Journal of Business and Information Systems Vol. 3, No. 1, June (2021) www.thejbis.org DOI:10.36067/jbis.v3i1.95 ISSN:2685-2543
Accepted, November 2020 Revised, December 2020 Published, January 2021

## Pengujian kualitas informasi laporan keuangan pada
organisasi perangkat daerah
1,*) Sri Widodo
2) Ria Resti Maharani
1,2) Program Sarjana Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas PGRI Yogyakarta
* corresponding author : widodosri@upy.ac.id
Abstract:  This  aim  of  this  research  to  know  the  effect  of  human  resources  quality, information  technology  utilization,  internal  control  systems  and  supervision  of  the reliability  and  timeliness  in  regional  financial  reporting.  The  research  was  done  in Organisasi Perangkat Daerah OPD Bantul. The obtained by questionnaires distributed to 129 respondents employee of the finance / accounting department. The method used in this research  is multiple  linear regression method. The  results  shows  that  first  the  of  human resources quality, internal control systems, and supervision is significantly affected to the reliability and timeliness of regional financial reporting. Both the human resources quality, information  technology  utilization,  and  supervision  do  not  affected  to the  reliability  and timeliness of regional financial reporting.
Keywords:  Human  Resources  Quality;  Information  Technology  Utilization;  Internal Control  Systems; Supervision; Reliability And Timeliness.
1. Pendahuluan
Pelaporan  keuangan  pemerintah  yang  ada  di  Indonesia  menarik  untuk  diuji  karena meningkatnya tuntutan akuntabilitas dari masyarakat atas lembaga-lembaga publik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Pemerintah bertanggungjawab atas laporan keuangan yang  akuntabel  dengan  menyampaikan  laporan  keuangan  kepada  pihak-pihak  yang berkepentingan (Mardiasmo,  2009) .  Informasi  laporan  keuangan  yang  dapat  dipercaya adalah  informasi  yang  memiliki  sifat  relevan,  dapat  diandalkan,  dapat  dibandingkan  dan mampu untuk dimengerti (Ariesta, 2013) .
Laporan keuangan dikatakan relevan apabila dapat menyajikan laporan keuangan tepat waktu ( timeliness). Ketepatwaktuan pada laporan keuangan adalah adanya informasi untuk para pihak yang berkepentingan pada saat diperlukan sebelum informasi kehilangan esensi yang dapat mengubah keputusan (Eristanti & Putra, 2018) . Laporan keuangan yang  andal jika tidak menjerumuskan dan bebas dari kesalahan material, ditampilkan apa adanya tanpa mengurangi maupun melebih-lebihkan, dan dapat dibuktikan kebenarannya (Sari & Witono, 2014) .
Tahun 2019 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Tengah menyatakan bahwa  banyak  daerah  yang  mendapatkan  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  tetapi masih terdapat permasalahan terkait Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan pada peraturan  yang  berlaku.  Permasalahan  yang  ditemukan  antara  lain  penatausahaan  dan penggunaan  aset  tetap,  penatausahaan  dan  pertanggungjawaban  dana  BOS,  Pengelolaan pajak  dan  pengelolaan  hibah  dan  bantuan  sosial  yang  belum  dilaksanakan  dengan  tertib. Permasalahan kepatuhan terhadap peraturan  yang berlaku  antara lain sedikitnya kapasitas pekerjaan fisik, pengelolaan  kas  oleh  bendahara  pengeluaran  dan bendahara BOS belum
tertib,  dan  penyelesaian  proses  sewa-beli  perumahan  sub-inti  belum  tuntas  dilaksanakan (semarang.bpk.go.id). Fenomena ini menandakan bahwa laporan keuangan pemerintah saat ini belum memenuhi kriteria andal.
Kemampuan  individu  sebagai  pengguna  laporan  keuangan  diwajibkan  memiliki keahlian atau  memiliki kemauan untuk terus belajar dan berkembang serta keterampilan di bidang akuntansi. Sumber daya manusia memiliki fungsi yang penting dalam memperoleh informasi yang berkualitas (Wahyono, 2004; Ariesta, 2013) . Kualitas sumber daya manusia yang memadai didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dapat mengurangi kesalahan saat pengelolaan informasi sehingga laporan keuangan bersifat andal.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  56  Tahun  2005  Tentang  Sistem Informasi  Keuangan  Daerah  menyatakan  bahwa  pemerintah  daerah  berkewajiban  untuk memanfaatkan teknologi informasi yang semakin hari semakin berkembang. Hambatan yang membuat penerapan teknologi informasi kurang optimal pada pemerintah daerah  antara lain keadaan hardware , software yang  dipakai,  pemutakhiran  data,  keadaan  individu,  dan kurangnya biaya (Inayati & Reuni, 2018) .
Sistem pengendalian intern merupakan suatu kaidah yang menuntun, memantau, dan menilai individu serta berfungsi menemukan dan mencegah terjadinya kecurangan sehingga laporan  keuangan  menghasilkan  keyakinan  keandalan (Wardani  &  Andriyani,  2017) . Pemerintahan seharusnya menerapkan pengendalian intern secara efektif untuk meyakinkan bahwa  pemerintah  telah  mencapai  tujuan  yang  tampak  dalam  keterandalan  laporan keuangan, perlindungan aset, dan menaati peraturan yang berlaku (Yanto, 2019) .
Pengawasan  keuangan  daerah  dilakukan  demi  menjaga  supaya  aktivitas  pemerintah daerah  tidak  menyeleweng  dari  visi  dan  konsep  yang  sudah  dibuat (Yanto,  2019) .  Proses pengelolaan  laporan  keuangan  daerah  yang  kurang  diawasi  akan  menyebabkan  kelalaian dalam pengelolaan sehingga penyusunan dan pelaporan kurang tertib, komitmen  terhadap kompetensi yang kurang, aktivitas identifikasi dan analisis risiko belum optimal, kurangnya pengendalian fisik atas aset serta pencatatan transaksi yang belum cermat dan tidak dicatat yang tepat (Putra et al ., 2017) .
Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Witono (2014) , Ariesta (2013) dan Wardani & Andriyani,  (2017) mengungkapkan  bahwa  sumber  daya  manusia,  pemanfaatan  teknologi informasi,  pengendalian  internal  dan  pengawasan  berpengaruh  terhadap  keterandalan  dan ketepatwaktuan  dalam  pelaporan  keuangan  daerah.  Berlawanan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh Andelina,  (2017) , Marlina  &  Wardani,  (2018) ,  dan Basuki  et  al.  (2016) menyatakan bahwa sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan dalam pelaporan keuangan.
Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang tidak konsisten, peneliti akan menguji kembali  variabel  yang  mempengaruhi  keterandalan  dan  ketepatwaktuan  dalam  pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian mengenai variabel yang berdampak pada pelaporan keuangan sudah banyak dilakukan namun pada perusahaan swasta.  Berdasarkan penelitian Elviani (2017) , Mareta (2015) , Attarie (2016) , dan Pujiatmi &Ismawati (2018) variabel yang berdampak pada ketepatwaktuan dalam pelaporan keuangan pada perusahaan swasta yaitu profitabilitas,  struktur  kepemilikan,  opini  Kantor  Akuntan  Publik  (KAP),  ukuran perusahaan,  dan  reputasi  KAP.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menguji  kembali  secara
empiris variabel apa saja yang berdampak terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan dalam pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  di  Kabupaten  Bantul.  Hasil  penelitian  ini  dapat memberikan  masukan  bagi  pemerintah  daerah  demi  lebih  memperhatikan  dan  waspada terhadap  faktor-faktor  yang  berdampak  terhadap  keterandalan  dan  ketepatwaktuan  dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## 2. Kajian Teori

## 2.1. Teori Keagenan
Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk keharusan pihak yang dipercaya untuk menyampaikan pertanggungjawaban, menyediakan, memberitahukan dan memaparkan segenap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan  kepercayaan  serta  memegang  kebebasan  dan  wewenangan  untuk  meminta pertanggungjawaban.  Akuntabilitas publik meliputi pertanggungjawaban akan manajemen dana  kepada  otoritas  yang  lebih  tinggi  (akuntabilitas  vertikal),  dan  pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal).
Teori keagenan menerangkan bahwa agen akan berpandangan oportunitis dan condong tidak  menyukai  resiko.  Tanggung  jawab  yang  diberikan  pemerintah  daerah  selaku  pihak manajer tidak sekedar menampilkan laporan keuangan yang sempurna dan lazim, melainkan seperti apa pemerintah berupaya terbuka demi para pemakai laporan keuangan. Pemerintah daerah tentu berupaya untuk memberikan informasi bahwa kinerjanya tertib dan akuntabel dalam  penyelenggaraan  laporan  keuangan  daerah  yang  wajib  ditunjukkan  dengan penyampaian laporan keuangan yang andal (Azlan et al ., 2015) .
Menurut Eisenhardt,  (1989) teori  keagenan  ditekankan  untuk  menangani  masalah- masalah terkait keagenan. Pertama, masalah keagenan ada pada waktu hasrat atau visi dari prinsipal dan agen berlawanan adalah suatu hal yang sulit bagi prinsipal untuk melaksanakan pengecekan  apa  yang  telah  dilakukan  oleh  agen.  Kedua,  masalah  penguraian  resiko  pada waktu prinsipal dan agen  mempunyai pendirian yang berlawanan terhadap resiko.

## 2.2. Teori Kepatuhan
Individu  cenderung  mematuhi  hukum  yang  dianggap  benar  dan  sesuai  dengan  kaidah. Komitmen  normatif  melalui  personal (normative  commitment  through  morality) diartikan mentaati peraturan sebab otoritas penyusun hukum memiliki hak untuk mendikte perilaku (Rachmawi et  al .,  2016) .    Pemerintah  sebagai  pelaku  yang  mengelola  dan  menerapkan amanat rakyat mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban keuangan dan  operasional  daerah  sepanjang  1  periode.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah memiliki  keterikatan  untuk  patuh  pada  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17 Tahun  2003  Tentang  Keuangan  Negara,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun  2004  Tentang  Perbendaharaan  Negara,  serta  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

## 2.3. Pelaporan Keuangan Derah
Menurut Suwardjono  (2014) pelaporan  keuangan  merupakan  susunan  dan  kegiatan akuntansi  yang  memaparkan  dengan  cara  apa  informasi  keuangan  diselesaikan  dan disampaikan  demi  meraih  visi  pelaporan  keuangan  serta  membantu  mencapai  tujuan ekonomi dan sosial negara.  Proses akuntansi dalam penyampaian keuangan  ialah pekerjaan dan  hubungan  antara  pihak-pihak  terkait  dan  prasarana  penyampaian  hingga  dapat mewujudkan informasi keuangan yang berbentuk laporan keuangan.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010  tentang Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  penyusunan  laporan  keuangan  ditata  untuk mempersiapkan  informasi  yang  berkaitan  dengan  keadaan  keuangan  dan  semua  kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan dalam 1 periode pelaporan keuangan.  Fungsi utama laporan keuangan yaitu untuk memahami seberapa sumber daya ekonomi yang digunakan demi  menjalankan  pekerjaan  operasional  pemerintahan,  memperhitungkan  keadaan keuangan, mengevaluasi efektif dan efisien entitas pelaporan, serta mendukung mewujudkan ketaatan  terhadap peraturan yang ada.
Karakteristik  kualitatif  dalam  laporan  keuangan  pemerintah  adalah  prasyarat  yang telah  tertera  dalam  Kerangka  Konseptual  Akuntansi  Pemerintah  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan dapat dimengerti. Laporan keuangan pemerintah patut  dibuat  dan  disajikan  dengan  metode  yang  mempunyai  jaminan  keterandalan  dan ketepatwaktuan  dalam  penyajiannya.  Hal  ini  dilakukan  supaya  tercapai  akuntabilitas  dan keterbukaan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah (KKAP paragraf 22).

## 2.4. Keterandalan Pelaporan Keuangan
Kriteria  pembentuk  kualitas  informasi  yang  membuat  informasi  dalam  laporan  keuangan memegang  nilai  atau  fungsi  yang  dipaparkan  dalam  kerangka  konseptual  akuntansi pemerintah  terdiri  dari  relevan,  andal,  dapat  dipercaya,  dan  dapat  dipahami  (Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010  Tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan). Keterandalan artinya informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan terbebas dari pengertian yang menyamarkan dan sesat dalam menyajikan kenyataan, serta sanggup dibuktikan kebenarannya. Penyajian informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak dapat diandalkan dapat menyamarkan penggunaan informasi (Sari, 2019) .

## 2.5. Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan
Ketepatwaktuan atau timeliness menunjukkan kira-kira waktu penyampaian informasi yang diinginkan  dengan  frekuensi  pelaporan  informasi.  Informasi  yang  disajikan  dengan  tepat waktu  disebabkan  oleh  keahlian  manajer  dalam  merespon  setiap  tindakan  atau  hambatan (Yuliani et  al .,  2016) .  Ketepatwaktuan  dalam  pelaporan  keuangan  begitu  mempengaruhi ketersediaan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Pelaporan keuangan yang  tepat  waktu  tidak  hanya  bermanfaat  bagi  organisasi  sektor  publik  namun  juga berdampak  pada  organisasi  non  sektor  publik.  Ketepatwaktuan  adalah  siapnya  informasi untuk pihak yang berkepentingan pada saat diinginkan sebelum informasi kehilangan esensi
dalam pengambilan keputusan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan).

## 2.6. Kualitas Sumber Daya Manusia
Suatu  informasi  yang  andal  atau  bernilai  memiliki  dua  elemen,  yaitu  individu  yang  bisa mendapatkan  informasi  serta  informasi  yang  telah  didapatkannya (Ariesta,  2013) .  Suatu organisai  tentu  memiliki  sumber  daya  manusia  yang  mengerjakan  tujuan  organisasi, pembaruan serta meraih visi organisasi. Manusia merupakan faktor yang bisa mempengaruhi faktor  organisasi  lainnya  secara  langsung  dalam  mencapai  misi  organisasi (Darwanis  & Mahyani, 2009) .
Manajemen  sumber  daya  manusia  dalam  suatu  entitas  ialah  sesuatu  yang  begitu berharga  bagi  organisasi,  sebab  sumber  daya  manusia  merupakan  poin  penting    suatu organisasi (Hariandja,  2002) .  Sumber  daya  manusia  selaku  pemakai  sistem  organisasi dituntut untuk makin menguasai akuntansi atau memiliki keingintahuan yang tinggi untuk memperkuat  keahliannya  di  bidang  akuntansi.  Kemahiran  sumber  daya  manusia  akan berdampak  pada  organisasi  dalam  membuat  informasi  yang  bernilai  atau  andal (Ariesta, 2013) .
Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Witono, (2014) dan Marlina & Wardani, (2018) menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia dalam mengelola laporan keuangan milik pemerintah  daerah  berpengaruh  terhadap  keandalan    pelaporan  keuangan  daerah. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 1a :  Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah
Secara umum hasil temuan BPK menunjukkan adanya masalah administrasi, hal ini disebabkan  oleh  sumber  daya  manusia  yang  kurang  kompeten.  Temuan  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  kurangnya  kemampuan  sumber  daya  manusia  dalam  pengelolaan keuangan  mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan (Yanto,  2019) .  Penelitian  yang dilakukan  oleh Ariesta  (2013) mengungkapkan  bahwa  sumber  daya  manusia  dapat mendorong  mempercepat penyampaian laporan keuangan daerah hingga laporan keuangan dapat disajikan tepat waktu. Beberapa penelitian membuktikan bahwa sumber daya manusia berpengaruh  terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan  daerah (Sari  &  Arza  (2016; Basuki et  al .,  2016) .  Berdasarkan  penjelasan  di  atas  maka  dapat  dirumuskan  hipotesis sebagai berikut:
H 1b : Kualitas  sumber  daya  manusia  berpengaruh  positif  terhadap  ketepatwaktuan pelaporan keuangan daerah

## 2.7. Pemanfaatan Teknologi Informasi
Perkembangan  teknologi  informasi  yang  ada  sekarang  ini  tidak  hanya  digunakan  oleh organisasi bisnis namun juga organisasi sektor publik termasuk pemerintah daerah (Sari et al .,  2017) .  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  59  Tahun  2007  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan sistem akuntansi pemerintahan daerah meliputi susunan strategi yang dimulai dari penghimpunan data, pendataan, pengikhtisaran, hingga
pemberitahuan  keuangan  ketika  rencana  pertanggungjawaban  penerapan  APBD  yang dilaksanakan secara manual maupun memakai aplikasi komputer. Teknologi informasi yang maju dengan cepat serta pemanfaatannya yang semakin luas mampu  memberikan peluang bagi  berbagai  pihak  untuk  mengakses,  mengelola,  dan  mendayaguna  informasi  keuangan daerah  dengan  cepat  dan  pasti (Ariesta,  2013) .  Pemerintah  perlu  memaksimalkan penggunaan teknologi informasi untuk menciptakan jaringan sistem informasi manajemen serta  kegiatan  pekerjaan  secara  terpadu.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Darwanis  & Mahyani  (2009) , Azlan,  Herwanti,  &  Pituringsih  (2015) dan Wahyudi  &  Basri  (2016) menyatakan  pemanfaatan  teknologi  informasi  berpengaruh  terhadap  keandalan  dalam pelaporan  keuangan  daerah.  Berdasarkan  penjelasan  di  atas  maka  dapat  dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 2a : Pemanfaatan  teknologi  informasi  berpengaruh  positif  terhadap  keandalan pelaporan keuangan daerah
Laporan  keuangan  dapat  terbantu  dengan  adanya  pemanfaatan  teknologi  yang  akan mempercepat  kegiatan  pengelolaan  bukti  transaksi  dan  laporan  keuangan  pemerintahaan akan disajikan dengan tepat waktu (Ariesta, 2013) . Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Arza,  (2016) , Marlina  &  Wardani  (2018) dan  Basuki et  al .  (2016)  menunjukkan  bahwa pemanfaatan  teknologi  informasi  berpengaruh  terhadap  ketepatwaktuan  dalam  pelaporan keuangan  daerah. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 2b :  Pemanfaatan  teknologi  informasi  berpengaruh  positif  terhadap  ketepatwaktuan pelaporan keuangan daerah

## 2.8. Sistem Pengendalian Internal
Sistem  pengendalian  internal  adalah  suatu  rangkaian  tindakan  ataupun  aktivitas  yang dilaksanakan  secara  berkelanjutan  oleh  pimpinan  serta  semua  pegawai  untuk  memberi kepercayaan  atas  tercapainya  visi  melalui  aktivitas  yang  efektif  dan  efisien,  pelaporan keuangan  yang  andal,  perlindungan  aset  negara  dan  kepatuhan  terhadap  peraturan perundang-undangan  (Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  2008 tentang  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah).  Pengendalian  intern  adalah  kiat  untuk menuntun, memantau, dan menilai sumber daya yang ada di organisasi, serta mengantisipasi dan mendeteksi manipulasi.
Pengendalian  intern  terdiri  dari  kebijakan-kebijakan  untuk  mencapai  tujuan  dan memastikan  informasi  keuangan  yang  andal,  serta  hukum  dan  peraturan  yang  ada  ditaati. Suatu  organisasi  yang  memiliki  sistem  pengendalian  intern  yang  baik  maka  kegiatan penyelenggaraan  keuangan  dapat  dituntun,  dipantau  serta  dapat  ditemukan  jika  ada kecurangan  sehingga  laporan  keuangan  menyediakan  informasi  yang  andal (Wardani  & Andriyani, 2017) . Penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Andriyani (2017) , Darwanis & Mahyani (2009) , dan Wahyudi & Basri (2016) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap keandalan dalam pelaporan keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 3a :  Sistem  pengendalian  internal  berpengaruh  positif  terhadap  keandalan  pelaporan keuangan daerah
Penyajian  laporan  keuangan  yang  tidak  tepat  waktu  menunjukkan  bahwa  laporan keuangan  masih  atau  tidak  melaksanakan  nilai  informasi  yang  disyaratkan,  yaitu ketepatwaktuan.  Ketidaktepatwaktuan  penyajian  laporan  keuangan  juga  berhubungan dengan pengendalian internal yang diterapkan  yaitu kurang ditaati (Sari & Witono 2014) . Penelitian  yang  dilakukan  oleh Marlina  &  Wardani  (2018) dan Sari  &  Arza  (2016) menyatakan pengendalian internal berpengaruh terhadap ketepatwaktuan dalam pelaporan keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 3b :  Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan daerah

## 2.9. Pengawasan
Pengawasan  keuangan  daerah  ialah  tindakan  yang  dilakukan  demi  menjaga  agar pemerintah  daerah  menjalankan  tugasnya  secara  efektif  dan  efisien  serta  sesuai  dengan tujuan  dan  peraturan  yang  berlaku  (Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  51  tahun  2010 tentang  Pedoman  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah).  Pengawasan digunakan  untuk  menyadari  apakah  konsep  yang  dibuat  bisa  dijalankan  dengan  efektif, efisien  dan  ekonomis (Putra et  al .,  2017) .  Sistem  akan  berjalan  dengan  lancar  jika  ada pengawasan yang menjamin sistem bergerak sesuai dengan apa yang direncanakan, untuk mendorong  kualitas  laporan  keuangan  yang  bermutu (Yanto,  2019) .  Penelitian  yang dilakukan oleh Inayati & Reuni (2018) , Putra et al . (2017) , Yanto (2019) , dan Azlan et al . (2015) menunjukkan  bahwa  pengawasan  keuangan  berpengaruh  terhadap  keandalan pelaporan  keuangan  daerah.  Berdasarkan  penjelasan  di  atas  maka  dapat  dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 4a : Pengawasan berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah
Hasil  penelitian Miharja et  al .,  (2020) menunjukkan  bahwa  masih  ada  pengawasan keuangan  di  pemerintah  daerah  yang  belum  maksimal  sehingga  pelaporan  keuangan pemerintah  daerah  kurang  tepat  waktu. Renwarin  &  Sumtaky,  (2019) juga  menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap ketepatwaktuan penyajian laporan keuangan. Fungsi pengawasan adalah untuk menghindari perilaku yang tidak jujur, penyelewengan,  kebocoran  anggaran  dan  korupsi  dalam  pengelolaan  keuangan (Yanto, 2019) . Adanya pengawasan dapat menghasilkan informasi keuangan yang valid dan relevan (Nursewan, 2015) . Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 4b :  Pengawasan  berpengaruh  negatif  terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan daerah

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  yang  berisi  tanggapan  dari  responden  atas pernyataan  dalam  kuesioner.  Populasi  penelitian  adalah  Organisasi  Pemerintah  Daerah
(OPD) di Kabupaten Bantul. Sampel penelitian merupakan pegawai bagian keuangan OPD Kabupaten  Bantul,  khususnya  kepala  atau  staf  bagian  keuangan.  Pemilihan  populasi  di Kabupaten  bantul  dikarenakan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  menyebutkan  bahwa hasil  opini  di  Kabupaten  Bantul  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  namun  masih  ada beberapa temuan yang perlu diperbaiki agar pengelolaan  keuangan yang  lebih tertib, efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel pada tahun-tahun yang akan datang (bkad.bantulkab.go.id). Teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling dengan kriteria Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan masa kerja minimal 1 tahun dan tidak sedang dipindahkan dari instansi lain.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010  Tentang Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  keterandalan  merupakan  suatu  kemampuan  informasi dalam laporan keuangan daerah yang terhindar dari pemahaman yang menjerumuskan dan kesalahan  material,  menyampaikan  informasi  sesuai  dengan  kebenaran  serta  dapat diverifikasi.  Indikator  keterandalan  berdasarkan  penyajian  jujur,  kebenaran,  penyelesaian perbedaan, informasi yang kredibel, tidak terikat, dan pengarahan informasi serta akan diuji dengan menggunakan 7 item pernyataan dalam kuesioner (Wardani & Andriyani, 2017) .
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010  Tentang  Standar Akuntansi  Pemerintahan  paragraf  34  juga  menjelaskan  pelaporan  keuangan  daerah  dapat dikatakan  relevan  bila  mematuhi  karakteristik  ketepatwaktuan.  Laporan  keuangan pemerintah daerah yang disampaikan dengan tepat waktu bisa memberikan informasi yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Indikator ketepatwaktuan yaitu informasi laporan, laporan yang sistematis, dan penyajian laporan teratur serta akan diuji dengan menggunakan 5  item  pernyataan  dalam  kuesioner Marlina  &  Wardani,  (2018) berdasarkan  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Kualitas  sumber  daya  manusia  merupakan  kemampuan  individu  untuk  melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya  dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan  pengalaman  yang  cukup  memadai (Yanto,  2019) .  Indikator  sumber  daya  manusia berdasarkan  kemampuan  individu,  peran  dan  fungsi  untuk  mencapai  tujuan,  memahami prosedur  dan  proses  akuntansi  serta  pelatihan  yang  teratur  serta  akan  diuji  dengan menggunakan 9 item pernyataan dalam kuesioner (Wardani & Andriyani, 2017) .
Teknologi  informasi  merupakan  suatu  sistem  berbasis  TI  yang  dapat  mengelola komponen-komponennya untuk mentransformasi data menjadi suatu informasi (Marakas & O’brien, 2017) . Indikator pemanfaatan teknologi informasi berdasarkan rangkaian tindakan melalui  elektronik,  pengelolaan  dan  dokumentasi  data  keuangan,  pemrosesan  informasi menggunakan jaringan internet, sistem manajemen, dan perawatan dan pemeliharaan pada perangkat komputer serta diuji menggunakan 7 item pernyataan dalam kuesioner (Wardani & Andriyani, 2017) .
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  2008  Tentang Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  menyatakan  bahwa  sistem  pengendalian  internal adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh karyawan untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya visi organisasi melalui tindakan yang efektif dan efisien, keterandalan pelaporan keuangan, pengamatan aset negara, dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Indikator sistem pengendalian internal berdasarkan perancangan yang sesuai, pembagian wewenang, dan  penindakan  kedisiplinan  serta  diuji  dengan  menggunakan  4  item  pernyataan  dalam kuesioner (Wardani & Andriyani, 2017) .
Pengawasan  merupakan  segala  tindakan  untuk  menjamin  dan  menjaga  agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari visi serta rencana yang telah dibuat (Yanto,  2019) .  Indikator  pengawasan  berdasarkan  pemerintahan  yang  bersih  dan  bebas KKN, evaluasi kegiatan, pencatatan transaksi berdasarkan bukti, pencatatan transaksi yang tepat waktu, dokumentasi bukti transaksi, sistem pengawasan pelaksanaan tugas, dan laporan keuangan OPD sesuai standar akuntansi pemerintah serta diuji dengan menggunakan 7 item pernyataan dalam kuesioner (Inayati & Reuni, 2018) . Pengukuran pada variabel penelitian akan dilakukan dengan menggunkan skala linkert dengan nilai  antara 1 sampai 5, yaitu  1 ekuivalen  sangat  tidak  setuju,  2  ekuivalen  tidak  setuju,  3  ekuivalen  kurang  setuju,  4 ekuivalen setuju, dan 5 ekuivalen sangat setuju.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Tabel 1. Hasil Uji Validitas
Variabel Butir Korelasi Sig. (2 -tailed) Keterangan Kualitas Sumber Daya Manusia X1.1 0,493 0,000** Valid X1.2 0,239 0,020* Valid X1.3 0,727 0,000** Valid X1.4 0,791 0,000** Valid X1.5 0,796 0,000** Valid X1.6 0,730 0,000** Valid X1.7 0,722 0,000** Valid X1.8 0,697 0,000** Valid X1.9 0,617 0,000** Valid
** Sig < 1%, * Sig < 5%
Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Cronbach alpha N of Items Keterangan Kualitas SDM 0,749 9 Reliabel Pemanfaatan TI 0,858 7 Reliabel SPI 0,853 4 Reliabel Pengawasan 0,904 7 Reliabel Keterandalan 0,898 7 Reliabel Ketepatwaktuan 0,612 5 Reliabel
Berdasarkan hasil penelitian, kuesioner yang didistribusikan sebanyak 129. Kuesioner yang tidak kembali sebanyak 17 dengan angka persentase 13% kuesioner yang tidak dapat diolah sebanyak 18. Sebanyak 94 kuesioner yang dapat diolah dengan angka persentase 73% sehingga. Setelah dilakukan analisis terhadap kuesioner yang kembali kemudian dilakukan
uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas untuk variabel kualitas sumber daya manusia ditunjukkan  pada  tabel  1  sedangkan  hasil  uji  reliabilitas  ditunjukkan  tabel  2.  Tabel  2 menunjukkan  bahwa  variabel  kualitas  sumber  daya  manusia,  pemanfaatan  teknologi informasi,  sistem  pengendalian  intern,  pengawasan,  keterandalan  dan  ketepatwaktuan pelaporan keuangan daerah memiliki item pernyataan yang reliabel dengan nilai cronbach’s alpha > 0,6.
Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Beta t P value B Std. Error Kualitas SDM 0,240 0,073 0,320 3.304 0,001* Pemanfaatan TI 0,094 0,065 0,124 1.436 0,154 SPI 0,379 0,139 0,272 2.719 0,008* Pengawasan 0,186 0,073 0,232 2.556 0,012* F hitung: 56,828 Adj R Square : 0,719
0,000**
** Sig < 1%, * Sig < 5%
Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Beta t P value B Std. Error Kualitas SDM 0,082 0,060 0,150 1.363 0,176 Pemanfaatan TI -0,025 0,056 -0,045 -0,446 0,656 SPI 0,688 0,114 0,681 6.032 0,000** Pengawasan 0,093 0,063 0,159 1.475 0,144 F hitung: 43,330 Adj R Square : 0,591
0,000**
** Sig < 1%
Berdasarkan  tabel  3  di  atas,  dapat  dijelaskan  bahwa  kualitas  sumber  daya  manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Informasi keuangan yang  bersifat  andal  dihasilkan  oleh  sumber  daya  manusia  yang  paham  dan  mampu menerapkan  sistem  akuntansi.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  sumber  daya  manusia  yang memiliki  kualitas  akan  bekerja  sesuai  dengan  tujuan  organisasi  yaitu  dengan  menyajikan laporan  keuangan  yang  bernilai (Ariesta,  2013) .  Adanya  kesalahan  dalam  pengelolaan laporan keuangan akan berdampak buruk pada kualitas informasi yang dihasilkan (Yanto, 2019) . Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari & Witono, (2014) dan Marlina & Wardani, (2018) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia dalam mengelola laporan  keuangan  milik  pemerintah  daerah  berpengaruh  terhadap  keandalan    pelaporan keuangan daerah.
Pemanfaatan  teknologi  informasi  tidak  berpengaruh  terhadap  keandalan  pelaporan keuangan pemerintah daerah, yang dapat disebabkan oleh belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan  pelaksanaannya yang membutuhkan banyak biaya. Implementasi teknologi  informasi  jadi  kurang  bermanfaat,  menghabiskan  banyak  biaya  namun  kurang mendukung keandalan penyajian pelaporan keuangan (Wardani & Andriyani, 2017) . Hal ini juga  dapat  terjadi  karena  beberapa  sumber  daya  manusia  pada  pemerintah  daerah  tidak memiliki  kompetensi  dan  latar  belakang  yang  sesuai  sehingga  menyebabkan  kurang maksimalnya dalam pemanfaatan teknologi informasi yang ada (Azlan et al ., 2015; Yanto, 2019) .  Hasil  penelitian  sesuai  dengan  hasil  riset  yang  dilakukan Wardani  &  Andriyani,
(2017) menunjukkan  pemanfaatan  teknologi  informasi  tidak  memiliki  pengaruh  atas keterandalan informasi pelaporan keuangan daerah.
Sistem  pengendalian  intern  berpengaruh  positif  terhadap  keterandalan  pelaporan keuangan  daerah,  artinya  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bantul  sudah  menerapkan pengendalian intern sesuai dengan peraturan yang ada. Hasil penelitian sesuai dengan hasil riset yang dilakukan oleh Wardani & Andriyani (2017) , Darwanis & Mahyani (2009) , dan Wahyudi  &  Basri  (2016) yang  menyatakan  bahwa  pengendalian  internal  berpengaruh terhadap keandalan dalam pelaporan keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa pemerintah daerah yang memiliki sistem pengendalian yang tinggi,  akan  semakin  andal  dalam  pelaporan  keuangan.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena pemerintahan  yang  memiliki  pengendalian  yang  baik  akan  dapat  mengurangi  kecurangan serta kesalahan dalam proses pengelolaan data laporan keuangan (Putra et al ., 2017) . Pengawasan  berpengaruh  positif  terhadap  keterandalan  pelaporan  keuangan  daerah, artinya pengawasan yang ada di OPD Kabupaten Bantul sudah berjalan efektif. Hal ini dapat terjadi  karena  dilaksanakannya  pegawasan  yang  menjamin  kegiatan  pemerintah  tidak menyimpang  dari  misi  dan  rencana  yang  telah  dibuat  organisasi (Yanto,  2019) .  Pada dasarnya  pengawasan  digunakan  untuk  menghindari  adanya  penyelewengan  dari  visi organisasi, serta mampu mengevaluasi suatu kegiatan apakah sudah berjalan dengan efektif dan efisien (Putra et al ., 2017) . Hasil penelitian sesuai dengan hasil riset yang dilakukan oleh oleh Inayati  & Reuni (2018) , Yanto (2019) , dan Azlan et al . (2015) menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap keandalan dalam pelaporan keuangan daerah.
Kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan  daerah  berarti  bahwa  semakin  baik  kualitas  sumber  daya  manusia  mengelola laporan  keuangan  belum  tentu  dapat  mempengaruhi  ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan. Hasil  penelitian  sesuai  dengan  hasil  riset  yang  dilakukan  oleh Yuliani et  al .  (2016) yang menyatakan  bahwa  kualitas  sumber  daya  manusia  tidak  mempengaruhi  ketepatwaktuan dalam pelaporan keuangan daerah. Hal ini dapat terjadi karena beberapa pemerintah daerah kurang  memperhatikan  latar  belakang  dan  kompetensi  sumber  daya  manusia.  Keahlian sumber  daya  manusia  dapat  ditumbuhkan  dengan  pemerintah  daerah  menyelengarakan pelatihan secara berkala (Basuki et al ., 2016) .
Pemanfaatan  teknologi  informasi  tidak  berpengaruh  terhadap  ketepatwaktuan pelaporan keuangan daerah. Hal ini dapat terjadi karena pemerintah daerah kurang optimal dalam memanfaatkan teknologi informasi. Penyebab lainnya yaitu kurangnya sumber daya
manusia  yang  berlatar  belakang  IT  sehingga  tidak  ada  perawatan  berkala  baik hardware maupun software serta  pesatnya  kemajuan  IT  yang  tidak  sebanding  dengan  penggunanya (Dhonal et  al .,  2018) .  Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  hasil  riset  yang  dilakukan  oleh Marlina  &  Wardani,  (2018) menyatakan  bahwa  pemanfaatan  teknologi  informasi  tidak berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan daerah.
Sistem  pengendalian  intern  berpengaruh  positif  terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan keuangan daerah, artinya OPD di Kabupaten Bantul sudah menjalankan pengendalian intern dengan maksimal. Hal ini dapat terjadi karena dengan adanya pengendalian intern yang baik dapat meningkatkan ketepatwaktuan dalam pelaporan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku (Yuliani et  al .,  2016) .  Hasil  penelitian  ini sesuai dengan hasil riset yang dilakukan oleh Marlina & Wardani (2018) dan Sari & Arza (2016) menyatakan  bahwa  sistem  pengendalian  internal  berpengaruh  terhadap ketepatwaktuan dalam pelaporan keuangan daerah.
Pengawasan tidak berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan daerah artinya OPD di Kabupaten Bantul kurang menciptakan pengawasan yang efektif..  Hai  ini dapat terjadi karena pemerintah kurang maksimal dalam menjalankan pengawasan keuangan daerah sehingga belum dapat menyajikan laporan keuangan yang  tepat waktu (Miharja et al .,  2020) .  Hasil  penelitian  sesuai  dengan  hasil  riset  yang  dilakukan  oleh Renwarin  & Sumtaky,  (2019) menunjukkan  bahwa  pengawasan  keuangan  daerah  tidak  berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan daerah.

## 5. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  yaitu  pertama  kualitas  sumber  daya  manusia,  sistem pengendalian  internal,  dan  pengawasan  berpengaruh  terhadap  keterandalan  dan ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan  daerah.  Kedua  kualitas  sumber  daya  manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan tidak berpengaruh terhadap keterandalan dan  ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan  daerah.  Berdasarkan  penelitian  ini,  saran  yang dapat  diberikan  yaitu  peneliti  selanjutnya  diharapkan  dapat  memperbanyak  sampel penelitian karena banyak sedikitnya sampel dapat mempengaruhi hasil penelitian (Neuman, 2000) . Saran kedua adalah peneliti selanjutnya diharapkan dapat mewawancarai responden agar jawaban yang diberikan bersifat relevan dengan masalah penelitian, sehingga diperoleh data yang valid dan reliabel (Diantha, 2016) .

## Daftar Pustaka
Andelina,  M.W.  (2017).  Pengaruh  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  dan kompetensi  sumber  daya  manusia  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi (Studi empiris pada SKPD Kabupaten Demak). Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan , 8 (2), 132–153.
Ariesta,  F.  (2013).  Pengaruh  kualitas  sumber  daya  manusia,  pemanfaatan  teknologi informasi,  dan  pengendalian  intern  akuntansi  terhadap  nilai  informasi  pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Pasaman Barat). Tesis , 1–17. https://doi.org/10.1136/jcp.2007.047183
Attarie,  P.  N.  (2016).  Analisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  ketepatan  waktu penyampaian  laporan  keuangan  (Studi  empiris  perusahaan  yang  terdaftar  di  BEI). Cendekia Akuntansi , 4 (3), 45–59.
Azlan, M., Herwanti, T., & Pituringsih, E. (2015). Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan  teknologi  informasi,  pengendalian  intern  akuntansi,  dan  pengawasan keuangan daerah terhadap keandalan laporan keuangan daerah pada SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Jurnal Akuntansi Aktual , 3 (2), 188–198.
Basuki, P., Pituringsih, E., & Rifa’i, A. (2016). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pengendalian  intern  akuntansi,  dan  pemanfaatan  teknologi  informasi  terhadap ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan  (Studi  pada  SKPD  di  Kota  Mataram. Jurnal Valid , 13 (4), 359–368.
Darwanis.,  &  Mahyani,  D.  D.  (2009).  Pengaruh  kapasitas  sumber  daya  manusia, pemanfaatan  tehnologi  informasi  dan  pengendalian  intern  akuntansi  terhadap keterandalan  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah. Jurnal  Telaah  dan  Riset Akuntansi , 2 (2), 133–151.
Dhonal,  R.,  Rahayu,  S.,  &  Yudi.  (2018).  Pengaruh  pengendalian  intern  akuntansi, pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  kualitas  sumber  daya  manusia  terhadap keandalan  dan  ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan  pada  Pemerintah  Kabupaten Bungo  (Studi  pada  aparatur  pemerintah  di  seluruh  Dinas  Kabupaten  Bu. Jurnal Akuntansi dan Keuangan UNJA , 3 (1), 27–39. Diantha, I. M. P. (2016). Metodologi Penelitian: Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum . Prenada Media Group.
Eisenhardt, K. (1989). Agency theory: An assesment and review. Academy of Management Review (pp. 57–74). https://doi.org/10.1002/9781118371558
Elviani,  S.  (2017).  Faktor-faktor  berpengaruh  bagi  ketepatan  waktu  pelaporan  keuangan perusahaan  manufaktur  di  Bursa  Efek  Indonesia. Jurnal  Risert  Akuntansi Multiparadigma (JRAM) , 4 (3), 1–10.
Eristanti, B. D. A., & Putra, I. N. N. A. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan , 1 (2), 91–104.
Hariandja,  M.  T.  E.  (2002). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .  Gramedia  Widiasarana Indonesia.
Inayati.,  &  Reuni,  S.  (2018).  Pengaruh  kualitas  sumber  daya  manusia,  pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap keandalan penyajian laporan  keuangan  pemerintah  daerah  (Studi  pada  SKPD  pemerintah  Kabupaten Lombok Timur). Jurnal Ilmiah Rinjani , 6 (1), 174–186. Marakas,  G.  M.,  &  O’brien,  J.  A.  (2017). Pengantar  Sistem  Informasi .  Salemba  Empat. https://doi.org/10.1002/9781118371558
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik . ANDI.Yogyakarta Mareta, S. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi timeliness publikasi laporan keuangan  periode  2009-2010  (Studi  empiris  pada  Bursa  Efek  Indonesia). Jurnal Akuntansi , XIX (01), 93–108.
Marlina., & Wardani, D. K. (2018). Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi  informasi,  dan  sistem  pengendalian  intern  terhadap  ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah desa. Jurnal Kajian Bisnis , 26 (2), 131–143.
Miharja, E. S., Handajani, L., & Furkan, L. M. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan  dan  ketepatan  waktu  pelaporan  keuangan  pada  Organisasi  Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Indonesia Accounting Journal , 2 (2), 148–161. Neuman, W. L. (2000). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach . Allyn and Bacon.
Nursewan,  K.  (2015).  Pengaruh  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  dan  pengawasan keuangan  daerah  terhadap  nilai  informasi  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah
(Studi Pemerintah Provinsi Riau). Jom FEKON , 2 (2), 1–13.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  51  tahun  2010  tentang  Pedoman  Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  59  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.  http://www2.pom.go.id/public/hukum_perundangan/pdf/Pengamanan rokok bagi kesehatan.pdf
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. (n.d.).
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Pujiatmi., & Ismawati, K. (2018). Faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan , VII (1), 43–76. Sari,  R.  P.  (2019).  Determinan  keandalan  pelaporan  keuangan  pemerintah  pada  SKPD Kabupaten Kulon Progo. Accounting Global Journal , 3 (2), 118–137. https://doi.org/10.24176/agj.v3i2.3802
Putra,  R.  A.,  Azlina,  N.,  &  Safitri,  D.  (2017).  Pengaruh  kualitas  sumber  daya  manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, pengawasan keuangan daerah,  dan  komitmen  manajemen  terhadap  keandalan  pelaporan  keuangan pemerintah (Studi pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Ben. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau , 4 (1), 1037–1050.
Rachmawi,  S.,  Rini,  R.,  &  Fitri,  Y.  (2016).  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  ketepatan waktu  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  di  Indonesia. Jurnal  Ilmu  Akuntansi , 9 (1), 143–160. https://doi.org/10.15408/akt.v9i1.3589
Renwarin,  F.  D.,  &  Sumtaky,  M.  (2019).  Analisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi ketepatan  waktu  penyajian  laporan  keuangan  pada  satuan  kerja  perangkat  daerah pemerintah Kabupaten Maluku  Tenggara. Jurnal ULET (Utility, Earning Dan Tax) , 3 (2), 41–54.
Sari,  A.  P.,  Anisma,  Y.,  &  Rofika.  (2017).  Pengaruh  sumber  daya  manusia,  komitmen organisasi,  pemanfaatan  teknologi  informasi,  pengawasan  keuangan  daerah  dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah  Kabupaten  Solok  Selatan. JOM  Fekon , 4 (1),  1137–1151.  https://doi.org/ 10.1017/CBO9781107415324.004
Sari,  R.  A.,  &  Arza,  F.  I.  (2016).  Pengaruh  kualitas  SDM,  pemanfaatan  sistem  informasi keuangan  daerah,  dan  pengendalian  interen  akuntansi  terhadap  ketepatwaktuan pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  (Studi  empiris  pada  Kabupaten  dan Kotamadya di Provinsi Sumatera Barat). Jurnal WRA , 4 (2), 845–858.
Sari,  S.  P.,  &  Witono,  B.  (2014).  Keterandalan  dan  ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan daerah  ditinjau  dari  sumber  daya  manusia,  pengendalian  internal  dan  pemanfaatan teknologi informasi. Seminar Nasional Dan Call for Paper (Sancall 2014): Research Methods And Organizational Studies) , 418–425. Suwardjono.  (2014). Teori  Akuntansi :  Perekayasaan  Pelaporan  Keuangan .  BPFE- YOGYAKARTA.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2004  Tentang  Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Wahyono,  T.  (2004). Sistem  Informasi  Akuntansi:  Analisis,  Desain  dan  Pemograman Komputer . Andi.
Wahyudi, F., & Basri, H. (2016). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia , pemanfaatan teknologi  informasi  dan  sistem  pengendalian  intern  terhadap  keandalan  laporan keuangan di lingkungan SKPD Kota Sabang. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi , 9 (2), 67–74.
Wardani,  D.  K.,  &  Andriyani,  I.  (2017).  Pengaruh  kualitas  sumber  daya  manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa di Kabupaten Klaten. Jurnal Akuntansi , 5 (2), 88– 98. https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.270
Yanto.  (2019).  Faktor–faktor  yang  mempengaruhi  kehandalan  nilai  informasi  keuangan pemerintah daerah. Jurnal Ekonomi dan Sosial , 10 (1), 74–82.
Yuliani,  N.  L.,  Susanto,  B.,  &  Farida,  F.  (2016).  Analisis  determinasi  keandalan  dan timeliness  pelaporan  keuangan. Journal  of  Auditing,  Finance,  and  Forensic Accounting , 4 (2), 145–160. https://doi.org/10.21107/jaffa.v4i2.2919 https://semarang.bpk.go.id/
https://bkad.bantulkab.go.id/