Musfiratul Ilmi, Syamsuddin Muchtar, Amir Ilyas
e-ISSN : 2621-4105

## Penyitaan Berbasis Properti Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

## Musfiratul Ilmi, Syamsuddin Muchtar, Amir Ilyas
Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia musfiratul.ilmi2607@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  penerapan  pengembalian  kerugian  keuangan  negara dengan  berbasis  properti.  Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  empiris  dengan  menggunakan sumber data primer maupuan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap seorang jaksa tindak pidana khusus dan menganalisis tiga putusan pengadilan. Penelitian ini, tidak hanya  membahas  mengenai  pengembalian  kerugian  negara  saja  tetapi  juga  membahas  terkait solusi sehingga eksekusi pengembalian kerugian negara dapat dimaksimalkan, untuk itu penelitian ini berpatokan pada teori economic analysis of law . Penelitian ini menghasilkan tiga poin, pertama adalah  penyitaan  berbasis  properti  hanya  digunakan  untuk  pembuktian.  Kedua,  sebagai  dasar pengembalian  kerugian  keuangan  negara,  model  yang  digunakan  adalah  penyitaan  berbasis  nilai. Ketiga  yaitu  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  masih  menjadi  suatu  pilihan  yang  dapat diganti  dengan  pidana  penjara  pengganti.  Seharusnya,  terpidana  korupsi  tidak  diberi  pilihan penjara  penggani  tetapi  dapat  diganti  dengan  sanksi  berupa  pekerjaan  sosial  yang  dapat  dihitung sebagai nilai dari kerugian negara. Selain itu, rancangan undang-undang pengembalian aset harus disahkan dengan berpedoman pada UNCAC 2003 agar ada aturan yang memayungi pengembalian aset.
Kata kunci: Kerugian; Korupsi; Properti; Penyitaan

## Abstract
This study aims to analyze the application of property-based returns on state financial losses. The research  method  used  is  empirical  by  using  primary  and  secondary  data  sources.  Data  was collected by interviewing a special criminal prosecutor and analyzing three court decisions. This study, not only discusses the return of state losses but also discusses solutions so that the execution of  recovering  state  losses  can  be  maximized.  This  research  is  based  on  the  theory  of  economic analysis of law. This study resulted in three points, the first is that property-based confiscation are only  used  for  proof. Second, as  the  basis  for  recovering  state  financial  losses,  the  model  used  is value-based  confiscation.  Third,  the  return  of  state  financial  losses  is  still  an  option  that  can  be replaced  with  a  substitute  imprisonment.  Supposedly,  corruption  convicts  should  not  be  given  a choice of alternative prisons but can be replaced with sanctions in the form of social work which can  be  calculated  as  the  value  of  state  losses.  In  addition,  the  draft  asset  return  law  must  be ratified by referring to UNCAC 2003 so that there are rules governing the return of assets.
Keywords: Corruption; Confiscate Assets; Loss; Property
Musfiratul Ilmi, Syamsuddin Muchtar, Amir Ilyas
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia adalah salah satu negara dengan angka korupsi yang cukup tinggi yakni  berada  pada  peringkat  102  dari  180  negara  yang  diteliti  dengan  nilai  37 berdasarkan  skala  0  sampai  100.  Nilai  Indonesia  mengalami  peningkatan  pada tahun 2021 yakni dengan nilai 38 dan berada pada peringkat 96 dari 180 negara. 1 Untuk  dapat  menutupi  berbagai  tipu  muslihat  yang  semakin  canggih  dan kompleks  atas  perbuatan  yang  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian negara,  undang-undang  tindak  pidana  korupsi  dirancang  sehingga  meliputi perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi. 2 Sementara  itu,  di  tingkat  internasional, United  Nation  Convention  Aginst Corruption (UNCAC) mengatur  tentang  korupsi. 3 Permasalahan  yang  terjadi sekarang adalah bukan hanya lengkapnya peraturan mengenai korupsi akan tetapi berkaitan  dengan  kembalinya  kerugian  keuangan  negara.  Proses  penegakan hukum terkait kajian dari sudut pendekatan ekonomi terhadap hukum dapat dilihat pada  realitas  rendahnya  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  yang  berasal dari kejahatan, khususnya kasus korupsi. 4 Sering kali terdapat indikasi kuat telah memenuhi  unsur  Pasal  2  dan  3  UU  PTPK  dan  gagal  mengembalikan  kerugian negara  selama  penyidikan. 5 Paling  rumit  melakukan  pengembalian  apabila  hasil kejahatan  telah  dicuci,  karena  akan  membuat  pendapatan  tampak  sebagai  hasil yang  sah  dengan  menyembunyikan  asal  usulnya. 6 Sehingga,  aparat  penegak hukum  harus  cerdas  dalam  melakukan  tugasnya  agar  tujuan  pengembalian kerugian  keuangan  negara  dapat  tercapai.  Persoalannya  adalah  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  mengharuskan  setiap  aset  atau  properti  untuk dibuktikan  terlebih  dahulu  antara  hubungan  aset  dengan  tindak  pidana  sehingga prosesnya akan menyita cukup banyak waktu dan biaya.
Bahkan  di  pengadilan,  putusan  hakim  seolah  menjadikan  pengembalian dalam  hal  ini  adalah  pembayaran  uang  pengganti  sebagai  pilihan  karena  masih dapat  diganti  dengan  pidana  penjara  padahal  kemungkinan  banyak  harta  milik tersangka atau terdakwa atau terpidana yang sebenarnya ada namun tidak dapat di ganggu  gugat  karena  tidak  berhubungan  dengan  tindak  pidana  yang  dilakukan karena  berdasarkan  penyitaan  berbasis  properti  dalam  Pasal  39  KUHP  dan  39
1 Transparency International, “Corruption Perceptions Index,” 2021,
https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/idn.
2 Russel  Butarbutar,  “Pertanggungjawaban  Pidana Partai Politik  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  Dan Pencucian  Uang,” Padjadjaran  Jurnal  Ilmu  Hukum  (Journal  of  Law) 3,  no.  2  (2016):  351–71, https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a7.
3 Hasrina  Nurlaily  and  Rusmilawati  Windari,  “Re-Formulasi  Ketentuan  Korupsi  Sektor  Swasta Komparatif  Indonesia  Dengan  New  Zealand,” Jurnal  Ius  Constituendum 7,  no.  2  (2022):  131–42, https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/3224/pdf.
4 Irwansyah, Kajian Ilmu Hukum , ed. Ahsan Yunus (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).
5 Juandra,  Mohd  Din,  and  Darmawan,  “Kewenangan  Hakim  Menjatuhkan  Pidana  Uang  Pengganti Dalam Perkara Korusi Yang Tidak Didakwakan Pasal 18 UU Tipikor,” Ius  Constituendum 6,  no.  2  (2021): 442–60, https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4235.
6 Filep  Wamafma  et  al.,  “Upaya  Bank  Indonesia  Menanggulangi  Money  Laundering  Dalam Perbankan Online,” USM Law Review 5, no. 1 (2022): 357–76, https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4741.
Musfiratul Ilmi, Syamsuddin Muchtar, Amir Ilyas
e-ISSN : 2621-4105
KUHAP bahwa setiap aset harus dibuktikan hubungannya dengan tindak pidana. 7 Penyelesaian  pembayaran  uang  pengganti,  jaksa  sebagai  esekutor  memperoleh hambatan karena terpidana lebih memilih untuk menjalani pidana penjara.  Selain itu, diantara kendala pengembalian  kerugian  keuangan  negara  akibat  tindakan pidana  korupsi  yakni  termasuk  karena  terhadap  harta  milik  terpidana  tidak berhasil  dilakukan  penyitaan  pada  saat  penyidikan,    hal    tersebut    terjadi  karena pada  proses    penyelidikan    maupun    penyidikan  berlangsung,    tidak    ditemukan harta  benda  milik    terpidana. 8 Masalah  tidak  berhasilnya  pengembalian  kerugian keuangan  negara  adalah  masalah  lama  yang  tidak  dapat  dituntaskan  sehingga dalam  penulisan  ini  ditawarkan  solusi  untuk  menghapuskan  atau  mengganti pilihan  penjara  pengganti  dengan  pekerjaan  sosial.  Jika  terpidana  tidak  mampu mengembalikan  kerugian  keuangan  negara,  para  terpidana  tidak  akan  dapat memilih  menghabiskan  masa  pidananya  dengan  penjara  pengganti  melainkan dapat  melakukan  pekerjaan  yang  nilainya  setara  dengan  jumlah  kerugian  negara karena  sejatinya  salah  satu  tujuan  penanganan  korupsi  adalah  pengembalian kerugian  keuangan  negara,  selain  memberi  efek  jera  kepada  terpidana  secara khusus dan masyarakat pada umumnya.
Banyak  penulisan  atau  artikel  terdahulu  yang  membahas  masalah pengembalian kerugian keuangan negara, antara lain oleh Syaifulloh (2019) yang meneliti  terkait  pelaksanaan  dan  tahapan  pembayaran  uang  pengganti  yang dilakukan  oleh  jaksa  dengan  memanggil  terpidana,  keluarga  dan  penasihat hukumnya untuk  melakukan negosiasi  hingga pengembalian kepada kas  negara. 9 Sementara  penulisan  ini  dilatarbelakangi  oleh  banyaknya  terpidana  yang  tidak membayar uang pengganti dengan kata lain tahapan sebagaimana dalam penulisan terdahulu  oleh  Syaifulloh  tidak  berhasil  dilaksanakan  sehingga  penulisan  ini mencari alternatif agar pengembalian kerugian keuangan negara dapat maksimal.
Sedangkan  penelitian  dari  Hikmawati  (2019)  dengan  judul  Pengembalian Kerugian  Keuangan  Negara  Dari  Pembayaran  Uang  Pengganti  Tindak  Pidana Korupsi,  Dapatkah  Optimal? 10 yang  menyimpulkan  tentang  perbedaan  persepsi antara  jaksa  dengan  hakim  yang  menyebabkan  tidak  optimalnya  pengembalian kerugian  keuangan  negara.  Selain  itu,  penulisan  terdahulu  yang  dilakukan  oleh Herimulyanto  (2019)  yang  membahas  mengenai  sulitnya  pembuktian  jika penyitaan  dilakukan  dengan  berbasis  properti  serta  temuannya  bahwa  sejatinya selain  penyitaan  berbasis  properti,  dalam  putusan  pengadilan  juga  telah
7 Abvianto  Syaifulloh,  “Peran  Kejaksaan  Dalam  Pengembalian  Kerugian  Keuangan  Negara  Pada Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi,” Indonesian  Journal  of  Criminal  Law 1,  no.  1  (2019):  47–64, https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i1.147.
8 Yayan  Indriana,  “Pengembalian  Ganti  Rugi  Keuangan  Negara  Pada  Perkara  Tindak  Pidana Korupsi,” Cepalo 2, no. 2 (2019): 123, https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1769.
9 Abvianto  Syaifulloh,  “Peran  Kejaksaan  Dalam  Pengembalian  Kerugian  Keuangan  Negara  Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.”
10 Puteri  Hikmawati,  “Pengembalian  Kerugian  Keuangan  Negara  Dari  Pembayaran  Uang  Pengganti Tindak  Pidana  Korupsi,  Dapatkah  Optimal?,” Negara  Hukum:  Membangun  Hukum  Untuk  Keadilan  Dan Kesejahteraan 10, no. 1 (2019): 89–107, https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1217.
Musfiratul Ilmi, Syamsuddin Muchtar, Amir Ilyas
e-ISSN : 2621-4105
mengadopsi  penyitaan  berbasis  nilai. 11 Perbedaannya  dengan  penulisan  ini  yakni pada  penulisan  ini  akan  digunakan  teori economic  analysis  of  law sebagai  pisau analisis dalam penyitaan berbasis properti. Tujuan dari penulisan ini yakni untuk memaksimalkan  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  bukan  hanya  sampai pada putusan pengadilan akan tetapi pada saat eksekusi dari pihak eksekutor. Oleh karena  itu,  pada  penulisan  ini  disarankan  agar  pidana  penjara  pengganti  dapat dihapuskan  sehingga  tidak  ada  pilihan  lain  bagi  pelaku  tindak  pidana  korupsi selain melakukan pengembalian kerugian keuangan negara.
2. METODE
Tipe penelitian  yang dilakukan dalam  penulisan ini  yaitu penelitian hukum empiris yakni suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum  dalam  artian  nyata  serta  meneliti  bagaimana  bekerjanya  hukum  di lingkungan  masyarakat 12 dengan  menggunakan  jenis  dan  sumber  data  primer maupun  sekunder.  Data  primer  diperoleh  secara  langsung  melalui  wawancara dengan  responden.  Responden  yang  dimaksud  yaitu  Jaksa  Penuntut  Umum. Sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari  berbagai  penelusuran  bahan  hukum primer,  sekunder  dan  tersier.  Bahan  hukum  primer  yakni  ketentuan  hukum  yang digunakan  dalam  penulisan  ini  antara  lain:  Undang-undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  menjadi Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  yang  selanjutnya  disebut  UU  PTPK, Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2007  tentang  Ratifikasi United  Nation Convention Against Corruption 2003, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:  Per-013/A/JA/06/2014  tentang  Pemulihan  Aset,  Peraturan  Jaksa  Agung Republik  Indonesia  Nomor:  Per-027/A/JA/10/2014  tentang  Pedoman  Pemulihan Aset  dan  Lampirannya.  Adapun  Bahan hukum  sekunder  yakni  bahan pendukung yang berkaitan dengan bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, buku dan disertasi, Rancangan peraturan perundang-undangan (RUU) yaitu RUU Pengambalian  Aset.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  yakni  analisis  data kualitatif  yang  dijelaskan  secara  deskriktif  untuk  menggambarkan  bagaimana pengembalian kerugian keuangan negara.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Korupsi  di  Indonesia  bukan  sekadar  persoalan  normatif,  namun  telah menjadi  penyakit  kolosal 13 yang  bahkan  sudah  menjadi  ‘momok’  tersendiri  di
11 Agustinus  Herimulyanto, Sita  Berbasis  Nilai  Pengembalian  Aset  Tindak  Pidana  Korupsi:  Teori Dan Terapan Value-Based Confiscation System Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019).
12 Irwansyah, “Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel,” ed. Ahsan Yunus (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), 174.
13 Mas  Putra  Zenno  Januarsyah  Mochamad  Ramdhan  Pratama,  “Upaya  Non-Penal  Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” Ius Constituendum 5 (2020): 235–55,
https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/2195/1720.
Musfiratul Ilmi, Syamsuddin Muchtar, Amir Ilyas
e-ISSN : 2621-4105
setiap  masa. 14 Korupsi  merupakan  tindak  pidana  yaitu  setiap  perbuatan  yang mempunyai  unsur-unsur:  1)  perbuatan  yang  dilarang  oleh  undang-undang,  2) perbuatan  melawan  hukum,  dan  3)  tindak  ada  alasan  pembenar. 15 Konvensi internasional  menetapkan  “ corruption” sebagai  kejahatan  luar  biasa , yang tergolong dalam white collar crime. 16
Ada  tiga  pendekatan  yang  digunakan  oleh  sistem  hukum  dalam  penyitaan tindak  pidana  yang  dikenal  dengan criminal  confiscation,  non-conviction  based (NCB confiscation ), dan administrative confiscation. 17 Penelitian ini fokus hanya pada criminal  confiscation atau  penyitaan  melalui  hukum  pidana  yang  berbasis properti dan berbasis nilai.
3.1. Penyitaan Berbasis Properti
Properti  dapat  berupa  real  estate  (tanah),  properti  fisik  yang  dimiliki  oleh seseorang,  properti  badan  hukum,  properti  publik  (negara  atau  publik),  dan kekayaan  intelektual  (eksklusif  untuk  seseorang)  dengan  kreasi,  seni,  penemuan. dan  lain-lain).  Pemilik  memiliki  hak  untuk  mengkonsumsi,  menjual, menyewakan,  menggadaikan/mempercayakan,  mentransfer,  menukar  atau menghancurkan  properti  mereka.  Penyitaan  berbasis  properti  memungkinkan penyitaan  properti  yang  ditemukan  sebagai  hasil  atau  alat  kejahatan  yang  lebih fokus  pada  “properti  yang  tercemar”.  Penyitaan  dilakukan  terhadap  harta  benda yang  merupakan  hasil  tindak  pidana.  Selain  itu,  jika  properti  telah  tercampur dengan  pelanggaran  lain  (pencucian  uang)  maka  pengadilan  juga  dapat memerintahkan penyitaan terhadap harta benda tersebut. Karena dasar pemulihan ini khusus untuk properti, jika properti tidak dapat ditelusuri atau ditemukan atau telah beralih ke pihak ketiga dan bahkan berada di luar negeri yang menyebabkan berkurangnya nilai substansial maka dengan sistem ini penjatuhan denda menjadi solusi  untuk  menyesuaikan  kembali  nilai  dari  properti  yang  telah  bercampur. Organisasi  Kerjasama  Ekonomi  dan  Pembangunan  atau  OECD anti  bribery Convention 1997,  menjelaskan  bahwa  hasil  kejahatan  ( proceeds  of  crime) tidak hanya hasil langsung ( direct proceeds ) dari kejahatan saja, tetapi hasil yang tidak langsung  ( indirect  project) juga  memungkinkan  untuk  dirampas  dengan  sistem berbasis properti ini. 18 Hasil langsung dan tidak langsung ini juga sejalan dengan apa  yang  dituangkan  dalam  Pasal  2  huruf  e  UNCAC  yaitu  hasil  kejahatan  yang dimaksud  yaitu  setiap  harta  benda  yang  diperoleh  baik  secara  langsung  maupun secara tidak langsung melalui pelaksanaan suatu kejahatan.
14 Fradhana  Putra  Disantara  et  al.,  “Enigma  Pemberantasan  Korupsi  Di  Masa  Pandemi  Covid-19,” USM Law Review 5, no. 31 (2022): 61–79, https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4135.
15 Amir  Ilyas, Asas-Asas  Hukum  Pidana  Memahami  Tindak  Pidana  Dan  Pertanggung  Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar) (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012).
16 Mispansyah  dan  Nurannisa,  “Penyalahgunaan  Perizinan  Perkebunan  Sawit  Dalam  Perspektif Tindak Pidana Korupsi” 6 (2021): 348–66, https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/2700/2167.
17 Jean-Pierre Brun et.al., Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners , 1st ed. (Washington DC: Star Initiative, World Bank, 2011).
18 Agustinus Herimulyanto, Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Teori Dan Terapan Value-Based Confiscation System Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .
Musfiratul Ilmi, Syamsuddin Muchtar, Amir Ilyas
e-ISSN : 2621-4105
Meskipun  beberapa  yurisdiksi  telah  memasukkan  ketentuan  melarikan  diri yang  mengatakan  pelaku  “dihukum”  untuk  tujuan  penyitaan  setelah  ditetapkan bahwa  dia  telah  melarikan  diri  dari  yurisdiksi. 19 Sebagaimana  dijelaskan  dalam seri kedua asset recovery handbook 20 yakni penyitaan berbasis properti mengacu pada penyitaan properti yang ditemukan sebagai hasil atau alat kejahatan, dan itu membutuhkan hubungan antara aset dan pelanggaran. Penyitaan berbasis properti sulit  dibuktikan  ketika  aset  yang  bersangkutan  telah  dikonversi,  dialihkan,  atau dicampur  dengan  aset  yang  sah  untuk  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal usulnya  yang tidak sah. Dengan demikian, penyitaan berbasis properti lebih sulit karena harus dibuktikan hubungan antara setiap aset dengan tindak pidana.

## 3.2. Penyitaan Berbasis Nilai
Penyitaan berbasis nilai atau disebut juga dengan manfaat sejatinya berasal dari  Inggris.  Pada  sistem  berbasis  nilai  penetapan  nilai  hasil  kejahatan  dan penyitaan  nilai  yang  setara.  Meskipun  berasal  dari  negara common  law namun, penyitaan  berbasis  nilai  juga  telah  diadopsi  oleh  Belanda  dan  Austria  yang merupakan  negara civil  law .  Cara  kerja  sistem  penyitaan  yaitu  pengadilan menghitung  ‘manfaat’  terpidana  pelaku  tindak  pidana.  Istilah  manfaat  biasanya didefinisikan  secara  luas  untuk  memasukkan  nilai  penuh  keuntungan  tunai  atau keuntugan  non  tunai  yang  diterima  oleh  tersangka  atau  terdakwa  atau  bahkan pihak  ketiga  baik  secara  langsung  ataupun  secara  tidak  langsung  sebagai  akibat dari  kejahatannya.  Setelah  menentukan  manfaat  yang  masih  harus  dibayar, pengadilan kemudian akan menilai kemampuan terdakwa untuk membayar jumlah nilai  yang  mungkin  dapat  direalisasi  dari  harta  tergugat.  Atas  dasar  perhitungan tersebut,  pengadilan  kemudian  akan  melanjutkan  dengan  mengeluarkan  perintah sita.  Masa  hukuman  tambahan  biasanya  juga  akan  ditentukan  tetapi  hanya  akan dilayani  oleh  tergugat  jika  ia  gagal  untuk  membayar  jumlah  sesuai  perintah pengadilan.  Penyitaan  berbasis  nilai  dapat  dikatakan  lebih  mudah  jika dibandingkan  dengan  penyitaan  berbasis  properti.  Karena  dalam  hal  penyitaan berbasis  nilai  tidak  perlu  pembuktian  hubungan  ( nexus) .  Utamanya,  pada  tindak pidana korupsi seringkali selalu diikuti dengan tindak pidana pencucian uang.
Bahkan ada negara  yang  mengadopsi sistem kombinasi salah satunya  yaitu Australia yang mengizinkan penyitaan nilai dalam kondisi tertentu, misalnya pada saat hasil telah digunakan, dimusnahkan, atau disembunyikan oleh pelaku. Maka tetap  memerlukan  hukuman  pidana  sebagai  prasyarat  namun,  proses  setelah hukuman  umumnya,  tetapi  tidak  selalu  karena  ada  yang  menggunakan  tingkat pembuktian perdata (balance of probabilities ).
19 Jean-Pierre Brun et.al., Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners , 2011.
20 Jean-Pierre Brun et.al., Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners , 2nd ed. (Washington DC: Star Initiative, World Bank, 2020).
Musfiratul Ilmi, Syamsuddin Muchtar, Amir Ilyas
e-ISSN : 2621-4105

## 3.3. Putusan Pengadilan
Pada penulisan ini, ada tiga putusan hakim yang dianalisis, sebagai berikut:

## Tabel 1. Hasil Analisis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
No No. Putusan Kerugian Negara (Rp.) Sanksi Ket. 1 131/PID.Sus.TP K/2017/PN.Mks 1.000.000.000 Penjara  5 tahun, denda Rp.200.000.000, dan uang pengganti Rp.771.934.165 - 2 12/PID.SUS- TPK/2019/PN.M ks 380.128.801,74 Penjara 1 tahun 4 bulan dan denda Rp.50.000.000 - 3 56/Pid.Sus.TPK/ 2019/PN.Mks 6.591.030.335 Penjara 3 tahun, denda Rp.50.000.000, dan uang pengganti 4.135.000.000 Uang tunai Rp. 320.000.000 dirampas untuk negara

## Sumber: Direktori Putusan Mahakamah Agung
Tabel  1  adalah  hasil  analisis  putusan  pengadilan  tindak  pidana  korupsi dengan mengambil tiga contoh putusan. Pertama, putusan nomor 131/PID.Sus.TPK/2017/PN.Mks yang menjelaskan bahwa kerugian negara senilai Rp.1.000.000.000  (satu  milyar  rupiah)  mengakibatkan  terpidana  dijatuhi  sanksi berupa  penjara  lima  tahun,  denda  Rp.  200.000.000  (dua  ratus  juta  rupiah),  dan uang pengganti Rp. 771.934.165 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga  puluh  empat  ribu  seratus  enam  puluh  lima  rupiah).  Pada  proses  penyidikan hingga  putusan  pengadilan  tidak  ada  iktikad  baik  dari  terpidana  untuk mengembalikan  kerugian  keuangan  negara.  Kedua,  putusan  nomor  12/PID.SUS- TPK/2019/PN.Mks  yang  menyebabkan  kerugian  senilai  Rp.380.128.801,74  (tiga ratus delapan puluh juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus satu rupiah tujuh  puluh  empat  sen)  mengakibatkan  terpidana  dijatuhi  sanksi  penjara  satu tahun empat bulan dan denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Tidak ada pengembalian  yang  dilakukan  oleh  terpidana  selama  proses  penyelidikan  dan dalam putusan juga tidak dijatuhkan pembayaran uang pengganti. Seseorang yang terbukti  melakukan  tindak  pidana  korupsi  atau  menyebabkan  kerugian  negara belum  tentu  dapat  dijatuhi  pidana  pembayaran  uang  pengganti,  kecuali  jika terpidana  terbukti  menikmati  atau  mendapatkan  kekayaan  dari  tindak  pidana korupsi.  Kadang  dalam  satu  kasus  tindak  pidana  korupsi  ada  beberapa  terdakwa
Musfiratul Ilmi, Syamsuddin Muchtar, Amir Ilyas
e-ISSN : 2621-4105
yang  dituntut  secara  terpisah  sehingga  ada  pula  kasus  korupsi  yang  sejatinya menyebabkan  kerugian  namun,  mengalihkan  kepada  pihak  lain  tanpa  menikmati maka  pidana  pembayaran  uang  pengganti  dijatuhkan  kepada  terdakwa  lain  yang menikmati  hasil  korupsinya.  Kecuali  jika  pihak  lain  tidak  dilakukan  penuntutan maka  penjatuhan  pembayaran  uang  pengganti  harus  dijatuhkan  kepada  terdakwa meskipun  belum  menikmati  sepeserpun  dari  hasil  korupsi  sepanjang  tidak melakukan  pengembalian  pada  saat  penyidikan  sampai  proses  persidangan. Ketiga,  putusan  nomor  56/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks  yang  menyebabkan kerugian  sejumlah  Rp.  6.591.030.335  (enam  milyar  lima  ratus  sembilan  puluh satu  juta  tiga  puluh  ribu  tiga  ratus  tiga  puluh  lima  rupiah)  yang  dalam  putusan hakim  dijatuhkan  pidana  penjara  selama  tiga  tahun,  denda  Rp.  50.000.000  (lima puluh  juta  rupiah),  dan  uang  pengganti  Rp.  4.135.000.000  (empat  milyar  seratus tiga  puluh  lima  ribu  rupiah).  Sebelum  proses  persidangan,  terdakwa  telah melakukan  pengembalian  sebesar  Rp.  320.000.000  (tiga  ratus  dua  puluh  juta rupiah)  yang  oleh  majelis  hakim  dalam  putusannya  menyatakan  uang  tersebut dirampas untuk negara.
Berdasarkan  Tabel  1,  ternyata  model  penyitaan  yang  digunakan  bukan hanya penyitaan berbasis properti tetapi juga telah menggunakan model penyitaan berbasis  nilai.  Penyitaan  berbasis  properti  berlaku  pada  saat  penyidikan berlangsung  adapun  yang  digunakan  saat  penuntutan  hingga  putusan  yakni penyitaan  berbasis  nilai.  Jika  merujuk  pada  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  a  UU  PTPK sebenarnya  merupakan  model  penyitaan  berbasis  properti.  Dengan  berkaca  pada tiga  kasus  tersebut  di  atas,  bentuk  penyitaan  yang  digunakan  adalah  penyitaan berbasis  nilai  yang  hanya  menyesuaikan  nilai  ekuivalen  antara  kerugian  negara dengan uang pengganti.
Penyitaan berbasis properti untuk keperluan pembuktian sebagaimana dalam pasal  39  KUHP  dan  asal  39  KUHAP  serta  keperluan  pengembalian  kerugian negara  melalui  penyitaan  berbasis  properti  dalam  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  a  UU PTPK.  Namun  dalam  berbagai  putusan  pengadilan  yang  berlaku  adalah  model penyitaan  berbasis  nilai,  meskipun  sebenarnya  bukan  penyitaan  berbasis  nilai secara  murni  karena  penyitaan  yang  dilakukan  pun  tidak  serta-merta  sesuai dengan  penyitaan  berbasis  nilai  yang  berlaku  di  negara common  law .  Pada dasarnya,  penyitaan  berbasis  nilai  yang  berlaku  bahkan  akan  meliputi  sita terhadap  keuntungan  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  sedangkan  berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana ketiga kasus tersebut di atas, yang dikembalikan hanya  sesuai  dengan  nilai  kerugian  keuangan  negara  atau  setidaknya  setara dengan jumlah yang telah dinikmati oleh terpidana.
Jika mengikuti penyitaan berbasis nilai yang berlaku di negara common law yang menjadi  permasalahan adalah berkaitan dengan hak-hak tersangka dan atau terdakwa  serta  berkaitan  dengan  kepastian  hukum.  Telah  dijelaskan  dalam wawancara dengan jaksa bahwa bukan hanya masalah pembuktian dan bukan pula masalah  peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  kendala  dalam  melakukan
Musfiratul Ilmi, Syamsuddin Muchtar, Amir Ilyas
e-ISSN : 2621-4105
penyitaan  atau  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  akan  tetapi  berkaitan dengan  masalah  keperdataan  orang  lain.  Sehingga  jalan  yang  dipilih  untuk mengembalikan  kerugian  keuangan  negara  dalam  putusan  pengadilan  adalah pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.
Dasar  yang  menjadi  patokan  bagi  penuntut  umum  untuk  menuntut pembayaran uang pengganti yakni Pasal 18 ayat (1) huruf b yang mengamanatkan pembayaran  sejumlah  harta  benda  yang  dihasilkan  dari  tindak  pidana  korupsi. Berkaitan  dengan  pembayaran  uang  pengganti  diperjelas  dalam  Peraturan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor.  5  Tahun  2014  tentang  Pidana Tambahan  Uang  Pengganti  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam  Pasal  1 dijelaskan bahwa pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi bukan hanya  senilai  kerugian  keuangan  yang  diakibatkan,  namun,  sebanyak-banyaknya senilai  dengan  kekayaan  yang  didapatkan  dari  tindak  pidana  korupsi.  Begitupula dalam  Pasal  5  dijelaskan  bahwa  terhadap  harta  benda  yang  berasal  dari  tindak pidana  korupsi  namun  telah  dialihkan  kepada  pihak  lain  tanpa  dinikmati  oleh terdakwa  maka  uang  pengganti  dapat  dijatuhkan  selama  tidak  dilakukan penuntutan  terhadap  pihak  lain,  meskipun  tidak  dinikmati  secara  langsung  oleh terdakwa.
3.4. Penyitaan Terhadap Aset
1. Aset sebagai hasil langsung
Aset sebagai hasil kejahatan langsung sebagai aset yang langsung dihasilkan dari tindak pidana korupsi tanpa melalui metode pencucian uang. Misalnya dalam perkara  tindak  pidana  korupsi  dimana  hasil  kejahatan  tersebut  digunakan  untuk membeli  suatu  barang  atau  benda  maka  barang  atau  benda  tersebut  yang merupakan hasil langsung dari tindak pidana korupsi.

## Tabel 2. Hasil Langsung Tindak Pidana Korupsi
No No Putusan Kerugian Negara (Rp.) Aset Langsung 1 131/PID.Sus.TPK/2017/PN. Mks 1.000.000.000 Lapangan futsal, kursi kantor 2 12/PID.SUS- TPK/2019/PN.Mks. 380.128.801,74 3 56/Pid.Sus.TPK/2019/PN. Mks 6.591.030.335 Mobil dan Ruko Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Tabel 2 menunjukkan bahwa pada putusan No.
131/PID.Sus.TPK/2017/PN.Mks,  berdasarkan  hasil  audit  telah  menyebabkan kerugian  keuangan  negara  senilai  Rp.1.000.000.000,00  namun  dari  nilai  tersebut yang  digunakan  untuk  kursi  kantor  senilai  Rp.100.000.000,00  (ditambah  dengan uang  operasional)  dan  lapangan  futsal  adalah  senilai  Rp.300.000.000.  Jika mengacu pada prinsip penyitaan berbasis properti maka kedua aset tersebut  yang merupakan  aset  langsung  tindak  pidana  korupsi  harus  disita  untuk  menutupi
Musfiratul Ilmi, Syamsuddin Muchtar, Amir Ilyas
e-ISSN : 2621-4105
kerugian keuangan negara. Namun dalam putusan pengadilan menyatakan bahwa terdakwa dibebani pembayaran uang pengganti setara dengan nilai kerugian yakni Rp.1.000.000.000  kemudian  dikurangi  Rp.128.065.835  dan  Rp.100.000.000 sehingga  terdakwa  hanya  dibebani  pembayaran  uang  pengganti  senilai  Rp. 771.934.165.
Adapun  untuk  No.  Putusan  12/PID.SUS-TPK/2019/PN.Mks.  yang menyebabkan kerugian keuangan negara senilai Rp. 380.128.801,74, dimana tidak ada  aset  langsung  yang  dapat  disita  karena  meskipun  menyebabkan  kerugian keuangan  negara  namun,  terdakwa  dalam  nomor  putusan  tersebut  menyebabkan kerugian  keuangan  negara  bukan  karena  menikmati  akan  tetapi  kerugian disebabkan  karena  terdakwa  menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau sarana  yang  ada  padanya  karena  kedudukan  atau  jabatannya.  Oleh  karena penyalahgunaan  kewenangan  itu,  terdakwa  memenuhi  salah  satu  unsur  tindak pidana korupsi yaitu kerugian keuangan negara sebagaimana dalam Pasal 3.
Sehingga  meskipun  terdakwa  tidak  memperkaya  diri  sendiri  akan  tetapi karena  menyalahgunkan  kewenangan  yang  ada  padanya  ia  telah  memperkaya orang  lain  dan  menyebabkan  kerugian  negara.  Pada  kasus  seperti  ini  tidak  ada pemulihan kerugian keuangan negara dalam putusan pengadilan. Meskipun tidak ada aset  langsung atau tidak langsung akan tetapi pengadilan dapat  menjatuhkan putusan pembayaran uang pengganti untuk menutupi kerugian negara namun tentu dengan pertimbangan. Pada kasus ini, terdakwa sama sekali tidak menikmati atau menguntungkan  diri  sendiri  sehingga  hanya  dijatuhkan  pidana  penjara  dan pembayaran  denda  sebagai  pidana  pokok.  Padahal  jika  diamati  unsurnya sebenarnya  meskipun  tidak  memperkaya  diri  sendiri  akan  tetapi  perbuatannya telah memperkaya orang lain maka tetap harus memulihkan kerugian negara.
Putusan  terkahir  yang  dianalisis  oleh  penulis  yakni  kasus  dengan  Nomor Putusan  56/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks  yang  menyebakan  kerugian  senilai Rp.6.591.030.335.  Dalam  kasus  ini,  aset  yang  merupakan  hasil  langsung  tindak pidana  korupsi  yaitu  mobil,  ruko,  mobil  travel.  Pada  putusan  pengadilan  aset tersebut  bukanlah  objek  pengembalian  kerugian  keuangan  negara.  Pengadilan hanya  menyesuaikan  angka  kerugian  dengan  uang  pengganti.  Aset  hanya  akan disita  dan  atau  dirampas  apabila  terdakwa  tidak  mampu  membayar  uang pengganti.  Tentu  putusan  pengadilan  ini  pun  menunjukkan  model  penyitaan berbasis nilai.
Dari sisi KPK, banyak aset yang telah dirampas baik saat melakukan operasi tangkap tangan ataupun saat menangani kasus korupsi, namun sebagaimana yang diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  bahwa  barang  sitaan  dijadikan sebagai  barang bukti. Begitu pula dengan barang  yang diperoleh saat  melakukan operasi tangkap tangan oleh KPK.
Musfiratul Ilmi, Syamsuddin Muchtar, Amir Ilyas
e-ISSN : 2621-4105

## Tabel 3. Barang Bukti Operasi Tangkap Tangan KPK
No Tahun Barang Bukti berupa uang dan barang lainnya 1 2019 Uang Rp12.800.000.000 $35.000 US$576.000 € 5 RM407 500 Riyal 2 2020 Uang Rp16.700.000 $171.085 US$23.000 Surat Berharga ATM BNI Buku Tabungan (4,8 Milyar) Sertifikat Deposito (1,2 Milyar) Dokumen Keuangan Bonggol Cek Dokumen Proyek Barang bermerk Louis Vuitton
Hermes Rolex
Jacob n Co Tumi
Old Navy

## Sumber: Laporan Tahunan KPK tahun 2019 dan 2020
Tabel  3  menunjukkan  bahwa  barang  yang  berhasil  didapatkan  oleh  aparat penegak  hukum  yang  dalam  hal  ini  adalah  KPK,  tidak  serta  merta  akan  dilelang atau  digunakan  untuk  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  melainkan digunakan sebagai barang bukti. Barang bukti akan ditetapkan dalam putusan baik dikembalikan atau dirampas untuk negara. Sebagaimana dalam konsep penyitaan berbasis  properti  maka  semua  barang  yang  disita  harus  dibuktikan  hubungannya dengan tindak pidana korupsi.
Jika  bercermin  pada  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  a  UU  PTPK  pidana  tambahan dapat  dijatuhkan  pada  terdakwa  dengan  perampasan  barang  bergerak  berwujud atau  tidak  berwujud  dan/atau  atau  barang  tidak  bergerak  yang  digunakan  untuk dan/atau  yang  dihasilkan  dari  tindak  pidana  korupsi.  Pada  pasal  tersebut  bahkan dikatakan  bahwa  perampasan  dapat  dilakukan  pada  perusahaan  milik  terpidana tempat korupsi dilakukan. Namun, sejauh yang penulis ketahui bahwa jarang ada pidana  tambahan  dalam  tindak  pidana  korupsi  yang  dijatuhkan  selain  dari pembayaran uang pengganti. Ini menunjukkan bahwa penyitaan berbasis properti
Musfiratul Ilmi, Syamsuddin Muchtar, Amir Ilyas
e-ISSN : 2621-4105
hanya  berlaku  pada  tahap  penyidikan  dan  untuk  keperluan  penuntutan  dan persidangan, bukan untuk keperluan pengembalian kerugian negara.
2. Aset sebagai hasil tindak langsung
Permasalahan yang lebih sulit untuk dibuktikan adalah pembuktian terhadap aset  hasil  tidak  langsung  dalam  tindak  pidana  korupsi.  Aset  tidak  langsung tersebut  tentu  berbeda  dengan  aset  sebagai  hasil  langsung.  Penelitian  ini memaknai  aset  hasil  tidak  langsung  yang  diperoleh  setelah  ada  tindakan pencucian  uang.  Misalnya  uang  yang  diperoleh  sebagai  hasil  langsung  tindak pidana  korupsi  digunakan  untuk  membuka  suatu  usaha.  Dari  keuntungan  usaha tersebut  dibelikan  properti  maka  properti  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  hasil tidak langsung dari tindak pidana korupsi.
Pada putusan Nomor. 56/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks, terdakwa membangun usaha  travel  dari  uang  hasil  tindak  pidana  korupsi  senilai  Rp.  400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga dari kejadian tersebut hasil travel tersebut akan dimaksudkan  sebagai  hasil  tidak  langsung.  Sebagai  hasil  tidak  langsung  dari tindak  pidana  korupsi,  maka  dapat  dilakukan  penyitaan  bahkan  perampasan karena  dianggap  sebagai  hasil  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana,  meskipun kerugian  negara  telah  ditetapkan  dengan  uang  pengganti.  Penyitaan  seperti  itu dapat  dikatakan  sebagai  penyitaan  berbasis  nilai.  Kemungkinan  bahwa  tidak  ada efek  jera  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi,  apabila  ternyata  ia  telah membangun  “kerajaan  usaha”  menggunakan  hasil  tindak  pidana  korupsi,  tentu setelah  bebas  maka  bukan  menyesal  akan  tetapi  mereka  justru  akan  merasa  lega karena  telah  “membayar  hutang  kepada  negara”.  Pelaku  korupsi  ini  adalah sebenarnya  tidak  melakukan  tindak  pidana  akan  tetapi  hanya  berutang  kepada negara  yang  pembayaran  terhadap  utang  tersebut  dilakukan  dengan  menjalankan pidana  penjara  sebagaimana  yang  diputuskan  oleh  pengadilan.  Setelah menyelesaikan pidana penjara (pembayaran utang telah selesai) maka narapidana korupsi  akan  kembali  dan  dengan  bebas  menjalankan  usaha  yang  telah  dirintis dari  uang  hasil  tindak  pidana  korupsi.  Penelitian  ini  tidak  hanya  setuju  dengan pembayaran uang pengganti untuk menutupi kerugian negara. Tentu fokus utama adalah pengembalian kerugian keuangan negara akan tetapi, disisi lain harus ada efek jera terhadap pelaku dan bahkan orang disekelilingnya.
Konsep penyitaan  berbasis properti mensyaratkan agar aset yang akan disita merupakan  aset  hasil  kejahatan  atau  alat/instrumen  kejahatan  yang  harus dibuktikan, namun yang sulit adalah ketika aset tersebut telah diubah bahkan salah satu  yang  menjadi  hambatan  bagi  kejaksaan  dalam  hal  penyitaan  yakni  apabila aset  telah  dipindahtangankan  atau  diagungakan  atau  pada  aset  tersebut  ada  hak keperdataan dengan kata lain pada aset tersebut ada hak orang lain yang bisa jadi tidak  berhubungan  dengan  kejahatan  yang  terjadi.  Tentu  sebagai  penyidik,  jika merujuk pada Pasal 39 KUHP dan Pasal 39 KUHAP maka penyitaan tidak boleh dilakukan terhadap harta benda  yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  tersangka  atau  terdakwa.  Selain  itu  dalam
Musfiratul Ilmi, Syamsuddin Muchtar, Amir Ilyas
e-ISSN : 2621-4105
Pasal  31  UNCAC  juga  dijelaskan  bahwa  dilakukan  perampasan  terhadap  hasil tindak  pidana  yang  berasal  dari  kejahatan  atau  harta  benda  yang  nilainya  sama dengan  hasil  tindak  pidana  tersebut  dan  terhadap  kekayaan,  alat  atau  instrumen lain yang dipergunakan atau ditujukan untuk digunakan melakukan suatu tindakan melawan  hukum.  Ini  berarti  bahwa  Pasal  31  UNCAC  tidak  hanya  menetapkan penyitaan  berbasis  properti  tetapi  juga  memberikan  pilihan  untuk  melakukan penyitaan berbasis nilai. Namun yang sulit untuk dilakukan adalah jika penyitaan dilakukan dengan berbasis properti. Hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam melakukan penyitaan berbasis properti terlebih karena harus dibuktikan hubungan aset  yang  akan  disita.  Namun,  untuk  meminimalisir  kerugian  negara,  penyidik akan  mulai  melakukan  berbagai  tahapan  pengembalian  aset  sejak  penyidikan dimulai  yang  meliputi  kegiatan  penelusuran,  pengamanan,  pemeliharaan, perampasan, pengambalian.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penyitaan  berbasis  properti  dilakukan dalam  tahapan  penyidikan,  penuntutan  dan  untuk  kepentingan  dalam  proses persidangan sebagai barang bukti. Dimana semua yang dilakukan penyitaan yakni semua  barang  atau  benda  yang  mempunyai  hubungan  dengan  tindak  pidana. Sedangkan  penyitaan  berbasis  nilai  belaku  mulai  pada  saat  penuntutan  hingga eksekusi  yang  dilakukan  oleh  jaksa.  Namun,  ternyata  model  penyitaan  berbasis nilai ini hanya sebagai bentuk teori  yang tidak diterapkan secara nyata. Faktanya adalah  dalam  beberapa  kasus  ada  yang  mengembalikan  kerugian  negara  secara penuh  namun  lebih  banyak  yang  tidak  membayar  dan  hanya  memilih  untuk menjalani pidana penjara pengganti. 21
Ditinjau  dari  segi  ekonomi  justru  jika  terpidana  hanya  menjalani  penjara pengganti  maka  negara  jauh  lebih  banyak  mengalami  kerugian  selain  dari kerugian akibat tindak pidana korupsi juga kerugian lain yang ditimbulkan yakni biaya penanganan perkara, biaya peradilan, biaya perampasan aset khususnya jika aset  yang  hendak  dirampas  berada  di  luar  negeri,  biaya  penahanan  dan  biaya lembaga  pemasyarakatan.  Pandangan economic  analysis  of  law ,  pada  prinsip efisiensi penjara atau lapas yang dasarnya tempat untuk merenungi kesalahan dan “membersihkan  diri  dari  dosa”  mungkin  untuk  beberapa  orang  berhasil  namun, untuk yang lainnya tidak dan bahkan tidak ada efek jera kepada masyarakat lain. sehingga  penjara  tidak  efisien  untuk  menangani  koruptor.  Lalu  terkait  dengan prinsip  keseimbangan,  dalam  beberapa  putusan  disesuaikan  dengan  kerugian keuangan negara tetapi yang lainnya ada yang disesuaikan dengan seluruh jumlah yang  telah  dinikmati  oleh  tepridana,  namun  dalam  eksekusi  jaksa  lebih  bayak yang  melakukan  penjara  pengganti  daripada  pengembalian  kerugian  yang  dalam hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  pembayaran  uang  pengganti.  Prinsip  ketiga  yaitu maksimalisasi,  usaha  penegak  hukum  agar  tidak  membiarkan  dana  aset  atau propeprti  yang  lolos  dari  jangauan  tentu  dilakukan  dengan  kerjasama  para
21 Hasil wawancara dengan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Makassar melalui Whatsapp, Ahmad Yani, pada tanggal 24 Maret 2022
Musfiratul Ilmi, Syamsuddin Muchtar, Amir Ilyas
e-ISSN : 2621-4105
penegak  hukum.  Penjatuhan  sanksi  pembayaran  uang  pengganti  dan  denda  yang masih belum menjadi kewajiban bagi setiap terdakwa.
Meskipun  dalam  praktiknya,  bentuk  penyitaan  berbasis  properti  maupun penyitaan berbasis nilai telah dilakukan pada kenyataannya, tidak dapat dipungkiri bahwa keduanya sejatinya gagal untuk dilakukan. Pertama jika hanya berpatokan pada penyitaan berbasis properti maka  yang sulit dilakukan adalah membuktikan bahwa  aset  merupakan  milik  terdakwa  atau  hubungan  antara  aset  dengan  tindak pidana. Bahkan menurut keterangan jaksa, dalam melakukan eksekusi harta benda yang dalam putusan pengadilan dapat disita juga tidak dapat dilakukan begitu saja karena kadangkala ada hak orang lain dalam harta benda tersebut.
4. PENUTUP
Pengembalian  kerugian  keuangan  negara  melalui  penyitaan  berbasis properti  hanya  dilakukan  pada  tahap  penyidikan  untuk  kebutuhan  pembuktian, sedangkan yang berdasarkan putusan hakim terutama berkaitan dengan penerapan sanksi  berupa  pembayaran  uang  pengganti  sesungguhnya  mengadopsi  semi- penyitaan  berbasis  nilai.  Eksekusi  penyitaan  berbasis  properti  maupun  penyitaan berbasis nilai tidak dapat dikatakan berhasil karena pengembalian kerugian negara masih  menjadi  pilihan  yang  dapat  digantikan  dengan  pidana  penjara  pengganti. Keberhasilan pengembalian bukan hanya sampai pada putusan hakim akan tetapi secara  nyata  telah  dikembalikan  kepada  negara  sebagaimana  dengan  putusan hakim.  Berbagai  cara  dan  metode  yang  dilakukan  belum  berhasil  sehingga sehingga patut untuk meminimalisir pidana penjara dan mempekerjakan terpidana korupsi yang kemudian upah dari pekerjaannya digunakan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang dapat dimulai dari perubahan dalam Pasal 18 UU PTPK,  terutama  mengubah  pilihan  penjara  pengganti.  Selain  itu  perlu  disahkan secepatnya  terkait  dengan  RUU  Pengembalian  Aset  dengan  berpedoman  pada UNCAC 2003 agar ada aturan yang memayungi proses pengembalian aset.

## DAFTAR PUSTAKA
Abvianto Syaifulloh. “Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan
Negara  Pada  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi.” Indonesian  Journal  of Criminal Law 1, no. 1 (2019): 47–64. https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i1.147. Agustinus  Herimulyanto. Sita  Berbasis  Nilai  Pengembalian  Aset  Tindak  Pidana Korupsi:  Teori  Dan  Terapan  Value-Based  Confiscation  System  Dalam Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi .  Yogyakarta:  Genta  Publishing, 2019.
Amir  Ilyas. Asas-Asas  Hukum  Pidana  Memahami  Tindak  Pidana  Dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori- Teori  Pengantar  Dan  Beberapa  Komentar) .  Yogyakarta:  Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
Butarbutar,  Russel.  “Pertanggungjawaban  Pidana  Partai  Politik  Dalam  Tindak Pidana  Korupsi  Dan  Pencucian  Uang.” Padjadjaran  Jurnal  Ilmu  Hukum (Journal of Law) 3, no. 2 (2016): 351–71.
Musfiratul Ilmi, Syamsuddin Muchtar, Amir Ilyas
https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a7.
Disantara,  Fradhana  Putra,  Septina  Andriani  Naftali,  R  Yuri  Andina  Putra,  Dwi Irmayanti, and Galih Rahmawati. “Enigma Pemberantasan Korupsi Di Masa Pandemi  Covid-19.” USM  Law  Review 5,  no.  31  (2022):  61–79. https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4135.
Hikmawati, Puteri. “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Pembayaran Uang  Pengganti  Tindak  Pidana  Korupsi,  Dapatkah  Optimal?” Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 10, no. 1 (2019): 89–107. https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1217.
Indriana,  Yayan.  “Pengembalian  Ganti  Rugi  Keuangan  Negara  Pada  Perkara Tindak Pidana Korupsi.” Cepalo 2, no. 2 (2019): 123. https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1769.
Irwansyah. Kajian  Ilmu  Hukum .  Edited  by  Ahsan  Yunus.  Yogyakarta:  Mirra Buana Media, 2020.
———.  “Penelitian  Hukum:  Pilihan  Metode  Dan  Praktik  Penulisan  Artikel.” edited by Ahsan Yunus, 174. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
Jean-Pierre Brun et.al. Asset Recovery Handbook: A Guide for  Practitioners . 1st ed. Washington DC: Star Initiative, World Bank, 2011.
———. Asset  Recovery  Handbook:  A  Guide  for  Practitioners .  2nd  ed. Washington DC: Star Initiative, World Bank, 2020.
Juandra,  Mohd  Din,  and  Darmawan.  “Kewenangan  Hakim  Menjatuhkan  Pidana Uang  Pengganti  Dalam  Perkara  Korusi  Yang  Tidak  Didakwakan  Pasal  18
UU  Tipikor.” Ius Constituendum 6, no. 2 (2021): 442–60. https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4235.
Mochamad Ramdhan Pratama, Mas Putra Zenno Januarsyah. “Upaya Non-Penal
Dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.” Ius  Constituendum 5 (2020):
235–55. https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/2195/1720. Nurannisa, Mispansyah dan. “Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi” 6 (2021): 348–66. https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/2700/2167. Nurlaily,  Hasrina,  and  Rusmilawati  Windari.  “Re-Formulasi  Ketentuan  Korupsi Sektor  Swasta  Komparatif  Indonesia  Dengan  New  Zealand.” Jurnal  Ius Constituendum 7, no. 2 (2022): 131–42. https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/3224/pdf. Transparency International. “Corruption Perceptions Index,” 2021. https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/idn.
Wamafma,  Filep,  Enni  Martha  Sasea,  Andi  Marlina,  Filep  Wamafma,  Enni Martha  Sasea,  and  Andi  Marlina.  “Upaya  Bank  Indonesia  Menanggulangi Money  Laundering  Dalam  Perbankan  Online.” USM  Law  Review 5,  no.  1
(2022): 357–76. https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4741.