Volume 17, Nomor 1 (2022), https://jurnal.uns.ac.id/region DOI: 10.20961/region.v17i1.44172
Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berbasis bahaya banjir menggunakan analisis hierarki proses di

## Kabupaten Kuningan

## Suitability of flood hazard-based Spatial Planning process hierarchy analysis in
Kuningan Regency
F D Haris 1 , S R P Sitorus 2 , dan B Tjahjono 2
1 Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor
2 Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor

## Corresponding author’s email: fikridwiharis47@gmail.com
Abstrak. Indonesia  memiliki  kondisi  alam  yang  tergolong  rawan  terhadap  bencana alam. Penyebab terjadinya bencana di Indonesia bisa disebabkan oleh faktor alam dan faktor  manusia.  Adapun  faktor manusia  berupa  penerapan  penggunaan  lahan  tidak mempertimbangkan  karakteristik  bentang  alam.  Kabupaten  Kuningan  merupakan salah  satu  wilayah  administratif  yang  terkena  dampak  bencana  (banjir)  akibat penggunaan lahan yang tidak mempertimbangkan karakteristik bentang lahan. Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kesesuaian  antara  pola  ruang  RTRW Kabupaten Kuningan (2011-2031) dengan daerah bahaya bencana banjir di Kabupaten Kuningan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu Analysis Hierarchy Process (AHP) dan pairwise  comparison untuk  penentuan  skor  faktor  penyebab  banjir  dan longsor, interpretasi citra Sentinel visual tahun 2018 untuk menentukan penggunaan lahan  di  Kabupaten  Kuningan  serta  metode  analisis  spasial  melalui  teknik overlay untuk menentukan daerah bahaya banjir dan longsor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor bahaya banjir yang mempunyai bobot terbesar hingga terkecil menurut para pakar berturut-turut adalah curah hujan, kemiringan lereng, penggunaan lahan, jenis tanah, dan elevasi. Bahaya banjir dan longsor terdiri atas 3 kelas, yaitu rendah, sedang, tinggi. Hasil overlay antara faktor-faktor penentu bahaya banjir menunjukkan bahwa:  a)  Bahaya  banjir  kelas  rendah  memiliki  luasan  42.771  ha;  b)  Kelas  sedang memiliki luas 48.034 ha; c) Kelas tinggi memiliki luas 28.767 ha. Kesesuaian pola ruang pada  kawasan  budidaya  dengan  kelas  bahaya  banjir  menunjukkan  bahwa  kawasan
permukiman perdesaan pada kelas bahaya sedang memiliki luasan tertinggi sebesar 7.998 ha. Pada kelas  bahaya  tinggi, pertanian lahan basah memiliki luasan tertinggi yaitu 7.646 ha.
Kata Kunci : AHP; Bahaya; Banjir; RTRW
Abstract. Indonesia  has  natural  conditions  that  are  classified  as  prone  to  natural disasters. Disasters in Indonesia can be caused by both natural and human factors. The human factors occur when the land is used without considering the characteristics of the  landscape.  Kuningan  Regency  is  one  of  the  administrative  areas  affected  by disasters (flood) due to land use that does not consider the landscape characteristic. The objective of this study is to find out the suitability between the spatial pattern of Kuningan Regency’s Spatial Plan (2011-2031) and the flood area in Kuningan Regency. The  methods  used  Analysis  Hierarchy  Process  (AHP)  and  Pairwise  Comparison  to determine  the  score  of  flood  and  landslides  factors,  visual  Sentinel  imagery interpretation  year  2018  to  determine  land  use  in  Kuningan  Regency  and  spatial analysis method through overlay technique  to determine  flood and landslide areas. The research results showed that the flood hazard factors that have the largest to the smallest  weights  according to the  expert  are rainfall, slope,  land use, soil type, and elevation. Flood and landslide hazard is divided into 3 classes, which are low, medium, and high. The overlay result of flood factors showed that: a) Low class had an area of 42,771  ha;  b)  Medium class  had  an  area of 48,034 ha;  c)  High  class  had  an  area  of 28,767 ha. The suitability of spatial pattern in the cultivation area with the flood hazard class showed that the rural residential area is in the medium hazard class that had an area of 7,998 ha. In the high hazard class, wetland agriculture had the highest area of 7,646 ha.
Keywords : AHP; Flood; Hazard; Spatial Plan

## 1. Pendahuluan
Indonesia merupakan salah satu negara tropis dengan potensi alam yang melimpah. Meskipun demikian,  Indonesia  memiliki  kondisi  alam  yang  tergolong  rawan  terhadap  bencana  alam seperti  longsor,  gempa  bumi,  tsunami,  kebakaran  hutan,  banjir,  angin  puting  beliung,  dan gunung api [1]. Frekuensi kejadian bencana di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun terutama yang berkaitan dengan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah  longsor,  kekeringan,  kebakaran  hutan,  angin  puting  beliung  dan  gelombang  pasang. Menurut BNPB [2], bencana hidrometeorologi terjadi rata-rata hampir 80% dari total bencana yang terjadi di Indonesia.
Deviana et al. [3] menyatakan bahwa kemunculan berbagai bencana di Indonesia lebih dipicu oleh kerusakan ekosistem alam dan pengabaian terhadap rencana tata ruang. Sementara itu, Suryanta  dan  Nahib  [4]  melihat  bahwa  kejadian  bencana  alam  di  Indonesia  terjadi  secara berulang,  baik  dari  jenis  yang  sama  maupun  yang  berbeda.  Oleh  sebab  itu,  program pengurangan resiko bencana di Indonesia menjadi perlu untuk diperkuat. Sejalan dengan hal
tersebut Hygo  Framework  for Action (HFA),  dalam  Konferensi  Pengurangan  Risiko  Bencana Dunia  di  Kobe  pada  tahun  2005,  mengamanatkan  bahwa  perencanaan  tata  ruang  harus berfungsi  sebagai  salah  satu  alat  untuk  pengurangan  resiko  bencana  baik  di  negara  maju maupun berkembang.
Perencanaan tata ruang di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang  Penataan  Ruang  [5].  Pada  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  harus  didasarkan pada  aspek-aspek  sosial,  politik,  ekonomi,  budaya,  teknologi,  dan  keadaan  alam.  Hal  ini bertujuan agar dalam kegiatan pembangunan terjadi suatu interaksi antara manusia dengan alam  yang  serasi.  RTRW  harus  berimplikasi  untuk  meningkatkan  keamanan,  kenyamanan, peningkatan produktivitas, dan menciptakan keharmonisan lingkungan hidup. Rencana tata ruang wilayah yang dimiliki oleh setiap kabupaten dan kota pada dasarnya harus berfungsi sebagai  alat  pengendali  perubahan  tata  guna  lahan.  Namun  pada  prakteknya,  proses perencanaan  tata  ruang  wilayah  yang  terjadi  saat  ini  masih  sering  berorientasi  pada pertimbangan  ekonomi,  sehingga  kepentingan-kepentingan  ekologis  sering  kali  kurang terakomodasi dengan baik [6].
Meskipun  Kabupaten  Kuningan  tergolong  sering  mengalami  bencana  banjir,  namun ketersediaan  informasi  spasial  daerah  bahaya  bencana  banjir  dan  longsor  dirasakan  masih kurang. Sedangkan menurut Miardini dan Saragih [7], pemetaan daerah bahaya adalah salah satu upaya pra bencana yang sangat bermanfaat sebagai early warning system karena dapat mengetahui  lokasi  mana  yang  rawan  terhadap  bencana  dan  kadar  bahayanya.  Informasi semacam ini sangat penting pula untuk perencanaan tata ruang maupun evaluasi terhadap kesesuaian  pemanfaatan  ruang.  Hasil  pemetaan  dapat  digunakan  untuk  menyusun  suatu arahan  penyempurnaan  tata  ruang  guna  menekan  dampak  bencana  banjir  di  Kabupaten Kuningan.
Hasil  penelitian  Yamani  [8]  menggunakan  metode  Analisis  Hirarki  Proses  (AHP)  dalam penentuan daerah banjir  Kabupaten  Pidie  menunjukkan hasil  yang  cukup baik berdasarkan hasil validasinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya banjir di suatu wilayah adalah curah hujan, penggunaan lahan, kemiringan lereng, jenis tanah dan elevasi. Berangkat dari itu, penelitian  kali  ini  menggunakan  metode  AHP  untuk  menentukan  daerah  bahaya  banjir  di Kabupaten  Kuningan.  Faktor-faktor  yang  digunakan,  yaitu  curah  hujan,  kemiringan  lereng, penggunaan lahan, jenis tanah dan elevasi. Selanjutnya, hasil daerah bahaya bencana banjir di evaluasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan. Tujuan pada penelitian ini, antara lain: (1) menganalisis faktor penentu terjadinya banjir di Kabupaten Kuningan, (2) menentukan  daerah  bahaya  bencana  banjir  di  Kabupaten  Kuningan,  (3)  menganalisis kesesuaian  antara  pola  ruang  RTRW  Kabupaten Kuningan tahun  2011-2031  dengan  daerah bahaya bencana banjir di Kabupaten Kuningan.

## 2. Metode
Penelitian dilaksanakan selama 6 bulan dimulai pada bulan Januari 2018 sampai bulan Juni 2018.  Lokasi  penelitian  mencakup  seluruh  wilayah  Kabupaten  Kuningan,  Jawa  Barat. Penelitian  ini  menggunakan  metode  AHP  dan  metode  spasial.  Data  yang  digunakan  dalam
penelitian  ini  meliputi  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  dikumpulkan  dari  hasil wawancara dengan para ahli terkait bobot dan skor faktor-faktor penentu bahaya banjir dan longsor melalui kuesioner. Responden berjumlah 7 orang yang memiliki latar belakang dalam bidang  kebencanaan,  sumberdaya  lahan/fisik,  dan  tata  ruang.  Data  sekunder  dikumpulkan dari berbagai instansi sesuai dengan atribut yang akan dikaji, yaitu dari  a) BPBD Kabupaten Kuningan; b) Bappeda Kabupaten Kuningan; c) Dinas Pertanian Kabupaten Kuningan; dan d) BPS Kabupaten Kuningan. Data sekunder yang dikumpulkan berupa peta administratif, peta jenis  tanah,  peta  curah  hujan,  peta  penggunaan  lahan,  peta  kemiringan  lereng  dan  peta elevasi, peraturan/perundangan yang berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan tahun 2011-2031 [9].
Data  sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  peta  rencana  pola  ruang  skala 1:50.000, peta administratif skala 1:50.000, peta jenis tanah skala 1:250.000, peta curah hujan 1:50.000,  yang  semuanya  didapatkan  di  Bappeda  Kabupaten  Kuningan.  Adapun  peta penggunaan lahan Kabupaten Kuningan skala 1:50.000 diperoleh dari hasil interpretasi citra Sentinel yang didigitasi, sedangkan data DEM SRTM diperoleh dari website USGS. Data lain yang juga penting adalah data kejadian bencana Kabupaten Kuningan 3 tahun terakhir yaitu tahun 2015 – 2017 yang berasal dari BPBD [10].
Analisis AHP yang digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan nilai bobot dan skor dari faktor penentu banjir dan longsor yang diperoleh dari responden dengan skala nilai mulai dari 1 sampai 9 melalui suatu perbandingan berpasangan (pairwise comparison) . Kriteria penilaian dalam AHP disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Kriteria penilaian dalam AHP [11].
Nilai Keterangan 1 A sama penting dengan B 3 A sedikit lebih penting dari B 5 A jelas lebih penting dibanding B 7 A sangat jelas lebih penting dari B 9 A mutlak lebih penting dari B
2,4,6,8 Apabila ragu-ragu antara dua nilai yang berdekatan
Sebelum hasil analisis AHP digunakan, maka perlu dilakukan penilaian terhadap konsistensi jawaban responden atau Consistency Index (CI) agar dapat diperoleh nilai Consistency Ratio (CR) dari pakar/ahli yang memenuhi syarat. Rumus CI dan CR yang digunakan adalah sebagai berikut [12].
CI = 𝜆𝑚𝑎𝑘𝑠−𝑛 𝑛−1
Dimana : CI = Indeks Konsistensi; λmaks = rata-rata skor; n = jumlah variabel

## CR = CI RI
Dimana : CR = Nilai Inkonsistensi; CI = Indeks Konsistensi; RI = Random index
CR  mampu  mengukur  seberapa  besar  konsistensi  pengambil  keputusan  dalam membandingkan  elemen-elemen  dalam  matrik  penilaian  [9].  Jika  nilai  CR  ≤10%,  maka menunjukan tingkat konsistensi yang bagus, namun jika tidak maka data yang diperoleh tidak dapat digunakan atau perlu diperbaiki. Pengolahan data hasil wawancara ini dilakukan dengan bantuan software Expert Choice 2000.
Hasil  pembobotan  dan  skoring  tersebut  selanjutnya  di  analisis  dengan  menggunakan persamaan Weighted  Linear  Combination (WLC)  dan  dispasialkan  melalui  sistem  informasi geografis  (SIG)  yaitu software  ArcGIS  10.4 untuk  menghasilkan  peta  bahaya  banjir  di Kabupaten  Kuningan.  Persamaan  WLC  tersebut  akan  menghasilkan  nilai  baru  yang  secara menyeluruh sebagai bentuk dari kuantifikasi antara nilai faktor dan nilai subfaktor. Persamaan WLC yang digunakan adalah sebagai berikut [11]:
𝑊𝐿𝐶 =   ∑ 𝑊 𝑖𝑗 𝑛 𝑖=1 𝑥 𝑋 𝑖𝑗
Dimana: WLC = Weighted Linear Combination; 𝑊 𝑖𝑗 = Derajat kesesuaian faktor/subfaktor ke-j dilokasi ke-i; 𝑋 𝑖𝑗 = bobot faktor/subfaktor ke-j di lokasi ke-I; n= Jumlah faktor
Tingkat bahaya pada penelitian kali ini dibagi menjadi 3 kelas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Penentuan  kelas  bahaya  dilakukan  dengan  membagi  rata nilai-nilai bahaya  dengan  interval kelas yang sama ( equal interval) dengan asumsi bahwa sebaran nilai bahaya bersifat normal. Jadi seluruh wilayah Kabupaten Kuningan memiliki kemungkinan bencana banjir dan longsor yang sama. Adapun nilai interval bahaya secara equal interval diperoleh melalui rumus seperti berikut.

## Nilai interval kelas bahaya banjir/longsor = Nilai tertinggi−Nilai terendah Jumlah kelas bahaya
Hasil  penilaian  bahaya  dan  persebaran  spasialnya  dengan  perhitungan  di  atas  selanjutnya perlu divalidasi. Validasi peta bahaya banjir dan longsor dilakukan dengan mengidentifikasi titik  sebaran  kejadian  banjir  berdasarkan  kelas  bahaya  banjir  dan  longsor.  Data  sejarah kejadian bencana banjir dan longsor yang digunakan berupa laporan bencana yang diperoleh dari  BPBD  Kabupaten  Kuningan  berbasis  batas  administratif  desa  [10].  Data  tersebut merupakan  rekap  bencana  selama  periode  tahun  2015-2017.  Pada  hal  ini  1  titik  kejadian bencana mewakili 1 desa yang terkena dampak kejadian yang merupakan titik pusat desa atau centroid dalam GIS. Validasi menggunakkan titik pusat desa ( centroid) merupakan pendekatan yang  digunakan  karena  terbatasnya  data  luasan  dampak  bencana  di  Kabupaten  Kuningan. Kegiatan analisis ini dilakukan melalui beberapa tahapan pekerjaan, yaitu:
a. Ekstraksi informasi penutup/penggunaan lahan Kabupaten Kuningan melalui interpretasi visual dari Citra Sentinel tahun 2018
b. Pengolahan DEM untuk menentukan kelas kelerengan dan elevasi sesuai dengan subfaktor yang telah ditentukan untuk Kabupaten Kuningan
c. Pengolahan data dengan metode AHP untuk mendapatkan nilai bobot dan skor
d. Analisis spasial (SIG) melalui teknik overlay (tumpang tindih) antara peta jenis tanah, peta curah hujan, peta penggunaan lahan, peta kemiringan lereng dan peta elevasi/ketinggian
e. Pemetaan daerah bahaya banjir
Analisis  kesesuaian  antara  bahaya  bencana  dan  pola  ruang  RTRW  Kabupaten  Kuningan dilakukan dengan cara tumpang tindih (overlay) antara peta daerah bahaya bencana banjir dan longsor skala 1:50.000 dengan peta pola ruang. Fokus utama dalam analisis ini adalah pola ruang  kawasan  budidaya  terutama  pada  kawasan  permukiman  dan  kawasan  ekonomi masyarakat  karena  dari  kawasan  ini  diperkirakan  akan  mempunyai  dampak  yang  cukup signifikan.  Berdasarkan  analisis  ini  akan  diketahui  ketidaksesuaian  antara  pemanfaatan ruang/pola ruang kawasan budidaya dan daerah bahaya bencana di Kabupaten Kuningan.

## 3. Hasil penelitian dan pembahasan
Faktor  penentu  banjir  dalam  penelitian  ini  mengacu  pada  Yamani  [8],  yaitu  meliputi  curah hujan, penggunaan lahan, jenis tanah, kemiringan lereng dan elevasi. Hasil perhitungan dari metode AHP untuk faktor penentu  banjir  disajikan pada  Gambar 1.  Berdasarkan  Gambar  1 tersebut  terlihat  bahwa  faktor  penentu  banjir  yang  mempunyai  bobot  paling  tinggi  adalah curah hujan  sebesar 0.314  atau  31.4%,  diikuti  oleh faktor  kemiringan  lereng dengan  bobot sebesar 0.305 atau 30.5%, faktor penggunaan lahan memiliki bobot sebesar 0.218 atau 21.8%, dan faktor jenis tanah memiliki bobot sebesar 0.087 atau 8.7%. Sedangkan, faktor penentu banjir paling rendah adalah faktor elevasi atau ketinggian dengan bobot sebesar 0.075 atau 7.5%. Selain itu, untuk perhitungan nilai indeks konsistensi (CI) hasilnya menunjukkan angka nilai  sebesar  0.04  atau  4%.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa nilai  inkonsistensi  (CR)  yaitu  di bawah 10% yang artinya data analisis dapat digunakan dan jawaban pakar cukup konsisten.
Gambar 1. Nilai bobot faktor penentu banjir.
Hasil jawaban para pakar tersebut menunjukkan bahwa faktor yang memiliki bobot tertinggi adalah curah hujan. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian Yamani [8] yang menyatakan bahwa banjir sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan suatu wilayah yaitu semakin tinggi curah  hujan  suatu  wilayah  maka  semakin  tinggi  potensi  terjadinya  banjir  pada  wilayah tersebut  terutama  untuk  banjir  lokal.  Oleh  karena  itu,  curah  hujan  merupakan  salah  satu parameter  penyebab  paling  penting  terjadinya  banjir  [13].  Menurut  Aji  [14] , terdapat  dua faktor  penting  yang  menentukan  bahaya  atau  tidaknya  suatu  daerah  terjadi  banjir,  yaitu besarnya curah hujan dan kemiringan lereng. Adapun elevasi memiliki bobot terendah yang artinya  bahaya  banjir  tidak  bergantung  sepenuhnya  pada  suatu  ketinggian  tempat.  Hal  ini
dikarenakan  banjir  dapat  terjadi  pada  dataran  tinggi  jika  kondisi  lereng  dan  faktor-faktor penentu banjir lainnya sangat mendukung untuk terjadinya banjir.
Berdasarkan hasil penilaian bobot dan skor untuk banjir, maka penilaian daerah bahaya banjir selanjutnya dapat diperoleh melalui persamaan di bawah ini yang menggambarkan perkalian antara nilai bobot faktor dengan skor subfaktor. Persamaan ini dinamakan Weighted Linear Combination (WLC)  yang  dapat  diproses  secara  spasial  menggunakan  sistem  informasi geografis (SIG) pada ArcGIS 10.4.
WLC = 0.314 X 1 + 0.218 X 2 + 0.087 X 3 + 0.305 X 4 + 0.075 X 5
Dimana:  WLC  = Weighted  Linear  Combination; X 1 =  Subfaktor  Curah  Hujan;  X 2 =  Subfaktor Penggunaan Lahan; X 3 = Subfaktor Jenis Tanah; X 4 = Subfaktor Kemiringan Lereng; dan X 5 = Subfaktor Elevasi/ketinggian
Tabel 2. Hasil kalkulasi bahaya banjir.
No Faktor Subfaktor W X W*X 1 Curah Hujan (mm/th) 2000-2500 0.314 0.260 0.082 >2500-3000 0.327 0.100 >3000 0.413 0.129 2 Penggunaan Lahan Hutan 0.218 0.022 0.005 Kebun Campuran 0.052 0.011 Semak Belukar 0.081 0.018 Lahan Kosong 0.086 0.019 Sawah, Tegalan 0.205 0.045 Permukiman, Industri dan Bangunan 0.255 0.055 Tubuh Air 0.300 0.065 3 Jenis Tanah Aluvial Kelabu 0.087 0.045 0.004 Asosiasi mediteran cokelat & Litosol 0.049 0.004 Asosiasi Andosol cokelat & Regosol cokelat 0.055 0.005 Regosol 0.087 0.008 Latosol 0.136 0.012 Podsolik, Regosol & Latosol 0.192 0.017 Grumosol & Regosol 0.434 0.037 4 Kemiringan Lereng >40 % 0.305 0.031 0.009 >15-40 % 0.047 0.014 >8-15 % 0.089 0.027 >2-8 % 0.374 0.114 0-2 % 0.459 0.140 5 Elevasi >1000 mdpl 0.075 0.033 0.003 >450-1000 mdpl 0.073 0.006 >150-450 mdpl 0.100 0.008 >50-150 mdpl 0.153 0.011 >30-50 mdpl 0.252 0.019 0-30 mdpl 0.389 0.029
Hasil  analisis  faktor  dan  subfaktor  menunjukkan  bahwa  nilai  bahaya  banjir  di  Kabupaten Kuningan berkisar antara 0.003 (mempunyai elevasi >1000 mdpl) hingga 0.140 (mempunyai kemiringan lereng 0-2%) (lihat Tabel 2). Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa daerah dengan kemiringan  lereng  0-2%  di  Kabupaten  Kuningan  merupakan  wilayah  yang  sangat  mudah mengalami banjir atau dapat dikatakan bahwa  semakin datar topografi suatu daerah maka semakin tinggi potensinya mengalami banjir. Sementara itu, untuk wilayah yang mempunyai elevasi >1000 mdpl memiliki potensi terjadi banjir yang semakin kecil.
Tabel 3. Pembagian kelas daerah bahaya bencana banjir beserta luasnya.
Kelas Bahaya Banjir Interval Luas Ha Persen (%) Rendah 0.110 - 0.195 42 771 35.77 % Sedang 0.195 - 0.281 48 034 40.17 % Tinggi 0.281 - 0.367 28 767 24.06 % Jumlah 119 572 100 %
Berdasarkan  hasil  penjumlahan  diperoleh  nilai  tertinggi,  yaitu  sebesar  0.367  dan  terendah sebesar  0.110.  Tabel  3  menunjukkan  bahwa  Kabupaten  Kuningan  didominasi  oleh  kelas bahaya  sedang  yang  memiliki  luasan  terbesar,  yaitu  48.034  ha  dengan  persentase  40.17%, diikuti  oleh  kelas  bahaya  banjir  rendah  sebesar  42.771  ha  dengan  persentase  35.77%,  dan kelas  bahaya  banjir  tinggi  sebesar  28  767  ha  dengan  persentase  24.06%.  Berdasarkan keruangan, Kabupaten Kuningan bagian timur dan utara didominasi oleh daerah dengan kelas bahaya  banjir  tinggi,  sedangkan  bagian  tengah  didominasi  oleh  bahaya  banjir  sedang  dan rendah. Sebaran spasial bahaya banjir dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Peta kelas bahaya banjir di Kabupaten Kuningan.
Hasil  pengolahan  data  spasial  kelas  bahaya  banjir  di  Kabupaten  Kuningan  menunjukkan sebarannya  yang  cukup  variatif.  Secara  administratif,  Kecamatan  Karangkancana  memiliki luasan  paling  tinggi  untuk  kelas  bahaya  rendah,  yaitu  sebesar  3.421  ha,  Kecamatan Ciawigebang  memiliki  luasan  tertinggi  untuk  kelas  bahaya  sedang  sebesar  4.860  ha  dan Kecamatan Cibingbin memiliki luasan paling tinggi untuk kelas bahaya tinggi sebesar 3 509 ha.
Tabel 4 . Validasi kejadian banjir berdasarkan sebaran bahaya bencana.
Kelas Bahaya Banjir Luas (ha) Kejadian Banjir Density (ha/kejadian) Persentase (%) Rendah 42 771 4 10 693 14.81 Sedang 48 034 11 4 367 40.17 Tinggi 28 767 12 2 397 44.44 Jumlah 27 100
Hasil  validasi  peta  bahaya  banjir  dengan  data  kejadian  bencana  banjir  pada  Tabel  4 menunjukkan  bahwa  dari  total  27  titik  sebaran  kejadian  banjir,  terdapat  sebanyak  12  titik kejadian  atau  44.44%  terjadi  pada  wilayah  kelas  bahaya  banjir  tinggi.  Selain  itu,  terdapat sebanyak 11 titik kejadian yang terjadi pada wilayah dengan kelas bahaya sedang dan 4 titik kejadian  pada  kelas  bahaya  banjir  rendah.  Hasil  analisis  faktor  dan  subfaktor  penentu menunjukkan bahwa kejadian bencana banjir sebanyak 4 (empat) kali yang terjadi pada kelas bahaya rendah umumnya merupakan daerah dengan kelerengan 0-2% dengan curah hujan 2000-2500 mm/tahun dan tutupan lahan berupa belukar.
Gambar 3. 1 Peta bahaya banjir dan persebaran titik-titik kejadian longsor tahun 2015-2017 di Kabupaten Kuningan untuk validasi.
Hasil dari validasi cukup tinggi dikarenakan kerapatan ( density ) kejadian banjir menunjukkan bahwa  semakin  bahaya  suatu  wilayah  maka  kerapatan  kejadian  bencana  semakin  tinggi. Selain itu, secara keseluruhan hasil validasi menunjukkan tingkat validasi yang cukup tinggi jika dikaitkan dengan data sebaran titik kejadian banjir di Kabupaten Kuningan. Berdasarkan hasil spasial validasi, peta bahaya banjir dengan sebaran kejadian banjir periode tahun 2015- 2017 dapat dilihat pada Gambar 3.
Tabel 5. Pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya di Kabupaten Kuningan berdasarkan bahaya bencana banjir. Kelas Bahaya Banjir Kawasan Lindung (ha) Persen (%) Kawasan Budidaya (ha) Persen (%) Rendah 21 679 44.30 21 092 29.86 Sedang 19 249 39.33 28 785 40.75 Tinggi 8 009 16.37 20 758 29.39 Jumlah 48 937 100 70 635 100
Hasil overlay antara  peta  bahaya  banjir  dan  peta  pola  ruang  RTRW  Kabupaten  Kuningan ditunjukan pada Tabel 5. Pada kawasan lindung, kelas bahaya banjir rendah memiliki luasan tertinggi,  yaitu  sebesar  21.679  ha  atau  sebesar  44.30%.  Selanjutnya,  kelas  bahaya  banjir sedang sebesar 19.249 ha sebesar 39.33% dan sisanya masuk ke dalam kelas bahaya banjir tinggi, yaitu seluas 8.009 ha atau 16.37%. Pada kawasan budidaya, daerah bahaya banjir kelas sedang mendominasi kawasan ini, yaitu seluas 28.785 ha atau 40.75% dari total luas kawasan budidaya. Selanjutnya, diikuti oleh kelas bahaya banjir kelas rendah seluas 21.092 ha sebesar 29.86%  dan  bahaya  banjir  kelas  tinggi  seluas  20.758  ha  sebesar  29.39%.  Daerah  dengan bahaya  banjir  terluas  pada  kelas  sedang  dan  tinggi  di  Kabupaten  Kuningan  terdapat  di kawasan budidaya. Hal tersebut cukup menarik karena jika banjir terjadi di kawasan ini maka dampak banjir yang ditimbulkan bisa signifikan, sehingga perlu perhatian secara khusus oleh pemerintah daerah agar kesejahteraan hidup masyarakat dari sisi ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan  dapat  terwujud  secara  selaras  dengan  mempertimbangkan  mitigasi  bencana banjir.
Pada kawasan permukiman perdesaan didapatkan luasan tertinggi bahaya banjir kelas sedang sebesar  7.999  ha  dan  memiliki  luasan  yang  cukup  tinggi  untuk  bahaya  banjir  kelas  tinggi sebesar  6.744  ha.  Adapun  luasan  tertinggi  untuk  bahaya  banjir  kelas  tinggi  adalah  pada kawasan pertanian lahan basah sebesar 7.646 ha. Secara rinci luasan kelas bahaya banjir pada pola  ruang  tersaji  pada  Tabel  6.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  pola  ruang  RTRW Kabupaten Kuningan masih memiliki ketidaksesuaian peruntukan kawasan yang seharusnya bebas dari daerah bahaya banjir terutama pada daerah dengan intensitas aktivitas manusia yang tinggi. Tingginya persentase luas pada kawasan permukiman untuk kelas bahaya banjir sedang  dan  tinggi  yang  dimungkinkan  karena  dalam  perencanaan  pembangunan  kawasan permukiman  berada pada  daerah  datar.  Hal  tersebut  sejalan  dengan penelitian  Yamani  [8] bahwa  pada  umumnya  kawasan  permukiman  dibangun  pada  daerah  dengan  karakteristik topografi daerah datar sampai landai.
Tabel 6. Pola ruang kawasan budidaya Kabupaten Kuningan ditinjau dari potensi bahaya bencana banjir. No Pola Ruang (RTRW) Kawasan Budidaya Luas Potensi Bahaya Banjir (ha) Rendah Sedang Tinggi 1 Kawasan Perkebunan Rakyat 173 529 127 2 Kawasan Pertanian Hortikultura 44 164 48 3 Kawasan Pertanian Pangan Lahan Basah 837 5 944 7 646 4 Kawasan Pertanian Pangan Lahan Kering 965 2 677 1 430 5 Kawasan Perikanan 1 35 185 6 Kawasan Peternakan 4 23 34 7 Kawasan Permukiman Perdesaan 797 7 999 6 744 8 Kawasan Permukiman Perkotaan 222 2 490 1 282 Jumlah Kawasan Budidaya 3 043 19 861 17 495

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  perhitungan  menggunakan  metode  Analisis  Hierarki  Proses  (AHP) menunjukkan bobot faktor penentu terjadinya bahaya banjir tertinggi di Kabupaten Kuningan adalah curah hujan sebesar 31.4%, diikuti oleh kemiringan lereng sebesar 30.5%, penggunaan lahan  sebesar  21.8%,  jenis  tanah  sebesar  8.7%  dan  elevasi/ketinggian  sebesar  7.5%.  Hasil pengolahan  spasial  daerah  bahaya  banjir  menunjukkan  bahwa  Kabupaten  Kuningan didominasi oleh kelas bahaya sedang yang memiliki luasan terbesar, yaitu 48.034 ha dengan persentase  40.17%,  diikuti  oleh  kelas  bahaya  banjir  rendah  sebesar  42.771  ha  dengan persentase  35.77%,  dan  kelas  bahaya  banjir  tinggi  sebesar  28.767  ha  dengan  persentase 24.06%. Hasil pengolahan spasial peta bahaya banjir memiliki akurasi yang cukup baik karena hasil validasi menunjukan semakin bahaya suatu daerah, maka semakin tinggi nilai kerapatan kejadian  bencananya.  Kecamatan  Cibingbin  menjadi  daerah  dengan  tingkat  bahaya  banjir tinggi terluas sebesar 3.509 ha dan Kecamatan Karangkancana memiliki daerah dengan tingkat bahaya  rendah terluas  sebesar  3.421 ha.  Hasil  analisis  kesesuaian  antara  pola  ruang  RTRW Kabupaten  Kuningan  dengan  daerah  bahaya  banjir  menunjukkan  bahwa  masih  tingginya luasan  dengan  kelas  bahaya  sedang  dan  tinggi  pada  kawasan  budidaya,  khususnya  pada kawasan permukiman dan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pola ruang yang ada  saat  ini  perlu  dilakukan  penyempurnaan  berdasarkan  bahaya  banjir  utamanya  pada kawasan budidaya dengan intensitas kegiatan manusia yang tinggi demi menghindari dampak yang lebih besar akibat banjir.

## Referensi
[1] Hikmah N, Barus B, Baskoro DPT. Studi Perbandingan Pemetaan Risiko Bencana Longsor Berbasis  Pendekatan  Normatif  Dan  Pendekatan  Kuantitatif  Di  Kabupaten  Garut.  J Geogr Gea 2017;16:169–82. https://doi.org/10.17509/gea.v16i2.3558.g4183.
[2] Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Data dan Informasi Bencana Indonesia 2014. http://dibi.bnpb.go.id/ (accessed January 8, 2020).
[3] Deviana  A,  Kridasantausa  I,  Yadi  Suryadi.  Kajian  Pemodelan  Spasial  Banjir  untuk Mendukung  Kebijakan  Sempadan  Sungai  dan  Tata  Ruang  Wilayah  (Studi  Kasus
Wilayah Pengembangan Baleendah) 2012.
[4] Suryanta J, Nahib I. Kajian Spasial Evaluasi Rencana Tata Ruang Berbasis Kebencanaan di Kabupaten  Kudus  Provinsi  Jawa  Tengah.  Maj  Ilm  Globe  2016;18:33–42. https://doi.org/10.24895/MIG.2016.18-1.392.
[5] Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor 26 Tahun 2007  Tentang Penataan  Ruang 2007.
[6] Pribadi DO, Shiddiq D, Ermyanila M. Model perubahan tutupan lahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. J Tek Lingkung P3TLBPPT 2006;7:35–51. https://doi.org/10.29122/jtl.v7i1.364.
[7] Miardini  A,  Saragih  GS.  PENENTUAN  PRIORITAS  PENANGANAN  BANJIR  GENANGAN BERDASARKAN  TINGKAT  KERAWANAN  MENGGUNAKAN  TOPOGRAPHIC  WETNESS INDEX  Studi  Kasus  di  DAS  Solo.  J  Ilmu  Lingkung  2019;17:113–9. https://doi.org/10.14710/jil.17.1.113-119.
[8] Yamani  A,  Rustiadi  E,  Widiatmaka.  Evaluasi  Pola  Ruang  Berbasis  Kerawanan  Banjir  di Kabupaten
Pidie. J Tata Loka 2015;17:130–47.
https://doi.org/10.14710/tataloka.17.3.130-146.
[9] Pemkab Kuningan. Peraturan Daerah Kab. Kuningan No 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan tahun 2011-2031 2011.
[10]  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kabupaten  Kuningan.  Laporan  Bencana Tahunan Kabupaten Kuningan 2018. https://bpbd.kuningankab.go.id/info-bencana- tahunan/2017 (accessed February 18, 2019).
[11]  Saaty TL,  Kirti PI,  Liana S.  Pengambilan  Keputusan  Bagi Para  Pemimpin Proses  Hirarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan Dalam Situasi yang Komplek. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo; 1993.
[12]  Falatehan AF. Analytical Hierarchy Process (AHP) Teknik Pengambilan Keputusan Untuk Pembangunan Daerah. Yogyakarta: Indomedia Pustaka; 2016.
[13]  Budiarti  W,  Gravitiani  E,  Mujiyo.  Analisis  Aspek  Biofisik  Dalam  Penilaian  Kerawanan Banjir  Di  Sub  Das  Samin  Provinsi  Jawa  Tengah.  J  Pengelolaan  Sumberd  Alam  Dan Lingkung 2018;8:96–108. https://doi.org/10.29244/jpsl.8.1.96-108.
[14]  Aji MD, Sudarsono B, Sasmito B. Identifikasi Zona Rawan Banjir Menggunakan Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus: Sub Das Dengkeng). J Geod Undip 2014;3:36–50.