Avalilable Online http://jurnal.mercubaktijaya.ac.id/index.php/mercusuar

## FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMILIHAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)
Dewi Ayu Ningsih 1*
1 Bagian Prodi DIII Kebidanan – STIKes Panca Bhakti Bandar Lampung
* Email : dean@pancabhakti.ac.id

## ABSTRACT
The family planning program is an effective strategy in reducing maternal mortality rate. This will  be  achieved  by  increasing  the  continuity  of  family  planning  participation  rates.  The  Long Acting  Reversible Contraception (LARC) method is the most effective Family Planning method in increasing the continuity of Family Planning participation. West Sumatra Province is one of the  provinces  with  the  lowest  achievement  of  active  Family  Planning  participants,  namely 63.73%  as  well  as  in  Padang  namely  15.50%  in  2016  and  only  slightly  increased,  namely 19.00% in 2017. The use of LARC by couples of reproductive age is influenced by many factors including  the  quality  and  access  of  Family  Planning  services,  limited  facilities,  provider competence,  knowledge,  socio-cultural,  and  psychosocial  support. The  objective  of  this  study analyzed the factors associated with the decision in choosing LARC in Kampung KB  at Padang city.  This  research  used  qualitative  design  with  a  phenomenological  approach  to  nineteen informants  that  taken  by  the  snowball  sampling  technique.  The  process  of  data  analysis  was refer  to  the  constant  comparative  method. The  results  of  this  study  showed  that the  factors associated  with  the  decision  in  choosing  LARC  in  Kampung  KB  of  Padang  regional  were psychosocial  support  from  couples  and  parents,  provider  competencies,  recording  and reporting  procedures,  quality  of  family  planning  services,  community  culture,  negative perceptions of LARC, and absence of targeted indicators for contraceptive methods.
Keywords : Emosional; instrumental; awarding support; LARC

## ABSTRAK
Program keluarga berencana merupakan satu strategi efektif dalam menurunkan angka kematian ibu.  Hal  ini  akan  tercapai  dengan  meningkatnya  angka  keberlangsungan  kesertaan  ber -KB. Metode  kontrasepsi  jangka  panjang  (MKJP)  merupakan  metode  KB  yang  paling  efektif  dalam meningkatkan  keberlangsungan  kesertaan  ber-KB.  Provinsi  Sumatera  Barat  merupakan  satu provinsi  dengan  capaian  peserta  KB  aktif  terendah  yaitu  63,73%.  Begitu  juga  dengan  kota Padang  yaitu  15,50%  ditahun  2016  dan  19,00%  ditahun  2017.  Penggunaan  metode  MKJP dipengaruhi  oleh  banyak  faktor  diantaranya  kualitas  dan  akses  pelayanan  KB,  keterbatasan sarana, kompetensi provider, pengetahuan, sosial-budaya, dan dukungan psikososial. Penelitian ini  bertujuan  menganalisis  faktor  yang  berhubungan  dengan  keputusan  memilih  metode  MKJP di Kampung KB Kota Padang. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif  dengan pendekatan fenomenologi  terhadap  19  informan  yang  ditentukan  dengan  teknik  snowball  sampling   dan dianalisis  dengan  model  contant  comparative  method.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa faktor  yang  berhubungan  dengan  keputusan  memilih  KB  MKJP  di  wilayah  Kampung  KB Padang  adalah  dukungan  psikososial  dari  pasangan  dan  orang  tua,  kompetensi  provider, prosedur pencatatan dan pelaporan, kualitas pelayanan KB, budaya masyarakat, persepsi negatif terhadap KB MKJP, dan tidak adanya indikator sasaran untuk metode kontrasepsi.
Kata kunci : Dukungan emosional; instrumental; penghargaan; MKJP

## PENDAHULUAN
Keberhasilan  pembangunan  suatu negara  dapat  diukur  dari  berbagai  aspek salah  satunya  melalui  kondisi  kesehatan ibu dan anak. Parameter yang digunakan untuk  menggambarkan  kesehatan  ibu dan  anak  salah  satunya  melalui  angka kematian  ibu  (AKI)  di  negara  tersebut. Indonesia  merupakan  salah  satu  Negara dengan  AKI  tinggi.  Data  terakhir menunjukan  AKI  Indonesia  sebesar 359/100.000 kelahiran hidup (Kemenkes RI,  2018). Angka  tersebut  masih  jauh dari  target  yang  diharapkan  dunia  yaitu 70/100.000  kelahiran  hidup  pada  tahun 2030  (WHO,  2016).  Program  keluarga berencana  merupakan  satu  strategi  yang efektif dalam menurunkan angka kematian  ibu.  Fakta  ini  menjadikan program keluarga berencana berkontribusi dalam mencegah
terjadinya  kematian  ibu,  dengan  angka keberhasilan  sebesar  32%  (Cleland, Bernstein,  Ezeh,  Faundes,  Glasier,  & Innis, 2006).
Penurunan  angka  kematian  ibu  akan tercapai  dengan  meningkatnya  angka keberlangsungan kesertaan ber-KB. Metode  kontrasepsi  jangka  panjang
(MKJP)  merupakan  metode  KB  yang paling efektif dalam meningkatkan keberlangsungan kesertaan ber-KB.
Penggunaan metode
MKJP oleh Pasangan  Usia  Subur  (PUS)  dipengaruhi oleh  banyak  faktor  diantaranya  kualitas dan  akses  pelayanan  KB,  keterbatasan sarana,
kompetensi provider, pengetahuan.  Banyaknya  keterbatasan tersebut  memaksa  calon  akseptor  KB lebih  memilih  metode  KB  non-MKJP yang  dianggap  lebih  praktis  (BKKBN, 2016).  Peran  sosial-budaya,  ekonomi, pendidikan  juga  memegang  andil  besar dalam capaian MKJP (Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA, 2013). Provinsi  Sumatera  Barat  merupakan salah  satu  provinsi  dengan  capaian peserta  KB  aktif    yang  rendah  yaitu 63,73%  (Kemenkes  RI,  2018).  Data  ini sejalan  dengan  capaian  peserta  KB
MKJP  di  kota  Padang  yang  juga  rendah yaitu  15,50%  pada  tahun  2016    (Dinas Kesehatan  Kota  Padang,  2017)  dan hanya meningkat sedikit yaitu 19,00% di tahun  2017.  Data  ini  mencerminkan kondisi  akseptor  KB    di  kota  Padang didominasi  oleh  metode  non  MKJP (Dinas  Kesehatan  Kota  Padang,  2018). Data  ini  diperkuat  dengan  hasil  survey awal yang dilakukan dengan mewawancarai  11  orang  ibu  di  wilayah Kampung  KB  di  Kota Padang,  diperoleh data  8  orang  merupakan  akseptor  KB metode  non  MKJP  dan  hanya  3  (tiga) orang yang menggunakan metode MKJP. Alasan  mereka  yang  tidak  menggunakan KB  MKJP  antara  lain  takut  saat pemasangan,  biayanya  lebih  mahal,  dan tidak  mendapat  izin  dari  pasangan. Pendapat  lainnya  mengatakan  hanya mengikuti saran dari ibunya dan mengikuti  teman  yang  sebagian  besar memilih metode KB suntik. Mereka juga mengungkapkan bahwa pernah mendengar  cerita  dari  keluarga  dan teman  bahwa  alat  kontrasepsi  yang dimasukan kedalam tubuh dapat berkarat dan  dapat  berpindah  ke  area  tubuh  yang lain.
Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang berhubungan dengan keputusan memilih KB MKJP di kampung KB Kota Padang tahun 2019.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  kualitatif dengan  pendekatan  fenomenologi  yang dilaksanakan  dari  bulan  Agustus  2018 sampai dengan  Maret 2019 di Kampung KB  Kota  Padang  Provinsi  Sumatera Barat. Pengumpulan data diambil melalui  informan  terkait  dengan  cara wawancara  mendalam,  observasi  dan studi  dokumen.  Pengambilan  informan menggunakan teknik snowball sampling. Proses  analisis  data  dilakukan  dengan metode constant comparative method.
Informan penelitian dalam penelitian  ini  adalah  Akseptor  KB MKJP  dan  Non-MKJP,  orang  tua
akseptor  KB,  pengelola  Kampung  KB, kader  KB,  Kordinator  Lapangan  PKB, Bidan pengelola program KB di Puskesmas,  pemegang  program  KB  dari Dinas Kesehatan dan staf DP3AP2KB.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Dukungan Emosional
Hasil wawancara
mendalam
terhadap
Informan yang memilih menggunakan  metode  KB  non-MKJP diperoleh  informasi  bahwa  dukungan emosional  yang  diperoleh  dari  pasangan dan  orang  tua  (ibu)  untuk  menggunakan metode KB MKJP tidak pernah diperoleh. Hal  ini  dilatar  belakangi  oleh  ketakutan dan kecemasan dari pasangan dan ibu nya terhadap  efek  samping  yang  mungkin ditimbulkan  oleh  metode  KB  MKJP seperti ketakutan akan sulitnya memperoleh keturunan selanjutnya, adanya  asumsi  bahwa  metode  Implan dapat  membunuh  peranakan,  terjadinya penurunan  kesehatan  fisik  dan  psikis seperti menggigil setiap malam, insomnia, hilangnya  gairah  dan  menimbulkan  suatu penyakit (IF.1b, IF.1c).  Selain itu,  suami tidak pernah memberikan motivasi kepada Informan  untuk  menggunakan  metode MKJP.  Sehingga  Informan  merasa  tidak tenang bila ia tetap memutuskan menggunakan  metode  MKJP  (IF.1f, IF.1a).  Informasi  tersebut  sesuai  dengan kutipan hasil wawancara berikut,
“Nggak  boleh  sama  Mama,  susah dapat keturunan lagi, susah, susah  itu. Iya,  setahun  lebih,  setahun  lebih  baru dapet (keturunan). Kalo  pakai itu, apa aaa  (sambil  menunjuk  kearah  perut), Spiral, aa penyakitan, tinggal di perut. Orang  bilang  kalo  pakai  itu  (Implan), itu  membunuh  peranakan  kita  secara perlahan-lahan.  Memang  kenyataan nampak  sama  ibu.  Ada  orang  disini haa, anaknya cuma 2 (dua) yaa, eeh 3 (tigaa).  Haa  dia  mauu,  haa  anaknya udah  besar-besar,  aa  dia  pasang Implan  tu,  udah  2  (dua)  kali  katanya, buka  terus  pasang  lagi,  aa  terus  mau
punya  anak  sampai  saat  sekarang belum  punya  anak-anak,  udah  dibuka nya  tu  Implannya,  tapi  belum  punya anak  sampe  sekarang.  Aaa  ada  yang bilang  sama  Ibu,  menyesal  juga  Ibu jadinya,  itu  membunuh  peranakan kamu  secara  perlahan-lahan  katanya. Dak  percaya  Ibu,  akhirnya  bertahan juga  Ibu,  akhirnya  badan  Ibu  yang habis.  Tiap  sebentar  keluar  masuk    ke rumah sakit. Mau mati Ibu lagi. Malam aja nggak mau tidur, badan begini aja kerjanya  (sambil  menunjukan  gerakan menggigil).Iiii lama saya sakit, berapa bulan  tu,  lumpuh  rasanya  ni  Deeek. Napas  ni  kayak  gini  ni  Dek  (sambil mempraktikan  gerakan  ngos-ngosan). Nggak  mau  makan  Deek,  maunya matanya gini terus (sambil melebarkan matanya),  badan  tu  dingin,  pake  kaus kaki,  pake  celana  panjang.  Takut  Ibu, trauma,  itu  makanya  anak  Ibu  ndak boleh pasang itu” (IF.1c).
Salah  satu  Informan  pengguna metode  non-MKJP  (Suntik)  berpendapat bahwa  jarang  dari  pihak  keluarga  yang memberikan dukungan dari segi emosional  kepada  calon  akseptor  KB untuk menggunakan metode MKJP seperti  IUD.  Hal  tersebut  kemungkinan dilatar belakangi adanya rasa ketidaknyamanan saat melakukan hubungan  suami  istri  yang  ditimbulkan pasca  pemasangan  alat  IUD,  pengalaman para  tetangganya  yang  mengalami  efek samping  negatif  pasca  pemasangan  IUD (IF.1d, IF.1k), sesuai dengan kutipan hasil wawancara berikut,
“Kalo  yang  Spiral  tu  jarang,  jarang (keluarga)  yang  mendukung.  Kalo keluarga,  jarang  pada  umumnya, biarlah  Suntik.  Mungkin  kurang  enak mungkin.  Kata  orang  pasang  Spiral, kata  suaminya  iya  kurang  enak,  kayak ada  yang  menganjal.  Nggak,  kadang- kadang  sedang  pipis  keluar  saja  kan. Mungkin  berhubungan  terlalu  gimana mungkin,  aaa  jadi  lepas,  aaa  jadi kehamilan.  Tapi  dia  pasang  Spiral,
tapi  dia  hamil,  akhirnya  pas  keluarin anak  nempel  Spiral  nya  tu.  Dia  kan pasang  Spiral  tu  katanya,  taunya  dia hamil, ”Saya pakai KB Spiral, kemana perginya  Spiral  tu,  nggak  ada  ?”. Spiral tu diperiksa ndak ada, ilang..tau-tau setelah melahirkan menyangkut di bayi” (IF.1k).
Pendapat  Bidan  pengelola  program KB  di  2  (dua)  Puskesmas,  dukungan emosional  yang  diberikan  oleh  pasangan dan  keluarga  masih  kurang  disebabkan karena  masih  banyak  informasi  negatif yang  tersebar  di  masyarakat  seperti terganggunya kenyamanan saat
berhubungan  suami  istri  karena  efek samping yang ditimbulkan pasca penggunaan  IUD,  alat  kontrasepsi  yang dapat  berpindah  ke  organ  lain.  Oleh karena  itu,  pada  umumnya  mereka  lebih mendukung  untuk  menggunakan  metode non-MKJP (IF.3a, IF.3d).
Terkait  dengan  dukungan  emosional yang  berasal  dari  provider  pelayanan  KB seperti  kader  KB,  koordinator  PKB  dan bidan  yang  memberikan  pelayanan  KB, menurut  beberapa  Informan  pengguna metode  non-MKJP  berpendapat  kader hanya  sebatas  memberikan  informasi terkait  berbagai  metode  kontrasepsi  saja, tidak  pernah  melakukan  pendekatan secara emosional khususnya dalam penggunaan  metode  MKJP  (IF.1d,  IF,1e, IF.1k).  Informan  lain  mengungkapkan tidak pernah mendapatkan kunjungan dari kader  KB  sebagai  upaya  pemberian motivasi  baik  melalui  saran,  informasi atau pendekatan secara emosional lainnya untuk  menumbuhkan  motivasi  Informan menggunakan  metode  MKJP  (IF.1g). Informasi  tersebut  sesuai  dengan  kutipan wawancara berikut,
“Posyandu    tu  kader  KB,  nggak ada.  Soalnyo,  sebenarnya  masyarakat  tu sudah  mengerti  kan  soal  KB  itu  untuk menjarangkan anak, jadi nggak apa betul lah  kader-kader,  ya,  masalahnya  orang sudah tau” (IF.1d).
“Iya  (Tidak  pernah  ada  kegiatan keliling  dari  kader  KB  untuk
menjelaskan  atau  mengajak  ber- KB)” (IF.1g).
Informasi ini sejalan dengan pernyataan  dari  salah  satu  kader  KB dimana  perannya  dalam  pelayanan  KB adalah  hanya  memberikan  informasi terkait  dengan  berbagai  metode  KB. Kader  tidak  memiliki  wewenang  untuk memaksa  calon  akseptor  untuk  lebih memilih metode MKJP (IF. 2a). Informasi tersebut sesuai dengan kutipan wawancara berikut,
“Tidak  ada,  saya  palingan  ini  saja (memperlihatkan peta KB yang sedang dibuat),  saya  mendata  siapa  yang pakai  KB,  siapa  yang  tidak  pakai  KB. Naah  sekaligus  saya  infomasikan sedikit-sedikit  tentang  KB.  Kami  yang penting ibu-ibu disini tu  menggunakan KB  itu  saja,  masalahnya  kalo  saya menekankan ibu-ibu itu untuk memakai KB  MKJP  tu  kalo  ada  efek  samping kayak  kasus  tu  saya  tidak  bisa  juga berbuat apa-apa, takut juga saya kan” (IF.2a).
Sementara  dari  pihak  koordinator lapangan  PKB  berpendapat  upayanya dalam  memotivasi  PUS  di  Kampung  KB untuk menggunakan metode MKJP adalah dengan  meminta  PUS  yang  sudah memakai metode MKJP menjadi mediator untuk  mempengaruhi  dan  mengajak  PUS lain  untuk  ikut  serta  menggunakan metode
MKJP. Informasi
ini memperlihatkan bahwa dukungan emosional  tidak  langsung  berasal  dari koordinator  lapangan  PKB.  Informasi tersebut sesuai dengan kutipan wawancara berikut,
“Dia  gini,  misalnya  dari  beberapa orang yang ikut KB, Ibu data memakai alat  kontrasepsi.  Kita  manfaatkan orang  itu.  Misalnya  dia  pake  IUD,  tu dia  pake  MOP  atau  MOW,  dia langsung  yang  memotivasi,  gk  bisa Ibu,” (IF.2d).
Selain  itu,  pada  saat  pelayanan  KB, khususnya  pelayanan  konseling,  bidan juga  hanya  menjelaskan  secara  singkat saja  tidak  mendetail  terkait  metode kontrasepsi terlebih untuk metode kontrasepsi  MKJP,  tidak  ada  pendekatan secara  interpersonal  untuk  memotivasi Informan  menggunakan  metode  MKJP (IF.1g, IF.2a). Pendekatan yang dilakukan oleh  petugas  kesehatan  khususnya  secara emosional  saat  melakukan  konseling metode MKJP kemungkinan masih kurang  (IF.3c).  Hal  ini  diperkuat  oleh pendapat  seorang  bidan  bahwa  kegiatan penyuluhan KB diberikan dengan mengikutsertakannya
dalam materi kegiatan kelas ibu hamil ataupun kelas ibu balita.  Jadi  kemungkinan  kurangnya penekanan dan pendekatan secara interpersonal  dari  petugas  kesehatan  dan PUS  dalam  proses  pemilihan  metode kontrasepsi.  Ditambah  lagi,  menurutnya, keaktifan petugas kesehatan dalam kegiatan penyuluhan KB juga harus lebih ditingktkan  (IF.3d).  Informasi  tersebut sesuai dengan kutipan wawancara berikut, “Ndak (Bidan
tidak pernah menyarankan  memakai  Spiral  atau Implan),  cuman  paling  gini,  “Kok Suntik lagi ?” (IF.1g).
“Iya  (BKKBN  atau  Puskesmas  belum ada  kegiatan  penyuluhan  khusus  yang memfokuskan  ke  KB  MKJP).  Kader saja  lah  yang  penyuluhan,  kami  juga tidak  juga  mangumpulkan  ibu-ibu  tu ha”(IF.2a).
“Karena  konseling  tentang  MKJP  di Puskesmas  nya  kurang  penekanannya disitu..kalo  konselingnya  bagus  si, saya  kira  nggak  masalah  itu,  kan  ada media nya tersedia kan. Harapannya si yaa kalo dari Puskesmas itu diarahkan.  Naah  kalo  ini  dijalankan dengan baik, saya rasa orang itu tidak akan takut. Kalo kita ngarahkannya ke MKJP,  pasti  dia  nggak  akan  berpikir ke yang lain” (IF.3c).
Informasi  diatas  sejalan  dengan informasi yang diperoleh Peneliti berdasarkan observasi terhadap pelayanan konseling  KB  yang  diberikan  oleh petugas kesehatan di salah satu Puskesmas  diperoleh  informasi  bahwa proses  konseling  yang  dilakukan  oleh petugas  kesehatan  saat  mengajak  calon akseptor  KB  agar  mau  menggunakan metode KB MKJP terlihat belum maksimal.  Meskipun,  memang  petugas kesehatan  tersebut  lebih  memprioritaskan metode  KB  MKJP  dibandingkan  metode KB  non-MKJP.  Hal  tersebut  terlihat berdasarkan  durasi  waku  pelayanan  yang berlangsung  hanya5  menit  saja.  Tidak terlihat pendekatan secara emosional yang muncul dari bidan dalam upaya mengajak Informan  untuk  menggunakan  metode MKJP.
Hasil  data  tersebut  diatas  berkaitan dengan  data  hasil  tela’ah  dokumen Laporan  KB  diwilayah  Kampung  KB, dimana  capaian  akseptor  metode  MKJP dikampung KB memang lebih sedikit jika dibandingkan  dengan  pengguna  metode non-MKJP  dimana  capaian  nya  tidak lebih  dari  26%  dengan  rata-rata  capaian peserta  aktif  MKJP  sebesar  17%.  Selain itu, pada hasil tela’ah dokumen pada salah satu  Puskesmas  terhadap  kartu  status peserta  KB  juga  terlihat  informasi  yang terisi  hanya  pada  bagian-bagian  tertentu saja seperti pada bagian identitas keluarga,  sementara  untuk  bagian  lain seperti bagian penapisan yang terisi hanya pada  “tekanan  darah  dan  berat  badan” saja. Begitu juga untuk lembar kunjungan ulang  terlihat  masih  kosong  tanpa  terisi informasi  apapun.  Selanjutnya,  pada lembar  informed  consent,  yang  tersisi hanya  pada  bagian  informasi  peserta  KB nya  saja.  Terlihat  pada  bagian  identitas tempat  pelayanan  tidak  diisi  begitu  juga pada  bagian  tanda  tangan  calon  akseptor dan  suami  juga  tidak  ditanda  tangani. Masih  dalam  lembar informed  consent , pada  bagian  belakang  lembar  “ check  list untuk provider” juga terlihat masih dalam keadaan tidak terisi.

## 2. Dukungan Instrumental
Pada  aspek  dukungan  instrumental dilakukan  pengkajian  mendalam  terhadap Informan  terkait  dengan  latar  belakang yang  mendorong  hadirnya  dukungan instrumental  dari  lingkungan  sosial. Aspek  yang  paling  berhubungan  dengan keputusan memilih KB MKJP diantaranya
adalah  kompetensi  provider,  kualitas pelayanan KB oleh petugas, serta prosedur pencatatan dan pelaporan.
Matriks  triangulasi  pada  kompetensi provider  MKJP  di  wilayah  Kampung  KB kota Padang tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut,

## Table.1 Matriks Triangulasi Sumber pada Kompetensi Provider dalam Pelayanan KB
MKJP di Kampung KB Tahun 2019 Data Hasil Penelitian Analisis IF.3a IF.3c IF.3d - Pelayanan KB MKJP di Kampung KB diberikan atas kerjasama BKKBN dan  Dinas  Kesehatan Kota. Petugas kesehatan yang memberikan  pelayanan KB  MKJP  adalah  yang bertugas  di  Puskesmas dimana wilayah Kampung  KB  tersebut berada  atau  bisa  juga diberikan  pada  saat  ada moment pelayanan KB. - Bidan telah mendapatkan  pelatihan seperti pelatihan CTU - Dari  24  Bidan  yang bertugas  di  Puskesmas, baru  3  orang  yang  ikut pelatihan CTU. - Pelayanan  KB  MKJP di Kampung KB diberikan  oleh  petugas Puskesmas dimana Kampung  KB  tersebut berada. Selain itu, fasilitas Kesehatan jejaring Puskesmas seperti BPM juga memberikan pelayanan KB MKJP. - Pada  umumnya,  telah diberikan pelatihan terkait  pelayanan  KB kepada perwakilan petugas kesehatan seluruh  Puskesmas  di Kota Padang. - Dimasing-masing Puskesma. Petugas yang  telah  dilatih  baru 3-4 orang. - Petugas yang memberikan  pelayanan MKJP  di  Kampung  KB adalah  yang  bertugas  di Puskesmas dimana Kampung  KB  tersebut berada. - Bidan yang bisa memberikan  pelayanan KB  MKJP  adalah  Bidan yang  telah  mengikuti pelatihan terkait KB seperti  pelatihan  IUD, Implan,  MOW,  MOP, KIP/K-ABPK  dan  RR dan memiliki sertifikat.
Dari 16 Bidan yang bertugas di Puskesmas, baru 4 Bidan yang telah mengikuti pelatihan seperti pelatihan CTU, KIE, sama RR (R dua).
- Petugas yang memberikan pelayanan  KB  MKJP  di Kampung KB adalah Bidan  yang  bertugas  di
Puskesmas  dan  fasilitas jejaringnya  seperti  Bidan Praktik  Mandiri  (BPM) dimana wilayah Kampung KB tersebut berada. - Secara  umum,  disetiap Puskesmas terdapat beberapa petugas kesehatan yang telah dilatih  untuk  memberikan pelayanan  KB  MKJP  di Kampung KB - Kendala  adalah  Bidan yang bertugas di Puskesmas  belum  semua mendapatkan pelatihan KB  MKJP  seperti  CTU, KIE, RR. Selanjutnya,  pada  aspek  pelayanan KB MKJP yang diberikan oleh petugas kesehatan  dapat  dilihat  dalam  table triangulasi berikut, Tabel 2. Matrik Triangulasi Metode Pada Aspek Dukungan Emosional dalam Keputusan Memilih KB MKJP di Kampung KB Kota Padang Tahun 2019
Data Hasil Penelitian Analisis Triangulasi Wawancara Mendalam Observasi Dokumentasi Petugas kesehatan saat memberikan konseling KB hanya menjelaskan secara
singkat saja dan tidak mendetail. Tidak ada penjelasan rinci terkait metode kontrasepsi khususnya untuk metode kontrasepsi MKJP, tidak ada pendekatan secara interpersonal untuk memotivasi Informan menggunakan metode MKJP. Karena dalam pelayanannya penekanan Pelayanan konseling yang dilakukan oleh petugas kesehatan saat mengajak calon akseptor
KB agar mau menggunakan metode KB MKJP terlihat belum maksimal.. Hal tersebut terlihat berdasarkan durasi waku pelayanan yang berlangsung, selesai hanya dalam waktu 5 - Dokumen laporan KB diwilayah Kampung KB menunjukkan  capaian  rata- rata  akseptor  MKJP  memang lebih  sedikit  yaitu  hanya 17%. - Hasil  tela’ah  dokumen  pada salah satu Puskesmas terhadap  kartu  status  peserta KB  menunjukkan  informasi yang terisi hanya pada bagian tertentu saja Dukungan emosional yang diberikan oleh petugas kesehatan terhadap PUS untuk menggunakan metode MKJP masih kurang.
Belum ada pendekatan secara interpersonal dari petugas kesehatan
terhadap metode MKJP masih kurang dan dapat dilihat dari kegiatan penyuluhan KB biasanya diberikan dalam kegiatan kelas ibu hamil ataupun kelas ibu balita. menit. Tidak terlihat pendekatan secara emosional yang muncul dari bidan dalam upaya mengajak Informan untuk menggunakan metode MKJP. - Pada lembar informed consent,  yang  tersisi  hanya pada bagian informasi peserta KB saja. Pada bagian belakang  lembar  “ check  list untuk  provider”  juga  terlihat kosong. dalam memberikan konseling KB khususnya penekanan dan memotivasi PUS untuk menggunakan metode MKJP. Kurangnya pendampingan yang
dilakukan  oleh  instansi  terkait  seperti Puskesmas  terhadap  akseptor  KB  yang mengalami  efek  samping  atau  komplikasi pasca  pemasangan  alat  kontrasepsi  MKJP juga menjadi informasi yang menonjol saat penelitian berlangsung.
Pada  kasus-kasus  efek  samping  atau komplikasi pasca pemasangan alat
kontrasepsi  yang  tidak  bisa  ditangani  di Puskesmas ditindak lanjuti dengan memberikan  fasilitas  rujukan  tetapi  belum ada  pendampingan  terhadap  akseptor tersebut  sampai  memdapatkan  penanganan di  Fasilitas  Kesehatan  rujukan  yang  dituju. Hal tersebut sesuai dengan hasil triangulasi berikut,

## Tabel 3. Matriks Triangulasi Sumber pada Aspek Pendampingan Petugas Kesehatan pada Komplikasi Pasca Pemasangan Alat Kontrasepsi MKJP di Kampung
KB Kota Padang Tahun 2019 Data Hasil Penelitian Analisis IF.2a IF.3a IF.3d Akseptor KB MKJP yang mengalami komplikasi difasilitasi dengan surat rujukan dari Puskesmas dan pemanfaatan kartu BPJS, tetapi belum ada pendampingan terhadap akseptor yang mengalami komplikasi tersebut. Belum ada pendampingan. Untuk kasus komplikasi hanya ditindaklanjuti dengan rujukan. Kasus komplikasi yang muncul awalnya ditangani di Puskesmas terlebih dahulu, bila dalam 3 hari tidak ada perubahan baru dilakukan rujukan ke fasilitas yang lebih tinggi, tetapi belum ada pendampingan dari Puskesmas. Pada kasus efek samping atau komplikasi pasca pemasangan alat kontrasepsi yang tidak bisa ditangani di Puskesmas ditindak lanjuti dengan memberikan fasilitas rujukan ke fasilitas yang lebih tinggi tetapi untuk hal itu belum ada pendampingan dari Puskesmas Hasil wawancara mendalam
terhadap  Informan  mengenai  pencatatan dan  pelaporan  dalam  pelayanan  KB MKJP diperoleh informasi bahwa secara umum  proses  pencatatan  dan  pelaporan terkait  dengan  pelayanan  KB  berjalan dengan  baik,  tetapi  masih  terdapat kendala khususnya dalam efektifitas dan efisiensi format laporan.
Hal  tersebut  dilatar  belakangi  oleh banyaknya aspek yang perlu dianamnesa
pada saat pelayanan KB serta banyaknya jumlah  laporan  yang  harus  dibuat menciptakan  asumsi  Informan  bahwa proses pencatatan dan pelaporan tersebut  cukup  menguras  waktu,  tenaga dan  pikiran.  Dampak  lainya  adalah kader  KB  merasa  kesulitan  dan  kurang memahami alur pencatatan dan pelaporan yang seharusnya dibuat setiap bulan.  Kondisi  ini  dapat  terlihat  pada tabel matriks triangulasi berikut,

## Table 4. Matriks Triangulasi Metode pada Proses Pencatatan dan Pelaporan dalam Pelayanan KB MKJP di Kampung KB Tahun 2019
Data Hasil Penelitian Analisis Wawancara Mendalam Observasi Tela’ah Dukumen Pada dasarnya, pencatatan dan pelaporan tersebut sudah terbantu dengan adanya format-format baku yang telah disediakan oleh instansi terkait, tetapi banyaknya yang perlu
dianamnesa saat pelayanan
KB dan banyaknya laporan yang harus dikerjakan menjadikan pelayanan yang diberikan kurang maksimal. Hal ini berdampak juga kepada kader KB yang merasa kesulitan dan kurang memahami alur pencatatan yang seharusnya. Bidan pengelola program KB dalam membuat suatu laporan pelayanan KB masih membutuhkan bantuan, khususnya dalam pembuatan laporan melalui media komputer. Hal ini dilatar belakangi oleh banyaknya laporan yang harus dikerjakan. Sudah tersedia format laporan sesuai dengan item laporan masing- masing. Format laporan tersebut sudah diisi sesuai dengan pedoman pengisian, tetapi ada beberapa laporan yang dalam pengisiannya tidak lengkap sehingga banyak informasi akseptor KB yang kosong seperti pada laporan register kohort KB dan kartu status peserta KB. Adanya format laporan yang telah disediakan oleh instansi terkait sangat membantu pada proses pencatatan dan pelaporan. Tetapi banyaknya informasi yang harus diisi pada tahap pencatatan (anamnesa) saat pelayanan KB serta banyaknya laporan yang harus dikerjakan menciptakan asumsi bahwa proses pencatatan dan pelaporan merupakan aktivitas yang menguras waktu, tenaga dan pikiran sehingga berdampak pada pelayanan yang diberikan kurang maksimal. Informasi  lain  yang  juga  terungkap adalah  indikator  target  sasaran  pada pelayanan KB. Menurut beberapa Informan, target yang selama ini dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pelayanan KB adalah target peserta KB yaitu peserta
KB  baru  dan  peserta  KB  aktif.  Sampai saat  ini  belum  ada  target  yang  berfokus pada  metode  alat  kontrasepsi  khususnya untuk KB MKJP.

## Tabel 5. Matriks Triangulasi Sumber pada Target Sasaran Akseptor KB
Data Hasil Penelitian Analisis IF.2c IF.3a IF.3d Informan mengatakan selama ini target sasaran ditujukan untuk keseluruhan metode kontrasepsi yang didalamnya terdapat metode MKJP dan non-MKJP. Informan mengungkapkan target sasaran tidak ada khusus untuk KB MKJP. Selama ini hanya target nya peserta KB aktif dan peserta KB baru saja Informan membenarkan bahwa target sasaran yang selama ini adalah mengacu pada keikutsertaan peserta KB secara menyeluruh, belum ada sasaran yang dikhususkan kepada alat kontrasepsi Pemerintah telah menyusun target sasaran yang mengacu kepada keikutsertaan peserta KB baik peserta KB baru maupun peserta KB aktif, tetapi belum ada target sasaran yang mengacu kepada penggunaan alat kontrasepsi khususnya MKJP.

## 3. Dukungan Penghargaan
Hasil wawancara mendalam terhadap Informan  yang  memilih  menggunakan metode KB non-MKJP diperoleh informasi  bahwa  dukungan  penghargaan dari  pasangan  dan  keluarga  dalam mendorong Informan untuk menggunakan MKJP  masih  kurang.  Hal  ini  terjadi karena  pasangan  dan  keluarga  (saudara perempuan)
berasumsi bahwa pemasangan  metode  MKJP  (Implan) dapat berdampak buruk pada kesehatan
Informan  (IF.1c).  Beberapa  Informan mengungkapkan bahwa keiinginan seorang  istri  untuk  menggunakan  metode MKJP  sering  menimbulkan  perdebatan antara suami-istri (IF.1a, IF,1c, IF,1f). Hal tersebut dilatar belakangi oleh kecemasan suami  dan  keluarga  (orang  tua)  dalam menghadapi  proses  pemasangan  metode MKJP  seperti  pada  metode  MOW  yang harus  melalui  tindakan  operasi.  Tindakan operasi tersebut menjadi momok
menakutkan  bagi  suami  dan  keluarga karena mereka pernah mendengar beberapa  kejadian  buruk  pasca  tindakan operasi seperti perlukaan yang mengalami infeksi,  bahkan  sampai  menyebabkan kematian  (IF.1a).  Informasi  tersebut sesuai dengan kutipan wawancara berikut,
“Eee  kamu  enak-enak  ajah  ya  tidur, saya  kayak  gini  (bilang  ke  suaminya). “Iya  apa  ?  Kamu  dibawa  ke  Rumah Sakit  obatnya  nggak  adaaaaaa,  nggak ada  obatnya  katanya,  buka  lah  KB kamu  tu”(kata  suaminya).  Bertengkar
Ibu  dulu  tu,  sama  suami  Ibu,  sama adek  juga  bertengkar,  marah  dia” (IF.1c).
“Dulu tu dia betengkar sama suaminya,  suaminya  disuruh  KB, marah  suaminya,  kamu  ajalah  yang KB  sendiri,  kok  aku  suruh  KB,  ndak ada laki-laki KB” (IF.1c).
“Suami  Ibu  duduk  disitu,  dia  tidak setuju,  Ibu  tu  menggunakan  Steril.  Aa disuruhnya  lah  Ibu  Steril  dulu,  masa itu  tu  2017  disarankan,  mau  Ibu,  mau sekali  Ibu  nya,  cuman  bapak  tu  nggak mau,  marah  bapak  tu  ke  orang  tu, nggak mau bapak tu nanda tangani itu dulu  enggak  mau,  tu  dia  nggak  mau menanggung resiko aa itu” (IF.1a).
Informasi  yang  hampir  sama  juga diperoleh  dari  Informan  lainnya  dimana mengungkapkan  bahwa  alasannya  lebih memilih  metode  non-MKJP  dikarenakan tidak diperbolehkan oleh suaminya.
Informan  tidak  ingin  timbul  permasalahan baru  akibat  ia  tetap  memilih  menggunakan metode  MKJP  (IF.1f).  Korlap  PKB  juga berpendapat bahwa kebanyakan dari seorang suami bereaksi marah dan tidak memberikan izin saat istrinya ingin memilih menggunakan  metode  MKJP.  Sehingga, sebagai seorang istri lebih memilih mengikuti  perintah  suaminya  untuk  tidak menggunakan  metode  MKJP.  Hal  yang sama  juga  terhadap  orang  tuanya  (IF.2c).
Informasi  tersebut  sesuai  dengan  kutipan wawancara berikut,
“Karena mereka kan kalo MKJP nanti pake  Spiral  malu,  nanti  suaminya marah,  gitu-gitu,  biasalah  prinsip- prinsip  klasik  gitu.  Juga  kadang mereka milih gak boleh dengan suami, gak  boleh  dengan  orang  tua.  Kadang gitu  kan.  Kadang  malu,  seperti  itu. Kita udah kasih tau kalo pake hormon akibatnya  gini  gini  gini  gitu  kan  nanti bayar,  kalau  MKJP  kan  gak  bayar”. (IF.2c).
Menurut salah satu bidan, bidan telah berupaya memberikan pengarahan terhadap  suami  terkait  keputusan  untuk menggunakan metode MKJP pada istrinya.  Upaya  ini  dilakukan  untuk menghadirkan  dukungan  penghargaan dari  suami  kepada  istrinya  sehingga istrinya leluasa menentukan pilihan untuk menggunakan  metode  MKJP.  Tapi  tidak jarang  suami  memberikan  reaksi  negatif saat  seorang  istri  ingin  menggunakan metode MKJP (IF.3a).
Beberapa  Informan  juga  berpendapat bahwa  metode  kontrasepsi  yang  banyak digunakan  oleh  PUS  di  wilayah  Kampung KB  adalah  metode  no-MKJP.  Kondisi  ini memicu  PUS  calon  akseptor  KB  juga mengikuti jejak pendahulunya. Latar belakang  banyaknya  PUS  yang  memilih menggunakan  metode  non-MKJP  adalah adanya rasa keamanan dan ketenangan saat menggunakan  metode  non-MKJP  yang memiliki  minim  resiko  dibandingkan dengan  metode  MKJP  yang  banyak menimbulkan komplikasi. Informasi tersebut  sesuai  dengan  kutipan  wawancara berikut,
“(metode  yang  dominan  disini)  Iya Suntik,  pil  enggak,  nggak  mau  orang kalo  pil,  enggak,  suntik  rata-rata suntik” (IF.1a).
“Jadi  dari  kasus-kasus  orang-orang sini  tu  takut,  orang  jadi  enggak  mau pakai  KB  yang  model  susuk  spiral  tu.
Orang ni kabanyakan milih KB suntik, pil  atau  yang  KB  alamiah  saja.  Kata orang  tu  “biar  lah  saya  membayar, mengeluarkan  biaya  untuk  KB  suntik atau  pil  tapi  saya  rasa  aman,  dari pada saya dikasih gratisan pakai yang spiral atau susuk tapi resiko yang saya tanggung besar juga” (IF.2a).
Beberapa Informan non MKJP mengungkapkan  kebanyakan  laki-laki (suami)  enggan  untuk  ikut  serta  menjadi peserta  KB  khususnya  metode  MOW. Keengganan  tersebut  muncul  karena  para laki-laki  tersebut  masih  menganggap bahwa  keikutsertaan  laki-laki  dalam  KB merupakan  hal  yang  tabu.  Selain  itu mereka  juga  takut  akan  efek  samping yang  kemungkinan  akan  terjadi  pasca tindakan MOW seperti penurutan vitalitas alat  reproduksi.  Bahkan  ada  suami  yang bereaksi  marah  saat  diminta  untuk menjadi akseptor metode
MOW.
Informasi  tersebut  sesuai  dengan  kutipan wawancara berikut,
“Iya, ada, BKKBN menyarankan siapa bapak-bapak  yang  mau  ba-KB.  Aaa dikasi duit, dianjurkan, kalo istrinya gk cocok,  bapaknya  mau  tidak  ?  Kalo mau aaa dikasih bonus, gitu misalnya. Tapi bapak-bapak tu enggak mau juga kan.  Jarang  bapak-bapak  ni  mau  gitu. Soalnya efek orang  ni  kan, kata  orang tu  kan  efek  samping  nya  gk  ada. Soalnya kan kalo dulu-dulu kan gk ada laki-laki  ni  yang  KB.  KB  tu  kan perempuan. Jadi kan tu termasuk aneh juga lah kata bapak-bapak tu ahahhahaha.  Ya  gitu..tiba  macam- macam  bapak  ni  kan  ”Gimana caranya tu..? Dimana mau di pasangnya..? Jangan-jangan nanti tidak bisa hidup lagi”(IF.1k).
“Pernah  juga  disini,  dari  Kodim datang  langsung  tu  ke  rumah  salah satu  warga  sini.  Dia  anak  sudah banyak,  5  anaknya,  ibu  nya  kalo  pake KB  tu  perdarahan  terus,  tidak  ada yang cocok KB tu. Jadi saya sarankan
bapak  nya  yg  berKB,  MOP  tu.  Marah bapak  tu  “Saya  laki-laki  masa  ber- KB” (IF.2a).
Aspek  agama  juga  menjadi  salah satu  faktor  dalam  keputusan  PUS memilih metode MKJP. Beberapa
Informan mengungkapkan bahwa beberapa metode kontrasepsi jenis MKJP  tidak  sesuai  dengan  syariat agama  islam  seperti  metode  MOW  dan MOP.  Keduanya  bersifat  menyalahi kordat  manusia  dalam  bereproduksi karena sifatnya menghentikan keturunan secara  permanen.  Kontrasepsi  yang diperbolehkan  dalam  syariat  agama islam adalah yang bersifat menjarangkan  atau  mengatur  kelahiran seperti  IUD,  Implan  dan  yang  lainnya. Informasi tersebut sesuai dengan kutipan wawancara berikut,
“Kalo Steril itu kalo dalam agama itu kan  ndak  boleh..KB  itu  eeuum, sebetulnya  KB  ni  menjarangkan  anak, bukan  menghabiskan.  Kalo  orang  kan menghabiskan dia.  Kalo  dalam agama haa ndak boleh. Suami Ibu kan Ustad, kalo andaikan boleh dalam agama, Ibu nomor  satu  lah  pasang  hhahha (tertawa)” (IF.1i).
“Iya ada yang masih kental dimasyarakat ada yang gk mau ber-KB karena agama nya yang tidak memperbolehkan  gitu  katanya.  Agama ortodok,  adalah  satu-satu  tapi  gk banyak si, paling 5% lah” (IF.3a).
Berdasarkan hasil wawancara mendalam  terhadap  Informan  yang  tidak menggunakan metode KB MKJP mengungkapkan  bahwa  baik  pasangan maupun  keluarga  khususnya  orang  tua tidak  pernah  memberikan  dorongan, perhatian  maupun  kepedulian  terhadap metode  kontrasepsi  yang  akan  digunakan oleh  Informan.  Pasangan  dan  keluarga lebih  sering  bersikap  pasif  bahkan bersikap  negatif  terhadap  penggunaan metode  KB  MKJP.  Beberapa  Informan
mengungkapkan  bahwa  pasangan  dan keluarga  lebih  mendukung  Informan untuk  menggunakan  metode  kontrasepsi non-MKJP.  Hal  tersebut  dikarenakan pasangan  dan  keluarga  merasa  khawatir terhadap  efek  samping  dan  risiko  yang kemungkinan  akan  terjadi  bila  Informan menggunakan metode KB MKJP.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan teori  bahwa  setiap  manusia  sebagai makhluk  sosial  memiliki  kecenderungan dipengaruhi  oleh  orang  lain  dalam berperilaku (Suratman, Munir, & Salamah U,  2013) . Aspek  penting  yang  harus  ada didalam  hubungan  antar  manusia  adalah adanya dukungan sosial. Dukungan sosial tersebut  dapat  berupa  dukungan  positif maupun  dukungan  negatif  salah  satunya dalam aspek dukungan emosional (Glanz, Rimer, & Viswanath K, 2008) . Dukungan sosial  dan  dukungan  emosional  erat hubungannya
dengan peningkatan
perilaku  kesehatan  kearah  yang  positif. Adanya dukungan emosional dari lingkungan dapat menjadi faktor terbentuknya  perilaku  kesehatan  yang baik  pada  seseorang  (Strine,  Chapman, Balluz,  &  Mokdad  A,  2007) . Menurut Ucino dalam Thoits, dukungan emosional yang  dirasakan  oleh  seseorang  memiliki pengaruh  positif  terhadap  kesehatan secara fisik dan kejiwaan (Thoits , 2011).
Hasil  penelitian  ini  juga  sesuai dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Muniroh, et. al (2014) yang mengemukakan  bahwa  adanya  dukungan emosional dari lingkungan khususnya dari pasangan  akan  meningkatkan  keputusan seorang istri untuk memilih menggunakan KB MKJP (MOW) (Muniroh,  Luthviatin,
&  Istiaji  ,  2014).  Gebremariam  and Addissie  juga  membuktikan  perihal  yang sejalan  dimana  perempuan  yang  kurang mendapatkan  dukungan  dari  suami  untuk menggunakan  KB  MKJP,  memiliki  niat 80%  lebih  rendah  untuk  memutuskan memilih  metode  KB  MKJP  sebagai metode kontrasepsi yang akan
digunakannya  (Gebremariam  &  Addissie, 2014).
Data-data diatas menunjukkan bahwa dengan adanya dukungan emosional  yang baik dari lingkungan sosial akan meningkatkan  niat  PUS  untuk  memilih menggunakan  KB  MKJP.  Dukungan emosional  yang  diperoleh  PUS  dari lingkungan  sosial  memiliki  andil  besar terhadap  perilaku  dalam  memutuskan penggunaan KB MKJP. Khususnya dukungan  emosional  yang  berasal  dari pasangan dan orang tua (ibu)
Pada  penelitin  ini  juga  diperoleh informasi  bahwa  peningkatan  kompetensi provider  melalui  pelatihan  KB  diwilayah Kota  Padang  masih  kurang.  Menurut informasi yang diperoleh Informan, dimasing-masing  Puskesmas  di  Kota Padang  rata-rata  baru  2-3  petugas  yang sudah  mengikuti  pelatihan  KB.  Pada dasarnya, kegiatan pelatihan telah dilakukan  sesuai  dengan  anggaran  yang telah  dialokasikan.  Hal  ini  berkaitan dengan  prosedur  pengembangan  SDM yang tercantum dalam pedoman menejemen palayanan KB yang menyatakan  bahwa  tim  jaga  mutu Provinsi  dan  BKKBN  Provinsi  dalam upaya  meningkatkan  kualitas  pelayanan KB  khususnya  KB  MKJP  melakukan pengembangan  SDM  melalui  penentuan sasaran tenaga kesehatan dan/atau fasiltas kesehatan  yang  akan  dilatih.  Penentuan tersebut  berdasarkan  riwayat  pelatihan sebelumnya  dan  kebutuhan  keterampilan yang  belum  terpenuhi  dan  kepentingan segera untuk  dipenuhi (Direktorat  Jendral Bina  Gizi  dan  Kesehatan  Ibu  dan  Anak, 2014).  Berdasarkan  hal  ini,  peningkatan baik  secara  kuantitas  dan  kualitas  dalam pelatihan  KB  perlu  diefektifkan  lagi  agar berdampak  terhadap  pelayan  KB  MKJP dimasyarakat.  Selain  itu,  dari  Fasilitas Kesehatan juga harus aktif dalam merencanakan dan mengusulkan kebutuhan  pengembangan  SDM  sesuai dengan kompetensi.
Hasil penelitian ini juga
menunjukkan  bahwa  masih  terdapat kendala  pada  prosedur  pencatatan  dan pelaporan pelayanan KB dimana menurut salah satu Informan proses pencatatan dan pelaporan merupakan aktifitas yang menyita  waktu,  pikiran  dan  tenaga.  Pada dasarnya, format pencatatan dan pelaporan  yang  telah  difasilitasi  oleh instansi terkait mampu membantu petugas dalam  mengefektifkan  proses  pecatatan dan  pelaporan,  tetapi  banyaknya  data yang  perlu  dicatat  serta  dilaporkan membutuhkan waktu  ekstra serta menyita tenaga dan pikiran sehingga kemungkinan akan berdampak pada pelayanan KB yang diberikan.  Menurut Sulistyawati  proses pencatatan  merupakan  suatu  aktifitas mengumpulkan  informasi  dan  data  yang diperuntukan  bagi  kepentingan  program. Berdasarkan  informasi  dan  data  tersebut kita  dapat  membuat  suatu  perencanaan, pemantauan  serta  penilaian  keberhasilan suatu program (Sulistyawati, 2012).
Selanjutnya, penelitian ini juga menginformasikan bahwa pelayanan konseling  KB  yang  diberikan  oleh petugas  belum  maksimal  dan  belum adanya pendampingan dari petugas kesehatan  terhadap  kejadian  komplikasi pasca  pemasangan  KB  MKJP.  Menurut Ekarini partisipasi  pria  dalam  Keluarga Berencana  berhubungan  dengan  kualitas pelayanan  KB  yang  diberikan  oleh petugas,  dengan  nilai  ρ  0,0001  dengan nilai  OR  sebesar  17,152.  Data  ini menunjukkan bahwa jika petugas memberikan  pelayanan  KB  dengan  baik akan  menyebabkan  17,152  kali  pria berkemungkinan    berpartisipasi  dalam kegiatan  KB  (Ekarini,  2008).  Oleh  sebab itu,  rendahnya  minat  PUS  diwilayah Kampung  KB  Kota  Padang  untuk menggunakan  KB  MKJP  kemungkinan karena  pelayanan  KB  oleh  petugas  yang belum  maksimal  khususnya  pada  proses konseling  dan  pelayanan  terhadap  kasus komplikasi pasca pemasangan KB.
Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa budaya masyarakat
didominasi dengan penggunaan  KB  non-MKJP.  Sebagian besar  Informan  mengungkapkan  bahwa rata-rata  PUS  diwilayah  Kampung  KB menggunakan  KB  non  MKJP  seperti metode  Suntik  dan  Pil. Hasil  ini  juga berkaitan  dengan  kecemasan  pasangan terhadap  KB  MKJP,  adanya  persepsi negatif  terhadap  KB  MKJP  akibat pengalaman  negatif  orang  lain  terhadap metode  KB  MKJP.  Menurut  Sulistyawati terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi  seseorang  dalam  memilih metode kontrasepsi  yang akan digunakan. Faktor tersebut diantaranya tingkat keamanan, efek samping yang ditimbulkan,  adanya  kemauan  dari  PUS untuk  menjadi  akseptor  KB,  dan  budaya masyarakat  terhadap  alat  kontrasepsi (Sulistyawati, 2012).
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Ekarini  menunjukkan  bahwa  seseorang yang  memiliki  sikap  positif  akan  5.663 kali  berkemungkinan  ikut  serta  menjadi peserta  KB.  Sementara,  seseorang  yang berada dilingkungan dengan sosial budaya yang positif terhadap suatu alat kontrasepsi akan 2,020 kali berkemungkinan ikut serta menjadi peserta KB (Ekarini, 2008). Zuraidah juga mengungkapkan  bahwa  pengetahuan  ibu secara signifikan berpengaruh pada persepsi  terhadap  metode  non  hormonal (IUD)  dengan  nilai  ρ  0,001  (Zuraidah, 2017).  Ini  artinya  persepsi  yang  buruk terhadap  KB  non  hormonal  disebabkan oleh  pengetahuan  yang  kurang  pada  ibu terkait  alat  kontrasepsi.  Adanya  persepsi negatif  seperti  metode  kontrasepsi  IUD tidak  baik  digunakan  dan  tidak  efektif mencegah kehamilan, mengganggu kesehatan  fisik  dan  hubungan  seksual, mahal, menyebabkan perdarahan menyebabkan seorang perempuan menganggap bahwa suatu alat kontrasepsi tersebut  tidak  cocok  digunakan  pada dirinya.  Padahal  pemilihan  suatu  alat
metode  kontrasepsi  harus  berdasarkan prinsip  rasional,  efektif  dan  efisien, Artinya  harus  sesuai  dengan  kondisi kesehatan  yang  dibutuhkan  dan  bukan berdasarkan  keinginan  semata  (BKKBN, 2016).
Hasil  penelitian  ini  juga  diketahui bahwa  belum  terdapat  target  yang memfokuskan sasaran pada alat kontrasepsi.  Selama  ini,  target  dibuat untuk sasaran akseptor  yaitu akseptor KB baru  dan  akseptor  KB  aktif  tidak mempertimbangkan  alat  kontrasepsi  yang digunakan. Hal ini sesuai dengan indikator cakupan pelayanan yang disusun oleh  pemerintah  diantaranya  terdiri  dari cakupan peserta KB baru, cakupan peserta KB  aktif,  persentasi  komplikasi  dan kegagalan  kontrasepsi,  cakupan  PUS miskin,  4T,  dengan  penyakit  kronis  ber- KB, persentasi drop-out , dan cakupan ibu paska persalinan ber-KB. Semua indicator cakupan  pelayanan  tersebut  bertujuan untuk menilai kinerja program KB dengan melihat  capaian  dalam  setiap  bulan/tahun dengan membandingkannya dengan target masing-masing wilayah (Direktorat Jenderal  Bina  Kesehatan  Masyarakat, 2009). Hasil wawancara
mendalam terungkap  bahwa  dukungan  penghargaan dari  pasangan  dan  keluarga  dalam mendorong Informan untuk menggunakan
MKJP  masih  kurang.  Hal  ini  terjadi karena  pasangan  dan  keluarga  (saudara perempuan) berasumsi bahwa pemasangan  metode  MKJP  (Implan) dapat  berdampak  buruk  pada  kesehatan Informan.  Selain  itu,  budaya  masyarakat dilingkungan Kampung KB terlihat belum memihak pada penggunaan metode MKJP.
Penelitian yang dilakukan oleh Muniroh,  et.  al  (2014)  mengungkapkan bahwa dukungan penghargaan yang diperoleh seseorang dapat berupa ungkapan penghormatan  terhadap  keputusan  yang diambil, dorongan untuk meningkatkan rasa percaya  diri  agar  lebih  maju,  serta
membantu  seseorang  untuk  melihat  segi- segi  positif  yang  ada  dalam  dirinya  untuk dibandingkan  dengan  orang  lain  yang berfungsi  untuk  menambah  penghargaan diri  serta  persetujuan  atas  gagasan  atau perasaan  individu.  Pada  analisis  yang dilakukan  oleh  ketiga  peneliti  tersebut diperoleh  informasi  bahwa  sebagian  besar pasangan  (suami)  memberikan  dukungan penghargaan  berupa  persetujuan  kepada istrinya  untuk  menggunakan  metode  KB MKJP  (MOW)  (Muniroh,  Luthviatin,  & Istiaji , 2014).

## KESIMPULAN
Faktor  yang  berhubungan  dengan keputusan  memilih  KB  MKJP  di  wilayah Kampung  KB  Kota  Padang  adalah dukungan  psikososial  dari  pasangan  dan orang  tua,  kompetensi  provider,  prosedur pencatatan dan pelaporan, kualitas pelayanan KB, budaya masyarakat, persepsi negative terhadap KB MKJP, dan tidak  adanya  indikator  sasaran  untuk metode kontrasepsi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada  ketua  seksi  Pembinaan  Kesertaan Ber-KB  &  Pengelola  Program  Kampung KB  dari  DP3AP2KB  Kota  Padang, pemegang  program  KB  dari  Dinas kesehatan  Kota  Padang,  Bidan  pengelola program  KB  dari  Puskesmas  Kota Padang,  Kordinator  Lapangan  PKB, pengelola  Kampung  KB  serta  akseptor KB  MKJP  dan  Non-MKJP  yang  telah memberikan izin, fasilitas dan kemudahan dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
BKKBN.  (2016). Laporan  Kinerja  Instansi Pemerintah 2015 Badan Kependudukan dan  Keluarga  Berencana  Nasional. Jakarta:  BKKBN.  Retrieve  from  : https://www.bkkbn.go.id/po- content/uploads/LAKIP_BKKBN_201 6.pdf
Cleland,  J.,  Bernstein,  S.,  Ezeh,  A., Faundes,  A.,  Glasier,  A.,  &  Innis,  J. (2006). Family planning: the unﬁnished  agenda. Lancet ,  Vol.368, Hal. 1810–27. Retriev from : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17113
431/
Dinas  Kesehatan  Kota  Padang.  (2017).
Profil  Kesehatan  Kota  Padang  Tahun
2016. Padang:  Dinkes  Kota  Padang. Retrieve from : https://dinkes.padang.go.id/read/191- Profil_Kesehatan_Kota_Padang_Tahu
n_2016
Dinas  Kesehatan  Kota  Padang.  (2018).
Profil  Kesehatan  Kota  Padang  Tahun 2017. Padang:  Dinas  Kesehatan  Kota
Padang.
Retrieve from :
https://dinkes.padang.go.id/read/230-
Profil_Kesehatan_Kota_Padang_Tahu n_2018__Data_Tahun_2017_
Direktorat  Jenderal  Bina  Gizi  dan  KIA. (2013). Rencana Aksi Nasional
Pelayanan  Keluarga  Berencana  2014- 2015. Jakarta:  Kemenkes  RI.  Retrieve from : https://indonesia.unfpa.org/sites/default /files/pub-pdf/RAN-PELAYANAN- KB.pdf Direktorat Jenderal Bina Kesehatan
Masyarakat.  (2009). Pedoman  Sistem Pencatatan  dan  Pelaporan  Pelayanan Keluarga  Berencana. Jakarta:  Depkes RI.
Direktorat Jendral Bina Gizi dan Kesehatan Ibu  dan  Anak.  (2014). Pedoman Manajemen Pelayanan Keluarga Berencana. Jakarta: Kemenkes RI. Ekarini,  S.  (2008). Analisis  Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Partisipasi  Pria  dalam  Keluarga Berencana Di Kecamatan Selo Kabupaten  Boyolali. Tesis.  Semarang: Program Pascasarjana Universitas
Diponegoro. Retrieve from : https://core.ac.uk/download/pdf/11717 961.pdf
Gebremariam,  A.,  &  Addissie,  A.  (2014).
Intention  to  Use  Long  Acting  and
Permanent Contraceptive Methode and Factors  Effecting  It  Among  Merried Women  in  Adigrat  Town,  Tigray,
Northern, Ethiopia. Reproductive
Health Journal , 11:24. Retrieve from : https://reproductive-health- journal.biomedcentral.com/articles/10. 1186/1742-4755-11-24
Glanz,  K.,  Rimer,  B.,  &  Viswanath  K.
(2008). Health  Behavior  and  Health Education  Theory,  Research,  and Practice Fourth Edition. United States of  America:  Jossey-Bass.  p.  189-190.
Retrieve from : https://www.worldcat.org/title/health- behavior-and-health-education-theory- research-and-practice/oclc/225874161 Kemenkes  RI.  (2018). Profil  Kesehatan
Indonesia Tahun 2017. Jakarta:
Kemenkes  RI.  Retrieve  from  : http://www.depkes.go.id/resources/do wnload/pusdatin/profil-kesehatan- indonesia/Profil-Kesehatan-Indonesia- tahun-2017.pdf
Muniroh,  I.,  Luthviatin,  N.,  &  Istiaji  ,  E. (2014). Dukungan Sosial Suami Terhadap  Istri  untuk  Menggunakan Alat Kontrasepsi Medis Operasi Wanita  (MOW)  (Studi  Kualitatif  pada Pasangan  Usia  Subur  Unmet  Need  di Kecamatan Puger Kabupaten Jember) . e-Jurnal  Pustaka  Kesehatan ,  Vol.2,
No.1,  hal.  66-71.  Retrieve  from  : https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPK/ article/view/598
Strine,  T.,  Chapman,  D.,  Balluz,  L.,  & Mokdad  A.  (2007).  Health-related Quality  of  Life  and  Health  Behaviors by Social and Emotional Support Their Relevance to Psychiatry and Medicine. Soc  Psychiatry  Psychiatr  Epidemiol ,
DOI 10.1007/S00127-007-0277-x. Retrieve from : : https://www.researchgate.net/publicati on/5882864 Sulistyawati, A. (2012). Pelayanan Keluarga Berencana. Jakarta: Salemba Medika : Hal. 13.
Suratman,  Munir,  &  Salamah  U.  (2013).
Ilmu  Sosial  dan  Budaya  Dasar. Malang: Intimedia. Hal. 134-135.
Thoits  ,  P.  (2011).  Mechanisms  Linking Social Ties and Support ti Physical and Mental  Health. Journal  of  Health  and
Social Behavior , 52 (2), Hal. 145 –161. Retriev from :
http://hsb.sagepub.com/content/52/2/14
5
WHO.  (2016). Monitoring  Health  for  The
SDGs. France:  WHO.  Retriev  from  : https://www.who.int/gho/publications/ world_health_statistics/2016/en/ Zuraidah.  (2017).  Pengaruh  Pengetahuan
terhadap Persepsi Istri dalam Penggunaan  KB  Non-hormonan  . Midwife  Journal ,  Vol.  3,  No.  01,  Hal. 1-8. Retrieve from : https://media.neliti.com/media/publicat ions/234043-pengaruh-pengetahuan- terhadap-persepsi-i-56ccd765.pdf