## Journal of Scientech Research and Development Volume 6, Issue 1, June 2024
P-ISSN 2715-6974 E-ISSN 2715-5846 Open Access at: https://idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR

## ANALISIS PENERAPAN UJRAH DALAM AKAD KAFALAH BIL UJRAH LETTER OF CREDIT SYARIAH

## ANALYSIS OF THE APPLICATION OF UJRAH IN THE KAFALAH AGREEMENT BIL UJRAH LETTER OF SHARIA CREDIT

## Muhammad Panca Prana Mustaqim Sinaga
1
1) Program Magister Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. E-mail: pancasinaga13@gmail.com

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata kunci Kafalah, Ujroh, Letter of Credit (L/C) Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  hukum  dari penerapan  ujroh  dalam  akad  kafalah  bil  ujrah  yang  dipergunakan untuk  produk  letter  of  credit  (L/C)  baik  impor  maupun  ekspor syariah.  Kajian  in  merupakan  kajian  kepustakaan  dengan  metode penelitian  yuridis  normatif.  Hasil  kajian  ditemukan  bahwa  akad Kafalah yang merupakan jaminan untuk pihak ketiga yang diberikan dari  seorang  penanggung  untuk  memenuhi  kewajiban  pihak  kedua, hakikatnya  adalah  akad  tabarru  atau  akad  tolong  menolong  dalam rangka  menyebarkan  kebaikan,  sehingga  tidak  layak  seseorang meminta imbalan dalam akad tabaru yang ia lakukan. Letter of Credit (L/C)  syariah yang merupakan salah satu produk  perbankan syraiah berdasarkan  fatwa  DSN-MUI  diperbilehkan  menggunakan  akad kafalah  bil  ujroh.  Namun  ditemukan  bahwa  terdapat  dua  pendapat yang saling bertolak belakangan diantara penerapan ujroh dalam akad Kafalah.  Jumhur  ulama  menyatakan  bahwa  ujroh  dalam  kafalah  itu diharamkan, sedangkan sebagian ulama dan DSM-MUI membolehkan ujrah  dalam  kafalah.  Maka  dari  itu  penerapan  L/C  dengan  akad Kafalah bil ujroh masih menjadi masalah.
Copyright © 2017 JSR. All rights reserved .

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Kafalah, Ujroh, Letter of Credit (L/C) This  research  aims  to  find  out  the  law  regarding  the  application  of ujroh in the kafalah bil ujrah contract which is used for letter of credit (L/C)  products,  both  sharia  imports  and  exports.  This  study  is  a literature  review  using  normative  juridical  research  methods.  The results  of  the  study  found  that  the  Kafalah  contract,  which  is  a guarantee for a third party given by a guarantor to fulfill the second party's obligations, is essentially a tabarru contract or a mutual help agreement  in  order  to  spread  goodness,  so  it  is  not  appropriate  for someone  to  ask  for  compensation  in the  tabaru  contract  that  he  has entered into. Sharia Letter of Credit (L/C), which is one of the sharia banking products based on the DSN-MUI fatwa, is permitted to use a kafalah bil ujroh contract. However, it was found that there are two contradictory  opinions  regarding  the  application  of  ujroh  in  the Kafalah  contract.  Most  ulama  stated  that  ujrah  in  the  kafalah  is forbidden, while some ulama and the DSM-MUI allow ujrah in the kafalah.  Therefore,  the  application  of  L/C  with  the  Kafalah bil  ujroh agreement is still a problem.
Copyright © 2017 JSR. All rights reserved .

## PENDAHULUAN
Perekonomian  global  meningkatkan  keterbukaan  ekonomi  sehingga  menciptakan keaftifan transaksi perdagangan internasional. Ekspor dan impor yang menjadi fokus transaksi  perdagangan  internasional  memberikan  dampak  terhadap  kerumitan dalam  melakukan  transaksinya,  sehingga  hal  itulah  yang  menjadi  masalah  dalam perdagangan internasional. Salah satu permasalahannya adalah sistem pembayaran dalam perdagangannya karena kondisi eksportir dan importir dilokasi yang berbeda dan  jauh  bahkan  terkadang  tidak  saling  kenal  menyebabkan  rendahnya  tingkat kepercayaan dalam pembayarannya. Maka letter of credit (L/C) menjadi jalan untuk melancarkan  transaksi  ekspor  impor,  sebab  L/C  adalah  sarana  bagi  pembayaran utang piiutang dengan jaminan tinggi, resiko minimun, dan proses yang mudah.
Oleh karena itu L/C menjadi primadona dalam sistem pembayaran transaksi ekspor impor.  Perkembangan  ekonomi  syariah  saat  ini  kemudian  memunculkan  kembali permasalahn terhadap penggunaan L/C impor dan L/C eskpor konvensional karena transaksinya  dinilai  tidak  memenuhi  prinsip-prinsip  syariah.  Hal  ini  terlihat  dari tidak  transaparannya  penentuan  biaya  dalam  L/C,  penetapan  bunga  dalam penggunaannya, hingga fasilitas peminjaman bagi importir akibat kekurangan dana dalam  tabungan  yang  ia  miliki  jelas  kesemua  transaksi  itu  bertentangan  dengan
prinsip  syariah.  Maka  dari  itu  dalam  pemenuhan  kebutuhan  masyrakat  yang ditetapkan  berdasarkan  prinsip  syariah  dalam  tiap  kegiatan  bisnis,  kemudian dimunculkanlah  suatu  sistem  baru  yang  berbasis  syariah  dalam  perdagangan internasional yaitu L/C impor dan ekspor syariah melalui perbankan syariah.
Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN, L/C baik impor maupun ekspor dapat  dilaksanakan  dengan  berbagai  bentuk  akad,  misalnya  dengan  akad  qardh, murabahah,  istisna,  mudharabah,  musyarakah,  salam,  wakalah  bil  ujarah,  hingga hawalah.  Disamping  akad-akad  tersebut,  DSN-MUI  mengeluarkan  dengan  satu fatwa tersendiri tentang akad lain yang dapan digunakan untuk letter of credit yaitu akad  kafalah  bil  ujrah.  Kafalah  dalam  pengelompokkan  akad,  termasuk  ke  dalam akad tabarru yaitu akad yang bersifat tolong menolong seperti aqar qardh.
Secara umum, seluruh bentuk akad tabarru’ tidak boleh terdapat imbalan atas akad tersebut,  misalnya  dalam  akad  qardh  dilarang  untuk  menerima  imbalan  ataupun ujrah  terhadap  pelaksanaan  akad  tersebut.  Bahkan  DSN-MUI  menegaskan  dalam satu fatwanya bahwa tidak dibolehkan adanya tambahan yang diperjanjikan dalam pengembalian  qardh.    Akad  kafalah  sendiri  memiliki  kesamaan  dengan  qardh dimana bila pihak yang dijamin tidak dapat melunasi hutangnya, maka pihak yang menjaminlah  yang  akan  menggantikan  posisi  tersebut  untuk  melunasi  hutangnya. Maka  dari  itu  perlu  diketahui  mengapa  pada  akad  kafalah  diperbolehkan  adanya ujrah sementara ia memiliki kesamaan dengan qardh.

## METODE PENELITIAN
Penilitian  yuridis  normatif  adalah  penelitian  dengan  melakukan  studi  pada  bahan pustaka atau bahan sekunder saja.   Penilitian yuridis normatif inilah yang menjadi metode  penelitian  dalam  penelitian  hukum  yang  dilakukan  pada  penelitin  ini. Sehingga  akan  diteliti  secara  yuridis  normatif  atau  berdasarkan  bahan-bahan kepustakaan mengenai penerapan ujrah pada akad kafalah bil ujrah yang digunakan dalam letter of credit (L/C) syariah..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tinjauan Umum tentang Akad Kafalah
Secara bahasa, kafalah memilki arti penggabungan. Sedangkan secara istilah, kafalah adalah  menggabungkan  tanggung  jawab  diantara  penjamin  dengan  yang  dijamin, baik dalam tuntutan jiwa, harta, barang, maupun pekerjaan.  Kafalah juga diartikan dengan  jaminan  yang  diberikan  untuk  pihak  ketiga  dari  seorang  penanggung dengan  tujuan  memenuhi  kewajiban  pihak  kedua.    Secara  umum  terutama  pada prakteknya  diperbankan,  kafalah  selalu  berkaitan  dengan  penjaminan  atas  hutang piutang. Maka dari itu, kafalah diartikan juga dengan kesanggupan seseorang untuk mengganti utang orang lain bila orang tersebut tidak mampu membayarnya.
Dalam  syariat,  kafalah  diterapkan  atas  dasar  quran  surah  yusuf  ayat  72  yang berisikan  apabila  seseorang  yang  mampu  menemukan  piala  raja,  ia  dijamin  akan
mendapatkan  bahan  makan  seberat  unta.  Sedangkan  dalam  hadits,  dasar  hukum kafalah dilihat dari hadits riwayat imam Bukhari yang berisikan kisah abu qatadah ketika  menjamin  pembayaran  utang  seorang  mayit,  karena  ketika  itu  nabi Muhammaad  shallallahu  alaihi  wa  sallam  tidak  mau  mensholati  mayit  yang memiliki  utang  tersebut.    Keduanya  kemudian  menjadi  dasar  hukum  penerapan kafalah dalam hukum Islam.
Sedangkan  di  Indonesia,  kafalah  prakteknya  didasarkan  pada  dua  sumber  hukum, yaitu  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  atau  KHES  serta  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  atau  DSN-MUI  tentang  kafalah.  Berdasarkan KHES,  rukun  akad  kafalah  adalah  adanya  penjamin,  adanya  pihak  yang  dijamin, adanya pihak yang diberikan jaminan, adanya objek yang dijamin, dan kesepakatan untuk memulai akad. Kemudian, syarat dari akad kafalah adalah, para pihak dalam akad  kafalah,  yaitu  penjamin,  yang  dijamin,  dan  yang  diberikan  jaminan,  harus saling mengetahui serta telah mukallaf dan rasyid. Untuk objek yang dijamin boleh berupa  uang,  tetapi  harus  jelas  nilainya  dan  tidak  diharamkan,  serta  penjamin mampu melaksanakannya.  Ketika rukun tidak terpenuhi maka kafalah tidak dapat dilaksanakan.  Sementara  ketika  syarat  tidak  terpenuhi,  akad  dapat  dilaksanakan namun tidak sah.
Selain  itu,  Kafalah  termasuk  kedapat  akad  tabarru  yang  hakikatnya  adalah  akad tolong  menolong  dalam  rangka  menyebarkan  kebaikan,  sehingga  tidak  layak seseorang  meminta  imbalan  dalam  akad  tabaru  yang  ia  lakukan.  Imbalan  dalam akad  tabaru  berasal  dari  Allah  bukan  manusia,  karena  merupakan  perintah  Allah untuk tolong menolong dalam kebaikan.

## Tinjauan Umum tentang Letter of Credit Syariah
Letter  of  credit  adalah  dokumen  dalam  bentuk  surta  yang  dikeluarkan  oleh  bank devisa  atau  issuing  bank  yang  didasarkan  pada  permintaan  dari  importis  yang merupakan  nasabahnya  untuk  kepentingan  eksportir.    L/C  berisikan  pernyataan kebolehan penarikan wessel sesuai dengan jumlah yang disebutkan dalam L/C oleh eksportir. Berdasarkan Uniform Customs and Practise for Documentari Credits atau UCP 600 L/C merupakan janji yang tidak bisa dibatalkan oleh bank pembuka yang menerbitkan  L/C  untuk  membayara  kebutuhan  sesuai  yang  disebutkan  dalam L/C/.U.  L/C  dalam  transaksinya  melibatkan  berbagai  pihak,  antara  lain  :    1) Importir/Aplicant, Importir mengajukan pembukaan L/C kepada bank devisa atau bank  pembuka  untuk  keperluan  eksportir;  2)Bank  pembuka/Issuing  bank,  bank pembuka  bertugas  untuk  menerbitkan  surat  jaminan  atas  pembayaran  suatu transaksi  perdagangan  internasional  bagi  eksportir  sesuai  dengan  yang  ditentukan dalam L/C.; 3) Bank korepondensi/Advising bank, yaitu bank korespondensi yang menjadi  perantara  antara  eksportir  dan  bank  pembuka.  Advising  bank  bertugas menampaikan apa yang tertera dalam L/C kepada eksportir; 4)
Eksportir/beneficiary,  yaitu  penerima  dana  yang  tertuang  dalam  L/C  yang pembayarannya  telah  dijamin  oleh  bank  pembuka;  dan  5)Negotiating  bank,  yaitu bank  yang  melakukan  pencairan  dana  atas  pilihan  eksportir  dengan  catatan  telah
memenuhi syarat dalam L/C. Namun terkadang suatu L/C telah menetapkan bank yang akan mencairkan dananya.
Dalam  letter  of  credit,  bank  bertugas  sebagai  mediator  dalam  pengimplementasian pembayaran  perdagangan  internasional.    Bertindak  sebagai  mediator,  bank membutuhkan  berbagai  pihak  dalam  menjalankan  tugasnya.  Oleh  karena  itu  bank pembuka  memerlukan  bank  korespondensi  yang  berada  di  luar  negeri  untuk membantu melancarkan pembayaran dalam perdagangan internasional.
Bank syariah memiliki produk pembiayaan dalam perdagangan internasional  yaitu letter of credit atau L/C eskpor dan impor syariah. L/C impor syariah berdasarkan Kodifikasi  Produk  Perbankan  Syariah  yang  dikeluarkan  Bank  Indonesia mengartikannya  dengan  surat  yang  menyatakan  bahwa  bank  pembuka  sebagai penerbit L/C akan membayar kepada beneficiary atau eksportir yang dilakukan atas dasar  permintaan  applicant  atau  importir,  dengan  catatan  dilaksanakan  sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.  Sedangkan dalam Kodifikasi yang sama L/C ekspor syariah  dinyatakansebagai  surat  yang  menyatakan  bahwa  bank  pembuka  sebagai penerbit L/C akan membayar kepada eksportir yang tujuannya adalah pemenuhan kelancaran  sistem  pembayaran  perdagangan  internasional  dengan  catatan  ssuai dengan rpincip-prinsip syariah.
Dalam Pelaksanaannya baik L/C impor maupun ekspor syariah dapat menggunakan berbagai  akad,  diantaranya  Wakalah  bil  Ujrah,  Qard,  Murabahah,  Salam,  Istisna, Mudharabah,  Musyarakah,  dan  Hawalah.  Pelaksanaannya  pun  mengacu  kepada fatwa-fatwa  DSN-MUI  lain  yang  mengatur  tentang  pelaksanaan  masing-masing akad.  Begitupun  terhadapa  akad  Kafalah  bil  Ujrah  untuk  L/C  syariah  ini,  dalam fatwanya L/C dengan kafalah bil ujarah mengacu pada ketentuan fatwa  DSN-MUI tentang kafalah.

## Penerapan Ujrah pada Akad Kafalah bil Ujran Letter of Credit Syariah
Seperti  yang  telah  disebutkan  sebelumnya  bahwa  kafalah  termasuk  akad  tabarru, maka  hakikatnya  imbalan  dari  akad  kafalah  adalah  berasal  dari  Allah  bukan  dari manusia. Namun pada prakteknya dalam perbankan yang juga dibenarkan melalui fatwa  DSN-MUI  seperti  pada  produk  L/C  syariah,  kafalah  diperbolehkan mendapatkan  ujrah  atau  imbalan.  Oleh  karena  itu  perlu  dilihat  lagi  bagaimana hukum imbalan atau ujroh yang dibayarkan atas akad kafalah.
Terdapat  dua  pendapat  tentang  hukum  kafalah  bil  ujroh  ini,  sebagian  pendapat membolehkan  akad  ini  sedangkan  sebagian  lain  mengharamkan  akad  ini.  Jika melihat  fatwa  yang  telah  diterbitkan,  maka  DSN-MUI  mengambil  pendapat  yang mebolehkan  akad  tersebut.  Sedangkan  Pendapat  yang  mengharamkan  merupakan pendapat jumhur ulama dengan alasan jika yang ditanggung adalah utang kemudian mendapatkan  keuntungan,  maka  hal  ini  serupa  dengan  utang-piutang  yang mendapatkan  manfaat,  sehingga  akad  ini  seperti  mengandung  riba  dan  haram hukumnya.
Pendapat yang mengharamkan seperti Al mawardi (ualam mazhab syafii) dalam al wahi al kabir menyebutkan jika seseorang meminta orang lain menjadi penjaminnya yang  nantinya  akan  ia  berikan  imbalan,  maka  akad  ini  tidak  sah.  Kemudian  Ibnu qudamah (ulama mazhab hambali) dalam al mughni berkata jika seseorang berkata jadilah penjaminku lalu engkau akan kuberikan imbalan, maka akad tersebut tidak dibenarkan.  Selain itu majma fiqih islami menyatakan bahwa kafalah bil ujroh tidak dibenarkan  dengan  pertimbangan  kafalah  termasuk  akad  tabaru  yang  bertujuan untuk  kebaikan.  Ahli  fiqih  telah  menetapkan  tidak  dibenarkan  memberikan  ujrah dalam  kafalah  karena  serupa  dengan  dengan  mendapatkan  keuntungan  dari pinjaman.    Begitu  juga  dengan  AAOIFI  yang  memberikan  catatan  bahwa  tidak dibenarkan  bagi  penjamin  untuk  mendapatkan upah  atas  jasanya.  Tetapi  penjamin dibolehkan meminta biaya ril yang timbul atas akad tersebut.
Disamping  itu,  pendapat  yang  membolehkan  memiliki  pertimbangan  bahwa penanggung  telah  melalukan  suatu  pekerjaan  sehingga  layak  mendapatkan  upah. Jika  tidak  diberikan  upah  maka  prakteknya  tidak  akan  tersebar  karena  tidak  ada mashlahat di dalamnya. Seperti disebutkan oleh Ibnu Rusyd dalam al muqaddimah al mumahhadah dibolehkan mendapatkan ujrah atas kafalah baik nilainya diketahui maupun  tidak  karena  penanggung  telah  menjalankan  tugasnya.  Wahbah  zuhaily menayatakan kitab fiqihnya bahwa boleh memberikan upah atas kafalah mengingat kondisi  umum  yang  memaksakan  demikian  karena  bila  tidak  diupah  tidak  ada kemashlahatan di dalamnya.  Dan DSN-MUI bersandar pada pandangan mustafa al- hamsyari  yang  mengatakan  boleh  imbalan  atas  kafalah  karena  akad  kafalah dibolehkan sehingga upahnya juga dibolehkan.
Berdasarkan  kedua  pendapat  tersebut,  maka  penerepan  kafalah  bil  ujrah  dalam produk L/C syariah berada dalam dua pendapat yang saling bertolak belakang. Jika mengikuti  pendapat  jumhur,  maka  L/C  dengan  akad  kafalah  bil  ujrah  itu diharamkan.  Sebab  praktek  kafalah  pada  L/C  dengan  ujrah  mirip  dengan  qardh ketika  penjamin  membayarkan  utang  tersebut,  sehingga  tidak  berhak  baginya mendapatkan upah atas pembayaran utang mengingat hal tersebut adalah riba. Sama halnya  dengan  qardh  yang  tujuannya  untuk  membantu  dan  tidak  berhak mendapatkan keuntungan, maka begitu pulalah harusnya dengan kafalah.
Namun  jika  mengikuti  pendapat  yang  membolehkan  termasuk  dari  pendapatnya DSN-MUI, maka L/C dengan akad kafalah bil ujrah itu diperbolehkan sebagaimana yang  terkandung  dalam  fatwa  DSN-MUI  tentang  kafalah.  Walaupun  demikian, dalam hal kebolehannya pun masih memiliki masalah, sebab dalam fatwanya DSN- MUI  membolehkan  adanya  imbalan  atas  akad  kafalah  dengan  syarat  jika  tidak memberatkan. Maka hal ini menjadi masalah mengenai kadar apa yang menentukan ujroh atau imbalan tersebut memberatkan atau tidak, sementara dalam prakteknya di perbankan,  ujroh  dalam  akad  kafalah  sudah  ditetapkan  dan  bahkan  menjadi keharusan. Sehingga penerapan ujrah dalam akad kafalah bil ujrah baik pada produk L/C syriah maupun produk lain di perbankan masih memiliki permasalahan dalam pelaksanannya.

## SIMPULAN
Kafalah  merupakan  jaminan  untuk  pihak  ketiga  yang  diberikan  dari  seorang penanggung dengan tujuan menjamin terpenuhinya kewajiban pihak kedua. Dalam prakteknya,  kafalah  digunakan  pada  produk  Letter  of  Credit  atau  L/C  Syariah. Penerapan akad kafalah ini disertai dengan ujroh atau imbalan atas jasa penjaminan yang  diberikan.  Namun  terdapat  dua  pendapat  terkait  penerapan  akad  kafalah dengan  ujroh  ini.  Pendapat  pertama  merupakan  pendapat  jumhur  ulama  yang mengharamkan  ujroh  dalam  kafalah  dengan  pertimbangan  kafalah  termasuk  akad tabaru  yang  bertujuan  untuk  kebaikan  serta  kafalah  dengan  ujroh  dinilai  serupa dengan  dengan  mendapatkan  keuntungan  dari  pinjaman.  Sedangkan  pendapat kedua memperbolehkan dengan pertimbangan bahwa penanggung telah melalukan suatu pekerjaan sehingga layak mendapatkan upah. Jika tidak diberikan upah maka prakteknya tidak akan tersebar karena tidak ada mashlahat di dalamnya, dan inilah pendapat  DSN-MUI.  Walaupun  demikian  penerapannya  dalam  perbankan  syariah pun menjadi masalah karena kadar tidak memberatkan yang ditetapkan DSN-MUI dalam  fatwanya  tidak  jelas,  sedangkan  perbankan  pada  praktiknya  mengharuskan dan menetapkan imbalannya secara sepihak.

## DAFTAR PUSTAKA
AAOIFI, Sharia Standards No. 5 Guarantees
Amir, M. S. 2005. Letter Of Credit (edisi 3). Jakarta: PPM.
Anshori,  Abdul  Ghafour.  2009.  Perbankan  Syariah  di  Indonesia.  Yogyakarta:  Gajah Mada University Press.
Asra, Moh. 2020. Implementasi Aplikasi Al-Kafalah Di Lembaga Keuangan Syari’ah Di Indonesia. Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, Vol. 4, No. 2.
A.  Mas’adi,  Gufron.  2002.  Fiqh  Muamalah  Kontekstual.  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Cindawati.  2018.  Activity  Of  Internatona  Trade  With  Letter  Of  Credit  Paymen Method. Journal Research and Analysis : Accounting and Financial, Vol. 1, No. 1.
Djamil,  Fathurrahman.  2013.  Penerapan  Hukum  Perjanjian  Dalam  Transaksi  Di Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.
Djuwaini,  Dimyauddin.  2008.  Pengantar  Fiqh  Muamalah.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Edwin  Kiky  Aprianto,  Naerul.  2018.  Implementasi  Bentuk-Bentuk  Akad  Bernama Dalam  Lembaga  Keuangan  Syariah.  Islamiconomic:  Jurnal  Ekonomi  Islam,  Vol.  9, No. 1.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor:  34/DSN-MUI/IX/2002  Tentang  Letter  Of Credit (L/C) Impor Syari’ah
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor:  35/Dsn-Mui/Ix/2002  Tentang  Letter  Of Credit (L/C) Ekspor Syari’ah
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor:  57/Dsn-Mui/V/2007  Tentang  Letter  Of Credit (L/C) Dengan Akad Kafalah Bil Ujrah
Khoiruddin.  2010.  Letter  of  Credit  dalam  Produk  Bank  Syariah.  Jurnal  Muqtasid, Vol.1, No. 2.
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Abu. 2021. Shahih Fiqih Sunnah Jilid 5. Sukoharjo: Insan Kamil.
Maksum, Muh. 2022. Hukum Fee Kafalah Di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Fikih. Journal Of Sharia And Economic Law, Vol. 2, No. 1.
Mubarok,  Jaih  dan  Hasanudin.  2017.  Fikih  Muamalah  Maliyyah:  Akad  Tabarru. Bandung: Sembiosa Rekatama Media.
Muslich, Ahmad Wardi. 2010. Fiqih Muamalat. Jakarta: Amzah, 2010.
Rozalinda. 2017. Fikih Ekonomi  Syariah: Prinsip dan  Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah. Jakarta: Rajawali.
Sabiq, Sayyid. 2020. Fiqih Sunnah (Jilid 4). Jawa Tengah: Penerbit Insan Kamil Solo.
Seokanto, Soerdjono, Sri Mamudji. 1994. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Syafii Antonio, Muhammad. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
Tarmizi,  Erwandi.  2021.  Harta  Haram  Muamalat  Kontemporer.  Bogor:  Pt  Berkat Mulia Insani.
Utami,  I.  P.  A.  Djuwityastuti,  Adiasturi.  2016.  Letter  of  Credit  (L/C)  Sebagai  Cara Pembayaran  Transaksi  Perdaganagn  Internasional  dalam  Kerangka  ASEAN Economic Community. Journal Privat Law, Vol. IV, No. 01.
Warso  Munawir,  Ahmad.  2007.  Al  Munaqir  Kamus  Indonesia  Arab.  Surabaya: Pustaka Progresif.
Yutika,  Meisa.  2018.  Mekanisme  Letter  Of  Credit  Syariah  di  PT  Bank  BNI  Syariah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 5, No.1.
Zainuri, Hamzah. 2017. Fee Pada Perjanjian Kafalah (Analisis Bank Garansi). Jurnal Akad, Vol. 1, No. 1.