## PARIWISATA INKLUSIF DALAM PEMAJUAN HAM
Mira Maharani*
http://doi.org/10.5614/wpar.2023.21.1.02 Diserahkan : 08 Maret 2023
Diterima: 26 Juni 2023
Diterbitkan: 30 Juni 2023
*Penulis korespondensi, e-mail: miramaharani@stptrisakti.ac.id
Bertepatan pada bulan Desember ini dengan diperingatinya hari Hak Asasi Manusia (HAM) serta Hari Peringatan Disabilitas, nampaknya jadi momentum penting dalam mempersiapkan, membangun dan meningkatkan pariwisata inklusif mengingat salah satu prioritas dari pemerintahan ialah adanya inspeksi mengenai dilindunginya serta dipenuhinya HAM untuk para kelompok rentan. Pada perkembangannya pariwisata inklusif ini dikaitkan dengan konsep pariwisata 4A serta konsep dari dimensi kota inklusif, dimana keduanya dikaitkan menjadi satu simpulan yang dapat dijadikan sebuah referensi dalam pemajuan ham di pariwisata inklusif.
Kata Kunci: Pariwisata Inklusif, Hak Asasi Manusia, Disabilitas.
HAM  di  peringati  oleh  seluruh  dunia  pada  10  Desember, sebenarnya  apabila  kita  lihat  secara  biasa  pariwisata  ini sangat  jauh  hubungannya  dengan  HAM  namun  ternyata HAM  ini  memiliki  relevansi  pada  makna  yang  luas  dan tentunya  kegiatan  berwisata  perlu  mendapatkan  atensi khusus mengenai pentingnya HAM.
Hubungan HAM serta kegiatan wisata yang terlampau jauh, kebutuhan berwisata disetiap negara semakin menunjukkan esensialnya mengenai caranya untuk pencapaian hidup yang bahagia bagi para warga. Di Indonesia sendiri, wisata bukan menjadi  kebutuhan  utama  tetapi  semakin  lama  maupun masa yang akan datang kegiatan wisata ini dapat termasuk menjadi kebutuhan primer khususnya bagi pekerja atau usia yang masih produktif.
Menurut riset dari Alvara tahun 2020, 3 dari 10 orang yang lahir  pada  tahun  1995-2010  atau  biasa  disebut  Gen  Z
melakukan liburan setiap tahunnya, ini merupakan salah satu yang  menjadi  tren  dimana  Semakin lama,  orang  berwisata tidak  sekedar  aktualisasi  namun  kebutuhan  refreshing  atau healing.  Artinya,  semua  orang  khususnya  usia  produktif membutuhkan  ruang  wisata  untuk  menyehatkan  jiwa. Pariwisata  beranjak  sebagai  kebutuhan  hakiki  masyarakat yang berdampingan dengan kebutuhan utama lain. Balancing live  diterapkan  masyarakat  akhir-akhir  ini  antara  padatnya aktivitas.  Sebab  itu  bermunculanlah  bisnis  dalam pemenuhan  kebutuhan  tersebut  yakni  paket  wisata,  mall, wisata kuliner, serta bisnis lainnya.
Hak  semua  orang  untuk  dapat  wisata.  Selain  itu  juga dijelaskan  wewenang  akan  darmawisata  terlepas  dari gangguan  serta  wewenang  mengenai  waktu  luang  ialah HAM.  UU  pariwisata  juga  meletakkan  HAM  sebagai pedoman paling terdepan mengenai jalannya pariwisata. UU No.10 2009 mengenai Kepariwisataan Pasal 18 (1)(a) yakni,
Tabel 1. Peraturan Hak dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
setiap  orang  berhak  memperoleh  kesempatan  pemenuhan kebutuhan  wisata.  Prinsip  mengenai  HAM  Hak  Asasi Manusia dalam dunia pariwisata tercantum di pasal 5 huruf b  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang Kepariwisataan, dimana pariwisata diselenggarakan dengan menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  keragaman  budaya, dan kearifan lokal.
Dua  dimensi  yang  dapat  ditimbulkan  akibat  ikatan  antara HAM dan Pariwisata yakni dari dimensi pengunjung sebagai yang mendapatkan HAM mengenai pelangsungan kegiatan di  waktu  senggang  dan  dimensi  masyarakat  lokal  dimana harus  terjaminannya  terpenuhnya  hak  pokok  untuk penduduk  lokal yang  dijadikan maksud  akan wisata. Akan itu  simpulannya  ialah  acuan  berpariwisata  berhubungan dengan  HAM  yang  diakomodirkan  sebagai  pergi  wisata untuk  wisatawan  serta  tetap  dilindunginya  serta dihormatinya HAM penduduk lokal.
Aktifitas  pariwisata  ini  bukan  hanya  untuk  meningkatkan devisa di pemerintahan pusat saja namun juga sebagai cara atau alat untuk mengembangkan ekonomi masyarakat lokal hingga  memiliki  dampak  meningkatnya  penduduk  lokal yang  sejahtera  tanpa  mengesampingkan  hak-hak  asasi manusia  pada  penduduklokal.  Dasar  itu  diartikan  dengan terperinci  pada  penggalan  hak  serta  kewajiban.  Diaturnya hak di UU pariwisata ada 4 jenis hak yakni hak semua orang,
hak  penduduk  lokal,  hak  wisatawan,  serta  hak  pengusaha pariwisata.  Sementara  pada  dimensi  kewajiban,  undang- undang ini mengatur tentang kewajiban negara/pemerintah, kewajiban setiap orang, kewajiban wisatawan, dan kewajiban usaha pariwisata.
Terkait dengan hak  serta  kewajiban yang  sudah dijelaskan pada  tabel  diatas,  artinya  dalam  berwisata  pun  harus  ada kesetaraan  bagi  setiap  orang,  hal  tersebut  yang dikembangkan pada pariwisata inklusif.
Pariwisata inklusif merupakan pariwisata yang dimana setiap daya  tarik  wisata  mampu  memberikan  rasa  aman  dan nyaman  serta  memberikan  kesempatan  yang  sama  untuk menikmati  daya  tarik  wisata  tersebut  tanpa  adanya diskriminasi  khususnya  pada  kelompok  rentan.  Yang termasuk  kelompok  rentan  ialah  orang  yang  lanjut  usia, anak-anak, wanita hamil dan kelompok disabilitas.
Pada Tahun 2021 Presiden Joko Widodo telah menetapkan Rencana  Aksi  Nasional  HAM  (RANHAM)  2021-2025  ini berfokus  pada  kelompok  rentan  sebagai  sasaran  strategis dalam pelaksanaan kewajiban negara terhadap HAM. Serta Menteri  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  Sandiaga Salahuddin  Uno  mendorong  adanya  pembangunan infrastruktur  pariwisata,  khususnya  sarana  dan  prasarana yang ramah disabilitas.

## Tabel 2. Peraturan Kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
Sumber: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009
Sekarang ini harus diakui bahwa daya tarik wisata maupun fasilitas umum penunjang wisata belum sepenuhnya ramah bagi  para  kelompok  rentan.  Ada  beberapa  konsep  yang harus  diperhatikan  dalam  mengembangkan  pariwisata inklusif ini, yang pertama adalah dari konsep pariwisata yaitu 4A menurut cooper dkk (1995:81).

## Attraction
Konsep Attraction merupakan suatu hal atau kegiatan yang tersedia  pada  daya  tarik  wisata  sehingga  mampu  untuk mendatangkan  wisatawan  berkunjung  pada  daya  tarik wisata.
Dalam  komponen  ini  harus  adanya  pengarahan  pada pemerintah  dan  pengusaha  wisata  dalam  memelihara  dan menggali  potensi  pengembangan  pariwisata  dengna melestarikan  lingkungan  serta  memperhatikan  kelompok rentan  dalam  menikmati  atraksi  wisata  tersebut,  selain  itu juga  harus  melibatkan  partisipasi  masyarakat  lokal  dalam pembangunan  dan  pengembangan  kawasan  wisata  dan menanambkan aspek keramahtamanan, wawasan, promosi nilai agama dan budaya masyarakat lokal.

## Accesibility
Konsep Accesibility merupakan tersedianya aksesbilitas yang mencakup  fasilitas  untuk  sarana  dan  prasarana  yang diperlukan para wisatawan menuju daya tarik wisata.
Dalam  komponen  ini  mendorong  berbagai  pihak  untuk dapat  meningkatkan  kualitas  aksesbilitas  menuju  tujuan wisata sehingga dapat dijangkau oleh kelompok rentan, serta dilakukan  uji  kelayakan  aksesbilitas  transportasi  dan kejelasan  informasi  dalam  penggunaan  transportasi  dan infrastruktur.

## Amenities
Konsep Amenities merupakan tersedianya berbagai fasilitan penunjang yang dibutuhkan wisatawan di lokasi daya tarik wisata.  Dalam  komponen  ini  menyediakan  fasilitas penunjang pariwisata yang dapat digunakan oleh kelompok rentan serta kegiatan usaha harus membatasi kegiatan dan kebijakan usahanya dari penyalahgunaan pramuwisata yang melibatkan  ekploitasi  anak,  eksploitasi  tempat  kerja  dan penggunaan  tenaga  kerja  asing  yang  tidak  memenuhi persyaratan visa sesuai peraturan perudang-undangan.

## Ancilliary
Konsep Ancilliary merupakan sebuah bentuk dukungan yang disediakan  oleh  berbagai  organisasi,  pemerintah  daerah, serta  kelompok  masyarakat sekitar  dalam  penyelenggaraan kegiatan wisata di daya tarik wisata.
Dalam  komponen  ini  ialah  meberikan  dorongan  terhadap kelembagaan  pariwisata  yang  ada  termasuk  dengan  cara membuka  interaksi  dengan  wisatawan,  tersedia  layanan pusat  informasi,  tersedia  layanan  pengaduan  dan  adanya kordinasi untuk pertolongan pertama pada mitigasi bencana.
Yang kedua adalah dari konsep kota insklusif menurut UU No. 8 Tahun 2016 mengenai penyandang disabilitas.
1. Partipasi  Penuh,  pada  komponen  ini  seorang berkebutuhan  khusus  mendapatkan  peran  aktif mengenai keikut sertaan dalam merumuskan Kebijakan.
2. Ketersediaan  Layanan  Hak,  pada  komponen  ini  harus diadakan solusi  bagi  penyedia  fasilitas ataupun  layanan maupun  gedung  agar  dapat  terpenuhnya  hak  orang berkebutuhan khusus berdasar dengan UU serta PP. 3. Aksesbilitas,  pada  komponen  ini  yaitu  dengan memberikan  kemudahan  bagi  difabel  untuk  dapat diperolehnya kegunaan akan gedung serta pelayanan dan lain sebagainya.
4. Sikap  Inklusif,  pada  komponen  ini  diartikan  sebagai penyikapan  pemerintahan  serta  penduduk  agar  tidak berlaku  berbeda,  diberikannya  pemenuhan  akan perlindungan serta penghormatan bagi hak difabel.

## Kesimpulan
Berdasarkan konsep pariwisata 4A dan konsep dimensi kota inklusif  dapat  diberikan  beberapa  referensi  dalam  hal  apa saja yang perlu dikembangkan dalam pariwisata inklusif.
1. Perlu  adanya  komunikasi  serta  informasi  lengkap  untuk kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas. Terkadang terdapat  gap  antara  orang  normal  dengan  kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas.
2. Penyediaan  aksesbilitas  dan  infrastruktur  yang  ramah  bagi kelompok  rentan.  Pemerintah  dan  pengelola  usaha pariwisata  diupayakan harus menyediakan infrastruktur bagi kelompok rentan seperti; tersedianya tempat parkir, loket  layanan,  ruang  tunggu  khusus  kelompok  rentan; toilet  khusus  disabilitas  dengan  spesifikasi  lebar  pintu toilet dan ruangan dapat diakses kursi roda, terdapat besi pegangan di  sebelah kanan dan kirim  wc  serta  tersedia tombol  darurat  untuk  keadaan  darurat;  dan  lantai pemandu, dengan spesifikasi tersedianya ubin pengarah (guiding  block)  bermotif  garis  yang  berfungsi  untuk menunjukan  arah  perjalanan  dan  ubin  peringatan (warning  block)  bermotif  bulat  yang  berfungsi  untuk memberikan  peringatan  terhadap  adanya  perubahan situasi di sekitarnya, ubin harus dibuat dari material yang kuat,  tidak  licin  dan  diberikan  warna  kontras  dengan warna  ubin  eksisting  seperti  kuning, jingga  atau  warna lainnya  sehingga  mudah  dikenli  oleh  penyandang gangguan penglihatan yang mampu melihat sebagian (low vision)
Selain  itu,  fasilitas  lainnya  yang  perlu  dikembangkan adalah  ruang  laktasi/menyusui  dengan  spesifikasi ruangan  terjamin  privasinya  atau  tertutup,  tersedia kursi/sofa  untuk  menyusui,  wastafel  dan  ada  tempat tidur  kecil  untuk  bayi;  rambu-rambu  kelompok  rentan seperti rambu petunjuk yg memiliki gambar jelas, tulisan jelas dan petunjuk dalam huruf braile dan atau audivisual
bagi penyandang disabilitas; alat bantu kelompok rentan tersedia kursi roda dan tongkat, stroler bayi.
Jalan/jalur  yang  aman  dengan  spesifikasi  jalan  landai, ramp  harus  memiliki  derajat  sesuai  atau  tidak  curam, jalan cukup dan mampu dilalui oleh kursi roda dan tidak licin, tersedia pegangan rambat aman dan nyaman untuk digenggam.  Sedangkan  untuk  fasilitas  tanggap  darurat harus  menyediakan  sarana  dan  prasana  untuk  tanggap bencana  seperti  hydrant  pemadam  kebakaran,  pintu darurat dan lainnya

## 3. Pelayanan  publik  yang  mengedepankan  konsep  equity.
Memberikan  pelayanan  publik  yang  mengusung kesetaraan/equity  kepada  semua  orang  berdasarkan kebutuhannya sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 2 Tahun 2022 mengenai pelayanan publik berbasis  HAM.  Adapun  pelayanan  yang  diperlukan seperti  petugas  harus  sigap  dalam  melayani  kelompok rentan, dimana saat akan masuk tempat wisata seorang petugas  harus  langsung  melayani  dan  membantu kelompok rentan tersebut mulai dari datang, pada saat di dalam tempat wisata dan saat akan pulang.
Adanya  petugas  yang  memiliki  kemampuan  bahasa isyarat dalam melayani seorang wisatawan tentunya tidak boleh  sampai  ada  gap  antara  orang  normal  dengan kelompok rentan khususnya disabilitas, dari hal ini maka dalam melayani pula seorang petugas harus mengerti dan dapat  berkomunikasi  dengan  baik  saat  ada  wisatawan yang memiliki keterbatas seperti tuna wicara.
Jika melihat dari jumlah kelompok rentan yang begitu besar di Indonesia maka sebenarnya hal ini dapat menjadi ceruk pariwisata yang dapat digarap apalagi pasca pandemi Covid- 19,  sehingga  semua  stakeholder  harus  lebih  paham  dalam membangun  wisata  inklusif  karena  pariwisata  inklusif  ini memiliki potensi untuk lebih membangkitkan ekonomi.

## Daftar Pustaka
Cooper,  Fketcher,  J.,  Gilbert,  D.,  &  Wanhill,  S.  (1995). Tourism, Priciples and Practice. London: Logman
Indonesia.  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Tentang
Pelayanan  Publik  Berbasis  Hak  Asasi  Manusia.  BN Tahun 2022 No. 14. Kementerian Hukum dan HAM. Jakarta
Indonesia.  Undang-Undang  No.  08  Tahun  2016  Tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran RI No 5971 Tahun 201. Sekretariat Negara. Jakarta
Indonesia.  Undang-Undang  No.  10  Tahun  2009  Tentang Kepariwisataan. Lembaran RI No 4966 Tahun 2009. Sekretariat Negara. Jakarta
Junaenah,  Inna.  (2022).  Melokalkan  Hak  Asasi  Manusia
Melalui Kepariwisataan Inklusif: Landasan
Pembaharuan Peraturan Daerah Provinsi  Jawa  Barat Tentang  Penyelenggaraan  Kepariwisataan.  Jurnal Legalislasi Indonesia, 19 (3), 320-335.
Maftuhin, A. (2017). Mendefinisikan kota inklusif: asal-usul, teori dan indikator. TATALOKA, 19(2), 93-103.
Mulyanto Utomo, Ichwan Prasetyo. (2022, November 30). Destinasi Wisata Inklusif untuk Semua.Solopos.com. https://www.solopos.com/destinasi-wisata-inklusif- untuk-semua-1098084.
Sandang,  Yesaya  (2019).  Pengarustamaan  Prinsip-Prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia Bagi Sektor Pariwisata di Indonesia. Jurnal HAM, 10 (1).
Mira Maharani, lahir di Bogor pada 10  Januari  1994.  Pada  tahun  2016 menempuh pendidikan sarjana pada program studi Manajemen
Pemasaran Pariwisata di Universitas Pendidikan  Indonesia.  Setelah  itu pada  tahun  2018  melanjutkan  studi magister  pada  program  studi Perencanaan  Kepariwisataan  di Institut Teknologi Bandung. Saat ini berprofesi  sebagai  Dosen  Pariwisata  di  Sekolah  Tinggi Pariwisata Trisakti, Jakarta.
Foto 3x4