## MISBUIK VAN OMSTANDIGEDEN

## MERUPAKAN BENTUK PENYIMPANGAN TERHADAP ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK
Fitri Windradi, Gentur Cahyo Setiono Fakultas Hukum Universitas Kadiri
fithri_windradi@unik-kediri.ac.id gentur@unik-kediri.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Kadiri

## ABSTRAK
Asas  Kebebasan  Berkontrak  secara  tersirat  ada  dalam  Pasal  1338  (1) Burgerlijk Wetboek /KUHPerdata. Dalam menentukan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka berdasarkan latar belakang masalah, bertujuan untuk mengetahui tentang penyalahgunaan keadaan  merupakan  bentuk  pelanggaran  terhadap  asas  kebebasan  berkontrak.  Pada umumnya  penyalahgunaan  keadaan  adalah  bentuk  cacat  kehendak  dan  bukan  termasuk causa  yang  tidak  diperbolehkan.  Untuk  mengetahui  penafsiran  ketentuan  yang  terdapat dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  yang  memberikan  perlindungan  hukum kepada para pihak. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tertier.  Penelitian  hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Bahan-bahan  hukum  tersebut  disusun  secara  sistematis,  dikaji  kemudian  ditarik  suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.
Kata kunci : Penyalahgunaan Keadaan, Kebebasan Berkontrak, Cacat Kehendak.

## PENDAHULUAN
Asas Kebebasan Berkontrak yang dianut di dalam Burgerlijk Wetboek (BW) secara implisit  dapat  dilihat  dari  ketentuan  dalam i Pasal  1338  (1)  KUHPerdata.  Perjanjian  yang dibuat  secara  sah  mengikat  para  pihak seperti  suatu  undang-undang.  Ini adalah h implementasi dari adagium Pacta Sunt Servanda , dan azas ini merupakan azas yang penting sekali didalam hukum perjanjian, karena dengan asas ini bagi pihak yang hendak mengadakan  perjanjian  diberi  keleluasaan  tidak  hanya  untuk  ketentuan  bentuk,  namun menentukan isi/substansinya.
Salah  satu  sumber  yang  terpenting  di  dalam  pembentukan  BW  adalah Code  Civil Prancis karya Napoleon Bonaparte. Asas Kebebasan Berkontrak yang terdapat dalam Code Civil itu merupakan perwujudan prinsip  kebebasan dan persamaan yang  sangat  dihormati pada  masa  itu.  Dan  revolusi  Prancis  dengan  semboyan liberte,  egalite, dan fraternite, dimanifestasikan secara nyata dalam kodifikasi yang mereka buat, terutama di dalam hukum perjanjian yang di dalamnya diatur kebebasan berkontrak. Paham liberalisme yang sangat menghormati  kebebasan  perorangan/individu  di  satu  pihak,  dan  mengurangi  sebanyak mungkin  campur  tangan  negara  dalam  sisi  hubungan  keperdataan  antar  warganya, memberikan corak dengan n jelas  pembentukan aturan hukum i perjanjian dalam Code Civil tersebut.
Oleh karena asas kebebasan berkontrak merupakan pemikiran yang diambil alih dari paham liberalism ,  yaitu  suatu  paham  yang  sangat  memprioritaskan  kebebasan  individu, maka  meski  di  dalam  KUHPerdata  terdapat  pembatasan i terhadap  kebebasan  berkontrak, namun  pada  kenyataannya  tidak  cukup  mampu  untuk  menutup  kemungkinan  adanya pengingkaran  terhadap  kebebasan  yang  diberikan i undang-undang.  Salah  satu  bentuk pelanggaran  atau  penyimpangan  terhadap  penerapan  kebebasan  berkontrak  adalah Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain. Pelanggaran ini sangat dimungkinkan, terlebih apabila kita sadari bahwa sebenarnya  kebebasan  berkontrak  hanya  dapat  dipraktikkan  dengan  baik  ketika  terdapat suatu  “perimbangan n kekuatan”  di  antara  pihak  yang  satu  dengan  pihak  yang  lainnya.
Perbedaan keseimbangan yang nampaknyata di antara keduanya, semakin terbuka peluang bagi pihak yang kuat untuk mengambil manfaat dan keuntungan dengan menyudutkan pihak yang lemah.
Penyalahgunaan  Keadaan  tidak  terpikir  oleh  pembentuk wet ,  baik  itu  pembentuk Code  Civil maupun  pembentuk  BW.  Pembentuk wet pada  era  itu  tidak  menyadari  bahwa asas kebebasan berkontrak hanya bisa dipraktikkan secara adil bila terdapat keseimbangan di antara para pihak. Itulah sebabnya kita tidak dapat menemui aturan/ketentuan dalam BW yang  mengatur  tentang  Penyalahgunaan n Keadaan.  Memang  pembentuk wet memberikan pengaturan n tentang  itikad  baik  dalam  Pasal  l338  (3)  BW,  namun  itikad  baik  di  dalam aturan/ketentuan  itu  hanya  diarahkan  pada  saat  pelaksanaan n perjanjian.  Padahal,  justru tahapan  sebelum  ditutupnya  perjanjian  adalah  tahap  yang  sangat r menentukan,  apakah perjanjian  itu  telah  dibuat  secara a adil.  Di  dalam  perkembangannya a kemudian,  karena
disadari betapa pentingnya a suatu pengaturan dalam wet tentang Penyalahgunaan Keadaan dalam n rangka  beri  perlindungan  bagi  pihak-pihak  yang  lemah  dalam  suatu p perjanjian, pembentuk undang-undang Belanda mengatur secara akurat tentang hal tersebut di dalam Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW). Sementara kita (Indonesia) baru pada tahapan menuju pembentukan  hukum  kodifiksi  hukum  perdata  secara  nasional.  Karenanya  selama  aturan baru belum terbentuk, maka BW masih tetap diberlakukan. Dan oleh karena di dalam BW tidak terdapat pengaturan tentang P Penyalahgunaan Keadaan, maka yang jadi permasalahan di dalam penulisan ini adalah Ajaran Penyalahgunaan Keadaan di Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pihak yang lemah di dalam suatu perjanjian.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam  penulisan  ini  adalah  :  “Bagaimana  aturan  ajaran  Penyalahgunaan  Keadaan  di Indonesia dalam rangka perlindungan terhadap pihak yang lemah di dalam suatu perjanjian?

## METODE PENELITIAN
Dalam setiap penulisan karya ilmiah, metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan  bagaimana  cara  atau  prosedur  maupun  langkah-langkah  yang  harus  diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 1 Penggunaan metode penelitian merupakan syarat agar diperoleh hasil sesuai dengan critical  issue yang  dikemukakan,  maka  untuk  menjawab  permasalahan  dalam penulisan  karya  ilmiah  ini,  metode  penelitian  yang  diterapkan  menggunakan  metode penelitian  yuridis  normatif  karena  bertujuan  untuk  melakukan  identifikasi  terhadap pengertian  pokok  hak  dan  kewajiban,  hubungan  hukum,  dan  objek  hukum.  Untuk mendukung  penerapan  metode  penelitian  tersebut,  pendekatan  masalah  menggunakan pendekatan  undang-undang.  Pendekatan  undang-undang  digunakan  dalam  penulisan  ini karena fokus dari penelitian adalah kajian terhadap norma/aturan hukum yang terkait dengan asas kebebasan berkontrak.
1 Sutrisno Hadi, Metodologi Riset Nasional . Akmil, Magelang, 1997, h. 8

## PEMBAHASAN

## 1. Kebebasan Berkontrak Beserta Batas-Batasnya.
Perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  pula  sebagai  undang-undang  bagi i para pihak. Sementara sahnya perjanjian diatur lebih lanjut dalam Pasal l320 KUHPerdata yang menyebutkan 4 (empat) syarat, yaitu :
a. Adanya kesepakatan (Toestemming) ;
b. Adanya kecakapan (Bekwaamheid) ;
c. Objek yang tertentu (Een bepaald onderwerp) ; dan
d. Terdapat Kausa yang diperbolehkan (Geoorllofde Oorzak) . 2
Dengan  sistem  yang  terbuka,  ketentuan  dalam  Buku  III  KUHPerdata  tentang perikatan memberikan kebebasan bagi para pihak dalam m membuat perjanjian. Konsekuensi dari sistem ini adalah bahwa para pihak diberi kebebasan untuk memberikan pilihan apakah menggunakan atau tidak menggunakan ketentuan ketentuan didalam Buku III KUHPerdata dalam  kaitannya d dengan  hubungan  hukum  yang  mereka  adakan.  Apabila  mereka  secara tegas s menyatakan  bahwa  ketentuan  dalam  Buku  III  KUHPerdata  berlaku  bagi  mereka, dalam arti hak dan n kewajiban mereka terikat pada ketentuan dalam Buku III KUHPerdata maka tidak bisa lain mereka harus patuh pada kesepakatan itu. Namun mungkin saja mereka tidak berniat mengatur hak dan kewajiban mereka sesuai dengan apa yang terdapat dalam Buku  III  KUHPerdata  melainkan  mereka  menciptakan  sendiri i atau  membuat  sendiri ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Penyimpangan i ini dimungkinkan oleh undang-undang sepanjang apa yang diatur oleh para pihak sendiri tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan i ketertiban umum (Openbare Orde) .
Seperti  diketahui  terdapat  2  (dua)  kelompok  hukum  ditinjau  dari  sifatnya,  yaitu hukum  yang  sifatnya  memaksa (dwingendrecht) dan  hukum i yang  bersifat  melengkapi (aanvullendrecht) .  Meskipun  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam  Buku  III KUHPerdata pada umumnya bersifat melengkapi, namun begitu tidak berarti tidak ada yang sifatnya  memaksa.  Ini  bisa  dilihat  misalkan  ketentuan  dalam  Pasal  l335  KUHPerdata. Ketentuan ini bersifat memaksa. Tetapi memang sebagian besar ketentuan dalam Buku III KUHPerdata  bersifat  melengkapi,  dan  yang  sifatnya  melengkapi  inilah  yang  dapat disimpangi  oleh  para  pihak.  Penyimpangan n oleh  para  pihak  umumnya t terbatas.  Ini
2 R. Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, Hukum Perikatan, Bina Ilmu, Surabaya, 1984, h. 114
dimaklumi sebab memang sulit dan tidak praktis menentukan hak dan kewajiban  bagi para pihak secara rinci dalam perjanjian yang dibuat. Cukuplah bila yang diatur adalah hal-hal yang bersifat t pokok, sedangkan hal yang lain diserahkan i kepada undang-undang.
Dengan  menyimpangi  ketentuan  yang  bersifat  melengkapi  yang  terdapat  di  dalam Buku  III  KUHPerdata,  para  pihak  mempunyai  kebebasan  untuk  menentukan  isi/substansi dan  bentuk  perjanjian  yang  mereka  buat.  Mereka  berwenang  menentukan  hubungan- hubungan hukum yang sesuai dengan pemikian mereka sendiri. 3
Kebebasan  yang  pertama  adalah  kebebasan  dalam  menentukan  isi  perjanjian. Dengan  kebebasan  ini  mereka  berwenang  melahirkan n perjanjian  obligatoir  yang  muncul sebab adanya persesuaian kehendak. Dengan terjadinya persesuaian kehendak (konsensus) di  antara  para  pihak  dianggap  telah h terjadi  perjanjian.  Ini  juga  menunjukkan  kepada  kita bahwa hukum n perjanjian kita menganut asas konsensuil, sepanjang telah terjadi kata sepakat atau konsensus maka perjanjian (obligatoir) dianggap telah terjadi. Dalam kaitan inilah para pihak bebas  untuk  mengatur jenis  perjanjiannya.  Demikian juga tentang syarat-syaratnya, mereka bebas menentukan apa s dan bagaimana hak & kewajiban yang berlaku bagi mereka. Sementara a itu  dalam  hal  bentuk,  para  pihak  juga  bebas.  Perjanjian  yang  mereka adakan dapat diciptakan dalam bentuk tertulis ataupun secara a lisan. Dan apabila perjanjian itu dibuat tertulis, para p pihak juga bebas menentukan, apakah dengan akta di bawah tangan, dengan  akta  otentiek  atau  dalam  bentuk  standard.  Pembatasan  dalam  pembentukan perjanjian diatur secara tegas oleh undang-undang, dan pelanggaran n terhadap pembatasan ini diancam kebatalannya.
Dalam hal  bentuk,  terdapat  pembatasan untuk  perjanjian perjanjian tertentu  dalam arti harus terpenuhi syarat-syarat tertentu agar perjanjian itu sah. Jadi syarat bentuk disini menentukan keabsahan perjanjian. Dalam perjanjian formil, perjanjian harus dibuat secara tertulis.  Misalnya  dalam  pembuatan  perjanjian  polis s asuransi.  Perjanjian  penutupan  polis asuransi  tergolong  perjanjian  formil,  maka  bila  mana  ternyata  para  pihak  membuatnya dengan lisan, sehingga syarat tentang bentuk tidak terpenuhi, dengan sendirinya perjanjian yang telah ditutup menjadi batal. Demikian juga perjanjian jual beli tanah, harus memenuhi bentuk tertentu. Perjanjian jual-beli tanah harus dibuat dengan akta otentik oleh PPAT. Tidak dipenuhinya  syarat  perjanjian  secara  tertulis  dalam  perjanjian  asuransi  membawa konsekuensi yuridis bahwa perjanjian itu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti telah
3 J.H. Nieuwenhuis, Pokok-pokok Hukum Perikatan , terjemahan oleh D. Saragih, h. 83
terjadi  asuransi,  demikian  pula  tidak  terpenuhinya  perjanjian  jual  beli  tanah  dengan  akta PPAT membawa konsekuensi yuridis tidak dapat dilakukannya levering (balik nama) atas tanah dari penjual kepada pembeli.
Sementara itu perjanjian riiil juga merupakan suatu pembatasan terhadap kebebasan berkontrak  dalam  hal  bentuk.  Dalam  perjanjian  riil  diisyaratkan  adanya  penyerahan  atas benda    yang  menjadi i obyek  perjanjian.  Selama  penyerahan  atas  benda  belum  dilakukan maka  perjanjian  itu  belum  sah.  Mengenai  hal  ini  dapat  dilihat  sebagai  contoh  adalah perjanjian penitipan (pasal l694 KUHPerdata).
Selain  itu,  hal  kedua  adalah  pembatasan  mengenai  isi  perjanjian.  Pasal  l335 KUHPerdata menentukan bahwa perjanjian tidak dengan kausa atau dengan kausa palsu atau terlarang,  tidak  mempunyai  kekuatan  (batal).  Pasal  l337  KUHPerdata  menyatakan  bahwa kausa adalah terlarang bila dilarang oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dengan  demikian  kebebasan  para  pihak  dalam  menentukan  isi  perjanjian  diberikan  batas oleh  undang-undang,  kesusilaan  dan  ketertiban  umum.  Pentingnya  kausa  (yang diperbolehkan) adalah memberikan n kepada hakim suatu sarana untuk melindungi k kepentingan  para  pihak  itu  sendiri  atau  pihak  ketiga  yakni  dengan  menguji keabsahan perjanjian dengan melihat apakah terdapat atau tidak kausa di dalamnya. 4 Atas dasar itu, seorang hakim karena jabatannya, berwenang untuk m menyatakan batalnya sebuah perjanjian  bilamana  tidak  terpenuhi  syarat  kausa  atau  membatasi  syarat-syarat dalam i perjanjian sepanjang kausanya terlarang.
Selanjutnya  batas  kebebasan  berkontrak  adalah  masalah  itikad  baik.  Dalam  pasal l338 (3) KUHPerdata sudah ditentukan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. 5 Pengertian itikad baik dalam konteks s ini adalah bahwa para pihak wajib saling berbuat secara layak dan patut satu dengan yang lain. Di dalam hukum Romawi, itikad baik disebut “bonafides” yang  mengandung  arti  bahwa  kedua  belah  pihak  harus  berlaku y yang  satu terhadap yang lain seperti yang patut di  antara orang-orang sopan, tanpa  tipu daya, tanpa tipu muslihat, akal-akalan, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan diri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain. 6
Dengan  berlakunya  itikad  baik  dalam  perjanjian,  kewajiban  debitor  dapat  meluas,
4 R. Soetojo Prawirohamidjojo, op.cit ., hal. l67
5 Dalam  perkembangannya  itikat  baik  tidak  hanya  berperan  pada  saat  pelaksanaan,  tetapi  juga  pada  saat perundingan (pre contactual fase) .
6 P.L. Wery, Perkembangan Hukum Tentang Itikad Baik di Nederlands , Ceramah Pada Fakultas Hukum Unair, Percetakan Negara RI, l999, hal. 8-9
demikian pula kewajiban kreditor. Jadi meskipun dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan  tentang  suatu  hak d dan  kewajiban,  tetapi  bilamana  kepatutan  dan  kelayakan menuntut  pelaksanaan  kewajiban  itu,  maka  para  pihak  wajib  melaksanakan  kewajiban tersebut. Dengan kata lain, perjanjian tidak hanya ditentukan oleh kata-kata yang terdapat di dalamnya, namun juga oleh kepatutan dan kelayakan. Jadi para pihak terikat bukan hanya pada apa yang menurut itikad baik wajib terpenuhi.

## 2. Misbruik van Omstandigheden Sebagai Bentuk Cacat Kehendak
Penutupan  atas  suatu  perjanjian  selalu  didahului  oleh  proses  tawar-menawar  atau suatu perundingan (precontractual fase) . Tawar-menawar antara para pihak pada p prinsipnya bertujuan untuk mencapai kesesuaian pernyataan kehendak. Apabila telah terjadi  kecocokan  mengenai  sesuatu  yang  mereka  perjanjikan,  berikut  syarat-syarat perjanjiannya, maka a kata sepakat (toestemming) telah terjadi. Jadi pengertian kata sepakat di  dalam hal  ini adalah terjadinya persesuaian pernyataan k kehendak di  antara pihak yang satu  dengan  pihak  yang  lainnya.  Dengan  mengingat  asas  konsensuil  dalam  hukum perjanjian, maka dengan terjadinya k kata sepakat, perjanjian dianggap telah lahir.
Dua elemen yang menjadi dasar terjadinya kata sepakat adalah penawaran (aanbond) dan penerimaan atas penawaran (akseptasi) . 7 Baik penawaran maupun akseptasi merupakan pernyataan n kehendak.  Yang  pertama  adalah  pernyataan  kehendak  yang  mengandung usulan i untuk mengadakan perjanjian, sedang yang kedua adalah pernyataan k kehendak yang menyatakan penerimaan atas penawaran atau usulan tersebut. Dengan terjadinya persesuaian antara  kedua  pernyataan  kehendak  itu,  perjanjian  obligatoir  telah  terjadi,  dan  karenanya terjadi pula perikatan yang menerbitkan hak dan kewajiban bagi mereka para pihak.
Dalam hal  ini yang jadi pertanyaan adalah,  apakah dengan terjadinya kesepakatan antara para pihak dengan sendirinya perjanjian yang ditutup itu mempunyai kekuatan i hukum yang  sah?  Jawabannya  adalah  bahwa  sepanjang  tidak  terjadi  suatu  ketidaksesuaian (discrepantie) antara  apa  yang  dinyatakan  dengan  apa  yang  yang  dikehendaki  oleh  yang rnenyatakan,  baik  itu  dalam  penwaran  maupun  dalam  akseptasi,  maka  perjanjian  itu  sah. Adanya  perbedaan  antara  apa  yang  dinyatakan  dengan  apa  yang  dikehendaki  merupakan indikasi  bahwa  telah  terjadi  cacat k kehendak (wilsgebrek) pada  saat  dilakukan  pemyataan kehendak. Dan cacat kehendak merupakan suatu alasan hukum yang dapat digunakan dalam
7 F.R. Davies, Contract , Sweet & Maxwell, l970, hal. 7
pengajuan gugat t pembatalan.
Dengan demikian, jelaslah bahwa meskipun telah diberikan suatu kesepakatan, tidak dengan serta merta perjanjian yang terbentuk menjadi sah. Apabila terjadi cacat kehendak, maka  kata  sepakat  yang  diberikan  tidak  sebagaimana  yang  disyaratkan  oleh  syarat  yang pertama  dari  pasal  l320  KUHPerdata.  Syarat  subjektif  dalam  hal  ini  yang  pertarna  tidak terpenuhi.  Syarat  subjektif  yang  kedua  adalah  kecakapan n membuat  perikatan.  Tidak terpenuhinya  syarat  subjektif  dalam  perjanjian,  baik  yang  pertama  maupun  yang  kedua, mengakibatkan  perjanjian  yang  telah  ditutup  mempunyai  kedudukan  dapat  dibatalkan (vernietigbaar). Perjanjian  yang  demikian  itu  tetap  mempunyai  kekuatan  hukum  seperti perjanjian ynag sah sampai saat terjadinya pembatalan. Ini berbeda dengan perjanjian yang mempunyai kedudukan batal demi hukum (nietig) . Perjanjian dikatakan batal demi hukum bila mana dalam penutupan perjanjian tidak terpenuhi syarat objektif, yaitu syarat tentang objek dan kausa  dalam pasa1 l320 KUHPerdata. Bila hakim dalam menjumpai perjanjian yang  tidak  memenuhi s syarat  objektif,  karena  jabatannya,  wajib  mengkonstatir  bahwa perjanjian  itu  batal.  Berbeda  dengan  perjanjian  yang  mempunyai i kedudukan  dapat dibatalkan,  dalam  hal  demikian  perjanjian  itu  masih  mempunyai i kekuatan  hukum  sampai saat  pembatalan.  Artinya,  kalau  terhadap  perjanjian  itu  pihak  yang  dirugikan  tidak  minta pembatalan  secara  tegas  kepada  hakim,  maka  perjanjian  itu  tetap  berkekuatan  hukum. Sedangkan  perjanjian  yang  mempunyai  kedudukan  batal  demi  hukum  tidak  pernah mempunyai kekuatan hukum. Perjanjian seperti itu sejak ditutup dianggap tidak pernah ada.
Menurut  ketentuan  dalam  pasal  132l  KUHPerdata  terdapat  3  (tiga)  macam  cacat kehendak, yaitu kesesatan (dwaling) , penipuan (bedrog) dan paksaan (dwang) . Inilah tiga macam  cacat k kehendak  yang  dapat  dijadikan  dasar  dalam  pengajuan  gugat t pembatalan terhadap suatu perjanjian.
Kesesatan  diatur  didalam  pasal  l322  KUHPerdata.  Untuk  pengajuan  gugat pembatalan atas dasar sesat diperlukan beberapa syarat, diantaranya adalah bahwa sesat itu harus terhadap hakikat benda. Dikenal 2 (dua) macam kesesatan, yaitu sesat terhadap hakikat benda (error in substantia) dan sesat terhadap hakikat orang (error in persona) . Dikatakan terjadi kesesatan bilamana seseorang mempunyai gambaran yang berlainan dengan keadaan yang sesungguhnya daripada pihak yang lain dengan siapa atau pada suatu barang mengenai mana ia (orang yang sesat) akan melakukan suatu perbuatan hukum. 8 Dengan demikian di
8 R. Soetojo Prawirohamidjojo, op.cit. , hal. 135
dalam  kesesatan  terdapat  gambaran  yang  keliru  atas  sifat  yang  sesungguhnya  dari  suatu benda  atau  terhadap  orang  dengan  siapa  pihak  yang  sesat  hendak  membuat  perjanjian. Pernyataan  kehendak  yang  telah  dikemukakan  oleh  orang  yang  mengalami  kesesatan didasarkan  pada  suatu  kehendak  yang  keliru.  Jadi  terdapat discrepansi antara  apa  yang dinyatakan  dengan  apa  yang  dikehendaki.  Di  dalam  kesesatan,  terjadinya  gambaran  yang keliru  tersebut  disebabkan  karena  faktor  internal.  Bukan  orang  lain  (pihak  lawan)  yang mengakibatkan dirinya keliru, melainkan dirinya sendiri yang menyebabkan kekeliruan itu.
Telah  dikemukakan  di  atas  bahwa  dalam  pengajuan  gugat p pembatalan  atas  dasar sesat,  sepanjang h bukan  menyangkut  orangnya,  haruslah  sesat  itu  terhadap  hakikat  benda. Maksudnya  adalah  bahwa  kesesatan  itu  harus  mengenai  sifat  atau  keadaan  atau  ciri  yang paling menentukan dari suatu benda yang dikiranya ada pada suatu benda, padahal ternyata ciri atau sifat itu tidak ada. Orang yang mengalami sesat itu tidak akan menutup perjanjian atau setidak-tidaknya tidak akan menutup perjanjian dengan syarat yang sama seandainya dia tahu bahwa apa yang ia kehendaki ternyata tidak terdapat didalam benda tersebut. Juga disyaratkan bahwa di dalam kesesatan, pihak yang lain mengerti atau setidak-tidaknya yang menimbulkan kesesatan bagi pihak yang mengalami kesesatan, merupakan hal yang sangat penting baginya.
Bentuk  cacat t kehendak  yang  kedua  adalah  penipuan (bedrog) ,  yang  diatur  dalam pasal l328 KUHPerdata. Pengertian penipuan disini adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain dengan suatu muslihat (kunstgrepen) , dengan  maksud  untuk  menimbulkan  kesesatan  pada  pihak  lain.  Kebohongan  belaka  atau suatu  pujian  yang  berlebih-lebihan  oleh  seorang  pedagang  terhadap  barang  dagangannya, bukanlah merupakan suatu penipuan. 9
Penipuan  adalah  bentuk  kesesatan  yang  dikualifikasikan. 10 Apabila  di  dalam kesesatan gambaran yang keliru terjadi karena faktor internal, sebaliknya di dalam penipuan, gambaran yang keliru terjadi karena pihak lawan yang membuat demikian (faktor eksternal). Sama halnya dengan orang yang mengalami sesat (dwaling) , orang yang menutup perjanjian karena  penipuan,  tidak  akan  mau  menutup  perjanjian  atau  setidak-tidaknya  tidak  akan menutup perjanjian dengan syarat yang sama.
Yang  ketiga  adalah  cacat k kehendak  dalam  bentuk  paksaan (dwang) .  Pengertian
9 Sri Soedevi Masjchun Sofwan, Hukum Perutangan , Liaberty, Jogyakarta, l980, hal. 35
10 J.H. Nieuwenhuis, op.cit. , hal. l7
paksaan dalam hal ini adalah suatu ancaman yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak lain yang menimbulkan rasa takut akan timbulnya kerugian atas harta benda, juga apabila ancaman  itu  ditujukan  terhadap  tubuh  dan  atau  kehormatan  serta  kemerdekaan. 11 Dalam melakukan pemyataan kehendak untuk  memberikan kesepakatan, pihak  yang diancam  itu tidak  bebas.  Ia  dicekam  oleh  ketakutan,  dan  ia  tidak  mempunyai  pilihan  lain  kecuali memberikan  kesepakatannya.  Oleh  sebab  itu  agar  pengajuan  gugat t pembatalan  berhasil, harus dibuktikan adanya hubungan kausal, yaitu antara ancaman yang menakutkan di satu pihak  dan  kerugian  yang  timbul  di  lain  pihak  karena  ditutupnya  perjanjian  itu.  Dalam kaitannya  ini  juga  perlu  diketahui  bahwa  rasa  takut  akan  kerugian  yang  timbul  karena ancaman itu haruslah dinilai secara objektif. Artinya, secara normal ancaman yang demikian memang menimbulkan rasa takut. Apa yang diancamkan adalah hal melanggar atau dilarang oleh hukum. Mengancam untuk memintakan kepailitan (oleh kreditor terhadap debitornya), bukanlah suatu alasan yang dapat digunakan pengajuan gugat p pembatalan atas dasar adanya paksaan. Ancaman yang melawan hukum misalkan, akan membunuh, menganiaya dan lain sebagainya.
Perkembangan selanjutnya dalam hukum i perjanjian dikenal bentuk cacat kehendak yang baru, di samping tiga macam cacat k kehendak yang sudah ada.  Cacat kehendak yang baru itu adalah Penyalahgunaan n Keadaan (misbruik van omstandigheiden). 12
Timbulnya  ajaran  Penyalahgunaan  Keadaan  terjadi  karena  kebutuhan  hukum  di dalam  masyarakat  telah  demikian  mendesak.  Praktik  yang  terdapat  di  masyarakat menunjukkan  bahwa  dengan  tidak  tersedianya  perangkat  hukum  yang  mengatur  tentang Penyalahgunaan  Keadaan,  mendorong  timbulnya  kemauan  untuk  memasukkan  ketentuan tentang hal tersebut ke dalam NBW. Ajaran mengenai Penyalahgunaan n Keadaan juga dan bahkan sudah lama dikenal di dalam sistem common law dan disebut “undue influence” . 13
Pada umumnya telah disepakati bahwa penyalahgunaan n keadaan adalah salah satu bentuk  cacat  kehendak,  dengan  tidak  menutup  kenyataan  adanya  pendapat  yang mengolongkan  penyalahgunaan  keadaan  sebagai  kausa  yang  tidak  diperbolehkan (ongeoorlofde oorzak) . Pendapat yang kedua ini dilandaskan suatu pemikiran bahwa syarat kausa yaitu yang terkait dengan isi atau tujuan perjanjian sebagaimana diminta oleh pasal
11 R. Soetoyo Prawirohamidjoyo, op.cit. , hal. l42
12 Terminologi  Penyalahgunaan n Keadaan  adalah  terjemahan dari Misbruik  van  Omstandigheiden (Belanda) atau Undue  Influense (Inggris).  Tetapi  Retnowulan  Sutantio  memakai  istilah  penyalahgunaan  kekuasaan ekonomi. Majalah Varia Peradilan No. 56, Edisi May l990, hal. l30
13 F.R. Davies, op.cit. , hal. 93
l320 KUHPerdata tidak terpenuhi dengan terjadinya penyalahgunaan keadaan dalam suatu perjanjian.  Pendapat  ini  juga  membawa  konsekuensi  yuridis  yaitu  bahwa  perjanjian  yang mengandung  penyalahgunaan  keadaan  di  dalamnya  berkedudukan  batal d demi  hukum (nietig) karena tidak terpenuhinya syarat objektif.
Van  Dunne  dan  Van  den  Burght  menyatakan  keberatannya  atas  pendapat  yang menggolongkan penyalahgunaan keadaan kedalam kausa yang tidak diperbolehkan. Sebab, di dalam penyalahgunaan keadaan yang terjadi bukan semata-mata berhubungan dengan isi atau  tujuan  perjanjian,  melainkan  berhubungan  dengan  apa  yang  telah  terjadi  pada  saat lahirnya  perjanjian. 14 Juga  apabila  penyalahgunaan  keadaan  dinyatakan  bertentangan dengan  kebiasaan  adalah  tidak  tepat.  Persoalan  pokoknya  adalah  bahwa  dalam penyalahgunaan  keadaan  terdapat  kehendak  yang  tidak  bebas  pada  saat  perjanjian  akan dibuat.  Jadi  konstruksi  hukum  ini  terjadi  pada  tahap  sebelum  perjanjian  ditutup (pre contractual fase) , yakni suatu tahapan di mana para pihak melakukan tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan.
Dalam  hal  ini  Van  Dunne  membedakan  2  (dua)  macam  penyalahgunaan  keadaan, yaitu  penyalahgunaan  keadaan  karena  adanya  keunggulan  ekonomi,  dan  penyalahgunaan keadaan  karena  adanya  keunggulan  kejiwaan.  Untuk  menyatakan  terjadinya penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomis diperlukan 2 (dua) syarat : a. salah satu pihak harus mempnyai keunggulan ekonomis terhadap pihak yang lain; dan b. pihak yang lain itu terpaksa mengadakan perjanjian.
Sedangkan penyalahgunaan keadaan karena keungglan kejiwaan juga memerlukan 2 (dua) syarat, yaitu :
a.  salah  satu  pihak  menyalahgunakan  ketergantungan  relatif,  misalnya  dalam  hubungan antara dokter-pasien, pengacara-klien atau orang tua-anak; dan
b. salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan atau keadaan badan sakit dan sebagainya. 15
Pendapat lain tentang syarat adanya penyalahgunaan keadaan dalam suatu perjanjian diberikan  oleh  J.H.  Nieuwenhuis.  Terdapat  4  (empat)  syarat  untuk  terjadinya penyalahgunaan keadaan, yaitu :
14 H.P. Panggabean dalam Varia Peradilan No. 70, Edisi Juli l991, hal. l33
15 Ibid , hal. 134
a. keadaan keadaan yang istimewa (bijzondere omstandigheden) , misalnya keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras, dan tidak berpengalaman;
b.   suatu  hal  yang nyata (kenbaarheid) , dalam  kaitan ini disyaratkan bahwa kedua belah pihak  mengetahui  atau  semestinya  mengetahui  bahwa  pihak  lain  karena  keadaan istimewa tergerak (hatinya) untuk menutup suatu perjanjian;
c.  penyalahgunaan (misbruik) kedua  belah  pihak  harus  melaksanakan  perjanjian  itu walaupun  dia  mengetahui  atau  seharusnya  mengetahui  bahwa  dia  seharusnya  tidak melakukannya;
d.  hubungan  kausal (causaal  verband) ,  dalam  kaitannya  ini  penting  bahwa  tanpa menyalahgunakan i keadaan itu maka perjanjian itu tidak akan ditutup. 16
Sejalan  dengan  hal  itu  Davies  menyatakan,  terdapat  dua  tipe  penyalahgunaan keadaan (undue  influence) berdasarkan  ada  atau  tidaknya  hubungan  berdasarkan kepercayaan  khusus (special  fiduciary  relationship) di  antara  para  pihak.  Syarat  adanya penyalahgunaan  keadaan  karena  terdapatnya  hubungan  berdasarkan  kepercayaan  khusus, berbeda dengan syarat bilamana di antara para pihak tidak terdapat hubungan berdasarkan kepercayaan  secara  khusus. 17 Tetapi  perlu  diketahui  bahwa  pendapat  ini  berlaku  pada common law system .

## 3. Gugat Pembatalan Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan.
Telah dijelaskan tadi bahwa perjanjian yang mengandung penyalahgunaan keadaan di  dalamnya  mempunyai  kedudukan  dapat  dibatalkan (vernietigbaar) karena  tidak dipenuhinya  syarat  subjektif,  dalam  hal  ini  pernyataan  kehendak  yang  bebas  ketika memberikan  kesepakatan.  Karena  kedudukannya  yang  demikian  itu,  meskipun  salah  satu pihak dirugikan, perjanjian itu tetap berlaku dalam artian tetap mempunyai kekuatan hukum. Meskipun hakim mengetahui hal itu, dia tidak brwenang membatalkan sepanjang tidak ada permintaan pembatalan dari pihak yang merasa dirugikan. Jadi pihak yang merugi karena adanya  penyalahgunaan  keadaan  oleh  pihak  lain,  wajib  mengajukan  gugat  pembatalan bilamana  ia  ternyata  tidak  menghendaki  perjanjian  tersebut,  atau  setidaktidaknya  dengan syarat yang demikian itu, melainkan dengan syarat yang layak.
Di dalam pengajuan gugat t pembatalan atas dasar penyalahgunan keadaan, penggugat
16 Ibid , hal. l36
17 F.R. Davies, loc.cit.
harus mendalilkan bahwa perjanjian itu sebenarnya tidak ia kehendaki, atau bahwa ia tidak menghendaki perjanjian dengan syarat syarat seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian itu.  Terdapat  2  (dua)  elemen  dalam  penyalahgunaan  keadaan  yang  harus  dibuktikan  oleh penggugat, yaitu :
a.  pihak  lain  telah  menyalahgunakan  kesempatan,  yang  dapat  berupa  kesempatan  karena adanya kerugian ekonomis (finansial) atau pun keunggulan kejiwaan; dan
b. ia mengalami kerugian.
Kedua  syarat  tersebut  bersifat  kumulatif  dan  dapat  berhubungan  kausal  antara  yang  satu dengan  yang  lain.  Dengan  demikian  meskipun  terbukti  satu  pihak  melakukan penyalahgunaan  keadaan,  tetapi  penggugat  tidak  nyata-nyata  dirugikan  akibat penyalahgunaan keadaan tersebut, maka gugatan itu tidak akan berhasil.
Penyalahgunaan  keadaan  dapat  pula  terjadi  dalam  perjanjian  kalau  syarat  dan  isi perjanjian telah dibuat secara sepihak oleh salah satu pihak, sedang pihak yang 1ain tinggal berikan persetujuan saja syarat-syarat tersebut (Perjanjian Standard). Umumnya persyaratan dalam perjanjian standard sudah dibakukan dan itu dituangkan dalam suatu form tertentu. Perjanjian  kredit  perbankan  adalah  contoh  yang  relevan  dalam  hal  ini.  Dalam  perjanjian standard ini pihak yang lemah (debitor) padaumumnya selalu menerima segala syarat yang ditentukan  dalam  perjanjian  itu  dan  bahkan  seringkali  mereka  tidak  membacanya  secara cermat,  karenanya  tidak  memahami  apa  isi  dan  syarat  perjanjian  yang  telah ditandatanganinya.  Dalam  keadaan  demikian,  kreditor  malah  membiarkan,  kreditor  tidak merasa  perlu  untuk  berikan  penjelasan,  terutama  syarat-syarat  yang  menentukan,  kepada debitornya.
Perjanjian standard dalam kalangan dunia usaha memang sangat dibutuhkan dalam kerangka  menghemat  waktu.  Namun  manakala  terjadi  konflik  kepentingan  antara  para pihak, maka dengan apriori pihak yang kuat akan mendasarkan diri pada kontrak yang telah ditandatangani.  Di  sini  sering,  asas  kebebasan  berkontrak (pacta  sunt  servanda) menjadi senjata a ampuh  bagi  kreditor.  Mengingat  hal  ini  kiranya  diperlukan  kearifan  pada pengadil/hakim untuk melihat dan memahami situasi yang mendahului terjadinya perjanjian. Sebab,  tidak  tertutup  kemungkinan  pernyataan  kehendak  yang  dilakukan  oleh  salah  satu pihak  (debitor)  diberikan  di  dalam  suasana  yang  tidak  bebas.  Lebih  penting  lagi  bahwa dalam  suatu  perjanjian  standard  salah  satu  pihak  tidak  mempunyai    pengetahuan  dan pemahaman yang cukup tentang hal hal yang menjadi objek perjanjian.
Begitu  pentingnya  pengaturan  yang  jelas  tentang  perjanjian  standard  sehingga pembentuk wet Belanda memberikan tempat secara khusus bagi perjanjian standard di dalam Nederlands Burgerlijk Wetboek (NBW) , yaitu di dalam pasa1 6 NBW yang berbunyi sebagai berikut :
ayat (l) :   Suatu  perjanjian  yang  ditandatangani  oleh  salah  satu  pihak  atas  nama perusahaannya,  di  samping  ketentuan  undang-undang,  ia  juga  harus  tunduk kepada  peraturan  standar,  apabila  terhadap  cabang  perusahaan  terhadap  mana perusahaan  (yang  diwakili)  tersebut  tergabung;  mengenai  perjanjian  demikian berlaku peraturan standard. Jenis-jenis khusus perjanjian, untuk mana peraturan- peraturan  standar  dapat  ditetapkan  dan  cabang  perusahaan  yang  untuknya peraturan-peraturan  tersebut  diperuntukkan  untuk  diberlakukan,  dibuat  oleh Algemene Maatregel van Bestuur.
ayat (2) :   Suatu peraturan standard ditetapkan, diubah dan dicabut oleh satu komisi yang ditunjuk  oleh  Menteri  Kehakiman.  Mengenai  susunan  dan  cara  kerja  komisi tersebut akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan undang-undang.
ayat  (3)  :        Penetapan,  perubahan  atau  pencabutan  suatu  peraturan  standard  tidak mempunyai  kekuatan  (hukum)  sebelum  disetujui  dan  diumumkan    dalam Lembaran Negara Nederland.
ayat (4) :   Pada  suatu  peraturan  standar  dapat  diadakan  penyimpangan  dari  ketentuan undang-undang kecuali ketentuan tentang hal yang dalam perjanjian tegas tidak dapat disimpangi.
ayat (5) :   Dalam perjanjian yang  mereka buat,  para pihak  dapat  menyimpang dari suatu peraturan standar. Tetapi suatu peraturan standar dapat menentukan suatu bentuk tertentu bagi penyimpangan tersebut. 18
Dalam  yurisprudensi  Indonesia  yang  dapat  dijadikan  acuan  penerapan  ajaran penyalahgunaan k keadaan  adalah  putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  343l  K/Pdt/l985 tanggal 4 Maret l987 dalam suatu perkara yang terkenal dengan nama “kasus buku pensiun”. Di dalam putusan tersebut Mahkamah Agung telah menurunkan besarnya bunga di dalam perjanjian  yang  tadinya  l0%  perbulan  menjadi  hanya  l  (satu)  %  perbulan  dengan  suatu pertimbangan  bahwa  di  dalam  penutupan  perjanjian,  si  kreditor  telah  mengambil kesempatan dari keadaan si debitor (pensiunan) yang demikian terdesak oleh kebutuhannya.
18 H.P. Paggabean, op.cit ., hal. l47
Mahkamah  Agung  menyatakan  perjanjian  yang  telah  ditutup  itu  bertentangan  dengan kepatutan n dan  keadilan.  Putusan  lain  yang  juga  dapat  dijadikan  contoh  penerapan  ajaran penyalahgunaan  keadaan  di  Indonesia  adalah  putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  l904 K/Sip/l982 tanggal 28 Januari l984.

## KESIMPULAN
1. Dalam penyalahgunaan keadaan, salah satu pihak memberikan persetujuannya didalam suasana  di  mana  ia  tidak  bebas.  Oleh  karena  keadaan  tersebut  berada  pada  tahapan sebelum  perjanjian  ditutup,  dan  berkaitan  dengan  suasana  pada  saat  dilakukannya pernyataan i kehendak, maka pada umumnya disetujui bahwa penyalahgunaan keadaan merupakan bentuk cacat kehendak dan bukan termasuk kausa yang tidak diperbolehkan.
2. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur penyalahgunaan keadaan dan salah satu pihak  merasa  dirugikan,  maka  ia  harus  mengajukan  gugat  pembatalan.  Sepanjang pembatalan belum m dilakukan, perjanjian yang demikian itu tetap mempunyai kekuatan hukum sebagaimana perjanjian yang sah.
3. Tidak saja diperlakukan  kearifan, melainkan juga keberanian bagi  para hakim  untuk menerapkan ajaran penyalahgunaan i keadaan, terlebih bila diingat bahwa banyak warga masyarakat yang penegtahuannya relatif rendah dan ini membuka peluang besar bagi mereka  yang  beritikad  buruk  untuk  menyalahgunakan k keadaan.  Sikap  hakim  yang demikian  itu  di  satu  sisi  adalah  untuk  menegakkan  keadilan,  namun  di  sisi  lain memberikan perlindungan bagi pihak yang lemah dalam perjanjian.

## DAFTAR PUSTAKA

## I. Buku
J.H. Nieuwenhuis, Pokok-pokok Hukum Perikatan , terjemahan oleh Jasadin Saragih
R. Soetojo Prawirohamidjojo, dan Marthalena Pohan, l984, Hukum m Perikatan ,  Bina Ilmu, Surabaya.
Sutrisno Hadi, l987, Metodologi Riset Nasional, Akmil, Magelang
Ashshofa, Burhan, 2004. Metode Penelitian Hukum . Rineka Cipta, Jakarta.
_______,  200l, Hukum  Perikatan,  Perikatan  Yang  Lahir  Dari  Perjanjian ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung
II. Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Terjemahan R.Subekti dan R. Tjitrosudibyo, 2009, Cetakan XXXX, Pradnia Paramitha, Jakarta.