SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 05 Issue I, January 2024; 36-54 ISSN: 2775-0477 DOI: 10.24252/shautuna.v5i1.39666 https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 5 Issue 1, January 2024
Penyelesaian  Utang  Debitur  dalam  Keadaan Insolven ;  Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam
Settlement of Debtor Debts in Insolvent Circumstances; Perspectives on Positive Law and Islamic Law
Wenni Wahyuni 1* , Andi Intan Cahyani 2 , Suriyadi 3 , Bayu Anggara 4
1 Alauddin Law Study Centre, Indonesia
23 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
4 Universitas Hasanuddin, Indonesia E-mail: 1 wenniwahyuni25@gmail.com, 2 andiintan.cahyani@gmail.com, 3 suriyadi.mamma@uin-alauddin.ac.id,
4 abayu3304@gmail.com
*Corresponding Author
[Submitted: 17 Juli 2023] [Reviewed: 03 Agustus 2023] [Revised: 06 Desember 2023] [Accepted: 04 Januari 2024] [Published: 05 Januari 2024]

## How to Cite
Wahyuni,  Wenni,  Andi  Intan  Cahyani,  Suriyadi  Suriyadi,  and  Bayu  Anggara.  2024.  “Settlement  of  Debtor  Debts  in  Insolvent  Circu mstances: Perspectives  on  Positive  Law  and  Islamic  Law”. Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab 5  (1),  36-54. https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.39666 .

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  penyelesaian  utang  debitur  yang  dalam  keadaan Insolven perspektif  hukum  positif  dan  hukum  Islam,  dalam  memberikan  jawaban  terkait  bagaimana penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  terhadap  debitur insolven. Penelitian  ini  merupakan penelitian kepustakaan ( library research) dengan pendekatan yuridis-normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa Undang-Undang, Al- Qur’an dan Sunnah, selain itu metode pengumpulan  data  dan  analisis  data  dengan  cara  mengumpulkan  berbagai  literatur  baik  buku maupun  jurnal  kemudian  mengamati  dan  menganalisis data  yang  menjadi  objek  penelitian  lalu memberikan  kesimpulan.  Dalam  penelitian  ini  ditemukan  bahwa  penundaan  kewajiban pembayaran  utang  terhadap  debitur insolven menurut  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan alternatif yang dapat ditempuh  oleh  debitur insolven yang  dipastikan  sudah  tidak  mampu  membayar  utangnya  agar perusahaannya  tidak  dipailitkan  oleh  pengadilan  dengan  syarat  selama  masa  PKPU  tersebut debitur harus mengajukan rencana  perdamaian baik berupa  tawaran pembayaran utang secara keseluruhan  maupun  sebagian  utangnya  atau  bahkan  dapat  melakukan  restrukturasi  utangnya kepada  para  krediturnya.  Sedangkan  perspektif  hukum  Islam  terhadap  penundaan  kewajiban pembayaran utang terhadap debitur insolven adalah mubah hal tersebut terdapat dalam Firman Allah  swt  QS.  al-Baqarah/2:280,  dalam  ayat  tersebut  dikatakan  bahwa  jika  ada  yang  berutang dalam kesulitan maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan.
Kata Kunci: Utang Piutang; Insolven; Hukum Positif; Hukum Islam

## Abstract
This study discusses the settlement  of debts of debtors who are insolvent from the perspective of positive  law  and  Islamic  law,  in  providing  answers  related  to  how  to  postpone  debt  payment obligations  to  insolvent  debtors.  This  research  is  a  library  research  with  a  juridical-normative approach. The sources of data used in this research are laws, the Qur'an and Sunnah, in addition to the  method  of  data  collection  and  data  analysis  by  collecting  various  literature  both  books  and journals then observing and analyzing the data which is the object of research and then providing conclusions.  In  this  study  it  was  found  that  the  postponement  of  debt  payment  obligations  to insolvent  debtors  according  to  Law  no.  37  of  2004  concerning  Bankruptcy  and  Suspension  of Obligations for Debt Payment is an alternative that can be taken by insolvent debtors who are certain to be unable to pay their debts so that the company is not bankrupted by the court on the condition that during the PKPU period the debtor must submit a peace plan in the form of an offer to pay the debt as a whole or some of its debts or can even restructure its debts to its creditors. Meanwhile, the perspective  of  Islamic  law  regarding  the  postponement  of  debt  payment  obligations  to  insolvent debtors is that this is mubah contained in the Word of Allah swt QS. al-Baqarah/2:280. in the verse it is said that if someone owes him in trouble then give a grace period until he gets relief.
Keywords: Accounts Receivable; Insolvent; Positive Law; Islamic Law.

## Pendahuluan
Kehidupan dimasa sekarang ini banyak orang atau perusahaan melakukan transaksi utang piutang untuk bisa melanjutkan kehidupan atau usahanya. 1 Bahkan dalam perkembangan praktik utang  piutang  tidak  sedikit  lembaga  penyedia  dana  baik  itu  bank  maupun  lembaga  lainnya. 2 Dalam  dunia  usaha  utang  merupakan  suatu  hal  yang  lumrah  dilakukan  oleh  perusahaan  atau seorang pelaku usaha. Hal tersebut tidak lepas dari orientasi bahwa kehidupan manusia saling bergantungan. 3 Manusia dalam menjalani hidupnya tidak bisa memenuhi kebutuhannya seorang diri. 4 Oleh  karena  itu  untuk  mencukupi  keperluan  hidupnya  dapat  menempuh  berbagai  cara, salah  satunya  utang  piutang. 5 Namun  seringkali  pelaku  ekonomi  melakukan  pinjaman  di  luar kemampuan  membayar  utang  yang  disanggupinya,  yang  mengakibatkan  menjadi  sulit  untuk
1 Halimah Halimah, “Pandangan Tokoh Agama Tentang Penanggungan Hutang Pewaris Oleh Ahli Waris (Studi Kasus Di  Desa  Gonjak  Kec.  Praya  Lombok  Tengah),” Al-IHKAM:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Jurusan  Ahwal  Al-Syakhshiyyah
Fakultas Syariah IAIN Mataram 9, no. 1 (2017): 43 – 65, https://doi.org/https://doi.org/10.20414/alihkam.v9i01.1153.
2 Ashar  Sinile  and  Suriyadi,  “Tinjauan  Hukum  Ekonomi  Syariah  Terhadap  Praktik  Utang  Piutang  Di  Kecamatan Malangke  Kabupaten  Luwu  Utara,” El-Iqtishady:  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah 4,  no.  1  (2022):  106 – 18, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.29690.
3 Sri Rahayu Saharuddin and Hamzah Hasan, “Songkabala Di Kalangan Masyarakat Keluruhan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar (Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat),” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 1, no. 3 (2020): 541 – 57, https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V1I3.15456.
4 Nur Aisyah, Abdi Wijaya, and Rahma Amir, “Praktik Arisan Menurun Di Kelurahan Cabbenge Kecamatan Lilirilau Kabupaten  Soppeng;  Tinjauan  Mazhab  Al- Syafi’i  Dan  Mazhab  Hambali,” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Perbandingan Mazhab 4, no. 2 (2023): 322 – 39, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.32202.
5 Nasriadi Muchtar, Patimah, and Jamal Jamil, “Analis Hukum Islam Terhadap Pinjam Meminjam Melalui Rentenir,” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 3, no. 2 (2022): 299 – 310, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i2.23541.
membayar utangnya tesebut. Masalah utang piutang adalah sesuatu yang penting untuk dibahas dan  merupakan  agenda  nasional  yang  utama  dalam  rangka  pelaksanaan  perekonomian  yang cepat dan efisien. 6
Alternatif yang dapat ditempuh untuk bisa menyelesaikan masalah utang piutang salah satunya adalah melalui proses kepailitan. Istilah kepailitan atau pailit dirumuskan dalam pasal 1 ayat  (1)  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa Kepailitan adalah sita umum terhadap semua kekayaan Debitor  Pailit  yang  pengurusan  dan  pemberesannya  dilakukan  oleh  Kurator  di  bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 7 Kepailitan tidak menjadikan debitur kehilangan haknya dalam melakukan perbuatan hukum terkait pribadinya, terkecuali  ketika  perbuatan  yang  dilakukannya  tersebut  berkaitan  dengan  pengurusan  dan pengalihan hartanya yang sudah ada. 8 Dalam hukum Islam pailit dikenal dengan istilah taflis .
Taflis secara etimologi memiliki arti pailit ( muflis ) atau jatuh miskin. Iflas dalam bahasa fiqih adalah kata yang digunakan untuk pailit yang memiliki arti tidak memiliki fulus atau harta. At-  taflis atau  kepailitan  diambil  dari  kata al-fals jamaknya  fulus. Taflis secara  terminologi merupakan  utang  seseorang  yang  menghabiskan  keseluruhan  hartanya  atau  tidak  ada  sisa sedikitpun karena digunakan untuk membayar utang-utangnya tersebut. 9
Kepailitan  merupakan  solusi  yang  bersifat  komersial  agar  bisa  lolos  dari  permasalahan utang-piutang  yang  menghimpit  seorang  debitor  yang  sudah  tidak  bisa  melunasi  utang  yang dimilikinya kepada kreditor. 10 Namun akibat yang ditimbulkan dari  kepailitan ini adalah sudah tidak ada lagi kewenangan dari debitur untuk bisa menindaklanjuti pengurusan hartanya serta tidak memiliki lagi hak kepimilikan terhadap harta kekayaannya kecuali ketika perbuatan hukum yang dilakukan bisa memberi keuntungan terhadap harta pailit. Artinya kreditur yang dinyatakan
6 Muhammad Sabir and Rifka Tunnisa, “Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (2020): 80 – 97, https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14284.
7 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). h. 2.
8 Erlina Erlina, “Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas,” Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 4, no. 2 (2017): 109 – 21, https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4056.
9 Yudistia Teguh Ali Fikri et al., “Analisis Penyelesaian Utang Melalui Ibra’, Syuf’ah, Dan Taflis Di Perbankan Syariah,” Finansha: Journal of Sharia Financial Management 3, no. 1 (2022): 1 – 10, https://doi.org/10.15575/fjsfm.v3i1.17642.
10 Luthfatun  Mawwaddah,  “Ketidakmampuan  Membayar  Utang  Dalam  Permohonan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Mantan Pilot Lion Air,” El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syaria 2, no. 2 (2020): 1 – 14, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.13817.
pailit tidak memiliki hak lagi atas hartanya tersebut yang berdampak pada usaha debitur yang sudah tidak bisa dilanjutkan lagi setelah penjatuhan putusan pailit.
Jalan yang dapat ditempuh untuk bisa memecahkan masalah utang piutang debitur agar tidak  dinyatakan  pailit  adalah  dengan  mengajukan  permohonan  penundaan  kewajiban pembayaran  utang  (PKPU),  artinya  debitur  yang  bersangkutan  meminta  kreditur  untuk melakukan penundaan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo untuk jangka waktu tertentu. Penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  yang  diajukan  oleh  debitur  tujuannya  adalah  agar debitur tidak dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Karena apabila keputusan pailit dijatuhkan kepada  debitur  maka  debitur  kehilangan  hak  atas  hartanya.  Biasanya  permohonan  PKPU dimohonkan  oleh  debitur  yang  tidak  mampu  membayar  utang  atau  dikenal  dengan  istilah Insolven. Pengertian insolven dalam macmillan dictionary dikatakan bahwa:
“ a  company  or  person  that  is  insolvent  does  not  have  enough  money  to  pay  what  they owe . ” 11
Insolven  dianggap  sebagai  keadaan  dimana  orang  atau  perusahaan  yang  tidak mempunyai  uang  yang  cukup  untuk  membayar  utangnya. Insolven juga  dikatakan  sebagai ketidakmampuan  untuk  memenuhi  kewajiban  finansial  ketika  jatuh  waktu  seperti  layaknya dalam suatu perusahaan, atau aset yang dimiliki lebih sedikit dari kewajiban utang yang harus dibayarkan dalam waktu tertentu. 12
Fase terpenting dalam kepailitan salah satunya adalah fase insolven. Dimana dalam fase inilah yang menentukan bagaimana nasib debitur. Apakah semua utangnya bisa dilunasi dengan mambagi habis harta debitur atau debitur masih beruntung karena diterimanya restrukturisasi atau rencana perdamaian yang diajukannya melalui PKPU. 13 Dalam hal inilah sering menimbulkan begitu  banyak  problematika,  karena  disatu  sisi  terlepas  dari  keharusan  debitur  dalam menjalankan  kewajibannya  kita  juga  harus  melihat  kemampuan  finansial  debitur  tersebut, namun  disisi  lain  perlu  dipertimbangkan  hak  dari  pihak  kreditur  juga.  Maka  berdasarkan  hal tersebut  dalam  penelitian  ini  peneliti  akan  memberikan  solusi  melalui  analisa  yang  telah
11 Macmillan  dictionary,  “definition  of  Insolvent”. https://www.Macmillandictionary.com  /dictionary/ british/insolvent (Diakses 18 Mei 2023)
12 Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek , Cet. IV (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014). h. 135.
13 Adi Nugroho Setiarso, “Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Dalam Kepailitan (Studi Normatif Pasal 2 Ayat 1 Undang- Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” Brawijaya Law Student Journal Maret (2013): 1 – 27, http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/139.
dilakukan  terhadap  masalah  pembayaran  utang  khususnya  bagi  debitur  yang  sedang  dalam kondisi tidak mampu membayar ( Insolven).

## Literatur Review
Insolven merupakan  ketidakmampuan  dalam  membayar  utang.  Insolven  terjadi  ketika debitur  memiliki  utang  yang  jauh  lebih  banyak  dibandingkan  aset  yang  dimilikinya  sehingga membuatnya  kesulitan  dalam  membayar  utangnya  tersebut  ketika  sedang  jatuh  tempo  dan dapat ditagih. Debitur yang dalam keadaan Insolven dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang  (PKPU)  kepada  krediturnya.  PKPU  merupakan  Pemberian  jangka  waktu pembayaran  oleh  pengadilan  Niaga  kepada  debitur  apabila  permohonan  PKPU  yang  diajukan debitur disetujui oleh para krediturnya.
Dalam penelitian ini digunakan literatur yang berkaitan dengan pembahasan diatas salah satunya  jurnal  tentang  penyelesaian  utang  debitur insolven melalui  PKPU  yang  ditulis  oleh Luthfatun Mawwaddah, dengan judul “ Ketidakmampuan Membayar Utang Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Mantan Pilot Lion Air ” . Penelitian ini membahas terkait  bagaimana  ketika  seseorang  dalam  keadaan  tidak  mampu  membayar  utang  sehingga mengajukan  permohonan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang,  dalam  penelitian  ini  juga membahas  terkait  bagaimana  hakim  dalam  menentukan  kondisi  insolven  seseorang  atau perusahaan.  Sehingga  dalam  jurnal  tersebut  penulis  memberikan  kesimpulan  bahwa  kondisi ketidakmampuan seseorang dalam melunasi utangnya bisa dilihat dari kondisi bisnis seseorang atau perusahaan apakah utangnya jauh lebih banyak daripada kekayaan yang dimilikinya serta bisa  dilihat  dari  usaha  yang  sedang  dijalankan  dimana  ketika  usaha  tersebut  sudah  tidak  bisa dilanjutkan lagi. Penelitian tersebut relevan dengan penelitian peneliti jika ditinjau dari hukum positif, namun yang menjadi pembeda penelitian yang dilakukan penulis juga membahas terkait perspektif Hukum Islam terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang debitur insolven .
Literatur lain yang digunakan yaitu jurnal yang ditulis oleh  Hervana Wahyu Prihatmaka yang  berjudul “Insolvensi  dalam  hukum  kepailitan  di Indonesia  (Studi  putusan  No. 48/Pailit/2012/Pn.  Niaga.Jkt.Pst  antara  PT.  Telekomunikasi  Seluler  vs  PT.  Primajaya Informatika)”. Yang memberikan kesimpulan bahwasanya regulasi terkait insolven di Indonesia berdasarkan  dengan  ketentuan  pasal  2  ayat  (1)  yakni  pada  saat  debitur  tidak  melunasi pembayaran utangnya. Maka harta yang dipailitkan akan kedalam tahap insolvensi dan memiliki
dua kemungkinan, yakni yang pertama apabila telah dinyatakan pailit dan yang kedua setelah dinyatakan dalam kondisi PKPU. Adanya ketidakpastian mengenai aturan hukum terkait insolven dan  pailit  menimbulkan  berbagai  masalah  dalam  pembangunan  ekonomi  di  Indonesia,  yakni menyebabkan  keterhambatan  iklim  investasi,  serta  tidak  dicapainya  perlindungan  baik  bagi kreditur,  debitur  maupun  stakeholder  dengan  sebanding.  Hal  ini  dapat  menjadi  pengancam kestabilan pembangunan ekonomi di Indonesia.

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  Kualitatif  yang mengolah data-data yang bersumber dari kepustakaan untuk penyelesaiannya. Oleh karenanya penelitian ini sering disebut penelitian kepustakaan ( library research) karena untuk mencari dan memperoleh  data  dalam  penelitian  ini  tidak  berada  pada  lokasi  tertentu.  Dalam  penelitian hukum, jenis ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan untuk mengkaji dan membahas pada aturan hukum, doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum dengan  meneliti  bahan  pustaka.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu pendekatan  Perundang-undangan  ( statue  approach), Pendekatan  Normatif  ( syar’i ), dan pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).

## Hasil dan Pembahasan
1. Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  Debitur  Yang  Dalam  Keadaan Insolven dalam Hukum Positif
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang.  PKPU merupakan  sesuatu  yang  tidak  bisa  terpisahkan  dengan  proses  kepailitan.  PKPU  juga  dapat dipahami sebagai pemberian jangka waktu oleh kreditur kepada debitur yang diputuskan oleh hakim  melalui  mengadilan  niaga  untuk  bisa  menyepakati  cara  pelunasan  utang  debitur  atau menyelesaikan masalah utang diantara kedua belah pihak.
Maksud dari diberikannya PKPU kepada debitur agar debitur yang sedang dalam kondisi Insolven (tidak  mampu  membayar)  masih  memiliki  peluang  untuk  mengusulkan  rencana perdamaian,  baik  berupa  tawaran  pembayaran  sebagian  utang  maupun  secara  keseluruhan utangnya,  atau  bahkan  dapat  melakukan  restrukturisasi  atas  utangnya.  Oleh  sebab  itu  PKPU adalah  peluang  yang  sangat  bagus  untuk  debitur  dalam  melaksanakan  pelunasan  atau
menjalankan kewajiban atas utang yang dimilikinya agar debitur tidak sampai dinyatakan pailit. Dengan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh kreditur untuk debitur, melalui reorganisasi usahanya dan/atau restrukturasi utang-utangnya hendaknya debitur mampu untuk melanjutkan usahanya  dengan  begitu  debitur  mampu  membayar  lunas  utangnya  tersebut  kepada krediturnya. 14 Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara tegas menyatakan bahwa selama PKPU berlangsung maka permohonan pailit tidak bisa diajukan kepada debitur. 15
Untuk  bisa  terhindar  dari  pelaksanaan likuidasi terhadap  harta  kekayaan  dalam  hal debitur dalam keadaan tidak mampu membayar ( insolven ) maka ada dua cara yang disediakan oleh undang-undang kepailitan, yaitu: 16
Cara pertama yaitu mengajukan Permohonan penundaan pembayaran utang atau dalam istilah Faillissementverordening disebut surseance  van  betaling atau suspension  of  payment . Pengajuan PKPU bisa dilakukan sebelum atau pada saat permohonan pailit masih diperiksa oleh pengadilan.  Permohonan  pernyataan  pailit  tidak  dapat  diajukan  apabila  PKPU  telah  diajukan terlebih  dahulu,  oleh  karenanya  terhadap  debitur  tidak  bisa  diajukan  permohonan  pailit.  Dan apabila PKPU  diajukan  ketika  sedang berlangsung  pemeriksaan  permohonan  pernyataan  pailit oleh  pengadilan  niaga  maka  pemeriksaan  tersebut  harus  dihentikan.  Hal  tersebut  Karena menurut undang-undang PKPU selalu didahulukan daripada permohonan pernyataan pailit.
Cara  yang  kedua  yaitu  mengajukan  rencana  perdamaian  oleh  debitur  kepada  para krediturnya  sesudah  pengadilan  niaga  menyatakan  debitur  dalam  kondisi  pailit.  Walaupun rencana  perdamaian  yang  diajukan  tidak  bisa  menghidarkan  kepailitan  sebab  kepailitan  telah terjadi,  namun  ketika  perdamaian  tercapai  maka  kepailitan  yang  telah  diputuskan  oleh pengadilan bisa berakhir. Maksudnya, cara ini dapat menjadikan debitur terhindar dari likuidasi yang akan dilakukan terhadap hartanya, sekalipun kepailitan sudah diputuskan oleh pengadilan namun rencana perdamainan yang disepakati bisa mengakhiri kepailitan debitur tersebut.
a. Konsep Ketidakmampuan membayar Utang ( Insolven )
14 Diana  Surjanto,  “Urgensi  Pengaturan  Syarat  Insolvensi  Dalam  Undang -Undang  Kepailitan  Dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang,” Acta  Comitas:  Jurnal  Hukum  Kenotariatan 3,  no.  2  (2018):  258 – 68, https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/43198.
15 Jono, Hukum Kepailitan (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). h. 159,
16 Sutan Remy, Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  Memahami  Undang-Undang (Jakarta:  Prenadamedia Group, 2016). h. 375.
Menurut kamus hukum ketidakmampuan dalam membayar utang dikenal dengan istilah insolven. Merujuk  dari Black  law  Dictionary dalam  sistem  hukum common  law yaitu  keadaan dimana  seorang  debitur  tidak  bisa  melunasi  utang  yang  sedang  jatuh  waktu.  Agar  dapat memberikan  penilaian  terhadap  kondisi  keuangan  atau  tingkat  kesanggupan  seseorang  atau perusahaan  yang  merupakan  debitur,  digunakan  beberapa  pendekatan  ilmu  ekonomi, diantaranya sebagai berikut: 17
1) Insolven berdasarkan cash flow test
Menurut cash  flaw  test debitur  berada  dalam  keadaan insolven ketika  tidak  ada ketersediaan  dana  cair  yang  dimiliki  oleh  debitur  ketika  ingin  membayar  utangnya  yang  telag jatuh tempo. Dimana tidak tersedianya uang cash (tunai) yang mengakibatkan seorang debitur mandek dalam pembayaran utang, sehingga kondisi tersebut dinilai sudah insolven
2) Insolven berdasarkan balance sheet test
Menurut balance sheet test kondisi insolven debitur dapat dinilai dari jumlah aset yang dimilikinya  dengan  banyaknya  kewajiban  utang  yang  harus  dipenuhi.  Jadi  harus  dibandingkan antara  besaran  utang  debitur  dan  jumlah  asetnya.  Apabila  jumlah  kewajiban  utang  tidak terkecuali kewajiban membayar biaya liquidasi lebih besar daripada jumlah asset yang debitur miliki maka debitur tersebut dianggap insolven.
3) Insolven berdasarkan going concern value
Kelangsungan  usaha  ( going  concern  value) bisa  dinilai  berdasarkan  praktik  bisnis  juga Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Istilah going concern value bisa dilihat dari ketentuan pasal 104, pasal 179 ayat (1) jo. Pasal 180, pasal 181 serta  pasal  183  Undang-Undang  Nomor  37  tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimana dalam Undang-Undang tersebut mengatur mengenai hal  yang  menjadi  kewenangan  kurator  untuk  melanjutkan  usaha  debitur  walaupun  sudah dinyatakan  pailit  dan  hak  para  kreditur  untuk  memutuskan  apakah  usaha  debitur  pailit  tetap dibiarkan beroperasi meskipun harta pailit telah dinyatakan insolven. Dengan maksud lain bahwa keberlanjutan usaha debitur seperti yang dimaksudkan tadi diputuskan berdasarkan kesepakatan para  kreditur  konkuren.  Namun  dalam  PKPU  memungkinkan  kepada  pihak  debitur  terus  bisa melanjutkan usahanya sebagai going concern dengan memberikan peluang untuk debitur dapat memperoleh  kelapangan  waktu  yang  wajar  dari  para  krediturnya  agar  bisa  melunasi  utang-
17 Elyta Ras Ginting, Hukum Kepailitan Teori Kepailitan (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). h. 117-120.
utangnya tersebut. Oleh karena itu dengan kelangsungan usaha yang dijalankan sebagai bentuk pengimplementasian  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  yang  diberikan  oleh  kreditur diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai alternatif untuk bisa melakukan restrukturisasi utang. 18 b. Indikator Ketidakmampuan Membayar ( Insolven ) Dalam Putusan Hakim
Untuk dapat memudahkan dalam memahami keadaan insolven atau “ketidakmampuan” membayar utang, maka dapat dilihat dari beberapa putusan hakim yang bersangkutan dengan hal tersebut, yaitu sebagai berikut:
1) Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Smg
Pada  putusan  Mahkamah  Agung  RI  terkait  sengketa  permohonan  PKPU  yang  diajukan oleh  PT  Bank  Mandiri  (Persero),  Tbk.  melawan  PT.  Batam  Textile  Industry,  yang  mana  ada hubungan  yanh  terjalin  antara  PT.  Batam  Textile  Industry  dengan  pemohon  PKPU  yang merupakan  penerima  Fasilitas  Kredit  dari  Pemohon  PKPU.  Dimana  hakim  dalam  putusannya mengabulkan  Permohonan  PKPU  dari  Pemohon  karena  dinilai  sudah  memenuhi  syarat-syarat dalam permohonan PKPU, yaitu:
a) Adanya utang termohon yang telah jatuh tempo dan bisa ditagih
Termohon  PKPU  tidak  menyelesaikan  seluruh  tunggakan  kewajiban  yang  telah  jatuh waktu. Dimana rincian seluruh Utang/Kewajiban Termohon PKPU per tanggal 30 September 2016 adalah sebesar USD.36,582,403.14 dan Rp.18.875.438.275,84 atau seluruhnya dalam mata uang Rupiah  dengan  asumsi  kurs  1  USD  =  Rp.13.051  adalah  sebesar  Rp.496.312.381.655,98  (empat ratus  sembilan  puluh  enam  miliar  tiga  ratus  dua  belas  juta tiga  ratus delapan puluh  satu  ribu enam ratus lima puluh lima koma sembilan puluh delapan Rupiah), Bahwa walaupun secara tegas diatur mengenai cara dan jumlah pembayaran utang, namun demikian, Termohon PKPU tidak membayar seluruh kewajiban utang yang telah jatuh tempo.
b) Termohon mempunyai kreditur lebih dari satu
Termohon  PKPU  memiliki  kreditur  lain,  yaitu  PT.  Sulindrafin,  PT.  Mutu  Gading,  PT. Indorama Syntetics, PT. Primissima, PT. Kahatex, PT. Windu Satria Sentosa, PT. Lucky Rejeki, PT. Lautan Luas, PT. Mitra Octa Petra, dan PT. Aneka Kimia Raya.
18 Catur  Irianto,  “Penerapan  Asas  Kelangsungan  Usaha  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Kepailitan  Dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU),” Jurnal  Hukum  Dan  Peradilan 4,  no.  3  (2015):  399 – 418, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015.399-418.
c) Termohon diperkirakan tidak mampu membayar utang-utang yang telah jatuh tempo dan bisa ditagih
Berdasarkan  surat-surat  pemohon  PKPU  sebagaimana  yang  telah  dibuktikan  dimuka pengadilan  telah  terbukti  bahwa  Termohon  sudah  tidak  bisa  lagi  melanjutkan  pembayaran utangnya  yang  sudah  jatuh  tempo  dan  bisa  ditagih.  Dikarenakan  terjadi  penurunan  dalam produksi  tekstil  pada  PT.  Batam  Textile  Industry  dan  juga  rendahnya  permintaan  pasar  yang menjadi pemicu berkurangnya penghasilan dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu pemohon mengajukan  permohonan  PKPU  terhadap  termohon  yang  merupakan  debiturnya,  tujuannya untuk  memberi  peluang  kepada  termohon  untuk  bisa  mengajukan  rencana  perdamaian  yang didalamnya  berisis  tawaran  pembayaran  atau  restrukturisasi  utang  yang  komprehensif  dan memiliki kepastian hukum.
Memperhatikan  beberapa  hal  yang  menjadi  penghambat  termohon  dalam menyelesaikan  pembayaran  utangnya  kepada  pemohon  Sehingga  majelis  hakim  memberikan putusan  dengan  mengabulkan  Permohonan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  yang dimohonkan oleh pemohon selaku kreditur dalam hal ini PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
2) Putusan  dengan  Nomor  25/Pdt-Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.jo.  dan  Nomor  26/Pdt- Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst
Putusan  Mahkamah  Agung  RI  yang  diajukan  oleh  PT.  Saripari  Pertiwi  Abadi  yang merupakan  debitur  dan  bertindak  selaku  pemohon  PKPU.  Adapun  permohonan  PKPU  yang diajukan  oleh  pemohon  merupakan  perpanjangan  PKPU  yang  sebelumnya  telah  diberikan melalui putusan hakim pengadilan pada PKPU Tahap I yang berlangsung selama 50 hari kalender sejak PKPU sementara berakhir. Tujuan dari pengajuan perpanjangan PKPU Tahap II ini adalah karena  pemohon  yang  posisinya  sebagai  debitur  ingin  melanjutkan  rencana  perdamaian  yang telah  dibahas  dalam  rapat  kreditur.  Dalam  rapat  tersebut  pemohon  selaku  debitur  telah menyampaikan  bahwa  terdapat  investor  yang  tertarik  dengan  PT.  Saripari  Pertiwi  Abadi  dan hendak melakukan Due Dilligence sehingga pemohon mengajukan waktu perpanjangan dalam PKPU  tetap  selama  60  hari.  Hasil  voting  terkait  permohonan  debitur  tersebut  yaitu  sebagai berikut:
a) Kreditur Separatis
Jumlah  kreditur  separatis  yang  masuk  dalam  daftar  Kreditur  sementara  PT.  Saripari Pertiwi Abadi dalam PKPU yaitu sebanyak 5 kreditur. Sedangkan jumlah kreditur separatis yang
memiliki  hak  suara  yang  hadir  pada  voting  yaitu  sebanyak  5  kreditur  dengan  jumlah  suara sebanyak  44705  suara.  Jumlah  kreditur  yang  hadir  yang  memiliki  hak  suara  dan  menyetujui perpanjangan dalam PKPU tetap sebanyak 3 orang kreditur dengan jumlah suara sebanyak 13463 setuju  bersyarat.  Disamping  itu  jumlah  kreditur  separatis  yang  hadir  namun  tidak  menyetujui perpanjangan PKPU tetap sebanya 2 kreditur dengan jumlah suara sebanyak 31242.
b) Kreditur Konkuren
Kreditur  konkuren  yang  memiliki  hak  suara  dan  hadir  pada  voting  adalah  68  kreditur dengan total suara sebanyak 10709. Jumlah kreditur konkuren yang hadir dan menyatakan setuju dengan  perpanjangan  PKPU  tetap  sebanyak  67  kreditur  dengan  jumlah  suara  sebanyak  8584 suara. Sedangkan jumlah kreditur yang tidak menyepakati perpanjangan PKPU adalah 1 kreditur dimana jumlah suara sebanyak 2125 suara.
Sesuai dengan voting yang dilakukan pada dasarnya tidak mencapai kesepakatan untuk melakukan perpanjangan PKPU tahap II dikarenakan jumlah suara kreditur separatis kurang dari 50,  namun  dengan  adanya  kemajuan  dari  pihak  debitur  dan  sudah  adanya  investor  sehingga harapannya melalui upaya akuisisi dari investor, debitur dapat melakukan pembayaran terhadap para kreditur.
Adapun  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam  mengabulkan  permohonan Perpanjangan  PKPU  tetap  adalah  karena  Majelis  hakim  melihat  apabila  investor  itu  masih diberikan kesempatan dalam melakukan Due Dilligence, debitur diharapkan bisa menyelesaikan PKPU dalam perkara tersebut dengan perdamaian, maka akan lebih baik bagi pihak kreditur baik itu kreditur separatis maupun kreditur konkuren. Dan apabila mengingat kembali asas PKPU yang memberikan  kesempatan  kepada  debitur  dengan  krediturnya  untuk  mencapai  penyelesaian permasalah utang piutangnya secara damai, sebab dengan adanya investor yang akan melakukan Due Dilligence, harapannya sekiranya pihak debitur masih memiliki kemampuan menyelesaikan masalah utangnya.
3) Putusan dengan Nomor 16/Pdt.SUS-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  yang  pada  putusannya  yang  diajukan  oleh  PT. Niman Internusa selaku pemohon yang dalam hal ini melawan PT. Humpuss Pengolahan Minyak selaku  termohon  terkait  sengketa  permohonan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang disingkat  PKPU  sementara  yang  diajukan  oleh  pemohon  dimana  terjadi  hubungan  hukum diantara  kedua pihak  dimana  pemohon  sebagai  lembaga  penyedia dana  sedangkan  termohon
merupakan  pihak  yang  membutuhkan  dana  untuk  biaya  operasional  perusahaan  sehingga hubungan keduanya adalah pihak yang berpiutang dengan pihak yang mengutang. Majelis hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan PKPU dari pemohon atas termohon PKPU dalam hal  ini  PT.  Humpuss  Pengolahan  Minyak  karena  telah  memenuhi  syarat-syarat  dalam permohonan PKPU, yaitu seperti berikut:
a) Terdapat utang termohon PKPU yang sudah jatuh tempo dan bisa ditagih
Awalnya termohon mengakatan akan melakukan pembayaran atas kewajiban utangnya kepada  termohon  setelah  diberi  surat  tagihan  oleh  pemohon  pada  tanggal  28  juni  2016  yang diberi tenggang waktu pembayaran selama 7 hari namun setelah satu bulan setelah surat tagihan itu  dikirimkan,  termohon  belum  juga  membayar  kewajiban  utangnya  kepada  termohon. Setelahnya  pemohon  mengirimkan  surat  somasi  kepada  termohon  sebanyak  sua  kali  namun sampai  pada  waktu  diajukannya  permohonan  PKPU  ini  termohon  masih  belum  melakukan pembayaran padahal pemohon PKPU merupakan kreditur sah termohon atas utangnya sebanyak USD2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika serikat) yang secara sah telah terbukti jatuh waktu dan bisa ditagih.
b) Termohon PKPU mempunyai kreditur lebih dari Satu
Pemohon  PKPU  mengetahui  dengan  pasti  bahwa  Termohon  memiliki  utang  kepada kreditur lain selain pemohon yakni kepada PT. Humpuss Patragas. Berdasarkan hal tersebut maka telah  memenuhi  ketentuan  pasal  22  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  37  tahun  2004  Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
c) Termohon diperkirakan tidak bisa melanjutkan pembayaran utang yang telah jatuh waktu dan bisa ditagih
Berdasarkan  pada  semua  kronologis  dan  dalil  yang  disampaikan  oleh  pemohon  dalam permohonan yang diajukan terbukti dengan jelas bahwa termohon PKPU tidak dapat membayar utang  yang  sudah  jatuh  waktu  dan  bisa  ditagih  oleh  pemohon,  hal  ini  didukung  dengan  bukti perbuatan  termohon  yang  tidak  mengindahkan  somasi  dan  semua  surat  peringatan  yang dilayangkan pemohon namun tidak juga kunjung melunasinya. Berdasarkan hal tersebut maka telah  dengan  ketentuan  pasal  222  ayat  (3)  Undang-Undang  Kepailitan  dan  PKPU  sehingga pemohon  pengajukan  permohonan  a  quo  dengan  tujuan  memberi  peluang  kepada  termohon untuk mengajukan rencana perdamaian yang pada intinya menawarkan penyelesaian utangnya sebagai debitur sesuai aturan hukum yang jelas dan pasti.
Setelah  melihat  fakta  tersebut  maka  majelis  hakim  memberikan  pertimbangan  bahwa termohon  sangat  ingin  melunasi  utangnya  kepada  pemohon  terbukti  dengan  tanggapan  atas surat yang dikirimkan oleh pemohon dan meminta perpanjangan waktu selama sebulan namun setelah tenggang waktu yang diberikan tersebut jatuh tempo termohon masih dalam keadaan belum bisa melunasi utangnya yang telah ditagih tersebut. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menerima permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon.
Apabila menilik ketiga putusan tersebut, maka bisa diberikan kesimpulan bahwa keadaan insolven  (tidak  mampu  membayar)  diputuskan  berdasarkan  putusan  hakim  pengadilan  sesuai fakta yang membuktikan debitur tidak memiliki kemampuan untuk membayar utang-utangnya atau  memenuhi  tuntutan  kewajiban  oleh  para  krediturnya.  Dalam  putusan  sebagaimana dimaksudkan diatas keadaan insolven (ketidakmampuan membayar) seorang debitur bisa dinilai berdasarkan kondisi keuangan seseorang atau suatu perusahaan apakah lebih sedikit daripada jumlah utang yang dimiliki atau bisa dilihat dari kondisi bisnisnya apakah berjalan dengan baik atau tidak sehingga hakim dapat menilai apakah kondisi bisnis yang berjalan dengan baik tersebut dapat dipertahankan untuk bisa melunasi utang-utangnya tersebut yang sekiranya belum lunas.
Selain yang sudah dibahas sebelumnya, hal lain yang menjadi pertimbangan hakim untuk menilai “ketidakmampuan”  dalam  membayar  utang  bisa dilihat  dari  debitur  sebagai  yang memiliki  harta  benda,  apabila  kreditur  menilai  bahwa  debitur  sudah  tidak  lagi  mampu  untuk melunasi utang-utangnya, maka penilaian dari kreditur tersebut harus berdasar pada financial audit bukan  hanya  atas  pertimbangan  subjektif  dari  kreditur  semata.  Agar  bisa  menentukan apakah  seseorang  atau  suatu  perusahaan  tidak  lagi  mampu  dalam  melunasi  atau  membayar utangnya  maka  hendak  melakukan  penjumlahan  seluruh  utang  debitur  terhadap  seluruh krediturnya,  kemudian dibandingkan antara  jumlah  utang  yang belum dilunasi dengan  jumlah harta  kekayaan  yang  ada  apakah  masih  lebih  banyak  atau  sudah  lebih  sedikit  dari  jumlah utangnya secara keseluruhan. Sedangkan keterkaitan antara ketidakmampuan membayar utang dengan  perjanjian  perdamaian  adalah  apabila  ditolaknya  suatu  perjanjian  perdamaian sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  pasal  289  Undang-Undang  No  37  tahun  2004  tentang Kepailitan  dan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang,  Maka  setelah  pemberitahuan penolakan  tersebut  oleh  hakim  pengawas  kepada  pengadilan  maka  pengadilan  harus menyatakan debitur tersebut pailit. Akibat hukum apabila debitur dinyatakan pailit maka secara hukum  debitur  telah  kehilangan  haknya  untuk  menguasai  dan  mengurus  kekayaannya  yang
termasuk  dalam  harta  pailit  sehingga  harta  pailit  harus  dinyatakan  dalam  keadaan  insolvensi (ketidakmampuan  membayar).  Sehingga  menurut  penulis  ketidakmampuan  dalam  membayar juga  dapat  dinilai  apabila  kreditur  konkuren  tidak  menerima  tawaran  perdamaian  yang dimohonkan  oleh debitur.  Harta  pailit  yang dalam  keadaan insolven bermakna  bahwa debitur sudah  tidak  lagi  mampu  melunasi  seluruh  utangnya  sehingga  pelunasan  utangnyanya  musti dilakukan dengan cara melikuidasi harta pailit. 19
Jadi PKPU adalah alternatif yang bisa ditempuh oleh debitur dimana diberikan jangka waktu kepada  debitur  untuk  mendiskusikan  permasalahan  utangnya  bersama  para  krediturnya  agar dapat diselesaikan. Penyelesaian utang dapat dilakukan dengan mengatur jadwal pembayaran ataupun dengan bentuk pembayaran lainnya yang penting pihak kreditur menyepakatinya dalam rencana  perdamaian  yang  diajukan.  Proses  PKPU  ini  harus  dimanfaatkan  oleh  debitur  sebaik mungkin agar tidak dinyatakan pailit. pada hakikatnya PKPU ini dapat diterima apabila tawaran perdamaian yang ditawarkan debitur disepakati oleh kreditur.
2. Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  Debitur  Yang  Dalam  Keadaan Insolven dalam Hukum Islam
Islam adalah agama yang kompleks, semua hal diatur dalam Islam tak terkecuali masalah utang piutang. Dalam hukum Islam menunda pembayaran utang dikenal dengan istilah al-Matl . Al-matl adalah Proses pemberian tangguhan atau kelonggaran waktu yang diberikan oleh orang yang  memberikan  piutang  kepada  yang  berutang  dalam  jangka  waktu  tertentu  yang  telah disetujui  oleh  kedua  belah  pihak. 20 Menunda  kewajiban  pembayaran  utang  dalam  Islam  bagi orang  yang  memiliki  kemampuan  dalam  membayar  utangnya,  maka  dia  termasuk  orang  yang dzalim  dan  akan  mendapat  dosa.  Namun  bagaimana  bagi  orang  yang  dalam  keadaan  tidak mampu membayar utang ketika telah jatuh tempo?
Menunda  kewajiban  pembayaran  utang  bagi  orang  yang  dalam  keadaan  tidak  mampu membayar  hukumnya  adalah  mubah.  Sebagaimana  dalam  firman  Allah  SWT  Q.S.  al- Baqarah/2:280, yaitu:
Terjemahnya:
19 Mawwaddah, “Ketidakmampuan Membayar Utang Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Mantan Pilot Lion Air.”
20 Abrar Anugrah, Abdi Wijaya, and M. Arafah, “Jual Beli Makanan Bertambah Pajak Di Makassar; Studi Komparasi Hukum Positif Dengan Mazhab Syaf’i,” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 3, no. 3 (2022): 489 – 502, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.28006.
“ Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya). ” 21
Menurut Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini bahwa Allah SWT memerintahkan kepada orang  yang  berpiutang  untuk  bersabar  ketika  menghadapi  orang  yang  berutang  kepadanya berada  dalam  keadaan  sulit  membayar  utangnya  sambil  berkata:  “Dan  apabila  (orang  yang berutang  tersebut)  dalam  kesulitan,  maka  berilah  tenggang  wajtu  hingga  dia  memperoleh kelapangan”  artinya  kita  diperintahkan  untuk  memberi  kelapangan  terhadap  orang  yang berutang.  Tidak  sama  halnya  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  pada  zaman  jahiliyah  yaitu seseorang  diantaranya  berkata  kepada  orang  yang  memiliki  utang,  “apabila  waktu  pelunasan utangmu telah sampai, maka kamu harus melunasinya atau kamu harus menambah bunganya”. 22 Terdapat beberapa hadis rasulullah SAW yang membahas terkait penundaan pembayaran utang, diantaranya:
Artinya:
Dari  Abu  Um amah  (yaitu  As'ad  ibnu  Zurarah),  bahwa  Rasulullah  Sallallahu  ‘alaihi wassalam pernah bersabda Barang siapa yang ingin mendapat naungan dari Allah pada hari  tiada  naungan  kecuali  hanya  naungan-Nya,  maka  hendaklah  ia  memberikan kemudahan  kepada  orang  yang  dalam  kesulitan  atau  memaafkan  utangnya.  (HR.  ath- Thabrani). 23

## Artinya:
Dari Sulaiman Ibnu Buraidah Kemudian aku mendengarmu bersabda, “Barangsiapa yang memberikan  tempo  bagi  orang  yang  kesulitan  membayar  hutang  maka  ia  setiap  hari bersedekah sebesar uang yang dihutangkannya”. Maka, nabi berkata kepadanya, “Setiap hari  ia  bersedekah  sebelum  hutangnya  lunas.  Apabila  datang  temponya  kemudian  ia memberikan  kelonggaran  maka  baginya  pahala  bersedekah  setiap  hari  dua  kali  lipat”.
(HR. Ahmad) 24
Apabila  dalil-dalil  al- Qur’an  dan  Hadis  diatas  dikaji,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang bagi orang yang tidak mampu dibolehkan dalam ajaran Islam  dan  bagi  orang  yang  memberi  kelonggaran  waktu  dalam  pembayaran  akan  mendapat pahala karena hal tersebut merupakan amalan ibadah yang agung pahalanya. Namun, yang perlu
21 Kementerian Agama, Al- Qur’an Dan Terjemahannya , Edisi 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019).
22 Ibnu Katsir, Tafsir A1- Qur’an Al -Adzim, Dar Tayyibah Li Nasyri Wa Tauzi, 1999, h. 47.
23 Ibnu Ahmad ath- Thobroni, Sulaiman, Mu’jam al Thobroni, Maktabah Al-Ulum Wa Al Hikam, Irak 1983. Jus 1, hadis nomor 899, h. 304.
24 Ibnu Hambal, Ahmad, Musnad Imam Ahmad , Muasasah Al-Qurtubah, Jus 5, Hadis Nomor:23096, h. 360.
diperhatikan adalah hal tersebut harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam. 25
Bahkan Al-Qadhi Husain yang merupakan salah satu ulama mazhab Syafii, memberikan pendapat  bahwa  penundaan  pembayaran  utang  disebabkan  karena  ketidakmampuan  dalam membayarnya  bukan  termasuk  perbuatan  dzalim,  dan  hukumnya  tidak  haram.  Kebanyakan ulama  menetapkan  bahwa  seseorang  yang  belum  memiliki  kemampuan  untuk  melunasi utangnya harus diberikan tenggang waktu. 26
Adapun  dalam  melakukan  penundaan  pembayaran  utang  harus  memenuhi  beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:
1) Keadaan  orang  yang  berhutang  benar-benar  tidak  mampu  untuk  membayar  atau melunasi utangnya.
2) Ada  kesepakatan  antara  pihak  yang  berutang  dan  pihak  yang  memberi  piutang  untuk melakukan penundaan pembayaran utang.
3) Waktu jatuh tempo pembayaran utang harus jelas
4) Tidak terdapat tambahan bunga atau syarat lain yang dapat memberi maanfaat bagi pihak yang berpiutang pada saat utang tersebut telah jatuh tempo.
5) Terdapat  keridhoan  antara pihak  yang berutang  dan  juga  pihak  yang  memberi  piutang terhadap  akad  penundaan  pembayaran  utang.  Maksudnya  sudah  ada  kesiapan  antara kedua belah pihak untuk menanggung resiko apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Jadi,  Penundaan  Kewajiban  pembayaran  utang  ketika  dalam  kondisi  tidak  mampu membayar ( Insolven ) dalam hukum Islam adalah mubah atau dibolehkan asalkan memenuhi lima syarat diatas dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

## Kesimpulan
Kedua dasar hukum baik hukum positif maupun hukum  Islam memiliki pandangan yang sama  dalam  menanggapi  problematika  terkait  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang terhadap  debitur  yang  dalam  keadaan  tidak  mampu  membayar  ( Insolven).  Dalam Perspektif
25 Andis Salham, Rahma Amir, and Istiqamah, “The Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Benda Sitaan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang,” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 3, no. 2 (2022): 546 – 62, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.28525.
26 Kesan,  ‘Hukum  Menunda  Pembayaran  Utang’, Kesan ,  2021,  https://kesan.id/feed/tanya-kiai-menunda- pembayaran-utang-5c15.
hukum positif terkait penundaan kewajiban pembayaran utang bagi debitur yang dalam keadaan insolven  hukumnya  boleh  karena  Penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  terhadap  debitur insolven  merupakan  salah  satu  cara  yang  ditawarkan  dalam  Undang-Undang  Kepailitan  dan PKPU. Dimana PKPU merupakan kesempatan untuk debitur yang sedang dalam keadaan Insolven (tidak  mampu  membayar  utang)  agar  mengusulkan  permohonan  rencana  perdamaian,  baik berupa tawaran pelunasan utang secara keseluruhan maupun sebagian utangnya, atau bahkan dapat melakukan restrukturisasi atas utangnya. Oleh sebab itu PKPU adalah kesempatan yang bagus  untuk  debitur  dalam  melaksanakan  pelunasan  atau  menjalankan  kewajiban  terhadap utang-utang  yang  dimiliki  supaya  debitur  tidak  dinyatakan  pailit  oleh  pengadilan  niaga. Sedangkan  menurut  hukum  Islam  Penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  ketika  seseorang dalam  keadaan  tidak  mampu  membayar  utang  ( insolven) hukumnya  adalah  mubah.  karena menunda pembayaran utang disebabkan karena ketidakmampuannya dalam membayar bukan termasuk perbuatan dzalim.  hal tersebut juga dijelaskan dalam firman Allah SWT pada QS al- Baqarah/2:280 bahwasanya ketika seseorang sedang berhutang dalam keadaan tidak mampu membayar utangnya maka berilah tenggang waktu hingga dia memperoleh kelapangan untuk melunasi  utang-utangnya  tersebut.  Dan  memberi  pengampunan  terhadap  utang-utang seseorang adalah suatu kemuliaan.

## Daftar Pustaka
Aisyah,  Nur,  Abdi  Wijaya,  and  Rahma  Amir.  “Praktik  Arisan  Menurun  Di  Kelurahan  Cabbenge Kecamatan  Lilirilau  Kabupaten  Soppeng;  Tinjauan  Mazhab  Al- Syafi’i  Dan  Mazhab Hambali.” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab 4,  no.  2  (2023): 322 – 39. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.32202.
Anugrah, Abrar, Abdi Wijaya, and M. Arafah. “Jual Beli Makanan Bertambah Pajak Di Makassar; Studi  Komparasi  Hukum  Positif  Dengan  Mazhab  Syaf’i.” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Perbandingan
Mazhab 3, no. 3 (2022): 489 – 502. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.28006.
Erlina, Erlina. “Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas.” Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 4, no. 2 (2017): 109 – 21. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4056.
Fikri,  Yudistia  Teguh  Ali,  Irawati  Irawati,  Heni  Mulyasari,  Ichsan  Fajar,  and  Ida  Abdul  Gopar. “Analisis  Penyelesaian  Utang  Melalui  Ibra’,  Syuf’ah,  Dan  Taflis  Di  Perbankan  Syariah.” Finansha:  Journal  of  Sharia  Financial  Management 3,  no.  1  (2022):  1 – 10. https://doi.org/10.15575/fjsfm.v3i1.17642.
Fuady, Munir. Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek . Cet. IV. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014. Ginting, Elyta Ras. Hukum Kepailitan Teori Kepailitan . Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
Halimah, Halimah. “Pandangan Tokoh Agama Tentang Penanggungan Hutang Pewaris Oleh Ahli Waris (Studi Kasus Di Desa Gonjak Kec. Praya Lombok Tengah).” Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram 9, no. 1 (2017): 43 – 65. https://doi.org/https://doi.org/10.20414/alihkam.v9i01.1153.
Ibnu  Ahmad  ath- Thobroni,  Sulaiman,  Mu’jam  al  Thobroni. Maktabah  Al-Ulum  Wa  Al  Hikam , 1983.
Ibnu Hambal, Ahmad, Musnad Imam Ahmad. Muasasah Al-Qurtubah , 1978.
Ibnu Katsir. Tafsir A1- Qur’an Al -Adzim, Dar Tayyibah Li Nasyri Wa Tauzi, 1999.
Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang . Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Irianto, Catur. “Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).” Jurnal Hukum Dan Peradilan 4, no. 3 (2015): 399 – 418. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015.399-418. Jono. Hukum Kepailitan . Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
Kementerian  Agama. Al- Qur’an  Dan  Terjemahannya .  Edisi  2019.  Jakarta:  Lajnah  Pentashihan Mushaf Al- Qur’an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019.
Kesan. “Hukum Menunda Pembayaran Utang.” Kesan, 2021.
Mawwaddah,  Luthfatun.  “Ketidakmampuan  Membayar  Utang Dalam  Permohonan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  Oleh  Mantan  Pilot  Lion  Air.” El-Iqtishady:  Jurnal  Hukum Ekonomi  Syaria 2,  no.  2  (2020):  1 – 14.  https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el- iqthisadi.v2i2.13817.
Muchtar, Nasriadi, Patimah, and Jamal Jamil. “Analis Hukum Islam Terhadap Pinjam Meminjam Melalui  Rentenir.” Qadauna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum  Keluarga  Islam 3,  no.  2 (2022): 299 – 310. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i2.23541.
Remy,  Sutan. Sejarah,  Asas,  Dan  Teori  Hukum  Kepailitan  Memahami  Undang-Undang  No.37 Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang Memahami Undang-Undang . Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
Sabir,  Muhammad,  and  Rifka  Tunnisa.  “Jaminan  Fidusia  Dalam  Transaksi  Perbankan;  Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (2020): 80 – 97. https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14284.
Saharuddin,  Sri  Rahayu,  and  Hamzah  Hasan.  “Songkabala  Di  Kalangan  Masyarakat  Keluruhan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar (Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat).” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 1, no. 3 (2020): 541 – 57. https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V1I3.15456.
Penyelesaian Utang Debitur dalam Keadaan Insolven; Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Wenni Wahyuni, et. al.
Salham, Andis, Rahma Amir, and Istiqamah. “The Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang  Benda  Sitaan  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.” Shautuna:  Jurnal
Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 3, no. 2 (2022): 546 – 62. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.28525.
Setiarso,  Adi  Nugroho.  “Analisis  Yuridis  Terhadap  Keadaan  Insolvensi  Dalam  Kepailitan  (Studi Normatif  Pasal  2  Ayat  1  Undang-Undang  No  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” Brawijaya Law Student Journal Maret (2013): 1 – 27. http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/139.
Sinile, Ashar, and Suriyadi. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Di Kecamatan  Malangke  Kabupaten  Luwu  Utara.” El-Iqtishady:  Jurnal  Hukum  Ekonomi Syariah 4,  no.  1  (2022):  106 – 18.  https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el- iqthisady.vi.29690.
Surjanto,  Diana.  “Urgensi  Pengaturan  Syarat  Insolvensi  Dalam  Undang -Undang  Kepailitan  Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan 3, no. 2 (2018): 258 – 68. https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/43198.