## Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Umum di Indonesia
Muhammad Marizal 1 , Aulia Pravasta Indrianingrum 2 , Hilman Rigel Nugroho3 Universitas tidar, Magelang 123 , Email : m.marizal@untidar.ac.id

## Abstrak
Tanah  ulayat  yang  merupakan  salah  satu  bagian  dari  masyarakat  hukum  adat  memiliki  peranan  besar  dan signifikan terhadap eksistensi keberadaan masyarakat hukum adat pada suatu wilayah. Tidak dapat dipungkiri, tanah menjadi elemen penting untuk pemenuhan kebutuhan dan mencapai tingkat kesejahteraan dari tiap-tiap orang, tak terkecuali bagi masyarakat hukum adat. Pemanfaatan dari tanah ulayat atau disebut dengan hak ulayat yang dimiliki masyarakat  hukum  adat  sejatinya  digunakan  dan  diperuntukkan  bagi  kesejahteraan  masyarakat  hukum  adat.  Pada dasarnya, pemanfaatan tanah ulayat di Indonesia dilaksanakan dengan berdasar pada corak komunal (kebersamaan) yang menjadi salah satu ciri masyarakat hukum adat. Seiring dengan perkembangan zaman, dengan jumlah tanah serta lahan di wilayah Indonesia yang terbatas, namun dibenturkan dengan pertambahan jumlah manusia dan kepadatan penduduk yang terus meningkat, berimplikasi pada ditemuinya pemanfaatan tanah ulayat yang dilaksanakan oleh selain masyarakat hukum adat. Dinamika yang tidak jarang menjadi sebuah problematika dalam pemanfaatan tanah ulayat tersebut  menarik  untuk  dikaji  lebih  mendalam.  Jenis  penelitian  ini  tergolong  pada  jenis  yuridis  normatif,  dengan metode penelitian yang digunakan dalam menyusun kepenulisan ini adalah metode deskriptif-kualitatif.
Kata Kunci : Masyarakat Hukum Adat, Tanah Ulayat, Hak Ulayat.

## Abstract
Customary land which is one part of the customary law community has a large and significant role in the existence of the existence of the customary law community in an area. It is undeniable that land is an important element for meeting the needs and achieving the level of welfare of each person, including customary law communities. Utilization of ulayat land or called ulayat rights owned by indigenous peoples is actually used and intended for the welfare of indigenous peoples. Basically, the use of ulayat land in Indonesia is carried out based on the communal style (togetherness) which is one of the characteristics of customary law communities. Along with the times, with the limited amount of land in the territory of Indonesia, but collided with the increase in the number of people and population density that continues to increase, it has implications for the discovery of customary land uses carried out by other than customary law communities. The dynamics that often become a problem in the utilization of customary land are interesting to be studied in more depth. This type of research belongs to the type of normative juridical, with the research method used in compiling this paper is descriptive-qualitative method.
Keywords : Customary Law Community, Communal Land, Customary Rights.

## A. Pendahuluan

## 1. Latar Belakang
Hukum  adat  merupakan  sebuah hukum  yang  dilatarbelakangi  oleh kebiasaan.  Kebiasaan  yang  dimaksud adalah  tingkah  laku  yang  semula dilakukan  oleh  seseorang  secara  terus- menerus,  kemudian  meluas  dan  diikuti
oleh  orang  yang  berada  di  sekitarnya. Kebiasaan  dalam  kelompok  masyarakat tersebut yang kemudian dikenal dengan istilah  “adat”.  Dari  adat  tersebut, munculah hukum adat yang didefinisikan sebagai adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam
masyarakat yang bersangkutan. 1
Masyarakat  yang  sedemikian  telah dijelaskan  sebelumnya,  yang  kemudian dikenal dengan masyarakat hukum adat.
Pengakuan  terhadap  masyarakat hukum  adat  termuat  dalam  Pasal  18  B ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  1945 yang  berbunyi  “Negara  mengakui  dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam Undang- Undang”.  Dengan  adanya sebuah pasal tentang Masyarakat hukum adat yang dimuat pada konstitusi Negara Indonesia, maka keberadaan Masyarakat hukum  adat  menjadi  jelas  dan  terjamin dalam hukum nasional. Salah satu bagian dari  hukum  adat  sendiri  berkaitan dengan hukum tanah, yang di dalamnya mengatur mengenai tanah ulayat.
Tanah  ulayat  merupakan  tanah kepunyaan  bersama  yang  diyakini sebagai  karunia  suatu  kekuatan  ghaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok  yang  merupakan  masyarakat hukum  adat  sebagai  unsur  pendukung
1 Hilman  Hadikusuma,  2014, Pengantar  Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi , C.V. Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.
2 Yulia,  2016, Buku  Ajar  HUKUM  ADAT , Unimal Press, Lhokseumawe, hlm. 64.
utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok  tersebut  sepanjang  masa. 2
Makna  dari  tanah  ulayat  sebagai  unsur utama  kehidupan  adalah  tanah  ulayat berguna  untuk  menjamin  kesejahteraan bersama. Membahas mengenai pemanfaatan  terhadap  tanah  ulayat, maka  akan  berkaitan  erat  dengan  hak ulayat  yang  merupakan  dua  hal  yang tidak terpisahkan.
Hak Ulayat menurut Muchsin adalah hak  yang  dipunyai  oleh  masyarakat hukum  adat  tertentu  atas  wilayah tertentu  yang  merupakan  lingkungan hidup  para  warganya  untuk  mengambil manfaat  dari  sumber  daya  alam, termasuk  tanah  dalam  wilayah  tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya. 3 Pengaturan  mengenai hak ulayat terdapat pada Pasal 3 Undang- Undang  No.5  Tahun  1960  Tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria atau  yang  selanjutnya  akan  disebut dengan  UUPA.  Pada  pasal  tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan hak ulayat diakui  selama  Masyarakat  hukum  adat yang  berkaitan  masih  ada,  serta  harus sesuai dengan kepentingan nasional dan
3 Hayatul  Ismi,  2017, Tinjauan  Hukum  Atas Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia , Forum Kerakyatan, hlm. 67.
negara  yang  berdasar  Undang-Undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.
Pemanfaatan  tanah  ulayat  oleh masyarakat hukum adat merupakan hak yang mereka miliki atau dikenal dengan hak  ulayat.  Namun,  seiring  dengan perkembangan  zaman,  tidak  jarang dijumpai  tanah  ulayat  yang  pada dasarnya  merupakan  milik  Masyarakat hukum adat justru digunakan oleh selain Masyarakat  hukum  adat.  Hal  ini menimbulkan  polemik,  karena  hak  dari Masyarakat hukum  adat terhadap tanah adat  diakui  dan  dilindungi  oleh  Negara Indonesia.  Berdasarkan  pada  realita tersebut,  maka  penulis  akan  mengkaji bagaimana  perkembangan  pemanfaatan tanah ulayat seiring dengan perkembangan zaman.
2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menarik rumusan masalah bagaimana  pemanfaatan  tanah  ulayat sesuai  dengan  peraturan  yang  ada  di Indonesia serta dinamika yang dihadapi seiring dengan perkembangan zaman di Indonesia?
3. Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  bagaimana  pengaturan terhadap pemanfaatan tanah ulayat (hak
4 Taqwaddin,  2010, Penguasaan  Atas Pengelolaan  Hutan  Adat  oleh  Masyarakat  Hukum  Adat
ulayat) sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang  ada  di Indonesia.  Selanjutnya,  penelitian  ini juga  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana  dinamika  yang  dihadapi dalam rangka pemanfaatan tanah ulayat di Indonesia seiring dengan perkembangan zaman.
4. Telaah Konsep
a. Masyarakat Hukum Adat
Masyarakat  hukum  adat  adalah kelompok masyarakat yang teratur, yang bertingkah  laku  sebagai  kesatuan, menetap  disuatu  daerah  tertentu, mempunyai penguasa-penguasa, memiliki  hukum  adat  masing-masing dan  mempunyai  kekayaan  sendiri  baik berupa  benda  yang  berwujud  ataupun tidak berwujud serta menguasai sumber daya  alam  dalam  jangkauannya. 4
Sedangkan  masyarakat  hukum  adat menurut  Ter  Haar  adalah  kelompok masyarakat  yang  teratur,  menetap  di suatu  daerah  tertentu,  mempunyai kekuasaan  sendiri  dan  mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat  maupun  tidak  terlihat,  dimana para  anggota  kesatuan  masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai  hal  yang  wajar  menurut  kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para
(Mukim)  di  Provinsi  Aceh ,  (Disertasi  Doktor  Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara), hlm. 3.
anggota  itu  mempunyai  pikiran  atau kecenderungan  untuk  membubarkan ikatan  yang  telah  tumbuh  itu  atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri  dari  ikatan  itu  untuk  selama- lamanya. 5

## b. Tanah Ulayat
Tanah ulayat adalah tanah dalam penguasaan  suatu  masyarakat  hukum adat.  Tanah  dalam  pengertian  tersebut artinya  sebuah  tanah  yang  secara  adat atau  turun  temurun  telah  dikuasai  oleh masyarakat hukum adat yang mendiami wilayah terkait yakni kepala suku, dengan kekuasaan  tersebut,  maka  masyarakat hukum adat memanfaatkan tanah ulayat untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup mereka,  mengelola  serta  melestarikan kelestarian  dari  tanah  ulayat  yang terdapat  dalam  wilayah  kekuasaannya tersebut.  Menurut  kamus  hukum  tanah ulayat  adalah  tanah  milik  bersama  yang diyakini  sebagai  karunia  atau  suatu kekuatan  gaib  atau  peninggalan  leluhur kepada  kelompok  yang  merupakan masyarakat  hukum  adat  sebagai  unsur pendukung  utama  kehidupan  dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa. 6
5 Husein  Alting,  2010, Dinamika  Hukum dalam  Pengakuan  dan  Perlindungan  Hak  Masyarakat Hukum Adat atas Tanah , Yogyakarta, hlm. 31.
6 M.  Marwan  dan  Jimmy  P.,  2009.  Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya.

## c. Hak Ulayat
Hak  ulayat  sendiri  merupakan nama  yang  diberikan  oleh  para  ahli hukum  pada  lembaga  hukum  dan hubungan  hukum  konkret  antara masyarakat  hukum  adat  dengan  tanah dalam  wilayah  hukum  adat  mereka. Menurut  Boedi  Harsono,  hak  ulayat merupakan  serangkaian  wewenang  dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang  berhubungan  dengan  tanah  yang terletak dalam wilayahnya yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang  bersangkutan  sepanjang  masa “Lebensraum”. 7 Apabila merujuk kepada  Pasal  1  angka  1  Peraturan Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  5  Tahun 1999  Tentang  Pedoman  Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat,  maka  hak  ulayat  adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai  oleh  masyarakat  hukum  adat tertentu  atas  wilayah  tertentu  yang merupakan  lingkungan  para  warganya untuk  mengambil  manfaat  dari  sumber daya  alam,  termasuk  tanah,  dalam wilayah  tersebut,  bagi  kelangsungan
7 Boedi  Harsono,  2015, HUKUM

## AGRARIA INDONESIA
SEJARAH PEMBENTUKAN  UNDANG-UNDANG  POKOK
AGRARIA,  ISI  DAN  PELAKSANAANNYA,
Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 185.
hidup  dan  kehidupannya,  yang  timbul dari  hubungan  secara  lahiriah  dan batiniah  turun  temurun  dan  tidak terputus  antara  masyarakat  hukum  adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam penyusunan karya tulis ini adalah yuridis-normatif.  Penelitian  hukum yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang  dilakukan  berdasarkan  norma  dan kaidah  dari  peraturan  perundangan. 8
Cara  yang  digunakan  untuk  menyusun karya  tulis  ini  dilakukan  dengan pendekatan terhadap perundang- undangan,  serta  menganalisis  berbagai studi  kepustakaan  yang  meliputi  jurnal online,  serta electronic  book .  Kemudian, dengan  pendekatan  tersebut  penulisan jurnal  ini  diolah  berdasarkan  pemikiran penulis sendiri.
Metode penelitian yang digunakan  untuk  menyusun  karya  tulis ini  adalah  metode  deskriptif-kualitatif. Penelitian hukum deskriptif merupakan penelitian hukum yang bersifat pemaparan  dan  bertujuan  untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat
8 H.Zainuddin  Ali,  2009, Metode  Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 25.
9 Bachtiar,  2018, Metode  Penelitian  Hukum , UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, hlm. 52.
tertentu,  atau  mengenai  gejala  yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. 9
Sedangkan  pendekatan  secara  kualitatif merupakan  tata  cara  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  analisis, yaitu  apa  yang  dinyatakan  oleh  sasaran penelitian  yang  bersangkutan  secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. 10

## C. Pembahasan

## 1. Tanah Ulayat dan Hak Ulayat dalam sistem Hukum Indonesia
Tanah sebagai salah satu unsur yang mendukung  terlaksananya  kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara memiliki  peranan  yang  krusial  karena berkaitan  erat  dengan  fungsi  dan kegunaan yang dikandungnya, diantaranya adalah fungsi politik, fungsi ekonomi,  fungsi  sosial,  dan  fungsi agama.  Apabila  kemudian  dikaitkan dengan  masyarakat  hukum  adat,  maka tanah  akan  memiliki  andil  besar utamanya  dengan  fungsi  sosial,  dan fungsi ekonomi yang dimiliki oleh tanah tersebut.  Tanah  ulayat  dalam  hukum adat  memiliki  kedudukan  yang  sangat penting.  Kedudukan  yang  penting tersebut disebabkan karena dua hal, yaitu karena  sifatnya  dan  karena  faktanya. 11
10 Ibid, hlm. 160.
11 Tolib  Setiady,  2018, Intisari  Hukum  Adat Indonesia  dalam  Kajian  Kepustakaan ,  ALFABETA, Bandung, hlm. 288.
Penjelasan  dari pentingnya  tanah  ulayat karena  sifatnya  dikarenakan  tanah merupakan  satu-satunya  wujud  benda kekayaan  yang  walaupun  mengalami keadaan  yang  berubah-ubah  namun sifatnya  akan  tetap  demikian  bahkan dalam  kondisi  tertentu  dapat  menjadi lebih menguntungkan. Sedangkan tanah ulayat penting karena faktanya berkaitan dengan realita yang menunjukkan bahwa kehadiran  tanah  ulayat  menjadi  salah satu pilar dari eksistensi dan perkembangan suatu masyarakat hukum adat.  Maknanya  adalah  tanah  ulayat tersebut merupakan tempat tinggal bagi persekutuan  (masyarakat  hukum  adat), tanah  ulayat  memberikan  penghidupan bagi masyarakat hukum adat, merupakan tempat bagi masyarakat adat menguburkan  anggota  mereka  yang meninggal  dunia,  serta  tanah  ulayat dipercaya  sebagai  tempat  para  roh  dari leluhur masyarakat hukum adat bersemayam.
Atas dasar tanah ulayat berada dalam wilayah  suatu  masyarakat  hukum  adat, maka kemudian masyarakat hukum adat memiliki  hubungan  erat  dengan  tanah tersebut yang selanjutnya dikenal dengan hak  pertuanan  atau  hak  ulayat.  Adanya hak  ulayat  tersebut,  tentunya  harus
diiringi  dengan  pemenuhan  kewajiban masyarakat  hukum  adat  yang  meliputi harus  menghormati  segala  kepentingan masyarakat  adat  atas  tanah  ulayat, melaksanakan  peraturan  adat  terkait dengan  tanah  ulayat,  dan  menghormati hak  ulayat  dari  orang  lain  yang  berada dalam ruang lingkup masyarakat hukum adat  yang  berkaitan.  Apabila  orang tersebut telah melaksanakan kewajibannya,  maka  dirinya  dapat melaksanakan apa yang menjadi haknya sebagai  bagian  dari  masyarakat  hukum adat  untuk  memanfaatkan  tanah  ulayat. Objek  dari  hak  ulayat  sendiri  adalah meliputi  tanah  (daratan),  air  (perairan), tumbuh-tumbuhan,  dan  hewan  yang berada  di  dalam  wilayah  tanah  ulayat masyarakat hukum adat terkait.
Sedangkan untuk subjek dari hak ulayat adalah  masyarakat  hukum  adat  itu sendiri.  Dalam  rangka  pemanfaatan tanah  ulayat,  dikenal  beberapa  ciri  dari hak ulayat, yaitu: 12
a. Persekutuan  dan  anggotanya  berhak untuk memanfaatkan tanah,
memungut  hasil  dari  segala  sesuatu yang  ada  di  dalam  tanah  dan  yang tumbuh  serta  hidup  di  atas  tanah ulayat.
b. Hak  individual  diliputi  oleh  hak persekutuan.
c. Pimpinan persekutuan dapat menentukan  untuk  menyatakan  dan menggunakan  bidang-bidang  tanah tertentu dan ditetapkan untuk kepentingan  umum,  dan  terhadap tanah ini tidak diperkenankan diletakkan hak perseorangan.
d. Orang asing yang hendak menarik hasil dari  tanah-tanah  ulayat  harus  terlebih dahulu  meminta  izin  kepada  kepala persekutuan dan harus membayar uang pengakuan  serta  setelah  panen  harus membayar uang sewa.
e.Persekutuan  bertanggungjawab  atas segala  sesuatu  yang  terjadi  di  atas lingkungan tanah ulayat.
f. Larangan  mengasingkan  tanah  yang termasuk tanah ulayat.
Berlakunya  hak  ulayat  pada  suatu masyarakat hukum adat selain memiliki ciri di atas, juga memiliki sifat-sifat yang melekat  terhadapnya,  yaitu  hak  ulayat bersifat  (berlaku)  ke  dalam,  dan  hak ulayat  bersifat  (berlaku)  ke  luar. 13
Terkait dengan sifatnya yang berlaku ke dalam  dimaknai  dengan  hak  ulayat menjamin kelangsungan
hidup masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan mengandalkan hasil dari tanah
13 Ibid, hlm. 291.
serta  binatang  dan  tumbuh-tumbuhan yang terdapat di atas tanah ulayat. Sifat ini  tidak  hanya  terbatas  pada pemanfaatan  tanah  ulayat  secara maksimal  dan  semata-mata  untuk keperluan  konsumsi  dan  ekonomi, namun  dapat  pula  berdasarkan  hasil kesepakatan  masyarakat  hukum  adat dipergunakan untuk menjadi lingkungan  sawah-sawah  desa,  tanah bengkok,  dan  wilayah  pemakaman setempat. Pemberlakuan hak ulayat ke dalam  ini  dilaksanakan  dengan kesepakatan  masyarakat  hukum  adat dan  secara  penuh  diawasi  oleh  kepala adat.  Sedangkan  sifat  hak  ulayat  yang berlaku  keluar  bermakna  bahwa sejatinya orang-perorangan di luar dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan dilarang untuk memanfaatkan dan mengambil keuntungan  dari  tanah  ulayat  yang terdapat pada wilayah suatu masyarakat hukum  adat.  Orang  asing  tersebut harus membayarkan sejumlah uang dan mendapatkan  izin  dari  kepala  adat setempat  yang  merupakan  hasil kesepakatan  bersama  dari  masyarakat hukum adat. Dalam hal ini, masyarakat hukum  adat  yang  memiliki  hak  ulayat secara  alami  turut  bertanggung  jawab
atas  segala  hal  yang  mungkin  terjadi terhadap  orang  asing  dalam  wilayah hukum adat mereka. Hak ulayat secara garis  besar  dapat  disimpulkan  terdiri dari  hak  dan  kewajiban  atas  tanah sendiri  (pribadi),  hak  dan    kewajiban terhadap warga persekutuan, serta hak dan kewajiban terhadap orang dari luar persekutuan.

## 2. Pemanfaatan  Tanah  Ulayat  di Indonesia
Pemanfaatan  dari  tanah  ulayat  di Indonesia  atau  hak  ulayat  memiliki persyaratan  yang  diatur  dalam  Pasal  3 UUPA  yang  mengisyaratkan  bahwa hak ulayat dari masyarakat hukum adat diakui  keberadaannya  jika  sepanjang menurut  kenyataannya  masih  ada, sesuai  dengan  kepentingan  nasional dan  negara,  serta  tidak  bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan yang  lebih  tinggi.  Makna  dari  pasal tersebut adalah bahwasanya
pelaksanaan  dari  hak  ulayat  oleh masyarakat  hukum  adat  memiliki batasan  dan  persyaratan  yang  dapat berimplikasi  apabila  tidak  dipenuhi akan berpengaruh pada eksistensi dan keberadaan  dari  masyarakat  hukum adat yang bersangkutan.
14 Bagian  Penjelasan  Pasal  67  Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Terkait  dengan  poin  persyaratan pertama  yang  menyatakan  bahwa  hak ulayat diakui keberadaannya sepanjang menurut  kenyataannya  masih  ada dimaksudkan  bahwa  pelaksanaan  hak ulayat berkaitan erat dengan keberadaan  masyarakat  hukum  adat yang  sejatinya  masih  eksis  dan  hidup dalam suatu wilayah tertentu. Beberapa unsur yang harus terdapat untuk dapat memenuhi  kriteria  sebagai  masyarakat hukum  adat  diakui  keberadaannya adalah sebagai berikut: 14
a. masyarakatnya  masih  dalam bentuk paguyuban ( rechtsgemeenschap );
b. ada  kelembagaan  dalam  bentuk perangkat penguasa adatnya:
c. ada  wilayah  hukum  adat  yang jelas;
d. ada  pranata  dan  perangkat hukum,  khususnya  peradilan adat yang masih ditaati;
e. masih mengadakan pemungutan hasil  hutan  di  wilayah  hutan sekitarnya  untuk  pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
Pada  poin  kedua  terkait  dengan pengakuan hak ulayat yang menyatakan bahwa  pemanfaatan  hak  ulayat
masyarakat  adat  sesuai  dengan kepentingan  nasional  dan  negara berkaitan  erat  dengan  hak  menguasai oleh  negara  atas  Sumber  Daya  Alam (SDA)  yang  di  dalamnya  termasuk bidang  agraria  atau  pertanahan.  Hak menguasai  negara  ini  berlandaskan amanat  UUD  1945  Pasal  33  ayat  (3) yang  berbunyi  “Bumi  dan  air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat”.  Penguasaan tersebut tidak secara mentah dimaknai bahwa negara “berkuasa” dalam artian negara  mengambil  alih  seluruh  SDA yang  ada  termasuk  tanah-tanah  di Indonesia.  Namun,  pemaknaan  dari hak  penguasaan  oleh  negara  ini memiliki  cakupan  yang  lebih  luas. Pemaknaan  secara  luas  dari  Pasal  33 ayat  (3)  tersebut  adalah  bahwa  negara sebagai  organisasi  yang  terdiri  dari warga  negara  sebagai  anggotanya memiliki  kekuasaan  secara  konsepsi hukum publik dengan menitikberatkan kekuasaan  tersebut  dengan  prinsip kedaulatan  rakyat.  Adanya  prinsip kedaulatan  rakyat  tersebut  akan bersentuhan dengan prinsip demokrasi
15 Rahadyan  Fajar  Harris,  2022,  E volusi Pemaknaan Frasa “Penguasaan Oleh Negara” Pada Pasal 33 ayat (3) Konsititusi ,  Heylaw.edu, diakses pada 17 Juni 2022 Pukul 21.47 WIB.
sebagai dasarnya, yang dapat dimaknai dengan  sebuah  doktrin,  yaitu  “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. 15
Pemaknaan terhadap hak negara untuk menguasai  dalam  Pasal  33  ayat  (3) tersebut  sejatinya  terus  mengalami perkembangan,  dan  perkembangan tersebut  nampak  dalam  tiga  putusan Mahkamah  Konstitusi  (MK)  sebagai hasil dari pengujian terhadap Undang- Undang ( Judicial Review ).
Pemaknaan dan penafsiran Pasal 33 ayat  (3)  tersebut  yang  terdapat  pada Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 tentang  Pengujian  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan  Gas  Bumi  terhadap  Undang- Undang  Dasar  melahirkan  penafsiran terbaru  yang  menyatakan  bahwa bentuk “penguasaan negara”
merupakan tindakan berjenjang berdasarkan kemampuan negara dalam mewujudkan  kemakmuran  rakyat. 16
Jenjang pertama yang menjadi pondasi dari  hak  penguasaan  negara  tersebut adalah  negara  melakukan  pengelolaan secara langsung atas SDA di Indonesia, jenjang kedua adalah negara membentuk kebijakan serta
( https://heylawedu.id/blog/evolusi- pemaknaan-frasa-penguasaan-oleh-negara-pada-pasal- 33-ayat-3-konstitusi ) 16 Ibid .
pengurusan terhadap pengelolaan SDA guna  meraih  tujuan  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat,  dan  jenjang terakhir  adalah  negara  melakukan fungsi  pengaturan  dan  pengawasan terhadap SDA di Indonesia. Maknanya, apabila  kemudian  dikaitkan  dengan pemanfaatan tanah ulayat di Indonesia,
sejatinya harus mengedepankan kepentingan  umum  dan  dalam pemanfaatannya harus bertujuan untuk digunakan  sebagai  sarana  menuju kemakmuran rakyat Indonesia.
Selanjutnya adalah pembahasan  mengenai  poin  ketiga yang menjadi syarat masih adanya hak ulayat  masyarakat  hukum  adat  yaitu tidak  bertentangan  dengan  Undang- Undang  dan  peraturan  yang  lebih tinggi.  Maksud  dari  kalimat  tersebut adalah pemanfaatan dari tanah ulayat di wilayah  Indonesia  ini  sejatinya  harus disandingkan  dengan  peraturan  yang berlaku di negara ini, karena meskipun masyarakat  hukum  adat  diakui keberadaannya  dalam  konstitusi,  dan berbagai  produk hukum  di  Indonesia, namun masyarakat hukum adat dengan berbagai  hal  yang  ada  di  dalamnya sejatinya  adalah  bagian  dari  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  yang merupakan  sebuah  negara  hukum. Negara  Indonesia  sebagai  negara
hukum dimaknai bahwa segala hal yang dilaksanakan  dan  berjalan  dalam Negara  Indonesia  ini  memiliki peraturan yang mengatur terhadapnya, serta seluruh elemen di dalam Negara Indonesia  ini  tunduk  terhadap peraturan  hukum  yang  berlaku. Apabila  kemudian  dikaitkan  dengan pemanfaatan hak ulayat serta hak ulayat yang  dimiliki  masyarakat  hukum  adat, sesuai  dengan  Pasal  18  UUPA  yang mengamanatkan  “Untuk  kepentingan umum,  termasuk  kepentingan  bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari  rakyat,  hak-hak  atas  tanah  dapat dicabut,  dengan  memberi  ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang- undang”.
Berdasar  pasal  tersebut,  maka pemanfaatan dari tanah ulayat dan hak ulayat  masyarakat  hukum  adat  dapat dilanjutkan  apabila  selaras  dengan produk  hukum  berupa  Undang- Undang  atau  peraturan  hukum  yang mengatur  tentang  pemanfaatan  tanah ulayat  tersebut,  dan  hal  yang  perlu diperhatikan  adalah  apabila  sewaktu- waktu demi kepentingan bersama dan digunakan  untuk  mencapai  tujuan negara,  maka  hak  atas  tanah  dapat dicabut, termasuk hak atas tanah ulayat tersebut,  dengan  memberikan  ganti
rugi  yang  layak  dan  sesuai  dengan peraturan yang berlaku.

## 3. Dinamika  Pemanfaatan  Tanah Ulayat Untuk Kepentingan Umum
Perkembangan  zaman  yang  terus berjalan  yang  di  dalamnya  memuat permasalahan  pertambahan  jumlah manusia  yang  terus  meningkat berdampak  pada  ketersediaan  lahan atau tanah di berbagai wilayah di dunia secara global, dan khususnya di wilayah Indonesia  sendiri.  Dalam  rangka memenuhi  kebutuhan  pemanfaatan tanah secara general untuk pembangunan maka diperlukan
rencana dan efisiensi yang matang oleh para pihak yang terlibat, dan dalam hal ini pihak pemerintah berperan sebagai pihak yang memiliki “kekuatan” untuk dapat  mengatur  jalannya  pemanfaatan tanah  di  Indonesia  melalui  berbagai cara,  salah  satunya  adalah  pembuatan peraturan, dan mekanisme pengawasan yang  ketat  untuk  dapat  menjamin adanya  kepastian  dan  kemanfaatan hukum di Indonesia. Berkaitan dengan upaya  pemerintah  untuk  dapat mengelola  bidang  pertanahan  dengan baik, maka dalam upaya tersebut pihak pemerintah  memiliki  alat  kekuasaan
17 Sarkawi, Hukum  Pembebasan  Tanah  Hak Milik  Adat  Untuk  Pembangunan  Kepentingan  Umum , GRAHA ILMU, Yogyakarta,  hlm. 16.
( tools  of  power) yaitu  sejumlah  menteri, dirjen, dinas atau instansi atau lembaga tertentu  yang  tugasnya  membantu pemerintah menjalankan proses pemerintahannya  ( government  process ). 17 Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  maka Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah)  dan  PU (Pekerjaan  Umum)  dan  berbagai instansi  lain  memiliki  peranan  yang besar  terhadap  pemanfaatan  tanah  di berbagai wilayah di Indonesia.
Terkait  dengan  pengadaan  tanah untuk  kepentingan  umum,  atau  dalam hal ini adalah tanah ulayat sejatinya harus dilandasi  dengan  itikad  baik  dan kesepakatan  antara  dua  belah  pihak. Pemanfaatan tanah ulayat ini diperbolehkan dilaksanakan oleh
Pemerintah,  badan  hukum,  atau perseorangan di luar masyarakat hukum adat  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  4 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional  No.  5  Tahun  1999  tentang Pedoman  Penyelesaian  Masalah  Hak Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  atau selanjutnya  disebut  dengan  Permenag No.5/1999.  Dalam  Pasal  4  ayat  (2) Permenag  No.5/1999  dijelaskan  bahwa
pelepasan tanah ulayat untuk keperluan pertanian  dan  keperluan  lain  yang memerlukan  Hak  Guna  Usaha  (HGU) atau  Hak  Pakai  dapat  dilakukan  oleh masyarakat hukum adat dengan penyerahan  penggunaan  tanah  dalam jangka waktu tertentu, dan ketika jangka waktu tersebut habis, maka maka HGU dan hak pakai terhadapnya akan hapus, jika  akan  melanjutkan  maka  diharuskan melakukan  persetujuan  baru  dengan masyarakat hukum adat yang berkaitan.
Bentuk pendekatan terhadap masyarakat hukum adat yang atas tanah ulayatnya hendak digunakan, dilaksanakan dengan metode
musyawarah mufakat dengan melibatkan secara  keseluruhan  pihak  terkait  dan berlandaskan  negosiasi  yang  adil  dan memberi  kebermanfaatan  untuk  kedua belah  pihak.  Metode  pendekatan demikian,  dapat  dilihat  salah  satunya melalui  Pasal  12  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan  yang  menyatakan  bahwa apabila  tanah  yang  diperlukan  untuk usaha perkebunan merupakan tanah hak ulayat  masyarakat  hukum  adat,  maka pelaku usaha perkebunan harus bermusyawarah  dengan  masyarakat
18 Direktorat  Utama  Pembinaan  dan Pengembangan Hukum BPK (Ditama Binbangkum), Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum , diakses pada 18 Juni 2022, pukul 10.13 WIB.
hukum  adat  yang  memiliki  hak  ulayat tersebut untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalan yang akan diterima.
Dalam  rangka  memanfaatkan tanah ulayat tersebut, dilaksanakan dua bentuk  pengadaan  tanah  yang  diakui oleh  Hukum  Agraria  Indonesia,  yaitu dilaksanakan  dengan  pelepasan  atau penyerahan hak atas tanah (pembebasan  hak  atas  tanah),  dan dilaksanakan  dengan  cara  pencabutan hak atas tanah. 18 Perbedaan utama dari kedua  bentuk  pengadaan  tanah tersebut  adalah  pembebasan  tanah dilaksanakan  dengan  berdasarkan  asas permusyawaratan  untuk  mendapatkan hasil,  sedangkan  pencabutan  hak merupakan  bentuk  pengadaan  tanah dengan  cara  paksa.  Menurut  Pasal  1 ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  No.  15  Tahun  1975  tentang Ketentuan-Ketentuan  Mengenai  Tata Cara  Pembebasan  Tanah,  yang dimaksud  dengan  pembebasan  tanah adalah  melepaskan  hubungan  hukum yang  semula  terdapat  di  antara pemegang hak/penguasa atas tanahnya dengan  cara  memberikan  ganti  rugi. Pembebasan tanah ini sendiri
( https://jdih.bpk.go.id/wp- content/uploads/2011/03/PengadaanTanah.pdf ).
dilakukan  oleh  Panitia  Pembebasan Tanah  dengan  pedomannya  adalah berbagai  peraturan  yang  terkait  dan berlandaskan  asas  musyawarah  serta harga umum tanah setempat.
Proses  yang  harus  dilalui  dalam pembebasan tanah ulayat tidak berbeda jika  dibandingkan  dengan  proses pembebasan tanah secara umum yang mengacu pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk  Kepentingan  Umum  dan Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan  Tanah  bagi  Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 19
Mekanisme  proses  tersebut  adalah sebagai berikut:
1. Permohonan
Pembebasan
Tanah dan Izin Lokasi;
2. Pembentukan  Tim  Pembebasan Tanah;
3. Pembentukan Panitia Penaksiran Ganti Rugi;
4. Penyuluhan kepada unsur masyarakat  setempat  (tempat tanah  yang  hendak  dibebaskan berada);
5. Inventarisasi  terkait  tanah  yang Hendak dibebaskan;
6. Pengukuran tanah;
19 Sarkawi, Op.cit , hlm. 76.
7. Musyawarah dan penetapan besarnya ganti rugi;
8. Pembayaran ganti rugi dan pelepasan hak atas tanah
9. Permohonan hak atas tanah;
10. Surat Keputusan Pemberian hak.
Sejatinya, dinamika dari
pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan umum tersebut terjadi karena faktor  utama  yaitu  dibutuhkannya  lahan (tanah)  guna  memenuhi  kebutuhan pembangunan infrastruktur yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Terkait dengan pembebasan tanah ulayat  untuk  pembangunan  kepentingan umum  harus  didasari  oleh  kesepakatan bersama  antara  pihak  dan  berlandaskan asas musyawarah serta keadilan.
Pelaksanaan  dari  pemanfaatan  tanah ulayat oleh pihak di luar masyarakat adat tersebut  harus  dilaksanakan  dengan intensif  dan  memperhatikan  berbagai aturan, arahan, dan mekanisme yang telah ditetapkan  oleh  produk  hukum  yang  ada di  Indonesia,  serta  juga  menghargai berbagai  keunikan  dan  ketentuan  yang ditetapkan  oleh  masyarakat  hukum  adat setempat.

## D. Penutup
Tanah  ulayat  yang  merupakan sebuah  tanah  yang  berada  dalam  ruang
lingkup  suatu  masyarakat  hukum  adat pada  dasarnya  memiliki  hak  untuk dimanfaatkan  oleh  masyarakat  hukum adat  yang  bersangkutan  atau  kemudian dikenal  dengan  hak  ulayat.  Hak  untuk memanfaatkan  ataupun  menarik  hasil tanah ulayat suatu masyarakat hukum adat pada  dasarnya  juga  dimiliki  oleh  orang asing  atau  orang  dari  luar  masyarakat hukum adat tersebut dengan konsekuensi dirinya  harus  membayar  sejumlah  biaya yang  ditetapkan  oleh  masyarakat  hukum adat setempat. Seiring dengan
perkembangan  zaman  yang  berimplikasi pada  kebutuhan  untuk  menggunakan lahan  atau  tanah  oleh  seluruh  elemen  di
Indonesia, termasuk pemerintah
kemudian  langkah  untuk  memanfaatkan tanah adat adalah salah satu alternatif yang ditempuh  guna  memenuhi  kebutuhan dalam  hal  ketersediaan  tanah  yang semakin terbatas jumlahnya. Pemanfaatan tanah  ulayat  oleh  pihak  luar  guna memenuhi  pembangunan  kepentingan umum dilaksanakan dengan cara pembebasan  hak  atas  tanah  dan  dengan cara  pencabutan  hak  atas  tanah. Pelaksanaan  pembebasan  tanah  untuk mendapatkan hak atas tanah ulayat harus dilaksanakan dengan musyawarah dengan masyarakat  hukum  adat  setempat  guna mendapatkan  hasil  kesepakatan  yang menguntungkan  kedua  belah  pihak  dan menghindari sengketa pertanahan
Terhadap para pihak yang hendak menggunakan  tanah  ulayat  masyarakat adat  untuk  memenuhi  kebutuhannya, maka langkah utama yang harus dilakukan adalah  dengan  mencari  tahu  seluk-beluk terkait dengan tanah ulayat tersebut, serta membuka  komunikasi  dan  musyawarah dengan  masyarakat  hukum  adat  yang
bersangkutan. Karena
sejatinya
masyarakat  hukum  adat  di  berbagai wilayah  Indonesia  akan  sangat  terbuka dengan  pembicaraan  mengenai  berbagai hal,  utamanya  dalam  hal  ini  adalah pemanfaatan tanah ulayat yang dipergunakan untuk pembangunan kepentingan  umum.  Pendekatan  yang
bertoleransi,  melaksanakan  musyawarah dengan  berlandaskan  itikad  baik,  dan mengedepankan keadilan akan menghasilkan mufakat yang
menguntungkan  kedua  belah  pihak  dan mencerminkan  nilai-nilai  khas  Bangsa Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang  Undang  Nomor  5  tahun
1960 tentang  Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun
2014 tentang Perkebunan
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2012  tentang  Pengadaan  Tanah  untuk Kepentingan Umum
Undang  Undang  Nomor  41  Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum.
Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor. 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001 tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi  Terhadap Undang Undang Dasar Ali,Z. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.
Alting,H.  2010. Dinamika  Hukum dalam  Pengakuan  dan  Perlindungan  Hak Masyarakat  Hukum  Adat  atas  Tanah.
Yogyakarta.
Bachtiar.  2018. Metode  Penelitian Hukum. Tangerang  Selatan  :  UNPAM
PRESS.
Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan  Hukum  BPK  (Ditama Binbangkum). June 18 th . 2022. “ Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum ” available on  website  : https://jdih.bpk.go.id/wp- content/uploads/2011/03/PengadaanTa nah.pdf
Hadikusuma,H.  2014. Pengantar Ilmu  Hukum  Adat  Indonesia  Edisi  Revisi. Bandung : C.V. Mandar Maju.
Harsono,B. 2015. HUKUM AGRARIA  INDONESIA  SEJARAH

## PEMBENTUKAN
UNDANG-
UNDANG  POKOK  AGRARIA,  ISI DAN  PELAKSANAANNYA. Jakarta  : Penerbit Universitas Trisakti.
Ismi,  H.  2017. Tinjauan  Hukum Atas  Hak  Ulayat  Dalam  Sistem  Hukum Pertanahan di Indonesia. Forum Kerakyatan.
M  Marwan  dan  Jimmy  P.  2009.
Kamus  Hukum. Surabaya  :  Reality Publisher.
Rahadyan,F.  June  17 th .    2022. Evolusi  Pemaknaan  Frasa  “Penguasaan  Oleh Negara”  Pada  Pasal 33  ayat  (3)  Konsititusi.
2022. Available on website : https://heylawedu.id/blog/evolusi- pemaknaan-frasa-penguasaan-oleh- negara-pada-pasal-33-ayat-3-konstitusi
Sarkawi. Hukum Pembebasan Tanah Hak  Milik  Adat  Untuk  Pembangunan Kepentingan Umum. Yogjyakarta : GRAHA ILMU.
Setiady,T.  2018.  , Intisari  Hukum Adat  Indonesia  dalam  Kajian  Kepustakaan.
Bandung : ALFABETA.
Taqwaddin. 2010. Penguasaan Atas Pengelolaan  Hutan  Adat  oleh  Masyarakat Hukum  Adat  (Mukim)  di  Provinsi  Aceh.
(Disertasi Doktor Ilmu Hukum,
Universitas Sumatera Utara). Yulia.  2016. Buku  Ajar  HUKUM ADAT. Lhokseumawe :Unimal Press.