## Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 24, No 1 (2024): Februari, 741-747 DOI: 10.33087/jiubj.v24i1.4626

## Analisis Kepatuhan Koperasi Syariah Pada Implementasi Akad IMBT Ditinjauan dari Fatwa DSN MUI No. 27 Tahun 2002
Muhammad Ilham Amrullah, Muhammad Sholahuddin * , Rizka Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta *Correspondence: muhammad.sholahuddin@ums.ac.id
Abstrak. Secara  esensial,  mayoritas  masyarakat  menginginkan  pemenuhan  kebutuhannya  terhadap  barang- barang konsumtif ataupun produktif dengan cepat dan melalui proses yang sederhana, dalam konteks ini Islam hadir sebagai solusi bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap suatu aset melalui akad pembiayaan al-Ijarah  Muntahiyah  Bi  at-Tamlik (IMBT).  Yang  bertujuan  untuk  meninjau  kembali  kesesuaian implementasi  akad al-Ijarah  Muntahiyah  Bi  at-Tamlik terhadap  fatwa  DSN-MUI  no  27  tahun  2002  tentang IMBT. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan paradigma kualitatif dan metode deskriptif. Data  didapat  melalui  beberapa  teknik  pengambilan  data  yaitu  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Teknik analisis  data  yang  digunakan  merupakan  teknik  analisa  Miles  dan  Huberman.  Hasil  penelitian  menyatakan bahwa  disamping  kesesuaian  beberapa  implementasi  akad  IMBT  terhadap  Fatwa  DSN-MUI  terdapat  pula beberapa  implementasi  yang  belum  sesuai  dengan  Fatwa  DSN-MUI  baik  dari  segi  niat  awal  para  nasabah mengajukan pembiayaan akad IMBT bukan untuk pemenuhan kebutuhannya terhadap barang-barang konsumtif ataupun produktif, pemindahan kepemilikan yang dilakukan diawal akad IMBT serta dari segi tanggungan biaya perawatan akan barang sewa yang ditanggung oleh penyewa sepenuhnya.
Kata Kunci: Al-ijarah muntahiyah bi at-tamlik ; Barang konsumtif dan produktif; Fatwa DSN-MUI
Abstract. Essentially, the majority of people want to fulfill their needs for consumer or productive goods quickly and through a simple process, In this context, Islam is present as a solution for society to meet society's needs for  assets  through  financing  agreements  contract  al-Ijarah  Muntahiyah  Bi  at-Tamlik (IMBT).  Which  aims  to review  the  suitability  of  the  implementation  of  the  contract  al-Ijarah  Muntahiyah  Bi  at-Tamlik  against  DSN- MUI fatwa no. 27 of 2002 about IMBT. Field research is the form of research used, and the research method employed is a descriptive method with a qualitative research paradigm approach. Data was obtained through several  data  collection  techniques,  namely  observation,  interviews  and  documentation.  The  data  analysis technique used is the Miles and Huberman analysis technique. The results of the research state that apart from the conformity of several IMBT contract implementations to the DSN-MUI Fatwa, The DSN-MUI Fatwa is not followed in a number of implementations, including the transfer of ownership at the start of the IMBT contract, the full tenant-borne maintenance costs for the rental items, and the initial intention of customers applying for IMBT contract financing, which was not to satisfy their needs for consumer or productive goods .
Keywords: Al-Ijarah muntahiyah bi at-tamlik; Consumer and productive goods; DSN-MUI fatwa

## PENDAHULUAN
Masyarakat sangat menginginkan pemenuhan kebutuhannya baik terhadap barang- barang  konsumtif  ataupun  produktif  dengan cepat  dan  melalui  proses  yang  sederhana,  oleh karena  itu,  banyak  di  antara  mereka  yang mencari  solusi  melalui  lembaga  keuangan seperti  Bank  konvensional,  rentenir,  atau koperasi  konvensional  (koperasi  berbunga). Namun,  saat  mencari  solusi  di  lembaga keuangan  seperti  Bank  konvensional,  rentenir, atau  koperasi  konvensional,  muncul  masalah utama,  yaitu  penerapan  bunga  yang  merupakan suatu  yang  haram  dalam  Islam,  serta  rentenir pun  seringkali  memberlakukan  bunga  yang bahkan sangat tinggi (Pratiwi, 2021).
Dalam  konteks  ini,  Islam  dengan perekonomian  syariahnya  hadir  sebagai  solusi bagi  masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat terhadap suatu aset melalui pembiayaan  dengan  akad al-Ijarah  Muntahiyah Bi  at-Tamlik (IMBT),  baik  kebutuhan  terhadap barang-barang  konsumtif  maupun  produktif, dengan prinsip-prinsip keuangan yang menghindari  dari  praktik  bunga  ataupun  riba, sehingga memberikan solusi yang lebih baik dan adil  bagi  masyarakat  (Hamdy,  2022).  Namun tidak  menutup  kemungkinan  adanya  tendensi ketidaksesuaian  terhadap  prinsip  syariah  dalam pengimplementasian akad IMBT tersebut, hal ini bisa  saja  terjadi  melihat  banyaknya  jumlah pertumbuhan  lembaga  keuangan  syariah  yang
ada  di  Indonesia,  yang  mana  berdasarkan  pada data  statistik  yang  dikeluarkan  oleh  OJK (Otoritas  Jasa  Keuangan)  pada  Desember  2022, Indonesia memiliki BUS (Bank Umum Syariah) sekitar  13  BUS,  20  Unit  Usaha  Syariah  atau yang  sering  disebut  UUS  dan  terdapat  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  sebanyak 167 (OJK, Desember 2022).

## Tabel 1 Statistik Pertumbuhan Lembaga Keuangan
Syariah di Indonesia Indikasi Tahun 2020 2021 2022 BUS 14 12 13 UUS 20 21 20 BPRS 163 164 167
Sumber: OJK Statistik Perbankan Syariah, 2022. (OJK, Desember 2022)
Dalam  hal  ini  maka  dipikir  sangatlah perlu  untuk  meninjau  kembali  apakah  akad pembiayaan al- Ijarah Muntahiyah  Bi  at-Tamlik tersebut sesuai dengan prinsip syariah, (Hidayatullah,  2021)  seperti  yang  ada  didalam fatwa  DSN-MUI  mengenai  akad  IMBT,  karena disatu  sisi  tujuan  dari  penggunaan  akad pembiayaan  IMBT  terkadang  kurang  sesuai dengan  tujuan  utama  dari  adanya  akad pembiayaan  tersebut,  seperti  halnya  lembaga tidak  ingin  menggunakan  akad  qardh  sehingga beralih  kedalam  akad  IMBT  agar  terhindar  dari pengambilan  keuntungan  dalam  akad  qardh tersebut,  sehingga  hal  ini  akan  menimbulkan praktek  pembiayaan  yang  tidak  sesuai  dengan prinsip syariah tentang IMBT tersebut dikarenakan  tujuan  melakukan  akad  tersebut tidak  seperti  tujuan  utama  adanya  akad  IMBT tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  dapat meninjau kembali kesesuaian implementasi akad al-Ijarah Muntahiyah Bi at-Tamlik yang terdapat di  lembaga  keuangan  syariah  terhadap  fatwa DSN-MUI  no  27  tahun  2002  tentang al-Ijarah Muntahiyah Bi at-Tamlik (IMBT)

## METODE
Metode penelitian yang penulis gunakan ialah  metode  deskriptif  dengan  pendekatan paradigma penelitian kualitatif (Sugiyono, 2017) Alasan  penulis  menggunakan  metode  deskriptif didalam  penelitian  ini  untuk  menjelaskan  atau menggambarkan fenomena-fenomena atau realitas secara rinci serta memberikan kritik dan juga penilaian terhadap fenomena tersebut sesuai dengan  pendekatan  atau  sudut  pandang  yang
digunakan penulis dalam penelitian ini (Shobron,  2021).  Pada  penelitian  ini  peneliti menggunakan  beberapa  metode  pengumpulan data  yaitu  dengan  observasi,  wawancara  serta pengumpulan  data  melalui  dokumen-dokumen yang  memiliki  keterkaitan dengan  penelitian  ini (Sugiyono,  2017)  Data  dalam  penelitian  ini bersumber  dari  subjek,  yang  mana  subjeknya disini  baik  dari  pihak  informan  (Dewan Pengawas  Syariah  dan  Manager  koperasi syariah)  maupun  dari  perantara  lainnya  seperti dari  data  dokumenter.  Setelah  semua  data  yang dibutuhkan  mengenai  penelitian  ini  telah terkumpulkan  atau  didapatkan  maka  pada penelitian  ini  penulis  akan  menganalisa  data tersebut  dengan  menggunakan  teknik  analisa Miles  dan  Huberman,  yang  mana  teknik  analisa tersebut  menyatakan  bahwa  kegiatan  dalam suatu  analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara interaktif  dan  berlangsung  secara  terus-menerus hingga data tersebut tuntas (Nugrahani, 2014)

## HASIL
Hasil  pengamatan  yang  dilakukan  oleh penulis  terhadap  pengimplementasian  akad IMBT  yang  ada  di  suatu  koperasi  syariah, dimana  tahapan  didalam  klausul  akad  IMBT tersebut  diawali  dengan  adanya  aset  anggota yang  dibeli  oleh  pihak  koperasi  syariah kemudian barulah anggota yang menjual asetnya tersebut menyewanya kembali dengan opsi akan memiliki  aset  tersebut  diakhir  masa  sewanya (Observasi,  September  2023).  Setelah  itu  pihak koperasi  syariah  menjelaskan  tahapan  akad IMBT  yang  akan  digunakan  kepada  anggota tersebut,  tahapan-tahapan  tersebut  seperti  apa yang  ada  didalam  kalusul  akad  perjanjian pembiayaan al-ijarah  muntahiyah  bi  at-tamlik yang  dimiliki  oleh  koperasi  tersebut  ialah sebagai berikut: (LKS, 2023)
1. Setelah  aset  tersebut  sepenuhnya  sudah menjadi  hak  milik  koperasi  syariah,  atau setelah  aset  tersebut  dibeli  oleh  pihak koperasi,  maka  selanjutnya  pihak  koperasi menjelaskan  tentang  tahapan  dan  ketentuan- ketentuan  dari  akad  IMBT  yang  akan dilakukan  oleh  anggota  tersebut,  yaitu diawali  dengan  anggota  menyewa  aset  yang sudah  dibeli,  namun  sebelum  menjalankan akad ijarah pihak lembaga telah berjanji akan memberikan opsi pemindahan hak kepemilikan  atas  aset  yang  disewa  tersebut kepada  anggota  setelah  akad ijarah selesai dijalankan sesuai dengan ketentuan-
ketentuannya.
2. Dalam  pelaksanaan  akad ijarah pihak koperasi syariah menjelaskan kepada anggota mengenai  jangka  waktu  penyewaan  yang akan  dilakukan  oleh  anggota  tersebut,  dan juga  menjelaskan ujrah dari  sewa  tiap bulannya  kepada  anggota.  Disamping  itu terdapat  beberapa  ketentuan  lain  yang dijelaskan  terkait  akad ijarah tersebut  yaitu:
(LKS, 2023)
a. Anggota  berkewajiban  untuk  memelihara objek jaminan dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan  untuk  pemeliharaan  dan perbaikan  atas  objek  jaminan  atas  biaya dan  tanggungan  anggota  sendiri,  serta membayar  pajak  retribusi  dan  beban lainnya yang berkaitan dengan itu
b. Apabila  bagian  dana  tau  seluruhnya  dari objek jaminan  tersebut  rusak,  hilang  atau diantara objek jaminan tersebut tidak bisa dipergunakan  lagi,  maka  anggota  dengan ini  megingatkan  diri  untuk  mengganti bagian  dana  tau  seluruhnya  dari  objek jaminan  sejenis  dana  tau  yang  nilainya setara  dengan  yang  digantikan  serta disetujui  oleh  pihak  lembaga  keuangan syariah
c. Anggota  tidak  berhak  untuk  melakukan penjaminan ulang atas objek jaminan dan juga tidak diperkenankan untuk membebankan  dengan  cara  apapun, menggadaikan atau menjual atau mengalihkan obyek jaminan kepada pihak lain  tanpa  persetujuan  tertulis  terlebih dahulu  dari  pihak  lembaga  keuangan syariah
d. Anggota  dikatakan  wanprestasi  jika anggota  terlambat  membayar  angsuran selambat-lambatnya  3  hari  dari  jadwal yang  disepakati,  anggota  tidak  bisa melunasi  kewajibannya  setelah  jatuh tempo,  dan  anggota  tidak  bisamemberi keterangan  yang  meyakinkan  kepada pihak koperasi syariah atas keterlambatan pembayarannya
e. Apabila  anggota  dinyatakan  wanprestasi, maka  pihak  koperasi  akan  memberikan peringatan  I secara lisan  dan  atau  tertulis kepada  anggota,  hal  ini  dilakukan  jika anggota  telah  terlambat  mengangsur  1 bulan dari jadwal angsuran
f. Apabila 1 bulan setelah peringatan I tidak ada  perubahan  dana  tau  anggota  tidak
menunjukkan  itikad  baik  dengan  tidak menghubungi  pihak  koperasi  syariah, maka akan dikenakan peringatan II secara lisan  dana  atau  tertulis  serta  dikenakan denda
g. Seluruh  uraian  diatas  dan  pasal  dalam perjanjian ini telah dibaca dan dimengerti dan dipahami serta disetujui oleh anggota dan pihak koperasi syariah
h. Hal-hal yang belum diatur dalam akad ini akan  ditetapkan  berdasarkan  kesepakatan bersama  antara  anggota  dan  pihak koperasi  syariah  dan  merupakan  bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini
i. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani anggota dan pihak koperasi syariah
j. Perjanjian  ini  berakhir  setelah  anggota mengembalikan  seluruh  hutang  serta kewajiban  lainnya  kepada  pihak  koperasi syariah
k. Konsekuensi  dan  segala  akibat  hukum dari  persetujuan  akad  pembiayaan  ini, kedua  belah  pihak  sepakat  memilih domisili hokum dan berperkara di Kantor Pengadilan Agama.
Setelah  akad ijarah dijalankan  oleh anggota  dengan  dilunasinya  pembiayaan  sewa oleh  anggota  sesuai  atas  apa  yang  telah ditentukan  dan  disepakati  diawal,  maka  pihak lembaga  keuangan  syariah  berjanji  akan menghibahkan  barang  tersebut  kepada  anggota. Adanya  pembiayaan  melalui  akad  IMBT tersebut  tidak  lain  untuk  dapat  membantu  para anggota dalam memenuhi kebutuhan- kebutuhannya,  disamping  itu  pihak  pihak lembaga  keuangan  syariah  juga  memperhatikan barang yang akan dijadikan objek sewa sebelum membeli  barang  tersebut  dari  anggota,  hal-hal yang  diperhatikan seperti  dari  segi  kemanfaatan yang  dapat  diambil  dari  objek  tersebut,  serta merupakan  suatu  barang  yang  halal,  dan  juga objek yang disewakan tersebut dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung yang menandakan tidak terdapat kecacatan yang dapat menghalangi fungsi kemanfaatannya. Maka akad al-ijarah  muntahiyah  bi  at-tamlik (IMBT)  yang diiplementasikan  tersebut  secara  umum  telah memenuhi rukun dan syarat pengimplementasian akad IMBT dengan keterangan sebagai berikut ini:
Tabel 2

## Rukun al-ijarah muntahiyah bi at-tamlik (IMBT)
No Rukun-rukun IMBT Keterangan 1 Pemilik objek sewa ( Mu’ajjir ) Pihak KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera 2 Penyewa ( Musta’jir ) Anggota KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera 3 Objek Sewa Objek yang dijadikan barang sewa dalam akad IMBT 4 Sighat Aqad
Penjelasan dan pernyataan para pihak yang berakad dalam bentuk akad perjanjian)
Sumber: data olahan
Tabel 3 Syarat al-ijarah muntahiyah bi at-tamlik (IMBT) No Syarat-syarat IMBT Keterangan 1 Pernyataan akad Pihak yang berakad menyatakan dengan jelas kerelaannya untuk melakukan akad IMBT tanpa adanya unsur pemaksaan dalam melakukan akad tersebut 2 Pihak yang berakad Pihak yang berakad saling mengetahui antara satu sama lainnya, sehingga adanya kejelasan akan pihak yang berakad. 3 Objek Objek tersebut dapat dimanfaatkan, merupakan sesuatu yang dihalalkan oleh syariat Islam dan objek yang disewakan dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacat yang menghalangi fungsi kemanfaatannya 4 Perpindahan kepemilikan Pemindahan hak kepemilikan akan objek tersebut hanya dapat dilakukan jika telah terselesaikannya masa akad sewa terhadap objek tersebut
Sumber: data olahan
Dalam implementasi akad IMBT tersebut  memang  terdapat  tahapan  sewa- menyewa  didalamnya  yang  memiliki  opsi pemindahan  hak  milik  terhadap  barang  yang disewa  oleh  anggota  tersebut  setelah  selesainya pembiayaan  sewa  berdasarkan  jangka  waktu yang telah disepakati diawal akad ijarah. Namun dalam implementasi pembiayaan akad IMBT ini pihak lembaga keuangan syariah terlebih dahulu melakukan  transaksi  jual-beli  barang  tersebut kepada anggotanya, baru kemudian dilakukannya  tahapan  sewa-menyewa  terhadap barang  yang  sudah  dibeli  dari  angota  tersebut. Tahapan  pengimplementasian  akad  IMBT  yang diawali  dengan  pembelian aset anggota  tersebut memang tertulis dan sesuai dengan apa yang ada didalam  klausul  akad  IMBT  yang  dimiliki  oleh pihak koperasi syariah tersebut, hal ini dilakukan karena  adanya  tujuan  awal  anggota  yang mengajukan  pembiayaan  tersebut  adalah  untuk mendapatkan dana, sedangkan keinginan anggota  untuk  memiliki  aset  tersebut  muncul setelah  kebutuhan  anggota  akan  dana  telah terpenuhi (LKS, 2023)
Praktik awal yang dilakukan pihak pihak lembaga keuangan syariah didalam pengimplementasian akad IMBT tersebut terdapat ketidak sesuaian dengan ketentuan butir kedua pada fatwa DSN-MUI no. 27 tahun 2002 tentang  IMBT  yang  disebutkan  bahwa “Pihak yang  melakukan  akad  IMBT  harus  terlebih dahulu  melakukan  akad  ijarah.  Hanya  setelah masa  akad  ijarah  selesai  yang  dapat  dilakukan pemindahan  kepemilikan,  apakah  itu  melalui jual beli atau pemberian”. (MUI, 2002) Ketidak sesuaian  tersebut  terjadi  karena  secara  praktik
yang  terjadi  diawali  dengan  melakukan  akad jual-beli  terlebih  dahulu,  hal  ini  dilakukan dengan tujuan untuk dapat membantu anggotanya  memenuhi  kebutuhan  akan  dana (pembiayaan).  Setelah  aset  tersebut  sepenuhnya sudah menjadi hak milik pihak koperasi syariah, maka  selanjutnya  pihak  lembaga  menjelaskan tentang  tahapan  dan  ketentuan-ketentuan  dari akad  IMBT  yang  akan  dilakukan  oleh  anggota tersebut,  yaitu  anggota  menyewa  aset  yang sudah dibeli tersebut, sebelum menjalankan akad ijarah tersebut  pihak  pihak  koperasi  syariah telah berjanji akan memberikan opsi pemindahan  hak  kepemilikan  atas  aset  yang disewa  tersebut  kepada  anggota  jikalau  anggota teresebut  memang  menginginkan  pemindahan hak milik akan barang sewa tersebut. Pemindahan  hak  kepemilikan  akan  objek  sewa yang  dapat  terlaksana  setelah  akad ijarah diselesaikan  melalui  akad  pemindahan  yang terpisah  dari  akad ijarah seperti  dalam praktiknya yaitu melalui akad pemberian, namun hal  ini  tidak  mengikat  karna  secara  praktiknya, yang  mana  bahwasanya  pemindahan  hak kepemilikan tersebut bukan merupakan keharusan  melaikan  opsi  atau  pilihan  yang  bisa diambil  oleh  anggota  jika  menghendakinya ataupun tidak.
Janji  akan  pemindahan  kepemilikan yang  dilakukan  oleh  pihak  koperasi  syariah kepada  anggotanya  di  awal  akad ijarah, merupakan  implementasi  akad  IMBT  yang memiliki  kesesuaian  terhadap  fatwa  DSN-MUI tentang  IMBT  pada  salah  satu  poin  ketentuan butir pertama yang menyatakan bahwa “Perjanjian untuk melakukan akad IMBT harus
disepakati  ketika  akad  ijrah  ditandatangani” . Serta janji atau wa’d mengenai pemindahan hak kepemilikan  atas  barang  yang  disewa  tersebut tidak  mengingat  seperti  halnya  yang  telah dijelaskan  diatas,  yang  mana  hal  ini  juga memiliki  kesesuaian  terhadap  fatwa  DSN-MUI tentang IMBT (MUI, 2002)
Dalam  pelaksanaan  akad ijarah sesuai dengan  klausul  akad  IMBT  yang  ada  bahwa disamping  pihak  KSPPS  menjelaskan  kepada anggota  mengenai  jangka  waktu  serta ujrah penyewaan yang akan dilakukan serta ditanggung oleh  anggota  tersebut, pihak koperasi  syariah  juga  menjelaskan  ketentuan mengenai  penanggungan  biaya  pemeliharaan barang,  dalam  hal  ini  yang  mana  anggota berkewajiban  untuk  menjaga  objek  jaminan dengan  sebaik-baiknya  dan  melakukan  semua tindakan yang diperlukan untuk memperbaikinya,  termasuk  membayar  pajak retribusi  dan  biaya  lainnya  yang  terkait  (LKS, 2023).  Secara  hakikatnya  seperti  apa  yang  ada didalam fatwa DSN-MUI No: 09/DSN- MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah bahwasanya  ketentuan  mengenai  penanggungan terhadap  biaya  pemeliharaan  barang  sewa menjadi  tanggung  jawab  LKS  sebagai  pemberi manfaat dari jasa atau aset tersebut (MUI, 2002). Namun  berdasarkan  praktik  yang  terjadi bahwasanya  anggotalah  yang  kewajiban  untuk menjaga  objek  jaminan  dengan  sebaik-baiknya, melakukan  semua  tindakan  yang  diperlukan untuk  merawat  dan  memperbaikinya,  serta membayar  pajak  retribusi  dan  biaya  lainnya yang terkait.
Setelah  semua  ketentuan  mengenai tahapan  pengimplementasian  akad  IMBT  telah dijelaskan  dan  dipahami  oleh  masing-masing
pihak  terutama  oleh  anggota,  maka  terakhir pihak  koperasi  syariah  menjelaskan  kepada anggota mengenai konsekuensi dan segala akibat hukum  dari  persetujuan  akad  pembiayaan  ini sesuai dengan apa yang ada dalam klausul akad IMBT  tersebut,  yang  mana  jika  terjadinya perselisihan diantara kedua belah pihak atau jika salah satu pihak yang berakad tidak menunaikan kewajibannya  atau  terjadinya  wanprestasi,  serta telah  adanya  beberapa  bentuk  peringatan  baik secara  lisan  ataupun  tertulis,  maka  kedua  belah pihak  yang  berperkara  akan  menyelesaikan perkaranya  di  Kantor  Pengadilan  Agama  (LKS, 2023),
Dalam  fatwa  DSN-MUI  tentang  IMBT telah dijelaskan mengenai penyelesaian masalah yang terjadi disaat proses implementasi pembiayaan  akad  IMBT  berlangsung,  yang mana  pada  ketentuan  butir  ketiga  dinyatakan bahwa  Jika  salah  satu  pihak  yang  berakad  tidak menunaikan  kewajibannya  atau  jika  terjadi perselisihan  diantara  kedua  belah  pihak  yang melakukan akad, maka penyelesaiannya dilakukan  melalui  Badan  Arbiterasi  Syari’ah setelah  tidak  tercapai  kesepakatan  melalui musyawarah”. (DSN, 2014) Namun berdasarkan isi  klausul  akad  IMBT  yang  ada  di  suatu koperasi syariah tersebut bahwa secara praktiknya konsekuensi hukum akan permasalahan yang muncul diantara kedua belah pihak yang berakad akan diperkarakan di kantor Pengadilan Agama Surakarta. Akad IMBT yang dijalankan tersebut terdapat beberapa implementasi  yang  telah  sesuai  dengan  Fatwa DSN-MUI tentang akad IMBT namun disamping itu terdapat pula beberapa implementasi  yang  belum  sesuai  dengan  Fatwa DSN-MUI tentang akad IMBT.
Tabel 4

## Analisis Kesesuaian Implementasi Akad IMBT Terhadap Fatwa DSN-MUI
No Fatwa DSN-MUI Implementasi Akad IMBT Hasil Analisis Sesuai Tidak 1 Semua rukun beserta syarat yang berlaku didalam akad ijarah berlaku juga dalam akad al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik Terdapat rukun dan syarat akad ijarah yang juga berlaku
dalam implementasi akad IMBT tersebut
2 Pihak yang melakukan akad al-ijarah muntahiyah bi at-tamli (IMBT) harus melaksanakan akad sewa-menyewa terlebih dahulu, setelah itu barulah akad pemindahan hak kepemilikan atas objek sewa dapat terealisasikan setelah masa sewa selesai, baik dengan pemberian atau jual-beli
Pihak lembaga keuangan syariah melakukan jual-beli terlebih dahulu sebelum akad sewa-menyewa dilakukan, sehingga ada pemindahan hak kepemilikan yang dilakukan diawal pada saat membeli barang anggota tersebut
3 Perjanjian ( wa’ad ) pemindahan hak kepemilikan akan objek sewa (IMBT) harus disepakati ketika akad ijrah ditandatangani
Perjanjian pemindahan kepemilikan (IMBT) atas objek sewa dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syariah sebelum menjalankan akad ijarah, yaitu disaat persetujuan penandatanganan implementasi akad ijarah
4 Janji pemindahan hak kepemilikan yang disepakati diawal akad ijarah adalah wa’ad (دعولا) yang hukumnya tidak mengikat
Pihak lembaga keuangan syariah menerapkan janji pemindahan hak kepemilikan atas objek sewa dengan tujuan tidak mengikat
5 Dalam Fatwa menyebutkan bahwa segala bentuk biaya pemeliharaan barang selama masa akad ijarah berlangsung ditanggung oleh pihak yang memiliki barang sewa atau yang memberikan sewa ( mu’jir )
Berdasarkan praktik yang terjadi bahwa anggotalah yang berkewajiban untuk memelihara objek jaminan dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas objek jaminan atas biaya dan tanggungan anggota sendiri, serta membayar pajak retribusi dan beban lainnya yang berkaitan dengan itu.
6 Penyelesaian masalah kewajiban atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak yang melakukan akad, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbiterasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah
Dalam klausul akad IMBT yang ada di KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera penyelesaian masalah kewajiban atau perselisihan diantara kedua belah pihak yang melakukan akad, diselesaikan di kantor Pengadilan Agama Surakarta setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah

## Sumber: data olahan

## SIMPULAN
Hasil  penelitian  dapat  disimpulkan beberapa  hal  yaitu:  (1).  Implementasi  akad IMBT  diawali  dengan  adanya  pembelian  aset yang  dilakukan  oleh  pihak  koperasi  syariah, setelah  aset  tersebut  sepenuhnya  sudah  menjadi hak  milik  lembaga,  maka  selanjutnya  pihak koperasi  syariah  menjelaskan  tentang  tahapan dan  ketentuan-ketentuan  dari  akad  IMBT  yang akan  dilakukan,  yaitu  dilanjutkan  dengan penyewaan  aset  yang  sudah  dibeli  oleh  pihak koperasi  syariah,  namun  sebelum  menjalankan akad ijarah pihak  lembaga  telah  berjanji  akan memberikan  opsi  pemindahan  hak  kepemilikan atas  aset  yang  disewa  tersebut  kepada  penyewa setelah  akad ijarah selesai  dijalankan  sesuai dengan  ketentuan-ketentuannya.  (2).  Pembelian aset  tersebut  yang  menyebabkan  adanya ketidaksesuaian antara implementasi akad IMBT dengan  ketentuan  butir  kedua  pada  fatwa  DSN- MUI  no.  27  tahun  2002  tentang  IMBT  yang disebutkan  bahwa “Pihak yang  melakukan akad IMBT  harus  melakukan  akad  ijarah  terlebih dahulu.  Akad  pemindahan  kepemilikan,  baik dengan jual beli ataupun pemberian, hanya dapat dilaksanakan  setelah  masa  akad  ijarah  selesai”. Ketidaksesuaian  tersebut  terjadi  karena  secara praktik akad  IMBT  yang terjadi diawali  dengan melakukan akad jual-beli terlebih dahulu.

## DAFTAR PUSTAKA
Alwi,  M.  A.  2020.  Al-Ijarah  Al-Muntahiyah  Bi Al-Tamlik  (IMBT)  Dalam  Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah Dan Aplikasinya  Sebagai  Produk  Perbankan Syariah. Jurnal  Ilmu  Akuntansi  dan Bisnis Syariah, 2(1).
Andi,  A.  K.  2019.  Ijarah  Muntahiyah  Bittamlik Sebagai  Solusi  Ekonomi  Kerakyatan. ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah, 2(2). Daffa  Muhammad  Dzubyan,  E.  A.  2019.
Analisis Akad Ijarah Muntahiyah
Bittamlik  (IMBT)  Dalam  Perspektif
Hukum  Islam  Dan  Hukum  Positif  Di Indonesia. Amwaluna:  Jurnal  Ekonomi dan Keuangan Syariah, 3(2). DSN-MUI.  2014. Himpunan  Fatwa  Keuangan Syariah. Jakarta: Erlangga.
Hamdy, Z. 2022. Peran Koperasi Simpan Pinjam
dan  Pembiayaan  Syariah  (KSPPS) NURI Jawa Timur
Terhadap
Kesejahteraan  Masarakat. Jurnal  of Economic and Islamic Research, 1(1). Hidayatullah,  T.  H.  2021. Analisis  Hadits  Akad Ijarah,  Ijarah  Muntahiyah Bittamlik  dan Ijarah  Maushufah  Fi  Dzimmah  (Telaah Fatwa DSN-MUI). al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam , 6(2) Jekti,  K.  2023.  Implementasi  Ta’zir  Pada Pembiayaan  Ijarah  al-Muntahiyah  Bit Tamlik  (IMBT)  Di  Bank  Danamon Syariah  Kantor  Cabang  Gunung  Agung Denpasar. Jurnal Widya Balina, 8(1). Lembaga  Keuangan  Syariah.  2023. Klausul Akad  Perjanjian  Pembiayaan  al-Ijarah Muntahiyah bi at-Tamlik Nomor: 067/IMBT/KSPPS-DMS/IV/2023.
Mubarok,  H.  2020. Teori  Akad  Mu’amalah Maliyyah. Bandung: Simbiosa Rekatama Media. DSN-MUI.  2000. Fatwa  Dewan  Syari’ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.
DSN-MUI.  2002. Fatwa  Dewan  Syariah Nasional  Nomor:  27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al- Tamlik. Jakarta: Diterbitkan di Jakarta. Nugrahani, F. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Solo: Cakra Books. Observasi.  2023. Implementasi  Akad  IMBT  di Lembaga Keuangan Syariah.
OJK,  Otoritas  Jasa  Keuangan.  2022.  Statistik Perbankan Syariah.
Pratiwi.  2021.  Kredit  Rentenir  dan  Silaturahmi.
Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis .
Rahman,  N.  S.  2022.  Analisis  Akad  Ijarah Muntahiah Bi At-Tamlik Dalam Praktik Perbankan  Syariah. An-Nawa:  Jurnal Studi Islam, 4(1).
Sari,  Q.  2020.  Akad  al-Ijarah  al-Muntahiyah  Bi at-Tamlik  (IMBT)  Studi  Atas  KPR Perumahan  Haji  Amir  Tembilahan. Jurnal Syariah, 8(2). Shobron,  S.  2021. Pedoman  Penulisan  Tesis Magister  Hukum  Ekonomi  Syariah.
Surakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sugiyono.  2017. Metode  penelitian  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.