## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 20, Nomor : 1 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Analisis Yuridis Pembatalan  Hak Untuk
Melakukan Perkawinan Antara Sesama Pekerja Dalam Satu Perusahaan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017)
Oleh :
Olivia Sitanggang 1 sitanggangolivia@gmail.com Dr. Dedi Harianto, S.H., M.Hum, Dr. Mustamam, M.

## Abstract
Currently,  there  are  several  companies that make regulations that require the workers to resign  or  even  be  willing  to  be  laid  off  if  they decide to marry another worker in the company. Some  of  the  reasons  are  preventing  personal conflict,  subjectivity,  corruption,  collusion  and nepotism. The formulation of the problem in this research  is  what  is  the  background  of  the provisions  regarding  the  prohibition  of  marriage between fellow workers in one company, how is the analysis of the judges legal considerations in the decision Number 13 / PUU-XV / 2017, what is the impact of the Constitutional Court decision on the inclusion of clauses prohibiting intermarriage between workers.
The results showed that the background of  the  provisions  concerning  the  prohibition  of marriage  between  fellow  workers  in  one company is to maintain a professional attitude of workers when carrying out their work in order to maintain the company's existence in the world of business  competition.  Another  reason  is  that  it refers to Article 153 paragraph (1) letter f of Law Number 13 of 2003 so that this provision is used as a reason for employers to prohibit marital ties for  fellow  workers  in  their  company.  The  legal consideration  of  the  judge  in  decision  Number 13  /  PUU-XV  /  2017  is  clear  that  Article  153 paragraph  (1)  letter  f  of  the  Labour  Laws  is  no longer  valid,  because  the  phrase  unless  it  has been  regulated  in  a  work  agreement,  company regulation,  or  collective  working  agreement  is contrary  to  the  Constitution  1945  and  has  no binding  legal  force.  The  impact  of  the Constitutional  Court's  decision  on  the  inclusion of a clause on the prohibition of marriage is that employers  cannot  state  the  reasons  for dismissal  of  workers  who  have  marital  ties  to other  workers  in  the  same  office  in  the employment  agreements,  company  regulations or  collective  working  agreements,  so  that  if  the entrepreneur includes it, it is considered to have violated the decision of the Constitutional Court.
Keywords:  Cancellation  of  the  Rights, Marriage, Workers, One Company.
1 Alumni Magister Hukum UISU

## Abstrak
Saat ini ada beberapa perusahaan yang membuat aturan yang mengharuskan pekerjanya  mengundurkan  diri  atau  bahkan bersedia di-PHK apabila ia  memutuskan menikah  dengan  pekerja  lain  di  perusahaan tersebut.  Alasannya,  antara  lain,  mencegah konflik pribadi, subyektivitas, korupsi, kolusi, dan nepotisme.  Rumusan  masalah  dalam  penelitian ini  adalah  bagaimana  hal  yang  melatar belakangi ketentuan tentang larangan perkawinan  sesama  buruh  atau  pekerja  pada satu perusahaan, bagaimanakah analisis pertimbangan hukum hakim dalam
putusanNomor  13/PUU-XV/2017,  bagaimana dampak  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi terhadap pencantuman klausul larangan perkawinan antar pekerja.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa yang  melatar  belakangi  ketentuan  tentang larangan  perkawinan  sesama  buruh  atau pekerja  pada  satu  perusahaan  adalah  untuk menjaga  sikap  profesional  dari  pekerja  ketika melaksanakan pekerjannya demi  menjaga eksistensi  perusahaan  dalam  dunia  persaingan bisnis.  Sebab  lainnya  adalah  mengacu  kepada Pasal  153  ayat  (1)  huruf  f  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  sehingga  ketentuan tersebut digunakan sebagai sebab bagi pengusaha melarang adanya ikatan perkawinan bagi  sesama  pekerja  dalam  perusahaannya. Pertimbangan  hukum  hakim  dalam  putusan Nomor  13/PUU-XV/2017  adalah  jelas  bahwa Pasal  153  ayat  (1)  huruf  f  Undang  Undang Ketenagakerjaan tidak berlaku lagi, karena frasa kecuali  telah  diatur  dalam  perjanjian  kerja, peraturan  perusahaan,  atau  perjanjian  kerja bersama  bertentangan  dengan  UUD  Tahun 1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat.  Dampak  adanya  putusan  Mahkamah Konstitusi terhadap pencantuman klausul larangan  perkawinan  adalah  pengusaha  tidak dapat  mencantumkan  alasan  adanya  PHK terhadap pekerja yang memiliki ikatan perkawinan  dengan  pekerja  lain  pada  satu kantor  yang  sama  dalam  perjanjian  kerja, peraturan  perusahaan  maupun  perjanjian  kerja bersama, sehingga apabila pengusaha mencantumkan  hal  tersebut  maka  dianggap melanggar putusan Mahkamah Konstitusi.
Kata  Kunci:  Pembatalan  Hak,  Perkawinan, Pekerja, Satu Perusahaan .

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## I. Pendahuluan

## A.  Latar Belakang
Perkawinan  merupakan  suatu  cara  untuk menyalurkan  kebutuhan  biologis  antara  laki-laki dan  wanita  dan  menghubungkannya  sebagai suami  isteri.  Hal  tersebut  merupakan  suatu ikatan  yang  paling  kuat  dalam  hubungan pergaulan  manusia. 2 Pasal  1  Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan (selanjutnya  disebut  UU  Perkawinan)  bahwa yang  dimaksud  dengan  perkawinan  adalah ikatan  lahir  dan  batin  antara  seorang  pria  dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 3
Perkawinan  merupakan  suatu  hal  yang penting  dalam  realita  kehidupan  manusia. Dengan  adanya  perkawinan  rumah  tangga dapat  ditegakkan  dan  dibina  sesuai  dengan norma  agama  dan  tata  kehidupan  dalam masyarakat.  Dalam  rumah  tangga  berkumpul dua  insan  yang  berlainan  jenis  (suami  isteri), mereka  saling  berhubungan  agar  mendapat keturunan  sebagai  penerus  generasi.  “Kuat lemahnya  perkawinan  sangat  tergantung  pada kehendak dan niat suami isteri yang melaksanakan perkawinan tersebut, oleh karena itu  dalam  suatu  perkawinan  diperlukan  adanya cinta lahir bathin antara pasangan suami isteri. 4
Tujuan  dari  perkawinan  menurut  UU Perkawinan  adalah  membentuk  keluarga  yang bahagia  yang  kekal  abadi.  Suami  isteri  harus saling lengkap-melengkapi antar satu sama lain, pengertian, saling membantu dapat
2 Kamal  Mukhtar, Asas-Asas  Hukum  Islam Tentang Perkawinan , Bulan Bintang, Jakarta, 2013,  hal . 8.
3 Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang  Perkawinan .    Liberti,  Yogyakarta,  2012, hal. 43.
4 Abdul  Manan, Aneka  Masalah  Hukum  Materil dalam  Praktek  Peradilan  Agama, Pustaka  Bangsa,  Jakarta, 2003, hal.1
mengembangkan kepribadiannya untuk membantu  dan  mencapai  kesejahteraan  baik spritual maupun material. 5
Perkawinan  dalam  Islam  tidaklah  semata- semata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan  biasa,  akan  tetapi  ia  mempunyai nilai ibadah. “Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat (mitsaqon gholiidan) dan untuk mentaati perintah
Allah dan melaksanakannya merupakan  ibadah  (Pasal  2  Kompilasi  Hukum Islam). 6
Terkait  perkawinan,  saat  ini  beberapa perusahaan baik perusahaan pemerintah, maupun  swasta,  menetapkan  suatu  klausul yang  membatasi  hak  untuk  melangsungkan perkawinan  antara  sesama  pekerja  yang bekerja dalam perusahaan tersebut.
Salah satu peraturan perundang- undangan  yang  mengatur  pembatasan  tersebut adalah  Pasal  153,  huruf  f  Undang-Undang  No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut  mengizinkan  Pemutusan  Hubungan Kerja  dengan  alasan  adanya  ikatan  perkawinan antara  sesama  pekerja,  sepanjang  itu  telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Pengaturan  tersebut  artinya  apabila antara  pekerja  melangsungkan  pekawinan, maka salah satu dari mereka harus mundur dari perusahaan  atau  bahkan  mendapat  PHK berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan,  atau  perjanjian  kerja  bersama.  Hal ini  tidak  secara  eksplisit  dinyatakan  sebagai larangan  kawin,  namun  perusahaan  dalam  hal ini  secara  halus  menghimbau  pekerjanya  untuk
5 Arso  Sastroatmojo, Hukum  Perkawinan ,  Bulan Bintang, Jakarta, 2008, hal. 2.
6 Achmad  Ichsan, Hukum  Perkawinan  Bagi  Yang Beragama Islam , Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hal. 7.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tidak  bekerja  satu  atap  dengan  pasangan suami/istrinya. 7
Salah  satu  kasus  yang  terjadi  pada pasangan suami-istri yang bekerja pada perusahaan  yang  sama  adalah  pasangan  yang bekerja di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  yaitu  PT.  Perusahaan  Listrik  Negara (PLN)  (Persero).  Putri  Lisma  Untari,  25  tahun, pegawai  PT  PLN  Pembangkit Sumatera Bagian Selatan  Sektor  Pembangkit  Ombilin  yang menikah  dengan  sesama  pegawai  PT.  PLN. Alasan  melangsungkan  pernikahan  karena padawaktu  itu  peraturan  perusahaan  tentang larangan menikah sesama pegawaimasih terjadi pro-kontra  antara  pihak  perusahaan  dengan Serikat  Pekerja  danjuga  pada  waktu  itu  sudah ada  juga  sesama  pegawai  yang  menikah  tetapi tidak  dipermasalahkan  oleh  pihak  perusahaan. Ternyata  keputusan  Putri  Lisma  Untari  untuk menikah  merupakan  keputusan  yang  dianggap salah  oleh  pihak  perusahaan.  Pada  April  2012 Putri  Lisma  Untari  dipanggil  oleh  pihak manajemen  PT  PLN  (Persero)  Pembangkit Sumatera  Bagian  Selatan  dan  meminta  kepada Putri  Lisma  Untari  untuk  mengundurkan  diri. SelanjutnyaPutri  Lisma  Untari  menyampaikan masalah  tersebut  kepada  Serikat  Pekerja PTPLN  (Persero),  hasil  perundingan  antara Putri  Lisma  Untari  dengan  Serikat  Pekerja adalah  Putri  Lisma  Untari  menolak  melakukan pengunduran  diri  sebagaimana  perintah  dari manajemen PT PLN (Persero) yang bersangkutan.
Bulan  Mei  2012  Putri  Lisma  Untari terkejut  mengetahui  bahwa  tidak  menerima  gaji lagi, kemudian baru diketahui bahwa perusahaan telah melakukan Pemutusan
7 Wurianalya  Maria  Novenanty, Pembatasan  Hak Untuk  Menikah  Antara  Pekerja  Dalam  Satu  Perusahaan , http://journal.unpar.ac.id , diakses  Sabtu 15 Juni 2019 Pukul 21.00 Wib.
Hubungan  Kerja  (PHK)  terhadap  dirinya  secara sepihak. Karena sebelumnya dia tidak menerima  surat  PHK  dari  pihak  perusahaan. Pada  saat  di  PHK,  Tari  sedang  mengandung  6 bulan.  Putri  Lisma  Untari  melakukan  upaya musyawarah dengan PLN tetapi gagal, selain itu Putri  Lisma  Untari  juga  sudah  mengupayakan mediasi dengan dinas tenaga kerja dan Komnas HAM, tapi hasilnya tidak mencapai kesepakatan.  Padahal,  dinas  tenaga  kerja menyarankan agar PLN mempekerjakan kembali  Putri  Lisma  Untari.  Karena  tidak  ada respon  positif  dari  pihak  perusahaan,  Putri Lisma  Untari  menggugat  PT  PLN  (Persero) Pembangkit  Sumatera  Bagian  Selatan  yang beralamat di Palembang ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Padang.
Namun terdapat suatu Keputusan Direksi No.025.K/DIR/2011 tertanggal 21
Januari 2011 tentang pernikahan antar pegawai yang berisi larangan menikah sesama pegawai, dimana  dalam  hal  terjadi  perkawinan  antar pegawai,  masing-masing  pegawai  melaporkan perkawinan  tersebut  ke  perseroan  dengan menyerahkan  fotokopi  akta  perkawinan  disertai dengan  surat  pengunduran  diri  salah  satu pegawai  dari  perseroan,  paling  lambat  1  (satu) bulan  kalender  setelah  tanggal  perkawinan. Apabila  Putri  Lisma  Untari  tidak  menyertakan surat  permohonan  pengunduran  diri,  maka salah  satu  pegawai  dari  pasangan  suami  isteri baik  Putri  Lisma  Untari  ataupun  suaminya tersebut  dianggap  mengundurkan  diri.  Pada tanggal 26 April 2012, Kepala Divisi
Pengembangan  Sistem  SDM  melalui  surat  No.
1638/002/DIVSDM/2012 perihal Penjelasan
Keputusan  Direksi  PT  PLN  (Persero)  Nomor 025.K/DIR/2011, menyatakan bahwa Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor
025.K/DIR/2011  telah  sesuai  dengan  Perjanjian

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Kerja  Bersama  (PKB)  dan  tidak  bertentangan dengan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003. 8
Mahkamah  Konstitusi  dalam  rangka menegakkan konstitusi adanya larangan perkawinan  dalam  satu  perusahaan,  telah melaksanan  pengujian  konstitusional  dalam Putusan  MK  No.  13/PUU-XV/2017  terhadap Pasal  153  ayat  (1)  huruf  f  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang  mengabulkan  pembatalan  frasa,  “kecuali telah  diatur  dalam  perjanjian  kerja,  peraturan perusahaan,  atau  perjanjian  kerja  bersama” karena  bertentangan  dengan  Pasal  28  ayat  (2) UUD  1945  yang  berbun yi  “Setiap  orang  berhak untuk  bekerja  serta  mendapat  imbalan  dan perlakuan  yang  adil  dan layak  dalam  hubungan kerja” dan Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan  setiap  orang  berhak  membentuk keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui perkawinan  yang sah.”  Putusan  ini  dianggap
sebagai pelaksanaan fungsi Mahkamah Konstitusi
sebagai penjamin hak-hak
konstitusional warga negara”.
Adanya  respon  ini,  menunjukan  sangat potensial terjadi permasalahan dalam penegakan Putusan No. 13/PUU-XV/2017.

## B.  Rumusan Masalah
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah:
1.  Apakah  faktor-faktor  yang  menyebabkan adanya larangan perkawinan sesama buruh atau pekerja pada satu perusahaan?
2.  Bagaimanakah analisis pertimbangan hukum  hakim  dalam  putusan  Nomor
13/PUU-XV/2017?
8 Raja  Adil  Siregar, Halalkan  Nikah  Sekantor  MK
Selamatkan 4 Pegawai PLN
dari PHK , https://news.detik.com ,  diakses    Sabtu  15  Juni  2019  Pukul 21.00 Wib.
3.  Bagaimana dampak adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap
pencantuman  klausul  larangan  perkawinan yang dilakukan antar pekerja?

## C.  Metode Penelitian
Jenis  penelitian  hukum  yang  digunakan adalah  yuridis  normatif    yaitu  “suatu  penelitian yang  menempatkan  norma  sebagai  obyek penelitian,  baik  norma  hukum  dalam  peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang- undang” 9 . Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu “penelitian hukum  yang  menggunakan  data  sekunder. Penelitian  hukum  normatif  dikenal  sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif”. 10
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah,  menjelaskan  serta  menganalisa peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan pada tujuan penelitian ini. 11
Analisis  data  adalah  suatu  proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan  kode  dan  mengategorikannya hingga  kemudian  mengorganisasikan  dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan  tema  dan  hipotesis  kerja  yang diangkat  menjadi  teori  substantif  dan  untuk menemukan  teori  dari  data  tersebut  maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian  yang  mengacu  pada  norma  hukum yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang- undangan dan putusan pengadilan serta norma-
9 Soerjono Soekanto  dan Sri  Mamudji, Op.Cit ,  hal. 70.
10 Ronny  Hanitijo  Soemitro ,  Metodelogi  Penelitian Hukum, Ghalia, Jakarta, 2008, hal. 10.
11 Kontjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat , Gramedia, Jakarta, 1997, hal. 41.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
norma  yang  hidup  dan  berkembang  dalam masyarakat. 12
Analisis  bahan-bahan  hukum  dalam penelitian  ini  akan  dilakukan  secara  kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara  bermutu  dengan  bentuk  kalimat  yang teratur,  runtun,  logis,  dan  tidak  tumpang  tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahann  hukum  dan  pemahaman  hasil analisa.  Komprehensif  artinya  dilakukan  secara mendalam  dan  dari  berbagai  aspek  sesuai dengan  lingkup  penelitian.  Analisis  bahan hukum  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan teknik deskriptif, kontruksi hukum dan argumentasi yang selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum, yaitu dengan mengemukakan  doktrin  dan  asas-asas  yang ada kaitannya dengan permasalahan.
Penarikan kesimpulan merupakan proses  terakhir  analisis  data,  hal  ini  dilakukan dengan  cara  menguji  kebenaran  data  yang diperoleh di lapangan kemudian diverifikasi lebih lanjut, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan penelitian  yang  komprehensif,  valid,  dan obyektif.
Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif    dan  analisis  data  yang  dipergunakan dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  kualitatif, maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan  metode  induktif  yaitu  data  yang dipergunakan  untuk  menganalisa  data  yang terkumpul  dengan  jalan  menguraikan  atau menginterprestasikan  hal-hal  yang  bersifat umum  pada  kesimpulan  yang  bersifat  khusus yang  merupakan  proses  pendekatan  yang berangkat  dari  kebenaran  yang  bersifat  umum
12 Zainuddin  Ali, Metode  Penelitian  Hukum ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.  105.
mengenai  suatu  fenomena  (teori)  kemudian menggeneralisasi  kebenaran  tersebut  pada suatu  peristiwa  atau  data  tertentu  yang mempunyai  ciri  yang  sama  dengan  fenomena yang  bersangkutan,  dengan  memakai  kaidah logika tertentu.

## II.  Hasil dan Penelitian
A.  Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Adanya Larangan Perkawinan Sesama  Buruh  Atau  Pekerja  Pada Satu Perusahaan Pekerja dalam
menjalankan pekerjaannya  di  perusahaan  tentu  memiliki  hak dan kewajiban. Menurut Suratman bahwa, yang dimaksud  dengan  hak  disini  adalah  “sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang sebagai  akibat  dari  kedudukan  atau  status  dari seseorang,  sedangkan  kewajiban  adalah  suatu prestasi  baik  berupa  benda  atau  jasa  yang harus dilakukan oleh seseorang karena kedudukan  atau  statusnya”. 13 Berdasarkan pada  status  dan  kedudukan  seseorang  sebagai pekerja, tentu ia memiliki hak yang utama yakni berhak  untuk  mendapatkan  upah,  sedangkan kewajibannya  adalah  melaksanakan  pekerjaan sesuai dengan yang telah disepakati.
Perkawinan  merupakan  Hak  Asasi Manusia  yang  dilindungi  di  negara  Indonesia  di dalam  Konstitusi  yakni  dalam  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 pada  bagian  Bab  X  A  tentang  Hak  Asasi Manusia  pada  Pasal  28  B  ayat  (1).  “Setiap orang  melakukan  perkawinan  tentu  didasarkan pada  kebutuhan  yang  sifatnya  kodrati  untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan abadi serta  untuk  melanjutkan  garis  keturunannya
13 Suratman, Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia , Permata Puri Media, Jakarta, 2010, hal.43.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dengan  menciptakan  generasi  penerus  dalam keluarga tersebut”.
Perusahaan membuat larangan tersebut tidak semata-mata didasarkan karena rasa tidak suka terhadap pekerjanya yang ingin melangsungkan perkawinan.
Perusahaan memiliki
pandangan tersendiri yang menyebabkan munculnya aturan yang melarang bagi  sesama  pekerja  yang  memiliki  ikatan perkawinan  dalam  perusahaannya.  Aturan mengenai  larangan  adanya  ikatan  perkawinan dalam satu perusahaan bukan tanpa alasan.
Berdasarkan  pada  pandangan  tersebut, maksud  dari  adanya  larangan  perkawinan antara  sesama  pekerja  dalam  satu  perusahaan memiliki  tujuan  untuk  mencegah  hal-hal  negatif di  lingkungan  perusahaan  seperti  sikap  tidak profesional  dalam  bekerja  serta  mencegah adanya  konflik  pribadi  atau  konflik  kepentingan dalam perusahaan.
Perusahaan  sebagai  kegiatan  usaha yang  didalamnya  terdapat  pekerja  sebagai komponen penting yakni sebagai roda penggerak  perusahaan,  tentu  pekerja  dituntut untuk melakukan
pekerjaannya secara profesional. Tuntutan tersebut yang
menyebabkan  pengusaha  membuat  peraturan yang  melarang  adanya  ikatan  perkawinan  bagi sesama pekerjanya dalam perusahaan, sehingga  dapat  menjaga  sikap  profesional  dari pekerja  ketika  melaksanakan  pekerjannya. “Pertimbangan  pengusaha  yang  menuntut pekerja  agar  dapat  bersikap  profesional  dalam melaksanakan  pekerjaan  tersebut  tentu  demi menjaga  eksistensi  perusahaan  dalam  dunia persaingan bisnis”.
Eksistensi  pekerja  dalam  perusahaan apabila pekerja bersikap tidak profesional dalam
melakukan pekerjaannya, tentu akan berpengaruh  terhadap  kegiatan  beroperasinya perusahaan.  Apabila  perusahaan  terganggu kegiatan  beroperasinya  yang  disebabkankan dengan  adanya  sikap  tidak  profesional  dari pekerja  dalam  melaksanakan  pekerjaannya, dapat  mengakibatkan  perusahaan  mengalami kerugian  bahkan  kemungkinan  terburuknya perusahaan  tersebut  mengalami  kebangkrutan. Berdasarkan  hal  tersebut,  tentu  dapat  terlihat bahwa perusahaan dalam menerapkan peraturan yang melarang adanya ikatan perkawinan  terhadap  sesama  pekerja  di  dalam perusahaannya,  memiliki maksud  tertentu  yakni demi  kemajuan  perusahaan  dengan  menjaga sikap profesional pekerja dalam bekerja sehingga perusahaan melarang adanya perkawinan  sesama  pekerja  dalam  perusahaan tersebut.
Sebab  lainnya  yang  menjadi  dasar tindakan  pengusaha  yang  melarang  adanya ikatan perkawinan antara sesama pekerja dalam perusahaannya adalah mengacu kepada Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Hal  ini dapat  terlihat  pada  Pasal  153  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan, pada huruf f yang menyatakan  bahwa  “pekerja/buruh  mempunyai pertalian  darah  dan  atau  ikatan  perkawinan dengan  pekerja/buruh  lainnya  di  dalam  satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian  kerja,  peraturan  perusahan,  atau perjanjian  kerja  bersama.”    Berdasarkan  pada ketentuan  asal  tersebut  digunakan  sebagai sebab  bagi  pengusaha  dalam  membentuk larangan  adanya  ikatan  perkawinan  bagi sesama pekerja dalam perusahaannya.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
B.  Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 13/PUU- XV/2017
Objek  permohonan  pengujian  materiil adalah  Pasal  153  ayat  (1)  huruf  f  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan. Penjelasan Pemohon mengenai  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:
a.  Pasal  24  C  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menyebutkan bahwa
salah satu kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
b.  Pasal  10  ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang
Nomor  8  Tahun  2011  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun
2003 tentang
Mahkamah Konstitusi
menyatakan  bahwa: “Mahkamah  Konstitusi berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama dan  terakhir  yang  putusannya  bersifat  final untuk  menguji  undang-undang  terhadap Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945”;
c.  Berdasarkan  Pasal  12  ayat  (1)  huruf  a
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Mahkamah Konstitusi
berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama dan  terakhir  yang  putusannya  bersifat  final untuk  menguji  Undang-Undang  terhadap Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun 1945”;
d.  Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil  Pasal  153  ayat  (1)  huruf  f  Undang- Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan oleh karena itu Mahkamah berwenang  untuk  melakukan  pengujian undang-undang.
Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a
Undang-UndangNomor  24  Tahun  2003  tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah Konstitusi,  dan  Pasal  29  ayat  (1)  huruf  a Undang-undang  Nomor  48 Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional  Mahkamah  Konstitusi  adalah mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir yang  putusannya  bersifat  final  untuk  menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Amar  putusan  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  13/PUU-XV/2017  sebagai berikut:
a.  Mengabulkan  permohonan  para  Pemohon untuk seluruhnya;
b. Menyatakan  frasa  “kecuali  telah  diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” dalam  Pasal  153  ayat  (1)  huruf  f  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
c.  Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  13/PUU- XV/2017  terlihat  bahwa  Mahkamah  Konstitusi mempertegas  larangan  pemutusan  hubungan kerja  (PHK)  karena  alasan  menikah  sesama pekerja  dan  memiliki  hubungan  darah  dalam

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
satu perusahaan. Salah satu putusan Mahkamah
Konstitusi yang menunjukan penjaminan  hak  asasi  manusia  yang  dilindungi konstitusi  yaitu  putusan  No.  13/PUU-XV/2017 mengenai larangan menikah bagi Pekerja/Buruh dalam satu kantor. Amar putusan ini, menyatakan  frasa  “kecuali  telah  diatur  dalam perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan,  atau perjanjian kerja bersama” dalam Pasal 153 ayat (1)  huruf  f  UU  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan hukum mengikat.
Menurut penulis, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sebagai yang bersifat final and  binding berpengaruh  terhadap  akibat hukumnya dari putusannya. Putusan Mahkamah Konstitusi  menjadi  hukum  dengan  meniadakan keadaan hukum berdasarkan pembatalan norma dalam undang-undang, sekaligus menciptakan  keadaan  hukum  baru.  Mahkamah Konstitusi  dalam  putusan  No.13/PUU-XV/2017 telah  meniadakan  hukum  yang  memberikan ruang  kepada  pengusaha  untuk  membuat larangan menikah terhadap pekerja/buruh dalam  satu  kantor  sebagaimana  yang  diatur Pasal  Pasal  153  ayat  (1)  huruf  f  UU  No.  13 tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  sekaligus menciptakan keadaan hukum baru yang memperbolehkan pekerja/buruh menikah dengan rekan sejawatnya dalam satu kantor.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang meniadakan  norma  pelarangan  menikah  bagi pekerja/buruh pada satu kantor dalam perjanjian kerja,  peraturan  perusahaan,  atau  perjanjian kerja  bersama, menurut  penulis  dapat  dimaknai putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara  dengan  undang-undang.  Berarti  ketika
perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan,  atau perjanjian kerja bersama, yang masih mengatur atau  mengatur  kembali  larangan  pernikahan pekerja/buruh dalam satu kantor, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang  berbunyi perjanjian  kerja  dibuat  atas  dasar    pekerjaan yang  diperjanjikan  tidak  bertentangan  dengan ketertiban  umum,  kesusilaan,  dan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  seharusnya perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan,  atau perjanjian kerja bersama tersebut dapat dibatalkan  karena  telah  kehilangan  legitimasi hukum yang lebih tinggi.
Terjadinya pengabaian terhadap pelaksanaan  putusan  No.  13/PUU-XV/2017 cenderung  disebabkan  karena  faktor  ekonomi dan  keuangan.  Hal  ini  tercermin  melalui pandangan  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia (APINDO)  sebagai  representasi  pengusaha yang  keberatan  terhadap  putusan  karena  akan terjadinya konflik kepentingan berpotensi mengganggu  tata  kelola  perusahaan  yang berdampak  pada  kondisi  finansial  dari  kegiatan usaha, sehingga pengusaha lebih memilih untuk mencegah  terjadinya  hal  tersebut  dengan melarang adanya hubungan pernikahan diantara pekerja.
Menurut  penulis  akibat  hukum  dari putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  13/PUU- XV/2017  dalam  sistem  hukum  Indonesia  yaitu diperbolehkannya pekerja/buruh memiliki pasangan  pernikahan  dalam  satu  kantor  atau dapat juga dikatakan bahwa pengusaha dilarang membuat  perjanjian  kerja  yang  melarang pekerja/pegawai  memiliki  hubungan  pernikahan dalam  satu  kantor.  Dengan  demikian  perjanjian kerja  yang  dilakukan  oleh  pekerja  dengan perusahaan  atau  suatu  instansi  dalam  hal  ini

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
merupakan  objek  penting  untuk  memberikan keadilan bagi para pencari keadilan.
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XV/2017,
maka pengusaha  dilarang  melakukan  pemutusan hubungan  kerja  dengan  alasan  pekerja  atau buruh  mempunyai  pertalian  darah  dan  atau ikatan  perkawinan  dengan  pekerja  atau  buruh lainnya  di  dalam  satu  perusahaan.  Artinya, setelah  putusan  Mahkamah  Konstitusi  ini diucapkan  sesama  pekerja  boleh  menikah dalam  satu  perusahaan  tanpa  pemutusan hubungan  kerja  termasuk  memiliki  hubungan darah.  Perusahaan  tidak  boleh  melakukan pemutusan  hubungan  kerja  dengan  dalih  diatur dalam  perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan atau  perjanjian  kerja  bersama,  memutuskan hubungan  kerja  dengan  pekerjanya  karena alasan  menikah  atau  memiliki  hubungan  darah dalam satu perusahaan.
Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi bahwa perkawinan adalah takdir  yang  tidak  dapat  direncanakan  sehingga menjadikan sesuatu yang bersifat takdir sebagai syarat  untuk  mengesampingkan  pemenuhan hak  asasi  manusia,  dalam  hal  ini  hak ataspekerjaan  serta  untuk  membentuk keluarga adalah tidak dapat diterima sebagai alasan yang sah secara konstitusional.
Mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor13/PUUXV/2017 bahwa perusahaan dilarang  memutusan  hubungan  kerja  karyawan karena  alasanpekerja/buruh  mempunyai  ikatan perkawinan  dengan  pekerja  atau  buruh  lainnya didalam  satu  perusahaan/kantor.  Pernyataan yang tertuang dalam Pasal 5 Undang- undangNomor 13Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan  bahwa  “Setiap  tenaga  kerja memilikikesempatan yang sama tanpa
diskriminasi  untuk  memperoleh  pekerjaan”, sejalan  dengan  Pasal  28  D  ayat  2  UUD  1945 yang  menjelaskan  bahwa  setiap  orang  berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Apabila  dalam  suatu  perusahaan  yang mempersyaratkan  pekerja/buruh  tidak  boleh memiliki ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya
didalam satu perusahaan/kantor  dan  menjadikan  hal  itu sebagai  dasar  dapat  dilakukannya  pemutusan hubungan  kerja  terhadap  pekerja/buruh  yang bersangkutan  maka  hal  tersebut  batal  demi hukum,  karena  sesuai  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 telah memperbolehkan  adanya  ikatan  perkawinan dengan  pekerja/buruh  lainnya  di  dalam  satu perusahaan/kantor.
C.  Dampak  Adanya  Putusan  Mahkamah Konstitusi Terhadap Pencantuman Klausul Larang Perkawinan Antar Pekerja Berdasarkan pada sebab-sebab
terjadinya  larangan  ikatan  perkawinan  antara sesama  pekerja  dalam  satu  perusahaan  baik dalam perspektif pandangan pengusaha maupun Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai sebab, hal tersebut yang mengakibatkan pengusaha membentuk peraturan  berupa  larangan  ikatan  perkawinan terhadap sesama pekerja
dalam perusahaannya.  Peraturan  tersebut  kemudian diaplikasikan  oleh  pengusaha  dalam  perjanjian kerja, peraturan perusahaan, maupun perjanjian kerja bersama.
Larangan  perkawinan  antara  sesama pekerja  dalam  sebuah  perusahaan  sebelum adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 13/PUU-XV/2017, pengusaha membentuk larangan tersebut mendasarkan pada Pasal 153

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
ayat  (1)  huruf  f  Undang  Undang  Nomor  13
Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
“Pembentukan  larangan  tersebut  tidak  hanya semata-mata  mendasarkan  pada  ketentuan pasal  tersebut,  melainkan  ada  sebab-sebab sebagaimana  pandangan  dari  pengusaha  yang menyebabkan pembentukan larangan perkawinan  antara  sesama  pekerja  dalam perusahaannya.
Pengaturan mengenai larangan tersebut sebagaimana  dalam  ketentuan  Pasal  153  ayat (1)  huruf  f  Undang  Undang  Nomor  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebelum dinyatakan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum mengikat  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  13/PUU-XV/2017,  pengaturan  larangan adanya ikatan perkawinan tersebut diaplikasikan dalam  klausul  perjanjian  kerja,  peraturan perusahaan,  maupun  perjanjian  kerja  bersama. Pada  umumnya  klausul  larangan  adanya ikatan perkawinan  antar  sesama  pekerja  tersebut dibentuk  dalam  perjanjian  kerja,  peraturan perusahaan,  maupun  perjanjian  kerja  bersama dengan  disertai  sanksi  apabila  dilanggar  yakni berupa sanksi pemutusan hubungan kerja.
Larangan yang dibentuk oleh pengusaha  terkait  adanya  ikatan  perkawinan terhadap sesama pekerja dalam perusahaannya yang  kemudian  diaplikasikan  dalam  perjanjian kerja,  peraturan  perusahaan,  dan  perjanjian kerja  bersama  dan  disepakati  antara  pekerja dan  pengusaha  dalam  membentuk  hubungan kerja”.  Apabila  ditinjau  dalam  perspektif  hukum perjanjian, larangan yang dibentuk oleh pengusaha tersebut kemudian disepakati antara pekerja dan pengusaha sehingga antara pekerja dan  pengusaha  terdapat  perjanjian  yakni perjanjian  untuk  mematuhi  dan  melaksanakan segala  hal  termasuk  larangan  adanya  ikatan
perkawinan  yang  diatur  dalam  perjanjian  kerja, peraturan  perusahaan,  maupun  perjanjian  kerja bersama.
Berkenaan  dengan  perjanjian  antara pekerja  dan  pengusaha  untuk  mematuhi  dan melaksanakan  hal-hal  dalam  perjanjian  kerja, peraturan  perusahaan  serta  perjanjian  kerja bersama,  perlu  ditinjau  terlebih  dahulu  definisi perjanjian,  sehingga  pemahaman  perjanjian dalam  hubungan  kerja  tidak  hanya  sebatas pada  perjanjian  kerja  saja.  Pasal  1313  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan  bahwa  :  “suatu  perjanjian  adalah suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang lain atau lebih”.
Berdasarkan  pada  Pasal  1313  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, kemudian  R.  Subekti  memberikan  definisi perjanjian adalah  “suatu  peristiwa  di  mana seorang  berjanji  kepada  seorang  lain  atau  di mana  dua  orang  itu  saling  berjanji  untuk melaksanakan sesuatu hal”. 14
Hubungan  kerja  yang  terjalin  antara pengusaha dan pekerja kadang terjadi ketidakseimbangan.  Hal  ini  karena  adanya pandangan  pengusaha  memiliki  kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan  pekerja.  Hal  inilah  yang  kadang menjadi sebab pengusaha memaksakan kepada pekerja  untuk  menerima  dan  mematuhi  aturan larangan  sesama  pekerja  memiliki  ikatan perkawinan  dalam  perusahaannya.  Apabila dikaji  sesungguhnya  antara  pengusaha  dan pekerja  memiliki  kedudukan  yang  seimbang. Kedudukan  yang  seimbang  tersebut  terlihat
14 Agus  Yudha  Hernoko, Hukum  Perjanjian  Azas Proporsionalitas  dalam  Kontrak  Komersial, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008,  hal. 14.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pada kedudukan pengusaha yang
membutuhkan  pekerja  untuk  melaksanakan pekerjaan  dalam  perusahaannya,  sedangkan pekerja membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan upah. Hal ini berarti sesungguhnya  kedudukan  pengusaha  dan pekerja seimbang karena antara pengusaha dan pekerja  saling  membutuhkan.  “Pengusaha  dan pekerja  yang  ingin  melakukan  penyesuaian kehendak haruslah kesepakatan tersebut haruslah  seimbang  antara  kedua  belah  pihak tanpa adanya paksaan atau intervensi, termasuk  pula  dalam  hal  menyepakati  aturan larangan  bagi  sesama  pekerja  untuk  memiliki ikatan perkawinan dalam perusahaannya”.
Perjanjian yang terjalin antara pengusaha  dan  pekerja  yang  tentunya  sepakat untuk  mematuhi  isi  dari  perjanjian  kerja, peraturan  perusahaan,  maupun  perjanjian  kerja bersama, haruslah dilandaskan pada asas-asas hukum  perjanjian.  “Apabila  melihat  pada  asas- asas hukum perjanjian, terdapat beberapa asas yang  dapat  menjadi  landasan  seperti  berupa asas  kebebasan  berkontrak,  asas pacta  sunt servanda, asas  itikad  baik,  maupun  asas konsensualisme”.
Berkenaan dengan adanya aturan larangan  ikatan  perkawinan  antara  sesama pekerja  dalam  perusahaan  yang  dibentuk  oleh pengusaha  dalam  perjanjian  kerja,  peraturan perusahaan,  maupun  perjanjian  kerja  bersama, aturan tersebut dibentuk dengan dilandasi pada kebebasan  berkontrak.  Pasca  adanya  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  13/PUU-XV/2017 yang  me nyatakan  bahwa  frasa  “kecuali  telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan,  atau  perjanjian  kerja  bersama” telah  dinyatakan  bertentangan  dengan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan hukum  mengika t.  “Pengusaha  jika  masih membentuk  aturan  larangan  adanya  ikatan perkawinan  antara  sesama  pekerja  tidak  bisa dilandaskan  pada  asas  kebebasan  berkontrak karena  hal  ini  bertentangan  dengan  Undang- Undang  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
Sebelum Putusan  Mahkamah  Konstitusi tersebut diputus, Pasal 6 ayat (1) bertentangan, dan  tidak  harmonis  dengan  Pasal  153  ayat  (1) huruf  f  UU  Ketenagakerjaan,  serta  melanggar kebebasan pekerja untuk dapat tetap bekerja di perusahaan yang sama dengan calon istri/suami yang  juga  bekerja  di  perusahaan  tersebut, pekerja  tersebut  hanya memiliki  2  (dua)  pilihan, yakni:  tetap  bekerja  di  perusahaan  tersebut namun  tidak  menjadi  menikah  dengan  calon tersebut  atau  salah  satu  dari  pekerja  tersebut mengundurkan  diri  dari  perusahaan  tersebut dan  tetap  menjadi  nikah.  “Setelah  permohonan pemohon diputus Mahkamah Konstitusi, pasangan  yang  ingin  menikah  tidak  perlu  ragu, dan  penantian  mereka  menunggu  Putusan Mahkamah  Konstitusi  tersebut  telah  terjawab, pasangan  tersebut  dapat  tetap  melangsungkan perkawinan,  dan  bekerja  di  satu  perusahaan yang sama”.
Mahkamah
Konstitusi yang mengabulkan  perlindungan  hak  konstitusional pekerja yang melaksanakan pernikahan sesama pekerja  dalam  satu  atap  perusahaan.  Sebelum terbit putusan Putusan Nomor 13/PUU-XV/2017, banyak  pekerja  kehilangan  pekerjaan,  merasa dirugikan, dan diskriminasi hak konstitutionalnya, sebagaimana diakomodir dalam  Pasal  27  dan  Pasal  28  UUD  1945. Setelah  Pasal  153  ayat  (1)  Undang  Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dibatalkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi,  patut dianalisis  bagaimana  dampak  putusan  tersebut bagi undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia serta konsekuensi hukumnya
terhadap peraturan internal perusahaan.
“Setelah  putusan  Mahkamah  Konstitusi  dimuat dalam  Berita  Negara  Republik  Indonesia, idealnya  perusahaan-perusahaan  di  Indonesia harus melakukan penyesuaian terhadap ketentuan internal perusahaannya untuk mencegah  timbulnya  gugatan  dari  pihak-pihak terkait”.
“Putusan  Mahkamah  Konstitusi  sejak diucapkan  di  hadapan  sidang  yang  terbuka untuk  umum  dapat  mempunyai  3  (tiga) kekuatan,  yaitu  kekuatan  mengikat,  kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial” 15 . Pada perkara  larangan  perkawinan    antar  pekerja , para  pemohon  dalam  permohonannya  kepada Mahkamah  Konstitusi  mengemukakan  bahwa hak  konstitusionalnya  telah  dirugikan  oleh berlakunya  Pasal  153  ayat  (1)  huruf  f  Undang Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaanberupa  jaminan  kerja  dan penghidupan  yang  layak  karena  ketentuan tersebut dapat menyebabkan terjadinya pemutusan  kerja.  Dalam  hal  Perusahaan membuat Peraturan Perusahaan sesuai dengan Pasal  153  ayat  (1)  huruf  f  Undang  Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Perusahaan akan
menghilangkan jaminan kerja Para Pekerja yang akan  melakukan  Perkawinan  sesama  Pekerja dalam satu perusahaan dan juga menghilangkan  hak  atas  penghidupan  yang layak  serta  mendapat  imbalan  dan  perlakuan yang  adil  dalam  hubungan  keja  yang  dijamin
15 Rian  Van  Frits  Kapitan, Kekuatan  Mengikat Putusan  Constitutional  Review  Mahkamah  Konstitusi Terhadap  Mahkamah  Agung, Jurnal  MMH,  Jilid  44  No.  4, Oktober 2015,hal. 5.
oleh  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945  yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
Sudah  menjadi  kewajiban  bagi  setiap perusahaan  untuk  berpedoman  pada  Undang Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa perusahaan  yang  mempekerjakan  sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) orang, pengusaha wajib membuat peraturan perusahaan kecuali perusahaan  telah  mempunyai  perjanjian  kerja bersama (Pasal 108 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). “Persamaan  peraturan  perusahaan  dengan perjanjian  kerja  bersama  adalah  sama-sama memuat  tentang  syarat-syarat  kerja,  hak  dan kewajiban para pihak serta tata tertib perusahaan”. Perbedaannya adalah :
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 13/PUU-XV/2017  perihal  pengujian  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  terhadap  UUD  NRI  1945, khususnya pada Pasal 153 ayat (1) huruf f yang diuji  dengan  Pasal  28B  ayat  (1)  UUD  NRI  1945 “memberikan  harapan  baru  terhadap  jaminan pemenuhan  hak  asasi  manusia,  khususnya terkait  hak  untuk  menikah  dan  membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah”. 16
Putusan  tersebut  menyatakan  bahwa frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan  perusahaan,  atau  perjanjian  kerja bersama”  pada  Pasal  153  ayat  (1)  huruf  f Undang-Undang  Ketenagakerjaan  bertentangan
16 Ayunita  Nur  Rohanawati , Kesetaraan  Dalam Perjanjian  Kerja  Dan  Ambiguitas  Pertimbangan  Hukum Mahkamah Konstitusi, Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  13/PUU-XV/2017Jurnal  Yudisial  Vol.  11  No.  3 Desember 2018, hal, 268.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dengan  UUD  NRI  1945  dan  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat.  Putusan  tersebut meneguhkan  pengaturan  bahwa  pengusaha dilarang  melakukan  pemutusan  hubungan  kerja dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian  darah  dan/atau  ikatan  perkawinan dengan  pekerja/buruh  lainnya  di  dalam  satu perusahaan.
Mahkamah Konstitusi
yang mengabulkan  permohonan  uji  materi  Pasal  153 Ayat 1 Huruf f Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan,  maka  dengan adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut, sebuah  perusahaan  tidak  bisa  menetapkan aturan  yang  melarang  karyawannya  menikah dengan  rekan  kerja  satu  kantor.    Mahkamah Konstitusi sudah membatalkan gugatan tersebut artinya  tidak  dilarang  menikah  atau  bertalian darah dengan teman satu perusahaan.
Perusahaan yang
melakukan
Pemutusan  Hubungan  Kerja  terhadap  pekerja atau  karyawannya  atas  alasan  melakukan pernikahan  sesama  pekerja  dalam  suatu perusahaan  harus  mempekerjakan  kembali pekerja  atau  karyawannya.  Sesuai  undang- undang  harus  pekerjakan  kembali,  atau  tetap membayar  upah.  Mahkamah  Konstitusi  dalam pertimbangannya  menyatakan  pertalian  darah atau  perkawinan  adalah  takdir,  hal  yang  tak dapat  dihindarkan.  Selain  itu,  dengan  adanya perkawinan,  tidak  ada  hak  orang  lain  yang terganggu. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan, perusahaan mensyaratkan pekerja atau  buruh  tidak  boleh  mempunyai  pertalian darah  atau  perkawinan  dengan  pekerja  lain dalam  satu  perusahaan  dan  menjadikan  hal  itu sebagai  “alasan  pemutusan  hubungan  kerja tidak sejalan dengan norma Pasal 28 D Ayat (2) UUD  1945  serta  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi
Manusia”. 17 Dengan  demikian  jelaslah  bahwa pasca  Putusan  Nomor  13/PUU-XV/2017,  maka hak untuk membangun keluarga dalam perkawinan yang sah telah dijamin pemenuhannya.
Adanya  Putusan  MK  Nomor  13/PUU- XV/2017 tersebut maka perjanjian kerja, peraturan  perusahaan  maupun  perjanjian  kerja bersama  tidak  boleh  memuat  larangan  adanya perkawinan antar pekerja dalam satu perusahaan. Perjanjian kerja, peraturan perusahaan  maupun  perjanjian  kerja  bersama telah  mengatur  tentang  ketentuan  tersebut maka  akan  batal  demi  hukum  dan  dengan adanya  Putusan  MK  Nomor  13/PUU-XV/2017 tersebut  maka  peraturan  yang  memuat  adanya larangan  tersebut  tidak  dapat  digunakan kembali.

## III.  Kesimpulan & Saran

## A.  Kesimpulan
Faktor-faktor menyebabkan adanya larangan  perkawinan  sesama  buruh  atau pekerja  pada  satu  perusahaan  adalah  untuk menjaga  sikap  profesional  dari  pekerja  ketika melaksanakan pekerjannya demi  menjaga eksistensi  perusahaan  dalam  dunia  persaingan bisnis.  Sebab  lainnya  yang  menjadi  dasar tindakan  pengusaha  yang  melarang  adanya ikatan perkawinan antara sesama pekerja dalam perusahaannya  adalah  pekerja  atau  buruh mempunyai  pertalian  darah  dan  atau  ikatan perkawinan  dengan  pekerja  atau  buruh  lainnya di  dalam  satu  perusahaan  kecuali  telah  diatur dalam  perjanjian  kerja,  peraturan  perusahan, atau  perjanjian  kerja  bersama  dan  hal  ini menjadi  bagi  perusahaan  membuat  perjanjian
17 Nabilla  Tashandra, Pasca  Putusan  MK  Soal Nikah Antar Karyawan Se-Kantor Perusahaan , https://nasional.kompas.com , diakses  Senin  30  September 2019.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kerja yang melarang sesama karyawan menikah.
Analisis  pertimbangan  hukum  hakim dalam  putusan  Nomor  13/PUU-XV/2017  adalah jelas  bahwa  Pasal  153  ayat  (1)  huruf  f  Undang Undang  Ketenagakerjaan  tidak  berlaku  lagi, karena  frasa  kecuali  telah  diatur  dalam perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan,  atau perjanjian  kerja  bersama  bertentangan  dengan UUD  Tahun  1945  dan  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat.  Putusan  tersebut juga  mempunyai  konsekuensi  memberikan perlindungan hak konstitusional terhadap warga negara  secara  optimal,  tertutama  dalam  hak untuk  berkeluarga  dan  hak  untuk  melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
Dampak  adanya  putusan  Mahkamah Konstitusi terhadap pencantuman klausul larangan  perkawinan  adalah  pengusaha  tidak dapat  mencantumkan  alasan  adanya  PHK terhadap pekerja yang memiliki ikatan perkawinan  dengan  pekerja  lain  pada  satu kantor  yang  sama  dalam  perjanjian  kerja, peraturan  perusahaan  maupun  perjanjian  kerja bersama, sehingga apabila pengusaha mencantumkan  hal  tersebut  maka  dianggap
melanggar putusan Putusan
Mahkamah
Konstitusi No 13/PUU-XV/2017.
B.  Saran Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XV/2017 yang
menghapuskan larangan menikah antara pekerja di dalam satu perusahaan maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :
1.  Agar  setiap  perusahaan  baik  Badan  Usaha
Milik  Negara  maupun  perusahan  milik swasta  di  dalam  membuat  suatu  peraturan
yang  berkaitan  dengan  pernikahan,  harus berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku  pada saat ini.
2.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor
13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan semestinya dibentuk dengan memperhatikan  Hak  Asasi  Manusia  dari pekerja  maupun  pengusaha,  sehingga apabila  terjadi  revisi  terhadap  Undang- Undang  ini  diharapkan  nantinya  akan  lebih dapat  memberikan  perlindungan  hukum dalam  segi  Hak  Asasi  Manusia  terutama bagi pihak pekerja sehingga dapat mencegah  terjadinya  pelanggaran  Hak Asasi  Manusia  di  dalam  hubungan  kerja yang tercipta antara pekerja dan pengusaha.
3.  Mengingat  bahwa  Putusan  Mahkamah Konstitusi  No  13/PUU-XV/2017  merupakan putusan  baru,  maka  harus  ada  sosialisasi untuk  masyarakat  terutama  bagi  kalangan pengusaha terkait dengan Putusan Mahkamah  Konstitusi  No  13/PUU-XV/2017. Terutama bagi pekerja yang tidak mengetahui adanya aturan tersebut

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku
Ali, Zainuddin. 2009. Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta.
Hernoko,  Agus  Yudha,  2008. Hukum  Perjanjian Azas  Proporsionalitas  dalam  Kontrak Komersial, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008 Ichsan, Achmad, 2006. Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam , Pradnya Paramita, Jakarta, 2006. Kontjaraningrat, 1997. Metode-Metode Penelitian Masyarakat , Gramedia,
Jakarta, 1997.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Manan.  Abdul,  2003. Aneka  Masalah  Hukum Materil  Dalam  Praktek  Peradilan  Agama , Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2003.
Mukhtar, Kamal, 2013. Asas-Asas Hukum Islam Tentang  Perkawinan ,  Bulan  Bintang, Jakarta, 2013.
Sastroatmojo,  Arso,  2008. Hukum  Perkawinan , Bulan Bintang, Jakarta, 2008.
Soekanto,  Soerjono,  2006. Pengantar  Penelitian Hukum ,  UI Pers, Jakarta, 2006.
Soemitro,  Ronny  Hanitijo,  2004. Metodologi Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,    Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
Soemiyati,  2012. Hukum  Perkawinan  Dan Undang-Undang Perkawinan , Liberty, Yogyakarta, 2012.
Suratman, 2010. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia ,  Permata  Puri  Media,  Jakarta, 2010.

## B.  Jurnal
Kapitan,  Rian  Van  Frits, Kekuatan  Mengikat Putusan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Mahkamah  Agung, Jurnal  MMH,  Jilid  44
No. 4, Oktober 2015.
Novenanty,  Wurianalya  Maria,  “Pembatasan
Hak  Untuk  Menikah  Antara  Pekerja Dalam Satu Perusahaan,” http://journal.unpar.ac.id ,  diakses    Sabtu 15 Juni 2019 Pukul 21.00 Wib.
Rohanawati,  Ayunita  Nur, Kesetaraan  Dalam Perjanjian Kerja Dan Ambiguitas Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi, Kajian  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  13/PUU-XV/2017Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 3 Desember 2018.

## C.  Internet
Siregar, R aja Adil, ”Halalkan Nikah Sekantor MK Selamatkan  4  Pegawai  PLN  dari  PHK”, https://news.detik.com , diakses  Sabtu 15 Juni 2019 Pukul 21.00 Wib.
Tashandra,  Nabilla,  Pasca  Putusan  MK  Soal
Nikah Antar Karyawan Se Kantor Perusahaan”, melalui https://nasional.kompas.com, diakses Senin 30 September 2019
D.  Peraturan Perundang-Undangan UUD 1945 Hasil Amandemen dan ProsesAmandemen UUD 1945. Undang-Undang    Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan .
Undang-Undang  RI    Nomor  13  Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan, L.N.R.I. Tahun 2003.
Kompilasi Hukum Islam.