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  UU  Nomor  18  Tahun  2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.