## Implementasi Kebijakan Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bandung

## Indra Aditya Prayoga
Universitas Nurtanio Bandung, Indonesia Email: indraadityaprayoga1@gmail.com
Artikel info Artikel history Diterima :14-09-2022 Direvisi :15-09-2022 Disetujui   :16-09-2022
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Kawasan Tanpa Rokok; Context of Policy .
Keywords: Policy Implementation; Smokefree Areas; Context of Policy.

## Abstrak
Implementasi  Kebijakan  Tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  Di  Kabupaten Bandung  dengan  Studi  Pada  Komplek  Perkantoran  Pemerintahan  Daerah Kabupaten Bandung dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara pelaksanaan kebijakan tersebut dengan menggali berbagai sumber informasi primer  dan  sekunder  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif yang  mendeskripsikan  suatu  keadaan  tertentu  dari  fakta  yang  terjadi  pada proses penelitian, baik yang berupa perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan yang  lainnya  tanpa  memanipulasi  fenomena  yang  diamati.  Dimensi  yang menjadi  alat  ukur  implementasi  yaitu:  Content  of  Policy  (Konten/Isi Kebijakan)  dan  Context  of  Policy  (Konteks/  Lingkungan  Kebijakan).  Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  Implementasi  Kebijakan  Tentang  Kawasan Tanpa  Rokok  Di  Kabupaten  Bandung  dengan  Studi  Pada  Komplek Perkantoran  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Bandung  yang  dilaksnakan Satuan Tugas KTR Kabupaten Bandung belum cukup otimal. Sebenarnya dari sisi  isi  kebijakan  sendiri  sudah  cukup  lengkap  dan  detail  yang  mencakup semua  aturan  yang  membatasi  kegiatan  negatif  merokok  khususnya  pada kawasan-kawasan  yang  sudah  ditentukan  dalam  isi  kebijakan.  Hanya  saja dari  sisi  lingkungan  kebijakan  masih  terdapat  kelemahan-kelemahan  yang menjadikan kebijakan ini belum bisa terlaksana dengan baik, seperti masih belum dilakukan tindakan tegas dan penjatuhan sanksi administrasi, terlebih sanksi hukum kepada para pelanggar kebijakan.

## Abstract
Implementation of the Policy on No Smoking Areas in Bandung Regency with a Study of the Bandung Regency Regional Government Office Complex in this study  was  conducted  to  determine  the  implementation  of  the  policy  by exploring  various  primary  and  secondary  sources  of  information  using  a descriptive qualitative approach that describes a certain situation of the facts that occur in the research process, both in the form of behavior, perception, motivation, action and others without manipulating the observed phenomena. The  dimensions  that  become  a  measuring  tool  for  implementation  are: Content  of  Policy  and  Context  of  Policy.  The  results  showed  that  the Implementation of the Policy on Smokefree Areas in Bandung Regency with a Study of the Bandung Regency Regional Government Office Complex carried out by the Bandung Regency KTR Task Force was not quite optimal. Actually, in terms of the content of the policy itself, it is quite complete and detailed, which includes all the rules that limit negative smoking activities, especially in areas that have been determined in the policy content. It's just that in terms of the policy environment there are still weaknesses that make this policy not well  implemented,  such  as  still  not  taking  firm  action  and  imposing administrative sanctions, especially legal sanctions on policy violators.
Koresponden author: Indra Aditya Prayoga Email: indraadityaprayoga1@gmail.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi
CC BY SA
2022

## Pendahuluan
Dampak asap rokok sudah menjadi isu penting dalam beberapa tahun terakhir. Banyak penelitian  mempublikasikan  bahaya  asap  rokok  bagi  si  perokok  maupun  bagi  orang  yang berada  disekitarnya  ( GEA ,  2018).  Kebiasaan  merokok  merupakan  perilaku  yang  sulit  untuk diubah  karena  efek  kecanduan  yang  ditimbulkan  dari  nikotin,  namun  disadari  untuk  dapat mengurangi negatifnya terutama terhadap lingkungan, demi kesehatan masyarakat, harus ada kebijakan  efektif  yang  diambil,  salah  satunya  dengan  penerapan  kawasan  tanpa  rokok ( Primasari  &  Listina ,  2021).  Sanksi  yang  dijatuhkan  terhadap  pelanggaran  kawasan  tanpa rokok yaitu sanksi administratif seperti teguran dan denda administrasi ( Saboli et al., 2019). Adapun bahaya merokok pada perokok aktif dan pasif, yakni besarnya bahaya merokok sebenarnya  bukan  tidak  disadari  oleh  para  perokok,  karena  pada  setiap  bungkus  rokok  kini terdapat  peringatan  wajib  dari  pemerintah  yang  berbunyi  “Merokok  Membunuhmu”  tetapi seringkali  kuatnya  ketergantungan  terhadap  rokok  membuat  orang  tidak  mau  berhenti mengisapnya  ( Amelia  &  Haflisyah ,  2018).  Menurut  ( Aksol ,  2021),  ternyata  yang  akan menerima efek negatif dari rokok tersebut bukan hanya perokok aktif saja, akan tetapi perokok pasif pun akan menerima akibat negatif dari rokok tersebut dan justru efek yang diterima oleh perokok pasif akan jauh lebih berbahaya lagi daripda perokok aktifnya.
Sosialisasi  mengenai  KTR  bertujuan  membangun  kesadaran  masyarakat  untuk menciptakan  ruang  dan  lingkungan  yang  bersih  dan  sehat,  terutama  dari  asap  rokok  dan perwujudan KTR merupakan upaya pemerintah daerah dalam menekan dan menurunkan angka Penyakit Tidak Menular (PTM) yang semakin meningkat di masyarakat, terutama untuk jenis penyakit hipertensi, diabetes dan jantung serta mengatur agar perilaku merokok tidak dilakukan di sembarang tempat, sehingga paparan asap tidak berdampak terhadap kelompok rentan, yakni anak,  remaja  dan  ibu  hamil  ( Yunifar et  al.,  2017).  Manfaat  lainnya  adalah  anak-anak  tidak dapat melihat (mencontoh) secara langsung, sehingga akan mereduksi potensi meniru perilaku ( Pramudianti , 2019). Diharapkan, anak-anak dan remaja akan terhindar dari role model yang salah,  sehingga  lebih  mampu  membedakan  mana  perilaku  yang  lebih  sehat  dan  bermanfaat, serta tidak mudah berkeinginan untuk mencoba rokok.
Pemerintah Kabupaten Bandung sudah menetapkan 8 Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Bagi siapa saja yang merokok sembarangan akan dikenakan sanksi, sesuai aturan yang berlaku dan sudah membentuk satgas KTR. 8 KTR tersebut antara lain, 5 kawasan yang tidak boleh menyediakan tempat khusus untuk merokok dan bebas asap rokok hingga batas terluar, yakni fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat  anak bermain, tempat ibadah dan angkutan umum ( Sari et  al., 2019). Sedangkan 3 kawasan lain  yang tidak boleh merokok di area publik, tetapi hanya diperkenankan merokok di tempat khusus yang disediakan yaitu tempat kerja, tempat umum (mall, hotel) dan tempat lain yang ditetapkan ( Fachrizal et al., 2018).
Setiap  orang  dapat  berperan  serta  dalam  mewujudkan  tempat  dan  lingkungan  yang bersih, sehat dan bebas dari asap rokok, yang dimulai dari diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitarnya, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat Kabupaten Bandung agar bersama-sama  mendukung  implementasi  penerapan  KTR,  yang  sebelumnya  sudah  diatur dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bandung  Nomor  13  tahun  2017  tentang  KTR  juga Peraturan Bupati (Perbup) Bandung Nomor 89 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda nomor 13 tahun 2017 tentang KTR ( Hasanah & Radiansyah , 2021). Diantaranya masyarakat dapat  membentuk  pengaturan  KTR  di  lingkungan  masing-masing  sesuai  dengan  kedudukan dan  fungsinya,  menyebarluaskan  informasi  tentang  pentingnya  KTR  dan  bahaya  rokok, penyampaian saran dan masukan dalam pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR ( Hidayat , 2019).
Agustino  ( Kusnadi  &  Baihaqi ,  2020)  mendefinisikan  Implementasi  kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau  sasaran  kebijakan  itu  sendiri.  Sedangkan  ( Faridah ,  2020)  mendefinisikan  Implementasi kebijakan  ialah  proses  kegiatan  administrasi  yang  dilakukan  setelah  adanya  kebijakan  yang sudah disetujui.
Menurut  ( Suparman ,  2020)  implementasi  kebijakan  dapat  dilihat  dari  sudut  pandang (1) pembuat kebijakan, (2) pejabat-pejabat pelaksana di lapangan, dan (3) sasaran kebijakan ( target  group ).  Perhatian  utama  pembuat  kebijakan  menurut  ( Noviana  &  Noor ,  2021) memfokuskan diri pada “sejauh mana kebijakan tersebut telah tercapai dan apa alasan yang menyebabkan  keberhasilan  atau  kegagalan  kebijakan  tersebut”.  Dari  sudut  pandang implementor, menurut ( Gultom , 2020) implementasi akan berfokus pada tindakan pejabat dan instansi  di  lapangan  untuk  mencapai  keberhasilan  program.  Sementara  dari  sudut  pandang target groups, menurut ( Moento et al., 2019) implementasi akan lebih dipusatkan pada apakah implementasi kebijakan tersebut benar-benar mengubah pola hidupnya dan berdampak positif panjang bagi peningkatan mutu hidup termasuk pendapatan mereka.
Implementasi  merupakan  tahap  yang  sangat  menentukan  dalam  proses  kebijakan karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi suatu kebijakan tidak selalu berjalan mulus. Banyak faktor yang dapat  mempengaruhi  keberhasilan  suatu  implementasi  kebijakan.  Untuk  menggambarkan secara  jelas  variabel  atau  faktor-faktor  yang  berpengaruh  penting  terhadap  implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model-model implementasi kebijakan.
Implementasi  kebijakan  merupakan  kegiatan  yang  kompleks  dengan  begitu  banyak faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  suatu  implementasi  kebijakan.  4  faktor  yang mempengaruhi  keberhasilan  atau  kegagalan  implementasi  kebijakan  menurut  ( Riswandi , 2020)antara  lain  yaitu  faktor  (1)  komunikasi,  (2)  sumberdaya,  (3)  disposisi  dan  (4)  struktur birokrasi.
Keberhasilan implementasi menurut ( Sopah et al., 2020) dipengaruhi oleh dua variabel besar,  yakni  isi  kebijakan  ( content  of  policy )  dan  lingkungan  implementasi  ( context  of implementation ).  Variabel  tersebut  mencakup:  sejauh  mana  kepentingan  kelompok  sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.
Keunikan  dari  model  ( Sopah et  al.,  2020)  terletak  pada  pemahamannya  yang komprehensif  akan  konteks  kebijakan,  khususnya  yang  menyangkut  dengan  implementor, penerima  implementasi,  dan  arena  konflik  yang  mungkin  terjadi  di  antara  para  aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan. Pelaksanaan kebijakan yang ditentukan oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks yang diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga tingkat perubahan yang diharapkan terjadi.
Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa implementasi kebijakan tentang Kawasan Tanpa  Rokok  di  Komplek  Perkantoran  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Bandung  belum berjalan  optimal,  dapat  dilihat  dari  permasalahan  sebagai  berikut:  Apabila  dilihat  dari konten/isi  kebijakan,  untuk  mendapatkan  manfaat  dan  mencapai  derajat  perubahan  sesuai tujuan  adanya  kebijakan  KTR  maka  pelanggaran  terhadap  ketentuan  seharusnya  dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 13 tahun 2017 tentang KTR meliputi: a) teguran lisan; b) teguran tertulis; c)
penghentian  kegiatan  sementara;  d)  penghentian  kegiatan  tetap;  e)  penyitaan  kendaraan; dan/atau f) denda administratif. Selain itu pada pasal  16 disebutkan bahwa (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), yaitu (1) Pimpinan atau  penanggung  jawab  KTR  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  wajib:  a. menerapkan KTR; dan b. memasang tanda larangan merokok pada pintu masuk dan lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca, dan pada Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b  yaitu a. merokok;  dan b. membeli;  dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c sampai dengan g, yaitu c. menjual; d. mengiklankan; e. mempromosikan; f. memproduksi; dan/atau g. memperagakan rokok di KTR., dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (3) Tindak pelanggaran sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan  pelanggaran.  Namun  hingga  saat  ini penerapan dan pelaksanaanya belum optimal karena tidak ada sanksi yang diterima oleh orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana disebutkan diatas, terbukti hingga sekarang masih banyak  ASN  yang  kedapatan  merokok  saat  jam  kerja  diruangan  kantor  Dinas,  di  Mesjid, bahkan di  lingkungan fasilitas  pelayanan publik dan hal  itu dilakukan juga oleh masyarakat yang berada disana meskipun sudah ada tanda larangan merokok pada pintu masuk dan lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
Apabila  dilihat  dari  aspek  konteks/lingkungan  kebijakan,  permasalahan  berada  pada unsur  kekuasaan,  kepentingan-kepentingan  dan  strategi  yang  belum  tepat  dalam  penegakan aturan.  Selain  itu  karakteristik  lembaga  dan  rezim  yang  berkuasa  juga  kurang  tegas  dalam penegakan aturan sehingga tingkat kepatuhan pegawai dan masyarakat terhadap atauran KTR menjadi  lemah,  terbukti  sejak  Kawasan  Tanpa  Rokok  di  Kabupaten  Bandung  diterapkan, belum pernah ada pegawai di seluruh OPD Kabupaten Bandung yang melanggar baik pimpinan maupun  bawahan  yang  dikenakan  sanksi.  Terbukti  sampai  sekarang  masih  banyak  ASN  di lingkungan Pemkab Bandung, baik pimpinan maupun bawahan yang seenaknya merokok tanpa memperdulikan lingkungan sekitarnya. Perda KTR seakan-akan dibuat bukan untuk melarang orang merokok, tapi membatasi orang merokok, agar memberikan kenyamanan bagi mereka yang  tidak  merokok.  Hal  ini  diperparah  oleh  pimpinan  SKPD  lainnya  yang  melakukan pembiaran terhadap bawahannya, karena sama-sama suka merokok saat bekerja.
Namun  anehnya,  Pemkab  Bandung  termasuk  26  kabupaten  dari  416  kabupaten  di Indonesia  menerima  penghargaan  Pastika  Parama  yang  diserahkan  langsung  oleh  Menteri Kesehatan  (Menkes)  Republik  Indonesia.  Penghargaan  Pastika  Parama,  adalah  penghargaan yang diberikan kepada Provinsi/Kabupaten/kota yang telah memiliki peraturan daerah dan juga telah mengimplementasikan kebijakan KTR tersebut di seluruh wilayahnya. Dengan demikian Seharusnya Bupati Bandung dan jajarannya merasa malu karena memperoleh penghargaan tapi masih  banyak  pegawai  di  seluruh  OPD  Kabupaten  Bandung  yang  seenaknya  merokok  saat bekerja.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bandung (Studi Pada Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung).

## Metode Penelitian
Pendekatan  kualitatif  dengan  metode  analisis  deskriptif  merupakan  metode  yang digunakan.  Informan  ditentukan  secara purposive atau  sengaja  untuk  mendapatkan  data  dan
informasi sesuai kebutuhan. Informan yang dipilih terdiri dari 1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  Kabupaten  Bandung,  2)  Kepala  Bidang  Penegakan  Peraturan  Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung, 3) Satuan Tugas (Satgas) Kawasan Tanpa  Rokok  (KTR),  4)  Kepala  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bandung,  5)  Kepala  Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, 6) Masyarakat Kabupaten Bandung.
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  teknik  observasi  partisipatif,  wawancara terstruktur dan studi dokumen.  Pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui memberchek , yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan memberchek adalah mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## Hasil dan Pembahasan
Implementasi  Kebijakan  Tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  di  Komplek  Perkantoran Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Bandung  berdasarkan  penelitian  ini  hasilnya  dapat  terlihat berdasrkan dimensi dan indikator-indikator sebagai berikut :
1. Dimensi Content of Policy (Konten/Isi Kebijakan)
a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi
Pada  dimensi Content  of  Policy (Konten/Isi  Kebijakan),  indikator  pertama  yang digunakan  adalah  kepentingan-kepentingan  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok pada komplek perkantoran Pemda Kabupaten Bandung, untuk mengukur  pengaruh  yang  ditunjukkan  dari  kepentingan-kepentingan  terkait  pelaksanaan kebijakan ini, baik kepentingan kekuasaan/birokrasi, kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, dan kepentingan-kepentingan lainnya.
Baik  dari  hasil  pengamatan  langsung,  penggalian  dan  inventarisasi  dokumentasi, maupun  wawancara  dengan  para  informan  penelitian,  tampak  bahwa  semua  kepentingan (khususnya jajaran birokrasi dan pra implementator kenijakan) terkait implementasi kebijakan Kawasan  Tanpa  Rokok  ditujukan  ke  arah  suksesnya  pelaksanaan  kebijan  tersebut  dalam mengantisipasi  bahaya  merokok,  khususnya  di  lingkungan  komplek  perkantoran  Pemda Kabupaten Bandung.
Kepentingan-kepentingan  yang  dimaksud  dalam  sekala  yang  lebih  luas  datang  dari lembaga  politik,  birokrasi,  lembaga  kemasyarakatan,  pihak  ketiga,  dan  masyarakat  umum, yang  apabila  digali  secara  detail  memperlihatkan  perbedaan-perbedaan  sesuai  urgensinya masing-masing,  karena  seperti  diketahui  bersama  bahwa  rokok  merupakan  komoditas perdagangan  yang  sangat  besar  yang  diusung  dunia  usaha  (pemilik-pemilik  usaha  rokok merupakan orang-orang terkaya di Indonesia) dan melibatkan usaha-usaha kecil (toko, warung, sampai pedagang asongan) dan masyarakat secara luas.
Mencermati  realita  seperti  di  atas,  di  satu  sisi  terdapat  kepentingan  ekonomi  yang menyokong perdangan termasuk pada usaha-uasaha kecil milik masyarakat, namun pada sisi sebaliknya  terdapat  beban  ekonomi  yang  cukup  besar  pada  individu  dan  keluarga  yang merokok.  Terlebih  pada  sisi  kepentingan  kesehatan  dan  lingkungan,  jelas-jelas  sangat merugikan.
Di  balik  realita  yang  mengemuka,  sebenarnya  kepentingan-kepentingan  terselubung tetap  tidak  terhindarkan.  Kebijakan  Kawasan  Tanpa  Rokok  bagi  sebagian  kelompok kepentingan merupakan komoditas politik, komoditas peningkatan ekonomi pribadi maupun golongan, sarana meningkatkan karier/jabatan, dan lain-lain.

## b. Jenis manfaat yang bisa diperoleh
Penggalian  informasi  mendalam  dengan  indikator  jenis  manfaat  yang  bisa  diperoleh dari implementasu kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok yang pelaksanaannya dimulai dari
lingkungan  komplek  perkantoran  Pemda  Kabupaten  Bandung  didapat  sejumlah  keterangan yang sangat berguna. Bahwa Perda KTR bermanfaat dalam memberikan perlindungan efektif bagi masyarakat dari bahaya asap rokok, menciptakan ruang kerja dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi para pegawai Pemkab dan masyarakat pengunjung, dan melindungi kesehatan masyarakat  dan  para  pegawai  Pemkab  dari  dampak  buruk  merokok  baik  langsung  maupun tidak langsung.
Manfaat lainnya adalah menurunkan angka kesakitan dan atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan produktivitas kerja yang optimal, mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok, menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula, dan mewujudkan generasi muda yang sehat.
Dari  sisi  kepentingan  lingkungan  hidup,  kebijakan  KTR  adalah  mengurangi pencemaran  lingkungan  akibat  asap  rokok,  dan  mengurangi  resiko  kebakaran  lingkungan (termasuk  hutan)  sebagai  akibat  kelalaian  para  perokok,  mengingat  cukup  banyak  kejadian kebakaran yang diakibatkan puntung rokok yang masih menyala yang dibuang di sembarang tempat.
Manfaat lainya yang dirasakan masyarakat berupa berkurangnya anggran pengeluaran pribadi dan keluarga akibat anggaran pembelian rokok yang nilainya cukup signifikan. Perokok aktif rata-rata menghabiskan minimal satu bungkus rokok perhari, dalam pengamatan peneliti bahkan terdapat masyarakat yang bisa menghabiskan sampai tiga bungkus rokok perhari, yang artinya kerugian secara ekonomis terhitung cukup besar.

## c. Derajat perubahan yang ingin dicapai
Derajat perubahan yang ingin dicapai dalam implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok  pada  komplek  perkantoran  Pemda  Kabupaten  Bandung  adalah  meningkatnya  derajat kesehatan  pegawai  Pemda  Kabupaten  Bandung  dan  masyarakat,  perubahan  sikap  pegawai Pemda dan masyarakat yang semakin peduli terhadap kesehatan dan mengantisipasi bahayanya asap rokok, dan meningkatnya derajat sosial ekonomi masyarakat luas.
Pencapaian derajat perubahan tersebut di atas akan didapat ketika kebijakan Kawasan Tanpa  Rokok  terimplementasikan  dengan  baik  dan  direspon  semua  pihak  berupa  dukungan yang optimal, tentu saja termasuk dari para perokok. Implementasi kebijkan yang ideal yang sudah  terlaksana  ke  seluruh  wilatyah  Kabupaten  Bandung,  lebih  khusus  pada  kawasan- kawasan yang sudah ditentukan harus bebas rokok seperti fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat  umum dan tempat  lain  yang ditetapkan, untuk  melindungi  masyarakat  yang ada dari asap rokok.
Derajat  perubahan  atas  hasil  implementasi  kebijakan  Kawasan  Tanpa  Rokok  dapat terlihat  dari  perubahan  pada  aspek-aspek  ekonomi,  sosial,  kesehatan,  dan  juga  lingkungan hidup.  Ekonomi  keluarga  lebih  baik,  kondisi  sosial  lebih  tentram,  kesahatan  masyarakat meningkat, penambahan jumlah perokok pemula terminimallisir dan lingkungan terhindar dari bahaya rokok.

## d. Letak pengambilan keputusan
Pada  dimensi  isi  kebijakan,  selanjutnya  digunakan  indikator  letak  pengambilan keputusan. Letak pengambilan keputusan dari kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok yang diimplementasikan pada Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung dari hasil  penelitian  ini  memberikan  gambaran  bahwa  Satuan  Tugas  Kawasan  Tanpa  Rokok merupakan tim pelaksana yang mempunyai wewenang penuh dalam implementasi kebijakan.
Dalam  pelaksanaanya,  Perda  KTR  diterapkan  secara  bertahap  yang  dimulai  dari lingkungan  terbatas  yaitu  di  komplek  perkantoran  Kabupaten  Bandung  dan  masih  bersifat pembinaan,  sehingga  belum  diberlakukan  sanksi  tegas  kepada  para  pelanggar  kebijakan. Tashapan ini merupakan langkah strategis agar objek kebijakan tidak langsung kaget dengan adanya Perda KTR.
Walaupun  demikian,  langkah  kebijakan  yang  diambil  Satuan  Tugas  Perda  KTR mendapat  kritik  dari  masyarakat  yang  menilai  implementasi  kebijakan  KTR  di  Kabupaten Bandung  terkesan  lamban  dan  lembek,  bahkan  sebagian  masyarkat  memberi  masukan  agar kebijakan ini langsung saja diterapkan secara luas di masyarakat, mengingat beberapa kawasan seperti  fasilitas  kesehatan  dan  tempat  belajar  mengajar,  serta  tempat  bermain  anak-anak merupakan lokasi yang harus secepatnya mendapat perlindungan dari bahaya asap rokok.

## e. Pelaksana program
Implementator  kebijakan  atau  pelaksana  program  terkait  kebijakan  Kawasan  Tanpa Rokok  di  Kabupaten  Bandung  adalah  Satuan  Tugas  yang  dibentuk  secara  khusus  untuk menangani  pelaksanaan  Perda  KTR.  Kompetensi  dan  kapabilitasnya  dipertaruhkan  untuk suksesnya  kebijakan  tersebut.  Untuk  itu,  dalam  penelitian  ini  mengukur  kompetensi  dan kapabilitasnya menjadi sebuah keniscayaan.
Penilaian terhadap kompetensi  dan kapabilitas pelaksana program  yang diungkapkan sebagian jajaran birokrasi  di  Kabupaten Bandung meyakini cukup baik  dan memadai  dalam pelaksanaan  kebijakan  Perda  KTR,  namun  sebagian  lain  terlebih  dari  pihak  masyarakat menyatakan cukup beragam. Hal itu merupakan sebuah kewajaran, mengingat hasil dari kinerja pelaksana program belum sesuai dengan harapan, belum sesuai dengan target pencapaian dan tujuan program secara keseluruhan.
Jika  penilaian  subjektif  menyatakan  bahwa  pelaksana  program  sudah  cukup  baik kompetensi  dan  kapabiliatasnya,  secara  objektif  masih  relatif  sulit  dinilai  mengingat implementasi  kebijakan KTR masih  berada pada kawasan terbatas dan penerapan sanksinya juga masih pada tahap teguran dan pembinaan. Hal tersebut belum  bisa dijadikan parameter dalam menilai kompetensi dan kapabilats tim pelaksana.
Realita yang ditemukan di lapangan kendatipun Perda KTR sudah diberlakukan pada komplek  perkantoran  Pemda  Kabupaten  Bandung,  masih  banyak  pegawi  Pemda  dan masyarakat  yang  secara  sembunyi-sembunyi  merokok,  dan  Satuan  Tugas  KTR  belum melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana mestinya.

## f. Sumber-sumber daya yang digunakan
Sumber daya manusia, sumber daya finansial/anggaran, sumber daya kebijakan, sumber daya fasilitas, sumber daya struktur birokrasi dan sumber daya lainnya yang ada di Kabupaten Bandung  dalam  implementasi  kebijakan  tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  di  komplek perkantoran Pemda Kabupaten Bandung, adalah indikator sumber daya yang digunakan dalam dimensi isi kebijakan untuk mengukur tingkat dukungannya terhadap kebijakan ini.
Berdasarkan hasil pengumpulan data dalam penelitian ini, hampir semua sumber daya yang  ada  cukup  memberikan  dukungan  untuk  suksesnya  pelaksanaan  kebijakan  Kawasan Tanpa  Asap  Rokok.  Ketersedian  segala  sumber  daya  tersebut  menjadi  bukti  nyata  bahwa seluruh jajaran birokrasi dan implementator kebijakan cukup serius dalam melaksanakan Perda KTR.
Sehubungan dengan tahapan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok yang baru dilaksanakan  pada  kawasan  terbatas  yaitu  di  lingkungan  komplek  perkantoran  Pemda Kabupaten  Bandung,  menjadikan  sumber  daya  yang  ada  yang  bisa  dikategorikan  baik  dan memadai tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
2. Dimensi Context of Policy (Konteks/ Lingkungan Kebijakan)
a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat
Kekuasaan,  kepentingan-kepentingan  dan  strategi  dari  aktor  yang  terlibat  dalam implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok pada komplek perkantoran Pemda Kabupaten Bandung  merupakan  salah  satu  indikator  dalam  dimensi  pengukuran  pada  lingkungan kebijakan yang mempunyai pengaruh terhadap suksesnya pelaksanaan kebijakan.
Kekuasaan dan seluruh kepentingan yang ada membaur dalam strategi untuk mencapai tujuan  perumusan  kebijakan  KTR,  yang  pada  tahap  awal-awal  pelaksnaan  kebijakan diberlakukan terlebih dahulu di lingkungan kerja Pemda Kabupaten Bandung. Meskipun begitu di semua kawasan dalam lingkup fasilitas kesehatan, sosialisasi dan pemberlakuan kebijakan ini cukup terasa seperti misalnya di kawasan RSUD Soreang, klinik-klinik kesehatan sampai ke tingkat Puskesmas.
Dalam  prakteknya  yang  ada  di  lingkungan  perkantoran  Pemda  Kabupaten  Bandung juga di  kawasan fasilitas kesehatan, belum terlihat  penjatuhan sanksi kebijakan secara tegas kepada para pelanggar kebijakanm baik denda apalagi sanksi hukum yng diberikan. Kekuasaan dan  kepentingan-kepentingan  yang  ada  bahkan  sampai  aktor  yang  terlibat,  baru  sebatas melakukan teguran. Hal itupun disampaikan secara halus kepada para pelanggar.

## b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa
Pada indikator kedua dalam dimensi lingkungan kebijakan, digunakan alat ukur yang menggali  masalah  karakteristik  lembaga  dan  rezim  yang  berkuasa  dalam  implementasi kebijakan  tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  pada  Komplek  Perkantoran  Pemerintahan  Daerah Kabupaten Bandung, dikarenakan lembaga dan rezim yang berkuasa memiliki kekuatan dan kekuasaan yang relatif dominan yang sudah barang tentu berpengaruh besar pada implementasi kebijakan KTR.
Sampai tahap pengumpulan data dalam penelitian ini, karakteristik lembaga dan rezim yang  berkuasa  ditandai  dengan  adanya  komitmen  yang  kuat  dalam  mendorong  pelaksanaan Perda KTR di Kabupaten Bandung. Sikap tegas namun masih berusaha fleksibel menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan.
Dalam pandangan sebagian masyarakat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa di  Kabupaten  Bandung  diklasifikasikan  berdasarkan  level  strukrural,  yang  menempatkan kalangan pimpinan lembag dan rezim berkuasa sebagai pihak yang memiliki idealisme tinggi dalam mensukseskan kebijakan KTR, namun pada level menengah ke bawah tidak seidealis pimpinan-pimpinan mereka dan disinyal sudah terkontaminasi berbagai kepentingan sehingga terkesan  kurang  tegas  dan  kurang  sungguh-sungguh  dalam  melaksanakan  kebijakan  secara komprehensif.

## c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana
Secara  normatif,  tingkat  kepatuhan  pelaksana  dalam  menjalankan  aturan  dan  respon pelaksana terhadap pelanggar aturan dalam implementasi kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung digali dan dikaji untuk memperkuat hasil penelitian pada dimensi lingkungan kebijakan.
Alat  ukur  tingkat  kepatuhan  pelaksana  kebijakan  kepada  aturan  dapat  dilihat  dari responnya dalam menangani pelanggaran kebijakan KTR khsusunya di lingkungan komplek perkantoran  Pemda  Kabupaten  Bandung.  Poin-poin  yang  mengemuka  terkekang  pola gradualisasi  implementasi  kebijakan.  Walaupun  secara  personal  dan  lembaga  pada  tim pelaksana kebijakan sudah cukup patuh,  namun  dalam menangani  para pelanggar kebijakan belum dapat diterapkan aturan yang lebih tegas, seperti halnya pemberian sanksi hukum sesuai Perda Nomor 13 Tahun 2017 dan petunjuk teknis dalam Perbup Nomor 89 Tahun 2018, seperti misalnya  dilakukan  penghentian  kegiatan  sementara,  penghentian  kegiatan  tetap,  penyitaan kendaraan, dan denda administratif.

## Kesimpulan
Setelah  melakukan  kajian  hasil  penelitian  dan  uraian  dalam  pembahasan  tentang Implementasi  Kebijakan  Tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  di  Komplek  Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung dengan menggunakan alat ukur Content of Policy (Konten/Isi Kebijakan)  yang memperhatikan poin-poin di antranya kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, jenis manfaat yang bisa diperoleh, derajat perubahan yang ingin dicapai,
letak pengambilan keputusan, pelaksana program, sumber-sumber daya yang digunakan. Ada pun Context  of  Policy (Konteks/Lingkungan  Kebijakan)  dengan  pendalaman  pada  masing- masing  indikatornya  yaitu  kekuasaan,  kepentingan-kepentingan  dan  strategi  dari  aktor  yang terlibat,  karakteristik  lembaga  dan  rezim  yang  berkuasa  dan  tingkat  kepatuhan  serta  adanya respon dari pelaksana.

## Bibliografi
Aksol, M. I. (2021). Bahaya Merokok Bagi Masa Depan dan Kesehatan .
Amelia,  R.,  &  Haflisyah,  T.  (2018).  Tanggung  Jawab  Perusahaan  Bus  CV.  Sempati  Star Terhadap  Pemenuhan  Hak  Penumpang  Perempuan. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Bidang Hukum Keperdataan , 2 (4), 679–689.
Fachrizal, H., Nurmardiansyah, E., & Sawandi, S. (2018). The Effectiveness of Application of Regional  Regulations  Number  7  of  2015  concerning  Non-Smoking  Areas  in  Ogan Komering Ulu District Health Office. SOEPRA , 4 (2), 281–297.
Faridah, F. (2020). Urgensi Implementasi JRA dalam Pengelolaan Arsip Tugas Akhir sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan di Lingkungan FEM IPB. Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan , 13 (2), 172–193.
GEA, J. H. P. (2018). Pengaruh Penyuluhan Kesehatan Terhadap Tingkat Pengetahuan dan Sikap Remaja Putra dalam Pencegahan Bahaya Merokok di SMK Negeri 1 Gunungsitoli Utara Tahun 2018 . Institut Kesehatan Helvetia.
Gultom,  S.  P.  (2020).  Implementasi  Perda  Nomor  07  Tahun  2003  Tentang  Pencegahan  dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan: Implementasi Perda Nomor 07 Tahun 2003 Tentang  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan. Journal  Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan , 9 (1).
Hasanah, D. I., & Radiansyah, R. R. (2021). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13  Tahun  2017  Tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  Oleh  Satuan  Tugas  (satgas)  Penegak Kawasan  Tanpa  Rokok  di  Kabupaten  Bandung:  Studi  di  Lingkungan  Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung. JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 5 (1).
Hidayat, S. P. (2019). Evaluasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan  Tanpa  Rokok  di  Kota  Pekanbaru  (studi  Kawasan  Tanpa  Rokok) .  Universitas Islam Riau.
Kusnadi,  I.  H.,  &  Baihaqi,  M.  R.  (2020).  Implementasi  Kebijakan  Sistem  Online  Single Submission  (OSS)  Pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Subang. The World of Public Administration Journal .
Moento, P. A., Laode, I., & Yusuf, A. P. (2019). Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 43 Tahun 2012 Dalam Pembinaan Atlet Aletik Di Kabupaten Merauke. Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial , 8 (1), 43–49.
Noviana,  N.,  &  Noor,  M.  (2021).  Implementasi  Pelayanan  Pengujian  Kendaraan  Bermotor Dalam  Pemenuhan  Persyaratan  Teknis  di  Dinas  Perhubungan  Kota  Semarang. Public Service and Governance Journal , 2 (02), 75–84.
Pramudianti,  D.  T.  (2019). Efektivitas  Play  Therapy  Berbasis  Origami  Untuk  Mengurangi Perilaku Agresif Pada Anak Usia Dini . Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
Primasari,  S.  I.,  &  Listina,  F.  (2021).  Faktor  Faktor  Yang  Berhubungan  dengan  Kepatuhan Dalam  Penerapan  Kawasan  Tanpa  Rokok  di  Lingkungan  Puskesmas  Candipuro
Kabupaten Lampung Selatan. Jurnal Ilmu Kesehatan Indonesia (JIKSI) , 2 (2).
Riswandi,  A.  (2020).  Pengaruh  Faktor  Komunikasi,  Sumber  Daya,  Disposisi  dan  Struktur Birokrasi  dalam  Implementasi  Kebijakan  Pelayanan  Kesehatan  Tradisional  Integrasi Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas. Gunahumas ,
3 (1), 71–92.
Saboli,  A.  M.,  Banudi,  L.,  &  Sunarsih,  S.  (2019).  Peran  Dukungan  Masyarakat  terhadap Penerapan  Peraturan  Daerah  tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  di  Rumah  Sakit  Umum Daerah Kota Kendari. Health Information: Jurnal Penelitian , 11 (2), 165–172.
Sari, R. N., Kalalinggi, R., & Alaydrus, A. (2019). Evaluasi Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Dirgahayu Kota Samarinda .
Sopah, F., Kusumawati, W., & Wahyudi, K. E. (2020). Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Umkm Di Kabupaten Sidoarjo. Syntax , 2 (6), 27.
Suparman,  E.  (2020).  Implementasi  Kebijakan  Tentang  Program  Indonesia  Pintar  Pada Sekolah  Menengah  Pertama  Negeri  1  Salopa  Di  Dinas  Pendidikan  Dan  Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. Jurnal Syntax Transformation , 1 (2), 18–26.
Yunifar,  A.,  Susilowati,  E.,  &  Abas,  Z.  (2017). Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Kota Yogyakarta Tentang Sosialisasi Iklan Layanan Masyarakat Kawasan Tanpa Rokok .