Analisis Yuridis Mengenai Pemberatan Pidana … - Elvi Alfian. A

## ANALISIS YURIDIS  MENGENAI
PEMBERATAN PIDANA TERHADAP HAKIM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI DALAM UNDANG KEKUASAAN

## KEHAKIMAN
Oleh : Elvi Alfian. A ∗

## ABSTRAK
Bangsa dan negara, menaruh kepercayaan besar kepada Hakim  untuk  berada  pada  garis  paling  depan  dalam memberantas  korupsi.  Dengan  demikian,  seharusnyalah, hakim-hakim  dapat  menjadi  garda  pertahanan  bangsa  yang sangat ditakuti dalam memberangus perbuatan pidana korupsi melalui putusannya menghukum para pelaku korupsi dengan seberat-beratnya.    Oleh  karena  itu,  apabila  di  tengah  makin terperosoknya rakyat pada jurang kemiskinan yang demikian akut,  akibat  merajalelanya  penajarahan  uang  rakyat  oleh pelaku  tindak  pidana  korupsi,  hakim-hakim  justeru melakukan  perbuatan  korupsi  yang  semestinya  harus diperanginya,  maka  perbuatan  itu  jelas  tidak  dapat  dilihat sebagai sebuah kesalahan semata, melainkan harus dipandang sebagai  penghianatan,  yang  harus  dihukum  dengan  pidana yang lebih keras dan berat.  Sehingga tujuan penulisan karya ilmiah  ini  menjelaskan  pemberatan  pidana  terhadap  Hakim yang  melakukan  tindak  pidana  korupsi  di  dalam  Undang Kekuasaan Kehakiman
Kata  Kunci:  Hakim,  Pemberatan  Pidana,  Tindak Pidana Korupsi
∗ Pengajar pada Fakultas Syariah  IAIN STS  Jambi dan Mahasiswa pada
Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

## A. Pendahuluan
Konstitusional  kekuasaan  kehakiman,  memiliki peran  yang  penting  dan  menempati  posisi  yang  sangat strategis dalam  menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Melalui  lembaga  peradilanlah,  aturan-aturan  hukum berupa  Undang-undang  negara  dilaksanakan  dan  diawasi pelaksanaannya.  Kepada  peradilan  pulalah,  setiap  warga negara  menambatkan  harapannya,  agar  ia  memperoleh kepastian  hukum,  keadilan  dan  kemamfaatan  dari penerapan aturan-aturan hukum tersebut terhadap dirinya.
Dengan  posisinya  yang  demikian  strategis, kiranya  dapat  difahami  manakala  perhatian  masyarakat terhadap lembaga peradilan tidak pernah surut.  Lembaga peradilan  senantiasa  menjadi  objek  yang  hangat  untuk diperbincangkan,  ditulis  bahkan  diteliti.  Daya  tarik lembaga  ini  tidak  saja  karena  posisinya  yang  sangat terhormat  sebagai  salah  satu  lembaga  hukum,  melainkan pula  pada  peran-peran  yang  dimiliki,  aktivitas  yang dilakukannya,  perilaku  fungsionarisnya,  serta  hasil kerjanya  yang  seringkali  mengundang  perdebatan  dan kritikan.
Dalam  perspektif  perundang-undangan  Indonesia, lembaga  peradilan  diatur  di  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang Kekuasaan  Kehakiman  (selanjutnya  disebut  Undang-
Undang Kekuasaan Kehakiman). Undang-Undang
Kekuasaan  Kehakiman  dimaksud  disahkan  di  Jakarta tanggal  29  Oktober  2009  dan  ditempatkan  dalam Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009 Nomor 157.
Adapun  pertimbangan  yuridis  yang  melatar- belakangi lahirnya Undang-Undang Kekuasaan
Kehakiman adalah bahwa  kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  yang dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan peradilan  di  bawahnya,  dan  oleh  sebuah  Mahkamah Konstitusi,  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna menegakkan hukum dan keadilan.
Disamping  itu  dipertimbangkan  pula  bahwa  Pada dasarnya  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang Kekuasaan  Kehakiman  telah  sesuai  dengan  perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  di  atas,  namun  substansi  Undang-Undang  tersebut
belum mengatur secara komprehensif tentang
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman,  yang merupakan kekuasaan  yang  merdeka  yang  dilakukan  oleh  sebuah Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara,  dan  oleh  sebuah
Analisis Yuridis Mengenai Pemberatan Pidana … - Elvi Alfian. A
Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Selain  pengaturan  secara  komprehensif,  Undang- Undang  ini  juga  untuk  memenuhi  putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  005/PUU/2006,  yang  salah  satu amarnya  telah  membatalkan  Pasal  34  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman. Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  juga  telah membatalkan  ketentuan  yang  terkait  dengan  pengawasan hakim  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2004 tentang Komisi Yudisial.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  sebagai  upaya
untuk memperkuat penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman  dan  mewujudkan  sistem  peradilan  terpadu ( integrated justice system), maka Undang-Undang Nomor 4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  sebagai dasar  penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  perlu diganti.
Dalam  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman, diatur  mengenai  badan-badan  peradilan  penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelengaraan
kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang  sama  bagi  setiap  orang  dalam  hukum  dan  dalam mencari keadilan.
Selain  itu  dalam  Undang-Undang  ini  diatur  pula ketentuan  yang  menegaskan  kedudukan  hakim  sebagai pejabat  yang  melakukan  kekuasaan  kehakiman  serta panitera, panitera pengganti, dan juru sita sebagai pejabat peradilan,  pelaksanaan  putusan  pengadilan,  bantuan hukum,  dan  badan-badan  lain  yang  fungsinya  berkaitan dengan  kekuasaan  kehakiman.  Untuk  memberikan kepastian dalam proses pengalihan organisasi, administrasi,  dan  finansial  badan  peradilan  di  bawah Mahkamah Agung dalam Undang-Undang ini diatur pula ketentuan peralihan.
Salah  satu  ketentuan  penting  yang  secara  jelas diatur  di  dalam  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman, dan  belum  diatur  dalam  Undang-Undang  sebelumnya adalah    persyaratan  substantif  agar  seseorang  dapat diangkat sebagai hakim.
Ketentuan  yang  mengatur  mengenai  kedua  hal tersebut,  termaktub  di  di  dalam  Pasal  5  Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang selengkapnya menggariskan bahwa :
Pasal 5
(1) Hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib  menggali, mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat.
(2) Hakim  dan  hakim  konstitusi  harus  memiliki integritas  dan  kepribadian  yang  tidak  tercela,
jujur,  adil,  profesional,  dan  berpengalaman  di bidang hukum.
(3) Hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib  menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
Berdasarkan  ketentuan  mengenai  persyaratan substantif  yang  harus  dipenuhi  seorang  Hakim  tersebut, kiranya  dapat  ditarik  pengertian  bahwa  Undang-Undang Kekuasaan  Kehakiman  menempatkan  keberadaan  hakim
pada posisi terpenting dan paling menentukan keberhasilan  penegakan  hukum,  karena  hakimlah  yang melakukan  dan  menjalankan  kekuasaan  kehakiman  di lapangan penegakan hukum.
Mengingat  posisi  hakim  sebagai  inti  kekuasaan kehakiman, maka Undang-Undang Kekuasaan
Kehakiman    menegaskan    syarat  substantif  yang  harus dipenuhi  oleh  seorang  Hakim,  yakni  bahwa  seorang hakim  haruslah  seseorang  yang  sebelum  ia  diangkat  dan selama  ia  menjalankan  pekerjaannya  sebagai  penegak hukum,  haruslah  memiliki  integritas  dan  kepribadian yang  tidak  tercela,  jujur,  adil,  profesional,  dan berpengalaman  di  bidang  hukum.  Dengan  kata  lain, dalam  menjalankan  profesinya  sebagai  Hakim  ia  harus senantiasa  menjaga perilakunya  dan  menegakkan kehormatan  dan  keluhuran  martabatnya  sebagai  seorang Hakim.
Dengan  demikian,  kiranya  dapat  pula  ditarik pengertian bahwa Undang-Undang Kekuasaan
Kehakiman  menegaskan  bahwa  hanya  dengan  integritas dan  kepribadian  yang  tidak  tercela,  jujur,  adil, profesional, dan pengalaman di bidang hukumlah seorang Hakim  sebagai  inti  dari  kekuasaan  kehakiman,  mampu mengemban  tugasnnya  menyelenggarakan  peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.
Sebaliknya, manakala hakim memiliki
kepribadian  yang  tercela  dan  pada  dirinya  tidak  terdapat integritas,  kejujuran,  rasa  adil,  keprofesionalan,  dan pengalaman yang memadai, maka tujuan penyelanggaran peradilan  yakni  untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan, akan  sulit  untuk  dicapai.  Bahkan  bisa  jadi  kekuasaan kehakiman  yang  diamanatkan  kepada  hakim  yang demikian,  akan  disalahgunakan  sedemikian  rupa  untuk kepentingannya sendiri.
Apabila  hal  demikian  yang  terjadi  maka  hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat rekayasa sosial ( law as a tool  of  social  engineering )  seperti  yang  diinginkan  oleh Roscoe  Pound 1 ,  melainkan  sebagai  alat  untuk  berbuat kejahatan (law as a tool of a crime engineering).
1 Mochtar  Kusumaatmadja, Hubungan  Antara  Hukum  Dengan Masyarakat:  Landasan  Pikiran,  Pola  dan  Mekanisme  Pelaksanaan Pembaharuan Hukum , BPHN-LIPI, Jakarta, 1976,  hal. 9.
Dalam keadaan yang demikian, hukum tidak lebih menjadi sekedar alat untuk memupuk kekayaan sehingga lingkungan  peradilan  yang  semestinya  menjadi  benteng terakhir  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  justeru berubah  menjadi  ladang  suap  menyuap  dan  pemufakatan jahat.  Hakim  yang  semestinya  berada  pada  garis  paling depan dalam memberangus tindak pidana korupsi, justeru melakukan tindak pidana itu.
Fenomena  berkembang-biaknya  korupsi  pada
badan-badan peradilan, tentu saja menyentakkan
kesadaran  kita  bahwa  manakala  kita  benar-benar menginginkan  penegakan  hukum  yang  keras  dan  tegas terhadap  perbuatan  pidana  korupsi,  sungguh  diperlukan orang-orang  yang  benar-benar  terpilih  untuk  menjadi seorang Hakim.
Hakim yang diharapkan menjadi benteng
pemberantasan  korupsi,  justeru  melakukan  sendiri  tindak pidana  korupsi  dengan  memanfaatkan  jabatan  dan kewenangannya, bagaimanakah penegakan hukum terhadap Hakim yang demikian?.
Apakah perbuatan pidana korupsi  yang dilakukan oleh seorang hakim, harus dilihat sebagai kesalahan biasa dan  bersifat  manusiawi,  karena  hakim  itu  juga  manusia. Oleh  karenanya,  siapa  saja  dapat  tergelincir  melakukan tindak  pidana  korupsi,  termasuk  hakim.  Oleh  karenanya,
dalam  cara  pandang  ini,  penegakan  hukum  terhadap hakim  yang  melakukan  perbuatan  pidana  korupsi,  tidak perlu  harus  dibedakan  dengan  apa  yang  dilakukan terhadap pelaku korupsi lainnya.
Artinya,  kepada  hakim-hakim  yang  melakukan perbuatan  korupsi,  dikenakan  pasal-pasal  yang  sama dengan  yang  dikenakan  kepada  pelaku  korupsi  lainnya, yakni  pasal-pasal  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo
Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (Selanjutnya disebut  sebagai  Undang-Undang    Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi),
Ataukah  sebaliknya,  kita  harus  melihat  perbuatan pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh  hakim  sebagai perbuatan “pagar makan tanaman”. Perbuatan hakim yang melakukan  korupsi  tersebut,  tidak  saja  mengingkari sumpah  dan  kode  etik  hakim,  melainkan  telah menghianati amanat bangsa dan harapan rakyat.
Bangsa  dan  negara,  menaruh  kepercayaan  besar kepada  Hakim  untuk  berada  pada  garis  paling  depan dalam memberantas korupsi. Dengan demikian, seharusnyalah,  hakim-hakim  dapat  menjadi  garda pertahanan bangsa yang sangat ditakuti dalam memberangus perbuatan pidana korupsi melalui
putusannya  menghukum  para  pelaku  korupsi  dengan seberat-beratnya.
Oleh  karena  itu,  apabila  di  tengah  makin terperosoknya  rakyat  pada  jurang  kemiskinan  yang demikian  akut,  akibat  merajalelanya  penajarahan  uang rakyat  oleh  pelaku  tindak  pidana  korupsi,  hakim-hakim justeru  melakukan  perbuatan  korupsi  yang  semestinya harus  diperanginya,  maka  perbuatan  itu  jelas  tidak  dapat dilihat sebagai sebuah kesalahan semata, melainkan harus dipandang  sebagai  penghianatan,  yang  harus  dihukum dengan pidana yang lebih keras dan berat.
Dalam  pandangan  ini,  apabila  hakim  yang melakukan korupsi dihukum sama dengan pelaku korupsi yang  lainnya,  maka  kewibawaan  hakim  sebagai  benteng penegakan  hukum,  serta  merta  akan  runtuh.  Dalam bahasa  yang  lebih  sederhana  dapat  dikatakan  bahwa, menghukum hakim secara “biasa”, akan membuat hakim- hakim  akan  abai  pada  kehormatan  dan  kemuliaan martabatnya  sebagai  penegak  hukum.  Kalau  penegak hukumnya  saja  sudah  kotor  dan  tidak  takut  melakukan perbuatan  yang  semstinya  diperanginya,  bagaimana mungkin  hukum  akan  ditegakkan?.  Lagipula,  tidakkah kita  ingin  mewujudkan  komitmen  menciptakan  negara yang  bersih  dari  praktik-praktik  korupsi,  dengan melakukan  langkah  nyata  berupa  upaya  yang  sungguh-
sungguh untuk membersihkan terlebih dahulu Hakim dan badan-badan  peradilan,  dari  perbuatan  yang  sangat menyengsarakan rakyat itu?

## B. Perumusan masalah
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  perumusan masalah  di  dalam  penulisan  ini  adalah  Bagaimanakah analisis  yuridis    yang  mengatur  mengenai  pemberatan pidana  terhadap  Hakim  yang  melakukan  tindak  pidana korupsi di dalam Undang Kekuasaan Kehakiman ?

## C. Metodologi Penelitian
Tulisan    ini  menggunakan  pendekatan  yuridis normatif,  yaitu  dengan  mengkaji  atau  menganalisis  data sekunder  yang  berupa  bahan-bahan  hukum  sekunder dengan  memahami  hukum  sebagai  perangkat  peraturan atau  norma-norma  positif  di  dalam  sistem  perundang- undangan yang mengatur mengenai pengawasan
kekuasaan  kehakiman  demi  terciptanya  badan  peradilan yang  merdeka,  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan  lainnya, untuk  menyelenggarakan  peradilan  yang  bersih  dan berwibawa,  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan dengan selurus-lurusnya.

## D. Kedudukan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana
Pembahasan  mengenai  sistem  peradilan  pidana (SPP)  menjadi  penting,  karena  keberhasilan  penegakan hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi  secara  faktual  di lapangan,  sangat  ditentukan  oleh  seberapa  jauh  sub-sub sistem  penegakan  hukum  yang  menjadi  bagian  dari  SPP Indonesia,  mampu  melaksanakan  tanggungjawab  dan wewenangnya secara optimal dan mampu pula menghayati  satu  tujuan  bersama  dalam  pemberantasan tindak pidana korupsi.
Mengenai  pengertian  sistem  peradilan  pidana antara  lain  dikemukakan  oleh  Mardjono  Reksodiputro bahwa :
Sistem  peradilan  pidana  adalah  sistem  dalam suatu  masyarakat  untuk  mengendalikan  kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat  dengan  tujuan  utama  mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan  kejahatan  yang  terjadi,  sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan  yang  bersalah  dipidana,  dan  mengusahakan agar  mereka  yang  pernah  melakukan  kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya. 2
Sementara  menurut  Muladi,  sistem  peradilan pidana  sesuai  dengan  makna  dan  ruang  lingkup  sistem
2 Mardjono  Reksodiputro, Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana,  Kumpulan  Karangan  Buku  Ketiga, Pusat  Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta 2007, hal. 84-85.
dapat  bersifat  fisik  dalam  arti  sinkronisasi  struktural (structural syncronization), dapat pula bersifat substansial
(substantial  syncronization) dan  dapat  pula  bersifat kultural (cultural syncronization). Selanjutnya ia
menjelaskan bahwa:
Dalam hal sinkronisasi struktural, keselarasan dan keserempakan  dituntut    dalam  mekanisme administrasi  peradilan  pidana (the  administration of  justice) dalam  kerangka  hubungan  antar lembaga  penegak  hukum.  Dalam  hal  sinkronisasi substansial,  maka  keserempakan  mengandung makna  baik  vertikal  maupun  horizontal  dalam kaitannya  dengan  hukum  positif  yang  berlaku. Sedangkan  sinkronisasi  kultural  mengandung usaha  untuk  selalu  serempak  dalam  menghayati pandangan-pandangan,  sikap-sikap  dan  falsafah yang  secara  menyeluruh  mendasari  jalannya sistem peradilan pidana. 3
Mengenai  ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana,  Romli  Atmasasmita  menjelaskan  ciri-ciri  dari sistem peradilan pidana sbb:
1. Titik    berat    pada  koordinasi  dan  sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan). 2. Pengawasan  dan  pengendalian  penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana. 3. Efektivitas  sistem  penanggulangan  kejahatan lebih  utama  dari  efisiensi  penyelesaian perkara.
3 Muladi, Kapita  selecta  Sistem  Peradilan  Pidana ,  UNDIP, Semarang, 1995, hal. 13-14
258
4. Penggunaan  hukum  sebagai  instrumen  untuk memantapkan the ad-ministration of justice . 4
Kata  “sistem”  dalam  istilah  “sistem  peradilan pidana”,  sejatinya  telah  merujuk  pada  SPP  yang  terpadu yang  mengandung  makna  adanya  suatu  keterpaduan dalam  langkah  dan  gerak  masing-masing  sub  sistem kearah  tercapainya  tujuan  bersama.  Hal  itu  ditegaskan oleh  Mantan  Menteri  Kehakiman  Ali  Said  sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro bahwa:
Penggunaan kata “sistem” dalam “sistem peradilan  pidana”  berarti,  bahwa  kita  menyetujui pendekatan sistemik dalam melakukan manajemen administrasi peradilan pidana kita. Ini berarti  perlu  adanya  keterpaduan  dalam  langkah dan  gerak  masing-masing  sub  sitem  ke  arah tercapainya  tujuan  bersama.  Oleh  karena  itu, kerjasama  yang  erat  diantara  unsur-unsur  sistem adalah syarat mutlak. 5
Selanjutnya  Mardjono  Reksodiputro  menjelaskan bahwa Pendekatan sistemik akan menyadarkan kita antara lain bahwa setiap sistem mempunyai tujuan tertentu yang harus  dihayati  oleh  setiap  sub  sistemnya  (atau  sub-sub sistemnya). Meskipun setiap sub sistem akan mempunyai pula  tujuannya  sendiri,  yang  merupakan  landasan  dan pedoman  kerja  bagi  mereka  yang  bekerja  dalam  sub
4 Romli  Atmasasmita, Sistem  Peradilan  Pidana,  Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Binacipta, Bandung, 1996. hal. 10 5 Mardjono Reksodiputro, Op. Cit., hal. 47.
sistem  yang  bersangkutan,  tetapi  masing-masing  tujuan dari  sub  sistem  tidak  boleh  bertentangan  dengan  tujuan utama  dari  sistemnya  sendiri  (dalam  hal  ini:  sistem peradilan pidana. ...Dalam pendekatan semacam ini, maka da  keterkaitan  yang  jelas  antara  pula  antara  sub  sistem pengadilan  dengan  sub  sistem  kepolisian  dan  sub  sistem lembaga  pemasyarakatan.  Keterkaitan  antara  sub  sistem yang  satu  dengan  yang  lainnya  adalah  seperti  “bejana berhubungan”. 6
Pemikiran  dari  para  pakar  hukum  di  atas,  selaras dengan konsepsi yang dianut dalam SPP Indonesia yakni “Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  ( Integrated  criminal justice  system )”.  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu dibangun dari sub sistem-sub sistem  yang mengacu pada kodifikasi  hukum  pidana  formil  yakni  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)    yang diberlakukan  melalui  Undang-undang  Nomor  8  Tahun 1981.
Tugas  dari  sub  sistem  atau  komponen-komponen yang  bekerjasama  dalam  SPP  yakni  Kepolisian, Kejaksaan,  Pengadilan  dan  Pemasyarakatan,  menurut Mardjono  Reksodiputro  mencakup  hal-hal  yang  cukup luas  yakni    mencegah  masyarakat  menjadi  korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi,
6 Ibid., hal. 80.
sehingga  masyarakat  puas  bahwa  keadilan  telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan berusaha agar mereka  yang  pernah  melakukan  kejahatan  tidak mengulangi lagi perbuatannya. 7
Oleh  karena  luasnya  cakupan  tugas  dari  SPP sebagaimana  dikemukakan  di  atas,  maka  sangat diperlukan  suatu  keterpaduan  kerja  dari  masing-masing sub  sistem  yang  menjadi  bagian  dari  SPP.  Mantan Menteri  Kehakiman  Republik  Indonesia,  Ali  Said mengemukakan  tentang  pentingnya  keterpaduan  dari unsur-unsur sistem peradilan pidana sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro:
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai  perlunya  tenaga-tenaga  profesional sistem peradilan pidana, maka adanya satu tujuan yang  dihayati  bersama  oleh  unsur-unsur  dari sistem,  merupakan  ciri  utama  dari  suatu  sistem peradilan  pidana  yang  bekerja  dengan  baik.  Kita tidak  akan  dapat  mengharapkan  sistem  yang bekerja  dengan  baik  itu,  apabila  tidak  ada keterpaduan  dalam  kegiatan  unsur-unsur  tersebut. Dalam  kebhinekaan  fungsi  masing-masing  unsur sistem,  maka  penghayatan  yang  sama  tentang tujuan  sistem  peradilan  pidana  inilah  yang  akan membuktikan  keterpaduan  dari  berbagai  unsur tersebut. 8
7 Mardjono Reksodiputro, Op. Cit. hal. 140.
8 Ibid., hal. 143
Analisis Yuridis Mengenai Pemberatan Pidana … - Elvi Alfian. A
Sejalan  dengan  pendapat-pendapat  di  atas,
Ramelan mengemukakan bahwa :
Dengan  berlakunya  KUHAP  telah  membawa perubahan  yang    mendasar  dalam  proses penyelesaian  perkara  pidana  baik  dalam  konsepsi maupun  implementasi.  Sebagai  konsekuensi  dari perubahan  tersebut, para  aparat  pelaksana penegakan hukum melakukan upaya-upaya reorientasi  atas  sikap,  tata  laku  dan  tata  pikiran dengan  maksud    agar  mampu  memainkan  peran yang telah ditentukan secara terintegrasi. Konsepsi  sistem  peradilan  pidana  yang  dianut dalam  KUHAP  tersebut    menunjukkan    adanya unsur-unsur  yang  terdiri    dari  sub-sub  sistem, yaitu  sub  sistem    penyidikan,  sub  sistem penuntutan,  sub  sistem  pemeriksaan  di  sidang pengadilan  dan  sub  sistem    pelaksanaan  putusan pengadilan.  Sistem  peradilan  pidana  melibatkan komponen-komponen  yang  terdiri  dari  lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan  Terpidana.  Setiap  sub  sistem tersebut  merupakan  bagian  yang  saling  berkaitan secara  tak  terpisahkan  dan  berkesinambungan, serta  harus  ada  unsur  kesamaan-kesamaan presepsi  dan  tujuan  dalam  sistem  peradilan pidana. 9 Terkait dengan cakupan tugas dari SPP Indonesia dan pentingnya pengahayatan terhadap urgensi kebersamaan  dari  masing-masing  unsur  dari  SPP
9 Ramelan, “Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, Media Hukum (Jakarta: September 2003) hal. 1.
Analisis Yuridis Mengenai Pemberatan Pidana … - Elvi Alfian. A
Indonesia,  Mardjono  Reksodiputro  menggambarkan bahwa :
Upaya  melindungi  masyarakat  dari  kejahatan sebagai  salah  satu  tugas  dari  SPP  Indonesia misalnya,  bukan  hanya  merupakan  tugas  dari
Kepolisian.  Kejaksaan  dan  Pengadilan  turut bertanggungjawab  melalui  penjatuhan  putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat. Pemasyarakatan  juga  turut  bertanggungjawab dengan melakukan program pembinaan sedemikian  rupa  sehingga    narapidana  berhasil diintegrasikan kembali ke tengah masyarakat. 10
Mengacu  pada  pengertian  di  atas,  menurut  hemat penulis  persoalannya  terletak  pada  cara  bagaimana  sub sistem  yang  satu  berinteraksi  dengan  sub  sistem  yang lainnya  sehingga  menghasilkan  proses  peradilan  pidana yang benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan.
Oleh  karena  itu,  pertanyaan  yang  relevan dicarikan  jawabannya  adalah  faktor  apa  yang  bisa menjadi  pedoman  atau  tujuan  bersama  bagi  unsur Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan  dan  Pemasyarakatan sehingga  komponen  penegakan  hukum  tersebut  mampu memadukan  gerak  langkah  mereka  dalam  penegakan hukum.
Terkait  dengan  hal  itu,  Mardjono  Reksodiputro mengemukakan bahwa:
10 Mardjono Reksodiputro, Op. Cit ., hal. 142
Analisis Yuridis Mengenai Pemberatan Pidana … - Elvi Alfian. A
Penegakan hukum atau penanggulangan kejahatan  yang  efektif  dan  efisien    akan  terjadi apabila  terdapat  satu  kebijakan  kriminal  yang benar-benar  dijadikan  tujuan  bersama  dan pedoman  kerja  bagi  masing-masing  sub  sistem peradilan  pidana.
Dengan  kata  lain, penanggulangan  kejahatan  akan  menjadi  efektif manakala  keempat  komponen  SPP  Indonesia bekerja dengan motivasi kerja yang sama dengan mengindahkan adanya satu kebijakan kriminal. 11
Selanjutnya,  ia  mengemukakan  bahwa  kebijakan kriminal  dimaksud  bukan  sekedar  “hasil  perumusan” bersama oleh unsur-unsur SPP, tetapi adalah resultan dari berbagai kewenangan dalam negara yang bekerja bersama- sama  dalam  menanggulangi  masalah  kriminalitas.  Terkait dengan hal itu, ia menjelaskan sebagai berikut:
Dimulai  dari  pembuat  Undang-undang  yang menyediakan  aturan-aturan  hukum  pidana  serta wewenang maupun pembatasan dalam pelaksanaan  aturan  hukum  tersebut.  Kemudian Kepolisian  dan  Kejaksaan  yang  merupakan pelaksana  penegakan  aturan  hukum,  menentukan kebijakan  dalam  penyidikan  dan  penuntutan. Selanjutnya, Pengadilan sebagai penguji kebijakan  penyidikan  dan  penuntutan  yang menentukan  apakah  benar  terdapat  hak  untuk memidana  dan  kalau  benar  berapa  besar pidananya. Dan akhirnya, Pemasyarakatan sebagai  pelaksana  pidana  yang  dijatuhkan Pengadilan memiliki kebijakan dalam “merawat” terpidana  dan  mengusahakannya  kembali  ke masyarakat.  Untuk  itu  komponen-komponen
11 Ibid., hal. 93
Analisis Yuridis Mengenai Pemberatan Pidana … - Elvi Alfian. A
sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan  oleh  kebijakan  kriminal,  yang  berarti harus  ada  keterpaduan  kerja.  Ini  yang  secara singkat dinamakan “pendekatan terpadu”
(integrated approach). 12
Berdasarkan  alur  seperti  dikemukakan  di  atas, Mardjono Reksodiputro menggambarkan bahwa:
Proses Peradilan Pidana, merupakan satu rangkaian kesatuan (continuum) yang menggambarkan  peristiwa-peristiwa  yang  maju secara  teratur;  mulai  dari  penyidikan  dan penuntutan (disebut tahap pra -ajudikasi), pemeriksaan dan penjatuhan putusan pidana oleh Hakim  di  Pengadilan  (tahap  ajudikasi)  dan pelaksanaan  putusan,  pembinaan  dan  akhirnya dikembalikan kepada masyarakat oleh Pemasyarakatan (tahap pasca- ajudikasi). 13
Berdasarkan  pendapat  ahli  di  atas,  kiranya  dapat dikatakan  bahwa  sesuai  dengan  hakikat  dari  sebuah sistem  yang  terpadu,  maka  masing-masing  sub  sistem berada  dalam  sebuah  “bejana  berhubungan”,  dimana kualitas  keluaran/hasil  kerja (outcome) dari  satu  sub sistem  akan  mempengaruhi  kualitas  dari  sub  sistem berikutnya.  Kualitas  hasil  penyidikan  oleh  sub  sistem Kepolisian, akan mempengaruhi kualitas penuntutan oleh Kejaksaan.  Kualitas  penuntutan  oleh  Kejaksaan  akan mempengaruhi  kualitas  pemeriksaan  dan  penjatuhan
12 Ibid. 13 Ibid.
putusan  oleh  hakim.  Demikian  pula  seterusnya,  kualitas putusan pidana akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan
putusan berupa pembinaan dan pemasyarakatan narapidana oleh Pemasyarakatan.
Dari  pendapat  ahli  hukum  di  atas,  kiranya  dapat  ditarik pengertian bahwa kemampuan masing-masing sub sistem penegakan  hukum,  dalam  melaksanakan  kewenangan yang  diberikan  KUHAP  dan  menghayati  satu  tujuan bersama  dan  bekerjasama  dalam  SPP  Indonesia  secara optimal,   akan  menentukan efektivitas penegakan.

## E. Analisis  Yuridis    Mengenai  Pemberatan  Pidana Terhadap  Hakim  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana Korupsi Di Dalam Undang Kekuasaan Kehakiman
Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten,  transparan,  akuntabel  dan  berwibawa,  yang mampu  menegakkan  wibawa  hukum,  pengayoman hukum,  kepastian  hukum  dan  keadilan,  merupakan conditio  sine  qua  non atau  persyaratan  mutlak  dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum.
Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta
penghormatan  terhadap  keluhuran  nilai  kemanusiaan, menjadi  prasyarat  tegaknya  martabat  dan  integritas negara.
Hakim  sebagai  aktor  utama  atau  figur  sentral dalam  proses  peradilan  senantiasa  dituntut  untuk mengasah  kepekaan  nurani,  memelihara  integritas, kecerdasan  moral  dan  meningkatkan  profesionalisme dalam  menegakkan  hukum  dan  keadilan  bagi  rakyat banyak.
Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki  oleh  hakim  harus  dilaksanakan  dalam  rangka menegakkan  hukum,  kebenaran  dan  keadilan  tanpa pandang  bulu  dengan  tidak  membeda-bedakan  orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap  orang  sama  kedudukannya  di  depan  hukum  dan hakim.
Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut  tanggungjawab  yang  tinggi,  sehingga  putusan pengadilan  harus  dimulai  dengan  “Demi  Keadilan berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”,  menunjukkan kewajiban  menegakkan  hukum,  kebenaran  dan  keadilan itu  wajib  dipertanggungjawabkan  secara  horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana di atas, sudah merupakan conditio sine qua
non pula  bahwa,  semua  hakim  sebagai  pelaksana  utama
dari  fungsi  pengadilan  itu,  wajib  memmiliki  integritas
yang tinggi, jujur, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan.
Salah  satu  hal  penting  yang  disorot  masyarakat untuk  mempercayai  hakim,  adalah  perilaku  dari  hakim yang  bersangkutan,  baik  dalam  menjalankan  tugas yudisialnya  maupun  dalam  kesehariannya.  Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, hakim dituntut untuk selalu  menjaga  dan  menegakkan  kehormatan,  keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim.
Kewajiban  hakim  untuk  memelihara  kehormatan
dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim
sebagaimana  ditentukan  dalam  peraturan  perundang- undangan  harus  diimplementasikan  secara  konkrit  dan konsisten,  baik  dalam  menjalankan  tugas  yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan.
Kehormatan  adalah  kemuliaan  atau  nama  baik yang  senantiasa  harus  dijaga  dan  dipertahankan  dengan sebaik-baiknya  oleh  para  hakim  dalam  menjalankan fungsi  pengadilan.  Kehormatan  hakim  itu  terutama terlihat  pada  putusan  yang  dibuatnya,  dan  pertimbangan yang  melandasi,  atau  keseluruhan  proses  pengambilan keputusan,  yang  bukan  saja  berlandaskan  peraturan perundang-undangan,  tetapi  juga  rasa  keadilan  dan kearifan dalam masyarakat.
Sebagaimana  halnya  kehormatan,  keluhuran martabat  merupakan  tingkat  harkat  kemanusiaan  atau harga  diri  yang  mulia  yang  sepatutnya  tidak  hanya dimiliki,  tetapi  harus  dijaga  dan  dipertahankan  oleh hakim  melalui  sikap  tindak  atau  perilaku  yang  berbudi pekerti  luhur.  Hanya  dengan  sikap  tindak  atau  perilaku yang  berbudi  pekerti  luhur  itulah,  kehormatan  dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan.
Oleh  sebab  itu,  hakim  dituntut  untuk  selalu berperilaku  yang  berbudi  pekerti  luhur.  Hakim  yang berbudi  pekerti  luhur  dapat  menunjukkan  bahwa  profesi hakim  adalah  suatu  kemuliaan (officium  nobile). Profesi hakim  memiliki  sistem  etika  yang  mampu  menciptakan disiplin  tata  kerja  dan  menyediakan  garis  batas  tata  nilai yang  dapat  dijadikan  pedoman  bagi  hakim  untuk menyelesaikan  tugasnya  dalam  menjalankan  fungsi  dan mengemban profesinya.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  semakin  jelaslah kiranya  bahwa  hakim  menempati  posisi  yang  demikian penting  dan  strategis,  tidak  saja  di  dalam  konstalasi penegakan  hukum,  tetapi  dalam  menentukan  kualitas peradaban dan martabat sebuah bangsa.
Artinya,  apabila  sebuah  bangsa  memiliki  hakim- hakim  yang  bersih,  yang  disegani  karena  menjunjung tinggi  kehormatan  dan  kemuliaan  martabatnya,  yang
ditakuti karena putusan-putusannya  yang tegas dan keras namun  berkeadilan,  dan  yang  tidak  mempan  dibujuk dengan  uang  dan  kekuasaan,  maka  dapat  dipastikan marwah bangsa itu juga akan demikian. Bangsa itu, akan dihormati  sebagai  bangsa  yang  bermartabat  dan  dan disegani karena menjunjung tinggi peradaban.
Sebaliknya,  manakala  badan  peradilannya  diisi oleh  hakim-hakim  yang  culas,  yang  dengan enteng menukar kehormatan dan keluhuran martabatnya sebagai hakim,  dengan  uang  dan  iming-iming  kekuasaan,  yang gamang  menghadapi  godaan  untuk  hidup  dalam kemewahan,  yang  keputusannya  bisa  dibeli  dan  diatur- atur  dengan  uang,  maka  begitu  pulalah  keadaan  bangsa itu.  Bangsa  dengan  hakim-hakim  yang  demikian,  dalam tata  pergaulan  antar  bangsa,  akan  senantiasa  diremehkan dan  dilecehkan  sebagai  bangsa  yang  tidak  bermartabat, bangsa  hedonik  yang  dengan  enteng  menggadaikan martabat  dan  harga  dirinya,  hanya  untuk  sekedar kepentingan sesaat.
Dengan  demikian,  apabila  kita  menginginkan negeri  ini  menjadi  negeri  yang  bersih  dan  berwibawa, yang  rakyatnya  menjadi  sejahtera  karena  uang  negara tidak  berani  dijarah  oleh  para  koruptor,  yang  memiliki marwah sebagai bangsa yang bermartabat, yang dihormati dan  dibanggakan  oleh  rakyat  dan  disegani  oleh  dunia
internasional,  maka  menurut  hemat  penulis,  langkah  itu harus  dimulai  dengan  membersihkan  badan  peradilan pada  setiap  tingkatan  dan  jenisnya,  dari  hakim-hakim yang berperilaku tidak terpuji, terutama dari hakim-hakim yang telah lancang melakukan tindak pidana korupsi.
Telah  pula  dibahas  dalam  bagian  sebelumnya, bahwa  tindak  pidana  korupsi  di  negeri  ini  telah  menjadi kanker  ganas,  yang  merasuk  dan  merusak  setiap  sendi- sendi  kehidupan  kita  sebagai  bangsa.  Uang  negara  yang semestinya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat,  justeru  dibelokkan  ke  dalam kantung-kantung  penyelenggara  negara  yang  korup. Rakyat  menjerit  tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan pokok,  kelaparan  menjadi  berita  setiap  hari  dan  angka kemiskinan makin tinggi, akibat ulah para koruptor, yang justeru hidup berlimpah dalam kemewahan.
Terkait  dengan  merajalela  dan  mengguritanya korupsi  di  Indonesia,  kiranya  perlu  dikemukakan sejumlah  data  yang  seyogyanya  dapat  menggambarkan mengenai  potret  suram  praktik  korupsi  yang  terjadi  di Indonesia.
Fakta  dilapangan  ditemukan  bahwa  adanya ketidakadilan  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  yaitu rendahnya  vonis  yang  dijatuhkan  hakim  terhadap  para koruptor,  menimbulkan  pertanyaan  dan  prasangka  di
tengah  masyarakat.  Sebagian  masyarakat  bertanya, mengapa hakim pada umumnya tidak berani menerapkan pidana  yang  berat,  terhadap  pelaku  yang  nyata-nyata, menurut keyakinan hakim itu sendiri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.
Sebagian masyarakat lainnya justeru
berprasangka,  bahwa  diantara  majelis  hakim  yang menerapkan  pidana  yang  rendah  tersebut,  telah melakukan pemufakatan  jahat dan praktik suap menyuap dengan  para  terdakwa  korupsi,  sedemikian  sehingga terdakwa  dipidana  dengan  pidana  yang  rendah,  bahkan ada yang dibebaskan oleh hakim.
Majelis  hakim  kita  seakan  mempertontonkan suatu parodi yang kadang mencengangkan,
memprihatinkan,  bahkan  membuat  kita  miris.  Betapa banyak  pelaku  korupsi,  yang  proses  penyidikan  dan persidangannya  demikian  gegap  gempita,  yang  proses penegakan  hukumnya  seakan  menyedot  habis  seluruh energi bangsa ini, ternyata berakhir dengan anti klimaks, dimana  terdakwa  dipidana  dengan  pidana  yang  sangat ringan, atau bahkan dibebaskan oleh majelis hakim.
Di  tengah  kian  menguatnya  tuntutan  terhadap penyelenggaraan  negara  yang  bebas  dari  korupsi,  vonis yang  rendah  dan  pembebasan  terdakwa  kasus  korupsi oleh  majelis  hakim  seringkali  dipersepsi  publik,  bukan
sebagai  pengejawantahan  dari  kewibawaan  penegakan hukum,  melainkan  sebagai  perwujudan  dari  tindakan sewenang-wenang  dari  majelis  hakim,    akibat  adanya praktik-praktik  korupsi  pada  badan  peradilan (judicial corruption) .
Tentu  saja,  pendapat  dan  logika  hukum  yang berkembang  di  tengah  masyarakat  itu,  belum  tentu sepenuhnya  mengandung  kebenaran.  Pada  satu  sisi, keputusan  hakim  menjatuhkan  pidana  yang  ringan  atau membebaskan  seorang  terdakwa,  tentu  saja  harus dihormati sebagai perwujudan dari kekuasaan kehakiman yang  merdeka,  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan  lainnya, untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakan hukum dan keadilan dengan selurus-lurusnya.
Pada  sisi  lain,  kita  juga  tentu  dapat  memahami bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana yang ringan dan membebaskan  seorang  terdakwa,  harus  didukung  oleh fakta-fakta  hukum  yang  diperoleh  di  dalam  persidangan. Apabila    keterangan  saksi-saksi,  barang  bukti  dan  alat bukti  menunjukkan  bahwa  terdakwa  tidak  memiliki kaitan  apapun  dengan  dakwaan  yang  dikenakan  kepada terdakwa,  maka  hakim  tentu  saja  wajib  membebaskan  si terdakwa  itu.  Dengan  demikian,  maka  atas  nama keadilan,  bagi  terdakwa  bersangkutan  putusan  bebas
tersebut  adalah  hak  mutlak  yang  harus  diberikan kepadanya.
Namun  demikian,  disadari  pula  bahwa  kita  tidak bisa  begitu  saja  menafikan  logika  hukum  dan  rasa keadilan  yang  berkembang  di  tengah  masyarakat.  Salah satu  alasannnya  adalah  bahwa  logika  hukum  masyarakat bahwa  rusaknya  kemuliaan  profesi  hakim  itu,  kemudian menemukan kebenarannya, dimana sejumlah hakim, yang semestinya  menjadi  macan  ganas  untuk  melumat  habis tindak  pidana  korupsi,  justeru  terbukti  menerima  uang suap atau tertangkap tangan sedang menerima uang suap.
Apa  yang terjadi pada hakim MA, hakim SU dan hakim  ID,  kiranya  dapat  dikemukakan  sebagai  bahan renungan, betapa perlunya dilakukan reformasi
menyeluruh terhadap penyelenggaraan peradilan terutama terhadap perilaku hakim, melalui upaya kebijakan hukum pidana.
Namun  dilain  sisi,  Penulis  yakin  dan  percaya, masih banyak hakim  yang bersikap lurus dalam menjaga kehormatan  dan  keluhuran  martabatnya  sebagai  hakim. Hakim  yang  memilih  hidup  bersahaja,  menikmati  gaji yang  diberikan  negara,    betapapun  itu  tidak  mencukupi. Yang  mengabdi  kepada  kebenaran  dan  keadilan,  tegak berdiri  dalam  melawan  pelanggaran  hukum.  Hakim- hakim itu ditakuti bukan karena “ganas kepada yang tidak
membayar”,  melainkan  karena  “tegas  kepada  yang bersalah, tanpa pandang bulu”.
Mengenai  penyebab  makin  maraknya  praktik- praktik  korupsi  yang  dilakukan  oleh  hakim-hakim  di pengadilan,  Eko  Haryanto  pada  pokoknya  berpendapat bahwa  sepanjang  pengawasan  terhadap  hakim  tidak dilaksanakan  secara  ketat,  dan  sanksi  pidana  yang dijatuhkan  tidaklah  berat,  maka  praktik  korupsi  di pengadilan  akan  terus  terjadi.  Ada  mekanisme “supply and  demand” ,  yang  mendorong  terjadinya  transaksi antara  hakim  dengan  pihak-pihak  yang  terkait  dengan perkara,  secara  berkelanjutan.  Hanya  pengawasan  dan sanksi pidana yang lebih berat saja, yang dapat memutus mata  rantai suplly  and  demand tersebut.  Komitmen negara  yang  menggolongkan  kejahatan  korupsi,  sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sebagaimana dinyatakan  secara  jelas  di  dalam  Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,    seyogyanya dinyatakan  sebagai    kejahatan  sangat  luar  biasa (ultra extra  ordinary  crime) ,    apabila  dilakukan  oleh  figur sentral dalam penegakan hukum, yakni hakim, dan harus diberantas  dengan  cara-cara    yang  sangat  luar  biasa (ultra extra ordinary treatment) pula. 14
14 Ibid.
Mengacu  pada  uraian  di  atas,  kiranya  dapatlah disimpulkan  bahwa,  praktik-praktik  korupsi  yang dilakukan  oleh  hakim  pada  setiap  tingkatan  dan  jenis badan-badan  peradilan,  secara  nyata  memang  ada  dan bahkan  perkembangannya,  makin  marak  dan  sudah sangat memprihatinkan.
Persoalannya,  apakah  peraturan  perundang- undangan  yang  terkait  dengan  hakim,  telah  mengatur secara  jelas  dan  tegas  tentang  penerapan  sanksi  pidana khusus  terhadap  hakim  yang  terbukti  melakukan  tindak pidana korupsi?.
Sebagaimana  telah  dikemukakan  sebelumnya bahwa, dalam perspektif perundang-undangan Indonesia, penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  diatur  di  dalam Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman.  Di  dalam Undang-Undang  dimaksud,  ketentuan  yang  terkait dengan  pengaturan  mengenai  perilaku  hakim  diatur  di dalam  Pasal  5,  Pasal  36,  Pasal  39  sampai  dengan  Pasal 44.
Pasal  5  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman, pada  pokoknya  menggariskan  bahwa,  hakim  dan  hakim konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat.  Disamping  itu,  hakim  dan  hakim  konstitusi harus  memiliki  integritas  dan  kepribadian  yang  tidak
tercela,  jujur,  adil,  profesional,  dan  berpengalaman  di bidang  hukum.  Dalam  melaksanakan  wewenang  dan tanggungjawabnya,  hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
Pasal  36,  pada  intinya  mengatur  bahwa    hakim dan  hakim  konsitusi  dapat  diberhentikan  apabila  telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undangundang. Mengenai pengawasan, Pasal 39
mengatur  bahwa  pengawasan  tertinggi  atas  tingkah  laku hakim  terhadap  penyelenggaraan  peradilan  pada  semua badan  peradilan  yang  berada  di  bawah  Mahkamah Agung  dalam  menyelenggarakan  kekuasaan  kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Sementara  Pasal  40  pada  intinya  menggariskan bahwa  dalam  rangka  menjaga  dan  menegakkan kehormatan,  keluhuran  martabat,  serta  perilaku  hakim dilakukan  pengawasan  eksternal  oleh  Komisi  Yudisial. Dalam  melakukan  pengawasan,  Komisi  Yudisial mempunyai  tugas  melakukan  pengawasan  terhadap perilaku  hakim  berdasarkan  Kode  Etik  dan  Pedoman Perilaku Hakim.
Pasal 41 menegaskan bahwa dalam melaksanakan pengawasan,  Komisi  Yudisial  dan/atau  Mahkamah Agung  wajib  menaati  norma  dan  peraturan  perundang- undangan,  berpedoman  pada  Kode  Etik  dan  Pedoman
Perilaku  Hakim,  dan  menjaga  kerahasiaan  keterangan atau informasi yang diperoleh. Pelaksanaan tugas Komisi Yudisial,    tidak  boleh  mengurangi  kebebasan  hakim dalam  memeriksa  dan  memutus  perkara.  Kode  Etik  dan Pedoman  Perilaku  Hakim    ditetapkan  oleh  Komisi Yudisial  dan  Mahkamah  Agung.    Pasal  42  mengatur mengenai  kewenangan  Komisi  Yudisial,  yang  pada intinya menggariskan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan  kehormatan,  keluhuran  martabat,  serta perilaku  hakim,  Komisi  Yudisial  dapat  menganalisis putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk
melakukan  mutasi  hakim.  Di  dalam  Pasal  43  diatur bahwa hakim  yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap  Kode  Etik  dan  Pedoman  Perilaku  Hakim diperiksa  oleh  Mahkamah  Agung  dan/atau  Komisi Yudisial.
Untuk  mewujudkan  ketentuan  Undang-undang Kekuasaan  Kehakiman,  maka  sebagaimana  telah disinggung  sebelumnya  bahwa  maka  disusunlah  “Kode Etik  Dan  Pedoman  Perilaku  Hakim”.    Kode  etik  yang menjadi  panduan  mengenai  batasan-batasan,  mengenai apa  yang  boleh  dan  tidak  boleh  dilakukan  oleh  seorang hakim  tersebut,    ditetapkan  berdasarkan    Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi
Yudisial  RI  Nomor  047/KMA/SKB/IV/2009  dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan
Pedoman Perilaku Hakim.
Salah  satu  aspek  penting  yang  diatur  di  dalam pedoman  perilaku  jujur  adalah  persoalan  pemberian hadiah/sejenisnya.  Di  dalam  Pedoman  tersebut,  pada pokoknya ditegaskan bahwa Hakim tidak boleh meminta / menerima  dan  harus  mencegah  suami  atau  istri  Hakim, orang  tua,  anak  atau  anggota  keluarga  Hakim  lainnya, untuk  meminta  atau  menerima  janji,  hadiah,  hibah, warisan,  pemberian,  penghargaan  dan  pinjaman  atau fasilitas  dari  Advokat,    Penuntut,    Orang  yang  sedang diadili,  pihak lain yang kemungkinkan kuat akan diadili, dan  pihak  yang  memiliki  kepentingan  baik  langsung maupun  tidak  langsung  terhadap  suatu  perkara  yang sedang  diadili  atau  kemungkinan  kuat  akan  diadili  oleh Hakim yang bersangkutan yang secara wajar (reasonable) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas
peradilannya.
Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau
hadiah yang ditinjau dari segala keadaan (circumstances) tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk
mempengaruhi  Hakim  dalam  pelaksanaan  tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara atau
teman  dalam  kesempatan  tertentu  seperti  perkawinan, ulang  tahun,  hari  besar  keagamaan,  upacara  adat, perpisahan  atau  peringatan  lainnya  sesuai  adat  istiadat yang berlaku, yang nilainya tidak melebihi Rp. 500.000,- (Lima  ratus  ribu  rupiah).  Pemberian  tersebut  termasuk dalam  pengertian  hadiah  sebagaimana  dimaksud  dengan gratifikasi  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Tindak Pidana Korupsi.
Disamping  itu,  hakim  juga  dilarang  untuk menyuruh/mengizinkan  pegawai  pengadilan  atau  pihak lain yang di bawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan hakim  yang  bersangkutan  untuk  meminta  atau  menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau bantuan apapun  sehubungan  dengan  segala  hal  yang  dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim yang bersangkutan  berkaitan  dengan  tugas  atau  fungsinya  dari Advokat,  Penuntut, orang yang sedang diadili,  pihak lain yang  kemungkinan  kuat  akan  diadili,  dan  pihak  yang memiliki  kepentingan  baik  langsung  maupun  tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan  kuat  akan  diadili  oleh  Hakim  yang bersangkutan.
Mengacu pada ketentuan yang mengatur
mengenai  perilaku  hakim  di  dalam  Undang-Undang Kekuasaan  Kehakiman,  dan  Kode  Etik  dan  Pedoman
Perilaku  Hakim  di  atas,  kiranya  dapat  ditarik  pengertian bahwa Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Kode Etik  dan  Pedoman  Perilaku  Hakim,  telah  mengatur tentang  persyaratan  substantif  yang  harus  dipenuhi  oleh seseorang  untuk  menjadi  hakim,  perintah  yang  harus ditaati  dan  larangan-larangan  yang  harus  dihindari  oleh hakim, selama menjalankan tugasnya.
Terkait  dengan  perilaku  koruptif,  Kode  Etik  dan Pedoman  Perilaku  Hakim,  telah  melarang  hakim  secara tegas  untuk  tidak  melakukan  dan  atau  mendekati perbuatan-perbuatan, yang dapat mengarah pada
perbuatan  pidana  korupsi  sebagaimana  diatur  di  dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Namun demikian, meski di dalam Kode Etik dan Pedoman  Perilaku  Hakim,  telah  digariskan  batasan  atau larangan  untuk  tidak  melakukan  perbuatan  korupsi, Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman  tidak  mengatur tentang  penerapan  sanksi  pidana  khusus,  terhadap  hakim yang terbukti melanggar larangan tersebut.
Tidak  dimuatnya  ketentuan  mengenai  pidana khusus di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, tampaknya  dilandasi  oleh  latar  belakang  pemikiran bahwa,  pengaturan  mengenai  sanksi  pidana  terhadap hakim  yang  melakukan  tindak  pidana  korupsi,  adalah murni  ranah  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak
Pidana  Korupsi.  Artinya,  apabila  terdapat  hakim  yang terbukti  melakukan  perbuatan  pidana  korupsi,  maka terhadap  yang  bersangkutan,  diterapkan  sanksi  pidana berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dengan  demikian,  menurut  perspektif  Undang- Undang  Kekuasaan  Kehakiman,  tidak  ada  urgensi  atau alasan-alasan yang perlu dan mendesak, untuk menerapkan  sanksi  pidana  yang  bersifat  khusus,    bagi hakim yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Dalam  perspektif  yang  demikian,  maka  Undang- Undang  Kekuasaan  Kehakiman,  kelihatannya  tidak memandang  praktik  korupsi  yang  dilakukan  hakim, sebagai  kejahatan  yang  bersifat  sangat  luar  biasa,  yang perlu  diberantas  dengan  cara-cara  yang  sangat  luar  biasa pula.

## F. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka disimpulkan bahwa Undang-Undang Kekuasaan
Kehakiman  belum  mengatur  secara  jelas  dan  tegas tentang pemberatan pidana atau penerapan pidana khusus terhadap  hakim  yang  terbukti  melakukan  tindak  pidana korupsi.  Pemidanaan  yang  merujuk  pada  Undang- Undang  pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  tidak
282
mampu  menjadi  terapi  kejut (shock  teraphy) yang menimbulkan  efek  penjeraan,  terutama  bagi  hakim  lain agar  tidak  melakukan  perbuatan  yang  sama.  Akibat logisnya adalah, penegakan hukum terhadap hakim yang melakukan  perbuatan  pidana  korupsi,  menjadi  tidak efektif.  Ketidak-efektifan  penegakan  hukum  tersebut,
pada gilirannya akan menggagalkan gerakan
pembersihan  terhadap  hakim-hakim  nakal  secara  cepat, agar  badan-badan  peradilan  benar-benar  menjadi  badan peradilan yang berih dan berwibawa, sebagai perwujudan dari tuntutan reformasi menyeluruh, yang mengemuka di dalam Undang-Undang Dasar 1945

## G. Daftar Pustaka
Mochtar Kusumaatmadja, Hubungan Antara Hukum Dengan Masyarakat:  Landasan  Pikiran,  Pola  dan  Mekanisme
Pelaksanaan  Pembaharuan  Hukum ,  BPHN-LIPI,
Jakarta, 1976
Mardjono  Reksodiputro, Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana,  Kumpulan  Karangan  Buku  Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga  Kriminologi  Universitas  Indonesia,  Jakarta 2007, Muladi, Kapita  selecta  Sistem  Peradilan  Pidana ,  UNDIP,
Semarang, 1995 Romli  Atmasasmita, Sistem  Peradilan  Pidana,  Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Binacipta, Bandung, 1996 Ramelan,  “Peningkatan  Peran  Kejaksaan  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana  Terpadu”, Media  Hukum (Jakarta: September 2003)