## IMPLEMENTASI PROGRAM PENGANGKUTAN SAMPAH DI KOTA BATAM TAHUN 2017
Muhammad Solihin ˡ, Ronald Parlindungan ² ˡProgram Studi Ilmu Pememrintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan, Indonesia sm10rome@gmail.com
²Program Studi Ilmu Pememrintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan, Indonesia ronaldhsb@gmail.com

## Abstrak
Permasalahan  pengangkutan  sampah  di  Kota  Batam  menjadi  masalah  utama  pemerintah  karena  gap tonase  sampah  dan  armada  pengangkut  yang  tidak  berimbang  sehingga  menyebabkan  tidak terangkutnya  sampah  di  TPS  hingga  menimbulkan  bau  dan sumber penyakit. Manfaat  penelitian ini dapat  menjadi  masukan  pemerintah  khususnya  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Batam,  Bagi masyarakat  penelitian  ini  memberikan  pengetahuan  masyarakat  tentang  implementasi  pengangkutan sampah di Kota Batam. Metode penelitian mengunakan pedekatan kualitatif dengan analisa deskriptif. Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan  Mei-Oktober  2018.  Tempat  penelitian  di  Dinas  Lingkungan Hidup  Kota  Batam.  Tempat  lain  di  lokasi  Mitra  pengangkutan  sampah.  Sumber data  dipilih  dengan teknik  purposive  sampling.  Teknik  pengeumpulan  data  dengan  mengunakan  wawancara,  observasi dan  dokumentasi.  Teknik  analisa  data  mengunakan  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan.  Hasil  dan  Pembahasan  pada  indicator  input  terdiri  dari  (1)  Peraturan  Daerah  yang menjadi  panduan  Hukum,  (2)  Organisasi  Pelaksana  terdiri  dari  DLH  Kota  Batam,  Kecamatan,  dan Mitra,  dan  (3)  Sumberdaya  terdapat  sumberdaya  manusia,  armada  pengangkutan  dan  keuangan. Indicator  output,  (1)  Akses,  (2)  Frekuensi  (3)  Cakupan,  (4)  Bias,  dan  (5)  Ketepatan  layanan  secara umum  dilakukan  dengan  baik  walaupun  terdapat beberapa  hal  yang perlu menjadi  perhatian.  Faktor yang  mempengaruhi  keberhasilan  umumnya  berjalan  baik  namun  ada  permasalahan  krusial  yakni kondisi  lingkungan  dan  sumberdaya  yang  perlu  ditingkatkan  terus  menerus  sesuai  dengan  kondisi tonase.Kesimpulan pengangkutan sampah di Kota Batam pada Tahun 2017 sekitara 82 persen sampah telah  ditanggulangi  oleh  Pemerintah  dengan  baikkecuali  Kecamatan  Belakang  Padang,  Galang  Baru dan Bulang. Ada beberapa masalah teknis pengangkutan yang mesti diperhatikan seperti jumlah dan perawatan armada, jumlah satuan tugas, bin container yang tidak memakai tutup dan lain-lain. Faktor yang  mempengaruhi  keberhasilan,  perlu  ditingkatkan  kesadaran  masyarakat  melalui  sosialiasi  dan lebih meminimalkan rumah liar, sumberdaya perlu ditingkatkan sesuai dengan kondisi tonase.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengangkutan Sampah, Tata Kelola Sampah.

## Abstrack
The problem of transporting garbage in Batam City is the main problem of the government because of the gap in waste tonnage and the unequal transport fleet which causes unloading of waste in the TPS to  cause  odor  and  source  of  disease.  The  benefits  of  this  research  can  be  the  government's  input, especially  the  Environmental  Service  of  Batam  City.  For  the  community,  this  study  provides  public knowledge  about  the  implementation  of  waste  transportation  in  Batam  City.  The  research  method uses  qualitative  approach  with  descriptive  analysis.  This  research  was  conducted  in  May-October 2018.  The  research  site  was  in  the  Batam  City  Environmental  Service.  Other  places  in  the  location Trash  transport  partners.  Data  sources  were  selected  by  purposive  sampling  technique.  Data collection techniques using interviews, observation and documentation. Data analysis techniques use data  reduction,  data  presentation,  and  conclusion  drawing.  The  results  and  discussion  on  input indicators  consist  of  (1)  Regional  Regulations  that  become  Legal  guidelines,  (2)  Implementing Organizations consist of Batam City, District, and Partners, and (3) Resources are human resources, transport and financial fleets. Output Indicator, (1) Access, (2) Frequency (3) Coverage, (4) Bias, and (5)  Service  accuracy  in  general  is  well  done  although  there  are  some  things  that  need  attention. Factors  that  influence  success  generally  work  well  but  there  are  crucial  problems  namely
environmental  conditions  and  resources  that  need  to  be  continuously  improved  in  accordance  with tonnage conditions. Conclusion The transport of garbage in Batam City in 2017 around 82 percent of the  waste  has  been  handled  properly  by  the  Government  except  the  District  of  Belakang  Padang, Galang  Baru  and  Bulang.  There  are  several  technical  transport  problems  that  must  be  considered such  as  the  number  and  maintenance  of  the  fleet,  the  number  of  task  forces,  the  container  bin  that does  not  use  a  lid  and  others.  Factors  influencing  success,  public  awareness  needs  to  be  increased through  socialization  and  minimizing  wild  houses,  resources  need  to  be  improved  according  to tonnage conditions.
Keywords: Policy Implementation, Transport Garbage, Waste Management.

## PENDAHULUAN
Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah kepulauan dengan terdiri dari lebih 300 pulau. Salah satu  pusat  ekonomi di  Provinsi  ini adalah kota Batam yang terdiri  dari Batam, Rempang dan Galang. Saat  ini jumlah penduduk kota Batam per 2015 berjumlah 1.020.529 jiwa. Diperkirakan penduduk akan tumbuh sekitar 2,8 Juta jiwa pada tahun 2037.
Dengan  estimasi  peningkatan  penduduk  tersebut  Kota  Batam  tentu  tidak  luput  dari masalah-masalah sosial seperti kota-kota besar lainnya di Indonesia. Salah satu masalah yang dihadapi adalah permasalahn sampah. Seiring dengan meningkatnya jumlah populasi di Kota Batam  tentu  juga  akan  diiringi  peningkatkan  jumlah  sampah  dari  konsumsi  rumah  tangga, industri  dan  lain-lain.  Sampah  Kota  Batam  saat  ini  dikelola  oleh  Dinas  Kebersihan  dan Pertamanan  (DKP)  dan  Mitra  oleh  PT  Royal  Gensah  Asih  (RGA)  sampai  tahun  2016. Sampah  tersebut  dibawah  ke  Tempat  Pembuangan  Akhir  (TPA)  Telaga  Punggur  yang dioperasikan oleh DKP.
TPA  Telaga  Punggur  di  rancang  oleh  BP  Batam  pada  tahun  1997  sebagai landfill saniter dengan luas sebesar 2,5 hektar wilayah permukaan TPA. Selanjutnya pada tahun 2002 operasi  diserahkan  kepada  Kota  Batam.  Namun  diperkirakan  TPA  Telaga  Punggur  saat  ini akan  berusia  kurang  dari  10  tahun  dikarenakan  kapasistas.  Di  kota  Batam  saat  ini  terdapat kurang  lebih  600  ton  sampah  per  hari  yang  dibuang  ke  TPA  pada  2012.  Sedangkan  data sampah per tahun di Kota Batam pada tahun 2006 sekitar 165.279 ton/tahun, meningkat pada tahun 2012 menjadi 251.918 ton/pertahun. Jika diprosentase 6 tahun terakhir sampah di Kota Batam naik 52,4 persen.
Hasil forecasting jumlah sampah pada tahun 2017, 2025, 2035, dan 2045 maka akan terlibat seperti Gambar 1 sebagai berikut:
Gambar 1. Proyeksi Jumlah Sampah di Kota Batam Berdasarkan Ton/Tahun 2006-2045 Sumber: Diolah Peneliti 2017
Berdasarkan  proyeksi  tersebutjumlah  sampah  di  Kota  Batam  pada  tahun  2017 (297.056  ton/tahun),  meningkat  pada  2025  (512.880  ton/tahun),  2035  (632.783  ton/tahun) dan  2045  (752.684  ton/tahun).  Jika  melihat  jumlah  sampah  pertahun  Kota  Batam  yang diproyeksi  semakin  banyak  tentu  masalah  pengangkutan  sampah  di  Kota  Batam  juga  akan menjadi  semakin  rumit.  Pada  tahun  2014  -  2015sempat  ada  masalah  penangangan  sampah dikarenakan tonase sampah dengan jumlah armada tidak sebanding.  Studi  kasus  pada tahun 2014 PT RGA mengalami masalah tersebut dikarenakan sampah sudah melebih 450 ton/hari. Akhirnya  sampah  menumpuk  dan  menimbulkan  bau.  Masyarakat  Kota  Batam  juga  banyak melayangkan protes ke pemerintah pada saat itu.
Pada tahun 2016 mulailah ada peralahihan pengangkutan sampah yang dulu bermitra dengan  pihak  ketiga,  sekarang  dialihkan  ke  Pemerintah  Kota  Batam  melalui  Dinas Lingkungan  Hidup  (DLK).  Pada  tahun  2017  terhitung  1  januari  Pemerintah  Kota  Batam melalui Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Persampahan, mendelegasikan urusan pengangkutan sampah di kecamatan.
165279 195172 178044 190927 208999 217599 251918 297056 512880 632782 752684 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2017 2025 2035 2045
Gambar 2. Proyeksi Jumlah Sampah di Kota Batam Berdasarkan Ton/Hari 2006-2045 Sumber: Diolah Peneliti 2017
Problem  pengangkutan  sampah  di  Kota  Batam  akan  bertambah  pelik  jika  tidak direncanakan dengan matang pengelolaanya. Jika di  proyeksi  jumlah sampah ton/hari tahun 2017  (813  ton/hari),  2025  (1404  ton/hari),  2035  (1.731  ton/hari),  dan  2045  (2.056  ton/hari) seperti pada Gambar 1.4 dibawah ini tentu permasalahan pengangkutan sampah akan masalah utama  pemerintah  karena  gap  tonase  sampah  dan  armada  pengangkut.  Dalam  penelitian  ini peneliti  akan  melihat  implementasi  program  pengangkutan  sampah  di  Kota  Batam  tahun 2017  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  Bidang  Pengelolaan  Sampah  Kota Batam.

## METODELOGI
Tempat penelitian di sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Tempat lain di lokasi  Mitra  pengangkutan  sampah.  Jenis  penelitian  ini  mengunakan  pendekatan  kualitatif dengan analisa  deskriptif.  Metode deskriftif diartikan sebagai  prosedur pemecahan, masalah yang  diselidiki  dengan  mengambarkan  objek  yang  diteliti,  seperti  idividu,  lembaga, masyarakat  dan  lain-lain,  pada  saat  sekarang  berdasarkan  fakta-fakta  yang  tampak  atau sebagaimana  adanya  (Nawawi,  1992:  63).  Bogdan  &  Taylor  dalam  Moleong  (2007:  4) mendefinisikan  metode  kualitatif  sebagai  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif  berupa  katakata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  dapat diamati.  Jenis  Data  yang  dikumpulkan  untuk  penelitian  ini  berupa  data  primer  dan  data sekunder.
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  mengunakan  teknik purposive  sampling . Teknik  ini  digunakan  untuk  memperoleh  informan  dalam  organisasi  atau  kelompok  yang terbatas untuk menemukan informan yang tepat. Adapun sumber data peneliti adalah:
453 535 488 523 573 596 690 813 1404 1731 2059 0 500 1000 1500 2000 2500 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2017 2025 2035 2045
Tabel 1. Responden Penelitian
No Nama Jabatan 1 Faisal Novrico, MPA Kepala Bidang Pengolahan Sampah 2 Muldiarman, S.T Kepala Seksi Penanganan Sampah 3 Rida Meliyana, S.E Kepala Seksi Pengurangan Sampah 4 Delfery, S.T Sekretaris Camat Sekupang 5 Maryanto, S.E Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban 6 Sela Masyarakat Patam Lestari, Sekupang 7 Rizqi Masyarakat Sungai Harapan, Sekupang 8 Yoga Masyarakat Batam Centre 9 Rafi Masyarakat Sagulung
Sumber: Diolah Oleh Peneliti 2018
Teknik  Pengumpulan  Data  (Sugiyono,  2009):  Observasi  adalah  belajar  tentang perilaku  dan  makna  dari  perilaku  tersebut.Wawancara,  adalah  merupakan  pertemuan  dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu . Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen  bisa  berbentuk  tulisan,  gambar,  atau  karya-karya  monumental  dari  seseorang. Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  Model  Interaktif  menurut  Miles  dan Hubberman  dalam  Sugiyono  (2011:  224).  Analisis  model  interaktif  tersebut,  terdiri  dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## PEMBAHASAN
Menurut  Purwanto  dan  Sulistyastuti  (2012:  21) implementasi  adalah  kegiatan  untuk mendistribusikan  keluaran  kebijakan  ( to  delivery  policy  output )  yang  dilakukan  oleh  para implementer  kepada  kelompok  sasaran  ( target  group )  sebagai  upaya  untuk  menwujudkan tujuan  kebijakan.  Dalam  penelitian  melihat  implementasi  program  pengangkutan  sampah  di Kota  Batam  meminjam  istilah  William  Dunn  (2003)  menyebutnya  implementasi  kebijakan ( Policy Implementation ) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu  tertentu.  Penulis  akan  melakukan  pembahasan  dari  dua  indikator  implementasi kebijakan.Implementasi  program  di  lapangan  yang  dimana  akan  dinilai  dari  (1)  Indikator masukan kebijakan ( policy input ); (2) Indikator Output. Berikut analisis penulis mengenai 2 indikator tersebut dalam penelitian ini.

## MASUKAN KEBIJAKAN
Input  kebijakan  adalah  (sumberdaya)  yang  dipakai  untuk  menghasilkan  produk  dan layanan  dari  suatu  program  dan  layanan  dari  suatu  program.  Adapun  sumberdaya  yang
dipakai  dalam  penelitian  ini adalah (1) Peraturan Daerah;  (2) Organisasi  Pelaksana;  dan (3) Sumberdaya.

## Peraturan Daerah
Peraturan  Daerah  yang  mengatur  adalah  Peraturan  Kota  Batam  No  11  Tahun  2013 Tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 22 adalah sebebagai berikut:
1. Pengangkutan sampah dilaksanakan dengen sistem langsung dan tidak langsung;
2. Pengangkutan  sampah  selain  dilakukan  oleh  Dinas,  dapat  dilakukan  oleh  pengelola kawasan permukiman dan pihak ketiga (mitra);
3. Pengangkutan  sampah  dilakukan  dengan  membawa  sampah  dari  sumber  sampah  ke TPS/TPST/TPA, atau dari TPS/TPST ke TPA;
4. Pemerintah  Daerah  menyediahkan  Stasiun  Peralihan  Antara  untuk  mendukung  kegiatan pengangkutan sampah;
5. Pengangkutan  sampah  dilaksanakan  dengan  cara  yang  menjamin  tetap  terpilahnya sampah  berdasarkan  jenis  sampah,  hingga  ke  TPS/TPST/TPA,  dan  tidak  tercecer  di perjalanan selama dalam proses pengangkutannya; dan
6. Sampah diangkut dengan menggunakan alat pengangkut sampah yang memenuhi standar sesuai dengan ketenteuan peraturan berlaku.

## Organisasi Pelaksana
Adapun  organisasi  pelaksana  dalam  pengangkutan  sampah  di  Kotam  Batam  yakni  : (1) Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, (2) Kecamatan, dan (3) Mitra/Transporter.
Adapun  sumberdaya  manusia  yang  ada  di  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Batam adalah  904  Satuan  Tugas  terdiri  dari  Supir,  Kernet,  Mekanik,  dan  lain-lain.  Sedangkan Fasilitas dalam pengangkutan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam adalah Dump Truck 52 buah, Arm Roll Truck 54 buah, Convektor 10 buah, Pick Up 2 buah, Becak Motor 2 buah,  Buldoser  2  buah,  dan  Eskavator  2  buah.  Adapun  fasilitas  yang  dihibahkan  ke Kecamatan dalam hal untuk pelaksanaan pengangutan sampah di Kota Batam adalah sebagai berikut  per  Juni  2017  berjumlah  51 Pick  Up .  Gaji  dari  satuan  tugasdi  Dinas  Lingkungan Hidup  Kota  Batam  adalah  sebesar  Rp  3.511.500/Bulan  di  potong  uang  BPJS Ketenagakerjaan.

## LUARAN KEBIJAKAN
Indicator policy output adalah keluaran (output) kebijakan berupa produk dan layanan publik  yang  dapat  dinikmati  oleh  kelompok  sasaran.  Dalam  penelitian  ini  peneliti  akan menceritakan produk dan layanan publik berupa pengangkutan sampah di Kota Batam yang dijalankan  pada  tahun  2017.  Dalam policy  output ini  peneliti  mengunakan indicator  policy output yang dingunakan oleh yang ditawarkan oleh Ripley (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012) yakni (1) Akses; (2) Frekuensi; (3) Cakupan; (4) Bias; dan (5) Ketepatan Layanan.

## Akses
Akses  dalam  pengangkutan  sampah  di  Kota  Batam  terdiri  dari  cara  berikut  (1) Pengangkutan dari sumber sampah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS), pengangkutan biasanya mengunakan pick up dan becak motor; (2) Pengangkutan sampah dari TPS menuju ke Tempat Pembuagan Akhir (TPA); dan (3) Pengangkutan Sampah dari Sumber Sampah Ke TPA.

## Frekuensi
Untuk  frekuensi  pengangkutan  sampah  di  Kota  Batam  berdasarkan  keterangan    dari Kepala Bidang Pengelolaan sampah, Faisal Noverico, MPA bahwa :
1) Pengangkutan dari sumber sampah ke tempat pembuangan sementara (TPS) dilakukan oleh kecamatan dengan jadwal 2 kali pengakutan dalam 1 minggu; dan
2) Pengangkutan sampah dari TPS menuju ke tempat pembuagan akhir (TPA) dilakukan oleh oleh DLH Kota Batam setiap hari.
Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Sekretaris Camat Sekupang Bapak Delfery ST:
“di  Kecamatan  Sekupang  pick  up  kami  beserta  armada  mengambil  sampah  di rumah rumah seminggu rata-rata 2 kali angkut. Dan tidak hanya di rumah-rumah namun juga dijalan-jalan” (12/9/2018)
Namun  pengangkutan  sampah  dari  rumah  juga  dilakukan    lebih  dari  2  kali    dalam seminggu  jika  sampah  menumpuk  yang  dijelaskan  oleh  kutipan  wawancara  dengan  Kasi Ketentraman dan Ketertiban, Maryanto, S.E.
“pengangkutan sampah di Kecamatan Batu Aji dilakukan 2 kali dalam 1 minggu, dari  perumahan  satu  dan  perumahan  lainnya,  namun  terkadang  bisa  menadi  3-4 kali trip karena sampah yang lebih banyak” (12/9/2018)
Sampah saat ini banyak terjadi kelebihan tonase, untuk itu armada yang seharusnya mengangkut  1-2  trip  perhari,  bisa  saja  sampai  4  trip  perhari.  Berikut  gambar  2 mengambarkan keadaan kelebihan tonase yang terjadi di lapangan.
Gambar 3. Kelebihan Tonase Di Kecamatan Sekupang Sumber: Dokumentasi Peneliti 2018

## Cakupan
Indikator  ini  digunakan  untuk  menilai  berapa  besar  kelompok  sasaran  yang  dapat dijangkau  oleh  kebijakan  yang  diimplementasikan.  Pengangkutan  sampah  di  Kota  Batam yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam yakni ada di 9 kecamatan.
Tabel 2. Tonase Sampah di Kecamatan Bulan Juni Tahun 2017
No Kecamatan Juni (Ton/Hari) 1 Sekupang 82.850 Ton/Hari 2 Batu Aji 88.830 Ton/Hari 3 Sagulung 86.210 Ton/Hari 4 Sei Beduk 29.890 Ton/Hari 5 Batam Kota 129.270 Ton/Hari 6 Nongsa 22.950 Ton/Hari 7 Lubuk  Baja,  Bengkong,  dan  Batu Ampar 26.120 Ton/Hari 8 Taman dan Dump Truck 279.000 Ton/Hari 9 Dump Truck dan Pick Up 33.690 Ton/Hari 10 Convector Besar 50.540 Ton/Hari Jumlah 829.350 Ton/Hari Sumber: DLH Kota Batam 2018
Cakupan dalam pengangkutan sampah sendiri berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Kota Batam, Bapak Faisal Novrico, MPA hanya dilakukan di 9 kecamatan saja.
“untuk  pengakutan  sampah  saat  ini  kita  hanya  melakukan  pengangkutan sampah  di  kawasan mainland (Darat)  yakni  di  Sembilan  kecamatan. Kecamatan  yang  tidak  yakni  Kecamatan  Belakang  Padang,  Bulang,  dan Galang. Namun di tiga kecamatanan tersebut pengelolaan sampah di lakukan oleh kecamatan dengan bantuan RT/RW setempat” (10/09/2018)
Pada  kutipan  diatas  bahwa  terdapat  3  Kecamatan  yang  tidak  dapat  di  jangkau  oleh DLH  Kota  Batam  dikarena  keterbatasan  anggaran  dan  fasilitas.  Namun  di  tiga  kecamatan tersebut  masalah  pengelolaan  sampah  telah  dilimpahkan  di  masing-masing  Kecamatan dengan  swakelola  dengan  melibatkan  RT/RW  di  wilayah  masing-masing.  DLH  dalam pengangkutan  sampah  tidaklah  bekerja  sendiri,  namun  juga  ada  peran  serta  dari mitra/transpoter  yang  membantu  dalam  teknis  pengangkutan  sampah.  Menurut  data  diatas dalam rentang tahun 2017 pengangkutan sampah yang dilakukan oleh pihak mitra sebanyak 51.435.010 ton/tahun (18,14 persen), sedangkan DLH Kota Batam mengangkut 232.041.600 ton/tahun (81.86 Persen).  Jika dibandingan dengan Tahun 2016, pengangkutan sampah pada 2017 memang masih melibatkan pihak swasta namun dengan porsi yang lebih sedikit.
Tabel 3. Tonase Sampah Mitra, Industri, DLH Kota Batam Tahun 2016-2017 No 2016 2017 1 Mitra 107.284.540 ton/Tahun 51.435.010 ton/Tahun 2 Industri 62.521.723 ton/tahun 0 3 Dinas 128.412.690 ton/Tahun 232.041.610 ton/Tahun Total 298.218.953 Ton/Tahun 283.476.610 Ton/Tahun
Sumber: DLH 2018
Pada tabel diatas ini pada 2016 terlihat pihak mitra masih mendominasi pengangkutan sampah  di  Kota  Batam.    Angkutan  sampah  sebesar  36  persen  (107.284.540  ton/Tahun) diangkut oleh pihak Mitra dan angkutan sampah Industri 21 persen (62.521.723 ton/Tahun). Jika  ditotal  pada  Tahun  2016  pihak  swasta  lebih  banyak  berperan  dalam  pengangkutan sampah  di  Kota  Batam  yakni  57  persen  (169.806.263  ton/Tahun),  sedangkan  Dinas Kebersihan  dan  Pertamanan  pada  saat  itu  hanya  mengangkut  43  persen  (128.412.690 ton/Tahun) sampah di Kota Batam.
Berbeda dengan tahun 2016, Pada Tahun 2017 pengelolaan sampah di selenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Pada tahun pertama ini DLH Kota Batam masih melibatkan pihak swasta namun dengan porsi yang minimal jika dibandingkan denganTahun 2016. Angkutan sampah pada tahun 2017 yang dilakukan oleh pihak mitra (swasta) sebanyak 51.435.010 ton/tahun (18,14 persen), sedangkan DLH Kota Batam mengangkut 232.041.600 ton/tahun (81.86 Persen).

## Bias
Dalam  pengangkutan  sampah  DLH  Kota  Batam  telah  menjalan  program  utama mereka yakni mengangkut sampah di Kota Batam dari sumber sampah ke TPS, lalu dari TPS ke  TPA  Telaga  punggur.  Namun  pada  pelaksanaannya  berdasarkan  observasi  penulis  di lapangan terdapat pelanggaran kecil yang dilakukan oleh satgas yang dilakukan di lapangan dengan  memilah  sampah  yang  bernilai  ekonomis  ke  tempat  terpisah  untuk  mendapat  uang tambahan.
Kepala Bidang Pengelolaan samapah Faisal Novrico,
“pada  saat  dilapangan  memang  ada  teman-teman  dilapangan  memisahkan barang-barang  yang  bernilai  ekonomi,  namun  tetap  kami  sampaikan  bahwa tugas  utama  dari  satgas  pengangkutan  sampah  adalah  mengangkut  sampah. Untuk memilah barang yang memiliki nilai ekonomis jelas itu tidak boleh dan tidak ada dalam tupoksi kami”
Dalam  kutipan  diatas  jelas  bahwa  tidak  diperkenankan  untuk  mengangkut  barang yang  bernilai  eknomis  oleh  petugas  pengangkutan  sampah  dikarenakan  itu  bukan  tugas mereka.
Pada  Perda  Kota  Batam  no  11  Tahun  2013  tertulis  bahwa  Pemerintah  Daerah menyediahkan  Stasiun  Peralihan  Antara  untuk  mendukung  kegiatan  pengangkutan  sampah. Dalam menyediaan Stasiun Peralihan Antara atau Tempat Pembuangan Sampah yang berupa bin  container  telah  dilakukan  oleh  Pemko  Batam  dengan  di  7000  titik  di  Kota  Batam berdasarkan  keterangan  dari  Bapak  Faisal  Novrico,  Kepala  Bidang  Pengelolaan  Sampah, DLH Kota Batam.
“iya untuk tempat pembuangan sampah sampah sementara di Kota Batam kita memiliki  7000  titik  di  Kota  Batam  yang  tersebar  di  perumpahan  kawasan pertokohan dan lain-lain”
Namun berdasarkan observasi peneliti TPS-TPS tersebut di dominiasi oleh TPS yang mengunakan  badan  jalan  sebagai  tempat  pembuagan  sementara  dan  hampir  mayoritas  TPS tidak memiliki tutup. Seperti TPS berikut ini:

## Gambar 4. TPS Mengunakan Badan Jalan di Sagulung
Sumber: Dokumentasi Peneliti 2018
Pada  Perda  Kota  Batam  no  11  Tahun  2013  tertulis  pada  pasal  21  Pengangkutan sampah dilaksanakan dengan cara yang menjamin tetap terpilahnya sampah berdasarkan jenis sampah,  hingga  ke  TPS/TPST/TPA,  dan  tidak  tercecer  di  perjalanan  selama  dalam  proses pengangkutannya.  Untuk  pengangkutan  sampah  biasanya  Armada  DLH  Kota  Batam mengunakan  jaring  dalam  pengangkutannya  sehingga  meminimalkan  potensi  terjadinya sampah  yang  tercecer.  Namun  untuk  terpilahnya  jenis  sampah  saat  ini  dalam  pangangkutan sampah belum dilakukan oleh pihak pemerintah secara maksimal dikarenakan tempat sampah di  rumah-rumah  atau  sumber  sampah  hanya  tersedia  satu  jenis  tempat  sampah.  Berikut keterangan dari M Rafi (22) Masyarakat Sagulung:
“tempat pembuangan di depan rumah saya cuma satu bak sampa warnanya biru,  disatu  bak  itulah  biasanya  kami  membuang  sampah  plastik,  sisa makanan , dan lain-lain” (1/10/2018)
Berdasarkan  keterangan  dari  Ibu  Rida  Meliyanan  S.E,  Selaku  Kepala  Seksi Pengurangan Sampah DLH Kota Batam.
“untuk  pengurangan  sampah  sendiri  kita  mengalakan  proses  pemilahan sampah  berbasis  masyarakat  dengan  cara  memisahkan  sampah  dari sumbernya. Saat ini terdapat sebanyak 260 Bank Sampah yang tersebar di 10 Kecamatan di Kota Batam”
Dalam  hal  pemilahan  sampah  sendiri  tidak  begitu  masif  terjadi  dikarenakan  tempat sampah  di  rumah-rumah  (sumber  sampah)  masih  terdiri  dari  satu  tempat  sampah  saja. Sehingga memang dari sumber sampah kebanyakan sampah memang belum terpilah.

## Ketepatan Layanan
Digunakan  untuk  menilai  apakah  layanan  yang  diberikan  dalam  implementasi program  dilakukan  tepat  waktu  atau  tidak.  Sudah  jelas  bahwa  penggunaan  indikator  ini mengacu  kepada  program  yang  memiliki  sensitifitas  waktu  atau  dilakukan  pada  saat  waktu yang tepat.
Pengangkutan  sampah  dari  sumber  sampah  menurut  On  Schedule  DLH  Kota  Batam 2017, pengangkutan sampah dari sumber sampah dilakukan oleh Kecamatan yakni 1 minggu 2 kali untuk masing-masing titik sampah perumahan.
Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Sekretaris Camat Sekupang, Bapak Delferry S.T dan Kasi Ketentraman dan Ketertiban, Bapak Maryanto S.E yang menyatakan bahwa Pick Up kecamatan melakukan penyisiran sampah di perumahan sebanyak 2 kali dalam seminggu.
Pada  perumahan  Tanjung  Sakina,  Tiban  Mentarau,  Patam  Lestrari,  Sekupang  Ibu Sella  (38)  salah  satu  penghuni  Perumahan  tersebut  membenarkan  bahwa  pengangkutan sampah  di  rumahannya  dilakukan  1  minggu  2  kali,  namun  perna  terjadi  pengangkutan sampah dilakukan 1 minggu satu kali.
“iya  di  perumahan  Tanjung  Sakina  ini,  sampah  diangkut  1  minggu  2  kali, tepatnya 3 hari sekali, tapi perna juga cuma 1 kali dalam seminggu, kami si selama sampah tidak menumpuk ya ga masalah”
Pada  perumahan  Permata  Hijau  di  Sagulung,  M  Rafi  (22)  menjelaskan  bahwa diperumahannya sampah diangkut 1 minggu 1 kali.
“di  perumahan  Permata  Hijau,  sampah  diangkut  1  kali  dalam  1  minggu, namun  sampah  dibersihkan  semua,  tapi  selama  seminggu  tersebut  sampah sudah mulai bau” (1/10/2018)

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

## Kondisi Lingkungan
Lingkungan  sangat  mempengaruhi  implementasi  kebijakan,  yang  dimaksud lingkungan  ini  mencakup  lingkungan sosio  cultural serta  keterlibatan  penerima  program. Pemukiman kumuh di Kota-kota besar selalu saja menjadi masalah yang tidak kunjung bisa di  selesaikan. Begitupun halnya Di Kota Batam tidak sedikit  jumlahnya pemukiman kumuh yang ada di Kota Batam. Tentu keberadaan rumah liar yang statusnya tidak diakui oleh pihak
pemerintah membuat mereka tidak mendapat beberapa pelayanan dasar seperti listrik, air, gas kota, dan juga layanan angkutan sampah.
Menurut  Bapak  Muldi  Arman  S.T,  Kepala  Seksi  Penanganan  Sampah  DLH  Kota Batam  untuk  warga  yang  tinggal  di  Rumah  Liar  sampah  tidak  diangkut  sampahnya,  namun mereka  secara  mandiri  mengantar  sampah  mereka  ke bin  container terdekat  dari  rumah mereka dengan tidak membayar sama sekali.
“ada beberapa ruli yang tidak kami layani pengangkutan sampahnya seperti di Seraya atas, Bengkong, Belian dan lainnya. Tapi tidak mungkin mereka menumpuk  sampah  di  depan  rumah  mereka  karena  pasti  bau,  mereka biasanya membawa sampah ke tempat sampah”
Selain itu budaya masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya juga menjadi kendala  dilapangan  untuk  DLH  Kota  Batam.  Seperti  membuang  sampah  ke  DAS  (Daerah Aliran Sungai) dan tidak membuang sampah tepat ke Bin Container.

## Hubungan Antar Organisasi
Dalam  banyak  program,  implementasi  sebuah  program  perlu  dukungan  dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Dalam suatu program tentu akan melibatkan banyak intansi dalam pelaksanaannya. Dalam program pengakutan sampah di Kota Batam pada Tahun 2017 terdapat beberapa instasi yang sangat berperan di dalamnya seperti Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan,  dan  Transporter  (mitra).  Menurut  Bapak  Faisal  Novrico,  Kepala  Bidang Pengelolaan  Sampah  DLH  Kota  Batam  DLH  dan  Kecamatan  memiliki  waktu  koordinasi  1 tahun  4  kali  untuk  membahas  jadwal  pengangkutan  sampah  di  Kota  Batam.  Selain  itu koordinasi juga dilakukan pada saat hari-hari besar yang biasanya diperkirakan meningkatnya sampah dari hari biasa.
“iya  untuk  koordinasi  dengan  camat  itu  pasti,  karena  sejak  tahun  2016 urusan  kebersihan  juga  telah  dilimpahkan  oleh  Walikota  menjadi tangungjawab  mereka  juga,  kami  lakukan  koordinasi  3  bulan  sekali  untuk membahas  schedule/jadwal.  Selain  itu  pada  hari-hari  besar  juga.  Namun bukan  berarti  hari-hari  biasa  kami  tidak  koordinasi,  kami  selalu berkoordinasi  karena  disetiap  kecamatan  kami  memiliki  tim  pengawas yang diduduki oleh kasi yang membidangi masalah kebersihan”
Setelah  DLH  Kota  Batam  berkordinasi  dengan  kecamatan,  selanjutnya  kecamatan juga  secara top  down juga  berkoordinasi  di  tingkat  lurah  dan  forum  RT/RW  yang  saat  ini
dengan  mudah  mereka  lakukan  melalui  group  WA  (whatsapp)  seperti  yang  dilakukan  oleh Kecamatan Sekupang berdasarkan kutipan wawancara dengan Bapak Delferry S.T Sekretaris Camat Kecamatan Sekupang.
“untuk  kebersihan  di  kecamatan  Sekupang  kami  ada  yang  namanya  forum  RT/RW yang  pada  saat  tertentu  seperti  adanya  penyumbatan  di  Daerah  Aliran  Sungai  di Kelurahan  Tiban  Lama,  atau  hari-hari  besar  kami  perintahkan  untuk  melakukan GORO bersama dengan dikoordinasi oleh Kelurahan”
Pihak  kecamatan  juga  secara  rutin  mengkontrol  satgas  pengakutan  sampah  yang berada  dibawahnya.  Selain  itu  ada  juga  koordinasi  DLH  Kota  Batam  dengan  pihak  Mitra Pengangkut  sampah  atau  Transporter.  DLH  Kota  Batam  mempunyai  wewenang  memerikan surat  izin  pengangkutan  sampah  sejenis  sampah  rumah  tangga  kepada  Transpoter  yang memenuhi syarat dan tentu mitra tersebut harus tunduk dengan aturan yang dibuat oleh DLH Kota  Batam.  Izin  mitra  tersebut  berlaku  selama  5  Tahun  dan  wajib  melakukan  pendaftaran kembali setiap tahunnya.

## Sumberdaya
Implementasi  kebijakan  perlu  didukung  sumberdaya  baik  sumberdaya  manusia ( human  resources )  maupun  sumberdaya  non-manusia  ( non  human  resources ).  Pada  Tahun 2017  sumberdaya  manusia  di  DLH  Kota  Batam  memiliki  satgas  yang  berjumlah  904  orang dan  jumlah  Armada  sebanyak  124  buah.  Jumlah  tersebut  di  Tahun  2018  tidak  banyak berubah. Hal ini akan bermasalah jika gap tonase sampah dan armada tidak berbanding lurus peningkatannya.  Hal  ini  akan  menyebabkan  penumpukkan  sampah  dan  akhirnya  sampah tidak  terangkut.  Sebaiknya  dengan  proyeksi  yang  dilakukan  jumlah  armada  dan  personil Satuan  Tugas  juga  harus  bertambah  secara  bertahap  sesuai  jumlah  tonase  sampah.  Bapak Faisal Novrico, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Kota Batam menjelaskan:
“tentu  jumlah  sumberdaya  manusia  dan  armada  tentu  harus  sejalan dengan  jumlah  tonase  sampah  yang  semakin  tahun  semakin  bertambah. Apalagi  jumlah  armada  saat  ini  digunakan  terus  menerus  tanpa  adanya waktu istirahat, tentu jika suatu alat dipakai terus menerus pasti juga ada masahnya”
Hal ini diperkuat oleh Bapak Maryanto S.E, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban:
“pick  up  yang  dioperasionalkan  memang  semestinya  sehari  maksimal  2 trip,  namun  dengan  banyaknya  timbunan  sampah  seringkali  operasi mereka  menjadi  3  sampai  4  trip  dengan  tonase  yang  seharusnya  1  ton menjadi 2 ton, hal ini lah yang membuat kendaraan tidak bertahan”
Berdasarkan keterangan diatas dilapangan sering terjadi kendala teknis seperti mobil rusak, namun tidak ada penganti, akibatnya pelayanan pengangkutan sampah jadi terhambat. Lalu tonase sampah yang berlebih membuat mobil beroperasi lebih dari semestinya, sehingga membuat mobil menjadi sering rusak. Bapak Maryanto S.E, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban:
“selain  itu  juga  biaya maintance yang  dialokasikan  tidak  cukup  memadai, makanya kami dibawah ini juga serba sulit, ketika mobil rusak tapi tidak ada mobil penganti karena semuanya jalan”
Selain  permasalahan  kelebihan  muatan  dan  frekuensinya,  masalah  finansial  juga menjadi masalah dalam hal untuk permbaikan dan servis mobil yang menurut keterangan dari pihak  Kecamatan  Batu  Aji  yang  belum  memadai  sehingga  servis  pun  tidak  secara  berkala dilakukan.

## Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana
Yang  dimaksud  karakteristik  dan  kemampuan  agen  pelaksana  adalah  mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya  itu  akan  mempengaruhi  implementasi  suatu  program . Setelah  adanya  pemisahan antara Dinas  Pertamanan dan Kebersihan menjadi  beberapa bagian, dan urusan pengelolaan sampah  diamanatkan  kepada  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Batam  dan  kecamatan. Tanggujawab kebersihan lingkungan Kota Batam menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak DLH  Kota  Batam  dan  Kecamatan.  Pola  hubungan  mereka  tentu  berdasarkan  hirarki  yang bersifat top  down dari  Walikota  hingga  RT/RW.  Adapun  tenaga  satuan  tugas  dipekerjakan kontrak  pertahun  dengan  gaji  setara  UMR,  namun  ada  juga  satgas  yang  tidak  disiplin  akan diberi  peringatan  sampai  dengan  tindakan  pemutusan  kontrak.  Hubungan  DLH  Kota  Batam dan  Trasnporter  diatur  jelas  pada  Surat  Izin  Pengankutan  Sampah  Rumah  Tangga,  mereka diwajibkan mendaftar ulang setiap tahun, dengan nilai kontrak 5 Tahun.

## KESIMPULAN
Pengangkutan sampah di Kota Batam pada Tahun 2017 sebanyak 82 persen sampah telah ditanggulangi oleh Pemerintah dan 18 persen masih ditangani pihak mitra.
1. Input  Indikator  :  (a)  program  pengangkutan  sampah  di  kota  Batam  mempunyak  payung hukum yakni Peraturan Walikota nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;(b) sudah memiliki agent pelaksana yakni DLH Kota Batam, Kecamatan, dan Mitra; dan (c) memiliki Satuan Tugas, Fasilitas Armada, dan Honor sesuai UMK Kota Batam.
2. Output Indikator:
a. Aksesterdiri  dari  3  cara  yakni,  sumber  sampah  ke  TPS,  TPS  ke  TPA,  dan  Sumber Sampah ke TPA;
b. Frekuensi  pengangkutan  sampah  masih  bervariasi  ditiap  kecamatan  ada  yang  1 minggu 2 kali, ada yang 1 kali 1 minggu.;
c. Cakupan  masih  di  9  kecamatan  yang  diangkut,  3  kecamatan  yang  lain  seperti Belakang Padang, Bulang, dan Galang masih di kelola aparat setempat.
d. Bias  masih  terjadi  ada  oknum  petugas  yang  memilah  barang  bernilai  ekonomis, karena  gap  armada  dan  tonase  sampah  akhirnya  armada  terkadang  melebihi  trip angkut perhari.
e. Ketepatan Layanan, masih terjadi ketidaktepatan waktu angkut di kecamatan seghinga sampah sudah mulai menimbulkan bau.
3. Faktor yang mempengeruhi Keberhasilan
a. Kondisi  Lingkungan,  masih  banyaknya  rumah  liar  dan  masih  kurangnya  kesadaran masyarakat dalam membuang sampah di beberapa tempat.
b. Hubungan  Organisasi,  sudah  berjalan  baik  dengan  peraturan  dan  jadwal  koordinasi rutin.
c. Sumberdaya,  sumberdaya  manusia  dan  armada  harus  ditingkatkan  setiap  tahunnya sesuai dengan tonase sampah yang juga meningkat setiap tahunnya.
d. Karakteristik  dan  Kemampuan  Agen  Pelaksana,Pola  hubungan  yang  bersifat top down . Jika satgas yang tidak disiplin akan diberi peringatan sampai dengan tindakan pemutusan  kontrak.  Hubungan  DLH  Kota  Batam  dan  Trasnporter  diatur  jelas  pada Surat Izin Pengangkutan Sampah Rumah Tangga.

## DAFTAR PUSTAKA
Dunn, William N.  (2003). Analisis  Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press.
Purwanto,  Erwan  Agus  &  Sulistyastuti,  Dyah  Ratih.  2012.  Implemetasi  Kebijakan  Publik, Konsep, dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta.
________. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D . Bandung: Alfabeta.
Moleong, L.J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Nawawi, Hadari. (1992). Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Press.