## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 1 Januari 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.2803/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Implementasi Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Pada Mahasiswa Bidikmisi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”  Jawa Timur
Mohammad Ifan Fanani 1 , Sri Wibawani 2
1,2 universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Article Info Abstract Article history: Received 05 Januari 2022 Publish 08 Januari 2022 Fostering  awareness  of  state  defense  or  what  is  commonly  called  PKBN  is  the government's  effort  to  create  deterrence  to  strengthen  the  defense  of  the  Unitary State of the Republic of Indonesia in the face of all opportunities and threats from within  and  outside  the  country.  The  East  Java  'Veteran'  National  Development University  implemented  PKBN  through  extracurricular  activities  through  the Student  Activity Unit (UKM) so that a policy of fostering state defense awareness was formed for bidikmisi students at the East Java 'Veteran' National Development University. The purpose of this study was to determine the implementation of state defense  awareness  policies  in  bidikmisi  students  at  the  'Veteran'  National Development  University  in  East  Java.  This  research  is  a  descriptive  qualitative research  with  research  focus  based  on  Edward  III's  policy  implementation  model, namely  communication,  resources,  disposition  and  bureaucratic  structure.  The results showed that the implementation of the policy of fostering awareness of state defense in Bidikmisi students at the National Veterans Development University of East Java could not be carried out optimally.

## Keywords:
Public Policy Policy Implementation State Defense
PKBN Info Artikel ABSTRACT Article history: Diterima 05 Januari 2022 Publis 08 Januari 2022 Pembinaan kesadaran bela negara atau yang biasa disebut PKBN merupakan upaya pemerintah  untuk  mewujudkan  daya  tangkal  untuk  memperkokoh  pertahanan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dalam  menghadapi  segala  peluang  dan ancaman  dari  dalam  maupun  luar  negeri.  Universitas  Pembangunan  Nasional ‘Veteran’  Jawa  Timur  melaksanakan  PKBN  melalui  kegiatan  ekstrakurikuler melalui  Unit  Kegiatan  Mahasiswa  (UKM)  sehingga  terbentuklah  suatu  kebijakan pembinaan  kesadaran  bela  negara  pada  mahasiswa  bidikmisi  Universitas Pembangunan  Nasional  ‘Veteran’  Jawa  Timur.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  implementasi  kebijakan  kesadaran  bela  negara  pada  mahasiswa bidikmisi Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jawa Timur. Penelitian ini merupakan  penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan  fokus  penelitian  berdasarkan model implementasi kebijakan Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembinaan  kesadaran  bela  negara  pada  mahasiswa  bidikmisi  Universitas Pembangunan  Nasional  Veteran  Jawa  Timur  belum  bisa  dilaksanakan  secara optimal.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Sri Wibawani UPN “Veteran” Jawa Timur Email: Wibawani2002@yahoo.com

## 1. PENDAHULUAN
Bela  negara  merupakan  sebuah  kewajiban  konstitusional  bagi  setiap  warga  negara  yang termaktub  dalam  berbagai  bentuk  dasar  yuridis  dalam  suatu  negara.  Kewajiban  bela  negara termaktub  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  pasal  27  ayat  3  yang
menjelaskan  bahwa  tiap-tiap  warga  negara  berhak  dan  wajib  ikut  serta  dalam  upaya  pembelaan negara.  Keterlibatan  warga  negara  dalam  sistem  pertahanan  negara  dapat  terwujud  dalam implementasi  pendidikan  bela  negara  yang  dilaksanakan  untuk  mencetak  kader  bela  negara (Pratama  C.  D.,  2020).  Pendidikan  bela  negara  dilaksanakan  sebagai  wujud  implementasi  dari pembinaan  kesadaran  bela  negara  untuk  dapat  mempertahankan  eksistensi  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  sebagai  suatu  negara  yang  berkedaulatan.  Pembinaan  kesadaran  bela  negara atau  yang  biasa  disebut  PKBN  merupakan  upaya  pemerintah  untuk  mewujudkan  daya  tangkal untuk  memperkokoh  pertahanan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dalam  menghadapi  segala peluang dan ancaman dari dalam maupun luar negeri. Hal tersebut seperti dijelaskan pada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 32 Tahun 2016 yang menjelaskan PKBN ditujukan untuk membangun dan membentuk sikap mental serta karakter setiap warga negara Indonesia agar memiliki rasa cinta tanah  air  serta  kesadaran  bela  berbangsa  dan  bernegara,  setia  pada  Pancasila  sebagai  ideologi negara,  rela berkorban bagi  bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal  bela negara baik secara fisik maupun mental.
Pelaksanaan  PKBN  menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2019  pasal  8  ayat  1 dilaksanakan  melalui  sistem  pendidikan  yang  didalamnya  mencakup  kurikulum  wajib  yang mencantumkan  pendidikan  kewarganegaraan,  keagamaan  dan  bahasa  dalam  seluruh  jenjang pendidikan  mulai  dari  pendidikan  dasar  sampai  dengan  pendidikan  tinggi.  UPN  “Veteran”  Jawa Timur merupakan lembaga pendidikan tinggi  yang menanamkan pendidikan bela negara sehingga disebut sebagai kampus bela negara yang identik dengan karakter dan jiwa bela Negara. Satu dari bentuk aktualisasi diri sebagai kampus bela negara adalah upaya UPN “Veteran” Jawa Timur untuk menciptakan mahasiswa yang berkarakter bela negara melalui berbagai program maupun kegiatan, seperti pendidikan bela negara yang merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswanya.  Implementasi  pendidikan  bela  negara  diwujudkan  dalam  kegiatan  pembelajaran intrakurikuler  mata  kuliah  pembentuk  kepribadian  yaitu  Pancasila,  Pendidikan  Kewarganegaraan, Bahasa  Indonesia,  Widya  Mwat  Yasa,  Kegiatan  Outbond  Bela  negara  serta  kegiatan Ekstrakurikuler melalui lembaga kemahasiswaan
Pembentukan  mahasiswa  berkarakter  bela  negara  melalui  kegiatan  non  akademik  dapat diwujudkan  dalam  lembaga  kemahasiswaan  berbentuk  unit  kegiatan  mahasiswa  (UKM)  di  UPN “Veteran”  Jawa  Timur.  UKM  merupakan  organisasi  kemahasiswaan  yang  memiliki  tugas merencanakan,  melaksanakan  dan  mengembangkan  kegiatan  ekstrakurikuler  kemahasiswaan  yang bersifat  penalaran  dan  kegemaran,  kesejahteraan  dan  minat  khusus  sesuai  dengan  tugas  dan tanggung  jawabnya  (Arianto,  2017).  Terdapat  kebijakan  tentang  kewajiban  secara  personal mahasiswa untuk mengikuti UKM di UPN “Veteran” Jawa Timur untuk mewujudkan mahasiswa pioner  pembangunan  yang  unggul  dan  berkarakter  bela  negara.  Kebijakan  tersebut  termuat  dalam sebuah  persyaratan  mahasiswa  baru  ketika  hendak  masuk  menjadi  mahasiswa  di  UPN  “Veteran” Jawa  Timur.  Dalam  kebijakan  pada  Form.3.0/UPNJATIM/PPMB/2021  tentang  surat  pernyataan kesanggupan mengikuti kegiatan kemahasiswaan dijelaskan dalam poin pertama bahwa mahasiswa bersedia  untuk  mengikuti  UKM  atau  Organisasi  Kemahasiswaan  di  UPN  “Veteran”  Jawa  Timur. pada catatan diberikan keterangan bahwa mahasiswa bidikmisi diwajibkan untuk mengikuti UKM Resimen Mahasiswa, Mahasiswa Pecinta Alam dan Pramuka atau yang biasa disebut dengan UKM bela negara.
UKM bela negara adalah unit kegiatan mahasiswa di UPN “Veteran” Jawa Timur yang dalam kegiatan  dan  organisasinya  mencirikan  nilai-nilai  bela  Negara.  Implementasi  kebijakan  tentang mahasiswa  bidikmisi  wajib  mengikuti  UKM  bela  Negara  di  UPN  “Veteran”  Jawa  Timur  bisa dikatakan  belum  optimal.  Hal  ini  bisa  kita  lihat  dari  rendahnya  jumlah  partisipasi  mahasiswa bidikmisi terhadap kebijakan tersebut.
Berdasarkan observasi  pendahuluan hal  tersebut  disebabkan karena proses komunikasi  yang dirasa kurang baik karena kurangnya konsistensi dari pimpinan perguruan tinggi, selain itu sistem
birokrasi  yang  kurang  memadai  mengakibatkan  sikap  dari  para  sasaran  kebijakan  mengabaikan kebijakan  tersebut  sehingga  partisipasi  dari  mahasiswa  bidikmisi  terhadap  UKM  Bela  Negara menjadi sangat rendah Hal ini sangat disayangkan karena sebagai kampus bela negara seharusnya bisa  menjadi  pioneer  bagi  kampus  yang  lain  dalam  hal  pembinaan  kesadaran  bela  negara  pada mahasiswanya.  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  maka  peneliti  akan  melaksanakan  penelitian yang  difokuskan  pada  “Implementasi  Pembinaan  Kesadaran  Bela  Negara  pada  Mahasiswa Bidikmisi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

## 2. KAJAN TEORI Kebijakan Publik
Kebijakan menurut KBBI adalah sebuah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Definisi kebijakan  publik  menurut  Handoyo  (2012)  merupakan  suatu  aktivitas  yang  dilakukan  pemerintah untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Sedangkan  menurut  Thomas  R.  Dye  dalam  Sadhana (2011;51)  “ public  policy  is  whatever  government  choose  to  do  or  not  to  do ”.  Thomas  R.  Dye berpendapat  bahwa  kebijakan  publik  adalah  apapun  yang  dipilih  pemerintah  untuk  dilakukan  dan tidak dilakukan.

## Implementasi Kebijakan
Menurut  Tachjan  (2006)  implementasi  kebijakan  publik  merupakan  proses  kegiatan administratif  yang  dilakukan  setelah  kebijakan  ditetapkan  atau  disetujui.  Hal  ini  sejalan  dengan pendapat  Lestari  (2018;172)  yang  menjelaskan  implementasi  merupakan  suatu  proses  kegiatan yang  dilakukan  oleh  berbagai  aktor  sehingga  pada  akhirnya  akan  mendapatkan  suatu  hasil  yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri
Menurut  Tachjan  (2006;25)  tujuan  implementasi  ialah  untuk  membentuk  suatu  hubungan yang  memungkinkan  tujuan-tujuan  ataupun  sasaran-sasaran  kebijakan  publik  (politik)  dapat diwujudkan sebagai “outcome” (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Berikut adalah unsur-unsur implementasi kebijakan menurut Tachjan (2015) :
a. Unsur Pelaksana ( Implementor )
b. Program
c. Kelompok Sasaran ( Target Groups )
George  Edward  III  dalam  Yulianto  (2015;54)  menegaskan  bahwa  masalah  utama administrasi  publik  adalah  lack  of  attention  to  implementation.  Edward  menyarankan  untuk memperhatikan  empat  isu  pokok  agar  implementasi  kebijakan  menjadi  efektif,  yaitu communication,  resource,  disposition  or  attitudes,  d an beureaucratic  structures. Berikut  adalah penjelasan empat faktor keberhasilan implementasi kebijakan tersebut :
a. Komunikasi
Komunikasi  berkenaan  dengan  bagaimana  kebijakan  dikomunikasikan  pada  organisasi dan/atau  publik.  Terdapat  tiga  indikator  yang  dapat  digunakan  dalam  mengukur  faktor komunikasi yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi
b. Sumberdaya
Sumber  daya  sebagai  faktor  keberhasilan  implementasi  kebijakan  berkenaan  dengan ketersediaan  sumber  daya  pendukung,  khususnya  sumber  daya  manusia.  Sumber  daya  yang diperlukan  dalam  implementasi  menurut  Edwards  III  dalam  Anggara  (2014;252)  yaitu  staf, informasi, kewenangan dan fasilitas.
c. Disposisi
Disposisi  diartikan  sebagai  sikap,  kecenderungan,  keinginan,  atau  kesepakatan  para implementor  untuk  melaksanakan  kebijakan  (Sadhana,2011;205).  Sahya  Anggara  (2014;253) menjelaskan  bahwa  terdapat  tiga  unsur  utama  yang  mempengaruhi  kemampuan  dan  kemauan
aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yaitu kognisi, arahan dan tanggapan pelaksana serta intensitas respon.
d. Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  ini  mencakup  aspek-aspek  sebagai  berikut:  struktur  organisasi, pembagian  kewenangan,  hubungan  antara  unit-unit  organisasi  yang  ada  dalam  organisasi bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar (Sadhana,2011;206).

## Bela Negara
Bela  negara  merupakan  suatu  kewajiban  konstitusional  bagi  setiap  warga  negara.  Definisi bela negara menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan  warga  negara,  baik  secara  perseorangan  maupun  kolektif  dalam  menjaga  kedaulatan negara,  keutuhan  wilayah,  dan  keselamatan  bangsa  dan  negara  yang  dijiwai  oleh  kecintaannya kepada  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai ancaman
Setiap  warga  negara  memiliki  kewajiban  yang  sama  dalam  upaya  pembelaan  pertahanan negara.  Hal  tersebut  tertuang  dalam  pasal  27  ayat  (3)  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  1945  yang  berbunyi:  ”Setiap  warga  negara  berhak  dan  wajib  ikut  serta  dalam  upaya pembelaan  negara”.  Penjabaran  lebih  lanjut  tentang  pembelaan  negara  tertuang  dalam  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2002  tentang  Pertahanan  Negara  Pasal  9,  yang menyebutkan  bahwa  bela  negara  adalah  sikap  dan  perilaku  warga  negara  yang  dijiwai  oleh kecintaannya  kepada  NKRI  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  (UUD)  1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara.

## Pembinaan Kesadaran Bela Negara
Kesadaran  merupakan  kesanggupan  alamiah  manusia  untuk  mengenal  diri  sendiri,  karena manusia pada hakikatnya makhluk yang sadar diri, makhluk yang bisa mengambil jarak dari dirinya sendiri  untuk  merenungkan  dirinya  sendiri  (Abidin,2014;18).  Kesadaran  bela  negara  telah dituangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2002  yang  menjelaskan  bahwa  upaya  bela negara  selain  sebagai  kewajiban  dasar  manusia,  juga  merupakan  kehormatan  bagi  setiap  warga negara  yang  dilaksanakan  dengan  penuh  kesadaran,  tanggung  jawab  dan  rela  berkorban  dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.
Dari  pengertian  tersebut,  pada  dasarnya  PKBN  ditujukan  untuk  membangun,  membentuk sikap  mental  dan  karakter  seluruh  warga  negara  Indonesia  agar  memiliki  rasa  cinta  tanah  air, kesadaran berbangsa dan bernegara,  yakin  pada Pancasila sebagai  ideologi negara,  rela berkorban bagi  bangsa  dan  negara,  serta  memiliki  kemampuan  awal  bela  negara,  baik  secara  psikis  maupun fisik  (Wira,2017).  Tujuan  utama  Pembinaan  Kesadaran  Bela  Negara  Menurut  Peraturan  Menteri Pertahanan  Nomor  32  Tahun  2016  adalah    mengaktualisasikan  nilai  bela  negara  dan  optimisme kepada  setiap  warga  negara,  demi  terwujudnya  kesadaran  bela  negara  yang  mendukung  sistem pertahanan yang bersifat semesta

## 3. METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  deskriptif  kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Adapun fokus  penelitian  ini  didasarkan  pada  model  implementasi  kebijakan  menurut  Edward  III  tentang faktor  keberhasilan  implementasi  kebijakan  yang  meliputi  komunikasi,  sumberdaya,  disposisi  dan struktur  birokrasi.  Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  3  (tiga)  kegiatan yaitu Observasi, Wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini dipilih secara sengaja melalui  metode purposive  sampling dan snowball  sampling. Teknik  analisis  data  menggunakan model  interaktif  yang  dikemukakan  oleh  Miles  dan  Huberman  dalam  Farida  (2014;173)  yang menjelaskan bahwa analisis data model interaktif memiliki tiga komponen yaitu : 1) reduksi data,
2)  penyajian  data    dan  3)  penarikan  kesimpulan.  Serta  melaksanakan  uji  keabsahan  data  dalam penelitian  kualitatif  meliputi credibility (validitas  internal), transferability (validitas  eksternal), dependability (reliabilitas) dan confirmability (objektivitas) .

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Universitas  Pembangunan  Nasional  “Veteran”  Jawa  Timur  merupakan  kampus  yang memiliki  identitas  sebagai  kampus  bela  negara  sehingga  dalam  proses  pembelajarannya dilaksanakan  sesuai  kurikulum  yang  disusun  oleh  UPN  “Veteran”  Jawa  Timur  yang  mana kurikulum  tersebut  disusun  dan  dikembangan  untuk  setiap  program  studi  sesuai  dengan perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  mengacu  pada  Standar  Nasional  Pendidikan Tinggi  dengan  melibatkan  pemangku  kepentingan  dan/atau  instansi  terkait  yang  dilandasi  dengan nilai-nilai bela negara. Kampus bela negara merupakan implementasi dari UUD 1945 pasal 27 ayat 3  tentang  kewajiban  tiap  warga  negara  untuk  bela  negara.  Wujud  bela  negara  yang  dilaksanakan oleh UPN “Veteran” Jawa Timur adalah dengan melaksanakan pendidikan yang merupakan suatu upaya  pembinaan  kesadaran  bela  negara  sesuai  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2019  pasal  3 ayat 2 yang menjelaskan penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara dilaksanakan melalui sistem  pendidikan  nasional.    Maka  dari  itu,  Pimpinan  lembaga  UPN  “Veteran”  Jawa  Timur membuat  suatu  kebijakan  tentang  pembinaan  kesadaran  bela  negara    pada  mahasiswa  bidikmisi Universitas  Pembangunan  Nasional  “Veteran”  Jawa  Timur  yang  tertuang  pada  Form 3.0/PPMB/UPNJATIM/2021.  Pembinaan  kesadaran  bela  negara  pada  mahasiswa  bidikmisi  UPN “Veteran”  Jawa  Timur  dilaksanakan  melalui  kegiatan  ektrakurikuler  dalam  kampus  dengan mewajibkan  setiap  mahasiswa  penerima  bidikmisi  UPN  “Veteran”  Jawa  Timur  untuk  mengikuti kegiatan pada UKM Bela Negara yang meliputi Resimen Mahasiswa, Pramuka dan Mahapala.
Implementasi  kebijakan  pembinaan  kesadaran  bela  negara  pada  mahasiswa  bidikmisi Universitas  Pembangunan  Nasional  “Veteran”  Jawa  Timur  belum  bisa  dikatakan  optimal  karena jumlah partisipasi mahasiswa bidikmisi yang masih sangat rendah. Untuk lebih mengetahui terkait implementasi  kebijakan  tersebut,  peneliti melaksanakan penelitian dengan mengukur keberhasilan implementasi  kebijakan  melalui  4  (empat)  faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  implementasi kebijakan  menurut  Edward  III  yang  meliputi  komunikasi,  sumberdaya,  disposisi  dan  struktur birokrasi.
Dari  aspek  komunikasi,  kebijakan  pembinaan  kesadaran  bela  negara  pada  mahasiswa bidikmisi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur telah dikomunikasikan kepada mahasiswa bidikmisi dan stakeholder. Kebijakan tersebut telah dikomunikasikan dengan para ketua UKM  Bela  Negara  secara  baik  menggunakan  sistem  konsolidasi  dan  konsultasi  menjelang dilaksanakannya  pekan  mahasiswa  baru.  Sayangnya  proses  komunikasi  yang  dilaksanakan  pada mahasiswa  bidikmisi  memiliki  konsistensi  yang  rendah  karena  proses  komunikasi  kebijakan tersebut  hanya dilaksanakan satu  kali ketika pekan mahasiswa baru dalam  bentuk  sosialisasi  pada kegiatan  kuliah  tamu  ataupun  outbond  mahasiswa  bidikmisi.  Selanjutnya  kebijakan  tersebut  tidak dikomunikasikan  kembali  kepada  mahasiswa  bidikmisi.  Tidak  dilaksanakan  follow  up  serta kurangnya  penekanan  dari  pelaksana  kebijakan  mengakibatkan  kebijakan  tersebut  tidak  dipahami oleh mahasiswa bidikmisi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Hal tersebut seperti dijelaskan oleh Yulianto (2015) penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Kegiatan komunikasi kebijakan harus dilaksanakan secara baik, jelas  dan  konsisten  agar  kebijakan  dapat  dipahami  dilaksanakan  oleh  sasaran  kebijakan  yaitu mahasiswa bidikmisi.
Dari  aspek  sumber  daya,  Kebijakan  tersebut  pada  dasarnya  memiliki  sumberdaya  yang mencukupi.  Dari  segi  staf  dan  fasilitas  kebijakan,  Universitas  Pembangunan  Nasional  “Veteran” Jawa Timur memiliki staf yang berkualitas serta memiliki fasilitas pendukung yang cukup lengkap. Hal  ini  dapat  kita  lihat  dari  sarana  prasarana  UKM  Bela  Negara  yang  sepenuhnya  mendapat
dukungan dari lembaga. Tersedianya ruang sekretariat UKM Bela Negara yang memudahkan para pengurus  UKM  Bela  Negara  menyelenggarakan  kegiatan  dengan  rasa  aman.  Selain  itu,  dalam setiap  kegiatan  UKM  Bela  Negara  selalu  mendapat  dukungan  dari  pimpinan  dalam  menjalankan kegiatan. Akan tetapi minimnya informasi dan kewenangan mengakibatkan kebijakan tersebut sulit untuk  berkembang  dan  memenuhi  target  yang  ditentukan.  Sumber  daya  dalam  implementasi kebijakan  berkenaan  dengan  kecakapan  pelaksana  kebijakan  publik  untuk  carry  out  kebijakan secara efektif (Yulianto,2015). Apabila terdapat sumberdaya yang belum terpenuhi akan berdampak pada  keefektifan  implementasi  kebijakan.  Kebijakan  pembinaan  kesadaran  bela  negara  pada mahasiswa  bidikmisi  Universitas  Pembangunan  Nasional  “Veteran”  dilaksanakan  dengan minimnya evaluasi  dan  pengolahan data dari pimpinan. Padahal  dari pimpinan sudah mewajibkan mahasiswa bidikmisi untuk membuat suatu laporan pertanggungjawaban yang mana dalam laporan tersebut  meliputi  laporan  keuangan  dan  juga  keaktifan  mahasiswa  dalam  kegiatan  akademik maupun non akademik seperti kewajiban mahasiswa bidikmisi untuk aktif pada UKM Bela Negara, Akan  tetapi  dari  pimpinan  tidak  pernah  memberikan  sanksi  tegas  bagi  mahasiswa  bidikmisi  yang tidak  memenuhi  kriteria  yang  ditentukan  seperti  partisipasi  mahasiswa  bidikmisi  terhadap  UKM bela negara.
Dari  aspek  disposisi,  kebijakan  tersebut    memiliki  respon  yang  kurang  baik  dari  beberapa pihak.  Sempat  terjadi  penolakan  dari  mahasiswa  bidikmisi    yang  mempertanyakan  alasan  kenapa kebijakan  tersebut  diterbitkan.  Kebanyakan  dari  mahasiswa  bidikmisi  merasa    tidak  memiliki kebebasan berkreatifitas karena mereka diwajibkan untuk aktif dalam organisasi yang  tidak sesuai dengan  minat  dan  bakatnya.  Menurut  Sahya  Anggara  (2014)  menjelaskan  bahwa  apabila  sistem nilai  yang mempengaruhi  sikapnya berbeda dengan sistem nilai  pembuat  kebijakan, implementasi kebijakan  tidak  akan  berjalan  dengan  efektif.  Perbedaan  pemahaman  tersebut  berdampak  pada kegagalan UKM Bela Negara dalam mempertahankan anggota mereka yang mengikuti UKM Bela Negara  hanya  sebagai  formalitas  semata  dan  ketika  mereka  mengetahui  bahwa  tidak  ada  sanksi tegas  bagi  para  pelanggar  kebijakan  mereka  akhirnya  meninggalkan  UKM  Bela  Negara.  Hal  ini dikarenakan  minimnya  pemahaman  para  mahasiswa  bidikmisi  dan      beberapa  pihak  terhadap maksud dan tujuan dibuatnya kebijakan tersebut.
Dari  aspek  struktur  birokrasi,  kebijakan  ini  memiliki  dasar      birokrasi  yang  kurang  kuat karena kebijakan tersebut  hanya ditulis pada persyaratan masuk, Sehingga berdampak pada sikap sasaran  kebijakan  yaitu  mahasiswa  bidikmisi.  Tidak  adanya  SOP  dan  petunjuk  teknis  pendukung kebijakan mengakibatkan kebijakan ini  tidak bisa berjalan efektif.  Struktur birokrasi yang kurang jelas juga berdampak pada ketidakjelasan kewenangan pelaksana kebijakan dalam memberi sanksi tegas  kepada  para  pelanggar  kebijakan  karena  tidak  adanya  punishment  and  reward  dalam kebijakan  ini.  Hal  tersebut  sangat  disayangkan  karena  pada  dasarnya  perlu  adanya  Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan di antara para pelaksana, terlebih jika  pelaksanaan  program  melibatkan  lebih  dari  satu  institusi  (Anggara,2014).  Universitas Pembangunan  Nasional  “Veteran”  Jawa  Timur  perlu  membuat  suatu  kebijakan  yang  mendasari implementasi kebijakan secara rinci dalam bentuk buku pedoman, SOP ataupun Peraturan Petunjuk Teknis  yang  mengatur  cara  dan  metode  pelaksanaan  kebijakan  tersebut.  Sehingga  pelaksanaan kebijakan dapat mengimplementasikan kebijakan secara terstruktur dan terarah.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dalam  pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa  Implementasi kebijakan pembinaan kesadaran bela pada mahasiswa bidikmisi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”  Jawa  Timur  belum  bisa  berjalan  secara  efektif  karena  kurang  terpenuhinya  beberapa faktor keberhasilan implementasi kebijakan sebagai berikut:
a. Dari  aspek  komunikasi,  implementasi  kebijakan  pembinaan  kesadaran  bela  negara  pada mahasiswa  bidikmisi  Universitas  Pembangunan  Nasional  “Veteran”  Jawa  Timur  memiliki
konsistensi  yang  sangat  rendah.  Sosialisasi  yang  hanya  dilaksanakan  diawal  tanpa  adanya follow up mengakibatkan kebijakan tersebut kurang bisa dipahami oleh mahasiswa bidikmisi.
b. Dari  aspek  sumberdaya,  implementasi  kebijakan  pembinaan  kesadaran  bela  negara  pada mahasiswa  bidikmisi  Universitas  Pembangunan  Nasional  “Veteran”  Jawa  Timur  mendapat kendala  karena  minimnya  informasi  serta  kewenangan  dari  pelaksana  kebijakan.  Kurangnya pengolahan  data  untuk  mengevaluasi  kegiatan  berdampak  pada  sulit  berkembangnya kebijakan tersebut
c. Dari  aspek  disposisi,  implementasi  kebijakan  pembinaan  kesadaran  bela  negara  pada mahasiswa  bidikmisi  Universitas  Pembangunan  Nasional  “Veteran”  Jawa  Timur  sempat mendapat  penolakan  dan  pertanyaan  kenapa  kebijakan  tersebut  diciptakan,  hal  tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap kebijakan secara mendalam.
d. Dari aspek struktur birokrasi, implementasi kebijakan pembinaan kesadaran bela negara pada mahasiswa bidikmisi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur mendapatkan banyak  hambatan  karena  struktur  birokrasi  kebijakan  yang  kurang  kuat.  Tidak  adanya  SOP serta Petunjuk Teknis menyebabkan kebijakan ini sulit mengambil langkah tegas.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Anggara, S., Kebijakan public, Bandung: Pustaka Setia, 2014. Ariyanto, A., Bela Negara, Banten: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, 2020. Handoyo, E., Kebijakan Publik, Semarang: Widya Karya, 2012.
Hardani,  Metode  Penelitian  Kualitatif  dan  Kuantitatif,  Yogyakarta:  CV.  Pustaka  Ilmu  Group Yogyakarta, 2020.
Jannah,  R.,  &  Wibawani,  S.,  Penerapan  Nilai-Nilai  Cinta  Tanah  Air  Di  Kalangan  Mahasiswa Universitas  Pembangunan  Nasional  “Veteran”  Jawa  Timur,  Dinamika  Governance:  Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 8(2), 2018.
Lestari,  D.,  Implementasi  Kebijakan  Pentaan,  Pengelolaan,  Dan  Pemberdayaan  Pedagang  Kaki Lima  (Pkl)  Di  Kota  Salatiga,  JMAN  jurnal  mahasiswa  Administrasi  negara,  2(2),  170-177, 2018.
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 32 Tahun 2016
Pratama  C.  D.,  Sistem  Pertahanan  Negara  Indonesia.  KOMPAS.com;  Kompas.com. https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/17/144340969/sistem-pertahanan-negara- indonesia, 2020.
Sadhana, K., Realitas Kebijakan Publik, Malang: Universitas Negeri Malang (UM), 2011. Salim, S., Metodelogi Penelitian Kualitatif, Bandung: Citapustaka Media, 2012. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B, Bandung:PT Alfabet, 2016 Tahjan, Implementasi Kebijakan Publik, Bandung: AIPI, 2006. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Zainal  Abidin,  D. P.,  Buku Ajar Pendidikan Bela Negara. Surabaya, Jawa Timur  Indonesia:  UPN “Veteran” Jawa Timur, 2014.