## PENGARUH HINDU DALAM SELOKO MELAYU DI HULU
BATANGHARI oleh Musri Nauli Abstrak Abstract Keberadaan  masyarakat  di  daerah hulu Sungai Batanghari diperkirakan  sudah  berada  jauh sebelum masuknya  kedatangan Agama-agama Besar seperti Budha, Hindu dan Islam. Masyarakat hulu Sungai Batanghari  mengenal  daerah- daerah  yang  tidak  boleh  dibuka. Mereka  mengenal  dengan  istilah
Teluk  sakti.  Rantau  betuah, Gunung  Bedewo. Kemampuan menjaga hutan oleh masyarakat di daerah  hulu  Sungai  Batanghari berbanding terbalik dengan kawasan hutan dikelola perusahaan atau negara. The  existence  of communities in the upper  reaches  of Batanghari  River estimated to be long before the entry of the  arrival  of the  Great Religions such  as Buddhism, Hinduism and Islam. Batang  Hari River  upstream community to  know the  areas that should  not  be opened. They  are familiar with the  term teluk  sakti, Rantau Betuah, Gunung Bedewo.
Ability to maintain forest communities  in the  upper reaches  of Batanghari River inversely proportional  to  the forest  area managed by the company or country
Kata Kunci : Seloko, Hindu, Kearifan Lokal

## A. Pendahuluan
Sebelum lahirnya UU No. 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, di daerah  hulu 1 Sungai  Batanghari 2 ,  masyarakat  mengenal  Dusun  sebagai
1 Masyarakat  hukum  yang  bermukim  di  Jambi  Hulu, yaitu  Onderafdeeling  Muarabungo, Bungo,  Sarolangun  dan  sebagian  dari  Muara  Tebo  dan  Muara Tembesi.  F.  J.  Tideman  dan  P.  L.  F. Sigar, Djambi, Kolonial Institutut, Amsterdam, 1938.
2 Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  Batang  Hari  merupakan  DAS  terbesar  kedua  di  Indonesia, mencakup luas areal tangkapan (catchment area) ± 4.9 juta Ha. Sekitar 76 % DAS Batang Hari berada pada provinsi Jambi, sisanya berada pada provinsi Sumatera Barat. DAS Batang Hari juga berasal dari berada  di  dalam  kawasan  Taman  Nasional  Kerinci  Seblat  (TNKS)  dan  di  Taman  Nasional  Bukit Duabelas (TNBD). Di landscape TNKS terdapat Margo Batin Pengambang dan Margo Sungai Tenang. Sedangkan  di  Landscape  TNBT  terdapat  Margo  Sumay.  Sungai  Batanghari  merupakan  muara  dari sembilan  hulu  anak  sungai  (Sungai-sungai  besar  yang  merupakan  anak  Sungai  Batanghari  adalah Batang Asai,  Batang  Tembesi,  Batang  Merangin, Batang  Tabir,  Batang  Tebo,  Batang  Sumay,  Batang Bungo,  dan  Batang  Suliti.).  Namun  studi  ini  akan  dikonsentrasikan  kepada  Margo  Sumay  (Sungai Sumay),  Margo  Sungai  Tenang  (sungai  Batang  Tembesi) dan  Margo  Batin  Pengambang  (Sungai Batang Asai)
pemerintahan  terendah  ( village  government ).  Dusun  terdiri  dari  beberapa kampung. Mengepalai Kepala Dusun adalah Depati. Dibawah Depati adalah Mangku.  Dusun-dusun  kemudian  menjadi Margo .  Pembagian  kekuasaan dalam negeri atau dusun di daerah hulu adalah bathin dengan gelar Rio, Rio Depati  atau  Depati,  di  daerah  hilir  penguasanya  adalah  Penghulu  atau Mangku  dibantu  oleh  seorang  Menti  ( penyiar,  tukang  memberi pengumuman ). 3
Sedangkan Margo 4 mencakup  mencakup setiap Dusun yang  terdiri dari Bathin . Mengepalai Margo biasa dikenal dengan nama Pesirah 5 Dengan lahirnya  UU  No.  5  Tahun  1979,  maka  Dusun  menjadi  Desa  sebagai pemerintahan terendah ( village government ). Sedangkan kampung menjadi dusun.
Masyarakat  Melayu Jambi  termasuk  kedalam  termasuk  rumpun kesukuan  Melayu 6 . Secara  fenomologis,  Melayu  merupakan  sebuah  entitas kultural (Malay/Malayness sebagai cultural
termn/terminologi
3 F. J. Tideman dan P. L. F Sigar, Djambi, Koninklijke Vereeniging, Amsterdam, 1938 4 Istilah Marga telah dikemukakan oleh J.W.Royen, seorang pegawai Pemerintahan Kolonial yang sedang cuti dalam disertasinya (1927). Studi ini mengenai hak-hak atas tanah dan air dari Marga, yakni  suatu  unit  komunitas  yang  murni  bersifat  teritorial  di  Palembang,  satu  dari  empat  bagian  di wilayah  hukum  Sumatera  Selatan.  Selain  Palembang,  bagian  hukum  adat  lain  juga  terjadi  di  distrik Jambi,  Bengkulu  dan  Lampung.  Tesis  yang  ditawarkan  kemudian  memperkaya,  menyajikan  rincian dari sebuah daerah tertentu yang memperluas jalinan pengetahuan akademik. Namun pendekatan yang digunakannya  berbeda  dengan  pendekatan  Van  Vollenhoven  yang  memaparkan  beschikkingrecht sebagai  sebuah  konsep yang  seragam,  pembentuk  identitas  Indonesia  yang  kepulauan.  Van  Royen, mengemuakan  dalam  tesisnya  bahwa  pola  pemanfaatan  tanah  harus  secara  tepat  dipandang  sebagai bawaan  dan  terus  berkembang,  bukannya  sebagai  kesesuaian  yang  tidak  sempurna  atau  secuplik  dari sebuah pola utama atau asli. Lihat ADAT DALAM POLITIK INDONESIA, (editor Jamie S. Davidson dkk), KITLV, Jakarta, 2010, hal. 89.
5 Dari  berbagai  sumber,  juga  disebutkan  Pesirah  (margahoofd)  adalah  kepala  pemerintahan marga pada masa  Hindia-Belanda di wilayah Zuid Sumatra (Sumatera Selatan yang wilayahnya bukan seperti saat ini). Pesirah merupakan seorang tokoh masyarakat yang memiliki kewenangan memerintah beberapa  desa.  Pasirah  adalah  salah  satu    elite  tradisional  yang  bertugas  mengatur  pemerintahan tradisional  dan  acara  ritual-ritual,  pesta-pesta  dan  upacara-upacara  adat  lainnya.  Di  samping  sebagai kepala pemerintahan, pasirah juga memiliki fungsi sebagai hakim tertinggi  dalam memutuskan segala permasalahan baik yang menyangkut adat-istiadat maupun masalah perkawinan, perceraian dan aturan jual  beli.  Dalam  menjalani  pemerintahan  dan  pelaksanaan  adat,  pasirah  dibantu  oleh  seorang  kepala dusun. Secara historis sistem pasirah terbentuk melalui Surat Keputusan Pemerintah kolonial Belanda Tertanggal 25 Desember  1862.
6 Zulyani Hidayah, Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia, Jakarta, LP3ES, 1997
kebudayaan)7.  Masyarakat  Melayu  pada  dasarnya  dapat  dilihat  (a)  Melayu pra-tradisional,  (b)  Melayu  tradisional,  (c)  Melayu  modern.  Dilihat  dari kategorinya,  maka  masyarakat  Melayu  Jambi  dapat  diklasifikasikan  dalam Melayu  tradisional.  Menurut  Yusmar  Yusuf,  kearifan  dan  tradisi  Melayu ditandai dengan aktivitas di Kampung.8 Kampung merupakan pusat ingatan ( center of memory ), sekaligus pusat suam ( center of soul ). Kampung menjadi pita perekam tradisi, kearifan lokal ( local wisdom) .
Pentingnya setiap dusun adanya Depati dikenal dikenal dengan istilah adat  “ Kampung  betuo,  alam  berajo,  negeri  bebathin ”.  Di  Margo  Sungai Tenang  menyebutkan  “ Hidup  bersuku,  Mati  Baindu,  Suku  Tengganai. Di Margo Sumay biasa dikenal dengan ujaran “ Alam sekato rajo, negeri Sekato Batin 9 .
Sedangkan  Eugen  Ehrlich  merumuskan  sebagai das  lebende  Recht (living law ) yang bersifat :
1. Pemerintah dalam persekutuan hukum (rechtsgemeenshap) terletak di tangan pembesar 10
2. Dalam  Margo  Sumay  pembesar  kemudian  dirumuskan  dengan  istilah Rajo  Negeri  (Pesirah). “Kampung  betuo,  Dusun  Bepati,  Negeri Berajo 11. Atau “ Kampung betuo, alam berajo, negeri bebathin 12
3. Posisi tuo kampung, kepala Dusun, ninik mamak 13
4. Tuo  Tengganai,  alim  ulama,  cerdik  pandai  dan  pegawai  syara'  begitu dominan. Tideman  memberikan  istilah  “ hubungan  keluarga  masih
7 Yusmar  Yusuf, Studi  Melayu,  Penerbit  WEDATAMA  WIDYA  SASTRA,  Jakarta,  2009, Hal.31 8 Yusmar Yusuf, Ibid,  Hal. 40 9 Seloko  ini  juga  dikenal  di  Minangkabau  “ goenoeng  nan  tinggi,  rimbo  nan  dalem,  padang nan lawas, radja nan poenja". Lihat Het Sumatra's Westkust-Rapport en de Adat, P. DE ROO DE LA FAILLE , Hal. 39
10 Penghormatan  terhadap  Pembesar  dapat  dilihat  dalam  ujaran  “ Alam  sekato  Rajo.  Negeri sekato  Bathin ”.  Dalam  Konsep  Von  Savigny  dikenal  dengan  istilah  “ die  Volksgeist” .  Volksgeist merupakan  gabungan  dari  kekuatan  magis  yang  melingkupi  suatu  perkumpulan  adat  /  persekutuan hukum (rechtsgemeenshap). Dalam konteks Margo, maka dapat ditafsirkan sebagai “Kekuatan Batin dari Desa”.
11 Ahmad Intan, Pertemuan di Desa Semambu, Tanggal 18 Maret 2013 12 Hamzah Raden dan M. Sidiq, Pertemuan di Desa Teluk Singkawang, 16 Maret 2013 13 Saudara pria tertua dari Ibu. F. J. Tideman dan P. L. F. Sigar, Djambi, Kolonial Institutut, Amsterdam, 1938.
kuat .
5. Hubungan  antara  rakyat  bathin  dengan  rakyat  penghulu seperti hubungan antara seorang induk dengan anaknya, dikukuhkan dengan suatu  sumpah  dilakukan  sewaktu  bersama-sama  menikmati hidangan 14
Walaupun  keberadaan  masyarakat  di  daerah  hulu  Sungai  Batanghari diperkirakan  sudah  berada  jauh  sebelum  masuknya  kedatangan  Agama- agama  Besar  seperti  Budha,  Hindu  dan  Islam,  namun  belum  menemukan dokumen-dokumen  untuk  mendukung  pernyataan  tersebut 15 .  Prasasti- prasasti  yang  sampai  sekarang  masih  banyak  ditemukan  dan  belum  bisa mendukung  tentang  asal-muasal  masyarakat  dan  sejarah  yang  bisa menceritakan banyak tentang masyarakat. Hipotesis yang bisa disampaikan, bahwa  keberadaan  masyarakat  diperkirakan  telah  ada  jauh  sebelum kedatangan masuknya agama-agama Budha, Hindu dan Islam 16
Namun  yang  menarik,  kesemua  Desa-desa  mengaku  merupakan keturunan  dari  Pagaruyung  atau  Minangkabau.  Penulis  kesulitan menghubungkan  antara  keturunan  dengan  Pagarayung  atau  Minangkabau. Elisbeth Locher- Scholten mengidenfikasikan 17 , dengan istilah “ Jambi Hulu ”, berasal  dari  Minangkabau  tidak  tepat.  Menurut Barbara  Watson  Andaya, hanya  penduduk  daerah  yang  dikenal  sebagai  Koto  VII  dan  Kota  IX  yang dikatakan berlatar belakang Minangkabau 18
Orang  Minangkabau  berpindah  ke  selatan  pada  abad  Ke  17  atau
14 F. J. Tideman dan P. L. F. Sigar, Djambi, Kolonial Institutut, Amsterdam, 1938. 15 Catatan  perjalanan  seperti  Willian  Marsden  ataupun  catatan Cornelis  Von  vollenhoven, Tideman maupun Elizabeth  hanya menceritakan sekilas. Sebelum kedatangan Islam ke Tanah Melayu, agama masyarakat Melayu pada ketika itu yaitu Agama Buddha Puja Dewa, Agama Hindu Puja Dewi dan animisme). Mereka sangat kuat kepada pemujaan. Data dari berbagai sumber.
16 Sebagian kalangan ahli mendefinisikan sebagai masuknya budaya-budaya dan agama besar dunia.
17 Elsbeth Locher Sholten, Kesultanan Sumatera dan Negara Kolonial – Hubungan Jambi – Batavia (1830-1907) dan Bangkitnya Imprealisme Belanda, KITLV, Jakarta, 2008, Hal. 42
18 Watson  Andaya,  Cash  Cropping,  Hal.  99-100  sebagaimana  dikutip  oleh  Elsbeth  Locher Sholten,  Kesultanan  Sumatera  dan  Negara  Kolonial – Hubungan  Jambi – Batavia  (1830-1907)  dan Bangkitnya imprealisme Belanda, KITLV, Jakarta, 2008, Hal. 43
sesudahnya  dan  kemudian  menyatakan  diri  tunduk  kepada  bathin  dengan menyatakan  diri  sebagai  penghulu.  Kelompok  bathin  migran  menetap  di Rawas di perbatasan Jambi dan Palembang.
Selain  itu  juga,  sistem  kekerabatan  yang  berasal  dari  Minangkabau dengan sistem matrilinial tidak dapat ditemukan didalam sistem kekerabatan maupun sistem pewarisan. Istilah “ninik mamak”, lebih tepat sebagai rumpun struktur masyarakat didalam persoalan perselisihan hukum adat. Sedangkan terhadap  harta  baik  harta  keluarga  maupun  kewarisan,  tidak  menggunakan sistem matrilinial. Pembagian harta warisan masih menggunakan kewarisan hukum Islam.  Dua  laki-laki,  satu  perempuan.  Konsep  ini  lebih  tepat menggunakan kewarisan hukum Islam. Atau dalam istilah di Jawa, “sepikul segendongan”.  Dengan  menggunakan  sistem  kewarisan,  maka  lebih  tepat sistem kekerabatan dalam sistem kekerabatan di Jawa. Sistem “mencar”.

## B. Penelusuran melalui Tambo 19
Didalam  teori  dikenal  dua  faktor  pertumbuhan  persekutuan  hukum (rechtsgemeenshap). Pertama adalah teori genealogis dan faktor teritorial 20 .
19 Tambo  berasal  dari  bahasa  sanskerta,  tambay  yang  artinya  bermula.  (wikipedia).  Dalam tradisi  masyarakat  Minangkabau,  tambo  merupakan  suatu  warisan  turun-temurun  yang  disampaikan secara  lisan.  Kata  tambo  atau  tarambo  dapat  juga  bermaksud  sejarah,  hikayat  atau  riwayat.  Lihat Sangguno  Diradjo,  Dt. Tambo  Alam  Minangkabau,  Balai  Pustaka,  Jakarta,  1954.  Mengenai  istilah “Tambo”, penulis mendefinisikan tentang cara penetapan suatu wilayah berdasarkan batas -batas alam. Maka  didalam  melihat  sebuah  wilayah  klaim  adat  baik  Margo  maupun  dusun  dilakukan  dengan bertutur  adat.  Tambo  ini  menerangkan  berdasarkan  kepada  tanda-tanda  alam  seperti  nama  gunung, bukit,  sungai,  lembah,  dan  sebagainya.  Tanda-tanda  berdasarkan  kepada  Tambo  masih  mudah diidentifikasi  dan  masih  terlihat  sampai  sekarang.  Bandingkan  definisi  yang  diberikan  oleh  Erman Rajagukguk didalam tulisannya “PEMAHAMAN RAKYAT TENTANG HAK ATAS TANAH, Prisma, 9 September 1979, mendefinisikan Tambo “Proses pembukaan daerah baru semacam in i diperoleh dari cerita  Tambo  lama  Sumatera.  Versi  yang  sama  juga  terjadi  pada  pembukaan  tanah  di  Kalimantan sebagaimana riwayat Sultan Adam yang dituangkan oleh Abdurrahman SH dan Drs. Syamsiar Seman mengenai Undang undang Sultan Adam, dalam majalah Orientasi, nomor 2, Januari 1977. Begitu juga ketika  Sri  Susuhunan  Paku  Buwono  IV  ingin  memperluas  wilayahnya  ke  utara  (Lihat  G.A.  Basit Adnan,  “Tandus  tanahnya,  Subur  Islamnya  dalam  Panji  Masyarakat,  nomor  233,  15  Oktober  1977). Kisah kisah tersebut diangkat o leh Sayuti Thalib SH dalam “Telah Tercipta Hak Ulayat Baru”, majalah Hukum dan Pembangunan, nomor 1, Tahun VIII, Januari 1978.
20 Nico Ngani, Perkembangan Hukum Adat Indonesia, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, Hal. 17.
Apabila  kita  menggunakan  pendekatan  faktor  pertumbuhan  persekutuan hukum (rechtsgemeenshap), maka didalam konsep tatacara membuka hutan, maka masyarakat adat Melayu Jambi lebih tepat dikategorikan pertumbuhan persekutuan hukum (rechtsgemeenshap) sebagai faktor teritorial.
Ujaran  sepertinya Tanjung  Paku  batang  belimbing.  Tempurung dipalenggangkan.  Anak  dipangku,  kemenakan  dibimbing,  orang  lain dipatenggangkan 21 ,  melambangkan  mereka  tidak  terikat  dalam  ikatan geneologis.  Mereka  terbuka  dengan  pendatang 22 ,  Ter  Haar  menyebutkan sebagai “ Persekutuan Desa ” 23
Sebagai wilayah persekutuan masyarakat adat, masyarakat mengenal wilayah margo. Masyarakat adat pada umumnya mengenal dengan baik ruang lingkup hidup mereka. Batas tanahnya di mana, darimana diperoleh dan bagaimana caranya,  umumnya  masih  dapat  diceriterakan  kembali  oleh  sebagian  tokoh adat  atau  orang-orang  tua  yang  masih  hidup.  Mereka  bahkan  dapat menunjukkan  tanda  dan  bukti  kepemilikan  yang  diwariskan  secara  turun temurun.  Bukti  kepemilikan  tersebut  juga  sebagiannya  diperkuat  dengan tradisi  lisan  yang  masih  hidup  di  sebagian  besar  daerah.  Tradisi  lisan  ini umumnya  menyajikan  kisah  awal  munculnya  nenek  moyang,  hubungan dengan  kelompok  masyarakat  lain  di  sekitarnya  dalam  kaitan  dengan pemilikan tanah dan sumberdaya dalam wilayah tertentu 24
Dalam  dokumen  resmi  Pemerintah  Belanda  melalui  Peta SCHETSKAART Residentie Djambi – Adatgemeenschappen (Marga’s) skala 1
21 Pertemuan di Desa Teluk Singkawang, 16 Maret 2013 22 Ahmad  Intan,  wawancara  tanggal  18  Maret  2013,  Dusun  Semambu,  Desa  Semambu, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Jambi
23 Ter  Haar  dalam  bukunya  “ Beginselen  van  ret  adatrecht ”  sebagaimana  dikutip  oleh  Nico Ngani, Perkembangan hukum adat, op.cit. Hal, 16
24 Emil  Kleden, Kebijakan-Kebijakan  Transnational  Institutions  Yang  Mempengaruhi  Peta Tenurial  Security  dalam  Lingkup  Masyarakat  Adat  di  Indonesia,  Makalah  Konferensi  Internasional tentang Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Sedang Berubah: “Mempertanyakan Kembali Berbagai Jawaban”, 11 – 13 Oktober 2004, Hotel Santika, Jakarta.
: 750.000 telah diakui pembagian marga.

## C. Makna Simbolik
Masyarakat  hulu  Sungai  Batanghari  mengenal  daerah-daerah  yang tidak  boleh  dibuka.  Mereka  mengenal  dengan  istilah Teluk  sakti.  Rantau betuah,  Gunung  Bedewo ” 25 .  Masyarakat  mengenal  daerah-daerah  Daerah yang  tidak  boleh  dibuka  Hulu  Air/Kepala  Sauk,  Rimbo  Puyang/Rimbo Keramat, Bukit Seruling/Bukit Tandus.
Di Margo Sungai Tenang mereka mengenal Rimbo sunyi yang dikenal dengan  seloko  “ Tempat  siamang  beruang  putih.  Tempat  ungko  berebut tangis .
Sedangkan  di  Margo  Sumay  mereka  mengenal dengan  istilah hutan keramat  seperti  tanah  sepenggal,  Bulian  bedarah,  Bukit  selasih  dan  Pasir Embun .  Atau Sialang  Pendulangan,  Lupak  Pendanauan,  dan  Guntung (tanah tinggi ). Di Desa Muara Sekalo dikenal dengan istilah “ hutan keramat, Sialang  pendulangan,  lupak  pendanauan,  Beudangan  dan Tunggul pemarasan. Desa Suo-suo, adalah Pantang Padan, Bukit Siguntang, Gulun, Tepi  Sungai,  Sialang  Pendulangan,  Lupak  Pendanauan,  Beduangan  dan Tunggul  Pemarasan .  Sedangkan  di  Desa  Tuo  Sumay  adalah  Rimbo  bulian,
Sialang Pendulangan, Lupak Pendanauan dan Gulun.
Rimbo ganuh atau rimbo sunyi atau hutan keramat merupakan daerah yang tidak boleh dibuka. Ujaran seperti Teluk sakti. Rantau betuah, Gunung Bedewo  atau  ““Tempat  siamang  beruang  putih.  Tempat  ungko  berebut tangis” merupakan makna simbolik masyarakat terhadap daerah-daerah yang harus dilindungi.
Ter  Haar  sendiri  menyebutkan  adanya  penghormatan  tempat-tempat yang  dilarang  untuk  dibuka. Yusmar  Yusuf  menyebutkannya  “ rimbo
simpanan  atau  rimbo  larangan ” 26 .  Tideman  melaporkan  sebagai  “ rimbo gano 27 ” .

## D. Pengaruh Hindu
Walaupun  seloko  yang  sering  dipegang  oleh  masyarakat  hulu Batanghari “ Adat bersendi syara'. Syara bersendi Kitabullah” sebagai ajaran penting  dari  pengaruh  Islam,  namun  kata-kata  seperti Teluk  sakti.  Rantau betuah,  Gunung  Bedewo atau  Rimbo  sunyi  yang  dikenal  dengan  seloko “ Tempat siamang beruang putih, Tempat ungko berebut tangis” mempunyai pengaruh yang kuat dari ajaran Hindu Spritualitas Upanishad 28 .
Dalam  tradisi  intelektual  India,  Upanishad 29 dihubungkan  dengna gerakan  yang  ingin  melakukan  reinterpretasi  atau  reformasi  kehidupan religius.  Paham  ini  kemudian  menempatkan  dalam  monistik.  Termasuk dalam perkembangan kehidupan sosial keagamaan yang menempatkan tidak semata-mata milik kelompok elite tertentu.
Pertanyaan  tentang  konsepsi  Tuhan  sebagai  penyebab  alam  semesta “darimana  makhluk  itu  lahir,  melalui  siapa  mereka  hidup  dan  kepada  siapa mereka  kembali”  ?  Menyebabkan  pertanyaan  tentang  konsepsi  alam  dapat dilihat sebagai berikut :
1. Alam  semesta tidak  dianggap  ada  dari  ketiadaan  atau  non  eksistensi (creatio  exnihilo).  Alam  harus  dipandang  sebagai  sebuah  proporsi prime  facie  yang  suatu  saaat  digugurkan  oleh  kebenaran.  Alam semesta lahir dari Tuhan.
2. Alam  Semesta  kembali  kepada  tujuan  akhir,  yakni  Tuhan.  Sumber
26 Yusmar Yusuf, Studi Melayu, Ibid, Hal. 71
27 F. J. Tideman dan P. L. F. Sigar, Djambi, Kolonial Institutut, Amsterdam, 1938
28 Lihat Filsafat Timur – Sebuah pergulatan Menuju Manusia Paripurna, Ach. Dhofir Zuhri, Madani, 2013, Surabaya, Hal. 47
29 Upanishab  mempunyai  pengaruh  sistematika  filsafat,  agama,  kebudayaan  dan  kehidupan umat manusia selama beberapa milenium. Denyut dapat dilihat dari penyebaran agama Hindu di Tibet, Thailand,  Tiongkok,  Indonesia  dan  negara- negara  Indo  China.  Konsep  “membantu  sesama  manusia sejatinya memuja Tuhan” telah menempatkan kitab Upanishab tentang pandangan tentang realitas yang menjawab  ilmiah,  filsafat  dan  agama  manusia.  Paparan  ini  telah  diuraikan  oleh  Renada,  A. Constructive of Unasibhadic Philosophy.
darimana mereka muncul pada awalnya.
Tujuan  utama  Upanishad  bukanlah  mengajarkan  kebenaran  filsafat melainkan kedamaian dan kebebasan.
Dalam uraian yang lain, Kaelan menjelaskan 30
“ Dalam  kosmologis-ekologis  ini  menunjukkan  kehidupan  manusia senantiasa  dalam  kondisi  lingkungan  yang  tidak  terpisahkan  satu dengan  yang  lain.  Manusia  haruslah  ditempatkan  dalam  konteks real  dan  kongkrit.  Unsur  dimensi  materialis  merupakan  perspektif manusia yang bersifat real dan alamiah.
Memahami  manusia  berarti  menempatkannya  dalam  konteks kehidupan  yang  nyata.  Dalam  kaitannya  dengan  alam lingkungannya.  Dalam  pengertian  inilah  maka  manusia  harus senantiasa  membudayakan  dirinya  dan  menyosialisasikan  dirinya demi kehidupan dan meningkatkan harkat dan martabatnya.
Dengan  demikian  maka  Teluk  sakti.  Rantau  betuah,  Gunung  Bedewo atau  Rimbo  sunyi  yang  dikenal  dengan  seloko  “Tempat  siamang  beruang putih.  Tempat  ungko  berebut  tangis  hanyalah  tempat  dan  bentuk penghormatan  manusia  kepada  Tuhan.  Aristoteles  menyebutkannya “hylemorfisme” 31 . Sedangkan Islam sendiri  menyebutkannya “Zuhud”, yakni menjalani  kehidupan  dunia  secara  sederhana  pengaturan  yang  bertujuan untuk akherat (aspek eksatologis/ukhrawi).
Namun  walaupun  adanya  tempat  yang  tidak  boleh  dibuka,  namun Masyarakat  bersama-sama  dapat  mengambil  manfaat  dari  tanah  serta tumbuh-tumbuhan maupun hewan yang terdapat dalam huta

## E. Sanksi Adat
Terhadap  pelanggaran  yang  telah  ditentukan  oleh  hukum  adat ( pantang  larang ),  masyarakat  biasa  mengenal  dengan  istilah  sanksi. Di
30 Kaelan, Negara – Kebangsaan – Pancasila – Kultural,  Historis,  Filosofis,  Yuridis  dan Aktualisasinya, Paradigma, Yogyakarta, 2013, Hal. 235.
31 Ach. Dhofir Zuhri, Op.cit. Hal. 57
Margo  Batin  Pengambang  dikenal  dengan Tegur  Sapo 32 ,  Tegur  Ajar 33 dan Guling  Batang 34 . Sedangkan  di  Margo  Sumay  memberikan  sanksi  cukup berat terhadap pohon sialang dengan istilah “ membuka pebalaian ” yaitu kain putih 100 kayu, kerbau sekok, beras 100 gantang, kelapa 100 butir, selemak semanis  seasam  segaram  dan  ditambah  denda  Rp  30  juta.  Muara  Sekalo memberikan  istilah  “ ayam  berpindes,  beras  segantang,  kelapa  sejinjing, selemak semanis” . Begitu juga Desa Suo-suo memberikan sanksi adat “ ayam sekok, beras segantang dan selemak semanis” .
Di  Margo  Sungai  Tenang  dijatuhi  sanksi  kambing  Sekok,  beras  20, batu Rp 500.000,-. Denda dijatuhkan Seekor Kambing, Beras 20 gantang dan Batu  emas  senilai  Rp  500.00,- Selain  itu  ditambah Tinggi  Tidak  dikadah, rendah  tidak  dikutung atau Bebapak  Kijang.  Berinduk  Kuaw 35 .  Apabila putusan  telah  dijatuhkan,  maka  tidak  bisa  dilaksanakan,  maka  tidak  perlu diurus didalam pemerintahan desa.
Hukum  adat  bersifat  holistik  karena  tidak  ada  perbedaan  antara hukum public – privat, bidang hukum pidana, perdata, tata Negara, hukum agraria,  dan  sebagainya.  Hukum  Eropa  bersifat  parsial,  sebaliknya  hukum
32 Tegur  Sapo  seperti  Menumbang  pohon  yang  dilarang,  memburu  hewan  yang  dilarang, membuka hutan diluar aturan adat.
33 Tegur Ajar terdiri dari Membuka lahan kebun orang yang sudah dimiliki. Orang luar yang mengambil  hasil  hutan  tanpa  izin  kepala  Desa.  Setelah  dijatuhi  sanksi  adat  kemudian  dilaporkan  ke pihak keamanan.
34 Guling Batu seperti Membuka tempat  yang dilarang, luar membuka hutan tanpa izin dari pihak tuo tengganai, nenek mamak, membuka hutan tanpa rapat kenduri
35 Ujaran ini mirip dengan seloko di Minangkabau “Keatas tidak berpucuk Kebawah tidak berurat Ditengah tengah dilobangi kumbang” sama artinya dengan pepatah sumpah di Minangkabau yang  jelas  pada  waktu  mulai  dilontarkan  oleh  nenek  moyang  orang  Minangkabau belum  sanggup menyatakan  sumpah  agar  dilaknati  oleh  Tuhan  dan  di  azab. Karena  itu  menurut  Nasroen  dalam bukunya  Minangkabau  dan  Negeri  Sembilan  mengenai  dasar  falsafah  Minangkabau,  ada  3  rahmat yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang Minangkabau yaitu Pikiran, Rasa dan Keyakinan. Faktor 1 dan 2 ada dalam diri manusia sendiri dan faktor 3 ada dalam agama yang diyakini.
Istilah  Seloka/seloko  secara  filologis  diambil  dari  bahas  Jawa  Kuno  berasal  dari  zaman Kerajaan  Keprabuan  Majapahit    pada  masa  keemasannya  dibawah  Kekuasaan  Prabu  Hayam  Wuruk (1350 – 1464). Seloka/seloko pada hakekatnya merupakan suatu frase.  Lihat H. Kaelani, MS, Negara – Kebangsaan – Pancasila – Kultural,  Historis,  Filosofis,  Yuridis  dan  Aktualisasinya,  Paradigma, Yogyakarta, 2013, hal. 325
adat delik bersifat holistik. Harus diakui, setiap masyarakat adat mempunyai sejarah yang panjang, realitas sosial, ekonomi dan politik yang berbeda 36
Hukum  tidak  lahir  dari  logika  tetapi  dari  pengalaman-pengalaman manusia, the law is not been logic, but experience . Dengan kekuatan hukum adat,  masyarakat  menjadi  teratur,  tertib.  Walaupun  mengalami  pergeseran perkembangan  zaman  tetapi  masih  berkeinginan  untuk  menjaga  dan melestarikan  hukum  adat.  Sehingga  benar  yang  disampaikan  oleh  Van Vollenhoven  “ hukum  adat  bertumbuh  diam-diam  bagaikan  padi  (het adatrehct  groeit  stil  als  de  padie ).  Ada  kekuatan  bersama-sama  dan kesadaran  kolektif  ( conscience  collective )  di  masyarakat  bahwa  apa  yang dilakukan  bermanfaat  bagi  orang  lain.  Masyarakat  terikat  dalam  satu kesatuan yang penuh solidaritas dalam persekutuan hukum ( rechtsgemeenshap ). Dan perkembangan hukum adat berkembang terus ( het adatrechti  groeit  stil  als  de pedie ). Hubungan  Masyarakat  dengna  hukum adat diibaratkan seperti darah dan tanah (blut und boden) 37 .
Falsafah  adat  merupakan  ilmu  yang  tidak  bisa  diterima  begitu  saja, karena  harus  dipelajari  memahaminya  sehingga  dapat  bermanfaat  dalam kehidupan. Dalam pepatah  dan  petitih  adat  yang  tertuang  kata  tidak  hanya cukup  diartikan  yang  tersurat,  tetapi  harus  dicari  juga  yang  tersirat  dalam setiap kata pepatah tersebut. Untuk mengetahui dan menyelidiki falsafah asli Indonesia haruslah mengetahui dan menyelidiki adat dan pantun Indonesia 38
Kehidupan  desa-desa  kita  diarahkan  dan  dipengaruhi  oleh  nenek- moyang  sebagai  filosof,  melalui  adat,  pandangan  dan  sikap  hidup  yang
36 Sandra Moniaga, Dari Bumiputera ke Masyarakat Adat : Sebuah Perjalanan panjang dan membingungkan sebagaimana  didalam  buku  “ Adat  Dalam  Politik  Indonesia,  Penerbit  KITLV  dan Pustaka Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010, Hal. 313
37 David  Henley  dan  Jamie  Davidson, Konservatisme  Radikal – Aneka  Wajah  Politik Adat, didalam buku  “Adat Dalam Politik Indonesia, Penerbit KITLV dan Pustaka Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010, Hal. 37 38 M. Nasroen, Falsafah Indonesia 1967
diwariskannya dari angkatan ke angkatan 39 Masyarakat memiliki sejarah cara berpikir  mereka  sendiri, mempunyai  sistem  pengetahuan  mereka  sendiri, mempunyai  warisan-warisan  nilai-nilai  sendiri,  mempunyai  organisasi sosialnya sendiri 40
Bagi  masyarakat,  Filosofi  “tumbuh  diatas  tumbuh, kampung  betuo, alam  berajo,  negeri  bebatin,  Tanjung  Paku  batang  belimbing, tempurung dipatenggangkan,  anak  dipangku,  kemenakan  dibimbing,  orang  lain dipatenggangkan, Teluk sakti, Rantau betuah, gunung badewo atau Tempat siamang  beruang  putih,  tempat  ungko  berebut  tangis”  sialang pendulangan,  lupak  pendanauan,  tunggul  pemarasan, kepala  sauk,  tegur sapo-tegur  ajar-guling  batang, bukan  sekadar  pengetahuan  rasional,  tetapi harus dibuktikan dapat dipraktikkan dalam hidup sehari-hari.
Kawasan  hutan  ini  penting  untuk  dipertahankan,    karena  berada  di wilayah hulu Jambi dan merupakan kawasan ekologi penting. Selain menjadi sumber  air  bagi  DAS  utama  Batanghari,  juga  merupakan  wilayah penghidupan masyarakat setempat. Secara keseluruhan hutan ini merupakan kawasan  penyangga  (buffer  zone)  Taman  Nasional  Kerinci  Sebelat  (TNKS) dan  Taman  Nasional  Bukit  Tigapuluh  (TNBT).  Kawasan  yang  tersisa  di Jambi.

## F. Kesimpulan
Kemampuan  menjaga  hutan  oleh  masyarakat  di  daerah  hulu  Sungai Batanghari  berbanding  terbalik  dengan  kawasan  hutan  dikelola  perusahaan atau negara. Ketidakmampuan negara dan masih berdebat berdebat tentang cara terbaik mengatasi perubahan iklim, emisi karbon pun terus meningkat. Masyarakat di hulu Batanghari sendiri telah melakukan upaya penyelamatan hutan.
39 Sidi Gazalba, Sistematika Filsafat (Buku 1) 1973. 40 Jakob Sumardjo, Mencari Sukma Indonesia 2003
Filosofi  dan  Nilai-nilai  adat  ( local  wisdom )  dalam  pengelolaan sumberdaya  alam disepakati  masyarakat  sebagai  prinsip  utama  dalam pengelolaan hutan kemudian diatur didalam kedalam sebuah peraturan desa. Dengan  cara demikian dan kebijakan tentang pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan lestari dapat berlangsung secara berkesinambungan. Pelajaran dari filosofi masyarakat di hulu Sungai Batanghari didalam mengelola sumber daya alam menjadi pelajaran berharga.
Begitu  pentingnya  keberadaan  masyarakat  didalam  menata  dan menjaga sumber daya alam merupakan kajian yang menarik baik dilihat dari hukum  adat,  antropologi,  geologi  dan  ilmu  botani.  Sudah  saatnya,  kajian lebih komprehensif dilakukan agar pelajaran dari alam tidak tergerus putaran zaman.

## G. Daftar Pustaka
Buku dan Makalah
Ach.  Dhofir  Zuhri,  Filsafat  Timur – Sebuah  Pergulatan Menuju  Manusia Paripurna, Madani, 2013, Surabaya.
Domikus Rato, Hermeneutika Hukum Adat
Elsbeth  Locher  Sholten, Kesultanan  Sumatera  dan  Negara  Kolonial – Hubungan  Jambi – Batavia  (1830-1907)  dan  Bangkitnya imprealisme Belanda , KITLV, Jakarta, 2008
Emil  Kleden, Kebijakan-Kebijakan  Transnational  Institutions  Yang Mempengaruhi  Peta  Tenurial  Security  dalam  Lingkup  Masyarakat Adat  di  Indonesia ,  Makalah  Konferensi  Internasional  tentang Penguasaan  Tanah  dan  Kekayaan  Alam  di  Indonesia  yang  Sedang Berubah:  “Mempertanyakan  Kembali  Berbagai  Jawaban”,  11 – 13 Oktober 2004, Hotel Santika, Jakarta.
F.  J.  Tideman  dan  P.  L.  F.  Sigar, Djambi,  Kolonial  Institutut ,  Amsterdam, 1938
Hedar  Laudjeng, Mempertimbangkan  Peradilan  Adat ,  HuMa  Seri

## Pengembangan Wacana 2003
Jamie  S.  Davidson  dkk, ed. Adat  Dalam  Politik  Indonesia ,  KITLV,  Jakarta, 2010
Kaelan Negara – Kebangsaan – Pancasila – Kultural,  Historis,  Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya , Paradigma, Yogyakarta, 2013
Jakob Sumardjo, Mencari Sukma Indonesia 2003
M  Nasroen, Falsafah Indonesia 1967
Myrna  Savitri, Negara  dan Pluralisme  hukum - Kebijakan  pluralisme hukum  di  Indonesia  pada  masa  kolonial  dan  masa  kini,  BERAGAM JALUR  MENUJU  KEADILAN  PLURALISME  HUKUM  DAN  HAK- HAK  MASYARAKAT  ADAT  DI  ASIA  TENGGARA ,  Penerbit  Epistema Institute, Jakarta
Nico  Ngani, Perkembangan  Hukum  Adat  Indonesia ,  Penerbit  Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012
Madjloes, Beberapa Petunjuk Bagi Kepala Desa Selaku Hakim Perdamaian Desa , CV Pantjuran Tudjuh Jakarta 1979.
Muchtar Agus Cholif , ‘TIMBUL TENGGELAM – Persatuan Wilayah LUAK XVI, Tukap Khunut Di Bumi Undang Teliti ”, edisi khusus
P.  DE  ROO  DE  LA  FAILLE, Het  Sumatra's    Westkust-Rapport  en  de  Adat , Martinus Nijhoff, 1928

## Riset Walhi, 2011
Sandra Moniaga, Dari Bumiputera ke Masyarakat Adat - Sebuah Perjalanan panjang  dan  membingungkan sebagaimana  didalam  buku  “Adat Dalam  Politik  Indonesia,  Penerbit  KITLV  dan  Pustaka  Yayasan  Obor Indonesia, Jakarta, 2010
Satjipto Raharjo, Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Persfektif Sosiologi Hukum) dalam, Inventarisasi Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat , Publikasi kerjasama, Komisi Nasional Hak  Asasi  Indonesia,  Mahkamah  Konstitusi,  Departemen  Dalam Negeri Desember 2005
Sidi Gazalba, Sistematika Filsafat (Buku 1) 1973
Sutan Takdir Alisjahbana, Kesatuan Asia Tenggara dan Tugasnya di Masa Depan ,  Ceramah  pada  pemberian  gelar  Doctor  Honoris  Causa  di Universitas Sains Malaya.
Yusmar  Yusuf, Studi  Melayu ,  Penerbit  WEDATAMA  WIDYA  SASTRA, Jakarta, 2009
Zulyani  Hidayah, Ensiklopedi  Suku  Bangsa  di  Indonesia ,  Jakarta,  LP3ES, 1997

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
PERATURAN  DESA  TANJUNG  MUDO  Nomor.  07  Tahun  2011  Tentang PIAGAM RIO PENGANGGUN JAGO BAYO
PERATURAN DESA TANJUNG ALAM Nomor. 03 Tahun 2011 Tentang PIAGAM DEPATI DUO MENGGALO
PERATURAN  DESA  GEDANG  Nomor.    4  Tahun  2011  TENTANG KEPUTUSAN ADAT ISTIADAT DEPATI SUKO MERAJO
PERATURAN  DESA  TANJUNG  BENUANG  Nomor.  09  Tahun  2011 TENTANG KEPUTUSAN DEPATI SUKO MENGGALO