## URGENSI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT MENUJU INDONESIA TANGGUH DAN INDONESIA MAJU
Rianda Dirkareshza Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta riandadirkareshza@upnvj.ac.id
Nada Prima Dirkareshza Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 2010611015@mahasiswa.upnvj.ac.id
Taupiqqurrahman Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta taupiqqurrahman@upnvj.ac.id
Rosalia Dika Agustanti Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Rosaliadika@upnvj.ac.id
Mouva Putri Ramadhita Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta mouvaputrir@upnvj.ac.id

## Abstrak
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah diberlakukan sejak 3 juli 2021 dan terus diperpanjang hingga sekarang, PPKM memang dapat menurunkan jumlah  terinfeksi  covid-19  tetapi  malah  memperparah  di  sektor  lainnya.  Artikel  ini bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  kondisi  masyarakat  pasca  diterbitkannya peraturan  PPKM  dan  urgensi  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pembentukan perturan PPKM dengan metode Yuridis normatif dan pendekatan Statue Approach dan Literature  Review.  PPKM  yang  terus  menerus  diperpanjang  dan  ternyata  semakin

## Gorontalo

## Law Review

## Volume 5 -  NO. 2 – Oktober 2022
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022
terasanya  efek  negative  dari  kebijakan  tersebut  banyak  masyarakat  mulai melakukan  tindakan-tindakan  yang  menyuarakan  protesnya  dengan  berbagai bentuk.  Maka  dari  itu  sangat  dibutuhkan  peranan  masyarakat  dalam  tahapan- tahapan pembuatan peraturan. Menurut teori Walfare State atau bisa disebut dengan “Negara  Sejahtera”  bila  melibatkan  partisipasi  masyarakat  yang  akan  merasakan dampak langsung dari aturan terebut. Oleh karena itu pemerintah diharuskan untuk menggunakan  pendekatan  secara  Bottom-Up,  yang  berarti  membentuk  peraturan berdasarkan  masukan  dari  rakyat  yang  akan  disusun  dan  direalisasikan  oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat akan memberikan landasan yang lebih baik dan memberikan solusi disertai implementasi yang lebih efektif atas segala permasalahan khususnya pada golongan menengah kebawah.

## Kata Kunci : PPKM; Kebijakan; Partisipasi Masyarakat

## Abstract
The enactment of Restrictions on Community Activities (PPKM)  has been in place since July 3, 2021 and  continues to be extended until now, PPKM can indeed reduce the number of infected with covid-19 but instead aggravate in other sectors. Artikel aims to find out how the condition of society after the issuance  of  PPKM and the urgency of  community  participation  in  the  process  of  forming  PPKM  with  normatic  Juridical methods  and  approach  to  Statue  Approach    and  Literature      Review.  PPKM  is continuously extended and it turns out that the increasingly felt negative effects of the policy many people began to take actions that voiced their protests in various forms. Therefore,  it  is  needed  the  role  of  society    innaturethe  stages  of  rulemaking. Accordingto the theory of  Walfare State or can be called "Prosperous Country" when it involves the participation of the community that  will feel the direct impact of the rules. Thereforethe  government  is  required  to  use  the  bottom-up  approach,    which meanstoform  regulations based on input from the people  to  be compiled and realized by  the  government.  Communityparticipation  will  provide  a  better  foundation  and provide  solutions    accompanied  by  more  effective  implementation  of  all  problems, especially in the lower middle class.

## Keywords: PPKM, Policy, Community Participation

## 1. PENDAHULUAN
Di  Indonesia  demi  menekan  jumlah  penyebaran  virus  covid-19  yang  terus menerus  meningkat  setiap  harinya  sepanjang  2020  hingga  saat  ini,  pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang dinamakan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan  Masyarakat  (PPKM).  Tetapi  dengan  diberlakukannya  peraturan  PPKM terkesan sepihak dan tanpa melihat situasi kesejahteraan masyarakat. Dikarenakan banyaknya masyrakat dan pelaku usaha atau pedagang kaki lima yang mulai resah terhadap  keberlangsungan  kegiatan  usaha  mereka  dengan  berlakunya  kebijakan ini. Kebijakan PPKM melarang pedagang buka pada jam malam, bukan hanya itu kebijakan  PPKM  juga  meniadakan  lokasi  hiburan  sehingga  para  pelaku  usaha memiliki  keterbatasan  jam  oprasional  dalam  melakukan  suatu  usaha.  Sehingga PPKM  memunculkan  dampak  dampak  di  masyarakat  salah  satunya  pada  sektor ekonomi.(Imamudin  et  al.,  2021)  Hal  itu  menyebabkab  krisis  ekonomi  di Indonesia.Terdapat data konkrit pada Badan Pusat Statistik bahwasannya sebelum diberlakukannya  PPKM  laju  pertumbuhan  pendapatan  nasional  per  kapita  pada
tahun 2020 sudah turun sebesar 3,15%(Badan Pusat statistik, n.d.-a) dikarenakan pandemi  Covid-19.  Dengan  disahkannya  aturan  tentang  PPKM  semakin melemahkan perekonomian masyarakat lebih jauh lagi.
PPKM  telah  diberlakukan  sejak  3  juli  2021  dan  terus  diperpanjang  hingga sekarang.  PPKM  memang  dapat  menurunkan  jumlah  terinfeksi  covid-19  tetapi malah memperparah di sektor lainnya, alangkah lebih baiknya jika masyarakat juga ikut  berpartisipasi  dan  dilibatkan  untuk  membentuk  peraturan  baru  yang  lebih humanis  dan  memiliki  solusi  agar  merosotnya  ekonomi  khususnya  pada masyarakat  menengah  kebawah  dapat  diperbaiki.  Dapat  diketahui  pada Undang- Undang  No.  10  tahun  2004  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang  – undangan (UU P3) diatur pada Bab X pasal 53 yang menyatakan bahwa masyarakat berhak  memberikan  masukan  secara  lisan  atau  tertulis  dalam  rangka  penyiapan atau  pembahasan  rancangan  undang-undang  dan  rancangan  peraturan  daerah, maka  dapat  dimengerti  bahwasannya  diperlukan  masyarakat  unttuk  dapat menyampaikan  pendapat  dan  aspirasinya  mengenai  rancangan  undang-undang atau peraturan untuk membuat rancangan agar peraturan tersebut tepat sasaran dan  bertujuan  untuk  kesejateraan  masyarakat.  Oleh  karena  itu  pelibatan masyarakat dalam perencanaan kebijakan PPKM penting dilakukan, agar sumber bahan  masukan  terhadap  pemerintah  sebelum  memutuskan  kebijakan  dan meningkatkan  kualitas  kebijakan  yang  dibuat.(Rahim,  2013)  Berdasarkan  latar belakang  yang  dikemukakan  maka  timbul  beberapa  permasalahan  yang  akan dibahas  dalam  artikel  ini;  pertama,  bagaimana  kondisi  masyarakat  pasca diterbitkannya Peraturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat? Kedua, bagaimana  urgensi  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pembentukan  perturan PPKM? Ketiga, Bagaimana Solusi Peraturan PPKM untuk mendukung masyarakat menuju Indonesia Tangguh dan Indonesia Maju?

## 2. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Normatif, artikel hukum Yuridis Normatif merupakan penelitian terhadap sumber sumber literatur tertulis yang  ada.  Artikel  ini  menggunakan  pendekatan  Statue  Approach  dan  Literature Review  yaitu  yang  menggunakan  sumber  kepustakaan  yang  dikumpulkan  untuk dianalisa. Lalu meneliti undang-undang yang terkait dengan penulisan ini. Teknik Pengolahan  Data  yang  digunakan  adalah  Kualitatif  dan  Kuantitatif  yang  diolah secara deskriptif analitis untuk dapat menemukan inti dari temuan pada artikel ini.
3. PEMBAHASAN
Kondisi Masyarakat Pasca Diterbitkannya Peraturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Pelaksanaan kebijakan adalah tindakan yang bertujuan untuk mencapai apa yang  telah  ditentukan  dalam  kebijakan  yang  sudah  dibuat,  yang  dilakukan  oleh individu  dan  kelompok  pemerintah  setelah  melewati  proses  perumusan  dan penetapan  kebijakan.(Ramdhani  &  Ramdhani,  2017)  Tetapi,  dikarenakan  PPKM yang terus menerus diperpanjang dan ternyata semakin menimbulkan efek negatif dari  kebijakan  tersebut  banyak  masyarakat  mulai  melakukan  tindakan-tindakan yang menyuarakan protesnya dengan berbagai bentuk, antara lain:
1. Bukan hanya pedagang tetapi mahasiswa, pelajar, ojek online, dll Menyuarakan aksi  tolak  PPKM  lewat  demonstrasi.  Contohnya  terjadi  di  balai  kota  bandung pada hari rabu 21 juli 2021. Para demonstran mengungkapkan Kebijakan PPKM dianggap mematikan perekonomian bukan hanya di daerah bandung tetapi juga sejumlah  daerah  di  Indonesia,  dan  PPKM  juga  merampas  hak  hidup masyarakat.
2. Masyarakat yang terdampak mulai membentangkan poster yang menyuarakan untuk memberhentikan penerapan PPKM.(Indonesia, n.d.)
3. Masyarakat juga menyuarakan protesnya melalui mural yang bermacam macam seperti di daerah Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang telah ditemukan mural yang bertuliskan “Tuhan Aku Lapar!!”(D. S. Putri, n.d.), yang bertujuan untuk  mengkritik  pemerintah  yang  bahwasannya  PPKM  telah  mempersulit masyarakat dalam bidang ekonomi.
Hal  ini  dikarenakan  oleh  beberapa  faktor  salah  satunya  yaitu  orang-orang yang  mengandalkan  ruang  fisik  untuk  mencari  rezeki  seperti  pedagang  dan pengusaha  seperti warung/restoran, supermarket, coffe shop menderita kerugian dengan begitu masyarakat dipaksa untuk berpindah Haluan dari penggunaan ruang fisik ke penggunaan digital atau bisa dibilang membuka bisnis online, tetapi tidak semua  orang bisa beradaptasi contohnya  terhadap pedagang-pedagang kecil yang tidak  memiliki  kemampuan  yang  cukup  untuk  berpindah  Haluan  ke  jalur  digital sehingga  tidak  bisa  menggunakan  alat  bisnis  online.(Rizal,  M.,  Afrianti,  R., Abdurahman, 2021)
Indenesia sejatinya adalah negara yang memiliki landasan ideologi demokrasi yang merupakan pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat. dalam ideologi demokrasi rakyat bisa dibilang sebagai kedaulatan tertinggi sesuai juga dengan UUD pasal 1 ayat (2) setelah amdemen yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut UUD”. Hal itu juga terdapat pada Teori Vox Populi Vox Dei yang dapat diartikan yaitu “Suara Rakyat Suara Tuhan”, hal tersebut menjelaskan bahwasannya suara atau pendapat dari rakyat harus dijunjung tinggi dan dihargai. Sementara  itu  pemerintah  Indonesia  tidak  mendengarkan  dan  mengikutsertakan suara rakyat yang sejatinya negara ini berjalan berlandaskan Ideologi Demokratis, dimana kedaulatan rakyat seharusnya dijungjung setinggi tingginya.
a. Urgensi  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Proses  Pembentukan  Perturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pandemi covid-19 adalah kondisi darurat yang memaksa pemerintah harus membuat  kebijakan  yang  ampuh  dan  dengan  tempo  yang  sesingkat  singkatnya. Tetapi  walaupun  begitu  seharusnya  pemerintah  tetap  mendatangkan  wakil  dari masyarakat  untuk  dapat  berpartisipasi  langsung  dalam  proses  penyusunan Kebijakan, dengan begitu akan terwujud sistem kedaulatan di tangan rakyat yang ideal,  dalam  bentuk  demokrasi  partisipatoris  yang  pada  dasarnya  menjamin pemberian  Partisipasi  public  kepada  masyarakat  dalam  proses  penyelenggaraan negara dan mengakses kebijakan publik secara bebas dan terbuka.(Riskiyono, 2015)
Partisipasi  masyarakat  memang  sangat  dibutuhkan,  hal  tersebut  dapat dilihat dari peraturan PPKM yang saat ini terdapat pada Instruksi Menteri Dalam Negeri  No.  30  Tahun  2021  terkesan  otoriter,  fasis,  dan  tidak  memberikan  solusi kepada  masyarakat.  Dikarenakan  Kebijakan  tersebut  memberikan  dampak  yang sangat  besar  khususnya  pada  masyarakat  kelas  menengah  menjadi  lebih  rentan untuk  jatuh  ke  golongan  bawah  yang  pada  akhirnya  hal  tersebut  akan mengakibatkan  peningkatan tingkat kemiskinan.di Indonesia. Tetapi Dalam UUD tahun 1945 pasal 34 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwasannya:
(1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
(2) Negara  mengembangkan  sistem  jaminan  sosial  bagi  seluruh  rakyat dan  memberdayakan  masyarakat  yang  lemah  dan  tidak  mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
Berdasarkan  undang  undang  tersebut,  bantuan  sosial  untuk  masyarakat yang sedang melanda kesusahan menjadi kewajiban dari negara. Pemerintah harus mencari sebuah cara untuk memberikan jaminan sosial dan mencegah terjadinya pertambahan tingkat kemiskinan yaitu dengan memberi bantuan sosial yang berupa pangan dan juga berupa tunai. Bagi penerimanya tidak diberikan syarat yang rumit
dan  kewajiban  tertentu  yang  menyatakan  bantuan  sosial  tersebut  penerima manfaatnya  tidak  diperlukan  untuk  melakukan  pembayaran/kontribusi  dan  juga tanpa skema asuransi sosial. Untuk pekerja hanya diperlukan status keaktifannya di  BPJS  ketenagakerjaan  untuk  mendapatkan  bantuan.  Dengan  begitu  Manfaat jaminan sosial akan dapat dirasakan oleh masyarakat yang terdampak.(Retnaningsih, 2020) Akan tetapi Bantuan sosial hanya mampu untuk mengurangi, meredam gejolak sosial dan akibat lainnya dari covid-19, Hak tersebut dikarenakan  beberapa  faktor  seperti  adanya  masalah  pendataan  yang  berakibat bantuan sosial yang salah sasaran.(E. A. Putri et al., 2021) Maka dari itu program bantuan  sosial  belum  memadai  untuk  disebut  mencegah.  Menurut  Badan  Pusat Statistik pada September 2020 presentase penduduk miskin meningkat 0,41% dari Maret  2020  menjadi  10,19%.(Badan  Pusat  statistik,  n.d.-b)  Walaupun  program bantuan sosial  sudah dilakukan peningkatan presentase kemiskinan masih terus meningkat.
Selain  program  bantuan  sosial  yang  masih  belum  memadai,  juga  terjadi beberapa kasus yang terjadi salah satunya korupsi dana bantuan sosial melibatkan Menteri  sosial  pada  saat  itu  Juliari  Batubara  dan  rekan-rekannya  yang dilaksanakan dengan 2 periode. Periode pertama sebesar Rp.12 miliar dan periode kedua sebesar Rp. 8,2 miliar,(Sahara, 2021) selain itu kasus pangan pada bantuan sosial yang sudah membusuk dan tidak layak untuk dipakai sebagai bahan untuk memasak  lagi  dan  bahkan  ada  yang  belum  mendapatkan  bantuan  sosial.  Hal tersebut  menyebabkan  masyarakat  melakukan  pelanggaran-pelanggaran  karna mereka dituntut untuk mengisi perutnya dan keluarganya yang lapar.
Disamping  perosalan  tersebut  terdapat  permasalahan  lain  dalam  program bantuan  sosial  pemerintah,  antara  lain  memberlakukan  aplikasi  yang  bernama “PeduliLindungi” yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk mencari informasi  vaksin,  mempermudah  akses  sertifikat,  pelacakan  dengan  cara memberikan data lokasi dan semua itu bertujuan untuk menghentikan penyebaran Covid-19 serta mempercepat  terjadinya Herd immunity . Tetapi hal tersebut  malah menimbulkan  masalah  lainnya  yaitu  kesenjangan  sosial,  karena  dengan diwajibkannya masyarakat untuk menggunakan aplikasi tesebut terjadi pemisahan antara  golongan  masyarakat  bawah  yang  tidak  semuanya  memiliki  dan  mampu untuk membeli ponsel dengan golongan masyarakat menengah ke atas yang sudah pasti  mempunyai  dan  mampu  untuk  membeli  ponsel.  Sistem  sosial  dan  budaya yang tidak adil menyebabkan masyarakat kelas bawah memiliki akses yang sangat rendah, hal ini membuktikan Indonesia saat ini sedang melanda masalah lain lagi yaitu Kemiskinan Struktural.(Rosyadi, 2021)
Maka  dari  itu  sangat  dibutuhkan  peranan  masyarakat  Dalam  tahapan- tahapan  pembuatan  peraturan,  menurut  teori walfare  state atau  bisa  disebut dengan “Negara Sejahtera” bila telah dilibatkan partisipasi masyarakat yang telah merasakan  dampaknya  langsung  dari  aturan  tersebut,  masyarakat  dapat memberikan masukan konkrit  terkait  apa  yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk  menjadikan  Negara  ini  menjadi  sejahtera,  dengan  begitu  akan  dapat diketahui mengenai pantas atau tidaknya peraturan tersebut untuk disahkan dan diimplementasikan  ke  kehidupan  masyarakat.  Partisipasi  masyarakat  itu  sendiri diatur dalam UU P3 Pasal 96 dari ayat (1) dan (2)
(1) Masyarakat  berhak  memberikan  masukan  secara  lisan  dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
a.rapat dengar pendapat umum;
b.kunjungan kerja;
c.sosialisasi; dan/atau
d.seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
Didalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses kepemerintahan terdapat partisipasi langsung dari warga, itulah yang ditekankan dalam Partisipasi masyarakat.(Uceng  et  al.,  2019)  Partisipasi  yang  dimaksud  yaitu    dimulai    dari perencanaan    sampai    dengan    evaluasi  pelaksanaan  dengan  begitu  akan menyiratkan    kegiatan  pembentukan    peraturan    perundang  –  undangan  atau kebijakan memiliki keikutsertaan  masyarakat.(Tuhumena et al., 2021) Tetapi dalam prakteknya  partisipasi  masyarakat  dalam  pembuatan  peraturan  PPKM  itu  tidak dijalankan,  tidak  ada  partisipasi  masyarakat  secara  lisan  maupun  tertulis  dalam proses pembuatannya.
Pada  dasarnya  masyarakat  adalah  komponen  utama  dalam  proses pembuatan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, dalam proses tersebut kebijakan  harus  disusun  dengan  pelibatan  masyarakat    di  dalam  ruang  dialog karena  setiap  produk  dari  kebijakan  tersebut  akan  berdampak  bagi  kehidupan rakyat.(Iskandar,  2017)  Oleh  karena  itu  pemerintah  diharuskan  untuk menggunakan  pendekatan  secara Bottom-Up ,  yang  berarti  membuat  peraturan berdasarkan  masukan  dari  rakyat  dan  akan  disusun  dan  direalisasikan  oleh pemerintaah  karena  dengan  masukan  dan  partisipasi  masyarakat  akan memberikan landasan yang lebih baik dan memberikan solusi disertai implementasi yang lebih efektif atas segala permasalahan khususnya pada golongan bottom .

## b. Solusi Peraturan PPKM Untuk Mendukung Masyarakat Menuju Indonesia Tangguh Dan Indonesia Maju
Pemerintah  dalam  tahap  penyusunan  peraturan  pada  dasarnya  wajib melibatkan dan bekerja sama dengan seluruh stakeholder baik dari segi Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif. Dalam konteks ini stakeholder yang harus dilibatkan adalah  masyarakat  karena  merekalah  yang  akan  mendapatkan  dampak  terbesar dalam  pemberlakuan  peraturan  yang  akan  diberlakukan.  Pelibatan  masyarakat dapat  direalisasikan  melalui  pendekatan Bottom-Up yang  dapat  dilakukan pemerintah  dengan  bantuan  Lembaga  Legislastif  Dewan  Perwakilan  Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mendengarkan suara rakyat sehingga dapat diwakili ke tingkat nasional mengenai rancangan peraturan yang sedang dibuat.
PPKM  memiliki  kekurangan  yang  merugikan  dan  terasa  tidak  adil  bagi masyarakat,  dari  segi  yudikatif  terdapat  kasus  tepatnya  di  Tasikmalaya  yang melibatkan  seorang  penjual  bubur  yang  melanggar  aturan  PPKM  dikarenakan  ia telah berjualan dan melayani pembeli makan ditempat Ketika sudah melewati jam malam  yang  sudah  ditentukan  dalam  peraturan  PPKM  lalu  ia  Dituntut  untuk membayar  denda  sebesar  Rp.  5.000.000,00,-.  Hal  tersebut  ia  lakukan  karena memang  tidak  ada  pilihan  lain,  Covid-19  yang  sudah  menurunkan  besar pendapatan ditambah lagi peraturan yang malah memperburuk masalah ekonomi. Pada dasarnya  peraturan PPKM sudah memberatkan ekonomi masyarakat, tetapi sanksi  yang  dibebankan  kepada  masyarakat  jika  melanggar  malah  sanksi administratif.
Pemerintah harus memberikan solusi khusus kepada masyarakat golongan bawah sebelum perut  lapar mereka  menjadikan diri mereka diluar kendali untuk melakukan tindak kriminal, untuk  itulah dilakukan program bantuan sosial oleh negara.  Tetapi,  dari  Segi  Eksekutif  pemerintah  masih  memiliki  kekurangan, seharusnya  pemerintah  membenahi  internal  kementerian  yang  berhubungan langsung untuk dapat memberikan bantuan sosial agar tidak lagi terajadi korupsi dimasa  darurat  seperti  ini  agar  program  bantuan  sosial  bisa  dilakukan  secara maksimal dan bisa meredam efek dari pemberlakuan PPKM.
4. PENUTUP
PPKM yang terus menerus diperpanjang dan ternyata semakin terasanya efek negatif  dari  kebijakan  tersebut.  Efek  negatif  tersebut  salah  satunya  dapat dibuktikan,  menurut  data  Pendapatan  Perkapapita  masyarakat  menurun  sampai 3,15  dikarenakan  pandemi  covid-19  pada  tahun  2020.  Partisipasi  masyarakat memang sangat dibutuhkan, hal tersebut dapat dilihat dari peraturan PPKM yang saat  ini  otoriter,  fasis,  dan  tidak  memberikan  solusi  kepada  masyarakat.  PPKM masih memiliki kekurangan yang merugikan dan terasa tidak adil bagi masyarakat, dari segi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Maka dari itu pemerintah dalam tahap penyusunan  peraturan  wajib  melibatkan  dan  bekerja  sama  dengan  seluruh stakeholder baik dari segi eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Dalam konteks ini stakeholder yang harus dilibatkan adalah masyarakat karena merekalah yang akan mendapatkan  dampak  terbesar  dalam  pemberlakuan  peraturan  yang  akan diberlakukan
5. DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  statistik.  (n.d.-a). [Seri  2010]  Laju  Pertumbuhan  Produk  Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen), 2018-2020 . Badan  Pusat statistik.  (n.d.-b). Persentase Penduduk Miskin September 2020 naik menjadi 10,19 persen . Imamudin,  I.  A.,  Sari,  S.  P.,  Tri,  S., Pamungkas,  F.,  &  Mahardhani,  A.  J.  (2021). Respons Pedagang Kaki Lima Terhadap Surat Edaran Bupati Ponorogo Nomor 713/235/405.01.3/2021  Tentang  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Ponorogo. EDUPEDIA , 5 (1), 94–98. https://doi.org/10.24269/ED.V5I1.712 Indonesia,  C.  (n.d.). Demo  Tolak  PPKM  Bergemuruh  di  Bandung:  Pelan-pelan  Kita Mati . Iskandar, D. J. (2017). PENTINGNYA PARTISIPASI DAN PERANAN KELEMBAGAAN POLITIK  DALAM  PROSES  PEMBUATAN  KEBIJAKAN  PUBLIK. Jurnal  Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi , 14 (1),  17– 35. https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.2
Putri,  D.  S.  (n.d.). Mural  “Tuhan  Aku  Lapar”  Seolah  Jadi  Bentuk  Protes  -  Suara Surakarta . Putri,  E.  A.,  Muchsin,  S.,  &  Hayat.  (2021).  Evaluasi  Pelaksaan  Program  Bantuan Sosial  Bagi  Masyarakat  Terdampak  Di  Era  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Inovasi Penelitian , 1 (12), 2851–2859.
Rahim, E. I. (2013). Partisipasi Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Artikel - Jurnal , 1 (327).
Ramdhani,  A.,  &  Ramdhani, M.  A.  (2017).  Konsep  Umum  Pelaksanaan  Kebijakan Publik. Jurnal Publik , 11 (1), 4. https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96 Retnaningsih, H. (2020). Bantuan Sosial bagi Pekerja di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah  Analisis  terhadap  Kebijakan  Sosial  Pemerintah. Aspirasi:  Jurnal Masalah-Masalah Sosial , 11 (2), 215–227.
https://doi.org/10.46807/ASPIRASI.V11I2.1756 Riskiyono, J. (2015). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial , 6 (2), 159–176. https://doi.org/10.46807/ASPIRASI.V6I2.511
Rizal, M., Afrianti, R., Abdurahman, I. (2021). Dampak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bagi Pelaku Bisnis Coffe shop pada Masa Pandemi Terdampak COVID-19 di Kabupaten Purwakarta. Jurnal Inspirasi , 12 (1), 96–105.
Rosyadi, K. (2021). Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial di Jawa Timur  Pada Masa
dan Pasca Pandemi Covid -19; Refleksi Sosiologis. Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan , 1 (1). Sahara, W. (2021). Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari hingga Divonis 12 Tahun Penjara . Kompas.
Tuhumena, C., Raisha, J., Pietersz, J. J., & Sedubun, V. J. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum , 1 (3), 248–256.
Uceng, A., Ali, A., Mustanir, A., Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang ABSTRAK, M., Kunci, K., Masyarakat, P., & Sumber Daya Manusia, P. (2019). ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA  DI DESA CEMBA KECAMATAN ENREKANG KABUPATEN ENREKANG. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 5 (2), 1– 17. https://doi.org/10.25147/MODERAT.V5I2.2125