## KOORDINASI  ANTARA FRAKSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DENGAN SEKRETARIAT DEWAN DALAM MENYUSUN RAPERDA TENTANG PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN EKONOMI KREATIF  TAHUN 2021 DI KABUPATEN  OGAN KOMERING ILIR
Isma Nirmala 1 , Tri Susanto 2 , Zahrudin 3 , Afrizal 4 , Fitrizal Homizi 5
1) Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Sjakhyakirti 2), 3), 4), 5) Mahasiswa Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti Email Correspondence: ismanirmala53@gmail.com

## ABSTRACT
This  research  is  to  discuss  coordination  between  the  factions  in  the  Regional  People's  Legislative Assembly and the Council Secretariat in drafting a Raperda on the development and protection of the creative economy in 2021 in Ogan Komering Ilir Regency. Processing data using descriptive analysis method  with  a  triangulation  analysis  approach.  The  research  results  obtained  were  that  the coordination  between  the  factions  in  the  Regional  People's  Legislative  Assembly  and  the  Council Secretariat in drafting a Raperda on the development and protection of the creative economy in 2021 in  Ogan  Komering  Ilir  Regency  includes  direct  individual  coordination,  planning  coordination  and policy  making  and  sustainable  coordination.  Direct  individual  coordination  carried  out  by  the factions  in  the  Regional  People's  Legislative  Assembly  and  the  Council  Secretariat  is  a  series  of informal  coordination  activities  but  supports  the  establishment  of  formal  coordination  needed  to harmonize the implementation of institutional duties and functions.

## Keywords: Coordination, Fraction, Development And Protection Of The Creative Economy

## ABSTRAK
Penelitian ini untuk membahas koordinasi antara Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Sekretariat  Dewan  dalam  Menyusun  Raperda  tentang  pengembangan  dan  perlindungan  ekonomi kreatif tahun 2021 di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pengolahan data menggunakan metode  analisis deskriptif  dengan  pendekatan  analisis  triangulasi.  Hasil  penelitian  yang  diperoleh  adalah  bahwa koordinasi  antara  Fraksi  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dengan  Sekretariat  Dewan  dalam menyusun  Raperda  tentang  pengembangan  dan  perlindungan  ekonomi  kreatif  tahun  2021  di Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  meliputi  koordinasi  langsung  perseorangan,  koordinasi  perencanaan dan  pembuatan  kebijakan    dan  koordinasi  berkelanjutan.  Koordinasi  langsung  perseorangan  yang dilakukan  oleh  antara  Fraksi  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dengan  Sekretariat  Dewan merupakan  rangkaian  aktvitas  koordinasi  informal  namun  mendukung  terjalinnya  koordinasi  formal yang diperlukan untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.
Kata Kunci : Koordinasi, Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif

## A. PENDAHULUAN
Dalam  Undang-Undang  Dasar  1945 yang  telah  diamandemen  sebanyak  empat kali  telah  terjadi  berbagai  perubahan terhadap  komposisi    Lembaga-  Lembaga Tinggi  dan  Tertinggi  Negara  dimana keberadaan  Lembaga  Tertinggi  Negara ditiadakan  sehingga  yang  ada  hanyalah Lembaga-Lembaga  Negara.  Dalam  hasil amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945 tersebut  dinyatakan    bahwa  susunan  dan kedudukan lembaga-lembaga negara ditetapkan dalam Undang-Undang tersendiri.  Sebagai  tindak  lanjut  dari ketetapan  tersebut,  maka  dikeluarkan Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2009 tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau disebut MD3.
Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah  dalam  sistem  ketatanegaraan Indonesia  antara  lain  dimaksudkan  untuk memperkuat  ikatan  daerah-daerah  dalam wadah  Negara  Kesatuan  Repubublik Indonesia  (NKRI)  dan  memperteguh persatuan  kebangsaan  seluruh  daerah- daerah; meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional  berkaitan  dengan  Negara  dan daerah-daerah;  dan  mendorong  percepatan
demokrasi,  pembangunan  dan  kemajuan daerah-daerah secara serasi dan seimbang.
Secara  tegas  dinyatakan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah    memiliki kewenangan  seluruh  bidang  pemerintahan di Kabupaten kecuali kewenangan pemerintah  pusat  (luar  negeri,  moneter, pertahanan,  justisia,  agama).  Kewenangan tersebut  dipertimbangkan  atas  kebutuhan daerah. Dalam pemerintahan daerah sangat jelas  bahwa  telah  ada  fungsi  yang  jelas antara    Kepala  Daerah  dengan    Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Dengan  kata lain,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah berfungsi  sebagai  legislator  daerah,  atau sebaliknya,  dan  menjadi  fasilitator  dalam menyerap  aspirasi  rakyat.  Dengan  peran sebagai  fasilitator  penyerapan  aspirasi rakyat, maka dengan sendirinya pelaksanaan  fungsi  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  menjadi  efektif  untuk menyalurkan  aspirasi  rakyat,  karena  harus menyalurkan  lagi  kepada  Bupati  yang berkewajiban  memperhatikan  dan  atau mengaktualisasikan aspirasi rakyat tersebut.
Dengan  kedudukan  dan  peran  yang demikian  itu,  maka  pertanyaan  yang muncul  adalah  pola  koordinasi  yang bagaimana  yang  perlu  dibangun  di  antara Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dengan Kepala  Daerah  dalam  menyerap  aspirasi rakyat?  Pertanyaan  seperti  ini  menarik
untuk dijawab secara konseptual, mengingat peran strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi rakyat.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah menyerap  aspirasi  dari  rakyat  di  daerah kemudian meneruskan penyerapan aspirasi tersebut  kepada    Kepala  Daerah    untuk dijadikan  bahan  pertimbangan  dalam merancang peraturan daerah atau merumuskan  kebijakan  RAPBD.  Namun kenyataan  menunjukkan  bahwa  hasil serapan  aspirasi  oleh  anggota    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan terhadap  konstituen  di  masing  masing daerah, sampai saat ini belum terkoordinasi  secara  efektif  sesuai  dengan harapan,  karena  masing-masing  anggota DPRD mempunyai kepentingan yang lebih besar  untuk  partainya,  sehingga  aspirasi yang muncul atas nama partai.
Belum  terkoordinasinya  secara efektif  penyerapan  aspirasi  rakyat  di antara  anggota Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah mengindikasikan adanya  suatu  k onflik  kepentingan  di antara  masing-masing anggota tersebut. Akibat  dari  konflik  kepentingan  itu, daerah  yang  telah  memiliki  wakil  di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mendapat kesempatan yang sama dalam pembahasan  rancangan    peraturan
daerah  yang  menyangkut  kepentingan daerah  pemilihan,  dan  oleh  sebab  itu daerah  pemilihan  bisa  saja  merasa dirugikan,  karena  aspirasinya  tidak tersalurkan sebagaimana mestinya. Semestinya  anggota Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  harus  selalu  bersinergi, berkonsultasi dan berkomunikasi dengan      dalam  membahas  Rancangan Peraturan  Daerah,  utamanya  yang menyangkut  aspirasi  daerah  pemilihan, karena  sama-sama  mewakili  rakyat. Tidak boleh ada upaya saling menjegal, kalau  itu  terus  terjadi,  maka  sulit daerah    ini  akan  maju.  Untuk  itu,  dia meminta  agar    anggota    legislatif  bisa kompak  dan  berjuang  secara  bersama- sama  untuk  kepentingan    daerah. Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah        harus  berjuang  lebih  keras lagi  agar  perannya  bisa  lebih  besar. Jangan  biarkan  keberadaan  anggota yang selalu mengutamakan kepentingan partai,  karena  anggota  yang  duduk  di Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah adalah mewakili semua lapisan masyarakat.
Mestinya,  di  antara  anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah yang  berkewajiban  menyerap  dan mengaktualisasikan aspirasi rakyat terjalin suatu kerjasama yang konstruktif.  Salah  seorang  anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang partainya  kecil  sehingga  bergabung dengan  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  diluar  partainya  untuk membentuk  komisi  mengakui  bahwa hingga  saat  ini  dalam  pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan RAPBD  tidak  dapat  mengikuti,  jadi keberadaannya hanya sekedar pelengkap dan sekunder sangat berbeda dengan    anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah    yang  jumlah  anggota partainya  yang  duduk  di  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah      banyak. Untuk itu peran Undang-Undang Nomor  27  tahun  2009  tentang  MPR, DPR,  DPD,  dan  DPRD  (MD3)  harus ditingkatkan.
Namun diakui,
ketidakmauan anggota
Dewan
Perwakilan  Rakyat  Daerah  dari  partai besar  memberikan  kesempatan  kepada anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  dari  partai  kecil  untuk  ikut dalam  menyalurkan  aspirasinya  agar dapat  dipenuhi,  oleh  karena  itu  setiap anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  DPR   haruslah mempunyai hak yang sama dalam menetukan keputusan yang dapat mewakili daerah pemilihannya.
Sementara  itu,  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah    lainnya mengatakan bahwa “Sinergi dan
koordinasi  perlu  dilakukan  antara  setiap anggota   sebagai lembaga legislasi, karena hingga  saat  ini  banyak    peraturan    yang menyangkut.  Akibatnya,  banyak  rakyat bertanya kepada kami, kenapa membiarkan    Raperda  yang  menyangkut daerah tapi tidak memperjuangan kepentingan daerah pemilihan.
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten adalah organisasi pemerintah daerah yang dibentuk  untuk  mendukung  pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten. DPRD Kabupaten sendiri adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan
sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten.  Tiga  fungsi  DPRD  Kabupaten adalah  pembentukan  Peraturan  Daerah (Perda),  anggaran,  dan    pengawasan. Kinerja DPRD Kabupaten dalam melaksanakan  ketiga  fungsi  tersebut  ikut ditentukan  oleh  seberapa  baik  Sekretariat DPRD Kabupaten melaksanakan fungsinya  dalam  menyediakan  pelayanan administrasi  dan  memberikan  dukungan kepada  DPRD.  Analisis  empiris  dari Akbar  dkk.  (2017),  Gunawan  (2017), Zinggra  &  Bahri  (2017),  Anwar  (2016) dan Kojongian (2014) menunjukkan bahwa  kinerja  DPRD  Kabupaten  secara umum  belum  optimal.  Hal  tersebut dikarenakan fungsi pelayanan administrasi
dan  pemberian  dukungan  oleh  Sekretariat
DPRD Kabupaten
tidak berjalan sebagaimana mestinya baik dalam penyelenggaraan administrasi kesekretariatan,  administrasi  keuangan, maupun dalam menyediakan dan mengoordinasikan  tenaga  ahli    yang diperlukan  oleh  DPRD  Kabupaten.  Secara teoritis,  intermediasi  dari  staf  birokratik dapat  mengefektifkan  pelaksanaan  tugas institusi politik daerah melalui penyelesaian masalah, penyediaan motivasi, dan penyediaan informasi Oliveira & Filho (2017:596).
Fenomena yang terlihat di Kabupaten Konawe Utara, aktivitas Sekretariat  DPRD  dalam  mendukung pelaksanaan  fungsi  DPRD  belum  berjalan maksimal.  Dalam  pelaksanaan  fungsi legislasi yaitu pembuatan Perda,
Sekretariat  DPRD  seringkali  lamban memenuhi kebutuhan DPRD dalam mendapatkan  informasi  mengenai  data pendukung  yang  menjadi  pegangan  bagi anggota DPRD dalam membahas rancangan  Perda.  Demikian  juga,  dalam pembahasan  rancangan  Perda  APBD, Sekretariat  DPRD  kurang  tepat  waktu menyediakan  data  pendukung  sehingga anggota  komisi  anggaran  kurang  mampu menjelaskan eksistensi dan urgensi kebijakan  pemerintah  daerah.  Fenomena lain,  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Ogan
Komering  Ilir  belum  efektif  dalam menyambung  aspirasi  masyarakat  untuk disampaikan  kepada  anggota  DPRD. Aspirasi  masyarakat  yang  disampaikan secara  tertulis  melalui  Sekretariat  DPRD tidak semuanya  sampai di tangan anggota DPRD.  Padahal  apapun  keputusan  DPRD dalam menetapkan
Perda harus menggambarkan keberpihakannya kepada masyarakat. Hikam  (2005)  mengemukakan  bahwa DPRD harus membuka diri bagi masyarakat  yang  hendak  berpartisipasi dalam  pembentukan  Perda,  anggaran,  dan pengawasan, sedangkan Sekretariat DPRD  merupakan  pintu  bagi  masyarakat untuk  menyampaikan  aspirasinya.  Belum ada  analisis  empiris  yang  komprehensif tentang peran Sekretariat DPRD Kabupaten    Ogan  Komering  Ilir      dalam mendukung  pelaksanaan  fungsi  DPRD. Penelitian ini mencoba mengisi kesenjangan pengetahuan di bidang tersebut.  Makna  istilah  peran,  menurut Soekanto (2002:243), adalah aspek dinamis  dari    kedudukan  yang  dimiliki oleh seseorang. Setiap kedudukan mengandung  hak  dan    kewajiban.  Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban  sesuai  dengan  kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran (Barbara dalam  Setiawan,  2016:12).  Jadi    peran adalah  kombinasi  adalah  posisi,  pengaruh
dan fungsi. Soekanto (2002:220) menjelaskan  bahwa  peran  dapat  berupa peran  normatif,  yakni  peran  yang  terkait dengan tugas dan kewajiban yang ditetapkan  dalam  suatu  peraturan  atau norma,  dan  peran  ideal  yakni  peran  yang diharapkan  dilakukan  oleh  pemegang peranan tersebut.
Rasyid  (2000)  memerinci  peran normatif Sekretariat DPRD yakni memfasilitasi  aktivitas  DPRD,  yaitu: a)Pengumpulan  bahan,  pedoman  dan petunjuk  tehnis  penyelenggaraaan  tugas Sekretariat  DPRD;  b)Penyusunan  rencana, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan  perumusan  kebijakan pimpinan DPRD; c)Pengaturan dan membina  kerjasama,  mengintegrasikan, dan menyingkronkan seluruh penyelenggaraan  tugas  Sekertariat  DPRD; d)Penyelenggaraan persidangan dan pembuatan risalah rapat yang diselenggarakan
oleh DPRD;
e)Pengendalian  kegiatan    kesekretariatan, kepegawaian,  keuangan  dan  perbekalan sekertariat DPRD
Sekwan juga memiliki tugas melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas sekwan, menyusun rencana, mengolah,  menelaah  dan  menyiapkan koordinasi  perumusan  kebijakan  pimpinan DPRD.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18
tahun  2016    tentang  Organisasi  Perangkat Daerah  sebagai  payung  hukum  Sekretariat DPRD kabupaten/kota menyebutkan bahwa  Sekretariat  DPRD  adalah  sebagai Satuan  Perangkat  Kerja  Daerah  (SKPD) yaitu unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pasal  11  menyebutkan,  sekretariat dewan  perwakilan  rakyat  daerah  yang selanjutnya  disebut  sekretariat  DPRD merupakan  unsur  pelayanan  terhadap DPRD.  Sekretariat  DPRD  mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan,  administrasi  keuangan, mendukung  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan  tenaga  ahli  yang diperlukan  oleh  DPRD  sesuai  dengan kemampuan  keuangan  daerah.  UU  Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah,  Dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah,  memasukkan  Sekretariat  DPRD menjadi  bagian  dari  sistem  pendukung atau  subsistem  dalam  keutuhan    sistem kinerja  organisasi  DPRD.  Artinya  bahwa kinerja  sekretariat  dewan  terintegrasi dengan wakil rakyat.
Sekretariat  DPRD  sebagai  bagian dari  sistem  pendukung  kinerja    DPRD kabupaten/kota pasal 420 UU itu menyebutkan, untuk mendukung
kelancaran  pelaksanaan  wewenang  dan tugas  DPRD  kabupaten/kota,  dibentuk sekretariat  DPRD  kabupaten/kota  yang susunan  organisasi  dan  tata  kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Selain  itu, sekretariat DPRD kabupaten/kota dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD kabupaten/kota yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/walikota  atas  persetujuan  pimpinan DPRD  kabupaten/kota.  Dan  Sekretaris DPRD kabupaten/kota dan pegawai sekretariat  DPRD  kabupaten/kota  berasal dari pegawai negeri sipil. Pada penyusunan berbagai peraturan daerah, sekwan dilibatkan dalam rumusan peraturan daerah berupa  fasilitasi  secara  teknis  administrasi dan  keuangan,  baik  yang  rancangannya dibuat  oleh  DPRD  maupun  dibuat  oleh pemerintah daerah.Sesuai peraturan perundang-undangan sekwan sebagai pendukung, fasilitator  berbagai kebutuhan DPRD  baik  dalam  teknis    penyusunan Perda,  maupun  dalam  berbagai  hal  yang harus dikomunikasikan diantara dua institusi  penyelenggara  Pemerintahan  di Daerah (DPRD dan Pemda) yang berpartner dalam membangun daerah.
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka  konstruksi  desain  penelitian  ini diarahkan pada Koordinasi Antara
Anggota Dewan Dengan Sekretariat
Dewan
Dalam Perencanaan dan Pembuatan  Kebijakan  di  Kabupaten  Ogan Komering Ilir. Koordinasi    dimaksudkan adalah    koordinasi    normatif  yang ditetapkan  dalam  peraturan  perundang- undangan.  Secara  normatif    koordinasi Sekretariat  DPRD  Kabupaten  bersumber dari  sikap  dan  perilaku  Sekretariat  DPRD Kabupaten  dalam  memfasilitasi  aktivitas DPRD,  koordinasi  dalam  pelaksanaan rencana dan program  kegiatan DPRD, dan fungsi administrasi yaitu menyelenggarakan tugas Sekertariat
DPRD.  Semakin  ekstensif  lingkup  tugas yang  dijalankan  dan  semakin  sistematis pelaksanaan tugas tersebut, semakin optimal  peran  Sekretariat  DPRD  dalam mendukung    pelaksanaan  fungsi  DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penyerapan  aspirasi  rakyat  dilakukan karena  sebagai alat artikulasi kepentingan daerah maka penyerapan aspirasi merupakan  kegiatan  Anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  paling penting. Dalam pelaksanaannya, penyerapan  aspirasi  rakyat  ini  bisa dilakukan  dalam  dua  bentuk,  yaitu  secara langsung maupun tidak langsung.

## Rumusan Masalah
Bagaimana koordinasi antara Fraksi di Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dengan Sekretariat Dewan dalam menyusun
Raperda tentang pengembangan dan perlindungan  ekonomi  kreatif  tahun  2021 di Kabupaten Ogan Komering Ilir ?

## B. KAJIAN PUSTAKA

## Pengertian Koordinasi
Sutisna (1989) mendefinisikan koordinasi  ialah  proses  mempersatukan sumbangan-sumbangan  dari  orang-orang, bahan,  dan  sumber-sumber  lain  kearah tercapainya  maksud-maksud  yang  telah ditetapkan.  Koordinasi  adalah  proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatankegiatan  pada  satuan-satuan  yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang  fungsional)  pada  suatu organisasi  untuk  mencapai  tujuan  secara efisien  dan  efektif  (Handoko  2003  :  195). Menurut Suharno HP (1981: 29), koordinasi  adalah  kemampuan  untuk merangkaikan  beberapa  gerakan  untuk mencapai  suatu  gerakan  yang  selaras sesuai dengan tujuan
Tipe Koordinasi
Hasibuan  (2006:86)  berpendapat bahwa tipe koordinasi di bagi menjadi dua bagian  besar  yaitu  koordinasi  vertikal  dan koordinasi  horizontal.  Koordinasi  vertikal (vertical  coordination)  adalah  kegiatan- kegiatan  penyatuan,  pengarahan  yang dilakukan  oleh  atasan  terhadap  kegiatan unit-unit kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung
jawabnya. Koordinasi horisontal (horizontal coordination) adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan  penyatuan,  pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingkat. Faktor  –  faktor  yang  mempengaruhi koordinasi. Hasibuan (2006:88), berpendapat  bahwa  faktor-faktor  yang mempengaruhi koordinasi yaitu 1)kesatuan tindakan, 2)komunikasi, 3)pembagian kerja,  4)disiplin.  Follet  (dalam  Winardi: 1993  :  183)  mengatakan  ada  tiga  faktor yang  mempengaruhi  untuk  terjadinya koordinasi    yang  efektif.  Faktor  tersebut adalah  1)  Melalui  kontak langsung,  antara orang-orang  yang  terlibat  langsung;  2) Harus  dimulai  pada  tahapan  yang  paling dini perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan  dan  3)  Harus  merupakan sebuah  proses  yang  berkelanjutan  dan berkesinambungan.
Dengan  landasan  teori  ini,  maka Koordinasi    Antara  Fraksi  di  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dengan Sekretariat Dewan dalam Menyusun
Raperda  Tentang  Pengembangan  dan Perlindungan  Ekonomi  Kreatif  Tahun 2021  di  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir dipandang sebagai suatu rangkaian keterpaduan  kinerja  kelembagaan  yang dijalin  melalui  kontak  langsung  antara orang-orang yang terlibat langsung;
dimulai  pada  tahapan  yang  paling  dini perencanaan  dan  pembuatan  kebijakan; dan  merupakan  sebuah  proses  yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

## Ciri-Ciri Koordinasi
Menurut winardi (2012:39) ciri-ciri koordinasi  yaitu:  1.  Seorang  pimpinan merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap koordinasi dengan baik, dibutuhkan kerja sama dari setiap komponen  organisasi.  2.  Adanya  proses yang  berkesinambungan,  sebab  koordinasi adalah  pekerjaan  pimpinan  yang  bersifat berkesinambungan dan harus dikembangkan  sehingga  tujuan  dapat tercapai dengan baik. 3. Koordinasi adalah konsep  yang  ditetapkan  dalam  kelompok, bukan  terhadap  usaha  individu,  sejumlah individu  yang  bekerja  sama  menghasilkan suatu  usaha  kelompok  yang  benar-benar dikerjakan dengan baik akan menghasilkan pekerjaan  organisasi  secara  keseluruhan dengan  baik  pula.  4.  Konsep  kesatuan tidakan.  Pimpinan  harus  dapat  mengatur usaha  dari  tiap  kegiatan  indivdu  sehingga adanya keserasian dalam mencapai hasil

## Manfaat dan Tujuan Koordinasi
Menurut Irene Diana Sari Wijayanti  (2008:13)  Manfaat  koordinasi
yaitu sebagai berikut :
1.  Menciptakan keseimbangan tugas maupun hak antara setiap bagian dalam
organisasi maupun antara setiap anggota dalam bagian-bagian tersebut.
2.  Mengingatkan  setiap  anggota  bahwa mereka  bekerja  untuk  tujuan  bersama, sehingga  tujuan-tujuan  individu  yang bertentangan  dengan  tujuan  bersama tersebut dapat dihilangkan.
3.  Menciptakan  efisiensi  yang  tinggi.
Pekerjaan-pekerjaan  yang  terkoordinasi akan  menghasilkan  sesuatu  yang  lebih baik  dari  pada  pekerjaan-pekerjaan yang dilakukakan tanpa koordinasi 4.  Menciptakan  suasana  kerja  yang  rukun, damai, dan menyenangkan. Para anggota  saling  menghargai  satu  sama lain karena mereka sadar bahwa mereka bekerja sama untuk kepentingan bersama.
Hasibuan  (2018:88)  menjelaskan bahwa  tujuan  koordinasi  yaitu  sebagai berikut :
1.  Untuk  mengarahkan  dan  menyatukan semua tindakan serta pemikiran kea rah tercapainya sasaran perusahaan
2.  Untuk menjuruskan keterampilan spesialis kea rah sasaran perusahaan
3.  Untuk  menghindari  kekosongan  dan tumpang tindih pekerjaan
4.  Untuk  menghindari  kekacauan  dan penyimpangan tugas dari sasaran
5.  Untuk  mengintegrasikan  tindakan  kea rah sasaran organisasi atau perusahaan
6.  Untuk
menghindari tindakan overlapping dari sasaran perusahaan

## C. METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengungkap dan membahas    Koordinasi    Antara  Fraksi  di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dengan Sekretariat Dewan dalam Menyusun Raperda  Tentang  Pengembangan  dan Perlindungan  Ekonomi  Kreatif  Tahun 2021  di  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir adalah  pendekatan  penelitian  kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan analisis deskriptif.
Dalam penelitian ini penulis melakukan  observasi  dan  wawancara. Selanjutnya  dalam  penelitian  ini  dokumen berupa studi kepustakaan yakni menelusuri,  mengumpulkan,  dan  mencatat data  tertulis  dan  keterangan  ilmiah  dari buku-buku,  jurnal,  dan  dokumen  yang berisikan peraturan-peraturan, hukum- hukum,  pendapat-pendapat,  dan  teori-teori dari  para  ahli  yang  berkaitan  dengan masalah yang diteliti dan sesuai   substansi penelitian.
Prosedur  pengumpulan  data  yaitu tahapan  memasuki  lapangan,  tahapan ketika  berada  di  lapangan,  dan  tahapan kelur dari lapangan. Penelitian ini
diadakan  di      Dewan  Perwakilan  Rakyat
Daerah  Kabupaten  Ogan  Komering    Ilir.
Penentuan orang-orang yang layak dijadikan  informan  penelitian  dilakukan dengan kriteria bahwa orang-orang tersebut  adalah  benar  orang-orang  yang memahami  dan  atau  terlibat  dalam Koordinasi  Antara  Fraksi  di  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dengan
Sekretariat Dewan dalam Menyusun Raperda  Tentang  Pengembangan  dan Perlindungan  Ekonomi  Kreatif  Tahun 2021  di  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir, dan  dianggap kompeten atau representatif untuk  mengungkap  berbagai  hal  yang tercakup  dalam  perspektif  permasalahan koordinasi.
Peneliti  dalam  menganalisa  data dikaitkan dengan metode kualitatif menggunakan    model  interaktif  seperti yang  dikemukakan  oleh  Miles  dan Huberman (2009 :15-21) yang mengatakan bahwa model analis ini terdiri dari  tiga  komponen    analisis  yaitu  ; Reduksi  data,  sajian  data  dan  penarikan kesimpulan.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  tentang  Koordinasi  antara Fraksi  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  dengan  Sekretariat  Dewan dalam  Menyusun  Raperda  tentang Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif Tahun 2021 di

## Kabupaten Ogan Komering Ilir
Dari hasil pernyataan informan dari Fraksi  Golkar  mengemukakan  bahwa perencanaan pembentukan Perda di lingkungan  DPRD  dilaksanakan  dalam bentuk  Propemperda.  Berikut  ini  langkah- langkah perencanaan penyusunan Propemperda.  Rancangan  judul  Perda dapat diajukan secara tertulis oleh anggota DPRD,  Komisi,  dan/atau  Bapemperda kepada  Pimpinan  DPRD.  Pengajuan  judul Ranperda  disertai  dengan  analisa  dasar regulasi,  meliputi  landasan  hukum,  yaitu apakah  Raperda  yang  diusulkan  memiliki landasan  hukum  kuat  yang  berkaitan dengan  substansi  atau  materi  yang  diatur sehingga perlu dibentuk. Kebutuhan, yaitu apakah  usulan  Raperda  telah  didasarkan pada  perencanaan  pembangunan  (RPJMD dan  RKPD),  selain  itu  apakah  Raperda dibentuk  dalam  rangka  mengatasi  suatu permasalahan  dan  pembentukan  Raperda merupakan alternatif terakhir untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Dari  uraian  tersebut  dapat  dilihat bahwa tidak dapat lepas dari potensi beban
dan  manfaat,  yaitu  apakah  Raperda  yang diusulkan  berpotensi  memberikan  manfaat bagi  penyelenggaraan  pemerintahan  dan masyarakat serta tidak memberikan beban/dampak negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat. Pimpinan DPRD mendisposisi surat  kepada  Bapemperda  dengan  arahan untuk tindak lanjut. Kemudian Bapemperda  menindak  lanjuti  arahan Pimpinan  DPRD  dengan  melaksanakan rapat penyusunan Propemperda di lingkungan  DPRD  bersama  Pimpinan Komisi, dan/atau anggota pengusul. Bapemperda melaporkan hasil rapat Penyusunan Propemperda kepada
Pimpinan DPRD. Pimpinan DPRD memberikan arahan kepada Bapemperda untuk berkoordinasi  dengan  Pemerintah  Daerah dalam  rangka  penyusunan  Propemperda Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bapemperda  bersama  Pengusul  dan  Tim Legislasi  Daerah  melaksanakan  Rapat kerja koordinasi penyusunan Propemperda Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selanjutnya  materi  Peraturan  Daerah dilarang  bertentangan  dengan  kepentingan umum  dan  atau/  Peraturan  Perundang- undangan  yang  lebih  tinggi.  Hal  tersebut sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  136 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  yang
menyatakan  bahwa  “Perda  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan  dengan  kepentingan  umum dan/atau  Peraturan  Perundang-undangan yang lebih tinggi”.
Dalam  penjelasan  Pasal  tersebut, yang  dimaksud  dengan  ”bertentangan dengan kepentingan umum” dalam ketentuan  ini  adalah  kebijakan  yang berakibat  terganggunya  kerukunan  antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketentraman/ ketertiban umum serta kebijakan  yang  bersifat  diskriminatif. Beberapa  kelemahan  Perda  DPRD  yang sering dilakukan oleh daerah dan kemudian  dibatalkan  oleh  Pemerintah Pusat,  dimana    pungutan  daerah    dalam pengembangan  dan  perlindungan  ekonomi kreatif  tahun  2021  tumpang  tindih  dengan pungutan  pusat.  Pajak  daerah  acapkali tumpang tindih dengan Pajak Pertambahan Nilai  yang  merupakan  pajak  pusat  dan retribusi  acapkali  tumpang  tindih  dengan penerimaan  negara  bukan  pajak  yang merupakan  pungutan  pusat.  Kemudian Pungutan  daerah  merintangi  arus  lalu lintas  manusia,  barang/jasa  antar  daerah pungutan atas lalu lintas orang, barang dan jasa  yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah  akan  menghambat  kelancaran  lalu lintas  antar  daerah  dan  menyebabkan ekonomi  biaya  tinggi.  sebagian  besar
daerah melakukan pungutan atas pengiriman ternak, hasil bumi, hasil hutan, dan  hasil  alam  lainnya,  baik  yang  berasal, masuk atau melintasi daerahnya.
Pajak  daerah  adalah  kontribusi wajib  kepada  daerah  yang  terutang  oleh orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa  berdasarkan  Undang-Undang, dengan  tidak  mendapatkan imbalan  secara langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  Retribusi  daerah  adalah  pungutan daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau pemberian  izin  tertentu  yang  khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah  daerah  untuk  kepentingan orang  pribadi  atau  badan.  Pada  saat  ini, dasar hukum yang dipakai dalam pemungutan  pajak  Daerah  dan  retribusi Daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  yang  menggantikan Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1997 juncto  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun 2000.  Selain  itu,  digunakan  pula  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Obyek,  subyek  dan  tarif  Pajak Daerah  atau  Retribusi  Daerah  harus ditetapkan  dalam  Perda  dan  tidak  boleh
didelegasikan  kepada  kepala  Daerah.
Kecuali  bagi  peninjauan  kembali  tarif retribusi, dapat ditetapkan dengan Peraturan  Kepala  Daerah  dengan  syarat tarif retribusi tersebut telah berjalan paling lama  3  (tiga)  tahun  dan  memperhatikan indeks  harga  dan  perkembangan ekonomi. Pertimbangan  dari  ketentuan  ini  adalah untuk memberikan kepastian bagi masyarakat  mengenai  besarnya  kewajiban yang  harus  dipenuhi.  Pemerintah  Daerah acapkali menerbitkan Perda untuk memungut  sumbangan  dari  pihak  ketiga yang  melakukan  kegiatan  tertentu.  Sesuai ketentuan  yang  berlaku,  daerah  dilarang melakukan  pungutan  dengan  nama  atau bentuk  lain  selain  yang  telah  ditetapkan dalam  Undang-undang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah.
Hal  ini  sejalan  dengan  hasil wawancara  dengan  informan  dari  Fraksi Partai  Demokrasi  Perjuangan,  bahwa dalam  setiap  pembuatan  peraturan  daerah harus  disiapkan  langkah-langkah  antara lain  Bapemperda  berkoordinasi  dengan Pimpinan untuk pelaksanaan rapat penyusunan  Ranperda  dengan  Komisi sesuai Propemperda yang telah ditetapkan. Bapemperda  bersama  dengan  Pimpinan Komisi  dan  Anggota  Pengusul  Ranperda melakukan rapat koordinasi untuk penetapan  judul  ranperda  yang  akan
disusun terlebih dahulu berdasarkan urgensi masing-masing perda.
Kemudian diperkuat dari pernyataan dari anggota Fraksi PAN, yang mengemukakan  bahwa  pengusul  ranperda menyusun pokok materi/permasalahan atas Ranperda  sebagai  bahan  penyusunan Naskah  akademik  dan  Draf  Ranperda. Dalam menyusun pokok materi/ permasalahan  atas  Ranperda  Komisi, gabungan  komisi,  dan/atau  Bapemperda dapat  melakukan  kunjungan  kerja  ke daerah  lain,  konsultasi  ke  Pemerintah Provinsi  dan  atau  Pemerintah  Pusat  serta meminta masukan dari masyarakat/ stakeholder  terkait.  Kunjungan  Kerja  ke daerah  lain  dan  Konsultasi  dilakukan untuk mendapatkan masukan terkait dengan pelaksanaan suatu aturan setingkat atau lebih tinggi. Untuk mendapat masukan dari masyarakat/stakeholder terkait dapat dilakukan dengan penyebarluasan  rancangan  melalui  media cetak dan/atau elektronik dan Rapat dengar pendapat  dengan  masyarakat/Stakeholder atas materi muatan yang ingin diatur dalam Ranperda dan pengaruhnya bagi masyarakat/stakeholder sebagai bahan untuk menyempurnakan konsep. Pelaksanaan  kunjungan  kerja  dan  rapat dengar pendapat dengan mempertimbangkan kecukupan pagu
anggaran  dalam  dokumen  pelaksanaan anggaran Sekretariat DPRD.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang,  kewajiban,  dan  tanggung jawabnya sertaatas kuasa peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi dapat  menetapkan  kebijakan  daerah  yang dirumuskan  antara  lain  dalam  Peraturan Daerah.  Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peratuan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan  umum  sertaperaturan  daerah lain.  Penyusunan  formulasi  legal  drafting Perda  yang  saat  ini  dilakukan  dapat melalui  eksekutif  dan    legislatif.  Sebagai suatu  manajemen    proses  pembentukan peraturan daerah dilakukan dengan perencanaan, dimana perencanaan penyusunan  Peraturan  Daerah  dilakukan dalam suatu program legislasi daerah.
Program legislasi daerah merupakan landasan yuridis bagi dibentuknya    mekanisme    koordinasi  baik antara  instansi  dilingkungan    Pemerintah Daerah  dalam  pemyusunan    Peraturan Daerah maupun antara  Pemerintah Daerah dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah, Khusus  untuk  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah pentingnya kedudukan alat perlengkapan Dewan seperti Badan Legislasi  DPRD  sangat  penting,  karena badan  inilah  yang  diharapkan  dapat
menampung aspirasi baik yang berasal dari komisi-komisi,  fraksi-fraksi,  maupun  dari masyarakat  berkaitan  dengan  masalah peraturan daerah.
Rancangan peraturan daerah  dapat berasal  dari  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Kabupaten  atau  berasal  dari Bupati,  masing-masing  sebagai  kepala pemerintahan daerah kabupaten.
Rancangan peraturan daerah  yang  berasal dari  inisiatif    DPRD  dapat  disampaikan oleh  anggota,  komisi,  gabungan  komisi atau  alat  kelengkapan  dewan  perwakilan rakyat  yang  khusus  menangani  bidang legislasi.  Selanjutnya  Raperda  inisiatif DPRD  ini  disampaikan  oleh  pimpinan dewan  perwakilan  rakyat  daerah  kepada bupati.  Agar  rancangan  peraturan  daerah diketahui  oleh  khalayak  ramai  dan masyarakat dapat memberikan masukan.
Rancangan Undang-Undang tentang  Pemerintahan  Daerah  bahwa masyarakat  berhak  memberikan  masukan lisan  atau  tulisan  dalam  rangka  penyiapan atau pembahasan Raperda, maka rancangan daerah yang berasal  dari DPRD harus disebarluaskan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Salah  satu wujud  nyata  berupa  peran  DPRD  dalam melaksanakan fungsi legislasi.
Rancangan Undang-Undang tentang Peraturan Daerah dalam satu masa sidang,
dimana  bupati  dan  DPRD  menyampaikan Raperda  mengenai  materi  yang  sama, maka  yang  dibahas    adalah  Raperda  yang disampaikan  oleh  DPRD,  sedangkan Raperda  yang  disampaikan  oleh  bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
Dalam  pembahasan  ini      bupati dapat diwakilkan, kecuali dalam pengajuan dan  pengambilan    keputusan.  Pembahasan bersama tersebut dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan yang dilakukan dalam rapat komisi/ panitia/ alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani  bidang  legislasi  dan  rapat paripurna.  Pada  tahap  pembahasan  ini apabila  DPRD  atau    bupati  akan  menarik kembali    Raperda  yang  diajukan,  maka harus  berdasarkan  persetujuan  bersama DPRD  dan  bupati.  Raperda  yang  telah disetujui  bersama  oleh  DPRD  dan  bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.  Penyampaian  Raperda  tersebut dilakukan  dalam  jangka  waktu    paling lambat  7  (tujuh)  hari  terhitung  sejak tanggal  persetujuan  bersama.  Agar  segera ada  kepastian  hukum,  penetapan  Raperda oleh      bupati  ditentukan  paling  lambat  30 (tiga  puluh)  hari  sejak  Raperda  disetujui bersama oleh DPRD dan bupati. Berdasarkan  ketentuan  UUNo.12  Tahun 2011  dan  UU  No.  23  Tahun  2014  jo  UU
No.23  Tahun  2004    tentang  Pemerintahan Daerah, apabila Raperda tidak ditandatangani  oleh  bupati  dalam  waktu paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  sejak Raperda  disetujui  bersama  maka  Raperda tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib  diundangkan  dengan  memuatnya dalam Lembaran Daerah.
Peraturan daerah yang telah ditetapkan  oleh  Kepala  Daerah  agar memiliki  kekuatan  hukum  dan  mengikat masyarakat  harus  diundangkan  dalam Lembaran  Daerah  yang    pelaksanaannya dilakukan  oleh  Sekretaris  Daerah.  Dengan diundangkannya  Peraturan  Daerah  dalam lembaran  resmi  (Lembaran  Daerah)  maka setiap  orang  dianggap  telah  mengetahui. Urgensi  Naskah  Akademik  dan  Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan Perda dalam  rangka  tata  kelola  pemerintahan yang  baik  di  daerah.  Naskah  akademik merupakan  rancangan  pendahuluan  untuk menyusun  draft  raperda  dan    merupakan hasil  kesimpulan  dari  pekerjaan  tim peneliti.  Dapat  dikatakan  bahwa  suatu naskah  akademik  sebagai  kesimpulan  dari laporan  penelitian  yang  telah  dilakukan beberapa lama dengan metode tertentu.
Idealnya  sebuah  laporan  penelitian haruslah  memenuhi  kaidah-kaidah  tata tulis  yang  telah  ditentukan.  Dalam penyusunan  Perda  idealnya  didahului dengan  naskah  akademik.  Hasil  penelitian
di  tiga  lokasi  penelitian  ternyata    tidak semua  Perda  didahului  dengan  naskah akademik.  Untuk  Perda  pengembangan dan  perlindungan  ekonomi  kreatif  sudah didahului dengan naskah akademik, namun tidak  semua  Perda  didahului  dengan naskah  akademik.  Penyusunan  naskah akademik  ini  mengacu  pada  Lampiran  I UU No.12 Tahun 2011.  Hal ini diperkuat dari  pernyataan  anggota  Fraksi  Partai Demokrat,  yang  mengemukakan,  bahwa naskah  akademik  merupakan  bagian  yang tidak  dapat  dipisahkan  dari  penyusunan sebuah rancangan Undang-Undang termasuk  Perda  karena  dimuat  gagasan- gagasan  pengaturan  serta  materi  muatan perundang-undangan  bidang  tertentu  yang telah ditinjau secara sistematik holistik dan futuristik dari berbagai aspek ilmu. Bahwa naskah  akademik  juga  merupakan  bahan pertimbangan  yang  dipergunakan  dalam permohonan  izin  prakarsa  penyusunan Raperda kepada  Bupati.
Naskah  akademik  adalah  naskah awal yang memuat gagasan-gagasan pengaturan  dan  materi  muatan  perundang- undangan  bidang  tertentu  disebut  naskah akademik  Peraturan  Perundang-undangan. Naskah akademik memuat gagasan pengaturan suatu materi perundang- undangan  (materi hukum) bidang tertentu yang  telah  ditinjau  secara  holistik- futuristik  dan  dari  berbagai  aspek  ilmu,
dilengkapi dengan referensi yang memuat : urgensi,  konsepsi,  landasan,  alas  hukum dan  prinsip-prinsip  yangdigunakan  serta pemikiran tentang norma-norma yang telah dituangkan  ke  dalam  bentuk  uraian  yang sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan secara dan sesuai dengan politik yang  telah  digariskan.  Unsur-unsur  yang perlu  ada  dalam  suatu  naskah  akademik adalah urgensi disusunnya pengaturan baru suatu materi hukum yang menggambarkan:
Gagasan-gagasan  tentang  materi hukum  yang  akan  dituangkan  ke  dalam Rancangan Perda; Konsepsi landasan, alas hukum  dan  prinsip  yang  akan  digunakan. Pemikiran  tentang  norma-normanya  yang telahdituangkan  kedalam  bentuk  pasal- pasal;   Gagasan awal naskah   Rancangan Perda yang disusun secara sistematis : bab demi  bab,  serta  pasal  demi  pasal  untuk memudahkan dan mempercepat penggarapan  Raperda  selanjutnya  oleh instansi yang berwenang menyusun Raperda    tersebut.  Pertimbangan  lain perlunya  partisipasi  masyarakat  dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Keterlibatan masyarakat merupakan unsur  penting  dalam  membangun  dan mengembangkan sistem pemerintahan yang  aspiratif  dan  demokratis,  mampu melayani  kepentingan  dan  kebutuhan masyarakat  dengan  baik,      partisipasi sebagai  salah  satu  prinsip  pemerintahan
yang  baik  ( good  governance )  perlu dikembangkan  dalam  rangka  mendorong warga    masyarakat  menggunakan  pikiran dan pendapatnya dalam setiap pengambilan  keputusan  yang  menyangkut kepentingannya,  pelaksanaan  dan  evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan didaerahnya.
Keterlibatan    masyarakat  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung  akan membangun  kemitraan  antara  pemerintah dan  masyarakat  untuk  bersama-sama bertanggungjawab  terhadap  keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Kendala  yang  dihadapi  Eksekutif dan  Legislatif  dalam  tahap  Formulasi Kebijakan, Bila melihat mekanisme pembuatan peraturan perundangan sebagaimana dijelaskan di atas maka tidak dapat  dipungkiri  terdapat  banyak  kendala dalam mekanisme penyusunan Perda yang selama  ini    dijalankan  oleh  Pemerintah Daerah.  Dimana  kendala  yang  pertama adalah  keterbatasan  masuknya  peran  serta masyarakat  dalam  formulasi  legal  drafting Perda.  Kendala  tersebut  sebenarnya  telah dieliminir dengan  Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan  perundang-undangan.  Dimana dalam Undang-Undang No.12 Tahun2011, partisipasi masyarakat yang berupa masukan  secara  lisan    dan  tertulis    sudah
diberi  kesempatan    sejak  saat  penyiapan Raperda  bahkan  sampai  pada  tahap pembahasan.  UU  No.  12  Tahun  2011 memberikan kesempatan kepada stakeholders  untuk  membahas  sejak  awal persiapan  mulai  dari  Naskah  Akademis atau back  ground paper  dimana  latar belakang, asas, cakupan tujuan dan sasaran Raperda  masih  diperdebatkan.
Belum adanya kebijakan perencanaan  mengenai  peraturan  daerah pajak  Daerah  yang  menjadi  payung  dan pedoman  bagi  kebijakan  secara  makro guna  mengoptimalkan  pengelolaan    pajak daerah    yang  didasarkan  pada  prinsip keterbukaan, kemakmuran rakyat, keadilan dan  efesiensi  yang  berorientasi  pada pembangunan  berkelanjutan.  Keterbatasan dalam  kemampuan  menilai  Perda  yang sudah  ada  misalnya,  harus  secara  konkrit mengisi    pasal  demi  pasal  dan  bisa menjawab  dengan  jelas  tiap  pertanyaan mengenai  apa  yang  ingin    diatur  dan  apa targetnya.
Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan dari Fraksi Golkar, mengemukakan bahwa Bapemperda  mengadakan  rapat  kerja membahas jadwal penyusunan dan persiapan  pembahasan  Ranperda  serta penunjukan tenaga ahli pelaksana kerjasama  penyusunan  Naskah  Akademik dan Ranperda. Pengusul Raperda menyampaikan pokok materi/
permasalahan atas Ranperda sebagai bahan penyusunan  Naskah  akademik  dan  Draf Ranperda kepada Pimpinan DPRD.
Kemudian  juga  diperkuat  dengan pernyataan dari Sekretaris Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten Ogan  Komering  Ilir,  bahwa  pimpinan DPRD  menyampaikan  pokok  materi/ permasalahan atas Ranperda kepada Bapemperda  untuk  dilakukan  pengkajian. Bapemperda  mengkoordinasikan  proses penyusunan ranperda. Bapemperda memerintahkan  Sekretaris  DPRD  untuk prosedur  pelaksanaan  kerjasama  dengan akademisi  yang  telah  ditunjuk  untuk menyusun Naskah Akademik dan ranperda.  Kemudian  juga  informan  dari Sekretariat    Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  , mengemukakan  bahwa  Sekretaris  DPRD melakukan  kerjasama  dengan  Akademisi pelaksama pekerjaan Penyusunan.
Pelaksana  pekerjaan  mengirimkan  Surat Undangan Pelaksanaan FGD ( Focus Group  Discussion )  atas  Ranperda  dan Naskah Akademik. Berdasarkan undangan, pimpinan menjadwalkan pelaksanaan FGD. Pelaksanaan FGD membahas
Naskah Akademik dan Ranperda.
Bapemperda  meminta    petunjuk  kepada Pimpinan  DPRD  terkait  jadwal  dan  teknis pelaksanaan publik hearing atas Ranperda. Pelaksanaan  publik  hearing  atas  Ranperda
dengan  mengundang  stakeholder  dan narasumber  akademisi.  Pengusul  dan akademisi pelaksana pekerjaan, penyusunan  melakukan  penyempurnaan berdasarkan  pengkajian  dan  penyelarasan atas Draf Ranperda dan Naskah akademik. Bapemperda penyampaikan hasil pekerjaan  penyusunan  Ranperda  dan Naskah Akademik kepada pimpinan.
Dalam  Penyusunan    Peraturan Daerah,  Pemerintah  Kabupaten  Ogan Komering  Ilir      terlebih  dahulu  membuat rumusan  Judul  Rancangan  Peraturan Daerah  yang  akan  diusulkan  berdsarkan aspirasi dari masyarakat. Judul  Rancangan peraturan daerah tersebut bisa berdasarkan pada  Rancangan  Peraturan  Daerah  tahun kemarin  yang  belum  selesai  terbahaskan atau  judul  rancangan    peraturan  daerah baru  berdasarkan  usulan  masyarakat  yang sudah dirumuskan dari Musyawarah Perencanaan  Pembangunan    Kabupaten (Musrenbangkab). Musrenbangkab merupakan  sarana  partsipasi  masyarakat dalam  menyampaikan  aspirasinya.  Oleh karena  itu,  dalam  pencapaian  program pembuatan peraturan daerah yang partisipatif,  Musrenbangkab  harus  dibuat lebih  aspiratif  agar  partisipasi  masyarakat dalam  penyusunan  program  Legislasi Daerah  dapat  tersampaikan  dengan  baik. Sehingga, usulan-usulan Rancangan Peraturan  Daerah  inisiatif  Pemerintah
Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  akan menjadi  cerminan  Rancangan  Peraturan Daerah  dalam  daftar  Program  legislasi
Daerah yang partisipatif DPRD Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  dalam proses  penyusunan  Program  legislasi Daerah    Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir memiliki  dua  peran,  yaitu  yang  pertama menyusun  judul  rancangan  Peraturan Daerah  prakarsa  DPRD,  dan  yang  kedua DPRD  menjadi  tempat  untuk  menyatukan judul rancangan Peraturan daerah baik dari Insiatif  Pemerintah  Kabupaten  Ogan Komering  Ilir          maupun  dari  Prakarsa DPRD  yang  akan  diputuskan  dalam sebuah  Keputusan  DPRD    Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Oleh karena itu, dalam penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan Pemerintah    Kabupaten  Ogan  Komering Ilir    dikoordinasikan oleh DPRD melalui alat  kelengkapan  DPRD  yang  khusus menangani  bidang  legislasi.  Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan  oleh  alat  kelengkapan DPRD  yang  khusus  menangani  bidang legislasi.  Sedangkan  Penyusunan  Prolegda di  lingkungan  Pemerintah    Kabupaten dikoordinasikan  oleh  bagian  hukum  dan dapat  mengikutsertakan  instansi  vertikal terkait.  Hasil penyusunan Prolegda antara DPRD  dan  Pemerintah    Kabupaten disepakati  menjadi  Prolegda    Kabupaten
Ogan Komering Ilir   dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
Berdasarkan hasil koordinasi Sekretaris DPRD dan Badan Musyawarah, Pimpinan  DPRD  mengundang  Pemerintah untuk pelaksanaan Rapat Kerja membahas penyempurnaan  Ranperda  hasil  Evaluasi Bupati. Pelaksanaan Rapat Kerja membahas penyempurnaan Ranperda hasil Evaluasi    Bupati    dihadiri  oleh  Pimpinan DPRD, Pimpinan Bapemperda, dan Anggota  Panitia  khusus,  Anggota  komisi, Anggota  gabungan  komisi,  atau  Anggota Bapemperda bersama pemerintah. Pimpinan  DPRD  menetapkan  keputusan pimpinan  DPRD  tentang  penetapan  hasil penyempurnaan evaluasi rancangan peraturan  daerah  berdasarkan  hasil  rapat kerja.  Pimpinan  DPRD  mengirimkan Keputusan Pimpinan kepada Bupati sebagai  dasar  untuk  penetapan  dan pengundangan Perda sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan Perundang- undangan.
Prosedur  Pembahasan  Ranperda Inisiatif  DPRD  dan  Insiatif  Pemerintah yang  dilakukan  evaluasi  dan  fasilitasi  ini dilaksanakan apabila pada saat pembahasan  beberapa  Ranperda  baik  dari inisiatif  pemerintah  dan  inisiatif  DPRD terdapat  Ranperda  yang  harus  dilakukan prosedur  Evaluasi  dan  ada  Ranperda  yang dilakukan  prosedur  fasilitasi.      Rancangan
perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan  DPRD  kepada  Bupati.  Bupati menyampaikan  Surat  Pengantar  kepada pimpinan  DPRD  yang  berisi  Ranperda yang berasal dari DPRD dan Ranperda dari Pemerintah  untuk  dilakukan  Pembahasan. Bapemperda  berkoordinasi  dengan  Bagian Hukum  Sekretariat  daerah  berkenaan dengan  Jadwal  Pembahasan  Ranperda. Pimpinan DPRD menyampaikan Undangan  Pelaksanaan  Rapat  Paripurna berdasarkan  hasil  koordinasi  Bapemperda dan  bagian  Hukum.  Pelaksanaan  Rapat Paripurna  penjelasan  Bupati  rancangan perda  Inisiatif  Pemerintah  dan  penjelasan DPRD  diwakili  oleh  Bapemperda  atau Pengusul  mengenai  rancangan  perda.
Pelaksanaan Rapat Paripurna
Pemandangan  Umum  Fraksi  terhadap Ranperda inisiatif pemerintah dan pendapat Bupati terhadap Ranperda inisiatif DPRD Pelaksanaan Rapat Paripurna  tanggapan  dan/atau  jawaban Bupati  terhadap  pemandangan  Umum Fraksi  dan  tanggapan  dan/atau  jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati. Pelaksanaan Rapat Paripurna Pembentukan  Panitia  Khusus,  penunjukan Komisi, Gabungan
Komisi atau Bapemperda  sebagai  Alat  Kelengkapan DPRD  yang  ditunjuk  untuk  mewakili DPRD  melakukan  pembahasan  bersama
Pemerintah.  Pembahasan  dalam  rapat panitia  khusus,  komisi,  gabungan  komisi, atau  Bapemperda  yang  dilakukan  bersama dengan  Bupati  atau  pejabat  yang  ditunjuk untuk mewakilinya.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kesimpulan yang didapat dari pembahasan hasil penelitian adalah bahwa koordinasi  antara  Fraksi  di  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Sekretariat  Dewan  dalam  penyusunan Perda tentang pengembangan dan perlindungan  ekonomi  kreatif  tahun  2021 di Kabupaten Ogan Komering Ilir meliputi koordinasi langsung perseorangan,  koordinasi  perencanaan  dan pembuatan  kebijakan    dan  koordinasi berkelanjutan.    Penyusunan  pembentukan Peraturan  Daerah  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Daerah  (ekskutif  dan  DPRD) di    Ogan  Komering  Ilir      belum  optimal karena  belum  semua  perda  sesuai   dengan UUNo.12  Tahun  2011  dan  UU  No  23 Tahun 2014, sehingga belum semua Perda menggunakan  Naskah  Akademik  dalam formulasi Legal Drafting Perdanya.
Dalam  tahap  pembentukan  Legal Drafting Perda dalam rangka penyelenggaraan good  governance peran serta masyarakat dalam penyusunan Naskah  Akademik  dan  Raperda  mutlak
diperlukan.  Hasil  penelitian  partisipasi belum berjalan efektif dan belum semuaPerda didahului Naskah Akademik.
Kendala  Yang  Dihadapi  Eksekutif  dan
Legislatif dalam Tahap Formulasi
Kebijakan:  Kendala  yang  pertama  adalah keterbatasan masuknya peran serta masyarakat dalam pembentukan penyusunan Perda;
Saran
Berdasarkan kesimpulan yang didapat    disampaikan  saran-saran  sebagai berikut :
Perlu  dilanjutkan  penelitian  untuk menyusun  pedoman  dan  standar  prosedur operasional, memberikan pelatihan, pendampingan  serta  monitoring  bagi eksekutif (leading  sector )  dan  anggota DPRD  serta  penekanan  dalam  rangka formulasi  legal  drafting  yang  dilakukan eksekutif  dan  DPRD  agar  menghasilkan perda yang tidak merugikan masyarakat. Perlu pengaturan Naskah Akademik dalam formulasi legal drafting di dalam Perda.
Membuat  satu  kebijakan  bagi  masyarakat sipil supaya dapat berperan secara maksimal  dalam  mengontrol  kebijakan daerah dalam Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif.

## Daftar Pustaka
Barbara,  Kozier  dkk.  2010.  Buku  Ajar
Fundamental
Keperawatan.
Jakarta:  Penerbit  Buku  Kedokteran EGC. Diana,  Irene  Sari  Wijayanti.  2008. Manajemen, Jogjakarta: Mitra Cendekia Press.
Follet,  Mary  Parker.  2007.  Manajemen. Jakarta: Indeks Hani Handoko, 2003. Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia. Cetakan Kesebelas.
Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
Indonesia
Hasibuan,  Malayu  S.P,  2006,  Manajemen Dasar,  Pengertian,  dan  Masalah,
Edisi  Revisi,  Bumi  Aksara  :
Jakarta.
Miles,  Matthew  B.  &  A.  Michael Huberman.  2009.  Analisis  Data Kualitatif. Jakarta: UI-Press.
Oliveira,  C.  B.,  &  Filho,  J.  R.  F.  (2017). Agency  problems  in  the  public sector:  The  role  of  mediators between  central  administration  of city  hall  and  executive  bodies. Revista  de  Administracao  Publica, 51(4),
596–615. https://doi.org/10.1590/0034- 7612171397 Rasyid, M.Ryaas, 2000,
Makna
Pemerintahan:Tinjauan  Dari  Segi Etika  dan  Kepemimpinan,  Jakarta, PT Mutiara Sumber Widya.
Soekanto,  Soerjono,  2002,  Teori  Peranan, Jakarta, Bumi Aksara.
Suharno HP. (1979). Dasar-dasar Permainan Bola Volley. Yogyakarta: Kaliwangi. Sutisna, Oteng, 1989, Administrasi Pendidikan, Bandung: Angkasa.
Winardi (2012). Manajemen Sumber Daya
Manusia,  Edisi  Ketiga,  Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta.