Menciptakan  Organisasi  yang  Responsif:  Memahami  Birokrasi  dan Memanfaatkan Keunggulannya dalam Manajemen
Agus Fatah Hidayat 1 1 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Priatim Tasikmalaya, Indonesia
Corresponding Author : syariefsinau@gmail.com

## ARTICLE INFO
Article history: Received
March 27, 2023 Revised May 14, 2023 Accepted May 20, 2023

## ABSTRACT
This study examines the prevalent influence of Max Weber's bureaucratic principles on the administrative landscape of Indonesia. The fundamental tenets  of  bureaucratic  implementation  call  for  a  convergence  that  places paramount  importance  on  community  service,  irrespective  of  the beneficiaries.  Bureaucracy,  operating  as  a  cornerstone  of  administrative function, is critically appraised in its efficacy in public service delivery. A fluid and dynamic interaction between bureaucratic entities and political figures is observed in the contemporary governmental milieu marked by a permeable demarcation between political and administrative spheres. This research  endeavors  to  comprehensively  comprehend  the  essence  of bureaucracy  while  harnessing  its  inherent  managerial  strengths. Employing a qualitative methodology, this research engages in a thorough analysis of primary data sourced from an array of literature studies. The investigation  yields  positive  and  pragmatic  implications,  unraveling distinctive  patterns  of  managerial  excellence  that  wield  consequential influence.  The  findings  underscore  the  transformative  potential  of reformed bureaucracy as an instrument of change, offering a vantage point for bolstering management paradigms. The study culminates in a nuanced understanding of the bureaucratic domain, accentuating the optimization of managerial prowess.
Keywords : Administrative Function, Managerial Excellence, Management Optimization. How to cite Agus  Fatah  Hidayat.,  (2023). Menciptakan  Organisasi  yang  Responsif: Memahami  Birokrasi  dan  Memanfaatkan  Keunggulannya  dalam  Manajemen. Attractive : Innovative Education Journal, 5(2) . 659-671. Journal Homepage https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Published by CV. Creative Tugu Pena

## PENDAHULUAN
Perkembangan di dunia birokrasi yang ada di Indonesia ini memang tidak bisa dipisahkan dari peran kolonialisme yang menjadi landasan di negeri tercinta ini. Sisi historis  bagaimana  negara  Belanda  pernah  menduduki  Indonesia  dalam waktu yang cukup lama ini memberikan pengaruh yang besar pula di sisi pemerintahan dan juga birokrasi.  Birokrasi  yang  mendapatkan  pengaruh  dari  kolonialisme  ini  tentu  saja mentransformasi sikap dan juga peran yang ditinggalkan oleh kerajaan nusantara yang pernah  memimpin  daerah-daerah  di  Indonesia.  Dan  transformasi  tersebut  tidak  bisa dipisahkan dari latar belakang ekspansi politik yang sudah menjadi tren di benua biru pada kala itu. Penataan birokrasi tersebut tentu menjadi kebutuhan pokok pemerintah

## Attractive : Innovative Education Journal
kolonial  mengenai  administratif  yang  bisa  menjadi  salah  satu  pemicu  dari  stabilitas politik.
Birokrasi  sendiri  memiliki  peran  dan  juga  fungsi  yang  tidak  bisa  lepas  dari sistem politik dimana perilaku birokrasi publik merupakan politik yang sudah diatur sedemikian rupa. Birorasi di era kolonial Belanda ini kerap dipakai sebagai cara untuk menjaga  legitimasi  di  dalam  wilayah  pemerintahan  Belanda  pada  kala  itu.  Penataan birokrasi dilakukan di awal kemerdekaan yang ternyata masih mendapatkan pengaruh dari  birokrasi  kolonial  Belanda.  Birokrasi  di  awal  kemerdekaan  tetap  mementingkan mempertahankan legitimasi tersebut. Landasan hukum UU No. 1 Tahun 1945 mengenai Peraturan  tentang  Komite  Nasional  di  Daerah  yang  mengenai  eksistensi  pemerintah daerah dan juga hal yang bisa menjadi esensi keberadaan birokrasi yang akan jauh lebih detail dengan perubahan dan reformasi yang kerap terjadi di dunia birokrasi tersebut. Penataan  birokrasi  yang  mendapatkan  konfigurasi  ini  memiliki  muatan  bahwasanya setiap  peraturan  perundang-undangan  bisa  menjadi  perwakilan  semangat  pemikiran dan juga suasana politik yang terjadi kala itu.
Politik dan juga birokrasi memiliki korelasi yang cukup dekat meski keduanya adalah  institusi  yang  berbeda.  Keduanya  memang  tidak  bisa  dipisahkan.  Menurut penuturan  Goodnow  bahwasanya  keduanya  mempunyai  perbedaan  dan  juga pemisahan  dengan  paradigma  dikotomi  pada  politik  administrasi.  Garis  batas  yang kabur disebabkan dengan pemerintahan modern di era globalisasi ini yang membuat perbedaan  tersebut  semakin  kabur  dan  mempunyai  koneksi  yang  jauh  lebih  dekat. Dengan kondisi tersebut demarkasi diantara perumus dan juga pelaksana kebijakan dan juga relasi yang dibangun diantara administrasi dan juga politik yang bisa menjadi lebih dinamis justru mulai hilang. Kemudian akan terbentuk fungsi birokrasi yang memiliki pengaruh  yang  cukup  kuat  di  arena  panggung  politik.  Berdasarkan  pemiiran  dari Heywood  (2013)  bahwa  ada  4  fungsi  yang  biasa  muncul  di  bidang  birokrasi  yang memiliki  relasi  dengan  dunia  politik  yang  terdiri  dari:  Fungsi  administratif,  fungsi artikulasi  dari  kepentingan  publik,  fungsi  dari  stabilitas  politik  dan  fungsi  sebagai penasihat kebijakan di bidang politik.
Fungsi di sektor penasihat kebijakan ini birokrasi menjadi fungsi yang sangat penting dan kerap terabaikan di dalam proses kebijakan tersebut. Birokrasi seharusnya mempunyai peran yang cukup penting sebagai mediator diantara 2 buah kelompok atau lebih yang memiliki kepentingan dan juga pejabat politik yang ada di dalam perumusan kebijakan publik. Di dalam birokrasi tersebut ada akumulasi pengetahuan internal dan juga  isu  yang  berhubungan  dengan kebijakan yang  memberikan  kontribusi  terhadap perumusan  kebijakan  publik  yang  jauh  lebih  baik.  Tentu  hal  ini  membuat  asumsi bahwasanya pembuatan kebijakan yang lebih berpihak kepada kapasitas administratif yang kuat.
Sementara  di  sektor  desain  kebijakan  sendiri  yang  memiliki  kemampuan  di dalam  merumuskan  dasar  pemikiran  kebijakan  yang  memiliki  ekspektasi  dan konsistensi  demi  mencapai  tujuan  yang  baik  dan  optimal  merupakan  pembuat kebijakan yang ideal. Ada 4 tantangan yang memberikan penharuh kepada pembuatan kebijakan yang ideal yang terdiri dari desain yang terbentuk dari bukti ilmiah dan juga pengalaman masa lampa dengan latar belakang yang normatif. Konsistensi internal dari alasan-alasan kebijakan yang dibuat. Konsistensi eksternal dengan dasar analisa konteks dan  juga  isu  kelayakan  politik  serta  lintas  sektoral.  Kebijakan  yang  sesuai  dengan sumber daya yang ada.
Peran birokrasi lebih dekat dengan proses kebijakan ini yaitu nasihat dari sektor birokrasi  dengan  pengaruh  dari  pengalaman  dan  juga  analisa  mengenai  kebutuhan
dibandingkan  respon  yang  berlebih  kepada  tuntutan  publik  yang  biasanya  terjadi kepada politisi menurut Bozeman (1982). Sementara menurut West (2005) bahwasanya keunggulan birokrasi dan juga nasihat mengenai kebijakan ini bisa terbangun dengan citra kompetensi yang netral dengan bertumpu pada penerapan obyektifitas dan juga analisa dari keahlian.
Peran  dari  birokrasi  yang  menjadi  penasihat  kebijakan  ini  memang  sudah seharusnya  menjadi  reaksi  dan  juga  respons  yang  terjadi  terhadap  adanya  tuntutan yang  dirumuskan  oleh  masyarakat.  Birokrasi  mempunyai  atribut  yang  memberikan kemandirian  yang  berasal  dari  unsur  politik  dan  juga  tekanan  sosial  yang  bertindak dengan  landasan  analisa  dari  keahlian  dengan  jangka  panjang  di  lingkungan masyarakat.  Nasihat  yang  diberikan  oleh  birokrasi  ini  tentu  harus  dikembangkan dengan analisa yang komplit bukan hanya tuntunan yang berasal dari dunia politik dan juga  kelompok  sosial.  Kemandirian  di  sektor  birokrasi  ini  sudah  seharusnya  bekerja dengan  perspektif  jangka  panjang.  Hal  ini  memang  disebabkan  bahwa  birokrasi didesain  untuk  jangka  panjang.  Guna  melakukan  proses  informasi  birokrasi  yang cenderung berhati-hati dan tidak terlalu responsif dengan lebih mengedepankan analisa dari  pengalaman  administratif,  tentu  harus  mempertimbangkan  dan  menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
Menurut pemikiran Heywood (2013) bahwa birokrasi memiliki fungsi birokrasi yang  memiliki  akar  kepada  paradigma  tentang  politik  birokrasi  yang  mempunyai pandangan  bahwasanya  kajian  mengenai  politik  birkrasi  tersebut  merupakan  sudut pandang yang menyajikan bagaimana peran dari birokrasi dan juga di sisi adminisrasi di dalam pembuatan kebijakan untuk publik yang juga menolak pandangan dikotomi mengenai adminisitrasi dan juga politik.
Politik  birokrasi  sendiri  berdasarkan  pandangan  dari  Daniarsyah  (2015) bahwasanya dibentuk dengan 4 pondasi kunci yang terdiri dari:
1. Pemerintah yang bertindak sebagai badan eksekutif ini memiliki sejumlah organisasi dan juga individu yang divergen dengan tujuan dan juga agenda tersendiri.
2. Tidak adanya aktor pemerintah yang memiliki dominasi dan juga bertindak sendiri atau unilateral
3. Keputusan final dalam birokrasi ini merupakan hasil dari produk dan atau hasil bargaining kompromi yang terbentuk dari proses politikal
4. Ada  perbedaan-perbedaan  diantara  pembuat  kebijakan  dan  juga pelaksanaan serta penerima keputusan
Paradigma  di  sisi  politis  birokrasi  ini  menyatakan  bahwasanya  tindakan pemerintah adalah hasil dari tawar-menawar serta kompromi diantara berbagai macam elemen  organisasi yang  ada  di dalam  pemerintahan.  Birokrasi  merupakan  salah satu bagian yang terdapat di dalam sistem pemerintahan dimana merupakan sebagai elemen yang memiliki posisi di ranah politik dan juga mempunyai atribut tentang kekuasaan yang lengkap. Menurut Guy Peters (2001) ada sektar 6 sumber kekuasaan yang sangat penting di dunia birokrasi yang terdiri dari personifikasi negara, penguasaan informasi dan  juga  keahlian,  pengambilan  keputusan,  dukungan  politik,  status  sosial,  dan kelembangan stabil dan permanen.
Isu prosedural di dalma organisasi yang mengemukakan pendapat bahwasanya ada 2 dimensi di dunia organisasi yang bisa menjadi kunci sudah mulai ditinggalkan. Teori politk birokrasi sendiri mempunyai definisi sebagai korelasi diantara perilaku dan juga struktur lembaga organisasi serta distribusi kekuasaan yang memiliki hubungan.
Aspek politis birokrasi sendiri bisa dielaborasi di dalma paparan yang menyajikan ada 4 fungsi yang sudah menjadi ciri khas dari birokrasi:
1. Administrasi
Fungsi ini adalah fungsi inti di dalam dunia birokrasi. Fungsi tersebut guna melaksanakan kebijakan dan juga hukum birokrasi yang siap melakukan tugas dari pemerintahan.  Birokrasi  mendapatkan  istilah  sebagai  administrator  dimana pemerintah  disebut  sebagai  eksekutif  politik.  Perbedaan  ini  memberikan  sajian bahwasanya  perbedaan  substantif  yang  ada  di  dalam  peran  para  politisi  yang menjadi pembuat kebijakan dan juga peran dari birokrat yang menjadi implementor dari kebijakan tersebut. Aparatur negara juga terlibat secara langsung dan eksklusif di  dalam  pertanggung  jawaban  administratif  yang  akan  melaksanakan  program kesejahteraan dan juga jaminan sosial serta regulasi ekonomi hingga pemberian izin. Begitu pula dengan penyediaan informasi kepada masyarakat.
2. Artikulasi Kepentingan
Fungsi  ini  menjadi  salah  satu  fungsi  dari  birokrasi  di  dalam mengartikulasikan  kepentingan.  Hal  ini  disebabkan  bahwa  birokrasi  memiliki korelasi denagn kelompok kepentingan via tugas pelaksanaan dari kebijakan serta keterlibatan  mereka  di  dalam  perumusan  kebijakan  dan  nasehatnya  untuk masyarakat.  Tentu  saja  aspek  tersebut  disebabkan  adanya  kecenderungan korporatis  yang  mampu  mengaburkan  dari  sisi  perpecahan diantara kepentingan dari  badan  pemerintah  dan  organisasi.  Konsep  yang  disebut  clientelism  ini memberikan  keuntungan  pada  sistem  politik  yang  manfaatnya  bisa  digunakan untuk memelihara konsensus.
3. Stabilitas politik
Fungsi dari birokrasi ini bisa menyajikan stabilitas di dalam dunia politik. Hal ini sangat penting di dalam negara berkembang. Birokrasi yang ada di negara- negara berkembang ini diperlukan keberadaan terutama dengan profesional yang bisa  menyajikan  jaminan  bahwasanya  pemerintahan  bisa  dilakukan  dengan  cara yang memuaskan. Stabilitas ini memiliki ketergantungan terhadap status birokrasi dan birokrat yang menjadi aparatur yang profesional dan permanen. Akan tetapi sifat  tersebut  mempunyai  kelemahan.  Pasalnya  tanpa  adanya  pengawasan  dan akuntabilitas  publik  yang  efektif,  maka  birokrasi  akan  memiliki  kecenderungan bersifat oligarki yang bisa memunculkan kasus korupsi yang sangat besar. Terutama di negara berkembang. Di situasi konservatif, birokrasi akan lebih mengedepankan pelayanan kepada umum dibandingkan politisi yang terpilih. Dan hal ini membuat birokrasi  mempunyai  pembenaran  di  dalam  melawan  politik  yang  reformis  atau radikal.
4. Penasihat Kebijakan
Signifikansi  politik  birokrasi  berasal  dari  peran  sumber  utama  informasi kebijakan dan juga nasihat yang tersedia untuk pemerintah. Peran dari kebijakan ini bisa  membantu  status  dari  aparatur  negara  tersebut.  Perbedaan  ini  terdiri  dari tanggung jawab dari birokrat yang diemban tersebut. Sementara kebijakan sendiri seharusnya berasal dari politisi dim ana birokrat hanya menyajikan nasihat. Peran kebijakan  dari  birokrasi  tersebut  memiliki  muara  dari  2  fungsi  yang  terdiri  dari penguraian pilihan kebijakan bagi para pejabat politik dan juga meninjau naskah kebijakan di dalam kaitannya dengan dampak serta konsekuensi yang bisa timbul.
Ada beberapa alasan bahwasanya peran kebijakan birokrasi yang jauh lebih signifikan  terhadap  dunia  politik.  Seperti  ada  perbedaan  yang  cukup  jelas  dan transparan  mengenai  pembuat  kebijakan  dan  juga  pemberi  nasihat  tentang
kebijakan.  Keputusan  akan  dibuat  dengan  dasar  informasi  yang  tersedia  dan memiliki konten kebijakan yang terstruktur oleh nasihat yang ditawarkan tersebut. Ada sumber yang sangat penting dari nasihat untuk para birokrat dan juga politisi dimana keahlian serta pengetahuan khusus yang terakumulasi di dalam birokrasi tersebut.  Tanggung  jawab  pemerintah  mempunyai  konsekuensi  yang  luas  dan kebijakan menjadi lebih kompleks.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer yang merujuk kepada  interaktif  koleksi  data dan juga pengumpulan  data yang  diambil  dari  proses studi pustaka. Penyajian data yang dilakukan menggunakan data primer dan juga data- data sekunder sebagai salah satu data penting untuk dimasukkan ke dalam penelitian ini.  Data-data  tersebut  akan  memberikan  kesimpulan  yang  bisa  dilakukan  secara berulang  dengan  tergantung  kepada  proses  dan  kompleksitas  permasalahan  yang terjadi.

## Gambar 1. Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Manajemen birokrasi yang profesional tentu saja harus mempunyai strategi yang jitu  di  dalam  pelayanan  publik.  Hal  ini  ditandai  dengan  adanya  karakteristik  dari birokrasi yang profesional diantaranya adalah:
1. Perubahan yang besar terhadap orientasi administrasi negara tradisional yang bisa  menjadi  perhatian  besar  terhadap  pencapaian  dari  hasil  serta  tanggung jawab pribadi dari pemimpin birokrasi.
2. Keinginan yang muncul dari birokrasi klasik yang bisa menjadikan organisasi hingga  aparatur  negara  serta  pengabdian  yang  jauh  lebih  fleksibel.  Selain  itu kondisi pekerjaan di birokrasi juga bisa menjadi lebih luwes dan tidak kaku kala menyajikan pelayanan kepada masyarakat
3. Tujuan  dari  organisasi  dan  juga  individu  pegawai  bisa  disusun  dengan  jelas yang memberikan kemungkinan menjadi tolok ukur prestasi melalui indikator kinerja masing-masing. Begitu pula dengan sistem evaluasi program tersebut.
4. Staf  pemimpin  senior  bisa  memberikan  komitmen  politik  yag  jelas  terhadap pemerintahan yang ada. Dan hal ini bisa memberikan sikap yang netral dan non partisan.
5. Fungsi  dari  pemerintah  bisa  dilihat  dari  uji  pasar  yang  melalui  pihak  ketiga tanpa ditangani sendiri oleh pemerintah dan tidak disediakan dari pemerintah setempat
6. Mengurai peran dari pemerintah melalui kegiatan privatisasi tersebut.
7. Birokrasi yang ada di dalam pemerintahan harus bersifat netral dan juga steril dari unsur politik dan juga akomodasi politik yang bisa memberikan hambatan kepada efektifitas pemerintahan.
8. Rekruitmen  dan  juga  penempatan  pejabat  birokrasi  harus  bebas  dari korupsi, kolusi dan juga nepotisme.
Penerapan  akan  pendekatan  manajemen  profesional  di  lingkungan  publik memang sudah banyak disebutkan oleh para ahli dan juga akademisi dengan berbagai macam  label  yang  melekat  di  dalamnya.  Seperti  ungkaan  dari  Pollitt  (1990)  yang menyebutkan  nama  managerialism.  Lalu  Hood  yang  menyebutkan  mengenai  new public  management  terhadap  birokrasi  pemerintahan.  Semua  label  yang  disematkan dan  juga  disebutkan  tersebut  tentu  saja  memiliki  pendekatan  di  dunia  manajemen profesional yang bisa merubah dan mengatur permasalahan orientasi fokus dan juga fungsi serta peran dari birokrasi pemerintahan yang lebih mengedepankan sisi proses ke  arah  produk  dan  juga  dari  peraturan  dari  pemerintah  ke  arah  tujuan  dari pemerintahan.
Perbedaan di sisi teoritis mengenai rule governance dan juga goal governance ini memiliki kelebihan dan juga kelemahan masing-masing. Di sisi kelemahan di bidang rule governance, teradpat penerapan peraturan yang sangat kaku dan juga strict. Selain itu ada ciri struktural hierarki dan juga pengawasan yang cukup ketat. Selain itu sifat impersonal yang mampu memberikan peran dari birokrasi menjadi mesin yang rasional guna menciptakan tingkah laku atau perilaku yang formal dan kaku terhadap aparat yang dianggap kurang memiliki kepekaan terhadap nilai kemanusiaan dan lingkungan sosial.  Praktis  hal  tersebut  bisa  memberikan  struktur  birokrasi  yang  terlalu  rasional hingga  bisa  menimbulkan  hal  yang  sifatnya  disfungsional  serta  tidak  terlalu  efisien dengan adanya konflik kepada masyarakat yang menjadi aktor utama dalam pelayanan birokrasi tersebut. Begitu pula dengan peraturan atau regulasi yang sebenarnya menjadi sarana guna mencapai kepuasan dan tujuan dari birokrasi tersebut. Sementara untuk kelebihan  dari  faktor  ini  adalah  dengan  tinggi  dan  tertibnya  administrasi  yang  bisa dicapai dan juga menjadi tujuan dari birokrasi publik.
Sistem rule governance ini bisa digunakan untuk organisasi. Hanya saja faktor yang  bisa  menjadi  keunggulan  dari  sistem  ini  adalah  tertib  administrasi  yang  bisa memberikan  keuntungan  dan  kemudahan  bagi  organisasi  itu  sendiri.  Dengan  tertib administrasi  yang  cukup  disiplin  dan  tinggi,  tentu  bisa  membuat  organisasi  tertata dengan rapi dan juga memiliki manajemen yang stabil. Sedangkan untuk pemahaman dari  sistem  goal  governance  ini  bahwasanya  mempunyai  keunggulan  di  sisi  fokus utama  yangt  ereltak  terhadap  target  hasil  dan  juga  responsibiliti  yang  dilakukan individu-individu yang memiliki target dan tujuan mereka. Keunggulan dari sistem ini tentu saja selalu berseberangan dengan kelemahan yang dimiliki. Kelemahan tersebut
akan  muncul  jika  prinsip  dari  manajemen  baru  ini  diterapkan  dan  juga  dilakukan kepada kebijakan di sektor publik.
Salah satu sistem pemerintahan dan juga konsep birokrasi yang masih menjadi diskursus adalah konsep dari Gaebler dan Osborn. Kedua peneliti ini menyajikan nilai baru  di  dalam  birokrasi  dan  juga  pemerintahan  yang  dianggap  memiliki  kekuatan sekaligus  kelemahan  yang  cukup  signifikan.  Konsep  ini  memang  lebih  banyak mengedepankan goal governance dengan menyisihkan sisi administrasi konvensional atau  klasik  yang  kerap  digunakan  di  dalam  sistem  rule  governance  dan  juga  masih kerap  digunakan.  Konsep  tersebut  memang  disebabkan  pemerintahan  yang  berada dalam  keadaan  tertinggal  dari  dunia-dunia  atau  unsur  globalisasi  yang  terus  maju. Konsep ini menghapus nilai pemerintahan klasik atau konvensional terhadap konsep yang  diusung  oleh  Gaebler  dan  juga  Osborn  tersebut.  Sementara  Pollit  menyatakan bahwasanya penerapan prinsip dari konsep tersebut tidak bisa sepenuhnya bisa berjalan dengan baik untuk unsur publik. Ada 2 aspek yang bisa melemahkan konsep tersebut yang menyatakan bahwa di dalam pelayanan publik tersebut memiliki kecenderungan berada  di  dalam  sebuah  hal  yang  khusus  dan  juga  kompleks  dibandingkan  dengan pelanggan di pasar normal pada pelayanan publik tersebut. Selain itu para pengguna jasa  layanan  publik  ini  tidak  hanya  dari  konsumen  semata.  Namun  ada  dari  warga negara lainnya yang juag menjadi bagian dari implikasi pelayanan publik tersebut.
Melakukan  reposisi  tentu  harus  dilakukan  menurut  penuturan  dari  Hughes (1994)  bahwasanya  ada  penyusunan  agenda  mengenai  kebijakan  reformasi  pada administrasi negara yang bisa bersinergi terhadap kedua konsep tersebut yaitu goal dan rule governance. Model profesionalisme ini memiliki sisi baik dengan menyajikan sikap yang adil dan juga etika tinggi serta kondisi korusi yang bisa dicegah serta dipantau dengan bentuk dasar dari manajemen yang dianut oleh pemerintah. Di dalam organisasi sendiri  terutama  manajemen,  kedua  konsep  tersebut  bisa  dipadu  padankan  tanpa menghilangkan salah satu konsep agar bisa terbentuk pelayanan dan juga mencontoh sisi  birokrasi  demi menciptakan  organisasi  yang  responsif  dan juga  maju.  Sementara perdebatan  mengenai  tatanan  pelayanan  dan  juga  konflik  di  dalam  tatanan  tersebut kerap dibandingkan oleh para ahli dan akademisi dari sosiologi serta politik. Korelasi diantara struktur dan tindakan menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian. Korelasi dan  relevansi  diantara  struktur  dan  juga  tindakan  memang  kerap  digambarkan memiliki sifat antagonis yang kerap memberikan pandangan yang buruk Struktur kerap ditampilkan sebagai sebuah ketentuan dan juga kekuatan penghambat serta kestabilan. Sementara tindakan ini cenderung menyajikan daya cipta serta otonomi hingga ketidak stabilan  di  dalam  dunia  pelayanan  publik.  Dan  di  Indonesia  sendiri  birokrasi  sudah menjadi  lahan  dan  ladang  untuk  mengambil  keuntungan  dari  pelayanan  publik  dan masyarakat.
Oleh  sebab  itu  reformasi  dilakukan  demi  merubah  tatanan  dari  sistem ketatanegaraan  yang  juga  sesuai  dengan  UUD  1945.  Perubahan  yang  dilakukan  ini memiliki kaitan dengan struktur dan juga mekanisme dari lembaga tinggi negara yang akan  menciptakan  keseimbangan  dan  membatasi  kekuasaan  terhadap  presiden. Reformasi  nasional  yang  ditujuan  sebagai  mengatasi  krisis  multidimensional  ini membuat bangsa Indonesia kehilangan 3 aspek penting dari jatidiri bangsa seperti:
1. Jati diri bangsa yang hilang
2. Martabat dan kehormatan yang menurun
3. Kehormatan bangsa yang runtuh
Reformasi  birokrasi  pemerintahan  harus  dilakukan  secara  total  dan  gradual. Agar bisa memberikan keuntungan dan juga bisa menjadi patokan sebagai penciptakan
organisasi  yang  responsif  terhadap  pelayanan  publik.  Perubahan  dan  reformasi  ini harus  berkesinambangan  terhadap  penguatan  nilai  dan  juga  fundamental  sebuah bangsa  di  dalam  pelayanan  publik  dan  juga  perubahan  paradigma  terhadap administrasi publik tersebut.
Perubahan  sistem  pemerintahan  ini  berdasarkan  nilai,  partisipasi  dan  juga responsibiliti hingga desentralisasi yang sesuai dengan nilai dari fundamental sebuah bangsa.  Kondisi  obyektif  bangsa dan  juga  birorasi  pemerintahan  ini ditandai  dengan beberapa faktor yang terdiri dari indesk Korupsi yang cukup besar, enduduk miskin yang  masih  cukup  besar,  pengangguran  yang  meningkat,  investasi  yang  rendah  di Indonesia, target dari PP mengenai MDG yang tidak tercapai.
Sementara  kondisi  obyektif  sebuah  bangsa  terutama  Indonesia  yang  berasal  dari pendekatan birokrasi pemerintahan sendiri ditandai dengan faktor diantaranya:
1. Organisasi pemerintahan yang cukup banyak dengan perbandingan lembaga pusat  dan  daerah  yang  tidak  berimbang  yang  membuat  adanya  tumpang tindih diantara organisasi-organisasi tersebut.
2. SDM  dari  aparatur  negara  yang  terus  berkembang  dan  tidak  merata penyebaran dan juga kualitas dari pelayanan mereka
3. Tata laksana dari Kementrian dan organisasi atau lembaga negara yang tidak memiliki  SOP  di  dalam  pelayanan  publik  tersebut.  Sehingga  tidak  adanya tugas dan fungsi kebijakan dan pelayanan publik
4. Tidak  adanya  disiplin  dan  juga  etos  kerja  serta  etika  pemerintahan  yang dianut oleh para aparatur negara.
Reformasi  yang  dilakukan  terhadap  birokrasi  pemerintahan  ini  yaitu membangun  kepercayaan  kepada  publik  dan  juga  mulai  mencoba  untuk menghilangkan citra buruk atau negatif kepada aparatur negara. Selain itu diharapkan bisa  mengedepankan  manajemen  pemerintahan  sebagai  manajemen  kepercayaan publik.  Visi  dari  reformasi  terhadap  birokrasi  ini  tentu  saja  memiliki  target  sebagai perwujudan pemerintahan yang profesional dan juga memiliki integritas yang tinggi hingga  mampu  menjadi  penyelenggara  pelayanan  prima  terhadap  masyarakat  yang bisa  menjalankan  manajemen  pemerintahan  yang  demokratis  agar  bisa  menjadi  tata pemerintahan yang bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Reformasi birokrasi ini tentu diharapkan bisa membentuk birokrasi yang baik dan bisa menjadi  contoh  untuk  menciptakan  organisasi  yang  responsif  agar  memberikan pelayanan  yang  memuaskan  dan  menghilangkan  citra  negatif  terhadap  birokrasi pemerintah. sasaran dari reformasi tersebut tentu saja digunakan untuk mewujudkan beberapa aspek dan juga faktor yang terdiri dari menciptakan birokrasi yang responsif, menciptakan  birokrasi  bersih  dan  transparan,  menciptakan  birokrasi  yang  efisien, menciptakan birokrasi yang efektif, dan menciptakan birokrasi yang terdesentralisasi.
Demi pencapaian sasaran terwujudnya tata kelola yang baik dan dinamis serta integratif, tentu harus mewujudkan birokrasi yang bersih dan juga transparan sebagai salah  satu  arah  kebijakan  dan  strategi  pembangunan  bidang  aparatur  negara.  Demi mewjudkan  hal  tersebut,  arah  kebijakan  dan  juga  strategi  pembangunan  ini  bisa memprioritaskan  terhadap  beberapa  bidang  yang  bisa  memberikan  peran  yang  jauh lebih  maksimal.  Di  dalam memulihkan kepercayaan  kepada  publik dan  membangun organisasi yang responsif dan unggul, tentu saja birokrasi di dalam pemerintahan bisa menjadi perwujudan tata kelola pemerintah yang bersih dan transparan. Oleh sebab itu harus diperkuat dengan strategi dalam mencegah terjadinya korupsi dan juga menutup peluang  agar  hal  tersebut  tidak  lagi  terjadi  di  kemudian  hari.  Kebijakan-kebijakan nasional yang mengatur mengenai integritas tentu harus dilaksanakan dengan efektif
dan juga bisa membangun karakter aparatur negara yang bersih dengan kode etik dan perilaku yang bisa memberikan keuntungan bagi masyarakat.
Reformasi birokrasi sendiri memang tidak akan selalu berjalan dengan mulus. Ada berbagai macam rintangan dan juga tantangan yang dihadapi. Tentu saja harus ada strategi khusus yang pas dan tepat guna membangkitkan dan mensukseskan proses dari reformasi  birokrasi.  Dan  tentu  saja  guna  mewujudkan  pemerintahan  yang  efektif  di dalam pemerintahan pusat dan juga daerah. Guna melakukan pelaksanaan reformasi tersebut,  tentu  ada  beberapa  langkah  strategi  yang  bisa  menjadi  jalan  yang  cukup maksimal.
Strategi  komprehensif  menjadi  salah  satu  strategi  yang  memiliki  pola  dimana kerap  dignakan  pada  lembaga  manajerial  pusat  di  dalam  proses  pengendalian  dari berbagai  macam  bidang  cakupan.  Di  dalam  strategi  tersebut  penerapannya membutuhkan dukungan politik dari para penguasa sementara lembaga legislatif dan juga partai-partai politik yang kurang mendapatkan dukungan yang memadai. Politik yang  berkomitmen  ini  tentu  saja  dibutuhkan  di  dalam  proses  reformasi  tersebut. Perencanaan  reformasi  administrasi  bisa  dilakukan  untuk  dibuat  agar  bisa  memiliki tujuan di dalam proses reformasi birokrasi serta komitmen hingga pendekatan di dalam dunia politik pemerintahan. Strategi ini mempunyai kelebihan dimana perubahan yang terjadi bisa muncul secara menyeluruh dan juga memerlukan waktu yang relatif jauh lebih  singkat.  Akan  tetapi  kelemahan  dari  strategi  ini  adalah  bahwasanya  strategi tersebut memerlukan perhatian yang jauh lebih banyak dari semua sisi.
Strategi kedua adalah strategi incremental yang merupakan pendekatan secara bertahap dan juga menjadi rantai yang memiliki urutan. Reformasi dianggap sebagai sebuah proses. Pendekatan tersebut bisa mengutamakan pelatihan. Akan tetapi strategi ini  memiliki  proses  yang  cukup  lama  dimana  pendekatan  ini  memiliki  sifat  yang gradual atau bertahap. Akan tetapi strategi tersebut bisa membangun kepercayaan di semua aspek yang bisa membantu perwujudan strategi reformasi tersebut.
Menurut Dror bahwasanya ada beberapa kluster strategi yang memiliki peran jauh  lebih  konkret  terhadap  persoalan  reformasi  administrasi  yang  dilakukan  oleh pemerintahan.  Strategi  tersebut  tentu  memiliki  sangkut  paut  terhadap  SDM  yang berkualitas  dan juga  pengaruh  kekuasaan  politik  yang  tinggi  terhadap  birokrasi dan juga perubahan sistem yang mendasar. Ada beberapa strategi reformasi administrasi yang terdiri dari:
1. Mampu  melakukan  penyederhanaan  prosedur  seghingga  akan  jauh  lebih responsif dan juga mengurangi duplikasi proses dengan pendekatan yang jauh lebih cepat dan juga hemat
2. Praktik yang dianggap bisa membuat prosedur dan reformasi administrasi melemah akan dikurangi dan juga dicegah sejak dini
3. Menghasilkan komponen utama dan juga kondisi yang ideal di dalam dunia birokrasi  dan  juga  organisasi  sehingga  akan  jauh  lebih  responsif  dan transparan
4. Penyesuaian  sistem  administrasi  yang  bisa  dilakukan  sebagai  cara mengantisipasi efek perubahan sosial
5. Sistem administrasi dan politik harus terbagi dengan jelas dan juga terurai agar  bisa  berjalan  dengan  sendiri-sendiri  tanpa  adanya  campur  tangan birokrat atau politikus
6. Korelasi dan relevansi diantara sistem administrasi dan juga masyarakat bisa terjadi sehingga jauh lebih demokratis
Menurut  pandangan  dari  Sarundajang  bahwasanya  di  dalam  perspektif birokrasi dan organisasi yang berhubungan dengan pelayanan dan juga peningkatan kinerja dari aparatur pemerintah, tentu dibutuhkan strategi reformasi birokrasi sebagai salah satu upaya di dalam peningkatan kualitas dari pelayanan publik serta mencegah korupsi  hingga  peningkatan  kinerja dari  aparatur  pemerintahan. Dengan  strategi  ini, tentu bisa menciptakan birokrasi dan organisasi yang responsif.

## KESIMPULAN
Di  dalam  menciptakan  organisasi  yang  responsif  dan  memaksimalkan keunggulan birokrasi di dunia manajemen serta pemerintahan ini tentu harus memiliki strategi dan juga reformasi atau perubahan di dalam dunia birokrasi sehingga terbentuk konsep  birokrasi  yang  bersih,  transparan  dan  juga  memiliki  kesan  positif  terhadap pelayanan masyarakat. Dengan organisasi dan birokrasi yang responsif, tentu saja bisa memberikan  kepuasan  tersendiri  di  kalangan  masyarakat  dan  juga  memberikan dampak yang jauh lebih signifikan di dunia birokrasi pemerintahan itu sendiri. Dengan melakukan  organisasi  yang responsif,  reformasi  birokrasi  menjadi  nilai keharusan  di dunia organisasi dan manajemen pemerintahan.

## REFERENCES
Aberbach, J. D. (2003). Introduction: Administration in an era of change. In Governance (Vol. 16, Issue 3). DOI:10.1111/1468-0491.00218 Alamsyah. (2003). Politik Dan Birokrasi: Reposisi Peran Birokrasi Publik Dalam Proses Politik Lokal. Jurnal Administrasi Publik Unpar , 2 (1), 55 – 70. https://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/issue/view/122 Asmawi  Rewansyah,  2010,  Reformasi  Birokrasi  Dalam  Good  Governance, PT.Yusaintanas Prima, Jakarta https://perpus.menpan.go.id/opac/detail-opac?id=2166 Aubin,  D.,  Brans,  M.,  &  Fob é ,  E.  (2017).  Policy  analysis  in  the  central  and  regional governments. In Policy Analysis in Belgium . (2) DOI:10.2307/j.ctt1t89chs.12 B. Guy Peters. (2001). The Politics of Bureaucracy, Fifth edition. Routledge , 43 (2). https://doi.org/10.4324/9780203455494
Baert, Patrick, 1998, Social Theory Twentieth Century, Cambridge : Polity Press. https://doi.org/10.1177/00016993990420010
Barzeley,  1992,  Breaking  Through  Bureaucracy:  A  New  Vision  For  Managing  in Government, University California Press, Berkeley Los Angeles- Exford. https://doi.org/10.2307/3325101
Bevir,  Mark, 2011, “Democratic  Governance:  A  Genealogy”,  Local  Government  Stud - ies, Vol. 37(1), February 2011, (pp 3 – 17)
https://doi.org/10.1080/03003930.2011.539860
Blau,  Peter.M  dan  Meyer,  Marshall.W,  2000,  Birokrasi  Dalam  Masyarakat  Modern, Terjemahan, Jakarta : Prestasi Pustakaraya. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=513648
Bozeman, B., Aberbach, J., Putnam, R., & Rockman, B. (1982). Bureaucrats and Politicians in Western Democracies. Journal of Policy Analysis and Management , 1 (4). DOI:10.2307/j.ctvjz82fv
Boaz, David. 1997. Libertarianism: A Primer. New York: Free Press https://doi.org/10.1023/A:1009085531949 Budiono, Priyo, Santosa. 1993. Birokrasi Pemerintah Orde Baru: Perspektif Kultural dan Struktural. Jakarta: PT Rajawali Press https://onesearch.id/Record/IOS3731.JAKPU000000000000932 Chisholm, M., 2010, “Emerging Realities Of Local Government Reorganisation”, Pub - lic Money Management, 30, (pp. 143 – 150) https://doi.org/10.1080/09540960903513847 Daniarsyah,  D.  (2015).  Bureaucratic  Political  And  Neutrality  Of  Bureaucracy  In Indonesia. Jipsi Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi , V (2). https://onesearch.id/Record/IOS4207.30955/Description David Osborne dan Peter Plastrik, 1996, Banishing Bureaucracy: The Five Strategies For Reinventing Government, Addison Wesley, Publishing, Company Ltd, California, New York https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=207658 Denhardt,  JV  dan  RB  Denhardt,  2000,  The  New  Public  Service  Rather  Than  Steering Public Administration Review, Nov/Des,60,6, 549-559.
DOI:10.1111/0033-3352.00117
È ric, M. (2011). Between detachment and responsiveness: Civil servants in Europe and North America. West European Politics , 34 (6). DOI:10.1080/01402382.2011.616663 Ermaya  Suradinata,  2004,  Management  of  Change  and  Strategies:  Creative Leadership, National Reliance Institute Republic of Indonesia, Lemhanas https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=422176
Frederickson,  H.  G.,  Smith,  K.  B.,  Larimer,  C.  W.,  &  Licari,  M.  J.  (2018).  The  public administration  theory  primer,  third  edition.  In The  Public  Administration  Theory Primer, Third Edition . https://doi.org/10.4324/9780429494369 Giddens, Anthony, 1995, The Constitution of Society, Cambridge : Polity Press. https://doi.org/10.1177/144078338602200128
Goodnow,  F.  (2003).  Politics  and  administration:  A  study  in  government. Russell  The Journal Of The Bertrand Russell Archives , 19 . https://doi.org/10.4324/9781351308281
Hariandja Denny, BC, 1999, Birokrasi Nan Pongah: Belajar dari Kegagalan Orde Baru, Yogyakarta: Kanisius. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=618008
Heckscher,  Charles  and  Donnellon,  Anne  (ed),  1994,  The  Post  Bureaucratic  Organi- zation: New Perspectives on Organi- zational Change, London, New Delhi : Sage Publications.
https://www.academia.edu/50554432/The_post_bureaucratic_organization_ New_perspectives_on_organizational_change
Henderson,  Keith  M,  and  Dwivedi,O.P,  1999,  Bureaucracy  and  The  Alternatives  in World Perspective, London : Macmilland Press Ltd.
https://link.springer.com/book/10.1057/9780333983355
James  Perry  dan Annie  Hondeghem,2008,  Motivation  in  Public  Management,  Oxport University Press, New York
https://perpustakaan.kasn.go.id/index.php?p=show_detail&id=647 Mavanyisi, H. J. (2002). The nature of political control over the bureaucracy with preference to the Northern Province . November . (2) (3) (4) (5) (6)
http://hdl.handle.net/10500/696 Maswardi, et all, 2004, Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan, Samitra Media Utama, Jakarta https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=32614
Miftah  Thoha,  1987,  Perspektif  Perilaku  Birokrasi:  Dimensi-  Dimensi  Prima  Ilmu Administrasi Negara Jilid II, Rajawali Press Jakarta https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=6881
Muhammad, Ismail, dkk, 2004, Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LAN RI, Jakarta https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?h=cari&kata=Tim%20Studi%20Peng embangan%20Sistem%20Akuntabilitas%20Kinerja%20Instansi%20Pemerintah%2 0BPKP%20[penj.]
Osborn,  David  and  Gaebler,  Ted,  1996,  Mewirausahakan  Birokrasi:  Reinvent-  ing Government,  Mentransformasi  Semangat  Wirausaha  Ke  Dalam  Sektor  publik, Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo.
https://onesearch.id/Record/IOS3765.SULSE000000000064635
Osborne, David dan Plastrik, Peter, 2000, Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha, Jakarta : PPM.
https://onesearch.id/Record/IOS3107.24805 Patricia W Ingraham, 1994, New Paradigm For Management: Issues For Changing Public Service, Yossey-Bass Inc Published, San Francisco, California. https://doi.org/10.2307/3380850
Putra,  Fadillah  dan  Arif,  Saiful,  2001,  Kapitalisme  Birokrasi:  Kritik  Reinven-  ting Government Osborne Gaebler, Yogyakarta : LKiS.
https://onesearch.id/Record/IOS2847.INLIS000000000057901 Ridder, H. G., Miles, M. B., Michael Huberman, A., & Salda ñ a, J. (2014). Qualitative data analysis. A methods sourcebook. Zeitschrift Fur Personalforschung , 28 (4), 485 – 487. https://doi.org/10.1177/23970022140280040
Santoso,  Priyo  Budi,  1993,  Birokrasi  Pemerintah  Orde  Baru,  Perspektif  Kultural  dan Struktural, Jakarta, Raja Grafindo Persada. https://onesearch.id/Record/IOS2891.YOGYA000000000000530 Setiono,  Budi,  2002,  Jaring  Birokrasi:  Tinjauan  dari  Aspek  Politik  dan  Administrasi, Bekasi : Gugus Press. https://onesearch.id/Record/IOS6527.slims-8539?widget=1 Siagian,  SP,  1994,  Patologi  Birokrasi:  Analisis,  Identifikasi  Dan  Terapinya,  Jakarta  : Ghalia Indonesia. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=254119 Sumoprawiro, Hariyoso,2002, Pembaruan Birokrasi Dan Kebijaksanaan Publik, Jakarta : Peradaban. https://onesearch.id/Record/IOS3553.slims-499 Tjahya Supriatna, 1996, Administrasi, Birokrasi dan Pelayanan Publik, Nimas Multima,

## Bandung
Tjokrowinoto, Moeljarto,2001, Birokrasi dalam Polemik, Saiful Arif (editor), Yogyakarta: Pustaka Pelajar. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=126944
Thoha,  Miftah  dan  Dharma,  Agus  (editor),  1999,  Menyoal  Birokrasi  Publik,  Jakarta  : Balai Pustaka. https://catalogue.nla.gov.au/catalog/1719647
West,  W.  F.  (2005).  Neutral  competence  and  political  responsiveness:  An  uneasy relationship. Policy Studies Journal , 33 (2). DOI:10.1111/j.1541-0072.2005.00099.x
Copyright Holder :
© Agus Fatah Hidayat., (2023).
First Publication Right : © Attractive : Innovative Education Journal
This article is under: