http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya
Jayapangus Press
ISSN 2615-0913 (E) Vol. 4 No. 1 (2021)

## Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam
Mendapatkan Pekerjaan Berdasarkan International Covenant On

## Economic Social And Cultural Rights 1966 Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Budi Ardianto 1 , Mochammad Farisi 2 12 Prodi Ilmu Hukum, Universitas Jambi, Indonesia
1 budiardianto77@yahoo.com
Keywords:
Abstract Legal Protection, Persons with Disabilities, Employment Legal  protection  in  getting  a  job  is  the  right  of  everyone, including  persons  with  disabilities.  This  study  aims  to  find  out how legal protection for persons with disabilities in getting a job and to find out how international law and national law protect persons  with  disabilities  in  getting  a  job.  The  problem  in  this study  is  that  people  with  disabilities  are  considered  unfit  for decent  work  with  non-disabilities. This  violates  the  contents  of the  ICESCR  1966  in  Article  6  and  Law  Number  13  of  2003 concerning Manpower, Article 67. Both articles clearly state the right  of  everyone  to  freely  choose  and  be  elected  in  terms  of employment. However, legal protection obtained by persons with disabilities in getting a job has not been fully realized. The type of  research  used  in  the  research  used  in  this  research  is normative juridical research or literature law research. Through normative  research,  this  research  focuses  on  answering  the following problems: 1) How is the arrangement of persons with disabilities  according  to  international  and  national  law.  2) Whether  existing  laws  provide  protection  for  persons  with disabilities in obtaining the right to work. Kata Kunci: Abstrak Perlindungan Hukum, Penyandang Disabilitas, Pekerjaan. Perlindungan hukum dalam mendapatkan pekerjaan merupakan hak dari setiap orang tidak terkecuali pennyandang disabilitas. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana perlindungan  hukum  bagi  penyandang  disabilitas  dalam mendapat  kan  pekerjaan  serta  untuk  mengetahui  bagaimana hukum  internasional  dan  hukum  nasional  melindungi penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan. Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  Penyandang disabilitas  dianggap  tidak  layak  mendapatkan  pekerjaan  yang layak  dengan  non-disabilitas.  Hal  ini  telah  melanggar  isi  dari ICESCR  1966  pada  Pasal  6  dan  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan,  padaPasal  67.  Pada
kedua  pasal  ini  sudah  menyebutkan  dengan  jelas  tentang  hak setiap  orang  untuk  bebas  memilih  dan  dipilih  dalam  hal pekerjaan.  Namun,  perlindungan  hukum  yang  didapat  oleh penyandang  disabilitas  dalam  mendapatkan  pekerjaan  belum sepenuhnya  terealisasikan.Tipe  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian yuridis normative atau penelitian hukum kepustakaan. Melalui  penelitian  normative  penelitian  ini  focus  menjawab permasalahan:1) Bagaimana pengaturan penyandang disabilitas menurut  hukum  internasional  dan  nasional.  2)  Apakah  hokum yang  ada  saat  ini  telah  memberikan  perlindungan  bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh hak atas pekerjaan.

## Pendahuluan
Dalam  perkembangan  sejarah  ketenagakerjaan,  pada  awalnya  perlindungan terhadap tenaga kerja hanya berlaku terhadap tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan maupun  instansi  pemerintah.  Selama  bertahun-tahun  dengan  begitu  banyaknya rancangan-rancangan  mengenaiperlindungan  terhadap  tenaga  kerja  baik  itu  dari instrumen internasional maupun nasional hanya membahas mengenai perlidungan tenaga kerja dalam konteks pekerjaan yang telah didapatkan. Sebagian dari tenaga kerja tersebut tidak mendapatkan haknya sebagaimana yang seharusnya mereka dapatkan. Terlebih lagi bagi  penyandang  cacat  yang  selama  bertahuntahunsetelah  lahirnya  peraturan  atau instrumen  mengenai  perlindugan  tenaga  kerja  yang  belum  sama  sekali  mendapatkan perlindungan hukum yang pasti demi mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini seakan- akan  mengesampingkan  para  penyandang  disabilitas  dalam  berkarya  dan  melanjutkan hidup, didukung dengan pola pikir dari masyarakat luas yang memandang sebelah mata penyandang cacat,  bahwa penyandang cacat  tidak layak dipekerjakan yang disebabkan keterbatasan fisik yang mereka alami.
Gambaran umum mengenai penyandang cacat sebagai orang yang masuk dalam objek kesehatan, kesejahteraan dan amal sering berakibat pada pemisahan dan pengucilan dari  kegiatan  umum  lainnya,  termasuk  ketenagakerjaan.  Hal  ini  sduah  menjadi pembahasan yang serius pada tahun 1900-1930 (Arthur: 2013). Ketertarikan masyarakat internasional dalam hal melindungi penyandang cacat dalam mempertahankan maupun mendapatkan perkerjaan, timbul pada awal perang dunia kedua yang di mana peningkatan jumlah  penyandang  cacat  setelah  masa  perang  bertambah.  Adanya  kesadaran  bahwa penyandang disabilitas tidak hanya memiliki motivasi untuk bekerja, tapi juga kapasitas untuk  melakukan  pekerjaan  yang  layak,  berujung  pada  dikembangkan  kebijakan  dan
program  terhadap  pendang  disabilitas  untuk  mengamankan,  mempertahankan  dan memajukan karir pada pekerjaan yang sesuai.
Langkah  awal  masyarakat  internasional  memberikan  perlindungan  bagi penyandang cacat dalam mendapatkan haknya untuk bekerja ialah International Labour Organization (ILO),  lembaga  khusus  yang  ada  di  dalam  system  Perserikatan  Bangsa- Bangsa (PBB) ini lah yang pertama sekali membahas mengenai perlindungan terhadap penyandang  disabilitas  pada  tahun  1925  dalam  Rekomendasi  tentang  Kompensasi Pekerja (Skala Minimum No.22) yang di dalamnya membicarakan mengenai kompensasi atau pembayaran ketika tenaga kerja mendapatkan kecelakaan. Pada 1948 Sidang Umum PBB  mengadopsi  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia,  tidak  diberikan  perhatian khusus  kepada  penyandang  cacat  dan  penyandang  cacat  tidak  dimasukkan  kedalam kelompok  tersendiri  yang  rentan  terhadap  pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Padahal  di dalam deklarasi ini, ada menyinggung masalah perlidungan ketenagakerjaan pada Pasal 22- 26.
Lalu pada desember 1966, dalam Sidang Umum PBB mengadopsi dua Kovenan Internasional yang membahas mengenai International Covenant on Economic Social and Cultural  Rights (ICESCR)  dan International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights (ICCPR)  yang  dimana  pada  salah  satu  kovenan  ini  membahas  perlindungan terhadapseseorang  dalam  mendapatkan  pekerjaan  tanpa  adanya  diskriminasi.Namun, pada  awal  kajian  tentang  perlindungan  penyandang  cacat  ini  belum  secara  spesifik membahas mengenai bagaimana perlindungan yang didapatkan penyandang cacat dalam mendapatkan pekerjaan yang layak.
Pada  akhir  tahun  1975  PBB  kembali  memproklamasikan  tentang  Hak-Hak Penyandang  cacat  (Resolusi  3447),  deklarasi  ini  mengaskan  bahwa  penyandang disabilitas memiliki hak sipil dan politik, hak atas pendidikan, hak untuk mengamankan dan mempertahankan pekerjaannya. Pada tahun 2006 PBB menghimbau adanya sebuah konvesi internasional tentang hak-hak penyandang disabilitas yang menyatakan kembali, menegaskan  kembali  dan  memperbaharui  hakhak  yang  telah  ada  dalam  intrumen internasional  lainnya,  dicetuskanlah  kembali  perlindungan  terhadap  hak  penyandang disabilitas  dalam  suatu  konvensi  yaitu Convention  on  the  Rights  of  Persons  with Disabilities (CRPD). Konvensi ini tidak memunculkan hak-hak baru untuk penyandang cacat namun, pada konvensi ini istilah penyandang cacat berubah menjadi penyandang disabilitas.
Salah satu prinsip yang harus dijalankan dalam suatu negara adalahperlindungan terhadap warga negaranya. Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak dasar yang melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan kodrati yang harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan terlebih lagi terhadap kelompok rentan (Zulkarnain: 2012). Kelompok rentan atau yang lebih sering disebut sebagai penyandang disabilitas, menurut Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang dimaksud penyandang disabilitas adalah :
“Setiap  orang  yang  mengalami  keterbatasan  fisik,  intelektual,  mental,  dan/atau sensorik dalam rangka  waktu  yang lama dalam berinteraksi  dengan lingkungan dan  sikap  masyarakatnya  dapat  menemui  hambatan  yang  menyulitkan  untuk berpartisipasi”
Beberapa  jenis  dari  penyandang  disabilitas  diantaranya:  penyandang  disabilitas fisik,  penyandang  disabilitas  intelektual,  penyandang  disabilitas  mental  dan/atau penyandang disabilitas intelektual yang disebutkan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8  Tahun  2008  Tentang  Penyandang  Disabilitas.  Berdasarkan  data  dari  Pusat  Statistik (BPS)  Republik  Indonesia  pada  2010  tercatat  jumlah  penyandang  disabilitas  mencapai 9.046.000 jiwa atau 4,74%.
Menurut International  Labour  Organization (ILO)  :  “Sekitar  15%  dari  jumlah penduduk dunia adalah penyandang disabilitas dan hamper sebanyak 785 juta perempuan dan  laki-laki  dengan  disabilitas  berada  pada  usia  kerja,  namun  mayoritas  dari  mereka tidak bekerja (ILO: 2015).” Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Komentar Umum mengenai Hak Sipil dan Politik Hak Ekonomi Sosial dan Budaya menyebutkan bahwa:
“Di sebagian besar negara, tingkat pengganguran para penyandang disabilitas dua hingga  tiga  kali  lebih  besar  dibandingkan  pengangguran  dari  orang-orang normal/biasa.  Jika  para  penyandang  disabilitas  ini  dipekerjakan,  mereka  lebih sering  beradadalam  pekerjaan  yang  berpendapatan  rendah  dengan  jaminan sosialdan  hukum  yang  kecil  dan  sering  kali  dipisahkan  pada  bursa  tenagakerja yang ada (Komnas RI: 2009).
Keberadaan penyandang disabilitas masih tersisihkan dari masyarakat umum, hal ini merupakan kendala bagi  kaum  penyandang disabilitas terutama dalam memperoleh hak  bekerjanya.  Hal  ini  disebabkan  oleh  masyarakat  yang  masih  beranggapan  bahwa penyandang  disabilitas  memiliki  keterbatasan  yang  menggangu  aktifitasnya  terutama dalam  bekerja.  Sebab  pekerja  disabilitas  tidak  jarang  mendapat  penolakan  oleh
perusahaan  pemberi  pekerjaan,  dimana  penyandang  disabilitas  belum  sepenuhnya mendapatkan pekerjaan, seperti yang dilansir pada Koran online berikut ini (Republika: 2017) :
REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA  --  Pada  2016,  pemerintah  Indonesia  telah mengeluarkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas No. 8 Tahun 2006. Salah satu  hak  penyandang  disabilitas  adalah  hak  untuk  mendapatkan  kesempatan bekerja dan tidak mendapatkan diskriminasi di dunia kerja. Selain itu perusahaan swasta wajib mengakomodir satu persen penyandang disabilitas dari keseluruhan pekerja yang dimilikinya dan kewajiban dua persen untuk sektor pemerintah dan BUMN Walaupun demikian, data statistik menunjukkan bahwa masih besarnya agenda yang harus dilakukan untuk melibatkan penyandang disabilitas masuk ke sektor formal di Indonesia.
Berdasarkan  data  hasil  riset  dari  Universitas  Indonesia  mengenai  penyandang disabilitas,  dari  12,15  persen  penyandang  disabilitas  di  Indonesia,  hanya  51,12 persen  yang  turut  berpartisipasi  dalam  pasar  kerja  Indonesia,  lebih  rendah  dari non-penyandang  disabilitas  yang  berada  pada  angka  70,40  persen.  "Bahkan penyandang disabilitas kategori berat hanya 20,27 persen yang berpartisipasi di pasar  kerja  Indonesia,"  ungkap  Kepala  Tim  Riset  LPEM  FEB  Universitas Indonesia, Alin Halimatussadiah dalam peluncuran Jejaring Bisnis dan Disabilitas Indonesia (JBDI) di Jakarta, Jumat (16/12).
Rendahnya  presentase  penyandang  disabilitas  yang  tidak  masuk  ke  pasar  kerja dikarenakan banyak di antara mereka tidak cukup bersemangat untuk masuk ke pasar kerja. Ditandai dengan tingginya tingkat inaktifitas, yakni kondisi dimana seseorang  yang  tidak  masuk  ke  pasar  kerja  tidak  mempunyai  aktifitas  sebagai menjadi  ibu  rumah  tangga  maupun  sekolah.  "Tingkat  inaktifitas  penyandang disabilitas  sebanyak  20,49  persen  lebih  tinggi  dibandingkan  non-penyandang disabilitas  sebanyak  1,73  persen  dan  jauh  lebih  tinggi  lagi  untuk  penyandang disabilitas berat 57,47 persen," jelasnya.
Hasil  estimasi  menunjukkan  bahwa  status  disabilitas  menurunkan  probabilitas untuk  masukmenjadi  angkatan  kerja  dan  mendapatkan  pekerjaan.  Penyandang disabilitas  dengan  kesulitan  pendengaran  atau  wicara  dan  cedera  tangan cenderung  lebih  mungkin  mendapatkan  pekerjaan  dibanding  dengan  yang
mendapatkan  masalah  mobilitas  dan  disabilitas  ganda  atau  memiliki  lebih  dari satu tipe disabilitas”
Contoh  kasus  di  atas  didukung  oleh  BPS  yang  pada  Februari  2015  mencatat 5,81%  kenaikan  pengangguran  dari  jumlah  pengangguran  0,11%  dari  bulan  Februari 2014 (BPS: 2017).
Perlindungan terhadap pekerja disabilitas di Indonesia seharusnya membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah melihat jumlah pengangguran yang semakin meningkat setiap  tahunnya.  Hal  ini  tentunya  menjadi  permasalahan  dari  setiap  orang  dalam memenuhi  salah  satu  hak  asasi  mereka  yaitu  hak  mendapatkan  pekerjaan.  Perlakuan tersebut sudah melanggar isi dari pada UndangUndang Dasar 1945 (UUD) Pasal 27 ayat (2) mengatur bahwa:  “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan  penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” Pasal 28D ayat 2 Undang- Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyebutkan:
“Setiap  orang  berhak  untuk  bekerja  serta  mendapatkan  imbalan  dan  perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Hak bekerja bagi setiap warga negara di dalam peraturan Perundangundangan terutama dalam UUD 1945 tersebut tidak membatasi  seseorang  yang  mempunyai  keterbatasan  fisik  dan/atau  intelektual untuk mendapatkan hak bekerja (Maria: 2016)”
Selanjutnya, selain UUD yang mengatur mengenai hak pekerjaan, Indonesia telah membentuk  beberapa  peraturan  yang  mengatur  mengenai  hak  penyandang  disabilitas dalam  mendapatkan  pekerjaan  yaitu  Undang-  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun  2005  Tentang  Pengesahan  Kovenan  Internasional  Ekonomi  Sosial  dan  Budaya, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2007  Tentang  Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun  2016  Tentang  Penyandang  Disabilitas.  Beberapa  peraturan  di  atas  merupakan bentuk  perlindungan  yang  diberikan  Pemerintah  Indonesia  untuk  setiap  orang mendapatkan  pekerjaan.  Dari  contoh  kasus  diatas,  tampak  jelas  bahwa  masih  banyak penyadang disabilitas belum mendapatkan haknya dalam memperoleh pekerjaan.

## Metode
Penelitian  mengenai  Perlindungan  Hukum  Bagi  Penyandang  Disabilitas  dalam mendapatkan pekerjaan Berdasarkan Internastional Covenant On Economic Social And
Cultural  Rights 1966  dan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  (legal  research).  Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa “Penelitian hukum normatif mencakup: (1) penelitian  terhadap  asas-asas  atau  prinsip-prinsip  hukum;  (2)  penelitian  terhadap sistematika  hukum;  (3)  penelitian  taraf  sinkronisasi  vertikal  dan  horisontal;  (4) perbandingan  hukum;  dan  (5)  sejarah  hokum  (Soerjono:  1985).”  Bertalian  dengan penelitian  normatif,  penelitian  ini  meliputi  asaa-asas  dan  prinsip  hukum  internasional tentang  halk-hak  penyandang  disabilitas  dalam  pemenuhan  hak  atas  pekerjaan  serta penelitian  taraf  sinkronisasi  vertikal  dan  horisontal  antara  hukum  internasional  dan hukum nasional dengan adanya Covenant On Economic Social And Cultural Rights 1966 dan Undang-UndangNomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Sinkronisasi dan hormonisasinya perlu diselaraskan dengan Konstitusi dan peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas.
Jenis dan sumber bahan hukum pada penelitiann ini meliputi data sekunder. Data sekunder  data  adalah  yang  telah  mengalami  pengolahan  dan  berbentuk  bahan  hukum. Bahan-bahan hokum yang diteliti meliputi bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan pengaturan disabilitas khususnya mengenai hak-hak bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh hak atas pekerjaan melalui UndangNomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana yang terdapat di dalam Covenant On Economic Social And Cultural Rights 1966. Sedangkan untuk Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan  melalui  dua  cara  yaitu:  studi  kepustakaan  dan  studi  dokumen.  Selanjutnya, dalam  penelitian  ini  digunakan  juga  pengumpulan  data  sekunder  melalui  wawancara pihak  terkait  yaitu  departemen  tenaga  kerja  Provinsi  Jambi  mengenai  hakhak  atas pekerjaaan  bagi  penyandang  disabilitas  sebagaimana  yang  diatur  dalam Covenant  On Economic Social And Cultural Rights 1966 dan Undang-UndangNomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

## Hasil Dan Pembahasan
Istilah  atau  penyebutan  untuk  penyandang  disabilitas  atau  orang-orang  yang memiliki perbedaan kemampuan seringkali disebut dengan istilah “difable” ( differently abled  people )  atau  sekarang  disebut  dengan  penyandang  disabilitas  (Rahayu:  2015). Terminologi  lain  yang  digunakan  untuk  menyebut  “ difable ”  ini  antara  lain  adalah “penyandang cacat”,“orang berkelainan”, atau “orang tidak normal”. Istilah penyandang
disabilitas  di  Indonesia  muncul  setelah dilakukan serangkaian seminar dan pertemuan- petemuan para Stakeholder penyandang disabilitas di  Indonesia. Berbagai  penanggung jawab penyandang disabilitas diantaranya Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM,  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak,  Komnas  HAM,  Organisasi Sosial  Penyandang  Disabilitas,  Akademisi.  Sedangkan  penyebutan  penyandang disabilitas dinilai lebih mendeskripsikan secara jelas subyek yang dimaksud yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau indera (Harkristuti: 2012).
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyandang disabilitas diartikan dengan orang yang menyandang (menderita sesuatu). Dengan kata lain penyandang disabilitas adalah  setiap  orang  yang  memiliki  keterbatasan  secara  fisik  dan/atau  mental  yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan terus menerus, baik yang didapatkan sejak  lahir  maupun  karena  kejadian  tertentu  yang  mengakibatkan  terhambatnya melakukan  aktifitas  atau  kegiatan  sehari-hari  Menurut  John  C.Maxwell,  difabel  atau disabilitas adalah seseorang yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental yang sifatnya menggangu atau merupakan suatu hambatan baginya untuk melakukan kegiatan sehari- hari secara layak atau normal.
Pada  dasarnya  perlindungan  terhadap  seluruh  umat  manusia  telah  dilindungi dengan  adanya  hak  asasi  manusia,  yang  juga  diatur  secara  internasional  melalui pengesahan PBB terhadap The Universal Declaration of Human Rights 1948. Ada banyak konvensi yang merupakan instrumen HAM yang mengatur dan melindungi hak-hak dari setiap orang seperti CEDAW, Children Rights, Migrant Workers , dan masih banyak lagi. Sejarah awal terbentuknya ICESCR berawal dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia  (DUHAM)  yang  telah  diterima  oleh  Majelis  Umum  PBB  pada  tanggal  10 Desember 1948. DUHAM memuat pokok- pokok hak asasi dan kebebasan fundamental manusia  sebagai  standart  acuan  pencapaian  bersama  bagi  semua  rakyat  dan  bangsa. Dokumen tersebut merupakan kesepakatan bersama yang merujuk sebagai Magna Charta International dalam hak-hak azasi manusia (Syahrial: 2007).
Pada  tahun  1966,  rancangan  naskah  kedua  tersebut  dapat  terselesaikan,  yakni Rancangan  Kovenan  Internasional  tentang  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya,  dan Rancangan  Kovenan  Internasional  tentang  Hak  Sipil  dan  Politik.  Disamping  kedua kovenan  tersebut  telah  diselesaikan  pula  Rancangan  Protokol  Opsional  pada  Kovenan Internasional  tentang  Hak  Sipil  dan  Politik.  Pada  16  Desember  1966  dengan  Resolusi 2200  A  (XXI),  Majelis  Umum  PBB  menerima  ketiga  instrumen  sebagai  dokumen
internasional  di  bidang  azasi  manusia.  Ketiga  dokumen  tersebut  (DUHAM,  Kovenan Internasional  Hak  Sipil  dan  Politik,  dan  Kovenan  Internasional  tentang  Hak  Ekonomi, Sosial,  dan  Budaya)  dikenal  sebagai  the  International  Bill  of  Human  Rights.  Tanpa memperhatikan  apakah  suatu  negara  telah  secara  formal  mengadopsi  secara  khusus dokumendokumen  tersebut,  hak-hak  yang  termaktub  di  dalam  dokumen-dokumen tersebut  telah  mencapai  status  sebagai  hukum  kebiasaan  internasional (customary international law) . Ketiga dokumen tersebut telah diakui sebagai standart acuan bersama untuk  setiap  negara  di  Pada  tahun  1966,  rancangan  naskah  kedua  tersebut  dapat terselesaikan, yakni Rancangan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Rancangan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Disamping kedua  kovenan  tersebut  telah  diselesaikan  pula  Rancangan  Protokol  Opsional  pada Kovenan  Internasional  tentang  Hak  Sipil  dan  Politik.  Pada  16  Desember  1966  dengan Resolusi  2200  A  (XXI),  Majelis  Umum  PBB  menerima  ketiga  instrumen  sebagai dokumen  internasional  di  bidang  azasi  manusia.  Ketiga  dokumen  tersebut  (DUHAM, Kovenan  Internasional  Hak  Sipil  dan  Politik,  dan  Kovenan  Internasional  tentang  Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) dikenal sebagai the International Bill of Human Rights. Tanpa  memperhatikan  apakah  suatu  Negara  telah  secara  formal  mengadopsi  secara khusus  dokumen-dokumen  tersebut,  hak-hak  yang  termaktub  di  dalam  dokumen- dokumen  tersebut  telah  mencapai  status  sebagai  hukum  kebiasaan  internasional (customary  international  law) .  Ketiga  dokumen  tersebut  telah  diakui  sebagai  standart acuan bersama untuk setiap Negara.
Undang-undang Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003) merupakan undang-undang perburuhan yang kedua dari tiga undang-undang direncanakan dalam Program Reformasi Hukum  Perburuhan  di  tahun  1998.  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  ini  membahas tentang Ketenagakerjaan, yaitu para pengusaha dan asosiasi pengusaha, para pekerja, dan serikat  pekerja,  aparat  Pemerintah,  organisasi  profesi,  para  pengacara  dan  konsultan hukum,  dunia  pendidikan  lembaga  swadaya  masyarakat  (NGOs)  dan  masyarakat  pada umumnya.
Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) ini pada dasarnya  merupakan  penyempurnaan  dari  Undang-  Undang  Nomor  25  Tahun  1997, walaupun  semula  dipersiapkan  sebagai  RUU  Pembinaan  dan  Pengawasan Ketenagakerjaan (RUU- PPK) (Payaman: 2003). Sebagian besar materi UUK ini diambil dari  UU  No.  25/  1997.  Mulai  tahap  persiapan  awal  penyusunan  Rancangan,  sampai
kepada  pembahasan  di  DPR,  semua  unsur-unsur  terkait  sudah  dilibatkan  yaitu  wakil- wakil  pengusaha  dan  asosiasi  pengusaha,  wakil  pekerja  dan  serikat  pekerja,  lembaga Pemerintah  dan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  terkait.  Pada  UUK  memuat ketentuan mengenai:
1. Landasan,  asas  dan  tujuan  yang  sama  atau  larangan  diskriminasi;Kesempatan  dan perlakuan yang sama atau larangan diskriminasi pekerjaan; Perencanaan tenagakerja sebagai  dasar  penyusunan  kebijakan,  strategi,  dan  program  pembangunan  tenaga kerja;
2. Pelatihan  kerja  yang  diarahkan  untuk  meningkakan  dan  mengembangkan keterampilan  dan  keahlian  tenagakerja  guna  meningkatkan  produktifitas  kerja  dan produktivitas perusahaan;
3. Pelayanan penempatan tenagakerja dalam rangka pendayagunaan tenagakerja secara optimal, penempatan tenagakerja pada pekerjaan yang tepat tanpa diskriminasi sesuai dengan kodrat, harkat dan martabat kemanusiaan;
4. Penggunaan tenagakerja asing;
5. Ketentuan hubungan kerja dan pembinaan hubungan industrial sesuai dengan nilai- nilai  Pancasila  diarahka  untuk  menumbuhkembangakan  hubungan  yang  harmonis antara para pelaku proses produksi;
6. Pembinaan  kelembagaan  dan  sarana  hubungan  industrial  termasuk  peraturan perusahaan,  lembaga  kerjasama  bipartit,  serikat  pekerja  dan  organisasi  pengusaha, perjanjian  kerja  bersama,  lembaga  kerjasama  tripartit,  penyuluhan  dan pemasyarakatan  hubungan  industrial,  dan  lembaga  penyelesaian  perselisihan industrial;
7. Perlindungan tenagakerja termasuk perlindungan atas hak- hak dasar pekerja untuk berorganisasi  dan  berunding  dengan  pengusaha,  perlindungan  keselamatan  dan kesehatan  kerja,  perlindungan  khusus  tenagakerja  perempuan,  orang  muda,  dan penyandang cacat, serta perlindungan upah dan jaminan sosial;
8. Pengawasan  ketenagakerjaan  dengan  maksud  agar  peraturan  perundang-undangan yang bergrak dalam bidang ketenagakerjaan benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Masyarakat  internasional  pada  dasarnya  telah  memberikan  pengakuan  terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM terhadap penyandang disabilitas. Tidak hanya dalam bentuk  deklarasi,  perindungan  disabilitas  ditetapkan  dalam  berbagai  konvensi  yang
mengikat  secara  hukum.  Perlindungan  terhadap  penyandang  disabilitas  telah  lama menjadi  pusat  perhatian  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  dan  Organisasi  Internasional lainnya.  Salah  satu  pengakuan  internasional  yang  paling  dini  terhadap  hakhak penyandang  disabilitas  untuk  mendapatkan  peluang  kerja  diberikan  oleh International Labour Organization (ILO) pada tahun 1944.
Di  dalam  rekomendasi  ILO  menyatakan  secara  tegas  bahwa:“pekerja  dengan disabilitas apapun asal usul disabilitas mereka, haruslah diberikan peluang tegas bahwa para pekerja untuk mendapatkan rehabilitas, bimbingan khusus, pelatIhan dan melakukan pekerjaan yang berguna” (Rekomendasi Pekerjaan (Transisi dari Masa Perang ke Masa Damai,  1944  (No71)  Terkait  penyandang  cacat  jika  merujuk  pada  pendapat  Komite ICESCR, istilah cacat meliputi segala bentuk batasan-batasan fungsional yang berbeda- beda  yang  terdapat  diberbagai  populasi  (Aprilina:  2017).  Orang  dengan  cacat  fisik, intelektual atau kerusakan saraf, keadaan medis dan sakit mental. Kerusakan saraf-saraf media atau kesakitan yang bersifat permanen.
Perlindungan  terhadap  ICESCR  pun  dapat  ditemukan  dalam  Standar  Rules, dimana Standar Rules ini sangat penting dan merupakan bimbingan yang berharga untuk mengidentifikasi secara tepat apa yang menjadi kewajiban para negara peserta. Dimana seleras  dengan  Kovenan  Hak  Atas  Perlakuan  Non  Diskriminatif,  dimana  dalam pengertiannya  hak  ini  harus  meliputi  penghapusan  atas  berbagai  bentuk  diskriminatif yang  menjadi  para  penyandang  disabilitas  mampu  berintegrasi  dan  menjalani  hidup secara mandiri dan berdaulat (Aprilina: 2017).
Sejarah awal terbentuknya ICESCR berawal dari DeklarasiUniversal Hak Asasi Manusia  (DUHAM)  yang  telah  diterima  oleh  MajelisUmum  PBB  pada  tanggal  10 Desember  1948.  DUHAM  memuat  pokok  pokokhak  asasi  dan  kebebasan  fundamental manusia  sebagai  standart  acuan  pencapaian  bersama  bagi  semua  rakyat  dan  bangsa. Dokumentersebut merupakan kesepakatan bersama yang merujuk sebagai MagnaCharta International dalam hak-hak azasi manusia.
Negara yang meratifikasi ICSCR mewajibkan untuk memenuhi seluruh isi pasal yang terdapat pada kovenan ini. Kovenan ini menjamin dan memastikan pelaksanaan hak- hak tersebut tanpa pembedaan apapun.Hal tersebut dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyangkut  kewajibandari  negara  pihak  yang  mengandung  kepentingan  harus  dilihat seutuhnyasebagai  kovenan  dan  mempunyai  hubungan  yang  dinamis  dengan  semua ketentuan kovenan lainnya. Negara dalam melakukan kewajibannyaberarti negara harus
mengambil  langkah  spesifik  dan/atau  pencegahan  terhadap  apapun  yang  akan  terjadi setelah isi dari kovenan ini diselaraskan dengan peraturan yang ada dalam negara pihak.
Dalam hal pertanggungjawaban dari negara pihak terdapat pada Pasal 16, Pasal 17  dan  Pasal  20.  Dalam  pasal-pasal  ini  mewajibkan  negarapihak  mengambil  langkah- langkah untuk mencapai isi dari kovenan dan juga yang sesuai dengan tanggung jawabnya menurut Piagam PBB dibidang hak-hak dan kebebasan manusia yang mendasar dalam hal ekonomi, sosial dan budaya.
Undang-undang Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003) merupakan undang-undang perburuhan  yang  kedua  dari  tiga  undang-undang  yang  direncanakan  dalam  Program Reformasi  Hukum  Perburuhan  di  tahun  1998.  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  ini membahas tentang Ketenagakerjaan, yaitu para pengusaha dan asosiasi pengusaha, para pekerja, dan serikat  pekerja, aparat  Pemerintah, organisasi  profesi,  para pengacara dan konsultan  hukum,  dunia  pendidikan  lembaga  swadaya  masyarakat  (NGOs) danmasyarakat  pada  umumnya.  Undang-undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan(UUK)  ini  pada  dasarnya  merupakan  penyempurnaan  dari  Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1997, walaupun semula dipersiapkan sebagai RUU Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan (RUUPPK). Sebagian besar materi UUK ini diambil dari  UU  No.  25/  1997.  Mulai  tahap  persiapan  awal  penyusunan  Rancangan,  sampai kepada pembahasan di DPR, semua unsur-unsur terkait sudah dilibatkan yaituwakil-wakil pengusaha dan asosiasi pengusaha, wakil pekerja danserikat pekerja, lembaga Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dibahas  dapat  disimpulkan  bahwa,  melihat berbagai  perangkat  instrumen  internasional  dan  peraturan  perundang-  undangan  di Indonesia,  dalam  tataran  kebijakan  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada penyandang disabilitas, dirasa sudah memadai dalam melindungi mereka. Namun, masih ada beberapa peraturan yang belum menjelaskan bagaimana akses yang harus didapatkan penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan. Adapun Saran dari penelitian ini adalah Sebaiknya pemerintah memberikan perluasan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas  dan  memperjelas  serta  mempertegas  tataran  kebijakan  peraturan  mengenai akses  dan  perlindungan  hukum  yang  akan  didapatkan  penyandang  disabilitas  dalam mendapatkan pekerjaan, yang ditambahkan melalui Peraturan Pemerintah.

## Daftar Pustaka
Effendi, A. Mansyur. (1993). Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Hukum Internasional. Bogor: Ghalia Indonesia
Harkisnowo,  Harkristuti  dkk.  (2012). Perlindungan  Hak  Penyandang  Disabilitas .
Jakarta: Bacaan Diseminasi HAM. Direktorat Jendral HAM
Husni, Lalu. (2007). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan . Jakarta: Raja Grafindo Persada International Labour Office . (2015). “Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia Decent Work for People with Disabilities,
Kusumaatmadja, Mochtar dan  Etty  R.  Agoes.  (2003). Pengantar Hukum  Internasional. Edisi Kedua. Bandung: Alumni,
Kusumastuti,  Maria  Nurma  Septi  Arum.  (2016).  “Perlindungan  Hukum  dari Disakriminasi  Bagi  Penyandang  Disabilitas  Dalam  Dunia  Kerja”.  Yogyakarta:
Skripsi Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Pawestri, A. (2017). Hak penyandang disabilitas dalam perspektif HAM internasional dan
HAM nasional. Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 15 (1).
Repindowaty,  R.  (2015).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penyandang  Disabilitas Menurut  Convention  on  The  Rights  of  Persons  With  Disabilities  (CRPD).
INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum , 8 (1).
Ridlwan, Z. (2013). Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons with Disabilities). FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 7 (2).
Rochmawati, A. E., & Sonhaji, S. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dalam Pemenuhan Hak-hak Pekerja Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Kabupaten Semarang. Diponegoro Law Journal , 5 (2), 1-20.
Sefrani.  (2015). Hukum  Internasional  Suatu  Pengantar .  Edisi  Kedua.  Jakarta:  Raja Grafindo Persada
Syahrial. (2007). Konvensi Ekonomi Sosial dan Budaya . Jakarta: Serial Bacaan Kursus HAM,
Thontowi,  Jawahir  dan  Pronoto  Iskandar.  (2006). Hukum  Internasional  Kontemporer . Cetakan 1. Yogyakarta: Rafika Aditama

## Perundang-Undangan:
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Tentang  Ketenagakerjaan.  UU  Nomor  13  Tahun 2003. (LNRI Tahun 2003, Nomor 39, TLNRI Nomor 4729)
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Tentang  Pengesahan  International  Covenant Economic, Social   and Cultural Rights 1996. UU Nomor 11 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 118, TLNRI Nomor 4557).
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Tentang  Penyandang  Disabilitas.  UU  Nomor  8 Tahun  2016  LNRI  TAHUN  2016  NOMOR  69,TLNRI  5871  atas  Perubahan Undang-Undang   Negara Republik Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Penyandang Cacat (LNRI Tahun 1997 Nomor 9, TLNRI Nomor 3670).