JURNAL ILMU ADMINISTRSI NEGARA (AsIAN)                        ISSN     : 2338-9567 VOL. 10 NO. 01 (2022)                                                                  E-ISSN : 2746-8178 DOI : 10.47828/jianaasian.v10i1.72

## Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten: Studi Dokumentasi
Asep Saripuddin 1*) , Leo Agustino 2 , Ipah Ema Jumiati 3
1,2,3 Magister Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Raya Serang Jakarta Km 3, Kota Serang, Provinsi Banten, Indonesia 42124
A R T I C L E I N F O
Article history: Received 30/10/2021 Received in revised form 22/01/2022 Accepted 24/03/2022

## Abstrak
Reformasi  birokrasi  diperlukan  oleh  lembaga  pemerintahan  agar  dapat  menjadi  good  public governance. Salah satu cara mengimplementasikan hal tersebut adalah penataan kelembagaan di  organisasi  perangkat  daerah,  yaitu  sekretariat  daerah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  upaya  pemerintah  provinsi  Banten  dalam  melakukan  reformasi  birokrasi  melalui penataan  kelembagaan  sekretariat  daerah.  Pendekatan  kualitatif  deskriptif  digunakan  sebagai metode  dalam  penelitian  yang  didukung  dengan  pengumpulan  data  melalui  studi  dokumentasi berbagai peraturan yang dikeluarkan pemerintah provinsi Banten. Hasil penelitian menunjukan adanya  upaya  pemerintah  provinsi  Banten  dalam  mewujudkan  reformasi  birokrasi  melalui penataan  kelembagaan  di  sekretariat  daerah.  Hal  itu  dibuktikan  melalui  Peraturan  Gubernur (Pergub) No 14 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten 2018-2022  dan  Pergub  No  83  Tahun  2016  tentang  Kedudukan,  Tugas  Pokok,  Fungsi,  Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten. Kedua peraturan tersebut menjadi  dasar  yuridis  yang  melandasi  penataan  kelembagaan  di  provinsi  Banten.  Sekretariat daerah  mengimplementasikan  peraturan  tersebut  melalui  penyesuaian  jumlah  jabatan/eselon dengan  kebutuhan  pemerintah.  Sebelumnya  adanya  pergub  dua  pergub  di  atas,  sekretariat daerah memiliki 119 pejabat yang tersebar di empat tingkat eselon, sementara dampak pergub tersebut  membuat  pejabat  di  sekretariat  daerah  berkurang  menjadi  105  pejabat.  Hal  itu menunjukan  implementasi  reformasi  birokrasi  yang  dilakukan  pemerintah  provinsi  Banten melalui penyederhanaan kelembagaan sekretariat daerah.
Kata kunci: Sekretariat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Birokrasi, Banten, Dokumentasi.

## Abstract
Government institutions need bureaucratic reform to become good public governance. One way to implement this is the institutional arrangement at the regional apparatus organizations, that is, the  regional  secretariat.  This  study  aims  to  analyze  the  efforts  of  the  Banten  provincial government  in  carrying  out  bureaucratic  reform  through  the  institutional  arrangement  of  the regional secretariat. The descriptive qualitative approach is a research method supported by data collection through documentation studies of various regulations issued by the Banten provincial government. The results showed that there were efforts by the Banten provincial government in realizing bureaucratic reform through institutional arrangements at the regional secretariat. It is evidenced  through  Governor  Regulation  (Pergub)  No.  14  of  2018  concerning  the  Road  Map  for Bureaucratic Reform of the Banten Provincial Government 2018-2022 and Pergub No. 83 of 2016 concerning  Position,  Main  Duties,  Functions,  Types,  Organizational  Structure  and  Work Procedures of Banten Province Regional Apparatus. These two regulations become the juridical basis  that  underlies  the  institutional  arrangement  in  the  province  of  Banten.  The  regional secretariat implements the regulation by adjusting the number of positions/echelons to the needs of  the  government.  Previously,  with  the  above  two  gubernatorial  regulations,  the  regional secretariat  had  119  officials  spread  across  four  echelon  levels.  In  contrast,  the  impact  of  the governor's regulation reduced the number of officials in the regional secretariat to 105 officials. It shows the implementation of bureaucratic reforms by the Banten provincial government through simplification of regional secretariat institutions.
Keywords: Regional  Secretariat,  Regional  Apparatus  Organizations,  Bureaucracy,  Banten, Documentation

## PENDAHULUAN
Birokrasi  yang  efektif  dan efisien  sangat  diperlukan  bagi pemerintahan di berbagai negara. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan cita- cita  umum  pemerintah  menuju good public governance (Tanti et al., 2015) .
Upaya  mewujudkan  birokrasi  yang unggul adalah melalui penyederhanaan birokrasi ( bureaucratic trimming ).
Penyederhanaan  birokrasi  dilakukan dengan  menyederhanakan  struktur birokrasi  menjadi  dua  level  dan mengalihkan  struktur  di  bawah  dua level  tersebut  menjadi  jabatan fungsional  (Gumay,  2020;  Menpan- RB, 2020).
Pada masa pemerintahan Joko Widodo  dan  Ma’ruf  Amin  (2019  – 2024),  penyederhanaan  birokrasi
( bureaucrutic  trimming )  termasuk dalam program prioritas pembangunan.  Program  tersebut terdiri  dari  pembangunan  sumber daya manusia; pembangunan infrastruktur; penyederhanaan regulasi;  penyederhanaan  birokrasi; dan transformasi ekonomi (Bramantyo  &  Mardjoeki,  2020; Hermawan et al., 2020). Kementerian  Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bertanggung jawab terhadap implementasi  reformasi  birokrasi  di tingkat  nasional  serta  berkoordinasi dengan  pemerintahan  provinsi  dan lembaga  lainnya.    Kemenpan-RB menghadapi  pekerjaan  rumah  yaitu gemuknya  struktur  birokrasi  yang dapat  menimbulkan  kelambanan pengambilan kebijakan dan keputusan  sehingga  semakin  besar peluang untuk terjadinya miskomunikasi  dan  miskoordinasi (Bramantyo  &  Mardjoeki,  2020).
Selain  itu,  masalah  lain  adalah
*) Penulis Korespondensi E-mail : saripudin.a@gmail.com
kurangnya  efektivitas  dan  efisiensi kinerja yang berdampak pada profesionalitas  Aparatur  Sipil  Negara (ASN)  (Gumay,  2020;  Situmorang,
2019).  Akuntabilitas  pemerintahan juga  terhalang  oleh  masih  adanya budaya  birokrasi  yang  koruptif dengan memanfaatkan dan menyalahgunakan  jabatan  (Pilang  et al., 2015; Sari, 2021). Berbagai permasalahan birokrasi  di  atas  mengakibatkan sistem  tata  kelola  pemerintahan berjalan  dengan  tidak  semestinya. Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan reformasi birokrasi melalui pembaruan dan perubahan mendasar terhadap  sistem  penyelenggaraan pemerintahan  terutama  menyangkut aspek  kelembagaan  (organisasi), ketatalaksanaan  ( business  process ) dan  SDM  aparatur.  Penyederhanaan birokrasi diharapkan dapat menciptakan  pemerintahan  yang efektif,  efisien,  dan  mampu  melayani masyarakat  secara  optimal.  Terdapat tiga  aspek  utama  dalam  kebijakan penyederhanaan birokrasi, yaitu transformasi  organisasi,  jabatan,  dan manajemen  kerja  (Laksana,  2021; Pratiwi, 2021). Ketiga aspek tersebut yang menjadi indikator bagi berbagai lembaga untuk melaksanakan penyederhanaan  birokrasi,  termasuk lembaga pemerintahan daerah Provinsi. Daerah dituntut untuk memiliki organisasi perangkat daerah (OPD)  yang  efektif  dan  efisien  (Iqbal &  Sandria,  2020;  Kadir,  2015). Perangkat  daerah  dibentuk  oleh masing-masing  daerah  berdasarkan pertimbangan  karakteristik,  potensi dan kebutuhan daerah yang ditetapkan  dengan  Peraturan  daerah setempat.  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintah Daerah  menjelaskan  implementasi kelembagaan setidaknya setiap urusan  pemerintah  diwadahi  dalam
organisasi  perangkat  daerah  dalam rangka penanganan urusan pemerintahan  secara  optimal.  Hal  ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat  melalui  peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta  masyarakat,  serta  peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan  prinsip  demokrasi, pemerataan,  keadilan,  dan  kekhasan suatu  daerah  dalam  sistem  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keterkaitan kebijakan penyederhanaan  birokrasi  dengan organisasi perangkat daerah semakin dikuatkan melalui Peraturan Pemerintah  (PP)  No  18  Tahun  2016 yang berisi mandat kepada pemerintah  daerah.  Mandat  tersebut diberikan  pemerintah  pusat  kepada perangkat  daerah  yang  pelaksanaan tugas  dan  fungsinya  telah  dapat dilaksanakan  oleh  kelompok  jabatan fungsional, menghapus unit organisasi  yang  tugas  dan  fungsinya telah  digantikan  secara  penuh  oleh kelompok jabatan fungsional. Melalui mandat  tersebut,  pemerintah  daerah telah  diberikan  kewenangan  untuk melakukan reformasi struktural dengan berkoordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri  (Laksana, 2021). Beberapa  prinsip  yang  perlu diperhatikan dalam membentuk perangkat  daerah  yaitu  (1)  urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan  daerah,  (2)  intensitas urusan  pemerintahan  dan  potensi daerah,  (3)  efisiensi,  (4)  efektivitas,
(5)  pembagian  habis  tugas,  (6) rentang  kendali.  (7)  tata  kerja  yang jelas,  serta  (8)  fleksibilitas  (PP  No 18/2016).  Dengan  prinsip-prinsip tersebut,  perangkat  daerah  akan membantu  Gubernur  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) provinsi  dalam  penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi.
Perangkat  daerah  provinsi  terdiri dari  sekretariat  daerah,  sekretariat
DPRD, inspektorat, dinas, dan badan. Penelitian-penelitian yang membahas penyederhanaan birokrasi di  lingkungan  pemerintahan  sangat beragam.  Hal  tersebut  menunjukan ketertarikan  para  akademisi  dan masyarakat  luas  dalam  mendukung birokrasi  yang  efektif  sehingga  dapat menjadi  pemerintahan  yang  baik ( good  public  governance). Penelitian Nizamuddin  (2020)  menganalisis efektivitas  penyederhanaan  birokrasi terhadap  kinerja  ASN  di  masa new normal. Studi  lain  juga  memberikan perspektif terkait reformasi birokrasi melalui  berbagai  hal  yaitu  melawan korupsi  (Kasim,  2013),  peningkatan akuntabilitas melalui akuntasi berbasis  aktual  (Prabowo  et  al., 2017),  pengaruh  budaya  (Pratama, 2017), ekonomi berkelanjutan ( suistainable economy) (Mcleod, 2005), desentralisasi (Nurprojo, 2014;  Turner  et  al.,  2009),  dan tinjauan  teoritis  serta  empiris  pada kebijakan penghapusan eselon III dan IV  (Nurhestitunggal  &  Muhlisin, 2020).
Penelitian  lain  yang  fokus membahas  reformasi  birokrasi  di lingkungan  pemerintahan  provinsi diantaranya penelitian yang dilakukan  Toimsar  et  al.  (2018) tentang  reformasi  birokrasi  melalui penataan kelembagaan pada sekretariat daerah kota Kendari. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi  pada  Sekretariat  Daerah Kota  Kendari  sudah  berjalan  dengan baik sesuai dengan ketentuan penyusunan dan pelaksanaan reformasi  birokrasi  dari  pemerintah pusat.  Selain  itu,  penelitian  Adnan (2016)  juga  memberikan  opininya agar  reformasi  birokrasi  dapat terealisasikan  dengan  segera  di
lingkungan pemerintah provinsi Banten. Berbagai  penelitian  diatas menunjukan  masifnya  minat  para peneliti  dalam  mengkaji  reformasi dan penyederhanaan birokrasi. Namun demikian, belum banyak studi yang menganalisis upaya implementasi  reformasi  birokrasi melalui  penataan  kelembagaan  di provinsi  Banten.  Padahal  masih ditemukan  masalah  birokrasi  yang kerap  terjadi  di  pemerintah  provinsi Banten.  Penempatan  pejabat  yang tidak  sesuai  dengan  kompetensinya berdampak  terhadap  keberhasilan program  kerja  (Mulyana,  2019; Suhada, 2021). Masalah tersebut juga berpengaruh terhadap penataan kelembagaan,  terlebih  jika  dipimpin oleh ASN yang tidak kompeten.
Berdasarkan  temuan  di  atas, dapat  terlihat  kesenjangan  ( gap) penelitian,  yaitu  belum  adanya penelitian  yang  menganalisis  upaya pemerintah  provinsi  Banten  dalam melaksanakan  reformasi  birokrasi melalui  penataan  kelembagaan.  Hal itu  yang  menjadi  tujuan  dari penelitian  ini  yaitu  menganalisis upaya  penataan  kelembagaan  di sekretariat  daerah  provinsi  Banten melalui  studi  dokumentasi.  Fokus penelitian  ditujukan  pada  beberapa poin berikut.
1. Kebijakan  pemerintah  provinsi Banten tentang reformasi birokrasi. 2. Susunan dan kelembagaan
perangkat  daerah  Sekretariat Daerah Provinsi Banten. 3. Identifikasi penyederhanaan birokrasi kelembagaan pada perangkat  daerah  Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  desain penelitian deskriptif. Penelitian
kualitatif digunakan untuk mengungkap  permasalahan  kerja organisasi pemerintah,
swasta,
masyarakat,  seni  budaya,  dan  lain- lain  sehingga  dapat  menjadi  patokan kebijakan  demi  kesejahteraan  umum (Nilamsari,  2014).  Masalah  dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, tentatif, dan akan berkembang  atau  berubah  setelah peneliti berada di lapangan (Sugiyono, 2019). Pengumpulan  data  dilakukan melalui  studi  dokumentasi  dengan menganalisis berbagai dokumen pemerintahan mengenai penyederhanaan birokrasi di Provinsi Banten.  Analisis  dokumen  ditujukan untuk menghimpun serta menganalisis dokumen-dokumen resmi,  dokumen  yang  validitas  dan keabsahannya terjamin baik dokumen  perundangan,  kebijakan, maupun hasil-hasil penelitian (Sukmadinata, 2015). HASIL DAN DISKUSI/ANALISIS Kebijakan  Pemerintah  Provinsi Banten Pelaksanaan reformasi birokrasi  di  Indonesia  tercatat dimulai  dari  tahun  2010  dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres)
No  81  Tahun  2010  tentang Grand Design Reformasi  Birokrasi  2010- 2025.  Aturan  tersebut  diturunkan secara  teknis  ke  dalam  Peraturan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi (Permenpan  RB)  tentang road  map reformasi  birokrasi  setiap  4  (empat) tahun  diantaranya    (1)  Permenpan RB  No  20  Tahun  2010  tentang  Road Map Reformasi Birokrasi 2010–2014;
(2) Permenpan RB No 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi  2015  –  2019;  dan  (3) Permenpan  RB  No  25  Tahun  2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024. Menanggapi peraturan menteri  tentang  reformasi  birokrasi tersebut, pemerintah provinsi Banten mengeluarkan  Peraturan  Gubernur (Pergub)  No  14  Tahun  2018  tentang
Road  Map Reformasi  Birokrasi Pemerintah  Provinsi  Banten  2018- 2022. Peraturan tersebut dimaksudkan  sebagai  petunjuk  atau arahan dalam mengintegrasikan berbagai  rencana  dan  pelaksanaan reformasi  birokrasi  di  provinsi Banten.  Upaya  pemerintah  dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi  juga  tercantum  dalam peraturan  tersebut  dengan  adanya agenda  reformasi  birokrasi  (fokus perubahan,  sasaran,  program,  dan rencana  aksi)  serta  monitoring  dan evaluasi. Proses implementasi reformasi birokrasi dapat dilihat dari terciptanya  perangkat  daerah  yang membantu penyelenggaraan birokrasi  di  lembaga  pemerintahan. Pemerintah  pusat  mengatur  adanya perangkat  daerah  melalui  Peraturan Pemerintah  (PP)  No  18  Tahun  2016 tentang  Perangkat  Daerah.  Untuk mendukung peraturan tersebut, pemerintah  provinsi  Banten  juga mengeluarkan  Pergub  No  83  Tahun 2016  tentang  Kedudukan,  Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi  dan  Tata  Kerja  Perangkat Daerah  Provinsi  Banten.  Seiring berjalannya  waktu  dan  dinamika perkembangan perubahan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi  Banten,  peraturan  tersebut diubah  dengan  Pergub  No  58  Tahun 2020  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas
Peraturan  Gubernur  Banten  Nomor 83  Tahun  2016  Tentang  Kedudukan, Tugas  Pokok,  Fungsi,  Tipe,  Susunan Organisasi  dan  Tata  Kerja  Perangkat Daerah Provinsi Banten.
Dari  berbagai  kebijakan  yang dikeluarkan  pemerintah  provinsi
Banten,  dapat  diketahui  adanya
keseriusan dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi khususnya penataan kelembagaan perangkat daerah. Peran  sekretariat  daerah  dalam pemerintahan  provinsi  juga  tidak luput  dari  kepentingan  yang  perlu dikuatkan melalui berbagai kebijakan.  Hal  ini  guna  mewujudkan birokrasi  yang  efektif  dan  efisien sehingga dapat melayani kepentingan publik secara optimal. Susunan dan kelembagaan perangkat daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten saat ini Perangkat  daerah  provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan DPRD provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan  daerah  provinsi  (PP  No 18/2016:  1  ayat  2).    Perangkat daerah tersebut terdiri dari sekretariat daerah; sekretariat DPRD; inspektorat;  dinas;  dan  badan.  Guna memperkuat landasan yuridis perangkat daerah, pemerintah provinsi Banten mengeluarkan Perda No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah  Provinsi  Banten,    yang didukung  oleh  Pergub  No  83  tahun 2016  tentang  Kedudukan,  Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi  dan  Tata  Kerja  Perangkat Daerah Provinsi Banten. Berdasarkan pergub  tersebut,  susunan  perangkat daerah  di  provinsi  Banten  dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Perangkat Daerah Provinsi Banten
No Perangkat Daerah I Sekretariat Daerah Provinsi Banten/A II  Sekretariat DPRD Provinsi Banten/A III  Inspektorat Daerah Provinsi Banten/A IV  Dinas
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/A
2. Dinas Kesehatan/A 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/B 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman/B
5. Satuan Polisi Pamong Praja/A
6. Dinas Sosial/A
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi/A
8. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9.  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak,  Kependudukan  dan
Keluarga Berencana/A 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/B 11. Dinas Perhubungan/A
12. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian/A
13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah/B
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/B
15. Dinas Kepemudaan dan Olahraga/B
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan/B 17. Dinas Kelautan dan Perikanan/B 18. Dinas Pariwisata/A 19. Dinas Pertanian/A 20. Dinas Ketahanan Pangan/B
21. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral/A
22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan/A
No

## Perangkat Daerah
V  Badan 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/A 2. Badan Pendapatan Daerah/A 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/B
3. Badan Kepegawaian Daerah/B
4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah/B

## 5. Badan Penghubung
Sumber: Pergub No 83 tahun 2016
Dari  tabel  di  atas,  dapat diketahui  pergub    tersebut  mengatur jumlah jabatan strtuktural di pemerintahan provinsi Banten. Reformasi birokrasi melalui penataan kelembagaan  di  Sekretariat  Daerah Provinsi Banten dapat dilihat sebagai modifikasi dan perbaikan institusional,  organisasional,  dan prosedural  dalam  pemerintah  yang bertujuan untuk meningkatkan responsivitas  terhadap  kebutuhan masyarakat  secara  efektif  dan  efisien melalui penataan kelembagaan (Fountain,  2008;  Toimsar  et  al., 2018).  Perubahan  yang  terjadi  di birokrasi pemerintah dapat dikatakan baik  jika  selalu  disesuaikan  dengan kebutuhan urusan pemerintah (Toimsar  et  al.,  2018).  Hal  tersebut dapat dilihat dari susunan kelembagaan sekretariat daerah yang semakin efisien lingkup jabatannya. Berdasarkan  PP  Nomor  18
Tahun  2016,  sekretariat  daerah provinsi  merupakan  unsur  staff  yang dipimpin  oleh  sekretaris  daerah  dan bertanggung  jawab  kepada  gubernur yang  mempunyai  tugas  membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif  terhadap  pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan  administratif.  Sekretariat daerah provinsi dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah 2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 4. Pelayanan administratif dan pembinaan  aparatur  sipil  negara pada instansi Daerah 5. Pelaksanaan  fungsi  lain  yang diberikan  oleh  gubernur  yang berkaitan  dengan  tugas  dan fungsinya.
Sekretariat  daerah  provinsi dibedakan  dalam  3  (tiga)  tipe,  yaitu (1) Sekretariat Daerah provinsi tipe A untuk  mewadahi  pelaksanaan  fungsi sekretariat  daerah  provinsi  dengan beban  kerja  yang  besar;  (2) Sekretariat  Daerah  provinsi  tipe  B untuk  mewadahi  pelaksanaan  fungsi sekretariat  daerah  provinsi  dengan beban  kerja  yang  sedang;  (3) Sekretariat  daerah  provinsi  tipe  C untuk  mewadahi  pelaksanaan  fungsi sekretariat  daerah  provinsi  dengan beban  kerja  yang  kecil.  Kedudukan sekretariat  daerah  provinsi  Banten dijelaskan  dalam  Peraturan  Daerah Nomor  8  Tahun  2016  tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah  Provinsi  Banten  sebagai sekretariat  daerah  Tipe  A  yang berkedudukan di bawah dan bertanggung  jawab  kepada  gubernur dengan dibantu oleh asisten daerah. Asisten  daerah  terdiri  dari asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, asisten pembangunan  dan  perekonomian, serta  asisten  administrasi  umum (Pergub  No.  83/2016;  2  ayat  3).
Tugas  teknis  pembinaan,  koordinasi, evaluasi  dan  perumusan  kebijakan
asisten  daerah  dibantu  oleh  kepala biro,  yang  dapat  diketahui  melalui
struktur pada Tabel 2.
Tabel 2. Struktur Organisasi Sekeretariat Daerah Provinsi Banten
No Perangkat Daerah Sekretaris Daerah A Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. 1. Biro Pemerintahan. 2. Biro Hukum.
3. Biro Kesejahteraan Rakyat;
B Asisten Pembangunan dan Perekonomian
1. Biro Bina Perekonomian.
2. Biro Administrasi Pembangunan Daerah.
3. Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam.
C Asisten Administrasi Umum 1. Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan. 2. Biro Umum. 3. Biro Organisasi. Pada  perangkat  sekretariat daerah, terdapat empat jabatan/eselon  yang  tersebar  pada berbagai posisi di lingkungan
sekretariat  daerah.    Secara  detail, jumlah jabatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3. Jumlah Jabatan/Eselon pada Sekeretariat Daerah Provinsi Banten Perangkat Daerah Jabatan/Eselon I II  III  IV Sekretaris 1 Asisten Daerah 3 Biro Pemerintahan 1 3 9 Biro Hukum 1 3 9 Biro Kesejahteraan Rakyat 1 3 9 Biro Bina Perekonomian 1 3 9 Biro Administrasi Pembangunan Daerah 1 3 9 Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam 1 3 7 Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan 1 3 9 Biro Umum 1 3 9 Biro Organisasi 1 3 9 Jumlah 1  12  27  79 Ketidakseragaman aturan terkait  unit  organisasi  di  lingkup sekretariat daerah provinsi membuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri (Permendagri)  No  56  Tahun  2019 Tentang  Pedoman  Nomenklatur  dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Menanggapi peraturan tersebut, pemerintah  provinsi  Banten  melalui Biro Organisasi Setda mulai melakukan  identifikasi  dan  telaahan
melalui  beberapa  rapat.  Proses penyusunan  penataan  kelembagaan sekretariat  daerah  provinsi  Banten mulai  di  intensifkan  pada  triwulan dua, dengan semangat penyederhanaan Birokrasi, Biro Organisasi  dan  Unit  Organisasi Sekretariat  Daerah  melaksanakan bersama  sama  dalam  melakukan penataan kelembagaan. Sekretaris Daerah selaku komando sekretariat daerah menyampaikan  beberapa  arahan  dan kebijakan yaitu semangat penyederhaan  Birokrasi  dan  hemat struktur  kaya  fungsi,  hasil  beberapa rapat,  konsultasi  dan  kooordinasi dengan  kementerian  dalam  negeri sehingga  biro  organisasi  menyusun draft  peraturan  gubernur  tentang perubahan  atas  Peraturan  Gubernur No  83  tahun  2016  tentang  Tentang Kedudukan,  Tugas  Pokok,  Fungsi, Tipe,  Susunan  Organisasi  Dan  Tata Kerja  Perangkat  Daerah  Provinsi Banten  dengan  rincian  sebagai berikut.
1. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Susunan organisasi  terdiri atas :
a. Kepala Biro
b. Kepala  Bagian  Pemerintahan,
membawahkan: 1) Kepala Sub Bagian Administrasi  Pemerintahan Dan Fasilitasi Penataan Wilayah. 2) Kepala Sub Bagian Pemerintahan  Umum  dan Kerjasama. 3) Kepala  Sub  Bagian  Tata Usaha.
c. Kepala  Bagian  Otonomi  Daerah,
membawahkan: 1) Kepala Sub Bagian Administrasi  Kepala  Daerah dan DPRD. 2) Kepala Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan. 3) Kepala  Sub  Bagian  Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan. d. Kepala  Bagian  Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
1) Kepala  Sub  Bagian  Bina Mental Spiritual. 2) Kepala Sub Bagian Kesejahteraan  Rakyat  Non Pelayanan Dasar. 3) Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar. 2. Biro Hukum
Susunan Organisasi terdiri atas :
a. Kepala Biro b. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan  Provinsi, membawahkan: 1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Daerah. 2) Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Kepala Daerah. 3) Kepala Sub Bagian Penyusunan  Produk  Hukum Penetapan. c. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota, membawahkan 1) Kepala Sub Bagian Pengawasan  Produk  Hukum Daerah Wilayah I. 2) Kepala Sub Bagian Pengawasan  Produk  Hukum Daerah Wilayah II. 3) Kepala  Sub  Bagian  Tata Usaha. d. Kepala Bantuan Hukum, membawahkan. 1) Kepala Sub Bagian Litigasi.
2) Kepala  Sub  Bagian  Non Litigasi dan HAM. 3) Kepala Sub Bagian Dokumentasi  dan  Naskah Hukum Lainnya.
3. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan. Susunan organisasi terdiri atas : a. Kepala Biro
b. Kepala  Bagian  Perekonomian, membawahkan:
1) Kepala Sub Bagian Kebijakan Perekonomian,  BUMD  dan BLUD.
2) Kepala  Sub  Bagian  Industri Jasa dan Ketenagakerjaan.
3) Kepala  Sub  Bagian  Produksi Daerah.
c. Kepala  Bagian  Perencanaan Pelaksanaan  Pembangunan  dan Analisa Data, membawahkan: 1) Kepala  Sub  Bagian  Analisis Data  Evaluasi  Kegiatan  dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan. 2) Sub  Bagian  Perencanaan, Penelitian, dan pengembangan  Administrasi Pembangunan. 3) Kepala  Sub  Bagian  Tata Usaha.
d. Kepala  Bagian  Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, membawahkan : 1) Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan. 2) Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan, Dekonsentrasi, Dana  Alokasi  Khusus,  dan Tugas Pembantuan. 3) Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pendapatan,  Keuangan  dan Aset Daerah. 4. Biro Pengadaan Barang/Jasa Susunan organisasi terdiri atas :
a. Kepala Biro
b. Kepala Bagian Pengelolaan
Barang/Jasa , membawahkan: 1) Kepala Sub Bagian Pengelolaan Strategis Pengadaan Barang/Jasa. 2) Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 3) Kepala Sub Bagian Pemantauan  dan  Evaluasi Pengadaan  Barang/Jasa  dan Penetapan Lokasi c. Kepala Bagian Pengelolaan Layanan  Pengadaan  Secara Elektronik , membawahkan, 1) Kepala Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik. 2) Kepala Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi. 3) Kepala Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa d. Kepala  Bagian  Pembinaan  dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa , membawahkan. 1) Kepala Sub Bagian Pembinaan  Sumber  Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa. 2) Kepala Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa. 3) Kepala Sub Bagian Pendampingan,  Konsultasi, dan/atau  Bimbingan  Teknis Pengadaan barang/Jasa. 5. Biro Administrasi Pimpinan Susunan organisasi terdiri atas :
a. Kepala Biro b. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah , membawahkan. 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan. 2) Kepala Sub Bagian Kepegawaian. 3) Kepala  Sub  Bagian  Tata Usaha.
c. Kepala  Bagian  Materi  dan Komunikasi Pimpinan.
1) Kepala Sub Bagian Penyiapan Materi Pimpinan.
2) Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan. 3) Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan. d. Kepala Bagian
Protokol,
membawahi.
1) Kepala Sub Bagian Acara.
2) Kepala Sub Bagian Tamu.
3) Kepala Sub Bagian Hubungan Keprotokolan.
6. Biro Umum . Susunan organisasi terdiri atas :
a. Kepala Biro.
b. Kepala  Bagian  Rumah  Tangga , membawahi:
1) Kepala  Sub  Bagian  Urusan Rumah Tangga Gubernur.
2) Kepala  Sub  Bagian  Rumah Tangga Wakil Gubernur.
3) Kepala  Sub  Bagian  Urusan Dalam.
c. Kepala  Bagian  Administrasi Keuangan dan Aset , membawahi. 1) Kepala Sub Bagian Keuangan dan  Verifikasi  Sekretariat Daerah.
2) Kepala Sub Bagian Akuntansi
Penatausahaan Aset. 3) Kepala Sub Bagian Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah.
d. Kepala  Bagian  Tata  Usaha , membawahkan.
1) Kepala  Sub  Bagian  Tata Usaha  Pimpinan  dan  Staf
Ahli. 2) Kepala Sub Bagian Pengelolaan Kendaraan 3) Kepala Sub Bagian Persuratan dan Arsip. 7. Biro  Organisasi  dan  Reformasi Birokrasi.
Susunan organisasi terdiri atas:
a. Kepala Biro
b. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan , membawahi:
1) Kepala Sub Bagian Kelembagaan Provinsi. 2) Kepala Sub Bagian Kelembagaan Kabupaten/Kota. 3) Kepala  Sub  Bagian  Analisa Jabatan. c. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi  dan  Akuntabilitas Kinerja, membawahi:
1) Kepala Sub Bagian Reformasi Birokrasi. 2) Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja. 3) Kepala  Sub  Bagian  Budaya Kerja.
d. Kepala  Bagian Tatalaksana , membawahi:
1) Kepala  Sub  Bagian  Tata Usaha. 2) Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan Identifikasi penyederhanaan birokrasi kelembagaan pada perangkat daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten Upaya  pemerintah  provinsi Banten dalam melaksanakan reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah  pusat  dapat  diketahui melalui penataaan kelembagaan perangkat daerah. Kebijakan- kebijakan  yang  bersifat  teknis menjadi  jawaban  terhadap  kebijakan umum  yang  dikeluarkan  pemerintah pusat  dalam  mendukung  kebijakan reformasi  birokrasi.  Salah  satu  bukti empiris  dan  yuridis  pemerintah provinsi  Banten  menyelenggarakan reformasi  adalah  melalui  penataan kelembagaan  sekretariat  daerah. Efisiensi jabatan/eselon pada sekretariat  daerah  dilakukan  guna merampingkan  struktur  organisasi. Berikut perubahan struktur organisasi sekretariat daerah provinsi Banten.

## Tabel 4. Perubahan Jumlah Jabatan/Eselon pada Sekeretariat Daerah
Provinsi Banten
Perangkat Daerah Jabatan/Eselon I II  III  IV Sekretaris 1 Asisten Pemerintahan 1 Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 1 3 9 Biro Hukum 1 3 9 Asisten Perekonomian dan Pembangunan 1 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan 1 3 9 Biro Pengadaan Barang/Jasa 1 3 9 Asisten Administrasi Umum 1 Biro Administrasi Pimpinan 1 3 9 Biro Umum 1 3 9 Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi 1 3 9 Jumlah 1  10  31  63 Berdasarkan  Tabel  4,  dapat dilihat  perubahan  jumlah  jabatan yang  ditampilkan  pada  Tabel  3.  Hal ini  mendukung  perubahan  struktur birokrasi yang dapat berdampak pada efektivitas kinerja para ASN. Terdapat empat  perubahan  yang  mendukung reformasi  birokrasi  yaitu  tepat ukuran  ( right  sizing), ramping  dan tidak  terlalu  banyak  pembandingan secara  horizontal,  kaya  fungsi,  serta less  govern (Thoha,  1999) . Struktur perangkat  daerah  provinsi  Banten juga  telah  mengacu  pada  PP  No  18
Tahun  2016  tentang  Perangkat Daerah  yang  selanjutnya  disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah provinsi melalui dikeluarkannya Perda  No  8  Tahun  2016  tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah  Provinsi  Banten,    yang didukung  oleh  Pergub  No  83  tahun 2016  tentang  Kedudukan,  Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi  dan  Tata  Kerja  Perangkat Daerah Provinsi Banten. Upaya  pemerintah  provinsi Banten dengan menyediakan landasan  yuridis  yang  dibarengi dengan  implementasi  peraturan  di atas  menunjukan  adanya  kebutuhan
pemerintah dalam membangun birokrasi  yang  efektif  dan  efisien. Sehingga,  dapat  diketahui  bahwa pemerintah  sangat  serius  dalam mengimplementasikan penyederhanaan  birokrasi  melalui penataan  kelembagaan  di  salah  satu perangkat  daerah  yaitu  sekretariat daerah provinsi Banten.

## KESIMPULAN
Penelitian  tentang  penataan kelembagaan sekretariat daerah provinsi  Banten  menunjukan  adanya bukti implementasi reformasi birokrasi  yang  dilakukan  pemerintah provinsi  Banten.  Berbagai  dokumen dalam  bentuk  peraturan  daerah  dan gubernur tentang reformasi birokrasi serta penataan kelembagaan perangkat daerah membuat pemerintah provinsi memiliki pedoman dalam menjalankan pemerintahan.  Kebijakan  reformasi birokrasi  tingkat  provinsi  dilandasi Peraturan  Gubernur  (Pergub)  No  14 Tahun  2018  tentang Road  Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten 2018-2022. Sementara  aturan  yang  melandasi perangkat daerah dituangkan melalui
Pergub  No  83  Tahun  2016  tentang Kedudukan,  Tugas  Pokok,  Fungsi, Tipe,  Susunan  Organisasi  dan  Tata Kerja  Perangkat  Daerah  Provinsi
Banten. Salah satu implementasi dari dua  aturan  tersebut  adalah  efisiensi sturktur  sekretariat  daerah  provinsi Banten melalui penataan kelembagaan. PENGHARGAAN Penghargaan sebesar- besarnya  diberikan  penulis  kepada pihak-pihak  yang  terlibat  dalam penelitian  ini  yaitu  Pemerintah Provinsi Banten khususnya Sekretariat  Daerah  serta  pihak  lain yang  tidak  bisa  disebutkan  satu persatu.

## REFERENSI
Adnan, H. (2016). Percepatan Reformasi  Birokrasi  dan  Indek Tata  Kelola  Pemerintahan  di Provinsi Banten. Jurnal KAPemda:  Kajian  Administrasi dan  Pemerintahan  Daerah , 9 (5), 49–63.
Bramantyo,  A.,  &  Mardjoeki.  (2020). Urgensi Penyederhanaan Birokrasi  dalam  Meningkatkan Kinerja Organisasi . Fountain,  J.  E.  (2008).  Bureaucratic
Reform and E-Government in the United  States.  In The  Handbook of Internet Politics . Gumay,  M.  F.  (2020). Kebijakan Penyederhanaan  Birokrasi  yang Berimplikasi  Penataan  Jabatan Menurut  Undang-Undang  Nomor 5  Tahun  2014  Tentang  Aparatur Sipil Negara [Universitas Jenderal Soedirman]. http://repository.unsoed.ac.id/6 453/ Hermawan, R., Oktaviani, D.,
Purnomo,  R.  S.,  Saragi,  F.  K.,
Syafiq,  M.,  Larasati,  I.  K.,  & Suryana,  Y.  (2020). Kajian Reformasi  Birokrasi  Berbasis
Outcome . Iqbal,  M.,  &  Sandria,  A.  (2020). Penataan  Struktur  Organisasi Perangkat  Daerah  Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Moderat , 6 (2). Kadir,  A.  (2015).  Prinsip-prinsip Dasar  Rasionalisasi  Birokrasi Max  Weber  pada  Organisasi Perangkat  Daerah  Kota  Kendari Provinsi  Sulawesi  Tenggara.
Jakpp . Kasim,  A.  (2013).  Bureaucratic Reform and Dynamic Governance for Combating Corruption:  The  Challenge  for Indonesia. Bisnis  &  Birokrasi Journal , 20 (1). https://doi.org/10.20476/jbb.v2 0i1.1862
Laksana,  D.  B.  K.  dan  T.  (2021).
Penyederhanaan  Birokrasi  Pada
Pemerintahan Daerah . Mcleod,  R.  (2005).  The  struggle  to regain  effective  government under  democracy  in  Indonesia. Bulletin  of  Indonesian  Economic
Studies , 41 (3). https://doi.org/10.1080/00074 910500117289 Menpan-RB.  (2020). Road  Map Reformasi  Birokrasi  2020-2024
(25  Tahun  2020).  Kementerian Pemberdayaan  Aparatur  Negara dan Reformasi Birokrasi. Mulyana.  (2019). Reformasi  Birokrasi di Banten belum optimal . antaranews.com. https://www.antaranews.com/b erita/809499/reformasi- birokrasi-di-banten-belum- optimal Nilamsari,  N.  (2014).  Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. Wacana , 13 (2),  177– 181.
Nizamuddin. (2020). Efektivitas
Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah  Pada  Masa  New Normal. Jurnal Manajemen Tools ,
12 (2), 151–159.
Nurhestitunggal,  M.,  &  Muhlisin,  M. (2020). Penyederhanaan Struktur Birokrasi: Sebuah Tinjauan Perspektif Teoretis dan Empiris Pada Kebijakan Penghapusan  Eselon  III  dan  IV. Jurnal  Kebijakan  Pembangunan Daerah , 4 (1).
https://doi.org/10.37950/jkpd.v
4i1.100 Nurprojo,  I.  S.  (2014).  Merit  System dan  Politik  Birokrasi  di  Era Otonomi Daerah. Jurnal Kebijakan  dan  Manajemen  PNS , 8 (1).
Pilang,  I.  J.,  Sugiharto,  G.,  Kresno,  A., Santoso,  W.  B.,  Samson,  A., Ganefianto,  G.,  Kadir,  D.,  Kahhar, W.,  &  Santoso,  A.  (2015). Reformasi  Birokrasi  dan  Revolusi
Mental  Aparatur  Sipil  Negara . Kementerian Pemberdayaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi. Prabowo, T. J. W., Leung, P., & Guthrie, J.  (2017).  Reforms  in  public sector  accounting  and  budgeting in Indonesia (2003-2015): Confusions  in  implementation. Journal  of  Public  Budgeting, Accounting, and Financial Management , 29 (1). https://doi.org/10.1108/jpbafm -29-01-2017-b005
Pratama,  A.  B.  (2017).  Bureaucracy
Reform  Deficit  in  Indonesia:  A Cultural  Theory  Perspective. Journal  of  Public  Administration and Governance , 7 (3). https://doi.org/10.5296/jpag.v7
i3.11519
Pratiwi,  G.  (2021). Penyederhanaan
Birokrasi,  Kemenpan  RB  Soroti Tiga  Aspek  dalam  Transformasi . Pikiran Rakyat. https://www.pikiran-
rakyat.com/nasional/pr- 011784732/penyederhanaan- birokrasi-kemenpan-rb-soroti- tiga-aspek-dalam-transformasi
Sari, N. C. (2021). Reformasi Birokrasi di  Tengah  Persepsi  Korupsi  yang Melekat pada Birokrasi . Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
https://www.djkn.kemenkeu.go. id/kpknl-pekalongan/baca- artikel/14428/Reformasi- Birokrasi-di-Tengah-Persepsi-
Korupsi-yang-Melekat-pada- Birokrasi.html Situmorang,  C.  H.  (2019).  Studi Analisis Undang-Undang Aparatur  Sipil  Negara  Menuju Penyederhanaan Birokrasi. Jurnal  Sosial  dan  Humaniora , 4 (3), 329–349. Sugiyono. (2019). Metodologi Penelitian  Kualitatif (Second). Alfabeta. Suhada, U. (2021). Bobroknya Reformasi  Birokrasi  Di  Pemprov Banten . kabar6.com. https://kabar6.com/bobroknya- reformasi-birokrasi-di-pemprov- banten/
Sukmadinata,  N.  S.  (2015). Metode Penelitian  Pendidikan .  Remaja
Rosdakarya. Tanti,  E.  D.,  Zauhar,  S.,  Rochmah,  S., Publik, J. A., Administrasi, F. I., & Brawijaya, U. (2015). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan  Perijinan  Terpadu Kota  Pasuruan  (Studi  pada Badan  Penanaman  Modal  dan
Pelayanan  Perijinan  Terpadu Kota  Pasuruan). Administrasi Publik , 3 (1). Thoha,  M.  (1999). Demokrasi  dalam birokrasi  pemerintahan  peran kontrol  rakyat  dan  netralitas birokrasi .  Universitas  Gadjah Mada. Toimsar,  N.  N.  A.,  Basri,  M.,  &

## Manguntara,
L.
(2018).
Reformasi  Birokrasi  Melalui Penataan  Kelembagaaan  Pada Sekretariat Daerah Kota Kendari. Journal  Publicuho , 1 (2),  53–63. https://doi.org/10.35817/jpu.v1 i2.5828 Turner,  M.,  Imbaruddin,  A.,  & Sutiyono,  W.  (2009).  Human resource management: The forgotten dimension of decentralisation  in  Indonesia. Bulletin  of  Indonesian  Economic
Studies ,
45 (2). https://doi.org/10.1080/00074 910903040336