## PERAN  AUDIT  INTERNAL  DALAM  MEWUJUDKAN  GOOD  CORPORATE GOVERNANCE
Endang Susilawati – Mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Sangga Buana Bandung

## ABSTRAK
Audit internal merupakan salah satu fungsi atau perangkat untuk memonitor dan mengevaluasi risiko bisnis yang   meningkat   akibat   semakin   pesatnya   laju perkembangan      dunia      bisnis.  Risiko  bisnis  tersebut  terjadi  karena  adanya perubahan secara dinamis yang dampaknya harus  diprediksi  sehubungan  dengan era    globalisasi.    Prediksi  yang  ada,  serta  tindakan  antisipasi  terhadap  dampak risiko, perlu dievaluasi dan dikembangkan secara kontinyu sehingga dampak yang timbul  dapat  dieliminasi,  atau  setidaknya  dapat  diturunkan  akibatnya.  Audit Internal  berfungsi  untuk  mengevaluasi  penerapan Good  Corporate  Governace melalui tahapan fasilitator terhadap aturan-aturan/manual, lingkungan Internal dan budaya perusahaan
Kata Kunci :   Audit, Audit Internal dan Good Corporate Governance

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pada  saat  ini  sebuah  perusahaan,  baik  milik  pemerintah  maupun  swasta  sebagai  suatu entitas ekonomi tidak terhindar dari kondisi  perekonomian global.  Dimana pada  era  globalisasi merupakan  situasi  dimana  sebuah  persaingan  menjadi  sebuah  keharusan,  sehingga  diperlukan strategi dan arah yang taktis dan praktis atas pengelolaan berbagai sumber dana dan sumber daya secara  optimal,  dalam  arti    dituntut  adanya  transparansi  disemua  bidang,  yang  dikelola  secara efisien, efektif dan ekonomis.
Penyebab dari  suatu perusahaan menerapkan sistem pengauditan internal ( internal audit ) adalah  untuk  membantu  manajemen  dengan  tujuan  tercapainya  mekanisme  kerja  yang  lebih efisien dan efektif. Satuan pengauditan internal sebagai suatu tipe pengawasan diperlukan karena adanya keharusan untuk mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab dalam suatu organisasi. Seorang  manajer  atau  pemilik  perusahaan  yang  merasa  tidak  memiliki  cukup  waktu  dan kemampuan  untuk  mengelola  sendiri  semua  kegiatan  perusahaannya,  akan  mendelegasikan wewenang  dan  tanggung  jawabnya  kepada  orang  lain.  Pada  bagian  ini  harus  dibuat  suatu program  yang  sistematis  dengan  mengadakan  observasi  langsung,  pemeriksaan  serta  penilaian atas  pelaksanaan  kebijakan  manajemen  serta  pimpinan  maupun  pengawasan  sistem  informasi akuntansi dan keuangan secara menyeluruh.

## JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS

## VOLUME 3 NO 2
JULI 2017
Jurnalakuntansi.lp3ibdg@gmail.com
Fungsi  pemeriksaan  merupakan  upaya  tindakan  pencegahan,  penemuan  penyimpangan- penyimpangan  manajemen  dengan  sebuah  pembinaan  dan  pemantauan  pengendalian  internal secara baik dan berkesinambungan. Pemeriksaan intern dapat berjalan dengan baik, jika seorang internal  auditor  benar-benar  memahami  prosedur  audit  yang  telah  ditetapkan  oleh  perusahaan dan  juga  bagian  ini  harus  memiliki  kebebasan  atau  independensi  yang  cukup  terhadap  bagian yang diperiksa.
Beberapa  tahun  yang  lalu  telah  terjadi  skandal  korporasi  yang  menjadi  perbincangan dunia  yaitu  kasus  kecurangan  manajemen  dalam  menyajikan  laporan  keuangan  seperti  kasus window  dressing yang  dilakukan  oleh  Enron  yang  tidak  melaporkan  kerugian  anak  perusahaan dalam laporan keuangan konsolidasi, menunda pembebanan pengeluaran yang seharusnya diakui sebagai biaya dan mencatat penghasilan yang belum pasti diperoleh.
Demikian  juga  yang  terjadi  di  Indonesia  yaitu  terjadinya  kasus  Bank  Century,skandal  Bank Indonesia,  mafia    pajak    oleh    Gayus    Tambunan  serta fraud lainnya  yang  mengakibatkan kerugian  yang  sangat  besar  bagi  para  investor  dan  masyarakat  pada  umumnya.  Perusahaan terlihat  amat  sehat  jika  dilihat  dari  laporan  keuangannya  dan  menunjukkan  pertumbuhan  yang luar biasa, padahal sebenarnya hanyalah sebuah rekayasa pelaporan dan pengungkapan. Hal ini terjadi karena lemahnya pengendalian dalam perusahaan sehingga perusahaan tidak bisa dikelola secara  efisien,  yang  menyebabkan  rendahnya  kinerja  dan  pertumbuhan  perusahaan.  Dengan minimnya  pengungkapan  informasi  yang  disampaikan  kepada  publik  tentang  efektifitas  pada informasi  keuangan  serta  nota  penjelasannya  maka  akan  berujung  menurunnya  kepercayaaan investor terhadap intergritas informasi keuangan perusahaan.
Pengungkapan  informasi  terkait  dengan  aspek  transparansi  dalam  pengelolaan  perusahaan.  Hal ini  merupakan  salah  satu  pendekatan  audit  yang  dilakukan  auditor  internal  untuk mengembangkan  salah  satu  prinsip  pengelolaan  perusahaan  yang  baik  ( Good  Corporate Governance ).
Good Corporate Governance (GCG) memberikan norma-norma dasar yang dapat dikembangkan kemudian  oleh  masing-masing  perusahaan  yang  harus  dipatuhi  oleh  manajemen  dalam mengelola perusahaan.
Di  Indonesia  untuk  perusahaan  BUMN  pada  awalnya  telah  terbit  KEPMEN  BUMN No.117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktek GCG disamping itu untuk perusahaan  yang  sudah  terbuka  ( go  public )  oleh  BAPEPAM  yang  mensyaratkan  penerapan praktek GCG yaitu di peraturan VIII.G.2 yang merinci hal-hal apa saja yang harus diungkapkan dalam  laporan  tahunan  perusahaan  terbuka.  Selanjutnya  diperbaharui  dengan  menerbitkan Peraturan  menteri  BUMN  Nomor  PER-01/MBU/2011  tentang  Penerapan  Tata  Kelola Perusahaan yang baik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara. Penerapan  tata  kelola  perusahaan  ( Good  Corporate  Governance )  dalam  sebuah perusahaan  sangat  penting  sebagai  salah  satu  proses  untuk  menjaga  kesinambungan  usaha perusahaan  dalam  jangka  panjang  yang  mengutamakan  kepentingan  para  pemegang  saham ( shareholders )  dan  pemangku  kepentingan  ( stakeholders ).  Mempertimbangkan  pentingnya  tata kelola  perusahaan  tersebut,  Perseroan  memandang  perlunya  penerapan  tata  kelola  perusahaan yang baik ( Good Corporate Governance ) oleh perseroan. Agar penerapan Good Corporate Governance berjalan efektif, perlu adanya evaluasi dan pengembangan  secara  berkelanjutan.  Hal  tersebut  merupakan  salah  satu  pendekatan  dalam pelaksanaan  audit  internal  sebagaimana  definisi  dalam  paradigma  baru  audit  internal.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  data  pustaka  mengenai    “  Peran Audit Internal Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Perusahaan”.

## LANDASAN TEORI

## Definisi Audit Internal
Audit  internal  merupakan  salah  satu  fungsi  atau  perangkat  untuk  memonitor  dan mengevaluasi risiko bisnis yang   meningkat   akibat   semakin   pesatnya   laju   perkembangan dunia      bisnis.  Risiko  bisnis  tersebut  terjadi  karena  adanya  perubahan  secara  dinamis  yang dampaknya  harus    diprediksi    sehubungan    dengan    era    globalisasi.    Prediksi  yang  ada,  serta tindakan antisipasi terhadap dampak risiko, perlu dievaluasi dan dikembangkan secara kontinyu sehingga dampak yang timbul dapat dieliminasi, atau setidaknya dapat diturunkan akibatnya.
Menurut    Sukrisno    Agoes      (2012:204)    definisi    dari    audit    internal    adalah  sebagai berikut :
"Internal  audit  (pemeriksaan  intern)  adalah  pemeriksaan  yang  dilakukan oleh  bagian internal    audit    perusahaan,    terhadap    laporan    keuangan    dan  catatan        akuntansi perusahaan    maupun    ketaatan    terhadap    kebijakan manajemen  puncak  yang  telah ditentukan  dan  ketaatan  terhadap  peraturan pemerintah dan ketentuan - ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku."
Dalam Standar   Profesi   Audit   Internal   (SPAI)   yang   diterbitkan   oleh Konsorsium Organisasi    Profesi    Audit    Internal    (2004:9) dan    International  Professional   Practices Framework (2011:34),  pengertian  audit  internal  adalah sebagai berikut : “Audit  Internal  adalah  kegiatan assurance dan  konsultasi  yang independent dan obyektif,    yang   dirancang   untuk   memberikan   nilai    tambah   dan meningkatkan kegiatan   operasi   organisasi,   Audit   Internal   membantu organisasi   untuk   mencapai tujuannya,      melalui      suatu      pendekatan      yang  sistematis    yang    teratur    untuk mengevaluasi    dan    meningkatkan    efektivitas  pengelolaan  risiko,  pengendalian,  dan proses governance.”
Berdasarkan    pengertian    audit    internal    tersebut,    dapat    disimpulkan    bahwa  audit    internal merupakan  :
1. Suatu aktivitas pemeriksaan yang independen dan objektif.
2. Aktivitas pemberian jaminan kelayakan dan konsultasi.
3. Dirancang    untuk    memberikan    suatu    nilai    tambah    serta    meingkatkan    kegiatan operasional perusahaan.
4. Membantu organisasi dalam mencapai usahanya.
5. Memberikan    suatu    pendekatan    disiplin    dan    sistematis    untuk    mengevaluasi    dan meningkatkan  keefektifitan    risiko    manajemen,    pengendalian    dan    pengelolaan organisasi.

## Jenis Audit yang dilakukan Audit Internal
Jenis  audit    atau  cakupan  pekerjaan  Audit  Internal  menurut  (Effendi  ,  2007:7)  adalah sebagai berikut :
1. Audit finansial ( financial audit )
Audit finansial,   merupakan   jenis   audit   yang lebih   berorientasi   pada masalah   keuangan   yang   sasarannya   adalah   kewajaran   atas   laporan
keuangan yang telah disajikan manajemen.
2. Audit operasional
Audit  operasional  adalah  audit  manajemen  (management  audit)  atau  audit  kinerja ( performance auditing )yang  sasarannya  adalah  penilaian  masalah efesiensi, efektifitas dan ekonomis (3E).
3. Audit ketaatan atau kepatuhan ( complience audit )
Audit ketaatan adalah suatu audit  yang bertujuan  untuk  menguji  apakah  pelaksanaan atau  kegiatan    telah    sesuai  dengan    ketentuan    atau  peraturan    yang    berlaku    yang ditetapkan  oleh  :
a) Instansi  Pemerintah  atau  Badan  atau Lembaga  lain  yang  terkait,
b) kebijakan    atau  sistem    dan    prosedur    yang    ditetapkan    oleh    manajemen perusahaan (direksi).
4. Audit kecurangan  ( fraud audit )
Audit  kecurangan    adalah    yang  ditujukan  untuk  mengungkap  adanya  kasus      yang berindikasi      korupsi,      kolusi,      dan      nepotisme      yang  merugikan    perusahaan    atau negara    dan    hanya    menguntungkan    pribadi  ataupun  kelompok(organisasi)  atau  pihak ketiga.

## Tujuan Audit Internal
Menurut Hery  (2010:39)  tujuan  dari  audit  internal  adalah sebagai berikut : “Audit  internal  secara  umum  memiliki   tujuan  untuk  membantu  segenap anggota manajemen    dalam    menyelesaikan    tanggung    jawab    mereka    secara  efektif,    dengan memberi    mereka    analisis,    penilaian,    saran    dan    komentar  yang  objektif  mengenai kegiatan atau hal-hal yang diperiksa.”
Jadi pada  dasarnya  tujuan dari  audit  internal  adalah  membantu  manajemen  di dalam   suatu organisasi    untuk    menjalankan   tugas   dan   wewenangnya   secara sistematis   dan  efektif dengan    cara    memberikan    analisis,    penilaian,    rekomendasi,  konsultasi    dan    informasi sehubungan  dengan  aktivitas  yang  diperiksanya.
Kegiatan-kegiatan  yang  akan  dilakukan  oleh  seorang  internal  auditor  untuk  mencapai  tujuan tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Menelaah  dan  menilai  kebaikan,  memadai  tidaknya  dan  penerapan  dari  sistem pengendalian  manajemen,  pengendalian  internal,  dan  pengendalian  operasional  lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal
2. Memastikan  ketaatan  terhadap  kebijakan,  rencana  dan  prosedur-prosedur  yang  telah ditetapkan oleh manajemen
3. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggung jawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan
4. Memastikan  bahwa  pengelolaan  data  yang  dikembangkan  dalam  organisasi  dapat dipercaya
5. Menilai  mutu  pekerjaan  setiap  bagian  dalam  melaksanakan  tugas  yang  diberikan  oleh manajemen.
6. Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas
Piagam Audit internal ( Internal Audit Charter)
Agar  Auditor  Internal  dalam  menjalankan  tugas  dapat  lebih  jelas  dan  tegas  batas  batas wewenangnya , tanggung jawabnya, pola hubungan dan mekanisme kerja, serta persyaratan lain yang  diperlukan,  maka  perlu  ditetapkan  Internal  Audit  Charter,  sebagaimana  juga  diisyaratkan dalam ISPPIA 2015 ( International Standards Professional Practice of Internal Auditor ). Internal Audit Charter merupakan pedoman yang bersifat kebijakan, yang merupakan dasar penyusunan kebijakan audit yang bersifat teknis.
Sesuai  Keputusan  Ketua  Bapepam-LK  No.KEP-496  /  BL  /  2008  tanggal  28  Nopember 2008  tentang  Pembentukan  dan  Pedoman  Penyusunan  Piagam  Audit  Internal,  Perusahaan memiliki  Pedoman  Audit   Internal  ( Audit  Charter )  yang  telah  disahkan  oleh  Dewan  Direksi. Secara  garis  besar, Audit  Charter menetapkan  Visi  dan  Misi,  Ruang  Lingkup,  Tugas  dan Tanggung  Jawab,  Wewenang,  Kedudukan  dan  Struktur  Organisasi,  Tindak  lanjut  Hasil  Audit, serta Persyaratan dan Kode Etik Auditor Internal.
Internal  audit  charter harus  dikomunikassikan  ke  seluruh  bagian  organisasi  / auditable unit sebagai dasar pemeriksaan dan pola hubungan audit internal dengan unit-unit dalam organisasi. Hal  tersebut  dimaksudkan,  agar  tidak  terjadi  salah  tafsir  dan  perbedaan  persepsi  saat  terjadi pemeriksan oleh audit internal.

## Pendekatan Pelaksanaan Audit Internal
Dalam  melakukan  audit  internal,  terdapat  beberapa  langkah  langkah  praktis  dalam pelaksanaannya yaitu :
1. Tahap perencanaan audit
Pada  tahap  ini  auditor  menetapkan  sasaran  yang  akan  di review ,  mempertimbangkan resiko yang mungkin timbul dan sumber daya yang terlibat dalam proses audit, kemudian menentukan  program  audit  yang  paling  sesuai  dengan  perusahaan  dan  memastikan persetujuan  dari top  management untuk  melakukan  proses  audit.  Tahap  perencanaan meliputi  pekerjaan  penyusunan  Program  Kerja  Pemeriksaan  Tahunan  (PKPT/PKAT  , survey pendahuluan dan penyusunan Program Audit).
2. Pengujian dan pengevaluasian informasi
Pada    tahap    ini    auditor    internal    haruslah    mengumpulkan,    menganalisa, menginterprestasi    dan    membuktikan    kebenaran    informasi    untuk    mendukung    hasil audit.  Pada  tahap  ini  auditor  internal  menggunakan  teknik-  teknik  audit  yang  sesuai dengan  langkah-langkah  kerja  atau  prosedur  audit  yang  ditetapkan  sebelumnya  dalam audit  program.  Hasil  analisa  disusun  dalam  rangkuman  kertas  kerja  audit,  kemudian disimpulkan ada atau tidaknya temuan audit. Bila ada temuan audit, umumnya disajikan dalam  lima  atribut  temuan,  yaitu  kondisi  temuan,  kriteria  ,  penyebab,  akibat  dan rekomendasi.
3. Penyampaian hasil pemeriksaan
Pelaporan  hasil  pemeriksaaan  kepada  pihak  yang  menunjuk  auditor.  Laporan  harus bersifat  objektif,  jelas,  singkat,  konstruktif  dan  tepat  waktu.  Pada  laporan  tersebut Auditor  juga  harus  mencantumkan  berbagai  macam  rekomendasi  perkembangan  yang mungkin  dicapai.  Untuk  meningkatkan  laporan  yang  seimbang  dan  obyektif,  dalam laporan hasil pemerikaan perlu diungkapkan komentar atau pendapat auditee atas temuan auditor,
4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Pada prinsipnya, rekomendasi bertujuan untuk memperbaiki kondisi perusahaan, dengan tujuan  meningkatkan  efisiensi  dan  efektifitas,  atau  menurunkan  nilai  dampak  yang merugikan  perusahaan.  Bila  rekomendasi  yang  dilaporkan  kepada  direktur  utama disetujui,  maka  auditor  diharuskan  untuk  terus follow  up untuk  memastikan  kalau rekomendasi    dan  koreksi  yang  telah  dirumuskan  ditindak  lanjuti  dan  bermanfaat  bagi perusahaan.

## Fokus dan Kriteria Audit Internal Fokus Audit Internal
Fokus  audit  internal  auditing  telah  mengalami  pergeseran  (perubahan).  Pada  masa  lalu fokus  utama  peran  auditor  internal  sebagai  ‘ watchdog ’,  sehingga  membuat  perannya    kurang disukai  kehadirannya  oleh  unit  organisasi  lain.  Hal  ini  mungkin  merupakan  konsekuensi  logis dari  profesi  internal  auditor  yang  tugasnya  memang  tidak  dapat  dilepaskan  dari  fungsi  audit, yaitu    antara    pemeriksa  ( auditor )  dan  pihak  yang  diperiksa  ( auditee )  berada  pada  posisi  yang saling berhadapan.
Peran Internal Audit  sebagai watchdog telah berlangsung lama sekitar tahun 1940-an, sedangkan peran  sebagai  konsultan  baru  muncul  sekitar  tahun  1970-an.  Adapun  peran  internal  auditor sebagai katalist baru berkembang sekitar tahun 2000-an. Perbedaan pokok ketiga peran Internal Audit  tersebut sebagai berikut :
URAIAN  WATCHDOG CONSULTANT CATALIST Proses Audit kepatuhan ( Compliance Audit ) Audit operasional Quality Assurance Fokus Adanya Variasi (penyimpangan, kesalahan atau kecurangan dll) Penggunaan  sumber  daya ( resources ) Nilai ( Values ) Impact Jangka pendek Jangka menengah Jangka panjang
- Peran watchdog bertujuan  untuk  memastikan  ketaatan/kepatuhan  terhadap  ketentuan, peraturan  atau  kebijakan  yang  telah  ditetapkan.  Audit  yang  dilakukan  adalah compliance audit dan  apabila  terdapat  penyimpangan  dapat  dilakukan  koreksi  terhadap  sistem pengendalian manajemen. Peran watchdog biasanya menghasilkan saran/rekomendasi  yang mempunyai impact jangka  pendek,  misalnya  perbaikan  sistem  dan  prosedur  atau  internal kontrol.
- Peran  sebagai  konsultan  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  berupa  nasehat  ( advice ) dalam pengelolaan sumber daya ( resources ) organisasi sehingga dapat membantu tugas para manajer  operasional.  Audit  yang  dilakukan  adalah  operational  audit/ performance  audit , yaitu  meyakinkan  bahwa  organisasi  telah  memanfaatkan  sumber  daya  organisasi  secara ekonomis,  efisien  dan  efektif  (3E)  sehingga  dapat  dinilai  apakah  manajemen  telah menjalankan aktivitas organisasi yang mengarah pada tujuannya. Rekomendasi yang dibuat oleh auditor biasanya bersifat jangka menengah. Aplikasi nyata peran ini dalam perusahaan adalah  penerapan Control  Self  Assesment (CSA)  yang  telah  berjalan  baik  di  beberapa perusahaan besar hinga saat ini.
- Peran  sebagai  katalis  berkaitan  dengan quality  assurance ,  sehingga  Internal  Audit diharapkan dapat membimbing manajemen dalam mengenali risiko-risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi. Quality assurance bertujuan untuk meyakinkan bahwa proses bisnis  yang  dijalankan  telah  menghasilkan  produk/jasa  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan customer .  Dalam  peran  katalis,  Internal  Audit  bertindak  sebagai  fasilitator  dan agent  of change . Impact dari peran katalis bersifat jangka panjang, karena fokus katalis adalah nilai jangka  panjang  dari  organisasi,  terutama  berkaitan  dengan  tujuan  organisasi  yang  dapat memenuhi kepuasan pelanggan ( customer satisfaction ) dan pemegang saham.

## Kriteria Audit Internal
Kriteria Audit Internal menurut Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya ” Internal Auditing” seperti yang diutarakan dalam tulisan Helena, 2012  adalah:
1. Independensi
Untuk dapat melakukan pekerjaan yang efektif, diperlukan adanya suatu sikap mental yang independen atau bebas dari segala pengaruh yang diperiksa.
2. Kompetensi Untuk  meletakan  kepercayaan  terhadap  hasil  auditor  internal,  auditor  independen berkepentingan untuk menilai kompetensi. Dalam menetapkan kompetensi auditor internal biasanya  mempertimbangkan  informasi  yang  diperoleh  dari  pengalaman  dalam  audit sebelumnya dengan fungsi  audit internal.
3. Perencanaan dan program pemeriksaan Agar dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan audit internal secara efektif dan efisien maka terlebih  dahulu  perlu  disusun  suatu  program  audit.  Selain  itu  dengan  adanya  program diharapkan tindakan atau langkah-langkah pemeriksaan dapat  terarah dan  terkendali  yang pada akhirnya tujuan pemeriksaan dapat tercapai.
4. Laporan hasil pemeriksaan Laporan audit internal merupakan bagian penting dari proses pemeriksaan karena didalam laporan dijelaskan apa yang dilakukan oleh auditor internal serta hasil yang diperolehnya. Auditor  internal  harus  melaporkan  hasil  audit  yang  dilakukannya.  Laporan  haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan hasil pelaksanaan audit.
5. Tindak lanjut. Audit    internal      bertanggung    jawab    untuk    mengikuti    apakah    laporan    audit ditindaklanjuti    oleh    manajemen    dalam    bentuk    tindakan    koreksi.    Disini    auditor bertugas  untuk  mengidentifikasi  dan  melaporkannya  kepada  tingkat  manajemen yang seharusnya menerima laporan tersebut.
GOOD CORPORATE  GOVERNANCE (GCG) Defifnisi Good Corporate  Governance (GCG) Istilah corporate governance seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai tata kelola perusahaan. Good Corporate Governance (GCG) menjadi sebuah isu yang menarik di era  teknologi  seperti  saat  ini.  Hal  ini  disebabkan  adanya  tuntutan  untuk  menjadikan  organisasi lebih efisien dan lebih efektif dalam menjalankan fungsinya.
Cadbury    Committee    of    United    Kingdom dalam  Sukrisno    Agoes    dan    I  Cenik Ardana(2014:  101) menyatakan  bahwa Good  Corporate  Governance memiliki definisi sebagai berikut:
“ Good  corporate  governance adalah  seperangkat  peraturan  yang  mengatur  hubungan antara      pemegang      saham,      pengurus      (pengelola)      perusahaan,  pihak    kreditur, pemerintah,    karyawan,    serta    para    pemegang    kepentingan  internal      dan      eksternal lainnya   yang   berkaitan   dengan   hak-hak   dan kewajiban  mereka;  atau  dengan  kata lain  suatu  sistem  yang  mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.”
Peraturan  Menteri  Negara  Badan  Usaha  Milik  Negara  Nomor  :  PER-01  /MBU/2011Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara (tanggal 1 Agustus 2011), didefinisikan sebagai:
“Prinsip-prinsip  yang  mendasari  suatu  proses  dan  mekanisme  pengelolaan  perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.”
Dan  lebih  lanjut    dijabarkan  sebagai  suatu  proses  dan  struktur  yang  digunakan  oleh  organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai  pemegang  saham  dalam  jangka  panjang  dengan  tetap  memperhatikan  kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.
Pengertian  lainnya  dikemukakan  oleh  Price  Waterhouse  Coopers dalam  Indra Surya   dan Ivan   Yustiavandana   (2006)   yang   menyatakan   bahwa :
“ Corporate  governance terkait      dengan      pengambilan      keputusan      yang      efektif. Dibangun  melalaui      kultur      organisasi,      nilai-nilai,      sistem,      berbagai      proses, kebijakan–kebijakan  dan  struktur  organisasi,  yang  bertujuan  untuk   mencapai   bisnis yang menguntungkan,  efisien,  dan  efektif  dalam  mengelola  risiko   dan  bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan stakeholder.”
Berdasarkan  beberapa  definisi  diatas,  bahwa good corporate  governance adalah  suatu  sistem yang  mengantur  hubungan  antara  pemegang  saham,  pengelola saham dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan kepentingan intern dan ektern perusahaan baik hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam mengendalikan perusahaan  demi  tercapainya  tujuan  perusahaan yang    ingin    dicapai    oleh    para    pihak-pihak      yang    berkepentingan    dan    meperhatikan stakeholder lainnya  berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.
Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)
Terdapat lima prinsip GCG yang dapat dijadikan pedoman bagi para pelaku bisnis, yaitu  :
1. Transparency (keterbukaan informasi)
Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi.  Dalam mewujudkan prinsip ini,  perusahaan  dituntut  untuk  menyediakan  informasi  yang  cukup,  akurat,  tepat  waktu kepada segenap stakeholders -nya.
2. Accountability (akuntabilitas)
Yang  dimaksud  dengan  akuntabilitas  adalah  kejelasan  fungsi,  struktur,  sistem  dan pertanggung jawaban elemen perusahaan kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.
3. Responsibility (pertanggung jawaban)
Bentuk  pertanggung  jawaban  perusahaan  adalah  kepatuhan  perusahaan  terhadap  peraturan yang berlaku, diantaranya;  masalah pajak, hubungan industrial,  kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya.
4. Independency (kemandirian)
Prinsip  ini  mensyaratkan  agar  perusahaan  dikelola  secara  profesional  tanpa  ada  benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
5. Fairness (kesetaraan dan kewajaran)
Prinsip  ini  menuntut  adanya  perlakuan  yang  adil  dalam  memenuhi  hak stakeholder sesuai dengan  peraturan  perundangan  yang  berlaku.    Diharapkan fairness dapat  menjadi  faktor pendorong  yang  dapat  memonitor  dan  memberikan  jaminan  perlakuan  yang  adil  di  antara beragam kepentingan dalam perusahaan.
Tujuan dan Fungsi Penerapan Good Corporate Governance (GCG)
Mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Negara  Badan  Usaha  Milik  Negara  Nomor  :  PER-01 /MBU/2011  Tentang  Penerapan  Tata  Kelola  Perusahaan  yang  Baik (Good  Corporate Governance) pada  Badan  Usaha  Milik  Negara,  maka  dapat  diketahui  tujuan  dari  penerapan prinsip-prinsip GCG antara lain:
1. Penerapan prinsip-prinsip GCG untuk  memaksimalkan nilai  BUMN agar BUMN memiliki daya  saing  yang  kuat  baik  secara  nasional  maupun  internasional,  sehingga  tujuan  BUMN dapat dicapai.
2. Agar BUMN dalam
menjalankan usahanya dapat dijalankan secara professional,transparant ,  efisien,  serta  memberdayakan  fungsi  dan  meningkatkan kemandirian organ-organ perusahaan.
3. Agar  setiap  keputusan  yang  diambil  dilandasi  oleh  nilai  moral  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  serta  memperhatikan  kepentingan-kepentingan  para stakeholder (melindungi hak stakeholders ).
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim investasi nasional.

## Dasar Hukum Good Corporate  Governance
Sehubungan dengan pelaksanaan GCG, pemerintah makin menyadari perlunyapenerapan good governance di sektor publik mengingat pelaksanaan GCG oleh dunia usaha  tidak  mungkin dapat  diwujudkan  tanpa  adanya good public governance dan partisipasi masyarakat. Dengan kata lain pemerintah telah menetapkan dasar hukum mengenai GCG, antara lain:
1. Surat  Edaran  Menteri  PM-PBUMN  No.S-106/M-PM.PBUMN/2000      tanggal      17  April 2000 perihal   Kebijakan Penerapan Corporate Governance yang baik di  semua BUMN
2. Surat  Keputusan  Menteri  Badan  Usaha  Mlik  Negara  (BUMN) Nomor  KEP-117/M- MBU/2002  tentang  Penerapan  Praktik Good  Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19    Tahun 2003 tentang Badan  Usaha Milik Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40    Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Peraturan    Menteri    Negara    Badan    Usaha    Milik    Negara    No.  PER-01/MBU/2011 tanggal  1   Agustus  2011 tentang  Penerapan  Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.
Organ Utama dan Organ Pendukung G ood Corporate  Governance (GCG) Organ-organ yang memiliki pengaruh signifikan pada efektivitas sistem Governance perusahaan meliputi:
a. Organ Utama Good  Corporate Governance adalah  sebagai berikut :
1. Pemegang Saham (RUPS)
RUPS  sebagai  organ  perusahaan  yang  mempunyai  kekuasaan  tertinggi  dalam  suatu struktur  kepengurusan  perusahaan  dan  memegang  segala  wewenang  untuk  menentukan arah perusahaan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
Dewan  Komisaris  sebagai  organ  perusahaan  yang  ditugaskan  oleh  Pemegang  Saham melalui RUPS untuk mengawasi Direksi.
3. Direksi Direksi  sebagai  organ  perusahaan  bertugas  melaksanakan  pengurusan  perusahaan  untuk kepentingan  dan  tujuan  perseroan  serta  mewakili  perusahaan,  baik  didalam  maupun diluar pengadilan.
b. Organ Pendukung Good  Corporate Governance adalah  sebagai berikut :
a. Eksternal  auditor dan  internal auditor
Eksternal  auditor  harus  ditunjuk  oleh  RUPS  dari  calon  yang  diajukan  oleh  Dewan Komisaris    berdasarkan    usulan    Komite    Audit.    Eksternal    audit    bertanggung    jawab memberikan opini  atau  pendapat  terhadap  laporan  keuangan  perusahaan. Auditor  internal  ditetapkan  oleh  direktur  utama.  Pada  beberapa  perusahaan,  penunjukan itu  harus  mendapat  persetujuan  dewan  komisaris.  Auditor  internal  membantu  direktur utama  dalam  mengevaluasi,  memonitor    dan  memberikan  saran  pengembangan pelaksanaan Good Corperate Governance
b. Komite Audit
Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit beranggotakan satu atau lebih Dewan Komisaris.  Keanggotaan  Komite  Audit  sekurang-kurangnya  terdiri  dari  tiga  orang sekaligus,  seorang    diantaranya    merupakan    Komisaris    independen    perusahaan    yang sekaligus    merangkap  sebagai    ketua    Komite    Audit,    sedangkan    anggota    lainnya merupakan    pihak    ekstern    perusahaan  yang  independen  dimana  setidaknya  satu diantaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan keuangan.
c. Sekretaris Dewan Komisaris
Sekretaris    perusahaan    harus    dilaksanakan    oleh    salah    seorang    pejabat    perusahaan yang khusus  untuk  melaksanakan  fungsinya.  Sekretaris  perusahaan  harus  memiliki akses   terhadap informasi   material   dan   relevan   yang   berkaitan  dengan  perusahaan dan  menguasai   peraturan perundang-undangan    yang  berlaku.  Sekretaris   perusahaan bertanggung  jawab  kepada  Direksi perusahaan.
d. Stakeholders Lainnya
Stakeholders diberi      kesempatan      untuk      memantau      pemenuhan      peraturan perundang-undangan    yang    berlaku    dan    menyampaikan    masukan    kepadaDireksi
mengenai    hal    tersebut.  Perusahaan      juga      harus      memberikan      informasi      yang diperlukan   oleh   stakeholders   demi kepentingan bersama.
Mekanisme  Hubungan Monitoring ,  Pengembangan  dan  Penilaian    Penerapan Good Corporate Governance
Dalam  pelaksanaan  aktivitas  perusahaan,  prinsip Good  Corporate  Governance (GCG)  dituangkan  dalam  suatu  mekanisme.  Mekanisme  ini  dibutuhkan  agar  aktivitas perusahaan dapat berjalan secara sehat sesuai dengan arah yang ditetapkan.
Menurut    Iskandar    dan  Chamlao      dalam      Lastanti      (2004:86),      mekanisme  dalam pengawasan corporate    governance dibagi    dalam    dua    kelompok    yaitu  internal  dan eksternal  mekanisme.
- Internal      mekanisme  adalah      cara      untuk  mengendalikan    perusahaan    dengan menggunakan    struktur    dan    proses    internal  seperti  rapat  umum  pemegang  saham , komposisi  dewan  direksi,  komposisi  dewan  komisaris  dan      pertemuan      dengan board of   director .
- Sedangkan  eksternal    mekanisme  adalah    cara    mempengaruhi    perusahaan    selain dengan    menggunakan  mekanisme  internal,  seperti  pengendalian  perusahaan  dan mekanisme pasar.
Hakikatnya Good  Corporate Governance adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pengawasan ( monitoring ) kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajamen terhadap shareholder dan pemakai kepentingan lainnya. Berdasarkan aturan dan peraturan yang berlaku (Tri gunarsih, 2003).
Manfaat  dari  mekanisme  penerapan Good  Corporate  Governance ini  diharapkan  adanya peningkatan  kinerja  perusahaan  melalui  supervisi  pemantauan  kinerja  manajemen  dan  adanya akuntabilitas  manajemen  terhadap  pemangku  kepentingan  lainnya,  berdasarkan  aturan  yang berlaku.  Selain  itu  pula  mekanisme  penerapan Good  Corporate  Governance (GCG)  dalam jangka  panjang  dapat  menjadi  pilar  utama  pendukung  tumbuh  dan  berkembangnya  perusahaan sekaligus pilar pemenang era persaingan global.

## Tahapan Pengembangan Good Corporate  Governance
Tujuan  tahap  ini  adalah  pelaksanaan  prinsip-prinsip  GCG  pada  semua  proses  bisnis dengan didukung oleh tersedianya pedoman perusahaan dari tingkat manajemen puncak hingga tingkat  operasional.  Melalui  pelaksanaan  yang  lebih  intensif,  diharapkan  secara  perlahan  tetapi pasti  terbentuk  “Budaya  GCG”  diseluruh  jajaran  perusahaan.  Pada  umumnya  perusahaan- perusahaan  yang  telah  berhasil  dalam  menerapkan  GCG  menggunakan  pentahapan  berikut (Chinn, 2000 dan Shaw,2003 dalam Kaihatu, 2006).
1. Tahap persiapan terdiri dari :
a. Awareness building Awareness  building merupakan  langkah  awal  untuk  membangun  kesadaran  mengenai GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya.
Upaya  ini  dapat  dilakukan  dengan  meminta  bantuan  tenaga  ahli  independen  dari  luar perusahaan.  Bentuk  kegiatan  dapat  dilakukan  melalui  seminar,  lokakarya,  dan  diskusi kelompok.
b. GCG assessment
GCG assessment merupakan  upaya  untuk  mengukur  atau  lebih  tepatnya  memetakan kondisi  perusahaan dalam  penetapan GCG saat  ini.  Langkah ini perlu  guna memastikan titik awal  level  penerapan GCG dan untuk mengidentifikasi  langkah-langkah  yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG  secara  efektif.  Dengan  kata  lain,  GCG assessment dibutuhkan  untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu, dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya.
c. GCG manual building
GCG manual  building ,  adalah  langkah  berikut  setelah  GCG assessment dilakukan. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya,  penyusunan  manual  atau  pedoman  implementasi  GCG  dapat  disusun. Penyusunan  manual  dapat  dilakukan  dengan  bantuan  tenaga  ahli  independen  dari  luar perusahaan.
Manual  ini  dapat  dibedakan  antara  manual  untuk  organ-organ  perusahaan  dan  manual untuk keseluruhan anggota perusahaan, mencakup berbagai aspek seperti berikut ini :
a. Kebijakan GCG perusahaan
b. Pedoman GCG bagi organ-organ perusahaan
c. Pedoman perilaku
d. Audit committee charter dan internal audit charter
e. Kebjakan disclosure dan transparansi
f. Kebijakan dan kerangka manajemen resiko
g. Roadmap implementasi
2. Tahap implementasi, terdiri dari:
a. Sosialisasi
Diperlukan  untuk  memperkenalkan  kepada  seluruh  perusahaan  berbagai  aspek  yang terkait  dengan  implementasi  GCG  khususnya  mengenai  pedoman  penerapan  GCG. Upaya  sosialisasi  perlu  dilakukan  dengan  suatu  tim  khusus  yang  dibentuk  untuk  itu, langsung  berada  di  bawah  pengawasan  direktur  utama  atau  salah  satu  direktur  yang ditunjuk sebagai GCG champion di perusahaan.
b. Implementasi
Kegiatan  yang  dilakukan  sejalan  dengan  pedoman  GCG  yang  ada,  berdasar roadmap yang  telah  disusun.  Implementasi  harus  bersifat top  down  approach yang  melibatkan dewan  komisaris  dan  direksi  perusahaan.  Implementasi  hendaknya  mencakup  pula upaya  manajemen  perubahan  ( change  management )  guna  mengawal  proses  perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG.
c. Internalisasi Internalisasi,  yaitu  tahap  jangka  panjang  dalam  implementasi.  Internalisasi  mencakup upaya-upaya  untuk  memperkenalkan  GCG  di  dalam  seluruh  proses  bisnis  perusahaan kerja,  dan  berbagai  peraturan  perusahaan.  Dengan  upaya  ini  dapat  dipastikan  bahwa penerapan GCG bukan sekedar dipermukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang bersifat superficial, tetapi benar-benar tercermin dalam seluruh aktivitas perusahaan.
3. Tahap evaluasi.
Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur  sejauh  mana  efektivitas  penerapan  GCG  telah  dilakukan  dengan  meminta  pihak
independen melakukan audit implementasi dan scoring atas praktik GCG yang ada. Evaluasi dapat  membantu  perusahaan  memetakan  kembali  kondisi  dan  situasi  serta  capaian perusahaan  dalam  implementasi  GCG  sehingga  dapat  mengupayakan  perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan.

## Pengembangan dan Penilaian
Melakukan  penilaian  independen  untuk  memastikan  penerapan  GCG  secara berkesinambungan. Tanpa adanya penilaian atau monitoring  yang berkelanjutan atas penerapan GCG,  maka  akan  sulit  untuk  mengukur  efektivitas  dan  sudah  sejauh  mana  penerapan  GCG dilakukan  secara  konsisten.  Hasil  penilaian  ini  tentunya  perlu  dilaporkan  kepada  pemegang saham dalam RUPS, dan dituangkan dalam laporan tahunan (untuk perusahaan publik). Hal ini diperlukan dalam fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemegang saham dan juga stakeholder lainnya

## Penilaian Internal dan Eksternal
Dikutip  dari  (www.madaniri.com),  syarat  keberhasilan  penilaian    penerapan  GCG memiliki dua faktor yang memegang peranan sebagai berikut :
1. Faktor Internal
Faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG yang berasal dari dalam perusahaan.
Beberapa faktor yang dimaksud antara lain:
1. Terdapatnya  budaya  perusahaan  ( corporate      culture )      yang      mendukung  penerapan GCG.
2. Berbagai    peraturan    dan    kebijakan    yang  dikeluarkan    perusahaan    mengacu      pada penerapan nilai-nilai GCG
3. Manajemen pengendalian risiko  perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG.
4. Terdapatnya  sistem  audit  (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan.
5. Adanya keterbukaan informasi bagi publik.
2. Faktor Eksternal
Faktor  eksternal  adalah  beberapa  faktor  yang  berasal  dari  luar  perusahaan  yang  sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG, diantaranya:
1. Terdapatnya sistem hukum yang baik.
2. Dukungan    pelaksanaan    GCG    dari sektor publik/ lembaga pemerintahaan.
3. Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (best practices ).
4. Terbangunnya    sistem    tata    nilai    sosial  yang    mendukung    penerapan    GCG    di masyarakat.
5. Semangat  anti  korupsi  yang  berkembang    di    lingkungan    publik    di  mana    perusahaan beroperasi    disertai  perbaikan  masalah  kualitas  pendidikan      dan      perluasan      peluang kerja.
Evaluasi Pelaksanaan Good Corporate  Governance
Untuk mendapat gambaran tentang efektivitas peran auditor internal dalam implementasi good  corporate  governance pada  perusahaan,  maka  sangat  penting  auditor  internal  untuk mengevaluasi  aktivitas  dalam  rangka  mewujudkan  GCG.  Melalui  hasil  evaluasi  ini  dapat menjadi  dasar  bagi  auditor  internal  untuk  memperbaiki  kinerja  auditor  internal.  Disamping  itu auditor  internal  dapat  meningkatkan  peran  dalam  membantu  manajemen  untuk  kontribusi  yang optimal  dalam  rangka  memberi  nilai  tambah  bagi  perusahaan.  Evaluasi  dapat  membantu perusahaan  memetakan  kembali  kondisi  dan  situasi  serta  capaian  perusahaan  dalam implementasi GCG sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan.

## Pengembangan Good Corporate  Governance (GCG)
Peran  audit  internal  dalam  pengembangan  GCG  bisa  dilihat  dan  definisi,  tujuan,  ruang lingkup,  wewenang  tugas   dan  tanggungjawab   audit  internal  dihubungkan dengan   prinsip- prinsip  GCG.  Audit  internal  membantu  organisasi  dalam  mencapai  tujuan,   mengevaluasi dan    meningkatkan    keefektivan    manajemen    risiko,  pengendalian    serta  proses  peraturan  dan pengelolaan organisasi.
Audit  internal  dapat  memberikan  sebuah  jawaban  yang  diinginkan  oleh  pihak stakeholder , pemegang  saham,  pengurus,  pihak  kreditur,  pemerintah,  karyawan,  serta  para    pemegang kepentingan    internal    dan    eksternal    lainnya    sehubungan    dengan    hak-hak    dan    kewajiban mereka  atau  dengan kata  lain  sistem  yang  mengarahkan  dan mengendalikan perusahaan.
Self Assesment Pada Perusahaan
Self  Assessment adalah  teknik  untuk  mengevaluasi  tingkat  kinerja  perusahaan  dan prosesnya.  Kata  “ self ”  menunjukkan  bahwa  pengukuran  dilakukan  oleh  perusahaan  sendiri bukan oleh pihak ketiga di luar perusahaan.
Atau bisa dijelaskan Self Assessment adalah  sebuah  proses  penilaian  objektif  dari  perusahaan atas  dirinya  sendiri yang  dikaitkan  dengan  penyelarasan  sistem  GCG  dalam  semua  proses bisnis melalui   penetapan,   pelaksanaan   dan   evaluasi   strategi   perusahaan   untuk mencapai tujuan    dan   sasaran    perusahaan    yang    berkelanjutan    (manajemen  stratejik). Self    assessment dilaksanakan  melalui  pengisian  kuesioner  oleh seluruh stakeholder perusahaan.

## PEMBAHASAN

## KASUS BAD CORPORATE GOVERNANCE
PT SUMALINDO LESTARI JAYA TBK.

## Profil PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk.
PT  Sumalindo  Lestari  Jaya  Tbk  adalah  perusahaan  kayu  yang  berbasis  di  Indonesia. Konflik  di  Sumalindo  dipicu  oleh  anjloknya  kinerja  perusahaan,  bahkan  terus  merugi  setiap tahunnya.  Padahal  dalam  laporan  tahunan  perusahaan  patungan  keluarga  Sampoerna  dan Sunarko pada 2012, total  menguasai  lebih dari 840 ribu hektare hutan  alam  dan 73  ribu hektar hutan tanaman industri (HTI).
Sebagai  perusahaan  raksasa  pemegang  hak  penguasaan  hutan  terbesar,  hal  itu  tentu  bukanlah sebuah  hal  yang  wajar.  Indikator  paling  nyata  adalah  harga  saham  perusahaan  yang  pada  2007 senilai  Rp  4.800,    terjun  bebas  di  kisaran  Rp  100  pada  2012.  Terkait  hal  tersebut,  Deddy Hartawan  Jamin,  pemilik  336,  27  juta  saham  atau  13,6  persen,  sejak  awal  mempertanyakan
duduk  soalnya  kepada  Direktur  Utama  Amir  Sunarko  bin  Hasan  Sunarko.  Ketika  itu,  Direktur Utama  hanya  menjawab  bahwa  Sumalindo  merugi  karena  dampak  krisis  ekonomi  2008. Sementara upaya untuk  mendapat  keterbukaan selalu  kandas, bahkan di  RUPS upaya ini selalu digagalkan  melalui  voting,  karena  manajemen  mendapat  dukungan  dari  pemegang  saham mayoritas/pengendali.
Selain  persoalan  tersebut,  Deddy  Hartawan  Jamin  merasa  yakin  untuk  memperkarakan  konflik tersebut ke meja hijau karena  adanya sejumlah temuan penting, yakni:
 Pertama,  pada  laporan  keuangan  Sumalindo  tercetak  “Piutang  Ragu-Ragu”  tanpa  ada penjelasan sedikit pun tentang siapa yang menerima utang tersebut.
 Kejanggalan kedua, adalah terkait pernyataan Direktur Utama kepada Pemegang Saham Publik Minoritas bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya telah dijual kepada PT Tjiwi Kimia Tbk.  Selain  tidak  memiliki  manfaat  sama  sekali  bagi  Sumalindo,  penjualan  tersebut dinilai  sangat  merugikan.  Pada  1  Juli  2009,  SHJ  telah  menerbitkan Zero  Coupon  Bond (surat utang tanpa bunga) atas utangnya kepada Sumalindo sebesar 140 miliar lebih,untuk jangka waktu satu tahun
 Ketiga,  Surat  Menteri  Kehutanan  yang  menyetujui  penjualan  SHJ  kepada  Tjiwi  Kimia patut  dipertanyakan.  Menteri  Kehutanan  merilis  surat  persetujuan  pengalihan  saham tersebut tertanggal 1 Oktober 2009. Padahal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)  yang  mengagendakan  penjualan  SHJ  baru  dilangsungkan  pada  15  Oktober 2009.
Apalagi  dalam  salah  satu  klausulnya,  ditegaskan  bahwa  jika  terjadi  sengketa  di  antara pemegang  saham,  maka  hal  tersebut  menjadi  tanggung  jawab  perusahaan  dan  tidak melibatkan Kementerian Kehutanan.
Dari  kasus  tersebut  penulis  mendapati  ada  2  prinsip  dari Good  Corporate  Governance yang belum terimplementasi dengan benar yaitu :
1. Prinsip transparansi
Dalam kasus  ini PT Sumalindo  Lestari  Jaya Tbk. diketahui  belum menerapkan prinsip transparansi terkait keterbukaan informasi perusahaan dalam melakukan penjualan/divestasi  anak  perusahaan  sesuai  prosedur  yang  ada.  Kewajiban  untuk dilakukannya  keterbukaan  informasi  dalam  perseroan  menrupakan  suatu  bentuk pelindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya  adanya  tiga  fungsi  dari  prinsip  keterbukaan/transparansi  yaitu  untuk memlihara  kepercayaan  publik  dan  memelihara  mekanisme  pasar  yang  efisien  serta mencegah adanya penipuan/manipulasi (Bismar Nasution, 2001:1).
Dengan  adanya  ketentuan  tersebut,  maka  hak  dan  kedudukan  pemegang  saham minoritas akan terpenuhi melalui keterbukaan informasi perusahaan ditunjukkan dengan prinsip Good Corporate Governance yakni prinsip transapransi dalam suatu perusahaan. Investor  melalui  adanya  keterbukaan  informasi  dan  fakta  yang  diungkap  terkait  suatu perusahaan  dapat  melakukan  pertimbangan  untuk  memutuskan  berinvestasi  atau bertransaksi yang akan dilakukan dalam hal ini menyetujui atau tidak menyetujui suatu tindakan yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan.
Terkait  penjualan  saham  (divestasi)  anak  perusahaan  tidak  memenuhi  prinsip transparansi  dikarenakan  tidak  melalui  mekanisme/prosedur  yang  tepat  terkait pengambilan keputusan.
2. Prinsip Akuntabilitas
Dalam kasus  ini PT Sumalindo  Lestari  Jaya Tbk. diketahui  belum menerapkan prinsip Akuntabilitas  terkait  keberadaan  laporan  piutang  ragu-ragu  dalam  laporan  keuangan perusahaan  serta  tidak  dicantumkannya  surat  hutang  tanpa  bunga/ZCB  dalam  laporan keuangan perusahaan.
Kewajiban  untuk  pembuatan  laporan  keuangan  terkait  setiap  tindakan/transaksi  yang dilakukannya  oleh  perusahaan  sangat  diperlukan  dikarenakan  akan  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  para  pemegang  saham  minoritas.  Sehingga  dalam pelaksanaan  pembuatan  laporan  keuangan  tersebut  organ  perusahaan  tidak  boleh melakukan  penipuan/manipulasi,  data  harus  dibuktikan  dengan  jelas  sehingga  tidak menimbulkan banyak pertanyaan.
Dengan  adanya  penerapan  prinsip  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  perusahaan  akan menciptakan kualitas dari suatu laporan keuangan perusahaan menjadi  lebih transparan dan  sebenar-benarnya  tanpa  adanya  manipulasi  data  yang  dilakukan  oleh  organ-organ perusahaan  terkait  dengan  tujuan  yang  tidak  baik,  seperti  membuat  suatu  perusahaan terlihat sehat/profit padahal perusahaan tersebut mengalami kerugian. Hal tersebut akan menumbuhkan kepercayaan para stakeholdes maupun publik terhadap peusahaan. Dalam  kasus  ini  terkait adanya  piutang  ragu-ragu  dalam  laporan  keuangan  perusahaan dan  adanya  penyelundupan  surat  hutang  tanpa  bunga/ZCB  mencerminkan  tidak terpenuhinya  prinsip  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  perusahaan  dikarenakan  tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak sesuai dengan mekanisme pembuatan laporan keuangan.
Dari  analisis  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  tindakan  yang  dilakukan  Dewan  Direksi  dan Dewan Komisaris PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. tidak mencerminkan adanya suatu penerapan Good  Corporate  Governance khususnya  prinsip  transparansi  dan  prinsip  akuntabilitas  dengan maksimal  dalam  pengurusan  perusahaan  yang  baik  dan  benar  karena  tidak  memperhatikan kewajiban hukum.
Sehingga hal tersebut sangat merugikan kepentingan dari para stakeholders, terutama pemegang saham minoritas. Dengan  tidak menerapkan salah satu atau seluruhnya prinsip Good Corporate Governance berakibat  tidak  terakomodasinya  perlindungan  bagi  pemegang  saham  minoritas dalam suatu perusahaan.
Dalam  praktek  kegiatan  audit  internal,  independensi  dan  pelaksanaan  audit  ditentukan  sesuai dengan  kehendak  direksi,  dengan  tidak  adanya  pedoman-pedoman  audit  internal,  peran pengembangan Good  Corporate  Governance ,  serta  rencana    dan  pelaporan  audit  secara independen.

## KASUS GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Kasus  berikut  ini  menunjukkan  penerapan  yang  baik  dari  prinsip-prinsip goodcorporate governance di Indonesia :

## 1. BANK NEGARA INDONESIA (BNI)
Penerapan Good  Corporate  Governance pada  PT  Bank  Negara  Indonesia  (Persero) Tbk.
Secara    umum    penerapan    prinsip-prinsip Good  Corporate  Governance pada    PT    Bank Negara  Indonesia  (Persero)  Tbk.  dapat  dikatakan  baik  meskipun  masih  terdapat  beberapa
kendala-kendala yang dihadapi. Adapun penerapan Good Corporate Governance pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:
1. Keterbukaan  ( Transparency )
Bank      BNI      telah      menerapkan      prinsip      keterbukaan      dengan      baik.  Perusahaan menyediakan    informasi    secara    tepat    waktu,    memadai,    jelas,    akurat    dan    dapat diperbandingkan    serta    mudah    diakses    oleh    pemangku    kepentingan    sesuai    dengan haknya. Transparansi  Informasi  mengenai  perusahan  dijelaskan  secara  terinci  oleh Bank BNI  setiap  tahunnya.  Informasi  tersebut  dapat  dengan  mudah  kita  dapatkan melalui media   elektronik   atau website resmi   Bank   BNI.   Informasi   tersebut mengenai  visi- misi,    produk,    sasaran    usaha,    strategi    perusahaan,    kondisi    keuangan,  laporan keberlanjutan,      laporan      tahunan,      laporan      pelaksanaan good      corporate  governance , susunan  dan  kompensasi   pengurus,   pemegang  saham   pengendali, kepemilikan  saham oleh  anggota  Direksi  dan  anggota  Dewan  Komisaris  beserta anggota keluarganya dalam perusahaan  dan  perusahaan  lainnya,  sistem  manajemen  risiko,  sistem  pengawasan  dan pengendalian  internal,  serta  sistem  dan  pelaksanaan  GCG,      serta      budaya      perusahaan yang      tertera  pada  website  Bank      BNI  yaitu  www.bni.co.id.  Bank        BNI        juga membentuk        Sekretaris        perusahaan        yang  mempermudah    mendapatkan    informasi terkait  perusahaan  bagi  para  pemangku kepentingan.
2. Akuntabilitas  ( Accountability )
Accountability pada    PT.    Bank    Negara    Indonesia    (Persero)    Tbk    diwujudkan  dengan kejelasan  mengenai  tanggungjawab    yang    mewajibkan    semua    karyawan  melakukan aktivitasnya   sesuai   dengan job description -nya. PT   Bank   Negara Indonesia  (Persero) Tbk  menerapkan    prinsip    akuntabilitas    dengan    menghilangkan  perangkapan    tugas    dan jabatan.  Kemudian  Bank    BNI    memberikan    informasi  serta  kebijakan  tentang      upaya- upaya   dalam   menerapkan   prinsip   akuntabilitas   atas Kompetensi  Organisasi.  Yang dilakukan  adalah  dengan  mengadakan  pelatihan-pelatihan  dan  mengadakan  perekrutan karyawan  di  bidang  tertentu,  serta  bekerja sama  dengan  salah  satu  instansi  pendidikan. Sehingga  dalam  hal  kompetensi organisasi,    karyawan   sudah   berkompetensi   dalam bidangnya   masing-masing.
Begitu    juga    mengenai        pengendalian    perusahaan,    Bank    BNI    menerapkan    Sistem pengendalian      Internal      yang  sesuai      dengan      standar.Untuk  mengaplikasikan akuntabilitasnya reward dan punishment system, Bank  BNI  memutuskan  dan menetapkan kebijakan mengenai reward berupa insentif dan sanksi bagi karyawan. Selain  itu, karyawan juga    berpegang    teguh    kepada    aturan    etika    dan    pedoman  perilaku  ( Code    of Conduct )yang  telah  disepakati.  Dalam  menerapkan code  of  conduc t PT  Bank  Negara Indonesia    (Persero)    Tbk    melakukan    penerapan    budaya  kerja  Bank  BNI  yang  disebut “PRINSIP 46”
3. Tanggung  Jawab  ( Responsibility )
Tanggung  jawab  atas  Laporan  Keuangan  PT  Bank  Negara   Indonesia  (Persero) Tbk, diterapkan  dengan  memastikan  bahwa  informasi  yang  diberikan  berguna  bagi  para pemangku  kepentingan    Laporan    Keuangan.  Laporan  keuangan  disusun  sesuai  dengan standar   yang   berlaku   di   Indonesia. Tanggung   jawab   atas   komitmen manajemen, Bank  BNI telah melakukan rapat  Dewan  Direksi,  membahas berbagai  persoalan   dan/atau strategi   pengelolaan   Perseroan.   Dalam   rangka   memenuhi kepatuhan Bank terhadap
pelaksanaan  prinsip  kehati-hatian,  Bank  BNI  telah  melaporkanya    dengan    cukup    baik. Bank  BNI juga  telah  melaporkan  kegiatan  dibidang  tanggung  jawab  sosial  pada tahun 2010-2012 dalam hal, Bank  telah  melaksanakan berbagai kegiatan sosial.
4. Independensi  ( Independency )
Bank  BNI  telah  menerapkan  prinsip  independensi  yaitu  mewajibkan  karyawan untuk tidak    terikat    dengan    aktivitas    politik.    Bank    BNI    juga    memberikan    informasi  agar karyawan    menjauhi    dan    menghindari    terjadinya    benturan    kepentingan    yang  termuat dalam  persyaratan    mengenai  jumlah,    komposisi,    kriteria    dan    independensi  anggota Dewan  Komisaris  dan  Dewan  Direksi.  Kewajiban  ini  dimuat  dalam code  of  conduct yang dibuat    oleh    Bank    BNI    mengenai    aktivitas    politik    serta    penanganan  benturan kepentingan. Karyawan   Bank   BNI   tidak   diperbolehkan   menerima pemberian    dalam bentuk     apapun      sebagaimana  yang  termuat      dalam    program  institusionalisasi    dan internalisasi,      serta code      of      conduct perusahaan      tentang  pemberian  dan  penerimaan hadiah/gratifikasi. Pelaksanaan  fungsi  dan tugasnya  sesuai  dengan  anggaran  dasar  dan peraturan perundang-undangan,   telah diatur dalam code   of   conduct Bank   BNI   tentang kepatuhan terhadap peraturan.
5. Kewajaran ( Fairness )
Untuk memastikan pelaksanaan efektifitas fungsi audit ekstern maka Bank telah memenuhi ketentuan  mengenai  hubungan  antara  Bank,  Kantor  Akuntan  Publik  dan  BI    sebagaimana diatur  dalam  ketentuan  Bank  Indonesia  tentang  Transparansi Kondisi  Keuangan  Bank. Pengadaan    jasa    Kantor    Akuntan    Publik    tersebut    telah  melalui    proses    lelang    sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Kemudian  bank menyampaikan  laporan  keuangan  per 31    Desember    setiap    tahunnya    yang        telah  diaudit    kepada    Bank    Indonesia    sesuai dengan  ketentuan. Upaya  meningkatkan kewajaran  dalam  penanganan  dan  penyelesaian terhadap  pegawai  yang  melakukan kesalahan  dengan  cara  meminimalkan  ketidakpuasan dari  karyawan  tersebut,  serta melalui   suatu  mekanisme   atau   tata  cara   penanganan yang   telah   dibuat   oleh perusahaan. Bank   BNI   memberikan   kesempatan   yang   setara kepada   seluruh karyawan   dalam   mengembangkan karir   dan   melaksanakan   tugasnya secara professional tanpa  membedakan  suku,  agama,  ras,  golongan, gender,  dan  kondisi fisik akan tetapi tidak banyak informasi yang dapat digali mengenai hal ini.
2. PT ANEKA TAMBANG (ANTAM) TBK.
Penerapan Good Corporate Governance pada PT Antam Tbk.
Penerapan praktik terbaik Corporate Governance secara konsisten dan berkesinambungan  merupakan  komitmen  penuh  dari  ANTAM  dalam  pengelolaan  ANTAM dengan  menjaga  keseimbangan  antara  kepentingan  pemegang  saham  maupun  kepentingan stakeholders lainnya.  Dalam  menerapkan Good  Corporate  Governance (GCG),  ANTAM  tidak hanya  sekedar  memenuhi  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  saja,  tetapi bersungguh-sungguh  menerapkannya  dalam  segala  kegiatan  operasional  ANTAM  yang dijalankan dengan senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip GCG yaitu :
- Transparency,
- Accountability,
- Responsibility,
- Independency dan
- Fairness .
Sepanjang  tahun  2011,  beberapa  peningkatan  telah  dilakukan  oleh  ANTAM  antara  lain dengan  melakukan  restrukturisasi  organisasi  yang  terencana  dan  efisien  serta  secara  berkala melakukan  perekrutan  dan  pengembangan  kualitas  sumber  daya  manusia  sesuai  dengan meningkatnya  aktivitas  perkembangan  usaha  ANTAM;  penyempurnaan  Sistem  Manajemen Kinerja  dan  Sistem  Manajemen  Unjuk  Kerja  untuk  mendukung  sistem  penilaian  kinerja  yang lebih  obyektif  dan  wajar;  menyusun Standard  Operating  Procedure (SOP),  khususnya  untuk aktivitas  baru  ANTAM;  melakukan  penyempurnaan  atas  sistem  pengendalian  internal; memberlakukan  penerapan  manajemen  risiko  di  seluruh  lini  kegiatan  usaha  ANTAM;  dan melakukan sosialisasi dan internalisasi penerapan GCG di ANTAM.
Dewan Komisaris, Komite-komite di tingkat Dewan Komisaris, Direksi, dan manajemen senior terus meningkatkan kapabilitas di dalam proses pengawasan dan pengelolaan perusahaan, sesuai  dengan  tugas  dan  tanggung  jawab  masing-masing.  Semua  pihak  juga  berupaya  untuk memperkuat  hubungan  kerja  satu  sama  lain.  Singkatnya,  ANTAM  menyadari  pentingnya hubungan kerja yang harmonis serta kerjasama diantara organ-organ tata kelola, manajemen dan staf  untuk  mempertahankan  dan  meningkatkan  praktik  GCG  di  ANTAM  secara  berkelanjutan. Untuk  mendukung  fungsi  pengawasan,  Dewan  Komisaris  telah  membentuk  empat  Komite  di tingkat  Dewan  Komisaris  yakni  Komite  Audit,  Komite  Nominasi,  Remunerasi  dan Pengembangan SDM (NRPSDM), Komite Manajemen Risiko, dan Komite GCG.
Setiap Komite diketuai oleh anggota Dewan Komisaris, dan tugas serta tanggung jawab masing-masing Komite tercantum dalam masing-masing piagam yang dimiliki. Evaluasi kinerja Dewan  Komisaris  dilakukan  oleh  Komite  NRPSDM  dengan  menggunakan  sistem self- assessment sebagaimana ditentukan dalam rapat Dewan Komisaris.
Hasil  kinerja  dilaporkan  di  dalam  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS).  Evaluasi  ini dilakukan  menggunakan  kriteria  yang  disebutkan  dalam  manual  kebijakan  perusahaan  seperti tingkat  kehadiran  di  rapat  Dewan  Komisaris  atau  rapat  Komite.  Evaluasi  kinerja  Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Key Performance Indicators (KPIs) dan hasilnya dilaporkan di dalam RUPS.
` Sesuai  dengan  visi,  misi,  tujuan  dan  strategi,  serta  ruang  lingkup  kegiatan  operasional ANTAM  yang  terus  berkembang  dan  kebijakan  ekspansi  usaha  di  bidang  eksplorasi  dan pemrosesan  hasil  tambang  serta  produk  derivatifnya,  ANTAM  selalu  berusaha  untuk menerapkan GCG secara konsisten agar tujuan komitmen penerapan GCG yang dibangun dapat tercapai.
Adapun tujuan penerapan GCG di ANTAM adalah sebagai berikut :
 Meningkatkan  kinerja  ANTAM  dengan  proses  pengambilan  keputusan  yang  lebih  baik dan  berhati-hati  ( prudent )  dengan  selalu  memperhatikan  kepatuhan  terhadap  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan  mengendalikan  risiko  yang  timbul,  serta menghindari benturan kepentingan.
 Meningkatkan  profesionalisme  dan  pengembangan  sumber  daya  manusia  ANTAM dengan  melakukan  penilaian  kinerja  yang  lebih  obyektif,  transparan  dan  wajar,  serta membangun struktur organisasi yang efisien dengan fungsi, sistem dan pertanggungjawaban yang jelas.
 Mengoptimalkan  potensi  dan  nilai  tambah  sumber  daya  alam  secara  ekonomis  dengan pengelolaan risiko yang lebih efektif.
 Memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara prudent dan terkendali, dan menyusun  laporan  keuangan  ANTAM  secara  akurat  dan  dapat  dipertanggungjawabkan dengan suatu sistem pengendalian internal yang handal dan manajemen risiko yang sehat.
 Meningkatkan  kepercayaan  investor,  kreditur  dan  pemegang  saham  dengan  selalu melakukan pengkinian data/informasi yang materiil dan relevan secara transparan, akurat, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
 Memperhatikan  kepentingan stakeholders ANTAM  dengan  memperjelas  hak  dan kewajiban  masing-masing  pihak,  serta  melaksanakan  hubungan  usaha  yang  sehat  dan bertanggung jawab.
 Melaksanakan  pemberdayaan  masyarakat  dan  ikut  berperan  aktif  melestarikan lingkungan, khususnya di sekitar kegiatan operasi ANTAM.
Struktur  tata  kelola  perusahaan  secara  garis  besar  tergambarkan  pada  organ  utama  ANTAM yaitu :
- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),
- Dewan Komisaris dan
- Direksi.
Sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar ANTAM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,  masing-masing  organ  mempunyai  peran  penting  dalam  penerapan  GCG  dan menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya masing-masing untuk kepentingan ANTAM. RUPS  merupakan  wadah  para  pemegang  saham  yang  memiliki  wewenang  yang  tidak dilimpahkan  kepada  Dewan  Komisaris  dan  Direksi.  Direksi  bertanggung  jawab  penuh  atas pengelolaan  ANTAM  sesuai  amanah  yang  diberikan,  sedangkan  Dewan  Komisaris  melakukan pengawasan  yang memadai  terhadap pengelolaan  yang dilakukan oleh Direksi  serta melakukan penasihatan  agar  kinerja  ANTAM  lebih  baik.  Dewan  Komisaris  dan  Direksi  diangkat  dan diberhentikan  oleh  RUPS.  Fungsi  Direktur  Independen  pada  sistem  satu  Dewan  sebagaimana berlaku di AS terwakili oleh Dewan Komisaris dalam sistem dua Dewan. Dewan Komisaris dan Direksi ANTAM memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai ANTAM yang menunjukkan  keseimbangan  hubungan  kedua  organ  tersebut  untuk  memelihara  keberlanjutan usaha ANTAM dalam jangka panjang.
Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dilaksanakan oleh ANTAM dengan memberlakukan :
- Pedoman Kebijakan Tata Kelola Perusahaan ( Corporate Governance Policy ),
- Standar Etika Perusahaan ( Code of Conduct, COC ),
- Pedoman Kerja ( Charter ) Dewan Komisaris,
- Charter Direksi,
- Charter-charter Komite Penunjang Dewan Komisaris, Charter Internal Audit ,
- Pedoman Kebijakan Manajemen Perusahaan ( Corporate Management Policy ),
- Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko,
- serta kebijakan-kebijakan lainnya seperti Sistem dan Prosedur Operasional ( Standard and Operating Procedure ) serta Instruksi Kerja ( Work Instructions ).
Soft structure Good Corporate Governance (GCG) ini dipublikasikan dalam portal internal dan situs  ANTAM,  serta  selalu  dikaji  secara  berkala  setiap  tahun  dan  dilakukan  revisi  untuk disesuaikan  dengan  situasi  dan  kondisi  ANTAM  yang  berjalan,  praktik  terbaik  GCG  serta penyesuaian terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
Dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ( Good Corporate Governance )  dan  Standar  Etika  ( Code  of  Conduct )  di  PT  ANTAM  (Persero)  Tbk  (ANTAM), dengan ini diumumkan hal-hal sebagai berikut :
 Dewan Komisaris, Direksi, seluruh jajaran pegawai ANTAM, dan entitas anak ANTAM (Insan  ANTAM) DILARANG untuk  menerima  hadiah  atau  gratifikasi  dalam  bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung dari seluruh stakeholders ANTAM, termasuk tetapi tidak terbatas pada Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1435 H.
 Sekiranya  ada  pihak-pihak  yang  mengetahui  adanya  insan  ANTAM  yang meminta/menerima hadiah atau gratifikasi kepada/dari stakeholders dengan mengatasnamakan  pribadi  maupun  ANTAM,  dimohon  untuk  melaporkan  kepada  kami melalui email: whistleblowing@antam.com,dengan mencantumkan identitas yang jelas. Sehubungan  dengan  maraknya  penawaran  produk  (feronikel,  emas,  perak  dan  logam mulia  lainnya,  &  batubara),  penawaran sponsorship kegiatan  tertentu  yang  mengatasnamakan ANTAM,  Direksi  ANTAM,  maupun  afiliasi  ANTAM  lainnya,  serta  penipuan  berkedok rekrutmen  pegawai,  kami  menghimbau  kepada  masyarakat  agar  berhati-hati  terhadap  berbagai upaya  penipuan  tersebut.  ANTAM TIDAK  PERNAH memungut  biaya  apapun  dalam  setiap tahapan rekrutmen pegawai dan TIDAK PERNAH BEKERJA SAMA dengan pihak manapun untuk pengurusan akomodasi dan transportasi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis menyimpulkan :
1. Audit Internal berfungsi untuk mengevaluasi penerapan Good Corporate Governace melalui tahapan  fasilitator  terhadap  aturan-aturan/manual,  lingkungan  Internal  dan  budaya perusahaan.
2. Audit Internal berperan sebagai fasilitator pengembangan Good Corporate Governace untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan.
3. Perusahaan  dapat  meningkatkan  kepercayaan stakeholders sehingga  lebih  mudah berkembang.
4. Dari kasus  PT Sumalindo,  PT bank BNI dan PT Antam,  penerapan  GCG  yang tidak sehat dapat  menurunkan  nilai  saham  perusahaan,  sedangkan  penerapan  GCG  yang  sehat  dapat meningkatkan kinerja perusahaan

## SARAN
Berdasarkan kajian teori  tentang peran Audit internal dalam evaluasi dan pengembangan Good  Corporate  Governance,  serta  pembahasan  kasus  kepustakaan,  disarankan  seyogyanya perusahaan  memberdayakan  unit  audit  internal  /satuan  pengawasan  internal  masing-masing untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai saham perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agoes, Sukrisno, 2012. Auditing  Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan  oleh Akuntan  Publik . Jilid I. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat .
Agoes,  Sukrisno  dan  I  Cenik  Ardana,  2014. Etika  Bisnis  dan  Profesi  ,  Edisi  Revisi,  Salemba Empat, Jakarta.
Bismar  Nasution,  2001. Keterbukaan  dalam  Pasar  Modal.  Disertasi  Pascasarjana  Fakultas Hukum Universitas Indonesia . Gunarsih,    Tri.    2003. Struktur    Kepemilikan    Sebagai    Salah    Satu    Mekasnisme    Corporate Governance, kompak nomor 8 , Mei-Agustus 2003:155-172.
Hery,2010. Potret    Profesi    Audit    Internal    Di    Perusahaan    Swasta  dan  BUMN  Terkemuka.
Jakarta: Alfa Indra Abidin Nari, Kasus PT. Sumalindo Lestari Jaya
htpp://Republica.co.id/berita/jurnalisme/…belajar-dari-kemelut-sumalindo.html
Indra  Surya  dan  Ivan  Yustiavandana,  2006.  Penerapan  Good  Corporet  Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Uasaha. Jakarta : kencana Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-496 / BL / 2008 tanggal 28 Nopember 2008 Muhamad  Arief  Effendi,  (2006), Perkembangan  Profesi  Internal  Audit  Abad  21 Peraturan  menteri  BUMN  Nomor  PER-01/MBU/2011 tentang  Penerapan  Tata  Kelola Perusahaan yang baik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara.
Riqzi,  Helena.  2013. Pengaruh  Pelatihan,  kemampuan  dan  Pengalaman  Auditor Terhadap Kinerja   Auditor  Internal  PT.  Telekomunikasi  Indonesia,  Tbk . Bandung : Universitas Komputer Indonesia
Standar   Profesi   Audit   Internal   (SPAI), 2004.   diterbitkan   oleh Konsorsium   Organisasi Profesi   Audit   Internal
Sawyer’s. 2005. Audit Internal Sawyer. Edisikelima.Jakarta :SalembaEmpat .
Surat Edaran Menteri PM-PBUMN No.S-106/M-PM.PBUMN/2000   tanggal   17 April   2000 perihal   Kebijakan Penerapan Corporate Governance yang baik di  semua BUMN
Surat    Keputusan    Menteri    Badan    Usaha    Mlik    Negara    (BUMN)  Nomor    KEP-117/M- MBU/2002  tentang  Penerapan  Praktik Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara
Thomas  S.  Kaihatu.  (2006). Judul  Good  Corporate    Governance  dan    Penerapannya    di Indonesia. Jurnal Manejemen dan Kewirausahaan, VOL.8, No. 1.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19        Tahun  2003  tentang  Badan    Usaha  Milik Negara
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40    Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas http://www.antam.com/index.php?option=com_jooget&task=viewcategory&catid =51&Itemid=60(2012) “PT.  Aneka  Tambang  (Persero),  Tbk”. http://www.mangamsi.com diakses pada tanggal 20 April 13.00 WIB Bank Negara Indonesia. http://www.bni.co.id/id-id/tentangkami/sejarah.aspx http :// Republika .co.id/berita/jurnalisme/…belajar-dari-kemelut-sumalindo.html.