## ASPEK HUKUM PENEGAKAN ADMINISTRASI

## Said Syahrul Rahmad
Dosen Prodi Hukum Tatanegara STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh said_s_rahmad@yahoo.com

## Abtract
Administrative  law  is  a  rule  in  the  government  that  must  be  executed  to  achieve  the  goals  of  the State and kemakruran fair for the people. To achieve the aspired it, then the government should run a  good  administration  to  perform  a  variety  of  ways  whether  it  is  conducting  surveillance, investigation  and  administrative  sanctions.  Law  enforcement  is  necessary  for  all  government administrative  functions  can  be  executed  in  accordance  with  applicable  laws  corridor. Administrative law can be run properly implemented in accordance with applicable laws corridor. Besides, it is also necessary supervision as a preventive measure to enforce compliance, while the application of a sanction repressive measures to enforce compliance
Keywords : Enforcement Administration, sanctions

## 1. PENDAHULUAN
Pada saat sekarang maupun pada zaman dulu secara sadar atau tidak sadar warga Negara pada umumnya selalu berhubungan dengan aktifitas birokrasi pemerintahan. Tidak henti-hentinya orang harus  berurusan  dengan  birokrasi,  sejak  berada  dalam  kandungan  sampai  meninggal  dunia (wahyudi, 2002). Setidaknya pada masa dalam kandungan kita sudah diperiksa ke Puskesmas yang tentunya  memperoleh  subsidi  pemerintah,  baik  di  swasta  maupun  pemerintahan.  Disamping  itu pada  saat  kita  dilahirkan  juga  berurusan  dengan  pemerintahan  pemerintahan,  contohnya  pada  saat membuat  akta  kelahiran.  Dan  contoh  pada  saat  meninggal  dunia  membuat  akta  kematian  yang dibuat  oleh  pemerintahan,  yaitu  dalam  hal  ini  sama-sama  di  catat  oleh  pihak  pencacatan  sipil (Miftah, 2002).
Beranjak  dari  situ  setelah  dewasa  orang  akan  membutuhkan  KTP  yang  di  keluarkan  oleh aparatur  pemerintahan  dan  banyak  lainnya  yang  urusannya  juga  berurusan  dengan  pemerintahan. Begitu  luas  ruang  lingkup  jasa  pelayanan  umum  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  sehingga semua orang mau tidak mau harus menerima bahwa intervensi birokrasi melalui pelayanan umum, itu  absah  adanya.  Akan  tetapi  pertanyaan-pertanyaan  etis  akan  muncul  sehubungan  dengan kurangnya  perhatian cancen para  aparatur  birokrasi  terhadap  kebutuhan  warga  Negara  pada umumnya.  Untuk  memperoleh  pelayanan  yang  sederhana  saja,  pengguna  jasa  sering  dihadapkan pada  kesulitan-kesulitan  yang  terkadang  mengada-ada.  Kita  sering  melihat  antrian  panjang  orang- orang yang akan membayar rekening listrik PLN, pada saat membayar pajak, urusan-urusan STNK dan SIM di bank, di kantor-kantor pemerintah daerah atau di rumah sakit. Disamping itu juga sering terjadi diskriminasi terhadap pelayanan publik, padahal aparatur pemerintah mempunyai misi untuk melayani masyarakat dengan baik. Para pegawai tidak lagi merasa terpanggil untuk meningkatkan efesiensi dan memperbaiki prosedur kerja tetapi malahan lebih sering menolak adanya perubahan.
Etos  kerja  yang  cenderung  mempertahankan status  quo ini  telah  menumbuhkan  persepsi masyarakat  bahwa  berhubungan  dengan  birokrasi  berarti  berhadapan  dengan  berbagai  prosedur yang berbelit-belit, makan waktu lama dan menyebalkan (Miftah, 2002). Sebagian masyarakat yang menginginkan proses yang cepat, tidak lama (dalam hal ini masalah urusan administrasi) misalnya mengurus  Akte  tanah  di  kantor  Badan  Pertahan  Nasional,  maka  masyarakat  atau  orang  tersebut akan  mencari  berbagai cara  sehingga  akta  tanahnya  cepat selesai.  Contohnya  dengan  memberikan sejumlah  uang  kepada  seorang  pegawai  di  Badan  Pertanahan  agar  akte  tanahnya  cepat  selesai. Disini  jelas  terjadi  diskriminasi  dalam  pelayan  publik  dan  telah  salah  menggunakan  kewenangan yang  telah  diberikan..  Padahal  pegawai  tersebut  sebagai  aparatur  yang  dimata  masyarakat  adalah orang yang melakukan penegakkan hukum, tapi malahan yang terjadi sebaliknya.
Walaupun demikian ada juga aparatur yang salah menjalankan aturan yang telah ada sehingga terjadi pelanggaran, baik itu karena kesilapan atau memang kekurangan disiplin ilmu yang dimiliki sehingga  salah  mengaplikasikannya.  Ini  semua  seperti  yang  dijelaskan  di  atas  memang  realitas terjadi  dalam  praktek  pemerintahan  dimasa  sekarang.  Maka  untuk  itu  perlu  adanya  penegakan hukum  dan  pengawasan  yang  efektif.  Agar  hal-hal  seperti  itu  dapat  diantisipasi  dan  tidak  terjadi lagi.

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  penulisan  ini  metode  yang  digunakan  adalah  metode  kepustakaan library  reaseach. Menggunakan  pendekatan  normatif  yaitu  dengan  memberikan  analisis  dan  mensistematiskan hukum  yang  berlaku  kemudian  melakukan  sinkronisasi  peraturan  perundang-undangan  serta doktrin-doktrin  ilmu  hukum.  Penelitian  Hukum  Normatif  adalah  metode  penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  belaka  (Soekanto,  2001).  Untuk
memperolah suatu pembahasan yang sesuai dengan apa yang terdapat didalam perumusan masalah yang  akan  di  analisis  dalam  pembahasan.  Yang  dianalisis  adalah  aspek  hukum  positif,  pengaruh berlaku  dan  faktor-faktor  non  hukum  terhadap  berlakunya  ketentuan  hukum  positif.  Dalam penulisan  ini,  pengumpulan  data  diawali  dengan  kegiatan  penelusuran  kepustakaan  terhadap peraturan  perundang-undangan  dan  sumber  hukum  positif  lain  dari  sumber  hukum  yang  relevan dengan  pokok  persoalan  dalam  penelitian  (Soekanto,  2001)Kemudian  mengumpulkan  data keseluruhan untuk dianalisis.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1.  Menjalankan Administrasi yang baik
Negara  Indonesia  sebagai  Negara  nasional,  maka  administrasi  negaranyapun  adalah administrasi  Negara  nasional  mempunyai  kewajiban  untuk  mempertinggi  kepribadian  nasoinal Indonesia.  Sehingga  kebudayaan  Indonesia  betul-betul  mekar  dan  berkembang.,  dimana menunjukkan  keagungan  bangsa.  Kepribadian  Indonesia adalah  kepribadian  yang  religius,  dengan demikian  kebudayaan  Indonesia  adalah  kebudayaan  yang  relegius  juga.  Oleh  karena  itu  fungsi administrasi  Negara  harus  menuju  kearah  itu,  seperti  yang  di  cita-citakan  bangsa  Indonesia (Sukarna, 1975).
Menurut  P.  Nicolai  dan  kawan-kawan  sarjana  agar  hukum  administrasi  dapat  dijalankan dengan baik, artinya dilaksanakan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, antara lain yaitu :
1. Pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau bedasarkan undang-undang  yang  ditetapkan  secara  tertulis  dan  pengawasan  terhadap  keputusan  yang meletakkan kewajiban kepada individu.
2. Penerapan kewenangan sanksi pemerintah.
Pendapat P. Nicolai hampir sama dengan Teori Berge seperti dikutip Philipus M. Hadjon, yang menyatakan  bahwa  intrumen  penegakan  hukum  administrasi  negara  meliputi  :  pengawasan  dan penerapan  sanksi.  Pengawasan  merupakan  langkah preventif untuk  memaksakan  kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.
Disamping pendapat kedua di atas Paulus E. Lotulung, mengemukakan juga beberapa macam pengawasan dalam  hokum administrasi negara yang ditinjau dari segi kedudukan dari badan atau organ yang melaksanakan kontrol itu terhadap badan atau organ yang dikontrol, dapatlah dibedakan antara  jenis  kontrol intern dan  kontrol ektern .    Kontrol intern berarti  bahwa  pengawasan  itu dilakukan  oleh  badan  yang  secara  organisatoris  atau  struktural  masih  termasuk  dalam  lingkungan pemerintahan sendiri. Sedangkan kontrol ektern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau lembaga yang secara organisatoris atau struktural berda di luar pemerintahan.
Telah  penulis  sebutkan  tadi  disamping  pengawasan,  agar  hukum  administrasi  negara  tidak stagnan atau mengalami kemacetan dalam  pelaksanaannya, maka ada satu lagi yaitu sanksi. Sanksi disini  merupakan  bagian  penting  dalam  setiap  perundang-undangan.  Bahkan  J.B.J.M.  tan  Berge menyebutkan  bahwa  sanksi  merupakan  inti  dari  kelancaran  atau  penegakan  hukum  administrasi. Sanksi  akan  menjamin  penegakan  hukum  administrasi  karena  sanksi  salah  satu  intsrumen  untuk memaksakan  tingkah  laku  para  warga  Negara  pada  umumnya  dan  khususnya  instansi  pemerintah. Oleh  sebab  itulah  sanksi  sering  merupakan  bagian  yang  melekat  pada  nama  hukum    tetentu (Ridwan, 2006). Adapun Sanksi-sanksi yang dimaksudkan di atas antara lain :
1. Bestuursdwang (paksaan   pemerintah)  merupakan  tindakan-tindakan  yang  nyata  ( feitelijke handeling ) dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaedah hukum  administrasi  atau  (bila  masih)  melakukan  apa  yang  seharusnya  ditinggalkan  oleh
para  warga  karena  bertentangan  dengan  undang-undang.  Penerapan  sanksi  ini  jelas  harus atas peraturan perundang-undangan yang tegas
2.    Penarikan  kembali  keputusan  atau  ketetapan  yang  menguntungkan  (izin,    pembayaran, subsidi),  penarikan  ini  tidak    terlalu  perlu  pada  suatu  peraturan  perundang-undangan.  Hal itu  tidak  termasuk  apabila  keputusan  atau  ketetapan  tersebut  berlaku  untuk  waktu  yang tidak  tertentu  dan  menurut  sifatnya  “dapat  di  akhiri”  atau  ditarik  kembali  (izin,  subsidi berskala).  Tanpa  suatu  dasar  hukum  yang  tegas  untuk  itu  penarikan  kembali  tidak  dapat diadakan    secara  berlaku  surut.  Karena  bertentangn  dengan  azas  hukum,  tapi  kebanyakan undang-undang  modern,  kewenangan  penarikan  kembali  sebagai  sanksi  diatur  dengan tegas.
3. Penggenaan  denda  administratif,  merupakan  sanksi  yang  sering  ditemukan  dalam  hukum pajak yang menyerupai penggunaan suatu sanksi pidana (juga harus atas landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku)
4. Penggenaan uang paksa oleh pemerintah yang sering disebut dwangsom (Soemantri, 2005). Menurut undang undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme.  Yang  di  maksud  dengan    aparat  pemerintah  atau Penyelenggaraan  Administrasi  Negara  yang  baik  adalah  :  aparat  pemerintah  yang  adil  dalam melaksanakan  tugasnya,  yaitu  aparat  yang  tidak  melakukan  diskriminatif  penduduk,  antara penduduk  kaya  dan  yang  tidak  kaya.  Aparat  pemerintah  yang  adil  adalah  juga  aparat  yang memberikan  kepada  pendusuk  apa  yang  menjadi  haknya.  Aparat  pemerintah  yang  bersih,  artinya tanpa  cacat  hukum,  tidak  melakukan  korupsi,  kolusi  maupun  nepotisme.  Aparat  pemerintah  yang berwibawa, yaitu aparat yang disegani oleh penduduk, bukan ditakuti.
Aparat pemerintah yang bermoral, artinya aparat yang  mempunyai keyakinan diri, keyakinan tentang  apa yang baik untuk dilakukan dan apa yang tidak baik untuk tidak dilakukan. Aparat yang dapat  mengawasi  diri  dalam  melaksanakan  tugasnya,  tanpa  harus  diawasi  dari luar. Misalnya  dari atasannya atau dari suatu badan pengawas. Mempunyai disiplin diri, artinya menaati dan mematuhi peraturan  tanpa  paksaan  dari  luar.  Misalnya  seorang  bendahara  mengelola  uang  Negara,  sesuai dengan peraturan tanpa paksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
Aparat pemerintah yang baik, artinya aparat yang : Berada dalam kedudukannya sebagai aparat yang  ideal  dan  fungsional.  Aparat  yang  ideal  adalah  aparat  yang  bekerja  dengan  cita-cita  tinggi, bercita-cita untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik dari pemerintah yang ada sebelumnya. Dan  aparatur  yang  fungsional  adalah  aparat  yang  menjalankan  fungsinya  yang  ulet,  tekun  dan dengan  penuh  rasa  tanggung  jawab.  Jika  ia  berkerja  membumi,  maka  ia  adalah  aparat  yang fungsional. Aparat yang baik merupakan bestaandvoorwaarde artinya syarat yang harus ada untuk adanya pemerintahan yanh baik atau administrasi yang baik  (Bachsan, 2001).

## 3.2. Tujuan Hukum Administrasi yang baik
Dalam masa modern sekarang ini yang di pentingkan bukan “hukum” administrasi akan tetapi administrasinya dan tercapainya tujuan dari administrasi dan kemakmuran bagi masyarakat, bukan tercapainya syarat formil saja.  Ivor Jenings menyatakan bahwa hukum administrasi adalah hukum yang  mengenai  administrasi.  Logemann  juga  menyatakan  bahwa  administrasi  sebagai  suatu organisasi, kekuasaan (gezagsorganisatie) bukan hukumnya yang diutamakan.
Untuk  sementara  saya  mengambil  kesimpulan  bahwa  bukan  hukum  yang  primair  bagi pergaulan manusia. Hukum itu bukan  menjadi tujuan tersendiri, akan tetapi hukum itu adalah alat belaka  untuk  mempertemukan  lalu  lintas  antar  manusia.  Dalam  pergaulan  hidup  manusia dibutuhkan  kerja  sama  dalam  berbagai  hal  agar  kebutuhannya  dapat  dicapai,  dan  kerja  sama  ini
membutuhkan  suatu  perasaan  kepastian  dan  aturan-aturan  yang  dapat  di  pegang.  Umpamanya dalam  hal  timbal  balik  perselisihan  paham  dan  pertikaian.  Hukum  bertujuan  untuk  menciptakan keadilan  berdasarkan  keseragaman  dan  kontinuitas  perlakuan  dalam  hal-hal  yang  serupa,  artinya dalam  hal-hal  yang  sampai  tidak  diadakan  perbedaan  perlakuan,  yang  senantiasa  berubah-ubah. (Widiyanti, 1992).

## 4. SIMPULAN
Hukum  administrasi  negara  merupakan  suatu  aturan  atau  kaedah  dalam  pemerintahan  yang harus  dijalankan  untuk  mencapai  tujuan  Negara  dan  kemakruran  yang  adil  bagi  masyarakatnya. Untuk  mencapai  yang  dicita-citakan  itu,  maka  pemerintah  harus  menjalankan  administrasi  yang baik  dengan  melakukan  berbagai  macam  cara  baik  itu  melakukan  pengawasan,  pengusutan  dan sanksi  administratif.  Penegakan  hukum  sangat  diperlukan  agar  semua  aktifitas  administrasi pemerintah dapat dijalankan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Menurut  P.  Nicolai  dan  kawan-kawan  sarjana  agar  hukum  administrasi  dapat  dijalankan dengan  baik,  artinya  dilaksanakan  sesuai  dengan  koridor  hukum  yang  berlaku,  antara  lain  yaitu pengawasan  bahwa  organ  pemerintahan  dapat  melaksanakan  ketaatan  pada  atau  bedasarkan undang-undang  yang  ditetapkan  secara  tertulis  dan  pengawasan  terhadap  keputusan  yang meletakkan kewajiban kepada individu.
Aparat pemerintah yang adil dalam melaksanakan tugasnya, yaitu aparat yang tidak melakukan diskriminatif  penduduk,  antara  penduduk  kaya  dan  yang  tidak  kaya.  Aparat  pemerintah  yang  adil adalah  juga  aparat  yang  memberikan  kepada  pendusuk  apa  yang  menjadi  haknya.  Aparat pemerintah  yang  bersih,  artinya  tanpa  cacat  hukum,  tidak  melakukan  korupsi,  kolusi  maupun nepotisme.  Aparat  pemerintah  yang  berwibawa,  yaitu  aparat  yang  disegani  oleh  penduduk,  bukan ditakuti.

## 5. REFERENSI
H.R, Ridwan , Hukum Administrasi Negara , Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, 2006. Kumorotumo, Wahyudi, Etika Adminisrtrasi Negara, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
M. Madson, Philipus, R. Sri Soemantri dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia , Yogyakarta : Gajah Mada University Press.2005.
Mustafa, Bachsan , Sistem Hukum Administrasi Negara , Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 2001. Sukarna, Capita Selekta Administrasi Negara, Bandung : Alumni, 1975. Sunindhia, Y.W, Ninik Widiyanti, Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi , Jakarta : Rineka Cipta, 1992.
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta : Rajawali Pers 2001
Thoha, Miftah, Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.