licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
Perlukah Akta Notaris Ditanda Tangani Bersamaan? erlawanan Pihak Ketiga Pemegang Sertifikat Hak Pakai Atas Sita Eksekusi Tanah Sriwedari The Significanity of Academic Manuscripts Dignity on Legal Products Samuel Tandiari 1 , Winner Sitorus 2 , Muhammad Aswan 3 Azmi Hawari Sunny 1 , Artaji 2 , Betty Rubiati 3 Muhammad Ramadhana Alfaris 1 , Sulthon Miladiyanto 2 1 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, samueltandiari7@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. 3 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin 1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, azmi18004@mail.unpad.ac.id 2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 1 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia, ramadhanaalfaris@yahoo.com 2 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia

## ABSTRACT
MANUSCRIPT INFO This  study  aims  to  evaluate  and  The  notary  public  are  forbidden  to  sign consecutively and to evaluate and analyze the legality and legal certainty of the  date  of  notarial  deed  signed  not  simultaneously  by  the  appearers.  This research  is  a  type  of  empirical  research,  the  location  of  this  research  was conducted  in  Makassar  City  and  North  Toraja  Regency,  South  Sulawesi Province. The research results show that. The legal implication of signing a notary deed that is not carried out simultaneously by the appearers before a Notary is that it can degrade the authentic deed made by the Notary into an underhanded  deed  as  referred  to  in  Article  16  paragraph  (1)  letter  m, paragraph  9  jounto  Article  44  UUJN.  Because  the  signing  of  the  deed simultaneously  by  the  parties,  witnesses,  and  the  Notary  is  an  obligation required by UUJN. So that if this is not done, it will result in an authentic deed made  by  the  Notary  being  defective  from  the  way  the  deed  is  made  and becomes a deed under the hand. And the legality and legal certainty regarding the date of notarial deed that was not signed simultaneously by the appearers is that a notary should also be aware that the product of the deed is interpreted as an effort by the state to create legal certainty and protection for the general public. So that the negligence and mistakes made by the Notary will result in the degradation of the authentic deed he made into a private deed so that he can be subject to civil liability, where the party who suffers a loss can demand reimbursement  of  costs,  compensation  and  interest  from  the  Notary concerned.
Manuscript History:
Received: 2023-05-31
Accepted: 2024-03-19
Corresponding Author: Samuel Tandiari, samueltandiari7@gmail.com
Keywords : Declaration of Notary ; Signing ; Notary Deed ; Not Simultaneous
Widya Yuridika: Jurnal Hukum is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License Layout Version: v.7.2024 Cite this paper Tandiari, S., Sitorus, W., & Aswan, M. (2024). Perlukah Akta  Notaris  Ditanda  Tangani  Bersamaan? Widya
Yuridika: Jurnal Hukum, 7 (1).

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  telah  menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara, untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum tersebut, dalam hubungan subjek hukum berdasarkan hukum keperdataan, terkhusus mengenai hukum perjanjian dan kontrak, maka dibutuhkan  alat  bukti  tertulis  yang  bersifat  autentik  mengenai  perbuatan,  perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. 1
1 Muhammad  Luthfan  Hadi  Darus, Hukum  Notariat  dan  Tanggung  jawab  Jabatan  Notaris , Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2017, hal. 1.
Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN)  menentukan  bahwa  notaris  adalah  pejabat  umum  yang  secara  khusus  diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang autentik (mempunyai kekuatan  pembuktian  yang  sempurna).  Akta  notaris  atau  akta  otentik  yaitu  akta  yang pembuatannya dimulai dari tindakan menghadap oleh penghadap sampai pada akhir atau penandatanganan  akta,  yang  keseluruhan  prosesnya  tunduk  pada  ketentuan  dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini tunduk pada UUJN. Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 BW dapat diketahui bahwa akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, jika suatu akta tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dalam pembentukannya maka akta tersebut dapat berkualifikasi kekuatan pembuktiannya sebagai akta di bawah tangan dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dalam pembentukannya.
UUJN telah menentukan suatu pengaturan mengenai degradasi akta karena beberapa sebab,  salah  satunya  dikarenakan  akta  tidak  memenuhi  syarat  dalam  pembentukannya berdasarkan  undang-undang.  Terlebih  dahulu  sebelum  menentukan  bentuk  akta  yang sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan,  maka  sebuah  akta  dapat  dikatakan  sah dengan  menaati  ketentuan  syarat  sah  perjanjian  berdasarkan  Pasal  1320  BW.  Setelah terpenuhinya  suatu  kecakapan,  kata  sepakat,  hal  tertentu  (objek  perjanjian)  serta  sebab yang  halal,  maka  notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  membuatkan  akta,  dapat  melalui prosedur selanjutnya dengan memperhatikan Pasal 38 UUJN.
Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  dibatasi  oleh  beberapa  ketentuan  dalam UUJN. Pembatasan terhadap notaris tersebut bertujuan agar terciptanya suatu pelayanan yang baik dan sah dimata hukum, di mana salah satu pembatasan notaris dalam pembuatan akta  yaitu  setiap  notaris  memiliki  tempat  kedudukan  yaitu  kabupaten  atau  kota  tempat kantor  notarisnya  berada  dan  memiliki  wilayah  jabatan  pada  kabupaten  atau  kota  yang masuk  dalam  satu  provinsi  tempat  kantor  notarisnya  berada.  Terkait  dengan penandatangan  akta  yang  lazim  dilakukan  yakni  di  tempat  kantor  notaris  tersebut berkedudukan. Hal ini juga berkaitan dengan terminologi kata “klien” yang digunakan, pada UUJN  dengan  penyebutan  kata  “penghadap”.  Penghadap  berasal  dari  kata hadap  atau bermakna muka. 2
Penghadap merupakan suatu kondisi di mana seseorang menghadiri atau bertemu seorang yang lain, yang dituju. Sifat penghadap dalam UUJN dapat diartikan sebagai klien yang  mendatangi  notaris  (kantornya)  untuk  membuat  suatu  akta  notariil  (autentik). Kesimpulan dari konsep ini dapat diterjemahkan bahwa setiap orang atau masyarakat yang ingin  membuat  akta  notariil  (otentik)  di  muka  pejabat  umum  (notaris)  wajib  hadir  dan bertandatangan di kantor notaris untuk memenuhi ketentuan UUJN. 3
Realita  dalam  praktik,  telah  terjadi  suatu  kondisi  dimana  para  penghadap  tidak menghadap notaris pada saat yang bersamaan dalam hal penandatanganan akta. Hampir di setiap daerah, hal tersebut lumrah dilakukan dan dianggap hal yang sepele. Sebagai contoh, seperti ketika kepala atau pimpinan cabang yang ditunjuk oleh bank yang tidak menghadap ke kantor notaris, tapi akta ditandatangani atau dibacakan oleh notaris di hadapan debitur dan saksi-saksi di bank atau di tempat lain. Kemudian akta yang telah ditandatangani oleh salah  satu  pihak  tersebut  dikirimkan  kepada  pihak  bank  untuk  ditandatangani.  Alasan penghadap tidak hadir dan penandatanganan pada waktu yang tidak sama karena berbagai
2 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hadap , diakses pada tanggal 10 Mei 2023.
3 Andika Putra Eskanugraha, Penandatanganan Akta Notariil Diluar Kantor Notaris yang Masuk dalam Lingkup Wilayah Jabatannya, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Volume I, Issue 2, Universitas Jember, 2020, hal. 78.
alasan,  yang  tidak  dapat  dinormatifkan  (dipastikan)  satu  persatu,  maka  hal  tersebut merupakan kebijakan notaris yang bersangkutan. 4
Selain  penandatanganan  akta-akta  perbankan  tersebut  di  atas,  ditemukan  juga adanya perbedaan penanggalan antara tanggal yang berada di awal akta notaris, sehingga dapat  diketahui  bahwa  tanggal  pembuatan  akta  (di  awal  akta)  dan  penandatangan  akta (untuk keperluan minutasi) tidak dilakukan bersamaan atau berbeda waktu. Hal tersebut tidak selaras dimana akta notaris sebagai akta otentik menjamin kepastian hari, tanggal, dan waktu pembuatan akta dan juga identitas dari orang yang hadir dan tanda tangannya. 5
Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN menerangkan bahwa dalam membacakan akta sampai pada penandatangan adalah satu kesatuan dari peresmian akta. Sebelum akta tersebut ditandatangani, terlebih dahulu akta tersebut dibacakan di depan para pihak yang bersangkutan guna menyampaikan isi akta notariil dengan keinginan para pihak kemudian akta  tersebut  ditandatangani  tentunya  di  hadapan  para  pihak  dan  2  (dua)  orang  saksi. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m tersebut adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris, dan kata “di hadapan” berarti hadirnya notaris secara fisik di hadapan para pihak dan  saksi-saksi.  Hal  yang  demikian  selaras  dengan  pelaksanaan  asas  kehati-hatian  bagi notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya.  Penandatanganan  akta  dilakukan  setelah notaris  meneliti  semua  kelengkapan  dan  keabsahan  alat  bukti  atau  dokumen  yang diperlihatkan  serta  mendengar  keterangan  atau  pernyataan  para  penghadap  yang  wajib dilakukan sebagai dasar pertimbangan untuk dituangkan di dalam akta.
Dalam praktik notaris, berdasarkan pra penelitian yang penulis lakukan, terdapat 3 (tiga)  praktik  yang  dilakukan  oleh  notaris  dalam  hal  penandatanganan  akta  notaris  yang tidak dilakukan secara bersamaan oleh para penghadap di hadapan notaris, yaitu: 6
1. Notaris melakukan penanggalan akta berdasarkan tanggal pihak yang paling terakhir melakukan penandatanganan;
2. Notaris  melakukan  2  (dua)  penanggalan  pada  awal  akta,  masing-masing  mengikuti tanggal kapan para pihak melakukan penandatanganan; atau
3. Notaris  membuat  surat  pernyataan  yang  isinya  membuat  alasan  atau  penyebab mengapa  para  pihak  tidak  melakukan  penandatanganan  secara  bersama-sama  dan menentukan  tanggal  penanggalan  akta  yang  disepakati.  Surat  pernyataan  tersebut kemudian akan dilekatkan pada minuta akta.
Berdasarkan hal tersebut di atas, berdasarkan fakta yang pernah terjadi yang penulis temukan,  di  mana  adanya  notaris  yang  dilaporkan  oleh  salah  satu  pihak  yang  namanya tersebut dalam akta, bahwa dirinya tidak menghadap pada waktu yang tersebut dalam awal akta,  tapi  menghadap  3  (tiga)  jam  kemudian  dari  penghadap  sebelumnya.  Problem  yang terjadi ialah permasalahan awalnya tidak berkaitan dengan akta notaris, tapi karena salah satu pihak ada yang merasa dirugikan dari isi akta yang dikehendaki oleh para penghadap sendiri,  sehingga  merambat  kepada  prosedur  pembuatan  akta.  Pihak  yang  melaporkan kejadian tersebut dapat membuktikan bahwa dirinya tidak menghadap pada jam atau pukul yang tersebut dalam awal akta, tapi yang menghadap tersebut adalah penghadap yang awal atau pertama datang.
Dalam kondisi tersebut, penulis tertarik dan menganggap perlu untuk mengkaji isu hukum  tentang  bagaimana  pendegradasian  akta  notaris  yang  tidak  di  tanda  tangani
4 Mia Elviana, Implikasi Hukum Terhadap Akta yang Dibuat oleh Notaris yang Tidak Dibacakan dan Ditandatangani secara Bersama-sama, Jurnal Lex Renaissance, Nomor 2, Volume 5, Universitas Islam Indonesia, April 2020, hal 9.
5 Berdasarkan  wawancara  pra  penelitian  dengan  Ria  Trisnomurti,  Notaris  dan  PPAT  wilayah jabatan di Kota Makassar, dilakukan pada Kantor Notaris dan PPAT Ria Trisnomurti pada tanggal 26 Mei 2022.
6 Berdasarkan wawancara pra penelitian dengan LS, Notaris dan PPAT wilayah jabatan di Kota Makassar, dilakukan pada Kantor Notaris dan PPAT LS pada tanggal 15 Mei 2022.
bersamaan untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari apabila para penghadap tidak datang bersama-sama pada saat proses pembacaan dan penandatanganan akta.

## METODE
Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. 7 Penelitian ini dilakukan di kantor- kantor Notaris Kota Makassar dan Kabupaten Toraja Utara. Lokasi ini dipilih karena relevan dengan  judul  dan  permasalahan  yang  diangkat.  Dengan  melakukan  penelitian  di  lokasi tersebut, akan memudahkan penulis untuk mengakses data demi keakuratan penyusunan tesis ini. Jenis dan sumber data ada dua, pertama Data primer adalah data yang diperoleh peneliti  secara  langsung  berupa  hasil  wawancara.  Data  Sekunder  berasal  dari  dokumen- dokumen yang menunjang pembahasan pada penelitian ini.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  dua  yaitu,  pertama penelitian lapangan dengan metode wawancara. Adapun narasumbernya sebagai berikut: Notaris  Kota  Makassar  dan  Notaris  Kabupaten  Toraja  Utara.  Kedua  penellitian  ini merupakan  jenis  penelitian  kepustakaan  atau library ,  penulis  melakukan  pengkajian  dan mengolah  data-data  yang  tersebut  dalam  peraturan  perundangan-undangan,  jurnal  dan kajian-kajian ilmiah serta buku-buku yang berkaitan dengan latar belakang permasalahan, termasuk dapat mengumpulkan data melalui media elektronik dan media-media informasi lainnya.  Keseluruhan  data  yang  dikumpulkan  dari  penelitian  ini,  selanjutnya  dilakukan analisis  dengan  menggunakan  metode  analisis  kualitatif.  Analisis  data  terakhir  dengan memberikan  kesimpulan  dan  saran  mengenai  apa  yang  seharusnya  dilakukan  terhadap permasalahan hukum tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pendegradasian Akta Notaris Yang Tidak Di Tanda Tangani Bersamaan
Tugas  seorang  Notaris  adalah  menjadi  pejabat  umum,  sedangkan  wewenangnya adalah  membuat akta  otentik. Sedangkan  akta  otentik  adalah  suatu  akta  yang  bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa  untuk  itu  ditempatkan  di  mana  akta  itu  dibuatnya.  Akta  Notaris  sebagai  akta otentik  dibuat  menurut  bentuk  dan  tata  cara  yang  ditetapkan  Undang-Undang  Jabatan Notaris. 8 Tingginya  kepercayaan  yang  diberikan  kepada  Notaris  sebagai  pejabat  umum menunjukkan bahwa jabatan Notaris adalah jabatan mulia, sehingga di dalam Pasal 16 ayat (1) angka 1 UUJN mengatur bahwa Notaris wajib bertindak amanah, tidak berpihak, mandiri, jujur,  dan  menjaga  kepentingan  pihak  yang  terkait  dalam  perbuatan  hukum. 9 Ini memperlihatkan  sangat  jelas  apabila  sangat  besar  tanggung  jawab  Notaris  dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Selain itu, Notaris juga mengemban tanggung jawab moral yang  cukup  besar  dalam  melaksanakan  kewenangan-kewenangan  yang  diberikan  oleh undang-undang sehingga jika Notaris melakukan suatu tindak pidana ataupun perbuatan yang tidak sepantasnya, maka akan mencederai jabatan Notaris secara keseluruhan.
Akta otentik sangat penting bagi mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu  keperluan,  baik  untuk  kepentingan  pribadi  maupun  untuk  kepentingan  suatu
7 Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel) , Yogyakarta, Topoffset. Percetakan, Hal. 43.
8 Pasal 38-39 UUJN
9 Pasal 16 ayat (1) angka 1 UUJN
usaha. 10 Dalam membuat akta otentik, Notaris bertanggungjawab membuatnya dengan cara yang baik dan benar, artinya akta otentik yang dibuat itu memenuhi standar dan kehendak hukum  serta  permintaan  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dan  yang  membutuhkannya. Notaris  bertanggungjawab  terhadap  kebenaran  mengenai  identitas  para  pihak  yang menghadap. Notaris juga bertangungjawab untuk menghasilkan akta otentik yang bermutu, dalam pengertian akta otentik yang dibuatnya itu harus sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, sehingga membuat siapapun  akan  mengakui  akta  Notaris  tersebut  mempunyai  kekuatan  pembuktian sempurna.
Dengan  ditandatanganinya  akta  oleh  para  penghadap  dihadapan  Notaris,  maka perjanjian yang mereka sepakati telah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka.  Saat  penandatanganan  akta  merupakan  salah  satu  penentu  lahirnya  perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. 11 Dari peristiwa itulah maka timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. 12
Menurut Octorio Ramiz 13 selaku Notaris/PPAT Kota Makassar bahwa menyangkut penomoran  dan  penanggalan  pada  akta  yang  dibuat  Notaris  yang  mana  para  penghadap tidak menghadap secara bersamaan adalah penanggalan tidak boleh berbeda, kecuali jam boleh berbeda, itupun akan dijelaskan diakhir akta.  Akibat hukum yang dapat timbul akibat penandatanganan akta yang tidak dilakukan bersamaan adalah berbeda hari pada awal akta bisa  dikenakan  Pasal  266  KUHPidana.  Dalam  bentuk  tanggung  jawab  Notaris  terhadap aktanya  yang  tidak  ditandatangani  secara  bersamaan  oleh  para  pihak  adalah  aktanya menjadi jatuh terdegradasi menjadi akta di bawah tangan dan batal demi hukum
Dalam praktek tidak jarang terjadi dimana waktu penandatanganan akta tidak dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan antara para penghadap dihadapan Notaris. Dengan demikian  Notaris  tidak  dapat  menyatakan  dalam  akta  yang  bersangkutan  menurut sebenarnya,  bahwa  akta  itu  segera  setelah  dibacakan  kepada  para  penghadap, ditandatangani oleh mereka, saksi-saksi dan Notaris. Tanda tangan biasanya terletak sebagai bagian akhir akta. Pada aturan dasar atau asas dalam common law Inggris yang diberlakukan terhadap perjanjian-perjanjian baku agar klausul-klausul eksemsi (dan klausul-klausul yang memberatkan  lainnya)  yang  dimuat  dalam  suatu  perjanjian  tertulis  yang  ditandatangani oleh para pihak mengikat para pihak yang bersangkutan. 14
Menurut  Niny  Savitry 15 selaku  Notaris/PPAT  Kota  Makassar  bahwa  dalam  hal penomoran dan penaggalan akta apabila para pihak tidak menghadap secara bersamaan hal itu tidak bisa dilakukan karena para pihak harus berhadapan saat penandatanganan akta otentik yang dibuat Notaris, kecuali RUPS (ada keterangan). Karena akibat hukum yang akan timbul akibat penandatanganan akta yang tidak dilakukan bersamaan adalah akta tersebut menjadi mempunyai kekuatan hukum yang tidak sempurna. Dan selanjutnya akta tersebut menjadi tidak sah, karena sebagai Notaris harus ada konsistensi dan aturan yang diikuti.
10 Soegondo  R.  Notodisorjo,  Hukum  Notariat  di  Indonesia  (Suatu  Penjelasan),  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 9
11 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW), Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 63
12 Ruchmadi Usman, Hukum Perjanjian, Bina Cipta, Bandung, 1996, hal. 25,
13 Wawancara dengan Octorio Ramiz selaku Notaris/PPAT Kota Makassar pada tanggal 19 April 2023
14 M.Novansyah Merta, Kajian Tentang Keabsahan Akta Notaris yang Penandatanganannya Tidak Dikantor Notaris, Jurnal, notariat.fh.unsri.ac.id. 2016, hal. 4
Notaris mempunyai kewajiban memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan UUJN, khususnya dalam pembuatan akta otentik, agar akta yang dibuat tersebut memenuhi segala persyaratan  sebagai  akta  otentik.  Konsekuaensi  yang  timbul  bagi  notaris  sebagai  pejabat umum  harus  bertanggung  jawab  terhadap  setiap  tindakan  ataupun  perbuatan  yang dilakukannya, hal tersebut bukan saja dilaksanakan untuk menjaga nama baiknya tetapi juga menjaga kehormatan profesi notaris.
Menurut  Monica  Melany 16 selaku  Notaris/PPAT  Kota  Makassar  bahwa  dalam praktiknya dalam hal penomoran dan penaggalan akta apabila para pihak tidak menghadap secara bersamaan hal tersebut tidak bisa dijalankan. Adapun akibat hukum yang akan timbul akibat penandatanganan akta yang tidak dilakukan bersamaan adalah akta tersebut menjadi akta di bawah tangan. Tanggung jawab Notaris terhadap penandatanganan akta yang tidak dilakukan  bersamaan  oleh  para  pihak  pada  akhirnya  bisa  menjadi  suatu  perkara  di Pengadilan.
Menurut  Pipianti 17 selaku  Notaris/PPAT  Kabupaten  Toraja  Utara  bahwa penandatanganan akta otentik yang dibuat Notaris tidak ditandatangani secara bersamaan oleh para pihak secara teori tanda tangan aktanya harusnya bersamaan tetapi prakteknya tidak  sepenuhya  begitu,  karena  bisa  jadi  salah  satu  penghadap  sakit.  tidak  bisa  hadir. Sedangkan akibat hukum yang bisa timbul dari penandatanganan akta otentik yang dibuat Notaris  tidak  ditandatangani  secara  bersamaan  oleh  para  pihak  adalah  kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi tidak sempurna atau menjadi pembuktian akta di bawah tangan.  Dalam  melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, khususnya  UUJN  yang  merupakan  payung  hukum  bagi  Notaris  agar  tidak  terlibat  dalam permasalahan hukum di kemudian hari. Dimana Notaris wajib berpedoman secara normatif kepada  aturan  hukum  yang  berkaitan  dengan  segala  tindakan  yang  akan  diambil  untuk kemudian dituangkan ke dalam akta.
Sedangkan menurut Henrika Dwi Nawangsari 18 selaku Notaris/PPAT Kota Makassar bahwa  dalam  praktek  penomoran  dan  penanggalan  akta  apabila  para  pihak  tidak menghadap  secara  bersama-sama  adalah  perbedaan  waktu  itu  tidak  melanggar,  tetapi bukan hari, dan tidak perlu ditulis di awal akta. Tetapi didalam kenyataannya, praktek dan aturan biasa tidak singkron. Akibat hukum yang mungkin timbul akibat penandatanganan akta yang tidak dilakukan bersamaan, resikonya kalau salah satu pihak meninggal disaat perbedaan hari, akta menjadi bermasalah. Menurut Henrika Dwi Nawangsari, pernah juga mengalami  penandatanganan  yang  tidak  bersamaan  dari  para  pihak  tetapi  tidak  pernah sampai menulis di awal akta dan membuat surat pernyataan.
Tidak  ditandatanganinya  akta  otentik  oleh  para  pihak  di  hadapan  Notaris    secara bersama-sama selama dianggap hal yang sudah biasa dan lazim dilakukan dalam praktik kenotariatan  dan dianggap hal yang benar, padahal apabila kita memperhatikan ketentuan atau  prosedur-prosedur  pembuatan  akta  otentik  oleh  Notaris  maka  hal  yang  demikian merupakan suatu pelanggaran aturan hukum yang sudah tentu akan berimplikasi hukum, baik  terhadap  akta  itu  sendiri  maupun  pihak-pihak  yang  tersebut  di  dalam  akta  itu. Kurangnya kesadaran Notaris dalam mengamalkan dan melaksanakan prosedur pembuatan akta  otentik  berdasarkan  ketentuan  undang-undang  maupun  lemahnya  pengawasan  dari
16 Wawancara  dengan Monica  Melany selaku  Notaris/PPAT Kota Makassar pada tanggal 4 Mei 2023
17 Wawancara  dengan  Pipianti  selaku  Notaris/PPAT  Kabupaten  Toraja  Utara  pada  tanggal  12 Maret 2023
lembaga-lembaga yang berkewajiban untuk mengawasi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya menjadikan hal ini terus menerus terjadi.
Menyangkut kekuatan pembuktian dari Akta Notaris yang tidak ditandatangani oleh penghadap secara bersama-sama, maka harus dipahami bahwa Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya memformulasikan keinginan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan  pembuktian  yang  sempurna,  sehingga  tidak  perlu  dibuktikan  atau  ditambah dengan alat bukti lainnya. Jika ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar atau tidak dilakukan dengan prosedur yang ada, dalam hal ini akta tidak ditandatangani oleh para pihak secara bersama-sama, maka pihak yang menyatakan tidak benar atau sebagai pihak  yang  merasa  dirugikan,  wajib  membuktikan  pernyataannya  sesuai  dengan  hukum yang berlaku.
Menurut  penulis  menyangkut  penandatanganan  akta  Notaris  tanpa  dilakukan bersamaan oleh para penghadap dihadapan Notaris telah menimbulkan implikasi hukum yaitu, akta otentik tersebut telah terdegradasi menjadi akta di bawah tangan sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf m, ayat 9 juncto Pasal 44 UUJN. Penandatanganan akta otentik yang dibuat  Notaris  secara  bersamaan  oleh  para  pihak,  saksi,  dan  Notaris  merupakan  suatu kewajiban  yang  diwajibkan  oleh  UUJN.  Sehingga  jika  hal  itu  tidak  dilakukan,  maka  akan berakibat akta otentik yang dibuat oleh Notaris tersebut cacat dari cara pembuatan aktanya. Sehingga apabila Notaris dan para pihak ingin terhindar dari segala risiko baik berupa sanksi maupun pembatalan akta otentik maka dalam proses pembuatan akta otentik di hadapan notaris, maka Notaris dan para pihak harus melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan cara lebih  teliti  dan  memiliki  itikad  baik  dalam  pembuatan  akta  otentik  serta  mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan berlandaskan pada moral dan etika.

## Legalitas  Dan  Kepastian  Hukum  Mengenai  Waktu  Penanggalan  Akta  Notaris  Yang Tidak Ditandatangani Secara Bersamaan Oleh Para Penghadap
Dalam wilayah hukum privat, negara menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta autentik, yaitu salah satunya untuk kepentingan pembuktian  (alat  bukti). 19 Seiring  dengan  berjalannya  waktu  dengan  berbagai permasalahan hukum yang semakin berkembang, maka Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan  profesi  dalam  memberikan  jasa  hukum  kepada  masyarakat  perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Notaris dalam menjalankan tugasnya diharuskan untuk bekerja secara baik dan profesional agar notaris dapat menghasilkan produk berupa akta otentik yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian  hukum  bagi  para  penghadap  yang  membutuhkan  akta  otentik. 20 Keberadaan Notaris di tengah-tengah masyarakat adalah terkait adanya kebutuhan masyarakat akan alat bukti tertulis yang bersifat otentik.
Memiliki pedoman berupa UUJN dan juga Kode Etik yang menjadi landasan Notaris dalam melakukan segala tugas, kewenangan, hak, kewajiban, hingga larangan yang disertai sanksi hukum bagi Notaris. Akta yang dibuat oleh notaris memuat atau menguraikan secara autentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris.  Akta  autentik  yang  dihasilkan  notaris  dapat  dipertanggungjawabkan  dan melindungi masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum. Kekuatan akta autentik yang dihasilkan merupakan pembuktian sempurna bagi para pihak. 21
19 Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju. Bandung, 2011, hal.10.
20 Kerina Maulidya Putri ed al., Op.Cit., hal. 162
21 Rahmida Erliyani and Siti Rosyidah Hamdan, Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata & Perkembangan Cyber Notary, Dialektika, Yogyakarta, 2020, hal. 36.
Notaris diharapkan dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat serta memberikan penyuluhan hukum, khususnya dalam pembuatan akta, sehingga masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum, sehubung dengan semakin meningkatnya  proses  pembangunan  sehingga  meningkat  pula  kebutuhan  hukum  dalam masyarakat. 22 Notaris  harus  mempunyai  integritas  moral,  dalam  artian  harus  melandasi pelaksanaan  tugas  secara  profesional.  Pelanggaran  yang  sering  dilakukan  oleh  seorang notaris,  yaitu  tidak  melakukan  penandatanganan  akta  otrntik  yang  dibuatnya  secara bersamaan  antara  para  pihak,  Notaris  maupun  saksi-saksi.  Akta  Notaris  ditandatangani tidak secara bersamaan oleh para pihak otomatis pembacaan akta kepada para pihak dan saksi-saksi tidak pula dihadiri salah satu pihak yang dinyatakan dalam akta. Hal tersebut bertentangan  dengan  isi  akta  notaris  yang  menyatakan bahwa  “setelah  saya,  Notaris membacakan  akta  ini  kepada  para  penghadap  dan  saksi-saksi,  maka  segera  akta  ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris. 23
Akta notaris dibuat bukan untuk kepentingan pada saat akta tersebut dibuat, tetapi adalah untuk kepentingan yang akan datang, sebagai bukti bahwa telah diadakan perjanjian, dan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban karenanya. Segala tindakan para pihak yang berdasarkan aturan hukum yang berlaku tentunya akan memberikan kepastian hukum  kepada  para  pihak  itu  sendiri,  dan  bahwa  akta  yang  dibuat  telah  sesuai  dengan aturan hukum yang berlaku dan dibuat di hadapan atau oleh Notaris sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris tersebut dapat menjadi pedoman oleh para pihak. 24 Tahapan dalam pembuatan akta Notaris secara konvensional, yakni sebagai berikut:
1. Para  penghadap/pihak  mendatangi  kantor  Notaris  kemudian  menghadap  kepada Notaris dengan tujuan untuk menyampaikan keinginan mereka agar dituangkan dalam akta Notaris;
2. Setelah Notaris mendengarkan maksud dan tujuan para pihak, maka Notaris harus bisa mengambil  perbuatan  hukum  apa  yang  diiginkan  oleh  para  pihak  sekaligus memberikan penyuluhan hukum mengenai akta yang akan dibuat apakah telah sesuai dengan undang-undang atau tidak;
3. Setelah Notaris mengetahui perbuatan yang diinginkan oleh para pihak, selanjutnya Notaris membuat akta dengan bentuk dan cara yang telah tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Perbuatan  hukum  yang  tertuang  dalam  suatu  akta  Notaris  bukanlah  perbuatan hukum dari Notaris, melainkan perbuatan hukum yang memuat perbuatan, perjanjian dan penetapan  dari  pihak  yang  meminta  atau  menghendaki  perbuatan  hukum  mereka dituangkan pada suatu akta otentik. Jadi pihak-pihak dalam akta itulah yang terikat pada isi dari  suatu  akta  otentik.  Notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  didasari  atau dilengkapi berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara  terintegrasi  oleh  Notaris  dan  akta  yang  dibuat  dihadapan  atau  oleh  Notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti. 25
Dalam  sebuah  sistem  termasuk  hukum  sebagai  suatu  sistem  tidak  dikehendaki adanya  konflik,  dan  kalau  terjadi  konflik  atau  tumpang  tindih  diantara  sub-sub  bidang hukum  maka  konflik  itu  tidak  akan  dibiarkan  dan  sistem  hukum  yang  baik  telah
22 Santia  Dewi  dan  R.M.  Fauwas  Diradja,  Paduan  teori  dan  Praktik  Notaris.  Pustaka  Yusticia, Yogyakarta, 2011, hal. 8
23 Kerina Maulidya Putri ed al., Op.Cit., hal. 160
24 Habib Adjie, Op.Cit., hal. 185
menyediakan  sarana  dan  solusinya. 26 Terlebih  khusus  dalam  suatu  perkara-perkara berkaitan dengan perjanjian yang menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian. Untuk memproteksi suatu subjek hukum dari kesewenangan yang diterapkan, maka diperlukan adanya perlindungan hukum.
Sudah sepatutnya akta Notaris memberikan kepastian hukum bahwa suatu kejadian dan  fakta  tersebut  dalam  akta  betul-betul  dilakukan  oleh  Notaris  atau  diterangkan  oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuktian akta. Keberadaan asas kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi  hukum  yang  bersangkutan.  Keberadaan  asas  kepastian  hukum  merupakan  sebuah bentuk  perlindungan  bagi yustisiabel (pencari  keadilan)  terhadap  tindakan  sewenang- wenang,  yang  berarti  bahwa  seseorang  akan  dan  dapat  memperoleh  sesuatu  yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari  keadilan  ingin  mengetahui  apa  yang  menjadi  hukum  dalam  suatu  hal  tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan. 27
Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat  dapat  memastikan  bahwa  hukum  dilaksanakan.  Dalam  memahami  nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat  dengan  instrumen  hukum  yang  positif  dan  peranan  negara  dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif. Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa  hukum  tersebut  harus  dijalankan  dengan  cara  yang  baik.  Kepastian  hukum menghendaki  adanya  upaya  pengaturan  hukum  dalam  perundang-undangan  yang  dibuat oleh  pihak  yang  berwenang  dan  berwibawa,  sehingga  aturan-aturan  itu  memiliki  aspek yuridis  yang  dapat  menjamin  adanya  kepastian  bahwa  hukum  berfungsi  sebagai  suatu peraturan yang harus ditaati. 28
Perlindungan  hukum  adalah  suatu  perlindungan  yang  diberikan  kepada  subyek hukum  ke  dalam  bentuk  perangkat  baik  yang  bersifat  preventif  maupun  yang  bersifat represif,  baik  yang  lisan  maupun  yang  tertulis.  Dengan  kata  lain  dapat  dikatakan  bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki  konsep  bahwa  hukum  memberikan  suatu  keadilan,  ketertiban,  kepastian, kemanfaatan  dan  kedamaian. 29 Substansi  Akta  Notaris  merupakan  formulasi  atau kristalisasi keterangan atas pernyataan dari keinginan para penghadap yang dikemukakan di  hadapan  Notaris.  Notaris  tidak  dapat  memaksakan  keinginan  atau  pendapatnya  agar diikuti oleh para penghadap, tapi Notaris wajib memberikan penjelasan dari segi hukum, kalaupun saran Notaris disetujui oleh para penghadap kemudian dituangkan ke dalam akta, maka hal tersebut merupakan keinginan para penghadap sendiri, dan bukan keinginan atau keterangan Notaris. Berdasarkan pada substansi akta tersebut, maka ada akta notaris yang deklaratif dan akta notaris yang konstitutif. 30
26 Musakkir, Putusan  hakim  yang  diskriminatif  dalam  perkara  pidana,  suatu  tinjauan  sosiologi hukum dan psikologi hukum, Rangkang Edocation, Yogyakarta, 2013, hal. 60
27 Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 2
28 Asikin zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hal 43 29 Rahayu, Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang- Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, etd.eprints.ums.ac.id, 2009, hal. 75 30 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonsia, PT Refik Aditama, Bandung, 2008, hal. 142.
Disebut  Akta  Notaris  yang  Deklaratif,  yaitu  substansi  akta  yang  berisi  pernyataan atau penegasan dari penghadap sendiri terhadap suatu hal tertentu. Akta Notaris seperti itu hanya  dilakukan  oleh  1  (satu)  pihak  saja  untuk  kepentingan  dirinya  sendiri  atau  pihak lainnya,  misalnya  pembuktian  kepemilikan  sebuah  bangunan  rumah.  Daya  ikat  secara hukum Akta Notaris yang Deklaratif akan tergantung pada penerimaan lain atas substansi akta tersebut. Pihak lain dapat saja merasa tidak terikat dan tidak berkepentingan dengan akta tersebut, karena yang bersangkutan memang bukan pihak dalam akta tersebut. 31
Disebut  Akta  Notaris  yang  Konstitutif  yaitu  substansi  akta  yang  berisi  membuat hubungan  hukum  baru  atau  meniadakan  hubungan  hukum  yang  melahirkan  hubungan hukum  baru,  artinya  yang  sebelumnya  tidak  ada  hubungan  hukum  apapun  dengan dibuatnya  akta  di  hadapan  Notaris  oleh  2  (dua)  pihak  atau  lebih,  maka  terjadi  suatu hubungan hukum, misalnya pemberian Kuasa atau Pembatalan kuasa. Akta Notaris seperti ini termasuk kedalam kualifikasi perjanjian, karena dilakukan minimal oleh 2 (dua) pihak, Daya  ikat  secara  hukum  Akta  Notaris  yang  konstitutif  tergantung  kepada  keinginan  para pihak  sendiri  untuk  melaksanakan  sutbstansi  akta  tersebut. 32 Dalam  menjalankan  dan memberikan  perlindungan  hukum  dibutuhkannya  suatu  tempat  atau  wadah  dalam pelaksanaannya  yang  sering  disebut  dengan  sarana  perlindungan  hukum.  Sarana perlindungan  hukum  dibagi  menjadi  2  (dua)  macam  yaitu:  sarana  perlindungan  hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif.
Menurut pendapat Abdulkadir Muhammad, 33 dalam mengemban tugasnya tersebut, Notaris harus bertanggung jawab dalam artian:
a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang  dibuat  itu  memenuhi  kehendak  hukum  dan  permintaan  pihak berkepentingan karena jabatannya;
b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya tersebut;
c. Berdampak positif. Artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.
Menurut  Hans  Kelsen  dalam  teorinya  tentang  tanggungjawab  hukum  menyatakan bahwa,  seseorang  bertanggungjawab  secara  hukum  atas  suatu  perbuatan  tertentu  atau bahwa  dia  memikul  tanggungjawab  hukum,  subyek  berarti  bahwa  dia  bertanggungjawab atas  suatu  sanksi  dalam  hal  perbuatan  yang  bertentangan,  lebih  lanjut  Hans  Kelsen menyatakan  bahwa,  “kegagalan  untuk  melakukan  kehat i-hatian  yang  diharuskan  oleh hukum  disebut  kekhilafan  ( neglience ),  dan  walaupun  tidak  sekeras  kesalahan  yang terpenuhi  karena  mengantisipasi  dan  mengkehendaki,  dengan  atau  tanpa  maksud  jahat, akibat yang membahayakan. 34 Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:
1. Pertanggungjawaban  individu  yaitu  seorang  individu  bertanggung  jawab  terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban  berdasarkan  kesalahan  yang  berarti  bahwa  seorang  individu bertanggung  jawab  atas  pelanggaran  yang  dilakukannya  karena  sengaja  dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
32 Ibid., hal. 143
33 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 75
34 Mia Elvina, Op.Cit., hal. 37
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan. 35
Tanggungjawab  dalam  kamus  hukum  dapat  diistilahkan  sebagai liability dan responsibility , istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk  pada  pertanggungjawaban  politik. 36 Teori  tanggungjawab  lebih  menekankan pada  makna  tanggungjawab  yang  lahir  dari  ketentuan  peraturan  perundang-undangan sehingga  teori  tanggungjawab  dimaknai  dalam  arti liabilty ,  sebagai  suatu  konsep  yang terkait  dengan  kewajiban  hukum  seseorang  yang  bertanggung  jawab  secara  hukum  atas perbuatan  tertentu  bahwa  dia  dapat  dikenakan  suatu  sanksi  dalam  kasus  perbuatannya bertentangan dengan hukum.
Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan bahwa bentuk suatu akta dibuat mengikuti undang-undang, yang mana ditempat saat akta itu dibuat terdapat Pejabat Umum yang memiliki wewenang. Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa setiap akta yang dibuat Notaris merupakan akta otentik, asalkan memenuhi  syarat  otentiknya  suatu  akta  yang  mana  harus  dibuat  berdasarkan  undang- undang yang telah ditetapkan. Dalam hal menetapkan suatu akta Notaris yang berkekuatan pembuktian  menjadi  dibawah  tangan  ataupun  yang  demi  hukum  akan  dibatalkan,  bisa ditetapkan dengan melihat dari: 37
1. Jika ditegaskan secara terang dan jelas jika ada pelanggaran dilakukan oleh seorang Notaris dalam beberapa pasal tertentu, oleh karenanya akta yang ada tersebut menjadi akta yang pembuktiannya berkekuatan hukum dibawah tangan.
2. Jika  dalam  pasal  tersebut  akta  yang  pembuktiannya  adalah  dibawah  tangan,  tidak dijelaskan  secara  terang  dan  jelas,  oleh  karenanya  jika  menurut  Pasal  84  Undang- Undang Jabatan Notaris beberapa pasal yang telah dikelompokkan melanggar isi pasal ini, maka akan dibatalkan demi hukum.
Saat tidak dipenuhinya syarat-syarat yang telah ada dan tidak sesuai dengan hukum yang  berlaku  maka  dapat  mengakibatkan  akta  yang  dibuat  seorang  Notaris  akan  turun kekuatan pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan atau bahkan dapat dibatalkan demi hukum,  serta  tidak  diperlukannya  suatu  tindakan  hukum  pada  yang  bersangkutan  yang memiliki  kepentingan  terhadap  akta  tersebut  dimana  hal  ini  menjadi  pasif.  Pasif  yang dimasud  adalah  suatu  pembatalan  dimana  tidak  adanya  tindakan  aktif  maupun  tindakan para pihak yang bersangkutan yang ada dalam sebuah perjanjian. Oleh karenanya, perjanjian tersebut  dibatalkan  demi  hukum  karena  juga  secara  tidak  langsung  ada  beberapa  syarat yang  belum  terpenuhi  sehingga  tanggung  jawab  Notaris  terhadap  akta  yang  dibuatnya menjadi kehilangan keotentisitasnya. 38
Penulis berpendapat bahwa suatu akta otentik Notaris yang terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan akibat penandatanganan akta tersebut oleh para pihak tidak bersamaan dilakukan menjadi tanggung jawab yang dapat dikategorikan sebagai  tanggung  jawab  secara  personal  atau  pribadi  Notaris.  Harus  juga  disadari  oleh seorang Notaris bahwa produk aktanya dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat.  Dasar  pertanggungjawaban  dibagi menjadi  dua  macam,  yaitu  kesalahan  dan  resiko.  Dengan  demikian,  dikenal pertanggungjawaban  atas  dasar  kesalahan  ( lilability  without  on  fault )  dan pertanggungjawaban  tanpa  kesalahan  ( lilability  without  fault ).  Prinsip  dasar
35 Ibid.
36 W.  Sommermeijer,  Tanggungjawab  Hukum,  Pusat  Studi  Hukum  Universitas  Parahyangan, Bandung, 2003, hal. 23.
37 Habib Adjie, Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris , Rafika Aditama, Bandung, 2015, hal. 53
38 Habib Adjie, Op.Cit , hal. 76
pertanggungjawaban  atas  dasar  kesalahan  mengandung  arti  bahwa  seseorang  harus bertanggungjawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. 39
Secara umum, pertanggungjawaban hukum dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu:
1. Pertanggungjawaban Administrasi
Bentuk  pertanggungjawaban  administrasi  dilakukan  melalui  proses  Peradilan  Tata Usaha Negara yang mana pertanggungjawaban tersebut menyebabkan batalnya suatu tindakan  pemerintah  yang  tidak  berdasarkan  undang-undang/sewenang-wenang. Pertanggungjawaban perbuatan pemerintah muncul akibat adanya 2 (dua) hal, yaitu adanya  kewenangan  dan  adanya  hak  dan  kewaiban.  Kewenangan  serta  hak  dan kewajiban tersebut merupakan perbuatan pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan.  Pertanggungjawaban  pemerintah  tersebut  berupa pertanggungjawaban hukum (pidana, perdata dan admistrasi Negara), etika, disiplin, asas umum pemerintah yang baik (AUPB), moral dan politis.
2. Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban  pidana  dalam  bahasa  asing  disebut sebagai toereken-baarheid , criminal  responsibility ,  atau criminal  liability .  Pertanggungjawaban  pidana  disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan  atasnya  pidana  atau  tidak  terhadap  tindakan  yang dilakukannya  itu. 40 Roeslan  Saleh 41 mengatakan  bahwa  orang  yang  melakukan perbuatan  pidana  dan  memang  mempunyai  kesalahan  merupakan  dasar  adanya pertanggungjawaban pidana.

## 3. Pertanggungjawaban Perdata
Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang yang lain, sedang diantara mereka  itu  tidak  terdapat  sesuatu  perjanjian  (hubungan  hukum  perjanjian),  maka berdasarkan undang-undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut  yang  menimbulkan  kerugian  itu. 42 Hal  tersebut  diatur  dalam  Pasal  1365 KUHPerdata.  Tanggung  jawab  atas  perbuatan  melawan  hukum  dapat  disengaja  dan tidak disengaja atau karena lalai. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata.
Menurut  penulis  bahwa  Notaris  bertanggungjwab  langsung  terhadap keotentisitasnya  akta  yang  dibuatnya,  sehingga  berdasarkan  macam-macam pertanggungjawaban  yang  ada  dan  jika  dikaitkan  dengan  permasalahan  terdegradasinya akta otentik yang dibuat oleh Notaris akibat penadatanganannya yang dilakukan oleh para pihak  tidak  bersamaan,  maka  Notaris  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  hukum.  Dan dalam  konteks  ini  menurut  penulis  adalah  pertanggungjawaban  hukum  yang  dapat dibebankan kepada Notaris adalah pertanggungjawaban perdata, dimana bagi pihak yang menderita kerugian akibat terdegradasinya akta otentik menjadi akta di bawah tangan dapat menuntut  penggantian  biaya,  ganti  rugi,  dan  bunga  kepada  Notaris  yang  bersangkutan sebagaimana bunyi Pasal 84 UUJN.
Adapun alasan pengenaan Pasal 84 UUJN tersebut penulis sesuaikan dengan kondisi atau  keadaan  yang  Notaris  alami  sesuai  penyampaian  Notaris-Notaris  yang  penulis wawancara untuk bahan tulisan yang penulis buat ini. Dimana kondisinya Notaris terpaksa tidak  melakukan  penandatanganan  secara  bersamaan  akta  otentik  oleh  para  pihak  oleh karena disebabkan permintaan dan kemauan dari para pihak itu sendiri, bukan permintaan
39 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Op.Cit., hal. 49
40 S.R.  Sianturi, Asas-Asas  Hukum  Pidana  Indonesia  dan  Penerapannya ,  Cet.  IV, Alumni,  Jakarta, 1986, hal. 245
41 Djoko Prakoso, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1987, hal. 75
42 A.Z. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen , cetakan kedua, Diapit Media, Jakarta, 2002, hal.
atau keinginan Notaris  Sehingga menurut penulis pada dasarnya Notaris tidak memiliki niat melakukan pelanggaran terhadap UJN tetapi hanya mengkondisikan dengan keadaan para pihak, maka kesalahan seperti ini dapat digolongkan sebagai kesalahan yang diakibatkan karena kelalaian dari notaris yang bersangkutan.

## PENUTUP
Pendegradasian  akta  notaris  yang  tidak  di  tanda  tangani  bersamaan  adalah  dapat membuat terdegradasinya akta otentik yang dibuat oleh Notaris tersebut menjadi akta di bawah tangan sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf m, ayat 9 juncto Pasal 44 UUJN. Karena penandatanganan  akta  secara  bersamaan  oleh  para  pihak,  saksi,  dan  Notaris  merupakan suatu  kewajiban  yang  diwajibkan  oleh  UUJN.  Sehingga  jika  hal  itu  tidak  dilakukan,  akan berakibat akta otentik yang dibuat oleh Notaris tersebut cacat dari cara pembuatan aktanya dan  menjadi  akta  di  bawah  tangan.  Legalitas  dan  kepastian  hukum  mengenai  waktu penanggalan akta notaris yang tidak ditandatangani secara bersamaan oleh para penghadap adalah bahwa harusnya juga disadari oleh seorang Notaris bahwa produk aktanya dimaknai sebagai  upaya  negara  untuk  menciptakan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi masyarakat umum. Sehingga atas kelalaian dan kesalahan yang dilakukan Notaris tersebut yang berdampak akan terdegradasinya akta otentik yang dbuatnya menjadi akta di bawah tangan  sehingga  kepadanya  dapat  dikenakan  pertanggungjawaban  perdata,  dimana  bagi pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan.
Penulis  mengusulkan  kepada  Notaris  untuk  menghindari  terdegradasinya  akta otentik  yang  dibuatnya  maka,  Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  harus  memegang teguh sumpah jabatan Notaris dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga resiko atas akta yang dibuat Notaris tidak menimbulkan akibat hukum dikemudian hari  dan  kekuatan  hukum  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  mempunyai  kekuatan  hukum sebagai  alat  bukti  yang  sempurna.  Dan  diharapkan  peran  aktif  organisasi  profesi  Notaris yakni Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk menyebarluaskan atau mensosialisasikan kepada masyarakat tentang syarat-syarat legalitas pembuatan akta otentik khususnya akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Sekaligus mensosialisasikan macam-macam tanggung jawab yang bisa  dimintakan  kepada  Notaris  apabila  Notaris  melakukan  suatus  kelalaian  ataupun kesalahan dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat pembuat akta otentik.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Adjie,  Habib  dan  Sjaifurrachman.  (2011). Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  dalam Pembuatan Akta . Bandung: Mandar Maju.
----------------. (2008). Hukum Notaris Indonsia. Bandung: PT Refik Aditama.
----------------.  (2009). Sanksi  Perdata  dan  Administratif  Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat Publik. Bandung: Refika Aditama.
----------------. (2015). Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris . Bandung: Rafika Aditama. Dewi, Santia dan R.M. Fauwas Diradja. (2011). Paduan teori dan Praktik Notaris . Yogyakarta: Pustaka Yusticia.
Erliyani,  Rahmida  dan  Siti  Rosyidah  Hamdan.  (2020). Akta  Notaris  Dalam  Pembuktian Perkara Perdata & Perkembangan Cyber Notary . Yogyakarta: Dialektika.
Hadi  Darus,  Muhammad  Luthfan.  (2017). Hukum  Notariat  dan  Tanggung  jawab  Jabatan Notaris . Yogyakarta: UII Press.
Irwansyah.  (2020). Penelitian  Hukum  (Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel) : Yogyakarta: Percetakan Top Offset.
Mertokusumo, Sudikno. (1993). Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Miru,  Ahmadi  dan  Sakka  Pati.  (2014). Hukum  Perikatan  (penjelasan  Makna  Pasal  1233 sampai 1456 BW) . Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
Muhammad, Abdulkadir. (1997). Etika Profesi Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Nasution, A.Z.  (2002). Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Diapit Media.
Notodisorjo, Soegondo R.  (1993). Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Prakoso, Djoko. (1987). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
Setiawan, Wawan. (2004). Notaris Profesional. Jakarta: Media Notariat.Sianturi, S.R. (1986). Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya . Jakarta: Alumni.
Usman, Ruchmadi. (1996). Hukum Perjanjian . Bandung: Bina Cipta.
Zainal, Asikin. (2012). Pengantar Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.

## Jurnal/Karya Ilmiah
Anke dan Dwi Saputro. (2009). Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia,100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia, Jakarta: PT. Ikrar Mandiri abadi.
Elviana, Mia. (2020). Implikasi Hukum Terhadap Akta yang Dibuat oleh Notaris yang Tidak Dibacakan  dan  Ditandatangani  secara  Bersama-sama, Jurnal  Lex  Renaissance Universitas Islam Indonesia, 2 (5) April.
Eskanugraha, Andika Putra. (2020). Penandatanganan Akta Notariil Diluar Kantor Notaris yang  Masuk  dalam  Lingkup  Wilayah  Jabatannya ,  Jurnal  Ilmu  Kenotariatan Universitas Jember, I (2).
Hadi, Mudofir. (1991). Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim . Varia Peradilan Nomor: 72.
Merta,  M.  Novansyah.  (2016). Kajian  Tentang  Keabsahan  Akta  Notaris  yang Penandatanganannya  Tidak  Dikantor  Notaris ,  Repertorium:  Jurnal  Ilmiah  Hukum Kenotariatan.
Musakkir. (2013). Putusan hakim yang diskriminatif dalam perkara pidana, suatu tinjauan sosiologi hukum dan psikologi hukum, Yogyakarta: Rangkang Edocation.
Prayoga  Sumangkut,  Mariano  Putra.  dan  Ghansham  Anand.  (2017). Perbuatan  Melawan Hukum  Dalam  Peralihan  Aset  Yayasan  Keagamaan  Yang  Diperoleh  Melalui  Hibah Bersyarat  Tanpa  Akta  Otentik  (Kajian  Putusan  Nomor  2016  K/Pdt/2013), Jurnal Al’Adi IX (3) Desember.
Rahayu.  (2009). Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, etd.eprints.ums.ac.id.
Sommermeijer,  W.  (2003). Tanggungjawab  Hukum, Pusat  Studi  Hukum  Universitas Parahyangan, Bandung.
Website
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hadap
Peraturan Perundang-undang
KUHPerdata.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.