## UPAYA PENYELESAIAN TANAH ABSENTE DI DESA SUMBERJATI KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER
Oleh : Encik Lukmanul Hakim, S.H., M.H.

## Abstract
Efforts Jember District Land Office in the completion of absentee land by way of absentee land  owners  who  are  resident  and  domiciled  in  Surabaya  recommended  moving  to  the village Sumberjati Silo Subdistrict Jember for land he owned in the village Sumberjati Silo Subdistrict  Jember.  The  procedures  performed  by  the  owner  of  absentee  land  are  to  be resettled to the village Sumberjati, District Silo, Jember, namely to have an ID card, and in addition to avoid the process of land ownership absentee besides have an ID card, then the person who moved it should be completely move and settle down and carry out social activities  in  the  daily  keidupan  Sumberjati  village  Silo  Subdistrict  Jember.  In  the resolution of absentee land in Jember District Land Office has a trick that can be used, namely  the  completion  of  actively  and  passively.  Then  Giving  compensation  to former owners  of  absentee  land  can  be  made  directly  and  indirectly.  Direct  payments  are compensation of absentee land owners of the recipients of land through the chairman of the Committee restribusi Lndreform district paid the former owner of the land. Keywords: Settlement, Land, absente.

## 1. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Tanah  merupakan  sumber  daya  alam dan  unsur ruang  sebagai  modal pembangunan.  Tanah  juga  merupakan kebutuhan pokok yang menyangkut hajad hidup  orang  banyak  .  Oleh  karena  itu, dalam  perkembangan,  tanah  mempunyai perkembangan  sifat  yang  beragam dimensi,  yaitu  fisik,  ekonomi,  sosial budaya, politik dan pertanahan keamanan. Tanah  adalah  karunia  Tuhan  Yang  Maha Esa itu harus diolah, dimanfaatkan, dijaga dan  dilindungi.  Dengan  demikian  tanah mempunyai  peranan  yang  sangat  penting bagi pembangunan.
Timbulnya permasalahan  pertanah an  dapat  disebabkan oleh  sumber  daya tanah  yang  meningkat  sejalan  dengan meningkatnya  atau  pesatnya  pembangun an.  Sedangkan  potensi  dan  luas  tanah yang tersedia terbatas dan sebagian besar telah  dikuasai  oleh  orang-orang  atau badan  hukum  dengan  berbagai  bentuk hubungan hukum.
Fenomena  yang  lain  dari  kondisi pertanian adalah rata-rata yang mempunyai tanah pertanian yang menjadi tempat  bergantungnya  petani  telah menjadi demikian sempt, terpencar-pencar letaknya dengan kesuburan yang semakin menurun. Hal  tersebut  disebabkan semakin  pesatnya  kemajuan  dibidang
industri  dan  jasa  dalam  mewujudkan pembangunan.
Selain  dengan  semakin  luas  dan meningkatnya  kegiatan  pembangunan  di berbagai  bidang  dan  juga  peningkatan pemenuhan  kebutuhan  hidup,  maka kebutuhan  akan  tanah  juga  semakin meningkat  sehingga  tidak  mengherankan apabila  masalah  yang  menyangkut pertanahan akan akan selalu timbul setiap kali  apabi;la  ada  usaha-usaha  manusia dalam hubungan dengan penyediaan tanah untuk  kegiatan  pembangunan  dan pemenuhunan kebutuhan hidup.
Undang-Undang  No.  5  Taun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria  dan  Peraturan  Pemerintah  yang mengatur  pertanahan  menjadi  acuan masyarakat agar peraturan ini menyelesaikan  masalah  dan  dapat memberikan  kepastian  hukum  serta jaminan  hak  yang  kuat  bagi  orang  dan badan hukum maupun masyarakat.
Kepemilikan tanah pertanian khusus di  Desa  Sumberjati,  Kecamatan  Silo Kabupaten Jember yang dimiliki seseorang yang terletak di luar kecamatan dari  orang  yang  bertempat  tinggal  atau berada. Dengan adanya kepemilikan tanah absentee  tersebut  akan  timbulnya  tanah- tanah  pertanian  yang  pemiliknya  hanya diam dikota-kota  dengan  menikmati hasilnya, sedangkan yang bersusah payah adalah  para  petani  atau  buruh  tani    dan
masalah  tersebut  tersebut  menimbulkan kesenjangan  social  antara  pemilik  tanah dengan buruh tani sehingga menimbulkan kepemilikan  tanah  secara  absentee  dan upaya  penyelesaian  tanah  absentee  di Desa  Sumberjati  Kecamatan  Silo Kabupaten Jember. Oleh karena itu, dirasa perlu  diadakan  atau  dilakukan  penelitian tentang penyelesaian tanah absentee.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  pada  latar  belakang masalah, maka  permasalahan  yang  akan dteliti adalah sebagai berikut : Bagaimana penyelesaian  tanah  absentee  di  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Jember.  Kedua, Bagaimana proses pelaksanaan  ganti rugi tanah  absentee  di  Desa  Sumberjati, Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

## C. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan ( library  research ),  yaitu  dengan  meneliti sumber  bahan  bacaan  seperti  buku-buku hokum,  peraturan  perundang-undangan dan  dokumen  resmi,  arsip-arsip  yang terdapat di  Kantor Pertanahan Kabupaten Jember  dan  wawancara  yang  dilakukan kepada  responden,  yaitu  Kepala  Badan Pertanahan  dan  kasi  pengaturan  dan penguasan tanah serta kasubsi pengendalian  pengaturan  dan  penguasaan tanah  juga  kasubsi  penataan  pengaturan
dan penguasaan tanah dengan mengajukan daftar pertanyaan berstuktur dalam bentuk pertanyaan yang bersofat bebas.

## 2. PEMBAHASAAN

## A. Penyelesaian  Tanah  Absentee    di Kantor  Pertanahan  Kabupaten Jember
Ketentuan
Pasal 7 UUPA 1
menyatakan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan  umum  maka  pemilikan ataupun penguasaan tanah yang melampui batas  tidak  diperkenankan.  Ketentuan  ini diatur  untuk  mencegah  timbulnya  suatu system  “Land  lord”  atau  tuan  tanah. Ketentuan  Pasal  7  diperkuat  atas dikembangkan lagi dalam Pasal 10 UUPA yang  menentukan  :  “Setiap  orang  atau badan hokum yang mempunyai suatu hak atas  tanah  pertanian  pada  asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan”.
Terhadap  kedua  pasal  tersebut  jelas menolak  atau  melarang  timbulnya  suatu system  tuan  tanah.  Sebab  adanya  system ini cenderung pemiliknya tidak mengerjakan  atau  meng-usahakan  sendiri secara  aktif  dan  cenderungt  pula pemiliknya untuk tidak  bertempat tinggal di  daerah  tanah  itu  berada,  maka  timbul
1 Pasal  7  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
suatu  pemelikan  tanah  secara  absentee 2 .
Dengan  demikian  kepemilikan  tanah secara  asentee  dilarang  dalam  hokum pertanahan  nasional  dan  dalam  Pasal  2 Peraturan  Pemerintah  No.  224  Tahun 1961 3 diatur  bahwa  pemilik  tanah absentee  dalam  jangka  waktu  6  (enam) bulan  dihitung  dari  berlakunya  peraturan pemerintah ini yaitu tanggal 24 Desember Taun  1961  wajib  mengalihkan  hak  atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu berada., dan apabila pemilik tanah btersebut berpindah tempat kediamannya  ke  luar  kecamatan  atau tempat letak tanah itu berada maka selama 2  tahun  wajib  memindahkan  hak  milik kepada orang lain yang bertempat tinggal di  kecamatan  tanah  itu  berada.  Oleh karena itu, tana absentee dijadikan sebagai salah  satu  obyek  landreform  yang  dapat dikenakan  ketentuan  restribusi,  sebab dapat  menyebabkan  penguasaan  tanah tidak  ekonomis,  menimbulkan  system pengisapan dan tanah terlantar 4 .
Hal  tersebut  bertentangan  dengan asas  tanah  pertanian  harus  dikerjakan secara  aktif  oleh  pemiliknya  secara  aktif seperti  ketentuan  yang  ketentuan  yang diatur dalam Pasal 10 UUPA. Dalam hali
2 Parlindungan,,  1991, Lndreform  di  Indonesia , Mandar Maju, Bandung, hlm. 115
3 Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  No.  224  Tahun 1961.
4 Jaya,  1989, Tinjauan  Yuridis  Tentang Pendistribusian  Tanah  Pertanian  Dalam Rangka  Pelaksanaan    landreform, Liberty, Yogyakarta, hlm. 30
ini pendistribusian tana harus benar benar diperuntukan bagi para  petani, penggarap atau buru atani yang memenuhi ketentuan pasal  8  dan  9  Peraturan  Pemerintah  No. 224 Tahun 1961 tentang pembagian tanah dan syarat-syarat pembagian tanah. Semua ini  diatur  demi  untuk  mewujudkan keadilan  bagi seluruh  bangsa  Indonesia untuk  mempertinggi  produksi  nasional dibidang  agraria.  Hal  ini  eperti  yang diucapkan  oleh  Mr.  Sajarwo  yang dinyatakan  dalam  pidato pengantar Menteri  Agraria  didalam  siding  DPR Gotong  Royong  pada  tanggal  12 September 1960, bahwa salah satu tujuan dilaksanakan  landreform  di  Indonesia adalah  untuk  mempertinggi  produksi nasional  dan  mendorong  terselenggara nya  dan  bentuk  gotong  royong  lainnya untuk  mencapai  kesejahteraan  yang merata dan adil dibarengai dengan system pendistribusian  yang  khusus  ditujukan untuk golongan tani 5 .
Pengertian  dari  tanah  absentee adalah  dalam  bahasa  sunda  “Guntai’, yaitu  pemilikan  tanah  yang  letaknya  di luar daerah tempat tinggal yang empunya, namun  larangan  pemilikan  tanah  secara absentee ini tidak berlaku kepada :
1. meereka  yang  menjalankan  tugas Negara;
5 Hustiati,  1990, Agraria  reform  di  Filipina  dan Perbandingannya  dengan  landreform  di Indonesia , Mandar Maju, Bandung, hlm. 3
2. mereka yang sedang menunaqikan kewajiban agama
3. mereka  yang  memiliki  alasan khusus  yang  dapat  diterima  oleh menteri agrarian
4. pemlik  tanah  yang  bertempat tinggal  di  kecamatan  yang bertempat tinggal dengan kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan  asal  jarak  tinggal pemilik  dan  tanahnya  menurut pertimbangan  panitia  landreform daerah tingkat II masih
memungkinkan  tanah  tersebut secara efisien.
Dalam  Pasal  10  UUPA  ditentukan, sebagai langkah pertama kearah pelaksanaan,  bahwa  yang  mempunyai tanah  pertanian  wajib  mengerjakan  atau mengusahakan  sendiri  secara  aktif. Ketentuan  ini  untuk  menghapuskan penguasaan tanah  pertanian  secara  apa yang  disebut  absentee  atau  dalam  bahasa sundanya  Guntai,  yaitu  pemilikan  tanah pertanian  yang  letakna  di  luar  daerah tempat tinggal empunya 6 .
Larangan  tanah  pertanian  secara absentee  dalam  Pasal  3  Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 41 Taun 1964 yang  menjelaskan  larangan  kepemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat
6 Ibid , hlm. 371
tinggal  di  luar  kecamatan  tempat  letak tanahnya.  Akan  tetapi  larangan  tersebut tidak  berlaku  terhadap  yang  bertempat tinggal  di  kecamatan  pemilik  itu  dan tanahnya menurut pertimbangan pertanian di dalam kecamatan lainnya, maka jumlah luas  tanah  yang  dipunyai  tidak  boleh melebihi batas maksimal.
Bahwa  larangan  pemilikan  tanah pertanian secara absentee hanya mengenai tanah pertanian dan berlaku juga terhadap bekas  pemilik  tanah  kelebihan,  jika  sisa tanah  yang  menurut  UU  No.  5  Tahun 1960 boleh dimilikinya letak tanah berada disatu kecamatan dari tempat tinggalnya.
Berdasarkan  Surat  Menteri  Pertanian dan  Agraria  No.  SK.35/Ka/1962  tentang Pelaksanaan Penguasaan Tanah Pertanian Absentee, dictum pertama yang menyatakan  bahwa  tanah-tanah  pertanian yang  pemilknya  berada/bertempat  tingal di  luar  kecamatan  letak  tanah  berada, maka  tanah  tersebut  dinyatakan  langsung sebagai  tanah milik  Negara. Pemilikan tanah absentee menimbulkan penggarapan tanah  yang  tidak  efisien,  sehingga  besar kemungkinan nya  akan  menjadi  terlantar tanpa adanya penanganan atau penguasaan  yang  itensif  dan  memadai. Juga dapat menimbulkan system pengisapan,  misalnya  dengan  adanya orang-orang yang  tinggal  di  kota-kata yang  kebanyakanjuga  sudah  mempunyai mata  pencaarian  di  bidang  yang  lain,
dengan tidak perlu mengerjakan tanahnya mendapat bagian dari hail tanahnya pula. Berhubungan  dengan  itu,  pemilik  tanah bertempat tinggal dikecamatan letak tanah tersebut  berada,  agar  tanah  dapat dikerjakan  sendiri  sesuai  dengan  prinsip bahwa  tanah  adalah  untuk  petani  yang menggarapnya.
Dengan  hal  itu,  maka  pemerintah mengadakan  suatu  program  untuk menghapuskan  hak  atas  tanah  agar pemilik tanah absentee dapat dihindarkan. Ada  beberapa  langkah  yang  harus dilakukan  oleh  pemilik  tanah  absentee agar  tanah  miliknya  tidak  dikuasai  oleh Negara,  yaitu :  1) pemilik  tanah menghalihkan  hak  atas  tanahnya  kepada orang  lain  yang  bertempat  tinggal  di kecamatan  tempat  tinggal  di  kecamatan letak  tanah  tersebut  berada  dibuktikan dengan  aka  PPAT; 2) pemilik  tanah absentee  diharuskan  pidah  ke  kecamatan letak  tanah  tersebut  berada  dan kepindahan nya telah terdaftar di desa dan diketaui  oleh  Camat  dan Kepala  Desa Yang bersangkutan; 3) pemilik tanah telah mengajukan  permohonan  ijin  untuk dihibahkan  dan  permohonannya  telah sampai di Departemen Dalam Negeri.
Dalam penyelesaian tanah absentee yang  terletak  di  desa  Sumberjati kecamatan  Silo  Kabupaten  Jember, berdasarkan  penjelasan  Kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Jember  adala
apabila  terdapat  tanah  absentee  disuatu daera atau suatu desa maka tanah tersebut tidak  dapat  dimintakan  atau  didaftarkan untuk  mendapatkan  sertifikat,  karena secara langsung tanah yang bersifat tanah absentee  tersebut  sudah  dikuasai  oleh Negara.  Apabila  pemiliknya  atau empunya  ingin  mendaftarkan  ke  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Jember  untuk mendapat  sertifikat  atas  tanah  tersebut yang  sesuai  dengan  prosedur  yang berlaku.
Adapun  cara  yang  dilakukan  oleh pemilik  atau  empunya  tanah  yang berdomisili atau bertempat tinggal di luar daera  letak  tanah  itu  berada  yaitu  di Surabaya,  Berdasarkan  Surat  Keputusan Menteri  Pertanian  dan  Agraria  No. 35/Ka/1962 tentang Pelaksanaan Penguasaan  Tanah  Pertanian  Absentee dictum ketiga urup b menjelaskan bahwa tanah absentee  dapat  memiliki  tanah absentee  apabila  orang  tersebut  telah pindah ke Kecamatan letak tanah absentee berada  dan  kepindahannya  telah  terdaftar di  desa  dan  diketahui  oleh  camat  yang bersangkutan. Dalam hal ini pemilik tanah absentee , yaitu Adi Gimanta Wijaya atau Oei  Soemarsoeno,  Tegus  Agus  Jatono diharap untuk pindah ke kecamatan letak tanah itu berada, yaitu di desa Sumberjati Kecamatam  Silo  Kabupaten  Jember. Dengan  cara  ini  pemilik  tanah  tersebut menjadi warga desa Sumberjati
Kecamatam Silo Kabupaten Jember sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu orang yang mempunyai tanah harus bersungguh- sungguh bertempat tinggal atau berdomisili  desa  Sumberjati  Kecamatam Silo Kabupaten Jember.
Dengan bertempat  tinggal  atau berdomisili
di desa Sumberjati
Kecamatam Silo Kabupaten Jember maka pemilik  tanah  akan  mempunyai  atau mendapatkan  kartu  Tanda  Penduduk (KTP)  yang  merupakan  salah  satu  bukti bahwa  pemilik  tanah  sudah  bertempat tinggal  di    desa  Sumber jati  Kecamatam Silo Kabupaten Jember. Untuk mencegah usaha-usaha yang bertujuan menghindarkan  diri  dari  prosedur pemilikan  tanah  absentee  maka  pemilik tanah  yang  berdomisili  atau  bertempat tinggal  di  desa  Sumberjati  Kecamatam Silo  Kabupaten  Jember.  Dimana letak tanah  yang  dimilikinya  tersebut  berada. Selain orang yang mempunyai KTP orang yang  pindah  harus  benar-benar  pindah atau berumah tangga dengan menjalankan kegiatan-kegiatan  bermasyarakat  dalam kehidupan  sehari-hari  ditempat  tinggal yang  baru,  yaitu  di desa  Sumberjati Kecamatam  Silo  Kabupaten  Jember, sehingga  memung-kinkan  penerapan tanah  miliknya  dapat  dilakukan  secara efisien.
Peran  Camat  dan  Kepala  Desa menghindari  pemilik  tanah  absentee
sangat  penting  karena  Camat  dan  Kepala Desa  akan  memberikan  keterangan  yang menyatakan  pemilik  tanah  absentee  telah terdaftar  sebagai  warga  desanya,  dengan menunjukkan  KTP  yang  sebagai  bukti bahwa sudah menjadi warga desa dimana terletak  di  salah  satu  daerah  kecamatan tanah tersebut berada.
Selain  hal  tersebut  di  atas,  Kepala Desa akan menjadi saksi di dalam proses pendaftaran  tanah  di  kantor  pertanahan Kabupaten  Jember,karena  untuk  mendaf- tarkan  bekas  tanah  absentee  dan  sampai terbitnya  sertifikat  atas  bekas  tanah absentee  tersebut  melalui  proses  yang panjang yaitu tanah harus melalui kembali dari  proses  tingkat  pertama  dengan mendaftarkan  ke  Kantor  Pertanahan Kabupaten Jember. Berdasarkan Pasal 12 ayat  (1)  PP  No.  24  Tahun  1997  tentang Pendaptaran  Tanah,  mnentukan  bahwa kegiatan pertama kali meliputi :
1. pengumpulan  dan  pengelolaan data fisik;
2. pembuktian  hak  dan  pembukuan- nya;
3. penerbitan sertifikat
4. penyajian  data  fisik  dan  data yuridis;
5. penyampaian  daftar  umum  dan dokumentasi.
Setelah  kegiatan  pertama  kali pendaftaran  tanah  telah  dilakukan  maka
kegiatan yang dilakukan selanjutnya adlah pengumpulan  dan  pengelolaan  data  fisik dengan  cara  melakukan  pengukuran danpemetaan sesuai dengan Pasal 14 ayat (2)  PP  No.  24  Tahun  1997  tentang Pendaptaran Tanah. Kegiatan pengukuran dan pemetaan tanah meliputi :
1. pembuatan  peta  dasar  pendaf- taran;
2. pemetaan  batas-batas  bidang tanah;
3. pengukuran dan pemetaan bidang- bidang  tanah  dan  pembuatan  peta pendaftaran;
4. pembuatan daftar tanah
5. pembuatan surat ukur.
Setelah  kegiatan  penguuran  dan pemetaan  sudah  dilakukan  selanjutnya dibuktikan  dalam  buku  tanah  atau dialkukan  pembuatan  dftar  nama  dan pembuatan  sertifikat. Tahap  berikutnya setelah  hal-hal  tersebut  di  atas  sudah dilakukan  sesuai  dengan  prosedur  yang berlaku,  tahap  terakhir  maka  kepala Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Jember akan  mengoreksi  kembali  apabila  tidak ada  satu  kesalahan  maka  serifikat  yang sebelumnya  menjadi  tanah  absentee tersebut  dapat  disahkan  dan  dikeluarkan oleh Kepala
Kantor
Pertanahan Kabupaten  Jember  menjadi  tanah  hak milik
Menurut hasil  wawancara  dengan Ksubsi  Pengendalian, Pengaturan  dan Penguasaan  Tanah  menjelaskan  bahwa Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Jember dalam  menyelesaiakan  tanah  absentee terdapat  dua  penyelesaiaan,  yaitu  : Pertama,  penyelesaian  secara  aktif  dan kedua,  penyelesaian  secara  pasif.  Yang dimaksud  penyelesaian  tanah  absentee secara  aktif  adalah  tanah  absentee  yang ditemukan  atau  diketahui  oleh  perangkat desa  yang  kemudian  perangkat  desa melaporkan kepada Kantor Pertanahan di daeranya  terdapat  tanah  absentee. Tindakan  Kantor  Pertanahan  selanjutnya adalah  dengan mengirimkan  Panitia Landreform  yang  dibantu  oleh  Panitia Landreform  kecamatan  dalam  hal  ini Bapak Camat dan juga dibantu oleh Paniti Landreform  desa  dalam  hal  ini  bapak Kepala Desa.
Setelah  diadakan  peninjauan  terhadap letak  tanah  dan  penelitian  terhadap berkas-berkas yang ada di kantor desa dan kontor  kecamatan.  Jika  benar-benar terbukti  sebagai  tanah  absentee  maka tanah  tersebut  dinyatakan  langsung sebagai tanah yang dikuasai oleh Negara. Sesuai  dengan  pasal  9  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  No.  24  Tahun 1997  tentang pendaftaran  tanah,  menyatakan  bahwa tanah  Negara  sebagai  obyek  pendaftaran tanah  dan  pendaf-tarannya  dilakukan dengan  cara  membukukan  bidang  tanah
yang  merupakan  tanah  Negara  dalam daftar  tanah.  Maka  untuk  mengetahui adanya tanah absentee di suatu desa, peran perangkat  desa  dan  pegawai  kecamatan sangatlah  penting  karena  perangkat  desa dan  pegawai  kecamatan  adalah  petugas pertama  kali  mengetahu  berkas  atau  data dari tanah absentee tersebut.
Penyelesaian secara pasif adalah suatu tanah  yang  dinyatakan  sebagai  tanah absentee,  apabila  tanah  yang  didaftarkan untuk  mendaftarkan  sertifikat  di  Kantor Pertanahan  akan  tetapi  dalam  prosesnya Kantor Pertanahan mengetaui bawa tanah tersebut  adalah  tanah  absentee.  Maka akibatnya  tanah  didaf-tarkan  tersebut tidak  dapat  diproses  untuk  mendapatkan sertifikat.  Tanah  absentee  yang  bersifat absentee  yang bersifat pasif tersebut para perangkat  desa  dan  pegawai  kecamatan tidak  mengetahui  bahwa  tanah  yang diproses  di  Kantor  Pertanahan  untuk menerbitkan  atau  mendapatkan  sertifikat tersebut ternyata tanah absentee.
Menurut  hasil  wawancara  dengan Ksubsi  Pengendalian,  Pengaturan  dan Penguasaan Tanah, dimana tanah absentee yang  terdapat  di  desa  Sumberjati, Kecamatan  Silo  tersebut  termasuk  dalam tanah  absentee  secara  pasif, karena  para perangkat desa dalam hal ini adalah camat dan  kepala  desa  tidak  mengetahui sebelumnya  bawa  tanah  yang  dimiliki oleh  Adi  Gimanta,  Oei  Soemarsono  dan
Teguh  Agus  Janoto  yang  ketiganya bertempat  tingal  di  Surabaya  adalah Tanah  absentee.  Selain  itu pada  proses penerbitan  atau  pembuatan  sertifikat  di Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Jember para pegawai kantor pertanahan kabupaten  Jember  tidak  mengetahui  dan kurang telit apabila tanah tersebut  adalah tanah absentee dan yang mengetaui tanah tersebut  tanah  absentee  adalah  Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.
Penyelesaian  tanah  absentee  yang terletak  di  desa  Sumberjati  Kecamatan Silo  Kabupaten  Jember  yang  dilakukan Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Jember berdasarkan  surat  Keputusan  Menteri Pertanian  dan  Agraria  No.  35/Ka/1962 mengharuskan pemilik tanah Sdi Gimanta untuk  pindah  dan  bertempat  tinggal  di desa  Sumberjati,  Kecamatan  Silo Kabupaten  Jember  dan  kepindahan mereka  telah    terdaftar  di  desa  dan diketahui  oleh  camat  yang  bersangkutan. Apabila pemilik tanah berniat mengalihkan  kepada  orang  lain,  maka orang yang menerima pengalihan hak atas tanah  absentee  tersebut  harus  bertempat tinggal  di  daerah  kecamatan  letak  tana tersebut  berada.  Perjanjian  atau  serah terima  hak  atas  tanah  absentee  dilakukan dihadapat/didepan Pembuat Akta Tanah.
Kepemelikan  tanah  absentee  oelh seseorang  memang  tidak  perkenankan, akan  tetapi  didalam penerapannya  tanah
absentee  dapat  dapat  dimiliki  oleh seseorang.  Menurut  Kasi  Pengaturan  dan Penguasan  Tanah,  ketentuan  kepemilikan tanah absentee telah diatur dalam pasal 10 UUPA,  bahwa  setiap  orang  atau  badan hokum  yang  mempunyai  suatu  hak  atas tanah  pertanian  pada  asanya  harus  atau diwajibkan  mengerjakan  sendiri  secara aktif.
Ketentuan  pemilikan  tanah  absentee, diatur  lagi  dalam  pasal  3  Peraturan Pemerintah  No.  224  Tahun  1961  yang menyatakan  bahwa  antara  pemilik  tanah yang bertempat tinggal di luar kecamatan letak  tanahnya  dalam  jangka  waktu  6 bulan  wajib  mengalihkan  hak  atas tanahnya  kepada  orang  lan  di  kecamatan letak  tanah  tersebut  berada  atau  pemilik tanah  pindah  ke  kecamatan  letak  tanah tersebut  berada.  Pasal  2  PP  No.  224 Tahun 1961 menentukan lagi, bahwa bagi mereka  yang  bertempat  tinggal  di kecamatan  tempat  letak  tanah  tersebut berada,  syratnya  jarak  antara  tempat tinggal  pemilik  dan tanahnya  masi memungkinkan untuk mengolah tanahnya sendiri.
Demikian juga dengan pegawai negeri dan  pejabat  militer  serta yang dipersamakan  dengan  mereka,  yang sedang  menjalankan  tugas  Negara. Pengecualian  ini  hanya  diperbolehkan sebatas  2/5  dari  ketentuan  batas maksimum  penguasaan  tanah  di  daerah
Tk. II dimana tanah tersebut terletak. Bagi pegawai  negeri  dan  pejabat  militer  serta yang  dipersamakan  dengan  mereka,  yang telah berhenti menjalankan tugas Negara, dalam  jangka  waktu  1  tahun  sejak  ia mengakhiri tugasnya, berkewajiban memindahkan  tanah  miliknya  yang terkena  larangan  absentee  itu  kepada orang  lain  yang  mau  bertempat  tinggal dan berdomisili di tempat tanah tersebut.
Dengan melihat keadaan sekarang ini, banyak  orang  bersaing  untuk  menguasai tanah  demi  kepentingan  sendiri,  maka sangat  sukar  sekali  bagi  para  pensiunan untuk berpindah domisili ke kecamatan di mana  letak  tanah  tersebut  berada,  maka kepada pensiunan diberikan pengecualian. Meskipun  keberadaan  tanah  tersebut  dan pengecualiannya  dari  ketentuan  absentee yang  diberikan  kepada  para  pensiunan sewaktu  menjadi  pegawai  negeri  adalah dimaksudkan  untuk  lebih  menjamin  hari tua mereka setelah pension.
Oleh  karena  itu  sangat  wajar  bila pemerinta tidak keberatan untuk memberlakukan  pengecualian  tersebut terhadap  para  pensiunan  pegawai  negeri juga  janda  pegawai  negeri  atau  janda pensiunan  pegawai  negeri  selama  tidak menika  lagi  dengan  seorang  bukan pegawai  negeri  atau  pensiunan  pegawai negeri.
B. Prosedur  Pemberian  Ganti  Rugi Bekas  Tanah  Absentee  Di  Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember
Menurut  penjelasan  Kepala  Kantor Pertanahan Kabupaten Jember,  tanah absentee  yang  dimintakan  sertifikat  hak milik olehnya tidak dapat diproses karena tanah  oleh  Kabupaten  Kantor  Pertanahan Jember  berdasarkan  Surat Keputusan Menteri  Pertanian  dan  Agraria  No.  41 Tahun  1964  tentang  Tambahan  dan Perubahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun  1961  tentang  Pelaksanaan Pembagian  Tanah  dan  Pemberian  Ganti Rugi yang menentukan bahwa bagi orang atau  badan  hukum  dilarang  untuk melakukan semua bentuk pemindahan hak baru  hak  atas  tanah  pertanian  yang mengakibatkan  pemilik  tanah  yang bersangkutan  diluar  daerah  kecamatan  di mana  pemilik  tanah  tersebut  bertempat tinggal.
Tanah  absentee  yang  keperdataannya tidak  hilang  hanya  di  atas  namakan  atau dialihkan kepada orang lainyang bertempat  tinggal  di  daerah  letak  tanah tersebut berada di buktikan denagn Akata PPAT atau denagn jalan pemiliknya telah pindah  kekecamatan  letak  tanah  tersebut berada  dan  kepindahannya  telah  terdaftar di  desa  dan  diketahui  oleh Kepala  Desa dan  Camat  yang  bersangkutan. Selain tanah  absentee  tidak  dapat  dimintakan
sertifikat  hak  milik  dan  menjadi  tanah Negara  dapat  dimintakan  ganti  rugi kepada pemerintah.
Pemberin  ganti  rugi  kepada  bekas pemilik  tanah  absentee  dapat  dilakukan secara  langsung  dan  tidak  langsung. Pembayaran  secara  langsung  adalah pembayaran  ganti  rugi  kepada  pemilik tanah  absentee  dari  para  penerima restribusi  tanah  melalui  ketua  Panitia Lndreform kabupaten yang membayarkan kepada bekas pemilik tanah.
Pembayaran  ganti  rugi  secara langsung  terhadap  tanah  absentee  harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
1. tanah  belum  direstribusikan  akan tetapi  dalam  waktu  dekat  akan direstribusikan;
2. tanah  sudah  direstribuskan  akan tetapi  ganti  ruginya belum  pernah dibayar oleh penerima redistribusi tanah yang bersangkutan
3. tanah  sudah  direstribuskan  tetapi ganti  rugi  paling  banyak  baru dibayarkan 1/3-nya dari
keseluruhannya  jumlah  ganti  rugi yang bersangkutan.
Sebelumpembayaran ganti rugi secara langsung  dilaksanakan,  Gubernur  Kepala Daerah  melalui  Kepala  Wilayah  Badan Pertanahan  Nasional  terlebih  dahulu mengajukan  permohonan  ijin  pembayar
an  ganti  rugi  secara  langsung  tersebut dilampiri denan :
1. Surat Tanda
Penerimaan Penyerahan  Hak  dan  Pemberian Ganti Rugi (STP3) atau salinannya yang disahkan Panitia Landreform Kabupaten;
2. Klarifikasi  harga  tanah  sesuai dengan yang telah ditetapkan
3. Daftar  usulan  pembayaran  ganti rugi dapat dibuat setiap kecamatan letak tanah.
4. Salinan Surat Keputusan Redisteribusi  atas  tanah-tanah yang  diusulkan  untuk  dibayar ganti ruginya;
5. Rencana  biaya  pengukuran  dan pembuatan  sertifikat  atas  tanah- tanah  yang  tetap  dimiliki  oleh pemilik.
Setelah mendapat ijin untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi oleh Menteri Dalam Negeri, maka pembayaran ganti  rugi  secara  langsung  dilaksanakan dengan pembuatan berita acara dihadapan Panitia  Landreform  Daerah  Tk II. Kemudia  Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten  diwajibkan  membuat  laporan dan pertanggung-jawaban keuangan kepada  Gubernur  Kepala  Daera Tk. I melalui kepala wilayah Badan Pertanahan Nasional  yang  bersangkutan  selambat-
lambatnya  dua  minggu  setelah  tanggal pembayaran ganti rugi.
Sedangkan  pembayaran  ganti  rugi secara tidak langsung adalah pembayaran ganti  rugi  kepada  bekas  pemilik  tanah absentee  yang dilakukan oleh pemerintah melalui  tanah  landreform  daerah. Pembayaran  ini  tidak  tergantung  pada apakah  tanahnya  sudah  dilunasi  atau belum oleh para penerima retribusinya.
Tata  cara  pembayaran  ganti  rugi secara  tidak  langsung  adalah  sebagai berikut  :  Bupati  Kepala  Daerah/Ketua Panitia  Landreform  Daerah  TK  II mengusukan agar pemabayaran uang ganti rugi atas tanah absentee itu dilakukan oleh Menteri  Dalam  Negeri  melalui  Gubernur Kepala  Daerah    dan  Kepala  Wilayah Badan  Pertanahan  yang  bersangkutan. Usul tersebut dilampiri :
a. Daftar  nama-nama  seluruh  bekas pemilik  tanah  absentee  dalam  satu kecamatan atau lebih dengan melampirkan  data-data  atas  tanah, jenis  tanah,  nomor  STP3,  letak tanah,pipil  persil,  kelas  tanah  dan besarnya  ganti  rugi  yang  diusulkan serta  alamat/ tempat  tinggal  bekas pemilik.
b. Surat  Tanda  Penerimaan  Penyerahan Hak dan Pemberian Gant rugi (SPT3) yang suda ditanda tangani oleh bekas pemilik tanah.
c. Surat  Keputusan  Redistribusi  atas tana-tanah  yang  diusulkan  untuk dimohonkan  uang  ganti rugi.  Bila tanah-tanah  tersebut  belum  redistri- busi yang belum ada Surat Keputusan Redistribusinya,  maka  tetap  dapat diusulkan  dengan  melampirkan  Surat Ijin  Menggarap  dengan  disertai keterangan  bahwa  tanah  segera  akan dibagikan;
d. Surat  Keputusan  Bupati  Kepala
Daerah selaku ketua Panitia Landreform TK II mengenai spesipikasi  harga  tanah  tersebut menurut ketentuan yang berlaku.
Usulan  Bupati  Kepala  Daerah  setelah diteliti  oleh  Kepala  Wilayah  Badan Pertanahan Nasional, kemudian diteruskan ke tingkat pusat yakni direktur Jendral Agraria disertai pertimbangannya. Setelah  tingkat  pusat  menyetujui, kemudian dikeluarkan keputusan persetujuan  pembayaran  dan  uang  oleh pusat  dikirim  melalui  BRI  setempat.
Untuk selanjutnya, Bupati Kepala Daerah yang menyerahkan langsung kepada bekas pemilik  tanah  redistribusi  yang  terkena ketentuan landreform.
Dalam rangka pelaksanaan landreform,  perhitunagn  besarnya  ganti rugi  aas  tanah  obyek  redistribusi  yang diambil  ali  ole  pemerintah  seharusnya tetap  memperhatikan hak  rakyat  yang
berfungsi sosial. Pada satu pihak penerima redistribusi tanah obyek landreform adala petani  golongan  ekonomi  lemah  yang perlu  dibantu,  dan  pada  lain  pihak kepentingan  para  bekas  pemilik  tanah tersebut  perlu  diperhatikan  juga  dengan memberikan ganti rugi yang layak.
Pada prinsipnya, uang ganti rugi yang dibayarkan  kepada  bekas  pemilik  tanah berasal  dari  harga  tanah  yang  dibayar kepada  pemerintah  oleh  petani  penerima tanah  redistribusi  dapat  membayar  harga tanah  secara  tunai  ataupun  dengan mencicil  selama  15  tahun  melalui  Bank yang ditunjuk. Besarnya harga tanah yang harus dibayar oleh petani penerima tanah redistribusi adalah sama dengan ganti rugi yang  diberikan  oleh pemerintah  kepada bekas  pemilik  tanah,  ditambah  dengan biaya administrasi sebesar 6 %, sedangkan jika  pembayarannya  dilakukan  dengan mengangsur  ditambah  dengan  bunga sebesar 5% per tahun.

## 3. KESIMPULAN
Upaya Kantor Pertanahan Kabupaten  Jember  dalam  penyelesaian tanah absentee dengan cara pemilik tanah absentee  yang  bertempat  tinggal  dan berdomisili di Surabaya dianjurkan pindah ke Desa  Sumberjati  Kecamatan  Silo Kabupaten  Jember  karena  tanah  yang
dimilikinya  berada  di  desa  Sumberjati Kecamatan  Silo  Kabupaten  Jember. Adapun  prosedur  yang  dilakukan  oleh pemilik tanah  absentee  tersebut  untuk pindah  tempat tinggal ke desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, yaitu dengan  memiliki  KTP,  dan  selain  itu untuk menghindari proses pemilikan tanah absentee  selain  mempunyai  KTP,  maka orang  yang  pindah  tersebut  harus  benar- benar  pindah  dan  berumah  tangga serta menjalankan  kegiatan  bermasyarakat dalam  keidupan  sehari-hari  di  desa Sumberjati  Kecamatan  Silo  Kabupaten Jember.  Dalam  penyelesaian  tanah absentee di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember  mempunyai  cara  lain  yang  dapat digunakan, yaitu penyelesaian secara aktif dan pasif. Kemudian Pemberian ganti rugi kepada bekas pemilik tanah absentee dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.  Pembayaran  secara  langsung adalah  pembayaran  ganti  rugi  kepada pemilik tanah absentee dari para penerima restribusi  tanah  melalui  ketua  Panitia Lndreform kabupaten yang membayarkan kepada bekas pemilik tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku Teks
Ali  Sofyan,  1995, Ekonomi  Politik Penguasaan  Tanah ,  Jakarta,  Pustaka Harapan
A.P  Parlindungan,  1991 ,  Landreform  di Indonesia , Bandung, Mandar Maju.
Boedi  Harsono,  1999 ,  Hukum  Agraria Indonesia  Sejarah  Pembentukan Undang-Undang  Pokok  Agraria , Jakarta, Djambatan
Bachtiar  Effendi,  1993, Pendaftaran Tanah  di  Indonesia  dan  Peraturan Pelaksanaannya, Bandung, Alumni.
Effendi  Paranginangin,  1982, Praktek ukum  Agraria,  Mengamankan  Hak Atas Tanah, Jakarta, Esa Studi Club.
G.  Kartasapoetra,  1992, Masalah Pertanahan  di Indonesia ,  Jakarta, Rineka Cipta.
Soleh  Adi  Winata,  1984, Hukum PerdataPertanahan ,  Jakarta,  Remaja Karya.
Tjahyo  Ariyanto,  Tanpa  Tahun, Prinsip- Prinsip  Pendaftaran  Tanah ,  Jember, Badan  Pertanahan  Nasional  Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok Agraria
Peraturan  Pemerntah  Nomor  224  Tahun 1961  tentang  Pembagian  Tanah  dan Syarat-syarat Pembagian Tanah
Surat  Keputusan  Menteri  Pertnian  dan Agraria  Nomor  35/Ka/1962  tentang Pelasanaan
Penguasaan
Tanah
Pertanian Absentee.
Peraturan Pemerinta Nomor 24 Taun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Surat  Keputusan  Menteri  Pertanian  dan Agraria  Nomor  41  Tahun  1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi.

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Encik  Lukmanul  Hakim,  S.H.,  M.H. adalah Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas  Moch. Sroedji  Jember.
Menyelesaikan  pendidikan  Magister Hukum  pada  Program  Magister  Ilmu Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas Jember.