## KOORDINASI HORIZONTAL DALAM PENGELOLAAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT PANGANDARAN
MUJIADI mujiadi103@gmail.com Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  adanya  permasalahan  yang  berkaitan  dengan koordinasi horizontal dalam pengelolaan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Pangandaran.  Berdasarkan  latar  belakang  penelitian  di  atas,  maka  peneliti  mencoba mengemukakan  rumusan  masalah  sebagai  berikut:    1)  Bagaimana  koordinasi  horizontal  dalam pengelolaan  pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor  di  Kantor  Samsat  Pangandaran?;  2) Hambatan-hambatan yang dirasakan dalam koordinasi horizontal dalam pengelolaan pembayaran pajak  kendaraan  bermotor  ?;  3)  Upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan- hambatan  yang  dihadapi  dalam    koordinasi  horizontal  dalam  pengelolaan  pembayaran  pajak kendaraan  bermotor  ?.  Penelitian  ini  memakai  metode  deskriptif  dengan  cara  menggambarkan keadaan objek penelitian. Informan dalam penelitian ini sebanyak 12 orang. Teknik pengumpulan data  melalui  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan  dengan  cara  observasi,  dan  wawancara. Berdasarkan  pembahasan  hasil  penelitian  maka  penulis  menyimpulkan:  1).  Pelaksanaan koordinasi  horizontal  dalam  pengelolaan  pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor  bermotor  di Kantor  Samsat  Pangandaran  belum  dilaksanakan  dengan  baik  sesuai  dengan  syarat-syarat koordinasi  seperti  sense  of  cooperation  (perasaan  untuk  bekerjasama),  rivalry  (persaingan  dalam organisasi), team spirit (saling menghargai) dan esprit the corps (semangat tim) menurut pendapat Hasibuan  (2011:88).  2)  Adanya  hambatan-hambatan  dalam  pelaksanaan  koordinasi  horizontal dalam  pengelolaan  pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor  antara  lain    kurang  bekerjasamanya pegawai dari ketiga instansi yang berbeda yang ada di kantor samsat dalam menunjang pencapaian tujuan  organisasi  dan  kurangnya  pegawai  memahami  berbagai  tugas  dan  fungsi  yang  sudah menjadi  kewenangannya.  3)  Adanya  upaya-upaya  mengatasi  hambatan-hambatan  koordinasi horizontal  dalam  pengelolaan  pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor  di  Kantor  Samsat Pangandaran yang antara lain dengan memberikan pengarahan kepada semua pegawai selain itu dilakukan  pendekatan-pendekatan  kepada  pegawai  untuk  dapat  bekerjasama  dan  dapat  saling membantu  dalam  bekerja  dan  melakukan  beberapa  forum  pertemuan  yang  dilaksanakan  dengan melibatkan tiga instansi di lingkungan samsat Pangandaran.
Kata Kunci: Koordinasi Horizontal dan  Pengelolaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan administrasi negara dewasa ini baik di negara maju maupun di negara berkembang mengarah pada peningkatan efisiensi  dan  profesionalisme  pelayanan  publik. Semua  yang  bergerak  dalam  administrasi  publik harus tertata secara rasional, efisien serta dinamis dalam  melayani  masyarakat.  Apalagi  di  dalam era  globalisasi  sekarang  ini  harus  dilihat  dalam konteks  bagaimana  mengoptimalkan  fungsi- fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  karena  kehadiran pemerintah merupakan keinginan masyarakat dan salah  satu  tugas  umum  pemerintah  yang  utama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  harus mempersiapkan konsep pelayanan yang berkualitas  dan  dapat  dipertanggungjawabkan
serta  berusaha  meminimalkan  ketidakpuasan pelanggan  dengan  memberikan  pelayanan  yang prima, baik di pusat maupun di daerah.
Salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan penerimaan  sumber-sumber  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  dapat  dilakukan  antara  lain dengan  jalan  meningkatkan  penerimaan  sektor pajak  daerah  dan  retribusi  daerah,  baik  melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pungutan. Hal ini  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah. Undang-undang ini menetapkan ketentuan-ketentuan  pokok  yang  memberikan pedoman  kebijaksanaan  dan  arahan  bagi  daerah dalam  pelaksanaan  pemungutan  pajak  dan retribusi,  sekaligus  menetapkan  peraturan  untuk menjamin  penerapan  prosedur  umum  perpajakan daerah.
Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor 28  Tahun  2009  Pasal  2  tentang  Jenis  Pajak Provinsi yaitu terdiri atas:
a. Pajak Kendaraan Bermotor;
b. Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor;
c. Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan Bermotor;
d. Pajak Air Permukaan; dan
e. Pajak Rokok.
Diantara sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor pajak daerah yang cukup penting  dan  potensial  adalah  Pajak  Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  (BBN-KB)  karena  banyak  menunjang pembiayaan  daerah.  Pengelolaan  pemungutan dan  pengurusan  Pajak  Kendaraan  Bermotor dilakukan  pada  satu  kantor  yang  melibatkan beberapa unsur yang terkait didalam pengelolaannya.  Pemungutan  Pajak  Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan pada satu kantor ini dikenal  dengan  istilah SAMSAT  (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap).
Pedoman tata laksana SAMSAT (Sistem  Administrasi  Manunggal  Satu  Atap) diatur  dalam  Instruksi  Bersama  (INBERS) Menteri  Pertahanan  dan  Keamanan,  Menteri Dalam  Negeri  dan  Menteri  Keuangan  Nomor INS/03/M/X/1999,  Nomor  29  Tahun  1999, Nomor  6/IMK.014/1999  tentang  pelaksanaan SAMSAT  (Sistem  Administrasi  Manunggal  Satu Atap).  Dalam  penerbitan  Surat  Tanda  Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Tanda Coba Kendaraan  Bermotor  (STCK),  Tanda  Nomor Kendaraan  Bermotor  (TNKB),  Tanda  Coba Kendaraan  Bermotor  (TCKB)  dan  pemungutan Pajak  Kendaraan    Bermotor  (PKB),  Bea  Balik Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBN-KB)  serta Sumbangan  Wajib  Dana  Kecelakaan  Lalu  Lintas Jalan (SWDKLLJ) tertuang dalam Surat Keputusan  Bersama  yang  ditandatangani  oleh Kepala  POLRI,  Direktur  Jenderal  Pemerintahan Umum  dan  Otonomi  Daerah  serta  Direktur  PT. Jasa  Raharja  (Persero).  Isi  keputusan  tersebut antara lain:
a. Bahwa  dalam  rangka  usaha  peningkatan, pengamanan  dan  penertiban  pelaksanaan pemungutan  pajak-pajak  daerah  khususnya pemungutan  PKB  dan  BBN-KB  maka  perlu lebih  ditingkatkan  kerjasama  antara  aparat Gubernur kepada daerah dan Aparat
Komando daerah Kepolisian diseluruh
Indonesia.
b. Bahwa makin meningkatnya jumlah kendaraan  bermotor,  maka  peningkatan penerimaan  disektor  ini  harus  diimbangi
dengan  usaha-usaha  efisiensi  baik  dalam sistem, administrasi dan kebijaksanaan pemungutan.
c. Bahwa pemungutan PKB dan BBN-KB serta Sumbangan  Wajib  Dana  Kecelakaan  lalu Lintas  Jalan  (SWDKLLJ)  adalah  sangat  erat hubungannya  dengan  pengeluaran  STNK, sehingga  penelitian  tentang  STNK  setiap tahun  akan  berarti  pula  penelitian  pelunasan Pajak-pajak Kendaraan Bermotor dan pelunasan SWDKLLJ.
d. Bahwa  dalam  rangka  peningkatan  pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pemilik kendaraan bermotor, perlu diadakan penyederhanaan  cara  membayar  pungutan- pungutannya yang kaitannya dengan kendaraan  bermotor,  maka  untuk  itu  perlu adanya  suatu  tempat  (loket)  dimana  pemilik kendaraan bermotor sekaligus dapat menyelesaikan pembayaran biaya
administrasi  kendaraan  bermotor,  pajak  dan Sumbangan  Wajib  Dana  kecelakaan  lalu Lintas Jalan.
Ketiga  instansi  pemerintah  di  atas masing-masing  mendelegasikan  kepada  dinas- dinas  dibawahnya  untuk  menangani  tugas-tugas yang  bersifat  operasional  di  lapangan.  Menteri Pertahanan  dan  Keamanan  mendelegasikan kepada  Kepolisian  Republik  Indonesia  (POLRI), Menteri  Keuangan  mendelegasikan  kepada  PT. Jasa Raharja (Persero) dan Menteri Dalam Negeri mendelegasikan kepada Dinas Pendapatan Provinsi  yang  masing-masing  membuka  cabang pada masing-masing Kabupaten dan Kota dengan tugas:
1. Dinas Pendapatan, bertugas untuk memungut Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  dan  Bea Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBN- KB).
2. Kepolisian,  bertugas  memberi  pelayanan registrasi dan identifikasi Surat Tanda Nomor Kendaraan  Bermotor  (STNK),  Surat  Tanda Coba  Kendaraan  Bermotor  (STCK),  Tanda
Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), danTanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB). 3. PT. Jasa Raharja (Persero), bertugas memungut Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Pajak Kendaraan Bermotor yang dipungut  sebagai  sumber  pendapatan  daerah, kewenangannya  berada  ditangan  Gubernur  yang meliputi  pendaftaran/  pendataan,  penetapan, penyetoran, pembukuan dan pelaporan, keberatan,  banding,  penagihan,  pembetulan, pembatalan,  pengurangan,  penghapusan  atau
pengurangan sanksi administrasi dan pengambilan kelebihan pembayaran yang kesemuanya dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Provinsi.
Dalam  upaya  peningkatan  pengamanan dan  penertiban  pelaksanaan  pemungutan  pajak- pajak  daerah  khususnya  Pajak  Kendaraan Bermotor  (PKB),  perlu  ditekankan  kerjasama antara  aparat  Gubernur  Kepala  Daerah  dengan aparat  Komando  Daerah  Kepolisian  Republik Indonesia.  Perlunya  kerjasama  tersebut  adalah karena  pekerjaan  yang  dilakukan  Cabang Pelayanan  Dinas  Pendapatan  Daerah  melalui seksi  PKB  dan  BBN-KB  berkaitan  dengan pekerjaan  polisi.  Hasil  yang  diperoleh  dari pendapatan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB) berada  di  bawah  Koordinasi  Dinas  Pendapatan Daerah.  Dinas  Pendapatan  Daerah  dalam melaksanakan tugasnya serta untuk meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat, membentuk cabang-cabang yang langsung bersentuhan  dengan  masyarakat.  Cabang-cabang pelaksana  kebijakan  dari  Dinas  Pendapatan Daerah  dikenal  dengan  nama  Cabang  Pelayanan Dinas  Pendapatan  (CPDP)  Daerah.  Di  Daerah Provinsi  Jawa  Barat,  Dinas  Pendapatan  Daerah Provinsi  membentuk  Cabang-cabang  Pelayanan Dinas  Pendapatan  (CPDP)  yang  tersebar  di  34 unit  di  seluruh  Jawa  Barat.  Cabang  Pelayanan Dinas  Pendapatan  Daerah  dibentuk  berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39 Tahun  2010  tentang  Tugas  Pokok  dan  Fungsi Rincian  Tugas  Unit  dan  Tata  Kerja  Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.
SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal  Satu  Atap)  dalam  menjalankan tugasnya  melibatkan  tiga  instansi  yang  berbeda yaitu  Dinas  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Jawa Barat,  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia (POLRI)  dan  PT.  Jasa  Raharja  (Persero),  untuk itu maka diperlukanlah koordinasi untuk menertibkan  jalannya  kegiatan  operasional  di lapangan.  Pelaksanaan  koordinasi  diantara  Dinas Pendapatan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat,  POLRI dan  PT.  Jasa  Raharja  (Persero)  bukan  sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi  ataupun  membentuk  struktur-struktur administrasi  yang  cocok,  melainkan  menyangkut pula  persoalan  yang  lebih  mendasar,  yakni praktek  pelaksanaan  kekuasaan.  Hal  ini  sama dengan pelaksanaan pengarahan yaitu membimbing, membina, mengarahkan dan menggerakkan orang-orang agar mau bekerjasama  untuk  mencapai  tujuan.  Struktur organisasi yang kompleks terdiri dari tiga instansi yang  berbeda,  dimana  tiap  instansi  membawa
tugas  pokok  dan  fungsi  masing-masing  yang akan menimbulkan bertambahnya masalah komunikasi  yang  sukar  untuk  memperoleh koordinasi  yang  baik.  Kesulitan-kesulitan  dalam koordinasi  itu  akan  timbul,  baik  yang  bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal.
Pelaksanaan koordinasi dan pengarahan merupakan  integral  yang  tidak  dapat  dipisahkan satu  sama  lain  dan  dapat  mempengaruhi efektivitas  individu,  efektivitas  kelompok  dan efektivitas  organisasi.  Integrasi  kegiatan  melalui koordinasi tentunya akan membantu mewujudkan tujuan tiap instansi. Untuk menunjang agar tujuan tersebut  dapat  tercapai,  masing-masing  instansi mempunyai  wewenang  dan  tugas  yang  dapat dipertanggungjawabkan kepada atasannya masing-masing.  Namun  demikian,  wewenang dan tanggungjawab tersebut perlu dikoordinasikan  secara  bersama-sama  sepanjang terkait  dengan  pelaksanaan  teknis  SAMSAT (Sistem  Administrasi  Manunggal  Satu  Atap). Oleh  karena  itu  SAMSAT  (Sistem  Administrasi Manunggal  Satu  Atap)  dalam  melaksanakan kinerjanya  dibina  dan  dibimbing  secara  terus menerus oleh Tim Pembina SAMSAT yang telah ditunjuk  berdasarkan  Surat  Keputusan  Gubernur Jawa Barat.
Dengan diberlakukannya Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, SAMSAT mengadakan  penyesuaian  sehubungan  dengan Pasal  70  ayat  (2)  yang  menyatakan  bahwa  Surat Tanda  Nomor  Kendaraan  Bermotor  dan  Tanda Nomor  Kendaraan  Bermotor  berlaku  selama  5 (lima)  tahun,  yang  harus  dimintakan  pengesahan setiap tahun. Pengesahan dilakukan oleh POLRI, apabila  Wajib  Pajak  telah  membayar  PKB  dan SWDKLLJ  serta  melaksanakan  komputerisasi administrasi  kendaraan  bermotor  pada  setiap SAMSAT  secara  nasional.  Pengaturan  dan penataan  yang  dilaksanakan  oleh  SAMSAT bertujuan untuk :
1. Memberikan  kemudahan  kepada  masyarakat pemilik kendaraan bermotor untuk memenuhi kewajiban  membayar  pajaknya,  sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas  serta  sesuai  dengan  apa  yang diharapkan  oleh  masyarakat  dan  pemerintah, khususnya  dalam  pengurusan  STNK  dimana prosedur  pengurusan  mudah  serta  cepat  dan Wajib Pajak hanya datang ke satu tempat.
2. Meningkatkan daya guna pelaksanaan pemungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor (PKB)  karena  pungutan  PKB/  BBN-KB  dan SWDKLLJ  sangat  erat  kaitannya  dengan pengeluaran STNK sehingga penelitian ulang
setiap tahun akan berarti pula pelunasan PKB dan SWDKLLJ.
3. Pengawasan  dan  penertiban  pelaksanaan pungutan  PKB/  BBN-KB  dan  SWDKLLJ dengan penelitian ulang tiap tahun, maka dari segi  penertiban  terhadap  pemilik  kendaraan bermotor oleh pihak kepolisian serta
terselenggaranya pengamanan terhadap pemilik dari tindakan melanggar hukum serta dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak Adapun  tugas  koordinator  berdasarkan Intruksi  Bersama  Menteri  Pertahanan  dan Keamanan,  Menteri  Dalam  Negeri  dan  Menteri Keuangan  Nomor  INS/03/M/X/1999,  Nomor  29 Tahun  1999,  Nomor  6/IMK.014/1999  mengenai pelaksanaan  SAMSAT  dalam  penerbitan  STNK, STCK,  TNKB,  TCKB  dan  Pemungutan  Pajak Kendaraan  Bermotor  (PKB),  BBN-KB  serta SWDKLLJ  adalah:
1. Mengkoordinir  kegiatan  di  luar  teknis administrasi;
2. Melakukan  pengaturan  tata  kerja  dan  tata ruang gedung Kantor Bersama SAMSAT Dengan melaksanakan pelayanan tersebut  diperlukanlah  koordinasi  oleh  semua instansi  yang  terlibat  agar  dapat  memperoleh suatu hasil yang efektif di dalam suatu pelayanan, baik  POLRI  bertugas  memberi  pelayanan registrasi  dan  identifikasi  STNK,  STCK,  TNKB, TCKB,  Dinas  Pendapatan  Daerah  yang  bertugas memungut  PKB  dan  BBN-KB  dan  PT.  Jasa Raharja (Persero) bertugas memungut Sumbangan  Wajib  Dana  Kecelakaan  Lalu  Lintas Jalan (SWDKLLJ). Sebagaimana telah dijelaskan
sebelumnya bahwa tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah Provinsi yakni bertanggungjawab
dalam melaksanakan koordinasi  antar  instansi dalam proses pelayanan SAMSAT,  maka  Cabang  Pelayanan  Dinas Pendapatan  berkoordinasi  dengan  instansi  yang terkait  agar  diperoleh  kerjasama  yang  sinergi dalam melayani wajib pajak pada SAMSAT.
Berdasarkan  hasil  observasi  awal, ternyata  banyak  permasalahan  yang  berkaitan dengan  koordinasi  horizontal  dalam  pengelolaan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat  Pangandaran . Hal  ini  dapat  dilihat  dari indikator-indikator sebagai berikut.
1. Tidak  bersatunya  (dalam  1  Ruangan) kelompok  kerja  penerimaan  pembayaran, kelompok kerja korektor dan kelompok kerja penyerahan. Ini berakibat pada SPPKB (surat Pendataan dan Pendaftaran Kendaraan bermotor) tidak dapat dimanfaatkan oleh ke 3 (tiga)  instansi.  Proses  Penyelesaian  Berkas
registrasi  tidak  secara  bersamaan,  Penerbitan STNK selesai terlebih dahulu dari pada notis pajak  dan  Jasa  Raharja  atau  sebaliknya kadang-kadang  duluan  notis  pajak  daripada STNK  sehingga  SPPKB  tidak  digunakan sebagai  dasar  pendataan  dan  pendaftaran kendaraan bermotor.
2. Koordinator  intern  yaitu  unsur  kepolisian kurang  memonitoring  dan  menertibkan seluruh  pelaksanaan  kegiatan  lapangan  yang berkaitan  dengan  mekanisme  pembayaran PKB/BBN-KB, pembayaran SWDKLLJ sampai  dengan  penyerahan  STNK  kepada wajib  pajak  sehingga  kurang  memiliki  data jumlah kendaraan yang melakukan
pembayaran pajak kendaraan bermotor.
3. Ketiga instansi terkait yaitu Dinas Pendapatan  Daerah,  Polri  dan  PT.  Jasa Raharja (Persero) kurang melakukan koordinasi  dalam  rangka  meningkatkan pendapatan  daerah  melalui  pengelolaan pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor. Contohnya kurangnya ketiga instansi melakukan pengidentifikasian potensi pendapatan  yang  dapat  dioptimalkan  dari penerimaan  pembayaran  pajak  kendaraan bermotor.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan  penelitian  dengan  mengambil judul  : “Koordinasi  Horizontal  dalam
Pengelolaan Pembayaran
Pajak
Kendaraan  Bermotor  di  Kantor  Samsat

## Pangandaran”.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, untuk  membatasi  masalah  yang  diteliti penulis merumuskan masalah sebagai berikut  :    1)  Bagaimana  koordinasi horizontal  dalam  pengelolaan  pembayaran pajak  kendaraan  bermotor  di Kantor  Samsat Pangandaran?;  2)  Hambatan-hambatan  yang dirasakan dalam koordinasi horizontal dalam pengelolaan  pembayaran  pajak  kendaraan bermotor ?; 3) Upaya-upaya  yang dilakukan untuk  mengatasi  hambatan-hambatan  yang dihadapi dalam  koordinasi horizontal dalam pengelolaan  pembayaran  pajak  kendaraan bermotor ?

## B. LANDASAN TEORITIS
Masalah  koordinasi  horizontal  dalam pengelolaan pembayaran pajak kendaraan bermotor  merupakan  salah  satu  bidang  kajian administrasi  publik  karena  pengelolaan  PKB memiliki  kaitan  dengan  keuangan  publik  yang harus dikelola dan dikoordinasikan antar instansi
atau  pegawai.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat Simatupang (2011:215) menyatakan bahwa :
Keuangan  publik  memiliki  relevansi erat dengan administrasi publik, relevansinya  terletak  pada  keuangan publik  dijalankan  oleh  administrasi publik, sehingga keuangan publik dapat dimaknai  sebagai  himpunan  peraturan- pertauran  tertentu  yang  menjadi  sebab negara melakukan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan publik  dan  mengatur  hubungan  yang melahirkan  kekuasaan/wewenang  yang harus dikoordinasikan.
Dengan demikian  koordinasi  horizontal memiliki  keterkaitan  dalam  aspek  kajian  bidang administrasi publik hal ini dikarenakan koordinasi  horizontal  dalam  pengelolaan  PKB merupakan kegiatan pengelolaan keuangan publik  sehingga  dalam  pelaksanaanya  memiliki hubungan  yang  melahirkan  kekuasaan  atau wewenang  yang  harus  dikoordinasikan  dengan instansi  atau  pegawai  pelaksana  yang  ada  di dalam organisasi yang dalam hal ini antara Dinas Pendapatan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat,  POLRI dan PT. Jasa Raharja (Persero).
Berdasarkan  keterkaitan  tersebut  maka dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan beberapa teori yang memiliki  keterkaitan dengan bidang  kajian  administrasi  publik  yang  dalam penelitian ini terkait dengan koordinasi horizontal. Namun sebelum membahas mengenai koordinasi horizontal dalam pengelolaan  PKB  sebelumnya  akan  dibahas pengertian koordinasi menurut beberapa pendapat ahli sebagai berikut.
Hasibuan  (2006  :  85)  berpendapat bahwa  koordinasi  adalah  suatu  usaha  yang sinkron  dan  teratur  untuk  menyediakan  jumlah dan  waktu  yang  tepat,  dan  mengarahkan pelaksanaan  untuk  menghasilkan  suatu  tindakan yang  seragam  dan  harmonis  pada  sasaran  yang telah ditentukan.
Handayaningrat  (2012:54)  koordinasi adalah  mengimbangi  dan  menggerakkan  tim dengan  memberikan  lokasi  kegiatan  pekerjaan yang  cocok  kepada  masing-masing  dan  menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan  yang  semestinya  di  antara  para anggota itu sendiri.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa koordinasi merupakan proses pengintegrasian  tujuan  dan  aktivitas  di  dalam suatu  organisasi  agar  mempunyai  keselarasan  di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, pengkoordinasian dimaksudkan agar para
manajer  mengkoordinir  sumber  daya  manusia dan  sumber  daya  lain  yang  dimiliki  organisasi tersebut.
Umumnya  organisasi  memiliki  tipe koordinasi  yang  dipilih  dan  disesuaikan  dengan kebutuhan  atau  kondisi-kondisi  tertentu  yang diperlukan  untuk  melaksanakan  tugas  agar pencapaian tujuan tercapai dengan baik. Hasibuan  (2006:86)  berpendapat  bahwa  tipe koordinasi di bagi menjadi dua bagian besar yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal.
Koordinasi horizontal ( horizontal Coordinatiori )  menurut  Hasibuan  (2006:86) adalah  :  ”Mengkoordinasikan  tindakan-tindakan atau  kegiatan-kegiatan  penyatuan,  pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparat) yang setingkat”.
Selanjutnya  menurut  Handayaningrat (2012:127) menyatakan bahwa :
Koordinasi  horizontal,  yaitu  koordinasi fungsional,  dimana  kedudukan  antara yang  mengkoordinasikan  dan  yang dikoordinasikan mempunyai kedudukan setingkat eselonnya. Menurut tugas dan fungsinya  keduanya  mempunyai  kaitan satu  dengan  yang  lain  sehingga  perlu dilakukan koordinasi.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa koordinasi horizontal merupakan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan,  pengarahan  yang  dilakukan  terhadap kegiatan-kegiatan  penyatuan,  pengarahan  yang dilakukan  terhadap  kegiatan-kegiatan  dalam tingkat organisasi (aparat) yang setingkat.
Begitupula dalam pengelolaan pembayaran  pajak    kendaraan  bermotor  maka pelaksanaan  koordinasi  horizontal  sangatlah penting  mengingat  dalam  menjalankan  tugasnya pegawai  samsat  melibatkan  tiga  instansi  yang berbeda yaitu Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepolisian Negara Republik Indonesia  (POLRI)  dan  PT.  Jasa  Raharja (Persero), untuk itu maka diperlukanlah koordinasi  untuk  menertibkan  jalannya  kegiatan operasional di lapangan.
Pajak  Kendaraan  Bermotor  atau  yang disingkat  PKB  merupakan  salah  satu  jenis  pajak daerah  provinsi.  Pengertian  pajak  kendaraan bermotor  menurut  Pasal  1  angka  12  Undang- Undang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah adalah  pajak  atas  kepemilikan  dan  atau penguasaan  kendaraan  bermotor.  Dalam  arti pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang bersifat  objektif,  bergantung  pada  objek  yang
dikenakan  pajak  dan  berada  dalam  kepemilikan dan/atau penguasaan wajib pajak.
Selanjutnya  dalam  Pasal  4  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diketahui bahwa:
(1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah  orang  pribadi  atau  Badan  yang memiliki  dan/atau  menguasai  Kendaraan Bermotor.
(2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang  memiliki Kendaraan Bermotor.
(3) Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban  perpajakannya  diwakili  oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.
Oleh  karena  itu  dalam  pengelolaan pajak  kendaraan bermotor maka pegawai Samsat perlu  melakukan  koordinasi  horizontal  dengan pegawai  lainnya.  Menurut  Hasibuan  (2011:88), menyatakan  bahwa  koordinasi  dapat  terlaksana dengan  baik  apabila  memenuhi  syarat-syarat koordinasi  sebagai berikut :
1. Sense  of  cooperation (perasaan  untuk bekerjasama)
2. Rivalry (Persaingan dalam organisasi)
3. Team spirit (saling menghargai)
4. Esprit the corps (semangat tim)

## C. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  analisis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian  in  sebanyak  15  orang.  Teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  yaitu wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini yaitu : reduksi data, penyajian data, keabsahan data.

## D. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
Berdasarkan  hasil  wawancara  diketahui bahwa  pelaksanaan  koordinasi  horizontal  dalam pengelolaan pembayaran pajak kendaraan bermotor diketahui pelaksanaanya kurang terlaksana  dengan  baik  sesuai  dengan  pendapat Hasibuan  (2011:88),  yang  menyatakan  bahwa koordinasi  dapat  terlaksana  dengan  baik  apabila memenuhi syarat-syarat koordinasi  seperti Sense of  cooperation (perasaan  untuk  bekerjasama), Rivalry (Persaingan  dalam  organisasi),  Team spirit  (saling  menghargai)  dan Esprit  the  corps (semangat tim).
Begitupula  berdasarkan  hasil  observasi diketahui bahwa pelaksanaan koordinasi horizontal  dalam  pengelolaan  pembayaran  pajak kendaraan  bermotor  belum  dilaksanakan  dengan
baik  hal  ini  dibuktikan  dengan  masih  kurangnya kemudahan kepada masyarakat pemilik kendaraan  bermotor  untuk  memenuhi  kewajiban membayar pajaknya, sehingga dapat memberikan pelayanan  yang  berkualitas  serta  sesuai  dengan apa  yang  diharapkan  oleh  masyarakat  dan pemerintah, khususnya dalam pengurusan  STNK dimana  prosedur  pengurusan  mudah  serta  cepat dan  Wajib  Pajak  hanya  datang  ke  satu  tempat, kurangnya  daya  guna  pelaksanaan  pemungutan Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  karena pungutan  PKB/  BBN-KB dan  SWDKLLJ  sangat erat  kaitannya  dengan  pengeluaran  STNK sehingga  penelitian  ulang  setiap  tahun  akan berarti pula pelunasan PKB dan SWDKLLJ serta pengawasan dan penertiban pelaksanaan pungutan PKB/ BBN-KB dan SWDKLLJ dengan penelitian  ulang  tiap  tahun,  maka  dari  segi penertiban  terhadap  pemilik  kendaraan  bermotor oleh  pihak  kepolisian  serta  terselenggaranya pengamanan  terhadap  pemilik  dari  tindakan melanggar  hukum  serta  dapat  meningkatkan kesadaran wajib pajak.
Adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan koordinasi horizontal dalam pengelolaan pembayaran pajak kendaraan bermotor  di  Kantor  Samsat  Pangandaran  antara lain  kurang bekerjasamanya pegawai dari ketiga instansi  yang  berbeda  yang  ada  di  kantor  samsat dalam  menunjang  pencapaian  tujuan  organisasi sehingga masih ditemukannya adanya masyarakat  yang  mengeluhkan  lamanya  proses pelayanan PKB, selain itu sikap saling menghargai  antar  pegawai  masih  kurang  karena terlihat  dari  kurangnya  pegawai  memahami berbagai  tugas  dan  fungsi  yang  sudah  menjadi kewenangannya  sehingga  hal  ini  menyebabkan kurangnya  dukungan  pegawai  terhadap  terhadap pegawai lainnya.
Begitupula  berdasarkan  hasil  observasi diketahui  bahwa  adanya  hambatan-hambatan dalam  pelaksanaan  koordinasi  horizontal  dalam pengelolaan pembayaran pajak kendaraan bermotor  di  Kantor  Samsat  Pangandaran  antara lain  tidak  bersatunya  (dalam  1  Ruangan) kelompok kerja penerimaan pembayaran, kelompok  kerja  korektor  dan  kelompok  kerja penyerahan.  Ini  berakibat  pada  SPPKB  (surat Pendataan dan Pendaftaran Kendaraan bermotor) tidak  dapat  dimanfaatkan  oleh  ke  3  (tiga) instansi.  Proses  Penyelesaian  Berkas  registrasi tidak secara bersamaan, Penerbitan STNK selesai terlebih  dahulu  dari  pada  notis  pajak  dan  Jasa Raharja  atau  sebaliknya  kadang-kadang  duluan notis  pajak  daripada  STNK  sehingga  SPPKB tidak  digunakan  sebagai  dasar  pendataan  dan
pendaftaran kendaraan bermotor selain itu Ketiga instansi  terkait  yaitu  Dinas  Pendapatan  Daerah, Polri  dan  PT.  Jasa  Raharja  (Persero)  kurang melakukan koordinasi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan pembayaran pajak kendaraan bermotor.  Contohnya  kurangnya  ketiga  instansi melakukan pengidentifikasian potensi pendapatan yang  dapat  dioptimalkan  dari  penerimaan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan informan diketahui adanya upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan koordinasi horizontal  dalam  pengelolaan  pembayaran  pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Pangandaran yang antara lain dengan memberikan  pengarahan  kepada  semua  pegawai sehingga  dapat  memahami  tugas  dan  fungsinya dalam memberikan pelayanan dalam pengelolaan PKB selain itu dilakukan pendekatan-pendekatan kepada  pegawai  sehingga  dapat  bekerjasama dalam  melaksanakan  pelayanan  dan  dapat  saling membantu dalam bekerja.
Begitupula  berdasarkan  hasil  observasi diketahui  adanya  upaya-upaya  yang  dilakukan dalam  mengatasi  hambatan-hambatan  dalam koordinasi  horizontal    dalam  pengelolaan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat  Pangandaran  yang  antara  lain  :  adanya beberapa  forum  pertemuan  yang  dilaksanakan dengan  melibatkan  tiga  instansi  di  lingkungan samsat  Pangandaran  sehingga  setiap  kegiatan yang  akan  dilaksanakan  sudah  didasarkan  pada hasil  kesepakatan.  Seperti  adanya  pertemuan yang  dilaksanakan  setiap  hari  senin  untuk melakukan  evaluasi  dan  perencanaan  kegiatan- kegiatan pelayanan yang telah dan akan diberikan serta selama ini selalu ada rapat setiap satu bulan sekali  atau  mingguan  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  pemahaman  pegawai  terhadap tugasnya  dan  mempererat  tali  persaudaraan dengan  berkomunikasi    antar  pegawai  sehingga pegawai dapat meningkatkan pemahamannya dan dapat menghargai pegawai lainnya.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1.
Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang koordinasi horizontal dalam pengelolaan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat  Pangandaran,  maka  penulis  mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan  koordinasi  horizontal  dalam pengelolaan  pembayaran  pajak  kendaraan bermotor  bermotor  di  Kantor  Samsat Pangandaran  belum  dilaksanakan  sesuai
dengan syarat-syarat koordinasi  seperti sense of cooperation (perasaan untuk bekerjasama), rivalry (persaingan  dalam  organisasi), team spirit (saling  menghargai)  dan esprit  the corps (semangat  tim)  menurut  pendapat Hasibuan (2011:88), karena masih kurangnya kemudahan  kepada  masyarakat  pemilik kendaraan bermotor untuk memenuhi kewajiban  membayar  pajaknya,  sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas  serta  sesuai  dengan  apa  yang diharapkan  oleh  masyarakat  dan  pemerintah, khususnya  dalam  pengurusan  STNK  dimana prosedur  pengurusan  mudah  serta  cepat  dan Wajib  Pajak  hanya  datang  ke  satu  tempat, kurangnya daya guna pelaksanaan pemungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor (PKB)  karena  pungutan  PKB/  BBN-KB  dan SWDKLLJ  sangat  erat  kaitannya  dengan pengeluaran STNK sehingga penelitian ulang setiap tahun akan berarti pula pelunasan PKB dan  SWDKLLJ  serta    pengawasan  dan penertiban  pelaksanaan  pungutan  PKB/ BBN-KB  dan  SWDKLLJ  dengan  penelitian ulang  tiap  tahun,  maka  dari  segi  penertiban terhadap  pemilik  kendaraan  bermotor  oleh pihak  kepolisian  serta  terselenggaranya pengamanan  terhadap  pemilik  dari  tindakan melanggar  hukum  serta  dapat  meningkatkan kesadaran wajib pajak.
2. Adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan  koordinasi  horizontal  dalam pengelolaan  pembayaran  pajak  kendaraan bermotor  di  Kantor  Samsat  Pangandaran antara  lain    kurang  bekerjasamanya  pegawai dari ketiga instansi yang berbeda yang ada di kantor  samsat  dalam  menunjang  pencapaian tujuan organisasi sehingga masih ditemukannya  adanya  masyarakat  yang mengeluhkan  lamanya  proses  pelayanan PKB, selain itu sikap saling menghargai antar pegawai  masih  kurang  karena  terlihat  dari kurangnya  pegawai  memahami  berbagai tugas  dan  fungsi  yang  sudah  menjadi kewenangannya sehingga hal ini
menyebabkan  kurangnya  dukungan  pegawai terhadap  terhadap  pegawai  lainnya  selain  itu dalam  pelaksanaan  koordinasi  horizontal dalam pengelolaan pembayaran pajak kendaraan  bermotor  di  Kantor  Samsat Pangandaran  antara  lain  tidak  bersatunya (dalam 1 Ruangan) kelompok kerja penerimaan  pembayaran,  kelompok  kerja korektor dan kelompok kerja penyerahan. Ini berakibat  pada  SPPKB  (surat  Pendataan  dan Pendaftaran Kendaraan bermotor) tidak dapat
dimanfaatkan oleh ke 3 (tiga) instansi. Proses Penyelesaian  Berkas  registrasi  tidak  secara bersamaan, Penerbitan STNK selesai terlebih dahulu dari pada notis pajak dan Jasa Raharja atau  sebaliknya  kadang-kadang  duluan  notis pajak daripada STNK sehingga SPPKB tidak digunakan  sebagai  dasar  pendataan  dan pendaftaran  kendaraan  bermotor  selain  itu Ketiga instansi terkait yaitu Dinas Pendapatan  Daerah,  Polri  dan  PT.  Jasa Raharja (Persero) kurang melakukan
koordinasi  dalam  rangka  meningkatkan pendapatan  daerah  melalui  pengelolaan pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor. Contohnya kurangnya ketiga instansi melakukan pengidentifikasian potensi
pendapatan  yang  dapat  dioptimalkan  dari penerimaan  pembayaran  pajak  kendaraan bermotor.
3. Adanya  upaya-upaya  mengatasi  hambatan- hambatan koordinasi horizontal dalam pengelolaan  pembayaran  pajak  kendaraan bermotor  di  Kantor  Samsat  Pangandaran yang  antara  lain  dengan  memberikan pengarahan  kepada semua pegawai selain itu dilakukan  pendekatan-pendekatan  kepada pegawai  untuk  dapat  bekerjasama  dan  dapat saling membantu dalam bekerja dan melakukan  beberapa  forum  pertemuan  yang dilaksanakan dengan melibatkan tiga instansi di lingkungan samsat Pangandaran.
2. Saran
Berdasarkan kesimpulan hasil
penelitian  maka  penulis  menyampaikan  saran sebagai berikut :
1. Pelaksanaan  koordinasi  horizontal  dalam pengelolaan  pembayaran  pajak  kendaraan bermotor  di  Kantor  Samsat  Pangandaran sebaiknya  dilakukan  kerjasama  yang  lebih baik  lagi  antar  ketiga  instansi  yang  terlibat sehingga  terjalin  komunikasi  yang  dapat memudahkan koordinasi selain itu sebaiknya pelibatan  pegawai  lebih  ditingkatkan  dalam pengelolaan  PKB  dengan  meningkatkan persaingan  secara  positif  diantara  pegawai sehingga  pegawai  dapat  berlomba-lomba dalam mencapai tujuan organisasi. Selain itu sebaiknya  organisasi  dapat  meningkatkan
semangat  tim  dengan  memberikan  insentif kepada  pegawai  yang  berprestasi  sehingga dapat memotivasi pegawai dalam bekerja. 2. Untuk mengatasi berbagai hambatan- hambatan  dalam  pengelolaan  pembayaran pajak  kendaraan  bermotor  di  Kantor  Samsat Pangandaran  sebaiknya  dilakukan  berbagai pertemuan  secara  rutin  untuk  menjalin sinergitas  antar  pegawai  dalam  bekerjasama sehingga  pegawai  dapat  melaksanakan  tugas dan  fungsinya  sesuai  dengan  kewenangan yang  dimilikinya,  selain  itu  sebaiknya pegawai  secara  rutin  diberikan  pengarahan dalam melakukan pengelolaan PKB sehingga pegawai  di  dalam  instansi  terkait  dapat melaksanakan pekerjaanya dengan baik.
3. Untuk  lebih  mengoptimalkan  upaya  dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan  pembayaran  pajak  kendaraan bermotor  di  Kantor  Samsat  Pangandaran sebaiknya  dilakukan  berbagai  upaya  seperti meningkatkan  pendekatan  kepada  setiap bagian  yang  terkait  dalam  pengelolaan  PKB sehingga menimbulkan kesadaran dan tanggungjawabnya  dalam  melakukan  tugas dan fungsinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Istijanto.  2008.  Riset  Sumber  Daya  Manusia.
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Mulyana,  Deddy.  2013.  Ilmu  Komunikasi:  Suatu Pengantar.  Cetakan  ke  18.  Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya.
Resmi,Siti.  2013.  Perpajakan  Teori  dan  Kasus. Jakarta : Salemba Empat.
Salusu,  J.  2015.  Pengambilan  Keputusan Stratejik  untuk  Organisasi  Publik  dan Organisasi Nonprofit. Jakarta: PT
Grasindo.
Sastrohadiwiryo.  2003.  Manajemen  Tenaga Kerja Indonesia, edisi. 2. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Siahaan.  2008.  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah,  Edisi  1-3.  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Suganda.  2011.  Koordinasi  Alat  Pemersatu Gerak Administrasi, Cetakan kedua.
Jakarta: Rineka. Cipta.