## Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada UMKM
Taufik Hidayat Taufikoficial838@gmail.com
Muskibah Muskibah1@gmail.com
Indriya Fathni Indriya.fathni@gmail.com

## Fakultas Hukum Universitas Jambi

## Abstract
Currently, UMKM play an important role in  helping the country's economy,  because it is very  important  to  register  trademarks  on  UMKM,  so  that  UMKM  brands  can  get  legal protection.  This  study  aims  to  determine  and  analyze  the  factors  that  Micro,  Small  and Medium  Enterprises  (UMKM)  do  not  register  their  trademarks  and  to  find  out  how  the government's efforts to provide protection for the importance of registering Micro, Small and  Medium  Enterprises  (UMKM)  trademarks  in  Jambi  City.  The  formulation  of  the problem  in  this  study  1).  What  are  the  factors  that  cause  Micro,  Small  and  Medium Enterprises (UMKM) in the city of Jambi not to register their trademarks. 2). How are the efforts  of  the  government  to  provide  protection  against  the  importance  of  trademark registration  in  Micro,  Small  and  Medium  Enterprises  (UMKM)  in  the  city  of  Jambi.  The research method used is  empirical juridical juridical, or it can also be called sociological legal  research  and  can  also  be  called  field  research,  namely  studying  and  reviewing applicable  legal  provisions  and  what  is  happening  in  society.  The  research  location  that the  researchers  examined  was  Micro,  Small  and  Medium  Enterprises  (UMKM)  in  Jambi City. The results of this study indicate that there are several factors that cause UMKM in the city of Jambi not to register their trademarks, lack of knowledge about the importance of a brand, and the ways and procedures in registering a brand. UMKM actors do not know that  UMKM  brands  with  products  in  the  form  of  services  can  be  registered.  The government  has  made  many  efforts  in  providing  protection  for  trademark  registration, especially for UMKM through routine socialization regarding the importance of registering a trademark.
Keywords :Implementation, brand,UMKM.

## Abstrak
saat  ini  UMKM  sangat  berperan  penting  dalam  membantu  perekonomian  negara,  oleh karena  sangatlah  penting  pendaftaran  merek  pada  UMKM,  agar  merek  UMKM  tersebut bisa  mendapatkan  perlindungan  hukum. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan menganalisis  faktor-faktor    Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  tidak mendaftarkan  merek  dagangnya  serta  ntuk  mengetahui  bagaimana  upaya  pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pentingnya pendaftaran merek dagang Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  di  Kota  Jambi.  Adapun  rumusan  masalah  di  dalam
Volume 3 Nomor 3 Oktober 2022 Halaman 431 – 447
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
penelitian  ini  1).  Apa  saja  Faktor-faktor  yang  menyebabkan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  (UMKM) di  kota jambi tidak  mendaftarkan Merek  dagang  nya.  2).  Bagaimana upaya dari pemerintah utuk memberikan perlindungan terhadap pentingnya pendaftaran merek  dagang  pada  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah    (UMKM)  di  kota  jambi.  Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis yuridis empiris, atau dapat di sebut juga dengan penelitian  hukum  sosiologis  dan  dapat  juga  di  sebut  dengan  penelitian  lapangan,  yaitu mempelajari  dan  mengkaji  ketentuan  hukum  yang  berlaku  dan  serta  apa  yang  terjadi dalam  masyarakat.  Lokasi  penelitian  yang  peneliti  teliti  adalah  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  (UMKM)  yang  berada  di  Kota  Jambi.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan adanya  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  UMKM  di  kota  Jambi  tidak  mendaftarkan merek dagangnya, kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya sebuah merek, dan cara serta  prosedur  di  dalam  mendaftarkan  sebuah  merek.  Para  pelaku  UMKM  tidak mengetahui  bahwa  merek  UMKM  dengan  produk  berupa  jasa  dapat  didaftarkan. Pemerintah  melakukan  banyak  upaya  dalam  memberikan  perlindungan  pendaftaran merek, khususnya pada UMKM melalui sosialisai rutin mengenai pentingnya pendaftaran sebuah merek.
Kata Kunci : Implementasi, Merek, UMKM

## A. Pendahuluan
Kota  Jambi  merupakan  salah  satu  kota  yang  ada  di  Indonesia  yang  terletak    di  provinsi Jambi, dimana banyak sebagian besar masyarakatnya turut serta bergerak di bidang Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM).  Pada  dasarnya  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM)  merupakan  salah  satu  unit  usaha  yang  dapat  membantu  meningkatkan perekonomian terkhususnya  di  daerah  Kota Jambi  itu sendiri.  Berdasarkan  data  yang  di dapat dari Dinas Koperasi Dan UKM  Kota Jambi, di tahun 2021 jumlah Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah  (UMKM) yang  ada  di  kota  Jambi  mencapai  48.496  (empat  puluh  delapan ribu  empat  ratus  sembilan  puluh  enam)  unit.  Dari  jumlah  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  (UMKM)  tersebut  terdapat  berbagai  jenis  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM) yang terdiri dari aneka usaha, perdagangan, industri pertanian, dan industri non pertanian.
Banyaknya jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Jambi, maka banyak  juga  aneka  ragam  merek  usaha  yang  di  hasilkan.  Oleh  karena  itu  hal  tersebut kecenderungan  akan  menimbulkan  potensial  permasalahan  dikemudian  harinya  yaitu penyalahgunaan  merek  dagang  oleh  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab dikarenakan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  tidak    memiliki    perlindungan hukum  apabila  merek  dagang  dari  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  tersebut belum  didaftarkan  merek  dagangnya.  Hal    ini  akan  merugikan  pihak  yang  seharusnya mendapatkan haknya apabila timbul permasalahan sengketa dikemudian hari.
Memberi perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan tugas Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Ditjen  HKI).  Salah  satu  contoh  hak  yang diberikan  perlindungan  oleh  HKI  adalah  hak  dalam  mendaftarkan  sebuah  merek. Direktorat Jenderal HKI adalah lembaga yang memberikan legalitas atau legitimasi kepada pendaftaran.
Persaingan  pasar  yang  ketat  memicu  pelaku  bisnis  untuk  berinovasi  dan  kreatif dalam melancarkan  strategi  bisnis  serta  pemasaran  yang  handal  dalam  rangka  merebut pangsa  pasar  yang  telah  dikuasai  dengan  susah  payah.  Salah  satunya  adalah  dengan memanfaatkan  merek  pada  kemasan  produk  maupun  jasa  terkhususnya  untuk  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Dalam bidang desain grafis, merek tidak lepas dari kehidupan sehari-hari. Tetapi, merek dan desain merek lebih rumit daripada yang disadari masyarakat umum. Pesatnya perkembangan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  di  Indonesia  mampu menjadikannya sebagai perubah dan penstabil pada bidang ekonomi di Indonesia.
Pada dasarnya HKI terbagi menjadi  dua kelompok antara lain,  hak cipta dan hak kekayaan  industri.  Hak  cipta  meliputi  ilmu  pengetahuan,  karya  sastra,  dan  seni  seperti buku,  hasil  karya  tulis,  terjemahan,  tafsir,  ceramah,  kuliah,  pidato,  alat  peraga/bantu pendidikan, novel, film, drama, syair, musik, gambar, seni, batik, lukisan, potret, seni pahat, perangkat lunak komputer, database.
Hak  kekayaan  industri  memberikan  perlindungan  terhadap  objek  paten,  desain industri, merek, indikasi geografis, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan  varietas  tanaman.  Kesadaran  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) mengenai  pendaftaran merek  terbilang  rendah.  Rendahnya  kesadaran  ini  sebagai  akibat dari  ketidaktahuan  akan  manfaat  dari  pendaftaran  merek  serta  besarnya  biaya  yang dibutuhkan dalam prosesnya. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dibentuk dengan tujuan menumbuhkan dan mengembangkan usaha demi mencapai perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi yang adil.
Peran  Usaha  Mikro  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  sebagai  pilar  salah  satu  pilar utama ekonomi dalam skala nasional seharusnya memperoleh kesempatan, perlindungan, serta  support    atau  dukungan  untuk  mengembangkan  diri  sebagai  bukti  kepedulian terhadap  kepada  kelompok  usaha  ekonomi  yang  dimiliki  rakyat  dan  mampu  bersinergi dengan usaha besar serta Badan Usaha Milik Negara.
Pendaftaran  merek  bukan  merupakan  pilihan  wajib  di  Indonesia.  Pendaftaran dilakukan sebagai pencatatan merek, identitas pencipta, serta data lain  yang  sesuai agar menghasilkan  catatan  formal  atas  status  kepemilikan  Hak  Cipta.  Suatu  doktrin  yang
digunakan  untuk  melindungi  Hak  Cipta  yaitu  ketika  ciptaan  telah  mendapatkan perlindungan  hukum  saat  ciptaan  telah  dibuat,  serta  diketahui  oleh  pihak  lain  (First  to Publish) yang mengakibatkan adanya kepemilikan Hak bagi Pencipta maupun pemegang hak,  prinsip  ini  diketahui  sebagai  asas  Deklaratif  (Declarative  Principal).  Yaitu  Ciptaan tersebut  bukan  lagi  berupa  ide  maupun  gagasan  namun  telah  menjadi  ungkapan  nyata dari ide dan gagasan tersebut (Protected expression of ideas)
Merek dapat digunakan sebagai “perisai” oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  (UMKM)  agar  dapat  mempertahankan  produknya  dalam  dunia  perdagangan bebas,  serta  merupakan  hak  pemilik  merek  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) untuk  mempertahankannya  dihadapan  hukum.  Oleh  sebab  itu,  hak  pemilik  atas  merek Usaha Mikro, Kecil  dan Menengah (UMKM)  digunakan  dalam rangka menjaga kesehatan dunia saing.
Hak merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, sama halnya dengan hak  cipta,  dan  paten  serta  hak  kekayaan  intelektual  lainnya.  Pendaftaran  merek  harus memenuhi  syarat  dan  prosedur  yang  diatur  “Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016” mengenai  Merek  agar  memperoleh  perlindungan  hukum.  Merek  didaftarkan  oleh pemohon  maupun  kuasanya  melalui  syarat  dan  prosedur  yang  telah  diatur  di  Undang- Undang  Merek  kepada  Direktorat  Jenderal  Hak  kekayaan  Intelektual  (Ditjen  HKI).  Hari diterbitkannya  sertifikat  merek  oleh  Ditjen  HKI  merupakan  tanggal  berlakunya    hak merek.
Perlindungan  terhadap  hak  kekayaan  intelektual  yang  efektif  dapat  memberikan kepastian hukum, serta manfaat dari segi politis, ekonomi, sosial, maupun budaya. Bahkan hingga segi pertahanan dapat merasakan manfaat perlindungan hak kekayaan intelektual. Pada  umumnya  adanya  perlindungan  hak  kekayaan  intelektual  dapat  memberikan beberapa keuntungan dan manfaat baik secara ekonomi mikro, maupun ekonomi makro, diantaranya:
Hak  kekayaan  intelektual  yang terlindungi  mampu  memberikan  dorongan  dalam meningkatkan landasan teknologi (technological base) yang berguna untuk meningkatkan pengembangan teknologi yang lebih cepat.
Pada  hakikatnya,  perlindungan  hukum  terhadap  hak  kekayaan  intelektual ditujukan  demi mewujudkan  iklim yang lebih  baik serta memicu berkembangnya gairah mencipta  atau  menemukan  hal  baru  di  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni  dan  sastra. Merupakan  bentuk  pengakuan  negara  kepada  hasil  karya,  karsa manusia,  namun  secara ekonomi makro berfungsi sebagai menciptakan suasana yang sehat dalam rangka menarik penanam modal asing dan memperhalus perdagangan internasional.
Merek  dagang  akan  mendapatkan  perlindungan  hukum  apabila  merek  tersebut telah  di  daftarkan  ke  Direktorat  Jendral  Hak  Kekayaan  Intelektual,  tepatnya  ketika Permohonan dikabulkan Ditjen HKI,  maka  perlindungan  hukum  terhadap merek  dagang sudah  mulai  berlaku  dan  dimana    perlindungan    hukum    tersebut  sesuai  merek  dagang sebagaimana  ditampilkan  dalam  permohonannya.  Oleh  karena  itu  pentinglah  sebuah pemahaman  serta  kesadaran  pendaftaran  Merek  dagang    dalam    menjalankan  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  agar  dikemudian  hari  dapat  terhindar    dari penyalahgunaan  dari   pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan juga pentingnya peran  dari    pemerintah  dalam  menjalankan  perlindungan  terhadap  Hak  Kekayaan intelektual khususnya Merek dagang pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Pada  penelitian  ini  peneliti  tertarik  terhadap  merek-merek  yang  digunakan  oleh Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  yang  berada  di  Kota  Jambi,  banyak  di  Kota Jambi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menggunakan mereknya masing- masing,  dan  dari  pengamatan  peneliti  masih  banyak  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM) tersebut yang belum mendaftarkan merek dagangnya, belum di daftarkan merek tersebut dikarenakan berbagai alasan-alasan.
Bahwa  pada  penelitian  ini,  peneliti  membahas  beberapa  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  (UMKM)  yang  ada  dikota  Jambi  yang  belum  mendaftarkan  merek  dagangnya pada Direktorat Jenderal HKI Kemenkumham Provinsi Jambi.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  peniliti  merasa  tertarik  untuk  mengkaji  hal  tersebut lebih    lanjut  dan  membahasnya  dalam  bentuk  skripsi  yang  berjudul  “Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum pada UMKM di Kota Jambi”.
Adapun  rumusan  masalah  pada  penelitian  ini  apa  saja  Faktor-faktor  yang menyebabkan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  di  kota  jambi  tidak mendaftarkan  Merek  dagang  nya,  Bagaimana  upaya  dari  pemerintah  utuk  memberikan perlindungan  terhadap  pentingnya  pendaftaran  merek  dagang  pada  Usaha  Mikro,  Kecil dan Menengah  (UMKM) di kota jambi?
Spesifikasi  penelitian yang  digunakan dalam penelitian  hukum ini  adalah yuridis empiris  yang  dianalisis  secara  deskriptif  dimana  penulis  menggambarkan  dan memaparkan  tentang  faktor-faktor  UMKM  di  kota  jambi  tidak  mendaftarkan  merek dagangnya, serta bagaimana upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap pentingnya pendaftaran merek dagang pada UMKM di kota jambi, sehingga penelitian ini dapat menjawab peristiwa dan fenomena apa yang terjadi. Penelitian ini dilakukan di Kota Jambi dengan mengambil lokasi penelitian Pelaku usaha UMKM yang belum mendaftarkan merek dagang usaha UMKM nya.

## B. Pembahasan
Usaha   Mikro, Kecil dan Menengah  (UMKM)  memiliki  fungsi      yang  sangat strategis baik secara sosial ekonomi maupun sosial politik  sebagai berikut :
1. Fungsi  sosial  ekonomi,  sektor  ini  antara  lain menyediakan  barang  dan  jasa bagi  konsumen  berdaya  beli  rendah  sampai  sedang,    menyumbangkan    lebih dari sebagian pertumbuhan ekonomi  serta kontributif perolehan devisa negara.
2. Fungsi sosial politik, sektor ini juga sangat penting terutama dalam penyerapan tenaga kerja serta upaya pengentasan   kemiskinan,   karena   sifat sebarannya dan    keterkaitannya    yang    erat    dengan        sektor    pertanian    juga    sangat potensial untuk mendorong kemajuan ekonomi pedesaan.
Sejauh  ini  jumlah  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  di  Kota  Jambi berdasarkan  data  yang  di  dapat  dari  Dinas  Tenaga  Kerja,  Koperasi  dan  UKM  Kota Jambi berjumlah sebagai berikut :

## Tabel 1
JUMLAH UMKM KOTA JAMBI PER 31 DESEMBER 2021 N0 Kecamatan Rekapitulasi UMKM Bidang Usaha kuliner  Fashion  Dagang/ industri Jasa/ lainnya Pertanian/ peternakan 1 Jambi Timur 7084 2963 11 3064 846 200 2 Jambi Selatan 4721 2037 17 1787 760 120 3 Jelutung 4982 2017 2 2205 677 81 4 Alam Barajo 5189 1911 18 2191 887 182 5 Kota Baru 4147 1454 8 1863 673 149 6 Pelayangan  3051 1046 65 1176 535 229
Sumber : Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi.
Berdasarkan  Data  di  atas  maka  menunjukkan  jumlah  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM) yang ada di kota Jambi di tahun 2021 mencapai 484.96 unit UMKM. Keberadaan Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  yang  semakin  berkembang  di  Kota  Jambi sangatlah  berpengaruh  penting.  Oleh  karena  itu  diperlukan  perlindungan  hukum terhadap    produk    yang    dihasilkan    oleh    Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) terutama  terhadap  Merek  dagang.
Merek  terbagi  menjadi  dua,  merek  dagang  serta  merek  jasa.  Merek  yang dipergunakan  dalam  barang  dagang  oleh  individu    maupun  sekumpulan  individu  atau badan  hukum  untuk  memberikan  pembeda  dengan  barang-barang  yang  sejenis  adalah pengertian  dari  merek  dagang.  Sedangkan  merek  jasa  digunakan  pada  bidang  jasa  yang diperdagangkan  oleh  individu  maupun  sekelompok  individu  atau  badan  hukum  dalam rangka  membedakan  jasa-jasa  yang  sejenis  lainnya.  Khusus  untuk  merek  kolektif sebenarnya  tidak  dapat  dikatakan  sebagai  jenis  merek  yang  baru  oleh  karena  merek kolektif ini pemakainya digunakan secara kolektif, tetapi  pengertian merek kolektif yaitu sebagai merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
Dari  jumlah  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  yang  ada  di    kota  masih banyak pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Jambi yang belum mengajukan  permohonan  pendaftaran  mereknya.  Pentingnya  pendaftaran  merek dikarenakan merek yang telah terdaftar akan mendapat perlindungan hukum yang saat ini
7 Pal Merah 7360 2806 16 2667 1476 395 8 Pasar Jambi  1434 595 3 694 125 17 9 Danau Teluk 2323 620 106 890 374 333 10 Danau Sipin  4248 1611 29 1824 681 103 11 Telanaipura  3957 1527 32 1534 601 263 JUMLAH 48496 18587  330 19872 7635 2072
diatur dalam Undang-Undang tentang Merek, yakni dalam Undang-Undang tentang Merek yaitu Undang- undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Pada  bagian  ini  peneliti  mencoba  menjabarkan  hasil  penelitian  yang  peneliti lakukan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di kota Jambi.  Hasil ini berupa  wawancara  dengan  responden  yaitu  sebagai  pemilik  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah (UMKM) dan di perolah 5 responden.
Berikut faktor – faktor alasan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di kota Jambi tidak mendaftarkan merek dagangnya :
1. Warung Soto Betawi Aldo
Warung  Soto  Betawi  Aldo  merupakan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM)  yang  bergerak  di  bidang  Kuliner,  yang  beralamat  Jl.  Marsda  Surya Dharma kec. Kota Baru, Kota Jambi. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ini telah berdiri sejak tahun 2011.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik Warung Soto Betawi Aldo ibu Budiati :
“Untuk merek dagang nya hanya beliau yang menggunakan merek tersebut sehingga beliau merasa tidak perlu mendaftarkan merek dagang tersebut, dan  juga  beliau  merasa  untuk  mendaftarkan  merek  UMKM  nya  sangat susah  dan  dalam  proses  mendaftarkan  merek  membutuhkan  waktu  yang lama”. 1
2. Ayam Geprek Sultan
Ayam  Geprek  Sultan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  yang bergerak di bidang Kuliner yang beralamat di Jl. Marsda Surya Dharma kec. Kota Baru Kota Jambi. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  (UMKM) ini telah berdiri sejak tahun 2016,
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Owner Ayam Geprek Sultan Ibu Melan:
“Sebelumnya  saya  sudah  pernah  berkonsultasi  mengenai  pendaftaran merek dengan konsultan, setelah saya konsultasi untuk biaya pendaftaran merek dagang biayanya cukup mahal dan waktunya sangatlah lama bisa 1
1 Hasil Wawancara dengan budiati, pemilik Warung Soto Betawi Aldo,  tanggal 5 Februari 2022.
(satu)  tahun  lebih,  oleh  karena  itu  niat  saya  untuk  mendaftarkan  merek dagang milik saya, saya tunda dulu “. 2
3. Pempek D3
Pempek  D3  merupakan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  yang bergerak di bidang Kuliner yang berlokasi di Jl. Sunan Gunung Jati Kec. Kota Baru Kota  Jambi.  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  ini  telah  berdiri  sejak Tahun 2015.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  pemilik  Pempek  D3  bapak Indra kusumaa :
“Pempek yang saya buat merupakan pempek khas Jambi yang sudah saya pasarkan hingga ke luar Kota Jambi, sejak saya berjualan pada tahun 2015 hingga saat ini, merek dagang milik saya memang belum di daftarkan, saya tidak  mengetahui  bagaimana  cara  mendaftarkan merek  tersebut,  dan ada info-info  dari  pihak  lain,  untuk  mendaftarkan  merek  dagang  tersebut memerlukan  waktu  yang  lama,  biaya  yang  tidak  sedikit  dan  persyaratan yang  banyak,  oleh  karena  itu  saya  belum  mendaftarkannya  hingga  saat ini”. 3
4. Serau Murindau
Serau  Murindau  merupakan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) yang  bergerak  di  bidang  kuliner  yang  berlokasi  di  Jl.  Jend  A  Thalib  No.81  Kec. Telanai  Pura  Kota,  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  ini  telah  berdiri sejak Tahun 2018.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Owner Serau Murindau ibu Armalia:
“Untuk  merek  dagang  Serau  Marindau  milik  saya  memang  belum  di daftarkan, karena pada saat saya ingin mendaftarkan merek dagang untuk usaha saya, merek yang saya gunakan tidak bisa di daftarkan karena merek yang  saya  gunakan    sudah  ada  yang  memakai,  sehingga  saya  harus mengubah merek dagang saya”.
5. Ayam Geprek YHADY
Ayam  Geprek  Yhady  merupakan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang kuliner yang berlokasi di Jl. Panjaitan  Kec.Kota
2 Hasil Wawancara dengan Melan, pemilik Ayam Geprek Sultan, tanggal 5 Februari 2022
3 Hasil Wawancara dengan Indra Gunawan, pemilik Pempek D3 , tanggal 5 Februari 2022
Baru    Kota  Jambi,  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah      (UMKM)  ini  telah  berdiri sejak Tahun 2019.
Berdasarkan Hasil wawancara penulis dengan Owner Ayam Geprek Yhady bapak Yadi Efendi
“Untuk  merek  dagang  UMKM  saya  memang  belum  di  daftarkan,  karena beliau mengatakan bahan bahwa untuk mendaftarkan merek UMKM nya si pemilik UMKM tersebut masih belum mengerti dan masih bingung dengan syarat  dan  tata  cara  mendaftarkan  merek  dagang  usaha  saya.  Dan  juga mengenai  surat  menyurat  mengenai  persyaratan  serta  prosedur  cara pendaftaran saya masih belum mengetahui. 4
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  di  lakukan  oleh  peneliti  pada  5  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Jambi, Merek-merek Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tidak di daftarkan , dan artinya Merek-merek (UMKM) tersebut tidak mendapatkan  perlindungan  hukum.  Adapun  alasan  yang  melatarbelakangi  para pengusaha  (UMKM) tidak mendaftarkan merek dagangnya di antaranya :
1. Kurang tahunya pelaku  (UMKM) tentang pentingnya sebuah merek serta  tentang cara  dan  prosedur  di  dalam  mendaftarkan  sebuah  merek  dan  mereka  juga tidak mengetahui bahwa merek  (UMKM) dapat di daftarkan sebagai merek jasa.
2. Pemilik  (UMKM)  merasa  takut  akan  biaya  yang  di  gunakan  dalam  mendaftarkan merek  terlalu  mahal  untuk  melakukan  pendaftaran  di  Hak  kekayaan.  Karena kebanyakan  dari  pemilik  (UMKM)  berpikiran  bahwa  dalam  pengurusan pendaftaran Merek (UMKM) memerlukan biaya yang banyak sama hal nya dengan mengurus surat-surat perizinan yang lainnya.
3. Merek  yang  digunakan  oleh  pengusaha    (UMKM)  tersebut  sudah  ada  yang menggunakan sehingga merek tersebut tidak bisa di daftarkan.
Adapun  bentuk  perlindungan  hukum  apabila    (UMKM)  mendaftarkan  merek dagang  (UMKM) nya dimana tertuang di dalam Undang- undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.
Pada  umumnya  merek  bukan  hanya  sekedar  menjadi  alat  pembeda  dari  suatu produk dengan produk lainnya. Akan tetapi merek juga dapat dikatakan sebagai suatu aset yang  sangat  berharga  dan  memiliki  nilai  di  karena  merek merupakan  ikon  keberhasilan
4 Hasil Wawancara dengan Yadi Efendi, pemilik Ayam Geprek Yhady ,  tanggal 6 Februari 2022
atau  berjalannya  suatu  usaha  yang  di  dirikan  dengan  keuletan  serta  termasuk  juga kedalam biaya pendaftaran merek tersebut yang tidak sedikit. Akan tetapi ketika hendak mendaftarkan  merek  dagang  nya  mendapatkan  penolakan  oleh  pejabat  yang  terkait dengan  alasan  merek  yang  ingin  di  daftarkan  telah  di  pakai  atau  sudah  terdaftar secara terdahulu oleh merek usaha orang lain. Biarpun secara logis pemilik yang terlebih dahulu mendaftarkan  mereknya  yang  mendapatkan  hak  atas  merek  tersebut,  tetapi  itikad  baik terhadap suatu pendaftaran merek yang mana harus di buktikan atau di perlihatkan atas kepemilikan merek tersebut, akan tetapi jika terjadi sengketa maka proses pengadilan lah yang menjadi penentu siapa yang pantas dan berhak menggunakan merek tersebut. 5
Dimana setelah di lakukan nya  proses wawancara oleh si  peneliti dengan Kepala Sub bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jambi, beliau mengatakan bahwa banyak  sekali  upaya  dari  pemerintah  untuk  memberikan  perlindungan  serta  untuk memberdayakan terkhususnya  (UMKM) antara lain sebagai berikut:
1. Mewujudkan suatu lingkungan usaha secara kondusif bagi pengembang usaha
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui bimbingan teknis
3. Meningkatkan suatu produktivitas dalam pemahaman serta kemampuan teknologi melalui prasarana produksi, seperti ijin Depkes (P – IRT) , sertifikasi suatu merek dagang serta sertifikasi label halal.
4. Meningkatkan  akses  pemasaran    dengan  memberikan  bantuan  baik  bantuan sarana  usaha,  ataupun  kemasan  produk  dimana  di  fasilitasi  dengan  cara pemasaran melalui informasi teknologi  ataupun kontak dagang bahkan juga dapat berupa acara pameran serta pasar rakyat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  Kepala  Sub  bidang  Kekayaan Intelektual  Kanwil  Kemenkumham  Jambi  menyatakan  bahwa  perbuatan  untuk memberikan  perlindungan  terhadap    Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  yakni dapat  berupa  memberikan  jaminan  bagi    Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) dengan  pemakaian  merek  dimana  merek  sendiri  berkaitan  juga  dengan  Hak  Kekayaan Intelektual,  adapun  perspektif  lainnya  yakni  memberikan  sebuah  jaminan  memberikan
5 Aulia Rachman Amirtin, Perlindungan Hukum terhadap Merek dari Perbuatan Pelanggaran Hak atas Merek , USU,2006, Medan, hlm 64
rasa aman yang mendukung suatu kegiatan usaha yang dilakukan tanpa adanya gangguan serta intervensi baik oleh pihak pemerintah maupun aparat kepolisian. 6
Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  di  Indonesia  sendiri  telah  di  atur melalui  “Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2008”  yang  mana  memberikan  penjelasan bahwa suatu instansi ataupun perusahaan yang termasuk kedalam golongan  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah perusahaan yang berskala kecil yang di punyai dan di kelola oleh tiap individu maupun kelompok.
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  Kepala  Sub  bidang  Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Pada tahun 2021, Kantor Wilayah Jambi Kementerian Hukum  dan  HAM  gencar  melaksanakan  sosialisasi  kepada  masyarakat  terkait  HKI, sosialisasi  tersebut  dilaksanakan  di  Kota  Jambi.  Kantor  Wilayah  Jambi  Kementerian Hukum  dan  HAM  juga  melakukan  kerja  sama  dengan  beberapa  instansi  terkait  seperti Dinas  Tenaga  Kerja  dan  UKM  Kota  Jambi,  Lembaga  Penelitian  dan  Pengembangan  serta mengundang secara khusus Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk hadir dalam sosialisasi.
Selain  itu,  DJKI  juga  telah  memberikan  keistimewaan  kepada  Usaha  Mikro,  Kecil dan  Menengah  (UMKM)  perihal  biaya  pendaftaran  paten.  Biaya  yang  harus  dikeluarkan Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  ditetapkan  lebih  rendah  dari  pada permohonan  yang  diajukan  perorangan.  Menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  45  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang  Berlaku  Pada  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  dalam  lampirannya menyatakan  bahwa  biaya  permohonan  paten  bagi    (UMKM)  secara  elektronik (online) adalah sebesar Rp.  350.000,- dan  secara non  elektronik  (manual) sebesar Rp.  450.000,-. Sedangkan  biaya  yang  harus  dikeluarkan  pemohon  umum  atau  perseorangan  secara elektronik (online) sebesar Rp. 1.250.000,- dan secara non elektronik/manual sebesar Rp.
1.500.000,-. Bahkan permohonan paten yang diajukan dua orang pemohon pada .7
6 Hasil Wawancara dengan Hara Nova Simanjutak , Kepala Subbidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jambi , tanggal 4 Februari 2022
7 Hasil Wawancara dengan Hara Nova Simanjutak , Kepala Subbidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jambi , tanggal 4 Februari 2022
Pendaftaran  merek  bertujuan  dalam  memberikan  perlindungan  bagi  merek tersebut  dan  oleh  undang-undang  menjadikan  sebagai  pemakai  yang  pertama  terhadap pemakaian yang tidak sah oleh pihak-pihak yang lain.
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  Kepala  Sub  bidang  Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jambi menjelaskan bahwa tata cara pendaftaran merek di  Indonesia  ialah  dengan  melakukan  pemeriksaan  di  Dirjen  HKI.  Hal  ini  dimaksudkan agar  sebelum  didaftarkan,  merek  telah  diperiksa  tentang  merek  itu  sendiri,  serta permintaan  pendaftaran  merek  dapat  dikabulkan  jika  telah  mencukupi  syarat-syarat formalitas  dan  substantif  sesuai  dengan  Undang-Undang  Merek,  mengenai  adanya pembeda.  Kesuksesan  dalam menegakkan hukum  merek  mustahil  dicapai  apabila  hanya mengandalkan undang-undang mengenai permasalahan merek. Penegakan hukum merek yang  didukung  oleh  berbagai  unsur,  utamanya  lembaga  maupun  badan  yang  bergerak dalam bidang merek. Hukum terhadap merek yang telah terdaftar akan diberikan secara mutlak  oleh  pemerintah  kepada  pemakai  dan  pemegang  hak  merek  dalam  rangka menjamin:
1. Memastikan keusahaan untuk para produsen
2. Merek dagang asing agar menarik investor, sedangkan merek dagang lokal yang diberikan perlindungan hukum diharapkan mampu berkembang dan mencapai tingkat internasional.
Jika  dikaji  dari  penjelasan  diatas,  dapat  dilihat  jika  peran  pemerintah  masih berpusat  pada  kegiatan  sosialisasi  serta  workshop.  Dimana  penulis  memandang  jika dengan sosialisasi saja tidak cukup untuk mengatasi adanya hambatan dalam pendaftaran merek. Dikarenakan hambatan tersebut tidak hanya datang dari pemahaman masyarakat terhadap hak atas merek yang kurang, tetapi juga tidak ada antusiasme dari masyarakat.
Kemudian  hal  yang  harus  diperhatikan  adalah  kegiatan  pasca  sosialisasi,  apakah ada  tindakan  lanjutan  dari  pemerintah  yang  dapat  menjamin  pengusaha  perak  untuk mendaftarkan  mereknya.  Hal ini  sangat  penting  dan  menjadi  penentu  apakah  sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah sudah tepat guna dan tepat sasaran. Karena percuma jika pemerintah  sudah  memberikan  sosialisasi  namun  tidak  ada  tindakan  lebih  lanjut  dan membuat masyarakat mengabaikan informasi yang telah didapat.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dijelaskan  pada  bab-bab  sebelumnya,  maka  pada kesempatan ini penulis akan menarik  kesimpulan dari perasalahan yang penulis  sebagai berikut,  Hambatan  dalam  pendaftaran  merek  usaha  pada  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah (UMKM) di kota Jambi yaitu kurangnya pengetahuan pelaku Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah (UMKM) akan pentingnya sebuah merek serta tentang cara dan prosedur dalam mendaftarkan sebuah merek, mereka tidak mengetahui bahwa merek Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)  dapat di daftarkan sebagai merek jasa. Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)  merasa takut akan  mahalnya biaya yang digunakan dalam melakukan pendaftaran di  Hak kekayaan. Karena kebanyakan dari pemilik Usaha Mikro, Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  berpikiran  bahwa  dalam  pengurusan  pendaftaran  Merek Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)  memerlukan biaya yang banyak sama halnya dengan  mengurus  surat-surat  perizinan  yang  lainnya.  Dan  juga  merek  yang  digunakan oleh  pengusaha  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  tersebut  sudah  ada  yang menggunakan sehingga merek tersebut tidak bisa di daftarkan. Padahal jika Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mendaftarkan merek dagangnya maka mereka akan merasa lebih  aman  dan  tidak  takut  apabila  merek  tersebut  di  gunakan  oleh  orang  lain  karena bentuk  perlindungan  hukumnya    tertuang  di  dalam  Undang-  undang  Nomor  20  Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Banyaknya upaya serta peran dari pemerintah dalam proses pendaftaran merek pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Jambi  yakni  Meningkatkan  akses  pemasaran  dengan  memberikan  bantuan  berupa bantuan sarana usaha, ataupun kemasan produk yang difasilitasi dengan cara pemasaran melalui informasi teknologi ataupun kontak dagang bahkan,  dapat berupa acara pameran serta pasar rakyat, DJKI juga telah memberikan keistimewaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah  (UMKM)   perihal biaya pendaftaran paten.  Biaya yang  harus  dikeluarkan Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)    ditetapkan  lebih  rendah  dari  pada permohonan  yang  diajukan  perorangan.  Menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  45  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang  Berlaku  Pada  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  dalam  lampirannya menyatakan  bahwa  biaya  permohonan  paten  bagi  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM)    secara  elektronik (online) adalah  sebesar  Rp.  350.000,-  dan  secara  non elektronik (manual) sebesar Rp. 450.000,-.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dijelaskan  pada  bab-bab  sebelumnya,  maka  pada kesempatan ini penulis akan menarik  kesimpulan dari perasalahan yang penulis  sebagai berikut,  Hambatan  dalam  pendaftaran  merek  usaha  pada  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah (UMKM) di kota Jambi yaitu kurangnya pengetahuan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) akan pentingnya sebuah merek serta tentang cara dan prosedur
dalam mendaftarkan sebuah merek, mereka tidak mengetahui bahwa merek Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)  dapat di daftarkan sebagai merek jasa. Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)  merasa takut akan  mahalnya biaya yang digunakan dalam melakukan pendaftaran di  Hak kekayaan. Karena kebanyakan dari pemilik Usaha Mikro, Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  berpikiran  bahwa  dalam  pengurusan  pendaftaran  Merek Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)  memerlukan biaya yang banyak sama halnya dengan  mengurus  surat-surat  perizinan  yang  lainnya.  Dan  juga  merek  yang  digunakan oleh  pengusaha  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  tersebut  sudah  ada  yang menggunakan sehingga merek tersebut tidak bisa di daftarkan. Padahal jika Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mendaftarkan merek dagangnya maka mereka akan merasa lebih  aman  dan  tidak  takut  apabila  merek  tersebut  di  gunakan  oleh  orang  lain  karena bentuk  perlindungan  hukumnya    tertuang  di  dalam  Undang-  undang  Nomor  20  Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Banyaknya upaya serta peran dari pemerintah dalam proses pendaftaran merek pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Jambi  yakni  Meningkatkan  akses  pemasaran  dengan  memberikan  bantuan  berupa bantuan sarana usaha, ataupun kemasan produk yang difasilitasi dengan cara pemasaran melalui informasi teknologi ataupun kontak dagang bahkan,  dapat berupa acara pameran serta pasar rakyat, DJKI juga telah memberikan keistimewaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah  (UMKM)   perihal biaya pendaftaran paten.  Biaya yang  harus  dikeluarkan Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)    ditetapkan  lebih  rendah  dari  pada permohonan  yang  diajukan  perorangan.  Menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  45  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang  Berlaku  Pada  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  dalam  lampirannya menyatakan  bahwa  biaya  permohonan  paten  bagi  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM)    secara  elektronik  (online)  adalah  sebesar  Rp.  350.000,-  dan  secara  non elektronik (manual) sebesar Rp. 450.000,-.

## Daftar Pustaka
Artikel/Buku/Laporan
Ade Resalawati, “Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM Indonesia” (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2011).
Asikin Zainal , Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta , 2012.
Aulia Rachman Amirtin, Perlindungan Hukum terhadap Merek dari Perbuatan Pelanggaran Hak atas Merek , USU,2006.
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum , Mandar Maju, Bandung, 2008.
Candra  Purnama  , Perlindungan  Hukum  Produk  UMKM  melalui  HKI  (  Hak  Kekayaan Intelektual ) , Staf Dinas Koperasi dan UMKM, Jakarta, 2020.
Carl  Joachim  Friedrich, Filsafat  Hukum  Perspektif  Historis ,  Nuansa  dan  Nusamedia, Bandung, 2004.
Haris Munandar & Sally Sitanggang, Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta , Paten, Merk dan Seluk-beluknya, Erlangga, Jakarta, 2008.
Insan Budi Maulana , Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa ke Masa ,Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Lili  Rasjidi  dan  I.B  Wysa  Putra ,  Hukum  Sebagai  Suatu  Sistem ,  Remaja  Rusdakarya, Bandung, 1993.
Mahadi , Hak Milik Immateriil , Bina Cipta , Jakarta , 2012.
Muhammad  Djumhana  &  R.  Djubaidillah, Hak  Milik  Intelektual ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2013.
Panji  Anoraga, Ekonomi  Islam  Kajian  Makro  Dan  Mikro ,  (Yogyakarta  :  Dwi  Chandra Wacana, 2010).
Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum , Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000, Bandung.
Soerjono Soekamto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat ,
Raja Grafindo Persada , Jakarta , 2003.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UII Press, Jakarta, 2004.
Sutrisno Ruslan, Mendesain Merek Gramedia , Jakarta, 2009.
Yoan  Nursari  Simanjuntak ,  Hak  Desain  Industri  (  Sebuah  Realitas  Hukum  dan  Sosial )  , Srikandi , Surabaya , 2005.
Alvio  Ardianto  Wicaksono,  Dkk, Pelaksanaan    Perlindungan    Hukum    T erhadap  Merek Dagang    Asing    Dari    T indakan  Pemboncengan  Reputasi  (Passing-Off)      Dalam Penamaan Merek Di Indonesia,   Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 4, ISSN 2540-9549, Semarang.
Fandy  Ahmad,  Kajian  Yuridis  Sengketa  Keabsahan  Sebuah  Merek  dan  Hak  Cipt,  Jurnal
Privat Law,Vol.VII,No.1, Januari – Juni, 2019.
Ika Citra Dewi Dkk, Jurnal Hukum Rechtldee, Vol.15 No. 2 , Desember 2020.

## Peraturan Hukum
Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.