## Perilaku Korupsi di Indonesia: Tinjauan Teoritik Model MARS
Kandung Sapto Nugroho *)
*) Doktoral Administrasi Publik Pascasarjana Univesitas Diponegoro Semarang
Jl. Erlangga Barat 7 No 35 Semarang – Jawa Tengah Indonesia
E-mail: *) kandungsaptonugroho@gmail.com

## Abstract
Corruption  behavior  is  not  a  culture.  Culture  is  a  positive  value.  Corruption behavior is a negative value, so corruption is not a culture. Many factors cause corruption  to  flourish  in  Indonesia,  so  from  year  to  year  it  is  difficult  to eradicate  it.  This  study  tries  to  identify  the  causes  or  conditions  underlying corruption in Indonesia. The method used in this study is Systematic Liteature Review  (SLR), which is  by identifying, assessing, and interpreting all findings on a research topic to answer the research questions that have been previously determined. The results  of a theoretical study that individual behavior will be influenced  by  four  things,  namely  motivation,  ability,  role  perceptions,  and situational  factors,  abbreviated  as  MARS.  The  conclusion  of  this  theoretical study  is  that  corruption  behavior  is  the  output  of  an  individual's  thinking system  as  a  counterproductive  behavior  that  is  formed  due  to  individual character  factors  and  organizational  culture's  contribution.  So  eradicating corrupt  behavior  must  be  intervened  with  policies  that  focus  on  forming  / motivating  motivators,  employee  up-grading  abilities,  clarity  of  the  role  of individuals  in  the  organization  and  system  improvement,  organizational culture that encourages employees to perform better.
Keywords: budaya; model MARS; perilaku korupsi.
1. Pendahuluan John Dalberg
Acton dalam
Alamsyah  dkk  (2018),  “ Power  tends  to corrupt,  and  absolute  power  corrupts absolutely ”.  Teori  ini  menggambarkan interaksi  kekuasaan  dan  korupsi,  bahwa kekuasaan  akan  cenderung  disalahgunakan (korupsi)  dan  kekuasaan  yang  mutlak  maka niscaya  akan  melakukan  tindakan  perilaku korupsi.  Permasalahan korupsi bukan hanya permasalahan  di  Indonesia  namun  juga
sudah  menjadi  isu  dunia. Transparency International menjelaskan  dalam  Indeks Persepsi  Korupsi  2019  mengungkapkan sejumlah  negara  yang  mengejutkan  karena hanya  menunjukkan  sedikit  atau  bahkan tidak  ada  perbaikan  dalam  pemberantasan korupsi. Analisis Transparency International (2019),  juga  menunjukkan bahwa  mengurangi  uang  dalam  politik  dan mempromosikan  pengambilan  keputusan
politik  yang  inklusif  sangat  penting  untuk mengekang korupsi.
Korupsi  masih  permasalahan  serius di  Indonesia,  masih  lembaga  yang  sama yakni Transparency International menunjukkan  bahwa  Indonesia  menduduki peringkat  85  dari  180  negara  dengan  nilai skor 40, setara dengan negara-negara seperti Guyana,  Kuwait,  Lesotho,  Trinidad  and Tobago.  Apabila  dibandingkan  dengan tahun 2018 telah terjadi kenaikan skor yakni dari  38  ke  40  namun  menurut  mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang  Widjoyanto  (2020),  bahwa  angka kenaikan  indeks  ini  cuma  keberuntungan, tidak  menggambarkan  kondisi  kebaruan karena survei dilaksanakan di Januari-Maret tahun  2019  sedangkan  apabila  melihat peristiwa  di  akhir  tahun  2019  maka  pasti akan  nyungsep.  Menurut  Okenews  (2019) hal ini karena pada akhir tahun 2019 terjadi
revisi
Undang-undang
Komisi
Pemberantasan  Korupsi  Nomor  30  Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  melalui  Undang-undang Nomor  19  Tahun  2019  tentang  Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  yang  menimbulkan  pro  dan kontra  di  Indonesia  karena  ditengarai sebagai upaya pelemahan Komisi
Pemberantasan  Korupsi.  Hari  ini  kita melihat kiprah KPK yang baru dilantik akhir Desember  2019  mulai  menunjukkan  kinerja yang berbeda, memburuk.
Tindakan  korupsi  sebagai  perilaku manusia,  Badan  Pusat  Statistik  Republik Indonesia  (2019)  dari  tahun  ke  tahun mengukur  Indeks  Perilaku  Anti  Korupsi (IPAK) di Indonesia. Pada tahun 2019 IPAK mengalami  kenaikan  menjadi  3,70  dari tahun sebelumnya 3,66. Angka ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin anti korupsi sedangkan semakin kecil nilainya menggambarkan  semakin  permisif  pada perilaku  korupsi.  Lebih  detailnya  lihat gambar berikut ini:
Gambar 1. Indeks Perilaku Anti Korupsi di Indonesia Tahun 2012-2019
Sumber : BPS-RI, 2019
Data  BPS  (2019)  menunjukkan anomali, di satu sisi angka IPAK mengalami kenaikan  dari  tahun  sebelumnya  (dari  3,66 pada  tahun  2018  menjadi  3,70  pada  tahun 2019), di sisi lain terjadi penuruan kesadaran
anti  korupsi  masyarakat  (semakin  permisif di  masyarakat)  misalkan,  (a)  Persentase masyarakat  yang  menganggap  wajar  sikap memberi uang/barang kepada ketua RT/RW/Kades/Lurah  ketika  suatu  keluarga melaksanakan  hajatan  menurun  dari  41,36 (tahun  2018)  menjadi  40,93  (tahun  2019); (b) Persentase masyarakat yang menganggap wajar  sikap  memberi  uang/barang  kepada tokoh  masyarakat  lainnya  ketika  suatu keluarga  melaksanakan  hajatan  meningkat dari  46,48  (tahun  2018)  menjadi  47,81 (tahun  2019);  (c)  Persentase  masyarakat yang  menganggap  wajar  sikap  memberi uang/barang kepada ketua RT/ RW/Kades/Lurah ketika menjelang hari raya keagamaan  meningkat  dari  29,32  (tahun 2018)  menjadi  30,23  (tahun  2019);  (d) Persentase  masyarakat  yang  menganggap wajar  sikap  memberi  uang/barang  kepada tokoh  masyarakat  lainnya  ketika  menjelang hari  raya  keagamaan  meningkat  dari  39,93 (tahun  2018)  menjadi  40,92  (tahun  2019); (e) Persentase masyarakat yang menganggap wajar  sikap  istri  yang  menerima  uang tambahan  dari  suami  di  luar  penghasilan tanpa  mempertanyakan  asal  usul  uang tersebut  meningkat  dari  22,52  (tahun  2018) menjadi  25,56  (tahun  2019);  (f)  Persentase masyarakat  yang  menganggap  wajar  sikap seorang  pegawai negeri  menggunakan
kendaraan  dinas  untuk  keperluan  keluarga meningkat  dari  20,74  (tahun  2018)  menjadi 22,52 (tahun 2019); (g) Persentase masyarakat  yang  menganggap  wajar  sikap orang tua mengajak anaknya dalam kampanye Pilkada/Pemilu demi mendapatkan  uang  lebih  banyak  menurun dari  12,61  (tahun  2018)  menjadi  12,88 (tahun 2019); dan (h) Persentase masyarakat yang  menganggap  wajar  sikap  seseorang mengetahui  saudaranya  mengambil  uang tanpa  izin  tetapi  tidak  melaporkan  kepada orang  tuanya  meningkat  dari  2,41  (tahun 2018)  menjadi  2,76  (tahun  2019).    Dengan fakta  ini  membutuhkan  upaya  luar  biasa untuk bisa mengurangi/menghilangkan perilaku korupsi dari bumi Indonesia.
Guna  menekan  perilaku  korupsi  di Indonesia, regulasi mewajibkan setiap penyelenggara  negara  untuk  melaporkan harta  kekayaannya  sebelum  dan  sesudah menjadi  penyelenggara  negara.  Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan data rekapitulasinya sebagai berikut:
Tabel 1. Laporan Harta Kekayaan

## Penyelenggara Negara
Bidang Wajib Lapor Sudah Lapor Belum Lapor Kepa- tuhan Eksekutif 265.083  245.476 19.607 92,60%
p-issn : 2549-0435 e-issn: 2549-1431 Bidang Wajib Lapor Sudah Lapor Belum Lapor Kepa- tuhan Yudikatif 19.490 18.807 683 96,50% Legislatif- MPR 8 8 -  100,00% Legislatif- DPR 554 488 66 88,09% Legislatif- DPD 132 108 24  81,82 % Legislatif- DPRD 17.749 15.175 2.304 86,82% Pemilu Legislatif- DPR RI 811 263 548  32,43 % Pemilu Legislatif- DPD RI 694 557 137 80,26% Pemilu Legislatif- DPRD 15.365 8.155 7.210   53,08% BUMN/ BUMD 28.237 27.046 1.191 95,78% Jumlah 347.853 316.083 31.770 90,87%

## Sumber: KPK-RI, 2019
Dari  data  di  atas  menunjukkan bahwa perilaku penyelenggara negara untuk melaporkan  harta  kekayaannya  masih  perlu ditingkatkan  lagi  karena  masih  terdapat
31.770  orang  wajib  lapor  harta  kekayaan belum  berkomitmen  untuk  melaporkan, secara  keseluruhan  sudah  90,87  persen sudah melaporkan walaupun belum menggambarkan  kejujuran  dalam  pengisian riil data laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Kejujuran merupakan perilaku  manusia,  ketika  diawali  dengan ketidakjujuran  maka  akan  menjadi  bibit perilaku  korupsi.  Perilaku  korupsi  sudah membudaya  seperti yang  disampaikan Santoso,  Meyriswati,  dan  Alfian  (2014), bahwa    begitu  masifnya  korupsi  terjadi  di Indonesia  seolah  memberikan  simpulan bahwa  korupsi  telah  menjadi  kebudayaan warga  bangsa  Indonesia.  Artinya,  terdapat berbagai  gejala-gejala  kebudayaan  yang mendorong  korupsi  mudah  dilakukan  di setiap  lembaga.  Ada  mentalitas  kebudayaan yang  rendah  dalam  ruang  batin  pelaku korupsi untuk menjalankan aksinya. Walaupun  menurut  Fiona  Robertson-Snape (1999)  dalam  Siregar  (2017),  menjelaskan bahwa  secara  kultural  praktik  korupsi  di Indonesia  dihubungkan  dengan  bukti-bukti kebiasaan  kuno  orang  Jawa.  Artikel  ini berupaya  untuk  mengidentifikasi  penyebab atau yang melatarbelakangi perilaku korupsi di Indonesia.

## 2. Metode
Artikel ini menggunakan studi kajian literature  teoritik  atas  fenomena  korupsi  di Indonesia.  Shuttleworth  dalam  Wahono (2016), bahwa terdapat empat metode dalam melakukan  literatur  review  yakni:  (1) Traditional  Review; (2) Sytematic  Mapping Study ;  (3) Systematic  Literature  Review/ Systematic Review ;  dan  (4) Tertiary  Study .
Metode  yang  digunakan  dalam  kajian  ini adalah Systematic  Liteature  Review (SLR).
Kitchenham  &  Charters  (2007)  dalam Wahono (2016), menjelaskan langkah metode  ini  adalah  dengan  mengidentifikasi, menilai, dan mengintrepretasi seluruh temuan-temuan  pada  suatu  topik  penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian  yang telah ditetapkan sebelumnya.

## 3. Hasil
Kajian  ini  merupakan  kajian  teoritik atas fenomena korupsi di  Indonesia dibedah dengan  teori  McShane  dan  Glinow  (2018), menjelaskan  bahwa  perilaku  individu  akan dipengaruhi oleh empat hal yakni motivation , ability,  role  perceptions ,  dan situational  factors yang  disingkat  menjadi MARS.  Bahwa  keempat  hal  ini  merupakan faktor  kritis  terhadap  perilaku  dan  kinerja individu,  jika  salah  satu  faktornya  rendah maka  kinerja  akan  buruk. Motivation akan terdiri  tiga  elemen  yakni direction ,  yakni
arah  tujuan  yang  akan  dicapai  bukan  secara acak,  baik  pada  kuantitas  maupun  kualitas. Intensity, menggambarkan  seberapa  banyak alokasi  yang  diupayakan  untuk  mencapai tujuan,  dan persistence ,  menggambarkan kegigihan  yang  mengacu  pada  lamanya waktu  bagi  individu  yang  terus  dilakukan untuk mencapai tujuan.
Agility, menggambarkan  pada  bakat alami  dan  kemampuan  yang  dipelajari  yang dibutuhkan  untuk  berhasil  menyelesaikan pekerjaan.  Bakat  adalah  kemampuan  alami yang dipunyai individu yang mempengaruhi dalam  mempelajari  tugas  dan  peran  dengan lebih  baik.  Kemampuan  ini  terkait  dengan keterampilan fisik dan mental. Kedua hal ini yakni  bakat  dan  kemampuan  akan  menjadi elemen  pokok  dalam  kompetensi  yang  akan menghasilkan  kinerja  yang  unggul. Role perceptions , ini akan menggambarkan kemampuan  individu  dalam  memahami tugas pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diharapkan dari tugas  pekerjaannya.  Kejelasan  peran  ini memiliki  tiga  hal,  pertama,  yakni  individu memiliki  persepsi  peran  yang  jelas  ketika memahami  tugas  dan  atau  konsekuensi spesifik  sebagai  tanggung  jawab  individu dalam  organisasi,  kedua,  kejelasan  peran ketika  individu  dihadapkan  pada  skala prioritas  dan  ekspektasi  kinerja  individu,
ketiga,  pelibatan  dalam  memahami  perilaku atau prosedur untuk menyelesaikan tugas.
Situasional  factors, bahwa  situasi akan  mempengaruhi  perilaku  individu  dan kinerja  yang  dihasilkan  oleh  individu. Situasi akan mampu membatasi atau bahkan malah  memfasilitasi  perilaku  dan  kinerja dan  situasi  juga  mampu  memberikan guidance, menjadi  arahan  dan  mampu memotivasi  seseorang.  Dengan  adanya standard  operating  procedurs akan  mampu membentuk  situasi,  iklim  dan  suasana  kerja yang  lebih  kondusif  sekaligus  menjauhkan pegawai dari mal administrasi atau kesalahan-kesalahan yang merugikan organisasi.
Adapun  inputnya  adalah  individual karakteristik yakni, personality, values, self- concept, perceptions, emotions and attitutes , dan stress .  Sedangkan  yang  menjadi  output dari MARS adalah lima jenis perilaku yakni task performance, organizational citizenships, counterproductive work behaviors, joining/staying with the organization, dan maintaining  attendance . Task performance, hal ini akan menggambarkan pada sikap perilaku sukarela atas tujuan individu untuk berkontribusi  pada  tujuan  organisasi  yang terdiri  dari  tiga  jenis  kinerja  yakni  pertama, mahir  karena  mampu  bekerja  efisien  dan
efektif  atau  di  atas  standar  kerja,  kedua, kinerja adaptif yang menggambarkan seberapa  baik  pegawai  merespon  perubahan di  tempat  kerja  dan  dalam  tugas  pekerjaan mereka,  ketiga,  kinerja  proaktif  yakni kemampuan inisiatif pegawai untuk mengantisipasi  dan  memperkenalkan  pola kerja  yang  menguntungkan  organisasi. Organizational citizenships, ini akan menggambarkan  bentuk  kerja  sama  dan berbagi  bantuan  kepada  rekan  kerja  lain dalam  organisasi  yang  mendukung  dalam konteks sosial  dan  psikologis  organisasi,  ini akan  menjadi  kohesifitas  individu  dalam organisasi  misalkan  saling  mendukung, saling  membantu  pekerjaan  antar  individu walaupun  bukan  tugas  pokok  individu tersebut.  Hal  ini  akan  mempengaruhi efektifitas individu, team maupun organisasi.
Counterproductive  work  behaviors, perilaku  ini  akan  mempunyai  dampak langsung atau tidak langsung pada organisasi,  secara  substansial  perilaku  ini bisa  merusak  efektifitas  organisasi.  Konsep ini mencakup termasuk perilaku menyimpang  dari  metode  kerja,  tidak  jujur, mencuri,  korupsi  menyabotase  pekerjaan dan menghabiskan sumber daya. Joining/staying with the organization, konsep  ini  menjelaskan  pentingnya  sumber
p-issn : 2549-0435 e-issn: 2549-1431
daya manusia bagi organisasi, pegawai yang keluar  membawa  keterampilan, relationship dengan  stakehoder  eksternal  dan  bagi pegawai  baru  membutuhkan  waktu  untuk belajar.  Perilaku turnover ini  akan  sedikit banyak  mengganggu  efektifitas  organisasi walaupun  memang  pergantian  orang  akan menimbulkan  manfaat  seperti  munculnya orang  baru  dengan  ide  baru  dan  membuang orang  yang  berperilaku  kontraproduktif. Maintaining attendance, efektifitas organisasi  akan  lebih  mudah  diraih  apabila pegawai  melaksanakan  pekerjaan  sesuai waktu yang dijadwalkan sehingga kehadiran pegawai  yang  minim  akan  menyebabkan kekurangan  staf  dan  meningkatkan  resiko lembur pekerjaan dan berkurangnya keterampilan pegawai sehingga akan menimbulkan  konflik  dan  ketidakadilan dalam  hal  absensi  pegawai.  Lebih  jelasnya lihat gambar berikut:
Gambar 2. Kerangka MARS Model
Sumber:  Steven  L.  McShane  and  Mary  Ann  Von Glinow,  2018. Organizational  Behavior,  Emerging
Knowledge.  Global  Reality,  Eighth  Edition ,  ISBN 978-1-259-56279-2

## 4. Pembahasan
Marbun (2006) menyampaikan bahwa  upaya  pemberantasan  korupsi  di Indonesia  belum  bersinergi  dengan  baik karena tidak didukung oleh kemauan politik yang  tinggi,  rendahnya  kemauan  untuk berubah dari dalam pemerintahan dan belum kuat  serta  kurang  berpengaruhnya  tekanan eksternal  untuk  mendorong  perubahan  di antara berbagai kelembagaan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemberantasan korupsi. Korupsi di Indonesia  sudah  menjadi  masalah  yang sangat  kompeks  sehingga  pembahasan korupsi  di  Indonesia  bisa  dikaji  dari berbagai  sudut  pandang,  tidak  terkecuali pada  aspek  perilaku  korupsinya.  Dengan model  MARS  bisa  menjelaskan  latar belakang  munculnya  perilaku  korupsi  dan mampu  menjawab  mengapa  pemberantasan korupsi  di  Indonesia  sulit  dilakukan.  Faktor pertama  yakni motivation perilaku  korupsi yang  muncul  disebabkan  dari  tiga  unsur yakni direction , yakni ketiadaan arah tujuan individu  dan  organisasi  yang  terinci, terkontrol secara benar sehingga kinerja baik kuantitas  maupun  kualitasnya  tidak  sesuai standar.  Unsur  kedua  yakni intensity,
ketiadaan kejelasan  besaran  alokasi  sumber daya  yang  dialokasikan  untuk  proses pencapaian  tujuan.  Unsur  ketiga  yakni persistence , kurangnya kegigihan dari pegawai  sehingga  gampang  menyerah  dan tidak  teruji  oleh  waktu  bagi  individu  yang terus  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan organisasi  dikalahkan  oleh  tujuan  individu organisasi.
Jack  Bologne  dalam  Rusdi  dan Prasetyaningrum (2015) menjelaskan GONE Theory , bahwa faktor-faktor yang menyebabkan  korupsi  meliputi greeds ( keserakahan ) yakni sifat individu seseorang yang tidak pernah merasa puas dengan yang dimiliki ,  opportunities (kesempatan ) yakni berkaitan  dengan  keadaan  lembaga  atau organisasi  tempat  bekerja  yang  membuka peluang  untuk  berbuat  korupsi  misalkan karena  sistem  pengendalian  yang  lemah , needs  ( kebutuhan),  hal  ini  berkaitan  dengan kebutuhan manusia yang tidak ada habisnya, dan exposures (pengungkapan), hal ini akan terlihat  dari  konsekuensi  dari  tindakan perilaku  korupsi  yang  diberikan  hukuman namun  tidak  menimbulkan  efek  jera  bagi individu lain.
Faktor kedua yakni Ability, kemampuan  bakat  alami  individu  pegawai dan  kemampuan  individu  mempelajari sesuatu untuk menyelesaikan pekerjaan akan
mempengaruhi  proses  pencapaian  kinerja yang memuaskan. Tetapi bila tidak dilandasi dengan  karakter  kepribadian  yang  baik seperti kejujuran maka ability tersebut justru malah  akan  digunakan  untuk  mensiasati regulasi  untuk  kepentingan  individu  yang berujung  pada  perilaku  korupsi.  Menurut Buss  dan  Finn  (1987)  bahwa  pada  karakter orang  dewasa  seringkali  terdapat  karakter yang  cenderung dominance,  rebelliousness, aggressiveness, machiavellianism, dan impression  management ,  sehingga  kontrol atas perilaku korupsi akan sangat bervariatif. Kemampuan atau ability pejabat penyelenggara  negara  yang  melekat  dengan jabatannya  yakni  kewenangan  diskresi dalam  menjalankan  tugas  pekerjaannya seringkali  berbuah  pada  penyalahgunaan kewenangan  seperti  yang  disampaikan Irawan (2011), seringkali pejabat terperangkap  melakukan  kejahatan  korupsi karena kuasa diskresinya.
Faktor ketiga yakni role perceptions , perilaku korupsi muncul seringkali disebabkan  karena  individu  penyelenggara negara dalam memahami peran dari konsekuensi  dari  tugas  pekerjaan  yang menjadi tanggungjawabnya atau yang diharapkan  dari  tugas  pekerjaannya  tidak mampu  dipahami  dengan  baik.  Sehingga penyelenggara negara tidak memiliki
persepsi yang sama dengan harapan organisasi  sehingga  ketika  dihadapkan  pada skala  prioritas  menghadapi  dilema  atau kegamangan  dalam  menjalankan  tugas pekerjaannya.
Faktor  keempat  yakni situasional factors, individu pegawai seringkali berhadapan  dengan  situasi  yang  akan mempengaruhi perilaku individu dan kinerja yang  dihasilkan  oleh  individu,  apabila situasi yang ada dalam organisasi memungkinkan untuk  berbuat  curang, maka individu  tersebut  akan  cenderung  berbuat curang  namun  bila  situasi  organisasi mendukung  untuk  perilaku  jujur  maka kejujuran yang akan dihasilkan.
Kajian  perilaku  korupsi  akan  sangat individualistik walaupun ada faktor organisatoris di dalamnya. Perilaku individu akan  sangat  dipengaruhi  oleh  karakteristik individu  yakni, personality,  values,  self- concept, perceptions, emotions and attitutes , dan stress .  Modak  dan  Halperin  (2008) dalam  Aidt  dan  Rauh  (2018)  menjelaskan bahwa kepribadian individu paling tidak ada lima yakni openness (keterbukaan, menggambarkan  karakter  perseptif-picik; imajinatif-tidak imajinatif; kreatif-tidak kreatif;  penasaran  tidak  tertarik;  percaya diri-tidak  yakin) ,  conscientiousness (hati nurani, menggambarkan karakter
kemampuan  terorganisir-tidak  terorganisir; bertanggung jawab-tidak bertanggung jawab;  hati-hati  ceroboh;  sistematis  tidak sistematis, pekerja keras-malas) ,
extraversion (menggambarkan karakter pengendalian  emosi  seperti  tenang-bicara; berani-takut;  pemalu-pemalu) ,  neuroticism (menggambarkan  karakter  pemarah-ramah; santai  tegang;  mudah  gugup;  moody- mantap; puas-tidak puas) , dan agreeableness (menggambarkan  karakter kepribadian  yang  hangat  dingin;  lembut- kasar; baik tidak baik; sopan-kasar; simpatik-tidak simpatik).
Karakteristik individu juga dipengaruhi  oleh  preferensi  nilai  dari  setiap individu  yang  akan  dibawa  sepanjang hidupnya  dimanapun  berada.  Misalkan tingkat pendidikan, norma sosial dan budaya dimana  individu  hidup,  pengalaman  hidup akan  membentuk  karakter  kepribadian seseorang. Pengaruh budaya misalkan disampaikan oleh
Rusdi dan Prasetyaningrum  (2015)  bahwa  budaya Siri’na  Pacce yang  menjadi  sistem  nilai sosial  di  etnis  Bugis,  Makasar,  mandar  dan Toraja  berpengaruh  pada  perilaku  korupsi, semakin  tinggi  mengamalkan Siri’na  Pacce maka  akan  semakin  rendah  perilaku korupsinya. Siri’na Pacce merupakan sistem tata nilai yang terdiri dari empat unsur yakni
aktualisasi  diri,  rasa  malu  dan  bersalah, kesetiaan  dan  kejujuran.  Semakin  tinggi tingkat pendidikan idealnya akan menghasilkan  moralitas  yang  semakin  baik dan  meningkatkan  semangat  anti  perilaku korupsi,  hal  ini  terkonfirmasi  seperti  yang disampaikan  BPS  (2019)  bahwa  semakin tinggi  pendidikan,  masyarakat  cenderung semakin  anti  korupsi.  Pada  tahun  2019, Indek  Perilaku  Anti  Korupsi  masyarakat berpendidikan SLTP ke bawah sebesar 3,57; SLTA  sebesar  3,94;  dan  di  atas  SLTA sebesar 4,05.
Pendidikan  tinggi  harus  mengambil peran  dalam  perang  melawan  perilaku korupsi.  Kholiq  (2016)  menyampaikan bahwa perguruan tinggi sebagai moral force dalam  pemberantasan  korupsi. Kemudian Iskandar  (2018)  menyampaikan  bahwa pendidikan  tinggi  harus  mampu  menggali, merumuskan nilai-nilai integritas, mentransformasikannya
dengan pengembangan strategi dan program sekaligus sebagai pengawas dengan membentuk  kader  anti  korupsi  dengan pendidikan  anti  korupsi  dengan grand design yang  jelas  tentang  pemberantasan korupsi, seperti yang disampaikan Koesoemo  dkk  (2017)  bahwa  pendidikan anti  korupsi  urgen  diterapkan  pada  pelajar dan mahasiswa. Atau seperti yang
disampaikan  oleh  Habibi  (2018),  perlunya cuci otak dengan doktrin bawah sadar untuk mengurangi perilaku korupsi.
Kemampuan memahami self-concept yakni kemampuan memahami dan berbicara pada  diri  sendiri  tentang  eksistensi  diri, kemampuan sosial membaca posisi diri, who am  I  ? dan  kemampuan  memahai  etika sangat  menentukan  perilaku  individu  dalam organisasi.  Persepsi  individu  akan terbentuk dari  pengalaman  hidup  dan  preferensi  nilai individu  yang  akan  termanifestasikan  ke dalam emosi dan sikap dan berdampak pada tingkat  stres  pada  individu  dipengaruhi  dari karakter  individu.  Entitas  sosial  terkecil adalah keluarga sehingga doktrinasi pendidikan  anti  korupsi  yang  akan  menjadi perilaku korupsi harus dilakukan di keluarga sebagai pembentuk karakter individu. Utami, Hasanah dan Tarma (2016) menyampaikan  bahwa  keluarga  sangat berperan  dalam  pembentukan  karakter  anti korupsi  dalam  diri  remaja.  Perilaku  anti korupsi  harus  diajarkan  sejak  dini.  Lestari (2018),  bahwa  pendidikan  usia  dini  tentang perilaku  anti  korupsi  bisa  diajarkan  melalui story telling . Fakta BPS (2019) menunjukan bahwa  masyarakat  pada  usia  40–59  tahun paling anti korupsi dibanding kelompok usia lain.  Basarah  (2020),  Namun  cukup  miris ketika  ditemukan  perilaku  tidak  etis  dan
cenderung  koruptif  yang  diawali  dari conflict  of  interest yang  dilakukan  oleh  dua staff khusus milenial Presiden Joko Widodo sehingga didesak public untuk mengundurkan  diri  yakni  Belva  Devara  dan Andi  Taufan  untuk  menghindari abuse  of power, karena  menjadi provider pelatihan online  kartu  pra-kerja  dan  mengirimkan surat  kepada  camat  di  seluruh  Indonesia untuk memfasilitasi perusahaan milik pribadinya. Individu harus mampu memahami etika birokrasi berdasarkan kode etik  yang  transparan,  adil  dan  memenuhi moralitas.  Wijaya  dan  Noak (2019), menyampaikan  perlunya  internalisasi  etika birokrasi  dan  perlunya  penguatan  sistem pengendalian  sumber  daya  manusia  dalam rangka mencegah korupsi.
Output dari MARS adalah lima jenis perilaku yakni task performance, organizational
citizenships, counterproductive work behaviors, joining/staying  with  the  organization, dan maintaining attendance yang akan dijelaskan  satu  per  satu.  Maraknya  perilaku korupsi di Indonesia bahkan sudah ada yang menganggap  sebagai  budaya  menunjukkan sudah mendarah dagingnya perilaku korupsi dan  sulit  untuk  diberantas  dan  sudah dilabelin sebagai kejahatan luar biasa ( extra ordinary  crime ). Task  performance, kinerja
individu dalam menjalankan tugas dikategorikan ke dalam 3 level yakni mahir, adaptif, dan proaktif. Kemampuan ini adalah kemampuan  dalam menjalankan  tugas dikaitkan  dengan  kemampuan  merespon perubahan. Untuk menekan perilaku korupsi organisasi harus  mempunyai indikator kinerja  secara  yang  terukur,  termonitor semakin  detail  semakin  baik  sehingga memudahkan  pengendalian  bila  terjadi deviasi atas tujuan organisasi. Organizational  citizenships, hal  ini  akan menjadi  bumerang  ketika  kerja  sama  dan tolong  menolong  antar  lini  kerja  namun dalam  hal  negatif  sehingga  justru  akan melanggengkan  perilaku/budaya  organisasi. Perilaku  korupsi  yang  semakin  masif  di Indonesia  salah  satunya  dilanggengkan  oleh kultur  organisasi  yang  cenderung  korup. Budiman (2006), menyampaikan bahwa titik tekan  pemberantasan  korupsi  bukan  lagi pada  mengadili  pelaku  korupsi  namun bagaimana  mencegah  dengan  memutus penyebarannya  dengan  cara  membongkar jejaring dalam birokrasi.
Budaya birokrasi yang sudah tersistemik puluhan tahun mewarisi masalah pelik.  Pucuk  pimpinan  birokrasi  yang  diisi oleh  politisi  atau  hasil  proses  politik  juga menjadi  salah  satu  masalah.  Hasbullah (2017) menyampaikan bahwa sistem
birokrasi  menjadi  penyebab  terjadi  korupsi di  birokrasi  misalnya  dengan  adanya perintah  atasan  untuk  memotong  anggaran pekerjaan  pengadaan  barang  dan  bawahan menjalankan  perintah  sebagai  bentuk  tugas jabatan.  Oleh  karena  itu  ASN  memiliki peran  sentral  dalam  agenda  merubah perilaku  korupsi  menjadi  perilaku  anti korupsi. Lantapon dkk (2018) menyampaikan  bahwa  ASN  harus  berperan melakukan pencegahan korupsi,  penanaman semangat  nasional  pemberantasan  korupsi dengan  internalisasi  nilai-nilai  Pancasila, niat  dan  komitment  anti  korupsi  dari  ASN, edukasi internal dan eksternal serta penindakan.  Namun  dalam  hal  penindakan perilaku korupsi Manegeng (2014) menyampaikan bahwa yang menjadi penghalang dalam optimalisasi pemberantasan  perilaku  korupsi  adalah ketidakseriusan penanganan tindakan karena adanya  intervensi  politik  dan  kekuasaan, relatif  lemahnya  moral  dan  integritas  aparat penegak  hukum.  Kajian  dari  Falah  (2014) menunjukkan bahwa perilaku korupsi sudah sistemik dan menjadi budaya, individu yang berlawanan  tidak  mampu  melawan  tekanan sosial sehingga terpaksa melakukan adaptasi dan  rasionalisasi  dan  yang  sudah  terlibat terus  menerus  dalam  waktu  yang  panjang
akan  menjadi  bagian  yang  aktif  dalam sistem yang korup.
Counterproductive  work  behaviors, perilaku  ini  adalah  bentuk  nyata  perilaku korupsi. Kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan yang merugikan keuangan  negara, mark-up anggaran, abuse of  power ,  akses  pada  sumber  daya  dan segala  bentuk  turunan  korupsi.  Perilaku korupsi bisa didekati dengan kajian kearifan lokal  karena  pembentuk  preferensi  nilai individu adalah local wisdom yang berangkat dari nilai-nilai budaya yang ada di sekitar  lingkungan  individu.  Irawati  (2013) menjelaskan  bahwa  nilai-nilai  kultural mendukung  munculnya  struktur  masyarakat sebagai  pengontrol  kerja  birokrasi  nagari, nilai  ini  diikuti  dengan  kesadaran  dan partisipasi  masyarakat  akan  peran  mereka dalam mengawasi pemimpin dan pemerintahan  sehingga  menjadi  kekuatan untuk men drive pemberantasan korupsi.
Joining/staying with the organization, pemberantasan perilaku korupsi harus mendapat salah satu tantangan yakni  pergantian  manager  dalam  hal  ini pergantian  kepemimpinan  politik  secara periodik lima tahun sekali. Siklus politik ini sedikit banyak mempengaruhi agenda pemberantasan  korupsi  karena  salah  satu kunci  sukses  pemberantasan  korupsi  adalah
leadership. Seringkali faktor politik mempengaruhi  perilaku  korupsi  aparatur sipil  negara,  karena  ASN  ditarik    untuk berpolitik.  Ahmad  (2016)  menjelaskan temuan  kajiannya  bahwa  sistem  politik adalah  salah  satu  masalah  yang  dapat berpengaruh  terhadap  perilaku  korupsi, khususnya  sistem  politik  dalam  pemilihan kepala  daerah  dan  atau  wakil  rakyat. Rumesten (2014) menjelaskan bahwa marakya  perilaku  korupsi  kepala  daerah membuat Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan wacana untuk
mengembalikan  pemilihan  kepala  daerah  ke
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.
Pemimpin yang memberikan contoh perilaku anti korupsi tentunya akan memudahkan pemberantasan perilaku korupsi. Perilaku birokrat seringkali tertinggal  dalam  memahami  kebaruan, seperti  yang  disampaikan  Mariana  (2008) bahwa  birokrasi  berangkat  dari  nilai  norma kolektif  yang  cenderung  konservatif  dan tidak  adaptif  terhadap  nilai-nilai  baru  dari luar  organisasi,  sehingga  birokrasi  kurang lincah  dan  kurang  inovatif.  Seperti  dalam hal inovasi pemanfaatkan teknologi informasi,  menurut  Manurung  dkk.  (2019) bahwa  perilaku  korupsi  bisa  ditekan  atau dikurangi  dengan  memanfaatkan  teknologi informasi dan komunikasi.
Maintaining  attendance, perilaku korupsi  pada  era  Orde  Baru  sering  ada istilah  PGPS  yang  merupakan  akronim  dari Pinter-Goblok  Penghasilan  Sama,  namun saat  ini  dengan  manajemen  berbasis  kinerja sudah  mulai  ditinggalkan  dengan  adanya reformasi birokrasi berupa penerapan sistem remunerasi sehingga penggajiannya berbasis kinerja  setiap  individu  pegawai.  Reformasi birokrasi  adakan  upaya  untuk  memperbaiki perilaku birokrasi. Namun menurut Suparman  (2014)  menyampaikan  bahwa faktor dominannya  ada  pada faktor internal. Suparman  menyarankan  akan  internalisasi sikap asketis  (zuhud )  yakni  sikap  dan tindakan  yang  orientasi  pada  akherat  bukan hanya  pada  nilai-nilai  duniawi.  Sebaiknya sikap  ini inherent dalam  diri  setiap  warga bangsa terutama penyelenggara negara serta penegak  hukum  disertai  dengan  integritas moral  dan  integirtas  keilmuan  yang  tinggi, tanpa  itu  maka  harapan  dan  upaya pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  akan sia-sia.

## 5. Simpulan
Perilaku  korupsi  merupakan  output dan  sistem  berpikir  individu  sebagai perilaku  kontraproduktif  dari  individu  yang dibentuk  oleh  faktor  karakteristik  individu dan  kontribusi  budaya  organisasi.  Upaya
pemberantasan perilaku korupsi harus diintervensi  dengan  kebijakan  yang  fokus pada  pembentuk/penggerak  motivasi, up- grading  ability pegawai,  kejelasan  peran individu  dalam  organisasi  dan  perbaikan sistem,  kultur  organisasi  yang  mendorong pegawai untuk berkinerja unggul.

## Daftar Pustaka
Ahmad,  Kamri.,  (2016).  Pengaruh  Sistem Politik  Terhadap  Praktik  Korupsi, Jurnal  Jurisprudentie,  Volume  3 Nomor  2  Desember  2016,  p.  123- 130.
Aidt, Toke., dan Rauh, Christopher., (2018).
The  Big  Five  Personality  Traits  and Partisanship  in  England,  Electoral Studies Volume 54 (2018): 1-21
Alamsyah, Wana., Abid, Lais., dan Sunaryanto,  Agus.,  (2018).  Laporan Kegiatan  Tren  Penindakan  Kasus Korupsi  Tahun  2018,  Indonesia Corruption Watch, Februari 25, 2018 Badan  Pusat  Statistik,  (2019).  Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Tahun 2019.  Berita  Resmi  Statistik  No 75/09/Th.XXII, 16 September 2019 Basarah,  Ahmad,  (2020).  Basarah:  2  Staf Khusus  Milenial  Mundur,  Hindari Abuse of Power,  Accessed April, 30 2020, 02.45 pm. Cited from
https://nasional.tempo.co/read/13358 05/basarah-2-staf-khusus-milenial- mundur-hindari-abuse-of- power/full&view=ok
Budiman,  (2006).  Korupsi  Dalam  Jejaring Birokrasi,  Jurnal  Efisiensi  Kajian Ilmu Administrasi, Volume  VI Nomor 2 Agustus 2006, p 83-97 Buss,  Arnold  H.  and  Finn,  Stephen  E.,
(1987).  Classificaton  of  Personality Traits,  Journal  of  Personality  and Social  Psychology,  Volume  52, Nomor 2 (1987): 432-444
Falah,  Falasifatul.,  (2014).  “Kita  Gak  Bisa
Apa-Apa...”
Studi Mengenai Adaptasi  Individu  Terhadap  Budaya Korupsi  di  Lingkungan  Pendidikan Dasar  dan  Menengah  di  Wilayah  X, Jurnal Psikologi Integratif, Volume 2 Nomor 2 Desember 2014, p. 18-26 Habibi,  Andrian.,  (2018).    Doktrinasi  Anti Korupsi:  Program  Perguruan  Tinggi
Menanamkan Semangat Anti
Korupsi  ke  Alam  Bawah  Sadar Mahasiswa, Jurnal Sosial dan Budaya  Syari  SALAM,  FSH  UIN Syarif  Hidayatullah  Jakarta  Volume 5 Nomor 1 2018 pp. 25-36
Hasbullah,  (2017).  Perintah  Atasan  atau Jabatan  (Ambtelijk  Bevel)  Sebagai Penyebab  Korupsi  di  Lingkungan
Birokrasi,  Jurnal  Muara  Ilmu  Sosial, Humaniora,  dan  Seni  Volume  1,  No 1 April 2017, p 84-94.
Irawan,  Benny.,  (2011).  Diskresi  Sebagai Tindak  Pidana  Korupsi:  Kajian Kriminilogi  dan  Hukum  Terhadap Fenomena  Pejabat  Otoritas,  Jurnal Mimbar,  Volume  XXVII  Nomor  2 (Desember 2011): 143-149.
Irawati, (2013). Kearifan Lokal dan
Pemberantasan Korupsi Dalam
Birokrasi,  Jurnal  Mimbar  olume  29 Nomor 1 Juni 2013 p. 101-110 Iskandar,  (2018).  Peranan  Perguruan  Tinggi dalam  Menciptakan  Sikap  Anti Korupsi di Indonesia, Serambi
Akademia,  Volume  VI  Nomor  2
November 2018 p. 18-22
Kholiq, HM. Abdul., (2016). Peran
Perguruan Tinggi dan Pemberantasan Korupsi,  Jurnal  Studi  Agama  dan Budaya  Manarul  Qur’an,  Nomor  13 Tahun X Januari-Juni 2016. Koesoemo,  Adi  Tirto.,  Sumbu,  Telly.,  dan Bawole,  Grace  Y.,  (2017).  Urgensi
Pendidikan Anti Korupsi Bagi
Pelajar  dan  Mahasiswa  di  Kota Manado,  Jurnal  Lex  Et  Societatis Volume V Nomor 8 Oktober 2017 Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  (2019).
Pelaporan  Laporan  Harta  Kekayaan
Penyelenggara  Negara,  Accsessed April 26, 2020. 05.16 pm Cited from https://www.kpk.go.id/id/statistik/lhk pn/statistik-pelaporan-lhkpn
Lantapon,  Garry  T.,  Pinasang,  Ralfie.,
Regah, Rudi., (2018). Peran Aparatur Sipil  Negara  Dalam  pemberantasan Korupsi  Menurut  UU  No  5  Tahun 2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara, Jurnal Lex  Crimen Vol.  VII/No.  4 /Jun/2018
Lestari,  Dwi  Puji.,  (2018).  Peningkatan
Perilaku Anti Korupsi Melalui Metode Story Telling, Jurnal Pendidikan Anak Al-Athfal,  Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018 p. 95-105 Manegeng, Rebecca Vionna., (2014). Penghalang dan Pencegahan
Terhadap  Pemberantasan  Korupsi  di Indonesia,  Jurnal  Lex  et  Societatis, Volume  II Nomor 8 Sep-Nov.  2014 p. 50-59
Manurung, Elsa Debora., Sembiring, Shafita Nadya  Rahmayani.,  dan  Sulistyani, Wanodyo.,  (2019). Pelayanan Publik Berbasis Elektroni dan Perilaku Anti Korupsi,  Jurnal  Online  Universtas
Katolik
Parahyagan Bandung,
Veritas  et  Justitia,  Volume  5  Nomor 2 p. 399-420
Marbun,  SF.,  (2006).  Diskresi  dan  Upaya Perlindungan  Pejabat  Publik  Dalam
Upaya Pemberantasan
Korupsi,
Jurnal  Wacana  Kinerja  Volume  9
Nomor 4 tahun 2006 p. 35-44 Mariana,  Dede.,  (2008).  Pengaruh  Budaya Organisasi Terhadap Perilaku Pejabat Publik: Studi Pada
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat,
Jurnal  Sosiohumaniora  Volume  10
Nomor 3 November 2008 p. 1-19 McShane, Steven L., and Glinow Mary Ann Von., (2018). Organizational
Behavior, Emerging Knowledge.
Global Reality, Eighth Edition, ISBN
978-1-259-56279-2
Okenews,  (2019). Panasnya  Pro  Kontra Revisi  UU  KPK ,  Accsessed  April, 27  2020.  01.10  am  Cited  from https://nasional.okezone.com/read/20 19/09/10/337/2103211/panasnya- pro-kontra-revisi-uu-kpk Rumesten,  Iza  RS.,  2014.  Korelasi  Perilaku Korupsi  Kepala  Daerah  Dengan Pilkada  Langsung,  Jurnal  Dinamika Hukum,  Volume  14  Nomor  2  Mei
Tahun 2014, p. 350-358
Rusdi, Mughny Ilham Wali., dan
Prasetyaningrum,  Susanti.,  (2015).
Nilai  Budaya Siri’na  Pacce dan Perilaku  Korupsi,  Jurnal  Indigenous
Volume  13  Nomor  2  November 2015: 68-86
Santoso, Listiyono., Meryriswati, Dewi., dan Alfian,  Ilham  Nur.,  (2014).  Korupso dan  Mentalitas:  Kendala  Kultural Dalam  Pemberantasan  Korupsi  di Indonesia, Jurnal Masyarakat,Kebudayaan  dan  Politik Volume  27  Nomor  4  Tahun  2014, hal. 173-183
Siregar,  Santi  Lina.,  (2017).  Literature Review: Perilaku Korupsi dan Penyebabnya,
Fundamental
Management  Journal  Volume  2 Nomor 1 April 2019, p. 47-56 Suparman, Eman., (2014). Korupsi Yudisial (Judicial  Corruption)  dan  KKN  di Indonesia,  Padjajaran  Jurnal  Ilmu Hukum,  Volume  1-  Nomor  2  Tahun
2014, p. 209-227 Transparency
International, (2019).
Corruption  Perceptions  Index  2019. www.transparency.org/cpi ISBN:
978-3-96076-134-1
Utami, Mega Novi., Hasanah, Uswatun., dan Tarma, (2016). Pengaruh Pendidikan Karakter Anti Korupsi Dalam Keluarga  Terhadap  Karakter  Anti Korupsi Pada Remaja, Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan
pendidikan (JKPP) Volume 03 Nomor 01.  2016
Wahono,  Romi  Satria.  (2016).  Literature Review:  Pengantar  Dan  Metode, Accessed    Mei  18,  2020  11.11  am
Cited
from https://romisatriawahono.net/2016/05 /07/literature-review-pengantar-dan- metode/
Widjoyanto, Bambang., (2020). BW Anggap Kenaikan  Indeks  Persepsi  Korupsi Cuma  Keberuntungan ,  Accsessed
April  27,  2020  01.00  am  Cited  from
https://nasional.tempo.co/read/12995 65/bw-anggap-kenaikan-indeks- persepsi-korupsi-cuma- keberuntungan/full&view=ok
Wijaya,  Komang  Adi  Sastra.,  dan  Noak,
Piers  Andreas.,  (2019).  Internalisasi Etika Birokrasi dan Penguatan Sistem  Pengendalian  Sumber  Daya Manusia  Dalam  Rangka  Mencegah Korupsi, Jurnal Ilmiah Widya
Sosiopolitika,  Volume  1  Nomor  1
(2019). P. 46-57