## KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG
Bagas Pandega Hariyanto Putro 1 , Eko Soponyono 2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro eko.soponyono@gmail.com

## ABSTRAK
Mata  uang  adalah  alat  pembayaran  yang  sah  dalam  transaksi  ekonomi.  Data  Bank  Indonesia menunjukkan  peredaran  uang  palsu  bisa  mencapai  puluhan  miliar  tiap  tahunnya.  KUHP  dan  Undang- Undang  No.  7  Tahun  2011 dirasa  belum  mampu  menekan  jumlah  tindak  pidana  pemalsuan  uang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan  uang  saat  ini  dan  yang  akan  datang.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil perbandingan dengan KUHP Jepang, Denmark dan Kanada. Kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini masih terdapat beberapa kelemahan substansi hukum, diantaranya : definisi  pemalsuan  uang,  pengaturan  mengenai  penyertaan,  perbuatan  memalsu  uang  elektronik, pengaturan  mengenai  larangan  penyampaian  dimuka  umum  dan  dari  segi  struktur  hukum  dengan peningkatan kerjasama antara aparat penegak hukum. Selain upaya penal tersebut, diperlukan upaya lain yaitu non penal (ekonomi, politik, sosial dan budaya).
Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana; Pemalsuan Uang
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Penulis Kedua, Penulis Koresponden

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Perkembangan  zaman  yang  semakin  pesat, menuntut  tiap-tiap  negara  untuk  melakukan pembangunan  di  berbagai  sektor  supaya  dapat mengikuti  laju  pembangunan  dunia  Internasional, tidak  terkecuali  bagi  Indonesia  yang    merupakan negara  berkembang,  dengan  harapan  mampu bersaing  dan  sejajar  dengan  negara-negara  yang lain. Berlandaskan  hal  ini,  Indonesia  membentuk pemerintahan untuk menyelenggarakan pembangunan.  Hakekat  pembangunan  Nasional adalah  untuk  mewujudkan  masyarakat  Indonesia yang  adil,  makmur  dan  sejahtera  merata  meteriil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Salah  satu  bagian  pembangunan  nasional adalah  pembangunan  di  bidang  ekonomi. Pembangunan  ekonomi  memerlukan  mata  uang sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian  nasional  dan  internasional  guna mewujudkan  kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh rakyat  Indonesia.  Mata  uang  memiliki  peranan strategis dalam perekonomian suatu negara. Mata uang  adalah  sesuatu  yang  dijadikan  sebagai  alat pembayaran yang sah dalam melakukan transaksi ekonomi,  dimana  sesuatu  yang  dijadikan  sebagai uang tersebut dapat diterima, dipercaya dan disukai oleh masyarakat atau orang-orang yang melakukan transaksi  ekonomi. Eksistensi  mata  uang
berdampak  kepada  perekonomian  suatu negara akan  berjalan  dengan  baik,  sehingga  mendukung tercapainya  tujuan  bernegara,  yaitu  mencapai masyarakat adil dan makmur.
Keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang  lebih  mudah  dibandingkan  dengan sistem barter yang  lebih  kompleks,  tidak  efisien,  dan kurang  cocok  digunakan  dalam  sistem  ekonomi modern karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan  juga  kesulitan  dalam  penentuan  nilai.  Oleh karena  itu,  dalam  kehidupan  manusia  sehari-hari, uang  merupakan  bagian  integral  yang  tidak  dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia itu sendiri.
Efisiensi yang didapatkan dengan menggunakan uang akan mendorong perdagangan dan  pembagian  tenaga  kerja  yang  kemudian meningkatkan  produktifitas  dankemakmuran. Seseorang  yang  memiliki  uang  dapat  dengan mudah  mendapatkan  apa  yang  diinginkan,  seperti halnya  :  pembelian  barang  dan  jasa,  pembayaran utang  dan  bahkan  digunakan  untuk  menimbun kekayaan sehingga uang dapat dipandang sebagai kekayaan  yang  dimiliki  seseorang.  Hal tersebut berdampak pada banyaknya orang berlomba-lomba mendapatkan uang.
Menurut  Boediono, 3 fungsi  uang,  yaitu  :  sebagai satuan  hitung,  sebagai  alat  transaksi,  sebagai penyimpan  nilai  dan  standar  pembayaran  masa depan. Menurut  Glyn  Davies, 4 fungsi  uang dalam perkembangannya  dapat  dibedakan  dalam  2 kategori,  yaitu  :“fungsi  umum  dan  fungsi  khusus. Fungsi  umum  uang  adalah  sebagai  aset  likuid (liquid  asset),  faktor  dalam  rangka  pembentukan harga  pasar  (framework  of  the  market  allocative system),  faktor  penyebab  dalam  perekonomian  (a causative  factor  in  the  economy),  dan  faktor pengendali  kegiatan  ekonomi  (controller  of  the economy).  Sedangkan fungsi  khusus  uang adalah sebagai  alat  tukar  (mediumof  exchange),  uang sebagai alat penyimpan nilai (store of value), uang sebagai  satuan  hitung  (unitof  account),  uang sebagai  ukuran  pembayaran  yang  tertunda (standard for deffered payment), uang sebagai alat pembayaran  (means  of  exchange),  uang  sebagai alat ukuran umum dalam menilai sesuatu (common measure of value)”.
Kehidupan masyarakat sehari-hari memperlihatkan  bahwa  orang  bekerja  untuk menghasilkan  uang  sebanyak-banyaknya,  baik  itu dilakukan dengan cara yang benar maupun dengan cara yang melawan hukum. Tindak pidana berupa
3 Boediono,  1990, Ekonomi  Moneter, Yogyakarta, BPFE, hlm. 10.
4 Solikin  Suseno,  2005, Uang,  Pengertian,  Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian, Bank Indonesia, Jakarta,  hlm.2.
pencurian, penggelapan, penipuan, korupsi,pencucian  uang  (money  loundring), memalsukan  uang  dan  mengedarkan  uang  palsu adalah  cara-cara  cepat  untuk  mendapatkan  uang sebanyak-banyaknya.
Pada era globalisasi saat ini masyarakat telah berkembang,  dimana  perkembangan  itu  selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang terjadi  secara  tidak  seimbang.  Pelanggaran terhadap  norma-norma  tersebut  semakin  sering terjadi  dan  kejahatan  semakin  bertambah,  baik jenis  maupun  bentuk  polanya  semakin  kompleks. Perkembangan  masyarakat  itu  disebabkan  karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin  maju.  Perkembangan  IPTEK  (  Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) menyebabkan banyak orang pandai, akan tetapi kepandaian tersebut tidak diikuti dengan etika dan moral yang baik sehingga banyak  orang  yang  memanfaatkan  kepandaian tersebut  untuk  berbuat  yang  melanggar  aturan negara.
Timbulnya  berbagai  macam  jenis  kejahatan  suatu bukti  bahwa  tingkat  moralitas  dan  akhlak masyarakat  sudah  mulai  berkurang.  Sebagai contoh  akhir- akhir  ini  banyak  terjadi  kasus-kasus penipuan salah satunya yaitu maraknya peredaran uang  palsu  (pemalsuan  uang).  Peredaran  uang palsu  ini  tidak  hanya  melanda  pada  warga  kota bahkan sudah mencapai ke seluruh pelosok tanah
air,  bahkan  tindak  pidana  pemalsuan  uang  sudah bersifat transnasional.
Data Bank Indonesia menunjukkan peredaran uang palsu  5  (lima)  tahun  terakhir, 5 “Tahun  2011 mencapai  117.955  lembar,  Tahun  2012  mencapai 92.686  lembar,  Tahun  2013  mencapai  141.266 lembar, Tahun 2014 mencapai 122.091 lembar dan Tahun  2015  (periode  januari – maret)  sudah mencapai  169.763  lembar  dimana  Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur yang memiliki temuan angka  uang  palsu  paling  tinggi  pada  Bulan  Maret mencapai 123.212 lembar.”
Jumlah uang yang paling banyak dipalsukan adalah uang kertas pecahan Rp 100.000,- dan Rp 50.000,- dengan  asumsi  jika  dikalikan  dengan  uang  kertas pecahan Rp 100.000,- tiap tahunnya bisa mencapai puluhan  miliar  uang  palsu  per  tahun. Hal  ini membuktikan  bahwa  peredaran  uang  palsu  dari tahun  ke  tahun  tidak  ada  skala  penurunan  dan bahkan ada peningkatan secara signifikan.
Perbuatan  pemalsuan  uang  sangat  merugikan khususnya  bagi  negara  (mengancam  kondisi moneter  dan  perekonomian  nasional)  dan masyarakat  yang  menerima  uang  palsu  pada umumnya.  Kerugian  yang  ditimbulkan  tidak  hanya secara  fisik  tapi  juga  kerugian  materiil,  yaitu membahayakan kepercayaan masyarakat terhadap
5 http://www.bi.go.id/id/pencarian/Default.aspx?k=data %20uang%20palsu
mata  uang  sebagai legal  tender 6 . Kepercayaan masyarakat  Indonesia  terhadap  Rupiah  akan berdampak  pada  kepercayaan  masyarakat internasional  terhadap  Rupiah  dan  perekonomian nasional pada umumnya sehingga Rupiah memiliki martabat,  baik  di  dalam  negeri  maupun  di  luar negeri  dan  Rupiah  terjaga  kestabilannya. Pemerintah Indonesia seharusnya lebih memperhatikan  hal  tersebut  karena perekonomian Indonesia saat ini sedang mengalami masa resesi, yang  ditandai  oleh  fluktuasi  yang  tinggi  terhadap dolar,  sehingga  orang  lebih  merasa  aman memegang dolar dari pada mata uang Rupiah.
Perkembangan  uang  palsu  di  Indonesia  secara kualitas mengalami peningkatan. Seiring perkembangan teknologi, uang palsu sudah hampir mendekati  kemiripan  dengan  uang  asli,  baik  dari berat kertasnya sampai dengan tanda air. Semakin canggihnya  mesin  pencetak  seperti  printer  juga mengakibatkan  semakin  sulitnya  mengungkap kasus-kasus tindak  pidanapemalsuan uang, khususnya tindak  pidanapemalsuan uang  yang sudah  terorganisir  (organizedcrime).Pengaturan mengenai  pembatasan  penggunaan  printer  oleh Badan  Koordinasi  Pemberantasan  Uang  Palsu (Botasupal)  dengan  dikeluarkannya Surat
6 Legal Tender pada prinsipnya adalah sebuah ketentuan hukum yang menyatakan bahwa suatu alat pembayaran  dapat  diterima  secara  umum  sebagai  alat pembayaran  yang  sah  secara  hukum  dan  tidak dapat ditolak sebagai alat pembayaran.
Keputusan  Badan  Intelijen  Negara  No.  Keup- 061/2006  tentang  Izin  Operasional  Mesin Multifungsi  Berwarna,  Mesin  Fotokopi  Berwarna dan  Mesin  Pengganda  Berwarna  Lainnya, kenyataanya  peredaran  uang  palsu  masih  sangat banyak.
Keengganan para produsen printer dan mesin multifungsi  lainya  dalam  mendaftarkan  produk mereka  dikarenakan  ketakutan  akan  menurunya volume  penjualan  produk  dikarenakan  dengan pendaftaran  tersebut  harga  jual  dari  produk pastinya akan naik.Kebijakan stikerisasi juga masih diragukan  karena  penggandaan  uang  yang memang ilegal melalui mesin multifungsi dan printer tidak meninggalkan jejak.
Berdasarkan  kondisi  tersebut  di  atas,  maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :
a. Bagaimana  kebijakan  hukum  pidana  dalam penanggulangan  tindak  pidana  pemalsuan uang yang berlaku saat ini?
b. Bagaimana  kebijakan  hukum  pidana  dalam penanggulangan  tindak  pidana  pemalsuan uang yang akan datang?

## 2. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah metode  pendekatan  yuridis  normatif,  dimana penulisan  hukum  yang    dilakukan  dengan  cara
meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. 7 Spesifikasi  yang  digunakan  adalah  deskriptif analisis.  Metode  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  pengumpulan  data  dari  sumber data  sekunder  melalui study  library maupun pencarian  melalui  internet.  Metode  analisis  data yang digunakan adalah metode kualitatif.

## 3. Kerangka Teori
Upaya  penanggulangan  tindak  pidana pemalsuan uang, khususnya pada aspek substansi merupakan  langkah  yang  sangat  penting  dan strategis, ini berarti penanggulangan tindak pidana pemalsuan  uang  harus  dimulai  dari  kebijakan formulasi  guna  melakukan  pembaharuan  hukum pidana.  Upaya  ini  juga  sangat  diperlukan  guna mewujudkan  cita-cita  bangsa  Indonesia  yakni melindungi  segenap  bangsa  dan  tumpah  darah Indonesia  sehingga tercapai  kesejahteraan  rakyat. Melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah darah  menurut M.  Solly  Lubis berarti,  melindungi dengan  alat-alat  hukum  dan  alat  kekuasaan  yang ada, sehingga di negara ini terdapat orde atau tata tertib  yang  menjamin  kesejahteraan  moril  dan materiil,  fisik  dan  mental,  melalui  hukum  yang berlaku. 8
7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif,Jakarta,Raja  Grafindo  Persada,hlm. 13.
8 M.  Solly  Lubis,  1985, Pembahasan  UUD  45, Bandung, Alumni, hlm. 24.
Mengenai  kebijakan  dalam  penanggulangan tindak  pidana  (termasuk  tindak  pidana  pemalsuan uang)  menurut Barda  Nawawi  Arief bahwa,  dilihat dari  sudut  pendekatan  kebijakan,  maka pembaharuan hukum pidana memiliki makna :
a. Sebagai  bagian  dari  kebijakan  sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan  bagian  dari  upaya  untuk mengatasi  masalah-masalah  sosial,  dalam rangka  mencapai/menunjang  tujuan  nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
b. Sebagai  bagian  dari  kebijakan  kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan  bagian  dari  upaya  perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
c. Sebagai  bagian  dari  kebijakan  penegakan hukum,  pembaharuan  hukum  pidana  pada hakikatnya  merupakan  bagian  dari  upaya memperbaharui  substansi  hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum. 9
Penegakan  hukum  pidana  bertujuan  untuk menciptakan  kedamaian  dalam  pergaulan  hidup. Secara Konsepsional penegakan hukum
menurutSoerjono
Soekantoadalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yangterjabarkan
9 Barda  Nawawi  Arief,  2010, Bunga  Rampai Kebijakan Hukum  Pidana (cetakan  kedua), Jakarta,  Kencana, hlm. 29-30.
di  dalam  kaidah-kaidah  yang  mantap  dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran  nilai  tahap  akhir,  untuk  menciptakan, memelihara  dan  mempertahankan  kedamaian pergaulan  hidup. 10 Menurutnya  bahwa  penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh :
a. Faktor hukumnya sendiri
b. Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
c. Faktor  sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung penegakan hukum
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana di  mana  hukum  tersebut  berlaku  atau diterapkan
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta  dan  rasa  yang  didasarkan  pada  karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 11
Berkaitan  dengan  penegakan  hukum Barda Nawawi  Ariefberpendapat  bahwa  Penegakan hukum      adalah  menegakkan  nilai-nilaikebenaran dan  keadilan. 12 Di  sini  berati  bahwa  penegak hukum  dipercaya  oleh  masyarakat  untuk menegakkan  nilai-nilai  kebenaran  dan  keadilan yang terkandung di dalam hukum.
Menurut
Barda Nawawi
Arief,
10 Soerjono  Soekanto,  2002, Faktor-faktor  yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta,
RadjaGrafindo Persada, hlm. 3.
11 Ibid, hlm. 5.
12 Barda  Nawawi  Arief,  2008, Masalah  Penegakan Hukum  Pidana  dalam  PenanggulanganKejahatan, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 23.
usahapenanggulangan dengan hukum pidana pada hakikatnya  merupakan  bagian  dari  usaha penegakan  hukum  (khususnya  penegakan  hukum pidana).  Oleh  karena  itu,  sering  pula  dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan  bagian  dari  kebijakan  penegakan hukum (lawenforcement  policy). 13 Secara  sistem kebijakan  hukum  pidana  dari  aspekformulasi merupakan  tahap  yang  strategis.  Hal  ini sebagaimana  dikatakan  oleh Barda  Nawawi  Arief, proses  legislasi/formulasi/pembuatan  peraturan perundang-undangan  pada  hakikatnya  merupakan proses  penegakan  hukum“in  abstracto”. Proses legislasi / formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat  strategis  dari  proses  penegakan  hukum”in concreto”.  Oleh  karena  itu  kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan  strategis  yang  dapat  menjadi penghambat  upaya  penegakan  hukum “in concreto”. 14
Dalam  rangka  penegakan  hukum  dan  untuk menghindari kelemahan / kesalahan strategis tadi, yang juga dipicu oleh banyaknya produk legislatif yang  lemah  maka  diperlukan pemikiran-pemikiran Pendidikan TinggiHukum  untuk  ikut  membenahi dan  memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas
13 Barda Nawawi Arief, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (cetakan kedua), Op Cit, hlm. 24.
14 Barda  Nawawi  Arief,  2008, Masalah  Penegakan Hukum Pidana dalam PenanggulanganKejahatan, Op Cit, hlm. 25.
pembuatan peraturan perundang-undangan  itu, 15 yang  semua  ituditujukan untuk  peningkatan kualitas  penegakan  hukum  khususnya  mengenai penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang.
Penyusunan suatu undang-undang merupakan  bagian  dari  upaya  menegakkan konsep  yang  mengandung  nilai-nilai  keadilan, kepastian  dan  kemanfaatan. Menurut Satjipto Rahardjo, pada  hakikatnya  hukum  mengandung ide  atau  konsep-konsep  yang  dapat  digolongkan sebagai suatu yang abstrak, termasuk ide tentang keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan  sosial, apabila  berbicara  tentang  penegakan  hukum, maka  pada  hakikatnya  berbicara  tentang penegakan  tentang  ide-ide  serta  konsep-konsep yang nota bene adalah abstrak tersebut. 16
Penegakan  hukum  itu  sendiri  menurut Nyoman  Serikat  Putra  Jaya dapat  diartikan sebagai  “perhatian  dan  penggarapan”,  baik perbuatan-perbuatan  melawan  hukum  yang sungguh-sungguh terjadi (onrecht in actu) maupun perbuatan  melawan  hukum  yang  mungkin  akan terjadi (onrecht  inpotentie). Dengan  demikian,  di sini penegakan hukum tidak hanya diartikansebagai  penerapan  hukum  positif,  tetapi juga penciptaan hukum positif. 17
15 Loc Cit
16 Satjipto  Rahardjo,  2009, Penegakan  Hukum,  Suatu Tinjauan  Sosiologis, Yogyakarta,  Genta  Publishing, hlm. 12.
17 Nyoman  Serikat  Putra  Jaya,  2008, Beberapa
Penciptaan hukum positif yang merupakan arti  dari  penegakan  hukum  sebagaimana  yang dikonsepsikan  oleh Nyoman  Serikat  Putra  Jaya tersebut, menunjukkan bahwa suatu pembaharuan hukum  berpijak  pada iusconstitutum menuju ius constituendum. Hal  ini  berarti  juga  bahwa kebijakanhukum  pidana  atau penal  policy merupakan  bagian  dari  kebijakan  penegakan hukum  pidana.  Dalam  melakukan  pembaharuan tersebut, tentu harus dilihat masalah pokok hukum pidana yaitu “tindak pidana” (strafbaarfeit/criminalact/actus  reus), “kesalahan” (schuld/guit/mens rea), dan “pidana” (straf/punishment/poena). 18

## B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berkaitan  dengan  judul  di  atas  yaitu  tentang kebijakan hukum pidana atau disebut juga dengan politik hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, dilihat  sebagai  bagian  daripolitik  hukum,  maka politik  hukum  pidana  mengandung  arti  tentang “bagaimanamengusahakan  atau  membuat  dan merumuskan  suatu  perundang-undanganpidana yang baik”. 19 Definisi tersebut diatas sekilas nampak
Pemikiran  ke  Arah  Pengembangan  Hukum  Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 57 .
18 Barda  Nawawi  Arief,  2009, Tujuan  dan  Pedoman pemidanaan, Semarang, Bandan Penerbit Undip, hlm. 5.
19 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan
Hukum Pidana, Op Cit, hlm. 25.
bahwa  kebijakan  hukum  pidana  identik  dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana.
Pembaharuan  perundang-undangan  hukum pidana  mengenai  tindak  pidana  pemalsuan  uang sebenarnya  sudah  diupayakan  oleh  pemerintah Indonesia melalui penyusunan Rancangan Undang- Undang  KUHP  namun  berdasarkan  hasil perbandingan  (kajian  komparatif)  dengan membandingkan  aturan  hukum  yang  mengatur tentang  tindak  pidana  pemalsuan  uang  di  dalam KUHP Negara Jepang, Denmark danKanada maka masih  terdapat  kelemahan  dari  segi  substansi hukum. Hal-hal tersebut diantaranya adalah : 1. Pengaturan mengenai definisi dari “pemalsuan uang”.
Di  Indonesia,  hal  tersebut  belum  diatur baik  dalam  KUHP  maupun  Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Hal itu sangat  penting  mengingat  tindak  pidana pemalsuan  uang  itu  sifat,  arti  dan  maknanya luas  sehingga  dimungkinkan  dapat  terjadi kekeliruan  dalam  menafsirkan  tindak  pidana pemalsuan uang.
Negara  Kanada  sudah  mencantumkan  dalam KUHPnya  (Canadian  Penal  Code)  dalam Pasal 448.
2. Pengaturan  mengenai  penyertaan  dalam tindak  pidana  pemalsuan  uang  sebagaimana yang diatur dalam Pasal 460 KUHP Kanada.
Berdasarkan  kondisi  saat  ini,  tindak pidana pemalsuan uang banyak dilakukan oleh lebih  dari  satu  orang  dan  bahkan  ada  yang sudah  terorganisasi.  Selain  itu,  sering dilakukan  oleh  orang-orang  dengan  status sosial  cukup  baik  dan  memiliki  tingkat pendidikan lebih tinggi.
Tindak  pidana  pemalsuan  uang  merupakan tindak pidana yang melibatkan teknologi yang canggih  dalam  memalsukan  uang  tersebut, mengapa  demikian? karena  uang  palsu tersebut  untuk  dapat  diterima  di  masyarakat maka  pelaku  dalam  proses  pembuatannya mengupayakan  bagaimanapun  caranya  agar mirip dengan uang asli sedangkan di sisi lain, pemerintah  dalam  membuat  mata  uang mengupayakan  sedemikian  rumitnya  atau sulitnya agar tidak bisa ditiru oleh pihak yang tidak  bertanggung  jawab.  Hal  tersebut memaksa  pelaku  menguasai  teknologi sebelum  melakukan  perbuatan  pemalsuan uang agar uang palsu itu mirip dengan aslinya sehingga  layak  untuk  diedarkan  dan  bisa diterima  oleh  masyarakat  (masyarakat  dapat tertipu).
Di  Negara  Kanada,  penyertaan  tindak pidana  pemalsuan  uang  diatur  dalam  Pasal 460  KUHP  Kanada.  Pasal  tersebut menjelaskan  bahwa  perbuatan  mengiklankan dengan  tujuan  untuk  menawarkan  penjualan
uang palsu dimana uang palsu itu dijual atau dibeli,  serta  penawaran  atau  menawarkan untuk  bernegosiasi  agar  bisa  mendapatkan uang palsu tersebut dapat dipidana.
3. Pengaturan  mengenai  perbuatan  membuat atau  mengedarkan  uang  elektronik  (kartu kredit atau kartu debet) palsu.
Di era modern ini, selain mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam  bertransaksi,  transaksi  pembayaran dapat dilakukan dengan uang elektronik (kartu kredit atau kartu debet). Peraturan perundang- undangan  hukum  pidana  Indonesia  yang khususnya  mengatur  tentang  tindak  pidana pemalsuan  uang  belum  mengatur  hal  itu karena  membedakan  pengaturan  pemalsuan uang  kartal  dan  uang  giral  termasuk pemalsuan  surat-surat,  namun  pemalsuan uang  elektronik  juga  tidak  diatur  dalam pengaturan  pemalsuan  uang  giral  maupun pemalsuan surat-surat.
Pengaturan  mengenai  pemalsuan  uang elektronik  ini  terkesan  melindungi  pihak  bank karena dalam hal ini yang mengeluarkan uang elektronik  adalah  bank.  Selain  itu,  dampak yang ditimbulkan lebih banyak dari pihak bank yang  dirugikan  dibandingkan  dengan masyarakatnya  dari  pemalsuan  uang elektronik  ini,  sebagai  contoh  :  apabila masyarakat menemukan permasalahan
terhadap  penggunaan  uang  elektronik  dapat memintakan  pertanggungjawaban  kepada pihak  bank  yang  telah  mengeluarkan  uang elektronik  tersebut.  Hal  semacam  itu dimungkinkan bisa terjadi mengingat teknologi yang semakin canggih, meskipun saat ini yang sering  terjadi  adalah  penipuan  dengan  cara mendapatkan  uang  elektronik  yang  bukan haknya  kemudian  menggunakannya  layaknya pemilik  uang  elektronik  yang  sebenarnya (pemilik uang elektronik yang asli).
Di  Negara  Denmark,  pengaturan mengenai  pemalsuan  uang  elektronik  diatur dalam  Pasal  169  a  KUHP  Denmark  (Denish Penal  Code).  Pasal  tersebut  menjelaskan bahwa perbuatan  memproduksi,  membuat atau  menempatkan  (mengedarkan)  uang elektronik  dapat  diancam  pidana,  bahkan menurut  ayat  tiganya  mencantumkan  Pasal pemberatan  dalam  keadaan  khusus  (faktor kualitas  yaitu  cara  melakukan  dan  faktor kuantitas  yaitu  jumlah  uangnya)  terhadap pemalsuan  uang  elektronik  yang  tersebut  di ayat (1).
4. Pengaturan mengenai larangan menyampaikan  di  muka  umum  terhadap bahan  atau  peralatan  yang  digunakan  dalam membuat / memproduksi uang.
Pengaturan mengenai perbuatan membuat,  menyediakan atau  memiliki  bahan-
bahan  atau  peralatan-peralatan  yang digunakan untuk pemalsuan uang sudah diatur dalam  Undang-Undang  No.  7  Tahun  2011 tentang  Mata  Uang  dan  KUHP  Indonesia, begitu juga dengan di KUHP Negara Jepang, Denmark  dan  Kanada. Pengaturan  ini dimaksudkan  sebagai  upaya  preventif  secara dini  supaya  tidak  terjadi  tindak  pidana pemalsuan uang.
Kaitannya  dengan  upaya  pencegahan (preventif)  supaya  tidak  terjadi  tindak  pidana pemalsuan  uang,  maka  pembahasan mengenai larangan  menyampaikan  di  muka umum  terhadap bahan-bahan  atau  peralatan- peralatan  yang  digunakan  dalam  membuat atau  memproduksi  mata  uang  kiranya  sama halnya denga upaya pencegahan tersebut. Upaya pencegahan ini lebih khusus ditujukan kepada  pegawai  atau  orang  yang  berwenang terhadap  pembuatan  mata  uang  (aturan khusus bagi pembuat mata uang) karena yang mengetahui dan menguasai proses pembuatannya, namun yang perlu diperhatikan  adalah  dampaknya  apabila informasi tersebut tersebar ke masyarakat luas maka  bukan  tidak  mungkin  banyak  terjadi kasus  pemalsuan  uang  yang  dilakukan  oleh masyarakat.
Negara  Kanada  sudah  mengatur  hal tersebut  dalam  KUHPnya  Pasal  459. Selain
pembenahan dari segi substansi, kiranya perlu juga memperhatikan  dari  segi  struktural.  Pembenahan dapat  dilakukan  dengan meningkatkan  kerjasama antar  aparat  penegak  hukum  dalam  hal  ini  badan yang  mengkoordinasikan  pemberantasan  Rupiah palsu.
Menurut  Pasal  28  ayat  (2)  Undang-Undang  No.7 Tahun  2011  tentang  Mata  Uang  menyebutkan bahwa pemberantasan Rupiah palsu dilakukan oleh pemerintah  melalui  suatu  badan  yang mengkoordinasikan  pemberantasan  Rupiah  palsu, diantaranya adalah : Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (POLRI), Kejaksaan Agung, Kementrian Keuangan dan Bank Indonesia.  Kerjasama  yang  lebih intensif  antar penegak hukum dan profesionalitas aparat penegak hukum  sangat  diperlukan  serta  sarana  dan prasarana  yang  mendukung  harus  ditunjang  oleh pemerinah  sehingga  dapat  menekan  atau meminimalisir tindak pidana pemalsuan uang.
Kaitannya dengan perbuatan mengekspor atau mengimpor uang palsu kiranya perlu ditambah lagi badan  yang  mengkoordinasikan  pemberantasan Rupiah palsu yaitu petugas bea cukai dan petugas imigrasi.  Selain  itu,  melihat  dimensi  tindak  pidana pemalsuan yang sudah bersifat transnasional atau merupakan  kejahatan  internasional  maka  perlu melibatkan  petugas  interpol  supaya  dapat berkoordinasi  dengan  aparat  penegak  hukum  dari luar negeri.
Upaya  penanggulangan  tindak  pidana pemalsuan uang selain menggunakan upaya penal juga dibutuhkan upaya lain yang lebih penting, yang bersifat non  penal(politik,  ekonomi,  sosial  dan budaya). Oleh  karena  itu,  upaya penal dan non penal tersebut harus dapat berjalan secara sinergis untuk  dapat  menanggulangi  permasalahan pemalsuan uang di Indonesia.
1. Upaya di bidang ekonomi
Peran mata uang yang sedemikian pentingnya telah  menumbuhkan  sikap  dan  kehendak masyarakat  untuk  memiliki  uang  yang  sebanyak- banyaknya.  Cara-cara  yang  dilakukan  bahkan sering  melanggar  hukum,  seperti tindak  pidana pemalsuan  uang.  Kejahatan  terhadap  mata  uang pada  dasarnya  sering  dilakukan  oleh  masyarakat ekonomi  rendah  (motivasi  ekonomi)  karena kesulitan  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya maka mereka mengambil jalan yang mudah dengan memalsukan  uang.  Di  sisi  lain,  dampak  dari  hal tersebut adalah dapat merugikan masyarakat yang menerima uang palsu itu sendiri dan perekonomian negara  sebagai  akibat  dari  perputaran  atau peredaran uang palsu.
Melihat  kondisi  tersebut,  upaya  yang  ditempuh pemerintah dapat dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi  pada  masyarakat,  seperti halnya  :  banyak  membuka  lapangan  pekerjaan, meringankan  biaya  pendidikan  dan  kesehatan, menurunkan  harga  pangan  serta  memberikan
168
subsidi  kepada  masyarakat  yang  kurang  mampu. Langkah-langkah  tersebut  dimungkinkan  dapat mengurangi  tindak  pidana  pemalsuan  uang  (dari segi  ekonomi),  yang  dilakukan  oleh  masyarakat yang  tingkat  ekonominya  rendah  sehingga instabilitas  ekonomi  negara  tidak  tergangu  dan Rupiah terjaga kestabilannya.
2. Upaya di bidang politik
Tindak  pidana  pemalsuan  uang  ternyata  juga menimbulkan  kejahatan  lainnya  seperti  kejahatan politik.  Sebagai  contoh, money politik  atau  sering disebut dengan politik uang dimana para cara calon anggota  legislatif  atau  eksekutif  yang  pada  masa kampanye  pemilu  melakukan  bagi-bagi uang kepada  masyarakat.  Proses  bagi-bagi  uang tersebut  dimungkinkan  dapat  dilakukan  dengan membagikan uang palsu. Hal ini selain merugikan masyarkat yang menerimanya juga negara karena pembagian uang dalam skala besar tersebut akan menjalankan perputaran atau peredaran uang skala besar  sehingga  akan  menggangu  perekonomian nasional. Mata uang di sini dipandang sebagai alat politik,  maka  dari  itu  pemerintah  harus  dapat meyakinkan kepada masyarakat bahwa politik uang dapat  menimbulkan  dampak  negatif  yang  cukup luas terhadap bangsa dan negara.
Selain  itu,  tindak  pidana  pemalsuan  uang adalah  tindak  pidana  yang  sangat  komplek  dalam pengertian  tidak  hanya  menyangkut  motivasi ekonomi  semata  tetapi  juga  motivasi  politik  yang
bertujuan terhadap instabilitas ekonomi negara. Hal ini  dikarenakan  adanya  modus  operandi pengedaran  uang  palsu  yang  berasal  dari  luar negeri.  Kondisi  tersebut  dapat  mengakibatkan hilangnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap Rupiah  sebagai legal  tender dan  orang  akan merasa lebih aman menggunakan mata uang asing (seperti dolar) daripada Rupiah. Pemerintah dalam hal  ini  harus  menjaga  kepercayaan  masyarakat Indonesia  dan  Internasional  (negara  asing) terhadap  Rupiah  sebagai legal  tender karena Rupiah  salah  satu  simbol  kedaulatan  negara Indonesia sehingga Rupiah memiliki martabat baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
3. Upaya di bidang sosial
Dampak  tindak  pidana  pemalsuan  uang  yang cukup  luas  terhadap  masyarakt  luas,  bangsa  dan negara sehingga dapat mempengaruhi kepercayaan  masyarakat  terhadap  Rupiah.  Oleh karena  itu,  pemerintah  harus  berupaya  untuk menekan  atau  menghentikan  mengembangnya tindak  pidana  pemalsuan  uang.  Upaya  tersebut dapat  dilakukan  dengan  sosialisasi  kepada masyarakat  mengenai  larangan  perbuatan pemalsuan uang (melawan hukum) sehingga dapat dikenakan  sanksi  pidana  terhadapnya  termasuk persoalan  yang  ditimbulkan  dari  tindak  pidana pemalsuan  uang  itu  sendiri.  Sosialisasi  itu  dapat dilakukan  dengan  berbagai  cara  diantaranya  :  a). Sosialisasi  tentang  tata  cara  membedakan  uang
169
asli  dengan  uang  palsu;  b).  Sosialisasi  tetang peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur pemalsuan  uang;  c).  Sosialisasi  tentang  dampak yang ditimbulkan  dari  perbuatan  pemalsuan  uang; dan  d).  Sosialisasi  dapat  dilakukan  di  sekolah, perkantoran  dan  perkumpulan-perkumpulan  warga supaya  masyarakat  lebih  mengenal  terhadap Rupiah.
4. Upaya di bidang budaya
Tindak  pidana  pemalsuan  uang  selain berdampak  di  bidang  ekonomi,  politik  dan  sosial juga  terhadap  budaya  masyarakat.  Hal  tersebut dapat  digambarkan  dengan  merosotnya  moral masyarakat  seperti  pelanggaran  terhadap  norma- norma,  dalam  hal  ini  banyaknya  kasus-kasus pemalsuan uang. Masyarakat dalam mencari uang sebenarnya  dapat  dilakukan  dengan  cara  yang benar  seperti  bekerja  tetapi  ada  yang  menyalah artinkannya atau  dengan  cara  melawan  hukum seperti melakukan tindak pidana pemalsuan uang. Perkembangan  teknologi  membawa  kepada masyarakat  yang  berkembang  namun  apabila perkembangan itu tidak diimbangi dengan etika dan moral  yang  baik  maka  perkembangan  itu  akan membawa  masyarakat  kepada  masyarakat  yang tidak beradab dan tidak bermoral, sebagai contoh : pemalsuan  uang  adalah  dampak  dari penyalahgunaan  teknologi  karena  tindak  pidana pemalsuan  uang  pasti  menggunakan  teknologi yang canggih untuk dapat memalsukan uang.
Oleh  sebab  itu,  kiranya  upaya  yang  dapat ditempuh  pemerintah  dengan  memberikan pemahaman  atau  penanaman  moral  kepada masyarakat  sejak  dini  khusunya  dalam  dunia pendidikan  sehingga  mencetak  masyarakat  yang akan datang yang mempunyai etika dan moral yang kuat  dalam  menghadapi  pengaruh  perkembangan teknologi yang semakin ke depan semakin canggih.

## C. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Kebijakan  hukum  pidana  dalam  penanggulangan tindak  pidana  pemalsuan  uang  yang  berlaku  saat ini : a). KUHP mengatur dalam Pasal 244 s/d 251; b).  UU  No.  7  Tahun  2011  tentang  Mata  Uang mengatur dalam Pasal 33 - 38; c). Di negara asing seperti : Jepang (Pasal 148 - 153), Denmark (Pasal 166 - 170) dan Kanada (Pasal 448 - 462).
Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan  tindak  pidana pemalsuan  uang yang  akan  datang  sebenarnya  sudah  diupayakan melalui  penyusunan  RUU  KUHP,  namun berdasarkan  hasil  perbandingan  dengan  KUHP Negara  Jepang,  Denmark  dan  Kanada  ternyata masih  terdapat  kekurangan  substansi  hukum, diantaranya : definisi pemalsuan uang, pengaturan mengenai  penyertaan  sebagaimana  yang  diatur dalam  Pasal  460  KUHP  Kanada,  perbuatan memalsu  uang  elektronik,  pengaturan  mengenai larangan  penyampaian  dimuka  umum  terhadap
170
bahan/peralatan  yang  digunakan  untuk  membuat uang  dan  dari  segi  struktur  hukum  dengan peningkatan  kerjasama  antara  aparat  penegak hukum.  Selain  upaya penal tersebut,  diperlukan upaya lain yaitu non penal (ekonomi, politik, sosial dan budaya).

## 2. Saran
Upaya  penanggulangan  tindak  pidana pemalsuan  uang  melalui  upaya penal untuk  yang akan  datang,  ialah  :  Mencantumkan  pengaturan mengenai  definisi  “pemalsuan  uang”,  Pengaturan mengenai  penyertaan  tindak  pidana  pemalsuan uang  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  460 KUHP  Kanada,  Pengaturan  mengenai  perbuatan pemalsuan  uang  elektronik,  pengaturan  Mengenai larangan  menyampaikan  di  muka  umum  terhadap bahan  atau  peralatan  yang  digunakan  dalam membuat  /  memproduksi  uang  dan  Peningkatan kerjasama  yang  lebih  intensif  antar  penegak hukum.
Upaya  penanggulangan  tindak  pidana  pemalsuan uang melalui upaya non penal, ialah : Pemerintah dapat meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi masyarakat,  Pemerintah  dapat  meyakinkan dampak  negatif  dari  politik  uang  dan  mampu menjaga  kepercayaan  masyarakat  terhadap Rupiah, Pemerintah  dapat  melakukan  sosialisasi yang  berkaitan  dengan  uang  dan  Penanaman moral  kepada  masyarakat  sejak  dini  dari  arus globalisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Boediono,  1990, Ekonomi  Moneter, Yogyakarta  : BPFE.
Jaya,  Nyoman  Serikat  Putra,  2008, Beberapa Pemikiran  ke  Arah  Pengembangan  Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti.
Lubis,  M.  Solly,  1985, Pembahasan  UUD  45,
Bandung : Alumni.
Nawawi  Arief,  Barda,  2008, Masalah  Penegakan
Hukum Pidana dalam PenanggulanganKejahatan, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
_______________,  2009, Tujuan  dan  Pedoman pemidanaan, Semarang  :  Bandan  Penerbit Undip.
_______________, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum  Pidana (cetakan  kedua), Jakarta  : Kencana.

## Rahardjo, Satjipto, 2009, Penegakan Hukum, Suatu
Tinjauan  Sosiologis, Yogyakarta  :  Genta
Publishing.
Soekanto, Soerjono,  2002, Faktor-faktor  yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : Radja Grafindo Persada.
Soekanto,  Soerjono dan Sri  Mamudji, 2001, Penelitian  Hukum Normatif,Jakarta  :Raja
Grafindo Persada.
Soesilo,  R.,  1996, Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-
komentarnyalengkap  pasal  demi  pasal,
Bogor : Politeia.
Suseno,  Solikin,  2005, Uang,  Pengertian,
Penciptaan,  dan  Peranannya  dalam Perekonomian, Bank Indonesia, Jakarta.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)
Jepang  /  Japan  Penal  Code  (Act No.  45  of
1907).
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)
Denmark / Denish Penal Code
(OrderNo.909ofSeptember27,2005,asame ndedbyActNos.1389
and1400of
December21,2005).
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)
Kanada  /  Canadian  Penal  Code  (R.S.C.,
1985, c.C-46).
Keputusan  Badan  Intelijen  Negara  No.  Keup- 061/2006  tentang  Izin  Operasional  Mesin Multifungsi  Berwarna,  Mesin  Fotokopi Berwarna  dan  Mesin  Pengganda  Berwarna
Lainnnya.
http://www.bi.go.id/id/pencarian/Default.aspx?k=dat
a%20uang%20palsu.