## DEWAN KABUPATEN BATAVIA: SEJARAH DESENTRALISASI DI HINDIA BELANDA (1928-1934)

## Muhamad Mulki Mulyadi Noor
mulkinoor@gmail.com
Universitas Indonesia, Indonesia.

## ABSTRACT
This  article  attepts  to  analyze  the  decentralization  issue  in  the  Dutch  East  Indies, specifically the activities of the Dewan Kabupaten Batavia (Batavia Regency Council) in  Tangerang  between  1928  and  1934.  With  the  adoption  of  bestuurvormingwet which  is  governing  the  expansion  of  regional  administration,  the  role  of  regional government becomes greater in regulating its territory independently. This research tries to place the Dewan Kabupaten Batavia as an autonomous and active regional government in solving local problems that occur in Tangerang and its surroundings. The  study  shows  that  the  activities  of  the  regional  government  in  Tangerang experienced several problems given the socio-economic conditions inherited from the post-purchase conditions of  private lands. In addition, the decision-making process was also colored by the interests between groups including European, Chinese, Priyayi and Nationalist figures. This was reflected in the discussions carried out during the District Council session.

## KEYWORDS
Local History, Batavia Regency Council, Decentralization, Dutch East Indies

## ABSTRAK
Artikel  ini  berupaya  menganalisa  tentang  desentralisasi  di  Hindia  Belanda khususnya  aktivitas  Dewan  Kabupaten  Batavia  di  Tangerang  antara  tahun  1928 hingga  1934.  Dengan  ditetapkannya bestuurvormingwet di  Hindia  Belanda  yang mengatur  pemekaran  administrasi  wilayah,  maka  peran  pemerintahan  daerah menjadi  lebih  besar  dalam  mengatur  wilayahnya  secara  mandiri.  Penelitian  ini berusaha menempatkan Dewan Kabupaten Batavia sebagai pemerintahan daerah yang otonom dan aktif dalam menyelesaikan masalah-masalah lokal yang terjadi di Tangerang  dan  sekitarnya.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  aktivitas pemerintahan  daerah  di  Tangerang  mengalami  beberapa  problem  mengingat kondisi  sosial-ekonomi  yang  diwarisi  dari  kondisi  pasca  pembelian  tanah-tanah partikelir.  Selain  itu  dalam  pengambilan  keputusan  juga  banyak  diwarnai  oleh kepentingan antar golongan diantaranya adalah golongan Eropa, Cina, Priyayi dan tokoh Nasionalis. Hal tersebut tercermin dari diskusi yang dilakukan selama sidang Dewan Kabupaten.

## KATA KUNCI
Sejarah Lokal, Dewan Kabupaten Batavia, Desentralisasi, Hindia Belanda

## Permalink/DOI
10.17977/um020v14i22020p45
Copyright © 2020, Sejarah dan Budaya . All right reserved
Print ISSN: 1979-9993 Online ISSN: 2503-1147

## ARTICLE INFO
Received: 11 th December 2020 Revised: 30 th December 2020 Accepted: 30 th December 2020 Published: 31 th December 2020

## PENDAHULUAN
Pada  tahun  1929,  dalam  sebuah  pidato  pada  acara  pelantikan  calon  Dewan Kabupaten  Surabaya,  Residen  Surabaya  yang  bernama  Moreu  mengatakan  bahwa keberadaan Dewan Kabupaten di daerah adalah manifestasi dari pemerintahan yang baik dan  “demokratis”  karena  meli batkan  perwakilan  dari  tokoh-tokoh  pribumi  setempat, sementara  menurutnya  pemerintahan  yang  bersifat  otokratis  tidak  sesuai  lagi  dengan zaman baru di Hindia Belanda yang sedang menerapkan kebijakan desentralisasi.
Residen  Moreu  menegaskan  bahwa:  “ Adanja  ini  regentschapraden  ada  penting sekalilah  dalam  rivirajatnia  pemerintahan  di  ini  Indonesia.  Pemerintahan  jang  autocratie, jaitoe hanja menoeroet maoenja ambtenaar sadja moesti dihapoeskan dan kasi tempat boeat pemerintahan democratic ” (Locale Belangen, 16 Februari 1929: 190). Lewat pidatonya itu Moreu mendengungkan kembali kebijakan politik etis yang sebenarnya telah dicanangkan oleh  Kerajaan  Belanda  di  negeri  jajahannya  pada  awal  abad  ke-20  dengan  mendekatkan antara kepemimpinan pribumi dengan pemerintahan Eropa.
Pidato  Residen  Surabaya  ini  terjadi  20  tahun  setelah  pemerintah  Hindia  Belanda menetapkan  kebijakan  desentralisasi  pada  tanggal  23  Juli  1903  yang  menjadi  dasar  bagi pemerintahan  daerah  di  Hindia  Belanda.  Dengan  demikian  tugas-tugas  pemerintah  yang tadinya terpusat sekarang berbagi dengan dewan lokal. Sejalan dengan itu pada tahun 1922 pemerintah  kolonial  mengeluarkan bestuurshervormingswet yaitu,  undang-undang perubahan pemerintahan yang bertujuan membentuk satuan-satuan wilayah administratif ( gewest ) yang lebih luas dan dapat dibagi lebih lanjut dalam kesatuan-kesatuan hukum yang lebih sempit.
Berdasarkan bestuurhervormingswet , pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan membentuk  daerah  otonom  setingkat  provinsi.  Tiap  provinsi  terbagi  atas  daerah-daerah otonom setingkat regenschap (Kabupaten) dan stadgemeente (Kotapraja) (Lubis, 2004, hlm 24). Karena itu pada tahun 1924 dikeluarkan lagi Regentschap Ordonantie (Undang-undang Kabupaten) yang menghasilkan pembentukan 72 pemerintahan kabupaten di seluruh Jawa yang diperintah oleh Dewan Kabupaten ( Regenschapraad ).
Dewan ini diketuai oleh Bupati, dengan masa jabatan tiap anggota dewan selama 4 tahun dengan sistem pemilihan tidak langsung (Lubis, 2004, hlm 140). Sebagian anggota Dewan  adalah  anggota  yang  ditunjuk  (orang  Eropa,  Timur  Asing  dan  beberapa  anggota Pribumi) sedangkan sisanya dipilih oleh rakyat. Meskipun dipilih, rata-rata anggota dewan tersebut masihlah pejabat pangreh praja atau priyayi (Wahyono, 2009, hlm 14). Selain itu ada  juga  anggota  dewan  terpilih  yang  merupakan  perwakilan  dari  organisasi  sosial primordial maupun nasionalis yang banyak terbentuk pada awal abad ke-20.
Dengan adanya administrasi daerah yang terpisah pemerintah kolonial berkeinginan agar  suatu  daerah  dapat  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  sekaligus  memudahkan pemerintah pusat dalam mengontrol administrasi dan kebijakan di setiap daerah. Selain itu adanya  dewan  lokal  semacam  ini  diperlukan  untuk  memberikan  kesempatan  bagi  elit pribumi  untuk  berpartisipasi  dalam  urusan  pemerintahan  wilayahnya  masing-masing. Karena  kebaruannya  tersebut,  Ir.  Dykerman,  seorang Burgemeester (walikota)  Surabaya menyebut dewan lokal yang baru dibentuk ini sebagai “saudara muda” dalam pemerintahan.
Studi  mengenai pemerintahan pribumi atau  yang disebut  sebagai Inlands Bestuur ( Pangreh  Praja )  khususnya  di  Tangerang  sudah  dikemukakan  oleh  banyak  peneliti diantaranya adalah Edi S. Ekajati, Nana Suryana, Hearther Sutherland dan Susan Blackburn. Studi  Ekajati  dan  Suryana  merupakan  penelitian  deskriptif  mengenai  riwayat  perubahan kekuasaan secara politis maupun administratif yang terjadi di Kabupaten Tangerang yang akhirnya berubah menjadi Kabupaten Batavia.
Sementara itu, karya Sutherland merupakan analisis terbaik dalam menggambarkan pembentukan elit pribumi di Jawa, ia menyoroti aktivitas Bupati dan pengaruhnya di dalam kabupaten-kabupaten yang sejatinya telah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Pengaruh dari  para  Bupati  ini  ternyata  dimanfaatkan  oleh  Gubernemen  Hindia  Belanda  untuk memperkukuh  kontrol  atas  rakyat  Jawa.  Peran  dari  para  Bupati  pun  terus  dilanjutkan sebagai  bagian  dari  pemerintahan  Pangreh  Praja  hingga  berakhirnya  kekuasaan  Hindia Belanda. Selain itu Sutherland juga menjelaskan tentang kemunculan elit-elit baru disamping pangreh praja yang mulai ikut serta memberi pengaruh dalam masyarakat. Terbentuknya dewan-dewan kota dan Kabupaten menjadi cermin bagi persaingan antar elit tersebut.
Kemudian karya berikutnya adalah studi Susan Blackburn dalam konteks aktivitas para dewan daerah. Studi Balckburn lebih fokus pada aktivitas Dewan Kota Batavia yang dianggapnya hanya sebagai ajang debat perkotaan yang berdasarkan kepentingan antara berbagai komunitas di Batavia. Contoh perdebatan yang paling menonjol antara perwakilan- perwakilan golongan Cina, Eropa dan Pribumi yang berusaha sekuat-kuatnya menghindari pengadaan pajak baru dan berebut pengaruh dalam masalah penetapan anggaran daerah. Meskipun begitu dari segi efektifitas sebenarnya pengaruh dewan kota sangat lemah. Fungsi Dewan  Kota  Batavia  lebih  mirip  dengan Volksraad versi  mini  yang  dibentuk  untuk memperjuangkan isu-isu lokal maupun nasional dengan komposisi partai-partai yang juga mirip.
Blackburn  menambahkan  bahwa  pembentukan  dewan  semacam  itu  hanyalah keinginan licik pemerintah kolonial untuk menghindari tanggung jawab ketika mengetahui bahwa  kota-kota  di  Jawa  lama-kelamaan  menjadi  beban  finansial  dan administrative (Blackburn, 2011, hlm 163). Artinya, keberadaan pemerintahan lokal sendiri tidak banyak artinya bagi perkembangan wilayah itu sendiri.
Bagaimanapun juga meskipun menurut Blackburn pemerintah kolonial menetapkan desentralisasi  hanya  demi  keuntungannya  sendiri,  adanya  dewan-dewan  kota mencerminkan perubahan-perubahan sosial yang sedang melanda Hindia Belanda seiring dengan diterapkannya politik etis yang disusul oleh munculnya elit-elit pribumi terpelajar yang  memasuki  bidang  politik.  Elit  baru  ini  perlahan  membangun  kesadaran  untuk menentukan tata kelola pemerintahan sendiri di wilayah masing-masing, seperti pendapat Kat Angelino, bahwa pembentukan dewan-Dewan Kabupaten sebagai wujud demokratisasi pemerintahan di Jawa. Karena itu, kabupaten yang tadinya semi feodal menjadi wilayah yang otonom dan dapat mengatur rumah tangga sendiri sejauh itu ditetapkan oleh pemerintah (De Kat Angelino, 1997, hlm 45). Artinya, kekuasaan Bupati tidak lagi sebesar sebelumnya dengan  ditetapkannya  dewan-dewan  yang  ikut  menyumbangkan  pikiran  mengenai kebijakan pembangunan daerah setempat.
Meskipun ada keraguan mengenai efektivitas para dewan daerah ini, setidaknya para peneliti  di  atas  pada  umumnya  setuju,  bahwa  dewan  lokal  yang  dibentuk  oleh  penguasa kolonial mencerminkan politik desentralisasi yang melibatkan berbagai macam komunitas dan partai lokal, ditambah lagi dengan masih tersisanya pengaruh dan kharisma dari para Bupati  dan  golongan  priyayi  di  masyarakat  setidaknya  dapat  menimbulkan  berbagai kebijakan  baru  yang  menjadi  kewenangannya.  Tentu  saja  perubahan  ini  menimbulkan dinamika baru yang terjadi di daerah setempat. Karena itu, kajian ini mencoba memfokuskan pada aktivitas apa saja yang terjadi dalam sistem pemerintahan lokal yang menjadi salah satu program desentralisasi pemerintahan kolonial Hindia Belanda khususnya bagaimana peran yang dilakukan oleh Dewan Kabupaten Batavia serta elit cendikiawan baru dalam mengatur jalannya pemerintahan lokal yang berpusat di kota Tangerang.
Karena itu, gambaran mengenai tata kelola daerah di Tangerang pada masa kolonial perlu  diangkat  kembali  untuk  melihat  sejauh  mana  desentralisasi  di  Hindia  Belanda diimplementasikan  dan  apa  saja  kontribusi  Dewan  Kabupaten  dalam  pembangunan ekonomi  dan  infrastruktur  di  wilayah  tersebut  yang  notabene  merupakan  daerah  yang mayoritas terdiri dari tanah-tanah partikelir. Selain itu kajian tentang pemerintahan lokal ( inlandsch bestuur ) belum banyak dibahas oleh para peneliti sejarah dalam rangka merawat kesadaran akan sejarah lokal (mikro) serta sejarah makro dalam bingkai desentralisasi pada masa kolonial.

## METODE
Dalam  studi  tata  kelola  pemerintahan  di  Hindia  Belanda,  desentralisasi  adalah salah satu dampak dari penerapan politik etis, untuk mengikutsertakan kaum pribumi dalam  pengambilan  keputusan  di  parlemen  secara  nominal.  Konsep  desentralisasi digunakan dala penelitian ini untuk mengungkap aktivitas dewan-dewan lokal di Hindia Belanda khususnya di Kabupaten Batavia. Menurut The Liang Gie, desentralisasi adalah pemberian  kekuasaan  dari  pemerintahan  pusat  kepada  satuan-satuan  organisasi pemerintahan  untuk  menjalankan  dan  menyelenggarakan  segenap  kepentingan setempat.  Pemerintahan  ini  bersifat  otonom  dan  bertanggungjawab  atas  pengambilan keputusan mengenai masalah-masalah lokal (Liang Gie, 1993, hlm 37). Menurut Efendi Wahyono, desentralisasi dapat dipandang dari dua perspektif yaitu desentralisasi politik dan  administratif.  Desentralisasi  politik  merupakan  pembagian  kekuasaan  yang dimaksudkan  untuk  mencapai  kesetaraan  politik  bagi  tiap-tiap  satuan  pemerintahan, sedangkan  desentralisasi  administrative  hanya  merupakan  kepanjangan  tangan  dari pemerintah pusat (Wahyono, 2009, hlm 34).
Dalam  konteks  Hindia  Belanda,  Desentralisasi  yang  dimaksudkan  adalah Desentralisasi  Administratif  dimana  satuan-satuan  pemerintahan  menjalankan kewenangan  dari  pemerintah  pusat  yang  bertujuan  menciptakan  efisiensi  dalam pelaksanaan  pemerintahan.  Prinsip  dasar  dari  Desentralisasi  ini  adalah  pemberian peluang  bagi  golongan  pribumi  untuk  berpartisipasi  dalam  pengelolaan  negara,  yakni dengan pembentukan dewan-dewan dalam upaya membentuk daerah yang otonom.
Berdasarkan karakteristik desentralisasi di Hindia Belanda tersebut, penelitian ini melihat Dewan Kabupaten sebagai lembaga yang otonom yang menjalankan kewenangan yang seharusnya dijalankan oleh pemerintahan pusat sesuai dengan kepentingan lokal, yang  dalam  pelaksanaannya  seringkali  diabaikan  oleh  pemerintahan  pusat.  Sehingga peran dari dewan lokal secara tidak langsung menyalurkan aspirasi setempat ke dalam aturan-aturan yang sesuai dengan kewenangannya di wilayah tersebut.
Penelitian  ini  utamanya  menggunakan  sumber-sumber  primer  semisal  memori serah  terima  jabatan  para  pejabat  Belanda  serta  catatan  kolonial  mengenai  aktivitas Dewan  Kabupaten  Batavia  yang  tertera  dalam  catatan  notulensi  persidangan  umum tahun  1930-an.  Sedangkan  sumber  sekunder  dapat  diakses  Perpustakaan  Nasional  di Jakarta dan Perpustakaan Universitas Indonesia di Depok. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode sejarah yang terdiri dari Heuristik yaitu kegiatan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah baik sumber primer maupun sekunder,
Selanjutnya adalah verifikasi, yakni kritik atas sumber untuk melihat keabsahan sumber  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini.  Kemudian  dilakukan  interpretasi  yakni menganalisa sumber-sumber menjadi uraian fakta-fakta sejarah, mengelompokkan lalu kemudian  ditafsirkan  sesuai  dengan  tujuan  penelitian.  Prosedur  yang  terakhir  adalah historiografi  yakni  mewujudkan  data-data  sejarah  yang  telah  dikumpulkan,  dianalisis dan diinterpretasi menjadi sebuah tulisan sejarah yang kronologis (Gottschalk, 1986).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Aktivitas Dewan Kabupaten Batavia
Catatan aktivitas Dewan Kabupaten Batavia dapat ditelusuri dari notulensi rapat- rapat  yang  dilakukan  oleh  Regenschapraad  antara  tahun  1928  hingga  1933.  Dapat diketahui  bahwa  Bupati  Kabupaten  Batavia  pada  tahun  1928-1931  adalah  Raden Tumenggung Achmad sebagai ketua sidang ( voorzitter ), dengan anggota-anggota yang disebut  sebagai  Dewan  Kabupaten  sebanyak 27  orang  termasuk  2  anggota  Eropa  dan lima  anggota  Cina.  Pada  tahun  1932  Tumenggung  Achmad  digantikan  oleh  Achmad Probonegoro dengan jumlah anggota dewan yang sama.
Catatan  notulensi  sidang  Dewan  Kabupaten  menunjukkan  bahwa  musyawarah dan  mufakat  telah  dilaksanakan,  bahkan  sistem voting untuk  menentukan  suatu kebijakan telah berjalan dengan baik. Selain itu tergambar pula banyak urusan wilayah Tangerang dan Batavia yang dibicarakan dan kemudian diputuskan oleh para angggota Dewan Kabupaten. Diantara kebijakan yang diambil adalah pengembangan ekonomi dan industri  lokal,  pemberdayaan  desa-desa  baru  bekas  tanah  partikelir,  pengelolaan keuangan  dan  administrasi  pasar  hingga  yang  menyangkut  masalah  sosial  seperti pekuburan umum untuk pribumi dan timur asing.
Ilustrasi dari kebijakan yang diambil oleh Dewan Kabupaten tersebut meskipun tidak menyeluruh namun tetap dapat dipakai dalam menggambarkan kondisi tata kelola daerah yang mandiri sebab setiap kebijakan yang dikeluarkan tentu berpengaruh bagi perkembangan sosial-ekonomi wilayah Tangerang pada masa itu. Selain itu perilaku dari para  “wakil  rakyat”  dapat  diamati  dari  setiap  perdebatan  yang  terjadi  dalam  sidang
tersebut.  Terlihat  bahwa  para  anggota  mewakili  kepentingan  kelompoknya  masing- masing. Beberapa organisasi dan lembaga yang mendudukkan perwakilannya di dalam Dewan  Kabupaten  Batavia  adalah Tiong  Hwa Hwe  Kwan  (T.H.H.K)  cabang  Tangerang, Perhimpunan  Pasoendan,  perwakilan  dari  tuan  tanah  partikelir,  dan  perwakilan  dari Perhimpunan Tirtajasa. Selain itu ikut pula perwakilan dari Afdeelingbank Batavia, Budi Utomo,  tokoh  etnis  Betawi,  Departemen  Urusan  Pertanian  dan  lain  sebagainya (Bataviaasch Nieuwsblad, 1 Oktober 1929).

## Tangerang Dan Pemerintahan Lokal
Menurut  Tijdschrift  van  Nederlandsche-Indie,  pada  akhir  abad  ke-19  sebagian besar  wilayah  Tangerang  terdiri  dari  pedesaan  yang  amat  luas  dan  dikelilingi  oleh persawahan. Meskipun kemudian dibangun rel kereta api melewati wilayah Tangerang hingga  Banten,  hanya  kota  Tangerang  yang  menampilkan  ciri-ciri  perkotaan  yang sekaligus menjadi pusat bagi pemerintahan lokal Kabupaten Batavia. Kabupaten Batavia sejatinya  merupakan  sistem  administrasi  baru  di  Tangerang  sejak  dihapuskannya Kabupaten Tangerang bentukan VOC pada tahun 1809 dengan Aria Sutadilaga VII (1802- 1809)  sebagai  Bupati  terakhir.  Kabupaten  Batavia  yang  baru  dibentuk  itu  mencakup distrik-distrik  di  sekeliling Gemeente (Kotapraja)  Batavia  yaitu  Distrik  Batavia, Tangerang, Weltevreden, Balaraja dan Mauk, dan Curug (Ekajati, 2004, hlm 106).
Pada  awal  abad  ke  20,  berdasarkan  keputusan  pemerintah  Hindia  Belanda ( Gubernemen )  yang  tertuang  dalam Staatsblad 1918  No.  185  wilayah  Batavia  dan Tangerang disatukan menjadi sebuah kabupaten dengan nama Kabupaten Batavia yang berpusat  di  kota  Tangerang  dan  dipimpin  oleh  seorang  Bupati  (ENI,  Vol.  IV:  265). Sedangkan nama Tangerang sendiri menjadi salah satu dari tiga distrik yang dipimpin oleh Wedana , yaitu Distrik Tangerang, Balaraja dan Mauk. Distrik Tangerang membawahi Onderdistrik Tangerang,  Jati,  Serpong,  Cengkareng  dan  Curug,  Distrik  Balaraja membawahi Onderdistrik Balaraja,  Kresek  dan  Tigaraksa  sedangkan  distrik  Mauk membawahi Onderdistrik Mauk  dan  Teluknaga.  Pada  tahun  1934  dan  seterusnya, Onderdistrik  Curug  dikeluarkan  dari  distrik  Tangerang  dan  menjadi  sebuah  distrik tersendiri (Ekajati, 2004, hlm 106).
Dilihat  dari  letak  geografisnya,  bagian  terbesar  dari  wilayah  Tangerang  adalah dataran rendah dengan ketinggian antara 0-50 meter di atas permukaan air laut. Daerah tertinggi berada di selatan yang mengarah Bogor sedangkan daerah terendah meliputi pantai  yang  landai  yang  terletak  di  bagian  utara  yang  berbatasan  dengan  laut  jawa (Ekajati, 2004, hlm 25). Pada awal abad ke-20, daerah utara Tangerang masih banyak terdapat  rawa-rawa,  hutan  bakau,  sawah  dan  empang  sedangkan  di  selatan  sebagian besar  terdiri  dari  persawahan,  pemukiman,  kebun  palawija,  dan  perkebunan  karet (Ensiklopedia Nasional Indonesia, 1991, hlm 76).
Sejak era Kompeni (VOC), mayoritas tanah di Tangerang dikuasai oleh tuan tanah dalam suatu sistem pertanahan yang disebut sebagai tanah partikelir. Dalam sistem ini tuan  tanah  dijamin  oleh  undang-undang  kolonial  untuk  menguasai  tanah  beserta penduduk yang ada di dalamnya. Daerah kekuasaan tuan tanah ini diibaratkan negara dalam negara karena kekuasaan para tuan tanah besar disertai jangka waktu yang relatif
tanpa  batas.  Kekuasaan  ini  termasuk  memungut  pajak  seperti cuke , contingent dan padjeg ,  serta  dapat  mengadakan  kerja  paksa  yang  disebut  sebagai  Kompenian  atau Heerendiensten. Selain itu para penduduk yang tinggal di dalamnya dikenai bermacam- macam peraturan yang tidak terdapat di tanah milik pemerintah ( landsdomein ) sehingga di  tanah  partikelir  sering  terjadi  keributan,  kerusuhan  bahkan  pemberontakan  petani yang terjadi sejak paruh akhir abad ke-19.
Keberadaan tanah-tanah partikelir di Tangerang berdampak pada terganggunya pembangunan infrastruktur dan ekonomi di wilayah tersebut. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan  tuan  tanah  tidak  begitu  perduli  dengan  pembangunan  jalan  raya,  irigasi, pasar, maupun sarana lainnya seperti sekolah dan fasilitas kesehatan. Sebab itu kondisi wilayah tersebut secara umum sangat terbelakang dengan ekonomi penduduk yang rata- rata rendah. Rendahnya ekonomi dan susahnya transportasi di Tangerang menyebabkan daerah  ini  menjadi  sarang  yang  aman  bagi  para  bandit  dan  rampok  yang  sering melakukan  tindakan  kriminal  dan  menyebabkan  situasi  keamanan  sering  memburuk, tidak hanya di Tangerang namun juga di daerah-daerah sekitar Batavia dimana tanah- tanah partikelir umumnya berada (Noor, 2019, hlm 53).
Situasi yang kompleks seperti itulah yang diwarisi oleh Dewan Kabupaten Batavia yang  harus  segera  diselesaikan  agar  fungsi-fungsi  pemerintahan  yang  dilimpahkan kepada Dewan Kabupaten Tangerang sepenuhnya dapat dimaksimalkan. Terdapat tiga aktivitas utama dari Dewan Kabupaten Batavia jika dilihat dari notulensi sidang antara tahun  1928-1934  yaitu  pengaturan  dan  pembangunan  pasar,  ekonomi  dan  industri, pajak-pajak,  perizinan  mengenai  tanah  untuk  pekuburan  umum  dan  pembangunan irigasi.

## Advokasi Masyarakat
Di  luar  dari  tugas-tugas  administrasi  Dewan  Kabupaten  yang  kaku,  peran  para anggotanya  secara  pribadi  terbilang  aktif  dalam  memberikan  advokasi  terhadap golongan masyarakat yang dibelanya. Dalam berbagai sidang yang dilakukan oleh Dewan Kabupaten Batavia terlihat pembelaan dari perwakilan tuan tanah terhadap kebijakan di dalam tanah partikelir. Sebaliknya, para anggota yang berasal dari organisasi pergerakan yang cenderung nasionalis seperti Tirtajasa dan Pasoendan seringkali mendebat apa saja yang  dikatakan  oleh  perwakilan  tuan  tanah  atau  anggota  dewan  yang  membela  tuan tanah.  Bahkan  beberapa  anggota  terang-terangan  datang  ke  acara  vergadering  yang diadakan oleh organisasinya yang menunjukkan pembelaan yang kuat kepada golongan petani.
Contohnya  adalah  organisasi  Tirtajasa  yang  berhasil  memasukkan  salah  satu anggotanya yang bernama Moehamad Noer ke dalam Dewan Kabupaten. Dalam satu-satu persidangannya,  Moehamad  Noer  dari  Tirtajasa  pun  beberapa  kali  mempertanyakan kebijakan  tuan  tanah  yang  dengan  semena-mena  membongkar  paksa  rumah  seorang petani  bernama  Marta  yang  dianggap  tidak  berizin,  padahal  Marta  merasa  telah mendapatkan izin dari Kabupaten soal itu, sehingga menimbulkan kemarahan penduduk. Noer  menyarankan  kepada  tuan  tanah  dan  pihak  kabupaten  agar  jangan  sampai memperkeruh  ketentraman  masyarakat  yang  sangat sensitive pada  waktu  itu.  Ia  juga
menyampaikan kepada tuan tanah untuk mengedepankan rasa keadilan bagi rakyat yang tinggal di tanah miliknya sehingga tidak timbul pertentangan yang berkelanjutan.
Ketika  itu Tirtajasa  cabang  Tangerang  sering melakukan  pertemuan akbar  dari desa ke desa. Salah satu pertemuan akbar ( openbare vergadering ) yang terungkap oleh para wartawan dari Batavia, terjadi di Cikarang pada 3 Juni 1934 yang langsung dihadiri oleh ketua Tirtajasa cabang Tangerang bernama Mas Arga dan Moehamad Noer sendiri. Pertemuan  akbar  yang  dihadiri  sekitar  700  petani  dari  berbagai  tanah  partikelir  itu dimaksudkan untuk mengakomodasi keluhan para petani terhadap perlakuan para tuan tanah  yang  dianggap  menindas,  mereka  seperti  pengambilan  padi  secara  paksa  dan kutipan pajak yang dinilai memberatkan sehingga para petani terpaksa berhutang dan akibatnya hasil panenan mereka selalu tidak mencukupi untuk hidup selama satu musim (Noor, 2019, hlm 68).
Imbasnya adalah terjadinya kerusuhan di Batu Ceper yang hampir saja menelan korban jiwa. Ketegangan itu terjadi karena tuan tanah berusaha menyita padi milik salah seorang petani bernama Inang bin Limun, yang dianggap tidak sah oleh masyarakat yang tidak  puas.  karena  massa  yang  marah  semakin  bertambah  banyak,  polisi  pun  mulai menembakkan  salvo  ke  udara  namun  tidak  dihiraukan.  Beruntung  masa  segera ditenangkan oleh wedana setempat dan setelah diberi penjelaskan yang sistematis oleh Moehamad Noer sebagai perwakilan dari Dewan Kabupaten, massa yang marah akhirnya bubar  pada  sore  hari.  Kejadian  ini  memberikan  bukti  bahwa  Dewan  Kabupaten memberikan peluang bagi para anggotanya untuk menjadi tokoh yang berpengaruh di masyarakat,  terlebih  lagi  jika  mereka  melakukan  pembelaan  terhadap  golongan  yang tertindas (Noor, 2019, hlm 70).

## Bidang Ekonomi dan Industri
Dalam bidang ekonomi dan industri, Kabupaten Tangerang ikut merasakan masa- masa  Krisis  ekonomi  dunia  atau  Malaise  (1930-1934)  yang  berimbas  juga  terhadap ekonomi  Hindia  Belanda  secara  keseluruhan.  Ekonomi  yang  paling  terdampak  adalah turunnya permintaan internasional pada komoditas karet dan gula (Padmo, 2004, hlm 151).  Akibatnya,  daya  beli  masyarakat  menurun  yang  disertai  dengan  maraknya pengangguran  dan  semakin  langkanya  lapangan  pekerjaan,  terkhusus  di  Batavia  dan sekitarnya.
Pada  23  Maret  1936,  surat  kabar  Tjaja  Timoer  memuat  kutipan Economisch Verslag (laporan  ekonomi)  Karesidenan  Batavia  tahun  1935  dengan  headline  yang berbunyi  “Pemandangan  jang  sangat  “gelap”,  pemerintah  perloe  bertindak”.  Berita tersebut  pada  intinya  menyarankan  pemerintah  untuk  segera  mengambil  kebijakan terhadap situasi ekonomi di Batavia yang tidak menentu pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam  laporan  tersebut  dikatakan  bahwa  meskipun  hasil  penjualan  dari  komoditas pertanian menunjukan angka yang baik, namun tidak berbanding lurus dengan keadaan ekonomi yang dinilai semakin buruk dibuktikan dengan penurunan daya beli masyarakat pada saat hari raya Idul Fitri yang disusul dengan Idul Adha pada tahun tersebut.
Laporan  tersebut  juga  memberikan  contoh  dalam  bidang  perdagangan  antara tahun 1934-1935, penjualan ikan di Karesidenan Batavia dan Karawang menunjukkan
penurunan sebesar 4 persen, begitu pula dengan perdagangan hewan ternak dan susu. Selain  itu,  perlambatan  ekonomi  juga  dibuktikan  dengan  banyaknya  petani  yang menunggak sewa tanah ( landrente ). Disebutkan juga bahwa perusahaan pasir dan batu Tangerang yang dikelola oleh Kabupaten Batavia mengalami kerugian hingga 50 persen, sementara  itu  keadaan  industri  topi  di  Tangerang  juga  sangat  memprihatinkan  (Tjaja Timoer, 23 Maret 1936).
Industri  kerajinan  di  Tangerang  pada  awal  tahun  1900-an  didominasi  oleh keluarga-keluarga  pribumi  yang  menganyam  bambu  untuk  membuat  topi  Tangerang yang terkenal sehingga banyak diekspor ke Eropa. Topi yang dianyam oleh para keluarga itu dijual dengan harga murah dan biasanya langsung diborong oleh para saudagar Eropa. Selain itu terdapat pula pabrik-pabrik topi yang mempekerjakan buruh-buruh wanita di sekitar pasar Cikupa. Sebuah tulisan anonim tentang Batavia yang ditulis pada awal abad 20, menceritakan bagaimana topi Tangerang diborong oleh seorang pengusaha Perancis bernama Petit Jean. Sayangnya kebanyakan topi Tangerang yang dikirim ke Paris tidak dilengkapi  dengan  “merk”  sehingga  sering  salah  diperkirakan sebagai  topi  Panama, padahal  jika  sekiranya  diberi  semacam  merk  misalnya  “Topi  Jawa”  atau  semacamnya maka pastilah topi tersebut akan dapat bersaing di pasaran (Brousson, 2007, hlm 72).
Pada tahun 1913, topi Tangerang yang diekspor ke Eropa memperlihatkan angka yang fantastis, yaitu sekitar 5.495.394 buah topi dengan nilai 1.328.820 gulden. Angka ekspor ini rupanya yang pertama dan tertinggi sepanjang sejarah ekspor topi tersebut sebab pada tahun-tahun setelahnya mengalami penurunan tidak hanya jumlah ekspor namun juga harga satuannya. Pada tahun 1922, harga topi yang semula 26 sen per buah sempat naik menjadi 30 sen yang menjadi 41 sen per buah pada tahun 1928 dengan total penghasilan  tertinggi  sebesar  2.044.889  gulden.  Pada  awal  terjadinya  krisis  ekonomi ( Malaise ) pada 1930, harga topi merosot tajam menjadi 23 sen dan akhirnya terpuruk pada harga 13 sen di tahun 1931 dengan penghasilan hanya 147.529 gulden (ANRI, 1980: CXV).
Penurunan nilai ekspor ini disebabkan oleh dua faktor yaitu pertama, perubahan mode topi di Eropa serta kalah saing dengan topi sejenis dari Panama. Kedua, pengaruh Malaise  (krisis)  yang  menimpa  Hindia  Belanda  yang  menyebabkan  banyak  dari perusahaan-perusahaan  topi  tersebut  gulung  tikar  (Ekajati,  2004,  hlm  120).  Karena kondisi  yang  serius  tersebut  pada  tahun  1936,  Dewan  Kabupaten  Batavia  berusaha mempromosikan kembali topi Tangerang dengan menempatkan ahli profesional dalam pembuatan  topi  untuk  mengajari  penduduk  membuat  topi  dan  tikar  pandan  dengan pesanan awal sebanyak seribu buah topi (Bataviaasch Nieuwsblad, 7 Juni 1936).

## Pemberdayaan Bekas Tanah Partikelir
Pada  awal  abad  ke  20,  beberapa  tanah-tanah  partikelir  di  Tangerang  dan sekitarnya  dibeli  kembeli  oleh  pemerintah  kolonial,  menyebabkan  tanah-tanah  itu setengah terbengkalai. Karena struktur pemerintahan desa yang baru didirikan di atas tanah-tanah  itu,  belum  memiliki  pengalaman  yang  cukup  untuk  pembangunan  desa. Karena  itu  bantuan  dari  pemerintah  pusat  pun  mengalir  kepada  desa-desa  setempat, contohnya  adalah  dana  desa  sebesar  17.902  gulden  yang  cair  pada  tahun  1932  yang
disebar ke  berbagai desa  di  Tangerang yang  baru  saja  terbebaskan  dari  system tanah partikelir (Mulyadi, Tesis UI 2019: 111).
Bantuan desa ini sejatinya merupakan hasil dari kebijakan yang digulirkan jauh- jauh hari oleh Dewan Kabupaten untuk memberdayakan ekonomi di wilayah bekas tanah partikelir.  Pada  tahun  1928,  Dewan  Kabupaten  membahas  usulan  mengenai pengambilalihan pelelangan ikan di wilayah bekas tanah partikelir Ketapang dan Mauk dari  pihak  dewan  provinsi.  Pengambilalihan  ini  bertujuan  untuk  memajukan penangkapan ikan di wilayah tersebut dengan meminta agar keuntungan dari pelelangan ikan tersebut dimasukkan ke kas desa. Salah satu anggota dewan bernama Soetandoko, yang mencoba melobi ketua sidang agar beralasan bahwa desa-desa yang baru terbentuk di sekitar bekas tanah partikelir Ketapang dan Mauk terlalu miskin sehingga perlu juga mendapatkan bagian dari keuntungan tersebut (Extract Notulen, BB GB, No Arsip 1026).
Selain itu, salah satu pelelangan ikan yang dikuasai oleh Dewan Kabupaten adalah pelelangan  ikan  di  Karangseranglaut.  Ketika  tanah  partikelir  Karangseranglaut  dibeli oleh  pemerintah,  tercatat  penghasilan  pajak  dari  pelelangan  ikan  ini  selama  6  bulan antara tahun 1929-1930 sebesar 175 gulden, sedangkan pengeluaran untuk pengelolaan juga  terhitung  besar  yaitu  112  gulden.  Penghasilan  yang  tidak  terlalu  besar  ini, disebabkan  selama  musim  angin  timur  (muson)  pada  bulan  Mei  hingga  November pelelangan  ini  ditutup  karena  perahu  tidak  dapat  mencapai  pelabuhan.  Namun  oleh pemerintah  kabupaten,  pelelangan  ini  tetap  dipertahankan  karena  terkait  dengan ekonomi nelayan setempat (Wartakaboepaten No 24, BB GB, No Arsip 1026).
Di pesisir Kampung Melayu juga banyak terdapat empang yang terletak persis di tepi  laut.  Empang-empang  ini  dibendung  dengan  tanggul  kayu  atau  bambu  dan menghasilkan ikan-ikan diantaranya jenis bandeng, di empang air tawar jenis ikan yang paling  banyak  dibudidayakan  adalah  mujair  dan  tawes  (Go  Gin  Tjwan,  2009:  136). Sementara  itu  di  sekitaran  wilayah  Mauk,  banyak  terdapat  empang  yang  kurang dioptimalkan oleh tuan tanah. Pada tahun 1931 setelah Mauk tidak lagi menjadi tanah partikelir,  Dewan  Kabupaten  Batavia  sepakat  mengusulkan  kepada  Gubernemen  agar diberi hak untuk mengelola empang-empang demi meningkatkan kas kabupaten. Dewan berkeyakinan  bahwa  empang-empang  itu  akan  memberikan  keuntungan  jika  dikelola dengan  menggunakan  tenaga  ahli  sehingga  ekonomi  masyarakat  setempat  juga  akan semakin  berkembang  (Notulen,  BB  GB,  No  Arsip  1026).  Dengan  catatan  bahwa pengelolaan  tersebut  terjadi  setelah  tanah  partikelir  Mauk  dibeli  kembali  oleh pemerintah.

## Membangun Fasilitas Umum: Kuburan
Selain  irigasi,  masalah  lokasi  dan  ketersediaan  pekuburan  umum  maupun pekuburan keluarga menurut  Dewan Kabupaten adalah salah satu masalah penting di Tangerang yang jika tidak diselesaikan akan menimbulkan banyak masalah. Salah satu konflik yang terjadi di Tangerang juga berasal dari laporan mengenai perselisihan antara penduduk  pribumi  dengan  orang  Cina  mengenai  lokasi  tanah  pekuburan  di  desa Ketapang. Problem ini tidak selesai ketika masing-masing golongan baik pribumi maupun Cina menginginkan pekuburan umum sendiri yang dekat dengan desa mereka.
Adapun permintaan untuk membuat pekuburan keluarga datang dari keluarga- keluarga Cina kaya atau tuan tanah yang memiliki posisi kuat di Tangerang. Masalahnya, lokasi pekuburan umum dan keluarga tersebut terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan setempat. Karena itu dewan harus memutuskan apakah mengizinkan beberapa keluarga memiliki kuburan pribadi atau tidak, atau apakah pekuburan umum baru akan dibangun di suatu desa mengingat pekuburan umum yang telah ada letaknya cukup jauh dari desa lainnya.  Selain  itu  Dewan  Kabupaten juga  harus memutuskan  lokasi  yang  tepat  untuk pekuburan baik untuk pribumi (Islam) maupun Cina, disamping itu masalah harga tanah yang semakin mahal juga menjadi penyebab dewan harus memutuskan sesuai dengan kas yang dimiliki oleh pemerintahan lokal.
Dalam  sidang  Dewan  Kabupaten  Batavia  tahun  1931,  diusulkan  agar  dewan membuat  permohonan  kepada  Residen  Batavia,  agar  disediakan  sebidang  tanah  guna pekuburan  umum  orang  Cina  di  wilayah  Kampung  Melayu,  namun  usul  ini  dicabut kembali oleh Vorzitter sebab Kampung Melayu masih berstatus sebagai tanah partikelir. Begitu pula dengan usulan mengenai pekuburan umum bagi pribumi di Desa Soekasari dan pekuburan umum Cina di Desa Boeniajoe juga ditolak oleh persidangan.
Selain itu sebagian orang kaya Cina di Tangerang mengajukan permohonan untuk mengadakan pekuburan keluarga sehingga tidak tercampur dengan kuburan orang lain. Salah  satu  pemohon  adalah  Tan  Tiauw  Soen  sekeluarga  yang  kemudian  ditolak  oleh dewan sebab menurut peraturan permohonan pendirian kuburan keluarga sudah tidak diperbolehkan lagi. Sebagai perwakilan golongan Cina, Tuan Teng Giok Seng kemudian tetap  melobi  Vorzitter  untuk  membentuk  suatu  komisi  untuk  menilai  kembali permohonan-permohonan yang sudah terlanjur masuk tersebut.
Mengenai usulan Tuan Teng Giok Seng tersebut, Vorzitter tidak sependapat sebab waktu permohonan tersebut sudah lewat dan tidak dapat diganggu gugat. Vorzitter hanya menyarankan  bahwa  jika  ada  penduduk  yang  ingin  dimakamkan  di  dekat  kuburan istrinya atau orang tuanya, maka diperbolehkan dengan catatan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan langsung kepada Bupati.
Sementara  itu,  para  anggota  sidang  pribumi  mulai  mempertanyakan  apakah perizinan itu tidak mengganggu proses penguburan mayat, karena dalam Islam mayat tidak boleh lama dibiarkan belum dikubur. Pendapat ini diinterupsi oleh perwakilan Cina, bahwa  dalam  kepercayaan  Cina,  mayat  juga  tidak  boleh  terlalu  lama  dibiarkan.  Ketua sidang lantas mengambil jalan tengah dengan membolehkan mayat itu dikuburkan lebih dahulu selanjutnya baru diuruskan permohonannya (Notulen, BB GB, No. Arsip 1026). Selain itu pada tahun 1932 diajukan pula permohonan untuk pekuburan umum di Bojong Renged  Teluknaga,  namun  Dewan  Kabupaten  masih  belum  menentukan  lokasinya sehingga penduduk boleh saja menguburkan di desanya masing-masing (Notulen, BB GB, No. Arsip 579).

## Pengembangan Pasar Lokal
Selain  itu  sebagai  penunjang  kegiatan  ekonomi  rakyat,  kondisi  pasar  juga diperhatikan oleh Dewan Kabupaten. Kegiatan perdagangan di Tangerang dilakukan di beberapa pasar, pada tahun 1863 didirikan pasar di Balaraja. Sekitar akhir abad ke-19,
didirikan lagi Pasar Baru yang berlokasi dekat dengan Bendungan Cisadane. Pada abad ke 20, pasar di Tangerang bertambah banyak seiring dengan berkembangnya ekonomi di wilayah tersebut. Tercatat hingga tahun 1930an di tangerang telah ada delapan pasar yaitu pasar Tangerang, Serpong, Balaraja, Curug, Tigaraksa, Cisoka, Gombong dan Mauk (ANRI,  1981:  CXII).  Perlu  diketahui  bahwa  area  pasar-pasar  ini  pada  mulanya berhimpitan dengan tanah-tanah partikelir sehingga menyulitkan ekonomi setempat.
Berdasarkan catatan notulensi awal mengenai pasar dalam persidangan Dewan Kabupaten  Batavia tertanggal  24  September  1928,  salah  seorang  anggota  bernama  M. Soerajuda,  perwakilan  Schoolopziener  (Pengawas  Sekolah)  Tangerang  menanyakan tentang kapan pendirian pasar Tangerang akan selesai. Bupati Batavia R. Toemenggung Achmad  yang  duduk  sebagai Vorzitter (ketua  sidang)  menjawab  bahwa  masih  akan menunggu keputusan dari Gubernemen (Afschrijft, BB GB, No. Arsip 619). Permasalahan tentang pembenahan pasar-pasar di Tangerang kemudian kembali dibahas pada tanggal 21  April  1931.  Dewan  Kabupaten  pada  sidang  sebelumnya  mengusulkan  untuk meminjam uang dari Gubernemen untuk memperbaiki kondisi pasar Curug, Balaraja dan Gombong.  Namun  salah  satu  anggota  bernama  Tuan  Teng  Giok  Seng  dari  T.H.H.K, menanyakan  kembali  mengapa  bukan  pasar  Tangerang  sendiri  yang  diperbaiki mengingat  jaraknya  yang  dekat. Vorzitter menjelaskan  bahwa  keputusan  untuk memperbaiki  pasar  Tangerang  belum  ditetapkan  sebelum  rumah  Asisten  Residen terlebih dahulu dipindahkan. Meskipun akan lambat pengerjaannya, namun sudah ada rencana  alokasi  dana  sebesar  15.000  gulden  buat  pemindahan  bekas  rumah  tersebut yang nantinya akan menjadi pasar Tangerang yang baru.
Anggota lain yang bernama Tuan Wiria Atmadja menyatakan persetujuannya agar pasar-pasar tersebut dibenahi, namun ia menekankan bahwa kondisi lingkungan pasar harus diperbaiki sehingga menjadi contoh kebersihan bagi penduduk. Kemudian Tuan Abdulrachman  dan  Moehamad  Ali  bersama-sama  mengusulkan  agar  pasar  Mauk  dan Serpong  juga  diperbaiki.  Menanggapi  usulan  tersebut, Vorzitter menerangkan  bahwa untuk  pasar  Mauk  jika  ada  kesempatan  akan  diperbaiki  sedangkan  Serpong  masih dicarikan  tanah  yang  cocok  buat  pasar.  Tuan  Abdoelrachman  kemudian  mengusulkan tanah seorang Cina di kebon kelapa dijadikan pasar namun Vorzitter menjawab bahwa orang tersebut tidak mau menjual tanahnya sehingga ditimbang bahwa pasar yang lama saja  yang  akan  diperbaiki.  Selanjutnya  disetujui  oleh  semua  peserta  sidang  bahwa pinjaman yang akan dianggarkan untuk pasar Balaraja sebesar 32.350 gulden, Gombong sebesar  23.090  gulden  dan  Curug  sebesar  33.400  gulden  (Notulen,  BB  GB,  No.  Arsip 1026).
Pada  tahun  1932,  Bupati  setelahnya  yaitu  R.T.A  Achmad  Probonegoro mengirimkan  surat  usulan  kepada  Dewan  Kabupaten  agar  mempertimbangkan didirikannya pasar Teluknaga sebagaimana tersebut dalam Warta Kaboepaten No. 35.
Alasannya adalah semua pasar di Tangerang terletak di wilayah selatan seperti pasar Tangerang, Serpong, Balaraja, Curug, Tigaraksa, Cisoka, Gembong dan Mauk. Maka dari itu perlu dibangun pasar yang baru di sebelah utara, yaitu di Teluknaga. Mengenai
lokasinya, akan dipilih sebidang tanah milik Gubernemen yang strategis di pinggir Sungai Cisadane seluas satu setengah bau (Wartakaboepaten, Juni 1929, BB GB, No. Arsip 579).
Setelah  dilakukan  diskusi  oleh  para  dewan,  maka  dengan  suara  bulat  disetujui agar Dewan Kabupaten secara resmi mengirimkan surat kepada Direktur Departemen Urusan Dalam Negeri atau Binnenland Bestuur (B.B) agar menyediakan sebidang tanah di Onderdistrict  Teluknaga  guna  keperluan  membangun  pasar.  Sayangnya  pada  tahun 1933, dalam Warta Kaboepaten No. 26, Probonegoro memohon kembali agar pasar yang telah  didirikan  di  Teluknaga  dikeluarkan  dari  penguasaan  kabupaten  sebab  kurang menguntungkan.  Pasar  Teluknaga  nantinya  akan  dikelola  langsung  oleh  otoritas  desa. Usulan  ini  kemudian  diterima  secara  bulat  oleh  seluruh  anggota  dewan (Wartakaboepaten, BB GB, No. Arsip 579).
Pada tahun 1931, di Tangerang sudah terdapat dua Bank Pasar yang dikelola oleh Afdeelingbank  Batavia  di  distrik  Balaraja  (Pasar  Baru  dan  Gombong)  (ANRI,  1980: CXVIII),  namun  pada  sidang  Dewan  Kabupaten  tahun  1932  pihak  kabupaten  ingin membentuk  dan  mengelola  sendiri  Bank  Pasar  yang  dianggap  akan  menguntungkan pedagang  dan  rakyat  kecil.  Mengenai  usulan  ini,  salah  satu  anggota  perwakilan  dari Afdeelingbank  Batavia  bernama  Tuan  Gollner  mewanti-wanti  tetang  resiko  kerugian dalam membentuk Bank Pasar sebab membutuhkan pegawai-pegawai yang ahli dalam bidang  perbankan.  Selain  itu  menurut  pengalaman Afdeelingbank Batavia,  biaya  yang digunakan untuk mendirikan Bank Pasar sangat mahal dengan pekerjaan yang berat.
Tuan Gollner menyarankan bahwa kabupaten tidak usah mendirikan Bank Pasar karena  akan  mudah  mengalami  kerugian  jika  tidak  diurus  dengan  baik.  Ketua  sidang kemudian menyatakan pendapatnya, ia menjelaskan bahwa tujuan pendirian Bank Pasar adalah  untuk  menyelamatkan  pedagang-pedagang  dari  tangan  para  tengkulak  seperti yang telah dilakukan di daerah-daerah lain dengan didirikannya Bank Desa. Penduduk Kabupaten Batavia pun akan menerima hasilnya sebab yang datang ke pasar itu bukan hanya  penduduk  terdekat,  namun  juga  dari  daerah-daerah  lainnya.  Keuntungan  yang dihasilkan tentu saja dipergunakan untuk keperluan umum, alasan lainnya adalah jika institusi desa bisa mendirikan Bank Desa, mengapa kabupaten tidak dapat melakukan hal yang sama.
Pernyataan Vorzitter ini disetujui oleh Tuan Hadji Djoenaedi, bahwa Bank Pasar akan  menolong  rakyat  kecil,  namun  ia  khawatir  bahwa  si  peminjam  akan menyelewengkan penggunaan uang tersebut sehingga tidak dapat membayar hutangnya. Tuan Moehamad Irsad menyela, bahwa kejadian gagal bayar tersebut bukan salah Bank melainkan salah orang itu sendiri yang menyelewengkan uang pinjaman. Tuan Gollner kemudian angkat bicara, ia mengusulkan bahwa jika memang akan didirikan Bank, maka harus  diatur  mengenai  siapa  saja  yang  akan  meminjam  uang.  Diterangkan  oleh  Tuan Gollner bahwa sebuah Bank Desa milik swasta mendapatkan kerugian sebab banyak yang gagal bayar. Diskusi kemudian semakin a lot, dengan beberapa anggota yang tidak setuju semisal  Tuan  Goenadiredja.  Ketua  sidang  kemudian  mengambil  voting  untuk mengesahkan  usulan  tersebut.  Anggota  yang  setuju  diminta  menyebut  “ voor ”  sedang yang tidak setuju diminta menyebut “tegen”. Dari voting tersebut 19 anggota menyatakan
setuju sedangkan 5 lainnya tidak setuju sehingga usul itu pun disahkan (Notulen, BB GB, No. Arsip 579).
Menurut  laporan  Residen  Van  Der  Hoek,  pada  tahun  1934  Bank  Pasar  yang didirikan di Tangerang berjumlah lima buah dan dapat bekerja dengan baik, dibuktikan dengan tercukupinya kebutuhan akan kredit kecil di wilayah tersebut. Sayangnya, tidak disebutkan  lebih  detail  mengenai  jumlah  pinjaman  dan  kredit  yang  dikeluarkan  oleh Bank  Pasar.  Sebagai  gambaran  pengeluaran  kredit  bank  sejenis  di  tempat  lain,  Hoek menyebutkan  bahwa  di  Kabupaten  Karawang,  Bank  Pasar  yang  biasa  disebut  sebagai Bank  Desa  mencatatkan  pengeluaran  kredit  sebesar  1.063.000  gulden  pada  1931, 669.000 gulden pada 1932, dan 617.000 gulden pada 1933 (Kartodirdjo (ed), 1980: XCL). Karena itu, kebijakan yang diambil oleh Dewan Kabupaten untuk mendirikan Bank Pasar sudah tepat serta mendapatkan hasil yang cukup memuaskan.

## Pengaturan Infrastruktur
Dalam bidang infrastruktur untuk memudahkan transportasi dari Tangerang ke Pasar Kebayoran dan Djombang, terdapat usulan dari anggota dewan untuk membangun jembatan  dengan  ongkos  dari  Kabupaten  Batavia  sebanyak  4370  gulden,  serta  untuk membangun  jembatan  di  Kali  Angke  sebanyak  2000  gulden  sebagai  bantuan  bagi Kabupaten  Meester  Cornelis  yang  sudah  mengeluarkan  ongkos  4000  gulden  untuk proyek pembangunan tersebut. Sedangkan anggota lainnya, ada yang mempertanyakan pembangunan  jembatan  tersebut  karena  jalanan  di  bekas  tanah  partikelir  Gondrong menuju  Kalideres  masih  rusak  dan  jalan  tersebut  dipakai  penduduk  sehari-hari sedangkan  untuk  jalan  antara  Tangerang-Kebayoran  dipakai  sewaktu-waktu.  Ketua sidang  menjelaskan  bahwa  masalah  perbaikan  jalan  dipelihara  oleh  tiga  pihak  yaitu provinsi, kabupaten, dan desa. Provinsi mengurus jalan yang menghubungkan kabupaten dengan kabupaten lainnya, sedangkan kabupaten mengurus jalan utama di distrik dan sedangkan desa mengurus jalan yang hanya penting bagi desa itu sendiri (Notulen, BB GB, No. Arsip 579).
Mengenai pembangunan irigasi, terdapat tiga sungai yang penting bagi pengairan di Tangerang yaitu Sungai Cidurian di sebelah barat. Di tengah-tengah daratan Tangerang mengalir Sungai Cimanceuri dan di sebelah timur terdapat Sungai Cisadane. Ketiga sungai yang bermuara ke Laut Jawa tersebut adalah sumber pengairan utama bagi sawah-sawah di  Tangerang.  Meskipun  begitu  secara  umum  keadaan  irigasi  di  Tangerang  sangatlah buruk  sebab  kebanyakan  persawahan  sangat  bergantung  dari  curah  hujan  yang  tidak menentu. Selama angin muson barat, sekitar 2.800 bau sawah mendapatkan curah hujan namun  sebagian  besar  mengandalkan  air  dari  penampungan  kecil  atau  ketika  banjir datang, air dapat dibendung dari sungai besar dan rawa-rawa.
Porsi terbesar dari pengairan umumnya diperuntukkan bagi kalangan elit seperti tuan  tanah  dan  pegawainya,  sedangkan  sisanya  yang  tidak  diatur  dengan  baik diperuntukkan  bagi  penduduk.  Karena  irigasi  yang  tidak  baik  ini,  maka  antara  empat sampai  lima  tahun  sekali  panen  selalu  gagal  karena  banjir,  khususnya  ketika  Sungai Cimanceuri  meluap  dan  menggenangi  area  sekitar  sungai  yang  jarang  pepohonan. Dengan  kata  lain,  masalah  terbesar  dari  irigasi  di  wilayah  tanah-tanah  partikelir
Tangerang adalah tidak adanya sistem irigasi dan drainase yang diatur dengan baik (Kop, 2015, hlm 298).
Pembangunan irigasi di Tangerang baru dimulai pada tahun 1911 seiring dengan pembangunan  jalan  aspal  di  sebagian  wilayah  Tangerang  sebelah  timur  sebagai persiapan untuk membeli tanah-tanah partikelir. Selanjutnya pada tahun 1919 sebuah memorandum  dikeluarkan  yang  berisi  pembangunan  dua  lokasi  irigasi  yaitu,  wilayah utara  seluas  57.000  bau  yang  terhubung  dengan  Sungai  Cisadane dan  wilayah  selatan seluas 17.000 bau  yang terhubung dengan  Sungai Cidurian. Sedangkan rencana untuk membangun  saluran  irigasi  di  Sungai  Cimanceuri,  terpaksa  dibatalkan  karena  faktor lingkungan yang menjadikan biaya yang harus dikeluarkan sangat mahal (Kop, 2015, hlm 299).
Meskipun  begitu,  pada  akhir  tahun  1920-an  telah  berdiri  bendungan  besar Cisadane  dekat  Pasar  Baru  dan  Bendungan  Cimanceri  di  Rancasumur.  Selain  itu, pembangunan saluran irigasi di Kresek dapat mengairi 2000 bau sawah dari rawa-rawa Garubak dan Patragama yang mendapatkan air dari Sungai Cidurian. Semua tanggul di sepanjang  Sungai  Cidurian,  Cimanceuri  dan  Cisadane  telah  dinormalisasi  sehingga daerah  sekitarnya  bebas  banjir.  Di  samping  pembangunan  irigasi  yang  besar-besaran tersebut masih terdapat irigasi yang tidak teratur di wilayah Mauk, Karang Serang Laut, Kramat, Pakuaji dan Pangkalan, sedangkan daerah Serpong mendapatkan air dari saluran irigasi Gunung Sindur, Buitenzorg (ANRI, 1980: CXVI).

## KESIMPULAN
Sebagai  suatu  proses  sejarah  bangsa  Indonesia  pra-kemerdekaan,  adanya desentralisasi  telah  memberikan  dampak  langsung  di  wilayah-wilayah  yang  tadinya terbelakang.  Anggapan  para  peneliti  sebelumnya  bahwa  kebijakan  desentralisasi  di Hindia Belanda hanya sekadar “omong kosong” dan tidak bermanfaat tidak sepenuhnya tepat. Terdapat bagian-bagian yang memang perlu didalami kembali secara detail dari sisi historis mengenai pembentukan Dewan Kabupaten ini. Karena dalam aktivitasnya di Tangerang,  Dewan  Kabupaten  Batavia  telah  menampilkan  berbagai  kebijakan  baru dalam  upayanya  menyelamatkan  Tangerang  dari  keterpurukan  sosial  dan  ekonomi selama masa-masa pemerintahan para tuan tanah partikelir di wilayah tersebut.
Hadirnya dewan-dewan lokal tidak saja menjadi cikal bakal ide tentang otonomi daerah  di  Indonesia  pada  masa  yang  akan  datang,  namun  juga  berimplikasi  terhadap kebangkitan para tokoh dan elit masyarakat khususnya kaum nasionalis di Batavia dan sekitarnya. Untuk dapat berpartisipasi dalam pemerintahan yang lebih peduli terhadap golongan  pribumi  sehingga  membuktikan  bahwa  mereka  tidak  saja  mampu  bersaing melawan para tradisionalis dan aristokrat seperti Bupati dan para Priyayi, namun juga karena mewakili pergerakan pribumi, khususnya di Jawa Barat. Dalam wadah organisasi yaitu  perhimpunan  Pasoendan  dan  Tirtajasa  yang  menyerupai  partai  politik  karena bergabung  dalam  pemerintahan  lokal.  Karena  itu,  setidaknya  dalam  memberikan masukan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat.
Tentu saja pembahasan dalam hal ini harus terus didalami oleh para sejarawan. Tapi  dalam  konteks  nasional,  kita  boleh  menyatakan  bahwa  berdasarkan  aktivitas, diskusi, rapat-rapat serta kebijakan yang dilakukan oleh Dewan Kabupaten dan anggota- anggotanya  sejauh ini  menandakan  bahwa  perubahan  sosial-politik  yang  fundamental pada akhir masa kekuasaan Hindia Belanda berimplikasi pada bangkitnya elit-elit politik modern yang berkontribusi di zaman pasca-kemerdekaan.

## DAFTAR RUJUKAN Buku dan Jurnal
Blackburn, S. (2011). Jakarta: sejarah 400 tahun. Masup Jakarta. Brousson, H. C. . C. (2007). Batavia Awal Abad 20. Masup.
De Kat Angelino, A. D. A. (1997). “Pemikiran Mengenai Perkembangan dalam Pemerintahan Seberang  Lautan  Belanda”,  dalam  Baudet,  H.  &  Brugmans,  I.J.  Politik  Etis  dan Revolusi Kemerdekaan. Yayasan Obor.
Ekajati, E. S. (2004). Sejarah Kabupaten Tangerang. Pemerintah Kabupaten Tangerang. Ensiklopedia  Nasional  Indonesia.  (1991).  Ensiklopedi  Nasional  Indonesia  Jilid.  Cipta  Adi Pustaka.
Kop, J. (2015). Irrigation Revisited: An Anthology of Indonesian-Dutch Cooperation (1965- 2014). Eburon.
Liang  Gie,  T.  (1993).  Pertumbuhan  Pemerintahan  Daerah  di  Negara  Republik  Indonesia (kedua). Liberty.
Lubis, N. H. (2004). Banten dalam pergumulan sejarah: sultan, ulama, jawara. LP3ES. Noor, M. M. M. (2019). Petani dan Pergerakan Nasional: Keterlibatan Organisasi Tirtajasa dalam Kerusuhan di Tanah Partikelir Batu Ceper 1934. Universitas Indonesia. Padmo, S. (2004). Bunga rampai sejarah sosial-ekonomi Indonesia. Aditya Media. Wahyono, E. (2009). Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Jawa Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda: Perubahan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Bestuurshervormingswe t 1922.‖ Disertasi Doktor Fakulitas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia (tidak diterbitkan). In Depok: FIB UI.

## Arsip dan Dokumen
Raad Kaboepaten Soerabaja (B.T No. 24 dd 30 Januari 1929), Vergadering jang pertama”, Locale Belangen, Orgaan van de Vereniging voor Locale Belangen, 16 Februari 1929
Extract Notulen dari persidangan oemoem dari raad kaboepaten Betawi 24 December 1928, Binnenland Bestuur Grote Bundel (1850-1937), No. Arsip 1026
“Pemberian  Koeasa  Oentoek  Minta  Pelelangan  Ikan”,  Wart akaboepaten  No.  24,  24  Maret 1931, Binnenland Bestuur Grote Bundel (1850-1937), No. Arsip 1026
Notulen  dari  Persidangan  Dewan  Kaboepaten  Betawi  pada  Tanggal  21  April  1931, Binnenland Bestuur Grote Bundel (1850-1937), No. Arsip 1026
Notulen  dari  Persidangan  Dewan  Kaboepaten  Betawi  pada  Tanggal  26  Agustus  1932, Binnenland Bestuur Grote Bundel, (1850-1937), No. Arsip 579
Afschrijft,  Petikan  dari  Notulen  dari  Persidangan  Oemoem  dari  Raad  Kaboepaten  Betawi pada  tanggal  24  September  1928,  Binnenland  Bestuur  Grote  Bundel  (1850- 1937), No. Arsip 619
“Mendirikan Pasar di Teluk Naga”, Wartakaboepaten 9 Juni 1932, Binnenland Bestuur Grote Bundel, No. Arsip 579
“Menarik  Kembali  Permohonan  Boeat  Memelihara  Sebidang  Tanah  di  Teloeknaga”, Wartakaboepaten  9  Agustus  1933,  Binnenland  Bestuur  Grote  Bundel  (1850- 1937), No. Arsip 579
Notulen dari Persidangan Oemoem Dewan Kaboepaten Betawi 25 Agustus 1933, Binnenland Bestuur Grote Bundel (1850-1937), No. Arsip 579
“Memori Residen Batavia P.H Willemse, 26 Oktober 1931”, Sartono Kartodirdjo (ed), Memori Serah Terima Jabatan (1931-1940) Jawa Barat (1), Jakarta: ANRI 1980
“Memori  Residen  Batavia  (L.C.C.A.  van  der  Hoek),  20  Agustus  1934”,  dalam  Sartono Kartodirdjo  (ed),  Memori  Serah  Terima  Jabatan  (1931-1940)  Jawa  Barat  (1), Jakarta: ANRI 1980
D.G,  Stibbe  &  F.J.W.H,  Sandbergen.  Encyclopaedie  Van  Nederlandch  Indie  (ENI)  Vol.  IV, Leiden: S-Gravenhage Martinus Nijhoff 1921

## Surat Kabar
“Regenschapraad Batavia 1929”, Bataviaasch Nieuwsblad, 1 Oktober 1929
“Pemandangan jang sangat “gelap”, pemerintah perloe bertindak”, Tjaja Timoer, 23 Maret 1936
“Pandanmatten In Tangerang”, Bataviaasch Nieuwsblad, 7 Juni 1936