Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
ANALISIS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP DAPAT MEMENUHI RASA KEADILAN PIHAK KORBAN

## Bruce Anzward, Soleh
Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya Kelurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur Email: bruce.anzward@uniba-bpn.ac.id

## Abstrak
Sejak dikeluarkannya PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana  Ringan  dan  Jumlah  denda  dalam  KUHP  yang  ditindaklanjuti  dengan  Nota Kesepakatan Bersama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM  Republik  Indonesia,  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  dan  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  (MAHKUMJAKPOL)  tersebut  perlu  diapresiasi  dan  dapat dilaksanakan  dengan  komitmen  serta  konsistensi,  namun  yang  terjadi  adalah  penegakan hukum  atas  kasus-kasus  sejenis  belum  sepenuhnya  dilaksanakan  secara  baik  dan maksimal  sesuai  dengan  aturan  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  PERMA  ini. Sebagian  besar  kasus  sejenis  yang  terjadi  di  berbagai  daerah  tidak  dilakukan  proses penegakan  hukum  sampai  ke  Pengadilan,  termasuk  di  wilayah  hukum  Polres  Penajam Paser Utara, sehingga mengenyampingkan rasa keadilan dalam masyarakat terutama dari pihak  yang  dirugikan.  Pendekatan  penelitian  lebih  mengedepankan  penggunaan pendekatan secara yuridis empiris yang memandang hukum sebagai gejala sosial empiris yang  menekankan  eksistensi  hukum  dalam  konteks  sosial,  namun  demikian  dalam penelitian  ini  juga  tidak  terlepas  pada  penggunaan  metode  penelitian  yuridis  normatif. Kedudukan  Hukum  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2012  dalam Penyelesaian  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda  dalam  KUHP  tidak  termasuk dalam  hierarki/  atau  tata  urutan  peraturan  perundang-undangan,  namun  diatur  dalam pasal  atau  ketentuan  tersendiri.  Mengingat  bahwa  Mahkamah  Agung  sebagai  lembaga tertinggi  dalam  lingkup  peradilan  maka  jika  PERMA  dikeluarkan  maka  pada  level lingkup  peradilan  umum  dibawah  MA  harus  melaksanakannya.  Selain  itu  kedudukan PERMA juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi instansi yang lain diluar MA sepanjang  dibuat  nota  kesepakatan  antara  lembaga-lembaga  terkait  guna  memudahkan pengimplementasian PERMA yang dikeluarkan oleh MA.
Kata Kunci : Keadilan, Batasan Tindak Pidana, Jumlah Denda

## Abstract
Since the issuance of PERMA No. 02 of 2012 concerning Adjustment of Limits of Minor Crimes  and  the  amount  of  fines  in  the  Criminal  Code  which  are  followed  up  with  a Memorandum of Understanding between the Supreme Court of the Republic of Indonesia, Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, Attorney General of the Republic  of  Indonesia  and  the  National  Police  of  the  Republic  of  Indonesia (MAHKUMJAKPOL)  needs  to  be  appreciated  and  can  be  appreciated  carried  out  with commitment and consistency, but what happens is that law enforcement on similar cases has not been fully implemented properly and maximally in accordance with the rules as
specified in this PERMA. The majority of similar cases that occur in various regions are not  carried  out  by  law  enforcement  processes  up  to  the  Court,  including  in  the jurisdiction of the North Penajam Paser Police Station, so that aside the sense of justice in the  community,  especially from  the  injured  party.  The  research  approach  emphasizes the  use  of  an  empirical  juridical  approach  that  views  the  law  as  an  empirical  social phenomenon  that  emphasizes  the  existence  of  law  in  a  social  context,  however  this research also cannot be separated from the use of normative juridical research methods. Legal  Status  of  the  Supreme  Court  Regulation  Number  2  of  2012  in  the  Settlement  of Minor  Crimes  and  the  Amount  of  Fines  in  the  Criminal  Code  are  not  included  in  the hierarchy / or sequencing of laws and regulations, but are regulated in separate articles or  provisions.  Bearing  in  mind  that  the  Supreme  Court  as  the  highest  institution  in  the scope  of  the  judiciary,  if  PERMA  is  issued  then  at  the  level  of  the  scope  of  the  general court  under  the  Supreme  Court  must  implement  it.  In  addition,  the  position  of  PERMA also  has  binding  legal force  for  other  agencies  outside  the  Supreme  Court  as long as  a memorandum  of  agreement  is  made  between  related  institutions  to  facilitate  the implementation of the PERMA issued by the Supreme Court. Keywords: Justice, Limitation of Crime, Amount of Penalty

## I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Masalah
Negara Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal  1  ayat  (3)  UUD  NRI  1945,  menyatakan  secara  tegas  bahwa  negara Indonesia  adalah  negara  hukum.  Artinya,  bahwa  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  adalah  negara  yang  berdasar  atas  hukum,  bukan  berdasar  atas kekuasaan  belaka,  dan  pemerintahan  berdasarkan  sistem  konstitusi  (hukum dasar), bukan absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, tiga prinsip dasar wajib dijunjung tinggi oleh  setiap  warga  negara  yaitu  supremasi  hukum,  kesetaraan  di  hadapan hukum,  dan  penegakan  hukum  dengan  cara-cara  yang  tidak  bertentangan dengan hukum. 1
Realisasi kepedulian pemerintah terhadap tindak pidana yang terjadi di masyarakat  untuk  menciptakan  keadilan  dan  menegakkan  hukum  terwujud dalam  peraturan  perundang-undangan  pidana.  Hukum  yang  berlaku  di Indonesia  sekarang  ini  ialah  hukum  pidana  yang  telah  dikodifikasi  yaitu aturannya  telah  disusun  dalam  satu  kitab  Undang-Undang  ( wetboek )  yang dinamakan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP). 2 KUHP  sendiri mulai  berlaku  di  Indonesia  melalui  Undang-Undang  Nomor  01  Tahun  1946 tentang  Peraturan  Hukum  Pidana.  Undang-Undang  Nomor  01  Tahun  1946
1 M.  Hatta  Ali,  2012, Peradilan  Sederhana  Cepat  dan  Biaya  Ringan  menuju Keadilan Restoratif , Alumni, Bandung, hlm 52.
2 Moeljatno,  2008, Asas-Asas  Hukum  Pidana ,  Edisi  Revisi,  Rineka  Cipta, Jakarta, hlm. 172
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
merupakan  perubahan  dan  tambahan  dari Wetboek  Van  Strafrecht yang diterjermahkan  sebagai  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.Sebelumnya KUHP disebut “ wetboek van strafrecht voor Nederlands-Indie ” yang kemudian setelah perang dunia ke II diubah menjadi “ wetboek van strafreht ”. 3
Selama  ini  hukum  hanya  berprinsip  teguh  terhadap  keadilan  yang bersifat  prosedural  bukan  keadilan  substansial.  Dalam  hal  ini  keadilan prosedural  merupakan  keadilan  yang  mengacu  pada  bunyi  undang-undang. Sepanjang  bunyiundang-undang  terwujud,  tercapailah  keadilan  secara formal.Para penegak keadilan prosedural biasanya tergolong kaum positivistik dan  tidak  melihat  betapa  masyarakat tidak  merasakan  keadilan  yang  sejatinya hukum merupakan saranamewujudkan keadilan yang tidak sekedar formalitas. 4 Sejak dikeluarkannya PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  denda  dalam  KUHP  yang ditindaklanjuti  dengan  Nota  Kesepakatan  Bersama  antara  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia,  Menteri  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia,  Jaksa Agung  Republik  Indonesia  dan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia (MAHKUMJAKPOL)  tersebut  perlu  diapresiasi  dan  dapat  dilaksanakan dengan  komitmen  serta  konsistensi,  namun  yang  terjadi  adalah  penegakan hukum  atas  kasus-kasus  sejenis  belum  sepenuhnya  dilaksanakan  secara  baik dan  maksimal  sesuai  dengan  aturan  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam PERMA ini. Sebagian besar kasus sejenis yang terjadi di berbagai daerah tidak dilakukan  proses  penegakan  hukum  sampai  ke  Pengadilan,  termasuk  di wilayah hukum Polres Penajam Paser Utara, sehingga mengenyampingkan rasa keadilan dalam masyarakat terutama dari pihak yang dirugikan.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  pada  latar  belakang  permasalahan  di  atas,  penulis mengkaji beberapa permasalahan pokok yang menjadi dasar pertanyaan dalam penelitian, adapun rumusan masalah tersebut ialah :
1. Apakah  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2012  tentang Penyesuaian  Batas  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda  dapat memenuhi rasa keadilan pihak korban?
2. Bagaimana  Kedudukan  Hukum  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2 Tahun 2012 dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan ?
3. Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian  lebih  mengedepankan penggunaan pendekatan secara  yuridis  empiris  yang  memandang  hukum  sebagai  gejala  sosial empiris  yang  menekankan  eksistensi  hukum  dalam  konteks  sosial,  namun
3 Satochid  Kartanegara, Hukum  Pidana  Bagian  Satu ,  Balai  Lektur  Mahasiswa, Jakarta,hlm. 43
4 Muhammad  Taufiq,  2014, Keadilan  Substansial  Memangkas  Rantai  Birokrasi Hukum , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 37.
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
demikian  dalam  penelitian  ini  juga  tidak  terlepas  pada  penggunaan  metode penelitian  yuridis  normatif,  dimana  metode  yuridis  normatif  digunakan untuk  mengkaji  masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan  norma  dan  aturan hukum serta beberapa kajian para ahli terhadap alih ilmu pengetahuan.
Penggunaan metode pendekatan yuridis empiris (sosio legal research) adalah  untuk  menganalisis  segala  permasalahan  terhadap  implementasi aturan  terhadap  alih  ilmu  pengetahuan  .penggunaan  metode  sosiologis yuridis  ini  karena  hukum  tidak  dapat  dipahami  dengan  baik  tanpa memperhatikan factor-faktor sosial diluarnya 5 , untuk memahami bekerjanya hukum  di  masyarakat  maka  pendekatan  sosiologis  yuridis  mutlak diperlukan.  Pendekatan social  legal research  menurut  Ronny  Hanitijo Sumitro  adalah: 6 “pendekatan  yang  mengkonstruksikan  hukum  sebagai refleksi kehidupan masyarakat itu sendiri yang menekankan pada pencarian- pencarian  empirik  dengan  konskuensi  selain  mengacu  pada  hukum  tertulis juga melakukan observasi terhadap tingkah laku yang benar-benar terjadi”.

## C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan  permasalahan  dalam  penelitian  ini,  tujuan  yang  ingin dicapai oleh penulis adalah: untuk mengetahui dan menganalisis apakah Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Penyesuaian  Batas  Tindak Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda  dapat  memenuhi  rasa  keadilan  pihak  korban dan  mengetahui  dan  menganalisis  Kedudukan  Hukum  Peraturan  Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan .

## D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini dapat diperoleh sebagai berikut :
1. Secara  teoritis ,  penelitian  ini  bermanfaat  bagi  pengembangan  ilmu  hukum pada  umumnya  dan  secara  khusus  bagi  peradilan  dan  penyelesaian sengketa tindak pidana ringan.
2. Secara  praktis ,  penelitian  ini  bermanfaat  bagi  para  penegak  hukum  mulai dari  penyidik  kepolisian,  kejaksaan,  dan  pengadilan  agar  proses  peradilan dapat  berjalan  dengan  cepat.  Penelitian  ini  juga  dapat  bermanfaat  bagi penulis untuk menambah pengetahuan di bidang hukum.
E. Tinjauan Pustaka

## (1) Tindak Pidana
Konsep  hukum  indonesia  terdapat  beberapa  perbedaan  dalam menyebutkan  istilah  tindak  pidana.  Ada  yang  menyebutkan  istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut
5 Suteki  dan  dyah  wijaningsih.  Laporan  kegiatan,urgensi  pengantur  lisensi  paten dalam  rangka  pelaksaan  alih  teknologin  pada  perusahaan  join  venture,  fakultas  hukum universitas Dipenogoro, Semarang,2005,hlm 7.
6 Ronny  Hanitijo  Sumitro,  Metodologi  penelitian  hukum  dan  jurimerri,  Jakarta: Ghali Indonesia,1998,hlm. 11
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
dengan “straf  baar  feit”  atau  delict .  Berikut  ini  pendapat  beberapa sarjana mengenai tindak pidana :
Menurut  Roeslan  Saleh,  perbuatan  pidana  adalah  perbuatan yang  bertentangan  dengan  tata  ketertiban  yang  dikehendaki  oleh hukum.  Menurut  Wirjono  Prodjodikoro,  tindak  pidana  adalah  suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan  menurut  Tresna,  peristiwa  pidana  itu  adalah  suatu perbuatan  atau  rangkaian  perbuatan  manusia  yang  bertentangan dengan  undang-undang  dan  peraturan  perundang-undangan  lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. 7
Kemudian  dari  beberapa  pengertian  tentang  tindak  pidana tersebut  di  atas  dapat  disamakan  dengan  istilah  tindak  pidana, peristiwa  pidana  atau  delik.  Mengenai  arti straf  baar  feit perlu  juga diketahui pendapat para sarjana. Menurut Van Hamel, straf baar feit adalah  kelakuan  orang  yang  dirumuskan  dalam  wet,  yang  bersifat melawan  hukum  yang  patut  dipidana  dan  dilakukan  dengan kesalahan. Menurut  simon straf  baar  feit adalah  kelakuan  atau hendeling  yang  diancam  dengan  pidana  yang  bersifat  melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. 8
Berdasarkan  pendapat  diatas  dapat  dijelaskan  bahwa  didalam perbuatan  pidana  didapatkan  adanya  suatu  kejadian  tertentu,  serta adanya  orang-orang  yang  berbuat  guna  menimbulkan  suatu  akibat karena  melanggar  peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  atau dapat  diartikan  pula  tindak  pidana  merupakan  perbuatan  yang dipandang  merugikan  masyarakat  sehingga  pelaku  tindak  pidana  itu harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana.

## (2) Unsur-Unsur Tindak Pidana
Suatu  perbuatan  dapat  dikatakan  sebagai  tindak  pidana  maka harus  memenuhi  beberapa  unsur.  Unsur-unsur  tindak  pidana  yang diberikan  beberapa  tokoh  memiliki  perbedaan,  tetapi  secara  prinsip intinya  sama.  Adapun  unsur-unsur  tindak  pidana  dapat  dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :
a. Unsur Subyektif
Yaitu  hal-hal  yang  melekat  pada  diri  si  pelaku  atau  berhubungan dengan  si  pelaku,  yang  terpenting  adalah  yang  bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi : (a) Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
(b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
(c) Ada atau tidaknya perencanaan;
7 Roeslan  Saleh,  Perbuatan  Pidana  Dan  Pertanggungjawaban  pidana,  Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm 53
8 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta,1983, hlm 56
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939

## b. Unsur Obyektif
Merupakan  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  keadaan  lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
(a) Memenuhi rumusan undang-undang (b) Sifat melawan hukum;
(c) Kualitas si pelaku;
(d)  Kausalitas,  yaitu  yang  berhubungan  antara  penyebab  tindakan dengan akibatnya.
Pada  dasarnya  unsur  tindak  pidana  tidak  terlepas  dari  dua  faktor yaitu  faktor  yang  ada  dalam  diri  si  pelaku  itu  sendiri  dan  faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.
(1) Jenis-jenis Tindak Pidana
Menurut  sistem  KUHP,  dibedakan  antara  Kejahatan  terdapat dalam  Buku  II  dan  Pelanggaran  dimuat  dalam  Buku  III.  Kejahatan adalah  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  keadilan  meskipun peraturan  perundang-undangan  tidak  mengancamnya  dengan  pidana. Sedangkan  Pelanggaran  atau  tindak  pidana  undang-undang  adalah perbuatan  yang  oleh  masyarakat  baru  dirasa  sebagai  tindak  pidana karena  ada  peraturan  perundang-undangan  yang  mengaturnya. Menurut  M.v.T (Memorie  van  Toelichting) yang  dikutib  oleh Moeljatno,  bahwa  kejahatan  adalah “rechtsdelicten” yaitu  perbuatan- perbuatan  yang  meskipun  tidak  ditentukan  dalam  undang-undang, sebagai  perbuatan  pidana,  telah  dirasakan  sebagi  perbuatan  yang bertentangan  dengan  tata  hukum.  Sedangkan  pelanggaran  adalah “ wetsdelicten ”  yaitu  perbuatan-perbuatan  yang  sifatnya  melawan hukumnya  baru  dapat  diketahui  setelah  ada  ketentuan  yang menentukan demikian. 9
Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  pembagian  atas kejahatan  dan  pelanggaran  didasarkan  pada  berat  ringannya  pidana. Kejahatan terdapat dalam Buku II, dan Pelanggaran diatur dalam Buku III.  Ancaman  pidana  dalam  kejahatan  relatif  lebih  berat  daripada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari :
(a)  Dalam  hal  percobaan,  hanya  kejahatan  yang  dapat  dipidana, sedangkan percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.
(b) Hal pembantuan, pembantuan dalam  hal  melakukan tindak pidana kejahatan  dapat  dipidana,  dalam  hal  pembantuan  melakukan tindak pidana pelanggaran tidak dipidana.
(c)  Dalam  hal  penyertaan  yang  dilakukan  terhadap  tindak  pidana menggunakan  alat  percetakan  hanya  berlaku  bagi  kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku.
9 Moeljatno, Op, Cit, hlm. 71
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
(d)  Ketentuan  pidana  dalam  perundang-undangan  Indonesia  hanya diberlakukan  bagi  setiap  pegawai  negeri  yang  di  luar  wilayah hukum  Indonesia  melakukan  kejahatan  jabatan,  dan  bukan pelanggaran jabatan.
(e)  Tenggang  daluwarsa,  baik  untuk  hak  menentukan  maupun  hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan.
(f)  Dalam  hal  perbarengan  perbuatan  (concursus),  system  penjatuhan pidana  dalam  concursus  kejahatan  menggunakan  sistem  absorbsi yang  diperberat,  sedangkan  dalam  concursus  pelanggaran menggunakan sistem kumulasi murni.
Tindak  pidana  formil  adalah  tindak  pidana  yang  dirumuskan dengan menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Jika seseorang telah  berbuat  sesuai  dengan  rumusan  delik  maka  orang  itu  telah melakukan  tindak  pidana  (delik),  tidak  dipermasalahkan  bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh : Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, yang  dirumuskan  sebagai  perbuatan  yang  berwujud  „mengambil barang‟ tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut.
Sedangkan  tindak  pidana  materiil  adalah  tindak  pidana  yang dirumuskan  dengan  menitik  beratkan  pada  akibat  yang  dilarang  atau tidak dikehendaki. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan.  Contoh  :  Pasal  338  KUHP  tentang  Pembunuhan, yang  dirumuskan  sebagai  perbuatan  yang  „mengakibatkan  matinya‟ orang lain. Terdapat tindak pidana formil materiil yaitu terdapat dalam pasal  378  KUHP  tentang  penipuan  dimana  selain  menitik  beratkan pada perbuatan yang dilarang yaitu memakai nama palsu atau keadaan yang  palsu  juga  menitik  beratkan  pada  akibat  untuk  menghapuskan piutang atau membuat hutang yang merupakan akibat yang dilarang.
Tindak  pidana  dolus  adalah  tindak  pidana  yang  memuat  unsur kesengajaan  dalam  rumusannya.  Contoh  :  Pasal  338  KUHP  tentang Pembunuhan  (sengaja),  dan  Pasal  187  KUHP  tentang  kesengajaan membakar  atau  menyebabkan  peletusan  atau  banjir.  Tindak  pidana culpa  adalah  tindak  pidana  yang  memuat  unsur  kealpaan  dalam perumusannya.  Contoh  :  Pasal  359  KUHP  tentang  kealpaan  yang menyebabkan orang mati atau luka.
Tindak  pidana  Comissionis  yaitu  tindak  pidana  yang  berupa perbuatan  aktif.  Perbuatan  aktif  adalah  perbuatan  yang  untuk mewujudkannya  diisyaratkan  adanya  gerakan  dari  anggota  tubuh orang yang berbuat. Contoh : Pasal 362, 338, dan 378 KUHP. Tindak pidana  Omisionis  yaitu  tindak  pidana  yang  berupa  tidak  berbuat sesuatu.  Tindak  pidana  ini  dapat  disebut  sebagai  tindak  pidana
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
pengabaian  suatu  kewajiban  hukum.  Contoh  :  Pasal  531  KUHP tentang Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong.
Terdapat delicta  commisionis  perommisionem  commissa yaitu delik-delik  yang  umumnya  terdiri  dari  berbuat  sesuatu,  tetapi  dapat pula  dilakukan  dengan  tidak  berbuat.  Sebagai  contoh  seorang  ibu sengaja  tidak  memberi  makan  kepada  bayinya,  lalu  anak  itu  mati kelaparan,  maka  ibu  tersebut  dapat  dipidana  berdasarkan  Pasal  338
KUHP.
Tindak  pidana  aduan  timbul  karena  adanya  pengaduan  dari korban  atau  keluarga  korban  yang  dirugikan.  Contoh  :  Pasal  310 KUHP  tentang  pencemaran  nama  baik.  Tindak  pidana  biasa merupakan  tindak  pidana  yang  sebagian  besar  telah  tercantum  dalam KUHP dimana dalam tindak pidana biasa tersebut tanpa ada aduan dari siapapun,  pelaku  dari  tindak  pidana  tersebut  dapat  dituntut  secara hukum.
Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya  semua  unsur  yang  tercantum  dalam  rumusan  pasalnya  telah ditulis secara  lengkap dengan kata lain terkandung pengertian  yurudis dari  tindak  pidana  tersebut,  contoh  Pasal  362  tentang  pencurian. Sedangkan  dalam  bentuk  yang  diperberat  maupun  yang  diperingan menyebutkan  kualifikasi  pasal  dalam  bentuk  pokoknya,  yang kemudian  ditambahkan  unsur  yang  bersifat  memberatkan  atau meringankan  secara  tegas  dalam  rumusan.  Adanya  faktor  yang memberatkan  maupun  faktor  yang  meringankan,  maka  ancaman pidana  menjadi  lebih  berat  maupun  menjadi  lebih  ringan  daripada dalam pasal bentuk pokoknya. Contoh tindak pidana yang diperberat : Pasal  340  KUHP  tentang  pembunuhan  berencana  (unsur  yang memperberat ialah adanya perencanaan terlebih dahulu), contoh tindak pidana  yang diperingan :  Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan  yang dilakukan  oleh  seorang  ibu  terhadap  anaknya  yang  baru  lahir  (unsur yang  memperingan  yaitu  terletak  pada  subyek  hukumnya  :  seorang ibu).
(2) Korban
Secara  etimologi  viktimologi  berasal  dari  bahasa  latin  yaitu “victim” yang berarti korban dan “logos” yang berarti ilmu. Kemudian secara  terminologis  viktimologi  berarti  suatu  studi  yang  mempelajari tentang  korban,  penyebab  timbulnya  korban  dan  akibat-akibat penimbulan  korban  yang  merupakan  masalah  manusia  sebagai  suatu kenyataan  sosial.  Viktimologi  merupakan  suatu  pengetahuan ilmiah/studi  yang  mempelajari  suatu  viktimisasi  (kriminal)  sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. 10
10 .  Rena  Yulia,  Viktimologi:  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 43.
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
Viktimologi  adalah  ilmu  yang  mempelajari  tentang  korban (victim)  termasuk  hubungan  antara  korban  dan  pelaku,  serta  interaksi antara  korban  dan  sistem  peradilan  yaitu,  polisi,  pengadilan,  dan hubungan  antara  pihak-pihak  yang  terkait  serta  di  dalamnya  juga menyangkut  hubungan  korban  dengan  kelompok-kelompok  sosial lainnya  dan  institusi  lain  seperti  media,  kalangan  bisnis,  dan  gerakan sosial.  Viktimologi  juga  membahas  peranan  dan  kedudukan  korban dalam suatu tindakan kejahatan di masyarakat, serta bagaimana reaksi masyarakat  terhadap  korban  kejahatan.  Proses  di  mana  seseorang menjadi  korban  kejahatan  disebut  dengan  "viktimisasi".  Dengan diperolehnya  pemahaman  yang  luas  tentang  korban  kejahatan, diharapkan dapat mempermudah dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan.
Menurut  J.E.Sahetapy  “viktimologi  adalah  ilmu  atau  disiplin yang  membahas  permasalahan  korban  dalam  segala  aspek.  Bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi termasuk pula korban  kecelakaan  dan  bencana  alam. 11 Kemudian  Arief  Gosita, berpendapat  bahwa:  “viktimologi  merupakan  suatu  bidang  ilmu pengetahuan  atau  studi  yang  mengkaji  suatu  viktimisasi  (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial,  mencakup  semua  aspek  yang  berkaitan  dengan  korban  dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. 12
Berdasarkan  pengertian  yang  telah  disebutkan  di  atas,  penulis berkesimpulan  bahwa  viktimologi  adalah  ilmu  pengetahuan  yang mempelajari  tentang  korban,  penyebab  timbulnya  korban  dan akibatakibat  penimbulan  korban  yang  mencakup  semua  aspek mengenai korban dalam kehidupannya masing-masing.
Objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang  berbeda  adalah  titik  tolak  pengamatannya  dalam  memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pandang pihak korban,  sedangkan  kriminologi  dari  sudut  pandang  pihak  pelaku. Sebabnya,  tidak  ada/timbul  criminal  victimization  (viktimisasi)  atau kejahatan  (kriminalitas)  tanpa  adanya  pihak  korban  dan  pelaku. Masing-masing  merupakan  komponen-komponen  yang  menciptakan suatu  interaksi  (mutlak)  yang  hasil  interaksinya  adalah  suatu viktimisasi  kriminal  atau  kriminalitas.  Kemudian  J.  E.  Sahetapy berpendapat  bahwa  ruang  lingkup  viktimologi  yaitu  berbicara mengenai  bagaimana  seseorang  (dapat)  menjadi  korban  yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan
11 .  Didik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatris  Gultom,  Urgensi  Perlindungan  Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2007, hal. 44.
12 . Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2002, hal. 40.
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
masalah  kejahatan,  termasuk  pula  korban  kecelakaan,  dan  bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. 13 Adapun  mengenai  ruang  lingkup  viktimologi,  yaitu  sebagai berikut:
a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik;
b. Teori- teori etiologi vitmisasi kriminal;
c.  Para  peserta  yang  terlibat  dalam  terjadinya  atau  eksistensi  suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya;
d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal;
e.  Respon  terhadap  suatu  viktimisasi  criminal,  argumentasi kegiatankegiatan  penyelesaian  suatu  viktimisasi  atau  viktimologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian); dan
f. Faktor-faktor viktimogen/ kriminogen.

## II. Pembahasan
A. Implikasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Ringan
Pasal  2  ayat  (2)  PERMA  Nomor  02  Tahun  2012  dikatakan  bahwa apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  ketua  pengadilan  segera  menetapkan  hakim tunggal  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  perkara  tersebut  dengan acara  pemeriksaan  cepat  yang  diatur  dalam  pasal  205-210  KUHAP. Berdasarkan  pernyataan  ini  jelas  bahwa  implikasi  terhadap  penanganan perkara  pencurian  ringan  adalah  diselenggarakannya  persidangan  dengan pemeriksaan  acara  cepat.  Pada  bab  ini,  penulis  akan  menjelaskan  bagaimana prosedur  penyelesaian  kasus  dengan  objek  perkara  tidak  lebih  dari  Rp 2.500.000.00,-  (dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  berdasarkan  Kitab  Undang- undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  sesuai  imbauan  yang  termaktub dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012.
Bentuk  pemeriksaan  cepat  dalam  HIR  dikenal  dengan  istilah  perkara rol. pemeriksaan dengan acara cepat juga berpedoman pada pemeriksaan acara biasa dengan pengecualian tertentu. Pasal 210 KUHAP berbunyi, “Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Paragraf ini. 14
Bagian  Kesatu  yang  dimaksud  dalam  Bab  XVI  adalah  mengenai  tata cara  pemanggilan  terdakwa,  saksi  atau  ahli.  Sedangkan  bagian  Kedua merupakan  bagian  yang  mengatur  sengketa  mengadili  dan  bagian  Ketiga merupakan  bagian  yang  mengatur  tata  cara  pemeriksaan.  Dengan  demikian, pemeriksaan  dengan  acara  cepat  pada  dasarnya  merujuk  pada  pemeriksaan
13 . Ibid, hal.39
14 Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007, Cet.15.), hal.318
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
dengan  acara  biasa.  Sebelum  membicarakan  prosedur  pemeriksaan  dengan acara  cepat  maka  terlebih  dahulu  akan  didefinisikan  kembali  pengertian Tindak  Pidana  Ringan.  Ukuran  yang  menjadi  patokan  menentukan  sesuatu perkara  diperiksa  dengan  acara  ringan  secara  umum  ditinjau  dari  ancaman tindak  pidana  yang  didakwakan,  paling  lama  3  bulan  penjara  atau  kurungan dan  atau  denda  paling  banyak  Rp.  7.500,00  tanpa  mengurangi  pengecualian terhadap tindak pidana penghinaan ringan  yang dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP. Definisi Tindak Pidana Ringan ini sesuai dengan bunyi Pasal 205 ayat (1)  sebagai  berikut  :  “Yang  diperiksa  menurut  acara  pemeriksaan  Tindak Pidana  Ringan  ialah  perkara  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  atau kurungan  paling  lama  tiga  bulan  dan  atau  denda  sebanyak-banyaknya  tujuh ribu  lima  ratus  rupiah  dan  penghinaan  ringan  kecuali  yang  ditentukan  dalam Paragraf 2 Bagian ini”.
Sama  halnya  dengan  pemeriksaan  acara  singkat,  dalam  pemeriksaan acara  cepat  Pengadilan  Negeri  menentukan  hari-hari  tertentu  yang  khusus digunakan  untuk  memeriksa  perkara  Tindak  Pidana  Ringan.  Berdasarkan Pasal  206,  Pengadilan  menetapkan  hari  tertentu  dalam  tujuh  hari  untuk mengadili  perkara  dengan  acara  pemeriksaan  Tindak  Pidana  Ringan.  Berikut ini adalah bagan prosedur pemeriksaan dengan acara cepat. Pada pemeriksaan dengan acara cepat, prosedur pelimpahan dan pemeriksaan perkara dilakukan oleh penyidik sendiri tanpa dicampuri oleh penuntut umum.
Ketentuan  ini  sedikit  berbeda  dari  prosedur  pemeriksaan  dengan  acara biasa  maupun  singkat.  Dengan  adanya  ketentuan  khusus  ini  maka  ketentuan umum  yang  mengatur  kewenangan  penuntut  umum  dalam  hal  penuntutan dikesampingkan.  Oleh  sebab  itu,  dalam  prosedur  pemeriksaan  dengan  acara cepat  penyidik  mengambil  alih  wewenang  penuntutan  yang  dimiliki  oleh penuntut  umum.  Berdasarkan  Pasal  205  ayat  (2)  KUHAP,  penyidik  “atas kuasa” penuntut  umum  melimpahkan berkas perkara langsung ke pengadilan dan berwenang langsung menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli atau juru bahasa ke sidang pengadilan. Maksud “atas kuasa”.
Menurut  penjelasan  Pasal  205  ayat  (2)  KUHAP  dinyatakan  bahwa: “Yang  dimaksud  dengan  "atas  kuasa"  dari  penuntut  umum  kepada  penyidik adalah demi hukum. Dalam hal penuntut umum hadir, tidak mengurangi nilai "atas kuasa" tersebut”.
Berdasarkan penjelasan Pasal 205 ayat (2) KUHAP tersebut maka “atas kuasa”  penuntut  umum  tersebut  merupakan  “demi  hukum”.  Penguasaan tersebut  ditentukan  secara  tegas  oleh  undang-undang  dan  secara  otomatis menjadi “atas kuasa undangundang”. Oleh sebab itu, penyidik bertindak “atas kuasa” penuntut umum tanpa perlu didahului oleh surat kuasa karena undang- undang sendiri telah mengatur hal tersebut.
Dalam  penjelasan  pasal  tersebut.  Dalam  penjelasan  juga  ditentukan bahwa  ketentuan  nilai  “atas  kuasa”  ini  tidak  berkurang  sekalipun  penuntut umum  tetap  hadir.  Kehadiran  penuntut  umum  tersebut  pada  akhirnya  tidak akan berpengaruh apa pun dalam proses pemeriksaan.
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
Tak ubahnya hanya sebagai pengunjung biasa tanpa wewenang apa pun untuk mencampuri jalannya pemeriksaan.24 Seperti diuraikan dalam bagan di atas,  penyidik  berwenang  menghadapkan  terdakwa,  barang  bukti,  saksi,  ahli, atau  juru  bahasa  ke  pengadilan  dalam  waktu  tiga  hari  sebagaimana  diatur dalam Pasal 205 ayat (2) KUHAP. Definisi “dalam waktu tiga hari” ini sedikit kabur  karena  undang-undang  tidak  mengatur  tiga  hari  sebagai  jangka  waktu paling lama atau minimum. Menurut Yahya Harahap, “dalam waktu tiga hari” ini  merupakan  batas  minimum.  Yahya  Harahap  berdasarkan  alasannya  pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 146 ayat (2) dan penjelasan Pasal 152 ayat (2) KUHAP  yang  menegaskan bahwa panggilan terhadap terdakwa dan saksi harus  diterima  dalam  jangka  waktu  sekurangkurangnya  tiga  hari  sebelum sidang  dimulai.  Oleh  sebab  itu,  ketentuan  “dalam  waktu  tiga  hari”  tersebut menjadi  patokan  minimum  dan  penyidik  tidak  dibenarkan  menghadirkan terdakwa dan saksi dalam waktu kurang dari tiga hari di pemeriksaan dengan acara  cepat  ini.  Lebih  dari  tiga  hari  boleh,  tapi  kurang  dari  tiga  hari  harus dianggap tidak sah. 15
Pada  hari  perkara  Tindak  Pidana  Ringan  diterima  di  pengadilan  maka pada  hari  itu  segera  disidangkan.  Ketentuan  ini  diatur  dalam  Pasal  207  ayat (1)  huruf  b  KUHAP.  Pada  saat  perkara  sudah  lengkap  dan  memenuhi  syarat formal di mana terdakwa dan para saksi telah hadir maka tidak ada jalan lain bagi  hakim  untuk  tidak  menyidangkan  perkara  pada  hari  itu  juga.  Tidak disidangkan  perkara  pada  saat  itu  menjadi  tanggung  jawab  hakim.  Hakim memang  dapat  menunda  pemeriksaan  perkara  secara  resmi  di  sidang pengadilan  namun  hal  tersebut  menjadi  penyimpangan  dari  tujuan pemeriksaan dengan acara cepat ini.
Apabila  terdakwa  tidak  hadir  tanpa  alasan  yang  sah  maka  hakim berdasarkan  Pasal  214  ayat  (2)  KUHAP  tetap  dapat  menjatuhkan  putusan verstek.  Sedangkan  tidak  hadirnya  saksi  tidak  menjadi  alasan  pengunduran waktu  sidang  karena  keterangan  saksi  dapat  dibacakan.  Hal  ini  berhubungan pula  dengan  tidak  disumpahnya  saksi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  208 KUHAP. Berdasarkan Pasal 207 ayat (2) KUHAP, setelah perkara diterima di pengadilan  maka  hakim  yang  bertugas  memeriksa  perkara  memerintahkan panitera untuk mencatatnya dalam buku register.
Hakim yang bertugas memeriksa perkara tersebut adalah hakim tunggal sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  205  ayat  (3)  KUHAP.  Dengan  demikian, perkara yang belum diregister tetap menjadi tanggung jawab penyidik. Hal ini dapat  digunakan  apabila  perkara  belum  lengkap  atau  tidak  memenuhi  syarat formal. Artinya sebaiknya perkara tersebut tidak diregister dulu apabila belum lengkap atau tidak memenuhi syarat formal sehingga dapat dikembalikan pada penyidik.
15 Yahya  harahap,  Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali,), hal. 404.
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
Apabila  telah  diregister  maka  tidak  ada  halangan  bagi  hakim  untuk langsung menyidangkan perkara pada hari itu juga. Dalam acara pemeriksaan cepat,  perkara  diajukan  tanpa  surat  dakwaan.  Surat  dakwaan  dianggap  telah tercakup  dalam  catatan  buku  register  karena  dalam  catatan  register  tersebut telah  tercakup  nama,  tempat  dan  tanggal  lahir,  umur,  jenis  kelamin, kebangsaan,  tempat  tinggal,  agama,  pekerjaan,  dan  tindak  pidana  yang didakwakan.
Putusan pada pemeriksaan dengan acara cepat ini juga berbeda dengan putusan dengan acara biasa. Putusan dalam pemeriksaan cepat ini tidak dibuat secara  khusus  dan  tersendiri.  Putusan  yang  dimaksud  hanya  dicatat  oleh hakim  dalam  daftar  catatan  perkara  dan  selanjutnya  dicatat  dalam  buku register  oleh  panitera.  Putusan  yang  hanya  berbentuk  catatan  tersebut  sudah termasuk  Amar  putusan  di  dalamnya  dan  ditandatangani  oleh  hakim  dan panitera.  Dengan  demikian,  penyidik  yang  menangani  perkara  telah melampirkan  daftar  catatan  putusan  dalam  berkas  perkaranya.  Oleh  panitera kemudian  dicatat  dalam  buku  register  perkara  sebagaimana  yang  dimaksud dalam  Pasal  207  ayat  (2)  KUHAP.  Berdasarkan  penjelasan  Pasal  209 KUHAP,  hal  ini  dimaksudkan  untuk  mempercepat  penyelesaian  perkara namun  tetap  dilakukan  dengan  penuh  ketelitian.  Berdasarkan  Pasal  205  ayat (3)  KUHAP,  pengadilan  memeriksa  dengan  hakim  tunggal  pada  tingkat pertama dan terakhir.
Hal  ini  berarti  putusan  tersebut  besifat  tingkat  akhir.  Oleh  sebab  itu, terdakwa  yang  merasa  keberatan  dengan  putusan  tersebut  tidak  dapat mengajukan upaya hukum banding. Terdakwa yang keberatan dengan putusan dapat  mengajukan  upaya  hukum  kasasi  di  Mahkamah  Agung  sebagaimana yang diatur dalam Pasal 244 KUHAP. Akan tetapi, ketentuan dalam Pasal 205 ayat  (3)  KUHAP  tidak  berakhir  sampai  di  situ.  Dalam  pasal  tersebut  diatur juga  bahwa  terdakwa  tetap  dapat  mengajukan  banding  apabila  putusan  yang dijatuhkan  merupakan  putusan  perampasan  kemerdekaan.  Pada  kejadian tersebut  maka  terbuka  kemungkinan  bagi  terdakwa  untuk  mengajukan banding.
Selain perkara Tindak Pidana Ringan, pemeriksaan dengan acara cepat juga dipergunakan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Akan  tetapi,  pelanggaran  lalu  lintas  jalan  tidak  menjadi  fokus  kajian  dalam skripsi  ini.  Kelemahan  yang  mendasar  dari  PERMA  Nomor  02  Tahun  2012 adalah  regulasi  itu  hanya  merupakan  peraturan  (regeling)  yang  mengikat untuk  internal  hakim-hakim  di  lingkungan  MA,  yakni  di  Pengadilan  Negeri (PN)  dan  Pengadilan  Tinggi  (PT).  Konsekuensinya,  Ketua  Pengadilan  dalam melihat kasus tindak pidana harus mampu melihat nilai objek sengketa ketika menerima  pelimpahan  perkara  pencurian,  penipuan,  penggelapan,  dan penadahan dari jaksa penuntut umum.
Bila  mendasarkan  pada  KUHAP,  kasus  pidana  harus  terlebih  dahulu melalui  dua  pintu,  yakni  penyidikan  di  Kepolisian  dan  penuntutan  di Kejaksaan.  Persoalannya  dua  institusi  Hukum  ini  tidak  terikat  oleh  PERMA
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
tersebut. Lebih dari  itu, dua  institusi Hukum  itu  juga belum  merespon secara positif atas hadirnya PERMA No. 2 Tahun 2012, misalnya dengan  menindak lanjuti  di  level  bawah  Kepolisian  dan  Kejaksaan  dalam  memproses  kasus- kasus  Tipiring.  Oleh  karena  itu,  agar  pelaksanaan  PERMA  tersebut  bisa dipahami dan diikuti Penyidik, Penuntut Umum  hingga dapat diselesaikan di luar  Pengadilan.  Forum  Mahkumjapol  yang  beranggotakan  Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan POLRI telah menyusun  kerangka  acuan  yang  lebih  rinci  mengenai  batasan  denda  dalam perkara  tindak  pidana  ringan.  Kerangka  acuan  tersebut  dibuat  dalam  bentuk Nota  Kesepakatan  Bersama  antara  MA,  Kemenkumham,  Kejaksaan  Agung, dan POLRI tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan  dan  jumlah  denda,  acara  pemeriksaan  cepat,  serta  penerapan  keadilan restoratif.
Lahirnya Nota Kesepakatan Bersama juga merupakan bentuk implikasi atas  berlakunya  PERMA  No.  2  Tahun  2012  tentang  Penyesuaian  Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Adapun maksud dan tujuan di  bentuknya nota kesepakatan bersama telah di  jelaskan sebagaimana dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dan  (2)  nota  kesepakatan  ini  :  (1)  Nota  kesepakatan bersama  ini  dimaksudkan:  Sebagai  pedoman  dalam  menerapkan  batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda bagi pelaku dengan mempertimbangkan  rasa  keadilan  masyarakat;  dan  Sebagai  pelaksana PERMA  RI  Nomor:  02  Tahun  2012  tentang  Penyesuaian  Batasan  Tindak Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda  Dalam  KUHP.  (2)  Nota  kesepakatan bersama ini bertujuan untuk: Memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dalam penyelesaian  tindak  pidana  ringan;  Sebagai  pedoman  bagi  aparat  penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan; Memudahkan para hakim  dalam  memutus  perkara tindak  pidana  ringan;  Mengefektifkan  pidana denda;  Mengatasi  permasalahan  kelebihan  kapasitas  pada  LAPAS  atau RUTAN  untuk  mewujudkan  keadilan  berdimensi  Hak  Asasi  Manusia;  dan Menyepakati  petunjuk  pelaksanaan  dan  petunjuk  teknis  penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda.
Pada  intinya  PERMA  No.2  Tahun  2012  beserta  materi  Nota  Pada intinya PERMA No. 2 Tahun 2012 beserta materi Nota Kesepakatan Bersama merupakan  alternatif  pemulihan  keadilan  ( restorative  justice) dalam menyelesaikan jenis perkara Tindak Pidana Ringan terkhusus terhadap tindak pidana pencurian ringan yang sering dialami masyarakat sosial saat ini.

## B. Peran Hakim sebagai Agent o f Change
Peran  hakim  terutama  hakim  agung  dalam  kajian  ini  dikaitkan  dengan peran  berupa  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  yang  berkaitan  dengan kepentingan  hukum  yakni  sebagai agent  of  change untuk  meningkatkan kualitas putusan dalam mewujudkan law and legal reform .
Hakim  merupakan  pelaku  inti  yang  secara  fungsional  melaksanakan kekuasaan  kehakiman.  Hakikat  tugas  pokok  hakim  adalah  menerima,
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
memeriksa,  mengadili,  memutuskan,  dan  menyelesaikan  setiap  perkara  yang diajukan kepadanya.
Beberapa  tugas  dan  kewajiban  pokok  hakim  dalam  bidang  peradilan secara  normatif  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman (UUKK) antara lain:
(a) Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 4 ayat (1));
(b) Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala  hambatan  dan  rintangan  demi  tercapainya  peradilan  yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2));
(c). Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan  dengan  dalih  bahwa  hukum  tidak  ada  atau  kurang  jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1));
(d)  Memberi  keterangan,  pertimbangan  dan  nasihat-nasihat  tentang  soal-soal hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan (Pasal 22);
(e)  Wajib  menggali,  mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1)).
Di samping tugas hakim secara normatif sebagaimana ditentukan dalam perundangundangan,  hakim  juga  mempunyai  tugas  secara  konkret  dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara melalui tiga tindakan secara bertahap, yaitu:
(1)  Mengkonstatasi  tentang  terjadinya  suatu  peristiwa  yakni  hakim menetapkan  terjadinya  peristiwa  konkret  berdasarkan  bukti-bukti  yang ada.  Hakim  sangat  dituntut  kemampuan  untuk  mengidentifikasi  isu hukum  secara  tepat.  Tidak  dapat  disangkal  adakalnya  pencari  keadilan mengajukan  persoalan  seolah-olah  sarat  dengan  masalah  hukum  namun sesungguhnya bukan masalah hukum.
(2)  Mengkualifikasi,  dalam  hal  ini  hakim  berupaya  menemukan  hukumnya secara  tepat  terhadap  perisitiwa  yang  telah  dikonstatir  dengan  jalan menerapkan  peraturan  hukum  terhadap  peristiwa  tersebut.  Setelah  isu hukum  di  atas  diperoleh,  hakim  menetapkan  norma  hukum  sebagai premis  mayor  yang  tepat.  Undang-undang  sebagai  premis  mayor  harus disesuaikan  dengan  peristiwanya  agar  undang-undang  tersebut  dapat mencakup atau meliputi peristiwanya.
(3)  Melalui  proses  silogisme  dari  premis  mayor  dihubungkan  dengan  fakta hukum yang relevan akan dapat ditemukan dan diterapkan hukum positif yang dimaksud. Dalam  memberikan putusan, hakim perlu  memerhatikan faktor  yang  seharusnya  diterapkan  secara  proporsional  yaitu  keadilan, kepastian hukumnya, dan kemanfaatannya (zweckmassigkeit).
Hakim  dalam  melaksanakan  tugasnya  akan  mendasarkan  putusannya pada  ketentuan  perundang-undangan.  Meskipun  demikian  perundang- undangan  yang  dimaksud  tidak  akan  selalu  mampu  atau  dapat  diterapkan terhadap kasus atau perkara.
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939

## C.  Kedudukan  Hukum  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2012 dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan
Indonesia  merupakan  negara  yang  pluralis  dengan  menganut  beberapa sistem hukum  yang digunakan sebagai  hukum positif . Seperti sistem  hukum Eropa Konti nental atau dikenal dengan sebutan Civil Law , merupakan hukum peninggalan  dari  bangsa  Belanda  yang  pernah  menjajah  Indonesia  selama kurang  lebih  3,5  abad.  Sistem  hukum Eropa  Kontinental sendiri  banyak digunakan  oleh  negara-negara  di  Benua  Eropa.  Kemudian  ada  pula  sistem hukum Anglo  Saxon ,  yang  menggunakan  yurisprudensi  atau  putusan  hakim sebelumnya, dimana putusan tersebut digunakan untuk memutus perkara yang sejenis oleh hakim di kemudian hari.
Ada  pula  sistem  Hukum  Adat,  yakni  hukum  yang  digunakan  berasal dari  suatu  adat  dan  digunakan  untuk  mengadili  perkara  di  daerah  tertentu. Hukum  adat  di  Indonesia  juga  digunakan  sebagai  hukum  positif  untuk mengadili  suatu  perkara  yang  masyarakatnya  masih  meyakini  diterapkannya hukum  adat.  Dan  yang  terakhir  adalah  sistem  Hukum  Islam,  Hukum  Islam bersumber pada Al-Qur’an dan Hadist. Karena mayoritas penduduk Indonesia ini  adalah  masyarakat  muslim,  maka  Hukum  Islam  juga  diberlakukan  di Indonesia.
Lebih  lanjut dengan adanya sistem  hukum  yang beragam di Indonesia, tentu ada sumber hukum yang diterapkan untuk menegakkan hukum dan juga sebagai  acuan  hakim  dalam  memutus  suatu  perkara.  Diantaranya  adalah Undang-Undang,  tata  urutan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia saat  ini  adalah  menurut  UU  Nomor  12  tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  yaitu,  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  TAP  MPR,  Undang-Undang/  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan- peraturan  lainnya.  Selain  itu  juga  terdapat  UndangUndang  peninggalan Belanda  dalam  bentuk  kodifikasi  hukum.  Diantaranya  ada  KUHPidana  yang khusus mengatur atau menangani perkara pidana. Kemudian ada KUHPerdata yang  mengatur  mengenai  permasalahan  keperdataan.  Ada  pula  KUHDagang yang khusus mengatur mengenai ketentuan hukum dagang di Indonesia.
Sejalan  dengan  perkembangan  zaman,  produk-produk  hukum  dari peninggalan  sistem  hukum Eropa  Kontinental yang  digunakan  di  Indonesia yang  sifatnya  cenderung  kaku  sehingga  tidak  sesuai  lagi  dengan  zaman sekarang.  Kelemahan  dari  sistem  hukum Eropa  Kontinental ini  dikarenakan sifatnya yang tertulis akan menjadi tidak fleksibel, kaku, dan statis.
Penulisan dianggap sebuah pembatasan, dan pembatasan atas suatu hal yang  sifatnya  abstrak  atau  pembatasan  dalam  konteks  materi  dan  dinamis, atau  pembatasan  dalam  konteks  waktu.  Oleh  karena  itu value  consciousness masyarakat  ke  dalam  undang-undang  secara  logis  akan  membawa  suatu ketertinggalan  substansi  undang-undang,  di  samping  itu  banyak  peraturan perundangan  barat  yang  diadopsi  dan  diberlakukan  di  Indonesia,  dengan
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
demikian  fenomena legal  gab (keterpisahan  nilai-nilai  masyarakat  Indonesia dengan  nilai-nilai peraturan perundang-undangan) merupakan persoalan  yang mendasar  dan  substantif  hukum  Indonesia  akan  selalu  menjadi  konsekuensi lanjutan yang sulit untuk dihindari, sehingga hukum tidak ada keterkaitan erat dengan bangsanya. 16
Dalam  hal  ini  hukum  yang  berasal  dari  kodifikasi  hukum  Eropa Kontinental,  kini  dirasa  tidak  lagi  relevan.  Salah  satunya  adalah  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang  digunakan  sebagai  hukum  positif  di Indonesia.  KUHPidana  ini  telah  diberlakuakan  di  Indonesia  sebagai  sumber hukum bagi perkara pidana di Indonesia sejak Indonesia merdeka tahun 1945. Karena sifatnya yang kaku dan statis, sehingga ketentuan-ketentuan yang ada di  dalamnya  dirasa  tidak  lagi  sesuai  dengan  keadaan  masyarakat  Indonesia saat ini. Oleh karena itu terhadap beberapa ketentuan-ketentuan yang terdapat di  dalam  kodifikasi  hukum  berupa  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  ini dirasa  perlu  ada  penyesuaian  atau  pembaharuan  terhadap  substansinya  agar bisa tetap digunakan sesuai dengan perkembangan zaman.
Dalam  kaitannya  dengan  perubahan  yang  akan  dilakukan,  lembaga yang  berperan  dalam  hal  ini  adalah  Mahkamah  Agung,  karena  Mahlamah Agung  diberi  wewenang  untuk  mengatur  yang  kemudian  dibuat  dalam Peraturan  Mahkamah  Agung.  Salah  satu  produk  Peraturan  Mahkamah  yang dibuat  adalah  mengatur  mengenai  penyesuaian  terhadap  nilai  nominal  dalam beberapa  pasal  di  dalam  KUHP.  Peraturan  Mahkamah  Agung  yang  terkait adalah  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2012  tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Memang  pengaturan  ini  masuk  dalam  ranah  hukum  acara  pidana,  yaitu sebagai pedoman jalannya peradilan untuk tindak pidana pencurian, penipuan, penggelapan dan pidana ringan lainnya, serta membahas terkait jumlah denda yang ada di dalam KUHP.
Sebelumnya pernah dilakukan penyesuaian terhadap nilai nominal yang ada di dalam KUHP oleh lembaga tinggi berwenang pada tahun 1960, namun sejak  tahun  1960  itu  seluruh  nilai  uang  yang  terdapat  dalam  KUHP  belum pernah disesuaikan kembali karena alasan  satu dan  lain  hal. Dan hal tersebut berimplikasi  pada  penerapan  pasal  pencurian  khususnya  yang  ada  di  dalam KUHP.  Sebenarnya  KUHP  ini  sudah  ada  wacana  untuk  dilakuakan pembaharuan  secara  keseluruhan  ole  Pemerintah  dan  DPR  yang  rencananya tahun 2018 ini pembahasan RKUHP sudah ditargetkan selelsai, namun karena terkendala berbagai hal jadi belum dapat disahkan RKUHP yang baru.
Kewenangan  Mahkamah  Agung  dalam  menerbitkan  PERMA  ini berkaitan  dengan  fungsi  pengaturan  yang  dimiliki  oleh  Mahkamah  Agung untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan peradilan. Fungsi pengaturan  yang  dimiliki  oleh  Mahkamah  Agung  ini  berdasarkan  ketentuan
16 Lukman Santoso dan Yahyanto, Pengantar Ilmu Hukum, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 169.
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
yang  ada  dalam  angka  2  huruf  c  penjelasan  umum  Undang-Undang Mahakamah  Agung  yang  berbunyi  “Membuat  peraturan  sebagai  pelengkap untuk  mengisi  kekurangan  atau  kekosongan  hukum  yang  diperlukan  bagi kelancaran jalannya peradilan”, dan juga pada Pasal 79 UU Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun  2004  dan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009  yang  menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut halhal yang diperlukan bagi  kelancaran  penyelenggaraan  peradilan  apabila  terdapat  hal-hal  yang belum cukup diatur dalam perundang-undangan.
Peraturan  yang  dibuat  oleh  Mahkamah  Agung  ini  hanya  berfungsi sebagai  pengisi  kekosongan  hukum  acara  dan  bukan  mengatur  tentang  hak dan  kewajiban  warga  negara  ataupun  yang  berhubungan  dengan  beban pembuktian.  PERMA  Nomor  2  Tahun  2012  ini  sebagai  wujud  penerapan fungsi  pengaturan  yang  dimiliki  oleh  Mahkamah  Agung  sebagai  pengisi kekosongan hukum, karena undang-undang yang berlaku saat ini dirasa tidak sesuai untuk diterapkan dalam proses peradilan karena tidak pernah dilakukan pembaharuan  maupun  penyesuaian  undang-undang  KUHP  dengan  kondisi saat ini.
Lebih  lanjut  alasan  lain  dibuatnya  PERMA  Nomor  2  tahun  2012  ini adalah  bahwa  apabila  Mahkamah  Agung  melakukan  penyesuaian  nilai  uang yang  ada  di  dalam  KUHP  dengan  kondisi  saat  ini  maka  penanganan  perkara tindak  pidana  ringan  seperti  pencurian  ringan,  penipuan  ringan,  penggelapan ringan,  dan  sejenisnya  dapat  ditangani  secara  proporsional  mengingat ancaman  hukuman  paling  tinggi  yang  dapat  dijatuhkan  hanyalah  tiga  bulan penjara,  dan  terhadap  tersangka  atau  terdakwa  tidak  dapat  dilakukan penahanan,  serta  acara  pemeriksaan  yang  digunakan  adalah  Acara Pemeriksaan  Cepat.  Selain  itu  perkara-perkara  tersebut  tidak  dapat  diajukan upaya  hukum  kasasi.  Materi  yang  terdapat  dalam  PERMA  Nomor  2  tahun 2012  pada  dasarnya  merupakan  materi  undang-undang.  Karena  merubah ketentuan  yang  ada  di  dalam  KUHP.  Namun  mengingat  jika  dilakukan perubahan  terhadap  KUHP  diperkirakan  akan  memakan  waktu  yang  cukup lama,  dan  sepertinya  hal  tersebut  belum  menjadi  prioritas  pemerintah  dan DPR,  walaupun  untuk  substansi  ini  sebenarnya  mudah.  Sementara  itu perkaraperkara  yang  terus  masuk  ke  pengadilan  membuat  lembaga  yudisial Mahkamah  Agung  memandang  perlu  melakukan  penyesuaian  nilai  rupiah yang ada di dalam KUHP untuk mengatasi terjadinya penumpukan perkara di pengadilan.
Oleh  karena  batasan  pencurian  ringan  yang  diatur  dalam  Pasal  364 KUHP  saat  ini  adalah  barang  atau  uang  yang  nilainya  di  bawah  Rp.  250,00 (dua ratus  lima puluh rupiah). Nilai tersebut tentunya sudah tidak  sesuai  lagi saat  ini,  sudah  hampir  tidak  ada  barang  yang  nilainya  dibawah  Rp.  250,00 tersebut. Bahwa angka Rp. 250,00 tersebut merupakan angka yang ditetapkan oleh  pemerintah  dan  DPR  pada tahun  1960,  melalui  Perpu  Nomor  16  Tahun 1960  tentang  Beberapa  Perubahan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
Pidana  yang  kemudian  disahkan  menjadi  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1961  tentang  Pengesahan  Semua  UndangUndang  Darurat  dan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
Nilai  rupiah  saat  ini  jika  dibandingkan  pada  tahun  1960  tentu  sudah sangat berbeda  yakni  mengalami penurunan sebesar kurang lebih 10.000 kali jika  dibandingkan  harga  emas  pada  saat  ini.  Untuk  itu  maka  dirasa  perlu dilakukan  penyesuaian  terhadap  nilai  rupiah  yang  ada  di  dalam  KUHP  agar dapat  relevan  dengan  kondisi  saat  ini.  Peraturan  Mahkamah  Agung  ini sebenarnya  tidak  bermaksud  untuk  mengubah  ketentuan  yang  ada  di  dalam KUHP,  Mahkamah  Agung  hanya  melakukan  penyesuaian  nilai  uang  yang sudah sangat tidak relevan  lagi dengan kondisi saat ini. Hal  ini dimaksudkan untuk  memudahkan  dilaksanakannya  penegakan  hukum  khususnya  bagi hakim,  agar  dapat  memberikan  rasa  keadilan  terhadap  perkara  yang diadilinya.
Mahkamah  Agung dalam  melakukan penyesuaian nilai rupiah tersebut berpedoman  pada  harga  emas  yang  berlaku  sekitar  tahun  1960.  Berdasarkan informasi  yang  diperoleh  dari  Museum  Bank  Indonesia  diperoleh  informasi bahwa pada tahun 1959 harga emas murni per satu kilogramnya Rp. 50.510,80 (lima  puluh  ribu  lima  ratus  sepuluh  koma  delapan  puluh  rupiah)  atau  setara dengan  Rp.  50,51  per  gramnya.  Sementara  harga  emas  per  3  Februari  2012 adalah  Rp.  509.000,00  (lima  ratus  sembilan  ribu  rupiah)  per  gramnya. Berdasarkan  hal  itu  maka  dengan  demikian  perbandingan  antara  nilai  emas pada tahun 1960 dengan 2012 adalah 10.077 (sepuluh ribu tujuh puluh tujuh) kali lipat. Dengan demikian kiranya perlu ada penyesuaian terhadap kenaikan harga  tersebut.  Untuk  mempermudan  perhitungan  Mahkamah  Agung menetapkan  kenaikan  nilai  rupiah  tersebut  tidak  dikalikan  10.077  namun cukup 10.000. 17
Maka  alasan  dibuatnya  PERMA  Nomor  2  Tahun  2012  tentang Penyesuian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda  dalam  KUHP adalah agar memudahkan proses beracara di pengadilan dan membantu hakim dalam  menangani  suatu  perkara  yang  berkaitan  dengan  pidana  ringan. Bahwasannya  dengan  dilakukannya  penyesuaian  seluruh  nilai  uang  yang  ada di dalam KUHP.
Diharapkan kepada seluruh pengadilan untuk memperhatikan implikasi terhadap  penyesuaian  ini  dan  sejauh  mungkin  mensosialisasikan  hal  ini kepada  Kejaksaan  Negeri  yang  ada  pada  wilayahnya  agar  apabila  terdapat perkara-perkara  pencurian  ringan  maupun  tindak  pidana  ringan  lainnya  tidak lagi  mengajukan  dakwaan  dengan  menggunakan  pasal  tindak  pidana  biasa namun  menggunakan  pasal-pasal  yang  sesuai  yang  mengacu  pada  Peraturan Mahkamah Agung ini.
17 Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah  Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
Peraturan Mahkamah Agung sebenarnya tidak termasuk dalam hierarki peraturan  perundang-undangan  yang  terdapat  di  dalam  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12 tahun  2011  menyebutkan yang  termasuk  dalam  hierarki  peraturan  perundangan  yang  berlaku  di Indonesia adalah:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi;
g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. Namun walaupun dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut tidak dijelaskan mengenai  kedudukan  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA),  tidak  serta merta  keberadaan  PERMA  dikatakan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  yang mengikat.
Sebab  kedudukan  PERMA  di  dalam  undang-undang  tersebut  diatur tersendiri  dan  memang  terpisah  dari  hierarki  perundang-undangan  yang berlaku  saat  ini.  Seperti  yang  dijabarkan  dalam  Pasal  8  ayat (1)  dan  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.
Menurut Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa jenis peraturan perundang- undangan  selain  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  mencakup peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Mahkamah  Agung, Mahkamah  Konstitusi,  Badan  Pemeriksa  Keuangan,  Komisi  Yudisial,  Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan  Undang-Undang,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi, Gubernur,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/  Kota,  Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam  Pasal  8  ayat  (2)  bahwasannya  Peraturan  Perundang-Undangan sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (1)  diakui  keberadaannya  dan mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  diperintahkan  oleh Peraturan  PerundangUndangan  yang  lebih  tinggi  atau  dibentuk  berdasarkan kewenangan.
Selanjutnya  untuk  melihat  keberadan  dan  kedudukan  PERMA  dalam sistem  perundang-undangan,  dapat  digunakan  beberapa  teori  mengenai perundang-undangan. Pertama terdapat teori hierarki atau jenjang tata hukum (stufenbautheoriei ),  kemudian  ada  teori “eight  principles  of  legality ”,  serta teori  daya  laku  dari  suatu  perundang-undangan  dan  teori  berbagai  norma hukum  yang  seharusnya  terdapat  di  dalam  suatu  peraturan  perundang- undangan  serta  daya  berlaku  dan  kekuatan  mengikatnya.  Norma-norma
(termasuk  norma  hukum)  itu  berjenjang-jenjang  dan  berlapis-lapis  dalam suatu  hierarki  tata  susunan,  dimana  suatu  norma  yang  lebih  rendah  berlaku, bersumber,  dan  berdasar  pada  norma  yang  lebih  tinggi.  Norma  yang  lebih tinggi  berlaku,  bersumber,  dan  berdasar  pada  norma  yang  lebih  tinggi  lagi, demikian  seterusnya  sampai  pada  suatu  norma  yang  tidak  dapat  ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar (Grundnorm). Terdapat  teori  jenjang  norma  hukum  yang  dikemukakan  oleh  Kelsen bahwasannya  dalam  tata  urutan/  hierarki  peraturan  perundang-undangan norma yang tertinggi menjadi tempat bergantungnya norma yang lebih rendah. Maka teori  jenjang hukum  itu dapat  digunakan untuk melihat hukum sebagai suatu  sistim  yang  terdiri  dari  susunan  norma  yang  berbentuk  piramida. Mahkamah  Agung  merupakan  lembaga  yang  menyelenggarakan  peradilan  di Indonesia, sementara PERMA merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh suatu Mahkamah Agung untuk memperlancar terselenggaranya peradilan negara.
Keberadaan  PERMA  dalam  sistim  hukum  di  Indonesia  memang  tidak diatur  secara  jelas  namun  adanya  peraturan  yang  secara  tersirat  melegitimasi kewenangan  Mahkamah  Agung  untuk  mengeluarkan  suatu  peraturan sebagaimana  yang dijelaskan dalam Pasal 8 UndangUndang Nomor 12 tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  maka  kedudukan PERMA dalam hierarki/ atau tata urutan perundang-undangan di Indonesia ini harus  tetap  mendapat  perhatian  walaupun  sifatnya  yang  hanya  mengatur secara  internal  namun  tidak  tertutup  kemungkinan  juga  untuk  mengikat instansi/ lembaga lain di luar lingkup pengadilan. Tujuan dari PERMA sendiri adalah  untuk  mengisi  kekosongan  hukum  dan  memperlancar  jalannya peradilan di Indonesia.
Dengan  adanya  ketentuan  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  12  tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  secara  jelas mengakui  keberadaan  peraturan  lain  termasuk  didalamnya  peraturan  yang dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Agung  dalam  hal  ini  adalah  PERMA  maka dengan  demikian  PERMA  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat  bagi Mahkamah Agung itu sendiri dan lembaga yang terkait.
Seperti halnya yang dijelaskan dalam Pasal 24A ayat (1) bahwasannya “Mahkamah  Agung  berwenang  mengadii  pada  tingkat  kasasi,  menguji peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  terhadap  undang- undang,  dan  mempunyai  wewenang  lainnya  yang  diberikan  oleh  undang- undang”.  Berdasarkan  fungsi  wewenang  tersebut,  maka  keputusan  yang dibentuk  oleh  Mahkamah  Agung  adalah  keputusan  di  bidang  peradilan, sehingga keputusan tersebut bersifat suatu penetapan yang individual, konkret, dan sekali-selelasi (final).
Dengan  demikian  Mahkamah  Agung  tidak  mempunyai  kewenangan dalam  bidang  pembentukan  perundang-undangan,  atau  peraturan  yang
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
mengikat  umum,  namun  demikian  Mahkamah  Agung  tetap  berwenang membentuk peraturan yang mengikat ke dalam (interne regeling). 18
PERMA  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Penyesuaian  Batasan  Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda dalah KUHP memang dimaksudkan untuk mengatur  ketentuan  yang  ada  dik  dalam  KUHP  karena  dirasa  sudah  tidak sesuai  dengan  perkembangan  zaman.  Maka  PERMA  ini  selain  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  pada  lembaga  peradilan  dibawah  Mahkamah Agung,  juga  mengikat  instansi  lain  yang  berkaitan  dengan  PERMA  tersebut yaitu instansi Kepolisian dan Kejaksaan.
Seperti  yang dijelaskan dalam  hal  menimbang pada PERMA Nomor 2 tahun  2012  tentang  Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah Denda  dalam  KUHP,  Mahkamah  Agung  dalam  hal  pembuatan  PERMA Nomor 2 Tahun 2012 ini beranggapan tidak mengubah ketentuan yang ada di dalam  KUHP  hanya  melakukan  penyesuaian  terhadap  nilai  nominal,  namun tetap  saja  penyesuaian  tersebut  merubah  redaksi  dalam  undang-undang  yang akan  berdampak  juga  bagi  instansi  lain  yang  menggunakan  KUHP  sebagai dasar hukum untuk menangani suatu perkara. Karena dalam menangani suatu perkara  tidak  saja  bertumpu  pada  hakim  melainkan  memerlukan  proses  dari Polisi sampai ke Jaksa sebelum perkara masuk ke pengadilan.
Maka  untuk  dapat  mengimplementasikan  PERMA  tersebut  agar dijalankan  oleh  instansi  di  luar  lingkup  peradilan  yang  berada  di  bawah Mahkamah  Agung  seperti  halnya  Kepolisian  dan  Kejaksaan,  perlu  adanya nota  kesepakatan  yang  dibuat  antara  lembaga-lembaga  terkait  guna memudahkan pengimplementasian PERMA tersebut. Dalam PERMA Nomor 2  Tahun  2012,  karena  substansinya  berkait  dengan  lembaga  Kepolisian  dan Kejaksaan  maka  nota  kesepakatan  bersama  PERMA  dibuat  antara  Ketua Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia,  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  dan  Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  berisi  tentang  Pelaksanaan Penerapan  Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif.
Dibuatnya  nota  kesepakatan  bersama  tersebut  dimaksudkan  sebagai pedoman  dalam  menerapkan  batasan  tindak  pidana  ringan  dan  jumlah  denda bagi pelaku dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan sebagai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam  KUHP  ke  seluruh  aparat  penegak  hukum.  Nota  kesepakatan  bersama tersebut juga bertujuan untuk:
a. Memenuhi  rasa  keadilan  bagi  masyarakat  dalam  penyelesaian  tindak pidana ringan;
18 Maria  Farida  Indrati  S.,  Ilmu  Perundang-undangan,  PT  Kanisius,  Yogyakarta, 2007, hlm. 104
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
b. Sebagai  pedoman  bagi  aparat  penegak  hukum  dalam  menyelesaikan perkara tindak pidana ringan;
c. Memudahkan para hakim dalam memutus perkara tindak pidana ringan;
d. Mengefektifkan pidana denda;
e. Mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas pada LAPAS atau rutan untuk mewujudkan keadilan berdimensi hak asasi manusia; dan
f. Menyepakati  petunjuk  pelaksanaan  dan  petunjuk  teknis  penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda.
Nota  kesepakatan  bersama  merupakan  komitmen  bersama  penegak hukum untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang  Penyesuaian  Batasan  Tindak  pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda dalam  KUHP.  Terkait  dengan  kesepakatan  bersama  tersebut  beberapa  hal yang perlu dipahami adalah bahwa PERMA RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang  akan  dilaksanakan  berdasarkan  kesepakatan  bersama  tersesbut  pada dasarnya tidaklah mengubah KUHP melainkan hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini merupakan  langkah  terobosan  dalam  menyikapi  dinamika  perkembangan paradigma penegakan hukum yang begitu cepat dalam mewujudkan peradilan yang  tepat,  sederhana  dan  biaya  ringan  dengan  mengedepankan  penerapan keadilan restoratif.
Penanganan  tindak  pidana  ringan  sebagaimana  tersebut  dilaksanakan dengan  mekanisme  penyidik  melimpahkan  perkara  tindak  pidana  ringan  ke pengadilan  dengan  acara  pemeriksaan  cepat  atas kuasa  penuntut  umum  demi hukum  dan  disidangkan  dengan  hakim  tunggal  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  205-210  KUHAP.  Penuntut  umum  jika  menerima  penyerahan  berkas perkara  pencurian,  penipuan,  penggeelapan  dan  penadahan  dari  penyidik, wajib memperhatikan nilai uang atau barang yang menjadi objek perkara, jika ternyata nilai barang atau uang tidak melebihi dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima  ratus  rupiah)  maka  penuntut  umum  mengembalikan  berkas  perkara  ke penyidik  dengan  petunjuk  agar  dilimpahkan  ke  pengadilan  melalui  acara pemeriksaan cepat.

## BAB. IV PENETUP
A. Kesimpulan
1.  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Penyesuaian Batas  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda  dapat  memenuhi  rasa keadilan  pihak  korban  yaitu:  berlakunya  PERMA  No.02  Tahun  2012 tentang  Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda Dalam  KUHP,  telah  mengubah  aturan  main  penyesuaian  batasan  Tindak Pidana  Ringan,  terhadap  perkara-perkara  yang  terdapat  dalam  Pasal  364,
Pasal  373,  Pasal  379,  Pasal  384,  Pasal  407  dan,  Pasal  482  yang  semula dibatasi  minimal  Rp  250,-  (dua  ratus  lima  puluh  rupiah)  menjadi Rp.2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Ketentuan dalam KUHP mengatur maksimum pidana denda berkisar antara RP. 900,- sampai dengan RP. 150.000,- dan untuk pelanggaran, denda maksimum berkisar antara RP. 225,-sampai  dengan  RP.  75.000,-.  sedangkan  PERMA  Nomor  02  Tahun 2012  pada  Pasal  3  mengubah  aturan  yang  mengatur  tentang  jumlah  denda dalam  KUHP  maka  terhadap  setiap  pemberlakuan  Pidana  Denda  akan dilipat gandakan menjadi 1000 (seribu) kali kecuali terhadap Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2).
2.  Kedudukan  Hukum  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2012 dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP tidak  termasuk  dalam  hierarki/  atau  tata  urutan  peraturan  perundang- undangan,  namun  diatur  dalam  pasal  atau  ketentuan  tersendiri.  Mengingat bahwa  Mahkamah  Agung  sebagai  lembaga  tertinggi  dalam  lingkup peradilan maka jika PERMA dikeluarkan maka pada level lingkup peradilan umum dibawah MA harus melaksanakannya. Selain itu kedudukan PERMA juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi instansi yang lain diluar MA  sepanjang  dibuat  nota  kesepakatan  antara  lembaga-lembaga  terkait guna  memudahkan  pengimplementasian  PERMA  yang  dikeluarkan  oleh MA.
B. Saran
1. Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dilakukan agar lembaga- lembaga  hukum  terkait  dapat  berkordinasi  dengan  baik  untuk  menerapkan PERMA  Nomor  02  Tahun  2012  dan  dapat  menyeleselesaikan  perkara  di level  bawah  yaitu  di  luar  Pengadilan  khususnya  pihak  Kepolisian  dan Kejaksaan dalam memproses kasus-kasus tindak pidana ringan dan perkara- perkara yang dijatuhi hukuman denda.
2.  Perlu  diadakan  sosialisasi  secara  menyeluruh  oleh  Pengadilan  Negeri berkaitan  dengan  keberadaan  PERMA  Nomor  2  tahun  2012  tentang Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda  dalam KUHP  kepada  instansi  Kepolisian  dan  Kejaksaan  di  lingkup  peradilan, dengan  dilaksanakan  sosialisasi  yang  terus  menerus  akan  membuat  pejabat hukum  memahami  pentingnya  menerapkan  PERMA  terkait  demi terwujudnya keadilan bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA A. Buku
Andi Hamzah, 2009, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP , Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
Ahmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum  Suatu  Kajian  Filosofis,  Sosiologis, (Jakarta: Gunung Agung, 2002)
Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2002
Suteki dan dyah wijaningsih. Laporan kegiatan,urgensi pengantur lisensi paten dalam  rangka  pelaksaan  alih  teknologin  pada  perusahaan  join  venture, fakultas hukum universitas Dipenogoro, Semarang.
Amiruddin  dan  Zainal,  pengantar  Metode  Penelitian  Hukum,  RajaGrafindos Persada, Jakarta, 2003
Bernard  L.  Tanya,  dkk, Teori  Hukum  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang dan generasi, (Surabaya: CV. Kita, 2007)
Didik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatris  Gultom,  Urgensi  Perlindungan  Korban Kejahatan  Antara  Norma  dan  Realita,  Raja  Grafindo  Perkasa,  Jakarta, 2007
Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, (Bandung: Refika Aditama, 2000)
Hans Kelsen, General Theory of Law and State, (bandung: Nusa Media, 1971)
M.  Hatta  Ali,  2012, Peradilan  Sederhana  Cepat  dan  Biaya  Ringan  menuju Keadilan Restoratif , Alumni, Bandung.
Moeljatno,  2008, Asas-Asas  Hukum  Pidana ,  Edisi  Revisi,  Rineka  Cipta,

## Jakarta
Muhammad Taufiq, 2014, Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum , Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta,1983
Roeslan  Saleh,  Perbuatan  Pidana  Dan  Pertanggungjawaban  pidana,  Aksara Baru, Jakarta, 2003
Rena  Yulia,  Viktimologi:  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
Ronny Hanitijo Sumitro, Metodologi penelitian  hukum dan  jurimerri,  Jakarta: Ghali Indonesia
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
Rusli  Muhammad,  2006, Potret  Lembaga  Pengadilan  Indonesia ,  Rajawali Pers, Jakarta
Roeslan  saleh,  Perbuatan  pidana  dan  pertanggungjawaban  Pidana,  Jakarta, 1983
Satochid  Kartanegara, Hukum  Pidana  Bagian  Satu ,  Balai  Lektur  Mahasiswa, Jakarta
S.F.  Marbun, Peradilan  Administrasi  Negara,  dan  Upaya  Administrasi  di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, Cet. 1, 1997).
Satjipto  Rahardjo, Sosiologi  Hukum,Perkembangan  Metode  dan  Pilihan Masalah, (Surakarta: muhammadiyah University Press, 2002).
---------------------, Hukum  Dalam  Perspektif  Sejarah  dan  Perubahan  Sosial, dalam Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional, (Jakarta: Rajawali, 1986)
Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum,UI-Press, Jakarta, 1984 ---------------------,  pengantar  penelitian  hukum,  Universitas  Indonesia, Jakarta,1986.
Soedjono  Dirdjosisworo,  2005, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Raja  Gravindo Persada, Jakarta
Tri  Andrisman,  Delik  Tertentu  Dalam  KUHP,  Universutas  Lampung,  Bandar Lampung, 2011
Thomas Hobbes, Mengenai Manusia dan Negara, Hukum dan politik, Bacaan Mengenai Pemikiran Hukum dan Politik, ( Bandung: Tarsito, 1986).
B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  Tentang  Mahkamah  Agung  jo. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2004  jo.  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 2009
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
PERMA  No  2  Tahun  2012  Tentang  Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP

## C. Jurnal
Mahrus Ali, Sistem Peradilan Pidana  Progresif : Alternatif  dalam Penegakan hukum pidana , Jurnal Hukum Ius Quia Iustium Vol. 2, 14 April 2007
Ahmad  Bahiej, Sejarah  dan  Problematika  Hukum  Pidana  Materiel  di Indonesia , Jurnal hukum Sosio Religia, Vol. 4, Agustus 2005

## D. Internet
Barda  Nawawi  Arif,  2008,  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kenca Prenada Media, Jakarta
Mardjono Reksodiputro, “ Sejarah Singkat konsep KUHP Nasional ”, dalam http://mardjonoreksodiputro.blogspot.co.id/2013/12/sejarah-singkat-konsep kuhp-nasional.html Mahkamah Agung Republik Indonesia, “MOU Mahkumjakpol Tentang Perma No. 02 Tahun2012”, dalam http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/component/content/article/3- artikelkhususbadan-pengawas/218-mou-mahkumjakpol-tentang-perma-
no02-tahun2012