Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

## KEWAJIBAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PELANGGARAN HAM YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DI PAPUA
Sabita Firgoria Luisa Edon 1 , Nur Azizah Hidayat 2
1 2 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadyah Surabaya
e-mail : firgorias@gmail.com azizah.hidayat@fh.um-surabaya.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 1. rumusan  pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) 2. rumusan mengenai kewajiban pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran  HAM  yang  dilakukan  oleh  Kelompok  Kriminal  Bersenjata  (KKB)  di  Papua. Penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif,  dengan  pendekatan  perundang-undangan, maka dapat disimpulkan: 1. Bahwa pengaturan tentang HAM diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM,  DAN  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan  HAM.  2.  Dalam kasus  pelanggaran  HAM  berat  yang  dilakukan  oleh  KKB  di  Papua,  Pemerintah  memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 71 dan 72  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yaitu negara bertanggung jawab atas penegakan, perlindungan, pemenuhan, penghormatan, dan pemajuan HAM. Apabila terjadi pelanggaran HAM maka negara sebagai aktor utama, harus melakukan upaya penghentian untuk kemudian dilakukan penegakan hukum dan HAM.
Kata Kunci : Pengaturan HAM, KKB di Papua, Kewajiban pemerintah.

## ABSTRACT
This research was conducted with the aim of finding out 1. the formulation of the regulation on Human  Rights  (HAM)  2.  the  formulation  of  the  Indonesian  government's  obligations  towards human rights violations committed by the Armed Criminal Group (KKB) in Papua. This research is  a  normative  juridical  research,  with  a  statutory  approach,  it  can  be  concluded:  1.  That  the regulation on human rights is regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 39/1999 on Human Rights, AND Law No. 26 of 2000 concerning the Human Rights Court. 2. In the case of gross human rights violations committed by the KKB in Papua, the Government has obligations under Articles 71 and 72 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, namely that the state is responsible for the enforcement, protection, fulfillment, respect and promotion of human rights. If there is a violation of human rights, the state as the main actor must make efforts to stop it and then enforce the law and human rights.
Keywords : Regulation of Human Rights, CLA in Papua, Obligations of the government.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)

## PENDAHULUAN
Istilah KKB merupakan sebutan dari penegak hukum Indonesia untuk kelompok militan yang menganggap kelompoknya sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua  Merdeka  (TPNB-OPM).  Ada  dua  istilah  yang  digunakan  untuk  memberi  label  kepada kelompok militan, yaitu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) istilah yang dipakai oleh Polisi sebagaimana  kejahatan  tersebut  dianggap  Kriminal.  Kelompok  Saparatis  Bersenjata  (KSB) merupakan  istilah  yang  digunakan  TNI,  sebutan  saparatis  yang  berarti  harus  dihadapi  secara militer, hal tersebut diungkapkan oleh tokoh masyarakat Papua Michael Menufandu,  hal itu juga pernah diungkapkan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.(Astini Mega Sari, 2021). Menurut laporan IPAC, Terdapat tiga komando sayap militer KKB yaitu Goliat Tabuni, Puron Wenda, dan Richard  Hans.  tiga  komando  tersebut  memiliki  basis  wilayah  masing-masing.  Tidak  hanya  itu kemunculan Kelly Kwalik sebagai pemimpin OPM di Mimika juga pernah menyandera 26 anggota Ekspedisi Lorentz 95 yang termasuk anggota Indonesia dan Internasional. Namun Kelly Kwalik tewas ditahun 2009 saat penyergapan polisi. Hingga saat ini, muncullah nama kelompok KKB yang dibawah pimpinan komando Egianus Kogoya dimana sebelumnya berafiliasi dengan OPM pimpinan Goliath Tabuni. Kelompok yang dipimpin dibawah komando Egianus Kogoya terkenal sebagai kelompok yang paling agresif dalam menebar teror di masyarakat Nduga. salah satu aksi kriminal  dibawah  pimpinan  Egianus  yaitu  membantai  puluhan  karyawan  PT.  Istaka  Karya  di Nduga, pada tanggal 1-2 Desember 2018.(Roifah Dzatu Azmah, 2021).
Aksi  dari  Tuntutan  OPM  yang  ingin  Papua  Pisah  dari  Indonesia  menimbulkan  banyak korban.  Tindakan  KKB  yang  membabi  buta  juga  memakan  korban  lain  pada  tahun  2021. Berdasarkan data dari Polda Papua, pada januari Tahun 2021, KKB melakukan aksi kekerasan sebanyak 16 kali, hal tersebut membuat resah masyarakat. Dalam periode yang sama, ada 12 orang yang  tewas  tercatat  akibat  dari  tindakan  kelompok  tersebut,  yaitu  berasal  dari  kalangan  sipil, seperti guru, siswa, tukang ojek, dan masyarakat biasa. Selain itu personel TNI-Polri turut jadi korban.( KKB Papua Teroris, 12 Warga Dibunuh-Sekolah Dibakar Selama 2021 , 2021). Dalam hal ini Pemerintah melabeli organisasi-organisasi di Papua yang melakukan tindakan kekerasan secara  masif  sebagai  kelompok  saparatis  teroris.  Upaya  pelabelan  tersebut  sudah  mendapat dukungan dari Pimpinan MPR RI, Panglima TNI, Kapolri, dan tokoh-tokoh masyarakat Papua yang resah dengan gerakan yang dilakukan organisasi tersebut. pernyataan ini diungkapkan oleh Menteri  Koordinator  Bidang  Politik,  Hukum  dan  Keamanan  Mahfud  MD.  Pelabelan  teroris tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam pasal 1 ayat 2 mengartikan teroris sebagai tindak kekerasan atau ancaman  kekerasan  yang  menimbulkan  teror  atau  rasa  takut  secara  meluas,  sehingga  dari perbuatan  tersebut  dapat  menimbulkan  korban  yang  bersifat  massal,  dan/atau  menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan. “Berdasarkan definisi  itu,  apa  yang  dilakukan  oleh  kelompok  kriminal  bersenjata  (KKB)  dan  kelompok- kelompok  lain  beserta  orang-orang  yang  berafiliasi  adalah  tindakan  teroris,”  ujar  Mahfud  di kantornya.(Prasetyo, 2021)

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Indonesia,  Sebagai  anggota  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)( No  Title ,  n.d.)  telah mengesahkan    enam  instrumen  penting  HAM  Internasional.  Adapun  ke  enam  instrumen  HAM internasional yang diratifikasi ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, yaitu:
1. Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  1999  tentang  Pengesahan  Konvensi  Internasional mengenai Penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial (Internasional Convention on the Elimination of Racial Descimination, 1965)
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak- hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya  (Internasional  Covenant  on  Economic,  Social  and Cultural Rights, 1966)
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak- hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights, 1966)
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Semua bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979)
5. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1998  tentang  Pengesahan  Konvensi  Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang merendahkan Martabat, Tidak Manusiawi dan Kejam lainnya (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984)
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak (Convention on Rights of the Child, 1989)(Nursamsi, 2015)
Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU HAM) menyatakan bahwa HAM sebagai hak-hak yang mendasar pada diri manusia dimana hak tersebut sebagai  karunia  allah  swt.  Dan  hak-hak  tersebut    harus  dihormati  oleh  setiap  orang  demi kehormatan  serta  perlindungan  harkat  dan  martabat  manusia.  Lazimnya  hak  asasi  manusia dimaknai sebagai hak-hak dasar sebagai karunia allah swt. Hak asasi adalah seperangkat hak-hak dasar. Adapun “hak asasi” terdiri dari 2 kata yaitu “hak” dan “asasi” hak berarti sesuatu yang harus terpenuhi dan asasi (asas) berarti dasar, sehingga hak asasi adalah hak dasar yang harus terpenuhi.
HAM biasa bereaksi ketika ada berbagai tindakan yang mengancam kehidupan manusia, meskipun  hak  asasi  manusia  itu  melekat  pada  setiap  manusia.  Maka  dari  itu  perlunya  jaminan konstitusional sebagai bentuk pengakuan negara atas HAM. Dasar perlindungan hukum mengenai HAM di Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  (UUD  NRI  1945)  alinea  4  bab  10  a    (Pasal  28A  sampai  dengan  pasal  28J),  UU  HAM, Undang-undang nomor 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan HAM (UU Pengadilan HAM).(Jailani, 2011).
Apa yang dilakukan KKB di Papua  merupakan Pelanggaran HAM yang membuat resah masyarakat  di  Papua.  Sehingga  dengan  tindakan  tersebut  Pemerintah  harus  turun  tangan  untuk menangani Permasalahan ini. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KKB di Papua sebenarnya adalah permasalahan lama namun tak kunjung dapat diselesaikan. Dengan banyaknya pelanggaran HAM  yang  dilakukan  oleh  KKB  di  Papua  maka  penulis  tertarik  untuk  menganalisa  mengenai pelanggaran    HAM  yang  dilakukan  oleh  KKB  di  Papua.  Tema    ini  sudah  banyak  diteliti  oleh beberapa peneliti, diantaranya Muhammad Jailani (Jailani, 2011) Jailani menjelaskan lebih rinci mengenai pemenuhan tanggung jawab negara dalam pemberian  perlindungan terhadap hak-hak korban diwujudkan dengan bentuk pemberian jaminan atas perlindungan (kompensasi, rehabilitasi
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dan restitusi) terhadap korban pelanggaran HAM berat berdasarkan UU HAM. Dan upaya hukum diluar  pengadilan  yaitu  seperti  halnya  Komnas  HAM,  namun  secara  fungsional,  hal  itutidak memberikan solusi yang efektif. Karena Komnas HAM sendiri hanya mendapatkan kewenangan yang sangat sempit oleh peraturan yang dalam hal ini UU HAM. Komnas HAM tidak memperoleh kewenangannya melalui UUD NRI 1945. Sebagai solusi upaya poitik apabila berkaitan dengan fungsi pengawasan DPR terhadap Pemerintah, sehingga apa yang direkomendasikan oleh Komnas HAM tidak memiliki kekuatan hukum guna untuk menangani atau menyelesaikan pelanggaran- pelanggaran HAM yang terjadi selama ini.
Kebaharuan  dalam  penelitian  ini  menjelaskan  lebih  rinci  mengenai  rumusan  kewajiban pemerintah Indonesia terhadap KKB di Papua dan tindakan apa yang harus dilakukan pemerintah terhadap pelanggaran HAM berat tersebut.

## PERUMUSAN MASALAH
1. Bagaimanakah rumusan  pengaturan mengenai  HAM ?
2. Bagaimanakah  rumusan  kewajiban  pemerintah  Indonesia  terhadap  pelanggaran  HAM yang dilakukan oleh KKB di Papua ?

## METODE PENELITIAN
Metode Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisa rumusan  pengaturan mengenai HAM dan rumusan me ngenai kewajiban pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang  Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Adapun  bahan  hukum  sekunder  yaitu,  bahan-bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer  yang  diperoleh  dari  hasil-hasil  penelitian  yang  terkait,  tulisan- tulisan atau karya-karya dari kalangan hukum.
.

## PEMBAHASAN

## I. Rumusan Pengaturan Mengenai HAM
Hukum adalah kekuasaaan yang mengatur dan memaksa. Hukum mengatur hubungan yang ditimbulkan antara masyarakat dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang timbul meliputi dari perkawinan, keturunan, kerabat darah, ketetanggaan, tempat kediaman, kebangsaan, dan perkara-
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
perkara  lainnya,  dan  hal  tersebut  dilakukan  dengan  batasan  dari  tiap  kekuasaan-kekuasaan  dan kewajiban-kewajiban tiap seseorang yang menimbulkan hubungan.
Hukum dalam mengatur hubungan antara masyarakat seringkali disebut dengan hubungan hukum. Hubungan hukum memiliki dua segi yaitupada stu pihak ia merupakan hak, dan pada pihak lain  ia  merupakan  kewajiban.  Hubungan  hukum  juga  disebut  sebagai  hukum.  Makna  kata "Hukum" ada dalam dua arti. Pertama, merupakan peraturan yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih. Dalam arti lain disebut sebagai hukum obyektif karena berlaku untuk umum. Pemberlakuan tersebut bukan terhadap seseorang tertentu, atau subyek tertentu. Kedua, hubungan yang  diatur  oleh  hukum  obyektif,  berdasarkan  para  pihak  yang  memiliki  hak  dan  kewajiban. Walaupun hukum obyektif dan hukum subyektif terdapat perbedaan, tetapi hubungan keduanya tidak  dapat  dipisahkan  satu  sama  lain  dan  memiliki  hubungan  yang  erat.  Hukum  obyektif merupakan peraturan hukumnya. Sedangkan hukum subyektif  merupakan peraturan hukum yang mengatur  hubungan  hukum  dengan  demikian  menjadi  hak  dan  kewajiban.  Hak  dan  kewajiban merupakan dua sisi dari hal yang sama atau dalam arti lain dari hubungan hukum yang sama oleh karena itu keduanya tidak dapat dipisahkan.(Muridah Isnawati, 2017)
Meninjau  dari  segi  sisi  yang  lainnya,  bahwa  hukum  subyektif  lebih  dari  makna  “Hak”. Sedangkan  hukum  obyektif  tidak  hanya  mengatur  namun  juga  bersifat  memaksa.  Sehingga sifatnya yang memaksa terbentuklah kekuasaan yang mengatur atau menegakkan hukum obyektif tersebut. Kekuasaan itu sendiri tidak hanya memberikan hak tetapi juga merupakan sebuah alat untuk  menjalankannya.  Hukum  subyektif  dapat  menghubungkan  tuntutan  hukumnya  dengan Kepada hukum subyektif dalam arti menghubungkan tuntutan hukum atau aksi, yaitu hak untuk meminta atau memberikan peran bantuan Hakim, Polisi, atau TNI untuk mempertahankan subyek hukum.  Hukum  subyektif,  sama  halnya  dengan  hukum  obyektif,  yaitu  merupakan  kekuasaaan. Dimana kekuasaan tersebut diatur oleh hukum obyektif.(Prof.Dr. Mr.L.J. Van Apeldoom, 2015)
Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  adalah  hak  mutlak  (absolute).  Yang  mana  hak  tersebut memberikan wewenang kepada seseorang ataupun individu untuk melakukan sesuatu perbuatan, yang mana hak yang melekat pada diri manusia  dapat dipertahankan siapapun juga. Dan setiap orang  harus  menghormati  hak  tersebut.  Dengan  demikian  HAM  merupakan  hak  yang  melekat (inheren) pada individu yang bersifat mutlak(Supriyanto, 2014)
Indonesia  merupakan  negara  hukum.( Republik  Indonesia  Undang-Undang  Dasar  1945 Setelah Amandemen Keempat Tahun 2002 , 2009) Salah satu prinsip penting yang wajib dilindungi oleh  Indonesia  sebagai  negara  hukum  adalah  HAM.(Hari  Wahyudi,  Sudarto,  2017).  Sebagai negara yang berperan penting dalam menjamin hak-hak dasar setiap masyarakat atau yang disebut HAM.  Pancasila  sebagai  pedoman  Negara  Indonesia  memiliki  arti  makna  yang  berhubungan dengan HAM.
Hubungan HAM dengan Pancasila dapat dilihat dari sila-sila Pancasila :

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Sila pertama: Ketuhanan yang maha esa. Hubungan sila pertama dengan HAM yaitu, setiap Warga negara Indonesia memiliki hak atau kebebasan dalam memeluk agama dan kepercayaan individu.  Tidak  hanya  itu,  setiap  warga  negara  juga  diharuskan  supaya  bisa  menghormati perbedaan  agama  dan  kepercayaan  pada  setiap  orang,  mengingat  Indonesia  adalah  negara Bhinneka Tunggal Ika  dan terbentuk dari berbagai macam suku dan agama.
Sila kedua: kemanusiaan yang adil dan beradab. Hubungan sila kedua dengan HAM yaitu, setiap Warga negara Indonesia memilki hak yang sama dalam hal mendapatkan kedudukan yang sama dihadapan hukum. Artinya derajat setiap warga negara Indonesia memiliki persamaan serta persamaaan hak dan kewajiban antar individu.
Sila ketiga:  Persatuan  Indonesia. Hubungan  sila  ketiga  dengan  HAM  yaitu,  Warga  Negara Indonesia  sebaiknya  menanamkan  rasa  persatuan    dan  kesatuaan  untuk  membangun  tali persaudaraan yang erat. Namun dalam persatuan Indonesia terdapat berbagai perbedaan macam suku, bahasa, warna kulit, agama, dan lain sebagainya, dari perbedaan tersebut setiap watga negara berhak mmendapatkan rasa aman tanpa adanya diskriminasi.
Sila  keempat:  Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan/perwakilan. Hubungan  sila  keempat  dengan  HAM  yaitu, kehidupan masyarakat  dalam  ranah  pemerintahan  memiliki  hak  untuk  menyampaikan  kebebasan dalam berpendapat, selain itu, setiaap Warga negara juga memiliki hak untuk menyelesaikan masalah  dengan  bermusyawarah  secara  mufakat  tanpa  adanya  paksaan  dan  tekanan.    Sehingga keputusan yang diambil dengan cara tersebut menjadi lebih pasti.

## Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hubungan  sila  kelima  dengan  HAM  terlihat  jelas  bahwa  setiap  Warga  negara  memiliki  hak masing-masing.  Dimana  hak  tersebut  dujamin  dan  dilindungi  negara.  Setiap  Warga  negara diberikan  kesempatan  oleh  negara  dalam  asas  keadilan.  dengan  demikian,  negara  didalam pancasila memberikan jaminan adanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecualii dan  tidak  ada  pembeda  atau  diskriminasi.(Faozan  Tri  Nugroho,  2020).  Hubungan  tersebut menyangkut hak yang dimilki setiap warga negara, yaitu antara manusia  dengan tuhan yang maha esa, hubungan antar warga negara, maupun hubungan negara terhadap warga negaranya.
Peraturan  HAM  di  Indonesia  berpedoman  pada  Deklarasi  HAM  PBB.  Yaitu,  Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, hak-hak anak dan berbagai instrumen-instrumen internasional lainnya yang mengatur HAM. Peraturan undang-undang terkait HAM pastinya disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum  nasional  Indonesia  yang  bercermin  pada  Pancasila  dan  UUD  NRI  1945.  Untuk menggetahui kewajiban pemerintah terhadap pelanggaran HAM kita harus memahami peraturan- peraturan HAM, adapun rumusan pengaturan mengenai HAM sebagai berikut :
a. Undang-undang Dasar Tahun 1945 (yang diamandemen) ( Republik Indonesia Undang- Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen Keempat Tahun 2002 , 2009)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
1) Pasal  28  A:  “Setiap  orang  berhak  untuk  hidup  serta  berhak  mempertahankan  hidup  dan kehidupannya.”
Maksud  dari  isi  aturan  tersebut  adalah  bahwa  setiap  manusia  terutama  Warga  negara indonesia dari sejak lahir memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Dan tidak ada satu orangpun yang dapat mencabut, mengambil, dan menghilangkan hak tersebut.
2) Pasal  28  D  ayat  1:  “Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Penjelasannya  setiap  manusia  terutama  Warga  negara  Indonesia  memiliki  hak  atas pengakuan yang diakui oleh negara, jaminan, dan perlindungan dari negaranya sendiri serta mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum.
3) Pasal 28 G ayat 1 dan 2 :
“(1) setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Maksud  dari  isi  tersebut  adalah  bahwa  setiap  Warga  negara  memiliki  hak  untuk mendapatkan  perlindungan  dari  negara.  Baik  perlindungan  tersebut  untuk  diri  sendiri, keluarga,  kehormatan  maupun  martabat  dan  harta  benda  yang  dia  miliki  dibawah kekuasaannya. Jadi setiap warga negara memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari bahaya yang mengancam hidupnya. Maka negara dapat memberikan hukuman sesuai aturan yang berlaku.
“(2)  setiap  orang  berhak  untuk  bebas  dari  penyiksaan  atau  perlakuan  yang  merendahkan derajat martabat manusia dan berhak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain.” Makna  dari  isi  tersebut  adalah  bahwa  warga  negara  juga  memiliki  hak  untuk  bebas  dari segala  tindakan  penyiksaan  dan  perlakuan  yang  mana  dapat  merendahkan  derajat  dan martabat  seseorang.  Dan  untuk  memenhi  perlindungan  HAM,  maka  negara  membentuk lembaga  hukum  guna  mencegah  terjadinya  tindak  kekerasan  dan  kejahatan  dilingkungan masyarakat. Warga negara indonesia juga memperoleh suaka politik dari negara lain.
4) Pasal 28 I ayat 1,2, dan 5 :
“(1) hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”
Dalam isi yang terurai bahwa makna dalam peraturan tersebut yaitu, setiap manusia memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak beragama, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,  karena  setiap  orang  berhak  untuk  memiliki  pemikiran  secara  luas.  Siapapun  dan dimanapun  orang  lain  tidak  dapat  membatasi  pemikiran  seseorang  dan  mecabut  hak-hak yang melekat dari sejak lahir.
“(2) setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.”
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Makna  yang  terurai  dari  isi  tersebut  bahwa  setiap  orang  memiliki  hak  untuk  bebas  dari tindakan  diskriminatif  dalam  perselisihan  apapun,  dan  setiap  orang  juga  mendapatkan perlindungan dari pemerintah dari peristiwa konflik yang berkepanjangan.
“(5)  untuk  menegakkan  dan  melindungi  hak  asasi  manusia  sesuai  dengan  prinsip  negara hukum  yang  demokratis,  maka  pelaksanaan  hak  asasi  manusia  dijamin,  diatur  dan dituangkan dalam peraturan perundang- undangan.”
Artinya bahwa untuk melengkapi pemenuhan HAM sebaiknya pemerintah membentuk atau membuat peraturan perundang-undangan yang mana hasilnya dapat menjujung tinggi HAM.
5) Pasal 28 J Ayat 1:
“Setiap  orang  wajib  menghormati  hak  asasi  manusia  orang  lain  dalam  tertib  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”
Dalam uraian diatas dapat dijabarkan bahwa setiap orang yang hidup saling berdampingan seharusnya dapat saling menghormati satu dengan yang lainnya dan tidak ikut campur dalam batasan hak-hak orang lain, mengingat negara kita menganut semboyan Bhineka Tunggal Ika berbeda namun tetap satu jua .
b. Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM
1) Pasal 1 angka 1:  “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah- Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Dalam  uraian  aturan  ini  sebenarnya  sudah  jelas  bahwa  pemerintah  memberikan perlindungan  hukum  untuk  menjamin  pengakuan  serta  penghormatan,  dan  menjunjung tinggi HAM yang dianugerahkan tuhan pada setiap manusia sejak dari kandungan.
2) Pasal 1 angka 5: “Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok  orang  termasuk  aparat  negara  baik  disengaja  maupun  tidak  disengaja  atau kelalaian  yang  secara  melawan  hukum  mengurangi,  menghalangi,  membatasi,  dan  atau mencabut  hak  asasi  manusia  seseorang  atau  kelompok  orang  yang  dijamin  oleh  undang- undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhwatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.” Jadi apabila diartikan pelanggaran HAM ialah perbuatan yang telah melawan hukum dengan mengambil atau mencabut hak-hak orang lain. Perbuatan pelanggaran HAM tersebut bisa jadi  dilakukan  oleh  perseorangan  atau  kelompok  orang  yang  mana  didalamnya  termasuk aparat negara baik sengaja ataupun tidak atau juga dilakukan karena kelalaian hal tersebut dilindungi  dan  dijamin    oleh  pasal  tersebut.  Sehingga  dalam  suatu  konflik  dapat menyelesaikan  hukum  secara  adil  dan  benar  berdasarkan  mekanisme  hukum  acara  yang berlaku.
3) Pasal 2 : “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan  kebebasan  dasar  manusia  sebagai  hak  yang  secara  kodrati  melekat  pada  dan  tidak terpisahkan  dari  manusia,  yang  harus  dilindungi,  dihormati,  dan  ditegakkan  demi

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
peningkatan  martabat  kemanusiaan,  kesejahteraan,  kebahagiaan,  dan  kecerdasan  serta keadilan.”
Dalam uraian pasal ini sebenarnya semata-mata adalah pengakuan negara dalam menjunjung tinggi  HAM  dan  kebebasan    hak  dasar  manusia  yang  melekat  dan  tak  terpisahkan  dari manusia yang mana harus dihormati, dilindungi, ditegakkan demi martabat kemanusiaan itu sendiri.
4) Pasal 3 ayat 3: “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”
Makna  dari  isi  tersebut  adalah  bahwa  setiap  orang  memiliki  hak  yang  mana  untuk mendapatkan  perlindungan  HAM  dari  pemerintah  dan  kebebasan  dari  tindakan diskriminatif.
5) Pasal 4 : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. ”
Penjelasan  kata  “dalam  keadaan  apapun”  termasuk  dalam  keadaan  perang,  sengketa bersenjata,  dan  atau  keadaan  darurat.  Sedangkan  maksud  dari  kata  “siapa  pun”  adalah Negara, Pemerintah, dan atau anggota masyarakat.
Dalam hal ini maka dalam keadaan apapun dan oleh siapapun maka HAM tidak ada yang berhak mengambil, mengurangi, atau merampasnya.
6) Pasal 5 ayat 3: “setiap yang termasuk masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.”
Maksud dari kalimat “kelompok masyarakat yang rentan” diantaranya adalah orang lanjut usia,  fakir  miskin,  anak-anak,  wanita  hamil,  dan  penyandang  cacat.  Kelompok  tersebut mendapatkan perlindungan HAM khusus.
7) Pasal 52 ayat 1 dan 2: “(1) setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.”
Makna dari  makna uraian dalam pasal tersebut adalah bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan  perlindungan  dari  orang  tua,  keluarga,  masyarakat  dan  negaranya,  perihal dengan pelanggaran KKB atas pembunuhan anak seharusnya sebagai masyrakat yang baik justru melindungi bukan membahayakan kehidupan anak-anak yang ada di Nduga Papua.
“(2) hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.”
Meliputi  hak  anak  telah  diakui  dan  dilindungi  bahkan  sejak  ia  masih  berada  dalam kandungan.
Bukan hanya hak-hak setiap manusia saja yg diatur dalam undang-undang ini namun juga ada kewajiban yang harus ditaati oleh setiap manusia yaitu berdasarkan Pasal 67 yang menyatakan “setiap  orang  yang  ada  diwilayah  negara  Republik  Indonesia  wajib  patuh  pada  peraturan

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia”
Begitu pula pada Pasal 68 yang menyatakan “setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan  negara  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.”( Undang-Undang HAM , 2010)

## c. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang  Pengadilan HAM
Pasal 1 ayat 1: “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah- Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”( Undang-Undang HAM , 2010)
Makna dari uraian pasal tersebut adalah bahwa HAM tidak dapat dipisahkan yaitu melekat pada tiap manusia. Yang mana hak tersebut adalah suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dan HAM  tersebut  wajib  dihormati,  dijunjung  dan  dilindungi  oleh  negara,  pemerintahh  demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat pada setiap manusia.

## II. Kewajiban  Pemerintah  terhadap  Pelanggaran  HAM  yang  dilakukan  oleh  KKB  di Papua
Perlindungan hukum mengandung dua unsur yaitu adanya asas negara hukum dan jaminan HAM.(Yayuk Sugiarti, 2020).  Negara memiliki kewajiban dalam perlindungan HAM. Dimana perlindungan HAM itu ditetapkan dalam tiga tahap, yaitu:
1. Penghormatan HAM : Negara, terutama pemerintah bertanggung jawab untuk tidak ikut campur dalam mengatur Warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya.
2. Perlindungan HAM : kewajiban negara terutama pemerintah diharapkan bertindak aktif dengan  tujuan  memberikan  jaminan  perlindungan  terhadap  hak  asasi  masyarakat Indonesia.  Artinya,  Pemerintah  lebih  aktif  untuk  melakukan  tindakan-tindakan  dengan tujuan mencegah pelanggaran HAM yang dilakukan siapapun, dan dimanapun khususnya dalam kasus pelanggaran yang dilakukan KKB di Papua.
3. Pemenuhan HAM : Negara terutama Pemerintah berkewajiban untuk mengambil langkah- langkah  legislatif,  yudikatif,  administratif,  hukum,  dan  tindakan-tindakan  lain  agar terwujudnya Pemenuhan HAM.
Perlindungan HAM adalah kewajiban pemerintah dalam melindungi Warga negaranya. Negara wajib melakukan tindakan positif dengan tujuan melindungi warga negaranya selama masih dalam wilayah yurisdiksinya, baik pelanggaran HAM itu  dari negara lain, perusahaan swasta, ataupun dari negara itu sendiri.
Ada perbandingan istilah “kewajiban”, pertama menurut pendapat Huala Adolf, dalam artikel “Pertanggungjawaban  negara  dalam  perspektif  hukum  humaniter  dalam  tindakan  agresi” (Yustitianingtyas,  2014),  menerangkan  bahwa  “Tanggungjawab  negara  umumnya  diartikan

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
sebagai kewajiban untuk melakukan pemulihan kerugian (duty to make reparation), yang timbul dari akibat adanya tindakan (act or ommission) yang dapat dipersalahkan (wrongful act), karena melanggar  kewajiban  internasional.  Dalam  hal  pertanggungjawaban  negara  terdapat  dua  istilah yang  harus  diperhatikan,  yaitu  responsibility  dan  liability.  Kedua  istilah  ini  memiliki  arti  yang berbeda  tetapi  mempunyai  hubungan  yang  erat.  Istilah  responsibility  digunakan  untuk menunjukkan pada kewajiban (duty). Sedangkan istilah liability digunakan untuk menunjuk pada suatu konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban atau untuk memenuhi standar tertentu yang telah ditetapkan.”(Yustitianingtyas, 2014)
Kedua,  menerangkan  bahwa  istilah    “Kewajiban  “  suatu  negara  dalam  penghormatan terhadap  HAM  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  kewajiban  langsug  dan  kewajiban  progresif. Tindakan kewajiban secara langsung negara terhadap HAM dapat dilihat dalam bentuk yuridis. Sementara  tindakan  kewajiban  progresif  merupakan  tindakan  yang  dapat  ditanggalkan  apabila kekurangan  sumber  daya  penujang.  Tindakan  negara  dengan  tujuan  melaksanakan  kewajiban untuk  menghormati  HAM  dan  melindungi  HAM  dilihat    sebagai  kewajiban  langsung,  adapula kewajiban langsung secara hukum dengan tindakan pemenuhan terhadap HAM. Kewajiban secara hukum  ini  (legal  Obligations)  diwujudkan  dalam  dua  bentuk  yg  pertama  Kewajiban  Untuk Meningkatkan,  yang  diwujudkan  dalam  kebijakan-kebijakan  negara,  pembentukan  institusi- institusi publik demi terpenuhinya hak-hak tersebut. Yang kedua Kewajiban Untuk Menyediakan, seperti penyediaan sumber daya yang dinikmati oleh umum demi terpenuhinya HAM. Kewajiban secara  hukum  ini  merupakan  bagian  dari  Kewajiban  Progresif  negara  dalam  Hukum  HAM Internasional.(Christanugra Philip, 2019)
Penulis berpendapat bahwa kewajiban negara terutama pemerintah terhadap pelanggaran HAM khususnya pelanggaran HAM yang diakukan oleh KKB di Papua sebenarnya lebih spesifik menurut  hukum  nasional.  HAM  berdasarkan  UUD  NRI  1945  mengenai  HAM  ditempatkan tersendiri dalam BAB XA Pasal 28 huruf a sampai dengan j. Kalau kita lihat pasal 28 huruf i ayat (4)  secara  tegas  menyatakan  “perlindungan,  pemajuan,  dan  pemenuhan  HAM  adalah  tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Berdasarkan hal tersebut Negara dibebani kewajiban untuk melindungi HAM. Terutama hak-hak yang diatur pada UUD NRI 1945 pasal 28 huruf i.
Negara    diamanahkan  untuk  menjamin  HAM  setiap  Warga  negaranya  hal  ini  tertuang dalam Pasal 8 UU HAM “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.” Makna dari pasal tersebut adalah bahwa tanggung jawab pemerintah dalam melindungi memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM telah dituangkan dalam uraian diatas. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah juga diatur dalam UU HAM Pasal 71  yang  menyatakan  “Pemerintah  wajib  dan  bertanggung  jawab  menghormati,  melindungi, menegakkan,  dan  memajukan  HAM,  peraturan  perundang-undangan  lain,  dan  hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.” Begitu pula dalam Pasal 72 yang menyatakan “Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  71,  meliputi  langkah  implementasi  yang  efektif  dalam  bidang  hukum,  politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.”

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Bahwa  berdasarkan  peraturan  tersebut  negara  (pemerintah)  memiliki  tanggung  jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM. Umumnya bahwa negara memiliki  tanggung  jawab  yang  utama  dalam  pemajuan,  perlindungan  HAM  dan  menjamin (membela) HAM setiap warganya tanpa diskriminasi, dan tanggung jawab yang demikian mutlak tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun entah itu alasan politik, ekonomi maupun budaya.
Adapun  pemenuhan  pertanggungjawaban  negara  merupakan  suatu  prinsip  fundamental yang  mana  bentuk  wujud  dari  prinsip  tersebut  dijadikan  sebuah  pedoman  untuk  berpikir  atau bertindak.  Hal  tersebut  juga  tertuai  dalam  hukum  internasional  yang  bersumber  dari  doktrin kedaulatan  dan  persamaan  hak  antar  negara.  Tanggung  jawab  negara  muncul  apabila  ada Pelanggaran atas suatu kewajiban internasional yang mana akan Mendorong negara untuk berbuat sesuatu  atau  tidak  berbuat  sesuatu,  tanggung  jawab  tersebut  adalah  bentuk  kewajiban  suatu perjanjian internasional maupun kebiasaan internasional
Pertanggungjawaban  negara  (state  Responsibility)  merupakan  seperangkat  aturan internasional yang mengatur mengenai konsekuensi hukum pelanggaran kewajiban internasional negara-negara.  Menurut  Instrumen  Hukum  Internasional  pelanggaran  HAM  dalam  perspektif instrument  HAM  internasional  yaitu  pelanggaran  terhadap  kewajiban  negara  yang  lahir  dari instrument-instrumen  internasional  HAM.  Pelanggaran  tersebut  bisa  karena  dilaksanakan (perbuatan  berdasarkan  komitmen)  Negara  tidak  melaksanakan  kewajibannya,  maupun  karena Negara  lalai  (tindakan  berdasarkan  komitmen)  tidak  melaksanakan  kewajibannya. Pelanggaran HAM yang dapat digugat kepada Negara, kecuali tindakan yang langsung dilakukan oleh negara (aparatnya), yaitu:
1. Pelanggaran  yang  dilakukan  berdasarkan  direct  order,  instigation,  connivance,  atau approval oleh pemerintah sebelum atau setelah kejadian, atau persetujuan dalam berbagai bentuk lainnya.
2. Pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan  secara  pribadi  secara  de  facto  memegang kekuasaan di suatu negara atau memiliki pengaruh terhadap pemerintah, atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik, namun tidak ada langkah-langkah yang diambil oleh negara  (pemerintah).(Maidah  Purwanti,  SH.,  2021).  Berdasarkan  uraian  tersebut  negara (pemerintah)  harus  mengambil  tindakan  untuk  menghentikan  pelanggaran  HAM  berat yang dilakukan oleh KKB di Papua.
Fakta pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KKB di Papua termasuk pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam UU Pengadilan HAM Pasal 7 huruf B yaitu pelanggaran HAM yang berat  yang  mana  pelanggaran  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  dan  pemerintah  wajib  dan bertanggung jawab menghormati, melindungi (pembelaan HAM), menegakkan, dan memajukan HAM.  Dalam  hal  ini,  tanggungjawab  negara  terkait  HAM  yaitu,  melindungi,  menegakan, menghormati, memenuhi serta memajukan HAM. Apabila terjadi pelanggaran HAM maka sebagai peran utama, negara harus melakukan upaya untuk menghentikan pelanggaran HAM, yang mana
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
penghentian tersebut adalah sebagai salah satu upaya dalam penegakan hukum. Penegakan hukum dapat  dilakukan  melalui  Lembaga  pengadilan  yang  ada  di  indonesia.  Keberadaan  lembaga pengadilan  sendiri  sebagai  fungsi  yudikatif  yang  telah  diamanahkan  oleh  konstitusi.  Lembaga pengadilan merupakan suatu lembaga yang mempunyai peran untuk mengadili dan menegakkan norma-norma  hukum  yang  berlaku  diyurisdiksi  hukum  nasional  dan  lembaga  pengadilan  juga sebagai alat yang menegakkan keadilan.(Supriyanto, 2014)
Pengadilan yang mengadili permasalahan HAM berat diatur dalam UU pengadilan HAM pasal  4  “Pengadilan  HAM  bertugas  dan  berwenang  memeriksa  dan  memutuskan  perkara pelanggaran HAM yang berat”. Keberadaan pengadilan HAM secara hukum menjadi “jawaban” bahwa Indonesia mau dan mampu menegakkan hukum dan mengadili pelaku pelanggaran HAM yang  berat  yang  mana  pelanggaran  tersebut  dilakukan  oleh  KKB  di  Papua.  Adapun  upaya penegakan hukum melalui pengadilan HAM ada beberapa mekanisme yaitu :
1. Proses  penangkapan  :  “Jaksa  Agung  berwenang  melakukan  penangkapan  guna  untuk keperluan penyidikan adapun pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh penyidik dengan menunjukkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka atau kepada pihak keluarganya.” (Pasal 11)
2. Proses  penahanan  :  “Jaksa  Agung  sebagai  penyidik  dan  penuntut  umum  berwenang melakukan  penahanan  dan  penahanan  lanjutan  untuk  kepentingan  penyidikan  dan penuntutan.” (Pasal 12 sampai dengan pasal 17)
3. Proses penyelidikan  : “penyelidikan HAM berat dilakukan oleh Komisi Nasional HAM (Komnas HAM)” (Pasal 18 sampai dengan pasal 20)
4. Proses  penyidikan  :  “Penyidikan  Perkara  pelanggaran  HAM  yang  berat  dilakukan  oleh Jaksa Agung” (pasal 21 sampai dengan pasal 22)
5. Proses  penuntutan  :  “Penuntutan  perkara  pelanggaran  HAM  yang  berat  dilakukan  oleh Jaksa Agung.” (pasal 23 sampai dengan pasal 25)
6. penjatuhan hukuman terhadap pelaku pelanggaran HAM.(Setiyani & Setiyono, 2020) Bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) UU Pengadilan HAM juga memberikan perlindungan terhadap setiap korban akibat dari pelanggaran HAM  yang mana secara tegas menyatakan bahwa “setiap korban pelanggaran HAM yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Yang dimaksud dengan kompensasi” adalah ganti rugi uang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud dengan “restitusi” adalah ganti rugi yang diberikan  kepada  korban  atau  keluarganya  oleh  pelaku  atau  pihak  ketiga.  Yang  dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain. Namun sayangnya untuk memperoleh itu semua berdasarkan pasal ayat (2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan pengadilan HAM.
Kelemahan mendasar ketentuan ini juga menurut (Jailani, 2011) hak korban atas reparasi sangat  bergantung  pada  pemeriksaan  perkara  pidananya,  jika  dalam  pemeriksaan  perkara
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
pidananya  terdakwa  terbukti  tidak  bersalah,  kecil  kemungkinannya  korban  akan  memperoleh reparasi. Namun segi positif dari ketentuan reparasi ini, meski terdakwa terbukti tidak bersalah, hakim tetap dapat memberikan kompensasi kepada korban karena undang-undang membedakan ganti kerugian menjadi kompensasi (oleh negara) dan restitusi (oleh pelaku).

## PENUTUP

## Kesimpulan
1. Bahwa  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk  menggetahui  kewajiban  Pemerintah  terhadap pelanggaran  HAM  yang  dilakukan  oleh  KKB  di  Papua  kita  harus  memahami  peraturan- peraturan yang mengatur HAM.  Adapun rumusan atau pengaturan terkait HAM ialah sebagai berikut :
a. UUD NRI 1945 : Pasal 28 A, Pasal 28 D ayat 1, Pasal 28 G ayat 1 dan 2, Pasal 28 ayat 1, 2, dan 5, Pasal 28 J ayat 1, dan 2
b. UU HAM : Pasal 1 angka 1 dan 5, Pasal 2, Pasal 3 ayat 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat 3, pasal 52 ayat 1 dan 2, dan Pasal 67
c. UU Pengadilan HAM : Pasal 1 ayat 1
2. Dalam kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh KKB Papua, Pemerintah memiliki kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewajiban tersebut diatur dalam UU HAM Pasal 8, Pasal 71, dan pasal 72.   yaitu pertanggungjawaban negara dalam konteks HAM, yaitu tanggung jawab dengan tujuan  menegakkan, memenuhi, melindungi, menghormati serta memajukan HAM. Dan tanggung jawab yang demikian mutlak tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun entah itu alasan politik, ekonomi maupun budaya. Apabila terjadi pelanggaran HAM maka sebagai aktor yang utama, negara harus melakukan tindakan penghentian, yang mana  penghentian  tersebut  adalah  sebagai  salah  satu  upaya  dalam  penegakan  hukum. Penegakan  hukum  dapat  dilakukan  melalui  lembaga  pengadilan  yang  ada  di  indonesia. Pengadilan  yang  bertugas  mengadili  permasalahan  HAM  berat  diatur  dalam  dalam  UU Pengadilan  HAM  Pasal  4  untuk  kemudian  dilakukannya  penegakan  hukum  dan  HAM. Keberadaan pengadilan HAM secara hukum menjadi jawaban bahwa Indonesia mau dan mapu menegakkan  hukum  dan  mengadili  pelaku  pelanggaran  HAM  yang  berat  yang  mana pelanggaran tersebut dilakukan oleh KKB di Papua. Adapun upaya penegakan hukum melalui pengadilan HAM ada beberapa mekanisme yaitu:
1) Proses penangkapan
2) Proses penahanan
3) Proses penyelidikan
4) Proses penyidikan
5) Proses penuntutan
6) Penjatuhan hukuman terhadap pelaku pelanggaran HAM.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Ucapan  terima  kasih  terutama  ditujukan  kepada  Ibu  Nur  Azizah  Hidayat.  SH.,  MH.  selaku Dosen Pembimbing yang membantu pelaksanaan penulisan jurnal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

## Peraturan Perundangan-undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang- Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

## Buku:
Meuwrissen  “Pengembangan  hukum,  Ilmu  Hukum”,  2007, Teori  Hukum  dan  Filsafat  Hukum, Terjemahan B. Arief Sidharta, Bandung: Rafika Aditma.
Prof.Dr. Mr.L.J. Van Apeldoom, Pengantar Ilmu Hukum, Balai Pustaka, jakarta, 2015.
Jurnal Ilmiah/Majalah:
Astini Mega Sari. (2021). Apa Itu KKB dan Bagaimana Sepak Terjang Mereka yang Picu Gejolak Keamanan di Papua? Artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com dengan judul Apa Itu KKB  dan  Bagaimana  Sepak  Terjang  Mereka  yang  Picu  Gejolak  Keamanan  di  Papua? https://papua.tribunnews.com/2021/02/19/apa-itu-kkb-dan-bagaimana-sepak-terjang- mereka-yang-picu-gejolak-keamanan-di-papua
Christanugra Philip. (2019). Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional. Lex Privatum , 6 (9), 33–39.
Faozan  Tri  Nugroho.  (2020). Memahami  Hubungan  Hak  Asasi  Manusia  dengan  Pancasila Sebagai  Dasar  Negara .  https://www.bola.com/ragam/read/4316405/memahami-hubungan- hak-asasi-manusia-dengan-pancasila-sebagai-dasar-negara
Hari Wahyudi, Sudarto, C. A. W. (2017). Penolakan Pelayan Medis Oleh Rumah Sakit Terhadap Pasien  Yang  Membutuhkan  Perawatan  Darurat. Justitia  Jurnal  Hukum , 1 (1),  79–98. https://doi.org/10.30651/justitia.v1i1.602
Jailani, M. (2011). Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia. FH.UNISBA. VOL. XIII. NO. 1 Maret 2011 , XIII , 83–97.
KKB  Papua  Teroris,  12  Warga  Dibunuh-Sekolah  Dibakar  Selama  2021 .  (2021). https://news.detik.com/berita/d-5552813/kkb-papua-teroris-12-warga-dibunuh-sekolah- dibakar-selama-2021
Maidah Purwanti, SH., M. (2021). No Title . https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Muridah  Isnawati,  U.  A.  R.  A.  L.  (2017).  Pemenuhan  Hak  Konstitusional  Warga  Negara Indonesia:  Studi  Kasus  Jaminan  Kesehatan  Nasional. Justitia  Jurnal  Hukum , 1 (1). https://doi.org/10.30651/justitia.v1i1.597
No Title . (n.d.). https://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/WhoWeAre.aspx
Nursamsi,  D.  (2015).  Instrumen  Dan  Institusi  Internasional  Dalam  Penegakan  Ham. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I , 2 (2), 423–444. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2389
Prasetyo,  A.  (2021). Pemerintah  Resmi  Labeli  KKB  sebagai  Kelompok  Teroris . https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/401733/pemerintah-resmi-labeli-kkb- sebagai-kelompok-teroris
Prof.Dr. Mr.L.J. Van Apeldoom. (2015). Pengantar Ilmu Hukum .
Republik  Indonesia  Undang-Undang  Dasar  1945  Setelah  Amandemen  Keempat  Tahun  2002 . (2009).
Roifah Dzatu Azmah. (2021). Mengenal Apa Itu OPM dan KKB, hingga Bagaimana Sejarah dan Alasannya Terbentuk di Papua Artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com dengan judul Mengenal Apa Itu OPM dan KKB, hingga Bagaimana Sejarah dan Alasannya Terbentuk di Papua .  https://papua.tribunnews.com/2021/03/13/mengenal-apa-itu-opm-dan-kkb-hingga- bagaimana-sejarah-dan-alasannya-terbentuk-di-papua?page=2
Setiyani,  S.,  &  Setiyono,  J.  (2020).  Penerapan  Prinsip  Pertanggungjawaban  Negara  Terhadap Kasus  Pelanggaran  HAM  Etnis  Rohingya  Di  Myanmar. Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia , 2 (2), 261–274. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.261-274
Supriyanto,  B.  H.  (2014).  Penegakan  Hukum  Mengenai  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  Menurut Hukum Positif di Indonesia. Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial , 2 (3), 155.
Undang-Undang HAM . (2010).
Yayuk  Sugiarti,  A.  W.  (2020). KEABSAHAN  PEMUTUSAN  HUBUNGAN  KERJA  KARENA FORCE MAJEUR DI MASA PANDEMI COVID-19 . 4 (2), 250–259. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/justitia.v4i2
Yustitianingtyas,  L.  (2014).  PERTANGGUNGJAWABAN  NEGARA  DALAM  PERSPEKTIF HUKUM  HUMANITER  DALAM  TINDAKAN  AGRESI  (Studi  Kasus;  Agresi  Israel  ke Lebanon Tahun 2006). Perspektif Hukum , 14 (1), 33–52.