## PENDAHULUAN
Peran  teknologi  informasi  dalam berbagai aspek kegiatan usaha terfokus  pada  kebutuhan  sistem informasi  dunia  bisnis  yang  sangat cepat,  tepat  waktu,  relevan  dan akurat.  Dengan  melihat  tuntutan lingkungan peningkatan pada kualitas layanan, upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan dengan membandingkan layanan yang diharapkan  oleh  pelayanan  yang dirasakan oleh masyarakat. Meskipun  ada  banyak  penelitian yang diteliti dalam bidang organisasi pelayanan  publik  dan  informasi pemerintahan  berbasis  teknologi. Pelayanan publik sering juga ditemui kendala,  meningkatkan  efektivitas layanan atau sistem informasi.
Badan  Jaminan  Sosial  (BPJS) adalah  lembaga  yang  menyediakan pelayanan  kesehatan  masyarakat. Sistem  informasi  dilakukan  BPJS adalah  bentuk  pelayanan  publik untuk memperluas jangkauan layanan, pemberantasan jarak menghemat waktu dan uang.
Penelitian ini mengungkapkan sistem
1 Dosen Fakultas Teknik Universitas Batanghari
informasi  pelayanan  publik  BPJS kesehatan  dapat  didasarkan  pada kerangka  konseptual  yang  dilakukan berdasarkan  literatur  dan  penelitian sebelumnya.  Penelitian  ini  disusun sebagai  berikut  pertama  dengan menguraikan  kerangka  konseptual dikembangkan untuk menggambarkan  hubungan  antara peran teknologi informasi oleh organisasi pelayanan publik. Kemudian  review  literatur  mengenai hubungan  dengan  informasi  yang berkualitas,  pengiriman  layanan  dan orientasi pengguna.
Akhirnya kesimpulan akan dibahas.

## KAJIAN PUSTAKA
Tinjauan  literatur  adalah  salah satu  cara  untuk  meninjau  tren  yang muncul  pada  waktu  itu  dengan melakukan tinjauan sistematis.
Sebuah  tinjauan  sistematis  yang melibatkan  tiga  kegiatan  berurutan dari  masukan,  proses  dan  output. Selain  mengumpulkan  literatur  yang komprehensif  dari  makalah  yang relevan  sebanyak  mungkin  sangat diperlukan dalam opini King and He. Dengan demikian, hasil dari peninjauan sering diakui sebagai seni seorang  peneliti.  Oleh  karena  itu,

## FAKTOR-FAKTOR SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK PADA BPJS KESEHATAN KOTA PALEMBANG
Venny Yusiana 1

## Abstract
Information technology to be adopted as a form of public service which gives ease various aspects of business. The research objective is to identify factors important in  public  services  in  health  BPJS  the  city  of  Palembang.  While  to  improve  the quality of public services demanded participation of an active and effective role of government  in  providing  information  to  the  public.  Obtained  from  several previous  studies  the  conceptual  framework  related  to  public  service.  The literature  review  is  one  way  to  review  the  trends  that  emerged  at  that  time  by conducting a systematic review. In this conceptual framework developed based on the study of literature that offer section with public service delivery. Based on the conceptual  framework  showing  the  delivery  of  quality  information,  user orientation  and  delivery  of  service  is  an  important  factor  in  evaluating  the information system on public services.
Keywords: Public service, BPJS in Health,
penelitian  ini  menggunakan  kajian literatur sebagai metode utama.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengembangkan  pengiriman konseptualisasi  yang  lebih  dalam mengenai  pelayanan  publik  yang berorientasi  pengguna,  penyampaian informasi layanan dan kualitas layanan.  Jadi,  pertama,  penelitian  ini mulai  mencari  dan  mengidentifikasi artikel  yang  relevan  dari  Google Scholar,  ScienceDirect,  Emerald,
basis  data  EBSCO  Dan  ProQuest. Kedua, artikel disaring dengan
membaca  terutama  abstrak  dan dalam  beberapa  kasus  ada  yang membaca  seluruh  kertas  /  jurnal. Ketiga  menggunakan  lensa  teoritis pelayanan  publik  dalam  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2009  dan keterkaitan dengan informasi
pelayanan  publik  yang  terkandung dalam  Undang-Undang  No.14  tahun 2008.  Sejumlah  penelitian  telah menunjukkan  bahwa  kemampuan teknologi  informasi  dapat  membantu pelayanan publik pada Tabel 1.
Tabel 1. Accomplished studies No TITLE &AUTHOR QS UO DS O RV EF 1. Pelayanan Publik Melalui Electronic government Upaya Meminilisir Praktek maladministrasi Dalam Meningkatkan Public Service (2011) Erick S. Holle       2. Critical factors for evaluating the public value of e-government in Sri Lanka (2011) Kanishka Karunasena, Hepu Deng           3. Analisis Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik Pada Puskesmas LOAJANAN(2012)Erlyn Nurba    4. Analisis Kinerja Pelayanan Publik (Studi kasusu Pada SKPD Kab Sukoharjo) (2012) Evi Prismawati    5. Kinerja Organisasi Pelayanan Publik Pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Sintang (2013) Sri Hartati , Netti Herawati , Endang Indri Listiani         6. Teori Dan Model Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Keberkesanan Sistem Pelayanan Publik Muhamad Ali bin Embi, Rita Widyasari     
7. Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan
Motoling Kab Minahasa Selatan  ((Studi Tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Motoling) 2013. Hizkia Paat        8. Penerapan Elektronic Government Dalam Pelayanan Publik Di Era Otonomi Daerah (2013). Yurisal D. Aesong   
 
 9. Kesenjangan Dalam Pelayanan Publik (2013). Enceng dan Yuli Tirtariandi El Anshori       10. Pengaruh Motivasi Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Pegawai Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Di Kota Makasar (2015). Khusnul Khasanah       
QS:Quality Service, US:User Orientasi, EF,:Effisiency, OP :Openness,    RV: Responsiveness, DS :  Delivery of Service

## KERANGKA KONSEPTUAL
Penelitian  serupa  telah  dilakukan dengan  hasil  pelaksanaan  pelayanan publik  adalah  untuk  menciptakan customer  online  dan  tidak  inline ditulis oleh Holle, sedangkan penelitian yang dilakukan Karunasena menghasilkan masyarakat Perspektif terhadap pelayanan  publik,  efisiensi,  dan organisasi  pemerintah  yang  lebih responsif  dan  organisasi  pemerintah berkontribusi  terhadap  kelestarian lingkungan  pelayanan  merupakan faktor  penting  dalam  mengevaluasi penilaian  publik  sistem  informasi dalam pelayanan publik.
Model  konseptual  diilustrasikan dalam gambar.1 menunjukkan pemberian layanan publik ditentukan oleh kualitas layanan online, pelayanan  dan  orientasi  pengguna. Kualitas  informasi  diukur  melalui akurasi,  ketepatan  waktu,  relevansi
dan  akurasi.  Keakuratan  informasi mengacu  pada  informasi  yang  salah di  situs.    Ketepatan  waktu  mengacu pada  ketersediaan  informasi  di  situs tersebut saat ini atau tidak. Relevansi berarti  bahwa  informasi  di  situs  ini adalah  relevan  dengan  kebutuhan pengguna. jasa pengiriman dapat diukur dengan persepsi warga tentang nilai transaksi yang  dilakukan  oleh  dua  arah,  real- time  interaksi  antara  pemerintah  dan pengguna,  kemampuan  membayar untuk  layanan  online,  untuk  mengisi dan  menyerahkan  formulir  online dan  untuk  mencari informasi  dengan database  /  arsip.,  orientasi  pengguna Web difokuskan pada layanan pemerintah  di  mana  web  harus sederhana, ringkas dan mudah dimengerti,  dan  dapat  dihubungkan ke link website lain untuk menyediakan  semua  informasi  yang berkaitan dengan pelayanan publik.
Fig.1 Conceptual Framework
Sumber: Kanishka (13)

## Pengiriman Layanan Umum
Dalam  Undang-Undang  Nomor 25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan Publik,  ditegaskan  dalam  Pasal  1 ayat: "Pelayanan  publik  adalah kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan layanan  sesuai  dengan  hukum  dan peraturan  bagi  setiap  warga  negara
dan  penduduk  di  barang,  jasa  dan  / atau pelayanan administrasi dielenggarakan oleh penyedia layanan publik ". Keputusan Menteri Nomor Administrasi. 63 Tahun 2003 mendefinisikan  pelayanan  publik: "Semua  bentuk  pelayanan  yang dilakukan oleh instansi pemerintah di
DELIVERY OF PUBLIC SERVICE QUALITY OF INFORMATION DELIVERY OF SERVICE USER ORIENTATION
Pusat, di Daerah dan di Badan Usaha Milik  Negara  Memiliki  Daerah  atau dalam  bentuk  barang  atau  jasa,  baik dalam rangka upaya untuk memenuhi kebutuhan  masyarakat  serta  dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan  perundang-undangan  ".UU No.14  tahun  2008  tentang  Undang- Undang Kebebasan Informasi dikaitkan  dengan  UU  NO.  25  Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: Pasal 7  (Kewajiban  Badan  Publik)  (a) Badan Publik (BP) wajib menyediakan  informasi  publik  yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, (b) BP harus membangun  dan  mengembangkan informasi  dan  dokumentasi  sistem untuk  mengelola  informasi  publik secara  baik  dan  efisien  sehingga dapat  diakses  dengan  mudah.  Pasal 11  (Informasi  akan  tersedia  setiap saat)  :(  a)  BP  harus  menyediakan informasi publik setiap saat termasuk yang  berikut:  g.  Prosedural  BP terkait dengan pelayanan masyarakat. Perilaku  dalam  motivasi  pelayanan publik selain dipengaruhi oleh lembaga  ini  juga  dipengaruhi  oleh sifat  dari  pelaku  sendiri  atau  dirinya sendiri.

## Kualitas Informasi
Kualitas  adalah  suatu  kondisi dinamis  yang  berhubungan  dengan produk,  jasa,  manusia,  proses  dan lingkungan  yang  memenuhi  atau melebihi  harapan.  Kata  kualitas  itu sendiri  mengandung  banyak  akal, beberapa  contoh  pengertian  kualitas menurut  Fandy  Tjiptono  (didalam) adalah: 1.Compliance dengan persyaratan,  2.  Kesesuaian  untuk digunakan, 3. perbaikan terus- menerus, 4. Kebebasan dari kerusakan  /  cacat,  5.  Pemenuhan kebutuhan  pelanggan  sejak  awal  dan setiap  saat,  6.  Melakukan  semuanya dengan  benar,  7.  Sesuatu  yang  bisa menjadi pelanggan senang.
Menurut  Zeithaml-Parasuraman- Berry  (didalam)  untuk  mengetahui kualitas  pelayanan  yang  dirasakan oleh konsumen secara signifikan, ada indikator  yang  mengukur  kepuasan konsumen  terletak  pada  5  dimensi kualitas pelayanan sesuai dengan apa yang  konsumen.  Kelima  dimensi kualitas layanan yang meliputi beberapa sub dimensi sebagai berikut:  Tangibles  (kualitas  layanan dalam  bentuk  infrastruktur  fisik), Keandalan (kemampuan dan keandalan untuk menyediakan layanan yang handal), Responsiveness  (kemampuan  untuk membantu dan memberikan pelayanan  secara  cepat  dan  akurat  , serta  responsif  terhadap  keinginan konsumen),  assurance  (kemampuan dan keramahan dan kesopanan karyawan dalam memastikan kepercayaan  konsumen),  Emphaty (perusahaan  tapi  sikap  peduli  dari karyawan kepada konsumen).
Layanan Umum Sistem Informasi Untuk  menguji  pelayanan  publik konseptual,  harus  dibahas  arti  kata demi  kata.  Menurut  layanan  Kotler adalah setiap kegiatan yang bermanfaat dalam koleksi atau entitas,  dan  menawarkan  kepuasan meskipun  hasilnya  tidak  terikat  pada suatu  produk  fisik.  Gagasan  bahwa layanan  lain  adalah  kegiatan  atau urutan  peristiwa  yang  terjadi  dalam interaksi  langsung  antara  seseorang dengan  orang  lain  atau  mesin  secara fisik,  dan  menyediakan  kepuasan pelanggan.
Sementara kamus Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai,  bagaimana, atau  karya  yang melayani.  Sementara  melayani  yang menceritakan (orang) dengan makanan atau minuman; menyediakan  tujuan  mereka;  setuju, menerima, menggunakan .. Dimensi untuk mengevaluasi faktor  pelayanan  publik  adalah  (a) penyampaian  informasi  berkualitas
secara online, (b) pemberian layanan, (c)  informasi  orientasi  dan  layanan pengguna.  Kualitas  informasi  diukur melalui  persepsi  warga  dari  nilai informasi  yang  tersedia.  Informasi kualitas  diukur  pada  keakuratan, ketepatan  waktu,  relevansi,  akurasi (Klischewski & Scholl, 2006; Wangpipatwong,  Chutimaskul,  & Papasratorn,  2005,  didalam),  dan tingkat  detail  informasi.  Keakuratan informasi  mengacu  pada  informasi yang salah di situs giling (Wangpipatwong et al, 2005,didalam). Ketepatan waktu mengacu  pada  apakah  informasi  di situs saat ini atau tidak (Klischewski &  Scholl,  2006,  didalam).  Relevansi berarti  bahwa  informasi  dalam  situs ini  adalah  relevan  dengan  kebutuhan pengguna (Papadomichelaki & Mentzas, 2009,didalam). Presisi berarti bahwa informasi pada website mudah untuk membaca dan
memahami  (Klischewski  &  Scholl,
2006;  Papadomichelaki  &  Mentzas, 2009,  didalam).  Jasa  pengiriman dapat  diukur  dengan  persepsi  warga tentang nilai transaksi yang
dilakukan  oleh  dua  arah,  real-time interaksi  antara  pemerintah  dan pengguna  (Barnes  &  Vidgen  2001, didalam),  kemampuan  membayar untuk  layanan  online,  untuk  mengisi dan  menyerahkan  online  bentuk (Torres,  Pina,  dan  Royco,  2005, didalam), dan untuk mencari informasi dengan query database dan arsip. orientasi pengguna web terfokus  pada  pelayanan  pemerintah mana  web  harus  sederhana,  ringkas dan  mudah  dipahami.  Dan  dapat dihubungkan  ke  link  website  lain untuk  menyediakan  semua  informasi yang  berkaitan  dengan  pelayanan publik.  Dari  tabel  2  ditunjukkan penelitian  yang  telah  dilakukan berkaitan  dengan  faktor  pelayanan publik.
Table 2. Indicators From Delivery of Publik Service No Factor Indicator Author 1. Quality of Information -Accurate information -Up-to-date information -Relevant information -Information with the right detail -Simple and understandable information -Erick S. Holle 2011 -Kanishka  K,2011 -Yurisal D, 2013 -Enceng&Yuli,2013 2. Delivery of Service -Pay online -Search interactive information -Download online form -Download Archives -Erick S. Holle, 2011 -Kanishka K,2011 -Erlyn Nurba,2012 -Sri Hartati, Netti ,Endang,2013 3. User Orientation -Simple website addresses -A  single  website  with  link  (web indexes) -Government  information  from  a single window -Frequently asked questions -Kanishka K,2011 -Yurisal D, 2013 SIMPULAN Mengidentifikasi kemampuan sistem  informasi  pelayanan  publik adalah tugas yang kompleks dikarenakan    keterbatasan  penelitian sebelumnya didalam literatur tentang penggunaan  sistem  informasi  untuk
mengembangkan  pelayanan  publik dari  suatu  organisasi.  Penelitian  ini menyoroti pentingnya teknologi informasi dalam pengembangan sistem  pelayanan  publik  dari  suatu organisasi.  Hal  ini  juga  menyajikan kerangka konseptual untuk
menyelidiki  faktor  penting  dari sistem  informasi  pelayanan  publik untuk membantu organisasi menentukan respon masyarakat terhadap organisasi. Penelitian selanjutnya  bisa  dilakukan  untuk menyelidiki  sejauh  mana  berbagai jenis  penggunaan  kemampuan  TI untuk meningkatkan pelayanan publik  serta  kerangka  konseptual yang  diusulkan  juga  dapat  diperkaya oleh penelitian empiris.

## DAFTAR PUSTAKA
Bhisma  Murti,  "Contracting  Out Pelayanan  Kesehatan:  Sebuah Alternatif  Solusi  Keterbatasan Sektor Plus,"Jurnal Manajemen pelayanan  Kesehatan ,  Vol
09,No.3, September 2006. Barnes.S.J  &  Vidgen.R,  ".  An Evalution Of Cyber bookshops: the webqual method,International Journal Of Electronic Commerce. G(1).11-30, 2001. DR.Dedi  Rianto  Rahadi,  ".  Peranan Teknologi  Informasi  Dalam Peningkatan Pelayanan Di Sektor publik,”Seminar Nasional Teknologi Yogyakarta,ISSN  :1978-9777, 24 November, 2007. D. Antoni  and F.  Jie,  "The relationship between IT capability  and  organizational environment  performance:  A conceptual  framework,"  in 3rd Annual international Conference on Infocomm Technologies  in  Competitives strategies (ICT 2012) , ed. Bali,
2012, p. 47.
Erick.S.Holle,  "Pelayanan  publik melalui  Elektronic  government Upaya  Meminilisir  Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatkan  Public  Service," Jurnal  Sasi, vol.  17,  No.3,Juli- September 2011.
Erlyn  Purba, "Analisis  Tingkat
Kepuasan  Pelayanan  Publik
Pada  Puskesmas  Loa  Janan," ISSN : 0216-6437, 2012 .
Evi  Prismawati,  "Analisis  Kinerja Pelayanan  Publik  (Studi  Kasus Pada SKPD kabupaten Sukoharjo)," skripsi , 2010. Enceng  dan  Yuli  Tirtariandi  El Anshori,  "Kesenjangan  Dalam Pelayanan Publik," Jurnal Administrasi Pembangunan,
vol. 1, No.2, hlm 101- 218,Maret 2013. E Satriya, "Pentingnya Revitalisasi e- government di Indonesia," konfrensi  Nasional  Teknologi Informasi , 2006.
Hizkia  Paat,  "Kualitas  Pelayanan Publik Di Kecamatan Motoling Kabupaten  Minahasa  Selatan,"
IT Professional, Proposal Tesis 2013.
H. Yang and M. Tate, "Where are we at  with  cloud  computing?:  a descriptive  literature  review," 2009.
I  Maliki  ,  "Manajemen  Resiko Teknologi  informasi  Untuk Keberlangsungan Layanan publik Menggunakan Framework Information," Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi,SNATI, 2010. Kanishka  Karunasena,  Hepu  Deng, "Critical  Factors for evaluating the public value of e- government  in  Sri  Langka,"
Journal homepage:www.elsevier.com/l ocate/govint. Khusnul Khasanah, "Pengaruh Motivasi Pelayanan Publik Terhadap Kinerja pegawai Badan  Perizinan  Terpadu  dan Penanaman  modal  Di  Kota Makasar," Skripsi, 2015. Kanishka Karusena,Hepu Deng,Mohini
Singh,"Transforming Government: People,Process and  Policy," Emerald  Article:
Measuring  the  public  value  of e-government  :a  case  study from Sri langka , 2011. Muhammad  Ali  bin  Embi,  Rita Widyasari,  "Teori  dan  Model Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Keberkesanan Sistem Pelayanan  Publik," Tingkap, vol. IX, No.2, 2013. MPM Suharno, "Mewujudkan Negara  Kesatuan  Indonesia Melalui Sinerginya Sistem Informasi," Paper , 2006. Ni  Luh  Supadmi,  "Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui  Kualitas  Pelayanan," Jurnal Ilmiah Akutansi&Bisnis, Vol 4,No.2,  juli 2009. Rini  Handayani,  "Analisis  faktor yang  menentukan  efektifitas sistem informasi pada Organisasi sektor publik,”Jurnal  Vol  12,No.1, 2010. Sri  Hartati,Netti  Herawati,Endang Indri Listiani, “Kinerja Organisasi  Pelayanan  Publik Pada Kantor Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten Sintang," Jurnal  Tesis  PMIS-
UNTAN_PSIAN-, 2013. Torres T., Pina.V.,Royo.S,” E- Government and The Transformation of Public Administration in Eu Countries ,”2005.. Wawan  Wardiana,  "Perkembangan Teknologi Informasi Di Indonesia," eprints.rc.org.,9 juli , 2002. Wahyudi  Kumorotomo,  "Kegagalan Penerapan  E-Government  Dan kegiatan Tidak Produktif Dengan Internet," eprints.rc.org. , 2009.. W.  R.  King  and  J.  He,  "A  meta- analysis  of  the  technology acceptance model," Information  &  Management, vol. 43, pp. 740-755, 2006. Yurisal D.Aesong, “Penerapan Electronic  Government  Dalam Pelayanan Publik Di Era Otonomi Daerah, aesongyurisal@yahoo. com, Makalah, 2013. Y.  Levy  and  T.  J.  Ellis,  "A  systems approach to conduct an
effective  literature  review  in support of information systems research," Informing  Science: International  Journal  of  an Emerging  Transdiscipline, vol.
9, pp. 181-212, 2006. ZA Hasibuan, "Langkah-langkah
Strategis&Teknis pengembangan    E-government untuk  pemda," Jurnal  Sistem Informasi  MTI  UI,              Vol 3,No.1, April 2007.