## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Putri Herlinia Erika,
Septi Wulandari, Musta ’ana http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7688 to this article
Page 333-352 Volume 11 Issue 2 (December) 2023

## COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA ANAK DI KABUPATEN BOJONEGORO
Putri Herlinia Erika*, Septi Wulandari*, Musta’ana *

## Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bojonegoro

## Abstract
This research aims to find out and describe how collaboration occurs in preventing child marriage in Bojonegoro Regency. This type of research is descriptive research using a qualitative  approach  with  four  informants  as  research  subjects.  Where  this  subject  is determined through a purposive sampling technique based on several criteria. The focus of this research is on initial conditions, institutional design, facilitative leadership and collaboration processes. Data was obtained from interviews, statutory regulations and documents  related  to  research.  The  data  analysis  technique  goes  through three  stages; data condensation, data presentation and conclusion drawing. Test the credibility of the data by conducting a member check. The results of the research show that collaborative governance  in  preventing  child  marriage  in  Bojonegoro  Regency  has  gone  quite  well. Although there are several aspects that are not yet optimal in implementation, namely institutional  design,  facilitative  leadership  and  face-to-face  dialogue.  There  is  an imbalance of power and resources in the initial conditions. Based on the research results, researchers  recommend  to  the  government,  especially  DP3AKB,  to  create  leadership conditions  that  are  able  to  empower  non-government  stakeholders,  at  least  holding regular meetings once every three months to find out developments and problems related to child marriage prevention activities that have been implemented by related parties.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan  bagaimana kolaborasi yang terjadi dalam pencegahan pernikahan usia anak di Kabupaten Bojonegoro.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  menggunakan pendekatan kualitatif dengan empat informan sebagai subjek penelitian. Dimana subjek  ini  ditentukan  melalui  teknik purposive  sampling berdasarkan  beberapa kriteria.  Fokus  penelitian  ini  adalah  pada  kondisi  awal,  desain  kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi. Data diperoleh dari wawancara, peraturan  perundang-undangan  dan  dokumen  yang  berkaitan  dengan penelitian.  Teknik  analisa  data  melalui  tiga  tahap;  kondensasi  data,  penyajian data  dan  penarikan  kesimpulan.  Uji  kredibilitas  data  dengan  mengadakan membercheck. Hasil  penelitian  menunjukkan collaborative  governance dalam pencegahan  pernikahan  usia  anak  di  Kabupaten  Bojonegoro  sudah  berjalan cukup  baik.  Meskipun  ada  beberapa  aspek  yang  belum  optimal  dalam pelaksanaannya yaitu pada desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan dialog  tatap  muka.  Terdapat  ketidakseimbangan  kekuatan  dan  sumber  daya pada  kondisi  awal.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  peneliti  merekomendasikan kepada  pemerintah  khususnya  DP3AKB  untuk  menciptakan  kondisi kepemimpinan  yang  mampu  memberdayakan  pemangku  kepentingan  non pemerintah,  minimal  menyelenggarakan  pertemuan  rutin  setiap  tiga  bulan sekali  untuk  mengetahui  perkembangan  dan  permasalahan  terkait  kegiatan pencegahan  pernikahan  usia  anak  yang  telah  dilaksanakan  oleh  pihat-pihak terkait Kata kunci: Collaborative governance, Pernikahan usia anak

## Keywords:
Collaborative governance, Child marriage
Article history: Submission November 17, 2023 Revision December 06, 2023 Accepted December 15, 2023 Published December 31, 2023
*Corresponding author Email: putriherliniaerika@gmail.com

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Putri Herlinia Erika,
Septi Wulandari, Musta ’ana http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7688 to this article
Page 333-352 Volume 11 Issue 2 (December) 2023

## PENDAHULUAN
Pernikahan usia anak adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dibawah umur  yang  telah  ditetapkan  oleh  UU  Republik  Indonesia  No.  16  Tahun  2019  Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terjadi perubahan pada Pasal 7 Ayat 1 sehingga berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Pernikahan usia anak dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia yang paling parah dan menjadi permasalahan dunia, dan secara tidak proporsional berdampak pada remaja perempuan (DiGiuseppe & Haer, 2023).
Menikah  pada  usia  anak  akan  membuat  keinginan  melanjutkan  ke  jenjang pendidikan  yang  lebih  tinggi  sulit  terwujud,  karena  motivasi  belajar  mereka  akan berkurang  akibat  terbaginya  fokus  antara  pendidikan  dengan  urusan  rumah  tangga (Latifiani, 2019). Persoalan praktik pernikahan usia anak menjadi penting untuk dikaji, karena telah berkembang menjadi permasalahan sosial umum yang tidak hanya terjadi di Indonesia (Duadji & Tresiana, 2022; Walker et al., 2013). Menurut data UNICEF, negara dengan  angka  pernikahan  usia  anak  tertinggi  yaitu  India  sebanyak  216,65  juta, Bangladesh  41,58  juta,  China  35,43  juta,  Indonesia  25,53  juta  dan  Nigeria  24,38  juta (Humaniora, 2023). Menurut data terkini UNICEF, permasalahan pernikahan usia anak di  Indonesia  mencapai  tingkat  mengkhawatirkan  pada  akhir  tahun  2022,  yaitu menduduki peringkat kedelapan dunia dan kedua di ASEAN, totalnya hampir 1,5 juta kasus (Berita Anak Surabaya, 2023).
Berdasarkan data tersebut maka perikahan usia anak baik dikancah internasional maupun nasional memang menjadi persoalan yang harus diselesaikan. Angka dispensasi kawin  (diska)  di  Jawa  Timur  berdasarkan  data  dari  DP3AK  mengalami  peningkatan yang  signifikan  dari  tahun  2019  hingga  2021.  Pada  tahun  2019,  diska  di  Jawa  Timur mencapai 5.766 kasus, tahun 2020 meningkat menjadi 17.214 kasus dan pada 2021 angka diska sebanyak 17.151 kasus (Yuliawati & Faishal, 2022). Kanwil Kemenag Jawa Timur menyebutkan, selama tahun 2022 diska yang dikeluarkan untuk anak usia dibawah 19 tahun ada sebanyak 15.881, diantaranya 12.457 anak perempuan dan 3.424 anak laki-laki (Kurnia, 2023). Berdasarkan data diska tersebut menunjukkan Provinsi Jawa Timur turut menyumbang tingginya kasus pernikahan usia anak di Indonesia.
Kabupaten  Bojonegoro  berdasarkan  angka  diska  dan  perkawinan  anak  yang terdata di Pengadilan Agama Bojonegoro tahun 2020 sebesar 612 anak, pada tahun 2021 turun menjadi 608,  dan pada tahun 2022  mengalami penurunan kembali menjadi 532. Meskipun  mengalami  penurunan  angka  diska,  kenyataannya  pada  tahun  2022  masih menjadikan  Kabupaten  Bojonegoro  pada  urutan  ke  9  se-Jawa  Timur.    Pemohon  diska didominasi  pendidikan  terbanyak  lulusan  SD  104  dan  SMP  297.  Dan  sebanyak  392 pemohon tersebut berstatus belum memiliki pekerjaan (Arnofia, 2023). Sedangkan data diska  dan  perkawinan  anak  yang  terdata  di  Kemenag  Bojonegoro  pada  tahun  2020

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Putri Herlinia Erika,
Septi Wulandari, Musta ’ana http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7688 to this article
Page 333-352 Volume 11 Issue 2 (December) 2023
sebanyak 549, tahun 2021 meningkat menjadi 583 dan tahun 2022 turun kembali menjadi 557.  Permasalahan  seperti  ini  mencerminkan  permasalahan  sistemik  pendidikan,  dan sosialisasi kebijakan masih perlu diperbaiki.
Tabel 1 Data Diska dan Data Perkawinan Anak Di Bojonegoro Tahun 2020 2021 2022 Pengadilan Agama Bojoegoro Kemenag Bojonegoro 612
Anak
549 Anak
608
Anak 583 Anak
532 Anak 557 Anak

## Sumber : DP3AKB Kabupaten Bojonegoro
Dalam  Peraturan  Bupati  Bojonegoro  No.  39  Tahun  2016  Tentang  Pencegahan Perkawinan  Usia  Anak  Bab  1  Pasal 1  Ayat  9  menjelaskan  “Pencegahan  Perkawinan Pada Usia Anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta  upaya  lainnya  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Bojonegoro, masyarakat,  orang  tua,  anak,  dan  semua  pemangku  kepentingan  dalam  rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada  usia  anak  di Kabupaten  Bojonegoro”.  Berdasarkan  Peraturan  Bupati  tersebut menunjukkan bahwa sudah dilakukan pencegahan pernikahan usia anak di Kabupaten Bojonegoro.
Berdasarkan  pra  riset  peneliti  dengan  salah  satu  pegawai  pada  Dinas  P3AKB Kabupaten Bojonegoro mengatakan bahwa dalam mencegah pernikahan usia anak ada beberapa stakeholder yang terlibat sesuai dengan tugas masing-masing pihak antara lain organisasi  perangkat  daerah  (OPD),  akademisi,  media  massa,  dan  NGO/LSM. Berdasarkan  hal  tersebut  peneliti  mencoba  mengkaji  bagaimana  kolaborasi  yang terjadi  antar  stakeholder.  Dalam  kaitannya  dengan  ilmu  pemerintahan, collaborative governance ini  merupakan  bentuk  strategi  baru  dari  pemerintah  yang  melibatkan berbagai  pemangku  kepentingan  dalam  sebuah  forum  untuk  membuat  keputusan bersama dengan  tujuan menyelesaikan suatu masalah ketika suatu organisasi sudah tidak mungkin secara mandiri menyelesaikan masalahnya (Oktafien, 2021).
Menurut  (Ansell  &  Gash,  2008) collaborative  governance adalah  serangkaian praktik dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan  (non-state)  dalam  proses  pengambilan  kebijakan  yang  formal  dan berdasarkan  konsensus,  yang  dimaksudkan  untuk  membuat  atau  melaksanakan kebijakan  publik  atau  mengatur  program  atau  aset  publik.  Melalui  kolaborasi,  para pemangku  kepentingan  dapat  secara  sukarela  bekerja  sama  untuk  mencapai  tujuan

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Putri Herlinia Erika,
Septi Wulandari, Musta ’ana http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7688 to this article
Page 333-352 Volume 11 Issue 2 (December) 2023
bersama  atau  tujuan  pribadi,  sehingga  memperkaya  tata  kelola  kolaboratif  dengan aspirasi, pengetahuan, dan sumber daya (Afandi et al., 2023; Castañer & Oliveira, 2020).
Meskipun collaborative governance sudah banyak dilakukan, tapi sejauh ini masih banyak  ketidaksesuaian  antara  realita  dengan  yang  seharusnya  berdasarkan  sebuah teori. Seperti hasil penelitian milik (Oktafien, 2021) menunjukan pada indikator kondisi awal,  desain  kelembagaan,  kepemimpinan  fasilitatif  sampai  pada  proses  kolaborasi belum berjalan dengan baik. Sedangkan pada hasil penelitian milik (Tilano & Suwitri, 2019) pada indikator kepemimpinan fasilitatif belum berjalan secara optimal, karena pelaksanaan forum dilaksanakan secara situasional dan jika diperlukan saja. Penelitian milik (Sukmawati et al., 2022) menunjukkan hasil bahwa collaborative governance belum berjalan  dengan  optimal  dan  belum  sepenuhnya  efektif.  Berdasarkan  penelitian terdahulu  tersebut  menunjukkan  urgensi  penelitian  ini  bahwa  isu  pernikahan  usia anak dengan melihat kolaborasi antar stakeholder masih minim sehingga menunjukkan adanya kebaharuan secara empiris. Peneliti mendalami fakta bahwa pernikahan usia anak  memang  menjadi  masalah  krusial.  Sehingga  penelitian  bertujuan  untuk mengetahui  bagaimana collaborative  governance dalam  pencegahan  pernikahan  usia anak di Kabupaten Bojonegoro.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel independen, tidak membandingkan variabel dengan sampel lain dan menghubungkan variabel itu dengan  variabel  lain  (Sugiyono,  2013).  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian deskriptif  untuk  mendeskripsikan  suatu  fenomena  dengan  jalan  mendeskripsikan sejumlah  fokus  penelitian  yang  berkenaan  dengan  masalah  yang  diteliti.  Penelitian kualitatif  menurut  (Creswell  &  Creswell,  2018)  adalah  suatu  pendekatan  untuk menggali dan memahami makna yang dilekatkan oleh individu atau kelompok orang tertentu  terhadap  suatu  permasalahan  sosial  atau  kemanusiaan.  Penelitian  kualitatif dilakukan  karena  penelitian  ini  membutuhkan  informasi  yang  mendalam  untuk mengetahui bagaimana kolaborasi antara pemangku kepentingan dalam pencegahan pernikahan usia anak di Kabupaten Bojonegoro.
Fokus penelitian ini adalah collaborative governance dalam pencegahan pernikahan usia  anak  di  Kabupaten  Bojonegoro.  Adapun  beberapa  aspek  yang  dijadikan  acuan peneliti  untuk  mengetahui  bagaimana collaborative  governance dalam  pencegahan pernikahan usia anak di Kabupaten Bojonegoro menggunakan teori (Ansell & Gash, 2008) antara lain :
1. Kondisi Awal
2. Kepemimpinan Fasilitatif
3. Desain Kelembagaan

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Putri Herlinia Erika,
Septi Wulandari, Musta ’ana http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7688 to this article
Page 333-352 Volume 11 Issue 2 (December) 2023

## 4. Proses Kolaborasi :
a. Dialog Tatap Muka ( Face To Face Dialogue )
b. Membangun Kepercayaan ( Trust Building )
c. Komitmen Terhadap Proses ( Commitment To Process )
d. Pemahaman Bersama ( Share Understanding )
e. Hasil Pertengahan ( Intermediate Outcame )
Pemilihan  Informan  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013). Adapun kriteria pemilihan informan yang peneliti gunakan yaitu :
1. Informan  termasuk  bagian  dari  pihak  pemerintah,  akademisi,  media  massa  dan NGO
2. Informan  memiliki  sumber  daya,  pengetahuan,  atau  modal  sosial  yang  dapat mendukung  pelaksanaan collaborative  governance dalam  pencegahan  pernikahan usia anak di Kabupaten Bojonegoro.
Berdasarkan kriteria tersebut, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah  Kepala  Bidang  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (P3A)  pada  DP3AKB Kabupaten Bojonegoro (Pemerintah), Ketua umum UKM Kependudukan (2022-2023) Universitas  Bojonegoro  (Akademisi),  Pemimpin  redaksi  Jawa  Pos  Radar  Bojonegoro (Media  massa),  dan  Koordinator  program  dari  tim  inklusi  PD  Aisyiyah  Kabupaten Bojonegoro  (NGO).  Sumber  data  penelitian  ini  terdiri  dari  sumber  data  primer  dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh berdasarkan pengukuran langsung yang dilakukan peneliti dari  sumbernya (Sidiq & Choiri, 2019). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara antara peneliti dengan informan, dalam proses wawancara peneliti menyediakan buku catatan dan perekam suara untuk menyimpan informasi penting. Sedangkan data sekunder adalah data yang disalin oleh peneliti dari data yang telah dikumpulkan sebelumnya dan dicatat oleh pihak lain (Sidiq & Choiri, 2019).  Sumber  data  sekunder  dalam  penelitian  ini  adalah  peraturan  perundang- undangan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.
Dalam penelitian ini peneliti menganalisa data menggunakan model (Miles et al., 2014)  dengan  tiga  tahapan  yaitu  (1)  Kondensasi  data  yang  terdiri  dari  proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, meringkas, dan mentransformasi data yang telah didapatkan (2) Penyajian data, yang bertujuan memaparkan hasil analisis secara  sistematis  dan  terorganisir  sehingga  mudah  dipahami  dan  (3)  Penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam menguji keabsahan data dan mengurangi kesalahan data peneliti menggunakan uji kredibilitas dengan mengadakan membercheck , yaitu subjek penelitian akan memeriksa ulang data yang  dikumpulkan  oleh  peneliti.  Pelaksanaan membercheck dilakukan  ketika pengumpulan  data  telah  selesai  atau  ketika  peneliti  sudah  mendapat  suatu  temuan atau kesimpulan (Sugiyono, 2013).

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Putri Herlinia Erika,
Septi Wulandari, Musta ’ana http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7688 to this article
Page 333-352 Volume 11 Issue 2 (December) 2023

## HASIL DAN DISKUSI Kondisi Awal
Terdapat tiga variabel besar dalam kondisi awal yang dikemukakan oleh (Ansell &  Gash,  2008)  antara  lain;  ketidakseimbangan  antara  kekuatan,  sumber  daya  dan pengetahuan pemangku kepentingan; sejarah kerja sama yang dilakukan sebelumnya ataupun konflik yang pernah terjadi; dan bentuk dorongan atau kendala dalam ikut berpartisipasi dalam kolaborasi. Kondisi awal dapat memepengaruhi sebelum proses kolaborasi  terjadi,  kondisi  awal  yang  positif  akan  menjadi  pendukung  proses kolaborasi,  begitupun  sebaliknya.  Maka  penting  bagi  peneliti  untuk  mengetahui kondisi awal sebelum melihat pada proses kolaborasi.
Pertama peneliti menganalisa dari aspek ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya  dan  pengetahuan  pemangku  kepentingan.  Mengacu  pada  Peraturan  Bupati Bojonegoro  Nomor  39  Tahun  2016  Pasal  6  yang  menjelaskan  kewajiban  Pemerintah Daerah  dan  SKPD  teknis  untuk  merumuskan  dan  melaksanakan  kebijakan  dan program serta alokasi anggaran dalam upaya pencegahan pernikahan pada usia anak. Artinya  peran  dan  tanggung  jawab  lembaga  pemerintah  dalam  pencegahan pernikahan usia anak ini sudah diatur dan merupakan permasalahan serius yang perlu ditangani. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut peneliti melihat adanya sumber daya yang kuat yang dimiliki aktor pemerintah.
Selanjutnya peneliti menganalisa ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya dan pengetahuan dari sudut pandang aktor non pemerintah. Penjelasan dari PD Aisyiyah Bojonegoro selaku NGO yang disampaikan oleh koordinator program dari tim inklusi yaitu :
Kita di Asiyiyah ada beberapa majelis. Nah kalau misalkan kita ngomong soal pencegahan pernikahan  anak  maka  ini  diinternal  kita  pun  juga  sinergi  lintas  majelis,  misal  dalam upaya edukasi, bagaimana islam memandang perkawinan anak, maka ini yang menjadi kerja-kerja dari majelis tablig. Nah kalau secara khusus kita lebih intens didalamnya lagi PD  Aisyiyah  itu  punya  tim  lagi  namanya  tim  inklusi  memang  fokus  banget  untuk mengurus  isu  ini,  mulai  dari  isu  stunting  isu  perkawinan  anak...  .  (Ina  Afrina, Koordinator Program, PD Aisyiyah Bojonegoro).
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  menunjukkan  bahwa  Aisyiyah  mempunyai sumber  daya  dan  pengetahuan  yang  cukup  untuk  melaksanakan  pencegahan pernikahan usia anak. Hal serupa juga dimiliki oleh pihak media massa. Ditunjukkan dari pernyataan pemimpin redaksi yaitu :
Radar  hanya  menghasilkan  dan  penyebarluasan  informasi  kepada  masyarakat,  tidak untuk eksekutor pembuat kebijakan, tapi sebagai pendorong pemerintah untuk membuat kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat. Pernikahan usia anak kan fenomena yang ada di masyarakat akhirnya kita publikasikan. (Muhammad Suaeb, Pemimpin Redaksi, Jawa Pos Radar Bojonegoro).

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Putri Herlinia Erika,
Septi Wulandari, Musta ’ana http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7688 to this article
Page 333-352 Volume 11 Issue 2 (December) 2023
Pernyataan tersebut menunjukkan pengetahuan dari media massa akan kondisi yang  terjadi  dimasyarakat,  sehingga  kasus  ini  penting  untuk  diangkat.  Namun pernyataan tersebut juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuatan, dimana Radar  selaku  media  massa  hanya  sebagai  pendorong  pemerintah  dalam  membuat kebijakan agar sesuai dengan kondisi masyarakat. Selain dari sudut pandang media massa dan NGO, peneliti juga menganalisa dari sudut pandang akademisi yaitu UKM Kependudukan Universitas Bojonegoro yang disampaikan oleh ketua umum periode 2022-2023 bahwa :
UKM  Kependudukan  sebagai  unit  kegiatan  mahasiswa  yang  menaungi urusan  remaja dan kependudukan, sehingga untuk isu pernikahan anak ini menjadi bagian dari urusan kita juga. Namun kita menyadari hanya sebatas unit kegiatan mahasiswa, sehingga ada keterbatasan baik dari SDM maupun dana. (Teguh Cahyono, Ketua Periode 2022-2023,

## UKM Kependudukan Universitas Bojonegoro)
Berdasarkan  pernyataan  tersebut  menunjukkan  bahwa  dari  pihak  UKM Kependudukan  tidak  memiliki  kekuatan  dan  sumber  daya  yang  cukup  untuk  bisa berperan  aktif  dalam  kolaborasi  pencegahan  pernikahan  usia  anak.  Hal  ini  karena UKM  Kependudukan  terkendala  sumber  daya  manusia  dan  juga  dukungan  biaya. Sehingga  pada  kondisi  awal  diketahui  terdapat  ketidakseimbangan  kekuatan  dan sumber  daya.  Dimana  pemerintah  memiliki  kekuatan  terbesar  dalam  kolaborasi  ini karena pemerintah mempunyai kekuasaan  dalam menetapkan kebijakan. Selanjutnya peneliti menganalisa dari aspek sejarah kerja sama yang terjadi antar stakeholder . Pihak Aisyiyah  menyatakan  baru  pertama  kali  bekerja  sama  dengan  DP3AKB  ditujukkan penjelasan dari koordinator program yaitu :
Ya baru kali ini sih, dulu sebelumnya untuk fokus kolaborasi Aisyiyah dengan OPD itu memang masih di program TB, itu kan kesehatan, dulu kolaborasinya masih dengan Dinas Kesehatan,  dan  aman  saja.  Nah  mulai  ditahun  2021  kita  sudah  mulai  fokus  untuk  isu pencegahan  perkawinan  anak,  jadinya  kita  berkolaborasinya  dengan  DP3AKB.  (Ina Afrina, Koordinator Program, PD Aisyiyah Bojonegoro)
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Aisyiyah sudah pernah berkolaborasi dengan  organisasi  perangkat  daerah  dan  kerja  sama  tersebut  berjalan  dengan  baik. Dikarenakan  baru  pertama  kali  bekerja  sama  dengan  DP3AKB  sehingga  dapat dikatakan bahwa Aisyiyah dengan DP3AKB tidak pernah terjadi konflik sebelumnya. Sedangkan hasil wawancara dengan UKM Kependudukan menyatakan bahwa :
Sebelum  kita  menyatakan  kerja  sama  dengan  DP3AKB  dalam  pencegahan  pernikahan anak, kita sering mengundang DP3AKB sebagai pemateri diacara kita. (Teguh Cahyono, Ketua Periode 2022-2023, UKM Kependudukan Universitas Bojonegoro)
Pernyataan  tersebut  menunjukkan  bahwa  adanya  hubungan  yang  baik  antara UKM  Kependudukan  dengan  DP3AKB.  Kerja  sama  yang  positif  juga  terjalin  antara

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Putri Herlinia Erika,
Septi Wulandari, Musta ’ana http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7688 to this article
Page 333-352 Volume 11 Issue 2 (December) 2023
media  massa  dengan  pemerintah,  ditunjukkan  pernyataan  dari  pemimpin  redaksi yaitu :
Kita sudah sering bekerja sama dengan dinas-dinas sebelum pada isu pernikahan anak ini, dan aman tidak ada konflik, paling-paling terdapat kesalahan kecil dalam publikasi kita mereka  mengonfirmasi.  (Muhammad  Suaeb,  Pemimpin  Redaksi,  Jawa  Pos  Radar Bojonegoro)
Secara  keseluruhan,  kondisi  awal  dalam  kolaborasi  antara  pemerintah  dengan media massa, akademisi dan NGO memiliki sejarah kerja sama yang baik, adanya sejarah kerja  sama  yang  baik  antar  pihak  yang  terlibat  menggambarkan  tingkat  kepercayaan awal  terhadap  kemitraan  sehingga  memudahkan  terjadinya  kolaborasi.  Adanya kesamaan  tujuan  yakni  ingin  bermanfaat  untuk  masyarakat  menjadi  pendorong  para aktor  untuk  turut  berpartisipasi  dalam  kolaborasi.  Namun  masih  terdapat ketidakseimbangan  kekuatan  dan  sumber  daya.  Ketidakseimbangan  ini  kemudian menimbulkan dominasi dan berisiko mengurangi partisipasi aktor lain dalam kolaborasi (Ansell  &  Gash,  2008).  Jika  ketidakseimbangan  pada  kondisi  awal  terlalu  besar  maka proses kolaborasi tidak akan optimal (Trisniati et al., 2022).

## Desain Kelembagaan
Desain  kelembagaan  mengacu  pada  regulasi  yang  mengatur  dalam  proses kolaborasi.  Desain  kelembagaan  yang  jelas  dan  terorganisir  akan  sangat mempengaruhi  kemajuan  kerja  sama  karena  pada  tataran  prosedural  menjadi  salah satu  bentuk  legitimasi.  Aturan  main  dalam  ikut  berpartisipasi  ditunjukkan  adanya perjanjian kerja sama yang disampaikan oleh Kabid P3A pada DP3AKB yaitu :
Kalau  dengan  Aisyiyah  kita  ada  MoU,  dengan  Radar  juga  ada.  Untuk  aturan-aturan kolaborasinya ya itu saat MoU. Kalau sesama OPD ya tidak ada” (Bayu Linuwih, Kepa la Bidang P3A, DP3AKB Kab. Bojonegoro)
Pernyataan  tersebut  menunjukkan  adanya  aturan  kerja  sama  yang  disepakati para pihak dalam perjanjian kerja sama (MoU). Sedangkan tanggung jawab serta peran dari  OPD  sudah  dijelaskan  pada  Peraturan  Bupati  Tentang  Pencegahan  Pernikahan Usia Anak di Kabupaten Bojonegoro (Peraturan Bupati, 2016), kerja sama antar OPD lebih tepat disebut dengan sinergitas, sehingga tidak diperlukan perjanjian kerja sama. Pernyataan dari Kabid P3A tersebut didukung pernyataan dari pihak Aisyiyah yang mengatakan bahwa :
Ada perjanjian kerja sama yang sah secara hukum, tanda tangan diatas materai lengkap semuanya  dan  bisa  dipertanggungjawabkan.  (Ina  Afrina,  Koordinator  Program,  PD Aisyiyah Bojonegoro)
Berdasarkan  pernyataan  tersebut  menunjukan  bahwa  forum  yang  dibentuk dimulai dari pertemuan secara langsung saat perjanjian kerja sama. Sedangkan hasil wawancara dengan UKM Kependudukan menyatakan bahwa :

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Putri Herlinia Erika,
Septi Wulandari, Musta ’ana http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7688 to this article
Page 333-352 Volume 11 Issue 2 (December) 2023
Kami tidak ada  MoU dengan DP3AKB, hanya perjanjian kerja sama secara lisan saja, kami  menyatakan  ingin  berpartisipasi  dalam  pencegahan  pernikahan  anak.  (Teguh Cahyono, Ketua Periode 2022-2023, UKM Kependudukan Universitas Bojonegoro) Pernyataan  ini  menunjukkan  bahwa  UKM  Kependudukan  tidak  terikat  pada perjanjian kerja sama secara administratif. Hal ini berisiko tidak dilibatkan secara aktif karena tidak ada aturan yang mengikat. Selanjutnya pada aspek transparansi didalam proses kolaborasi berdasarkan pandangan pihak Aisyiyah sebagai berikut :
Setelah  by  data  akhirnya  kita  koordinasi  dan  audiensi  dengan  OPD  terkait  dengan pemangku  kebijakan  terkait.  Disini  DP3AKB  menjabarkan  programnya  kemudian  apa hal-hal  yang  bisa  kita  sinergikan.  Kita  memperkenalkan  Aisyiyah  seperti  ini,  punya beberapa majelis yang memang fokus diisu abd dan d. (Ina Afrina, Koordinator Program, PD Aisyiyah Bojonegoro)

## Pihak Aisyiyah juga menambahkan :
Untuk  transparansi  kegiatan  tentu  ada,  media  kita  libatkan.  Kalau  kita  kegiatan dilapangan ya kita kegiatannya apa dan goals  yang dicapai apa, kita juga ada laporan, laporan itu kalau kaitannya dengan laporan ditingkat pemerintahan kan biasanya ada dari pemkab itu minta apa kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh LSM ya kita melaporannya by itu. Biasanya sudah ada templatenya kita tinggal mengikuti (Ina Afrina, Koordinator Program, PD Aisyiyah Bojonegoro)
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  transparansi  dalam  kolaborasi  Aisyiyah ditunjukkan dengan keterbukaan Aisyiah mengenai sumber daya yang mereka miliki dan  transparansi  dalam  mempublikasikan  kegiatan  yang  telah  dilakukan.  Aisyiyah juga  melaporkan  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan  dalam  upaya  pencegahan pernikahan  usia  anak  kepada  pihak  pemerintah.  Berbeda  halnya  dengan  yang disampaikan oleh pihak media massa yaitu :
Kami tidak ada pelaporan atas apa yang telah kami lakukan, dinas sudah bisa melihat itu sendiri  dari  publikasi  kita.  (Muhammad  Suaeb,  Pemimpin  Redaksi,  Jawa  Pos  Radar Bojonegoro)
Pernyataan  tersebut  menunjukkan  bahwa  media  massa  tidak  ada  laporan lanjutan atas apa yang telah dilakukan dalam upaya pencegahan pernikahan usia anak. Hal serupa juga diungkapkan oleh UKM Kependudukan yang mengatakan bahwa :
Kita minta data kepada DP3AKB untuk menjalankan proker kita. Setelah itu ya sudah selesai, tidak ada komunikasi apa-apa lagi. Kita juga tidak melaporkan kegiatan kita kepada dinas.  (Teguh  Cahyono,  Ketua  Periode  2022-2023,  UKM  Kependudukan  Universitas Bojonegoro)
Dengan  demikian,  desain  kelembagaan  dalam  kolaborasi  ini  menunjukkan masing-masing  pihak  bersikap  terbuka  dan  bersedia  menerima  masukan.  Namun masih ada pihak yang tidak terikat kerja sama secara administratif, dan juga tidak ada komunikasi  atau  laporan  mengenai  kegiatan  yang  telah  dilakukan  dalam  mencegah

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Putri Herlinia Erika,
Septi Wulandari, Musta ’ana http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7688 to this article
Page 333-352 Volume 11 Issue 2 (December) 2023
pernikahan  usia  anak,  sehingga  terkesan  bertindak  sendiri-sendiri,  membuat  desain kelembagaan  belum  optimal.  De  Seve  menyatakan  bahwa  salah  satu  indikator keberhasilan collaborative governance adalah adanya kepastian atau kejelasan dalam tata kelola, termasuk siapa saja yang menjadi anggota dari collaborative governance (Arifin & Utami, 2018).

## Kepemimpinan Fasilitatif
Dalam  berkolaborasi  sangat  rawan  terjadi  konflik  dan  ketidakpercayaan  antar pemangku  kepentingan,  karena  terdapat  perbedaan  cara  berpikir  dari  pemangku kepentingan yang terlibat. Maka dibutuhkan kepemimpinan yang dapat diandalkan sebagai  mediator  dalam  kolaborasi  (Ansell  &  Gash,  2008).  Pandangan  Kabid  P3A mengenai kepemimpinan fasilitatif yaitu :

## Kami tidak mengarahkan, tidak berhak, karena mereka punya kewenangan sendiri. (Bayu
Linuwih, Kabid P3A, DP3AKB Kab. Bojonegoro)
Pernyataan dari pihak media massa mendukung pernyataan tersebut yaitu :
Kalau  salah  ya  mereka  konfirmasi,  ini  nggak  gini,  mereka  tetap  mantau  yang  kita publikasi,  kalau  memang  nggak  bener  ya  kita  perbaiki.  (Muhammad  Suaeb,  Pemimpin Redaksi, Jawa Pos Radar Bojonegoro)
Sehingga  kepemimpinan  fasilitatif  dalam  kolaborasi  ini  belum  berjalan  dengan baik. Sebab komunikasi yang dilakukan hanya sebatas teguran saja. Adanya pandangan bahwa  setiap  instansi  punya  kewenangan  masing-masing  menjadikan  kepemimpinan faisilatif  tidak  dapat  berjalan  dengan  baik.  Sehingga  para  pemangku  kepentingan menjalankan  program  sesuai  standar  operasional  prosedur  (SOP)  instansi  mereka masing-masing.  Padahal,  kepemimpinan  fasilitatif  memegang  peran  penting  dalam proses  tata  kelola  kolaboratif.  Urgensinya  adalah  untuk  mempertemukan  para pemangku kepentingan dan melibatkan mereka semua dalam program bersama dalam semangat kerja sama (Arifin & Utami, 2018).

## Proses Kolaborasi
a. Dialog Tatap Muka ( Face To Face Dialogue )
Semua collaborative  governance dibangun  berdasarkan  adanya  dialog  antar pemangku  kepentingan.  Dialog  tatap  muka  sering  kali  dilakukan  untuk mengidentifikasi  keuntungan  bersama  dan  dapat  menghilangkan  stereotip  serta hambatan dalam berkomunikasi (Ansell & Gash, 2008). Dialog tatap muka merupakan aspek penting bagi semua kelompok pemangku kepentingan (Bichler & Lösch, 2019). Pernyataan  Kabid  P3A  tentang  adanya  dialog  tatap  muka  antara  pemangku kepentingan adalah sebagai berikut :

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Putri Herlinia Erika,
Septi Wulandari, Musta ’ana http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7688 to this article
Page 333-352 Volume 11 Issue 2 (December) 2023
Pertemuan  terkadang  diselenggarakan  oleh  kita  sendiri,  terkadang  dari  Bakorwil terkadang  juga  diselenggarakan  oleh  LSM,  nggak  pasti.  (Bayu  Linuwih,  Kabid  P3A, DP3AKB Kab. Bojonegoro)
Pernyataan  tersebut  menunjukkan  bahwa  pertemuan  antar stakeholder telah dilaksanakan dan tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintah saja, namun juga oleh NGO. Pernyataan tersebut kemudian didukung penjelasan dari pihak Aisyiyah yaitu:
Pernah dan sering. Pernah juga kita mengadakan terakhir bulan Agustus kalau ga salah, kita  sebagai  penyelenggara  kita  mengumpulkan  berbagai  OPD  mulai  dari  Kemenag, DP3AKB, Dinas Kesehatan, Pengadilan Agama, Dinas Sosial juga dari rumah sakit. Kita pernah  undang  diskusi  bersama,  apa  hal-hal  yang  perlu  kita  rekomendasikan  untuk dibawa ke musrenbangda (Ina Afrina, Koordinator Program, PD Aisyiyah Bojonegoro) Peneliti  mencantumkan  gambar  dibawah  ini  sebagai  data  pendukung  dari adanya dialog tatap muka yang dilakukan.
Gambar 1. Pelaksanaan Pertemuan Rutin Sumber : Dokumentasi dari DP3AKB Kab. Bojonegoro
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  menujukan  pihak  yang  terlibat  dalam  forum adalah dari OPD dan LSM. Dalam pertemuan tersebut membahas usulan-usulan yang akan  dibawa  saat  musyawarah  rencana  pembangunan  daerah  (musrenbangda). Namun dari penjelasan tersebut juga menujukkan bahwa media massa dan akademisi tidak terlibat dalam forum. Yang kemudian  didukung pernyataan  dari  pihak media massa bahwa :
Dalam forum kita tetep bagian mendokumentasikan acara, kalau untuk program program lebih ke para ahli (Muhammad Suaeb, Pemimpin Redaksi, Jawa Pos Radar Bojonegoro) Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa media massa tidak terlibat dialog  dalam  membahas  kasus.  Hal  senada  juga  disampaikan  oleh  pihak  UKM Kependudukan yaitu :
Kita tidak pernah berdiskusi untuk membahas kasus, kita hanya diundang pada sebuah acara  untuk  menjadi  pendengar,  mereka  meminta  delegasi,  kita  datang  mendengarkan

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Putri Herlinia Erika,
Septi Wulandari, Musta ’ana http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7688 to this article
Page 333-352 Volume 11 Issue 2 (December) 2023
materi,  kemudian  pulang.  (Teguh  Cahyono,  Ketua  Periode  2022-2023,  UKM Kependudukan Universitas Bojonegoro)
Model  tata  kelola  kolaboratif  mengharuskan  seluruh  pemangku  kepentingan berpartisipasi  dalam  dialog,  untuk  mewakili  diri  mereka  sendiri  dalam mengekspresikan  kepentingannya  (Astuti,  2020;  Booher  &  Innes, 2002).  Dialog  tatap muka lebih dari sekadar negosiasi biasa. Melalui dialog tatap muka ini, antagonisme dan  rasa  tidak  hormat  antar  pihak  dapat  diminimalisir  serta  memungkinkan  kerja sama mereka sesuai dengan tujuan dan kebermanfaatan bersama (Garvera et al., 2021). Namun  kenyataannya  dialog  tatap  muka  antar  pemangku  kepentingan  dalam kolaborasi pencegahan pernikahan usia anak di Kabupaten Bojonegoro belum berjalan optimal,  karena  dari  aktor  media  massa  dan  akademisi  tidak  pernah  terlibat  dalam forum untuk membahas kasus.

## b. Membangun Kepercayaan ( Trust Building )
Sejarah  kerja  sama  yang  baik  membangun  kepercayaan  awal  dalam berkolaborasi,  sehingga  memudahkan  untuk  bekerja  sama.  Dalam  membangun kepercayaan  juga  tidak  bisa  lepas  dari  dialog  tatap  muka.  Namun  diketahui  bahwa pada  aspek  dialog  tatap  muka  belum  berjalan  dengan  optimal.  Sehingga  peneliti menganalisa  usaha  para  pemangku  kepentingan  dalam  membangun  kepercayaan. Pandangan Aisyiyah mengenai aspek membangun kepercayaan dalam kolaborasi ini adalah :
Sebelum  kita  meyakinkan  mereka  kita  sudah  berkegiatan  sebelumnya,  kita  sudah  ada program,  kita  sudah  berprogram  kita  sudah  punya  kegiatan  konkret.  (Ina  Afrina,

## Koordinator Program, PD Aisyiyah Bojonegoro)
Pernyataan  tersebut  menunjukkan  usaha  Aisyiyah  dalam  membangun kepercayaan  adalah  dengan  kinerja  mereka.  Sedangkan  dari  sudut  pandang  media massa  dalam  membangun  kepercayaan  adalah  menyajikan  data  sebenar-benarnya. Ditunjukkan pernyataan dari pemimpin redaksi yaitu :
Kita  berusaha  menyajikan  data  sefaktual  mungkin  (Muhammad  Suaeb,  Pemimpin Redaksi, Jawa Pos Radar Bojonegoro).
Sehingga dapat dikatakan pada aspek membangun kepercayaan antara pemangku kepentingan  telah  berjalan  dengan  baik.  Kepercayaan  dalam  hal  ini  timbul  karena adanya  timbal  balik  antara  pihak-pihak  yang  terlibat.  Bentuk  timbal  balik  yang pertama ditunjukkan dengan kinerja para aktor dalam upaya pencegahan pernikahan usia anak yang dilakukan sesuai peran masing-masing instansi. Bentuk timbal balik yang  kedua  ditunjukkan  dengan  keterbukaan  informasi,  data,  dan  sikap,  serta kesediaan  untuk  menerima  masukan  dari  pihak  lainnya.  Berdasarkan  data  tersebut mendukung  penelitian  (Ansell  &  Gash,  2008)  yang  menunjukkan  bahwa  adanya keterbukaan  dalam  kerja  sama  dapat  membangun  kepercayaan  antar  pemangku

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Putri Herlinia Erika,
Septi Wulandari, Musta ’ana http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7688 to this article
Page 333-352 Volume 11 Issue 2 (December) 2023
kepentingan. Sehingga membangun kepercayaan memerlukan upaya kolaboratif dari semua  pihak,  hal  ini  agar  tidak  ada  kesalahpahaman  diantara  aktor  yang  terlibat (Kurniawan et al., 2022).

## c. Komitmen Terhadap Proses ( Commitment To Process )
Peneliti  melihat  tahapan  ini  dari  tiga  aspek  antara  lain  saling  memahami ketergantungan,  kepemilikan  proses  bersama  dan  keterbukaan  terhadap pengembangan  capaian  bersama  (Ansell  &  Gash,  2008).  Adanya  kondisi  saling ketergantungan  dari  pemangku  kepentingan  akan  meningkatkan  komitmen  dalam berkolaborasi.  Kolaborasi  bukan  hanya  sekedar  kesepakatan  satu  kali  saja  tetapi diharapkan  proses  kegiatan  kerja  sama  yang  berkelanjutan  dan  saling menguntungkan. Aspek pertama, saling memahami ketergantungan terlihat dari peran masing-masing  aktor.  Pemerintah  membutuhkan  lembaga  swadaya  masyarakat sebagai  organisasi  yang  bersentuhan  langsung  dengan  masyarakat,  untuk  bisa menentukan  kebijakan  yang  tepat  guna  sesuai  kondisi  dan  kebutuhan  masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh pihak Aisyiyah yaitu :
Kita melihat ini masalah, sedangkan kita di Aisyiyah kan punya massa diranting desa, itu kita tau kebutuhan atau permasalahan didesa, sehingga kita yang menjembatani antara massa  kita  ditingkat  desa  sampai  dengan  pemangku  kebijakan  ditingkat  daerah  (Ina Afrina, Koordinator Program, PD Aisyiyah Bojonegoro)
Pernyataan  tersebut  sekaligus  menunjukkan  adanya  kepemilikan  proses bersama, dimana LSM berperan dalam wujud perpanjangan tangan dari pemerintah untuk  meneruskan  edukasi,  sosialisasi  dan  kebijakan.  Hal  yang  sama  juga  terdapat pada  peran  media  massa,  yaitu  sebagai  sarana  untuk  menyebarluaskan  edukasi kepada  masyarakat.  Serta  membantu  menginformasikan  pemerintah  atas  suatu kondisi di masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh pihak Radar Bojonegoro yaitu  :
Kita dapat data untuk kita publish, untuk kita disampaikan ke masyarakat. Jadi, Radar sebagai rujukan dinas. Di kecamatan ini ada gini, dinas kan juga nggak bisa menjangkau sampai sedetail itu, kita juga membantu terkait memberitahu mereka disana ada kaya gini, ada  fenomena  apa,  kaya  gitu.  Dari  publikasi  kita  mereka  tau  terus  membuat  program untuk menindaklanjuti fenomena itu (Muhammad Suaeb, Pemimpin Redaksi, Jawa Pos Radar Bojonegoro)
Adanya  saling  ketergantungan  juga  ditunjukkan  dari  sudut  pandang  UKM Kependudukan yang mengatakan bahwa :
Kita membutuhkan data untuk menjalankan proker, misal kecamatan mana atau daerah mana  yang  angkanya  tinggi,  kita  membahas  bersama  internal  kita  untuk  masalah  ini, biasanya  kita  turun  ke  lapangan.  (Teguh  Cahyono,  Ketua  Periode  2022-2023,  UKM Kependudukan Universitas Bojonegoro)

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Putri Herlinia Erika,
Septi Wulandari, Musta ’ana http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7688 to this article
Page 333-352 Volume 11 Issue 2 (December) 2023
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tokoh  pemerintah,  NGO,  media  massa  dan akademisi mempunyai peran untuk melayani masyarakat dengan cara yang berbeda dan saling melengkapi. Sedangkan pada aspek keterbukaan terhadap pengembangan capaian bersama ditunjukkan dalam perjanjian kerja sama dan pertemuan rutin yang telah  dilaksanakan.  Sehingga  pada  indikator  komitmen  terhadap  proses  kolaborasi dapat  dikatakan  sudah  berjalan  dengan  baik.  Komitmen  terhadap  kolaborasi  berarti meyakini  bahwa  negosiasi  dengan  itikad  baik  ditujukkan  untuk  mengembangkan potensi keuntungan bersama dan merupakan cara terbaik untuk mencapai hasil yang diinginkan (Ipan et al., 2021).

## d. Pemahaman Bersama ( Share Understanding )
Tahapan  ini  peneliti  melihat  dari  adanya  tujuan  bersama  yang  jelas,  dan pemahaman terhadap definisi masalah umum. Kolaborasi antara pemerintah, media massa,  akademisi  dan  NGO  untuk  pencegahan  pernikahan  usia  anak  telah memberikan identifikasi mengenai tujuan kolaborasi yang dilaksanakan, yaitu untuk mencegah  pernikahan  usia  anak.  Bagi  para  tokoh  pemerintah,  tujuan  tersebut merupakan  bagian  dari  strategi  nasional  yang  harus  dicapai.  Sedangkan  bagi  aktor media massa, akademisi, dan NGO hal ini sejalan dengan kehadiran mereka yaitu ingin bermanfaat  untuk  masyarakat  sesuai  peran  masing-masing  instansi.  Pandangan Aisyiyah mengenai tujuan bersama ini adalah :
Karena  kita  kan  perlu  membangun  sinergi,  maksutnya  gini,  Aisyiyah  kan  yang  tau bagaimana  kondisi  dilapangan,  sedangkan  OPD  terutama  DP3AKB  itu  kan  selaku pemangku kebijakan nah kita bisa melakukan upaya  pencegahan plus penanganan, kalau pencegahan  kami  dari  Aisyiyah  juga  melakukan  edukasi  sosialisasi...  .  (Ina  Afrina, Koordinator Program, PD Aisyiyah Bojonegoro).
Pernyataan  tersebut  dibuktikan  sekaligus  sebagai  validitas  data  bahwa  sejalan dengan  Peraturan  Bupati  Bojonegoro  Nomor  39  Tahun  2016  Tentang  Pecegahan Perkawinan  Usia  Anak  yang  secara  khusus  tercantum  pada  Bab  VI  Pasal  11 sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah ini :

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Putri Herlinia Erika,
Septi Wulandari, Musta ’ana http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7688 to this article
Page 333-352 Volume 11 Issue 2 (December) 2023

## Gambar 2. Peraturan Bupati Bojonegoro No. 39 Tahun 2016
Sumber : Dokumen Perbup Bojonegoro No. 39 Tahun 2016
Aspek  kedua,  pemahaman  terhadap  definisi  masalah  umum.  Masalah  umum dalam hal ini adalah pernikahan usia anak. Pihak pemerintah memahami masalah ini adalah sebagai perwujudan misi ke empat Kabupaten Bojonegoro yaitu mewujudkan rasa  aman  dan  keberpihakan  bagi  perempuan,  anak,  penyandang  disabilitas,  serta kaum dhuafa. Sedangkan Koordinator program dari tim inklusi  PD Aisyiyah saat sesi wawancara menyampaikan :
Aisyiyah itu organisasi perempuan, ya memang ya lebih peka pada isu ini, mengenai isu keluarga  perempuan  dan  anak.”  (Ina  Afrina,  Koordinator  Program,  PD  Aisyiyah

## Bojonegoro)
Pernyataan  tersebut  menunjukkan  pemahaman  Aisyiyah  terhadap  masalah pernikahan  usia  anak  selaku  organisasi  perempuan.  Sedangkan  pihak  media  massa memahami fenomena pernikahan usia anak yang terjadi dimasyarakat membutuhkan perhatian serius, sehingga menjadi topik penting untuk diangkat.
Dengan  demikian,  dalam  upaya  pencegahan  pernikahan  usia  anak  perlu dilakukan bersama-sama dan sikap saling melengkapi peran. Pemahaman mengenai krisis  pernikahan  usia  anak  dapat  mendorong  kesadaran  akan  urgensi  pencegahan pernikahan  usia  anak.  Hal  ini  kemudian  meningkatkan  kesadaran  akan  pentingnya melibatkan berbagai pihak dalam upaya pencegahan pernikahan usia anak. Tujuan visi

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Putri Herlinia Erika,
Septi Wulandari, Musta ’ana http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7688 to this article
Page 333-352 Volume 11 Issue 2 (December) 2023
akan tercapai ketika semua pihak mempunyai pemahaman yang sama tentang tujuan yang akan dicapai (Kurniawan et al., 2022).

## e. Hasil Pertengahan ( Intermediate Outcame )
Hasil dari tujuan dan keuntungan dari kolaborasi yang dirasakan dalam praktik secara  nyata  akan  menjadi  motor  penggerak  keberlangsungan  kolaborasi  meskipun dalam skala kecil. Peneliti menganalisa keuntungan yang dirasakan Aisyiyah melalui hasil wawancara dengan Koordinator program, yang menyatakan sebagai berikut :
Hasil kolaborasi perhari ini ya keberadaan kita sudah diakui pemerintah kemudian yang kedua  keberhasilan  kita  kan  ada  intervensi  spesifik  itu  sudah  pernah  dilaporkan,  oleh pemkab  ke  provinsi  untuk  penilaian  kerja.  (Ina  Afrina,  Koordinator  Program,  PD Aisyiyah Bojonegoro)
Berdasarkan  pernyataan  tersebut  menunjukkan  kemenangan  kecil  dari kolaborasi ini sudah dirasakan oleh Aisyiyah dimana keberadaan mereka diakui oleh pemerintah  dalam  bentuk  laporan  kegiatan  yang  diserahkan  oleh  pemerintah kabupaten  kepada  provinsi  atas  upaya  yang  telah  dilakukan  dalam  pencegahan pernikahan  usia  anak.  Pernyataan  tersebut  juga  menunjukkan  adanya  simbiosis mutualisme,  dimana  Aisyiyah  mendapat  pengakuan  dan  aktor  pemerintah diuntungkan atas kinerja Aisyiyah.
Sedangkan  dari  sudut  pandang  media  massa  terhadap  keuntungan  mereka dalam kolaborasi ini yaitu :
Keuntungan yang kita dapatkan ya kita dapat berita yang bisa kita publish, Kita dapat data yang bisa disampaikan ke masyarakat (Muhammad Suaeb, Pemimpin Redaksi, Jawa Pos Radar Bojonegoro)
Secara  keseluruhan,  hasil  pertengahan  telah  dirasakan  oleh  masing-masing pihak.  Terutama  oleh  pemerintah,  karena  telah  terbantu  dalam  mengurangi permasalahan pernikahan usia anak. Sedangkan kemenangan kecil yang didapatkan aktor  non  pemerintah  adalah  keterbukaan  data  untuk  menunjang  program  kerja masing-masing instansi. Kolaborasi lebih mungkin berlanjut ketika mendapatkan hasil dari  kolaborasi,  meskipun  keuntungan  dari  kolaborasi  secara  nyata  masil  kecil, diharapkan  keuntungan  kecil  tersebut  menjadi  pendorong  dalam  membangun kepercayaan dan komitmen bersama para pemangku kepentingan.
Tanpa  kolaborasi  ini,  para  aktor  yang  menangani  isu  tersebut  tidak  akan mengetahui  apa  permasalahan  yang  ada  atau  dititik  mana  masyarakat  mengalami sebuah permasalahan, begitu pula sebaliknya (Gunawan & Ma`ruf Farid, 2020). Hasil dari temuan dapat divisualisasikan seperti gambar dibawah ini :

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Putri Herlinia Erika,
Septi Wulandari, Musta ’ana http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7688 to this article
Page 333-352 Volume 11 Issue 2 (December) 2023
Gambar 3. Proses Collaborative Governance Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Anak Di Kabupaten Bojonegoro , Sumber: Peneliti, 2023

## SIMPULAN
Pelaksanaan collaborative governance dalam pencegahan pernikahan usia anak di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan  bahwa  telah  dilaksanakan  dengan  cukup  baik.  Namun  ada  beberapa aspek yang belum optimal dalam pelaksanaannya. Sejarah kerja sama yang baik antara pemangku  kepentingan  memberikan  kemudahan  dalam  berkolaborasi,  meskipun terdapat ketidakseimbangan kekuatan dan sumber daya pada kondisi awal, dimana pemerintah  memiliki  kekuatan  yang  paling  besar  diantara  para  pemangku kepentingan. Desain kelembagaan dalam kolaborasi pencegahan pernikahan usia anak masih belum berjalan  optimal, karena  masih ada pihak yang tidak terikat perjanjian kerja  sama  secara  administratif,  dan  juga  tidak  ada  laporan  ataupun  komunikasi mengenai  kegiatan  dalam  upaya  pencegahan  pernikahan  usia  anak  dari  masing- masing  aktor,  sehingga  terkesan  bertindak  sendiri-sendiri.  Kepemimpinan  fasilitatif dalam  kolaborasi  ini  masih  belum  berjalan  optimal.  Karena  komunikasi  yang dilakukan hanya sebatas teguran saja.
Dalam  proses  kolaborasi,  dialog  tatap  muka  antara  pemangku  kepentingan belum  optimal  karena  pertemuan  rutin  yang  dilakukan  hanya  antara  OPD  dengan LSM.  Media  massa  dan  akademisi  tidak  pernah  terlibat  dalam  dialog  pembahasan kasus.  Aspek  membangun  kepercayaan  menunjukkan  sudah  berjalan  dengan  baik.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Putri Herlinia Erika,
Septi Wulandari, Musta ’ana http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7688 to this article
Page 333-352 Volume 11 Issue 2 (December) 2023
Adanya  timbal  balik  antara  pemangku  kepentingan  menumbuhkan  kepercayaan dalam  kolaborasi.  Komitmen  terhadap  proses  juga  sudah  berjalan  bengan  baik, ditunjukkan adanya saling ketergantungan dari para pemangku kepentingan. Dimana para pemangku kepentingan memiliki peran untuk melayani publik dengan cara yang berbeda  sehingga  saling  melengkapi.  Pemahaman  bersama  dalam  kolaborasi  sudah berjalan dengan baik ditunjukkan adanya tujuan bersama yang jelas dan pemahaman peran dari masing-masing pihak. Sedangkan untuk hasil pertengahan, yang dirasakan masih sebatas  terpenuhinya kebutuhan internal masing-masing instansi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang collaborative  governance dalam  pencegahan pernikahan usia anak di Kabupaten Bojonegoro, peneliti  merekomendasikan kepada pemerintah  khususnya  DP3AKB  Kabupaten  Bojonegoro  untuk  menciptakan  kondisi kepemimpinan  yang  mampu  memberdayakan  pemangku  kepentingan  non pemerintah,  minimal  menyelenggarakan  pertemuan  rutin  setiap  tiga  bulan  sekali untuk  mengetahui  perkembangan  dan  permasalahan  terkait  kegiatan  pencegahan pernikahan usia anak yang telah dilaksanakan oleh pihat-pihak terkait. Selain itu, hal ini juga merupakan bentuk dialog tatap muka untuk lebih meningkatkan kepercayaan antar pemangku kepentingan dengan harapan dapat berperan aktif dan berkomitmen dalam proses kolaborasi.

## REFERENSI
Afandi,  M.  N.,  Tri  Anomsari,  E.,  Novira,  A.,  &  Sudartini,  S.  (2023). Collaborative Governance In A Mandated Setting: Shifting Collaboration in Stunting Interventions at Local  Level .  Development  Studies  Research, 10 (1).  https://doi.org/10.1080/ 21665095.2023.2212868
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice . Journal of Public  Administration  Research  and  Theory, 18 (4),  543 – 571.  https://doi.org/ 10.1093/jopart/mum032
Arifin, S., & Utami, D. (2018). Collaborative Governance Dalam Program Rintisan Desa Inklusif Di Desa Sendangadi Kecamatan Mlati. E-Juarnal Fisip UNY , 7 (3), 315 – 332. Arnofia,  L.  (2023). Bojonegoro  Peringkat  9  Tertinggi  Pernikahan  Dini  seJatim.  Pengadilan Agama  Bojonegoro  Klas  IA.  https://www.pa-bojonegoro.go.id/article/Bojonegor o- Peringkat-9-Tertinggi-Pernikahan-Dini-seJatim
Astuti,  W.  dan  R.  (2020).  Collaborative  Governance  Dalam  Perspektif  Administrasi Publik. In T. D. Press (Ed.), Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Diponegoro  (1st  ed.).  Program  Studi Doktor  Administrasi  Publik  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas Diponegoro.
Berita Anak Surabaya. (2023). UNICEF: Indonesia Peringkat 8 Dunia Banyaknya Kasus Pernikahan  Dini.  Kumparan.  https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/unicef-

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Putri Herlinia Erika,
Septi Wulandari, Musta ’ana http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7688 to this article
Page 333-352 Volume 11 Issue 2 (December) 2023
indonesia-peringkat-8-dunia-banyaknya-kasus-pernikahan-dini- 20eMLxG2FyL/full
Bichler, B. F., & Lösch, M. (2019). Collaborative Governance in Tourism: Empirical Insights Into  A  Community-Oriented  Destination .  Sustainability  (Switzerland),  11(23). https://doi.org/10.3390/su11236673
Booher, D. E., & Innes, J. E. (2002). Network  Power in Collaborative  Planning.  Journal of Planning  Education  and  Research ,  21(3),  221 – 236.  https://doi.org/10.1177/ 0739456X0202100301
Bupati,  P.  (2016).  Peraturan  Bupati  Bojonegoro  Nomor  39  Tahun  2016  Tentang Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak Di Kabupaten Bojonegoro.
Castañer,  X.,  &  Oliveira,  N.  (2020). Collaboration,  Coordination,  and  Cooperation  Among Organizations:  Establishing  the  Distinctive  Meanings  of  These  Terms  Through  a Systematic  Literature  Review .  Journal  of  Management,  46(6),  965 – 1001. https://doi.org/10.1177/0149206320901565
Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Mixed Methods Procedures. In Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.
DiGiuseppe, M., & Haer, R. (2023). The wedding bells of war: The influence of armed conflict on  Child  Marriages  in  West  Africa .  Journal  of  Peace  Research,  60(3),  474 – 488. https://doi.org/10.1177/00223433221080056
Duadji,  N.,  &  Tresiana,  N.  (2022).  A nalysis  of  Child  Marriage  and  Related  Policies  in Indonesia:  Sustainable  Development  Issue .  Problemy  Ekorozwoju,  17(1),  101 – 113. https://doi.org/10.35784/pe.2022.1.10
Garvera, R. R., Arifin, F. S., & Fazrilah, A. N. (2021). Collaborative Governance Dalam Mewujudkan Desa Mandiri. Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 8(3), 502 – 513.
Gunawan,  A.,  &  Ma`ruf  Farid,  M.  (2020).  Collaborative  Governance  Dalam  Upaya Merespon  Pengaduan  Masyarakat  Terkait  Lalu  Lintas  (Studi  Pada  Radio  Suara Surabaya  Dan  Kepolisian  Resort  Kota  Besar  Surabaya). Jurnal  of  Public  Sector Innovation , 1 – 10.
Humaniora.  (2023).  Menekan  Angka  Pernikahan  di  Usia  Dini.  Media  Indonesia. https://epaper.mediaindonesia.com/detail/menekan-angka-pernikahan-di-usia- dini
Ipan,  Purnamasari,  H.,  &  Priyanti,  E.  (2021).  Collaborative  Governance  dalam Penanganan Stunting. Kinerja, 18(3), 383 – 391.
Kurnia, D. (2023). Kemenag Jatim Keluarkan Hingga 15.881 Dispensasi Nikah di Bawah Usia  Syarat.  Republika.  https://news.republika.co.id/berita/romjso436/kemenag- jatim-keluarkan-hingga-15881-dispensasi-nikah-di-bawah-usia-syarat
Kurniawan,  I.,  Widianingsih,  I.,  Wiradinata,  S.,  &  Raharja,  S.  (2022).  Collaborative Governance Dalam Pengembangan Kampung Wisata Dalam Mengatasi Persoalan

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Putri Herlinia Erika,
Septi Wulandari, Musta ’ana http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7688 to this article
Page 333-352 Volume 11 Issue 2 (December) 2023
Kumuh  Di  Kota  Tangerang  .  Aliansi:  Jurnal  Politik,  Keamanan  Dan  Hubungan Internasional, 19(1), 105 – 113.
Latifiani, D. (2019). the Darkest Phase for Family: Child Marriage Prevention and Its Complexity  in  Indonesia.  Journal  of  Indonesian  Legal  Studies,  4(2),  241 – 258. https://doi.org/10.15294/jils.v4i2.34708
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook (3rd ed.) . SAGE Publications Inc.
Oktafien,  F.  (2021).  Collaborative  Governance  Dalam  Penanganan  Kasus  Kekerasan Terhadap  Anak  Dibawah  Umur  di  Kota  Pekanbaru  tahun  2017-2019. Jom  Fisip ,
8 (2), 248 – 253. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/30857 Sidiq, U., & Choiri, M. (2019).  Metode  Penelitian Kualitatif  di Bidang Pendidikan. In Journal  of  Chemical  Information  and  Modeling  (vol.  53,  issue  9). http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan.pdf
Sugiyono.  (2013).  Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  Dan  R&D.  In Alfabeta,  CV (19th ed., Issue April).
Sukmawati, N., Suprastiyo, A., & Rupiarsieh. (2022). Collaborative Governance Dalam Pencegahan  Tindak  Kekerasan  Pada  Anak  Di  Kabupaten  Bojonegoro.  Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, 6(2), 24 – 36.
Tilano, F., & Suwitri, S. (2019). Collaborative Governance Dalam Upaya Keselamatan Lalu  lintas  Dan  Angkutan  Jalan  Di  Kota  Semarang.  Jurnal  UNDIP,  153 – 180. https://doi.org/10.1017/cbo9781139175937.011
Trisniati, E., Cadith, J., Sapto Nugroho, K., Studi Administrasi Publik, P., Ilmu Sosial dan  Ilmu  Politik,  F.,  Sultan  Ageng  Tirtayasa  Banten,  U.,  Raya  Palka  Km,  J.,  & Cipocok Jaya Serang, P. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Kawasan  Ekonomi  Khusus  Collaborative  Governance  in  Developing  Special Economic Zone. Jurnal Governansi, 8(1), 1 – 18.
Walker,  J.-A.,  Mukisa,  S.,  Hashim,  Y.,  Ismail,  H.,  Omang,  J.,  Akimi,  B.,  Burkina,  Y., Bagre, F., Olivier, W., Faso, B., Compaore, J., Sultan, C. S., Chad, A., D ’nalbaye Cote, E., Seri, I., Jacques, J., Nurudeen, G., Ghana, B., Afranie, S., … Moussa, A. (2013). Mapping Early Marriage in West africa (J. Omang (ed.); Issue September 2013).
Yuliawati, L., & Faishal, N. (2022). Pernikahan Dini di Jatim Masih Tinggi, Ini Langkah Khofifah. Viva.Co.Id. https://www.viva.co.id/berita/nasional/1460055- pernikahan-dini-di-jatim-masih-tinggi-ini-langkah-khofifah?page=1