## Jurnal de Facto
Volume 11 No. 1 Juli 2024 ISSN (Print): 2356-1913; ISSN (Online): 2655-8408

## Dinamika Hukum Penghapusan Barang Inventaris Pemerintah dan Implikasi Pelaksanaan Lelang Non Eksekusi Wajib
Legal Dynamics of the Elimination of Government Inventory Goods and the Implications of the Implementation of Mandatory Non-Execution

## Auctions
Ummi Maskanah 1 , Yeti Setiawati 2 , Melliana Wijaya 3 , Rodiah Rohmani 4 Universitas Pasundan Bandung, Indonesia ummi.maskanah@unpas.ac.id 1 , yeti.238100030@mail.unpas.ac.id 2 , melli.238100032@mail.unpas.ac.id 3 , rodiah.238100037@mail.unpas.ac.id 4

## ABSTRAK
Barang inventaris pemerintah merupakan aset yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah, yang digunakan dalam penyelenggaraan fungsi dan tugas pemerintahan. Metode lelang non eksekusi  wajib  dipilih  dalam  situasi  tertentu  untuk  menghindari  komplikasi  yang  dapat muncul dari eksekusi langsung, seperti ketika aset yang dihapuskan memiliki nilai sejarah atau kultural yang signifikan, atau ketika eksekusi langsung dapat memicu pertentangan sosial.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  prosedur  lelang  non  eksekusi  wajib yang  digunakan  dalam  penghapusan  barang  inventaris  pemerintah.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  yang  mencakup  pendekatan perbandingan,  pendekatan konseptual,  dan  pendekatan  perundang-undangan.  Penelitian ini mengandalkan sumber data sekunder. Data dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Penerapan efektif kerangka hukum ini memungkinkan pemerintah mengelola aset negara dengan efisien, melindungi kepentingan masyarakat, dan memaksimalkan nilai aset untuk kepentingan  seluruh  rakyat  Indonesia,  dengan  evaluasi  dan  perbaikan  terus-menerus untuk  memastikan  kepatuhan  terhadap  prinsip-prinsip  transparansi,  akuntabilitas,  dan keadilan.
Kata Kunci: penghapusan barang; inventaris pemerintah ; lelang non eksekusi

## ABSTRACT
Goods Government inventory is an asset owned and managed by the government, which is used in  carrying  out  government  functions  and  tasks.  government,  which  are  used  in  the implementation of government functions and duties. The non-execution auction method shall be chosen in certain situations to avoid complications that can arise from direct execution, such as when the the asset being written off has significant historical or cultural value, or when direct  execution  may  trigger  social  opposition.  This  research  aims  to  evaluate  the  non- mandatory execution auction procedure  used in the write-off of government inventory. the write-off  of  government  inventory  items.  This  research  utilizes  the  normative  juridical research method that includes a comparative approach, conceptual approach, and statutory approach. approach, conceptual approach, and statutory approach. This research relies on secondary  data  sources.  The  data  is  analyzed  descriptively  and  qualitatively.  The implementation of effective implementation of this legal framework allows the government to manage state assets efficiently, protect public interests, and maximize the value of assets for efficiently,  protect  the  interests  of  the  public,  and  maximize  the  value  of  assets  for  the  the benefit  of  all  Indonesians,  with  continuous  evaluation  and  improvement  to  to  ensure compliance with the principles of transparency, accountability, and fairness.
Keywords: write-off goods; government inventory; non-execution auction

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Barang inventaris pemerintah merupakan aset yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah,  yang  digunakan  dalam  penyelenggaraan  fungsi  dan  tugas pemerintahan. 1 Pengertian barang inventaris pemerintah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah.  Menurut  peraturan  ini, barang  inventaris  pemerintah  mencakup  semua  barang  yang  bergerak  dan  tidak bergerak  yang  diperoleh  atau  dikuasai  oleh  negara  atau  daerah  dalam  rangka penyelenggaraan pemerintahan.
Jenis-jenis  barang  inventaris  pemerintah  dibagi  menjadi  beberapa  kategori, antara lain: barang habis pakai, barang tidak habis pakai, dan barang modal. Barang habis  pakai  adalah  barang  yang  langsung  terpakai  atau  habis  dalam  satu  kali penggunaan, seperti alat tulis kantor. Sementara itu, barang tidak habis pakai adalah barang yang dapat digunakan berulang kali dan memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun, seperti peralatan kantor dan kendaraan. Barang modal adalah barang- barang  yang  digunakan  untuk  menghasilkan  barang  atau  jasa,  seperti  mesin  dan peralatan berat.
Proses penghapusan barang inventaris pemerintah diatur secara ketat melalui serangkaian peraturan perundang-undangan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan peraturan yang berlaku, setiap barang inventaris yang tidak lagi dibutuhkan atau telah rusak harus melalui proses verifikasi dan penilaian terlebih  dahulu. 2 Tahapan  ini  melibatkan  pemeriksaan  kondisi  fisik  barang  dan penentuan apakah barang tersebut layak untuk dihapus atau dapat diselamatkan. Setelah itu, instansi terkait harus membuat proposal penghapusan yang mencakup rincian barang, alasan penghapusan, dan rekomendasi tindak lanjut.
Proposal  ini  kemudian  diserahkan  kepada  komite  penghapusan  barang  di tingkat  departemen  atau  lembaga  yang  memiliki  otoritas  untuk  menyetujui  atau menolak  penghapusan  tersebut.  Komite  ini  bertugas  memeriksa  kembali  semua aspek yang terkait dengan barang yang diusulkan untuk dihapus, termasuk potensi nilai jual kembali atau pemanfaatan kembali dalam bentuk lain. Jika disetujui, proses berlanjut  ke  tahap  lelang  atau  pemusnahan,  tergantung  pada  kondisi  dan  nilai residual barang.
Seluruh  proses  ini  harus  didokumentasikan  dengan  rinci  dan  transparan, memungkinkan  audit  internal  maupun  eksternal  untuk  mengawasi  dan memverifikasi kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Ketelitian dan kepatuhan terhadap  prosedur  ini  sangat  penting  untuk  mencegah  penyalahgunaan  aset  dan memastikan bahwa penghapusan barang berjalan sesuai dengan standar etika dan hukum yang berlaku.
Lelang  memegang  peranan  krusial  dalam  proses  penghapusan  barang inventaris pemerintah, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
1 Erizha Fitria Marshaliany, “Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis,” Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara 6, no. 1 (2019): 15 – 26.
2 Vito  Bagus  Ramadhan,  “Evaluasi,  Efisiensi, dan  Efektivitas  Penatausahaan  Aset  di  Biro  Layanan Pengadaan  dan  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara  (LPPBMN)  Sekretariat  Jenderal  Kementerian Perhubungan Republik Indonesia” (PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024).
Indonesia. Proses ini tidak hanya memastikan bahwa barang-barang yang tidak lagi diperlukan  oleh  pemerintah  dapat  dimanfaatkan  secara  efisien,  tetapi  juga menjamin transparansi dan keadilan dalam penjualan aset pemerintah. 3 Lelang non eksekusi  wajib,  sebagai  salah  satu  metode  yang  digunakan,  bertujuan  untuk mengurangi potensi konflik dan masalah hukum yang mungkin timbul dari proses eksekusi langsung terhadap aset tersebut.
Metode  lelang  non  eksekusi  wajib  dipilih  dalam  situasi  tertentu  untuk menghindari komplikasi yang dapat muncul dari eksekusi langsung, seperti ketika aset  yang  dihapuskan  memiliki  nilai  sejarah  atau  kultural  yang  signifikan,  atau ketika eksekusi langsung dapat memicu pertentangan sosial. Selain itu, metode ini juga  memberikan  kesempatan  yang  lebih  besar  bagi  berbagai  pihak  untuk berpartisipasi  dalam  lelang,  sehingga  potensi  mendapatkan  harga  yang  lebih kompetitif untuk aset pemerintah menjadi lebih tinggi. Proses lelang non eksekusi wajib  ini  diperkuat  oleh  aturan  yang  ada,  yang  memastikan  bahwa  semua  pihak yang  berkepentingan  memiliki  akses  yang  setara  dan  transparan  terhadap informasi tentang barang yang dilelang.
Data  terbaru  menunjukkan  bahwa  lelang  non  eksekusi  wajib  sering  kali menghasilkan  pendapatan  yang  lebih  stabil  untuk  negara,  dibandingkan  dengan metode penjualan langsung atau eksekusi. 4 Hal ini menjadi sangat relevan dalam konteks pengelolaan keuangan negara yang efisien dan bertanggung jawab. Dengan demikian,  pentingnya  lelang  dalam  proses  penghapusan  barang  inventaris pemerintah bukan hanya sebuah prosedur administratif, tetapi juga sebuah upaya strategis untuk memastikan bahwa aset pemerintah yang tidak lagi digunakan dapat memberikan manfaat ekonomi maksimal bagi masyarakat secara luas.
Kejelasan  hukum  dalam  proses  penghapusan  barang  inventaris  pemerintah dan pelaksanaan lelang non eksekusi wajib memiliki dampak signifikan terhadap efisiensi dan transparansi dalam administrasi pemerintahan. Peraturan pemerintah yang  mengatur  tentang  pengelolaan  barang  milik  negara,  seperti  Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menetapkan prosedur yang jelas dan terstruktur untuk penghapusan barang yang tidak  lagi  digunakan  atau  yang  kondisinya  sudah  tidak  memungkinkan  untuk diperbaiki.  Proses  yang  transparan  ini  bertujuan  untuk  menghindari penyalahgunaan wewenang dan korupsi, yang sering terjadi dalam pengelolaan aset pemerintah.
Dalam praktiknya, kejelasan regulasi ini mendorong penciptaan sistem yang lebih terbuka di mana proses lelang dan penghapusan barang dapat dipantau oleh publik, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan media. Hal ini meningkatkan akuntabilitas dan memungkinkan audit yang lebih efektif dari kegiatan pemerintah, sekaligus  meningkatkan  kepercayaan  publik  terhadap  pengelolaan  sumber  daya negara. 5 Selain  itu,  dengan  adanya  sistem  lelang  yang  terbuka  dan  bersaing,
3 Donna  Okthalia  Setiabudhi,  “Pengelolaan  aset  pemerintah  daerah  dalam  perspektif  good governance,” the studies of social sciences 1, no. 1 (2019): 7 – 21.
4 Johan  Manurung,  “Analisis  Yuridis  Penghapusan  Barang  Milik  Negara  pada  Kantor  Wilayah Pemerintah  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Sumatera  Utara”  (PhD  Thesis,  Universitas  Sumatera Utara, 2010).
5 MAUDY ADINDA  IRVANI, “Tinjauan atas Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Dinas di KPKNL Medan” (PhD Thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022).
pemerintah  dapat  memaksimalkan  pendapatan  dari  penjualan  barang-barang inventaris  yang  tidak  lagi  dibutuhkan,  sehingga  berkontribusi  pada  efisiensi penggunaan anggaran negara.
Namun,  implementasi  dari  peraturan  ini  tidak  selalu  berjalan  mulus.  Masih terdapat  tantangan  dalam  penerapan  kebijakan  penghapusan  dan  lelang,  seperti kurangnya  kapasitas  sumber  daya  manusia  di  beberapa  daerah  yang mengakibatkan  keterlambatan  dalam  proses  penghapusan  barang.  Perlu  adanya peningkatan  dalam  sistem  pelatihan  dan  pengawasan  untuk  memastikan  bahwa semua prosedur diikuti secara konsisten dan efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pengaruh terhadap penggunaan aset pemerintah merupakan salah satu aspek kritis  yang  mendasari  urgensi  penelitian  terkait  penghapusan  barang  inventaris pemerintah  dan  pelaksanaan  lelang  non  eksekusi  wajib.  Penghapusan  aset  yang tidak  lagi  efisien  atau  efektif  digunakan  membutuhkan  kejelasan  hukum  untuk memastikan  bahwa  prosesnya  dilakukan  secara  transparan  dan  dapat dipertanggungjawabkan.  Menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, seperti  Undang-Undang  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah,  aset yang tidak lagi optimal harus diidentifikasi dan dihapus dari daftar aset pemerintah untuk menghindari pemborosan dan penyalahgunaan sumber daya. Kegiatan lelang non eksekusi wajib yang diatur dalam peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa  aset  tersebut  dapat  dimanfaatkan  kembali  atau  dialihkan  secara  efektif, memberikan peluang bagi pemerintah untuk mengoptimalkan nilai ekonomi dari aset-aset tersebut.
Dari  perspektif  praktis,  pelaksanaan  kebijakan  ini  sangat  penting  untuk menjaga  agar  aset  pemerintah  terus  berada  dalam  kondisi  yang  baik  dan berkontribusi pada fungsi-fungsi pemerintahan yang efisien. Aset yang tidak efektif, seperti kendaraan yang sudah tua dan tidak ekonomis lagi dalam operasional, atau peralatan kantor yang sudah usang, seringkali menimbulkan biaya tambahan dalam bentuk pemeliharaan dan ruang penyimpanan yang tidak efisien. Melalui lelang non eksekusi wajib, aset-aset ini bisa dikelola dengan cara yang lebih menguntungkan, mengurangi beban keuangan pemerintah dan meningkatkan alokasi sumber daya yang lebih strategis.
Dengan demikian, kebijakan dan prosedur yang jelas dalam penghapusan dan lelang  barang  inventaris  pemerintah  tidak  hanya  berdampak  pada  efisiensi penggunaan aset tetapi juga pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset. 6 Ini adalah urgensi yang menjadi fokus penelitian ini, yang bertujuan untuk memberikan  rekomendasi  yang  dapat  membantu  pemerintah  dalam mengoptimalkan  penggunaan  aset-asetnya  dan  mendukung  prinsip-prinsip  tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam praktik penghapusan barang inventaris pemerintah dan pelaksanaan lelang  non  eksekusi  wajib,  beberapa  kasus  kontroversial  telah  muncul,  terutama terkait dengan prosedur dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.
Kasus  pertama  melibatkan  kendaraan  dinas  yang  hilang  atau  rusak.  Sesuai dengan  Peraturan  Pemerintah,  kendaraan  yang  hilang  atau  rusak  dapat mengakibatkan tanggung jawab administratif dan hukum bagi penanggung jawab
6 Nyemas Hasfi dan others, “Pengelolaan Barang Milik Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang)” (PhD Thesis, Tanjungpura University, 2013).
kendaraan.  Dalam  situasi  di  mana  kendaraan  dinas  hilang  karena  kelalaian  atau kesalahan, sanksi diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang relevan. Lebih jauh lagi, kendaraan dinas yang rusak dan tidak ekonomis untuk diperbaiki bisa dijual dengan memenuhi persyaratan teknis, ekonomis, dan yuridis, yang dimaksudkan untuk  menguntungkan  pemerintah  daerah  dalam  hal  pengurangan  biaya operasional dan pemeliharaan.
Kasus  lain  melibatkan  proses  penghapusan  barang  milik  daerah  yang terkadang  menghadapi  tantangan  dalam  kepatuhan  terhadap  peraturan  yang berlaku.  Contohnya,  penghapusan  barang  yang  dapat  diajukan  karena  alasan kehilangan, kerusakan akibat keadaan kahar (force majeure), atau kondisi lain yang mengharuskan barang tersebut dikeluarkan dari inventaris. Pengelola barang harus melakukan  penelitian  menyeluruh  terhadap  permohonan  penghapusan  untuk memastikan semua persyaratan dan prosedur diikuti sebelum menghapus barang dari daftar inventaris.
Dua kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul dari pelaksanaan penghapusan barang inventaris pemerintah yang tidak sesuai dengan peraturan.  Implementasi  yang  tepat  dari  prosedur  penghapusan  dan  lelang  non eksekusi wajib sangat penting untuk menghindari kerugian negara dan memastikan keadilan serta efisiensi dalam pengelolaan aset pemerintah.
Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis hukum yang mendalam mengenai dinamika penghapusan barang inventaris pemerintah. Analisis ini akan dilakukan  dengan  mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, seperti UU tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan peraturan terkait lainnya,  untuk  memahami  kerangka  hukum  yang  ada  serta  tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Khususnya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek hukum yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas dalam  proses  penghapusan  barang  inventaris,  yang  sering  kali  terkendala  oleh prosedur yang kompleks dan potensi konflik hukum.
Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi prosedur lelang non  eksekusi  wajib  yang  digunakan  dalam  penghapusan  barang  inventaris pemerintah.  Evaluasi  ini  penting  karena  prosedur  lelang  tersebut  memiliki dampak yang signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset negara.  Penelitian  akan  mencari  solusi  hukum  yang  dapat  diterapkan  untuk memperbaiki dan memperkuat prosedur ini, berdasarkan analisis kasus dan data terbaru yang relevan. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan  rekomendasi  yang  konstruktif  untuk  reformasi  kebijakan  dan peningkatan  praktik  penghapusan  serta  lelang  barang  inventaris  pemerintah, sehingga  dapat  lebih  efektif  dan  memenuhi  prinsip  keadilan  serta  kepatuhan hukum.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  yang mencakup  pendekatan  perbandingan,  pendekatan  konseptual,  dan  pendekatan perundang-undangan. 7 Penelitian  ini  mengandalkan  sumber  data  sekunder.  Data
7 Ika Atikah, Metode Penelitian Hukum (Sukabumi: Haura Utama, 2022).
dianalisis  secara  deskriptif  dan  kualitatif.  Spesifikasi  penelitian  menggunakan deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan data yang bertujuan untuk memperoleh gambaran  yang  lengkap  mengenai  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  di masyarakat untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan kaidah-kaidah yang relevan. 8

## Pembahasan
Aspek Hukum dan Prosedur Penghapusan Barang Inventaris Pemerintah Penghapusan  barang  inventaris  pemerintah  di  Indonesia  diatur  oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif. Kerangka hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penghapusan dilakukan secara sistematis, transparan, dan akuntabel untuk melindungi aset negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan fondasi utama, yang dalam Pasal 53 menyebutkan bahwa barang milik negara yang rusak atau tidak dapat digunakan lagi dapat dihapus berdasarkan peraturan yang berlaku. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah,  khususnya  Pasal  71  sampai dengan  Pasal  78,  menjelaskan  tata  cara  penghapusan  barang  milik  negara/desa, termasuk  prosedur  penilaian,  penentuan  status,  dan  disposisi  akhir  barang. Implementasi  teknis  dari  penghapusan  ini  diperinci  dalam  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.06/2016,  yang memberikan petunjuk tentang proses dan persyaratan penghapusan, termasuk pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan  penghapusan  oleh  pejabat  yang  berwenang.  Kerangka  hukum  ini dirancang  untuk  menghindari  penyalahgunaan  dan  kerugian  negara,  sekaligus memungkinkan pembaruan dan efisiensi dalam pengelolaan aset pemerintah. 9 Kemudian,  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  28  Tahun  2020  tentang Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah  adalah  regulasi  yang  mendetail  dan memberikan pedoman umum mengenai tata cara penghapusan barang milik negara atau daerah. Regulasi ini secara spesifik mengatur prosedur yang harus diikuti oleh instansi pemerintah dalam mengelola aset negara, termasuk penghapusan barang yang tidak lagi digunakan atau yang telah rusak berat. Pasal 39 dari PP ini mengatur bahwa penghapusan dapat dilakukan jika barang sudah tidak dapat digunakan lagi, baik karena kondisi fisik yang rusak berat atau tidak lagi efisien secara ekonomis. Pasal  40  menguraikan  bahwa  proses  pembuatan  keputusan  penghapusan  harus melibatkan  pejabat  yang  berwenang  dengan  dokumentasi  rinci  tentang  kondisi barang,  termasuk  justifikasi  penghapusan  dan  dampaknya  terhadap  operasional instansi. Sementara itu, Pasal 41 menetapkan prosedur penilaian barang yang akan dihapus, yang bertujuan untuk menentukan nilai residu dari barang sebelum proses penghapusan, penting untuk penjualan aset yang masih memiliki nilai ekonomi. PP ini  dirancang  untuk  memastikan  bahwa  penghapusan  barang  dilakukan  secara bertanggung jawab dan transparan, mendukung prinsip efisiensi dan akuntabilitas
8 Munir Fuady, Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep (Depok: Rajawali Press, 2018).
9 Icha Choerunnisa, Maman Sudirman, dan Benny Djaja, “Sertifikasi Barang Milik Negara: Langkah Strategis  Memperkuat  Kepastian  Hukum  dan  Keamanan  Aset  Negara,” Jurnal  Justitia:  Jurnal  Ilmu Hukum Humaniora 6, no. 2 (2023): 628 – 42.
dalam pengelolaan aset pemerintah, serta menghindari penyalahgunaan aset atau kerugian negara. 10
Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  108/PMK.06/2016  mengatur secara  detail  prosedur  penghapusan,  penilaian,  dan  penjualan  barang  inventaris pemerintah yang tidak lagi digunakan atau yang telah rusak, memberikan kerangka teknis esensial untuk memastikan  proses penghapusan aset negara dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas. Proses penghapusan dimulai dari penilaian kondisi  barang  untuk  menentukan  apakah  barang  tersebut  masih  dapat dimanfaatkan,  memerlukan  perbaikan,  atau  seharusnya  dihapus  dari  daftar  aset. Barang yang tidak lagi layak pakai atau rusak berat, sesuai Pasal 8 PMK 108/2016, diusulkan  untuk  dihapus  berdasarkan  penilaian  yang  menunjukkan  bahwa perbaikan  tidak  ekonomis  atau  efisien.  Penyusunan  Berita  Acara  Pemeriksaan (BAP), yang diatur dalam Pasal 10, melibatkan dokumentasi alasan penghapusan, kondisi barang, dan rekomendasi tindakan selanjutnya, baik itu pemusnahan atau penjualan. Barang yang dihapus namun masih memiliki nilai ekonomis dapat dijual melalui lelang atau metode penjualan lain yang transparan, sesuai Pasal 23 dan 24. PMK 108/2016 memberikan panduan komprehensif yang harus diikuti oleh semua instansi  pemerintah  dalam  mengelola  penghapusan  barang  milik  negara,  sebuah proses  penting  untuk  pengelolaan  aset  pemerintah  yang  efektif  dan  efisien, mematuhi  prinsip-prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas  untuk  mencegah kebocoran dan penyelewengan aset.
Dalam kerangka Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengajuan proposal penghapusan barang milik  negara/daerah  harus  dilakukan  oleh  instansi  pemilik  barang  tersebut. Proposal ini harus menyertakan alasan yang mendukung kebutuhan penghapusan, dokumentasi  yang  rinci  tentang  kondisi  dan  status  barang  tersebut,  serta rekomendasi  dari  penilai  yang  independen.  Dokumentasi  ini  biasanya  mencakup riwayat  penggunaan  barang,  nilai  saat  ini  berdasarkan  penilaian  terkini,  dan dampak yang diharapkan dari penghapusan tersebut terhadap operasional instansi. Rekomendasi dari penilai berperan penting untuk memastikan bahwa nilai barang telah  dinilai  secara  adil  dan  penghapusan  dilakukan  dengan  pertimbangan  yang matang, membantu dalam pengambilan keputusan yang akuntabel dan transparan. Seluruh proses ini dirancang untuk memastikan bahwa penghapusan barang milik negara/daerah  dilaksanakan  secara  efisien,  efektif,  dan  sesuai  dengan  peraturan yang  berlaku  untuk  mencegah  penyalahgunaan  aset  dan  mempromosikan penggunaan sumber daya negara secara bertanggung jawab. 11
Dalam  proses  penghapusan  barang  inventaris  pemerintah,  pengajuan proposal  penghapusan  merupakan  tahap  krusial.  Instansi  yang  memiliki  barang harus  menyusun  proposal  yang  menyeluruh,  mencantumkan  alasan-alasan  yang memadai  untuk  penghapusan  barang  tersebut.  Alasan  ini  dapat  berkisar  dari ketidakgunaan,  kerusakan  yang  tidak  dapat  diperbaiki,  hingga  usang  teknologi. Proposal  tersebut  juga  harus  mencakup  dokumentasi  lengkap  tentang  barang, seperti  historis  perolehan,  kondisi  saat  ini,  dan  hasil  penilaian  dari  penilai
10 Abdul  Adhim  Azzuhri  dan  Dwi  Haryati,  “Dinamika  Regulasi  dan  Aspek  Tranparansi  dalam Mendorong  Kompetisi  pada  Pengaturan  Pemanfaatan  Barang  Milik  Negara/Daerah,” Kontrak Pemerintah. Konsep, Ragam, Perkembangan Regulasi dan Kajian Putusan , 2021, 59.
11 Sri Wahyuni dan Rifki Khoirudin, Pengantar Manajemen Aset (Nas Media Pustaka, 2020).
independen  atau  internal.  Selain  itu,  harus  ada  rekomendasi  dari  penilai  yang menunjukkan  bahwa  penghapusan  merupakan  langkah  yang  paling  tepat, berdasarkan  analisis  biaya  dan  manfaat  serta  dampaknya  terhadap  operasional instansi. Dokumen ini nantinya akan dijadikan dasar oleh otoritas yang berwenang untuk  memberikan  persetujuan  atau  penolakan  terhadap  proses  penghapusan tersebut. Pembuatan proposal yang rinci dan bertanggung jawab menjadi kunci agar proses penghapusan dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel.
Dalam  proses  penghapusan  barang  inventaris  pemerintah,  salah  satu tahapan  kritikal  adalah  mendapatkan  persetujuan  dari  pejabat  yang  berwenang. Persetujuan  ini  biasanya  diperlukan  dari  kepala  departemen  atau  menteri, tergantung pada nilai dari barang yang dihapus. Tahapan ini penting karena pejabat berwenang  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa  penghapusan tersebut  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  dan  dalam  rangka efisiensi  pengelolaan  aset  negara.  Pejabat  tersebut  juga  bertugas  memastikan bahwa  setiap  keputusan  yang  diambil  telah  melalui  pertimbangan  yang  matang, termasuk  evaluasi  atas  alasan  penghapusan  dan  potensi  dampaknya  terhadap lembaga  dan  pelayanan  publik.  Proses  ini  seringkali  melibatkan  peninjauan dokumen,  seperti  berita  acara  pemeriksaan,  dan  analisis  terhadap  konsekuensi hukum dan administratif yang mungkin timbul. 12
Setelah  mendapatkan  persetujuan  dari  pejabat  yang  berwenang, pelaksanaan  penghapusan  barang  inventaris  pemerintah  dilakukan  dengan menghapus  barang  tersebut  dari  daftar  inventaris  resmi.  Langkah  selanjutnya bergantung  pada  hasil  penilaian  dan  rekomendasi  terkait  metode  penghapusan yang paling sesuai. Metode ini bisa berupa penjualan, jika barang masih memiliki nilai ekonomis; pemusnahan, terutama untuk barang yang tidak layak pakai atau berpotensi membahayakan jika digunakan kembali; atau metode lain yang sesuai seperti donasi atau pengalihan. Proses ini harus dilakukan dengan memperhatikan transparansi dan akuntabilitas untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa prosedur diikuti secara ketat sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Kepatuhan  terhadap  regulasi  dalam  penghapusan  barang  inventaris pemerintah merupakan aspek penting dalam tata kelola aset yang baik. Sejauh ini, instansi  pemerintah  dituntut  untuk  mengikuti  serangkaian  aturan  hukum  yang ketat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara dan peraturan terkait lainnya, seperti Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.  Penilaian  kepatuhan  ini  mencakup  proses  verifikasi  yang  ketat terhadap  dokumen,  persetujuan  oleh  pejabat  yang  berwenang,  dan  pelaksanaan penghapusan  yang  transparan.  Namun,  masih  terdapat  tantangan  seperti ketidakkonsistenan  dalam  penerapan  regulasi  dan  kelemahan  dalam  sistem pengawasan  yang  dapat  menghambat  efektivitas  kepatuhan  ini.  Untuk meningkatkan  kepatuhan,  diperlukan  peningkatan  kapasitas  aparatur  sipil, penguatan  lembaga  pengawas,  dan  penyesuaian  kebijakan  yang  lebih  adaptif terhadap perubahan konteks dan kebutuhan praktis di lapangan. 13
12 Kardin M Simanjuntak, “Implementasi kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia,” Jurnal Bina Praja 7, no. 2 (2015): 111 – 30.
13 Reinaldi Lasewa, “Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara  Dan  Lelang  Manado,” Jurnal  LPPM  Bidang  EkoSosBudKum  (Ekonomi,  Sosial,  Budaya,  dan Hukum) 6, no. 1 (2022): 509 – 16.
Efektivitas proses penghapusan barang inventaris pemerintah memainkan peran  penting  dalam  mengoptimalkan  penggunaan  anggaran  dan  sumber  daya. Proses ini diatur dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi aset yang tidak lagi berfungsi  atau  rusak  dan  mengeliminasinya  dari  daftar  inventaris,  yang  idealnya membebaskan  sumber  daya  dan  anggaran  untuk  keperluan  lain  yang  lebih mendesak. Namun, efektivitas proses tersebut sering kali terhambat oleh birokrasi yang  berbelit,  ketidakcukupan  pelatihan  bagi  pegawai  yang  bertanggung  jawab dalam penilaian aset, serta kekurangan sistem monitoring dan evaluasi yang kuat. Dalam banyak kasus, prosedur yang ada mungkin tidak sepenuhnya efisien dalam menangkap  semua  aset  yang  seharusnya  dihapus,  atau  mungkin  terlalu  lambat dalam merespons perubahan kebutuhan organisasi, sehingga masih banyak sumber daya  yang  terikat  pada  aset  yang  sudah  tidak  efektif  atau  efisien.  Sehingga, meskipun  prosedur  formal  telah  ada,  implementasi  nyata  di  lapangan  masih memerlukan  peningkatan  yang  signifikan  untuk  mencapai  tujuan  penghapusan barang inventaris yang optimal. 14
Dalam  proses  penghapusan  barang  inventaris  pemerintah,  terdapat  berbagai tantangan dan hambatan yang sering muncul, termasuk keterbatasan sumber daya yang dapat menghambat penilaian akurat atas nilai dan kondisi barang. Penilaian yang tidak tepat dapat berakibat pada kehilangan potensi nilai ekonomi dari barang tersebut, atau keputusan penghapusan yang kurang tepat. Selain itu, keberatan dari pihak-pihak yang terlibat, seperti instansi pengguna atau masyarakat sekitar, sering kali muncul karena kepentingan yang bertentangan atau ketidakpuasan terhadap proses  atau  hasil  penghapusan. 15 Masalah  lain  yang  sering  dihadapi  adalah penyalahgunaan  wewenang,  di  mana  proses  penghapusan  bisa  disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, baik melalui manipulasi data, pemilihkasih dalam penjualan barang yang dihapus, atau korupsi dalam penentuan pihak  yang  memperoleh  aset  yang  dihapus.  Masing-masing  tantangan  ini membutuhkan  strategi  pengawasan,  transparansi,  dan  akuntabilitas  yang  kuat untuk memastikan proses penghapusan dilakukan secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Konsekuensi  Hukum  Pelaksanaan  Lelang  Non  Eksekusi  Wajib  terhadap Barang Inventaris Pemerintah
Lelang non eksekusi wajib (LNE) untuk barang inventaris pemerintah (Binv) memiliki  beberapa  aspek  hukum  penting,  termasuk  kewajiban  hukum,  dampak hukum, efektivitas, dan keadilan. 16 Kewajiban hukum dalam LNE Binv diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang  Perbendaharaan  Negara,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun 2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah,  dan  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Lelang.
14 M  Nafiul  Amri  dkk.,  “Pelaksanaan  Penghapusan  Barang  Milik  Daerah  Pada  Badan  Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang,” Eksistansi 11, no. 01 (2022).
15 Indah Namira Kiay Demak, Hendrik Manossoh, dan Dhullo Afandi, “Analisis Sistem dan Prosedur Penghapusan  Barang  Milik  Negara  pada  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi  Sulawesi Utara,” GOING CONCERN: Jurnal Riset Akuntansi 13, no. 02 (2018).
16 Sari  Pratama  Putriningsih  dan  Marjo  R  Benny  Riyanto,  “Prosedur  Penjualan  Lelang  Atas  Aset Kendaraan Milik Universitas Diponegoro,” Diponegoro Law Journal 5, no. 3 (2016): 1 – 11.
Lelang non eksekusi wajib (LNE) untuk barang inventaris pemerintah (Binv) dilaksanakan oleh Pejabat Lelang yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara  (DJKN)  Kementerian  Keuangan.  Pejabat  Lelang  ini  memiliki  wewenang untuk  mengelola  dan  melaksanakan  proses  lelang  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku. 17 Barang yang dapat dilelang melalui LNE Binv adalah barang inventaris pemerintah yang tidak memenuhi syarat untuk dipertahankan, seperti barang yang rusak  berat  atau  berlebih.  Ini  berarti  barang-barang  tersebut  tidak  lagi  dapat digunakan secara efektif oleh pemerintah dan lebih bermanfaat jika dilelang. 18 Prosedur LNE Binv diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.06/2020, yang mencakup beberapa tahapan penting, yaitu pengumuman lelang,  pendaftaran  peserta,  pelaksanaan  lelang,  dan  penetapan  pemenang. Pengumuman  mengenai  lelang  dilakukan  secara  terbuka  agar  masyarakat  luas mengetahui informasi lelang tersebut. Pengumuman ini mencakup rincian barang yang  akan  dilelang,  waktu  dan  tempat  pelaksanaan  lelang,  serta  syarat  dan ketentuan  yang  berlaku. 19 Calon  peserta  lelang  harus  mendaftar  terlebih  dahulu sesuai  dengan  prosedur  yang  telah  ditetapkan,  biasanya  memerlukan  pengisian formulir dan pembayaran uang jaminan lelang. Lelang dilakukan secara terbuka dan transparan, di mana peserta lelang mengajukan penawaran harga, dan penawaran tertinggi  akan  menjadi  pemenang  lelang.  Proses  ini  diawasi  oleh  Pejabat  Lelang untuk  memastikan  kepatuhan  terhadap  peraturan  yang  berlaku.  Setelah  proses lelang selesai, pemenang lelang ditetapkan berdasarkan penawaran tertinggi yang sah, dan pemenang diwajibkan untuk melunasi pembayaran sesuai dengan harga lelang yang telah disepakati. 20 Dengan mengikuti prosedur ini, LNE Binv diharapkan dapat  dilakukan  secara  efektif  dan  transparan,  sehingga  memberikan  manfaat optimal bagi pemerintah, peserta lelang, dan masyarakat secara keseluruhan.
Dampak  hukum  dari  lelang  non  eksekusi  wajib  (LNE)  untuk  barang inventaris pemerintah (Binv) bagi penjual (pemerintah), pembeli, dan masyarakat sangat signifikan. Bagi pemerintah sebagai penjual, lelang ini memberikan peluang untuk  memperoleh  pendapatan  negara  dari  hasil  lelang,  menyederhanakan pengelolaan Binv, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Binv. Proses lelang memungkinkan pemerintah mengubah aset yang tidak produktif menjadi  sumber  pendapatan  yang  dapat  digunakan  untuk  berbagai  keperluan publik. 21 Selain itu, dengan melelang barang yang rusak atau berlebih, pemerintah dapat  mengurangi  jumlah  barang  yang  harus  dikelola  dan  dipelihara, menyederhanakan  administrasi,  dan  memungkinkan  penggunaan  sumber  daya 17 Hartina Ruth Manora, Abdul Rachmad Budiono, dan Endang Sri Kawuryan, “Kewenangan pejabat lelang kelas II terhadap minuta risalah lelang yang lebih batas waktu,” Jurnal Cakrawala Hukum 13, no. 1 (2022): 96 – 106.
18 Mafita  Mafita,  “Pelaksanaan  Lelang  Melalui  Internet  Terhadap  Aset  Barang  Milik  Negara  Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum,” Nurani Hukum 2, no. 2 (2020): 26 – 34.
19 Faradila Hasan dan Moh Muzwir Rusliansyah Luntajo, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosedur Lelang Barang Gadai Pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado,” Al- ’Aqdu: Journal of Islamic Economics Law 1, no. 2 (2021): 65 – 77.
20 Yuni Astutik, Evi Malia, dan Ach Baihaki, “Prosedur Sistem Lelang dalam Proses Pengadaan Alat Kesehatan  dan  Obat  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Pamekasan,” Seminar  Nasional  Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi (SINEMA) 3, no. 01 (2022): 197 – 220.
21 Rusmin Wijaya dan Achmad Jaka Santos Adiwijaya, “Optimalisasi Asas Kemanfaatan Hasil Lelang Eksekusi Dalam Perspektif Hukum Investasi,” Jurnal Ilmiah Living Law 13, no. 1 (2021): 46 – 56.
yang lebih efisien. Proses lelang yang terbuka dan diawasi secara ketat memastikan semua transaksi tercatat dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, meningkatkan  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  pengelolaan  aset  negara, sehingga mencegah kemungkinan penyalahgunaan atau korupsi. 22
Bagi  pembeli,  dampak  hukum  dari  LNE  Binv  mencakup  memperoleh  Binv dengan harga yang wajar melalui proses lelang yang transparan dan memiliki hak kepemilikan atas Binv yang dibeli setelah melunasi kewajiban pembayaran. Pembeli memiliki  kesempatan  untuk  mendapatkan  barang  inventaris  pemerintah  dengan harga yang kompetitif, dan proses lelang yang terbuka memastikan bahwa harga yang  ditetapkan  adalah  hasil  dari  penawaran  terbuka,  sehingga  wajar  dan mencerminkan  nilai  pasar.  Setelah  menyelesaikan  pembayaran,  pembeli memperoleh  hak  kepemilikan  yang  sah  atas  barang  yang  dilelang,  memberikan kepastian hukum bagi pembeli bahwa mereka adalah pemilik yang sah dari barang yang telah mereka beli. 23
Bagi masyarakat, dampak hukum dari LNE Binv adalah memperoleh akses terhadap Binv yang dilelang dan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya Binv. Masyarakat  umum  memiliki  kesempatan  untuk  berpartisipasi  dalam  lelang  dan membeli barang-barang inventaris pemerintah, memberikan akses yang lebih luas terhadap  barang-barang  yang  mungkin  tidak  tersedia  di  pasar  umum.  Dengan melelang barang-barang yang tidak lagi dibutuhkan oleh pemerintah, sumber daya ini dapat dialihkan kepada individu atau organisasi yang dapat menggunakannya dengan  lebih  produktif,  meningkatkan  efisiensi  penggunaan  barang-barang inventaris secara keseluruhan di masyarakat. 24 Secara keseluruhan, dampak hukum dari  LNE  Binv  mencakup  peningkatan  pendapatan  negara,  penyederhanaan  dan transparansi dalam pengelolaan aset, perlindungan hak kepemilikan bagi pembeli, serta efisiensi dan aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat.
Efektivitas  Lelang  Non-Eksklusif  Barang  Milik  Negara  (LNE  Binv)  sebagai alat  untuk  memaksimalkan  nilai  Barang  Milik  Negara  (Binv)  yang  tidak  lagi digunakan oleh pemerintah terletak pada beberapa faktor kunci. Pertama, proses lelang  yang  transparan  memainkan  peran  penting  dalam  meminimalkan  potensi penyalahgunaan Binv. 25 Dengan mengadopsi proses yang terbuka dan kompetitif, LNE Binv memastikan bahwa setiap Binv dijual kepada penawar dengan tawaran tertinggi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai yang diperoleh pemerintah dari aset yang tidak lagi mereka perlukan.
Keadilan LNE Binv juga tercermin dalam mekanisme lelang yang terbuka dan kompetitif. Dengan menjalankan lelang yang adil, proses ini dapat menjamin bahwa tidak  ada  keuntungan  yang  diberikan  kepada  pihak  tertentu  secara  tidak  adil, karena  setiap  peserta  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk  memenangkan
22 Apri  Listiyanto,  “Pembaharuan  regulasi  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah,” Jurnal  Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 1, no. 1 (2012): 113 – 33. 23 Vina  Putri  Salim  dan  Bambang  Sugeng  Ariadi  Subagyono,  “Keabsahan  Lelang  Non  Eksekusi Sukarela Secara Online Tanpa Pejabat Lelang.,” Notaire 5, no. 1 (2022).
24 Melissa  J  Metusala,  Jullie  J  Sondakh,  dan  Natalia  YT  Gerungai,  “Evaluasi  Prosedur  Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara Aset Di Universitas Sam Ratulangi Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan  Negara  Dan  Lelang  (KPKNL)  Manado,” Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi 9, no. 2 (2021).
25 Ayup  Suran  Ningsih,  “Kajian  Yuridis  Efektifitas  Penyelesaian  Kredit  Macet  Melalui  Lelang  Hak Tanggungan,” Arena Hukum 14, no. 3 (2021): 546 – 66.
penawaran dengan menawarkan harga tertinggi. 26 Selain itu, ketentuan lelang yang jelas dan rinci juga penting untuk melindungi hak-hak penjual dan pembeli. Hal ini mencakup  prosedur  yang  terdefinisi  dengan  baik  untuk  pengajuan  penawaran, persyaratan  pembayaran,  dan  pengaturan  pengambilan  barang  setelah  lelang selesai. Secara keseluruhan, penggunaan LNE Binv dengan mekanisme lelang yang transparan, kompetitif, dan dilengkapi dengan ketentuan yang jelas dapat menjadi alat yang efektif bagi pemerintah untuk mengelola dan memaksimalkan nilai dari Binv mereka yang tidak lagi digunakan. 27
Meskipun  Lelang  Non-Eksklusif  Barang  Milik  Negara  (LNE  Binv)  memiliki potensi  besar  untuk  meningkatkan  efektivitas  dan  keadilan  dalam  pengelolaan Barang Milik Negara (Binv), sistem ini dihadapkan pada beberapa tantangan yang signifikan. Salah satunya adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai proses lelang, yang dapat mengurangi partisipasi dan kesadaran akan kesempatan yang tersedia. Selain itu, kompleksitas dan biaya tinggi dalam proses lelang dapat menjadi  hambatan  bagi  calon  peserta,  sementara  terbatasnya  akses  informasi tentang Binv yang dilelang juga mempersulit penawar untuk membuat keputusan yang informatif dan kompetitif. 28 Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya meningkatkan edukasi publik, menyederhanakan proses administratif, mengurangi biaya partisipasi, dan meningkatkan transparansi dalam informasi mengenai Binv yang  akan  dilelang.  Langkah-langkah  ini  penting  untuk  memastikan  bahwa  LNE Binv  dapat  benar-benar  menjadi  alat  yang  efektif  dalam  mengoptimalkan pengelolaan aset negara yang tidak lagi digunakan.
Lelang Non-Eksklusif Barang Milik Negara (LNE Binv) merupakan instrumen yang sangat penting dalam pengelolaan Barang Milik Negara (Binv) di Indonesia. Dengan implementasi yang efektif dan adil, LNE Binv memiliki potensi besar untuk memberikan  manfaat  yang  signifikan  bagi  pemerintah,  pembeli,  dan  masyarakat secara  keseluruhan.  Pertama-tama,  bagi  pemerintah,  LNE  Binv  dapat  menjadi sarana untuk mengoptimalkan nilai dari aset-aset yang tidak lagi digunakan atau diperlukan  oleh  sektor  publik.  Melalui  proses  lelang  yang  transparan  dan kompetitif, pemerintah dapat memastikan bahwa Binv tersebut dijual dengan harga yang  optimal,  yang  pada  gilirannya  meningkatkan  pendapatan  negara  atau  dana untuk program-program publik lainnya. 29 Selain itu, penggunaan LNE Binv dapat membantu dalam pengelolaan aset negara secara lebih efisien dan akuntabel. Bagi pembeli, LNE Binv memberikan kesempatan untuk mengakuisisi aset-aset dengan nilai yang kompetitif. Proses lelang yang terbuka memungkinkan partisipasi dari
26 Deity Yuningsih dkk., “Penerapan Asas Keadilan terhadap Penetapan Limit pada Proses Pelelangan Hak Tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKLP) Kota Kendari,” Halu Oleo Legal Research 4, no. 2 (2022): 149 – 67.
27 Cliff Edward Fransiscus Liono dkk., “Perkembangan Penyelenggaraan Lelang Non Eksekusi Oleh Pejabat Lelang Kelas 2 (Notaris) Dimasa Pandemi Covid- 19,” UNES Law Review 5, no. 4 (2023): 4039 – 54.
28 Markus  Lanteng  dan  Jumarpati  Jumarpati,  “Pengaruh  Harga  Dan  Penjualan  Terhadap  Respon Masyarakat, Lelang Barang Milik Negara/Daerah Melalui Lelang Internet (E-Auction) Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Kpknl) Palopo,” Jurnal Mirai Management 8, no. 1 (2023):
95 – 103.
29 Slamet Soesanto, Ni Made Artini, dan Aurelia Sybill Putri Ruhiyat, “Implementasi Sistem Akuntansi Penghapusan  Barang  Milik  Negara  Mengacu  Pada  Peraturan  Pemerintah,” Remittance:  Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan 4, no. 1 (2023): 11 – 21.
berbagai pihak, termasuk sektor swasta, individual, atau lembaga non-profit, yang mungkin memiliki kebutuhan atau kepentingan tertentu terhadap jenis-jenis aset yang dilelang. 30 Hal ini dapat mendorong investasi sektor swasta, menggerakkan ekonomi,  dan  menciptakan  lapangan  kerja  baru.  Secara  keseluruhan,  bagi masyarakat,  LNE  Binv  menawarkan  manfaat  dalam  bentuk  transparansi  dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset publik.
Proses lelang yang adil memberikan jaminan bahwa keputusan terkait penjualan aset  negara  dibuat  secara  objektif  dan  berdasarkan  nilai  pasar  yang  sebenarnya. Selain  itu,  pendapatan  yang  diperoleh  dari  LNE  Binv  dapat  dialokasikan  kembali untuk  meningkatkan  layanan  publik,  infrastruktur,  atau  program  sosial  yang bermanfaat  bagi  masyarakat  luas.  Penting  untuk  terus  mengevaluasi  dan memperbaiki pelaksanaan LNE Binv agar dapat mencapai tujuannya secara optimal. Evaluasi  yang  berkala  dapat  membantu  mengidentifikasi  area-area  perbaikan dalam proses lelang, termasuk peningkatan dalam sosialisasi kepada masyarakat, penyederhanaan prosedur administratif, dan peningkatan akses informasi tentang Binv yang dilelang. Dengan demikian, LNE Binv dapat terus berperan sebagai alat efektif  dalam  mengelola  dan  memaksimalkan  nilai  dari  aset  negara  untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.

## KESIMPULAN
Penghapusan  barang  inventaris  pemerintah  di  Indonesia  diatur  oleh  kerangka hukum  yang  komprehensif,  termasuk  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor  108/PMK.06/2016.  Regulasi  ini  memastikan  proses  penghapusan dilakukan  secara  sistematis,  transparan,  dan  akuntabel  untuk  melindungi  aset negara.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2020  memberikan  panduan tambahan  mengenai  penilaian,  status,  dan  disposisi  akhir  barang,  dengan implementasi  teknis  dijelaskan  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 108/PMK.06/2016. Proses dimulai dari pengajuan proposal, persetujuan pejabat berwenang,  hingga  penghapusan  dari  daftar  inventaris  resmi  untuk meminimalkan  risiko  penyalahgunaan  dan  kerugian  negara  serta  memastikan efisiensi  pengelolaan  aset.  Lelang  non  eksekusi  wajib  (LNE)  untuk  barang inventaris  pemerintah  diatur  ketat  oleh  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 213/PMK.06/2020, mengoptimalkan nilai aset yang tidak lagi digunakan melalui lelang  yang  transparan  dan  kompetitif.  Penerapan  efektif  kerangka  hukum  ini memungkinkan  pemerintah  mengelola  aset  negara  secara  efisien,  melindungi kepentingan  masyarakat,  dan  memaksimalkan  nilai  aset  untuk  kepentingan seluruh  rakyat  Indonesia,  dengan  evaluasi  dan  perbaikan  terus-menerus  untuk memastikan sesuai prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.
30 Eko Setyo Pambudi dan M Irnawan Darori, “Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Lelang Terhadap Keabsahan Dokumen Dalam Pelelangan (Studi KPKNL Madiun),” Jurnal Repertorium 4, no. 2 (2017): 118 – 26.

## Daftar Pustaka
Amri, M Nafiul, Aladin Aladin, Husni Mubarok, dan Maulan Irwandi. “Pelaksanaan Penghapusan  Barang  Milik  Daerah  Pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang.” Eksistansi 11, no. 01 (2022).
Astutik,  Yuni,  Evi  Malia,  dan  Ach  Baihaki.  “Prosedur  Sistem  Lelang  dalam  Proses Pengadaan  Alat  Kesehatan  dan  Obat  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Pamekasan.” Seminar Nasional Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi (SINEMA) 3, no. 01 (2022): 197 – 220.
Atikah, Ika. Metode Penelitian Hukum . Sukabumi: Haura Utama, 2022.
Azzuhri, Abdul Adhim, dan Dwi Haryati. “Dinamika Regulasi dan Aspek Tranparansi dalam  Mendorong  Kompetisi  pada  Pengaturan  Pemanfaatan  Barang  Milik Negara/Daerah.” Kontrak Pemerintah. Konsep, Ragam, Perkembangan Regulasi dan Kajian Putusan , 2021, 59.
Choerunnisa,  Icha,  Maman  Sudirman,  dan  Benny  Djaja.  “Sertifikasi  Barang  Milik Negara:  Langkah  Strategis  Memperkuat  Kepastian  Hukum  dan  Keamanan  Aset Negara.” Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Humaniora 6, no. 2 (2023): 628 – 42.
Demak, Indah Namira Kiay, Hendrik Manossoh, dan Dhullo Afandi. “Analisis Sistem dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara.” GOING CONCERN: Jurnal Riset Akuntansi 13, no. 02 (2018).
Fuady, Munir. Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep . Depok: Rajawali Press, 2018.
Hasan,  Faradila,  dan  Moh  Muzwir  Rusliansyah  Luntajo.  “Tinjauan  Hukum  Islam Tentang  Prosedur  Lelang  Barang  Gadai  Pada  Kantor  Cabang  Pegadaian  Syariah Istiqlal Manado.” Al- ’Aqdu: Journal of Islamic Economics Law 1, no. 2 (2021): 65 – 77.
Hasfi,  Nyemas  dan  others.  “Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  (Suatu  Studi  Pada Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Kabupaten Sintang).”  PhD Thesis, Tanjungpura University, 2013.
IRVANI, MAUDY  ADINDA. “Tinjauan atas Pelaksanaan Penghapusan Barang  Milik Negara  berupa  Kendaraan  Dinas  di  KPKNL  Medan.”  PhD  Thesis,  Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022.
Lanteng,  Markus,  dan  Jumarpati  Jumarpati.  “Pengaruh  Harga  Dan  Penjualan Terhadap Respon Masyarakat, Lelang Barang Milik Negara/Daerah Melalui Lelang Internet (E-Auction) Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Kpknl) Palopo.” Jurnal Mirai Management 8, no. 1 (2023): 95 – 103.
Lasewa,  Reinaldi.  “Prosedur  Penghapusan  Barang  Milik  Negara  Pada  Kantor Pelayanan  Kekayaan  Negara  Dan  Lelang  Manado.” Jurnal  LPPM  Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum) 6, no. 1 (2022): 509 – 16.
Liono, Cliff Edward Fransiscus, Erick Malombeke, Muhammad Rayhan Thariqi, dan Dewi FM Daba Dida. “Perkembangan Penyelenggaraan Lelang Non Eksekusi Oleh Pejabat Lelang Kelas 2 (Notaris) Dimasa Pandemi Covid- 19.” UNES Law Review 5, no. 4 (2023): 4039 – 54.
Listiyanto, Apri. “Pembaharuan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 1, no. 1 (2012): 113 – 33.
Mafita,  Mafita.  “Pelaksanaan  Lelang  Melalui  Internet  Terhadap  Aset  Barang  Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum.” Nurani Hukum 2, no. 2 (2020): 26 – 34.
Manora,  Hartina  Ruth,  Abdul  Rachmad  Budiono,  dan  Endang  Sri  Kawuryan. “Kewenangan pejabat lelang kelas II terhadap minuta risalah lelang yang lebih batas waktu.” Jurnal Cakrawala Hukum 13, no. 1 (2022): 96 – 106.
Manurung, Johan. “Analisis Yuridis Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Pemerintah Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara.” PhD Thesis, Universitas Sumatera Utara, 2010.
Marshaliany, Erizha Fitria. “Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Utama  Kecamatan  Cijeungjing  Kabupaten  Ciamis.” Dinamika:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Administrasi Negara 6, no. 1 (2019): 15 – 26.
Metusala, Melissa J, Jullie J Sondakh, dan Natalia YT Gerungai. “Evaluasi Prosedur Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara Aset Di Universitas Sam Ratulangi Oleh  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  Dan  Lelang  (KPKNL)  Manado.” Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi 9, no. 2 (2021).
Ningsih, Ayup Suran. “Kajian Yuridis Efektifitas Penyelesaian Kredit Macet Melalui Lelang Hak Tanggungan.” Arena Hukum 14, no. 3 (2021): 546 – 66.
Pambudi, Eko Setyo, dan M Irnawan Darori. “Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Lelang Terhadap Keabsahan Dokumen Dalam Pelelangan (Studi KPKNL Madiun).” Jurnal Repertorium 4, no. 2 (2017): 118 – 26.
Putriningsih, Sari Pratama, dan Marjo R Benny Riyanto. “Prosedur Penjualan Lelang Atas Aset Kendaraan Milik Universitas Diponegoro.” Diponegoro Law Journal 5, no. 3 (2016): 1 – 11.
Ramadhan, Vito Bagus. “Evaluasi, Efisiensi, dan Efektivitas Penatausahaan Aset di Biro  Layanan  Pengadaan  dan  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara  (LPPBMN) Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.” PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024.
Salim, Vina Putri, dan Bambang Sugeng Ariadi Subagyono. “Keabsahan Lelang Non Eksekusi Sukarela Secara Online Tanpa Pejabat Lelang.” Notaire 5, no. 1 (2022).
Setiabudhi, Donna Okthalia. “Pengelolaan aset pemerintah daerah dalam perspektif good governance.” the studies of social sciences 1, no. 1 (2019): 7 – 21.
Simanjuntak,  Kardin  M.  “Implementasi  kebijakan  desentralisasi  pemerintahan  di Indonesia.” Jurnal Bina Praja 7, no. 2 (2015): 111 – 30.
Soesanto, Slamet, Ni Made Artini, dan Aurelia Sybill Putri Ruhiyat. “Implementasi Sistem  Akuntansi  Penghapusan  Barang  Milik  Negara  Mengacu  Pada  Peraturan Pemerintah.” Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan 4, no. 1 (2023): 11 – 21.
Sri Wahyuni, dan Rifki Khoirudin. Pengantar Manajemen Aset . Nas Media Pustaka, 2020.
Wijaya,  Rusmin,  dan  Achmad  Jaka  Santos  Adiwijaya.  “Optimalisasi  Asas Kemanfaatan  Hasil  Lelang  Eksekusi  Dalam  Perspektif  Hukum  Investasi.” Jurnal Ilmiah Living Law 13, no. 1 (2021): 46 – 56.
Yuningsih, Deity, Safril Sofwan Sanib, Muhammad Sjaiful, Oheo Kaimuddin Haris, Ruliah  Ruliah,  dan  Bahtiar  Lamaronta.  “Penerapan  Asas  Keadilan  terhadap Penetapan  Limit  pada  Proses  Pelelangan  Hak  Tanggungan  di  Kantor  Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPK LP) Kota Kendari.” Halu Oleo Legal Research 4, no. 2 (2022): 149 – 67.