Volume 29 Nomor 1 Maret 2024

## REPRODUKSI KEKUASAAN MELALUI KEKERASAN SIMBOLIK DALAM SISTEM PENDIDIKAN: ANALISIS KRITIS PEMIKIRAN PIERRE BOURDIEU

## THE REPRODUCTION OF POWER THROUGH SYMBOLIC VIOLENCE IN THE EDUCATION SYSTEM: A CRITICAL ANALYSIS OF PIERRE BOURDIEU’S THOUGHT

## Gede Agus Siswadi
Sekolah Tinggi Hindu Dharma Klaten Jawa Tengah, Mahasiswa Program Doktor Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Email: gedeagussiswadi@sthd-jateng.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  menggali  fenomena  reproduksi  kekuasaan  melalui  kekerasan  simbolik dalam sistem pendidikan, dengan fokus pada perspektif teori sosial Pierre Bourdieu. Melalui pendekatan  sosiologisnya,  Bourdieu  menyoroti  bagaimana  kekuasaan  dipertahankan  dan diteruskan  melalui  praktik-praktik  simbolik  dalam  dunia  pendidikan.  Penelitian  ini menganalisis  bagaimana  pertarungan  simbolik  antara  kelompok  yang  memegang  kapital budaya  yang  dominan  dengan  kelompok  yang  memiliki  kapital  budaya  yang  lebih  rendah dalam  menciptakan  ketidaksetaraan  dalam  kesempatan  pendidikan.  Pergulatan  simbolik  ini dapat terlihat dalam berbagai aspek, termasuk kurikulum, penilaian, dan norma-norma sosial di  lingkungan  pendidikan.  Melalui  pemahaman  Bourdieu  tentang  konsep  habitus,  kapital budaya,  dan  lapangan  sosial,  penelitian  ini  merinci  bagaimana  reproduksi  kekuasaan  terjadi secara tersembunyi melalui mekanisme simbolik, seperti bahasa, gaya berpakaian, dan nilai- nilai budaya tertentu yang diterapkan dalam konteks pendidikan. Temuan penelitian ini dapat memberikan  wawasan  yang  mendalam  tentang  ketidaksetaraan  sistemik  dalam  pendidikan dan  menyoroti  pentingnya  memahami  dan  mengatasi  kekerasan  simbolik  sebagai  langkah awal menuju transformasi sosial yang lebih adil di bidang pendidikan.

## Kata Kunci: Reproduksi Kekuasaan, Kekerasan Simbolik, Pierre Bourdieu

## ABSTRACT
This  research  explores  the  phenomenon  of  power  reproduction  through  symbolic violence  in  the  education  system,  focusing  on  Pierre  Bourdieu's  social  theory  perspective. Through  his  sociological  approach,  Bourdieu  highlights  how  power  is  maintained  and continued  through  symbolic  practices  in  education.  This  research  analyses  how  symbolic struggles  between  groups  holding  dominant  cultural capital  and  groups  with  lower  cultural capital create inequality in educational opportunities. This symbolic struggle can be seen in various  aspects,  including  curriculum,  assessment,  and  social  norms  in  the  educational environment.  Through  Bourdieu's  understanding  of  the  concepts  of  habitus,  cultural  capital and social field, this research details how the reproduction of power occurs covertly through symbolic mechanisms, such as language, style of dress and certain cultural values applied in educational  contexts.  The  findings  of  this  study  can  provide  deep  insights  into  systemic
inequalities  in  education  and  highlight  the  importance  of  understanding  and  addressing symbolic violence as a first step towards more equitable social transformation in the field of education.

## Keywords: Power Reproduction, Symbolic Violence, Pierre Bourdieu

## I. PENDAHULUAN
Pendidikan  memainkan  peran  sentral  dalam  membentuk  peradaban  masyarakat  yang maju dan berkelanjutan. Di tengah arus zaman yang terus berubah, peran pendidikan menjadi fondasi bagi perkembangan masyarakat. Pendidikan memberikan akses dengan pengetahuan, menggerakkan individu dari ketidaktahuan menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia di sekitarnya (Siswadi, 2023). Hal ini tentunya akan dapat menciptakan dasar yang kuat bagi  inovasi,  perkembangan  teknologi,  dan  kemajuan  dalam  berbagai  bidang  kehidupan. Selain itu, pendidikan juga memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan moral individu. Melalui pendidikan, nilai-nilai seperti toleransi, empati, dan tanggung jawab sosial dapat  ditanamkan  pada  generasi  mendatang.  Hal  ini  membentuk  dasar  etika  yang  kuat  dan dapat memperkokoh jaringan sosial dalam masyarakat.
Pendidikan  juga  merupakan  kunci  dalam  mengurangi  kesenjangan  sosial  (Mansyur, 2014).  Dengan  memberikan  akses  yang  sama  terhadap  pengetahuan  dan  kesempatan, pendidikan dapat menjadi alat yang kuat untuk mengatasi disparitas ekonomi dan sosial dalam masyarakat  (Harisuddin, 1981). Hal ini juga akan memberikan peluang yang lebih luas bagi individu  dari  berbagai  latar  belakang  untuk  berkembang  dan  berkontribusi  pada  masyarakat secara  positif.  Tidak  hanya  itu,  pendidikan  juga  mendorong  perubahan  sosial  yang berkelanjutan.  Melalui  pengetahuan,  individu  didorong  untuk  berpikir  kritis,  menghadapi tantangan  global,  dan  mengembangkan  solusi  inovatif  terhadap  masalah  yang  dihadapi masyarakat  (Siswadi,  2022a).  Hal  ini  akan  dapat  membentuk  landasan  untuk  membangun masyarakat yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan.
Pendidikan,  sebagai  fondasi  pembentukan  masyarakat,  tidak  hanya  menjadi  cermin nilai-nilai  universal  yang  dihormati,  tetapi  juga  menciptakan  panggung  di  mana  kekuasaan bisa dipertahankan atau diperoleh melalui bentuk yang lebih halus dan seringkali tidak terlihat (Siswadi,  2022b).  Dalam  perjalanan  menuju  pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang dinamika sistem pendidikan, konsep kekerasan simbolik oleh Pierre Bourdieu muncul sebagai lensa  kritis  yang  dapat  melihat  bagaimana  norma,  nilai,  dan  simbol  tidak  hanya  menjadi sarana  untuk  mendidik,  tetapi  juga  dapat  menjadi  instrumen  untuk  mempertahankan  dan memperkuat struktur kekuasaan yang ada (Martono, 2012).
Berdasarkan  pandangan  Pierre  Bourdieu,  kekerasan  simbolik  di  sekolah  dapat termanifestasikan  dalam  berbagai  bentuk.  Kekerasan  simbolik  ini  dapat  terjadi  melalui dominasi  patriarki  yang  menempatkan  perempuan  sebagai  objek  seksual  dan  membungkam suara perempuan  (Siswadi, 2022c). Selain itu, kekerasan simbolik juga dapat terjadi melalui bentuk-bentuk  verbal  seperti  ucapan  yang  menyakiti,  memaksa,  dan  menginterogasi  (Putri, 2019). Bentuk kekerasan simbolik juga dapat muncul dalam film, di mana kekerasan simbolik dapat  terwujud  dalam  bentuk  bahasa,  eufemisme,  dan  mekanisme  sensorisasi.  Selain  itu, kekerasan  simbolik  juga  dapat  terjadi  melalui  kekerasan  non-fisik  (verbal)  seperti  memaki, menghina, dan menjuluki (Retnosari, 2019).
Kekerasan  simbolik,  dalam  terminologi  Bourdieu,  tidak  hanya  melibatkan  ancaman fisik  atau  paksaan  langsung.  Sebaliknya,  kekerasan  simbolik  mengacu  pada  penggunaan simbol,  representasi,  dan  norma  sebagai  alat  untuk  menyaring,  memperkuat,  atau  bahkan menyingkirkan suara dan identitas yang dianggap tidak sesuai dengan norma yang ditetapkan. Dengan  kata  lain,  melalui  bahasa,  simbol,  dan  norma,  kekerasan  simbolik  menciptakan ketidaksetaraan  yang  tersembunyi,  memberikan  keuntungan  kepada  kelompok  tertentu  dan
memarginalkan  yang  lain  dalam  arena  pendidikan.  Sejak  awal,  institusi  pendidikan diharapkan  menjadi  ruang  bagi  semua  individu  untuk  dapat  meraih  potensinya  dengan  adil dan merata. Namun, kenyataannya, pendidikan sering menjadi medan tempur tersembunyi di mana kekuatan dan privilege tertentu dijaga dan diperkuat. Kekerasan simbolik dapat terjadi melalui interaksi antara guru dan siswa, di mana kekuasaan dan dominasi dapat memengaruhi dinamika hubungan di lingkungan pendidikan (Rosmawati et al., 2021) . Selain itu, kekerasan simbolik juga dapat termanifestasi dalam bentuk perlakuan verbal, seperti hinaan, ejekan, atau penilaian yang merendahkan martabat siswa. Hal ini dapat memengaruhi psikologis siswa dan menciptakan  lingkungan  belajar  yang  tidak  aman.  Selain  itu,  kekerasan  simbolik  juga  dapat terjadi  melalui  penerapan  aturan  dan  sanksi  yang  tidak  adil,  yang  dapat  menimbulkan ketidakadilan  dan  ketidaksetaraan  di  lingkungan  pendidikan (Putri,  2018a) .  Oleh  karena  itu, penelitian  ini  berfokus  pada  penelusuran  bentuk-bentuk  kekerasan  simbolik  dalam pendidikan,  dengan  menggunakan  pemikiran  dari  Pierre  Bourdieu.  Dengan  demikian, diharapkan dapat memberikan wawasan serta renungan filosofis yang komprehensif berkaitan dengan praktik-praktik kekerasan simbolik yang terjadi dalam sistem pendidikan .

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan pendekatan  hermeneutik  filosofis.  Objek  material  dalam  penelitian  ini  mengenai  reproduksi kekuasaan sebagai sebuah fenomena yang terjadi dalam sistem pendidikan, sedangkan objek formal  dalam  penelitian  ini  adalah  berkaitan  dengan  pokok  pemikiran  dari  Pierre  Bourdieu terkait  dengan  kekerasan  simbolik  dalam  pendidikan.  Data  dalam  penelitian  ini  diperoleh melalui  studi  kepustakaan  (library  research)  yakni  melalui  penelusuran,  pembacaan, pencatatan serta telaah dokumen ataupun berbagai karya ilmiah lainnya seperti buku, artikel, serta  dokumen  lain  yang  memiliki  relevansi  dengan  penelitian  ini.  Sedangkan  analisis  data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengikuti pola analisis dari Miles dan Huberman yakni melalui  data  koleksi,  reduksi  data,  display  data,  dan  penyimpulan  data  yang  telah  dianalisis tersebut.

## II. PEMBAHASAN

## 1 Biografi Pierre Bourdieu dan Pokok-Pokok Pemikirannya
Pierre  Felix  Bourdieu,  lahir  pada  1  Agustus  1930,  di  desa  kecil  Denguin,  Pyrenees Atlantiques,  Prancis,  merupakan  seorang  sosiolog  Prancis  yang  memiliki  pengaruh  besar dalam  kajian  teori  sosial  dan  antropologi  budaya.  Bourdieu  adalah  anak  kedua  dari pasangan  Félix  Bourdieu  dan  Noémie  Duhau,  yang  hidup  sebagai  petani.  Latar  belakang petani  keluarganya  memberikan  Bourdieu  wawasan  yang  kaya  akan  realitas  kehidupan masyarakat pedesaan Prancis pada masa itu. Orang tua Bourdieu, terutama ayahnya, Félix Bourdieu,  memiliki  pengaruh  yang  kuat  dalam  membentuk  nilai-nilai  dan  pandangan hidupnya.  Keluarga  Bourdieu  hidup  dari  pekerjaan  pertanian,  dan  ini  memberikan Bourdieu  pengalaman  langsung  dengan  kehidupan  di  desa.  Pengalaman  ini  membentuk pemahamannya tentang kerja keras, ketahanan, dan nilai-nilai tradisional yang terkait erat dengan kehidupan pedesaan.
Orang tua Bourdieu menghadapi keterbatasan ekonomi, yang menciptakan kesadaran tentang  realitas  ketidaksetaraan  sosial.  Kondisi  finansial  keluarganya  memainkan  peran penting dalam membentuk pemahaman Bourdieu tentang perbedaan kelas dan dampaknya terhadap  kehidupan  sehari-hari.  Melalui  interaksi  dengan  orang  tuanya  dan  kehidupan  di pedesaan,  Bourdieu  mulai  mengembangkan  pandangan  kritis  terhadap  budaya  dominan. Bourdieu  melihat  bagaimana  budaya  tertentu  dianggap  lebih  tinggi  dan  elit,  sementara budaya  masyarakat  pedesaan  dianggap  rendah  dan  terpinggirkan.  Meskipun  keluarganya menghadapi  keterbatasan  ekonomi,  namun  orang  tua  Bourdieu  tidak  pernah  lelah  demi anaknya  dapat  mengenyam  pendidikan  yang  tinggi.  Bakat  intelektual  Bourdieu  terlihat
sejak  dini,  dan  pendidikan  dasarnya  dimulai  di  Denguin.  Kemudian  jenjang  pendidikan tingginya  dilanjutkan  di  École  Normale  Supérieure  di  Paris,  dan  pada  saat  itu  Bourdieu memusatkan studinya pada bidang filsafat.
Pada  tahun  1955,  Bourdieu  diwajibkan  menjalani  dinas  militer  selama  dua  tahun selama  Perang  Aljazair.  Pengalaman  ini  membuka  matanya  terhadap  ketidaksetaraan  dan konflik sosial. Pengalaman dinas militer selama Perang Aljazair pada tahun 1955 menjadi titik  balik  dalam  pendidikannya.  Pengalaman  konflik  sosial  ini  memotivasi  pergeseran minat  Bourdieu  dari  filsafat  ke  sosiologi,  dan  pada  tahun  1958,  Bourdieu  meraih  gelar doktor  dalam  bidang  sosiologi.  Karier akademisnya  dimulai  sebagai  dosen  di  Universitas Algiers,  dan  setelah  kembali  ke  Prancis,  Bourdieu  menjadi  profesor  sosiologi  di Universitas  Paris-Nanterre.  Selama  hidupnya,  Bourdieu  cukup  produktif  dalam  menulis dan berkarya. Hal ini dibuktikan dengan beberapa karya-karya dari Bourdieu yang sangat berpengaruh dalam dunia sosiologi maupun filsafat.
Pierre  Bourdieu  menikah  dengan  Marie-Claire  Brizard  pada  tahun  1962.  Marie- Claire  Brizard  juga  seorang  ilmuwan  sosial  yang  memiliki  ketertarikan  pada  bidang sosiologi.  Pernikahannya  tidak  hanya  membentuk  hubungan  pribadi  yang  kokoh,  tetapi juga  merupakan  kemitraan  intelektual  yang  kuat.  Keduanya  tidak  hanya  berbagi  cinta, tetapi juga kegemaran terhadap penelitian dan pemikiran kritis. Hubungan ini memberikan kontribusi  besar  terhadap  karyanya  masing-masing.  Dalam  karya-karyanya,  terlihat pengaruh  dan  kolaborasi antara  Bourdieu  dan  Marie-Claire  Brizard.  Warisan  karya-karya Bourdieu  dan  peran  Marie-Claire  Brizard  dalam  perjalanan  intelektualnya  membuktikan bahwa hubungan pribadi dan intelektual dapat saling melengkapi dan memperkuat.
Karya dari Bourdieu yang berjudul “Distinction: A Social Critique of the Judgment of  Taste” yang  diterbitkan  pada  tahun  1979  merupakan  salah  satu  karyanya  yang  paling terkenal  dan  berpengaruh.  Bourdieu  menyelidiki  bagaimana  selera  dan  preferensi  estetis berhubungan dengan struktur kelas sosial. Selain itu Bourdieu mengungkapkan bagaimana budaya  kapital  memainkan  peran  kunci  dalam  membentuk  selera  individu  dan menyumbang  pada  reproduksi  ketidaksetaraan  sosial.  Selanjutnya  karya  dengan  judul “Outline  of  a  Theory  of  Practice” yang  diterbitkan  pada  tahun  1972,  dalam  karya  ini, Bourdieu  mengembangkan  konsep  “habitus”  dan “field” .  Bourdieu  memperkenalkan gagasan bahwa perilaku sosial tidak hanya dipengaruhi oleh struktur sosial eksternal, tetapi juga  oleh  struktur  mental  internal  yang  disebut  sebagai  habitus.  Karya  ini  menjadi  dasar bagi pemahaman Bourdieu tentang reproduksi sosial (Yuliantoro, 2016).
Selanjutnya  adalah  karyanya  yang  berjudul “Symbolic  Violence” diterbitkan  pada tahun 1976, dalam tulisan ini, Bourdieu memperkenalkan konsep kekerasan simbolik, yaitu kekuatan yang tersembunyi dalam praktik sosial dan simbolik yang dapat mempertahankan dan  memperkuat  ketidaksetaraan  (Martono,  2012).  Bourdieu  membahas  bagaimana kekuatan  simbolik  dapat  diterapkan  untuk  mempertahankan  struktur  sosial  yang  ada. Berikutnya  karya  dengan  judul “Homo  Academicus” yang  diterbitkan  pada  tahun  1984. Melalui buku ini, Bourdieu menyelidiki dunia akademis dan ilmu pengetahuan. Bourdieu memeriksa  struktur  sosial  yang  membentuk  institusi  pendidikan  tinggi  dan  bagaimana kekuasaan dan kapital budaya beroperasi di dalamnya.
Kemudian  karyanya  yang  berjudul “The  Social  Structures  of  the  Economy” yang diterbitkan  pada  tahun  2000,  karya  ini  menyajikan  analisis  mendalam  tentang  struktur ekonomi  dan  hubungannya  dengan  struktur  sosial.  Bourdieu  menyelidiki  bagaimana kapital  ekonomi,  budaya,  dan  sosial  saling  terkait,  membentuk  sebuah  dominasi  dan ketidaksetaraan  dalam  masyarakat.  Selanjutnya  karyanya  yang  berjudul “Practical Reason:  On  the  Theory  of  Action” yang  diterbitkan  pada  tahun  1998,  dalam  buku  ini, Bourdieu membahas konsep rasionalitas praktis dan teori tindakan. Bourdieu menguraikan bagaimana  habitus  dan  struktur  sosial  memainkan  peran  dalam  membentuk  pilihan  dan
tindakan  individu,  memberikan  kontribusi  kepada  pemahaman  manusia  tentang  agensi dalam konteks struktural.
Berikutnya karya yang berjudul “The Field of Cultural Production” yang diterbitkan pada  tahun  1993,  dalam  karya  ini,  Bourdieu  menganalisis  lapangan  produksi  budaya, termasuk  seni,  sastra,  dan  media.  Bourdieu  menggali  dinamika  kekuasaan  dan  struktur sosial  dalam  pembentukan  karya  seni  serta  bagaimana  selera  dan  penilaian  dalam bidang ini  tercermin  dalam  kapital  budaya.  Selanjutnya  karyanya  dengan  judul “Language  and Symbolic Power” yang diterbitkan pada tahun 1991, bersama dengan John B. Thompson, Bourdieu  mengeksplorasi  hubungan  antara  bahasa  dan  kekuasaan  simbolik.  Karya  ini menguraikan  bagaimana  penggunaan  bahasa  dapat  membentuk  hierarki  sosial  dan menyumbang  pada  reproduksi  ketidaksetaraan.  Kemudian  karya  selanjutnya  berjudul “Masculine  Domination” yang  diterbitkan  pada  tahun  2001,  dalam  karya  ini,  Bourdieu bersama  dengan  seorang  koleganya,  mengeksplorasi  konsep  maskulinitas  dan  dominasi gender.  Bourdieu  membahas  bagaimana  struktur  sosial  dan  habitus  memainkan  peran dalam menciptakan dan mempertahankan hierarki gender dalam masyarakat.
Konsep  penting  yang  dijelaskan  oleh  Pierre  Bourdieu  yang  pertama  adalah  konsep habitus. Habitus, dalam pandangan Pierre Bourdieu, merujuk pada sistem disposisi mental dan  fisik  yang  membentuk  pola  perilaku  dan  pandangan  dunia  seseorang.  Habitus terbentuk  melalui  interaksi  dengan  lingkungan  sosial  sepanjang  hidup,  habitus  mencakup norma,  nilai-nilai,  dan  kebiasaan  yang  memengaruhi  cara  individu  merespon  situasi, membuat  keputusan,  dan  mempersepsikan  dunia  sekitarnya.  Habitus  tidak  hanya  sekadar respon  eksternal  terhadap  struktur  sosial,  melainkan  juga  internalisasi  norma  dan  nilai, menciptakan landasan mental bagi individu untuk beroperasi di dalam masyarakat. Selain itu,  habitus  juga  memainkan  peran  dalam  membentuk  praktik  sosial,  mempengaruhi tindakan  sehari-hari  dan  keputusan  kolektif  dalam masyarakat.  Dengan  demikian, konsep habitus  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  dalam  pemahaman  reproduksi  sosial, dinamika kekuasaan, dan pola perilaku individu dalam masyarakat (Martono, 2012).
Selanjutnya, hal penting yang dijelaskan oleh Pierre Bourdieu adalah mengenai teori modalnya.  Dalam  teori  modal  Bourdieu,  terdapat  empat  jenis  modal  yang  memainkan peran kunci dalam membentuk struktur sosial dan ketidaksetaraan, yakni modal ekonomi, modal  budaya,  modal  sosial,  dan  modal  simbolik.  Modal  Ekonomi (Economic  Capital) dalam  pandangan  Bourdieu  mencakup  sumber  daya  finansial  dan  materi  yang  dimiliki seseorang. Hal ini termasuk kekayaan, properti, dan akses terhadap sumber daya ekonomi lainnya.  Modal  ekonomi  memberikan  individu  akses  ke  pendidikan,  kesehatan,  dan berbagai  bentuk  kapital  budaya  dan  sosial.  Dalam  konteks  ini,  ketidaksetaraan  ekonomi menjadi faktor penting dalam membentuk ketidaksetaraan sosial secara lebih luas.
Selanjutnya  adalah  Modal  Budaya (Cultural  Capital) ,  modal  budaya  merujuk  pada pengetahuan,  keterampilan,  dan  keahlian  yang  dimiliki  individu,  baik  yang  diperoleh melalui pendidikan formal maupun pengalaman informasi dan kebudayaan. Modal budaya dapat terbagi menjadi tiga bentuk: modal inkorporasi (pengetahuan yang diperoleh melalui sosialisasi),  modal  objektivasi  (hasil  karya  yang  mencerminkan  pengetahuan),  dan  modal inskripsi (kemampuan untuk mengartikulasikan dan mengkomunikasikan pengetahuan).
Berikutnya  adalah  Modal  Sosial (Social Capital) .  Modal  sosial melibatkan  jaringan hubungan  sosial  dan  interaksi  yang  dimiliki  individu  atau  kelompok.  Hal  ini  mencakup dukungan dari keluarga, teman, dan koneksi sosial lainnya yang dapat memberikan akses ke peluang dan sumber daya. Modal sosial dapat memberikan keuntungan dalam berbagai bidang,  seperti  pekerjaan,  pendidikan,  dan  partisipasi  dalam  kegiatan  sosial.  Serta selanjutnya  adalah  Modal  Simbolik (Symbolic  Capital). Modal  simbolik  adalah  bentuk pengakuan  dan  status  yang  dimiliki  seseorang  dalam  masyarakat.  Hal  ini  mencakup penghargaan,  gelar,  atau  prestise  yang  diberikan  oleh  masyarakat  terhadap  individu  atau
kelompok. Modal simbolik dapat memengaruhi bagaimana individu dilihat dan dihormati dalam berbagai konteks sosial, dan memiliki dampak pada mobilitas sosial.
2 Reproduksi Kekuasaan Melalui Kekerasan Simbolik dalam Sistem Pendidikan
Pandangan  Pierre  Bourdieu  tentang  reproduksi  kekuasaan  melalui  kekerasan simbolik  dalam  sistem  pendidikan  menggambarkan  suatu  realitas  yang  kompleks  dan tersembunyi  di  balik  dinamika  pendidikan  formal.  Bourdieu  memperkenalkan  konsep kekerasan  simbolik  untuk  menjelaskan  cara  simbol-simbol,  bahasa,  dan  norma  atau  nilai digunakan  sebagai  alat  untuk  mempertahankan  ketidaksetaraan  sosial  dan  memperkuat posisi  tertentu  dalam  struktur  masyarakat.  Dalam  pemikirannya,  Bourdieu  menyoroti bahwa kekerasan simbolik menciptakan dan mempertahankan pemahaman budaya tertentu yang dianggap “tinggi” atau “elitis”. Sistem pendidikan, sebagai salah satu lembaga utama dalam  masyarakat,  menjadi  wadah  untuk  memajang  dan  mengukuhkan  norma  dan  atau nilai yang memengaruhi pandangan dunia individu dan kelompok sosial (Martono, 2012).
Pierre  Bourdieu  menganggap  bahasa  sebagai  salah  satu  alat  utama  kekuasaan  yang memainkan  peran  sentral  dalam  proses  reproduksi  sosial.  Dalam  pandangannya,  bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga  sarana untuk mempertahankan dan memperkuat struktur  sosial  serta  hirarki  kekuasaan  yang  ada  dalam  masyarakat.  Bahasa,  dalam pemikiran Bourdieu, dapat digunakan untuk menciptakan distinksi sosial dan membedakan antara kelompok-kelompok sosial. Penggunaan bahasa tertentu, seperti dialek, aksen, atau istilah  teknis,  dapat  menciptakan  batasan  sosial  dan  memperkuat  ketidaksetaraan  dalam masyarakat. Selanjutnya bagi Bourdieu, pendidikan menjadi arena khusus di mana bahasa berfungsi  sebagai  alat  kekuasaan.  Bourdieu  menyoroti  bahwa  penggunaan  bahasa  dalam lingkungan pendidikan dapat menciptakan sekat-sekat yang memengaruhi kesempatan dan hasil  pendidikan.  Bahasa  yang  diakui  dan  diterima  oleh  lembaga  pendidikan  dapat memberikan  keuntungan  kepada  kelompok  sosial  tertentu,  sementara  bahasa  yang dianggap  ‘lain’  dapat  menciptakan  hambatan  bagi  kelompok  lainnya  (Rosmawati  et  al., 2021).
Bahasa  tidak  hanya menciptakan  batasan  sosial,  tetapi  juga  menentukan  norma  dan nilai dalam proses pendidikan. Penggunaan bahasa yang sesuai dengan norma sosial yang dominan  dapat  memberikan  keuntungan  kepada  kelompok  yang  sudah  terbiasa  dengan kebudayaan  yang  diakui,  sedangkan  individu  atau  kelompok  yang  menggunakan  bahasa yang  berbeda  mungkin  dihadapkan  pada  tantangan  yang  cukup  sulit  dalam  merespon tuntutan pendidikan formal. Penggunaan bahasa dalam konteks pendidikan juga terkait erat dengan modal kultural. Bourdieu menunjukkan bahwa individu atau kelompok sosial yang membawa modal kultural yang diakui dalam bahasa pendidikan formal akan lebih mudah beradaptasi  dan  sukses  di  dalam  sistem  tersebut.  Oleh  karenanya,  dalam  pandangan Bourdieu, bahasa bukan hanya sebagai medium komunikasi, melainkan sebagai instrumen kekuasaan yang dapat menciptakan, mempertahankan, atau menggoyahkan struktur  sosial dan ketidaksetaraan dalam masyarakat.
Selanjutnya,  Bourdieu  menilai  bahwa  sistem  pendidikan  cenderung  memberikan keunggulan  kepada  individu  atau  kelompok  yang  memiliki  modal  budaya  yang  sejalan dengan  norma-norma  dan  nilai-nilai  yang  diakui  oleh  lembaga-lembaga  tersebut (Widyastuti,  2020).  Hal  ini  menciptakan  kesenjangan  antara  kelompok  sosial  yang berbeda.  Bourdieu  juga  menyoroti  fenomena  reproduksi  sosial  yang  terjadi  melalui pendidikan.  Bourdieu  berpendapat  bahwa  sistem  pendidikan  cenderung  mempertahankan dan  mentransmisikan  ketidaksetaraan  sosial  dari  satu  generasi  ke  generasi  berikutnya. Anak-anak dari lapisan sosial yang lebih tinggi cenderung memiliki akses lebih mudah ke pendidikan  yang  lebih  baik,  sementara  anak-anak  dari  lapisan  sosial  yang  lebih  rendah menghadapi hambatan dalam mencapai kesempatan pendidikan yang setara (Freire, 1984).
Bourdieu  juga  mengecam  konsep  meritokrasi  dalam  sistem  pendidikan.  Meskipun sistem  ini  berusaha  mempromosikan  gagasan  bahwa  keberhasilan  didasarkan  pada  bakat dan  usaha  individu,  Bourdieu  mengklaim  bahwa  itu  seringkali  hanya  menciptakan  ilusi meritokrasi.  Bourdieu  berpendapat  bahwa  keberhasilan  dalam  sistem  pendidikan  sering kali  lebih  dipengaruhi  oleh  latar  belakang  sosial  dan  ekonomi,  bukan  semata-mata kemampuan  dan  usaha  individu.  Selain  itu,  Bourdieu  juga  menyoroti  dominasi  budaya kelompok  elit  dalam  kurikulum  dan  nilai-nilai  yang  diajarkan  di  sekolah.  Bourdieu berpendapat  bahwa  lembaga-lembaga  pendidikan  lebih  cenderung  mempromosikan  dan mengukuhkan  budaya  kelompok  dominan,  yang  pada  gilirannya  mengesampingkan  atau merendahkan nilai-nilai budaya kelompok minoritas.
Selanjutnya, dalam pandangan Pierre Bourdieu, kekerasan simbolik dalam kurikulum mencakup  serangkaian  bentuk  yang  dapat  memperkuat  dan  mempertahankan ketidaksetaraan sosial. Kurikulum, sebagai medium untuk mentransmisikan nilai-nilai dan norma-norma  budaya,  seringkali  memperkuat  dominasi  kelompok  elit  dalam  masyarakat. Materi  ajar  yang  lebih  banyak  mengakui  dan  menghargai  budaya  kelompok  yang mendominasi  dapat  menciptakan  kekerasan  simbolik,  merendahkan  atau  mengabaikan nilai-nilai  budaya  kelompok  minoritas.  Demikian  juga  materi  ajar  yang  tidak mencerminkan  kekayaan  pengetahuan  dan  tradisi  lokal  dapat  menciptakan  kekerasan simbolik  dengan  mengesampingkan  pengalaman  hidup  siswa  dari  latar  belakang  budaya yang berbeda.
Berikutnya,  Bourdieu  juga  menjelaskan  bagaimana  sesunguhnya  bentuk  kekerasan simbolik yang terjadi di sekolah, dan hal tersebut dilakukan oleh guru. Kekerasan simbolik yang  dilakukan  oleh  guru  di  sekolah  merupakan  fenomena  serius  yang  memiliki  dampak jangka  panjang  terhadap  perkembangan  psikologis  dan  emosional  siswa  (Apriyansyah, 2021).  Salah  satu  bentuk  kekerasan  simbolik  yang  umum  terjadi  adalah  perlakuan  tidak adil dan diskriminatif terhadap siswa berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau suku bangsa. Guru yang menggunakan stereotip atau prasangka dapat menciptakan lingkungan belajar yang tidak aman dan tidak mendukung. Penilaian yang tidak objektif dan tidak adil dapat menjadi bentuk kekerasan simbolik, di mana siswa dihakimi berdasarkan asumsi dan preferensi personal guru, bukan berdasarkan pencapaian atau kemampuan sebenarnya. Hal ini dapat merugikan perkembangan akademis dan kepercayaan diri siswa (Fitriana, 2020).
Selanjutnya, penghukuman yang memalukan dan merendahkan martabat siswa juga merupakan  contoh  kekerasan  simbolik.  Guru  yang  menggunakan  kata-kata  atau  tindakan yang  merendahkan  dapat  menciptakan  trauma  psikologis  yang  sulit  diatasi  oleh  siswa. Pemberian  label  negatif  dan  stereotip  terhadap  siswa  dapat  mengakibatkan  persepsi  diri yang rendah dan menghambat kemungkinan pencapaian yang lebih tinggi. Guru yang tidak menyadari  dampak  kata-kata  yang  mungkin  tanpa  disengaja  merugikan  proses pembelajaran siswa (Taufik & Ishak, 2017).
Berikutnya,  Bourdieu  juga  menganggap  bahwasanya  bentuk  penolakan  atau pengabaian terhadap ide dan pendapat siswa juga bisa dianggap sebagai bentuk kekerasan simbolik.  Guru  yang  tidak  memberikan  ruang  untuk  berpendapat  dan  menghargai keragaman pandangan dapat menghambat perkembangan intelektual dan kritisisme siswa. Selain  itu,  pilihan  kurikulum  dan  metode  pengajaran  yang  tidak  inklusif  juga  dapat menjadi bentuk kekerasan simbolik, terutama jika hal tersebut mengabaikan keberagaman budaya dan kepentingan siswa. Guru yang tidak memahami keberagaman siswa mungkin secara  tidak  langsung  mengecualikan  sebagian  besar  dari  pengalaman  pembelajaran (Siswadi, 2022d).
Tekanan  akademis  yang  berlebihan  dan  ekspektasi  yang  tidak  realistis  dari  guru dapat memunculkan kekerasan simbolik. Guru yang terlalu fokus pada pencapaian tertentu mungkin  tidak  menyadari  dampak  mental  dan  emosional  yang  ditimbulkan  pada  siswa.
Keaktifan  dalam  perbandingan  atau  peringkat  antar  siswa  juga  dapat  menciptakan lingkungan  yang  kompetitif  dan  tidak  sehat.  Selain  itu,  pengabaian  terhadap  isu-isu kesejahteraan mental siswa dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan simbolik. Guru yang tidak  responsif  terhadap  kebutuhan  emosional  siswa  mungkin  secara  tidak  langsung menunjukkan  bahwa  kesejahteraan  psikologis  tidak  begitu  penting.  Selanjutnya, ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan perhatian dapat menciptakan kekerasan simbolik. Guru yang lebih memilih atau memberikan perhatian lebih kepada siswa tertentu dapat  meninggalkan  siswa  lain  merasa  tidak  dihargai  dan  tidak  diperhatikan.  Terakhir, ketidakadilan  dalam  penegakan  aturan  dan  disiplin  juga  dapat  dianggap  sebagai  bentuk kekerasan  simbolik.  Guru  yang  tidak  konsisten  atau  tidak  adil  dalam  menanggapi pelanggaran aturan dapat menciptakan ketidakamanan dan ketidakpastian di antara siswa.
3 Refleksi Pemikiran Pierre Bourdieu terhadap Sistem Pendidikan di Indonesia
Bentuk kekerasan simbolik di sekolah merupakan sebuah fenomena yang telah lama menjadi  perhatian  dalam  pandangan  Pierre  Bourdieu.  Kekerasan  simbolik  ini  dapat termanifestasi  dalam  berbagai  bentuk,  seperti  kekerasan  simbolik  dalam  bentuk  bahasa, eufemisme, dan mekanisme  sensorisasi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kekerasan  simbolik tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik dan psikis, tetapi juga melalui simbol-simbol yang digunakan  dalam  interaksi  sosial  di  lingkungan  sekolah.  Selain  itu,  kekerasan  simbolik juga  dapat  terjadi  dalam  bentuk  verbal,  seperti  memaki,  menghina,  atau  menjuluki,  yang dapat  memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap  korban.  Dalam  konteks  ini,  penting untuk  memahami  bahwa  kekerasan  simbolik  di  sekolah  tidak  hanya  bersifat  individual, tetapi  juga  terkait  dengan  struktur  sosial  dan  budaya  yang  ada  di  lingkungan  pendidikan (Putri, 2018b) .
Bagi  Bourdieu,  kekerasan  simbolik  juga  terkait  dengan  dominasi  dan  reproduksi nilai-nilai dalam masyarakat, seperti dalam kasus dominasi patriarki terhadap perempuan. Hal  ini  menunjukkan bahwa kekerasan  simbolik  di  sekolah  tidak  dapat  dipisahkan  dari dinamika kekuasaan dan struktur sosial yang ada. Selain itu, kekerasan simbolik juga dapat terjadi  melalui  media  dan  budaya  populer,  seperti  dalam  sinetron,  yang  menampilkan dominasi dan pembungkaman terhadap perempuan. Dengan demikian, kekerasan simbolik di sekolah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika sosial dan budaya yang lebih  luas.  Dalam  konteks  ini,  pemahaman  terhadap  kekerasan  simbolik  di  sekolah menurut Bourdieu memerlukan pendekatan yang holistik, yang tidak hanya memperhatikan interaksi  individual,  tetapi  juga  struktur  sosial,  budaya,  dan  reproduksi  nilai-nilai  dalam masyarakat. Dengan demikian, upaya untuk mencegah dan mengatasi kekerasan simbolik di  sekolah  perlu  melibatkan  pemahaman  yang  mendalam  terhadap  dinamika  sosial  dan budaya  yang  ada,  serta  bagaimana  kekuasaan  dan  nilai-nilai  direproduksi  dalam  konteks pendidikan.
Pemikiran  Bourdieu  menjadi  penting  untuk  menyoroti  ketidaksetaraan  dalam  akses pendidikan  di  Indonesia.  Faktor-faktor  seperti  latar  belakang  ekonomi  dan  budaya  dapat memberikan keuntungan atau  kerugian  kepada  individu,  menciptakan  ketidaksetaraan dalam  distribusi  kapital  budaya.  Bourdieu  juga  menyoroti  peran  penting  sekolah  sebagai agen reproduksi sosial. Sistem pendidikan di Indonesia mungkin memainkan peran dalam mempertahankan  struktur  sosial  yang  ada,  dengan  memberikan  keuntungan  kepada kelompok-kelompok  yang  sudah  memiliki  kapital  sosial,  budaya,  dan  ekonomi. Selanjutnya, Bourdieu juga memperhatikan ketidakcocokan antara kurikulum sekolah dan realitas  sosial  siswa.  Kurikulum  yang  tidak  memperhitungkan  konteks  lokal  dan keberagaman budaya dapat menciptakan kesenjangan dalam pembelajaran. Bourdieu juga mengamati peran media dan teknologi dalam membentuk kapital budaya dan pemahaman dunia  siswa.  Ketidaksetaraan  akses  terhadap  teknologi  informasi  dapat  menciptakan kesenjangan dalam pemahaman dan keterampilan digital.
Pemikiran Pierre Bourdieu memberikan kontribusi penting dalam memahami sistem pendidikan  di  Indonesia.  Salah  satu  konsep  kunci  dalam  pemikiran  Bourdieu  adalah habitus,  yang  merujuk  pada  pola-pola  perilaku,  pemikiran,  dan  preferensi  yang terinternalisasi melalui pengalaman sosial. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, konsep habitus  dapat  membantu  dalam  memahami bagaimana latar  belakang  sosial  dan  budaya siswa serta guru memengaruhi interaksi dan dinamika di lingkungan pendidikan. Selain itu, konsep  modal  budaya (cultural  capital) juga  relevan  dalam  konteks  pendidikan  di Indonesia.  Modal  budaya  merujuk  pada  pengetahuan,  keterampilan,  dan  nilai-nilai  yang dimiliki individu sebagai hasil dari pengalaman sosial dan pendidikannya. Dalam konteks Indonesia,  modal  budaya  dapat  memengaruhi  akses  siswa  terhadap  pendidikan  dan kesempatannya untuk meraih kesuksesan akademis.
Pemikiran  Bourdieu  juga  dapat  membantu  dalam  memahami  dinamika  reproduksi sosial  di  sistem  pendidikan  Indonesia.  Konsep  reproduksi  sosial  mengacu  pada pemeliharaan ketimpangan sosial dan struktural melalui institusi-institusi sosial, termasuk pendidikan.  Di  Indonesia,  pemikiran  ini  dapat  membantu  dalam  memahami  bagaimana sistem pendidikan dapat memperkuat ketimpangan sosial, ekonomi, dan budaya yang  ada dalam masyarakat. Selain itu, konsep arena (field) dalam pemikiran Bourdieu juga relevan dalam  memahami  dinamika  politik,  ekonomi,  dan  budaya  dalam  sistem  pendidikan Indonesia. Arena pendidikan di Indonesia mencakup berbagai kepentingan, kekuasaan, dan dinamika yang memengaruhi kebijakan, kurikulum, dan praktik pendidikan (Putri, 2019) . Pemikiran  Bourdieu  juga  dapat  membantu  dalam  memahami  bagaimana  nilai-nilai, norma,  dan  praktik  budaya  memengaruhi  pengalaman  pendidikan  siswa  di  Indonesia. Konsep  habitus  dapat  membantu  dalam  memahami  bagaimana  pola-pola  perilaku  dan pemikiran yang terinternalisasi memengaruhi pengalaman belajar siswa. Selain itu, konsep kapital  budaya (cultural  capital) juga  relevan  dalam  memahami  bagaimana  pengetahuan, keterampilan,  dan  nilai-nilai  yang  dimiliki  siswa  memengaruhi  kesuksesan  akademis  dan sosialnya  di  lingkungan  pendidikan.  Dalam  konteks  Indonesia,  pemikiran  ini  dapat membantu  dalam  memahami  bagaimana  kesenjangan  sosial  dan  ekonomi  memengaruhi akses dan kesempatan pendidikan bagi siswa di berbagai latar belakang.
Selanjutnya, dalam konteks pendidikan tinggi di Indonesia, pemikiran Bourdieu juga dapat  membantu  dalam  memahami  dinamika  persaingan  global  dan  lokal  dalam  sistem pendidikan. Konsep kapital sosial (social capital) dan kapital simbolik (symbolic capital) dapat  membantu  dalam  memahami  bagaimana  jaringan,  hubungan,  dan  reputasi memengaruhi  dinamika  persaingan  antar  lembaga  pendidikan).  Selain  itu,  konsep  arena (field) juga relevan dalam memahami bagaimana kebijakan, regulasi, dan dinamika politik memengaruhi perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan demikian, pemikiran Bourdieu  memberikan  kontribusi  yang  penting  dalam  memahami  berbagai  aspek  sistem pendidikan di Indonesia.
.

## III. PENUTUP
Pierre  Bourdieu  memandang  bahwasanya  reproduksi  kekuasaan  melalui  kekerasan simbolik  dalam  sistem  pendidikan  memunculkan  konsekuensi  serius  terkait  ketidaksetaraan sosial.  Penelitian  ini  menyoroti  bahwa  institusi  pendidikan  tidak  hanya  menjadi  tempat pembelajaran,  tetapi  juga  panggung  utama  bagi  reproduksi  kapital  budaya  yang  ada  dalam masyarakat.  Proses  sosialisasi  dan  pembentukan  habitus  dalam  lingkungan  pendidikan memainkan peran kunci dalam memelihara norma dan nilai yang menguntungkan kelompok berkapital  budaya  tinggi,  sementara  pada  saat  yang  sama  mengecualikan  dan  merugikan kelompok  yang  lain.  Hasil  penelitian  ini  memperkuat  pentingnya  perubahan  sistemik  dalam pendidikan untuk mencapai inklusivitas dan keadilan sosial. Langkah-langkah reformasi yang mendalam diperlukan untuk mengatasi pola reproduksi kekuasaan ini, termasuk diversifikasi
kurikulum,  peningkatan  aksesibilitas  pendidikan,  dan  pemahaman  yang  lebih  baik  terhadap variasi kapital budaya yang dimiliki oleh peserta didik. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya  tentang  transfer  pengetahuan,  tetapi  juga  merupakan  arena  pertarungan  simbolik  di mana kekuasaan dipertahankan dan direproduksi. Perubahan pendidikan yang substansial dan inklusif  perlu  diimplementasikan  untuk  mengatasi  tantangan  reproduksi  kekuasaan  melalui kekerasan simbolik dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara

## DAFTAR PUSTAKA
Apriyansyah, D. (2021). Kekerasan Simbolik dalam Praktek Pendidikan Agama Islam. Jurnal Mubtadiin , 7 (1), 159–174.
Fitriana,  H.  (2020).  Kekerasan  Simbolik  dalam  Pendidikan  Islam  Jenjang  Ibtidaiyah  di Indonesia. Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman , 10 (2), 87–102.
Freire,  P.  (1984). Pendidikan  Sebagai  Praktek  Pembebasan.  Diterjemahkan  oleh  Alois  A. Nugroho . Jakarta: PT Gramedia.
Harisuddin,  A.  (1981).  Teori-Teori  Pendidikan  Pembebasan  Paulo  Freire. Journal  of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699.
Mansyur,  M.  H.  (2014).  Pendidikan  Ala  “Paulo  Freire”  Sebuah  Renungan. Jurnal  Ilmiah Solusi , 1 (1), 64–76.
Martono, N. (2012). Kekerasan Simbolik di Sekolah: Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Putri,  R.  O.  (2018a).  Praktek  Kekerasan  Simbolik  (Relasi  Guru  dan  Peserta  didik  dalam Pendidikan Islam). Milah: Jurnal Studi Agama , 17 (2), 319–336.
Putri,  R.  O.  (2018b).  Praktek  Kekerasan  Simbolik  (Relasi  Guru  dan  Peserta  didik  dalam Pendidikan Islam). Milah: Jurnal Studi Agama , 17 (2), 319–336.
Putri,  R.  O.  (2019).  Kekerasan  Simbolik  (Studi  Relasi  Pendidik  dan  Peserta  Didik). Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman , 05 (1).
Retnosari,  P.  (2019).  Kekerasan  Simbolik  pada  Sistem  Pendidikan  Sekolah  Negeri  di Indonesia. Jurnal Widyaloka IKIP Widya Darma , 6 (3), 414–431.
Rosmawati,  T.,  Samsaifil,  &  Wally,  I.  H.  (2021).  Kekerasan  Simbolik  Verbal  pada Lingkungan  Pendidikan  di  SMP  Negeri  3  Baubau. JEC  (Jurnal  Edukasi  Cendekia) , 5 (1), 9–16.
Siswadi, G. A. (2022a). Pemikiran Filosofis Paulo Freire Terhadap Persoalan Pendidikan dan Relevansinya  dengan  Sistem  Merdeka  Belajar  di  Indonesia. Guna  Widya:  Jurnal Pendidikan Hindu , 9 (2), 142–153.
Siswadi, G. A. (2022b). Pendidikan yang Membebaskan dalam Pandangan Ivan Illich: Suatu Kritik Terhadap Sistem Dehumanisasi dalam Pendidikan. Sang Acharya: Jurnal Profesi Guru .
Siswadi,  G.  A.  (2022c). Perempuan  Merdeka  dalam  Perspektif  Feminisme  Eksistensialis Simone  de  Beauvoir.  Jurnal  Penalaran  dan  Riset  (Journal  of  Reasoning  Research),  1 (01), 58-69.
Siswadi, G. A. (2022d). Relasi Pendidik dengan Peserta Didik dalam Pandangan Paulo Freire (1921-1997)  (Suatu  Telaah  Filosofis  sebagai  Upaya  Menghindari  Praktik  Kekerasan Simbolik dalam Dunia Pendidikan). Sang Acharya: Jurnal Profesi Guru , 3 (1), 86–100.
Siswadi, G. A. (2023). Merayakan Kemerdekaan dalam Belajar . Badung: Nilacakra.
Taufik,  P.,  &  Ishak,  C.  (2017).  Kekerasan  Simbolik  di  SMA  Negeri  1  Bua  Ponrang Kabupaten Luwu. Jurnal Sosial Pendidikan Sosiologi-FIS UNM , 106–115.
Widyastuti, N. (2020). Praktik Kekerasan Simbolik dalam Pembelajaran Jarak Jauh. Societas: Jurnal Ilmu Administrasi & Sosial , 9 (1), 2354–7693.
Yuliantoro,  M.  N.  (2016). Ilmu  dan  Kapital:  Sosiologi  Ilmu  Pengetahuan  Pierre  Bourdieu . Yogyakarta: Kanisius.