PENGARUH TAX AMNESTY, TAX JUSTICE, TAX MORALE, TERHADAP TAX COMPLIANCE DENGAN TINGKAT KEPUASAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
Andreas Bambang Daryatno 1
Fakultas Ekonomi, Universitas Tarumanagara ( andreasb@fe.untar.ac.id )

## Diterima 27 Februari 2023 Disetujui 17 Juni 2023
Abstract - The 2022 tax revenue target has indeed been met, even exceeding the target set by the  ministry  of  finance.  Realization  of  tax  revenue  reached  IDR  2,034.5  trillion  or  114%  of the Presidential  Decree  98/2022  target of  IDR 1,784 trillion, growing 31.4% from the 2021 realization  of  IDR  1,547.8  trillion.  Is  this  target  achieved  because  taxpayer  compliance  is increasing in Indonesia! When we examine it more deeply, where the tax target is met is due to the increase in world commodity prices which boost tax revenues and downstream mining materials  such  as  nickel  and  others.  The  purpose  of  this  research  is  to  obtain  empirical evidence  regarding  the  effect  of  tax  amnesty,  tax  justice,  tax  morale  on  tax  compliance through the level of taxpayer satisfaction as mediation. By distributing questionnaires to 120 taxpayers,  a  sample  was  chosen  using  the  purposive  sampling  approach  and  primary  data. The Smart PLS 3.0 program assists with this data processing. The results of the study are as follows Tax Amnesty (X1) has a positive and significant effect on the level of satisfaction (Z), Tax Amnesty (X1) has a positive but not significant effect on Tax Compliance (Y), Tax Justice (X2) has a positive but not significant effect on Level of Satisfaction (Z), Tax Justice (X2) has a positive and significant effect on Tax Compliance (Y), Tax Morale (X3) has a positive but not  significant  effect  on the level  of  service satisfaction  (Z), Tax Morale (X3) has a positive effect  but  not  significantly  to  tax  compliance  (Y),  level  of  service  satisfaction  (Z)  has  a positive and significant effect on tax compliance (Y), Tax Amnesty (X1), tax Justice (X2), Tax Morale (X3) indirectly, does not significantly affect Tax Compliance (Y), through the level of service satisfaction (Z). From the empirical results above, it shows that taxpayer compliance is obtained from actions to increase tax justice and the level of service satisfaction, meaning that justice and the level of satisfaction felt by taxpayers in paying taxes will make tax evasion actions  always  avoidable.  They  consciously  and  voluntarily  pay  taxes  because  taxes  are imposed  fairly  and  it  is  easy  to  pay  taxes.  Meanwhile,  the  tax  amnesty  and  tax  morale programs, even after being moderated by the level of service satisfaction, although they have a positive effect, still cannot increase tax compliance. This might happen due to the impact of the Covid 19 pandemic which has made a mess  in the world of business or the economy, so that taxpayers are again carrying out tax evasion.
Keywords: Tax Amnesty; Tax Justice; Tax Morale; Tax Compliance; Level of Satisfaction

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Pertumbuhan  penerimaan  pajak  menunjukkan  tren  kenaikan,  hal  ini  didorong  karena harga  komoditas  global  yang  semakin  membaik.  Naiknya  harga  komoditas  menghasilkan

## ULTIMA Accounting | ISSN 2085-4595
keuntungan  atau  manfaat  yang  besar  bagi  pendapatan  pemerintah,  terutama  dari  batu  bara. Selain  itu,  situasi  basis  pajak  membaik  dengan  penerapan  Undang-Undang  Harmonisasi Ketentuan  Perpajakan  (HPP),  penghapusan  insentif  secara  bertahap  dan  penerapan  Program Informasi Sukarela (PPS) berkontribusi pada peningkatan pendapatan pemerintah.
Sampai  bulan  Juli  2022,  realisasi  penerimaan  pajak  mencapai  Rp1.028,5  triliun  atau 69,3 persen sesuai dengan target dari Perpres 98/2022 sebesar Rp1.485 triliun (Kemenkeu). Pencapaian  penerimaan  pajak  tahun  2022  sangat  mengesankan  karena  dimasa  pemulihan setelah  terjadi  pandemi  covid  19  dan  target  sudah  dinaikkan,  tetapi  dapat  mencapai  target penerimaan  negara.  Penerimaan  pajak  tahun  2022,  jika  dibandingkan  dengan  tahun  2021 dengan penerimaan sebesar Rp 1.028,5 triliun atau dapat meningkat 58,8 persen. Tren positif atas penerimaan pajak sejalan dengan tren pemulihan ekonomi ( https://money.kompas.com/ ).
Tabel 1. Penerimaan Keuangan Negara Sumber Penerimaan – Keuangan Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah) 2020 2021 2022 I. Penerimaan 1 628 950,53 1 733 042,80 1 845 556,80 Penerimaan Perpajakan 1 285 136,32 1 375 832,70 1 510 001,20 Pajak Dalam Negeri 1 248 415,11 1 324 660,00 1 468 920,00 Pajak Penghasilan 594 033,33 615 210,00 680 876,95 Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 450 328,06 501 780,00 554 383,14 Pajak Bumi dan Bangunan 20 953,61 14 830,00 18 358,48 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 0 0 0 Cukai 176 309,31 182 200,00 203 920,00 Pajak Lainnya 6 790,79 10 640,00 11 381,43 Pajak Perdagangan Internasional 36 721,21 51 172,70 41 081,20 Bea Masuk 32 443,50 33 172,70 35 164,00 Pajak Ekspor 4 277,71 18 000,00 5 917,20 Penerimaan Bukan Pajak 343 814,21 357 210,10 335 555,62 Penerimaan Sumber Daya Alam 97 225,07 130 936,80 121 950,11 Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan 66 080,54 30 011,20 37 000,00 Penerimaan Bukan Pajak Lainnya 111 200,27 117 949,70 97 808,00 Pendapatan Badan Layanan Umum 69 308,33 78 312,40 78 797,56 II. Hibah 18 832,82 2 700,00 580 Jumlah 1 647 783,34 1 735 742,80 1 846 136,70
Sumber: Kementerian Keuangan Outlook Tahun 2022
Padahal jika kita melihat ratio kepatuhan wajib pajak selama ini tidak pernah melebihi target penerimaan pajak, hal ini dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.

## Gambar  1 : Ratio Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021
Pemerintah  sudah  melakukan  program Tax  Amnesty 1  tahun  2015-2016  dan  Program pengungkapan  sukarela  pada  tahun  2022  ( Tax  Amnesty II).  Hal  ini  dilakukan  pemerintah, dengan tujuan memberbaiki basis atau data wajib pajak, memudahkan pemerintah mengolah data,  memantau  dan  mengawasi  para  wajib  pajak.  Jika  dibandingkan  dengan  negara-negara ASEAN Tingkat pendapatan pajak di Indonesia masih tergolong rendah :
Tabel 2. Tingkat Pendapatan Pajak
Tax Revenue (% of GDP) Negara 2017 2018 2019 Indonesia 9,9 10,2 9,8 Philippines 13,6 14,0 14,5 Malaysia 12,9 12,0 12,0 Thailand 14,8 14,9 14,6 Singapore 14,0 13,0 13,2 Myanmar 5,9 2,6 5,9 Cambodia 15,8 17,1 19,7
Sumber: World Development Indicators | DataBank
Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain,  adanya pembangunan infrastruktur yang tidak merata, ketidakpuasan terhadap pelayanan publik, serta banyaknya  kasus  korupsi  (Harlim,  2019).  Menurut  OECD  (2004),  salah  satu  faktor  perilaku kepatuhan wajib pajak adalah adanya perasaan ketidakadilan dimana wajib pajak merasakan sistem  yang  tidak  jujur  atau  berpengalaman  dilakukan  tidak  jujur  cenderung  tidak  patuh. Dimensi tax  justice (keadilan  pajak)  ini  adalah  sifat  yang  tidak  berat  sebelah  dan  tidak sewenang-wenang  atas  sistem  perpajakan  yang  berlaku.  Salah  satu  dari  5  dimensi  keadilan pajak adalah timbal balik yang diterima pemerintah (Nasution dkk., 2020). Timbal balik yang diberikan pemerintah adalah sebagai kompensasi dari pembayaran pajak yang dilakukan oleh
wajib pajak seperti perbaikan dan kemajuan infrastruktur umum, jika pemerintah memberikan balasan yang setimpal dan wajib pajak mendapatkan keadilan dan kepuasan maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat.
Salah satu nilai intrinsik individu yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tax morale (Nurani & Islami (2020). Tax morale adalah adanya suatu kepuasan pribadi atau  rasa bangga jika sebagai wajib pajak dapat mematuhi kewajiban perpajakan dan sebaliknya adanya rasa  bersalah  atau  malu  jika  tidak  menjadi  wajib  pajak  patuh. Tax  morale juga  sangat ditentukan  oleh  tingkat  kepercayaan  wajib  pajak  terhadap  pemerintah  dan  juga  aspek kelembagaan  dalam  tata  kelola  negara  (Togler,  2002).  Menurut  Transparency  International, 2020,  negara  Indonesia  menduduki  peringkat  102  dari  180  negara  dengan  tingkat  persepsi korupsi tertinggi di dunia. Salah satu faktor ini memiliki dampak yang kuat terhadap persepsi wajib  pajak  terhadap  pemerintah  Indonesia,  dimana  kemungkinan  penggelapan  pajak  sangat tinggi yang menyebabkan tax morale menurun.
Saat  masa  pandemi  covid-19  sudah  mulai  berlalu,  aktivitas  kegiatan  ekonomi  mulai menunjukkan  peningkatan  ( https://ekon.go.id/publikasi/detail/3388/terjaganya-pertumbuhan- ekonomi ),  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  apakah  meningkat  juga?  fenomena  ini  yang melandasi  penulis  untuk  mencari  bukti  empiris  dengan  melakukan  penelitian  mengenai Pengaruh Tax  Amnesty,  Tax  Justice,  Tax  Morale Terhadap Tax  Compliance dengan  Tingkat Kepuasan Sebagai Variabel Intervening .

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  peneliti  merumuskan  permasalahan pada penelitian ini yaitu:
a. Tax  Amnesty mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap  Tingkat  Kepuasan Pelayanan
b. Tax Amnesty mempunyai pengaruh signifikan terhadap Tax Compliance
c. Tax Justice mempunyai pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepuasan Pelayanan
d. Tax Justice mempunyai pengaruh signifikan terhadap Tax Compliance
e. Tax Morale mempunyai pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepuasan Pelayanan
f. Tax Morale mempunyai pengaruh signifikan terhadap Tax Compliance
g. Tingkat  Kepuasan  Pelayanan  mempunyai pengaruh  signifikan  terhadap Tax Compliance
h. Tax  Amnesty mempunyai pengaruh  signifikan  terhadap Tax  Compliance melalui Tingkat Kepuasan Pelayanan
i. Tax  Justice mempunyai pengaruh  signifikan  terhadap Tax  Compliance melalui Tingkat Kepuasan Pelayanan
j. Tax  Morale mempunyai pengaruh  signifikan  terhadap Tax  Compliance melalui Tingkat Kepuasan Pelayanan

## 1.3 Telaah Literatur dan Hipotesis

## 1.3.1 Risk Aversion Theory (Teori Resiko Menentang)
Teori  ini  pertama  kali  dikemukakan  oleh  Allingham  and  Sandmo  (1972).  Teori  ini berasumsi bahwa tidak ada orang yang bersedia untuk membayar pajak secara sukarela, orang akan  selalu  menentang  untuk  membayar  pajak.  Teori  ini  juga  berasumsi  bahwa  orang  akan lebih  memilih  tingkat  ketidakpastian  yang  lebih  rendah  daripada  ketidakpastian  yang  tinggi. Apabila  tingkat  kepastian  yang  diberikan  kepada  masyarakat  itu  tinggi,  maka  wajib  pajak akan  dengan  sukarela  membayar  pajak  karena  masyarakat  dapat  merasakan  dampak  positif
dari  membayar  pajak  seperti  mudahnya  dalam  mengakses  fasilitas  umum,  adanya  subsidi, serta adanya hubungan timbal balik secara tidak langsung lainnya. Namun sebaliknya, apabila tingkat  kepastian  yang  diberikan  rendah  serta  moral  yang  dilakukan  oleh  pihak  tertentu, sistem & kebijakan perpajakan yang diterapkan dirasakan tidak adil, maka wajib pajak akan menentang untuk  membayar pajak. Oleh karena  itu sangat  besar peran yang dimainkan oleh jumlah  wajib  pajak  yang  menentang  untuk  menjalani  kewajiban  perpajakannya  terhadap tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Menurut  L.Y.  Hari  Sih  Advianto  (2018)  dimana  Pemerintah Indonesia memberikan kepastian dengan menunjukkan bahwa sistem hukum pajak Indonesia telah memberikan pengakuan dan perlindungan hukum baik secara eksplisit maupun implisit atas hak-hak wajib pajak tersebut.

## 1.3.2 Tax Morale Theory (Teori Moral Pajak)
Moral pajak merupakan motivasi intrinsik individu untuk bertindak dengan dasar nilai- nilai  yang  dipengaruhi  oleh  norma  budaya.  Ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  moral pajak,  antara  lain  adalah  kepercayaan  terhadap  instansi  pemerintah,  sejumlah  sifat-sifat manusia, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, serta adanya kejujuran (Frey & Torgler, 2007). Ada dua strategi moral pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara optimal,  yaitu  adanya  alokasi  pajak  yang  efisien  dan  distribusi  keadilan  pajak  yang  setara. Oleh karena itu, perilaku para aparat sangat mempengaruhi moral pajak dan komitmen wajib pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Komitmen  wajib  pajak  juga  dapat  dipengaruhi  oleh pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, jika wajib pajak memiliki komitmen dan  merasa  bahwa  membayar  pajak  adalah  kewajiban  yang  harus  dipertanggungjawabkan maka  kepatuhan  wajib  pajak  akan  meningkat.  Menurut  Allingham  &  Sandmo  (1972),  wajib pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  apabila  semakin  tinggi  tingkat  kepatuhan wajib pajak maka akan mencerminkan semakin tinggi juga tingkat kerelaannya. Namun teori ini  juga  meyakini  bahwa  tidak  ada  individu  yang  bersedia  untuk  membayar  pajak  dengan sukarela ( voluntary compliance ).

## 1.3.3 Technology Acceptance Model (TAM)
Menurut  Davis  F.D  (1989)  masyarakat  menerima  dan  menggunakan  teknologi  untuk diterapkan  dalam  pekerjaannya  sehari-hari  (dalam Technology  Acceptance  Model /TAM). Model  TAM  ini dirumuskan berdasarkan persepsi kegunaan ( perceived usefulness ), persepsi kemudahan  pemakaian  ( perceived  ease  of  use ),  sikap  ( attitude ),  niat  perilaku  ( behavioral intention ),  penggunaan  sebenarnya  ( actual  use ),  dan  persepsi  eksternal  seperti  pengalaman ( experience )  dan  kerumitan  ( complexity )  (David  F.D,  1989).  Teori  ini  menjelaskan  bahwa layanan DJP online seperti e-filling dan e-billing dapat memberikan manfaat dan kemudahan untuk  mengisi,  melaporkan  dan  membayar  kewajiban  pajak  oleh  wajib  pajak  secara  online tanpa  perlu  datang  langsung  ke  kantor  pajak.  Dengan  adanya  kemudahan  ini,  maka  secara tidak  langsung  akan  meningkatkan  kepuasan  wajib  pajak  terhadap  layanan  DJP  online  serta akan berdampak terhadap kepatuhan perpajakannya (Harlim, 2019). Oleh karena itu, e-filling sebagai sistem pelaporan perpajakan dan e-billing sebagai sistem pembayaran pajak yang bisa digunakan dimana saja dan kapanpun dengan cepat dan aman ini akan memiliki peran dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## 1.3.4 Tax Compliance (Kepatuhan Wajib Pajak)
Pembangunan  negara  dapat  dikerjakan  jika  ada  pendapatan  pajak,  jadi  setiap  wajib pajak  dapat  berkontribusi  secara  langsung  dan  sukarela  dengan  cara  membayar  pajak  sesuai dengan  kewajiban  perpajakan  yang  ada  (Dewi  dkk.,  2019).  Menurut  Rahayu  (2010:h.19),
kepatuhan wajib pajak dilakukan secara sukarela merupakan dasar dari sistem perpajakan self assessment, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan, membayar dan melaporkan sendiri  kewajiban  perpajakan.  Indikator  kepatuhan  wajib  pajak  menurut  (Zain,  2004)  antara lain:
a.  Mengisi formulir perpajakan dengan benar
b. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
c.  Menyampaikan SPT tepat waktu.
d.  Membayar pajak yang terutang tepat waktu.
Kepatuhan  wajib  pajak  yang  tinggi  didukung  dengan  adanya  keaktifan  wajib  pajak dalam  membayar  kewajiban  perpajakannya.  Menurut  Togler  (2007)  menyatakan  terdapat empat jenis pembayar pajak, antara lain:
a) Honest  taxpayer ,  dimana  wajib  pajak  tidak  berusaha  untuk  menipu  aspek perpajakannya dan di sisi yang lain bertindak sebaliknya.
b) Social  taxpayer ,  dimana  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  wajib  pajak dipengaruhi  oleh  norma  sosial,  perasaan  bersalah  dan  malu  serta  bereaksi  secara sensitif terhadap kepercayaan orang lain.
c) Intrinsic taxpayer , dimana wajib pajak memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan tanpa dipaksa.
d) Tax  evader ,  dimana  wajib  pajak  bereaksi  terhadap  perubahan  harga  relatif  yang mengakibatkan wajib pajak berpikir sejalan dengan teori  pilihan rasional  ekonomi standar  yaitu  dengan  membandingkan  nilai  yang  diharapkan  antara  menghindari pajak atau jujur.
Untuk  mendapatkan  tingkat  kepatuhan  yang  tinggi  dari  wajib  pajak,  maka  dibutuhkan keaktifan wajib pajak dalam membayar, artinya sesuai dengan kebenarannya. Dengan sistem pajak self assessment yaitu wajib pajak menghitung, menyetor dan melapor sendiri kewajiban perpajakannya,  maka  kepatuhan  perpajakan  sangat  mempengaruhi  penerimaan  pajak  yang optimal (Rosmawati, 2021).

## 1.3.5 Tingkat Kepuasan Pelayanan
Kepuasan  adalah  perasaan  senang  atau  kecewa  yang  timbul  setelah  membandingkan antara ekspektasi dan kenyataan (Kotler & Keller, 2009). Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat  memberikan kepuasan kepada pelanggan serta dilakukan secara terus- menerus  (Dewi  dkk.,  2019).  Kepuasan  kualitas  pelayanan  adalah  perasaan  senang  kecewa susah seseorang terhadap suatu pelayanan yang diterimanya (Harlim, 2019).

## 1.4 Kaitan antara Variabel-variabel

## 1.4.1 Tax Amnesty dengan Tax Compliance
Tax Amnesty mempunyai hubungan yang kuat dengan Tax Compliance ,  karena tax amnesty mempunyai banyak manfaat yang didapatkan oleh DJP yaitu:
a. Tercapainya target penerimaan pajak akan memberikan peningkatan Tax Ratio.
b. Dibutuhkan data yang lengkap dari wajib pajak sehingga DJP dapat melakukan perluasan basis data lebih valid, komprehensif dan terintegrasi.
c. Penerimaan pajak dapat digunakan untuk meningkatan investasi dan likuiditas negara, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, dan penurunan suku bunga.
d. Uang tebusan yang dibayarkan oleh wajib pajak secara singkat akan meningkatkan penerimaan negara.
Tax  amnesty adalah  kebijakan  pemerintah  yang  dijalankan  untuk  meningkatkan penerimaan  negara  di  bidang  perpajakan. Program tax  amnesty membutuhkan  pemahaman
dan  pengetahuan  dari  wajib  pajak . Hal  ini  harus  disosialisasikan  kepada  wajib  pajak  supaya mereka  mau  ikut  berpartisipasi  dan  secara  pasti  mendapatkan  manfaat  bagi  wajib  pajak  jika ikut tax  amnesty, dimana  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Kekuatan  Sanksi  Pajak,  dan Pengampunan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Rahayu,  2017),  pengetahuan perpajakan,  kekuatan  sanksi,  dan tax  amnesty memiliki  pengaruh  dampak  yang  signifikan tentang tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Pelayanan Fiskus memiliki pengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak., Tax Amensty dan Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Sari, 2017).

## 1.4.2 Tax Justice dengan Tax Compliance
Salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak,  dibutuhkan  suatu komunikasi  yang  antara  pemerintah  dengan  wajib  pajak.  Hal  ini  didukung  dengan  adanya sistem  pajak  yang  berkelanjutan  dengan  menerapkan  sistem  pajak  yang  adil  dan  adanya penegakan  hukum  yang  berlaku.  Persepsi  wajib  pajak  mengenai  keadilan  tergantung  dari bagaimana  seseorang  memandang  sistem  perpajakan  tersebut,  faktor  yang  paling mempengaruhi  padangan  ini  adalah  adanya  kepercayaan  terhadap  pajak  dan  adanya  sanksi pajak  (Nasution  dkk.,  2020).  Jika  sanksi  pajak  yang  diterapkan  tidak  tegas  dan  tidak  adil maka akan banyak wajib pajak yang bertindak tanpa mengikuti aturan. Disamping itu, timbal balik  dari  kewajiban  pajak  yang  dijalani  oleh  wajib  pajak  harus  setimpal,  tidak  boleh  ada dimana hanya sepihak saja yang menikmati hasil tersebut, walau tidak secara langsung hasil yang  dirasakan  wajib  pajak  namun  setidaknya  dapat  mempermudah  masyarakat  dalam mengakses  fasilitas  umum  kedepannya.  Jika  pemerintah  berhasil  mendapatkan  kepercayaan dari wajib pajak, maka wajib pajak akan patuh untuk menjalankan kewajibannya tanpa merasa keberatan.  Dengan  ini  maka  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  pun  akan  ikut  meningkat,  dan kedua belah pihak akan saling menguntungkan.
Risk Aversion Theory menjelaskan respon dari instansi pemerintah terhadap pajak dapat mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak.  Jika  masyarakat  mempercayai  pemerintah  dan menganggap  bahwa  pemerintah  akan  memanfaatkan  hasil  dari  pembayaran  pajak  ini  untuk kepentingan  umum  serta  mensejahterakan  kehidupan  negaranya  maka  hal  ini  akan memberikan pengaruh yang baik, karena adanya rasa percaya, aman, dan nyaman serta tidak adanya  rasa  diskriminasi  antara  wajib  pajak  seperti  hal-hal  tertentu  selain  yang  telah  diatur dalam ketentuan hukum pajak. Berdasarkan hasil penelitian Rosmawati (2021) semakin baik keadilan pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika terjadinya ketidakadilan terhadap  beberapa  wajib  pajak  pun  akan  membawa  pengaruh  negatif,  karena  semakin  lama masyarakat akan menganggap remeh pemerintah karena ketidaktegasan hukum yang berlaku, dan hanya memandang masyarakat kelas atas.

## 1.4.3 Tax Morale dengan Tax Compliance
Kepatuhan  pajak  menjadi  hal  yang  penting,  karena  apabila  wajib  pajak  tidak  patuh maka akan timbul keinginan untuk  melakukan tindakan yang menurunkan pendapatan pajak seperti  penyelundupan,  penghindaran,  dan  kelalaian  pajak  serta  hal  lainnya  yang  dapat membuat  tax  moral  seseorang  turun.  Dalam  perkembangan  teori  moral  pajak,  salah  satu strategi  untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  melalui tax  morale adalah  pemerintah harus dapat mengalokasikan pajak secara efisien sehingga akan mempengaruhi tingginya tax morale. Menurut Nurani & Islami (2020), tax moral seseorang dapat dipengaruhi oleh tingkat religiusitas  yang  berasal  dari  ajaran  agama  dan  kasih  sayang  dari  individu  dalam  afiliasi mereka.  Hal  ini  dapat  mempengaruhi  kesediaan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  karena menjalankan  kewajiban  perpajakannya  dianggap  sebagai  tindakan  positif  dan  merupakan
tindakan  secara  tidak  langsung  untuk  merawat  lingkungan.    Semakin  tinggi  kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dalam mengalokasikan pajaknya, maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak nya.
Teori Moral Pajak mengatakan bahwa moral pajak dapat mengukur sebuah komitmen seorang  wajib  pajak  dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakannya.  Komitmen  wajib  pajak akan  membuat  wajib  pajak  untuk  patuh  dalam  membayar  pajak,  karena  wajib  pajak  merasa memiliki  keterikatan  terhadap  tanggung  jawab  nya  sebagai  wajib  pajak.  Ketika  wajib  pajak menjalankan  tanggung  jawabnya,  tentunya  dibutuhkan  elemen  pendukung  yang  dapat memotivasi  wajib  pajak  dalam  menjalankan  kewajibannya.  Dalam  penelitian  Ghani  dkk. (2020) mengatakan bahwa apabila masyarakat  mendapatkan perlakuan  yang tidak adil maka akan  menurunkan  semangat  dalam  membayar  pajak,  namun  apabila  masyarakat  merasa dampak dari membayar pajak adalah mereka mendapatkan rasa aman, nyaman, tentram serta mendapatkan keadilan, tidak adanya perlakuan curang maka masyarakat dengan sukarela akan membayar pajak. Moral pajak dipengaruhi oleh beberapa elemen eksternal yang membentuk keyakinan  dan  moral  wajib  pajak,  ketika  masyarakat  memiliki  keyakinan  tinggi  bahwa dengan  membayar  pajak  akan  membawa  dampak  positif  bagi  negaranya  maka  wajib  pajak akan patuh pada kewajiban perpajakannya.

## 1.4.4 Tingkat Kepuasan Pelayanan terhadap Tax Compliance
Menurut  penelitian  Harlim  (2019)  kualitas  pelayanan  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan jika wajib pajak merasakan hasil yang memuaskan dalam  hal  menghitung,  melaporkan,  dan  membayar  pajak  maka  akan  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  karena  wajib  pajak  merasa  senang.  Hal  ini  juga  didukung  oleh  hasil penelitian Erawati & Rita (2020) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan.

## 1.4.5 Hipotesis
H1  : Tax  Amnesty mempunyai pengaruh  positif  signifikan  terhadap  Tingkat  Kepuasan Pelayanan
H2: Tax Amnesty mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Tax Compliance H3: Tax  Justice mempunyai  pengaruh  positif  signifikan  terhadap  Tingkat  Kepuasan Pelayanan
H4 : Tax Justice mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Tax Compliance H5: Tax  Morale mempunyai  pengaruh  positif  signifikan  terhadap  Tingkat  Kepuasan Pelayanan
H6 : Tax Morale mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Tax Compliance
H7 :  Tingkat  Kepuasan Pelayanan  mempunyai  pengaruh positif signifikan terhadap Tax Compliance
H8  : Tax  Amnesty mempunyai  pengaruh  positif  signifikan  terhadap Tax  Compliance melalui Tingkat Kepuasan Pelayanan.
H9  : Tax  Justice mempunyai  pengaruh  positif  signifikan  terhadap Tax  Compliance melalui Tingkat Kepuasan Pelayanan.
H10  : Tax  Morale mempunyai  pengaruh  positif  signifikan  terhadap Tax  Compliance melalui Tingkat Kepuasan Pelayanan.

## 1.5 Model Penelitian
Gambar 2. Model Penelitian

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

## 2.1 Desain Penelitian
Pengujian  ini  bertujuan  menganalisisa,  menjelaskan  dan  memperoleh  bukti  empiris terhadap  variabel  independen  yaitu Tax  Amnesty , Tax  Justice,  Tax  Moral, terhadap tax compliance sebagai variabel dependen dan tingkat kepuasan sebagai variabel intervening . Skala  yang  akan  digunakan  dalam  kuesioner  ini  adalah  skala likert .  Skala likert digunakan untuk mengungkap sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2011:93). Skala likert mengukur respon subjek kedalam 5 poin  atau  7  poin  skala  dengan  interval  yang  sama  (Jogiyanto,  2014:184).  Peneliti menggunakan skala likert 7 poin, berikut tingkat beserta jumlah skor setiap tingkatnya:
a. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1
b. Tidak Setuju (TS) = 2
c. Cukup Tidak Setuju (CTS) = 3
d. Netral (N) = 4
e. Cukup Setuju (CS) = 5
f. Setuju (S) = 6
g. Sangat Setuju (SS) =7

## 2.2 Populasi, Teknik Pemilihan, dan Sampel

## 2.2.1 Populasi
Populasi  merupakan  keseluruhan  objek  penelitian.  Populasi  merupakan  wilayah  yang subjek  dan  objeknya  mempunyai  karakteristik  tertentu  yang  telah  ditetapkan  oleh  peneliti untuk  di  teliti  dan  ditarik  untuk  hasil  kesimpulannya  (Sugiyono  2016:h.117).  Populasi  yang akan diambil dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di DKI Jakarta tahun 2021.

## 2.2.2 Teknik Pemilihan Sampel
Menurut  Sugiyono  (2016)  sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  dan  karakteristik  yang dimiliki oleh populasi tersebut, sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul mewakili  populasi  yang  diteliti.  Jenis  atau  macam  teknik  sampling  pada  dasarnya  dapat dikelompokkan  menjadi  dua,  yakni Probability  Sampling dan Nonprobability  Sampling (Sugiyono,2016).  Teknik  sampling  yang  digunakan  adalah nonprobability  sampling ,  yaitu
setiap  komponen  yang  akan  dipilih  sebagai  sampel  penelitian  tidak  memiliki  probabilitas yang sama. Metode pemilihan sampel ini adalah sampling purposive , yang merupakan teknik penentuan  sampel  dengan  pertimbangan  tertentu  yang  artinya  unit  sampel  yang  dihubungi disesuaikan  dengan  kriteria-kriteria  tertentu  yang  telah  diterapkan  berdasarkan  tujuan penelitian  atau  permasalahan  penelitian.  Pengumpulan  sampel  dilakukan  dengan menyebarkan kuesioner selama 3 bulan pada tahun 2022 baik secara langsung ke wajib pajak dan melalui google form. Dalam hal ini, kriteria sampel yang sudah ditentukan peneliti antara lain:
1. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP.
2. Wajib pajak yang pernah menggunakan layanan DJP online.
3. Wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di provinsi DKI Jakarta.

## 2.2.3 Ukuran Sampel
Menurut  teori  yang  dikemukakan  oleh  Roscoe  dalam  Sugiyono  (2016),  mengatakan untuk  menentukan  ukuran  sampel  menggunakan  metode rules  of  thumb .  Kriteria  yang digunakan untuk penentuan sampel antara lain:
a. Jumlah sampel antara >30 dan <500.
b. Sampel yang digunakan akan dipecah menjadi sub-sampel.
c. Menggunakan  studi  multivariat,  yaitu  jumlah  sampel  yang  didapatkan  sebaiknya sepuluh kali lebih besar dari jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian.
Berdasarkan  kriteria  penelitian  yang  telah  ditetapkan,  jumlah  sampel  yang  dikirimkan sebanyak 150 responden, tidak ada respon 17 responden, jawaban tidak lengkap 13 responden sehingga dikumpulkan untuk sampel penelitian adalah sebanyak 120 responden.

## 2.2.4 Operasional Variabel dan Instrumen
Berikut adalah tabel operasionalisasi variabel :
Tabel 3. Operasional Variabel Variabel Indikator Kode Skala Tax Amnesty (X1) Program tax amnesty memberikan keuntungan pada Wajib Pajak TA1 Ordinal 1-7 Program tax amnesty bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak TA2 Program tax amnesty akan memberikan penambahan pendapatan negara TA3 Wajib Pajak yang patuh akan tetap patuh setelah mengikuti tax amnesty TA4 Wajib Pajak yang tidak patuh akan menjadi patuh setelah mengikuti tax amnesty TA5 Tax Justice (X2) Saya  setuju  bahwa  saya  sudah  dikenakan pajak  secara  adil sama seperti wajib pajak lainnya.
TJ1
Ordinal 1-7 Saya tidak pernah mengalami diskriminasi dalam pajak. TJ2 Saya  setuju  pajak  yang  dikenakan  terhadap  saya  sudah sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  dan  ada kepastian hukumnya. TJ3 Saya merasakan manfaat dari pembayaran pajak secara adil dan merata seperti wajib pajak lainnya. TJ4 Saya setuju saya sudah mendapatkan pelayanan pajak yang sama dengan wajib pajak lainnya. TJ5
Variabel Indikator Kode Skala Tax Morale (X3) Bagi saya pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap negara. TM1 Ordinal 1-7 Saya menghitung, melaporkan, dan membayar pajak secara sukarela. TM2 Saya  merasa  bersalah  jika  tidak  tepat  waktu  dalam melaporkan dan membayar pajak. TM3 Saya selalu jujur dan benar dalam menghitung, melaporkan dan membayar pajak. TM4 Saya  adalah  wajib  pajak  yang  taat  karena  saya  percaya pajak  dapat  membantu  fasilitas  negara  menjadi  lebih  baik yang  nantinya  akan  bermanfaat  bagi  diri  saya  sendiri nantinya. TM5 Tingkat Kepuasan (Z) Saya  merasa  senang  karena  melalui  sistem e-Billing dapat membuat saya lebih percaya diri dalam membayar pajak. KP1 Ordinal 1-7 Saya puas terhadap sistem e-Billing karena lebih efisien dan efektif KP2 Saya  merekomendasikan  wajib  pajak  untuk  selalu menggunakan e-Billing dalam membayar pajak. KP3 Saya merasa puas terhadap petugas pajak yang selalu sigap membantu  saya  jika  ada  pertanyaan  mengenai e-Billing yang tidak saya pahami. KP4 Saya tidak merasa khawatir menggunakan sistem e-Billing , karena saya yakin petugas pajak akan menjaga kerahasiaan data saya. KP5 Tax Compliance (Y) Saya mengetahui ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia.
TC1
Ordinal 1-7 Saya memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. TC2 Fasilitas  umum  yang  saya  gunakan  menyadarkan  saya untuk membayar pajak secara rutin. TC3 Saya tidak memiliki tunggakan pajak. TC4 Petugas pajak selalu memberi solusi yang mudah, cepat dan tepat  apabila  terdapat  masalah  dalam  proses  memenuhi kewajiban saya sebagai wajib pajak. TC5

## Sumber: Kuesioner

## 2.3 Analisis Validitas dan Reliabilitas

## 2.3.1 Uji Validitas
Sugiyono (2011) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengetahui tingkat valid  suatu  kuesioner.  Suatu  instrumen  survei  dianggap  valid  jika  pertanyaan-pertanyaan dalam  kuesioner  dapat  dipercaya  mengatakan  sesuatu  yang  diukur  oleh  survei  tersebut. Validitas diukur dengan analisis item antara setiap nilai indikator dan nilai total. Hasil analisis dapat  dilihat  dengan  menggunakan  skor  cronbach  alpha  pada  kolom Correlation  Item-Total Correlation . Pengujian menggunakan  nilai  signifikansi  5%  dan  kriteria  pengujiannya  adalah jika terdapat nilai korelasi Pearson (R hitung > R tabel) maka item pertanyaan dapat dikatakan valid, sedangkan jika (R hitung < R tabel), maka item pertanyaan dapat dikatakan tidak valid.

## Tabel 4. Hasil Pengujian Construct Reliability and Validity
Cronbach's Alpha rho_A Composite Reliability Average Variance Extracted (AVE) Kepuasan Pelayanan (Z) 0,931 0,931 0,948 0,784 Tax Amnesty (X1) 0,934 0,939 0,950 0,793 Tax Compliance (Y) 0,909 0,910 0,933 0,735 Tax Justice (X2)_ 0,897 0,903 0,924 0,710 Tax Morale (X3) 0,904 0,905 0,929 0,722
Sumber : SmartPls3 Construct Reliability and Validity
Penjelasan varian dari indicator diatas melalui nilai atau rata-rata dari variable laten atau konstruk  ( Average  variance  extract ).  Jika  didapatkan  nilai  AVE  tinggi  maka  variabel  laten atau konstruksi menjelaskan varian dari indicator dengan baik. Jika nilai AVE lebih besar 0,5 dapat diterima, sebaliknya jika AVE lebih kecil 0,5 maka ditolak karena lebih 50% informasi dari indicator dari variable laten sudah dapat dijelaskan.

## 2.3.2 Uji Reliabilitas
Data  penelitian  data  dipakai  dan  dianggap  reliabel  jika comsposite  reliability dan Cronbach's  alpha .  Syaratnya  adalah  jika composite  reliability di  atas  0,70  dan cronbach’s alpha di atas 0,60
Tabel 5. Hasil Pengujian Outer Loading Kepuasan Pelayanan (Z) Tax Amnesty (X1) Tax Compliance (Y) Tax Justice (X2)_ Tax Morale (X3) KP1 0,903 KP2 0,861 KP3 0,885 KP4 0,888 KP5 0,889 TA1 0,879 TA2 0,863 TA3 0,929 TA4 0,850 TA5 0,928 TC1 0,868 TC2 0,879 TC3 0,855 TC4 0,881 TC5 0,801 TJ1 0,876 TJ2 0,764 TJ3 0,872 TJ4 0,832 TJ5 0,864 TM1 0,854
Kepuasan Pelayanan (Z) Tax Amnesty (X1) Tax Compliance (Y) Tax Justice (X2)_ Tax Morale (X3) TM2 0,830 TM3 0,839 TM4 0,866 TM5 0,860 Sumber : SmartPls3 outer loadings
Hubungan (korelasi) antara indikator dengan variabel laten dapat digambarkan melalui Outer loading . Jika Nilai outer loading > 0,7 dapat diterima, tetapi jika nilai Outer loading < 0,4  ditolak.  Semakin  tinggi outer  loading maka  memiliki  hubungan  antara  indicator  dengan variable laten dapat dijelaskan

## 2.4 Analisis Data
Untuk  mendapatkan  bukti  empiris,  dan  menjawab  rumusan  masalah  diatas  maka dilakukan pengolahan data menggunakan PLS-SEM SmartPLS 3. Dari hipotesis diatas, akan digunakan  analisis structural  equation  modelling (SEM).  Terdapat  dua  jenis  Analisa  dalam SEM  yaitu: Covariance  Based  Approach  Method (CB-SEM)  dan Variance-Based  Partial Least Squares Method (PLS-SEM).

## 2.4.1 Outer Model Analysis
Pada  analisis  validitas  dan  reliabilitas    sudah  dilakukan  pembahasan  mengenai  Analisis outer model .

## 2.4.2 Inner Model Analysis
2.4.2.1 Coefficient of Determination (R 2 ) Variable endogenous atau  biasa  disebut  variable  terikat  dapat  dijelaskan  oleh  variabel eksogenenous atau  variabel  bebas  melalui Coefficient  of  Determination. Nilai  0  hingga  1 merupakan kisaran nilai dari Coefficient of Determination. Nilai 1 adalah tingkat akurasi yang sempurna.  Tetapi  terdapat  beberapa  tingkat  ketepatan  suatu  variabel  dalam  menjelaskan variabel  lainnya  yaitu  ketelitian  0,75  akurasi  kuat,  0,50  akurasi  sedang  dan  0,25  akurasi lemah, (Hair et al., 2014).

## 2.4.2.2 Path Coefficients
Path  coefficients menjelaskan  hubungan  antar  variable  yaitu endogenous dan exogenous yang  dihipotesiskan.  Nilai path  coefficients berkisar  dari  -1  sampai  +1  jika  Nilai path coefficients berkisar dari -1 sampai +1, dimana -1 memiliki hubungan kuat tapi negative, +1 memiliki hubungan kuat dan positif (Hair et al., 2014).

## 2.4.2.3 Effect Size (f 2 )
SmartPLS  3  digunakan  dalam  penelitian  ini  dimana  rumus path  model  Effect  size  (f 2 ) , atau disebut juga dengan Cohen’s f 2 . R 2 include dan R 2 exclude sudah langsung muncul dari f 2 (Hair et al., 2014) .

## 2.5 Pengujian Hipotesis
Bootstrapping digunakan  untuk  melakukan  pengujian  hipotesis  dengan  tingkat kepercayaan  95%.  Menurut  Hussein  (2015),  pengujian  menggunakan  kriteria  variable independent terhadap dependen:
1. Nilai  t  statistik  lebih  besar  dari  1.96  dan  nilai p-value tidak  lebih  dari  0.05  memiliki memiliki pengaruh yang signifikan sebaliknya,
2. Nilai  t  statistik  lebih  kecil  dari  1.96  dan  nilai p-value lebih  dari  0.05  tidak  memiliki pengaruh yang signifikan.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

## 3.1 Deskripsi Subyek Penelitian
Populasi  dari  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  berdomisili  di  DKI Jakarta. Jumlah responden yang telah mengisi kuesioner sebanyak 120 orang.
Kelompok  dalam  deskripsi  subjek  penelitian  terdiri  atas  jenis  kelamin,  usia,  dan  pendidikan terakhir.

## 3.2 Deskripsi Objek Penelitian
120  responden  yang  diolah  didapatkan  dengan  menyebarkan  kuesioner  dan  diolah menggunakan software Smart PLS. variabel bebas yaitu tax amnesty, tax justice, tax morale , dan variabel mediasi yaitu tingkat kepuasan, sedangkan Variabel terikat yaitu tax compliance, digunakan untuk mendeskripsikan objek penelitian.

## 3.3 Hasil Analisis Data

## 3.3.1 Pengujian Model Struktural
Hasil pengolahan smartPls 3.0 akan menghasilkan Path Coefficient , dimana Path Coefficient digunakan dalam pengujian model structural:
Tabel 6. Bootstrapping (Path Coefficient) Research Model Path Coefficients Kepuasan Pelayanan (Z) -> Tax Compliance (Y) 2,727 Tax Amnesty (X1) -> Kepuasan Pelayanan (Z) 2,304 Tax Amnesty (X1) -> Tax Compliance (Y) 1,464 Tax Justice (X2)_ -> Kepuasan Pelayanan (Z) 1,859 Tax Justice (X2)_ -> Tax Compliance (Y) 2,895 Tax Morale (X3) -> Kepuasan Pelayanan (Z) 0,933 Tax Morale (X3) -> Tax Compliance (Y) 0,708 Sumber: Smart Pls 3.0 bootstrapping
Pengolahan  data  hasil bootstrapping  dari  smart PLS pada  Tabel  6,  maka  ditarik  suatu persamaan  yaitu  TC  =  1,464X1  +  2,895X2  +  0,708X3  +  2,727Z.  Hubungan  antara  variabel tax amnesty, tax justice, tax morale dan tingkat kepuasan pelayanan terhadap tax compliance bernilai  positif  (lihat  table  4.1)  dapat  ditunjukkan  melalui  Nilai path  coeffcient artinya, tax amnesty,  tax  justice,  tax  morale dan  tingkat  kepuasan  pelayanan akan  meningkatkan tax compliance .  Gambar path coefficient seperti dibawah ini :
Gambar 3. Gambar Hasil Analisis Path Coefficient (Direct Effects) Sumber: Hasil Olah Data Menggunakan Software Smart PLS 3

## 3.3.2 Pengujian Hipotesis
Pengaruh langsung atau tak langsung (mediasi) melalui uji signifikasi dan dilakukan pengolahan data menggunakan Smart PLS 3 didapatkan hasil sebagai berikut:
Tabel 7. Hasil pengujian Path Coefficients Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEV) T Statistics (|O/STDEV|) P Values Kepuasan Pelayanan (Z) -> Tax Compliance (Y) 0,386 0,436 0,142 2,727 0,007 Tax Amnesty (X1) -> Kepuasan Pelayanan (Z) 0,276 0,277 0,120 2,304 0,022 Tax Amnesty (X1) -> Tax Compliance (Y) 0,132 0,113 0,090 1,464 0,144 Tax Justice (X2)_ -> Kepuasan Pelayanan (Z) 0,312 0,304 0,168 1,859 0,064 Tax Justice (X2)_ -> Tax Compliance (Y)  0,391 0,364 0,135 2,895 0,004 Tax Morale (X3) -> Kepuasan Pelayanan (Z) 0,137 0,153 0,147 0,933 0,351 Tax Morale (X3) -> Tax Compliance (Y) 0,077 0,070 0,109 0,708 0,479

## Sumber: pengujian smartPls 3.0
Hipotesa  pertama  diterima. Hasil tax  amnesty (X1) mempunyai pengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  tingkat  kepuasan  pelayanan (Z),  simpulan  didapatkan  berdasarkan  nilai koefisien  jalur  (original  sample)  dimana,  tingkat  kepuasan  pelayanan  (Z)  terhadap tax amnesty (X1)  adalah  0.276  mempunyai  nilai  positif,  artinya tax  amnesty (X1)  mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat kepuasan pelayanan (Z) dan dengan nilai P-Values = 0,022 <  0,05,  maka tax  amnesty (X1)  mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap  tingkat  kepuasan pelayanan (Z).
Hipotesa  kedua  ditolak. Hasil tax  amnesty (X1) mempunyai  pengaruh  positif  tetapi  tidak signifikan terhadap tax compliance (Y), simpulan didapatkan berdasarkan nilai koefisien jalur (original  sample)  dimana, tax  compliance (Y)  terhadap tax  amnesty (X1)  adalah  0.132, mempunyai nilai positif, artinya tax amnesty (X1) mempunyai pengaruh positif terhadap tax compliance (Y) dan nilai P-Values = 0,144 > 0,05, artinya tax amnesty (X1) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap tax compliance (Y). Hipotesa  ketiga  ditolak. Hasil tax  justice (X2) mempunyai  positif  tetapi  tidak  signifikan terhadap  tingkat  kepuasan  pelayanan (Z),  simpulan  didapatkan  berdasarkan  nilai  koefisien jalur  (original  sample)  dimana  tingkat  kepuasan  pelayanan (Z)  terhadap tax  justice (X2) adalah  0.312,  mempunyai  nilai  positif,  artinya tax  justice (X2)  mempunyai  pengaruh  positif terhadap tingkat kepuasan pelayanan (Z) dan nilai P-Values = 0,064 > 0,05, maka tax justice (X2) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan pelayanan (Z). Hipotesa  keempat  diterima. Hasil tax  justice (X2) mempunyai pengaruh  positif  dan signifikan terhadap tax compliance (Y), simpulan didapatkan berdasarkan nilai koefisien jalur (original  sample)  dimana, tax  compliance (Y)  terhadap tax  justice (X2)  adalah  0,391, mempunyai  nilai  positif,  artinya tax  justice (X2)  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap tax compliance (Y)  dan  nilai  P-Values  =  0,004  <  0,05,  maka tax  justice (X2) mempunyai pengaruh signifikan terhadap tax compliance (Y). Hipotesa  kelima ditolak .  hasil tax  morale (X3)  mempunyai  pengaruh  positif  tetapi  tidak signifikan  terhadap  tingkat  kepuasan  pelayanan  (Z),  simpulan  didapatkan  berdasarkan  nilai koefisien jalur (original sample) dimana, tingkat kepuasan pelayanan (Z) terhadap tax morale (X3)  adalah  0.137  mempunyai  nilai  positif,  artinya tax  morale (X3)    berpengaruh  positif terhadap tingkat kepuasan pelayanan (Z) dan nilai P-Values = 0,351 > 0,05, maka tax morale (X3) tidak mempunyai berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan pelayanan (Z). Hipotesa  keenam  ditolak .  Hasil tax  morale (X3)  mempunyai  pengaruh  positif  tetapi  tidak signifikan terhadap tax compliance (Y), simpulan didapatkan berdasarkan nilai koefisien jalur (original  sample)  dimana,  tax  compliance  (Y)  terhadap tax  morale (X3)  adalah  0,077, mempunyai  nilai  positif,  artinya tax  morale (X3)  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap  tax compliance (Y) dan  nilai P-Values = 0,479 > 0,05, maka tax morale (X3) tidak  mempunyai pengaruh signifikan terhadap tax compliance (Y) Hipotesa  ketujuh  diterima. Hasil  tingkat  kepuasan  pelayanan  (Z)  mempunyai  pengaruh positif  dan  signifikan  terhadap tax  compliance (Y),  simpulan  didapatkan  berdasarkan  nilai koefisien  jalur  (original  sample)  dimana tax  compliance (Y)  terhadap  tingkat  kepuasan pelayanan (Z) adalah 0,386  mempunyai  nilai  positif,  artinya  tingkat  kepuasan pelayanan (Z) mempunyai pengaruh positif terhadap tax compliance (Y) dan nilai P-Values = 0,007 < 0,05, maka  tingkat  kepuasan  pelayanan  (Z)  mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap tax compliance (Y).
Nilai r-square pada  variabel  laten  tingkat  kepuasan  pelayanan  (Z)  adalah  0,448,  yang berarti variabel tax amnesty (X1), tax justice (X2) dan tax morale (X3) mampu menjelaskan variance  dari  variabel  tak  bebas  tingkat  kepuasan  pelayanan  (Z)  sebesar  44,8%.  Sedangkan nilai r-square pada variabel laten tax compliance (Y) adalah 0,757, yang berarti variabel tax amnesty (X1), tax  justice (X2)  dan tax  morale (X3)  dan  tingkat  kepuasan  pelayanan  (Z), mampu menjelaskan variance dari variabel tak bebas tax compliance (Y) sebesar 75,7%.
Tabel 8. R Square R Square Kepuasan Pelayanan (Z) 0,448 Tax Compliance (Y) 0,757
Sumber: SmartPls 3.0 algorithm
Hipotesa kedelapan, kesembilan dan kesepuluh dapat dilakukan Analisa table 9:
Tabel 9. Specific Indirect Effects Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEV) T Statistics (|O/STDEV|) P Values Tax Amnesty (X1) -> Kepuasan Pelayanan (Z) -> Tax Compliance (Y) 0,106 0,120 0,069 1,532 0,126 Tax Justice (X2)_ -> Kepuasan Pelayanan (Z) -> Tax Compliance (Y) 0,120 0,142 0,101 1,189 0,235 Tax Morale (X3) -> Kepuasan Pelayanan (Z) -> Tax Compliance (Y) 0,053 0,074 0,080 0,663 0,508
Sumber: pengujian smartPls 3.0 bootstrapping mediasi
Hipotesa  kedelapan  tidak  signifikan. Tingkat  kepuasan  pelayanan  (Z)  tidak  signifikan memediasi hubungan antara tax amnesty (X1) dan tax compliance (Y). Simpulan didapatkan berdasarkan pengaruh tidak langsung tax amnesty (X1) terhadap tax compliance (Y), melalui tingkat kepuasan pelayanan (Z) adalah 0,106 dan nilai P-Values = 0,126 > 0,05, maka Melalui tingkat  kepuasan  pelayanan  (Z), Tax  amnesty (X1)  secara  tidak  langsung,  tidak  signifikan mempengaruhi tax compliance (Y).
Hipotesa  kesembilan  tidak  signifikan. Tingkat  kepuasan  pelayanan  (Z)  tidak  signifikan memediasi  hubungan  antara tax  justice (X2)  dan tax  compliance (Y).  Simpulan  didapatkan berdasarkan pengaruh  tidak  langsung tax  justice (X2)  terhadap tax  compliance (Y),  melalui tingkat  kepuasan  pelayanan  (Z)  adalah  0,120  dan  nilai P-Values =  0,235  >  0,05,  maka Tax justice (X2)  secara  tidak  langsung,  tidak  signifikan  mempengaruhi tax  compliance (Y), melalui tingkat kepuasan pelayanan (Z).
Hipotesa  kesepuluh  tidak  signifikan. Tingkat  kepuasan  pelayanan  (Z)  tidak  signifikan memediasi  hubungan  antara tax  morale (X3)  dan tax  compliance (Y).  Simpulan  didapatkan berdasarkan pengaruh tidak langsung tax morale (X3) terhadap tax compliance (Y), melalui tingkat  kepuasan  pelayanan  (Z)  adalah  0,053  dan  nilai  P-Values  =  0,508  >  0,05,  maka Tax morale (X3)  secara  tidak  langsung,  tidak  signifikan  mempengaruhi tax  compliance (Y), melalui tingkat kepuasan pelayanan (Z).

## 4.3 Pembahasan
Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka sesuai hipotesis yang dirumuskan sebelumnya dan dibandingkan dengan penelitian terdahulu.
Hipotesa pertama: Tax Amnesty berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kepuasan Diketahui nilai koefisien jalur ( original sample ) tingkat kepuasan pelayanan (Z) terhadap tax amnesty (X1)  adalah  0.276,  mempunyai  nilai  positif,  artinya tax  amnesty (X1)  mempunyai pengaruh  positif  terhadap  tingkat  kepuasan  pelayanan  (Z).  Nilai P-Values =  0,022  <  0,05, artinya tax  amnesty (X1)  mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap  tingkat  kepuasan pelayanan (Z).  Dari  hasil  diatas,  maka tax  amnesty (X1)  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  tingkat  kepuasan  pelayanan (Z)  artinya  hipotesis  pertama  diterima.  Kebijakan Tax Amnesty tahap II tahun 2022 atau kita kenal dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang diterapkan oleh DJP secara online , memudahkan wajib pajak untuk ikut berpartisipasi. Wajib  pajak  tidak  perlu  antri  atau  datang  ke  KPP  seperti Tax  Amnesty tahap  1  tahun  2016- 2017.  Kemudahan,  kecepatan  dan  kepraktisan  yang  diterapkan  oleh  DJP  secara  langsung
meningkatkan kepuasan bagi wajib pajak ( https://www.cnbcindonesia.com/tech/ 20220104065157-37-304318/).  Dengan  kemudahan  dan  keberhasilan  program  PPS  yang diikuti  oleh 264.242  wajib  pajak  dan menghasilan  Rp  5,24  Triliun  penerimaan  pajak  bagi negara, khususnya wajib pajak orang pribadi. Penelitian  diatas  tidak  konsisten  dengan Arief  dan  Indrafana  KH  (2018)  dimana Hasil penelitian menunjukkan tax amnesty tidak berpengaruh terhadap pelayanan pajak.
Hipotesa kedua: Tax Amnesty berpengaruh positif signifikan terhadap Tax Compliance Nilai  koefisien  jalur  (original  sample) tax  compliance (Y)  terhadap tax  amnesty (X1) adalah 0.132, mempunyai nilai positif, artinya tax amnesty (X1) mempunyai pengaruh positif terhadap tax compliance (Y). Nilai P-Values = 0,144 > 0,05, artinya tax amnesty (X1) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap tax compliance (Y). simpulan yang didapat hasil tax amnesty (X1) mempunyai pengaruh  positif  tetapi  tidak  signifikan  terhadap tax  compliance (Y)  maka  hipotesis  kedua  ditolak.  Kebijakan Tax  Amnesty tidak  meningkatkan  kepatuhan wajib  pajak,  walaupun  target  p enerimaan  pajak  tahun  2022  berhasil  mencapai  Rp1.717,8 triliun  atau 115,6% berdasarkan  target  Perpres  98/2022,  tumbuh  34,3%  jauh  melewati pertumbuhan  pajak  tahun  2021  sebesar  19,3%  tetapi  kenaikan  pajak  di  sebabkan  kenaikan harga-harga  komoditas  dunia  dan  kebijakan  pemerintah  menerapkan  hilirisasi  nikel  dan sumber  daya  alam  lainnya  yang  memberikan  nilai  tambah  yang  sangat  signifikan  ( Siaran Pers Nomor: 301.Pers/04/SJI/2020). Menurut penulis, dampak pandemi yang merontokkan perekonomian  sangat  berpengaruh  artinya  bagaimana  wajib  pajak  dapat  membayar  pajak sedangkan  tidak  ada  pendapatan  yang  masuk.  H asil  penelitian  ini  tidak  konsisten  dengan penelitian  sebelumnya  oleh  Sriniyati  (2020), Wirawan  dan  Noviari  (2017).  Kebijakan Tax Amnesty dirasakan  oleh  wajib  pajak  sebagai  sebuah  kebijakan  yang  baik,  pemerintah  sudah memberikan  kesempatan  kepada  warganya  untuk  dapat  lebih  jujur  dengan  mengampuni pelanggaran  yang  dilakukan  baik  dari  sisi  sanksi  bunga  maupun  pidana,  terlebih  keadaan ekonomi di Indonesia berjalan dan bertumbuh dengan baik pada saat belum terjadi pandemi. Hipotesa ketiga. Tax Justice berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kepuasan Diketahui  nilai  koefisien  jalur  (original  sample)  tingkat  kepuasan  pelayanan (Z) terhadap tax  justice (X2)  adalah  0.312  mempunyai  nilai  positif,  mempunyai  arti tax  justice (X2) mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat kepuasan pelayanan (Z). Nilai P-Values = 0,064 > 0,05, mempunyai arti tax justice (X2) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat  kepuasan  pelayanan (Z).  Hasil tax  justice (X2) berpengaruh  positif  tetapi  tidak signifikan  terhadap  tingkat  kepuasan  pelayanan (Z)  artinya  hipotesis  ketiga  ditolak.  Sistem perpajakan  yang  diterapkan  secara  digitalisasi  ( online )  walaupun  berpengaruh  positif  karena adanya  kemudahan  dan  transparansi  tetapi  tidak  memberikan  dampak  terhadap tax  justice karena seringkali system down di DJP- online dan saat wajib pajak mengalami masalah, tidak dapat berhubungan langsung dengan petugas pajak (sangat dibatasi). Hal ini membuat wajib pajak  menjadi  malas  atau  menurunkan  minat  wajib  pajak  dalam  membayarkan  pajak  karena banyak  hambatannya.  Penelitian  ini  tidak  konsisten  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Farida dan Irawati (2023), Meidy. Paat1, Jullie J. Sondakh, Novi Swandari Budiarso, (2021) dimana terdapat pengaruh signifikan antara Keadilan Pajak terhadap Kualitas Pelayanan. Hipotesa keempat: Tax Justice berpengaruh positif signifikan terhadap Tax Compliance Nilai  koefisien  jalur  (original  sample) tax  compliance (Y)  terhadap tax  justice (X2) adalah 0,391, mempunyai nilai positif, artinya tax justice (X2)  mempunyai pengaruh positif terhadap tax  compliance (Y). Nilai P-Values = 0,004 < 0,05,  memiliki  arti tax justice (X2) berpengaruh  signifikan  terhadap tax  compliance (Y).  Hasil tax  justice (X2) mempunyai pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap tax  compliance (Y)  dapat  disimpulkan  hipotesis
keempat  diterima.  ketika  tingkat tax  justice meningkat  maka  akan  diikuti  dengan meningkatkan  tingkat tax  compliance .  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Nasution  dkk.  (2020)  yang  menyimpulkan  bahwa tax  justice berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak serta penelitian yang dilakukan oleh Rosmawati (2021) yang menyimpulkan  bahwa  persepsi  keadilan  pajak  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  menunjukkan  wajib  pajak  orang  pribadi  di  Jakarta menganggap bahwa keadilan dalam pembayaran pajak dan diterapkan sesuai  dengan  hukum pajak  yang  berlaku  akan  meningkatkan  ketaatan  mereka  dalam  membayar  pajak.  Petugas pajak  ditengah  tekanan  untuk  mendapatkan  penerimaan  negara  dari  pajak,  tetap  selalu menjaga  profesionalisme  dan  konsisten  untuk  memberikan  perlakuan  yang  sama  kepada semua wajib pajak yang dilayaninya.
Hipotesa kelima: Tax Morale berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kepuasan Diketahui  nilai  koefisien  jalur  (original  sample)  tingkat  kepuasan  pelayanan  (Z) terhadap tax morale (X3) adalah 0.137 mempunyai nilai positif, memiliki arti tax morale (X3) mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat kepuasan pelayanan (Z). Nilai P-Values = 0,351 > 0,05, memiliki arti tax morale (X3) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan  pelayanan  (Z).  Hasil tax  morale (X3)  berpengaruh  positif  tetapi  tidak  signifikan terhadap  tingkat  kepuasan  pelayanan  (Z)  dapat  disimpulkan  hipotesis  kelima  ditolak. Penelitian  ini  tidak  konsisten  dengan  penelitian  Meidy.  Paat1,  Jullie  J.  Sondakh,  Novi Swandari  Budiarso,  (2021)  dimana  terdapat  pengaruh  positif  moralitas  pajak  terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kepuasan wajib pajak. Wajib pajak yang menggunakan moral dalam  pengambilan  keputusan  pembayaran  pajak  akan  lebih  patuh  dibandingkan  dengan wajib  pajak  lainnya,  tetapi  kondisi  aktivitas  ekonomi  anjlok  atau  menurun  dratis  dampak hantaman pandemi, memaksa mereka tidak dapat membayar pajak.
Hipotesa keenam : Tax Morale berpengaruh positif signifikan terhadap Tax Compliance Jika nilai koefisien jalur (original sample ) tax compliance (Y) terhadap tax morale (X3) adalah  0,077  mempunyai  nilai  positif,  artinya tax  morale (X3)  mempunyai  pengaruh  positif terhadap tax compliance (Y). Nilai P-Values = 0,479 > 0,05,  artinya tax morale (X3) tidak mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap tax  compliance (Y).  Hasil tax  morale (X3) berpengaruh  positif  tetapi  tidak  signifikan  terhadap tax  compliance (Y)  memiliki  arti, hipotesis  keenam  ditolak,  semakin  rendah tax  morale maka  tingkat tax  compliance akan semakin  rendah  ataupun  sebaliknya.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Hantono  (2021)  yang  menyimpulkan  bahwa tax  morale berpengaruh  negatif terhadap tax compliance tetapi tidak konsisten dengan Meidy. Paat1, Jullie J. Sondakh, Novi Swandari Budiarso,  (2021). Menurut Tax  Morale Theory faktor yang mempengaruhi adanya komitmen  dan  moral  pajak  adalah  kepercayaan  terhadap  instansi  pemerintah,  kesukarelaan, pengetahuan  dan  pemahaman  wajib  pajak  sehingga  seharusnya  jika  faktor  tersebut  semakin tinggi  maka  kepatuhan  wajib  pajak  juga  akan  semakin  tinggi.  Namun  disisi  lain,  mungkin sebagian  wajib  pajak  akan  memiliki tax  compliance yang  lebih  rendah  ketika  mereka memiliki  pengetahuan  pajak  yang  lebih  tinggi  karena  akan  semakin  besar  peluang  mereka melakukan  penghindaran  pajak  secara  etis  ( tax  avoid ).  Hal  lain  yang  memungkinkannya adalah  kesukarelaan  wajib  pajak  yang  rendah,  dan  faktor  pendukung  sebagian  wajib  pajak membayar  pajak  adalah  karena  mereka  takut  akan  sanksi  yang  diberikan  ataupun  hanya sekedar  mengikuti  prosedur  hukum  pajak  yang  berlaku  sehingga  menyebabkan  kesadaran wajib pajak rendah namun mereka tetap patuh untuk membayar pajak.
Hipotesa  ketujuh: Tingkat  Kepuasan  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap Tax Compliance
Jika nilai koefisien jalur (original sample) tax compliance (Y) terhadap tingkat kepuasan pelayanan (Z) adalah 0,386, mempunyai nilai positif, artinya tingkat kepuasan pelayanan (Z) mempunyai  pengaruh  positif  terhadap tax  compliance (Y).  Nilai P-Values =  0,007  <  0,05, artinya  tingkat  kepuasan  pelayanan  (Z)  mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap tax compliance (Y).  Hasil  tingkat  kepuasan  pelayanan  (Z)  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap tax  compliance (Y)  memiliki  arti  hipotesis  ketujuh  diterima.  Reformasi  perpajakan yang  diterapkan  oleh  DJP  dalam  sisi  pelayanan  kepada  wajib  pajak  baik  secara online maupun  datang  langsung  ke  KPP  secara  langsung  dapat  meningkatkan  terhadap  tingkat kepuasan  karena  wajib  pajak  akan  senang  dan  merasa  dibantu  atau  dipermudah  dalam menjalankan  kewajiban  perpajakan.  Apalagi  dalam  implementasi  pelayanan  pajak  dapat dilakukan  secara  online  atau  tidak  perlu  datang  ke  KPP  seperti  permintaan  efin,  sertifikat elektronik,  NPWP  dan  masih  banyak  lagi.  Penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Farida  dan  Irawati  (2023),  terdapat  pengaruh  signifikan  antara  Kepatuhan Wajib  Pajak  terhadap  Kualitas  Pelayanan.  Hal  yang  harus  selalu  diperhatikan  oleh  DJP dengan  mengurangi  gangguan  dari  server  Djponline  dan  penambahan  fasilitas  secara  online seperti  kewajiban  pelaporan  PPS,  pemindahbukuan  (PBK)  secara  online  dan  pelaporan realisasi investasi baik pengikut PPS maupun dividen bebas pajak.
Hipotesa  kedelapan:  Tax  Amnesty memiliki  pengaruh  positif  signifikan  terhadap Tax Compliance melalui Tingkat Kepuasan Diketahui  pengaruh  tidak  langsung tax  amnesty (X1)  terhadap tax  compliance (Y), melalui  tingkat  kepuasan  pelayanan  (Z)  adalah  0,106  (kolom Original  Sample ).  Diketahui nilai P-Values =  0,126  >  0,05,  maka  disimpulkan  tingkat  kepuasan  pelayanan  (Z)  tidak signifikan  memediasi  hubungan  antara tax  amnesty (X1)  dan tax  compliance (Y).  Dengan kata  lain, tax  amnesty (X1)  secara  tidak  langsung,  tidak  signifikan  mempengaruhi tax compliance (Y),  melalui  tingkat  kepuasan  pelayanan  (Z). Tax  amnesty atau  PPS  II  yang diterapkan secara online , memberikan dampak yang baik karena memudahkan dan membantu wajib  pajak  yang  mau  ikut  program  pemerintah  tersebut.  Akan  tetapi Tax  amnesty 2  tahun 2022 dibatasi hanya wajib pajak pribadi yang tentunya sudah ikut di tax amnesty 1, selain itu tarif pajak terhadap harta yang mau diungkapkan oleh wajib pajak harus ditebus dengan tarif pajak  yang  jauh  lebih  mahal  diatas tax  amnesty 1.  Dampaknya  hasil tax  amnesty 2  yang didapatkan  oleh  pemerintah  tidak  setinggi  atau  seberhasil tax  amnesty 1.  Penelitian  ini konsisten  dengan Arief  dan  Indrafana  KH  (2018)  dimana hasil  penelitian  menunjukkan tax amnesty tidak berpengaruh terhadap pelayanan pajak.
Hipotesa  kesembilan:  Tax  Justice memiliki  pengaruh  positif  signifikan  terhadap Tax Compliance melalui Tingkat Kepuasan Diketahui  pengaruh  tidak  langsung tax  justice (X2)  terhadap tax  compliance (Y), melalui  tingkat  kepuasan  pelayanan  (Z)  adalah  0,120  (kolom Original  Sample ).  Diketahui nilai P-Values =  0,235  >  0,05,  maka  disimpulkan  tingkat  kepuasan  pelayanan  (Z)  tidak signifikan memediasi hubungan antara tax justice (X2) dan tax compliance (Y). Dengan kata lain, tax  justice (X2)  secara  tidak  langsung,  tidak  signifikan  mempengaruhi tax  compliance (Y),  melalui  tingkat  kepuasan  pelayanan  (Z).  Hal  ini  dapat  dijelaskan,  walaupun  sudah diberikan  banyak  kemudahan  atau  pelayanan,  keadilan  pajak  tidak  dapat  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  karena  keadaan  ekonomi  sangat mempengaruhi  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak,  apalagi  masa  pandemi  masih  berjalan walaupun  sudah  menunjukkan  pemulihan.  Penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Farida  dan  Irawati  (2023),  dimana  variabel  Kualitas  Pelayanan  tidak memediasi  antara  variabel  Keadilan  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  tetapi  tidak konsisten dengan Meidy. Paat1, Jullie J. Sondakh, Novi Swandari Budiarso, (2021).
Hipotesa  kesepuluh:  Tax  Morale memiliki  pengaruh  positif  signifikan  terhadap Tax Compliance melalui Tingkat Kepuasan Diketahui  pengaruh  tidak  langsung tax  morale (X3)  terhadap tax  compliance (Y), melalui  tingkat  kepuasan  pelayanan  (Z)  adalah  0,053  (kolom Original  Sample ).  Diketahui nilai P-Values =  0,508  >  0,05,  maka  disimpulkan  tingkat  kepuasan  pelayanan  (Z)  tidak signifikan memediasi hubungan antara tax morale (X3) dan tax compliance (Y). Dengan kata lain, tax  morale (X3)  secara  tidak  langsung,  tidak  signifikan  mempengaruhi tax  compliance (Y),  melalui  tingkat  kepuasan  pelayanan  (Z). Tax  morale memegang  peranan  yang  sangat besar  bagi  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak,  walaupun  terdapat  peningkatan  pelayanan tetap  saja  tidak  dapat  meningkatkan tax  compliance .  Penelitian  ini  tidak  konsisten  dengan Meidy.  Paat1,  Jullie J.  Sondakh, Novi Swandari Budiarso, (2021) dimana terdapat  pengaruh positif moralitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kepuasan wajib pajak.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris pengaruh tax amnesty , tax justice, tax morale, terhadap tax  compliance di  Jakarta  dengan  tingkat  kepuasan  sebagai  variabel intervening. Jumlah responden yang mengisi penelitian ini adalah sebanyak 120 wajib pajak orang  pribadi.  Berdasarkan  pada  hasil  pengujian  menggunakan  SmartPLS  versi  3.0,  maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan hasil olah statistik maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. H 1 : Tax  Amnesty (X 1 )  mempunyai  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Tingkat Kepuasan Pelayanan (Z) artinya hipotesa kesatu diterima.
2. H 2 : Tax  Amnesty (X 1 )  mempunyai  pengaruh  positif  tetapi  tidak  signifikan  terhadap Tax Compliance (Y) artinya hipotesa kedua ditolak
3. H 3 : Tax  Justice  (X 2 ) mempunyai  pengaruh  positif  tetapi  tidak  signifikan  terhadap Tingkat Kepuasan (Z) artinya hipotesa ketiga ditolak.
4. H 4 : Tax  Justice  (X 2 ) mempunyai  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Tax Compliance (Y) artinya hipotesa keempat diterima.
5. H 5 : Tax  Morale (X 3 )  mempunyai  pengaruh  positif  tetapi  tidak  signifikan  terhadap tingkat kepuasan pelayanan (Z) artinya hipotesis kelima ditolak.
6. H 6 : T ax Morale (X 3 ) mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tax compliance (Y) artinya hipotesis keenam ditolak.
7. H 7 :  Tingkat  Kepuasan  pelayanan  (Z)  mempunyai  pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap tax compliance (Y) artinya hipotesis ketujuh diterima.
8. H 8 :  Tax  Amnesty (X 1 )  secara  tidak  langsung,  tidak  signifikan  mempengaruhi Tax Compliance (Y), melalui tingkat kepuasan pelayanan (Z).
9. H 9 :  Tax  Justice (X 2 )  secara  tidak  langsung,  tidak  signifikan  mempengaruhi Tax Compliance (Y), melalui tingkat kepuasan pelayanan (Z).
10. H 10 :  Tax  Morale (X 3 )  secara  tidak  langsung,  tidak  signifikan  mempengaruhi Tax Compliance (Y), melalui tingkat kepuasan pelayanan (Z).

## 4.2 Keterbatasan
Keterbatasan  dalam  penelitian  ini  adalah  mengasumsikan  bahwa  responden  memiliki latar belakang yang sama, terbatasnya informasi yang berkaitan dengan variabel tax amnesty, tax  justice,  tax  moral terhadap tax  compliance melalui  kepuasan  wajib  pajak  orang  pribadi, serta terbatasnya ruang lingkup penelitian yang hanya dilakukan di daerah Jakarta.

## 4.3 Saran
Beberapa saran yang dapat diajukan untuk penelitian berikutnya adalah :
a. Saran untuk peneliti selanjutnya adalah secara spesifik seperti khusus wajib pajak orang pribadi  yang  mempunyai  usaha  (bukan  karyawan)  serta  memperluas  ruang  lingkup penelitian yang dilakukan agar hasil penelitian yang dilakukan dapat lebih baik.
b. Penelitian  dilakukan  tidak  dalam  kondisi  ekonomi  stabil,  setelah  terjadinya  pandemi covid  19,  yang  membuat  keadaan  bisnis  mengalami  penurunan  walaupun  sudah menunjukkan kebangkitan usaha saat ini.

## 4.4 Implikasi Penelitian
Dampak dari pandemi covid-19 berpengaruh ke sektor perpajakan, wajib pajak dipaksa untuk  menjalankan  kewajiban  perpajakan  secara  online  dimana  masih  seringkali  terjadi  djp online mengalami gangguan. Wajib pajak tidak bisa datang ke kantor pelayanan pajak (KPP) untuk  menemui  petugas  wajib  saat  mengalami  masalah.  Wajib  pajak  diharuskan  melakukan register online untuk dapat menemui petugas pajak yang jumlahnya dibatasi, hal diatas sangat berpengaruh  kepada  kepatuhan  wajib  pajak.  Wajib  pajak  mengalami  tingkat  tekanan  yang tinggi di dunia usaha, ditambah lagi dengan beberapa hambatan untuk menjalankan kewajiban diatas.  Hasil  empiris  membuktikan  bahwa  program tax  amnesty tidak  dapat  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak,  ditenggah  keadaan  ekonomi  yang  sebelum  mengalami  penurunan yang  sangat  tajam  dan  saat  ini  baru  mengalami  pemulihan  (secara  langsung  maupun  tidak langsung  keadaan  ini  mempengaruhi  moral  dari  wajib  pajak).  Pihak  DJP  harus  mengambil kebijakan yang adil kepada setiap wajib pajak (tidak secara serampangan mengenakan pajak bahkan  menekan  wajib  pajak  dalam  upaya  meningkatkan  penerimaan  pajak).  Selalu memberikan  pelayanan  yang  maksimal  kepada  wajib  pajak  baik  melalui  perbaikan  dan inovasi  online  pajak  maupun  kunjungan  ke  KPP  yang  memudahkan  wajib  pajak  dalam menjalankan kewajibannya.

## 5. REFERENSI
Allingham,  M.  G.,  &  Sandmo,  A.  (1972).  Income  tax  evasion:  A  theoretical analysis. Taxation: critical perspectives on the world economy , 3 (1), 323-338.
Wirawan, I. B. N. A. P., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 21 (3), 1652194.
Arief, M., & KH, I. I. (2018). Penerapan Tax Amnesty terhadap Pelayanan Pajak, Penerimaan Pajak  dan  Pengetahuan  Pajak  melalui  Kepatuhan  Wajib  Pajak  di  KPP  Kanwil  DJP Sumatera Utara I. Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen , 6 (2), 29-41.
Davis,  F.  D.  (1989).  Perceived  usefulness,  perceived  ease  of  use,  and  user  acceptance  of information technology. MIS quarterly , 319-340. .
Dewi, R. C., Pratiwi, H., Rahmamuthi, A., Petra, B. A., & Ramadhanu, A. (2019). Pengaruh Sistem  E-Billing  Dan  Kualitas  Pelayanan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis , 1 (2), 93-97.
Erawati,  T.  (2018).  pengaruh  penerapan  efiling  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam menyampaikan  SPT  tahunan  dengan  kepuasan  kualitas  pelayanan  sebagai  variabel intervening. Jurnal Akuntansi , 6 (1), 1-10.
Farida, A., & Irawati, W. (2023). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN KEADILAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN DIMEDIASI KUALITAS  PELAYANAN:  Studi  Pada  Wajib  Pajak  Usaha  Mikro  Kecil  dan
Menengah  yang  Terdaftar  di  KPP  Kebayoran  Lama. Jurnal  Revenue:  Jurnal  Ilmiah Akuntansi , 3 (2), 488-505.
Frey,  B.  S.,  &  Torgler,  B.  (2007).  Tax  morale  and  conditional  cooperation. Journal  of comparative economics , 35 (1), 136-159.
Ghani,  H.  H.  A.,  Abd  Hamid,  N.,  Sanusi,  S.,  &  Shamsuddin,  R.  (2020).  The  effect  of  tax knowledge,  compliance  costs,  complexity  and  morale  towards  tax  compliance  among self-employed in Malaysia. Global Business and Management Research , 12 (1), 18-32.
F. Hair Jr, J., Sarstedt, M., Hopkins, L., & G. Kuppelwieser, V. (2014). Partial least squares structural  equation  modeling  (PLS-SEM)  An  emerging  tool  in  business research. European business review , 26 (2), 106-121.
Hantono,  H.  (2021).  The  Impact  Tax  Knowledge,  Tax  Awareness,  Tax  Morale  Toward  Tax Compliance Boarding House Tax. International Journal of Research , 9 (1), 49-65.
Harlim,  A.  (2019,  April).  Pengaruh  Penerapan  e-SPT,  e-Filling  dan  e-Billing  Terhadap Tingkat  Kepuasan  dan  Dampak  Nya  pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  In Prosiding Seminar Nasional Pakar (pp. 2-57).
Hussein,  A. S. (2015). Penelitian bisnis dan manajemen menggunakan Partial  Least  Squares (PLS) dengan SmartPLS 3.0. Universitas Brawijaya , 1 , 1-19.
Jogiyanto.  (2014). Analisis  dan  Desain  Sistem  Informasi,  Sistem  Informasi  :  Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis . Yogyakarta: Andi Offset.
Kotler,  Philip  dan  Keller,  Kevin  Lane.  (2009).  “Manajemen  Pemasaran,  13th  Edition”. Jakarta: Erlangga.
Advianto, L. H. S. (2018). Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Atas Hak Hak Wajib Pajak Dalam  Sistem  Hukum  Pajak  Indonesia. Simposium  Nasional  Keuangan  Negara , 1 (1), 398-416.
Paat,  M.  I.,  Sondakh,  J.  J.,  &  Budiarso,  N.  S.  (2021).  PENGARUH  KEADILAN DISTRIBUTIF  DAN  MORALITAS  PAJAK  TERHADAP  KEPATUHAN  WAJIB PAJAK  DENGAN  VARIABEL  INTERVENING  KEPUASAN  WAJIB  PAJAK HOTEL  DI  KOTA  MANADO. JURNAL  RISET  AKUNTANSI  DAN  AUDITING" GOODWILL" , 12 (2), 354-365.
Nasution, M. K., Santi, F., Husaini, H., Fadli, F., & Pirzada, K. (2020). Determinants of tax compliance:  A  study  on  individual  taxpayers  in  Indonesia. Entrepreneurship  and Sustainability Issues , 8 (2), 1401.
Nurani,  M.,  &  Islami,  I.  N.  (2020).  The  role  of  tax  morale  as  mediator  in  the  relationship between  religiosity  and  tax  compliance  in  South  Sumatra. ACCRUALS  (Accounting Research Journal of Sutaatmadja) , 4 (01), 120-134.
Rahayu, Nurulita. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . Jurnal Akuntansi Dewantara . ISSN: 2549- 9637. 1 (1).
Rahayu,  Siti  Kurnia  2010, Perpajakan  Indonesia:  Konsep  &  Aspek  Formal ,  Graha  Ilmu, Yogyakarta.
Rosmawati,  R.  (2021).  PERSEPSI  KEADILAN  PAJAK  TERHADAP  PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK. Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan , 4 (1), 99-113.
Sari, V. A. P., & Fidiana, F. (2017). Pengaruh tax amnesty, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA) , 6 (2).

## ULTIMA Accounting | ISSN 2085-4595
Sriniyati, S. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis , 8 (1), 14-23.
Sugiyono. (2011). Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
Torgler, B. (2002). Speaking to theorists and searching for facts: Tax morale and tax compliance in experiments. Journal of Economic Surveys , 16 (5), 657-683.
Torgler, Benno, (2007), Tax Compliance and Tax Morale: A Theoritical and Empirical Analysis. USA: Edward Elgar Publishing.
Zain, Mohammad. 2004. Manajemen Perpajakan , Salemba Empat, Jakarta.
Jumlah  Penduduk  DKI  Jakarta .  (2021).  Retrieved  from  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  DKI Jakarta: https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2021/01/22/541/jumlah-penduduk-hasil- sp2020-provinsi-dki-jakarta-sebesar-10-56-juta-jiwa.html
Lapor  SPT .  (n.d.).  Retrieved  from  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia: https://www.kemenkeu.go.id/page/penyampaian-spt-online/
Survei Ekonomi OECD Indonesia 2018 . (2018). Retrieved from OECD: https://www.oecd.org/economy/surveys/Indonesia-2018-OECD-economic-survey- overview-Bahasa.pdf
Tax  to  Gross  Domestic  Product .  (n.d.).  Retrieved  from  The  World  Bank: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
What is the Tax to GDP Ratio? (2021). Retrieved from Investopedia: https://www.investopedia.com/terms/t/tax-to-gdp-ratio.asp
https://money.kompas.com/read/2022/08/12/074500826/penerimaan-pajak-capai-rp-1.028-5- triliun-hingga-juli-2022 .
https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220104065157-37-304318/mudah-begini-cara- lapor- tax-amnesty-jilid-ii-secara-online , Mudah! Begini Cara Lapor Tax Amnesty Jilid II Secara Online.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/18/rasio-kepatuhan-wajib-pajak-pph- pada-2020-meleset-dari-target .
https://ekon.go.id/publikasi/detail/3388/terjaganya-pertumbuhan-ekonomi-dan- terkendalinya- pandemi-COVID-19-menjadi-bukti-tepatnya-kebijakan-dan-program-pemerintah .