## Choirunnisa
Universitas Selamat Sri Batang, Indonesia

## ARTIKEL

## Penguatan Perlindungan Sosial dalam Mewujudkan Liveable Regency yang Berkelanjutan di Kabupaten Sleman
Analisis Pendekatan Liveable City Bebas Kemiskinan

## Strengthening Social Protection in Realizing a Sustainable Liveable Regency in Sleman Regency
Analysis of the Poverty-Free Liveable City Approach

## Penulis Korespondensi
Choirunnisa choirunnisa2630@gmail.com
Histori Artikel Diajukan: 5 Maret 2024 Revisi Akhir: 19 Juni 2024 Disetujui: 20 Juni 2024
Terbit: 30 Juni 2024

## Abstrak
Perlindungan sosial merupakan salah satu pembangunan non fisik yang menopang terwujudnya liveable regency. Hal tersebut dikarenkan sistem perlindungan sosial komprehensif dinilai mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara efeektif. Kabupaten Sleman menjadi salah satu contoh wilaayah dimana memiliki rekam jejak yang baik dalam kinerja perlindungan sosialnya untuk menurunkan kemiskinan. Bahkan, sampai saat ini Kabupaten Sleman memiliki tingkat kemiskinan terendah diantara kabupaten lain yang ada di Provinsi D.I. Yogyakarta. Tujuan dari tulisan ini ialah untuk menganalisis penguatan perlindungan sosial dalam mewujudkan Kabupaten Sleman sebagai kota yang liveable . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka. Peneliti mengumpulkan data melalui teknik observasi, menulis catatan-catatan kecil saat di lapangan, dokumentasi, kajian literatur dan arsip. Setelah data informasi terkumpul maka data diolah dengan metode analisis kualitatif model spradley . Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah konsepnya Douglass terkait dengan unsur liveable regency . Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman telah berhasil mengembangkan liviable regency melalui pembangunan perlindungan sosial bagi penduduk secara komprehensif. Berbagai komponen liveable regency diwujudkan dengan melalui sistem pengembangan liveable regency , mulai dari adanya jaminan sosial dan bantuan sosial sehingga menciptakan ruang bagi kesempatan hidup masyarakat, adanya berbagai pelatihan pemberdayaan bagi kelompok rentan, serta pembangunan sanitasi lingkungan layak dan kesehatan. Sistem perlindungan sosial itu dibangun atas dasar kolektif-kolegial dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Sleman.

## Kata Kunci
Bantuan Sosial; Jaminan Sosial; Liveable Regency ; Perlindungan Sosial

## Abstract
Social protection is one of the non-physical developments that supports the realization of a liveable region. This is because a comprehensive social protection sistem is considered capable of effectively reducing poverty levels. Sleman Regency is an example of a region that has a good track record in its social protection performance to reduce poverty. In fact, to date Sleman has the lowest poverty rate among the districts in D.I.Yogyakarta Province. The aim of this article is to analyze the strengthening of social protection in Sleman Regency in realizing Sleman as a liveable city. This research uses qualitative methods with literature study. Researchers collect data through observation techniques, writing small notes while in the field, documentation, literature and archive studies. After the information data is collected, the data is processed using the Spradley model qualitative analysis method. The theory used in this research is Douglass's concept related to the liveable regency element. The research results show that Sleman Regency has succeeded in developing a livable regency through comprehensively developing social protection for the residents of Sleman. Various liveable regency components are realized through a liveable regency development sistem. starting from the existence of social security and social assistance to create space for people's life opportunities, various empowerment training for vulnerable groups, as well as the development of adequate environmental sanitation and health. The social protection sistem was built on a collective-collegial basis with stakeholders in Sleman Regency.

## Keywords
Social Assistance; Social Security; Liveable Regency; Social Protection
Penguatan Perlindungan Sosial dalam Mewujudkan Liveable Regency yang Berkelanjutan di Kabupaten Sleman

## 1. Pendahuluan
Tujuan dari tulisan ini ialah untuk menggali dan menganalisis secara mendalam terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam penguatan perlindungan sosial guna mewujudkan Sleman sebagai kabupaten layak huni ( liveable regency ). Salah satu indikator penting dalam mewujudkan kabupaten/kota layak huni ialah tingginya tingkat kenyamanan masyarakat yang tinggal dalam sebuah wilayah. Rasa nyaman itu merupakan proses panjang yang memang sengaja dibangun dan diciptakan oleh otoritas setempat dengan partisipasi warga yang mendiaminya. Oleh karenanya konsep layak huni tidak hanya diukur secara fisik, namun juga secara non fisik. Keduanya harus berimbang sehingga dengan berbagai kemudahan yang ada menjadikan warga masyarakat yang hidup di dalamnya mampu mengembangkan tingkat sumber daya manusia yang lebih berkapasitas ( Sarbaini et al ., 2022 ). Kota layak huni dikembangkan tidak hanya mengusung dimensi modernitas pembangunan semata, namun harus bersifat berkelanjutan dan didesain memiliki hubungan erat dangan warga masyarakat setempat yang pada akhirnya menciptakan produktivitas dan kenyamanan ( Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2023 ). Selain itu, hal yang tidak kalah penting sebuah wilayah dalam mencapai keberhasilan kota layak huni ialah mampu menuntaskan isu kependudukan yang begitu kompleks ( Juliandi et al ., 2021 ). Oleh karenanya kenyamanan dan isu kependudukan menjadi dua aspek yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan.
Isu kenyamanan warga masyarakat kian menjadi penting dalam menciptakan sebuah kawasan yang dianggap layak huni ( Makalalag et al ., 2019 ). Namun, rasa kenyamanan itu akan menjadi sulit diwujudkan tatkala otoritas setempat tidak mampu bahkan dinilai gagal menyelesaikan isu-isu kependudukan yang secara langsung dialami oleh masyarakat. Sebut saja misalnya masalah kemiskinan yang masih banyak dialami oleh sebagian penduduk. Dapat dipastikan bahwa tidak akan ada rasa nyaman bagi warga yang hidup dalam kemiskinan. Pada akhirnya keadaan yang demikian menyebabkan kota/kabupaten layak huni tidak bisa diwujudkan. Ini menjadi tantangan pemerintahan global, tidak terkecuali Indonesia ( Idris et al ., 2023 ). Berdasarkan laporan yang dirilis oleh The Economist
Intelligence Unit (EIU) tahun 2023, setidaknya ada 173 kota dalam negara yang diperingkat dengan indeks yang menunjukkan kelayakan untuk dihuni. Ada lima indicator krusial untuk menentukan sebuah kota layak huni, yakni stabilitas, layanan kesehatan, budaya dan lingkungan, pendidikan, serta infrastruktur. Di Indonesia, Kota Jakarta menempati rangking ke-139 dari 173 kota di dunia. Angka ini naik 14 peringkat dibandingkan tahun 2022 ( Kusuma, 2023 ). Belajar dari Kota Jakarta yang dinilai masih jauh dari harapan, maka setiap Pemerintah Daerah baik melalui kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mewujudkan kota/ kabupaten layak huni.
Tabel 1. Presentase penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta 2018-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta (2024).
Mewujudkan kabupaten/kota layak huni tentu saja tidaklah mudah. Hal tersebut mengingat betapa kompleksnya masalah kependudukan yang ada. Kependudukan yang erat dengan kesejahteraan menjadi barometer terpenting dalam mendukung terciptaanya kabupaten/kota layak huni. Namun demikian, dari sekian kabupaten/kota yang ada, ada beberapa wilayah yang dinilai berhasil mengembangkan konsep tersebut dan ini tentu menjadi percontohan, yakni salah satunya Kabupaten Sleman. Wilayah ini berada di bawah Provinsi D.I. Yogyakarta di mana dalam mengembangkan kabupaten layak huni Kabupaten Sleman berhasil menurunkan tingkat kemiskinan. Keberhasilan Kabupaten Sleman dalam menurunkan kemiskinan tentu tidak lepas dari kiprah suksesnya dalam membangun perlindungan sosial bagi masyarakatnya secara luas dan komprehensif. Berdasarkan data Badan
Kabupaten/ Kota 2018 2019 2020 2021 2022 2023 D.I. Yogyakarta 12,13 11,70 12,28 12,80 11,34 11,04 Kulon Progo 18,30 17,39 18,01 18,38 16,39 15,64 Bantul 13,43 12,92 13,50 14,04 12,27 11,95 Gunungkidul 17,12 16,61 17,07 17,69 15,86 15,60 Sleman 7,65 7,41 8,12 8,64 7,74 7,52 Kota Yogyakarta 6,98 6,84 7,27 7,69 6,62 6,49
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 4(1) 2024, pp. 142-153
Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta, Kabupaten Sleman menjadi satu-satunya kabupaten yang ada di D.I. Yogyakarta dengan tingkat presentase kemiskinan terendah. Tabel 1 merupakan presentase penduduk miskin yang ada di kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta tersebut kinerja pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sleman jauh di bawah presentase provinsi dan juga tiga kabupaten lainnya, yakni Bantul, Gunungkidul dan Kulon Progo. Artinya posisi Kabupaten Sleman persis pada posisi kedua di bawah Kota Yogyakarta. Capaian statistic presentase kemiskinan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah setempat dalam mewujudkan Sleman sebagai liveable regengy di Provinsi D.I. Yogyakarta. Komitmen tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk regulasi kebijakan yang mencakup tentang penguatan perlindungan komprehensif sehingga rasa kesetaraan dan keadilan benar-benar di dapatkan oleh masyarakatnya.
Perluasan perlindungan sosial yang dikembangkan oleh Kabupaten Sleman selalu dibungkus dengan konsep program inovasi pelayanan publik. Tidak jauh berbeda di kabupaten/kota yang ada di D.I. Yogyakarta, di mana setiap wilayah tersebut memiliki inovasi pengentasan kemiskinan sesuai dengan potensi dan budaya setempat. Misalnya di Kota Yogyakarta mengenalkan konsep gandeng-gendong ( Iza & Nurhaeni, 2021 ; Izzaturrahmah, 2023 ; Nandina & Satlita, 2024 ; Indhira, 2023 ) dan di Kulon Progo terkenal dengan gerakan Bela Beli Kulon Progo ( Setiawan, 2023 ; Erison & Setiawan, 2023 ). Program inovasi perlindungan sosial yang dikembangkan oleh Kabupaten Sleman setidaknya memiliki dua kelebihan. Pertama, program inovasi perlindungan sosial selalu memberikan ruang dan melibatkan warga atau penduduk sasaran. Oleh karena ini aspek partisipasi masyarakat dinilai menjadi penting untuk keberhasilan program perlindungan sosial. Kedua, ialah adanya program inovasi itu mudah diterima oleh setiap masyarakat sasaran. Hal ini dikarenakan setiap program inovasi dimasukkan dalam setiap bentuk inovasi pelayanan. Dua kelebihan ini pada akhirnya berdampak pada penurunan presentase penduduk miskin di Kabupaten Sleman. Apabila perlindungan sosial tersebut berhasil menurunkan angka kemiskinan
secara signifikan, maka dalam mewujudkan Kabupaten Sleman sebagai liveable regency tidaklah sulit. Oleh karena itulah perluasan program perlindungan sosial dinilai menjadi solusi terhadap masalah kemiskinan sehingga setiap pemerintah setempat harus mengembangkan sistem perlindungan sosial yang mampu mengakselerasi percepatan penuntasan kemiskinan.
Keberhasilan Kabupaten Sleman di dalam mewujudkan liveable regency dibuktikan dengan capaian penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Secara beruntun Kabupaten Sleman dikukuhkan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) di tahun 2022 dan 2023 dengan jenis KLA kategori utama. KLA diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) kepada setiap kabupaten/kota yang dinilai memiliki sistem pembangunan yang mampu menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus bagi anak secara terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan. Sementara untuk mewujudkan KLA harus terlebih dahulu menciptakan wilayah yang liveable regency . Oleh karena itu, maka tidak bisa katakan bahwa predikat KLA yang didapatkan Kabupaten Sleman dikarenakan sudah memenuhi unsur dan konsep liveable regency . Predikat KLA Kabupaten Sleman juga secara komprehensif menunjukkan bahwa Sleman menjadi wilayah layak huni tidak terkhusus pada anak-anak saja, namun juga kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Sleman ( Janati, 2023 ). Gambar 1 merupakan pemberian penghargaan predikat KLA tahun 2023 dari Kementerian PPPA.
Gambar 1 . Pemberian Penghargaan KLA dari KPPPA Tahun 2023 (Sumber: Janati, 2023 ).
Gambar 1 menunjukkan Bupati Sleman yakni Kustini Sri Purnomo langsung menerima penghargaan KLA dari Kementerian PPPA. Secara komprehensif Kabupaten Sleman mampu mewujudkan KLA karena bisa mengendalikan tingkat kemiskinan yang dialami oleh penduduk miskin. Capaian-capaian ini tentu menarik untuk diteliti sebagai sumber rujukan bagi setiap kabupaten/kota lainnya untuk mewujudkan wilayah liveable regency / city dengan menuntaskan isu kemiskinan melalui pengembangan perlindungan sosial. Tidak semua kabupaten/kota bisa dengan mudah mewujudkan itu semua. Belajar dari Kabupaten Sleman maka penelitian ini menjadi menarik untuk dilakukan.
Penelitian-penelitian terdahulu tentang perwujudan liveable city/regency sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Misalnya penelitain yang dilakukan oleh ( Ghozi et al ., 2022 ; Iswara et al ., 2017 ; Suradi, 2012 ; Mitasari et al ., 2023 ; Idris et al ., 2023 ) di mana dalam mewujudkan kota layak huni masih ditekankan pada aspek fisik. Aspek fisik tersebut meliputi pembangunan infrastruktur perkotaan mulai dari desain rancang kota hingga kontruksi perumahan penduduk dengan lingkungannya. Apalagi dalam konteks pembangunan di kawasan urban yang padat penduduk, infrastruktur menjadi bagian penting. Oleh karenanya, perencanan wilayah kota secara fisik menjadi penting bagi kehidupan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Namun demikian, dalam penelitian tersebut tidak mengulas bahwa untuk membangun konsep liveable city/regency juga harus mempertimbangkan aspek non fisik. Artinya aspek non fisik juga harus menjadi perhatian serius karena pembangunan fisik yang modern tanpa didukung oleh pembangunan non fisik juga tidak akan mencapai tujuan kawasan layak huni. Kelemahan dari penelitian tersebut ialah tidak membahas terkait pembangunan non fisik di dalam menciptakan kota yang liveable. Oleh karena itu, peneliti akan mencoba mengisi celah kebaharuan.
Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Juliandi et al. (2021) di mana dalam mewujudkan liveable city/ regency aspek sosial ekonomi masyarakat menjadi sector penting. Artinya dalam penelitian tersebut, aspek non fisik sudah masuk dalam pertimbangan dalam mewujudkan kota/kabupaten yang dinilai layak huni. Sementara studi yang dilakukan oleh Nurcahya dan Alexandri (2020) , Damanik (2019) dan Pangestu et al .
(2023) di mana dalam untuk mewujudkan smart city/ regency , maka liveable menjadi prasyarat yang harus dipenuhi. Kota cerdas harus diawali dengan kehidupan masyarakat yang mendiami tempat yang memang benar- benar layak untuk bermukim. Artinya liveable city menjadi pilar dalam membangun smart city. Kajian- kajian tersebut sudah melengkapi beberapa studi tentang liveable city/regency , di mana objek Kabupaten Sleman sudah banyak dilakukan. Namun demikian, dari beberapa studi terdahulu yang ada konsep liveable city akan berhasil apabila kemiskinan bisa ditekan. Sementara di saat yang sama, perlindungan sosial yang dikembangan menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan masalah penduduk tersebut. Oleh karena itu, pengembangan perlindungan sosial dalam membangun liveable city/ regency akan menjadi pelengkap dari studi sebelumnya.
Setidaknya ada dua kebaharuan dari penelitian ini, pertama penelitian ini akan mengulas tentang pengembangan perlindungan sosial di Kabupaten Sleman dalam mewujudkan liveable city/regency . Kajian tentang perlindungan sosial dalam mewujudkan liveable city/regency masih sangat minim. Padahal liveable city/regency hanya dapat terwujud apabila ada keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan penduduk. Sementara eskalasi kemiskinan dapat ditekan salah satunya melalui pengembangan perlindungan sosial, baik melalui jaminan sosial ataupun bantuan sosial. Kedua, untuk menganalisis pengembangan perlindungan sosial ini akan menggunakan teorinya Douglass di mana dalam mewujudkan liveable city/regency harus bertumpu pada empat pilar utama, yakni peningkatan sistem kesempatan hidup untuk kesejahteraan masyarakat, penyediaan lapangan kerja, lingkungan yang aman dan bersih untuk kesehatan, dan kesejahteraan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, dan good governance ( Gumilar, 2020 ). Oleh karena itu, dengan teori tersebut, maka rumusan masalah utama dari penelitian ini ialah bagaimana upaya penguatan perlindungan sosial dalam menciptakan liveable city/ regency yang berkelanjutan di Kabupaten Sleman? Rumusan masalah tersebut akan dianalisis secara mendalam agar menghasilkan hasil analisis yang dapat dijadikan percontohan bagi wilayah lain dalam menuntaskan kemiskinan melalui perlindungan sosial sehingga terbangun kehidupaan masyarakat yang liveable city /regency.
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 4(1) 2024, pp. 142-153

## 2. Metode
Peneliti di dalam melakukan riset ini menggunakan pendekatan qualitative approach dengan metode studi kepustakaan ( Setiawan, 2022b ; Setiawan & Widyana, 2022 ; Setiawan, 2022a ; Setiawan & Erison, 2023 ). Metode studi pustaka digunakan karena akan memudahkan dalam pengumpulan data yang beragam dan relevan. Peneliti dengan menggunakan studi pustaka mendapatkan data dan informasi, mulai dari buku, jurnal, media, laporan resmi instansi pemerintah, dokumen arsip, pemberitaan, media masa, majalah, ataupun sumber literatur lainnya yang menunjang relevansi penelitian. Peneliti menganggap metode ini akan memberikan peluang bagi peneliti untuk memberikan penafsiran ilmiah secara mendalam sehingga mampu menjawab rumusan utama masalah penelitian. Agar penelitian ini tidak bias dan melebar, maka penelitian ini akan dibatasi pada masalah penguatan perlindungan sosial dalam mewujudkan liveable city/regency yang berkelanjutan di Kabupaten Sleman. Peneliti akan menggali dan menafsiran capaian- capaian yang telah, sedang, dan akan dilakukan Kabupaten Sleman dalam membangun perlindungan sosial komprehensif.
Kajian ini sudah dikembangkan oleh peneliti sejak awal Oktober 2023. Peneliti melakukan observasi capaian-capaian yang telah diperoleh dengan mengumpulkan data informasi sampai saat ini guna menjawab masalah utama. Peneliti melihat bahwa fokus penelitian yang diangkat belum terlalu banyak dikaji mengaitkan perlindungan sosial dengan liveable city/ regency . Oleh karena itu, dengan observasi awal dan beberapa catatan kecil lapangan yang sudah peneliti dapatkan, maka menjadi penting penelitian ini untuk direalisasikan.
Data dikumpulkan menggunakan teknik observasi, membuat mini catatan-catatan kecil lapangan, dokumentasi, studi arsip hingga penelusuran sumber data informasi relevan. Setelah semua data dianggap cukup dan menjawan rumusan utama penelitian yang telah ditetapkan, maka peneliti akan melakukan teknik analisis data teknik analisis data kualitatif ini menggunakan metode analisis data model Spradley. Analisis ini dalam metode kualitatif harus ditempuh dengan empat langkah, yakni analisis domain,
taksonomi, komponensial, dan tema kultural ( Hidayati & Setiawan, 2023 ; Muhidin et al ., 2020 ). Pada tahap analisis domain, peneliti mendapatkan gambaran umum tentang objek penelitian. Pada tahap ini juga peneliti akan menemukan domain dengan grandtour dan minitour observation. Setelah itu, peneliti masuk ke analisis taksonomi, dimana domain yang telah dipilih akan dirinci lebih detail untuk mengetahui struktur internal domain. Ini dilakukan dengan observasi terfokus. Setelah itu, langkah selanjutnya ialah analisis konponesial untuk menemukan ciri spesifik pada setiap struktur domain dengan mengkontraskan antar elemen. Di sini, proses seleksi data dilakukan oleh peneliti. Tahap terakhir, ialah analisis tema kultural, dimana peneliti menemukan hubungan antar domain secara keseluruhan untuk diambil kesimpulan.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Perlindungan sosial pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menciptakan akselerasi kesejahteraan dan kemerataan penduduk. Di samping itu, perlindungan sosial yang berhasil diimplementasikan akan diikuti dengan menurunnya proporsi kemiskinan yang dialami oleh penduduk. Pada akhirnya perlindungan sosial, kemiskinan, dan liveable city/regency menjadi hubungan yang saling terkonektif dan terintegral satu sama lain. Begitu juga dengan Kabupaten Sleman, dimana setiap tahunnya wilayah ini selalu mendapatkan berbagai penghargaan atas kinerja baik yang telah dilakukan. Itu terbukti dengan data statistik kemiskinan yang mengalami penurunan. Di tahun 2024, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menargetkan penurunan kemiskinan sebesar 1%. Jika ini tercapai tentu sudah berdampak pada kehidupan warga masyarakat yang jauh lebih baik. Wakil Bupati Sleman yang juga merupakan Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Sleman menekankan bahwa pengentasan kemiskinan masih menjadi agenda prioritas dan terus dilakukan penurunannya ( Kurniawan, 2024 ). Salah satunya dengan skema perlindungan sosial.
3.1. Perlindungan Sosial: Upaya Peningkatan
Kesempatan Hidup untuk Kesejahteraan?
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mencapai peningkatan
kesejahteraan ialah dengan melakukan perluasan cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat. Perluasan cakupan perlindungan sosial ini dilakukan sekaligus sebagai upaya untuk peningkatan kesempatan hidup masyarakat. Perlindungan sosial menjadi penting dan perlu diperluas cakupannya karena tidak semua penduduk memiliki kesempatan yang sama ( Turseno, 2024 ). Bagi kelompok-kelompok rentan, seperti kelompok perempuan, lansia, anak-anak, penyandang disabilitas ataupun kelompok rentan sosial ekonomi lainnya kehadiran perlindungan sosial menjadi penting. Selain itu, perlindungan sosial juga akan membuat kelompok-kelompok rentan menikmati standarisasi hidup sebagaimana kelompok yang tidak rentan. Perluasan perlindungan sosial secara tidak langsung dapat mengakselerasi kesetaraan dan pemerataan keadilan bagi setiap masyarakat penduduk tanpa terkecuali. Oleh karenanya, perluasan perlindungan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman menjadi sarana untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang inklusif.
Upaya Kabupaten Sleman dalam menciptakan perlindungan sosial yang konprehensif, terkhusus bagi kesejahteraan kelompok rentan ditindaklanjuti dengan setidaknya dua inovasi program, yakni Lasamba (Layanan Sambang Warga) dan Si Keren (Sleman Melindungi Keluarga Rentan). Inovasi Lasamba diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman pada 27 Agustus 2018 yang diujicobakan pertama kali di Dusun Sembung Kalurahan Sukoharjo Kapanewon Ngaglik. Program ini mencakup pelayanan bantuan sosial yang didukung oleh Tim Reaksi Cepat dari Dinas Sosial dengan jumlah 25 personel. Personel tersebut terdiri atas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pekerja Sosial Masyarakat dan pendamping PKH ( Walinegoro et al ., 2023 ). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hadijaya et al . (2023) , inovasi Lasamba dianggap cukup efektif dalam melayani warga miskin di Kabupaten Sleman. Namun demikian, dalam pelaksanaan masih ada beberapa kendala yakni sarana dan prasarana yang kurang memadai serta beberapa data alamat penduduk miskin yang tidak valid ( Hadijaya et al. , 2023 ). Padahal ketersediaan data penduduk miskin yang akurat akan mempercepat pengurangan kemiskinan ( Andryanda et al. , 2022 ).
Inovasi sosial yang kedua ialah program Si Keren Kabupaten Sleman. Inovasi ini diluncurkan pada bulan Desember 2022. Komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan pada sektor formal dilandasi dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Tidak cukup sampai di situ, komitmen pembangunan sosial diperluas cakupannya tidak hanya jaminan sosial pada pekerja formal, namun sudah mencakup pekerja informal. Hal tersebut telah tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perluasan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Sleman Melindungi Pekerja Rentan (Si Keren). Gambar 2 merupakan acara peluncuran inovasi sosial Si Keren sebagai perluasan jaminan sosial kepesertaan pekerja informal.
Gambar 2. Peluncuran Inovasi Sosial Si Keren Kabupaten Sleman (Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman 2022 ).
Perlindungan sosial yang diperluas dan mencakup pada kelompok-kelompok rentan di Kabupaten Sleman pada dasarnya menjadi upaya untuk memberikan kesempatan kepada mereka sehingga bisa menikmati kesempatan hidup yang sama. Tanpa adanya perlindungan khusus bagi mereka, tentu secara tidak langsung akan membatasi kesempatan hidup mereka akibat keterbatasan akses yang mereka alami. Keseriusan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam meningkatkan perindungan sosial yang inklusif dibuktikan dengan proses pelayanan ‘jemput bola’, bahkan diserahkan langsung oleh Bupati Sleman kepada berbagai kelompok rentan yang telah eligible sebagai penerima ( Pemerintah Kabupaten Sleman, 2022 ). Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Sleman telah merealisasikan anggaran Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebesar Rp13.998.908.850 yang sudah mencakup kesehatan, pendidikan, dan sosial.
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 4(1) 2024, pp. 142-153
Sementara untuk tahun 2024 anggaran regular program JPS disiapkan sebesar Rp12,3 miliar ( Turseno, 2024 ).
Di tahun yang sama, di luar JPS, Pemerintah Kabupaten Sleman menganggarkan lebih dari Rp18 miliar bantuan sosial untuk yatim piatu, disabilitas, lanjut usia terlantar, lembaga kesejahteraan sosial, korban bencana, korban benturan sosial dan lainya ( Pranyoto, 2023 ). Besarnya alokasi anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menguatkan sistem perlindungan sosial baik melalui perluasan cakupan jaminan sosial dan memperluas sasaran penerima bantuan sosial serta didukung oleh beberapa inovasi yang pro terhadap kelompok rentan telah berdampak positif bagi masyarakat. Hal itu terbukti di mana usia harapan hidup (UHH) Kabupaten Sleman di tahun 2018 menempati posisi tiga besar nasional, dengan nilai UHH 76 ( Aprita, 2018 ). Keberhasilan Kabupaten Sleman dalam meningkatkan indeks kesejahteraan masyarakatnya tidak diragukan lagi. Bahkan kinerja kesejahteraannya dinilai sukses oleh Kementerian Keuangan sehingga mendapat insentif fiskal sebesar Rp18,9 miliar. Kabupaten Sleman mendapatkan insentif fiskal tersebut dikarenakan kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp6,8 miliar, penurunan stunting sebesar Rp6 miliar, dan percepatan belanja daerah sebesar Rp6,1 miliar ( Suryowati, 2024 ). Tiga kategori kinerja tersebut telah menunjukkan bagaimana kesejahteraan diwujudkan melalui komitmen dan keseriusan di dalam menghadapi masalah publik. Tidak semua daerah meendapatkan insentif, oleh karenanya ini menjadi capaian sekaligus bentuk keberhasilan kinerja kesejahteraan yang tidak boleh dihentikan di tengah jalan. Hal tersebut masih diperkuat dengan data Badan Pusat Statistik Sleman di mana Sleman selaalu memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang cukup tinggi, yakni lebih dari 80 poin. Tahun 2020 IPM Sleman ialah 83,84. Sementara tahun 2021 dan 2022 sebesar 84.00 dan 84.31. Angka-angka ini menjadi tertinggi diantara kabupaten yang ada di D.I. Yogyakarta yang mencerminkan kualitas kinerja kesejahteraan masyarakatnya. Bahkan data terbaru, tahun 2023, data Badan Pusat Statistik menyebut bahwa Kabupaten Sleman menjadi wilayah peringkat satu dan paling maju di Indonesia dalam barometer sumber daya manusiannya ( Kusuma, 2024 ). Kinerja kesejahteraan harus inklusif dan bersifat keberlanjutan sehingga pada akhirnya
kesempatan hidup masyarakat benar-benar diciptakan oleh otoritas setempat. Gambar 3 berikut merupakan apresiasi kinerja kesejahteraan berupa insentif fiskal dari Kementerian Keuangan.
Gambar 3. Penerimaan Insentif Fiskal Kabupaten Sleman dari Kementerian Keuangan (Sumber: Suryowati, 2024 ).
Pada akhirnya, keberhasilan pengembangan perlindungan sosial ini menciptakan kesempatan hidup masyarakat secara inklusif. Oleh karena itu, dalam unsur kesempatan hidup yang sejahtera dalam mewujudkan Kabupaten Sleman sebagai kabupaten liveable sudah tercapai dan diperlukan keberlanjutan ke depan. Pada konsep ini setidaknya sudah menekankan bahwa Kabupaten Sleman telah layak sebagai wilayah yang liveable regency dikarenakan sudah terbangun sistem dan ruang yang memberikan kesempatan hidup yang sama tanpa terkecuali pada kelompok-kelompok rentan.

## 3.2. Perlindungan Sosial Berbasis Lapangan Kerja
Selain adanya peningkatan kesempatan hidup masyarakat, konsep liveable regency juga harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Terkhusus bagi kelompok-kelompok rentan, lapangan pekerjaan itu menjadi hal yang semestinya mereka dapatkan untuk bertahap hidup. Oleh karenanya, pengembangan perlindungan sosial harus mampu melahirkan kelompok-kelompok rentan yang bangkit berdikari, bahkan menjadi wirausaha. Perlindungan sosial tidak lagi ditempatkan sebagai objek ketergantungan bagi kelompok rentan. Namun yang tidak kalah penting ialah sistem perlindungan sosial komprehensif harus mampu memutus mata rantai ketergantungan dan dapat menciptakan pelaku-pelaku usaha yang mandiri dari para kelompok rentan yang potensial ( Tobing, 2023 ).
Penguatan Perlindungan Sosial dalam Mewujudkan Liveable Regency yang Berkelanjutan di Kabupaten Sleman
Keberhasilan ini tentu akan berdampak pada pengurangan beban fiskal pemerintah yang dialokasikan ke sistem anggaran perlindungan sosial. Namun demikian, pengembangan sistem perlindungan sosial yang sejalan dengan penciptaan lapangan kerja masih menjadi tantangan bagi setiap pemerintahan di masa ke depan. Perlu kajian komprehensif untuk mewujudkan sistem tersebut, sehingga perlindungan sosial mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi kelompok yang lainnya.
Untuk mewujudkan perlindungan sosial yang mampu menciptakan kelompok rentan mandiri dari ketergantungan, Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan kegiatan pembinaan dan pelatihan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi. Program ini menyasar kepada kelompok perempuan rentan dengan diberikan modal usaha sebesar Rp2.000.000 dari Dinas Sosial, di sisi lain pelatihan dan pemberdayaan juga dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sleman melalui penguatan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia ( Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman, 2022 ). Oleh karena itu, dengan segala keterbatasan pemerintah daerah, maka Kabupaten Sleman mengajak mitra kerja sosial di wilayahnya baik di tingkat kalurahan maupun kecamatan untuk perkuat peran di dalam melahirkan pengentasan mereka dari kemiskinan. Namun demikian, dalam aspek lapangan kerja, Kabupaten Sleman masih melakukan usaha dan penyusunan regulasi sehingga perlindungan sosial yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja belum sepenuhnya dilakukan. Sampai saat ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah ialah memberikan beberapa pelatihan, pendidikan, pemberdayaan, dan praktik kewirausahaan sehingga diharapkan program tersebut berdampak pada kemandirian kelompok rentan. Namun demikian, yang paling penting ialah Pemerintah Kabupaten Sleman harus mampu memikirkan dan menciptakan sistem perlindungan sosial itu memberikan kesempatan kepada kelompok rentan. Misalnya ada regulasi khusus bagi setiap pelaku usaha menengah sedang dan atas untuk mengalokasikan kesempatan kerja dari kelompok rentan. Hal tersebut menjadi penting karena aspek perlindungan sosial tidak akan efektif jika
hanya dalam bentuk bantuan barang atau uang. Yang lebih penting ialah kesempatan kerja sekaligus keterampilan yang dimiliki sehingga akan berdampak pada keberlanjutan kehidupan bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, perlu penguatan peran para kelompok rentan untuk diberikan kesempatan kerja sebagaimana para pekerja laiinya melalui perlindungan sosial.

## 3.3. Sanitasi Lingkungan dan Pelayanan Kesehatan
Aspek sanitasi lingkungan dan pelayanan kesehatan masyarakat tidak luput dari perluasan perlindungan sosial di Kabupaten Sleman. Hal itu menjadi penting, karena dalam pemukiman kelompok rentan maka kondisi sanitasi lingkungan perlu diperhatikan serius. Realitas tersebut dikarenakan kondisi sanitasi lingkungan yang buruk akan menentukan rendahnya kualitas derajat kesehatan masyarakat. Pembangunan sanitasi lingkungan layak akan menciptakan derajat kesehatan masyarakat yang paripurna ( Ravsanjanie et al ., 2021 ). Biasanya pola sanitasi lingkungan alam kehidupan kelompok-kelompok rentan dilingkupi dengan kondisi kumuh, adanya praktik BAB sembarangan dan lingkungan yang tidak bersih. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran Kabupaten Sleman karena jika kondisi tersebut dibiarkan akan berdampak pada kesehatan di masa mendatang. Oleh karena itu, perluasan perlindungan sosial di Kabupaten Sleman dalam menjangkau area tersebut bekerja sama dengan jajaran birokrasi, para pelaku usaha, kelompok-kelompok sipil, perguruan tinggi, hingga masyarakat. Apalagi Kabupaten Sleman telah memiliki dokumen perencanaan sanitasi lingkungan kota yang tertuang dalam Strategi Sanitasi Kota Kabupaten Sleman.
Salah satu langkah yang dilakukan untuk menata sanitasi lingkungan layak ialah dengan mengkonversi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ke Rumah Layak Huni (RLH). Penyaluran dana RTLH Pemerintah Kabupaten Sleman bekerja sama dengan beberapa pemangku kepentingan di mana dari data yang ada RTLH di Sleman sebanyak 11.422 rumah. Pada kurun tahun 2010-2020, RTLH yang tertangani sebanak 9.049. Angka ini tentu masih jauh, sehingga perwujudan sanitasi lingkungan bagi penduduk miskin bisa layak dihuni. Di tahun 2020, 1.248 RTLH telah ditangani dengan anggaran Rp21,94 miliar. Anggaran itu diambil
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 4(1) 2024, pp. 142-153
dari APBD Kabupaten sebanyak 266 rumah, Dana Alokasi Khusus sebanyak 165 rumah, Bantuan Stimultan Perumahan Swadaya (BSPS) 808 rumah, dan Baznas Kabupaten Sleman sebanyak 9 rumah. Saat ini masih sekitar 2.373 RTLH yang perlu penanganan ( Bank Sleman, 2020 ). Oleh karena itu, upaya untuk mengkonversi RTLH menjadi RLH Pemerintah Kabupaten melakukan kolaborasi dengan lintas sektor, termasuk sektor swasta. Di tahun 2021, proyek RTLH di Pemerintah Sleman dilanjutkan di mana menghabiskan anggaran sebanyak Rp15,54 miliar dengan menyasar ratusan rumah. Dana itu dialokasikan dari berbagai sumber seperti APBD Sleman, APBD provinsi, Dana Alokasi Khusus, BSPS, dan Baznas Sleman. Semuanya bersinergi dalam menurunkan tingkat kemiskinan melalui pembangunan RLH sehingga terwujud sanitasi lingkungan layak bagi masyarakat rentan. Tabel 2 berikut merupakan rincian anggaran RTLH dan sasaran penerima manfaat.
Tabel 2. Pendanaan RTLH Kabupaten Sleman
Sumber: Diolah oleh penulis (2024).
Perkembangan penanganan RTLH di Kabupaten Sleman dengan melibatkan berbagai sumber pendanaan di atas pada dasarnya telah mencerminkan komitmen sekaligus tekat dari pemerintah daerah setempat di dalam mewujudkan perlindungan sosial secara merata. Di samping itu, setelah sanitasi lingkungan layak terwujud melalui perbaikan RTLH, maka di Kabupaten Sleman juga memberikan fasilitas akses kesehatan bagi setiap masyarakat yang sama. Kabupaten Sleman meluncurkan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan acuan regulasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010. Jamkesda didasarkan atas usaha bersama dan
kekeluargaan untuk mengintegrasikan risiko seseorang ke dalam suatu kelompok masyarakat. Sasaran dari Jamkesda tidak hanya bagi kelompok non miskin, namun cakupannya juga menyasar masyarakat miskin ( Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2012 ). Oleh karena itu, upaya menciptakan sanitasi yang layak dan akses kesehatan terus diwujudkan melalui pengembangan perlindungan sosial, menimbulkan rasa kesejahteraan dan kenyamanan penduduk tanpa ada yang terekslusif.

## 3.4. Pengembangan Tata Kelola Sistem Perlindungan Sosial Ke Depan
Pengelolaan sistem perlindungan sosial harus bisa dikembangkan dan berdampak positif bagi terwujudnya wilayah yang liveable. Konsep liviabe tidak hanya bagi penduduk tertentu, namun semua penduduk tanpa terkecuali. Oleh karenannya sistem perlindungan sosial harus bersifat inklusif, berkelanjutan, tercakup, dan diperluas. Perlindungan sosial dikatakan inklusif apabila dalam pengembangannya dan dalam praktiknya di lapangan tidak mengeksklusifitaskan sebagian kelompok penduduk lainnya. Apalagi kapasitas dan kemampuan yang sangat heterogen, sehingga menuntut perlakuan sama dan setara. Selanjutnya, perlindungaan sosial juga harus bersifat keberlanjutan yang artinya perwujudan perlindungan sosial harus mampu menciptakan kemandirian baru bagi kelompok-kelompok rentan. Di saat yang sama, keberlanjutan juga harus berdampak pada pemutus mata rantai ketergantungan antara kelompok rentan dengan pemerintah. Oleh karenannya keberlanjutan dalam konteks perlindungaan sosial harus diwujudkan dalam konteks pelatihan, pendidikan, pemberdayaan, hingga kewirausahaan sehingga mereka dapat bangkit dari keterpurukan sosial ekonomi yang dialaminya. Selain itu, perlindungan sosial juga harus memiliki karakter cakup dan diperluas. Cakup artinya dapat menjangkau siapa saja dengan kriteria tertentu tanpa terkecuali, dan perluas artinya praktik baik perlindungan sosial harus berdampaak pada pemerataan sekaligus dampak positif yang dapat dinikmati setiap penduduk.
Praktik perlindungan sosial tersebut, secara nyata telah diwujudkan dan ditempuh oleh Kabupaten Sleman. Hal tersebut terbukti, di mana Kabupaten Sleman di samping berhasil menurunkan persoalan
Pendanaan RTLH Sleman
Sumber Jumlah KK Jumlah Anggaran *Ketentuan APBD Kabupaten 390 5,85 M Khusus dana dari DAK tersebar di 5 kalurahan yakni Kalurahan Sidoarum 28 KK, Sidoangung 39 KK, Tirtoadi 26
KK, Banyuraden 27 KK, dan Sardonoharjo 27 KK APBD Provinsi 66 990 juta Dana Alokasi Khusus .147 2,94 M Baaznas Sleman 20 300 juta BSPS 273 5,46 M
Penguatan Perlindungan Sosial dalam Mewujudkan Liveable Regency yang Berkelanjutan di Kabupaten Sleman
kemiskinan, juga dikukuhkan sebagai KLA di Indonesia. Bahkan, menjadi kabupaten terbaik nasional dalam pengelolaan sanitasi total berbasis masyarakat berkelanjutan di tahun 2018 dan tahun 2022. Berbagai capaian tersebut mengantarkan Kabupaten Sleman menjadi kabupaten cerdas. Hal ini dikarenakan kabupaten cerdas harus bisa mengendalikan permasalahan kependudukan, salah satunya ialah kemiskinan. Hanya dengan perwujudan smart regency inilah maka akan menjadi solusi atas pembangunan di daerah ( Hasibuan & Sulaiman, 2019 ). Oleh karena itu, pengembangan perlindungan sosial menjadi bagian vital dalam menata dan membangun daerah. Hal tersebut dikarenakan tidak akan ada wilayah yang mencapai liveable regency kalau masalah kemiskinan teratasi. Di saat yang sama, perlindungan sosial menjadi jalan bagi daerah di samping memberikan suplai juga mengangkat kelompok rentan. Hal ini sebagaimana filosofi program kemiskinan inovasi yang dikembangkan di Kota Yogyakarta yakni gandeng-gendong. Gandeng artinya merangkul dengan sistem perlindungan sosial, dan gendong artinya mengangkat kelompok rentan dengaan berbagai usaha pemberdayaaan atau kewiaausahaan. Oleh karena itula pengelolaan perlindungan sosial harus mampu memutus ketergantungan dan memperluas dampak manfaat dan positif bagi masyarakat.
Kelemahan praktik perlindungan sosial yang ada ialah masih menciptakan ketergantungan antara kelompok penerima manfaat dengn pemberi manfaat. Semestinya ketika para pemberi manfaat memberikan satu sistem perlindungan sosial, seharusnya mampu memicu perubahan dalam beberapa waktu kedepan. Konsep gandeng gendong ini yang sebetulnya tidak melekat dalam perlindungan sosial itu sendiri. Akibatnya praktik perlindungan sosial itu tidak berdampak luas sekaalipun diperluas nilai meterillnya dan cakupan penerimanya. Konsep pengelolaan ini menjdi penting karena keberhasilan penerapan perlindungan sosial akan mengantarkan pada perbaikan data statistic sosial ekonomi kependudukan sehingga pembangunan daerah dapat melaju secara signifikan.

## 4. Kesimpulan
Pengembangan perlindungan sosial di Kabupaten Sleman telah mengalami keberhasilan di dalam mewujudkan Sleman sebagai kabupaten layak huni.
Gerakan dan perubahan kreatif inovatif dalam mengembangkan perlindungan sosial di Kabupaten Sleman dikemas dalam bentuk inovasi pelayanan public yakni Lasamba dan Si Keren. Dilekatkanya praktik perlindungan sosial di Sleman tersebut menjadi strategi efektif sehingga mampu membangun kerjasama antar pemangku kepentingan. Di sisi yang lain juga menumbuhkan partisipasi antar warga untuk bahu membahu menjalankan sistem perlindungan sosial. Mulai dari perluasan atas cakupan perlindungan sosial dan juga dukungan dari regulasi yang memadai pada akhirnya mampu mengikis masalaah kemiskinan secara signifikan di Kabupaten Sleman. Strategi pengentasan kemiskinan melalu pembangunan perlindungan sosial yang komprhensif di Kabupaten Sleman dibuat dengan skema jaminan sosial dan bantuan sosial. Keduanya dalam tataran praktik dan regulasi mengalami perluasan dan cakupan penerima manfaat efektif, sehingga dampak kesejaahteraan bisa dirasakan.
Di samping itu, program perlindungan sosial Kabupaten Sleman didesain untuk memberikan menggandeng para penerima manfaat dan diangkat untuk diberdayakan, dilatih, dan diberikan peningkatan skill agar mereka tidak tergantung secara terus menerus kepada pemerintah. Artinya ada arah memutus mata rantai ketergantungan sehingga dengan kemandirian masyaaraakat yang siap berdaya saing menciptakan pembangunan daerh semakin kuat. Hanya saja dalam program perlindungan sosial di Kabupaten Sleman masih dijumpai kendala yakni misalny dalam praktik inovasi yang ada beberapa data tidak link dan match dengan penerima. Namun demikian, secara keseluruhan perlindungan sosial yang dikembangakan di Sleman sudah sangat baik untuk dijadikan role model bagi wilaayah lain yang ingin mewujudkan kabupaten/kota menjadi liveable city/regency . Hal ini dikarenakaan keempat unsur liveable city/regency di Sleman dapat dikembangkan dengan pembangunan sistem eprlindungan sosial hingga pada akhirnya Sleman layak sebaga liveable regency dan smart regency.

## Ucapan Terima Kasih
Peneliti mengucapkan terima kasih kepada jajaran pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Selamat Sri Batang yang telah memberikan dorongan dan masukan sehingga tulisan ini bisa diselesaikan dengan baik. Kepada bapak ibu dosen khususnya di Program Studi Ilmu Komunikasi dan Ilmu Pemerintahan tidak lupa penulis haturkan terima kasih.

## Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 4(1) 2024, pp. 142-153

## Referensi
Andryanda, R., Darwin, M., Listyaningsih, U., & Kutanegara, P. M. (2022). Social Innovation for Poverty Reduction in the Special Region of Yogyakarta. International Journal of Innovative Science and Research Technology, 7 (4), 373-379. Crossref | Google Scholar
Aprita, A. (2018). Usia Harapan Hidup di Sleman Capai Angka 76, Masuk tiga Besar yang Tertinggi di Indonesia. Tribun Jogja . Retrieved from https://jogja.tribunnews.com/2018/08/12/usia-harapan-hidup-di- sleman-capai-angka-76-masuk-3-besar-yang-tertinggi-di- indonesia .
Bank Sleman. (2020). Penyaluran Dana Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Pemkab Sleman. Bank Sleman . Retrieved from https:// banksleman.co.id/2020/07/23/penyaluran-dana-rumah-tidak- layak-huni-rtlh-dari-pemkab-sleman .
Damanik, M. P. (2019). Sumsel Smart Province: Implementasi dan Tantangan Kesiapan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Jurnal Studi Komunikasi dan Media, 23 (2), 195. Crossref | Google Scholar
Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. (2012). Pemkab Sleman Luncurkan JAMKESDA. Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman . Retrieved from https://dinkes.slemankab.go.id/pemkab-sleman-luncurkan- jamkesda.html .
Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman. (2022). Launching Program Si Keren (Sleman Melindungi Pekerja Rentan). Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Sleman . Retrieved
from https:// disnaker.slemankab.go.id/2022/12/28/launching-program-si- keren-sleman-melindungi-pekerja-rentan .
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman. (2022). Penguatan HWDI Kabupaten Sleman. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman . Retrieved from https:// d i n p 3 a p 2 k b . s l e m a n k a b . g o . i d / 2 0 2 2 / 0 1 / p e n g u a t a n - h w d i - kabupaten-sleman .
Erison, Y., & Setiawan, H. (2023). Agile Governance: De-eskalasi Kemiskinan berbasis Birokrasi Cergas melalui Gerakan Bela Beli di Kabupaten Kulon Progo D.I. Yogyakarta. Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan, 3 (2), 135–146. Crossref
Ghozi, S., Dharmawan, I. B., Bijaksana, M. T., Delvi, S. M., & Yanti, P. (2022). Pengukuran Indeks pelayanan Infrastruktur dan Kota layak Huni Kota Balikpapan: Perbaikan Metodologi Survey. Jurnal Riset Inossa, 4 (2), 92–109. Crossref | Google Scholar
Gumilar, M. G. (2020). Inovasi Pemerintah Daerah Jogja Smart Service Dalam Menciptakan Smart and Liveable City di Kota Yogyakarta. Jurnal Gama Societa, 3 (1), 19. Crossref | Google Scholar
Hadijaya, I., & Satiya, G. (2023). Efektivitas Program Layanan Sambang Warga (Lasamba) Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Media Birokrasi , 191–217. Crossref | Google Scholar
Hasibuan, A., & Sulaiman, O. K. (2019). Smart city, konsep kota cerdas sebagai alternatif penyelesaian masalah perkotaan kabupaten/ kota, di kota-kota besar Provinsi Sumatera Utara. Buletin Utama Teknik, 14 (2), 127-135. Google Scholar
Hidayati, A., & Setiawan, H. (2023). Women and Budget: Pro Gender Government Expenditure Budget in Batang Regency. Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies, 113 (3), 13–25. Crossref | Google Scholar
Idris, F., Mukhrijal, M., & Rassanjani, S. (2023). Efektifitas Program Rumah Layak Huni dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat Daya. Sosio Konsepsia, 12 (2), 37–50. Crossref | Google Scholar
Indhira, S. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Program Gandeng Gendong di Kelurahan Tahunan Kemantren Umbulharjo. Journal of Indonesian Rural and Regional Government, 7 (1), 11–20. Crossref | Google Scholar
Iswara, R., Astuti, W., & Putri, R. A. (2017). Kesesuaian Fungsi Taman Kota dalam Mendukung Konsep Kota Layak Huni di Surakarta. Arsitektura, 15 (1), 115. Crossref | Google Scholar
Iza, S. M., & Nurhaeni, I. D. A. (2021). Proses Kolaborasi dalam Penanganan Kemiskinan: Studi Kasus pada Program Gandeng Gendong di Yogyakarta. Wacana Publik, 1 (2), 365. Crossref | Google Scholar
Izzaturrahmah, N., Prasetyo, S. I., Abhipraya, F. A., & Gupta, A. (2023). Gandeng-Gendong: Poverty Reduction Program Based on Community Empowerment in Yogyakarta City. Jurnal Studi Sosial dan Politik, 7 (2), 162-176. Crossref | Google Scholar
Janati, C. D. (2023). Sleman Raih Predikat Kabupaten Layak Anak Kategori Utama.
Harian Jogja . Retrieved from https:// jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/07/23/512/1142823/ sleman-raih-predikat-kabupaten-layak-anak-kategori-utama .
Juliandi, R. S., Mardiana, & Tampubolon, D. (2021). Analisis Aspek Ekonomi Dan Sosial Kota Pekanbaru Sebagai Kota Layak Huni. Revenue : Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Islam, 4 (02), 1–15. Crossref | Google Scholar
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). Konsep Perkotaan Layak Huni, Menteri Basuki: Kota yang Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat . Retrieved from https://pu.go.id/berita/konsep- perkotaan-layak-huni-menteri-basuki-kota-yang-aman-nyaman- produktif-dan-berkelanjutan .
Kurniawan, D. (2024). Segini Target Penurunan Angka Kemiskinan Pemkab Sleman di 2024. Harian Jogja . Retrieved from https:// jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/01/07/512/1160736/ segini-target-penurunan-angka-kemiskinan-pemkab-sleman- di-2024 .
Kusuma, W. (2024). Sleman Peringkat 1 SDM Paling Maju se-Indonesia, Bupati: Ini Keberhasilan Warga. Kompas . Retrieved from https:// yogyakarta.kompas.com/read/2024/06/05/154421178/sleman- p e r i n g k a t - 1 - s d m - p a l i n g - m a j u - s e - i n d o n e s i a - b u p a t i - i n i - keberhasilan .
Makalalag, A., Gosal, P. H., & Hanny, P. (2019). Kajian kota kotamobagu menuju kota layak huni (livable city). Spasial, 6 (2), 199-210. Crossref | Google Scholar
Mitasari, N. P., Wirantari, I. D. A. P., & Winaya, I. K. (2023). Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Mewujudkan Permukiman yang Layak Huni, Produktif, dan Berkelanjutan di Desa Tembuku. Ethics and Law Journal: Business and Notary, 1 (1), 34-47. Crossref | Google Scholar
Muhidin, A., N, R. A. M., & Mubarak, I. (2020). Study of Mapping the Needs of Facilities and Infrastructure of Automotive Board of Univeritas Pendidikan Indonesia. Journal of Mechanical Engineering Education, 7 (2), 134–146. Crossref | Google Scholar
Nandina, N. T., & Satlita, L. (2024). Implementasi Program Gandeng Gendong Bagi Pekerja Rentan untuk Pengentasan Kemiskinan di Kota Yogyakarta. Journal of Public Policy and Administration Research, 9 (1), 15. Crossref | Google Scholar
Nurcahya, E., & Alexandri, M. B. (2020). Analisis Swot Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bandung. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 6 (2), 257-267. Crossref | Google Scholar Pangestu, I. A., Pratama, R., & Sisma, A. F. (2023). Kebijakan Konsep Smart Environment Di Kota Tangerang. Jurnal Pembangunan Kota Tangerang, 1 (2), 184-205. Google Scholar
Pemerintah Kabupaten Sleman. (2022). Demi Tingkatkan Perlindungan Sosial, Bupati Serahkan Bantuan Bagi Difabel. Pemerintah Kabupaten Sleman . Retrieved from https://slemankab.go.id/archive/ 2022/10/14/demi-tingkatkan-perlindungan-sosial-bupati- serahkan-bantuan-bagi-difabel .
Pranyoto, V. S. (2023). Bupati Sleman: Jaminan Sosial Masyarakat Miskin Tahun 2023 Komplit. Antara . Retrieved from https:// jogja.antaranews.com/berita/601512/bupati-sleman-jaminan- sosial-masyarakat-miskin-tahun-2023-komplit .
Penguatan Perlindungan Sosial dalam Mewujudkan Liveable Regency yang Berkelanjutan di Kabupaten Sleman
Puspapertiwi, E. R., & Hardiyanto, S. (2023). Daftar Kota Paling Layak Huni di Dunia 2023, Berapa Nilai Jakarta? Kompas . Retrieved from https:/ /www.kompas.com/tren/read/2023/10/21/150000965/daftar-kota- paling-layak-huni-di-dunia-2023-berapa-nilai-jakarta-?page=all .
Ravsanjanie, M. M., Pawitra, A. S., Diyanah, K. C., Zakaria, Z. A., &
Marmaya, N. H. B. (2021). Utilization of Clean Water, Personal Hygiene of Toddler Caregivers, and Smoking Behavior of Family Members as Risk Factors for Cases of Stunting Toddlers. Jurnal Kesehatan Lingkungan, 13 (1), 48. Crossref | Google Scholar
Sarbaini, S., Zukrianto, Z., & Nazaruddin, N. (2022). Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Pembangunan Rumah Layak Huni di Provinsi Riau Menggunakan Metode Analisis Regresi Sederhana. Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan, 1 (3), 131–136. Crossref | Google Scholar
Setiawan, H., & Sa’diyah, K. (2022). Human Security and the Special Autonomy: The Solution for the Non-traditional Security Issues in Papua?. Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies, 2 (2), 89-102. Crossref | Google Scholar
Setiawan, H. (2022a). Reviewing the Prosperity Tracks After Two Decades of Special Autonomy for Papua. Soshum: Jurnal Sosial dan Humaniora, 12(1), 13-23. Crossref | Google Scholar
Setiawan, H. (2022b). Rethinking Patterns Development of Aceh's Socio- Economic Welfare After Two Decades of Implementing Asymmetric Autonomy" Special Autonomy". Journal of Government and Political Issues, 2 (1), 8-21. Crossref | Google Scholar
Setiawan, H. (2023). Economic Resistance of Sub-National Governments in Mitigating Inflation Risk : The Case of Bela Beli Kulon Progo Movement. JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 13 (01), 83–102. Crossref | Google Scholar
Setiawan, H., & Erison, Y. (2023). The Women-Based Welfare (WBW):
Penguatan Perempuan Berbasis Formulasi Government Expenditure di Kabupaten Gunungkidul DI Yogyakarta. Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies, 3 (2), 129-141. Crossref | Google Scholar
Suradi. (2012). Penelitian Evaluasi Dampak Kebijakan Sosial Kelompok Usaha Bersama bagi Keluarga Miskin Perkotaan Di Kota Denpasar. Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 17 (3), 284-293. Google Scholar
Suryowati, E. (2024). Dinilai Sukses Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Sleman Dapat Insentif Fiskal Rp 18,9 Miliar dari Kemenkeu. Jawapos . Retrieved from https://www.jawapos.com/ ekonomi/013050678/dinilai-sukses-tingkatkan-kesejahteraan- masyarakat-sleman-dapat-insentif-fi skal-rp-189-miliar-dari- kemenkeu#google_vignette .
Tobing, H. (2023). Studi Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Berkemampuan Bagi Pekerja di Masa Pandemi COVID-19. Jurnal Ketenagakerjaan, 18 (1), 32–46. Crossref | Google Scholar
Turseno, A. (2024). Sleman Perluas Cakupan Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat. Harian Merapi . Retrieved from https:// www.harianmerapi.com/news/4011573505/sleman-perluas- cakupan-perlindungan-sosial-bagi-masyarakat .
Walinegoro, B. G., Saputra, G., Inayah, F., & Sari, L. W. (2023). Tata Kelola Inovasi Layanan Publik: Program Lasamba (Layanan Sambang Warga) Dinas Sosial Kabupaten Sleman. Journal of Governance Innovation, 5 (1), 42-60. Crossref | Google Scholar