## PERAN APARAT DESA DALAM PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
Willyanto Kartiko K. 1
Linda Novasari 2
Fakultas Ekonomi Universitas Semarang willyanto@usm.ac.id 1
Diterima: Februari 2019, Disetujui: Maret 2019. Dipublikasikan: April 2019

## Abstract
The aim of this study is to identify problems related to management of the village fund and to provide a guidance of village fund management. This study is conducted in Karangawen - Demak. This study used observation and interview method.    The result showed that the main problem related to village fund is the lack  of  knowledge  of  the  village  head in implementing  financial  management  of  village  fund  based  on Regulation  No.  113/2015.  It  is  coupled  with  a  lack  of  facilitators  from  Demak  district  to  assist  the management of the village fund. This study purposed a computerized system for implementing the financial report is the solution to overcome these obstacles. By using this computerized system, reporting village fund will be done quickly and the financial statements will also be more reliable than reporting manually.
Keywords: Financial reporting, accounting information system, village fund

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  mengidentifikasi    permasalahan    yang  dialami  desa  terkait  pengelolaan dana  desa  dan  memberikan  bimbingan  pengelolaan  dana  desa.  Penelitian  dilakukan  di  Kecamatan Karangawen  Demak.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  observasi  dan  wawancara.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  permasalahan  utama  yang  timbul  adalah  rendahnya  pengetahuan  dari  kepala  desa terkait pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri  No.113/2015. Hal  itu ditambah lagi dengan belum  adanya  tenaga  pendamping  dari  Kabupaten  Demak  untuk  membantu  pengelolaan  dana  desa. Penelitian  ini  mengusulkan  sistem  terkomputerisasi  untuk  pelaporan  dana  desa  sebagai  solusi.  Dengan sistem  yang  berkomputerisasi,  pelaporan  dana  desa  akan  mampu  dilakukan  dengan  cepat  dan  output laporan keuangannnya juga akan lebih handal dibanding dengan pelaporan secara manual.
Kata kunci: Pelaporan keuangan, sistem informasi akuntansi, dana desa

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menimbulkan polemik dan pro kontra  dimasyarakat.  Isu-isu  tentang  otonomi  daerah,  khususnya  desa  dan  peraturan yang  melingkupinya, merupakan  isu  yang menarik untuk diteliti (Utomo dan Wahyudi 2008).  Dalam  sejarah  desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  bahwa  desa  telah  ada sebelum  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  terbentuk  sampai  dengan sekarang  ini  (UU  6/2014).  Chamber  (1987)  dalam  Eko  (2014)  menjelaskan  bahwa negara berdiri mengikuti perkembangan desa atau tut wuri handayani. Sebelum negara monarki  atau  sekarang  bergeser  menjadi  negara  kesatuan  yang  mengintegrasikan berbagai  wilayah  itu  ada,  desa  sudah  ada  lebih  dulu.  Oleh  sebab  itu,  desa  sudah  sejak lahirnya merupakan wilayah yang bersifat otonom dan selalu akan dinamis (Susetiawan 2009).
Sejarah panjang pengaturan tentang desa yang telah dimulai sejak tahun 1948, yang momentumnya  pada  era  reformasi  dan  puncaknya  pada  tahun  2014  Hoesada  (2014), tidak lain dalam rangka untuk mencari bentuk dan format ideal yang bisa  menempatkan posisi  desa  sebagai  suatu  daerah  yang  memiliki  sifat  istimewa,  heterogen,  kejelasan status  serta  kepastian  hukumnya  dalam  sistem  ketatanegaraan  Republik  Indonesia (Faozi 2015a). Regulasi atas pengelolaan desa mulai Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1948  tentang  Pokok  Pemerintahan  Daerah,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1957 tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan  Daerah,  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1965 tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan  Daerah,  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  1965 tentang Desa Praja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah,  dan  terakhir dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah (Penjelasan UU 6/2014).
Berbagai  peraturan  tersebut  tampaknya  belum  mampu  mengembalikan  pada eksistensi  sejati  desa  sebagai  level  pemerintahan  terendah  yang  memiliki    hak mengatur  rumah  tangganya  sendiri  dengan    tanpa  meninggalkan  adat  istiadat  (Risadi 2015).  Pengaturan  mengenai  desa  tersebut  belum  dapat  mewadahi  segala  kepentingan dan  kebutuhan  masyarakat  desa  yang  hingga  saat  ini  sudah  berjumlah  sekitar  73.000 (tujuh puluh tiga ribu) desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan (Penjelasan  UU 6/2014).
Pelaksanaan pengaturan desa  yang  selama  ini berlaku dianggap sudah  tidak  sesuai lagi  dengan  perkembangan  zaman,  terutama  antara  lain  menyangkut  kedudukan masyarakat  hukum  adat,  demokratisasi,  keberagaman,  partisipasi  masyarakat,  serta kemajuan  dan  pemerataan  pembangunan  sehingga  menimbulkan  kesenjangan  antar wilayah,  kemiskinan,  dan  masalah  sosial  budaya  yang  dapat  mengganggu  keutuhan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  UU  Nomor  6  Tahun  2014  lahir  dalam  rangka untuk menyempurnakannya.
Lahirnya  UU  6/2014  dianggap  sangat  fenomenal  (Buton  2015),  tonggak  baru  bagi sebuah    negara    dengan    sistem    pembangunan  bottom-up    yang    sebelumnya pembangunan    menganut    sistem  up-bottom    (Azhar    2015)    yang    akan menjadikan  kedudukan  desa  lebih  diakui  (Ismadani  2016),  sekaligus  memberikan payung  hukum  yang  kuat  terhadap  eksistensi  desa  (Risadi  2015).  Dengan  UU  6/2014, desa akan memasuki babak baru untuk penataan dan pembangunan wilayahnya (Yansen 2014)  yang  datang  membawa  harapan-harapan  baru  bagi  kehidupan  kemasyarakatan dan pemerintahan yang ada di desa (Faozi 2015).
UU Nomor 6 Tahun 2014 mengangkat desa menjadi  subjek  kepemerintahan,  yaitu dari  sekedar  objek  pembangunan  sekarang  menjadi  subjek  pembangunan  (Hoesada 2014).  Desa  tidak  lagi  sebatas  menjadi  objek  pembangunan,  namun  desa  bisa  menjadi subyek  untuk  membangun  kesejahteraan.  Undang-undang  tersebut  menegaskan komitmen  politik  dan  konstitusional  bahwa  negara  melindungi  dan  memberdayakan desa  agar  menjadi  kuat,  maju,  mandiri,  dan  demokratis  sehingga  dapat  menciptakan landasan  yang  kokoh  dalam  melaksanakan  pemerintahan  dan  pembangunan  menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (Eko 2014a).
Lebih  jauh,  Muqowam  dalam  Eko  (2014a)  mengemukakan  bahwa  UU  Desa  ini hendak  membuat  desa  bertenaga  secara  sosial,  berdaulat  secara  politik,  berdaya  secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya, yang dikenal sebagai Catur Sakti Desa. Fauzi dalam  Eko  (2014b)  juga  menjelaskan  undang-undang  desa  ini  diharapkan  dapat menjawab berbagai permasalahan di desa yang meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, serta  memulihkan  basis  penghidupan  masyarakat  desa  dan  memperkuat  desa  sebagai entitas  masyarakat  yang  kuat  dan  mandiri.  Desa  juga  diharapkan  dapat  menjalankan mandat  dan  penugasan  beberapa  urusan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  provinsi,  dan terutama pemerintah kabupaten/kota yang berada diatasnya, serta menjadi ujung tombak
dalam  setiap  pelaksanan  pembangunan  dan  kemasyarakatan.  Akibatnya,  pengaturan desa juga dimaksudkan untuk mempersiapkan desa dalam merespon proses modernisasi, globalisasi dan demoktratisasi yang terus berkembang tanpa kehilangan jati dirinya.
Undang-undang  (UU)  desa  ini  diharapkan  akan  mengangkat  desa  pada  posisi subjek  yang  terhormat  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  karena  akan menentukan  format  desa  yang  tepat  sesuai  dengan  konteks  keragaman  lokal,  serta merupakan  instrument  untuk  membangun  visi  menuju  kehidupan  baru  desa  yang mandiri, demokratis dan sejahtera. UU desa ini memberikan kesempatan bagi desa  dan senjata bagi rakyat desa untuk melancarkan perubahan. Desa akan layak sebagai tempat kehidupan dan penghidupan, menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa dan negara dimasa yang akan datang.
Kelahiran  UU  Nomor  6 Tahun  2014  dirasa  pada  saat  yang  tepat,  maka  tidak  aneh kalau  kemudian  disambut  luar  biasa  oleh  masyarakat,  ada  semangat  baru  yang  hidup dan ada new files yang akan segera hadir di desa Karim dalam (Eko 2014a). Jika UU ini diterapkan sungguh-sungguh sesuai tujuan oleh semua pihak akan mampu menciptakan perubahan yang signifikan terhadap kemajuan dan kesejahteraan di desa.
Pembangunan sarana prasarana desa dan dusun pada tahun-tahun yang akan datang akan meningkat secara signifikan, aparat desa akan mendapat gaji dari negara (Hoesada 2014).  Desa  akan  segera  mendapatkan  dana  miliaran  rupiah.  Alokasi  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  untuk  desa  akan  selalu  meningkat  dari  tahun  ke  tahun (Brodjonegoro  2014).  Desa  akan  mempunyai  sumber  pendapatan  berupa  Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari Dana  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  yang  diterima  oleh  Kabupaten/Kota, alokasi  anggaran  dari  APBN,  bantuan  keuangan  dari  APBD  Provinsi  dan  APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga (PP No. 60 Tahun 2014).
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperkirakan besarnya cukup fantastis dan bervariasi  karena  nilainya  mendekati  angka  satu  milyar  rupiah  per  desa  bahkan  bisa lebih  bervariasi  sesuai  dengan  kondisi  desa.  Nilainya  akan  berlipat  jika  dibandingkan dengan dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang selama ini diterima oleh desa yang  hanya berkisar  di  angka  puluhan  sampai  dengan  ratusan  juta  rupiah.  Adanya  tambahan  dana
tersebut  diharapkan  pemerintah  desa  akan  semakin  mampu  dalam  membangun  serta memberdayakan masyarakat desa (Faozi 2015).
Namun  demikian,  tidak  sedikit  kalangan  yang  khawatir  dengan  lahirnya undang-undang  ini.  Lahirnya  UU  6/2014  dianggap  sebagai  kebijakan  politis  semata yang justru akan menjerat para aparat desa (Wiyanto 2014). Banyak pihak menganggap kemampuan  para  aparat  desa  di  daerah  yang  masih  rendah  dan  belum  siap  tersebut justru dikhawatirkan akan  membawanya pada meja hijau. Dalam hal pengelolaan dana desa, akan ada risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  permasalahan  hukum  mengingat  belum memadainya  kompetensi  kepala  desa  dan  aparat  desa  dalam  hal  penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (BPKP 2015). Hal itu terjadi karena pemerintahan  desa  yang  akan  mendapatkan  pendanaan  program  dan  kegiatan  dari berbagai  sumber  (APBN  dan  APBD  Provinsi/Kabupaten)  mengandung  konsekuensi harus mampu mengelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan.
Kondisi aparatur pemerintah daerah saat ini kemampuannya masih rendah, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah (Sidik 2002). Pada tataran pertanggungjawaban pengelolaan  administrasi  keuangan,  kompetensi  sumber  daya  manusia  di  desa merupakan  kendala  utama  (Subroto  2009).  Kapasitas  sumber  daya  manusia  di  desa selama  ini  kurang  merata  (Yuliana  2013).  Kementerian  keuangan  juga  menilai perangkat  desa  masih  belum  siap  untuk  menerima  anggaran  dana  desa  saat  ini  (Basri 2014). Terdapat  masalah  kapasitas  administrasi  dan  tata  kelola  aparat  pemerintah  desa yang  masih  minim.  Sistem  akuntabilitas  dan  pranata  pengawasan  yang  masih  lemah, termasuk belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Badan Perwakilan Daerah (BPD)    yang  merupakan manivestasi perwakilan  atau DPR-nya  desa  di  berbagai  daerah  masih  mengalami  stagnanisasi  lembaga,  yaitu  hanya menjadi  lembaga  formalitas  tanpa  memiliki  progres  yang  menggembirakan  (Azhar 2015).
Berangkat  dari  kasus  pro  kontra  dan  kekhawatiran  terhadap  UU  6/2014  ini,  maka peneliti menganggap perlu ada sebuah penelitian lebih lanjut yang dapat memberi solusi terhadap  permasalahan  yang  ada.  Hal  ini  diharapkan  dapat  mengurangi  kekhawatiran banyak pihak, yaitu ada para aparat desa yang berurusan dengan penegak hukum karena ketidaktahuan dan ketidakmampuannya dalam mengelola dana desa.
Pertanyaan penelitian ini adalah: (1) bagaimana kesiapan aparat desa terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang 6/2014? (2) apakah benar bahwa aparat desa lemah dalam hal  penatausahaan  keuangan  dana  desa?  (3)  apakah  benar  bahwa  aparat  desa  tidak mempunyai  kemampuan  membuat  laporan  keuangan  seperti  yang  diamanahkan  UU 6/2014 dan Permendagri 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan input pada pemerintah pusat tentang kesiapan desa untuk mengimplementasikan  UU  6/2014  dalam  hal  pengelolaan  dana  desa  dan  memberikan pemahaman kepada aparat desa tentang sistem akuntansi terkait pengelolaan dana desa. Penelitian  ini  mengharapkan  aparat  desa  mampu  melakukan  pengelolaan  dana  desa mulai dari pencatatan sampai pelaporan secara reliabel, dan tepat waktu.

## KAJIAN PUSTAKA
Suatu  kebijakan  baik  yang  dibuat  dan  dirumuskan  secara  baik,  belum  tentu  dapat diimplementasikan  sesuai rencana. Beberapa  institusi atau  lembaga kadang justru tidak dapat  melaksanakan  kebijakan  tersebut,  sehingga  perlu  adanya  evaluasi  supaya  dapat memberikan penilaian baik  itu berupa usulan, kritik dan saran terhadap kebijakan  yang dibuat  mulai  dari  implementasi  sampai  dengan  dampak  hasil  kebijakan  yang  terjadi. Wrightstone  (1956)  mengemukakan  evaluasi  adalah  penaksiran  terhadap  pertumbuhan dan        kemajuan        ke        arah        tujuan        atau        nilai-nilai        yang telah  ditetapkan.  Secara  umum,  evaluasi  adalah  suatu  proses  untuk  menyediakan informasi  tentang    sejauh  mana  suatu    kegiatan    tertentu    telah    dicapai, bagaimana    perbedaan pencapaian dengan perencanaan sehingga bisa diketahui apakah ada  selisih  di  antara  keduanya,  serta  bagaimana  manfaat  yang  telah  dikerjakan  itu  bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Tujuan akhir dari evaluasi adalah  untuk  memberikan  masukan  bagi  proses  kebijakan  ke  depan  agar  dihasilkan kebijakan  yang  lebih  baik.  Pada  dasarnya,  evaluasi  kebijakan  memang  dimaksudkan untuk  melihat  keberhasilan  atau  tingkat  pencapaian  suatu  kebijakan  yang  telah diimplementasikan terhadap kelompok sasaran yang dikenai kebijakan tersebut.

## Otonomi Daerah
Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas
otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam  sistem dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa  menjelaskan  yang  dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut  desa,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Pemerintahan  desa  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

## Teori Agensi dan Akuntabilitas
Teori  agensi  merupakan  konsep  yang  menjelaskan  hubungan  kontraktual  antara principals  dan  agents.  Pihak  principals  adalah  pihak  yang  memberikan  mandat  kepada pihak  lain,  yaitu  agent,  untuk  melakukan  semua  kegiatan  atas  nama  principals  dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith
1984). Pada pemerintahan daerah di  Indonesia  secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya  telah  dipraktikkan.  Pada  organisasi  sektor  publik  yang  dimaksud  principal adalah rakyat dan  agen adalah pemerintah dalam hal  ini adalah  kepala desa dan aparat desa  lainnya. Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar  Akuntansi  Pemerintahan  memberikan  penjelasan  tentang  adanya  hubungan yang jelas antara teori agensi dengan akuntabilitas.
Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  kepada  pihak  pemberi amanah  (principal) yang  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  meminta pertanggungjawaban  tersebut.  Secara  singkat,  kepala  desa  dan  aparaturnya  harus mempertanggungjawabkan  pengelolaan  sumber  daya  serta  pelaksanaan  kebijakan  yang dipercayakan  kepada  entitas  pelaporan  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan secara  periodik.  Transparansi  memberikan  informasi  keuangan  yang  terbuka  dan  jujur
kepada  masyarakat  berdasarkan  pertimbangan  bahwa  masyarakat  memiliki  hak  untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

## Pengertian Akuntansi dan Sistem Akuntansi
Menurut Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  akuntansi  adalah  proses  identifikasi,  pencatatan, pengukuran,  pengklasifikasian,  pengikhtisaran  transaksi  dan  kejadian  keuangan, penyajian  laporan,  serta  penginterpretasian  atas  hasilnya.  Halim  dan  Kusufi  (2012) menjelaskan yang dimaksud akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian,  pengukuran,  pencatatan,  dan  pelaporan  transaksi  ekonomi (keuangan)  dari  entitas  pemerintah  daerah  (kabupaten,  kota,  atau  provinsi)  yang dijadikan  sebagai  informasi  dalam  rangka  pengambilan  keputusan  ekonomi  oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan.
Menurut Halim dan Kusufi (2012), tujuan pokok akuntansi pemerintahan adalah: a) Pertanggungjawaban,  yaitu  memberikan  informasi  keuangan  yang  lengkap  pada  waktu yang  tepat,  yang  berguna  bagi  pihak  yang  bertanggung  jawab  yang  berkaitan  dengan operasi  unit-unit  pemerintahan.  Fungsi  pertanggungjawaban  mengandung  arti  yang lebih luas daripada sekedar ketaatan terhadap peraturan, tetapi juga keharusan bertindak bijaksana  dalam  penggunaan  sumber-sumber  daya.  b)  Manajerial,  yaitu  akuntansi pemerintahan  juga  harus  menyediakan  informasi  keuangan  untuk  perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan  dan  pengambilan  keputusan  serta  penilaian  kinerja  pemerintah.  Tujuan ini  perlu  dikembangkan  agar  organisasi  pemerintah  tingkat  atas  dan  menengah  dapat menjadikan  informasi  keuangan  atas  pelaksanaan  yang  lalu  untuk  membuat  keputusan ataupun  penyusunan  perencanaan  untuk  masa  yang  akan  datang,  c)  Pengawasan,  yaitu akuntansi  pemerintahan  juga  harus  memungkinkan  terselenggaranya  pemeriksaan  oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.
Sistem  akuntansi  yang  dirancang  dan  dijalankan  secara  baik  akan  menjamin dilakukannya prinsip stewardship dan accountability dengan baik pula. Pemerintah atau
unit  kerja  pemerintah  perlu  memiliki  sistem  akuntansi  yang  tidak  hanya  berfungsi sebagai  alat  pengendalian  transaksi  keuangan,  akan  tetapi  sistem  akuntansi  tersebut hendaknya  mendukung  pencapaian  tujuan  organisasi.  Menurut  Mulyadi  (2001),  sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa  untuk  menyediakan  informasi  keuangan  yang  dibutuhkan  oleh  manajemen  guna memudahkan  pengelolaan  perusahaan.  Formulir  atau  dokumen  merupakan  dokumen yang  digunakan  untuk  merekam  terjadinya  transaksi.  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  24  Tahun  2005  menjelaskan  sistem  akuntansi  pemerintahan  adalah serangkaian  prosedur  manual  maupun  yang  terkomputerisasi  mulai  dari  pengumpulan data,  pencatatan,  pengikhtisaran  dan  pelaporan  posisi  keuangan  dan  operasi  keuangan pemerintah.
Berbagai  penelitian  telah  dilakukan  oleh  para  peneliti  terdahulu  terkait  kualitas pelaporan  keuangan  sektor  publik  di  Indonesia.  Misalnya,  Harun  (2002)  menyatakan tentang  pentingnya  peningkatan  kualitas  akuntansi  sektor  publik  di  Indonesia. Organisasi  pemerintah,  seperti  layaknya  perusahaan  swasta  besar,  memerlukan informasi keuangan yang tepat waktu dan akurat untuk tujuan organisasi. Akbar (2011) menyimpulkan akuntabilitas publik dan keterbukaan merupakan dua sisi koin yang tidak terpisahkan  sebagai  bagian  dari  prinsip-prinsip  tata  pemerintahan  yang  baik  (good governance). Sistem akuntansi pemerintahan memberikan peluang terhadap peningkatan penyediaan informasi  yang handal dan akurat serta berorientasi pada peningkatan tolok ukur  kinerja  dalam  memberikan  pelayanan  publik  yang  maksimal,  dan  merupakan proses  pertanggungjawaban  (stewardship  and  accountability  process).  Tanjung  (2000) juga  menyatakan  bahwa  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang  dihasilkan  melalui proses  akuntansi  merupakan  bentuk  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan publik.
Beberapa  peneliti  terdahulu  menyatakan  pentingnya  pengaruh  sistem  akuntansi terhadap  kualitas pelaporan  keuangan pada sektor publik. Sadjiarto (2000) menyatakan bahwa  good governance dan akuntabilitas pemerintahan di  Indonesia sangat ditentukan dari  pengelolaan  keuangannya.  Yahya  (2006)  juga  memberikan  kesimpulan  yang seirama  bahwa  sistem  akuntansi  keuangan  dan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah adalah  sarana  akuntabilitas  dan  transparansi  keuangan  daerah.  Kualitas  pemerintahan daerah  yang  baik  (good  governance)  sangat  ditentukan  oleh  akuntabilitas,  transparansi
pengelolaan  keuangannya.  Furqani  (2010)  menyimpulkan  ada  korelasi  positif  antara pengelolaan  keuangan  yang  baik  dengan  upaya  untuk  mewujudkan  good  governance. Demikian  juga,  penelitian  Rusli  (2004)  memberikan  data  bahwa  akuntansi  keuangan sektor  publik  berpengaruh  terhadap  transparansi  sebesar  10,8%;  dan  akuntabilitas sebesar  66,8%.  Yuliani  et  al.  (2010)  menyatakan  bahwa  pemahaman  akuntansi berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  kota.  Aliyah  dan  Nahar (2012) menyatakan bahwa penyajian  laporan  keuangan daerah berpengaruh positif  dan signifikan  terhadap  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah. Penyajian  laporan  keuangan  daerah  secara  lengkap  yang  sesuai  dengan  standar akuntansi  pemerintahan  dan  mudah  diakses  oleh  semua  pihak  yang  berkepentingan memungkinkan  kontrol  dan  pengawasan  terhadap  pengelolaan  keuangan  bisa  berjalan dengan baik.
Hal  lain  yang  mempengaruhi  kualitas  pelaporan  keuangan  sektor  publik  adalah kualitas  sumber  daya  manusia.  Dengan  kata  lain,  rendahnya  pemahaman  tentang akuntansi  berpengaruh  terhadap  pembuatan  laporan  keuangan  serta  transparansi  dan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah.  Namun,  sayang  sesuatu  yang  sangat mendasar  dan  harus  dimiliki  aparat  pemerintah  daerah  tersebut  justru  sampai  saat  ini belum  menunjukkan  tanda-tanda yang  menggemberikan.  Banyak  penelitian membuktikan  bahwa  masih  rendahnya  SDM  pemerintah  daerah  dalam  melakukan pengelolaan dan pelaporan  keuangan. Misalnya, Sidik (2002)  menyindir tentang masih rendahnya kondisi aparatur pemerintah daerah saat ini, terutama dalam hal pengelolaan keuangan  daerah.  Sementara,  penelitian  Subroto  (2009)  mengungkapkan  bahwa  secara umum  desa  dalam  memberikan  pertanggungjawaban  ADD  sudah  baik  secara  teknis, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi  keuangan  kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama.
Kualitas pelaporan keuangan sektor publik di Indonesia masih mengalami berbagai kendala.  Belum  baiknya  sistem  akuntansi  yang  diterapkan  dan  rendahnya  pemahaman terhadap  akuntansi  merupakan  beberapa  kendala  yang  dihadapi  sektor  publik  di Indonesia.  Masalah  tersebut  terjadi  baik  di  level  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah.

## METODA PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif.  Di  kecamatan  Karangawen, kabupaten  Demak.  Pemilihan  lokasi  pada  kedua  desa  tersebut  dengan  pertimbangan kedua  wilayah  ini  karena  proses  pencairan  dana  desa  sudah  terjadi  dan  programnya sudah dalam tahap pelaksanaan. Penelitian ini  melakukan observasi dengan peninjauan langsung pada kedua desa untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai  kesiapan  dan penatausahaan  keuangan  yang  sedang  berjalan  pada  kedua  desa  untuk  memperoleh gambaran  tentang  kesiapan  dan  proses  serta  format  pelaporan  dana  desa.  Wawancara dilakukan  dengan  cara  bertanya  langsung  dengan  nara  sumber  mulai  dari  kepala  desa, bendahara,  badan  perwakilan  desa  dan  masyarakat  terkait  pengelolaan  dana  desa termasuk juga pelaporannya.

## PEMBAHASAN
Wawancara  telah  dilakukan  dengan  berbagai  pihak  di  Desa  Kismoyoso  dan  Desa Giriroto  yang  menjadi  lokasi  penelitian.  Dari  hasil  wawancara  dan  observasi  awal diperoleh beberapa temuan. Para kepala desa dan aparat pemerintah desa belum begitu paham dan siap dengan pelaksanaan UU 6/2014. Hal itu justru menimbulkan kecemasan dan  kekhawatiran  mereka.  Kekurangsiapan  dan  kecemasan  itu  disebabkan  karena minimnya  sosialisasi  dan  bimbingan  dari  pemerintah  Kabupaten  Boyolali.  Seluruh kepala  desa  dan  aparatnya  kalau  disuruh  memilih  maka  proses  pencairan  dana  desa sebaiknya ditunda tahun depan, yaitu 2016.
Para  kepala  desa  menyadari  bahwa  pengucuran  dana  desa  yang  bersumber  dari APBN ini menuntut pertanggungjawaban dari setiap pemakaian rupiahnya. Permendagri No. 113 mengatur secara detail proses pelaporannya. Dalam Permendagri  ini  ini diatur nomor  rekening,  proses  pencatatan,  dan  format  pelaporan  dana  desa.  Di  sisi  lain,  para kepala  desa  dan  aparatnya  belum  memiliki  pemahaman  yang  memadai  terhadap peraturan tersebut. Mereka mengeluhkan detailnya pencatatan dan pelaporan dana  desa ini.  Hal  itu  diperparah  lagi  dengan  minimnya  sumber  daya  manusia  pada  level  desa. Hampir sebagian besar aparat di level desa sudah berusia tua, dan hanya sedikit pegawai desa yang berusia muda dan mungkin bisa diminta mempelajari Permendagri tersebut.
Hal-hal  tersebut  menimbulkan  ketakutan  diantara  para  kepala  desa  untuk membelanjakan  dana  desa.  Para  kepala  desa  lebih  memilih  mendapatkan  bantuan dengan  pola  blockgrant  dibandingkan  dengan  dana  desa.  Mereka  berpendapat  bahwa
proses  pertanggungjawaban  bantuan  dengan  pola  blockgrant  relatif  lebih  sederhana dibanding  dengan  dana  desa.  Namun  demikian,  meskipun  pelaporan  pertanggung jawaban  dana  desa  menimbulkan  ketakutan  pada  kepala  desa,  mereka  tetap  berusaha mensukseskan  pelaksanaan  program  dana  desa  dari  pemerintah.  Para  kepala  desa membuat  program  yang  lebih  banyak  bersifat  fisik  untuk  menyerap  alokasi  dana  desa 2015.  Mereka  beranggapan  bahwa  program-program  fisik  tersebut  relatif  lebih sederhana  dan  jelas  pertanggung  jawabannya  dibanding  dengan  program  nonfisik.  Hal ini  mereka  anggap  sebagai  jalan  tengah,  dana  desanya  terserap  dan  para  kepala  desa juga lebih mudah dalam pembuatan pertanggungjawabannya. Tentunya, program-program fisik ini sudah mereka musyawarahkan dulu di antara kepala desa, tim pengelola dana desa dan perwakilan masyarakat.
Hasil  wawancara  menunjukkan  adanya  berbagai  permasalahan  yang  ada  dilevel desa  terkait  implementasi  dana  desa.  Secara  umum,  permasalahan  yang  berhasil didentifikasi peneliti tidak jauh berbeda dengan permasalahan-permasalahan yang sudah dikemukakan  sebelumnya  oleh  para  akademisi/birokrat,  misalnya  rendahnya  kualitas sumber daya manusia di level desa, dan rendahnya pemahaman mereka terkait akuntansi dana  desa.  Tetapi,  penelitian  ini  menemukan  satu  hal  yang  menarik,  yaitu  semangat aparatur pemerintah desa untuk tetap melaksanakan program dana desa yang merupakan program  pemerintah  pusat.  Mereka  tetap  berusaha  membuat  program  meskipun semuanya  masih  program  fisik  untuk  menyerap  dana  desa  yang  dialokasikan  ke  desa. Hal  ini  menunjukkan  adanya  semangat  untuk  tetap  mensukseskan  program  nasional pemerintah.  Hal  itu  menunjukkan  masih  adanya  kearifan  lokal  di  level  desa  dalam menghadapi tantangan dalam implementasi dana desa.

## Sistem Akuntansi Keuangan Pengelolaan Dana Desa
Dari data hasil wawancara dan observasi pendahuluan tentang ketidaksiapan kepala desa  dan  aparatnya  yang  lebih  disebabkan  karena  masalah  teknis,  misalnya  minimnya sosialisasi,  bimbingan  dan  rendahnya  kemampuan  dibidang  penatausahaan  keuangan serta  pelaporannya.  Wawancara  lanjutan  dilakukan  untuk  mendapatkan  data  mengenai keinginan dan harapan kepala desa dan aparatnya pada proses implementasi UU 6/2014. Dari  hasil  wawancara  dan  observasi  lanjutan  didapatkan  bahwa  kepala  desa  dan aparatnya menginginkan suatu terobosan untuk memudahkan pengelolaan, penatausaahaan dana desa beserta pelaporannya.
Sistem  akuntansi  yang  terkomputerisasi  untuk  melakukan  pengelolaan  dana  desa sangat tepat mengingat juga dasar pendidikan  kepala desa dan aparatnya bukan bidang akuntansi. Penyimpanan data pengelolaan keuangan tidak membutuhkan banyak berkas dan  data  tersimpan  bisa  digunakan  dalam  jangka  waktu  yang  relatif  lama.  Selain komputer  merupakan  alat  pengolah  data  yang  tepat  dengan  akses  ketelitian  maupun kecepatan tinggi, sistem komputerisasi juga akan menghemat waktu dan bekerja dengan tingkat akurasi yang lebih dibandingkan dengan sistem manual.
Beberapa  peneliti    terdahulu    menemukan  berbagai    manfaat    dari    penerapan komputerisasi sistem akuntansi pada sektor publik. Misalnya, Ratih (2012) menyatakan bahwa rancang bangun dan pemahaman  sistem akuntansi  keuangan daerah menjadikan sebuah  proses  menjadi  mudah  dan  cepat  serta  kemampuan  penatausahaan  keuangan daerah  dan  pengelolaan  barang  milik  daerah  berpengaruh  secara  simultan  terhadap kinerja  SKPD.  Sudana  (2007)  menyatakan  bahwa  sistem  informasi  akuntansi merupakan  suatu  sistem aplikasi terkomputerisasi  yang mampu melakukan pengolahan data  transaksi  keuangan  perusahaan  secara  terintegrasi.  Rusmayanti  et  al.  (2008) menyatakan  bahwa  adanya  sistem  pengelolaan  keuangan  di  Desa,  Kaur  Keuangan menjadi  lebih  terbantu.  Penyimpanan  data  pengelolaan  keuangan  tidak  membutuhkan berkas banyak dan data bisa digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama.
Sementara itu, penelitian Papuas (2012) menyatakan suatu lembaga atau organisasi yang  menggunakan  komputer  untuk  mengolah  sistem  informasinya,  akan  mempunyai nilai lebih dari pada sistem informasi yang diolah secara manual. Komputer merupakan alat  pengolah  data  yang  tepat  dengan  akses  ketelitian  maupun  kecepatan  tinggi dibandingkan  akses  kerja  manusia.  Helmy  (2012)  menyatakan  sistem  memberikan kemudahan  dan  kecepatan  aparat  bekerja  dalam  menyelesaikan  tugas-  tugasnya. Gustiawan  (2013)  berpendapat  bahwa  pengelolaan  dan  penggunaan  data  base  dengan sistem  komputerisasi  akan  menghemat  waktu  dan  bekerja  dengan  tingkat  akurasi  yang lebih dibandingkan dengan sistem manual. Demikian juga, Sarwoko (2011) berpendapat suatu  lembaga  atau  organisasi  yang  menggunakan  komputer  untuk  mengolah  sistem informasinya, akan mempunyai nilai lebih dari pada sistem informasi yang diolah secara manual  dan  komputer  yang  merupakan  alat  pengolah  data  yang  tepat  dengan  akses ketelitian maupun kecepatan tinggi dibandingkan akses kerja manusia.

## Sistem Akuntansi Dana Desa Terkomputerisasi
Berdasarkan  data  hasil  wawancara,  observasi  lanjutan  dan  literatur  review  pada undang-undang  desa  6/2014  dan  Permendagri  113/2014,  penelitian  ini  merancang sistem  akuntansi  dana  desa  berbasis  komputer  dan  berhasil  membuat  sebuah  program pengelolaan dana desa.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  kedua  desa  diketahui  bahwa  para  aparat  desa memang belum memiliki kesiapan dalam pelaksanaan Undang-Undang 6/2014. Mereka belum  memahami  sepenuhnya  pengelolaan  dana  desa  berdasarkan  Permendagri 113/2014.  Hal  ini  diperparah  lagi  dengan  rendahnya  kualitas  sumber  daya  manusia, minimnya  sosialisai  dan  bimbingan.  Meskipun  demikian,    para  aparat  desa  memiliki semangat  untuk  tetap  mensukseskan  pelaksanaan  program  dana  desa  dari  pemerintah pusat, yaitu dengan memperbanyak program fisik    untuk menyerap dana desa.
Penerapan program  sistem akuntansi pengelolaan dana desa yang terkomputerisasi dapat  mengatasi  permasalahan  terkait  pengelolaan  dana  desa.  Sistem  komputerisai  ini akan  memberi  kemudahan  kepada  aparat  desa  mulai  dari  perencanaan,  pencatatan secara  akuntansi  sampai  membuat  laporan  keuangan  semesteran  dan  tahunan.  Hal  ini bisa  meningkatkan  akuntabilitas  publik,  partisipasi  masyarakat  dan  transparansi pengelolaan dana desa. Penggunaan  sistem komputerisasi  juga akan menghemat waktu kepala  desa  dan  aparat  desa,  sehingga  bisa  melakukan  tugas  utamanya,  yaitu memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dan  juga  berbagai  tugas  sosial  lainnya, misalnya  menghadiri  dan  memberi  sambutan  kematian,  hajatan,  penyelesaian  konflik yang  ada  dimasyarakat.  Penelitian  selanjutnya  sebaiknya  melakukan  observasi  dengan waktu    yang lebih panjang    yang meliputi semua aspek tahapan kegiatan pelaksanaan dana  desa.  Saat  ini,  BPKP  telah  melakukan  kerja  sama  dengan  Depdagri  terkait penerapan aplikasi pengelolaan dana desa. Hal  ini tentunya merupakan sebuah langkah maju  yang  akan  mempermudah  aparat  desa  dalam  mengelola  dana  desa.  Oleh  karena itu,  sistem  pengelolaan  dana  desa  terkomputerisasi  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini bisa  menjadi  sistem  antara  sebelum  benar-benar  dilakukan  migrasi  ke  aplikasi  milik BPKP.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifiyanto,    D.F    dan    Kurrohman,  T.    (2014).    Akuntabilitas    pengelolaan alokasi  dana  desa  di  Kabupaten  Jember. Jurnal  Riset  Akuntansi  dan  Keuangan Volume 12 Nomor 2, Januari 2013: 94-103
Arikunto, S. (2013). Manajemen penelitian , Jakarta: Rineka Cipta, 2013
Moleong,  L.  (2012)  . Metodologi  penelitian  kualitatif  edisi  revisi .  Bandung:  PT Remaja Rosdakarya.
.  (2014).  PP  nomor  43  tahun  2014  tentang  peraturan  pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
. (2005). PP nomor 72 tahun 2005 tentang desa.
. (2005). PP nomor 57 tahun 2005 tentang pengertian desa.
.  (2014). Permendagri  nomor  113  tahun  2014  pasal  20,  24,  38,  dan  44 tentang pengelolaan keuangan desa.
.      (2007).      Permendagri      nomor      5      tahun      2007 tentang      lembaga kemasyarakatan.
.    (2013).    Peraturan    Bupati    Demak  nomor    01    Tahun    2013 tentang indikator keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD.
Sanusi, A. (2014). Metodologi penelitian bisnis . Jakarta: Salemba Empat.
Solekhan,        M.        (2012). Penyelenggaraan        pemerintahan        desa berbasis  partisipasi      masyarakat      dalam      membangun      mekanisme akuntabilitas. Malang: Setara Press.
Subroto,      A.      2009. Akuntabilitas      pengelolaan      alokasi      dana      desa (studi  kasus  pengelolaan  dana  desa  di  desa  –  desa  dalam  wilayah  Kecamatan Tlogomulyo  Kabupaten  Temanggung  tahun  2008). Dipublikasikan.  Tesis. Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang.
Sugiyono.  (2010) .  “Metode    penelitian    bisnis    (pendekatan    kuantitatif,  kualitatif, dan    r&d)”. Bandung: Alfabeta.
Sutopo,  H.B.  (2002). Metodologi  penelitian  kualitatif .  Surakarta:  Sebelas  Maret University Press
Syaukani,  dkk.,  (Eds).  (2009). Otonomi  daerah  dalam  negara  kesatuan .  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Tanzeh , A. (2011). Metodologi penelitian praktis, Yogyakarta: Sukses Offset
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 17, No. 2    April 2019
Tim  Pelaksana  DD.  2018. Laporan  hasil  musrenbangdes  kecamatan  Karangawen . Demak
Tim Pelaksana DD. 2018. Laporan realisasi ADD. Demak
Tim Pelaksana DD. 2018. LPJ ADD di desa Kecamatan Karangawen . Demak Usman,  H  dan  Purnomo,  S.  (2009). Metodologi  penelitian  sosial .  Jakarta:  Bumi Aksara
Virgie  K.A.,  Delawillia  dan  Supranoto.  (2013).  Implementasi  kebijakan  pemanfaatan dana  desa. Jurnal  Ilmu  Administrasi  Negara,  Volume 12 Nomor 2 , Januari 2013 hal 94-103
Wahyuddin.  (2016).  Implementasi  kebijakan  dana  desa  di  desa  Ako  Kecamatan Pasangkayu  Kabupaten  Mamuju  Utara. e  Jurnal  Katalogis,  Volume  4  Nomor  5,
Mei 2016 ISSN: 2302-2019 hal 141-149.
Yuliani,  R.  (2012). Analisis  dampak  alokasi  dana  desa (add)  terhadap  pemberdayaan masyarakat  dan  kelembagaan  desa  di  Kabupaten  Boyolali ,  Universitas Muhammadiyah Surakarta hal 162-170
Yulianti,    Y    dan    Mangku    P.    (2003). Sosiologi    pedesaan ,    Jogyakarta: Lappera Pustaka Utama.