Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2446 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 227 – 244

## Pelaksanaan Perjanjian Gadai Pada PT. Pegadaian UPC. Tanjung Seneng Bandar Lampung
Martina Male martinamale16@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia.
Dery Hendryan deryhendryanfh.usbrj@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia.
Naskah Diterima : 28 Maret 2023 Naskah Revisi : 15 Juni 2023 Naskah Diterbitkan
: 30 Juni 2023

## Abstract
Pawn  agreements  at  this  time  are  agreements  that  are  often  carried  out  by  the majority of people in order to fulfill a growing number of needs, the same is true for the services of PT. UPC Pawnshop. Tanjung Seneng Bandar Lampung, which provides  solutions  to  people  who  are  in  need  of  funds  by  only  providing  a guarantee of valuable objects that have a value that matches the loan. In practice, several things become the subject of the problems discussed in this study, namely whether the form of a pawning agreement at PT. UPC Pawnshop. Tanjung Seneng and how is the settlement of non-performing loans at PT. Pegadaian UPC Tanjung Seneng.
Efforts made in discussing and solving the problems in this study were carried out using  two  kinds  of  approaches,  namely  juridical/normative  and  empirical approaches. The normative approach is carried out by studying and reviewing the provisions  in  the  form  of  laws  and  regulations  that  apply  in  a  formal  juridical manner relating to the implementation of mortgage agreements and efforts to settle problem  loans  at  PT.  Pegadaian  UPC  Tanjung  Seneng.  While  the  empirical approach is carried out by looking at the facts that apply to legal regulations related to the implementation of pawn agreements. The data sources used in this research are primary data and secondary data. The research phase includes library research, namely research intended to obtain secondary data and field research, namely a way to obtain primary data to support secondary data. Data collection techniques include document studies and interviews. Data collection tools in library research are in the form of notes on the results of an inventory of legal materials and data collection tools in field research are in the form of a list of questions, then recorded via a tape recorder and flash disk. Data analysis using juridical-qualitative method. The form of a pawn agreement at PT. UPC Pawnshop. TanjungHappy applies the standard form of agreement, the pawnshop has prepared all the requirements by default in the form, and contained in the Credit Proof (SBK) and Pawning Proof (SBG) with the intention that the borrower must agree to all the terms contained in  the  form.  The  form  of  a  standard  agreement  does  not  conflict  with  statutory regulations,  because  the  Civil  Code  and  other  statutory  provisions  also  do  not
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2446 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 227 – 244
prohibit  a  person  from  making  an  agreement  in  the  particular  form  he  wants. Settlement  of  problem  loans  at  PT.  UPC  Pawnshop.  TanjungHappy  is  through persuasive efforts.
Keywords: : Agreement, Pawn, Non-performing loans.

## Abstrak
Perjanjian  gadai  pada  saat  ini  perjanjian  yang  sering  dilakukan  oleh  sebagian besar masyarakat agar terpenuhi berbagai kebutuhan yang semakin banyak, sama halnya layanan PT. Pegadaian UPC. Tanjung Seneng Bandar Lampung yang memberikan solusi  kepada  masyarakat  yang  sedang  membutuhkan  biaya  dengan  hanya  memberikan suatu  jaminan  benda  berharga  yang  memiliki  nilai  yang  sesuai  dengan  pinjaman.  Pada pelaksanaannya  beberapa  hal  yang  menjadi  pokok  permasalah  yang  dibahas  dalam penelitian  ini,  yaitu  a pakah  bentuk  perjanjian  gadai  pada  PT.  Pegadaian  UPC. Tanjung  Seneng  dan  bagaimanakah  penyelesaian  kredit  bermasalah  pada  PT. Pegadaian UPC Tanjung Seneng.
Upaya  yang  dilakukan  dalam  pembahasan  dan  memecahkan  masalah- masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua macam metode pendekatan yaitu yuridis / normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif dilakukan  dengan  mempelajari  dan  mengkaji  ketentuan  berupa  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  secara  yuridis  formal yang berkaitan  dengan pelaksanaan perjanjian gadai dan upaya penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Pegadaian  UPC  Tanjung  Seneng. Sedangkan  pendekatan  empiris  dilakukan dengan melihat kenyataan yang berlaku terhadap peraturan-peraturan hukum yang berhubungan  dengan  pelaksanaan  perjanjian  gadai.  Adapun  sumber  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Tahap penelitian,  meliputi  penelitian  kepustakaan,  yakni  penelitian  yang  dimaksud  untuk mendapatkan data sekunder dan penelitian lapangan, yakni suatu cara untuk memperoleh data  primer  sebagai  pendukung  data  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  meliputi  studi dokumen,  dan  wawancara.  Alat  pengumpul  data  dalam  penelitian  kepustakaan  berupa catatan hasil inventarisasi bahan hukum dan alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, kemudian direkam melalui alat perekam dan flashdisk. Analisis data menggunakan metode yuridis-kualitatif.
Bentuk  perjanjian  gadai  di  PT.  Pegadaian  UPC.  Tanjung  Senang menerapkan  bentuk  perjanjian  baku,  pihak  pegadaian  telah  menyiapkan  segala persyaratannya secara baku dalam bentuk formulir, dan termuat dalm Surat Bukti Kredit  (SBK)  dan  Surat  Bukti  Gadai  (SBG)  dengan  maksud  peminjam  harus menyetujui atas segala persyaratan yang terdapat pada formulir tersebut. Bentuk perjanjian baku tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, karena KUH  Perdata  maupun  ketentuan-ketentuan  perundaang-undangan  lainnya  juga tidak  memberikan  larangan  kepada  seseorang  untuk  membuat  perjanjian  dalam bentuk  tertentu  yang  dikehendakinya.  Penyelesaian  kredit  bermasalah  pada  PT. Pegadaian UPC. Tanjung Senang adalah melalui upaya-upaya Persuasif.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2446 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 227 – 244
Kata kunci: : Perjanjian, Gadai, Kredit bermasalah.

## I. PENDAHULUAN
Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya. Apabila seseorang pada saat tertentu membutuhkan dana untuk kepentingan mendesak  (urgent)  sedangkan  dia  kekurangan  dana,  maka  salah  satu  jalan dengan cara meminjam uang atau berhutang kepada orang lain.
Dalam  melakukan  hubungan  dengan  manusia  yang  lain  khususnya  dalam hubungan hukum manusia diikat oleh berbagai aturan dan persyaratan yang harus dipenuhi, sebagai contoh dahulu orang meminjam uang cukup dengan kepercayaan bahwa ia mengembalikan pada hari yang ditentukan, akan tetapi sekarang  ini  kepercayaan  mulai  berkurang  atau  luntur,  sehingga  hubungan pinjam meminjam uang  itu diharuskan dengan berbagai prosedur dan adanya jaminan  yang  harus  ditanggungkan  kepada  yang  memberi  pinjaman  uang tersebut.  Dalam  hal  ini  yg  memberi  pinjaman  bisa  bank  baik  bank  milik pemerintah maupun swasta, lembaga keuangan non bank seperti pegadaian dan  lain-lain  ataupun  individu  dalam  masyarakat,  yang  kesemuanya menuntut  adanya  suatu  jaminan  atas  hutang  yang  ditanggung  oleh  yang meminjam uang tersebut.
Keberadaan hutang piutang cukup diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok,  maupun  untuk  memenuhi kebutuhan  lainnya.  Namun  dalam  kenyataannya,  untuk  memperoleh pinjaman  berupa  uang  tidaklah  mudah,  hal  ini  dikarenakan  pihak  pemberi pinjaman  atau  kreditur  tidak  bersedia  memberi  pinjaman  tanpa  adanya kepastian  tentang  pelunasan  pinjaman  tersebut.  Oleh  karena  itu,  biasanya pihak kreditur akan meminta jaminan kepada pihak peminjam atau kreditur, sehingga kepastian untuk pelunasan atau pinjaman yang telah diberikan. Salah  satu  bentuk  hak  kebendaan  untuk  menjamin  hutang  yang  obyeknya benda bergerak ialah gadai. Adapun ketentuan mengenai gadai sendiri diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku II Bab XX, Pasal 1150
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2446 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 227 – 244
sampai  dengan  Pasal  1160.  Benda-benda  yang  digadaikan  menyangkut benda-benda  bergerak,  maka  ketentuan  pasal-pasal  tersebut  dinyatakan masih berlaku.
Selanjutnya pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional bagi kantor cabang  PT.Pegadaian,  berlaku  Keputusan  Direksi  PT.Pegadaian  Nomor  : Opp.2/67/5 tentang Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian. Dan  diatur  pula  di  dalam  Surat  Edaran  Direksi  PT.  Pegadaian  Nomor 48/0p1.00211/2003.  Jadi,  selain  berkiblat  pada  KUHPerdata  PT.Pegadaian juga  mempunyai  peraturan  tersendiri  dalam  menjalankan  tugasnya  tidak terkecuali  masalah  parate  eksekusi  atau  lelang.  Pelaksanaan  adalah  usaha- usaha  yang  dilakukan  untuk  melaksanakan  semua  rencana  dan  kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat  yang  diperlukan,  siapa  yang  akan  melaksanakan,  dimana  tempat pelaksananaannya dan kapanwaktu dimulainya. 1
Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu ‘barang bergerak’ yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau  oleh  seorang  lain  atas  namanya,  dan  yang  memberikan  kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara  didahulukan  dari  pada  orang  yang  berpiutang  lainnya,  dengan pengecualian  biaya  untuk  melelang  barang  tersebut,  dan  biaya  yang  telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya- biaya mana harus didahulukan. 2
Gadai  diperjanjikan  dengan   maksud  untuk  memberikan  jaminan  atas suatu    kewajiban    prestasi    tertentu,    yang    pada    umumnya    tidak    selalu merupakan  perjanjian    hutang    piutang    dan    karenanya    dapat    diketahui bahwa  perjanjian  gadai  mengabdi  kepada  perjanjian  pokoknya  atau perjanjian gadai tersebut merupakan perjanjian yang bersifat accessoir. Pada
1 Wiestra dalam Febriyanti. Pelaksanaan pemberian izin oleh Kepolisian . Universitas Lampung, 2014 hal. 12.
2 Pasal 1150 KUH Perdata
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2446 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 227 – 244
prinsipnya,  barang  gadai  dapat  dipakai  untuk  menjamin  setiap  kewajiban prestasi tertentu. 3
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  dewasa  ini  kecenderungan  makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak. Perjanjian di dalam  bisnis  tersebut  dilakukan  dengan  cara  salah  satu  pihak  telah menyiapkan  suatu  syarat-syarat  baku  pada  suatu  formulir  perjanjian  yang sudah  dipersiapkan  lebih  dahulu  atau  sudah  dicetak  dan  kemudian disodorkan  kepada  pihak  lainnya  untuk  disetujui  dengan  hampir  tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi  atas  syarat-syarat  yang  disodorkan  itu.  Berdasarkan  hal  tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait  bentuk perjanjian gadai  pada  PT.  Pegadaian  UPC.  Tanjung  Seneng  dan  upaya  penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Pegadaian UPC Tanjung Seneng.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  membahas  permasalahan  dalam  penelitian  ini,  penulis  memakai pendekatan  yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris.  Pendekatan  yuridis normatif  adalah  penelitian  perpustakaan  ( library  research )  atau  studi dokumen.  Pendekatan  dengan  cara  menelaah  kaidah-kaidah  atau  norma- norma  dan  aturan-aturan  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  akan dibahas.  Adapun  pendekatan  yuridis  empiris  adalah  penelitian  hukum sosiologis atau penelitian lapangan.  Pendekatan empiris dilakukan dengan cara meneliti serta mengumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung pada objek penelitian melalui wawancara dengan responden atau narasumber pada objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.
3 J. Satrio. Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan . Citra Aditya Bakti.  Bandung. 2002, hal 100.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2446 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 227 – 244

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bentuk  Perjanjian  Gadai  pada  PT.  Pegadaian  UPC.  Tanjung

## Seneng.
Dalam melakukan hubungan dengan manusia yang lain khususnya dalam hubungan  hukum  manusia  diikat  oleh  berbagai  aturan  dan  persyaratan yang harus dipenuhi, sebagai contoh dahulu orang meminjam uang cukup dengan kepercayaan bahwa ia mengembalikan pada hari yang ditentukan, akan  tetapi  sekarang  ini  kepercayaan  mulai  berkurang  atau  luntur, sehingga  hubungan  pinjam  meminjam  uang  itu  diharuskan  dengan berbagai prosedur dan adanya jaminan yang harus ditanggungkan kepada yang memberi pinjaman uang tersebut.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dewasa ini kecenderungan makin memperlihatkan  bahwa  banyak  perjanjian  transaksi  bisnis  yang  terjadi bukan  melalui  proses  negosiasi  yang  seimbang  di  antara  para  pihak. Perjanjian di dalam bisnis tersebut dilakukan dengan cara salah satu pihak telah menyiapkan suatu syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dipersiapkan lebih dahulu atau sudah dicetak dan kemudian disodorkan  kepada  pihak  lainnya  untuk  disetujui  dengan  hampir  tidak memberikan  kebebasan  sama  sekali  kepada  pihak  lainnya  untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan itu.
Di  Lembaga  pegadaian,  perjanjian  yang  demikian  banyak  digunakan antara  lain  dalam  perjanjian  peminjaman  uang.  Pada  perjanjian peminjaman  uang  tersebut,  pihak  pegadaian  telah  menyiapkan  segala persyaratannya  secara  baku  dalam  bentuk  formulir,  dengan  maksud peminjam harus menyetujui atas segala persyaratan yang terdapat pada formulir  tersebut.  Peminjam/  debitur  tidak  dapat  menawar  segala persyaratan  tersebut  dan  harus  tunduk  pada  segala  persyaratan  yang ditentukan oleh pihak pegadaian.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2446 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 227 – 244
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Dhania  Pradnyanita,  S.PT, selaku  Pengelola  Pegadaian  UPC.  Tanjung  Senang  diketahui,  bahwa bentuk  perjanjian  gadai  di  PT.  Pegadaian  UPC.  Tanjung  Senang  juga menerapkan bentuk perjanjian baku, pihak pegadaian telah menyiapkan segala  persyaratannya  secara  baku  dalam  bentuk  formulir,  dengan maksud  peminjam  harus  menyetujui  atas  segala  persyaratan  yang terdapat  pada  formulir  tersebut.  Selanjutnya  dijelaskan  Ibu  Dhania, bahwa  bentuk  perjanjian  baku  ini  tertuang  dalam  Surat  Bukti  Kredit (SBK) dan berlaku diseluruh pegadaian di Indonesia.
Berdasarkan  hal  diatas,  maka  peminjam  sebagai  calon  debitur  hanya mempunyai  pilihan  antara  menerima  seluruh  isi  atau  klausul-klausul perjanjian  itu  atau  tidak  bersedia  menerima  klausul-klausul  itu  baik sebagian  atau  seluruhnya,  yang  berakibat  peminjam/debitur  tidak  akan menerima  pinjaman  tersebut.Pelaksanaan  perjanjian  gadai  di  PT. Pegadaian Kantor UPC. Tanjung Senang dilakukan dengan cara nasabah mengisi  formulir  yang  telah    disediakan  oleh  PT.  Pegadaian  Kantor UPC.  Tanjung  Senang  sesuai  dengan  kartu  identitas  kemudian menyerahkan  barang  jaminan  tersebut  dan  menunggu  petugas menyerahkan  uang  pinjaman  kepada  nasabah.  PT.  Pegadaian  Kantor UPC.  Tanjung  Senang  memberikan  waktu  untuk  melakukan  pelunasan selama  120  (seratus  dua  puluh  hari).  Apabila  debitur  melakukan wanprestasi  maka  PT.  Pegadaian  Kantor  UPC.  Tanjung  Senang  akan memberikan  keringanan  berupa  perpanjangan  waktu  pinjamannya (perpanjangan  tidak  terbatas  selama  nasabah  dapat  membayar  bunga pinjaman),  namun  apabila  dalam  waktu  perpanjangan  pinjamannya tersebut  nasabah  tidak  mampu  PT.  Pegadaian    Kantor  UPC.  Tanjung Senang  memberi  peringatan  sebanyak  3  (tiga)  kali  melalui pesan whatsapp maupun surat. Setelah diberikan peringan debitur tidak dapat membayar hutang kreditnya maka barang jaminan nasabah yang di gadaikan tersebut akan dilelang sebagai pelunasan hutangnya.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2446 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 227 – 244
Pada saat ini orang yang membutuhkan pinjaman (calon peminjam/debitur) masih jauh lebih banyak dari jumlah kredit yang dapat ditawarkan oleh pegadaian, maka oleh Lembaga pegadaian lebih memilih untuk  hanya  melayani  calon-calon  peminjam/debitur  yang  bersedia menerima  klausul-klausul  yang  sudah  tersedia  tanpa  perubahan sebagaimana yang telah disusun oleh pegadaian tersebut, daripada harus melayani  calon  peminjam/debitur  yang  menginginkan  perjanjian  gadai dengan  klausul-klausul  yang  dirundingkan.  Perkembangan  keadaan menjadi  seperti  ini  lebih-lebih  lagi  karena  ditunjang  oleh  kenyataan bahwa para peminjam/debitur yang kebanyakan terdiri dari masyarakat kecil atau golongan ekonomi lemah itu sering tidak merasa perlu untuk bersusah  payah  merundingkan  klausul-klausul  perjanjian  peminjaman uang  dari  pinjaman  yang  diterimanya.  Disamping  itu,  karena  keadaan peminjam yang sangat membutuhkan pinjaman itu, maka peminjam/debitur terpaksa bersedia untuk menerima syarat apapun yang diajukan  oleh  pihak  pegadaian  karena  khawatir  kalau  tidak  demikan, maka pinjaman yang sangat dibutuhkannya itu akan tidak diberikan oleh pihak pegadaian.
Dari  fenomena  diatas,  maka  peneliti  menarik  issue  bahwa  perlu pengkajian  dan  penelitian  tentang  asas  kebebasan  berkontrak  pada perjanjian gadai dalam bentuk baku agar tercipta keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak pegadaian selaku kreditur dan peminjam selaku debitur,  sehingga  salah  satu  pihak  tidak  ada  yang  merasa  dirugikan, dengan  demikian  prinsip  keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum terwujud secara proporsional.
John  Stuart  Mill  dalam  essaynya  yang  berjudul On  Liberty yang diterbitkan  pada  tahun  1859.  Mill  menggunakan  konsep  kebebasan berkontrak  melalui  dua  asas.  Asas  umum  pertama  mengatakan  bahwa “hukum tidak dapat membatasi syarat- syarat yang boleh diperjanjikan oleh para pihak”. Artinya bahwa hukum tidak boleh membatasi apa yang
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2446 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 227 – 244
telah  diperjanjikan  oleh  para  pihak  yang  telah  mengadakan  suatu perjanjian.  Berdasarkan  asas  umum  yang  pertama  ini  Mill  ingin menégaskan  bahwa  para  pihak  bebas  untuk  menentukan  sendiri  isi perjanjian  yang  ingin  mereka  buat. 4 Sedangan  asas  umum  yang  kedua mengemukakan bahwa “pada umumnya seseorang menurut hukum tidak dapat  dipaksa  untuk  memasuki  suatu  perjanjian”.  Dengan mengemukakan  asas  umum  yang  kedua  ini  Mill  ingin  mengemukakan bahwa  asas  kebebasan  berkontrak  meliputi  kebebasan  bagi  para  pihak untuk menentukan dengan siapa dia ingin atau tidak ingin membuat suatu perjanjian.
KUHPerdata  Indonesia  maupun  perundang-undangan  lainnya  tidak memuat  ketentuan  yang  mengharuskan  maupun  melarang  seseorang untuk  mengikatkan  diri  dalam  suatu  perjanjian  ataupun  mengharuskan maupun melarang untuk tidak mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Berlakunya  asas  konsensualisme  menurut  hukum  perjanjian  Indonesia memantapkan adanya kebebasan ini. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tidak sah. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya.
Dalam perjanjian gadai pada PT Pegadaian UPC. Tanjung Senang  (juga seluruh  PT.  Pegadaian  di  Indonesia)  digunakan  klausula  baku  sebagai dasar  perjanjian  dalam  pemberian  dana  kepada  nasabah.  Berlakunya klausula  baku  dalam  pelaksanaannya,  diasumsikan  telah  menempatkan posisi nasabahnya tidak sama dalam implementasinya. Oleh karena itu, dalam  sub  bab  ini  akan  dianalisis  instrumen  hukum  perjanjian  yang digunakan PT Pegadaian dalam bentuk Surat Bukti Kredit (selanjutnya disebut SBK), yang memuat beberapa aspek hukum untuk menemukan ada tidaknya perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian gadai.
4 Sutan Remy Sjahdeini. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia . Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. 2009. hal.1
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2446 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 227 – 244
Beberapa  aspek  dimaksud  adalah  syarat-syarat  perjanjian  dan  asas kebebasan berkontrak.
2. Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Pegadaian UPC Tanjung
Seneng .
Sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan pada saat pemberian pinjaman,  maka  nasabah  mempunyai  kewajiban  untuk  melakukan pelunasan uang pinjaman yang sudah diterima. Pada dasarnya, nasabah dapat membayar kewajibannya setiap saat tanpa harus menunggu tanggal jatuh  tempo  pelunasan.  Masa  pinjaman  yang  diberikan  maksiamal  120 hari (4 bulan) dan nasabah dapat perpanjang apabila tidak sanggup untuk melunasi pinjaman pada saat jatuh tempo.
Pelunasan uang pinjaman oleh nasabah berikut ini adalah prosedurnya:
1) Nasabah datang membawa uang pinjaman dan ditambahkan dengan uang sewa modal (bunga) serta membawakan Surat Bukti Gadai dan
KTP. Kemudian langsung menyerahkan kepada pada kasir.
2) Kasir akan melakukan transaksi pelunasan barang jaminan, setelah itu kasih akan menyerahkan surat pelunasan disertai dengan surat bukti gadai kepada pihak penyimpan barang.
3) Petugas penyimpan barang akan mengeluarkan barang jaminan yang digadaikan dan kemudian di kembalikan kepada nasabah.
Kredit  bermasalah  terjadi  jika  debitur  atau  nasabah  kesulitan  melunasi atau  mengansur  kredit  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan  atau  ketika benda yang telah dijaminkan tidak ditebus dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
Sebagaimana  perjanjian  pada  umumnya,  perjanjian  gadai  yang  dibuat antara  nasabah  dengan  PT  Pegadaian  juga  berlaku  sebagai  undang- undang bagi mereka yang membuatnya, hal ini diatur di dalam pasal 1338 KUHPerdata.  Jadi  dapat  dikatakan  bahwa  para  pihak  wajib  untuk
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2446 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 227 – 244
memenuhi perjanjian yang telah disepakati beserta resikonya. Sehingga dapat  dikatakan  apabila  salah  satu  pihak  baik  kreditur  maupun  debitur tidak  memenuhi  kewajiban  untuk  melakukan  prestasi  tersebut,  maka pihak yang tidak melakukan kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut dikatakan  wanprestasi.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  didalam  pasal 1238
KUHPerdata yaitu: dalam hukum perjanjian, jika seorang debitur tidak memenuhi  isi  perjanjian  atau  tidak  melakukan  hal-hal  yang  dijanjikan, debitur  tersebut  telah  melakukan  wanprestasi  dengan  segala  akibat hukumnya.
Pada umumnya yang melakukan wanprestasi pada PT Pegadaian adalah pihak  debitur  atau  nasabah  dari  PT  Pegadaian.  Sedangkan  wanprestasi yang  dilakukan  oleh  kreditur  atau  pihak  PT  pegadaian  sangat  kecil kemungkinannya.  Walaupun  PT  Pegadaian  kecil  kemungkinan melakukan  wanprestasi,  bukan  berarti  PT  Pegadaian  tidak  pernah melakukan  tindakan  wanprestasi  yang  merupakan  akibat  dari  kelalaian dari  petugas  yang  bekerja  di  PT  Pegadaian.  Apabila  pihak  dari  PT. Pegadaian  yang  dalam  hal  ini  selaku  kreditur  melakukan  wanprestasi maka PT. Pegadaian tersebut akan memberikan ganti rugi kepada debitur, sehingga debitur tersebut tidak merasa dirugikan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Dhania  Pradnyanita,  S.PT,
Mekanisme penyelesaian kredit bermasalah adalah sebagai berikut:
a. Upaya-upaya Persuasif
Setiap kali menghadapai persoalan kredit bermasalah BPO Collection PT.  Pegadaian  UPC.  Tanjung  Senang  akan  melakukan  kunjungan kepada  nasabah/debitur,  untuk  mengetahui  apa  penyebab  kredit bermasalah,  misalnya:  karena  usahanya  sedang  lesu,  sengaja  tidak
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2446 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 227 – 244
mau  bayar, benar-benar tidak mampu bayar, nasabahnya meninggal dunia.
Apabila  nasabah  memang  memiliki  keinginan  untuk  membayar namun dia tidak dapat membayar karena usahanya sedang lesu maka akan diberikan kebijakan dari pihak pegadaian, berupa perpanjangan masa kredit dengan ketentuan debitur membayar Sewa Modal Jika di bank  disebut  bunga  pinjaman,  maka  di  Pegadaian,  hal  itu  disebut dengan istilah sewa modal. Sewa modal di Pegadaian menggunakan skema  per  15  hari  kalender  yang  besarnya  tergantung  dengan  uang pinjaman.  Besarnya  sewa  modal  terbesar  adalah  1.2%  tiap  15  hari kalender untuk gadai regular.
Nasabah  yang  sakit  atau  meninggal  dunia  tidak  mengugurkan kewajiban  untuk  melunasi  utangnya.  Ahli  waris  dari  nasabah  akan tetap diminta untuk melunasi utang dan apabila tidak dapat membayar maka akan diproses penyelesaian kredit melalui mekanisme penjualan agunan atau eksekusi barang jaminan.
b. Somasi (Peringatan)
Nasabah  yang  sudah  menunggak  pembayaran  30  (Tiga  puluh)  hari dari  tanggal  jatuh  tempo  terakhir  akan  diberikan  surat peringatan  I, surat peringatan II diberikan setelah 7 (tujuh) hari setelah diberikan surat  peringatan  I,  dan  surat  III  akan  diberikan  setelah 7  (hari)  dari surat peringatan ke II. Isi dari surat peringatan, selain memuat jumlah yang harus dibayar nasabah, juga berisi pemberitahuan pasal eksekusi terhadap  barang  jaminan.  Surat  peringatan  dibuat  rangkap  dua,  asli untuk nasabah dan lembar kedua sebagai arsip UPC. Tanjung Senang yang  disimpan  dalam  map  dokumen  kredit  nasabah  yang bersangkutan.  Surat  peringatan  dikirim  dengan  pos  tercatat  atau diantar  langsung  dan  meminta  tanda  tangan  penerimaan  surat  pada buku ekspedisi.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2446 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 227 – 244
c. Proses Lelang Jaminan
Setelah  dikirimi  Surat  peringatan  III  dan  sudah  memenuhi  syarat untuk  menjual  agunan  bila  nasabah  tidak  menepati  janji  membayar kewajibannya  sesuai  dengan  yang  tertera  dalam  Surat  Bukti  Kredit (SBK). Penjualan dapat dilakukan dengan cara:
1) Melalui prosedur lelang.
2) Penjualan dibawah tangan, berdasarkan kesepakatan, apabila hal ini  lebih  menguntungkan  kedua  belah  pihak.  Cara  penjualan seperti  ini  dapat  dilakukan  kapan  saja  tidak  harus  menunggu waktu.
Seluruh  hasil  penjualan  atau  lelang  dipergunakan  untuk  memenuhi seluruh  kewajiban  nasabah  kepada  PT.  Pegadaian  UPC.  Tanjung Senang termasuk denda dan biaya-biaya lain. Apabila hasil penjualan barang lelang lebih besar daripada uang yang harus dibayarkan oleh nasabah atau biasa disebut uang kelebihan, maka uang kelebihan ini wajib dikembalikan kepada debitur.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Dhania  Pradnyanita,  S.PT, selaku  Pengelola  Pegadaian  UPC.  Tanjung  Senang,  penerima  gadai berhak  untuk  menjual  barang  gadai  didepan  umum  menurut  kebiasaan dan syarat-syarat setempat. Hak ini diperoleh kreditur, kalau debitur atau pemberi gadai sudah wanprestasi. Sejak saat debitur atau pemberi gadai wanprestasi,  lahirlah  hak  tersebut  ;  hak  ini  diberikan  oleh  undang- undang,  tidak  perlu diperjanjikan;  untuk  penjualan  tersebut  tidak diisyaratkan  adanya  title  eksekutorial . Pemegang  gadai  melaksanakan penjualan tanpa perantara pengadilan, tanpa perlu minta bantuan juru sita, tanpa  perlu  mendahuluinya  dengan  sitaan.  Pemegang  gadai  disini menjual  atas  kekuasaan  sendiri.  Hak  pemegang  gadai  untuk  menjual barang gadai tanpa title eksekutorial disebut Parate Eksekusi. Karena ia tidak perlu suatu title eksekutorial, tanpa perlu perantaraan pengadilan,
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2446 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 227 – 244
tanpa butuh bantuan juru sita, maka seakan-akan hak eksekusi selalu siap di tangan pemegang gadai dan karenanya di sebut Parate Eksekusi .
Pelelangan ataupun eksekusi barang gadai dalam Perum Pegadaian secara umum  berdasarkan  pada  Pasal  1155  KUHPerdata  dan  secara  khusus diatur  tersendiri  dalam  peraturan  Perum  Pegadaian,  yaitu    Keputusan Direksi  Perum  Pegadaian  Nomor:  Opp.2/67/5  tentang  Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian. Dan diatur pula didalam Surat  Edaran  Direksi  Perum  Pegadaian  No.48/Op1.00211/2003.  Jadi, selain  berkiblat  pada  KUHPerdata  Perum  Pegadaian  juga  mempunyai peraturan  tersendiri  dalam  menjalankan  tugasnya  tidak  terkecuali masalah parate eksekusi atau lelang.
Di  dalam  Pasal  1155  (1)  KUHPerdata  disebutkan:  Apabila  oleh  para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu,  setelah  dilakukannya  suatu  peringatan  untuk  membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan- kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud  untuk  mengambil  pelunasan  jumlah  piutangnya  beserta  bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.
Parate eksekusi selain diatur di dalam peraturan-peraturan yang tersebut diatas  juga  telah  disebutkan  dengan  jelas  di  dalam  Surat  Bukti  Kredit tentang  Perjanjian  Kredit  pada  poin  5  antara  Perum  Pegadaian  dengan nasabah (debitur), adapun isinya antara lain :
1) Tarif Sewa Modal …% per 15 hari dan maksimum …% 1 hari s/d 15 hari dihitung 15 hari.
2) Sewa  Modal  dihitung  sejak  tanggal  kredit  sampai  dengan  tanggal pelunasan, hasilnya dibulatkan ke atas dengan kelipatan Rp.100,-
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2446 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 227 – 244
3) Jangka  Waktu  Kredit  maksimum  120  hari  (4  bulan)  dan  dapat diperbaharui. Pelunasan/perbaharui kredit setelah tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal lelang dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku.
4) Permintaan  atau  perbaharui  kredit  dikenakan  Biaya  Administrasi sebesar Rp…..
5) Jika  sampai  dengan  tanggal  jatuh  tempo  pinjaman  tidak dilunasi/diperbaharui,  maka  Barang  Jaminan  akan  dilelang  tanggal
:………
6) Mintalah bukti setiap melakukan pembayaran.
7) SBK  ini  tidak  untuk  diperjualbelikan,  dan  jika  SBK  hilang  segera laporkan  kepada  kami,  jika  tidak  dilaporkan  risiko  ditanggung nasabah.
Pada  prinsipnya  jangka  waktu  gadai  adalah,  minimal  15  hari  dan maksimum  120  hari,  sesuai  dengan  Surat  Edaran  Direksi  Perum Pegadaian Nomor: SE.16/Op.1.00211/2001 tentang petunjuk
Pelaksanaan  SK  Direksi  Nomor:  020/Op.1.00211/01. Jika  lewat  dari batas waktu yang telah ditentukan, dan telah diberitahukan sebelumnya tentang  batas  waktu  jatuh  tempo  kepada  nasabah,  namun  tetap  tidak dihiraukan maka Perum Pegadaian berhak untuk melakukan pelelangan terhadap barang gadai.

## IV. PENUTUP
Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: Bentuk perjanjian gadai di PT. Pegadaian UPC. Tanjung Senang  menerapkan  bentuk  perjanjian  baku,  pihak  pegadaian  telah menyiapkan segala persyaratannya secara baku dalam bentuk formulir, dan termuat  dalm  Surat  Bukti  Kredit  (SBK)  dan  Surat  Bukti  Gadai  (SBG) dengan maksud peminjam harus menyetujui atas segala persyaratan yang terdapat pada formulir tersebut.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2446 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 227 – 244
Bentuk  perjanjian  baku  tidak bertentangan  dengan  Peraturan  Perundang- undangan, karena KUH Perdata maupun ketentuan-ketentuan perundaang- undangan lainnya juga tidak memberikan larangan kepada seseorang untuk membuat  perjanjian  dalam  bentuk  tertentu  yang  dikehendakinya. Ketentuan  yang  ada  adalah bahwa  untuk  perjanjian  tertentu  harus dibuat dalam  bentuk  yang  ditentukan,  misalnya  dibuat  dalam  bentuk  akta otentik.Misaalnya perjanjian kuasa memasang hipotik harus dibuat dengan akta  PPAT.  Dengan  demikian  sepanjang  ketentuan  perundang-undangan tidak  menentukan  bahwa  suatu  perjanjian  harus  dibuat  dalam  bentuk tertentu,  maka  para  pihak  bebas  untuk  memilih  bentuk  perjanjian  yang dikehendakinya,  yaitu  apakah  perjanjian  akan  dibuat  secara  lisan  atau tertulis  atau  perjanjian  dibuat  dengan  akta  dibawah  tangan  atau  akta otentik.
Penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Pegadaian UPC. Tanjung Senang adalah sebagai berikut:
a. Upaya-upaya Persuasif
PT.  Pegadaian  UPC.  Tanjung  Senang  akan  melakukan  kunjungan kepada  nasabah/debitur,  untuk  mengetahui  apa  penyebab  kredit bermasalah,  misalnya:  karena  usahanya  sedang  lesu,  sengaja  tidak mau bayar, benar-benar tidak mampu bayar, nasabahnya meninggal dunia.
Apabila  nasabah  memang  memiliki  keinginan  untuk  membayar namun dia tidak dapat membayar karena usahanya sedang lesu maka akan  diberikan  kebijakan  berupa  perpanjangan  masa  kredit  dengan ketentuan debitur membayar Sewa Modal ( Bunga Pinjaman) .
b. Somasi (Peringatan)
Nasabah  yang  sudah  menunggak  pembayaran  30  (Tiga  puluh)  hari dari  tanggal  jatuh  tempo  terakhir  akan  diberikan  surat peringatan  I, surat peringatan II diberikan setelah 7 (tujuh) hari setelah diberikan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2446 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 227 – 244
surat  peringatan  I,  dan  surat  III  akan  diberikan  setelah 7  (hari)  dari surat peringatan ke II.
c. Proses Lelang Jaminan
Setelah  dikirimi  Surat  peringatan  III  dan  sudah  memenuhi  syarat untuk  menjual  agunan  bila  nasabah  tidak  menepati  janji  membayar kewajibannya  sesuai  dengan  yang  tertera  dalam  Surat  Bukti  Kredit (SBK). Penjualan dapat dilakukan dengan cara:
1) Melalui prosedur lelang.
2) Penjualan dibawah tangan, berdasarkan kesepakatan, apabila hal ini  lebih  menguntungkan  kedua  belah  pihak.  Cara  penjualan seperti  ini  dapat  dilakukan  kapan  saja  tidak  harus  menunggu waktu.
Seluruh  hasil  penjualan  atau  lelang  dipergunakan  untuk memenuhi  seluruh  kewajiban  nasabah  kepada  PT.  Pegadaian  UPC. Tanjung  Senang  termasuk  denda  dan  biaya-biaya  lain.  Apabila  hasil penjualan barang lelang lebih besar daripada uang yang harus dibayarkan oleh nasabah atau biasa disebut uang kelebihan, maka uang kelebihan ini wajib dikembalikan kepada debitur.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2446 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 227 – 244

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
HS. Salim, 2008, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) , Sinar Grafika. Jakarta.
Kasmir, 2012, Analisis Laporan Keuangan . PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Darus  Mariam  Badrulzaman,  1990, Perjanjian  Baku  (standar)  Perkembangannya  di Indonesia, Alumni Bandung.
Muljadi  Kartini dan  Gunawan  Widjaja, Perikatan  yang Lahir  Dari  Perjanjian ,  Rajawali Press, Jakarta 2008 Satrio.J,  2002, Hukum  Jaminan,  Hak-Hak  Jaminan  Kebendaan .  Citra  Aditya  Bakti.
Bandung.
Subekti, 2004, Hukum Perjanjian . Intermasa, Jakarta.
Syahrani Ridwan, 2000, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata , Alumni, Bandung.
Wiestra dalam Febriyanti, 2014, Pelaksanaan pemberian izin oleh Kepolisian . Universitas Lampung.

## Peraturan Perundang-Undangan.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2011  tentang  Perubahan  Bentuk  Badan Hukum  Perusahaan  Umum  Perum  Pegadaian  Menjadi  Perusahaan Perseroan Persero.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  31/PJOK.05/2016  tentang  Usaha Pergadaian.