Volume 18, Nomor 2 (2023), https://jurnal.uns.ac.id/region DOI: 10.20961/region.v18i2.56863
Kesesuaian proses perencanaan partisipatif terhadap rencana pembangunan desa di Triharjo, Kabupaten Kulon Progo
Suitability participatory planning towards village development plan in Triharjo, Kulon Progo Regency
S Khadijah 1 , Kusumastuti 1 , dan N Miladan 1
1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas  Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
Corresponding author ’s email : sabilakhadijah@student.uns.ac.id
Abstrak. Pembangunan desa menjadi tantangan di Indonesia dengan lebih dari 20.000 desa  berada  dalam  status tertinggal  dan  sangat  tertinggal  berdasarkan  Indeks Desa Membangun  pada  tahun  2019.  Upaya  mempercepat  pembangunan  desa  bertujuan meningkatkan  kesejahteraan  serta  kualitas  hidup  masyarakat  dengan  mendorong pembangunan desa agar mandiri, berketahanan, serta berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan agar pemerintah desa menyusun RPJMDes  dengan  pendekatan  partisipatif.  Di  Kalurahan  Triharjo,  Kabupaten Kulonprogo,  rencana  pembangunan  desa  melalui  serangkaian  tahapan  yang melibatkan  masyarakat  mulai  dari  identifikasi,  perumusan  rencana,  hingga pengambilan  keputusan.  Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  kesesuaian  proses penyusunan  RPJM  Desa  di  Kalurahan  Triharjo  terhadap  pedoman  perencanaan  dan konsep  perencanaan  partisipatif.  Metode  penelitian  campuran  digunakan  untuk mengungkap partisipasi masyarakat, kapasitas kelembagaan, dan forum musyawarah yang  terjadi  sepanjang  proses  perencanaan.  Analisis  dilakukan  untuk  melihat kesesuaian  tahapan  dan  substansi  penyusunan  RPJMDes  sebagai  dokumen  utama pemerintah  desa.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  produk  perencanaan  telah sesuai  dengan  pedoman  pada  kategori  sedang.  Proses  perencanaan  melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat, dilaksanakan secara langsung, berkesinambungan, serta terdapat dorongan melalui musyawarah dari level teritorial paling bawah.
Kata Kunci: Kesesuaian; Partisipatif; RPJM Desa
Abstract. Rural development is a challenge in Indonesia with more than 20,000 villages in underdeveloped and very underdeveloped status based on the Development Village Index in 2019. Efforts to accelerate village development aim to improve the welfare and  quality  of  life  of  the  community  by  encouraging  village  development  to  be independent, resilient and sustainable. Law No. 6 of 2014 on Villages mandates that the  village  government  to  plan  the  village  strategic  plan  (RPJM  Desa)  with  a participatory  approach.  In  Triharjo village  of  Kulonprogo  Regency,  RPJM Desa went through  a  series  of  stages  involving  the  community  starting  from  identification, formulating plans to making decisions. This study aims to determine the conformance of  RPJM  Desa  planning  process  in  Triharjo  Village  to  planning  guidelines  and  the concept  of  participatory  planning.  Mixed  methods  research  was  used  to  revealed community participation, institutional capacity and deliberative forums that occurred throughout the planning process. The analysis was carried out to see the suitability of the stages and content of the RPJMDes as the main document of village development. The  results  of  the  research  showed  that  the  planning  product  complies  with  the guidelines in the moderate category. The planning process involves various elements in society, is carried out directly, continuously, and there is encouragement through forums from the lowest territorial level.
Keywords: Conformity; Participatory Planning; Village Strategic Development Plan

## 1. Pendahuluan
Pembangunan  desa  menjadi  tantangan  di  Indonesia  karena  merupakan  hal  yang  sangat fundamental.  Pada  tahun  2020  terdapat  74.953  desa  dengan  total  penduduk  mencapai 270,20  juta  jiwa  yang  tersebar  dalam  34  provinsi  [1].  Kemajuan  desa  menjadi  tolok  ukur pembangunan daerah bahkan nasional. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa menyatakan  bahwa  pembangunan  perdesaan  bertujuan  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat di desa [2]. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga  telah  mengamanatkan  Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  sebagai  kesepakatan bersama terkait dengan pembangunan yang mendorong berbagai perubahan berkelanjutan dalam  aspek  sosial,  ekonomi  dan  lingkungan  hidup  berdasarkan  hak  asasi  manusia  dan kesetaraan [3]. Salah satunya yaitu membangun permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan  berkelanjutan  ( goa l  11).  Namun  demikian,  masih  terdapat  banyak  desa  dalam  status tertinggal  dan  sangat  tertinggal.  Menurut  data  Indeks  Desa  Membangun  (IDM)  dari Kementerian  Desa  tahun  2019,  jumlah  desa  dalam  status  tertinggal  sebanyak  17.616  dan 3.463 dalam  status  sangat  tertinggal  [4].  Indeks  Desa  Membangun  adalah  indeks  komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa untuk mengukur status kemajuan, kemandirian, dan pembangunan desa [5].
Desa memiliki fungsi hinterland yang menyebabkan ketergantungan kota kepada desa. Hal ini dikarenakan  desa  memiliki  keberagaman  potensi  seperti  sumber  daya  alam  dan  penduduk usia produktif yang digunakan sebagai pendukung bagi kota. Selain itu, masyarakat desa masih memegang kuat nilai-nilai sosial budaya dan tradisi. Upaya mempercepat pembangunan desa
perlu dilakukan agar desa sebagai sumber produksi dapat menjadi sumber penghidupan bagi warganya serta mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan.
Pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan. Rencana pembangunan desa merupakan hal  yang  sangat  penting  dan  mempengaruhi  arah  pembangunan  daerah  bahkan  nasional. Rencana  pembangunan  desa  merupakan  serangkaian  tahapan  dan  proses  untuk memanfaatkan potensi, mengatasi masalah, mengoptimalkan ruang, serta mengembangkan infrastruktur  pendukung  berdasarkan  kebutuhan  masyarakat.  Menurut  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  114,  perencanaan  pembangunan  desa  diselenggarakan  dengan melibatkan masyarakat dan kelembagaan seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pemerintah desa sebagai proses penyusunan rencana-rencana kegiatan dan dilakukan secara partisipatif  dalam  rangka  memanfaatkan  dan  mengalokasikan  potensi-potensi  untuk memenuhi  tujuan  yang  telah  ditetapkan  secara  berkesinambungan  [6].  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  tepatnya  pada  pasal  79  juga  mengamanatkan  bahwa pemerintah  desa  berperan  menyusun  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa (RPJMDes) untuk 6 (enam) tahun sebagai pedoman utama penyusunan RKPDes dan APBDes. RPJMDes memuat rencana-rencana prioritas dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang  pembinaan  kemasyarakatan,  bidang  pembangunan,  dan  bidang  pemberdayaan masyarakat.
Rencana pembangunan yang berlangsung tentu tidak terlepas dari perencanaan partisipatif. Perencanaan  partisipatif  diartikan  sebagai  sebuah  paradigma  perencanaan  kota  yang menekankan  pelibatan  seluruh  masyarakat  dalam  proses  strategis  dan  manajemen perencanaan kota, tingkat masyarakat, atau pedesaan melalui proses yang memuat terjadinya pertukaran informasi, adanya interaksi, pengambilan keputusan bersama, dan inisiatif [6,7]. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 65 ayat 2, bahwasanya masyarakat  memiliki  peran  untuk  berpartisipasi  dalam  penyusunan,  pemanfaatan,  dan pengendalian  tata  ruang  [8].  Namun,  pembangunan  masyarakat  di  desa  juga  masih  belum optimal.  Padahal  semestinya  masyarakat  diharapkan  dapat  berlomba-lomba  memberikan kontribusi  dalam  peningkatan  kualitas  rencana  pembangunan  desa.  Fokus  utama participatory  planning (perencanaan  partisipatif)  adalah  menciptakan  forum-forum  dialog musyawarah  antar  berbagai  pihak  serta  melibatkan  interaksi  sosial  antar  berbagai  unsur masyarakat  untuk  menganalisis  permasalahan  yang  dihadapi  hingga  menyepakati  bersama prioritas.  Perencanaan  juga  memberikan  kesempatan  untuk  meningkatkan  kemampuan kelembagaan-kelembagaan  yang  ada.  Oleh  karena  itu,  perencanaan  partisipatif  dalam rencana  pembangunan  desa  tentu  tidak  terlepas  dari  peran  kapasitas  kelembagaan, partisipasi masyarakat dan forum musyawarah.
Saat ini, Kabupaten Kulon Progo terus mengalami perkembangan karena keberadaan bandara baru  Yogyakarta  International  Airport  (YIA).  Kalurahan  Triharjo  sebagai  desa  terluas  kedua dengan  jarak  yang  dekat  menuju  pusat  aktivitas  pemerintahan,  pendidikan,  pelayanan perdagangan dan transportasi menjadikan Kalurahan Triharjo juga turut serta berkembang. Pemerintah Kalurahan Triharjo juga telah menyusun RPJMDes Tahun 2020 - 2025 berdasarkan
hasil  Musyawarah  Pedukuhan,  Musyawarah  Kalurahan,  dan  Musyawarah  Rencana Pembangunan  Desa.  Proses  identifikasi,  perencanaan,  dan  pengambilan  keputusan  telah melibatkan berbagai unsur dan kelompok masyarakat. Selain itu, terdapat pula kelembagaan- kelembagaan  desa  yang  berfungsi  mewadahi  aspirasi  masyarakat,  mendukung,  mengawasi dan menyusun rencana pembangunan desa.
Tingginya  potensi,  perkembangan,  partisipasi  masyarakat,  peran  kelembagaan,  dan  forum musyawarah  dalam  mendukung  RPJMDes  di  Kalurahan  Triharjo  menjadi  menjadi  menarik untuk  ditelaah  melalui  bagaimana  perencanaan  partisipatif  yang  ada.  Hal  ini  dikarenakan begitu  sentralnya  peran  serta  masyarakat  dalam  keberhasilan  rencana  pembangunan  desa khususnya  RPJMDes.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kesesuaian  perencanaan partisipatif terhadap rencana pembangunan desa di Kalurahan Triharjo yang berfokus pada tahapan  dan  substansi  RPJMDes.  Jika  penelitian  terdahulu  hanya  membahas  mengenai partisipasi masyarakat saja, maka peneliti saat ini membahas mengenai berbagai aspek dalam konteks  perencanaan  partisipatif.  Selain  itu,  perbedaan  terdapat  di  fokus  objek  penelitian dimana dalam peneliti saat ini fokus terhadap rencana pembangunan desa berupa RPJMDes dan lokasi yaitu di Kalurahan Triharjo, Wates, Kabupaten Kulon Progo.

## 2. Metode
Kalurahan Triharjo merupakan salah satu dari 87 kalurahan di Kabupaten Kulon  Progo yang berperan menjadi penunjang aktivitas Kecamatan Wates. Peta lokasi Kalurahan Triharjo dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Lokasi penelitian.
Luas wilayah Kalurahan Triharjo yaitu sebesar 481,88 ha dengan persentase luas desa terbesar kedua di Kecamatan Wates yaitu 15.06%. Topografi Kalurahan Triharjo berupa dataran rendah dengan ketinggian tanah rata-rata 18 mdpl serta beriklim tropis dengan musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan rata-rata di Kalurahan Triharjo yaitu 2.000 – 2.050 mm per tahun dan suhu udara berada pada kisaran 24-35 ° C [9]. Berikut merupakan batas wilayah Kalurahan Triharjo:
Batas Utara : Desa Karangsari (Kecamatan Pengasih)
Batas Timur  : Desa Ngestiharjo dan Desa Kulwaru Batas Barat : Desa Sogan dan Desa Tawangsari (Kecamatan Pengasih)
Batas Selatan  : Sungai Serang
2.1 . Pendekatan penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  untuk  mengetahui  kesesuaian  perencanaan partisipatif terhadap rencana pembangunan desa adalah pendekatan deduktif yaitu bersifat umum ke khusus. Selanjutnya, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian campuran ( mix methods )  yang  merupakan  perpaduan dari penelitian  kuantitatif  dan  kualitatif berdasarkan teknik  analisis  yang  digunakan.  Variabel  penelitian  yang  digunakan  adalah  partisipasi masyarakat, kapasitas kelembagaan, dan forum musyawarah.

## 2.2 . Pengumpulan data
Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara. Kuesioner dilakukan kepada masyarakat  yang  terlibat  pada  proses  perencanaan  partisipatif  RPJMDes.  Metode  sampel menggunakan disproportional  quota  sampling ( stratified  random  sampling )  dengan  rumus Slovin  tingkat  kepercayaan  95%  dan margin  of  error 5%.  Sehingga,  diperoleh  responden sejumlah 181 orang yang terdiri dari 82 pemuda, 54 perempuan, dan 45 tokoh masyarakat. Selanjutnya, dilakukan wawancara kepada tokoh-tokoh yang terlibat dan mengetahui proses penyusunan  RPJMDes  meliputi  kepala  desa/lurah,  sekretaris  desa/carik  desa,  kasie  panata laksana sarta pangripta (urusan umum, aparatur desa dan aset), danarta (urusan perencanaan dan  keuangan),  jagabaya  (urusan  keamanan,  pertanahan  dan  pemerintahan),  ulu-ulu (pembangunan), kamituwa (urusan kemasyarakatan), serta perwakilan kelompok masyarakat di  bidang  pendidikan,  kesehatan,  perempuan  dan  anak,  pemuda,  ekonomi,  dan  pertanian. Terdapat  21  item  pertanyaan  yang  diajukan  mengenai  keterlibatan  masyarakat,  peran kelembagaan, dan penyelenggaraan forum musyawarah dalam menunjang berbagai tahapan inti  dan  substansi  inti  RPJMDes  di  Kalurahan  Triharjo.    Hasil  dari  kuesioner  berupa  skoring penilaian  partisipasi  masyarakat,  kapasitas  kelembagaan,  dan  forum  musyawarah  dalam proses penyusunan RPJMDes. Sedangkan hasil dari wawancara adalah berupa deskripsi proses pelaksanaan  perencanaan  partisipatif  serta  pembobotan  tingkat  pengaruh  partisipasi masyarakat, kapasitas kelembagaan, dan forum musyawarah dalam menunjang penyusunan RPJMDes.  Bobot  dan  skor  tersebut  kemudian  akan  dikalikan  untuk  menghasilkan  nilai  dan persentase  yang  menunjukkan  tingkat  pelaksanaan  perencanaan  partisipatif  RPJMDes  di Kalurahan  Triharjo.  Pengumpulan  data  sekunder  juga  dilakukan  melalui  pengumpulan dokumen/arsip/literatur  dari  Pemerintah  Kalurahan  Triharjo.  Untuk  teknik  analisis  data
Copyright © 2023, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
menggunakan teknik gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Keseluruhan proses analisis dijelaskan pada Gambar 2.
Gambar 2. Kerangka analisis penelitian.

## 3. Hasil penelitian dan pembahasan

## 3.1 . Proses dan substansi hasil penyusunan rancangan RPJMDes
RPJM  Desa  Kalurahan  Triharjo  memuat  segala  aspek  program  desa,  dasar  hukum  kegiatan desa,  arah  kebijakan  pembangunan  desa,  serta  rencana  kegiatan  yang  meliputi  bidang penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan kemasyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa,  serta  kegiatan  tak  terduga (terkait bencana alam maupun bencana sosial). Sasaran  penyusunan dokumen penyusunan RPJMDes  adalah  penyesuaian  program  pemerintahan  desa,  lembaga  masyarakat  (BPD,  RT, RW, LPMD, PKK, Karang Taruna, Linmas, BUMDesa), kelompok masyarakat (KSM, Gapoktan, Pokdakan,  Posyandu),  dan  seluruh  masyarakat  Kalurahan  Triharjo  pada  umumnya. Dokumentasi pelaksanaan penyusunan rancangan RPJMDes ditunjukkan pada Gambar 3.
Usulan-usulan pada musyawarah pedukuhan sangat beragam, diantaranya sebagai berikut:
a. Kader kesehatan: PMT Balita, PMT Lansia, PMT khusus stunting, KB, honor bagi kader kesehatan, alat-alat kesehatan (alat makan, tikar, ATK dan lemari, alat ukur gula darah, asam  urat  timbangan  digital,  alat  ukur  tinggi  badan,  tensimeter  digital),  program penanganan stunting , serta pengadaan pemeriksaan kesehatan.
b. Usulan-usulan  pemuda:  sarana  dan  prasarana  olahraga  seperti  lapangan  voli  serta pelatihan.
c. Pembangunan fisik: cor blok, drainase, cor jalan, sanitasi, irigasi, gorong-gorong, dan RTLH.
d. Pemberdayaan masyarakat: pertanian, pengelolaan sampah, pelatihan usaha ibu-ibu, pelatihan ekonomi produktif, peningkatan kapasitas kader kesehatan oleh puskesmas dan dinas kesehatan , pelatihan bagi Ro’is/ kaum berupa pelatihan penanganan jenazah yang  terkonfirmasi  Covid-19,  kegiatan  prodiakon,  pelatihan  kewirausahaan  dan kerajinan, pelatihan Kader KB, pelatihan memasak olahan jajanan untuk dijual,  bina keluarga lansia, remaja, dan balita.
e. Kelompok tani: terkait musim tanam, selokan tersier.
INPUT ANALISIS OUTPUT Data kondisi pelaksanaan penyusunan RPJMDes Analisis Kuantitatif dan Kualitatif Identifikasi proses, substansi dan penilaian perencanaan partisipatif RPJMDes Identifikasi proses, substansi dan penilaian perencanaan partisipatif RPJMDes Analisis Kesesuaian Kesesuaian perencanaan partisipatif terhadap rencana pembangunan desa
f. Pendidikan: gedung PAUD.
g. Sosial budaya: kesenian (selawatan, karawitan, wayang, angguk, ketoprak, jathilan)
Gambar 3. Pelaksanaan musyawarah pedukuhan di Kalurahan Triharjo [10].
Sedangkan  usulan-usulan  yang  ada  di  musyawarah  sektoral  lebih  mengarah  pada  usulan terkait  kebutuhan  kelompok  masyarakat  seperti  pelatihan  dan  pembinaan  keterampilan; pemanfaatan tanah pekarangan; pelatihan pengelolaan sampah; sarana dan prasarana yang menunjang  masing-masing  kelompok  masyarakat;  pemeriksaan  kesehatan;  sarana  dan prasarana kegiatan kepemudaan keolahragaan; pelatihan kerja; pelatihan Pengendalian Hama Terpadu  (PHT);  sekolah  lapang;  pelatihan  teknis  budidaya  sayur,  haiti,  dan  pangan; pembangunan saluran irigasi; bantuan pertanian berupa bibit dan pupuk; serta rencana defisit kebutuhan kelompok.
3.1.1.  Partisipasi  masyarakat .  Kegiatan  penyusunan  rancangan  RPJMDes  melibatkan partisipasi  dari  masyarakat  Kalurahan  Triharjo.  Hal  ini  ditandai  dengan  musyawarah pedukuhan (musduk) yang dilakukan melalui metode diskusi dan menampung usulan-usulan warga oleh dukuh, kemudian menyusun daftar usulan.
“(…)  Dilaksanakan  dengan  melibatkan  tokoh  masyarakat,  RT,  RW,  Kader  kesehatan, karang taruna, dan orang-orang yang dianggap berpengaruh. Usulan-usulan RT tersebut kemudian  dikumpulkan,  lalu  oleh  dukuh  diserahkan  saat  muskal.  Hasilnya  kemudian diseleksi apakah akan diseleksi tahun ini atau tahun berikutnya(...)” (Andika Mukti, Ketua Karang Taruna, 11 Mei 2021).
Musyawarah pedukuhan dilaksanakan dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, unsur  perempuan,  pemuda,  petani,  RT,  RW,  kader  kesehatan,  PKK,  dukuh,  KWT,  karang taruna,  dan  orang-orang  yang  dianggap  berpengaruh.  Musduk  dilaksanakan  melalui proses diskusi  usulan  yang  seluruhnya  ditampung  terlebih  dahulu.  Musduk  dilaksanakan  untuk membahas apa yang sebelumnya sudah ada dan menjaring usulan-usulan mulai dari tingkat RT  kemudian  disesuaikan  lagi  dengan  kebutuhan  warga  setempat  melalui  proses  diskusi. Usulan-usulan yang telah didiskusikan pada musyawarah pedukuhan tersebut kemudian oleh dukuh  diserahkan  untuk  dibahas  kembali  saat  muskal.  Hasilnya  kemudian  diseleksi  apakah akan diseleksi tahun ini atau tahun berikutnya. Dalam kondisi pandemi Covid-19, masyarakat
yang diundang dalam musduk dibatasi jumlahnya. Namun demikian, masyarakat-masyarakat yang hadir tersebut dianggap telah mewakili masyarakat karena berasal dari berbagai unsur. Unsur pendidikan seperti tenaga pendidik/PAUD dan Gapoktan tidak dilibatkan pada musduk melainkan pada muskal dan musrenbangkal.
Sedangkan  untuk  musyawarah  sektoral  di  Kalurahan  Triharjo  yang  membahas  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJMDes)  tahun  2020-2025  dilaksanakan  oleh masing-masing kelompok masyarakat pada pertemuan rutin. Sehingga, tidak ada musyawarah sektoral  secara  khusus  yang  dilaksanakan  dan  terdokumentasi.  Kelompok-kelompok masyarakat tersebut kemudian akan melakukan musyawarah dan menyusun daftar rencana kegiatan  atau  usulan-usulan  program.  Usulan-usulan  tersebut  telah  mereka  pilah  terlebih dahulu  berdasarkan  kebutuhan,  prioritas,  dan  urgensi.  Bukan  hanya  itu,  usulan-usulan tersebut  juga  disesuaikan  dengan  prioritas  desa  seperti stunting .  Selanjutnya,  hasil musyawarah dibawa ke muskal dan musrenbangkal.
3.1.2. Kapasitas kelembagaan . Penyelenggaraan musyawarah pedukuhan (musduk) maupun musyawarah sektoral selalu didampingi oleh pemerintah kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Kalurahan  (LPMKal).  Lembaga-lembaga  tersebut berperan  sebagai  fasilitator  dalam  menunjang,  mendorong,  dan  mewadahi  usulan-usulan masyarakat. Menurut hasil wawancara dengan kasie kamituwa, beliau menyatakan bahwa:
“(…) Ada kelembagaan terlibat. Dihadiri oleh Ro’is, RT, RW, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat,  perwakilan  BPKal,  Kelompok  tani,  PKK  pedukuhan,  karang  taruna,  kader kesehatan,  warga  yang  sering  terlibat,  perwakilan  PAUD/tenaga  pendidik.  Prosesnya berupa  diskusi  terkait  dengan  kondisi  dan  usulan.  Semuanya  ditampung  dan  diwadahi terlebih dahulu (…)” (Sutas, Kamituwa, 26 Mei 2021) .
3.1.3.  Forum  musyawarah .  Tahap  perencanaan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Desa  (RPJMDes)  tahun  2020-2025  di  Kalurahan  Triharjo  telah  terlaksana  melalui  beberapa tahapan  yaitu  musyawarah  pedukuhan  (musduk)  dan  musyawarah  sektoral  sejak  April-Juni 2020. Tahap perencanaan ini berfungsi untuk melakukan penggalian usulan-usulan rencana serta menyusun dan membahas rancangan RPJMDes.
“(…) Ada, dihadiri oleh unsur -unsur seperti petani, masyarakat, tokoh agama, BPK, unsur perempuan,  pemuda,  dan  kader  kesehatan.  Prosesnya  berjenjang  ke  atas,  mulai  dari identifikasi mandiri di tingkat RT, RW, pedukuhan, lalu kalurahan. Pada musduk dilakukan penjaringan  informasi/aspirasi  oleh  BPK  (…)”  (Diayu  Nugrahaini  Putri  Prasetya,  S.Pd., Carik, 27 Mei 2021).
Terkait musyawarah sektoral, lurah dan salah satu anggota PKK menyatakan bahwa:
“(…)  Ada  musyawarah  pada  masing -masing  kelompok  masyarakat.  Mereka mempersiapkan apa saja yang akan diusulkan. Hasil musyawarah kemudian dibawa ke muskal dan musrenbangkal (…)” (Raden Sukirno, Lurah, 26 Mei 2021).
“(…) Ada musyawarah pada masing -masing kelompok. Misalnya pada kader kesehatan maka  akan  dihadiri  perwakilan  dari  10  pedukuhan,  1  pedukuhan  1  kader.  Kemudian, hanya  ditampung  dan  langsung  didaftar  usulan-usulannya.  Kemudian,  baru  mengikuti apa yang menjadi prioritas desa, misalnya stunting (ibu hamil, remaja, dan balita). Kalau untuk  PKK  dilaksanakan  pada  masing-masing  pokja  (terdapat  4  pokja)  mengacu  10 program pokok PKK.  Musyawarah pengurus pokja 1-4 kemudian dibawa ke musyawarah kalurahan. Adanya diskusi antar anggota PKK misalnya terkait anggaran dana. Namun keputusan  tergantung  pada  Pemerintah  Kalurahan  dan  masyarakat  tidak  mengetahui mana yang disepakati dan tidak. Sehingga,  hanya menampung usulan-usulan rencana. Ketika  dana  sudah  turun  baru  disampaikan  kepada  masyarakat  (…)”  (Siti  Fatmiyati, Anggota PKK, 26 Mei 2021).
Pada  tahap  perencanaan  di  Kalurahan  Triharjo  terdapat  forum  musyawarah  yang melaksanakan  diskusi  terlebih  dahulu.  Forum-forum  musyawarah  ini  biasanya  membahas terkait  dengan  permasalahan  desa,  hal-hal  yang  mendesak  untuk  segera  diatasi,  program kerja, serta usulan melalui musyawarah pedukuhan (musduk) dan musyawarah sektoral.
3.2 . Proses  dan  substansi  hasil  penyelenggaraan  musyawarah  perencanaan  pembangunan desa yang membahas rancangan RPJM Desa
Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang membahas rancangan RPJMDes  dilakukan  melalui  musyawarah  kalurahan  (muskal).  Muskal  tersebut  membahas mengenai materi pagu anggaran, rencana kegiatan dan belanja, dan rekap hasil musyawarah pedukuhan (usulan masyarakat yang disampaikan oleh carik). Setelah dilakukan pembahasan mengenai materi, maka selanjutnya seluruh peserta  musrenbangkal menyepakati beberapa hal  yang  menjadi  ketetapan  akhir meliputi  pagu  indikatif  kalurahan,  daftar  usulan,  rencana kerja  dan  pembangunan  Pemerintah  Kalurahan  Triharjo,  serta  pembentukan  tim  penyusun RPJMDes berupa tim-11 dan tim verifikator.
“(…)  Usulan -usulan  dari  pedukuhan  dibawa  ke  muskal,  namun  lebih  diprioritaskan kembali.  Kemudian,  dilaksanakan  musyawarah  mengenai  draf  usulan  masing-masing pedukuhan. Terdapat berbagai bidang misalnya lingkungan, seni budaya, sosial, ekonomi, kepemudaan, kesehatan, dan PKK. Usulan-usulan kader kesehatan pada muskal biasanya terkait  pemeriksaan  kesehatan,  kelas  ibu  hamil,  kelas  parenting,  stunting,  desa  siaga, kampung KK, dan pengadaan alat- alat kesehatan(...)” (Imas Lesmawati, Kader Kesehatan, 9 Mei 2021).
“(…)  Usulan  lebih  banyak  pada  pembangunan  fisik,  cor  blok,  drainase,  pemberdayaan masyarakat, pengoptimalan pertanian, pengelolaan sampah. Kalau  karang taruna juga membahas usulan- usulan kepemudaan dan keolahragaan (...)” (Arif Ryan, Kasie Ulu -Ulu, 26 Mei 2021).
Musyawarah  kalurahan  diselenggarakan  oleh  BPK.  Usulan-usulan  masyarakat  hasil  musduk diwadahi  seluruhnya.  Kemudian,  usulan-usulan  tersebut  disusun  prioritasnya  oleh  tim penyusun  RPJMDes  dan  disampaikan  lagi  pada  masyarakat  saat  muskal.  Masyarakat  diajak untuk mempertimbangkan kembali draf usulan masing-masing pedukuhan sehingga terdapat
kesesuaian timbal balik. Usulan-usulan yang dibahas merupakan pengerucutan dari musduk. Adapun dokumentasi pelaksanaan musyawarah kalurahan dapat ditinjau pada Gambar 4.
Gambar 4. Pelaksanaan musyawarah kalurahan (muskal) di Kalurahan Triharjo [10].
Menurut  Berita  Acara  Musyawarah  Kalurahan,  disampaikan  bahwa  persentase  pembagian anggaran sebagian besar masih berfokus pada operasional kalurahan. Secara lebih rinci yaitu 35% untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan, 10% untuk bidang kesehatan, dan 0,5- 5%  untuk  penyertaan  modal  dan  anggaran  tidak  terduga  (Diayu  Nugrahaini  Putri  Prasetya, S.Pd., Carik, 30 Juni 2020).
3.2.1.  Partisipasi  masyarakat .  Menurut  Berita  Acara  Musyawarah  Kalurahan  (muskal)  yang dilaksanakan pada 30 Juni 2020, muskal dihadiri oleh 66 orang yang merupakan unsur-unsur masyarakat,  Gapoktan  (Gabungan  Kelompok  Tani),  Gapokdatan  (Gabungan  Kelompok Pemberdayaan Ikan), karang taruna, tokoh masyarakat, Kelompok Wanita Tani (KWT), PKK, kader  kesehatan,  perwakilan  PAUD,  BUMDes,  RT,  RW,  dukuh,  BKM  (Badan  Keswadayaan Masyarakat),  Kelompok  Sadar  Wisata  (Pokdarwis),  serta  tokoh-tokoh  agama.  Jumlah masyarakat  yang  hadir  tersebut  telah  dibatasi  karena  adanya  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar (PSBB) pandemi Covid-19.
Menurut salah satu perwakilan unsur pendidikan, beliau menyatakan bahwa:
“(…)  Usulan -usulan  masyarakat  diwadahi  seluruhnya  dan  disampaikan  saat  muskal. Kemudian, disusun prioritasnya oleh tim penyusun RPJMDes dan disampaikan lagi pada masyarakat.  Masyarakat  diajak  untuk  mempertimbangkan  kembali  sehingga  terdapat dinamika timbal balik.” (Siti Subiwidarti, Kepala Sekolah RA Mu’adz bin Jabal Triharjo, 11 Mei 2021).
Sedangkan menurut kasie ulu-ulu (pembangunan), disampaikan bahwa:
“Terdapat  pengerucutan  usulan -usulan  dari  musduk.  Tidak  sampai  detail  dengan  peta namun terdapat diskusi mengenai prioritas usulan-usulan, kondisi, potensi dan masalah (…)” (Arif Ryan, Kasie Ulu-Ulu, 26 Mei 2021).
3.2.2.  Kapasitas  kelembagaan .  Pada  pelaksanaan  musyawarah  kalurahan  juga  terdapat kelembagaan-kelembagaan diantaranya yaitu pemerintah kalurahan, Badan Permusyawaratan  Kalurahan  (BPKal),  dukuh,  RT,  RW,  LPMK  (Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat  Kalurahan),  Babinsa,  Babinkamtibmas,  puskesmas,  dinas  pemberdayaan masyarakat,  kapanewon  dan  pendamping  desa.  Masing-masing  kelembagaan  memiliki perannya masing-masing untuk menjadi wadah dan menjadi perantara dalam menyampaikan usulan. Misalnya yaitu BPK berfungsi menjaring suara masyarakat, pengampu, dan pengawas dalam  pelaksanaan.  BUMDes  berperan  mewadahi  dan  mengajukan  program  usulan pengembangan  seperti  warung,  usaha  baru.  Menurut  Carik  Kalurahan  Triharjo,  Beliau menyampaikan bahwa:
“(…)  Penyelenggara muskal  adalah  BPK.  Muskal  dan  musrenbangkal  yang  diundang sama. Meliputi perwakilan PKK, kader kesehatan, Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), LPMK  (Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Kalurahan),  Gapokdatan  (Gabungan Kelompok  Pemberdayaan  Ikan),  RT,  RW,  dukuh,  serta  perwakilan  dinas.  Jumlahnya dibatasi karena adanya pandemi. Pada muskal apabila masih ada usulan lagi maka dapat ditambahkan lagi dan dipertimbangkan. Usulan-usulan yang tidak terwadahi di musduk boleh dibawa di muskal. Saat muskal semua usulan direkap lalu dimusyawarahkan dan dirangking prioritasnya (…)” (Diayu Nugrahaini Putri Prasetya, S.Pd., Carik, 27 Mei 2021) .
3.2.3.  Forum  musyawarah .  Musyawarah  kalurahan  (muskal)  yang  diselenggarakan  untuk membahas  RPJMDes  Kalurahan  Triharjo  tahun  2020-2025  telah  dilaksanakan  pada  30  Juni 2020 bertempat di aula Balai Kalurahan Triharjo. Muskal diselenggarakan oleh BPK. Salah satu sumber menyatakan,
“(…)  Terdapat muskal,  prosesnya  sama  dengan  musduk.  Usulan-usulan  masyarakat ditampung.  Kemudian dibahas pula mengenai prioritas, anggaran, lokasi pelaksanaan. Namun waktu pelaksanaan tidak dibahas karena biasanya pelaksanaan tergantung pada warga(...)” (Endar Witomo, Kasie Panata Laksana Sarta Pangripta , 27 Mei 2021).
Muskal  dilaksanakan  secara  musyawarah  dengan  membahas  usulan-usulan,  kondisi  desa, potensi,  masalah,  program  yang  sebelumnya  telah  terealisasi,  rencana  program  yang  akan dilanjutkan,  serta  pengambilan  kesepakatan  bersama.  Pengambilan  kesepakatan  bersama pada  saat  muskal  yaitu  mengenai  program-program  prioritas,  anggaran,  lokasi  program Kalurahan.  Pada  mmuskal  apabila  masih  ada  usulan  lagi  maka  dapat  ditambahkan  lagi  dan dipertimbangkan. Usulan-usulan yang tidak terwadahi di musduk boleh dibawa di muskal. Saat muskal semua usulan direkap lalu dimusyawarahkan dan dirangking prioritasnya, setelah itu diseleksi  dan  disesuaikan  dengan  pagu  anggaran  dan  skala  prioritas.  Kemudian,  dilakukan penyusunan RPJMDes dan RAPBKal.
3.3 . Proses dan substansi hasil penyelenggaraan penyelenggaraan musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati RPJM Desa
Tahapan  penyelenggaraan  musyawarah  desa  untuk  membahas  dan  menyepakati  RPJMDes dilakukan  melalui  musyawarah  perencanaan  pembangunan  kalurahan  (musrenbangkal). Menurut berita acara, musrenbangkal tersebut membahas mengenai materi pagu anggaran,
rencana kegiatan dan belanja, rekap hasil musyawarah pedukuhan (usulan masyarakat), serta rekap  hasil  musyawarah  kalurahan  yang  disampaikan  oleh  carik.  Setelah  dilakukan pembahasan  mengenai  materi,  selanjutnya  seluruh  peserta  musrenbangkal  menyepakati beberapa hal yang menjadi ketetapan akhir meliputi pagu indikatif  kalurahan, daftar usulan dan  rancangan,  rencana  kerja  dan  pembangunan  Pemerintah  Kalurahan  Triharjo,  serta rencana  pemanfaatan  tanah  kas  desa  untuk  pemerintahan  maupun  untuk  peningkatan pendapatan asli kalurahan. Dokumentasi musrenbangkal dapat ditinjau pada Gambar 5.
Gambar 5. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan (musrenbangkal) di Kalurahan Triharjo [10].
Adanya pandemi Covid-19 juga menjadi kendala dalam pelaksanaan  musrenbangkal karena jumlah  undangan  yang  hadir  harus  dibatasi.  Namun  demikian,  masyarakat  yang  diundang telah mewakili berbagai unsur masyarakat.  Selain itu, terdapat kendala dalam musrenbangkal terkait  keterbatasan  anggaran,  waktu,  dan  sumber  daya  manusia  sehingga  belum  dapat mengakomodasi seluruh usulan masyarakat.
Usulan-usulan  yang  dibahas  dalam  musrenbangkal  berdasarkan  notula  kegiatan  sebagian besar masih berfokus pada pembangunan fisik, sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat serta  untuk  pengembangan  kesenian  dan  budaya  masih  belum  optimal.  Menurut  hasil wawancara, Ibu Siti Subiwidarti menyatakan bahwa:
“(…)  Usulan -usulannya  meliputi  Gedung  PAUD,  PMT,  kegiatan  pelatihan  kader, pemantauan jentik nyamuk, dan lain- lain (…)” (Siti Subiwidarti, Kepala Sekolah RA Mu’adz bin Jabal Triharjo, 11 Mei 2021).
Usulan-usulan yang disampaikan lainnya yaitu seperti pembangunan jalan, drainase, sanitasi, usulan  pemeriksaan  kesehatan,  kelas  ibu  hamil,  kelas parenting , stunting ,  desa  siaga, kampung KB, pengadaan alat-alat kesehatan, dan lain-lain.
Hal-hal  yang  disepakati  di  Kalurahan  Triharjo  diantaranya  terkait  usulan-usulan  terpilih, rencana,  prioritas,  anggaran,  sumber  pendanaan,  lokasi,  ukuran,  volume,  dan  waktu pelaksanaan  secara  umum.  Anggaran  serta  waktu  pelaksanaan  secara  lebih  detail  tidak disepakati bersama dengan masyarakat, melainkan dilakukan oleh pemerintah kalurahan, tim- 11,  dan  tim  verifikator  karena  harus  menyesuaikan  dengan  pagu  anggaran  dan  kebijakan-
kebijakan  terbaru.  Selain  itu,  penentuan  keputusan  waktu  pelaksanaan  biasanya  dilakukan oleh  masing-masing  kepala  urusan  ketika  perancangan  APBKal.  Sehingga,  pemerintah kalurahan  membuat  rencana  anggaran  dan  menyesuaikan  dengan  sumber-sumber pendanaan. Hasil tersebut kemudian diserahkan dan disahkan oleh BPK.
Berbeda  dengan  tahun  perencanaan  sebelumnya,  RPJMDes  tahun  2020-2025  harus mengalami  penyesuaian  karena  adanya  Covid-19  sehingga  APBKal  berubah  dan  rencana- rencana yang diprioritaskan seringkali berubah. Selain itu, terdapat anggaran-anggaran yang sebelumnya  ada  lalu  sekarang  menjadi  tidak  ada.  Kendala  yang  dihadapi  pada  tahap pengambilan keputusan dan penentuan prioritas adalah jumlah usulan-usulan yang banyak, anggaran terbatas, lebih berfokus pada pembangunan fisik, kurang optimalnya pemberdayaan dan pembinaan SDM, dan kurang aktifnya masyarakat dalam menentukan prioritas.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  114  Tahun  2014  tentang  Pedoman Pembangunan  Desa  [6]  serta  berdasarkan  usulan-usulan  yang  terangkum  dalam  rencana pembangunan desa, maka rencana kegiatan pembangunan Kalurahan Triharjo tiap bidangnya disajikan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Substansi musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan (musrenbangkal).
Hasil Musyawarah
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
b. Pembinaan terhadap RT/RW/LPMD/Rois/Linmas dan unsur lembaga desa lainnya.
c. Menindaklanjuti peraturan perundang- undangan yang berlaku.
d. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan.
e. Meningkatkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan.
f. Meningkatkan validitas data kependudukan.
g. Pengelolaan administrasi pertanahan.
h. Memfasilitasi pensertifikatan tanah baik masyarakat maupun pemerintah.
i. Mencegah dan penanggulangan bencana alam.
j. Meningkatkan kesadaran bela negara.
k. Pemberantasan penyakit masyarakat.
l. Meningkatkan kesadaran warga masyarakat terhadap keamanan lingkungan.
m. Penerangan jalan umum.
n. Meningkatkan kualitas SDM perangkat desa.
o. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
p. Mendukung pengembangan karier perangkat desa.
q. Meningkatkan kesejahteraan perangkat desa.
r. Menyediakan data/informasi kependudukan.
s. Menyediakan data/informasi pembangunan.
t. Penyediaan data profil desa
u. Meningkatkan kualitas dan kuantitas data.
v. Meningkatkan tertib administrasi.
w. Meningkatkan pemeliharaan dan keamanan arsip desa.
x. Meningkatkan profesionalisme SDM kearsipan.

## Bidang Pembangunan Desa
a. Sarana dan prasarana desa.
b. Pembangunan, perkerasan, dan pemeliharaan jalan.
c. Pembangunan saluran irigasi.
d. Pembangunan/rehab drainase dan selokan.
e. Pembangunan bangket/talud.
f. Pembangunan gapura jalan masuk kantor desa.
g. Bantuan rehabilitasi rumah korban bencana alam.
h. Peningkatan kualitas lingkungan pemukiman penduduk.
i. Program bedah rumah tidak layak huni (RTLH).
j. Bantuan lantainisasi.
k. Bantuan pembuatan sarana MCK.
Khadijah et al., REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif, Vol. 18(2) 2023, 372-395

## Hasil Musyawarah
l. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
m. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan perumahan maupun lahan kosong. n. Meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana dalam pengelolaan lingkungan. o. Pengendalian terhadap pencemaran lingkungan.

## Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
a. Membantu pelaksanaan WAJAR 9 tahun.
b. Memfasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
c. Mengupayakan bantuan biaya pendidikan yang bersifat insidental.
d. Pemberdayaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Poja Lansia.
e. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
f. Pengendalian penyakit menular.
g. Pelayanan jaminan kesehatan bagi warga masyarakat miskin.
h. Pengendalian gizi buruk pada balita.
i. Pembinaan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
j. Melestarikan dan mengembangkan potensi kesenian. k. Penyelenggaraan merti desa dan festival budaya. l. Meningkatkan pemberdayaan SDM pemuda.
m. Meningkatkan fungsi lembaga organisasi pemuda.
n. Penyelamatan generasi muda dari NAPZA.
o. Pelatihan pemuda/karang taruna terhadap penanganan bencana alam.
p. Meningkatkan keterampilan pemuda/karang taruna dalam penanganan PMKS.
q. Membantu fasilitas olah raga untuk penyaluran bakat pemuda.
r. Melaksanakan sosialisasi Peraturan
Daerah/Peraturan Desa kepada masyarakat. s. Pembinaan serta penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

## Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
a. Meningkatkan kesetaraan gender.
b. Meningkatkan peran serta kaum perempuan.
c. Perlindungan KDRT terhadap anak dan perempuan.
d. Pemberdayaan ibu rumah tangga sebagai pelaku home industry guna meningkatkan ekonomi keluarga.
e. Pendataan keluarga sejahtera melalui PPKBD dan Sub PPKBD.
f. Penguatan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB mandiri.
g. Bantuan sosial kepada keluarga miskin/terlantar/Jompo.
h. Pemberdayaan keluarga miskin/terlantar.
i. Perlindungan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial
j. Mengurangi pengangguran dengan perluasan lapangan kerja swakarya.
k. Peningkatan pendidikan dan keterampilan bagi usia produktif.
l. Memfasilitasi jaminan kesehatan & keselamatan kerja bagi tenaga kerja.
m. Mengupayakan kegiatan padat karya.
n. Meningkatkan pemberdayaan koperasi dan pra koperasi.
o. Pembinaan dan penyehatan lembaga ekonomi yang ada di desa.
p. Pelatihan keterampilan dan usaha bagi warga masyarakat.
q. Pembinaan home industr y.
r. Membantu pemasaran hasil produk/karya masyarakat.
s. Optimalisasi tugas dan fungsi P3A.
t. Pembinaan kelompok tani.
u. Pengoptimalan program Pertanian dan pemanfaatan lahan.
v. Penerapan teknologi tepat guna di bidang pertanian.
w. Program peningkatan hasil pertanian dengan intensifikasi pertanian.
x. Pelatihan pemanfaatan kotoran/sampah organik sebagai pupuk.
y. Pengembangan pertanian/perkebunan dengan bibit unggul.
z. Peningkatan dan penguatan modal bidang perikanan.
Khadijah et al., REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif, Vol. 18(2) 2023, 372-395

## Hasil Musyawarah
aa. Pemberdayaan kelompok petani ikan.
bb. Pemanfaatan DAS untuk peningkatan produk hasil perikanan. cc. Meningkatkan kesejahteraan petani ikan. dd. Meningkatkan pemasaran hasil produk warga masyarakat. ee. Memperluas pendistribusian hasil produk lokal
3.3.1.  Partisipasi  masyarakat .  Musyawarah  perencanaan  pembangunan  kalurahan (musrenbangkal) adalah musyawarah terkait dengan verifikasi usulan dan prioritas RPJMDes yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  kalurahan.  Musrenbangkal  dilaksanakan  dengan dihadiri 69 orang yang meliputi pamong, BPK, dukuh, RT, RW, lembaga kemasyarakatan (PKK, Kader, LPMD, dll), Gapoktan, dan Gapokdatan.
“(…) Proses pengambilan keputusan dilaksanakan pada saat musrenbangkal karena pada saat itu dibuat prioritas terkait putusan usulan mana yang diterima dan mana yang tidak, kemudian dikembalikan lagi ke masyarakat terkait rencana-rencana yang akan diampu selama 6 tahun. Masyarakat aktif dalam memberikan usulan sesuai kebutuhan masing- masing.  Namun,  biasanya  masyarakat  mengikuti  saja  terkait  dengan  prioritas. Melibatkan  tim-11,  BPKal,  dan  pemerintah  kalurahan.  Kemudian,  bersama  dengan  tim verifikator melakuka n konsultasi anggaran supaya seimbang (…)” (Diayu Nugrahaini Putri Prasetya, S.Pd., Carik, 27 Mei 2021).
“(…) Dari pihak Pemerintah Kalurahan sudah memberikan prioritas -prioritas dan alternatif apakah bisa didanai atau tidak. Kemudian, dikembalikan lagi kepada forum musyawarah. Hal-hal yang disepakati bersama yaitu terkait usulan, kondisi desa, prioritas desa, rencana desa, anggaran, sumber pendanaan, dan waktu pelaksanaan (...)” (Andika Mukti, Ketua Karang Taruna, 11 Mei 2021).
Tahap  pengambilan  keputusan  dan  penentuan  prioritas  dilakukan  oleh  tim  penyusun RPJMDes  yaitu  tim  verifikasi  dan  tim-11  bersama  dengan masyarakat  melalui  musyawarah. Musyawarah melibatkan perwakilan masyarakat seperti RT, RW, dukuh, kader kesehatan, PKK, karang taruna, Gapoktan dan berbagai perwakilan kelembagaan desa lainnya yang didampingi BPK, pemerintah kalurahan/pamong, dukuh, serta pihak kapanewon.
3.3.2.  Kapasitas  kelembagaan .  Pemerintah  kalurahan,  BPKal,  dukuh,  RT,  RW,  lembaga kemasyarakatan  (PKK,  kader  kesehatan,  LPMD/LKMD,  KWT,  karang  taruna,  Gapoktan, Gapokdatan,  dll),  Babinsa,  Babinkamtibmas,  puskesmas,  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat, kapanewon,  dan  pendamping  desa.  Hal  ini  dikutip  dari  Carik  Kalurahan  Triharjo  yang menyatakan bahwa,
“Penyelenggara Musrenbangkal adalah pemerintah kalurahan. Pada saat musrenbangkal penyusunan tidak jauh dari pagu anggaran. Dilihat mana saja yang bisa masuk, apabila disetujui  maka  akan  diputuskan.  Unsur-unsur  yang  diundang  dan  hadir  pada musrenbangkal lebih banyak daripada muskal. Melibatkan kelompok masyarakat seperti Gapoktan,  Gapokdatan,  Babinsa  (TNI),  Babinkamtibmas  (POLRI),  puskesmas,  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat,  dan  perwakilan  k apanewon.”  (Diayu  Nugrahaini  Putri Prasetya, S.Pd., Carik, 27 Mei 2021).
3.3.3.  Forum  musyawarah .  Musyawarah  perencanaan  pembangunan  kalurahan (musrenbangkal)  untuk  membahas  RPJMDes  Kalurahan  Triharjo  tahun  2020-2025  telah dilaksanakan pada 26 Agustus 2020 bertempat di aula Balai Kalurahan Triharjo yang dipimpin oleh lurah Kalurahan Triharjo.
Pada saat musrenbangkal disampaikan draf usulan dari pihak pemerintah kalurahan kepada masyarakat  yang  telah  merangkum  semua  usulan  dari  masing-masing  pedukuhan  maupun saat  muskal.  Draf  tersebut  kemudian  dibahas  kembali  bersama  masyarakat  untuk menentukan mana yang prioritas, sangat prioritas, serta tidak prioritas. Selain itu, ditentukan pula  sumber  pendanaannya  apakah  dari  APBKal,  kabupaten,  atau  provinsi.  Usulan-usulan tersebut kemudian dikerucutkan kembali, dibuat skala prioritas berdasarkan  pagu anggaran dan  sumber  pendanaan.  pada  tahap  ini  juga  disampaikan  adanya  kebijakan-kebijakan  baru dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19,  BLT,  posko  siaga  Covid-19,  dan  penanganan stunting yang  menjadi  prioritas kalurahan. Sehingga, program-program yang diprioritaskan harus disesuaikan dengan kondisi, program-program wajib terbaru, dan anggaran yang tersedia.
“(…) Tahun 2021 usulan dari Gapoktan tidak tertampung, padahal petani dalam kondisi kesulitan  karena  pandemik.  Anggaran  dana  hanya  terfokus  pada  pembangunan  fisik, sedangkan  untuk  pemberdayaan  kurang  direspon.    Lebih  berfokus  pada  usulan-usulan umum dan pembangunan fisik. Gapoktan kurang diperhatikan karena lebih berfokus pada RT, RW, dukuh. Gapoktan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Tidak ada respon terkait anggaran atau program yang disetujui. Hanya diberitahu oleh pihak Pemerintah Kalurahan apabila anggaran dipotong untuk penanganan Covid- 19 (…).” (Slamet, Ketua Gapoktan, 26 Mei 2021).
“(…) Pengambilan keputusan dilaksanakan secara bersama. Terdapat perubahan karena adanya  Covid-19  sehingga  APBKal  berubah  dan  rencana-rencana  yang  diprioritaskan berubah.  Selain  itu,  terdapat  anggaran-anggaran  yang  sebelumnya  ada,  sekarang menjadi tidak ada (…)” (Sutas, Kasie Kamituwa, 26 Mei 2021) .
Hal-hal yang disepakati dalam musrenbangkal yaitu terkait rencana, prioritas, lokasi, ukuran, volume, dan anggaran. Namun demikian, terkait dengan waktu pelaksanan belum disepakati secara khusus. Tahap pengambilan keputusan dan penentuan prioritas dilakukan pada saat musrenbangkal,  kemudian  dikonfirmasi  lagi  kepada  masyarakat  terkait  usulan-usulan  yang masuk prioritas dan bukan. Biasanya pada saat musrenbangkal pihak pemerintah kalurahan sudah memberikan prioritas-prioritas dan alternatif apakah bisa didanai atau tidak. Kemudian, dikembalikan lagi kepada forum musyawarah. Sehingga masyarakat diajak untuk aktif dalam memberikan usulan sesuai kebutuhan masing-masing.
3.4 . Penilaian pelaksanaan perencanaan partisipatif terhadap rencana pembangunan desa
Penilaian  pelaksanaan  perencanaan  partisipatif  dilakukan  menggunakan  teknik  analisis kuantitatif berdasarkan hasil pembobotan dan skoring. Pembobotan  dilakukan berdasarkan hasil  wawancara  menggunakan  skala  1-10  terkait  dengan  tingkat  pengaruh  partisipasi masyarakat,  kapasitas  kelembagaan,  dan  forum  musyawarah  terhadap  perencanaan
partisipatif  RPJMDes.  Tabel  2  merupakan  hasil  pembobotan  perencanaan  partisipatif RPJMDes di Kalurahan Triharjo.
Tabel 2. Hasil pembobotan kesesuaian perencanaan partisipatif.
Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Bobot Partisipasi Masyarakat 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 47 36% Kelembagaan 5 4 3 4 4 4 5 4 5 4 42 31% Forum Musyawarah 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 45 33%
Selanjutnya, hasil tiap jawaban pada kuesioner yang dibagikan kepada 181 masyarakat terkait kesesuaian  perencanaan  partisipatif  terhadap  rencana  pembangunan  desa  diberikan  skor. Skoring dilakukan menggunakan skala binominal dengan skala; 1) ya/sesuai = 1 dan 2) tidak/ tidak  sesuai  =  0  berdasarkan  jawaban  yang  diberikan  oleh  para  responden  meliputi  tokoh masyarakat,  pemuda,  dan  perempuan.  Gambar  6-8  menunjukkan  diagram  skoring  tiap variabel, yaitu partisipasi masyarakat, kapasitas kelembagaan, dan forum musyawarah.
Gambar 6. Diagram distribusi skoring partisipasi masyarakat.
Berdasarkan  Gambar  6  dapat  diketahui  bahwa  masyarakat  yang  terlibat  sudah  menunjang penyelenggaraan perencanaan partisipatif terhadap rencana pembangunan desa Kalurahan Triharjo dengan rata-rata skor 153,71 atau setara 84,92% (rata-rata 153 responden menjawab opsi  Ya).  Masyarakat  juga  sudah  terlibat  dalam  pembahasan  bidang  pembangunan  desa dengan  skor  170  atau  setara  93,92%  (rata-rata  170  responden  menjawab  opsi  Ya)  dan merupakan skor tertinggi dari 7 butir pertanyaan. Namun demikian, masyarakat belum terlibat dalam  pembahasan  bidang  penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari hasil kuesioner yang mendapat skor 138 atau setara 76,24% (138 responden menjawab opsi Ya) dan merupakan skor terendah dari 7 butir pernyataan.
Berdasarkan  Gambar  7  dapat  diketahui  bahwa  kelembagaan  yang  terlibat  sudah  berperan dalam  memfasilitasi  dan  menunjang  penyelenggaraan  perencanaan  partisipatif  terhadap rencana  pembangunan  desa  Kalurahan  Triharjo  dengan  rata-rata  skor  121,28  atau  setara 67,54%  (rata-rata  121  responden  menjawab  opsi  Ya).  Kelembagaan  terlibat  juga  sudah memfasilitasi  dan  menunjang  penyelenggaraan  musyawarah  perencanaan  pembangunan desa yang membahas rancangan RPJM Desa dengan skor 140 atau setara 77,35% (rata-rata
142 169 139 138 170 159
159 78.45% 93.37% 76.80% 76.24% 93.92% 87.85% 87.85% 0 50 100 150 200 1 2 3 4 5 6 7 Diagram Skoring Partisipasi Masyarakat Skor Persentase
140  responden  menjawab  opsi  Ya)  dan  merupakan  skor  tertinggi  dari  7  butir  pertanyaan. Namun,  kelembagaan  terlibat  belum  optimal  dalam  pembahasan  bidang  penyelenggaraan pemerintahan  desa  ditunjukkan  dengan  skor  106  atau  setara  58,56%  (106  responden menjawab opsi Ya) dan merupakan skor terendah dari 7 butir pernyataan.
Gambar 7. Diagram distribusi skoring kapasitas kelembagaan.
Gambar 8. Diagram distribusi skoring forum musyawarah.
Berdasarkan  Gambar  8  dapat  diketahui  bahwa  forum  musyawarah  sudah  berperan  dalam mewadahi penyelenggaraan perencanaan partisipatif terhadap rencana pembangunan desa Kalurahan  Triharjo.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil  kuesioner  yang  mendapat  rata-rata  skor 150,14 atau setara dengan persentase sebesar 82,95% (rata-rata 150 responden menjawab opsi  Ya).  Forum  musyawarah  juga  sudah  mewadahi  penyelenggaraan  musyawarah perencanaan pembangunan desa yang membahas rancangan RPJM Desa, hal ini dapat dilihat dari hasil kuesioner yang mendapat skor 166 atau setara dengan persentase sebesar 91,71% (rata-rata  166  responden  menjawab  opsi  Ya)  dan  merupakan  skor  tertinggi  dari  7  butir pertanyaan.  Namun  demikian,  adanya  forum  musyawarah  masih  belum  optimal  dalam mewadahi pembahasan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini dapat dilihat dari hasil kuesioner yang mendapat skor 108 atau setara dengan persentase sebesar 59,67% (108 responden menjawab opsi Ya) dan merupakan skor terendah dari 7 butir pernyataan.
118 140 137 106 130 109 109
65.19% 77.35% 75.69% 58.56% 71.82% 60.22% 60.22% 0 50 100 150 1 2 3 4 5 6 7 Kapasitas Kelembagaan Skor Persentase 127 166 138 108 138 137
137 70.17% 91.71% 76.24% 59.67% 76.24% 75.69% 75.69% 0 50 100 150 200 1 2 3 4 5 6 7 Forum Musyawarah Skor Persentase
Penentuan  kategori  pelaksanaan  perencanaan  partisipatif  diperoleh  dari  rekapitulasi  data jawaban  pertanyaan  total  pada  masing-masing  variabel  dengan  penghitungan  persentase pada nilai jawaban dibagi nilai maksimal. Berdasarkan pada pembobotan yang telah dilakukan menurut hasil wawancara serta nilai atau score dari masing-masing variabel yang diperoleh dari  hasil  kuesioner,  maka  dapat  diketahui  kategori  pelaksanaan  perencanaan  partisipatif terhadap rencana pembangunan desa di Kalurahan Triharjo sebagaimana pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil kategori pelaksanaan perencanaan partisipatif.
No. Variabel Bobot Skor Nilai Persentase 1. Partisipasi masyarakat 36% 1076 387,36 30,57% 2. Kapasitas kelembagaan 31% 849 263,19 20,77% 3. Forum musyawarah 33% 1051 346,83 27,37% Total 100% 1267 1267 78,71%
Berdasarkan  Tabel  3,  dapat  dikatakan  bahwa  total  nilai  perencanaan  partisipatif  terhadap rencana  pembangunan desa  berupa  RPJMDes  di  Kalurahan  Triharjo adalah  sebesar 78,71% dengan  nilai  tertinggi  ada  pada  variabel  partisipasi  masyarakat  sebesar  30,57%.  Sehingga dengan  total  nilai  sebesar  78,71%  maka  perencanaan  partisipatif  terhadap  rencana pembangunan  desa  berupa  RPJMDes  di  Kalurahan  Triharjo  dapat  diklasifikasikan  dalam kategori  tingkat  perencanaan  partisipatif  baik  karena  berada  diantara  60%  -  79%  [11]. Perencanaan  partisipatif  di  Kalurahan  Triharjo  cukup  tinggi  melalui  pemberian  informasi, diajak berdiskusi bersama dalam mengidentifikasi potensi dan masalah, merumuskan rencana, hingga mengambil keputusan dan menentukan prioritas. Peran Pemerintah Kalurahan Triharjo sangat  berpengaruh  dalam  seluruh  tahapan  perencanaan  partisipatif.  Kategori  atau  skala perencanaan partisipatif terhadap rencana pembangunan desa berupa RPJMDes di Kalurahan Triharjo  tersebut  sama  dengan  kenyataan  di  lapangan  dimana  masyarakat  masih  sangat bergantung  pada  tim  penyusun  RPJMDes  khususnya  pemerintah  kalurahan  terutama  pada saat pengambilan keputusan dan penentuan prioritas.

## 3.5 . Kesesuaian perencanaan partisipatif terhadap rencana pembangunan desa
Kesesuaian  perencanaan  partisipatif  terhadap  rencana  pembangunan  desa  khususnya RPJMDes  di  Kalurahan  Triharjo  dikaitkan  dan  dibandingkan  dengan  pedoman  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  114  Tahun  2014  tentang  Pedoman Pembangunan  Desa  serta  Peraturan  Menteri  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi  Nomor  17  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Umum  Pembangunan  dan Pemberdayaan Masyarakat Desa [2,6,12].
Pada analisis proses pelaksanaan perencanaan partisipatif terhadap rencana pembangunan desa, peneliti telah membahas rangkaian tahapan inti yang dilaksanakan di Kalurahan Triharjo yaitu meliputi analisis proses penyusunan rancangan RPJMDes, penyelenggaraan musyawarah perencanaan  pembangunan  desa  yang  membahas  rancangan  RPJM  Desa,  dan penyelenggaraan  musyawarah  desa  untuk  membahas dan  menyepakati RPJM Desa.  Secara makro, menurut Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor  17  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Umum  Pembangunan  dan  Pemberdayaan Masyarakat Desa menyebutkan bahwa Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan beberapa rangkaian  kegiatan.  Gambar  9  merupakan  diagram  kesesuaian  perencanaan  partisipatif terhadap  rencana  pembangunan  desa  khususnya  RPJMDes  di  Kalurahan  Triharjo  dengan pedoman.
Gambar 9. Diagram kesesuaian tahapan perencanaan partisipatif dengan pedoman.
Proses  pelaksanaan  perencanaan  partisipatif  terhadap  rencana  pembangunan  desa khususnya RPJMDes di Kalurahan Triharjo dapat dilihat melalui 3 (tiga) hal, yaitu: 1) partisipasi masyarakat,  2)  kapasitas  kelembagaan,  dan  3)  forum  musyawarah.  Siklus  dari  program RPJMDes  sendiri  terdiri  dari  tahapan  musyawarah  desa  tentang  perencanaan  desa, pembentukan tim penyusun RPJMDes, penyelarasan arah kebijakan, pengkajian keadaan desa, penyusunan  rancangan  RPJMDes,  penyelenggaraan  Musdes  membahas  rancangan,  dan penyelenggaraan Musrenbangdes untuk membahas dan menyepakati RPJMDes.
Perencanaan partisipatif yang berlangsung di Kalurahan Triharjo dijabarkan sebagai berikut: (1) dorongan untuk perencanaan partisipatif di Kalurahan Triharjo sendiri sudah diterapkan sejak  awal  oleh  masyarakat,  kelompok-kelompok  masyarakat,  tim  penyusun  RPJMDes maupun dari kelembagaan desa, mulai dari tahapan sosialisasi hingga pengambilan keputusan dan penentuan prioritas; (2) partisipasi masyarakat di Kalurahan Triharjo merupakan kegiatan sukarela  masyarakat  sendiri  dalam  mengikuti  setiap  tahapan  kegiatan  perencanaan partisipatif  RPJMDes,  tidak  ada  unsur  paksaan  dari  pihak  pemerintah  kalurahan;  (3)  pola organisasi dan kapasitas kelembagaan pada pelaksanaan RPJMDes di Kalurahan Triharjo telah ditentukan dengan adanya pembentukan tim penyusun dan tim verifikator, serta bantuan dari kelompok-kelompok  masyarakat  dan  tokoh  masyarakat,  meskipun  terkait  dengan  struktur
organisasi  dan  tupoksi  masih  kurang  jelas;  (4)  waktu  berpartisipasi  dilakukan  secara  terus menerus/berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan perencanaan mulai dari musyawarah RT,  musyawarah  pedukuhan,  musyawarah  sektoral,  musyawarah  kalurahan  hingga musrenbangkal; (5) pemberdayaan di Kalurahan Triharjo cukup efektif dalam mengakomodasi masyarakat  pada  setiap  tahapan  ataupun  kegiatan  RPJMDes  dan;  (6)  usulan-usulan  yang disepakati  sudah  mengakomodir  usulan  masyarakat,  memiliki  legalitas,  bersifat  spesifik, terukur dan mempertimbangkan waktu, serta berdasarkan kesepakatan bersama.
Lingkup dan intensitas partisipasi dalam proses perencanaan partisipatif di Kalurahan Triharjo terlihat mulai dari tahap pengkajian keadaan desa, identifikasi potensi dan masalah, hingga pengambilan keputusan, serta penentuan prioritas. Seperti kegiatan musyawarah pedukuhan dan  musyawarah  kalurahan  yang  bukan  hanya  menyusun  serta  membahas  rancangan RPJMDes,  namun  juga  dilaksanakan  sosialisasi  mengenai  RPJMDes.  Intensitas  perencanaan partisipatif terhadap rencana pembangunan desa di Kalurahan Triharjo sendiri cukup tinggi dalam menggali usulan-usulan masyarakat mulai dari musyawarah RT, musduk, muskal hingga musrenbangkal.  Bentuk  partisipasi  di  Kalurahan  Triharjo  yaitu  bentuk  partisipasi  secara langsung dan melalui pola organisasi formal dengan dibentuknya tim penyusun RPJMDes dan tim  verifikator,  serta  dibantu  oleh  masyarakat,  kelompok-kelompok  masyarakat  dan unsur- unsur masyarakat berupa tokoh pemuda dan perempuan.
Pada  proses  perencanaan  partisipatif  di  Kalurahan  Triharjo,  masyarakat  diberi  keleluasaan dalam  segala  aspek  perencanaan  Kalurahan  Triharjo.  Keberadaan  tim  penyusun  RPJMDes sebagai  fasilitator  yang  juga  lebih  cenderung  pada  penggalian  usulan-usulan  masyarakat. Masyarakat  sendiri  lebih  memilih  menyerahkan  semua  penyusunan  dokumen  RPJMDes kepada  tim  penyusun.  Sehingga,  kurangnya  sinkronisasi  dan cross-check hasil  antara masyarakat  kepada  tim  penyusun  menjadikan  partisipasi  masyarakat  kurang  efektif  dalam penyusunan rencana pembangunan desa.
Perencanaan  partisipatif  bertujuan  untuk  menyelaraskan  pandangan  diantara  semua pesertanya  serta  mencegah  konflik  antara  pihak  yang  berseberangan.  Perencanaan partisipatif  di  Kalurahan  Triharjo  telah  diwujudkan  melalui  musyawarah,  dimana  sebuah rancangan  RPJMDes  dibahas  dan  dikembangkan  bersama  semua  pelaku  pembangunan ( stakeholders ). Penyusunan RPJMDes di Triharjo juga sudah melalui serangkaian tahapan yang melibatkan  dan  mengikutsertakan  masyarakat  mulai  dari  identifikasi  permasalahan- permasalahan yang dihadapi, menentukan rencana dan prioritas, hingga membuat keputusan bersama.
Proses  perencanaan  partisipatif  RPJMDes  di  Kalurahan  Triharjo  telah  melalui  serangkaian tahapan dengan menciptakan forum-forum musyawarah antar berbagai pihak yang mewakili sudut pandang, permasalahan, dan usulan masing-masing.  Dalam perencanaan partisipatif tersebut  juga  melibatkan  proses  sosial  dimana  masyarakat  ikut  serta  membahas permasalahan  yang  mereka  hadapi  hingga  menentukan  prioritas  berdasarkan  kesepakatan bersama.  Selain  itu,  perencanaan  partisipatif  RPJMDes  juga  memberikan  kesempatan  bagi masyarakat untuk berinteraksi dan bertukar informasi maupun pengetahuan. Oleh karena itu,
dalam perencanaan partisipatif masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam berbagai setiap tahapan dan pembahasan substansi. Sehingga, keterlibatan dan peran masyarakat pada setiap proses-proses penyusunan rencana bukan lagi hanya sebuah paradigma. Hal tersebut dikarenakan mulai terjadi peningkatan dalam pemberdayaan peran masyarakat. Keterlibatan peran masyarakat ini memiliki maksud untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat itu sendiri.
Gambar 10. Kerangka proses perencanaan partisipatif RPJMDes Kalurahan Triharjo.
Berdasarkan  Gambar  10,  perencanaan  partisipatif  terhadap  rencana  pembangunan  desa khusunya  RPJMDes  memerlukan  serangkaian  tahapan/proses  perencanaan  yang  harus melibatkan  masyarakat,  kelembagaan  desa,  dan  seluruh  pelaku  pembangunan  desa ( stakeholders ) melalui  sebuah  forum  musyawarah  mulai  dari  tahap  identifikasi  potensi  dan masalah  hingga  menentukan  strategi  prioritas  rencana  berdasarkan  keputusan  bersama dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat. Kesesuaian perencanaan partisipatif terhadap rencana  pembangunan  desa  akan  membangun  sinergi  yang  positif  dan  konsolidasi  sumber daya  yang  ada  di  masyarakat  desa  terutama  di  lingkungan  permukiman  setempat,  dalam rangka membangun kesadaran, pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kualitas pembangunan dan kehidupan yang lebih baik.
Selaras dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 65 ayat 2, masyarakat memiliki peran untuk berpartisipasi dalam penyusunan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. Sehingga,  pembangunan  masyarakat  di  desa  juga  harus  terus  dioptimalkan.  Masyarakat diharapkan dapat berlomba-lomba memberikan kontribusi dalam pengkajian data, penggalian
Pengkajian keadaan desa, penggalian usulan masyarakat

## Musyawarah Kalurahan
Musyawarah Desa Tentang Perencanaan Desa, Membahas Rancangan

## Musrenbangkal
Membahas dan menyepakati RPJMDes
INPUT PROSES OUTPUT
• Usulan Masing-Masing RT • Kondisi Potensi dan Masalah
Masing-Masing RT (Berfokus pada Pembangunan)
Musyawarah RT Informasi tentang usulan, kondisi, potensi dan masalah masing- masing RT Informasi tentang usulan, kondisi, potensi dan masalah masing-masing RT Kalurahan Triharjo Musyawarah Pedukuhan & Sektoral • Informasi Kondisi, Potensi, Masalah, dan Rekap Usulan Masing-Masing Pedukuhan& Kelompok Masyarakat (Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan) Informasi Kondisi, Potensi, Masalah, dan  Rekap  Usulan  Masing-Masing Pedukuhan& Kelompok Masyarakat (Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan) Rancangan RPJMDes yang telah disesuaikan dengan prioritas, pagu anggaran dan peraturan terbaru (Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan) Rancangan  RPJMDes  yang  telah disesuaikan  dengan  prioritas,  pagu anggaran  dan  peraturan  terbaru (Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan) Draf RPJMDes yang telah disepakati bersama masyarakat (Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan)
Musyawarah penyusunan rancangan RPJMDes
potensi dan masalah, serta peningkatan kualitas perencanaan desa. Rencana pembangunan desa perlu terus didorong dan dikembangkan sebagai salah satu upaya melalui serangkaian tahapan  dan  proses  untuk  memanfaatkan  potensi,  mengatasi  masalah,  mengoptimalkan ruang, serta mengembangkan infrastruktur pendukung berdasarkan kebutuhan masyarakat. Bukan  hanya  masyarakat  saja,  akan  tetapi  rencana  pembangunan  desa  juga  harus diselenggarakan dengan melibatkan kelembagaan seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa dalam menunjang proses penyusunan rencana-rencana kegiatan secara partisipatif  dalam  rangka  memanfaatkan  dan  mengalokasikan  potensi  untuk  memenuhi tujuan yang telah ditetapkan secara berkesinambungan. Meskipun desa  merupakan bentuk pemerintahan  terkecil,  upaya  mendorong  pembangunan  di  desa  perlu  terus  dilakukan. Apabila  desa  terus  dikembangkan,  maka  akan  menjadi  sumber  penghidupan  masyarakat setempat,  bahkan  dapat  mendorong  perekonomian  daerah  secara  keseluruhan.  Hasilnya bukan  tidak  mungkin  bahwa  desa  dapat  memiliki  ketahanan,  berkelanjutan,  serta  mandiri dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan maupun mengurangi ketimpangan antara desa dan kota.

## 4. Kesimpulan
Kesesuaian  perencanaan  partisipatif  terhadap  rencana  pembangunan  desa  khususnya RPJMDes  di  Kalurahan  Triharjo  termasuk  ke  dalam  klasifikasi  yang  sesuai.  Pengukuran kesesuaian  tersebut  berdasarkan  3  (tiga)  variabel  yaitu  partisipasi  masyarakat,  kapasitas kelembagaan,  dan  forum  musyawarah.  Untuk  variabel  partisipasi  masyarakat  dinyatakan sesuai karena masyarakat sudah terlibat dalam setiap tahapan perencanaan partisipatif. Hal ini  dibuktikan  dengan  adanya  keterlibatan  dari  dukuh,  RT,  RW,  tokoh  agama,  PKK,  kader kesehatan,  KWT,  PAUD,  karang  taruna,  Gapoktan,  Gapokdatan, dan  pokdarwis  pada  setiap forum musyawarah. Masyarakat juga telah berpartisipasi dalam berdiskusi dan menyepakati substansi usulan-usulan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah masyarakat yang hadir tersebut telah dibatasi karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pandemi Covid-19, namun tetap mewakili unsur dan kelompok masyarakat.
Kemudian,  variabel  kedua  berupa  kapasitas  kelembagaan  juga  dinyatakan  sesuai  karena perencanaan  partisipatif  telah  melibatkan  berbagai  kelembagaan  desa,  diantaranya  yaitu pemerintah  kalurahan,  BPKal,  dukuh,  RT,  RW,  lembaga  kemasyarakatan,  LPMD/LKMD, BUMDes,  BKM,  Babinsa,  Babinkamtibmas,  Puskesmas,  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat, kapanewon, dan pendamping desa. Masing-masing kelembagaan memiliki perannya masing- masing untuk menjaring suara masyarakat, fasilitator, menjadi wadah usulan, perantara, serta memfasilitasi  dan  menunjang  pembahasan  maupun  penyepakatan  substansi  usulan-usulan dalam  bidang  pemerintahan,  pembangunan,  serta  pembinaan  dan  pemberdayaan masyarakat.
Kemudian variabel yang ketiga yaitu forum musyawarah. Forum musyawarah dikatakan sesuai karena  telah  dilaksanakan  forum-forum  berupa  musyawarah  pedukuhan  (musduk), musyawarah  kalurahan  (muskal),  dan  musyawarah  perencanaan  pembangunan  kalurahan
(musrenbangkal)  yang  mampu  mewadahi  berbagai  tahapan  dan  pembahasan  maupun penyepakatan  substansi  usulan-usulan  dalam  bidang  pemerintahan,  pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Forum musyawarah berfungsi untuk membahas  kondisi  desa,  potensi,  masalah,  program  yang  belum  dan  telah  terealisasi sebelumnya, serta membahas usulan rencana program dan menyepakatinya.
Perencanaan partisipatif terhadap rencana pembangunan desa berupa RPJMDes di Kalurahan Triharjo termasuk dalam kategori baik karena berada diantara 60% - 79% dengan total nilai yaitu 78,71% dari keseluruhan 3 (tiga) variabel yang telah ditetapkan. Partisipasi masyarakat memiliki  bobot  36%  dengan  total  skor  1076  dan  merupakan  nilai  tertinggi  yaitu  sebesar 30,57%.  Lalu,  forum  musyawarah  memiliki  bobot  33%  dengan  skor  1051  dan  nilai  27,37%. Kapasitas  kelembagaan  memiliki  bobot  31%  dengan  total  skor  849  dan  merupakan  nilai terendah  yaitu  nilai  20,77%.  Oleh  karena  itu,  perencanaan  partisipatif  terhadap  rencana pembangunan desa di Kalurahan Triharjo sudah mengalami kesesuaian.

## Referensi
[1] Badan Pusat Statistik. Hasil Sensus Penduduk 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik; 2021.
[2] Pemerintah  Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa 2014.
[3] United Nations. The 17 Goals. Sustain Dev n.d. https://sdgs.un.org/goals (accessed July 15, 2023).
[4] Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Status IDM. IDM Kemendesa n.d. https://idm.kemendesa.go.id/ (accessed July 15, 2023).
[5] Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Tentang Indeks Desa Membangun.
IDM Kemendesa n.d.
https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/1/tentang-idm (accessed July 15, 2023).
[6] Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa 2014.
[7] Rosyidi AZ, Aulia BU. Pola Keterkaitan Kota-Desa dari Segi Pergerakan Orang Antara Kota Mojokerto  dengan  Wilayah  Peri  Urban  di  Kabupaten  Mojokerto.  J  Tek  ITS  2019;8. https://doi.org/10.12962/j23373539.v8i2.48393.
[8] Smith  RW.  A  Theoretical  Basis  for  Participatory  Planning.  Policy  Sci  1973;4:275 – 95. https://doi.org/doi.org/10.1007/BF01435125.
[9] Pemerintah  Kalurahan  Triharjo.  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa (RPJMDes) Triharjo Tahun 2020-2025 2020.
[10]  Pemerintah Kalurahan Triharjo. Arsip Forum Musyawarah di Kalurahan Triharjo 2020.
[11]  Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta; 2003.
[12]  Kementerian  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi.  Peraturan Menteri  Desa  Pembangunan Daerah  Tertinggal dan  Transmigrasi  Nomor  17  Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2019.