## ANALISIS EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM KONTEKS KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

## ( STAKEHOLDER ENGAGEMENT ): STUDI KASUS PROGRAM REVALUASI BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
Oleh: Eko Prasetyo Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang prasetyo@unis.ac.id

## ABSTRAK
Pelaksanaan  kebijakan  pemerintah  dalam  program  dan  kegiatan  seringkali terkendala oleh lemahnya koordinasi dan keterlibatan para pemangku kepentingan. Program Revaluasi Barang Milik Negara (BMN) yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan  menghadapi  persoalan  yang  serupa  sehingga  proses  Revaluasi  BMN berjalan lambat dan membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan validasi data. Penelitian  ini  bermaksud  mengungkap  penyebab  dari  kendala  tersebut  serta bagaimana  meningkatkan  keterlibatan  pemangku  kepentingan  dalam  program Revaluasi  BMN, sehingga  upaya untuk menyajikan nilai aset yang  wajar di dalam neraca  pemerintah  dapat  dicapai.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian kualitatif, dengan melakukan riset kepustakaan, studi literatur berdasarkan berbagai referensi, dokumen dan sumber yang terpercaya pada Direktorat Jenderal Kekayaan  Negara  Kementerian  Keuangan.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa implementasi kebijakan berupa Program Revaluasi BMN belum berjalan efektif dan keterlibatan  pemangku  kepentingan  ( stakeholder engagement )  masih  rendah.  Hal tersebut  disebabkan  oleh  rendahnya  kemampuan  SDM  satuan  kerja  pada Kementerian/Lembaga, lemahnya kemampuan pengelolaan BMN oleh satuan kerja, dan  rendahnya  komitmen  satuan  kerja  terhadap  kesuksesan  Program  Revaluasi BMN. Untuk itu perlu dilakukan stakeholder mapping , serta memilih pendekatan yang berbeda untuk stakeholder yang berbeda.
Kata kunci: Pengelolaan Aset Negara, Revaluasi Barang Milik Negara, Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Implementasi Kebijakan.

## ABSTRACT
Policy implementation in the government programs and activities is often constrained by weak coordination  of  stakeholders.  The  State-Owned  Property  (SOP)  Revaluation  Program conducted by the Ministry of Finance in 2017 and 2018 runs slowly and takes a long time to validate the revaluation data. This study intends to uncover the causes of these constraints and how  to  increase  stakeholder  engagement  in  the  SOP  Revaluation  Program.  The  research method  used  is  qualitative  research.  The  research  will  conduct  literature  studies  based  on various  references,  documents,  and  reliable  sources  at  the  Directorate  General  State  Asset Management of the Ministry of Finance. This research shows that the policy implementation in the SOP Revaluation Program has not been effective. This shows the low-level of stakeholder engagement  caused  by  the  low  capability  of  the  human  resources  at  the  units  of  the Ministries/Institutions, the low quality of  the SOP management by the units, and the low commitment of the units to achieve the objectives of the program. For this reason, stakeholder mapping needs to be done, as well as choosing a different approach for different stakeholders.
Keywords : State  Asset  Management,  State  Owned  Property  Revaluation,  Stakeholder Engagement, Policy Implementation

## A. PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pada  tahun  2017  dan  2018,  Kementerian  Keuangan  memiliki  program  besar yang berskala nasional yaitu Revaluasi Barang Milik Negara (BMN). Revaluasi BMN merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kredibilitas dan good governance pemerintah melalui pengungkapan nilai wajar  atas aset di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Revaluasi  BMN  tahun  2017  ini  merupakan update dari  inventarisasi  dan penilaian yang dilakukan pada tahun 2010 dimana nilai BMN pada saat itu sebesar Rp1.244 triliun. Nilai wajar atas BMN yang dikelola akan memberikan peluang bagi Pemerintah untuk mendukung pembiayaan APBN melalui penerbitan Surat Berharga Syariah  Negara  (Sukuk).  Selain  itu,  Revaluasi  BMN  akan  menyajikan  data  terkini tentang kondisi BMN sehingga memberikan peluang utilisasi yang lebih optimal.
Direktur  Jenderal  Kekayaan  Negara  Isa  Rachmatarwata  pada  acara pencanangan Revaluasi BMN tanggal 29 Agustus 2017, menyatakan bahwa kegiatan Revaluasi BMN dipersiapkan dan dilakukan bersama-sama Kementerian/Lembaga. Kegiatan  Revaluasi  BMN  merupakan  tindak  lanjut  arahan  Menteri  Keuangan  atas hasil keputusan Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan pada 23 Mei 2016. Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta agar Menteri Keuangan melakukan revaluasi terhadap BMN yang akan digunakan kembali ( roll over) sebagai dasar penerbitan underlying asset SBSN (Kemenkeu, 2017).
Pelaksanaan  program  Revaluasi  BMN  selama  tahun  2017  dan  2018  adalah dengan target melakukan penilaian kembali terhadap 934.409 item BMN yang berupa 108.524 bidang tanah, 434.801 item gedung dan bangunan serta 391.084 item jalan, irigasi dan jaringan yang  diperoleh sampai  dengan 31 Desember 2015 (Kemenkeu, 2017).
Sebelum  Revaluasi  BMN  dimulai,  pemerintah  telah  melakukan  persiapan dengan kegiatan konsultansi ke Komite Standar Akuntansi Pemerintah/KSAP dan Badan  Pemeriksa  Keuangan/BPK  mengenai  standar  dan  objek  penilaian  kembali BMN,  agar  pelaksanaannya  sesuai  dengan  ketentuan.  Persiapan  juga  mencakup melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, antara lain dengan Bimbingan dan  Pelatihan  Teknis  bagi  para  petugas  pada  Kementerian/Lembaga  yang  akan terlibat langsung dengan pelaksanaan penilaian kembali BMN.
Namun  demikian,  dalam  pelaksanaan  Revaluasi  BMN  tersebut,  terdapat kendala yang ditemui oleh Tim Pelaksana Revaluasi BMN yang terutama disebabkan oleh  kurangnya  keterlibatan  dan  kolaborasi  antara  Kemenkeu  dengan Kementerian/Lembaga  sehingga  proses  Revaluasi  BMN  berjalan  lambat  dan dibutuhkan waktu yang lama untuk melakukan validasi data hasil Revaluasi BMN. Penelitian  ini  bermaksud  mengungkap  penyebab  dari  kendala  tersebut  serta bagaimana  meningkatkan  keterlibatan  pemangku  kepentingan  dalam  program Revaluasi  Barang  Milik  Negara  sehingga  tujuan  dari  revaluasi  yaitu  untuk menyajikan nilai asset yang wajar di dalam neraca pemerintah dapat dicapai.

## Konsep Efektivitas
Efektivitas  berkaitan  dengan  penilaian  apakah  sesuatu  program  telah memberikan pengaruh sesuai yang diharapkan, dimana efektivitas lebih menekankan kepada pencapaian dampak ( impact ) baik positif ataupun negatif dari suatu kebijakan publik terhadap kelompok atau pihak tertentu yang diinginkan. Efektivitas sebuah program dipengaruhi baik oleh evaluasi yang obyektif maupun yang subyektif yang didalamnya terdapat faktor politik, kurangnya keterampilan analisis, atau lemahnya proses  evaluasi  (Hugo,  2004).  Penilaian  terhadap  efektivitas  dari  suatu  organisasi adalah  dilihat  dari  seberapa  besar  tingkat  ketercapaian  tujuannya  (Lane,  1995). Pengukuran  efektivitas  dapat  dilakukan  dengan  pendekatan  sasaran,  pendekatan sumber ( system resource approach ), pendekatan proses, ataupun pendekatan gabungan (intergratif) (Lubis dan Huseini, 2009).

## Konsep Implementasi Kebijakan
Implementasi  kebijakan  merupakan  aplikasi  dari  kebijakan  pemerintah  oleh para pelaksananya (mesin birokrasi). Implementasi kebijakan ditunjukkan oleh fase setelah  ditetapkannya  kebijakan  dalam  produk  hukum  perundangan  yang selanjutnya dilaksanakan secara efektif. Kebijakan yang terimplementasi ditunjukkan oleh  penerapan  kebijakan  pada  target  tertentu  untuk  mencapai  tujuan  yang diinginkan  (Anderson,  2011).  Hakekatnya,  implementasi  kebijakan  merupakan tahapan  di  dalam  proses  kebijakan  dimana  tindakan  untuk  menyelesaikan permasalahan  dilakukan.  Pada  tahap  ini  rancangan  kebijakan  telah  berubah  dan memberikan  pengaruhnya,  karena  kebijakan  telah  dilaksanakan  oleh  badan-badan administrastif di pemerintahan (Theodoulou dan Kofinis, 2004).
Keterlibatan Pemangku Kepentingan ( Stakeholder Engagement ) Pemangku kepentingan ( stakeholder ) adalah seluruh pihak yang terkait dengan isu  dan  permasalahan  yang  menjadi  fokus  kajian  atau  perhatian.  Pemangku kepentingan  adalah  setiap  pihak  yang  berkontribusi  serta  terkena  dampak  dari berbagai  aktivitas  organisasi.  Pemangku  kepentingan  dapat  dibedakan  ke  dalam kelompok primer (yang berpartisipasi aktif) dalam operasi organisasi dan kelompok sekunder  yaitu  pihak  yang  berpengaruh  secara  tidak  langsung  atau  bahkan dipengaruhi oleh organisasi (Susanto, 2014). Dalam konteks Program Revaluasi BMN, pemangku kepentingan  diidentifikasikan kepada seluruh  pelaksana program yaitu Kementerian  Keuangan  selaku  pengelola  BMN  dan  Kementerian/Lembaga  yang menjadi pengguna BMN, termasuk jajaran satuan kerjanya di seluruh Indonesia.
Keterlibatan  pemangku  kepentingan  adalah  proses  memunculkan  berbagai pandangan  dari  para  pemangku  kepentingan  secara  efektif  dalam  hubungan  yang terjadi diantara mereka dengan organisasi, program ataupun proyek (Friedman and Miles 2006). Keterlibatan pemangku kepentingan adalah proses yang digunakan oleh organisasi untuk mengikat para pemangku kepentingan yang relevan dalam rangka mencapai suatu outcome yang diinginkan (AccountAbility, 2008). Manfaat  keterlibatan  pemangku  kepentingan  adalah : (1)  menyelesaikan masalah, karena berbagai persoalan organisasi tidak dapat diselesaikan tanpa adanya kolaborasi,  pengetahuan  dan  keahlian  pemangku  kepentingan;  (2)  memfasilitasi tumbuhnya  kepercayaan  ( trust )  terhadap  organisasi;  (3)  meningkatkan  citra organisasi di mata publik.
Tahapan  penerapan  strategi stakeholder  engagement adalah  :  (1)  melakukan pemetaan stakeholder ; (2) mengidentifikasi isu-isu penting; (3) menetapkan tujuan; (4)
menyelesaikan  berbagai  isu  secara  berkolaborasi;  (5)  penanaman  keterikatan ( embedding engagement ) (Smith, 2017). Prinsip-prinsip dalam stakeholder engagement: (1) mengarah pada tujuan program ( purposeful ); (2) inklusif ( inclusive ) bagi seluruh pemangku kepentingan yang relevan; (3) Keterlibatan dilakukan secara terencana dan tepat waktu ( timely ); (4) transparan; (5)  menghormati  keahlian,  perspektif  dan  kebutuhan  pemangku  kepentingan ( respectful )  ( Departement  of  Health  Australian  Government,  Stakeholder  Engagement Framework, 2017). Alternatif pendekatan yang dapat digunakan dalam stakeholder engagement sebagai berikut:
Berdasarkan  gambar  tersebut,  maka  pendekatan  keterlibatan  pemangku kepentingan  dilaksanakan  dengan  tahapan  terlebih  dahulu  melakukan  pemilihan stakeholder berdasarkan  pengaruh  ( influence )  dan  kepentingannya  ( interest ), selanjutnya pendekatan yang berbeda berdasarkan tipologi stakeholder yang berbeda. Adapun jenis pendekatan yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pendekatan Penjelasan Partnership Membagi peran dan tanggung jawab ( shared accountibility and responsibility ). Keterikatan ( engagement ) bersifat dua arah dan terjadi pembelajaran bersama, pengambilan keputusan dan aksi bersama. Participation Bagian dari tim. Dilibatkan dalam penyelesaian tugas tertentu atau tanggung jawab untuk area/aktivitas tertentu saja. Keterikatan ( engagement ) dua arah dengan tanggung jawab yang terbatas. Consultation Dilibatkan, tapi tidak diberikan tanggung jawab serta tidak dapat mempengaruhi hal-hal di luar area yang Sumber : https://www.stakeholdermap.com/stakeholder-engagement.html
dikonsultasikan. Keterikatan dua arah yang terbatas. Organisasi mengajukan permintaan, stakeholder merespon.
Push Communications Keterikatan satu arah. Organisasi menyebarkan informasi kepada semua kelompok stakeholder dengan menggunakan berbagai saluran seperti email, surat, webcasts, podcasts, video, ataupun leaflet. Pull communications Keterikatan satu arah. Informasi telah disediakan dan stakeholder menentukan pilihannya misalnya webpages atau billboard .
Selain  itu,  untuk  mendapatkan  gambaran  yang  lebih  tepat  mengenai  siapa stakeholder kita,  serta  bagaimana  cara  mengelolanya,  perlu  kiranya  kita  memahami stakeholder mapping matrix di bawah ini:
Sumber : https://www.stakeholdermap.com/stakeholder-analysis.html

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif,  dengan melakukan  riset  kepustakaan  dan  studi  literatur  berdasarkan  berbagai  referensi, dokumen dan sumber yang terpercaya pada Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

## Informan Penelitian
Informan  penelitian  terutama  adalah  Tim  Monitoring  dan  Evaluasi  Revaluasi BMN DJKN serta kantor-kantor daerah yang merupakan instansi vertical DJKN dan satuan kerja Kementerian/Lembaga.

## Sumber Data
Data  bersumber  pada  hasil  monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan  Revaluasi BMN Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Revaluasi BMN DJKN sebagai data primer.
Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang berhubungan dan atau menunjang penelitian.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah  dengan  melakukan pengamatan  terhadap  berbagai  dokumen  untuk  mendapatkan  data  dan  informasi yang  relevan  diantaranya  hal  yang  berkaitan  dengan  laporan  Tim  Pelaksana Revaluasi BMN Kementerian Keuangan, serta beberapa laporan yang diperoleh dari Tim Monitoring Pelaksanaan Revaluasi BMN Ditjen Kekayaan Negara.

## Rancangan Analisis Data
Rancangan analisis data dalam penelitian ini meliputi:
a. Reduksi data
b. Penyajian data
c. Penarikan kesimpulan/verifikasi

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Revaluasi Barang Milik Negara
Kegiatan revaluasi BMN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75  Tahun  2017  tentang  Penilaian  Kembali  Barang  Milik  Negara/Daerah  yang merupakan  aturan  pelaksanaan  dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014 tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah.  Di  dalam  Perpres  Nomor  75 Tahun  2017  tersebut  dinyatakan  bahwa  Penilaian  Kembali  adalah  proses  revaluasi sesuai  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  yang  metode  penilaiannya  dilaksanakan sesuai  Standar  Penilaian.  Peraturan  lainnya  yang  menjadi  pelaksanaan  kebijakan tersebut  adalah  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  118/PMK.06/2017 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Penilaian  Kembali  BMN,  dan  PMK  Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian BMN.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  Barang  Milik  Negara  adalah  semua  barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal  dari  perolehan  lainnya  yang  sah.  Sedangkan  Barang  Milik  Daerah  (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
BMN yang dilakukan penilaian adalah untuk aset yang tergolong sebagai aset tetap, yaitu aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan  untuk  digunakan,  atau  dimaksudkan  untuk  digunakan  dalam  kegiatan pemerintah  atau  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  umum.  Aset  tetap  yang  menjadi target revaluasi BMN adalah tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.
Program revaluasi BMN paling sedikit meliputi kegiatan : (1) penyediaan data awal; (2) inventarisasi; (3) penilaian; (4) tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian; (5) monitoring dan evaluasi. Program revaluasi BMN dilaksanakan pada tahun 2017 dan tahun 2018.
Pelaksanaan  revaluasi  BMN  dikoordinasikan  oleh  Menteri  Keuangan  selaku Pengelola Barang Milik Negara, yang merupakan bagian dari kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sedangkan untuk BMD dilaksanakan oleh  masing-masing  pimpinan  daerah  yang  dikoordinasikan  oleh  Menteri  Dalam Negeri.
Hasil revaluasi BMN tahun 2017 dan 2018 yang dilakukan terhadap 945.460 item BMN  tersebut,  mengakibatkan  kenaikan  nilai  BMN  dari  semula  Rp1.538,18  triliun menjadi Rp5.728,49 triliun atau naik sebesar Rp4.190,31 triliun (272%). Terhadap hasil revaluasi  BMN  tersebut,  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  belum  bisa  menerima hasil penilaian kembali BMN yang dilakukan pemerintah pada tahun 2017 dan 2018 serta meminta pemerintah untuk (1) mereviu dan memperbaiki kembali data/hasil inventarisasi,  serta  data  hasil  penilaian  pada  aplikasi  SIMAN;  dan  (2)  melakukan penilaian kembali sesuai petunjuk teknis penilaian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Selain itu, BPK juga memberikan beberapa catatan terkait keberadaan aset,  status  kepemilikan,  peruntukan  aset  yang  belum  jelas,  serta  mispersepsi terhadap  metode  yang  digunakan  dalam  melakukan  revaluasi  BMN  (Kemenkeu, 2019).

## Kendala Pelaksanaan Revaluasi BMN
Memperhatikan hasil monitoring yang dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi  Penilaian  Kembali  BMN  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara  (DJKN), dalam  kaitannya  dengan  keterlibatan  pemangku  kepentingan  diperoleh  beberapa catatan sebagai berikut:
1. Rendahnya kemampuan/pengetahuan SDM satuan kerja mitra DJKN di daerah mengenai  Program  Revaluasi  BMN.  Yang  dimaksud  dengan  rendahnya pengetahuan  tersebut  adalah  ketidakpahaman  SDM  pada  satuan  kerja kementerian/lembaga  mengenai  esensi  program  Revaluasi  BMN,  proses,  dan tujuannya. Termasuk dalam aspek ini adalah mengenai banyaknya SDM satuan kerja  yang  tidak  bisa  mengisi  format  inventarisasi  BMN  dengan  baik,  serta keengganan melakukan koreksi ataupun tidak memahami proses koreksi.
2. Rendahnya komitmen satuan kerja Kementerian/Lembaga terhadap kesuksesan Program Revaluasi BMN. Komitmen dalam hal ini adalah masalah keterlibatan, antusiasme  dan  loyalitas  yang  ditunjukkan  oleh  satuan  kerja  mitra  DJKN Kementerian  Keuangan,  terhadap  kesuksesan  program  Revaluasi  BMN. Termasuk dalam aspek ini adalah pada saat proses revaluasi di akhir tahun 2017, masih  banyak  satuan  kerja  yang  belum  mau  menyerahkan  form  pendataan, lemahnya koordinasi internal antara kantor pusat Kementerian/Lembaga dengan kantor  daerahnya,  tidak  menyediakan  SDM  yang  mendampingi  Tim  Pelaksana Revaluasi  BMN  Kementerian  Keuangan,  masih  banyak  yang  belum  mau melaksanakan  inventarisasi  BMN,  serta  dijumpainya  satuan  kerja Kementerian/Lembaga  yang  tidak  mengijinkan  Tim  Pelaksana  Revaluasi  BMN Kemenkeu untuk mendatangi lokasi aset/BMN yang harus dilakukan revaluasi.
3. Lemahnya pengelolaan BMN oleh satuan kerja pada Kementerian/Lembaga, yang ditunjukkan oleh beberapa hal seperti tidak dapat menunjukkan lokasi ataupun fisik  BMN,  tidak  memahami  pengelolaan  BMN,  tidak  mengetahui  bahwa  aset yang dikelolanya adalah BMN, ketidaksesuaian antara pencatatan aset BMN dan fakta  di  lapangan,  serta  tidak  ditemukan  adanya  dokumen  pendukung  atas pengelolaan BMN.
Atas hasil monitoring pada tahun 2017 tersebut, Tim Monitoring menyimpulkan bahwa  permasalahan  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  revaluasi  BMN  adalah sebagai berikut:
1. Rendahnya kemampuan/pengetahuan SDM satuan kerja mitra DJKN di daerah mengenai  Program  Revaluasi  BMN  (menyumbang  sebesar  44%),  lemahnya pengelolaan  BMN  oleh  satuan  kerja  Kementerian/Lembaga  (40%),  serta Rendahnya komitmen satuan kerja kementerian/Lembaga terhadap kesuksesan revaluasi (16%).
2. Masalah komitmen satuan kerja bukanlah masalah yang mendasar, dalam artian bahwa tidak ada satuan kerja yang tidak mau bekerja sama dengan Kemenkeu dan kantor  daerahnya.  Keengganan  bekerja  sama  lebih  disebabkan  mereka  belum memahami  program  revaluasi,  atau  bahkan  yang  lebih  fundamental  memang persoalan pengelolaan BMN dianggap sebagai bukan hal yang penting bagi satuan kerja kementerian/lembaga.
Masalah  lemahnya  koordinasi  antar  Lembaga  Pemerintah  banyak  diungkap oleh para peneliti. Koordinasi yang lemah dalam pengelolaan KPH pengelolaan hutan dengan para stakeholder , terutama antara KPH dengan instansi pusat, dan juga dengan instansi daerah,  lembaga ilmiah, perguruan tinggi dan  lembaga adat (Sylviani dan Yosefi, 2015). Lemahnya koordinasi juga mengakibatkan layanan publik berupa BPJS menjadi tidak efektif (Amir dkk, 2018). Koordinasi menjadi lemah dapat disebabkan oleh  faktor  tidak  diterapkannya  insentif  koordinasi  dan  kalender  pertemuan  rutin serta tidak adanya hubungan hirarkis antar institusi pengelola, perbedaan spesialisasi kerja dan orientasi kerja yang mengakibatkan lemahnya hubungan koordinatif antar institusi pengelola (Prabandary, 2016).
Koordinasi dapat berjalan dengan baik dan efektif terhadap tujuan organisasi jika  didukung  dengan  adanya  kesepakatan,  adanya  dana,  adanya  sarana  dan prasarana,  dan  partisipasi  dari  peserta  (Debrilianawati  dkk,  2011).  Koordinasi  dan pengawasan  berpengaruh  positif  terhadap  efektivitas  organisasi.  Koordinasi  harus dimulai dari tahap permulaan dan perbedaan pandangan harus dikemukakan secara terbuka (Nazarudin, 2016). Koordinasi yang mampu memenuhi high performance work practice disebabkan oleh adanya staf yang berkualitas (kriteria seleksi staf), reward bagi petugas,  akses  penyelesaian  masalah  antar  unit  kerja  dan  adanya  koordinasi  antar unit kerja yang bersifat rutin/berkala (Sari dan Wulandari, 2015).

## Analisis Atas Pelaksanaan Revaluasi BMN
Berdasarkan hasil pelaksanaan revaluasi BMN tersebut ditemukan hal penting yaitu  keengganan  satuan  kerja  Kementerian/Lembaga  untuk  bekerja  sama mensukseskan  program  revaluasi  karena  adanya  anggapan  bahwa  persoalan pengelolaan BMN bukanlah persoalan yang penting bagi mereka. Padahal program tersebut telah memiliki landasan hukum yang kuat baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden.
Dalam pelaksanaan revaluasi BMN, hal-hal terkait stakeholder engagement yang dilakukan oleh Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu  secara kronologis di sepanjang tahun 2017 antara lain:
Berdasarkan  kronologi  tersebut,  maka  kegiatan  pengelolaan stakeholder dapat dikelompokkan sebagai berikut:
a. Partisipasi : dalam bentuk melibatkan Kementerian/Lembaga tertentu di dalam team work dengan kendali sebagian besar berada pada DJKN;
b. Konsultansi  :  yang  banyak  dilakukan  oleh  DJKN  dengan  beberapa Kementerian/Lembaga  yang  dinilai  penting  dan  strategis  yaitu  Kemenpupera, Kemenhan,  Kepolisian  RI,  dan  Kemenristekdikti.  Termasuk  dalam  kegiatan konsultatif  adalah  sosialisasi,  grup whatsapp yang  dilakukan  dengan  cara berdiskusi/konsultasi sedangkan peran dan tanggung jawab tetap pada DJKN;
c. Push Communication : kegiatan ini banyak dilakukan DJKN melalui surat, email , website , video dan leaflet.
Dari data tersebut di atas juga terlihat bahwa kegiatan yang berupa partnership belum dilakukan oleh DJKN, kegiatan pengelolaan stakeholder yang masuk dalam kelompok partnership ditandai  dengan  terjadinya  pembelajaran  bersama,  keputusan  bersama dan aksi bersama. Dalam hal ini posisi stakeholder dipersepsikan termasuk kelompok high interest and high influence .
Hal lain yang  dapat  ditangkap dari informasi tersebut adalah persepsi  DJKN terhadap stakeholder- nya dalam program Revaluasi BMN belum ada yang termasuk dalam pola high influence and high interest . Tetapi masih dalam kelompok high influence and low interest, low influence and high interest , atau low influence and low interest. Jika diperhatikan dari aktifitas pengelolaan stakeholder tersebut di atas, maka kita memperoleh  gambaran  bahwa  beberapa stakeholder yang  sering  menjadi  sasaran untuk mendapat perhatian “lebih” adalah Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pupera.  Hal  tersebut  dilihat  dari  dokumen  yang  disampaikan  dan  juga  aktifikas komunikasi  dengan  dua  kementerian  tersebut  dilakukan  sangat  intensif.  Dapat dipahami  bahwa  dua  kementerian  tersebut  lebih  mendapat  perhatian  mengingat jumlah  item  BMN  yang  menjadi  target  Revaluasi  BMN  pada  dua  kementerian tersebut adalah yang terbesar dari seluruh Kementerian/Lembaga. Jumlah item BMN untuk Kemenhan dan Kemenpupera adalah sekitar 51% dari total target nomor urut pendaftaran (NUP) Revaluasi BMN Tahun 2017 dan 2018.
Jika  Kementerian/Lembaga  dikelompokkan  berdasarkan  jumlah  NUP  BMN yang menjadi target revaluasi, maka yang termasuk dalam kelompok 15 besar adalah sebagai berikut:
Sumber: Kementerian Keuangan, diolah.
Jumlah total NUP untuk 15 kementerian/lembaga tersebut adalah 793.712 atau sekitar 85% dari total target NUP untuk program Revaluasi BMN Tahun 2017 dan 2018.
Atas dasar analisis kegiatan revaluasi BMN di atas, maka dapat dilihat bahwa aktifitas  yang  bersifat partnership yang  ditunjukkan  oleh  adanya  pembelajaran bersama,  keputusan  bersama  dan  aksi  bersama  belum  menjadi  pilihan  dalam pengelolaan stakeholder Program Revaluasi BMN. Di sisi lain, pada berbagai tahapan
revaluasi  BMN  dibutuhkan  keterlibatan stakeholder untuk  mensukseskan  program, dengan gambaran sebagai berikut:
Dari  gambar  tersebut  di  atas,  maka  DJKN  bersama-sama  dengan  satker menuntaskan seluruh tahapan proses. Tidak mungkin tercapai hasil yang baik pada akhirnya jika tahapan-tahapan yang melibatkan satuan kerja/Kementerian/Lembaga tidak terlaksana dengan baik.
Namun  demikian,  berdasarkan  analisis  permasalahan  sebagaimana diungkapkan  sebelumnya,  ternyata stakeholder masih  memiliki  kendala  mengenai pengetahuan/kemampuan SDM tentang Revaluasi BMN, bahkan tidak menganggap kegiatan penatausahaan BMN sebagai tugas yang penting. Akibatnya banyak peran yang  seharusnya  dilakukan  oleh stakeholder diambil  alih  oleh  DJKN  dengan pertimbangan kecepatan waktu penyelesaian program revaluasi BMN Tahun 2017. Hal  ini  yang  perlu  diupayakan  solusinya  sehingga  pemahaman  satker  terhadap Program  Revaluasi  BMN  meningkat,  sekaligus  dapat  meningkatkan  keterikatan satker dalam pelaksanaannya.
Apabila  dilihat  dari  aspek  efektivitas,  maka  implementasi  kebijakan  berupa Program  Revaluasi  BMN  belum  mencapai  kriteria  efektivitas.  Hal  ini  ditunjukkan oleh beberapa hal yaitu belum diterimanya laporan hasil penilaian Revaluasi BMN oleh  BPK,  yang  dengan  demikian,  hingga  tahun  2019,  nilai  wajar  dari  aset  negara berupa  BMN  belum  dapat  disajikan  oleh  pemerintah.  Jika  efektivitas  ditinjau  dari aspek  yang  menyeluruh  (integratif),  maka  pelaksanaan  Revaluasi  BMN  masih terkendala dari aspek lemahnya koordinasi/kolaborasi dan keterlibatan pemangku kepentingan.

## Alternatif Solusi
Memperhatikan permasalahan sebagaimana tersebut di atas, tahap pertama bagi DJKN adalah melakukan stakeholder mapping berdasarkan tingkat pengaruh ( influence ) dan  kepentingan  ( interest )  dari  para stakeholder DJKN  terhadap  program  revaluasi BMN.  Mengukur  pengaruh  ( influence ) stakeholder dapat  dilakukan  dengan  melihat seberapa  besar  kemampuannya  untuk  mempengaruhi  kualitas outcome ,  ketepatan waktu  penyelesaian,  serta  keberhasilan  atau  kegagalan  program  Revaluasi  BMN. Sedangkan  memahami  seberapa  besar interest dari stakeholder antara  lain  dapat dilakukan dengan mengukur keinginan untuk mendapatkan manfaat dari program Revaluasi BMN.
Setelah  mempertimbangkan  dua  hal  tersebut,  selanjutnya stakeholder dimasukkan ke dalam matrik di bawah ini. Jika berdasarkan jumlah NUP saja yang dipertimbangkan, maka kelompok stakeholder dikategorikan sebagai berikut:
Memasukkan  dua  kementerian  yaitu  Kemenpupera  dan  Kemenhan  ke  dalam kelompok key  player sangat  wajar  bukan  semata-mata  karena  51%  target  nasional berada pada kementerian ini, namun dua kementerian ini pasti memiliki kepentingan yang besar terhadap keberhasilan Revaluasi BMN, yang akan membawa pengaruh pada  akuntabilitas  pengelolaan  BMN  di  kementerian  tersebut.  Pada  kenyataannya mereka belum memahami manfaat dari program ini, oleh karenanya proses edukasi untuk  pembentukan  komitmen  perlu  lebih  gencar  dilakukan.  Namun  demikian, untuk mendapatkan hasil yang terbaik dalam melakukan identifikasi stakeholder ini, perlu kiranya dilakukan upaya edukasi antara lain dengan memperbanyak focus group discussion, formal and informal meeting . One size does not fit all . Perlu dipertimbangkan bahwa setiap kelompok stakeholder memiliki  karakteristik  yang  berbeda  dengan  yang  lainnya,  oleh  karena  itu  sangat diperlukan stakeholder  mapping guna  menentukan  pendekatan  yang  berbeda  bagi kelompok yang berbeda.
Atas  dasar stakeholder  mapping tersebut,  maka  langkah  selanjutnya  adalah pendekatan yang dilakukan terhadap masing-masing kelompok stakeholder tersebut seharusnya  berbeda-beda.  Untuk  Kemenpupera  dan  Kemenhan,  yang dikelompokkan  sebagai key  player dengan  berbagai  pertimbangan  yang  disepakati, maka pendepatan partisipatif semata tidak mencukupi efektifitas engagement-nya . Key player perlu  dilibatkan  dalam  menyusun  rencana  aksi,  terlibat  dalam  merancang strategi,  serta  melakukan  aksi  bersama  DJKN  antara  lain  dalam  bentuk  sosialisasi, monitoring  dan  evaluasi  bersama.  Termasuk  hal  penting  bagi key  player tidak  ada salahnya  mendapatkan  alokasi  anggaran  yang  memadai,  agar involvement nya  di dalam setiap tahapan program Revaluasi BMN dapat terjaga dengan baik.
Sementara itu untuk kelompok yang masuk dalam kelompok meet their need atau high influence and low interest , pendekatannya seperti yang telah dilakukan selama ini melalui  keanggotaan  Tim,  dan  konsultansi  pada  hal-hal  tertentu  yang  menjadi perhatian.
Sedangkan kelompok stakeholder yang masuk dalam kelompok show consideration pendekatan  yang  dilakukan  adalah  dengan  memberikan  ruang  konsultansi, menyediakan berbagai informasi yang mereka butuhkan melalui website , sosialisasi, leaflet , email atau surat menyurat.
Berikut ini gambar yang  menunjukkan pilihan pendekatan kepada stakeholder berdasarkan hasil mapping .

## Pembelajaran Yang Diperoleh
Memperhatikan hasil analisis permasalahan tersebut di atas, bahwa salah satu fenomena yang dapat diambil sebagai pelajaran dari Program Revaluasi BMN adalah lemahnya  penatausahaan  dan  pengelolaan  BMN  oleh  Kementerian/Lembaga. Adalah  penting  untuk  melakukan stakeholder mapping agar  dalam  jangka  panjang bukan  hanya knowledge Kementerian/Lembaga  mengenai  BMN  yang  semakin meningkat,  namun  juga  komitmen  Kementerian/Lembaga  mengenai  pentingnya pengelolaan BMN menjadi lebih meningkat.
Efektivitas  implementasi  kebijakan  publik  bukanlah  persoalan  bagaimana sebuah kebijakan ditetapkan dan berjalan sesuai keinginan pembuat kebijakan, tetapi perlu memikirkan dampak yang terjadi bagi target kebijakan. Berkaca dari Program Revaluasi  BMN,  kebijakan  telah  dirancang  dengan  baik,  namun  demikian  banyak Kementerian/Lembaga yang tidak paham dan tidak “bergerak” untuk menuju tujuan program. Hal tersebut, lebih karena proses kolaborasi belum berjalan dengan baik dan diperlukan aksi bersama pada tahap persiapan bukan hanya pada tahap pelaksanaan dan evaluasi.
Banyak  hal  yang  perlu  dilakukan  oleh  Kemenkeu  agar  terjadi  komitmen mengenai pentingnya meningkatkan kualitas penatausahaan dan pengelolaan BMN pada  Kementerian/Lembaga.  Beberapa  langkah  yang  sederhana  namun  terbukti membawa  pengaruh  terhadap  meningkatnya  kolaborasi  dan  koordinasi  adalah sebagai berikut:
Sumber : http://cloud-collaboration.kahootz.com/how-to-create-an-effective- stakeholder-engagement-strategy
Agar  program  tersebut  dapat  terlaksana  dengan  baik  terdapat  beberapa prasyarat yang diperlukan antara lain:
1. Memperkuat  pemahaman  tentang  program  dan  teknis  pelaksanaannya  secara internal baik di lingkup Kantor Pusat, Kantor Wilayah maupun  Kantor Daerah ( product knowledge );
2. Dukungan yang kuat dari pimpinan Kementerian Keuangan menjadi daya dorong yang sangat efektif melalui kampanye dan sosialisasi;
3. Dukungan kebijakan keuangan yang lebih fleksibel namun tetap akuntabel sangat penting, mengingat kegiatan ini bersifat nasional dan mengerahkan sumber daya yang  luar  biasa.  Hal  ini  bukan  hanya  penganggaran  untuk  internal  Kemenkeu namun  membutuhkan  kreatifitas  dan  inovasi  agar  kebutuhan  anggaran kementerian/lembaga yang merupakan key player pun mendapat dukungan.
4. Setiap  inisiatif stakeholder  engagement wajib  dikaitkan  dengan  visi  besar  untuk meningkatkan kualitas penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara yang tersebar  di  seluruh  kementerian/lembaga,  sehingga  Revaluasi  BMN  hanyalah salah  satu  bagian  saja  dari keseluruhan  proses  penatausahaan  dan  pengelolaan kekayaan negara.
Pembelajaran  dari    Revaluasi  BMN  yang  telah  dilaksanakan  oleh  Pemerintah Pusat ini perlu menjadi catatan penting bagi Pemerintah Daerah yang hingga saat ini belum  melaksanakan  penilaian  kembali  (revaluasi)  terhadap  barang  milik  daerah (BMD)  yang  berada  dalam  pengelolaan  masing-masing  daerah.  Tentu  hal  ini  akan lebih beraneka ragam implementasinya, karena kondisi daerah yang sangat beragam. Namun  demikian,  hal-hal  baik  yang  ada  pada  kegiatan  Revaluasi  BMN  dapat diduplikasi,  sedangkan  hal-hal  yang  masih  menyisakan  catatan  kiranya  perlu menjadi perhatian semua unsur yang terlibat dalam Revaluasi BMD.

## D. KESIMPULAN
Penelitian  ini  menunjukkan  beberapa  catatan  kesimpulan  yaitu:  (1) implementasi Kebijakan berupa Revaluasi BMN belum memenuhi aspek efektivitas; (2) faktor yang signifikan berpengaruh terhadap keterikatan pemangku kepentingan ( stakeholder  engagement) dalam  program  Revaluasi  BMN  Tahun  2017  adalah rendahnya pengetahuan SDM satker tentang program Revaluasi BMN dan lemahnya
penatausahaan/pengelolaan  BMN  pada  satker;  (3)  kegiatan stakeholder  engagement yang dilakukan Kemenkeu meliputi partisipasi, konsultansi, push communication dan pull communication . Hal tersebut mengindikasikan bahwa Kemenkeu mengidentifikasi belum ada stakeholder yang memiliki high influence dan high interest terhadap program Revaluasi BMN, karena belum terdapat kegiatan yang bersifat partnership .
Selanjutnya  kami  merekomendasikan  upaya  untuk  meningkatkan stakeholder engagement dapat dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut:
1. Melakukan stakeholder mapping untuk mengidentifikasi pengaruh dan kepentingan para stakeholder ;
2. Memilih pendekatan yang tepat untuk setiap kelompok stakeholder dalam rangka mencapai tujuan program dengan efektif;
3. Diperlukan prasyarat untuk kesuksesan program tersebut antara lain:
a. Memperkuat pemahaman tentang program dan teknis pelaksanaannya secara internal baik di lingkup Kantor Pusat, Kantor Wilayah maupun Kantor Daerah ( product knowledge );
b. Dukungan yang kuat dari pimpinan Kementerian Keuangan menjadi daya dorong yang sangat efektif melalui kampanye dan sosialisasi
c. Dukungan kebijakan keuangan yang lebih fleksibel namun tetap akuntabel sangat penting, mengingat kegiatan ini bersifat nasional dan mengerahkan sumber daya yang luar biasa. Hal ini bukan hanya penganggaran untuk internal Kemenkeu namun membutuhkan kreatifitas dan inovasi agar kebutuhan anggaran kementerian/lembaga yang merupakan key player pun mendapat dukungan.
d. Setiap inisiatif stakeholder engagement wajib dikaitkan dengan visi besar untuk meningkatkan kualitas  penatausahaan dan  pengelolaan barang  milik negara yang  tersebar  di  seluruh  kementerian/lembaga,  sehingga  Revaluasi  BMN hanyalah salah satu bagian saja dari keseluruhan proses penatausahaan dan pengelolaan kekayaan negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Amir,  M.,  Aruan,  Nakkok.,  dan  Rifki,  M.S.,  (2018),  Layanan  Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan.
Anderson, James E. (2011), Public Policy Making: An Introduction, Wadsworth Cengage Learning , Boston, United State of America. Bal,  Menoka,  dkk  (2013), Stakeholder  Engagement:    Achieving  Sustainability  in  the Construction Sector , MDPI Journal . Bourne, Lynda (2015), Series on Effective Stakeholder Engement: Stakeholder Theory, PM World Journal .
Debrilianawati, Dessy., Saleh, Choirul., Hadi, Minto., (2011), Peran dan Koordinasi Antar  Instansi  Dalam  Pemberdayaan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  di Lembaga Pemasyarakatan: Studi tentang Program Kemandirian Pelatihan Kerja Pengelolaan  Ikan  Air  Tawar  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B  Kota Pasuruan, Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol 1, Nomor 2 Halaman 174-180.
Department of Health Australian Government (2017), Stakeholder Engagement Framework , Australia.
Lane, Jan-Erik, (1995), The Public Sector: Concepts, Models and Apporaches, Third Edition, SAGE Publication , London.
Lubis,  S.B.  Hari,  Huseini,  Martani,  (2009),  Pengantar  Teori  Organisasi:  Suatu Pendekatan  Makro,  Departemen  Ilmu  Administrasi  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Prabandary, Noviana Wahyu, (2016), Koordinasi Antar Institusi Dalam Pengelolaan Benda Cagar Budaya Candi Borobudur.
Nazarudin,  (2016),  Pengaruh  Koordinasi  dan  Pengawasan  Terhadap  Efektivitas Organisasi  di  Lingkungan  Pemerintahan  Kabupaten  Cianjur,  Universitas Pasundan Bandung.
Sari,  Intan  Permata,  dan  Wulandari,  Ratna  Dwi,  (2015),  Penilaian  Koordinasi Antarunit  Kerja  di  Rumah  sakit  Berdasarkan High Perfomance Work Practices , Jurnal  Administrasi  Kesehatan  Indonesia  Volume  3  Nomor  2  Juli-Desember 2015.
Sinclair, Marie-Louise (2017), Developing a Model for Effective Stakeholder Engagement, Sinclair Consulting.
Smith, N. Craig dkk (2011), What’s at Stake? Stakeholder En gagement Strategy as the Key to Sustainable Growth, Faculty and Research Working Paper , INSEAD. Susanto,  A.B.  (2014),  Manajemen  Stratejik  Komprehensif:  Untuk  Mahasiswa  dan Praktisi, Penerbit Erlangga, Jakarta.
Sylviani, Sylviani dan Yosefi, Elvida, (2015), Peran dan Koordinasi Para Pihak Dalam Pengelolaan  KPH,  e-Journal  Penelitian  Sosial  dan  Ekonomi  Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Theodoulou,  Stella  Z.,  Kofinis,  Chris,  (2004), The  Art  of  the  Game:  Understanding American Public Policy Making, Wadsworth/Thomson Learning , Belmont, USA. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah.
Laporan Hasil Monitoring Penilaian Kembali Barang Milik Negara Ditjen Kekayaan Negara Tahun 2017.
www.kemenkeu.go.id www.djkn.kemenkeu.go.id