## PERLINDUNGAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 54 KUHAP MENGENAI BANTUAN HUKUM
Oleh:
Dr. Dudung Indra Ariska, SH., MH.

## Fakultas Hukum Universitas Wiralodra
The suspect or defendant who has entered into the courts and in every examination is  subjected  to  inspection,  it  is  not  as  an  object  of  inspection.  Akusator  principle emphasized  that  the  object  of  the  examination  was  a  mistake  (a  criminal  offense), allegedly  committed  by  the  suspect  or  the  accused.  So  that  the  principle  of presumption  of  innocence  (Presumption  of  innocent)  adopted  in  the  Criminal Procedure  Code  should  really  be  a  guide  law  enforcement  officials  to  use  the principle  of  akusator  in  every  examination.  Criminal  suspects  who  later  in  the investigation  process  under  pressure,  threats  or  physical  violence  in  the  part  of investigators to the suspects confessed that actually did not do it. Obviously it is the deprivation of rights of the accused are actually treated badly as legal subjects.

## A. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara hukum yang mana hal itu terdapat dalam UUD 1945  pasal  1  ayat  (3)  yang  berbunyi  :  “Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum” sudah  sangat  jelas  Negara  Indonesia  berdasarkan  atas  hukum  ( rechtsstaat ),  tidak berdasarkan  atas  kekuasaan  belaka  ( machtsstaat ).  Akan  tetapi  dalam  pelaksanaan ataupun  fakta  kehidupan  sudah  tidak  asing  lagi  banyak  sekali  hukum  itu dipermainkan  oleh  sekelompok  orang  yang  masuk  dalam  pemerintahan  untuk kepentingan kelompok ataupun kepentingan pribadi.
Bukan  hanya  itu  terkadang  orang  yang  mempunyai  jabatan,  orang terpandang,  orang  kaya  itu  mudah  dalam  menghadapi  hukum  sedang  bagi  orang yang  tidak  mempunyai  kedudukan,  orang  miskin  akan  sulit  dalam  hukum  terlebih tidak mendapat perlindungan atau keadilan yang seadil-adilnya. Padahal hakikatnya hukum tidak memandang kedudukan bagi setiap warga negara Indonesia yaitu sama dihadapan  hukum  ( Equality  Before  of  The  Law ),  sesuai  pada  pasal  27  ayat  (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut:
“Segala  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum  dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
Dipertegas  dalam  pasal  28D  ayat  (1)  Undang-undang  Dasar  1945 menjelaskan:
“Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama dihadapan hukum”.
Manusia  itu  adalah  makhluk  sosial  yang  hidup  secara  bersama,  saling melengkapi,  membantu  sama  lain  dan  lazinmnya  tidak  bisa  hidup  sendiri.  Dengan dasar tersebut maka manusia butuh akan teman hidup, bersosial dan bermasyarakat, akan  tetapi  terkadang  dalam  tingkah  laku  tidak  hanya  hal  yang  positif  saja  tapi negatif yang mengarah kepada perbuatan yang menyimpang dari norma-norma yang ada salah satunya norma hukum (melakukan tindak pidana).
Menurut Moeljatno, Hukum  Pidana  adalah  bagian  daripada  keseluruhan hukum  yang  berlaku  di  suatu  negara,  yang  mengadakan  dasar-dasar  dan  aturan- aturan untuk:
1. Menentukan  perbuatan-perbuatan  mana  yang  tidak  boleh  dilakukan  dan  yang dilarang,  dengan  disertai  ancaman  atau  sanksi  yang  berupa  pidana  tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan  kapan  dan  dalam  hal-hal  apa  kepada  mereka  yang  telah melanggar  larangan-larangan  itu  dapat  dikenakan  atau  dijatuhi  pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut 1 .
Menurut  Lamintang,  Dasar-dasar  Hukum  Pidana  Indonesia  menjelaskan hukum pidana diartikan sebagai berikut :
“Hukum  pidana  itu  terdiri  dari  norma-norma  yang  berisi  keharusan  dan larangan-larangan  yang  oleh  pembentuk  undang-undang  telah  dikaitkan  dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian  dapat  juga  dikatakan  bahwa  hukum  pidana  itu  merupakan  suatu  sistem norma-norma  yang  menentukan  terhadap  tindakan-tindakan  yang  mana  (hal melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu  dimana  terdapat  keharusan  untuk melakukan  sesuatu)  dalam  keadaan-keadaan  bagaimana  hukuman  itu  dapat
1 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta. 2008, hlm. 1.
dijalankan,  serta  hukuman  yang  bagaimana  yang  dapat  dijatuhkan  bagi  tindakan- tindakan tersebut” 2 .
Mereka  yang  telah  disangkakan  telah  melakukan  tindak  pidana  disebut sebagai tersangka atau terdakwa  yang sudah masuk ke dalam lingkungan peradilan dan dalam setiap pemeriksaan adalah dijadikan subjek pemeriksaan, bukan sebagai objek  pemeriksaan.  Prinsip  akusator  menekankan  bahwa  yang  menjadi  objek pemeriksaan adalah kesalahan (tindak pidana) yang diduga dilakukan oleh tersangka atau  terdakwa.  Sehingga  azas  praduga  tak  bersalah  ( Presumtion  of  innocent )  yang dianut  dalam  KUHAP  harus  betul-betul  menjadi  pedoman  aparat  penegak  hukum untuk menggunakan prinsip akusator dalam setiap pemeriksaan.
Mengenai  penerapan  asas  praduga  tak  bersalah,  M.  Yahya  Harahap “ Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan ” menjelaskan:
“ Tersangka  harus  ditempatkan  pada  kedudukan  manusia  yang memiliki  hakikat  martabat.  Dia  harus  dinilai  sebagai  subjek, bukan  objek.  Yang  diperiksa  bukan  manusia  tersangka.
Perbuatan  tindak  pidana  yang  dilakukannyalah  yang  menjadi objek  pemeriksaan.  Ke  arah  kesalahan  tindak  pidana  yang dilakukan  pemeriksaan  ditujukan.  Tersangka  harus  dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap 3 .
Salah  satu  hambatan  dalam  penegakan  hukum  adalah  masih  adanya perlakuan  semena-mena  dari  oknum  plaksana  penegak  hukum  terhadap  seorang yang  berkedudukan  sebagai  tersangka  atau  terdakwa  dalam  suatu  proses  perkara pidana. Terhadap mereka ini sering mendapat  perlakuan  yang bertentangan dengan pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  1945.  Bahkan  pelanggaran  terhadap  hak-hak azasi mereka, serta terhadap asas praduga tak bersalah.
Timbulnya  perlakuan  semena-mena  itu  secara  umum  dapat  dikatakan sebagai  akibat  kurangnya  kesadaran  dan  pengetahuan  masyarakat  tentang  hukum yang  berlaku  di  negara  kita  khususnya  terhadap  ketentuan  undang-undang  yang mengatur  hak-haknya  dan  di  lain  pihak  kondisi  tersebut  dimanfaatkan  oleh  oknum pelaksana  penegak  hukum  dalam  melakukan  proses  penyidikan  (penangkapan  dan penahanan)  dan  peradilan  yang  menyimpang  dari  ketentuan  undang-undang  yang berlaku.
2 Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung. 1998, hlm. 2.
3 M. Yahya Harahap dalam bukunya “ Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan ”. Edisi Kedua. Sinar Grafika. 2000, hlm. 134.
Kurangnya  kesadaran  hukum  dari  penegak  hukum  hukum  dan  kurangnya pengetahuan  masyarakat  akan  hukum  itu  menjadi  salah  satu  faktor  utama,  dengan demikian  sebenarnya  masyarakat  mempunyai  hak-hak  antara  lain,  hak  untuk mendapat  perlindungan  hukum,  penasehat  hukum,  dan  masih  banyak  lagi  hak-hak yang seharusnya didapat oleh tersangka ataupun terdakwa.
Sebagai  contoh  dari  tindakan  sewenang-wenang  dari  penegak  hukum (penyidik)  yaitu;  misalkan  tersangka  tindak  pidana  yang  kemudian  dalam  proses penyidikan mendapat tekanan, ancaman ataupun kekerasan fisik dari pihak penyidik untuk mengakui perbuatan yang sebenarnya tersangka tidak melakukanya.  Jelas itu merupakan  perampasan  hak-hak  tersangka  yang  sebenarnya  diperlakukan  dengan tidak baik sebagai subyek hukum.

## B. Identifikasi Masalah
1. Bagaimanakah  pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  Tersangka  pada proses  Penyidikan berdasarkan pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?
2. Faktor-faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi  minimnya  perlindungan  hukum terhadap tersangka pada proses penyidikan ?

## C. Landasan Teori

## a.  Hak dan Kewajiban Tersangka
Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, undang-undang telah memnerikan  beberapa  hak  perlindungan  terhadap  hak  asasinya.  Hak  tersangka  dan terdakwa selama pemeriksaan di muka penyidik dan di muka hakim tersebar dalam beberapa  bab  dan  Pasal-pasal,  antara  lain  dalam  Bab  VI  Pasal  50  sampai  dengan Pasal  68 KUHAP, kemudian Pasal  144, 163, 213 KUHAP. Hak-  hak tersangka ini harus  dihargai  dan  dihormati.  Diantaranya  sekian  banyak  hak  tersangka  tersebut beberapa  diantaranya  harus  terlihat  secara  nyata  dalam  Berita  Acara  Pemeriksaan (BAP)  Tersangka  bahwa  hak-hak  tersebut  telah  terpenuhi  atau  dilaksanakan  dalam pemeriksaan. Hak-hak tersebut antara lain ;
1. Hak  tersangka  untuk  segera  mendapat  pemeriksaan,  dalam  hal  tersangka ditahan ia harus sudah diperiksa dalam batas waktu satu hari setelah ia di tahan (Pasal 50 dan Pasal 122 KUHAP).
2. Pada  waktu  pemeriksaan  dimulai,  tersangka  berhak  untuk  diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya (pasal 51 KUHAP)
3. Dalam  pemeriksaan  baik  pada  tingkat  penyidikan  maupun  dipengadilan  ia berhak  memberikan  keterangan  secara  bebas  kepada  penyidik  atau  hakim (Pasal 52 KUHAP)
4. Sebelum pemeriksaan dimulai oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepada  tersangka  tentang  haknya  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  atau  ia dalam perkara itu wajib didampingi penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP (Pasal 114 KUHAP)
5. Dalam  pemeriksaan  tersangka  harus  ditanyakan  apakah  ia  akan  mengajukan saksi  yang  dapat  menguntungkan  baginya,  bilaman  ada  harus  di  catat  dalam berita acara dan penyidik wajib memeriksa saksi tersebut (Pasal 116 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP)
6. Dalam  hal  dilakukan  penyitaan  suatu  benda  dari  tersangka,  maka  dalam pemeriksaannya itu benda tersebut harus ditujukan dan dimintakan keterangan tentang benda itu (Pasal 129 ayat 1 KUHAP).
7. Keterangan  tersangka  diberikan  kepada  penyidik  diberikan  tanpa  tekanan siapapun  dan  dalam  bentuk  apapun.  Dalam  hal  tersangka  memberikan keterangan  tentang  apa  yang  sebenarnya  telah  dilakukannya  sehubungan dengan  tindak  pidana  yang  dipersangkakan  kepadanya,  penyidik  mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata-kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri (Pasal 117 KUHAP) 4 .
Hak-hak  tersangka  yang  dikemukakan  di  atas  hanyalah  sebagian  dari  pada hak-hak  tersangka  yang  dijamin  dan  dilindungi  undang-undang  dalam  proses penanganan perkara pidana. Hal ini menunjukkan bahwa KUHAP menghormati dan menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat  manusia  dengan  memberikan  perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (tersangka).
Diaturnya  secara  khusus  hak-hak  tersangka  di  dalam  KUHAP  maksudnya tiada  lain  agar  dalam  proses  penanganan  perkara,  hak-hak  itu  dapat  memberikan batas-batas  yang  jelas  atau  tegas  bagi  kewenangan  aparat  penegak  hukum  agar mereka  terhindar  dari  tindakan  sewenang-wenang.  Ditinjau  dari  segi  hukum  acara pidana,  pembelajaran  jaminan  dan  perlindungan  terhadap  tersangka  tersebut terutama  ditujukan  agar  dalam  penegakan  hukum  itu  benar-benar  dapat  didasarkan kepada kebenaran materil. Dengan demikian diperoleh jaminan bahwa tujuan akhir dari KUHAP yakni untuk menegaskan kebenaran dan keadilan secara konkrit dalam suatu perkara pidana.
4 Andi Hamzah. KUHP dan KUHAP . Rineka Cipta. Jakarta. 2008, hlm. 225
Berdasarkan  hak-hak  tersangka  atau  terdakwa  yang  telah  diuraikan  di  atas, KUHAP  mengatur  secara  ketat  agar  hak-hak  tersangka  atau  terdakwa  tidak dilanggar  dan  bagi  pejabat  yang  memperlakukan  tersangka  atau  terdakwa bertentangan dengan undang - undang, maka dapat dikenakan sanksi pidana.
Selain  mempunyai  hak-hak  yang  diatur  oleh  KUHAP,  seorang  tersangka atau  terdakwa  juga  mempunyai  kewajiban-kewajiban  yang  harus  dipatuhi  dan dilaksanakannya  sesuai  dengan  undang-undang.  Namun  berlainan  dengan  hal-hal tersangka  atau  terdakwa  yang  peraturannya  terlihat  terinci  dan  berurutan  terlihat bahwa  kewajiban  tersangka  atau  terdakwa  tidak  demikian.  Kewajiban  tersangka atau  terdakwa  tersebar  di  seluruh  KUHAP  dan  diperlukan  ketelitian  untuk mencarinya.
Menurut Bambang  Waluyo, kewajiban-kewajiban  tersangka  atau  terdakwa yang terdapat dalam KUHAP itu antara lain:
1. Kewajiban  bagi  tersangka  atau  terdakwa  melapor  diri  pada  waktu  tyang ditentukan  dalam  hal  yang  bersangkutan  menjalani  penahanan  kota  (Pasal  22 ayat 3 KUHAP).
2. Kewajiban meminta izin keluar rumah atau kota dari penyidik, penuntut umum atau  hakim  yang  memberi  perintah  penahanan,  bagi  tersangka  atau  terdakwa yang menjalani penahanan rumah atau penahanan kota (Pasal 22 ayat 2 dan 3 KUHAP)
3. Kewajiban menaati syarat yang ditentukan bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani  massa  penangguhan  misalnya  wajib  lapor  tidak  keluar  rumah  atau kota (penjelasan Pasal 31 KUHAP)
4. Wajib  menyimpan  isi  berita  acara  (turunan  berita  acara  pemeriksaan)  untuk kepentingan pembelaannya (pasal 72 KUHAP dan penjelasannya).
5. Lewajiban  menyebut  alasan-alasan  apabila  mengajukan  permintaan  tentang sah  atau  tidaknya  suatu  penangkapan  atau  penahanan  serta  permintaan  ganti kerugian dan atau rehabilitas (Pasal 79 dan 81 KUHAP).
6. Apabila  dipanggil  dengan  sah  dan  menyebut  alasan  yang  jelas,  maka  wajib datang  kepada  penyidik  kecuali  memberi  alasan  yang  patut  dan  wajar  (Pasal 112 dan 113 KUHAP).
7. Wajib  hadir  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan.  Kehadiran  terdakwa disidang merupakan kewajiban bukan merupakan haknya, kadi terdakwa harus hadir  di  sidang  pengadilan  (penjelasan  Pasal  154  ayat  4  KUHAP).  Bahkan apabila  terdakwa  setelah  diupayakan  dengan  sungguh-sungguh  tidak  dapat dihadirkan  dengan  baik,  maka  terdakwa  dapat  dihadirkan  paksa  (Pasal  154 ayat 6 KUHAP).
8. Meskipun  tidak  secara  tegas  disebut  sebagai  kewajiban,  tetapi  pembelaan terdakwa atau penasehat hukum tentu merupakan suatu keharusan (Pasal 182).
9. Kewajiban menghormati dan menaati tata tertib persidangan.
10. Kewajiban membayar biaya perkara  yang telah diputus pidana  (Pasal  22 ayat
1)
11. Meskipun  tidak  secara  tegas  merupakan  keharusan,  sangat  logis  jika  memori banding  perlu  dibuat  terdakwa  yang  mengajukan  permintaan  banding.  Pasal 237  KUHAP  mengatakan  selama  pengadilan  tinggi,  belum  memeriksa  suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum  dapat  menyerahkan  memori  banding  atau  kontra  memori  banding kepada pengadilan tinggi.
12. Apabila  sebagai  pemohon  kasasi  maka  terdakwa  wajib  mengajukan  memori kasasinya, dan dalam waktu 14 hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkan kepada panitera (Pasal 248 ayat 1 KUHAP)
13. Apabila  terdakwa  mengajukan  permintaan  peninjauan  kembali  (PK)  maka harus menyebutkan secara jelas alasannya (Pasal 264 ayat 1 KUHAP) 5 .

## b.  Hak Asasi Tersangka Yang Terkandung Dalam KUHAP
Untuk hak asasi ini sebetulnya sama halnya dengan penjelasan  di atas yaitu hak  dan  kewajiban  tersangka,  untuk  lebih  jelas  kita  lihat  pasal  52  KUHAP  yang berbunyi sebagai berikut ;
“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa  berhak  memberikan  keterangan  secara  bebas  kepada  penyidik  atau hakim”.
Dari  penjelasan  Pasal  52  KUHAP  tersebut  jelas  terlihat  bahwa  tersangka atau  terdakwa  mempunyai  hak  untuk  memberikan  keterangan  secara  bebas  dan kewajiban penyidik untuk memberikan rasa aman ketika tersangka atau terdakwa itu diperiksa  pada  tahap  penyidikan  dengan  kata  lain  tersangka  atau  terdakwa  tidak boleh dipaksa ditekan.
Ketentuan  ini  dulu  tidak  diatur  dalam  HIR.  Karena  di  dalam  HIR  dianut sistem inquisitoir dimana  tersangka  atau  terdakwa  dijadikan  sebagai  objek  dari pemeriksaan  dan  dikenal  istilah  “Pengakuan  Tersangka/Terdakwa”.  Mengacu  dari istilah  pengakuan  tersangka  tersebut,  maka  pada  masa  berlakunya  HIR  yang  oleh penyidik  dalam  melakukan  suatu  tindak  pidana.  Mungkin  dahulu  telah  terjadi pemeriksaan-pemeriksaan yang bersifat menekan perasaan tersangka atau terdakwa
5 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan , Cet 1. Sinar Grafika, Jakarta: 2000, hlm 40-41.
hingga  terpaksa  mengakui  atau  memberikan  keterangan-keterangan  yang  tidak benar atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak dipahaminya.
Atas dasar Pasal 53 KUHAP tersebut diatur lebih lanjut tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan tersangka yaitu;
1. Keterangan tersangka dan saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.
2. Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya telah ia lakukan  sehubungan  dengan  tindak  pidana  yang  dipersiapkan  kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata-kata yang dipergunakan tersangka sendiri 6 .

## c.  Hak dan Kedudukan Tersangka Pada Tingkat Penyidikan
Didalam  beberapa  proses  pemeriksaan  terhada  tersangka  masih  ada dilakukan ancaman kekerasan, tekanan fisik, maupun pengrekayasaan perkara serta menipulasi hak-hak tersangka. Dimana kadang-kadang terhadap tersangka masih di anggap sebagai objek bagi penyidik dalam memeriksa perkara menggunakan dengan cara  apapun  untuk  mendapatkan  keterangan.  Sedangkan  kita  ketahui  didalam KUHAP  atau  setelah  berlakunya  menggunakan  azas  Inquisatoir  yang  diperlunak dimana  tersangka  tidak  dianggap  lagi  sebagai  objek  akan  tetapi  di  anggap  sebagai subjek,  yang  berarti  pemeriksaan  yang  di  lakukan  penyidik,  tersangka  boleh  di dampingi oleh penasehat hukum yang mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif yaitu  bantuan  hukum  diperkenankan  melihat  dan  mendengar  pemeriksaan  yang dilakukan  terhadap  tersangka  selama  dalam  proses  pemeriksaan  tetapi  belum  bisa dapat mencampuri pemeriksaan tersebut.
Dalam  pemeriksaan  tingkat  penyidikan  masih  adanya  ancaman,  paksaan, bahkan  tekanan  fisik  berupa  pemukulan  terhadap  tersangka  yang  terpaksa  harus menyatakan benar tentang apa yang di sangkakan, yang pada akhirnya saat di muka hakim  menjadi  bertolak  belakang  dengan  apa  yang  di  buat  oleh  penyidik.  Seperti didalam  Pasal  117,  118  KUHAP  yang  diinginkan  bukanlah  suatu  pengakuan  salah dari  tersangka,  tetapi  adalah  keterangannya,  yaitu  keterangan  dari  tersangka  tidak dengan  paksaan  dan  ancaman,  jika  dalam  memberikan  keterangan  tersangka mengakui  perbuatan  kejahatan  tentang  kesalahannya  bukan  berarti  keterangan tersebut  harus  di  peroleh  dengan  cara  paksaan  atau  ancaman.  Terhadap  tersangka yang  menyangkal  keterangannya  pada  tingkat  penyidikan  dan  tidak  mau
6 Andi Hamzah. Op.cit, hlm. 225.
membubuhi  tanda tangan dalam berkas  perkara maka dalam hal  ini penyidik dapat mencatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.
Memang  pada  dasarnya  pihak  penyidik  melakukan  tugasnya  sebagai penyidik berdasarkan dari pada laporan maupun aduan yang diterima namun bukan berarti  laporan  maupun  aduan  tersebut  adalah  benar  walaupun  laporan  maupun aduan  yang diterima tersebut adalah benar namun bagi tersangka tetap mempunyai hal  dan  kedudukannya.  Sebagai  subjek  Sebab  benar  atau  salah  bukan  urusan  dari pihak  penyidik  karena  penyidik  hanya  memeriksa  perkara  permulaan  yang berdasarkan  hukum  dalam  menjalankan  tugasnya,  yang  menentukan  apakah tersangka  bersalah  atau  tidak  hanya  putusan  hakim  setelah  mendapat  keputusan yang tetap. Sesuai dengan azas di dalam hukum acara pidana yaitu azas praduga tak bersalah  yang  termuat  pada  Pasal  8  Undang-undang  No  4  Tahun  2004  Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi ;
“Setiap  orang  yang  disangka,  ditangkap,  ditahan,  dituntut  atau dihadapkan  didepan  pengadilan  wajib  dianggap  tidak  bersalah sebelum  adanya  putusan pengadilan  yang  menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”
Berdasarkan  azas  praduga  tak  bersalah  maka  jelas  sesungguhnya  bahwa tersangka dalam proses peradilan pidana wajib mendapat hak- haknya yang mutlak milik tersangka.

## D. Pembahasan
Pengakuan  dan  jaminan  perlindungan  hak  asasi  tersangka  dalam  KUHAP. Secara  garis  besar  hak-hak  tersebut  tergambar  dalam  prinsip  azas  praduga  tak bersalah.  Sebagai  jaminan  ditegakkan  asas  praduga  tak  bersalah  dalam  KUHAP, maka  KUHAP  telah  memberikan  jaminan  yang  tegas  mengatur  tentang  hak-hak tersangka yaitu antara lain :
1. Pasal  50  ayat  (1)  KUHAP  menegaskan  bahwa:  ”Tersangka  berhak  segera mendapat  pemeriksaan  oleh  penyidik  dan  selanjutnya  dapat  diajukan  ke penuntut umum”.
2. Pasal 50 ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa: ”Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut  umum” dan Pasal  50 ayat  (3) KUHAP  menegaskan  bahwa:  ”Terdakwa  berhak  segera  diadili  oleh pengadilan”.
3. Pasal  51  ayat  (1)  KUHAP  menegaskan  bahwa:  ”Tersangka  berhak  untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai”.
4. Pasal  51  ayat  (2)  KUHAP  menegaskan  bahwa:  ”Terdakwa  berhak  untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya”.
5. Pasal  52  KUHAP  menegaskan  bahwa:  ”Dalam  pemeriksaan  pada  tingkat penyidikan  dan  pengadilan,  tersangka/terdakwa  berhak  memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.
6. Pasal 53 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa: ”Jika terdakwa atau saksi tidak paham  bahasa  Indonesia,  hakim  atau  ketua  sidang  menunjuk  seorang  juru bahasa  yang  bersumpah  atau  berjanji  akan  menterjemahkan  dengan  benar semua yang harus diterjemahkan”.
7. Pasal  54  KUHAP  menegaskan  bahwa:  ”Guna  kepentingan  pembelaan, tersangka/terdakwa  berhak  mendapat  bantuan  hukum  dari  seorang  atau  lebih penasihat  hukum  selama  dalam  waktu  dan  pada  setiap  tingkat  pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.
8. Pasal 55 KUHAP menegaskan bahwa: ”Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka/terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya”.
9. Pasal 56 ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa: ”Setiap penasihat hukum yang ditunjuk memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”.
10. Pasal  58  KUHAP  menegaskan  bahwa:  ”Tersangka/terdakwa  yang  dikenakan penahanan  berhak  menghubungi  dan  menerima  kunjungan  dokter  pribadinya untuk  kepentingan  kesehatan  baik  yang  ada  hubungannya  dengan  pross perkara maupun tidak”.
11. Pasal  59  KUHAP  menegaskan  bahwa:  ”Tersangka/terdakwa  yang  dikenakan penahanan  berhak  diberitahukan  tentang  penahanan  atas  dirinya  oleh  pejabat yang  berwenang,  pada  semua  tingkat  pemeriksaan  dalm  proses  peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka/terdakwa ataupun  orang  lain  yang  bantuannya  dibutuhkan  oleh  tersangka/terdakwa untuk mndapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya”.
12. Pasal  60  KUHAP  menegaskan  bahwa:  ”Tersangka/terdakwa  berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan  atau  lainnya  dengan  tersangka/terdakwa  guna  mendapatkan jaminan  bagi  penangguhan  penahanan  ataupun  usaha  mendapatkan  bantuan hukum”.
13. Pasal  61  KUHAP  menegaskan  bahwa:  ”Tersangka/terdakwa  berhak  secara langsung  atau  dengan  perantaraan  penasihat  hukumnya  menghubungi  atau menerima  kunjungan  sanak  keluarganya  dalam  hal  yang  tidak  ada hubungannya dengan perkara tersangka/terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan”.
14. Pasal  62  ayat  (1)  KUHAP  menegaskan  bahwa:  ”Tersangka/terdakwa  berhak mengirimkan  surat  kepada  penasihat  hukumnya,  dan  menerima  surat  dari penasihat  hukumnya dan sanak keluarga setiap kali  yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka/terdakwa disediakan alat tulis menulis”.
15. Pasal  62  ayat  (2)  KUHAP  menegaskan  bahwa:  ”Surat  menyurat  antara tersangka/terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa  oleh  penyidik,  penuntut  umum,  hakim  atau  pejabat  rumah  tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan”.
16. Pasal  64  KUHAP  menegaskan  bahwa:  ”Terdakwa  berhak  untuk  diadili  di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum”.
17. Pasal  65  KUHAP  menegaskan  bahwa:  ”Tersangka/terdakwa  berhak  untuk mengusahakan  dan  mengajukan  saksi  dan  atau  seseorang  yang  memiliki keahlian  khusus  guna  memberikan  keterangan  yang  menguntungkan  bagi dirinya”.
18. Pasal  66  KUHAP  menegaskan  bahwa:  ”Tersangka/terdakwa  dibebani kewajiban pembuktian”.
19. Pasal 68 KUHAP menegaskan bahwa: ”Tersangka/terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi” 7 .
Dari  penjelasan  di  atas  mengani  hak-hak  tersangka  Apabila  diamati  dari bentuknya,  pelanggaran-pelanggaran  terhadap  hak  asasi  tersangka  dapat diketegorikan dalam 2 (dua) bagian, yaitu :
1. Pelanggaran administratif dan prosedural penyelidikan dan penyidikan.
2. Pelanggaran terhadap diri pribadi (jiwa, raga) 8 .
Sekalipun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut dapat ditinjau dalam berbagai bentuk  sebagaimana  disebutkan  di  atas,  tetapi  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa dalam  suatu  perkara  terjadi  beberapa  bentuk  pelanggaran,  baik  pelanggaran administratif, prosedural, maupun pelanggaan terhadap diri pribadi tersangka.
7 Ibid, hlm. 225-230.
8 Tedy  Lesmana. Perlindungan  Hak-Hak  Tersangka  Dalam  Perspektif  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia (Bagian III). 06 Januari 2012.14.30 WIB .

## a. Pelanggaran Administarsi dan Prosedural
Pelanggaran  administratif  dan  prosedural  dalam  tingkat  penyelidikan dapat  terjadi  dalam  bentuk  yang  ringan  sampai  dengan  kasus  yang  tergolong pelanggaran prosedural yang berat. Beberapa jenis kasus yang tergolong ringan, dimana hak-hak asasi tersangka diabaikan secara sengaja  yang disebabkan oleh tingkah  laku (law  behaviour) penyidik,  ataupun  karena  “kerancuan”  ketentuan norma  dalam  KUHAP  maupun  ketentuan  pelaksanaannya,  antara  lain  sebagai berikut :
a) Penyidik  tidak  memberitahukan  hak  tersangka  untuk  didampingi Penasehat Hukum (Miranda Warning)
Substansi  bantuan  hukum  di  Indonesia  menjadi  pertanyaan  yang peling  mendsasar,  yaitu  apakah  bantuan  hukum  itu  bersifat  wajib  ataukah baru  diwajibkan  setelah  beberapa  syarat  tertentu  dipenuhi.  Bantuan  hukum adalah instrument penting dalam sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan HAM, khususnya terhadap hak kebebasan dan hak atas jiwa-raga.
Sesungguhnya  pendampingan  Penasehat  hukum (Miranda  Rule) ini merupakan  pelaksanaan  Pasal  1  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  yang  biasanya  disebut  dengan asas  legalitas. Ketentuan  ini mempunyai  substansi  dan  tujuan  yang  sama,  yaitu  sebagai  wujud perlindungan hukum  atas  hak hak kebebsan dan hak atas jiwa-raga seorang tersangka. Dengan demikian maka layak apabila bantuan hukum  dipandang sebagai wujud nyata dari asas legalitas tersebut.
Fungsi  bantuan  hukum  selanjutnya  dalam  perkembangan  hukum  di Indonesia,  merupakan  bagian  dari  sub-sistem  penegakan  hukum  yang dilaksanakan  oleh  Advokat  atau  penasehat  Hukum.  Hal  ini  dapat  ditelusuri dari  Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  Tentang Advokat yang menyatakan;
“...Dalam  usaha  mewujudkan  prinsip-prinsip  negara  hukum dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara,  peran  dan fungsi  advokat  sebagai  profesi  yang  bebas,  mandiri  dan bertanggungjawab  merupakan  hal  yang  penting,  di  samping lembaga  peradilan  dan  instansi  penegak  hukum  seperti kepolisian dan kejaksaan.
Melalui   jasa   hukum   yang   diberikan,   Advokat  menjalankan tugas  profesinya  demi  tegaknya  keadilan    berdasarkan  hukum untuk untuk  kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk
usaha  memberdayakan  masyarakat  dalam  menyadari  hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur  sistem  peradilan  merupakan  salah  satu  pilar  dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia ...”.
Apabila Pasal 54 KUHAP dikaji dan ditelusuri maknanya lebih jauh, menjadi  jelas  bahwa  pada  prinsipnya  hak  atas  bantuan  hukum  itu  diakui, tetapi tidak termasuk ke dalam hak  yang bersifat  “wajib”. Ada kondisi atau persyaratan  tertentu  yang  harus  dipenuhi  sebelum  hak  atas  bantuan  hukum tersebut  menjadi  “wajib”  atau  keharusan.  Syarat  khusus  tersebut menyangkut; (i) kemampuan finasial; serta, (ii) ancaman hukum bagi tindak pidana yang disangkakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP.
b) Penerapan  Batas  Maksimal  Jangka  Waktu  Penahanan  pada  tahap Penyidikan
Pasal 50 ayat (1) KUHAP menyebutkan;
“ Tersangka  berhak  segera  mendapatkan  pemeriksaan  oleh Penyidik  dan  selanjutnya  dapat  diajukan  kepada  Penuntut Umum”.
Penerapan  batas  maksimal  60  hari  jangka  waktu  penahanan  pada tahap Penyidikan yang diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) dan Pasal 24 Ayat (2), merupakan pelanggaran terhadap hak tersangka berikutnya.
Dengan  alasan  untuk  kepentingan  Penyidikan  dan  alasan  klasik  lain yang  sesungguhnya  dapat  diantisipasi,  seperti  dikhawatirkan  akan menghilangkan  barang  bukti  dan  menghambat  proses  penyidikan,  penyidik menerapkan  jangka  waktu  penahanan  maksimal  terhadap  tersangka, sedangkan kenyataannya tersangka hanya diperiksa dalam rangka pembuatan BAP hanya beberapa kali saja dan tidak selama waktu penahanan tersebut.
c) Tidak Berfungsinya Lembaga Jaminan Penangguhan Penahanan
Lembaga  jaminan  penangguhan  penahanan  diatur  dalam  Pasal  31 ayat (1) KUHAP yaitu;
“Atas  permintaan  tersangka  atau  terdakwa,  penyidik  atau penuntut umum atau  hakim, sesuai dengan kewenangan masing- masing,  dapat  mengadakan  penangguhan  penahanan  dengan
atau  tanpa  jaminan  uang  atau  jaminan  orang,  berdasarkan syarat yang ditentukan”.
Dalam pelaksanaannya, Pasal tersebut tidak mendapatkan pengaturan lebih lanjut tentang bagaimana cara pelaksanaan jaminan tersebut. Sehingga pelaksanaanya  sering  diskriminasikan  atau  dengan  kata  lain,  lembaga penangguhan  penahanan  sering  hanya  diberikan  kepada  mereka  yang memiliki “kekuatan” (baik kekuasaan maupun materi).
Yang  menjadi  acuan  tentang  pelaksanaan  ketentuan  lembaga penangguhan  penahanan  ini  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2010 tentang  Pelaksanaan  KUHAP.  Berdasarkan  ketentuan  ini,  bahwa  tidak adanya  uang  jaminan  sebagai  syarat  penangguhan  penahanan  bersifat fakultatif.  Artinya,  penangguhan  penahanan  dapat  dilakukan  tanpa  jaminan uang  atau  jaminan  orang.  Apabila  penangguhan  diberikan,  maka  seluruh syarat-syarat  yang  diwajibkan  dalam  penangguhan  tersebut  hsrus  dipenuhi, termasuk  pembayaran  uang  jaminan.  Pengguhan  penahanan  tersebut  harus selalu  disertai  dengan  syarat-syarat  tertentu.  Syarat  tersebut  menjadi condition sine qua non diberikannya penangguhan penahanan, yaitu :
(i)    Wajib lapor;
(ii)   Tidak keluar rumah; dan,
(iii)  Tidak keluar kota 9 .

## b. Pelanggaran Terhadap Keamanan dan Kebebasan Jiwa dan Raga.
Lahirnya  KUHAP  adalah  bahwa  KUHAP  menempatkan  seorang manusia  (tersangka)  dalam  posisi  dan  kedudukan  yang  harus  diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan (his  entity and dignity as a human being). Sekalipun  penegakan  hukum  itu  memang  mutlak  menjadi  suatu keharusan  yang  tidak  bisa  ditawar,  tetapi  hak-hak  asasi  seorang  tersangka  atau terdakwa tidak boleh diabaikan atau dilanggar.
Sedangkan  mekanisme  yang  disediakan  KUHAP  bagi  aparat  penegak hukum,  dalam  rangka  untuk  mencapai  tujuannya  menempatkan  seorang tersangka  dalam  posisi  dan  kedudukan  yang  harus  diperlakukan  sesuai  dengan nilai-nilai  luhur  kemanusiaan (his  entity  and  dignity  as  a  human  being), justru sangat  memungkinkan  terjadinya  pelanggaran-pelanggaran  yang  jusru menghilangkan  pencapaian  tujuan  hukum  itu.  Ini  terlihat  dari  mekanisme
9 M. Yahya Harahap. Op.cit, hlm. 215-216.
pemberian kewenangan kepada Penyidik untuk melakukan upaya paksa (dwang middelen) dalam menyelesaikan suatu perkara pidana.
Peluang  untuk  terjadinya  penggunaan  wewenang  yang  berlebihan  itu misalnya terlihat pada rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 yang menyatakan penyidik  dapat  “mengadakan  tindakan  lain  menurut  hukum  yang  bertanggung jawab”. Sekalipun rumusannya kabur dan tidak jelas, rumusan pasal ini memberi keleluasaan  kepada  Penyidik  untuk  bertindak  semaunya,  dengan  alasan  bahwa tindakan  yang  dilakukan  tersebut  merupakan  tindakan  keharusan  dan  masih selaras  dengan  wewenang  sebagaimana  diatur  dalam  rumusan-rumusan sebelumnya.
Bentuk-bentuk  pelanggaran  terhadap  keamanan  jiwa-raga  seorang tersangka,  yang  disebabkan  oleh  ketidakpastian  ketentuan  norma  dalam KUHAP, serta akibat dari ( law behaviour) penegak hukum dalam menggunakan wewenang  upaya  paksa (dwang  middelen) yang  berlebihan,  antara  lain  sebagai berikut:
a) Penangkapan
Istilah  “Penangkapan”  terdapat  dalam  Pasal  1  butir  20  KUHAP berarti:
“Suatu   tindakan   penyidik   berupa   pengekangan   sementara waktu   kebebasan   tersangka   atau   terdakwa   apabila   terdapat cukup bukti  guna  kepentingan  penyidikan  atau  penuntutan  dana tau  peradilan   dalam hal  serta  menurut cara yang diatur dalam KUHAP”.
Pengertian  tersebut  mendapat  koreksi  dari  Andi  Hamzah  yang mengatakan :
“Kalau  definisi  ini  dibandingkan  dengan  bunyi  Pasal  16  yang mengatur  tentang  Penangkapan,  maka  nyata  tidak  cocok.  Pasal 16  mengatakan  sebagai  berikut:  “(1)  untuk  kepentingan penyelidikan,  penyelidik  atas  perintah  penyidik  berwenang melakukan  penangkapan.  (2)  Untuk  kepentingan  penyidikan, penyidik  dan  penyidik  pembantu  berwenang  melakukan penangkapan”.  Tidak  cocok  karena  bukan  saja  penyidik (menurut  definisi)  tetapi  juga  penyelidik…  dapat  melakukan penangkapan.  Juga  alasan  penangkapan,  ternyata  bukan  saja
untuk  kepentingan  penyidik  tetapi  juga  untuk  kepentingan penyelidik 10 .
Penangkapan didasarkan pada “bukti permulaan yang cukup”. Yang dimaksud  dengan  “bukti  permulaan  yang  cukup”  menurut  penjelasan  Pasal 17  ialah  “bukti  permulaan untuk  menduga adanya  tindak  pidana  sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14”.

## b) Penahanan
Sama  halnya  dengan  penangkapan,  penahanan  juga  merupakan pelanggran terhadap hak asasi tersangka, yaitu hak atas kebebasan diri. Pada uraian  sebelumnya  telah  dijelaskan  bahwa  penahanan  yang  tidak mempertimbangkan  efisiensi  waktu  penahanan,  berujung  pada  pelanggaran hak asasi tersangka yang bersifat administratif.
Pasal  1  butir   21  memberikan  definisi  penahanan  adalah  sebagai berikut ;
“Penempatan  tersangka  atau  terdakwa  di  tempat  tertentu  oleh penyidik,  atau  penuntut  umum  atau  hakim  dengan  penetapan nya,   dalam   hal  serta  menurut  cara  yang  diatur  menurut KUHAP”.
Menurut M.  Yahya  harahap, penahanan  bertentangan  dengan  hak asasi  manusia  karena  berarti  menghukum  seseorang  sebelum  kesalahannya dibuktikan  dengan  putusan  pengadilan.  Penahanan  selalu  mengandung kontroversi  karena  bertentangan  dengan  HAM  dan  menganggap  seseorang berbahaya  bagi  masyarakat.  Anggapan  berbahaya  bagi  masyarakat  ini  sulit dibuktikan,  karena  dalam  kenyataannya  sulit  memperkirakan  siapa  yang berbahaya bagi masyarakat itu 11 .

## E. Penutup
Pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  tersangka  pada  tingkat  penyidik yang  sesuai  dengan  Pasal  54  KUHAP  yaitu  dengan  memberikan  bantuan  hukum ” Guna  kepentingan  pembelaan,  tersangka/terdakwa  berhak  mendapat  bantuan hukum  dari  seorang  atau  lebih  penasihat  hukum  selama  dalam  waktu  dan  pada setiap  tingkat  pemeriksaan,  menurut  tatacara  yang  ditentukan  dalam  undang-
10 Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta. 2008, hlm. 128-129.
11 Yahya Harahap. Op.ci, hlm. 158
undang  ini ”,  yang  tentunya  dilakukan  oleh  advokat,  paralegal,  dosen  ataupun mahasiswa  fakultas  hukum  sesuai  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum “Pemberi Bantuan Hukum adalah Advokat,
Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang ditentukan dalam Undang- Undang  ini”. Dengan  tujuan  memberikan  perlindungan  terhadap  masyarakat khususnya tersangka untuk mendapatkan hak-haknya yang seharusnya didapatkan, mendapatkan keadilan serta kedudukan sama dihadapan hukum tidak ada pandang bulu oleh penegak hukum (penyidik) dalam menegakan hukum secara tegas sesuai amannat Konstitusi Negara kita Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Segala  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak ada kecualinya“ atau yang sering dikenal dengan asas ( Equality Before Of The Law / sama dihadapan hukum),
Adapaun  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  minimnya  perlindungan  hukum terhadap  tersangka  itu  sama  halnya  dengan  tidak  efektifnya  hukum  dalam  suatu negara, adapaun faktor-faktor yang dimaksudkan adalah sebagai berikut ;
a. Undang-undang atau hukum itu sendiri ;
b. Penegak Hukum
c. Faktor Sarana atau fasilitas
d. Faktor Masyarakat
e. Faktor Kebudayaan

## Daftar Pustaka
Andi Hamzah. KUHP dan KUHAP . Rineka Cipta. Jakarta. 2008 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan , Cet 1. Sinar Grafika, Jakarta: 2000
Lamintang, Dasar-dasar  Hukum  Pidana  Indonesia, Penerbit  Sinar  Baru, Bandung. 1998
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta. 2008
M.  Yahya  Harahap  dalam  bukunya  “ Pembahasan  Permasalahan  Dan Penerapan  KUHAP  Penyidikan  Dan  Penuntutan ”.  Edisi  Kedua.
Sinar Grafika. 2000 Tedy  Lesmana. Perlindungan  Hak-Hak  Tersangka  Dalam  Perspektif  Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Bagian III).