## ANALISIS AKSESIBILITAS NELAYAN TERHADAP PEMBIAYAAN DI PERBANKAN SYARIAH

## ANALYSIS OF ACCESSIBILITY FISHERMAN TO FINANCING IN ISLAMIC BANKING
Tri Purnama Sari 1a , Tuti Kurnia 2 , Anas Alhifhni 3
1 Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770.
2 Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770
3 Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770
a Korespondensi E-mail: tripurnamasari541@gmail.com

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  how  fishing  access  in  obtaining  financing  in Islamic  banking  and  the  role  of  the  bank  to  assist  fishermen  in  economic  difficulties. Qualitative descriptive method was used in this study with the primary and secondary data sources. The results of this study indicate that the fishing economy in general is still relatively low and the access of fishermen to obtain financing in Islamic banks is still difficult because the fishermen are not able to provide guarantees to the bank as a form of one of the terms of filing cost, and there are some other requirements can not be fulfilled and incomprehensible by fishermen. So that enables obtaining financing Islamic banks have large fishing or fishing only certain skipper, because they are able to meet the requirement set by the bank as having something  that  can  serve  as  collateral.  Of  the  many  products  on  the  financing  of  Islamic banks,  there  is  one  product  that  can  be  used  fishermen  to  obtain  appropriate  financing  to meet the needs of fishermen in the problem of shortage of funds. The loan product is the Micro KUR products iB where the provisions of economic sectors which can be financed by a bank of them  is  the  fisheries  sector.  This  product  can  be  an  alternative  for  fishermen  from  several existing micro products that can help meet the needs of fishermen. there is one product that can be used fishermen to obtain appropriate financing to meet the needs of fishermen in the problem  of  shortage  of  funds.  The  loan  product  is  the  Micro  KUR  products  iB  where  the provisions of economic sectors which can be financed by a bank of them is the fisheries sector. This  product  can  be  an  alternative  for  fishermen  from  several  existing micro  products that can  help  meet  the  needs  of  fishermen.  there  is  one  product  that  can  be  used  fishermen  to obtain  appropriate  financing  to  meet  the  needs  of  fishermen  in  the  problem  of  shortage  of funds.  The  loan  product  is  the  Micro  KUR  products  iB  where  the  provisions  of  economic sectors which can be financed by a bank of them is the fisheries sector. This product can be an alternative for fishermen from several existing micro products that can help meet the needs of fishermen.
Keywords: Accessibility, Financing, , Fisherman

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  akses  nelayan  dalam memperoleh  pembiayaan  di  perbankan  syariah  dan  peran  serta  bank  untuk  membantu kesulitan  nelayan  dalam perekonomiannya.  Deskriptif kualitatif merupakan  metode  yang digunakan dalam penelitian ini dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini  menunjukkan  bahwa  perekonomian  nelayan  umumnya  masih  tergolong  rendah  dan akses nelayan untuk mendapatkan pembiayaan di bank syariah masih sulit karena nelayan
tidak  mampu  memberikan  jaminan  kepada  bank  sebagai  bentuk  salah  satu  persayaratan pengajuan  pembiayaan,  serta  ada  beberapa  persyaratan  lainnya  yang  tidak  mampu dipenuhi  dan  tidak  dimengerti  oleh  nelayan.  Sehingga  yang  memungkinkan  memperoleh pembiayaan  bank  syariah  ini  hanya  nelayan  besar  atau  nelayan  juragan  tertentu, dikarenakan  mereka  mampu  memenuhi  persayaratan  yang  ditetapkan  oleh  bank  seperti memiliki sesuatu yang dapat dijadikan sebagai jaminan. Dari sekian banyak produk-produk pembiayaan  di  bank  syariah,  ada  satu  produk  yang  dapat  digunakan  nelayan  untuk memperoleh pembiayaan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan nelayan dalam masalah kekurangan dana. Produk pembiayaan tersebut adalah produk KUR Mikro iB dimana dalam ketentuannya  sektor  ekonomi  yang  dapat  dibiayai  oleh  bank  satu  diantaranya  adalah sektor  perikanan.  Produk  ini  mampu  menjadi  satu  alternatif  bagi  nelayan  dari  beberapa produk mikro yang ada yang dapat membantu memenuhi kebutuhan nelayan. Kata kunci: Aksesibilitas, Nelayan, Pembiayaan.
Sari,  T.  P.,  Kurnia,  T.,  &  Alhifni,  A.  2022.    Analisis  Aksesibilitas  Nelayan  Terhadap Pembiayaan di Perbankan Syariah. Jurnal Nisbah 8 (1):  40-49.

## PENDAHULUAN
Indonesia  memiliki  sumber  daya kelautan  dan  perikanan  yang  besar  yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir dan menjadi peluang untuk sebagian besar masyarakat  Indonesia  yang  hidupnya mengandalkan  pada  penghasilan  dari tangkapan laut. Penduduk yang bermukim di  wilayah  pantai  sebagian  besar berprofesi sebagai nelayan dan sering kali disebut sebagai masyarakat berlatarbelakang kehidupan ekonomi yang rendah.  Para  nelayan  kecil  sering dihadapkan  dengan  berbagai  masalah, tetapi mereka tetap bertahan untuk dapat mencukupi  kebutuhan  hidup  setiap  hari. Mulai dari harga jual hasil tangkapan ikan yang  rendah,  lemahnya  posisi  penawaran dengan  para  pemilik  modal,  rendahnya kualitas  sumber  daya  manusia  (SDM), rendahnya  penguasaan  dan  teknologi serta maraknya praktik ilegal tangkap ikan (Ilegall  Fishing).  Dibalik  permasalahan masyarat  nelayan  kecil  yang  banyak, terdapat  hal  yang  sangat  mendasar  yaitu ketergantungan  nelayan  terhadap  sistem sosial  yang  menjerat  para  nelayan  kecil pada kemiskinan (Purna, 2005:03;
Tampubolon,
2009:06;
Wijayanti, Ihsannudin, 2013:150; Simahelut, 2010:1). Pendapatan      nelayan      memiliki siklus      yang      berbeda  tergantung  dari masanya  yaitu  masa  paceklik  dan  panen
raya.  (Kurnia  et  al,  2021).    Penyebab  dari masalah  kemiskinan  yang  seringkali dihadapi  oleh  nelayan  kecil  adalah sulitnya  mendapatkan  bantuan  modal usaha  dengan  menggunakan  sistem pembiayaan di lembaga keuangan, terutama  pada  lembaga  keuangan  bank. Kesulitan  tersebut  muncul  disebabkan nelayan  tidak  memiliki  jaminan  sebagai persyaratan  dari  pembiayaan  tersebut. Akses  nelayan  terhadap  pembiayaan formal  seperti  pada  lembaga  keungan bank  ataupun  nonbank  sangat  terbatas, tetapi  nelayan  dapat  dengan  mudah mendapatkan  pembiayaan  dari  sumber informal  seperti  bank  keliling  atau rentenir  dengan  pembayaran  berbunga tinggi.  Nelayan  memilih  mengambil pinjaman  dari  rentenir  karena  proses pencairan  yang  cepat  dan  tanpa  adanya jaminan  atau  agunan.  Tanpa  disadari nelayan justru merugi dengan menggunakan  pinjaman  dari  rentenir tersebut,  karena  bunga  hutang  yang diberikan  sangat  tinggi  justru  akan menjerat nelayan itu sendiri (Tampubolon,  2009:05;  Lubis,  dkk, 2012:01;  Sukron,  2013:03;  Supanggih, widodo, 2013:181).
Dengan  banyaknya  permasalahan yang dihadapi nelayan mengenai kesulitan mereka  dalam  memperoleh  modal, seharusnya lembaga keuangan bank dapat
menjadi  solusi  untuk  permasalahan kebutuhan  modal  usaha  nelayan,  namun tingginya  risiko  profesi  nelayan  dengan pendapatan  tidak  menentu  membuat beberapa  lembaga  keuangan  bank  kurang berminat memberikan pembiayaan berupa  modal  kegiatan  usaha  nelayan (Tampubolon,  2009:06;  Asaad,  2011:114; Simahelut, 2010:3; Rahayu, 2015:55).

## MATERI DAN METODE
Nelayan dan Kemiskinan Menurut  peraturan  presiden  RI  No.  7 tahun  2005  perihal  RJPMN  2004-2009 Nelayan  kecil  atau  nelayan  tradisional identik  dengan  kemiskinan.  Kemiskinan adalah  keadaan  ketika  individu  atau sekumpulan orang mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dan  keinginannya  dan  sulit  untuk mensejahterakan kehidupannya dan keluarganya.  Masyarakat  nelayan  adalah kelompok  masyarakat  yang  melakukan kegiatan  usaha  dan  memenuhi  kebtuhan hidup  sehari-hari  dari  hasil  menangkap ikan.  Semakin  banyak  hasil  tangkapan maka  semakin  tinggi  pendapatan  yang diterima,  penghasilan  tersebut  sebagian besar  dialokasikan  untuk  mencukupi kebutuhan  kehidupan  sehari-hari  nelayan dan  keluarganya  dan  sebagian  lagi digunakan  untuk  modal  melaut.  Dengan begitu  tingkat  kecukupan  kebutuhan konsumsi keluarga ditentukan berdasakan pendapatan  yang  diterimanya.  Sumber daya  perikanan  di  Indonesia  memiliki potensi yang besar untuk dapat dimanfaatkan  oleh  nelayan  di  Indonesia untuk  mampu  meningkatkan  taraf  hidup dan  kesejahteraan  nelayan,  namun faktanya  masih  sangat  banyak  nelayan yang  belum  bisa  meningkatkan  hasil tangkapannya dikarenakan faktor kemiskinan yang dialami nelayan, sehinggan pendapatan sehari-hari nelayan tidak meningkat (Purna, 2005:03; Fathoni, 2015:1-2).
Pembiayaan di Perbankan Syariah Kegiatan pembiayaan (financing) adalah  satu  dari  beberapa  tugas  pokok
bank syariah, yaitu membantu menyediakan  dana  yag  dibutuhkan  untuk memenuhi  kekurangan  biaya  atau  modal yang  dialami  masyarakat.  Karena  itu pemerintah  melahirkan  Undang-undang No. 7 tahun 1992 dan selanjutnya Undang- undang  No.  10  tahun  1998  tentang perubahan  atas  Undang-undang  No.  7 tahun  1992  Tentang  perbankan.  Menurut Undang-undang  No.  21  tahun  2008 tentang Bank Syariah pasal 1 butir 7, bank syariah merupakan bank yang menjalankan
kegiatan usahanya berdasarkan  prinsip  syariah  dan  menurut jenisnya meliputi bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat syariah. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan meliputi dua bagian, pertama pembiayaan produktif, ialah pembiayaan yang diarahkan  untuk  pemenuhan  kebutuhan produksi  dalam  pemahaman  yang  luas, kedua  pembiayaan  konsumtif,  adalah pembiayaan  yang  dialokasikan  untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, sedangkan menurut keperluannya pembiayaan  produktif  meliputi  dua  hal, pertama  pembiayan  modal  kerja,  adalah pembiayaan  untuk  memenuhi  kebutuhan: peningkatan produksi, baik secara kuantitatif,  merupakan  jumlah  hasil produksi,  mau  pun  secara  kualitatif,  ialah peningkatan  kualitas  atau  mutu  hasil produksi dan untuk kepentingan perdagangan  atau  peningkatan  utility  of place dari suatu barang, (Falah, 2014:68). Aksesibilitas Pembiayaan di Perbankan Syariah
Dua  fungsi  pokok  bank  syariah  ialah mengumpulkan  dana  dari  masyarakat yang  kemudian  didistribusikan  kembali kepada masyarakat. Penyaluran dana yang dioperasikan bank syariah yaitu pemberian  pembiayaan  kepada  nasabah yang membutuhkan penyaluran pembiayaan,  baik  berupa  modal  untuk usaha ataupun untuk konsumsi.
Dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai lembaga  penyalur  dana,  bank  syariah perlu  memehatikan  beberapa  hal  yang berakaitan  dengan  analisis  kelayakan
pemberian pembiayaan.
Analisis kelayakan pemberian
pembiayaan tersebut meliputi beberapa tahapan, yaitu : 1. Pendekatan analisis pembiayaan. Antara lain:
a. Pendekatan Jaminan, artinya dalam memberikan  pembiayaan  kepada nasabah bank selalu memperhatikan kualitas dan kuantitas  yang  dimiliki  oleh nasabah.
b. Pendekatan  karakter,  artinya  bank akan mencermati dengan sungguh- sungguh  karakter  yang  dimiliki nasabah  untuk  menghindari  resiko adanya pembayaran macet.
c. Pendekatan kemampuan pelunasan, bank menganalisis kesanggupan nasabah untuk menyelesaikan  jumlah  pembiayaan yang  diajukan  nasabah  ke  bank dengan  menganalisis  penghasilan nasabah setiap bulannya.
d. Pendekatan melalui studi kelayakan, bank memantau kelayakan usaha yang dioperasikan oleh nasabah. e. Pendekatan  fungsi-fungsi  bank, berarti bank memerhatikan fungsinya sebagai lembaga intermediary (perantara) keuangan, yaitu menata mekanisme dana yang dihimpun dan dana yang disalurkan. 2. Penerapan prinsip
analisis
pembiayaan mengacu pada rumus 5C,
diantaranya :
a. Character ,  ialah  keadaan  sifat  atau karakter  dari  nasabah,  baik  dalam kehidupan  pribadi  atau  dalam kegiatan  usaha.  Tujuan  adanya analisis  terhadap  karakter  pada nasabah  ini  yaitu  untuk  mencari tahu  seberapa  jauh  kemampuan nasabah dalam menunaikan kewajibannya (willingness  to  pay) sesuai  perjanjian  yang  sudah ditentukan.
b. Capital ,  ialah  besarnya  dana  yang dimiliki  oleh  nasabah  sendiri. Semakin  besar  calon  nasabah memiliki modal dalam perusahaannya,  semakin  tinggi keseriusan calon nasabah mengelola  usahanya  serta  bank akan  merasa  betul-betul  percaya memberikan pembiayaan.
c. Collateral ,  jaminan  milik  calon nasabah  yang  diberikan  peminjam kepada  bank.  Penilaian  terhadap agunan  yang  diberikan  calon nasabah  ke  bank  ini  meliputi  jenis bukti  kepemilikan,  lokasi  dan status hukumnya. Bentuk collateral bentuknya  tidak  hanya  kebendaan, tetapi  bisa  juga  tidak  berwujud, semacam jaminan pribadi (borghtocht),  letter  of  comport, Letter  of  guarantee, rekomendasi dan avails.
d. Condition ,  ialah  kondisi  dan  situasi yang berpengaruh pada kelancaran usaha nasabah.
3. Penerapan prosedur analisis pembiayaan. Aspek-aspek penting analisis pembiayaan adalah :
a. Berkas dan pencatatan
b. Analisis pendahuluan dan data inti
c. Penelitian data
d. Penelitian atas realisasi usaha
e. Penelitian mengenai rencana usaha
f. Penilaian  barang  agunan  dan penelitiannya
g. Laporan  keuangan  dan  juga penelitiannya
4. Keputusan pembiayaan
Atas  dasar  laporan  hasil  analisis pembiayaan, pihak bank yang bertugas  memutuskan  pembiayaan dapat  memberikan  keputusan  apakah permohonan  pembiayaan  tersebut memadai untuk dikabulkan atau tidak. Apabila  permohonan  pembiayaan terebut layak untuk dikabulkan, maka pihak  bank  akan  mengeluarkan  surat keputusan pembiayaan yang biasanya
disertai persyaratan-persyaratan tertentu.
Kerangka Pemikiran Nelayan  memerlukan  banyak  biaya dan  modal  untuk  menjalankan  kegiatan usahanya.  Namun,  dengan  terbatasnya peralatan  yang  digunakan  untuk  melaut dan  tidak  menentunya  perubahan  cuaca membuat  pendapatan  yang  dihasilkan nelayan  sehari-hari  juga  tidak  menentu. Penghasilan  yang  didapatkan  nelayan setiap  hari  biasanya  habis  untuk kebutuhan  sehari-hari  nelayan  dan keluarganya. Oleh sebab itu nelayan selalu kekurangan  modal  untuk  melengkapi peralatan  melaut  dan  untuk  melakukan kegiatan usahanya.
Nelayan  membutuhkan  modal  besar yang  bisa  membantu  mencukupi  modal yang dibutuhkan nelayan untuk melakukan kegiatan usahanya, sebenarnya perbankan  memiliki  peranan  penting untuk  dapat  membantu  permasalahan permodalan  yang  dihadapi  nelayan, misalnya dengan memberikan pembiayaan.  Namun,  dalam  pemberian pembiayaan di perbankan syariah diperlukan  prosedur  dan  proses  yang tidak  mudah.  Contohnya,  penyerahan jaminan sebagai satu dari beberapa syarat dalam  pemberian  pembiayaan  yang  sulit dipenuhi  dan  pendapatan  nelayan  yang tidak  pasti.  Kondisi  ini  akan  menjadi sangat sulit untuk nelayan, karena kondisi perekonomian nelayan yang merucut pada kemiskinan.
Dengan  pemasalahan  yang  dihadapi nelayan  dapat  dilihat  apakah  bank memiliki  solusi  untuk  membantu  nelayan dan  memberikan  pembiayaan  modal usaha  pada  nelayan  dengan  terbatasnya jaminan  yang  dapat  diberikan  nelayan tersebut.

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Sumber: Penulis, Data diolah (2017)
Aksesibilitas nelayan terhadap pembiayaan  di  perbankan  syariah  masih sulit,  namun  dengan  adanya  inovasi produk  pada  produk  pembiayaan  di perbankan  syariah  bisa  memunginkan nelayan  untuk  mendapatkan  bantuan pemberian  pembiayaan  modal  usaha  dari perbankan syariah.
Nelayan  membutuhkan  akses  ke perbankan untuk mendapatkan pembiayaan  dari  perbankan  syariah  guna membantu  nelayan  mengurangi  beban biaya dan modal untuk kebutuhan melaut dan  melakukan  kegiatan  usahanya. Kebutuhan  nelayan  tidak  hanya  terpaku pada kebutuhan modal kerja saja, tapi juga nelayan  membutuhkan  biaya  untuk memenuhi  banyak  hal  dalam  kehidupan sehari-harinya.
Nelayan  membutuhkan  pembiayaan dari  perbankan  syariah  seperti  modal kerja yang dapat digunakan nelayan untuk memenuhi  perlengkapan  tangkap  ikan yang akan dimanfaatkan oleh nelayan saat melakukan
kegiatan usahanya.
Pembiayaan konsumtif dibutuhkan nelayan untuk memenui kebutuhan hidup sehari-hari bersama keluarganya. Nelayan juga  membutukan  pembiayaan  produktif dan pembiayaan investasi yang digunakan nelayan  untuk  memperbaiki  tempat tinggal nelayan dan keluarganya agar lebih layak untuk ditinggali, selain itu
pembiayaan  ini  juga  digunakan  nelayan untuk  melengkapi  peralatan  melaut seperti  membeli  kapal,  yang  bisa digunakan  jangka  panjang  untuk  berlayar dan  diharapkan  dapat  meningkatkan hidup  masyarakat  nelayan  menjadi  lebih sejahtera.
Jenis Penelitian Jenis  penelitiannya  yaitu  deskriptif kualitatif  dengan  metode  fenomenologi bertujuan  untuk  memberikan  penjelasan dari  fenomena  yang  terjadi  pada kebanyakan  nelayan  saat  ini  mengenai aksesibilitas mereka terhadap pembiayaan di  perbankan  syariah.  Nelayan  pesisir pantai  Pelabuhan  Ratu  merupakan  objek dari penelitian ini.
Sumber data penelitian ini terdiri dari data  primer  dan  sekunder.  Data  primer penelitian  ini  diperoleh  melalui  proses wawancara  terstrukur  kepada  responden, observasi  dan  studi  dokumentasi  dari bank  BRI  syariah  KCP  Pelabuhan  ratu. Sedangkan  untuk  data  sekundernya diperoleh  melalui  buku,  jurnal,  penelitian terdahulu  dan  sumber  data  lainnya  yang dapat mendukung penelitian ini (Sugiyono, 2015 : 225).
Teknik analisis data dilakukan dengan cara  mengaanalisis  pendapatan  nelayan, pengeluaran,  kebutuhan  akan  modal, kesesuaian  produk  pembiayaan  dan design lanjutan mengenai produk pembiayaan yang sesuai untuk kebutuhan nelayan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Aksesibilitas
Nelayan terhadap Pembiayaan di Bank Syariah
Akses  merupakan  suatu  derajat kemudahan untuk mencapai suatu keinginan  atau  kebutuhan.  Sedangkan akses  pembiayaan  sendiri  merupakan jalan  atau  cara  bagaimana  seseorang  bisa mendapatkan atau memperoleh pembiayaan.  Banyak  langkah-langkah yang wajib dilewati seorang nelayan untuk bisa  memperoleh  pembiayaan  di  bank syariah  yaitu  dengan  mengikuti  prosedur
dan  persyaratan  dari  bank  (Nusantari, 2011:02).
Salah  satu  permasalahan  yang  biasa dihadapi oleh para nelayan ataupun biasa terjadi  dalam  dunia  kelautan  lain  yang berhubungan  dengan  perikanan  yang bergerak  dibidang  usaha  mikro  yaitu adalah  kesulitan  untuk  mendapatakan penambahan modal dari lembaga-lembaga formal  seperti  lembaga  perbankan. Kurangnya  permodalan  dalam  kehidupan dan  kegiatan  usaha  inilah  yang  memaksa nelayan  untuk  mengambil  alternatif  yaitu melalui  pinjaman  yang  ditawarkan  oleh para  rentenir  dengan  penawaran  syarat dan  ketentuan  yang  begitu  mudah  dan pencairan uang yang cepat namun dengan pembayaran  bunga  yang  sangat  tinggi. Kurangnya  permodalan  yang  dibutuhkan nelayan  ini  pun  diperburuk  dengan rendahnya harga penjualan hasil tangkapan  ikan  yang  didapatkan  nelayan ke tengkulak. (Nugroho,
2015:20, Tampubolon, 2009:8). Nelayan  tidak  bisa  memaksa  lembaga perbankan
untuk memberikan pembiayaan  yang  dibutuhkan  nelayan guna  membantu  permodalan  nelayan dikarenakan  nelayan  tidak  mampu memenuhi  persyaratan  dan  prosedur pembiayan  yang  diberikan  bank  kepada nasabahnya yang mengajukan pembiayaan (Pratomo, D., 2009:4-5).
Berbagai  masalah  yang  timbul  dalam kehidupan  nelayan  inilah  yang  membuat nelayan  terus  menerus  terjerat  dalam kemiskinan. Namun, Bank BRI syariah KCP Pelabuhan Ratu memiliki solusi baik untuk dapat  membantu  nelayan  yang  ada  di Pelabuhan  Ratu  untuk  mendapatkan modal  melalui  pengajuan  pembiayaan dengan  persyaratan  ringan  dan  juga dengan  angsuran  yang  sanggup  dipenuhi nelayan setiap bulannya.
Bank  BRI  Syariah  menyediakan produk  pembiayaan  mikro  dengan  3 produk yang berbeda yang bisa digunakan nelayan  untuk  memenuhi  kekurangan modal dalam kegiatan usahanya. Pembiayaan  yang  ditawarkan  kepada
nelayan berupa investasi dan pembiayaan modal  kerja.  Adapun  3  produk  tersebut adalah:
Gambar 2. Produk Mikro BRI Syariah Sumber:  (Modul  Unit  Head  BRI  Syariah  KCP Pelabuhan Ratu, 2017)
Pemberian pembiayaan yang diberikan  bank  BRI  Syariah  KCP Pelabuhan  Ratu  kepada  nelayan  nasabah biasanya  diberikan  pembiayaan  moodal kerja  dan  investasi  yang  terkait  dengan usaha  nelayan,  sedangkan  pemberian pembiayaan  konsumtif  diberikan  untuk nasabah  umum  atau  yang  memiliki  usaha sendiri (Contoh : pemilik pabrik tahu).
a. Aksesibilitas Pembiayaan modal kerja Pembiayaan  modal  kerja  yaitu pemberian pembiayaan yang dimanfaatkan untuk membantu memenuhi  modal  kerja  perusahaan atau  industri  perorangan  sesuai kebutuhan,  baik  berupa  modal  kerja regular  atau  modal  kerja  musiman. Keuntungan  yang  bisa  diproleh  dari adanya  pembiayaan  modal  kerja  ini adalah  adanya  struktur  pembiayaan yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan jadwal  serta  pembayaran  angsuran pembiayaan yang bedasarkan cashflow  yang  disepakati  bersama antara  nasabah  dan  bank  (Ilyas, 2015:194).
Akses  pembiayaan  modal  kerja di bank  BRI  Syariah  bisa  didapatkan dengan  mudah  oleh  nelayan  pemilik, karena nelayan juragan dapat memenuhi  persyaratan  dan  prosedur pembiayaan yang diberikan bank pada
nasabahnya.  Selain  itu,  penghasilan yang  diperoleh  nelayan  pemilik  stabil pada  setiap  bulannya  yang  berkisar antara  3.000.000  sampai  dengan 5.000.000  rupiah.  Nelayan  pemilik biasanya  mengajukan  pembiayaan mikro  jenis  iB  75  dengan  palfon  5-75 juta dan jangka waktu pembayaran 6- 60  bulan  yang  digunakan  untuk mencukupi  kurangnya  modal  kerja seperti  pembenahan  kapal  yang digunakan  untuk  melaut,  pembekalan konsumsi, BBM (Bahan Bakar Minyak),  umpan  dan  jenis  umpan,  es balok, dan lain sebagainya.
Nelayan pemilik yang mengajukan permohonan pembiayaan mikro 75 iB ini  biasanya  menjaminkan  sertifikat- sertifikat  atau  akta-akta  yang  dimiliki nelayan.  Nelayan  pemilik  merupakan nelayan  yang  sudah  hidup  dengan kesejahteraan dan memiliki asset-aset pribadi  sendiri  yang  bisa  digunakan sebagai  jaminan  untuk  diagunkan  ke bank syariah.
Bagi  nelayan  kecil  Bank  BRI Syariah memberikan kemudahan mendapatkan akses pembiayaan yaitu dengan  adanya  produk  pembiayaan mikro  jenis  KUR  (Kredit  Usaha Rakyat). Namun, tidak semua nelayan kecil  bisa  memperoleh  pembiayaan KUR ini karena tetap harus mengikuti prosedur dan melengkapi persyaratan yang  ditetapkan  bank.  Pembiayaan KUR  tidak  mengharuskan  nelayan memiliki  agunan  untuk  dijaminkan tetapi  dengan  syarat  nelayan  tesebut harus  mempunyai  usaha  produktif yang sudah berjalan lebih dari 2 tahun atau anggota keluarga yang berprofesi karyawan/karyawati dengan penghasilan tetap. Produk pembiayaan  KUR  berplafon  5-25  juta dengan  kurun  waktu  pembayaran maksimal  3  tahun  untuk  pembiayaan modal  kerja.  Nelayan  kecil  bekerja sebagai  ABK  (Anak  Buah  Kapal)  dari nelayan  pemilik,  dengan  penghasilan 1,5-2,5  juta  rupiah  setiap  bulannya.
Menurut
hasil wawancara pembiayaan KUR ini diberikan kepada nelayan  kecil  karena  angsuran  yang ringan  setiap  bulannya  dengan angsuran kurang dari 500 ribu rupiah setiap  bulannya  yang  bisa  dipenuhi oleh nelayan kecil dengan penghasilan nelayan  kecil  yang  terbatas  dan  tidak menentu setiap bulannya.
Tetapi  justru  nelayan  kecil  di pelabuhan ratu tidak bisa mendapatkan  pembiayaan  modal kerja yang memang sangat dibutuhkan,  karena  nelayan  kecil  di pelabuhan  ratu  tidak  memiliki  usaha produktif  seperti  yang  disyaratkan dalam  produk  KUR  Mikro  iB.  nelayan kecil  di  pelabuhan  ratu  memiliki pekerjaan  sampingan  hanya  sebagai pedagang asongan ketika tidak sedang melaut  untuk  tetap  bisa  memperoleh penghasilan dan mencukupi kebutuhan hidup nelayan dan keluarganya.
Dari  hasil  wawancara  yang dilakukan  penulis  kepada  responden di  bank  BRI  syariah  KCP  Pelabuhan Ratu,  tidak  terdapat  persyaratn khusus  yang  memudahkan  akses nelayan  kecil  untuk  mendapatkan pembiayaan yang dibutuhkan nelayan untuk membantu pemenhan kebutuhan modal kerja nelayan. Bank tersebut  tidak  membeda-bedakan persyaratan  yang  diberikan  kepada nasabahnya  baik  nasabah  tersebut dari  kalangan  nelayan  atau  bukan. Jadi,  tidak  ada  syarat  khusus  atau tindakan  khusus  dari  bank  syariah untuk memudahkan nelayan kecil agar bisa memanfaatkan produk pembiayaan mikro di bank syariah.
b. Aksesibilitas pembiayaan dalam bentuk investasi
Pembiayaan investasi
yaitu pembiyaan  yang  dilakukan  dengan pengadaan  berupa  barang  konsumtif yang  ditujukan  untuk  kebutuhan investasi  yang  bermanfaat  untuk memenuhi kebutuhan investasi
seorang  nasabah  dengan  keuntungan pembelian  investasi  sesuai  dengan kemampuan  dan  kebutuhan  cashflow (Ilyas, 2015:194).
Pembiayaan  investasi  ini  nyaris sama  dengan  pembiayaan  modal kerja,  hanya  saja  penggunaan  dana yang  berbeda,  pembiayaan  investasi biasa  digunakan  nelayan  pemilik  di pelabuhan  ratu  untuk  pembelian tempat penampungan hasil tangkapan ikan  atau  sering  disebut  bong.  Selain pembelian  bong  penggunaan  dana investasi  ini  biasa  digunakan  untuk pembelian  mesin  kapal,  alat  tangkap jangka  panjang,  ataupun  kapal. Pembiayaan  dalam  bentuk  investasi diberikan  dengan  jangka  waktu maksimal  5  tahun,  dengan  produk  iB 75  untuk  nelayan  pemilik  dan  KUR Mikro  iB  untuk  nelayan  kecil  sama seperti pada pembiayaan modal kerja.
Namun,  dari  hasil  wawancara nelayan  lebih  sering  melakukan pembiayaan  berupa  modal  kerja dibandingkan  dengan  pembiayaan dalam bentuk investasi, karena modal kerja  lebih  sering  dibutuhkan  dan lebih  banyak  memerlukan  dana  besar dibandingkan  pembelian  peralatan lain  yang  termasuk  dalam  kategori investasi.  Begitu  pula  pada  nelayan kecil,  bahkan  hampir  tidak  ada nelayan  kecil  yang  mengajukan pembiayaan  dalam  bentuk  investasi karena alasan yang sama, pembiayaan modal kerja lebih dibutuhkan.
Mekanisme  Pemberian  Pembiayaan  di BRI Syariah KCP Pelabuhan Ratu Mekanisme  pembiayaan  merupakan proses  dan  tahapan-tahapan  dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah sampai  pengajuan  pembiayaan  dan prosesnya terealisasi.
Mekanisme  yang  dilakukan  bank  bri syariah  kcp  pelabuhan  ratu  dalam memberikan  pembiayaan  kepada  nelayan pelabuhan ratu yaitu sebagai berikut:
1. Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja
Nasabah yang
mengajukan pembiayaan  berupa  modal  kerja  baik produk  Mikro  iB  75  ataupun  KUR harus  melengkapi  data  dan  dokumen identias  nasabah,  izin  usaha  dan dokumen perusahaan, formulir kelengkapan  pembiayaan,  agunan yang akan dijaminkan dan persyaratan umum lainnya.
2. Mekanisme pemberian investasi Mekanisme  pemberian  pembiayaan investasi  tidak  berbeda  jauh  dengan mekanisme  pemberian  pembiayaan modal  kerja,  diperlukan  syarat  dan dokumen-dokumen  untuk  proses pembiayaan.
Adapun mekanisme pemberian pembiayaan  investasi  yang  pertama adalah  melengkapi  data  nasabah  dan dokumen  nasabah,  izin  usaha  dan dokumen perusahaan, formulir kelengkapan pembiayaan dan persyaratan umum lainnya.
Mekanisme pemberian pembiayaan di bank BRI syariah KCP Pelabuhan Ratu sama  dengan  pemberian  pembiayaan di bank syariah pada umumnya, tidak hanya  sebatas  kelengkapan  dokumen dan data nasabah, mekanisme pemberian pembiayaan ini dilanjutkan dengan  analisis  pembiayaan.  Dasar pemberian  pembiayaan  mikro  bank tersebut  adalah  karena  kebutuhan, kemampuan, jaminan. Kebutuhan  ini  yaitu  menentukan besarnya  nominal  pembiayaan  yang dibutuhkan nasabah nelayan, kemampuan yaitu menentukan kesanggupan  nasabah  nelayan  dalam membayar  angsuran  setiap  bulannya, dan  agunan  yang  menentukan  bahwa nasabah  nelayan  memiliki  asset  yang cukup  untuk  dijual  apabila  terjadi wanprestasi.
Adanya  dasar  pembiayaan  mikro  ini pun didasari oleh analis 5C (Character,
Capacity, Collateral,
Capital, Condition). Berikut penjelasan analisis 5C :
1) Character ,  ialah  suatu  sifat  atau karakter dari nasabah baik dalam kehidupan  perseorangan  maupun dalam  lingkungan  kegiatan  usaha nasabah.  Tujuan  adanya  anlisis karakter  nasabah  ini  yaitu  untuk memahami  sejauh  mana  dan sebesar  apa  tanggung  jawab nasabah untuk mampu menyelesaikan kewajibannya sesuai  dengan  kesepakatan  atau perjanjian  yang  sudah  ditetapkan sebelumnya antara nasabah dengan pihak bank. Untuk mendapatkan  gambaran  tentang bagaimana  sifat  dan  karakter nasabah  tersebut,  bank  BRI Syariah  KCP  Pelabuan  Ratu melakukan  upaya-upaya  sebagai berikut:
a) Meneliti  data  dan  riwayat hidup nasabah
b) Meneliti  reputasi  nasabah  di kawasan usahanya dan lingkungan tempat tinggalnya
c) Mencari  berita  dari  bank  lain terkait pembiayaan nasbah di bank lain jika ada
d) Mencari  informasi  apakah nasabah  memiliki  sifat  yang kurang  baik  seperti  suka berjudi dan berfoya-foya atau hal buruk lainnya.
2) Capacity , ialah kemampuan nasabah untuk mengelola usahanya dan membayar pinjaman  yang  diambil.  Tujuan dari  analisis  ini  yaitu  untuk mencari tahu seberapa jauh calon nasabah dapat melunasi angsuran pembiayaan  dengan  tepat  waktu, dari  penghasilan  usaha  yang dikelolanya.
Pengukuran  capacity  ini  dapat dijalankan  dengan  berbagai  cara, yaitu :
a) Pendekatan  historis,  apakah usaha  nasabah  itu mengalami kemajuan  dari  waktu  ke waktu, seperti nelayan apakah
hasil  tangkap  yang  dihasilkan oleh  nelayan  melimpah  dan stabil dari waktu ke waktu.
b) Pendekatan  finansial,  hal  ini begitu penting dilakukan bagi perusahaan yang mengandalkan tekhnologi tinggi semacam rumah sakit c) Pendekatan  yuridis,  hal  ini dilaksanakan  untuk  menilai bahwa  tidak  adanya  kejadian dimana calon nasabah mengutus  badan  usaha  lain untuk  melakukan  akad  atau kontrak  pembiayaan  dengan bank
d) Pendekatan manajerial, hal ini dilaksanakan  untuk  menilai seberapa jauh nasabah mampu  mengelola  factor- faktor  produksi  yang  sudah dibiayai  oleh  bank,  seperti tenaga kerja (ABK/Anak Buah Kapal), peralatan/mesin- mesin kapal, administrasi dan keuangan,  serta  sampai  mana kemampuan  nasabah  nelayan mampu menguasai pasar ikan dalam  artian  mampu  menjual semua hasil tangkapan dengan harga bagus.
3) Collaterall ,  ialah  analisis  jaminan milik calon nasabah yang diserahkan  peminjam  kepada bank.  Penilaian  terhadap  jaminan ini melingkupi jenis lokasi agunan, status hukum dan bukti kepemilikan dari agunan tersebut.
4) Capital ,  ialah  besaran  dana  yang dimiliki  nasabah.  Saat  modal nasabah  semakin  besar  maka kesungguhan  dan  kemampuan nasabah mengelola usahanya akan semakin  tinggi  serta  menjadikan bank  semakin  percaya  untuk memberikan pembiayaan.
5) Condition ,  ialah  analisis  yang menilai  suatu  kelancaran  dari usaha  yang  dijalani  nasabah. Analisis  ini  dilakukan  dengan
beberapa penelitian yaitu keadaan konjungtur,  peraturan-peraturan pemerintah,  Perekonomian  dunia dan  situasi  politik,  situasi  lain yang mempengaruhi pasar. Adapula  situasi  ekonomi  yang penting untuk di perhatikan, yaitu mencakup:
a) Pemasaran kebutuhan b) Daya beli masyarakat terhadap  ikan  dan  hasil  laut lainnya
c) Luas jangkauan pasar
d) Bentuk persaingan
e) Perkembangan  teknologi,  dan lain sebagainya.
Mekanisme  pemberian  pembiayaan pun  tidak  semata-mata  hanya  terletak pada  analisis  5c  seperti  yang  sudah dijelaskan  diatas,  tetapi  masih  banyak tahapan-tahapn lain yang menjadi pertimbangan  pihak  bank  untuk  dapat memberikan pembiayaan kepada nelayan.
Tahapan  pemberian  pembiayaan  ini dilakukan  harus  dengan  ketelitian  yang sangat  benar  dan  jeli  karena  tidak  sedikit nasabah  yang  memalsukan  dokumen  dan data  dirinya  untuk  bisa  menerima pembiayaan dari bank syariah.
Pada  tahapan  awal  bank  syariah melakukan penelitian terhadap berkas dan pencatatan  data  nasabah  apakah  data tersebut  adalah  data  yang  sebenarnya milik  nasabah  atau  bukan,  selanjutnya dilakukan  penelitian  terhadap  realisasi usaha yang selanjutnya akan dibiayai oleh pihak bank jika pembiayaan yang diajukan adalah  pembiayaan  modal  kerja  dan penelitian  terhadap  barang  yang  akan dibayar jika nasabah mengajukan pembiayaan  bentuk  investasi.  Tahapan akhir dari analisis pemberian pembiayaan adalah  pengkajian  dan  penilaian  barang yang  dijaminkan  oleh  nelayan  itu  sendiri. Pemeriksaan pada jaminan yang diagunkan  nelayan  ini  penting  dilakukan karna sudah pernah ada kasus yang terjadi sebelumnya dimana nasabah memberikan sertifikat  palsu  untuk  dijaminkan  kepada bank.  Oleh  sebab  itu,  bank  melakukan
penelitian  dan  pemeriksaan  secara  teliti terhadap  jaminan  yang  diberikan  nelayan terkait  keaslian  dari  jaminan  tersebut seperti  jaminan  berupa  sertifikat  ataupun AJB (Akta Jual Beli).
Setelah seluruh dokumen dan jaminan diperiksa  kelengkapan  dan  keasliannya, selanjutnya  pihak  bank  yang  bertugas menganalisa  dokumen  dan  jaminan tersebut bisa menetapkan apakah pengajuan  pembiayaan  nasabah  nelayan itu  dapat  itu  layak  direalisasikan  atau tidak.  Apabila  permohonan  pembiayaan tersebut  memadai  untuk  direalisasikan, maka  pihak  bank  akan  menyiapkan  surat keputusan pembiayaan berupa kontrak/akad  pembiayaan  yang  biasanya disertai  dengan  persyaratan-persyaratan tertentu. Pada umumnya akad pembiayaan  berisi  nama  dan  alamat nasabah  terkait  pengajuan  pembiayaan, kategori  pembiayaan  yang  diajukan nelayan,  tujuan  penggunaan  pembiayaan apakah  untuk  modal  kerja  atau  investasi, jangka  waktu  pembiayaan  yang  diajukan nelayan,  cara  penarikan  dana  yang diberikan bank kepada nelayan atau biasa disebut  pencairan  pembiayaan,  cara pengambilan dana pembiayaan, perhitungan  margin,  masa  tenggang pelunasan  pembiayaan,  agunan  yang diberikan  serta  nilai  jaminan  yang diagunkan,  pengikat  jaminan  dan  syarat- syarat lainnya.
Bersamaan  dengan  dokumen  akad pembiayaan  tersebut  disertakan  pula dokumen-dokumen  lainnya,  seperti  foto- foto  jaminan,  bukti  pembelian  barang (untuk pembiayaan dalam bentuk investasi),  hasil  BI  Cheking,  Bukti  riwayat pembiayaan  di  bank  lain  selama  3  bulan terakhir,  dokumen  pengikat  akad  dan jaminan,  dokumen  jaminan  seperti sertifikat  (SHM,  SHGB,  SHMSRS),  IMB, AJB/APHB, Riwayat tanah/surat keterangan  riwayat  tanah,  keterangan bebas  sengketa,  surat  keterangan  fisik jaminan.
Mekanisme pemberian pembiayaan di bank syariah diakhiri dengan
penandatanganan kontrak akad pembiayaan dari kedua pihak yaitu nasbah nelayan  dan  pihak  bank.  Pemutusan pembiayaan  juga  harus  lengkap  dengan adanya tempat dan tanggal penandatanganan kontrak akad
pembiayaan (ilyas, 2015:197-198 ; Umam, 2013:234-239).
Dari  beberapa  persyaratan  yang diajukan  bank  kepada  nelayan  terdapat beberapa  persyaratan  yang  tidak  di mengerti  oleh  nelayan,  yang  membuat nelayan tidak mau melakukan pembiayaan di  bank  syariah.  kebanyakan  dari  nelayan tidak  memiliki  DRP  (Daftar  Rencana Pembiayaan)  karena  tugas  nelayan  kecil hanya melaut dan mencari ikan, sedangkan  untuk  DRP  (Daftar  Rencana Pembiayaan) dimiliki oleh nelayan juragan.
Selain  DRP  bank  juga  mensyaratkan Laporan  Keuangan,  Laporan  Penilaian Baran  Jaminan,  dan  hasil  BI  Cheking. Persyaratan  ini  juga  mempersulit  nelayan karena nelayan tidak mengerti bagaimana membuat  laporan  keuangan,  bahkan nelayan  tidak  tau  bagaimana  bentuk laporan  keuangan  yang  dimaksud  oleh bank. Pada BI Cheking nelayan mengalami kesulitan  yang  sama  dengan  laporan keuangan.  Format  BI  Cheking  yang  rumit akan  membuat  nelayan  semkain  tidak berminat  untuk  mengajukan  pembiayaan di  bank  syariah.  selain  itu,  dalam  hasil  BI Cheking menunjukkan riwayat pembiayaan  nasabah,  apakah  nasabah tersebut  pernah  mengalami  kredi  macet atau  tidak.  Nelayan  justru  tidak  ingin riwayat  pembiayaannya  diketahui  orang lain  karena  menurut  nelayan  memiliki hutang  adalah  sebuah  hal  yang  membuat nelayan  malu  jika  diketahui  orang  lain. Terlebih  lagi  bank  juga  mensyaratkan untuk menyerahkan bukti riwayat pembiayaan  di  bank  lain  selama  3  bulan (jika  ada).  Jika  pada  hasil  BI  Cheking ditemukan  riwayat  pembiayaan  nelayan tersebut,  berarti  nelayan  tersebut  harus menyerahkan  bukti  riwayat  pembiayaan ke  bank.  Hal  ini  membuat  nelayan  tidak
berminat  untuk  mengajukan  pembiayaan di bank syariah.
Peran
Serta BRI
Syariah dalam Memberikan  Akses  Pembiayaan  kepada Nelayan
Bank  ialah  lembaga  keuangan  yang berfungsi  sebagai  penyedia  dan  penyalur dana  sebagai  perantara  keuangan.  Bank menerima dana masyarakat dalam bentuk tabungan  dan  mendistribusikan  kembali ke  masyarakat  berupa  pembiayaan. Penyaluran
pembiayaan
ini memungkinkan dilakukan
untuk membantu  kekurangan  modal  kerja  dan investasi.
Bank BRI syariah KCP Pelabuhan Ratu menyediakan  produk  pembiayaan  mikro yang  bisa  digunakan  oleh  nelayan pelabuhan  ratu  yang  dimaksudkan  untuk menolong  para  nelayan  mencukupi kekurangan  modal  usaha  dan  pembelian kebutuhan  investasi.  Berdasarkan  hasil penelitian yang telah dilaksanakan penulis kepada  responden,  Bank  BRI  Syariah KCP Pelabuhan  Ratu  sudah  banyak  memiliki nasabah  dari  kalangan  nelayan  baik nasabah  yang  menyalurkan  dana  ke  bank atau  nasabah  tabungan  adapula  nelayan yang  melakukan  pembiayaan  di  bank tersebut.
Nelayan yang mengajukan pembiayaan  rata-rata  merupakan  nelayan pemilik  di  pantai  pelabuhan  ratu,  produk pembiayaan  yang  dipilih  adalah  produk pembiayaan  mikro  iB  75  dengan  plafon  5 sampai  75  juta  rupiah  yang  umum digunakan  untuk  menambah  kekurangan dana  saat  nelayan  ingin  melakukan kegiatan  usahanya,  untuk  menambah kekurangan  dana  dalam  mencukupi kebutuhan  modal  kerjanya  nelayan mengajukan  pembiayaan  ke  bank  syariah dalam  kategori  modal  kerja.  Namun  tidak jarang  juga  nelayan  yang  mengajukan pembiayaan dalam kategori investasi yang biasa  digunakan  nelayan  pemilik  kapal untuk membeli mesin kapal, ataupun bong yaitu  alat  yang  dimanfaatkan  untuk menampung dan menyimpan hasil tangkapan laut yang didapat.
Pada dasarnya pemberian pembiayaan untuk nelayan terdapat dalam produk  iB  KUR  Mikro  dengan  plafon rendah  hanya  5-25  juta  dengan  kurun waktu  pembiayaan  3  tahun  untuk pembiayaan  modal  kerja  dan  5  tahun untuk pembiayaan investasi, yang termasuk  dalam  produk  pembiayaan mikro di bank BRI syariah KCP Pelabuhan Ratu  yang  dimaksud  yaitu  dapat menyalurkan  dan  melakukan  ekspansi penyaluran  KUR  kepada  usaha  produktif, menambah kapasitas daya saing menengah,  kecil  dan  mikro,  mendorong pertumbuhan  ekonomi  dan  daya  serap tenaga kerja.
Tetapi sejauh ini permohonan pembiayaan yang diajukan nelayan adalah produk  pembiayaan  mikro  iB  75  karena plafon  pembiayaan  yang  bisa  di  bilang rata-rata  dan  sesuai  dengan  kebutuhan yang  dibutuhkan  nelayan  pada  umumnya. Nelayan  tidak  mengajukan  pembiayaan mikro  iB  200  karena  plafon  pembiayaan yang  terlalu  besar  dan  juga  jangka  waktu pelunasan pembiayaan yang kurang lama, Sedangkan  untuk  produk  iB  mikro  plafon pembiayaannya  terlalu  kecil  dan  tidak cukup  bila  digunakan  untuk  menambah modal  kerja  ataupun  pembelian  barang investasi.
Menurut  informasi  dari  responden pada  penelitian  yang  dilakukan  penulis, sebelumnya  sudah  pernah  ada  nelayan kecil  yang  mengajukan  permohonan pembiayaan produk KUR mikro iB. namun, permohonan  pembiayaan  yang  diajukan nelayan kecil itu tidak dapat direalisasikan karena  salah  satu  persyaratan  yang  tidak dapat  dipenuhi  oleh  nelayan  yaitu diharuskan  adanya  usaha  produktif  yang sudah  berjalan  minimal  2  tahun,  dan  juga pendapatan  nelayan  kecil  tidak  menentu setiap  bulannya  berbeda  dengan  nelayan pemilik.
Ada  beberapa  nelayan  kecil  yang mengajukan  pembiayaan  mikro  dengan menjaminkan kapalnya agar bisa mendapatkan  pembiayaan  dari  bank  BRI syariah KCP Pelabuhan Ratu, namun tetap
saja pihak bank tidak dapat merealisasikan  permohonan  pembiayaan tersebut  dengan  alasan  jika  nelayan menjaminkan kapalnya ke bank kemudian sewaktu-waktu terjadi kredit macet secara berangsur-angsur  atau  bermasalah  dalam hal  pelunasan  pembiayaannya,  bank  akan sulit untuk melakukan pelelangan terhadap  kapal  yang  dijaminkan.  Selain itu,  kemungkinan  hasil  pelelangan  kapal yang  dijaminkan  nelayan  belum  bisa dipastikan dapat menutup hutang nelayan pada bank.
Dari  hasil  penelitian  yang  diperoleh peran  serta  bank  BRI  syariah  KCP Pelabuhan  Ratu  belum  mendukung kebutuhan  nelayan  terhadap  pembiayaan yang  disediakan  bank  syariah.  Akses pembiayaan yang ditempuh nelayan untuk memperoleh  pembiayaan  dari  bank  BRI syariah KCP Pelabuhan Ratu sama dengan nasabah  pada  umumnya  dan  tidak membeda-bedakan  antara  nelayan  atau bukan  nelayan,  tidak  ada  persyaratan khusus  yang  disyaratkan  kepada  nelayan agar  nelayan  bisa  lebih  mudah  menerima pembiayaan dari bank syariah.
Bank BRI syariah KCP Pelabuhan Ratu juga  tidak membeda-bedakan  sanksi  yang diberikan  jika  terjadi  kredit  macet  secara berkelanjutan.  Sama  halnya  dengan nasabah lainnya yang bukan dari kalangan nelayan, jika nelayan terlambat membayar angsuran selama 1 bulan maka bank akan mengeluarkan SP 1, jika nelayan terlambat membayar angsuran  selama  2  bulan  akan dikeluarkan  SP  2,  jika  nelayan  terlambat membayar angsuran selama 3 bulan bank akan mengeluarkan SP 3.
Namun  jika  pembayaran  angsuran macet sampai diatas 2 tahun, maka agunan yang  berbentuk  sertifikat  akan  dilelang, dan  hasil  pelelangan  dari  sertifikat tersebut  akan  ditentukan  oleh  pusat, biasanya  digunakan  untuk  menutup hutang  nelayan  kepada  bank  dan  jika masih ada sisa dana hasil pelelangan akan dikembalikan  kepada  nasabah  yang bersangkutan.  Berbeda  dengan  agunan berbentuk  Akta.  Agunan  berbentuk  akta
akan  dijual  bersama  sesuai  kesepakatan pihak  bank  dengan  nasabah.  Dijual bersama  dalam  artian  bank  dan  nasabah bersama-sama menawarkan agunan tersebut untuk dijualbelikan.
Banyak  pula  nelayan  kecil  yang berpendapat berbeda dari pendapat pihak bank  syariah.  Banyak  nelayan  yang  tidak berminat  dan  tidak  mau  memanfaatkan adanya produk pembiayaan mikro di bank syariah  dan  justru  lebih  memilih berhutang  kepada  tengkulak,  nelayan pemilik  kapal  atau  bahkan  rentenir. Padahal  sudah  sangat  jelas  bahwa meminjam  dana  dari  perorangan  akan menjadikan  nelayan  terjerart  dengan bunga  hutang  yang  lebih  besar  dan membuat  hutang  nelayan  semakin  lama semakin besar dari pinjaman awal.
Nelayan  tidak  mau  menggunakan pembiayaan dibank syariah dengan alasan bahwa prosedur dan persyaratannya yang rumit,  jaminan  yang  tidak  bisa  dipenuhi serta lamanya analisis dan pencairan dana pembiayaan  yang  tidak  dapat  langsung dicairkan  dan  diterima  nelayan  dan memakan  waktu  sampai  4  hari.  Selain  itu persyaratan dari bank yang mengharuskan  nelayan  memiliki  usaha produktif untuk bisa mengajukan permohonan pembiayaan membuat nelayan  tidak  mau  menggunakan  produk pembiayaan mikro bank syariah.
Nelayan pelabuhan ratu membutuhkan  banyak  sekali  modal  kerja untuk  bisa  melakukan  kegiatan  usahanya sehari-hari,  karena  setiap  kali  melaut nelayan  akan  bisa  menghabiskan  waktu sampai berhari-hari berada di tengah laut untuk  memperoleh  hasil  tangkapan  yang melimpah.  Maka  dari  itu  nelayan membutuhkan suntikan dana untuk modal kerja.  Seharusnya  keberadaan  bank syariah bisa menjadi solusi untuk nelayan memecahkan  permasalahan  modal  kerja yang diperlukan nelayan dengan memberikan  akses  kemudahan  kepada nelayan  untuk  mendapatkan  pinjaman dana dari bank syariah. Tetapi, hingga saat ini  bank  syariah  nelayan  atau  bukan
nelayan  mendapat  pelayanan  sama.  Tidak ada  ketentuan  khusus  untuk  membantu nelayan  mendapatkan  pembiayaan  dari bank syariah.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dipaparkan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Nelayan  kecil  masih  hidup  di  tengah kondisi ekonomi yang  rendah dimana nelayan  masih  berpaut  pada  hutang rentenir,  tengkulak  dan  lainnya  yang memakai sistem bunga yang tinggi.
2. Akses  nelayan  untuk  memperoleh pembiayaan  di  bank  syariah  masih sangat sulit, karena nelayan yang bisa memperoleh akses pembiayaan hanya nelayan  besar  atau  nelayan  juragan. Adanya  bank  syariah  belum  mampu memecahkan  permasalahan  nelayan kecil yaitu akses memperoleh pembiayaan di bank syariah.
3. Modal kerja tambahan adalah sesuatu yang  sangat  dibutuhkan  nelayan  kecil untuk bisa terus melanjutkan kegiatan usahanya, karena nelayan tidak hanya membutuhkan dana untuk mencukupi kebutuhan  hidup  harian,  tetapi nelayan  juga  membutuhkan  modal yang  tidak  sedikit  setiap  kali  melaut. Seperti  untuk  bekal  makanan,  bahan bakar  minyak  untuk  mesin  kapal,  es balok dan lain sebagainya. Akan tetapi nelayan memilih untuk tidak menggunakan  produk  pembiayaan  di bank syariah karena kendala persyaratan  dan  jaminan  yang  tidak bisa dipenuhi nelayan.
4. Dari  sekian  banyak  produk-produk pembiayaan di bank syariah sebenarnya  ada  satu  dari  beberapa produk yang dapat digunakan nelayan untuk  memperoleh  pembiayaan  yang sesuai  untuk  memenuhi  kebutuhan nelayan  dalam  masalah  kekurangan dana.  Produk  pembiayaan  tersebut adalah  produk  KUR  Mikro  iB  dimana dalam  ketentuannya  sektor  ekonomi yang  dapat  dibiayai  oleh  bank  satu
diantaranya  adalah  sektor  perikanan. Produk  ini  mampu  menjadi  satu alternatif  bagi  nelayan  dari  beberapa produk  mikro  yang  ada  yang  dapat membantu  memenuhi  kebutuhan nelayan,  seharusnya  produk  ini  bisa dimanfaatkan  nelayan  kecil  untuk menghasilkan tambahan modal.
5. Dampak apabila produk KUR Mikro iB benar-benar diperuntukan bagi nelayan,  maka  tidak  hanya  pekerjaan melautnya  saja  yang  terbantu,  tetapi juga berpengaruh terhadap perbaikan perekonomian mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Asaad,  Mhd.  2011.  Peningkatan  Peranan
Perbankan Syariah untuk
Pembiayaan  Usaha  Pertanian.  Jurnal Ilmu-ilmu  Keislaman.  Vol.  35,  Hal. 114.
BRI  Syariah.  2017.  Modul  Unit  Head  BRI Syariah KCP Pelabuhan Ratu.
Fathoni,  N.  A.  2015.  Strategi  Kebijakan Pemerintah  Daerah  dalam  Upaya Peningkatan  Pendapatan  Nelayan (Studi  Kasus  pada  Dinas  Kelautan, Perikanan  dan  Pengelola  Sumber Daya  Kawasan  Segara  Anakan Kabupaten Cilacap).
Ilyas,  R.  2015.  Konsep  Pembiayaan  dalam Perbankan Syariah. Jurnal Penelitian. Vol. 9, Hal. 194-198.
Juwita,  D.  2015.  Peran  Perempuan
Masyarakat Pesisir dalam Meningkatkan  Pendapatan  Keluarga Nelayan  di  Desa  Mertasinga.  Jurnal AL-Amwal. Vol. 7, Hal.146.
Kurnia,  T.,  Aziz,  I.  A.,  Apriana,  M.,
Apriliansyah,  R.,  &  Wijaya,  A.,  2021. Peningkatan Keterampilan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga  Nelayan  Palabuhanratu  : Improving the Financial Management Skills of Palabuhanratu Fishermen’s Household. ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian  Masyarakat , 1 (3),  135 – 141.
https://doi.org/10.30997/almujtam ae.v1i3.4965 Lubis, E., Pane, B. A., dan Hamzah, A. 2012. Besaran  Kerugian  dalam  Pemasaran Hasil  Tangkapan  :  Kasus  Pelabuhan Perikanan  Nusantara  Pelabuhan
Ratu. Maspari Journal. Vol. 4, Hal.1.
Nugroho, M. 2015. Pemberdayaan Masyarakat  Nelayan  di  Kabupaten Pasuruan  :  Kajian  Pengembangan Model  Pemberdayaan  Sumber  daya Manusia  di  Wilayah  Pesisir  Pantai. Jurnal  Teknologi  Pangan.  Vol.6,  Hal.
20.
Nusantari, FAA. 2011. Strategi BRI Syariah dalam Menganalisis
Kelayakan Pembiayaan  Mikro  (Studi  Kasus  BRI Syariah  Cabang  Pembantu  Cipulir). Hal. 02.
Pratomo, D., Hubeis, M., dan Sailah, I. 2009. Strategi  Lembaga  Keuangan  Mikro Syariah  dalam  Mengembangkan Usaha  Mikro  (Kasus  LKMS  BMT KUBE  Sejahtera  Unit  20,  Sleman- Yogyakarta). Jurnal MPI. Vol. 4, Hal.4- 5.
Pujiyono,  A.  Dan  Nugraha,  S.  H.  2015. Model  Keuangan  Mikro  Syariah Untuk  Meningkatkan  Kesejahteraan Nelayan Miskin di Indonesia.
Seminar  Nasional  Multi  Disiplin  dan Call For Pappers. Hal 2-3.
Purna,  I.  2005.  Strategi  dan  Model Pembiayaan  Mikro  bagi  Nelayan Kecil. Makalah Pribadi Falsafah Sains (PPS 702). Hal.3-8.
Rahayu,  L.  2015.  Aksesibilitas  Petani Bawang  Merah  Terhadap  Lembaga Keuangan  Mikro  Sebagai  Sumber Pembiayaan.  Jurnal  Agraris.  Vol.  1.
Hal. 54. Simahelut, M. 2010. Analisis
Pemberdayaan  Masyarakat  Nelayan
di  Kecamatan  Tobelo  Kabupaten Halmahera Utara. Hal.1-3.
Sugiyono,  Prof.  Dr.  2013.  Metode Penelitian  Kualitatif,  Kuantitatif  dan Kombinasi (Mixed Methods).
Sukron. 2011. Strategi Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Mengembangkan  dan  Meningkatkan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah  (Studi  pada  BMT  Al- Munawwarah Pamulang). Hal.3-5. Supanggih,  D.,  dan  Widodo,  S.  2013.
Aksesibilitas
Petani Terhadap
Lembaga  Keuangan  (Studi  Kasus Pada  Petani  di  Desa  Sidodai Kecamatan  Sukosewu  Kabupaten Bojonegoro).  Jurnal  Sosial  Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Vol. 2, Hal. 181.
Tampubolon, D. 2009. Lembaga Keuangan Mikro  Pedesaan  di  Kabupaten Bengkalis.  Jurnal  Ekonomi.    Vol.  17, Hal. 5-6. Umam, Khaerul, S.IP.,M.Ag. 2013. Manajemen Perbankan Syariah. Vibriyanti,  D.  2014.  Kondisi  Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan Nelayan  Tangkap  Kota  Tegal  Jawa Tengah. Jurnal Kependudukan Indonesia. Vol. 9, Hal. 46-52. Wahyono, A. 2004. Pengembangan Pemilikan  Modal  Bersama  Sarana Penangkapan  (Capital  Sharing)  di Kalangan  Nelayan  Miskin.  Jurnal Masyarakat  dan  Budaya.  Vol.  6, Hal.50-51.
Wijayanti,  L.,  dan  Ihsannudin.  2013. Strategi  Peningkatan  Kesejahteraan Masyarakat  Nelayan  Kecamatan Pademawu  Kabupaten  Pamekasan.
Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Vol. 2. Hal.14-150.