## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.300
Tanda Tangan Elektronik pada Transaksi Jual Beli Online: Suatu Kajian Hukum Keamanan Data Konsumen di Indonesia
Hari Sutra Disemadi 1* , Denny Prasetyo 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia
* correspondence email: hari@uib.ac.id, 1651009.denny@uib.edu
Abstrak .  Penelitian  ini  akan  membahas  serta  mengkaji  seberapa  pentingnya  kesiapan  terhadap  regulasi  yang  bersifat komprehensif  yang  berfungsi  mengatur    secara  tegas  tentang  perlindungan  data  pribadi  dalam  menggunakan  tanda  tangan elektronik  yang digunakan dalam transaksi  jual-beli online. Penelitian  ini  merupakan penelitian  hukum (legal research) disusun menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  ini  menunjukan  tanda  tangan  elektronik  dalam  transaksi  jual  beli online  merupakan  istilah  hukum  yang  berasal  dari  tanda  tangan  digital  yang  berfungsi  untuk  autentifikasi  dan  verifikasi  data pribadi seseorang yang membuatnya secara elektronik maupun online sebagai bentuk digital identitas penggunanya, serta sebagai bukti  persetujuan  dari  suatu  perjanjian  pada  transaksi  online  sebagai  bentuk  pecegahan  terhadap  tindak  kejahatan  siber.  Tanda tangan  elektronik  perlu  diperhatikan  dimana  pemerintah  dapat  memprioritaskan  dalam  mengesahkan  regulasi  ini  agar  dapat memberikan  jaminan keamanan terhadap perlindungan data pribadi pada  saat pemilik tanda tangan elektronik  menggunakannya untuk  melakukan  verifikasi,  dan  validasi  pada  suatu  kontrak  perjanjian  dalam  transaksi  online.  Perlindungan  yang  dimaksud merupakan  suatu  aturan  yang  didalamnya  diatur  mengenai  kedaulatan  data,  hak  hak  dan  kewajiban  para  pihak,  beserta  sanksi pidana maupun perdata sehingga dapat mencegah penyalahgunaan data pribadi.
Kata kunci: Tanda Tangan Elektronik; Data Konsumen; Jual Beli Online
Abstract.  This  research  will  discuss  and  examine  the  importance  of  readiness  for  comprehensive  regulations  that  function  to strictly regulate the protection of personal data in using electronic signatures used in online buying and selling transactions. This research is legal research prepared using normative legal research methods. This research shows that the electronic signature in online buying and selling transactions is a legal term derived from a digital signature that functions to authenticate and verify a person's data that makes it electronically or online as a digital form of user identity, as well as proof of approval of an agreement on  the  transaction  online  as  a  form  of  prevention  against  cyber  crime.  Electronic  signatures  need  to  be  considered  where  the government  can  prioritize  ratifying  this  regulation  to  provide  security  guarantees  for  the  protection  of  personal  data  when  the owner of the electronic  signature uses it to  verify and validate an agreement  contract  in  online transactions.  The protection in question is a rule which regulates data sovereignty, rights, and obligations of the parties, along with criminal and civil sanctions to prevent misuse of personal data.

## Keywords: Electronic Signature; Consumer Data; Online Buying and Selling

## PENDAHULUAN
Perkembangan dunia industri bergerak sangat cepat dan perubahannya dapat dirasakan oleh semua orang, mulai dari Industri 1.0 yang masih menggunakan tenaga uap dan pompa air dalam proses Industrinya, pada Industri 2.0 yang dicetuskannya  pabrik  untuk  memproduksi  massal  suatu  produk  dengan  perkembangan  yang  sudah  menggunakan mesin  elektrik,  pada  Industri  3.0  perkembangannya  sudah  menggunakan  elektronik,  dan  berbasis  sistem  teknologi informasi seperti robot yang dapat mengerjakan sesuatu dengan otomatis, dan sampai pada tahap Industri 4.0 dengan perkembangannya yang menggunakan cyber physical systems atau biasa disebut sebagai perpaduan antara mesin, yang dikembangkan melalui sistem komputerisasi, dijalankan berbasis online 1 .
Revolusi  industri  yang  terjadi  saat  ini  sangat  berdampak  dalam  aktifitas  sehari  hari,  salah  satu  hal  kecilnya adalah perubahan yang terjadi pada pola konsumsi manusia 2 , dimana yang pada awalnya masih bersifat konvensional dengan  pergi  bertemu  pedagang  di  tempat  perbelanjaan,  menuju  ke  pola  non-konvensional  seperti  menggunakan platform belanja online yang dapat dipesan kapanpun dan dimanapun melalui aplikasi belanja online 3 . Selain revolusi ini,  masa  pandemi  seperti  saat  ini  mendorong  para  konsumen  untuk  berbelanja online 4 ,  serta  membuka  pandangan baru kepada masyarakat untuk melihat manfaat dari perkembangan industri dan teknologi secara jelas dan menjadikan
1 Yati Nurhayati et al., “The Issue of Copyright Infringement in 4.0 Industrial Revolution: Indonesian Case,” Jurnal Media Hukum 26, no. 2 (2019): 122–30, https://doi.org/10.18196/jmh.20190128.
2 Faspay,  “Revolusi  Industri  4.0:  Era  Digitalisasi,”  2019,  https://faspay.co.id/id/2019/07/09/revolusi-industri-4-0-era- digitalisasi/.
3 Masitoh  Indriyani,  “Perlindungan  Privasi  Dan  Data  Pribadi  Konsumen  Daring  Pada  Online  Marketplace  System,” JUSTITIA JURNAL HUKUM 1, no. 2 (October 2017): 191–028, https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1152.
4 Meria Agustina, “Persaingan Usaha Tidak Sehat Antar Online Shop Dalam Kondisi Covid-19 Terhadap Kebijakan Yang Dikeluarkan Oleh Presiden,” Res Judicata 3, no. 1 (2020): 15–25, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29406/rj.v3i1.2059.
Hari  Sutra Disemadi  dan Denny  Prasetyo, Tanda Tangan Elektronik pada Transaksi Jual  Beli  Online: Suatu  Kajian Hukum

## Keamanan Data Konsumen di Indonesia
kesempatan  yang  terjadi  akibat  masa  pandemi  yang  melahirkan  banyak  Usaha  Mikro,  Kecil,  Menengah  selanjutnya disebut UMKM yang terjun dalam usaha online . Didapatkan data terhadap jumlah pelanggan e-commerce atau belanja online tercatat meningkat mencapai angka 38,8% selama masa pandemi ini 5 . Pandemi yang menyebabkan terjadinya krisis  dunia  pada  saat  ini  berasal  dari  wabah Severe  Acute  Respiratory  Syndrome  Coronavirus  2  (SARS-Cov-2) atau yang sekarang dikenal sebagai COVID-19 6 .
Hadirnya  COVID-19  bermula  dari  laporan  Negara  China  kepada  organisasi  kesehatan  dunia  atau  yang  biasa dikenal dengan WHO ( World Health Organization ). Virus COVID-19 ini dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2019 7 , dan berdasarkan laporan tersbut dampak dari COVID-19 menyebabkan pneumonia yang artinya adalah peradangan paru-paru  yang disebabkan karena terjadinya infeksi  yang berasal dari bakteri yang  sama  dengan flu 8 .  Infeksi paru- paru  yang  kronis  ini  berasal  dari  Kota  Wuhan,  Provinsi  Hubei,  China.  Kasus  COVID-19  yang  pertama  kali  terjadi diluar  dari  negara  china  diketahui  di  negara  Thailand  pada  tanggal  13  Januari  2020.  Di  benua  Asia  mulai  banyak dilaporkan  kasus  serupa,  bahwa  meluas  nya  virus  ini  tersebar  hingga  wilayah  timur  tengah  dan  mulai  bertambah sehingga  tersebar  ke  banyak  negara,  dalam  bulan  yang  sama  terkonfirmasi  laporan  kasus  serupa  yang  sampai  pada benua Australia, tercatat sejak bulan Maret 2020 bahwa 65 negara sudah melaporkan adanya infeksi COVID-19 9 . Pandemi COVID-19 ini telah menembus berbagai aspek fundamental negara termasuk menyebabkan penurunan ekonomi, sehingga banyak negara termasuk Indonesia menerapkan kebijakan social distancing . Peran dari Industri 4.0 yang berbasis online pada masa pendemi saat ini dinilai sangat penting. Hingga sampai saat ini segala kebutuhan dapat dipenuhi hanya menggunakan gadget atau smartphone dimanapun, kapanpun tanpa harus pergi meninggalkan rumah, salah  satu  perkembangannya  adalah  transaksi  jual  beli  secara  o nline .  Segala  kemudahan  yang  terjadi  akibat perkembangan teknologi sangat berdampak baik dalam lingkungan masyarakat, terkhusus pada kegiatan transaksi jual beli  yang  dapat  dilakukan  secara online .  Namun,  permasalahan  yang  muncul  pada  transaksi  o nline adalah  penipuan dan  pencurian  data  konsuman.  Masih  banyak  terdapat  celah  hukum  yang  dapat  dimanfaatkan  bagi  para  pelaku kriminal  dalam  dunia  siber,  terkhusus  pada  kegiatan  transaksi  jual  beli online melalui platform belanja online yang tidak  diketahui  status  hukumnya 10 .  Konsumen  yang  tanpa  mempertimbangkan  risiko  terhadap  situs-situs  belanja online yang tidak resmi berpotensi menyebabkan penyalahgunaan hak konsumen 11 , seperti ada kemungkinan barang yang  sudah  dibayarkan  sesuai  apa  yang  dipesan  oleh  konsumen  tidak  datang  dan  pihak  penanggungjawab  kabur; barang  yang  dipesan  tidak  sesuai  dengan  pesanan,  juga  sering  terjadi  dalam  transaksi  jual  beli online ,  dua  hal penyebab  terjadinya  hal  tersebut  berasal  dari  suatu  kesengajaan  dari  pihak  pertama  selaku  penjual,  atau  murni berdasarkan  kelalaian  penjual.  Permasalahan  terkait  hak  konsumen  lainnya  adalah  pencurian  data  konsuman.  Saat melakukan  transaksi  elektronik,  sebagai  konsumen  harus  tetap  waspada  karena  beberapa  dari  situs  jual  beli online mewajibkan  konsumen  untuk  mengisi  data  pribadi  seperti  data  personal,  dan  identitas  penting  lainnya  sebelum menggunakan layanan yang ada pada situs tersebut 12 .
Dikarenakan  kemudahan  untuk  menggunakan  internet,  situs-situs  transaksi  jual  beli online juga  mulai bertambah  dan  berkembang  pesat  mengikuti  kebutuhan  masyarakat,  terutama  terhadap  sistem  validasi  yang  hanya menggunakan panel-panel seperti checklist , setuju, dan sebagainya. Tanpa adanya kontrak perjanjian jual beli online , maka  perlu  diwaspadai  tentang  penggunaan  kontrak  perjanjian  tersebut  apakah  sudah  sesuai  dengan  asas-asas perjanjian,  perlindungan  hukum  bagi  kedua  belah  pihak,  dan  keamanan  data  pribadi  saat  proses  transaksi  jual  beli o nline .  Dewasa  ini  proses  validasi  data  konsumen  via online dinilai  masih  diragukan,  karena  semakin  banyak  situs belanja online yang  beredar  maka  semakin  sulit  membedakan  antara  yang  berbentuk  badan  usaha  resmi  atau kepemilikan individu, hal ini berpotensi terjadinya resiko tindakan penipuan.
5 Dewi Adhitya S. Koesno, “Jumlah Pelanggan E-Commerce Tercatat Meningkat 38,3% Selama Pandemi,” 2020.
6 Tommaso  Lupia  et  al.,  “2019  Novel  Coronavirus  (2019-NCoV)  Outbreak:  A  New  Challenge,” Journal  of  Global Antimicrobial Resistance 21 (2020): 22–27, https://doi.org/10.1016/j.jgar.2020.02.021.
7 Ikhsan et al., “Upaya Perlindungan Anak Dalam Peradilan Pidana Di Era Pemberlakuan ‘New Normal’ Selama Pandemi COVID-19 Di Indonesia,” Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 2 (2020): 225–42, https://doi.org/dx.doi.org/10.30652/jih.v9i2.7933; Rindam Nasruddin  and  Islamul  Haq,  “Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  Dan  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah,” SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 7, no. 7 (May 2020): 639–48, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15569.
8 Lupia et al., “2019 Novel Coronavirus (2019-NCoV) Outbreak: A New Challenge.”
9 Bima Baskara, “Rangkaian Peristiwa Pertama Covid-19,” 2020, https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/04/18/rangkaian- peristiwa-pertama-covid-19/.
10 Asri  Wijayanti,  Rizania  Kharismasari,  and  Aditya  Ayu  Hakiki,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pembeli  Dalam  Sengketa Jual Beli Online,” JUSTITIA JURNAL HUKUM 1, no. 1 (July 2017): 119–30, https://doi.org/10.30651/justitia.v1i1.596.
11 Aan  Aswari,  “Peran Ganda  Administrator  Sebagai  Mediator Dalam  Sengketa Transaksi Ponsel Bekas Secara Online,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 12, no. 3 (December 2018): 259–74, https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.259-274.
12 Wawan Fransisco, “Peranan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Online Di Indonesia,” Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (2019): 197–210.

## Hari  Sutra Disemadi  dan Denny  Prasetyo, Tanda Tangan Elektronik pada Transaksi Jual  Beli  Online: Suatu  Kajian Hukum Keamanan Data Konsumen di Indonesia
Tanda tangan elektronik merupakan suatu inovasi dari perusahaan berbasis teknologi, salah satunya adalah PT. Privy  Identitas  Digital  (Privy  ID),  sebagai  penyedia  dan  penyelenggara  tanda  tangan  elektronik  yang  berkekuatan hukum dan bersifat mengikat. Bentuk dari tanda tangan elektronik ini disebut sebagai “private key” atau kunci privat yang  dibuat  secara  unik  bagi  individu  yang  mendaftarkannya,  dan  hanya  diketahui  dan  dikuasai  oleh  pemilik  tanda tangan  elektronik  tersebut,  dimana  fungsinya  adalah  untuk  memvalidasi  tanda  tangan  elektronik  seseorang 13 . Berdasarkan  paparan  di  atas,  maka  penelitian  ini  penting  dilakukan  agar  dapat  menambah  wawasan  kepada masyarakat,  guna  untuk  menumbuhkan  kesadaran  masyarakat  terhadap  pentingnya  perlindungan  data  pribadi  yang dapat dimulai dari diri sendiri. Berdasarkan  paparan tersebut maka permasalahan  yang diangkat dalam penelitian  ini adalah mempertanyakan kebijakan penggunaan tanda tangan elektronik pada transaksi online dan bagaimana asas-asas perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen pada transaksi jual beli online .

## METODE
Penelitian yang diberi judul “Tanda Tangan Elektronik Pada Transaksi Jual Beli Online: Suatu Kajian Hukum Keamanan Data Konsumen Di Indonesia” menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam metode penelitain hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-udanganan dan pendekatan konseptual. Data yang dianalisis secara  deskriptif-kualitatif  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  di  peroleh  secara  tidak  lansung.  Data tersebut  terbagi  atas  bahan  hukum  primer,  sekunder,  tersier  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  perlindungan  data pribadi konsumen, dan hubungannya dengan pencegahan risiko transaksi online 14 . Proses dalam pengumpulan bahan hukum  dilakukan  berdasarkan  mempelajari  peraturan  perundang-undangan,  buku-buku,  jurnal,  pendapat  para  pakar ataupun  ahli,  dan  hasil  penelitian  lain  yang  terkait  dengan  penelitian  ini.  Pendekatan  yang  dilakukan  dalam pengimplementasian  data  sekunder  tersebut  menggunakan  metode  deduktif  dimana  penelitian  ini  mencoba  mencari solusi dari isu hukum yang terjadi 15 . Dengan cara menggabungkan antara premis utama yaitu mengenai keamanan data pribadi  konsumen  dengan  menggunakan  tanda  tangan  elektronik  dalam  proses  transaksi  jual  beli online ,  dan  premis pendamping  yaitu  hukum  perlindungan  konsumen.  Perpaduan  antara  kedua  premis  tersebut  ditujukan  untuk menemukan kesimpulan dari permasalahan yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kebijakan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Pada Transaksi Online
Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPer) dimulai dari Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 mengatur tentang suatu perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli memiliki istilah yang berasal dari kata “ contract of sale ”. Pada Pasal 1457 KUHPer dijelaskan bahwa “perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Penjelasan Pasal 1457 KUHPer, dijelaskan mengenai perjanjian jual beli, dengan artian sebagai “persetujuan antara penjual dan pembeli tentang objek atau barang yang diperjanjikan dengan pembeli yang memenuhi kewajibannya untuk membayar harga yang disepakati kepada penjual, dan pembeli dapat menerima hak nya untuk menerima suatu objek atau barang yang telah diperjanjikan”. Kemudian, penjelasan Pasal 1320 KUHPer, juga menyebutkan sebagai salah satu syarat sah perjanjian, dijelaskan bahwa jual beli dianggap telah terjadi setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan tentang harga  suatu  objek  atau  barang,  meskipun  kewajiban  masing-masing  pihak  belum  terpenuhi  saat  itu.  Karena,  faktor utama  terjadinya  syarat  sah  perjanjian  jual  beli  terhadap  sebuah  barang  adalah  apabila  telah  terjadi  kesepakatan sederhana antara kedua belah pihak.
Dewasa  ini  jual beli tidak  hanya dilakukan  secara  konvensional melainkan secara  non-konvensional  yaitu jual beli  dengan  menggunakan  elektronik  ( online ) 16 .  Suatu  proses  pembelian  barang  atau  jasa  melalui  internet,  atau layanan jual beli secara online tanpa harus bertatap muka dengan penjual atau pihak pembeli secara langsung disebut “ online  shopping” atau  belanja online via  internet 17 .  Namun,  tidak  semua  situs  belanja online ,  ataupun platform transaksi elektronik lainnya, mengaplikasikan tentang kontrak perjanjian jual beli secara online . Para pelaku jual beli online yang tidak mengaplikasikan tentang kontrak jual beli online tersebut dapat diistilahkan dengan “ silent onsent” atau  biasa  disebut  dengan  perjanjian  diam-diam  yaitu  tanpa  adanya  persetujuan  tertulis  menggunakan  tanda  tangan.
13 Sigar Aji Poerana, “Cara Kerja Tanda Tangan Elektronik,” 2020.
14 Suteki and Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filasafat, Teori Dan Praktik) (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018).
15 Junimart Girsang et al., “Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Asuransi Terhadap Penolakan Klaim Atas Kehilangan Kendaraan Bermotor,” Jurnal Justitia 7, no. 4 (2020): 819–29, https://doi.org/dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i4.819-829.
16 Fransisco, “Peranan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Online Di Indonesia.”
17 Wijayanti, Kharismasari, and Hakiki, “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online.”
Hari  Sutra Disemadi  dan Denny  Prasetyo, Tanda Tangan Elektronik pada Transaksi Jual  Beli  Online: Suatu  Kajian Hukum

## Keamanan Data Konsumen di Indonesia
Namun, dalam aspek hukum dijelaskan bahwa perjanjian diam-diam tersebut dapat dianggap sebagai keabsahan dalam suatu perikatan 18 . Istilah “ silent consent” dalam hukum perdata merupakan  suatu  kehendak dari  salah  satu pihak yang ditujukan kepada  pihak  lainnya,  dimana  tidak  ada  gerakan  penolakan  secara  tegas  terhadap  suatu  perikatan  maupun  tindakan hukum  dan  menyebabkan  pihak  yang  bersangkutan  dianggap  telah  menyutujui  kehendak  dari  pihak  lainnya 19 . Berkaca pada Pasal 1347 KUHPer, maka “hal-hal yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan dianggap secara diam- diam tetap dikategorikan kedalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Oleh karena dianggap sebagai bagian perjanjian maka hal yang menurut kebiasaan selalu diperjanjikan itu dapat menyingkirkan suatu pasal undang- undang yang  merupakan  hukum  pelengkap”.  Dikarenakan  terjadinya  persetujuan  diam-diam  tersebut,  maka  Asas konsensualisme  yang  dijelaskan  Pasal  1320  KUHPer  mulai  berlaku  secara  otomatis.  Sebagaimana  diketahui  bahwa, segala  perjanjian  yang  terjadi  di  lingkungan  masyarakat  bersifat  konsensuil,  para  pihak  dianggap  telah  terikat  oleh suatu perjanjian ketika telah mencapai kata sepakat yang dianggap sah dan mengikat apabila tercapainya kesepakatan, tanpa perlu formalitas. Dari uraian diatas dijelaskan masih banyak celah tindakan hukum yang dapat berdampak pada masyarakat  yang  masih  awam  terhadap  perkembangan  hukum  dan  hubungannya  dengan  perkembangan  teknologi dalam transaksi jual beli online . Maka dari itu, perlu  adanya  tanda tangan elektronik dalam mengesahkan perjanjian jual beli secara online. Peran tanda tangan elektronik sangat penting selain untuk menjaga data pribadi konsumen, juga untuk mengurangi kejahatan dan penyalahgunaan dalam melakukan suatu kontrak maupun perjanjian dalam transaksi elektronik 20 .
Tanda tangan yang dilakukan secara online , terdiri dari 2 jenis yaitu tanda tangan elektronik dan tanda tangan digital.  Secara  istilah  kedua  jenis  tanda  tangan  yang  dilakukan  secara online tersebut  memiliki  perbedaan  dimana tanda tangan elektronik merupakan suatu istilah hukum yang dijelaskan pada peraturan perundang-undangan yang ada di  Indonesia 21 .  Sedangakan  tanda  tangan  digital  merupakan  suatu  istilah  yang  dijelaskan  sebagai  faktor  penggerak, proses  pelaksanaan  pada  metode  yang  digunakan  tanda  tanga  elektronik  yang  menggunakan  metode  kriptografi asimetris degan platform yang disebut dengan “ privat key” atau kunci privat 22 .
Secara  teknis,  penjelasan  mengenai  tanda  tangan  elektronik  merupakan  suatu  dokumen  elektronik  yang ditandatangani secara digital, melalui proses enkripsi, dengan menggunakan kunci privat yang dimiliki individu yang membuat Tanda Tangan Digital tersebut, melalui plaintext berupa suatu teks yang berisikan informasi terkait masukan dari  algoritme  enkripsi  yang  bertujuan  untuk  membaca  teks  bersandi  yang  telah  melalui  proses hashing ,  atau  yang biasa  disebut  suatu  proses  untuk  memastikan  integritas  ataupun  keutuhan  informasi  yang  tersimpan  seperti  proses autentifikasi 23 .
Menurut regulasi yang dijelaskan secara umum terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), mengenai penyelenggara tanda tangan digital merupakan suatu badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang dapat dipercaya, dalam memberikan, serta mengaudit sertifikasi elektronik  yang  diterbitkan.  Dalam  implementasinya,  pihak  penyelenggara  sertifikasi  elektronik  memerlukan  suatu bentuk  pasangan  kunci  dan  sertifikat  elektronik  yang  diterbitkan  oleh  Penyelenggara  Sertifikat  Elektronik/ Certification Authority disingkat menjadi PSrE/CA. Penjelasan tersebut sudah diatur secara umum di dalam UU ITE, dan  secara  spesifik  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  11  Tahun  2018  tentang  Penyelenggara  Sertifikasi Elektronik  (PP  PSrE).  Pengertian  Sertifikat  Elektronik  merupakan  suatu  sertifikat  yang  diubah  dalam  bentuk  digital yang  memuat  Tanda  tangan  elektronik  yang  berisikan  identitas  pemilik  Tanda  tangan  elektronik  yang  menunjukkan bahwa seorang pemilik  tanda tangan elektronik memiliki status  sebagai subjek  hukum dari penyelenggara  sertifikasi elektronik.
Penjelasan sederhana mengenai tugas dari pihak penyedia/penyelenggara sertifikat elektronik pada Pasal 14 UU ITE,  yaitu  pihak  penyedia/  penyelenggara  sertifikat  elektronik  berkewajiban  untuk  memberikan  informasi  akurat, jelas,  dan  pasti  kepada  pengguna  jasa  sertifikat  elektronik,  antara  lain  “penggunaan  metode  dalam  mengidentifikasi penanda  tangan; hal  yang digunakan untuk dapat mengetahui data pribadi pemilik tanda  tangan elektronik;  hal yang digunakan  untuk dapat menunjukkan keberlakuan dan  keamanan tanda tangan elektronik”. Hal tersebut berlaku pula bagi  penyelenggara  sertifikat  elektronik  untuk  memberitahukan  kewenangannya.  Penjelasan  mengenai  kewajiban
18 Markhmah Isnaini, “Keabsahan Perjanjian Diam-Diam Dalam Perjanjian Distributor (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2178K/PDT/2008 Antara PT Dwi Damai Melawan PT Philips Indonesia),” Jurnal Privat Law 8, no. 1 (2020): 104–10.
19 Isnaini.
20 Poerana, “Cara Kerja Tanda Tangan Elektronik.”
21 Husnul  Hudzaifah,  “Keabsahan  Tanda  Tangan  Elektronik  Dalam  Pembuktian  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia,” Katalogis 3, no. 5 (2015): 194–204.
22 Poerana, “Cara Kerja Tanda Tangan Elektronik.”
23 Thalis  Noor  Cahyadi,  “Apek  Hukum  Pemamfaatan  Digital  Signature  Dalam  Meningkatkan  Efisiensi,  Akses  Dan Kualitas Fintech Syariah,” Rechtsvinding 9, no. 2 (2020): 219–36.

## Hari  Sutra Disemadi  dan Denny  Prasetyo, Tanda Tangan Elektronik pada Transaksi Jual  Beli  Online: Suatu  Kajian Hukum Keamanan Data Konsumen di Indonesia
antara calon pemilik dan pihak penyelenggara yang tertera pada Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik,  adalah  “pemeriksaan  calon  pemilik  dan/  atau  pemegang sertifikat elektronik; mnerbitkan sertifikat elektronik; memperpanjang masa aktif sertifikat elektronik; memblokir dan mencabut  sertifikat  elektronik;  validasi  sertifikat  elektronik;  dan  membuat  daftar  sertifikat  elektronik  yang  aktif  dan non-aktif”.
Proteksi  terhadap  data  pribadi  konsumen  transaksi online melalui  tanda  tangan  elektronik  di  Indonesia  di  atur dalam  UU  ITE  mengenai  definisinya,  yang  tercantum  dalam  Pasal  1  angka  12  UU  ITE,  dijelaskan  bahwa  “tanda tangan  elektronik  adalah  tanda  tangan  yang  terdiri  atas  informasi  elektronik  yang  dilekatkan,  terasosiasi  atau  terkait dengan  informasi  elektronik  lainnya  yang  digunakan  sebagai  alat  verifikasi  dan  autentikasi”.  Berdasarkan  UU  ITE, sebagai  legalitas  tanda  tangan  elektronik  secara online merupakan  suatu  data  yang  menyimpan  informasi  elektronik bagi pengguna yang bersifat melekat, terasosiasi, serta saling terhubung dengan informasi elektronik lainnya 24 . Tanda tangan  digital  merupakan  suatu  tanda  tangan  elektronik  yang  sudah  diverifikasi,  sehingga  tanda  tangan  elektronik berfungsi  sebagai  alat  yang  menjamin  keaslian  data  dari  pengguna,  untuk  memverifikasi  dan  autentifikasi,  serta validasi  dari  identitas  penandatangan  yang  digunakan  pada  kebutuhan  pengisian  dokumen  secara online .  Sehingga penggunaan  tanda  tangan  digital  hanya  dapat  dilakukan  menggunakan  sertifikat  elektronik  yang  dikeluarkan  oleh pihak  penyedia/  penyelenggara  sertifikasi  elektronik  yang  telah  diakui  Kementrian  Komunikasi  dan  Informatika Republik Indonesia, disingkat menjadi KEMENKOMINFO RI.
Dijelaskan pada Pasal 11 ayat (1) UU ITE, “syarat sah tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum, antara lain: “1) data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatangan; 2) data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan hanya “berada “dalam kuasa penandatangan; 3) segala perubahan terhadap tanda tangan eelektronik yang terjadi setelah waktu penandatangganan dapat diketahui; 4) segala perubahan terhadap iinformasii elektronik yang terakit dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatangganan dapat diketahui; 5) terdapat cara tertentu yang dapat diapakai untuk mengindetifikasi siapa penandatangganannya; dan 6)  terdapat  cara  tertentu  untuk  menunjukkan  bahwa  penadatangganan  telah  memberikan  persetujuan  terhadap informasi elektronik yang terkait”.
Terdapat  kelemahan  perjanjian  yang  dilakukan  pada  transaksi online ,  yaitu  dengan  menyertakan  data  pribadi yang dapat diakses dengan mudah secara online jika tanpa adanya proteksi data dalam dunia maya. Maka perlu adanya proteksi terhadap data pribadi konsumen transaksi online melalui tanda tangan elektronik yang di atur dalam UU ITE. Kemudian,  berkaca  pada  Pasal    60  ayat  (2)  huruf  a,  dan  ayat  (3),  PP  Nomor  82  Tahun  2012,  bahwa  tanda  tangan elektronik tersertifikasi, wajib memenuhi persyaratan, yaitu “memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum tanda  tangan  elektronik  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  59  ayat  (3)  PP  Nomor  82  Tahun  2012;  menggunakan sertifikat  elektronik  yang  dibuat  oleh  jasa  penyelenggara  sertifikasi  elektronik  Indonesia;  dan  dibuat  dengan menggunakan  perangkat  pembuat  tanda  tangan  elektronik  tersertifikasi”.  Mengenai  tanda  tangan  elektronik  yang dianggap tidak valid diatur lebih lanjut pada Pasal 60 ayat (2), huruf b dan ayat (4), PP Nomor 82 Tahun 2012 yang menegaskan  mengenai  tanda  tangan  elektronik  yang  tidak  tersertifikasi  yaitu  suatu  tanda  tangan online yang  dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik”.
Tanda  tangan  elektronik  berfungsi  sebagai  alat  autentifikasi  dan  verivikasi  dari  data  diri/  identitas  penanda tangan, dan kepastian dan keaslian data dari informasi elektronik. Penjelasan terkait merupakan penjelasan sederhana dari  Pasal  60  ayat  (1),  PP  No. 82  Tahun  2012.  Suatu  tanda  tangan  elektronik,  memiliki  kekuatan  hukum  dan  akibat hukum yang sah, selama terpenuhinya persyaratan, yang tercantum pada Pasal 53 ayat (2) huruf a, PP No. 82 Tahun 2012 antara lain “data yang dibuat pemilik tanda tangan elektronik terkait hanya milik penanda tangan; data penanda tangan  hanya  milik  kuasa  penanda  tangan,  segala  perubahan  data  yang  diubah  oleh  pemilik  data  dapat  diketahui, segala  perubahan  terhadap  informasi  elektronik  yang  terkait  dengan  tanda  tangan  elektronik  setelah  waktu  penanda tanganan  dapat  diketahui,  terdapat  cara  khusus  untuk  mengetahui  dan  mengidentifikasi  pemilik  tanda  tangan,  serta terdapat cara khusus untuk mengidentifikasi penanda tangan bahwa telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait”.
Uraian  diatas  merupakan  persyaratan  minimum  yang  wajib  dipenuhi  pada  setiap  tanda  tangan  elektronik, penjelasan  tersebut  tercantum  pada  alinea  kedua  Kedua  penjelasan  Pasal  11  ayat  (1)  UU  ITE,  dimana  berfungsi sebagai  pengembangan  metode,  teknik,  serta  proses  dalam  pembuatan  tanda  tangan  elektronik.  Tanda  tangan elektronik  memiliki  suatu  kedudukan  yang  sama  dengan  tanda  tangan  konvensional  dan  memiliki  kekuatan  hukum dan  akibat  hukum  yang  sama.  Pengertian  tersebut  dijelaskan  pada  alinea  pertama  Pasal  11  ayat  (1)  UU  ITE  bagian penjelasan bahwa “undang-undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode,  tanda  tangan  elektronik  memiliki  kedudukan  yang  sama  dengan  tanda  tangan  manual  pada  umumnya  yang memiliki  kekuatan  hukum  dan  akibat  hukum.  persyaratan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  ini  merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap tanda tangan elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan
24 Sigar Aji Poerana, “Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Oleh Notaris,” 2020.
Hari  Sutra Disemadi  dan Denny  Prasetyo, Tanda Tangan Elektronik pada Transaksi Jual  Beli  Online: Suatu  Kajian Hukum

## Keamanan Data Konsumen di Indonesia
seluasluasnya  kepada  siapa  pun  untuk  mengembangkan  metode,  teknik,  atau  proses  pembuatan  tanda  tangan elektronik”.

## Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen pada Transaksi Jual Beli Online
Landasan  hukum  pada  perjanjian  jual  beli  yang  dilakukan  secara online memiliki  prinsip  yang  tidak  berbeda dengan  perjanjian  jual  beli  konvensional.  Pada  perjanjian  jual  beli  secara online atau  transaksi  elektronik  juga  tetap menggunakan asas hukum dalam suatu perjanjian, antara lain 25 :

## Asas Kebebasan Berkontrak
Setiap orang maupun badan  hukum, bebas melakukan perbuatan hukum dalam bentuk sebuah kontrak dengan orang sesama orang, maupun badan hukum sesama badan hukum. pengertian berikut merupakan penjelasan sederhana definisi  dari  asas  kebebasan  berkontrak.  Asas  kebebasan  berkontrak  ditegaskan  kembali  dalam  KUHPer  Pasal  1338 ayat  (1),  bahwa  “semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya”.  Berartinya  asas  kebebasan  berkontrak  apabila  dalam  pelaksanaannya  mengedepankan  kaidah-kaidah serta norma hukum yang berjalan di masyarakat 26 . Diantaranya adalah “dimana setiap orang bebas membuat dan/ atau tidak  membuat  perjanjian;  Setiap  orang  bebas  menentukan  siapa  saja  yang  ingin  diajak  untuk  membuat  perjanjian; Setiap  orang  bebas  merumuskan  format  isi  perjanjian  yang  akan  dibuat;  Setiap  orang  bebas  memutuskan  bentuk- bentuk perjanjian yang akan bereka buat”.

## Asas Kesepakatan/ Konsensualisme
Terwujudnya  suatu  kontrak  perjanjian  asas  konsensualisme  merupakan  suatu  bahan  utama  dalam  terjadinya suatu perikatan. Karena asas konsensualisme dalam KUHPer Pasal 1320 merupakan pelaksanaan persyaratan subjektif suatu perjanjian. Oleh karenanya perjanjian  yang dibuat harus berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak  yang melakukan  perikatan 27 .  Asas  kesepakatan/  konsensualisme  secara  sederhana  dijelaskan  bahwa  didalam  suatu perikatan  terkandung  suatu  persetujuan  yang  dapat  dilakukan  kedua  belah  pihak,  baik  secara  lisan  maupun  tulisan yang berbentuk suatu akta sebagai dasar dari keinginan dari masing-masing pihak 28 .

## Asas Kepastian Hukum/ Pacta Sunt Servanda
Segala  bentuk  perjanjian  yang  dibuat  oleh  masing-masing  pihak,  wajib  memberikan  kepastian  hukum  bagi pembentuk  perikatan  tersebut.  Oleh  karenanya  dalam  pelaksanaan  suatu  perjanjian  yang  telah  dibuat  bersama  wajib dilaksanakan  dengan  sukarela  dan  tanpa  ada  paksaan  bagi  para  pembuat  perjanjian.  Secara  sederhana  diatur  dalam KUHPer Pasal 1338, dimana “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, yang berfungsi sebagai landasan hukum bagi para pihak yang membuat suatu perikatan yang pada dasarnya  tidak  dapat  dibatalkan  maupun  ditarik  secara  sepihak,  kecuali  dimungkinkan  lain  dalam  perjanjian  yang dibuat bersama.

## Asas Itikad Baik/ Goodwill
Dalam membentuk suatu perikatan diperlukan Itikad baik bagi para pihak yang membentuk suatu perikatan, dan menjadi hal utama dalam terjadinya suatu perjanjian, yang menumbuhkan tanggungjawab immaterial bagi para pihak pada asas ini. Dalam pelaksanaanya, itikad baik mengandung dua (2) syarat pokok, antara lain 29 : 1) Syarat bbjektif, persyaratan yang dibuat tanpa mengedepankan norma social yang akan menyalahi itikad baik; dan 2) Syarat subjektif, persyaratan yang dibuat berkaitan dengan perasaan para pihak, serta sifat pribadi para pihak.

## Asas Kepribadian/ Individualisme
Asas  kepribadian/ Individualisme memiliki  maksud  suatu  perjanjian  yang  dibuat  berdasarkan  usaha  seseorang ditujukan  untuk  dirinya  sendiri  tanpa  ada  campurtangan  pihak  lain,  kecuali  dikatakan  lain  dalam  undang-undang. Membentuk  suatu  perjanjian,  diperlukan  beberapa  asas-asas  yang  telah  disebutkan  diatas  sebagai  landasan  utama untuk dimulainya suatu perikatan oleh para pihak. Legalitas dalam perjanjian transaksi online sama seperti perjanjian konvensional,  dan  terkait  dengan  KUHPer  Pasal  1320,  dimana  suatu  perjanjian  yang  dibuat  secara online memiliki
25 Salim H.S, Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2003).
26 Salim H.S.
27 Salim H.S.
28 Hari Sutra Disemadi, Paramita Prananingtyas, and Ratna Kumala Sari, “Legal Regulation and Protections for the Parties in  the  Franchise  Business  Agreements  in  Indonesia,” Hang  Tuah  Law  Journal 3,  no.  3  (2020):  202–9, https://doi.org/doi.org/10.30649/htlj.v3i2.151.
29 Handri Rahardjo, Hukum Perjanjin Di Indonesia (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009).
Hari  Sutra Disemadi  dan Denny  Prasetyo, Tanda Tangan Elektronik pada Transaksi Jual  Beli  Online: Suatu  Kajian Hukum Keamanan Data Konsumen di Indonesia
kesamaan  dalam  kekuatan  hukum  pada  suatu  perikatan.  Pasal  26  ayat  (1),  dalam  UU  ITE  menjelaskan  bahwa “Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari privacy rights atau hak pribadi setiap individu mengandung 3 hal, antara  lain: 1) Hak  untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari  segala macam gangguan; 2) Hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai; dan 3) Hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang”.
Dapat  diketahui  bahwa  di  Indonesia  belum  mengatur  secara  khusus  dan  spesifik  mengenai  perlindungan  data pribadi, jika dilihat secara aturan komprehensif mengenai perlindangan data pribadi di Indonesia sudah diatur secara sectoral dan partial dimana  masing  masing  dari  aturan  tersebut  tersebar  menjadi  31 peraturan  perundang-undangan. Antara  lain  Undang-Undang  Hak  Asasi  Manusia,  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  Undang- Undang  Administrasi  Kependudukan,  Undang-Undang  Perbankan,  Undang-Undang  Kesehatan,  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen,  Undang-Undang  Keterbukaan  Informasi  Publik,  serta  Undang-Undang  Telekomunikasi. Meskipun  dari  uraian  diatas  belum  diatur  secara  komrehensif,  namun  sudah  dapat  menjadi  acuan  ketika  terjadinya tindakan  hukum  yang  menggunakan  data  pribadi  seseorang  tanpa  mendapatkan  izin  dari  pemilik  data  pribadi,  maka orang yang haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.
Bentuk dari perlindungan konsumen jual beli online juga diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (UU  Perlindungan  Konseumen).  UU  Perlindungan  Konsumen  ini  mengatur beberapa  hak  bagi  konsumen  yaitu  “hak  konsumen antara  lain,  merupakan  hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang  dan/  atau  jasa”;  “hak  untuk  memilih  barang  dan/  atau  jasa  serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”; “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa”; “hak untuk didengar pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/  atau  jasa  yang  digunakan”;  “hak  untuk  mendapatkan  advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan  konsumen”; “hak untuk diperlakukan  atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”; “hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/  atau  penggantian,  apabila  barang  dan/  atau  jasaa  yang diterimaa tidak  sesuaii  dengan  perjanjian atau  tidak  sebagaimana  mestinya”;  “hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan peraturan  perundang-undangan  lainnya”.  Selanjutnya,  apabila  masyarakat  selaku  konsumen  mengalami  pelanggaran hak yang menimbulkan kerugian upaya perlindungan hukumnya dijelaskan dalam Pasal 4 huruf (h) UU Perlindungan Konsumen, disebutkan “berhak mendapatkan kompensasi, ganti kerugian dan/ atau penggantian  apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.

## SIMPULAN
Dalam  suatu  perjanjian,  transaksi online maupun  persetujuan  yang  dilakukan  secara online diperlukan  tanda tangan  elektronik.  Tanda  tangan  elektronik  merupakan  istilah  hukum  yang  berasal  dari  tanda  tangan  digital  yang berfungsi untuk autentifikasi dan verifikasi data pribadi seseorang yang membuatnya secara elektronik maupun online sebagai  bentuk  digital  identitas  penggunanya,  serta  sebagai  bukti  persetujuan  dari  suatu  perjanjian  pada  transaksi online sebagai  bentuk  pecegahan  terhadap  tindak  kejahatan  siber,  dimana  kepemilikan  data  atas  tanda  tangan elektronik  diberikan  oleh  suatu  badan  hukum  yang  berkedudukan  sebagai  pihak  penyelenggara  tanda  tangan elektronik  yang  diawasi  langsung  oleh  Kementrian  Komunikasi  dan  Informasi,  dan  memiliki  kewajiban  untuk menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna jasa, dengan memberikan suatu bentuk sertifikat elektronik beserta privat key atau  kunci  pribadi  sebagai  kode  unik  dalam  bentuk  digital.  Suatu  tanda  tangan  elektronik  dapat  dikatakan  sah ketika ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan  Pasal  59  PP  Nomor  82  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  Transaksi  Elektronik  tersebut terpenuhi, dan menjadikan segala transaksi elektronik yang dilakukan menggunakan tanda tangan digital/ tanda tangan elektronik memiliki akibat hukum maupun kekuatan hukum yang sah sama seperti tanda tangan yang dilakukan secara konvensional. Meskipun tanda tangan elektronik memiliki akibat hukum maupun kekuatan hukum yang sah, sebagai pihak pengguna jasa  tanda tangan elektronik  juga tetap harus memperhatikan keamanan data pribadi pengguna, agar dalam kondisi tidak adanya regulasi yang mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi secara khusus, agar masyarakat memiliki  kebutuhannya  pada  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  di  dunia  digital  dengan  menggunakan  cara  alternatif untuk keamanan dirinya menggunakan tanda tangan elektronik tetap dapat melaksanakan aktifitasnya secara normal.
Dikarenakan di Indonesia saat ini hanya memiliki satu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi, maka pemerintah diharapkan dapat melahirkan serta mengesahkan suatu  produk  hukum  berupa  undang-undang  terkait  perlindungan  data  pribadi  sebagai  prioritas,  dimana  peningkatan suatu perbuatan hukum dalam dunia digital merupakan suatu fakta disaat pandemi sedang berlangsung, yang bertujuan agar  dapat  mencegah  terjadinya  tindak  kejahatan  siber,  hingga  mengurangi  persentasi  terjadinya  kejahatan  siber  di Indonesia  seperti  kerugian  materil  maupun  non-materil,  sehingga  masyarakat  merasa  aman  akan  terciptanya  kondisi yang  stabil  baik  di  dunia  konvensional  maupun  digital  dengan  memperhatikan  kesejahteraan,  keadilan,  bagi masyarakat.
Hari  Sutra Disemadi  dan Denny  Prasetyo, Tanda Tangan Elektronik pada Transaksi Jual  Beli  Online: Suatu  Kajian Hukum

## Keamanan Data Konsumen di Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina,  Meria.  “Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  Antar  Online  Shop  Dalam  Kondisi  Covid-19  Terhadap  Kebijakan
Yang Dikeluarkan Oleh Presiden.” Res Judicata 3, no. 1 (2020): 15–25. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29406/rj.v3i1.2059.
Aswari, Aan. “Peran Ganda Administrator Sebagai Mediator Dalam Sengketa Transaksi Ponsel Bekas Secara Online.”
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 12, no. 3 (December 2018): 259–74. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.259-274. Baskara, Bima. “Rangkaian Peristiwa Pertama Covid-19,” 2020.
https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/04/18/rangkaian-peristiwa-pertama-covid-19/.
Cahyadi,  Thalis  Noor.  “Apek  Hukum  Pemamfaatan  Digital  Signature  Dalam  Meningkatkan  Efisiensi,  Akses  Dan Kualitas Fintech Syariah.” Rechtsvinding 9, no. 2 (2020): 219–36.
Disemadi,  Hari  Sutra,  Paramita  Prananingtyas,  and  Ratna  Kumala  Sari.  “Legal  Regulation  and  Protections  for  the Parties in the Franchise Business Agreements in Indonesia.” Hang Tuah Law  Journal 3, no. 3 (2020): 202–9. https://doi.org/doi.org/10.30649/htlj.v3i2.151.
Faspay.  “Revolusi  Industri  4.0:  Era  Digitalisasi,”  2019.  https://faspay.co.id/id/2019/07/09/revolusi-industri-4-0-era- digitalisasi/.
Fransisco,  Wawan.  “Peranan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Jual  Beli  Online  Di  Indonesia.” Ajudikasi:  Jurnal  Ilmu Hukum 3, no. 2 (2019): 197–210.
Girsang,  Junimart,  Lu  Sudirman,  Febri  Jaya,  and  Denygianto  Halim.  “Pertanggungjawaban  Hukum  Perusahaan Asuransi  Terhadap  Penolakan  Klaim  Atas  Kehilangan  Kendaraan  Bermotor.” Jurnal  Justitia 7,  no.  4  (2020): 819–29. https://doi.org/dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i4.819-829.
Hudzaifah,  Husnul.  “Keabsahan  Tanda  Tangan  Elektronik  Dalam  Pembuktian  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia.”
Katalogis 3, no. 5 (2015): 194–204.
Ikhsan, Hari Sutra Disemadi, Syukri Kurniawan, and Pujiyono. “Upaya Perlindungan Anak Dalam Peradilan Pidana Di Era Pemberlakuan ‘New Normal’ Selama Pandemi COVID-19 Di Indonesia.” Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 2 (2020): 225–42. https://doi.org/dx.doi.org/10.30652/jih.v9i2.7933.
Indriyani,  Masitoh.  “Perlindungan  Privasi  Dan  Data  Pribadi  Konsumen  Daring  Pada  Online  Marketplace  System.”
JUSTITIA JURNAL HUKUM 1, no. 2 (October 2017): 191–028. https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1152. Isnaini,  Markhmah.  “Keabsahan  Perjanjian  Diam-Diam  Dalam  Perjanjian  Distributor  (Studi  Putusan  Mahkamah Agung Nomor 2178K/PDT/2008 Antara PT Dwi Damai Melawan PT Philips Indonesia).” Jurnal Privat Law 8, no. 1 (2020): 104–10.
Koesno, Dewi Adhitya S. “Jumlah Pelanggan E-Commerce Tercatat Meningkat 38,3% Selama Pandemi,” 2020. Lupia, Tommaso, Silvia Scabini, Simone Mornese Pinna, Giovanni Di Perri, Francesco Giuseppe De Rosa, and Silvia Corcione.  “2019  Novel  Coronavirus  (2019-NCoV)  Outbreak:  A  New  Challenge.” Journal  of  Global Antimicrobial Resistance 21 (2020): 22–27. https://doi.org/10.1016/j.jgar.2020.02.021.
Nasruddin,  Rindam,  and  Islamul  Haq.  “Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  Dan  Masyarakat  Berpenghasilan Rendah.” SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 7, no. 7 (May 2020): 639–48. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15569.
Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, Abdul Halim Barkatullah, and M Yasir Said. “The Issue of Copyright Infringement in 4.0  Industrial  Revolution:  Indonesian  Case.” Jurnal  Media  Hukum 26,  no.  2  (2019):  122–30. https://doi.org/10.18196/jmh.20190128.
Poerana, Sigar Aji. “Cara Kerja Tanda Tangan Elektronik,” 2020. ———. “Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Oleh Notaris,” 2020. Rahardjo, Handri. Hukum Perjanjin Di Indonesia . Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009. Salim H.S. Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan . Yogyakarta: Sinar Grafika, 2003.
Suteki,  and  Galang  Taufani. Metodologi  Penelitian  Hukum  (Filasafat,  Teori  Dan  Praktik) .  Depok:  Rajagrafindo Persada, 2018.
Wijayanti, Asri, Rizania Kharismasari, and Aditya Ayu Hakiki. “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online.” JUSTITIA JURNAL HUKUM 1, no. 1 (July 2017): 119–30.
https://doi.org/10.30651/justitia.v1i1.596.