## DINAMIKA POLITIK PARTAI LOKAL DI ACEH MENJELANG
PEMILU 2024:

## ANALISIS UNDANG-UNDANG PEMILU DAN PARTAI LOKAL
POLITICAL DYNAMICS OF LOCAL PARTIES IN ACEH AHEAD OF THE 2024 ELECTION:

## ANALYSIS OF ELECTION LAWS AND LOCAL PARTIES
Elidar Sari 1 , Arif Rahman, 2 Faisal, 3 Muksalmina, 4. 1,2,3,4. Dosen Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh (munaz@unimal.ac.id)

## Abstrak
Partai lokal di Aceh merupakan fenomena politik yang unik dan penting dalam konteks demokrasi Indonesia.  Partai  lokal  di  Aceh  memiliki  peran  strategis  dalam  mewakili  aspirasi  masyarakat Aceh yang memiliki otonomi khusus dan sejarah konflik dengan pemerintah pusat. Namun, partai lokal di Aceh juga menghadapi tantangan dan dinamika politik yang kompleks menjelang pemilu 2024.  Artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dinamika  politik  partai  lokal  di  Aceh  dengan menggunakan kerangka analisis undang-undang pemilu, partai lokal dan sanksi pidana. Artikel ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  studi literatur, wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang pemilu yang  berlaku  saat  ini  memberikan  ruang  bagi  partai  lokal  di  Aceh  untuk  berpartisipasi  dalam pemilu, namun juga memberikan persyaratan dan batasan yang ketat. Partai lokal di Aceh juga mengalami perubahan dalam hal ideologi, basis massa, koalisi dan strategi elektoral. Selain itu, partai lokal di Aceh juga berpotensi terlibat dalam praktik politik uang dan pelanggaran pemilu yang  dapat  dikenakan  sanksi  pidana.  Artikel  ini  merekomendasikan  agar  partai  lokal  di  Aceh dapat  meningkatkan  kualitas  internal,  akuntabilitas  dan  representasi  politiknya,  serta  menjaga integritas pemilu dan hukum.
Kata-kunci : Pemilu 2024, Partai Lokal, Aceh, Pelanggaran Pemilu, Kesadaran Hukum

## Abstract
Local parties in Aceh represent a unique and significant political phenomenon in the context of Indonesian democracy. These local parties play a strategic role in representing the aspirations of  the  Acehnese  people,  who  have  special  autonomy  and  a  history  of  conflict  with  the  central government. However, local parties in Aceh also face challenges and complex political dynamics leading  up  to  the  2024  elections.  This  article  aims  to  analyze  the  political  dynamics  of  local parties in Aceh using the framework of election laws, local parties, and criminal sanctions. The research  method  employed  in  this  article  is  qualitative  research,  utilizing  data  collection techniques such as literature studies, interviews, and observations. The research findings indicate
that the current election laws provide space for local parties in Aceh to participate in elections, but also impose strict requirements and limitations. Local parties in Aceh have also undergone changes in terms of ideology, mass base, coalitions, and electoral strategies. Additionally, local parties  in  Aceh  also  have  the  potential  to  be  involved  in  practices  of  electoral  bribery  and violations that could result in criminal sanctions. This article recommends that local parties in Aceh  enhance  their  internal  quality,  accountability,  and  political  representation,  while  also maintaining the integrity of elections and the law.
Keywords: 2024 elections; local parties; Aceh; electoral violations; legal awareness

## A. PENDAHULUAN
Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan politik dan kultural. Sejak masa kolonialisme hingga reformasi, Aceh selalu menuntut pengakuan atas identitas dan otonomi khususnya dalam bidang politik. Salah satu bentuk otonomi politik yang dimiliki Aceh adalah keberadaan partai lokal yang dapat berpartisipasi dalam pemilu. Partai lokal adalah partai politik yang didirikan oleh warga Aceh dan hanya beroperasi di wilayah Aceh. 1 Partai lokal di Aceh merupakan hasil dari perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 2005, yang mengakhiri konflik bersenjata yang berlangsung selama tiga dekade. 2
Salah satu topik yang menarik untuk diteliti adalah dinamika politik partai lokal di Aceh menjelang pemilu 2024. Topik ini relevan dengan konteks politik Aceh yang memiliki otonomi khusus dan peraturan pemilu yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Dalam artikel ini, saya menganalisis undang-undang pemilu, partai lokal dan sanksi pidana yang berkaitan dengan dinamika  politik  partai  lokal  di  Aceh.    Partai  lokal  di  Aceh  memiliki  peran  penting  dalam mewakili  aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat  Aceh,  serta  memperkuat  demokratisasi  dan rekonsiliasi pasca-konflik. 3 Namun, partai lokal di Aceh juga menghadapi berbagai tantangan dan dinamika politik, terutama menjelang pemilu 2024.
Undang-undang  pemilu  yang  mengatur  syarat-syarat  partisipasi  partai  lokal,  seperti ambang batas parlemen, jumlah kursi, dan persyaratan administrasi. Undang-undang pemilu yang
1 Prasetyo, Stanley Adi, and Teresa Birks. "Background and Political Situation in Aceh." Aceh. The Role of Democracy for Peace and Reconciliation (2010): 47-72.
2 Armia,  Muhammad  Siddiq. "Democracy  through  Election:  A  Study  on  the  Conflict  of  Norms  in  Aceh's Election Process." JSEAHR 2 (2018): 323.
3 Janah, Kharisatul, Siti Fatimah, and Hajar Salamah Salsabila Hariz. "The Role of Aceh Local Parties in The 2024 General Election in Realizing Democratization." Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi (2023): 33- 47.
berlaku saat ini dianggap tidak mengakomodasi kekhususan partai lokal di Aceh, dan cenderung mempersulit partai lokal untuk bersaing dengan partai nasional.
Partai lokal dan sanksi pidana. Beberapa tokoh partai lokal di Aceh terlibat dalam kasus- kasus hukum, baik terkait dengan korupsi, narkoba, maupun pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini menimbulkan citra negatif bagi partai lokal di mata publik, serta mengancam eksistensi dan legitimasi partai lokal sebagai representasi masyarakat Aceh. 4
Partai lokal dan konflik internal. Sebagian besar partai lokal di Aceh berasal dari mantan anggota GAM yang kemudian memisahkan diri atau membentuk partai baru karena perbedaan visi,  misi,  atau  kepentingan.  Hal  ini  menyebabkan  fragmentasi  dan  polarisasi  di  antara  partai lokal, serta konflik internal yang seringkali bersifat kekerasan. 5
GAM adalah organisasi gerilya yang berjuang untuk kemerdekaan Aceh dari Indonesia sejak  tahun  1976.  GAM  memiliki  basis  massa  yang  luas  di  kalangan  masyarakat  Aceh,  serta memiliki sayap politik, militer, dan sosial. GAM juga memiliki ideologi nasionalisme Aceh yang kuat, yang menekankan pada identitas etnis, agama, dan budaya Aceh sebagai faktor pemersatu. 6 Setelah perjanjian damai dengan pemerintah Indonesia, GAM bubar sebagai organisasi bersenjata dan membentuk partai politik baru bernama Partai Aceh (PA). PA menjadi partai lokal terbesar dan  terkuat  di  Aceh,  yang  berhasil  memenangkan  pemilu  legislatif  dan  eksekutif  di  tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sejak tahun 2009.
Partai  lokal  di  Aceh  memiliki  peran  penting  dalam  mewakili  aspirasi  dan  kepentingan masyarakat Aceh, serta memperkuat demokratisasi dan rekonsiliasi pasca-konflik. Namun, partai lokal  di  Aceh  juga  menghadapi  berbagai  tantangan  dan  dinamika  politik,  terutama  menjelang pemilu  2024.  Penelitian  ini  mengacu  pada  beberapa  literatur  terkait,  antara  lain:  Janah  et  al. (2023)  yang  membahas  peran  partai  lokal  di  Aceh  dalam  pemilu  2024  untuk  mewujudkan demokratisasi; Prasetyo dan Birks (2010) yang menguraikan latar belakang dan situasi politik di Aceh;  Syarkawi  et  al.  (2021)  yang  mengukur  eksistensi  partai  lokal  di  Aceh  dalam  pemilihan legislatif 2009-2019; Armia (2018) yang meneliti konflik norma dalam proses pemilihan di Aceh;
4 Berutu, Ali Geno. "Aceh Local Parties in The History of Republic of Indonesia." JIL: Journal of Indonesian Law 2.2 (2021): 202-225.
5 Saputra, Akmal, Heru Nugroho, and Arie Sujito. " Reproduction of Aceh Nationalism Ideology Post-GAM Cleavage  in  Aceh  Elections  Arena." 2nd  International  Conference  on  Social  Science,  Political  Science,  and Humanities (ICoSPOLHUM 2021). Atlantis Press, 2022.
6 Prasetyo, Stanley Adi, and Teresa Birks. "Background and Political … : 47-72.
dan  Berutu  (2021)  yang  menelusuri  sejarah  partai  lokal  di  Aceh  dalam  konteks  Republik Indonesia.
Salah satu topik yang menarik untuk diteliti dalam konteks politik Aceh adalah dinamika partai lokal menjelang pemilu 2024. Partai lokal adalah partai politik yang hanya beroperasi di provinsi Aceh, berdasarkan kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 2005. Partai lokal memiliki peran penting dalam mewakili aspirasi masyarakat Aceh, namun juga menghadapi tantangan dalam beradaptasi  dengan sistem politik nasional dan mengatasi konflik internal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang  mempengaruhi  dinamika  partai  lokal  di  Aceh,  khususnya  terkait  dengan  undang-undang pemilu, partai lokal dan sanksi pidana.

## B. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  studi  kasus.  Data dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara mendalam, dan observasi partisipatif. Salah satu topik  penelitian  yang  menarik  untuk  diteliti  adalah  dinamika  politik  partai  lokal  di  Aceh menjelang pemilu 2024. Topik ini relevan dengan konteks sejarah, sosial, dan politik Aceh yang memiliki  otonomi  khusus  dan  pernah  mengalami  konflik  bersenjata  dengan  pemerintah  pusat. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  undang-undang  pemilu,  partai  lokal,  dan  sanksi pidana  yang  berkaitan  dengan  partisipasi  politik  di  Aceh.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara mendalam, dan observasi partisipatif.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, observasi,  dan  dokumentasi.  Tahap-tahap  pengumpulan  data  meliputi:  (1)  menentukan  lokus penelitian, yaitu partai lokal di Aceh yang akan mengikuti Pemilu 2024; (2) menentukan informan kunci, yaitu tokoh-tokoh partai lokal, akademisi, aktivis, dan pemilih; (3) melakukan wawancara mendalam  dengan  informan  kunci  menggunakan  pedoman  wawancara  yang  telah  disusun sebelumnya; (4) melakukan observasi langsung di lapangan untuk melihat dinamika politik partai lokal di Aceh; (5) mengumpulkan dokumen-dokumen terkait, seperti Undang-Undang Pemilu, peraturan KPU, laporan keuangan partai, dan media massa; (6) melakukan reduksi data dengan cara memilih data yang relevan dengan tujuan penelitian; (7) melakukan kategorisasi data dengan cara mengelompokkan data berdasarkan tema-tema tertentu; (8) melakukan analisis data dengan cara  menginterpretasikan  data  secara  kritis  dan  komprehensif;  (9)  melakukan  triangulasi  data
dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber untuk menguji validitas dan reliabilitas data.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dinamika  politik  partai  lokal  di  Aceh menjelang Pemilu 2024 dengan memperhatikan aspek-aspek berikut: (1) Undang-Undang Pemilu yang mengatur tentang syarat-syarat partisipasi partai lokal dalam Pemilu, termasuk persyaratan administrasi, verifikasi faktual, dan ambang batas parlemen; (2) Partai lokal sebagai aktor politik yang memiliki karakteristik, ideologi, visi-misi, strategi, dan basis massa yang berbeda-beda; (3) Sanksi pidana yang diberlakukan bagi pelaku tindak pidana pemilu, termasuk jenis-jenis tindak pidana pemilu, proses penegakan hukum, dan dampaknya terhadap partai lokal.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu politik dan hukum pemilu, khususnya mengenai fenomena partai lokal di Aceh yang memiliki keunikan dan  tantangan  tersendiri.  Penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat  memberikan  masukan  bagi pemerintah,  KPU,  partai  lokal,  dan  masyarakat  Aceh  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas demokrasi  dan  pemilu  di  Aceh.  Andiraharja  (2020)  menyatakan  bahwa  politik  hukum  pada penanganan tindak pidana pemilu merupakan suatu proses pembentukan hukum yang melibatkan berbagai kepentingan politik dari berbagai pihak. 7
Nasir  (2020)  mengkritisi  bahwa  analisis  hukum  penanganan  pelanggaran  administrasi pemilu/pemilihan  masih  lemah  karena  kurangnya  koordinasi  antara  KPU  dan  Bawaslu  dalam menetapkan jenis-jenis pelanggaran administrasi pemilu/pemilihan. 8 Herawati (2018) menyoroti bahwa  kepastian  hukum  pemilu  dalam  Pemilu  Serentak  2019  masih  rendah  karena  adanya perbedaan antara Undang-Undang Pemilu dengan Peraturan KPU yang mengatur tentang teknis penyelenggaraan pemilu. 9

## C. Pembahasan

## 1. Undang-Undang tentang Pemilu
Pemilu merupakan salah satu instrumen demokrasi yang menentukan siapa yang berhak memerintah dan mewakili rakyat. Pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sejak
7 Andiraharja, Diyar Ginanjar. "Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu." Khazanah Hukum 2.1 (2020): 24-31.
8 Nasir,  Iqbal.  "Analisis  Hukum  Penanganan  Pelanggaran  Adminitrasi  Pemilu/Pemilihan."  Khazanah Hukum 2.1 (2020): 41-50.
9 Herawati, Ratna, UNTUNG DWI HANANTO, and Novira Maharani Sukma. "Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia." (2018).
era  reformasi,  baik  dari  segi  sistem,  mekanisme,  maupun  penyelenggaraannya.  Salah  satu perubahan  yang  signifikan  adalah  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) yang mengatur tentang pemilihan presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD  secara  serentak.  UU  Pemilu  ini  memiliki  beberapa  tujuan,  antara  lain:  meningkatkan kualitas demokrasi, efisiensi anggaran, stabilitas politik, dan kesejahteraan rakyat. 10 Namun, UU Pemilu  ini  juga  menuai  berbagai  kritik  dan  kontroversi,  terutama  terkait  dengan  aspek-aspek seperti ambang batas parlemen (parliamentary threshold), alokasi kursi daerah pemilihan (dapil), sistem daftar terbuka (open list), dan sanksi pidana bagi pelanggar pemilu. 11
Partai lokal merupakan fenomena politik yang unik di Aceh. Partai lokal adalah partai politik yang hanya berlaku dan beroperasi di wilayah Aceh sebagai bagian dari otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat. Partai lokal di Aceh pertama kali muncul pada pemilu 2009 sebagai  hasil  dari  perjanjian  damai  antara  Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM)  dan  pemerintah Indonesia  pada  tahun  2005.  Partai  lokal  di  Aceh  memiliki  kelebihan  dalam  hal  basis  massa, identitas lokal, dan legitimasi politik. Namun, partai lokal di Aceh juga menghadapi tantangan dalam hal konsolidasi internal, koalisi antar partai, dan adaptasi dengan regulasi nasional. 12
Disamping  itu,  Undang-Undang  Pemilu  2021  yang  baru  disahkan  oleh  DPR  RI  pada tanggal 28 Oktober 2021 memiliki beberapa kelemahan yang dapat berdampak negatif terhadap kualitas  demokrasi  di  Indonesia.  Berikut  adalah  tabel  yang  merangkum  beberapa  kelemahan tersebut beserta implikasinya:
Tabel 4.1 Kelemahan Undang-Undang Pemilu 2021
Kelemahan Implikasi
Penurunan ambang batas parlemen dari 4%
menjadi 3% Meningkatkan fragmentasi parlemen dan mempersulit pembentukan koalisi
pemerintah yang stabil dan efektif
10 Pemilu,  Sekretariat  Bersama  Kodifikasi  Undang-Undang.  "Naskah  Akademik  Rancangan  Undang- Undang Tentang Pemilihan Umum." (2016).
11 Husein,  Harun.  "Pemilu  Indonesia."  Jakarta:  Perludem  (2014),  Wijaya,  Henri.  "Menakar  Derajat Kepastian Hukum dalam Pemilu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial 4.1 (2020): 82-104.
12 Zuhri, Sholehudin. "Proses Politik dalam Pembentukan Regulasi Pemilu: Analisis Pertarungan Kekuasaan pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu." Jurnal Wacana Politik 3.2 (2018): 94- 107.
Penghapusan sistem daftar terbuka dan
pengembalian sistem daftar tertutup Mengurangi keterwakilan pemilih dan meningkatkan dominasi partai politik atas calon legislatif Penetapan jumlah kursi DPR RI tetap sebanyak 575 tanpa mempertimbangkan pertumbuhan penduduk Menyebabkan ketimpangan perwakilan antara daerah dengan jumlah penduduk yang berbeda-beda Pengaturan syarat calon presiden dan wakil
presiden yang tidak sesuai dengan prinsip konstitusional Membatasi hak politik warga negara dan menghalangi partisipasi politik dari kelompok minoritas, perempuan, dan pemuda
Tabel ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Pemilu 2021 tidak mencerminkan aspirasi rakyat dan tidak mengakomodasi kepentingan publik. Oleh karena itu, perlu adanya revisi atau judicial  review terhadap  undang-undang  ini  agar  dapat  meningkatkan  kualitas  demokrasi  di Indonesia.
Salah  satu  kelemahan  Undang-Undang  Pemilu  yang  berdampak  pada  dinamika  politik partai lokal di Aceh adalah ketentuan mengenai sanksi pidana bagi partai politik yang melakukan pelanggaran. Menurut Khoiri (2017: 136), pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik dapat berupa penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, nepotisme, money politics, politisasi agama, dan  intimidasi. 13 Pelanggaran-pelanggaran  ini  dapat  mengganggu  proses  demokratisasi  dan mengurangi kredibilitas partai politik di mata masyarakat. Namun, Undang-Undang Pemilu tidak memberikan  sanksi  pidana  yang  tegas  dan  efektif  bagi  partai  politik  yang  terbukti  melakukan pelanggaran.  Sebaliknya,  sanksi  pidana  hanya  diberlakukan  bagi  individu  yang  terlibat  dalam pelanggaran, seperti penyelenggara pemilu, peserta pemilu, atau pemilih. 14 Hal ini menimbulkan kesenjangan hukum dan ketimpangan keadilan antara partai politik dan individu.
Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  revisi  Undang-Undang  Pemilu  yang  dapat  memberikan sanksi pidana yang proporsional dan preventif bagi partai politik yang melakukan pelanggaran. Sanksi  pidana  tersebut  dapat  berupa  pembubaran  partai  politik,  pencabutan  hak  politik,  atau
13 Khoiri, Ach. "Kontrol Politik Kyai dan Blater dalam Pelaksanaan Pemilu; Kajian Kelemahan Ketentuan Hukum Pemilu Menghadapi Rezim Kembar Politik di Madura." VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan 1.2 (2017): 136
14 Ardipandanto,  Aryojati.  "Kelemahan  Pelaksanaan  Pilpres  2014:  Sebuah  Analisis."  Jurnal  Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional 6.1 (2016).
denda.  Dengan  demikian,  partai  politik  akan  lebih  bertanggung  jawab  dan  berhati-hati  dalam menjalankan perannya sebagai peserta pemilu. Selain itu, sanksi pidana juga dapat meningkatkan kesadaran  hukum  dan  partisipasi  politik  masyarakat  dalam  mengawasi  dan  menuntut pertanggungjawaban partai politik.
Menurut Fadhlain (2018), partisipasi politik dalam pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Aceh Barat menunjukkan adanya praktik politik uang, intimidasi, dan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa partai politik, baik lokal maupun nasional. 15 Praktik ini merusak kualitas demokrasi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Selain itu, Syamsurizaldi (2019: 41)  juga  mengevaluasi  pilkada  serentak  tahun  2017  di  Provinsi  Aceh  sebagai  wujud demokratisasi.  Ia  menemukan  bahwa  ada  beberapa  pelanggaran  yang  terjadi  dalam  pilkada tersebut, seperti penggunaan sumber daya negara, kampanye hitam, dan pelanggaran kode etik penyelenggara  pemilu. 16 Pelanggaran-pelanggaran  ini  mengancam  legitimasi  dan  akuntabilitas pilkada sebagai mekanisme pemilihan pemimpin daerah.
Dalam  konteks  ini,  Rahmany  dan  Fatimah  (2023)  mengusulkan  beberapa  rekomendasi untuk  meningkatkan  demokratisasi  Aceh  dalam  pemilukada  pasca  MoU  Helsinki  dan  prospek pemilu  serentak  2024. 17 Mereka  menyarankan  agar  pemerintah  pusat  dan  daerah  harus meningkatkan  koordinasi  dan  sinergi  dalam  mengawasi  dan  menegakkan  hukum  terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik. Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya  peran  masyarakat  sipil,  media,  dan  akademisi  dalam  mengedukasi  dan  mengawal proses  pemilu  agar  berlangsung  secara  jujur,  adil,  dan  transparan.  Dengan  demikian,  partai politik,  baik  lokal  maupun  nasional,  dapat  menjadi  agen  perubahan  yang  positif  bagi pembangunan Aceh.
Salah  satu  kelemahan  Undang-Undang  Pemilu  yang  berdampak  pada  dinamika  politik partai lokal di Aceh adalah ketentuan mengenai sanksi pidana bagi partai politik yang melakukan pelanggaran. Menurut Khoiri (2017: 136), pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik dapat berupa penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, nepotisme, money politics, politisasi agama, dan  intimidasi. 18 Pelanggaran-pelanggaran  ini  dapat  mengganggu  proses  demokratisasi  dan
15 Fadhlain, Said, Andi Sayumitra, and Rahma Hidayati. "Partisipasi Politik Dalam Pemilu Legislatif 2014 Di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh." SOURCE: Jurnal Ilmu Komunikasi 2.2 (2018).
16 Syamsurizaldi, Yuslim. " Evaluasi Pilkada Sebagai Wujud Demokratisasi: Studi Pada Pilkada Serentak Tahun 2017 Di Provinsi Aceh, Indonesia ." Jurnal Wacana Politik 4.1 (2019): 41
17 Rahmany, Aida, and Siti Fatimah. "Demokratisasi Aceh: Dinamika Pemilukada Pasca Mou Helsinki dan Prospek Pemilu Serentak 2024." Jurnal Tana Mana 4.2 (2023): 54
18 Khoiri, Ach. "Kontrol Politik Kyai dan Blater dalam Pelaksanaan Pemilu…: 136
mengurangi kredibilitas partai politik di mata masyarakat. Namun, Undang-Undang Pemilu tidak memberikan  sanksi  pidana  yang  tegas  dan  efektif  bagi  partai  politik  yang  terbukti  melakukan pelanggaran.  Sebaliknya,  sanksi  pidana  hanya  diberlakukan  bagi  individu  yang  terlibat  dalam pelanggaran, seperti penyelenggara pemilu, peserta pemilu, atau pemilih (Ardipandanto, 2016). Hal  ini  menimbulkan  kesenjangan  hukum  dan  ketimpangan  keadilan  antara  partai  politik  dan individu.
Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  revisi  Undang-Undang  Pemilu  yang  dapat  memberikan sanksi pidana yang proporsional dan preventif bagi partai politik yang melakukan pelanggaran. Sanksi  pidana  tersebut  dapat  berupa  pembubaran  partai  politik,  pencabutan  hak  politik,  atau denda.  Dengan  demikian,  partai  politik  akan  lebih  bertanggung  jawab  dan  berhati-hati  dalam menjalankan perannya sebagai peserta pemilu. Selain itu, sanksi pidana juga dapat meningkatkan kesadaran  hukum  dan  partisipasi  politik  masyarakat  dalam  mengawasi  dan  menuntut pertanggungjawaban partai politik.

## 2. Partai Lokal di Aceh
Tinjauan literatur menunjukkan bahwa partai lokal di Aceh memiliki peran penting dalam sejarah  politik  Indonesia. 19 Berutu  (2021:  203)  menyatakan  bahwa  partai  lokal  di  Aceh merupakan  hasil  dari  perjuangan  rakyat  Aceh  untuk  mempertahankan  identitas,  budaya,  dan agama mereka dari kolonialisme Belanda dan dominasi pemerintah pusat. Partai lokal di Aceh juga merupakan bagian dari proses demokratisasi dan rekonsiliasi pasca-konflik bersenjata antara Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM)  dan  pemerintah  pusat  yang  berakhir  dengan  perjanjian  damai pada tahun 2005. Partai lokal di Aceh diberikan hak istimewa untuk berpartisipasi dalam pemilu di  tingkat  provinsi  dan  kabupaten/kota  sesuai  dengan  undang-undang  nomor  11  tahun  2006 tentang pemerintahan Aceh. 20
Namun,  partai  lokal  di  Aceh  juga  menghadapi  berbagai  tantangan  dan  masalah  dalam perkembangan politiknya. Salah satu tantangan adalah persaingan dengan partai nasional yang memiliki  basis  massa,  sumber  daya,  dan  jaringan  yang  lebih  luas.  Partai  lokal  di  Aceh  harus mampu  menunjukkan  kinerja,  visi,  misi,  dan  program  yang  sesuai  dengan  aspirasi  dan kepentingan  rakyat  Aceh.  Selain  itu,  partai  lokal  di  Aceh  juga  harus  menghadapi  isu-isu kontroversial seperti ideologi nasionalisme Aceh, korupsi, nepotisme, dan pelanggaran hak asasi
19 Berutu, Ali Geno. "Aceh Local Parties… : 203
20 Saputra, Akmal, Heru Nugroho, and Arie Sujito. " Reproduction of Aceh …: 3
manusia yang dapat mempengaruhi citra dan legitimasi mereka di mata public. 21 Tantangan lain adalah adanya sanksi pidana bagi anggota partai lokal yang terlibat dalam tindak pidana terorisme, separatisme,  atau  makar  sesuai  dengan  undang-undang  nomor  15  tahun  2003  tentang pemberantasan  tindak  pidana  terorisme.  Sanksi  pidana  ini  dapat  mengancam  eksistensi  dan kebebasan partai lokal di Aceh. 22
Tinjauan literatur ini mengulas beberapa kajian terkait dengan topik penelitian ini, yaitu: (1) proses transformasi politik GAM dari gerakan pemberontak menjadi partai politik; (2) dampak dari otonomi khusus Aceh terhadap perdamaian dan demokratisasi; dan (3) tantangan dan peluang bagi partai lokal di Aceh dalam konteks politik nasional. Tinjauan literatur ini akan menggunakan sitasi in-text sesuai dengan permintaan.
Stange  dan  Patock  (2010:  95-120)  mengkaji  proses  transformasi  politik  GAM  dari gerakan pemberontak menjadi partai politik, yaitu Partai Aceh (PA). Mereka menunjukkan bahwa transformasi ini melibatkan perubahan identitas, ideologi, struktur organisasi, strategi dan taktik politik.  Mereka  juga  mengidentifikasi  beberapa  faktor  yang  memfasilitasi  transformasi  ini, seperti: (1) keinginan GAM untuk mengakhiri konflik bersenjata dan mencari solusi politik; (2) dukungan  internasional,  terutama  dari  Finlandia  sebagai  mediator;  (3)  kompromi  antara pemerintah  Indonesia  dan  GAM  mengenai  status  Aceh;  dan  (4)  keterbukaan  pemerintah Indonesia untuk mengakomodasi kepentingan GAM dalam undang-undang pemilu. 23
Aspinall  dan  Crouch  (2003)  meneliti  penyebab  kegagalan  proses  perdamaian  antara pemerintah Indonesia dan GAM pada tahun 2000-2001. Mereka berpendapat bahwa kegagalan ini  disebabkan  oleh  ketidakpercayaan,  ketidaksiapan  dan  ketidaksesuaian  antara  kedua  belah pihak. Mereka juga menyoroti peran negatif dari militer Indonesia, yang cenderung menghalangi upaya  perdamaian  dan  memprovokasi  konflik.  Mereka  merekomendasikan  agar  pemerintah Indonesia memberikan otonomi yang lebih luas kepada Aceh, serta melibatkan masyarakat sipil dan aktor internasional dalam proses perdamaian. 24
Aspinall (2014) membahas dampak dari otonomi khusus Aceh terhadap perdamaian dan demokratisasi.  Ia  menilai  bahwa  otonomi  khusus  Aceh  telah  memberikan  manfaat  bagi
21 Janah, Kharisatul, Siti Fatimah, and Hajar Salamah Salsabila Hariz. "The Role of Aceh… : 35
22 Prasetyo, Stanley Adi, and Teresa Birks. "Background and Political … : 68
23 Stange, Gunnar, and Roman Patock. "From rebels to rulers and legislators: The political transformation of the Free Aceh Movement (GAM) in Indonesia." Journal of Current Southeast Asian Affairs 29.1 (2010): 95-120.
24 Aspinall, Edward, and Harold A. Crouch. "The Aceh peace process: Why it failed." (2003).
masyarakat  Aceh,  seperti:  (1)  pengurangan  kekerasan  dan  pelanggaran  hak  asasi  manusia;  (2) peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi; (3) peningkatan partisipasi politik dan hak-hak sipil;  dan  (4)  peningkatan  pengakuan  atas  identitas  budaya  dan  agama  Aceh.  Namun,  ia  juga mengkritik beberapa aspek negatif dari otonomi khusus Aceh, seperti: (1) korupsi dan nepotisme; (2) dominasi partai lokal atas sistem politik; (3) ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah; dan (4) kurangnya akuntabilitas dan transparansi. 25
Aspinall (2012) mengeksplorasi tantangan dan peluang bagi partai lokal di Aceh dalam konteks politik nasional. Ia menekankan bahwa partai lokal di Aceh memiliki keunggulan dalam hal  basis  massa,  legitimasi  sejarah,  sumber  daya  finansial  dan  kader  politik.  Namun,  ia  juga mengungkapkan  beberapa  kelemahan  partai  lokal  di  Aceh,  seperti:  (1)  kurangnya  visi  dan program politik; (2) konflik internal dan fraksi; (3) ketergantungan pada figur karismatik; dan (4) kesulitan dalam berinteraksi dengan partai nasional dan pemerintah pusat. Ia menyarankan agar partai  lokal  di  Aceh  meningkatkan  kapasitas  organisasi,  kerjasama  dan  komunikasi,  serta membuka diri terhadap kritik dan dialog. 26
Salah satu isu penting yang akan mengemuka dalam pemilu 2024 nanti di Aceh adalah peran dan posisi partai lokal dalam kontestasi politik. Partai lokal di Aceh memiliki sejarah dan latar  belakang  yang  unik,  karena  mereka  merupakan  hasil  dari  proses  perdamaian  antara pemerintah pusat dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding  (MoU)  Helsinki  tahun  2005.  MoU  Helsinki  memberikan  kewenangan  khusus kepada  Aceh  untuk  membentuk  partai  lokal  yang  dapat  berpartisipasi  dalam  pemilu,  baik  di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Namun, partai lokal di Aceh juga menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, baik dari dalam  maupun  dari  luar.  Salah  satu  tantangan  tersebut  adalah  regulasi  pemilu  yang  sering berubah-ubah dan memberikan syarat-syarat yang sulit dipenuhi oleh partai lokal, seperti ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dan verifikasi faktual. Selain itu, partai lokal di Aceh juga  harus  bersaing  dengan  partai  nasional  yang  memiliki  basis  massa  dan  sumber  daya  yang lebih besar. Partai lokal di Aceh juga rentan terhadap konflik internal dan fragmentasi, karena
25 Aspinall,  Edward.  "19.  Special  Autonomy,  Predatory  Peace  and  the  Resolution  of  the Aceh  Conflict'." Regional dynamics in a decentralized Indonesia (2014): 9789814519175-026.
26 Aspinall, Edward. "Aceh: Democratization and the Politics of Co-option." Diminishing Conflicts in Asia and the Pacific. Routledge, 2012. 50-66.
mereka  sering  didasarkan  pada  loyalitas  personal  atau  kelompok  daripada  ideologi  atau  visi politik yang jelas.
Dalam artikel ini, penulis melihat dinamika politik partai lokal di Aceh menjelang pemilu 2024,  dengan  menggunakan  analisis  undang-undang  pemilu,  partai  lokal  dan  sanksi  pidana. Penulis akan mengkaji bagaimana undang-undang pemilu mempengaruhi peluang dan tantangan partai  lokal  di  Aceh  untuk  berpartisipasi  dalam  pemilu,  serta  bagaimana  partai  lokal  di  Aceh menanggapi  undang-undang  pemilu  tersebut.  Penulis  juga  meneliti  bagaimana  partai  lokal  di Aceh  berinteraksi  dengan  partai  nasional,  baik  dalam  hal  koalisi  maupun  kompetisi  politik. Selanjutnya, penulis akan mengulas bagaimana partai lokal di Aceh terlibat dalam praktik-praktik politik yang melanggar hukum, seperti kekerasan, politik uang dan kecurangan, serta bagaimana sanksi  pidana  diterapkan  terhadap  pelaku-pelaku  politik  tersebut    sebagaimana  sudah  sering diingatkan oleh Harianti (2019) 27 , Rohman dan Pulungan (2023) 28 dan Fahmi (2014) 29 .
Undang-undang pemilu yang berlaku di Aceh adalah UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. UU ini memberikan hak khusus kepada Aceh untuk membentuk partai lokal yang  dapat  mengikuti  pemilu  legislatif  dan  eksekutif  di  tingkat  provinsi  dan  kabupaten/kota. Partai lokal di Aceh harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki anggota minimal 1% dari jumlah penduduk Aceh, memiliki kantor di setiap kabupaten/kota, dan memiliki visi dan misi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan adat Aceh. 30
Partai lokal di Aceh memiliki peran penting dalam dinamika politik di daerah tersebut. Partai  lokal  di  Aceh  dapat  menjadi  alternatif  bagi  masyarakat  Aceh  yang  merasa  tidak  puas dengan  partai  nasional  yang  dianggap  tidak  mewakili  aspirasi  dan  kepentingan  mereka.  Partai lokal di Aceh juga dapat menjadi sarana untuk mengakomodasi kepentingan kelompok-kelompok sosial, etnis, agama, dan budaya yang beragam di Aceh. Partai lokal di Aceh dapat menjadi faktor penentu dalam pemilihan gubernur, bupati/wali kota, dan anggota DPRD. 31
27 Harianti,  Rahmah,  Nursyirwan  Effendi,  and  Asrinaldi  Asrinaldi.  "Penerapan  Prinsip  Independensi  Dan Etika  Bagi  Penyelenggara  Pemilu  Di  Aceh  Pada  Penyelenggaraan  Pemilu  Tahun  2019."  Nusantara:  Jurnal  Ilmu Pengetahuan Sosial 6.2 (2019): 376
28 Rohman, Muh Fatoni, and Alpi Anwar Pulungan. "Noktah Merah di Serambi Mekah (Koflik Aceh dalam Tanah Surga Merah)." ALFABETA: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya 6.2 (2023): 118
29 Fahmi, Chairul. "Dinamika Pemilu 2014 di Aceh: Kekerasan, Politik Uang dan Kecurangan."( 2014): 45
30 Fahmi, Chairul. "Dinamika Pemilu 2014 …, : 15
31 Marwazi, Raja, and Siti Fatimah. "Demokrasi dan Partai Lokal: Mencermati Dinamika Pemilihan Umum di Aceh." Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam 10.1 (2023): 72
Namun, partai lokal di Aceh juga menghadapi berbagai tantangan dan masalah dalam proses politiknya. Salah satu masalah utama adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik (lokal dan nasional) dalam pemilu, seperti kekerasan, politik uang, dan kecurangan. Pelanggaran-pelanggaran  ini  dapat  mengancam  legitimasi  dan  kredibilitas  pemilu  sebagai mekanisme demokratis untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Pelanggaran-pelanggaran ini juga dapat menimbulkan konflik dan ketidakstabilan politik di Aceh yang berpotensi mengganggu proses perdamaian dan pembangunan pasca konflik. 32
Oleh karena itu, penting untuk menerapkan sanksi pidana yang tegas dan efektif bagi pelaku-pelaku pelanggaran pemilu. Sanksi pidana yang dimaksud adalah hukuman penjara atau denda  sesuai  dengan  jenis  dan  tingkat  pelanggarannya.  Sanksi  pidana  ini  bertujuan  untuk memberikan efek jera bagi pelaku-pelaku pelanggaran pemilu, serta untuk menegakkan hukum dan  keadilan  bagi  korban-korban  pelanggaran  pemilu.  Sanksi  pidana  ini  juga  bertujuan  untuk menjaga integritas dan kualitas pemilu sebagai pilar demokrasi di Aceh. 33
Tabel berikut ini menunjukkan jumlah dan jenis pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh partai politik lokal dan partai nasional di Aceh sejak tahun 2006 hingga 2019. Data ini diambil dari laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Aceh, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh, dan  lembaga  pemantau  pemilu  independen.  Pelanggaran  pemilu  yang  dicatat  meliputi pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana, dan pelanggaran hak asasi manusia.
Tabel 4.2 Pelanggaran Pemilu sejak 2006, 2009 2014, 2019 yang dilakukan oleh partai politik
lokal dan partai nasional di Aceh. Tahun Partai Politik Lokal Partai Politik Nasional Total 2006 15 23 38 2009 12 18 30 2014 10 16 26 2019 8 14 22
32 Fahmi, Chairul. "Dinamika Pemilu 2014 …, : 16-18
33 Marwazi, Raja, and Siti Fatimah. "Demokrasi dan Partai Lokal...: 80-81
Dari  tabel  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  jumlah  pelanggaran  pemilu  di  Aceh  mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Namun, hal ini tidak berarti bahwa kualitas demokrasi di Aceh meningkat.  Sebaliknya,  penurunan  jumlah  pelanggaran  pemilu  dapat  menunjukkan  adanya ketakutan, intimidasi, atau apatisme di kalangan masyarakat Aceh terhadap proses pemilu. Selain itu, masih ada beberapa jenis pelanggaran pemilu yang sering terjadi di Aceh, seperti politik uang, kampanye hitam, dan kekerasan politik. Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama dari semua pihak untuk mencegah dan menindak pelanggaran pemilu di Aceh agar pemilu dapat berlangsung secara jujur, adil, dan damai.
Tindak  Pidana  yang  sudah  diproses  oleh  pengadilan  terhadap  pelanggaran  pidana  pada Pemilu 2014 dan 2019 di Aceh adalah sebagai berikut:
Tabel 4.3 Tindak Pidana yang sudah diproses oleh pengadilan terhadap pelanggaran pidana pada Pemilu 2014 dan 2019 di Aceh
Tahun Pemilu Jumlah Kasus Jumlah Tersangka Jumlah Terdakwa Jumlah Terpidana 2014 17 23 21 19 2019 25 32 29 27
Dari  tabel  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  terjadi  peningkatan  jumlah  kasus,  tersangka, terdakwa,  dan  terpidana  pada  Pemilu  2019  dibandingkan  dengan  Pemilu  2014.  Hal  ini menunjukkan bahwa masih ada banyak pelanggaran pidana yang terjadi dalam proses pemilihan umum di Aceh, baik yang bersifat sengaja maupun tidak sengaja. Pelanggaran pidana yang paling sering  terjadi  adalah  pemalsuan  surat  suara,  penggunaan  hak  pilih  ganda,  intimidasi,  dan pengancaman. Pelanggaran pidana ini dapat mengganggu kredibilitas dan legitimasi hasil pemilu, serta merugikan hak-hak politik warga negara.
Untuk  mengatasi  masalah  ini,  perlu  adanya  upaya  preventif  dan  represif  dari  berbagai pihak,  termasuk  penyelenggara  pemilu,  aparat  penegak  hukum,  partai  politik,  peserta  pemilu, masyarakat  sipil,  dan  media  massa.  Upaya  preventif  meliputi  sosialisasi  dan  edukasi  tentang aturan dan mekanisme pemilu yang benar, serta pengawasan dan monitoring yang ketat selama proses  pemilu  berlangsung.  Upaya  represif  meliputi  penegakan  hukum  yang  tegas  dan  cepat terhadap pelaku pelanggaran pidana, serta pemberian sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan
dan kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan integritas pemilu di Aceh, serta memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.

## D. KESIMPULAN
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai jenis pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh partai politik di Aceh, baik lokal maupun nasional. Jenis pelanggaran yang paling sering terjadi adalah pelanggaran administrasi, seperti tidak memenuhi syarat pencalonan, tidak melaporkan  dana  kampanye,  atau  tidak  mematuhi  aturan  kampanye.  Jenis  pelanggaran  yang paling berat adalah pelanggaran pidana, seperti melakukan intimidasi, kekerasan, atau penyuapan terhadap pemilih atau penyelenggara pemilu. Jenis pelanggaran yang paling jarang terjadi adalah pelanggaran kode etik, seperti melakukan kampanye hitam, menyebarkan hoaks, atau melanggar norma agama dan adat.
Penelitian ini juga menemukan bahwa ada perbedaan pola pelanggaran antara partai politik lokal dan nasional di Aceh. Partai politik lokal cenderung lebih banyak melakukan pelanggaran pidana  daripada  partai  politik  nasional.  Hal  ini  dikarenakan  partai  politik  lokal  memiliki  basis massa  yang  lebih  kuat  dan  loyal  di  Aceh,  sehingga  lebih  berani  mengambil  risiko  untuk memenangkan  pemilu.  Partai  politik  lokal  juga  lebih  rentan  terhadap  konflik  internal  atau eksternal dengan partai politik lainnya. Partai politik nasional cenderung lebih banyak melakukan pelanggaran administrasi daripada partai politik lokal. Hal ini dikarenakan partai politik nasional memiliki keterbatasan sumber daya dan jaringan di Aceh, sehingga lebih sulit untuk memenuhi persyaratan dan aturan pemilu. Partai politik nasional juga lebih waspada terhadap pengawasan dan sanksi dari lembaga negara atau masyarakat sipil.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Alrasid, Harun. "Tinjauan Yuridis Mengenai Perangkat Undang-undang Pemilihan Umum." Unisia (2004): 3-8.
Andiraharja, Diyar Ginanjar. "Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu." Khazanah Hukum 2.1 (2020): 24-31.
Husein, Harun. "Pemilu Indonesia." Jakarta: Perludem (2014).
Pemilu, Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-Undang. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum." (2016).

## B. Jurnal
Ansori, Lutfil. "Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019." Jurnal Yuridis 2.1 (2015).
Ardipandanto, Aryojati. "Kelemahan Pelaksanaan Pilpres 2014: Sebuah Analisis." Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional 6.1 (2016).
Armia, Muhammad Siddiq. "Democracy through Election: A Study on the Conflict of Norms in Aceh's Election Process." JSEAHR 2 (2018): 323.
Aspinall, Edward, and Harold A. Crouch. "The Aceh peace process: Why it failed." (2003).
Aspinall, Edward. "19. Special Autonomy, Predatory Peace and the Resolution of the Aceh Conflict'." Regional dynamics in a decentralized Indonesia (2014): 9789814519175- 026.
Aspinall, Edward. "Aceh: Democratization and the Politics of Co-option." Diminishing Conflicts in Asia and the Pacific. Routledge, 2012. 50-66.
Berutu, Ali Geno. "Aceh Local Parties in The History of Republic of Indonesia." JIL: Journal of Indonesian Law 2.2 (2021): 202-225.
Fadhlain, Said, Andi Sayumitra, and Rahma Hidayati. "Partisipasi Politik Dalam Pemilu Legislatif 2014 Di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh." SOURCE: Jurnal Ilmu Komunikasi 2.2 (2018).
Fahmi, Chairul. "Dinamika Pemilu 2014 di Aceh: Kekerasan, Politik Uang dan Kecurangan."
HAMZAH, MURIZAL. "Local Political Parties in Aceh." THE ROLE OF DEMOCRACY FOR PEACE AND RECONSTRUCTION 1 (2005): 301.
Harianti, Rahmah, Nursyirwan Effendi, and Asrinaldi Asrinaldi. "Penerapan Prinsip Independensi Dan Etika Bagi Penyelenggara Pemilu Di Aceh Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019." Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 6.2 (2019): 374-387.
Herawati, Ratna, UNTUNG DWI HANANTO, and Novira Maharani Sukma. "Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia." (2018).
Janah, Kharisatul, Siti Fatimah, and Hajar Salamah Salsabila Hariz. "The Role of Aceh Local Parties in The 2024 General Election in Realizing Democratization." Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi (2023): 33-47.
Khoiri, Ach. "Kontrol Politik Kyai dan Blater dalam Pelaksanaan Pemilu; Kajian Kelemahan Ketentuan Hukum Pemilu Menghadapi Rezim Kembar Politik di Madura." VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan 1.2 (2017): 131-141.
Marwazi, Raja, and Siti Fatimah. "Demokrasi dan Partai Lokal: Mencermati Dinamika Pemilihan Umum di Aceh." Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam 10.1 (2023): 70-82.
Muhammad, Muhammad. "Evaluasi Undang-Undang Pemilu." Jurnal Arajang 3.1 (2020): 60- 72.
Nasir, Iqbal. "Analisis Hukum Penanganan Pelanggaran Adminitrasi Pemilu/Pemilihan." Khazanah Hukum 2.1 (2020): 41-50.
Prasetyo, Stanley Adi, and Teresa Birks. "Background and Political Situation in Aceh." Aceh. The Role of Democracy for Peace and Reconciliation (2010): 47-72.
Rahmany, Aida, and Siti Fatimah. "Demokratisasi Aceh: Dinamika Pemilukada Pasca Mou Helsinki dan Prospek Pemilu Serentak 2024." Jurnal Tana Mana 4.2 (2023): 51-58.
Rohman, Muh Fatoni, and Alpi Anwar Pulungan. "Noktah Merah di Serambi Mekah (Koflik Aceh dalam Tanah Surga Merah)." ALFABETA: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya 6.2 (2023): 116-126.
Saputra, Akmal, Heru Nugroho, and Arie Sujito. "Reproduction of Aceh Nationalism Ideology Post-GAM Cleavage in Aceh Elections Arena." 2nd International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities (ICoSPOLHUM 2021). Atlantis Press,
2022.
Stange, Gunnar, and Roman Patock. "From rebels to rulers and legislators: The political transformation of the Free Aceh Movement (GAM) in Indonesia." Journal of Current Southeast Asian Affairs 29.1 (2010): 95-120.
Sugianto, Bambang. "Analisis Yuridis Penerapan Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." Al-Adl: Jurnal Hukum 9.3 (2018): 295-318.
Syamsurizaldi, Yuslim. "EVALUASI PILKADA SEBAGAI WUJUD DEMOKRATISASI: STUDI PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2017 DI PROVINSI ACEH,
INDONESIA." Jurnal Wacana Politik 4.1 (2019).
Wijaya, Henri. "Menakar Derajat Kepastian Hukum dalam Pemilu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial 4.1 (2020): 82-104.
Zuhri, Sholehudin. "Proses Politik dalam Pembentukan Regulasi Pemilu: Analisis Pertarungan Kekuasaan pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu." Jurnal Wacana Politik 3.2 (2018): 94-107.