INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 7156-7162 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Penyerapan Anggaran : Studi Kasus DPM-PTSP Kabupaten Toraja Utara
Selvi Pasorong 1 ✉ , Elisabet Pali 2 , Jemi Pabisangan Tahirs 3
Universitas Kristen Indonesia Toraja
Email: Selvipasorong25@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor penyebab kurangnya Penyerapan Anggaran Pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPM-PTSP)  Kabupaten  Toraja Utara.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  Kualitatif.  Tehnk  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Pengumpulan  Data,  Reduksi  Data,  Penyajian  Data,  dan Penarikan Kesimpulan (Verifikasi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 4 (Empat) faktor yang menyebabkan kurangnya Penyerapan Anggaran pada Dinas Penananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara yakni ; (1) Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan, (2)  Keterlambat  penunjukan  Pejabat  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pelaksanaan  Anggaran,  dan  (3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).
Kata Kunci: Penyerapan Anggaran.

## Abstract
This research aims to determine the factors causing the lack of budget absorption at the North Toraja Regency  Investment  and  One-Stop  Integrated  Services  Service  (DPM-PTSP).  This  research  uses qualitative descriptive research. The data analysis techniques used in this research are Data Collection, Data Reduction, Data Presentation, and Conclusion Drawing (Verification). The results of this research show  that there  are  4  (four)  factors that cause  the  lack  of budget  absorption at the  North  Toraja Regency  Investment  and  One-Stop  Integrated  Services  Service,  namely;  (1)  Time  limitations  in implementing activities, (2) Delays in appointing Officials for Procurement of Goods and Services for Budget Implementation, and (3) Limited Human Resources (HR).
Keywords: Budget Absorption.

## PENDAHULUAN
Anggaran  dalam  pemerintah  merupakan  landasan  penilaian  kinerja  pemerintah. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat  stabilisasi,  distribusi, alokasi  sumber daya publik perencanaan dan pengendalian organisasi (Riva Datu, 2021). Oleh karena itu, Laporan Realisasi Anggaran sebagai alat ukur finansial dinilai mampu menggambarkan pencapaian kinerja pemerintah daerah dan menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan instansi daerah yang dinilai paling utama (Mardiasmo, 2018 dan Mahsun, 2013). .
Dalam beberapa tahun terakhir, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  (DPM-PTSP)  Kabupaten  Toraja  Utara  kurang  memperhatikan  pengelolaan keuangannya  dengan  baik,  dilihat  dari  rendahnya  penyerapan  anggaran  terdapat  sisa anggaran  yang  tidak  direalisasikan.  Berikut  rekapitulasi  laporan  realisasi  anggaran  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara.
Tabel 1. Laporan Reaslisasi Anggaran DPM-PTSP Kabupaten Toraja Utara
No Tahun Anggaran Realisasi Selisih Presentase (Rp) (Rp) (Rp) 1 2021 3.481.422.128 3.449.141.300 32.280.828 99% 2 2022 4.131.666.500  3.913.345.496  218.321.004 95% 3 2023 4.844.735.406  4.259.669.290  585.066.116 87,92%
Sumber : Data diolah 2024
Berdasarkan tabel 1 di atas, menunujukkan bahwa berkurangnya penyerapan anggaran yang  tidak  mencapai  target  100%  dari  tahun  2021-2023,  sedangkan  anggaran  yang ditetapkan  mengalami  penambahan  setiap  tahunnya.  Data  anggaran  pada  tahun  2021 sebesar Rp. 3.481.422.128 atau  99%,  Tahun 2022 sebesar Rp. 4.131.666.500 atau 95% dari tahun 2021. Sedangkan Tahun 2023 penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.259.669.290 atau 87,92% dari tahun 2022.
Dari  data  tersebut  diatas,  sejalan  dengan  hasil  obsevasi  awal  yang  telah  dilakukan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara dan  Sekertaris  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Toraja  Utara  diperoleh  informasi  bahwa  kurangnya penyerapan  anggaran  disebabkan  oleh:  Perencanaan  Anggaran,  Pelaksanaan  Anggaran, Proses Pengadaan Barang dan Jasa, Sumber Daya Manusia. Obeservasi awal tersebut juga diukung oleh penelitian yang di lakukan oleh Syafira dan Vina pada tahun 2020 di Balai Besar Wilayah  Sungai  Citarum  Kementerian  PUPR  yang  menyatakan  bahwa    Perencanaan Anggaran,  Pelaksanaan  Anggaran,  Proses  Pengadaan  Barang  dan  Jasa,  Sumber  Daya
Manusia adalah salah satu factor penyebab kurangnya penyerapan anggaran.
Penyerapan anggaran yang rendah menunjukkan adanya permasalahan yang serius dikalangan  pengguna  anggaran,  yang  selalu  saja  terulang  setiap  tahun,  khususnya persoalan  di  pemerintah  daerah.  Penyerapan  anggaran  gagal  memenuhi  target,  berarti terjadi inefisiensi dan ketidakefektifan dalam alokasi anggaran (Zakiah, 2022). Rendahnya penyerapan  anggaran  mengakibatkan  hilangnya  manfaat  belanja,  karena  dana  yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Apabila pengalokasian anggaran efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan.  Penyerapan  anggaran  sendiri  merupakan  capaian  penggunaan  anggaran  dari target yang sebelumnya ditetapkan (Halim, 2014). Pemerintah telah mengeluarkan 3 (tiga) paket perundang-undangan di bidang keuangan Negara, yaitu yang diatur dalam UU No.17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara (Duma jemi, 2020).
Perencanan  merupakan  acuan  bagi  penganggaran  dalam  menyusun  rencana pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan  untuk  jangka  waktu  tertentu.  Dalam  konteks perencanaan  pembanguna  pemerintah  yang  berpedoman  pada  UndangUndang  No.  25 Tahun 2004, pemerintah telah merencanakan target-target pembangunan untuk masa yang akan  datang  (Zarinah,  dkk,  2016).  Sedangkan  Pelaksanaan  anggaran  merupakan  upaya untuk  merealisasikan  suatu  perencanaan  anggaran  yang  telah  di  buat  dan  ditetapkan sebelumnya. (Ramadhani dan Anisa, 2017).

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Obyek penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara (DPM-PTSP) tahun  2021-2023.  Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  Pengguna  Anggaran (PA), Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), dan Bendahara Pengeluaran. Analisis data menggunakan  model  Miles  dan  huberman.  yang  meliputi  reduksi  data  (data  reduction), penyajian  data  (data  display)  serta  penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi  (conclusion drawing/verification).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Beberapa faktor penyebab kurangnya penyerapan anggaran antara lain:

## Perencanaan Anggaran
Penyerapan  anggaran  pada  DPM-PTSP  Kabupaten  Toraja  Utara  belum  mencapai target  100%  tiap  tahunnya  dari  program  yang  direncanakan  karena  keterlambatan penyelesaian  penginputan  Rencana  Kerja  Anggaran  pada  Aplikasi  Sistem  Pembangunan Daerah (SIPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang lambat didistribusikan oleh Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BKAD)  bidang  Anggaran  ke  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  (SKPD)  (Wawancara    HP  Kepala  DPM-PTSP,  RLP    Sekertaris  DPM-PTSP  dan  FP Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan).
Hal-hal  lain  yang  mempengaruhi  penyerapan  angggaran  adalah  (1)  Lambatnya Pemberian  Pagu  anggaran.  Lambatnya  Pemberian  Pagu  anggaran  oleh  Tim  Anggaran Pemerintah Daerah Keterlambatan dalam pemberian Pagu ini dapat menghambat  Rencana Kerja  Anggaran  (RKA)  pada  Aplikasi  Sistem  Informasi  Pemerintah  Daerah  (SIPD)  lambat dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), (2) Ketidak sesuaian dengan target Ketidak sesuaian dengan target dalam perencanaan anggaran pada setiap program kegiatan dapat mengakibatkan sehingga terdapat sisa anggaran. Adanya kesalahan dalam penentuan akun belanja atau kode rekening belanja, (3) Kesalahan dalam menentukan akun belanja atau kode rekening belanja. Kesalahan dalam menentukan akun belanja atau kode rekening belanja ini dapat menghambat pelaksanaan kegiatan/program sebab diperlukan revisi. Namun terkadang untuk kesalahan dalam penentuan akun atau kode rekening ini tidak memerlukan waktu yang lama, apabila akun yang salah itu tidak banyak. Walaupun tidak  banyak  akun  belanja  yang  salah  namun  harus  menunggu  perubahan  anggaran. Temuan  ini  sejalan  penelitian  (Nurwidya,  2020)  yakni  Perencenaan  anggaran  salah  satu faktor kurangnya penyerapan anggaran.

## Pelaksanaan Anggaran
Lambatnya  pemberian  pagu  anggaran  berdampak  pada  kesalahan  dalam penginputan  RKA  di  Aplikasi  SIPD  di  perencanaan  anggaran  dan  Dokumen  Pelaksanaan Anggaran  (DPA)  dan  keterlambatan  didistribusikan  ke  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD)  (Wawancara    HP  Kepala  DPM-PTSP).  Selain  itu  kelambatan  berakibat  pula  pada pengusulan  surat  pertangggungjawaban  keuangan  dan  Bukti  Dukung  Dokumen Pertanggungjawaban serta penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) (wawancara FM Bendahara  DPM-PTSP).  Hal  lain  yang  ditemukan  perubahan  Peraturan  Bupati  tentang Standar  Biaya  Umum  dalam  waktu  berjalan  sehingga  pelaksanaan  anggaran  dilakukan setelah perubahan anggaran pada Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah dilakukan
oleh  Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah  (TAPD)  (Wawancara  EPK,  YTP  selaku  Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Muda DPM-PTSP)
Hal-hal yang mempengaruhi Pelaksanaan anggaran adalah (1) Waktu. Waktu adalah  ukuran  dari  penjadwalan  sebuah  kegiatan,  ukuran  perencanaan,  pelaksanaan kegiatan. Konsep anggaran APBD dituangkan dalam waktu tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember, namun kenyataannya pelaksanaan anggaran itu dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Desember karena Dokumen Pelaksanaan Anggaran lambat didistribusikan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). (2)  Lambatnya  Penunjukan  Pejabat  Pengelola  Teknis  Kegiatan  (PPTK).  Keterlambatan  ini berakibat pada keterlambatan penginputan Anggaran Kas pada Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah  Daerah  (SIPD),  (3)  Dokumen  Surat  Pertanggungjawaban  tidak  lengkap berdampak pada keterlambatan penerbitan Surat Permintaan Membayar (SPM),                 (4) Perubahan Standar Biaya Umum. Adanya Perubahan Standar Biaya Umum di tahun berjalan yang  mengharuskan  adanya  penyesuaian  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  sehingga mengakibatkan  adanya  sisa  anggaran.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian (Nurwidya,  2020, Nur’Ain  Amanda  R.  Diko,  dkk,  2023) )  Yang  mengatakan  bahwa Pelaksanaan anggaran salah satu faktor kurangnya penyerapan anggaran.

## Pengadaan Barang dan Jasa
Proses pengadaan barang dan jasa itu telah sesuai prosedur karena waktu sering kali membuat penyedia  tidak memenuhi permintaan yang diajukan dan spesifikasinya. Hal ini terjadi  karena  kurangnya  pemutahiran  data  pada  Aplikasi  Sistem  Informasi  Pemerintah Daerah  (SIPD)  (Wawancara    HP  Kepala  DPM-PTSP).  Selain  itu,  keterlambatan  dalam penunjukan  Pejabat  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  karena  ketidaksesuaian  pejabat  yang disyaratkan  dari Organisasi Perangkat  Daerah (OPD)  (Wawancara dengan Ibu FM  Selaku Bendahara DPM-PTSP).
Hal-hal  yang  mempengaruhi  Pengadaan  barang  dan  jasa  adalah  (1)  Lambatnya penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa. Keterlambatan dalam penunjukan Pejabat Pengadaan  Barang  dan  Jasa  disebakan  karena  tidak  adanya  pegawai  yang  bersertifikasi Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada DPM-PTSP, (2) Pemutahiran data Pada Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) belum optimal sehingga menghambat dalam proses pengadaan Barang dan Jasa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Anfujatin, 2016) Yang mengatakan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa salah satu faktor kurangnya penyerapan anggaran.
Sumber Daya Manusia
Keterbatasan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  berdampak  pada  rangkap  tugas  dan
tanggungjawab  sehingga  lambat  dalam  pengelolaan  keuangan  dan    kesulitan  dalam membagi  tugas  tanggungjawab  sesuai  tupoksi  (Wawancara  HP  Kepala  DPM-PTSP.  FP Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kegiatan  DPM-PTSP).  Selain  itu  perubahan  aplikasi  yang digunakan  sehingga  SDM  mengalami  kesulitan  dalam  melakukan  penyesuaian  dengan kompetensi yang dibutuhkan.
Hal-hal yang mempengaruhi Sumber daya manusia adalah (1) Keterbatasan Sumber  Daya  Manusia  pada  DPM-PTSP  berdampak  perangkapan  tugas,  (2)Kurangnya Pemahaman  aplikasi-aplikasi  terbaru  dalam  pengelolaan  Anggaran.  Hasil  penelitian  ini sejalan  dengan  penelitian  (Dwi  Pratowo,  2020)  Yang  mengatakan  bahwa  Sumber  Daya Manusia (SDM) salah satu faktor kurangnya penyerapan anggaran.

## SIMPULAN
Kesimpulan seharusnya hanya menjawab tujuan penelitian. Menceritakan bagaimana penelitian Anda memajukan bidang dari keadaan pengetahuan saat ini. Tanpa Kesimpulan yang jelas, reviewer dan pembaca akan kesulitan menilai karya tersebut, dan layak atau tidak layak dipublikasikan di jurnal. Jangan mengulangi Abstrak, atau hanya mencantumkan hasil eksperimen.  Berikan  justifikasi  ilmiah  yang  jelas  untuk  penelitian  Anda,  dan  tunjukkan kemungkinan aplikasi dan ekstensi. Kesimpulan ini harus diberikan sebagai paragraf. Anda juga harus  menyarankan  eksperimen  di  masa  mendatang  dan  /  atau  menunjukkan eksperimen yang sedang berlangsung. Simpulan maksimal 100 kata.

## DAFTAR PUSTAKA
Duma,  Jemi  (2020)  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penyerapan  Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara. Thesis Thesis, Universitas Hasanuddin. Dwi  Pratowo.  (2020).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penyerapan  Anggaran Belanja Dengan Perencanaan Anggaran Sebagai Pemoderasi Pada Pemerintah Kota Depok Tahun 2013-2017. Jurnal Ekobisman Vol 5. No 1. Agustus 2020 P-Issn : 2528- 4304 E-Issn : 2597-9302
Halim  Abdul  (2014). Manajemen  Keuangan  Sektor  Publik  Problematika  Penerimaan  Dan Pengeluaran Pemerintah. Jakarta: Selemba Empat.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru. Yogykarta: Andi
Mahsun,  M.  (2013). Pengukuran  Kinerja  Sektor  Publk.  Edisi  Pertama.  Cetakan  Keempat. Yogyakarta: Bpfe-Yogyakarta
Nurwidya, (2020). Analisis Faktor-Faktor Penyebab  Keterlambatan  Penyerapan Anggaran (Studi Kasus Pada Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Kementerian Pupr). Indonesian
Accounting  Research  Journal  Vol.  1,  No.  1,  October  2020,  Pp.  119 – 129  ©Jurusan

## Akuntansi Politeknik Negeri Bandung.
Nur’ain  Amanda  R.  Diko,  Dkk,  (2023).  Analisis  Faktor -Faktor  Yang  Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo. Jurnal Ilmiah Manajemen  Dan Bisnis P-Issn 2620-9551 E-Issn 2622-1616 Jambura: Vol 6. No 1. Mei 2023 Website Jurnal:
Http://Ejurnal.Ung.Ac.Id/Index.Php/Jimb
Ramadhani, D., & Anisa, Indi Zaenur. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran , Kualitas Sumber Daya. Vol.10(No.1), 134 – 148.
Zakiah, (2022) Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Selatan = Analysis Of Factors Affecting The Absorption Of The Budget At The Ministry Of Religion Of South Sulawesi Province. Thesis Thesis, Universitas Hasanuddin.
Zarinah, Monik Darwanis Abdullah, S. (2016). Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kualias Sumber  Daya  Manusia  Terhadap  Tingkat  Penyerapan  Anggaran  Satuan  Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Aceh Utara. Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 8(1),
90 – 97