JIAP | Jurnal  Ilmu Administrasi Publik ISSN 2615-5826 | FISIP UM Mataram
Vol. 6 No. 2 September 2018, Hal. 153-165
Implementasi Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Kasus Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Perambahan Hutan Di Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa Besar)
Muhammad Ali 1 , Abdul Kharis 2 , Deni Karlina 3
1 Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram , Indonesia
2 Prodi Administrasi Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia
3 Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK

## Riwayat Artikel:
Diterima: 15-07-2018 Disetujui: 16-07-2018
Abstrak : Salah  satu  penyebab  kerusakan  hutan  adalah  adanya perambahan hutan. Masalah perambahan hutan ini sudah menjadi masalah nasional.  Beberapa  faktor  yang  menyebabkan  masyarakat  melakukan perambahan  hutan,  yaitu  lemahnya  penegakan  hukum,  faktor  pendapatan, faktor  pendidikan,  adanya  sponsor  dan  keterbatasan  petugas  pengawasan hutan.  Peningkatan  jumlah  penduduk  mengakibatkan  meningkat  pula kebutuhan  akan  lahan  untuk  berbagi  kepentingan.  Kebutuhan  yang meningkat  ini  mengancam  keberadaan  hutan.  Kebutuhan  akan  lahan  yang semakin  meningkat  mengakibatkan  pembukaan  lahan  hutan  semakin meningkat.
Permasalahan  terkait  Perambahan  Hutan  Di  Desa  Lunyuk  Ode Kecamatan  Lunyuk  Kabupaten  Sumbawa  Besar  menyebabkan  peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Undang-Undang No.18  Tahun  2013  Tentang  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Perusakan Hutan  (Studi  Kasus  Tentang  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Masyarakat  Melakukan  Perambahan  Hutan  Di  Desa  Lunyuk  Ode Kecamatan  Lunyuk  Kabupaten  Sumbawa  Besar)”.  Tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  factor-faktor  yang  mempengaruhi  masyarakat melakukan  perambahan  hutan  dan  dampak  apa  saja  yang  dirasakan  oleh masyarakat  Kecamatan  Lunyuk  Kabupaten  Sumbawa  Besar  dari  kegiatan perambahan hutan.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, karena meneliti  realitas,  fenomena  atau  gejala  yang  bersifat  holistic/utuh.  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  observasi  partisipatif  dan wawancara  mendalam  serta  teknik  dokumentasi  dalam  bentuk  foto-foto. Informan  dalam  penelitian  ini  dipilih  dengan  teknik snowball sampling. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tiga tahapan, yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.
Kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dari  hasil  penelitian  ini  adalah faktor-faktor  yang  mempengaruhi  masyarakat  melakukan  perambahan hutan adalah; pertama, faktor ekonomi yang meliputi tingginya pendapatan masyarakat  setelah  melakukan  kegiatan  perambahan  hutan  karena tingginya  harga  jual  kayu  dan  permintaan  akan  kayu  dan  kurangnya lapangan pekerjaan. Kedua, faktor pendidikan yang rendah,. Ketiga, faktor penjagaan  hutan  yang  lemah.  Keempat,  faktor  hukuman  yang  ringan sehingga masyarakat tidak takut untuk melakukan perambahan hutan.

## Kata Kunci:
1. Implementasi
2. Perambahan
3. Hutan
4. Sumbawa Besar
Keyword:
1. Implementation
2. Encroachment
3. Forest
4. Sumbawa Besar Abstract
One  of  the  causes  of  forest  destruction  is  forest  encroachment.  The problem  of  forest  encroachment  has  become  a  national  problem.  Several factors  have  caused  the  community  to  do  forest  encroachment,  namely weak  law  enforcement,  income  factors,  education  factors,  the  existence  of sponsors  and  the  limitations  of  forest  supervision  officers.  Increasing  the number  of  residents  resulted  in  an  increase  in  the  need  for  land  to  share interests.  This  increasing  need  threatens  the  existence  of  forests.  The increasing need for land has resulted in increased forest clearance.
Problems  related  to  forest  encroachment  in  Lunyuk  Ode  Village, Lunyuk  Subdistrict,  Sumbawa  Besar  Regency  have  caused  researchers  to be interested in conducting research with the title "Implementation of Law No.  18  of  2013  concerning  Prevention  and  Eradication  of  Forest Destruction  (Case  Study  of  Factors  Affecting  Communities  to  Encroach Forest  in  Lunyuk  Ode  Village,  Lunyuk  Subdistrict,  Sumbawa  Besar Regency)  ".  The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  the  factors  that influence  the  community  to  do  forest  encroachment  and  what  impacts  are felt  by  the  people  of  Lunyuk  Subdistrict,  Sumbawa  Besar  District  from forest encroachment activities.
The  research  method  used  is  a  qualitative  method,  because  it examines  reality,  phenomena  or  symptoms  that  are  holistic  /  intact.  Data collection techniques are carried out by means of participatory observation and  in-depth  interviews  and  documentation  techniques  in  the  form  of photographs. The informants in this study were selected using the snowball sampling  technique.  Data  analysis  is  done  qualitatively  with  three  stages, namely data reduction, data display and conclusion.
The conclusions that can be drawn from the results of this study are the  factors  that  influence  the  community  to  do  forest  encroachment  are; first,  economic  factors  which  include  the  high  income  of  the  community after  carrying  out  forest  encroachment  activities  due  to  the  high  selling price of timber and demand for timber and lack of employment. Second, a low  education  factor.  Third,  weak  forest  guarding  factors.  Fourth,  a  mild penalty factor so that people are not afraid to do forest encroachment.

## 154 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 6, No. 2, Bulan September Tahun 2018 hal 153-165

## Latar Belakang
Indonesia  merupakan  negara  yang  dikarunia total luas kawasan hutan mencapai kurang lebih 120 juta  hektare.  Ini  artinya  hampir  70%  wilayah  darat Indonesia  adalah  kawasan  hutan.  Namun,  akibat tekanan populasi penduduk, pertumbuhan ekonomi, membuat  sisa  wilayah  darat  non-kawasan  hutan tidakcukup  mengakomodasi  kebutuhan  sektor- sektor.  Kondisi  ini  turut  memperparah  tumpang tindihnya  berbagai  kepentingan  atas  kawasan kehutanan dengan sektor-sektor non- kehutanan.Sengketa lahan/kawasan menjadi fenomena  yang  terus  berulang  dari  tahun  ke  tahun. Seperti  yang  kita  lihat  sekarang  kerusakan  hutan terjadi dimana-mana yang hampir diseluruh pulau di Indonesia  mengalaminya,  bahkan  setiap  tahun kerusakan  hutan  terus  meningkat,  hingga  sampai sekarang kerusakan hutan sudah sampai batas  yang mengkhawatirkan.
Penanggulangan  perusakan  hutan  ini  sudah lama  berjalan  namun  belum  pernah  sampai  hasil yang  memuaskan,dilihat  dari  masih  banyak  tingkat kejahatan di bidang kehutan yang sering kita lihat.
Kelestarian  hutan  dapat  dimanfaat  kan  sesuai dengan  yang  tercantum  dalam  Undang-undang No.18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dalam huruf (a).disebutkan bahwa  hutan,  sebagai  karunia  dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada  bangsa  Indonesia,  merupakan  kekayaan yang  dikuasai  oleh  Negara  dan  memberikan manfaat  bagi  umat  manusia  yang  wajib  disyukuri, dikelola  dan  dimanfaatkan  secara  optimal  serta dijaga kelestarianya untuksebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kegiatan  perambahan  hutan  disamping merugikan  negara  dari  segi  ekonomi,juga  sangat merugikan  kelestarian  ekosistem  hutan  alam. Kerugian negara diperkirakan semakin besar karena sampai saat  ini penebangan liar masih berlangsung dan sulit dicegah. Sejak tahun 1996, laju deforestasi meningkat  rata-rata  2  juta  ha  pertahun.  Laju kerusakan  hutan  ini  merupakan  tercepat  di  jagat raya (Haryati,2008).
Luas kawasan hutan di Sumbawa Besar secara keseluruhan  tercatat  389.675,35  Ha  merupakan kawasan  hutan  terbesar  di  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat.  Hal  inilah  yang  dimanfaatkan  oleh  para perambah  hutan  untuk  memanfaatkan  hasil  hutan dengan  cara  tidak  bertanggung  jawab  untuk memenuhi  kebutuhan  dan  untuk  memperkaya  diri
sendiri. Luas lahan kritis di Sumbawa Besar adalah Sekitar  90.443  Ha,  ini  dikarenakan  adanya perambahan hutan yang semakin menambah jumlah lahan kritis di Kabupaten Sumbawa Besar.
Kecamatan  Lunyuk  secara  administarsi termasuk  ke  dalam  wilayah  Kabupaten  Sumbawa Besar,  Provinsi  NTB.  Desa  ini  berjarak  Kurang lebih  89  km  dari  kota  Sumbawa  Besar  dengan waktu  tempuh  sekitar  3  jam  perjalanan  melalui darat.  Desa  Lunyuk  Memiliki  luas  hutan  sebesar 23.311 ha yang dimana 20% nya sudah rusak akibat adanya perambahan hutan oleh
masyarakat.(Kecamatan  Lunyuk  Dalam  Angka Tahun 2015).
Setiap  tahunnya  hutan  di  Kecamatan  Lunyuk berkurang  akibat  adanya  perambahan  hutan  yang dilakukan  oleh  masyarakat  sekitar  hutan,  yang mengkibatkan  pengundulan  di  beberapa  titik  hutan mengakibatkan  adanya illegal  logging .  Pembukaan lahan  pertanian  yang  baru  yang  dilakukan  dengan cara  membakar  hutan,  sehingga  mengakibatkan sebagian hutan di Kecamatan Lunyuk rusak parah.
Kerusakan hutan di  Kecamatan  Lunyuk  yang terus  meluas  dikhawatirkan  daerah  ini  suatu  saat akan terjadi bencana alam. Banjir besar pada musim hujan  dan  bencana  kekeringan  pada  musim kemarau.  Pohon-pohon  yang  dapat  menyerap  air hujan  tidak  ada  lagi,  sehingga  air  hujan  langsung mengalir  ke  sungai  secara  tidak  terkendali  dan akhirnya  meluap  dan  menggenangi  perkampungan penduduk  di  beberapa  daerah.  Demikian  juga  pada saat  musim  kemarau  sungai  cepat  kering,  karena daerah tangkap air terus berkurang.
Salah  satu  penyebab  kerusakan  hutan  adalah adanya  perambahan  hutan.  Masalah  perambahan hutan ini sudah menjadi masalah nasional. Beberapa faktor  yang  menyebabkan  masyarakat  melakukan perambahan  hutan,  yaitu  lemahnya  penegakan hukum,  faktor  pendapatan,  faktor  pendidikan, adanya sponsor dan keterbatasan petugas pengawasan hutan.
Tinjauan Pustaka a. Administrasi Publik
Definisi  Administrasi  Publik  menurut Chandler dan Plano dalam Pasolong, Harbani (2011:7),  mengatakan  bahwa  Administrasi Publik  adalah  proses  dimana  Sumber  Daya dan personel Publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola
( manage ) keputusan-keputusan dalam Kebijakan  Publik.  Konsep  Administrasi Publik  di  Indonesia  pada  dasarnya  bukanlah konsep yang baru, karena konsep administrasi
Publik  sudah  ada  sejak  dari  dulu,  hanya  para pakar  yang  mengganti  istilah  Administrasi Publik  menjadi  Administrasi  Negara.  Begitu pula buku-buku asing misalnya yang berjudul “Public  Adminitration”  diganti  menjadi Administrasi  Negara.  Jika  ada  para  pakar yang mengatakan bahwa Administrasi Negara perlu direformasi menjadi Administrasi Publik,  maka  itu  dapat  dikatakan  kesalahan berfikir,  karena  Administrasi  Publik  sudah ada sejak dari dulu. (Pasolong, 2012:55).
Chandler  &  Plano  dalam  Pasolong (2012:55),  menjelaskan  bahwa  Administrasi Publik  merupakan  Seni  dan  Ilmu  yang ditujukan  untuk  mengatur  “ Publik  Affairs ” dan  melaksanakan  berbagai  tugas  yang ditentukan.  Administrasi  Publik  sebagai disiplin  ilmu  bertujuan  untuk  memecahkan Masalah  Publik  melalui  perbaikan-perbaikan terutama  dibidang  organisasi,  sumberdaya manusia  dan  keuangan.  Menurut  Nicholas
Hendry dalam Pasolong (2012:56)
mendefinisikan  “Administrasi  Publik  adalah suatu  kombinasi  yang  kompleks  antara  teori dan  praktik,  dengan  tujuan  mempromosikan pemahaman  terhadap  pemerintah  dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah,  dan  juga  mendorong  kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial”. George  J.  Gordo  dalam  Inu  Kencana, (51:2015) Administrasi Publik dapat dirumuskan  sebagai  seluruh  proses  yang  baik yang dilakukan organisasi
maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan  atau  pelaksanaan  hukum  dan peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  badan legislatif, eksekutif serta peradilan.
Administrasi Publik dimaksudkan untuk lebih memahami  hubungan  pemerintah  dengan publik  serta  meningkatkan  responbilitas kebijakan terhadap berbagai kebutuhan publik, dan  juga  melembagakan  praktik-praktik manajerial  agar  terbiasa  melaksanakan  suatu kegiatan dengan efektif, efisien dan rasional.
Beberapa  definisi  Administrasi  Publik yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat  dipahami  bahwa  Administrasi  Publik adalah  kerjasama  yang  dilakukan  oleh sekelompok  orang  atau  lembaga  dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam  memenuhi  kebutuhan  publik  secara efesien dan efektif.
b. Implementasi Kebijakan
Implementasi  kebijakan  merupakan  suatu proses  yang  begitu  kompleks  bahkan bermuatan  politis  dengan  adanya  intervensi berbagai  kepentingan.  Van  Meter  dan  Van Horn  dalam  Leo  Agustino  (2014:139) mendefinisikan implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan  baik  oleh  individu-individu  atau pejabat-pejabat  atau  kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan
kebijaksanaan.Unsur terpenting dalam implementasi  kebijakan  adalah  adanya tujuan  atau  sasaran  kebijakan,  adanya aktivitas  atau  kegiatan  pencapaian  tujuan dan adanya hasil kegiatan. Sedangkan untuk mengetahui  sejauh  mana  keberhasilan  suatu implementasi  kebijakan  bisa  dilihat  melalui proses dan pencapaian tujuan hasil akhir.
Guna mencapai tujuan kebijakan, pemerintah  harus  melakukan  aksi  atau tindakan berupa penghimpunan sumber daya dan  pengolaan  sumber  daya  tersebut.  Hasil dari  aksi  pertama  dapat  disebut  input kebijakan  aksi  yang  kedua  secara  terbatas disebut sebagai proses (implementasi) kebijakan.
Sedangkan konsekuensi
kebijakan  memiliki  dua  jenis  pemahaman yaitu  hasil  (output)  dan  dampak.  Salah  satu tahap penting  dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan.
Hutan  adalah  bentuk  kehidupan  yang tersebar  di  seluruh  dunia.  Kita  dapat menemukan  hutan  baik  didaerah  tropis maupun  daerah  beriklim  dingin,  di  dataran rendah  maupun  di  pegunungan,  di  pulau kecil  maupun  besar.  Orang  awam  mungkin melihat  hutan  lebih  sebagai  sekumpulan pohon  kehijauan  dengan  beraneka  ragam jenis  satwa  dan  tumbuhan  liar.  Untuk sebagian, hutan berkesan gelap,tak beraturan,  dan  jauh  dari  pusat  peradaban. Sebagian  lain  bahjan  akan  menganggapnya menakutkan.  Namun,  jika  kita  mengikuti pengertian ilmu kehutanan, hutan merupakan  “suatu  kumpulan  tetumbuhan, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain,  yang  menempati  daerah  yang  cukup luas”(Arief,2001).
Adapun  manfaat  hutan  secara  umum  adalah sebagai berikut:
Menyerap Karbon Dioksida
Menghasilkan Oksigen
Sumber Pangan Manusia
Penghasil Obat-obatan
Fungsi  lain  dari  hutan  adalah  sebagai  hutan konversi.  Hutan  ini  diperuntukan  untuk kepentingan lain misalnya pertanian, perkebunan dan pemukiman. Walupun hutan mempunyai fungsi lindung, fungsi
konservasi,  dan  fungsi  produksi,  namun fungsi  utama  hutan  tidak  akan  berubah, yakni  untuk  mempertahankan  kesuburan tanah,  keseimbangan  tata  air  wilayah  dan kelestarian daerah dan erosi (Arief, 2001).

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  pendekatan  yang digunakan  adalah  dengan  pendekatan  kualitatif. Bodgan  dan  Taylor  dalam  Moleong  (2005:4), mendefinisikan  metodologi  kualitatif  sebagai prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari orang-orang  atau  perilaku  yang  dapat  diamati. Menurut  mereka,  pendekatan  ini  diarahkan  pada latar  dan  individu  tersebut  secara  holistic  (utuh). Sejalan  dengan  definisi  tersebut,  Kirk  dan  Miller dalam Moleong, (2005:4), mendefinisikan penelitian  kualitatif  adalah  tradisi  tertentu  dalam ilmu  pengetahuan  sosial  yang  secara  fundamental bergantung  dari  pengamatan  pada  manusia  baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.
Dengan demikian pendekatan kualitatif dalam penelitian  ini  digunakan  untuk  mengetahui implementasi  Undang  No.  18  tahun  2013  Tentang Kehutanan  dan  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi perambahan hutan.
Tempat  dan  lokasi  penelitian  yang  penulis lakukan  adalah  di  Desa  Lunyuk  Ode,  Kecamatan Lunyuk  Kabupaten  Sumbawa  Besar.  Karena  hasil observasi  awal  dan  keputusan  peneliti  desa  ini merupakan  desa  yang  melakukan  perambahan hutan.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  2  cara yakni  melalui  Wawancara  dan  dokumetasi.  Dalam kegiatan  penelitian  yang  menjadi  sumber  informasi adalah  para  informan  yang  berkompeten  dan mempunyai  relevansi  dengan  penelitian  ini.  Dalam penelitian  ini  peneliti  menggunakan  teknik Snow Ball  Sampling (bola  salju).  Data  penelitian bersumber dari data primer dan sekunder.
Hasil dan Pembahasan a) Implementasi  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan  Perusakan  Hutan  Di  Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk

## Kabupaten Sumbawa
Dalam  Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 2013 Setiap Orang Dilarang:
a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan  hutan  yang  tidak  sesuai      dengan izin pemanfaatan hutan
b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan  hutan  tanpa  memiliki  izin  yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah
d. Memuat, membongkar, mengeluarkan,
mengangkut,  menguasai,  dan/atau  memiliki hasil  penebangan  di  kawasan  hutan  tanpa izin
e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan  kayu  yang  tidak  dilengkapi  secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan
f. Membawa  alat-alat  yang  lazim  digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon  di  dalam  kawasan  hutan  tanpa  izin pejabat yang berwenang
g. Membawa  alat-alat  berat  dan/atau  alat-alat lainnya  yang  lazim  atau  patut  diduga  akan digunakan  untuk  mengangkut  hasil  hutan  di dalam  kawasan  hutan  tanpa  izin  pejabat yang berwenang
h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar
i. Mengedarkan  kayu  hasil  pembalakan  liar melalui darat, perairan, atau udara.
Dalam  pelaksanaannya  masyarakat  masih ada  yang  melakukan  perambahan  hutan  liar, kegiatan  perambahan  hutan  yang  dilakukan mulai  dari  jam  08-17.00  sampai  mereka mendapatkan target yakni 3 kubik kayu dalam 3 hari,  artinya  dalam  satu  hari  mereka  harus mendapatkan satu kubik kayu. Dalam satu kubik kayu  berisi  21  batang  kayu  dengan  ukuran  8  X 20 CM dengan panjang 4 M. selanjutnya mereka
mengangkut  kayu  yang  didapat  menggunakan kuda  untuk  ditarik  dari  hutan  menuju  jalan, sehingga  mempermudah  kendaraan  pembeli untuk  mengambilnya.  Biasanya  dalam  satu  atau dua  hari  pengepul  datang  untuk  membeli  kayu tersebut,  terkadang dalam  proses jual beli kayu- kayu  tersebut  disortir  oleh  pembeli  sehingga merugikan  penjual  kayu  karena  banyak  sortiran dari  pembeli.  Kayu  yang  disortir  adalah  kayu yang  rusak  (  tidak  sesuai  ukuran  dan  warna kayu)    akibat  dari  proses  pengangkutan  yang menggunakan kuda. Sehingga penjual menaglami kerugian.
Kalau  proses  yg  benar-benar  melakukan ilega  loging  tanpa  ada  sedikitpun  izin,  mereka tetap  berkelompok  dan  jumlah  kelompoknya minimal  4-5 orang mereka terkadang bergabung dari  desa  A  dan  desa  B  mereka  membuat kelompok  dengan  satu  alat  tebang  (senso)  hal yang dilakukan pertama  biasanya nentuin lokasi setelah  ada  lokasi  baru  mereka  membuat  ketua dll.
Dalam  undang-undang  Nomor  18  tahun 2013  pasal  3  menyebutkan  bahwa  Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan:
a. Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan
b. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian  dan  tidak  merusak  lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
c. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan
memperhatikan  keseimbangan  fungsi  hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera
d. Meningkatnya  kemampuan  dan  koordinasi aparat  penegak  hukum  dan  pihak-pihak terkait  dalam  menangani  pencegahan  dan pemberantasan perusakan hutan.
Masih  banyaknya  masyarakat  di  desa Lunyuk  Ode  Kecamatan  Lunyuk  Kabupaten Sumbawa  Besar  yang  melakukan  perambahan hutan  tampa  ijin  resmi  dari  pemerintah
Kabupaten Sumbawa Barat. Berdasarkan peraturan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2013   Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara  tidak  sah  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  12 huruf c merupakan penebangan pohon yang  dilakukan  dalam  kawasan  hutan  dengan radius atau jarak sampai dengan:
a. 500  (lima  ratus)  meter  dari  tepi  waduk  atau danau
b. 200  (dua  ratus)  meter  dari  tepi  mata  air  dan kiri kanan sungai di daerah rawa
c. 100  (seratus)  meter  dari  kiri  kanan  tepi sungai
d. 50  (lima  puluh)  meter  dari  kiri  kanan  tepi anak sungai
e. 2  (dua)  kali  kedalaman  jurang  dari  tepi jurang; dan/atau
f. 130  (seratus  tiga  puluh)  kali  selisih  pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
Banyaknya masyarakat yang belum melaksanakan peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan  hutan  karena  dipengaruhi  oleh  tingkat kebutuhan  masyarakat  dan  kurang  memahami pentingnya menjaga kelestarian hutan.
b) Faktor  Faktor  Penyebab  Perambahan  Hutan di  desa  Lunyuk  Ode  Kecamatan  Lunyuk Kabupaten Sumbawa Besar
1) Rendahnya Pendapatan Kegiatan perambahan hutan adalah alternatif pekerjaan yang sangat efektif menurut para masyarakat untuk mendapatkan penghasilan  yang  tinggi  dalam  waktu  yang singkat,  hal  ini  terbukti  dengan  meningkatnya pendapatan  masyarakat  di  sekitar  kawasan hutan di Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa Besar.
Tabel 4.6 . Jumlah Informan Dirinci Menurut Pendapatan Pokok dan Pendapatan Setelah Melakukan Perambahan Hutan di Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa Besar Nama Pendapatan sebelum Pendapatan Setelah Perambahan Hutan
Dedi Rp.0 Rp.400.000 Abdullah  Rp.100.000 Rp.700.000 Rakes Rp.0 Rp.400.000 Alen Rp.100.000 Rp.700.000 Ade Rp.100.000 Rp.1.000.000 Sakar Rp.100.000 Rp.700.000

## Sumber: Data Primer
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  bahwa penyebab masyarakat melakukan perambahan hutan karena harga jual produk kayu yang tinggi, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.
2) Kurangnya Lapangan Pekerjaan Kecamatan  Lunyuk  merupakan  daerah dengan  tingkat  pengangguran  yang  cukup tinggi.Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan penduduk didalamnya.Rata-rata hanya  lulusan  SMP  (Sekolah  Menengah Pertama)
membuat masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan diluar daerah Kecamatan Lunyuk.  Kondisi  tersebut  membuat  masyarakat hanya  mengandalkan  hutan  Lunyuk  sebagai sumber mata pencahariannya dengan cara bertani membuka  lahan  baru  dengan  cara  menebang hutan untuk dijadikan lahan pertanian.
3) Pendidikan Rendah Masyarakat di Kecamatan
Lunyuk khusunya  informan  pada  penelitian  ini  rata-rata hanya  berpendidikan  sampai  dengan  lulusan SMP  (Sekolah  Menengah  Pertama)  yang  berarti berpendidikan  rendah.  Hal  ini  menyebabkan bahwa  kesadaran  akan  hukum  rendah.  Bahkan ada  salah  satu  informan  yang  belum  tau  bahwa kegiatan  perambahan  hutan  yang  dia  kerjakan tersebut  dilarang  atau  bertentangan  dengan hukum.Dia  menganggap  bahwa  kayu  yang  dia tanam dulunya adalah miliknya sendiri dan bebas menebangnya  kapan  saja.Tentu  saja  kejadian seperti  ini  adalah  suatu  kekeliruan  dimata hukum.  Oleh  karena  itu,  faktor  pendidikan sangat  penting  guna  untuk  meningkatkan kesadaran  akan  hukum  dan  kesadaran  akan pentingnya  menjaga  vegetasi  hutan  yang  ada  di Kecamatan Lunyuk.
4) Masih Lemahnya Penjagaan Hutan
Hutan  merupakan  sumber  daya  alam  yang kita  miliki  merupakan  anugrah  Tuhan  Yang Maha  Esa,  yang  senantiasa  harus  dimanfaatkan dengan  sebaik-baiknya  untuk  kepentingan  umat manusia di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Mengingat besarnya atau
pentingnya  fungsi  hutan  bagi  kehidupan  umat manusia,  seharusnya  penjagaan  akan  hutan  dari waktu  ke  waktu  semakin  ditingkatkan  dan diperketat penjagaannya.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  bahwa penjagaan akan hutan sangat lemah di Sumbawa Besar, hal  ini terlihat dari tidak ada satupun  pos penjagaan  dari  dinas  terkait  untuk  menjaga kawasan  hutan.  Hal  tersebut  menyebabkan mudahnya  pelaku  perambahan  hutan  untuk keluar masuk kawasan hutan untuk menjalankan aksinya,  sulitnya  jalan  menuju  kawasan  hutan Lunyuk  mengakibatkan  kurangnya  penjagaan  di kawasan  hutan  Lunyuk.  Dapat  menyimpulkan bahwa kegiatan perambahan hutan bias dilakukan  karena  kurangnya  pengawan  dari pihak  terkait  sehingga  masyarakat  bias  dengan leluasa melakukan perambahan hutan.
5) Keringanan Hukum Bagi Pelaku Sanksi hukum yang dikenakan kepada para pelaku perambahan hutan terlalu ringan sehingga mereka  tidak  jera  untuk  melakukan  praktik tersebut lagi.Beberapa informan dalam penelitian ini mengaku ada yang pernah dipenjara dan tidak pernah  dipenjara  atas  prilaku  perambahan  hutan yang mereka kerjakan. Namun, hal tersebut tidak membuat  mereka  manjadi  jera  untuk  tidak melakukannya  lagi.Mereka  menganggap  bahwa hukuman  yang  mereka  dapatkan  tidak  seberapa. Bahkan  salah  satu  informan  menyatakan bahwa ”lebih baik dipenjara satu atau dua tahun atas perbuatan perambahan hutan dari pada harus menganggur  dan  melihat  keluarga  serba kekurangan dan kelaparan”.
Sanksi hukum yang dikenakan pada pelaku ilegal  loging  bisa  dibilang  ringan  sehingga masyarakat cenderung melakukan kegiatan  yang sama dan tidak memiliki efek jera.
6) Banyaknya Permintaan Akan Kayu.
Kegiatan perambahan hutan yang dilakukan semata-mata dilakukan karena keinginan  masyarakat  sendiri.  Masyarakat melakukan  perbuatan  tersebut  hanya  bila  ada permintaan  akan  kayu  dari  daerah-daerah  yang biasanya  jadi  pelanggan.  Jika  setiap  hari misalnya  ada  permintaan  kayu  dari  pelanggan maka  setiap  hari  juga  mereka  melakukan perambahan hutan ini. Dimana permintaan kayu akan  menguntungkan  kami  yang  ada  di Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa Besar.
Dampak  Perambahan  Hutan  di  desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk yaitu gangguan/kerusakan  pada  berbagai  ekosistem yang  menyebabkan  komponen-konmponen  yang
menyusun ekosistem yaitu keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan
menjadi terganggu.Dampak  lainnya  adalah  bencana banjir, pohon-pohon ditebangi hingga jumlahnya semakin  hari  semakin  berkurang  meneyebabkan hutan tidak mampu lagi menyerap air hujan yang turun dalam jumlah  yang sangat besar, sehingga air tidak dapat meresap ke dalam tanah sehingga bisa menyebabkan bencana banjir.
Semakin  berkurangnya  lapisan  tanah subur.Lapisan  ini  hanyut  terbawa  karena  tidak adanya  penahan  tanah  apabila  hujan,  disinilah fungsi  pohon  sebenarnya.  Dampak  yang  paling kompleks  dari  perambahan  hutan  ini  adalah global warming yang sekarang sedang mengancam  dunia. Global  warming terjadi  oleh efek  rumah  kaca  dan  kurangnya  daerah  resapan CO2  seperti  hutan  sehingga  menyebabkan  suhu bumi menjadi naik dan mengakibatkan kenaikan volume  air.  Ada  2  Dampak  yang  terjadi  akibat Perambahan  Hutan  di  Desa  Lunyuk  Ode Kecamatan  Lunyuk  Kabupaten  Sumbawa  Besar yaitu:

## a) Dampak Ekonomi
Dampak  perambahan  yang  terjadi  di Kecamatan Lunyuk sebagaimana hasil penelitian yaitu,  dampak  ekonomi  ada  dua  macam  yaitu dampak  ekonomi  yang  positif  dan  dampak ekonomi negatif. Adapun dampak ekonomi yang positif adalah bertambahnya pendapatan masyarakat  dari  kegiatan  perambahan  hutan yakni dari hasil penjualan kayu yang didapat dari kegiatan perambahan hutan.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  bahwa adanya  perubahan  pendapatan  yang  sangat signifikan  dari  sebelum  melakukan  perambahan hutan dan setelah melakukan perambahan hutan. Sehingga  masyarakat  lebih  memilih  melakukan perambahan  hutan  yang  akan  mengasilkan pendapatan  yang  lebih  tinggi,  dari  pada pekerjaan  mereka  sebelumnya  yang  memiliki pendapatan  yang  lebih  kecil  dari  kegiatan perambahan hutan.
Selanjutnya  dampak  ekonomi  yang negatif  adalah  adanya  serangan  hama  yang merusak  tanaman  padi  mengakibatkan  panen padi  masyarakat  di  Kecamatan  Lantung mengalami  penurunan.  Penurunan  hasil  panen padi  masyarakat  ini  tidak  terlepas  dari  rusaknya hutan yang mengakibatkan panen padi masyarakat menurun dari tahun-tahun
sebelumnya.
Hasil  panen  padi  ladang  yang  mengalami penurunan disebabkan oleh aksi perambah secara
tidak langsung.Perambah mengakibatkan semakin sulitnya masyarakat untuk memprediksi musim  panen  karena  iklim  yang  berubah-ubah. Hal  ini  didukung  oleh  pernyataan  Tadjudin (2000),  bahwa  dampak  perambahan  hutan menyebabkan  terganggunya  suplai  air  untuk kebutuhan  air  minum  dan  pertanian,  selain  itu ekosistem  satwa  akan  terganggu  dan  akan mengakibatkan  timbulnya  konflik  antara  satwa dan  manusia.  Sehingga  menimbulkan  dampak bagi  masyarakat,  baik  masyarakat  sekitar  hutan maupun  masyarakat  yang  tergantung  pada kelestarian kawasan tersebut.

## b) Dampak Ekologi
Dampak langsung dari penebangan terhadap  hutan  yang  sangat  jelas  adalah hilangnya  sejumlah  pohon  tertentu,  namun dampak  tidak  langsung  pengaruhnya  sangat besar  bagi  kesehatan  hutan  dimasa  depan. Dampak  yang  dirasakan  lainnya  adalah  sering terjadi kekeringan disebabkan kemarau berkepanjangan yang mengakibatkan masyarakat susah  untuk  memperoleh  air  untuk  pengairan, karena  masyarakat  di  Kecamatan  Lunyuk umumnya  memanfaatkan  air  hujan  untuk memenuhi  kebutuhannya,  hal  ini  didukung  oleh pernyatan  Rusman  (2008),  bahwa  dampak ekologi berupa deforestasi dan peningkatan lahan kritis,  kualitas  ekosistem  dan  biodiversity menurun  serta  rawan  bencana  seperti  kebakaran hutan, banjir, longsor dan kekeringan. Perambahan  hutan  juga  telah  terjadinya pergeseran  nilai  sosoial  budaya  warga  setempat, hilangnya  kearifan  lokal  penduduk,  cinta  alam dan  sadar  lingkungan  sudah  sirna  dan menimbulkan  kesenjangan  sosial  di  tengah masayarakat.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  di lapangan  bahwa  setiap  tahunnya  hutan  di Kecamatan  Lunyuk  berkurang  akibat  adanya perambahan  hutan  yang  dilakukan  oleh masyarakat  sekitar  hutan,  yang  mengkibatkan pengundulan di beberapa titik hutan mengakibatkan  adanya  deforestasi  hutan,  yakni proses  penghilangan  hutan  dengan  cara penebangan  untuk  diambil  kayunya  atau mengubah peruntukan lahan hutan menjadi non- hutan.  Pembukaan  lahan  pertanian  yang  baru yang  dilakukan  dengan  cara  membakar  hutan, sehingga  mengakibatkan  sebagian  hutan  di Kecamatan Lunyuk rusak parah.

## Simpulan

## 160 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 6, No. 2, Bulan September Tahun 2018 hal 153-165
Faktor-faktor  yang  menyebabkan  masyarakat melakukan  praktik  perambahan  hutan  di Kecamatan  Lunyuk  Kabupaten  Sumbawa  Besar dapat dikategorikan sebagai berikut :
a. Rendahnya Pendapatan Tetap
Faktor  pendapatan  adalah  faktor  utama yang  menyebabkan    masyarakat  melakukan perambahan  hutan  di  areal  hutan.  Karena pendapatan tetap rendah mengakibatkan informan  melakukan  perambahan  hutan.Bagi mereka,  kegiatan  perambahan  hutan  merupakan pekerjaan  alternatif  yang  dapat  memenuhi kebutuhan hidupnya karena tingginya pendapatan yang diperoleh dari hasil perambahan hutan tersebut.
b. Rendahnya Tingkat Pendidikan
Pendidikan  yang  relatif  rendah  dari  para informan  membuat  kesadaran  akanpentingnya menjaga  ekosistem  hutan  rendah.  Sehinga informan  melakukan  perambahan  hutan  karena penegetahuan  mereka  akan  pentingnya  menjaga hutan rendah.
c. Penjagaan Hutan Lemah
Penjagaan  hutan  yang  sangat  lemah  dari Dinas  terkait  yang  menyebabkan  akses  keluar masuk  hutan  menjadi  sangat  mudah  bagi  para pelaku  perambahan  hutan.  Sehingga  informan dengan  leluasa  bebas  melakukan  perambahan hutan karena penjagaan hutan yang lemah.
d. Keringanan Hukum Hukuman yang ringan bagi masyarakat yang tertangkap tangan melakukan perbuatan perambahan  hutan  tidak  membuat  mereka  jera untuk  melakukannya  lagi  dan  lagi.Hukuman yang  ringan  juga  dianggap  mereka  tidak sebanding  dengan  hasil  atau  pendapatan  yang mereka  terima  dari  kegiatan  perambahan  hutan tersebut.

## Saran
Diharapkan kepada masyarakat Kecamatan Lunyuk  Kabupaten  Sumbawa  `Besar  agar  dapat meningkatkan  pengetahuan  dan  kesadaran  akan nilai  ekonomi  langsung  dari  hutan  tanpa  harus melakukan  perambahan  hutan.  Pemerintah Kabupaten  Sumbawa  Besar  juga  harus memberikan  sosialisasi  kepada  masyarakat  akan pentingnya  menjaga  ekosistem  hutan  dengan pendidikan yang tinggi. Diharapkan juga kepada kepala  Dinas  Kehutanan  untuk  memperketat penjagaan  kawasan  hutan  agar  tidak  ada  celah bagi  masyarakat  yang  berniat  melakukan perambahan  hutan  dan  melakukan  sosialisasi
akan pentingnya menjaga ekosistem hutan untuk generasi  sekarang  dan  generasi  yang  akan datang.  Kepada  aparat  penegak  hukum  agar hukuman yang diterima oleh pelaku perambahan hutan  setimpal  dengan  perbuatannya  agar menimbulkanefek  jera  bagi  mereka  untuk  tidak melakukan perbuatan tersebut di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Abdul Muis Yusuf, 2011. Hukum kehutanan di Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta
[2] Anonim,  2015.  Kecamatan  Lunyuk  Dalam Angka. BPS Kota Sumbawa Besar
[3] Anonim,
2013.Undang-undang
Republik
Indonesia  Nomor  18  Tahun  2013  Tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan Hutan (P3H)
[4] Agung, Putra. 2013. Metode Riset SDM. Graha Ilmu. Yogyakarta
[5] Anwar,  2001  .Perencanaan  Pembangunan  dan Pemerataan Pendapatan. Intidayu Pres. Jakarta
[6] Arief, A. 2001. Hutan dan Kehutanan. Cetakan ke-5. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
[7] Basrowidan Suwandi,2008,Memahami Penelitian Kualitatif,Jakarta:Rineka Cipta
[8] Darusman,   D  dan  Suhardjito,  D.  1998. Kehutanan  Masyarakat.  IPB  dan   The  Ford Fundation. Bogor.
[9] Departemen  Kehutanan.  1986.  Buku  Informasi Taman  Nasional  Indonesia.  DirektoratTaman Nasional  dan  Hutan  Wisata.  Depsrtemen Kehutanan Bogor. Bogor.
[10] Ghony,  M.  Djunaidi  dan  Fauzan  Almanshur. 2012.  Metode  Penelitian  Kualitatif..  Ar-Ruzz Media.Jogjakarta
[11] Haeruddin,  Tenten  Susmihara.  2012.  Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Illegal
Logging  Di  Kabupaten  Kolaka  Utara.  Fakultas Hukum.  Universitas  Hasanuddin  Makassar. Makassar
[12] Haryati. 2008. Hutan dan
Permasalahannya.http://www.akarfoundation.c om. (01 Oktober 2016).
[13] Latifah,  S.   2004.  Penilaian  Ekonomi  Hasil Hutan Non Kayu.http://www. Sitilatifah.Digital libraryUSU.com (01 Oktober 2016).
[14] Miles,  Matthew  B  dan  Huberman,  A  Michael. 1992.  Analisis  Data  Kualitatif.Universitas Indonesia Press,Jakarta
[15] Mubyarto.  1991.  Hutan,  Perladangan  dan Pertanian  Masa  Depan.  PT.   Aditya  Media,
Yogyakarta.
[16] Mustafa,  Hasan,  2009,  Perspektif  Dalam Prilaku  Sosial,  Makalah  disampaikan  dalam
Irwin Ramdana. Analisi Faktor-Faktor
Penyebab Illegal Logging di dalam HKM
[17] Nandini,  R.,  Hasan,  RA.  2011.  Kajian
Kebijakan  REDD+  di  Pulau  Lombok.  Laporan Hasil
Penelitian(Tidak
dipublikasikan).
Mataram : Balai Peneliti Teknologi Hasil Hutan
Bukan Kayu.
[18] Nazir,  Moh.  2005.  Metode  Penelitian.  Ghalia Indonesia. Bogor
[19] Nusyirman. 2001. Ekonomi Sumberdaya Alam, Salemba Humanika. Jakarta
[20] Pamulardi,  B.  1999.  Hukum   Kehutanan   dan Pembangunan Bidang Kehutanan.
Raja
Grafindo Persada. Jakarta.
[21] Prawiro, H Ruslan. 1983.
Ekonomi
Sumberdaya. Alumni, Bandung
[22] Rusman,  2008.  Ekonomi  Sumberdaya  Alam dan Lingkungan, BPFE. Yoyakarta
[23] Santoso,D. 2007. Mungkinkah Krisis Ekologi   Dihentikan.http://www.bappeda.Tarak ankota.go.id. (01 Oktober 2016).
[24] Soetrisno. 1995. Menuju Masyarakat Partisipati f. Kanisius. Yogyakarta.
[25] Sugiono.  2012.  Metode  Penelitian  Bisnis (Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  R&D). Alfabeta.Bandung
[26] Sugiono,2003, Metode Penelitian Administrasi,Bandung:Alfabeta
[27] Susilawati,  Deni,  2008.  Analisis  Dampak  dan Faktor  Yang  Memepengaruhi  Perambahan Hutan  (Studi  Kasus  Desa  Bulu  Hadik, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeuleu, NAD).  Skripsi.  Fakultas  Pertanian  Universitas Sumatra Utara. Medan
[28] Tadjudin, D. 2000. Manajemen Kolaborasi. Pus taka Latin. Bogor.
[29] Tanjung,  K.  2006.  Hutan  Adalah  Jantung  E kosistem.  http://www.khaerulhtanjung.Blogter. com. (01 Oktober 2016).