Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i4.2297

## EKONOMI POLITIK PROGRAM NASIONAL KEDAULATAN PANGAN: STUDI KASUS ANOMALI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
SWASEMBADA BERAS (2014-2020)
Vitri Aryanti Universitas Nasional Jakarta vitrie.arya@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  untuk  mengetahui  Ekonomi  Politik  Program  Nasional  Kedaulatan  Pangan:  Studi  Kasus Anomali  Implementasi  Kebijakan  Swasembada  Beras  pada  tahun  2014-2020.  Metode  penelitian menggunakan  metode  kualitatif  dengan  menggunakan  pengambilan  data  primer  (wawancara  dengan narasumber dan FGD) serta data sekunder melalui studi kepustakaan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa persoalan mendasar terjadinya anomali implementasi kebijakan swasembada beras dalam periode 2014-2020,  disebabkan  oleh  empat  dimensi  ekonomi  politik,  yaitu:  asimetris  basis  data,  konflik  regulasi, konflik kepentingan antar Kementerian/Institusi/Lembaga, dan Mafia pangan (beras). Praktik rent seeking (rente  ekonomi)  berperan  sebagai  variabel  penghubung  (interpening  variable)  antara  empat  dimensi ekonomi-politik  tersebut  terhadap  terjadinya  anomali  implementasi  kebijakan  swasembada  beras.  Konflik kepentingan yang terlibat  dalam praktik rent seeking  perberasan,  berimplikasi pada semakin  menguatnya relasi  bisnis  antara  negara  dan  kapitalis.  Anomali  terjadi  dengan  adanya  kejanggalan  implementasi Undang-undang dan regulasi kebijakan swasembada beras yang berlaku. Selain itu. Lembaga legislatif dan eksekutif, cenderung memproduksi kebijakan-kebijakan yang lebih diarahkan pada upaya menutupi praktik rent  seeking  yang  dilakukan  bersama  dengan  para  pengusaha  (kapitalis)  terkait  perberasan.  Secara akademis,  ada  2  (dua)  novelty  dari  hasil  penelitian  ini  sebagai  kontribusi  dalam  pengembangan  ilmu pengetahuan.
Kata  Kunci  :  Anomali  Swasembada  Beras,  Kontestasi  Kepentingan,  Rent  Seeking,  Simbiosis  Mutualisme, Tindakan Afirmatif.

## Abstract
This research is to find out the Political Economy of the National Food Sovereignty Program: A Case Study of Anomaly in the Implementation of Rice Self-Sufficiency Policy in 2014-2020. The research method uses qualitative  methods  by  using  primary  data  collection  (interviews  with  informants  and  FGDs)  as  well  as secondary data through library research. The research findings indicate that the fundamental problem with the anomaly in the implementation of the rice self-sufficiency policy in the 2014-2020 period is caused by four  dimensions  of  political  economy,  namely:  database  asymmetry,  regulatory  conflicts,  conflicts  of interest  between  ministries/institutions/agencies,  and  the  food  mafia  (rice).  The  practice  of  rent  seeking (economic  rent)  acts  as  a  connecting  variable  (interpening  variable)  between  the  four  political-economic dimensions  of  the  anomaly  in  the  implementation  of  rice  self-sufficiency  policies.  The  conflict  of  interest involved  in  the  practice  of  rice  rent-seeking  has  implications  for  the  strengthening  of  business  relations between the state and capitalists. An anomaly occurs with the irregularities in the implementation of laws and  regulations  that  apply  to  self-sufficiency  in  rice.  Besides  that.  Legislative  and  executive  institutions, tend to produce policies that are more directed at covering up rent-seeking practices carried out together with entrepreneurs (capitalists) related to rice. Academically, there are 2 (two) novelties from the results of this research as contributions to the development of science.
Keyword : Anomaly of Rice Self-sufficiency, Contest of Interests, Rent Seeking, Symbiosis of Mutualism, Affirmative Action.

## PENDAHULUAN
Beras  merupakan  komoditas  yang  bersifat  sosial,  ekonomi  dan  politis.  Bersifat  sosial karena beras  merupakan  makanan pokok lebih dari 95% penduduk Indonesia. 1 Bersifat ekonomi karena beras merupakan komoditas yang dominan memberikan andil inflasi. Kegagalan produksi beras, menyebabkan lonjakan harga dan kelangkaan di pasar yang  pada gilirannya akan  memicu gejolak  sosial  politik  yang  berimplikasi  pada  stabilitas  nasional.  Oleh  karena  itu,  ketersediaan beras  harus  selalu  terjaga,  berkelanjutan,  bahkan  ditingkatkan.  Menilik  dari  program  nasional kedaulatan  pangan  yang  terus  bergulir,  mulai  dari  Pemerintahan  Presiden  pertama  RI  sampai dengan  Presiden  era  Presiden  Joko  Widodo,  pemenuhan  kebutuhan  beras  di  Indonesia  masih bergantung kepada impor beras. Indonesia belum berhasil mencukupi kebutuhan pangan, khusus beras dari produksi sendiri. Ketergantungan ini apabila tidak ditelusuri inti permasalahannya, akan membahayakan  ketahanan  pangan  nasional  karena  pasar  beras  internasional  mempunyai keterbatasan  dan  tidak  stabil  sifatnya  dikarenakan  proses  produksi  beras  bergantung  kepada iklim. 2,3
Menurut  data  FAOSTAT  –  Desember  2014,  Indonesia  adalah  salah  satu  dari  lima produsen beras terbesar di dunia di tahun 2014 setelah China dan India, dan sebelum Bangladesh dan  Vietnam.  Data  FAOSTAT  tersebut,  didukung  oleh  data  BPS  tahun  2010-2015,  yang menunjukan bahwa produksi padi antara tahun 2010-2015 mengalami peningkatan rata-rata 2,60 %  per  tahun.  Peningkatan  produksi  tertinggi  di  tahun  2015  dengan  capaian  sebesar  6,24%  atau 43,85 juta ton beras. Pada tahun 2016, produksi beras pun meningkat menjadi 45,9 juta ton beras. Angka tersebut, dibandingkan dengan jumlah konsumsi, dengan pada tahun 2015, terdata sebesar 33,3  juta  ton,  dan  pada  tahun  2016,  tercatat  sebesar  37,7  juta  ton.  Dari  data  tersebut,  terlihat bahwa  pada  tahun  2015  dan  2016  terjadinya  surplus  beras.  Dengan  mempertimbangkan  arti penting  komoditas  beras  dan  berbagai  persoalan  yang  menyertainya,  sebagaimana  dikemukakan di atas,  maka penulis telah  melakukan penelitian dengan tujuan  menelaah anomali implementasi kebijakan swasembada beras di Indonesia pada kurun waktu 2014-2020.
Fokus utama penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis kontestasi kepentingan ekonomi  politik  dan  praktik  rente  ekonomi  ( rent  seeking )  dalam  implementasi  kebijakan swasembada  beras.  Hal  ini  dilakukan  karena  sejauh  ini,  penelitian  ilmiah  ditinjau  dari  aspek ekonomi politik, dengan pembahasan mengenai anomali impelemtasi kebijakan dan capaian target
1 Aridhayandi,  M.  Rendi.  "Optimalisasi  Peran  Pemerintah  Daerah  dalam  Perlindungan  Hukum terhadap  Beras  Berdasarkan Konsep Kedaulatan Pangan di  Indonesia." Jurnal Hukum Mimbar Justitia 5.1 (2019): 49-72.
2 Aziz SR, A. (2022). Impor Pangan dan Perburuan Rente Perspektif Ekonomi Politik. Journal of Politics and Policy , 4 (1), 65-83.
3 Cakranegara, Joshua Jolly Sucanta. "Diversitas Pangan Pokok dalam Sejarah Kebijakan Pangan di Indonesia." Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya 6.1 (2022): 17-40.
swasembada  beras  di  Tanah  Air,  belum  banyak  mendapat  perhatian  yang  serius  dari  kalangan akademisi.  Berdasarkan  hasil  studi  pustaka  yang  telah  penulis  lakukan,  diindikasikan  bahwa sejumlah  penelitian  terdahulu  terkait  anomali  kebijakan  swasembada  beras  hanya  ditinjau  dari perspektif ekonomi atau dari perspektif politik an sich.
Permasalahan  pokok  terkait  anomali  implementasi  kebijakan  swasembada  beras  sebagai berikut :
1. Adanya  asimetris  Basis  Data  mengenai  ketersediaan  pasokan  beras  konsumsi  nasional antara  Kementerian  Pertanian,  Kementerian  Perdagangan,  BPS  dan  BULOG.  Asimetris basis  data  ini  disinyalir  mengandung  muatan  kontestasi  kepentingan  antar Lembaga/Institusi  bahkan  kelompok,  sehingga  menyebabkan  terjadinya  anomali implementasi  kebijakan  swasembada  beras,  contoh  kasus  terbitnya  impor  beras  dalam kondisi panen raya petani.
2. Adanya konflik regulasi terkait perberasan antara Kementerian/Lembaga yang menangani perberasan. Penyebab terjadinya yaitu adanya benturan regulasi antar kementerian/Lembaga,  regulasi  yang  tumpang  tindih  dan  tidak  terkoordinir,  sehingga dalam  implementasinya  menimbulkan  anomali  implementasi  kebijakan  swasembada beras.
3. Adanya  konflik  kepentingan  antara  Kementerian/Lembaga/institusi  terkait  perberasan. Pada konflik ini terjadi kontestasi untuk memenangkan kepentingan masing-masing. Ada praktik  rente  ekonomi  di  dalamnya,  sehingga  terjadi  anomali  implementasi  kebijakan swasembada beras.
4. Adanya  mafia  beras  yang  mempunyai  kekuatan  dapat  mempengaruhi,  atau  bahkan mengendalikan  kekuasaan  sehingga  implementasi  kebijakan  swasembada  beras  sulit untuk  diwujudkan.  Mafia  beras  disinyalir  telah  lama  ada  di  Indonesia  dengan  berbagai variasi dalam praktik monopoli, oligopoli maupun kartel.
5. Adanya  kontestasi  kepentingan  di  kalangan  para  aktor  yang  terlibat,  baik  dari  kalangan penyelenggara  negara  maupun  dari  masyarakat  serta  adanya  rente  ekonomi  dalam menerapkan  kebijakan  swasembada  beras,  sehingga  pencapaiannya  sulit  untuk diwujudkan.
Dengan  merujuk  pada  masalah  pokok  sebagaimana  dikemukakan  di  atas,  maka  secara singkat  rumusan  masalah  dari  penelitian  dapat  dikemukakan  sebagai  berikut:  “Faktor  penyebab dari  belum  tercapainya  komitmen  pemerintah  Indonesia  untuk  mewujudkan  Swasembada  Beras, jauh lebih kompleks dari apa yang telah dipahami dan dijelaskan oleh para akademisi dan praktisi. Dikatakan  demikian  karena  faktor  determinan  yang  terlibat,  tidak  saja  bersifat  eksplisit  (seperti
misalnya,  konflik  regulasi  dan  belum  adanya  data  terpadu),  tetapi  juga  bersifat  implisit,  yaitu adanya  kontestasi  kepentingan  dikalangan  para  aktor  yang  terlibat,    baik  dari  kalangan penyelenggara  negara  maupun  dari  kalangan  pengusaha  serta  adanya  praktik  rente  ekonomi. 4,5
Oleh  karena  itu,  untuk  membedah  dan  memahami  persoalan  tersebut  diperlukan  aktualisasi perspektif  dan  landasan  konseptual  yang  digunakan.  Pada  konteks  inilah,  perspektif  Ekonomi Politik,  secara  akademis  diyakini  dapat  digunakan  sebagai  pisau  analisis  yang  tepat  untuk membaca  dan  memaknai  kompleksitas  persoalan  yang  dihadapi  Indonesia  dalam  implementasi program Swasembada Beras.”

## METODE PENELITIAN
Metodologi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif-kualitatif.  Metode  ini digunakan  guna  mendapatkan  gambaran  dan  untuk  membedah  permasalahan  terjadinya  anomali implementasi  kebijakan  swasembada  beras  periode  tahun  2014-2020.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan melalui studi kepustakaan dan pengumpulan data primer melalui wawancara terstruktur dan  Focus  Group  Discussion  (FGD).  Wawancara  dilakukan  dengan  mengambil  54  narasumber yang  berasal  dari  Kementerian  Pertanian, Kementerian  Perdagangan,  BULOG,  BPS  dan  Komisi IV DPR RI. Teknik pemilihan narasumber dilakukan dengan Teknik Purposive Sampling Kerangka  konseptual  penelitian  menjelaskan  mengenai  penyebab  terjadinya  anomali implementasi  kebijakan  swasembada  beras.  Ada  empat  faktor  penyebab  anomali  implementasi kebijakan  swasembada  beras  yaitu:  asimetris  basis  data,  konflik  kepentingan  antara Kementerian/Lembaga, Konflik Regulasi, dan Mafia Beras. Sedangkan faktor penghubung antara empat  faktor  penyebab  terjadinya  anomali  implementasi  kebijakan  swasembada  beras  adalah praktik  rente  ekonomi  ( rent  seeking )  dan  Kontestasi  kepentingan  antar  pelaku  kebijakan. Kontestasi  yang  dilakukan  melalui  praktik  rente  ekonomi  dengan  tujuan  untuk  memperoleh keuntungan individu/kelompok.
Kerangka  teoritis  penelitian,  dibagi  menjadi  dua  kelompok,  yaitu  Teori  Utama  (Grand Theory)  dan  Teori  Pendukung.  Teori  Utama  (Grand  Theory)  yaitu  Teori  Relasi  Negara  dan Kapitalis  oleh  Robison  (1998)  dan  Teori  Oligarki  Kapitalis  oleh  Robison  dan  Hadiz,  (2013). Untuk  Teori  pendukung  yang  digunakan  adalah  Teori Relative  Autonomy  of  The  Third  World Politicians dari  William  Liddle  (1989),  Teori  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  oleh  Carl  J Friesrich,  dan  Teori  Rent  Seeking  oleh  Gurdon  Tullock  (1967)  dan  Michael  Roos.    Teori-teori tersebut  digunakan  untuk  membedah  permasalahan  penelitian  terkait  dengan  empat  dimensi
4 Elake, Gunawan Lestari, Retno Susilowati, dan R. Ferdiansyah. "Aktivisme Petani Transnasional: Perjuangan  La  Via  Campesina  dan  Serikat  Petani  Indonesia  untuk  Kedaulatan  Pangan." Media  Bina Ilmiah 17.5 (2022): 925-938.
5 Hapsoro, Nur Arief, dan Kresensia Bangun. "Perkembangan Pembangunan Berkelanjutan Dilihat dari Aspek Ekonomi di Indonesia." Lakar: Jurnal Arsitektur 3.2 (2020): 88-96.
ekonomi  yang  diteliti,  yaitu:  asimetris  basis  data,  konflik  regulasi,  konflik  kepentingan  antar kementerian/Lembaga, dan mafia pangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  berupa  beberapa  kasus  yang  diambil  dari  wawancara  narasumber  dan literasi  kepustakaan.  Hasil  penelitian  ini  dianalisis  berdasarkan  beberapa  aspek  penelitian. Gambaran hasil penelitian dan analisisnya dijabarkan pada matriks sebagai berikut:
Tabel 1. Hasil penelitian dan analisis
No. Aspek Hasil Penelitian 1. Asimetris Basis Data Ketersediaan Beras Nasional
1. Temuan menunjukkan terjadi asimetris basis data produksi dan konsumsi beras pada Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan,  dan  data  impor  beras  pada  Kementerian Perdagangan, Bulog dan BPS pada rentang  waktu 2014-2020. Asimetris  basis  data  terjadi  karena  Kementerian  Perdagangan melakukan  pendataan  tanpa  melibatkan  Kementan,  BULOG dan  BPS.  UU  no  16/1997  dan  PP  No  51/1999  menyebutkan ”Pengolahan  dan  Penyajian  data  Kementerian/Lembaga, merupakan wewenang dari BPS”
2. Asimetris  basis  data  terjadi  karena  adanya  kontestasi kepentingan  dan  rente  ekonomi.  Kasus  terjadi  Kemendag menggulirkan  impor  beras,  kasus  impor  beras  tahun  2018 dengan  alasan  data  Kementan  tidak  valid  karena  berbeda dengan data Kemendag.
2. Konflik Regulasi 1. Konflik regulasi  kasus impor beras oleh Kemendag berupa penunjukan  PT  PPI  sebagai  Lembaga  pelaksana  impor  beras konsumsi  nasional  dan  impor  dalam  keadaan  panen  raya petani. Menyalahi aturan Permendag No 1/2018 Psl 16, Inpres 5/2015,PP  no  48/2016  pelaksana  impor  beras  adalah BULOG. Juga menyalahi aturan Permendag no 1/2018 psl 17, yang  menyebutkan  bahwa  impor  beras  konsumsi  nasional dilakukan  setelah  mendapatkan  dokumen  rekomendasi Kementan perihal adanya panen raya.
2. Konflik  regulasi  ekspor->  dilakukannya  ekpor  beras  oleh
No. Aspek Hasil Penelitian
Kementan  di  tahun  2016  ke  Belgia,  Srilanka,  Papua Nugini.Menyalahi  aturan  Permendag  No  1/2018  Psl  5  yang menyebutkan  bahwa  ekspor  hanya  boleh  dilakukan  oleh BULOG  setelah  mendapat  persetujuan  dari  Kementerian Perdagangan.
3. Konflik regulasi alih lahan persawahan menjadi lahan komersil oleh Pemda. Menyalahi UU No 18/2012 Psl 12 dan 18  Pem Pusat  &  Pem  daerah  bertg  jwb  atas  ketersediaan  lahan persawahan  dan  UU  No.  41/2009-->  pengaturan  lahan pertanian berkelanjutan
4. Munculnya  kepentingan  mafia  beras  ketika  terjadi  konflik penetapan  tarif  harga  beras  premium  antara  Kementan  dan Kemendag 3. Konflik Kepentingan antar Kementerian/ Lembaga 1.  Terkait  target  Kementan  tingkatkan  produksi  beras-tidak impor,sedangkan  Kemendag  impor  beras  untuk  stabilisasi pasokan beras konsumsi nasional
2.  Kewajiban Indonesia memenuhi perjanjian WTO harus impor beras 5% dari kebutuhan nasional
3.  Target  Komisi  IV  DPR  tetap  mendapatkan  suara  di  wilayah konstituennya dengan mendistribusikan banpem dari anggaran pemerintah.  Implikasi  ketidaktepatan  wilayah  penerima bantuan  pemerintah.  Daerah  yang  menerima  bantuan  sudah masuk dalam kelompok maju/mandiri.
4. Mafia Pangan 1. Mafia Pangan terkait dengan Pengusaha Komoditas Beras ada pada bagian hulu (produksi beras) yaitu berupa
tengkulak/pengijon  dan  distributor/kios  pengecer  pupuk subsidi.  Pada  bagian  hilir  (distribusi  beras)  yaitu  ada  pada pengusaha  perberasan  yang  menguasai  pasokan  dan  harga beras.
2. Mafia  Pangan  terkait  Institusi/Kelembagaan/Kementerian berupa  keterlibatan  oknum  birokrasi  pada  Kementerian Pertanian  &  Kementerian  Perdagangan  dengan  tindakannya
No. Aspek Hasil Penelitian
melakukan  penyelewengan  wewenang  untuk  mendapatkan keuntungan.  Cth  kasus  :  penunjukan  distributor/kios  pengecer pupuk  subsidi  yang  masuk  dalam  daftar  hitam  oleh  elit birokrasi  Kemendag,  manipulasi  input  data  penerima  pupuk subsidi  oleh  PPL  (oknum  Kementan),  kerjasama  PPL  dengan Kios Pengecer subsidi  melakukan  manipulasi penerima pupuk subsidi.
3. Mafia  Pangan  terkait  anggota  DPR  RI  Komisi  IV  terindikasi dari  adanya  praktik  transaksi  politik  anggaran.  Persetujuan APBN  dilakukan  melalui  pembagian  alokasi  anggaran  untuk bantuan  pemerintah  (bibit,  pupuk,  alsintan)  berdasarkan wilayah konstituen masing-masing anggota 5. Kontestasi Kepentingan dan Praktik Rent Seeking 1. Aktor pelaku kontestasi kepentingan adalah elit birokrasi pada pemerintahan  dan  elit  politik  pada  parlemen,  sedangkan  aktor pada  praktik  rent  seeking  adalah  elit  birokrasi  pada pemerintahan  yang  bekerjasama  dengan  elit  kapitalis (pengusaha)
2. Kepentingan  yang  mendasari  adalah  motif  mendapatkan keuntungan  ekonomi  bagi  individu/kelompok/partai  dan keuntungan politik untuk partai pengusung
3. Adanya  endorse  partisipan  partai  menjadi  Menteri/Pimpinan tertinggi  pemda  dengan  kewajiban  menyetor  dana  pada  partai pengusung  mendasari  terjadinya  kontestasi  kepentingan  dan praktik rent seeking. 6. Anomali Implementasi dan Capaian Target Program Swasembada Beras 1. Kurang  tepatnya  tata  kelola  peraturan  terkait  perberasan  (UU No 18/2012, PP No 17/2015, Permentan, Permendag)
2. Ketidaksinkronan  keputusan  impor  beras  (2014-2020)  berupa tetap  dilaksanakannya  impor  beras  oleh  Kemendag  di  tahun 2014-2020  walaupun  data  produksi  dan  data  konsumsi  beras serta Cadangan Beras Pemerintah menunjukkan bahwa kondisi ketersediaan beras nasional mengalami surplus/berlebih

## Pembahasan
Pada  Teori  Relasi  Bisnis  dan  Negara  oleh  Richard  Robison  (1998),  diungkapkan  bahwa terjadi  sub-ordinasi  sektor  bisnis  terhadap  sektor  negara.    Permasalahan  terkait  Sub-ordinasi sektor  bisnis  terhadap  negara  terjadi  pada  masa  Orde  Baru,  dengan  tinjauan  dari  aspek kelembagaan, kebijakan/regulasi dan pemangku kepentingan. 6,7 Dalam perspektif Robison (1988) yang  dimaksud  dengan  sub-ordinasi  sektor  bisnis  (swasta)  terhadap  negara  adalah,  kenyataan bahwa pemerintah Orde Baru cenderung memposisikan sektor bisnis tergantung terhadap negara. Kondisi  ini  semakin  diperburuk  oleh  hadirnya  apa  yang  disebut  oleh  Robison  (1998)  sebagai Politico-Bureaucrat  Entrepreneurs, yaitu  para  pengusaha  yang  berstatus  sebagai  putra-putri pejabat, atau mereka yang memiliki pertalian  kerabat,  maupun relasi kroni dengan para pejabat negara. Kesemuanya itu, telah berimplikasi sangat signifikan terhadap pelapukan fundamental dan ketidakpastian keberlanjutan perekonomian Indonesia. 8 Hal ini karena, dalam model sub-ordinasi sektor  bisnis  terhadap  negara  tersebut,  hidup,  berkembang,  atau  matinya  sektor  bisnis  sangat tergantung  pada  negara.  Ketika  negara  mampu  memberikan  asupan  kepada  sektor  bisnis,  maka sektor  bisnis  akan  hidup  dan  berkembang.  Begitu  pula  sebaliknya  (Syarif  Hidayat,  Kompas,  27 Agustus 2021).
Teori  Relasi  Bisnis  dan  Negara  oleh  Richard  Robison  (1998)  ini  merupakan  kelanjutan dari analisisnya dalam bukunya yang berjudul “ The Rise of Capital” dengan penjelasan mengenai relasi pemerintahan Orde Baru dengan para Konglomerat.  Relasi sektor bisnis dan negara  yang dibangun  pada  masa  itu  menyebabkan  entitas  dan  mekanisme  bisnis  yang  murni  tidak berkembang.  Perkembangan  pesat  kapitalisme  domestik  terjadi  tidak  melalui  mekanisme  pasar, melainkan melalui pemberian wewenang kuat dari Pemerintah untuk turut mengelola bisnis besar perusahaan pemerintah. Pemerintah memberikan fasilitas dan kemudahan perijinan. Entitas bisnis yang  berjaya  adalah  para  kapitalis  yang  lekat  dengan  kekuasaan,  dan  dapat  memberikan keuntungan sesuai yang diinginkan pemerintahan Orde Baru saat itu.
Teori Robison  (1998) tersebut kemudian mengalami pergeseran yang cukup fundamental pada  tahun  2013,    dimana  secara  implisit  mengindiskasikan  bahwa  pada    pola  "sub-ordinasi bisinis terhadap negara" pada periode Orde Baru, telah mengalami perubahan ke arah sebaliknya, yaitu sub-ordinasi negara terhadap bisnis, pada periode reformasi. Karakteristik relasi bisnis dan politik  pada  periode  pasca  Orde  Baru  mengalami  banyak  perubahan,  yaitu  cenderung
6 Hapsoro, Nur Arief, dan Kresensia Bangun. "Perkembangan Pembangunan Berkelanjutan Dilihat dari Aspek Ekonomi di Indonesia." Lakar: Jurnal Arsitektur 3.2 (2020): 88-96.
7 Mayrudin,  Yeby  Ma'asan,  Bayu  Nurrohman,  dan  Renata  Maharani.  "Diskursus  Kedaulatan Pangan pada Organisasi  Partai-Partai Politik di Indonesia." Jurnal Polinter: Kajian  Politik dan Hubungan Internasional 7.2 (2022): 84-100.
8 Mayrudin,  Yeby  Ma'asan,  Bayu  Nurrohman,  dan  Renata  Maharani.  "Diskursus  Kedaulatan Pangan pada Organisasi  Partai-Partai Politik di Indonesia." Jurnal Polinter: Kajian  Politik dan Hubungan Internasional 7.2 (2022): 84-100.
bertransformasi  dari  pola  koorporasi  yang  bersifat  eksklusif  menuju  koorporasi  inklusif  pada periode reformasi. Namun demikian, secara essensial arena bisnis dan politik di Indonesia masih tetap  diwarnai  oleh  keberlanjutan  dari  dominasi  penguasaan  sumber  daya  politik  dan  ekonomi oleh segelintir elit, atau apa yang kemudian dikenal dengan terminologi oligarkhi. 9,10
Dengan  kata  lain,  teori  Robison  dan  Hadiz  (2013)  menjelaskan  bahwa  pada  periode reformasi,  kaum  kapitalis  (pengusaha  modal  besar)  cenderung  menguasai  negara.  Hal  ini diindikasikan  oleh  semakin  banyaknya  para  pengusaha  (kapitalis)  pada  periode  reformasi  yang masuk dalam politik dengan narasi demokrasi. 11 Para pengusaha ini, merupakan pengelola bisnis besar  dan  professional,  yang  awalnya  tidak  bergantung  pada  fasilitas  negara.  Para  konglomerat, pengusaha  besar  ini,  selanjutnya  menyesuaikan  diri  dengan  proses  demokratisasi  yang  sedang berlangsung pada awal era Reformasi. Para pengusaha besar tersebut melakukan intervensi proses politik  di  semua  tingkatan  dari  pusat  sampai  daerah.  Adapula  yang  berperan  secara  langsung sebagai pengurus partai politik, anggota DPR, Gubernur, Bupati dan DPRD serta jabatan publik lainnya.  Sebagian  lagi  memanfaatkan  praktik  politik  uang,  sehingga  menjadi  bagian  yang  tidak dapat  dipisahkan  dari  kelompok  penguasa.  Proses  rekrutmen  politik  yang  mahal,  mendorong dilakukannya  politik  uang.  Dominannya  oligarki  kapitalis  pada  era  Reformasi  jauh  lebih  tinggi daripada  di  era  Orde  Baru.  Di  era  Orde  Baru,  pemerintahan  bersifat  sentralis  dan  otoriter. Pemerintah  Orde  Baru  menyetir  segala  hal  sesuai  dengan  kepentingan.  Sedangkan  di  era reformasi,  sektor  bisnislah  yang  menguasai  negara  karena  posisi  mereka  yang  telah  merambah masuk  dalam  jajaran  pemerintah  dan  parlemen  (eksekutif  dan  legislatif).  Modal  besar  yang mereka miliki, turut pula mempermudah penguasaan sektor bisnis terhadap negara.
Ketika  dua  teori  ekonomi  politik  tersebut  digunakan  sebagai  pisau  analisis  dalam memaknai  temuan  studi,  khususnya  terkait  dengan  jawaban  atas  pertanyaan  pokok  penelitian, terlihat bahwa  pola relasi antara negara dengan pengusaha (kapitalis), pada konteks implementasi kebijakan  swasembada  beras    di  Indonesia  pada  periode  reformasi,      membentuk  pola  yang berbeda dengan proposisi yang dikemukan oleh Robison (1998) dan Robison and Hidiz (2013) di atas.    Pola  tersebut  berupa  pola intersection yang  bersifat  interdependensi,  yaitu  pola  irisan  di mana  hubungan  bisnis  antara  pemerintah  (negara)  dengan  pengusaha  (kapitalis)  bersifat  saling menguntungkan (simbiosis mutualisme). Pola relasi intersection yang bersifat interdepensi antara negara  (penguasa)  dan  pengusaha  (kapitalis)  tersebut  terjadi,  antara  lain,  karena  pada  era
9 Aditjondro, George J. "Large Dam Victims and Their Defenders: The Emergence of an anti-dam Movement in Indonesia." The politics of environment in Southeast Asia . Routledge, 2002. 43-68.
10 Pareke, J. T., dan M. H. Sh. Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Berbasis Perlindungan Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  dalam  Rangka  Mewujudkan  Kedaulatan  Pangan  di  Indonesia  (Melalui Pendekatan Trinity Protection of Sustainability Concept) . Zifatama Jawara, 2020.
11 Pareke, J. T., dan M. H. Sh. Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Berbasis Perlindungan Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  dalam  Rangka  Mewujudkan  Kedaulatan  Pangan  di  Indonesia  (Melalui Pendekatan Trinity Protection of Sustainability Concept) . Zifatama Jawara, 2020.
reformasi,  kader  partai  politik  masuk  dalam  jajaran  pemerintah  melalui  penugasan  oleh  Ketua Umum  partai  politik  yang  pada  umumnya  berasal  atau  didukung  oleh  para  pengusaha  modal besar.
Para  kader  partai  politik  tersebut  menduduki  jabatan-jabatan  strategis  dalam pemerintahan,  baik  pada  tingkat  pusat  maupun  daerah,  serta  menjadi  anggota  DPR  dan  DPRD melalui  sistem  pemilihan  umum  tingkat  nasional  dan  daerah.  Ketua  Umum  partai  politik  yang berasal  dari,  atau  didukung  oleh  pengusaha  besar  melakukan  pola  bisnis  dengan  meminta  para kadernya  di  lembaga  eksekutif  dan  legislatif  untuk  berkolaborasi  dengan  jaringan  perusahaan yang  dimiliki. 12,13 Pola intersection (irisan)  berporos  pada  prinsip simbiosis  mutualisme antara penguasa ( state actors ) dan pengusaha ( capitalists ).  Kepentingan dari pihak pengusaha tidak lain adalah untuk mendapatkan keuntungan bisnis. Sedangkan kepentingan dari pihak penguasa adalah selain  mendapatkan  keuntungan  ekonomi  jangka  pendek,  juga  jaminan  eksistensi  dan keberlanjutan  jabatan yang  dimiliki.  Praktik relasi intersection yang  bersifat  interdepensi  (saling menguntungkan)  antara  negara  (penguasa)  dan  pengusaha  (kapitalis)  tersebut,  antara  lain, ditunjukkan oleh beberapa contoh kasus berikut.
Pertama, kasus  proses  lelang/tender  untuk  bantuan  alat  mesin  pertanian  pada  periode Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (2014-2019). Kasus ini berupa pemenangan perusahaan dalam  proses  tender/lelang  bantuan  alat  mesin  pertanian  dari  pemerintah  kepada  petani  yang didistribusikan ke seluruh Indonesia (provinsi/kabupaten/ kecamatan).
Mekanisme  lelang  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan,  namun  dari  awal  dokumen  yang diproses  sudah  mengarah  kepada  perusahaan  yang  ditunjuk  sebagai  pemenang.  Pemenangan perusahaan  penyedia  alat  mesin  pertanian  yang  diarahkan  pada  perusahaan  anak  cabang perusahaan  milik  keluarga  JK  (saat  itu  menjabat  Wakil  Presiden). 14 Persyaratan  yang  diajukan dalam  dokumen  tender  sudah  mengarah  kepada  satu  perusahaan  yang  akan  dimenangkan. Terdapat  interaksi  saling  menguntungkan  antara  pengusaha  dan  penguasa.  Pengusaha mendapatkan  keuntungan  berupa  pesanan  traktor  roda  4  dan  roda  2  dalam  jumlah  besar,  dan sedang  penguasa  mendapakan  keuntungan  berupa  jaminan  eksistensi  dan  keberlanjutan  jabatan yang  dimiliki.  Proses  Penunjukan  Langsung  ini  menyalahi  aturan  Perpres  No  172  tahun  2014, yang  menyebutkan  untuk  pengadaan  barang/jasa  dalam  jumlah  besar,  perusahaan  yang  ditunjuk harus melalui proses lelang.
Kedua, kasus  pemberian  ijin  alih  fungsi  lahan  menjadi  areal  komersil  (perumahan komersil,  areal  perbelanjaan,  lokasi  komersil  lainnya).  Adanya  hubungan  yang  bersifat  saling
12 Ramadhan, Rury, Armin Armin, dan Muhammad Saad. "Politik Pangan Lokal" Setengah Hati" Indonesia Setelah Pandemi COVID-19." Palita: Journal of Social Religion Research 7.2 (2022): 197-210.
13 Rhofita,  Erry  Ika  Rhofita.  "Optimalisasi  Sumber  Daya  Pertanian  Indonesia  untuk  Mendukung Program Ketahanan Pangan dan Energi Nasional." Jurnal Ketahanan Nasional 28.1 (2022): 82-100.
14 Informasi dari wawancara dengan responden dari Ditjen PSP dan ULP Kementan.
menguntungkan,  dimana  elit  birokrasi  (negara)  mendapatkan  keuntungan  berupa  komisi, sedangkan  dari  sisi  pengusaha  (kapitalis)  mendapatkan  kemudahan  perijinan  membeli  lahan persawahan  petani  untuk  dijadikan  areal  komersil  yang  memberi  keuntungan  besar.  Penelitian Hasanah (2017), mengindikasikan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan persawahan adalah kebijakan pembangunan pemerintah daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 15 Data  berikutnya  yang  memperkuat  terjadinya  alih  lahan  persawahan  menjadi  lahan non persawahan (lahan  yang bersifat komersil) yaitu data penyusutan lahan persawahan di Jabar yang  berasal  dari  survei  Puslitbang  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional (ATR/BPN).  Penyebab terjadinya alih lahan ini adalah mudahnya perijinan yang diberikan oleh Pemda. 16,17
Ketiga, kasus  Pengendalian  pasokan/stok  beras  oleh  perusahaan  besar  yang  menguasai Pasar  Induk  Perberasan.  Perusahaan  ini  bekerjasama  dengan  oknum  Kementerian  Perdagangan untuk  mendapatkan  ijin  operasional  mereka  dalam  mekanisme  distribusi  beras.  Pada  kasus  ini, terdapat  intersection/relasi  bisnis  antara  pengusaha  dan  penguasa  berupa  keuntungan  yang diperoleh  pengusaha  perberasan  berupa  kemudahan  melakukan  pengendalian  distribusi  beras, sedang dari sisi penguasa, keuntungan berupa komisi yang diterima dari pengusaha.
Keempat, kasus Pemberian ijin oleh oknum Kementerian Perdagangan kepada Perusahaan distributor pupuk yang masuk dalam daftar hitam untuk menangani distribusi pupuk subsidi. Pada kasus  ini,  pola  intersection/relasi  bisnis  antara  pengusaha  dan  penguasa  yang  terlihat  adalah perusahaan  mendapatkan  keuntungan  berupa  perolehan  ijin  menangani  distrbusi  pupuk  subisidi. Keuntungan untuk penguasa yaitu penerimaan komisi yang diberikan oleh perusahaan.
Dari  beberapa  kasus  tersebut,  terlihat  adanya  pembiaran  terhadap  kondisi  distorsi  yang terjadi.  Pembiaran  tersebut,  disebabkan  karena  kontaminasi  peran  dan  kebijakan  pemerintah terhadap  implementasi  pencapaian  kebijakan  swasembada  beras  akibat  adanya  kontestasi  dan konflik  kepentingan  dengan  motif  mendapatkan  keuntungan  yang  bersifat  ekonomi  dan politik. 18,19 Temuan  penelitian  mengindikasikan  bahwa  sejauh  ini  pihak  pemerintah  belum memberikan perhatian yang serius dan pemberian sanksi keras terhadap distorsi mekanisme pasar
15 Ekayanta,  Fredick  Broven.  "Absennya  Agenda  Reforma  Agraria,  Kedaulatan  Pangan,  dan Redistribusi  dalam  Arena  Politik  Formal  Indonesia." Jurnal  Kajian  Agraria  dan  Kedaulatan  Pangan (JKAKP) 1.2 (2022): 30-36. 16 Detik.com/jabar/bisnis, Sudirman Wamad, Luas Sawah di Jabar Menyusut Gegara Alih Fungsi Lahan, 24 Agustus 2022
17 Santoso,  Ikhsan  Tri,  dan  Wahyu  Kartiko  Utami.  "Peran  Serikat  Petani  Indonesia  dalam Mewujudkan  Kedaulatan  Pangan  di  Provinsi  Banten." Epistemik:  Indonesian  Journal  of  Social  and Political Science 3.2 (2022): 31-45. 18 Setiawati,  Tity  Wahju,  Mardjo  Mardjo,  dan  Tutut  Ferdiana  Mahita  Paksi.  "Politik  Hukum Pertanian  Indonesia  dalam  Menghadapi  Tantangan  Global." Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum 26.3  (2019): 585-608.
19 Simamora, Beltahmamero, Khairunnisah Lubis, dan Hadiyanti Arini. "Analisis Asumsi-Asumsi pada Program Food Estate di Papua." Perspektif 10.2 (2021): 293-300.
perberasan.  Implikasinya,  tidak  mengherankan  apabila  terjadi  anomali  implementasi  pencapaian program swamsembada beras.
Adanya  perbedaan  antara  teori  relasi  negara  dan  bisinis  (kapitalis)  sebagaimana dikemukakan  oleh  Robison  (1998)  serta  Robison  dan  Hadiz  (2013),  bila  dibandingkan  dengan temuan  hasil  penelitian,  sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  secara  teoritis  dapat  dikatakan  sebagai suatu novelty dalam  bentuk  "rekonstruksi  teoritis"  yang  dihasilkan  dari  penelitian  yang  telah penulis lakukan. Secara singkat visualisasi dari kontribusi teoritis tersebut dapat ditunjukkan pada gambar berikut:
Gambar 1. Rekonstruksi Teori Relasi Negara dan Bisinis (Kapitalis)
Sumber: Penulis
Pada  Gambar  di  atas  ditunjukkan  bahwa  pada  periode  Orde  Baru,  Robison  (1998) mengkategorikan  karakteristik  relasi  negara  dan  bisnis  di  Indonesia  sebagai Sub-ordination  of Business to the state. 20 , 21 Artinya sektor bisnis di Indonesia cenderung dikendalikan oleh negara. Sementara, sektor bisnis itu sendiri bersifat ekslusif, karena lebih didominasi oleh para pengusaha yang merupakan kroni, kerabat, dan perusahaan yang masuk dalam pusaran jaringan pertemanan dengan  kekuasaan.  Pada  periode  reformasi,  Robison  dan  Hadiz  (2013)  mengkategorikan karakteristik relasi Negara dan Bisnis di Indonesia sebagai Sub-ordination of the state to Business.
Artinya, negara cenderung dikendalikan oleh pengusaha (kapitalis). 22,23
20 Suryana, Achmad. "Dinamika Kebijakan Harga Gabah dan Beras dalam mendukung ketahanan pangan nasional." Pengembangan Inovasi Pertanian 7.4 (2014): 30887.
21 Syahputra,  Ok  Hasnanda.  "Masa  Depan  Kedaulatan  Pangan:  Dukungan  Agroforestri  dalam Produksi Pangan melalui Perhutanan Sosial." Prosiding Seminar Nasional Pertanian . Vol. 4. No. 1. 2022.
22 Wardhiani, Wini Fetia. "Peran Politik Pertanian dalam Pembangunan Pertanian Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 di Sektor Pertanian." JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 3.2 (2019): 83-94.
Temuan  hasil  penelitian  mengindikasikan  bahwa  karakteristik  relasi  negara  dan  bisnis pada  kasus  implementasi  kebijakan  swasembada  beras  cenderung  dalam  bentuk Intersection between state and business. Artinya hubungan antara negara dengan sektor bisnis bersifat saling menguntungkan  (simbiosis  mutualisme).  Relasi  ini  dapat  bermakna  ganda.  Pertama, positive intersection , yaitu apabila relasi tersebut tidak didominasi oleh praktik rent seeking. Sektor Bisnis menjadi  tidak  bergantung  dengan  fasilitas  negara,  justru  membantu  negara  dengan  pemberian bantuan  melalui  program  charity.  Kedua, negative intersection ,  yaitu  apabila relasi  bisnis  antara penguasa  dan  pengusaha  lebih  didominasi  oleh  adanya  praktik rent  seeking untuk  untuk mendapatkan  keuntungan  bagi  individu/kelompoknya  dan  partai  politik  pengusung.  Temuan penelitian  mengindikasikan  bahwa  pada  kontek  implementasi  kebijakan  swasembada  beras, tipologi  relasi  antara  penguasa  dan  pengusaha  cenderung  termasuk  pada  kategori negative intersection.
Hal  ini  ditunjukkan  oleh  beberapa  kasus  sebagai  berikut  :  1)  Pemenangan  tender pengadaan alat mesin pertanian yang didistrubsikan kepada petani di perdesaan seluruh Indonesia. Perusahaan  melakukan  lobbi  dengan  kesepakatan  pemberian  komisi  kepada  negara.  Di  sisi  lain, negara  mendapatkan  keuntungan  berupa  komisi  untuk  kepentingan  individu/kelompoknya  dan partai politik pengusung; 2) Pemberian ijin alih fungsi lahan persawahan menjadi lahan komersil oleh Pimpinan tinggi Daerah (Gubernur/Bupati). Perusahaan kontraktor melakukan lobbi dengan perjanjian  pemberian  komisi  apabila  ijin  alih  fungsi  dikeluarkan;  3)  Pengendalian  pasokan/stok beras oleh perusahaan besar perberasan  yang  menguasai Pasar Induk Perberasan. Perusahaan ini bekerja  sama  dengan  oknum  Kementerian  Perdagangan  untuk  mendapatkan  ijin  operasional mereka  dalam  mekanisme  distribusi  beras;  4)  Pemberian  ijin  oleh  oknum  Kementerian Perdagangan  kepada  Perusahaan  distribusi  pupuk  yang  masuk  dalam  daftar  hitam  untuk menangani  distribusi  pupuk  subsidi. 24,25 Dari  beberapa  kasus  di  atas,  terlihat  bahwa  kontek implementasi  kebijakan  swasembada  beras,  pihak  pelaku  bisnis  (kapitalis)  tidak  sepenuhnya dikendalikan oleh negara seperti kemukakan oleh Robison (1998).
Demikian  juga  sebaliknya,  bahwa  negara  tidak  sepenuhnya  dikendalikan  oleh  pelaku bisnis  (kapitalis)  pada  periode  reformasi,  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Robison  dan  Hadiz (2013).  Dengan  mempertimbangkan  kondisi  riil  terjadinya  penyelewengan  wewenang  oleh  elit birokrasi serta relasinya dengan elit pengusaha, dengan motif mendapatkan keuntungan ekonomi
23 Wicaksono,  Aditya.  "Implementasi  Program  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LP2B) Kabupaten  Karawang:  Studi  Kasus  Penetapan  Luas  Baku  Sawah." Jejaring  Administrasi  Publik 12.1 (2020): 89-107.
24 Tamaras,  Cut  Tifani. Analisis  Persepsi  Petani  terhadap  Program  Asuransi  Usahatani  Padi (AUTP) dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Nasional . Diss. 2019. 25 Syihab,  Muhammad  Baiquni,  dan  Yuana  Tri  Utomo.  "Mengatasi  Ancaman  Pasar  Bebas  pada Ketahanan Pangan Nasional dengan Ekonomi Islam." Youth & Islamic Economic Journal 3.01s (2022): 36- 45.
politik, maka idealnya perlu dilakukan revitalisasi atas konsep maupun kebijakan yang diterapkan dalam  implementasi  pencapaian  program  swasembada. 26,27 Sebagai  upaya  perbaikan  agar  tidak terjadi  anomali  implementasi  pencapaian  kebijakan  swasembada  beras,  maka  diperlukan komitmen pemerintah melalui kebijakan Affirmative action.
Usulan tentang Affirmative action tersebut merupakan novelty kedua yang dihasilkan dari studi yang penulis telah laksanakan, sekaligus menjawab secara konkrit langkah-langkah strategis untuk  melakukan  akselerasi  pencapaian  swasembada  beras.  Secara  essensial, Affirmative  action itu  sendiri  adalah  kebijakan  pemerintah  untuk  mengatur  pola  relasi  bisnis  antara  pemerintah dengan perusahaan besar ke arah intersectation interdependsi yang bersifat menguatkan akselerasi pencapaian swasembada beras. 28,29 Affirmative  action tersebut   berupa 1) melakukan revitalisasi regulasi perberasan dari hulu sampai dengan hilir, 2) peninjauan kembali  mekanisme tata kelola relasi bisnis antara pemerintah dengan pihak swasta (perusahaan),  3) Peninjauan kembali peran dan  wewenang  BULOG  sebagai  Lembaga  BUMN  yang  dituntut  untuk  mengejar keuntungan/profit,  4)  Tata  kelola  administrasi  perdagangan  beras  dalam  negeri  disertai pengawasan  yang  ketat.  Segala  bentuk  penyimpangan  dalam  proses  perizinan  dan  manipulasi dokumen  diberi  tindakan  yang  sangat  tegas,  5)  perbaikan  tata  komunikasi  politik  terkait pembahasan  APBN/APBD  yang  dilakukan  oleh  Badan  Anggaran  Komisi  IV  DPR  RI  dan pemerintah.  Secara  singkat,  konstruksi  landasan  berfikir  penulis  dalam  mengartikulasi  urgensi Affirmative  Actions untuk  mengatasi  anomali  implementasi  pencapaian  kebijakan  swasembada beras, dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut :
26 Syihab,  Muhammad  Baiquni,  dan  Yuana  Tri  Utomo.  "Mengatasi  Ancaman  Pasar  Bebas  pada Ketahanan Pangan Nasional dengan Ekonomi Islam." Youth & Islamic Economic Journal 3.01s (2022): 36- 45.
27 Sutedja,  Adi  Hendri.  "Jendral  Tanaman  Pangan.  Di  &lam:  Balitbangtan  (1994a).  AEEMTRC- DGENE Energy Policy and Trends on Energy Situation in Indo."
28 Pardede,  Piki  Darma  Kristian,  dkk.  "Mencermati  Perkembangan  Food  Estate  di  Kabupaten Humbang Hasundutan." Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan (JKAKP) 1.2 (2022): 23-29.
29 Utomo, Bachtiar. "Tantangan dan Peran Bulog di Era Industri 4.0." Jurnal Pangan 29.1 (2020): 71-86.

## Gambar 2. Affirmative Action
Sumber : diolah oleh Penulis
Gambar di atas menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah secara konkrit dalam rangka Affirmative  Actions. Dalam  upaya  melakukan  implementasi  dari  kebijakan Affirmative  Actions tersebut,  terdapat  beberapa  kebijakan  yang  harus  dilakukan.  Kebijakan  tersebut  yaitu  sebagai berikut :
Pertama :  dalam  melakukan  pembenahan  regulasi  perberasan  dari  hulu  sampai  dengan hilir, pastikan bahwa intersection/relasi bisnis antara pemerintah dengan sektor bisnis (perusahaan perberasan)  tidak  berpotensi  merugikan  negara  dan  menghambat  pencapaian  program swasembada  beras.  Pembenahan  regulasi  ini  salah  satunya  penyempurnaan  aturan  pengadaan barang dan jasa utamanya yang bersifat bantuan pemerintah.
Kedua, pastikan pelibatan anggota partai politik yang masuk dalam jajaran pemerintahan bekerja sesuai arahan Presiden sebagai Pimpinan tertinggi. Dalam hal ini dibutuhkan peningkatan komunikasi politik secara intens antar Partai Politik yang masuk dalam jajaran pemerintah.
Ketiga ,  kebijakan  pemerintah  tentang  penguatan  permodalan  serta  peran  dan  wewenang BULOG sebagai stabilitator pasokan/stok beras dan harga beras konsumsi nasional.
Selanjutnya,  bila  dimaknai  berdasarkan  sejumlah  teori  pendukung,  maka  temuan penelitian cenderung mengkonfirmasi kebenaran dari perspektif Rent Seeking yang dikemukakan oleh  Gurdon  Tullock  dan  Michael  Ross  (1967).  Teori  Rent  Seeking  Gurdon  Tullock,  masuk dalam  kelompok  Competing  cost,  yaitu  kapitalis/pebisnis  melakukan  lobi  dengan  negara  terkait peraturan tertentu seperti pajak, distribusi, kuota impor, subsidi dan lainnya. Teori Rent Seeking Michael  Ross,  masuk  dalam  kelompok  :  1)    Rent  Creation  yaitu  berupa  upaya  perusahaan mendapatkan keuntungan dari relasinya dengan negara dengan menyogok politik dan birokrat, 2)
Rent Extraction yatu politisi dan birokrat mencari keuntungan melalui pemberian ancaman kepada perusahaan dengan peraturan yang berlaku, serta 3) Rent Seizing merupakan kondisi dimana aktor negara/elit  birokrat  berupaya  mendapatkan  hak  atas  rente  yang  dihasilkan  dari  institusi  negara untuk kepentingan individu/kelompok. 30
Contoh  kasus  pada  temuan  penelitian  yaitu  pada  kasus  mafia  pupuk  subsidi,  dimana perusahaan distributor/kios pengecer pupuk subsidi melakukan lobbi dengan negara terkait quota jumlah  pupuk  subsidi  yang  dapat  mereka  proses  dan  melobbi  persetujuan  agar  mereka  diberi kewenangan  mengelola  pendistribusian  pupuk  subsidi  sampai  dengan  tingkat  petani. Penyelewengan  mereka  lakukan  dengan  cara  menjual  beberapa  pupuk  subsidi  dengan  harga pupuk non subsidi. Kasus ini terjadi di beberapa daerah, contohnya di Indramayu dan  Bandung. Kurangnya  pengawasan  yang  ketat  dan  pengaduan  yang  tidak  segera  ditindaklanjuti  oleh Kementerian  Perdagangan  menandakan  ketidakseriusan  dalam  menangani  distirbusi  pupuk subsidi. Contoh kasus lainnya berupa tindakan politisi/elit birokrasi mencari keuntungan melalui pemberian ancaman kepada perusahaan agar  memberikan komisi/keuntungan dengan berlindung pada  peraturan  yang  berlaku,  ditunjukkan  pada  kasus  pengajuan  perijinan  perusahaan penggilingan  padi  besar  di  wilayah  Demak.  Pada  kasus  ini,  beberapa  elit  birokrat  yang  diberi wewenang  untuk  memberikan  ijin  usaha  memanfaatkan  kekuasaan  yang  mereka  miliki.  Mereka menetapkan  tarif  bukan  berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku  tetapi  berdasarkan  tarif  harga  yang mereka tawarkan.
Praktik  Rent  Seeking  semakin  subur  dan  massif  dikarenakan  adanya  kendali  oligarki kolektif,  dimana  para  elit  partai  politik  yang  masuk  dalam  jajaran  pemerintah  berperan  menjadi pemburu  rente  ( rent  seeking). 31 Para  elit  politik  ini  masuk  dalam  jajaran  legislatif  dan  eksekutif dan  tanpa  disadari  membentuk  kendali  kekuasaan/kendali  struktur  oligarki  kolektif.  Para  aktor yang  terlibat  dalam  praktik  oligarkhi  melakukan  manipulasi  kebijakan  melalui  kekuasaan  yang mereka kendalikan. Praktik Rent Seeking semakin mudah dijalankan karena ada kerjasama saling menguntungkan  antara  pemburu  rente  (pebisnis)  di  sektor  ekonomi  dengan  kaum  predator pembuat  kebijakan  di sektor  publik (politisi,  pemerintah,  birokrat) di  pusat  dan  daerah. Masing- masing  daerah  dipimpin  oleh  Gubernur  yang  berasal  dari  partisipan  partai  politik  dengan  titipan kepentingan partai politik masing-masing.
Selain Teori Rent Seeking, kasus mafia beras juga dapat dicermati melalui Teori Korupsi, Kolusi  dan  Nepotisme  oleh  Carl  J.  Friedrich  (1946).  Teori  Carl  J  Friedrich  mengatakan  bahwa pola  korupsi  terjadi  ketika  seseorang  mempunyai  kekuasaan  berupa  kewenangan  menentukan
30 Armia,  Chairunas. Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Operasi  Pasar  Badan  Urusan Logistik . Diss. Institut Pertanian Bogor, 2000.
31 Hakim,  Lathif,  dan  Indra  Ade  Irawan.  "Strategi  Membangun  Kemandirian  Pangan  Nasional dengan Meminimalisir Impor untuk Kesejahteraan Rakyat." Indikator 3.3: 353549.
kebijakan dan keputusan penting dan tergoda untuk mengambil keuntungan di dalamnya. Dalam penelitian  ini,  fakta  tentang  praktik  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  sebagaimana  dikemukakan Carl  J.  Friedrich  (1946)  di  atas,  ada  pada  kasus  penyalahgunaan  wewenang  dan  kekuasaan menentukan  kebijakan/regulasi/keputusan  oleh  elit  birokrasi.  Dengan  alasan  menegakkan kedaulatan pangan, regulasi yang diputuskan bertentangan dengan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.  Merujuk  pada  teori  Carl  J.  Friedrich  (1946,)  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa penyalahgunaan  wewenang  tidak  hanya  didasarkan  pada  kedekatan  yang  menyebabkan  adanya Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme,  tetapi  bisa  juga  terjadi  karena  adanya  motif  simbiosis mutualisme, yaitu hubungan yang saling memberikan keuntungan, kendati sebelumnya tidak ada kedekatan/belum  mengenal  satu  sama  lain.  Hubungan  terjadi  ketika  pejabat  yang  bersangkutan melihat adanya celah untuk melakukan penyimpangan.
Contoh kasus  yaitu pada pembahasan alokasi APBN dan revisi APBN antara Komisi IV DPR  dengan  Kementerian.  Kasus  politik  anggaran  yang  dilakukan  oleh  Komisi  IV  DPR  RI. Komisi  IV  DPR  RI  melakukan  negosiasi  anggaran  pada  tahapan  penetapan  anggaran APBN/APBD, utamanya alokasi anggaran untuk kebijakan swasembada beras. Negosiasi berupa transaksi  kesepakatan  penentuan  daerah  penerima  bantuan  pemerintah  salah  satunya  berupa bantuan  benih  padi  dan  alat  mesin  pertanian  yang  diarahkan  pada  daerah  konstituen  mereka dengan  tujuan  untuk  melanggengkan  jabatan  mereka  sebagai  anggota  DPR/DPRD  RI.    Kasus lainnya  yaitu  symbiosis  mutualisme  pada  koalisi  partai  dimana  terjadi  transaksi  kesepakatan dengan  cara  penugasan  salah  satu  anggota  parpol  menjadi  Menteri  dan  atau  elit  birokrasi  pada Kementerian  sebagai  konsekuensi  transaksi  kesepakatan  sebagai  tim  sukses  Pemilihan  Presiden. Implikasi transaksi kesepakatan tersebut  yaitu adanya praktik rente ekonomi pada kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh kementerian dengan Menteri yang berasal dari partai politik.

## KESIMPULAN
Persoalan mendasar terjadinya anomali implementasi kebijakan swasembada beras dalam periode  2014-2020,  disebabkan  oleh  empat  dimensi  ekonomi  politik,  yaitu:  asimetris  basis  data, konflik  regulasi,  konflik  kepentingan  antar  Kementerian/Institusi/Lembaga,  dan  adanya  Mafia pangan  (beras).  Dalam  hal  ini,  Praktik rent  seeking  (rente  ekonomi) telah  berperan  sebagai variabel  penghubung  ( interpening  variable )  antara  empat  dimensi  ekonomi-politik  tersebut terhadap terjadinya anomali implementasi kebijakan swasembada beras.
Relasi  bisnis  dan  politik  pada  komoditas  perberasan  telah  melibatkan  kontestasi kepentingan  yang  kompleks  dan  praktik rent  seeking antara  penguasa  dan  pengusaha.  Para pengusaha  besar  (kapitalis)  yang  awalnya  tidak  dapat  berperan  dan  menjadi  pemain  di  era  Orde baru,  kemudian  pada  periode  reformasi  terlibat    dalam  partai  politik,  dan  memanfaatkan  partai
politik  sebagai  "kendaraan"  untuk  masuk  ke  dalam    lembaga  eksekutif  dan  legislatif.  Mereka berlomba melakukan pencarian keuntungan dengan menggunakan wewenang dan kekuasaan yang dimiliki.
Akibatnya,  tidak  mengherankan  jika  implementasi  kebijakan  dan  capaian  target swasembada  beras  sulit  diwujudkan.  Terjadi  anomali/kejanggalan  terkait  penerapan  Undang- undang dan regulasi kebijakan swasembada beras yang berlaku. Lembaga legislatif dan eksekutif, cenderung memproduksi kebijakan-kebijakan yang lebih diarahkan pada upaya menutupi praktik rent seeking yang dilakukan bersama dengan para pengusaha (kapitalis) terkait perberasan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditjondro, George J. "Large Dam Victims and Their Defenders: The Emergence of an anti-dam Movement in Indonesia." The politics of environment in Southeast Asia . Routledge, 2002. 43-68.
Aridhayandi,  M.  Rendi.  "Optimalisasi  Peran  Pemerintah  Daerah  dalam  Perlindungan  Hukum terhadap  Beras  Berdasarkan  Konsep  Kedaulatan  Pangan  di  Indonesia." Jurnal  Hukum Mimbar Justitia 5.1 (2019): 49-72.
Armia,  Chairunas. Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Operasi  Pasar  Badan  Urusan Logistik . Diss. Institut Pertanian Bogor, 2000.
Aziz  SR,  A.  (2022).  Impor  Pangan  dan  Perburuan  Rente  Perspektif  Ekonomi  Politik. Journal  of Politics and Policy , 4 (1), 65-83.
Cakranegara, Joshua Jolly Sucanta. "Diversitas Pangan Pokok dalam Sejarah Kebijakan Pangan di Indonesia." Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya 6.1 (2022): 17-40.
Ekayanta,  Fredick  Broven.  "Absennya  Agenda  Reforma  Agraria,  Kedaulatan  Pangan,  dan Redistribusi  dalam  Arena  Politik  Formal  Indonesia." Jurnal  Kajian  Agraria  dan Kedaulatan Pangan (JKAKP) 1.2 (2022): 30-36.
Elake, Gunawan Lestari, Retno Susilowati, dan R. Ferdiansyah. "Aktivisme Petani Transnasional: Perjuangan  La  Via  Campesina  dan  Serikat  Petani  Indonesia  untuk  Kedaulatan Pangan." Media Bina Ilmiah 17.5 (2022): 925-938
Hakim,  Lathif,  dan  Indra  Ade  Irawan.  "Strategi  Membangun  Kemandirian  Pangan  Nasional dengan Meminimalisir Impor untuk Kesejahteraan Rakyat." Indikator 3.3: 353549.
Hapsoro, Nur Arief, dan Kresensia Bangun. "Perkembangan Pembangunan Berkelanjutan Dilihat dari Aspek Ekonomi di Indonesia." Lakar: Jurnal Arsitektur 3.2 (2020): 88-96.
Mayrudin,  Yeby  Ma'asan,  Bayu  Nurrohman,  dan  Renata  Maharani.  "Diskursus  Kedaulatan Pangan pada Organisasi Partai-Partai Politik di Indonesia." Jurnal Polinter: Kajian Politik dan Hubungan Internasional 7.2 (2022): 84-100.
Muhardini,  Dyah  Titi.  "Menuju  Pencapaian  Ketahanan  Pangan." Arsip  Publikasi  Ilmiah  Biro Administrasi Akademik (2021).
Pardede,  Piki  Darma  Kristian,  dkk.  "Mencermati  Perkembangan  Food  Estate  di  Kabupaten Humbang  Hasundutan." Jurnal  Kajian  Agraria  dan  Kedaulatan  Pangan  (JKAKP) 1.2 (2022): 23-29.
Pareke, J. T., dan M. H. Sh. Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Berbasis Perlindungan Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  dalam  Rangka  Mewujudkan  Kedaulatan  Pangan  di
Indonesia  (Melalui  Pendekatan  Trinity  Protection  of  Sustainability  Concept) .  Zifatama Jawara, 2020.
Pujiriyani, Dwi Wulan. "Reforma Agraria untuk Kedaulatan Pangan: Problem Ketidakberlanjutan dan Limitasinya." Widya Bhumi 2.1 (2022): 39-53.
Putri,  Eka  Intan  Kumala,  dan  Sahat  Simanjuntak.  "Analisis  Ekonomi  dan  Kelembagaan  Alih Fungsi  Lahan  Sawah  ke  Penggunaan  Non  Pertanian  Studi  Kasus  di  Kabupaten  Bekasi, Jawa Barat."
Ramadhan,  Rury,  Armin  Armin,  dan  Muhammad  Saad.  "Politik  Pangan  Lokal"  Setengah  Hati" Indonesia Setelah Pandemi COVID-19." Palita: Journal of Social Religion Research 7.2 (2022): 197-210.
Rhofita,  Erry  Ika  Rhofita.  "Optimalisasi  Sumber  Daya  Pertanian  Indonesia  untuk  Mendukung Program  Ketahanan  Pangan  dan  Energi  Nasional." Jurnal  Ketahanan  Nasional 28.1 (2022): 82-100.
Santoso,  Ikhsan  Tri,  dan  Wahyu  Kartiko  Utami.  "Peran  Serikat  Petani  Indonesia  dalam Mewujudkan  Kedaulatan  Pangan  di  Provinsi  Banten." Epistemik:  Indonesian  Journal  of Social and Political Science 3.2 (2022): 31-45.
Setiawati,  Tity  Wahju,  Mardjo  Mardjo,  dan  Tutut  Ferdiana  Mahita  Paksi.  "Politik  Hukum Pertanian  Indonesia  dalam  Menghadapi  Tantangan  Global." Jurnal  Hukum  Ius  Quia Iustum 26.3 (2019): 585-608.
Simamora,  Beltahmamero,  Khairunnisah  Lubis,  dan  Hadiyanti  Arini.  "Analisis  Asumsi-Asumsi pada Program Food Estate di Papua." Perspektif 10.2 (2021): 293-300.
Suryana,  Achmad.  "Dinamika  Kebijakan  Harga  Gabah  dan  Beras  dalam  mendukung  ketahanan pangan nasional." Pengembangan Inovasi Pertanian 7.4 (2014): 30887.
Suryana,  Achmad.  "Menelisik  Ketahanan  Pangan,  Kebijakan  Pangan,  dan  Swasembada  Beras."
(2008).
Sutedja,  Adi  Hendri.  "Jendral  Tanaman  Pangan.  Di  &lam:  Balitbangtan  (1994a).  AEEMTRC- DGENE Energy Policy and Trends on Energy Situation in Indo."
Syahputra,  Ok  Hasnanda.  "Masa  Depan  Kedaulatan  Pangan:  Dukungan  Agroforestri  dalam Produksi  Pangan  melalui  Perhutanan  Sosial." Prosiding  Seminar  Nasional  Pertanian . Vol. 4. No. 1. 2022.
Syihab,  Muhammad  Baiquni,  dan  Yuana  Tri  Utomo.  "Mengatasi  Ancaman  Pasar  Bebas  pada Ketahanan  Pangan  Nasional  dengan  Ekonomi  Islam." Youth  &  Islamic  Economic Journal 3.01s (2022): 36-45.
Tamaras,  Cut  Tifani. Analisis  Persepsi  Petani  terhadap  Program  Asuransi  Usahatani  Padi (AUTP) dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Nasional . Diss. 2019.
Utomo,  Bachtiar.  "Tantangan  dan  Peran  Bulog  di  Era  Industri  4.0." Jurnal  Pangan 29.1  (2020): 71-86.
Wardhiani, Wini Fetia. "Peran Politik Pertanian  dalam Pembangunan Pertanian Menghadapi Era Revolusi  Industri  4.0  di  Sektor  Pertanian." JISIPOL|  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu Politik 3.2 (2019): 83-94.
Wicaksono,  Aditya.  "Implementasi  Program  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LP2B) Kabupaten  Karawang:  Studi  Kasus  Penetapan  Luas  Baku  Sawah." Jejaring  Administrasi Publik 12.1 (2020): 89-107.