## ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PERORANGAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
Oleh : Dariana dan Fadli Agus

## ABSTRAK
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  sebagaimana  jenis  pajak  lainnya  merupakan  salah  satu sumber  penerimaan  negara  yang  sangat  penting  artinya  dalam  menunjang kelancaran  pembangunan  nasional.Penulis  melakukan  penelitian  pada  Unit Pelayanan  Teknis  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Dinas  Pendaptan  Daerah  Kabupaten Bengkalis,  dengan  maksud  dan  tujuan  ingin  mengetahui  Perhitungan  Pajak  Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Perorangan.
Metode  analisis  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  metode deskriptif dan kualitatif.Metode deskriftif merupakan suatu bentuk pengumpulan data yang  bertujuan  menggambarkan,  memaparkan  suatu  keadaanatau  suatu  masalah yang  ada  diperusahaan,  dimana  data  yang  diambil  dianalisiskebenarannya  dalam hal ini adalah Unit Pelayanan Teknis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.Metode kualitatif yaitu metode yang berdasarkan riset yang bersifat deskriptif.
Hasil Penelitian menunjukan pada dasarnya Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan  Dan  Perkotaan  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Bengkalis sesuai yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009  Tentang Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  Hal  ini  bisa  dilihat  pertama  pada  dasar  pengenaan PBB  yaitu  NJOP,  Penetapan  NJOP  telah  ditetapkan  oleh  Bupati  sesuai  dengan Perda  Nomor  02  Tahun  2013  Tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan.
Perhitungan  PBB  juga telah  sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009 Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  Hal  ini  bisa  selanjutnya  bisa  dilihat pada  penetapan tarif  yang  ditetapkan  dalam  Perda  Nomor  02  Tahun  2013  Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

## Kata Kunci: Perhitungan, Pajak Bumi dan Bangunan,Dispenda

## A. Latar Belakang Masalah
Dinas Pendapatan Daerah  merupakan  unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin  oleh  seorang  kepala  yang  berada  dibawah  dan  bertanggung  jawab  kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 1
Dinas  Pendapatan  Daerah  memiliki  tugas  yaitu  membantu  Bupati melaksanakan  urusan  Pemerintah  Daerah  berdasarkan  asas    otonomi  dan  tugas pembantuan  dibidang  Pendapatan  Daerah  dan  menyelenggarakan  fungsi  sesuai dengan yang telah ditetapkan.
Salah  satu  fungsi  dan  tugas  pokok  Dinas  Pendapatan  Daerah  ialah melaksanakan  pengalihan  PBB-P2  maka  Dinas    Pendapatan  daerah  melakukan penataan  struktur  organisasi  dengan  penambahan  fungsi  pengelolaan  PBB  P2  yaitu Unit Pelaksana Teknis Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Unit  Pelaksana  Teknis  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan (UPT  PBB  P2)  merupakan  Pelaksana  Teknis  untuk  melaksanakan  sebagian  tugas pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Bengkalis  yang  melaksanakan  kegiatan Pelayanan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan,  Unit  Pelaksana Teknis  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dipimpin  oleh  kepala  UPT  PBB  yang    berada dibawah Dinas Pendapatan Daerah. 2
Pajak  merupakan  salah  satu  sumber  pembiayaan  pembangunan  nasional dalam  rangka  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.Berkaitan  dengan  hal  tersebut pentingnya  pengelolaan  pajak  tersebut  menjadi  prioritas  bagi  pemerintah.  Ada berbagai  jenis  pajak  yang  dikenakan  kepada  masyarakat,  namun  dari  beberapa diantaranya  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  merupakan  jenis-jenis  pajak  sangat  potensil
1 Pemerintah Kabupaten Bengkalis. 2014. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. (Online) http:// www .bengkaliskab.go.id diakses 07 November 2014)
2 Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis . h.2
dan  strategis  sebagai  sumber  penghasilan  Negara  dalam  rangka  membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Salah  satu  aspek  penunjang  dalam  keberhasilan  pencapaian  tujuan pembangunan  nasional  selain  dari  aspek  sumber  daya  manusia,  sumber  daya  alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai  sektor  perpajakan  antara  lain  diperoleh  dari  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (PBB)  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  merupakan  salah  satu  faktor  pemasukan  bagi Negara  yang  cukup  potensil  dan  kontribusi  terhadap  pendapatan  negara  jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya sangat besar. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan  tersebut  tidak  lain  karena  objeknya  meliputi  seluruh  bumi  dan  bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan  adalah  pajak  atas  bumi  dan/atau  bangunan  yang  dimiliki,  dikuasai  oleh orang  pribadi  atau  Badan,  kecuali  kawasan  yang  digunakan  untuk  kegiatan  usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 3
Penerimaan negara yang berasal dari pajak sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang  sudah  menjadi  kewajiban  bagi  seluruh  masyarakat  Indonesia. Pentingnya  pajak  tersebut  terutama  untuk  pembiayaan  pembangunan,  hal  ini  tidak lain karena warga negara sebagai manusia biasa selain mempunyai kebutuhan sehari- hari  berupa  sandang  dan  pangan,  juga  membutuhkan  sarana  dan  prasarana,  seperti jalan  untuk  transportasi,  taman  untuk  hiburan  atau  rekreasi,  bahkan  keinginan merasakan aman dan terlindung. Sarana dan prasarana berupa fasilitas umum tersebut untuk  ketersediaannya  hanya  pemerintahlah  yang  bertanggung  jawab  untuk memenuhinya.
3 Undang undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Penerapan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  seperti  halnya  pajak  lain  nya  juga mengalami  perubahan  perubahan  yang  disesuaikan  dengan  perkembangan  yang terjadi di Indonesia.
Perubahan  perubahan  yang  dilakukan  pada  dasarnya  adalah  penyederhanaan dari  peraturan  yang  satu  ke  peraturan  yang  lainnya.  Penyederhanaan  beberapa  jenis pemungutan atas tanah dan bangunan, diatur dalam : 4
a. Ordinasi Pajak Rumah Tangga 1908
b. Ordinasi Verponding Indonesia 1923
c. Ordinasi Verponding 1928
d. Ordinasi Pajak Kekayaan 1923
e. Pasal 14 huruf j, k, dan l Undang-Undang No. 11 Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
f. Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  No.11  Tahun  1959 Tentang  Pajak  Hasil  Bumi  (IPEDA)  dan  peraturan  perundang- undangan  lainnya  sepanjang  mengenai  tanah  dan  bangunan,  tidak berlaku  lagi  dan  diganti  dengan  pemungutan  Pajak  Bumi  dan Bangunan (PBB).
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  merupakan  salah  satu  pajak  yang  dikelola oleh  pemerintah  pusat,  namun  didalam  pasal  2  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan jenis pajak  kabupaten/kota  antara  lain  adalah  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan, maka dengan ada nya Undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa PBB akan menjadi Pajak Daerah Kabupaten/Kota. 5
4 Rimsky K. Judisseno, Perpajakan , Edisi Revisi; (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004) h. 144
5 Amin Isnanto, Standar Pengajuan Pajak Bumi dan Bangunan , (Yogyakarta : Bahari Press, 2014) h. 4
Latar  belakang  PBB  menjadi  pajak  daerah  berlakunya  Undang-undang  23 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali terakhir  dengan  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang  Perubahan  kedua atau  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan  dengan  memberikan  kewenangan  yang  seluas-luasnya,  disertai  dengan pemberian  hak  dan  kewajiban  menyelenggarakan  otonomi  daerah  dalam  kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. 6
Pajak  adalah  salah  satu  alat  untuk  dapat  meredistribusi  pendapatan  dengan cara  memungut  pajak  yang  lebih  besar  bagi  warga  yang  berpendapatan  tinggi  dan memungut pajak yang lebih rendah bagi warga yang berpendapatan kecil.
Namun  setelah  PBB  menjadi  Pajak  Daerah  per  1  Januari  2014,  banyak masyarakat  atau  wajib  pajak  yang  belum  mengetahui  bagaimana  mekanisme penerbitan  hingga  perhitungan  PBB.  Maka  berkaitan  dengan  hal  tersebut  peneliti tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul  :Analisis  Perhitungan  Pajak  Bumi Dan BangunanPerdesaan Dan Perkotaan Perorangan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

## B. Permasalahan
1. Identifikasi Masalah
Analisis  Perhitungan  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Perdesaan  Dan Perkotaan  Perorangan  dari  latar  belakang  diatas  dapat  diidentifikasi  sebagai berikut :
a. Mekanisme  penerbitan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Bengkalis  telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
6 Ibid hal . 4
b. Perhitungan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  pada Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Bengkalis  sesuai  dengan  Undang- undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## 2. Batasan Masalah
Untuk  lebih  terarah  dan  tercapainya  tujuan  penelitian  ini,  maka  perlu untuk  penulis  memberikan  batasan  masalah  yang  akan  penulis  bahas  dalam penelitian  ini  yaitu  tentang  Analisis  Perhitungan  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan Perdesaan  Dan  Perkotaan  Perorangan  Pada  Dinas  Pendapatan  Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 dan 2015.

## 3. Perumusan Masalah
Dalam  rangka  memfokuskan  pembahasan,  maka  penulis  akan merumuskan  permasalahan  yang  akan  diangkat  dalam  penelitian  ini  sebagai berikut :
a. Bagaimana  mekanisme  penerbitan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan Dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis?
b. Bagaimana  Perhitungan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  Dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis?
C. Hipotesis
Hipotesis  merupakan  hasil  proses  rasional  yang  berbentuk  pertanyaan tentang  karakteristik  populasi.Hipotesisjuga  merupakan  jawaban  sementara terhadap  masalah  yang  masih  bersifat  praduga  karena  masih  harus  dibuktikan kebenarannya. Dalam penelitian ini penulis merumuskan hipotesis bahwa :
1. Mekanisme  penerbitan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  Dan Perkotaan  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Bengkalis  telah sesuai  dengan  Peraturan  dan  Standar  Operasional  Prosedur  Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Perhitungan Pajak Bumi dan  Bangunan  Perdesaan Dan Perkotaan pada Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Bengkalis  sesuai  pada  yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009  Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## D. Defenisi Operasional Variabel
Untuk  mempermudah  pemahaman  serta menghindari  terjadinya  salah pengertian  dan  interprestasi  dalam  penulisan  proposal  ini,  maka  berikut  ini adalah definisi dari variabel-variabel yang terdapat dalam judul penelitian ini:
1. Pajak
Pajak  adalah  iuran  tidak  mendapat  jasa  timbale  (kontraprestasi)  yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran- pengeluaran umum. 7
2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Pajak  atas  bumi  dan  bangunan  yang  dimiliki,  dikuasai,  dan/atau dimanfaatkan  oleh  orang  pribadi,  atau  badan,  kecuali  kawasan  yang digunakan  untuk  kegiatan  usaha  perkebunan,  perhutanan  dan pertambangan. 8

## E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
Kegunaan  hasil  penelitian  baik  secara  teoritis  maupun  secar  praktis adalah sebagai berikut :
1. Kegunaan secara teoritis Dapat memberikan pemahaman, penyebarluasan sekaligus pengembanganilmu  perpajakan.  Sehingga  masyarakat  khususnya  yang
7 Supramono dan Theresia Woro Damayanti “ Perpajakan Indonesia ”(Yogyakarta : Andi Publisher, 2010) h. 2 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan . h.4
wajib  pajak  dapat  mengetahui  mekanisme  penerbitan  pajak  bumi  dan bangunan
2. Kegunaan secara praktis
a. Untuk  menambah  khasanah  ilmu  pengetahuan  yang  bersifat  empiris khususnya yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan.
b. Sebagai  bahan  pertimbangan  bagi  pihak  lain  yang  akan  melakukan penelitian selanjutnya.
.

## TINJAUAN PUSTAKA
A. Pajak
1. Pengertian Pajak
Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah  berdasarkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah  yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat.
Pajak  merupakan  sumber  penerimaan  negara  yang  sangat  penting  dalam menopang  pembiayaan  pembangunan  yang  bersumber  dari  dalam  negeri.  Besar kecilnya  pajak  akan  menentukan  kapasitas  anggaran  negara  dalam  membiayai pengeluaran  negara,  baik  untuk  pembiayaan  pembangunan  maupun  untuk pembiayaan rutin. 9
Menurut Mangkoesoebroto (1998:181) pajak adalah suatu pungutan yang merupakan  hak  preogratif  pemerintah,  pungutan  tersebut  didasarkan  pada undang-undang,  pemungutannya  dapat  dipaksakan  kepada  subjek  pajak  untuk mana  tidak  ada  balas  jasa  yang  langsung  dapat  ditunjukan  penggunaannya.Dari defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang berhak memungut pajak adalah
9 Timbul Hamonangan Simanjuntak, et.al “ Dimensi Ekonomi Perpajakan  dalam Pembangunan Ekonomi ” (Jakarta : Penebar Swadaya Grup, 2012) h.9
negara  (Pemerintah).Pajak  dipungut  berdasarkan  undang-undang  dan  aturan pelaksanaanya,  yang  dapat  dipaksakan  kepada  subjek  pajak.Dalam  pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual dari pemerintah. 10
Defenisi  lain  Pajak  adalah  sebagian  harta  kekayaan  rakyat  (swasta)  yang berdasarkan  undang-undang,  wajib  diberikan  oleh  rakyat  kepada  negara  tanpa mendapat kontra prestasi secara individual dan langsung dari negara, serta bukan merupakan penalti, yang berfungsi : 11
i. sebagai dana untuk penyelenggaraan negara, dan sisanya, jika ada, digunakan untuk pembangunan.
ii. sebagai  instrument/alat  untuk  mengatur  kehidupan  social  ekonomi masyarakat.
Pajak Menurut  Pasal  1  angka  1  UU  No.28  th  2007  tentang  Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan,  Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,  dengan  tidak mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemamakmuran rakyat. 12
Dari  Pengertian  Pajak  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
a. Pembayaran  pajak  harus  berdasarkan   undang-undang  serta  aturan pelaksanaannya.
b. Sifatnya  dapat  dipaksakan.  Hal  ini  berarti  pelanggaran  atas  aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi.
c. Tidak  ada  kontra  prestasi  atau  jasa  timbal  dari  negara  yang  dapat dirasakan langsung oleh pembayar pajak
10 Ibid, h. 9 11 Muda Markus, “ Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar ” (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005). h. 1
12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007  tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undnag no 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan . h.2
d. Pemungutan  pajak  dilakukan  oleh  negara  baik  pusat  maupun  daerah (tidak  boleh  dilakukan  oleh  swasta  yang  orientasinya  adalah keuntungan).
e. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan umum.
2. Macam-macam Pajak
Pajak dapat dibagi dua golongan, yaitu :
1. Pajak  langsung  ialah  pajak  yang  harus  dipikul  sendiri  oleh  si  wajib pajak dan tidak dilimpahkan kepada orang lain.
Misalnya  :  pajak  seorang  pengusaha  dibayar  dari  pendapatan  atau labanya  sendiri  sehingga  pada  dasarnya  pajak  ini  tidak  menaikkan harga  barang  yang  diproduksi  oleh  pengusaha  itu.Contoh  pajak langsung  :  pajak  penghasilan,  pajak  kekayaan,  pajak  rumah  tangga, pajak perseroan, pajak bumi dan bangunan dan sebagainya.
2. Pajak  tidak  langsung  ialah  pajak  yang  dibayar  oleh  si  wajib  pajak tetapi  oleh  wajib  pajak  ini  dibebankan  kepada  orang  lain  yang membeli  barang-barang  yang  dihasilkan  olehnya.Pajak  ini  akhirnya dapat  menaikkan  harga,  karena  dibebankan  kepada  pembeli  dan karena  itu  hanya  dibayar  kalau  terjadi  transaksi  yang  menimbulkan pajak tersebut.
Misalnya  :  pajak  penjualan,  pajak  pembangunan,  bea  materai,  bea balik nama dan sebagainya.

## B. Pajak Daerah
Pajak daerah adalah pajak yang di kelola oleh pemerintah daerah dan hasil di pergunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  rutin  dan  pembangunan  daerah (APBD).Pajak  adalah  iuran  wajib  yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi  atau  badan kepada  daerah  tanpa  imbalan  langsung  yang  seimbang  yang  dapat  di  paksakan
berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  gunakan  untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  Daerah yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yng  bersifat  memaksa  berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 13
Jenis-jenis Pajak Daerah 14
1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :
a. Pajak Kendaraan Bermotor
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
d. Pajak Air Permukaan; dan
e. Pajak Rokok
2. Jenis Pajak Kabupaten Kota terdiri atas:
a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran
c. Pajak Hiburan
d. Pajak Reklame
e. Pajak Penerangan Jalan
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
g. Pajak Parkir
h. Pajak Air Tanah
i. Pajak Sarang Burung Walet
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
13 Undang undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . h.3
14 Ibid, h.11-12

## C. Dasar Hukum Pajak Daerah
Dasar  hukum  yang  digunakan  dalam  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan dan Perkotaan adalah :
1. Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2009    Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bengkalis  Nomor  11  Tahun  2011  Tentang Pajak Daerah
3. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bengkalis  Nomor  02  Tahun  2013  Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
4. Peraturan  Bupati  Bengkalis  Nomor  55  Tahun  2013  Tentang  Tata  Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
5. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi  dan  Tata  Kerja  Unit  Pelaksana  Teknis  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  Pada  Dinas  Pendapatan  Daerah Kabupaten Bengkalis
6. Peraturan  Bupati  Bengkalis  Nomor  43  Tahun  2014  Tentang  Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bengkalis
D. Pajak Bumi Dan Bangunan
1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  adalah  Pajak  atas  bumi  dan  bangunan  yang dimiliki,  dikuasai,  dan/atau  dimanfaatkan  oleh  orang  pribadi,  atau  badan,  kecuali kawasan  yang  digunakan  untuk  kegiatan  usaha  perkebunan,  perhutanan  dan pertambangan. 15
15 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan . h.4
Pengertian  PBB  adalah  iuran  yang  dikenakan  terhadap  pemilik,  pemegang kekuasaan,  penyewa  dan  yang  memperoleh  manfaat  dari  bumi  dan  atau bangunan.Pengertian Bumi disini adalah termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi yang  ada  dibawahnya.Bumi  menunjuk  pada  permukaan  bumi  meliputi  tanah  dan perairan  pedalaman  serta  laut  wilayah  Indonesia.Bangunan  adalah  konstruksi  teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan atau perairan dan digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha.
Dari  peranan  di atas,  dapat  disimpulkan bahwa  pengertian  PBB  adalah  iuran yang  dikenakan  terhadap  orang  atau  badan  yang  secara  nyata  mempunyai  hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi  dan/atau  bangunan  yang  dimiliki,  dikuasai,  dan/atau  dimanfaatkan  oleh  orang pribadi  atau  Badan,  kecuali  kawasan  yang  digunakan  untuk  kegiatan  usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

## 2. Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang saat ini dikenal oleh masyarakat luas sebagai  pajak  atas  pemilikan  dan  pemanfaatan  bumi  dan  bangunan  di  Indonesia merupakan perubahan atas berbagai jenis pajak atas bumi (dan juga bangunan) yang sebelum  tahun  1986  diberlakukan   Indonesia.  Dalam  sejarah  panjang  bangsa Indonesia,  pajak  atas  bumi  dapat  dikatakan  sebagai  jenis  pungutan  (pajak)  yang paling tua.
Sejarah perkembangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terjadi menjadi tiga bagian  yaitu  masa  kerajaan,  masa  penjajahan  dan  masa  setelah  kemerdekaan.Pada
masa kerajaan Hindu berkuasa di Nusantara dikenal dengan nama drwyahaji , dimasa penjajahan dikenal sebagai Land Rent. 16
Pada masa kemerdekaan, terhadap tanah yang tunduk pada hukum adat telah dipungut pajak berdasarkan undang-undang nomor 11 Prp  Tahun 1959 dan terhadap tanah  yang  tunduk  pada  hukum  barat  dipungut  berdasarkan  Ordonansi  Verponding Indonesia  1923,  dan  Ordonansi  Verponding  1928.  Disamping  itu  terdapat  pula pungutan  pajak  atas  tanah  dan  bangunan  yang  didasarkan  pada  Ordonansi  Pajak Rumah Tangga 1908 serta lain-lain pungutan daerah atas tanah dan bangunan.
Pada  tahun  1994  pelaksanaan  pembangunan  nasional  telah  menghasilkan perkembangan  yang  pesat  dalam  kehidupan  nasional,  khususnya  dibidang perekonomian, termasuk berkembangnya bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan  kegiatan  usaha  yang  belum  tertampung  dalam  undang-undang perpajakan  yang  berlaku,  maka  diterbitkan  Undang-undang  No  12  Tahun  1985 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan dengan pokok pokok perubahan tersebut antara lain sebagai berikut: 17
1. Untuk  lebih  memberikan  keadilan  dalam  pengenaan  pajak,  diatur ketentuan  mengenai  besarnya  Nilai  Jual  Objek  Pajak  Tidak  Kena  Pajak Untuk setiap Wajib Pajak.
2. Memperjelas  ketentuan  mengenai  upaya  banding  ke  badan  peradilan pajak.
Sistem  Administrasi  PBB  adalah  SISMIOP  (  Sistem  Informasi  Manajemen Objek  Pajak).  Adanya  perpaduan  data  atribut  dan  data  spasial.Sehingga  data  dalam bentuk  basis  data  yang  nantinya  menjadi  basis  data  dalam  pencetakan  SPPT  (Surat Pemberitahuan  Pajak  Terhutang),  namun  juga  sistem  ini  terkoneksi  dengan  Sistem Informasi Geografi.
16 Amin Isnanto, Standar Pengajuan Pajak Bumi dan Bangunan , (Yogyakarta : Bahari Press, 2014) h.1
17 Ibid, h. 3

## 3. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan
Dasar  Hukum  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  setelah  menjadi  Pajak  Daerah adalah  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah

## 4. Objek Pajak
Objek  PBB  adalah  bumi  dan  atau  bangunan,  permukaan  bumi,  tanah (perairan)  dan  tubuh  bumi  yang  ada  dibawahnya.Sedangkan  bangunan  yang  juga dijadikan  objek  PBB  adalah  konstruksi  teknik  yang  ditanam  atau  diletakkan  secara tetap pada tanah dan atau perairan.
Pengertian  Bumi  yang  menjadi  Objek  Pajak  adalah  permukaan  bumi  yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
Pengertian bangunan yang menjadi objek PBB adalah Jalan lingkungan yang terletak  dalam  suatu  komplek  suatu  bangunan  seperti  hotel,  pabrik,  dan emplasemennya, dan lain-lain.

## 5. Objek Pajak Yang Tidak Kena Pajak
Objek  PBB  yang  tidak  dikenakan  PBB  yaitu  objek  pajak  yang  digunakan semata-semata  untuk  melayani  kepentingan  umum  yang  tidak  dimaksudkan  untuk memperoleh  keuntungan,  digunakan  untuk  kuburan,  peninggalan  purbakala,  atau yang sejenis dengan itu.
Merupakan  hutan  lindung,  hutan  suaka  alam,  hutan  wisata,  taman  nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani oleh  suatu  hak,  digunakan  oleh  perwakilan  diplomatik,  konsultan  berdasarkan  asas perlakuan  timbal  balik,  digunakan  oleh  badan  atau  perwakilan  organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan atau Perwakilan sesuai dengan Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  :  148/PMK.07/2010  Tentang  Badan  atau Perwakilan  Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

## 6. Subjek Pajak dan Wajib Pajak
Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas  bumi,  dan  atau  memperoleh  manfaat  atas  bumi,  dan  atau  memiliki,  menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Selanjutnya dapat dirinci, bahwa yang dimaksud  subjek  pajak  sebagaimana  dimaksudkan  diatas  adalah  terdiri  dari  orang atau badan yang:
A. Memiliki atau mempunyai hak atas bumi dan atau bangunan:
a. Memiliki atau mempunyai hak atas bumi (tanah) saja;
b. Memiliki atau mempunyai hak atas bangunan saja; dan
c. Memiliki atau mempunyai hak atas bumi (tanah dan bangunan).
B. Menguasai bumi dan atau bangunan:
a. Menguasai bumi (tanah) saja;
b. Menguasai bangunan saja; dan
c. Menguasai bumi (tanah) dan bangunan;
C. Memperoleh manfaat atas bumi dan atau bangunan:
a. Memperoleh manfaat atas bumi (tanah) saja;
b. Memperoleh manfaat atas bangunan saja; dan
c. Memperoleh manfaat atas bumi (tana h) dan bangunan
Berdasarkan  rincian  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  subjek  PBB  adalah Pemilik, Pemegang kekuasaan, Penyewa atau sebagainya.
Dapat  disimpulkan  bahwa  subyek  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  adalah  orang atau  badan  yang  secara  jelas  dan  nyata  mempunyai  suatu  hak  bumi,  dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bengunan misalnya  :  Pemilik, Penyewa, Pemegang  Kuasa. Jadi subyek pajaklah yang menjadi wajib pajak yang berkewajiban untuk membayar pajaknya.

## 7. Dasar Pengenaan PBB
Dasar  pengenaan  PBB  adalah  Nilai  Jual  Objek  Pajak  (NJOP).  NJOP  adalah harga  rata-rata  yang  diperoleh  dari transaksi  jual-beli  yang  terjadi  secara  wajar,  dan bila  tidak  terdapat  jual-beli,  NJOP  ditentukan  melalui  perbandingan  harga  dengan objek  lain  yang  sejenis,  atau  nilai  perolehan  baru,  atau  NJOP  pengganti.  NJOP ditetapkan  setiap  tiga  tahun  oleh  Menteri  Keuangan,  kecuali  untuk  daerah  tertentu ditetapkan  setiap  tahun  sesuai  perkembangan  daerahnya.Penetapan  besarnya  NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah.

## 8. Mekanisme Penerbitan PBB
Pelaksanaan  pembentukan  basis  data  Sistem  Manajemen  Informasi  Objek Pajak (SISMIOP) Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan melalui kegiatan :
1. Pendaftaran Objek Pajak
Pendaftaran  dilakukan  oleh  subjek  pajak  dengan  cara  mengambil, mengisi, dan mengenembalikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)
2. Pendataan Objek Pajak
Pendataan  objek  dan  subjek  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dapat dilakukan dengan alternatif : 18
a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP,
b. Identifikasi Objek Pajak,
c. Verifikasi data Objek Pajak,
d. Pengukuran bidang objek pajak.
3. Penilaian Objek Pajak
Penilaian  Objek  pajak  dapat  dilakukan  secara  individual  maupun missal dengan pendekatan yang telah ditentukan.
18 Muhammad Rusjdi, PBB, BPHTB, & Bea Materai, (Jakarta : Indeks,  2008) h. 52
Hasil  penilaian  objek  pajak  digunakan  sebagai  dasar  penentuan  Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). 19
Tata cara pengajuan Permohonan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Mengisi SPOP
2. Bukti Pendukung yang  perlu dilampirkan :
A. Fotokopi Salah satu bukti
a) Sertifikat
b) Akta Jual Beli
c) Surat Perjanjian Sewa Menyewa
d) Dokumen lainnya.
B. Fotokopi salah satu surat bangunan antara lain :
a) IMB
b) IPB
c) Dokumen Lainnya
3. Dokumen yang dihasilkan
A. Bukti Penerimaan Surat
B. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang.
9. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)
Nilai  Jual  Objek  Pajak  Tidak  kena  pajak  NJOPTKP  adalah  batas  NJOP  atas bumi  dan/atau  Bangunan  yang  tidak  kena  pajak.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  67/PMK.03/2011  Tentang  Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak PBB yang mulai berlaku 1 Januari 2012 pada pasal 2 ayat (2) dijelaskan NJOPTKP untuk setiap wajib pajak ditetapkan paling tinggi sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). 20
19 Ibid, h. 53 20 Amin Isnanto, Standar Pengajuan Pajak Bumi dan Bangunan , (Yogyakarta : Bahari Press, 2014) h.11
Menurut  Undang-undang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  besarnya  Nilai Jual  Objek  Pajak  Tidak  Kena  Pajak  ditetapkan  Paling  rendah  Rp.  10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap wajib pajak.

## 10. Tarif Pajak
Tarif Pajak  yang dikenakan atas Objek Pajak menurut undang-undang pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah  ditetapkan paling  tinggi  0.3  %  (nol  koma  tiga  persen) selanjutnya tarif pajak bumi dan bangunan ditentukan oleh Peraturan Daerah.
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bengkalis  Nomor  02  Tahun  2013 tentang Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Tarif ditetapkan  sebesar : 21
1. 0,1  %  (Nol  Koma  Satu  Persen)  untuk  NJOP  Sampai  dengan  Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
2. 0,2  %  (Nol  Koma  Dua  Persen)  untuk  NJOP  diatas  Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

## 11. Rumus Perhitungan PBB
Sebelum  masuk  kedalam  perhitungan  pajak,  terlebih  dahulu  kita  harus mengetaui apa yang dimaksud dengan beberapa istilah berikut: 22
1. Tarif Pajak
a. 0,1  %  (Nol  Koma  Satu  Persen)  untuk  NJOP  Sampai  dengan  Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
b. 0,2 % (Nol Koma Dua Persen) untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
21 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan . h.8
22 Amin Isnanto, Standar Pengajuan Pajak Bumi dan Bangunan , (Yogyakarta : Bahari Press, 2014) h.13

## 2. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)
NJOP  adalah  harga  rata-rata  yang  diperoleh  dari  transaksi  jual  beli  yang terjadi secara wajar. Apabila tidak terdapat transaksi secara wajar, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganti.

## 3. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)
Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) adalah nilai jual yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya
4. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)
Nilai  Jual  Objek  Pajak  Tidak  Kena  Pajak  NJOPTKP  adalah  batas  minimal NJOP yang menurut ketentuan UU tidak dikenakan pajak. Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah kabupaten/kota, ditetapkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Pajak atas nama Menteri Keuangan berdasarkan pendapat Pemda setempat
Rumus  Perhitungan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  adalah  hasil  perkalian  antara tarif PBB dan NJKP. 23
Menurut  Undang-undang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  besaran  pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak (NJOP) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak.
23 Ibid, h. 13

## PBB = Tarif   x   NJKP
PBB = Tarif   x  (NJOP – NJOPTKP)

## 12. Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Baru
Pendaftaran objek PBB dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengambil dan mengisi formulir SPOP secara jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan dikembalikan  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  yang  bersangkutan  atau  tempat  yang ditunjuk  untuk  pengambilan  dan  pengembalian  SPOP  dengan  dilampiri  bukti-bukti pendukung seperti : 24
a. sketsa/denah objek pajak;
b. fotokopi KTP dan NPWP;
c. fotokopi sertifikat tanah;
d. fotokopi akta jual beli;
e. atau bukti pendukung lainnya.

## Pendataan Objek dan Subjek PBB
Pendataan  dilaksanakan  oleh  Kantor  Pelayanan  Pajak  denganmenggunakan  formulir SPOP  dan  dilakukan  sekurangkurangnya  untuk  satu  wilayah  administrasi desa/kelurahan.
Pendataan dapat dilakukan dengan cara:
a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP:
Dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang pada umumnya belum/tidak mempunyai peta, daerah terpencil atau potensi PBB relatif kecil.
b. Identifikasi Objek Pajak
Dapat  dilaksanakan  pada  daerah/wilayah  yang  sudah  mempunyai  peta garis/  peta  foto  yang  dapat  menentukan  posisi  relatif  OP  tetapi  tidak mempunyai data administrasi PBB tiga tahun terakhir secara lengkap.
24 Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bengkalis h\ h. 3

## c. Verifikasi Objek Pajak
Dapat  dilaksanakan  pada  daerah/wilayah  yang  sudah  mempunyai  peta garis/peta  foto  yang  dapat  menentukan  posisi  relatif  OP  dan  mempunyai data administrasi PBB tiga tahun terakhir secara lengkap.
d. Pengukuran Bidang Objek Pajak
Dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang hanya mempunyai sket peta desa/kelurahan dan atau peta garis/peta foto tetapi belum dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif OP.
e. Pembayaran PBB
Setelah  wajib  pajak  menerima  ketetapan  pajak  dengan  mendapatkan SPPT,  maka  wajib  pajak  harus  menyelesaikan  pembayaran  kewajiban pajak  terutangnya  kepada  daerah  sebelum  jatuh  tempo  pembayaran  dan penyetoran yang sudah ditentukan berakhir. 25
Dalam  pembayaran  PBB-P2,  wajib  pajak  dapat  melakukan  pembayaran dengan cara sebagai berikut :
a. Pembayaran melalui Petugas Pemungut
Petugas  Pemungut  adalah  pihak  yang  memverifikasi  dan  mencocokkan data  SPPT    dengan  data  DHKP  serta  memberikan  Tanda  Terima Sementara (TTS) kepada WP.
b. Pembayaran melalui Tempat Pembayaran yang Ditunjuk
Petugas  ditempat  Pembayaran  merupakan  pihak  yang  memverifikasi  dan memberikan  stempel  lunas  pada  STTS,  menyiapkan  daftar  realisasi, menyetor  uang  pembayaran  PBB  ke  rekening  kas  daerah  dibank,  serta membuat buku penerimaan dan penyetoran.
c. Pembayaran melalui Tempat Pembayaran Elektronik
25 Direktorat  Jendral  Perimbangan  Keuangan, Pedoman  Umum  Pengelolaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan , ( Kementrian Keuangan Republik Indonesia: 2014) h. 55
Tempat  Pembayaran  Elektronik  (TPE)  adalah  tempat  pembayaran  yang disediakan  oleh  penyedia  jaringan  yang  bekerja  sama  dengan  pemda  dan secara otomatis tersambung dengan sistem pada Tempat Pembayaran. TPE dapat  berupa  Ajungan  Tunai  Mandiri  (ATM), Short  Messaging  Services (SMS), ataupun internet.

## 13. Penagihan PBB
Penagihan merupakan tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak dengan melakukan  teguran,  memperingatkan,  melaksanakan  penagihan  seketika  dan sekaligus,  memberitahukan  Surat  Paksa,  mengusulkan  Pencegahan,  melaksanakan penyitaan, melakukan penyanderaan dan menjual barang sitaan melalui pelelangan.

## E. Pajak Menurut Pandangan Islam
Pajak  dalam  istilah  bahasa  Arab,  pajak  dikenal  dengan  nama  Adh-Dharibah atau  bisa  juga  disebut  Al-Maks,  yang  artinya  adalah  ;  “Pungutan  yang  ditarik  dari rakyat oleh para penarik pajak.
Menurut  imam  al-Ghazali  dan  imam  al-Juwaini,  pajak  ialah  apa  yang diwajibkan  oleh  penguasa  (pemerintahan  muslim)  kepada  orang-orang  kaya  dengan menarik  dari  mereka  apa  yang  dipandang  dapat  mencukupi  (kebutuhan  Negara  dan masyarakat secara umum,ketika tidak ada kas di dalam baitul mal. 26
1. Jenis Pajak atau adh-Dharibah diantaranya adalah :
a. al-Jizyah  (upeti  yang  harus  dibayarkan  ahli  kitab  kepada  pemerintahan Islam)
b. al-Kharaj (pajak bumi yang dimiliki oleh negara Islam)
c. al-„Usyur  (bea  cukai  bagi  para  pedagang  non  muslim  yang  masuk  ke negara Islam)
26 Bisa  karna  terbiasa.  2014. Hukum  Pajak  Dalam  Fiqih  Islam,  Bagaimana  Kaum  Muslimin Menyikapinya? .(Online)( https://aslibumiayu.net ) diakses 30 July 2014)
2. Al-Kharaj (pajak bumi yang dimiliki oleh negara Islam)
Kharaj  ( ) dalam islam Imam Ibnu  Qudamah rahimahullah dalam kitabnya  Al- Mughni (4/186-121) menjelaskan bahwa bumi/tanah kaum muslimin terbagi menjadi dua macam.
a. Tanah  yang  diperoleh  kaum  muslimin  dari  kaum  kafir  tanpa  peperangan, seperti  yang  terjadi  di  Madinah,  Yaman  dan  semisalnya.  Maka  bagi  orang yang  memiliki  tanah  tersebut  akan  terkena  pajak  kharaj/pajak  bumi  sampai mereka  masuk  Islam,  dan  ini  hukumnya  adalah  seperti  hukum  jizyah, sehingga  pajak  yan  berlaku  pada  tanah  seperti  ini  berlaku  hanya  terhadap mereka yang masih kafir saja.
b. Tanah  yang  diperoleh  kaum  muslimin  dari  kaum  kafir  dengan  peperangan, sehingga  penduduk  asli  kafir  terusir  dan  tidak  memiliki  tanah  tersebut,  dan jadilah  tanah  tersebut  wakaf  untuk  kaum  muslimin  (apabila  tanah  itu  tidak dibagi-bagi  untuk  kaum  muslimin).  Bagi  penduduk  asli  yang  kafir  maupun orang muslim yang hendak tinggal atau mengolah tanah tersebut, diharuskan membayar  sewa  tanah  itu  karena  sesungguhnya  tanah  itu  adalah  wakaf  yang tidak  bisa  dijual  dan  dimiliki  oleh  pribadi  ;  dan  ini  bukan  berarti  membayar pajak, melainkan hanya ongkos sewa tanah tersebut.
Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  pajak  pada  zaman  Rasulullah  Shallallahu „alaihi  wa  sallam  tidak  pernah  diwajibkan  atas  kaum  muslimin,  dan  pajak  hanya diwajibkan atas orang-orang kafir saja.

## c. Hukum Pajak Dan Pemungutnya Menurut Islam
Dalam  Islam  telah  dijelaskan  keharaman pajak  dengan  dalil-dalil  yang  jelas, baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri.
Adapun dalil secara umum, semisal firman Allah.
“ Wahai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu dengan cara yang batil….”[An-Nisa : 29]

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Penyajian data
a. Mekanisme  penerbitan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis
Pada  tanggal  15  September  2009  telah  disahkan  Undang-undang  Nomor  28 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang- undang  Nomor  34  Tahun  2000  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  dan berlaku  secara  efektif  pada  tanggal  1  Januari  2010.  Latar  belakang  dibentuknya Undang-undang  28  Tahun  2009  antara  lain  untuk  memberikan  kewenangan  yang lebih  besar  kepada  daerah  dalam  mengatur  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah, meningkatkan  akuntabilitas  dalam  penyediaan  layanan  dan  pemerintahan, memperkuat  otonomi  daerah,  serta  memberikan  kepastian  hokum  bagi  masyarakat dan dunia usaha.
Pada  awalnya  PBB-P2  merupakan  pajak  yang  proses  administrasinya dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  sedangkan  seluruh  penerimaannya  dibagikan  ke daerah  dengan  proporsi  tertentu.  Namun,  guna  meningkatkan  akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dari penerimaan PBB, maka paling lambat tanggal  1 Januari 2014 seluruh proses pengelolaan PBB-P2 akan dilakukan pemda.
Sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013, selama masa transisi  pengalihan  PBB-P2  daerah  yang  telah  siap  dapat  segera  melakukan
pemungutan  PBB-P2  dengan  terlebih  dahulu  menetapkan  Peraturan  Daerah  (Perda) tentang PBB-P2.
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  Kabupaten  Bengkalis telah  ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bengkalis  Nomor  02  Tahun 2013  Tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan,  Peraturan tersebut telah mengatur berbagai ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan Pasal 95 ayat (3) UU 29/2009.
Mekanisme penerbitan PBB-P2 Kabupaten Bengkalis pada Dinas Pendapatan Daerah  yaitu  Unit  Pelayanan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  Untuk  Objek  Pajak  Baru dilakukan dengan penelitian kantor.
Tata  Cara  pendaftaran  hingga  penerbitan  PBB-  P2  Perorangan  merupakan suatu kegiatan Subjek Pajak untuk mendaftarkan sendiri Objek Pajaknya pada kantor Unit Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (UPT PBB-P2)  dengan cara melengkapi persyaratan sebagai berikut : 27
1. Mengisi  SPOP dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani.
2. Surat Kuasa jika SPOP diisi dan ditandatangani oleh kuasa wajib pajak.
3. Melampirkan bukti pendukung :
a. Fotokopi KTP, Kartu Keluarga atau Kartu Identitas lainnya
b. Fotokopi salah satu bukti surat tanah, antara lain :
1) Sertifikat;
2) Akta Jual Beli;
3) Surat Perjanjian Sewa Menyewa;
4) Dokumen lainnya.
c. Fotokopi salah satu bukti surat bangunan, antara lain :
1) IMB
2) Dokumen lainnya
27 Dokumentasi Unit Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
Prosedur kerja  yang  dilakukan  UPT  PBB-P2  untuk  menerbitkan  SPPT  PBB P2 adalah sebagai berikut : 28
1. Wajib  pajak  mengajukan  permohonan  pendaftaran  objek  pajak  baru  ke  Dinas Pendapatan Daerah melalui UPT PBB-P2.
2. Petugas  pelayanan  menerima  permohonan  pendaftaran  objek  pajak  baru kemudian  meneliti  kelengkapan  persyaratannya.  Dalam  hal  berkas  permohonan belum  lengkap.  Berkas  permohonan  pendaftaran  dikembalikan  kepada  wajib pajak untuk dilengkapi. Dalam hal berkas sudah lengkap, petugas pelayanan akan mencetak  Bukti  Penerimaan  Surat  (BPS).  BPS  akan  diserahkan  kepada  wajib pajak  dan  berkas  permohonan  pendaftaran  diteruskan  kepada  fungsi  pendataan dan penilaian.
3. Fungsi  pendataan  dan  penilaian  menerima  berkas  permohonan  pendaftaran, melakukan  verifikasi,  menentukan  Zona  Nilai  Tanah  (ZNT)  dan  melakukan pemutakhiran  data  grafis,  kemudian  meneruskan  berkas  permohonan  kepada Fungsi Pengelolaan Data dan Informasi.
4. Fungsi  Pengelolaan  Data  dan  Informasi  melakukan  perekaman  SPOP/LSPOP secara  teliti  dan  mencetak  konsep  hukum,  kemudian  menyampaikan  kepada kepala UPT PBB-P2.
5. Kepala  UPT  PBB-P2  meneliti,  menyetujui  dan  memaraf  konsep  produk  hukum, kemudian menyampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Jika Kepala UPT  PBB-P2  tidak  menyetujui  maka  fungsi  pengelolaan  Data  dan  Informasi harus memperbaiki konsep produk hukum tersebut.
6. Kepala Dinas mereview, menetapkan dan menandatangani produk hukum.
7. Fungsi  pelayanan  menyerahkan  produk  hokum  (SPPT)  kepada  wajib  pajak  dan melakukan pengarsipan
8. Proses selesai.
28 Wawancara  Karyawan Unit Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
Selesai  melakukan  proses  penerbitan    untuk  Objek  Pajak    Perorangan  yang menghasilkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), SPPT merupakan surat yang  digunakan  untuk  memberitahukan  besarnya  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

## GAMBAR IV.1

## Contoh Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Setelah wajib pajak menerima SPPT, maka wajib pajak harus menyelesaikan pembayaran  kewajiban  pajak  terutangnya  kepada  daerah  sebelum  jatuh  tempo pembayaran yang telah ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
Pembayaran  PBB-P2  Menurut  Peraturan  Bupati  Bengkalis  Nomor  55  Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak yang terutang dapat dibayar melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, atau melalui petugas  pemungut.  Wajib  pajak  menerima  STTS  sebagai  bukti  telah  melunasi pembayaran PBB dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
Gambar IV.2

## Contoh Surat Tanda Terima Setoran
b. PerhitunganPajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis
Pajak Bumi Bangunan yang telah terdaftar dan memiliki Surat Pemberitahuan Pajak  Terhutang  (SPPT)  selanjutnya  dapat  dilakukan  pembayaran  atau  pelunasan PBB yang jatuh temponya pada tanggal 30 September setiap tahunnya.
Perhitungan  Pajak  Bumi  Bangunan  yang  menjadi  dasar  pembayaran  Pajak Bumi  dan  Bangunan  terdapat  dalam  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terhutang  (SPPT) berikutcontoh  kasus  perhitungan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  pada  Dinas  Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis :
Pada  tahun  2016  Fadli  Agus  memiliki  sebidang  tanah  dan  rumah  tempat tinggal  dengan  luas  tanah  268,75  M2  dan  luas  bangunan  49  M2,  Nilai  Jual Objek  Pajak  (NJOP)  yang  dikenakan  pada  Fadli  Agus  untuk    tanah  yang
terletak didaerah tersebut per M2 adalah Rp. 48.000,- untuk NJOP banguan per  meter  Rp.  310.000,-  dan  Fadli  Agus  juga  memperoleh  Nilai  Jual  Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebesar Rp. 10.000.000,- untuk daerah tersebut.
Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Fadli Agus :
3) Perhitungan Nilai Jual Objek Pajak
NJOP Tanah =  Luas Tanah x   NJOP/M2 =  268,75 M2 x  Rp. 48.000,- =  Rp. 12.900.000,- NJOP Bangunan =  Luas Bangunan  x NJOP/M2 =  49 M2 x  Rp. 310.000,- =  Rp. 15.190.000,- 4) Nilai Jual Tidak Kena Pajak
NJOP Tanah Rp. 12.900.000,- NJOP Bangunan Rp. 15.190.000,- + Total  NJOP Rp. 28.090.000,- NJOPTKP (Rp.10.000.000,-) NJOP untuk perhitungan PBB Rp. 18.090.000,-
5) Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang
PBB =    0,1 %     x  Rp. 18.090.000,-
= Rp. 18.090,-
Jadi, Pajak yang harus dibayarkan Fadli Agus Rp. 18.090,-
6) Pada tanggal 28 Januari 2016 Fadli Agus melakukan pembayaran untuk
Tanggal Rekening Debet Kredit 2/28/2015 Kas Rp. 18.090,- Rek PBB P2 Bengkalis Rp. 18.090,-

## PBB = Tarif   x   NJKP
PBB  terhutangnya.  Pencatatan  Akuntansi  penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  dilakukan  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  unit  Pelayanan Bank Riau 29
Tabel IV.1
Daftar Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 dan 2015
Sumber : Data Olahan Peneliti
B. Analisis Data
1. Kesesuaian mekanisme penerbitan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan  Perkotaan    pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Bengkalis dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014
Berdasarkan  data  yang  disajikan  pada  pembahasan  sebelumnya,  maka  dapat dianalisa sebagai berikut : Mekanisme Penerbitan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  yang  dilakukan  Dinas  Pendapatan  Daerah Kabupaten Bengkalis telah sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak Bumi dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  Kabupaten  Bengkalis,  Hal  ini  bisa dilihal dari tata cara pendaftaran, lampiran yang harus di lengkapi wajib pajak hingga  prosedur  kerja  yang  diterapkan  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah Kabupaten  Bengkalis  tepatnya  Unit  Pelayanan  Teknis  Pajak  Bumi  dan
29 Wawancara Karyawan Unit Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
Tahun Target Pemkab Bengkalis Target Jumlah SPPT Jumlah SPPT Realisasi Jumlah SPPT 2014 Rp. 7.000.000.000,- Rp. 11.308.684.030,- 140.989 Rp. 6.468.839.484,- 92.240 2015 Rp. 7.000.000.000,- Rp. 11.664.897.875,- 141.443 Rp. 6.655.312.645,- 96.706
Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (UPT  PBB-P2)  ,  Namun  menurut  hasil penelitian  yang  peneliti  lakukan  bahwa  pada  Unit  Pelayanan  Teknis  Pajak Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (UPT  PBB-P2)  Jangka  waktu penyelesaian  penerbitan  SPPT  untuk  perorangan  dengan  penelitian  kantor belum  mampu  memenuhi  Standar  Operasional  Prosedur  yaitu  paling  lama  1 (satu) hari kerja.
2. Kesesuaian  perhitunganPajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
Berdasarkan  data  yang  disajikan  pada  pembahasan  sebelumnya,  maka dapat dianalisa sebagai berikut :
1. Penentuan Nilai Jual Objek Pajak
Perhitungan Nilai Jual Objek Pajak NJOP Tanah =  Luas Tanah x   NJOP/M2 =  268,75 M2 x  Rp. 48.000,- =  Rp. 12.900.000,- NJOP Bangunan =  Luas Bangunan  x NJOP/M2 =  49 M2 x  Rp. 310.000,-
=  Rp. 15.190.000,-
Dasar  penetapan  besarnya  NJOP  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Bengkalis  ditetapkan  tiga  tahun  sekali,  kecuali  untuk  objek  pajak  tertentu  dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan wilayah. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh  Bupati,  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  Nomor  02  Tahun  2013  Tentang  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.  Hal ini telah sesuai dengan Undang- undang  Nomor  28  tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  NJOP merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar,  dan  bilamana  tidak  terdapat  transaksi  jual  beli,  NJOP  ditentukan  melalui
perbandingan  harga  dengan  objek  lain  yang  sejenis,  atau  nilai  perolehan  baru,  atau NJOP pengganti.
2. Perhitungan  Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang
PBB =    0,1 %     x  Rp. 18.090.000,-
= Rp. 18.090,-
Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis, penetapan tarif sebagai dasar  pengenaan  PBB  telah  sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  28  tahun  2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hal ini bisa dilihat pada tarif  yang telah ditetapkan  pada  Peraturan  Daerah  Nomor  02  Tahun  2013  Tentang  Pajak  Bumi  dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai berikut :
a. 0,1  %  (Nol  Koma  Satu  Persen)  untuk  NJOP  Sampai  dengan  Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
b. 0,2 % (Nol Koma Dua Persen) untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
Sedangkan ketentuan pada Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang
Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  Tarif  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  paling  tinggi  0,3  %(Nol  Koma  Tiga  Persen)  Tarif  Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
PBB = Tarif x   NJKP

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Kesimpulan di dalam penelitian ini adalah :
1. Mekanisme  Penerbitan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan  yang  dilakukan  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Bengkalis  telah  sesuai  dengan  Peraturan  Bupati  Bengkalis  Nomor  43 Tahun  2014  Tentang  Standar  Operasional  Prosedur  Pelayanan  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bengkalis, Hal ini bisa dilihal dari tata cara pendaftaran, lampiran yang harus di lengkapi wajib  pajak  hingga  prosedur  kerja  yang  diterapkan  pada  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis
2. Pada  dasarnya  Perhitungan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  Dan Perkotaan  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Bengkalis  sesuai pada  yang  tercantum  dalam  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini bisa dilihat pertama pada dasar pengenaan PBB yaitu NJOP, Penetapan NJOP telah ditetapkan oleh  Bupati  sesuai  dengan  Perda  Nomor  02  Tahun  2013  Tentang  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Perhitungan  PBB  juga  telah  sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  28 Tahun  2009    Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  Hal  ini  bisa selanjutnya bisa dilihat pada penetapan tarif yang ditetapkan dalamPerda Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Azuar Juliandi, Irfan, Saprinal Manurung. 2014. M etodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi , Medan : Umsu Press
Heru, Supriyanto. 2011. Penilaian Properti Tujuan PBB . Jakarta : PT. INDEKS Iskandar. 2009, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial , Jakarta, GP Press Isnanto,Amin. 2014. Standar Pengajuan Pajak Bumi dan Bangunan .Yogyakarta :Bahari Press
Kamus Besar Bahasa Indonnesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
Markus  Drs. Muda. 2005. Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Prof. Supramono, SE. MBA, DBA & Theresia Woro Damayanti, SE.
2010. PerpajakanIndonesia .Yogyakarta : Andi Offset
Rimsky K. Judisseno. 2004. Perpajakan , Edisi Revisi; JAKARTA : Gramedia Pustaka Rusjdi. Muhammad.2005. PBB, BPHTB & Bea Materai; Indonesia : Indeks
Simanjuntak .DR. Timbul Hamonangan, SE. MA, et.al. 2012.  “ Dimensi Ekonomi Perpajakan  dalam pembangunan ekonomi .  Jakarta : UMSU Press
Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan , ( Kementrian Keuangan Republik Indonesia: 2014)
Penilaian Objek Pajak Khusus Pajak Bumi dan Bangunan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis
Peraturan  Bupati  Bengkalis  Nomor  14  Tahun  2014 Tentang  Pembentukan Organisasi  dan  Tata  Kerja  Unit  Pelaksana  Teknis  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis
Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis
Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bengkalis
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Undang undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pemerintah Kabupaten Bengkalis. 2014. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. (Online) http:// www .bengkaliskab.go.id diakses 07 November 2014)