## PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum P-ISSN: 2338-333X |  E-ISSN: 2775-1104 Fakultas Hukum Universitas Kapuas Volume 12 Nomor 1, Maret 2024

## PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
Journal homepage: http://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu Journal email: jurnalperahu@unka.ac.id

## Analisa Penerapan Proyek Rempang Eco City Yang Mengabaikan Hak Ulayat Dan Melukai Keadilan Masyarakat Adat
Nurul Laili F. 1 , Warah Atika 2 , Dany Ramadhan 3 , Dhayinta Septya Martha 4
1* Nurul Laili Fadhilah S.H., M.H.; Fakultas Hukum, Universitas Jember Jl. Kalimantan Tegalboto Nomor 37, Indonesia, laili.fh@unej.ac.id
2 Warah Atika S.H., M.H.; Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jl. Kalimantan Tegalboto Nomor 37, Indonesia, 197303252001122001@mail.unej.ac.id
3 Dany  Ramadhan;  Fakultas  Hukum,  Universitas  Jember,  Jl.  Kalimantan  Tegalboto  Nomor  37,  Indonesia, danyramadhan002@gmail.com
4 Dhayinta  Septya  Martha;  Fakultas  Hukum,  Universitas  Jember,  Jl.  Kalimantan  Tegalboto  Nomor  37, Indonesia, dhayintaseptyam01@gmail.com

## INFO ARTIKEL
Abstract Riwayat Artikel Diterima: 1 Oktober 2023 Direvisi: 6 Oktober 2023 Diterima: 10 Oktober 2023
Diterbitkan: Maret 2024
The analysis of land ownership conflicts on Pulau Rempang  within the framework  of  UUPA,  the  constitution,  and  Utilitarianism's  theory  of justice, as well as understanding the reasons for selecting Pulau Rempang as  the  location  for  the  Rempang  Eco  City  project,  is  of  a  normative  or doctrinal  nature.  It  examines  legal  regulations,  the  constitution,  and theories of justice in the context of land conflicts on Pulau Rempang. The importance of protecting the customary rights of indigenous communities in  the  context  of  national  strategic  development  is  crucial.  The  Basic Agrarian Law (UUPA) should be applied while considering the rights of indigenous communities, as recognized in the constitution. The conflict on  Pulau  Rempang  reflects  disagreement  between  indigenous communities and the government regarding relocation for Rempang Eco City. Resolving land ownership conflicts on Pulau Rempang requires an approach  that  considers  customary  rights,  consistency  with  the constitution, and Utilitarian principles of justice. The government must acknowledge  the  presence  of  indigenous  communities  in  the  context  of national  strategic  development.  The  choice  of  Pulau  Rempang  as  the location  for  the  Rempang  Eco  City  project  should  consider  social  and environmental impacts, as well as the involvement of local communities in the development process.

## Keywords:
Agraria; Tanah Ulayat; Masyarakat Adat Pulau Rempang; Konflik; Utilitarianisme.
DOI: https://doi.org/10.51826/perahu.v1 2i1
Copyright  ©2024  by  Author(s);  This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution-ShareAlike  4.0  International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## PENDAHULUAN
Negara dengan memiliki suku yang beragam dan terdiri dari belasan ribu pulau ini, tidak  jarang  bila  sering  terjadi  konflik  akan  klaim  terhadap  tanah  memang  tidak  asing didengar dan sangat menarik untuk dibahas. Tanah sendiri memiliki peranan bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari, bahkan tidak hanya sekedar didirikan bangun saja tetapi tanah juga digunakan sebagai rumah terakhir bagi manusia dengan ungkapan “dari tanah, kembali ke tanah”. Dengan demikian konflik tanah tentu sangat sering terjadi dengan pihak yang satu mengeklaim bahwa tanah tersebut miliknya sementara pihak lain berargumen bahwa yang dikatakan itu tidaklah benar. Meredam perselisihan yang terjadi di kalangan masyarakat tentu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 yang mengatur dan menetapkan Pokok-Pokok Agraria, hadir sebagai produk hukum dalam menghadapi segala persoalan tentang tanah khususnya yang  terjadi  di  Pulau  Rempang.  Pasal  1  ayat  (2)  dalam  undang-undang  tersebut  berisi penjelasan jika agraria itu sendiri meliputi bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang  terkandung  di  dalamnya.  Bumi  yang  dimaksud  pada  pasal  tersebut  dijelaskan  pada pasal  1  ayat  (4),  yakni  terdiri  dari  permukaan  bumi  atau  tanah,  beserta  bagian  bumi dibawahnya, dan juga yang berada dibawah air. Sementara air pada UUPA dijelaskan, bahwa meliputi perairan pedalaman maupun laut yang berada di wilayah Indonesia dan pasal 1 ayat (6),  menjelaskan  bahwa  ruang  angkasa  yang  dimaksud  meliputi  ruang  yang  berada  diatas bumi dan air. Pada konflik yang terjadi di Pulau Rempang merupakan permasalahan terkait permukaan bumi yakni kepemilikan atas tanah. Mereka yang mengaku telah ada sejak dulu dan  telah  lama  menempati  pulau  tersebut  tidak  ingin  direlokasi  dan  memilih mempertahankan  tanah  kelahiran  mereka.  Terkhususnya  dengan  masyarakat  adat  di  sana yang ingin membela tanah kelahirannya.
Hadirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 diharapkan dapat menjadi suatu aturan yang  adil  dalam  menangani  berbagai  konflik  yang  terjadi.  Hal  in  menjadi  persoalan  yang rumit  bila  membahas  mengenai  keadilan,  tentu  teori  keadilan  mana  yang  selanjutnya digunakan untuk menilai sesuatu itu telah adil atau belum, sebab adil merupakan subjektif artinya  adil  bagi  pihak  yang  satu  dan  belum  tentu  adil  dipihak  lainnya.  Salah  satu  teori keadilan  yang  terkenal  adalah  teori  milik  Jeremy  Bentham  (Utilitarianisme).  Dalam  teori tersebut kalimat yang terkenal adalah “ The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest Number ” . 1 Kalimat terkenal tersebut bila diterjemahkan  memiliki arti bahwa tujuan hukum
1 Otje Salman, Filsafat Hukum, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm 44
adalah kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbesar. Hal ini menitik beratkan bila sesuatu itu adil ketika mayoritas merasa bahagia.
Dengan  demikian  bila  keadilan  tersebut  dikaitkan  dengan  kebijakan  pemerintah, khususnya ketika suatu program pemerintah pusat yang direncanakan dan ditujukan untuk kemajuan  suatu  wilayah  tetapi  bersinggungan  atau  terjadi  ketegangan  dengan  masyarakat adat  yang  saling  tidak  setuju  atau  beda  pendapat  mengenai  program  pemerintah  untuk wilayah  tersebut.  Hingga  pada  akhirnya  berujung  konflik,  seperti  yang  terjadi  di  Pulau Rempang antara masyarakat adat dengan para aparat penegak hukum di sana yang terdiri dari kepolisian dan satpol pp (satuan polisi pamong praja), serta dengan BP Batam (Badan Pengusahaan Batam).
Memiliki luas sekitar 17 ribu hektare dan dihuni oleh masyarakat adat yang bernama Orang Darat sesuai artikel berjudul “ Tijdschrift voor Indische Taal, Land en Volkunde, Deel LXX Aflevering  I,  1930 , ” serta  mengeklaim  bahwa  mereka  telah  ada  sejak  dulu.  Artikel  tersebut ditulis  kala  Belanda  masih  mengusai  Indonesia  oleh  P.  Wink.  Tentu  ini  harus  menjadi perhatian pemerintahan pusat khususnya terkait hak ulayat. Konstitusi di Indonesia mengatur jelas terkait keberadaan masyarakat hukum adat melalui pasal 18 b ayat (2), bahwa negara dalam  hal  ini  menghormati  dan  mengakui  masyarakat  hukum  adat  berikut  dengan  hak- haknya dengan syarat keberadaan mereka masih ditemukan dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Konflik yang terjadi di Pulau Rempang mengenai keabsahan terkait kepemilikan tanah di sana, di samping pemerintah pusat mengeklaim bahwa masyarakat yang menempati pulau tersebut tidak memiliki sertifikat atas kepemilikan tanah. Sedangkan artikel yang ditulis oleh P. Wink menunjukkan bahwa terdapat masyarakat asli di Pulau Rempang, yakni Orang Darat tentunya pemerintah pusat tidak boleh mengabaikan hal ini sebab secara konstitusi mereka diakui  keberadaannya  beserta  hak-hak  yang  mereka  miliki.  Memang  secara  tertulis  (asas legalitas)  mengenai  dokumen  sertifikat  tanah  sangatlah  penting,  sebab  hal  ini  memiliki kekuatan hukum bahwa tanah yang mereka tempati dan tinggali menjadi bukti jika mereka pemegang  sah  hak  atas  tanah  tersebut.  Lalu  dalam  hal  ini  siapa  yang  sebenarnya  merasa dirugikan akan terjadinya konflik, tentu ini menjadi persoalan yang menarik untuk dibahas.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  atau  doktrinal.  Dikarenakan  jurnal  ini membahas peraturan hukum, konstitusi, dan salah satu teori keadilan dalam konteks konflik kepemilikan tanah di Pulau Rempang. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang memberikan pengertian jika suatu penelitian doktrinal merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-dokrin  guna  untuk  menjawab  isi hukum yang terjadi. 2

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kehadiran UUPA dalam persoalan tanah adat di Pulau Rempang dengan Pemerintah
Hukum adalah badan norma yang mencakup peraturan, hak dan kewajiban, dan jalan untuk banding. Tujuan hukum sendiri meliputi kepastian hukum (aliran Positivisme Hukum), perdamaian (Soerjono Soekanto) keseimbangan anatara ketertiban dan ketenangan, keadilan (Rosce  Pound),  kebahagiaan  (Jeremy  Bentham),  dan  terakhir  hukum  sebagai  pembharuan social  (Rosce  Pound). 3 Salah  satu  contoh  produk  hukum  untuk  mengatasi  persoalan  tanah yang sudah berlaku pada 24 September 1960 dan kehadirannya diharapkan dapat menjadi undang-undang yang adil, yakni Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Kedudukan peraturan tentang tanah ini sangat penting sebab peraturan ini adalah penjabaran langsung dari Undang-Undang Dasar NRI 1945 dalam pasal 33 ayat (3). Konflik yang terjadi di Pulau Rempang melibatkan masyarakat adat di sana yang telah lama mendiami wilayah  tersebut,  yang  kemudian  diminta  untuk  mengosongkan  pulau  tersebut  untuk menjalankan  program  pemerintah  yang  bernama Rempang  Eco  City .  Namun  yang  terjadi masyarakat  adat  di  sana  menolak  melakukan  hal  tersebut  dan  melakukan  perlawanan terhadap  pemerintah.  Ini  menyangkut  mengenai  hak  mereka  sebagai  masyarakat  adat  di Pulau  Rempang,  terlebih  ditemukannya  arsip  Belanda  (berupa  artikel)  yang  didalamnya menjelaskan  bahwa  sejak  penjajahan  Belanda  Pulau  Rempang  telah  dihuni  oleh  orang  asli yang bernama Orang Darat dan dibuktikan dengan potret  sebuah foto yang menjadi bukti keberadaan masyarakat adat di Pulau Rempang.
2 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada, 2010, hlm.32-35
3 Ibid, hlm 8.

## Sumber: https://www.bbc.com/indonesia/articles/cxrl3200gr5o. (2023)
Dengan  demikian,  pemerintah  perlu  mempertimbangkan  langkahnya  memindahkan masyarakat Rempang hanya demi menjalankan program Rempang Eco City, sebab masyarakat adat di sana memiliki hak atas tanah adat mereka (hak ulayat). Merujuk pasal 1 angka 3 dalam Permen Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, mengenai masyarakat hukum adat yang dimaksud yakni sekelompok  orang  yang  memiliki  ikatan  dengan  tatanan  hukum  adatnya  sebagai  warga bersama  suatu  persekutuan  hukum  karena  kesamaan  tempat  tinggal  atau  pun  atas  dasar keturunan.  Sementara  pada  Permen  Negara  Agraria  tersebut  dalam  pasal  1  angka  1, menyatakan  bahwa  hak  adat  adalah  hak  berdasarkan  hukum  adat  yang  dimiliki  oleh masyarakat  hukum  adat  tertentu  atas  wilayah  tertentu  yang  menjadi  lingkungan masyarakatnya agar dapat memperoleh manfaat dari sumber daya alam, begitupun tanah, di dalam kawasan, bertujuan agar menjaga keberlangsungan hidup, dihasilkan dari masyarakat dalam mempraktekkan hukum adat, serta interaksi terus menerus dan tidak terputus dengan wilayahnya.  Menurut  pasal  1  angka  1,  hanya  masyarakat  adat  yang  menjadi  pemilik  hak ulayat, dan salah satu hak tersebut adalah hak untuk menggunakan tanah di dekatnya. Selain itu,  tanah  adat  didefinisikan  dalam  pasal  1  angka  2  sebagai  suatu  hak  ulayat  yang  hanya dimiliki oleh kelompok adat tertentu dengan hukum adat didalamnya atas sebidang tanah. Dengan demikian, adanya hak ulayat ini menunjukkan jika keberadaan dari masyarakat adat erat  kaitannya  dengan  keberadaan  tanah  ulayat  pula  yang  berada  di  kawasan  mereka.
Persyaratan  yang  harus  dipenuhi  untuk  menegaskan  bahwa  tanah  itu  adalah  tanah  milik masyarakat adat atau tanah ulayat, meliputi: 4

## 1. Sepanjang kenyataannya masih ada;
Sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menjelaskan  mengenai  syarat  masyarakat  adat,  termuat  pada  penjelasan  pasal  67. Disebutkan di sana bahwa ada beberapa unsur kaitannya dengan keberadaan mereka, diantaranya adalah:
a. Keberadaaan  mereka  atau  masyarakat  adat  tetap  berupa  paguyuban ( rechtsgemeenschap ).
b. Ditemukannya kelembagaan dengan bentuk perangkat penguasa adat didalamnya.
c. Kejelasan mengenai wilayah hukum adatnya.
d. Keberadaan peradilan adat beserta pranata dan perangkat hukumnya yang masih ditaati.
e. Adanya penerapan pemungutan hasil hutan di wialayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Harus berdasarkan atas kepentingan nasional dan negara;
Artinya harus sesuai dengan sosialisme Indonesia miliki dan persatuan bangsa, serta sesuai  terhadap  beberapa  peraturan  yang  termuat  di  undang-undang  Agraria  dan peraturan-peratutan lain.
3. Tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi  atau  peraturan  di atasnya.
Artinya  undang-undang  yang  berlaku  harus  ditaati  dan  dihormati  terlebih  lagi peraturan tersebut berkedudukan lebih tinggi yang menyangkut mengenai  hak atas tanah ulayat. Adapun kriteria agar masyarakat adat di Indonesia dapat menentukan jika itu adalah hak ulayat yang mereka miliki, kriteria tersebut terdiri dari: 5
a. Masyarakat adat, yakni ditemukannya masyarakat yang terikat dengan ketentuan- ketentuan hukum adatnya dan persekutuan hukum tersebut mempraktekkan dan mengakui ketentuan tadi dalam kehidupan sehari-harinya;
b. Wilayah,  suatu  wilayah  atau  kawasan  tertentu  yang  menjadi  tempat  dari masyarakat  adat  itu  sendiri  dalam  beraktivitas  baik  berupa  berburu,  bertempat
4 Kunia Warman, Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk (1st edn, HuMa-Jakarta 2010) 40.
5 Muslim Andi Yusuf, ‘Kepastian Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Dan Sumberdaya Alam’ (2016) 2 Prosiding Seminar Nasional Universitas Cokroaminoto 676, 680– 681.
tinggal, maupun bertani atau berkebun yang tujuannya untuk kelangsungan hidup masyarakat adat tersebut;
c. Hubungan  antara  masyarakat  adat  tersebut  dengan  wilayahnya,  artinya  masih ditemukannya  mengenai  ketentuan-ketentuan  adat  akan  tatanan  kepengurusan, penggunaan dan penguasaan tanah ulayatnya yang masih dihormati, ditaati, dan berlaku di kalangan masyarakat adat tersebut.
Undang-undang tentang Agraria yang sekarang telah menghilangkan dua aliran, yakni pluralisme  dan  dualisme  hukum  agraria,  sejak  Indonesia  memberlakukan  UUPA  yang sebelumnya  sudah  mengalami  unifikasi  terhadap  undang-undang    tentang  Agraria  yang menegaskan jika, hanya ada hukum agraria saja di Indonesia dan berikut dengan beberapa peraturan  pelaksananya,  sehingga  tidak  ada  lagi  yang  namanya  mengenai  hukum  agraria perdata  barat  maupun  hukum  adat. 6 Tidak  dipungkiri  jika  wilayah  Indonesia  memilik berbagai adat istiadat yang beragam dan juga masyarakat adatnya, maka keberadaan Undang- Undang Pokok Agraria harus sesuai terhadap apa yang menjadi ketentuan-ketentuan hukum adat yang ada, khusunya masyarakat adat yang mendiami Pulau Rempang. Melalui pasal 16 UUPA  bagian  penjelasan  mengatakan,  bahwa  sebagaimana  yang  termuat  suatu  asas  pada pasal 5 undang-undang tentang agraria dimana hukum agraria di Indonesia bersumber dari hukum  adat.  Dengan  begitu,  hukum  adat  merupakan  sumber  hukum  agraria  dalam bentuknya yang tidak tertulis dan sebagai alas pemilikan atas tanah yang tidak tertulis, maka dengan hal itu, hukum adat juga menjadi penentuan hak atas tanah dan air. Dikeluarkan dan diberlakukannya  Undang-Undang  Pokok  Agraria  mampu  mendatangkan  keadilan  dan memberikan  kepastian  hukum  terkait  hak  ulayat  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  adat  itu sendiri dan diiringi dengan keberadaan yang nyata dari masyarakat adat dan beberapa hak yang mereka miliki. Sebagaimana yang sudah dimuat secara jelas dalam Penjelasan Umum II Angka (1), yakni bangsa Indonesia itu sendiri memiliki ikatan erat dengan bumi, air dan ruang angkasa, serta mengacu pada hak ulayat dengan tingkatan paling tinggi terkait bumi. Pada konteks  kebangsaan,  konsep  hubungan  yang  seperti  ini  melahirkan  hak  yang  kemudian dikenal sebagai hak bangsa dengan keududukannya yang tertinggi pada suatu sistem  terkait penguasaan sumber daya agraria di Indonesia. 7
6 Abdul Hamid Usman, ‘Perlindungan Hukum Hak Milik Atas Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang - Undang Pokok Agraria’ (2020) 1 Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan 60, 66.
7 Warman (n 3) 41.
Pemerintah  pusat  dalam  mengambil  kebijakan  khususnya  di  wilayah-wilayah  yang masyarakat  adatnya  masih  ada  dan  lestari  perlu  mempertimbangkan,  memperhatikan  dan memikirkan  hak-hak  yang  mereka  miliki  sebab  negara  melalui  konstitusi  dan  paraturan turunannya mengakui keberadaan mereka sebagai masyarakat adat dan hukum yang mereka miliki,  serta  termasuk  dengan  beberapa  hak  didalamnya.  Hak  ulayat  itu  sendiri  memang disebutkan secara jelas pada pasal 3 dalam undang-undang Agraria, tetapi meskipun Undang- Undang Pokok Agraria (khususnya tentang hak atas tanah) melalui pasl 16, dimana hak ulayat tidak  disebutkan  secara  jelas  dalam  beberapa  jenis  hak  atas  tanah  mandiri.  Sehingga penyebutan hak ulayat  pada pasal 3, memiliki maksud tersendiri. Melalui undang-undang Agraria  ini,  negara  dalam  pembangunan  hukum  agraria  nasional  diingatkan,  bahwa  tidak hanya terdapat hak-hak atas tanah mandiri saja, melainkan ada hak ulayat juga yang harus diperhatikan,  dihormati, dan  diakui haknya oleh negara di samping pembangunan bangsa demi kemajuan bangsa .
2. Perspektif Utilitarianisme terkait keadilan kebijakan pemerintah di Pulau Rempang Program kebijakan Rempang Eco City oleh pemerintah pusat, banyak menuai penolakan oleh masyarakat Rempang itu sendiri karena dinilai akan merusak lingkungan sekitar pulau dan  tidak  hanya  itu  pemerintah  juga  berusaha  untuk  merelokasi  penduduk  asli  Rempang yang dalam prakteknya pemerintah dianggap melupakan hak ulayat yang ada di sana. Akibat dari  ini  masyarakat  menuntut  keadilan  bagi  tanah  tempat  kelahiran  mereka  kepada pemerintah,  sebab  sebelumnya  menurut  Mahfud  MD  (Menkopolhukam),  konflik  bukan disebabkan  ketidakjelasan  hak  atas  tanah,  melainkan  proses  pengosongannya.  Apalagi sebetulnya pemerintah telah memberikan hak guna usaha atas Pulau Rempang kepada sebuah perusahaan.  Sementara  menurut  Hadi  Tjahjanto  (Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/BPN), masyarakat yang menempati Pulau Rempang tidak memiliki sertifikat. 8
Bila ditinjau dari teori keadilan Utilitarianisme yang dicetuskan oleh Jeremy Bentham seorang ahli hukum yang terkenal menjelaskan jika suatu peraturan harus mentitik beratkan pada kebahagiaan yang sebesar-besarnya terhadap mereka yang sebagai subjek hukum dari suatu kebijakan atau aturan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan, begitu ini adalah tujuan daripada  hukum  itu  sendiri  yakni  keadilan  (dilihat  dari  mayoritas  merasa  bahagia).  Jika
8 Rr.  Ariyanti  Yakti  W.  “Terkini:  Bantahan  Warga  Pulau  Rempang  Atas  Pernyataan  Mahfud  MD“ tempo.com,  14  September  2023,  https://bisnis.tempo.co/read/1777456/menkop-ukm-teten-sebut-platform- tiktok-shop-ilegal?tracking_page_direct
pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya lalu kemudian mereka membuat suatu kebijakan  yang  mendatangkan  kebahagian  pada  warga  negaranya  dapat  dinilai  adil  bila mayoritas  warga  negara  tersebut  merasakan  kebahagiaan.  Sebagaiaman  yang  telah  kita ketahui  bersama  bahwa  tujuan  adanya  hukum  adalah  memberikan  keadilan  yang  tanpa melihat status, ras, suku maupun agama. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam langkah awal menuju kemajuan yang merata, khususnya di Pulau Rempang alangkah baiknya perlu  diadakannya  evaluasi  akan  kebijakan  tersebut.  Berdasarkan  data  yang  dihimpun sebanyak dari 700 Kartu Keluarga yang ada hanya ada sekitar 377 Kartu Keluarga yang setuju untuk direlokasi. 9 Berdasarkan data tersebut dapat disimpukan bila pemerintah telah berlaku tidak  adil  terhadap  warga  negaranya.  Tentu  tidak  adilan  yang  terjadi  ini  merenggut  yang namanya Hak Asasi Manusia masyarakat Rempang khususnya bagi masyarakat adat di sana. Ketidkadilan  yang  terjadi  memberikan  akibat  yang  sangat  merugikan  terutama  bagi masyarakat di Pulau Rempang. Hal ini dikatakan tidak adil sebab berdasarkan perspektif dari teori Utilitarianisme mengatakan jika negara dapat dikatakan adil bila dalam kebijakannya membawakan  atau  berdamapak  pada  warga  negaranya  yang  mayoritas  atau  kebanyakan mengalami  bahagia.  Sementara  apa  yang  terjadi  di  Pulau  Rempang  sangat  berbanding terbalik, mereka yang ada di sana sangat tidak bahagia yang dibuktikan dengan terjadinya konflik antara masyarakat Rempang dan masyarakat adat di sana dengan para aparat penegak hukum. Tentu sebelum program yang bernama Rempang Eco City diterapkan pemerintah perlu memperhatikan hak asasi yang ada di Pulau Rempang.
Meskipun Indonesia adalah negara hukum dengan menerapkan aliran aliran positivisme hukum dengan menitikberatkan pada hukum yang sifatnya objektif dan terukur. Namun teori Utilitarianisme ini memberikan gambaran bahwa perlu memperhatikan fakta atau kenyataan di lapangan di samping kebijakan tersebut dianggap adil oleh sebagian pihak. Utilitarianisme Jeremy Bentham merupakan sebuah teori yang memiliki pandangan kepastian hukum yang berbeda  dengan  aliran  positivisme  hukum  pada  umumnya.  Teori  utilitarianisme  Jeremy Bentham ini  juga  berpandangan  jika kepastian  hukum  tidak  hanya  berhenti  atas  apa  yang diwujudkan dari suatu produk hukum baik berupa undang-undang atau peraturan lainnya, tetapi juga diperlukan proses evaluasi apakah produk tersebut membawakan dampak yang
9 Putra  Gema  Pamungkas.  “Masyarakat  Pulau  Rempang  Merasa  Diteror  Tim  Sosialisai  Relokasi” sumut.idntimes.com,  29  September  2023, https://sumut.idntimes.com/news/indonesia/putra-gema- pamungkas-1/masyarakat-pulau-rempang-merasa-diteror-tim-sosialisasi- relokasi#:~:text=1.,KK%20yang%20setuju%20untuk%20direlokasi&text=Sebagaimana%20diketahui%2C%20seb anyak%20700%20Kartu,Hulu%2C%20Pasir%20Panjang%20dan%20Blongkeng (diakses pada 1 Oktober 2023)
baik atau memiliki  kedayagunaan bagi seluruh kalangan tanpa terkecuali. Dengan demikan, hal  dapat  bermanfaat  bagi  pemerintah  itu  sendiri  sebagai  bahan  evaluasi  mengenai keberlanjutan atas produk hukum yang mereka buat. Ini yang menjadi pembeda antara aliran postivisme  hukum  bahwa  keadilan  dan  kepastian  dapat  tercapai  bila  pemerintah  telah mewujudkan produk hukum itu yang berupa undang-undang dan peraturan lainnya. 10

## 3. Alasan dasar pemilihan Pulau Rempang sebagai proyek Rempang Eco City
Di  dalam  pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo  yang  mengusung  nama  Nawacita, mempunyai  9  agenda  pokok  dalam  lima  tahun  pemerintahannya.  Jika  dilihat  melalui kacamata  pandangan  secara  makro,  pembangunan  infrastruktur  memiliki  pengaruh  besar dalam  bidang  perekonomian.  Adanya  infrastruktur  yang  memadai  akan  mendorong peningkatan  produktivitas,  memudahkan  mobilitas,  dan  memperlancar  perdagangan. Infrastruktur  yang  dimaksud  antara  lain  infrastruktur  jalan,  listrik,  air,  telepon,  sarana transportasi, serta pendidikan.
Untuk  menekankan  pembangunan  infrastruktur,  pemerintah  merilis  daftar  proyek infrastruktur yang ditargetkan untuk disiapkan atau dilaksanakan selama masa jabatan lima tahun presiden. Perpres No. 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional  (PSN)  menguraikan  program-program  tersebut.  Saat  ini,  aturan  tersebut  telah dilakukan  dua  kali  perubahan  sesuai  dengan  perkembangan  status  proyek  dalam  daftar tersebut. Perpres No. 3 tahun 2016 yang mencantumkan 227 PSN adalah peraturan lama yang kemudian diganti menjadi Perpres No. 56 tahun 2018. 11
Dalam  rangka  mempercepat  pelaksanaan  proyek-proyek  stategis  yang  bertujuan terpenuhinya  kebutuhan  utama  dan  peningkatkan  terhadap  kesejahteraan  masyarakat dengan ini pemerintah menganggap persoalan tersebut penting, sehingga dalam pelaksanaan proyek-proyek  strategis  nasional  tersebut  harus  sesegera  mungkin  dilaksanakan.  Sejalan dengan kebijakan tersebut, Bapak Joko Widodo sebagai presiden menandatangani Peraturan Presiden No. 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Pada instruksi Presiden tersebut, dijelaskan bahwa untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi,  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan
10 Endang Pratiwi, Theo Negoro and Hassanain Haykal, ‘Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?’ (2022) 19 Jurnal Konstitusi 268, 290.
11 Primadani, Lelita. “Tantangan Dalam Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi Proyek Strategis Nasional Dan Proyek Infrastruktur Prioritas”. Jurnal Ilmu Administrasi . Volume 3. Nomor 1. 2019. Hlm. 3.
pembangunan daerah maka pemerintah dan pemerintah daerah serta badan usaha bersifat strategis harus menerapkan proyek strategis nasional tersebut.
Terdapat  kendalan  dalam  dinamika  pelaksanaan  pembangunan  proyek  strategis nasional, misalnya:

## 1. Hambatan perolehan tanah
Permasalahan yang muncul akibat dari berbagai ketersedian tanah yang ada di samping sisi dengan adanya realisasi dari pemerintah, yakni proyek strategis nasional itu sendiri yang  tidak dapat dihindari.  Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 yang mengatur dan menetapkan pengadaan tanah sejatinya harus menjadi payung hukum dalam hal pengadaan tanah demi kepentingan bersama. Dalam praktiknya, biasanya timbul perselisihan di tingkat kota madya atau ketika pembebasan tanah dipercepat, masih dalam penguasaan dari warga proyek tersebut. Tentu dengan adanya fenomena ini  menimbulkan  persoalan  dan  hambatan  dalam  merealisasikan  proyek  tersebut. Khususnya  yang  menyangkut  mengenai  tanah  ulayat  di  kawasan  tersebut  yang sebelumnya diperuntukkan bagi pembangunan proyek strategis nasional.
2. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah
Sering  sekali  dalam  prakteknya  rencana  yang  sedemikian  telah  disusun  oleh pemerintah  daerah  kabupaten/kota  terjadi  ketidaksesuaian  pada  lokasi  proyek strategis nasional itu sendiri. Namun melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau  Kepala  BPN  dapat  memberikan  yang  namanya  rekomendasi  kesesuian perencanaan wilayah untuk lokasi PSN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI No. 16 tahun 2021.
3. Dukungan finansial sebesar empat ribu trilliun rupiah.
Pembangunan  Proyek  Strategis  Nasional  (PSN)  sendiri  diduga  menghabiskan dana yang tidak sedikit bagi negara. 12
Berikut  rangkuman  penulis  terkait  dengan  proyek  Rempang Eco  City .  Yakni  dimulai sejak Proyek  Strategis  Nasional  (PSN)  bergulir  pada  2016,  sudah  ratusan  proyek  yang dikerjakan,  bahkan  lebih  dari  100  proyek  yang  sudah  selesai  dan  beroperasi.  Tak  sedikit halangan yang dihadapi dalam mewujudkan PSN. Salah satunya terkait pembebasan lahan yang  melibatkan  masyarakat  setempat.  Peristiwa  kerusuhan  di  Pulau  Rempang menjadi
12 Sujadi, Suparjo. “Kajian Tentang Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila). Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia . Volume 4. Nomor 2. 2018. Hlm. 6 .
puncak  buruknya  komunikasi  dan  keberpihakan  kepada  hak  masyarakat  adat  dalam merealisasikan  PSN.  Masyarakat  Pulau  Rempang,  Batam,  Kepulauan  Riau,  pada  awal September ini menolak rencana relokasi atau pengosongan lahan 16 kampung adat Melayu yang  ditawarkan  pemerintah.  Wilayah  mereka  akan  dijadikan  kawasan  industri, perdagangan, dan pariwisata yang terintegrasi.
Melalui kerjasama dengan Badan Pengusahaan (BP) dan PT Makmur Elok Graha (MEG), pemerintahan  pusat  mengembangkan  kawasan  yang  dikenal  sebagai  kawasan  Eco-City Rempang. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan daya saing Indonesia terhadap Malaysia  dan  Singapura.  Karena  permukiman  tradisonal  hanya  merupakan  sebagian  kecil dari keseluruhan luas daratan Pulau Rempang sekitar 10 persen, penduduk Pulau Rempang meminta agar pembangunan proyek dilakukan tanpa penggusuran.
Masyarakat  berpandangan  pembangunan  kawasan  bisa  dilakukan  tanpa  menggusur warga. Apalagi, untuk kepentingan pariwisata, masyarakat bisa diajak berpartisipasi. Namun, proses pengosongan lahan dipaksakan untuk memenuhi tengat penyerahan lahan kepada PT MEG pada 28 September 2023. Bentrok warga dengan aparat pun terjadi pada 7 September 2023 yang berujung penggunaan gas air mata. Rentetan peristiwa selanjutnya, sejumlah warga ditahan  polisi.  Sebelumnya,  pada  21  Agustus  2023,  ratusan  warga  Pulau  Rempang memblokade  jembatan  yang  menghubungkan  Pulau  Rempang  dengan  Pulau  Batam.  Aksi tersebut untuk menolak kedatangan tim terpadu dari Batam yang akan mengukur lahan di Pulau Rempang.
Pemerintah  akan  terus  mempercepat  pembukaan  lahan  untuk  mencapai  PSN.  Sebab, PSN merupakan proyek dengan prioritas tinggi untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kawasan Pulau Rempang baru- baru ini masuk daftar PSN. Tercantum dalam daftar PSN sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia No. 7 tahun 2021, yang merupakan perubahan ketiga  atas  Peraturan  Menteri  Koordinator  Perekonomian  Republik  Indonesia  No.  3  tahun 2021 tentang perubahan daftar PSN, pada 28 Agustus 2023, peraturan menteri koordinator perekonomi akan disahkan. Nilai investasi proyek kawasan Eco-City Rempang diperkirakan mencapai  Rp  381  triliun  pada  Tahun  2080.kehadirannya  diharapkan  dapat  meningkatkan perekonomian  Kota  Batam  serta  kabupaten/kota  di  Kepulauan  Riau.  Pembangunan dikawasan ini akan mempekerjakan sekitar 306.00.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 7 tahun 2023 mencantumkan pengembangan kawasan Eco-City Rempang sebagai salah satu program strategis nasional ke- 13. Peraturan tersebut, yang merupakan revisi ketiga terhadap Undang-Undang yang pertama kali diterbitkan pada Tahun 2021, memperpanjang daftar PSN. Secara keseluruhan, sehingga totalnya  menjadi  211  proyek  PSN  dan  13  program  PSN.  Daftar  PSN  dalam  peraturan sebelumnya memiliki 12 program PSN dan 210 proyek PSN. Sejak 2016, terjadi peningkatan dan penurunan jumlah proyek dan kegiatan PSN. PSN didahului dengan Perpres No. 75 tahun 2014,  yang  dikeluarkan  pada  17  Juli  2014,  menjelang  akhir  pemerintahan  Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono dan menyangkut percepatan penyediaan infrastuktur prioritas.
APBN,  BUMN/BUMD,  swasta,  dan  sumber  pendanaan  legal  lainnya  penyedia infrstuktur, yang penyediaannya dipercepat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi guna mencapai kesejahteraan rakyat. Komite percepatan penyediaan infrastuktur prioritas (KPPIP) dibentuk untuk memastikan pelaksanaannya efektif, terutama untuk mendukung percepatan penyediaan  dan  mengatasi  masalah  yang  mungkin  terjadi.  KPPIP  dipimpin  oleh  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Menurut Perpres No. 75 tahun 2014, daftar infrastuktur prioritas  harus  diumumkan  paling  lambat  enam  bulan  setelah  Perpres  diterbitkan.  Setiap tahun, KPPIP akan mempublikasikan daftar proyek infrastuktur terpenting, beserta rincian pendanaan dan jadwal pembayaran.
Peraturan Presiden No. 3 tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional dirilis oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2016, yang memasukkan daftar pertama infrastuktur prioritas.  Arahan  Presiden  mencakup  226  proyek  PSN  dan  1  program  PSN.  Pemerintah mengevaluasi proyek dan program PSN setiap tahun, sehingga totalnya bervariasi. Hingga tahun  2020,  daftar  PSN  ditetapkan  oleh  perpres.  Sejak  saat  itu,  diputuskan  oleh  Peraturan Menteri  Koordinator  Bidan  Perekonomian.  Sejak  terbitnya  Peraturan  Menteri  Koordinator Bidang Perekonomian No. 7 tahun 2023, daftar PSN telah berubah tujuh kali.
Sebelum peristiwa bentrokan di Pulau Rempang, penggusuran paksa juga pernah terjadi di  Wadas,  Jawa  Tengah;  Air  Bangis,  Sumatera  Barat;  dan  banyak  wilayah  lainnya  dengan alasan PSN. Bentrok antara masyarakat setempat/adat dan aparat di Pulau Rempang karena masyarakat mempertahankan haknya dinilai sebagai bentuk pengingkaran dan pelanggaran terhadap  konstitusi.  Tindakan  kekerasan  pihak  berwenang  juga  dapat  dianggap  sebagai
pelanggaran hak asasi manusia. Pada akhirnya, penyakit ini mengakibatkan trauma dan luka sosial yang sulit disembuhkan. 13
Sesuai  dengan  ajaran  filosofis  Koesno,  masyarakat  hukum  adat  dan  lingkungan semuanya berhubungan langsung. Akibatnya, ada perasaan  satu sama lain melihat, peduli, dan mendukung. Seharusnya tidak mengherankan bahwa masyarakat yang mematuhi hukum adat secara ketat melarang prilaku apa pun yang membahayakan lingkungan atau hak-hak masyarakat tersebut.
Hal  ini  didasarkan  pada  hak-hak  adat  bahwa  masyarakat  tunduk  pada  hukum  adat, dapat memiliki dan memberikan mereka wewenang untuk mengontrol dan mengelola tanah mereka  sendiri.  Sengketa  agraria  dipicu  oleh  adanya  hak  istimewa  adat  ini  ketika pembangunan berlangsung untuk kepentingan semua. Masyarakat diatur oleh hukum adat yang menganggap mereka memiliki kontrol eksklusif atas tanah mereka dan pendapatannya. Untuk  meningkatkan  perekonomian negara,  Proyek  Strategis  Nasional  harus  dilaksanakan dengan perhatian khusus dan jaminan pemerintah atas hak masyrakat adat.
Negara telah secara resmi mengakui hak-hak adat melalui pasal 18B Undang-Undang Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945,  yang  menyatakan  bahwa  negara  mengakui  dan menghormati  masyarakat  adat  dan  hak  tradisionalnya  selama  ada  dan  konsisten  dengan kemajuan  masyarakat  dan  prinsip-prinsip  Negara  Republik  Indonesia.  Pasal  3  Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Undang-Undang No. 5 tahun 1960 menetapkan aturan hak ulayat. UUPA terkait erat dengan standar yang menunjukkan bahwa hak-hak tradisonal masih ditegakkan oleh negara tetapi tidak sepenuhnya diatur.
Menurut Maria S.W. Sumardjono, untuk mengklaim bahwa hak ulayat itu ada, ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:
1. Kelompok orang yang mengikuti hukum adat dan telah membuktikan diri mereka layak mendapatkn hak istimewa tersebut.
2. Tanah dapat digunakan oleh masyarakat yang diatur oleh hukum adat.
3. Sebagai obejek hak ulayat, terhadap tanah dengan batas-batas yang telah ditentukan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, kegiatan penyediaan tanah dengan membayar ganti
13 Gianie.  “Rempang,  Proyek  Strategis  Nasional,  Dan  Luka  Sosial”.  18  September  2023. https://www.kompas.id/baca/riset/2023/09/18/rempang-proyek-strategis-nasional-dan-luka-sosial .  Diakses pada tanggal 29 September 2023 pukul 02.30.
rugi  sesuai  dengan  kesepakatan  para  pihak  terkait  dalam  rangka  mencapai  keadilan, diklasifikasikan sebagai pengadaan tanah.
Sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  1  Ayat  10  Undang-Undang  a  quo,  ganti  rugi adalah ganti rugi yang secara sah dan adil ditawarkan kepada penguasa pemilik tanah yang diperoleh  menuruti  asas  :  kemanusiaa,  kesamarataan,  keyakinan,  kejelasan,  kesepakatan, ketentraman, keberlanjutan, dan keserasian. 14
Dapat  disimpulkan  dari  pemaparan  diatas,  bahwa  alasan  dasar  yang  menyebabkan Pulau  Rempang  menjadi  Proyek  Strategis  Nasional  karena  daerahnya  dinilai  merupakan kepulauan dimana banyak terdapat pantai yang dapat dijadikan objek pariwisata. Selain itu, penduduk asli dan imigran terus berkontribusi pada ekspansi populasi. Pengunjung lokal dan internasional  dapat  tertarik  ke  daerah  tersebut  untuk  menghargai  keindahan  alam,  berkat berbagai adat istiadat, budaya, dan pantai. Dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung akan menarik investor asing untuk melakukan investasi ke dalam negeri yang menyebabkan pertumbuhan perekonomian semakin bagus. Jika penulis analisa dari sudut pandang ganti rugi, ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat setempat seharusnya ditambah dengan nominal uang agar masyarakat dapat memanfaatkan uang tersebut untuk kemudian dikelola dan  menjadikan  penghasilan  bagi  masyarakat  setempat  selain  dengan  memberikan  tanah berupa bangunan atau tempat hunian baru. Di samping itu, masyarakat dan pemerintah perlu memperbaiki komunikasi agar kedepan tidak terjadi bentrok kembali yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  fokus  pada  konflik  klaim  tanah  di  Pulau  Rempang,  Indonesia,  yang melibatkan  masyarakat  adat  dan  pemerintah  pusat.  Meskipun  pemegang  sertifikat  tanah memiliki dukungan hukum tertulis, hak ulayat masyarakat adat tetap diakui dan dihormati. Konflik ini menggambarkan tegangnya hubungan antara kebijakan pembangunan pemerintah dan perlindungan hak masyarakat adat, serta pentingnya mencapai keseimbangan yang adil dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi di Indonesia. Proyek Rempang Eco City, bagian  dari  upaya  pemerintah  untuk  mengakselerasi  pertumbuhan  ekonomi  melalui pembangunan  infrastruktur,  telah  memicu  perdebatan  tentang  pengadaan  tanah  yang
14 Angela, Krisna & Setyawati, Anik. “Analisis Pengadaan Tanah Di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Rangka Proyek Strategi  Nasional (PSN) Demi Kepentingan Umum”. Jurnal Hukum Lex Generalis . Volume 3. Nomor 3. Hlm. 206.
mengakibatkan  ketidaksetujuan  dari  masyarakat  setempat.  Ini  mencerminkan  pentingnya mempertimbangkan hak masyarakat adat dan dampak sosial dalam pengembangan proyek strategis nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Angela, Krisna & Setyawati, Anik. (2022). “Analisis Pengadaan Tanah Di Atas Tanah Ulayat Masyarakat  Hukum  Adat  Dalam  Rangka  Proyek  Strategi    Nasional  (PSN)  Demi Kepentingan Umum”. Jurnal Hukum Lex Generalis . Volume 3. Nomor 3. Hlm. 206. Arina  Novizas  Shebubakar,  Marie  Remfan  Raniah,  ‘Hukum  Tanah  Adat/Ulayat’  (2019)  4 Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan) 14
Fios  F,  ‘Keadilan  Hukum  Jeremy  Bentham  Dan  Relevansinya  Bagi  Praktik  Hukum Kontemporer’ (2012) 3 Humaniora 299
John Stuart Mill. Utilitarianisme (Artika Sari, terjemahan). ( 1st edn, Yogyakarta: basabasi, 2020) Latifah E, ‘Precautionary Principle Sebagai Landasan Dalam Merumuskan Kebijakan Publik’ (2016) 95 Yustisia Jurnal Hukum 275
Nuraini L and Haryanti D, ‘Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Hak Atas Tanah Ber - Status Quo Di Pulau Galang’ (2021) 28 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 307
Otje, Salman. Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah). (1st edn,  Bandung: PT Refika Aditama 2009)
Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 05 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
Pratiwi E, Negoro T and Haykal H, ‘Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?’ (2022) 19 Jurnal Konstitusi 268
Primadani, Lelita. (2019). “Tantangan Dalam Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi Proyek Strategis Nasional Dan Proyek Infrastruktur Prioritas”. Jurnal Ilmu Administrasi . Volume 3. Nomor 1. 2019. Hlm. 3.
Rafiqi  R, Kartika  A  and Marsella  M, ‘Teori  Hak Milik  Ditinjau  Dari  Hak Atas  Tanah Adat Melayu’ (2021) 14 Jurnal Mercatoria 16
Septiansyah  ZB  and  Ghalib  M,  ‘Konsepsi  Utilitarianisme  Dalam  Filsafat  Hukum  Dan Implementasinya Di Indonesia’ (2019) 34 Ijtihad 27
Sujadi, Suparjo. (2018). “Kajian Tentang Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Dan Keadilan  Sosial  (Perspektif  Hukum  Pancasila). Jurnal  Hukum  Lingkungan  Indonesia . Volume 4. Nomor 2. 2018. Hlm. 6.
Supriadi. Hukum Agraria. (1st edn, Jakarta: Sinar Grafika 2006)
Usman AH, ‘Perlindungan Hukum Hak Milik Atas Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang - Undang Pokok Agraria’ (2020) 1 Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan 60
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Urip, Santoso. Hukum Agraria: Kajian Komperhensif. (Jakarta: Kencana 2012)
Warman K, Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk (1st edn, HuMa-Jakarta 2010)
Yusuf MA, ‘Kepastian Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Dan Sumberdaya Alam’ (2016) 2 Prosiding Seminar Nasional Universitas Cokroaminoto 676
“ Kami kompak tidak mau dipindah' - Warga Pulau Rempang menolak klaim Menteri Investasi Bahlil bahwa mereka 'setuju untuk digeser”. 22 September 2023. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cxrl3200gr5o (diakses  pada  28  September 2023 pukul 19.43 WIB)
Gianie.  “Rempang,  Proyek  Strategis  Nasional,  Dan  Luka  Sosial”.  18  September  2023. https://www.kompas.id/baca/riset/2023/09/18/rempang-proyek-strategis-nasional- dan-luka-sosial . (diakses pada tanggal 29 September 2023 pukul 02.30 WIB)