## ALTERNATIF KEBIJAKAN OPERASIONAL PROGRAM PENCEGAHAN ANEMIA REMAJA PUTERI DI KABUPATEN GARUT
Rosita Alvia 1 , Astrid Novita 2

## Abstrak
Pencegahan  anemia  remaja  puteri  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  menurunkan Angka  Kematian  Ibu,  pemahaman  akan  pencegahan  anemia  remaja  puteri  sangat  penting dikarenakan  remajaputeri  adalah  calon  ibu. Kebijakan  mengenai  pencegahan  anemia  remaja putri  di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal  142  disebutkan  bahwa  upaya  perbaikan  gizi  dilakukan  pada  seluruh  siklus  kehidupan dengan  prioritas  pada  kelompok  rawan gizi,  yaitu  bayi,  anak  balita,  remaja  perempuan,  ibu hamil  dan  menyusui. Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui  alternatif  kebijakan  operasional program pencegahan anemia pada remaja putri di Kabupaten Garut pada Tahun 2017; untuk menganalisis  masalah  mengenai    kebijakan  operasional  program  pencegahan  anemia  pada remaja  putri  di  Kabupaten  Garut  pada  tahun  2017;  untuk  menganalisis  kriteria  evaluasi kebijakan  program  pencegahan  anemia  pada  remaja  putri  di  Kabupaten  Garut  pada  tahun 2017;  untuk  memberikan  rekomendasi  alternatif  kebijakan  operasional  tentang  program pencegahan  anemia  pada  remaja  putri  di  Kabupaten  Garut  pada  tahun  2017.  Metode Penelitian ini Kualitatif dengan pencekatan studi kasus. Teknik pengambilan data observasi, wawancara  mendalam,  dengan  melibatkan  19  narasumber  dan  studi  kepustakaan.  Adapun hasil  penelitian  menemukan  tiga  alternatif  kebijakan  yang  dapat  diterapkan  pada  program pencegahan  anemia  remaja  puteri  di  Kabupaten  Garut.  Ketiga  Kebijakan  itu  adalah  (i) Membuat  standar  operasional  prosedur;  (ii)  Mengembangkan  media  promosi;  (iii) Mengajukan pelatihan bagi nakes PKM ke SDK, selanjutnya melakukan pengkajian alternatif terpilih  dan  berdasarkan  CSF  yang  menjadi  alternatif  prioritas  utama  adalah  membuat  dan mensosialisasikan SOP pencegahan anemia remaja puteri di Kabupaten Garut, rancangan SOP ditelaah oleh beberapa ahli yang kompeten yang berada di Dinas Kesehatan serta Puskesmas, selanjutnya  direvisi  dan  disyahkan  oleh  pihak  Puskesmas  serta  di  sosialisasikan  kepada pelaksana  program  di  Puskesmas.  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Garut  diharapkan  dapat memberikan  pelatihan  pencegahan  anemia  remaja  puteri  kepada  tenaga  pelaksana  program dan mengembangkan media promosi tentang pencegahan anemia remaja puteri.

## Kata Kunci: Alternatif Kebijakan Operasional, Program Pencegahan Anemia, Remaja Puteri

## Abstract
The prevention of youth anemia is one of the efforts to lower the maternal mortality rate,  Understanding  the  prevention  of  adolescent  anemia  is  very  important  because  the teenager is a budding mother. Policy of prevention anemia in young women are regulated in UU No. 36 of 2009 on Health Article 142 victims of violence committed in all life cycles with priority  in  nutrition  prone  groups,  namely  infants,  young  women,  pregnant  and  lactating wome. This  study    aims  to  find  out  alternative  operational  policy  of prevention  anemia  in young women in Garut regency Year 2017; To analyze the problem of the operational policy of  the  prevention  program  of  anemia  in  the  adolescent  girl  in  Garut  regency  in  2017; Analysis of criteria for anemia prevention Program for adolescent girls in the regency Garut in  2017;  To  provide  an  alternative  recommendation  for  anemia  prevention  Program  for adolescent  girls  in the  regency  Garut  in  2017.This  research  method  is  qualitative  with  case study, Technique of taking observation data, detailed interview with 19 persons and literature study.  The  results  of  the  study  found  three  policy  alternatives  that  can  be  applied  to  the prevention  of  adolescent  anemia  in  Regency  Garut,  the  third  policy  is:  (i)  Create  standard
operational procedures; (ii) Develop promotional media; (iii) Proposed of training for health center to SDK, subsequently conducting alternative assessments selected  and based on CSF which  is  an  alternative  priority  is  to  make  and  socialize  SOP  for  Prevention  of  Anemia  of Puteri  Girls  in  Garut  Regency,  SOP  is  made  and  reviewed  by  some  competent  experts  who are  in  Health  Office  and  Puskesmas,  then  revised  and  legalized  by  the  Puskesmas  and socialized  to  program  implementers  at  the  Puskesmas.  District  Health  Office  Garut  is expected to provide training anemia prevention for adolescent girls to program implementers and develop promotional media about anemia prevention for adolescent girls.

## Keywords : Policy Alternative, Anemia Prevention Program, Adolescent Girls

## PENDAHULUAN
Anemia  adalah  masalah  kesehatan masyarakat  yang  dapat  meningkatkan angka morbiditas mortalitas. Angka prevalensi  anemia  masih  tinggi, tahun 2011 diperkirakan  sekitar  38%  ibu  hamil dan  29%  dari  semua  wanita  usia  subur mengalami  anemia  secara  global (World Health  Organization, 2011). Anemia merupakan  masalah  kesehatan  masyarakat di  negara berkembang.  Di  seluruh  dunia, sekitar 2 miliar orang diperkirakan anemia dan  dilaporkan  bertanggung  jawab  atas tiga-perempat  dari  1  juta  kematian  per tahun  di  Afrika  dan  Asia  Tenggara (Osungbade & Oladunjoye, 2012). Anemia salah  satu  gangguan  medis  yang paling banyak  ditemui  saat  hamil (Sharma  & Shankar,  2010). Anemia  berat  selama kehamilan berkontribusi terhadap kematian dan  kesakitan  ibu (Noronha,  Khasawneh, Seshan, et.all, 2012).
Prevalensi  anemia  ibu  hamil  di Indonesia masih sangat tinggi, hasil survey awal  yang  dilakukan  di  tiga  provinsi (Sumatera  Selatan,  Kalimantan  Barat  dan Kalimantan  Tengah)  menunjukan  bahwa
55%  ibu  hamil  menderita  anemia,    lebih tinggi  dari  rata-rata nasional  (37,1%), dikategorikan  sebagai  masalah  kesehatan masyarakat  yang  berat  menurut  WHO (Kemenkes  RI,  2013) , (Kemenkes  RI  dan Millenium  Challenge Account-Indonesia, 2015). Salah  satu  kebijakan mencegah anemia  yaitu  Permenkes  No.  97  Tahun 2014 pasal 9, pemberian suplementasi gizi bertujuan  pencegahan  anemia  gizi  dengan pemberian  edukasi  gizi  seimbang  dan tablet tambah darah (Kemenkes RI, 2014).
Lebih  dari  50%    kasus  anemia terbanyak di seluruh dunia secara langsung disebabkan  kurangnya  masukan  zat  gizi besi (BAPPENAS,  2015). Anemia  yang terjadi  pada  golongan  resiko  tinggi  (anak usia  sekolah,  ibu  hamil  dan  wanita  usia produktif)  di  Indonesia  50%  disebabkan anemia defisiensi besi (Wahyuni, 2010).
Hasil  survei dari Dinas  Kesehatan Kabupaten  Garut  prevalensi  anemia  pada ibu  hamil  tahun  2011  sebesar  45,14%, tahun 2014 sebesar 39,29% (Dinkes Garut, 2015). Salah satu program yang direkomendasikan  WHO sejak  awal  tahun
1970-an  adalah  suplementasi  besi-folat, dan  telah  dilakukan  di  berbagai  negara, termasuk  Indonesia, namun perkembangan penurunan prevalensi anemia masih sangat lambat (Briawan  &  Arumsari,  2011). Anemia pada remaja puteri dapat mengakibatkan  pertumbuhan  terhambat, mudah  terinfeksi,  kebugaran  berkurang, semangat  belajar/prestasi  menurun  serta berisiko  tinggi  bila  perdarahan  pada  saat melahirkan (Sulistyoningsih, 2011).
Untuk  mengurangi  risiko  terjadinya anemia  saat  hamil,  maka  Kementerian Kesehatan  memperluas  sasaran  kepada remaja  puteri  yang  merupakan  calon  ibu dan  ibu  hamil  selanjutnya.  Kelompok sasaran  ini  dipersiapkan  kualitas  status gizinya sejak masih dini dengan pemberian Tablet  Tambah  Darah (TTD). Indikator remaja  putri  mendapat  TTD  cakupan secara nasional tidak bisa menggambarkan kondisi  nasional,  karena  dari  34  provinsi, hanya  9  (sembilan)  provinsi saja yang melaporkan cakupannya. Hal ini tentu saja tidak  dapat  mewakili  situasi  Indonesia secara utuh (Kemenkes RI, 2015).
Program pencegahan  anemia  remaja di  Indonesia  sudah  dilakukan  sejak  tahun 2005  namun  masih  bentuk  uji  coba  di beberapa provinsi,  tahun  2014  Pemerintah menetapkan  10-30%  cakupan  pemberian TTD pada remaja putri secara bertahap, Fe yang  diberikan    sesuai  standar  di distribusikan  ke  seluruh  Provinsi  dan
menyerahkan  kebijakan  Provinsi  untuk menentukan  skala  prioritas  setiap  daerah (Kemenkes RI, 2016).
Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Garut berinisiatif  untuk  mengatasi  permasalahan anemia dengan mendatangi sekolah, melakukan pemeriksaan  Hb  dan  inisiatif untuk mengintervensi  permasalah tersebut dengan  program GEBETAN (gerakan membebaskan  Garut  dari  anemia)  sasaran remaja putri usia 16-19 tahun. Berdasarkan wawancara dengan Kasie Kesga, kebijakan Program  Pencegahan  anemia  remaja  putri sudah  ada  namun  belum  lengkap,  yang telah  berjalan  berupa  program  deteksi  dini anemia  remaja puteri setingkat  SMA  dan pada  tahun  2015  diperkenalkan  Program GEBETAN  berisi  program  deteksi  dini anemia remaja putri 16-19 tahun. Terdapat satu sekolah  yang memberikan tablet  Fe pada  remaja  putri  yaitu  SMA  I dengan pengadaan  secara  mandiri. Berdasarkan latar  belakang  dan  rumusan  masalah, tujuan  penelitian  ini  untuk mengetahui alternatif  kebijakan  operasional  program pencegahan anemia pada remaja putri.

## METODE PENELITIAN
Desain  penelitian  ini menggunakan metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi kasus. Penelitian  ini  dilakukan  di  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Garut,  Puskesmas terpilih  dan  Sekolah terpilih. Penelitian dilakukan  pada  bulan  Agustus sampai
November  2017.  Subjek  penelitian  dipilih secara purposive  sampling, yaitu  dengan pertimbangan  tertentu  (Sugiyono,2016). Narasumber  penelitian  ini  dibagi  atas informan  kunci  pendukung.  Informan kunci penelitian  ini, yaitu:  Dinas  Kasie Kesga  Gizi  (X1), Kepala  Puskesmas Haurpanggung  (X2),  Kepala  Puskesmas Kadungora (X3), Kepala Puskesmas Bagendit  (X4),  Kepala  Puskesmas  Gadog (X5),  Kepala  Sekolah  SMAN  1  Garut (X6),  Kepala  Sekolah  SMAN  8  Garut (X7),  Kepala  Sekolah  SMK  Pasundan (X8), Kepala Sekolah SMK Ma’ arif (X9).
Adapun informan  pendukung terdiri dari Petugas  Gizi dan UKS Puskesmas Haurpangggung  (Y1),  Petugas  Gizi dan UKS Puskesmas Kadungora  (Y2), Petugas Gizi dan UKS Puskesmas Bagendit  (Y3), Petugas  Gizi dan UKS Puskesmas Gadog (Y4),  Guru  UKS    (Y5-8), Remaja    (Y9- 10).  Khusus  informan  kunci  selain  berasal dari internal dinas kesehatan (inklusi) juga dari luar dinas kesehatan (eksklusi).
Beberapa  teknik  pengumpulan  data yang digunakan  diantaranya wawancara bentuk  semi  terstruktur menggunakan pedoman wawancara dan dilakukan menggunakan tipe  recorder.  Dokumen, dalam  penelitian  ini  berupa  data-data berupa laporan  pemeriksaan  Hb,  laporan program atau data terkait.
Validasi  atau  keabsahan  data  dapat diketahui  dengan  metode  triangulasi.
Peneliti  menggunakan  triangulasi  sumber, dengan  mengecek  data  yang  diperoleh melalui  beberapa  sumber  (Sugiyono,2014) dan  triangulasi  metode,  usaha  mencek keabsahan  data  atau  temuan  (Putranto, 2016).  Pengumpulan  data  dengan In-depht interview, FGD, observasi, studi dokumentasi  dan  rekaman  wawancara. Untuk  meminimalisir  kesalahan  pada setiap  tahapan  dilakukan  pemeriksaan ulang (re-cheking).
Metode  analisis  kebijakan  berdasar Policy Analytical Process dari vesi Patton- Sawicki  yang  dimodifikasi,  menggunakan kriteria Boulton dan disajikan melalui cara yang  digunakan  oleh  Michael  Hill  dengan format analisis tentang kebijakan. Disajikan  dalam  format analysis  of  for policy berupa komponen isi, implementasi, hasil  dan  lingkungan  kebijakan. Proses analisis  data ada tiga  bagian,  yaitu  (1) reduksi  data,  dilakukan  dengan Focus Group  Dissucsion (FGD). Mereduksi  data dilakukan    menggunakan  analisis SWOT berupa Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), Threats (ancaman).  Setelah identifikasi maka menentukan  alternatif  kebijakan prioritas  dengan  matriks  CSF  (Critical Succes Factor).
Selanjutnya, penyajian  data  yang digunakan  adalah  mendeskripsikan  semua kegiatan  yang  berlangsung  selama  proses penelitian  dan  mendeskripsikan  hasil  dari
penelitian  yang  dilakukan  selama  di lapangan. Kemudian menarik  kesimpulan atau  verifikasi dari  berbagai  permasalahan yang  diteliti, diharapkan  terdapat  temuan baru  yang  sebelumnya  belum  ada.  Peneliti melakukan  penarikan  kesimpulan  atau verifikasi  data  hasil  penelitian  setelah peneliti  selesai  melakukan  semua  proses penelitian di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dari  langkah  pertama  yaitu: mendefinisikan, memverifikasikan masalah yang terdiri dari 4 tema yaitu : 1. Isi Kebijakan
Berdasarkan  hasil  analisis  dengan menggunakan  pendekatan Hill disajikan dalam  bentuk analysis  of  policy didapat informasi: 1) Belum  ada  SOP  pencegahan anemia  remaja  puteri  di  level puskesmas dan sekolah  dalam  rangka  menurunkan angka  kematian  ibu;  2)  Belum  ada kebijakan  dalam  pencapaian  target;  3) Belum  ada  kebijakan anggaran  dana;  4) Belum ada persiapan SDM terlatih.
Berdasarkan hasil  wawancara  di beberapa  Sekolah  diketahui  terdapat  salah satu  sekolah  yang  sudah  melaksanakan program pencegahan  anemia remaja puteri selama  satu  tahun,  namun  sampai  saat  ini belum memiliki SOP sehingga pelaksanaan program  tidak  efektif, yaitu  sebelumnya tablet  Fe  diberikan  secara  teratur  namun karena  banyaknya  tablet  Fe  yang  tidak
diminum  sehingga  tablet  Fe  tersebut diberikan  atas  permintaan  saja  pengadaan tablet Fe secara swadaya Sekolah.
“… SOP  sebetulnya  ada  tapi  tentang distribusi Fe ibu hamil…” (X1)
“…Di  Puskesmas  masih  rencana merancang  tapi  masih  belum  ada sampai  sekarang  dan  sekolah  belum ada SOP …”(X2)
“…SOP belum ada sampai
sekarang…” X3-X6
Menurut informan kunci dan informan  pendukung  mengatakan  bahwa diperlukan  SOP  (Standar  Operasional Prosedur) dengan  SOP  dapat  mengetahui tujuan  program,  mengatur  pelaksanaan program  sehingga  pelaksana  program  di Puskesmas maupun di Sekolah memahami bagaimana  pelaksanaan  seharusnya,  tugas dan  peran  SDM,  sasaran  program  serta pencapaian  target  program,  SOP  harus disosialisasikan di puskesmas serta sekolah agar  masing-masing  pelaksana  memahami tugas dan peran masing-masing.
Hasil  wawancara  dengan  informan kunci di Dinas Kesehatan Kabupaten Garut mengatakan target program tersebut adalah semua  remaja  puteri  di  Kabupaten  Garut namun  untuk  rincian  jumlah  target  masih belum ada dikarenakan belum ada komunikasi antara Dinas Kesehatan, Puskesmas  dan  Sekolah  yang  merinci berapa  jumlah  remaja  puteri  tiap sekolah yang  berada  di  wilayah  kerja  masing-
masing puskesmas. Hal tersebut mengakibatkan  belum  bisa  dilakukan penilaian  pencapaian  target,  belum  bisa menentukan  bagaimana  mekanisme  agar sasaran tercapai dan prioritas sasaran.
“…ya  untuk  target  ini  sebenarnya adalah  semua  remaja  puteri  di Kabupaten  Garut,  tapi  pencapaian target  program  sampai  saat  ini  masih belum ada, pihak Puskesmaspun belum ada pelaporan secara khusus…” (X1)
Informasi  dari  informan  kunci  dan pendukung  menyatakan  bahwa  penelitian ini  berdasarkan  isi  kebijakan,  belum adanya pencapaian target adalah kesamaan antara  Dinas  Kesehatan,  Puskesmas  serta Sekolah.  Untuk  menetapkan  pencapaian target  program  sesuai  cakupan  wilayah, seharusnnya  Dinas  Kesehatan  menetapkan target  yang  harus  dicapai  dan  menentukan Sekolah yang menjadi prioritas hal tersebut dapat  mengadopsi  program  yang  sudah berjalan  di  daerah  lain.  Apabila  sudah  ada target  di  Dinas  Kesehatan  diinformasikan ke  Puskesmas,  pelaksanaan  program  akan lebih terarah, dapat memberdayakan Sekolah  yang  mampu  swadaya  sehingga sasaran  dapat  tercapai,  Puskesmas  akan lebih fokus  melaksanakan  program  dan memudahkan dalam evaluasi.
Hasil  wawancara  dengan  informan kunci  dan  pendukung,  dibutuhkan  tidak hanya  tablet  Fe  melainkan  anggaran  dana pelaksanaan program di Puskesmas, karena
dana  BOK  Puskesmas  sendiri  sangat minim, sampai saat ini belum ada anggaran pelaksanaan program dari Dinas Kesehatan untuk  keseluruhan  program,  karena  Dana untuk  kesehatan  dari  APBD  pun  sangat terbatas  sehingga  dinas  mengupayakan pengadaan  tablet  Fe  terlebih  dahulu  dan pengadaan  Fe  sebenarnya  bersatu  dengan pengadaan obat/ bagian farmasi Dinkes.
“… Kebijakan target, anggaran dana, monev  belum  ada  baru  rencana  untuk tahun depan saja jadi kami belum bisa gembar  gembor  promosi  sosialisasi sehingga  baru  disispkan  di  program lain…” (X1)
“…Untuk  penyuluhan  dari BOK, pengadaan Fe dari Sekolah baru bulan oktober dari Dinas Kesehatan…” (X2)
“…Untuk  penyuluhan  dari  BOK  tapi itu  belum  cukup  karena  seharusnya ada  dana  khusus  untuk  sosialisasi  dan operasional serta transport…” (X3-X4) “…Belum ada anggaran dana…” (X5)
Saran  dari  informan  kunci  maupun pendukung yaitu seharusnya Dinas Kesehatan  lebih  siap,  untuk  pengadaan sendiri  sebenarnya  bisa  swadaya  bagi Sekolah  yang  mampu  mandiri    dan pengadaan  dari  Dinas  Kesehatan  bagi Sekolah  yang  memiliki  dana  terbatas  dan semua itu harus dilakukan dengan sosialisasi  dan  kerjasama.  Harus  ada  dana khusus untuk pelaksanaan program,
apabila  dana  tersedia  dan  di  distribusikan ke  Puskesmas  pelaksanaan  program  dapat lebih direnacanakan baik untuk pengadaan alat  promosi  dan  sosialisasi,  operasional untuk  mencapai  sasaran  yang  memiliki jarak yang jauh dari Puskesmas.
Berdasarkan  wawancara  informan kunci  maupun  pendukung  pelatihan  dirasa perlu  karena  dampak  SDM  belum  terlatih, yang  melaksanakan  tugas  masih  belum sepenuhnya paham baik mengenai informasi  program  maupun  peran  dan tanggungjawabnya. Namun sampai saat ini belum ada pengajuan dari Puskesmas.
“…Masih  belum  mengerti  betul soalnya tentang kewajiban program ini dikhususkan untuk siapa karena belum ada  pelatihan,  selain  itu  di  puskesmas satu  orang  memiliki  jabatan  ganda sehingga  tidak  terlalu  fokus  ke  satu program, untuk di Sekolah sepenuhnya dipegang
Guru UKS namun diperlukan  pelatihan  agar  ilmunya berkembang..."(Y1-Y4)
Informasi  dari  informan  baik  kunci maupun  pendukung  menyatakan  bahwa penelitian  ini  berdasarkan  implementasi kebijakan dalam pencegahan anemia remaja  puteri  belum  adanya  sumber  daya manusia  yang  terlatih  sehingga  diperlukan pelatihan  yang  merata  kepada  SDM, sehingga lebih  memahami  bagaimana teknis pelaksanaan program, apabila terjadi perpindahan  program  kepada  SDM  lain
tidak  berdampak pada keberlangsungan program. Dengan  pelatihan  pelaksana program  memahami  secara  detail  mulai dari perencanaan, sasaran, pelaksanaan dan evaluasi program. Dampak belum dilaksanakannya  pelatihan adalah  sampai saat  ini  pelaksanaan  program  belum menyeluruh yaitu hanya dilaksanakan pada beberapa  Puskesmas  saja  dan  belum  bisa menjangkau semua sasaran program.
Kebijakan Pencegahan anemia remaja puteri di Kabupaten garut berlandaskan Undang-undang No 36 tahun 2009  tentang  kesehatan,  untuk  kebijakan daerah  baru  adanya  surat  edaran.  Isi kebijakan  merupakan  hasil  akhir  sebuah formulasi  kebijakan  yang  telah  terwujud dalam  bentuk  undang-undang,  peraturan pemerintah atau perda (Creswell, 2015). 2. Implementasi Kebijakan
Berdasarkan  informan  kunci  dan informan pendukung di Puskesmas, terdapat Puskesmas yang sudah melakukan sosialisasi ke sekolah, sosialisasi dilakukan kepada  Guru  UKS  dan  dilanjutkan  ke kader remaja, namun belum ada sosialisasi dan promosi secara khusus, mengakibatkan pelaksanaan program tersebut tidak berjalan  secara  menyeluruh.  informan kunci dan informan pendukung di puskesmas  maupun sekolah mengatakan, terdapat puskesmas  yang  belum  pernah melaksanakan sosialisasi dikarenakan keterbatasan dana.
“…Promosi  tahun  ini  fokus  kepada kader  kesehatan  remaja  sudah  dua angkatan,  meliputi  8  Sekolah  setingkat SMP  dan  35  Puskesmas  untuk  anemia disisipi pada kegiatan sekolah saja jadi belum  optimal,  jadi  untuk  sosialisasi khusus  anemia  remaja  belum  ada karena  belum  bisa  gembar  gemor …” (X1)
“…Sosialisasi kepada Guru UKS dan KKR saja…” (X2-X3)
“…Sosialisasi belum dilakukan
karena keteratasan dana, baru perencanaan,    masih  sibuk  dengan kegiatan lain PKM ..” (X4-X5)
“…Belum, belum pernah ada penyuluhan dari UKS juga, sama kader remaja  juga  belum,  Cuma  dikasi  tau aja pas dikasi tablet merah manfaatnya buat  nanti  kalo  sudah  besar…”( Y6- Y7)
Menurut informan pendukung seharusnya  sosialisasi  diberikan  kepada semua remaja karena  yang dirasakan tidak dalam  bentuk  sosialisasi  tapi  ketika  diberi tablet  Fe  baru  diberi  informasi  bahwa  itu harus  diminum  untuk  mencegah  anemia, begitupun  informan  lain  mengatakan apabila  sasarannya  remaja  seharusnya sosialisasi  dilakukan  tidak  hanya  satu  kali tapi  berulang  agar  kesadaran  pentingnya tablet  Fe  terbentuk  sejak  remaja  dan dibutuhkan  waktu  khusus  untuk  sekolah serta dana untuk sosialisasi.
Berdasarkan  salah  satu  informan kunci  dan  pendukung  di  Puskesmas dikarenakan  belum  adanya  SOP  sehingga pelaksanaan  program  belum  menyeluruh ke  semua  sasaran,  pelaksanaan  dilakukan hanya  kepada  beberapa  Sekolah  saja  dan sosialisasi promosi langsung ketika memberikan fe kepada remaja puteri selain itu dengan belum adanya SOP, SDM masih merasa  bingung  akan  tugas  dan  tanggung jawabnya dalam program, dan sampai saat ini belum ada evaluasi.
“…SOP  belum  ada,  seharusnya  ada karena  akan  mengatur  berjalannya program,  SOP  nya  belum  tersedia, baru  akan  dibuat  karena  kita  hanya penyuluhan karena sebelumnya pengadaan  dan  pemberian  tablet  Fe dilakukan  oleh  sekolah. Di  Sekolah tidak  memiliki  prosedur  tertulis  hanya pemberitahuan  secara  lisan  saja  dari Puskesmas…”
Saran berbagai informan menyatakan penelitian  ini berdasarkan  implementasi kebijakan dalam pencegahan anemia remaja  puteri  belum  adanya  upaya  untuk membuat SOP, SOP sendiri sangat penting dalam  pelaksanaan  program  sehingga menjadi  hal  yang  penting  yang  harus segera  dilakukan  adalah  merancang  SOP Pencegahan  anemia  remaja  puteri  serta mensosialisasikannya ke Sekolah.
“…SDM  belum  ada  pelatihan,  SDM pengetahuan masih terbatas,
seharusnya ada pelatihan untuk petugas Gizi dan Guru UKS agar lebih mengerti  lagi,  karena  ilmu  selalu berkembang…” (X1)
Saran  dari informan  kunci  dan pendukung adalah sebaiknya ada pelatihan terlebih  dahulu  sehingga  pelaksanaan program  dilakukan  oleh  tenaga  terlatih. Berdasarkan  informan  kunci  yang  berada di  salah  satu  Sekolah  yang  sudah melaksanakan pemberian tablet Fe mengatakan  bahwa  MOU  dengan Dinas ada, namun MOU yang sudah ada tersebut tidak secara khusus untuk program.
“…Sampai  sekarang  belum  ada MOU…” (X1-X5), “…Sudah  ada
MOU nya tapi MOU yang sifatnya luas kalo  di  sekolah  tidak  khusus  untuk pencegahan anemia…” (X6)
Saran  dari informan  kunci  dan pendukung adalah diperlukan MOU secara khusus  mengenai  pencegahan  anemia remaja  puteri  agar  semua  pihak  yang terkait  program  mengetahui  peran  dan tanggung jawabnya masing-masing. Adanya MoU diharapkan para pihak terkait memiliki  komitmen  dalam  pelaksaan  dan keberhasilan program. Keberhasilan implementasi dipengaruhi isi dan lingkungan kebijakan (Nugroho,2014). 3. Kinerja dan Hasil Kebijakan Berdasarkan  informan  kunci  dan pendukung  setelah  satu  tahun  terlaksana, program  ini    belum berjalan secara
keseluruhan karena pengadaan  tablet  Fe sebelumnya  dilakukan  oleh  salah  satu SMA  saja  karena  belum  ada pengadaan dari  Dinas  Kesehatan,  dan  pada  bulan Oktober  pengadaan  tablet  Fe  sudah  dari Dinas  Kesehatan  Kab.Garut.  Tablet  Fe sudah  didistribusikan  ke 67  PKM namun sampai saat ini belum ada pemantauan dan pelaporan  yang disampaikan kepada Dinas Kesehatan.  Sehingga  belum  mengetahui apakah  seluruh  PKM sudah  melakukan advokasi,  sosialisasi  dan  promosi  serta pemberian  tablet  penambah  darah,  hal tersebut dikarenakan belum ada SOP.
“…belum ada pelaporan program…”(X1)
“…belum  ada  pelaporan    hingga saat ini…”(Y1 -Y4)
Adanya pemantauan dan pengawasan program, diketahui bagaimana pelaksanaan yang  berjalan  di  PKM dan  Sekolah, dapat menentukan  sasaran  dapat  terjangkau atau tidak  sehingga mengetahui pencapaian target dan evaluasi program. Belum semua sasaran  mengetahui  informasi  mengenai pencegahan  anemia  remaja  puteri, karena belum  semua  PKM melakukan  promosi karena belum  ada  MOU  dan  pendanaan untuk  sosialisasi,  selain itu  masalah geografis Kabupaten Garut susah dijangkau  serta SDM belum  terlatih berpengaruh terhadap kinerja.
“…Sosialisasi belum dilakukan karena Kepala PKM ingin
pemeriksaan Hb  dulu…” (Y3)
“…Sosialisasi  baru  akan  dimulai pada  bulan  desember  karena  kami sedang  sibuk  mempersiapkan  PKM BLUD…’’ (Y4)
“…Untuk media promosi juga belum ada  hanya  presentasi  dengan  PPT saja…” (Y5)
Saran informan kunci dan pendukung adalah adanya promosi yang berkelanjutan, pengadaan  media  yang  menarik  hal tersebut  dapat  didukung  dengan  SDM terlatih dan sumber dana memadai sehingga dapat  menjangkau  sasaran dan anemia  remaja  puteri  dapat  dicegah, mengurangi  angka  kematian  ibu  (AKI) secara  tidak  langsung  akibat  anemia. Kinerja/  hasil  kebijakan  merupakan  tahap akhir  proses  kebijakan  yang  berasal  dari masalah-masalah  yang  telah  dianalisa, dijalankan  dengan  maksud  tertentu  untuk tujuan tertentu (Winarno,2014). 4. Lingkungan Kebijakan
Menurut informan kunci dan pendukung program  pencegahan  dapat terlaksana  apabila  adanya  dukungan  dari pemerintahan  Kab. Garut  dalam  hal  ini belum  tersedia  perda  mengenai  program, namun sudah ada surat edaran memberikan tablet  Fe  ibu  hamil,  WUS,    remaja  puteri. Dinas  Kesehatan    harus  lebih  fokus sosialisasi,  implementasi, pemantauan  dan
evaluasi,  dibutuhkan  dukungan  dari  Dinas terkait  seperti  Dinas  Pendidikan  karena sasaran terbesar ada di Sekolah.
“…Kepala Puskesmas sangat semangat  sekali,  beliau  juga  akan membentuk duta Fe…” (Y1)
“…Kepala  Seko lah  SMA  1  sangat antusias  dengan  program  ini  sehingga beliau memberikan waktu kepada PKM untuk sosialisasi setiap senin...”(Y5) Apabila sudah ada komitmen pelaksana  program,  tentunya  pelaksana akan  memiliki  tanggung  jawab  khusus sehingga  terbentuk  lingkungan  program yang saling mendukung.
Sampai saat ini belum semua tersedia sarana  dan  fasilitas. Namun  salah  satu informan  kunci  yang  mengatakan  sarana salah  satu  Sekolah  sudah  memadai  berupa ruang UKS yang nyaman dan terbuka
“…Sarana dan fasilitas belum mem adai…”( X2-X5)
“…Sarana  dan  fasilitas  tergantung dari sekolah, dari dinas pengadaan Fe sebelumnya belum ada dan pada bulan oktober  sudah  tersedia,  alat  promosi, anggaran sosialisasi belum tersedia…” (X1)
“…sarana  dan  fasilitas  di  Sekolah sudah  memenuhi  standar  seperti  UKS, gedung  serbaguna  yang  luas,  Fe  juga disediakan…”( X6)
Adanya  sarana  dan  fasilitas  di sekolah, pelaksanaan program dapat
dilakukan  dengan  menentukan sekolah yang dapat secara mandiri dan sekola mana yang  harus  difasilitasi,  sehingga  dapat menjangkau  semua  sasaran,  pengadaan media promosi sosialisasi dapat mempermudah memberikan informasi. Hasil  wawancara  dengan  informan  kunci dan  informan  pendukung  menunjukan yang  menjadi  hambatan pada  program pencegahan  anemia  remaja  puteri  di Kabupaten  Garut salah  satunya  belum tersedianya sarana fasilitas.
“…Alat promosi yang sangat kurang hanya  dijelaskan  dari  Power  Point saja…”(Y5)
Terdapat  keterbatasan  dan  konstrain dari  lingkungan  yang  akan mempengaruhi pembuat  kebijakan. Ditemukan  beberapa faktor  yang  menyebabkan  pelaksanaan program  belum  optimal  sehingga  perlu
analisis  masalah  urgensi  pada  program agar  dapat  dilaksanakan  menyeluruh  dan efektif.  Adapun  faktor-faktor  tersebut  :  1) Belum  adanya  juknis  dan  SOP;  2)  Belum adanya perda maupun MoU khusus sebagai bentuk komitmen, koordinasi lintas program dan lintas sektor untuk melaksanakan program secara menyeluruh; 3) Keterbatasan sosialisasi, pengembangan media promosi; 4)Keterbatasan pembinaan SDM terlatih.
Langkah  kedua  menetapkan  dan penerapan kriteria isu: berdasarkan analisis, maka yang menjadi prioritas
“… Keterbatasan  terkait  juknis  dan SOP  program  pencegahan  anemia remaja puteri…” (X2-X9)
Setelah peneliti mendapatkan prioritas masalah selanjutnya yaitu membuat analisa SWOT.
Tabel 1 Matriks Formulasi Strategi SWOT STRENGTH (S) WEAKNESSES (W) Internal 1. Kebijakan Pencegahan anemia remaja puteri  berupa  Permenkes  No.  88 Tahun  2014  serta  surat  edaran Surat edaran Nomor: 400/365/Adkesra yang  berisi  perlunya  peningkatan cakupan  dan  kepatuhan  suplementasi TTD bagi  ibu  hamil  dan  remaja  putri yang menderita anemia di Kab.Garut. 2. Sarana dan prasarana cukup memadai di beberapa Sekolah 3. Adanya  dukungan  dari  Kepala  PKM, pemerintahan setempat dalam promosi pencegahan anemia rematri 4. Adanya dukungan dari Kepala
Sekolah untuk sosialisasi dan pelaksanaan program 5. Implementasi sudah berjalan 1. Belum  adanya  penyediaan dana secara APBD pencegahan  anemia  remaja puteri di Kabupaten Garut 2. Belum  ada  pengembangan media promosi untuk pencegahan  anemia  remaja puteri 3. Belum adanya juknis khusus  atau  SOP  untuk pencegahan  anemia  remaja puteri
4. Belum  adanya  kerjasama secara khusus dengan Sekolah dan jejaring lainnya 5. Belum adanya SDM terlatih OPPORTUNITY (O) STRATEGI (SO) STRATEGI (WO) 1. Pengadaan tablet Fe swadaya sekolah bagi sekolah  yang  memiliki  dana dan dari Dinkes bagi sekolah yang tidak memiliki dana
2. Adanya  komunikasi  dengan
Ciptakan  strategi  yang  menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang: 1. Memanfaatkan  landasan  hukum  untuk mengembangkan program dengan memperluas komunikasi dengan sekolah dan kader remaja Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang: 1. Mengupayakan adanya MoU  dengan  Sekolah  dan pihak lainnya Eksternal
Pihak  sekolah  dan  kader remaja  dalam  sosialisasli dan  promosi  pencegahan anemia remaja puteri
3. Adanya  permintaan  Standar Operasional Prosedur di Puskesmas dan Sekolah 4. Kepercayaan Sekolah terhadap Nakes sangat tinggi 2. Memanfaatkan  sarana  dan  fasilitas untuk mengembangkan program pengadaan  dari  Dinkes  dan  swadaya
Sekolah
3. Memanfaatkan  program  yang  sudah berjalan  dan  dukungan  kepala  sekolah serta  kepercayaan  terhadap  nakes untuk  pengembangan  implementasi program 2. Membuat  juknis  dan  SOP kebijakan operasional pencegahan  anemia  remaja puteri 3. Mengadakan pelatihan untuk  nakes  terlatih  dan guru UKS 4. Adanya pengembangan media promosi  sosialisasi THREATS (T) STRATEGI (ST) STRATEGI (WT) 1. Kondisi Geografis dan Demografis 2. Tidak  ada  bukti  remaja memahami pencegahan anemia remaja puteri 3. SDM  belum  memahami teknis pelaksanaan program 4. Dana yang terbatas Ciptakan  strategi  yang  menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman: 1. Memanfaatkan  dukungan  dari  kepala Puskesmas  dan  kepala  Sekolah  untuk menjangkau Sekolah yang jauh 2. Implementasi  yang  sudah  berjalan
membutuhkan  SDM  terlatih  untuk keberhasilan program 3. Memanfaatkan  sarana  dan  fasilitas sekolah untuk pengembangan program Ciptakan strategi yang meminimalkan  kelemahan  dan menghindari ancaman: 1. Membuat  juknis  dan  SOP untuk  mengatur  pelaksanaan program 2. Mengembangkan media promosi dan sosialisasi sesuai dengan sasaran 3. Pengajuan  pelatihan  bagi nakes PKM ke SDK
Sumber: hasil penelitian berupa FGD
Berdasarkan matrix SWOT: (Strategi I  SO):  (1)  Memanfaatkan  landasan  hukum untuk  mengembangkan  program  dengan memperluas  komunikasi  dengan  sekolah, kader  remaja;  (2)  Memanfaatkan  sarana dan fasilitas untuk mengembangkan program, pengadaan  dari  Dinkes  dan swadaya  Sekolah;  (3)  Memanfaatkan program  yang  sudah  berjalan, dukungan kepala  sekolah, kepercayaan  terhadap nakes untuk pengembangan implementasi.
Strategi  II  WO:  (1)  Mengupayakan adanya  MoU  dengan  Sekolah  dan  pihak lainnya; (2) Membuat juknis dan SOP; (3) Mengadakan  pelatihan  nakes dan  guru UKS;  (4) Pengembangan  media  promosi dan sosialisasi.
Strategi ke III ST: (1) Memanfaatkan dukungan kepala Puskesmas, kepala Sekolah  untuk  menjangkau  Sekolah  yang
jauh; (2) Implementasi yang sudah berjalan membutuhkan SDM terlatih untuk keberhasilan  program;  (3)  Memanfaatkan sarana dan fasilitas sekolah untuk pengembangan program.
Strategi ke  IV  yaitu strategi WT: (1) Membuat  juknis  dan  SOP  untuk  mengatur pelaksanaan program; (2) Mengembangkan media promosi, sosialisasi kepada sasaran; (3) Mengajukan pelatihan nakes ke SDK.
Langkah ketiga mengidentifikasi alternatif  kebijakan,  berdasarkan  analisis program  yang  sudah  berjalan  maka alternatif  kebijakan  dapat  dijadikan  solusi mengatasi beberapa masalah atau kekurangan  dalam  operasional  program, SOP  sangat  dibutuhkan  untuk  Puskesmas dan  Sekolah agar pelaksanaan  lebih baik, dengan pelatihan diharapkan  menambah pemahaman pelaksana program. Setelah
mengidentifikasi alternatif kebijakan
operasional maka  selanjutnya  menentukan
prioritas  alternatif  kebijakan operasional yang akan dipilih.
Tabel  2 Matriks  CSF  Penetuan  Alternatif  Kebijakan  Prioritas  pada  Program  Pencegahan Anemia Remaja Puteri di Kab.Garut 2017 Critical Succes Factor Bobot Rating Skor 1 2 3 4 Alternatif  I:  Membuat  dan  mensosialisasikan  SOP  Pencegahan anemia remaja puteri sebagai acuan pelaksanaan program 0,74 4 2,96 Alternatif  II:Mengembangkan  media  promosi  pencegahan  anemia remaja  puteri  sehingga  menarik  perhatian  sasaran  untuk  membaca mengenai  informasi  pencegahan  anemia  selain  itu  agar  promosi dapat menjangkau sasaran 0,72 4 2,88 Alternatif  III:Pengelolaan  program  dibutuhkan  tenaga  kesehatan yang  terlatih  sehingga diperluhan  pengajuan  ke  SDK  untuk mengadakan pelatihan pencegahan anemia remaja puteri. 0,70 3 2,1

## Sumber: hasil penelitian berupa FGD
Berdasarkan  hasil  CSF  di tabel  2 didapatkan  hasil  bahwa  yang  menjadi alternatif  prioritas  utama  adalah  membuat dan  mensosialisasikan  SOP,  dibutuhkan agar pelaksana dapat memahami peran dan tanggung  jawab  mengenai  pelaksanaan program serta dapat menjangkau sasaran.
Alternatif kebijakan operasional terpilih  yaitu  penyusunan  dan  sosialisasi SOP,  SOP  tersebut  dapat  digunakan  oleh Puskesmas dalam pelaksanaannya di Sekolah sehingga dapat memperluas cakupan program. Adanya SOP berdampak meningkatkan cakupan pelayanan,
menentukan  strategi pelaksana  dapat  lebih memahami  langkah  pelaksanaan  program, target  yang  harus  dicapai  serta  laporan yang harus dibuat, SOP juga akan menjadi komitmen bersama pihak terkait kebijakan operasional.
Rancangan  SOP  dibuat  dan  ditelaah beberapa  ahli  kompeten  yang  berada  di dinas kesehatan serta puskesmas,
selanjutnya  direvisi  dan  disyahkan  oleh pihak  Puskesmas  serta  di  sosialisasikan pada  pelaksana  program.  Pihak  Pemangku kebijakan yaitu Dinas Kesehatan
Kabupaten Garut menanggapi dengan baik alternatif kebijakan terpilih dan menyarankan  agar  rancangan  yang  telah dibuat  di  sosialisasikan  kepada  Puskesmas sebagai pelaksana program, setelah dilakukan  sosialisasi  mengenai  rancangan SOP, Puskesmas menelaah dan selanjutnya direvisi  sesuai  dengan  ketentuan  PKM, disyahkan  disosialisasikan  pada  pelaksana program di Puskesmas.
Alasan  pihak  Puskesmas  menerima rancangan  SOP  Program  Pencegahan Anemia Remaja Puteri tersebut : 1) Belum tersedianya SOP di Puskesmas; 2) Adanya SOP, tenaga kesehatan yang belum terlatih dapat  memahami  pelaksanaan  program;  3) Adanya SOP,  pelaksana dapat mengetahui prosedur  pelaksanaan  program;  4)  SOP
yang direkomendasikan dapat menjelaskan prosedur pelaksanaan program di sekolah.
Laporan program pencegahan
anemia remaja puteri dilakukan setiap tiga bulan  sekali  laporan  berasal  dari  Sekolah yang  berada  di  wilayah  kerja  Puskesmas lalu  Puskesmas  merekap  dan  menganalisa data  dari sekolah  dan  selanjutnya  secara berkala melaporkan kepada Dinas
Kesehatan  Kabupaten  Garut,  sebagai monitoring dan evaluasi penggunaan SOP.

## KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Gambaran masalah pelaksanaan program pencegahan  anemia remaja puteri di  Kabupaten  Garut  didapatkan  program sudah  berjalan  namun  belum  menyeluruh, disebabkan  faktor-faktor  belum  adanya SOP,  belum  ada  perda juga MoU khusus, keterbatasan sosialisasi dan pengembangan media  promosi,  keterbatasan  pembinaan SDM terlatih.
Kriteria masalah terpilih yaitu didapatkan belum adanya SOP pencegahan anemia  remaja  puteri.  Alternatif  terpilih yang  didapat    adalah  membuat  SOP sebagai pedoman  dan  landasan  dalam operasional program.
2. Saran
Diharapkan Dinas Kesehatan Kabupaten  Garut meningkatkan  sosialisasi promosi, meningkatkan  komitmen  dengan stakeholder, kemitran lintas sektor,
monitoring dan evaluasi untuk mengetahui kendala yang terjadi.

## 1   STIKes Karsa Husada Garut
2 Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat STIKes Indonesia Maju Email: rositaalvia@gmail.com astridnh.by28@gmail.com

## DAFTAR PUSTAKA
BAPPENAS. (2015). Rencana aksi nasional pangan dan gizi 2011-2015. Briawan,  D.,  &  Arumsari,  E.  (2011). Faktor  risiko  anemia  pada  siswi peserta program suplementasi, 6(1).
Creswell,  J.  W.  (2014). Research  Design:
Pendekatan  Kualitatif  dan  Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif  &  Desain  Riset:  Memilih di Antara Lima Pendekatan (3rd ed.).
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Dinkes  Garut.  (2015). Data  Anemia Remaja  Puteri  Kabupaten  Garut Tahun 2015. Garut: Dinkes Garut.
Kemenkes  RI.  (2013). Riset  Kesehatan
Dasar. Jakarta: Kementrian
Kesehatan RI.
_____.  (2014). Permenkes  No.97  Tahun
2014  tentang  Pelayanan  Kesehatan
Masa  Sebelum  Hamil,  Masa  Hamil, Persalinan, dan masa Sesudah
Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Jakarta: Kemenkes RI.
_____.  (2015). Lapkit  Gizi.  Jakarta:
Kemenkes RI.
_____. (2016). Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Anemia Pada
Remaja  Puteri  Dan  WUS.  Jakarta: Kemenkes RI. Kemenkes  RI  dan  Millenium  Challenge Account-Indonesia. (2015). Pedoman Program Pemberian dan
Pemantauan  Mutu  Tablet  Tambah Darah  Untuk  Ibu  Hamil  Wilayah Program Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat. Kemekes RI.
Noronha, J. A., Khasawneh, E. Al, Seshan,
V., Ramasubramaniam, S., & Raman,  S.  (2012). Anemia  in
pregnancy-consequences
and challenges:  A  review  of  literature.
Journal  of  SAFOG, 4(1),  64 – 70. Melalui https://doi.org/10.5005/jpjo urnals-10006-1177 Nugroho, R. (2014). Public Policy. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Osungbade,  K.  O.,  &  Oladunjoye,  A.  O. (2012). Anaemia  in  Developing Countries:  Burden  and  Prospects  of Prevention  and  Control. Anemia, (3), 116 – 129. Melalui https://doi.org/ 10.5772
Putranto,  S.,  &  puspita  sari,  M.  (2016).
Meyakinkan Kredibilitas Data Melalui, 1 – 12. Sharma,  J.  B.,  &  Shankar,  M.  (2010). Anemia  in  Pregnancy, 23(4),  253 – 260.
Sugiyono.  (2016). Metode  Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D.
Bandung: Alfabeta.
Sulistyoningsih,  H.  (2011). Gizi  Untuk Kesehatan Ibu dan Anak. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Wahyuni,  T.  (2010). Compliance  Ibu Hamil  Dalam  Mengkonsumsi  Tablet Besi Yang Dipengaruhi Sosial Budaya Kutai  Di  Kotamadya  Samarinda : Study  Grounded  Theory  Tablet  Besi Yang  Dipengaruhi  Sosial  Budaya Kutai  Di  Kotamadya  Samarinda : Universitas Indonesia.
Winarno,  B.  (2014). Kebijakan  Publik Teori,Proses,  dan  Studi  Kasus.  (T. Admojo,  Ed.).  Jakarta:  CAPS(Center of Academic Publishing Service).
World  Health  Organization.  (2011). The Global  Prevalence  of  Anaemia  in 2011. WHO  Report,  48.  Melalui https//doiorg/10.1017/S13689800080 02401