## PROBLEMATIKA HUKUM TERHADAP PEMBEBASAN (ASIMILASI) NARAPIDANA DI TENGAH COVID-19
(STUDI KASUS BAPAS II WATAMPONE)
Ikbal 1 , Andi Safriani 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar eyesofthelaw59@gmail.com

## ABSTRAK
Pembebasan narapidana dengan sistem asimilasi bukanlah hal  yang baru dalam sistem pemidanaan di negara  Indonesia.  Kata  atau  istilah  asimilasi  telah  tercantum  dalam  undang-undang  nomor  12  tahun  1995 tentang  permasyarakatan  dan  semakin  populer  di  hadapan  publik  setelah  keluarnya  Permenkumham  HAM nomor  10  tahun  2020  yang  memberikan  kebebasan  bagi  narapidana  dengan  kasus-kasus  tertentu.  Dari  hasil penelitian  di  Balai  Permasyarakatan  khususnya  Kelas  II  Watampone  sebagai  penanggungjawab  untuk melakukan  pengawasan  dan  pembimbingan  narapidana  yang  dibebaskan.  Penulis  mendapati  bahwa  masih banyaknya problem (masalah) yang dihadapi  Balai  Permasyarakatan Kelas II Watampone dalam  menjalankan program asimilasi ini.

## Kata Kunci: Narapidana, Asimilasi, Balai Permasyarakatan

## ABSTRACT
Liberation of prisoners with a new news assimilation system in Indonesia's criminal system. The word or  term  assimilation  has  been  stipulated  in  law  number  12  of  1995  concerning  correctional  services  and  is increasingly popular in public after the issuance of Permenkumham  HAM number 10 of 2020 which provides freedom  for  prisoners  with  certain  key  words.  From  the  results  of  research,  especially  in  the  Class  II Watampone  Correctional  Center  as  the  person  in  charge  of  supervising  and  guiding  released  prisoners.  The author finds that there are still many problems (problems) faced by the Watampone Class II Correctional Center in carrying out this assimilation program.
Keywords: Prisoners, Assimilation, Correctional Center

## PENDAHULUAN
Hukum  yang  diartikan  sebagai  kaidah  atau  aturan  tingkah  laku  dalam  kehidupan masyarakat. Vinogradoff mengartikan hukum sebagai seperangkat aturan yang diadakan dan dilaksanakan  oleh  suatu  masyarakat  dengan  menghormati  kebijakan  dan  pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia dan barang. Sedangkan menurut Hans kelsen, Hukum adalah ungkapan  kehendak  penguasa.  Keberadaan  hukum  dalam  masyarakat  sejalan  dengan adagium  dari  Marcus  Tullius  Cicero  Seorang  filsuf  pada  zaman  Romawi  kuno,  yaitu  " Ubi societas  ibi  Ius ",  jika  diartikan  "dimana ada  masyarakat  disitu  ada  hukum".  Adagium  yang dikemukakan  oleh  Marcus  Tullius  Cicero  ini  juga  didukung  oleh  Van  Apeldoorn  yang menyatakan "Hukum ada diseluruh dunia, dimana ada masyarakat manusia".
Perkembangan  dan  perubahan  sistem  pemidanaan  di  Indonesia  berkaitan  dengan gagasan  negara  modern  yang  menerapkan  praktik  pemisahan  kekuasaan  antara  eksekutif, legislatif  dan  yudikatif.  Di  bawah  pengaruh  negara  modern,  kejahatan  bukan  hanya pelanggaran  terhadap  kepentingan  korban,  namun  juga  pelanggaran  terhadap  kontrak  sosial yang  diusung  oleh  negara  dan  masyarakat.  Jean  Jacques  Rousseau  dalam  teorinya  tentang kehendak  etis  umum  menjelaskan  bahwa  produk  hukum  merupakan  konteks  yang  berlaku demi kepentingan individu dan mengikat publik dengan sifat yang objektif. Hukum maupun penghukuman bukan hanya sekedar kemauan dan kepentingan sebuah otoritas (institusi dan pemerintah) ataupun segelintir orang (kelompok masyarakat) namun wujud dari kepentingan umum yang hidup dalam sistem kenegaraan.
Salah  satu  bentuk  penghukuman  adalah  pemidanaan  yang  sampai  sekarang  masih menjadi  pembahasan  yang  menuai  perdebatan  panjang,  karena  seseorang  yang  dijatuhi pidana  di  haruskan  menjalani  hukuman.  Ini  berarti  secara  tidak  langsung  telah  dilakukan pembatasan  hak-hak  bagi  seseorang,  maka  dari  itu  pemberian  hukuman  bagi  narapidana haruslah  juga  memperhatikan  hak-hak  dari  narapidana  yang  tetap  harus  dilindungi  oleh negara.  Hak-hak  tersebut  tercantum  dalam  Undang-undang  No.  12  tahun  1995  tentang permasyarakatan.
Dalam Al-Qur’an di jelaskan keutamaan memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat :
ُ ءا َزَج َو َُس ُ ةَئِّ ي ُ ةَئِّ يَس اَه لْثِّم ُۖ ُْنَمَف اَفَع َُحَلْصَأ َو ُ ه  رْجَأَف ىَلَع َُِّاللّ ُۚ ُ هَنِّإ َُل ُ ب ِّح ي َُنيِّمِّلاَظلا
Artinya :
Dan  balasan  suatu  kejahatan  adalah  kejahatan  yang  setimpal,  tetapi  barang  siapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim. (QS. Asy-syura: 40).
Tujuan dari penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat  dan  kepada  terpidana  sendiri  agar  menjadi  insaf  dan  dapat  menjadi  anggota masyarakat  yang  baik.  Demikianlah  konsepsi  baru  fungsi  pemidanaan  yang  bukan  lagi sebagai  penjara  belaka,  namun  juga  sebagai  upaya  rehabilitasi  sosial  dan  reintegrasi  sosial. Konsep itu di Indonesia disebut pemasyarakatan.
Bangsa  Indonesia  sekarang  tengah  menghadapi  darurat  kesehatan  nasional  akibat wabah virus covid-19, semua kalangan dihimbau untuk berpartisipasi agar penyebaran virus ini  bisa  dihentikan  sedini  mungkin,  termasuk  pengeluaran  peraturan  pemerintah  yang  di barengi  dengan  sanksi  berupa  denda  bahkan  ancaman  pidana  bagi  masyarakat  yang  tidak mentaati aturan.
Ditengah  maraknya  perbicangan  mengenai  dampak  dan  upaya  pencegahan,  malah pemerintah  melalui  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  juga  mengeluarkan  keputusan yang  sangat  kontroversial  yaitu  pemberian  salah  satu  hak  dari  narapidana  yaitu  Pemberian Asimilasi sebagai salah satu upaya menanggulangi penyebaran covid-19 ini. Beberapa waktu yang  lalu  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Kemenkumham)  telah mengeluarkan dan membebaskan 30.432 narapidana dan Anak melalui program asimilasi dan integrasi berkenaan dengan virus corona.
Pembebasan narapidana dengan sistem asimilasi bukanlah hal yang baru dalam sistem pemidanaan  di  negara  Indonesia.  Kata  atau  istilah  asimilasi  telah tercantum  dalam  undang- undang  nomor  12  tahun  1995  tentang  permasyarakatan  dan  semakin  populer  di  hadapan publik  setelah  keluarnya  Permenkumham  HAM  nomor  10  tahun  2020  yang  memberikan kebebasan bagi narapidana dengan kasus-kasus tertentu.
Dalam  pasal  1  ayat  3  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  nomor  10  tahun  2020 menyebutkan  bahwa  "Asimilasi  adalah  proses  pembinaan  Narapidana  dan  Anak  yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat".
Ketakutan pemerintah jika salah satu narapidana terinfeksi covid-19 dari pengunjung yang  datang  akan  cepat  tersebar  ke  narapidana  lain.  Secara  prinsip  alasan  ini  bisa  diterima dan  masuk  akal  dalam  merespon  pandemi  ini.  Asimilasi  yang  diberikan  kepada  narapidana
sebagai  upaya  menghentikan  penyebaran  virus  covid-19  diarea  Lapas/Rutan  bukanlah kebijakan  tidak  diterima  begitu  saja,  meskipun  alasan  yang  digunakan  adalah  alasan kemanusiaan karena masih banyak yang harus dibenahi sebelum kebijakan ini diterapkan.
Kepala  Badan  Pemelihara  Keamanan  (Kabaharkam)  Polri,  Komisaris  Jenderal  Agus Andrianto  menyatakan  Kebijakan  tersebut  berpotensi  menimbulkan  permasalahan  baru karena saat dibebaskan mereka akan kesulitan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah wabah Covid-19, yang tentu saja akan berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, serta keamanan.
Tidak hanya itu, Petugas Balai Permasyarakatan sebagai penanggungjawab terhadap narapidana  yang  dibebaskan  dianggap  masih  kurang  sehingga  sehingga  potensi  narapidana kembali melakukan kejahatan itu sangat besar. Keputusan itupun juga mendapatkan kecaman keras  dari  berbagai  kalangan,  selain  dari  dua  instusi  tadi,  mulai  dari  masyarakat  umum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesian Corruption Wacth (ICW) dan Lain-lain. Bahkan  ICW  menuding  Yasonna  Laoly  menggunakan  pencegahan  Covid-19  sebagai  dalih untuk membebaskan para koruptor dan mengatakan ini hanyalah permainan para elit politik saja.
Yasonna Laoly lalu kemudian membantah jika ia melakukan hal ini dengan maksud khusus  dan  semua  murni  untuk  kebaikan  bersama.  Yasonna  Laoly  mengatakan  orang  yang tidak  punya  rasa  kemanusiaan  saja  yang  tidak  setuju  dengan  pembebasan  narapidana  dari Lembaga  Pemasyarakatandengan  kondisi  over  kapasistas  yang  dialami  Lembaga Pemasyarakatan ditengah pandemi Covid-19. Pernyataan tersebut untuk merespon sejumlah pihak  yang  tidak  memperikan  persetujuannya  dengan  rencana  dari  pemerintah  untuk membebaskan para narapidana.
Desakan dari berbagai kalangan yang begitu deras, maka wanaca itu tidak terlaksana dan  secara tegas  di  sampaikan  oleh  Presiden  Republik  Indonesia  Joko  Widodo  juga  angkat bicara  perihal  masalah  pembebasan  narapidana  koruptor  melalui  revisi  PP  No.  99/2012. Jokowi mengatakan jika pihak dari pemerintah hanya akan membebaskan narapidana umum saja  dengan  syarat  dan  ketentuan  yang  berlaku  dan  tidak  akan  membebaskan  narapidana korupsi.  Dari  pihak  Jokowi  akan  memastikan  jika  tidak  akan  membebaskan  narapidana tindak  kasus  korupsi.  Dikatakan  juga  jika  perihal  pembebasan  narapidana  koruptor  tidak pernah ada pembicaraan dan dibahas dalam rapat, jadi itu hanya rencana dari Yasonna Laoly selaku  Menkumham.  Kemudian  dipertegas  lagi  oleh  Mahfud  MD  selaku  Menteri  Politik Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  "tidak  ada  rencana  pemerintah  untuk  mengubah  atau
merevisi  PP  99  tahun  2012".  Berdasarkan  permenkum  HAM  nomor  20  tahun  2020  dan keputusan  Menkum  HAM  No  19.  Pk.01.04  tahun  2020  terkait  pemberian  asimilasi  dan reintegrasi  ditengah  penyebaran  covid-19,  para  narapidana  kasus  korupsi  tidak  termasuk dalam pemberian asimilasi karena tidak adanya revisi PP 99 tahun 2012.
Indonesia  bukanlah  negara  satu-satunya  yang  melakukan  aturan  ini,  salah  satu  negara  Asia yang  juga  menerapkannya  adalah  Korea  Selatan,  yang  jumlahnya  jauh  lebih  sedikit. Pemerintah  Korea  Selatan  telah  membebaskan  dua  narapidana  yang  terinfeksi  covid-19 dengan  jaminan  dan  menghimbau  agar  narapidana  tersebut  melakukan  karantina  diri dirumah.

## METODE PENELITIAN

## A. Jenis Dan Lokasi Penelitian
Penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  lapangan.  Penelitian  lapangan  merupakan  salah satu  metode  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  data  melalui  observasi dan wawancara agar dapat memperoleh informasi sesuai apa yang di inginkan.
Demi memperoleh data dan informasi yang di butuhkan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis  menetapkan  lokasi  penelitian  di  lakukan  di  Balai  Permasyarakatan  Kelas  II Watampone.  Saya  memilih  lokasi  penelitian  di  Balai  Permasyarakatan  karena  beberapa alasan yaitu Ingin memenuhi keinginantahuan saya tentang pengawasan dan pembinaan yang dilakukan  Balai  Permasyarakatan  terhadap  narapidana  yang  menerima  Asimilasi.  Dan Semoga setelah penelitian ini, saya bisa berbagi pada masyarakat awam tentang pengawasan dan  pembimbingan  yang  dilakukan  oleh  Balai  Permasyarakatan  agar  masyarakat  tidak  lagi was-was dengan kehadiran mereka.

## B. Sumber Data Penelitian
Data pada penelitian ini bersumber dari penelitian data Primer dan penelitian data Sekunder. 1. Data  Primer  atau  data  dasar  ( Primary  data  atau  Besic  data )  yaitu  data  yang  diperoleh langsung  dari  sumber  pertama.  yakni  melakukan  wawancara  langsung  pada  pihak  yang terkait  langsung  dengan  judul  ini  yakni  Petugas  Balai  Permasyarakatan  Kelas  II Watampone.
2. Data Sekunder ( Secondary data ) yakni data yang diperoleh dari Buku, Jurnal, Peraturan Perundang-undangan dan lain-lain.
C. Metode Pengumpulan Data
1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian.
2. Wawancara,  yaitu  melakukan  tanya  jawab  dengan  para  pihak  terkait  dengan  masalah penelitian  yakni  petugas  Balai  Permasyarakatan  yang  bertugas  melakukan  Pengawasan dan Pembimbing narapidana.
3. Kepustakaan,  yaitu  pengumpulan  data  dengan  cara  menggali  informasi  dengan  cara membaca literatur terutama buku dan peraturan perundang-undangan.
4. Dokumen adalah data yang di peroleh dari lokasi penelitian yaitu Balai Permasyarakatan Kelas  II  Watampone  terutama  tentang  jumlah  narapidana  yang  menerima  Asimilasi melalui Peraturan Menteri Hukum dan Ham.

## D. Teknik Pengelolaan Data
Data  dari  hasil  penelitian  selanjutnya  di  kumpulkan  baik  secara  primer  maupun  sekunder, kemudian di analisis secara mendalam. Selanjutnya di ajukan secara Deskriptif yaitu dengan menjelaskan,  menguraikan  dan  menggambarkan  permasalahan  secara  menyeluruh  sesuai dengan hasil yang telah diperoleh

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peran Balai Permasyarakatan Dalam Pemberian Asimilasi Ditengah Covid-19
Peran    Balai    Permasyarakatan    dalam    pemberian    Asimilasi    adalah  melakukan pembimbingan dan Pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan pembebasan melalui program asimilasi, sebagaimana di atur dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak  Asasi  Manusia  Nomor  10  Tahun  2020  tentang  Syarat  Pemberian  Asimilasi  dan  Hak Integritasi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19,  Asimilasi  narapidana  dilaksanan  di  rumah  dengan  Pembimbingan  dan pengawasan Bapas.
Dengan  jumlah  narapidana  yang  dibebaskan  melalui  program  Asimilasi  yang  begitu besar,  maka  Balai  Permasyarakatan  dituntut  untuk  bekerja  lebih  keras  dalam  melakukan pembimbingan  dan  pengawasan  agar  narapidana  tidak  kembali  melakukan  perbuatan  yang melanggar hukum dan juga masyarakat merasa aman dengan kehadiran para narapidana.
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  Muh.  Baydawi  selaku  Subsi  Bimbingan Klien  Dewasa  (Subsi  BKD)  Balai  Permasyarakatan  kelas  II  Watampone  (28  Juli  2020). Wilayah  tugas  dari  Balai  Permasyarakatan  Kelas  II  Watampone  ada  5  Kabupaten  yakni  : Bone, Soppeng, Wajo, Sinjai dan Sidrap.
Dalam pemberian Asimilasi Balai Permasyarakatan bertugas melakukan pembimbingan  dan  pengawasan  terhadap  narapidana  yang  dibebaskan.  Narapidana  yang dibebaskan  itu  tidak  bebas  sepenuhnya  karena  masih  ada  utang  hukuman  tahanan  tetapi
mereka  dibebaskan  untuk melanjutkan  tahannya  dirumah  sebagai antisipasi  dari  pemerintah terhadap  penyebaran  Covid-19  di area  tanahan,  baik itu Lembaga  Permasyarakatan  maupun Rutan.  Itulah  yang  menjadi  alasan  mengapa  Menteri  Hukum  dan  HAM  mengeluarkan Permenkum  HAM  Nomor  10  Tahun  2020  tentang  Syarat  Pemberian  Asimilasi  dan  Hak Integritasi  Narapidana  dan  Anak  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan Penyebaran COVID-19.
Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pembimbing Kemasyarakatan  (PK)  Ahli  Pertama  Balai  Permasyarakatan  Kelas  II  Watampone atas  nama Fachrurrozi  Akmal  (8  Juli  2020),  Pola  bimbingan  BAPAS  untuk  mencegah  narapidana melakukan  tindak  pidana  selama  pembebasan  narapidana  dengan  asimilasi  adalah  dengan memberikan  program  bimbingan  kepribadian  yang  bertujuan  untuk  memperbaiki  diri  klien dan juga program bimbingan kemandirian bagi klien agar setelah bebas mutlak dapat menjadi orang  yang  bertanggung  jawab  pada  dirinya  sendiri  dan  masyarakat.  Salah  satu  contoh bimbingan  kemandirian  yang  dilakukan  oleh  Balai  Permasyarakatan  Kelas  II  Watampone adalah menempatkan narapidana untuk bekerja di peternakan, perkebunan dan beberapa jenis usaha  lainnya.  Metode  bimbingan  yang  digunakan  BAPAS  adalah  metode  bimbingan perorangan dan metode bimbingan secara kelompok. BAPAS tidak berkerja sendirian, namun telah  bekerja  sama  dengan  beberapa  instansi  lain  seperti  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan, kementerian sosial dan tentara.
Pembimbingan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Permasyarakatan Kelas II Watampone lebih melalui sistem daring, yaitu melalui telepon, sms, WhatsApp(wa) maupun video call. Pengawasan juga dilakukan dengan cara sebelum narapidana di bebaskan, terlebih dahulu Pembimbing Kemasyarakatan (PK) meminta nomor keluarga yang bisa dihubungi jika sewaktu-waktu  narapidana  terkait  tidak  bisa  dihubungi.  Pembimbing  Kemasyarakatan  (PK) setiap 1 - 3 kali sebulan melakukan kunjungan terhadap klien permasyarakatan sesuai dengan klien  yang  menjadi  tanggungjawabnya.  Narapaidana  yang  memiliki  potensi  besar  kembali melakukan tindakan pidana, maka Pembimbing Kemasyarakatan melakukan kunjungan lebih sering dari pada mereka yang potensinya kecil.
Adapun Berikut data jumlah klien di setiap UPT Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone yang menerima pembebasan melalui Program Asimilasi :
Tabel  1  Data  Jumlah  Klien  Permasyarakatan  Yang  Menerima  Pembebasan  Melalui Program  Asimilasi  Diseluruh  Unit  Pelaksana  Teknis  Balai  Permasyarakatan  Kelas  II Watampone Dan Limpahan Dari BAPAS Lain
Asal LP/Rutan/ Jumlah Lapas Bone 116 Rutan Sinjai 87 Rutan Sidrap 122 Rutan Sengkang (Wajo) 116 Rutan Soppeng 44 Pelimpahan Dari Bapas Lain 20 Total 505
Sumber Data: Balai Pemasyarakatan Klas II Watampone (Subsi Bimbingan Klien Dewasa), Selasa, 28 Juli 2020.
Berdasarkan  data  diatas  menunjukkan  bahwa  Lapas  Bone  dan  Rutan  Sengkang  merupakan wilayah yang paling banyak melepaskan narapidana melalui program asimilasi. Dari jumlah 505 narapidana yang dibebaskan tentu kejahatan yang mereka lakukan itu berbeda-beda dan sangat  banyak  jenisnya.  Maka  penulis  hanya  akan  menuliskan  beberapa  kejahatan  yang merupakan  kejahatan  yang  paling  banyak  dilakukan  oleh  para  narapidana  yang  dibebaskan melalui  program  asimilasi  di  seluruh  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Balai  Permasyarakatan Kelas II Watampone dan beberapa limpahan dari BAPAS lain.

## Tabel  2  Data  Jumlah  Kejahatan  Yang  Paling  Banyak  Dilakukan  Oleh  Narapidana Yang Menerima Pembebasan Melalui Program Asimilasi
Jenis Kejahatan Asal LP/Rutan/LPKA Jumlah Lapas Bone Rutan Sinjai Rutan
Sidrap Rutan Sengkang
Rutan Soppeng Limpahan Narkoba 25 27 65 22 14 14 167 Pencurian 33 21 22 19 10 - - Penganiayaan 15 12 10 31 - - 68 Perlindungan anak 12 3 1 4 8 - 28
Kejahatan Lalulintas 6 2 4 8 - 1 21
Sumber Data: Balai Pemasyarakatan Klas II Watampone (Subsi Bimbingan Klien Dewasa), Selasa, 28 Juli 2020.
Berdasarkan  data  diatas  kasus  narkoba  dan  pencurian  merupakan  kasus  pidana  yang paling banyak dilakukan bahkan jumlah ke dua kasus pidana tersebut melebihi setengah dari jumlah gabungan semua kasus pidana lainnya yakni 274 orang.
Upaya  BAPAS  menanggulangi  klien  pembimbingan  yang  melakukan  tindak  pidana kembali  adalah  dengan  langsung  mencabut  ijin  pembebasannya  sesuai  Permenkumham  RI No.M.01.PK.04-10  tahun  2007  tentang  Syarat  dan  Tata  cara  Pelaksanaan  Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
Ketika  BAPAS  melakukan  pencabutan  pembebasan  bersyarat  klien,  BAPAS  tidak mempertimbangkan  lagi  alasan  klien  melakukan  tindak  pidana  kembali.  Hal  tersebut berdasarkan  ketentuan  pasal  24  ayat  (1) Permenkumham  RI  No.M.01.PK.04-10  tahun  2007 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat adalah sebagai berikut:
a. Mengulangi tindak pidana;
b. Menimbulkan keresahan masyarakat; dan/atau
c. Melanggar  ketentuan  pelaksaan  mengenai  Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti Menjelang Besas dan Cuti Bersyarat.
Klien  yang  kembali  melakukan tindak  pidana  selama  masa  Asimilasi  akan langsung dicabut  hak  pembebasannya.  Sehingga  narapidana  dikembalikan  ke  lokasi  penahannya (Lapas/Rutan)  untuk  menjalani  sisa  masa  pidanya  sebelum  kembali  dituntut  atas  kejahatan yang baru dilakukan.

## 2. Problem  Balai  Permasyarakatan  Kelas  II  Watampone  Dalam  Menjalankan Program Asimilasi Ditengah Covid-19
Pelepasan  narapidana  yang  jumlahnya  sangat  besar  melalui  program  Asimilasi ditengah  Covid-19,  bisa  dibilang  keputusan  itu  diambil  secara  mendadak  sehingga  problem tidak  hanya  terjadi  di  lingkungan  masyarakat  umum,  tetapi  juga  terjadi  di  Balai Permasyarakatan  yang  menjadi  penanggungjawab  terhadap  narapidana  yang  menerima Asimilasi.  Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  Muh.  Baydawi  (28  Juli  2020),    Ada
beberapa  problem  (masalah)  yang  dihadapi  Balai  Permasyarakatan  dalam  menjalankan program Asimilasi diantaranya :
a. Pembuatan Laporan Penelitian Kemasyarakatan
Sebelum memperoleh pembebasan melalui Asimilasi, seorang narapidana terlebih dahulu akan dibuatkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh Bapas. Bapas Kelas II Watampone  sangat  kewalahan  menyelesaikan  tuntutan  untuk  secepatnya  menyelesaikan Laporan  Kemasyarakatan  (Litmas)  semua  narapidana  yang  berhak  menerima  Asimilasi dalam waktu yang sangat singkat atau dengan kata lain diburu oleh waktu. Setelah Litmas nya  sudah  selesai,  kemudian  akan  diproses  oleh  Tim  Pengamat  Pemasyaraktan  (TPP). Apabila  usulan  dari  TPP  BAPAS  disetujui  oleh  kepala  LAPAS,  maka  akan  dikirim  ke Kantor  Wilayah  Kementrian  Hukum  dan HAM  agar  diproses  kembali  dan  bila  disetujui dikirim  ke  Direktorat  Jendral  Pemasyarakatan.  Jika  Direktorat  Jendral  Pemasyarakatan menerima usulan tersebut, maka akan dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman.
b. Sarana Komunikasi
Dari  sekian  banyak  narapidana  yang  dibebaskan,  ada  beberapa  narapidana  yang  tidak memiliki  handphone  sehingga  Pembimbing  Kemasyarakatan  kesulitan  untuk menghubungi  para  klien,  mengingat  di  era  pandemi  covid-19  ini  Balai  Permasyarakatan lebih  banyak  melakukan  pembimbingan  dan  pengawasan  melalui  Via  daring.  Masalah lain  yakni  jaringan  di  lokasi  tempat  tinggal  narapidana.  Ada  juga  narapidana  yang mencantumkan nomor keluarga yang sudah tidak dapat dihubungi atau nomor orang lain yang bukan keluarganya.
c. Tempat Tinggal Narapidana Yang Susah Di Jangkau
Beberapa dari narapidana yang dibebaskan memiliki tempat tinggal yang jauh, belum lagi jalan  yang  dilewati  tidak  bagus  atau  lokasi  tempat  tinggalnya  tidak  dapat  dilewati kendaraan  yang  mengharuskan  Pembimbing  Kemasyarakatan  (PK)  melanjutkan perjalanan  dengan  jalan  kaki  untuk  melakukan  kunjungan  sebagai  representasi  dari pengawasan dan Pembimbingan yang dilakukan.
d. Antisipasi Terhadap Penularan Covid-19
Pembimbingan  Kemasyarakatan  (PK)  dalam  kunjungan  terhadap  klien  juga  harus mewaspadai  penularan  Covid-19,  klien  dan  Pembimbingan  Kemasyarakatan  harus mematuhi protokol kesehatan.
e. Keberadaan Narapidana Yang Sudah Tidak Diketahui
Dari  sekian  banyak  narapidana  yang  telah  dibebaskan,  sebagian  telah  tidak  diketahui keberadaannya  dan bahkan keluarganya pun tidak mengetahui.
f. Beban Moral Petugas Balai Permasyarakatan
Sebuah beban moral bagi petugas Bapas jika narapidana yang menjadi kliennya tidak di terima dalam masyarakat atau kembali berbuat kejahatan.
Dari  jumlah  505  narapidana  yang  dilepaskan  melalui  program  Asimilasi,  3 diantaranya kembali di tangkap. Dari Lapas Bone berjumlah 1 orang atas nama Rudi Hartono yang  melakukan  tindak  pidana  percobaan  pencarian,  dan  dari  Rutan  Sengkang  berjumlah  2 orang yakni, Andi Kaharuddin yang melakukan tindak pidana penganiayaan dan Hans Tobing yang serahkan oleh orang tuanya karena meresahkan masyarakat.
Dari  beberapa  problem  diatas  khususnya  mengenai  narapidana  yang  sudah  tidak diketahui  keberadaannya,  bagi  penulis  problem  itu  merupakan  perwujudan  nyata  dari banyaknya  masalah-masalah  yang  dihadapi  Balai  Permasyarakatan  dalam  menjalankan Asimilasi  dan  masalah  itu  kemudian  dimanfaatkan  oleh  narapidana  untuk  bebas  dari pengawasan Pembimbingan Kemasyarakatan (PK).

## KESIMPULAN
Berdasarkan dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Peran  Balai  Permasyarakatan  dalam  pemberian  Asimilasi  adalah  melakukan pembimbingan  dan  pengawasan  terhadap  narapidana  yang  mendapatkan  pembebasan. Wilayah  kerja  dari  Balai  Permasyarakatan  Kelas  II  Watampone  itu  ada  5  Kabupaten yakni  :  Bone,  Soppeng,  Wajo(Sengkang),  Sinjai  dan  Sidrap.  Pembimbingan  dan pengawasan  yang  dilakukan  ada  2  bentuk  yakni  via  daring  dan  melakukan  kunjungan langsung.  Dalam  melaksanakan  tugas  Pembimbingan  dan  pengawasan  Balai Permasyarakatan Kelas II Watampone telah bekerja sama dengan beberapa instansi lain seperti  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  kementerian  sosial  dan  tentara.  Ada  505 Narapidana  yang  dibebaskan  melalui  program  Asimilasi.  Narapidana  penerimaan Asimilasi  terbanyak  berasal  dari  Lapas  Bone  dan  Rutan  Sengkang  dengan  jumlah  yang sama  yakni  116  dan  narapidana  terbanyak  berasal  dari  kasus  yang  terkait  dengan Narkotika.
2. Problem yang dihadapi oleh Balai Permasalahan Kelas II Watampone dalam menjalankan program  Asimilasi  ditengah  Covid-19  diantaranya,  Pembuatan  Laporan  Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang harus dipercepat mengingat aturan ini dikeluarkan secara mendadak  membuat  petugas  Bapas  kewalahan,  Narapidana  yang  tidak  memiliki  alat
komunikasi,  Tempat  tinggal  narapidan  yang  susah  dijangkau,  Pembimbing Kemasyarakatan (PK) ketika mengunjungi klien juga harus waspada terhadap penularan Covid-19, sebagian juga narapidana sudah tidak dapat dihubungi dan keberadaannya juga sudah  tidak  diketahui  dan  yang  terakhir  adalah  beban  moral  bagi  seorang  Pembimbing Kemasyarakatan  jika  kliennya  tidak  tidak  diterima  masyarakat  atau  kembali  melakukan kejahatan.
3. Semoga kedepan petugas Balai Permasyarakatan Kelas II Watampone lebih teliti dalam pendataan  narapidana  yang  dibebaskan  melalui  Asimilasi,  agar  narapidana  tidak  lagi memberikan  keterangan  yang  salah,  khususnya  mengenai  nomor  keluarga  yang  akan dihubungi apabila sewaktu-waktu nomor handphone dari narapidana tidak bisa dihubungi atau tidak aktif.Untuk mencapai hasil yang memuaskan dan maksimal dalam Pengawasan narapidana  yang  menerima  Asimilasi  oleh  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  Klas  II Watampone,  penulis  manyarankan  agar  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  Klas  II Watampone  lebih  meningkatkan  kerjasama  khusunya    melibatkan  masyarakat  umum dalam  proses  pengawasan,  misalnya  jika  sewaktu-waktu  masyarakat  menyaksikan narapidana kembali melakukan tindakan pidana segara melaporkan. Kementerian Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  (KEMENKUMHAM)  Republik  Indonesia  mengadakan  Kantor Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  di  Kabupaten  Soppeng  atau  Kabupaten  Sidrap  untuk mempermudah  Pembimbing  Kemasyarakatan  (PK)  Balai  Pemasyarakatan    (BAPAS) Klas  II  Watampone  yang  jumlahnya  terbilang  minim  dengan  hanya  34  Pembimbing Kemasyarakatan (PK).

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum . Depok Raja Wali Pers,
2018.
Irianto,  Sulistyowati  dan  Shidarta. Metode  Penelitian  Hukum  Konstelasi  dan  Refleksi . Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2017.
Mustafa, Bachsan. Sistem Hukum Indonesia Terpadu . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
Tanya, Bernard L dkk. Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi .
Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
Fachrurrozy  Akmal.  " PENOLOGI  PENGAYOMAN:  Sebuah  Tinjauan  Pemidanaan  dalam Integrasi Ilmu Pengetahuan ." jurnal Khatulistiwa Law Review1, no. 1 (2020): 5 - 6.
Safriani,ُAndi.ُ“ Telaah Terhadap Hubungan Hukum Dan Kekuasaan .”ُJurisprudentie4, no. 2 (2017): 41.
Fuady, M. I. N. (2021). PEREMPUAN: Perempuan dan Media.
Fuady, M. I. N., Arbani, T. S., Ishak, N., Yaasiin, M., & Raya, A. D. B. (2021). The Fundamental Rights to Freedom of Expression and Its Limits in the Indonesian Constitution.
Nurlaelah, N. (2020). Semantic Patterns of Disagreements in English.
Nurlaelah, N., Syahid, A., Fuady, M. I. N., & Lestari, M. F. (2021). Improving Learning Activities and Outcomes of Students by Application of Observation-based Learning. Universal Journal of Educational Research , 9 (3), 479-486.
Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
Radjab, S., & Fuady, M. I. N. (2021). The Indonesian Government's Inconsistency in Handling The Covid-19 Pandemic. Yuridika , 36 (3), 745-758.
Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube. In International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97).
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  nomor  10  tahun  2020  tentang  Syarat  Pemberian Asimilasi  dan  Hak  Integritasi  Narapidana  dan  Anak  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan.
Al-Qur'an:
(QS. Asy-syura: 40).