## Alternatif Bagi Pemerintah Indonesia Dalam Mengurangi
ISSN 0216-969X

## Upaya Alternatif Bagi Pemerintah Indonesia Dalam Mengurangi Dampak Negatif Kegiatan Pertambangan Di Indonesia
(Indonesian Government Alternative Efforts in Reducing the Negative Impact Of Mining Activity  In Indonesia)

## WIWIK HARJANTI
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus Gunung Kelua Samarinda 75123 0541 – 7095092 / iffien_solo@yahoo.com

## ABSTRACT
Mineral resources represent natural resources which can not be updated or non-renewable, which  means  once  they  are  taken  out  and  used  up,  they  cannot  return  to  their  initial  forms.  For this reason, these mineral resources shall be viewed as natural asset and exploiting them shall be conducted  wisely.  In  addition,  its  management  has  to  consider  the  future  needs.  Indonesian government  thinks of all its natural resources as capital to add the national income. Unhappily, this matter is done by exploitation and in a massive scale. Operation of mining in Indonesia often generates  various  negative  impacts    for  the  environment,  social  life,  economic,  traditional community  culture  and  also  local  community  culture.    Moreover,  mining  concession  regions frequently  overlaps  with  rich  forest  region,  which  becomes  the  source  and  place  of  living  of  the traditional  community.  Therefore,  Indonesian    government  ought  to  do  both  preventive  or repressive  means  to  reduce  these  negative  impacts,  for  example  by  improving  mining  regulation and giving more attention to environmental management  and also to the community, in this case traditional community residing around the mining location.
Key  words :  sumber  daya  alam  ( natural  resources ),  tidak  dapat  diperbaharui (non-renewable ),
dampak negatif ( negative impact ), pertambangan ( mining ).

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Bagi  negara,  investasi  pertambangan adalah  aset  yang  harus  dilindungi  dan  dijaga keberadaannya. Pemerintah menganggap bahwa  investasi  di  industri  ini  merupakan salah  satu  penopang  utama  ekonomi  yang dapat  memberi  pemasukan  besar  kepada negara melalui pajak dan royalti.
Hal  ini  tidak  terlalu  mengherankan karena  menurut  Price  Waterhouse  Coopers (PWC)  pendapatan  negara  pada  tahun  1998 yang  diperoleh  dari  12  industri  pertambangan yang mereka survei sebesar Rp. 5.666.000.000.000 jumlah nominal yang
dianggap  besar  bagi  pemerintah.  (Chalid Muhammad,  2004).  Oleh  karena  itu,  meski merupakan industri yang beresiko tinggi, sektor industri
pertambangan mendapatkan perlindungan  yang  tinggi  dari  pemerintah. Meskipun  pada  kenyataannya  kontribusi  yang dapat  diberikan  oleh  sektor  pertambangan kepada  pendapatan  negara  tidak  lebih  dari  tiga persen per tahun.
Pada awalnya, pemerintah sangat berhati-hati  dan  cenderung  menerapkan  standar nasionalistik  yang  tinggi  terhadap  kebijakan- kebijakan yang dikeluarkan sehubungan dengan sektor ini, namun karena keterbatasan teknologi dan  modal  serta  tuntutan  peningkatan  ekonomi yang  mendesak,  pemerintah  berbalik  bersikap

## Alternatif Bagi Pemerintah Indonesia Dalam Mengurangi
ISSN 0216-969X
liberal  dengan  mengeksploitasi  secara  massif sumber daya mineral yang ada. Bahkan banyak sekali kemudahan dalam pelaksanaan kegiatannya  yang  diberikan  untuk  menarik para investor asing.
Salah satu hal yang signifikan dalam hal ini  adalah  banyaknya  kebijakan-kebijakan pemerintah yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang memberikan kebebasan kepada perusahaan-perusahaan pertambangan  untuk  mengeksploitasi  sumber daya  alam  Indonesia,  salah  satu  contohnya adalah  Undang-undang  Nomor  19  tahun  2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2004 tentang  Perubahan  Undang-undang  Nomor  41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
Usaha-usaha  pemerintah  ini  ternyata sangat berhasil  karena sampai tahun 1999 saja pemerintah berhasil mengeluarkan ijin pertambangan  sebanyak  908  ijin  yang  terdiri dari Kontrak Karya (KK), Kontrak Karya Batu Bara  (KKB)  dan  Kuasa  Pertambangan  (KP) dengan  total  luas  konsesi  84.152.875,92  Ha, yang  hampir  mencakup  setengah  dari  total daratan Indonesia (Chalid Muhammad, 2000)
Sayangnya  resiko  tinggi  yang  sudah menjadi  ciri  kegiatan  pertambangan  diabaikan oleh  pemerintah,  sehingga  dampak  negatif kegiatan  ini  justru  sangat  mendominasi. Bencana  alam,  rusaknya  komposisi  air,  tanah, udara hingga hancurnya bentang alam menjadi hal yang biasa terjadi di kawasan pertambangan,  terlebih  lagi  pada  lokasi pertambangan yang tidak mendapatkan perlakuan  pemulihan  yang  layak  pasca kegiatan pertambangan (reklamasi).
Selain
merusak sumber-sumber kehidupan  masyarakat  yang  sebagian  besar masih menggantungkan hidupnya dari lingkungan di kawasan pertambangan, kegiatan  pertambangan  juga  mengakibatkan penindasan terhadap  hak-hak rakyat atas tanah adat/pengabaian  atas  hak  menambang  bagi rakyat  dan    menimbulkan  pelanggaran  Hak Asasi  Manusia,  termasuk  terjadinya  pelecehan seksual  terhadap  perempuan  di  sekitar  lokasi pertambangan.
Dengan demikian pemerintah harus segera  melakukan  upaya-upaya  yang  dapat ditempuh  untuk  mengurangi  dampak  negatif yang  ditimbulkan  oleh  kegiatan  pertambangan. Untuk  itu,  penulis  akan  menelaah  upaya-upaya apa  saja  yang  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah dalam  rangka  mengurangi  dampak  negatif kegiatan pertambangan yang ada di Indonesia.

## B. Perumusan Masalah
Masalah yang akan dibahas oleh penulis kali ini adalah upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  mengurangi dampak  negatif  yang  dapat  ditimbulkan  oleh kegiatan pertambangan di Indonesia.

## PEMBAHASAN
A. Kondisi Industri Pertambangan di
Indonesia
Pesatnya  peningkatan  pertumbuhan  sektor pertambangan  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari tuntutan  terhadap  peningkatan  pertumbuhan ekonomi  di  negara  Indonesia.  Pada  triwulan pertama tahun 2006 ini saja sektor pertambangan mengalami peningkatan sebanyak  5,93%  lebih  tinggi  bila  dibandingkan triwulan  sebelumnya  yang  hanya  3,10%  saja. (Kaltim Post, Jumat 19 Mei 2006). Hal ini juga terlihat  dari  antusiasme  pemerintah  dalam membuat  regulasi  dan  kebijakan-kebijakan  di bidang  pertambangan,  antara  lain  dengan diberlakukannya  Undang-undang  Nomor  1 tahun  1967  tentang  Penanaman  Modal  Asing dan  Undang-undang  Nomor  11  tahun  1967 tentang
Ketentuan-ketentuan
Pokok
Pertambangan  yang  memberi  peluang  bagi warga  negara  asing  (modal  asing)  untuk  ikut ambil  bagian  dalam  melakukan  pengusahaan kegiatan pertambangan.
Kontribusi  industri  pertambangan  sendiri kepada  negara  sebenarnya  rendah,  hanya berkisar  antara  1%  -  3%  dari  pendapatan Negara, namun anehnya negara sangat menggemari  industri  destruktif  ini  dan  tidak jarang  mengeluarkan  regulasi  dan  kebijakan yang  menguntungkan  pemodal  di  sektor pertambangan. (Chalid, 2000)

## Alternatif Bagi Pemerintah Indonesia Dalam Mengurangi
ISSN 0216-969X
Dikatakan sebagai industri yang destruktif  karena  industri  pertambangan  yang ada  saat  ini  tidak  dilakukan  secara  seimbang dan  tidak  memperhatikan  kemampuan  sumber daya  mineral  dan  kemampuan  alam  dalam menolelir kegiatan pertambangan. Kegiatan ini juga  memiliki  resiko  yang  tinggi,  dari  saat mulai  berlangsungnya  tahap  eksplorasi  hingga tahap  produksi,  yang  dapat  berimbas  kepada karyawannya,  warga  dan  lingkungan  sekitar lokasi,  apalagi  jika  kegiatan  pertambangan dilakukan di hutan lindung seperti yang saat ini di perbolehkan oleh Undang-undang Nomor 19 tahun  2004  tentang  Penetapan  Perpu  No.  1 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 41 tentang Kehutanan.
Dampak negatif pada kegiatan pertambangan di hutan lindung tersebut terjadi pada  udara  yang  berdampak  pada  kesehatan manusia  dan  hidupan  perairan,  penurunan kualitas  air  dan  banjir  serta  pertanian  lokal, perubahan  temperatur  udara  akibat  pemanasan global  pada  iklim,  flora  dan  fauna    yang terancam populasinya, tanah yang terkontaminasi  serta  erosi  dan  bentang  alam yang hancur
Tabel 1. Data Dampak
negatif Praktik Pertambangan terbuka di hutan lindung pada ekologi Kategori Dampak Udara Kesehatan  manusia,  pertanian lokal, hidupan perairan, perubahan  iklim  dan  flora  & fauna. Air Kualitas air, hidupan perairan, pertanian lokal, kesehatan manusia, banjir, vegetasi alam dan flora & fauna. Iklim Perubahan  temperatur  udara, emisi partikel, gas rumah kaca terutama Carbon dan CO 2. Flora dan Fauna Perubahan dan gangguan tinggi terhadap vegetasi alam,
habitat perairan, habitat satwa liar,  keanekaragaman  hayati, populasi spesies, jaringan
makanan
fauna
yang kesemuanya
memberikan
dampak  pula  pada  tidak berperannya fungsi-fungsi ekologis hutan lindung. Tanah Erosi, banjir, perubahan dalam  suplai  air,  kontaminasi tanah dan limbah. Bentang Alam Visual  bentang  alam  yang hancur,  sungai-sungai  yang terkontaminasi, kesehatan
manusia terganggu, dsb.
Sumber:  Greenomics  Indonesia,  berdasarkan  studi  literatur dan  pengalaman  lapangan  (2004),  dalam  Mengapa  Perpu No.1/2004 harus dibatalkan?
Meskipun pada awalnya kegiatan pertambangan  pada  awalnya  ditujukan  untuk meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi,  namun pada kenyataannya pertambangan justru membawa  kerugian  ekonomi  yang  besar,  yang merupakan  gambaran  mengenai  apa  yang  akan terjadi dimasa yang akan datang jika pemerintah tidak cepat tanggap dalam menyikapi sektor ini.
Praktik  pertambangan  yang  dilakukan  di hutan  lindung  misalnya,  merupakan  proses divestasi  modal  ekologi  (  Rp  70  triliun  per tahun)  terhadap  keberlanjutan  pembangunan  di 25  kabupaten/kota  yang  masyarakatnya  masih sangat menggantungkan hidupnya pada peranan hutan  sebagai  sumber  kehidupan.  Selain penurunan  nilai  Produk  Domestik  Regional Bruto  (PDRB)  dari  25  kabupaten/kota  yang rata-rata  hanya  sekitar  Rp  42  triliun  per  tahun, kegiatan  ini  secara  bertahap  juga  akan menurunkan  nilai  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD). Sehingga tidak kurang dari Rp 70 triliun per  tahun,  Indonesia  akan  kehilangan  nilai modal  ekologi  yang  selama  ini  berperan  dalam mempertahankan  keberlanjutan  pertumbuhan ekonomi  dan  kinerja  fiskal  di  seluruh  wilayah kabupaten/kota yang memiliki luas total hampir 28 juta hektar tersebut. (Anonim, 2004)
Penjelasan  di  atas  menunjukkan  bahwa selama  ini  pemerintah  kurang  peka  dalam menanggapi  dampak  negatif  industri  ini. Regulasi  dan  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  dalam  rangka  pemanfaatan  sumber daya  mineral selama ini lebih berorientasi pada

## Alternatif Bagi Pemerintah Indonesia Dalam Mengurangi
Risalah Hukum, Edisi Nomor 3, Juni 2006
ISSN 0216-969X
modal  dan  eksploitatif  terhadap  cadangan mineral  Indonesia.  Contoh  nyata  dari  hal  ini adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor  19  tahun  2004  tentang  Penetapan Perppu  Nomor  1  tahun  2004  atas  Perubahan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang memberikan ijin bagi pengelola  pertambangan  untuk  melakukan kegiatan pertambangan terbuka (pertambangan yang  dilakukan  di  permukaan  bumi  yang membawa  kerusakan  fisik  pada  bentang  alam) di  kawasan  hutan  lindung.  Selain  secara hirarkis yuridis undang-undang ini
bertentangan
dengan undang-undang
kehutanan,  ketentuan  ini  juga  bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3)  yang menyatakan bahwa  Bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang berada  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan digunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran rakyat.
Selain  itu,  kegiatan  pertambangan  juga masih  memiliki  celah  merugikan  bangsa Indonesia, diantaranya adalah bentuk perjanjian/kontrak  pertambangan  yang  selama ini  dipakai  oleh  Indonesia,  yakni  kontrak karya. Dalam kontrak karya, posisi pemerintah dan  perusahaan  pertambangan  yang  berniat mengikat perjanjian dengannya merupakan dua pihak  yang  setara  kedudukannya,  keduanya memiliki  posisi  yang  sama  kuat  dalam  proses negosiasi. Posisi yang demikian ini mengakibatkan  pemerintah  berada  pada  posisi yang  lemah,  karena  dengan  demikian  negara kehilangan kekuasaan administratif pengaturan pertambangan  yang  beroperasi  di  Indonesia. (Nur Hidayati, 2004)
Sebagai  pihak  yang  sejajar  maka  tidak heran jika perusahaan pertambangan menginginkan jaminan keamanan dan stabilitas  atas  kegiatan  pertambangan  yang akan  dilakukan.  Jaminan  keamanan  dan stabilitas  yang  dimaksud  di  sini  misalnya kemampuan  pemerintah  dalam  mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan dari awal hingga akhir, termasuk  reaksi  masyarakat  terhadap  kegiatan pertambangan  yang  berlangsung  di  suatu
lokasi. Misalnya saja masalah penyediaan lahan bagi  kegiatan  pertambangan,  jelas  perusahaan memerlukan bantuan pemerintah untuk mengeluarkan  suatu  ketentuan  khusus  yang mewajibkan  pemegang  hak  atas  tanah  untuk melepaskan  haknya  demi  usaha  pertambangan. Perusahaan  juga  dapat  meminta  menuntut jaminan  penuh  atas  hak  menambang,  yakni dengan  pemberian  sekaligus  hak  menambang untuk  setiap  tahap  dalam  pertambangan  dari kegiatan eksplorasi hingga produksi. Dari sudut permodalan, sistem ini tentunya sangat menjanjikan karena dapat memberikan perasaan aman  baik  pada  perusahaan  maupun  para pemegang  saham  yang  ada.  Satu-satunya  pihak yang dirugikan di sini adalah masyarakat secara umum.
Dengan  demikian,  peran  pemerintah dalam  dunia  pertambangan  sangat  penting mengingat  pemerintah  merupakan  salah  satu badan  yang  dapat  mengeluarkan  kebijakan- kebijakan yang berkaitan dengan pertambangan. Untuk itu pemerintah dituntut untuk melakukan upaya-upaya  yang  dapat  mengurangi  dampak negatif kegiatan pertambangan.
B. Upaya-Upaya  Yang  Dapat  Dilakukan Oleh  Pemerintah  Dalam  Mengurangi Dampak Negatif Kegiatan Pertambangan Di Indonesia
Upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh pemerintah  dalam  mengurangi  dampak  negatif kegiatan  pertambangan  di  Indonesia  antara lain :
1  Pembenahan  regulasi  dengan  mencabut kebijakan-kebijakan di Bidang Pertambangan yang secara hierarki bertentangan  dengan  UUD  1945  dan semangat yang ada di dalamnya. Undang-undang  Nomor  19  tahun  2004 tentang  Penetapan  Perppu  Nomor  1  tahun 2004 atas perubahan Undang-undang Nomor  41  tahun  1999  tentang  Kehutanan yang  isinya  menunjuk  pada  legitimasi kegiatan  pertambangan  terbuka  yang  dapat dilakukan di hutan lindung merupakan salah satu peraturan yang pantas dicabut. Pemberlakuan  undang-undang  ini  selain

## Alternatif Bagi Pemerintah Indonesia Dalam Mengurangi
ISSN 0216-969X
bertentangan  dengan  asas  pembentukan peraturan perundang-undangan karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor  41  tentang  Kehutanan  dan  UUD 1954  Pasal  33  ayat  (3).  Selain  itu, pemberlakuan  undang-undang  ini  sangat tidak  realistis  mengingat  hutan  lindung sejak  awal  memang  difungsikan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat, terutama  masyarakat  yang  ada  di  sekitar hutan lindung sekaligus untuk mewujudkan kelestarian  Sumber  Daya  Alam  dan lingkungan  bagi  generasi  sekarang  dan yang  akan  datang.  Dengan  dijadikannya hutan  lindung  sebagai  area  pertambangan, sumber  daya  alam  akan  terancam  punah dan dalam jangka panjang akan menimbulkan kerugian ekologi dan ekonomi yang besar bagi masyarakat.
2.  Berhati-hati  dalam  membuat  kebijakan  di bidang pertambangan Keterpurukan investasi di bidang pertambangan  yang  terjadi  pada  masa pemerintahan  Habibie  membuat  Indonesia memberi  sejumlah  kemudahan-kemudahan dalam  rangka  menarik  investor  baru  di bidang pertambangan.
Hal ini menyebabkan kurangnya kontrol
pemerintah atas sumber daya alam Indonesia yang berakibat keluarnya kebijakan  yang  menguntungkan  pihak investor, antara lain dengan menyederhanakan proses pengesahan pengajuan kontrak, pemberian kewenangan yang  lebih  besar  pada  pemerintah  propinsi dalam mengesahkan pengambilalihan tanah.  Kebijakan-kebijakan  semacam  ini justru  merugikan  Indonesia  dalam  hal ekonomi  dan  membahayakan  keberadaan cadangan  sumber  daya  mineral  yang terdapat di Indonesia.
Dalam hal ini pemerintah  seharusnya lebih selektif dalam memberikan perijinan/ kuasa untuk  melakukan  kegiatan  pertambangan pada  pengelola  pertambangan  dengan memberikan standar pemberian ijin
pertambangan  yang  diberlakukan  secara ketat.
Selain itu sistem kontrak karya yang berlaku dalam eksploitasi mineral di bidang pertambangan  saat  ini  membuat  posisi Indonesia  lemah  karena  kedua  pihak memiliki kewajiban dan hak yang sama satu sama  lain,  sehingga  dengan  demikian
Pemerintah
kehilangan kekuasaan pengaturan  administratif  pertambangan  di Indonesia.
Posisi  Indonesia  sebagai  salah  satu pihak dalam Perjanjian Pertambangan dalam bentuk  kontrak  karya  yang  selama  ini berlangsung
mengharuskan
Indonesia berhati-hati  dalam  membuat  kebijakan  di bidang pertambangan. Betapa tidak,
Undang-undang  Nomor  1  tahun  1967 tentang Penanaman Modal Asing khususnya pada  Pasal  8  merupakan  salah  satu  celah yang  memberikan  peluang  besar  bagi investor  asing  untuk  ikut  ambil  bagian dalam  kegiatan  pertambangan.  Ketentuan yang  ada  tersebut  kemudian  diperlebar  lagi dengan  diberlakukannya  Undang-undang Nomor  11  tahun  1967  tentang  Ketentuan- ketentuan Pokok Pertambangan.
Dalam  tiap  kegiatan  pertambangan, pemerintah  selalu  menyediakan  lahan  yang sangat signifikan sebagai lokasi pertambangan,  contoh  nyata  dari  hal  ini adalah  kegiatan  pertambangan  yang  ada pada  generasi  awal.  Salah  satu  perusahaan pertambangan  yang  menoikmati  fasilitas  ini adalah PT. Freeport Indonesia yang menguasai  bagian  besar  daerah  di  Papua Barat  dan  PT.  INCO  yang  luas  wilayah pertambangannya  meliputi  tiga  propinsi  di Sulawesi.
Hal  yang  perlu  ditambahkan  dalam hal ini adalah pentingnya membuat kebijakan strategi pemanfaatan sumber daya mineral  yang  ada  di  Indonesia  dengan mengadakan studi mengenai jumlah kekayaan  sumber  daya  mineral  yang  ada  di Indonesia  dan  berapa  dari  jumlah  itu  yang dapat  dimanfaatkan  oleh  negara  secara optimal  baik  dari  segi  kualitas  maupun

## Alternatif Bagi Pemerintah Indonesia Dalam Mengurangi
ISSN 0216-969X
kuantitasnya tanpa membahayakan lingkungan  maupun  ketersediaan  sumber daya  mineral  bagi  generasi  yang  akan datang  karena  hingga  saat  ini  Indonesia cenderung  menganut  paham  eksploitasi yang  destruktif  dalam  pengelolaan  sumber daya mineralnya.
3.  Membuat  standar  pengelolaan  Lingkungan Hidup yang tinggi dalam industri Pertambangan Salah satu ciri kegiatan pertambangan adalah  bahwa  kegiatan  ini  memiliki  resiko yang  tinggi,  padat  teknologi  dan  padat modal.  Resiko  tinggi  pada  kegiatan pertambangan terdapat selain pada keselamatan  kerja  bagi  pekerja  tambang juga  pada  lingkungan  area  pertambangan terutama akibat yang dapat ditimbulkannya pada  lingkungan  hidup  pasca  kegiatan pertambangan  yang  berlangsung.  Selama ini  perusahaan  pertambangan  cenderung untuk  meninggalkan  kawasan  eks  tambang begitu  saja  tanpa  proses  reklamasi  yang layak.  Apalagi  jika  pertambangan  yang dilakukan  adalah  pertambangan  terbuka, jenis  pertambangan  dengan  cara  ini  lebih tidak mungkin direklamasi karena kerusakan yang  ditimbulkannya  pada bentang  alam  permukaan  bumi  sangat parah.
Selama tahun 2005, dari 112.878,24 Ha  luas  areal  pertambangan  yang  ada (dalam hal ini pertambangan batu bara) dan seluas 1.334,44 Ha luas lahan yang di buka, hanya  sebanyak  478,58  Ha  atau  sebanyak 42,12  persen  saja  yang  direklamasi  oleh perusahaan  tambang.  Hal  ini  menunjukkan betapa  kurangnya  kesadaran  perusahaan tambang akan pentingnya reklamasi/pemulihan lokasi/lingkungan bekas pertambangan dan kurangnya kontrol dari  pemerintah  karena  kenyataannya belum  ada  sanksi  tegas  dari  pemerintah terhadap hal ini.
Tabel 2. Jumlah Luas Lahan Tambang Dan Reklamasi Tahun 2005
No Nama Perusahaan Luas Areal (Ha) Dibuka (Ha) Direklamasi Jumlah (Ha) % 1. PT. Kaltim Prima Coal 9.618,00 360,60 25,40 7,04 2 PT. Multi Harapan Utama 1.733,73 20,62 8,24 39,96 3 PT. Tantino Harum 6.87,35 138,61 75,23 54,27 4 PT. Bukit Baiduri Enterprise 2.081,00 25,98 5,49 21,13 5 PT. Kitadin Embalut 2.937,60 87,028 16,74 0,02 6 PT. Berau Coal a. Sambarata Operation 15.600,00 65,48 1,44 2,20 b. Lati Operation 6.489,12 65,02 61,69 94,88 c. Binungan Operation 12.130,00 127,73 7,85 6,15 7 PT. Kindeco Jaya Agung 27.434,00 44,90 37,50 83,52 8 PT. Indominco Mandiri 71.939,00 169,07 89,84 53,14 9 PT. Gunung Bayan PC 15.380,00 113,30 103,48 91,33 10 PT. Lanna Harita Indonesia 30.018,00 44,80 43,75 91,135 11 PT. Mahakam Sumber Jaya 20.380,00 71,30 1,93 2,71 Jumlah 112.878,24 1.334,44 478,58 42,12
Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kaltim, 2005
Untuk  mengatasi  hal  ini,  pemerintah harus lebih cermat dalam melihat kemungkinan yang  ada  untuk  mengatasi  masalah  lingkungan hidup  melalui  pembakuan  peraturan  mengenai reklamasi yang harus dilakukan oleh perusahaan  pasca  kegiatan  pertambangan  di dalam  kontrak  awal  perjanjian  pertambangan, termasuk  pengaturan  mengenai  pembuangan limbah tambang yang dihasilkan dalam kegiatan pertambangan.  Peraturan  ini  berlaku  bagi seluruh  kegiatan  pertambangan  yang  dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia, dan akan lebih baik  jika  dari  awal  ditentukan  berapa  biaya yang diperlukan dalam proses reklamasi melalui analisis  lingkungan  dan  memiliki  standar  yang tepat dalam menilai apakah suatu wilayah bekas kegiatan  pertambangan  dinyatakan  telah  pulih, baik  dilihat  dari  kondisi  tanahnya  ataupun dilihat dari segi bentang alam/fisik yang terlihat di permukaan bumi serta  standarisari  mengenai pengelolaan limbahnya.
Sanksi  atas  pelanggaran  terhadap melanggar  ketentuan  ini  juga  patut  di  tekankan dan diberlakukan oleh pemerintah kepada setiap perusahaan  pertambangan,  sehingga  dalam  hal ini pemerintah juga memiliki fungsi kontrol dan akan  lebih  baik  lagi  jika  pengawasan  terhadap ketentuan  pengelolaan  lingkungan  hidup  ini dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  dengan  asas desentralisasi  karena  pemerintah  daerahlah yang  mengetahui  secara  jelas  mengenai  setiap kegiatan  pertambangan  yang  dilakukan  di daerahnya.
Standar  pengelolaan  lingkungan  hidup pada  kegiatan  pertambangan  di  sini  meliputi kegiatan  awal  hingga  tahap  produksi  sehingga resiko  yang  dapat  timbul  selama  proses penambangan berlangsung merupakan tanggung jawab perusahaan dan harus ditanggulangi oleh pihak perusahaan baik dalam bentuk pemulihan kerusakan  maupun  ganti  rugi  atas  kerusakan.

## Alternatif Bagi Pemerintah Indonesia Dalam Mengurangi
Risalah Hukum, Edisi Nomor 3, Juni 2006
ISSN 0216-969X
Pengawasan  ketat  dari  pemerintah,  terutama pemerintah  daerah  sangat  diperlukan  sehingga pertanggung jawaban perusahaan segera dilakukan  jika  sesuatu  yang  buruk  terjadi  dan pemberlakuan  sanksi  dapat  segera  dilakukan terhadap  perusahaan  tambang  yang  terbukti melakukan kerusakan terhadap lingkungan. 4. Membuat kebijakan di bidang pertambangan yang berpihak kepada rakyat.
Penyediaan  lahan  merupakan  salah satu masalah yang sering muncul dalam setiap kegiatan  pertambangan  yang  dilakukan  di Indonesia.  Hal  ini  terjadi  karena  banyaknya kasus  tumpang  tindih  hak  atas  tanah  yang menjadi  lokasi  pertambangan.  Seringkali pemegang  kuasa  pertambangan  berselisih dengan  masyarakat  setempat  mengenai  siapa yang lebih berhak terhadap tanah yang menjadi lokasi  pertambangan.  Hal  ini  terjadi  pada penduduk  Papua  Barat  yang  wilayahnya termasuk dalam klausul kontrak pertambangan PT.  Freeport  Indonesia.  Dalam  salah  satu klausul  kontraknya,  PT.  Freeport  Indonesia berhak memindahkan penduduk yang berada di areal  Kontrak  Karya  mereka.  Peristiwa  ini menandakan  telah  terjadinya  pelanggaran HAM  dan  tidak  adanya  pengakuan  hak-hak atas  tanah  rakyat  bagi  penduduk  yang  berada di  area  pertambangan,  dan  itu  berarti  juga pengingkaran  terhadap  hak-hak  adat  dan  hak atas  hasil  hutan.  (Nur  Hidayati,  2004, www.walhi.com ) Dalam hal ini Undang-undang Nomor 11 Tahun  1967  memang  cenderung  kontradiktif, karena di satu sisi Pasal 11 undang undang ini mengakui  adanya  pertambangan  rakyat,  yakni bahwa rakyat setempat mempunyai kesempatan untuk mengusahakan bahan galian dan  ikut  serta  dalam  kegiatan  pertambangan, namun di ayat 2 pasal yang sama menyebutkan bahwa  pertambangan  rakyat  hanya  dapat dilakukan  oleh  rakyat  yang  memiliki  kuasa pertambangan.  Ini  berarti  pasal  tersebut merupakan  pasal  yang  kontradiktif  dan  tidak memberikan pengakuan terhadap hak-hak adat yang  mendasarkan  pada  konsep  hak  ulayat yang sudah terlebih dahulu ada dan berkembang di Indonesia.
Untuk  mengatasi  hal  ini,  hendaknya Pemerintah  Daerah  segera  membuat  Peraturan Daerah  yang  mengatur  mengenai  pelaksanaan Pertambangan  rakyat  tanpa  membebani  rakyat dengan persyaratan/birokrasi yang mempersulit, sehingga  perlindungan  terhadap  masyarakat sekitar  yang  menggantungkan  hidupnya  dari kegiatan pertambangan dapat terlaksana. Pemerintah juga dapat membuat kebijakan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap hak- hak  atas  tanah  adat  masyarakat  sekitar  lokasi pertambangan  sehingga  kasus  di  Papua  Barat tidak terulang lagi.
5. Memberi perlindungan kepada masyarakat di sekitar lokasi pertambangan.
Pertambangan merupakan kegiatan yang sarat  dengan  resiko.  Resiko  yang  muncul  dari kegiatan  ini  tidak  hanya  berupa  rusaknya lingkungan  hidup,  tetapi  juga  terancamnya nyawa masyarakat yang berada di sekitar lokasi pertambangan  yang  menggantungkan  hidupnya dari alam dengan memanfaatkan kekayaan alam yang  ada,  termasuk  di  lokasi  pertambangan. Tambang  Freeport/Rio  Tinto  di  Grasberg, Papua  Barat  misalnya,  produksi  yang  tak terkontrol  menyebabkan  hilangnya  nyawa pekerja  tambang  akibat  kurangnya  pasokan oksigen akibat  gas sulfur di terowongan bawah tanah,  ditambah  9  orang  meninggal  akibat runtuhnya dinding kawah. (Anonim, 2004 : 14)
Selain  itu,  perlindungan  pemerintah  juga diperlukan  bagi  masyarakat  atas  pelanggaran HAM  yang  ada  di  lokasi  pertambangan  dan terutama  perempuan  yang  dalam  hal  ini berpotensi mengalami pelecehan seksual. Pengawasan  dan  perlindungan  oleh  pemerintah sangat penting dalam menjamin keberlangsungan  kehidupan  sosial  masyarakat setempat.  Jika  memungkinkan,  hal  ini  dapat dimasukkan  dalam  suatu  peraturan  yang  nyata dan lebih aplikatif.

## PENUTUP
A. Kesimpulan Pesatnya pertumbuhan kegiatan pertambangan  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari tuntutan atas peningkatan pertumbuhan

## Alternatif Bagi Pemerintah Indonesia Dalam Mengurangi
Risalah Hukum, Edisi Nomor 3, Juni 2006
ISSN 0216-969X
ekonomi  Indonesia  yang  tengah  terpuruk. Namun,  kontribusinya  yang  hanya  1%  -  3% dari pendapatan negara tidak sebanding dengan dampak  negatif  yang  sangat  besar  yang  dapat ditimbulkannya.
Pemerintah  dalam  hal  ini  harus  bisa berperan dalam meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul dan memperbaiki kinerja di  sektor  pertambangan.  Selain  menggadaikan masa depan generasi muda dengan menghabiskan cadangan
Sumber Daya Mineral,  kegiatan  pertambangan  yang  tidak terkontrol menyebabkan kerugian bagi masyarakat  dan  ekologi  Indonesia  pada khususnya.
Untuk  itu,  upaya-upaya  yang  dapat dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  mengurangi dampak  negatif  kegiatan  pertambangan  ini antara lain:
1. Pembenahan  regulasi  dengan  mencabut
kebijakan-kebijakan di Bidang Pertambangan yang secara hierarki bertentangan  dengan  UUD  1945  dan semangat yang ada di dalamnya.
2. Berhati-hati  dalam  membuat  kebijakan  di bidang pertambangan.
3. Membuat standar pengelolaan Lingkungan Hidup yang tinggi dalam industri Pertambangan.
4. Membuat kebijakan
di bidang
pertambangan  yang  berpihak  kepada rakyat.
5. Memberi perlindungan kepada masyarakat di sekitar lokasi pertambangan.

## B. Saran
Besarnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan memerlukan  realisasi  cepat  yang  nyata  dari pemerintah.  Cara  yang  dapat  ditempuh  oleh pemerintah yakni:
1. Dengan  melakukan  kaji  dan  uji  ulang terhadap  setiap  regulasi  yang  mengatur mengenai  Pemanfaatan  Sumber  Daya  Alam dan Mineral, khususnya di bidang pertambangan  sehingga  tidak  ada  peraturan atau kebijakan yang saling bertentangan dan
menciptakan ketertiban di bidang pertambangan. 2. Melakukan  penelitian  dan  pengkajian  secara menyeluruh  terhadap  potensi  Sumber  Daya Alam  yang  dimiliki  oleh  Indonesia  sehingga dapat  diketahui  jumlah  aman  yang  dapat  di eksploitasi  dan  diproduksi  secara  optimal baik dari segi kualitas maupun kuantitas. 3. Meningkatkan mutu dan standarisasi pengelolaan  lingkungan  hidup  pada  industri pertambangan  secara  umum  sehingga  dapat menghapus anggapan bahwa industri pertambangan  sama  dengan  limbah  dan kerusakan,  serta  menghentikan  penambangan di hutan lindung.
4. Memberikan  pengayoman  dan  rasa  aman kepada  rakyat  atas  pelaksanaan  kegiatan pertambangan,  terutama  bagi  masyarakat yang berada di sekitar lokasi pertambangan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Literatur
Khakim,  Abdul ,  2005,  Pengantar  Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi  Daerah,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung
Saleng,  Abrar ,  2004,  Hukum  Pertambangan Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan
Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang
Kehutanan
Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang
Kehutanan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang
Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2004 atas Perubahan
C. Lain-lain

## Alternatif Bagi Pemerintah Indonesia Dalam Mengurangi
ISSN 0216-969X
Anonim ,  2004,  Tambang  di  Milenium  Baru, Jaringan  Advokasi  Tambang (JATAM), Jakarta
Anonim ,  2006,  Sistem  Hukum  Pertambangan lebih  Berpihak  kepada  Investor, www.MinergyNews.com , Jakarta _______  ,  2004,  Mengapa  Perpu  No.1/2004 Harus Dibatalkan?, Koalisi Penolakan  Alih  Fungsi  Hutan menjadi Pertambangan, Jakarta Hidayati,  Nur ,  2006,  Sistem  Perjanjian
Pertambangan Skala
Besar (Kontrak  Karya)  yang  Tidak Adil, www.walhi.com , Jakarta Idris, Suria Darma , 2006, Bencana Lingkungan Hidup di Kalimantan  Timur,  Prediksi Bencana  Lingkungan  Hidup dan Gagasan Pengelolaan Bencana Lingkungan, Disampaikan  pada  pertemuan Para  Pihak  Tentang  Konsultasi Publik  RUU  Penanggulangan Bencana  dan  Diskusi  Fokus Pengelolaan Lingkungan
Bencana  di  Kalimantan  Timur, 28 Februari 2006 Muhammad,  Chalid ,  2000.  Disampaikan pada  Temu  Profesi  Tahunan (TPT)  IX  dan  Kongres  IV Perhimpinan  Ahli  Pertambangan Indonesia (PERHAPI), 14 September 2000. _________  ,  2004,  Eksplorasi:  Investasi Pertambangan dan Paranoia
Penguasa, JATAM Rospita,  Sony  Simanjuntak ,  2006,  Tidak
Aneh Bila Sistem Kontrak Pertambangan  Lebih  Disenangi PMA (dan PMDN), www.google.com, Jakarta Kaltim  Post,  Selasa  16  Mei  2006  halaman  31. Kontribusi Batu Bara Tak
Seimbang.
Kaltim Post, Jumat 19 Mei 2006, TDL Ditunda, Sektor  Riil  Bergerak,  Sektor Pertambangan dan Jasa Tumbuh