Effectiveness of Regional Regulation of Livestock Number 19 of 2007 concerning Maintenance and Control of Livestock (Study of Lawang Agung Village, Seluma Regency)
Efektivitas Peraturan Daerah Hewan Ternak Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak (Studi Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma)
Dwi Putra Jaya 1) ; Sandi Aprianto 2) Erwan 2)
1,2) Fakultas  Hukum Universitas Dehasen Bengkulu Email: 1) dwiputrajaya@unived.ac.id

## ARTICLE HISTORY
Received [22 Maret 2021] Revised [30 Maret 2021] Accepted [10 April 2021]

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  Efektivitas  Peraturan  Daerah  Hewan  Ternak  Nomor  19 Tahun  2007  tentang  Pemeliharaan  dan  Penertiban  Hewan  Ternak.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  Penelitian  Empiris  yaitu  suatu  metode  penelitian  hukum  yang  menggunakan fakta-fakta  empiris  yang  diambil  dari  perilaku  manusia,  baik  perilaku  verbal  yang  didapat  dari wawancara  maupun  perilaku  nyata  yang  dilakukan  melalui  pengamatan  langsung.  Penelitian empiris  juga  digunakan  untuk  mengamati  hasil  dari  perilaku  manusia  yang  berupa  peninggalan fisik  maupun  arsip.  Efektivitas  pengawasan    Peraturan  Daerah  Nomor  19  Tahun  2007  Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak dinilai berhasil. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban memelihara hewan ternak.

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  effectiveness  of  the  Regional  Regulation  of Livestock  Animals  No.  19  of  2007  concerning  the  Maintenance  and  Control  of  Livestock.  The research  method  used  is  Empirical  Research,  which  is  a  legal  research  method  that  uses empirical  facts  taken  from  human  behavior,  both  verbal  behavior  obtained  from  interviews  and real behavior through direct observation. Empirical research is also used to observe the results of human behavior in the form of physical relics and archives. The effectiveness of the supervision of  the  Regional  Regulation  Number  19  of  2007  concerning  the  Maintenance  and  Control  of Livestock  is  considered  successful.  Lack  of  public  awareness  in  maintaining  order  in  raising livestock.
KEYWORDS Regional Regulation,
Livestock Number 19 of 2007 concerning
Maintenance, Control of Livestock
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Pembangunan  hukum  dan  Perundang-undangan  telah  menciptakan  sistem  hukum  dan  produk hukum  yang  mengayomi  dan  memberikan  landasan  hukum  bagi  kegiatan  masyarakat  dan pembangunan.  Kesadaran  hukum  yang  makin  meningkat  dan  makin  lajunya  pembangunan  menuntut terbentuknya  sistem  hukum  nasional  dan  produk  hukum  yang  mendukung  dan  bersumber  pada Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Pembangunan  hukum selanjutnya  masih  perlu  memperhatikan  peningkatan  kesadaran  hukum,  peningkatan    pelaksanaan penegakan  hukum  secara  konsisten  dan  konsekuen, peningkatan  aparat  hukum  yang  berkualitas dan  bertanggung  jawab,  serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai.
Pemerintahan  desa    adalah  entitas  masyarakat  dalam  suatu  Negara  yang  diberi  kewenangan untuk  menjalankan  Pemerintahan.  Sebagai  Negara  berkembang  Indonesia  senantiasa  melakukan berbagai  kegiatan  pembangunan  di  segala  bidang  termasuk  di  dalamnya  pembangunan-pembangunan yang  dilakukan  di  Daerah.  Pembangunan  dilaksanakan  untuk  mewujudkan  pembangunan  yang  merata bukan  hanya  di  bidang  spitirual  tetapi  juga  material  secara  merata keseluruh  rakyat Indonesia.   Hal    ini seperti  yang  tertuang  dalam  pembukaan  Undang-  Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  alinea  keempat  yaitu  meliputi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia untuk  memajukan  kesejahteraan    umum,  mencerdaskan    kehidupan    bangsa    dan    ikut    melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Sebagai  suatu  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  tertinggi,  Konstitusi  Republik  Indonesia juga mencakup norma dasar Negara yang tercantum di dalamnya yaitu Pancasila yang termaktub secara jelas  pada  alinea  terakhir  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Pancasila  sebagai  Ideologi  Negara  tentunya  secara  filosofis  dijadikan  sebagai dasar dalam setiap bentuk kegiatan penyelenggaraan Negara, baik di dalam bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, budaya, dan lain-lainnya.
Dengan  demikian,  dapat  dijelaskan  bahwa  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  merupakan  bentuk  Peraturan  Perundang-  Undangan  yang  tertinggi,  artinya  secara  teori
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  merupakan  sumber  dan  dasar  bagi setiap  bentuk Peraturan  Perundang-Undangan lain di bawahnya, misalnya  Undang-Undang, Perpu, PP, Perpres dan Peraturan Daerah.
Pembukaan    Undang-Undang    Dasar    Negara    Republik    Indonesia    Tahun  1945  yang  di dalamnya  tercantum  tujuan  bernegara  yang  harus  dijadikan  acuan  dalam  penyelenggaraan Pemerintahan.  Adapun  tujuan  Negara  yang  harus  dicapai  dalam  Pemerintahan  Negara  Indonesia, tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  yang  menyatakan:  “Kemudian  dari  pada  itu  untuk  membentuk  suatu  Pemerintahan  Negara Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan    bangsa,    dan    ikut    melaksanakan ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

## LANDASAN TEORI

## Teori Negara Hukum
Sesuai  dengan  amanat  Undang-  Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan hukum (Rechtsstaat), dan  tidak  berdasarkan  kepada  kekuasaan  belaka  (Machtsstaat).  Negara  hukum  menghendaki  segala tindakan atau perbuatan penyelenggaraannya mempunyai dasar hukum yang jelas, baik berdasar hukum tertulis  maupun  hukum  tidak  tertulis  (konvensi).  Keabsahan  Negara  memerintah  dikarenakan  Negara merupakan  lembaga  yang  netral,  tidak  berpihak,  berdiri  di  atas  semua  golongan  masyarakat,  dan mengabdi  pada  kepentingan  umum.  Dengan  demikian,  Negara  hukum  harus  mampu  menjamin penyelenggaraan  pemenuhan  kebutuhan  social  (public)  dan  mampu  juga  menata  kehidupan  individu- individu di masyarakat (privat).
Pasal   1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia Negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah Negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan  kebenaran  dan  keadilan  dan  tidak  ada  kekuasaan yang  tidak dipertanggungjawabkan.

## Teori Pemerintahan Daerah
Pemerintahan  berasal  dari  kata  Pemerintah  yang  kecil  kata  perintah  yang  bermakna  ada  dua pihak  yang  terkandung  dan  kedua  pihak  itu  saling  memiliki  hubungan,  pihak  yang  memerintah  yang mempunyai  wewenang  dan  kekuasaan  dan  pihak  yang  diperintah  yang  memiliki  ketaatan.  Pada  suatu saat seseorang atau sekelompok orang berperan memerintah dan oleh sebab itu ia disebut Pemerintah, pada  saat  lainnya  ia  kehilangan  peran  tersebut  atau  tidak  mampu  berperan  lagi  sehingga  ia  berubah menjadi yang di perintah.
Ilmu  Pemerintahan  dapat  didefenisikan  sebagai  ilmu    yang  mempelajari  bagaimana  memenuhi dan melindungi kebutuhan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan Pemerintahan, sehingga  dapat  diterima  pada  saat  dibutuhkan    oleh    yang  bersangkutan.  Menurut    Van    Poelje,  ilmu Pemerintahan  mengajarkan  bagaimana  Dinas  umum  disusun  dan  dipimpin  dengan  sebaik-  baiknya. Sedangkan  menurut  Mac  Iver,  Pemerintahan  itu  adalah  suatu  organisasi  dari  orang-orang  yang mempunyai  kekuasaan,  jadi  ilmu  Pemerintahan  adalah  sebagai  ilmu  tentang  bagaimana  manusia- manusia dapat diperintah.
Ilmu        Pemerintahan        adalah        ilmu        yang        mempelajari        bagaimana  melaksanakan pengurusan     (eksekutif),     kepemimpinan     dan     koordinasi Pemerintahan  secara  baik  dan  benar. Menurut  Syafii‟e  Pemerintahan  adalah suatu ilmu dan seni   Dikatakan sebagai seni karena beberapa banyak pemimpin Pemerintahan yang tanpa pendidikan Pemerintahan, adalah karena memenuhi syarat- syaratnya  yaitu  dapat  dipelajari  dan  dianjurkan,  memiliki  objek,  baik  objek  material  maupun  formal, universal  sifatnya  sistematis  serta  spesifik  (khas).  Tugas-  tugas  pokok  Pemerintahan,  tujuan  utama dibentuk  Pemerintahan  adalah  untuk  menjaga  suatu  sistem  ketertiban  didalam  masyarakat  bisa menjalankan  kehidupan  secara  wajar,  Pemerintah  modern  pada  hakekatnya  adalah  pelayanan masyarakat,  menciptakan  kondisi  memungkinkan  setiap  masyarakat mengembangkan  kemampuan  dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama.

## Pengertian Efektivitas
Berbicara tentang  efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau  kebijakan.  Efektivitas  adalah  unsur  pokok  mencapai  tujuan  atau  sasaran  yang  telah  ditentukan  di dalam setiap organisasi,  kegiatan  ataupun  program.  Disebut  efektif  apabila  tercapai tujuan ataupun sasaran  seperti  yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  Demikian  juga  dalam  pelaksanaan  kebijakan  itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.
Menurut  Barda  Nawawi  Arief,  efektivitas  mengandung arti “keefektifa-an” pengaruh atau efek keberhasilan,  atau  kemanjuran/kemujaraban.      Dengan  kata  lain  efektivitas  berarti  tujuan  yang  telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.Sementara      menurut        Supriyono        menyatakan        efektivitas        adalah  hubungan    antara keluaran  suatu  pusat  tanggung  jawab   dengan  sasaran semakin besar kontribusi  daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian  sasaran  tersebut,  maka  dapat  dikatakan  efektif  pula  unit tersebut.    Effendy  menjelaskan  bahwa  efektivitas  merupakan  “Komunikasi  yang  prosesnya  mencapai tujuan  apa  yang  direncanakan  dan  sesuai  dengan  biaya  yang  dianggarkan,  waktu  dan  jumlah  personil yang ditentukan”. Dari pengertian diatas bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan atau sasaran yang telah  ditentukan  yaitu  salah  satu  pengukuran  dimana  suatu  target  telah  tercapai  sesuai  yang direncanakan sebelumnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang  diambil  dari  perilaku  manusia, baik  perilaku  verbal  yang  didapat dari  wawancara  maupun  perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Efektivitas  Peraturan  Bupati  Nomor  19  Tahun  2007  Tentang  Penertiban  Hewan  Ternak  (Studi Kasus Di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma)
Landasan  yang  digunakan  pemerintah  daerah  dalam  membuat  produk hukum daerah adalah Undang-Undang No 34 Tahun  2004 Tentang Otonomi Daerah dan  Peraturan Menteri Dalam Negeri No 53  Tahun  2011  Tentang  Produk  Hukum  Daerah.  Dimana  pada  pasal  2  dikatakan  bahwa  Peraturan Daerah bersifat pengaturan dan ketetapan.
Untuk  mewujudkan  Kabupaten  Seluma  yang  memiliki  peraturan  daerah    kabupaten  Seluma memiliki  peraturan  Nomor  19  Tahun  2007  tentang  pemeliharaan  dan  Penertiban  hewan  ternak    yang bersih  khususnya  desa  lawang  agung,  indah  dan  tertib  serta  menjaga  keselarasan  lingkungan    hidup dan    alam    sekitarnya,    perlu  penataan  pemeliharaan  dan  penertiban  disemua  aspek  kehidupan masyarakat  termasuk  larangan  melepas  hewan  ternak  yang  dapat  mengganggu  atau  mempengaruhi aktivitas  kehidupan  masyarakat  itu  sendiri,  dalam  rangka  pemulihan  ekosistim  alam  khususnya perkebunan yang sudah rusak sehingga perlu diamankan dari gangguan/pengrusakan hewan peliharaan yang  banyak  berkeliaran  dimana-mana  sering  dapat  mencelakakan  pemakai jalan.
Berdasarkan      hal-hal      tersebut      diatas,      maka      sudah      saatnya      untuk  menerbitkan  dan melarang  bagi  pemilik  hewan  ternak  melepas  dan  mengembalakan  hewan  ternak  yang  bukan  pada tempatnya  yang  dapat  menimbulkan    dampak    negatif    terhadap    lingkungan    sosial    baik    pemerintah maupun masyarakat.
Berdasarkan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  berlaku  bahwa  setiap  pembebanan  kepada masyarakat  harus  ditetapkan  melalui  Peraturan  Daerah,  yang  merupakan  landasan  hukum  bagi Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Seluma  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  Pemerintah,  pembangunan dan kemasyarakatan.
Salah satu  variabel penting dalam dalam keberhasilan suatu kebijakan adalah  implementasi. Ini merupakan suatu kegiatan dari proses penyelenggaraan suatu program  yang sah oleh suatu organisasi dengan  menggunakan  sumber  daya  serta  strategis  tertentu  untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan. Suatu  kebijakan  publik  dapat  berbentuk  program  dan  dapat  berbentuk  suatu  ketetapan  atau  kebijakan yang berupa produk hukum atau undang-undang dan termasuk juga Peraturan Daerah. Menurut Undang- undang  No  34  Tahun  2004  tentang  otonomi  daerah,  Peraturan  Daerah  dibentuk  dalam  rangka penyelenggaraan  otonomi  daerah  provinsi,  kabupaten/kota  dan  tugas  pembantuan.  Peraturan  Daerah Kabupaten  Seluma  Nomor      19  Tahun  2007  Tentang  Pemeliharaan  Dan  Penertiban  Hewan  Ternak aturan  penjelas  dan  penjabaran  lebih  dari  undang-undang  yang  lebih  tinggi  dengan  memperhatikan  ciri khas masing-masing daerah dan berlaku setelah diundangkan dalam sebaran daerah.
Kabupaten  Seluma  sebagai  salah  satu  daerah  otonom  berhak  mengatur  dan  mengelola daerahnya  dengan  membuat  dan  mengeluarkan  Peraturan  Daerah  sebagai  salah  satu  kebijakan  publik dalam rangka melakukan  tugas  pembantuan. Pemerintah    Kabupaten    Seluma khususnya  desa  lawang Agung  dengan  persetujuan  bersama  dengan  DPRD Seluma serta SKPD terkait membuat Peraturan Daerah  yang  berkaitan  dengan  ketentuan  pemeliharaan  hewan  ternak  yang  penulis  akan  deskripsikan sebagai  berikut  Dalam  mengelola  dan  mengatur  daerahnya      dalam  hal  ini  yang  berkaitan  dengan pengelolaan  dan  pengaturan  sumber  daya  di  bidang  peternakan  ,  pemerintah  Kabupaten  Seluma membuat Peraturan daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang pemeliharaan dan penertiban hewan ternak
Peraturan Daerah   hewan   tentang  ketentuan  pemeliharaan  hewan ternak kabupaten Seluma poin penting dari Peraturan Daerah tersebut adalah sebagai berikut :
1.  Peraturan      Daerah      dibentuk      oleh      DPRD      Kabupaten      Seluma      atas  Persetujuan  bersama dengan Bupati Seluma.
2.  Dinas Perikanan Kelautan Dan Peternakan adalah pelaksana Peraturan Daerah tersebut.
3.  Ternak  adalah  sumber  daya  yang  produknya  diperuntukan  sebagai  penghasil  pangan,  bahan  baku industri, jasa, dan hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
4.  Pengelompokan  jenis-jenis  hewan  ternak  seperti,  hewan  ternak  kecil (kambing, domba dan babi), hewan ternak besar (kuda, kerbau, dan sapi)
5.  Berisi      tentang      pengelolaan      hewan      ternak      yang      berkaitan      dengan  kesehatan  hewan, gangguan ketertiban umum yang disebabkan pengelolaan dan pemeliharaan hewan ternak. Jenis-jenis pelanggaran  yang mengakibatlkan pemberian sanksi.   Sanksi pidana  bagi pelanggar Peraturan Daerah.
Dengan  diberlakukannya  berdasarkan  Peraturan  daerah  Nomor  19  Tahun  2007  tentang pemeliharaan  dan  penertiban  hewan  ternak  Kabupaten  Seluma  mempunyai  tugas  dan  kewajiban sebagaimana  di  atur  dalam  ayat (2) yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh  Bupati  untuk  menangani  sebagian  urusan  otonomi  Daerah,  menyelenggarakan  tugas  umum pemerintahan meliputi:
1.  Menjaga dan memelihara hewan ternaknya dengan baik;
2.  Menyediakan  kandang  bagi  hewan  ternaknya  dengan  senantiasa  memperhatikan  kebersihan kandang;
3.  Pada  siang  hari,  hewan  ternak  dapat digembalakan atau ditambangkan di tempat pengembalaan;
4.  Peternak  harus  senantiasa  menjaga  hewan  ternak  yang  digembalakan  atau  ditambangkan  agar hewan ternak tidak lepas atau keluar dari tempat pengembalaan;
5.  Pada waktu malam hari hewan ternak harus dikandangkan; dan
6.  Pengertian      malam      hari      sebagaimana dimaksud pada huruf e terhitung dari jam 18.00 WIB sampai dengan jam 6.00 WIB.
Untuk   mengetahui    apakah  implementasi  penertiban  hewan  ternak  di  desa  Lawang  Agung  dari aspek  sasaran  dan  tujuan  kebijakan  sudah  baik,  dapat  dilihat  bawah  ini,  yang  dikutip  dari  pendapat informan yang bernama Kirman Effendi yang merupakan kades Lawang Agung, mengemukakan bahwa :
Dalam  hal  penertiban  hewan  ternak,  kami  di  desa  Lawang  Agung  merujuk  pada  aturan  yaitu Peraturan  Daerah    Kabupaten  Seluma  Nomor      19  Tahun  2007  Tentang  Pemeliharaan  dan  Penertiban Hewan Ternak, dimana  salah  satu  tupoksi  dari  unsur kecamatan sebagai pelaksana aturan tersebut, yang  tujuannya  sesuai  dengan  amanah  perda  ini  maka  kami  siap  melaksanaan  apapun  resiko. (Wawancara, 3 mei 2019)“.
Hasil wawancara tersebut, membuktikan kebijakan penertiban hewan ternak Daerah  Kabupaten Seluma  Desa  Lawang  Agung    sudah    memiliki   regulasi    yang    baik,    hal    ini  terbukti  adanya  peraturan daerah yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Seluma  yang  sasarannya  untuk  melakukan  penertiban  hewan  ternak  yang  berkeliaran  di  kab.  Seluma, khususnya di Desa Lawang Agung.
Untuk    mengetahui    apakah  efektifitas  penertiban  hewan  ternak  di  Kab.  seluma  dari  aspek sumber daya sudah baik, dapat dilihat bawah ini, yang dikutip dari pendapat informan yang Herwan Mezi sekretaris desa desa lawang agung, yang menyebutkan bahwa:
Dari  hasil  pantauan  kami,  di  Kabupatten  Seluama  Kgususnya  Desa  Lawang  Agung    telah    ada pembentukan    tim  penegak  perda  tentang  penertiban  hewan,  sehingga    secara    faktual    mestinya sumber  daya  sudah  ada  sebagai  implementetornya,  namun  kenyataannya  masih  belum  optimal dikarenakan masi adanya hewan ternak masyarakat yang berkliaran” (Wawancara, 3 mei 2019).
Hal  ini  mengambarkan  bahwa  kebijakan  penertiban  hewan  ternak    di    desa  Lawang  Agung belum memiliki sumber daya yang belum optimal. Hal ini disebabkan oleh belum jalannya secara full Tim Penegak  Perda Peraturan Daerah  Kabupaten Seluma Nomor   19 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak yang sudah dibentuk belum berjalan baik. Hal ini juga menunjukan bahwa DPRD kabupaten seluma juga tidak optimal dalam pengawasan Tim Penegak Perda yang dibentuk oleh Bupati dan desa Lawang Agung.
Untuk   mengetahui apakah efektifitas penertiban  hewan    ternak  di desa Lawang Agung dari aspek   aktifitas implementasi dan     komunikasi     antara organisasi sudah baik, dapat dilihat bawah ini, yang  dikutip  dari  pendapat  informan  yang bernama Agus slim , yang menyebutkan bahwa :
“Kegiatan      sosialisasi      tentang      penertiban  hewan      ternak      di      Kec.      Seluma      sudah disosialisasikan     secara     optimal     yang diselenggarakan oleh Tim Terpadu yang di Kab.Seluma.” (Wawancara, 8 Mei 2019).
Hal  ini  mengambarkan  bahwa  efektifitas  kebijakan  penertiban  hewan  ternak  di  desa  Lawang Agung Kabupaten Seluma dari aspek sosialisasi sudah baik, karena telah dilakukan oleh tim terpadu dari berbagai lintas sektoral. Hal ini juga menunjukan bahwa aktifitas implementasi  telah  dilakukan  secara terencana  dan  dilaksanakan  oleh  tim  kerja  yang  tugasnya  mengsosialisasikan  kepada  semua  unsur masyarakat.
Untuk    mengetahui    apakah  penertiban  hewan  ternak  di  Kecamatan  Seluma  dari  aspek  sosial sudah  baik,  dapat  dilihat  bawah  ini,  yang  dikutip  dari  pendapat  informan  yang  bernama  kirman  efendi yang menyebutkan bahwa
“Masyarakat  lokal  di  Kecamatan  Seluma  pada  perinsipnya  mendukung  kebijakan  penertiban hewan  ternak  dengan  mendorong  implementator  untuk  lebih  giat  melaksanakan  Penertiban  hewan ternak.”  (Wawancara, 11 Juni 2019).
Hal  ini  mengambarkan  bahwa  kebijakan  penertiban  hewan  ternak    di    desa  Lawang  Agung Kabupaten  Seluma  dari    aspek  sosial  sudah  baik,  karena  dukungan  masyarakat  terhadap  kebijakan penertiban hewan ternak. Hal ini juga menunjukan kepada   pemerintah   desa Lawang Agung Kabupaten Seluma agar lebih giat lagi dalam melaksanakan penertiban hewan ternak, yang selama ini menganggu kenyamanan masyarakat.
Untuk  mengetahui  apakah penertiban hewan ternak di desa Lawang Agung Kabupaten Seluma dari  aspek  respon  pelaksana  sudah  baik,  dapat  dilihat  bawah  ini,  yang  dikutip  dari  pendapat  informan yang  bernama        Agus  salim  yang  merupakan  Peternak  yang  ada  di  desa  Lawang  Agung  Kabupaten Seluma yang menyebutkan bahwa :
“sejak  di   atur   dalam   Perda,   penertiban hewan ternak oleh para pelaksana sangat merespon kegiatan tersebut. ”  (Wawancara,18 mei 2019).
Hal    ini    mengambarkan    bahwa  kebijakan  penertiban  hewan  ternak  di  desa  Lawang  Agung Kabupaten  Seluma  dari  aspek  respon  sudah  baik,  walaupun  masih  belum  optimal,  namun  sudah bergerak  maju  dalam  melaksanakan  aturan  penertiban  hewan.  Hal  ini  juga  menunjukan  bahwa  para pelaksana  sangat  ingin  penertiban  hewan  ternak  terlaksana  dengan  baik,  tentunya  dengan  alokasi anggaran yang memadai.
Kendala  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Seluma    Nomor  19  Tahun  2007  tentang      Penertiban Ternak   di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma
Menurut  pakar  ilmu  kebijakan  publik  Edward  III  tahapan  penting  dalam  siklus  kebijakan  publik adalah  implementasi  kebijakan.  Implementasi  sering  dianggap  hanya  merupakan  pelaksanaan  dari  apa yang  telah  diputuskan  oleh  legislatif  atau  para  pengambil  keputusan,  seolah-olah  tahapan  ini  kurang berpengaruh.  Akan  tetapi  dalam  kenyataannya,  tahapan  implementasi  menjadi  begitu  penting  karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata  lain  implementasi  merupakan  tahap  dimana  suatu  kebijakan  dilaksanakan  secara  maksimal  dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.
Dalam  lingkup  wilayah  kabupaten  Seluma  pemerintah  daerah  telah  mengeluarkan  kebijakan berupa Peraturan Daerah dan peraturan desa Peraturan Desa Lawang Agung  Kecamatan Air Periukan Kabupaten  Seluma  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemeliharaan  dan  Penertiban  Hewan  Ternak  yang mengatur  tentang  peraturan  ketentuan  pemeliharaan  hewan  ternak  dalam  lingkup  wilayah  administratif kabupaten    Seluma.Karena    Peraturan    Daerah    tersebut    telah    di  tetapkan  dan  disahkan  dan diberlakukan pada Tahun 2007 maka kebijakan tersebut harus diterapkan untuk mencapai tujuan utama Peraturan  Daerah  tersebut    dibuat.Penulis  menggunakan  teori  hukum    dalam  melihat  Implementasi Nomor  19  Tahun  2007  tentang      Penertiban      Ternak      di  Kabupaten  Seluma  tentang  Ketentuan Pemeliharaan  Hewan  Ternak  Kabupaten  Seluma. Teori hukum menjelaskan  bahwa  ada  empat  variabel yang  menjadi  indikator  keberhasilan  pengimplementasian  suatu  kebijakan  publik  yaitu  komunikasi, sumber  daya,  struktur  birokrasi  dan  disposisi.  Berikut  ini    penulis  akan  memberikan  uraian  mengenai pengimplementasian Peraturan Daerah hewan ternak di kabupaten Seluma.

## Komunikasi
Komunikasi  merupakan  proses  penyampaian  informasi  dari  komunikator  kepada  komunikan. Sementara  itu,  komunikasi  kebijakan  berarti  merupakan  proses  penyampaian  informasi  kebijakan  dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors).
Dalam  komunikasi  yang  terpenting  adalah  akses  informasi,  dalam  rangka  akses  informasi. Pemerintahan  Daerah  wajib  menyebarluaskan    rancangan  atau  peraturan  perundang-undangan  tingkat daerah.  Penyebarluasan  bagi    Peraturan  Daerah    dan    Peraturan    perundang-undangan    dibawahnya dilakukan    sesuai  dengan    perintah    Pasal    94    Undang    Undang    Nomor    12    Tahun    2011    tentang Pembentukan   Peraturan   perundang-undangan berupa  Peraturan  Daerah  seharusnya  diketahui  dan dipahami    oleh    seluruh  komponen  yang  terkait  didalamnya.  Untuk  mengukur  sejauh  mana  keefektifan komunikasi Peraturan Daerah hewan ternak di Kabupaten Seluma dapat kita lihat pada dimensi berikut :

## Transmisi
Dimensi  transformasi  menghendaki  agar  informasi  tidak  hanya  disampaikan  kepada  pelaksana kebijakan  tetapi  juga  kepada  kelompok  sasaran  dan  pihak  yang  terkait.  Peraturan  Daerah  tentang ketentuan  hewan  ternak  telah  disosialisasikan  dan  kepada  pihak  terkait,  karena  dalam  pembuatan Peraturan  Daerah  tentang  Peraturan  Daerah    Kabupaten  Seluma  Nomor      19  Tahun  2007  Tentang Pemeliharaan  dan  Penertiban  Hewan  Ternak  ketentuan  pemeliharaan  hewan  ternak  ini  melalui  proses yang panjang dimulai dari perumusan atau penyusunan rancangan Peraturan Daerah dimana pemerintah kabupaten  Seluma  memberikan  tanggung  jawab  kepada  desa  Lawang  Agung,  peternakan  kabupaten Seluma, kemudian naskah akademik yang telah selesai dibuat diserahkan kepada bagian hukum pemda Seluma yang selanjutnya akan diserahkan dan diajukan ke DPRD Seluma untuk dibahas dan ditetapkan, kemudian  dicatatat  dalam  lembaran  daerah  sebagai  produk  hukum  daerah  Kabupaten  Seluma.  Melalui penjelasan ini kita dapat mennyimpulkan  bahwa  suatu  Peraturan  Daerah  dari  proses  penyusuanan sampai  pada  tahap  pengesahan  melalui  beberapa  tahap  yang  panjang  sehingga  tidak  ada  alasan  lagi bagi  instansi  terkait  untuk  tidak  mengetahui  dan  memahami  maksud  dan  tujuan  Peraturan  Daerah Kabupaten Seluma Nomor   19 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak.
Sosialisasi  Peraturan  Daerah  ditingkat  pelaksana  atau  implementor  ini  telah  dilakukan  oleh Pemda Seluma pada tahun 2007. Satuan Polisi Pamong Praja yang ditunjuk oleh Bupati Seluma sebagai panitia atau tuan rumah pelaksana sosialisasi tersebut.
Sedangkan  sosialisasi    Peraturan  Daerah  hewan  ternak  kepada  kelompok  sasaran  atau masyarakat  kabupaten  Seluma  khususnya  warga  yang  memiliki  hewan  ternak,  selain  dihadirkan  pada pertemuan  dikantor  Sat.  Pol-PP  Seluma  (pemilik  hewan  ternak  disekitar  Kabupaten  Seluma),  juga disosialisasikan  langsung  oleh  aparat  Dinas  Perikanan  Kelautan  dan  Peternakan  Kabupaten  Seluma. Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  bapak  Kirman  efendi  sebagai  kepala  seksi  penyebaran  dan pengembangan Peternakan di Dinas Perikanan Kelautan Dan Peternakan Seluma, beliau mengatakan :
“kami  di  dinas  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  pada  acara  musrenbang,  tudang sipulung,  dan  dihadiri  oleh  seluruh  Camat  di  Kabupaten  Seluma.  Untuk  Peraturan  Daerah  ini  tidak  ada kegiatan  sosialisasi  secara  khusus,  cuma  diikutkan  saja  kalau  kami  turun  lapangan  untuk  melakukan vaksin disitumi juga disampaikan sama masyarakat bilang ada Peraturan Daerah begini” (Wawancara, 8 Juni 2019)

## Dimensi Kejelasan Informasi
Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari  kesalahan  interpretasi  dari  pelaksana  kebijakan,  kelompok  sasaran  maupun  pihak  yang terkait  dalam  implementasi  kebijakan.Penekanan  Peraturan  Daerah    Kabupaten  Seluma  Nomor      19 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak. yaitu pada penertiban hewan ternak yang  berkeliaran  dan  mengganggu  ketentraman  sosial.  Setelah  Peraturan  Daerah  ini  disahkan  pada tahun  2007  sampai  sekarang    aparat  pelaksana  dan  masyrakat  memahami  bahwa  fokus  Peraturan Daerah  ini  adalah  masalah  hewan  ternak  yang  berkeliaran  yang  menggangu  ketertiban  umum  jadi seluruh  upaya  yang  dilakukan  oleh  mplementor  adalah  agar  bagaimana  meminimalisir  ternak  yang berkeliaran agar tidak menggangu ketertiban umum.

## Konsistensi Informasi
Dimensi    konsistensi    menghendaki    agar    informasi    yang    disampaikan  harus  konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait. Informasi  yang  terkandung  dalam  Peraturan  Daerah  tentang  ketentuan  pemeliharaan  hewan  ternak sudah  jelas  bahwa  tujuan  Peraturan  Daerah  ini  adalah      untuk      mengatur      tata    cara    pengelolaan hewan   ternak.   Pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, dan pihak terkait sudah mengetahui maksud tujuan Peraturan Daerah tersebut.
Setiap orang yang penulis temui dilapangan akan segera tau tentang Peraturan Daerah tentang hewan  ternak  ini  walaupun  penulis  belum  menjelaskan  secara  terperinci  sebagaimana  dalam  kutipan berikut ini yang disampaikan oleh seorang pegawai satpol pp kabupaten seluma :
“O  tentang  Peraturan  Daerah  hewan  ternak  ada  memang  Peraturan  Daerahnya  itu  yang  biasa Satpol PP pergi kejar- kejar sapi di dekat kantor bupati” (Petikan Obrolan , 10 Desember 2013) Berdasarkan  petikan  diatas  dapat  kita  simpulkan  bahwa  masyarakat  telah  mengetahui    dan mengerti  maksud  tujuan  Peraturan  Daerah  tentang  hewan ternak ini dibuat.

## Sumber Daya
Sumber  daya  memiliki  peranan  penting  dalam  implementasi  kebijakan  bagaimanapun  jelas  dan konsistensinya  ketentuan-ketentuan  dan  aturan-aturan  serta  bagaimanapun  akuratnya  penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab
untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.
Sebagai  daerah  otonom  Kabupaten  Seluma  tentunya  mempunyai  sumber  daya  untuk mengimplementasikan  kebijakan  yang  telah  dibuat  termasuk  dalam  mengimplementasikan  Peraturan Daerah  sebagai  suatu  produk  hukum  daerah  Sumberdaya    di    sini    berkaitan    dengan    segala    sumber yang    dapat    digunakan  untuk  mendukung  keberhasilan  implementasi  kebijakan.  Sumber  daya  ini mencakup  sumber  daya  manusia,  anggaran,  fasilitas,  informasi  dan  kewenangan  yang  dijelaskan sebagai berikut :

## Sumber Daya Manusia
Implementasi  kebijakan  tidak  akan  berhasil  tanpa  adanya  dukungan  dari  sumber  daya  manusia yang  cukup  kualitas  dan  kuantitasnya.  Kualitas  sumber  daya  manusia  berkaitan  dengan  keterampilan, dedikas,  profesionalitas,  dan  kompetensi  di  bidangnya,  sedangkan  kuatitas  berkaitan  dengan  jumlah sumber  daya  manusia  apakah  sudah  cukup  untuk  melingkupi  seluruh  kelompok  sasaran.  Sumber  daya manusia  sangat  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  implementasi,  sebab  tanpa  sumber  daya  manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.
Sumber  daya  manusia  berkaitan  dengan  staf  atau  aparat  pelaksana  apakah  sudah  cukup tersedia atau perlu adanya penambahan staf implementor kebijakan. Ketersedian jumlah staf yang cukup menjadi  faktor  penentu  suatu  kebijakan.  Kegagalan  yang  sering  terjadi  dalam  implementasi  kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya.  Namun  jumlah  staf  yang  memadai  belum  menjamin  keberhasilan  implementasi  suatu kebijakan, staf harus mempunyai ketrampilan dan kompetensi dibidangnya masing-masing.
Peraturan  Daerah    Kabupaten  Seluma  Nomor      19  Tahun  2007  Tentang  Pemeliharaan  dan Penertiban  Hewan  Ternak.  otomatis  mempunyai  andil  besar  dalam  mengimplementasikan  Peraturan Daerah tersebut
Selain dinas peternakan kabuapaten Seluma dalam menegakan Peraturan Daerah Hewan ternak aparat    satpol  PP  juga  ikut  terlibat    sebagai    pelaksana  lapangan  (razia  hewan  ternak).  Adapun  jumlah personel  Satpol-PP  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  ibu  erika  selaku  Sekertaris  Satpol-  PP  dan Linmas Kabupaten Seluma sebagi berikut:
“jumlah  personil  satpol  diSeluma  itu  sekitar  kurang  lebih  200  personil  dan  tersebar  dibeberapa instansi dan kantor kecamatan, tapi kalau pas turun razia hanya sekitar 15- 30 orang saja” (Wawancara, 23 juni 2019)
Selain itu koordinasi juga bisa dilakukan dengan Camat, para Lurah dan  Kepala  Desa,  Polsek dan    Koramil    diseluruh    wilayah    adminstratif    Kabupaten  Seluma  sebagai  kepala  wilayah  Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam hal penegakan  Peraturan  Daerah  hewan  ternak  di  Kabupaten   Seluma terutama  dalam  hal  himbauan  kepada  masyarakat  agar  mengurus  dan  menjaga  hewan  ternaknya  agar tidak mengganggu ketertiban umum.
Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadahi, kebijakan  tidak  akan  berjalan  dengan  efektif  dalam  mencapai  tujuan  dan sasaran.
Sementara  itu  dalam  Peraturan Daerah  Kabupaten Seluma Nomor   19 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak tidak ada anggaran khusus yang dianggarkan dalam APBD Kab  Seluma. Seluruh biaya    yang   digunakan   dalam   penegakan   Peraturan   Daerah   ini   hanya dialokasikan  melalui  anggaran  operasional  badan  atau  instansi  terkait  sehubungan  dengan  itu  berikut hasil wawancara penulis dengan bapak kirman
“tidak ada angggaran untuk sosialisasinya dek, jadi nda ada sosialisasi khusus untuk Peraturan Daerah itu, adapun kalau turun vaksin sekali setahun kami ikutkan saja sosialisasi disitu” (Wawancara, 2 mei 2019)
Senada  dengan  hal  itu  pihak  Satpol-PP  membenarkan  bahwa  tidak  ada  anggran  khusus  untuk pengakan Peraturan Daerah hewan ternak ini.Dalam Peraturan Daerah ini salah satu pasal menjelaskan bahwa hewan ternak  yang  terjaring    razia    ditampung    dikandang     yang    lokasinya    ditentukan oleh bupati. Namun karena tidak adanya anggaran maka hewan ternak yang terjaring razia tidak pernah diamankan  lebih  dari  24  jam  dengan  alasan  tidak  adanya  biaya  perawatan  (makanan,  obat,  dan  lain sebagainya).

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1.  Efektivitas  pengawasan    Peraturan  Daerah  Nomor  19  Tahun  2007  Tentang  Pemeliharaan  dan Penertiban Hewan Ternak dinilai berhasil.
2.  Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban memelihara hewan ternak.

## Saran
1.  Hendaknya  masyarakat  Desa  Lawang  Agung  selalu  mengikiti  dan  mengindahkan  peraturan  daerah tentang  hewan  ternak  dan  peraturan  desa  yang  membahas  tata  tertib  yang  sudah  di  buat  oleh pemerintah daerah maupun desa setempat
2.  Bagi  masyarakat  hendaklah  ikut  andil  dalam  pelaksanaan  ketertiban  dan  peraturan  daerah  tentang hewan ternak yang mana akan mecapai sinergi pemerintah daerah dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
A.Mallarangeng  ,dkk,Otonomi  Daerah  Prospektif, Teoritis  dan  Praktis,  BIGRAF,  Publishing,  Yogyakarta, 2001
Alidziduhu Ndraha, Kybernologi, Rineka Cipta, Jakarta, 2003 Alwi Wahyudi, Hukum Tata Negara Indonesia.(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2012) Bayu Surya Ningrat,  Mengenal Ilmu Pemerintahan, Jakarta : Rineka Cipta, 1992 Darda Syahrizal, Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata     Usaha Negara,Yogyakarta,Pustaka Yustisia,2012 Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004 Dikutip  Dari  Tesis.  Riyanto  Musri,  Kewenangan  Dinas  Perhubungan,  Komunikasi  dan  Informatika Kabupaten  Indragiri  Hilir  Terhadap  Lalu  Lintas  Angkutan  Jalan  (LLAJ)  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009. Tesis Hukum Tata Negara. UIR. 2014.
Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 Inu Kencana Syafi‟ie, Sistem Pemerintahan Indonesia,Rineka Cipta, Jakarta, 2002. Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Rosdakarya, Bandung1995) Muhadam  Labolo,  Memahami  Ilmu  Pemerintahan,    Kelapa  Gading  Permai,  Jakarta,2007 Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rehctstaat) ,Refika Aditama, Bandung 2009 Musanef, Sistem Pemerintahan di Indonesia, Gunung Agung, Jakarta, 1982. Ni‟matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia.(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2007), Peter Mahmud Marzuki. Peneltian Hukum, (Cet ke-6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010) Philipus M.Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta,
2008 Rahardjo Adi Sasmita,  Pembiayaan Pembangunan Daerah, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011 Ridwan H.R.,“Hukum Administrasi Negara”, RajaGrafindo Perkasa, Yogyakarta, 2006 Riyas  Ra  syid,  Makna  Pemerintahan  Tinjauan  dari  Segi  Etika  dan  Kepemimpinan,  PT.MutiaraSumber Widia, Jakarta, 2002
Ronny  Hanitijo  Soemitro,  Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri,  (Ghia  Indonesia,  Jakarta  2007) Cetakan Keenam
S.M.Amien, Fungsi Pengawasan Pada Pekerjaan Pemerintah, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001 Satjipto Rahardjo. Masalah Penegakan Hukum, (Bandung : Sinar Baru, 2000) Sf Marbun, Moh. Manfud,  Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara,  Liberty, Yogyakarta, 2006 Siti   Nurbaya,   Kompleksitas   Administrasi   Pemerintahan   Dengan   Pendekatan Kebijakan Regional,
Dewan Perwakilan Daerah,Jakarta,2011 Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi,PT Bumi Aksara, Jakarta, 2003, Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Bhineka Cipta, Jakarta, 1997 Sujianto, Implementasi Kebijakan Publik, (Pekanbaru : Alaf Riau,  2008) Taliziduhu  Ndraha,  Kybernologi  I  (Ilmu  Pemerintahan  Baru),  Rineka  Cipta,  Jakarta,2003 Taliziduhu Ndraha, Kybernologi Sebuah Metamorphosis, Sirao Credentia Center, Tangerang, 2008 The  Laws,  Penguin  Classics,  Edisi diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor  J. Saunders.
1986.  Dikutip  dari  Tesis  Andi  Putra.  Efektifitas  Sistem  Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa di Kecamatan Kuantan Tengah Berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Desa. UIR. 2016
Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum. Prestasi Pustaka, Jakarta.2006 Tjahya  Supriatna,  Sistem  Administrasi  Pemerintahan  di  Daerah,  Bumi  Aksara,  Jakarta, 1993 Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 2 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pemeliharaan Hewan. Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pemeliharaan Hewan. Pembagian  Urusan  Pemerintahan  Menurut    Undang-    Undang    Nomor    23    Tahun  2014    tentang Pemerintahan Daerah.
Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penjelasan Batang Tubuh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.