Jurnal Satyagraha Vol.06, No.01, Pebruari   Agustus 2023 ISSN : 2620-6358 http://ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/satyagraha

## IMPLEMENTASI BUMN CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI BALI
Made Widani 1 , I kadek donny wishanesta 2
Email: wida.bima@gmail.com , donnywisha11@yahoo.com Universitas Maendradatta, Denpasar Bali
Abstrak- Dalam situasi Pandemi Covid-19 yang masih melanda dunia, khususnya di  Bali,  bukan  saja  sektor  pariwisata  yang  terdampak,  akan  tetapi  juga  terhadap semua industri di Indonesia baik sektor swasta ataupun pemerintah. Dalam hal ini pihak  BUMN  pun  sangat  merasakan  dampak  virus  yang  memporak  porandakan perekonomian  dunia.  Namun  demikian  BUMN  masih  inten  melakukan  program perduli dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk pelaksanaan Corporate  Social  Responsibility  dimana  merupakan    komitmen  perusahaan BUMN  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  khususnya  di  provinsi Balidan  juga    merupakan  salah  satu  bentuk  keperdulian  pemerintah  yang dilaksanakan  melalui  perusahaan  BUMN  dalam  penyaluran  dana  serta  bantuan baik secara  materi  maupun  non  materi  kepada   masyarakat  untuk meningkatkan dan membantu permasalahan perekonomian.
Abstract-In  the  situation  of  the  Covid-19  Pandemic  that  is  still  engulfing  the world, especially in Bali, it is not only the tourism sector that is affected, but also all industries in Indonesia, both the private and government sectors. In this case, the SOEs also feel the impact of  the virus that has ravaged the world economy. However, SOEs are still intent on carrying out a caring program in improving the welfare  of  the  community  in  the  form  of  implementing  Corporate  Social Responsibility  which  is  a  commitment  by  BUMN  companies  to  improve  the welfare of the community, especially in the province of Bali and is also a form of government concern that is carried out through BUMN companies in distributing funds and assistance both physically and mentally. material and non-material to the community to improve and help economic problems.
Kata Kunci : BUMN, Corporate Social Responsibility , Kesejahteraan
Jurnal Satyagraha Vol.06, No.01, Pebruari   Agustus 2023 ISSN : 2620-6358 http://ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/satyagraha
I.PENDAHULUAN Dalam  situasi  Pandemi  Covid-19 yang masih melanda dunia, khususnya di Bali, bukan saja sektor pariwisata  yang  terdampak,  akan tetapi  juga  terhadap  semua  industri di  Indonesia  baik  sektor  swasta ataupun  pemerintah,  dalam  hal  ini pihak BUMN pun sangat merasakan terdampak  virus  yang  memporak porandakan  perekonomian  dunia. Walaupun  kondisi  saat  ini  masih belom stabil normal seperti sebelum pandemic  namun  mengacu  kepada kearifan  lokal  yang  berisi  pesan- pesan  sosialisasi,  penyebaran  nilai nilai  budaya,  Pendidikan  dan kontrol  sosial  yang  disampaikan melalui  media  komunikasi  atau media  sosial  di  mana  kesejahteraan masyarakat  merupakan  hal  yang sangat  penting  dan  menjadi  konsen bagi  pemerintah.  Berkaitan  dengan kesejahteraan yang mana perusahaan  milik  Negara  masih memberikan  kontribusi  sosial  dan lingkungan  terhadap  masyarakat yang  tertuang  dalam  pelaksanaan
Corporate  Social  Responsibility (CSR) . Corporate Social Responsibility  adalah  komitmen perusahaan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  komonitas  melalui praktik bisnis yang baikdan mengkontribusikan sebagian sumber  daya  perusahaan  (Kotler  & Nancy 2005,) CSR juga merupakan salah  satu  bentuk  keperdulian pemerintah yang dilaksanakan melalui  perusahaan  BUMN  dalam penyaluran  dana  serta  bantuan  non materi  untuk  masyarakat  untuk meningkatkan dan membantu
permasalahan perekonomian masyarakat.  Beberpa  tahun  terakhir Dewan  Perwakilan  Daerah  Bali yang  dimulai  pertama  kali  tahun 2018  mengadakan  Program  CSR Award  yang  di  gagas  oleh  Bapak Senator DPDRI utusan Bali Dr. Srhi I  Gusti  Ngurah  Arya  Wedakarna MSW  III  SE  (MTRU)  dimana bertujuan untuk mengapresiasi kepada lembaga BUMN yang ada di provinsi Bali terkait dengan program  program  dan  penyaluran Bantuan atau yang sering diistilahkan dengan Program Kemitraan  Bina  Lingkungan  atau lebih  dikenal  dengan  Corporate Social  Responsibility  (CSR)  dalam pelaksanaan program ini diharapkan untuk menstimulus atau meningkatkan  minat  secara  khusus kepada pihak BUMN untuk melaksanakan  program  CSR  setara berkesinambungan dan berkelanjutan serta kedepannya dari pihak  perusahaan  swasta  juga  lebih tergugah untuk melaksanakan program dalam rangka meningkatkan kesejahteraaan masyakarakat,  dimana  dilaksanakan program visitasi untuk mengkonfirmasi pemaparan
pelaksanaan  CSR  yang  sudah dilakukan  dengan  acuan  beberapa indicator  dalam  penilaian  yang bernafaskan kontek ekonomi, sosial, lingkungan,hukum, social  media, hospitality dan Covid-19. Eksistensi perusahaan berpotensi besar mengubah  lingkungan  masyarakat, baik ke arah negatif maupun positif. Dengan  demikian  perusahaan  perlu mencegah
timbulnya dampak negatif,  karena  hal  tersebut  dapat
Jurnal Satyagraha Vol.06, No.01, Pebruari   Agustus 2023 ISSN : 2620-6358 http://ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/satyagraha
memicu konflik dengan masyarakat, yang selanjutnya dapat mengganggu jalannya  perusahaan  dan  aktifitas masyarakat.
Berbagai  dampak  sosial,  ekonomi, dan  lingkungan  yang  timbul  akibat berdirinya  suatu  kawasan  industri, mengharuskan  perusahaan  untuk bertanggung  jawab  kepada  publik khususnya  masyarakat  di  sekitar wilayah perusahaan melalui aktivitas yang nyata sehingga dalam pelaksanaan kegiatan CSR, perusahaan  harus  berhati-hati  dan dilakukan  dengan  cara-cara  yang benar  agar  tidak  memperkuat kondisi  relasi  ketergantungan  dari masyarakat akan kehadiran perusahaan. BUMN  adalah  Badan  Usaha Milik  Negara  yang  berbentuk Perusahaan  Perseroan  (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum
(PERUM)  sebagaimana  dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998. Badan Usaha Milik Negara  (BUMN)  merupakan  salah satu  pelaku  kegiatan  ekonomi  yang penting  di  dalam  perekonomian nasional, yang bersama-sama dengan  pelaku  ekonomi  lain  yaitu swasta (besar-kecil, domestik-asing) yang mana sebagian besar sahamnya  adalah  milik  Negara  dan merupakan bentuk bangun demokrasi ekonomi yang akan terus kita  kembangkan  secara  bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan Tri Sakti  Bung  Karno  dalam  bagian berdikari daam bidang ekonomi dan berkepribadian  dalam  kebudayaan sebagai  bentuk  revolusi  suatu
bangsa.  Dalam  kegiatan  ekonomi dimana BUMN dalam perekonomian  nasional  berdasarkan demokrasi ekonomi memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 19 tahun 2003  mengenai Badan  Usaha  Milik Negara,  dimana  tertuang  dalam pasal  2  bahwa  BUMN  memiliki maksud  serta  tujuan  berkontribusi dalam  menyumbangkan  perannya dalam hal pengembangan perekonomian nasional pada umumnya,  dimana  salah  satunya  di wujudkan dalam bentuk pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR).Mengutip  dari amanat Undang-Undang  Nomor  40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal  74 dijelaskan bahwa perseroan yang menjalankan
kegiatan  usahanya di bidang dan/atau  berkaitan  dengan  sumber daya  alam  wajib  melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan,  dengan  kata  lain  CSR merupakan suatu kewajiban dimana perlunya pengalokasian dan menganggarkan dana untuk membiaya kegiatan yang berhubungan  dengan  social  dan lingkungan. Berbicara tentang lingkungan  dan  kehidupan  sosial banyak  fenomena  yang  kita  liat diantaranya p ermasalahan lingkungan  hidup  saat  ini  memang menjadi problem yang paling sering terjadi  di lingkungan kita  yang bisa disebabkan  oleh  ciri-ciri  manusia sebagai  makhluk  ekonomi  dari
Jurnal Satyagraha Vol.06, No.01, Pebruari   Agustus 2023 ISSN : 2620-6358 http://ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/satyagraha
beberapa hal, mulai dari faktor alam atau faktor dari manusia nya sendiri. Kebanyakan  dari  permasalahan  ini terkadang  belum  memiliki  solusi untuk mengatasinya. Sehingga menyebabkan  kerusakan-kerusakan alam  dan  lingkungan  terus  saja terjadi yang membutuhkan perhatian bagi kita sebagai pemanfaat dan hidup dari lingkungan  hidup  yang  perlu  kita carikan  solusi  yang  tepat  untuk mengatasinya,  begitupun  fenomena social  yang  bisa  kita  amati dimasyarakat salah satunya masalah ekonomi  yang  terjadi  dalam  bentuk fenomena  kepadatan  penduduk, banyaknya beragam jenis pengangguran,  dan  kemiskinan yang mana merupakan masalah kita bersama  dalam  hal  ini  pemerintah dan  masyarakat  perlu  berkolaborasi mencari  solusi  untuk  menjawab fenomena  dengan  mewujudkan kesejahteraan  bersama.  Khususnya di  Bali  disituasi  pariwisata  yang sedang terpuruk diakibatkan serangan  virus  mematikan  sektor pariwisata  yang  merupakan  sumber hidupdari  sebagian  besar  orang  di Bali.
Dilansir  dari  Harvard  Business
Review, dimana tujuan utama dari CSR adalah menyelaraskan kegiatan sosial  dan lingkungan perusahaan dengan tujuan dan  nilai  bisnisnya dan CSR berkontribusi dalam pelestarian  lingkungan  sekitar  serta menjalin  hubungan  baik  antara perusahaan  dan  masyarakat.  Dalam konteks kesejahteraan dimana perusahaan  dituntut  untuk  tidak hanya memikirkan keuntungan
finansial bagi kepentingannya sendiri  dan  seluruh  bagian  yang terlibat  di  dalamnya,  akan  tetapi juga  kepada  masyarakat  luar, terutama  di  lingkungan  sekitarnya. Berdasarkan  hal  inilah  CSR  atau
C orporate Social Responsibility lahir dimana program ini wajib dimiliki
Perusahaan  level  menengah  hingga besar  sebagai  bentuk  kontribusi pada  negara  dan  masyarakat  dalam hal  sosial  dan  ekonomi  dan pengentasan kemiskinan yang biasanya  diimplementasikan  dalam bentuk bantuan dana yang diberikan kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat, pelestarian  lingkungan,  beasiswa pelajar dsb. Kesejahteraan  merupakan  isu utama dalam kehidupan bermasyarakat,  dalam  hal  ini BUMN  selalu  di  wajibkan  untuk mendukung  program  program  yang mengacu pada
kesejahteraan masyarakat  umum  baik  ekonomi, kesehatan  serta  pendidikan  secara berkelanjutan  atau suistainability. Untuk mewujudkancita cita Presiden  Joko  Widodo  dalam programpembangunan Nawacitayang dipaparkan dalamrencana pembangunan Nasional yaitu membangun Indonesia  dari  pinggiran  dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam  kerangka  negara  kesatuan. Dimana Nawacita merupakan strategi khusus pemerintahan Jokowi  yang  diawali  dengan pembentukan action  plan yang menjadi  acuan  pengimplementasian program  ditijau  dari  perspektif
Jurnal Satyagraha Vol.06, No.01, Pebruari   Agustus 2023 ISSN : 2620-6358 http://ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/satyagraha
kepentingan  nasional  bangsa  dalam kontek kepentingan terhadap pencapaian  perekonomian  rakyat secara merata.sebagai upaya dukungan  atas  kesejahteraan  dan kemakmuran masyarakat khususnya pengembangan  desa  desa  terpencil dan pelosok peosok nusantara.
Bentuk CSR biasanya dilakukan dengan melaksanakan suatu kegiatan  yang  bisa  meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau penduduk sekitar, menjaga lingkungan  hidup,  sosial  maupun budaya, memberikan beasiswa pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu, membangun fasilitas umum atau kesehatan, serta memberikan  bantuan  yang  mana fungsinya  yaitu  sebagai  suatu bentuk  tanggung  jawab  suatu perusahaan  terhadap  pihak  yang terlibat  atau  terdampak  baik  secara langsung  atau  tidak  langsung  atas apa yang menjadi aktivitas perusahaan  berupa  dana  ataupun kebutuhan pokok untuk kesejahteraan  masyarakat yang meliputi Social  license  to  operate yatu perusahaan  bisa  berkembang atau  tidak  akan  sangat  dipengaruhi oleh  salah  satu  faktor  yaitu masyarakat khususnya yang bertempat  tinggal  di  sekitar  tempat usaha  yang  memperoleh  manfaat dari  perusahaan  dimana  hal  ini adalah  hubungan  timbal  balik dimana  masyarakat  akan  loyal dengan perusahan tersebut, disampingitu  fungsi  lain  yang  di dapat  perusahaan  adalah  untuk melebarkan  akses  sumber  daya, jika CSR  perusahaan  bila  dikelola dengan  baik  akan  memberikan
keuntungan bagi perusahaan. Diantaranya  adalah  meningkatkan daya saing perusahaan dan memudahkan  perusahaan  untuk mendapatkan  sumber  daya  yang diperlukan  serta  untuk  melebarkan akses menuju pasar,dimana pr ogram CSR  sebenarnya  seluruh  investasi serta  biaya  yang  telah  dikeluarkan bisa  menjadi  sebuah  potensi  untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas  dan  besar  lagi  serta  bisa membangun  loyalitas  konsumen yang  bertujuan  menembus  target pasar yang baru. Menurut Laporan Bank Indonesia dimana, kInerja perekonomian Bali pada triwulan II
2020 mengalami kontraksi di tengah pandemi  COVID-19.  Ekonomi  Bali dengan  output  rill  sebesar  Rp35,86 triliun  tercatat  tumbuh  sebesar  - 10,98% (yoy) pada triwulan II 2020, lebih  rendah  dibanding  dengan triwulan  I  2020  yang  sebesar  - 1,14%  (yoy)  dan  juga  lebih  rendah dibandingkan  dengan  pertumbuhan ekonomi  nasional  periode  yang sama, sebesar -5,32% (yoy). Pangsa ekonomi  Bali  terhadap  nasional  di triwulan  II  2020  sebesar  1,48%, sedikit  lebih  rendah  dibanding dengan triwulan sebelumnya (1,54%).  Dari  sisi  permintaan, kontraksi kinerja ekonomi Bali pada triwulan  laporan  bersumber  dari kontraksi seluruh komponen. Hal ini disebabkan  oleh  penurunan  kinerja pariwisata  Bali  akibat  pandemi COVID-19.
Adanya pandemi COVID-19  menyebabkan  berbagai negara  melakukan  kebijakan  travel restriction dalam mencegah penyebaran  COVID-19.  Pemerintah
Jurnal Satyagraha Vol.06, No.01, Pebruari   Agustus 2023 ISSN : 2620-6358 http://ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/satyagraha
Indonesia sudah melakukan larangan  sementara  bagi  warga negara  asing  untuk  masuk  maupun transit di wilayah  Indonesia  sejak 2 April 2020 Penurunan  kinerja  pariwisata kemudian berdampak pada penurunan konsumsi Rumah Tangga  seiring  dengan  tertahannya sumber  pendapatan  utama  rumah tangga.  Konsumsi  pemerintah  juga tertahan  seiring  dengan  penurunan pagu  belanja  ditengah  pendapatan pemerintah  yang  tertahan  akibat menurunnya  kinerja  pariwisata. Sejumlah  proyek  investasi  juga tertahan ditengah pandemi COVID- 19  dengan  perlunya  penerapan physical  distancing.  Selanjutnya, ekspor  luar  negeri  juga  kontraksi akibat penurunan jumlah kunjungan wisman  dengan  adanya  larangan sementara  bagi  warga  negara  asing untuk masuk ke Indonesia Dari sisi penawaran, membaiknya  kontraksi  ekonomi Bali  pada  triwulan  III  2020 bersumber dari melambatnya kinerja  hampir  seluruh  lapangan usaha  utama  dan  diprakirakan  akan membaik dibanding dengan triwulan  sebelumnya  didorong  oleh potensi  kinerja  pariwisata  domestik serta    berpotensi  membaik  seiring dengan  upaya  Pemerintah  Daerah Bali untuk mendorong implementasi protokol  kesehatan  pada  pelaku usaha pariwisata untuk memberikan kenyamanan  bagi  wisatawan  yang datang.  Hal  tersebut  dilakukan melalui  sertifikasi  Clean,  Healthy, Safety,  Environment  (CHSE)  pada pelaku  usaha  pariwisata  (hotel, daerah  tujuan  pariwisata,  biro
perjalanan). Pemerintah Daerah Bali bekerjasama dengan Kemenparekraf telah  membentuk  tim  verifikasi untuk melakukan sertifikasi tersebut. Kemudian, kinerja Perdagangan  membaik  didorong oleh  normalisasi  jam  operasional pusat  perdagangan  (mall,  pasar, restaurant) seiring dengan penerapan  tatanan  kehidupan  era baru  Bali.  Selain  itu,  kinerja Pertanian juga diprakirakan membaik  pada  triwulan  III  2020 didorong oleh berlangsungnya musim  panen  tanaman  perkebunan seperti  kakao  dan  cengkeh.  Disisi lain, kinerja LU Konstruksi diprakirakan  mengalami  kontraksi yang  sedikit  lebih  dalam  dibanding dengan  triwulan  sebelumnya.  Hal ini  disebabkan  oleh  pengerjaan beberapa  proyek  konstruksi  yaitu bandara  dan  hotel  yang  tertunda. Dalam  fenomena  yang  terjadi  saat ini  diharapkan  peranan  BUMN dalam pelaksanaan Corporate
Sosial  Responsibility  (CSR) akan membantu  dalam  meningkatkan kesejahteraan  rakyat  khususnya  di Bali.

## II. PEMBAHASAN
Dalam mengimplementasikan amanat  undang  undang  tersebut perusahan perusahan BUMN melaksanakan  kewajiban  dalam berkontribusi dalam rangka mensejahterakan kehidupan
masyarakat  khususnya  yang  berada di provinsi Bali dengan memberikan bantuan  berupa  program  CSR  yang mana  mengandung  nilai  etis  dan filantropis dalam rangka kesejaheraan masyarakat dan
Jurnal Satyagraha Vol.06, No.01, Pebruari   Agustus 2023 ISSN : 2620-6358 http://ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/satyagraha
merupakan  komitmen  perusahaan dalam menciptakan suatu pembangunan yang dapat berkelanjutan( Suistainable develovement) serta  upaya  untuk mewujudkan good corporate governance,god corporate citizenship  and  good  business ethics. Berbagai  aktivitas  korporasi membawa  dampak  yang  nyata terhadap kualitas kehidupan manusia  baik  itu  terhadap  individu, masyarakat, dan seluruh kehidupan.
Terjadinya  deforestasi,  pemanasan global,  pencemaran  lingkungan, kemiskinan,  kebodohan,  penyakit menular, akses hidup dan air bersih, berlangsung  terus-menerus  hingga akhirnya muncul konsep tanggungjawab  sosial  perusahaan atau CSR. Gagasan CSR menekankan  bahwa  tanggungjawab perusahaan  bukan  lagi  mencari profit  semata,  melainkan  juga tanggungjawab sosial dan lingkungan.  Dasar  pemikirannya, ketergantungan  pada  kesehatan keuangan tidaklah menjamin perusahaan  akan  tumbuh  secara berkelanjutan.  Program  CSR  dapat dilakukan  melalui  pemberdayaan masyarakat  lokal  yang  didasarkan pada  kebutuhan  ril  yang  secara dialogis  dikomunikasikan  dengan masyarakat, pemerintah, perusahaan, masyarakat dan akademisi. Berbagai penelitian terdahulu telah menghasilkan simpulan yang berbeda atas hubungan  peranan  CSR  yang dilakukakan oleh perusahan
perusahan  baik  Badan  Usaha  milik Negara  ataupun  Swasta  terhadap
kesejahteraan masyarakat. Hasil dan bukti  berbeda  pada  suatu  daerah yang  menerima  bantuan  berupa
CSR khusunya dari BUMN
tergantung  dari  kebutuhan  daerah daerah tersebut.

## Badan Usaha Milik Negara
Menurut  Undang  undang  No.  19 Tahun  2003  BUMN  adalah  usaha yang  seluruh  atau  sebagian  besar modalnya  dimiliki  oleh  negara melalui  penyertaan  secara  langsung yang  berasal  dari  kekayaan  Negara yang dipisahkan. Sesuai denganimplementasi strategi pembinaan,  jumlah  BUMN  terus mengalami perubahan untuk mengoptimalisasi kontribusi terhadap perkonomian Bangsa Indonesia.  Mengacu  pada  strategi pemerintah  jangka  panjang  maka BUMN dikelompokan kedalam kluster kluster sesuai value chain dan core  business masing  masing  untuk meningkatkan  penguatan  rantai  nilai dan  efeisisensi.Dalam  Pembangunan Indonesia  maju  seuai  dengan  motto
BUMN berkomitmen dalam membangun Indonesia. Berkontribusi  untuk  memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
Berjuang  bersama,  gotong  royong, untuk  Indonesia  serta  berkomitment mengimplementasikan
AKHLAK yaitu  Amanah,  Kompeten,Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Badan  Usaha  Milik  Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian  nasional  berdasarkan demokrasi ekonomi yang mempunyai  peranan  penting  dalam penyelenggaraan perekonomian
Jurnal Satyagraha Vol.06, No.01, Pebruari   Agustus 2023 ISSN : 2620-6358 http://ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/satyagraha
nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta berperan dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat untuk mengoptimalkan peran Badan Usaha
Milik  Negara,  pengurusan  dan pengawasannya  harus  dilakukan secara profesional menurut peraturan perundang-undangan  sesui  dengan perkembangan  perekonomian  dan dunia  usaha  yang  semakin  pesat,
baik secara nasional maupun internasional penjelasan dari bentuk BUMN,  yaitu  persero  dan  perum beserta  pengertian  arti  definisi
Persero  Persero  adalah  BUMN  yang bentuk  usahanya  adalah  perseoran terbatas  atau  PT.  Bentuk  persero semacam  itu  tentu  saja  tidak  jauh berbeda  sifatnya  dengan  perseroan terbatas  /  PT  swasta  yakni  sama- sama  mengejar  keuntungan  yang setinggi-tingginya / sebesar- besarnya. Saham kepemilikan persero  sebagian  besar  atau  setara 51% harus dikuasai oleh pemerintah.
Karena  persero  diharapkan  dapat memperoleh  laba  yang  besar,  maka otomatis persero dituntut untuk dapat memberikan  produk  barang  maupun jasa yang terbaik agar produk output yang dihasilkan tetap laku dan terus- menerus mencetak keuntungan. Organ persero yaitu direksi, komisaris  dan  rups  /  rapat  umum pemegang  saham.  Contoh  persero yaitu  :  PT  Angkasa  Pura,  PT Jasamarga,  Bank  BNI,  PT  Asuransi Jiwasraya,  PT  PLN,  PT  Perkebunan Nusantara  V,  PT.  JASINDO,  PT TASPEN,  PT.ASKRINDO  dan  lain- lain.  b.  Perum  /  Perusahaan  Umum
Perusahaan  umum  atau  disingkat perum  adalah  perusahaan  unit  bisnis negara  yang  seluruh  modal  dan kepemilikan dikuasai oleh
pemerintah  dengan  tujuan  untuk memberikan  penyediaan  barang  dan jasa publik yang baik demi melayani masyarakat  umum  serta  mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengolahan perusahaan.Organ perum yaitu  dewan  pengawas,  menteri  dan direksi.  Contoh  perum  /  perusahaan umum  yakni  :  Perum  Peruri  /  PNRI (Percetakan  Negara  RI),  Perum Perhutani,  Perum  Damri,  Perum
Pegadaian, Bulog dan lain-lain. Salah satu sumber
penerimaan  negara  yang  signifikan dalam  bentuk  berbagai  jenis  pajak, deviden,  dan  hasil  privatisasi, tentunya  BUMN  akan  berperilaku pula  sebagai  layaknya  perusahaan pada umumnya yang juga berorientasi pada pencapaian keuntungan  atau  laba.  BUMN  perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme  antara  lain  melalui pembenahan pengurusan
dan pengawasannya.  Pengurusan  dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan  prinsip-prinsip  tata- kelola  perusahaan  yang  baik (good corporate  governance ).  Sebagai korporasi,  BUMN  memilki  tuntutan peran  sedemikian.  Namun  pada  sisi lain BUMN pun dituntut memberikan kontribusi nyata terhadap masyarakat sekitarnya. Sesuai amanat undang undang menyebutkan  bahwa  BUMN dapat  menyisihkan  sebagian  laba bersihnya untuk keperluan
pembinaan  usaha  kecil  menengah atau  koperasi,  dimana  BUMN
Jurnal Satyagraha Vol.06, No.01, Pebruari   Agustus 2023 ISSN : 2620-6358 http://ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/satyagraha
memiliki kewajiban untuk membantu masyarakat  dalam  meningkatkan UMKM  disamping  itu  mengacu amanat  undang  undang  nomer  19 tahun 2003 terkait dengan Corporate Sosial  Responsibilty dari  BUMN yang mana di dalam  undang undang tersebut  menyatakan  bahwa  CSR merupakan suatu kewajiban. Perusahan  menganggarkan  biaya untuk mensupport program kemitraan  dan  juga  bina  lingkungan (BKBL)  yang  dimana  aturannya mewajibkan  penyisihan  keuntungan dari BUMN Mengacu program yang tersirat  dalam  undang  undang,  DPD RI membuat inisiasi untuk mengapresiasi  serta  meningkatkan kontribusi  BUMN dalam  penyaluran bantuan  berupa  CSR  maka  DPDRI provinsi  Bali  mengadakan  program BUMN CSR Award yangdilakanakan  setiap  tahun  yang mana  dimulai  perdana  pada  tahun 2018  yang  pertama  kalinya  di  gagas di  provinsi  Bali  oleh  Bapak  Senator DPDRI  utusan  Daerah  Bali  yang mana  program  tersebut  mendapat apresiasi  positif  dari  BUMN  pusat dan  juga  masyarakat.  BUMN  CSR Award  diikuti  sekitar  27  BUMN yang  ada  di  provinsi  Bali,  dengan team  penilai  BUMN  CSR  Award terdiri  dari  praktisi  dan  akademisi yang  dibentuk  secara  independen dibawah  program  DPD.  Penilaian dilakukan  dengan  melaksanakan assessment ke seluruh Kantor BUMN  yang  mengikuti  program Award. Dalam  kunjungan assesment tersebut dilaksanakan proses penilaian  dari  pemaparan  pimpinan
pihak BUMN dari kegiatan CSR baik yang  sudah  dilaksanakan  dengan menunjukan dokumentasi serta penjelasan kegiatan serta memaparkan planning  program ke depan yang akan dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan CSR,
berdasarkan  pemaparan  dari  pihak BUMN  maka  para  dewan  juri  akan memberikan  pertanyaan  pertanyaan terkait dengan program BUMN CSR yang dilaksanakan untuk mengkonfirmasi  dan  melakukan penilaian,  yang  mana  penilaian tersebut  didasari  dari  beberapa indikator  yang  tahun  2018  sampe 2020 yaitu Indikator Ekonomi, Sosial dan  Indikator  Lingkungan  dan ditahun 2021 ini karena pertimbangan mengikuti serta
menyesuaikan  situasi  terkini  serta terupdate  yang  terjadi  di  masyakat maka indikator  penilaian bertambah menjadi  7  indikator  yang  mana seperti  tersebut  diatas  sebelumnya hanya  3  indikator,  dimana  indicator tambahan  tersebut  yaitu  indikator hukum,  hospitality,  sosial  media serta  Covid-19,  dimana  tambahan indikator hukum untuk mengkonfirmasi apabila terjadi permasalahan  yang  terkait  dengan hukum  apakah  ada  pemberdayaan LBH  lokal  Bali  untuk  menangani kasus  kasus  terkait  kemudian  untuk Indikator  hospitality  dimaksudkan untuk mengkonfirmasi apakah BUMN sudah memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat dalam kegiatan perusahaan sehari hari yang berhubungan dengan pelayanan jasa, dan juga mengingat dijaman sekarang  yang  dipenuhi  kaum
Jurnal Satyagraha Vol.06, No.01, Pebruari   Agustus 2023 ISSN : 2620-6358 http://ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/satyagraha
milenial  yang  tidak  terlepas  dari gadget  maka  dipandang  perlu  untuk membentuk  indikator  sosal  media yang mana segala kegiatan CSR bisa di upload di media sosial yang sangat marak saat ini seperti Instagram dan Facebook yang mana juga mempunyai  dampak  positif  dalam hal  mempromosikan  perusahaan  di kalangan  masyarakat  dalam  hal memerikan informasi dimana BUMN yand  ada  di  Bali  sudah  ikut berkonstibusi dalam program meningkatkan kesejahteraan masyarakat  khususnya  di  bidang perekonomian  yang  dilaksanakan dengan  pemberian  bantuan  serta mensupport  kebutuhan  usaha  usaha masyarakat sehingga dapat memberikan edukasi dan menstimulus  keinginan  masyarakat untuk  berusaha  dalam  meningkatkan taraf  hidup  serta  apresiasi  dalam bentuk  hubungan  yang  menjadi bagiandari  konsep  tri  hita  karana dalam  kehidupan  bermasyarakat  di Bali  dan  memiliki  dampak  positif juga  untuk  kelanjutan  perusahaan untuk  mengembangkan  usaha  serta kelancaran  berusahaan  yangterkait dengan  hubungan  BUMN  dngan masyarakat dilingkungan terkait, dan yang  terakhir  adalah  indikator  dari Covid-19,  dimana  team  juri  akan mengkonfirmasi  apakah  perusahaan BUMN sudah melaksanakan protocol  kesehatan  sesuai  dengan anjuran  pemerintah  untuk  menjaga baik  seluruh  pegawai  yang  ada  di daam lingkungan perusahaan maupun  para  tamu  atau  seluruh lapisan  masyarakat  yang  memiliki kepentingan yanga dating ke lingkungan  kantor  BUMN  serta
menyediakan  fasilitas  prokes  untuk melindungi masyarakat serta mencegah  penyebaran  virus  Covid  - 19  yang  dampaknya  saat  ini  masih kita rasakan yang memporak porandakan  perekonomian  di  Bali yang  mana  sangat  bertumpu  dari sektor  pariwisata  dengan  segala regulasi  yang  menghambat  gerak wisatawan untuk berkunjung ke Bali untuk  berwisata.Kemudian  setelah dilaksanakan proses konfirmasi melalui  program  visitasi  selesai maka akan diadakan rapat pleno oleh team  dewan  juri  yanga  akan dilaporkan  ke  DPD  Bali  sehingga menghasilkan  nilai  yang  mana katagori  penilaian  akan  di cluster dalam  tiga  katagori  yaitu  Bronze, Silver  dan  Gold  dan  jika  3  kali berturut  tur  mendapatkkan  Gold maka  sudah  akan  berha  mendapat katagori Platinum.
Dalam  kegiatan  ini  selain merupakan  ajang  bergengsi  bagi BUMN  karena  sudah  mendapat penghargaan  melalui  BUMN  CSR AWARD  disisi  lain  secara  otomatis juga membranding image perusahaan dimata  masyarakat. Branding adalah salah  satu  hal  penting  yang  harus dibangun  oleh  sebuah  bisnis  di era globalisasi. Hilangnya  batasan membuat  persaingan  usaha  juga semakin  ketat.  Perusahaan  atau bisnis  yang  berasal  dari  luar  negeri dapat  berdiri  di  Indonesia.  Bahkan tidak hanya  satu dua saja jumlahnya tetapi  banyak,  oleh  karenanya sebagai pelaku usaha harus memiliki dan  membangun brand dari  usaha bisnis  yang  dijalankan  karena sebuah brand yang kuat dapat dengan mudah dikenal oleh
Jurnal Satyagraha Vol.06, No.01, Pebruari   Agustus 2023 ISSN : 2620-6358 http://ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/satyagraha
konsumennya  sehingga  banyaknya pesaing tidak berpengaruh jika brand dari  perusahaan  sudah kuat.  Berkaitan  dengan  BUMN Award  m elalui  publikasi  yang dilakukan  oleh  media,  merupakan ajang promosi dikalangan masyarakat  akan  lebih  familiar dengan  kontribusi  serta  upaya  yang sudah  dilaksanakan  BUMN  baik dalam  bidang  Ekonomi,  Sosial, pemeliharaan Lingkungan serta kontribusi BUMN terhadap Kesehatan  dan  Pendidikan  yang merupakan  part  penting  dalam katagori meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali. Seperti yang dipaparkan dalam sambutan Senator DPD/ MPR RI  atas  pelaksanaan  BUMN  Award Provinsi Bali, sejalan dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia  Ir. H Joko Widodo bahwa BUMN tidak boleh hanya melakukan pendekatan Business  to  Business , tetapi  harus  membantu  visi  bangsa dan  Negara  khususnya  program Nawa Cita da Tri Sakti Bung Karno. Dalam himbauan DPD RI yang mana peran  BUMN  d  daerah  untuk  ikut membantu  perekonomian  daerah  di samping fungsinya sebagai lembagamilik bangsa sesuai denganacuan  dan  amanat  Undang Undang  Nomor  40  Tahun  2007
tentang  Perseroan  Terbatas  dan Unndang  Undang  Nomor  19  Tahun 2003  terkait  dengan  CSR  dari BUMN  yang  merupakan  suatu kewajiban. Terkait dengan penyaluran  CSR  di  provinsi  Bali sesuai dengan Tri Sakti Bung Karno yakni  berdikari  di  bidang  ekonomi dan  berkepribadian  dalam  bidang
Budaya. Terkait juga dengan BUMN CSR  Award  yang  disampaikan  oleh anggota  DPDRI  di  Provinsi  Bali yang  disesuaikan  dengan  amanat Undang  Undang  Nomor  17  Tahun 2014  jo  Undang  Undang  Nomor  2
Tahun 2018 tentang MD3 sebagaimana  tugas,  fungsi  dan wewenang  dalam  siding  pariprna DPDRI dan juga Rapat DengarPendapat  Umum  (RDPU) dengan  MENTERI  bumn  Pusat, sehingga  kepada  seluruh  BUMN yang  ada  di  Balidalam  penyaluran CSR  bisa  transparansi  danalokasi disesuaikan  dengan  revenue  dan sasaran  mengingat  BUMN  bereran penting dalam mendukung pertumbuhan Ekonomi Bali khususnya  di  stuasi  era  baru  setelah Pandemi Covid-19 sehingga
kedepannya  dapat  terwujud  Nawa Cita  Jokowi  dan  Tri  Sakti  Bung
Karno.
Terkait  dengan  hal  tersebut diatas  dimana  Corporate  Social Responsibility (CSR) adalah respond sosial  atau  tanggung  jawab  sosial terhadap  lingkungan  sekitaryang dilakukan  oleh  sebuah  perusahaan dalam  bentuk  berbai  kegiatan,  serta kegiatan tersebut dapat
diimplementasikan  dengan  berbagai bentuk  seperti  menjaga  lingkungan sekitarnya,  membangun  fasilitas umum,  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  sekitar  dengandengan memberikan  bea  siswa  kepada  anak yang kurang mampu atau mengapresiasi  anak  anak  yang berprestasi  dengan  bekerja  sama dengan  instansi  instansi  pendidikan terkait.  Fungsi  CSR  secara  umum adalah sebagai suatu bentuk
Jurnal Satyagraha Vol.06, No.01, Pebruari   Agustus 2023 ISSN : 2620-6358 http://ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/satyagraha
tanggung  jawab  perusahaan  terhada pihak yang terlibat atau terdampakbaik secara langsung maupun tidak langsung atas apa yang menjadi aktivitas perusahaan. Dengan  adanya  peraturan  Undang Undang  seperti  tersebut  diatas program CSR yang semula dilakukan BUMN  juga  bisa  dilakukan  oleh perusahaan swasta. Setiap perorangan  atau  penanam  modal diwajibkan  untuk  melakukan  sebuah upaya  pelaksnaan  tanggung  jawab perusahaan yang telah dianggarkandan diperhitungkan sebagai  biaya  perusahaan  atau Perseroan.  Kebijakan  tersebut  juga mengatur  sanksi  bagi  perusahaan yang  tidak  menjalankan  kewajiban yang  mana  dalam  eraturan  tersebut terdapat  kegiatan  program  yang bermacam  ragam,  tidak  hanya terbatas  pada  program  sosial  dan ekonomi  saja  tetapi  juga  di  bidang lain  yang  dapat  diijadikan  sasaran pertanggungjawaban sosial perusahaan seperti pendidikan, pemeliharaan  lingkungan,  kesehatan serta Kebudayaan. Dalam kajian budaya merupaka hal penting dalam komunikasi.  Menurut  Dissnayake (2003:17) menyebutkan bahwa budaya tanpa komunikasi tidak dapat berafas karena semua proses komunikasi terdapat konteks konteks budaya. Bahkan Hall (dalam Gudykuns & Lee, 2002) mengatakan bahwa communication  is  cuture,
Dalam hal ini budaya adalah suatu tata cara hidup  yang  berkembang,  dimiliki bersama  oleh  sekelompok  oran  dan diwariskan dari  generasi ke  generasi
yang terwujud dalam bentuk prilaku, sistem gagasan dan ideology. Budaya memiliki  kemampuan  menghadapi pengaruh  sosial  hidup  masyarakat. Dalam kaitannya dengan komunikasi yang  efektif  dalam  hal  ini  antara BUMN dengan masyarakat di sekitar perusahaan  yang  diimplementasikan melalui  program  CSR  maka  dapat terpenuhi  melalui  praktisi public relations memenuhiperan  sebagai antropolog  sosial  yang  mampu memahami budaya di sekitar organisasinya.  Komunikasi  dapat membangun  persepsi  positif  atau negatif perusahaan dan dapat menjadi realias.

## Corporate  Social  Responsibility
(CSR)
Dikutip  dari  Investopedia,  CSR adalah model bisnis  yang membantu perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada pemangku  kepentingan  juga  kepada masyarakat,  terutama  masyarakat  di sekitar  perusahaan.  CSR  sendiri muncul karena
perusahaan menyadari  dampak  dari  operasional bisnis  mereka  terhadap  masyarakat, baik  dampak  ekonomi,  dampak sosial, dan dampak lingkungan. CRS adalah aspek penting dalam keberalangsungan perusahaan, dimana  seperti  yang  kita  ketahui sebuah perusahan hususnya perusahaan besar seringkali menimbulkan berbagai potensi
kerusakan  alam  dan  lingkungan  dari dampak  produks  atau  aktivitas  yang dilakukan  oleh  suatu  perusahaan disekitar lingkungannya. Perusahaan yang menguntungkan dalam jangka panjang  adalah  perusahaan  yang
Jurnal Satyagraha Vol.06, No.01, Pebruari   Agustus 2023 ISSN : 2620-6358 http://ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/satyagraha
beroperasi  serta  mengacu  pada prinsip  yang  berkelanjutan  dimana perusahaan  harus  memperhatikan kelestarian  lingkungan  sekitar  dan berkontribusi  dalam  menjaga  dan mengembangkan  daerah  dimana perusahaan  itu  berada.  Menurut Adewale,  2012  CSR  dipandang sebagai  komitmen  perusahaan  untuk meminimalkan  atau  menghilangkan efek  berbahaya  dan  memaksimalkan dampak yang menguntungkan secara jangka panjang terhadap masyarakat. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan  merupakan  cerminan hubungan perusahaan sehingga mampu  mencerminkan  kualitas  dari perusahaan  tersebut.  Pengungkapan tanggung  jawab  sosial  diharapkan dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  khususnya  di  provinsi Bali secara merata dengan meningkatkan pendapatan masyarakat.  Dalam  ilmu  ekonomi bagaimana  mengalokasikan  sumber daya  yang  langka  sehingga  berubah menjadi  pendapatan  untuk  mencapai kemakmuran  suatu  negara,  usaha peningkatan  pendapatan  nasional merupakan suatu keharusan. Namun,
usaha pengingkatan pendapatan nasional  harus  disertai  dengan pengendalian pertumbuhan penduduknya karena akan menimbulkan isu isu yang mencakup permasalahan  inflasi  pengangguran, produk  domestic  bruto  (  GDP)  suku bunga nilai tukar serta pendapatan.Meskipun  pertambahan pendapatan  nasional  besar,  tetapi pertambahan penduduknya juga besar, maka pendapatan perkapitanya akan  tetap  kecil.  Dalam  hal  ini pemberdayaan  masyarakat  adalah segala upaya meningkatkan kemampuan  dan  potensi  yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat  dapat  mewujudkan  jati diri,  harkat  dan  martabatnya.Secara maksimal  untuk  bertahan  untuk mengembangkan  diri  secara  mandiri baik  dibidang  social,  ekonomi, agama, dan budaya. Untuk mewujudkan  kesejahteraan  maka semua  pihak  harus  bekerja  sama bergandeng tangan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan merupakan
penghasilan  yang  timbul  dari pelaksanaan  aktivitas  entitas  yang normal  dan  dikenal  dengan  sebutan yang  berbeda,  seperti  penjualan, penghasilan  jasa,  bunga,  dividen, royalti dan sewa. Pendapatan merupakan hal yang penting karena pendapatan adalah objek atas aktivitas perusahaan. Negara memiliki kegiatan pengeluaran untuk membiayai kebutuhan maupun  kegiatan-kegiatan  pada suatu  negara  demi  mewujudkan kesejahteraan  rakyat.  Pengeluaran negara  dapat  digolongkan  menjadi pengeluaran  rutin  dan  pengeluaran pembangunan.
Kedua-duanya dibiayai  dari  pendapatan  negara. Pengeluaran negara dapat digolongkan  menjadi  pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Kedua-duanya dibiayai  dari  pendapatan  negara. Pengeluaran rutin merupakan pengeluaran  yang  selalu  ada  dan telah terencana sebelumnya.
Pengeluaran  rutin  ini  meliputi: pengeluaran untuk belanja pegawai;
Jurnal Satyagraha Vol.06, No.01, Pebruari   Agustus 2023 ISSN : 2620-6358 http://ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/satyagraha
pengeluaran  untuk  belanja  barang; pengeluaran  untuk  subsidi  daerah otonom;  dan  pengeluaran  untuk membayar  bunga  dan  cicilan hutang.  Sedangkan  pengeluaran pembangunan  merupakan  semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Pengeluaran Negara dilihat dari perusahaan  Negara  dalam  hal  ini yaitu  BUMN  mengeluakan  biaya untuk mendukung program kesejahteraan masyarakat khususnya  di  provinsi  bali  yaitu melalui  pelaksanaan  kegiatan  CSR untuk membantu masyarakat menyalurkan dana untuk membantu pertumbuhan  ekonomi  di  daerah provinsi  Bali  yang  sedang  terpuruk oleh  hantaman  masalah  kesehatan Covid  -19.  Dimana  dari  sisi beberapa  BUMN  yang  sudah  di konfirmasi  mengenai  penyalura bantuan  baik  bantuan  mendukung kesejahteraan  rakyat  dari  sisi kesehatan maupun untuk membangkitkan kondisi perekonomian  setelah new  era setelah covid-19. Dalam hal program  kegiatan  CSR  di  provinsi Bali,  ada  beberapa  BUMN  yang mengikuti  program  CSR  Award yang sudah mengkonfirmasii bentuk bantuan yang disalurkan ke masyarakat  dengan  jumlah  yang lumayan  tinggi  dari  data  yang diberikan  kepada  DPD  Bali  yang terkonfirmasi di tahun 2020 rata rata sekitar  4  milyar  dan  di  tahun  2021 sudah  ada  yang  menkonfirmasi sekitar  800  juta  rupiah,  kalu dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari sisi jumlah BUMN yang  ada  di  Bali  mengalami penurunan dalam menyalurkan dana dikarenakan hantaman situasi Covid-19 yang membuat kebanyakan perusahaan tidak
mendapatkan  profit  dari  usahanya karena  pertumbuhan  ekonomi  yang mengalami  resesi  dan  disamping  iu dari  sisi  pendapatan  provinsi  bali lebih  banyak  dari  sector  pariwisata yang  dengan  kebijakan  yang  dibuat untuk memutus mata rantai penyebaran  covid-19  menghambat geraknya  perjalanan  wisata  atau traveler yang inin berwisata ke Bali. Le  karna  itu  ha  yang  sangat mempengaruhi  jumlah  pendapatan serta  saluran  bantuan  namun BUMN  di  Bali  masih  teta melakukan  CSR  untuk  membantu masyarakat  dalam  kwantitas  yang sudah  pasti  menurun  karen  kita semua  menyadari  dengan  keaadaan yang  sulit  seperti  sekarang  ini  dan dalam  hal  ini  kita  tetap  harus bangkit berjuang untuk berkiprah di sector  lain  untuk mengcover kebutuan  primier  hidu  masing masing  baikpersonal  maupun  dari sis  perusahaan,  disamping  itu banyak juga bantuan dari pemerintah seperti contoh menggerakan UMKM dan pemberian  bantuan  berupa  Bantuan LangsungTunai  dan  juga  BPJS untuk mengcover kesehatan masyarakat dengan mengacu kesejahteraan. Untuk mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  di  masa sekarang ini bak daam jumlah kecil atau  besar  masih  saja  ada  pihak pihak  ato  perusahaan  perusahaan yang mau berbagi dalam
Jurnal Satyagraha Vol.06, No.01, Pebruari   Agustus 2023 ISSN : 2620-6358 http://ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/satyagraha
meningkatkan  kesejahteraan  da nada  saja  baik  perorangan  maupun perusahaan  yang  mau  berbagi khususnya untuk membantu sesama yang  baik  yang  tertimpa  bencana alam,  maslah  kesehatan  bahkan dalam peningkatan pergerakan ekonomi  masyarakat.  Dalam  hal  ni BUMN  di  Bali  yang  masih menyalurkan dana untuk memberikan bantuan terhadap masyarakat  melaui  program  CSR sekitar  23  BUMN  di  provinsi  Bali yang  termasuk  dalam  katagori lembaga  penyumbang    diantaranya yaitu  PT.  Jasindo,  PT.  Askrindo, PT.  Secufindo,  PT.  ITDC,  PT. Pertani, Perum Bulog, PT. Angkasa Pura I, PT. Kimia Farma, PT ASDP, PT.  Bank  Mandiri,  PT.  The  Patra Bali,  PT.  Jasa  marga  Bali  Tol  dan yang  akan  segera  mengkonfirmasi yaitu PT. Bank BRI, PT. Bank BNI,
PT. POS Indonesia, PT. PELINDO, PT. Pegadaian, PT. Garuda Indonesia,  PT.  PERTAMINA,PT.
PLN,  PT.  TASPEN,  PT.  BANK BTN  dan  PT.  Telkom  Indonesia. List  daftar  perusahaan  BUMN tersebut  diatas  mengnfirmasi  sudah memberikan  sumbang  sih  dalam program CSR yang sudah dilaksanakan  dan  yang  akan  segera di  planningkan  untuk  kedepannya. Dari  pemaparan  diatas  semua bentuk  bantuan  yang  dilaksanakan khususnya BUMN yang ada diprovinsi  bali  bertujuan  dan berkontribusi selain bertujuan untuk internal perusahaan khusunya image yang  masuk  dalam  strategi  jangka panjang  perusahaan  dan  secara umum untuk meningkatkan perekonomian  masyarakat  yang mengacu kepada tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan Dalam kamus Bahasa Indonesia (2011: 347) mengemukakan sejahtera adalah tenteram,  selamat  sentosa,  senang, sedangkan dalam sumber lain menyebutkan,  sejahtera  dalam  arti umum  menunjuk  ke  keadaan  yang baik, kondisi manusia di mana orang- orangnya  dalam  keadaan  makmur, dalam  keadaan  sehat  dan  damai. Dalam kehidupan bermasyarakat kesejahteraan  masyarakat di  bidang sosial  pada  dasarnya  merupakan keadaan  sosial  yang  memungkinkan bagi  setiap  warga  masyarakat  untuk dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup yang  bersifat  jasmani,  rohani  dan sosial  sesuai  dengan  hakekat  dan martabat manusia untuk dapat mengatasi  berbagai  masalah  sosial yang dihadapi oleh perseorangan serta keluarga dalam  masyarakat.  Menurut Badrudin  (2021)  teori  kesejahteraan di klasifikasikan menjadi 3 tiga yaitu: classical utilitarium, neoclassical welfare  theory  dan  new  contraction approach  yang  lebih  menekankan bahwa  kepuasan  atau  kesenangan seseorang dapat diukur dan bertambah. Kemudian ditegaskan lagi menurut  Drewnoski  (1974)  dalam Bintarto  (1989),  melihat  konsep kesejahteraan  dari  tiga  aspek;  (1) dengan melihat pada tingkat perkembangan  fisik  (somatic  status), seperti  nutrisi,  kesehatan,  harapan hidup,  dan  sebagianya;  (2)  dengan melihat  pada  tingkat  mentalnya, (mental/educational  status)  seperti pendidikan,
pekerjaan, dan
Jurnal Satyagraha Vol.06, No.01, Pebruari   Agustus 2023 ISSN : 2620-6358 http://ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/satyagraha
sebagainya;  (3)  dengan  melihat  pada integrasi dan kedudukan social (social status) Menurut Undang-undang Nomor  10  tahun  1992  tentang Perkembangan  Kependudukan  dan
Pembagunan  Keluarga  Sejahtera  di sebutkan  bahwa,  keluarga  sejahtera adalah  keluarga  yang  dibentuk berdasarkan  perkawinan  yang  sah ,mampu  memenuhi  kebutuhan  hidup spiritual maupun rmateriil yang layak, bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa,memiliki  hubungan  yang  baik, sepemikiran  ,selaras  dan  seimbang antara  anggota  keluarga  dengan masyarakat dan lingkungan.
Indikator  Kesejahteraan  Rakyat 2020  merupakan  publikasi  tahunan
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  yang menyajikan  tingkat  perkembangan kesejahteraan rakyat Indonesia antarwaktu  dan  perbandingannya antar  provinsi  maupun  daerah  tempat tinggal  (perkotaan  dan  perdesaan).
Publikasi  ini  menyajikan  berbagai aspek  kesejahteraan  yang  datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan  interpretasi,  perubahan taraf  kesejahteraan  dikaji  menurut delapan  bidang  yang  mencakup Kependudukan,  Kesehatan  dan  Gizi, Pendidikan,  Ketenagakerjaan,  Taraf dan  Pola  Konsumsi,  Perumahan  dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial
Lainnya  yang  menjadi  acuan  dalam upaya peningkatan kualitas hidup.Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat yaitu pendapatan, konsumsi  atau  pengeluaran  keluarga, keadaan  tempat  tinggal  serta  fasilitas yang  dimiliki  kesehatan  anggota
keluarga  dan  tingkat  pendidikan angama Menurut laporan BPS Provinsi  Bali  untuk  Indikator  yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan  masyarakat  di  bali yaitu: Kependudukan, Kesehatan dan Gizi,  Pendidikan,  Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya. 1. Kependudukan Dalam  laporan  publikasi  BPS  tahun 2020  disebutkan  sebagai  salah  satu negara yang  memiliki  jumlah penduduk yang sangat besar, problematika kependudukan menjadi suatu  isu  yang  selalu  menarik  untuk selalu  diperbincangkan.  Indonesia sebagai  negara  kepulauan  dan memiliki  keberagaman  yang  tinggi (budaya,  sumber  daya  alam,  ras, agama, suku bangsa dsb), menyisakan permasalahan persebaran  penduduk  yang  tidak merata. Selain itu, mengutip pernyataan  dalam  buku  Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan  (2004)  karya  Nommy Horas Thombang Siahaan, perkembangan  jumlah  penduduk negara-negara  di  dunia  khususnya negara-negara  sedang  berkembang selama  dasawarsa  terakhir  ini  terasa sangat pesat perkembangannya. Oleh karenanya,  pemerintah  khususnya
pada  14  Juli  2019, memprioritaskan  pembangunan  ke depan  adalah  pembangunan  SDM yang unggul dan dipercaya 2. Kesehatan Gizi
Kesehatan  merupakan  hak  dasar setiap  manusia.  Oleh  karenanya,
Jurnal Satyagraha Vol.06, No.01, Pebruari   Agustus 2023 ISSN : 2620-6358 http://ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/satyagraha
setiap orang memiliki hak yang sama dalam  memperoleh  akses  terhadap sumber  daya  di  bidang  kesehatan. Pemerintah  dalam  Undang-undang No  36  Tahun  2009  mencatatkan bahwa setiap orang wajib mewujudkan,  mempertahankan  dan meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya.  Selain  itu,  hidup sehat  juga  menjadi  salah  satu  syarat utama  dalam  meningkatkan  kualitas sumber daya manusia (SDM). Bahkan pada  tatanan  dunia  global,  arti kesehatan menjadi salah satu rumusan penting dalam rencana aksi Sustainable Development Goals (SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan). Tercatat sebagai tujuan ketiga, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan  bagi  semua  orang  di segala  usia,  berbagai  upaya  telah ditetapkan  dalam  beberapa  target.  Di antaranya,  penurunan  kematian  ibu dan  bayi,  mengurangi  kesakitan  dan kematian akibat penyakit menular dan tidak  menular,  menjamin  akses layanan  kesehatan  seksual  dan reproduksi, serta meningkatkan cakupan kesehatan universal. Selain  berobat  jalan,  terdapat  pula sebagian  penduduk  yang  harus dirawat inap karena keluhan kesehatan  yang  dialami.  Hasil
Susenas tahun 2019 di Provinsi Bali menunjukkan  sekitar  4,25  persen penduduk  pernah  dirawat  inap. Dirinci  menurut  jenis  kelamin, penduduk  perempuan  tercatat  lebih banyak yang dirawat inap dibandingkan laki-laki, dengan jumlah  masing-masing  5,27  persen dan  3,25  persen.  Menurut  tempat
rawat inap, tercatat paling banyak di RS  swasta  (50,85%)  dan  RS pemerintah (43,32%). Hanya sebagian  kecil  yang  dirawat  inap  di Puskesmas/Pustu  (3,07%),  praktek dokter/bidan (2,00%) dan klinik/praktek dokter bersama (1,87%) 3. Pendidikan Salah  satu  indikator  yang  kiranya bisa  mengukur  kualitas  pelayanan pendidikan  adalah  jumlah  fasilitas sekolah yang telah dibangun. Semakin  banyak  fasilitas  yang tesedia nampaknya dapat menggambarkan pelayanan pendidikan  dari  sisi  infrastruktur yang  semakin  memadai.  Dengan harapan jumlah sekolah yang memadai,  tujuan  pendidikan  yang inklusif  dan  merata  yang  sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan  kiranya  bisa  diraih. Berdasakan  periode  tahun  ajaran selama dua tahun terakhir (2018/2019 s.d. 2019/2020), sebagian  besar  jumlah  sekolah menurut jenjang pendidikan mengalami penurunan. Hanya
jenjang  pendidikan  SMK  yang mengalami  peningkatan.  Penurunan jumlah  sekolah  tertinggi  tercatat pada  jenjang  pendidikan  TK  yang mencapai  9  fasilitas.  Penurunan tertinggi  selanjutnya  tercatat  pada jenjang  pendidikan  SMP  yang tercatat sebesar 8 fasilitas. Sementara itu, jumlah sekolah jenjang pendidikan  SMK  tercatat  meningkat 13  fasilitas  dibandingkan  tahun ajaran sebelumnya
Jurnal Satyagraha Vol.06, No.01, Pebruari   Agustus 2023 ISSN : 2620-6358 http://ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/satyagraha
4. Ketenagakerjaan Masalah  ketenagakerjaan  muncul dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan  lapangan  kerja  dengan pencari  kerja.  Penyelesaiannyapun diperlukan kebijakan yang kompleks, seperti misalnya, tak hanya memikirkan tenaga kerja tak terdidik, namun juga memikirkan permasalahan  tenaga  kerja  terdidik. Keterbatasan daya serap perekonomian  terhadap  angkatan kerja menjadi persoalan khusus yang dihadapi  hampir  semua  wilayah  di dunia  tak  terkecuali  Bali.  Bali sebagai daerah pariwisata merupakan salah  satu  daya  tarik  pencari  kerja karena  nilai  tambah  yang  dihasilkan sektor ini cukup menjanjikan. Dalam kaitannya mengukur kinerja pembangunan dari sisi ketenagakerjaan, pemerintah memakai  standar  internasional  yaitu mengacu  pada  penduduk  usia  15 tahun  ke  atas.  Pengelompokan penduduk  tersebut  sebagai  indikator pengukur ketenagakerjaan dikarenakan penduduk usia 15 tahun ke  atas  dianggap  telah  siap  terlibat dalam ekonomi. 5. Taraf dan Pola Konsumsi Taraf  dan  pola  konsumsi  penduduk merupakan salah satu indikator sosial ekonomi dalam kehidupan masyarakat.  Dari  indikator  ini, kiranya dapat menggambarkan kemampuan seseorang untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  dasar atau  dengan  istilah  lain  memiliki kaitan  erat  dengan  kemiskinan.  Hal ini  tentunya  menjadi  isu  yang penting  karena  tercantum  dalam tujuan pertama Sustainable
mengeliminasi  kemiskinan  dalam berbagai bentuk di wilayah manapun. Taraf  dan  pola  konsumsi  penduduk atau  bahkan  masing-masing  rumah tangga  berbeda-beda.  Banyak  faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan tersebut, antara lain: tingkat pendapatan, tingkat pendidikan/ pengetahuan, kondisi tempat tinggal, jenis  pekerjaan,  tingkat  peradaban bangsa, selera yang sedang berkembang di masyarakat,
kebiasaan  dan  kondisi  sosial  budaya masyarakat,  serta  tinggi  rendahnya harga  barang  dan  jasa  di  suatu wilayah.  Oleh  karena  itu,  taraf  dan pola  konsumsi  penduduk  menjadi indikator  yang  sangat  menarik karena  dapat  memberikan  gambaran berkaitan  dengan  banyak  aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat. 6. Perumahan dan Lingkungan
Perumahan  merupakan  kumpulan rumah  baik  di  perkotaan  maupun perdesaan  yang  dilengkapi  dengan prasarana, sarana,  dan utilitas umum sebagai  hasil  upaya  pemenuhan rumah  yang  layak  huni.  Dalam Undang  Undang  Nomor  1  Tahun
2011 tentang Perumahan dan Pemukiman disebutkan rumah
merupakan  bangunan  gedung  yang berfungsi  sebagai  tempat  tinggal yang  layak  huni,  sarana  pembinaan keluarga,  cerminan  harkat  dan martabat  penghuninya,  serta  aset bagi  pemiliknya.  Rumah  atau  papan sebagai  salah  satu  kebutuhan  dasar manusia  setelah  kebutuhan  sandang dan  pangan,  berkembang  sebagai instrumen  investasi  berupa  properti. Terutama untuk wilayah Bali sendiri
Jurnal Satyagraha Vol.06, No.01, Pebruari   Agustus 2023 ISSN : 2620-6358 http://ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/satyagraha
merupakan  daerah  dengan  harga rumah/properti  yang  cukup  tinggi. Wilayah  Bali  yang  relatif  kecil dengan  kepadatan  penduduk  yang relatif  tinggi  dan  sebagai  destinasi wisata  dunia  menyebabkan  demand akan rumah/properti meningkat lebih tinggi dari supply  yang tersedia. Hal ini  mendorong  tingginya  harga.  Di sisi lain, keterbatasan supply perumahan dapat memunculkan permasalahan  terkait  kesejahteraan rakyat dalam hal pemenuhan kebutuhan  akan  rumah  tinggal  yang layak huni. 7. Kemiskinan Tingkat  kemiskinan  menjadi  tolok ukur  utama  kesejahteraan  penduduk, semakin tinggi kemiskinan mencerminkan  tingkat  kesejahteraan yang  semakin  memburuk  dan semakin rendah kemiskinan mencerminkan  kesejahteraan  yang semakin membaik. Kemiskinan yang dihitung  BPS  menggunakan  konsep kemampuan  memenuhi  kebutuhan dasar  (basic  needs  approach). Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan  untuk  memenuhi kebutuhan  dasar  seperti  makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan  dapat  disebabkan  oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan  dasar,  ataupun  sulitnya akses  terhadap  pendidikan  dan pekerjaan.  Salah  satu  upaya  yang dilaksanakan  dalam  mengentaskan kemiskinan adalah dengan melakukan  pembangunan  di  bidang ekonomi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  Pertumbuhan  ekonomi diharapkan akan memberikan
kesejahteraan  kepada  semua  lapisan masyarakat di wilayah bersangkutan. Akan  tetapi  terkadang  pertumbuhan ekonomi  yang  terjadi  kurang  dapat terdistribusi  dengan  merata sehingga belum mampu memberikan
kesejahteraan  bagi  seluruh  lapisan masyarakat.  Salah  satu  metode  yang biasa  digunakan  untuk  mengukur tingkat  kemiskinan  yang  terjadi adalah  metode  Head  Count  Index. Menurut  metode  ini,  penduduk miskin adalah penduduk yang berada di  bawah  suatu  batas,  yang  disebut garis  kemiskinan.  Dengan  demikian sebelum  menghitung  jumlah  dan persentase  penduduk  miskin,  maka terlebih  dahulu  harus  dihitung  garis kemiskinannya.
Berdasarkan  indikator  kesejahteraan diatas  apabila  suatu  daerah  sudah dapat memenuhi maka kesejahteraan secara  makro  sudah  bisa  di  rasakan oleh  kalangan  masyarakat.  Dalam teori  ekonomi  terdapat  model pertumbuhan  yang  memprediksikan perubahanekonomi atas dasar variable-variabel  ekonomi  seperti tingkat  tabungan  dan  investasi, penawaran  tenaga  kerja,  kemajuan tehnologi  produksi,dan  perdagangan atau  ekspor.Pertumbuhan  ekonomi adalah  hasil  atau  akibat  dari perubahan-perubahan
formasi permodalan,  input  tenaga  kerja,dan berbagai unsur lain
yang menyangkut perubahan produktifitas. Bila  konsep  pertumbuhan  ekonomi dipandang  dari  sudut  yang  lebih luas,faktor-faktor lainnya aka terangkum  seperti  variable-variabel sosial  yang  mengukur  struktur industri,perubahan populasi dan
Jurnal Satyagraha Vol.06, No.01, Pebruari   Agustus 2023 ISSN : 2620-6358 http://ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/satyagraha
kesempatan pendidikan.Pembangunan kesejahteraan  sosial  dapat  dipahami melalui pendekatan teoritis- konseptual maupun yuridis- kontekstual. Secara  konseptual,  pembangunan kesejahteraan sosial berakarkan pembangunan sosial dan berpusatkan pada rakyat. Dalam konteks Pembangunan Nasional,pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian  integral  dari  pembangunan kesejahteraan rakyat. Pembangunan  kesejahteraan  rakyat selaras dengan konsepsi pembangunan  sosial,  yang  dalam literature mencakup pembangunan di bidang  kesehatan,pendidikan  dan perumahan.  Oleh  karena  itu,  di Indonesia pembangunan kesejahteraan  sosial  memiliki  akar baik  secara  teoritis-konseptual,  yaitu pembangunan  sosial  berpusatkan pada rakyat,maupun yuridis- kontekstual yaitu pembangunan kesejahteraan rakyat BAB III Dari paparan diatas dapat disimpulkan  bahwa corporate  social responsibility merupakan  kewajiban yang  harus  dilakukan  oleh  pihak
BUMN    dimana  mengacu  pada peranan  BUMN  sebagai  lembaga perusahaan negara yang berkontribusi  dalam  pelaksanaan kegiatan  CSR  dan  mengacu  pada
Peraturan  Pemerintah  Nomor  12 Tahun  1998  dan  Perusahaan  Umum (PERUM)  sebagaimana  dimaksud dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor 13  Tahun  1998.  Badan  Usaha  Milik
Negara  (BUMN)  merupakan  salah satu  pelaku  kegiatan  ekonomi  yang penting  di  dalam  meningkatkan perekonomian  nasional.  Dan  konsep kesejahteraan Masyarakat yang mengacu  pada  UU  11  tahun  2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
Lembaga  lembaga  BUMN terdapat  sekitar  23  perusahaan  yang telah  memberikan  konfirmasi  dalam penyaluran bantuan terhadap masyarakat yang berpartisipasi dalam  program  CSR  Award  yang  di prakarsai  oleh  Senator  DPD  Bali dimana  bertujuan  menapresiasi  dan memotivasi  lembaga  BUMN  untuk berkontribusi  dalam  pelaksanaan CSR  untuk  membantu  masyarakat untuk  meningkatkan  perekonomian,
pelestarian lingkungan yang kemungkinan terdapat dampak negative dikarenakan aktivitas perusahaan. Kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan  ekonomi  walaupun tidak  terlalu  signifikan  dikarenakan isu  virus  covid  19  saat  ini,  namun ada pergerakan perekonomian sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok khususnya  bagi  masyarakat  yang terdampak terhadap situasi
pariwisata  yang  belom  normal  saat ini  di  provinsi  Bali.  Dengan dilaksanakannya  CSR  diharapkan dapat  membantu  meningkatkan  taraf hidup  dan  pendapatan  dari  sisi perekonomian,
pendidikan,
kesehatan  dan  ingkungan  yang mengacu  pada suistainability atau berkelanjutan.  Disini  terdapat  juga peran pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang
Jurnal Satyagraha Vol.06, No.01, Pebruari   Agustus 2023 ISSN : 2620-6358 http://ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/satyagraha
mewajibkan  kegiatan  CSR  bagi perusahaan khususnya BUMN.
Peranan  BUMN,  Kegiatan  CSR, BUMN CSR Award dan Kesejahteraan  Masyarakat.  Dapat disentesakan bahwa terdapat pengaruh  Antara  peran  BUMN CSR serta CSR Award terhadap kesejahteraan Masyarakat.Begitu juga dengan kebijakan yang tertuang dalam undang undang yang ewajibkan  BUMN  melaksanakan program  CSR  yang  didukung  juga oleh  CSR  Award  program  yang  di gagas ole DPDRI untuk meningkatkan  kesadaran  BUMN untuk  melaksanakan  CSR  yang bertujuan untuk membantu masyarakat  untuk  meningkatkan taraf  hidup,  pendidikan,  kesehatan, kelestarian lingkungan dan perekonomian  untuk  terciptanya kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan penelitian  kwalitatif  deskriptif  maka untuk  membuat  kajian  tentang Peranan BUMN CSR dalam meningkatkan kesejarteraan masyarakat di Provinsi Bali. Dimana peranan  pemerintah  yang  tertuang dalam  amanat  undang  undang  dapat menstimulus  keinginan  lembaga BUMN untuk melaksanakan program Coerporate Social Responsibility  (CSR)  yang  mengacu pada  kesejahteraan  masyarakat  di provinsi  Bali.  Dalam  penelitian  ini ingin dibuktikan sejauhmana Corporate Responsible yang dilaksanakan BUMN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat  di  Provinsi  Bali  yang mencakup dalam ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Peranan BUMN CSR dalam meningkatkankesejahteraan masyarakat di provinsi Bali, IV. SARAN Dalam rangka meningkatkan efektivitas  dari  implementasi  CSR, ada  beberapa  saran  yang  bisa diberikan yaitu: 1) BUMN  disarankan  lebih  aktif melakukan  kerjasama  dengan pemerintah daerah untuk mengetahui  daerah-daerah  yang memerlukan bantuan 2) BUMN  berkoordinasi  dengan masyarakat dalam pengembangan  industri  kreatif terutama desa-desa terpencil sehingga dapat meningkatkan perekonomian  masyarakat  sebagai wujud  kepedulian  terhadap  sosial dan lingkungan. 3) Meningkatkan intensitas sosialisasi terkait dengan program CSR  kepada  masyarakat  luas karena  sebagian  tidak  semua masyarakat mengerti dengan program  program  CSR  yang direncanakan dan akan
dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA
https://money.kompas.com/read/2021/ 08/22/104901326/csr-adalah- singkatan-dari-corporate-social- responsibility-apa-itu .
Adewale,  Aregbeshola  dan  Radebe
Sarah. 2012. The Impact Of Corporate Social Responsibility On The Profitability  Of  Listed  Retailers: Indication  From  The  Johannesburg
Jurnal Satyagraha Vol.06, No.01, Pebruari   Agustus 2023 ISSN : 2620-6358 http://ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/satyagraha
Security  Exchange  (JSE).  African Journal of Business Management. 6(4). pp: 1694-1701. Amich Alhumani, 2007. Mitos Demokrasi untuk Kesejahtreraan, dalam Kompas, tanggal 27 Desember.
Andi  Seruji,  2011.  "Kolom  Ekonomi Politik Orang Miskin," dalam Kompas, tanggal 29 Januari.
Didik Rachbini, 2010, Kemiskinan dan Politik Ekonomi, dalam Media Indonesia, tanggal 12 Januari. Justika  S.Baharsyah,  1999.Menuju Masyarakat Berketahanan Sosial Pelajaran Dari Krisis. Jakarta: Departemen Sosial. Lipset  SM,  1991.  "Pembangunan
Ekonomi dan Demokrasi," dalam Arus Pemikiran  Ekonomi  Politik  (Amir Effendi,  Ed),  1991.  Yogyakarta:  Tiara
Wacana. Mancur Olson. Jr, 1991. "Pertumbuhan Cepat Sebagai Kekuatan Destabilisasi",  dalam  Arus  Pemikiran Ekonomi Politik, Amir  Effendi Siregar,  Ed,  1991.  Yogyakarta:  Tiara Wacana.
Jan-Eric  Lane  dan  Svante  Ersson, 1994.  Ekonomi  Politik  Komparatif, Jakarta: Raja Grasindo Prasada. Saifur  Rohman,  2011.  Memaknai Ekonomi  Tiwul,  dalam  Kompas, tanggal 8 Januari. https://www.yumpu.com/id/document/ view/36685215/bps-provinsi-bali- badan-pusat-statistik
Ackerman, R.W. 1973. How Companies Respond to Social Demands.  Harvard  University  Review
51(4), hal. 88-98. Alford,  H.  &  Naughton,  M.  2002. Beyond  the  Shareholder  Model  of  the Firm:  Working  toward  the  Common Good  of  a  Business,  in  S.A.  Cortright
and M. Naughton (Eds) Rethinking the purpose  of  Business.  Interdisciplinary Essays  from  the  Catholic  Social Tradition.  Notre  Dame:  Notre  Dame University Press.
Cassel,  D.  2001.  Human  Rights
Business Responsibilities in the Global Marketplace. Business Ethics Quarterly 11(2), hal. 261-274. Donaldson,  T.  &  Dunfee,  T.W.  1994. Towards  a  Unified  Conception  of Business  Ethics:  Integrative  Social Contracts Theory. Academy of Management Review 19, hal. 252-284.
Donaldson,  T.  &  Preston,  L.E.  1995. The  Stakeholder  theory  of  the Corporation:  Concepts,  Evidence  and Implications. Academy of Management Review  20(1),  hal.  65-91.  Davis,  K. 1960.  Can  Business  Afford  to  Ignore Corporate  Social  Responsibilities? California Management Review 2, hal. 70-76.
Friedman,  M.  1970.  The  Social Responsibility  of  Business  is  to increase  its  profits.  New  York  Times Magazine,  September  13th,  pp.  32-33, 122, 126.