## PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN DI SUNGAI (STUDI KASUS: DI KABUPATEN PESISIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT)

## Rivers Fisheries Resources Management
(Case Study in Pesisir Selatan District, West Sumatra Province)

## *Maulana Firdaus dan Hakim Miftakhul Huda
Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung Balitbang KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924r 2015 *e-mail: mr_firda@hotmail.com
Diterima 12 Agustus 2014 - Disetujui 25 Mei 2015

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pengelolaan sumberdaya ikan di sungai di Kabupaten Pesisir Selatan serta manfaatnya terhadap masyarakat sekitar. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tahun 2009. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini dan dikumpulkan dengan metode survei, responden dipilih secara  purposive sampling. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sumberdaya ikan di sungai di Kabupaten Pesisir Selatan dikelola oleh masyarakat dalam bentuk kawasan konservasi adat atau dikenal dengan istilah lubuk larangan. Sementara, Pembentukan lubuk larangan harus memiliki peraturan dari Nagari dan ada kelompok yang mengelolanya. Lubuk larangan di Kabupaten Pesisir Selatan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 523 Tahun 2007, tentang Penetapan Kawasan Konservasi Adat Perairan Air Tawar. Keberadaan lubuk larangan telah memberikan manfaat yaitu untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan peningkatan perekonomian masyarakat di sekitar lubuk larangandengan cara mendirikan warung yang menjual minuman dan makanan ringan bagi para pengunjung lubuk larangan .

## Kata Kunci: pengelolaan; sumberdaya ikan; sungai

## ABSTRACT
This study aims to assess the management of river fisheries resources in Pesisir Selatan District and its benefits to the community. The research was conducted in Kecamatan  Koto XI Tarusan , Pesisir Selatan District, West Sumatra, which was undertaken in 2009. Primary and secondary data used in this  study  and  were  collected  by  survey  method,  respondents  selected  by  purposive  sampling.  The data were analyzed descriptively. The results showed that the management of river fisheries resources in Pesisir Selatan District is managed by the community in the form of indigenous  conservation areas or known as Lubuk Larangan. Lubuk Larangan establishment concept is to conserve fishery resources and improve the welfare of society. The legality of the river fisheries resources management based on the Pesisir Selatan Decree No. 523/2007 concerning the Establishment of  Inland Waters Indigenous Protected Areas. With the management of fisheries resources through the Lubuk Larangan make people cant fishing in the river freely. Fishing activities can only be done at a given moment according to the agreement of rural communities. Lubuk Larangan now has develop into one of the tourist attractions in the Pesisir Selatan District and provide a positive impact to the community around the Lubuk Larangan area.
Keywords: management; fish resources; river

## PENDAHULUAN
Pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 (3), telah di amankan tentang pengelolaan sumberdaya alam untuk kepentingan. mensejahterakan rakyat. Sementara itu terkaitdengan pengelolaan sumberdaya ikan diatur lebih lanjut dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan 1 . Menurut Buck (2003), ikan termasuk dalam kelompok sumberdaya alam yang bergerak ( fugitive ) dan dapat diperbaharui ( renewable  resources ). Namun demikian pemanfaatan yang dilakukan secara berlebih dapat mengancam kelestariannya karena mengancam kemampuan daya pulih sumberdaya (regenerasi stok), yang mengakibatkan penurunan sumberdaya ikan menuju kepunahan (Koeshendrajana et.al., 2008).
Salah satu potensi pada sektor perikanan adalah potensi perikanan yang ada pada perairan umum daratan.Tipologi perairan umum daratan (PUD) yang ada di Indonesia meliputi danau, waduk, sungai, rawa dan genangan air lainnya. Berdasarkan luasannya, sungai memiliki potensi sumberdaya ikan yang sangat besar dibandingkan tipologi PUD lainnya, hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil identifikasi  yang  dilakukan  oleh  Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2004, sungai memiliki luasan terbesar yaitu seluas 12 juta Ha waduk memiliki kawasan 0,05 juta Ha dan danau 1,8 juta Ha. Pengelolaan sumberdaya ikan di sungai maupun tipologi lainnya di PUD dinilai sangat penting untuk dilakukan agar tetap menjaga kelestariannya.
Di berbagai daerah di Indonesia terdapat praktek pengelolaan sumberdaya ikan di sungai yang berbeda-beda. Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, pengelolaan sumberdaya ikan di sungai, lebak dan lebung dilakukan melalui sistem lelang yang diatur dalam Perda OKI No. 9/2008. Perda ini mengatur tentang pemanfaatan sumberdaya ikan melalui sistem lelang serta wilayah konservasi perikanan pada wilayah sungai (perairan) tersebut (Pramoda, 2010).
Kabupaten Bengkulu Selatan, pengelolaan sumberdaya ikan di Sungai Manna dilakukan
dengan cara melarang penggunaan alat tangkap yang destruktif terhadap lingkungan demi menjaga keberlanjutan sumberdayanya berdasarkan peraturan perikanan (Husnah, 2011). Perbedaan praktek pengelolaan sumberdaya ikan diberbagai daerah di Indonesia tidak terlepas dari perubahan pengelolaan sentralistik ke desentralisasi yang memberikan wewenang lebih luas kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri. Di era otonomi,  setiapdaerah memiliki hak penuh untuk mengelola sumberdaya yang ada diwilayahnya yang diperkuat dengan UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah 2 .
Berbeda dengan pengelolaan di kedua wilayah yang disebut di atas Provinsi Sumatera Barat yang didiami oleh mayoritas suku bangsa Minangkabau,memliki cara sendiri didalam mengelolaan sumberdaya ikan di sungai yakni dengan sistem lubuk larangan. Lubuk Larangan adalah sebuah bentuk kearifan lokal yang bertujuan untuk melestarikan wilayah sungai dan danau/waduk dalam batasan tertentu dengan aturan tertentu sesuai dengan kearifan lokal setempat (Pawarti et al. , 2012). Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki banyak aliran sungai. Menurut BPS (2013),  tedapat 19 sungai yang mengalir melewati wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Kondisi ini memosisikan kabupaten pesisir elatan memiliki potensi sumberdaya ikan yang besar dan harus memiliki system pengelolaan yang baik demi menjaga kelestariannya sehingga memberikan manfaat terhadap masyarakat.Berdasarkan latar belakang tersebut tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pengelolaan sumberdaya ikan dengan system lubuk larangan di sungai di Kabupaten Pesisir Selatan dan manfaatnya bagi masyarakat sekitar.

## METODOLOGI

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada tahun 2009 di Nagari (Desa) Barung-Barung Balantai, Kecamatan Koto XI Tarusandi Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Nagari ini memiliki kawasan konservasi sumber daya perikanan
1 UU No. 31/2004 dirubah dengan UU No. 45/2009 tentang Perubahan atas UU No. 31/2004 tentang Perikanan.
2 UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan revisi dari UU No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah
perairan yang dibentuk oleh masyarakat dan telah berkembang menjadi objek wisata.

## Jenis dan Sumber Data
Penelitian menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan informan kunci secara individual dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur.Informan yang dipilih terdiri dari pihak dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Pesisir Selatan, Perangkat Desa Nagari  Barung-Barung Balantai, Anggota Pokmaswas Lubuk Panjang dan pedagang disekitar lubuk larangan. Data sekunder diambil dari data yang berbentuk dokumen, laporan, dan  publikasi lainnya yang terkait dengan kebutuhan riset, seperti laporan tahunan dinas kelautan dan perikanan, data Badan Pusat Statistik, Kementerian Kelautan dan Perikanan, data hasil penelitian sebelumnya.

## Metode Pengumpulan Data
Informan ditentukan dengan menggunakan teknik purposive  sampling dengan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan data yang diinginkan yaitu terbatas pada para pemangku kepentingan yang terkait dengan penelitian. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam kepada informan kunci dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur. Informan kunci yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebanyak 13 orang, terdiri dari dua orang dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kediri, dua orang perangkat desa, dua orang tokoh masyarakat Nagari Barung-Barung Balantai, dua orang anggota pokmaswas dan 5 orang pedagang disekitar lubuk larangan. Mengacu pada Singarimbun (1989), jumlah informan kunci dalam penelitian studi kasus ini didasarkan pada syarat kecukupan informasi menurut justfikasi peneliti. Data sekunder diperoleh dari hasil laporan tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan terkait kondisi dan potensi perikanan hasil laporan penelitian yang tekait dengan kajian ini.

## Metode Analisis Data
Untuk mendapatkan pemahaman dan gambaran terkait bentuk pengelolaan sumberdaya ikan di sungai di Nagari (Desa)
Barung-Barung Balantai, Kecamatan Koto XI Tarusandi Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat data primer dan sekunder yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tiga proses yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Nazir, 2005). Terkait dengan bentuk pengelolaan sumberdaya ikan di sungai yang dibahas didasarkan atas aktor pengelola dan kepemilikan sumberdaya. Terkait dengan manfaat dari pengelolaan tersebut bagi masyarakat dibatasi pada manfaat langsung yang bersifat ekstraktif perikanan dan berdasarkan pengamatan (observasi) lapangan terhadap aktifitas ekonomi masyarakat di lokasi penelitian yang kemudian diinterpretasikan dalam sebuah narasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Potensi Sumberdaya Ikan di Sungai
Kabupaten Pesisir Selatan terletak pada koordinat 0o59’ LS – 2o28,6’ LS dan 100o19’ BT – 101o18’ BT, dengan luas daerah 5.749,89 km 2 , memanjang dari utara ke selatan dengan panjang pantai sekitar 234 km. Posisi geografis  Kabupaten  Pesisir  Selatan,  sebelah Utara berbatasan dengan Kotamadya Padang, sebelah Selatan dengan Provinsi Bengkulu, sebelah Timur dengan Kabupaten Solok dan Provinsi Jambi dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan wilayah kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 25 pulau.Kabupaten ini juga memiliki 19 sungai, yang terdiri dari 11 sungai besar dan 8 sungai kecil. Sungai yang terpanjang adalah Batang Silaut yang melewati Kecamatan Silaut. Berikut ini disajikannama sungai yang ada di Pesisir Selatan (Tabel 1).
Beberapa kecamatan seperti Kecamatan IV Jurai, Lengayang, Sutera, Linggo Sari Baganti dan Lunangdilalui oleh lebih dari satu sungai. Kecamatan KotoTarusan, Bayang, Pancung Soal, Silaut dan Bsa IV Balai Tapan hanya dilewati oleh satu sungai. Total luas area sungai di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 2.020 Ha dengan jumlah produksi ikan sungai pada tahun 2012 mencapai 384,04 ton (Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pesisir Selatan, 2012).  Pada tahun 2008 produksi ikan sungai di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 355,10 ton dan meningkat sebesar 25,1% menjadi 444,20 ton pada tahun 2009. Dalam kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2008, produksi tertinggi terjadi
tahun 2009. Pada tahun 2010 produksi ikan sungai mengalami penurunan sebesar 11,1% atau sebesar 394,90 ton. Penurunan jumlah produksi  ikan  di sungai menunjukkan semakin berkurangnya sumberdaya ikan disungai akibat aktifitas penangkapan yang dilakukan.   Secara rinci produksi ikan sungai di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.

## Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Sungai
Dengan ditetapkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang direvisi dengan UU No. 32 tahun 2004, secara legal
Tabel 1. Sungai di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
No Sungai Lokasi (Kecamatan) Panjang (Km) 1. Batang Tarusan Koto Tarusan 52,5 2. Batang Bayang Bayang 43,9 3. Batang Lumpo IV Jurai 32,7 4. Batang Salido IV Jurai 18,2 5. Batang Painan IV Jurai 13,6 6. Batang Kapas Batang Kapas 37,1 7. Batang Surantih Sutera 45,7 8. Batang Amping Parak Sutera 17,4 9. Batang Kambang Lengayang 45,8 10. Batang Lakitan Lengayang 29,2 11. Batang Palangai Ranah Pesisir 51,1 12. Batang Air Haji Linggo Sari Baganti 45,9 13. Batang Punggasan Linggo Sari Baganti 20,8 14. Batang Bantaian Linggo Sari Baganti 16,1 15. Batang Inderaputra Pancung Soal 40,5 16. Batang Tapan Basa IV Balai Tapan 44,7 17. Batang Lunang Lunang 8,5 18. Batang Sindang Lunang 43,5 19. Batang Silaut Silaut 56,4
Sumber : BPS Kab. Pesisir Selatan, 2013.
Tabel 2. Produksi Ikan Sungai di Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2008-2012. No Tahun Jumlah Produksi (Ton) 1. 2008 355,10 2. 2009 444,20 3. 2010 394,90 4. 2011 N.A 5. 2012 384,04 Keterangan : N.A : Data tidak tersedia Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pesisir Selatan, 2013.
daerah kabupaten/kota telah diberi wewenang untuk mengelola wilayahnya. Konsekuensinya adalah, daerah perlu lebih aktif mengelola sumber daya alam yang dimiliki termasuk sumber daya ikan. Pengelolaan secara aktif oleh daerah itu perlu dilakukan, agar daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang ada, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Imron et  al. , 2006).
Sejalan dengan hal itu, pengelolaan sumber daya ikan di sungai di Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan dengan cara menetapkan
beberapa kawasan konservasi perairan umum daratan di kabupaten ini. Hal ini diwujudkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 523 Tahun 2007 Tentang Penetapan Kawasan Konservasi Adat Perairan Air Tawar.Salah satu kawasan konservasi adat perairan tawar yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan  adalah lubuk larangan Lubuk Panjang di Nagari Barung-Barung Balantai. Lubuk larangan ini dibentuk atas inisiasi masyarakat di desa setempat yang bertujuan untuk menjaga kelestarian ikan pada sungai tersebut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Suaka perikanan perlu dilakukan agar habitat pemijahan ikan dapat terlindung, terutama dari aktivitas non perikanan seperti penambangan pasir.
Konsep dibentuknya lubuk larangan ini adalah untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan meningkatkan kesejahteraan serta perekonomian masyarakat, yang didasari oleh hasil musyawarah warga di Nagari yang dihadiri oleh Wali Nagari, Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, generasi muda, tokoh masyarakat dan perantau. Pembentukan lubuk larangan ini diharapkan memberikan  manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat dari sektor perikanan. Syarat dibentuknya lubuk larangan antara lain adalah harus adanya peraturan dari Nagari dan adanya kelompok pengelola/pengurusnya.
Batasan-batasan konservasi pada lubuk larangan, dijelaskan pada Peraturan Nagari Barung-Barung Belantai Nomor 02/PN/ BBB-2002 dan Nomor 01/PN/BBB-2003 tentang larangan penangkapan ikan dan penebangan kayu secara illegal. Pelarangan yang dimaksud adalah pelarangan melakukan penangkapan ikan baik di wilayah lubuk larangan maupun disekitarnya dengan menggunakan racun, jaring, bahan peledak dan penyetrumanbaik perseorangan maupun kelompok karena dapat merusak ekosistem sungai.  Namun, khusus untuk wilayah lubuk larangan tidak diperbolehkan menangkap ikan dengan segala jenisalat tangkap.Peraturan ini juga mengatur sanksi terhadap pelanggaran penangkapan di wilayah lubuk larangan. Berdasarkan peraturan tersebut, sanksidapat dikenakan pada perseorangan maupun kelompok berupa membayar denda sejumlah sak semen (antara 5 s/d 100 sak semen) yang kemudian akan digunakan oleh
masyarakat Nagari untuk membangun desa/ kepentingan bersama, seperti untuk mendirikan rumah ibadah.
Bentuk pengelolaan sumberdaya ikan yang dilakukan dalam bentuk lubuk larangan merupakan bentuk pengelolaan yang bersifat komunal ( communal  property ). Menurut Wantrup et  al . (1986), pengelolaan bersifat komunal terhadap sumberdaya yang bersifat open  acces merupakan sebuah cara yang terbaik untuk mencegah kerusakan sumberdaya dibandingkan pengelolaan yang bersifat state property (dikuasai negara) dan private property (dikuasai pribadi). Dalam hal ini negara atau pemerintah berperan untuk mengatur dan melegalkan batasan-batasan pemanfaatan terhadap lubuk larangan sehingga pelaksanaan pengelolaan menjadi lebih efektif. Hardin dalam Rustiadi at  al. (2009) menyebutkan, bahwa negara atau pemerintah memiliki kekuatan memaksa sehingga pengelolaan sumberdaya dapat berjalan efektif.
Aktor pengelola lubuk larangan dapat dibagi menjadi tiga pihak yaitu pemerintah, komunitas (masyarakat) dan kelompok yang terbentuk. Komunitas yang dimaksud adalah kelompok atau masyarakat yang tumbuh dengan semangat kearifan lokal setempat, seperti kerapatan adat nagari. Komunitas yang ada di Sumatera Barat mempunyai peranan penting sebagai pengambil keputusan dan pihak yang dihormati atau “dituakan” oleh masyarakat desa setempat. Sementara, pihak pemerintah yang dimaksud seperti pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten dan pemerintahan provinsi. Kelompok yang terbentuk adalah sebuah wujud kelembagaan gabungan antara pihak komunitas dan pemerintah, namun dalam prakteknya pembentukan kelompok berasal dari inisiatif masyarakat  yang kemudian “dilegalkan” oleh pemerintah dengan kesepakatan peraturan bersama.   Dalam  hal  ini  kita dapat  mencontohkan pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang berfungsi sebagai pengawas sekaligus pengelola lubuk  larangan.
Hubungan antar aktor (pemerintah, komunitas dan kelompok yang terbentuk) difokuskan kepada pengelolaan sumber daya perikanan dan lingkungannya yang dikelola dalam bentuk kawasan konservasi (lubuk larangan).Dari hasil kajian dan pengamatan
dilapangan menunjukkan pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan memiliki kepentingan terhadap sumber daya perikanan perairan umum daratan pada kawasan konservasi terdiri dari pemerintah, pokmaswas dan masyarakat secara umum. Pada Gambar berikut ini dapat dilihat relasi antar aktor dalam pengelolaan sumber daya perikanan perairan
ini difokuskan pada manfaat langsung dari sumberdaya ikan yang ada pada lubuk larangan tersebut. Pengelolaan sumberdaya ikan dalam bentuk lubuk larangan bertujuan untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya ikan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya lubuk larangan masyarakat tidak dapat menangkap ikan secara berlebihan

## Gambar 1. Relasi Aktor Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Lubuk Larangan diKabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
Pemerintah dalam hal ini mempunyai peranan sebagai pihak pengawas dan penegak peraturan  atau  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  lubuk  larangan.Pokmaswas merupakan sebuah lembaga yang mengelola lubuk larangan (bersentuhan langsung dengan objek  yang  dikelolanya),  yang  pembentukannya  berdasarkan  inisiatif  masyarakat  yang menginginkan  sebuah  lembaga  atau  keorganisasian  secara  formal  yang  mengelola  dan mengawasi  lubuk  larangan.  Dari  aspek  legalitas  terbentuknya  POKMASWAS  didasariatas dikeluarkannyasurat  keputusan  Wali  Nagari  (Kepala  Desa),dansifat  keanggotaan POKMASWASberasal  dari  masyarakat  yang  berada  disekitar  lubuk  larangan  tersebut.
Masyarakat secara umum memiliki peranan atau kewajiban untuk mengawasi keberadaan sumber  daya  perikanan  yang  ada  serta  sebagai  pihak  yang  menikmati  hasil  (keuntungan) atas keberadaan lubuk larangan tersebut.

## Manfaat Pengelolaan Bagi Masyarakat
Manfaat pengelolaan sumberdaya ikan yang diterima oleh masyarakat dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Pada kajian ini difokuskan pada  manfaat  langsung  dari  sumberdaya  ikan  yang  ada  pada  lubuk  larangan  tersebut.
Pengelolaan  sumberdaya  ikan  dalam  bentuk  lubuk  larangan  bertujuan  untuk  menjaga kelestarian  dan  keberlanjutan  sumberdaya  ikan  demi  peningkatan  kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya lubuk larangan masyarakat tidak dapat menangkap ikan secara berlebihan di sungai. Kegiatan penangkapan ikan hanya dapat dilakukan pada saat tertentu sesuai  kesepakatan  masyarakat  desa.  Jika  ada  yang  melanggar  atau  melakukan penangkapan diluar waktu yang telah disepakati maka akan diberikan denda berupa materi yang digunakan untuk kepentingan pembangunan desa.

## POKMASWAS
(Kelompok yang Terbentuk)

## Masyarakat( Komunitas)
Pemerintah
Gambar 1. Relasi Aktor Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Lubuk Larangan di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
umum daratan (lubuk larangan) di Sumatera Barat (Gambar 1).
Pemerintah dalam hal ini mempunyai peranan sebagai pihak pengawas dan penegak peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan lubuk larangan. Pokmaswas merupakan sebuah lembaga yang mengelola lubuk larangan (bersentuhan langsung dengan objek yang dikelolanya), yang pembentukannya berdasarkan inisiatif masyarakat yang menginginkan sebuah lembaga atau keorganisasian secara formal yang mengelola dan mengawasi lubuk larangan Dari aspek legalitas terbentuknya  POKMASWAS didasariatas dikeluarkannya surat keputusan Wali Nagari (Kepala Desa), dan sifat keanggotaan POKMASWAS berasal dari masyarakat yang berada disekitar lubuk larangan tersebut. Masyarakat secara umum memiliki peranan atau kewajiban untuk mengawasi keberadaan sumber daya perikanan yang ada serta sebagai pihak yang menikmati hasil (keuntungan) atas keberadaan lubuk larangan tersebut.

## Manfaat Pengelolaan Bagi Masyarakat
Manfaat pengelolaan sumberdaya ikan yang diterima oleh masyarakat dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Pada kajian
di sungai. Kegiatan penangkapan ikan hanya dapat dilakukan pada saat tertentu sesuai kesepakatan masyarakat desa. Jika ada yang melanggar atau melakukan penangkapan diluar waktu yang telah disepakati maka akan diberikan denda berupa materi yang digunakan untuk kepentingan pembangunan desa.
Nilai manfaat langsung dari kegiatan perikanan yang ada di lubuk larangan Lubuk Panjang diketahui dengan cara menghitung hasil yang diperoleh dari kegiatan lomba memancing yang diadakan di lubuk larangan Lubuk Panjang. Hal ini dikarenakan tidak adanya nilai yang pasti jumlah ikan yang ada di dalam lubuk larangan tersebut yang kemudian dapat dikonversikan kedalam nilai rupiah. Nilai manfaat langsung dari kegiatan lomba memancing ini dihitung dari penerimaan uang pendaftaran yang diperoleh oleh panitia pelaksana yang dikurangi oleh biaya-biaya operasional. Berdasarkan laporan pertanggung jawaban “Fishing Tournament Lubuk Panjang Tahun 2009” pendapatan rata-rata setiap periode pemancingan yaitu sebesar Rp. 50.000.000,-.
Lubuk larangan Lubuk Panjang yang ada di Nagari Barung-Barung Balantai yang dibentuk pada tahun 2007 kini telah berkembang menjadi salah satu objek wisata di Kabupaten Pesisir Selatan. Dikawasan ini telah tumbuh berbagai aktifitas perekonomian seperti warung
makanan dan minuman ringan dan penjual pakan ikan. Warung tersebut digunakan oleh para pengunjung sebagai tempat beristirahat sambil melihat ikan larangan yang ada di lubuk tersebut. Banyak pengunjung yang membeli pakan ikan untuk diberikan pada ikan di lubuk tersebut. Hal ini tentu saja memberikan dampak positif bagi masyarakat karena tidak sedikit masyarakat yang mendirikan warung, menjual pakan ikan dan jasa lainnya disekitar kawasan lubuk larangan.

## KESIMPULAN
Bentuk pengelolaan sumberdaya ikan di sungai pada lokasi penelitian dilakukan dalam bentuk lubuk larangan sebagai bentuk kearifan lokal setempat. Pengelolaan ini bersifat komunal ( communal  property ). Secara legalitas bentuk pengelolaan ini telah di tetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 523 Tahun 2007 Tentang Penetapan Kawasan Konservasi Adat Perairan Air Tawar. Manfaat pengelolaan sumberdaya ikan ini berupa terjaganya kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya ikan. Dengan adanya lubuk larangan masyarakat tidak dapat menangkap ikan yang adadi sungai secara berlebihan. Kegiatan penangkapan ikan telah diatur sesuai dengan kesepakatan masyarakat desa. Lubuk larangan telah berkembang menjadi salah satu objek wisata di Kabupaten Pesisir Selatan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.

## DAFTAR PUSTAKA
Buck. 2003. Multi-Jurisdictional Resources : Testing a Typology for Problem - Structuring, 2003, Belhaven Press. London.hlm.132.
Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2009.
Statistik Perikanan Tangkap. Jakarta
Welcome, R.L. 1985. River Fisheries. FAO Teknical paper 262. FAO. Rome
Stake, R.E. 1994. Case Studies in Denzin, N.K and Lincoln, Y.S (Eds). 1994 Handbook of Qualitative Research. Sage Publications, Inc. USA
Narbuko, Cholid. 2005. Metodologi Penelitian. Bumi Aksara. Jakarta
Masyhuri, I, Sudiyono, A. Surmiati Ali. dan I G.P. Antariksa. Manajemen Sumberdaya Laut dalam Perspektif Otonomi Daerah. Kasus Kota Padang dan Kota Tidore. LIPI Press. Jakarta.
Pramoda, R. 2010. Implementasi Peraturan Daerah Ogan Komering Ilir (OKI) Nomor 9 Tahun 2008 Terhadap Pengelolaan Perairan Umum Daratan. Jurnal Administrator Borneo.Media Pengembangan Paradigma dan Gaya Baru Manajemen Pemerintahan Daerah. PKP2A III LAN.
Husnah. 2011. Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Sungai Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan.Prosiding Forum Nasional Pemacuan Sumber Daya Ikan III, 18 Oktober 2011. PR02. Hal 2.
Hardin, G. 1968. The Tragedy Of Commons, dalam Science 162 No. 3855.
Rustiadi, E., S. Saefulhakim. dan D.R . Panuju. 2009. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. respent Press dan Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
Singarimbun, M dan S. Effendi. 1989. Metode Penelitian Survei. Penerbit LP3ES. Jakarta
Wantrup, C, S.V dan Bishop, Richard, C. 1986. “Milik Bersama” Suatu Konsep Kebijaksanaan Sumberdaya Alam, dalam Smith, I, R., dan M. Firial. 2010. Ekonomi Perikanan Dari Teori Ke Pengelolaan Perikanan. Jakarta. Gramedia