Jurnal Pengabdian  kepada  Masyarakat  Nusantara  (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 3, Juli-September  2023  |pp: 1793-1800  | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3.  1207

## Pendampingan Masyarakat Melalui Perizinan Legalitas Usaha Kepada Pelaku UMKM Di Kelurahan Karangtengah Kota Blitar
1) Fatiya Nur Aisyah*, 2) Aprilia Retnowati, 3) Sri Wibawani
1,2,3) Administra si Publik, Universita s Pemba nguna n Na siona l “Vetera n” Ja wa  Timur, Indonesia Ema il Corresponding: 20041010049@student.upnja tim.a c.id*

## INFORMASI  ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci: Pendampingan UMKM Legalitas Usaha Perizinan Pelaku Usaha Pelaku  usaha  berpegang  pada  standar  legalitas  usaha.  Untuk  dapat  berpartisipasi  dalam lingkungan  pasar  bebas,  pelaku  usaha  UMKM  sendiri  harus  memenuhi  standar  tersebut. Belakangan  ini,  pemerintah  sedang  berusaha  mengembangkan  UMKM,  karena  merupakan tulang  punggung  perekonomian  di  Indonesia.  Meskipun UMKM mungkin  berlokasi  di  Desa Karangtengah,  namun  banyak  dari mereka  masih kekurangan  legitimasi  bisnis, yang menjadi masalah.  Kegiatan  pengabdian  masyarakat  oleh  mahasiswa  UPN “Veteran”  Jawa  Timur  ini sebagian  besar  difokuskan  untuk  membantu  para  pelaku  UMKM  dalam  memperoleh  NIB (nomor  identitas  usaha). Metode  yang  digunakan  diawali  dengan  melakukan  survei terhadap UMKM  di  Desa  Karangtengah  untuk  mendapatkan  data  yang  masuk  dalam  kategori  usaha mikro  berisiko  rendah.  Kemudian  dilanjutkan  dengan  tahap  persiapan,  yaitu  melakukan pendataan  dan  menyiapkan  formulir  isian  yang  berisi  data  pemenuhan  persyaratan  NIB dan menyiapkan  surat  tugas  dari  kecamatan.  Tahap  pelaksanaan  dan  pendampingan  dilakukan secara door to door karena dirasa lebih efektif. Tahap terakhir adalah pembuatan  NIB di website OSS ( Online  Single Submission )..Hasil yang  didapatkan  adalah  terdapat  6 pelaku  usaha yang telah  dibantu  dalam  pembuatan  NIB (Nomor  Induk Berusaha)  berupa  dokumen hardfile dan dokumen softfile.

## ABSTRACT
Keywords:
Mentoring MSME’s Business Legality Licenses Business Actors Actors in the business world are held  to a level  of business legality.  To remain  competitive  in the age of the free market, MSME business players must themselves meet these standards. Since MSMEs represent the foundation of the Indonesian economy, the government has recently  been working to promote them. The difficulty  is that there are still a lot of MSMEs in Karangtengah Village that do not yet have business legitimacy,  despite the fact that MSMEs are present there. Students  from  UPN "Veteran"  East  Java  are  helping  MSME  players  get  an  NIB  (Business Identification  Number)  as  part  of their  community  service  project.  The  process starts  with  a survey  of  MSMEs  in  the  village  of  Karangtengah  to  gather  information  on  the  low-risk microbusinesses.  Continue  with  the  preparation  stage  by  gathering  information,  creating documents  that  include  information  on the completion  of NIB criteria,  and creating  a letter  of assignment from the sub-district. Due to its higher perceived  effectiveness,  the implementation and  mentoring  stage  is  conducted  door  to  door.  On  the  OSS  (Online  Single  Submission) platform, NIB is made  as the last step. As a consequence of the research, it was discovered that six business actors had received  assistance  in creating  NIBs (Business Identification  Numbers) in both hardcopy  and electronic  form. Future MSME company  development  will  benefit  from this paper .
This is an open access article under the CC–BY-SA license.

## I. PENDAHULUAN
Legalitas dalam bisnis sangat penting bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Para  pelaku UMKM sendiri tentunya akan banyak diuntungkan dengan adanya legitimasi bisnis. Legalitas bisnis mencakup berbagai topik, termasuk perizinan, pajak, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Bagi UMKM, perizinan sangat penting karena dapat mempermudah pelaku usaha mendapatkan uang u ntuk pengembangan perusahaan
Jurnal Pengabdian  kepada  Masyarakat  Nusantara  (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 3, Juli-September  2023  |pp: 1793-1800  | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3.  1207
dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya. (Safaah & Damayanti, 2022). Pelaku usaha UMKM dapat menjaga UMKM dari kelangsungan usaha dan membangun reputasi positif di mata klien, investor, dan rekan bisnis dengan memiliki legalitas bisnis yang lengkap dan legal di mata hukum.
Aspek mendasar dari bagaimana pemerintah mengimplementasikan kekuatan pengaturan dan kontrolnya atas setiap kegiatan yang diharapkan dilakukan oleh masyarakat adalah perizinan. Sebelum seseorang atau suatu kelompok dapat melakukan suatu kegiatan dan melakukan suatu tindakan, mereka terlebih dahulu harus mendaftar, mendapatkan rekomendasi, mendapatkan sertifikasi, membayar kuota, dan mendapatkan izin untuk melakukan usaha. Selain itu, perizinan dapat memainkan peran penting dalam mendorong pe ngembangan modal usaha masyarakat. (Pramesti et al ., 2022).
Pengaturan UMKM  berdasarkan UU  Nomor  20  Tahun 2008  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro didefinisikan sebagai bentuk usaha produktif milik pengusaha swasta (perorangan) dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yang ditetapkan dalam UU tersebut. Izin usaha berupa dokumen resmi yang mengeluarkan otoritas yang ditetapkan yang menyatakan bahwa kegiatan usaha atau kegiatan tertentu adalah sah atau diperbolehkan  (Anggraeni, 2021). Sejak tahun 2018, Kementerian  Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia juga telah memberlakukan peraturan perizinan. Peraturan ini  menyarankan para pemilik usaha untuk menjaga NIB sebagai tanda pengenal perusahaan saat ini juga. (Tafrilyanto et al ., 2022).
Elemen  hukum perusahaan yang  lengkap  dapat memberikan keamanan  hukum  pemilik  bisnis  saat mengoperasikan perusahaan mereka. Kemampuan legalitas  perusahaan untuk eksis  dapat meningkatkan kinerja  pemilik usaha dan  semangat  bersaing di  pasar.  Legalitas  usaha yang  baik  akan menghasilkan keberhasilan berupa keunggulan daya saing, sehingga UMKM mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto  Daerah dan PDB  nasional. Selain itu,  perluasan UMKM  menciptakan prospek kerja tambahan bagi masyarakat luas. (Hakim et al ., 2023).
(Kusmanto &  Warjio,  2019) Menyebutkan legitimasi  perusahaan sendiri mendorong persaingan para pelaku UMKM di pasar internasional. Di Karangtengah, masih banyak pemilik perusahaan UMKM yang beroperasi secara ilegal. Legalitas usaha Kecamatan Karangtengah diperkirakan akan mendorong persaingan antar perusahaan pelaku UMKM di pasar lokal ataupun nasional/internasional. Izin perusahaan atau bukti legalitas lainnya sangat penting bagi pelaku usaha UMKM. Legalitas usaha diakui oleh pemerintah dalam suatu usaha yang melakukan kegiatan atau tindakan usaha. Pemerintah telah mengeluarkan rencana dalam upaya meningkatkan legalitas usaha UMKM, yakni kemudahan dalam proses perizinan serta me mbagikan pelatihan serta pendampingan kepada pelaku UMKM. Dengan sokongan dari pemerintah diharapkannya legalitas suaha UMKM bisa terus bertambaha serta membagikan banyak manfaat yang lebih besar untuk UMKM serta perkenomian nasional secara menyeluruh.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperlukan kegiatan pengabdian berupa pendampingan masyarakat melalui perizinan legalitas usaha kepada pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Karangtengah Kota Blitar. Melihat adanya permasalahan yang ada di  lapangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi sehingga  pembuatan NIB  secara  online mengalami kendala. Target  dari  kegiatan yang  akan dilakukan adalah membantu UMKM dalam membuat NIB di Kelurahan Karangtengah. Agar pelaku usaha dapat mengakses bantuan dan pinjaman dari pemerintah/bank/investor untuk mendapatkan izin usaha, layanan izin usaha dapat memberikan pengetahuan baru dan kemudahan bagi mereka untuk mendapatkan izin usaha dengan cepat. Apalagi untuk mendukung UMKM dalam mempromosikan legalitas usaha. SIUP, TDP, API, dan hak akses kepabeanan semuanya akan digantikan oleh NIB yang akan berfungsi sebagai lisensi resmi. Dalam situasi ini, UMKM dapat mengurus legalitas usaha seperti NPWP, SIUP, dan sertifikasi halal dengan lebih mudah berkat Nomor Induk Berusaha (NIB). Apabila UMKM tidak memiliki NIB, maka mereka tidak akan mendapatkan kemudahan dalam berusaha. Tujuan dari  kajian  artikel  ini  untuk membantu dalam memahami bagaimana proses pendampingan perizinan legalitas usaha melalui website OSS ( Online Single Submission ) untuk pemberdayaan pelaku UMKM.

## II. MASALAH
Ketidaktahuan akan pentingnya legalitas usaha masih tinggi bagi pelaku UMKM di Kelurahan Blitar. Selain itu, ketidakpahaman cara membuat legalitas melalui perizininan legalitas usaha lewat web OSS.  Saya tidak
Jurnal Pengabdian  kepada  Masyarakat  Nusantara  (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 3, Juli-September  2023  |pp: 1793-1800  | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3.  1207
tahu bagaimana berhasil karena kesadaran masyarakat akan nilai legitimasi usaha, khususnya di kalangan pelaku usaha UMKM, masih timpang. Oleh karena itu, pemberian dukungan kepada pelaku usaha UMKM melalui izin usaha melalui website OSS diperlukan sebagai bagian dari operasional pelayanan.  Tujuan dari kegiatan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM  melalui  perizinan usaha lewat  web  OSS  adalah meningkatkan pemahaman akan pentingnya memiliki legalitas usaha terhadap usaha yang mereka sedang jalankan sehingga bisa bermanfaat jangka panjang.
Ga mba r 1. Survei UMKM

## III. METODE
Kegiatan pendampingan legalitas usaha di Kelurahan Karangtengah ini sebagai pengetahuan bagaimana pentingnya untuk memiliki legalitas usaha serta sertifikasi dari usaha untuk membantu para UMKM. Kegiatan yang dimulai tanggal 2 Mei hingga 8 Mei 2023, kegiatan ini diselesaikan dengan melihat data UMKM yang sebelumnya sudah ada di Desa Karangtengah sehingga nantinya menjadi target dalam pelaksanaan  survei pertama yang akan dilakukan.
Metode  yang  diaplikasikan  dalam  jalannya  kegiatan  pendampingan  legalitas  usaha  di  Kelurahan Karangtengah diawali dengan melakukan survei dengan cara door to door yang melihat bagaimana kondisi dilapangan  serta  menganalisis  permasalahan  legalitas  usaha  yang  dimiliki  pelaku  usaha  sehingga menghasilkan data UMKM. Selain itu, bantuan dapat diberikan kepada pelaku UMKM untuk membantu persiapan apa saja yang diperlukan setelah mempelajari apa saja  komponen-komponen dalam mengelola hukum bisnis. Dengan mendatangi pintu ke pintu untuk membuat Nomor Induk Usaha (NIB) di setiap lokasi usaha  dan  menawarkan  pendampingan  secara  personal, maka  pelaku  usaha  dapat  memahami  proses pendaftaran dan memperoleh pengetahuan yang diperlukan setelah setiap UMKM berhasil mencapai le galitas usaha secara online melalui halaman web Online Single Submission. Adapun alur metode yang dilakukan dalam proses kegiatan pendampingan legalitas usaha di Kelurahan Karangtengah pada gambar berikut :
Survei UMKM di Kelurahan  Karangtengah Persiapan Pelaksanaan  dan Pendampingan  Legalitas Usaha
Pembuatan  NIB secara online melalui OSS
Jurnal Pengabdian  kepada  Masyarakat  Nusantara  (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 3, Juli-September  2023  |pp: 1793-1800  | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3.  1207

## Ga mba r 2. Alur Penda mpinga n Lega lita s Usa ha
Berdasarkan keempat tahapan diatas maka dapat disimpulkan:
1. Untuk mengumpulkan data UMKM yang masuk dalam kategori usaha mikro dengan tingkat resiko rendah, maka  penulis dan  tim  terlebih  dahulu melakukan  survei  terhadap pelaku  usaha di  Desa Karangtengah. apalagi, persyaratan untuk rencana selanjutnya yang akan dilaksanakan selama proses pendampingan dengan tim.
2. Pada tahap persiapan ini, tim pelaksana mengumpulkan informasi, menahan semua UMKM, membuat formulir isian dengan data-data yang diperlukan untuk membuat Nomor Induk Berusaha (NIB), kemudian membuat surat penugasan yang dikeluarkan langsung oleh Desa Karangtengah.
3. Dilakukan dengan mendatangi rumah masing-masing pelaku usaha selama tahap  pelaksanaan dan pendampingan. Keputusan untuk menggunakan pendekatan ini diambil karena dianggap lebih berhasil daripada mengumpulkan para pelaku UMKM dengan tujuan untuk memfasilitasi sosialisasi. Dengan dibuatnya Nomor Induk Perusahaan (NIB), diharapkan juga para pelaku UMKM akan lebih memahami pentingnya legitimasi perusahaan.
4. Pembuatan nomor identifikasi perusahaan dari setiap kumpulan data UMKM yang dikumpulkan dengan teknik door to door merupakan prosedur terakhir. bertujuan untuk membuat sekitar enam Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk UMKM per hari. Tim akan mencetak Nomor Induk Usaha (NIB) yang dibuat agar pelaku UMKM dapat menyimpannya sebagai salinan kertas di file mereka. Sementara itu, file floppy berisi Nomor Induk Berusaha (NIB) akan dikirimkan ke Desa Karangtengah.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dokumen hukum yang dikenal sebagai legalitas bisnis digunakan untuk menentukan siapa yang memiliki perusahaan  tertentu.  Kemampuan  untuk  bekerja  sama  dengan  pihak  lain,  mengamankan  pendanaan, memperoleh distribusi lisensi, dan dengan cepat memperoleh berbagai sertifikasi, termasuk sertifikat Halal, semuanya dimungkinkan oleh status hukum perusahaan (Putro et al. , 2022). NIB merupakan hasil dari tiga keputusan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Penanaman Modal/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan merupakan aplikasi dari Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Indonesia akan menerbitkan 5 70.105 sertifikat NIB secara total  pada tahun 2021, dengan jumlah usaha mikro dan  kecil (UMK)  mencapai 98% dari  total.  Untuk menurunkan laju reaksi setiap tahunnya, usaha mikro dan kecil (UMK) merupakan sektor krusial dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia (Latifah et al ., 2023).
Mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur di Desa Karangtengah Kota Blitar melakukan kegiatan KKN untuk membantu pembangunan desa atau kecamatan Karangtengah. Menurut jajak pendapat, masih banyak pemilik perusahaan yang  tidak  memiliki  legitimasi  bisnis,  seperti  NIB.  Karena  masih  ada  yang  menganggap administrasi legalitas tidak penting, mayoritas pemilik perusahaan belum mendaftarkan perusahaannya (Bagja et al ., 2021). Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang nilai NIB dan kurangnya sosialisasi pemerintah daerah kepada pemilik perusahaan tentang pentingnya memiliki NIB. Hasil survei  ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Sepuluh pemilik perusahaan terwakili oleh data tersebut, enam di antaranya UMKM tidak memiliki legitimasi NIB.
Ta bel 1. Da ta  UMKM di Kelura ha n Ka ra ntenga h
No. Jenis Usaha Memiliki NIB 1. Kripik Tempe “Syaha” Ya 2. Jamur Krispy Ya 3. Jajanan Pasar “Bintang Lestari”   Tidak 4. Es Coklat Wolu Tidak 5. Batik Wonomadyo Ya 6. Kerupuk Sermier Ya 7. Susu Olahan “Grow Milk” Tidak 8. Pecel “Maknyak” Tidak 9. Warung Kuning Tidak
Jurnal Pengabdian  kepada  Masyarakat  Nusantara  (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 3, Juli-September  2023  |pp: 1793-1800  | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3.  1207
10. Geprek Pok Pok

## Tidak
Jika sebagian pelaku usaha masih belum mengetahui kelebihan yang dimilikinya dan sulitnya proses mendapatkan izin usaha untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari usaha yang dimiliki masing- masing UMKM, maka dapat ditemukan kegiatan melalui pendampingan legalitas usaha UMKM di  Desa Karangtengah. Ada beberapa manfaat memiliki NIB, termasuk kemampuan untuk memiliki legitimasi bagi perusahaan Anda (Zohani et al. , 2023), serta penggunaannya sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan Bea Masuk. Sementara legalitas itu sendiri memainkan peran penting bagi para pelaku bisnis. NIB dapat membantu pelaku ekonomi dalam memperoleh izin usaha dan izin komersial atau operasional dengan menjadi identitas bagi pelaku usaha  (Hapsari, 2022). Karena tidak bisa mengaksesnya, para pelaku usaha di Desa Karangtengah juga minim keahlian terkait teknologi. Untuk membangun email dan membantu proses pendaftaran hak akses UMKM yang merupakan kebutuhan pendaftaran UMKM, mahasiswa KKN harus membantu secara langsung.
Ada  beberapa keuntungan bagi  pelaku UMKM  dalam kegiatan bantuan legalitas usaha ini  di  Desa Karangtengah Kecamatan Sananwetan. Berdasarkan temuan tersebut, permasalahan legalitas kepemilikan UMKM merupakan urgensi yang tinggi, sehingga pengabdian masyarakat ini dapat menawarkan program yang ideal untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu berupa sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB melalui OSS bagi pelaku UMKM di Desa Karangtengah terkait tata cara pembuatan rekening dan perizinan usaha.
Untuk  mendukung  pelaksanaan di  lapangan, persiapan  kegiatan  pendampingan  ini  diawali  dengan pendataan UMKM di Desa Karantengah agar pelaku usaha dapat dengan mudah mengidentifikasi pelaku yang membutuhkan bantuan. Langkah  selanjutnya setelah  pendataan  UMKM  di  Desa  Karangtengah  adalah melakukan survei terhadap pelaku UMKM dengan menggunakan informasi yang telah terkumpul. Berdasarkan temuan studi, cukup banyak UMKM di Desa Karangtengah yang belum memiliki NIB.  Beberapa pelaku UMKM di Kelurahan Karangtengah yang berminat untuk dilakukan pendampingan pembuatan NIB melalui sistem OSS adalah UMKM Warung Kuning, UMKM Nasi Pecel Emak Nyak, UMKM Coklat Wolu, UMKM Bintang Lestari (Jajanan Pasar), dan UMKM Ayam Geprek Pok -Pok, Kue Kering.
Selanjutnya  pelaksanaan  pendampingan  legalitas  usaha  yang  dilakukan setelah  adanya  survei  oleh kelompok KKNT  32  secara door to  door sesuai dengan data  yang  telah  diperoleh melalui kelurahan sebelumnya.  Namun,  diketahui  hanya  6  pemilik  perusahaan yang  berminat mendaftarkan  NIB  untuk mengesahkan operasinya, yaitu Nomor Induk Perusahaan (NIB) dengan metode Online Single Submission (OSS), saat bantuan pendaftaran NIB dilakukan. UMKM harus mengumpulkan dokumen yang diperlukan, termasuk kartu identitas, alamat email yang valid, dan nomor ponsel aktif, sebelum membuat NIB. Kelompok 32 KKN Tematik MBKM 2023 membantu pembuatan NIB dengan mendatangi rumah-rumah pelaku UMKM untuk melakukan pendaftaran NIB setelah semua prasyarat sudah terkumpul.
Prosedur berikut dapat dimasukkan ke  dalam aplikasi elektronik di  https://www.oss.go.id/oss/ ketika dokumen telah selesai dan disiapkan. Ingatlah untuk membuat akun terlebih dahulu, yang akan digunakan untuk proses pembuatan NIB. Berikut tata cara pendaftaran UMKM untuk mendap atkan NIB:
1. Membuka link “ https://oss.go.id ”
Ga mba r 3. Web Online Single Submission
Jurnal Pengabdian  kepada  Masyarakat  Nusantara  (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 3, Juli-September  2023  |pp: 1793-1800  | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3.  1207
2. Mengisi untuk pendaftaran akun. Pertama, mengisi jenis pelaku usaha, NIK pemilik usaha, dan nomor ponsel. Kedua mengisi “ Verifikasi data ”; ketiga membuat kata sandi dan mengkonfirmasi ulang kata sandi; keempat mengisi profil pelaku usaha dengan data sesuai KTP. Selanjutnya klik “Daftar” ;
3. Setelah selesai membuat akun, lanjut Masuk dengan mengisi username dan kata sandi yang telah dibuat;
4. 4. Pilih “ Pemohon Baru ” setelah mengklik lisensi untuk mencoba; selanjutnya isikan data pelaku usaha sesuai dengan KTP dan jika ada isikan NPWP;
5. Klik tambah bidang usaha dan mengisi detail usaha; selanjutnya mengisi bidang usaha dengan kode yang ada pada KBLI dan disesuaikan dengan bidang usaha yang didaftarkan ;
6. Setelah mengisi klik “ Validasi Data ” dan klik tambah produk/jasa untuk mengisi jenis produk/jasa dan kumulasi kapasitasnya per tahun;
7. 7.  Tentukan jumlah pekerja dan deskripsi operasi perusahaan. Setelah  selesai, klik  "simpan", lalu "lanjutkan", Klik " Proses Perizinan Usaha " ketika daftar kegiatan bisnis muncul setelah semua informasi bisnis yang diperlukan telah dimasukkan;
8. Centang semua perintah yang diberikan, setelah itu klik lanjut; kemudian muncul sebuah draf dari NIB yang  kita  daftarkan lalu  centang  dan  “ Terbitkan  perizinan  Berusaha ”;Klik “Cetak NIB”.  Surat perizinan pembuatan NIB telah selesai dan unduh untuk menyimpannya .
9. Klik “Cetak NIB”. Surat perizinan pembuatan NIB telah selesai dan unduh untuk menyimpannya .
Ga mba r 4. Draft View Nomor Induk Berusa ha  (NIB)
Memberikan  pemahaman  ulang  kepada  enam  UMKM  yang  berhasil  dibantu  setelah  prosedur pendampingan pendaftaran NIB selesai. Sertifikat NIB dalam bentuk salinan fisik dan salinan lunak diberikan kepada pemilik perusahaan dan juga menerangkan secara singkat kepada mereka tentang cara mengakses situs web OSS secara bebas serta menerangkan manfaat dari dokumen tersebut untuk proses pertumbuhan usaha mereka. Konsep memiliki nomor induk berusaha masih belum jelas bagi banyak pelaku UMKM, dan banyak dari mereka yang menganggap bahwa mendapatkan NIB resmi membutuhkan prosedur yang sulit dan berlarut- larut. Kenyataanya prosedur pendaftaran NIB tidak memakan waktu lama. Proses pembuatan surat izin untuk UMKM akan selesai, kemudian akan diberikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Setelah itu  dibantu untuk dicetak setelah diterbitkan agar pelaku UMKM dapat memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
Jurnal Pengabdian  kepada  Masyarakat  Nusantara  (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 3, Juli-September  2023  |pp: 1793-1800  | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3.  1207

## V. KESIMPULAN
Mendemonstrasikan nilai izin usaha dan mengikuti pemantauan dan pengawasan pelaku usaha UMKM di Desa Karang Tengah. Dapat disimpulkan bahwa para pelaku UMKM tersebut kurang memiliki legitimasi usaha karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang cara melakukannya, terutama terkait dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). Bantuan door to door dari mahasiswa KKN Tematik MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur Kelompok 32 digunakan sebagai model solusi. Survei dan observasi telah dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pengabdian ini, bersamaan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pembuatan NIB untuk pelaku usaha UMKM  di  Desa Karang Tengah. Penekanannya adalah pada bagaimana pelaku usaha menyadari perlunya menjaga legalitas perusahaan dan menyadari keuntungan memiliki NIB. Para pelaku UMKM di Desa Karang  Tengah menyambut hangat bantuan yang  diberikan oleh KKN  Tematik  Kelompok 32  ini.  Ini menunjukkan sifat aspiratif dari banyak pemilik perusahaan. Namun, beberapa pemilik perusahaan memilih untuk tidak mendaftarkan perusahaannya karena berbagai alasan, antara lain NIK yang kurang sinkron dan lain-lain. Enam UMKM berhasil dipertahankan sebagai konsekuensi dari temuan ini.
Karena adanya sektor ekonomi yang berkembang. Wajar jika sektor bisnis baru seperti UMKM akan bermunculan. Namun, mereka pasti akan mengalami masalah karena banyaknya UMKM yang tidak memiliki legitimasi  usaha, khususnya Nomor Induk  Berusaha (NIB).  Mahasiswa KKN  ingin  pemerintah gencar mensosialisasikan dan memberikan penyuluhan terkait perizinan dan legalitas perusahaan. Karena pemilik perusahaan dapat menghadapi hukuman jika operasinya tidak sah.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kelompok KKN Tematik UPN  Veteran Jawa Timur mengucapkan terimakasih kepada kepala Keurahan Karangtengah dan para pemilik usaha UMKM yang ada di Karangtengah.  Begitu juga bagi yang telah menjadi mitra  serta  membantu keberlangsungan kerja  dari  Mahasiswa KKN  UPN  “Veteran” Jawa Timur  yang membuat keberlangsungan kegiatan berjalan lancar.
Ga mba r 2 Penyera ha n Nomor Induk Berusa ha kepa da  Pela ku UMKM
Ga mba r 3. Nomor Induk Berusa ha
Jurnal Pengabdian  kepada  Masyarakat  Nusantara  (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 3, Juli-September  2023  |pp: 1793-1800  | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3.  1207

## DAFTAR PUSTAKA
Anggra eni,  R. (2021). Pentingnya  Lega lita s Usa ha  ba gi Usa ha  Mikro Kecil  da n Menenga h. Eksaminasi: Jurnal Hukum , 1 (1), 77–83.
Ba gja , H. N.,  Widya ta ma , U., Ha iza m, M.,  Sa udi, M.,  Keusa ha wa nan, U.,  Sina ga , O.,  & Pa dja djara n, U.  (2021). The Protections  of  Geogra phica l  Indica tors a nd Tra dema rk in  The  Development  of  Micro  ,  Sma ll  ,  And  Medium Enterprises  (  Msmes )  In Increa sing Regiona l  Ta x Revenue. REVIEW  OF  INTERNATIONAL  GEOGRAPHIC AL EDUCATION , 11 (3). https://doi.org/10.48047/rigeo.11.3.19 Ha kim, Pa mungka s, M. R., Setia wa n, Y.  A.,  Ha psa ri, N.,  & Dewi,  M. T. (2023). PENGARUH  LEGALITAS  USAHA, PACKAGING  PRODUK  DAN  LABELISASI  HALAL  MUI  TERHADAP  PENINGKATAN  VOLUM E PENJUALAN  PRODUK,  USAHA  MIKRO  KECIL  MENENGAH  (UMKM)  DI  KECAMATAN  CILACAP SELATAN KABUPATEN CILACAP. Jurakunman , 16 (1), 118–131.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.48042/jura kunma n.v16i1.209 Ha psa ri, C. M. (2022). Penyuluha n Da n Simula si Da la m Proses Pembua tan Nomer Induk Berusa ha (Nib) Ba gi Kelompok Wa nita   Ta ni  Anugera h  Guwosa ri. Hikmayo: Jurnal  Pengabdian  Masyarakat  Amayo , 1 (1), 49. https://doi.org/10.56606/hikma yo.v1i1.49 Kusma nto, H., & Wa rjio, W. (2019). Pentingnya  Lega lita s Usa ha  ba gi Usa ha  Mikro Kecil  da n Menenga h. Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial , 11 (2), 324. https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13583 La tifa h, L., Na srulla h, D.,  Huda , F., Iswa ndi, G.  U.,  Aditya , F.,  Firdia na , R.  F.,  & Risma wa nti. (2023). Penda mpingan Pembua ta n  Nomor Induk  Berusa ha  (  NIB  )  Pela ku  Usa ha   Mikro  Da n  Kecil  (  UMK  )  Perseora nga n  Untuk Keberla njuta n Usa ha nya di Kelura ha n Bula k , Kota  Sura ba ya. JEPKM: Jurnal Edukasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 2 (1), 9–25.
Pra mesti, T. A.,  Aziza h, R. T.,  Nurba yzura , W.,  Perma na , K. A.,  Aqila , N.  D.  P.,  Sulistyowa ti,  I., Ahba b, T.,  Setyorini, A.,  Khrisna , G. P.,  Febria ni, S., & Putra , C. A. (2022). Penda mpinga n Lega lita s Umkm Nib Mela lui Sistem Onlin e Single  Submission  (Oss)  Di  Kelura ha n Sa na nweta n, Sa na nwetan, Kota  Blita r. PATIKALA:  Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 2 (1), 385–392. https://etdci.org/journa l/pa tika la /a rticle/view/479 Putro,  H. S.,  Fa tma wa ti, S.,  Setyo, A.,  Ha mda n, P., &  Rizqi,  D.  (2022). Peningka ta n Nila i  Produk da n Penda mpingan da la m Proses Sertifika si Ha la l untuk UMKM di Keca ma ta n Geda ngan , Sidoa rjo. SEWAGATI,  Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 6 (3). https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i3.131 Sa fa a h, E., & Da ma ya nti, K. I. (2022). PENDAMPINGAN  LEGALITAS  BERUSAHA  BERBASIS RESIKO  UNTUK BANTUAN  PERMODALAN  USAHA  MIKRO MASYARAKAT  KELURAHAN  CIWADUK. Jurnal Keuangan Umum  Dan Akuntansi Terapan , 4 (2).
Ta frilya nto, C. F.,  Aini,  S.  D.,  Ha sa nah, S. I., Kusya iri,  & Susa nti, L. (2022). Pembua tan Nomor Induk Berusa ha  (NIB) Ba gi UMKM  Desa  Bra nta  Tinggi,  Tla na ka n, Pa mekasan. PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 3 (2), 105–109. file:///C:/Users/User/Downloa ds/4115-Article Text-10996-1-10-20230215.pdf Zoha ni, I. F., Priya tno, A.,  & Ma wa rdini, A.  (2023). Sosia lisa si  da n Pembua tan Nomor Induk Berusa ha  Berba sis Online Single  Submission di Desa  Teluk Pina ng Socia liza tion a nd Ma king Business Identifica tion Number Ba sed on Online Single  Submission  in  Teluk  Pina ng  Villa ge. ALMUJTAMAE:  Jurnal  Pengabdian  Masyarakat , 3 (1),  1–9. https://doi.org/10.30997/a lmujta ma e.v3i1.6574