“ MENINJAU DOUBLE BARDEN DALAM PP  NO 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN SEBAGAI HAMBATAN MEWUJUDKAN GENDER SEBAGAI ASPEK KETAHANAN KELUARGA BURUH”
Furba Indah

## ILMU HUKUM

## FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

## UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

## ABSTRAK
Perjuangan Buruh yang sudah dimulai sebelum Kemerdekaan akhirnya terus berkepanjangan  sampai  saat  ini,  dimana  waktu  yang  seharusnya  Indonesia memulai bercermin mencari kesalahan dan memeperbaikinya demi perkembangan ekonomi Bangsa. Tidak sedikit factor yang menghambat untuk memajukan perekonomian bangsa, akan tetapi realita mengatakan tidak banyak pula usaha untuk memeperbaiki, kesetaraan yang tidak tertanam dalam masyarakat Indonesia, kenyataan bahwa Perempuan sebagai manusia kedua juga menjadi pemicu utama, padahal   kemajuan ekonomi yang terdapat pada Buruh Perempuan yang sudah menjadi mayoritas penghuni pabrik – pabrik industry dan meningkatkan income Negara, kenyataannya masih termaginalkan dari isu central, sehingga hal ini menjadi penghambat besar untuk kemjauan perekonomian bangsa.

## A.  Latar Belakang
Kemajuan ekonomi yang menjadi standarisai kesejahteraan dari suatu Bangsa, telah disepakati bersama oleh seluruh dunia, kesejahteraan yang dimaksud bukanlah kesejahteraan yang dirasakan oleh beberapa oknum tertentu, akan tetapi kesejahteraan secara bersama – sama, yang dapat menandatangkan kemudahan dalam pendidikan, kesehatan dan pekerjaan.
Perubahan social yang terjadi di Indoneisa dalam usia 70 tahun ini, belumlah   mendatangkan   angin   segar
untuk   mensejahterakaan   rakyat, kenyataan bahwa angka kemiskinan masih tinggi seharusnya menjadi pemicu untk mencari tahu alasan, lalu memeprbaikinya.
Perubahan  social  yang  salah satunya  dapat  terlihat  pada  berdirinya pabrik – pabrik sebagai tempat mayoritas untuk mencari nafkah   bangsa Indonesia bahkan malah menjadi hambatan untuk mewujudkan kesejateraan, terlebih system patriarki yang megukung budaya bangsa juga menjadi hambatan yang berarti karena mayoritas pekerja atau buruh pada pabrik
tersebut kaum Perempuan, kaum yang jumlahnya setengah dari kaum laki – laki ini  tidak  diperhatikan  haknya,  sehingga kesejahteraan  bangsa  terasa teramat jauh dari impian.
Keadaan social Inonesia yang menomor duakan Perempuan disbanding laki – laki dalam segala hal masih teramat dirasakan, baik Pendidikan, pekerjaan yang berdampak pada upah kerja dan terkekangnya jaminan hidup layak lebih sedikit dibandingkan laki – laki, pada akhirnya lebih menyulitkan kehidupan.
Hukum yang sifatnya dapat membantu untuk merekayasa social ini, tidak   juga   kunjung   digunakan   oleh Pemerintah   sebagai   upaya   untuk
mewujudkan  kesetaraan  yang  dapat berimpilkasi  pada kesejahteraan. Sebaliknya Pemerintah menggunakan sifat Hukum yang memaksa membantu system patriarki tetap bercongkol dalam kehidupan msyarakat.
Peraturaan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan no 17 yang ditetapkan sebelum MEA 15 Desember ini menjadi bentukan Hukum yang memudahkan para Investor untuk  terus mengumpulkan uang hal ini tertera pada Pasal (), sehingga dengan mudah dan memaksa Buruh untuk bekerja lebih susah, serta membantu menetapkan system patriarki yang menghilangkan kesetaraan yang pada akhirnya menjauhkan dari kesejahteraan bangsa.

## B.   Peranan Buruh Perempuan dalam Perkembangan Ekonomi Indonesia
Buruh Indonesia yang memulai perjuangannya  di bangunan Pabrik milik pengusaha asing yang diperan untuk mencari uang dalam rangka menghidupi diri sendiri dan keluarga, di Negranya sendiri . Sirkulasi perputaran capital yang menjadi fenomena berlangsungnya perjuangan buruh di Negara berkembang ini dapat dikatakan perpanjangan dari kehidupan di Negara yang sudah maju pada abad sebelumnya, hal ini dikuatkan dengan pernyataan John Pilger  dalam Film  dokumentarnya  yang  mengungkap hutang  Indonesia dengan  IMF,  dalam sela  –  sela  wawancaranya  Ia  mengatakan bahwa Indonesia saat ini sama seperti Inggri di tahun 1802, fenomena kemiskinan dan pekerja tanpa digaji layak sangat memprihatinkan.
Hal demikian ditegaskan pula dengan pernyataan Ketua Serikat Buruh Federasi Buruh Lintas Pabrik ( FBLP ) yang menyatakan bahwa upah minimum regional yang ditetapkan belumlah cukup untuk menunjang kehidupan yang serba mahal. Penetapan Upah minimum regional yang telah diatur  dalam  UU  no  13  tahun 2003  ini  pada  Pasal  ,,,,  Khususnya  untuk regional Jakarta yang menetapkan Upah 2,7 Juta jelas tidaklah dapat memenuhi kapita pertumbuhan Ekonomi di Ibu Kota, hal demikian dijelaskan pula oleh Jumisih bahwa Perhitungan Upah Regional dihitung dengan jumlah palig minimum
setiap kebutuhan hidup, hal dmeikian dapat dicontohkan dengan perbandingan harga 1 Kg telur yang saat ini dibandrol dengan harga
18.000,- maka hitungan harga 6.000,- yang dibandrol untuk menghitung upah regional Buruh.
Sirkulasi capital yang ditetapkan pada system perekonomian saat ini terutama dalam sector industry membuat capital yang terus berjalan, capital tersebut  bukan lagi  terdapat  pada  uang  sebagai  bahan utama,  akan  tetapi Buruh yang seharusnya berperan sebagai Subjek atau rekan kerja juga telah menjadi capital yang berjalan setelah uang dan alat kerja.
Cara hidupnya pekerja itu, dan dari situ besaran kerja lebih yang dirampas oleh kapitalis itu, menjadi subyek dari berbagai variasi: Jika  kapital  tidak  berkurang dalam  nilai  sebagaimana  ia  meningkat dalam jumlah, maka kaum kapitalis  akan menarik  dari    para    pekerja    itu    hasil dari  setiap  jam  kerja melampaui  yang memungkinkan pekerja itu  untuk hidup... si kapitalis dapat
... pada akhirnya mengatakan pada para pekerja itu, kalian tidak akan makan roti, karena... adalah mungkin untuk hidup dari bit  merah  dan  kentang  .  Dan  kita    telah sampai pada titik ini! . 5
Dan  hal  ini  ditegaskan  pula  bahwa jika pekerja itu dapat dibuat untuk makan kentang  gantinya  roti,  menjadi  secara tidak    terbantahkan    benar  bahwa  lebih
banyak yang dapat ditarik dari kerjanya; yaitu, jika ketika ia hidup dari roti dirinya wajib mempertahankan bagi pemeliharaan dirinya  sendiri  dan  keluarganya  kerja hari Senin dan Selasa , maka ia, dengan kentang, hanya memerlukan setengahnya hari Senin ; dan sisa separuh hari Senin dan seluruh hari Selasa tersedia melayani negara atau pun si kapitalis 26).
Perempuan yang menjadi Buruh, bekerja atau berperan sebagai Buruh mendapatkan upah, aturan dan jaminan hidup yang lebih sedikit dibandingkan Buruh laki – laki, system Budaya Patriarki, streotif di Indonesia yang masih bercongkol menunjang penguphan yang tidak seimbang ini. Hal demikian
dapat dibuktikan dengan pernyataan Jumisih yang telah mengadvokasi rekan
5 Marx, Karl. Capital Buku II, hal 23 -24
6 Opcit, hal 26
kerjanya yang keguguran karena dipaksa bekerja saat hamil besar, Ia mengatakan bahwa :
“ Buruh perempuan belumlah mendapatkan haknya, perlindungan terhadap kesehatan yang harus kami dapatkan tidak dapat terpenuhi, jelas ini terjadi pada rekan saya yang bekerja di salah satu Pabrik Garmen Cakung, Ia pendarahaan di kamar mandi, Ia lalu pingsan, dan setelah istirahat beberapa menit ia langsung dipaksa lagi bekerja”
Aturan hukum yang telah menyatakan bahwa Buruh Perempuan mendapatkan
cuti Khusus yang meliputi :
1.  Hari pertama dan kedua pada waktu haid. Pekerja /Buruh  Perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memeberitahukan kepada Pengusaha, tidak wajib bekerja . 7
2.   Pekerja  /  Buruh  Perempuan berhak memeperoleh istirahat selama 1,5 ( satu setengah ) sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 ( satu setengah ) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. 8
3.   Pekerja /Buruh  Permpuan yang megalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 ( satu setengah ) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. 9
4.   Pekerja  /  Buruh Perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnyauntuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja. 10
Pada empirisya perlindungan terhadap tenaga kerja yang telah dimaksudkan untuk menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi  atas  dasar
apaun, untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja /
Buruh dan Keluarganya. 11 Belumlah dapat dilakukan, hal ini ditunjang karena
7 Pasal 81 , Undang – Unddang Ketenagakerjaan 8 Opcit, Pasal 82
9 Ibid.
10 Pasal 83, Undang – Undang Ketenagakerjaan
11 Undang – Undang No .13 Tahun 2003
asas kesetaraan yang seharusnya tertanam dalam kontrak social para Buruh itu sendiri belum direalisaasikan.
Ketimpangan gender terwujud dalam banyak bentuk, di antaranya berupa burden atau pemberian beban kerja yang lebih panjang dan lebih berat kepada Perempuan, terutama Perempuan pekerja. Sebab , mereka selain dituntut mampu   menyelesaikan   tugas   –   tugas rumah   tangga   yang dimasyarakat selalu dipersepsikan sebagai kewajiban Perempuan. 12
Harga komoditi untuk mendapatkan laba yang tinggi selalu digulirkan oleh Pengusaha, dengan cara cuti tersebut diganti dengan jam lembur yang tanpa dibayar dengan upah yang seharusnya, perhitungan jam lembur yang delapan jam kerja juga dihabiskan oleh Buruh Perempuan tanpa upah untuk emmbayar cuti haid atau melahirkan yang seharusnya Ia dapatkan, hal ini ditegaskan oleh jumisih dalam kajian Buruh Perempuannya, Ia menyatkan bahwa :
“ Para Buruh Perempuan lebih memilih terus bekerja dengan menahan
rasa sakit, dibandingkan   dengan mangambil cuti dan harus menggantinya tanpa upah, yang sama dengan menambah kerjanya”.
Ketimpangan  Gender  yang  dirasakan oleh  buruh  Perempuan menyebabkan timbulnya masalah Perempuan dalam aspek lainnya, seperti seks dalam hal kesehatan reproduksinya, hal demikian diakibatkan  karena jam istirahat yang teramat sedikit dimiliki oleh Buruh Perempuan, istirahat yang kurang dari delapan jam menyebabkannya kehilangan kebugaraan seks yang    semestinya, kelelahannya    dalam    bekerja    dan melayani    suami
menjadikannya untuk mengurus anak dengan setengah – setengah, sehingga
12 Musdah, Mulia, Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gende r, hal 57
pendidikan dan perawatan anak yang hanya dibebankan pada dirinya tidak dapat menunjang pendidikan anak yang dibutuhkan bangsa.
Disamping itu kenyataan bahwa Buruh Perempuan yang pada awalnya ingin mendapatkan uang demi melakukan perawatan kecantikan seperti perkembangan zaman, pada akhirnya hanya berakibat dengan menimbun hutang, pendapatan upah yang hanya cukup untuk membeli beras dan gallon yang dibandrol dnegan harga 5.000,- untuk tiga hari minum tidak dapat mencukupi keinginannya, hal demikian dilontarkan
dengan pernyataan Buruh Permpuan Garmen Boy, Ia menyatakan bahwa :
“ Selesai membayar hutang pada rentenir, dengan gaji yang pas – pasan, sebelumnya   hanya ingin kehidupan yang lebih baik, padahal telah bekerja lebih dari delapan jam kerja yang seharusnya”
Telah  diakui  bahwa  bunga  yang dibayar  pada  kaum  kapitalis,  entah berupa sewa, bunga atas uang, atau laba perdagangan, ia dibayarkan dari kerja orang lain. 13
Konstruksi gender bukanlah kodrati, melainkan bentukan social sehingga konsep ini dapat berubah dari waktu ke waktudan juga dapat berbeda antara suatu daerah dan daerah lain. Ringkasnya, masyarakatlah yang membentuk maskulinitas dan feminitas pada diri seseorang. Bentukan ini dibakukan sedemikian rupa melalui berbagai norma tradisi, adat, budaya, dan hukum, bahkan juga agama, sehingga seolah – olah semuanya itu merupakan kodrat atau  pemberian  Tuhan  yang harus  diterima  apa  adanya,  dan  tidak boleh  dipertanyakan   lagi. 14 Sehingga, perkembangan   ekonomi   Indonesia dapat
ditunjang dengan merubah pola patriarki dan sterotif pada masyarakat.

## B. Tinjauan Doble Barden
dalam PP  No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan Sebagai hambatan untuk mewujudkan ketahanan

## 54

## keluarga Buruh
Perlindungan  terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak – hak   dasar   pekerja   /   buruh dan   menjamin   kesamaan kesempatan,   serta
13 Mark, Karl. Kapital Jilid II, hal.23 14 Mulia, musdah, Islam dan inspirasi kesetaraan, hal 56
perlakuan tanpa diskriminasi atas dasra apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja / buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. 15

## Perlindungan  terhadap  pekerja
perempuan  secara  keseluruhan terkait dengan perlindungan ekonomis, perlindungan social dan perlindungan teknis. Dalam lingkup perlindungan ekonomis di anataranya menyangkut upah dan tunjangan lainnya, tidak boleh dibedakan dengan pekerja laki – laki untuk jenis pekerjaan dan jabatan yang sama.Selain itu, terhadap  permpuan  yang menjalankan masa istirahat dikarenakan haid ,
melahirkan atau keguguran kandungan tetap mendapat upah penuh. 19 Dan
terkait dnegan perlindungan social dan teknis menyangkut perlindungan ditempat kerja, antara lain dimuat dalam pasal 76 UU no 13 tahun 2003.
Untuk terwujudnya keteraturaan
tersebut, dengan adanya hirearki perundang – undangan, sebagaimana hirearki yang terendah harus menjelskan dan  menyukseskan  hireraki  diatasnya, demi  terwujudnya tujuan bersama, seperti adanya PP no 78 tahun 2015 tentang Pnegupahan yang ditetapkan untuk menunjang pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 97
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Oktober 2015, dua bulan sebelum PILKADA serentak dan MEA.
Dalam PP itu disebutkan, bahwa kebijakan pengupahan diarahkan
untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak

## 19 Opcit, hal 70
bagi Pekerja atau Buruh. Penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan Pekerja atau Buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup Pekerja atau Buruh dan keluarganya secara wajar.
Sementara dalam hal komponen Upah terdiri dari Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, menurut PP ini, besarnya Upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Upah
pokok  dan  tunjangan  tetap,  upah sebagaimana  dimaksus  diatur  dalam
Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahan atau Perjanjian Kerja Bersama. 21
Adapun pendapatan non Upah sebagaimana dimaksud berupa tunjangan hari raya keagamaan.   Selain tunjangan hari raya keagamaan, menurut PP ini, pengusaha dapat memberikan pendapatan non Upah berupa:
a.   bonus;
b.   uang pengganti fasilitas kerja; dan/ atau
c.   uang servis pada usaha tertentu.
PP ini menegaskan, bahwa tunjangan hari raya keagamaan wajib diberikan oleh Pengusaha kepada Pekerja  atau  Buruh.,  dan  dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan. Adapun bonus sebagaimana dimaksud dapat diberikan oleh  Pengusaha  kepada  Pekerja atau Buruh atas keuntungan Perusahaan, yang penetapannya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.PP ini juga menegaskan, setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
Dasar Pengupahan menurut  PP ini, upah ditetapkan berdasarkan:
a.   satuan waktu; dan/atau
b. satuan  hasil,  yang  Upah  berdasarkan satuan  waktu  sebagaimana dimaksud , menurut PP ini, ditetapkan secara harian,  mingguan, atau bulanan.
Dalam hal Upah ditetapkan secara harian, menurut PP ini, perhitungan Upah sehari adalah:
a.  bagi  Perusahaan  dengan  sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, Upah sebulan dibagi 25 (dua puluh lima); atau
b. bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, Upah sebulan dibagi 21 (dua puluh satu).
Struktur dan skala Upah sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, wajib diberitahukan kepada seluruh Pekerja atau Buruh, dan harus dilampirkan oleh Perusahaan pada saat permohonan:
a. pengesahan dan pembaruan Peraturan Perusahaan; atau
b.  pendaftaran,  perpanjangan,  dan pembaruan  Perjanjian  Kerja Bersama.
Sedangkan Upah berdasarkan satuan hasil ditetapkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati. Penetapan besarnya Upah sebagaimanadilakukan oleh Pengusaha berdasarkan hasil kesepakatan antara Pekerja atau Buruh dengan Pengusaha.
Penetapan Upah sebulan berdasarkan satuan hasil sebagaimana dimaksud, untuk pemenuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan  ditetapkan berdasarkan  Upah  rata-rata  3  (tiga) bulan terakhir yang diterima oleh Pekerja atau Buruh. 22
Menurut  PP  ini,  pengusaha  wajib
membayar  Upah  pada  waktu yang telah diperjanjikan antara Pengusaha dengan Pekerja atau Buruh. Dalam hal hari atau tanggal yang telah disepakati jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, atau hari istirahat mingguan, menurut PP ini, pelaksanaan   pembayaran   Upah   diatur dalam   Perjanjian   Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
Hal demikian seperti bunyi pasal 19 PP no 78 tahun 2015 yang menyatakan bahwa
“ Pembayaran    Upah    oleh    Pengusaha dilakukan    dalam    jangka  waktu  paling cepat seminggu 1 (satu) kali atau paling lambat sebulan 1 (satu) kali kecuali bila Perjanjian Kerja untuk waktu kurang dari satu minggu.”
Upah sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, dapat dibayarkan secara  langsung atau  melalui  bank.  Dalam  hal  Upah dibayarkan melalui  bank,  maka Upah harus sudah dapat diuangkan oleh Pekerja atau  Buruh  pada  tanggal  pembayaran Upah  yang  disepakati  kedua belah pihak.
PP ini juga menegaskan, bahwa pengusaha melakukan peninjauan Upah secara  berkala  untuk  penyesuaian harga  kebutuhan  hidup dan/atau peningkatan produktivitas kerja dengan mempertimbangkan kemampuan Perusahaan. Peninjauan Upah sebagaimana dimaksud diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian
Penjelesan mengenai kewenangan Buruh, jika dianalisis maka Buruh hanya
akan mendapatkan upah yang semakin sedikit, dengan analisa  analisa rumus PP pengupahan yakni, UMB : UML+ (UMLX (%inflasi+%PDB)). Yang dimaksud UMB adalah upah minimum baru dan UML adalah upah minimum lama. Sedangkan %inflasi itu presentase inflasi dan %PDB adalah presentase pertumbuhan ekonomi atau perubahan  produk domestic bruto
Dengan demikian, jika  tingkat inflasi 5% dari tingkat pertumbuha ekonomi 5%, maka total kenaikan upah adalah 10%, kalo upah minimum  sebelumnya  adalah 2  juta,  maka  kenaikan  upah  adalah
100.000,-,  dan  upah  minimum  adalah 2.100.000.  Artinya  jika  tiap tahun upah naik, itu hanya naik secara nominal saja yang tidak lebih dari 10% tetapi secara kualitas upah tidak mengalami kenaikan karenanya.
Dan  kualitas KHL tidak berubah selama 5 (lima) tahun, sedangkan harga barang dan kualitas barang tetap bertambah tiap tahunnya (upah buruh mengalami defisit selama 5th). Sehingga, Upah buruh indonesia akan terus berada jauh dibawah Thailand, Singapura,   Malaysia, Filiphina, ditambah dengan   pemberlakuan MEA 2015, maka akan sangat menghimpit posisi kesejahteraan buruh.
PP  pengupahan  juga  menghilangkan andil  serikat  buruh  dalam
menentukan upah minimum, sehingga akan menghilangkan fungsi atau
23 Warta Ekonomi Online, 03 November 2015
peran dari serikat buruh, yang pada akhirnya  PP  pengupahan    yang ditetapkan ini adalah skema politik upah murah yang tersistematis.
Adapun pendapat lain yang menyatakan alasn bahwa PP Pengupahan ini bermasalah untuk Buruh terlebih Buruh Perempuan, yakni :
1.   Serikat   Buruh   tidak   dapat diikutsertakan   dengan mengambil kebijakan upah minimum.
Keterlibatan serikat pekerja dalam menentukan kenaikan upah merupakan sesuatu yang sangat prinsip. Di seluruh dunia, kenaikan upah   selalu melibatkan   serikat   pekerja. Dengan   menetapkan formula kenaikan  upah  sebatas  inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, maka pemerintahan Jokowi  – JK telah merampas hak serikat pekerja  untuk  terlibat  dalam menentukan kenaikan upah minimum. Ini bertentangan dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh dan Konvensi ILO No. 87 tentang kebebasan berserikat.
Sejak  1982  di  jaman  orde baru,  Serikat  Pekerja  dilibatkan
dalam survey pasar untuk menentukan nilai Kebutuhan Fisik Minimum (KFM). Baru kemudian berunding untuk menentukan besarnya upah minimum, yang salah satu acuannya adalah hasil survey yang dilakukan secara bersama-sama. Hal ini tidak akan terjadi lagi apabila PP Pengupahan diberlakukan, karena yang menetapkan besarnya inflasi dan pertumbuhan ekonomi adalah Pemerintah (Badan Pusat Statistik). Artinya bahwa PP Pengupahan merupakan kebijakan yang memiskinkan buruh dan pengancam demokrasi dalam hal kebebasan berserikat.
2.   Upah minimum di Indonesia masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Negara
– Negara lain di Asean Upah minimum di Thailand 3,5 juta, bahkan Filipina mencapai 4,2 juta, dan Cina 3,9 Juta. Sementara itu, upah minimum rata-rata di Indonesia hanya berada dalam kisaran 2 juta. Di Jakarta saja, sebagai ibu kota negara, upahnya hanya 2,7 juta. Apabila kenaikan upah ditentukan hanya sebatas inflansi + pertumbuhan ekonomi, maka setiap  tahun  penyesuaian  upah di  Indonesia  hanya  dalam kisaran 10 persen (bahkan bisa lebih kecil). Padahal harga
kebutuhan pokok di Indonesia penuh dengan ketidakpastian.
3.   Formula Kenaikan Upah Minimum yang diatur dalam Pengupahan bertentangan dengan Konstitusi Bahwa berdasarkan UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa : “ tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian, “ dan Pasal 28D ayat (2) yang menetapkan bahwa “ setiap orang  berhak  untuk  bekerja serta  mendapat  imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja . “ Hal yang sama juga ditegaskan dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Akan tetapi,dalam PP No 78 tahun 2015 memuat bahwa Formula kenaikan upah minimum ditetapkan  berdasarkan  inflasi dan pertumbuhan ekonomi, hal ini  mengakibatkan:
1.   penetapan upah minimum tidak lagi berdasarkan KHL (Kebutuhan Hidup Layak);
2.   telah   mereduksi kewenangan   Gubernur   serta peran   Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam penetapan upah minimum.
Adapun instrumen untuk memenuhi hidup layak itu adalah KHL. Tetapi dengan adanya PP Pengupahan tersebut, KHL tidak lagi dipakai sebagai salah satu acuan untuk menetapkan kenaikan upah minimum. Memang, besarnya KHL akan ditinjau setiap 5 tahun sekali. Tetapi karena kenaikan upah minimum sudah diikat hanya sebesar inflasi  +  pertumbuhan  ekonomi, maka keberadaan KHL (meskipun ditinjau setiap 5 tahun sekali) tidak akan berarti. Kebijakan seperti ini hanya akal-akalan.
PP  No  78  tahun  2015  tentang Pengupahan  telah  melanggar Pasal-pasal  dalam  UU  13  tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut : Pasal 1 ayat (30) yang berbunyi : “Upah adalah hak  pekerja/buruh  yang  diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai  imbalan  dari  pengusaha atau  pemberi  kerja  kepada pekerja/buruh  yang  ditetapkan dan  dibayarkan  menurut  suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan  perundang-undangan, termasuk  tunjangan  bagi  pekerja/ buruh  dan  keluarganya  atas  suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”
25 Singh, 63
26 Boserup, Ester, Peranan Wanita dalam Perkembangan Ekonomi, hal 136.

## A.  Kesimpulan
Buruh Perempuan yang berperan sebagai pekerja pabrik seperti Buruh lelaki,  empirisnya  belumlah  mendapatkan kelayakan  yang  sepadan, perjuangan Marsinah dan Nurhalimah yang menuntut upah layak dan perlindungan atas Buruh Perempuan di Pabrik tempat mereka bekerja, masih belum usai, karena kenyataan bahwa upah yang jauh dari kelayakan masih belum diberikan, terlebih ha katas perlindungan reproduksi dan jam kerja yang sesuai  terhadap  Buruh Perempuan  belum  dirasakan,  sehingga perjuangan Buruh harus selalu diusahakan untuk menunjang pertumbuhan Ekonomi Indonesia untuk kesejahteraan bersama, bukan hanya para Kapitalis. Hal ini yang akhirnya mengakibatkan bahwa posisi dua kali kerja, atau beban ganda bagi seoirang ibu atau istri mengakibatkan seorang istri dan suami terus dan menyulut untu marah – marah sehingga berefek pula terhadap psikologis pertumbuhan anak.

## B.  SARAN
Dalam menghadapi B o n u s D e m o g r a f i
maka seharusnya Indonesia tetap selektif dalam melakukan liberalisasi  tariff,  membuka  liberalisasi seluas  –  luasnya untuk komoditas yang memiliki keunggulan nilai tukar dagang ( term of trade) dengan Negara lain di ASEAN atau yang lainnya dan tetap protektif terhadap komunitas yang kurang unggul, atau komuditas yang sangat
dibutuhkan dalam pasar domestic tetapi meiliki daya saing yang relative rendah disbanding dengan komoditas yang sama yang diprosuksi oleh Negara ASEAN lainnya,  serta berhati – hati dnegan penyatuan pasar modal ASEAN dan Negara lainya. 27
Kesetaraan Gender pada akhirnya menjadi solusi utama untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan bersama, menaalah secara kritis terhadap setiap kajian gender yang disesuaikan dengan problematika keadaan Indonesia baik secara ekonomi, politik dan hukum, karena ketiganya sangat berakaitan. Disamping itu, membantu Buruh Perempuan untuk mendapatkan upah yang layak dapat dilakukan dengan menelaah secara kritis terhadap kajian gender  yang  telah  ada,  kepentingan upah ini, seperti apa yang dikatan Allah dalam Firman Nya.
“ Bekerjalah    kamu,    maka    Allah    dan Rasul-Nya    serta    orang-orang    mu’min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan  dikembalikan  kepada  Allah  Yang Mengetahui  akan  ghaib  dan  yang  nyata, lalu  diberikan-Nya  kepada  kamu  apa yang kamu kerjakan.” (At Taubah : 105).

## DAFTAR PUSTAKA
Agusmidah,  Hukum Ketenagakerjaan Indonesia:  Dinamika  dan kajian  teori  , Bogor : Ghalia Indonesia, 2010
Asyadie, Zaeni, Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan

## 60
Bidang Hubungan Kerja, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2007
Boserup,  Ester,  Peranan  Wanita dalam  Perkembangan Ekonomi,  Yogyakarta: Gajah mada University Press, 1984
Burmansyah,  Edy  ,  Rezim  Baru ASEAN  :  Memahami  Rantai Pasokan  dan
Masyarrakat Ekonomi ASEAN, Jakarta Pusat :Pustaka Sempu 2014
Kitab  Suci AL – Quran
L, Husni , Perlindungan Buruh (arbeidschreiming), dalam Zainal Asikin ,dkk, Dasar – dasar Hukum Perburuhan ,: Jakarta : Raja  Grafindo  Persada  :
1997

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama
: Furba Indah Tempat/Tanggal Lahir  :Kuningan, 20 Agustus 1995 Jurusan/ Prodi : Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor HP : 081283341967/085711866478 Email : Indahprusyariah@Gmail.Com Alamat Rumah : Wisma Kohati Ciputat
Lembaga Bnatuan Hukum Jakarta online, 14 Nopember 2015
Mark, Karl,Sebuah kritik Ekonomi
Politik , Buku III,Proses Produksi  Kapitalis secara menyeluruh,Penguin Classic: 1991
Marx, Karl, Kapital buku II : Proses Sirkulasi Capital, Penguin Classic: 1992
Mulia, Siti Musdah, Islam dan Inspirasi Kesetraan Gender, Yogyakarta : Kibar
Press, 2007
PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan
UU No .13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Warta Ekonomi online, 03 Nopember 2015