Volume 2 No. 2 May 2022 P-ISSN: 2746-153X E-ISSN: 2746-2838 DOI: https://doi.org/10.54396/qlb.v2i2.256

## QULUBANA

## Jurnal Manajemen Dakwah
Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah | 146

## Strategi  Pengelolaan  Badan  Wakaf  Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh
Tiara Riski 1 , Lilik Rahmawati 2 1,2 UIN Sunan Ampel Surabaya
1,2 tiiarariski14@gmail.com , rahmawati@gmail.com

## ARTICLE INFO
ABSTRACT (10 PT)
Article history:
Received Jan 07, 2022
Accepted May 16, 2022 Published May 30, 2022 Penelitian  yang  bertujuan  Tujuan  penelitian untuk menjawab pertanyaan tentang mengetahui bagaimana implementasi manajemen strategi
pengelolaan BWI Kabupaten  Bener  Meriah  Aceh.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  deskriptif.  Metode  pengumpulan data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini dengan  cara  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  Implementasi  Manajemen  Strategi Pengelolaan  BWI  Kabupaten  Bener  Meriah Aceh  yang  dilakukan  ialah  masih  mengikuti konsep  nilai  GCG  ( Good  Corporate  Governance ) mulai  dari  adanya  transparansi,  akuntabilitas, tanggung  jawab  dan  independensi.  Namun dalam tahapan pelaksanaan ada beberapa yang masih  belum  dijalankan  seperti  melakukan pengelolaan  dan  pengembangan  berskala internasional, memberhentikan dan mengganti nazhir, memberikan persetujuan atas
penukaran  harta  benda  wakaf.  Hal  ini  karena permintaan  masyarakat  masih  belum  ada. Selain  itu  bagi  BWI  Kabupaten  Bener  Meriah Aceh  perlu  adanya  sosialisasi  pemahaman terhadap masyarakat tentang wakaf produktif.
Keywords: Manajemen Strategi, Pengelolaan Wakaf, Badan Wakaf Indonesia

## 1. PENDAHULUAN
Berdasarkan data penelitian Tata Fathurrohman dkk tahun 2015 dapat ditarik kesimpulan, diperoleh data bahwa 79, 31% jumlah wakif pada nazhir wakaf yang diteliti terdiri atas satu (satu) orang. 10, 34% wakif yang diteliti terdiri dari dua orang.  Proses peralihan harta pribadi menjadi harta nazhir wakaf 55, 17% terjadi atas inisiatif pemilik harta, 31, 03% terjadi atas upaya proaktif  nadzir.  Ada  13,  79%  proses  peralihan  dari  harta  pribadi  menjadi
harta  nazhir  wakaf  yang  terjadi  selain  karena  inisiatif  pemilik  harta  dan upaya  proaktif  nadzir.  Data  ini  menunjukkan  bahwa  lebih  dari  setengah proses peralihan harta wakaf dari harta pribadi menjadi harta nazhir wakaf terjadi karena inisiatif pemilik harta. Nazhir yang berupaya proaktif mencari objek wakaf baru berkisar sepertiga dari keseluruhan nazhir wakaf. Kondisi ini  juga  menunjukkan  bahwa  pengelola  wakaf  (baik  perorangan  maupun organisasi)  belum  melakukan  strategi  ‘jemput  bola’  yang  secara aktif mengajak  dan  memotivasi  para  pemilik  harta  wakaf  untuk  mewakafkan hartanya. 1
Permasalahan  yang  sering  muncul dan  dihadapi  adalah  banyak  aset wakaf yang dikelola tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh nazhir, maka  pihak  lembaga  pengelola  wakaf  bisa  memecat  takmir  tersebut. Pengelola  wakaf  (nazhir)  juga  harus  selalu  meningkatkan  profesionalisme dalam pengelolaan harta benda wakaf. Semakin profesional seorang nazhir, maka  masyarakat  akan  semakin  percaya,  puas  dan  akan  lebih  banyak mewakafkan harta benda yang dimiliki. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf yang  semakin  baik  diharapkan  akan  meningkatkan  ibadah  masyarakat, sekaligus kesejahteraan sosial. 2
Pengelola  Wakaf  yang  dinaungi  oleh  Badan  Wakaf  Indonesia khususnya daerah Aceh sudah ada yang dilegalkan oleh pemerintah, yaitu Badan Wakif Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh. 3 Baru berdirinya BWI satu tahun yang lalu pastinya sudah memiliki rancangan untuk melakukan pengelolaan  wakaf  secara  produktif.  Maka  dari  itu  peneliti  tertarik  untuk menelaah  lebih  jauh  perihal  manajemen  strategi  yang  biasanya  dilakukan oleh  para  instansi  negara  yang  baru  berdiri.  Faktor  inilah,  yang  membuat Berdasarkan  data  diatas  peneliti  tertarik  untuk  mengetahui  seberapa  jauh manajemen  strategi  pengelolaan  wakaf  di  BWI  Kabupaten  Bener  Meriah Aceh. Maka, dalam penulisan jurnal ini peneliti mengambil judul “Strategi Pengelolaan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh” .

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu  kualitatif  deskriptif  dan  data yang  digunakan  ialah  data  primer  berupa  data  wawancara,  dokumen kegiatan  yang  telah  dilakukan  dan  rencana  strategis  (RENSTRA).  Data
1 Tata  Fathurrohman  and  Ayi  Sobarna,  ‘ Peranan  Nazhir  Bagi Pengelolaan  Harta  Benda  Wakaf  Secara  Produktif  Menurut  Hukum  Islam Dan  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf’, Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi Dan Humaniora 5, no. 1 (6 August 2015): 421 – 32. 2 hisam Ahyani, ‘Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Di Era Revolusi Industri 4.0’ 2, no. 2 (2021): 16. 3 Nor  Mohammad  Abdoeh,  ‘Tinjauan  Maqashid  Syari � ah  Terhadap Pandangan Ulama Mengenai Ruislagh’, Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum
Islam 3,
no.
1 (12
January
2020): 67,
https://doi.org/10.30659/jua.v3i1.7345.
Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah | 148
sekunder  yang  berupa  data  penunjang  terhadap  penelitian  ini,  yang  mana terdiri dari data tentang banyaknya wakif yang menyalurkan wakaf di BWI Kabupaten  Bener  Meriah  Aceh,  peneliti  juga  mengambil  data  dari  buku- buku, jurnal-jurnal dan literatur pendukung lainnya. Teknik  pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Manajemen Strategi Manajemen  Strategi  merupakan  pola  dari  beberapa  tahapan  suatu instansi  atau  organisasi  yang  dikonsep  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditentukan. 4 Pola organisasi yang dapat di telaah dalam penelitian ini ialah berdasarkan  teori  manajemen  yaitu  melakukan  sebuah  perencanaan, organizing , pelaporan serta adanya evaluasi untuk tahapan controlling . 5 Dari buku Strategic Management karya Nicholas S. Majluk dan Arnoldo C. Hax, manajemen strategis bisa dimaknai sebagai cara memandu perusahaan untuk mencapai  sejumlah  sasaran.  Mulai  dari  nilai  &  tanggung  jawab  korporasi, kapabilitas  manajerial,  hingga  sistem  administrasi  yang  berkaitan  dengan pengambilan  keputusan  strategis  dan  operasional  di  berbagai  tingkat hierarki. 6 b. Pengelolaan Wakaf Pengelolaan  Wakaf  adalah  pihak  yang  menerima  harta  benda  wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya yang  kemudian  dibentuk  hingga  dapat  memberikan  kemanfaatan  secara produktif dan terus menerus. 7 c. Badan Wakaf Indonesia Badan  Wakaf  Indonesia  yang  biasa  disingkat  dengan  sebutan  BWI merupakan  suatu  instansi  negara  yang  sudah  dapat  SK  dan  legan  untuk proses  pengoprasian  pengelolaan  dana  wakaf  dan  administrasi  konsultan wakaf beserta sengketa-sengketanya. Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga  negara  independen  yang  dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang
4 A.  Annas,  A.G.R.  Chakti,  and  C.M.  Perkasa, Interaksi  Pengambilan Keputusan  Dan  Evaluasi  Kebijakan ,  1  (Celebes  Media  Perkasa,  2017), https://books.google.co.id/books?id=zzo1DwAAQBAJ.
5 Roni  Angger  Aditama  M.M  S.  Sos, Pengantar  Manajemen (AE Publishing, 2020). 6 T. M. Haekal Prof Dr Widji Astuti Adhim MM ,CPMA Muhammad Ali  Wahyudi  Rahmad  Azazi  Rhomantoro  Slamet,  SE  ,  MM  ,  PhD  Abie Maulana Algivari Siti Muawanatul Hasanah Dr H. Achmad Khudori Soleh, M. Si M. Arief Affandi Samsul Hadi Yadi Fajri M. Muhsin Ks Zaedun Na’im Mochamad  Irfan  Yusuf  Slamet  Fauzan, Manajemen  Strategik  (sebuah  kajian dalam Pendidikan Islam) (CV Literasi Nusantara Abadi, 2022).
7 Firman  Muntaqo, ‘Problematika  Dan  Prospek  Wakaf  Produktif  Di Indonesia’ , Al-Ahkam
1,
no. 25 (25
April
2015): 83,
https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195.
149 | Strategi Pengelolaan Badan Wakaf Indonesia
Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf.  Badan  ini  dibentuk  dalam  rangka mengembangkan  dan  memajukan  perwakafan  di  Indonesia. 8 Implementasi Manajemen  Badan  Wakaf  Indonesia  seharusnya  mempunyai  tugas  dan wewenang sebagai berikut: 9 a. Melakukan pembinaan Peran Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh sangat dibutuhkan untuk menyadarkan para nazhir dengan melakukan sosialisasi secara  perlahan.  Tujuannya  ialah  untuk  memberikan  pengetahuan  lebih lanjut  kepada  para  nazhir  bahwa  konsep  aset  wakaf  dapat  berjalan  secara produktif. Bukan hanya sekedar sosialisasi, melainkan mengajak para nazhir untuk mengrealisasikan aset wakaf lebih bermanfaat untuk umat dan tidak berjalan  stagnan.  Badan  Wakaf  Indonesia  Kabupaten  Bener  Meriah  Aceh perlu  ekstra  dalam  sosialisai.  Bukan  hanya  sekedar  kepada  masyarakat setempat  melainkan  kepada  para  nazhir  juga  perlu  mengetahui  wawasan tentang wakaf produktif.
Berdasarkan  temuan  observasi,  maka  ditemukan  pelatihan  dan pembinaan  yang  diadakan  oleh  Badan  Wakaf  Indonesia  Kabupaten  Bener Meriah Aceh memuat tentang cara mengelola aset wakaf agar dapat berjalan produktif. Namun yang menjadi kendala ialah beberapa audien kurang bisa memahami  makna  atau  isi  dari  penyajian  materi  yang  disampaikan.  Maka dari itu perlu adanya pelatihan ulang untuk menentukan pemateri yang lebih menggunakan  beberapa  contoh  dalam  kehidupan.  Sehingga  para  audien tidak kebingungan dalam memahaminya.
b.  Melakukan  pengelolaan  dan  pengembangan  harta  benda  wakaf berskala nasional dan internasional.
Badan  Wakaf  Indonesia  Kabupaten  Bener  Meriah  Aceh pengelolaannya belum berskala Internasional. Sekup pengelolaannya hanya berskala nasional, penyebabnya ialah tahapan sementara yang dilakukan oleh Badan  Wakaf  Indonesia  Kabupaten  Bener  Meriah  Aceh  ialah  pendataan kembali tanah wakaf yang belum tersertifikasi. Selain itu penyebabnya ialah dikarenakan Badan Wakaf Indonesia baru berdiri sejak tahun 2019, sehingga pengembangan aset wakaf berskala internasional masih belum dilakukan.
Pelaksanaan pengembangan aset wakaf berskala nasional ialah dengan mengrealisasikan  wakaf  uang  di  Kabupaten  Bener  Meriah  Aceh,  selain  itu melakukan pendataan ulang tanah wakaf yang masih belum jelas status tanah dan  nazhirnya.  Fakus  yang  menjadi  target  utama  Badan  Wakaf  Indonesia Kabupaten  Bener  Meriah  Aceh  ialah  dua  hal  tersebut.  Pengelolaan  wakaf tidak  mengacu  pada  wakaf  tanah  saja,  melainkan  adanya  transaksi  wakaf
8 muhammad  Aziz,  ‘Peran  Badan  Wakaf  Indonesia  (Bwi)  Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia’ 2 (2017): 20.
9 Wiji  Lestari  and  Rifqy  Thantawi,  ‘E fektivitas  Pengelolaan  Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia’, Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam 2, no. 1 (1 June 2016), https://doi.org/10.30997/jsei.v2i1.291.
Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah | 150
uang  yang  nantinya  dipergunakan  untuk  kepentingan  umat  mengikuti kebutuhan umat.
Terdapat  beberapa  pemanfaatan  wakaf  uang  yang  dapat  digulirkan seperti pemberlakuan pembiayaan dengan akad qard. Selain itu juga dengan membelikan  aset  permanen  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  banyak  umat seperti pembangunan rumah sakit, pembangunan masjid, atau pembangunan yayasan anak yatim. Hal ini agar wakaf uang tidak mengendap begitu saja, melainkan digulirkan agar memiliki nilai manfaat.
c. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
Usaha yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah  Aceh  sedang  mendata  tanah  yang  masih  belum  terlihat  produktif. Pemberian  izin  serta  perubahan  atas  fungsi  yang  saat  ini  belum  produktif akan  di  produktifkan.  Contohnya  seperti  pengubahan  lahan  sewa  tanah berupa  sawah  dialih  fungsikan  menjadi  musholla  yang  dibuat  untuk  para santri mengaji, yang mana pemanfaatan sekitar musholla juga dimanfaatkan untuk kios-kios jualan.
Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh mengusahakan beberapa tanah yang statusnya belum memiliki nazhir akan di alih fungsikan kepada lahan yang lebih memiliki potensi nilai sosial dan nilai ekonomi. Hal ini sesuai dengan realisasi pemanfaatan tanah wakaf secara produktif.
d. Memberhentikan dan mengganti nazhir. Sementara ini pihak Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh belum pernah melakukan pergantian bahkan pemberhentian terhadap nazhir. Karena Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh masih terbilang baru berdiri, sehingga masyarakat juga masih belum tahu prosedur dalam melakukan pemberian saran kepada nazhir harus kemana. Maka perlu adanya sebuah edukasi literasi terhadap masyarakat.
Namun  jika terdapat status tanah wakaf yang belum jelas nazhirnya maka akan diganti secara otomatis ketika status tanah tersebut setelah di cek kembali  tidak  ada  yang  mengelola  dan  mengatur.  Hal  ini  bertujuan  untuk segera  mengrealisasikan  pemanfaatan  tanah  wakaf  secara  produktif.  Agar tenah wakaf yang berada di Kabupaten Bener Meriah Aceh berlomba-lomba secara  bersama  dan  bergotong  royong  memanfaatan  tanah  wakaf  yang statusnya tidak diketahui.
Pergantian nazhir juga membutuhkan beberapa saksi dari wakif, jika wakif statusnya sudah meninggal dunia maka dialihkan kepada ahli waris dari wakif tersebut. Namun jika ahli waris sudah tidak berkenan hadir dalam proses  pergantian  nazhir  tersebut  maka  pengganti  wakif  ialah  masyarakat setempat  yang  ikut  serta  menyaksikan  perubahan  tanah  wakaf.  Hal  ini menjadi salah satu usaha yang sedang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh.
e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Prosedur  selama  ini  belum  pernah  ada  masyarakat  yang  melakukan penukaran harta benda wakaf ke Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener
Meriah Aceh. Sehingga pemberian persetujuan atas penukaran harta benda wakaf menjadi salah satu bentuk sosialisasi. Karena pemahaman masyarakat tentang diperbolehkannya  aset wakaf yang ditukarkan masih banyak  yang belum  tau.  Sehingga  penerapan  ini  tidak  dilakukan  oleh  para  nazhir,  dan terlihat bahwa pengelolaan aset wakaf masih belum produktif dan stagnan. f.  Memberikan  saran  dan  pertimbangan  kepada  Pemerintah  dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
Tahapan  ini  menjadi  sebuah  perencanaan  Badan  Wakaf  Indonesia Kabupaten  Bener  Meriah  Aceh  setelah  tahapan  pengumpulan  tanah  wakaf yang  sudah  tersertifikasi  maka  akan  dilaporkan  kepada  pihak  pemerintah. Tujuannya agar bersama sama memikirkan pemanfaatan tanah wakaf secara produktif.  Hubungan  yang  harus  dijalankan  terlebih  dahulu  ialah  pihak Badan  Wakaf  Indonesia  Kabupaten  Bener  Meriah  Aceh  harus mengrealisasikan hubungan dengan Kantor Urusan Agama, karena beberapa solusi  yang  berkaitan  dengan  pemerintah  akan  ditangani  oleh  menteri terlebih dahulu. Adapun alasan harus ke Kantor Urusan Agama ialah karena terdapat devisi yang mengatur tentang wakaf yaitu bagian PENAIS ZAWA.
Maka  dari  itu  implementasi  manajemen  Badan  Wakaf  Indonesia Kabupaten  Bener  Meriah  Aceh  berusaha  untuk  menerapkan  tugas  dan wewenang  yang  ada.  Namun  ada  beberapa  tugas  yang  masih  belum dijalankan dikarenakan belum adanya tatanan permintaan dari masayrakat untuk melakukan tugas tersebut. Seperti halnya melakukan pengelolaan dan pengembangan  berskala  internasional,  memberhentikan  dan  mengganti nazhir, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
Terdapat 4 nilai dalam GCG yang harus ada dalam setiap Badan Wakaf Indonesia. Nilai ini dapat diadopsi untuk yayasan (sebagai pengelola wakaf) yaitu  Transparansi  ( transparency ),  Akuntabilitas  ( accountability ),  Tanggung Jawab ( responsibility ), Independensi ( independency ). 10 a. Transparansi Transparansi  yang  terdapat  di  Badan  Wakaf  Indonesia  Kabupaten Bener  Meriah  Aceh  sedang  menerapkan  keuangan  inklusif.  Terdapat beberapa penerapan dalam tahapan perencanaan berkaitan dengan keuangan inklusif,  diantaranya  ialah  pelaksanaan  wakaf  mikro  finance,  cash  wakaf sukuk,  dan  program  wakaf  produktif  pengentasan  kemiskinan.  Ketiga pelaksanaan yang diterapkan oleh Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh merupakan bentuk transparansi.
Wakaf  mikro  finance  bergerak  dibidang  masyarakat  yang  memiliki usaha  dan  niat  untuk  mengembangkan  usaha  namun  keterbatasan  modal, sehingga  pelaporan  dari  masing-masing  usaha  masyarakat  akan  diberikan kepada Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh. Sedangkan untuk  cash  wakaf  sukuk  berkaitan  dengan  surat-surat  penting  dalam berwakaf.  Contohnya  seperti  surat  atau  sertifikat  wakaf  uang,  maka  akan
10 Eko  Sudarmanto  et  al., Good  Corporate  Governance  (GCG) (Yayasan Kita Menulis, 2021).
Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah | 152
diberikan kepada Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh dan diurus serta diinvestasikan melalui negara. Kemudian untuk program wakaf produktif  pengentasan  kemiskinan  merupakan  salah  satu  bentuk implementasi SDGs. Maka dari itu Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah  Aceh  melaporkan  kepada  pihak  yang  memiliki  wewenang  untuk bertanggung jawab menerima laporan pengentasan kemiskinan tersebut.
b. Akuntabilitas Akuntabilitas  yang  terdapat  di  Badan  Wakaf  Indonesia  Kabupaten Bener Meriah Aceh masih belum melaksanakan pengumpulan dana dari hasil wakaf masyarakat berupa wakaf uang. Penerapan wakaf uang sudah berjalan namun  masih  belum  mengrealisasikan  pelaporan  keuangan  yang terorganisir. Sehingga pencatatan sementara hanya dilakukan di media tulis berupa  debet  dan  kredit.  Sedangkan  untuk  di  aplikasi  hanya  dilakukan  di Microsoft excel dengan format yang sama dengan yang ada di media tulis.
c. Tanggung jawab
Tanggung  jawab  yang  dilakukan  oleh  Badan  Wakaf  Indonesia Kabupaten  Bener  Meriah  Aceh  sementara  ini  sedang  menyelesaikan pencatatan tanah wakaf yang belum terdaftar sertifikasi, maka saat ini sedang melakukan pencatatan tanah wakaf yang belum diketahui status nazhirnya. Selain  itu  beberapa  tugas  dan  fungsi  Badan  Wakaf  Indonesia  Kabupaten Bener  Meriah  Aceh  tetap  dijalankan  dengan  baik.  Ketika  ada  yang berkonsultasi  tentang  tanah  sengketa  wakaf  maka  pihak  Badan  Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh bertanggung jawab ikut serta dalam menyelesaikannya.
d. Independensi Independensi yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener  Meriah  Aceh  ialah  suatu  keadaan  atau  posisi  dimana  tidak  terikat dengan pihak manapun. Status tanah wakaf yang di serahkan oleh seorang pemilik  sebelumnya  maka  harus  ikhlas  diserahkan  kepada  umat.  Maka kemanfaatannya  akan  berubah  menjadi  milik  bersama,  meski pengelolaannya harus dikendalikan oleh seorang nazhir tapi tidak memiliki hak untuk menjadi kepemilikannya. Bentuk independensi masih diterapkan di Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh.
Adapun  beberapa  penelitian  terdahulu  berdasarkan  Prasinanda 11 menyatakan hasil penelitian yang diperoleh di Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur  pada  tahun  2019  peran  nazir  dalam  mengelola  hasil  wakaf  di  jawa timur  menyatakan  bahwa  usaha  yang  dilakukan  sementara  ini  ialah melakukan kerjasama dengan beberapa instansi perusahaan. Tujuannya tak lain ialah untuk menerapkan wakaf uang secara produktif dan berkelanjutan. Penerapan yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur dapat
11 Risca  Putri  Prasinanda  and  Tika  Widiastuti,  ‘ Peran  Nazhir  Dalam Mengelola  Hasil  Wakaf  Uang  Pada  Badan  Wakaf  Indonesia  Jawa  Timur’, Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  Dan  Terapan 6,  no.  12  (21  January  2020):  2553, https://doi.org/10.20473/vol6iss201912pp2553-2567.
153 | Strategi Pengelolaan Badan Wakaf Indonesia
dilakukan juga oleh Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh. Selain fokus terhadap pendataan tanah yang belum tersertifikasi dan belum terdata, maka perlu adanya sebuah kerjasama dengan beberapa instansi agar tanah  yang  sudah  terdata  dapat  dikembangkan  dan  lebih  produktif kedepannya.
Terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam strategi pengelolaan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh. Faktor- faktor  yang  mempengaruhi  adanya  potensi  dukungan  dan  terjadinya hambatan akan dibahas berdasarkan implementasi dasar-dasar manajemen, dimulai  dari  melakukan  perencanaan,  pengorganisasian,  pergerakan  dan pengawasan.
a.  Faktor  pendukung  dan  penghambat  pada  saat  melakukan perencanaan
Adapun  perencanaan  memiliki  dua  faktor  penghambat  yaitu perencanaan  yang  disusun  tidak  memiliki  batas  waktu  berakhirnya  suatu program, tujuan yang dirancang kurang spesifik, sehingga beberapa pegawai ketika  hendak  memulai  serasa  kebingungan  harus  dimulai  dari  mana  dan siapa yang bertanggung jawab atas program tersebut. Hambatan kedua ialah para  pegawai  Badan  Wakaf  Indonesia  Kabupaten  Bener  Meriah  Aceh kurangnya memahami makna perencanaan secara spesifik, sehingga banyak program  yang  hanya  sekedar  ditulis  tanpa  ada  program  jangka  panjang, jangka  pendek  dan  jangka  menengah.  Semua  program  yang  tertulis hanya sekedar  perencanaan  yang  belum  spesifik.  Sedangkan  untuk  faktor pendukung perencanaan jalannya strategi manajemen dapat dikatakan baik karena ide dan gagasan program sangat memungkinkan untuk mewujudkan wakaf produktif dan lebih banyak bermanfaat keberadaannya.
b.  Faktor  pendukung  dan  penghambat  pada  saat  melakukan organizing
Begitupun juga dengan organizing faktor yang mempengaruhi sebuah hambatan manajemen pengelola wakaf ialah terdapat beberapa pegawai yang bertugas  lebih  dari  satu  pekerjaan.  Melainkan  terdapat  pegawai  yang menjabat juga sebagai ASN di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga para pegawai  harus  menjalankan  dua  tugas  sekalipun  dalam  dua  kantor  yang berbeda.  Faktor  penghambat  lainnya  ialah  belum  adanya  Standar Operasional  Prosedur  dalam  kerja,  sehingga  para  pegawai  kerap  kali kebingungan  dalam  menjalankan  tugasnya  di  Badan  Wakaf  Indonesia Kabupaten  Bener  Meriah  Aceh.  Sedangkan  untuk  faktor  pendukung  yang mempengaruhi  meningkatnya  implementasi  organizing  ialah  terdapat beberapa susunan organisasi secara tertulis.
c.  Faktor  pendukung  dan  penghambat  pada  saat  melakukan pergerakan
Adapun tahapan pergerakan yang menjadi penghambat ialah kurang sumber daya manusia yang memiliki profesi sendiri tanpa adanya gangguan tugas  lain  dari  kepemerintahan  lainnya.  Selain  itu  program  yang  sedang berjalan hanya pendataan tanah wakaf yang berlum tersertifikasi. Program
Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah | 154
yang  lain  masih  belum  berjalan  secara  maksimal.  Dampak  ini  diakibatkan kurangnya  sumber  daya  manusia  yang  ada.  Pelaksanaan  suatu  program tergantung kepada ketua yang tidak segera mengambil keputusan, sehingga hanya  sekedar  satu  program  yang  dijalankan.  Sedangkan  untuk  faktor pendukung  yang  mempengaruhi  peningkatan  implementasi  strategi manajemen pengelola wakaf adalah daftar sertifikasi tanah semakin banyak terbaca  oleh  Badan  Wakaf  Indonesia  Kabupaten  Bener  Meriah  Aceh  dan memiliki lahan untuk potensi perkembangan wakaf produktif.
d.  Faktor  pendukung  dan  penghambat  pada  saat  melakukan pengawasan.
Melanjutkan  hanya  satu  program  yang  saat  ini  dijalankan  pastinya memberikan hambatan juga kepada pihak pengawas, jadi sementara ini yang diawasi  oleh  Dewan  Pertimbangan  ialah  melakukan  pendataan  sertifikasi tanah  wakaf  yang  belum  legal.  Sedangkan  untuk  faktor  pendukung  yang terdapat  dibagian  pengawasan  belum  ada.  Dasar-dasar  manajemen  perlu diterapkan secara keseluruhan. Terus melakukan evaluasi dan peningkatan agar  Badan  Wakaf  Indonesia  Kabupaten  Bener  Meriah  Aceh  memiliki program cepat tanah wakaf produktif.

## 4. KESIMPULAN
Implementasi Manajemen Strategi Pengelolaan BWI Kabupaten Bener Meriah Aceh yang dilakukan ialah masih mengikuti konsep nilai GCG ( Good Corporate  Governance )  mulai  dari  adanya  transparansi,  akuntabilitas, tanggung jawab dan independensi. Namun dalam tahapan pelaksanaan ada beberapa yang masih belum dijalankan seperti melakukan pengelolaan dan pengembangan  berskala  internasional,  memberhentikan  dan  mengganti nazhir, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Hal ini karena permintaan masyarakat masih belum ada. Analisis Faktor Pendukung Dan  Penghambat  Implementasi  Strategi  Pengelolaan  BWI  Di  Kabupaten Bener  Meriah  Aceh  mengacu  kepada  beberapa  tahapan  manajemen,  mulai dari  perencanaan,  pengorganisasian,  pergerakan  dan  pengawasan. Berdasarakan hasil temuan yang ada faktor penghambat yang sangat perlu untuk  dibenahi  ialah  kurang  sumber  daya  manusia  dalam  mengatur manajemen  pengelolaan  wakaf  yang  terdapat  di  Badan  Wakaf  Indonesia Kabupaten  Bener  Meriah  Aceh.  Sedangkan  untuk  faktor  pendukung  yang mempengaruhi  peningkatan  implementasi  strategi  manajemen  pengelola wakaf  adalah  daftar  sertifikasi  tanah  semakin  banyak  terbaca  oleh  Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh dan memiliki lahan untuk potensi perkembangan wakaf produktif.

## 5. BIBLIOGRAPHY
Abdoeh,  Nor  Mohammad.  ‘Tinjauan  Maqashid  Syari � ah  Terhadap Pandangan Ulama Mengenai Ruislagh’. Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian
Hukum Islam 3, no. 1 (12 January 2020): 67.
https://doi.org/10.30659/jua.v3i1.7345.
Adhim, T. M. Haekal Prof Dr Widji Astuti, MM ,CPMA Muhammad Ali  Wahyudi  Rahmad  Azazi  Rhomantoro  Slamet,  SE  ,  MM  ,  PhD  Abie Maulana Algivari Siti Muawanatul Hasanah Dr H. Achmad Khudori Soleh, M. Si M. Arief Affandi Samsul Hadi Yadi Fajri M. Muhsin Ks Zaedun Na’im Mochamad  Irfan  Yusuf  Slamet  Fauzan. Manajemen  Strategik  (sebuah  kajian dalam Pendidikan Islam) . CV Literasi Nusantara Abadi, 2022. Ahyani, Hisam. ‘Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Di Era Revolusi Industri 4. 0’ 2, no. 2 (2021): 16. Annas,  A.,  A.G.R.  Chakti,  and  C.M.  Perkasa. Interaksi  Pengambilan Keputusan  Dan  Evaluasi  Kebijakan .  1.  Celebes  Media  Perkasa,  2017. https://books.google.co.id/books?id=zzo1DwAAQBAJ. Aziz,  Muhammad.  ‘P eran  Badan  Wakaf  Indonesia  (Bwi)  Dalam Menge mbangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia’ 2 (2017): 20. Fathurrohman,  Tata,  and  Ayi  Sobarna.  ‘ Peranan  Nazhir  Bagi Pengelolaan  Harta  Benda  Wakaf  Secara  Produktif  Menurut  Hukum  Islam Dan  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf’. Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi Dan Humaniora 5, no. 1 (6 August 2015): 421 – 32. Lestari,  Wiji,  and  Rifqy  Thantawi.  ‘ Efektivitas  Pengelolaan  Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia ’. Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam 2, no.
1 (1 June 2016). https://doi.org/10.30997/jsei.v2i1.291. M.M,  Roni  Angger  Aditama,  S.  Sos. Pengantar  Manajemen .  AE Publishing, 2020. Muntaqo,  Firman.  ‘ Problematika  Dan  Prospek  Wakaf  Produktif  Di Indonesia’.
Al-Ahkam 1,
no. 25 (25
April
2015): 83.
https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195. Prasinanda,  Risca  Putri,  and  Tika  Widiastuti. ‘Peran  Nazhir  Dalam Mengelola  Hasil  Wakaf  Uang  Pada  Badan  Wakaf  Indonesia  Jawa  Timur’ . Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  Dan  Terapan 6,  no.  12  (21  January  2020):  2553. https://doi.org/10.20473/vol6iss201912pp2553-2567.
Sudarmanto,  Eko,  Elly  Susanti,  Erika  Revida,  Muhammad  Faisal  AR Pelu,  Sukarman  Purba,  Astuti  Astuti,  Bonaraja  Purba,  et  al. Good  Corporate Governance (GCG) . Yayasan Kita Menulis, 2021.