## Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Selayar
Ahmad 1  , Abdul Mahsyar 2 , Anwar Parawangi 3
1 Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia 2 Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia 3 Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  context  of  implementing  the  Village  Community  Empowerment Program (P2MD). The type of research used is descriptive qualitative research. The data is collected through  interviews  with  key  informants  in  turn,  direct  observation  at  the  target  location  of  the program  and  official  government  documents  such  as  legislation  and  program  implementation guidelines issued by the central government and local governments. The data obtained was processed directly  by  connecting  the  themes.  The  results  showed  that  the  involvement  of  the  actors  involved  in the  implementation of  the program  was  based  on  the applicable  regulatory  provisions  related  to  the program  established  by  the  related  institutions.  On  another  aspect,  the  characteristics  of  the government  involved  range  from  the  central  government  to  the  village  government.  As  for  the  non- governmental institutions that are formally involved, there is no other than community groups that act as both the executor and target of the empowerment program. The compliance of the parties involved as implementing the community empowerment program is going well. Substantial and administrative performance achievements according to targets in planning.

## Keywords: program implementation, village community empowerment

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  konteks implementasikan program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif data dikumpulkan  melalui  wawancara  kepada  informan  kunci  secara  bergantian,  observasi  langsung  pada lokasi  sasaran  program  dan  dokumen-dokumen  resmi  pemerintah  seperti  perundang-undangan  dan panduan pelaksanaan program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Data yang  diperoleh  langsung  diolah  dengan  menghubungkan  tema.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa keterlibatan  aktor-aktor  yang  terkait  dalam  pelaksanaan  program  didasarkan  pada  ketentuan  regulasi yang  berlaku  terkait  program  tersebut  yang  ditetapkan  oleh  lembaga  terkait.  Pada  aspek  lain, karakteristik  pemerintah  yang  terlibat  mulai  dari  pemerintah  pusat  sampai  pemerintah  desa.  Adapun lembaga  selain  pemerintah  yang  terlibat  secara  formal  tidak  ada  selain  kelompok  masyarakat  yang bertindak  sebagai  pelaksana  sekaligus  sasaran  program  pemberdayaan.  Kepatuhan  para  pihak  yang terkait  sebagai  pelaksana  program  pemberdayaan  masyarakat  berjalan  dengan  baik.  Capaian  kinerja secara substansi dan administratif sesuai target dalam perencanaan.
Kata Kunci: implementasi program, pemberdayaan masyarakat desa
 ahmadrahim11@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.26618/kjap.v7i1.5015

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  Program  Pemberdayaan
Masyarakat  Desa  (P2MD)  sudah  menjadi keharusan pemerintah pusat, pemerintah daerah  dan  pemerintah  desa  dengan  berbagai kewenangannya  masing-masing  berdasar  pada aturan  yang ada. Secara umum, pemberdayaan masyarakat  desa  didukung  dalam  Undang- undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa serta penjabaran turunan dari aturan perundang-undangan  lainnya  di  berbagai  level lembaga pemerintah terkait. Program pemberdayaan  masyarakat  desa  yang  ada  saat ini  merupakan  pengembangan  dari  agenda strategis pemerintah pusat, sebelumnya bernama  Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat  (PNPM),  yang  dilaksanakan  di semua  desa  melalui  kendali  Kementerian Dalam  Negeri.  Program  ini  sangat  menarik  di kaji  dari  perspektif  implementasi  kebijakan atau program karena setiap tahun direncanakan,  dilaksanakan  dan  dievaluasi. Saat  ini,  pemerintah  desa  dan  pemerintah daerah terus merealisasikannya sebagai amanat peraturan yang berlaku.
Kabupaten  Kepulauan  Selayar  sebagai salah  satu  daerah  pesisir  dan  kepulauan  di
Provinsi Sulawesi Selatan yang menyelenggarakan P2MD
memiliki karakteristik  sendiri  dalam  pelaksanaannya. Beberapa  karakteristik  dalam  pelaksanaan program pemberdayaan masyarat desa yakni 1) luas lautannya sebesar 87,08 % sehingga jarak antara  kecamatan  dengan  kecamatan  dan  desa dengan  desa  dipisahkan  oleh  lautan,  2) mayoritas  penduduknya  berprofesi  sebagai
nelayan dan petani sehingga waktunya terbatas ikut  berpartisipasi,  3)    ketersediaan  sumber daya  dan  fasilitas  pendukung  yang  masih terbatas  dibanding  dengan  daerah  kabupaten lainnya  di  Sulawesi  Selatan.  Karakteristik tersebut  menjadi  masalah  yang  penting  diteliti perihal  keterhubungannya  dengan  program pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa secara integratif. Di Kabupaten  Selayar, leading  sector program pemberdayaan  masysarakat  desa  dikendalikan oleh  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa yang  memiliki  kewenangan  pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pemantauan.
Perihal  P2MD  di  Kabupaten  Selayar, dampak pada kualitas pemberdayaan masyarakat  menjadi  persoalan  tersendiri. Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) Sulawesi Selatan tahun 2019, garis kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 13,11 %.  Angka  tersebut  di  atas  garis  kemiskinan Provinsi  Sulawesi  Selatan  yang  berada  pada angka  9,40  %.  Pada  sumber  yang  sama  juga dijelaskan bahwa Kabupaten Kepulauan selayar selalu berada dibawah garis kemiskinan  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dalam dua tahun terakhir. Hal yang memperihatinkan lagi  karena  sebesar  39,55  %  penduduk  miskin tidak  bekerja  dan  sebesar  40,90  %  penduduk miskin  bekerja  tetapi  disektor  informal  (BPS Sulawesi  Selatan,  2019).  Posisi  Kabupaten Kepualaun  Selayar  untuk  tingkat  Provinsi Sulawesi  Selatan  masih  kurang  bersaing. Padahal  potensi  yang  ada  sangat  banyak. Perhatian  terhadap  pengelolaan  sumber  daya dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  bisa
menjadi solusi untuk mengurangi angka-angka kemiskinan dan ketimpangan lainnya.
Implementasi  secara  etimologis  berasal dari  bahasa  Inggris  yaitu to  implement .  Dalam kamus  besar  Webster, to  implement (untuk mengimplementasikan)  berarti to  provide  the means  for  carrying  out (untuk  menyediakan sarana  untuk  melaksanakan  sesuatu)  dan to give  practical  effect (untuk  menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu) sebagaimana  dikemukakan  oleh  Suratman, (2017).  Menurut      Suratman,  (2017), implementasi  kebijakan  merupakan  tahapan yang  krusial  dalam  proses  kebijakan  publik. Suratman  menegaskan  bahwa  suatu  kebijakan atau  program  harus  diimplementasikan  agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.
Batasan  mengenai  kajian  kebijakan publik  oleh  Dunn,  (2000:  24)  dibagi  dalam lima  tahapan  yakni  penyusunan  agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.  Tahapan  tersebut  tersusun  secara sistematis  ke  tahapan  berikutnya.  Dalam pandangan  Dunn,  implementasi  kebijakan berada  pada  tahap  keempat  dari  lima  tahapan proses  kebijakan  publik.  Kajian  khusus mengenai  implementasi  kebijakan  menjadi topik sendiri dalam teori dan proses kebijakan.
Konsep implementasi memiliki konseptualisasi  yang  cukup luas karena terkait dengan  proses  pelaksanaan  kebijakan  yang telah  ditetapkan  atau  tidak  dilakukan  oleh pemerintah.  Pemahaman  ini  merujuk  pada pengertian kebijakan publik yang dikemukakan  oleh  Thomas  R.  Dye  (dalam
Pasolong,  2008:  39)    bahwa  kebijakan  publik adalah  apapun  yang  dipilih  pemerintah  untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Jadi implementasi  kebijakan  meliputi  pelaksanaan program,  keputusan,  hukum,  tindakan,  aturan dari pemerintah yang memiliki tujuan.
Perhatian terhadap implementasi kebijakan  lebih  menarik  untuk  dikaji  daripada tahapan  yang  lain  dalam  kebijakan  publik. Didasari  oleh  pandangan  bahwa  terkadang formulasi kebijakan yang bagus tidak bisa atau sulit  terealisasi.  Biasa  pula  kebijakan  publik yang sama mudah diterapkan pada satu daerah dan  sulit  pada  daerah  lainnya.  Hal  ini menimbulkan  sebuah  pertanyaan  mendasar dalam  hal  implementasi  kebijakan  publik. Sekaligus menimbulkan kesadaran para ilmuwan  kebijakan  untuk  menggali  masalah- masalah  yang  timbul  pada  pelaksanaannya Santosa, (2008).
Dalam teori ini, Grindle, (1980) menyebutkan dua variable besar yang mempengaruhi implementasi yakni isi kebijakan  ( content of policy )  dan  lingkungan implementasi ( context of implementation ).
Model yang dikembangkan oleh Grindle,  (1980)  ditentukan  oleh isi  kebijakan dan konteks  implementasinya. Ide  dasarnya bahwa  setelah  kebijakan  ditransformasikan, barulah  implementasi  kebijakan  dilakukan. Keberhasilan  implementasi  ditentukan  oleh derajat  implementabiliity dari  kebijakan  itu sendiri.  Isi  kebijakan  tersebut  mencakup  hal- hal  sebagai  berikut:  1)  Isi  kebijakan  yang terdiri  atas:  a) Interest  affected (Kepentingan- kepentingan  yang  mempengaruhi) . Interest Affected ini  berkaitan  dengan  berbagai
kepentingan  yang  ikut  berpengaruh        dalam suatu      implementasi      kebijakan.  Suatu argumen
mengemukakan bahwa mengimplementasikan  suatu  kebijakan  pasti melibatkan  banyak  kepentingan,  b) Type  of benefits  (tipe  manfaat). Di  dalam type  of benefits ini berupaya untuk menjelaskan bahwa dalam  setiap  kebijakan  harus  memiliki  azas mamfaat  yang  dapat  menunjukan  adanya keinginan  positif  yang  akan  dihasilkan  dalam mengimplementasikan  suatu  kebijakan,  c) Extent  of  change  emision (perubahan  yang ingin dicapai). Adanya keinginan positif dalam pengimplementasian  suatu  kebijakan,  maka point extent of change emision ini menekankan pada  harapan  perubahan  yang  ingin  dicapai dengan adanya implementasi kebijakan.
Perubahan  itu  tentunya    memberi  dampak positif   terhadap  pencapaian  hasil  dari suatu kebijakan yang hendak dilaksanakan, d) Site of decision making (letak pengambilan
keputusan).  Pada  dasarnya,  suatu  rumusan kebijakan yang akan diputuskan menjadi suatu kebijakan untuk dimplementasikan, seyogyanya  memperhatikan  waktu  yang  tepat untuk  mengambil  suatu  keputusan.  Letak keputusan  yang  tepat  dapat  melahirkan  hasil yang  maksimal.  Karena  itu, site  of  decision making, hendaknya  dijelaskan  di  mana  letak pengambilan  keputusan  dari  suatu  kebijakan yang  hendak  diimplementasikan,  e) Program implementor (pelaksana  program).  Hal  yang perlu  dijelaskan  dalam  point  ini  bahwa  dalam melaksanakan  suatu  kebjakan  apapun,  atau suatu  program,  terlebih  lagi  bila  program  itu menyentuh  langsung  kepentingan  publik, seyogyanya didukung oleh pelaksana
kebijakan  yang  handal  dan  kapabel  demi keberhasilan  kebijakan,  f) Resorces  commited (Sumber  daya  yang  digunakan).  Untuk mencapai  suatu  hasil  yang  maksimal,  maka pelaksanaan  suatu  kebijakan  harus  didukung oleh  sumberdaya  yang  potensial,  sehingga pelaksanaan  kebijakan  tersebut  dapat  berjalan dengan  baik  seperti  yang  diharapkan.  2) Lingkungan  Implementasi yang  terdiri  atas:  a) Power, interest, and strategy of actor involved (kekuasaan,  kepentingan,  dan  strategi  dari aktor  yang  terlibat).  Suatu  hal  yang  perlu diperhatikan  adalah  seorang  aktor  yang  akan melaksanakan  suatu  kebijakan,  seyogyanya memperhatikan  kekuatan  dan  kekuasaan  yang ikut berpengaruh, kepentingan yang bermain di dalamnya, serta strategi yang digunakan dalam melaksanakan  suatu  kebijakan.  Apabila  hal tersebut terabaikan, maka bukan mustahil akan terjadi  hambatan  atau  distorsi.  Akibatnya, implementasi  suatu  kebijakan  mengalami kegagalan. Dengan demikian, formulasi kebijakan yang akan diimplementasikan menjadi  program  yang  nyata,  tidak  lagi berjalan  sesuai  dengan  harapan,  b) Institution, and regime characteristic ( karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa). Salah  satu faktor  yang  tak  kalah  pentingnya  adalah lingkungan.  Lingkungan  yang  kondusif  sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.  Artinya,  berhasil  dan  tidaknya pelaksanaan  kebijakan  yang  dilakukan  oleh impelemntor,  ditentukan  oleh  karakteristik institusi  dan  rezim  penguasa,  c) Compliance and  responsiveness (tingkat  kepatuhan  dan adanya  respon  dari  pelaksana).  Salah  satu faktor  penting  yang  perlu  mendapat  perhatian
dalam  proses  pelaksanaan  satu  kebijakan adalah  dengan  adanya  respon  dan  kepatuhan dari  unsur  pelaksana.  Karena  itu,  dalam implementasi  kebijakan,  keberhasilan  kinerja dapat  diukur  sejauh  mana  kepatuhan  dan respon pelaksana kebijakan dalam
menginterpretasi suatu kebijakan. Sementara itu, Grindle juga mengemukakan
bahwa pengukuran keberhasilan  implementasi  kebijakan  dapat dilihat  dari  masing-masing:  a)  Dalam  proses, dapat  dilihat  pelaksanaan  kebijakan,  apakah sesuai  yang  telah  ditentukan  ( design )  dengan merujuk  pada  aksi  kebijakannya,  b)  Tujuan kebijakan  yang  dicapai.  Dimensi  ini  dapat diukur  dengan  melihat  dua  faktor,  yakni  a) Impak  atau      efek    terhadap    masyarakat secara    individu    dan  kelompok,  b)  Tingkat perubahan  yang  terjadi  serta  penerimaan kelompok   sasaran atas perubahan tersebut.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas, sebagaimana model implementasi yang dipaparkan  Grindle,  memiliki  kelebihan  yaitu kemampuan mengidentifikasi dan menjelaskan bukan  saja  karakteristik  birokrasi  sebagai pelaksana, tetapi juga kekuasaan dan kelompok-kelompok kepentingan yang berkaitan  dengan  implementasi  kebijakan tersebut.  Kelemahan  dari  model  ini,  tidak adanya  benang  merah  yang  menjadi  penjelas mana  variabel  yang  berpengaruh  secara langsung dan mana variabel yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap hasil kebijakan.
Selanjutnya,  Purwanto  &  Sulisyastuti, (2012:85-87)  bahwa  setidaknnya  keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan ditentukan  oleh  6  faktor  yaitu  kualitas
kebijakan, kecukupan input, ketepatan instrument,  kapasitas  implementor,  dukungan kelompok,  kondisi  lingkungan.  Cukup  jelas dikemukakan oleh para ahli dalam ketiga teori tersebut bahwa implementasi dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam mengukur implementasi kebijakan.
Secara  umum  hal  yang  ditekankan adalah  logika,  kebersamaan,  kemampuan, komitmen, isi kebijakan, ketepatan, lingkungan dan  interaksi  antara  actor.  Kajian  ini  lebih menarik  jika  dihubungkan  dengan  tingkat kelinearan  antara  formulasi,  implementasi  dan evaluasi kebijakan agar dapat diamati ketercapaian  dalam  setiap  tahapan.  Bukan hanya  itu,  Keban,  (2008:77)    menambahkan pentingnya  kejujuran  yang  tinggi  untuk menghasilkan  tujuan  dan  memperhatikan rambu-rambu  peraturan  pemerintah  yang berlaku.
Pemberdayaan atau empowerment berasal  dari  kata empower yang  makna sebenarnya  adalah to  give  official  authority  or legal power, capacity,, to make one able to do something’ (Sudiyanto  dalam  Hakim,  2010). Pemberdayaan  adalah  serangkaian  kegiatan untuk memperkuat keuasaan  atau  keberdayaan kelompok  lemah  dalam  masyarakat  yang merujuk  pada  keadaan  atau  hasil  yang  ingin dicapai  Suharto,  (2010)  Selanjutnya,  menurut Suharto,  (2010),  pemberdayaan  merujuk  pada kemampuan  orang,  khususnya  kelompok rentan  dan  lemah  sehingga  menreka  memiliki kekuatan atau kemampuan dalam a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dan b) menjangkau sumber-sumber produktif  yang  memungkinkan  mereka  dapat
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, April 2021, Volume 7, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang diperlukan, c) berpartisipasi  dalam  proses  pembangunan  dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.
Schuler, Hahemi dan Riley mengembangkan
ada 8 indikator pemberdayaan  yang  mereka  sebut  dengan empowerment index Suharto, (2004)
Keberhasilan  pemberdayaan  masyarakat  dapat dilihat  dari  kemampuan  ekonomi,  mengakses manfaat  kesejahteraan,  kultural  dan  politis, kekuasaan di dalam ( power within ), kekuasaan untuk  ( power  to ),  kekuasaan  di  atas  ( power over ) dan kekuasaan dengan ( power with ).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari masalah-masalah sosial secara mendalam dari informan kunci.
Penelitian kualitatif fokus pada makna individu dan  juga  kompleksitas  persoalan  yang  terjadi. Peneliti menggunakan metode kualitatif karena lebih  mendekatkan  peneliti  dengan  informan dalam menggali informasi terkait dengan objek penelitian.  Adapun  jenis  pendekatan  yang digunakan  yakni  studi  kasus.  Studi  kasus adalah  pendekatan  penelitian  kualitatif  yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil data  dan  memperoleh  pemahaman  dari  kasus tersebut  Ghony  &  Almanshur,  (2012).  Studi kasus  merupakan  penelitian  yang  menyelidiki suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok  individu.  Keunikan  dan  kekhasan objek  penelitian  menjadi  pertimbangan  utama
menggunakan  jenis  pendekatan  ini.  Unit analisis penelitian yakni Program Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Kepualaun Selayar.
Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive  sampling (sampel bertujuan).  Peneliti  menggunakan  pendekatan purposive  sampling (sampel  bertujuan)  karena Program  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa (P2MD)  di  Kabupaten  Selayar  melibatkan banyak pegawai dan intansi terkait (pemerintah desa) dan lembaga lainnya berdasar pembacaan dokumen dan pengamatan awal.
Dalam  penelitian  ini,  analisis  data  yang digunakan  yakni  model  yang  dikembangkan oleh  Creswell,  (2014).  Tahapan-tahapannya meliputi 1) tahap pertama adalah mengorganisasi  dan  menyiapkan  data  untuk analisis,  2)  tahap  kedua  adalah  membaca  atau melihat  pada  semua  data,  3)  tahap  ketiga adalah menkode semua data, 4) tahap keempat adalah menggunakan proses pengkodean untuk menghasilkan  sebuah  deskripsi  pengaturan atau orang maupun kategori-kategori atau tema untuk  analisis,  5)  tahap  kelima  adalah memajukan  bagaimana  deskripsi  dan  tema- tema akan direpresentasi dalam narasi kualitatif,  6)  tahap  keenam  adalah  membuat interpretasi hasil-hasil dan penemuan- penemuan penelitian kualitatif. Keenam tahapan  tersebut  dilakukan  secara  sistematis selama proses penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemerintah Kabupaten
Kepulauan
Selayar  adalah  salah  satu  pemerintahan kabupaten  yang  terletak  di  Provinsi  Sulawesi Selatan,  Indonesia.  Ibu  kota  Kabupaten Kepulauan  Selayar  adalah  Kota  Benteng. Kabupaten Kepualauan Selayar terletak dibagian  ujung  selatan  dari  Provinsi  Sulawesi Selatan.  Kabupaten  ini  memiliki  luas  sebesar 10.503,69  km²  (wilayah  daratan  dan  lautan) dan  berpenduduk  sebanyak  ±134.000  jiwa (https://kepulauanselayarkab.go.id/).  Berdasar data  dalam  Kabupaten  Kepulauan  Selayar Dalam  Angka  2020,  status  pekerjaan  utama penduduknya  yakni  buruh/karyawan/pegawai (23.661  jiwa),  berusaha  sendiri  (19.361  jiwa), berusaha dibantu buruh tidak tetap (7391 jiwa), pekerja  keluarga  (5.939  jiwa),  berusaha dibantu  buruh  tetap  (3.369  jiwa),  dan  pekerja bebas (2.981 jiwa).
Dalam penelitian ini, OPD yang menjadi lokus utama penelitian yakni Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  yang disingkat DPMD. Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun  2016  Tentang  Pembentukan  dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan  Selayar menyebutkan bahwa  Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan  urusan  pemerintahan  bidang Pemberdayaan  Masyarakat,  dan  Desa  yang menjadi  kewenangan  daerah  dan  tugas pembantuan  yang  ditugaskan  kepada  daerah. Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat,  dan  Desa dalam  melaksanakan  tugas  menyelenggarakan fungsi: 1) perumusan kebijakan
penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  bidang pemberdayaan  masyarakat,  dan  desa;  2) pelaksanaan  kebijakan  urusan  pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 3) pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan  urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, dan desa; 4) pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pemberdayaan  masyarakat,  dan  desa;  5) pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Kepentingan dan Strategi Aktor
Kepentingan  setiap  pihak  yang  terkait dengan  program  pemberdayaan  masyarakat berdasar  pada  regulasi  perundang-undangan yang  berlaku  dan  tugas  pokok  dan  fungsi setiap instansi pemerintah. Program pemberdayaan  masyarakat  sudah  menjadi agenda  nasional  yang  merupakan  penjabaran dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 06 Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Desa. Selanjut,  undang-undang  tersebut  dijelaskan lebih  rinci  dalam  peraturan  menteri  yang terkait,  peraturah  daerah  dan  peraturan  bupati, termasuk  peraturan  desa  yang  terkait  dengan pemberdayaan masyarakat.
Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat Desa  pasal  2  ayat  1  disebutkan  bahwa  aktor pemberdayaan masyarakat desa meliputi pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa,  masyarakat  desa,  tenaga  pendamping
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
professional dan pihak lainnya. Pihak lain yang dimaksud yakni perusahaan (badan usaha milik swasta  -  BUMS,  badan  usaha  milik  negara  - BUMN,  badan  usaha  milik  daerah  -  BUMD), organisasi  masyarakat  sipil  (dalam  dan  luar negeri) dan pihak lain yang memiliki kehendak untuk  memberdayakan  desa  seperti  lembaga thing tank , perguruan tinggi, partai politik dan organisasi  kemasyarakatan  atau  organisasi kepemudaan lainnya.
Secara umum, pemberdayaan masyarakat  dan  desa  di  Kabupaten  Kepulauan Selayar  tetap  berdasar  pada  regulasi  yang berlaku  yang  dikeluarkan  oleh  kementerian yang  terkait  pemberdayaan  masyarakat  desa yakni  Kementerian  Dalam  Negeri  Republik Indonesia,  Kementerian  Keuangan  Republik
Indonesia,
dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi  Republik  Indonesia.  Peran  dan kepentingan  setiap  aktor  yang  terlibat  dalam pemberdayaan masyarakat desa yang bersumber  dari  APBN  melalui  skema  dana desa mengacu pada beberapa ketentuan.
Berdasar  narasi  hasil  wawancara  yang disampaikan  oleh  informan  dipahami  bahwa hal  yang  mendukung  atau  menghambat pelaksanaan program didasarkan pada manajemen  Sumber  Daya  Alam  (SDA)  dam Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  sinergitas lintas sektoral dalam pelaksanaan program dan partisipasi  masyarakat.  Sejauh  ini,  strategi yang  dilakukan  pada  tiga  garis  besar  tersebut dinilai belum ada strategi khusus. Keterlibatan setiap  pihak  masih  sebatas  melaksanakan program berdasar pada tugas pokok dan fungsi masing-masing stakeholder . Pemahaman
tentang  faktor  pendukung  dan  penghambat menjadi  informasi  utama  dalam  menetapkan strategi  pelaksanaan  program  pemberdayaan masyarakat.
Untuk  kegiatan  yang  khusus  didanai oleh  APBD,  strategi  dalam  berbagai  macam bentuk  sangat  dibutuhkan.  Program  dan kegiatan  yang  dianggarkan  pada  setiap  tahun perlu  manajemen  yang  lebih  baik.  DPMD Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai leading sector telah  merumuskan kegiatan  dan strateginya untuk tahun 2020 meskipun strategi yang  sudah  direncanakan  belum  berjalan dengan baik.

## Karakteristik Pemerintah dan Lembaga
Dalam
implementasi program pemberdayaan masyarakat  dan  desa di Kabupaten  Kepulauan  Selayar,  baik  yang dianggarkan  melalui  Anggaran  Pendapatan Belanja  Negara  –  APBN  (dana  desa)  maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah – APBD (alokasi dana desa).
Keterlibatan  yang  dimaksud  oleh  kedua kepala  desa  tersebut  lebih  mengarah  pada dokumen  perencanaan  dan  pelaporan  kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang bersumber  dari  dana  desa  dan  alokasi  dana desa.  Secara  umum,  pegawai  DPMD  tidak terlibat  secara  langsung  karena  program pemberdayaan  direncanakan  melalui  proses perencanaan  di  desa.  Dalam  pelaksanaan dilapangan,  pemerintah  desa  dibantu  oleh Pendamping  Lokal  Desa  (PLD).  Pendamping Lokal Desa (PLD) pada Program
Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat Desa  (P3MD)  ini  mempunyai  Tugas  Pokok
dan Fungsi mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerjasama antar desa, pengembangan BUMDes,  dan  fasilitasi  pembangunan  yang bersekala  lokal  desa.  Dalam  mendukung  tugas dan fungsi PLD dalam pemberdayaan masyarakat, PLD berkoordinasi dengan Pendamping  Desa  Pemberberdayaan  (PDP)  di kecamatan  dan  Tenaga  Ahli  Pemberdayaan Masyarakat  Desa  (TA-PMD)  di  kabupaten. Pembinaan dan pengelolaan PLD dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) Program Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat Desa  (P3MD)  Provinsi  melalui  mekanisme dekonsentrasi.
PLD  dalam  program  pemberdayaan masyarakat  dan  desa    bersama-sama  dengan pemerintah  desa  dalam  merencanakan  dan mengawal
pelaksanaan Program Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (P2MD). Berdasar hasil obervasi peneliti, PLD maksimal dalam pemdapingan dan pengawalan untuk meningkatakan terkait program pemberdayaan  masyarakat  desa.  PLD  selalu berkoordinasi  dengan  pemerintah  desa  sesuai dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  masing- masing.
Pada  kesempatan  lain,  Kepala  Bidang Bina  Pemerintahan  Desa  DPMD  menilai semua pemerintah desa di Kabupaten Kepulauan  Selayar  sudah  terlibat  langsung dalam  proses  penyusunan,  pelaksananaan  dan pelaporan.  Pemerintah  Desa  Batang  dan Labuang  Pamajang  terlibat  melalui  kebijakan dan program yang dikeluarkan dalam
mendukung Program
Pemberdayaan Masyarakat  Desa.  Pemerintah  desa  berupaya
maksimal dalam memfalitasi program pemeberdayaan  tepat  sasaran  serta  pemetaan yang tepat. Adapun upaya-upaya yang dilakukan  oleh  masyarakat  dan  atau  Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
Selain  keterlibatan  pemerintah  pusat sebagai  regulator  dan  pemerintah  provinsi sebagai  fasilitator  dan  evaluator,  masing- masing  memiliki  tugas  dan  tanggungjawab kelembagaan sebagai eksekutor melalui kelembagaan  khusus  yang  dibentuk.  Hal  ini berdasar  pada  Standar  Operasional  dan Prosedur  (SOP)  Pembinaan  dan  Pengendalian Tenaga Pendamping Profesional yang diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat dan  Desa  Kementrian  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Selanjutnya,  Camat  sebagai  pemangku wilayah  kecamatan  juga  memiliki  peran  dan tugas  khusus.  Dalam  SOP  tersebut  dijelaskan bahwa    Camat  sebagai  pemangku  wilayah Kecamatan yang dalam pelaksanaan pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat dibantu  oleh  kepala  seksi  yang  membidangi pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat desa,  bertugas  untuk  mengkoordinasikan pendamping profesional dengan stakeholder di wilayahnya. Keterlibatan Camat disetiap kecamatan  berbedan.  Sebagai  contoh  kasus, Kepala Desa Batang menyatakan bahwa Camat membantu  desa  dalam  hal  pengawasan  bagi pemberdayaan  Desa.  Disamping  itu,  Kepala Desa  Labuang  Pamajang  menyatakan  bahwa Camat  kurang  maksimal  dalam  pendampingan secara  langsung  di  desa  untuk  peningkatan kesejahteraan masyrakat maupun terkait
pendampingan    administrasi  desa.  Pada prinsipnya  memang  Camat  dan  jajarannya bertugas melakukan asistensi dokumen perencanaan dan monitoring dana desa.

## Kepatuhan Dan Responsivitas Pelaksana
Kepatuhan  setiap stakeholder yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat  di  Kabupaten  Kepulauan  Selayar dijelaskan sesuai dengan rangkuman
argumentasi  hasil  wawancara  dari  beberapa
informan yakni: 1) Pemerintah pusat (Kemendes pdtt) tidak terlibat secara langsung langsung  karna  lebih  kepada  kebijakan;  2) Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  tidak terlibat  secara  langsung;  3)  Pemerintah Kabupaten  Kepulauan  Selayar  Terlibat  secara langsung  atas  pengawasan  dan  pendamping terkait  program  yang  di  jalankan  di  desa;  4) Pemerintah  Desa  Batang  dan  Desa  Labuang Majang  maksimal  dalam  menjalankan  terkait program  yang  di  jalankan  baik  untuk meningkatkan  kesejahteraan  dan  pemenuhan kebutuhan
masyarakat;
5)
Badan
Permusyawaratan  Desa  Batang  dan  Desa Labuang  Pamajang  melakukan  pengawasan dan  pengawalan  yang  maksimal  atas  aspirasi masyrakat;  6)  Pendamping  Lokal  Desa maksimal  dalam  meningkatkan  wawasan  dan pengetahuan  terhadap  perangkat  desa  dan pendampingan  dalam  konteks  administrasi sangat  maksimal;  7)  Kader  Pemberdayaan Masyarakat  Desa  dan  memberikan  pemetaan yang  tepat  terkait  program  sehingga  yang dijalankan tepat sasaran.
Berdasar pada hasil wawancara tersebut, responsivitas pelaksana masih menjadi
perhatian serius, terutama di DPMD Kabupaten  Kepualaun  Selayar.  Sebelumnya, ada  kasus  yang  menjadi  perhatian  serius pemerintah  yang  terjadi  pada  tahun  2019  di beberapa  organisasi  perangkat  derah  (OPD), termasuk  DPMD.  Kasus  yang  dimaksud  yakni dugaan adanya penyelewengan jabatan. Hal ini puna  yang  membuat  konfirmasi  data-data tentang  pengabdian  masyarakat  di  DPMD menjadi sulit didapatkan.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  program  pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Kepualauan Selayar berdasar pada pendekatan sintesis top- down dan buttom-up. Adapun  konteks  atau lingkungan  implementasi  kebijakan  sebagai fokus  utama  penelitian  sebagai  berikut:  1) Keterlibatan  aktor-aktor  yang  terkait  dalam pelaksanaan program didasarkan pada ketentuan  regulasi  yang  berlaku  terkait program  tersebut  yang  ditetapkan  oleh lembaga  terkait.  Semua  lembaga  pemerintah dan  masyarakat  terlibat  sesuai  dengan  tugas pokok  dan  fungsinya  masing-masing.  Strategi yang  digunakan  dalam  pelaksanaan  program belum  ada  strategi  khusus.  Hal  ini  ditandai dengan  dampak  program  yang  dinilai  belum sesuai  dengan  harapan  masyarakat.  Strategi yang  dirumuskan  cenderung  hanya  sebatas dokumen perencanaan yang kurang direalisasikan;    2)  Karakteristik  pemerintah yang  terlibat  mulai  dari  pemerintah  pusat (Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia,  Kementerian  Keuangan  Republik
Indonesia, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi  Republik  Indonesia),  Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), pemerintah  desa  (Pemerintah  Desa  Batang Kecamatan Takabonerate dan Pemerintah Desa Labuang Pamajang Kecamatan Pasimasunggu) beserta masyarakat setempat. Koordinasi lintas sektor  menjadi  karakteristik  utama  dalam pelaksanaan  program.  Disamping  itu,  ada kelompok Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat  (TAPM)  yang  berkedudukan  di pemerintah kabupaten, Pendamping Desa (PD) yang berkedudukan di kecamatan dan Pendamping  Lokal  Desa    (PLD)  yang berkedudukan  di  pemerintah  desa.  Lembaga selain  pemerintah  yang  terlibat  secara  formal tidak  ada  selain  kelompok  masyarakat  yang bertindak  sebagai  pelaksana  sekaligus  sasaran program  pemberdayaan;  3)  Kepatuhan  para pihak  yang  terkait  sebagai  pelaksana  program pemberdayaan  masyarakat  berjalan  dengan baik.  Capaian  kinerja  secara  substansi  dan administratif  sesuai  target  dalam  perencanaan. Persoalan  yang  menjadi  kendala  yakni  upaya pengembangan  dalam  bentuk  strategi  khusus yang  masih  perlu  ditingkatkan.  Secara  umum responsivitas  pelaksana  juga  berlajan  baik. Namun  ada  hal  yang  masih  menjadi  perhatian serius, terutama di DPMD Kabupaten
Kepualaun  Selayar.  Sebelumnya,  ada  kasus yang menjadi perhatian serius pemerintah yang terjadi pada tahun 2019 di beberapa organisasi perangkat  derah  (OPD),  termasuk  DPMD. Kasus  yang  dimaksud  yakni  dugaan  adanya penyelewengan jabatan. Ada pengaruh
langsung terkait dengan responsivitas anggaran pelaksanaan program.

## DAFTAR PUSTAKA
Creswell,  J.  W.  (2014). Research  Design: Qualitatif, Quantitatif, and Mixed
Methods  Approaches  4th  ed .  Sage
Publications.
Dunn, W. (2000). Pengantar Analisis
Kebijakan Publik . UGM Press.
Ghony,  &  Almanshur.  (2012). Metodologi Penelitian Ku . Ar-Ruzz Media. Grindle,  M.  S.  (1980). Politics  and  Policy Implementation  in  the  Third  World . Princeton University Press. Hakim,  L.  (2010). Pemberdayaan  Masyarakat Sketsa  Teori  dan  Pendekatan .  LPP Universitas Muhammadiyah Makassar. Keban,  Y.  (2008). Enam  Dimensi  Strategis Administrasi  Publik,  Konsep  Teori  dan Isu . Penerbit Gava Media.
Pasolong,  H.  (2008). Teori  Administrasi Publik . Penerbit Alfabeta.
Purwanto, E. A., & Sulisyastuti, D. R. (2012).
Implementasi Kebijakan Publik . Penerbit Gava Media.
Santosa,  P.  (2008). Administrasi  Publik,  Teori dan  Aplikasi  Good  Governance .  Refika Aditama.
Suharto,  E.  (2004). Membangun  Masyarakat,
Memberdayakan Rakya . Refika
Aditama.
Suratman.  (2017). Generasi  Implementasi  dan Evaluasi  Kebijakan  Publik .  Capiya Publishing.