Perspektif Akuntansi Volume 4 Nomor 2 (Juni 2021), hal. 105-119
ISSN: 2623-0194 (Print), 2623-0186 (Online)
Copyright© The Authors(s). All Rights Reserved Center for Accounting Development and Research (CARD) Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana
DOI: https://doi.org/10.24246/persi.vXiX.p105-119 http://ejournal.uksw.edu/persi
Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain PAD yang Sah, dan DAK Terhadap Belanja Modal
Sonia Murti 1 Rina Trisnawati Universitas Muhammadiyah Surakarta
Received 06/04/2021 Revised 25/04/2021 Accepted 26/04/2021 Abstract. Capital Expenditure is a component of direct spending in the government budget which has an important role in running the government system to improve the welfare of the community and as a form of good governance. This research aims to know the effect of local taxes, local levies,other legal local revenues, special allocation funds  on  Capital  Expenditure  in  all  regency/city  of  Central  Java Province  using  data  from  2016-2019.  Total  sample  are  81 regency/city.Results  of  this  research  show  that    Local  Tax  and Special  Allocation  Fund  significantly  influenced  to  Capital Expenditure, while Local Levies and other legal local revenues has not significantly influenced  to Capital Expenditure.
Keywords: Local  Tax,  Local  Levies,  other  legal  local  revenues,  Special Allocation Fund, Capital Expenditure
1 soniamurti45@gmail.com
Abstrak. Belanja  Modal  adalah  komponen  belanja  langsung dalam  anggaran  pemerintah  yang  mempunyai  peranan  penting dalam  menjalankan  sistem  pemerintahan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dan  sebagai  wujud  dari  good governance. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah dan dana alokasi  khusus  terhadap  belanja  modal  pada  seluruh kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah dengan tahun pengamatan 2016-2018. Jumlah sampel sebanyak 81. Hasil dari penelitian ini menunjukan  bahwa  Pajak  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Khusus berpengaruh    terhadap  Belanja  Modal,  sedangkan  variabel Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
Kata  kunci: Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  Lain-lain  PAD  yang  sah, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal

## Pendahuluan
Desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai suatu proses penyerahan kewenangan fiskal atau keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dengan adanya desentralisasi fiskal, yang tadinya harus diputuskan oleh pemerintah pusat kini dapat diputuskan di tingkat pemerintah daerah tanpa adanya campur tangan pemerintah pusat.  Terdapat  dua  manfaat  desentralisasi  fiskal,  yaitu  efisiensi  ekonomis  dan peluang  meningkatkan  penerimaan  pajak  dari  pajak  daerah  (Bahl,  2008). Optimalisasi penerimaan daerah tersebut harus jelas tercantum dalam APBD sebagai media perencanaan penerimaan, pembiayaan dan pengeluaran pembangunan daerah yang berarti pengalokasian anggaran pemerintah daerah harus lebih diperuntukan bagi  kepentingan  publik,  misalnya  dalam  hal  Belanja  Modal.  Belanja  Modal  adalah komponen belanja langsung dalam anggaran belanja pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap.
Kementerian Keuangan melaporkan, realisasi Belanja Modal sepanjang periode 2014- 2019 rata-rata tumbuh 4,1% per tahun. Dibandingkan jenis belanja kementerian dan lembaga lainnya, pertumbuhan Belanja Modal paling rendah. Belanja barang tumbuh 14,3%, Belanja Pegawai 9,5% dan Belanja sosial 27% (Kontan.co.id-Jakarta). Dengan demikian peneliti mengambil topik PAD apakah akan berpengaruh terhadap naiknya presentase  realisasi  Belanja  Modal  setiap  daerah  jika  pemerintah  daerah mengoptimalkan  PAD  pada  daerahnya.    Sumber-sumber  penerimaan  pada  PAD (Pendapatan  Asli  Daerah)  seperti  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  No.33 tahun 2004 terdiri dari empat sumber yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 pasal 1 ayat (1) tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang
yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah daerah.
Pajak Daerah adalah kontribusi yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi atau badan ke kas daerah tanpa mendapat balas jasa secara langsung yang bersifat memaksa dan digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat (Mardiasmo, 2011:12). Sedangkan Retribusi Daerah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi  Daerah  merupakan  pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau pemberian izin yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan Pajak, Retribusi bersifat balas jasa yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai prestasi atas jasa yang telah diberikan oleh pemerintah bagi mereka yang membutuhkan. Retribusi Daerah dapat  digunakan  secara  penuh  oleh  pemerintah  daerah  sebagai  pemasukan  untuk anggaran belanja daerah.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan  seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer yang meliputi hibah, dana  darurat  dan  lain-lain  pendapatan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  (Undang-Undang  No.23  tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah). Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah seperti penjualan kekayaan daerah, jasa giro, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah,  ataupun bentuk lain sebagaimana  akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa daerah.
Di  sisi  lain,  kemampuan  besar  sebagian  daerah  yang  tercermin  dalam  PAD  hanya mampu mengumpulkan tidak lebih dari 15% nilai APBD. Oleh karena itu di bantu oleh pemerintah pusat melalui dana perimbangan yaitu DBH, DAU, dan DAK.  Pengertian DAK  diatur  dalam  pasal  1  angka  23  Undang-undang  No.33  tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Keuangan  Pusat  dan  Keuangan  Daerah,  yaitu  dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penelitian  ini  berfokus  pada  pengaruh  Pajak  Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang sah, dan DAK terhadap Belanja Modal, untuk mendapatkan bukti empiris adanya pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap Belanja Modal  jika  pemerintah  daerah  mengoptimalkan  pendapatan  daerah  mereka khususnya pada Provinsi Jawa Tengah.

## Telaah Pustaka

## Teori Keagenan
Teori  Keagenan  menyatakan  bahwa  hubungan  keagenan  merupakan  sebuah persetujuan atau kontrak di antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, yaitu prinsipal memberi  wewenang  kepada  agen  untuk  mengambil  kepuasan  atas  nama  prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976:5). Teori Keagenan dalam sektor publik adalah hubungan keagenan  antara  rakyat  dengan  pemerintah  daerah  yang  berupa  hubungan  yang terjadi karena adanya kontrak atau persetujuan yang ditetapkan oleh rakyat sebagai prinsipal dan menggunakan pemerintah sebagai agen untuk menyiapkan jasa (Jensen dan  Meckling,  1976).  Prinsipal  merupakan  pihak  yang  bertindak  sebagai  pemberi perintah dan bertugas untuk mengawasi, memberikan penilaian dan masukan atas tugas yang telah dijalankan oleh agen. Sedangkan agen adalah pihak menerima dan menjalankan tugas sesuai kehendak prinsipal (Firman 2016).
Bergman  dan  Lane  (1990)  menyatakan  bahwa  kerangka  hubungan  prinsipal  agen merupakan  suatu  pendekatan  yang  sangat  penting  untuk  menganalisis  komitmen- komitmen  kebijakan  publik.  Miriam  Budiarjo  (1994)  mendefinisikan  akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat itu, dalam konteks organisasi sektor  publik  sama  dengan  yang  dijelaskan  Mardiasmo  (2002)    bahwa  pengertian akuntabilitas  sebagai  kewajiban  pemegang  amanah  atau  pemerintah  untuk memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan  dan  mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah atau masyarakat yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban.

## Pajak Daerah
Soeparman  dalam  (Waluyo,  2007:3)  menyatakan  pajak  adalah  iuran  wajib  berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna  menutup  biaya  produksi  barang-barang  dan  jasa  kolektif  dalam  mencapai kesejahteraan  umum.  Pajak  sendiri  memiliki  dua  fungsi,  yaitu  sebagai  budgeter, karena  pajak  sebagai  salah  satu  sumber  penerimaan  terpenting  pemerintah  untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dan pajak berfungsi sebagai regulatory, yaitu sebagai alat pengatur kegiatan ekonomi masyarakat.

## Retribusi Daerah
Retribusi  Daerah  adalah  pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau pemberian  izin  tertentu  yang  khusus  disediakan  oleh  pemerintah  daerah  untuk kepentingan orang pribadi atau suatu badan (Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Dalam retribusi, adanya pembayaran dari masyarakat sebagai prinsipal kepada agen yaitu pemerintah akan memberi jasa timbal balik secara langsung yang tertuju kepada individu yang membayar.

## Lain-lain PAD yang Sah
Lain-lain Pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU  23  tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah).  Pendapatan  ini  juga  merupakan penerimaan  daerah  yang  berasal  dari  lain-lain  milik  pemerintah  daerah  seperti penjualan  kekayaan  daerah,  jasa  giro,  penerimaan  atas  tuntutan  ganti  kerugian daerah,  ataupun  bentuk  lain  sebagaimana  akibat  dari  penjualan  atau  pengadaan barang dan jasa daerah (Ramlan et al. , 2016). Pemerintah sebagai agen mendapatkan penerimaan  sebagian  dari  hubungan  yang  terjadi  karena  adanya  kontrak  atau persetujuan  yang  ditetapkan  oleh  prinsipal  dan  menggunakan  pemerintah  sebagai agen untuk menyiapkan jasa, seperti sewa.

## Dana Alokasi Khusus (DAK)
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  tahun  2005  tentang  Dana  Perimbangan pada pasal 1 angka 24 menyebutkan bahwa “Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”. Pemerintah daerah sebagai agen akan menggunakan dana alokasi khusus ini untuk pembangunan fasilitas  berjangka  panjang  guna  mendukung  fasilitas  prinsipal  yang  telah menyumbang banyak pendapatan daerah sehingga mendapatkan dana khusus dari pemerintah pusat.

## Belanja Modal
Menurut Abdullah (2013) Belanja Modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran  pemerintah  yang  menghasilkan  output  berupa  aset  tetap.  Belanja  modal digunakan  untuk  pengeluaran  dalam  rangka  pembelian  atau  pengadaan  aset  tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan  pemerintahan  seperti  dalam  bentuk  tanah,  peralatan,  mesin, gedung/bangunan, irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya.  Pemerintah daerah akan merealisasikan Belanja Modal kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas publik yang tanpa masyarakat sadari berasal dari iuran yang mereka bayarkan sebagai bentuk dari tanggungjawab dan penyedia jasa.

## Pengembangan Hipotesis

## Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal.
Dalam  UU  Nomor  28  tahun  2009  tentang  pajak  dan  retribusi  daerah,  disebutkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada  daerah  tanpa  imbalan  langsung  yang  seimbang  dan  dapat  dipaksakan berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dan  digunakan  untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah, jika masyarakat rutin membayar pajak  secara  langsung  akan  menambah  keuangan  daerah  sehingga  bisa  digunakan
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah untuk meningkatkan pelayanan publik. Masyarakat sebagai prinsipal membayar rutin pajak agar pemerintah sebagai agen dapat menggunakan iuran pajak tersebut untuk memfasilitasi kegiatan publik yang secara tidak langsung didapatkan masyarakat sebagai bentuk tanggungjawab. Pernyataan  tersebut  didukung  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sudika  dan Budiartha  (2017)  yang  menjelaskan  bahwa  Pajak  Daerah  berpengaruh  positif terhadap  Belanja  Modal.  Berdasarkan  pernyataan  diatas  maka  dapat  diajukan Hipotesis sebagai berikut:
H 1 : Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

## Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal.
Peningkatan mutu dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat ditingkatkan apabila  pendapatan  yang dimiliki pemerintah  daerah  dari  retribusi  juga  memadai. Pemerintah disini sebagai agen akan melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan prinsipal  yaitu  masyarakat  yang  membayar  dana  sesuai  dengan  perizinan  yang diajukan masyarakat atau badan tersebut. Menjadi bagian dari PAD, retribusi daerah dianggap dapat meningkatkan Belanja Modal daerah karena komponen peningkatan Belanja Modal sendiri salah satunya berasal dari PAD.  Pernyataan tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Runtu et al. (2016) yang menjelaskan bahwa Retribusi  Daerah  berpengaruh  positif  terhadap  Belanja  Modal.  Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat diajukan Hipotesis sebagai berikut:
H 2 : Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

## Pengaruh Lain-lain PAD yang sah terhadap Belanja Modal.
Sesuai  pasal  26  ayat  (4)  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  nomor  13  tahun  2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda. Kelompok lain-lain dalam pendapatan daerah seperti hasil penjualan alat berat dan barang jasa, penerimaan dari sewa, bunga simpanan giro dan bank, serta penerimaan dari denda kontraktor. Agen (pemerintah) mendapatkan penerimaan sebagian dari hubungan yang terjadi karena  adanya  kontrak  atau  persetujuan  yang  ditetapkan  oleh  rakyat  sebagai prinsipal dan menggunakan pemerintah sebagai agen untuk menyiapkan jasa, seperti sewa. Pernyataan ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramlan et al. (2016)  yang  menjelaskan  bahwa  Lain-lain  PAD  yang  sah  berpengaruh  positif terhadap  Belanja  Modal.  Berdasarkan  pernyataan  diatas  maka  dapat  diajukan Hipotesis sebagai berikut:
H 3 : Lain-lain PAD yang sah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

## Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal
Dana  transfer  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus masalah urusan daerah dan sesuai dengan  prioritas  nasional.  Semakin  besar  transfer  pemerintah  pusat  kepada pemerintah  daerah  menandakan  semakin  meningkatnya  belanja  modal  daerah tersebut.  Tujuan  DAK  untuk  mengurangi  beban  biaya  kegiatan  khusus  yang  harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan  DAK diarahkan kepada kegiatan investasi  pembangunan,pengadaan,  peningkatan,  perbaikan  sarana  dan  prasarana fisik  pelayanan  publik  dengan  umur  ekonomis  lebih  dari  satu  tahun.  Dengan diarahkannya  pemanfaatan  DAK  untuk  kegiatan  tersebut  diharapkan  dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Ardhani, 2011). Bertujuannya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat yang belum mencapai standar, peran agen disini adalah merealisasikan dana alokasi khusus  untuk  belanja  modal  yang  berbentuk  aset  tetap  seperti  infrastruktur  jalan, irigasi,  dll  yang  memiliki  umur  ekonomis  lebih  dari  satu  tahun.  Argumen  tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) yang menjelaskan bahwa  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)    berpengaruh  positif  terhadap  Belanja  Modal. Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat diajukan Hipotesis sebagai berikut:
H 4 : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal.

## Metoda
Peneliti mengambil sampel pada Provinsi Jawa Tengah karena sesuai dengan tempat tinggal peneliti dan untuk tahun 2016-2018 Jawa Tengah belum ada yang meneliti. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang  melaporkan    secara  rutin  laporan  realisasi  APBD  setiap  tahunnya,  menurut laporan yang dirilis situs DJPK KemenKeu jumlah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Jadi populasi pada penelitian ini adalah 105 kabupaten/kota selama 2016 hingga 2018.
Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  berupa  Laporan  Realisasi  APBD.  Data diakses melalui situs DJPK KemenKeu dari tahun 2016-2018. Peneliti meneliti tahun 2016-2018 karena Laporan Realisasi APBD pada situs KemenKeu belum ter update untuk tahun 2019-2020, jadi peneliti memundurkan tahun penelitiannya. Penelitian ini  menggunakan  metode  analisis  regresi  linier  berganda,  yang  bertujuan  untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang sah, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal. Analisis regresi linier  berganda  yaitu  menggunakan  pooled  data  mulai  dari  tahun  2016-2018  dan diolah menggunakan program bantuan SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Metode pengambilan sampel pada penelitian menggunakan teknik sampling jenuh. Namun dalam penelitian ini terdapat data yang masuk sebagai outlier berjumlah 24 data sehingga sampel akhir yang yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 81 kabupaten/kota dari tahun 2016-2018.

## Hasil dan Pembahasan
Penelitian  ini  menganalisis  pengaruh  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  lain  lain penerimaan  daerah  yang  sah  dan  dana  alokasi  khusus  terhadap  belanja  modal. Analisis data menggunakan regresi linear berganda. Adapun hasil analisisnya dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

## Hasil

## Hasil Statistik Deskriptif
Berdasarkan Tabel 1 dapat dijelaskan  bahwa Nilai minimum pada variabel Belanja Modal  terdapat  pada  Kota  Tegal  (2018)  sedangkan  nilai  maksimum  pada  Kota Semarang (2018).

## Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif
N Nilai Terendah Nilai Tertinggi Nilai Rata-Rata  Simpangan Baku Pajak Daerah 81  25974837133,0 0 1331817746450 ,00 121496068544, 4321 179103218530, 63617 Retribusi Daerah 81 5642331979,00 123215026523, 00 24401516544,0 247 18478776627,5 8733 Lain-Lain PAD Yang Sah 81 86757129541,0 0 423196609881, 00 197164596642, 9382 67390683891,0 6165 DAK 81 79584094202,0 0 483813446054, 00 282085466358, 5555 103967400680, 13293 Belanja Modal 81 113622507976, 00 1228459434270 ,00 406101256113, 0371 181338789744, 04977 Sumber: Data diolah (2020)
Nilai  minimum  pada  variabel  Pajak  Daerah  terdapat  pada  Kota  Magelang  (2016) sedangkan nilai maksimum pada Kota Semarang (2018).Nilai minimum pada variabel Retribusi Daerah terdapat pada Kota Magelang (2018) sedangkan nilai maksimum pada Kota Semarang (2016). Nilai minimum pada  variabel Lain-lain PAD yang sah terdapat pada Kota Pekalongan (2018) sedangkan nilai maksimum pada Kabupaten Cilacap (2017).Nilai minimum pada variabel Dana Alokasi Khusus terdapat pada Kota Semarang (2018) sedangkan nilai maksimum pada Kabupaten Cilacap (2016).

## Hasil Uji Asumsi Klasik
Uji  normalitas  menggunakan    Uji  Kolmogrov-Smirnov.  Hasil  analisis  menunjukkan nilai  prob value K-S  sebesar 0,625 (lebih besar dari nilai signifikansi 0.05). Hal ini menunjukkan  bahwa  data  dalam  penelitian  ini  berdistribusi  normal.  Hasil  uji multikolinearita,  heteroskedastisitas dan autokorelasi dapat dijelaskan pada Tabel 2,3 dan 4 berikut ini.
Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas
Variabel Nilai Tolerance Nilai VIF Hasil Analisis Pajak Daerah 0,267 3,743 Tidak Terjadi Multikolinearitas Retribusi Daerah 0,313 3,193 Tidak Terjadi Multikolinearitas Lain-lain PAD yang sah 0,594 1,682 Tidak Terjadi Multikolinearitas Dana Alokasi Khusus 0,684 1,462 Tidak Terjadi Multikolinearitas Sumber: Data diolah (2020)
Berdasarkan Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa masing masing nilai VIF < 10 dan Tolerance > 0.10. maka  dapat disimpulkan bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah,  lain-lain  PAD  yang  sah  dan  dana  alokasi  khusus  tidak  terjadi multikolinearitas.

## Tabel 3. Hasil Uji Heterokesdastisitas
Variabel Sig Hasil Analisis Pajak Daerah 0,132 Tidak Terkena Heterokesdastisitas Retribusi Daerah 0,424 Tidak Terkena Heterokesdastisitas Lain-lain PAD yang sah 0,863 Tidak Terkena Heterokesdastisitas Dana Alokasi Khusus 0,650 Tidak Terkena Heterokesdastisitas Sumber: Data diolah (2020)
Berdasarkan  hasil  di  Tabel  3  tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa  semua  variabel menunjukkan  nilai  sig  lebih  besar  dari  (2-tailed)  >0,05  (Ghozali,201:142:143). Dengan nilai masing-masing variabel independen yaitu Pajak Daerah 0,132, Retribusi Daerah 0,424, Lain-lain PAD yang sah 0,863, dan Dana Alokasi Khusus 0,650. Sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  independen  pada  penelitian  ini  bebas  dari heteroskedastisitas.

## Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi
Run Test Hasil Analisis 0,738 Tidak ada Autokorelasi Sumber: Data diolah (2020)
Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat menggunakan uji Run Test, jika lebih dari 0,05  tidak  terkena  autokorelasi. Berdasarkan  Tabel  4  diatas,  menunjukkan  bahwa
0,738 > 0,05 berarti tidak ada autokorelasi .

## Pengujian Hipotesis
Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Variabel Koefisien Regresi t hitung Sig Keterangan Konstanta 94954611277,094 1,977 0,052 Pajak Daerah 0,639 4,545 0,000 Berpengaruh Retribusi Daerah 0,418 0,332 0,741 Tidak Berpengaruh Lain-lain PAD yang sah 0,265 1,058 0,293 Tidak Berpengaruh Dana Alokasi Khusus 0,606 4,008 0,000 Berpengaruh F hitung 29,547 Prob F R 2 0.000 0,609 4,545 Adjusted R 2 0,588
Sumber: Data diolah (2020)
Berdasarkan Tabel 5 di atas maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:
(BM) = 94954611277,094+0,639PAD+ 0,418RD+ 0,265LPAD YS+ 0,606DAK+e
Persamaan  tersebut  menunjukkan  bahwa    seluruh  koefisien  bertanda  positif.  Ini berarti jika variabel Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, PAD lain lain yang sah dan  DAK  meningkat  maka  Belanja  Modal  di  daerah  tersebut  juga  akan  meningkat. Selanjutnya Hasil uji adjusted R 2 adalah sebesar 0,588 yang berarti sebesar 58,8% variabel  dependen  yaitu  belanja  modal  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  independen yaitu  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  Lain-lain  PAD  yang  sah,  dan  Dana  Alokasi Khusus(DAK).  Sisanya  sebesar  41,2%  Belanja  Modal  dijelaskan  oleh  variabel  lain diluar model. Nilai F hitung menunjukkan angka sebesar 29, 547 dengan nilai prob 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang sah, dan Dana Alokasi Khusus(DAK) berpengaruh secara simultan terhadap variabel Belanja Modal dan model regresi adalah robust.

## Pembahasan
Hasil pada analisis regresi berganda diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:
Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah.
Pada  Hipotesis  1  (H 1 )  dalam  penelitian  ini  yaitu  variabel  Pajak  Daerah  pengujian menunjukan  bahwa  H 1 ini  diterima.  Artinya  bahwa  Pajak  Daerah  berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil dari pengujian ini sama dengan Hipotesis yang sudah disebutkan  bahwa  semakin  tinggi  Pajak  Daerah  maka  akan  semakin  tinggi  tingkat Belanja  Modal  yang  diperoleh  pemerintah  daerah  tersebut.  Dalam  hal  ini,  jika masyarakat  rutin  membayar  pajak  secara  langsung  akan  menambah  keuangan daerah sehingga bisa digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah untuk meningkatkan pelayanan publik.
Dengan  penjelasan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  Pajak  Daerah  berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil pada penelitian ini sama dengan hasil penelitian oleh Sudika dan Budiartha (2017) yang menyebutkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh paling  besar  dibanding  retribusi  daerah.  Untuk  lebih  meningkatkan  penerimaan belanja  modal,  pemerintah  diharapkan  mampu  lebih  mengoptimalkan  penerimaan komponen-komponen  dari  pendapatan  asli  daerah  yaitu  pajak  daerah,  retribusi daerah,  dan  lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah.  Dengan  meningkatnya  belanja modal akan memberikan dampak pada kemakmuran rakyat.
Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah.
Pada Hipotesis 2 (H 2 ) dalam penelitian ini yaitu variabel Retribusi Daerah pengujian menunjukan bahwa H 2 ini ditolak. Artinya bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap  terhadap  Belanja  Modal.  Penelitian  ini  membuktikan  bahwa  belum sepenuhnya  retribusi  daerah  kabupaten/kota  di  Jawa  Tengah  digunakan  untuk alokasi belanja modal karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dan pengelola fasilitas  untuk  membayar  dan  melaporkan  biaya  fasilitas  umum  yang  digunakan, dengan dana hasil retribusi daerah sendiri digunakan untuk memperbaiki fasilitas umum tersebut. Pemerintah Jawa Tengah kurang efektif dalam mengelola retribusi tersebut, padahal retribusi sendiri wajib dibayarkan bagi wisatawan atau masyarakat manapun yang masuk kedalam suatu daerah tersebut, bisa dalam bentuk tiket masuk objek  wisata  atau  menggunakan  jasa-jasa  seperti  perpustakaan  daerah,  parkir, kebersihan,  pasar  tradisional  dan  fasilitas  pelayanan  publik  lainnya.  Kesadaran masyarakat  dan  kejujuran  pihak  pengelola  sangat  dibutuhkan  untuk  mendukung retribusi  daerah  meningkat  dan  menjadi  pemasukan  daerah  yang  potensial  selain pajak daerah.
Dengan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Penelitian ini menghasilkan hasil yang sama dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Handayani.,  S  P  HS,  dkk  (2015)  yang menyebutkan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini terjadi karena adanya anggapan yang menekankan dan memperjelas bahwa masyarakat  memandang  retribusi  sebagai  bagian  dari  program  bukan  sebagai pendapatan pemerintah daerah dan bersedia membayar hanya bila tingkat layanan dirawat dan ditingkatkan (Queen, 1998).
Pengaruh  Lain-Lain  PAD  yang  sah  terhadap  Belanja  Modal  di  Provinsi  Jawa Tengah.
Pada  Hipotesis  3  (H 3 )  dalam  penelitian  ini  yaitu  variabel  Lain-Lain  PAD  yang  sah pengujian menunjukan bahwa H 3 ini ditolak. Artinya bahwa Lain-Lain PAD yang sah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Yang berarti bahwa  kabupaten/kota di Jawa Tengah kurang dalam mengelola aset daerah mereka. Sebagai contoh, seperti menjual  barang  yang  sudah  tidak  layak  pakai,  mengelola  penerimaan  sewa,  dan pintar-pintar bendahara daerah masing-masing untuk menindak tegas oknum atau badan yang telat untuk membayar pajak daerah, retribusi daerah, dan keterlambatan
pelaksanaan  pekerjaan  serta  mencari  potensi  selain  PAD  guna  menambah pendapatan daerahnya.
Jika dana lain-lain PAD yang sah meningkat, dapat digunakan sewaktu-waktu untuk keadaan darurat daerah jika terjadi bencana, sehingga dapat meningkatkan alokasi belanja  modal  daerah  tersebut  dan  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  lebih baik. Dengan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Lain-lain PAD yang sah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil  pada penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurdiwaty et al. (2017) yang menyatakan bahwa Lain-lain PAD yang sah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah.
Pada Hipotesis 4 (H 4 ) dalam penelitian ini yaitu variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) pengujian menunjukan bahwa H 4 ini diterima. Artinya bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal. Jika dana transfer yang bersumber dari pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  kepada  daerah  tertentu  untuk  mendanai kegiatan  khusus  masalah  urusan  daerah  dan  sesuai  dengan  prioritas  nasional semakin besar dari pusat menandakan semakin meningkatnya belanja modal daerah tersebut.  Dengan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil pada penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal.

## Simpulan
Berdasarkan  pengujian  dan  pembahasan  pada  bab  sebelumnya,  dapat  diperoleh kesimpulan , v ariabel Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal dengan nilai signifikan  yang dihasilkan  0,000  <  0,05  (nilai  signifikan  kurang dari  5%)  sehingga disimpulkan  bahwa  H1  diterima. Variabel  Retribusi  Daerah  tidak  berpengaruh terhadap Belanja Modal dengan nilai signifikan yang dihasilkan 0,741 <  0,05 (nilai signifikan lebih dari 5%) sehingga disimpulkan bahwa H2 ditolak. Variabel Lain-lain PAD  yang  sah  berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal  dengan  nilai  signifikan  yang dihasilkan 0,293 > 0,05 (nilai signifikan lebih dari 5%) sehingga disimpulkan bahwa H3  ditolak. Variabel  Dana  Alokasi  Khusus  berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal dengan nilai signifikan yang dihasilkan 0,000 > 0,05 (nilai signifikan kurang dari 5%) sehingga disimpulkan bahwa H4 diterima.
Saran  bagi  peneliti  selanjutnya  adalah  memperpanjang  periode  penelitian,  agar diperoleh  sampel  yang  lebih  banyak;  menambahkan  variabel  lain  seperti  variabel yang diperkirakan dapat mempengaruhi Belanja Modal, variabel penerimaan daerah lainnya maupun variabel non-keuangan seperti tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi,  maupun luas wilayah . Saran bagi pemerintah s ebaiknya kabupaten/kota di Provinsi  Jawa  Tengah  lebih  memperhatikan  lagi  potensi  daerahnya  agar  tidak bergantung pada dana transfer dari pusat sebagai bentuk mewujudkan kemandirian daerah. Kemudian,  membuka  maupun  meningkatkan  potensi  daerahnya  sehingga
nantinya  mampu  menunjang  keuangan  daerah  yang  pada  akhirnya  akan meningkatkan siklus perekonomian daerah dan perekonomian masyarakat juga.

## Daftar Pustaka
Ramlan.,  Dr. Darwanis, M. Si, Ak.,& Dr. Abdullah., Syukriy, SE,M.Si, Ak (2016). “Pengaruh Pajak Daerah,  Retribusi  Daerah,  Lain-Lain  PAD  Yang  Sah,  Dan  Dana  Alokasi  Khusus terhadap Belanja Modal(Studi pada Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Aceh). Jurnal Magister Akuntansi  Volume 5, No. 2, Mei 2016,  ISSN 2302-0164.
Runtu V G., Walewangko E N., & Tolosang K D (2016). “Pengaruh Pajak dan Retribusi terhadap Belanja  Modal  Kota  Manado  (periode  2005-2015)”.Jurnal  Berkala  Ilmiah  Efisiensi Volume 16 No. 03 Tahun 2016.
MS., M Zahari (2018). “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Kota Jambi”. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.18 No.3 Tahun 2018.
Handayani., S P HS, dkk (2015). “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modaldi kab/kota di Provinsi Aceh”. Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 4, No. 2, Mei 2015 ISSN 2302-0164.
Hassan  Anggun.,  dkk  (2016).  “Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum,  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah  terhadap  Belanja  Modal  (studi  di  Kota  Manado  tahun  2005-2015).  Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 03 Tahun 2016.
SudikaI Komang.,& Budiartha I Ketut (2017). “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus pada Belanja Modal Provinsi Bali”. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.21.2. November (2017) ISSN: 2302-8556 E- 1689- 1718.
Mamonto Sandry Yossi.,& Tolosang J. B. Kalangi dan Krest D (2014).“ Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal (Studi pada Kab Bolaang Mongondow Periode 2004-2013).Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi.
Permatasari,  Isti  (2016).  “Pengaruh  Pendapatan  Daerah  terhadap  Belanja  Modal Kabupaten/kota di Jawa Timur”.Jurnal ilmu dan Riset Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Surabaya Volume 5, nomor 1, Januari 2016. ISSN: 2460-0585.
Wandira, Arbie Gugus (2013). “Pengaruh PAD, DAU, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal”.Accounting  Analysis  Journal  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Negeri Semarang.AAJ 2 (1) (2013). ISSN:2252-6765.
Martini, Ni Luh Dina Selvia., Cipta Wayan.,& Suwendra Wayan I (2014). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kab Buleleng tahun 2006-2012”.
Nurdiwaty,  Diah.,Zaman  Badrus.,  Krisnawati  Efda  (2017).”Analisis  Pengaruh  Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain PAD yang sah terhadap Belanja Modal”.Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol.17 No.1 Bulan Juli Tahun 2017. p- ISSN: 1411-4054/e-ISSN: 2579-3217.
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  91  tahun  2010  tentang  Jenis  Pajak  Daerah  yang  dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  tahun  2019  pasal  33  ayat  (4)  Lain-lain  pendapatan  asli daerah yang sah.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan pada pasal 1 angka 24.
Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 7, 8 dan 9 tentang Pemerintah Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah.
Direktorat  Jenderal  Pajak  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia  Tahun  2017-2019 Tentang Daftar Realisasi APBD seluruh daerah di Indonesia.