Volume: 6 Issue 2: 2022 | Hal 98-110 KEMUDI : JURNAL ILMU PEMERINTAHAN ISSN (Online): 2622 9633, ISSN (Cetak): 2528 5580
https://doi.org/10.31629/kemudi. v6i02.3220
Penguatan  Strategi  Keamanan  Manusia  Di  Perbatasan  Mota  Ain (Indonesia) Dengan Batugade (Timor Leste)
Anna Yulia Hartati 1 , Ali Martin 2 , Mario P. Rebelo Soares 3
1,2,3 Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Wahid Hasyim Semarang
Corresponding Author: Annayulia@Unwahas.Ac.Id
Article Info Keyword: Perbatasan  Mota  Ain dengan  Batu  Gade,
Pengelolaan perbatasan,  Keamanan Manusia.
Abstrak: Penelitian ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  pentingnya strategi penguatan keamanan manusia di perbatasan Indonesia – Timor  Leste  sebagai  cara  untuk  mewujudkan  kepentingan nasional.  Selama  ini    Pengelolaan  perbatasan  Indonesia  –Timor Leste masih berorientasi pada keamanan teritorial dimana negara memandang keamanan perbatasan sebagai sebuah ancaman dari luar  sehingga  strategi  penguatan  keamanan  negara  terus dilakukan, di mana peran militer diperkuat untuk mengawal tapal batas.  Padahal,  persoalan  penting  yang  sangat  membutuhkan penanganan  sesegera  mungkin  adalah  masalah  keamanan manusia  seperti  kebutuhan  akan  kecukupan  pangan,  bebas  dari ancaman  penyakit,  kebodohan,  pelanggaran  HAM,  dan  lain sebagainya.  Penguatan  keamanan  individu  perlu  dilakukan sebagai  cara  untuk  mempertebal  rasa  identitas  bangsa  dan semangat  nasionalisme  yang  akan  membentuk  rasa  kesadaran masyarakat untuk menjaga keutuhan, keamanan dan kedaulatan negaranya. Metode yang dipakai dalam kajian ini adalah metode kualitatif  dengan  desain  studi  kasus,  yaitu  fokus  di  perbatasan Mota Ain RI dan Batu Gade Timor Leste. Temuan dalam penelitian ini  adalah  pentingnya    penguatan  strategi  keamanan  manusia diperbatasan Mota Ain dan Batu Gade karena pertama, Indonesia dan Timor Leste merupakan negara sahabat dan pernah menjadi bagian dari Indonesia, kedua, mencoloknya persoalan keamanan individu bukan keamanan teritorial, ketiga, hubungan sosial yang masih kuat diantara kedua belah pihak, keempat,gagalnya strategi penguatan  keamanan  negara  dalam  mewujudkan  kepentingan nasional.
Anna Yulia Hartati 1 , Ali Martin 2 , Mario P. Rebelo Soares 3
Isu-isu  non-militer  beberapa  dekade  ini  mendominasi  masalah  keamanan Internasional  yang  semakin  kompleks.  Salah  satu  isu  yang  cukup  menarik  dalam  konteks keamanan Internasional adalah masalah perbatasan suatu negara, khususnya bagi negara berkembang.  Oleh  sebab  itu,  perbatasan  merupakan  sebuah  konsep  yang  sangat  penting dalam hubungan antarnegara. Hubungan baik antara negara tetangga bisa berjalan dengan lancar  jika  batas  batas  negaranya  bisa  diterima  satu  sama  lain. 1 Negara  yang  gagal mengontrol  wilayah  perbatasannya,  jika  dilihat  dari    sisi  keamanan,  maka  negara  tersebut secara  tidak  langsung  mengundang  tindak  kejahatan  yang  melewati  batas  negaranya. 2 Sengketa wilayah perbatasan , dari sudut pandang konflik internasional, bisa menjadi konflik bersenjata (perang). 3 Perbatasan internasional juga merupakan faktor penting dalam upaya identifikasi dan pelestarian kedaulatan nasional. 4
Pemahaman  yang  mendalam  terkait  perbatasan  masing  masing  negara  perlu dilakukan untuk kepentingan penegakkan hukum dan peraturan masing-masing negara. Oleh karena itu, penetapan perbatasan antarnegara secara jelas akan dapat mengurangi resiko timbulnya konflik perbatasan di kemudian hari dan  menjamin pelaksanaan hukum di masing- masing sisi perbatasan. Identifikasi dari International Boundaries Research Unit di Universitas Durham ditemukan  berpuluh-puluh perbatasan darat dan laut serta klaim kedaulatan atas sejumlah  pulau  yang  secara  aktif  dipersengketakan.  Klaim  perbatasan  berlangsung  dalam tataran diplomasi dan biasanya penyelesaiannya tidak tuntas, sehingga berpotensi menjadi konflik  atau  perang.  Dari  yang  bersifat  non-negotiable  terkait,  masalah  perbatasan antarnegara  adalah  suatu  ancaman  yang  konstan  bagi  perdamaian  dan  keamanan internasional. 5
Pendekatan  yang  bisa  digunakan  dalam  mengelola  perbatasan  antara  lain pendekatan  tradisional  dan  non  tradisional 6 .  Pendekatan  tradisional  berfokus  pada penggunaan  kekuatan    untuk  membangun  keamanan  wilayah.  Garis  perbatasan  biasanya dipatroli oleh  militer untuk mencegah berbagai kejahatan lintas batas dan ancaman terhadap integritas, keamanan, dan kedaulatan nasional. Di sisi lain, pendekatan non-tradisional untuk kontrol perbatasan berfokus pada peningkatan keamanan pribadi sebagai aset utama. Upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti  pangan, perumahan yang layak, pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta pembangunan infrastruktur  menjadi tujuan utama.  Oleh  karena  itu,  komponen  yang  berperan  dalam  menjaga  keamanan  tidak  hanya militer tetapi juga non-militer. Pendekatan-pendekatan tersebut melahirkan berbagai strategi politik  yang  mendukung  kepentingan  negara.  Juga,  melihat  perbatasan,  perspektif  negara berbeda terlepas dari apakah terletak di atas atau bawah negara.
Ada banyak masalah yang dihadapi sustu negara di perbatasan, antara lain: pertama, persoalan penetapan garis batas baik batas darat maupun batas laut. Akibatnya perencanaan pembangunan wilayah perbatasan menjadi terkendala. Kedua, persoalan sosial dan ekonimi masyarakat  perbatasan  seperti  kemiskinan,  tertinggal,  terbelakang,  tingkat  pendidikan  dan kesehatan  rendah,  serta  masih  terisolir.  Ketiga,  persoalan  lemahnya  penegakan  hukum, menyebabkan  maraknya  pelanggaran  hukum  di  kawasan.  Keempat,  persoalan  belum sinkronnya  pengelolaan  kawasan  perbatasan,  baik  menyangkut  kelembagaan,  program, maupun kejelasan wewenang. Kelima, persoalan penyelundupan barang dan TKI yang ilegal.
1 Alan K. Henrikson, “Facing across Borders: The Diplomacy of Bon Voisinage”, International Political Science Review , Vol. 21, No. 2, April 2000, hlm. 121-147.
2 Anak Agung Banyu Perwita, “Manajemen Perbatasan dan Keamanan Nasional”, dalam Beni Sukadis (Ed.), Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2007 , Cetakan Kedua, (Jakarta: LESPERSSI dan DCAF, 2008), h. 192.
3 Joshua  S.  Goldstein  dan  Jon  C.  Pevehouse,  “International  Conflict”  dalam  Joshua  S.  Goldstein  dan  Jon  C. Pevehouse (Eds), International Relations, 7th Edition , (US: Pearson Longman, 2006), h. 174-177.
4 Lihat juga, Mutti Anggitta, Kesepakatan Batas Darat RI-Timor Leste: Sebuah Kajian Diplomasi Perbatasan RI, (Jurnal Penelitian Politik , Vol.11 No.1 Juni 2014, p. 21-38), h. 22
5 Ibid
6 Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde. (1998). Security: A New Framework for Analysis. London: Lynne Reinner Publisher, hal 21-22
Keenam,  rasa  nasionalisme  yang  lemah  karena  kurangnya  informasi  yang  masuk  dari Indonesia, sehingga masyarakat perbatasan lebih mengenal negara tetangganya.
Permasalahan  yang  khas  Kawasan  perbatasan  Provinsi  NTT  yang  berada  di Kabupaten  Belu,  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara  dan  Kabupaten  Kupang,  antara  lain: pertama, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Kedua, tidak memadainya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perhubungan, penerangan dan komunikasi,  sehingga  menyebabkan  penduduk  di  kawasan  perbatasan  menjadi  terisolir. Ketiga,  Kerusakan  lingkungan  hidup  sebagai  akibat  dari  beralihnya  fungsi  hutan  menjadi lahan  pertanian.  Keempat,  Ketertiban  dan  keamanan  perbatasan  masih  menunjukkan dinamika yang tinggi. Masih terdapatnya permasalahan lahan sengketa yang terkait dengan belum tuntasnya garis batas negara, serta belum ditaatinya peraturan-peraturan lintas batas yang menyebabkan terjadinya pelintas batas ilegal. Ego sectoral juga masih mendominasi untuk penyelesaian permasalah diperbatasan tiga kabupaten tersebut. 7
Perbatasan  darat  antara  Indonesia  dan  Timor  Leste,  merupakan  persoalan  yang sangat unik dan menarik 8 karena ada perbatasan di sekitar Oecusi, yaitu suatu enclave yang merupakan  bagian  wilayah  kedaulatan  Timor  Leste  yang  berada  di  Timor  Barat  (  wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur)  dan  terpisah  60 kilometer dari wilayah induknya. Selain persoalan perbatasan darat juga permasalah krusial tentang  sosial  ekonomi,  kesehatan  dan  lingkungan.  Tampaknya  fenomena  16  warga kabupaten Kupang yang memilih kembali menjadi warga negara Timor Leste  menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah Indonesia. Jangan sampai intensitas kunjungan pejabat pusat ke perbatasan  Indonesia-Timor  Leste,  hanya  menjadi  acara  seremonial  sematan,  tetapi  lebih dari itu untuk bisa secara real di wujudkan dalam  bentuk program.
Berdasarkan  fenomena tersebut,  artikel ini membahas tentang pentingnya penguatan human security sebagai pilihan strategis pengendalian perbatasan di kawasan PBLN Mota Ain. Peningkatan kualitas hidup masyarakat merupakan syarat mutlak bagi pemerintah untuk mewujudkan kepentingan nasional di perbatasan sebagai garda terdepan  negara.

## Telaah Literatur: dari Keamanan negara ke keamanan manusia
UNDP mempopulerkan istilah keamanan manusia dalam human development report. 9 Ketika masalah kesejahteraan diidentifikasi sebagai masalah serius bagi negara, konsep ini kemudian    menjadi  topik  diskusi  yang  menarik.  Keamanan  tidak  lagi  diartikan  sebagai keamanan  negara/daerah  saja,  tetapi  diperluas  maknanya  mencakup  keamanan manusia/pribadi. Keamanan pribadi sebenarnya dianggap sebagai bagian terpenting dalam mengelola  keamanan  nasional,  terutama  di  daerah  perbatasan.  Artinya,  seluruh  manusia telah  dijadikan  sebagai  acuan  dalam  mengelola  keamanan  nasional.  Secara  konseptual, human security, sebagaimana ditulis oleh Roland Paris meliputi 7 (tujuh) komponen utama yaitu 1) keamanan ekonomi, 2) keamanan pangan, 3) keamanan kesehatan, 4) keamanan lingkungan hidup, 5) keamanan personal (keamanan fisik seperti kekerasan, kecelakaan, dll), 6)  keamanan  sosial  budaya,  dan  7)  keamanan  politik  . 10 Hampir  senada,  Jorge  Nef mengklasifikasikan  human  security  kedalam  5  kelompok  yakni  1)  keamanan  lingkungan hidup, personal dan fisik, 2) keamanan ekonomi, 3) keamanan sosial, 4) keamanan politik, dan 5) keamanan budaya 11 .
Pendekatan  Keamanan  Manusia  dalam  Studi  Perbatasan  Negara,  sebagai  bentuk respon terhadap dinamika perubahan  dalam hubungan  internasional.  Beberapa  penelitian terdahulu yang mengkaji tentang pengelolaan perbatasan negara, yaitu terkait penanganan
7 Partnership Policy Paper No. 2/2011 Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia, Partnership for Government reform, Mei 2011, hal. 6
8 Hasjim Djalal, 2009, Makalah Penelitian Indonesia Perspective on the Low of the Sea , disampaikan dalam Pasis Dikreg Seskoal ke-47 TP 2009
9 Roland.Paris, (2001). Human Security: Paradigm Shift or Hot Air? International Security. Vol.26. No.2. The President and Fellows of Harvard College and the MassachusettsInstitute of Technology, hal 89
10 Ibid
11 , Jorge. Nef (1997). Human Security and Mutual Vulnerability. Ottawa, Canada: International Development Research Centre, hal.25
Anna Yulia Hartati 1 , Ali Martin 2 , Mario P. Rebelo Soares 3
Masala Pelintas Batas Indonesia-Timor Leste, dimana temuannya adalah bahwa persoalan bisa diselesaikan melalui pendekatan budaya dalam kebijakan tata kelola perbatasan menjadi prinsip yang menjiwai kebijakan keamanan, kebijakan politik, dan kebijakan ekonomi dalam tata kelola perbatasan. 12 Penelitian lainnya tentang Dampak Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Mota Ain Pada Kawasan Perbatasan RI-RDTL Di Kabupaten Belu Provinsi Nusa  Tenggara  Timur,  dimana  temuannya  telah  terjadi  perubahan  pada  kegiatan perdagangan di kawasan perbatasan Motaain yang berkaitan dengan pelaku perdagangan, alur perdagangan, jenis dan jumlah fasilitas perdagangan yang berdampak juga pada biaya perdagangan, intensitas kegiatan perdagangan, pendapatan perkapita dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dalam skala mikro, mezo dan makro. 13 Penelitian tentang Dukungan Kampanye  Militer  Terhadap  Diplomasi  Indonesia  Di  Perbatasan  Darat  Indonesia  –  Timor Leste, dimana temuannya adalah Sejak Timor –Timur (sekarang Timor Leste) memisahkan diri  dari  Republik  Indonesia  membawa  dampak  permasalahan  eksodus  masyarakat  Timor Leste ke Indonesia dan perbatasan tentang penetapan delimitasi wilayah perbatasan kedua negara yang disebut daerah Un-resolved segment dan Un-Surveyed, sehingga keberadaan Satgas  pasukan  penjaga  perbatasan  (Satgas  Pamtas)  sangat  penting  sebagai  bentuk kampanye  militer  untuk  mendukung  diplomasi  Indonesia  dalam  menyelesaikan  isu  –  isu tersebut . 14 Penelitian  tentang  Peran  Border  Liasion  Committee  (BLC)  Dalam  Pengelolaan Perbatasan Antara Indonesia Dan Timor Leste, dimana temuannya adalah Implementasi BLC dalam  kerjasama  Indonesia  dan  Timor  Leste  yaitu  konsolidasi  antar  anggota  BLC  yang bertujuan  untuk  menyamakan  persepsi,  rencana  kegiatan  serta  penganggaran, menginventarisasi  permasalahan  dan  penyelesaiannya,  serta  menggali  potensi  kerjasama sosial  ekonomi  dan  budaya  misalnya  dalam  bidang  perdagangan  lintas  batas,  kesenian, kebudayaan, adat, pendidikan, dan olah raga. 15
Kajian tentang pengelolaan perbatasan dari peneliti terdahulu tersebut menggunakan pendekatan  keamanan  negara . Penulis  mencoba  mencari  celah  penelitian  dengan  tema pengelolaan  perbatasan  dengan  penguatan  pendekatan  Keamanan  manusia,  sebagai sebuah strategi pengelolaan perbatasan Mota Ain (Indonesia) dengan Batugade(Timor Leste)

## METODE PENELITAN
Lokus  artikel  ini  mencakup  kawasan  perbatasan  darat  antara  Indonesia  dan  Timor Leste tepatnya di PLBN Mota Ain, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.  Desain penelitian yang  digunakan  adalah  studi  kasus  dengan  pendekatan  kualitatif,  yang  berupaya  untuk mengetahui dan memahami kasus dengan mengambil data dan informasi secara mendalam mengenai strategi yang digunakan dalam mengelola perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste serta kelayakan dalam penerapan strategi keamanan manusia di wilayah tersebut.
Dengan  pendekatan  kualitatif,data  data  diperoleh  melalui  studi  dokumentasi  dan kepustakaan.  Studi  dokumentasi  dan  kepustakaan  ini  meliputi  hasil  penelitian  terdahulu, karya ilmiah, pemberitaan mass media, serta dokumen-dokumen lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
12 Remigius Seran (2018), Strategi Pemerintah Republik Indonesia dalam Penanganan Masalah Pelintas Batas Indonesia-Timor Leste Jurnal Hubungan Internasional ,Tahun XI, No. 2 , Juli-Desember 2018. Hal 170-188
13 John R. B. Bara Lay  dan Hadi Wahyono (2018), Dampak Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (Plbn) Motaain Pada Kawasan Perbatasan RI-RDTL Di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, vol 14, no. 1, 2018. Hal 29-39
14 Nugraha Gumilar (2017), Dukungan Kampanye Militer Terhadap Diplomasi Indonesia Di Perbatasan Darat Indonesia – Timor Leste , Jurnal Pertahanan dan Bela Negara , Vol 7, No 2 (2017), hal. 217-226 15 Dewa Gede Sudika Mangku (2017), Peran Border Liasion Committee (BLC) Dalam Pengelolaan Perbatasan Antara Indonesia Dan Timor Leste, Jurnal Perspektif, vol 22, no 2, 2017, hal 99-114

## Dinamika Persoalan yang Muncul Akibat Garis Perbatasan
Daerah perbatasan antara Indonesia dan Timor-Leste sepanjang 268,8 km, meliputi empat  kabupaten  di  Provinsi  NTT    Indonesia,  yaitu  Kabupaten  Belu,  Kabupaten  Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Malaka, serta empat kabupaten di RDTL, yaitu  Bobonaro.  Kabupaten,  Distrik  Maliana,  Distrik  Covalima  dan  Distrik  Oecussi. Perbatasan  darat  antara  kedua  negara  terdiri  dari  dua  wilayah.  Pertama,  di  Sektor  Timur yaitu  Perbatasan  Utama  atau  Main  Boundary  sepanjang  149,1  km,  yang  terletak  di Kabupaten  Belu  dan  Kabupaten  Malaka  di  Indonesia,  berbatasan  dengan  Kabupaten Maliana, Bobonaro dan Covalima di RDTL. Kedua di sektor barat, yaitu batas eksklave, yaitu batas  eksklave  di  Kabupaten  Kupang  dan  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara  di  Indonesia, berbatasan  dengan  kabupaten  Oecussi  yang  merupakan  eksklave  wilayah  RDTL  dan berjarak 60 km dari RDTL Utama. Wilayah.. 16
Untuk  wilayah  perbatasan  di  Motaain  ditandai  dengan PLBN  sebagai  pintu  masuk dan keluar antara  Negara  RI-RDTL  yang  berada  di  kawasan  perbatasan  Motaain  yang terletak    di    Desa    Silawan  Kecamatan  Tasifeto  Timur  Kabupaten  Belu  Provinsi  Nusat Tengggara  Timur.  Desa  Silawan  merupakan  salah  satu  desa  yang  berbatasan  darat langsung  dengan  Negara  RDTL  dengan  luas  wilayah  30,00  km 2 atau  14,19  %  dari  luas wilayah  Kecamatan  Tasifeto  Timur,  sedangkan  jumlah  penduduk  Desa  Silawan  adalah sebesar 3.558 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 818.
Cakupan  wilayah  administrasi,  kawasan  perbatasan  darat  antara  Indonesia-Timor Leste  di  Provinsi  NTT  meliputi  kecamatan-kecamatan  yang  berbatasan  dengan  wilayah negara Timor Leste, secara administratif meliputi 3 Kabupaten dan 11 Kecamatan. Kondisi pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. Aktivitas illegal masih mewarnai mobilitas penduduk perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Hingga saat ini ditengarai masih banyak  mobilitas  penduduk  lintas  batas  yang  dilakukan  oleh  penduduk  perbatasan  yang tidak tercatat secara resmi (illegal entry).
Wilayah  perbatasan  yang  cukup  panjang  dan  pengawasan  yang  kurang menyebabkan  kegiatan illegal  entry mudah  dilakukan,  seperti  rutinitas  pelintas  batas tradisional dan aktivitas illegal lain. Kegiatan perdagangan illegal di perbatasan Indonesia- Timor Leste sudah dilakukan masyarakat kedua negara sejak zaman penjajahan Portugis yang dikenal dengan sebutan “faan naok” atau perdagangan gelap. 17
Masyarakat  di  sekitar  perbatasan  Indonesia  dan  Timor  Leste  memiliki  hubungan budaya yang erat. Kedua kelompok masyarakat berasal dari satu kesatuan sosial budaya yaitu berasal dari suku Tetun, Kemak, dan Mara, sehingga mereka menggunakan berbagai adat istiadat, nilai-nilai atau norma yang sama untuk pedoman dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Selain hubungan genealogis, diantara kedua kelompok masyarakat sudah terjadi hubungan ekonomi dan perdagangan sejak lama. Ketika kedua kelompok masyarakat belum dipisahkan oleh batas-batas negara, mobilitas penduduk antar desa untuk melakukan kunjungan untuk bertemu keluarga, perdagangan, menggembalakan ternak, mengambil air, mengambil  hasil  hutan,  dan  sebagainya  tidak  menjadi  permasalahan.  Batas-batas  yang mereka  ketahui  waktu  itu  hanyalah  batas-batas  tanah  atau  batas-batas  kepemilikan  hak ulayat  tanah.  Namun  sejak  batas-batas  negara  diberlakukan,  khususnya  pada  masa penjajahan Belanda dan Portugis sampai saat ini ketika Timor Leste memisahkan diri dari Indonesia,  hubungan  penduduk  antar  desa  di  kedua  wilayah  mulai  dibatasi  dan  berbagai peraturan diberlakukan untuk mengatur mobilitas penduduk antar negara. 18
Dinamika Persoalan yang Muncul Akibat Garis Perbatasan Pasca referendum tahun 1999,  batas  wilayah  administratif  antara  Provinsi  NTT  dan  Timor  Timur  berubah  menjadi
16 Hariyadi, Masalah Perbatasan RI-Timor Leste: Perspektif Kebijakan , Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan  Informasi  (P3DI)  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia:  Hubungan  Bilateral  dan  Masalah Perbatasan RI-Timor Leste, Jakarta: P3DI DPR RI, 2007, hlm.56
17 Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015–2019, hlm. 80.
18 ibid
Anna Yulia Hartati 1 , Ali Martin 2 , Mario P. Rebelo Soares 3
batas  negara.  Perubahan  ini  memunculkan  persoalan  tersendiri  bagi  sebagian  besar masyarakat di wilayah berbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, salah satunya terkait dengan batas wilayah tradisional (batas adat) yang dilewati oleh garis batas negara yang sedari  awal  merujuk  pada  perjanjian  Belanda  dan  Portugis.  Selain  itu,  terdapat  pula persoalan  terkait  hubungan  ekonomi  dan  perdagangan  yang  sudah  terjalin  sebelumnya. Salah satunya ditunjukkan oleh penduduk Oecusse yang berada di wilayah enclave, yang bergantung pada perdagangan lintas batas untuk suplai bahan-bahan pokok. Lebih lanjut, hadirnya  batas  negara  telah  berdampak  pada  perubahan  geo-teritorial  yang  memisahkan ikatan-ikatan kultural, kekerabatan dan kekeluargaan yang dipegang kuat oleh masyarakat Etnik  Dawan  di  Timor  bagian  barat.  Akibatnya,  hukum  positif  yang  mengatur  perbatasan mendefinisikan aktifitas lintas batas orang dan barang menjadi dua, yaitu legal dan ilegal. Hal  ini  menjadi  persoalan  kompleks  karena  pada  dasarnya  para  pelintas  batas  melintasi batas negara untuk berbagai urusan. Mulai dari urusan keluarga, seperti kelahiran, kematian, ritual  tradisional,  pendidikan,  kesehatan,  perdagangan  dan  lain  sebagainya. 19 Pola pendekatan yang tepat untuk mengatasi masalah keterbelakangan masyarakat perbatasan yakni  mensejahteraan  dengan  pemberdayaan  masyarakat.  Pemerintah  Provinsi  NTT, melaksanakan fungsi koordinasi dengan mengedepankan koordinasi regulatif dan kearifan sosial  sehingga  konflik  perbatasan  negara  Indonesia  dengan  Timor  Leste  bisa  berakhir sejalan dengan harapan semua pihak.

## Pentingnya Penguatan Keamanan Manusia di Mota Ain – Batu Gade
Gambaran  berbagai  persoalan  keamanan  manusia  di  wilayah  perbatasan menunjukkan  ketidakmampuan  pemerintah  dalam  mengelola  perbatasan  ( ungovernability ). Pemerintah  perlu  melakukan  terobosan-terobosan  penting  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  perbatasan  dengan  cara  memihak  rakyat.  Persoalan  mampu tidaknya  pemerintah  melayani  masyarakat  perbatasan  sangat  bergantung  dari  aksi pemerintah untuk menemukan solusi atas permasalahan krusial yang dihadapi dalam konteks penguatan keamanan manusia.
Pemerintah harus bijak dalam menangani sebuah persoalan dengan melihat formula yang tepat, karena salah dalam memberikan formulasi maka persoalan atau masalah tidak bissa  diselesaikan.  Permasalahan  pendidikan,  ekonomi,  Kesehatan,  dan  lain  lain sebagaimana telah disebutkan harus ditempatkan sebagai prioritas utama yang seyogyanya ditangani  secara  serius  dengan  tanpa  mengesampingkan  persoalan  teritorial.  Dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan dan ekonomi), maka setiap individu akan merasa memiliki untuk bersinergi dengan negara. Persoalan persoalan keamanan territorial akan hilang dengan sendirinya seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat  perbatasan,  karena  tetap  merasa  diperhatikan  oleh  pemerintah.  Tidak  hanya militer  saja  yang  dilibatkan,  tetapi  semua  komponen  masyarakat  diajak  untuk  menjaga keamanan wilayah perbatasan.
Istilah Barry Buzan, negara perlu melindungi masyarakat dari ancaman dan gejolak keamanan yang  hampir selalu terekspos, seperti ancaman kelaparan dan wabah penyakit berbahaya.  Dengan  cara  ini,  orang  akan  merasa  bahwa  mereka  memiliki  tanah.  Orang membutuhkan lebih banyak staf medis, tenaga medis darurat, dan guru daripada tentara dan penjaga  perbatasan.  Orang-orang  lebih  memilih  infrastruktur  ekonomi,  kesehatan  dan pendidikan yang layak daripada pos-pos TNI untuk keamanan perbatasan. Kebutuhan dasar masyarakatlah  yang  harus  dipenuhi  untuk  meyakinkan  masyarakat  bahwa  negara  benar- benar ada untuk melayani mereka. Untuk itu, ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat keamanan manusia  sebagai strategi pengendalian perbatasan antara Indonesia dan Timor Timur. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia akan memungkinkan kita untuk
19 A. Bey Sofyan. 2008. “Tinjauan ke Depan Hubungan Bilateral RI – TDTL”, makalah disampaikan pada Diskusi Terbatas Deplu, “Indonesia – Timor Leste : Upaya memperkukuh Hubungan Bertetangga Baik dan Berorientasi ke Depan”, Bali, 22-23 Mei, hlm. 2.
membangun hubungan yang harmonis dan menjalin hubungan kerjasama yang baik antara orang  Indonesia  perbatasan  dan  orang  Timor  Leste  di    berbagai  bidang.  Padahal,  ini merupakan  cara  untuk  meminimalisir  kemungkinan  konflik  antara  warga  kedua  negara  di perbatasan.
Ada  celah  yang  bisa  menguatkan  pengelolaan  perbatasan  dengan  penguatan keamanan  manusia  di  kawasan  perbatasan  di  Provinsi  NTT  yang  berfokus  pada  manusia ( people centered development ), berbasis pada pengembangan sumber daya masyarakat dan aparatur pemerintahan di desa dan kecamatan. Pertama, program pendidikan menjadi sangat penting, dan ini harus diarahkan pada pemenuhan kesempatan mengikuti pendidikan dasar 9  tahun,  pendidikan  lanjutan  tingkat  atas  (SMA),  dan  pendidikan  luar  sekolah  yang memberikan  ketrampilan  hidup  ( life  skill ).  Pengembangan  pendidikan  juga  diarahkan  pada aspek  pengembangan  muatan  lokal  untuk  mengembangkan  potensi  daerah  wilayah  NTT yang berbasis pada pertanian lahan kering di mana unsur keterpaduan antara usaha tani dan ternak  menjadi  ciri  utamanya.  Kedua,  program  kesehatan  perlu  diarahkan  pada  upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi melalui strategi revolusi KIA (Kesehatan Ibu Anak), peningkatan status gizi dan penanggulangan gizi buruk, pemberantasan penyakit masyarakat seperti frambusia, malaria serta penyakit seksual. Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan institusi  masyarakat  seperti  Pos  Pelayanan  Terpadu  (Posyandu),  Pos  Kesehatan  Desa (Poskesdes) dalam wadah Desa Siaga dan penempatan tenaga medis pada desa-desa di perbatasan. Ketiga, Peningkatan pendapatan masyarakat di kawasan perbatasan diarahkan melalui  pengembangan  kesempatan  kerja  dan  kesempatan  berusaha  yang  berbasis  pada pengelolaan  sumber  daya  yang  dikuasai  oleh  masyarakat.Keempat,  Pengembangan pertanian  berkelanjutan  perlu  didorong  melalui  pengembangan  usaha  berbasis  pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Kelima, Pengembangan industri berbasis  pengolahan  bahan  baku  pertanian  dan  peternakan  merupakan  pilihan  mata pencarian  alternatif.  Keenam,  pelestarian  sumber  daya  lahan  dengan  mengubah  pola pengelolaan lahan tradisional yang merugikan kesuburan tanah dan pola pengolahan yang intensif,  didukung  dengan  penerapan  teknologi  tepat  guna  yang  efektif.  Program  program tersebut  membutuhkan  keseriusan  dari  pemerintah  Indonesia.  Kebijakan affirmative  action yang  berkenaan  dengan  faktor  intervensi  teknologi,  dukungan  modal,  bibit,  air,  budi  daya. Lemahnya  dukungan  sumber  daya  alam,  sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya  buatan tersebut,  merupakan  bukti  bahwa  kebijakan  khusus  baik  dari  pemerintah  daerah  maupun pemerintah  pusat  belum  cukup  memadai  bagi  kawasan  perbatasan  sehingga  kawasan  ini biasanya selalu mendapatkan prioritas akhir dalam pengalokasian sumber daya.

## Kelayakan Implementasi Strategi Keamanan Manusia
Penguatan  Implementasi  keamanan  manusia  di  perbatasan  Mota’ain  -  Batugade, adalah persoalan penegasan garis batas wilayah kedua negara kemudian menjadi salah satu fokus awal hubungan bilateral yang penting, karena beberapa ancaman dan masalah yang terjadi di perbatasan diidentifikasi sebagai masalah residual yang menyangkut keamanan dan pertahanan negara serta stabilitas kawasan yang tidak akan tercipta jika penegasan batas wilayah belum jelas. 20 Ancaman dan masalah yang terjadi di wilayah perbatasan yang dapat mengganggu  hubungan  bilateral  kedua  negara  diantaranya:  Pertama,  insiden  kekerasan yang  masih  banyak  terjadi  di  perbatasan  kedua  negara  seperti  kasus  penembakan  yang terjadi  di  Sungai  Malibaka. 21 Kedua,  masalah  penyelundupan.  TNI  Satuan  Tugas Pengamanan  Perbatasan  (Satgas  Pamtas)  Pos  Dilumil  menemukan  banyak  kasus penyelundupan barang seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pangan oleh warga Indonesia
20 Adrini Pujayanti, 2007, Aspek Kepentingan Nasional Dalam Hubungan Bilateral Indonesia – Timor Leste, Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Hubungan Bilateral dan Masalah Perbatasan RI-Timor. Jakarta: P3DI DPR RI hal. 45-46
21 Rida  Fauzia  Qinvi, Diplomasi  Pertahanan  dalam  Penyelesaian  Unresolved  Segment  di  Perbatasan  Darat Indonesia – Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) (Studi Kasus Unresolved Segment  Dilumil – MEMO), Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan | April 2018, Volume 4, Nomor 1, hlm. 60
Anna Yulia Hartati 1 , Ali Martin 2 , Mario P. Rebelo Soares 3
ke  RDTL,  mengingat  adanya  permintaan  dan  kebutuhan  BBM  dan  pangan  di  RDTL  yang tinggi  dengan  harga  jual  yang  lebih  mahal  dibandingkan  di  Indonesia. 22 Ketiga,  masalah pelintas batas illegal. Pelintas batas illegal terjadi karena belum terselesaikannya masalah hak ulayat seperti tanah, kebun dan ternak serta kepentingan adat untuk bertemu dengan keluarga yang terpisah karena perbedaan negara.
Kesadaran bahwa kedua masyarakat kini merupakan warga negara dari dua negara yang  berbeda,  yang  memiliki  perlakuan  aturan  birokrasi  dan  hukum  yang  berbeda  belum sepenuhnya dapat mereka pahami. 23 Seperti masyarakat perbatasan di Dusun Dilumil yang menganggap bahwa melintasi batas kedua negara merupakan sebuah kebutuhan. Karena masyarakat di Perbatasan di Dilumil - Memo merupakan satu keluarga dengan budaya, suku dan bahasa yang sama. 24
Untuk  menyelesaikan  masalah-masalah  dan  upaya  menjaga  pertahanan  dan keamanan negara tentunya harus dimulai dengan penegasan batas darat oleh kedua negara. Upaya negosiasi dan diplomasi penegasan batas kedua negara yang telah dimulai pada level TSC-BDR sejak tahun 2001 kembali di lanjutkan pada periode ini. Perundingan TSC-BDR tahun 2002 dilanjutkan dengan melakukan Joint Reconnaissance Survey dengan hasil yaitu, tidak semua titik perbatasan yang tercantum pada Treaty 1904 dan PCA 1914 dapat langsung diterapkan  pada  tahap  demarkasi  batas  karena  adanya  perubahan  fitur  alam  sehingga muncul ketidaksesuaian dengan yang tercantum pada perjanjian.
Proses delineasi kemudian dilakukan oleh TSC-BDR yang hasilnya dituangkan dalam Interim  Report  on  The  Land  Border  Delineation  Between  Republic  of  Indonesia  and Democratic  Republic  of  Timor  Leste tahun  2004  yang  menghasilkan  907  titik  koordinat terverifikasi  yang  disetujui  kedua  negara  sebagai  koordinat  sementara  yang  pada  8  April 2005,  atas  persetujuan  JBC  hasil  ini  kemudian  disepakati  oleh  kedua  negara  sebagai Provisional  Agreement  between  the  Government  of  the  Republic  of  Indonesia  and  the Government  of  the  Democratic  Republic  of  Timor-Leste  on  the  Land  Boundary atau  yang dikenal sebagai Provisional Agreement 2005 dan menjadi persetujuan batas darat pertama yang dilakukan Indonesia dengan Timor Leste. 25
Persoalannya, Provisional Agreement 2005 tersebut belumlah menuntaskan seluruh penetapan  batas  Indonesia  dan  RDTL.  Tersisa  tiga  segmen  dari  delapan  segmen  antara Indonesia dan RDTL yang belum dapat diselesaikan dan masuk kedalam kategori unresolved segment . 26 Unresolved  segment adalah  segmen  yang  belum  selesai  karena  masalah perubahan bentuk alam, perjanjian yang tidak merinci koordinat secara rinci, tumpang tindih klaim dengan masyarakat dan sengketa tanah adat yang mengakibatkan adanya perbedaan interpretasi. 27
Daerah yang termasuk ke dalam unresolved segment diantaranya: pertama, Noelbesi- Citrana,  Desa  Netemnanu  Utara,  Amfoang  Timur,  Kabupaten  Kupang  dengan  Distrik Oecusee,  RDTL,  menyangkut  area  persawahan  sepanjang  Sungai  Noelbesi,  yang  status tanahnya  masih  merupakan  daerah  steril.  Kedua,  Bijaelsunan-Oben  di  Kabupaten  Timor Tengah Utara dengan Distrik Oecusee, yaitu pada areal seluas 489 bidang tanah sepanjang 2,6 kilometer atau 142,7 hektar. Tanah tersebut merupakan tanah yang disterilkan agar tidak menimbulkan  masalah  karena  Indonesia  dan  RDTL  mengklaim  sebagai  miliknya.  Ketiga, daerah Dilumil, Desa Lamaksenulu, Kabupaten Belu yang berbatasan dengan Memo di Distrik Bobonaro,  dengan  permasalahan  perbedaan  identifikasi  terhadap  Median  sungai  Mota Malibaka pada aliran sepanjang 2,2 kilometer atau pada areal seluas 41,9 kilometer. 28
Namun,  pada  penyelesaian  ketiga  unresolved  segment  ini,  TSC-BDR  yang  telah melalui 20 kali pertemuan menemui titik buntu karena perbedaan interpretasi teknis dalam penegasan batas. Oleh karena itu, disepakatilah pembentukan Special Working Group (SWG)
22 Ibid
23 Ibid , hlm 62 24 Ibid
25 Ibid
26 Ibid
27 Ibid
28 Saru Arifin, Hukum Perbatasan Antarnegara , Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.10
untuk membantu penyelesaian. Berbeda dengan institusi diplomasi pertahanan sebelumnya, fokus  SWG  tidak  hanya  terbatas  pada  urusan  teknis  seperti  data  geodetik,  ilmu  geologi, geomorpologi, pertahanan dan hukum seperti TSC-BDR, namun lebih luas lagi cakupannya yaitu fokus dalam aspek ekonomi, sosial budaya dan politik sebagai pertimbangan masukan dalam perundingan.
Dalam perundingan yang dilakukan oleh SWG sebanyak tiga kali, dihasilkan sebuah keputusan bahwa unresolved segment Dilumil-Memo menjadi segmen pertama yang akhirnya berhasil diselesaikan oleh kedua negara pada tahun 2013 dengan menyertakan aspek diluar teknis. Penyelesaian ini dilakukan melalui rekomendasi SWG yang menggunakan median line yang  kemudian  disetujui  dalam  Special  JBC  dan  diresmikan  melalui  penandatanganan Addendum No.1 to the Provisional Agreement on the Land Boundary sebagai bentuk revisi dari Provisional Agreement yang telah dibuat sebelumnya pada tahun 2005. 29
Kegiatan  kemanusiaan  itu  juga  bagian  dari Confidence  Building  Measures serta membawa  misi  diplomatik  pemerintah  Indonesia  sebagai  negara  poros  maritim  yang dicanangkan Presiden RI. 30 Sasaran dalam misi ini adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada tentara Republik Demokratik Timor Leste, veteran dan keluarganya serta masyarakat umum  dengan  jumlah  pasien  diperkirakan  2000  orang  lebih  dengan  jenis  pelayanan kesehatan  berupa  pengobatan  umum,  gigi  dan  pemeriksaan  dini  stroke  serta  pelayanan operasi katarak, pterygium, bibir sumbing, hernia, struma, hemorrhoid, lipoma, tonsilektomi dan khitan. 31
Meski  demikian,  pihak  Republik  Demokratik  Timor  Leste  tetap  berkomitmen terselenggaranya  kerjasama  secara  lebih  intensif.  Tak  hanya  di  bidang  pertahanan (kesehatan), Republik Demokratik Timor Leste juga berharap bisa menjalin kerjasama dalam hal pelatihan-pelatihan sebagai upaya peningkatan di bidang kemiliteran. Di antaranya kerja sama kesepakatan antara TNI dan angkatan bersenjata Timor Leste, INAMOR (Indonesian Army Monitoring Work) dan juga kerja sama pelatihan-pelatihan misi bersama. 32 Selain itu Menteri  Pertahanan  Republik  Demokratik  Timor  Leste,  Cirilo  Cristovao  menginginkan  ada kesepakatan  secara  informal  dengan  menhan  untuk  mengirim  perwira  Timor  Leste  ke Sekolah  Staf  dan  Komando  Angkatan  Laut  (Seskoal)  dan  Sekolah  Staf  dan  Komandan Angkatan  Darat  (Seskoad).  Cirilo  juga  membangun  kerja  sama  bilateral  dengan  Lembaga Ketahanan Nasional dengan mengirim lebih banyak militer Timor Leste menjalani Program pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) di Lemhanas. 33 Sementara itu, bentuk kerjasama yang lain, termasuk kerjasama batas-batas wilayah serta perbatasan khususnya di Mota Ain belum terselesakan  secara  optimal.  Hal  itu  terbukti  dari  keinginan  Menteri  Luar  Negeri  dan  Kerja Sama Republik Demokratik Timor-Leste, Dionísio Da Costa Babo Soares yang melakukan negosiasi  perbatasan  antara  Indonesia  dan  Timor-Leste,  kerja  sama  bilateral  dalam perdagangan dan investasi, dan dukungan pengembangan kapasitas. 34
Mengenai masalah perbatasan, kedua menteri memandang negosiasi tentang batas darat antara Indonesia dan Timor-Leste sebagai prioritas dan mengharapkan negosiasi ini dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Para menteri juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi, termasuk di wilayah perbatasan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia dan Timor-Leste yang tinggal di perbatasan tidak hanya mendorong pembangunan  ekonomi  tetapi  juga  mendukung  terciptanya  lingkungan  damai.  Untuk mendorong  pembangunan  ekonomi  di  wilayah  perbatasan  kedua  Menteri  juga  membahas percepatan rencana pembangunan jembatan di perbatasan Mota Ain, yang menghubungkan Indonesia dan Timor-Leste. 35
29 Ibid
30 Yudi Rohmat, Op.Cit 31 Ibid
32 Yeremia Sukoyo, Op. Cit
33 Ibid
34 Rachmat  Fahzry , Indonesia-Timor  Leste  Sepakat  Tingkatkan  Kerja  Sama  di  Wilayah  Perbatasan, Okezone , edisi 17 Mei 2019.
35 Ibid
Anna Yulia Hartati 1 , Ali Martin 2 , Mario P. Rebelo Soares 3
Pengelolaan  perbatasan  antara  Indonesia  dan  Timor  Leste  yang  masih  didominasi oleh  strategi  keamanan  negara  belum  mampu  mewujudkan  apa  yang  dicita-citakan  oleh bangsa  Indonesia.  Upaya  melindungi  negara  dari  ancaman  luar  dengan  pengetatan penjagaan garis batas oleh tentara ternyata tidak dapat menjamin sepenuhnya keutuhan dan keamanan negara. Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah bahwa kehadiran tentara untuk mengawal keamanan negara dari ancaman pihak luar terbukti gagal karena gangguan dan ancaman keamanan justru berasal dari dalam negara sendiri. Karena itu negara perlu segera mengubah strategi mengelola perbatasan yakni dengan mengedepankan keamanan manusia, sebagaimana telah dijelaskan di atas.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimanakah penerapan strategi ini di wilayah  perbatasan  kedua  negara?  Ada  beberapa  argumen  yang  dibangun  untuk menjelaskan  layak  tidaknya  mengimplementasikan  strategi  keamanan  manusia  yakni  1) Indonesia  dan  Timor  Leste  merupakan  negara  sahabat  dan  pernah  menjadi  bagian  dari Indonesia,  2)  mencoloknya  persoalan  keamanan  individu  bukan  keamanan  teritorial,  3) hubungan  sosial  yang  masih  kuat  diantara  kedua  belah  pihak,  serta  4)  gagalnya  strategi penguatan keamanan negara dalam mewujudkan kepentingan nasional.
Pertama, Indonesia dan Timor Leste merupakan negara sahabat dan pernah menjadi bagian  dari  Indonesia.  Dengan  demikian,  mestinya  pengelolaan  perbatasan  kedua  negara tidak  kaku  melainkan  bersifat  terbuka.  Seharusnya,  dua  negara  sahabat,  apalagi  pernah menjadi  bagiannya,  lebih  cenderung  memikirkan  kesejahteraan  bersama,  bukan menunjukkan sikap khawatir terhadap potensi konflik dan ancaman negara tetangga dengan menempatkan pasukan bersenjata yang selalu siap perang setiap saat. Penempatan pasukan penjaga  perbatasan  dalam  jumlah  banyak  mengindikasikan  kekurang  percaya-an  negara yang satu terhadap yang lainnya (negara tetangga). Idealnya, perbatasan kedua negara perlu ditata dengan pendekatan kesejahteraan, bukan dengan pendekatan keamanan (militer).
Kedua,  Keamanan  individu  diperbatasan  Mota  Ain  dan  Batugade  adalah  masalah sosial ekonomi. Ada perbedaan pola aktivitas antara masyarakat NTT dan Timor Leste dalam melakukan kegiatan interaksi baik itu interaksi sosial maupun ekonomi. Perbedaan tersebut pada  jenis  interaksi  ekonomi,  dimana  masyarakat  NTT  ke  Timor  Leste  alasannya  untuk bekerja, sedangkan dari arah sebaliknya yakni masyarakat perbatasan Timor Leste ke NTT adalah  untuk  membeli  barang  kebutuhan  dan  jenis  interaksi  sosial  yakni  pendidikan (sekolah/kuliah),  dan  berwisata.  Pola  aktivitas  interaksi  sosial  hampir  sama  karena dominasinya  adalah  untuk  bertemu  keluarga.  Terdapat  juga  perbedaan  pada  frekuensi interaksi,  dan  lama  berkunjung  pelintas  batas  NTT  dan  Timor  Leste.  Alasan  yang  paling mendasar  orang  melakukan  interaksi  sosial  ekonomi  di  perbatasan  Motaain-Timor  Leste adalah secara emosional memiliki hubungan kekerabatan antara masyarakat Kabupaten Belu dan Timor Leste, biaya, jarak, kemudahan aksesibiltas, dan ketersedian moda transportasi Dengan  dasar  aktivitas  masyarakat  di  kedua  negara  bisa  menjadi  bahan  pertimbangan pemerintah  kedua  negara  untuk  memberikan  fasilitas  serta  kemudahan  dalam  beraktivitas demi  kemajuan  perbatasan  kedua  negara.  Tentunya  ini  membutuhkan  rasa  kesepahaman anata kedua negara.
Ketiga,  alasan  lain  yang  patut  dipertimbangkan  adalah  bahwa  antara  masyarakat Indonesia  dan  Timor  Leste  yang  ada  di  kawasan  perbatasan,  memiliki  kemiripan  bahkan kesamaan sosial budaya. Dalam konteks ini, perbatasan hanyalah sebuah garis semu yang menunjukkan  batas  kedaulatan  negara  –  batas  geografis,  tetapi  tidak  menjadi  pembatas sosial  budaya  kedua  pihak.  Indonesia  dan  Timor  Leste,  khususnya  di  daerah  perbatasan Mota’ain  memiliki  kesamaan  cultural  seperti  bahasa,  adat  istiadat  dan  lain  sebagainya. Dengan  demikian,  manajemen  perbatasan  seyogyanya  lebih  difokuskan  pada  penguatan hubungan sosial budaya dan ekonomi kedua pihak sehingga masyarakatlah yang didorong untuk  menjadi  salah  satu  komponen  utama  penjaga  keamanan  perbatasan  kedua  negara. Cara  ini  mungkin  akan  lebih  efektif  dan  lebih  efisien  untuk  mengawal  perbatasan  dari gangguan dan ancaman terhadap keamanan negara.
Keempat,  gagalnya  strategi  penguatan  keamanan  negara  dalam  mewujudkan kepentingan  nasional  di  perbatasan.  Kendati  pemerintah  mengaku  tidak  menganut hard border  regime, namun  faktanya  pengerahan  kekuatan  militer  untuk  menjaga  perbatasan
masih saja menjadi prioritas utama. Artinya bahwa ada indikasi mengarah pada penerapan hard  border  regime 36 .  Dengan  demikian,  anggaran  yang  dialokasikan  untuk  kebutuhan tentara dan aparat keamanan lainnya cukup besar dan hal ini tentu mengurangi porsi untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat perbatasan
Pada  tataran  kebijakan  makro,  mungkin  pemerintah  telah  berupaya  melaksanakan strategi  penguatan  keamanan  individu.  Salah  satu  indikatornya  adalah  telah  terbentuknya kelembagaan-kelembagaan  yang  berfungsi  untuk  menangani  urusan  kesejahteraan masyarakat  seperti  Joint  Border  Committee  RI-Timor  Leste  (JBC  RI-Timor  Leste  )  yang merupakan  forum  kerjasama  perbatasan  antara  pemerintah  RI  dengan  Timor  Leste,  yang diketuai oleh Dirjen PUM Kemendagri RI. 37
Gagalnya  strategi  pengutamaan  keamanan  negara  sudah  dibuktikan  dengan beberapa hal yang telah disebutkan di atas. Kembalinya warga Kupang NTT menjadi warga negara  Timor  Leste,  “perselingkuhan”  nasionalisme  dan  lain  sebagainya,  seyogyanya menjadi  bahan  refleksi  untuk  mengubah  cara  dan  pola  mengurangi  potensi  ancaman  dan gangguan terhadap negara. Melalui pembangunan keamanan manusia, tidak hanya negara Indonesia  yang  diuntungkan  dengan  menebalnya  nasionalisme  rakyat  di  perbatasan melainkan negara tetangga pula. Dengan kesadaran yang tinggi, rakyat Indonesia dan rakyat Timor  Leste  akan  mendorong  dan  terus  memupuk  jalinan  hubungan  yang  harmonis, membangun kerjasama dalam berbagai bidang yang saling menguntungkan serta membantu memperlancar urusan negara masing-masing di perbatasan

## KESIMPULAN
Pemerintah  Indonesia  harus  mulai  memikirkan  dan  merubah  cara  pandang pengelolaan perbatasan Indonesia – Timor Leste. Selama ini pengelolaan masih berorientasi pada keamanan teritorial dengan asumsi bahwa negara memandang keamanan perbatasan sebagai sebuah ancaman dari luar sehingga perlu diterapkan strategi penguatan keamanan negara dengan kehadiran militer yang diperkuat untuk mengawal tapal batas. Hanya militer yang diyakini dapat menyelesaikan permasalahan di perbatasan. Padahal, persoalan penting yang  sangat  membutuhkan  penanganan  secepat  mungkin  adalah  masalah  keamanan manusia  seperti  kebutuhan  akan  kecukupan  pangan,  bebas  dari  ancaman  penyakit, kebodohan  dan  pelanggaran  HAM,  dan  lain  sebagainya.  Di  masa  sekarang  ancaman keamanan  yang  paling  berbahaya  adalah  ancaman  dari  dalam  negeri,  dan  harus  menjadi prioritas penanganan. Untuk itu, negara perlu memperkuat keamanan individu sebagai cara untuk mempertebal rasa identitas bangsa dan semangat nasionalisme yang akan berdampak pada kesadaran rakyat untuk menjaga keutuhan, keamanan dan kedaulatan negaranya.
Pengelolaan perbatasan sangat erat berkaitan dengan masalah kedaulatan bangsa dan  negara,  kesejahteraan  masyarakat,  pelayanan  publik  kepada  masyarakat  perbatasan yang masih tertinggal dan kurang terurus, serta keberlanjutan lingkungan hidup yang sehat. Berbagai  isu  tentang  batas  wilayah  negara  dan  pengelolaan  kawasan  perbatasan  telah diinventarisasi  dan  diidentifikasi  permasalahannya  dalam  rangka  perumusan  kebijakan nasional  pengelolaan  perbatasan  negara  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  kawasan perbatasan  sebagai  beranda  depan  negara.  Masalah  perbatasan  adalah  masalah  lintas negara yang memerlukan kerjasama antar negara, oleh karena itu pemerintah perlu meninjau ulang  berbagai  komisi  (kerjasama)  perbatasan  bersama,  baik  secara  substantif  maupun fungsional, sesuai dengan perkembangan jaman dan kepentingan nasional yang dinamis.
Penataan kawasan perbatasan sangat terkait dengan proses nation and state building (pembangunan bangsa dan negara) yang dapat meminimalisasi kemunculan potensi konflik internal di suatu negara dan bahkan dengan negara lainnya. Penanganan perbatasan negara pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perwujudan ruang wilayah nusantara sebagai
36 Ganewati Wuryandari. (2009). Keamanan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste: Sumber Ancaman dan Kebijakan Pengelolaannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
37 Dirjen PUM Depdagri. 2005. Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antarnegara dalam Perspektif Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Rakyat. Makalah Seminar. Jakarta.
Anna Yulia Hartati 1 , Ali Martin 2 , Mario P. Rebelo Soares 3
satu kesatuan geografi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Untuk mencapai  tujuan  pengelolaan  kawasan  perbatasan  yang  efektif,  maka  perlu  adanya koordinasi lintas kementerian, sektor dan instansi pemerintah dalam menjalankan program di kawasan perbatasan sehingga memiliki gaung dan dampak yang terasa bagi masyarakat di kawasan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggitta, Mutti, (2014), Kesepakatan Batas Darat RI-Timor Leste: Sebuah Kajian Diplomasi Perbatasan RI, (Jurnal Penelitian Politik , Vol.11 No.1, p. 21-38) Arifin, Saru, (2014), Hukum Perbatasan Antarnegara , Jakarta: Sinar Grafika Buzan, Barry, Ole Waever dan Jaap de Wilde. (1998). Security: A New Framework for Analysis. London: Lynne Reinner Publisher. Djalal, Hasjim, (2009), Makalah Penelitian Indonesia Perspective on the Low of the Sea , disampaikan dalam  Pasis Dikreg Seskoal ke-47
Dirjen PUM Depdagri. (2005). Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antarnegara dalam  Perspektif  Otonomi  Daerah  dan  Kesejahteraan  Rakyat.  Makalah  Seminar. Jakarta.
Fahzry Rachmat, (2019), Indonesia-Timor Leste Sepakat Tingkatkan Kerja Sama di Wilayah Perbatasan, Okezone , edisi 17 Mei 2019.
Goldstein Joshua S. dan Pevehouse,  Jon C, (2006)., “International Conflict” dalam Joshua S.
Goldstein dan Jon C. Pevehouse (Eds), International Relations, 7th Edition , (US: Pearson Longman, ) Gumilar, Nugraha (2017), Dukungan Kampanye Militer Terhadap Diplomasi Indonesia Di Perbatasan Darat Indonesia – Timor Leste , Jurnal Pertahanan dan Bela Negara , Vol 7, No 2 (2017 ) Hariyadi, (2007) Masalah Perbatasan RI-Timor Leste: Perspektif Kebijakan , Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia:  Hubungan  Bilateral  dan  Masalah  Perbatasan  RI-Timor  Leste,  Jakarta: P3DI DPR RI Henrikson, Alan K.(2000) “Facing across Borders: The Diplomacy of Bon Voisinage”, International Political Science Review , Vol. 21, No. 2, April 2000 Lay, John R. B. Bara  dan Wahyono, Hadi (2018), Dampak Pengembangan Pos Lintas Batas Negara  (Plbn)  Motaain  Pada  Kawasan  Perbatasan  RI-RDTL  Di  Kabupaten  Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, vol 14, no. 1 Mangku,  Dewa Gede Sudika (2017), Peran Border Liasion Committee (BLC) Dalam Pengelolaan Perbatasan Antara Indonesia Dan Timor Leste, Jurnal Perspektif, vol 22, no 2
Nef , Jorge. (1997). Human Security and Mutual Vulnerability. Ottawa, Canada: International Development Research Centre
Neonbasu,  Gregor.( 2016). Citra Manusia Berbudaya (Sebuah Monografi Tentang Timor Dalam Perspektif Melanesia), Jakarta: Perum LKBN Antara
Paris, Roland. (2001). Human Security: Paradigm Shift or Hot Air? International Security. Vol.26.  No.2.  The  President  and  Fellows  of  Harvard  College  and  the MassachusettsInstitute of Technology
Partnership Policy Paper No. 2/2011 Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia, Partnership for Government reform, Mei 2011
Perwita,  Anak Agung Banyu (2008), “Manajemen Perbatasan dan Keamanan Nasional”, dalam Beni Sukadis (Ed.), Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2007 , Cetakan Kedua, (Jakarta: LESPERSSI dan DCAF)
Peraturan  Badan  Nasional  Pengelola  Perbatasan Nomor  1  Tahun  2015  Tentang  Rencana Induk
Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015–2019 Pinto,    Fraquelino  Do  Rosario  dan  Sahudiyono  (2019),  Pelayanan  Dan  Pengawasan Terhadap
Pelintas Batas Di Pos Lintas Batas Darat Mota’ain Perbatasan Negara Indonesia – Timor Leste, Majalah Ilmiah Bahari Jogja (MIBJ) Vol. 17 No. 2, Juli 2019 Pujayanti , Adrini,(2007), Aspek Kepentingan Nasional Dalam Hubungan Bilateral Indonesia –Timor Leste, Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Hubungan Bilateral dan Masalah Perbatasan RI-Timor. Jakarta: P3DI DPR RI Qinvi, Rida Fauzia (2014), Diplomasi Pertahanan dalam Penyelesaian Unresolved Segment di Perbatasan Darat Indonesia – Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) (Studi Kasus Unresolved Segment Dilumil – MEMO), Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan | April 2018, Volume 4, Nomor 1 Rahmat, Yudi,(2016), Indonesia-Timor Leste Tingkatkan Kerjasama Pertahanan , portal berita Info Publik , edisi 25 Januari 2016
Sudiar,  Sonny  (2019),  Pendekatan  Keamanan  Manusia  dalam  Studi  Perbatasan  Negara, Jurnal Hubungan Internasional Vol. 7, No. 2 / Oktober 2018  - Maret 2019. Seran,  Remigius  (2018),  Strategi  Pemerintah  Republik  Indonesia  dalam  Penanganan Masalah
Pelintas Batas Indonesia-Timor Leste Jurnal Hubungan Internasional ,Tahun XI, No.
2 , Juli-Desember 2018.
Sofyan, A. Bey. (2008). “Tinjauan ke Depan Hubungan Bilateral RI – TDTL”, makalah disampaikan  pada  Diskusi  Terbatas  Deplu,  “Indonesia  –  Timor  Leste  :  Upaya memperkukuh Hubungan Bertetangga Baik dan Berorientasi ke Depan”, Bali, 22-23 Mei
Sukoyo, Yeremia, (2015), RI-Timor Leste Siap Kerjasama Bidang Pertahanan, Berita Satu , edisi 5 Mei 2015 Wuryandari, Ganewati. (2009). Keamanan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste: Sumber Ancaman dan Kebijakan Pengelolaannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.