Pemerintah  Republik  Indonesia  dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan    membutuhkan    dana  yang tidak  sedikit.  Dana  tersebut  dikumpulkan dari  seluruh  potensi  sumber  daya  yang dimiliki  suatu  negara,  baik  berupa  hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat.  Salah  satu  bentuk  iuran masyarakat  adalah  pajak.  Sebagai  salah satu  unsur  penerimaan  negara,  pajak memiliki  peran  yang  sangat  besar  dan semakin  diandalkan  untuk  kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan.
Pemerintah  dalam  hal  ini  Direktorat Jenderal        Pajak        seakan  terus    berburu pungutan  masyarakat  ini  dengan  berbagai upaya    dan  trik  agar  pajak  akan  terus menyandang primadonanya pendapatan negara  di  sektor  non  migas.  Setiap  waktu setiap  saat  melakukan  perubahan  dan
mengeluarkan peraturan baru untuk mengisi pundi-pundi negara lewat pungutan        pajak.        Jargon        terdahulu ”orang  bijak  bayar  pajak”  dan  berubah menjadi ”bayarlah pajak awasi penggunannya”  setelah  banyak  kasus mafia      pajak      bermunculan      membuat mau tidak mau suka tidak suka masyarakat      yang      sudah      berNPWP harus      bayar      pajak      sebagai      warga negara yang baik.
Di  beberapa  wilayah  termasuk  di Riau  terdapat  Direktorat  Jenderal Pajak (DJP)  sebagai  kepanjangan  tangan  dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia  merupakan institusi pemerintah penghimpun  pajak  Negara.  Selanjutnya DJP  dibantu  oleh  instansi    dibawahnya yang  berdasarkan  Peraturan  Menteri Keuangan    No.    132/PMK.01/2006 Tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja

## Pajak Penghasilan Pasal 21  Orang Pribadi Bagi Guru-Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Siak Hulu
INOVA FITRI SIREGAR 1 ; RINAYANTI RASYAD 2 ; INDARTI 3
1,2,3 Universitas Lancang Kuning Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581 E-mail : siregar_inovafitri@yahoo.com
Abstract : The problem experienced by Siak Hulu 6th Junior High School (SMP N) Teachers is  ignorance  and  lack  of  access  to  information  and  socialization  even  the  low  awareness  of taxpayers on their tax obligations is still an obstacle to the low compliance of taxpayers to pay tax debts. Then the lack of understanding of the Siak Hulu Public Middle School 6 (SMP N) in  the  calculation  of  the  aspect  of  the  income  tax  rate  that  is  imposed  is  different  by  each taxpayer,  filling  in  the  SPT  that  must  be  reported  on  the  income  they  receive,  with  the obligation  to  report  the  Method  used  is  training  and  assistance  in  tax  planning  and bookkeeping.  The  success  of  the  applied  method  is  measured  using  a  process  and  product approach  through  observation  and  interview  methods  during  and  after  the  training  activities take place. Data collected is the attendance of participants and training and extension products in  the  form  of  taxation  and  bookkeeping  materials.  The  training  activities  are  designed  in three  stages  consisting  of  preparation,  implementation  and  monitoring.  The  results  of  this service  are  an  increase  in  the  knowledge  and  understanding  of  participants  on  Article  21 Income Tax Training for Private Teachers in the Upper Siak 6 Middle School from the results of  evaluation  through  post  test  answers  which  increased  significantly  where  90%  already knew  how to calculate  Article 21 Income Tax Private People  For Teachers at Upper Siak 6 Middle  School  and  know  the  benefits,  only  30%  previously  knew  of  Article  21  of  Personal Income Tax for Teachers at Siak Hulu 6th Middle School. Even with the socialization carried out  by  simulating  one  case  of  the  company,  there  was  optimism  and  enthusiasm  from  the participants  towards the  ability  to  understand  and  calculate  Article  21  Personal  Income  Tax for Teachers.
Keywords: Training, Income Tax
26
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dibentuk  Kantor          Pelayanan  Pajak (KPP)          Pratama  yang  mempunyai  tugas melaksanakan  penyuluhan,  pelayanan,  dan pengawasan Wajib Pajak diantaranya adalah di bidang Pajak Penghasilan.
Pemerintah    akan    memulai  upaya intensif  menyadarkan  setiap  wajib  pajak untuk  membayar  pajak,  karena  sebelumnya fokus penagihan pajak hanya pada pengusaha  kena  pajak.  Kebijakan  ini diharapkan  akan  menaikkan  penerimaan pajak sekaligus memperluas basis penagihannya.  Sulitnya  menghitung  pajak merupakan  salah  satu  hal  yang  sering dikeluhkan  masyarakat  bila  berhubungan dengan  kantor      pajak.      Bukan      hanya Wajib  Pajak      orang      pribadi,      Wajib Pajak  badan  juga  mengalami  hal  yang sama. Padahal bagi Wajib Pajak badan, ada kewajiban  membuat  laporan  keuangan. Selain  sebagai  alat  untuk  mengetahui perkembangan usaha dan untuk kepentingan stakeholders , laporan keuangan juga sumber data untuk menghitung pajak. Dalam praktiknya sangat  sering  Wajib  Pajak  bertanya  berapa pajak  yang  harus  dibayar  tanpa  perlu mengetahui bagaimana proses penghitungannya. Asal sesuai dengan jumlah  yang  diinginkan,  baru  mau  bayar pajak.
Bila    demikian    halnya  tentu  akan merusak  sistem  penghitungan  pajak  yang sudah terformulasi. Dan karena urusan pajak umumnya  dianggap  rumit  oleh  wajib  pajak maka  diperlukan  adanya  unit  khusus  pada Kantor Pelayanan Pajak yang melayani wajib pajak.
Proses  penghitungan  pajak  tersebut yang  akan  menghasilkan  jumlah  pajak  yang adil  tanpa  memberatkan      Wajib      Pajak namun  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku. Secara umum, formulasi menghitung  pajak  adalah  dasar  pengenaan pajak  dikalikan tarif.  Dasar  pengenaan  pajak untuk  tiap  jenis  pajak  berbeda  satu  sama lainnya. Untuk jenis Pajak Penghasilan (PPh) disebut penghasilan kena pajak (PKP).
Permasalahan  yang  dialami  oleh Guru-Guru  Sekolah  Menengah  Pertama Negeri  6  (SMP  N)  Siak  Hulu      adalah Ketidaktahuan dan minimnya akses informasi dan sosialisasi bahkan rendahnya kesadaran  Wajib  Pajak  atas  kewajiban perpajakannya  masih  menjadi  kendala rendahnya  kepatuhan  wajib  pajak  untuk membayar    utang    pajak.  Kemudian ketidakpahaman Guru-Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 (SMP N) Siak Hulu        dalam  perhitungan  dari  aspek  tarif pajak pengahasilan yang dikenakan berbeda oleh  masing-masing  wajib  pajak,  pengisian SPT yang wajib dilaporkan atas penghasilan  yang  mereka  terima,  dengan adanya  kewajiban  melapor  tersebut,  guru- guru  lebih  memilih  untuk  menggunakan jasa  konsultan  perpajakan            tanpa mengetahui  alasan      dari      setiap pengahasilan  yang  mereka  terima  dipotong setiap periode pajak.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  untuk meningkatkan  pemahaman  guru  dan  siswa dalam  pencatatan,  penyajian  dan  pelaporan keuangan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  dengan tingkat      pemahaman      yang      masih  kecil dan  kurangnya  pelatihan  dan  sangat  perlu disosialisasikan, maka memberikan motivasi      bagi      kami  dari  dosen  Fakultas Ekonomi  Universitas  Lancang  Kuning untuk  mengajukan  usulan  pengabdian kepada masyarakat.

## METODE
Metode  kegiatan  dalam  program pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah pelatihan  dan  pendampingan  Guru-Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 (SMP N)  Siak  Hulu  dalam    perencanaan    pajak. Dalam  hal  ini  ketua program  dan anggotanya  berperan  sebagai  mediasi. Pelaksanaan                program  pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan harapan  yakni:  a.  Melakukan  inventarisasi Guru-Guru  Sekolah  Menengah      Pertama Negeri  6  (SMP  N)  Siak  Hulu  berdasarkan data yang   ada    yang dipandang memiliki kemampuan  sumber  daya  manusia  dan
keuangan  yang  memenuhi  syarat  sesuai peraturan    pajak  (PP  No.  46  Tahun  2013) atau  dapat  menjadi  Wajib  Pajak        sesuai ketentuan  KPP.  b.      Menginformasikan kegiatan      kepada      Guru-  Guru    Sekolah Menengah Pertama  Negeri  6  (SMP N) Siak Hulu.  c.  Melakukan      komunikasi  intensif dengan    para  Guru-Guru  Sekolah  Menengah Pertama  Negeri  6  (SMP  N)  Siak  Hulu.  d. Mencari    tempat    untuk  dijadikan  sebagai tempat  pelatihan  bagi  para  Guru-  Guru Sekolah Menengah Pertama  Negeri  6  (SMP N)  Siak  Hulu        dalam  kegiatan  Pengabdian kepada  Masyarakat. e. Membuat  dan memberikan  surat  undangan  kepada  peserta sebelum  kegiatan  pengabdian  masyarakat dilaksanakan.
Sesuai  dengan  dana  yang  tersedia, kegiatan ini direncanakan dilakukan satu kali dengan  rencana  kegiatan  yang  dilakukan adalah  a)  mengkaji      kebijakan    tentang  PP No.    46    Tahun   2013  dan  standar akuntansi bagi Guru- Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri  6  (SMP  N)  Siak  Hulu      terkait pelaporan  pajak.  b)  mempertemukan  pihak yang terlibat dalam pendampingan perencanaan pajak dalam kegiatan Pengabdian  kepada  Masyarakat.  Hasil  yang diterima  dari  kegiatan    ini,    dianalisis kembali  oleh  pelaksana  kegiatan  Pengabdian Kepada  Masyarakat          guna  mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan dan kekurangan      dan      hal-hal yang   harus dilakukan      lagi  agar  tujuan  kegiatan  dapat terlaksana dengan baik dan memberi manfaat praktis  kepada  semua  pihak  yang  terlibat dalam  pelatihan  perencanaan  pajak  bagi Guru-Guru  Sekolah  Menengah  Pertama Negeri 6 (SMP N) Siak Hulu

## HASIL
Penghasilan Pasal 21 bagi Guru Guru SMP      N      6      Siak      Hulu”.      Sebelum kegiatan    penyampaian    materi  mengenai pajak penghasilan dan bagaimana menghitung                pajak  penghasilan  pasal 21,tim  dosen  memberikan    kuesioner    untuk mengukur  tingkat  pemahaman  mengenai materi  yang  akan  diberikan  pada      saat
pengabdian      ini.              Pada  kegiatan pembekalan  ini  peserta  sangat  antusias mengikuti  materi  pembekalan  terutama untuk  materi  pajak  penghasilan  pasal        21 yang        diarahkan        kepada  perhitungan masing-masing  penghasilan  guru.  Jumlah Pertanyaan  yang  diberikan  kepada  guru sebanyak 10 pertanyaan
Kesulitan  yang  paling  mendasar dialami oleh Guru-Guru adalah ketidaktahuan  dan  tidak  memahami  atas potongan  pajak  atas  penghasilan  apapun yang  mereka  terima  dari  pertama  kali mengajar  hingga  pada  saat  ini.  Hal  ini disebabkan  oleh  mereka  tidak  pernah mendapatkan  sosialisasi  dan  pelatihan meneganai  bagaimana  perhitungan  pajak penghasilan.
Ketika  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  dilaksanakan  pada tanggal  14 Januari  2019,    jumlah  Guru  yang  hadir sebanyak  25  orang.  Pada  kegiatan  ini  ,  tim dosen  memberikan  materi  dasar  (konsep) pajak  penghasilan,  bagaimana              wajib pajak              harus  penghasilan    tidak    kena pajak  (PTKP) hingga tariff yang dikenakan pada  Pph  21,    setelah      tim    dosen memberikan  materi  konsep  dasar  pph  21  , tim  memberikan  contoh  kasus  perhitungan Pph  21  dan  memberikan  simulasi kepada setiap    guru–guru    atas  penghasilan  yang mereka peroleh setiap bulannya.

## PEMBAHASAN
Hasil          kegiatan          pengabdian pada  masyarakat  yang  telah  dilakukan secara  garis  besar       mencakup beberapa komponen, yaitu keberhasilan target jumlah peserta pelatihan, ketercapaian target materi yang  telah  direncanakan,  ketercapaian tujuan  pelatihan  dan  kemampuan  peserta dalam  penguasaan      materi.  Ketercapaian target  jumlah  peserta  dapat  dilihat  dari jumlah  peserta  yang  ditargetkan  adalah  30 orang  dan  pada  kenyataannya    kegiatan diikuti sebanyak  25  orang  sehingga  target jumlah peserta hampir telah dapat terpenuhi.    Semua peserta dapat mengikuti seluruh    proses  simulasi  dari  awal  sampai
28
selesai,  kegiatan  yang  dirancang  100% terlaksana,  dan  kehadiran  kesiapan  tim  Guru 100%.  Target  penyampaian  materi  simulasi juga tercapai karena materi dapat disampaikan  secara  keseluruhan.  Dengan demikian  maka  tujuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat terpenuhi.
Kegiatan menulis khususnya perhitungan  pajak  penghasilan  pasal  21 bukanlah  pekerjaan  yang  mudah.  Untuk dapat  menghasilkan  pemahaman  yang  baik, diperlukan latihan yang banyak. Kemampuan menghitung    dan  memahami  ini  tidak  dapat diperoleh  dalam  waktu  singkat.  Latihan  ini memerlukan ketekunan dan kebiasaan. Keterampilan  menulis  adalah  keterampilan yang  tidak  dibawa  sejak  lahir,  tetapi keterampilan ini dapat dipelajari  dan diajarkan.  Berdasarkan  evaluasi  pelaksanaan kegiatan dapat diidentifikasi faktor pendukung  dalam  pelaksanaan  program pengabdian  kepada  masyarakat  adalah  :  1. Adanya  kerjasama  yang  baik  antara  tim pengabdian    kepada  masyarakat  dengan peserta  pengabdian  kepada  masyarakat  yaitu pada Guru di SMP N 6 Siak Hulu; 2. Adanya kerjasama  yang  baik  antara  tim    pengabdian kepada  masyarakat  dengan  pada  Guru  Guru di  SMP  N  6    Siak  Hulu  beserta  jajarannya dalam mensupport terselenggaranya kegiatan ini  dalam  bentuk  pemberian      fasilitas ruangan  proyektor,  menghadirkan  para  Guru yang  akan  diberikan  sosialisasi    atau pelatihan tentang penulisan jurnal ilmiah bagi Guru      dan      memberikan  kata  sambutan sekaligus  membuka  kegiatan  pengabdian kepada masyarakat tersebut.

## SIMPULAN
Kegiatan      pengabdian      kepada masyarakat  ini  dilaksanakan          di  Ruangan Guru  Guru  di  SMP  N  6  Siak  Hulu    dengan judul  “Pajak  Penghasilan  Pasal    21    Bagi Guru-Guru    SMP    N    6  Siak  Hulu  ”  yang diadakan  pada  hari  Senin,  14  Januari  2019 yang  dihadiri  oleh  25  Peserta,  terdiri  dari Guru-Guru  Guru  di  SMP  N  6  Siak  Hulu Sesuai  dengan  tujuan  kegiatan  pengabdian kepada  masyarakat  yang  telah  dilakukan,
dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut  :  Meningkatkan  peran  serta  bagi Guru  Guru SMP N 6 Siak Hulu dalam ikut membantu memberikan pemahaman mengenai  perhitungan  pajak  penghasilan pasal  21  sehingga  dapat  bersaing  dengan dilaksanakan  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  dalam  bentuk  sosialisasi.  Pada pelaksanaan  sosialisasi,  peserta  diberikan pemahaman dan pelatihan mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21.

## DAFTAR RUJUKAN
Fitriandi,  Primandita.  2006. USKP  Review –  Ujian  Sertifikasi  Konsultan Pajak . Jakarta: Salemba Empat.
Kantor  Pelayanan  Pajak.  2007. Formulir
SPT  Tahunan  PPh  Wajib  Pajak Orang ribadi (SPT 1170
beserta                lampiran- lampirannya) . www.pajak.go.id
Mardiasmo.            2006. Perpajakan . Yogyakarta: Andi Offset.
Siti  Resmi.  2016. Perpajakan  Edisi  2 . Jakarta: Salemba Empat.
Azhar Mohamad, Neazlin Radzuan, Zarinah Hamid, Journal  Of  Financial
Crime
Tax  Arrears  Amongst  Individual Income Taxpayers In Malaysia http://www.emeraldinsight.com/do i/pd fplus/10.1108/JFC-10-2015-
0055
Antonio  Martin,  An  Assessment  Of  Recent Trends  On  Income  Taxation  And Environmental  Policy  In  Portugal . http://www.emeraldinsight.com/do i/pd fplus/10.1108/1477783111113603 6
Don  Bruce,  Jon  C.  Rork,  Gary  Wagner.
Journal of Entrepreneurship