## PENGEMBALIAN GANTI RUGI KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

## REPAYMENT OF COMPENSATION FOR STATE FINANCES IN CORRUPTION CASES
Yayan Indriana Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Yayanindriana10@gmail.com

## Abstrak
Problematika  sistem  penegakan  hukum  dan  sanksi  untuk  tindak  pidana  korupsi  tidaklah  cukup  hanya penjatuhan  sanksi  pidana  penjara  saja  melainkan  juga  harus  dilakukan  upaya  pengembalian  kerugian negara yang ditimbulkan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kajian hukum terhadap pengembalian ganti rugi keuangan negara pada perkara tindakan korupsi dan mengapa terdapat penyebab penghambat  dalam  pengembalian  ganti  rugi  keuangan  negara  pada  perkara  tindak  pidana  korupsi. Penulisan  ini  bertujuan  agar  masyarakat  mengetahui  cara  pengembalian  ganti  rugi  yang  disebabkan  oleh pelaku korupsi, sehingga menjadi gambaran agar masyarakat lainnya tidak terjerumus dalam tindak pidana korupsi. Dalam penulusan ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif di mana penelitian ini berfokus pada  pengolahan  data  bersumber  dari  buku  dan  data-data  yang  didapatkan  secara  tidak  langsung  atau tanpa observasi Ke lapangan.
Kata Kunci: Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara, Tindakan Pidana Korupsi.

## Abstract
The  problem  of  the  system  of  law  enforcement  and  sanctions  for  corruption  is  not  enough  just imprisonment  but  also  efforts  must  be  made  to  recover  the  losses  caused  by  the  state. The  problem  in this research is how is the legal study of returning state financial compensation in cases of corruption and why there are causes of obstacles in returning state financial compensation in cases of corruption. This writing aims to let the public know how to recover damages caused by corruptors, so that it becomes an illustration so  that  other  communities  do  not  fall  into  corruption.  In  this  graduation,  the  author  uses  the  normative juridical  method  in  which  this  research  focuses  on  processing  data  sourced  from  books  and  data  obtained indirectly or without observation to the field.
Keywords: Repayment of State Financial Compensation, Corruption Crime.
Cara  Mengutip (How  to  Cite): Yayan  Indriana,  “Pengembalian  Ganti  Rugi  Keuangan  Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi ”, Jurnal Cepalo , 2 (2), (2018): 121-128.
DOI: https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1769

## A. Pendahuluan
Salah  satu  tujuan  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  jo  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  adalah  untuk  mengembalikan  kerugian negara.  Oleh  karena  itu,  penegakan  hukum  pidananya  lebih  mengutamakan  pengembalian  ganti  rugi keuangan  negara  dari  para  pelaku  tindak  pidana  korupsi. 1 Pengembalian  ganti  rugi  keuangan  negara  yang ditimbulkan  dari hasil korupsi yang  merupakan sistem dari penegakan hukum  yang  mengharuskan  memang adanya  suatu  proses  penghapusan  hak  atas  aset  pelaku  dari  negara  selaku  korban  dengan  cara  dilakukan
1 Purwaning M.Yanuar , Pengembalian Aset Hasil Korupsi, Bandung: Alumni, (2007), hlm. 20.
Volume 2 Nomor 2, Juli-Desember 2018: hlm. 121-128. Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. E-ISSN: 2598-3105 P-ISSN: 2723-2581 http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo
dengan  penyitaan,  pembekuan,  perampasan  baik  dalam  kompetensi  lokal,  regional  maupun  internasional sehingga kekayaan dapat dikembalikan kepada negara (korban) yang sah. 2
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia  telah menempatkan  kejaksaan  sebagai  salah  satu  lembaga  yang  menyelenggarakan  penegakan  hokum.  Hal  ini secara  jelas  diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan Republik  Indonesia  yang  menentukan  bahwa  "Kejaksaan  Republik  Indonesia  yang  selanjutnya  dalam undang-undang  ini  disebut  kejaksaan,  adalah  lembaga  pemerintah  yang  melaksanakan  kekuasaan  negara  di bidang  penuntutan,  serta  kewenangan  lain  berdasarkan  undang-undang".  Adapun  mengenai  tugas  dan Kewenangan  kejaksaan  dalam  bidang  pidana  diatur  dalam  Pasal  30  ayat  (1)  Undang-  Undang  Nomor  16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia meliputi:
a. Dapat melakukan penuntutan;
b. Melaksanakan ketetapan hakim dan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus berdasarkan undang- undang yang berlaku;
e. Melengkapi berkas perkara yang khusus dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
Berdasarkan  keputusan  pengadilan  yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  berupa  perintah  kepada terdakwa  untuk  membayar  uang  pengganti  atas  ganti  rugi  keuangan  negara  yang  disebabkan  oleh  tindakan para  orang  yang  tidak  bertanggungjawab  akan  menjadi  sia-sia  apabila  Jaksa  sebagai  eksekutor  tidak menjalankan  wewenangnya  untuk  melaksanakan  upaya-upaya  pengembalikan  kerugian  keuangan  negara dengan  mendasar  pada  putusan  pengadilan.  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  maka  diperlukan  adanya penelitian  tentang  “Pengembalian  Ganti  Rugi  Keuangan  Negara  pada  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi”. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah terkait bagaimana kajian hukum pengembalian ganti  rugi  keuangan  negara  pada  perkara  tindak  pidana  korupsi?  Dan  apa  saja  faktor  penghambat  dalam pengembalian kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi? Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  yuridis  empiris  dengan  data  primer  hasil  wawancara  dan  data sekunder dari buku serta literature.

## B. Pembahasan
1. Kajian Hukum Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengembalian kerugian negara merupakan suatu upaya yang memang harus dijalankan untuk memulihkan kembali  perekonomian  negara  yang  mengakibatkan  tindak  pidana  korupsi,  akan  tetapi  berada  didalam lingkup  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  tidak  langsung  justru  telah memberikan  peluang  bagi  Terpidana  untuk  menentukan  pilihan  apakah  akan  membayar  pidana  pengganti atau  memilih  untuk  menjalani  pidana  yang  telah  ditentukan  dalam  putusan  Hakim.  Hal  tersebut  dapat diketahui dalam rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang  menyebutkan  "selain  pidana  tambahan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana,  sebagai  pidana  tambahan  adalah  b.  pembayaran  uang  pengganti  yang  jumlahnya  sebanyak  harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi".
Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan "jika  terpidana  tidak  membayar  uang  pengganti  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  b  paling  lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan  dilelang untuk  menutupi uang pengganti tersebut", adapun Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan "dalam hal terpidana tidak mempunyai  harta  benda  yang  mencukupi  untuk  membayar  uang  pengganti  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat  (1)  huruf  b,  maka  dipidana  dengan  pidana  penjara  yang  lamanya  tidak  melebihi  ancaman  pidana maksimum  dari  pidana  pokoknya  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  undang-undang  ini  dan  karenanya  pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan".
Menurut  Eddy  Rifai,  uang  pengganti  adalah  salah  satu  hukuman  pidana  tambahan  dalam  perkara  tindak pidana korupsi yang harus dibayar oleh Terpidana kepada negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan  harta benda yang diperoleh  dari tindak pidana korupsi, apabila terdapat ketidakmampuan Terpidana
2 Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Penegakan Hukum, Jakarta: Diadit Media, (2009), hlm 149.
membayar  uang  pengganti  tersebut,  maka  dapat  diganti  dengan  pidana  badan  sebagai  hukuman  subsider. 3 Selanjutnya  menurut Novian Saputra, penjatuhan pidana pokok  merupakan suatu keharusan  yang dilakukan oleh  Hakim  dengan  mendasar  pada  surat    dakwaan  Penuntut  Umum  serta  segala  sesuatu  yang  terbukti  di persidangan, sedangkan penjatuhan pidana tambahan adalah bersifat pilihan dengan mendasar pada Pasal 18 Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Hakim  menjatuhkan  pidana  tambahan  berupa pembayaran  uang  pengganti,  maka besarnya  nilai  yang  harus  dibayarkan  sangat  bergantung  dari  hasil  audit kerugian keuangan negara disesuaikan dengan fakta persidangan mengenai besarnya uang yang diterima oleh Terdakwa, apakah hasil korupsi yang diperoleh terdakwa telah dikembalikan ke negara, serta apakah tindak pidana  korupsi  dilakukan  secara  bersama-sama  sehingga  pembayaran  uang  pengganti  dapat  dibebankan secara bersama-sama terhadap para Terdakwa. 4
Menurut Eka Afta Rini, setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, upaya Jaksa dalam melakukan  penagihan  pembayaran  uang  pengganti  terhadap  Terpidana  meliputi  langkah-langkah administrasi sebagai berikut:
a. Membuat  surat  tagihan  dengan  perihal  penagihan  uang  ganti  rugi  kepada  Terpidana  untuk  menghadap Jaksa eksekutor di kantor Kejaksaan setempat;
b. Terpidana  dipanggil  dan  harus  menghadap  Jaksa  guna  menjelaskan  mengenai  kesanggupan  untuk membayar  ganti  rugi  uang  negara  yang  telah  ditetapkan  oleh  pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan hukum  tetap.  Pada  tahap  ini  dibuatkan  surat  pernyataan  yang  berisi  sanggup  atau  tidaknya  membayar uang ganti rugi uang negara. Tetapi jika Terpidana tidak bisa membayar maka harus dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang;
c. Pada  saat  pembayaran  uang  ganti  rugi,  harus  diberikan  tanda  terima  pembayaran  uang  yang  telah diterima dari Terpidana dan ditanda tanggani oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat;
d. Pada saat penerimaan uang  ganti rugi  dari Terpidana maka Kepala Kejaksaan setempat  memerintahkan Jaksa  eksekutor  untuk  menyetorkan  uang  pengganti  Terpidana  dengan  bukti  formulir  Surat  Setoran Penerima Negara Bukan Pajak melalui bank. 5
Menurut  analisa  penulis,  upaya  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  atas  terjadinya  tindak  pidana korupsi  secara  yuridis  dapat  dimulai  dari  tahap  penyidikan,  tahap  penuntutan  dan  tahap  eksekusi  atau pelaksanaan putusan pengadilan.
a. Tahap Penyidikan
Bekaitan  dengan  proses  penyidikan,  apabila  Tersangka  dikenakan  Pasal  2  dan  Pasal  3  Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  maka  Penyidik  dapat  meminta  bantuan  dan  atau  melibatkan  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  atau  Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  sebagai  instansi yang  memiliki  kompetensi  untuk  menghitung  jumlah  kerugian  negara  yang  ditimbulkan  akibat  dari perbuatan Tersangka. Selain melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Tersangka, Penyidik juga dapat melakukan penyitaan terhadap benda- benda  milik  Tersangka  yang  terdapat  hubungannya  dengan  tindak  pidana  korupsi,  termasuk  harta  yang dimiliki  Tersangka  yang  memang  diduga  dipergunakan  atau  diperoleh  dari  pendapatan  tindak  pidana korupsi.  Penyitaan  tersebut  bertujuan  agar  Tersangka  tidak  menjual  atau  mengalihkan  kepemilikannya kepada  orang  lain,  disamping  itu  dengan  dilakukannya  penyitaan  dapat  memudahkan  Jaksa  ekskutor  untuk melakukan  lelang  guna  mengembalikan  kerugian  keuangan  negara  apabila  dalam  proses  persidangan Tersangka dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
b. Tahap Penuntutan.
Optimalisasi  kewenangan  Penuntut  Umum  dalam  peradilan  dapat  diaplikasikan  dengan  cara  meminta Hakim  melalui  surat  tuntutan  pidana  agar  menjatuhkan  pidana  tambahan  berupa  menghukum  Terdakwa untuk  mengembalikan  ganti  rugi  uang  negara  atas  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukannya  dengan mendasar pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disamping  itu,  Penuntut  Umum  juga  dapat  meminta  kepada  Hakim  untuk  menetapkan  agar  barang  yang telah dilakukan penyitaan pada saat proses penyidikan dirampas agar dapat dilakukan lelang guna menutupi
3 Wawancara dengan Eddy Rifai selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, pada tanggal 13 Juli 2018, pukul 14.30 WIB.
4 Wawancara dengan Novian Saputra selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanggal 12 Juli 2018, pukul 15.30 WIB.
5 Wawancara Eka Afta Rini selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, tanggal 13 Juli 2018, pukul 09.00 WIB.
kerugian negara yang ditimbulkan. Atas terbuktinya kerugian keuangan negara dengan jumlah yang dituntut oleh Penuntut Umum  dijadikan sebagai dasar untuk  menghukum Terdakwa agar membayar uang pengganti sebesar nilai kerugian negara yang ditimbulkan.
c. Tahap eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan
Pasal  270  KUHAP  menentukan  bahwa  pelaksanaan  keputusan  pengadilan  yang  telah  mendapatkan kekuatan  hukum  tetap  itu  dilaksanakan  oleh  Jaksa.  Eksekusi  putusan  pengadilan  hanya  dapat  dilakukan berdasarkan substansi yang termuat dalam amar putusan, berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara  melalui  hukuman  pembayaran  ganti  rugi  uang  negara  jika  Terpidana  tidak  dapat  mengembalikan, maka  Jaksa  dapat  melakukan  penyitaan  dan  lelang  atas  harta  benda  yang  telah  ditetapkan  dalam  amar putusan, proses penyitaan tersebut tidak lagi memerlukan izin atau penetapan pengadilan sebab telah menjadi satu  kesatuan  dengan  putusan  pokok  perkara.  Akan  tetapi  apabila  aset  yang  disita  dan  dilelang  tidak mencukupi untuk membayar pengembalian dana ganti rugi Terpidana harus menjalani hukuman pidana yang lamanya  telah  ditentukan  dalam  putusan,  selain  itu  diluar  konteks  putusan  pengadilan  Jaksa  Pengacara Negara  juga  dapat  melakukan  gugatan  perdata  melalui  pengadilan  sebagai  upaya  untuk  mengembalikan kerugian keuangan negara.
Setelah  mencermati  substansi  yang  termuat  dalam  Pasal  18  ayat  (2)  Undang-  Undang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diketahui bahwa terdapat kalimat "harta bendanya dapat disita dan dilelang", menurut penulis  harta  benda  yang  dimaksud  dalam  pasal  tersebut  adalah  aset  yang  milik  Terdakwa  yang  memang bukan  merupakan  pendapatan  dari  tindakan  pidana  korupsi  atau  bukan  merupakan  aset  yang  digunakan untuk  melaksanakan  tindak  pidana  korupsi,  sebab  apabila  berdasarkan  persidangan  terbukti  bahwa  harta benda  yang  dirampas  adalah  merupakan  harta  benda  hasil  tindak  pidana  korupsi  maka  berlaku  ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga Jaksa tidak perlu melakukan  penyitaan  dan  lelang  dengan  mendasar  pada  Pasal  18  ayat  (2)  Undang-Undang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi.  Selanjutnya  berdasarkan  Pasal  18  ayat  (3)  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  ditentukan  "dalam  hal  terpidana  tidak  mempunyai  harta  benda  yang  mencukupi  untuk membayar  uang  pengganti  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  b,  maka  dipidana  dengan  pidana penjara  yang  lamanya  tidak  melebihi  ancaman  maksimum  dari  pidana  pokoknya  sesuai  dengan  ketentuan dalam  undang-undang  ini  dan  lamanya  pidana  tersebut  sudah  ditentukan  dalam  putusan  pengadilan". Menurut  penulis,  ketentuan  pasal  tersebut  dinilai  sebagai  pidana  subsider  bagi  Terpidana  yang  baru  dapat berlaku apabila:
a. Terpidana  tidak  memiliki  aset  yang  memenuhi  untuk  membayar  uang  ganti  rugi,  disamping  itu  dalam tahap  waktu  1  bulan  setelah  keputusan  pengadilan  mendapatkan  kekuatan  hukum  tetap  ternyata  tidak dapat  memberikan  uang  ganti  rugi  dan  pendapatan  lelang  dari  harta  benda  tidak  memenuhi  untuk memberikan uang ganti rugi;
b. Proses  yang  lama  dalam  pemidanaan  kurungan  pengganti  tidak  melebihi  ancaman  kurungan  maksimal dari pasal yang telah ditetapkan;
c. Lamanya  pidana  kurungan  pengganti  telah  ditentukan  dalam  putusan  pengadilan,  penentuan  lamanya pidana  penjara  dimaksudkan  sebagai  upaya  untuk  mengakomodir  apabila  uang  ganti  rugi  tidak  dapat dibayarkan keseluruhan atau sebagian oleh Terpidana.
Selain  menggunakan  instrumen  hukum  pidana,  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi memang mengatur mengenai tindakan pengembalian kerugian negara dengan menggunakan intrumen hukum perdata  melalui  pengajuan  gugatan  yang  dapat  dilakukan  oleh  dilaksanakan  oleh  Jaksa  sebagai  Penegak hukum Negara atau lembaga yang dirugikan atas terjadinya kerugian keuangan negara terhadap pelaku atau ahli warisnya dengan mendasar pada ketentuan sebagai berikut:
a. Pasal 32 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan bahwa:
1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak  terdapat  cukup  bukti,  sedangkan  secara  nyata  telah  ada  kerugian  keuangan  negara,  maka penyidik  segera  menyerahkan  berkas  perkara  hasil  penyidikan  tersebut  kepada  Jaksa  Pengacara Negara  untuk  dilakukan  gugatan  perdata  atau  diserahkan  kepada  instansi  yang  dirugikan  untuk mengajukan gugatan.
2) Putusan  bebas  dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi  tidak  menghapuskan  hak  untuk  menuntut kerugian terhadap keuangan negara.
b. Pasal  33  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  menentukan  bahwa,  dalam  hal tersangka  meninggal  dunia  pada  saat  dilakukan  penyidikan,  sedangkan  secara  nyata  telah  ada  kerugian
keuangan  negara,  maka  penyidik  segera  menyerahkan  berkas  perkara  hasil  penyidikan  tersebut  kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.
c. Pasal  34  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  menentukan  bahwa,  dalam  hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah  ada kerugian  keuangan  negara,  maka  penuntut  umum  segera  menyerahkan  salinan  berkas  berita acara  sidang  tersebut  kepada  Jaksa  Pengacara  Negara  atau  diserahkan  kepada  instansi  yang  dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.
d. Pasal  38C  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  menentukan  bahwa,  apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik  terpidana  yang  diduga  atau  patut  diduga  juga  berasal  dari  tindak  pidana  korupsi  yang  belum dikenakan  perampasan  untuk  negara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  38  B  ayat  (2),  maka  negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.
Adapun  hal-hal  yang  harus  dibuktikan  oleh  Jaksa  Penegak  Hukum  Negara  maupun  lembaga  yang dirugikan dalam hal kedudukannya sebagai penuntut antara lain meliputi:
a. Adanya kerugian keuanan negara secara nyata;
b. Kerugian  keuangan  negara  yang  ditimbulkan  merupakan  resiko  atau  bersangkutan  dengan  perbuatan Tersangka, Terdakwa atau Terpidana;
c. Adanya  aset  milik  Tersangka,  Terdakwa  atau  Terpidana  yang  dapat  digunakan  untuk  pengembalian ganti rugi keuangan negara.

## 2. Faktor  Penghambat  dalam  Pengembalian  Kerugian  Keuangan  Negara  pada  Perkara  Tindak Pidana Korupsi
Penegakan hukum mempunyai peranan yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan bangsa dan negara untuk  menjamin  kepentingan  mayoritas  masyarakat  atau  warga  negara,  dapat  menjamin  kepastian  hukum, keadilan,  dan  kebenaran  serta  mengahargai  hak  asasi  manusia,  sehingga  berbagai  tindakan  kriminal  dan tindakan  semena-mena  yang  dilakukan  anggota  masyarakat  atas  anggota  masyarakat  lainnya  akan  dapat dihindarkan. Penegakan hukum yang konsisten dapat mewujudkan harapan masyarakat dengan kepastian dan ketetapan hukum yang berlandaskan keadilan dan kebenaran. 6
Upaya pengembalian ganti rugi keuangan negara sebagai resiko dari tindakan pidana korupsi tidak dapat dilepaskan  dari  adanya  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya,  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Soerjono Soekanto, penegakan hukum pada dasarnya bukan semata-mata menerapkan ketentuan peratuan perundang- undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut: 7
a. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
b. Faktor penegakan hokum
c. Faktor sarana dan fasilitas
d. Faktor masyarakat
e. Faktor Kebudayaan.
Menurut Eddy Rifai, proses penyelidikan dan penyidikan yang tidak maksimal memberikan sumbangsih yang  paling  besar apabila  pelaksanaan  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  menemui  hambatan,  sebab salah  satu  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Penyelidik  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  KUHAP adalah  mencari  keterangan  dan  barang  bukti,  pada  tahap  ini  Penyelidik  harus semaksimal  mungkin  mampu mencari  dan  menemukan  aset-aset  milik  pelaku  tindak  pidana  korupsi,  sehingga  pada  saat  perkara  tersebut ditingkatkan  ketahap  penyidikan  maka  Penyidik  dapat  langsung  melakukan  penyitaan  terhadap  aset-  aset yang ada untuk mengindari terjadinya pengalihan aset oleh Tersangka kepada orang lain.
Penyitaan terhadap aset milik Tersangka berhubungan dengan pidana tambahan berupa perampasan yang dapat  ditetapkan  bersamaan  dengan  penjatuhan  pidana  pokok  oleh  Hakim  sehingga  hal  tersebut  dapat mempermudah  Jaksa  eksekutor  untuk  mengembalikan  kerugian  negara.  Akan  tetapi  yang  seringkali  terjadi Penyidik  justru  lebih  mengedepankan  perhitungan  kerugian  negara  dan  pemenuhan  unsur  pidana  dengan tujuan  bahwa  terhadap  hasil  dari  perhitungan  kerugian  keuangan  negara  tersebut  dapat  dimintakan pengembalian melalui pembayaran uang pengganti kepada negara. 8
6 Sunarto, Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahtatan, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, (2016), hlm 47-48.
7 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Bandung: Rineka Cipta, (1986), hlm 8-11.
8 Wawancara dengan Eddy Rifai selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, pada tanggal 13 Juli 2018, pukul 14.30 WIB.
Unsur  yang  mengakibatkan  kerugian  keuangan  negara  dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi merupakan  hal  yang  harus  terpenuhi  dalam  upaya  pengembalian  ganti  rugi  keuangan  negara.  Mengingat perbuatan  korupsi  seringkali  dilakukan  oleh  orang  yang  mempunyai  jabatan  serta  berpendidikan  tinggi, tentunya  setiap  pelaku  korupsi  akan  tindakan-tindakan  yang  sistematis  dan  terstrukrur  untuk menyembunyikan  hasil  yang  diperoleh  dari  perbuatan  korupsi  sehingga  dapat  menyulitkan  Penyidik  dalam melakukan  penyitaan  terhadap  aset  yang  diperoleh  dari  perbuatan  korupsi tersebut.  Tidak  dapat  dipungkiri bahwa  kesulitan  melakukan  penyitaan  harta  benda  yang  dialami  oleh  Penyidik  seringkali  berdampak  pada tindakan  Penyidik  yang  terfokus  pada  penyitaan  surat-surat  atau  dokumen-dokumen  tertulis  yang dipergunakan  untuk  mengetahui  jumlah  kerugian  keuangan  negara  yang  ditimbulkan,  hal  tersebut  tentunya hanya  dapat  dipergunakan  untuk membuktikan  kesalahan  pelaku  yang  bertujuan  untuk  menjatuhkan  pidana penjara,  sedangkan  untuk  pelaksanaan  perampasan,  lelang,  maupun  pembayaran  uang  pengganti  sebagai pidana tambahan menjadi terhambat.
Kesulitan  Penyidik  melakukan  penyitaan  juga  didasarkan  pada  adanya  batasan  mengenai  benda sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  39  ayat  (1)  KUHAP  yang  menentukan  bahwa,  yang  dapat  dikenakan penyitaan adalah:
a. Harta  benda  atau  tagihan  Tersangka  atau  Terdakwa  yang  seluruh  atau  sebagian  diduga  didapatkan  dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
b. Benda  yang  telah  dipergunakan  secara  langsung  untuk  melakukan  tindak  pidana  atau  untuk mempersiapkannya;
c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
Menurut  Novian  Saputra,  terikat  dengan  penjatuhan  pidana  berupa  pembayaran  uang  ganti  rugi  yang dapat  dijadikan  sebagai  dasar  untuk  mengembalikan  kerugian  keuangan  negara  pada  dasarnya  terdapat beberapa kendala sehingga putusan tersebut terkesan menjadi sia-sia, antara lain: 9
a. Adanya  rentang  waktu  yang cukup  lama  antara  terjadinya  perbuatan  korupsi  dengan  proses  persidangan menimbulkan kesulitan untuk menelusuri uang atau hasil tindak pidana korupsi.
b. Uang  atau  pendapatan  tindakan  pidana  korupsi  telah  habis  atau  telah dilakukan  dalam  bentuk  lain  yang sulit dijangkau oleh  hukum.
c. Ketidakmampuan Terpidana untuk membayar uang pengganti.
Menurut  Eka  Afta  Rini,  tidak  terlaksananya  penyitaan  dan  lelang  terhadap  harta  benda  milik  Terpidana disebabkan oleh faktor kesulitan Jaksa dalam menemukan harta benda milik Terpidana, meskipun demikian Jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan dapat melakukan eksekusi pidana penjara sebagai pengganti atas tidak dibayarkannya uang pengganti oleh Terpidana. 10 Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38C Undang- Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  juga memberikan  dasar  hukum  bagi  Jaksa  Penegak  Hukum Negara  maupun  lembaga  yang  dirugikan  untuk  melakukan  upaya  pengembalian  kerugaian  negara  dengan menggunakan perintah gugatan perdata.
Menurut  Eka  Afta  Rini,  sama  halnya  dengan  upaya  pengembalian  kerugian  negara  melalui  instrumen pidana terkait dengan pengajuan gugatan perdata hambatan yang dialami oleh Jaksa Penegak Hukum Negara maupun  lembaga  yang  dirugikan  mendasar  pada  kesulitan  untuk  menemukan  harta  benda  milik  Terpidana. Disamping itu selain proses pemeriksaan persidangan yang membutuhkan waktu  lama, hambatan lain terkait pengajuan  gugatan  perdata  adalah  keterbatasan  anggaran  yang  disediakan  untuk  menjukan  gugatan  perdata untuk membayar biaya-biaya yang terdiri dari:
a. Pendaftaran kuasa;
b. Pendaftaran gugatan;
c. Pemanggilan saksi;
d. Sita jaminan;
e. Sita eksekusi;
f. Eksekusi lelang;
g. Pemeriksaan setempat.
9 Wawancara  dengan  Novian  Saputra  selaku  Hakim  pada  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang,  tanggal  12  Juli  2018,  pukul  15.30 WIB.
10 Wawancara Eka Afta Rini selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, tanggal 13 Juli 2018, pukul 09.00 WIB.
Menurut  penulis,  faktor  penghambat  dalam  upaya  pengembalian  ganti  rugi  uang  negara  akibat  tindak pidana korupsi dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Faktor peraturan perundang-undangan.
Secara  yuridis,  diaturnya  ketentuan  Pasal  17,  Pasal  18,  Pasal  32,  Pasal  33,    Pasal  34,  dan  Pasal  38C Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  tidak  memberikan  celah  bagi  setiap  pelaku  tindak pidana  korupsi  dapat  lepas  dari  pertanggungjawaban  pidana  maupun  menghindari  upaya  penyitaan, perampasan, lelang, serta pembayaran uang pengganti.
Berkaitan  dengan  penyitaan,  KUHAP  sebagai  induk  dari  pelaksanaan  hukum  acara  pidana  telah memberikan  batasan  bahwa  harta  yang  dapat  disita  hanyalah  benda-benda  yang  merupakan  hasil  tindakan pidana korupsi maupun benda- benda yang digunakan pada saat dilakukannya tindak pidana korupsi maupun benda-benda yang ada pada pihak ketiga tetapi harus mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan tindakan pidana korupsi. Mengingat tindakan pidana korupsi termasuk dalam kejahatan luar biasa dengan pelaku yang memiliki  latar  belakang  pendidikan  tinggi,  maka  dengan  tunduknya  penanganan  perkara  tindak  pidana korupsi terhadap KUHAP dapat memberikan peluang bagi setiap pelaku untuk melakukan upaya-upaya yang berpotensi  membuat  Penyidik  tidak  dapat  melakukan  penyitaan  terhadap  harta  benda  milik  pelaku. Sebagaimana diketahui bahwa terlaksananya penyitaan terhadap harta benda milik pelaku akan  menentukan keberhasilan  upaya  perampasan,  lelang,  serta  pembayaran  uang  ganti  sebagai  pengembalian  ganti  rugi keuangan negara.
b. Faktor penegak hukum.
Rendahnya  keberhasilan  Penyidik  dalam  melakukan  penyitaan  terhadap  harta  benda  milik  pelaku  tindak pidana  korupsi  tidak  dapat  dipisahkan  dari  adanya  sudut  pandang  bahwa  pengembalian  kerugian  negara merupakan  pidana  subsider,  sedangkan  yang  menjadi  pidana  primernya  adalah  penjatuhan  pidana  penjara. Meskipun  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindakan  Pidana  Korupsi  memberikan  opsi  terkait  penindakan perkara  korupsi  yang  terdiri  dari  penjatuhan  pidana  dan  pengembalian  kerugian  negara  melalui  pidana tambahan  serta  gugatan  perdata,  akan  tetapi  mengingat  dampak  yang  ditimbulkan  akibat  tindak  pidana korupsi  memberikan  pengaruh  terhadap  keuangan  negara,  maka  sudah  sepatutnya  apabila  aparat  penegak hukum  lebih  mengedepankan  upaya  pengembalian  kerugian  negara  dibandikan  dengan  penjatuhan  pidana penjara.
c. Faktor sarana dan prasarana
Berkaitan  dengan  pengembalian  kerugian  negara  melalui  mekanisme  pengajuan  gugatan  perdata diketahui  adanya  hambatan  berupa  tidak  tersedianya  anggaran  yang  memadai  guna  membayar  biaya-biaya yang  dari  pendaftaran  kuasa,  pendaftaran  gugatan,  pemanggilan  saksi,  sita  jaminan,  sita  eksekusi,  eksekusi lelang, dan pemeriksaan setempat.
d. Faktor masyarakat.
Masalah  yang  sering  timbul  dalam  masyarakat  yang  dapat  mempengaruhi  pengembalian  ganti  rugi keuangan negara akibat tindakan pidana korupsi adalah: Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kepada  aparat  penegak  hukum  apabila  mengetahui  terjadinya  tindak  pidana  korupsi;  Daya  dukung  yang rendah  bagi  masyarakat  yang  menjadi  saksi  dalam  proses  persidangan  didasarkan  pada  rasa  khawatir  dan takut  apabila  keterangan  yang  diberikan  di  persidangan  akan  berdampak  pada  kepentingan  pribadi masyarakat,  sebab  hampir  sebagaian  besar  pelaku  tindak  pidana  korupsi  adalah  orang  yang  mempunyai kedudukan, jabatan, serta berpengetahuan tinggi.
e. Faktor kebudayaan.
Faktor  kebudayaan  memiliki  korelasi  dengan  faktor  aparat  penegak  hukum,  mendasar  pada  contoh putusan  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  diketahui  bahwa  Jaksa  eksekutor  belum  dapat  melakukan upaya pengembalian kerugian negara dengan  mendasar pada putusan Hakim tersebut, terjadinya penundaan dan  penanganan  yang  berlarut-larut  dikhawatirkan  dapat  menjadi  sebuah  kebiasaan  dikalangan  Jaksa eksekutor  sehingga  dapat  menghambat  proses  pengembalian  ganti  rugi  keuangan  negara  akibat  tindakan pidana korupsi.

## C. Penutup
Berdasarkan  hasil  pembahasan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pengembalian  ganti  rugi  keuangan negara akibat tindakan pidana korupsi dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) mekanisme, yaitu:
1. Mekanisme  hukum  pidana  dengan  mendasar  pada  ketentuan  Pasal  18  Undang-Undang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Mekanisme hukum perdata melaui pengajuan gugatan dengan mendasar pada Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34
dan Pasal 38C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Faktor  penghambat  upaya  pengembalian  ganti  rugi  keuangan  negara  akibat  tindakan  pidana  korupsi disebabkan  oleh  tidak  dilakukannya  penyitaan  terhadap  harta  benda  milik  Terpidana,  hal  tersebut  terjadi karena  pada  saat  berlangsungnya  proses  penyelidikan  maupun  penyidikan  tidak  berhasil  menemukan  harta benda  milik  Terpidana  atas  upaya  penelusuran  maupun  pelacakan  yang  dilakukan  oleh  Penyidik  sehingga upaya  penyitaan  maupun  perampasan  untuk  melakukan  lelang  guna  membayar  uang  pengganti  tidak  dapat dilaksanakan.
Dengan  demikian  maka  tidak  ada pilihan  lain  selain  menerapkan  pidana  subsider  berupa  pidana  penjara terhadap  Terpidana  yang  telah  ditentukan  dalam  putusan  pengadilan  sebagai  pengganti  atas  kewajiban pengembalian kerugian keuangan negara. Pengembalian kerugian negara melalui upaya gugatan perdata juga terhambat oleh faktor tidak ditemukannya harta benda milik Terpidana sehingga tidak dapat dimohonkan sita jaminan  kepada  pengadilan,  disamping  itu  tidak  tersedianya  anggaran  yang  memadai  guna  melakukan gugatan perdata juga menjadi hambatan bagi Jaksa Pengacara Negara maupun instansi yang dirugikan.
Berkaitan  dengan  melakukan  penegakan  hukum  mengusulkan  kepada  aparat  penegak  hukum  yang memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi untuk dapat semaksimal mungkin  malakukan  upaya  penelusuran  dan  pelacakan  guna  menemukan  aset  atau  harta  benda  milik Tersangka guna menunjang keberhasilan pengembalian kerugian keuangan negara.
Berkaitan  dengan  adanya  faktor  penghambar,  disarankan  agar  setiap  lembaga  apparat  hukum  yang berwenang  melakukan  tindakan  perkara  tindakan  pidana  korupsi  agar  dapat  lebih  melakukan  pembenahan strukturan guna mencapai keberhasilan pengembalian kerugian keuangan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
M.Yanuar, Purwaning . (2007). Pengembalian Aset Hasil Korupsi. Bandung: Alumni. Seno Adji, Indriyanto. (2009). Korupsi dan Penegakan Hukum. Jakarta: Diadit Media. Soekanto,  Soerjono.  (1986). Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .  Bandung:  Rineka Cipta. Sunarto.  (2016). Keterpaduan  dalam  Penanggulangan  Kejahtatan. Bandar  Lampung:  Anugrah  Utama Raharja.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  telah  diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.