## QUALITY
Volume 5, Nomor 2, 2017: 210-232

## IMPLEMENTASI MODEL PENGUATAN KURIKULUM BERBASIS PESANTREN (STUDI KASUS PADA MADRASAH ALIYAH (MA) DI
KUDUS)
Ihsan STAIN Kudus Ihsan_dr12@yahoo.co.id

## Abstrak
Eksistensi  Madrasah  sebagai  lembaga  pendidikan  semakin  kokoh  dengan  keluarnya Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003  beserta berbagai regulasi turunannya. Satu sisi regulasi tersebut telah menghantarkan madrasah pada posisi setara dan sederajat bahkan sama dengan sekolah umum. Namun pada sisi lain kedudukan tersebut menghadapkan madrasah pada tantangan dan dilema yang sulit terutama  bila  dikaitkan  dengan  kondisi  objektifnya.  Dampak  secara  umum  dari  status baru  tersebut,  setidaknya  menurut  beberapa  kalangan  tertentu  adalah  menurunnya kemampuan/penguasaan  ilmu  agama  para  lulusan  madrasah.  Model  Penguatan Pendidikan  Agama  Islam  (PAI)  dengan  mengadopsi  sistem  pendidikan  pesantren  ini secara  konseptual  merupakan  manifestasi  dari divinity  based  education.  Secara  teknis model ini mengadopsi konsep boarding school dan/atau full days school . Dengan konsep ini diharapkan tidak akan ada lagi kendala keterbasan waktu untuk proses pendidikan dan pembelajaran yang berorientasi pada kualitas. Karena dengan konsep ini pendidikan dan  pembelajaran  di  MA  tidak  hanya  dalam  formal  kurikulum  tetapi  juga  hidden curriculum.  Berangkat  dari  realitas  objektif  dan  tipologi  Madrasah  Aliyah  (MA)  di Kudus,  Model  Penguatan  Madrasah  Aliyah  Berbasis  Pesantren sebagai  model  yang ditawarkan sebagai hasil dari penelitian ini dikelompokkan ke dalam tiga model, yaitu: Madrasah  Pesantren,  Madrasah  Lingkungan  Pesantren  dan  Madrasah  Sistem  Nilai Pesantren.  Implementasi  tiga  model  tersebut  bersifat  alternatif  sesuai  dengan  konteks dan kapasitas masing-masing MA.
Kata kunci: Kurikulum, Pendidikan, Agama Islam, Madrasah

## Abstract
From  political  and  regulatory  viewpoints,  the  existence  of  Madrasahs  as  educational institutions get stronger with the issue of Regulation No. 2 Year 1989 and Regulation No. 20  Year  2003  and  their  derivative  regulations.  On  the  one  hand,  the  regulations  have helped  facilitate  the  madrasahs  get  equal  footing  with  public  schools – even  to  some enjoy  equal  status    with  public  schools – and  on  the  other  hand,  this  new  position confronts madrasahs with the challenges due to the fact that many of them have inferior resources. Conceptually, this Islamic boarding-based madrasah model is manifestation of divinity based education concept. Technically, this model adopt concept boarding school and/or full-day school. With this model, it is hoped that there will no more limitation of time to offer quality teaching and education. This model will not only let the madrasahs offer  formal  curriculum  but  hidden  curriculum  as  well.  Departing  from  the  objective realities  and  the  typology  of  madrasah  aliyah  in  Kudus,  the  Islamic  boarding-based madrasah as a model offered in this study is classified into three different models, i.e. Pesantren  (Islamic  boarding)  madrasah,  Pesantren  Environment  Madrasah,  and
Pesantren Values System Pesantren. As to implement these models, it is suggested that the madrasah will choose either one of the three which suits best to their contexts and capacities.
Keywords : Curriculum, Education, Islamic religion, madrasah

## A. Pendahuluan
Madrasah sebagai lembaga pendidikan merupakan modernisasi transformasi lembaga  pendidikan Islam  tradisional,  pesantren  (Madjid,  1997:110-135).Secara kultural,  pesantren  adalah  bentuk  adaptasi  dan  islamisasi  sistem pendidikan  pra Islam,  masa  Hindu-Budha(Moestopo,  2001:150).  Sebagai  lembaga  pendidikan dan  sekaligus  lembaga  keagamaan  dengan  tradisi  besarnya  ( great  tradition ), pesantren  telah  membuktikan  kiprahnya  dalam  mencerdaskan  kehidupan  umat. Kendatipun  seiring  berjalannya  waktu,  pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan dipandang  kurang  atau  belum  mampu  membekali  para  santrinya  dengan kompetensi praktis untuk berkarya, terutama untuk sektor formal. Fakta tersebut mendorong  para  tokoh  muslim  lulusan  Timur  Tengah  tergerak  untuk  membuat format  pendidikan  baru  dengan  mengadopsi  sistem  persekolahan  Barat  dengan nama madrasah.
Perjuangan untuk  mendapatkan  pengakuan  kesetaraan  dan  kesederajatan, mulai  mendapatkan  hasil,  terutama  pada  era  Orde  Baru,  atau  lebih  tepatnya setelah eksistensi  madrasah    mulai  mendapatkan  perhatian  dari  pemerintah  di bawah  naungan,  pengelolaan  serta  pengawasan  Kementerian  Agama.  Secara politis  dan  yuridis  eksistensi  tersebut  menjadi  semakin  kuat  dengan  lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 dimana madrasah mendapat predikat  atau  nama  baru  sebagai  “sekolah  umum  yang  berciri  khas Islam”.Eksistensi  madrasah  secara  yuridis  semakin  kokoh  dengan  keluarnya Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2003,  dimana  antara  madrasah  dan  sekolah memiliki  kedudukan  yang  sama.  Pembedaan,  pada  madrasah,  mata  pelajaran pendidikan agama lebih banyak dibandingkan dengan sekolah umum.
Secara Nasional, sebagai sekolah umum dengan ciri khas Islam, madrasah diharapkan menjadi lembaga pendidikan plus dengan keunggulan komparatifnya,
yaitu penekanan yang signifikan pada pendidikan agama dan akhlak (moralitas), tentu disamping itu juga pada penguasaan mata pelajaran umum. Dengan ciri khas tersebut diharapkan madrasah mampu menjadi “pendidikan alternatif” di tengah kegelisahan  masyarakat  akan  kurangnya  pemahaman  nilai  agama  dalam kehidupan  sehari-hari.  Hal  positif  lain  yang  mendukung  keunggulam  madrasah adalah  kenyataan  kecenderungan new  attachment kepada Islam  dan  lahirnya muslim rising middle class pada masyarakat yang semakin berusaha mendapatkan pendidikan Islam yang berkualitas bagi anak-naknya (Azra, 2003: 54). Fakta ini sekaligus menjadi peluang dan tantangan bagi madrasah untuk mampu memenuhi harapan  para stakeholder ,  khususnya  orang  tua  murid  yang  menghendaki  anak- anaknya memperoleh pengetahuan agama dan umum secara memadai khususnya untuk tingkat Madrasah Aliyah (MA).
Problem dan sekaligus menjadi kegelisahan terkait dengan output MA  yang masih  dan  terus  dirasakan  oleh  MA  adalah  rendahnya  kemampuan  atau kompetensi  keagamaan  (penguasaan  pengetahuan  agama  Islam),  sehingga  ciri khas  Islam  sebagai  identitas  dan  jati  diri  madrasah  menjadi  tidak  atau  kurang kelihatan secara maksimal. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika masyarakat menilai  sebagian  besar  lulusan  MA  saat  ini  kehilangan  jati  diri  ke-madrasahan- nya sesuai konteks historis kelahirannya sebagai lembaga pendidikan kader calon ulama. Sementara  penguasaan  atau  capaian  hasil  belajar  bidang  sains  atau pengetahuan umum jauh ketinggalan bila dibandingkan SMA.
Upaya  mempertahankan,  mengejar  ketertinggalan  dan  melengkapi kekurangan  tersebut  muncul  fenomena  di  beberapa  MA  di  Kudus  yang menyelenggarakan  sistem  pendidikannya  dengan  mengadopsi  sistem  pendidikan pesantren. Langkah ini ditempuh antara lain untuk menambah jam pembelajaran sehingga  memungkinkan  proses  penguatan    dan  pengayaaan  materi  kurikuler sesuai standar isi.  Khusus  terkait  materi  Pendidikan  Agama  Islam,  sistem  ini dijadikan  sebagai  media  untuk  implementasi  pengembangan  kurikulum,  baik dalam arti subject matter maupun sistem dan model pembelajarannya.
Berdasar pada pemaparan tersebut di atas, adapun rumusan masalah dalam artikel  ini  adalah  bagaimana desain  dan  implementasi kurkulum  berbasis
pesantren mampu  menguatkan  program  pendidikan  agama  Islam  secara maksimal? Atas  dasar  pertimbangan  dan  realitas  tersebut,  sebagai  praktisi  dan akademisi  penulis  terdorong  untuk  menjawab  fenomena  tersebut  sekaligus menawarkan  solusi  atas  berbagai  problem  dan  kendala  yang  dihadapi  oleh lembaga pendidikan Islam.

## B. Metode Penelitian
Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka secara metodologis penelitian ini dibagi kedalam dua tahap. Pertama, mendeskripsikan realitas MA di Kudus secara menyeluruh sebagai lembaga  pendidikan.  Dari  temuan  deskriptif  tahap  pertama itulah selanjutnya dijadikan dasar untuk memasuki tahap kedua, yaituperumusan model.  Untuk  mendapatkan  gambaran  yang  utuh  dan  menyeluruh  (holistik) tentang apa dan bagimana realitas MA di Kudus maka pilihan metodologis yang tepat untuk penelitian ini adalah kualitatif paradigma naturalistik. Secara filosofis, sesuai  dengan  karakter  data,  teknik  pengumpulan  dan  analisis  penelitian  ini mengacu  pada Post-positivisme-Phenomenologi (Muhadjir,2002:17) Tahap selanjutnya setelah  diperoleh  deskripsi  tentang  realitas  dan  ragam    pengelolaan kelembagaan  dan  pembelajaran  MA  adalah  merumuskanmodel  sebagai  bentuk inovatif  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  pembelajaran,  khususnya  untuk meningkatkan  penguasaan  pengetahuan  agama  Islam. Secara  metodologis pendekatan yang dipilih untuk tujuan tersebut adalah dengan model social action, dimana  peneliti  melibat  langsung  dan  menyatu  dengan  subyek  penelitian  dalam berbagai aktivitas madrasah dan berpartisipasi aktif.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Kategorisasi Madrasah Aliyah di Kudus
Atas dasar identifikasi problem dan latar yang berbeda, MA di Kudus dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu MA yang lahir sebelum dan sesudah keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Pembedaan ini menjadi penting tidak hanya sekedar untuk mengetahui usia suatu MA, tetapi yang lebih penting adalah  karena  keluarnya  undang-undang  tersebut  merupakan  momentum  besar
bagi pengakuan madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Problem utama yang dihadapi  oleh  madrasah  sebelum  lahirnya  undang-undang  tersebut  adalah legitimasi,  maka  tema  perjuangan  umat  Islam  pada  saat  itu  (sebelum  keluar undang-undang) adalah  pengakuan akan kesetaraan dan kesederajatan. Penyebab utama tidak diakuinya madrasah (lulusan madrasah) pada saat itu karena muatan isi  kurikulum  madrasah  berbeda  dengan  sekolah  umum,  sehingga  kompetensi lulusannya dianggap berbeda. Pada dataran praktis, terutama untuk sektor formal, lulusan  madrasah  tidak  memperoleh  hak-hak  yang  semestinya seperti  yang diperoleh lulusan sekolah umum. Keadaan ini kemudian menjadi berubah dengan keluarnya  undang-undang  tersebut,  dengan  konsekuensi  muatan  isi  kurikulum madrasah    harus  sama  dengan  kurikulum  sekolah  umum.  Perubahan  tersebut, seperti digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/U/1992, kurikulum madrasah harus 100% sama dengan sekolah umum.
Madrasah dalam statusnya sebagai lembaga pendidikan Islam, maka muatan isi kurikulum madrasah pada awal kelahirannya, sesuai visi dan tujuannya adalah ilmu-ilmu  agama  (' ulu>m al-di>n ),  ilmu  pengetahuan  umum  hanya  sebagai pelengkap  atau tambahan. Keadaan inilah  yang  menjadikan MA di Kudus  yang lahir sebelum dan sesudah tahun 1989 memiliki karakter yang berbeda. MA yang lahir (setidaknya embrio kelahirannya) sebelum tahun 1989 karakter dan orientasi keagamaanya  sangat  kuat,  sehingga  secara  kelembagaan  memiliki  kesamaan substansial  dengan  sistem  pendidikan  pesantren.  Sedangkan  MA  yang  lahir sesudah  tahun  1989,  kurikulum  dan  sistem  pembelajarannya  sepenuhnya mengadopsi  sistem  persekolahan dengan pengayaan  bidang  Pendidikan  Agama Islam  (PAI).  Dilihat  dari  kompetensi  dan  penguasaan  ilmu  agama  Islam  MA kategori ini tidak jauh berbeda dengan lulusan SMA. Hal ini dapat dilihat dalam struktur  kurikulum,  jenis  mata  pelajaran,  sistem  pembelajaran,  dan  orientasi kelembagaan.
Hanya ada 2  dari 36 MA di Kudus yang berstatus negeri, selebihnya adalah MA yang lahir dan berkembang atas prakarsa dan inisiatif masyarakat. Dari 2 MA berstatus negeri itupun salah satunya (MAN 1 Kudus) melalui proses penegerian,
artinya  awal  kelahirannya  adalah  atas  prakarsa  masyarakat.  Sementara  yang lainnya  adalah  (MAN  2  Kudus)  hasil  konversi  dari  PGAN  Kudus.  Sebagai lembaga pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, maka visi dan cita-cita para tokoh pendiri MA swasta tersebut sangat mempengaruhi arah dan perkembangan MA tersebut. Hal penting terkait dengan para tokoh tersebut adalah latar belakang para tokoh pendiri suatu MA. Latar belakang yang dimaksud di sini adalah latar belakang  pendidikan  dan  profesi/kedudukan  sosial  para  tokoh  tersebut  di masyarakat.  Hampir  semua  MA  swasta  di  Kudus  didirikan  atas  prakarsa  tokoh agama  (ulama')  dan  tokoh  masyarakat  pada  tingkatan  masing-masing.  Semakin tinggi tingkat ketokohan (popularitas) para pendiri, akan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke suatu MA. Aspek ketokohan yang sangat diperhatikan oleh masyarakat adalah tingkat ke-ulama'-an tokoh pendiri. Hampir semua MA swasta di Kudus yang didirikan sebelum  tahun 1989,
tokoh pendirinya adalah para kyai (ulama') besar di Kudus, dengan latar belakang pendidikan  pesantren,  rata-rata  memiliki  pondok  pesantren  atau  setidaknya memiliki  forum  pengajian  tetap  ( majlis  ta'lim )  di  masjid  atau  musholla.  Latar belakang  pendidikan  pesantren  inilah  yang  mewarnai  visi  akademik/keilmuan yang dikembangkan dalam kurikulum MA. Karena terlalu banyaknya ilmu agama yang diberikan, MA jenis ini lebih mirip dengan pesantren dibanding madrasah. Sedangkan  MA  yang  berdiri  setelah  tahun  1989  sebagian  besar  didirikan oleh tokoh masyarakat (bukan kategori kyai/ulama') yang peduli terhadap pendidikan (Islam),  bahkan  beberapa  di  antara  para  tokoh  pendiri  MA  ini  adalah  para pamong/perangkat  desa. Meskipun  demikian  proses  pendiriannya  tetap melibatkan peran para ulama'/kyai lokal.
Ditinjau dari  kemampuan  manajemen,  kekuatan  MA  di  Kudus  dapat dikelompokkan menjadi maju, sedang, dan kurang. Indikatornya: 1) ketersediaan dan kecukupan infrastruktur kependidikan, 2) ketersediaan dan kecukupan tenaga pendidik sesuai kualifikasi dan kompetensi, dan 3) jumlah peserta didik. Ketiga faktor  tersebut,  faktor  jumlah  peserta  didik  menjadi  dominan  dan  determinan dalam menentukan faktor pertama dan kedua. Semakin banyak jumlah siswa maka
akan  semakin  tercukupi  infrastruktur  kependidikan  dan  terpenuhi  jumlah  guru yang dibutuhkan.
Sedangkan dari sisi status kelembagaannya, dikelompokkan menjadi MAN dan  MAS.  Pengelompokan  MA  menjadi  negeri  dan  swasta  ini  tidak  hanya dimaksudkan  untuk  melihat  status  kelembagaan  yang  berimplikasi  pada  aspek administratif  (kapasitas  manajemen)  semata,  tetapi  yang  lebih  penting  adalah terkait  dengan  aspek  yang  lebih  mendasar  yaitu  visi  akademik  dan  orientasi pembelajarannya,  yang  berujung  kepada  perbedaan  substantif  MAN  dan  MAS. Berbeda  dengan  MA  negeri  yang  keberadaannya  dalam  banyak  hal  diatur, ditentukan dan difasilitasi oleh pemerintah, kehadiran dan keberadaan madrasah swasta  di  tengah-tengah  masyarakat  benar-benar  atas  ide,  prakarsa/upaya  dari masyarakat,  termasuk  dalam  hal  pembiayaan.  Pada  satu  sisi  kemandirian madrasah swasta tersebut sangat positif dalam konteks kreasi dan inovasi, namun pada  sisi  lain  kemandirian  terutama  dalam  bidang  pembiayaan  justru  menjadi kendala berat bagi madrasah swasta untuk melaksanakan kreasi dan inovasi sesuai tuntutan zaman.
Berdasarkan data yang penulis kumpulkan, ada perbedaan signifikan antara MA  negeri dan MA  swasta  dalam  memahami  dan  memaknai  ciri  khas  Islam. Untuk  MA  negeri  implementasi  ciri  khas  Islam  diwujudkan  dalam  bentuk penjabaran  rumpun  PAI  menjadi  lima  mata  pelajaran,  sedangkan  untuk  MA swasta  penjabaran  PAI  menjadi  lima  mata  pelajaran  tersebut  dianggap  belum mampu  mewujudkan  jati  diri  dan  roh  MA  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam. Oleh  karenanya,  perlu  penambahan  atau  bahkan  perombakan  komposisi  PAI tersebut dan melengkapinya dengan beberapa ilmu pendukung  yang relevan ( ilmu alat )  yang  dibutuhkan  untuk  kepentingan  memahami  teks  sumber  ajaran  (al- Qur'an  dan  al-Hadith)  dan  berbagai  kitab  klasik  yang  relevan.  Atas  dasar pertimbangan  inilah,  maka  di  beberapa  MA  yang  berorientasi  kuat  ilmu-ilmu agama  Islamnya,  materi  dan  sistem  pembelajarannya  hampir  sama  dengan pesantren. Hal ini berbeda dengan MA negeri yang sama dengan SMA, bila ada perbedaan hanyalah sedikit yaitu pada penjabaran PAI.
Berangkat dari realitas implementasi ciri khas Islam sebagaimana tercermin kegiatan  inti  kependidikannya  (kurikulum/standar  isi  dan  kompetensi lulusan/standar kompetensi lulusan), MA di Kudus penulis kelompokkan kedalam empat  tipologi.  Empat  tipologi  MA  tersebut  meliputi:  (1)  MA  sebagai  SMU berkarakter agama, (2) MA berkarakter pesantren, (3) MA berkarakter Pengayaan Agama, dan (4) Pesantren dengan madrasah formal.

## Paradigma Baru Kurikulum Berbasis Pesantren
Pesantren  sebagai lembaga  pendidikan  “tradisional”,  memiliki  kelebihan dalam hal  kemengakaran  pada  tradisi  Islam.  Kemengakaran  ini  terdapat  pada pendasaran pendidikan  Islam kepada keilmuan Islam klasik, yang merujuk pada pembelajaran mendalam atas sumber utama teks Islam (al-Qur’an dan al-hadist). (Mastuhu,1994:55-70.)  Pembelajaran  mendalam  atas  dua  sumber  utama  ini dipraksiskan  dalam  operasionalisasi  nilai-nilai  Islam  melalui  pembelajaran  atas bidang-bidang keilmuan  yang menjadi dasar-dasar keagamaan ( us}u>l al-di>n ). Dasar-dasar ini merujuk pada pembelajaran atas fiqh beserta us}ul dan qawa’i>d al-fiqh , tafsir dan ulu>m al-h}adi>s| , ilm kala>m , dan tasawwuf . Guna mencapai pembelajaran maksimal atas us}u>l al-di>n ini, pesantren kemudian memperkuat santri dengan penguasaan atas ilmu-ilmu ‘alat , yang mencakup ilmu bahasa Arab
( nahwu, sharaf, balghah ), mantiq , serta kebiasaan pemaknaan kitab kuning baik melalui  metode sorogan maupun bandongan (Mastuhu, 1994:  61).  Oleh  karena itu,  pendidikan  pesantren  mencukupi  dalam  melakukan  pendidikan  tradisional Islam, sehingga santri bisa mendalami keilmuan Islam, tepat dari sumber utama peradaban Islam.  Simbolisasi  atas  kemampuan  pesantren  dalam  mengakarkan pendidikannya kepada tradisi keilmuan Islam, merupakan corak ideal suatu proses pendidikan,  karena  mampu  menciptakan  kesinambungan  historis,  epistemologis, normatif,  kultural  dan  didaktis  dalam  kerangka  besar peradaban Islam  (Azra,
2003: 102).
Kesinambungan historis  artinya,  pesantren  mampumempertemukan santri dengan  kesejarahan  Islam  (Muhaimin, et  al. ,2002:  118). Kesadaran  dan penguasaan  atas  kesejarahan  Islam  ini  akan  membuahkan  muslim  yang  mampu
memaknai  keberislaman  berdasarkan  pembentukan  historis  keislaman  tersebut. Kesadaran dan penguasaan historisitas Islam ini penting, karena di madrasah, hal ini  tidak  begitu  maksimal  diupayakan.  Ketidakmaksimalan  proses  historisasi pendidikan Islam telah membuahkan siswa muslim yang tidak bisa menumbuhkan pemahaman  keislaman  dalam  pemahaman  eksistensial.  Akhirnya  pendidikan Islam minus pemahaman kesejarahan, telah membuahkan pendidikan partikularis yang fungsional dan pragmatis (Madjid, 1977: 21). Artinya siswa hanya diberikan pengetahuan Islam secara terpisah-pisah, tanpa keutuhan pemahaman. Historisasi pendidikan  Islam  tidak  bisa  dilakukan  hanya  melalui  pembelajaran  atas  sejarah Islam.  Melainkan  melalui  penghadiran  segenap  suasana,  prestasi  kultural,  dan nilai-nilai  keislaman  dalam  pembentukan  historisnya.  Dengan  menghadirkan pendidikan  Islam  yang  tradisional  di  atas,  pesantren  telah  menghadirkan kesejarahan Islam dalam sistem pendidikannya, sehingga siswa bisa hidup dalam kerangka kesejarahan dan peradaban Islam tersebut.
Sementara itu  kesinambungan  epistemologis  adalah  kesinambungan  cara berpikir  dalam  kerangka  keislaman,  yang  membuat  pesantren  tidak  hanya merupakan pendidikan  agama  Islam, melainkan pendidikan  menurut  Islam. Hal ini yang melahirkan kesinambungan normatif, yang membuahkan pemahaman dan pengamalan  atas  apa  yang  baik  dan  apa  yang  buruk  menurut  Islam  di  dalam pesantren. Normativisme Islam ini tidak akan dimiliki madrasah yang tidak benar- benar  mengakarkan  pendidikannya  pada  historisitas  dan  epistemologi  keislaman itu sendiri. Dari normativitas inilah pesantren merupakan kesinambungan kultural dari peradaban Islam, karena ia terbangun di atas prestasi kultural sejarah Islam.
Kesinambungan  kultural  ini  yang  dikemudian  dipraksiskan  melalui  sistem didaktis, yang membuat sistem pendidikan pesantren bisa menjadi cerminan bagi originalitas peradaban Islam itu sendiri (Azra, 2002: 109-110).
Pada kenyataannya segenap kelebihan ini masih terbayangi oleh kelemahan sistem  pendidikan  pesantren,  yang  membuat  pemerintah  Indonesia  mendaulat madrasah  sebagai  sistem  pendidikan  Islam  yang  resmi.  Kelemahan  ini  terletak pada kurangnya manajemen modern di dalam tata pendidikan, yang mengacu pada sistem administrasi kurikulum dan penataan institusional berbasis birokrasi (Azra,
2002: 109-110).  Dengan  kurangnya  sistem  administrasi  ini,  maka  pendidikan pesantren (klasik) cenderung bersifat kultural: santri belajar karena ingin menjadi muslim  yang  baik,  dan  bisa  mengajar  menjadi  ustadz  di  kampungnya,  ketika  ia lulus mesantren .  Materi  pelajaran  yang  hanya  mengacu  pada  pelajaran  Islam klasikpun  dianggap  terbelakang,  karena  meminggirkan  ilmu-ilmu  umum  yang dibutuhkan  santri  untuk  menghadapi  situasi  modern  yang  menuntut  penguasaan sains  dan  teknologi.  Maka,  karakter  santri  sebagai  pelajar  Islam  yang kikuk dengan  perkembangan  zamanpun  terjadi,  yang  semakin  menyudutkan  pesantren sebagai lembaga pendidikan yang ketinggalan zaman.
Berangkat  dari  kelemahan  inilah  pemerintah  dan  praktisi pendidikan kemudian  menggagas  sistem  madrasah,  yang  merupakan  internalisasi  sistem pendidikan  sekolah  ke  dalam  pendidikan  Islam.  Artinya,  madrasah  adalah  tipe keislaman  dari  pendidikan  sekolah.  Oleh  karena  itu,  paradigma  awal  madrasah adalahparadigma sekolah.  Dengan  paradigma  ini,  sistem  pendidikan  madrasah secara  institusional  dan  administratif,  mengacu  pada  sistem  sekolah.  Dengan demikian  maka  sahlah  jika  madrasah  disebut  sebagai pendidikan  agama  Islam.
Yakni  sistem  pendidikan  yang  mengajarkan  agama  Islam.  Bukan sistem pendidikan  menurut  Islam. Mengapa?  Karena  paradigma  dan  sistem  pendidikan madrasah  adalah  sekolah.  Di  titik  inilah  kita  menjadi mafhum kenapa  definisi madrasah  adalah sekolah  umum  berciri  khas  Islam.  Jawabnya  jelas:  madrasah adalah  salah  satu  bidang  pendidikan  sekolah  yang  konsen  dengan  pengajaran ilmu-ilmu keislaman.
Tentu hal ini memiliki kelebihan, karena sistem sekolah dengan manajemen institusional dan  administrasi  kurikulum,  telah  membuahkan  sistem  pendidikan modern  yang  tertata  rapi  dan  bisa beradaptasi dengan  perkembangan  zaman. Keberadaan ilmu-ilmu umum yang mendampingi ilmu-ilmu keislaman, membuat pelajar  madrasah  bisa  mempelajari  dua  corak  keilmuan  sekaligus,  sehingga mereka  tidak  kikuk  dengan  kondisi  masyarakat  yang  serba  saintifik  dan teknologis.
Hanya  saja  corak  dominan  dari  sistem  sekolah  di  dalam  madrasah  inilah, yang membuat pendidikan Islam kehilangan otentisitasnya. Hal ini terjadi karena
dasar  bangunan institusionalnya bukan  dari  dasar  bangunan  peradaban  Islam, melainkan  dari  sistem  sekolah yang  cenderung  sekular (Fealy(ed),1997:171). Dominasi sistemik ini kemudian diperkuat oleh dominasi jumlah mata pelajaran umum  yang  hampir  70%,  membuat  pelajaran  keislaman  menjadi  sangat  minim. Oleh  karena  itulah  pelajaran  Islam  di  madrasah  bisa  disebut  sebagai  pelajaran Islam  minimalis,  karena  jumlah  dan  ukurannya  yang  minimalis  sehingga  tidak mencukupi bagi maksimalisasi pendidikan Islam.
Berangkat dari kelemahan dan kelebihan tersebut, perlu dilakukan sintesis yang mengarah  pada  pembentukan  suatu  sistem  pendidikan  kurikulum  berbasis pesantren.  Hal  ini  dilatari  oleh beberapa hal. Pertama, sistem  pendidikan  yang resmi  adalah  madrasah.  Oleh  karena  itu,  pengembangan  dan  perbaikan  sistem pendidikan  Islam  haruslah  beranjak  dari  sistem  madrasah. Kedua, secara institusional,  madrasah  memang  memiliki  kelebihan  dibanding  pesantren,  yakni dalam tata administrasi dan birokrasi pendidikan. Hal ini merupakan pengelolaan modern  atas  sistem  pendidikan,  yang  membuat  sistem  madrasah  terukur,  jika dibanding dengan pola pesantren yang lebih bersifat kultural. Ketiga , pesantren di sisi lain memiliki kelebihan yang bisa menyempurkan sistem pendidikan Islam di madrasah. Kelebihan ini terletak pada sistem pendidikannya yang mengakar pada tradisi  keilmuan  Islam  dan  tradisi  dari  peradaban  Islam  itu  sendiri. Keempat, dengan  demikian,  upaya  penyempurnaan  pendidikan  Islam  kita  haruslah mengarah pada pendasaran kembali sistem pendidikan Islam kepada tradisi Islam, meskipun  tetap  dengan  tata  kelola  institusional  ala  madrasah.  Di  dalam  proses penyempurnaan  ini,  tentu  ada  hal-hal  dari  madrasah  yang  dikurangi.  Upaya  ini merupakan usaha untuk mendedominasikan sistem sekolah atas pendidikan Islam. Salah  satunya  melalui  penambahan  mata  pelajaran  keilmuan  Islam,  sehingga pelajaran Islam tidak lagi minimalis, melainkan maksimalis.
Memang di  satu  titik  telah  terjadi  persilangan  antara madrasah dan pesantren:  pesantren  mendirikan  madrasah  di  dalamnya  dan  madrasah  memiliki sistem  nilai  dan  kurikulum  pesantren.  Pada  yang  pertama,  pesantren  telah menyempurnakan diri sehingga mau memasukkan pola sistem sekolah ke dalam sistem  pendidikan  tradisionalnya.  Hal  ini  tentu  menggugurkan  tesis
keterbelakangan  pesantren.  Hal  sama  terjadi  pada  madrasah yang telah mengadopsi  sistem  nilai  dan  kurikulum  pesantren.  Dalam  kaitan  ini,  madrasah telah menyempurnakan diri melalui pesantrenisasi sistem pendidikannya.

## Model Penguatan Kurikulum berbasis pesantren
Gagasankurikulum  berbasis  pesantren  berangkat  dari  kebutuhan  untuk merumuskan suatu sistem pendidikan Islam yang baru. Kebaruan dari sistem ini terletakpada  basis  filosofisnya,  yang  hendak  menjadikan  kepesantrenan  sebagai basis  pendidikan  dari  madrasah (Fadjar,  1995:513-514). Disebut  basis  filosofis, karena  kurikulum  berbasis  pesantren  berangkat  dari  kehendak  untuk mengembalikan  sistem  pendidikan  madrasah  kepada  dasar  filosofis  dari pendidikan Islam yang menurut penulis terdapat di pesantren. Secara jujur harus diakui  bahwa  saat  ini  telah  terjadi  defilosofisasi pendidikan  Islam  di  madrasah, yang  berujung  pada  tercerabutnya  dari  landasan  filosofis  pendidikan  Islam  itu sendiri. Proses defilosofi ini terjadi, akibat proses instrumentalisasi, pragmatisasi, fungsionalisasi,  dan  mekanisasi  pendidikan  Islam  madrasah,  yang  membuatnya tercerabut dari nilai-nilai dasar pendidikan Islam.
Hal tersebut tentu  bertentangan  dengan  filsafat  pendidikan  Islam yang berangkat dari rasionalitas nilai, (Zuhairi, dkk., 1995:107-120) bukan rasionalitas instrumental.  Rasionalitas  nilai  dalam pendidikan Islam  menyatakan  bahwa hakikat  pendidikan  dalam  Islam  adalah  pembentukan  karakter  manusia berdasarkan  ontologi  keislaman.  Ontologi  manusia  ini  berisi  tentang  konsep “manusia ideal” menurut Islam, yaitu sebagai hamba (‘abdullah) dan wakil Tuhan (khalifatullah).  Sebagai  hamba,  manusia  harus  mengarahkan  hidupnya  untuk beribadah.  Menjadi  hamba  Tuhan.  Sementara  sebagai  khalifatullah,  manusia adalah pengejawantahan nilai-nilai ketuhanan sehingga dunia bisa ditata dengan nilai-nilai tersebut.
Dari  ontologi  keislaman  manusia  inilah,  pendidikan  Islam dibangun.  Jadi pendidikan Islam adalah pendidikan yang dibangun berdasarkan rasionalitas nilai- nilai  ontologi  Islam  atas  hakikat  manusia.  Oleh  karena  itu,  elemen  keilmuan dalam  pendidikan  Islam,  haruslah  mampu  memenuhi  kebutuhan  bagi
pembentukan  manusia  Islami.  Dalam  kaitan  ini,  pemenuhan  tersebut  akhirnya memuara  pada  dua  tugas  manusia  sebagai ‘abdullah dan khalifatullah (Syed Muhammad,  1978:18). Dari  dua  tugas  kehambaan  dan kekhalifahan ini,  maka tidak  ada  lagi  dikotomi  pendidikan  agama  dan  pendidikan  umum.  Sebab  demi pemenuhan  tugas  kekhalifahan,  muslim  haruslah  mengetahui  seluk-beluk  dunia, agar ia bisa menata dunia dengan baik. Muslim haruslah menguasai ilmu politik, antropologi,  ilmu  budaya,  ilmu bahasa,  ilmu  sosial,  filsafat,  ilmu  teknik,  dan segenap tradisi pengetahuan tentang manusia dan masyarakat yang tidak berasal dari  khasanah  keislaman.  Standar  keislaman  dalam  tugas  penataan  dunia kemudian  bisa  berarti  dua  macam.  Bisa  bersifat  formalis,  dalam  artian,  pelajar Islam  menggunakan  konsep  Islam  (misalnya  politik  Islam)  sebagai  rumusan penataan  dunia.  Atau  bersifat  substantif.  Yakni  memasukkan  nilai-nilai  dasar keislaman dalam ruang lingkup yang tidak Islami.
Pada  titik  inilah,  praktek  filsafat  pendidikan  Islam  hanya  bisa diterapkan dalam  bentuk  Kurikulum  berbasis  pesantren.  Tentu,  pola  idealnya  sudah diterapkan secara nyata di pesantren. Dalam hal ini, pesantren sebagai sub-kultur yang  secara  ideal  telah  memuat  tiga  sistem  nilai  pesantren  seperti  termaktub  di atas.  Hanya  saja  karena  secara  legal,  lembaga  pendidikan  Islam  formal  di Indonesia  adalah  madrasah,  maka  pembentukan  sistem  pendidikan  Islam  yang ideal,  berarti pertemuan antara  konsep  madrasah  dan  konsep pesantren.  Dalam kaitan  ini,  pesantren  sebagai  nilai  dan  sistem  pedagogis  penulis  jadikan  basis pedagogis  dari  sistem  pendidikan  madrasah.  Oleh  karenanya,  perumusan  sistem baru  pendidikan  ini  tidak  harus  membuahkan  lembaga  pendidikan  yang  benar- benar baru, yang belum ada selama ini. Perumusannya terdapat pada penempatakn kepesantrenan sebagai basis pedagogis dari madrasah. Dari sini basis pedagogis itu meliputi beberapa hal. (1) basis nilai, (2)  basis pengajaran, (3) basis kultural. Dengan  ketiga  basis  tersebut  madrasah  sebagai  sistem teknis dari pendidikan Islam, akan memiliki basis yang mendasar, yakni pesantren. Artinya, madrasah  yang  memiliki kekuatan pada  sisi  manajemen  rasional  dan  birokrasi pendidikan,  disempurnakan  oleh  basis  dari  pendidikan  itu  sendiri,  yakni pesantren.  Dengan  demikian,  madrasah  yang  saat  ini  disebut  sebagai  sekolah
berciri khas Islam, tidak akan menjadi sekolah murni yang kehilangan ciri khas Islamnya. Ia tidak akan terjebak ke dalam jeruji sistem birokratis yang tercerabut dari  akar  filosofis  pendidikan  Islam.  Madrasah  sebagai  sistem  teknis,  akhirnya bisa bermanfaat sebagai pengaturan rasional bagi nilai-nilai filosofis pendidikan Islam.
Dengan  cara  ini,  paradigma  instrumental  (Lukens-Bull,  2004:149)yang menjadi landasan pembentukan madrasah, akhirnya  berganti dengan rasionalitas nilai.  Madrasah  dijalankan  untuk  mengabdi  kepada  nilai-nilai  mendasar  Islam. Dengan cara ini pula, siswa tidak akan terjebak dalam sistem tertutup madrasah. Mereka mampu kembali kepada naturalitas dan kulturnya. Artinya, madrasah akan mengembalikan  siswa  kepada  kewajaran  natural  sebagai  manusia  yang  berhak berkembang,  berinovasi  dan  merubah  diri.  Sifat  natural  dari  manusia  ini  yang meniscayakan  sistem  pendidikan  terbuka.  Sebab  naturalitas  manusia  selalu berkembang  dan  berubah,  dan  ia  tentu  membutuhkan  sistem  dinamis  yang memenuhi  kebutuhan  bagi  pengembangan  diri  tersebut.  Dengan  gagasan kurikulum berbasis pesantren, siswa tidak akan terjebak menjadi objek pedagogis dari sistem birokratis, tetapi berkultural pesantren.
Konsep kurikulum  berbasis  pesantren  ini  adalah  adopsi  nilai  dan  sistem pesantren dalam pengelolaan MA sebagai ”sekolah umum” dengan Islam sebagai ”ciri  khasnya”.  Tujuan  dari  konsep  ini  adalah  dalam  rangka  penguatan  atas berbagai  kekuarangan  yang  terjadi  pada  MA,  terurtama  bidang  PAI.    Merujuk pada SI dan SKL, perbedaan antara MA dan SMA adalah terletak pada tujuan dan cakupan materi PAI. Tujuan mata pelajaran PAI di SMA adalah: (1) memberikan wawasan terhadap keberagaman agama di Indonesia, (2) meningkatkan keimanan dan  ketaqwaan  siswa. Karena  rumusan  tujuannya  yang  lebih  simpel  (global), maka PAI untuk SMA diberikan secara global dalam satu mata pelajaran. Berbeda dengan SMA, karena Islam menjadi ciri khasnya maka komposisi PAI untuk MA menjadi lebih  banyak  (mata  pelajaran  dan  alokasi  waktu)  dan  pembahasannya lebih  mendalam  dalam  rangka  mencapai  tujuan  spesifiknya.  Sebagai  sub-sistem pendidikan  nasional,  ada  tiga  tujuan  yang  harus  di  capai  oleh  MA,  yaitu:  (a) tujuan  pendidikan  nasional,  (b)  tujuan  pendidikan  menengah,  dan  (c)  tujuan
spesifik pendidikan MA.
Karena mengadopsi  nilai  dan  sistem  pesantren  maka  operasional  kegiatan madrasah    menerapkan  model boardingschool (asrama)  dengan  mengadopsi konsep  sistem  ”pondok”  atau  pemondokan  bagi  para  santri  sebagaimana telah lama diterapkan dalam sistem pendidikan pesantren. Unsur esensial yang diadopsi dari sistem ini adalah pada aspek sistem full days school , dimana proses belajar mengajar bisa dilaksanakan tidak hanya pada aspek kurikulum formal saja tetapi juga pada aspek hidden curriculum .
Dengan  mengadopsi  sistem  pesantren  ini,  secara  umum  ada  empat  hal penting  yang  dapat dicapai atau  diperoleh  secara  simultan  oleh  MA  dalam kapasitas  dan  statusnya  sebagai  sekolah  menengah  umum  berciri  khas  Islam. Capaian  ini sekaligus merupakan  keunggulan  dan  kelebihan  MA  bila dibandingkan dengan SMA  atau pendidikan Islam tradisional lainnya.  Bila hal ini  dapat  diwujudkan,  maka  akan  tercipta  produk  ( output–outcome )  dari  proses pendidikan di MA yang sesuai dengan ekspektasi para penggunanya. Empat hal tersebut  meliputi:  (1)  penguatan  atau  pendalaman  ' ulu>m  al-dīn sebagai  upaya untuk  meningkatkan  kualitas  pengetahuan  dan  keberagamaan  peserta  didik.  (2) Pendalaman materi science (mata pelajaran umum) sebagai upaya untuk mencapai keunggulan komparatif sejalan dengan arus besar kebijakan pendidikan nasional. (3)  Pemberian  latihan  ketrampilan  untuk  memberi  bekal life  skill sebagai  bekal bagi  lulusan  untuk  terjun  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dengan  keunggulan kompetitif.  (4)  Optimalisasi  kegiatan  ekstra  dalam  rangka  mewujudkan "pendidikan  yang  dijiwai  dengan  suasana  keagamaan".  Adapun  model  yang dilahirkan dari paradigma kurikulum berbasis pesantren adalah:
Pertama, Madrasah Pesantren (MP) adalah model pengelolaan MA, dimana secara operasional pengelolaan antara madrasah dan pesantren berada dalam satu sistem  manajemen.  Artinya,  suatu  MA    tidak  hanya  secara  fisik  berada  dalam lingkungan pesantren tetapi antara MA dan pesantren berada dalam satu struktur organisasi  dan  manajemen  yang  menyatu  ( integreted ).  Tujuan  dari  penyatuan sistem pengelolaan ini adalah agar semua proses pendidikan berada dalam suatu sistem  yang  memungkinkan  semua  kegiatan  guru  dan  murid  berada  dalam  satu
alur dan paket program yang sama.
Kedua, Madrasah Lingkungan  Pesantren  (MLP),madrasah  yang berada di lingkungan  Pesantren  yang  disingkat  MLP  ini  secara substantif memiliki kesamaan  dengan  model  yang  pertama,  perbedaannya  hanyalah  terletak  pada keberadaan pesantren secara pisik. Bila pada model pertama MA dan pesantren berada dalam satu sistem pengelolaan dan dalam satu kompleks pendidikan, untuk model  yang  kedua  antara  MA  dan  pesantren  tidak  berada  dalam  satu  sistem manajerial. Pesantren  yang di maksud disini adalah pesantren  yang secara pisik berada  dalam  satu  kawasan  atau  lingkunguan  di  sekitar  lokasi  MA.  Model  ini sekaligus  menjadi  alternatif  bagi  MA  yang  memiliki  keterbatasan  dalam penyiapan infrastruktur. Karena berada di luar manajemen dan tidak berada dalam satu komplek pendidikan, langkah  yang bisa ditempuh oleh para pengelola MA adalah  dengan  mengadakan  kerja  sama  dengan  pihak  pengelola/pengasuh pesantren dalam hal materi (ilmu agama) yang diajarkan di pesantren. Oleh karena itu, dari sudut pengelolaan kelembagaan model MLP ditempuh melalui kerjasama antara  manajemen  madrasah  pada  satu  pihak  dan  manajemen  pesantren  pada pihak lain. Dengan kerja sama ini diharapkan sistem dan materi pendidikan yang dijarkan  di  pesantren  bisa  sejalan  dan  mendukung  tema-tema  yang  diajarkan  di MA.
Dari sudut materi atau bahan yang diajarkan,  rumusan verbalnya bisa jadi antara  apa  yang  diajarkan  di  madrasah  dan  di  pesantren  berbeda.  Namun substansi  isi  bahan  yang  diajarkan  ada  titik  temu.  Meskipun  dari  sudut kelembagaan  antara  madrasah  dan  pesantren  merupakan  unit  organisasi  atau lembaga  yang  berbeda,  namun  pembelajaran  di  pesantren  didesin  dalam  rangka penguatan  ( empowering )  terhadap  materi  yang diajarkan di  madrasah.    Karena berbeda lembaga maka antara keduanya hubungannya bersifat koordinatif dalam rangka  menjalin  sinergi  demi  menghindarkan  terjadinya  ketidaksesuaian  isi  dari materi  pembelajaran. Karena  merupakan  unit  organisasi  yang  berbeda,  maka model  pmanajemen/kepemimpinan  antara  madrasah  dan  pesantren  tidak  harus menyatu,  karena  untuk  menyatu  membutuhkan  beaya  infrastruktur  yang  mahal. Akan  tetapi  antara  madrasah  dan  beberapa  pesantren  yang  berada  di
lingkungannya ada kerjasama dan koordiniasi.
Kerjasama  dimaksud  terkait  dengan  materi  kurikulum,  tata  tertib,  jadwal kegiatan, dan hal-hal teknis lainnya. Dalam sistem pendidikan dan pembelajaran, secara operasional pembelajaran di pesantren berjalan sesuai dengan karakter dan materi  masing-masing  pesantren.  Dengan  asumsi  bahwa  pembelajaran  di pesantren  berorientasi  pada ulu>m  al-di>n ,  maka  hasil  pembelajaran  tersebut otomatis  akan  memperkaya  dan  melengkapi  materi  agama  Islam  di  kurikulum madrasah. Dalam rangka penciptaan lingkungan yang kondusif untuk belajar dan Islami,  pesantren  yang  berada  di  lingkungan  madrasah  tersebut  berjalan  sesuai dengan  kultur  dan  nilai  yang  ada  dan  berjalan  selama  ini.  Dengan  kata  lain pengelola pesantren memiliki otonomi dan deskresi untuk melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaranannya, khususnya untuk materi ulu>m al-di>n . Output yang  diharapkan  dari  sistem  ini  adalah  penciptakan  pribadi  siswa/santri  yang berakhlaqul  karimah.  Terkait  dengan  pembelajaran  untuk  penguatan,  model  ini setidaknya untuk Kudus, lebih visibel untuk dilakukan karena sudah “diterapkan” oleh beberapa madrasah. Kekurananya hanya satu, selama ini antara madrasah dan pesantren  tidak  ada  kerjasama  atau  koordinasi,  sehingga  terkesan  siswa  yang nyanteri  di  pesantren  lebih  mirip  mencari  pemondokan  untuk tempat  tinggal.
Kerjasama dalam konteks ini ditujukan untuk kepentingan koordinasi dan sinergi kegiatan.  Langkah  ini  sangat  dimungkan  dan  mudah  untuk  dilaksanakan  karena apapun bentuknya antara madrasah dan pesantren secara historis memiliki ikatan dan sejarah panjang, terutama dalam konteks da’wah Islamiyah.
Ketiga, Madrasah Sistem Nilai Pesantren (MSNP), konsep model ketiga ini didasarkan  atas  asumsi  bahwa  sistem  pendidikan  pesantren  dengan meteri dan kulturnya  dipandang  cocok  atau  sesuai  dengan  karakter MA,  terutama  dalam mewujudkan ciri khas Islam. Sebagaimana diketahui, pada pesantren ada unsur- unsur yang secara kultural sejalan dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan dengan  ciri  khas  Islam.  Seperti  keberadaan  kiai  sebagai  figur  panutan,  masjid sebagai  pusat  kegiatan  pendidikan  dan  ibadah,  pengajaran  kitab  kuning  sebagai sumber pengetahuan agama Islam, dan  asrama sebagai media penciptaan suasana sosial keberagamaan, lengkap dengan kondisi lingkungan pesantren sebagai sub
kultur masyarakat sekitar. Untuk mempermudah dan memperjelas anatomis unsur- unsur lingkungan madrasah dan pesantren serta adobsi sistemik dari sistem nilai dan tradisi pesantren, maka berikut akan penulis gambarkan dalam bentuk skema. Sebagaimana dua model Penguatan Pendidikan Agama (PAI) Bebasis Pesantren sebelumnya,  maka  model  ketiga  ini  juga  memiliki  tiga  aspek  pokok  sebagai komponen  yang  akan  menjadi  jelas  dalam  model  dimaksud,  yaitu:  aspek pengelolaan, aspek kurikulum dan aspek suasana keagamaan.

## Komparasi  antar  Model  Kurikulum Berbasis  Pesantren Sebagai  Model Penguatan  PAI
Setelah melakukan  elaborasi  atas  beberapa  tawaran  modelKurikulum berbasis  pesantren  sebagai  model  penguatan  pendidikan  agama  Islam,  maka penulis akan membuat komparasi antar-ketiganya. Tujuannya jelas, yakni mencari kelemahan  dan  kekuatan  antar-model,  serta  mencari  peluang  bagi  “irisan konseptual” antar-model tersebut guna lebih mendekatkan tulisan ini kepada cita- cita Kurikulum berbasis pesantren.
Seperti  diketahui,  analisis  pokok  penelitian  ini  ialah  perlunya perumusanulang pendidikan  MA  berbasis  pesantren.  Dalam  kaitan  ini,  basis tersebut  mengacu  pada  empat  hal;  basis  ontologis,  basis  epistemologis,  basis pedagogis,  dan  basis  kultural.  Pertama,  basis  ontologis.  Basis  ini  hendak memberikan  dasar  ontologis  dari  pendidikan  Islam.  Yakni  suatu  ontologi pendidikan yang menempatkan manusia dalam ruang ontologi keislaman. Dalam kaitan ini, pendidikan Islam terkait dengan status hakiki manusia sebagai hamba Allah swt yang  butuh  mendekatkan  diri,  agar  mampu  berperan  sesuai  dengan kehendak Allah swt. Jadi ontologi pendidikan Islam akhirnya merupakan proses pembelajaran  agar  manusia  bisa  lebih  mengenali  tujuan  penciptaannya,  serta mengetahui tugas hidupnya. Dari sini pendidikan Islam akhirnya memuara pada dua  status  manusia,  yakni  manusia  sebagai  “ abdullah ”  dan  manusia  sebagai “ khalifatullah ”.
Dari uraian ini kita menjadi mafhum mengapa model Madrasah Lingkungan Pesantren (MLP) belum ideal. Karena, Kurikulum berbasis pesantren tidak hanya dipahami  secara  teritorial.  Artinya,  Kurikulum  berbasis  pesantren  bukan  hanya sekedar  persoalan  letak  madrasah  yang  secara  geografis  berada  di  dalam lingkungan pesantren. Hal ini sudah banyak kita temukan pada lembaga pesantren yang  mendirikan  madrasah  di  dalamnya.  Motivasi  pendirian  tersebut  sangat beragam,  mulai  dari  motivasi  bahwa  pesantren  memiliki  dan  menyadari kelemahannya sebagai lembaga pendidikan tradisional, sehingga perlu mendirikan madrasah  yang  merupakan  proto-type  dari  lembaga  pendidikan  modern.  Oleh karena  itu,  madrasah  sebagai  lembaga  pendidikan  modern,  ingin  melakukan modernisasi pesantren malaui jalur pendirian lembaga madrasah.
Sementara  itu,  gagasan  kurikulum  berbasis  pesantren  justru  sebaliknya.  Ia merupakan arus balik tradisi, di mana pesantren hendak mengembalikan madrasah ke  akar  tradisi  pendidikan  Islam.  Jadi  ia  pertama-tama  merupakan  kehendak normatif,  baru  setelah  itu  menjadi  kehendak  pedagogis.  Artinya,  gagasan  ini bersifat  normatif  sebab  ia lahir dari  keprihatinan  normatif  akan  tercerabutnya madrasah dari nilai kepesantrenan. Cara pikir tersebut, tentu saja telah melampaui kritik pendidikan dan kritik kebudayaan. Dalam kritik ini, tradisi mengarus-balik, mengritik modernitas, dan hendak mengembalikannya ke dasar tradisi tersebut. Ia menjadi  kritik  kebudayaan,  karena  telah  melakukan  kritik  kemasyarakatan  yang dibentuk oleh pola modernis dalam sistem pendidikan nasional. Tentu madrasah tidak  bermasalah  dalam  dirinya  sendiri. Madrasah memiliki  kelemahan,  karena madrasah bagian  dari  sistem  pendidikan  formal  kita  yang  banyak  memiliki kelemahan. Pada titik ini, MLP tidak memenuhi syarat normatif tersebut, karena ia  tidak  berangkat  dari  kritik  kebudayaan:  kritik  tradisi  atas  modernitas.  Oleh karenanya,  di  dalam  MLP,  terjadi pemilahan  antara  madrasah  dan  pesantren, sehingga keduanya terpisah, baik secara kelembagaan, maupun sistem pendidikan.
Yang  penulis  maksud  sebagai  kelembagaan  di  sini  berarti  kelembagaan pendidikan, sebab bisa saja MLP berada dalam satu lembaga, yayasan misalnya, namun dalam pelembagaan pendidikan, mereka tidak sama, dan tidak menyatu.
Model MLP  memiliki  nilai  positif,  dari  segi  geo-institusional.  Artinya, karena  secara  geografis  dan  institusional  telah  menyatu  antara  madrasah  dan pesantren,  maka memiliki kelemahan  juga  kekuatan. Jika  MLP kekuatannya terletak  pada  kesatuan  fisik  antara  madrasah  dan  pesantren.  Sementara  dalam MSNP, kekuatannya terletak dalam terdapatnya sebagian sistem nilai pesantren di madrasah. Kelemahan yang terdapat di MSNP ialah belum bersatunya pesantren dan  madrasah  secara  kelembagaan,  dengan  pesantren  sebagai  basis  kulturalnya. Sebab  secara  manajerial  pendidikan,  MSNP  sangat  potensial  bagi  gagasan Kurikulum  berbasis  pesantren  tersebut.  Manajemen  pendidikan  MSNP  telah mengacu pada kurikulum pendidikan pesantren. Hal ini cukup sebagai modal bagi gagasan  Kurikulum  berbasis  pesantren.  Maka  untuk  MSNP,  langkah  menuju Kurikulum  berbasis  pesantren  tinggal  setahap.  Yakni  penyatuan  institusional antara  madrasah  dan  pesantren.  Tentu  hal  ini  membutuhkan  biaya  besar,  jika dibanding dengan MLP, sebab secara fisik, MSNP haruslah mendirikan pesantren di dalam lingkungan madrasah, sebagai basis kultural bagi pendidikan madrasah.
Dari model-model yang peneliti tawarkan, model Madrasah Pesantren (MP) merupakan  paling  ideal  untuk  sebuah  proses  pendidikan,  tidak  hanya  untuk pendidikan  Islam  (madrasah) saja tetapi  juga  untuk  semua  lembaga  pendidikan pada  umumnya.  Dengan  sistem  atau  model  ini  akan  tercipta  proses  pendidikan holistik yang akan melahirkan output dan outcome pendidikan berkualitas. Seperti telah diuraikan pada  kerangka  konsep  di  atas,  pada  MP  ada  tiga  aspek  penting yang memungkinkan berlangsungnya proses pendidikan di MA yang berorientasi pada  kualitas,  yaitu  aspek  pengelolaan,  aspek  kurikulum  dan  aspek  suasana keagamaan.

## D. Kesimpulan
Desain  Pendidikan  Agama  Islam  (PAI)  pada  Madrasah  Aliyah  di  Kudus didasarkan kepada spirit dan nilai kepesantrenan sebagai bagian utama dari tradisi Islam dan sekaligus memenuhi kualifikasi standar nasional pendidikan. Madrasah saat  ini,  cenderung  kehilangan  jati  diri  kemadrasahan  yang  sesungguhnya menjadi  pembeda  dengan  sekolah.  Bukti  tentang  ini  dapat  dilihat  struktur  dan
komposisi  kurikulum  yang  minimalis  untuk  Pendidikan  Agama  Islam  (PAI). Meskipun demikian, Madarasah Aliyah di Kabupaten Kudus dalam pelaksanaan pendidikan  dan  pembelajarannya  menerapkan  dan  berpedoman  pada  kurikulum nasional  Departemen  Agama  dan  implementasinya  memiliki  karakteristik  dan orientasi akademik yang berbeda antara satu madrasah dengan lainnya.
Kurikulum berbasis pesantren lahir dari krisis konseptual pendidikan Islam madrasah yang semakin jauh dari sistem nilai dan kultur pendidikan Islam salafi dan  berikhtiar  menawarkan  solusi  konseptual.  Salah  satu  wujud  dari  sifat konseptual kurikulum berbasis  pesantren  adalah  perumusan  ulang  kurikulum madrasah  dengan  menggunakan  standar  kurikulum  pesantren.  Sebagai  konsep penguatan, kurikulum berbasis pesantren secara otomatis meniscayakan reformasi kelembagaan.  Artinya,  satu  sisi  Kurikulum  berbasis  pesantren    menyatu  dengan pesantren  secara  integral  (MP),  bersinergi  dengan  pesantren  sekitar  (MLP) maupun dengan mengadopsi sistem nilai dan kultur pesantren (MSNP).
Dengan demikian, maka pendidikan Islam di Indonesia tidak hanya disebut sebagai  sistem  sekolah  berciri  khas  Islam.  Akan  tetapi  madrasah  berciri  khas pesantren.  Artinya,  sistem  pendidikan  Islam  memang  bisa  disamakan  dengan sekolah,  akan  tetapi  hanya  pada  level  teknis  manajerial.  Secara  substantif,  ia berbeda  dengan  sekolah,  sebab  Islam  sebagai  sistem  pendidikan  memiliki konsepnya  sendiri.  Untuk  itu,  pendidikan  Islam  di  Indonesia  harus  ditingkatkan dari  sistem  sekolah  berciri  Islam,  menjadi  sistem  madrasah  berciri  pesantren. Dengan  cara  ini,  maka  pendidikan  Islam  bisa  lebih  memiliki  kekhasan,  yakni kepesantrenan. Kekhasan keislaman yang dirumuskan oleh Kemenag RI terbukti masih bersifat permukaan dan tidak menghunjam hingga ke dasar peradaban dan tradisi Islam. Dengan menjadikan pesantren sebagai basis pendidikan Islam, maka pendidikan Islam Indonesia bisa betul-betul mengakar pada tradisi keislamannya sendiri.

## Daftar Pustaka
Al-Attas, S. M. N. (1978). Islam and Secularism. (KualaLumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia.
________________. (1980). The Concept of Education in Islam: A Framework for an  Islamic Philosophy of Education. Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia.
Azra, A.  (2002). Paradigma Baru Pendidikan Nasional; Rekonstruksi danDemokratisasi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
________. (2003). Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi. Jakarta: Logos.
Dhofier, Z. (1994). Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai. Jakarta: LP3ES.
Fealy,  G. (ed), Ahmad Suaedy (terjemahan).  (1997). Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama–Negara . Yogyakarta: LKIS.
Guba,  E.  G.  & Lincoln,  Y.  S.  (1995). Effective  Evaluation H.A. MalikFadjar dalam Kontekstualisasi Ajaran  Islam  70 Tahun Munawir Sjadzal. Jakarta: Kerja samaIPHI dan Paramadina.
Kutoyo,  S.  S.&  Slamet. (1986). Sejarah  Pendidikan  Daerah  Jawa  Timur . Surabaya: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudyaan Daerah.
Madjid, N. (1977).
Bilik-BilikPesantrenSebuahPotretPerjalanan. J akarta:Paramadina.
_________. (1997). Bilik-Bilik Pesantren . Jakarta: Paramadina.
Mastuhu. (1994). Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren . Jakarta: INIS.
Moestopo, M.H. (2001). Kebudayaan  Islam di  Jawa Timur:  Kajian Beberapa Unsur Budaya Masa Peralihan . Yogyakarta: Jendela.
Muhadjir,N. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif . Yogyakarta: Rakesarasin.
____________________. Metodologi  penelitian  kebijakan  dan  evaluation research . Yogyakarta: Rake Sarasin.
Muhaimin, et  al. (2002). Paradigma  Pendidikan  Islam:  Upaya  Mengefektifkan Pendidikan  Agama  Islam  di  Sekolah. Bandung: PT  Remaja Rosdakarya.
Mulkhan, M. (2002). Nalar Spiritual Pendidikan. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Nasution. (1993). Pengembangan Kurikulum . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Sirozi,  M.  (2005). Politik Pendidikan; Dinamika  Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Steenbrink, K. A. (1986). Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern. Jakarta:LP3ES.
Sugiyono. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung; Alfabeta.
Sumber data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus tahun 2010.
Supaat.  (2009). Model Transformasi Madrasah  sebagai  Sekolah  Umum  Berciri Khas Islam. T.kt : t.p.
Wahid,
M. ( 1 9 9 9 ) . PesantrenMasaDepan;Wacana PemberdayaandanTransformasiPesantren . Bandung:PustakaHidayah.
Zuhairini, dkk. (1995). Filsafat Pendidikan Islam . Jakarta: Bumi Aksara.
Zuhri, S. (t.th). PendidikanPesantrendiPersimpanganJalan, dalam:MarzukiWahid (ed),PesantenMasa Depan”.