## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 05 | Nomor 02 | Desember 2021 p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970

## Pemanfaatan  Tanah  Wakaf  Sebagai  Lahan  Produktif  dalam Tinjauan Fiqh Muamalah
Vivi Rahma 1 , Bustamin 2
1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta│Vrahma002@gmail.com 2 Institut Agama Islamm Negeri Batusangkar │bustamin@iainbatusangkar.ac.id

## Abstrak
Sistem  kerjasama  pengelolaan  tanah  wakaf  sebagai  lahan  produktif  dan  sistem bagi  hasil  dari  keuntungan  pemanfaatan  tanah  wakaf  merupakan  bentuk instrumen  ekonomi  Islam  yang  unik  mendasarkan  fungsinya  pada  unsur kebajikan,  kebaikan  serta  persaudaraan.  Tujuan  penelitian  ini  untuk menganalisis  pengelolaan  wakaf  produktif  dan  pemanfaatan  hasil  wakaf produktif  di  Kecamatan  Padang  Sago  Kabupaten  Padang  Pariaman.  Jenis penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif,  data  dikumpulkan  dengan menggunakan  wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa praktik kerjasama pengelolaan tanah wakaf sebagai lahan produktif akad yang  dilakukan  sudah  sesuai  dengan  syariat  Islam,  adapun  bentuk  kerjasama dalam pengelolaan tanah wakaf sebagai lahan produktif yaitu bentuk kerjasama Musaqah dan Muzara’ah. Kendati dari sisi sistem bagi hasil pemanfaatan tanah wakaf tidak sesuai dengan bagi hasil dalam fiqh muamalah .
Kata Kunci: Fiqh muamalah; Tanah wakaf; Wakaf produktif
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970

## Utilization of Waqf Land as Productive Land in Muamalah Fiqh Review

## Abstract
The cooperative system for cultivating the Waqf land as a productive land and a profit-sharing  system  for  the  use  of  the  Waqf  land  is  a  unique  form  of  the Islamic  economic  instrument  that  bases  its  function  on  the  elements  of  virtue, friendliness  and  fraternity.  The  purpose  of  this  study  was  to  analyze  the management  of  the  productive  waqf  and  the  utilization  of  the  results  of  the productive  waqf  in  the  Padang Sago  district,  Padang Pariaman  Regency.  This type of qualitative research with a descriptive approach collected data through interviews and documentation. The results showed that the cooperative practice of  cultivating  Waqf  land  as  productive  land  for  the  treaty  was  carried  out  in accordance with Islamic law, while the form of cooperation in cultivating Waqf land  as  productive  land  was  a  form  of  collaboration  between  Musaqah  and Muzara'ah was.  Even  if,  in  terms  of  the  profit-sharing  system,  the  use  of  waqf land does not coincide with the profit-sharing in Fiqh Muamalah.
Keywords: Fiqh muamalah; Waqf land; Productive waqf

## PENDAHULUAN
Wakaf merupakan bentuk instrumen  ekonomi  Islam  yang  unik mendasarkan  fungsinya  pada  unsur kebajikan  ( birr ),  kebaika  ( iḥsan )  serta persaudaraan  ( ukhuwwah ).  Ciri  utama wakaf yang sangat membedakan dengan ibadah lain adalah ketika wakaf ditunaikan, terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan  Allah  yang  diharapkan abadi,  memberikan  manfaat  secara berkelanjutan. Selama wakaf
diharapkan  akan  berlangsung  proses pembagian manfaat kepada masyarakat luas, mulai dari manfaat pribadi hingga manfaat  masyarakat (social  benefit) (Muntaqo, 2015).
Wakaf  diartikan  sebagai  infaq  fi sabilillah, sehingga dasar yang digunakan oleh ulama dalam
menentukan  ruang  lingkup  wakaf didasarkan  pada  ayat-ayat  al-Quran
yang menggambarkan infaq fi sabilillah yaitu firman  Allah  SWT  (Q.S  Al- baqarah 267) Teknik wakaf
berkembang  luas  pada  masa  dinasti Umayyah  dan  dinasti  Abbasiyah  dan dinasti  sesudahnya,  banyak  orang berduyun-duyun  untuk  melaksanakan wakaf, wakaf tidak hanya untuk orang- orang  fakir  miskin.  Wakaf  menjadi modal  untuk  membangun  lembaga pendidikan,  membangun  perpustakaan, dan  membayar  gaji  para  staf,  guru  dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Pelaksanaan  wakaf  di  Indonesia, mengadopsi  sistem  hukum  dalam ajaran Islam, namun pada pelaksanaannya kemudian wakaf seolah-olah  merupakan  kesepakatan ahli hukum dan budaya bahwa perwakafan  adalah  masalah  hukum adat  Indonesia.  Sehingga  tidak  jarang membangun  masjid,  Pesantren  dan
sekolah  dilakukan  secara  bersama- sama  dan  gotong  royong.  Kebiasaan berwakaf hanya diatur oleh hukum adat yang  sifatnya  tidak  tertulis  dan mengadopsi  nilai-nilai  ajaran  Islam, pada  masa  Pemerintahan  Kolonial Belanda disikapi dengan serius, “terlepas dari kepentingan penjajahan”, ini  terbukti  dengan  lahirnya Bijblaad
1905  No  6196, Bijblaad 1931  No. 1253, Bijblad 1934  No.  13390  dan Bijblaad No. 13480. Setelah itu praktis 18 tahun kemudian dikeluarkan petunjuk tentang wakaf dari Departemen Agama tanggal 22 Desember 1953 (Wadjdy, 2007). Pada masa kemerdekaan, masalah wakaf mulai mendapat perhatian lebih dari pemerintah Nasional, antara lain melalui departemen Agama. Walaupun sebenarnya  undang-undang  tentang perwakafan tanah lahir 15 tahun setelah Indonesia  merdeka,  namun  sebelum lahirnya  undang-undang  perwakafan tanah,  pemerintah  melalui  Departemen Agama  melahirkan  beberapa  petunjuk pelaksanaan wakaf antara lain:
1.Petunjuk  tentang  perwakafan  tanah tanggal  22  Desember  1953.  2.Petunjuk tentang  wakaf  yang  bukan  milik kemasjidan  merupakan  tugas  bagian  D (ibadah  sosial)  Jawatan  urusan  Agama berdasarkan  surat  Edaran  Jawatan Urusan Agama tanggal 8 Oktober 1956 No.  3/  D/  1956.  3.  Petunjuk  tentang prosedur perwakafan tanah berdasarkan Surat  Edaran  Jawatan  Urusan  Agama No. 5/1956. Meskipun demikian masih terdapat  banyak  kelemahan,  terutama
belum  memberikan  kepastian  hukum bagi tanah-tanah wakaf.  Oleh  karena  itu pada  tahun  1960  lahirlah  Undang- Undang  No.  104  tahun  1960  yang belakangan  dikenal  dengan  nama Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA) (Wadjdy, 2007).
Konsep wakaf mengalami
perkembangan  yang  cukup  signifikan terutama  sejak  disahkannya  Undang-
Undang  Nomor  41  tahun  2004  tentang wakaf.  Misalnya,  benda  wakaf  tidak lagi  hanya  didefenisikan  dengan  tanah yang diwakafkan untuk selama- lamanya  (seperti  dalam  peraturan pemerintah  Nomor  28  tahun  1977 atau Kompilasi Hukum Islam), tetapi benda wakaf terbagi menjadi barang bergerak dan  tidak  bergerak  (pasal  16)  serta dapat  diikrar-wakafkan  untuk  jangka waktu  tertentu  (Pasal  1).  Hal  ini menjadikan  pengelolaan  wakaf  lebih serius  dan  profesional.  Masyarakat Indonesia  semakin  sadar  akan  wakaf kontemporer, terutama wakaf produktif dan wakaf tunai (Sudirman, 2013).
Wakaf  produktif  bukanlah  hal yang  baru,  namun  pelaksanaan  selama ini  lebih  banyak  pada  benda-benda wakaf tak bergerak
serta peruntukkannya  lebih  banyak  untuk kepentingan  ibadah  mahdhah,  seperti masjid,  musholla,  pesantren,  kuburan. Secara  ekonomi,  wakaf  diharapkan dapat  membangun  harta  produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat  ini,  untuk  dimanfaatkan  hasil  bagi generasi yang akan datang. Wakaf juga mengorbankan  kepentingan  sekarang untuk  konsumsi  demi  tercapainya pengembangan  harta  produktif  yang
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
berorientasi  pada  sosial,  dan  hasilnya juga  akan  dirasakan  secara  bersama oleh  masyarakat  yang  akan  datang (Qahaf, 2005).
Undang-undang  No.  41  Tahun 2004  tentang  Wakaf,  kata  pengelolaan dan pengembangan terdapat pada BAB
V yakni pengelolaan
dan pengembangan  harta  benda  wakaf. Bahkan  pada  pasal  43  ayat  (2), dibarengi  juga  dengan  kata  produktif. Pengembangan  wakaf  produktif  adalah hasil wakaf produktif yang dikelola dan dapat  menjadikan  harta  wakaf  tersebut menjadi bertambah banyak atau bertambah luas. Bahkan dapat membentuk  harta  benda  wakaf  baru. Merujuk pada pengelolaan dan pengembangan  harta  wakaf  produktif saat  ini  yang  telah  di  praktekkan  di beberapa  Negara,  maka  biasanya  harta wakaf  yang  terletak  di  kawasan perkotaan sebaiknya merupakan proyek pemukiman dan perdagangan sedangkan  harta  wakaf  yang  terletak pada  kawasan  di  luar  kota  adalah proyek pertanian.
Pengembangan  aset real  estate berupa tanah,  maka aset wakaf
produktif dapat dikelola melalui
agrobisnis,  pertanian,  perikanan  dan metode  lainnya.  Dalam  Islam,  lahan wakaf  di  sektor  pertanian  dapat dikelola  melalui  sistem  bagi  hasil seperti Muzara’ah,  Musaqah dan Mukhabarah ,  memiliki  kontrak  yang jelas  dan  mengikat.  Oleh  karena  itu wakaf  produktif  sangat  membutuhkan nazir yang profesional dan berkompeten  dalam    mengelola  wakaf
dengan  baik  sesuai  tujuan,  fungsi,  dan peredaran  wakaf,  serta  melindungi harta benda wakaf (Roni, 2016).
Dalam  dunia  perwakafan,  Nazir adalah unsur terpenting. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan  nadzir  dalam  mengelola aset  wakaf.  Wakaf  dikelola  oleh  nazir profesional  di  berbagai  negara  yang hasilnya telah berkembang dan berfungsi  untuk memberdayakan  umat.
Nadzir adalah orang yang berhak untuk bertindak pada harta wakaf, baik untuk mengaturnya, memeliharanya, atau mengembangkan wakaf (Muntaqo,
2015).
Berdasarkan  hasil  wawancara peneliti dengan salah seorang Penyuluh Wakaf    Kantor  Urusan  Agama  (KUA) Padang Sago, Kecamatan Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman, bahwasanya  di  Padang  Sago  terjadi praktek  pelaksanaan  wakaf  produktif dengan cara pengembangan dan pemberdayaan  benda  wakaf  berupa tanah wakaf.
Tanah  wakaf  yang  dijadikan lahan  produktif  tersebut  merupakan tanah  wakaf  yang  diperuntukan  untuk Masjid  Nurul  Huda  yang  terletak  di Nagari  Koto  Baru.  Terdapat  dua  tanah yang  diwakafkan  oleh  wakif    yaitu tanah  pertama  diwakafkan  pada  tahun 1970 dan tanah kedua pada tahun 2001 kepada  Masjid  Nurul  Huda.  Tanah wakaf  yang  diwakafkan  pada  tahun 1970  merupakan  tanah  yang  sudah ditanami  pohon  kelapa,  sedangkan tanah  yang  diwakafkan  pada  tahun 2001  merupakan  lahan  kosong  yang
pada  saat  sekarang  ini  ditanami  pohon pepaya.
Tanah  wakaf  di  Nagari  Koto Baru  tersebut  dikelola  oleh  Nazir menjadi  sektor  pertanian.  Nazir  dalam mengelola  tanah  tersebut  bekerjasama dengan masyarakat/petani untuk menggarap  lahan  tanah  wakaf  Masjid Nurul  Huda,  dikarenakan  nazir  tidak sanggup    mengelolanya  menjadi  lahan produktif  dan  menyerahkan  kepada pihak lain untuk menggarapnya. Dalam pengelolaan  tanah  wakaf  ini  nazir melakukan perjanjian kerjasama pertanian  dengan  dua  orang  pekerja. Para pekerja tersebut juga memperkerjakan  orang  lain  untuk membantunya  dalam  hal  menggarap tanah wakaf tersebut. Hal ini diketahui oleh nazir dan nazir juga membolehkan adanya  pekerja  tambahan  tersebut. Dalam  kerjasama  ini  nazir  tidak memberikan  batas  waktu  pengelolaan kepada penggarap lahan dan pengelolaan tersebut berlangsung selama pengelola masih mampu mengelola dan atas dasar izin nazir. Sistem  bagi  hasil  dari  kerjasama lahan  tanah  wakaf  ini  juga  tidak memiliki  perjanjian  secara  tertulis, hanya berpatokan kepada akad kebisaan  masyarakat  di  padang  sago dalam hal kerjasama pertanian, dimana setiap  tanah  yang  diperkongsikan  di daerah  Padang  Sago  berbagi  perempat. Sistem  bagi  hasil  ini  juga  diterapkan oleh  nazir  untuk  kerjasama  dalam pemanfaatan  tanah  wakaf  di  Nagari Kapuah  Batu  nyaring  Koto  Baru menjadi lahan pertanian. Dalam hal ini
Nazir  memperoleh  ¼,  selanjutnya untuk  operasional  masjid  ¼,  pekerja memperoleh  ¼,  sementara  pekerja tambahan  juga  mendapatkan  berbagi hasil ¼ (Windra, 2019)
Permasalahan  yang  penulis  lihat dari  pemanfaatan  tanah  wakaf  di Nagari  Koto  Baru  sebagai  lahan produktif adalah pada sistem bagi hasil. Bagi hasil keuntungan dari tanah wakaf ini  disamakan  dengan  cara  pembagian hasil  kerjasama  atau  perkongsian pertanian  yang  dilakukan  masyarakat umumnya yaitu menyamaratakan pembagian keuntungannya atau berbagi perempat. Sedangkan  objek  tanah  yang digunakan sebagai kerjasama ini berbeda,  dimana  dalam  sistem  bagi hasil  kerjasama  pertanian  yang  biasa dilakukan  oleh  masyarakat  di  Padang Sago  merupakan  tanah  milik  pribadi sedangkan  dalam  sistem  bagi  hasil tanah  wakaf  yang  dijadikan  lahan produktif  (pertanian)  adalah  tanah wakaf yang diperuntukan untuk Masjid
Nurul Huda. Berdasarkan latar belakang  permasalahan  tersebut,  maka tulisan  akan  membahas  bagaimana tinjauan Fiqh  Muamalah Terhadap Pengelolaan  Wakaf  Produktif  dan sistem bagi hasil tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis penelitian  lapangan  ( field  research ) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari  data  melalui  survei  lapangan. Sedangkan  dilihat  dari  jenis  informasi datanya, penelitian ini termasuk
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
penelitian  kualitatif,  yaitu  penelitian yang  tidak  dapat  diuji  dengan  statistik (Kountur,  2004).  Namun  penelitian  ini menggunakan  penelitian  studi  kasus ( case  study )  yaitu  penelitian  yang mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan atau kondisi, faktor- faktor  atau  interaksi-interaksi  sosial yang  terjadi  di  dalamnya  (Bambang Sunggono, 2016). Penelitian lapangan ( field research ),  maka  pendekatan  yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. analisis data kualitatif adalah suatu cara ananlisis  yang  menghasilkan  data deskriptif  analitis,  yaitu  apa  yang dinyatakan  oleh  responden  secara tertulis  atau  lisan  dan  juga  perilaku yang  nyata,  yang  diteliti  dan  dipelajari sebagai  sesuatu  yang  utuh  (Soekanto, 2012).  Penelitian  ini  dilaksanakan  di Kecamatan  Padang  Sago  Kabupaten
Padang Pariaman studi kasus pengelolaan    tanah  wakaf  menjadi lahan  produktif  dan  sistem  bagi  hasil dari  pemanfaatan  tanah  wakaf  sebagai lahan produktif.
Data  penelitian  ini  dikumpulkan melalui beberapa teknik yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara menjadi pengumpulan data yang  berguna  dalam  penelitian  ini, karena  informasi  yang  diperoleh  dapat lebih mendalam sebab peneliti mempunyai  peluang  lebih  luas  untuk mengembangkan  lebih  jauh  informasi yang  diperoleh  dari  informan  melalui teknik  wawancara  peneliti  mempunyai peluang untuk dapat memahami bagaimana  proses  pengelolaan  tanah wakaf  menjadi  lahan  produktif  di Nagari  Kapuah  Batu  Nyaring  Koto Baru Kecamatan Padang Sago Kabupaten  Padang  Pariaman  dan  juga
tentang sistem bagi hasil dari pemanfaatan  tanah  wakaf  dijadikan lahan  produktif.  Peneliti  menggunakan teknik  wawancara  untuk  mendapatkan jawaban  valid  dari  informan  sehingga peneliti  harus  bertatap  muka  menjalin partnership dan  bertanya  langsung dengan informan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinjauan  Fiqh  Muamalah  terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif
Pengelolaan  wakaf  produktif  di Nagari  Koto  Baru  Kecamatan  Padang Sago  Kabupaten  Padang  Pariaman yaitu  dengan  memanfaatkan  tanah wakaf  yang  di  wakafkan  oleh  wakif untuk  untuk  pembangunan  fasilitas pendukung Masjid atau tempat kegiatan  keagaamaan  seperti  MDA atau ponpes yang dikelola Masjid. Ada dua  tanah  yang  diwakafkan  oleh  wakif yang  bernama    yaitu  tanah  pertama diwakafkan pada tahun 1970 dan tanah kedua  pada  tahun  2001  kepada  Masjid Nurul  Huda  Batunyariang    dengan bukti  akta  wakaf  dan  dikelola  oleh nazir  sebagai  pengurus  masjid  yang bernama Tuangku Zaini sebagai sekretaris Masjid Nurul Huda Batunyariang ( Wawancara Nagari Koto  Baru:  Wakif  (Ahli  Waris)  9 September , 2019) Nazir  dalam  mengelola  tanah wakaf tersebut mempekerjakan masyarakat/petani  untuk  menggarap lahan  pertanian,  dikarenakan  nazir tidak  sanggup    mengelolanya  menjadi lahan  produktif  dan  menyerahkan kepada  pihak  lain  sebagai  tanah perkebunan.  Hal  ini  di  dasarkan  atas pertanyaan penulis kepada Nazir
tentang  bagaimana  pengelolaan  tanah wakaf  di  nagari  koto  baru,  dan  nazir menjawab “selaku nazir yang dipercayakan  pengurus  Masjid  kepada saya  yang  mana  saya  juga  bahagian dari  pengurus  Masjid,  karena  saya tidak  sanggup  mengelolanya  menjadi lahan produktif saya serahkan pengelolaannya  kepada  pihak  lain untuk  mengelolanya  sebagai  tanah perkebunan,  sementara  si  pengelola juga bekerjasama dengan pihak lainnya dalam mengelola perkebunannya. ( Wawancara  Nagari Koto Baru: Nazir, 9 September , 2019) . Akad kerjasama yang  dipakai oleh nazir adalah akad kerjasama perkongsian di bidang kerjasama pertanian.  Akad  ini  sudah  menjadi tradisi masyarakat di Nagari Koto Baru. Perjanjian  ini  dilakukan  oleh  nazir dengan pekerja hanya perjanjian melalui lisan, tidak ada surat perjanjian akad kerjasama secara tertulis, dikarenakan  kebiasaan  masyarakat  di Nagari Koto Baru akad perjanjian lisan ini sudah menjadi tradisi di masyarakat.
Hal  tersebut  didasarkan  pada hasil  wawancara  penulis  dengan  ke  6 informan  yaitu  ahli  waris  wakif (Nurma), Nazir (Zaini), Pekerja (Emrizal,  Andrizal  AB,  Feri  dan Andrizal)  dan  Kepala  KUA  (Syafri Yendi) beserta Penyuluh wakaf (Windra Firdaus) di Kecamatan Padang
Sago  terhadap  bagaimana  perjanjian dalam  kerjasama  pengelolaan  tanah wakaf produktif ini. Jawaban dari ke 6 informant  tersebut  sama  bahwa  dalam perjanjian kerjasama
dalam pengelolaan  tanah  wakaf  ini  tidak  ada perjanjian  secara  tertulis  baik  tentang kesepakatan kerjasama ataupun tentang berapa  lama  pengelolaan  tanah  wakaf
tersebut, hal ini didasarkan hanya  pada akad perkongsian pertanian yang sudah menjadi  tradisi  di  masyarakat  atau menurut  kebiasaan  adat  di  kecamatan padang sago kabupaten padang pariaman. Dalam  pengelolaan  tanah  wakaf tersebut, pengelola juga mempekerjakan orang lain untuk membantu  menggarap  lahan  tersebut. Lahan  pertama  dikelola  oleh  Emrizal semenjak tahun 1997 yang memperkerjakan orang lain yang bernama  Alinurdin    dan  lahan  kedua dikelola  oleh  Andrizal  AB  dengan memperkerjakan  orang  yang  bernama ( Wawancara  Bapak  Feri,  Wakif  (Ahli Waris) 9 September , 2019) Hal ini juga penulis  konfirmasi  kepada  pekerja Emrizal  dan  Andrizal  AB  bahwa apakah benar pekerja juga mempekerjakan  orang  lain  dalam pengelolaan  tanah  wakaf  di  Nagari
Koto  Baru  serta  Alasan  Pekerja mengambil  pekerja  tambahan  tersebut, adapun  jawaban  dari  pekerja  Emrizal bahwa  “Saya  mengelolanya  juga bekerjasama dengan Alinurdin sedangkan    Andrizal AB bekerjasama dengan  Feri,  hal  ini  karena  lahan  yang kami  kelola  cukup  luas  dan  saya membutuhkan  pekerja  tambahan  untuk mengelolanya”( Wawancara Emrizal, Nagari  Koto  Baru  14  September ,
2019). Hal ini diketahui oleh nazir dan nazir  mengizinkan  adanya  pekerja tambahan dalam membantu pengelolaan tanah wakaf sebagai lahan pertanian.
Berdasarkan  Fiqh  Muamalah  pada dasarnya  muamalat  harus  didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah  pihak  yang  melakukan  transaksi untuk  keabsaan  setiap  akad.  Hal  ini didasarkan  kepada  firman  Allah  SWT
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
dalam  surah  An-nisa’  ayat  29 . Untuk menunjukkan  adanya  kerelaan  dalam setiap  akad  atau  transaksi  dilakukan ijab dan qabul atau serah terima antara kedua  pihak  yang  melakukan  transaksi (Muslich, 2010).
Berdasarkan  tersebut  bahwa  akad dalam pengelolaan tanah wakaf sebagai lahan  produktif  di  Nagari  Koto  Baru Kecamatan  Padang  Sago  ditinjau  dari fiqh  muamalah,  yang  pertama  di  lihat dari  ijab  dan  qabul,  bahwasanya  akad atau  transaksi  dilakukan  oleh  nazir bersama  pekerja  sudah  ada  ijab  dan qabul,  atau  serah  terima  antara  kedua pihak yang melakukan transaksi kerjasama  pengelolaan  tanah  wakaf sebagai  lahan  produktif  di  nagari  koto baru.  Dalam  transaksi  kerjasama  ini sudah  ada  unsur  kesukarelaan  dan persetujuan  akad,  para  pihak  yang berakad  dalam  kerjasama  pengelolaan tanah  wakaf  sebagai  lahan  produktif tersebut  telah  melakukan  akadnya  atas dasar  kerelaan  dan  kerjasama  tersebut juga atas persetujuan nazir. Hal ini juga tidak  ada  bertentangan  dengan  syariat Islam.  Menurut  hanabilah  dan  ulama- ulama yang lain, setiap akad dan syarat yang berkaitan dengannya pada dasarnya  dibolehkan,  selama  tidak dilarang  oleh  atau  tidak  bertentangan dengan  ketentuan-ketentuan  syara’. Sedangkan menurut  jumhur  fuqaha, rukun  akad  terdiri,  (1)  Al-‘Aqidain, yakni para pihak yang terlibat langsung dengan akad; (2) Mahallul Akad, yakni objek akad, yakni sesuatu yang hendak diakadkan;  dan  (3)  Sighat  Akad, pernyataan kalimat akad yang lazimnya
dilaksanakan  melalui  pernyataan  ijab dan qabul (Wahbah, 2011).
Pertama,  dapat  dipandang  dari perpektif  segi  rukun  akad  kerjasama dalam pengelolaan tanah wakaf sebagai lahan  produktif  bahwa  dalam  akad kerjasama pemanfaatan tanah wakaf ini sudah  memenuhi  rukun  dari  akad sesuai  dengan  hukum  Islam,  Rukun- rukun  akad  adalah  sebagai  berikut  :  1) Aqid  merupakan  orang  yang  berakad (subjek  akad).  Terkadang  masing- masing  pihak  terdiri  dari  salah  satu orang,  terkadang  terdiri  dari  beberapa orang.  Misalnya,  penjual  dan  pembeli beras  di  pasar  biasanya  masingmasing pihak  satu  orang  berbeda  dengan  ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu  kepada  pihak  yang  lain  yang terdiri  dari  beberapa  orang;  2) Ma’qud ‘alaih adalah  benda-benda  yang  akan di akadkan (objek akad), seperti benda- benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam  akad  hibah  atau  pemberian, gadai,  dan  utan;.  3) Maudhu’  al-‘Aqid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad.  Berbeda  akad  maka  berbedalah tujuan  pokok  akad.  Dalam  akad  jual beli  misalnya,  tujuan  pokoknya  yaitu memindahkan  barang  dari  penjual kepada  pembeli  dengan  di  beri  ganti; dan 4) Sighat al-‘Aqid yaitu ijab qabul. Ijab  adalah  ungkapan  yang  pertama kali  di  lontarkan  oleh  salah  satu  dari pihak  yang  akan  melakukan  akad, sedangkan  qabul  adalah  pernyataan pihak  kedua  untuk  menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah
bertukarnya  sesuatu  dengan  yang  lain
sehingga  penjual  dan  pembeli  dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan  kesepakatan  dua  pihak yang  melakukan  akad,  misalnya  yang berlangganan majalah,
pembeli mengirim  uang  melalui  pos  wesel  dan pembeli  menerima  majalah  tersebut dari kantor pos (Djuwaini, 2010).
Bahwa adanya rukun yang terpenuhi  yaitu:  1) Aqid ,  Para  pihak yang  membuat  akad  yaitu  antara  Nazir dan  Pekerja;  2) Ma’qud  ‘Alaih ,  Objek akad dalam hal ini adalah Tanah Wakaf di  Nagari  koto  Baru;  3) Maudhu’  al- ‘Aqid ,  tujuan  akad  adalah  kerjasama untuk pengelolaan tanah wakaf sebagai lahan  produktif;  dan  4) Shighat  al- ‘Aqid yaitu  Adanya  ijab  dan  qabul antara Nazir dan Pekerja
Kedua, dilihat dari bentuk perjanjian  kerjasamanya.  Akad  dalam pengelolaan tanah wakaf sebagai lahan produktif di nagari koto baru kecamatan  padang  sago  yaitu  hanya dengan  perjanjian  lisan  saja,  karena perjanjian ini  sudah  menjadi  kebiasaan perkongsian dalam kerjasama pertanian, perjanjian  seperti  ini  boleh  menurut syariat  Islam,  hal  ini  didasarkan  pada kaidah  fiqh  “ adat  kebiasaan  dapat digunakan sebagai dasar hukum ”.
جَداَعْنَا

## حَمَّكَح م
Maknanya:  Adat  kebiasaan  dapat dijadikan  hukum”.  Secara  bahasa,  al-
'adah diambil dari kata al-'awud ( دىعنا ) atau al-mu'awadah (  جدؤمنا  )  yang artinya berulang ( راركتنا ). Oleh karena itu,  tiap-tiap  sesuatu  yang  sudah terbiasa  dilakukan  tanpa  diusahakan
dikatakan sebagai adat. Dengan demikian  sesuatu  yang  baru  dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Adat  adalah  hukum-hukum  yang ditetapkan untuk menyususn dan mengatur  hubungan  perorangan  dan hubungan  masyarakat,  atau  untuk mewujudkan kemashlahatan dunia. Tujuan  dari  Al-‘adat  itu  sendiri  ialah mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia  umumnya.  Al-‘adat  tersebut tidak akan pernah  terlepas dari kebiasaan sekitardan kepentingan hidupnya (Shiddieqy, 1967) .
Perkongsian  dalam  kerja  sama pertanian  dalam  fiqh  muamalah  biasa disebut  dengan  muzara’ah.  Menurut Bahasa  muzara’ah  artinya  penanaman lahan.  Menurut  istilah  muzara’ah adalah  suatu  usaha  kerjasama  Antara pemilik  sawah  atau  lading  dengan petani  penggarap  yang  hasilnya  dibagi menurut  kesepakatan,  dimana  benih tanaman dari si pemilik tanah. AlMuzara’ah  memiliki  dua  arti,  yang pertama  al-muzara’ah  yang  berarti tharh al-zur’ah (melemparkan tanaman), maksudnya  adalah  modal  (alhadzar). Makna  pertama  adalah  makna  majaz dan  makna  yang  kedua  adalah  makna hakiki (Suhendi, 2008).
Ketiga,  dilihat  dari  segi  kebaikan akadnya adalah ketika nazir memperkerjakan  orang  lain  untuk menggarap lahan tanah wakaf tersebut, maka  secara  langsung  kerjasama  ini dapat  membantu  perekonomian  para pekerja  tersebut,  hal  ini  di  dasarkan kepada hadis Nabi saw: “ Sesuatu  yang
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
oleh  orang  muslim  dipandang  baik, maka  disisi  Allah  juga  dianggap baik .”(Djalil, 2013).
Kata  ‘Urf  secara  etimologi  berarti “sesuatu  yang  dipandang  baik  dan diterima  oleh  akal  sehat”.  Sedangkan secara terminologi, seperti
dikemukakan  Abdul-Karim  Zaidan, istilah  ‘urf  berarti  sesuatu  yang  tidak asing  lagi  bagi  satu  masyarakat  karena telah  menjadi  kebiasaan  dan  menyatu dengan  kehidupan  mereka  baik  berupa perbuatan  ataupun  perkataan.  Istilah ‘urf  dalam  pengertian  tersebut  sama dengan pengertian istilah al-‘adah (adat istiadat).  Kata  al-‘adah  itu  sendiri, disebut  demikian  karena  ia  dilakukan secara berulang-ulang,
sehingga menjadi  kebiasaan  masyarakat  (Zein, 2004). Sehingga dapat diberikan simpulkan  bahwa  akad  kerjasama Pengelolaan tanah wakaf sebagai lahan produktif di Nagari Koto Baru Kecamatan  Padang  Sago  Kabu    paten Padang  Pariaman,  dibolehkan  secara syara’  karena    sudah  sesuai  dengan syariat  Islam  baik  dari  Rukun  akad, ijab  dan  kabul,  kesukarelaan  dan persetujuan  kerjasama  serta  kebaikan akad tidak bertentangan dengan syariat Islam.  Senada  dengan  Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 40 menerangkan bahwa harta benda wakaf yang  sudah  diwakafkan  dilarang  :  a)
dijadikan jaminan, b) disita, c) dihibahkan,  d)  dijual,  e)  diwariskan,  f) ditukar atau, g) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Pasal 43 ayat 2 pengelolaan  dan  pengembangan  harta
benda wakaf dilakukan secara produktif. Hal ini sudah dilakukan oleh nazir  yaitu  pengelolaan  harta  benda wakaf  berupa  tanah  wakaf  menjadi lahan produktif dalam bidang kerjasama pertanian. Adapun  bentuk  kerjasama  yang dilakukan  oleh  nazir  ini    merupakan yang pertama kerjasama lahan pertanian yang sudah ditanami tanaman palawija seperti kelapa dan yang kedua tanah  yang  masih  kosong  di  tanami pepaya. Hal ini berdasarkan wawancara penulis  dengan  pekerja  yaitu  bapak Andrizal  bahwa  lahan  yang  dikelola oleh bapak Emrizal ada dua jenis, yang pertama  tanah  yang  sudah  ditanami tanaman  berumur  panjang  seperti pohon  kelapa  dan  kedua  tanah  wakaf yang  masih  kosong.  Pada  tanah  yang sudah ditanami pohon kelapa pengelola hanya  menjaga  dan  membersihkan lahan  tersebut  sedangkan  untuk  tanah kosong  pengelola  menanami  pohon pepaya, yang mana bibit dari pengelola ( Wawancara,  Andrizal,  Padang  Sago,
12 September , 2019). Hal ini langsung penulis konfirmasi  kepada  bapak  Emrizal bagaimana  bentuk  pengelolaan  tanah wakaf  ini?  Dan  jawaban  informant adalah  “untuk  dikelola  sebagai  tanah perkebunan,  dimana  tanah  kosong tersebut ditanami pohon pepaya karena di  nagari  ini  banyak  petani  yang menanam  pohon  pepaya  untuk  dijual ke  pekanbaru”.( Wawancara  Emrizal, Nagari Koto Baru 14 September , 2019) Penggarapan lahan melibatkan
orang  pekerja  yang  kemudian  diberi
upah  atau  dalam  islam  disebut  sebagai Musaqah.  Istilah  Musaqah  secara etimologi  (lughawi)  berasal  dari  kata ( ئقس )  (  yang  mengandung  makna: memberikan(Yunus, 1972)
Memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar, dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya dan pekerja memperoleh  bagian  tertentu  dari buah  yang  dihasilkan  pohon- pohon tersebut .
Menurut  Syaikh  Syihab  al-Din  al- Qalyubi dan Syaikh Umairah:
ب  اه  دهعتيل  رجش  ىلع  اناَسْنا  َلماَع ي   ْنَأ رمث  نم  ىلاعت  لله  ةقزرام  نا  ىلع  ةيب  رتلاورقسل
اَم هَنْيَب  ن ْو كَي
Mempekerjakan  manusia  untuk mengurus pohon dengan menyiram dan memeliharanya dan hasil yang dirizkikan  Allah  dari  pohon  itu untuk mereka berdua. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dan pemaparan  pendapat  para  Mazhab tentang al-Musaqah bahwa  bentuk kerjasama Pengelolaan wakaf produktif di  Nagari  Koto  baru  yaitu  tentang pengelolaan  pohon  kelapa  merupakan kerjasama  Musaqah  dalam  syariat Islam,  dimana  lahan  tersebut  sudah ditanami  taman  umur  panjang  seperti pohon  kelapa,  hal  ini  sesuai  dengan kerjasama  musaqah  dimana  bibit  dari
pemilik  lahan  dan  pengelola  hanya menggarap lahan dan memeliharanya.
Pengelolaan  kerjasama  pertanian terhadap  tanah  wakaf  di  Nagari  Koto baru  perihal  penanaman  pepaya  dapat ditinjau  dari  pendapat  Jumhur  Ulama dan  Mazhab  adalah  sebagai  berikut: Menurut  Jumhur  Ulama,  yang  terdiri atas Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Malik, Ahmad dan Dawud Azh-Zahiri, muzara’ah  itu  hukumnya  boleh. Alasannya adalah Hadis Nabi saw:
ىَّلَص ِالله َل ْو س  َر َّنَأ اَم هْنَع  الله َي ِض َر َرَم ع ِنْبا ِنَع ِرْطَشِب  َرَبْيَخ َلْهَأ َلَم َاع َمَّلَس  َو ِهْيَلَع  الله ج   رْخَي َام
ٍع ْرَز  ْوَأ  ٍرَمَث ْنِم اَهْنِم Dari  ibn  umar  bahwa  Rasulullah saw melakukan kerjasama (penggarapan tanah) dengan penduduk khaibar dengan imbalan separuh  dari  hasil  yang  keluar dari  tanah  tersebut,  baik  buah- buahan maupun tanaman. (Mutaffaq alaih) Ada beberapa ulama yang mengemukakan  pendapatnya  tentang
Muzara’ah (Hendi Suhendi,2002:159) , diantaranya:
a. Menurut Hanafiyah
ع   ْرَشلا  ف ْر ع  ْيف َو : ىَلَع  دْقَعْلا  نَع  ٌة َرَابع هطئارَشب جراَخلا ضْعَبب ةَع َرا َز مْلا اًع ْرَش  هَل ةَع ْو ض ْوَملا
Dalam  istilah  syara’  muzara’ah adalah  suatu  ibarat  tentang  akad kerja  sama  penggarapan  tanah dengan imbalan sebagian hasilnya, dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syara’. b. Menurut Malikiya sebagai
berikut:
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970

## ع ْرَزلا  ْيف ُةَك ْرشْلا اَهَنأب
Sesungguhnya  muzaraah  itu  ialah syirkah kerjasama
didalam
menanam  tanaman  (menggarap tanah).
c.  Menurut Syafi’iyah
ِلِم اَعْلا  ةَلَم َاع م َيِه  ةَع َراَز مْلَا
ِض  ْرَ ْلْا يِف
َنِم َرْذَبْلا َن  ْو كَي  ْنَأ ىَلَع اَهْنِم  ج   رْخَي َام  ِضْعَبِب
ِكِل اَمْلا Muzara’ah adalah transaksi antara penggarap (dengan pemilik tanah)  untuk  menggarap  tanah dengan  imbalan  sebagian  dari hasil  yang  keluar  dari  tanah tersebut  dengan  ketentuan  bibit dari pemilik tanah.
d.  Menurut Hanabillah
َعَفْدَي   ْنَأ  يه   ةَع َراَر مْلَا
ض ْرَلْْا   بحاَص ٌم ْو قَي  يذلا  لماَعلل   هَض ْرَأ  ةَعا َرزلل  ةَحلاَصلا ىَلَع اًضْيَأ  ه  ر ذْبَي ْيذلا  َبَحلا  هَل  عَفْدَي َو اَهع ْرَزب ل ْو صْحَمْلا ْيف ٌم ْو لْعم ٌعاَشَم ٌء ْز ج  هَل َن ْو كَي  ْنَأ
ث ل ثلا وأ فصنلاَك .
Muzara’ah  adalah  penyerahan tanah  yang  layak  untuk  ditanami oleh pemiliknya kepada penggarap yang  akan  menanaminya,  dan menyerahkan  bibit  yang  akan ditanamnya,  dengan  ketentuan  ia memperoleh  bagian  tertentu  yang dimiliki bersama dalam hasil yang diperolehnya, seperti setengah (separuh) atau sepertiga.
Dapat  penulis  analis  jika  ditinjau dari pendapat para ulama diatas bahwa kerjasama  dalam  pemanfaatan  tanah wakaf  sebagai  lahan  produktif  di Nagari  Koto  Baru  Kecamatan  Padang Sago  Kabupaten  Padang  Pariaman yang  memiliki  sistem  pengelolaan lahan  yang  kedua  yaitu  tanah  wakaf dengan  lahan  kosong,  disini  pengelola menanam bibit pepaya di tanah kosong
tersebut,  praktek  seperti  ini  dalam kerjasama pertanian dalam Islam termasuk kedalam kerjasama Muzaraah .
Tinjauan  fiqh  muamalah  terhadap Sistem  Bagi  Hasil  Pemanfaatan Tanah wakaf produktif
Sistem  bagi  hasil  keuntungan  dari pemanfaatan tanah wakaf sebagai lahan produktif di Nagari Koto Baru Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman  yaitu  dengan  sistem  bagi hasil  dibagi  rata  antara  Nazir,  Masjid Nurul  Huda  dan  pekerja  karena  sudah menjadi  kebiasaan  atau  tradisi  di padang sago.
Dalam kerjasama pemanfaatan tanah  wakaf  sebagai  lahan  pertanian bagi hasilnya sama-sama dibagi seperembat baik itu untuk masjid, nazir, pengelola  dan  pekerja  pertama  dan pekerja  tambahan  sama-sama  di  bagi seperempat.  Hal  ini  didasarkan  pada hasil  wawancara  penulis  dengan  Nazir yaitu Zaini dan pengelola Andrizal dan Emrizal  menyatakan  hal  yang  sama bahwa “Sistem  bagi hasil  dari  kerjasama pengelolaan tanah wakaf ini tidak memiliki perjanjian secara tertulis, hanya berpatokan  kepada  akad  lazim  dimana setiap  tanah  yang  diperkongsikan  di daerah  Padang  Sago  berbagi  perempat hasil  atau  dibagi  sama  banyak.  Dimana Nazir  memperoleh  ¼,  untuk  operasional masjid  ¼,  pekerja    memperoleh  ¼  , sementara pekerja tambahan juga mendapatkan berbagi hasil ¼.” ( Wawancara,  Zaini,  Andrizal  Dan Emrizal, Padang Sago September , 2019) . Selanjutnya  penulis  menanyakan kepada  wakif  terhadap  bagaimana
dengan  sistem  bagi  hasil  dalam pengelolaan tanah  wakaf  ini  dan  wakif menyatakan  bahwa  menurut  informant “sistem  ini  merugikan  Masjid  sebagai mauquf  alaih  karena  mendapatkan bagian  sangat  kecil”  ( Wawancara Nagari  Koto  Baru:  Wakif  (Ahli  Waris)
9 September , 2019).
Penulis mengkonfirmasi juga kepada  pihak  KUA  Padang  Sago  yaitu Bapak  Kepala  KUA  dan  Penyuluh wakaf tentang cara bagi hasil keuntungan  dari  tanah  wakaf  tersebut, dan jawaban yang sama bahwa
“bagi hasil  di Padang  Sago  ini  sama sistemnya dengan bagi hasil kerjasama  pertanian  pada  umumnya dilakukan  masyarakat  disini,  yaitu dengan cara membagi keuntungannya sama  rata,  jika  ada dua  orang  yang  terlibat  dengan perkongsian kerjasama pertanian maka  di  bagi  dua,  jika  ada  empat pihak  yang  terlibat  maka  dibagi  4 dari  keuntungan  hasil  kerjasama tersebut,  karena  ini  sudah  menjadi tradisi  masyarakat  umumnya  seperti itu.”
Adapun pertanyaan penulis tanyakan  selanjutnya  ialah  bagaimana pendapat  bapak  pengurus  Masji  Nurul
Huda tentang sistem bagi hasil keuntungan  dari  tanah  wakaf  dikelola menjadi  lahan  produktif  ini  dan jawabannya adalah
“sistem  ini  terpaksa  dilakukan  oleh pengurus agar tanah ini tidak menjadi lahan  mati  atau  lahan  terlantar.
Selagi  ada  yang  mau  mengelola walaupun  pendapatannya  kecil  untuk masjid, ya tidak masalah” .( Wawancara, Tuanku Azwar, Padang Sago 12 September , 2019).
Pertanyaan  yang  sama  juga penulis  tanyakan  kepada  pihak KUA  yaitu  Bapak  kepala  KUA dan penyuluh wakaf di Kecamatan Padang  Sago  tentang  bagaimana pandangan  pihak  KUA  terhadap bagi hasil tanah wakaf produktif di Nagari  Koto  Baru  ini  yang merupakan  salah  satu  Nagari  di Kecamatan  Padang  Sago  yang memanfaatkan tanah
wakaf sebagai  lahan  produktif.  Jawaban yang  sama  dari  kedua  informan tersebut bahwasanya
“Sistem  bagi  hasil  tanah  wakaf seperti  dapat  merugikan  Masjid karena
Masjid mendapatkan keuntungan  kecil,  yang  disebabkan oleh  pembagian  rata  keuntungan,  hal ini  tidak  tercapai  tujuan  wakif mewakafkan  tanahnya  yaitu  untuk pembangunan  fasilitas  pendukung Masjid  Nurul  Huda  atau  tempat kegiatan  keagaamaan  seperti  MDA atau  ponpes  yang  dikelola  Masjid Nurul Huda”
Dari pemaparan di atas sistem bagi hasil  yang  diterapkan  di  Nagari  Koto baru  Kecamatan  Padang  Sago  dengan cara  membagi  sama  antara  pihak  yang melakukan  kerjasama  pertanian  secara umum  sudah  sesuai  dengan  syariat Islam.  Hal  ini  didasarkan  pada  Hadis Nabi saw:
َع
ىَّلَص ِالله َل ْو س  َر َّنَأ اَم هْنَع  الله َي ِض َر َرَم ع ِنْبا ِن ج   رْخَي َام  ِرْطَشِب  َرَبْيَخ َلْهَأ َلَم َاع َمَّلَس  َو ِهْيَلَع  الله ٍع ْرَز  ْوَأ  ٍرَمَث ْنِم اَهْنِم
Terjemahnya:
Dari ibn umar bahwa Rasulullah saw melakukan  kerjasama  (penggarapan tanah)  dengan  penduduk  khaibar dengan  imbalan  separuh  dari  hasil
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
yang  keluar  dari  tanah  tersebut,  baik
buah-buahan maupun
tanaman.
(Mutaffaq alaihi)
Dan  selanjutnya  Rasulullah  SAW bersabda:
رَمث نم اهنم  ج  رْخَياَم رْطَشب  َرَبْيَخ يطْعَأ ع ْر َز  ْوَأ
نَأ ىَلَع اَهَض ْرَأ َو َرَبْيَخ يدوهيلا ىلإ َعَفد ةياور ىف َو ص الله لوسرل نأو مهلاومأ نم اه اهو لَمعَي . رطش م Terjemahnya:
Memberikan tanah khaibar dengan bagian  separoh  dari  penghasilan,
baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat  yang  lain  dinyatakan, bahwa  Rasul  menyerahkan  tanah Khaibar  itu  kepada  Yahudi,  untuk dioalah  dan  modal  dari  hartanya, penghasilan separuhnya untuk
Nabi saw. Dalam  kedua  hadis  diatas  dapat penulis pahami dalam kerjasama pertanian  adanya  pemilik  lahan  dan penggarap  lahan,  hal  ini  merupakan salah  satu  rukun  yang  harus  di  penuhi dalam  skerjasama  pertanian  dalam Islam  baik  itu  kerjasama  Musaqah maupun Muzara’ah. Hal  ini  juga  di pertegas  oleh  teori  tentang  rukun Musaqah dan Muzara’ah .
Salah  satu  rukun  musaqah  yaitu dua orang atau pihak yang berakad (al- aqidani)  diisyaratkan  bagi  orang-orang yang  berakad  dengan  ahli  (mampu) untuk  mengola  akad,  seperti  baligh, berakal,  dan  tidak  berada  dibawah pengampunan (Suhendi, 2008).
Selanjutnya rukun muzarah menurut  Hanafiah  adalah  ijab  dan qabul, yaitu berupa pernyataan pemilik tanah,  “ saya  serahkan  tanah  ini
kepada  anda  untuk  digarab  dengan imbalan  separuh  dari  hasilnya”  dan pernyataan  penggarap  “saya  terima atau  saya  setuju ”.  menurut  jumhur ulama,  sebagaimana  dalam  akad-akad yang  lain,  rukun  Muzara’ah  ada  tiga, yaitu:  aqid,  yaitu  pemilik  tanah  dan penggarap,  ma’qud  alaih  atau  objek akad, yaitu manfaat tanah dan pekerjaan  penggarap,  ijab  dan  qabul (Muslich, 2010).
Pemanfaatan  tanah  wakaf  sebagai lahan  produktif  di  Nagari  Koto  Baru Kecamatan Padang Sago yang dikelola oleh  nazir,  dalam  kerjasama  ini  Nazir tidak  memahami  konsep  kerjasama pertanian  secara  jelas  yang  objeknya merupakan  tanah  wakaf,  bahwasanya salah  satu  rukun    dalam  kerjasama pertanian  itu  ada  pemilik  lahan  dan penggarap  lahan  (pengelola),  sehingga atas  ketidak  pahaman  itu  terjadilah sistem  bagi  hasil  yang  tidak  sesuai dengan syariat Islam.
Bentuk  kerjasama  pemanfaatan tanah  wakaf  sebagai  lahan  produktif kepemilikan  tanah  wakaf  tersebut sudah  menjadi  kepemilikan  Masjid Nurul  Huda  Nagari  Koto  Baru  dan Nazrir  sebagai  Pengelola,  hal  ini didasarkan  pada    pendapat  Direktorat pemberdayaan  wakaf  dalam  bukunya fiqh  wakaf  mengemukakan  bahwa apabila seseorang mewakafkan sebidang  tanah  untuk  pemeliharaan lembaga pendidikan atau balai pengobatan  yang  dikelola  oleh  suatu yayasan, misalnya, maka sejak diikrarkan  sebagai  harta  wakaf,  tanah tersebut  terlepas  dari  pemilik  si  wakif
pindah  menjadi  hak  milik  Allah  dan merupakan  amanat  pada  lembaga  atau yayasan  yang  menjadi  tujuan  wakaf. Sedangkan  yayasan  tersebut  memiliki tanggung jawab penuh untuk mengelola  dan  memberdayakannya secara  maksimal  demi  kesahteraan masyarakat banyak (Harahap, 2002).
Hal  ini  juga  dipertegas  oleh pendapat  abu  hanifah  menjadi  hilang dari  pemiliknya  karena  salah  satu  dari empat sebab:
a. Dengan  dipisahkannya  masjid  dari kepemilikannya.
b. Keputusan hakim, sebab masalah ini adalah  masalah  ijtihad.  Artinya,
dalam  masalah  ini  diperbolehkan ijtihad dan terjaadi perbedaan antara Imam  Mazhab  maka,  keputusan hakim ini bisa menyelesaikan perselisihan,
c. Dengan  matinya  orang  wakaf  jika dia menggantungkan wakafnya dengan  kematiannya.  Seperti  “jika aku mati, aku wakafkan rumahku ini untuk ini” pendapat yang shahih itu seperti  wasiat  yang  memaksimal sepertiga  hartanya  harus  diberikan setelah dia mati, bukan sebelumnya. d. Dengan  ucapan  pewakaf,  “aku wakafkan  tanahku  ini  selama  aku hidup. Setelah aku mati, maka untuk selamanya”.  Hal  ini  boleh  menurut imam-imam  tiga  dalam  mazhab Hanafiyyah.
Sebagaimana Syafi’iyyah, kalangan hanabilah berpendapat bahwa kepemilikan  terhadap  barang  menjadi hilang  dan  wakaf  terjadi  hanya  dengan diucapkan. Sebab wakaf terjadi dengan
cara itu, karena hadis umar diatas “jika kau  mau,  kau  tahan  tanah  itu  dan  kau sedekahkan  hasilnya.”  Hal  itu  karena wakaf adalah sedekah yang menyebabkan  terhalangnya  jual  beli, hibah,  pewarisan  (terhadap  barang  itu (Wahbah, 2011). Sedangkan Nazir merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.  Posisi  nazir  sebagai pihak  yang  bertugas  untuk memelihara dan mengurusi harta wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Berdasarkan  analisa  penulis  diatas bahwa sistem bagi hasil dalam pemanfaatan tanah wakaf sebagai lahan produktif di Nagari Koto Baru Kecamatan  Padang  Sago  Kabupaten Padang Pariaman yang menjadi pemilik tanah  wakaf  sepenuhnya  ialah  milik Masjid Nurul Huda karena wakif sudah memberikan sepenuhnya kepada masjid  untuk  kepentingan  operasinal masjid dan dan Nazir sebagai pengelola dari  tanah  wakaf  tersebut.  Sehingga untuk persentase bagi hasilnya setengah untuk keperluan Masjid dalam hal  ini  sebagai  pemilik  lahan  dan setengah untuk nazir sebagai pengelola lahan.
Seharusnya nazir harus memahami bahwa  pemilik  tanah  wakaf  tersebut adalah  Masjid  Nurul  Huda  karena wakif  telah  memberikan  sepenuhnya tanah  tersebut  untuk  kepentingan Masjid,  dan  keuntungan  untuk  masjid yaitu  setengah  dari  hasil  pemanfaatan
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
tanah wakaf sebagai lahan produktif di kecamatan  padang  sago,  dan  nazir sebagai  pengelola  dari  tanah  wakaf tersebut mendapatkan keuntungan setengah  dari  hasil  keuntungan  tanah wakaf tersebut. Karena
nazir memperkerjakan orang lain pada kerjasama  ini  nazir  harus  berbagi keuntungan  dengan  pihak  ketiga  yaitu pekerja  sebagai  pengarap  tanah  wakaf sebagai  lahan  produktif  karena  nazir tidak  mampu  untuk  menggarapnya. Namun  praktek  yang  terjadi  pada pemanfaatan tanah wakaf sebagai lahan produktif sebagai lahan pertanian, nazir membagi  hasil  keuntungan  dari  tanah wakaf  tersebut  dengan  cara  dibagi  4 yaitu  untuk  masjid,  nazir,  penggarap lahan  dan  pekerja.  Hal  inilah  yang tidak  sesuai  dengan  akad  bagi  hasil dalam pertanian menurut Fiqh Muamalah.
Dilihat  dari  segi  tujuan  wakaf  itu sendiri, wakaf merupakan menjaga dan mengelola  pokok  harta  yang  telah diserahkan  untuk  kepentingan  agama dan menyalurkan hasilnya untuk kemaslahatan  umat  yang  bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta  yang  diwakafkan  kepada  orang yang  berhak  dan  dipergunakan  sesuai dengan  ajaran  Islam.  Hal  ini  sesuai dengan  fungsi  wakaf  yang  disebutkan dalam  pasal  5  Undang-Undang  wakaf yang menyatkan bahwa wakaf berfungsi  untuk  mewujudkan  potensi dan  manfaat  ekonomis  harta  benda wakaf  untuk  kepentingan  ibadah  dan memajukan kesejahteraan umum (Sudirman,  2013).  Sistem  bagi  hasil
yang  diterapkan  di  Nagari  Koto  Baru Kecamatan Padang Sago tidaklah dapat mencapai  dari  tujuan  wakaf  itu  sendiri karena  Masjid  Nurul  Huda  sebagai penerima  wakaf  untuk  kepentingan agama  mendapatkan  bagi  hasil  yang sangat  kecil,  sehingga  hal  inilah  yang menyebabkan  tujuan  wakaf  nya  tidak sesuai  dengan  amanah  wakif  dan syariat  Islma,  sebagaimana  wakif bertujuan  mewakafkan  tanahnya  untuk kepentingan  operasinal  Masjid  Nurul Huda dan kegiatan MDA.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian pemanfaatan tanah wakaf sebagai lahan produktif di Nagari Koto Baru Kecamatan  Padang  Sago  Kabupaten Padang  Pariaman  dapat  disimpulkan bahwa:
1. Pengelolaan  tanah  wakaf  menjadi lahan  produktif  di  Nagari  Koto Baru  Kecamatan  Padang  Sago dilihat  dari  segi  akadnya  sudah sesuai dengan syariat Islam, dalam akad  tersebut  terdapat  banyak manfaat dari kerjasama pengelolaan wakaf sebagai produktif.  Akad  kerjasama  ini dilakukan oleh nazir dengan pekerja  menggunakan  akad  secara lisan  saja  sebagaimana  sudah menjadi  tradisi  di  masyarakat tersebut.  Dalam  kerjasama  ini sudah ada kesukarelaan dan persetujuan para pihak yang berakad. 2. Bentuk kerjasama pengelolaan tanah wakaf sebagai lahan
produktif  terdapat  dua  bentuk kerjasama  yang  pertama  bentuk kerjasama Musaqah dalam pengelolaan  lahan  pertanian  yang sudah  ditanami  pohon  kelapa,  dan yang kedua yaitu bentuk kerjasama Muzara’ah  dalam  pengelolaan lahan  kosong  dan  pada  saat  ini ditanami pohon pepaya oleh penggarap.
3. Sistem  bagi  hasil  pemanfaatan tanah wakaf sebagai lahan produktif  di  Nagari  Koto  Baru tidak  proporsional,  karena  sistem bagi  hasil  yang  dilakukan  oleh Nazir  tidak  sesuai  dengan  bagi hasil  dalam fiqh  muamalah ,  sebab nazir  membagi  keuntungan  bagi
hasilnya disamaratakan untuk kesemua  pihak  yang  terkait  dalam kerjasama  ini,  baik  untuk  Masjid
Nurul  Huda,  Nazir,  Pekerja  dan Pekerja tambahan. Seharusnya keuntungan untuk Masjid 50% dari keuntungan keseluruhan dan
keuntungan  untuk  Nazir  50%,  hal ini  dikarenakan  Masjid  Nurul Huda  sebagai  pemilik  lahan  dan nazir  sebagai  pengelola  serta  nazir harus  membagi  hasil  keuntungan miliknya    tersebut  kepada  para pekerja yang ikut menggarap tanah wakaf  sebagai  lahan  produktif (pertanian).

## DAFTAR PUSTAKA
Djalil,  F.  (2013).  Hukum  Ekonomi  Islam:  Sejarah,  Teori,  dan  Konsep.  Sinar
Grafika. Djuwaini, D. (2010). Pengantar Fiqh Muamalah. Pustaka Kencana. Harahap,  S.  (2002).  Fiqh  Wakaf.  Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf  Direktorat pemberdayaan wakaf. Kountur, R. (2004). Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi danTesis. PPM. Muntaqo,  F.  (2015).  Problematika  Dan  Prospek  Wakaf  Produktif  Di  Indonesia.
Al-Ahkam, 1(25), 83. https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195
Muslich, A. W. (2010). Fiqh Muamalat. Amzah.
Qahaf, M. (2005). Manajemen Wakaf Produktif, terjemah Rida, mas Muhyiddin. Khalifa. Roni, Z. (2016). Analisis Pegelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa (Studi Kasus Pada  Masjid  Al-Furqon  Gampong  Beurawe  Banda  Aceh).  Ar-Raniry. Universitas Islam Negeri. Shiddieqy, H. A. (1967). Pengantar Ilmu Fiqh. PT. Bulan Bintang. Soekanto, S. (2012). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press.
Sudirman. (2013). TQM untuk Wakaf. UIN Maliki Press.
Suhendi, H. (2008). Fiqih Mu’amalah. PT. Raja Grafindo Persada.
Sunggono, B. (2016). Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan ke enam belas. PT. Raja Grafindo Persann.

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
Wadjdy,  M.  F.  (2007).  Wakaf  untuk  Kesejahteraan  Umat:  Filantropi  islam  yang
Hampir Terlupakan. Pustaka Pelajar. Wahbah, A.-Z. (2011). Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 10. Gema Insani. Wawancara Bapak Feri, Wakif (ahli waris) 9 September. (2019).
Wawancara Emrizal, Nagari Koto Baru 14 September. (2019).
Wawancara nagari koto baru: Nazir, 9 September. (2019). Wawancara Nagari Koto Baru: Wakif (ahli waris) 9 September. (2019). Wawancara, Andrizal, padang sago, 12 September. (2019). Wawancara, tuanku Azwar, padang sago 12 september. (2019). Wawancara, Zaini, Andrizal dan Emrizal, Padang Sago September. (2019). Windra. (2019). Wawancara Penelitian (Pukul 14.30 Wib).
Yunus, M. (1972). Kamus Arab Indonesia. Yayasan Penyelenggaraan/Penafsir Al- Qur.
Zein, S. E. M. (2004). Ushul Fiqh. Kencana Prenada Media Group.