Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman p-ISSN:1693-8712|e-ISSN: 2502-7565 Vol. 18, No. 01, Juli 2018, pp. 19-24

## KONTROVERSI PENERAPAN KHILAFAH DI INDONESIA
Alaika M. Bagus Kurnia PS 1 , Abdurrohman Wahid 2 , Gaung Perwira Yustika 3 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya email: alexbagus.1992@gmail.com
Abstract: The  problem  that  first  arose  when  the  Prophet  Muhammad  died  was  a  matter  of khilafah / leadership, regarding who was suitable to replace his position as head of state. Islam does  not  provide  a  patent  system  of  leadership  and  constitution  for  Muslims.  This  is  not difficult to understand, because the system is not a guarantee that can realize the welfare and welfare of the people, other than as something that can relatively change in accordance with the times. While the goal of establishing the State is to realize prosperity. Therefore, who can guarantee the purpose of the State, in other words the realization of prosperity and prosperity or prosperity is the enactment of universal principles as taught by Islam, namely the principle of justice in law enforcement, the principle of trust in carrying out duties, responsibilities and professionalism. Indonesia is a country where the majority of its people are Muslim, so some groups consider the Caliphate suitable to be established in Indonesia. However, the discourse of the establishment of the Caliphate in Indonesia experienced many rejections from various parties,  because  the  Khilafah  system  was  considered  not  relevant  to  the  current  state  of  the Indonesian nation which consisted of various ethnicities and religions. This paper will explain the concept of khilafah and its controversy in Indonesia.
Keyword: Controversy, Khilafah, Indonesia

## PENDAHULUAN
Pembahasan  tentang  tema  khilafah  selalu  menjadi  perbincangan  yang  menarik, terutama ketika dikaitkan dengan konteks saat ini, khususnya dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Saat ini dalam konteks perpolitikan di tanah air terdapat beragam gerakan  seperti  Hizb  al-  Tahrîr  Indonesia  (HTI),  Majelis  Mujahidin  Indonesia  (MMI),  dan Front Pembela Islam(FPI), yang berorientasi pada penegakan syariat Islam secara total melalui sejumlah gerakan untuk membangun dan menegakkan sistem Khilâfah Islâmîyah atau Dawlah Islâmîyah.5  Hizbut  Tahrîr/HTI  mewajibkan  seluruh  kaum  Muslimin  berada  dalam  satu negara, dan satu khalîfah, tidak selainnya. 1 Gerakan ini memiliki latar historis yang mengacu dan  bertaklid  pada  model  kekhilafahan awal  Islam.  Padahal  sistem  pemerintahan  awal  Islam ini, sebagaimana disebutkan oleh Muhammad „Âbid al-Jâbirî, masih berada dalam kekosongan perundang-undangan. 2
Pada  tahun  1924  terdapat  salah  satu  Negara  yang  ingin  mendirikan  khilafah  pasca runtuhnya  Khalifah  Utsmaniyah  di  Turki,  tetapi  hal  itu  tidak  menemui  kesepakatan.  Karena sistem khilafah itu sudah hancur dan jika ingin mendirikannya kembali maka akan sangat sulit, bahkan dengan jalan perang pun bekumtentu bisa mewujudkannya. Selama ini, ormas Islam di Indonesia  yang  berusaha  mendirikan  khilafah  adalah  HTI  (Hizbut  Tahrir  Indonesia)  yang berkantor  pusat  di  Inggris.  Kebanyakan  Negara  Islam  seperti  Arab  Saudi,  Mesir,  Turki  dan Negara-negara di timur tengah melarang semua aktifitas HT (Hizbut  Tahrir). Tetapi mereka tumbuh dan berkembang di Amerika dan Negara-negara demokrasi lainnya.
Bertitik  tolak  dari  pandangan  Taqiyuddin  An-Nabhani,  bahwa  dunia  Islam  harus terbebas  dari  segala  bentuk  penjajahan,  maka  mendirirkan  Khilafah  Islamiyah  menjadi  suatu kewajiban. Khilafah yang dimaksud adalah kepemimpinan umat dalam satu Daulah Islam yang universal  di  seluruh  dunia,  dengan  seorang  pemimpin  tunggal  (khalifah)  yang  dibai‟at  oleh umat. Tetapi, penerapan khilafah di Indonesia dinilai sebagian pihak sudah tidak lagi relevan untuk  digunakan  dalam  kondisi  saat  ini.  Tulisan  ini  akan  mengkaji  kontroversi  peenerapan sistem khilafah di Indonesia.
1 Hizb al-Tahrîr. Ajhizat Dawlat al-Khilâfah (fî al-Hukm wa-al-Idârah . (Bogor: Pustaka Fikrul Mustanir, 2005),
37.
2 Muhammad „Âbid al-Jâbirî, al-Dîn wa-al-Dawlah wa- al-Tatbîq al-Sharî‘ah (Agama, Negara dan Penerapan Syari‟ah), penerjemah Mujiburrahman (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), 70-73.

## PEMBAHASAN Makna Khilafah
Khilafah adalah bentuk masdar dari fi‟il madhi khalafa, yang berarti menggantikan atau menempati  tempatnya.  Khala‟if  merupakan  bentuk  plural  dari khalifah,  sedangkan  kata  kata khulafa  adalah  bentuk  plural  dari  khalif.  Khalifah  adalah  penguasa  tertinggi  (as-sultan  al- a‟zam). 3 Dalam  pandangan  kaum  muslimin,  khilafah  atau  imamah  adalah  kepemimpinan umum  dalam  urusan  agama  dan  dunia  menggantikan  Nabi  Muhammad  SAW.  Menurut  al- Baydawi,  imamah  adalah  ungkapan  tentang  penggantian  seseorang  atas  Rasul  dalam menjalankan qanun-qanun syara‟ dan menjaga wilayah agama, dari sisi wajibnya ia diikuti oleh seluruh  umat. 4 Ibnu  khaldun  menjelaskan,  khilafah  adalah  memerintah  rakyat  sesuai  aturan syara‟  demi  kebaikan  dunia  dan  akhirat.  Dengan  demikian,  hakikat  khilafah  adalah menggantikan pembuat syara‟ (sahib asy-syara‟) dalam menjaga agama dan politik dunia. 5
Khilafah dalam terminologi politik Islam adalah suatu sistem pemerintahan Islam yang meneruskan  sistem  pemerintahan  Rasulullah  dengan  segala  aspeknya  berdasarkan  al-Qur‟an dan  as-Sunnah.  Sedangkan  khalifah  adalah  pemimpin  tertinggi  umat  Islam  (khalifatul muslimin).

## Hukum Khilafah
Menurut sebagian pihak, mendirikan khilafah merupakan suatu kewajiban bagi seluruh umat Islam. Dalam buku al-Fikr al-Islami ditegaskan bahwa, adalah suatu kesalahan fatal jika pemahaman tentang wajib kifayah diartikan sebagai gugurnya kewajiban bagi sebagian muslim karena sesuatu hal yang telah dilakukan oleh sebagian muslim lainnya, sekalipun kewajiban itu belum berhasil diwujudkan. Pemahaman tentang wajib kifayah yang benar adalah jika sebagian orang benar-benar tuntas melakukan kewajiban tersebut, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain.  Artinya,  menegakkan  khilafah  Islam  merupakan  wajib  kifayah.  Selama  khilafah  Islam belum  berdiri    maka  setiap  individu  muslim  yang  mukallaf  mempunyai  kewajiban  untuk menegakkannya sampai khilafah benar-benar berdiri. 6
Oleh karena itu, mendirikan khilafah adalah wajib kifayah, namun karena kemampuan gerakan  Islam  untuk  menegakkan  khilafah  belum  cukup,  maka  wajib  khifayah  berubah menjadi wajib ain. Lebih tegas lagi dinyatakan bahwa batas toleransi Islam untuk menegakkan
3 Ali Abd ar-Raziq, Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan . (Yogyakarta: Jendela, 2002), hal. 3.
4 Ibid ., 2. 5 Ibid ., 6 Ainur  Rofiq  Al-Amin, Membongkar  Proyek  Khilafah  ala  Hizbut  Tahrir  di  Indonesia, (Yogyakarta:  LKiS Printing Cemerlang, 2012), 105-106.
khilafah  adalah  tiga  hari,  sedangkan  khilafah  telah  runtuh  sejak  tahun  1924,  maka  upaya penegakan khilafah tidak hanya ada‟ al-fardh, melainkan sudah menjai qadha‟. 7
Menurut  Hizb  al-Tahrir,  kewajiban  menegakkan  khilafah  merupakan  mahkota  dari segala  kewajiban  yang  dibebankan  oleh  Allah  kepada  umat  Islam.  Menegakkan  khilafah merupakan  kewajiban  paling  agung  dalam  agama.  Sementara  itu,  pihak-pihak  yang  tidak berniat  menegakkan  khilafah  maka  akan  mendapatkan  dosa,  bahkan  sebagai  perbuatan maksiat yang paling besar. 8 Dosa tersebut tidak hanya menimpa kaum muslim secara umum, tetapi juga terhadap para penguasa dictator yang menghalangi gerakan-gerakan yang mencoba menegakkan khilafah, dan orang-orang kafir yang menjajah negeri-negeri muslim.
Terdapat  sebagian  kelompok  yang  menolak  anggapan  wajibnya  menegakkan kekhalifahan,  baik  secara  akal  maupun  syara‟.  Diantara  mereka  yang  menolak  adalah  al- Asamm yang berasal dari kelompok mu‟tazilah. Menurut mereka yang wajib dilakukan adalah melaksanakan  hukum-hukum  syara‟,  sebab  jika  umat  Islam  telah  berkeadilan  dan  telah melaksanakan  hukum  Allah,  maka  keberadaan  imam  tidak  lagi  dibutuhkan,  begitu  juga menegakkan khilafah. 9

## Khilafah di Indonesia
Kehidupan  beragama  merupakan  hal  yang  penting  dalam  kehidupan  masyarakat. Agama menjadi sendi penggerak kehidupan masyarakat yang beradab. Demikian juga dalam konteks bernegara, agama menjadi salah satu hal penting yang dijunjung negara bagi warganya. Akan  tetapi,  hal  ini  tidak  serta-merta  menjadikan  agama  sebagai  landasan  bagi  jalannya ideologi dan sistem pemerintahan negara, khususnya Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan keragaman yang sangat luar biasa. Terdapat ratusan suku bangsa, bahasa, ada banyak agama dan kepercayaan yang selama ini tumbuh harmonis di Indonesia. Negara ini dibangun dengan  semangat  keberagaman  dan  toleransi.  Oleh  sebab  itu,  para  pendiri  negara  ini menuangkan semangat keberagaman dan toleransi ini ke dalam UUD 1945 dan Pancasila.
Akan  tetapi,  akhir-akhir  ini  muncul  beberapa  kelompok  yang  mengusung  semangat radikalisme dan ingin mendirikan negara kekhilafahan untuk menggantikan dasar negara, dan menanamkan  ideologi  yang  menolak  atau  mengabaikan  keberagaman.  Munculnya  Islamic State  of  Iraq  and  Syria  (ISIS)  atau  Negara  Islam  Irak  dan  Suriah  (NIIS)  menimbulkan guncangan  di  berbagai  negara  di  Timur  Tengah.  Gejolak  yang  ditimbulkan  ISIS  ini  juga sampai  ke  Indonesia.  Semangat  untuk  mengusung  kekhilafahan  muncul  di  berbagai  wilayah
7 Ibid ., 106.
8 Ibid ., 106-107.
9 Ali Abd ar-Raziq, Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan, (Yogyakarta: Jendela, 2002), 17-18.
Indonesia.  Kelompok-kelompok  ini  memandang  bahwa  bentuk  pemerintahan  dan  ideologi yang  diusung  oleh  Indonesia  adalah  keliru.  Oleh  karena  itu,  menurut  mereka,  sistem pemerintahan dan ideologi Indonesia harus digantikan oleh sistem dan ideologi khilafah.
Konflik  di  Timur  Tengah  muncul  sebagai  akibat  pertikaian  berbagai  kepentingan kawasan  maupun  global.  Munculnya  ISIS  di  Timur  Tengah  dengan  banyak  agenda  dan melakukan pemanggilan kepada seluruh umat Islam di dunia untuk bergabung dengan mereka memberikan  pengaruh  yang  cukup  besar  bagi  tumbuhnya  kelompok-kelompok  yang  ingin mengusung  atau  menegakkan  khilafah  di  Indonesia.  Banyak  muncul  paham-paham  radikal yang hendak merusak komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), UUD 1945, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Kelompok-kelompok  yang  mengusung  khilafah  ini  menggunakan  cerita  mengenai kejayaan Islam di masa lalu sebagai cara untuk menyebarkan semangat khilafah. Hal ini bisa dengan  cepat  menyebar  kepada  umat  Islam  di  Indonesia  karena  sebagian  umat  Islam  di Indonesia  sulit  membedakan  antara  Islamisme  dan  Arabisme.  Hidayat  mengatakan  bahwa setiap  gerakan  yang  bernuansa  politik  keagamaan  dengan  menggunakan  idiom  Arab  yang memiliki asosiasi dengan sejarah kejayaan Islam di masa lalu, seperti “khilafah” dengan mudah direspons umat  Islam dengan semangat jihad. Jika merujuk pada mitos yang dikatakan oleh Barthes, kelompok ini membentuk sebuah tipe wicara dengan meminjam konsep-konsep ideal masa lalu untuk mencapai kepentingan kelompok mereka di masa kini. Secara Bahasa, mereka mendistorsi keagungan Islam masa lalu sebagai tipe wicara untuk membangkitkan semangat dan  keyakinan  masyarakat  bahwa  seakan-akan  khilafah  adalah  solusi  bagi  segala  persoalan yang ada di masyarakat.
Sebagian orang menganggap bahwa kekhilafahan adalah bentuk kehidupan beragama dan  bernegara  yang  ideal.  Akan  tetapi,  disisi  lain,  banyak  juga  yang  berpendapat  bahwa kekhila-fahan sudah tidak lagi relevan dengan ke hidupan kita di Indonesia. Negara Indonesia yang  berlandaskan  UUD  1945,  Pancasila,  mengusung  dan  menjunjung  tinggi  keberagaman dan toleransi. Masdar Faried Mas ‟ udi secara tegas mengatakan bahwa dalam konteks NKRI, landasan Pancasila dan UUD 1945 adalah bentuk “khilafah” yang sah menurut Islam atau Al- Quran.  Pancasila  dan  UUD  1945,  menurutnya,  telah  mengusung  semangat  dan  prinsip kekhilafahan yang sesuai dengan apa yang disyaratkan Islam atau Al-Quran.

## PENUTUP
Mendirikan  negara  Islam  dan  menjalankan  syariat  Islam  sebagai acuan  berlangsungnya peraturan  di  negara  Indonesia  adalah  wajib  menurut  kelompok  yang  mengikuti  fahamnya. Sedangkan di wilayah nusantara ini adalah negara yang didiami oleh penduduk yang majemuk terdiri  dari  bukan  hanya  masyarakat  muslim  namun  terdapat  pula  agama-agama  lain  dan dengan berisikan berbagai macam bentuk karakter dan sifatnya. Adalah sebuah jawaban dan hal ini tidak relevan jika sistem khilafah yang diusung oleh kelompok yang berfaham radikal hendak  berusaha  merubah  sistem  negaranya.  Mayoritas  pengamat  politik-pun  menyatakan tentang  sistem  khilafah  yang  hendak  diusung  di  Indonesia  adalah  hal  yang  mustahil  untuk diterapkan. Hingga saat ini, satu-satunya ideologi bangsa dan negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945  adalah  sebuah  sistem  kenegaraan  yang  memiliki  relevansi  dengan  aturan  atau  syariat Islam. Dengan dalih kemajemukan dalam berkehidupan adalah semboyan bhineka tunggal ika.

## REFERENSI
Al-Jâbirî,  Muhammad  „Âbid.  Agama, Negara  dan  Penerapan  Sharî‘ah.  Judul  Asli  al-Dîn  wa-al- Dawlah  wa-al-Tathbîq  al-Sharî‘ah .  Penerjemah  Mujiburrahman.  Yogyakarta:  Fajar Pustaka Baru, 2001.
Abd ar-Raziq, Ali, Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan , Yogyakarta: Jendela, 2002.
Hizb  al-Tahrîr. Ajhizat  Dawlat  al-Khilâfah  (fî  al-Hukm  wa-al-Idârah) ,  Bogor:  Pustaka  Fikrul Mustanir, 2005.
Rofiq  Al-Amin,  Ainur Membongkar  Proyek  Khilafah  ala  Hizbut  Tahrir  di  Indonesia ,  Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2012.