## Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Tindak Pidana Korupsi Khususnya Penyalagunaan Dana Desa

## Arsyad, Umar Hasan, Andi Najemi, Yulia Monita
Fakultas Hukum Universitas Jambi

## ABSTRAK
Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat telah dilakukan di aula Kantor Desa.Sungai Bunggur Kecamatan  Kumpeh  kabupaten  Muaro  Jambi  pada  tanggal  16  Juli  2020  dengan  pertemuan tatap  muka.  Tujuan  Pengabdian  Pada  masyarakat  ini  adalah      mensosialisasikan  kepada Masyarakat Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang  Desa. Hal tersebut tidak terlepas dari tingginya  perbuatan  korupsi  yang  berkaitan  dengan  kerugian  negara  yang  dilakukan  oleh penyelenggara  negara  khususnya  kepala  desa,  dikarenakan  masih  minimnya  tingkat pengetahuan dan pemahaman dari penyelenggara negara dalam hal penyalahgunaan keuangan desa. Tujuan Pengabdian Masyarakat  ini untuk  meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dari penyelenggara negara dalam hal penyalahgunaan keuangan desa.Hasil dari Kegiatan ini menunjukkan  bahwa  animo  masyarakat  mengikuti  kegiatan  ini  cukup  tinggi,  karena  dapat meningkatkan  pemahaman  yang  berkaitan  dengan    pengetahuan  aparat  desa  dalam  hal penggunaan dana desa agar penggunaannnya tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Metode pelaksanaan  penyuluhan  hukum  yang  dilakukan      bermitra  dengan  Kepala  Desa  Sungai Bunggur , dengan  metode: penyampaian materi yaitu diskusi dan tanya jawab,
Kata Kunci : Keuangan Desa; Tindak Pidana Korupsi

## PENDAHULUAN

## Analisis Situasi
Peraturan yang mengatur tentang Desa telah dibuat oleh pemerintah Indonesia. Dalam aturan tersebut  mengatur  adanya  kewenangan  desa  untuk  mengelola  sendiri  keuangannya    dan mengembangkan  desanya.  Melimpahnya  sumber  daya  alam  desa,  membuat  desa  dapat membangun  desanya  dengan  baik,  sehingga  bisa  meningkatkan    penghasilan  desa    dan meningkatkan kesejahteraan warganya.. Adapun penjelasan yang dimaksud dengan keuangan desa  menurut  aturan  atau  Undang-Undang  No.6  Tahun  2014  Tentang    Desa,  bahwa:  “Desa mempunyai  hak dan kewajiban terhadap semua  yang ada di  desa yang dapat  dinilai dengan uang  maupun  segala  sesuatu  berupa  uang  maupun    barang  yang  berhubungan  dengan pelaksanaanaan  hak  dan  kewajiban  yang  ada  pada  desa,  sehingga  dapat  menciptakan pendapatan belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa” 1
Adanya  bantuan    dana  dari  Pemerintah  untuk  desa    untuk  dapat  digunakan    dalam mengembangkan desanya  lebih maksimal dalam mengelola potensi yang ada pada desanya. Dengan adanya bantuan yang diberikan kepada desa menimbulkan persoalan baru., yang mana banyak dana desa disalahgunakan dalam hal penggunaannya.  Ada beberapa perangkat desa, seperti pihak kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dalam melaksanakan penggunaan keuangan  desa  tidak  cocok  dengan  peruntukannya    atau  menyalahi  kewenangan  yang  ada padanya.,    sehingga  Kepala  Desa  mapun  Badan  Permusyawaran  Desa  yang  melakukan penimpangan terhadap dana desa tersebut dapat dikategorikan telah melakukan tindak pidana korupsi.  Sebagaimana  yang  dirumuskan  dalam  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  jo
1 Yusrianto Kadir, Roy Marthen Moonri, Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa, Jurnal IUS, Volume 6 No.3, Tahun 2018
Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Rumusan ketentuan yang dapat dikenakan terhadap Kepala Desa maupun perangkatnya yang melakukan penyalahgunaan Keuangan Desa adalah Pasal 2 dan Pasal 3. 2
Berdasarkan  rumusan    Pasal  tersebut,  maka  ada  beberapa  unsur  yang  harus  terpenuh, yaitu:
1).  Unsur  pertama,  bahwa  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  sebagai  pelaku  adalah manusia yang memenuhi kriteria pertanggungjawaban pidana,  dan korporasi. Adapun korporasi  dalam  hal  ini  adalah  korporasi  yang  mendapat  keuntungan  akibat  dari perbuatan korupsi tersebut.
2). Unsur yang kedua adalah: akibat dari perbuatan yang dilakukannya  membuat pelaku sendiri maupun orang lain mendapatkan kekayaan, akibat dari perbuatan tersebut.
3).  Unsur  ketiga  adalah:  Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  tidak  sesuia  atau bertentangan  dengan ketentuan hukum yang berlaku. .
Dari rumusan Pasal 3, yaitu “
1) Unsur  pertama  adalah:  Yang  dapat  dipertanggungjawabkan  sebagai  pelaku  adalah manusia  yang  memenuhi  kriteria  pertanggungjawaban  pidana,  korporasi.  Adapun korporasi  dalam  hal  ini  adalah  korporasi  yang  mendapat  keuntungan  akibat  dari perbuatan  korupsi  tersebut,    Orang  lain  adalah  selain  diri  sendiri,  korporasi  masuk kategori orang lain.
2) Unsur kedua adalah:  adanya penyalahgunaan kekuasaan, peluang atau fasilitas yang berada padanya, sehingga dapat memberikan  keuntungan kepada diri pribadi maupun orang lain termasuk korporasi
3) Adanya kekuasaan atau pangkat yang melekat pada diri si pelaku, akibat perbuatannya mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.
Berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Desa, maka perangkat desa harus mengetahui atau menerapkan aturan yang mengatur Keuangan Desa. Adapun peeraturan tersebut adalah: “Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa. Dalam pengelolaannya tidak boleh bertentangan degan   asas-asas sebagai berikut:
1) Transparan, berarti dalam penggunaan keuangan desa harus terbuka, jelas dan konkrit.
2) Akuntabel, berarti penggunaan keuangannya dapat dipertanggungjawabkan
3) Partisipatif,  berarti  setiap  warga  punya  hak  untuk  berpartisipasi  dalam  menentukan keuangan desa.
4) Tertib  dan  disiplin,  berarti  dalam  penggunaan  keuangan  harus  sesuai  dengan perencanaan yang telah disusun.
Berdasarkan asas-asas tersebut dalam pengelolaan desa, yang paling dominan dilanggar oleh kepala desa adalah kurang transparan. Kepala desa kurang melibatkan masyarakat dalam penyusunan  dan  pengontrolan  penggunaan  keuangan  desa.  Kurang  melibatkan  lembaga- lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 3
Terjadinya penyalahgunaan dana desa tersebut di atas, tentu saja membuat kita prihatin, hal  tersebut  tentunya  tidak  sesuai  dengan  keadaan  yang  diharapkan  karena  mengingat keberadaan kepala desa beserta perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pihak pemerintah Desa yang seharusnya sebagai pihak yang melayani, mengayomi dan mengabdi pada kepentingan masyarakat desa. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap  proses pembangunan  desa,  karena  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  berjalan  tidak  sebagaimana mestinya di Desa.
2 Lihat Pasal 2, 3 UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi
3 Ibid
Beberapa bentuk perbuatan penyalahgunaan desa yang banyak dilakukan Pemerintah Desa    yaitu  Penggelapan,  penyalahgunaan  anggaran,  penyalahgunaan  wewenang,  pungutan liar, markup anggaran, laporan fiktif, pemotongan anggaran dan suap. Adapun bentuk modus yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  desa,  yaitu  dengan  markup  anggaran  dengan  melakukan rancangan anggaran biaya melebihi harga pasaran, membuat kegiatan palsu yang anggarannya menggunakan     dana desa dan  membuat penipuan secara  bersekongkol  dalam  proyek yang didanai  dana  desa.  Banyaknya  perbuatan  yang  mengakibatkan  kerugia  negara  tentunya memerlukan solusi, agar kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi dapat dicegah atau ditekan seminimal mungkin.
Dari  penjelasan  yang  telah  dikemukakan,  maka  Tim  pengabdian  pada  masyarakat dalam  kegiatan  ini,  akan  melakukan  Penyuluhan  Hukum  Tentang  Pemahaman  Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Korupsi khususnya Dalam Penyalahgunaan Dana Desa. Khususnya di Desa Bungur Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi  .

## Permasalahan Mitra
Ada  beberapa  kepala  desa    yang  ada  beberapa  daerah  di  Provinsi  Jambi  dalam  masa pemerintahannya  telah  melakukan  sejumlah  tindakan  bertentangan  dengan  posisi  dan kedudukannya  sebagai  seorang  Kepala  Desa  dalam  pengelolaan  keuangan  desa,  tindakan tersebut  yaitu  berupa  proses  pengelolaan  keuangan  desa  yang  tidak  dilaksanakan  secara transparan  yang  digolongkan  sebagai  tindak  pidana  korupsi.  Berdasarkan  hasil  penelitian, bahwa  tingginya  perbuatan  korupsi  yang  berkaitan  dengan  kerugian  negara  yang  dilakukan oleh penyelenggara negara khususnya kepala desa, dikarenakan masih minimnya engetahuan dan  pemahaman dari penyelenggara negara dalam hal penyalahgunaan keuangan desa 4 . Penyalahgunaan dana desa yang terjadi di beberapa wilayah hukum di Kabupaten Muaro Jambi, merupakan salah satu hal yang menandakan adanya suatu usaha yang harus dilakukan, yaitu mulai dari penegakan hukumnya maupun dalam hal pemahaman aparat penegak hukum yaitu kepala desa. Oleh sebab itu perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan  guna mengatasi dan memberantas tindak pidana tersebut khususnya penyalahgunaan dana desa.
Permasalahannya  bagaimanakah  pelaksanaan  penanggulangan  penyalahgunaan  dana desa  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  dalam  menerapkan  ketentuan  normatif tersebut  apakah  telah  benar-benar  mampu  diwujudkan  oleh  penegak  hukum  di  lapangan, menjadi  peristiwa  hukum  konkrit (dassein), berupa  penanggulangan  tindak  pidana  korupsi dana desa, sehingga tidak terjadi lagi tindak pidana korupsi dana desa atau setidaknya dapat ditekan intensitasnya.
Pengelolaan  dana  desa  di  Kabupaten  Muarojambi,  Provinsi  Jambi  masih  banyak yang menyimpang. Penyimpangan atau penyalahgunaan dana desa di kabupaten  itu diduga akibat  ketidaktahuan  para  kepala  desa  mengenai  tata  kelola  dana  desa.  Salah  kelola  dana desa  itu  menyebabkan  banyak  dana  desa  yang  menguap  alias  tidak  jelas  penggunannya. Demikian  diungkapkan  Kepala  Inspektorat  Kabupaten  Muarojambi,  Budi  Hartono  terkait hasil audit atau pemeriksaan penggunaan dana desa Muarojambi tahun 2019 di Muarojambi,
Guna mengetahui permasalahan yang dihadapi, maka yang merupakan pokok persoalan dalam kegiatan  ini, adalah:
1. Mengapa Perangkat Desa perlu mengetahui perbuatan yang masuk kategori perbuatan penyalahgunaan dana desa dan masuk perbuatan tindak pidana korupsi?
2. Faktor apakah yang menjadi penyebab penyalagunaan dana desa ?
4 Hanif Nurchlis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa , Erlangga, Jakarta, 2011, hlm.
3. Apakah  solusi  yang  dapat  diberikan,  agar  dapat  dilakukan  pencegahan  dalam penyalahgunaan dana desa

## METODE PELAKSANAAN
Kegiatan melibatkan masyarakat sebagai sasarannya, adapun masyarakat yang terpilih adalah masyarakat sekitar namun   sasaran diutamakan para perangkat desa. Pelaksanaan pengabdian ini juga melibatkan Kepala Desa sebagai mitra kerja sama, Pengabdian Pada Masyarakat ini menggunakan  metode  pendekatan  berupa  sosialisasi.  Dengan  harapan,  setelah  pelaksanaan kegiatan  sosialisasi  ini  tumbuh  pemahaman  mengenai  Peraturan  yang  berkaitan  pengunaan dana  desa,  karena  tidak  menutup  kemungkinan  adanya  penyalahgunaan  dana  desa  yang dilakukan oleh aparat desa.
Berdasarkan  alur kerja pengabdian tersebut,  tim  akan membagi  tahapan  pelaksanaan kegiatan  pengabdian    menjadi  beberapa    tahapan,  yaitu  Tahapan  persiapan,  tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi yang diuraikan sebagai berikut:
Adapun langkah-langkah yang  dilaksanakan  oleh Tim bermitra dengan Kepala Desa Bunggur Kec. Kumpeh Kabupaten Muaro jambi,  yaitu:
1. Tahap Persiapan
2. Penentuan Materi Kegiatan
3. Pelaksanaan Kegiatan Pokok
4. Evaluasi hasil kegiatan.
5. Penyusunan Laporan akhir

## METODE PELAKSANAAN KEGIATAN
Dalam Program Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dilakukan melalui beberapa metode, diantanya:
1. Metode ceramah, yaitu merupakan metode untuk menyampaikan materi kepada peserta sesuai dengan yang ditentukan Tim Pelaksana.
2. Metode  Tanya  Jawab,  yaitu  metode  yang  dilakukan  untuk  mengetahui  respon pengetahuan atau tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.
3. Metode diskusi dan tanya jawab, yaitu tim pengabdian memberikan kesempatan kepada peserta  untuk  menyampaikan  pertanyaannya  berkaitan  dengan  materi  yang  telah diampaikan.

## HASIL  DAN  PEMBAHASAN

## Kewenangan Kepala Desa
Kegiatan  Pengabdian  ini  melibatkan  masyarakat  Desa  Bunggur  Kecamatan  Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi sebagai sasarannya, adapun masyarakat yang terpilih adalah Kepala Desa beserta aparat desa Bunggur. . Pengabdian terhadap masyarakat ini menggunakan metode pendekatan  berupa  sosialisasi.  Dengan  harapan,  setelah  pelaksanaan  kegiatan  sosialisasi  ini tumbuh pemahaman mengenai Peraturan dalam penggunaan dana desa untuk digunakan sesuai dengan peruntukannya.
Ada  beberapa  aparat  desa  maupun  perangkat  Desa  dalam  pelaksanaan  pengelolaan keuangan  desa    dianggap  melaksanakan  sejumlah  tindakan  yang  tidak  sesuai  dengan kedudukan  dan  kewenangannya  Oleh  karena  itu  aparat  desa  harus  memiliki  pengetahuan tentang kewenangan kepala desa, seperti yang diatur dalam  ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2)  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa..  Dengan  kegiatan  ini,  diharapkan
kepada masyarakat untuk kedepannya dalam tidak ditemukan  lagi penyalahgunaan dana desa untuk kepentingan pribadi.
Menjawab  permasalahan  yang  berkembang  tersebut,  solusi  yang  ditawarkan  melalui diskusi  dan  tanya  jawab  Tim  Pengabdian  dengan  masyarakat  mengenai  ruang  lingkup Peraturan yang mengatur tentang kewenangan kepala desa, sebagaimana ketentuan yang telah disebutkan.  Oleh  karena  itu  setiap  Kepala  desa  harus  mentaati.  Ketentuan  yang  berkaitan dengan keuangan desa, yaitu:
a. Kepala desa mempunyai  kewenangan dalam pengelolaan  Keuangan dan Aset Desa;
b. Kepala desa  menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa dengan pertimbangan yang transparan
c. Kepala  desa  punya  kewajiban  untuk  melakukan  pembinaan,  mengembangkan    dan menumbuhkan  tingkat  ekonomi  Desa  untuk  meningkatkan  perekonomian  masyarakat yang bersifat produktif untuk dipergunakan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
d. Kepala  desa  membuat  usulan    untuk  mendapatkan    bantuan  dari    negara  guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya;
e. Kepala  desa  dalam  melaksanakan  perencanaan  pembangunan  desanya  harus berkoordinasi dengan masyarakat.;
f. Kepala  desa  tidak  boleh  melakukan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  aturan  yang berlaku  dan  melaksanakan  tugasn  lain  yang  diberikan  juga  berdasarkan  ketentuan peraturan yang berlaku.
Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala Desa mengacu pada   ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan Pasal 26 mengatur tentang hak, dan kewajiban Kepala Desa  meliputi:.
a. Melaporkan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran tentang  pengelolaan Pemerintahan Desa;
b. Melaporkan kepada Bupati/Walikota tentang  pengelolaan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatannya;
c. Melaporkan  tentang  pengelolaan  pemerintahan  secara  tertulis  kepada  Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
d. Menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan pemerintahan secara tertulis  setiap akhir tahun anggaran.
Berkaitan dengan kewajiban Kepala desa, maka ditemukan  pada beberapa daerah dalam masa  pemerintahannya  telah  melakukan  sejumlah  tindakan  bertentangan  dengan  posisi  dan kedudukannya  sebagai  seorang  Kepala  Desa  dalam  pengelolaan  keuangan  desa,  tindakan tersebut  yaitu  berupa  proses  pengelolaan  keuangan  desa  yang  tidak  dilaksanakan  secara transparan yang digolongkan sebagai  tindak pidana korupsi.  Meningkatnya  perilaku korupsi tidak  terlepas  dari  kegiatan  penyelenggara  Negara.yang  tidak  mematuhi  peraturan  yang berlaku.  Sebagai  penyelenggara  negara    Kepala  Desa  merupakan    pemegang  kekuasaan pengelolaan  pemerintahan  di  desa,  tentunya  wajib  mengetahui  peraturan  yang  melarang penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan peruntukannya, karena dapat dikenakan tindak pidana korupsi.
Pengaturan  mengenai perbuatan yang dilarang berkaitan dengan penggunaan dana desa diatur dalam Pasal 2-20. Adapun Pasal 2 nya menentukan:
(1) Pidana  penjara  dan  denda  dapat  dikenakan  kepada  orang  yang  melakukan  perbuatan yang dapat menguntungkan diri sendiri  atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara..
(2) Pidana mati dapat diterapkan apabila dilakukan dalam kondisi tertentu,  misalnya dalam kondisi negara mengalami bencana.
Terjadinya  permasalahan  tersebut  di  atas,  hal  tersebut  tentunya  tidak  sesuai  dengan keadaan yang diharapkan karena mengingat keberadaan kepala desa beserta perangkat desa  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  sebagai  pihak  pemerintah  Desa yang  seharusnya  sebagai  pihak  yang  melayani,  mengayomi  dan  mengabdi  pada kepentingan  masyarakat  desa.  Oleh  karena  itu  dibutuhkan  profil  kepala  desa  beserta perangkat  desa  yang  benar-benar  potensial  dan  bertanggung  jawab  agar    proses pembangunan dalam pengelolaan keuangan desa  dapat berjalan sebagaimana mestinya di Desa.

## Keuangan Desa
Penjelasan  tentang  keuangan  desa  diatur  dalam  Pasal  71,  yaitu  segala  bentuk    hak  dan kewajiban Desa yang  bisa  dinilai dengan uang serta segala sesuatu  berupa uang dan barang yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  Desa  untuk  penyelengaraan pembangunan  desa.”  Selanjutnya,  pengaturan  mengenai  keuangan  desa  dan  hal  lain  yang terkait  dengannya  dijabarkan  lebih  lanjut  dalam  berbagai  peraturan,  di  antaranya  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah  Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Permendagri Nomor 113 Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  Permenkeu  Nomor  241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Permenkeu No. 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Permenkeu No. 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan  Evaluasi  Dana  Desa,  dan  Permendes  PDTT  No.  5  Tahun  2015  tentang  Prioritas Penggunaan Dana Desa. 5
Dalam  hal  melakukan  pengelolaan  dana  desa  yang  sumber  dananya  diperoleh    dari APBDesa, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari APBD, sedangkan  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  pusat  yang  diselenggarakan  oleh pemerintahn desa didanai dari APBN. 6
Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan:
(1) Penghasilan desa  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
a. Penghasilan  asli  dari  desa  yang  diperoleh  dari  hasil  usaha,  hasil  aset,  swadaya  dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain yang bersumber langsung dari desa;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c. Diperoleh dari pungutan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
d. Anggaran  dana  Desa  yang  merupakan  bagian  dari  dana  perimbangan  yang  diterima Kabupaten/Kota;
e. bantuan  keuangan  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Provinsi  dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
f. Sumbangan dan hibah dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan
g. Pendapatan Desa  lain yang sah.
Setiap  desa  diberi  kewenangan  untuk  mengelola  dana  desanya  sebagaimana  yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah
5 Pusat Inovasi Tata Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara, Policy Paper Pengelolaan Keuangan Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 , Cetakan 1 – Jakarta: Pusat Intan Lan, 2015, hlm. 3.
6 HAW. Widjaja, Op. Cit ., hlm. 81 .
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
Permasalahan dana desa sangat beragam, terdiri dari aspek kebijakan lembaga, aspek pengaturan,  aspek  pengawasan  dan  aspek  sumber  daya  manusia.  Aspek  kebijakan  lembaga yakni belum adanya petunjuk tekhnis dalam pengelolaan keuangan desa., tidak transparannya formula pembagian dana desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan hanya didasarkan atas dasar pemerataan.
Pengelolaan  dana  desa  sepenuhnya  milik  hak  desa  dan  ke  depan  akan  menjadi  dana alokasi  khusus  yang  wajib  ditransfer  langsung  dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintahan  desa. Kemendes PDTT, yang banyak mengurusi dana desa saat ini, lebih berkonsentrasi pada progres penyerapan anggarannya saja.
Pengelolaan dan pengalokasian Dana Desa yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN.
Berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Desa, maka perangkat desa harus mengetahui atau menerapkan aturan yang mengatur Keuangan Desa. Adapun peeraturan tersebut adalah: “Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa. Keungana desa dalam pengelolaannya berdasarkan asas-asas:
1) Transparan, berarti dalam penggunaan keuangan desa harus terbuka, jelas dan konkrit.
2) Akuntabel, berarti penggunaan keuangannya dapat dipertanggungjawabkan
3) Partisipatif,  berarti  setiap  warga  punya  hak  untuk  berpartisipasi  dalam  menentukan keuangan desa.
4) Tertib  dan  disiplin,  berarti  dalam  penggunaan  keuangan  harus  sesuai  dengan perencanaan yang telah disusun.

## Faktor Yang Menyebabkan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa
Meningkatnya angka kasus korupsi dalam pengelolaan anggaran desa tentunya membuat kita ikut prihatin, untuk itu perlu kita ketahui mengapa hal tersebut bisa terjadi. Terjadinya  Korupsi di  desa  berkembang  karena  beberapa  faktor  yang  saling  berkaitan:  pertama,  lemahnya pengawasan institusi (lembaga) yang memiliki otoritas dalam pengawasan. Dalam hal ini yang melakukan pengawasan adalah  BPKP dan BPK untuk  mengawasi, memeriksa dan mangudit pengelolaan  anggaran  desa.  Kedua,  rendahnya  partisipasi  masyarakat  dalam  pengawasan APBDes.  Peksanaan  program  desa  dalam    penyaluran  dana  desa,  masyarakat  tidak  banyak terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap dana desa. Ketiga, rendahnya transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa.  Rendahnya  transparansi  dan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  karena  hegemoni  kewenangan  kepala  desa  selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). Harus diakui budaya feodalisme yang  masih  mengakar  kuat  di  mayoritas  desa  di  Indonesia  memungkinkan  kepala  desa memiliki kekuasaan  ”mutlak” dalam perencanaan, pelaksanaan pengelolaan  keuangan desa. Perangkat  desa,  dan  BPD  lebih  terkesan  sebagai  kekuatan  pendukung  kepentingan  kepala desa 7 .
Berdasarkan  hasil  penelitian,  ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  tindak  pidana korupsi dana desa di Kabupaten Muaro Jambi, antara lain:
1. Kurangnya keahlian aparat pemerintah desa
2. Kurang nya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa
7 Trisno Yulianto, Desa Nol Korupsi , Undip, Koordinator Forum Kajian dan Transparansi Anggaran (Forkata), diakses Tanggal 27 Agustus 2020
3. Kurangnya  pengawasan yang dilakukan pemerintah, masyarakat dalam penggunaan desa
4. Tingginya  penggelembungan (mark up) harga
5. Pelaksanaan kegiatan fisik yang tidak sesuai dengan perencanaan
6. Kebiasaan  masyarakat  dengan  memberikan  uang  atau  barang  sebagai  ucapan terimakasih.
7. Pengelolaan  dana  desa  (DD)  dan  Alokasi  dana  desa  tidak  sesuai  Rancangan Anggaran Biaya (RAB)
8. Pembelanjaan barang tidak mengacu pada  RAB
9. Keterbatasan pengetahuan aparat desa dalam memahami aplikasi SisKeuDes
10. Dalam penggunaan dana desa tidak mematuhi  tidak/kurang sesuai dengan Permen desa tentang prioritas penggunaan dana desa . 8
Dari beberapa Faktor penyebab penyalahguna dana desa, yang  paling prinsip adalah kurang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa.  Peran masyarakat  untuk  memperoleh  informasi  pengelolaan  dana  desa  dan  terlibat  aktif  dibatasi, padahal.  Undang-undang  Desa  dalam  Pasal  68  mengatur  tentang  keterlibatan  masyarakat dalam penggunaan anggaran desa, masyarakat punya hak dan kewajiban untuk mendapatkan informasi dan dilibatkan dalam pembangunan desa.  Keterlibatan masyarakat  merupakan hal yang sangat penting dan menjadi faktor paling utama karena masyarakat desa lebih mengetahui apa  yang  dibutuhkan  desanya  dan  secara  langsung  dapat  menyaksikan  bagaimana pembangunan  desanya.  Namun,  kenyataannya  banyak    masyarakat  kurang  peduli  terhadap perkembangan desanya, karena tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan desanya.
Faktor  kedua,  yang  tidak  kalah  pentingnya    adalah  terbatasnya  kemampuan  kepala desa dan perangkat desa. rendahnya latar belakang tingkat pengetahuan dari kepala desa dan perangkat desa sangat berpengaruh akan faktor ini  Keterbatasan ini akan mempengaruhi dalam melakukan pengelolaan dana desa, pengadaan barang dan jasa, serta laporan untuk penyusunan pertanggungjawaban keuangan desa.
Faktor ketiga, Tidak maksimalnya pelaksanaan lembaga desa.  Terutama lembaga yang secara  langsung  mempunyai  peran  strategis  dalam  memberdayakan  masyarakat  dan pengambilan  keputusan  secara  demokrasi  tingkat  desa,  seperti  lembaga  Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Melihat  kasus-kasus korupsi yang terjadi dalam pengelolaan dana desa, ada beberapa modus operandi yang dilakukan antara lain, yaitu :
1. Membuat RAB (Rancangan Anggaran Biaya) di atas harga pasar dan membayar  tidak sesuai dengan harga pasar;
2. Bangunan fisik yang dibuat Kepala Desa dalam laporannnya dibiayai dari dana desa, padahal dananya bersumber dari dana lain.
3. Menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi.
4. Pemotongan dana desa oleh oknum pelaku
5. Membuat perjalanan dinas fiktif dengan cara memalsukan tiket penginapan/perjalanan;
6. Penggelembungan  pembayaran honorarium perangkat desa;
7. Pembelian  ATK  tidak  sesuai  dengan  real  cost    dengan  cara  pemalsuan  bukti pembayaran;
8. Penggelapan dana pajak; dan.
9. Melakukan pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun diperuntukkan secara pribadi. 9
8 . Hasil Penelitian, diakses tgl 25 Agustus 2020
Berkaitan  dengan  Upaya  Pencegahan    Korupsi  Dalam  Pengelolaan  dana  Desa,  maka Peran  serta  masyarakat  harus  lebih  berperan  besar.  Bagaimana  mendorong  partisipasi masyarakat untuk aktif, diperlukan  petugas pendamping desa, karena  pendamping desa. akan membimbing  dan  memberikan  pendampingan  masyarakat  untuk  melaporkan    dalam  hal menemukan adanya penyalahgunaan dana desa. Oleh karena itu yang penting dilakukan adalah membangkitkan partisipasi masyarakat. Karena tanpa itu agak sulit mencegah kebocoran dana desa.
.
Di samping partisipasi masyarakat, cara lainnya untuk pencegahan korupsi dana desa dengan meningkatkan  kemampuan  perangkat  desa  terkait  pengelolaan  Dana  Desa.  Dua  hal  tersebut akan memungkinkan kecurangan pengelolaan Dana Desa lebih rendah

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kegiatan Penyuluhan Hukum  dapat terlaksana dengan baik, walapun dalam pelaksanaannya belum mencapai hasil yang maksimal, karena masih adanya bebeapa peserta belum  menguasai dengan  baik  materi  yang  disampaikan.  Kegiatan  ini  mendapat  respon  positif    dari  peserta, terbukti  dengan  peran  aktif    peserta  mengikuti  penyuluhan  dengan  tetap  berada  di  tempat sebelum waktu kegiatan selesai.
Adanya kegiatan lanjutan yang pesertanya dapat melibatkan semua unsur masyarakat sehinga dapat meningkatkan parisipasi masyarakat dalam menentukan penggunaan dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Hanif Nurchlis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa , Erlangga, Jakarta, 2011.
Sahuri Lasmadi dan Elly Sudarti, Penyuluhan Hukum Tentang Merugikan Keuangan Negara Kepada  Kepala  Desa  se-Kecamatan  Pemayung  Kabupaten  Batang  Hari  Guna Pencegahan Korupsi pada Pemerintahan Desa , Jurnal Karya Abdi Masyarakat, Vol 2 No 2 (2018): Volume 2, No (Issue) 2, Desember 2018
Trisno  Yulianto,  Desa  Nol  Korupsi ,  Undip,  Koordinator  Forum  Kajian  dan  Transparansi Anggaran (Forkata), Tahun 2018 Yusrianto Kadir, Roy Marthen Moonri, Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa, Jurnal IUS, Volume 6 No.3, Tahun 2018
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa