## Volume 7 No. 2, Januari 2024
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Tinjauan Yuridis Perlidungan Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce

## Riantika Pratiwi, Tri Novita Sari Manihuruk & Irawan Harahap
Fakultas Hukum Universitas Lacang Kuning Email: riantika@unilak.ac.id trinovitasarimanihuruk93@gmail.com irawan.harahap.@unilak.ac.id,

## Abstract
The  purpose  of  this  research  paper  is  to  find  out  the  legal  regulations  for  personal  data  protection  in Indonesia and to find out the legal protection of personal data in e-commerce transactions.The research method used is the normative research method. The approach method used is the Statute Approach, carried out  by  examining  all  laws  and  regulations  relating  to  the  legal  issue  being  handled.The  legal  material search  technique  uses  document  study  techniques,  and  study  analysis  uses  qualitative  analysis.  The results of the discussion in this research are that the regulation of personal data protection in Indonesia currently  has  special  regulations  contained  in  the  Personal  Data  Protection  Law.  In  E-Commerce transactions,  the  marketplace  is  responsible  for  protecting  consumer  personal  data.  In  order  to  provide legal  certainty  in  E-Commerce  transactions,  the  Personal  Data  Protection  Law  regulates  criminal sanctions  for  violators  of  crimes  against  personal  data  as  regulated  in  Articles  of  the  Personal  Data Protection Law.

## Keywords: Legal Protection, Personal Data, E-Commerce Transactions

## Abstrak
Tujuan  tulisan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaturan  hukum  perlindungan  data pribadi  di  Indonesia  dan  untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  data  pribadi  dalam  transaksi  E- Commerce.  Metode  penelitian  yang  digunakan  metode  penelitian  normatif.  Metode  pendekatan  yang digunakan adalah Statute Approach (Pendekatan Undang-Undang), dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang  dan  regulasi  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditangani.  Tehnik penelusuran  bahan  hukum  menggunakan  tehnik  studi  dokumen,  serta  analisis  kajian  menggunakan analisis  kualitatif. Hasil  pembahasan  dalam  penelitian  ini  bahwa  pengaturan  perlindungan  data  pribadi  di  indonesia  saat  ini  sudah memiliki  aturan  khusus  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Perlidungan  Data  Pribadi  .  Pada  transaksi  E-Commerce,  marketplace bertanggungjawab  atas  perlindungan  data  pribadi  konsumen.  Demi  memberikan  kepastian  hukum  dalam  transaksi  E-Commerce,  Undang- Undang Perlidungan Data Pribadi mengatur mengenai sanksi pidana bagi  pelanggar dalam kejahatan terhadap data pribadi yang diatur dalam Pasal Undang-Undang Perlidungan Data Pribadi.

## Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Transaksi E-Commerce

## A. PENDAHULUAN
Pada era saat ini setiap aktivitas kita sudah banyak dikendalikan dengan internet. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat dan cepat. Implikasi dari era ini sangat besar ketika teknologi berbasis digital dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk meningkatkan produktivitas kerja,  membangun  hubungan  sosio  ekonomi,  serta  membantu  memudahkan  dalam berbagai hal. Dampak tersebut sering dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti  memudahkan  dan  membuat  singkat  alur  dari  pemberian  dan  penerimaan informasi,  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  pekerjaan,  membuka  peluang diberlakukan  pembelajaran  online  sepenuhnya,  hingga  bisa  berinteraksi  terhadap manusia  lainnya  dari  jarak  yang  jauh.  Dari  canggihnya  kemajuan  dan  perkembangan teknologi tersebut, memunculkan sebuah perubahan yang cepat dalam dunia bisnis dan digital. Misalnya seperti dalam hal munculnya aplikasi-aplikasi atau layanan penyedia jasa online yang bergerak di perdagangan online (E-Commerce). 1
Aktifitas belanja secara daring menjadi fenomena tersendiri di Indonesia. Data dan laporan  yang  dihimpun  oleh  The  Wall  Street  Journal  maupun  We  are  Social menunjukkan  peningkatan  kegiatan  daring  yang  sangat  signifikan.  Hal  ini  tak  lepas dari  banyaknya  pengguna  aktif  internet  yang  memanfaatkan  koneksi  mobile  internet untuk menjalankan aktivitas daringnya. Lembaga survei yang bergerak dalam isu tren global infrastruktur internet, We are Social, dalam laporannya menyatakan bahwa pada Januari 2019 pengguna internet aktif di seluruh duniaadalah sebesar 3 Milyar pengguna, dengan  prosentasi  pertumbuhan  sebesar  21%.  Banyaknya  angka  pengguna  internet  di Indonesia menunjukkan potensi pasar yang besar yang akan mempengaruhi munculnya berbagai  peluang  bisnis  baru.  Disisi  lain,ada  beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan dalam kegiatan belanja daring adalah isu tentang perlindungan data pribadi dan para
1 Yustina Dhian Novita dan Budi Santoso, “Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3.1 (2021), 46–58
<https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.46-58>.
konsumen daring. Bahwa dalam aktifitas daring, data pribadi merupakan salah satu hal esensial terutama berkaitan dengan metode pembayaran, pemasaran dan penawaran. 2
Pertumbuhan belanja online membuktikan bahwa teknologi memberikan dampak positif terutama dalam bidang ekonomi dan bisnis. pelaku usaha selaku sebagai pihak yang menyelenggarakan jasa layanan media E-Commerce seharusnya mempunyai peran dalam  melindungi  hak  dari  para  pengguna  nya.  Hak  pengguna  merupakan  sebuah tanggung  jawab  pelaku  usaha  agar  usaha  jasa  tersebut  bisa  menjadi  berjalan  dengan lancar,  sehingga  pengguna  merasa  aman  dan  nyaman  dalam  menggunakan  aplikasi tersebut, serta memberikan Tindakan lebih lanjut agar permasalahan yang terjadi tidak menjadi berlanjut karena dapat merugikan kedua belah pihak yaitu produsen (penjual barang/jasa) dan pengguna pengguna media belanja online atau E-Commerce. 3
E-Commerce,  atau  juga  dikenal  sebagai  perdagangan  elektronik,  adalah  tindakan membeli  dan  menjual  barang  secara  elektronik  melalui  internet.  Hal  ini  melibatkan melakukan  transaksi  online  menggunakan  berbagai  platform  dan  teknologi,  seperti situs web, aplikasi mobile, dan media sosial. E-Commerce mencakup berbagai aktivitas, termasuk  membeli  produk  dan  layanan,  mengirim  uang  secara  online,  dan  mengikuti lelang online. Dengan berbagai manfaat seperti kemudahan, kecepatan, efisiensi biaya, dan  kemampuan  untuk  menjangkau  audiens  global,  jenis  perdagangan  ini  telah mengubah secara dramatis cara bisnis dijalankan. Ia telah mengubah secara mendasar cara kita berbisnis dan berbelanja.  E-Commerce adalah salah satu sektor ekonomi yang berkembang  dengan  cepat  berkat  perkembangan  teknologi  digital.  Salah  satu keuntungan  utama  E-Commerce  adalah  kemudahan.  Pelanggan  dapat  berbelanja  dari rumah  atau  kantor  mereka,  kapan  saja,  siang  atau  malam.  Mereka  dapat  melihat produk,  membandingkan  harga,  dan  melakukan  pembelian  hanya  dengan  beberapa klik.  Ini  menghemat  waktu  dan  tenaga,  serta  menghilangkan  kebutuhan  untuk mengunjungi  toko  fisik.  E-Commerce  juga  memungkinkan  bisnis  untuk  mencapai
2 MRTR  Herryani  dan  Harsono  Njoto,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kebocoran  Data  Pribadi Konsumen  Online  Marketplace,”  Transparansi  Hukum,  5.1  (2022),  110  <http://ojs.unik- kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/2274>.
3 Maldi  Omar  Muhammad  dan  Lucky  Dafira  Nugroho,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pengguna Aplikasi  E-Commerce  yang  Terdampak  Kebocoran  Data  Pribadi,”  Pamator  Journal,  14.2  (2021),  165–74 <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.12472>.
audiens yang lebih luas, baik lokal maupun global. Dengan adanya situs web atau toko online, bisnis dapat memasarkan produk mereka kepada pelanggan di berbagai wilayah dan  zona  waktu.  Ini  meningkatkan  visibilitas  dan  basis  pelanggan  potensial,  yang berujung  pada  peningkatan  penjualan  dan  pendapatan.  Keuntungan  lain  dari  e- commerce adalah efisiensi biaya. Dibandingkan dengan toko fisik konvensional, bisnis e-  commerce  memiliki  biaya  operasional  yang  lebih  rendah  seperti  sewa,  utilitas,  dan staf. Hal ini berdampak pada harga yang lebih rendah bagi pelanggan, menjadikan  E- Commerce sebagai pilihan menarik bagi pembeli yang ingin berhemat. 4
Beralihnya pasar ritel ke media digital (market place) menghasilkan pertumbuhan perusahaan-  perusahaan  startup  secara  pesat.  Tidak  hanya  menawarkan  jual  beli produk, market place di era sekarang juga menawarkan jasa transportasi, pesan antar makanan, pesan antar barang yang disebut dengan jasa titip (jastip), hingga pemesanan tiket  dan  hotel.  Perubahan  secara  digital  tersebut  memang  mempermudah  kehidupan manusia.  Transaksi  secara  online  menghemat  waktu  yang  dahulu  terbuang  dalam perjalanan jauh dan prosedur-prosedur konvensional lainnya yang seringkali dianggap merepotkan. Namun, selain menimbulkan dampak positif yakni meningkatkan efisiensi dan  efektivitas  lalu  lintas  ekonomi,  kemajuan  teknologi  tersebut  juga  menghasilkan permasalahan baru. 5
Berbagai layanan dan kemudahan dalam mengakses berbagai layanan hakikatnya juga melahirkan berbagai permasalahan hukum. Permasalahan hukum yang mendasar dalam hal ini terkait perlindungan data pribadi konsumen pengguna. 6 Selain memberi kemudahan  E-Commerce juga memiliki tantangan. Salah satu masalah utamanya adalah keamanan.  Dengan  transaksi  online,  selalu  ada  risiko  penipuan,  peretasan,  dan
4 Tia Deja  Pohan,  “PERLINDUNGAN  HUKUM  DATA  PRIBADI  KONSUMEN DALAM  PLATFORM E COMMERCE,”  SAMMAJIVA :  Jurnal  Penelitian  Bisnis  dan  Manajemen,  1.3  (2023),  42–28 <https://doi.org/https://doi.org/10.47861/sammajiva.v1i2.327 PERLINDUNGAN>.
5 S  Ismantara  dan  Y  Prianto,  “Relevansi  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Indonesia  Di  Era  Ekonomi Digital,” Prosiding Serina, 4.3 (2022), 321–30
<https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/18548%0Ahttps://journal.untar.ac.id/i ndex.php/PSERINA/article/download/18548/10468>.
6 Hari  Sutra  Disemadi,  “Urgensi  Regulasi  Khusus  dan  Pemanfaatan  Artificial  Intelligence  dalam Mewujudkan  Perlindungan  Data  Pribadi  di  Indonesia,”  Jurnal  Wawasan  Yuridika,  5.2  (2021),  177 <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460>.
pencurian  identitas . 7 Tindakan  pengungkapan  data  pribadi  ini  terjadi  pada  sejumlah konteks, mulai dari proses pendaftaran di situs web, interaksi di platform media sosial dan  transaksi  belanja  online.  Dalam  ranah  ini,  identitas  digital  seseorang  menjadi komoditas  berharga  yang  pada  gilirannya  berpotensi  untuk  dimanfaatkan  dalam kegiatan  pencurian  identitas,  tindakan  penipuan,  atau  bahkan  penyalahgunaan  lain yang  berpotensi  merugikan  jika  jatuh  ke  tangan  yang  tidak  bermoral  atau  yang  tidak berwenang. 8 Akibat  yang  ditimbulkan  dari  tindakan  pencurian  data  yang  dilakukan oleh  pihak  ketiga  atau  disebut  hacker  biasanya  yang  menjadi  sasaran  dari  hasil pencurian data ialah :
a. Database kartu kredit b. Database account bank c. Database informasi pelanggan atau data pribadi
d.  Serta  melakukan  Tindakan  kriminal  dengan  menggunakan  database  kartu       kredit orang lain yang bukan hak kita (carding)
e. Mengacaukan system
Saat  ini,  E-Commerce  telah  menjadi  bagian  tak  terpisahkan  dari  revolusi  digital. Banyak  perusahaan  E-Commerce  besar  telah  tumbuh  pesat  dan  mendominasi  pasar secara global. Selain itu, E-Commerce telah memberikan kesempatan bagi banyak pelaku bisnis kecil dan menengah untuk meraih kesuksesan melalui platform daring mereka. E- Commerce telah menjadi elemen penting dalam perekonomian berbagi (sharing economy), di  mana  platform  seperti  Airbnb,  dan  Gojek  menyediakan  layanan  transportasi  dan akomodasi  berbasis  daring  yang  mengubah  cara  masyarakat  mengakses  layanan tersebut. Namun di sisi lain, E-Commerce tetap menghadapi berbagai tantangan, seperti meningkatkan  keamanan  transaksi,  mengatasi  permasalahan  logistik  dan  pengiriman, serta meningkatkan perlindungan konsumen. 9
Dalam  hal  ini  produsen  (penjual  barang/jasa)  dan  pengguna  pengguna  aplikasi media E-Commerce juga memiliki resiko yang lebih besar daripada penyedia aplikator,
7 Pohan. 8 Hari Sutra Disemadi et al., “Perlindungan Data Pribadi di Era Digital : Mengapa Kita Perlu Peduli ?,” 1.2 (2023), 67–90.
9 Erna Priliasari, “Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” Rechts Vinding, 12.2 (2023), 261–79.
dengan kata lain hak-hak pengguna sangat rentan dan mudah untuk dilanggar. 10 Demi terciptanya  kemanan  dalam  transaksi  E-Commerce  perlu  adanya  payung  hukum  yang jelas  dalam  memberikan  perlidungan  terhadap  data  pribadi  pengguna  aplikasi  dalam transaksi E-Commerce.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas,  penulis  tertarik  untuk  melakukan analisis terhadap kajian tinjauan yuridis perlindungan data pribadi dalam transaksi  E- Commerce  di  Indonesia.  Tulisan  ini  akan  menjelaskan  permasalahan  mengenai pengaturan  hukum  mengenai  perlindungan  data  pribadi  di  Indonesia  dan Perlindungan hukum data pribadi dalam transaksi E-Commerce.

## B. METODE PENELITIAN
Tulisan ini menggunakan metode  penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah  metode  atau  cara  yang  dipergunakan  di  dalam  penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  yang  ada. 11 Metode  pendekatan  yang digunakan adalah Statute Approach (Pendekatan Undang-Undang), dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang  ditangani.  Tehnik  penelusuran  bahan  hukum  menggunakan  tehnik  studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia
Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak konstitusional warga negara Indonesia. Dalam konstitusi diatur mengenai hak-hak asasi manusia yang diatur pada Bab  X    Pasal  28A  sampai  dengan  Pasal  28J.  Ketentuan  mengenai  perlindungan  data pribadi  secara  umum  dapat  terlihat  dapal  Pasal  28G  ayat  (1),  berbunyi  Setiap  orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang  di  bawah  kekuasaannya,  serta  berhak  atas  rasa  aman  dan  perlindungan  dari
10 Muhammad dan Nugroho.
11 Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009.
ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  yang  merupakan  hak asasi.
Dalam  Pembukaan  UUD  1945  Alenia  ke-4  disebutkan  bahwa  pemerintah mempunyai  kewajiban  konstitusional  untuk  melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh tumpah  darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa,  serta  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan, perdaiaman  abadi  dan  keadilan  sosial.  Sejalan  dengan  perkembangan  teknologi  dan informasi di era perkembangan yang serba digital sekarang, tujuan negara diwujudkan dalam  bentuk  perlidungan  data  pribadi  bagi  setiap  warga  negara.  Perlindungan  data pribadi sebagai hak konstitusional yang harus dipenuhi oleh pemerintah secara hierarki peraturang  perundang-undangan  yang  diturunkan  dalam  peraturan  perundang- undangan. 12 Adapun  peraturan  perundang  –  undangan  di  Indonesia  yang  berkatian dengan  perlindungan  masyarakat  atas  data  pribadi  miliknya  antara  lain  (1)  UU  ITE beserta perubahannya, (2) PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik,  (3)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019  tentang  Perdagangan Melalui  Sistem  Elektronik  (4)  Peraturan  Menteri  Komunikasi  Dan  Informatika  Nomor 20  Tahun  2016  Tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  Dalam  Sistem  Elektronik.  Dari keempat  ketentuan  peraturan  perundang  –  undangan  tersebut  belum  secara  khusus mengatur  mengenai  perlindungan  data  pribadi  masyarakat  terkait  dengan penggunaanya dalam sistem elektronik.
UU ITE mengatur mengenai perlindungan atas data pribadi dan hak privasi yang tertuang dalam Pasal 25 dan 26 ayat (1) UU ITE yaitu :
Pasal 25
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual,  situs  internet,  dan  karya  intelektual  yang  ada  di  dalamnya  dilindungi sebagai  Hak  Kekayaan  intelektual  berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Perundang- undangan.
Pasal 26
(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi  melalui  media  elektronik  yang  menyangkut  data  pribadi  seseorang yang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
12 Erlina Maria Christin Sinaga, “Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi,” Jurnal RechtVinding, 9.2 (2020), 237–56.
(2) Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan  gugatan  atas  kerugian  yang  ditimbulkan  berdasarkan  Undang- Undang ini.
Dalam UU ITE juga diatur mengenai tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik yang diatur dala Pasal 15 yaitu:
(1) Setiap  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  harus  menyelenggarakan  Sistem Elektronik  secara  andal  dan  aman  serta  bertanggungjawab  terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
(2) Penyelenggara  Sistem  Elektronik  bertanggungjawab  terhadap  Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan  terjadinya  keadaan  memaksa,  kesalahan,  dan/atau  kelalaian  pihak pengguna Sistem Elektronik.
Penjelasan  Pasal  26  ayat  (1)  UU  ITE  menyebutkan  bahwa  hak  pribadi  dalam pasal  tersebut  mengandung  beberapa  pengertian  yaitu  (1)  hak  merupakan  hak  untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, (2) hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata- matai, dan (3) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi  akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Dengan demikian, sebagaimana ditentukan dari Pasal 26 ayat (1)  – (2) UU ITE, penggunaan setiap informasi dan data pribadi melalui media  elektronik  yang  dilakukan  tanpa  persetujuan  pemilik  data  tersebut  adalah sebuah pelanggaran. Meskipun terdapat pengakuan atas perlindungan hak privasi atas data pribadi dalam informasi dan transaksi elektronik dalam Pasal 26 ayat (1) – (2) UU ITE.  Pasal  26  ayat  (1)  UU  ITE  jelas  kepada  penyelenggara  sistem  elektronik  untuk memberikan  upaya  perlindungan  data  pribadi.  Dalam  penggunaan  setiap  informasi yangberkaitan  dengan  data  pribadi  seseorang  harus  dilakukan  oleh  orang  yang bersangkutan  yaitu  pemilik  data  pribadi.  Mengenai  siapa  yang  harus  menjaga perlindungan data pribadi ialah terdapat pada Pasal 15 ayat (1) UU ITE yang berbunyi “Setiap  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  harus  menyelenggarakan  Sistem  Elektronik secara  andal  dan  aman  serta  bertanggung  Jawab  terhadap  beroperasinya  Sistem Elektronik  sebagaimana  mestinya”.  Oleh  karena  itu,  data  pribadi  wajib  di  jaga  secara andal dan aman agar tidak terjadinya suatu kegagalan perlindungan data pribadi pada
media E-Commerce. 13
Definisi  dari  data  pribadi  tidak  ditemukan  dalam  UU  ITE,  tetapi  dijelaskan dalam  Pasal  1  angka  29  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tahun  2019  Tentang Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik,  yang  selanjutnya  disebut  PP  PSTE. Dalam  Pasal  1  angka  29  PP  PSTE  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  data pribadi adalah “setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan  informasi  lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan /atau non-elektronik”. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) diamanatkan bahwa penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan  sistem  elektronik  yang  handal  dan  aman  dalam  beroperasinya sistem  elektronik.  Hal  ini  juga  ditegaskan  dalam  ketentuan  Pasal  31  PP  PSTE  dimana penyelenggara Sistem Elektronik wajib melindungi penggunanya  dan masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh Sistem Elektronik yang diselenggarakannya.
Perlindungan data pribadi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang  selanjutnya disebut PP  PMSE.  Dalam  PP  PMSE  juga  mengatur  mengenai  perlindungan  terhadap  data pribadi  dalam  konteks  perdagangan  melalui  sistem  elektronik  yang  tertuang  dalam Pasal 58 - Pasal 59 PP PMSE. Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) PP PMSE bahwa “setiap data pribadi  diberlakukan  sebagai  hak  milik  pribadi  dari  orang  atau  Pelaku  Usaha  yang bersangkutan”  dan  Pasal  58  ayat  (2)  PP  PMSE  bahwa  “Setiap  Pelaku  Usaha  yang memperoleh data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertindak sebagai pengemban  amanat  dalam  menyimpan  dan  menguasai  data  pribadi  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan”.  Dalam  ketentuan  Pasal  58  –  59  PP  PMSE hanya  mengatur  amanah  kepada  pelaku  usaha  untuk  mengelola  data  pribadi  milik masyarakat tanpa adanya regulasi terkait sanksi atau tanggung jawab bilamana terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi.
Selain  itu,  perlindungan  data  pribadi  juga  di  atur  dalam  Peraturan  Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, yang selanjutnya disebut PERMENKOMINFO 20/2016. Data
13 Muhammad dan Nugroho.
pribadi  yang  dimaksudkan  adalah  data  yang  dimiliki  oleh  perseorangan  atau  pribadi tertentu  yang  wajib  disimpan,  dirawat,  dan  dijaga  kebenaran  serta  dilindungi kerahasiaannya  (vide  Pasal  1  angka  1  PERMENKOMINFO  20/2016).  Ruang  lingkup perlindungan  data  pribadi  meliputi“perolehan  data,  pengumpulan  data,  pengolahan data, penganalisisan data, penyimpanan data, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan,  dan  pemusnahan  data  pribadi”  (vide  Pasal  2  PERMENKOMINFO 20/2016). Dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi harus didasarkan pada asas – asas yang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PERMENKOMINFO 20/2016 yang antara lain :
a) Penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi;
b) Data  pribadi  bersifat  rahasia  sesuai  persetujuan  dan/atau  berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c) Berdasarkan persetujuan;
d) Relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan,  penyimpanan,  penampilan,  pengumuman,  pengiriman,  dan penyebarluasan;
e) Kelaikan sistem elektronik yang digunakan;
f) Iktikad  baik  untuk  segera  memberitahukan  secara  tertulis  kepada  pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi;
g) Ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi;
h) Tanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan pengguna;
i) Kemudahan  akses  dan  koreksi  terhadap  data  pribadi  oleh  pemilik  data pribadi; dan
j) Keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran data pribadi.
Data  pribadi  merupakan  hal  yang  sensitif  dimiliki  setiap  orang.  Data  pribadi menjadi hak privasi seseorang yang wajib dilindungi dari berbagai aspek kehidupan. 14
Secara filosofis upaya pengaturan menyangkut hak privasi atas data pribadi merupakan manifestasi  pengakuan  dan  perlindungan  atas  hak-hak  dasar  manusia. 15 Landasan filosofis perlindungan data pribadi adalah Pancasila yaitu rechtsidee (cita hukum) yang merupakan  konstruksi  pikir  (ide)  yang  mengarahkan  hukum  kepada  apa  yang  dicita-
14 Sekaring Ayumeida Kusnadi, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi,” AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum, 2.1 (2021), 9–16 <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>.
15 Eka Martiana Wulansari, “Konsep Perlindungan Data Pribadi sebagai Aspek Fundamental Norm dalam Perlindungan  terhadap  Hak  atas  Privasi  Seseorang  di  Indonesia,”  Jurnal  Surya  Kencana  Dua:  Dinamika
Masalah Hukum dan Keadilan, 7.2 (2020), 265–89
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/9214>.
citakan.  Rudolf  Stamler,  mengatakan  bahwa  rechtsidee  berfungsi  sebagai  leitsern (bintang  pemandu)  bagi  terwujudnya  cita-cita  sebuah  masyarakat.  Dari  rechtsidee itulah  disusun  konsep  dan  politik  hukum  dalam  sebuah  negara.  Cita  hukum  tersebut merupakan  suatu  yang  bersifat  normatif,  dan  juga  konstitutif.  Normatif  artinya berfungsi  sebagai  prasyarat  transcendental  yang  mendasari  tiap  hukum  positif  yang bermartabat,  dan  merupakan  landasan  moral  hukum  dan  sekaligus  tolak  ukur  sistem hukum positif. Cita hukum yang konstitutif berarti rechtsidee berfungsi mengarahkan hukum pada tujuan yang ingin dicapai. 16
Sebagai  wujud  upaya  untuk  mencapai  cita-cita  hukum  dalam  menjamin kepastian  hukum  terhadap  perlindungan  data  pribadi,  negara  telah  menerbitkan Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  Tentang  Perlindungan  Data  Pribadi. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, yang dimaksud dengan data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat  diidentifikasi  secara  tersendiri  atau  dikombinasi  dengan  informasi  lainnya  baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik. Pada Pasal 1 Angka 2 dijelaskan bahwa “Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. Keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah kepada seluruh warga negara untuk menjamin perlindungan data pribadi.”
Terdapat  dua  jenis  data  pribadi  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Perlindungan  Data  Pribadi  yaitu  data  pribadi  yang  bersifat  spesifik  dan  data  pribadi yang bersifat umum. Adapun kasifikasi pembagian data tersebut yaitu;
1. Data pribadi yang bersifat spesifik meliputi :
a. Data dan informasi kesehatan;
b. Data biometrik;
c. Data genetika;
d. Catatan kejahatan;
e. Data anak;
f. Data keterangan pribadi; dan/ atau
16 Ibid.
g. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
2. Data pribadi yang bersifat umum, meliputi;
a. Nama lengkap;
b. Jenis kelamin;
c. Kewarganegaraan;
d. Agama;
e. Status Perkawanan dan/atau;
f. Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.
Upaya pengaturan terkait hak privasi atas data pribadi merupakan perwujudan atas  pengakuan  dan  perlindungan  hak-hak  dasar  manusia. 17 Keberadaan  Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi telah mewujudkan cita hukum dalam melindungi masyarakat  baik  secara  normatif  dan  kostitutif.  Dengan  memberikan  perlindungan terhadap hak pribadi tersebut, berarti juga memberikan perlindungan terhadap hak atas kebebasan  berbicara  yang  menjamin  perlindungan  dari  ancaman  ketakutan  untuk berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  yang  merupakan  hak  asasi.  Konsep  perlindungan data  pribadi  ini  menekankan  bahwa  setiap  orang  berhak  untuk  memutuskan  ketika seseorang  akan  membagikan  data  kepada  orang  lain  atau  untuk  berbagi  data  kepada orang lain serta menentukan kondisi yang harus dipenuhi selama proses berbagi data dalam sebuah komunitas. 18

## 2. Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce
Pemanfaatan  internet  dalam  berbagai  bidang  kehidupan  tidak  saja  membuat segala  sesuatunya  menjadi  lebih  mudah,  namun  juga  melahirkan  sejumlah permasalahan  termasuk  masalah  hukum.  Salah  satu  masalah  hukum  yang  muncul adalah  masalah  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  data  pribadi  (the  protection  of privacy  rights).  Ancaman  penyalahgunaan  data  pribadi  di  Indonesia  menjadi  kian mengemuka terutama sejak pemerintah menggulirkan program KTP elektronik (e-KTP) yang  merupakan  program  perekaman  data  pribadi  oleh  pemerintah.  Program  e-KTP pertama  kali  diluncurkan  pada  awal  tahun  2011,  yang  merupakan  implementasi  dari
17 Gilbert  Kosegeran  dan  Dientje  Rumimpunu,  “Perlindungan  Hukum  Penggunaan  Data  Pribadi  Oleh Pihak Lain Tanpa Izin,” Lex Privatum, IX.12 (2021), 89–98
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38447>.
18 Perlindungan Hak dan Asasi Manusia, “Rosihan Luthfi,” 2.5 (2022), 431–36.
program  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK).  Program  ini  menghendaki  identitas tunggal  setiap  penduduk,  yang  berlaku  seumur  hidup,  satu  kartu  untuk  setiap penduduk,  yang  di  dalamnya  terdapat  NIK.  Selanjutnya  perekaman  data  penduduk dilakukan  pemerintah  dalam  rangka  pelaksanaan  program  ini.  Seluruh  informasi pribadi  warga  negara  direkam,  termasuk  identitas  dan  ciri-ciri  fisiknya.  Khusus perekaman  ciri-ciri  fisik,  dilakukan  dengan  pemindaian  terhadap  sidik  jari  dan  retina mata,  yang  akan  digunakan  untuk  validasi  biometrik  pemegang  KTP.  Menurut informasi Kemendagri, hasil dari perekaman data tersebut kemudian akan ditanam di dalam  KTP,  dengan  terlebih  dahulu  dienkripsi  menggunakan  algoritma  kriptografi tertentu.  Data  pribadi  yang  terekam  dalam  e-KTP  rawan  disalahgunakan  oleh  pihak- pihak yang tidak bertanggungjawab, terutama apabila pengamanannya kurang. 19
Perkembangan  teknologi  yang  pesat  membuat  kemudahan  bagi  para  pebisnis melakukan  penjualan  barang  dan  jasa  secara  digital  melalui  internet  salah  satunya diantaranya adalah online shop karena kemudahan dalam melakukan transaksi melalui online banyak masyarakat yang  beralih ke e- commerce. Melalui  E-Commerce  kegiatan berbisnis  dapat  dilakukan  dimana  saja  dan  kapan  saja,  hal  ini  tentu  memberikan dampak  positif  bagi  toko-toko  offline  store  yang  mencoba  memasarkan  produknya melalui  online  sehingga  terbentuklah  kumpulan  para  penjual  melalui  pasaran marketplace  dan  menjadi  bagian  dari  E-Commerce.  E-Commerce  atau  dalam  bahasa Indonesia  perdagangan  secara  elektronik  adalah  aktivitas  penyebaran,  penjualan, pembelian,  pemasaran  produk  (barang  dan  jasa)  dengan  memanfaatkan  jaringan telekomunikasi  seperti  internet,  televisi  atau  jaringan  komputer  lainnya.  Salah  satu contoh  platform  pasar  E-Commerce  di  Indonesia  seperti  shopee,  bukalapak,  blibli, tokopedia dan masih banyak lagi. 20
19 Lisa Nur Azizah 3 1 Dararida Fandra Mahira 1, Emilda Yofita 2, “Consumer Protection System (CPS): Sistem  Perlindungan  Data  Pribadi  Konsumen  Melalui  Collaboration  Concept  Dararida,”  LEGISLATIF (Lebaran Gagasan Mahasiswa Yang Solutif dan Inovatif) Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 3.1 (2020), 1–52 <https://doi.org/10.21608/pshj.2022.250026>.
20 Almira  Putri  Aryani  dan  Liana  Endah  Susanti,  “Pentingnya  Perlindungan  Data  Pribadi  Konsumen dalam  Transaksi  Online  pada  Marketplace  terhadap  Kepuasan  Konsumen,”  Ahmad  Dahlan  Legal Perspective, 2.1 (2022), 20–29 <https://doi.org/10.12928/adlp.v2i1.5610>.
E-Commerce  melibatkan  lebih  dari  satu  perusahaan  dan  dapat  diaplikasikan hampir  disetiap  jenis  hubungan  bisnis.  Berdasarkan  ruang  lingkupnya  maka  dapat diurutkan sebagai berikut:
1. Perdagangan via Internet (Internet Commerce);
2. Perdagangan dengan fasilitas Web Internet (Web commerce);
3.  Perdagangan  dengan  Sistem  Pertukaran  Data  Terstruktur  Secara  Elektronik (Electronik Data Interchange).
Sedangkan  dalam  melakukan  kegiatan  transaksi  pembayaran  diperlukannya bahkan  mewajibkan  penggunaan  identitas  dan  data  diri  pribadi  konsumen  untuk melaksanakan  transaksi.  Dalam  kegiatan  perbelanjaan,  secara  tidak  langsung  maupun secara  langsung  metode  pembayaran  adalah  salah  satu  hal  penting  yang  melekat  dan sangat  sering  menjadi  bahan  pertimbangan  bagi  konsumen  untuk  bertransaksi  secara online,  kurangnya  kepercayaan  dikarenakan  takut  adanya  resiko  penipuan  serta kurangnya keamanan karena adanya penyalahgunaan data pribadi apabila melakukan transaksi secara online. 21
Demi memberikan rasa keamanan dan dan kepercayaan masyarakat terhadap data pribadi  dalam  transaksi  E-Commerce,  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi menjelaskan beberapa hak yang dimiliki oleh subjek data, yaitu:

## Pasal 5
Subjek  Data  Pribadi  berhak  mendapatkan  Informasi  tentang  kejelasan  identitas,  dasar kepentingan  hukum,  tujuan  permintaan  dan  penggu.naan  Data  Pribadi,  dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.
Pasal 6
Subjek  Data  Pribadi  berhak  melengkapi,  memperbarui,  dan/atau  memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi . Pasal 7
Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan  memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 8
Subjek  Data  Pribadi  berhak  untuk  mengakhiri  pemrosesan,  menghapus,  dan/  atau memusnahkan  Data  Pribadi  tentang  dirinya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Pasal 9
Subjek  Data  Pribadi  berhak  menarik  kembali  persetejuan    pemrosesan  Data  Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.

## Pasal 10
Subjek  Data  Pribadi  berhak  untuk  mengajukan  keberatan  atas  tindakan  pengambilan keputusan  yang  hanya  didasarkan  pada  pemrosesan  secara  otomatis,  termasuk pemrofilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifrkan pada Subjek Data Pribadi. Pasal 11 Subjek Data Pribadi berhak menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
Pasal 12
Subjek  Data  Pribadi  berhak  menggugat  dan  menerima  ganti  rugi  atas  pelanggaran pemrosesan  Data  Pribadi  tentang  dirinya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Pasal 13
1) Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi tentang dirinya dari Pengendali Data Pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/ atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik.
2) Subjek  Data  Pribadi  berhak  menggunakan    dan  mengirimkan  Data  Pribadi tentang  dirinya  ke  Pengendali  Data  Pribadi  lainnya,  sepanjang  sistem  yang digunakan  dapat  saling  berkomunikasi  secara  aman  sesuai  dengan  prinsip Pelindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini.
Hak  privasi  merupakan  hak  yang  melekat  pada  seseorang  untuk  tidak  atau menentukan,  memberikan  data  pribadinya.  Oleh  karenanya  ketika  seseorang  dapat mengakses,  mengumpulkan  ataupun  menyebarluaskan  data  pribadi  seseorang  maka hal  ini  menjadi  bentuk  kejahatan  terhadap  privasi. 22 Regulasi  mengenai  perlindungan data  pribadi  telah  mengatur  berbagai  larangan  mengenai  data  pribadi  sebagai  mana diatur  dalam  Pasal  65  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  Tentang  Perlindungan Data Pribadi yaitu;
1. “Setiap  orang  dilarang  secara  melawan  hukum  memperoleh  atau mengumpulkan  data  pribadi  yang  bukan  miliknya  dengan  maksud  untuk menguntungkan diri atau orang lain yang dapat merugikan subjek data pribadi.
2. Setiap  orang  dilarang  secara  melawan  hukum  mengungkapkan  data  pribadi yang bukan miliknya.
22 Nurmalasari,  “URGENSI  PENGESAHAN  RANCANGAN  UNDANG-UNDANG  PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DEMI MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM,” Pesquisa Veterinaria Brasileira, 3.2 (2021) <http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>.
3. Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.”
Kebocoran  data  pribadi  dalam  transaksi  E-Commerce  bisa  saja  terjadi  karena kelalain marketplace atau memang ada pihak yang sengaja melakukannya. Hal ini tentu saja mempengaruhi rasa kemananan para pengguna dalam transaksi E-Commerce. Pasal 35  Undang-Undang  PDP  menyebutkan  bahwa  Pengendali  Data  Pribadi  wajib melindungi  dan  memastikan  keamanan  Data  Pribadi  yang  diprosesnya,  dengan melakukan  penyusunan  dan  penerapan  langkah  teknis  operasional  untuk  melindungi Data  Pribadi  dari  gangguan  pemrosesan  Data  Pribadi  yang  bertentangan  dengan ketentuan  peraturan  perundang-  undangan  dan  penentuan  tingkat  keamanan  Data Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi. Kemudian Pasal 39 UU PDP menyebutkan bahwa:
(1)  Pengendali  Data  Pribadi  wajib  mencegah  Data  Pribadi  diakses  secara  tidak sah;
(2)  Pencegahan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  dengan  sistem keamanan  terhadap  Data  Pribadi  yang  diproses  dan/atau  memproses  Data Pribadi sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab.
(3)  Pencegahan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Berdasarkan  ketentuan  diatas,  maka  dalam  transaksi  E-Commerce,  marketplace bertanggungjawab  atas  kemanan  data  pribadi  para  yang  pihak  yang  menggunakan platform pada transaksi E-Commerce.  Namun jika terjadi kebocoran data pribadi maka marketplace sebagai pengendali data pribadi wajib memberitahukan kepada konsumen yang datanya diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, marketplace dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan  pemrosesan  Data  Pribadi,  penghapusan  atau  pemusnahan  Data  Pribadi, dan/atau denda administratif sebagaimana diatur di dalam Pasal 57 UU PDP. 23
Perlindungan Data pribadi merupakan hak asasi manusia sebagai bagian dari hak privacy yang mendapatkan jaminan perlindungan baik instrument hukum internasional
23 Priliasari.
dan  konstitusi  negara. 24 Penegakan  hukum  dalam  perlindungan  data  pribadi merupakan  upaya  untuk  memastikan  bahwa  hak  setiap  orang  atas  privasi  datanya terlindungi. Upaya ini dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.  Dalam  hal  ini  pemerintah  sudah  mengeluarkan  aturan  mengenai  sanksi pidana  terhadap  pelanggaran  dalam  perlindungan  data  pribadi. Ketentuan  mengenai sanksi  pidana  terhadap  pelanggaran  dalam  perlindungan  data  pribadi  diatur  dalam Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang menjelaskan sebagai berikut:
1) “Setiap  orang  dilarang  secara  melawan  hukum  memperoleh  atau mengumpulkan  data  pribadi  yang  bukan  miliknya  dengan  maksud  untuk menguntungkan diri atau orang lain yang dapat merugikan subjek data pribadi sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  65  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2) Setiap  orang  dilarang  secara  melawan  hukum  mengungkapkan  data  pribadi yang  bukan  miliknya  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  65  ayat  (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)
3) Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan  miliknya  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  65  ayat  (3)  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima  )  tahun  dan/atau  pidana  denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
Alasan pentingnya perlindungan data pribadi dalam transaksi e-commerce salah satunya  nntuk  mencegah  penyalahgunaan  data  pribadi.  Data  pribadi  yang  diberikan oleh  konsumen  kepada  pelaku  usaha  e-commerce  dapat  digunakan  untuk  berbagai kejahatan,  seperti  pencurian  identitas,  penipuan,  dan  pemerasan.  Konsumen  memiliki hak atas privasi datanya, dan hak ini perlu dilindungi oleh pelaku usaha  e-commerce untuk  meningkatkan  kepercayaan  konsumen.  Penegakan  hukum  dalam  perlindungan data pribadi merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Hal ini karena data pribadi merupakan  aset  berharga  yang  dapat  digunakan  untuk  berbagai  kepentingan,  baik untuk kejahatan maupun untuk kepentingan yang sah.
24 Perlindungan  Hukum  et  al.,  “PERLINDUNGAN  HUKUM  POSITIF  INDONESIA  TERHADAP KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI,” 2023, 369–92.

## D. PENUTUP
Perlindungan  data  pribadi  dalam  transaksi  e-commerce  merupakan  hal  yang penting  untuk  dilakukan.  Hal  ini  karena  data  pribadi  yang  diberikan  oleh  konsumen kepada  pelaku  usaha  e-commerce dapat  digunakan  untuk  berbagai  kepentingan,  baik untuk kepentingan yang sah maupun untuk kejahatan. Sebagai upaya mewujudkan cita hukum  dalam  perlidungan  data  pribadi,  Hukum  Positif  Indonesia  saat  ini  sudah memberikan  kepastian  hukum  terhadap  perlindungan  data  pribadi  melalui  Undang- Undang  No.  27  Tahun  2022  Tentang  Perlindungan  Data  Pribadi. Data  pribadi  yang masuk dalam transaksi E-Commerce menjadi tanggungjawab marketplace.  Pelaku usaha e-commerce  perlu  menerapkan  praktik  perlindungan  data  pribadi  yang  baik,  serta memberikan  informasi  yang  jelas  kepada  konsumen  tentang  bagaimana  data  pribadi mereka  akan  digunakan.  Dalam  hal  ini  apabila  terjadi  kegagalan  dalam  perlindungan data pribadi maka dapat dilakukan upanya penengakkan hukum. Ketentuan mengenai saksi hukum bagi pelanggar dalam kejahatan perlindungan data pribadi diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI
Aryani, Almira Putri, dan Liana Endah Susanti, “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Konsumen  dalam  Transaksi  Online  pada  Marketplace  terhadap  Kepuasan Konsumen,”
Ahmad Dahlan Legal Perspective, 2.1 (2022), 20–29
<https://doi.org/10.12928/adlp.v2i1.5610>
Dararida Fandra Mahira 1, Emilda Yofita 2, Lisa Nur Azizah 3 1, “Consumer Protection System (CPS): Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept  Dararida,”  LEGISLATIF  (Lebaran  Gagasan  Mahasiswa  Yang  Solutif  dan Inovatif)  Lembaga  Penalaran  dan  Penulisan  Karya  Ilmiah  Fakultas  Hukum  Universitas Hasanuddin, 3.1 (2020), 1–52 <https://doi.org/10.21608/pshj.2022.250026>
Disemadi, Hari Sutra, “Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam  Mewujudkan  Perlindungan  Data  Pribadi  di  Indonesia,”  Jurnal  Wawasan Yuridika, 5.2 (2021), 177 <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460>
Disemadi,  Hari  Sutra,  Lu  Sudirman,  Junimart  Girsang,  dan  Meida  Aninda, “Perlindungan  Data  Pribadi  di  Era  Digital :  Mengapa  Kita  Perlu  Peduli ?,”  1.2 (2023), 67–90
Hak, Perlindungan, dan Asasi Manusia, “Rosihan Luthfi,” 2.5 (2022), 431–36
Herryani, MRTR, dan Harsono Njoto, “Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data
Pribadi  Konsumen  Online  Marketplace,”  Transparansi  Hukum,  5.1  (2022),  110 <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/2274>
Hukum, Perlindungan, Positif Indonesia, Kejahatan Penyalahgunaan, dan Data Pribadi, “PERLINDUNGAN  HUKUM  POSITIF  INDONESIA  TERHADAP  KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI,” 2023, 369–92
Ismantara, S, dan Y Prianto, “Relevansi Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Di
Era Ekonomi Digital,” Prosiding Serina, 4.3 (2022), 321–30
<https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/18548%0Ahttps:/ /journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/download/18548/10468>
Kosegeran, Gilbert, dan Dientje Rumimpunu, “Perlindungan Hukum Penggunaan Data Pribadi  Oleh  Pihak  Lain  Tanpa  Izin,”  Lex  Privatum,  IX.12  (2021),  89–98 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38447>
Kusnadi,  Sekaring  Ayumeida,  “Perlindungan  Hukum  Data  Pribadi  Sebagai  Hak
Privasi,” AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum, 2.1 (2021), 9–16 <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>
Muhammad,  Maldi  Omar,  dan  Lucky  Dafira  Nugroho,  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Pengguna  Aplikasi  E-Commerce  yang  Terdampak  Kebocoran  Data Pribadi,” Pamator Journal, 14.2 (2021), 165–74
<https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.12472>
Novita,  Yustina  Dhian,  dan  Budi  Santoso,  “Urgensi  Pembaharuan  Regulasi Perlindungan  Konsumen  di  Era  Bisnis  Digital,”  Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia, 3.1 (2021), 46–58 <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.46-58>
Nurmalasari,  “URGENSI  PENGESAHAN  RANCANGAN  UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN  DATA  PRIBADI  DEMI  MEWUJUDKAN  KEPASTIAN HUKUM,” Pesquisa Veterinaria Brasileira, 3.2 (2021) <http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>
Pohan, Tia Deja, “PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM PLATFORM E COMMERCE,” SAMMAJIVA : Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen, 1.3  (2023),  42–28  <https://doi.org/https://doi.org/10.47861/sammajiva.v1i2.327 PERLINDUNGAN>
Priliasari,  Erna,  “Perlindungan  Data  Pribadi  Konsumen  dalam  Transaksi  E-Commerce menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” Rechts Vinding, 12.2 (2023), 261–79
Sinaga, Erlina Maria Christin, “Formulasi Legislasi Perlindungan  Data Pribadi,”  Jurnal RechtVinding, 9.2 (2020), 237–56
Wulansari,  Eka  Martiana,  “Konsep  Perlindungan  Data  Pribadi  sebagai  Aspek Fundamental  Norm  dalam  Perlindungan  terhadap  Hak  atas  Privasi  Seseorang  di Indonesia,”  Jurnal  Surya  Kencana  Dua:  Dinamika  Masalah  Hukum  dan  Keadilan,  7.2 (2020), 265–89
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/9214>