## Abstract
This article aims to study on socio-historical perspective of Islam politic in Indonesia. Through this perspective, the author argues that problem of the relation between religion and state has been un- finished. However, the effort to integrate the concepts has been undertaking by scholars, especially in the New Order era. Historically, Islam has been utilised in socio-political power in Indonesia. The present writer examines one of example from the experience of Aceh. This leads the serious discussion among scholars on Islamic political thought which not only focussing on the relation between religion and state, but also the concept of secularism.
Key words: Political Islam, secularism, new order, Islamic law.

## Abstrak
Artikel ini mengkaji tentang sosio-sejarah politik Islam di Indonesia. Melalui pendekatan tersebut, penulis bergargumen bahwa persoalan hubungan agama dan negara belum terselesaikan.Namun, upaya untuk mengintegrasikan konsep-konsepnya telah banyak dilakukan oleh para sarjana, khususnya pada era Orde Baru. Secara historis, Islam telah dijadikan sebagai kekuatan sosial politik di Indonesia. Dalam hal ini, penulis mengambil salah satu contoh pengalaman di Aceh. Kajian ini pada akhir memberikan wacana pemikiran para sarjana yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan agama dan negara, tetapi juga konsep sekularisme.
Key words: Politik Islam, sekuler, pesanan baru, Hukum Islam.
“…bahwa Islam adalah sebuah agama yang multiinterpatif, yang membuka kemungkinan kepada banyak penafsiran mengenainya (a polyinterpretable religion)” (Effendi, 1998: 5)

## A. Pendahuluan
Artikel ini bermaksud mengkaji secara spesifik tentang konteks perjalanan Islam Politik di Indonesia. Melalui perpesktif sosio-historis, kajian ini ingin menampakkan bahwa hubungan agama dan negara di Indonesia masih belum selesai. Namun usaha untuk mempertemuka kedua hal tersebut telah banyak dilakukan oleh para sarjana, khususnya pada era Orde Baru. Namun, kehadiran Islam dalam bentuk formalisme agama, juga banyak memberikan persoalan tersendiri dalam menempatkan Islam sebagai kekuatan sosial politik di Indonesia. Dalam hal ini, penulis mencoba melihat bagaimana pengalaman Aceh, setelah melalui konflik berkepanjangan, salah satu cara penyelesaiannya adalah dengan pemberlakuan syari’at Islam. Tentu saja, ini memberikan

## ANTAGONISME ISLAM DAN NEGARA: PENGALAMAN INDONESIA

## M. Alkaf
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta e-mail: alkaf.muchtar@gmail.com
dampak yang cukup serius dalam pemikiran Islam tidak hanya pada persoalan relasi agama dan negara, tetapi juga mengenai konsep sekularisme yang dipahami oleh beberapa pemikir di Indonesia.
Hubungan antara Islam dan negara di Indonesia terus mengalami pergumulan yang panjang. Ada periode dimana perdebatan antara keduanya berjalan sangat produktif, lalu kemudian melakukan kompromi yang tidak solid. Namun ada juga berlangsung sangat antagonistik karena kelompok nasionalis, sebagai lawan utama kelompok Islam, memenangkan pertarungan secara simbolik. Hubungan yang antagonistik ini kemudian kemudian berusaha didamaikan oleh lahirnya kelompok intelektual baru yang mencoba menemukan sintesa baru bahwa Islam dan negara sebagai etentitas yang tunggal tanpa ada fragamentasi diantara keduanya. Tulisan ini mencoba menelurusuri tentang pertentangan dan persinggungan antara gagasan Islam dan negara dalam menyusun bangunan kebangsaan yang mewarnai pergerakan nasional dari awal abad 20 hingga kini di Indonesia.

## B.  Relasi Agama dan Negara dalam Sejarah
Awal abad 20, Belanda sudah lebih tenang dalam menerapkan politik kolonialnya, setelah banyak kerajaan di wilayah nusantara berhasil ditaklukkan, sehingga bisa menjalankan berbagai kebijakan yang kemudian membawa perubahan dalam banyak hal ke dalam struktur masyarakat jajahannya seperti mengenalkan gagasan reineisance yang sebelumnya sudah tumbuh di Eropa. Gagasan tersebut muncul melalui adanya pendidikan dan lahirnya organisasi-organisasi kebangsaan.
Banyaknya organisasi dan lembaga pendidikan yang lahir adalah sebagai sebagai bentuk kesadaran dalam bingkai kebangsaan yang baru. Organisasi-organisasi yang ada misalnya dilatari oleh berbagai ideologi pergerakan. Dalam kelompok Islam misalnya, tumbuhnya organisasi Sarekat Islam dan sekolah-sekolah seperti Jong Islamic Bond (JIB) maupun Normal Islam dan Sumatera Thawaleb di Sumatera Barat, yang dimana pergerakan tersebut kemudian mampu memproduksi tokoh-tokoh pergerakan nasional yang mendorong lahirnya, bukan sekadar perlawanan sporadis, melainkan juga gagasan-gagasan besar mengenai entitas baru yang harus dibangun untuk menjadi identitas yang merdeka. Tumbuh suburnya lembaga pendidikan serta organisasi seperti di atas didorong oleh kebijakan liberalisasi pendidikan oleh pemerintah Hindia Belanda, yang kemudian melahirkan kelas terdidik baru yang memimpin gerakan nasionalisme melalui usaha- usaha penumbuhan organisasi yang bersifat sosial, budaya dan pendidikan ketimbang memilih mendirikan organisasi politik, organisasi-organisasi demikian seperti Sarekat Islam, Budi Utomo, Jong Java, Jong Islamieten Bond. Sarekat Islam (SI) misalnya, sebagai sebuah organisasi awal yang mengkoordinasikan dan mengorganisir gerakan massa memiliki semangat Islam ke-Indonesiaan. Kelompok ini juga bisa disebut prototipe dari gerakan-gerakan massa berikutnya seperti PKI dan PNI dimana khas SI adalah tumbuh dengan semangat perlawanan dan keinginan kuat untuk mengubah struktur masyarakat yang feodal dan kolonialis (Kuntowijoyo, 1994: 211).
Proses modernisasi pendidikan di Indonesia yang berkembang tahun 1920-an dan 1930-an ini juga berkembang pesat Sumatera Barat dan inilah faktor penting yang  menjadi salah satu yang memberi pengaruh terhadap gerakan pembaharuan di Indonesia, termasuk di Aceh. Untuk kasus juga, perjumpaan secara intelektual antara Aceh dan Sumatera Barat inilah yang kemudian secara kolektif melakukan pembaharuan Islam di Aceh yang ditandai dengan membuka  madrasah pada permulaan tahun 1930-an. Gerakan yang didorong oleh, yang biasa disebut, Generasi pembaharu ini yang kemudian secara kolektif mengisi ruang-ruang kebudayaan dan keagamaan masyarakat dengan menjadikan madrasah-madrasah yang sudah dibentuk sebelumya sebagai basis. Gerakan
tersebut kemudian lebih terstruktur setelah generasi pembaharu melakukan konsolidasi dengan membentuk Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) yang kemunculannya juga dipengaruhi oleh pergerakan nasional yang berkembang di pulau Jawa (Sufi, 1998).
Menurut Effendi (1998), keberadaan organisasi dan lembaga pendidikan di atas yang kemudian melahirkan kelas terdidik dalam memproduksi gagasan kebangsaan di Indonesia. Pada masa awal menunjukan banyak perdebatan yang produktif, antara kelompok Islam dan nasionalis, tentang salah satu tema yang paling krusial yaitu mengenai dasar negara apa yang akan dibentuk untuk Indonesia merdeka. Kelompok Islam, atau islamisme dengan meminjam Noerhaidi, diwakili oleh Natsir, menjelaskan bahwa konsepsi negara Indonesia masa depan adalah dengan formalisasi Islam. Sebuah konsep yang dapat dipahami sebagai paham nasionalisme religius, dimana sebuah bangsa memiliki corak teologis sebagai panduan berbangsa dan bernegara. Sebaliknya, Soekarno, sebagai wakil dari kelompok nasionalis, meyakini betul bahwa konsepsi kenegaraan Indonesia adalah pemisahan antara negara dan agama. Akan tetapi tetap mengakui keberadaan agama, dalam pengertian bukan sebagai otoritas formal, melainkan sebagai subtansi yang nantinya memberi muatan nilai terhadap kebijakan negara  (Effendi,1998:76)
Dalam konteks global, maka kita melihat sebenarnya munculnya kelompok-kelompok pendukung Islamisme adalah wujud tandingan atas ekspansi negara bangsa yang megantikan format kekhalifahan dan Amir, sehingga demikian cara melihat kita dari upaya ini adalah dengan meletakkan gagsan islamisme sebagai sebuah perjumpaan atas perubahan sosial politik dan ekonomi yang memberi arahan terhadap belahan dunia Islam. Dengan demikian, maka islamisme adalah respon atas situasi yang dirasa kaum muslim yang terjadi akibat keterpurukan akibat merosotnya kekuatan internal serta invasi kolonialisme negara-negara Eropa.
Perdebatan mengenai posisi Islam dalam negara juga memasuki wilayah lembaga persiapan kemerdekaan, BPUPKI, dimana Departemen Agama sebagai crusial point- nya. Pemicu perdebatan adalah keberadaan Depag yang dianggap  hanya akan memberikan keuntungan bagi agama mayoritas (Islam), sehingga BPUPKI akhirnya memutuskan bahwa Depag diletakkan di bawah Departemen Pendidikan. Akibat penolakan tersebut, dirasa bahwa kelompok Islam terus mengalami kekecewaan, sehingga ketika ada  proposal tentang kemestian adanya kementrian agama yang diajukan oleh K.H. Abu Dardiri dan K.H. Saleh Sua’ady, maka pemimpin Republik ini segera menyetujuinya. Maka pada tanggal 3 Januari 1946 berdirilah Depag, sebagai menteri pertamanya adalah H.M Rasyidi. Alasan penerimaan ini adalah karena bagi pemimpin Republik ini sangat berbahaya bila kekecewaan ini terus berada dalam kekecewaan, sehingga loyalitas kepada republik yang masih muda ini menjadi terganggu (Asy-Syaukani, 2009).
Pada periode pasca-revolusi, kontestasi antara kelompok Islam-nasionalis merambah kepada konflik bersenjata seperti Darul Islam, PPRI dan Permesta. Selain itu, kontestasi dalam penyusunan konstitusi di Sidang Konstituante menghasilkan situasi politik yang buntu akibat hubungan yang tidak harmonis di kalangan partai politik. Periode ini kemudian menjelaskan bahwa penegasan Soekarno melalui Dekrit Presiden, atas dukungan militer, membuat perdebatan dasar negara dan Islam berakhir dengan kekalahan kelompok Islam dan pembubaran partai Masjumi setahun setelahnya.
Kekalahan ini kemudian akan membekas pada periode-periode berikutnya, walau pada masa awal Orde Baru, kelompok Islam melihat harapan untuk kembali memiliki peran dalam politik. Namun hal itu pupus ketika tahu bahwa pimpinan Orde Baru enggan dan bahkan masih curiga kepada elite Masjumi yang pernah terlibat dalam pemberontakan bersenjata. Hubungan yang antagonistik ini disimbolkan oleh elite Masyumi sebagai sikap kasar negara yang memperlakukan
mereka seperti ”kucing kurap” (Effendi, 1998). Sebagai kompromi, maka pemerintah menawarkan agar dibentuknya partai lain, yaitu Parmusi, namun ketika harus bersih dari unsur-unsur Masyumi. Upaya penggerusan kekuatan Islam politik  itu semakin terlihat ketika pemerintah melakukan penyederhanaan partai dengan menggabungkan partai-partai yang berafiliasi Islam ke PPP, dan partai yang beraliran nasional ke PDI. Apalagi kemudian secara internal, PPP sebagai satu-satunya partai umat Islam, dan bahkan pada perjalanannya, PPP juga ditinggal oleh NU, yang menjadi tulang punggung partai tersebut, akibat dipinggirkan dalam kontestasi dengan kelompok-kelompok Islam di tubuh PPP (Feillard, 2009: 202).
Oleh akibat arah politik Orde Baru yang hendak melemahkan kekuatan kelompok Islam dan kecendrungan yang mengeras dari kutub agama untuk mendirikan negara Islam (Asy-Syaukani, 2009), maka lahirlah kelompok intelektual muslim baru yang memberi respon dengan melakukan usaha pembaharuan. Dimana fokus utama dari generasi baru intelektual Islam baru tersebut adalah pada subtansi bukan bentuk. Respon intelektual itu kemudian bisa dilihat dari penekanan hal tersebut diantara lain  (1) Peninjauan kembali landasan teologis dan filososfis politik Islam, (2) Pendefinisian kembali cita cita politik Islam, (3) Penilaian kembali terhadap cara-cara bagaimana cita-cita  politik Islam itu bisa dicapai secara efektif, melalui prinsip (1) pembaharuan teologis/ keagamaan, (2) reformasi politik/birokrasi, (3) transformasi sosial (Effendi,1998: 126).
Upaya untuk melakukan harmonisasi bisa kita lihat dari usaha untuk meletakkan kembali hubungan antara Islam dan negara di Indonesia. salah satu langkah yang monumental adalah apa yang disebut sebagai usaha pembaharuan kehidupan keagamaan dan kebangsaan. Salah hal yang dilakukan oleh generasi inteektual baru tersebut adalah dengan melakukan upaya desakralisasi atau sekularisasi. Sebagaimana dinyatakan oleh Madjid (1997) bahwa sekularisasi ini adalah sebuah usaha penalaran untuk menempatkan hal yang suci pada yang suci dan hal yang profan pada hal profan. Ini dilakukan karena ada kecendrungan umat mentrandensikan hal-hal yang temporal. Usaha sekularisasi ini adalah untuk menduniawikan hal yang dunia dan dan melepaskannya untuk mengukhrawikannya, hal ini kemudian dapat dilihat pada slogan ’Islam Yes, Partai Islam No,’ (Santoso, 1997).
Dalam konteks sosiologis, intelektual muslim baru yang kemudian mewarnai pewacanaan relasi Islam dan negara adalah kelas menengah yang lahir sebagai konskuensi logis dari stabilnya pembangunan ekonomi Orde Baru. Dinamika yang terbaca menunjukkan bahwa kelompok kelas menengah itu, kemudian oleh rezim Orde Baru, digunakan untuk menopang pemerintahannya agar menjadi kuat dan saling memberikan dukungan untuk mempertahankan posisi politiknya. Kelas menengah juga memiliki hubungan dengan proses demokratisasi. Seperti yang dijelaskan oleh Uhlin bahwa baginya dengan adanya  kelas menengah maka akan mendorong tumbuhnya partispasi politik yang tentu akan merangsang lahirnya proses demokratisasi (Uhlin, 1997). Tesis yang serupa juga dikatakan oleh Huntington, sebagaimana ditulis oleh Aspinall (2005) bahwa khas kelompok kelas menengah di negara berkembang adalah tumbuh menjadi pendukung demokrasi (Aspinall,2005).
Hubungan antara kelompok kelas menengah dan demokrasi di Indonesia, bisa kita lihat ketika kelompok tersebut kemudian berhasil mendorong reformasi, setelah sebelumnya diawali dengan proses mobilitas vertikal yang cepat. Salah satu bagian dari kelas menengah adalah kelompok muslim yang dulunya terpinggirkan, namun karena melakukan politik kebudayaan, maka berhasil tumbuh menjadi kelompok menengah di Indonesia. Bangkitnya kelas menengah dari kelompok muslim ini dikarenakan akses ke dunia pendidikan yang tinggi, sehingga kemudian dapat mempengaruhi sektor-sektor lain seperti ekonomi, politik dan birokrasi.

## C.  Islam dan Negara: Tarik-menarik yang Belum Selesai
Upaya melakukan Islamisasi negara terjadi secara bertahap dengan mengambil pola yang tidak  tunggal. Bila kelompok Masyumi berkeinginan dengan melakukan islamisasi negara dengan perjuangan partai Islam, sebagaimana penegasan salah seorang pemuka Masyumi, Moehammad Roem dalam korespodensi politiknya dengan Nurcholish Madjid. Roem mengatakan bahwa ’ dalam penghidupan saya sendiri, Islam bagi saya adalah pedoman hidup, sedang Partai Islam adalah tempat dimana saya berjuang daa beramal” (Santoso, 1998). Lebih lanjut juga, Masyumi berpandangan bahwa negara sesungguhnya bukan tujuan akhir bagi Muslim, negara hanyalah alat untuk mempertahankan keyakinan dan kewajiban Musim di dunia, bahkan sebagai alat untuk mencapai tujuan paling tinggi yaitu sebagai tempat pelaksaan Syariat Islam.
Pun demikian, upaya islamisasi negara juga tidak semata-semata melalui politik, namun juga melalui pewacanaan fikh. Hal ini dimulai oleh dua tokoh fikh besar Indonesia, Hasby Ash Sidiqy dan Hazairin, dimana kedua ulama itu mengajukan fikh keindonesiaan, yaitu sebuah pandangan fikh yang memperhatikan konteks budaya Indonesia melalui penalaran serta metodolgis syariah, sehingga dapat menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia (An-Naim, 2005: 398). Keberadaan pandangan fikh ini terkait dengan upaya kelompok reformis dalam usaha tetap untuk melakukan islamisasi terhadap negara, maka setelah kegagalan melalui upaya politik, maka memasuki wilayah legislasi dengan melakukan upaya kodifikasi hukum Islam. Dimana hal ini  dapat kita lihat dengan lahirnya Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 7/1989 tentang Peradilan Agama (Wahyudi, 2007: 33).
Bentuk lain yang dapat kita lihat adalah dengan mendorong gerakan Islam kultural melalui organisasi Islam, seperti Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan juga mendirikan Bank Muammalat pada awal 1990-an. Kedua hal itu, adalah keberhasilan atas apa yang dilakukan oleh intelektual muslim baru yang lahir pada awal Orde Baru. Intelektual muslim baru ini mencoba memberikan sintesa baru atas situasi politik dan sosial dalam hubungan Islam dan negara. Dan melalui  ICMI-lah upaya menunjukkan bahwa hubungan yang penuh kecurigaan oleh rezim ini pada masa-masa awal telah terselesaikan. ICMI dapat juga dikatakan sebagai seleberasi puncak dari Islam kultural. sekaligus untuk menciptakan keseimbangan politik terhadap kekuatan militer dan yang pro-demokrasi yang mulai menjadi tantangan bagi rezimnya (Hefner, 2000: 128). Kehadiran ICMI dijelaskan oleh Nurcholis sebagai kekuatan yang hadir ketika Indonesia memasuki situasi sosial politik dengan perimbangan kekuatan baru, setelah berakhirnya era politik warisan kolonial dan mulai memasuki isu-isu seperti demokrasi, keterbukaan dan keadilan (Gaus, 2010: 214).
Setelah jatuhnya rezim Orde Baru, maka wacana bahwa Islam sebagai dasar negara kembali disuarakan dengan kuat, terutama pada Pemilu 1999.  melalui partai-partai politik berbasis Islam yang tumbuh dengan subur. Selain parpol, organisasi sosial pendukung formalisasi Syariat Islam juga semakin menemukan bentuknya, seperti Hisbu Tahrir Indonesia, Majelis Mujahiddin Indonesia, Front Pembela Isalam, dan tentu saja Dewan Dakwh Islam Indonesia yang sudah berdiri sejak awal. Namun gagasan tersebut masih mendapat tantangan dari kelompok-kelompok yang tidak menghendaki adanya negara Islam sepeperti NU, Muhammadiyah dan Paramadina serta partai-partai politik yang berhaluan nasionalis yang ternyata semakin kuat setelah Pemilu 2004.
Namun sebagai cacatan penting, kini trend terbaru dalam upaya islamisasi negara tidak lagi mengambil ruang di pusat pemerintahan baik melalui proses legislasi maupun politik, melainkan sudah berpindah ke daerah-daerah. Hal ini dipicu oleh otonomi daerah yang  menyuburkan gagasan tersebut di daerah-daerah tanpa memperhatikan posisi dari pemerintah pusat (An- Naim, 2005: 399). Fenomena islamisasi dari bawah ini bisa kita lihat dari banyaknya lahir, apa
yang disebut,  Perda-perda Syariah, di beberapa wilayah seperti di Sumatera Barat, Makasar, Jawa Barat dan Aceh. Yang kesemuanya tentu memiliki kerumitan serta perdebatan yang khas. Sebagai contoh yang paling baik mengenai hal tersebut adalah Aceh, daerah yang telah menyusun  identitas keislamannya dalam negara yang dimulai sejak Republik ini dibangun.
Ide penerapan Syariat Islam d Aceh dalam bingkai NKRI pertama kali ditetapkan melalui Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor I/Missi/1959 yang memberikan keistimewaan untuk Aceh dalam tiga hal, agama, adat dan pendidikan. Penetapan ini sebagai jalan keluar atas konflik bersenjata DI/TII dan dianggap sebagai penyelesaian yang menyeluruh. Konsep tentang pemberlakuan Syariat Islam kembali dilihat oleh Pemerintah Pusat sebagai solusi bagi  konflik Aceh yang dipicu oleh pemberontakan gerakan Aceh Merdeka (GAM). Hal pertama yang dilakukan adalah dengan penegasan kembali bahwa Aceh adalah Daerah Istimewa melalui Undang-Undang No 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang- Undang ini secara tegas memuat bahwa pelaksanaan Syariat Islam adalah bentuk penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah (Pasal 4). Ini adalah pasal pertama yang menegaskan bahwa Syariat Islam menjadi hukum positif di Aceh. Kemudian, UU No. 44 Tahun 1999 tersebut direvisi menjadi UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
UU No. 18 Tahun 2001 lebih memiliki kekuatan praktis karena memiliki peraturan pelaksana yang lebih komplit dari UU No. 44 Tahun 1999. Diantara peraturan pelaksana itu adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia  No 11 Tahun 2003 tentang Makamah Syariah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selain itu, UU ini memiliki peraturan pelaksana setingkat Perda yang dalam bahasa otonomi khusus disebut Qanun. Masing-masing Qanun tersebut adalah Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2002 tentang Peardilan Syariat Islam, Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 12 Tahun 2003 Minuman Khamar dan sejenisnya, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat. Kesemua Qanun ini adalah penjelas bagaimana Syariat Islam diterapkan di Aceh dalam bingkai NKRI. Qanun ini kemudian menjadi “hidup” ketika menyertakan lembaga pengawas yang disebut sebagai Wilayatul Hisbah yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan (Pasal 14 Qanun No. 11 Tahun 2002) pada Qanun No 11 Tahun 2002, Qanun No 12 Tahun 2003, Qanun No. 13 Tahun 2003 dan Qanun No. 14 Tahun 2003.
Namun demikian, keberlangsungan perdebatan mengenai pelaksanaan Syariat Islam kini mendapat tantangan serius ketika terjadi pedebatan panjang mengenai Rancangan Qanun Jinayat Aceh, sebagai revisi Qanun-Qanun sebelumnya, karena Gubernur tidak bersedia menandatangani draf  Qanun akibat memuat hukum rajam. Ini menandakan bahwa masyarakat Aceh, sebagai refleksi dari berpindahnya arena perdebatan relasi Islam dan negara dari pusat ke daerah, sendiri- pun memiliki perspektif yang beragam dalam memahami pelaksanaan Syariat Islam.

## D. Kesimpulan
Bahwa wajah yang antagonisitik antara Islam dan negara di Indonesia sama sekali bukan sebuah catatan kaki mengenai perjalanan bangsa ini. Ia adalah core atas sebuah upaya keras untuk menyusun apa yang disebut sebagai identitas kebangsaan. Namun sebagaimana kritik Effendi (1998: 81), bahwa dalam perdebatan generasi awal mengenai relasi Islam dan negara, belum
terlihat adanya ketegasan konsep. Oleh-nya, Natsir, sebagai wakil kelompok Islam, dianggap kurang berhasil menjelaskan gagasannya dengan baik karena masih terkesan normatif, sedangkan Soekarno, sebagai wakil kelompok nasionalis, dinilai masih kurang mampu memberikan substansi keagamaan terhadap hubungan Islam dan negara. Ketidak-jelasan sejak awal konsepsi mengenai relasi agama dan negara kemudian membuat kedua hal tersebut terus berhadap-hadapan hingga kini.
Pun-demikian, upaya baik dari An-Naim (2007) adalah dengan mendamaikan antara negara Islam dan negara sekular patut kita simak. Baginya, kasus Indonesia, dengan mempertentangkan kedua hal tersebut tidaklah perlu. An-Naim (2007) menjelaskan bahwa tidaklah tepat bila sekularisme dimaknai sebagai peminggiran agama, baginya sekularisme itu adalah menempatkan kelembagaan Islam secara terpisah dari negara dengan tetap memberikan peran politik masyarakat muslim dalam mengajukan prinsip-prinsip syariah dalam pembuatan kebijakan publik atau peraturan melalui public reason. Hal ini kembali bisa dipertegas dengan menempatkan keberadaan agama bukan pada ranah politik, karena akan mengakibatkan tumbuhnya politik identitas, melainkan di ranah civil society yang kemudian membuat agama bertindak sebagai moral reasoning dan fondasi bagi pengembangan masyarakat (Munawar-Rahman, 2010: 309).
Dengan meletakkan Islam secara tegas sebagai sumber inspirasi dan nilai atas negara, maka diharapkan akan segera menyelesaikan hubungan yang antagonistik yang selama ini terbangun. Ketegasan itu dirasa penting untuk memberikan “kesimpulan”mengenai hubungan Islam dan negara, di saat politik identitas dan radikalisasi atas nama agama yang semakin menguat akhir- akhir ini di Indonesia.

## Daftar Pustaka
An-Naim, Abdullahi Ahmed. 2007. Islam Dan Negara Sekular; Menegoisasikan Masa Depan Syariah . Bandung: Mizan.
Aspinall, Edward. 2005. Opposing Soeharto: Compromise, Resistance, and Regime, change in Indonesia . California: Stanford University Press.
Assyaukanie, Luthfi. 2009. Islam and the Secular State in Indonesia. Singapore: ISEAS.
Effendi, Bachtiar. 1998. Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia . Jakarta: Paramadina.
Feillard, Andree. 2009. NU via a vis Negara; Pencarian Isi, Bentuk dan Makna . Yogyakarta: LkiS.
Gaus AF, Ahmad. 2010. Api Islam Nurcholis Madjid . Jakarta: Kompas.
Hefner, Robert W. 2000. Civil Islam . New Jersey: Princeton University Press.
Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur,
Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam.2006. Banda Aceh: Penerbit  Dinas Syariat Islam NAD.
Kuntowijoyo. 1994. Paradigma Islam; Interpretasi Untuk Aksi . Bandung: Mizan.
Munawar-Rachman, Buddhi. 2010. Reorientasi Pembaharuan Islam; Sekularisme, Liberalisme Dan Pluralisme Paradigma Baru Islam Indonesia . Jakarta: Paramadina.
Santoso, Agus Edi (ed). 1997. Tidak Ada Negara Islam . Jakarta: Djambatan.
Sufi, Rusdi. 1998. Gerakan Nasionalisme di Aceh (1900-1942). Banda Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
Uhlin, Anders. 1997. Indonesian and the “Third Wafe of Demokratization” .New York: St. Martin’s Press.
Wahyudi, Yudian. 2007. Ushul Fikih versus Hermeneutika; Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika . Yogyakarta: Pesantren Nawesa Press.
Wijayatsih, Hendri Gunawan Adi Prabowo dan Purwaningtyas Rimukti (ed.). 2010. Memahami Kebenaran Yang Lain; sebagai Upaya Pembaharuan Hidup Bersama . Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen.