## EFEKTIVITAS PEMBINAAN MENTAL DAN DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III GUNUNG SINDUR BOGOR 1
Hamja * , Sulistiani Andan Dewi, Eri Eka Sukarini Fakultas Hukum, Universitas Wiralodra Jl. Ir. H. Juanda KM 03, Karanganyar, Indramayu, 45213 hamja.hamja904@gmail.com

## Abstract
During the past decades, the effectiveness of prison development program in terms of terrorist prison remain a serious question in particular its affectivity. Various problems that occur later became  the  root  of  other  problems  which  weakened  the  function  of  prisons  as  institutions  for social improvement. To fill this gap, the purpose of this study is to examine (1) the effectiveness of empowerment program for terrorist prison situated in prison class III Gunung Sindur Bogor; (2)  the  future  model  of  prisoner  guidance.  Grounded  in  empirical  juridical  method,  the secondary data were derived from legislation and literature data of terrorism, while the primary data  were  collected  from  Focus  Group  Discusion  (FGD)  with  the  officers  and  prisoners. The results obtained from this study indicate that there are still problems in a number of management aspects such as the ratio of prison officers and inmates and  the unoptimum implementation of various empowerment programs in preparing the assimilation process in society.
Keywords: Prison; Empowerment Program; Terrorism.

## Abstrak
Efektivitas  lapas  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  teroris  memunculkan  pertayaan  serius apakah  efektivitas  lapas  pembinaan  narapidana  saat  ini  masih  relefan  atau  tidak.  Berbagai permasalahan  yang  kemudian  menjadi  akar  dari  permasalahan  lainnya  kemudian  melemahkan fungsi  lapas  sebagai  institusi  perbaikan  sosial  masyarakat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  (1)  efektivitas  pemberdayaan  lapas  klas  lll  gunung  sindur  Bogor,  (2)  model pembinaan narapidana di masa mendatang.Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data  sekunder  dari  perundang-undangan  dan  data  kepustakaan  yang  berkaitan  dengan terorisme,data primer didapatkan melalui Focus group discussion (FGD). Hasil yang didapatkan dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  masih  terdapat  permasalahan  pada  sejumlah  aspek pengelolaan  seperti  rasio  petugas  lapas  dan  narapidana  dan  kurang  optimalnya  implementasi berbagai program pemberdayaan dalam mempersiapkan proses asimilasi di masyarakat.
Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan; Program Pemberdayaan; Terorisme.
1 Artikel ini merupakan hasil penelitian yang menggunakan dana pribadi dan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Nomor: 264/S/FH.UW/V/2019.

## A. Pendahuluan
Terorisme pada dasarnya adalah strategi politik  yang  dilakukan  sekelompok  orang dengan  cara  membunuh  sekelompok  orang dengan  tujuan  untuk  memunculkan  rasa takut  dan  reaksi  yang  berlebihan  (Law 2020). Sepanjang sejarah peradaban manusia,  terorisme  telah  menjadi  momok yang menakutkan, terutama karena tindakan terorisme  seringkali  menjadi  penyebab  dari jatuhnya banyak korban jiwa dari masyarakat  sipil  yang  tidak  memiliki keterkaitan secara langsung dengan
pergerakan  terorisme  tersebut.  Keadaan tersebut sejalan dengan
pendapat (Tauhidillah  2009)  bahwa  terorisme  selalu identik  dengan  kekerasan  dan  pertumpahan darah.
Berdasarkan  pendapat  Che  Nordin (2017),  akar  dari  terorisme  adalah  sebuah sikap radikal yang terdorong oleh pandangan  dan  tingkah  laku  yang  ekstrim dalam  menuntut  sebuah  perubahan.  Pada dasarnya,  terdapat  berbagai  faktor  dan  latar belakang  yang  kemudian  mendorong munculnya  tindakan  terorisme.  Meski demikian,  latar  belakang  yang  seringkali mendasari  tindakan  terorisme  adalah simplifikasi  yang  dikaitkan  dengan  agama, sebagai  landasan  ideologi  yang  paling ekstrim  (Sujasmin  2017).  Pendapat  tersebut didukung  oleh  pernyataan  Perdana  (2016) bahwa  motif  yang  mendasari  seseorang melakukan kegiatan terror adalah keyakinan dan  fanatisme  keagamaan  yang  negatif, sehingga  pada  akhirnya  muncul  keyakinan bahwa  sebuah  pemerintahan  atau  ajaran agama  lain  adalah  salah.  Sementara  itu Matić, Dremel, dan Šakić (2015) menyatakan  bahwa  ketidakadilan  sosial, yang  kemudian  menjadi  akar  dari  berbagai ketidakadilan  di  bidang  lainnya,  menjadi dasar dari kemunculan tindakan terorisme.
Selain dari adanya ketidakpuasan sosial, kesenjangan ekonomi juga menjadi permasalahan terbesar kedua dalam pembentukan  pola  pemikiran  terorisme (Khan dan Ruiz Estrada 2016; Akhmat et al.
2014),  setelah  permasalahan  utama  yaitu tingginya  tingkat  kemiskinan  masyarakat
(Enders,  Hoover,  dan  Sandler  2016; Emozozo  2018;  Krueger  dan  Malečková 2002).  Sejalan  dengan  pendapat-pendapat tersebut,  Wahid,  Sunardi,  dan  Sidik  (2004) menyatakan  bahwa  terorisme  lahir  dan tumbuh  dari  rasa  kekecewaan  akibat perlakuan tidak adil yang berlangsung lama dan  tidak  ada  harapan  untuk  adanya perubahan.
Faktor sosial dan ekonomi bukan hanya faktor  pendorong  bagi  seseorang  untuk terlibat dalam kegiatan terorisme. Kepribadian  seseorang  dapat  menentukan potensinya  untuk  menjadi  seorang  teroris apabila  mendapatkan  stimulan  eksternal yang  kuat.  Musfia  (2017)  menyatakan bahwa  terdapat  berapa  jenis  kepribadian yang mendukung seseorang untuk bergabung  dengan  kelompok  teroris  yaitu narsistik,  pembangkang,  psikopatologi  dan fanatik  religius.  Kepribadian  narsistik diperoleh  dari  kepercayaan  yang  tinggi terhadap  dirinya  sendiri  sehingga  mereka melakukan  evaluasi  dan  penilaian  terhadap orang  lain  melalui  perspektif  diri  mereka sendiri.  Hal  tersebut  yang  menjadik  gan mereka  meligimitimasi  tindakan-tindakan kekerasan sebagai justifikasi atas kebenaran yang mereka yakini. Kepribadian pembangkang yaitu, mereka yang bergabung kedalam  kelompok  teroris  adalah  mereka yang  menentang  sistem  yang  dianut  di Indonesia. Keyakinan terhadap hukum islam membawa  mereka  pada  penentangan terhadap  aparat  sebagai  bentuk  perlawanan terhadap
pemerintah. Kepribadian
psikopatologi yaitu kondisi mental seseorang  yang  tidak  stabil  sehingga mendorong  seseorang  untuk  melakukan kejahatan secara berulang-ulang. Sedangkan kepribadian fanatik religius yang membawa pada  pandangan  ekstrim  terhadap  sesuatu termasuk  dengan  makna  jihad  pada  orang yang  fanatik  mereka  akan  memaknai  jihad itu  sebagai  “Jihad  Bi  Makna  Qital”  yaitu jihad yang diartikan sebagai perang. Hal ini membawa  dampak  yang  besar  bagi seseorang  yang  memilih  bergabung  ke dalam terorisme.
Terorisme  merupakan  permasalahan yang  besar,  tidak  hanya  bagi  negara  yang menghadapinya,  tetapi  juga  dampak  secara luas  bagi  negara-negara  di  sekitarnya. Dampak  dari  munculnya  gerakan  ISIS (Islamic  States  of  Iraq  and  Syria),  terbukti tidak hanya memberikan pengaruh terhadap Irak  maupun  Suriah  sebagai  negara terdampak langsung, tetapi juga
memberikan  dampak  yang  besar  terhadap perekonomian  global  (Khan,  Ruiz  Estrada, dan  Yusof  2016).  Hal  yang  serupa  juga terjadi  di  Turki  (Ruiz  Estrada,  Park,  dan Khan  2018)  dan  Indonesia  (Mardenis  dan Tegnan 2018).
Pada  dasarnya,  terorisme  bukanlah sebuah  fenomena  yang  baru,  tetapi merupakan  rangkaian  dari  perkembangan pemahaman  yang bersifat radikal, dan telah terjadi  sejak lama.  Sebagaimana  dinyatakan oleh  (Gibbs  2010)  dalam  artikelnya  terkait dengan  perspektif  terorisme  di  dunia,  aksi teror  yang  dilakukan  sekelompok  orang pertama  kali  diindikasikan  terjadi  di Amerika sejak tahun 1880an. Penyebab dari munculnya  berbagai  tindakan  terorisme umumnya sangat beragam. Meski demikian, berdasarkan  pendapat  dari  Krieger  dan Meierrieks  (2008),  aksi  teror  umumnya muncul  di  negara-negara  yang  memiliki jumlah  populasi  yang  tinggi,  memiliki tingkat ekonomi yang cukup baik (sehingga diindikasikan  bahwa  ekonomi  bukanlah faktor utama yang menyebabkan munculnya tindakan-tindakan terorisme), terbuka secara politik,  tetapi  belum  memiliki  stabilitas negara  yang  baik  secara  umum.  Selain  itu, Shahrouri  (2008)  menyatakan  bahwa terorisme  seringkali  terjadi  di  negara  yang menganut sistem pemerintahan demokrasi.
Terorisme  lahir  dari  serangkaian pemahaman dan untuk mengambil kekerasan  sebagai  cara  atau  solusi  dari permasalahan  yang  dihadapi  (Leistedt 2013),  baik  oleh  individu  maupun  oleh kelompok, maupun oleh instrumen- instrumen  yang  didukung  sebuah  negara dalam mencapai berbagai tujuan politik dari kelompok  atau  individu  tersebut  (Mazhar, Khan,  dan  Goraya  2013).  Pendapat  serupa
juga  dinyatakan  oleh  Raza  Rahman  et  al. (2013).  Menurutnya,  terorisme  merupakan hasil  dari  sebuah  proses  radikalisasi  yang dilakukan  secara  simultan  dan  konsisten, untuk  mendukung  pergerakan  yang  bersifat politis,  ataupun  religius.  Sementara  itu, Bouhana dan Wikström (2010), menekankan bahwa  tindakan  teror  dilakukan  seseorang karena doktrinasi negatif terhadap nilai-nilai moral  seseorang  atau  suatu  kelompok, tentang  penilaian  atas  apa  yang  benar  dan apa  yang  salah.  Okamoto  and  Bladek (2011),  menyatakan  terorisme  sangat tergantung  terhadap  terhadap  tindakan kekerasan atau ancaman, untuk menciptakan rasa  takut  terhadap  masyarakat  yang menjadi target dari tindakannya.
Meskipun  sangat  berbahaya,  pada kenyataannya  rasa  takut  atau  teror  yang dimunculkan  dari  tindakan  terorisme terhadap  sebuah  negara  atau  masyarakat, seringkali  meningkat  secara  signifikan dengan  munculnya  berbagai  liputan  yang dilakukan media dengan berbagai metafornya  (Spencer  2012).  Sehingga seringkali, justru media menjadi sarana bagi kegiatan  terorisme  untuk  meningkatkan eskalasi ketakutan publik, sehingga memberikan ruang yang besar bagi tindakan terorisme  untuk  terus  berkembang  (Marin 2011). Tidak hanya itu, pemerintah di suatu negara  menjadi  kontributor  besar  dalam perkembangan tindakan terorisme. Berdasarkan  penelitian yang dilakukan oleh Miller  dan  Davison  (2011)  tentang  kaitan antara  negara  dan  terorisme,  ditemukan bahwa pemerintah yang lemah, memberikan ruang  yang  luas  bagi  teroris  untuk berkembang.  Indikator  dari  lemahnya  suatu pemerintah antara lain adalah ketidakmampuan  untuk  melindungi  hak asasi warga negaranya, lemahnya penegakan hukum,  dan  ketidakstabilan  politik  yang seringkali  menjadi sumber dari kemunculan konflik di masyarakat.
Dampak  dari  terorisme  umumnya terjadi  di  berbagai  sektor.  Sektor  sosial merupakan  sektor  yang  paling  terdampak oleh  tindakan  terorisme.  Menurut  Geys dan Qari  (2017),  tindakan  terorisme  akan
merusak  tatanan  sosial,  sehingga  muncul rasa  tidak  saling  percaya,  dan  menurunkan kemampuan  publik  untuk  bekerja  sama dalam  tatanan  sosial.  Selain  itu,  terorisme umumnya  memberikan  dampak  yang signifikan  terhadap  perkembangan  ataupun stabilitas ekonomi sebuah negara. (zinkota et al. (2010), menyatakan bahwa secara global, tindakan  terorisme  telah  memberikan dampak  negatif  terhadap  perkembangan bisnis di dunia. Tidak hanya itu, Jabeen and Choudhry  (2013)  menyatakan  bahwa terorisme  memberikan  dampak  negatif terhadap keamanan, kemakmuran, stabilitas, keamanan,  koordinasi  dan  kerjasama, pertemanan  dan  persahabatan  diantara negara-negara yang saling berdekatan. Salah satu  contohnya  adalah  India  dan  Pakistan. Tindakan  terorisme  yang  terjadi  di  kedua negara  ini,  telah  memberikan  dampak  yang besar terhadap penciptaan perdamaian antara India  dan  Pakistan,  dan  menyulitkan realisasi  dari  perdamaian  tersebut  (Javaid 2011).  Oleh  karena  itu,  diperlukan  sebuah proses  deradikalisasi  untuk  melemahkan pemahaman  terorisme  yang  telah  terbentuk di  dalam  suatu  kelompok  atau  individu (Norman  2019).  Menurut  Spalek  (2016), diperlukan  sebuah  lingkungan  yang  bersifat suportif  untuk  melawan  radikalisme,  selain tersedianya  keamanan  hak  asasi, pertukaran informasi, dan perlindungan.
Lembaga  pemasyarakatan  dapat  dan selayaknya  menjadi  institusi  yang  mampu memberikan  fungsi  fasilitasi  dalam  proses deradikalisasi  dalam  rangka  melawan perkembangan tindakan terorisme di masyarakat.  Dengan  proses  deradikalisasi tersebut,  tentunya  pemahaman  tentang tindakan  kekerasan  sebagai  solusi  dari segala  permasalahan,  dan  penanaman tentang  nilai  kebenaran  yang  terbatas  dapat diterapkan di dalam diri dari setiap individu atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan terorisme dalam skala apapun. Deradikalisasi sendiri, sebagaimana dinyatakan  oleh  Baaken  et  al.  (2020), merupakan  sebuah  proses  penyingkiran paham ekstrim untuk menghasilkan individu-individu  yang  memiliki  fungsi
sosial  yang  optimal  dan  positif  di masyarakat  terlepas  dari  model  sosial  yang dihadapinya, sehingga tercipta individu yang proaktif dan inklusif.
Tindak  pidana  terorisme  merupakan salah  satu  tindak  pidana  dengan  hukuman terberat  di  Indonesia.  Pemidanaan  terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia tidak di kenakan  kepada pelaku utama  saja, seperti pelaku pengeboman atau pembunuhannya,  melainkan  juga  dikenakan terhadap  orang  yang  memiliki  keterkaitan dengan  pelaku  kejahatan  teroris  tersebut, misalnya  orang  yang  dengan  sengaja memberi  bantuan  atau  kemudahan  kepada pelaku atau memberikan uang atau finansial kepada pelaku, orang yang menyembunyikan  informasi  pelaku  teroris. Terkait dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana teroris hal tersebut merupakan persoalan  yang  sangat  urgent  mengingat dalam  menjaga  stabilitas  keamanan  di kemudian hari. Hal ini menjadikan lembaga pemasyarakatan  sebagai  tempat  sangat strategis  yang  memiliki  peranan  dalam melakukan  pembinaan  terhadap  para narapidana  teroris  untuk  tidak  mengulangi perbuatannya.  Tentunya  pola  pembinaan narapidana teroris berbeda dengan narapidana  lainnya,  dimana  dari  hasil wawancara  awal,  ditemukan  bahwa  dalam masa  pembinaan  mental,  narapidana  teroris tidak  diperkenankan  memberikan  dakwah. Penempatan  narapidana  teroris  di  Lembaga Pemasyarakatan harus dilakukan secara hati- hati  dengan  mempertimbangkan  tingkat resiko  setiap  individu  narapidana  teroris, pelaksanaan program pembinaan mental dan kemampuan Lembaga Pemasyarakatan dalam  membina  narapidana  teroris,  karena hal  tersebut  akan  mempengaruhi  efektivitas keberhasilan  proses  deradikalisasi  untuk menyadarkan  dan  meluruskan  ideologi narapidana teroris sehingga tidak mengulangi tindakan kejahatan lagi.
Persoalan  penempatan  narapidana  teroris  di Lembaga Pemasyarakatan hal ini merupakan persoalan  yang  sulit  mengingat  narapidana teroris  memiliki  karakteristik  khusus  dan tingkat resiko yang cukup tinggi (high risk).
Efektivitas pembinaan mental narapidana terorisme khususnya sampai saat penelitian  ini  dilakukan  belum  dapat dikatakan  berhasil.  Hal  tersebut  dapat  di lihat dari adanya pengulangan tindak pidana yang sama (residivis) dan belum mempunyai pembina  Lembaga  Pemasyarakatan  yang mampu  menghapus  ideologi  radikal  dari narapidana  terorisme.  Bahkan  narapidana teroris yang justru membangun jaringan dan merekrut  anggota  baru  di  Lembaga Pemasyarakatan. Deradikalisasi masih dilihat  sebagai  salah  satu  upaya,  tetapi belum  dinilai  sebagai  langkah  strategis dalam  mengatasi  terorisme.  Hasil  dari penelitian  yang  dituliskan  oleh  Dechesne (2011)  menjadi  dasar  dari  pernyataan  di atas.  Menurutnya,  deradikalisasi  bukanlah kebijakan  yang  bersifat  lunak  dalam  upaya penanggulangan  terorisme,  tetapi  upaya strategis  yang  bersifat  preventif  dan sustainable.  Pernyataan  tersebut  tentunya bukan tanpa alasan. Terbukti dari penerapannya di sejumlah lapas di berbagai negara maju, deradikalisasi mampu menurunkan  kasus  kekerasan  dengan menitikberatkan pada upaya pencegahan dan bukan  upaya  penindakan.  Deradikalisasi mampu  mendorong  individu-individu  yang keras  dan  ekstrim  untuk  kembali  ke  jalan dialog  dan  negosiasi.  Langkah  strategis disini adalah keberhasilannya dalam menanggulangi terorisme dengan mengubah pelaku-pelaku  teror  menjadi  individu  yang juga  memerangi  teror  secara  internal  dalam diri mereka masing-masing.
Terkait  dengan  perkembangan  pelaku tindak  pidana  terorisme  sudah  banyak  yang telah  dikenai  hukuman  pidana  penjara, namun  ternyata  tidak  menyadarkan  para pelaku  untuk  terus  berbuat  teroris  sebagai bentuk pembalasan dendam
bagi
kelompoknya yang telah menjalani pemidanaan.  Secara  subjektif,  para  pelaku yang  telah  dikenai  sanksi  pidana  setelah menjalani  hukuman  (Residivice)  ternyata tidak  mampu  memberikan  efek  perbaikan baik  kepada  dirinya  sendiri  maupun  kepada kelompoknya.  Sifat-sifat  radikal  yang  ada dalam keyakinan dan pemikiran pelaku tetap
tertanam  kuat,  meskipun  mereka  telah menjalani  hukuman.  Hukuman  penjara ternyata  tidak  mampu  memiliki  efek-efek rehabilitasi dan resosialisasi secara subjektif bagi  pelaku  setelah  menjalani  hukuman. Hasil  penelusuran  penulis  di  dapatkan bahwa  penjara  dijadikan  sebagai  titik  balik bagi  terpidana  terorisme  untuk  bertindak lebih berani untuk melakukan kejahatan.
Dari  optik  kebijakan  kriminal  bahwa proses  pembinaan  narapidana  yang  telah  di laksanakan selama ini kurang berhasil, salah satu  indikator  yang  bisa  di  jadikan parameter, semakin tingginya angka Reconvictida  (penghukuman  kembali)  dan Residivis di masyarakat. Hal ini terlihat dari hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  tim Fakultas  Hukum  Unisba  tahun  2013  di Lapas  Wilayah  Nusakambangan,  bahwa rata-rata  35  %  narapidana  dikatagorikan sebagai  penghukuman  kembali.  Esensi  ini membuktikan  bahwa  kebijakan  kriminal terhadap  pembinaan  narapidana  selama  ini patut  dipertanyakan  sebagai  usaha  rasional masyarakat dalam penanggulangan kejahatan  (Ravena  2017).  Fakta  tersebut membuktikan bahwa upaya deradikalisasi di dalam  lapas  masih  belum  mendapatkan prioritas yang kuat dalam rangka menanggulangi  kasus  terorisme.  Sejauh  ini penanggulangan
terorisme masih menggunakan  upaya-upaya  represif  seperti hukuman  penjara dalam jangka waktu yang panjang atau hukuman mati, dengan harapan bahwa  siapapun  yang  memiliki  dorongan untuk  melakukan  tindakan  terorisme  dapat mengurungkan niatnya. Tetapi pada dasarnya terorisme didorong oleh nilai-nilai yang  sifatnya  fundamental  dan  mengakar seperti  penyimpangan  pemahaman  agama yang  dalam  pemahaman  ekstrim  selalu berada di atas segalanya.
Sebagai  ilustrasi  penulis  memberikan gambaran  peristiwa  pengeboman  di  Hotel JW  Marriot  tahun  2009,  terpidana  teroris Urwah  pertama  kali  di  tangkap  berperan menyembunyikan  informasi  keberadaan Noordin  M.  Top.  Dalam  aksi  kedua terpidana  Urwah  menjadi  salah  satu  pelaku perancangan  pengeboman  di  Hotel  JW
Marriot. Hal yang sama dilakukan oleh Afif alias Sunakim. Terpidana Afif alias Sunakim pelaku pengeboman di Sarinah Jakarta tahun 2016, awalnya terpidana Afif alias Sunakim dia hanya terlibat dalam pelatihan militer di Aceh  pada  tahun  2010.  Setelah  bebas  Afif alias  Sunakim  menjadi  pelaku  utama serangan pengeboman di Sarinah. Sehubungan  dengan  ilustrasi  kasus teroris  tersebut  diatas  apabila  kita  kaji  dan telusuri  hal  tersebut  banyak  dilakukan  oleh pelaku-pelaku residivis mampu orang-orang yang  mempunyai  hubungan  erat  dengan pelaku  sebelumnya,  pernyataan  tersebut diatas  dapat  menimbulkan  pertanyaan  dan perdebatan mengenai efektivitas keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan dalam  membina  narapidana  khususnya pembinaan  mental  narapidana  teroris.  Oleh karena  itu  dari  rentelan  peristiwa  terorisme tersebut  diatas  mengindikasikan  bahwa mantan  narapidana  atau  residivis  teroris berpotensi  besar  untuk  mengulangi  kembali perbuatannya.  Menurut  catatan  Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
(BNPT),  setidaknya ada 15  persen dari  600 narapidana  tindak  pidana  terorisme  yang sudah bebas kembali menjadi teroris dengan kualifikasi yang meningkat (Firdaus 2017).
Indikator keberhasilan program deradikalisasi  yang  dilakukan  oleh  BNPT dan  Kementerian  Hukum  dan  HAM terhadap narapidana terorisme, salah satunya adalah  bahwa  narapidana  teroris  menyadari kesalahannya  dan  tidak  lagi  mengulang perbuatannya,  terorisme  setelah  bebas  dari Lembaga  Pemasyarakatan.  Menurut  agama Islam  narapidana  harus  bertobat,  tobat menurut  pandangan  islam  harus  dilakukan segera dan diiringi dengan tekad untuk tidak mengulangi  kejahatan-kejahatan  yang  telah diperbuat.  Kesungguhan  dalam  bertobat harus dibuktikan dalam bentuk melaksanakan  perbuatan-perbuatan  baik.
Pemahaman  ini  kemudian  membuat  lapas lengah karena tanpa deradikalisasi, perubahan persepsi tentang apa yang baik di mata para narapidana terorisme tidak terukur dengan  optimal.  Apabila  didalami  dengan seksama,  perbuatan  teror  yang  dilakukan
para  narapidana  terorisme  adalah  perbuatan yang baik menurut mereka, yang disebabkan oleh  mengakarkuatnya  paham  ekstrimisme yang  memunculkan  ketidakberimbangan persepsi  internal  dan  persepsi  masyarakat tentang apa yang baik. Terorisme menitikberatkan  pada  apa  yang  baik  bagi pelakunya  terlepas  dari  penilaian  eksternal. Suarda (2020) menyatakan bahwa salah satu tantangan  dalam  penanggulangan  terorisme di  Indonesia  adalah  sulitnya  mengubah pemahaman pelaku terorisme bahwa mereka adalah  pahlawan  dan  orang  dengan pemahaman  agama  terbaik  menurut  mereka sendiri.  Inilah  mengapa  deradikalisasi selayaknya  dapat  menjadi  ujung  tombak perlawanan terhadap terorisme.
Berkembangnya  jaringan  teroris  dan fenomena  pelaku  yang  dilakukan  oleh Residivis, serta efektivitas Lembaga
Pemasyarakatan dalam menanggulangi tindak  pidana  teroris  hal  tersebut  menjadi pertanyaan serius apakah efektivitas Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana pada saat ini masih relevan atau memerlukan  pembaharuan  model-model pembinaan narapidana di masa depan. Oleh karena  itu  diperlukan  kajian  ilmiah  yang komprehensif  dan  mendalam  dalam  upaya pencegahan  dan  penanggulangan  kejahatan terorisme.  Berdasarkan  dari  latar  belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah: (1) sejauh mana  pemberdayaan Lapas Kelas III Gunung  Sindur  Bogor  dapat  melaksanakan pembinaan  mental  narapidana  teroris sebagai wujud tujuan pemasyarakatan?; dan (2)  bagaimana  alternatif  model  pembinaan narapidana  teroris  program  rehabilitasi  di masa yang akan datang?

## B. Metode Penelitian
Penulis  menggunakan  metode  yuridis empiris, yaitu cara prosedur yang dipergunakan  untuk  memecahkan  masalah penelitian  dengan  cara  meneliti  data sekunder  terlebih  dahulu  untuk  kemudian dilanjutkan  dengan  mengadakan  penelitian data  primer  di  lapangan  (Soekanto  and Mamudji  1985).  Sumber  data  sekunder
berupa  peraturan  perundang-undangan,  data kepustakaan  dan  literature  yang  berkaitan dengan  narapidana  teroris,  kemudian diperkuat  dengan  kegiatan Focus  Group Discussion  (FGD) dengan  para  pejabat  di lingkungan pemasyarakatan dan
pengumpulan  data  lapangan  ke  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  III  Gunung  Sindur Bogor.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Fungsi  dan  Peran  Lapas  dalam Mengoptimalkan  Fungsi  Pembinaan Mental dan Deradikalisasi Narapidana.
Lapas  Kelas  III  Gunung  Sindur  salah satu  lapas  yang  khusus  menangani  perkara- perkara  yang  berkaitan  dengan  narapidana beresiko  tinggi  diantaranya  narapidana tindak pidana teroris, yang mempunyai tugas pokok  dan  fungsi  melaksanakan  pembinaan narapidana yang tujuannya untuk menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat di terima kembali secara wajar sebagai seorang warga  yang  baik  dan  bertanggung  jawab (Hamja 2015).
Teori psikologi secara spesifik mempertanyakan  mengapa  individu  atau kelompok masyarakat begitu mudah tertarik bergabung  dengan  organisasi  teroris.  Teori psikologi  menjelaskan tentang  aspek kejiwaan  individu  atau  kelompok  pelaku terorisme,  yang  meliputi  proses  rekruitmen, pengenalan,  kepribadian,  keyakinan,  dan motivasi anggota jaringan terorisme. Melalui penjelasan psikologi akan diketahui latar  belakang  pelaku  teroris,  misalnya faktor  keterasingan  individu  atau  kelompok secara  sosial  (Ritzer  1996).  Berdasarkan analisis  psikologis,  dapat  ditemukan  fakta bahwa individu atau kelompok yang direkrut menjadi teroris tersebut adalah mereka yang mengalami gangguan dalam kepribadiannya. Mereka  adalah  kelompok  orang  yang bermental  sakit  (mentalillnes),  sehingga berani  melakukan  perbuatan  yang  penuh resiko  seperti  bom  bunuh  diri  (Nursalim 2017).
Dalam  bukunya,  Alexander,  Adeniran, dan  Kilmarx  (1983)  menyatakan  bahwa terdapat  tiga  substansi  yang  diproduksi  di dalam tubuh yang berada di dalam tekanan ; norepinephrine,  komponen  yang  diproduksi oleh kelenjar adrenal dan saraf simpatis dan berasosiasi  dengan  respon  psikologis  “fight atau flight” dari individu yang tengah berada dalam  kondisi  tertekan.  Selanjutnya,  ada acetykcholine,  yang  dihasilkan  oleh  saraf parasimpotetis dan aksi-aksi untuk meningkatkan  respon  norepinephrine,  dan endorphins  dalam  otak  sebagai  respon terhadap  tekanan  dan  membius  otak, sehingga  menjadi  100  kali  lebih  kuat daripada  morphine.  Karena  substansi- substansi  ini  ada  dalam  diri  teroris,  maka disimpulkan  bahwa  kebanyakan  kekerasan yang  dilakukan  teroris  tidak  berakar  pada fakta kejiwaan, karena sebagian diakibatkan penerimaan  atas  respon  isu  yang  di  picu tekanan. Kesimpulan dari pemikiran tersebut bahwa  menyebarnya terorisme  dapat disebabkan  oleh  efek  penularan  (Contagion effects).
Pertanyaan  mendasar  psikologi  terkait terorisme  adalah  “Apakah  terorisme  adalah orang-orang  yang  mengalami  gangguan kejiwaan  atau  gangguan  kepribadian  ?” McCouley  menyatakan  30  tahun  lalu  (dari tahun  2002).  Pertanyaan  itu  telah  dibahas secara  serius,  riset-riset  psikologi  tidak menemukan  adanya  psikopotologi  ataupun gangguan  kepribadian  pada  teroris.  Hasil wawancara  kepada  teroris  dan  mantan teroris  hanya  menemukan  sedikit  gangguan setelah  hasil penelitian mereka  di cocokkan dengan DSM American
Psychiatrie Association  (Rufaedah, Sarwono, dan Putra 2017).
Lapas  seharusnya  menjadi  tempat pembinaan  para  pelaku  kejahatan.  Idealnya terjadi  perubahan  perilaku  dan  psikologi mental  narapidana  sehingga  setelah  keluar dapat  menjadi  orang  berperilaku  baik  dan berguna bagi masyarakat. Untuk menangani narapidana  yang  berisiko  tinggi  (terorisme) Ditjen  Pemasyarakatan  telah  menetapkan peraturan  Dirjen  Pemasyarakatan  Nomor PAS-58.OT.03.01  Tahun  2010  tentang
Prosedur  Tetap  Perlakuan  Narapidana Risiko Tinggi (Protap Perlakuan Narapidana Risiko  Tinggi).  Narapidana  risiko  tinggi harus  mendapatkan  perlakuan  khusus  untuk mengurangi  atau  bahkan  menghilangkan risiko yang ditimbulkan.
Pengelolaan  tahanan  berisiko  tinggi, terutama  dalam  rencana  pembinaan  mental tidak  dapat  berhasil  tanpa  diawali  dengan dilakukannya  penilaian  resiko.  Penilaian harus dilakukan oleh Lapas untuk menentukan apakah narapidana itu menimbulkan  risiko  untuk  diri  mereka sendiri  maupun  orang  lain.  Penilaian  harus dilakukan ketika seorang narapidana pertama  masuk  ke  dalam  penjara  dan diulang  secara  berkala.  Penilaian  ini  di mulai  pada  saat  masa  persidangan  untuk memberikan  informasi  kategorisasi  yang paling  cocok  dan  penempatan  tahanan sebelum di vonis (Haryono 2017).
Tidak  hanya  mental,  transformasi pemahamn  tentang  terorisme  juga  harus diperhatikan,  dan  setiap  stakeholders memegang  peranan  yang  sama  kuat  dalam proses  deradikalisasi  ini.  Lapas  tidak mungkin  berhasil  memerangi  terorisme dengan  penerapan  deradikalisasi  tanpa melibatkan anggota keluarga para narapidana terorisme yang ditahan di dalam lapas.  Deradikalisasi  dengan  melibatkan setiap  pihak  yang  terkait  akan  mampu menghentikan, menghilangkan,  atau  bahkan menetralkann  radikalisme  di  dalam  diri seseorang  (Riyanta,  Rahayu,  dan  Mamoto 2021).  Dengan  demikian,  deradikalisasi dapat  menjadi  solusi  untuk  mewujudkan tujuan  akhir  dari  peperangan  terhadap terorisme,  yaitu  mengarahkan  narapidana teroris  untuk  meninggalkan  perbuatan- perbuatan  kekerasan  yang  dapat  merugikan banyak  pihak  (Coppock  and  Mcgovern 2014).
Menurut  (Ashour  2010),  keberhasilan dari  upaya  deradikalisasi  ditentukan  oleh empat variabel penting yaitu: (1) munculnya kepemimpinan  karismatik  yang  mampu mengendalikan  orang-orang  di  sekitarnya; (2)  upaya  represif  pemerintah  terhadap pergerakan  individu  atau  kelompok  yang
mengedepankan  kekerasan;  (3)  pendekatan selektif  terhadap  para  pelaku  terorisme  dari pihak-pihak  yang  berperan  penting  seperti keluarga  dan  guru;  dan  (4)  interaksi  sosial antara  lapisan  masyarakat.  Penanggulangan terorisme  tidak  mungkin  hanya  dilakukan oleh lapas. Diperlukan pihak-pihak eksternal yang  menjadi  katalisator  dari  upaya-upaya deradikalisasi yang dilakukan lapas, sehingga  kebenaran  yang  ditanamkan  di dalam lapas terhadap pelaku terorisme dapat tercermin  di  masyarakat  dan  kemudian menjadi kebenaran estafet yang membuktikan nilai-nilai positif yang bersifat general dan holistik dalam kehidupan sehari- hari.
2. Upaya  dan  Hambatan  Aktivitas Pemberdayaan  Lapas  Kelas  III Gunung  Sindur  Bogor  sebagai Wujud
Pelaksanaan Pembinaan Mental  dan  Fasilitas  Deradikalisasi Narapidana Teroris.
Berdasarkan  pengalaman  yang  dilalui lembaga  pemasyarakatan  terkait  upaya- upaya  rehabilitasi  narapidana  pada  kasus terorisme, terutama pembinaan yang dilakukan  Lapas  Gunung  Sindur,  sejauh  ini masih  belum  memberikan  dampak  yang signifikan dalam mengarahkan atau memperbaiki  pola  pemikiran,  ideologi, ataupun perilaku narapidana kasus terorisme.
Model  pembinaan  yang  dilakukan  di Lembaga  Pemasyarakatan  Gunung  Sindur dalam  merehabilitasi  narapidana  kasus terorisme, lebih  difokuskan pada  perubahan kepribadian  dan  tidak  memperhatikan fungsi-fungsi ataupun upaya-upaya pembinaan.  Model  ini  diterapkan  karena pengelola  lapas  menilai  bahwa  akar  dari permasalahan  pada  kasus  terorisme  adalah nilai-nilai yang membentuk kepribadian para narapidana  terorisme  itu  sendiri,  yang dianggap  melenceng  atau  menyimpang. Meski  demikian,  program  perubahan kepribadian ini tidak memberikan hasil yang optimal  karena  adanya  berbagai  halangan dan hambatan yang dihadapi oleh pengelola Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur.
Hambatan yang pertama adalah kurangnya jumlah petugas lapas  yang dapat ditempatkan  dalam  program  rehabilitasi narapidana  terorisme,  apabila  dibandingkan dengan  jumlah  narapidana  yang  ditampung dalam lembaga pemasyarakatan. Ketimpangan  rasio  jumlah  narapidana  dan petugas lapas menyulitkan Lembaga
Pemasyarakatan  Gunung  Sindur  untuk memberikan  dampak  yang  optimal  dalam pelaksanaan  program-program  perubahan kepribadian yang diberikan terhadap narapidana,  bahkan  terkadang  beberapa narapidana cenderung tidak terlayani  secara optimal. Ketidakoptimalan program perubahan  kepribadian  juga  ditambah dengan ketidakhadiran tenaga
berkemampuan  baik  atau  tenaga  ahli  dalam program  perubahan  kepribadian  seperti psikolog atau psikiater. Petugas lapas hanya menjalankan  prosedur  operasional  standar dalam  pelaksanaan  program  perubahan kepribadian,  tanpa  memiliki  ilmu  dasar tentang  kepribadian  sendiri.  Ketidakhadiran tenaga  ahli  dalam  proses  perubahan kepribadian juga disebabkan oleh minimnya anggaran  yang  dialokasikan  pemerintah untuk pengelolaan lembaga pemasyarakatan.
Faktor  lain  yang  juga  ditemukan sebagai hambatan pada pelaksanaan program  perubahan  kepribadian  yang dilakukan  di  lembaga  pemasyarakatan, khususnya Lembaga Pemasyarakatan Gunung  Sindur  adalah  tidak  adanya sinergitas  atau  sinkronisasi  antara  program perubahan kepribadian yang diterapkan pada para  narapidana  dengan  latar  belakang  para narapidana  tersebut  sebelum  terlibat  dalam kasus  terorisme.  Sehingga  selain  tidak memberikan  nilai  tambah  yang  optimal terhadap narapidana, program yang ditawarkan  juga  seringkali  tidak  diminati oleh narapidana terorisme. Kurangnya minat ini,  kemudian  meminimalisir  kontribusi narapidana terhadap keberhasilan pelaksaanaan program perubahan kepribadian  yang  dijalankan,  sehingga seringkali  narapidana  cenderung  terlihat enggan  untuk  mengikuti  program-program yang diterapkan pada mereka.
Adapun program perubahan kepribadian yang dilaksanakan di Lembaga
Pemasyarakatan  Gunung  Sindur  antara  lain adalah program pembelajaran Hukum Islam (atau  Agama  Islam)  sesuai  Al-Qur’an  dan Sunnah, sebagai jalan untuk mengembalikan para  narapidana  terorisme  ke  ideologi  yang benar.  Program  ini  juga  dikenal  sebagai program santri di Lembaga Pemasyarakatan Gunung  Sindur.  Dalam  program  ini,  para narapidana  diberikan  pemahaman  yang benar  tentang  agama  Islam  yang  sesuai dengan aturan Al-Qur’an, yang pada intinya sangat  menentang  perilaku-perilaku  teror yang  dijalankan  oleh  narapidana  terorisme. Tujuan dari program santri ini adalah untuk mengikis  pemahaman  menyimpang  yang tertanam di benak para narapidana, terutama pemahaman  yang  mendasari  penilaian narapidana  tersebut  terkait  nilai-nilai kebenaran  yang  menjadi  rujukan  bagi  para narapidana  tersebut  untuk  menentukan  apa yang benar dan apa yang salah
Selain  itu,  program  lain  yang  masih terkait  dengan  pemahaman  terhadap  Al- Qur’an adalah program hafalan atau Tahfidz Qur’an. Dalam program ini, selain diberikan pemahaman  yang  benar  tentang  nilai-nilai agama  Islam,  para  narapidana  juga diarahkan  untuk  menghafal  Al-Qur’an sebagai  bekal  spiritual  mereka  ketika kembali ke masyarakat setelah masa tahanan mereka  berakhir.  Meskipun  relatif  baru, (baru berjalan kurang lebih selama 4 bulan) program  ini  telah  berhasil  menelurkan beberapa  penghafal  Al-Qur’an,  meskipun perubahan  kepribadian  yang  dihasilkan dinilai masih belum optimal. Para penghafal Al-Qur’an yang telah menunjukkan perubahan positif kemudian diarahkan untuk menjadi  imam  dalam  pelaksanaan  ritual shalat,  dan  pengajar  Al-Qur’an  bagi narapidana lainnya, meskipun  dalam pengawasan  yang  cukup  ketat.  Arah  dari perubahan  kepribadian  dalam  program penghafal  Al-Qur’an  dan  penanaman  nilai- nilai  Islam  sesuai  Al-Qur’an  dan  Sunnah yang dilakukan oleh Lembaga
Pemasyarakatan  Gunung  Sindur,  adalah untuk  memberikan  kesempatan  bagi  para
narapidana  untuk  memberikan  manfaat positif  bagi  masyarakat  di  sekitarnya, sehingga  terdapat  kebanggaan  yang  bersifat positif di dalam diri mereka.
Untuk  memberikan  dampak  yang optimal  dalam  pemberlakukan  program perubahan kepribadian, Lembaga Pemasyarakatan  Gunung  Sindur  harus memperhatikan  beberapa  faktor  penting yaitu  rasio  antara  petugas  lapas  dan narapidana, dengan mengutamakan kehadiran  tenaga  ahli  berupa  psikolog  atau psikiater untuk memberikan efek perubahan yang  mendalam  dan  sesuai  dengan kebutuhan masing-masing narapidana terorisme.  Dengan  rasio  yang  seimbang, maka perhatian yang diberikan petugas lapas akan  sesuai  dengan  kebutuhan  para narapidana tersebut dalam rangka mengoptimalkan perubahan kepribadian. Selain  secara  internal,  pemerintah sebagai salah satu stakeholders dalam proses perubahan  narapidana  teroris  ini  juga  harus lebih  memperhatikan  pembentukan  dan alokasi  anggaran  yang  dikucurkan  kepada lembaga pemasyarakatan, khususnya Lembaga  Pemasyarakatan  Gunung  Sindur, sehingga lembaga pemasyarakatan memiliki kekuatan  finansial  yang  cukup  untuk melaksanakan  berbagai  program  perubahan kepribadian yang dibutuhkan untuk mengubah  kepribadian,  sekaligus  membina narapidana  dengan  cara  membekali  mereka dengan  berbagai  keahlian  kerja  sebagai modal  asimilasi.  Perlu  dipahami  bahwa deradikalisasi bukanlah hal yang sederhana, mudah ataupun murah. Narapidana terorisme  yang  pada  dasarnya  sudah kehilangan  arah  dalam  kehidupan,  sehingga mengambil  jalan  singkat  untuk  mencapai keunggulan  yang  hakiki,  tidak  memiliki tujuan  yang  kuat  dalam hidupnya. Penanaman  tujuan  ini  harus  dilakukan dengan  penanaman  fungsi,  pemahaman, kemampuan  dan  ilmu  tentang  keberhasilan sesungguhnya  dalam  nilai  Islam  terkait kehidupan  di  dunia,  yaitu  menjadi  manusia yang  bermanfaat  bagi  manusia  lainnya. Variasi  program  pembinaan  juga  dapat meningkatkan  rasa  ketertarikan  narapidana
terhadap program-program yang dijalankan, sehingga  kontribusi  mereka  dalam  program tersebut  dapat  menjadi  optimal.  Terakhir, Lembaga  Pemasyarakatan  Gunung  Sindur harus  memastikan  terciptanya  sinergi  dan sinkronisasi yang baik antara latar belakang narapidana  dengan  program  pemberdayaan yang diberikan di dalam lembaga pemasyarakatan.  Dengan  demikian,  fungsi dan  manfaat  yang  diberikan  dari  program- program  yang  diberlakukan  di  lembaga pemasyarakatn  akan  mencapai  tingkatan yang optimal.

## D. Simpulan dan Saran
Kegiatan
pemberdayaan yang dijalankan  di  Lapas  Gunung  Sindur  masih belum  mencapai  hasil  yang  optimal  karena beberapa hambatan seperti
ketidakseimbangan  rasio  antara  narapidana dan  petugas  lapas,  ketidakhadiran  tenaga ahli dalam pelaksanaan program pemberdayaan  dan  perubahan  kepribadian, minimnya  alokasi  anggaran  yang  diberikan pemerintah, dan tidak adanya sinergitas dan sinkronisasi  antara  program  yang  diberikan terhadap  narapidana  dengan  latar  belakang narapidana  sebelum  terlibat  dalam  kasus terorisme.
Untuk mengoptimalkan program perubahan  kepribadian  dan  pemberdayaan,
Lapas Gunung Sindur harus memperhatikan beberapa  faktor  penting  yaitu  rasio  petugas lapas dan narapidana,
dengan mengedepankan kehadiran tenaga ahli  yaitu psikiater  atau  psikolog  dalam  proses pemberdayaan, dan memberlakukan program-program yang sesuai dengan minat dan  bakat  serta  latar  belakang  narapidana sehingga akan menghasilkan tingkat kontribusi  dan  keberhasilan  perubahan kepribadian yang optimal.
Penelitian  lanjutan  tentang  bidang  ini masih  perlu  dilakukan  karena  adanya berbagai  keterbatasan.  Keterbatasan  yang pertama  adalah  penelitian  ini  dilakukan  di satu  lembaga  pemasyarakatan,  sehingga tidak  dapat  menggambarkan  keadaan pemberdayaan  narapidana  teroris  dalam lingkup  yang  lebih  luas.  Selain  itu,  fokus
pemberdayaan  hanya  ditekankan  pada narapidana  yang  terlibat  dalam  kasus terorisme,  sementara  model  pemberdayaan yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan juga harus mampu mengakomodir kebutuhan narapidana lainnya.

## E. Ucapan Terima Kasih
Terimakasih  dan  penghargaan  setinggi- tingginya penulis sampaikan kepada Kepala Lapas, Petugas Lapas, dan narapidana kasus terorisme  di  Lembaga  Pemasyarakatan Gunung  Sindur  yang  telah  memberikan pihak  memberikan  kontribusi  yang  sangat berharga  dalam  proses  penelitian  ini, sehingga  penelitian  ini  dapat  memberikan hasil yang optimal, tidak hanya bagi penulis tetapi  juga  bagi  perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  proses  pembentukan kebijakan
pengelolaan lembaga pemasyarakatan secara umum.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhmat,  Ghulam,  Khalid  Zaman,  Tan Shukui,  and  Faiza  Sajjad.  2014. “Exploring  the  Root  Causes  of Terrorism  in  South  Asia:  Everybody Should  Be  Concerned.” Quality  and Quantity 48 (6): 3065–79. https://doi.org/10.1007/s11135-013-
9941-2.
Alexander,  Y,  T.  Adeniran,  and  R.A. Kilmarx.  1983. International  Violence .
New York: Proger.
Ashour, Omar. 2010. The De-Radicalization of  Jihadists  Transforming  Armed Islamist Movements . 1st ed. Routledge.
Baaken,  Till,  Judy  Korn,  Maximilian  Ruf, and Dennis Walkenhorst. 2020. “Dissecting Deradicalization: Challenges  for  Theory  and  Practice  in Germany.” International  Journal  of Conflict  and  Violence 14  (2):  1–8.
https://doi.org/10.4119/ijcv-3808.
Bouhana,  Noémie,  and  Per-olof  H.
Wikström. 2010.
“Theorizing
Terrorism:  Terrorism  as  Moral  Action: A  Scoping  Study.” Contemporary Readings  in  Law  and  Social  Justice 2
(2): 9–79.
Che  Nordin,  Mohd  Khairul  Naim.  2017. “Kajian  Kritis  Hubungan  Agama  Dan Pemikiran Terorisme.” Jurnal Akidah & Pemikiran  Islam 19  (2):  73–106. https://doi.org/10.22452/afkar.vol19no2 .3.
Coppock, Vicki, and Mark Mcgovern. 2014. “‘Dangerous  Minds’?  Deconstructing Counter-Terrorism Discourse,
Radicalisation  and  the  ‘Psychological Vulnerability’  of  Muslim  Children  and Young People in Britain.” Children and Society 28 (3): 242–56.
Czinkota, Michael R, Gary Knight, Peter W Liesch,  and  John  Steen.  2010. “Terrorism  and  International  Business: A  Research  Agenda.” Journal  of International Business Studies 41: 826–
843.
Dechesne,  Mark.  2011.  “Deradicalization: Not  Soft,  but  Strategic.” Crime,  Law and  Social  Change 55  (4):  287–92. https://doi.org/10.1007/s10611-011- 9283-8.
Emozozo,  Rahimat.  2018.  “Terrorism:  A
Consequence  of  Poverty?” SSRN Electronic Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.2945539. Enders, Walter,  Gary  A.  Hoover, and Todd Sandler. 2016. “The Changing Nonlinear Relationship between Income and  Terrorism.” Journal  of  Conflict Resolution 60 (2): 195–225. https://doi.org/10.1177/0022002714535 252. Firdaus, Insan. 2017. “Penempatan
Narapidana  Teroris  Di  Lembaga Pemasyarakatan.” Jurnal  Penelitian
Hukum  De  Jure 17  (4):  429. https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v1 7.429-443.
Geys, Benny, and Salmai Qari. 2017. “Will
You  Still  Trust  Me  Tomorrow?  The Causal  Effect  of  Terrorism  on  Social Trust.” Public Choice 173 (3): 289–305.
Gibbs,  Jennifer  C.  2010.  “Looking  at Terrorism through Left Realist Lenses.” Crime, Law and Social Change 54 (2): 171–85. Hamja. 2015. “Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem  Peradilan  Pidana.” Mimbar
Hukum 27 (3): 445–58.
Haryono.  2017.  “Kebijakan  Perlakuan Khusus  Terhadap  Narapidana  Risiko Tinggi  Di  Lembaga  Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan  Kls  III  Gn.  Sindur).” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 11 (3):
231–47.
Jabeen,  Mussarat,  and  Ishtiaq  A  Choudhry. 2013. “Role of SAARC  for Countering Terrorism  in  South  Asia.” South  Asian Studies 28 (2): 389–403.
Javaid, Umbreen. 2011. “Urgency for Inter- State  Dialogue  for  Fighting  Terrorism in  South  Asia.” Journal  of  Political Studies; Lahore 18 (1): 1–14.
Khan,  Alam,  and  Mario  Arturo  Ruiz Estrada.  2016.  “The  Effects  of Terrorism  on  Economic  Performance: The  Case  of  Islamic  State  in  Iraq  and Syria  (ISIS).” Quality  and  Quantity 50 (4): 1645–61. https://doi.org/10.1007/s11135-015- 0226-9.
Khan,  Alam,  Mario  Arturo  Ruiz  Estrada, and  Zarinah  Yusof.  2016.  “Terrorism and  India:  An  Economic  Perspective.”
Quality  and  Quantity 50  (4):  1833–44. https://doi.org/10.1007/s11135-015- 0239-4.
Krieger,  Tim,  and  Daniel  Meierrieks. 2008. “What Causes Terrorism?” Paderborn.
Krueger,  Alan  B,  and  Jitka  Malečková. 2002. “Does Poverty Cause Terrorism?”
The New Republic 24: 27–33.
Law,  Randall  D.  2020.  “The  Evolution  of
Terrorism.” The Handbook of Collective Violence 5 (2): 85–99. https://doi.org/10.4324/9780429197420 -9. Leistedt,  Samuel  J.  2013.  “Behavioural
Aspects  of  Terrorism.” Forensic Science International 228 (1–3): 21–27. https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2013. 02.004.
Mardenis,  and  Hilaire  Tegnan.  2018. “Designing  a  Counter-Terrorism  Legal Policy  Complying  with  Human  Rights and  Democracy  in  Indonesia.” Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues 21 (2): 1–7.
Marin, J. 2011. “The Coverage of Terrorism in The News.” Geopolitics, History, and International Relations 21 (2): 254–59.
Matić,  Renato,  Anita  Dremel,  and  Mateja Šakić.  2015. “Terrorism: Social Causes and  Perspectives.” Journal  of  Criminal Justice  and  Security 17  (1):  46–61. http://www.fvv.um.si/rV/arhiv/2015- 1/03_Matic_Dremel_Sakic_rV_2015-
1.pdf.
Mazhar,  Muhammad  Saleem,  Samee  Uzair Khan,  and  Naheed  S  Goraya.  2013. “Understanding  Terrorism  and  the Ways  to  Root  Out:  Perceptions  and Realities.” Journal  of  Political  Studies 20 (1): 67–82.
Miller, Roxana Ramirez, and Joan Davison. 2011.  “Weak  States  and  Terrorism.” International  Journal  of  Arts  & Sciences 4 (17): 77–87.
Musfia,  Nesa  Wilda.  2017.  “Peran Perempuan  Dalam  Jaringan  Terorisme Di Indonesia.” Journal of International Relations 3 (4): 174–80.
Norman,  Ishmael  D.  2019.  “Assessment  of De-Radicalization  Hypothesis  in  Sub- Saharan  Africa.” Theory  in  Action 12
(3): 21–48.
Nursalim, Muhammad. 2017. “Deradikalisasi  Terorisme:  Studi  Atas Epistemologi,  Model  Interpretasi  Dan
Manipulasi Pelaku Teror.” Kalam 8 (2):
329.
Okamoto,  Karen,  and  Marta  Bladek.  2011. “Terrorism :  A  Guide  to  Resources.”
Collection Building 30 (1): 39–46. Perdana, Cipi. 2016. “Rekonstruksi
Pemidanaan  Pelaku  Tindak  Pidana Terorisme Di Indonesia.” Jurnal Hukum IUS  QUIA  IUSTUM 23  (4):  672–700. https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.is s4.art8.
Rahman,  Raza,  Khan  Qazi,  Shahid  Ali Khattak,  and  Shakeel  Ahmad.  2010. “Motivations  for  Pakistani  Religious Extremists  to  Become  Terrorists.” Pakistan Journal of Criminology 5 (2): 87–101.
http://www.pjcriminology.com/wp- content/uploads/2019/01/6-15.pdf.
Ravena,  Dey.  2017.  “Implikasi  Nilai
Keadilan  Pembinaan  Narapidana  Di Indonesia.” Scientika,  Jurnal  Sosial Humaniora (Hukum, Manajemen, Psikologi,  Pendidikan,  Komunikasi) 4 (1): 76–84.
Ritzer,  G.  1996. Sociological  Theory .  New York: he Mc Graw-Hill Companies.
Riyanta, Stanislaus, Amy Y.S. Rahayu, and Benny  J.  Mamoto.  2021.  “The  Role  of Non-State  Actors  in  Deradicalization Program  As  Part  of  Collaboration  in Terrorism  Mitigation  in  Indonesia.”
Journal  of  Legal,  Ethical and
Regulatory Issues 24 (2): 1–1. Rufaedah,  Any,  Sarlito  W.  Sarwono,  and Idhamsyah Eka Putra. 2017. “Pemaknaan  Istri  Napi  Teror  Terhadap Tindakan  Suami.” Jurnal  Psikologi Ulayat 4 (1): 11. https://doi.org/10.24854/jpu12017-77.
Ruiz  Estrada,  Mario  Arturo,  Donghyun Park,  and  Alam  Khan.  2018.  “The Impact  of  Terrorism  on  Economic
Performance:  The  Case  of  Turkey.” Economic  Analysis  and  Policy 60
(October):
78–88. https://doi.org/10.1016/j.eap.2018.09.00 8.
Shahrouri, Nahla. 2008. “Does a Link Exist between  Democracy  and  Terrorism.” Political Science 27 (4): 41–77.
Soekanto, and S Mamudji. 1985. Penelitian Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat . 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers.
Spalek,  Basia.  2016.  “Radicalisation,  de-
Radicalisation and
Counter-
Radicalisation  in  Relation  to  Families: Key  Challenges  for  Research,  Policy and Practice.” Security Journal 29: 39– 52.
Spencer, A. 2012. “The Social Construction of  Terrorism:  Media,  Metaphors  and Policy  Implications.” Journal  of International Relations and Development 15: 393–419. Suarda, I. Gede Widhiana. 2020. “Challenges of Implementing Deradicalisation  Programs  for  Terrorist Prisoners: An Examination of Indonesian Prison Officers’ Experiences.” International  Journal  of Criminal  Justice  Sciences 15  (2):  173– 90.
Sujasmin.  2017.  “Penetapan  Aspek  Hukum
Pidana Materiel Dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.” Wawasan  Yuridika 1  (1):
64–85.
Tauhidillah,  Muhammad  Alfath.  2009. “Korban  Sebagai  Dampak  Dari  Tindak Pidana  Terorisme:  Yang  Anonim  Dan Terlupakan.” Jurnal Kriminologi Indonesia 5 (2): 19–30. Wahid,  Abdul,  Sunardi,  and  Muhammad Imam Sidik. 2004. Kejahatan
Terorisme:  Perspektif  Agama,  HAM Dan Hukum . 1st ed. Refika Aditama.