## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS (TINDAK PIDANA ABORSI)
Oleh :
Rini Wulandari Email : riniwul20@gmail.com Universitas Narotama Surabaya

## Abstrak
Aborsi  adalah  aborsi,  pelepasan  hasil  konsepsi  atau  pembuahan  sebelum  waktunya. Kehilangan janin yang tidak disengaja biasanya terjadi pada kehamilan muda (satu  sampai tiga  bulan).  Terkadang  kehamilan  seorang  wanita  bisa  mati  dengan  sendirinya  tanpa tindakan  atau  tindakan  yang  disengaja.  Ini  sering  disebut  sebagai  "keguguran"  atau  aborsi spontan. Ini sering terjadi pada ibu yang masih hamil, karena hasil yang tidak disengaja dan diinginkan  atau  karena  penyakit.  Jika  aborsi  karena  pemerkosaan  dijadikan  pengecualian sebagai  alasan  medis,  maka  kriteria  yang  digunakan  sebagai  pengecualian  harus  benar- benar  jelas  dan  tegas.  ,  sehingga  tidak  disalahgunakan  oleh  orang  yang  tidak  bertanggung jawab,  akibatnya  aborsi  marak.  Mengenai  ancaman  sanksi  pidana  bagi  pelaku  aborsi provocatus,  dalam  hukum  pidana  (KUHP)  dirumuskan  bahwa  ada  ancaman  pidana  bagi mereka  yang  melakukan  aborsi.  KUHP  tidak  peduli  dengan  latar  belakang  atau  alasan aborsi.
Kata Kunci: aborsi, alasan medis, hukum

## Abstract
Abortion  is  abortion,  the  release  of  the  results  of  conception  or  fertilization  prematurely. Unintentional  fetal  loss  usually  occurs  in  young  pregnancies  (one  to  three  months). Sometimes a woman's pregnancy can die on its own without an act or intentional act. This is often  referred  to  as  "miscarriage"  or  spontaneous  abortion.  This  often  happens  to  mothers who are still pregnant, due to an unintentional and desirable result or because of an illness.If abortion due to rape is made an exception as a medical reason, then the criteria used as an exception must be absolutely clear and firm, so that it is not misused by irresponsible persons, consequently abortion  is rife. Regarding the threat  of  criminal  sanctions  for  perpetrators  of provocatus  abortion,  in  the  criminal  law  (KUHP)  it  is  formulated  that  there  is  a  criminal threat  for  those  who  make  an  abortion.  The  Criminal  Code  does  not  care  about  the background or reasons for the abortion.
Keywords : abortion,  medical reason, criminal law

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah
Kehidupan merupakan suatu anugerah  yang  diberikan  oleh  Tuhan  Yang Maha  Esa  harus  dihormati  oleh  setiap orang.  Kehidupan  yang  diberikan  kepada setiap  manusia  merupakan  Hak  Asasi Manusia  yang  hanya  boleh  dicabut  oleh pemberi  kehidupan  tersebut.  Membahas persoalan  aborsi  sudah  bukan  merupakan rahasia  umum  dan  hal  yang  tabu  untuk dibicarakan.  Hal  ini  dikarenakan  aborsi yang  terjadi  dewasa  ini  sudah  menjadi  hal yang  aktual  dan  peristiwanya  dapat  terjadi dimana-mana  dan  bisa  saja  dilakukan  oleh berbagai  kalangan,  baik  itu  dilakukan secara  legal  ataupun  dilakukan  secara ilegal.  Dalam  memandang  bagaimana kedudukan  hukum  aborsi  di  Indonesia sangat  perlu  dilihat  kembali  apa  yang menjadi  tujuan  dari  perbuatan  aborsi tersebut.
Tindakan  aborsi  pada  sejumlah  kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan  abortus  provokatus  medisinalis. Sedangkan  aborsi yang  digeneralisasi menjadi  suatu  tindak  pidana  lebih  dikenal sebagai  abortus  provokatus  criminalis. Aborsi  itu  sendiri  dapat  terjadi  baik  akibat perbuatan manusia atau (abortus provokatus)  maupun  karena  sebab-sebab alamiah,  yakni  terjadi  dengan  sendirinya, dalam arti bukan karena perbuatan manusia
( aborsi  spontanus ).  Aborsi  yang  terjadi karena perbuatan manusia dapat terjadi baik karena  didorong  oleh  alasan  medis, misalnya  karena  wanita  yang  hamil menderita  suatu  penyakit  dan  untuk menyelamatkan  nyawa  wanita  tersebut maka  kandungannya  harus  digugurkan (abortus  provokatus  therapeutics  atau  bisa disebut aborsi therapeuticus).

## 1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan  di  atas,  maka  per-masalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Apakah Abortus  Provocatus (tindak pidana  aborsi)  dapat  dijadikan  sebagai suatu perbuatan pidana ?
2. Bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum terhadap korban sebagai pelaku aborsi ?

## METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif,  yaitu  meneliti hukum  dari  perspektif  internal  dengan objek  penelitiannya  adalah  norma  hukum. Dengan  kata  lain  penelitian  hukum  yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan  sistem  norma.  Sistem  norma yang dimaksud adalah mengenai asas- asas, norma,  kaidah  dari  peraturan  perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).
Pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan  atau  statute  approach digunakan  jika  permasalahan  penelitiannya mempermasalahkan  konflik  norma  yang terjadi  secara  vertikal  maupun  horizontal. Dalam setiap penelitian atau survei terhadap sesuatu masalah dapatlah digunakan  bermacam-macam  cara  atau metode  seperti  melakukan  penelitian  atau survei  secara  kepustakaan,  melakukan interview dan sebagainya.
Pendekatan konseptual atau conceptual approach beranjak dari pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum, sehingga  dapat  menemukan  ide-ide  yang melahirkan  pengertian-pengertian  hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum  yang  relevan  dengan  isu  yang dihadapi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Abortus  Provacatus (Tindak  Pidana
Aborsi)    Sebagai  Suatu  Perbuatan

## Pidana
Secara  istilah  aborsi  adalah  peng- guguran kandungan, keluarnya hasil konsepsi atau pembuahan sebelum waktunya. Dalam  kamus  Inggris Indonesia Abortion diterjemahkan  dengan  peng- guguran  kandungan.    Kata  Abortion  dalam
Blaks’s  Law  Dictionary ,  diterjemahkan menjadi  aborsi  dalam  bahasa  Indonesia mengandung arti: “The  spontaneous orarticially induced expulsion of an embrio or featus. As used  in  illegal  context  refers to  induced  abortion. Dengan  demikian, menurut Black’s Law Dictionary , keguguran  dengan  keluarnya  embrio  atau fetus  tidak  semata-mata  karena  terjadi secara  alamiah,  akan  tetapi  juga  disengaja atau  terjadi  karena  adanya  campur  tangan (provokasi) manusia.
Menurut  Suryono  Ekotama,    dkk mengatakan  bahwa  dari  segi  medis, tidak ada  batasan  pasti  kapan  kandungan  bisa digugurkan.  Kandungan  perempuan  bisa digugurkan  kapan  saja  sepanjang  ada indikasi medis untuk menggugurkan kandungan  itu.  Misalnya  jika  diketahui anak yang akan lahir mengalami cacat berat atau si ibu menderita penyakit jantung yang akan  sangat  berbahaya  sekali  untuk keselamatan  jiwanya  pada  saat  melahirkan nanti.  Sekalipun  janin  itu  sudah  berusia lima  bulan  atau  enam  bulan,  pertimbangan medis  masih  membolehkan  dilakukan abortus provocatus.
Abortus Provocatus Criminalis, Adalah  aborsi  yang  terjadi  oleh  karena tindakan-tindakan  yang  tidak  legal  atau tidak  berdasarkan  indikasi  medis,    sebagai contoh    aborsi    yang  dilakukan  dalam rangka  melenyapkan  janin  sebagai  akibat hubungan seksual di luar perkawinan.
Secara  umum  pengertian  abortus provokatus criminalis adalah suatu kelahiran  dini  sebelum  bayi  itu  pada waktunya  dapat  hidup  sendiri  di  luar kandungan.  Pada  umumnya  janin  yang keluar  itu  sudah  tidak  bernyawa  lagi. Sedangkan secara yuridis abortus provokatus criminalis adalah setiap penghentian  kehamilan  sebelum  hasil konsepsi dilahirkan, tanpa memper- hitungkan umur bayi dalam kandungan dan janin  dilahirkan  dalam  keadaan  mati  atau hidup.
Berdasarkan pengertian tersebut, pada abortus  provocatus    ini    ada    unsur kesengajaan.  Artinya,  suatu  perbuatan  atau tindakan  yang  dilakukan  agar  kandungan lahir  sebelum  tiba  waktunya.  Menurut kebiasaan  maka  bayi  dalam  kandungan seorang  wanita  akan  lahir  setelah  jangka waktu  9  bulan  10  hari.  Hanya  dalam  hal tertentu saja seorang bayi dalam kandungan dapat  lahir  pada  saat  usia  kandungan  baru mencapai  7  bulan  ataupun  8  bulan.  Dalam hal  ini  perbuatan  aborsi  ini  biasanya dilakukan  sebelum  kandungan  berusia  7 bulan. Menurut pengertian kedokteran yang dikemukakan  oleh  Lilien  Eka  Chandra, aborsi  (baik  keguguran  maupun  peng- guguran  kandungan)  berarti  terhentinya kehamilan  yang  terjadi  di  antara  saat tertanamnya sel telur yang sudah (blastosit) dirahim  sampai  kehamilan  28  minggu. Batas  28  minggu  dihitung  sejak  haid
terakhir  itu  diambil  karena  sebelum  28 minggu, janin belum dapat hidup (viable di luar rahim).
Abortus  secara  medis  dapat  dibagi menjadi dua macam:
a. Abortus spontaneous , adalah aborsi  yang terjadi  dengan  tidak  didahului  faktor- faktor  mekanis  ataupun  medicinalis semata-mata  disebabkan  oleh  faktor alamiah. Rustam Mochtar dalam Muhdiono  menyebutkan  macam-  macam aborsi spontan:
b. Abortus  completes ,  (keguguran  lengkap) artinya seluruh hasil konsepsi dikeluarkan  sehingga  rongga  rahim kosong.
c. Abortus  inkopletus ,  (keguguran  bersisa) artinya  hanya  ada  sebagian  dari  hasil konsepsi yang dikeluarkan yang tertinggal adalah deci dua dan plasenta.
d. Abortus  iminen ,  yaitu  keguguran  yang membakat dan akan terjadi dalam hal ini keluarnya  fetus  masih  dapat    dicegah dengan  memberikan obat-obat hormonal dan anti pasmodica.
e. Missed  abortion ,  keadan  di  mana  janin sudah  mati  tetapi  tetap  berada  dalam rahim  dan  tidak  dikeluarkan  selama  dua bulan atau lebih.
f. Abortus habitulis atau keguguran berulang adalah keadaan dimana penderita mengalami keguguran berturut- turut 3 kali atau lebih.
g. Abortus  infeksious dan abortus  septic, adalah  abortus  yang  disertai  infeksi genital.
Kehilangan  janin  tidak  disengaja biasanya  terjadi  pada  kehamilan  usia  muda (satu  sampai  dengan  tiga  bulan).  Ini  dapat terjadi karena penyakit antara lain: demam; panas  tinggi;  ginjal  TBC,  Sipilis  atau karena  kesalahan  genetik.  Pada  aborsi spontan  tidak  jarang  janin  keluar  dalam keadaan  utuh.    Kadangkala  kehamilan seorang  wanita  dapat  gugur  dengan sendirinya  tanpa  adanya  suatu  tindakan ataupun  perbuatan  yang disengaja. Hal ini sering  disebut  dengan  “keguguran”  atau aborsi  spontan.  Ini  sering  terjadi  pada  ibu- ibu  yang  masih  hamil  muda,  dikarenakan suatu  akibat  yang  tidak  disengaja  dan diinginkan  ataupun  karena  suatu  penyakit yang dideritanya
Istilah  aborsi  dalam  hukum  pidana  di Indonesia  dikenal  dengan  tindak  pidana “Pengguguran  Kandungan”.  Secara  umum pengaturan mengenai aborsi tersebut terdapat  dalam  Pasal  299,  346,  347,  348, dan 349 KUHP. Pasal-pasal ini secara jelas dan  tegas  mengatur  larangan  melakukan aborsi  dengan  alasan    apapun,  termasuk aborsi karena alasan darurat (terpaksa) yaitu sebagai  akibat  perkosaan,  baik  bagi  pelaku ataupun yang membantu melakukan aborsi. Bahkan  dengan  hukuman  yang    dilipat- gandakan,  yang    membantu    melakukan adalah  ahli  medis.  Ketentuan  ini  terasa
memberatkan terutama bagi tim medis yang melaksanakan aborsi dengan alasan medis.
3.2. Bentuk Perlindungan Hukum
Terhadap  Korban  Sebagai  Pelaku
Aborsi Perlindungan hukum berarti melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan  perlakuan  dan  perlindungan yang  sama  oleh  hukum  dan  undang- undang,  oleh  karena  itu  untuk  setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya  serta  dampak  yang  diderita olehnya  ia  berhak  pula  untuk  mendapat perlindungan  dari  hukum  yang  diperlukan sesuai dengan asas hukum. Tetapi perlu kita ketahui  bahwa  dalam  kasus  perkosaan pihak korban telah terabaikan dari jangkauan hukum. Ini terbukti dari banyaknya kasus dengan korban perempuan yang tidak mampu terselesaikan secara adil dan memuaskan.
Pengaturan  aborsi  provocatus  di dalam  KUHP  yang  merupakan  warisan zaman belanda bertentangan dengan landasan dan politik hukum yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk  memajukan  kesejahteran  umum berdasarkan  pancasila  dan  UUD  1945 karena  melarang  aborsi  provocatus  tanpa pengecualian”.  Hal  ini  dirasa  sangat memberatkan kalangan medis yang terpaksa harus  melakukan  aborsi  provocatus  untuk menyelamatkan jiwa si ibu yang selama ini
merupakan  pengecualian  diluar  perundang- undangan.
Contohnya  adalah  berlakunya  Pasal 349 KUHP, jika pasal ini diterapkan secara mutlak,  maka  para  dokter,  bidan,  perawat, dan  tenaga  medis  lainnya  dapat  dituduh melanggar  hukum  dan  mendapat  ancaman pidana  penjara.  Padahal  bisa  saja  mereka melakukan aborsi provocatus untuk menyelamatkan  nyawa  sang  ibu.  Oleh karena itu dibutuhkan untuk suatu peraturan perundang-undangan yang baru yang mengandung  aspek  perlindungan  hukum yang  tinggi  bagi  para  tenaga  medis  dalam menjalankan kewajibannya. Kebutuhan akan  peraturan  perundang-undangan  baru tersebut  dipenuhi  dalam  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan pengganti  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 1992.
Berdasarkan  ketentuan  yang  terdapat dalam  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun tersebut  jika  kita  kaitkan  dengan  aborsi karena kehamilan tidak dikehendaki (KTD) akibat  perkosaan,  maka  dapat  disimpulkan: Pertama,  secara  umum  praktik  aborsi dilarang;  Kedua,  larangan  terhadap  praktik dikecualikan pada beberapa keadaan, kehamilan  akibat  perkosaan  yang  dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban  perkosaan.  Selain  itu  tindakan medis terhadap aborsi KTD akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila:
(1) setelah  melalui  konseling  dan/atau penasehatan  pra  tindakan  dan  diakhiri dengan  konseling  pasca  tindakan  yang dilakukan oleh konselor yang kompeten;
(2) dilakukan  sebelum  kehamilan  berumur 6  (enam)  minggu  dihitung  dari  hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
(3) oleh  tenaga  kesehatan  yang  memiliki keterampilan  dan  kewenangan  yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
(4) dengan  persetujuan  ibu  hamil  yang bersangkutan; dan
(5) penyedia layanan kesehatan yang memenuhi  syarat  yang  ditetapkan  oleh Menteri.
Apabila dihubungkan dengan aborsi karena kehamilan tidak dikehendaki (KTD) akibat  perkosaan,  dimana  kehamilan  akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis    bagi    korban    perkosaan    dapat dijadikan  sebagai alasan darurat (pemaksa) untuk  melakukan  aborsi  sebenarnya  perlu menjadi  pertimbangan  dalam  menerapkan sanksi pidana, khususnya bagi para penegak hukum  (Hakim).  Karena  janin  yang diaborsi  adalah  sebagai  akibat  pemaksaan hubungan  (perkosaan)  dengan  ancaman kekerasan.
Perkosaan  sendiri  merupakan  tindak pidana yang pelakunya harus dijatuhi sanksi pidana  penjara  maksimal  12  (dua  belas)
tahun  sesuai  Pasal  285  KUHP.  Sedangkan korbannya  harus  mendapat  perlindungan hukum  yang  salah  satu  caranya  adalah mengembalikan  kondisi  jiwanya  akibat tekanan daya paksa dari pihak lain (tekanan psikologis).  Alasan  tekanan  psikologis akibat  perkosaan  inilah  yang  seharusnya dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan bahwa aborsi akibat perkosaan sebagai suatu pengecualian, sehingga seharusnya legal dilakukan.
Arif  Gosita  dalam  bukunya  Masalah Korban  Kejahatan  Kumpulan  Karangan mengatakan  bahwa:  “Dalam  kasus  abortus, janin  ditolak  sebagai  makhluk  hidup  dan dianggap  sebagai  objek  mati.  Oleh  karena diformulasikan seperti itu maka penghancurannya  saat  itu  tidak  dianggap sebagai  suatu  pembunuhan  dan  tidak menimbulkan kemarahan moral atau pertentangan  moral  seperti  pada  kasus pembunuhan lain.”
Apabila  dihubungkan  dengan  Pasal 48  KUHP  tentang  daya  paksa  (overmacht), sebenarnya  Pasal  75  ayat  (2)  huruf  b  UU No. 36 Tahun 2009  yang mengatur tentang pengecualian  melakukan  aborsi  terhadap kehamilan  akibat  perkosaan,  mengakui adanya  daya  paksa  bagi  barang  siapa  yang melakukan  aborsi.
Ketentuan  tentang  overmacht  atau daya  paksa  yang  terdapat  dalam  pasal 48 KUHP,  yaitu  :  “Barangsiapa  melakukan perbuatan    karena    pengaruh  daya  paksa
tidak  dipidana”.  Dari  ketentuan  pasal  48 KUHP tersebut dapat disimpulkan,
“bahwa  yang dimaksud dengan daya paksa adalah suatu  paksaan  atau  tekanan   yang tidak  dapat  dihindarkan.  Adapun    paksaan itu    dilakukan    oleh    seseorang  terhadap orang  lain  dengan  suatu  ancaman  yang membahayakan    diri    dan  jiwanya.  Tentu saja  dalam  hal  ini,  orang  yang  diancam tersebut  mempunyai  dugaan  kuat  bahwa ancaman itu benar-benar akan dilaksanakan apabila  ia  menolak  mengerjakan  sesuatu yang dikehendaki pemaksa (pengancam)”.
Daya paksa ( overmacht ) ini merupakan  alasan  pemaaf.  Dalam  alasan pemaaf  ini,  seseorang  yang  melakukan perbuatan  pidana  tidak  dapat  dijatuhi pidana  karena  tidak  adanya  kesalahan. Artinya  perbuatan  yang  dilakukan  oleh terdakwa  tetap  bersifat  melawan  hukum, jadi    tetap    merupakan    perbuatan    pidana. Tetapi  ia  tidak  dipidana,  karena  tidak adanya kesalahan. Dengan demikian, alasan pemaaf  adalah  alasan  yang  menghapuskan kesalahan  terdakwa.  Karena  overmacht sebagaimana  yang  tercantum  dalam  pasal 48  KUHP  hanya  memuat  alasan  pemaaf, artinya  perbuatan    yang    dilakukan    tetap bersifat melawan hukum, tetapi kesalahannya bisa dimaafkan karena pengaruh  daya  paksa tadi.
Dalam kasus abortus provokatus pada korban  perkosaan  terjadi  konflik  antara  2 (dua) hak, yakni hak perempuan yang hamil
bertentangan    dengan  hak  janin.  Dengan demikian untuk menentukan apakah perempuan yang melakukan abortus provocatus atas  kandungannya    dapat dipidana    atau    tidak  dapat  dinilai darikepentingan manakah yang lebih utama. Hak  janin  untuk  tetap  hidup  atau  hak perempuan untuk tetap menjalankan hidupnya  tanpa  tekanan  psikologis  dan sosial.
Mencermati  ketentuan  yang  terdapat dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 khususnya  Pasal  75  ayat  (2)  huruf  b  yang mengatur  tentang    aborsi  karena  alasan darurat  (pemaksa)  dalam  hal  ini  adalah adanya trauma psikologis yang dialami oleh wanita  hamil  sebagai  akibat  tindak  pidana perkosaan  yang  dialaminya.  Pada  akhirnya penyelesaian kasus tersebut sangat tergantung pada para penegak hukum untuk menegakkan keadilan terutama bagi perempuan  yang  jelas-jelas  berkedudukan sebagai korban perkosaan.
Apabila  aborsi  karena  perkosaan dijadikan  pengecualian  sebagaimana  alasan medis,  maka  kriteria  yang  dijadikan pengecualian  harus  benar-benar  jelas  dan tegas,  sehingga  tidak  disalahgunakan  oleh oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab, akibatnya  aborsi  marak  dilakukan.  Dengan demikian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
memperbolehkan  praktik  aborsi  terhadap kehamilan akibat perkosaan dengan
persyaratan  dilakukan  oleh  tenaga  yang kompeten, dan memenuhi  ketentuan agama dan perundang-undangan yang berlaku.
Mengenai  ancaman  sanksi  pidana bagi  pelaku abortus  provocatus ,  dalam hukum pidana (KUHP) dirumuskan adanya ancaman pidana bagi mereka yang melakukan pengguguran kandungan. KUHP tidak memperdulikan latar belakang atau  alasan  dilakukannya  pengguguran kandungan  itu.  Dengan  demikian,  apabila abortus  provocatus adalah  pilihan  yang harus diambil dan dilakukan oleh perempuan  korban  perkosaan,  baik  atas permintaan  dirisendiri  maupun  melalui bantuan orang lain atas persetujuan ataupun tanpa persetujuan perempuan korban perkosaan,  maka  dengan  menggunakan ketentuan KUHP, perempuan korban perkosaan  tidak  dapat  lepas  dari  jeratan hukum,  sehingga  KUHP  tidak  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  perempuan korban  perkosaan  yang  melakukan abortus provocatus .

## KESIMPULAN
1. Aborsi  adalah  pengguguran  kandungan, keluarnya hasil konsepsi atau pembuahan sebelum  waktunya.  Kehilangan  janin tidak  disengaja  biasanya  terjadi  pada kehamilan  usia  muda  (satu  sampai dengan  tiga  bulan).  Ini  dapat  terjadi karena  penyakit  antara  lain:  demam;
panas  tinggi;  ginjal  TBC,  Sipilis  atau karena  kesalahan  genetik.  Pada  aborsi spontan  tidak  jarang  janin  keluar  dalam keadaan  utuh.  Kadangkala  kehamilan seorang  wanita  dapat  gugur  dengan sendirinya  tanpa  adanya  suatu  tindakan ataupun    perbuatan    yang  disengaja.  Hal ini  sering  disebut  dengan  “keguguran” atau  aborsi  spontan.  Ini  sering  terjadi pada  ibu-ibu  yang  masih  hamil  muda, dikarenakan  suatu  akibat  yang  tidak disengaja  dan  diinginkan  ataupun  karena suatu penyakit yang dideritanya.
2. Apabila aborsi karena perkosaan dijadikan pengecualian sebagaimana
alasan medis, maka kriteria yang dijadikan pengecualian harus benar-benar jelas dan tegas, sehingga tidak disalahgunakan  oleh  oknum  yang  tidak bertanggung  jawab,  akibatnya  aborsi marak  dilakukan.  Dengan  demikian Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan memperbolehkan praktik  aborsi  terhadap  kehamilan  akibat perkosaan  dengan  persyaratan  dilakukan oleh tenaga yang kompeten, dan memenuhi ketentuan agama dan
perundang-undangan yang berlaku.
Mengenai  ancaman  sanksi  pidana  bagi pelaku abortus provocatus, dalam hukum pidana  (KUHP)  dirumuskan  adanya ancaman  pidana  bagi  mereka  yang melakukan pengguguran kandungan.
KUHP tidak memperdulikan latar
belakang atau alasan dilakukannya pengguguran kandungan itu.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif  Gosita,  Masalah  Korban  Kejahatan,
Kumpulan
Karangan, Jakarta, Akademika Persindo, 1985
Echols dan Hasan Shaddily, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta ; Gramedia, 1992,
Henry  Campbell  Black’s  Law  Dictionary,
Sixth  Edition,  St.  Paul  Min  West Publishing Co
I  Made  Pasek  Diantha,  2016,  Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif  dalam Justifikasi  Teori  Hukum  (Jakarta  : Prenada Media Grup
Terjemahan Abortion menurut Black’s Law Dictionary,  diambil  dari  Suryono Ekotama,  dkk.,  Abortus  Provokatus Bagi  Korban  Perkosaan  Perspektif Iktimologi,  Kriminologi  dan  Hukum Pidana, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2001
Rustam  Mochtar  dalam  Muhdiono,  Aborsi
Menurut Hukum Islam,
“Perbandingan  Madzhab  Syafi’i  dan Hanafi”,  Skripsi,  Yogyakarta,  UIN, 2002
Sri  Setyowati,  Masalah  Abortus  Kriminalis
di Indonesia dan Hubungannya
dengan  Keluarga  Berencana  Ditinjau dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana, Jakarta, TP, 2002
Yayasan
Pengembangan Pedesaan,
Kesehatan  Reproduksi,  cetakan  1, Malang, Danar Wijaya, 1997,
Peraturan Perundang-undangan :
-  Undang-Undang Dasar 1945 ;
-  Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;
-  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1992
dirubah menjadi Undang-Undang No. 36
Tahun 2009 tentang  Kesehatan

## Internet
Erwin Yuliatiningsih, “Kebutuhan
Perlindungan Hukum Bagi
Perempuan Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia”
http://www/google.com, diakses tanggal 3 Desember 2019

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Rini  Wulandari lahir  di  Jember,  20-12- 1993.  Menyelesaikan  Pendidikan  S1  Ilmu Hukum  pada  Fakultas  Hukum,  Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tahun 2016. Pada saat  ini  tengah  menyelesaikan  program Magister  Hukum,  di  Universitas  Narotama, Surabaya