## JRMA , Volume 7 No 2, Oktober 2019

## ANALISIS PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN
BERBASIS KINERJA, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH KOTA MALANG
MARIA TRIMURNI ESNI e-mail : mariaesni23@gmail.com
Anwar Made Retno Wulandari
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kanjuruhan Malang

## ABSTRAK
Otonomi  Daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan mendasar terselenggaranya otonomi daerah adalah perkembangan  kondisi  di  dalam  negeri  yang  mengindikasikan  bahwa  semangkin  maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap Negara, termaksud daya saing pemerintah daerahnya. Penelitian ini bertujuan utuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja,  akuntabilitas  dan  transparansi  sebagai  variabel  independen  baik  secara  parsial  maupun simultan terhadap kinerja keuangan daerah Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel sejumlah 44 pegawai pada OPD dan BPKAD Kota Malang. Pengukuran variabel  dengan  menggunakan  Skala  Likert  dengan  skor  sampai  5.  Data  dianalisis  dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dan untuk menguji tingkat signifikan menggunakan uji f dan uji hipotesis menggunakan uji t dengan bantuan program SPSS 22. Hasil secara parsial menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah dan variabel transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah serta hasil penelitian secara  simultan  menunjukkan  bahwa  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja,  akuntabilitas  dan transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.
Kata Kunci : penerapan anggaran berbasis kierja, akuntabilitas, transparansi dan kinerja keuangan daerah

## ABSTRACT
Regional Autonomy is the right, authority and obligation of autonomous regions to regulate and manage their own government affairs and the interests of local communities in accordance with statutory regulations. The basic consideration of the implementation of regional autonomy is the development of conditions in the country that indicate that the rise of globalization that demands competitiveness of each country, including the competitiveness of local governments. This study aims to determine  and analyze the effect of  the implementation of  performance-based budgeting, accountability and transparency as an independent variable both partially and simultaneously on the financial performance of the city of Malang. This study uses a quantitative approach with a sample of 44 employees in OPD and BPKAD Malang. Measurement of variables using a Likert Scale with a score of up to 5. Data were analyzed using multiple linear regression analysis and to test the significance level using the f test and hypothesis testing using t test with the help of the SPSS 22 program. Partial results indicate that the application of performance-based budgeting has a significant effect on regional financial performance, the accountability variable has a significant
effect on regional financial performance and the transparency variable does not affect the regional financial  performance  and  the  results  of  research  simultaneously  show  that  the  application  of performance-based  budgeting,  accountability  and  transparency  affects  the  regional  financial performance
Keynotes : performance-based  budgeting , accountability , transparency and financial performance
PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  merupakan  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat  sesuai  dengan  peraturan  perudang-udangan  (Simanjuntak,  2013).  Sedangkan dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung  pelaksanaan  kewenanganpemerintah  daerah  dalam  mencapai  tujuan pemberian  otonomi  kepada  daerah,  terutama  peningkatan  pelayanan  dan  kesejaheraan masyarakat yang semakin baik (Mamuka dan Elim, 2014). Dengan adanya perimbangan keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  tersebut  diperlukan  sebuah  laporan keuangan  yang  handal  dan  dapat  dipercaya  agar  dapat  menggambarkan  sumber  daya keuangan  daerah  dengan  analisis  prestasi  pengelolaan  sumber  daya  keuangan  daerah tersebut,  karena  pemerintah  pusat  telah  menyerahkan  sumber  daya  keuangan  kepada daerah dalam rangka peaksanaan otonomi daerah. Analisis prestasi dalam hal ini adalah kinerja dari pemerintah daerah itu sendiri yng dapat didasarkan pada kemandirian dan kemampuan untuk memperoleh, memiliki, memelihara dan memanfaatkan keterbatasan sumber ekonomis daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sepenuhnya di daerah tersebut.  Mahmudi  (2016)  anggaran  berbasis  kinerja  merupakan  sistem  penganggaran yang  dilakukan  dengan  memperhatikan  keterkaitan  antara  anggaran  ( input )  dengan keluaran  ( output )  dan  hasil  ( outcome )  yang  diharapkan  dari  kegiatan  dan  program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil dari keluaran tersebut. Menurut Penny  Kusumastuti  (2014)  akuntabilitas  merupakan  bentuk  kewajiban  penyedia penyelenggaraan  kegiatan  publik  untuk  dapat  menjelaskan  dan  menjawab  segala  hal menyangkut  langkah  dari  seluruh  keputusan  dan  proses  yang  dilakukan,  serta pertanggungjawaban  terhadap  hasil  kinerjanya.  Tahir  (2011)  transparansi  merupakan keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan dan merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan good governance . Sularso (2011) kinerja keuangan merupakan suatu  ukuran  kinerja  yang  menggunakan  indikator  keuangan.  Kinerja  keuangan  juga merupakan kemampuan dalam mengelola keuangan yang dituangkan dalam pendapatan belanja  daerah  yang  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pelayanan sosial masyarakat.

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan masalah yang diuraikan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja, akuntabilitas  dan  transparansi  terhadap  kinerja  keuangan  daerah  baik  secara  parsial maupun secara simultan.

## Tinjauan Pustaka Peneraan anggaran berbasis kinerja
Anggaran  berbasis  kinerja  merupakan  penganggaran  bagi  manajemen  untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan  hasil  yang  diharapkan  termasuk  efisiensi  dalam  pencapaian  hasil  dari  keluaran tersebut  (Halim  2012).  Adapun  indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur  anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut, Pasolong (2013):
a. Masukan
Merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan untuk menghasilkan keluaran atau memberikan pelayanan.
b. Keluaran Merupakan produk atau keluaran langsung dari suatu aktivitas /kegiatanyang dilaksanakan.
c. Hasil
Menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan dan mencerminkan berfungsinya keluaran tersebut.
d. Manfaat Adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
e. Dampak
Merupakan pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

## Akuntabilitas
Akuntabilitas  merupakan  kewajiban  untuk  memberikan  pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau pimpinan organisasi kepada pihak yang  lain  memiliki  hak  dan kewajiban  untuk  meminta  kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan (Halim, 2012). Adapun indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut:
a) Penghindaran penyalahgunaan anggaran
b) Kepatuhan terhadap hukum
c) Proses dan pertanggungjawaban anggaran
d)
Pertimbangantujuan dapat tercapai atau tidak dan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
e) Pertanggungjawaban pemerintah kepada DPRD dan masyarakat Transparansi
Transparansi merupakan keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan dan merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan good governance (Tahir, 2011). Adapun indikator transparansi adalah sebagai berikut:
a) Sistem keterbukaan kebijakan anggaran
b) Dokumen anggaran mudah diakses
c) Laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
d) Suara rakyat terakomodasi
e) Sistem pemberian informasi kepada publik

## Kinerja keuangan daerah
Kinerja keuangan merupakan kemampuan dalam mengelola keuangan yang dituangkan dalam  pendapatan  belanja  daerah  yang  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung mencerminkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  membiayai  pelaksanaan  tugas- tugas  pemerintah  dan  pelayanan  sosial  masyarakat  (Sularso,2011).  Adapun  indikator kinerja keuangan adalah sebagai berikut:
a) Ekonomi
b) Efisiensi
c) Efektifitas

## Kerangka Konsep Peneletian
Penelitian ini untuk mengetahui kerangka konsep pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, akuntabilitas dan transparansi terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Malang.  Berdasarkan  keterangan  diatas,  maka  untuk  mengetahui  dan  munguji  adanya pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja  keuangan  daerah  Kota  Malang.  Dikembangkan  kerangka  pemikiran  yang
a Keu
dipaparkan maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:
Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :

## Hipotesis
Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H 1 : Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja keuangan H 2 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah H 3 : Transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah H 4 : Penerapan anggaran berbasis kinerja, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah

## Metode
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pernyataan yang  ada  dalam  kuesioner.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  pegawai  OPD  dan pegawai BPKAD Kota Malang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 44.  Pengambilan  sampel dalam  penelitian  ini  adalah  teknik pengambilan sampel  jenuh dimana seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dan uji validitas serta uji rliabilitas, uji asumsi klasik, uji f dan uji hipotesis untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

## Pembahasan
Analisis Deskriptif Berdasarkan hasil perhitungan statistik yang telah dilakukan, diperoleh ringkasan hasil analisis deskriptif sebagai berikut:
a) Hasil  distribusi  frekuensi  variabel  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja menunjukkan nilai rata-rata paling tinggi 6,89% dengan menjawab setuju. Hal ini menunjukkan  bahwa  variabel  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  Pemerintah Kota  Malang  sudah  tercapai,  hal  ini  didukung  oleh  indikator  dari  penerapan anggaran berbasis kinerja.
b) Hasil  distribusi  frekuensi  variabel  akuntabilitas  menunjukkan  nilai  rata-rata paling  tinggi  6,36%  dengan  menjawab  sangat  setuju.  Hasil  ini  menunjukkan bahwa  akuntabilitas  Pemerintah  Kota  Malang  sudah  tercapai  dan  hasil  yang Kinerj angan Daerah (Y) Transparansi (X3 ) Akuntabilitas (X2) Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (X1)
tinggi, dan didukung oleh indikator akuntabilitas.
c) Hasil distribusi frekuensi variabel transparansi menunjukkan nilai rata-rata paling tinggi sebesar 7,05% dengan menjawab cukup setuju. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan  transparansi  pada  Pemerintah  Kota  Malang  sudah  tercapai  dan didukung oleh indikator transparansi tersebut.
d) Hasil  distribusi  frekuensi  variabel  kinerja  keuangan  daerah  menunjukkan  nilai rata-rata  paling  tinggi  sebesar  6,77%  dengan  menjawab  setuju.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  variabel  kinerja  keuangan  daerah  Kota  Malang  sudah tercapai dan didukung oleh indikator keuangan seperti  ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

## Hasil Uji Instrumen
Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner  dinyatakan  valid  jika  pertanyaan  pada  kuesioner  tersebut    mampu    untuk mengungkapkan suatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Jika r hitung lebih besar dari r tabel untuk degree of freedom (df) = n-2, dalam hal ini n adalah sampel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan  nilai  positif  mak  butir  pertanyaan  atau  indikator  tersebut  dinyatakan  valid (Ghozali,2013). Pengujian validitas menggunakan Pearson  Correlation, yaitu dengan cara menghitung  korelasi  antara  nilai  yang  diperole.  Apabila  nilai  signifikan  yang  didapat dibawah 0,05 maka data yang di peroleh adalah valid.
Uji Reliabilitas
Uji realibilitas ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS, yang akan  memberikan  fasilitas  untuk  mengukur  realibilitas  dengan  uji  statistic  Cronbach Alpha. Syarat minimum yang dianggap memenuhi syarat adalah apabila koefisien alpha cronbach’s yang didapat 0,6. Jika koefisien yang didapat kurang dari 0,6 maka instrumen penelitian tersebut dinyatakan tidak reliabel. Apabila dalam uji coba instrumen ini sudah valid  dan  reliabel,  maka  dapat  digunakan  untuk  pengukuran  dalam  rangka pengumpulan data (Sugiyono, 2009).

## Uji Asumsi Klasik
Tujuan penggunaan dari Uji Asumsi Klasik adalah agar diperoleh estimator tidak bias dari regresi dengan kuadrat terkecil.
Uji Normalitas
Tujuan uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi variabel bebas  dan  variabel  terikat  mempunyai  distribusi  normal  atau  tidak  (  Ghozali,  2013). Regresi yang baik adalah jika data normal atau mendekati normal. Jika  data menyebar searah  dengan  garis  diagonal  maka  dapat  memenuhi  asumsi  normalitas,  jika  data menyebar jauh dari garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Apabila sebaran data pada grafik berada disekitar garis diagonal dan arah penyebarannya mengikuti arah garis diagonal berarti data berdistribusi normal.

## Uji Multikolinearitas
Multikoliniaritas  adalah  gejala  adanya hubungan linier  yang  sempurna  (sangat kuat) diantara varibal bebas yang dianalisis. Model regresi mengasumsikan tidak adanya multikolinearitas atau tidak adanya hubungan (korelasi) yang sempurna antara variabel bebas satu dengan variabel yang lain, salah satu cara digunakan untuk mendeteksi adanya multikonearitas dengan cara melihat nilai Variance Inflation Faktor (VIF) masing-masing varibael bebas, dimana jika nilai terdapat VIF > 5 maka terdapat gejala multikolienritas atau  sebaliknya  jika  nilai  terdapat  VIF  <  5  maka  tidak  terjadi  multikoleneritas, (Sarwoko,2018).

## Uji Heterokedasitas
Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan grafik scatter plot . Deteksi heteroskedastisitas  yaitu  dengan  melihat  ada  tidaknya  pola  tertentu  pada  grafik  hasil analisis.Jika ada pola titik-titik yang membentuk gelembung menyebar maka telah terjadi heteroskedastisitas.Jika titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas atau data homogen.

## Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis  regresi  linear  berganda  digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  besar pengaruh variabel bebas yaitu penerapan anggaran berbasis kinerja (X1), akuntabilita (X2) dan transparansi (X3) terhadap kinerja keuangan daerah (Y). Hasil analisis terlihat dalam tabel berikut:
Tabel 4.10 Analisis Regresi Linear Berganda Variabel Independen Unstandardized Coefficients Beta t- hitung Sign. T B Std.Error (Constant) 7,652 7,617 1,005 0,321 Penerapan anggaran berbasis kinerja(X1) 0,464 0,131 0,460 3,557 0,001 Akuntabilitas (X2) 0,713 0,322 0,333 2,219 0,032 Transparansi (X3) 0,064 0,204 0,047 0,311 0,757 R Square (R 2 ) 0,344 Adjusted R Square 0,294 F- hitung Sign-F 6,981 0,001
Variabel Dependent = Kinerja keuangan daerah (Y) Sumber ; Data diolah peneliti, 2019
Dari tabel diatas menunjukkan persamaan regresi sebagai berikut :
Y= 7,652+ 0,464X1+ 0,713X2+ 0,064X3+ e
Persamaan regresi tersebut, diketahui bahwa :
1. Nilai  konstanta  sebesar  7,652  memiliki  arti  bahwa  jika  tidak  ada  variabel Penerapan anggaran berbasis kinerja (X1), Akuntabilitas (X2), Transparansi (X3), maka Kinerja keuangan (Y) sebesar 7,652 atau sangat tinggi.
2. Koefisien regresi variabel Penerapan anggaran berbasis kinerja (X1) mempunyai nilai  β  ( Undstandardized  Coeffisients )  sebesar  0,464  yang  artinya  jika  variabel penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  ditingkatkan  kenaikannya,  maka  variabel kinerja keuangan daerah (Y) akan mengalami kenaikan dengan asumsi variabel lain bernilai tetap atau tidak berubah.
3. Koefisien regresi variabel Akuntabilitas (X2) mempunyai nilai β ( Undstandardized Coeffisients )  sebesar  0,713  yang  artinya  jika  variabel  akuantabilitas  ditingkatkan kenaikannya,  maka  variabel  kinerja  keuangan  daerah  (Y)  akan  mengalami kenaikan dengan asumsi variabel lain bernilai tetap atau tidak berubah.
4. Koefisien regresi variabel Transparansi (X3) mempunyai nilai β ( Undstandardized
Coeffisients )  sebesar  0,064  yang  artinya  jika  variabel  transparansi  ditingkatkan kenaikannya,  maka  variabel  kinerja  keuangan  daerah  (Y)  akan  mengalami kenaikan dengan asumsi variabel lain bernilai tetap atau tidak berubah.

## Uji F (Uji Simultan)
Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Dilihat dari tabel 4.10 dan kriteria pengujiannya menyatakan bahwa nilai F hitung sebesar  6,981  dengan  signifikan  sebesar  0,001,  berarti  signifikan  F hitung <  0,05 menunjukkan  bahwa  variabel  Penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  (X1),  Akuntabilitas (X2) dan Transparansi (X3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja keuangan  daerah  (Y).  Hasil  uji  F  juga  menunjukkan  bahwa  model  regresi  dapat menjelaskan pengaruh variabel bebas penerapan anggaran berbasis kinerja, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan daerah.
Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Koefisien  determinasi  digunakan  untuk  mengetahui  prosentase  besarnya perubahan variabel terikat (dependen) yang disebabkan oleh variabel bebas (independen). Tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,344 yang memiliki makna bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja (X1), akuntabilitas (X2), dan transparansi  (X3)  mampu  memberikan  kontribusi  34,4%  terhadap  kinerja  keuangan daerah (Y), sisanya sebesar 65,6% ditentukan oleh variabel lain yang belum di teliti.

## Uji Hipotesis
Uji hipotesis penelitian ini menggunakan uji t. Uji –t digunakan untuk menguji signifikan  pengaruh  variabel  independen  secara  parsial  terhadap  variabel  dependen dengan  menganggap  variabel  lain  bersifat  konstan.  Dari  hasil  analisis  regresi  linier berganda pada tabel 4.10 diatas terlihat bahwa :
1) Uji hipotesis 4 (Penerapan anggaran berbasis kinerja, akuntabilitas dan transparansi secara  simultan  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  daerah  Kota  Malang), Hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel penerapan anggaran berbasis kinerja (X1), akuntabilitas (X2) dan transparansi (X3) menunjukkan nilai signifikan t sebesar 0,001 > 0,05 berarti secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja keuangan daerah (Y). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 dapat diterima.
2) Uji hipotesis 1 (Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja keuangan  daerah  Kota  Malang),  Hasil  uji  regresi  menunjukkan  bahwa  variabel penerapan anggaran berbasis kinerja (X1)  menunjukkan nilai  signifikan  t sebesar 0,001>0,05, berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel penerapan anggaran berbasis  kinerja  (X1)  terhadap  variabel  kinerja  keuangan  daerah  (Y).  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1dapat diterima.
3) Uji hipotesis 2 (Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Kota Malang),  Hasil  uji  regresi  menunjukkan  bahwa  variabel  akuntabilitas  (X2) menunjukkan  nilai  signifikan  t  sebesar  0,032>0,05,  berarti  ada  pengaruh  yang signifikan  dari  variabel  akuntabilitas  (X2)  terhadap  variabel  kinerja  keuangan daerah (Y). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 dapat diterima.
4) Uji hipotesis 3 (Transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Kota Malang),  Hasil  uji  regresi  menunjukkan  bahwa  variabel  transparansi  (X3) menunjukkan nilai signifikan t sebesar 0,757>0,05, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel transparansi (X3) terhadap variabel kinerja keuangan daerah (Y). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 tidak dapat diterima.
Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Berdasarkan  hasil  uji  regresi  dalam  penelitian  ini  bahwa  variabel  penerapan anggaran  berbasis  kinerja  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. Hasil penelitian ini  sesuai  dengan  pendapat  Robinson,  2009)  yang  menyatakan  bahwa  tujuan  anggaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran publik dengan mengaitkan pendanaan organisasi sektor publik dengan hasil yang dicapai dengan penggunan  informasi  kinerja  secara  sistematik.  Hijrani  Putri  Lubis  (2009)  berdasarkan hasil  uji  hipotesis  dan  analisis  regresi  menunjukkan  bahwa  variabel  anggaran  berbasis kinerja memilik pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uji hipotesis bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Berdasarkan  hasil  penelitian maka  peningkatan  kinerja  keuangan  daerah  Kota  Malang  bisa  dilakukan  melalui penerapan anggaran berbasis kinerja melalui peningkatan pencapaian tujuan, efektivitas, dan efisiensi . Kinerja keuangan bisa meningkat apabila suatu tujuan yang telah ditetapkan tercapai, begitu pula sebalikya.

## Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Daerah
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  ada pengaruh  yang  signifikan  antara  akuntabilitas  terhadap  kinerja  keuangan  pada Pemerintah  Kota  Malang.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dari  hasil  analisis  uji  t  didapatkan statistik  uji  t  sebesar  2,219  dengan  tingkat  signifikan  sebesar  0,032.  Karena  tingkat signifikannya  lebih  kecil  dari  0,05,  maka  variabel  akuntabilitas  berpengaruh  terhadap variabel kinerja  keuangan  daerah  . Sehingga H1  diterima  dan  H0 ditolak.Akuntabilitas mampu mempengaruhi kinerja keuangan daerah karena akuntabilitas sebagai alat untuk mencapai  tujuan  instansi  pemerintah  daerah  dengan  cara  meningkatkan pertanggungjawaban  pemerintah  terhadap  masyarakat  yang  membutuhkan  informasi terkait  pengelolaan  keuangan  daerah  tersebut.  Jika  pemerintah  mampu  menerapkan pertanggung jawabannya dengan baik, atau mengelola keuangan daerah dengan terbuka terhadap masyarakatnya, maka kinerja keuangan pun meningkat. Begitu pula sebaliknya, jika pemerintah tidak mengelola keuangannya dengan baik, atau tidak bertanggung jawab penuh  terhadap  orang  yang  membutuhkan  informasi  keuangan  tersebut,  maka  kinerja keuangan  pun  menurun.  Nadia  Garini  (2011)  dalam  hasil  penelitiannya  menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.  Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  peningkatan  kinerja  keuangan  daerah  Kota Malang bisa dilakukan melalui akuntabilitas melalui peningkatan pertanggung jawaban aparatur  pemerintah  terhadap  masyarakat  yang  membutuhkan  informasi  mengenai keuangan  daerah.  Kinerja  keuangan  bisa  meningkat  apabila  pertanggung  jawaban pemerintah sepenuhnya diterapkan dengan baik. begitu pula sebalikya. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan adalah efektivitas dan efisien dalam pengelolaan keuangan  daerah  tersebut.  Jika  pengelolaan  keuangan  suatu  daerah  dilakukan  secara efisien dan efektivitas maka kinerja keuangan pun meningkat. Hal ini sangat dibutuhkan agar pengelolaan keuangan pemerintah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

## Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah
Berdasarkan  hasil  analisis  data dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa tidak ada  pengaruh  yang  signifikan  antara  akuntabilitas  terhadap  kinerja  keuangan  pada Pemerintah  Kota  Malang.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dari  hasil  analisis  uji  t  didapatkan statistik  uji  t  sebesar  0,311  dengan  tingkat  signifikan  sebesar  0,757.  Karena  tingkat signifikannya  lebih  besar  dari  0,05,  maka  variabel  transparansi  tidak  berpengaruh
terhadap  variabel  kinerja  keuangan  daerah  .  Sehingga  H1  ditolak  dan  H0  diterima. Transparansi  bukanlah  menjadi  tolak  ukur  yang  pasti  untuk  menilai  kinerja  keuangan pemerintah  daerah,  walaupun  dengan  adanya  transparansi  atau  keterbukaan  dalam memberikan  informasi  keuangan  tetapi  tidak  sepenuhnya  dapat  meningkatkan  kinerja keuangan. Astuti (2013) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian maka  peningkatan  kinerja  keuangan  daerah  Kota  Malang  tidak  sepenuhnya  dilakukan melalui  transparansi.  Walaupun  dalam  suatu  instansi  pemerintah  menetapkan transparansi,  tetapi  tidak  sepenuhnya  dapat  meningkatkan  kinerja  keuangan  daerah. Faktor  lain  yang  dapat  mempengaruhi  kinerja  keuangan  adalah  efektivitas  dan  efisien dalam  pengelolaan keuangan daerah tersebut. Jika pengelolaan keuangan suatu daerah dilakukan secara efisien dan efektivitas maka kinerja keuangan pun meningkat. Hal ini sangat dibutuhkan agar pengelolaan keuangan pemerintah sesuai dengan anggaran yang telah  ditetapkan.  Faktor  lain  juga  yang  dapat  mempengaruhi  kinerja  keuangan  adalah dilihat  dari  kinerja  individu  yang  mengelola  keuangan  daerah.  Jika  kinerja  individu tersebut  baik  dan  dapat  memahami  keuangan  daerah,  maka  kinerja  keuangan  pun meningkat.

## Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah
Berdasarkan  hasil  uji  regresi  dalam  penelitian  ini  bahwa  variabel  penerapan anggaran  berbasis  kinerja,  akuntabilitas  dan  transparansi  secara  simultan  berpengaruh terhadap  kinerja  keuangan  pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota Malang.  Penerapan  anggaran  berbasis  kinerja,  akuntabilitas  dan  transparansi  mampu mempengaruhi kinerja keuangan daerah karena peran anggaran berbasis kinerja adalah sebagai salah satu indikator kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan akuntabilitas dan  transparansi  dierlukan  karena  aparatur  harus  mempertanggungjawabkan perbuatannya  kepada  masyarakat  serta  memberikan  informasi  yang  terbuka  mengenai pengelolaan  keuangan  instansi  pemerintah.  Syahrial  Rambe  (2013)  yang  menyatakan bahwa  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja,  akuntabilitas  dan  transparansi  secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian  maka  peningkatan  kinerja  keuangan  daerah  Kota  Malang  bisa  dilakukan melalui  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja,  akuntabilitas  dan  transparansi  melalui peningkatan pencapaian tujuan, efektivitas, efisiensi, keterbukaan dan pertanggungjawaban. Kinerja keuangan bisa meningkat apabila suatu tujuan yang telah ditetapkan  tercapai.  Kinerja  keuangan  juga  bisa  meningkat  apabila  pemerintah  atau pimpinan dapat memberikan informasi yang terbuka terkait  keuangan daerah  dan bisa mempertanggungjawabkannya kepada publik yang membutuhkan informasi tersebut.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang Analisis Pengaruh  Penerapan  Anggaran  Berbasis  Kinerja,  Akuntabilitas  dan  Transparansi Terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah  Kota  Malang,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa berdasarkan analisis regresi linear berganda ternyata hasil penelitian membuktikan bahwa variabel  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  (independen)  mempunyai  pengaruh signifikan  terhadap  variabel  dependen  yaitu  kinerja  keuangan  daerah  Kota  Malang. Penerapan anggaran berbasis kinerja juga dibentuk olehindikator input, output, outcome, benefit dan impact . Hal ini menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah.
Berdasarkan  analisis  regresi  linear  berganda  ternyata  hasil  penelitian membuktikan bahwa variabel akuntabilitas (independen) mempunyai pengaruh terhadap
variabel  dependen  yaitu  kinerja  keuangan  daerah  Kota  Malang.  Akuntabilitas jugadibentuk  oleh  indikator  kepatuhan  terhadap  hukum,  pelayanan  yang  cepat  dan pencapaian tujuan yang optimal dengan biaya yang minimal. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah.
Berdasarkan  analisis  regresi  linear  berganda  ternyata  hasil  penelitian membuktikan  bahwa  variabel  transparansi  (independen)  tidak  mempunyai  pengaruh terhadap  variabel  dependen  yaitu  kinerja  keuangan  daerah  Kota  Malang.Dapat disimpulkan bahwa transparansi yang kurang baik dapat menurunkan kinerja keuangan daerah.
Berdasarkan  analisis  regresi  linear  berganda  ternyata  hasil  penelitian membuktikan  bahwa  variabel  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  (independen), akuntabilitas  (independen)  dan  transparansi(independen)  secara  bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan daerah Kota Malang. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja, akuntabilitas dan transparansi dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah.

## Saran
Saran  yang  diberikan  peneliti  secara  akademik  yaitu  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  informasi  dan  kontribusi  bagi  pengembangan  teori  penerapan  anggaran berbasis  kinerja,  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  meningkatkan  kinerja  keuangan daerah,  dan  secara  praktisi  manfaat  yang  diberikan  kepada  instansi  yaitu  untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah perlu diperhatikan penerapan anggaran berbasis kinerja, akuntabilitas dan transparansi.
Hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah yaitu transparansi dimana transparansi merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah karena transparansi merupakan keterbukaan pemerintah kepada publik tentang semua informasi yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah daerah Kota Malang perlu meningkatkan transparansi melalui peningkatan sistem keterbukaan kebijakan anggaran, laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu dan sistem pemberian informasi kepada publik
Saran  yang  diberikan  untuk  peneliti  selanjutnya  yaitu  disarankan  untuk menambah  instrumen  penelitian  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data,  seperti observasi  dan  wawancara  karena  metode  pengumpulan  data  melalui  kuesioner  sering menimbulkan  masalah,  serta  menambah  beberapa  variabel  independen  lain  sehingga dapat diketahui bahwa kinerja keuangan daerah juga dipengaruhi oleh variabel-variabel independen lain yang tidak tercakup dalam penelitian ini .
Daftar Pustaka
Anggraini, Y. D. (2010). Anggaran Berbasis Kinerja, Penyusunan APBD Secara Komprehensif . Jurnal Ilmiah, Vol. 3 No. 1 1 Februari 2010.
Darwanis. (2013). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi, Vol. 6 No. 2 Juli 2012.
Departemen Keuangan Republik Indonesia, Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis
Kinerja (PBK) Tahun 2009. Dwiputriati, Septiana dan Suharsini,. (2012). Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)  terhadap  Efisiensi,  Efektivitas  dan  Akuntabilitas  pada  Pusat  Pelatihan  dan Pendidikan dan Pelatihan Kementrian Dalam Negeri Regional Bandung. Jurnal Ilmu
Administrasi Vol IX Nomor 3, Desember 2012.
Eka, Dita. (2009). Analisis Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Batu.
Espinoza. (2014). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Pada Pemerintah Kota Medan.
Isti’anah.  (2010). Penerapan  dan  Implementasi  Anggaran  Berbasis  Kinerja .  Jurnal  Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik, Vol 5. No. 1 Januari, 2010 Hal. 73- 84.
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kanjuruhan Malang. 2018.
Buku Pedoman Penulisan Skripsi : Universitas Kanjuruhan Malang.
Kurniawan, Chandra. (2012). Analisis Pengaruh Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Metro.
Kurrohman, T. 2013. Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Yang
Berbasis  Value For Money Di  Kabupaten/Kota  Di  Jawa  Timur.  Jurnal Dinamika Akuntansi : Vol. 5, No. 1, Maret, PP.1-11
Lubis, Hijrani Putri. (2009). Analisis Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Deli  Serdang .  Skripsi  Akuntansi, Universitas Sumatera Utara.
Mardiasmo.(2010).  “Pengawasan,  Pengendalian,  Dan  Pemeriksaan  Kinerja  Pemerintah
Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah”. Jurnal Bisnis dan Akuntansi . Vol 3, No.2:441- 456. http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2651/2204 .  Diakses pada 4 November 2018. Hal. 202-212.
Mardiasmo. (2013). Akuntansi Sektor Publik . Andi. Yogyakarta.
Mamuka, dkk.(2014).Pengertia Dana Perimbangan.JurnalAkuntansi Vol.3 No.2 (2014).
Patiruhu, dkk. (2018). Analisis Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah . Jurnalsosoq , Vol. 6, No. 01, Februari 2018
Patiruhu, J. R. (2018). Analisis Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Manajerial Aparatur Pemerintah .
Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Nanda, Reza. (2016). Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan,Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Vol. 1 No. 1
Safrudin, Lian. (2016). Pengaru Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja InstansiPemerintah Daerah .
Sarwoko   (2011), Statistik  Inferensi  untuk  Ekonomi  dan  Bisnis. Penerbit Andi: Yogyakarta.
Sarwono, J. (2006). Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS . Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.