## PAMPAS: Journal Of Criminal Law

## Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dari Kejahatan Seksual Secara Online (Cyber Harassment)
Monika, Yulia Monita Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: monikafhunja@gmail.com

## ABSTRAK
Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi di masa sekarang juga memicu berkembangnya modus-modus kejahatan. Salah satunya adalah Kejahatan  Seksual  yang  marak  terjadi  melalui  internet  atau  aplikasi online  dan  sosial  media.  Tidak  hanya  penipuan,  tetapi  juga  dapat menimbulkan  jebakan-jebakan  seksual  dan  pelecehan  seksual  secara online  yang  membahayakan  korban.  Dalam  penelitian  ini  akan  berfokus pada  aspek  perlindungan  hukum  terhadap  perempuan  dari  kejahatan seksual online ( cyber harassment ). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif  yang  akan  meneliti  kekosongan  norma,  kekaburan  norma  dan kesenjangan  norma.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  studi  literatur dan  berfokus  meneliti  hukum  pidana  positif  di  Indonesia.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  meneliti  seberapa  jauh  kebijakan  hukum pidana di Indonesia dalam melindungi wanita dari kejahatan seksual yang terjadi  secara  online.  Rumusan  masalah  didalam  penelitian  ini  adalah bagaimana  kejahatan  seksual  online  dalam  perspektif  peraturan perundangan  di  Indonesia  dan  bagaimana  kebijakan  hukum  pengaturan kejahatan seksual ke depannya. Kesimpulannya adalah bahwa kejahatan seksual  online  ini  masih  tergolong  baru  dan  marak  terjadi  beberapa tahun  belakangan  ini.  Media  sosial  pun  menjadi  ruang  baru  terjadinya pelecehan  seksual  sehingga  perlu  perlindungan  hukum  terhadap perempuan dari kejahatan seksual online ( Cyber Harassment ).
Kata Kunci: Cyber Harassment; Pelecehan Seksual Online ; Kebijakan Hukum Pidana.
KEYWORDS: Cyber Harassment; Online Sexual Harassment; Criminal Law Policy.

## ABSTRACT
Along with the development of technological advances in the present as well fueled development modes of crime. One of them is a sexual crime that  frequent  occurrence  over  the  internet  or  online  application  and social media. That is not a simply deceit, but also can causes sexual traps and sexual harassment in online then harms victims. This study will focus on  legal  protection  aspects  towards  women  of  Online  Sexual  Crimes (Cyber Harassment). This is normative legal research which will examine blankness of norm, obscurity of norm and discrepancy of norm. Method of this study used study of literature and focus on particularize of positive criminal law in Indonesia. Purpose of this study is for researching how far Indonesian  criminal  law  policy  in  protecting  women  from  sexual  crime that  happened  in  online.  Formulation  of  the  problem  in  this  study  are how  online  sexual  crime  in  perspective  rules  of  legislation  in  Indonesia and  how  legal  policy  regulation  of  sexual  crime  into  to  the  ahead. The conclusion  is  that  online  sexual  crimes  are  still  relatively  new  and  have been rampant in recent years. Social media has also become a new space for sexual harassment to occur, so legal protection is needed for women from online sexual crimes (Cyber Harassment).

## A. PENDAHULUAN
Tindak pidana berkaitan dengan kejahatan seksual yang banyak terjadi melalui perantara internet  dan  media  sosial  berupa  pelecehan  seksual  secara  online,  tindakan  grooming  (bujuk rayu)  yang  berujung  pada  pemerkosaan  dan  pemerasan,  perkenalan  melalui  aplikasi  pencari jodoh, yang sudah beragam jenisnya aplikasi-aplikasi ini di masa sekarang yang berujung pada pemerkosaan,  penipuan,  dan  pembunuhan,  serta  kejahatan-kejahatan  seksual  lainnya  yang dimulai melalui aplikasi chat, internet, dan sosial media.
Kekerasan  seksual  memiliki  dimensi  perbuatan  yang  luas  dan  beragam.  Kenyataannya, kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  bukan  hanya  sekedar  pemerkosaan  dan  pencabulan yang bersentuhan secara langsung akan tetapi juga dapat terjadi melalui media elektronik yang mengakibatkan  terjadinya  kekosongan  hukum  yang  berujung  pada  ketidakpastian  dalam pemenuhan rasa keadilan bagi perempuan (korban) 1
Saat  ini  telah  ada  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  beberapa  bentuk kekerasan  seksual,  namun  masih  terbatas  bentuk  dan  lingkupnya.  Peraturan  perundang- undangan  yang  tersedia  belum  sepenuhnya  mampu  merespons  fakta  kekerasan  seksual  yang terjadi  dan  berkembang  di  masyarakat,  sehingga  diperlukan  undang-undang  khusus  tentang tindak  pidana  kekerasan  seksual  yang  mampu  menyediakan  landasan  hukum  materiel  dan formil sekaligus sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.
Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan  Seksual  menunjukan  komitmen  negara  dalam  memberikan  perlindungan  hukum terhadap warga negaranya terutama terhadap mereka yang menjadi korban kekerasan seksual. Salah  satu  bentuk  kejahatan  seksual  yang  diberikan  perlindungan  adalah  kekerasan  seksual yang berbasis elektronik sebagaimana yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 4 huruf i, akan tetapi  terhadap  kejahatan  tersebut  tidak  dijelaskan  pengertian  tentang  kekerasan  berbasis elektronik.
Pelecehan  seksual  yang  dilakukan  di  dalam  media  elektronik  atau  media  sosial dikategorikan  sebagai  kejahatan  eksplisit,  karena  komentar  yang  diberikan  atau  unggahan berupa gambar, foto, video dan kata-kata oleh pengguna internet ataupun yang digunakan oleh pelaku  tindak  pelecehan  seksual  secara  langsung  mengarah  ke  titik  atau  organ  seksualitas pribadi dari pemilik akun media sosial. 2
Contoh bentuk pelecehan seksual di media sosial secara implisit ini dapat ditemukan di akun  sosial  media  artis  seperti  Cinta  Laura,  Anya  Geraldine  dan  Randy  Pangalila  yang  berisi komentar  seperti  “ ada  yang  besar  tapi  bukan  harapan ”,  yang  merujuk  kepada  anggota  tubuh didalam  postingan  foto  para  artis  tersebut.  Contoh  bentuk  pelecehan  seksual  di  media  sosial secara eksplisit adalah dengan melontarkan kata-kata vulgar dan tidak senonoh kepada orang yang dituju serta menjadikan korbannya sebagai objek seksual. 3
Setidaknya ada 3 bentuk kekerasan seksual online yang sering ditemukan, diantaranya:
1. Kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi Dalam  melakukan  kejahatan  ini,  pelaku  melakukan  kekerasan  seksual  (pencabulan, penyiksaan  seksual,  perkosaan,  eksploitasi  tubuh  seseorang)  kepada  orang  lain  melalui
1 Hafrida.  “Pro  Kontra  Sanksi  Kebiri  Kimia:  Sanksi  Yang  Progresif  Atau  Primitif?”. Indonesia Criminal Law Review, Volume 1 No. 1 (2021). Hlm. 12, https://scholarhub.ui.ac.id. 2 Maulidatul Munawaroh dan Eva Ester Kristiani Agasi, “ Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial  Perspektif  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. ”,  Vol.  3.  Nomor  1,  hal.  5. https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id
3 Ibid., hal. 6.
internet yang ditayangkan secara langsung (real time) . Terjadi interaksi antara pelaku dan penonton tayangan. Tayangan seksual ini bersifat berbayar dan eksklusif. Salah satunya ditemukan  pada  kasus  yang  terjadi  di  Aceh.  Sekumpulan  pelajar  dijebak  oleh  jaringan pelaku  kejahatan  seksual  untuk  mengirimkan  foto  pribadi  tanpa  busana  melalui  media sosial.  Kemudian  setelah  para  siswi  ini  mengirimkan  fotonya,  mereka  diancam  bahwa fotonya  akan  disebarkan  dan  dieksploitasi  secara  seksual  melalui  internet,  kemudian dipaksa  untuk  melakukan  seks  komersial  di  dunia  nyata.  Di  Bojonegoro,  Jawa  Timur, seorang guru memotret para muridnya dalam keadaan tanpa busana, lalu menjual foto- fotonya  di  internet.  Guru  tersebut  kemudian  juga  memaksa  para  muridnya  untuk melakukan kegiatan seks secara online di internet dan pada saat tatap muka.
2. Penyebaran Konten Seksual Tindakan  penyebaran  konten  seksual  dilakukan  dengan  cara  menyebarkan  foto, video,  dan  tangkapan  layar  percakapan  antara  pelaku  dengan  korban.  Konten  yang disebarkan tersebut isinya memuat unsur intim dan pornografi korban. Contoh kasus ini adalah  penyebaran  foto  tanpa  busana  yang  korbannya  adalah  14  orang  remaja  putri  di Lampung  Selatan.  Mereka  berkenalan  dengan  pelaku  di  media  sosial  dan  kemudian dibujuk untuk mengirimkan foto tanpa busana kemudian setelah dikirimkan, korban ini diancam  agar  menuruti  perintah  dari  pelaku  seperti  perintah  untuk  bertemu,  atau perintah  lainnya.  Ancaman  dan  tindakan  tersebut  dilakukan  dengan  tujuan  untuk memperoleh keuntungan seksual dan finansial dari korban.
3. Balas dendam dengan Pornografi Bentuk kekerasan ini melibatkan para pihak yang memiliki hubungan intim. Pelaku menyebarluaskan  konten  intimnya  dengan  korban  dalam  rangka  mencemarkan  nama baik  korban,  membalas  dendam,  atau  memperoleh  keuntungan  finansial  dengan mengancam  dan  memeras  korban.  Pelaku  kejahatan  ini  biasanya  adalah  suami,  mantan suami, mantan pacar, selingkuhan, maupun atasan korban. 4
Tapi  ada  sanksi  yang  diatur  terkait  delik  tindak  pidana  kekerasan  seksual  yaitu  di Pasal 14:
(1) Setiap orang yang tanpa hak:
a. melakukan  perekaman  dan/atau  mengambil  gambar  atau  tangkapan  layar  yang bermuatan  seksual  di  luar  kehendak  atau  tanpa  persetujuan  orang  yang  menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
b. mentransmisikan  informasi  elektronik  dan/  atau  dokumen  elektronik  yang bermuatan  seksual  di  luar  kehendak  penerima  yang  ditujukan  terhadap  keinginan seksual; dan/atau
c. melakukan  penguntitan  dan/  atau  pelacakan  menggunakan  sistem  elektronik terhadap  orang  yang  menjadi  obyek  dalam  informasi/dokumen  elektronik  untuk tujuan seksual.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  kejahatan  seksual online ini masih tergolong baru dan marak terjadi beberapa tahun belakangan ini. Media sosial pun  menjadi  ruang  baru  terjadinya  pelecehan  seksual  sehingga  perlu  perlindungan  hukum terhadap perempuan dari kejahatan seksual online ( Cyber Harassment ).
B. METODE PENELITIAN
4 https://theconversation.com/kekerasan-seksualdi-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar- anakmuda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan152230 (diakses pada 30 Agustus 2022).
Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang- undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan hukum.

## C. PEMBAHASAN
1. Kejahatan Seksual Online Dalam Perspektif Peraturan Perundangan di Indonesia Membahas  tentang  peraturan  hukum  pidana  di  Indonesia,  ada  beberapa Undang-Undang yang sudah mengatur tentang kekerasan seksual, tapi belum ada yang mengatur secara rinci atau khusus mengenai kekerasan seksual yang dilakukan secara online . Undang-Undang di Indonesia belum ada yang secara spesifik mengatur tentang kejahatan  seksual  online,  akan  tetapi  ada  ketentuan  baru  yang  mengatur  tentang kejahatan seksual nonfisik dan kejahatan seksual berbasis elektronik.
Ketentuan  baru  itu  diatur  didalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tentang kejahatan seksual online, pertama didalam  ketentuan  umum  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  Tentang  Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak ditemukan definisi kejahatan seksual online, kekerasan seksual nonfisik, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Didalam penjelasan pasal, hanya ditemukan definisi kekerasan seksual nonfisik.
Penjelasan  ini  tidak  menyebutkan  sarana  yang  digunakan  melalui  sarana elektronik atau secara online. Dapat disimpulkan, arti nonfisik disini adalah dilakukan secara  tatap  muka  tetapi  tidak  menyentuh  anggota  tubuh  korban  secara  langsung ataupun menggunakan alat perantara, hanya berupa gesture tubuh saja yang dilakukan pelaku terhadap korban. Lebih lanjut didalam Pasal 5 dijelaskan tentang sanksi pidana untuk  kejahatan  seksual  nonfisik.  Dikaitkan  dengan  kejahatan  seksual  online,  dapat dihubungkan  dengan  Pasal  4  yang  menjelaskan  mengenai  tindak  pidana  kekerasan seksual.  Dapat  dilihat  bahwa  semakin  beragam  jenis-jenis  delik  kekerasan  seksual didalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  Tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual.
Namun  demikian  untuk  delik  kekerasan  seksual  online  yang  lebih  rinci  belum diatur. Contohnya seperti kejahatan grooming yang dilakukan secara online, voyeurism, kejahatan  online  yang  digunakan  melalui virtual  reality,  metaverse ,  kejahatan  seksual melalui aplikasi online, penipuan melalui aplikasi kencan, dan lain-lain.
Kekurangannya adalah tidak rincinya atau kurang jelasnya rumusan dan batasan pengertian  delik  kejahatan  seksual  online  itu  sendiri.  Diperlukan  revisi  selanjutnya untuk  menyempurnakan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  Tentang  Tindak Pidana  Kekerasan  Seksual  agar  memuat  dan  mengatur  tentang  delik-delik  kejahatan seksual  online  dan  perkembangan  kejahatan  seksual  online  dengan  mengikut perkembangan IT ( Information Technology ) saat ini.
Kedua,  didalam  Undang-Undang  Nomor  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana Nomor  1  Tahun  1946  tidak  mengenali  istilah  pelecehan  seksual.  Pelecehan  seksual online menjadi salah satu bentuk cybercrime dari segi pornografi. Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana juga  tidak  mengenal  kejahatan pornografi,  akan  tetapi ada  pasal KUHP yang dapat dikenakan untuk perbuatan ini, yaitu pasal 282 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.
Ketiga,  Didalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana, yang selanjutnya akan disebut sebagai KUHP baru, tidak diatur tentang  kejahatan  seksual  online.  Adapun  hal-hal  terkait  dengan  kejahatan  seksual online  yang  ada  didalam  KUHP  baru  ini  antara  lain  seperti  penyebaran  konten pornografi seperti yang disebutkan didalam Pasal 172.
Untuk tindak pidana kejahatan seksual online lainnya didukung oleh pengertian “dimuka  umum”  didalam  Pasal  158  KUHP  baru  ini.  Didalam  penjelasan,  dijelaskan bahwa  yang  dimaksud  dengan  melanggar  kesusilaan  adalah  melakukan  perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat  di  tempat  dan  waktu  perbuatan tersebut dilakukan.
Pengertian  dimuka  umum  yang  juga  berarti  dilakukan  secara  tidak  langsung melalui  media  elektronik  terkait  dengan  delik  seksual  online.  Artinya,  pasal  ini  dapat digunakan untuk menjerat  pelaku tindak pidana kekerasan seksual online bagi pelaku yang  memanfaatkan  teknologi  untuk  melakukan  pelecehan  online  kepada  korban  di internet.
Akan  tetapi  belum  ada  ketentuan  umum  yang  menyebutkan  atau  mengatur tentang  rincian  delik  kejahatan  seksual  online  serta  aturan  pidananya.  Karena  ini merupakan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang  berlaku  secara  umum  atau lex generalis ,  minimal  seharusnya  ada  menyebutkan  satu  definisi  didalamnya  tentang kejahatan  seksual  online  agar  dapat  diturunkan  pengaturannya  didalam  Undang- Undang khusus lainnya sebagai lex specialis .
Keempat,  didalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  juga  mengatur  tentang  teknis  penggunaan  teknologi  untuk  penyebaran informasi  konten  seksual  secara  online,  bukan  tentang  jenis-jenis  delik  kejahatan seksual online.
Didalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dijelaskan bahwa:
“Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”
Terhadap pelanggaran Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.  Tersebut,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  tahun  dan/atau denda  paling  banyak  Rp  1  miliar.  Ancaman  pidananya  cukup  tinggi  untuk  penyebaran informasi elektronik, lebih tinggi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menjatuhkan ancaman pidana selama 4 (empat) tahun  pidana  penjara.  Namun  keduanya  belum  mengatur  tentang  jenis-jenis  delik kejahatan seksual online.
Kelima,  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  Tentang  Pornografi  Salah  satu bentuk  tindak  pidana  pelecehan  seksual  online  dapat  diatur  dalam  Pasal  4  ayat  (1). Namun, apabila melihat ketentuan pada Pasal 34 Undang-Undang Pornografi seseorang yang  berada  di  dalam  konten  atau  melakukan  tindakan  pornografi  bisa  dijadikan sasaran untuk dijatuhkan hukuman pidana. 5
Dalam  hukum  positif  di  Indonesia,  aturan  yang  digunakan  untuk  menangani kasus pelecehan seksual online saat ini hanya mengacu pada beberapa peraturan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Pornografi dan Undang- Undang Informasi Transaksi dan Elektrnonik.
5 Fadillah A., Fatma RZ., dan Zihan TMF. “Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia”, Jurnal Lex Renaissan , Volume 6 No. 4 (2021). hlm. 786, https://journal.uii.ac.id.
Akan  tetapi,  ketika kasus pelecehan  seksual  online  terjadi,  peraturan  yang  ada masih  belum  dapat  melindungi  korban  dan  memberikan  hak-hak  korban  pelecehan seksual online yang harus dipenuhi. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan  Undang-Undang  Pornografi  masih  berfokus  kepada  penyelesaian  kasus  dengan memberikan hukuman atau sanksi kepada pelaku dan melupakan konsep perlindungan terhadap korban yang sejatinya sangat dibutuhkan.
2. Konsep Pembaruan Kebijakan Hukum Pengaturan Kejahatan Seksual Online Melihat  perkembangan  dan  kemajuan  teknologi  saat  ini,  hendaknya  konsep pembaruan  hukum  dan  kebijakan  hukum  pengaturan  kejahatan  seksual  online  dapat mengikuti  perkembangan  kemajuan  teknologi  yang  semakin  tahun  semakin  maju  dan terus berkembang.
Dasar  teori  hukum  yang  dapat  digunakan  untuk  menjawab  persoalan  ini  salah satunya  adalah  teori  kebijakan  hukum  pidana  dan  teori  hukum  progresif.  Sedangkan metode  yang  dapat  digunakan  untuk  memperbaharui  dan  mengembangkan  hukum pidana  saat  ini  untuk  menambahkan  regulasi  tentang  kejahatan  seksual  online  adalah dengan  menggunakan  metode  perbandingan  hukum  pidana  sebagai  salah  satu  cara untuk  melakukan  penelitian  hukum  dan  membandingkan  kekurangan  hukum  di Indonesia tentang delik kejahatan seksual online dengan beberapa negara tetangga yang sudah mengaturnya.
Kekerasan  berbasis  gender  yang  difasilitasi  teknologi  juga  meningkat  seiring dengan  bentuk-bentuk  kekerasan  berbasis  gender  lainnya  selama  COVID-19,  yang difasilitasi  oleh  teknologi  baru  dan  berkembang  serta  berakar pada  perbedaan  gender yang mengakar.
Beberapa aturan hukum tentang kejahatan seksual online didalam revisi Undang- Undang  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  milik  Amerika  Serikat  atau  disebut  juga Violence  Against  Women  Act dalam  lembaran  negara  ( staatblaad )    Amerika  nomor  S. 3623 antara lain sebagai berikut: 6
Tabel 1 . Aturan Hukum Tentang Violences Against Women Act .
Judul Bab (Title) Pasal (Section) - Sec. 2. Ketentuan Umum Title I - Meningkatkan Perangkat Hukum Untuk Memerangi Domestik Kekerasan, Kekerasan dalam Pacaran, Pelecehan Seksual, dan Penguntitan.
Sec. 108. Meningkatkan layanan khusus budaya untuk korban kekerasan
dalam rumah tangga,
kekerasan dalam pacaran, pelecehan seksual, dan penguntitan.
Title XIV – Penegakan Hukum Mayantara (Cybercrime Enforcement) Sec. 1403. Strategi nasional, klasifikasi, dan pelaporan kejahatan
dunia maya.
Sumber data: Violence Againts Women Act .
6 United States Violence Against Women Act Revisi Terbaru 2022.
Didalam  ketentuan  umum  Section  2  diberikan  definisi  “ technological  abuse ”  atau kekerasan menggunakan teknologi yaitu:
“Tindakan  atau  pola  perilaku  yang  terjadi  dalam  kekerasan  dalam  rumah  tangga, penyerangan  seksual,  kekerasan  dalam  berpacaran  atau  menguntit  dan dimaksudkan  menyakiti,  mengancam,  mengintimidasi,  mengontrol,  menguntit, melecehkan,  meniru,  mengeksploitasi,  memeras,  atau  memantau,  kecuali  sebagai diizinkan oleh undang-undang, orang lain, yang mungkin mengutuk menggunakan segala  bentuk  teknologi,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada:  perangkat berkemampuan  internet,  ruang online dan  platform,  komputer,  perangkat  seluler, kamera  dan  program  pencitraan,  aplikasi,  perangkat  pelacakan  lokasi,  atau teknologi komunikasi, atau lainnya teknologi baru.’’;
Didalam Section 1401 tentang penegakan hukum mayantara disebutkan definisi:
Komputer  dalam  ayat  (1)  yaitu:  “Termasuk  jaringan  komputer  dan  perangkat elektronik interaktif.”
Kejahatan Mayantara ( cybercrime ) terhadap orang dalam ayat (2) yaitu:
“Tindak  pidana  yang  berlaku  di  wilayah  di  bawah  yurisdiksi  yang  bersangkutan Negara  Bagian,  Suku  Indian,  atau  unit  pemerintah  daerah  yang  melibatkan penggunaan  komputer  untuk  melecehkan,  mengancam,  menguntit,  memeras, memaksa,  menimbulkan  rasa  takut,  atau  mengintimidasi  individu,  atau  tanpa persetujuan  menyebarkan  gambar  intim  orang  dewasa,  selain  itu  tidak  termasuk pelanggaran.”
Didalam  Section  1403  tentang  strategi  nasional,  klasifikasi,  dan  pelaporan kejahatan dunia maya disebutkan:
“Jaksa Agung harus mengembangkan strategi nasional untuk:
(1) mengurangi insiden kejahatan dunia maya terhadap orang;
(2) mengoordinasikan  investigasi  kejahatan  dunia  maya  terhadap  individu  oleh  penegak hukum lembaga Federal;
(3) meningkatkan jumlah penuntutan Federal kejahatan dunia maya terhadap individu;
(4) mengembangkan  proses  evaluasi  yang  mengukur  tingkat  viktimisasi  dan  tingkat penuntutan kejahatan dunia maya di antara suku dan komunitas budaya tertentu.
Di dalam Section 1403 tentang strategi nasional, klasifikasi, dan pelaporan kejahatan dunia  maya  disebutkan  tentang  Klasifikasi  Kejahatan Cyber Terhadap  Individu  Untuk Keperluan Laporan Kejahatan:
“Sesuai dengan kewenangan Jaksa Agung di bawah Pasal 534 Bab 28, Undang-Undang Amerika Serikat, Direktur dari Biro Investigasi Federal harus:
(1) merancang  dan  membuat  dalam  Keseragaman  Laporan  Kejahatan  kategori untuk pelanggaran yang merupakan kejahatan dunia maya terhadap individu;
(2) sejauh  mungkin,  dalam  kategori  yang  dInformasi  dan  Transaksi Elektronik.tapkan  berdasarkan  ayat  (1),  menetapkan  kategori  subkategori untuk setiap jenis kejahatan dunia maya terhadap individu yang merupakan pelanggaran berdasarkan undang-undang Federal atau Negara Bagian;
(3) mengklasifikasikan kategori yang dInformasi dan Transaksi
Elektronik.tapkan berdasarkan ayat 23 grafik (1) sebagai kejahatan Bagian I dalam Keseragaman Laporan Kejahatan; dan
(4) mengklasifikasikan setiap jenis kejahatan dunia maya terhadap individu yang merupakan  pelanggaran  di  bawah  Federal  atau  Negara  Bagian  sebagai pelanggaran  Grup  A  untuk  tujuan  Sistem  Pelaporan  Berbasis  Insiden Nasional.
Negara  Indonesia  bisa  mengikuti  kebijakan  internasional  terbaru  untuk meningkatkan  penegakan  hukum  kejahatan  seksual  online,  dengan  mengadaptasikan nilai-nilai  hukum  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  kebangsaan  dan  kenegaraan  Negara Indonesia.
Ide  kebijakan  yang  cukup  ideal  untuk  saat  ini  adalah  dengan  memperjelas  dan mengembangkan  Undang-Undang  yang  sudah  ada  seperti  Undang-Undang  Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan KUHP terbaru. Seperti menambahkan definisi kejahatan seksual  online,  memperjelas  makna  kejahatan  seksual  non  verbal,  kejahatan  yang difasilitasi oleh teknologi, dan lain-lain. Belum ada definisi dan penjelasan tentang delik ini didalam hukum pidana positif Indonesia.
Konsep peningkatannya berupa revisi pada definisi dan isi pasal yang lebih merinci tentang delik kejahatan seksual online. Hal ini dikarenakan hukum pidana di Indonesia menggunakan  hukum  positif  sesuai  dengan  asas nullum  delictum  nulla  poena  sine praevia lege poenali yang konsep hukum positifnya sangat jelas harus tertulis didalam undang-undang baru delik tersebut diakui dan terdakwanya dapat dijatuhkan hukuman pidana.
Apabila ada kekaburan makna dalam norma atau delik yang didakwakan terhadap terdakwa  pelaku  kejahatan  seksual  online  dan  kejahatan  yang  dilakukannya  belum diatur  didalam  hukum  positif  Indonesia,  terdakwa  masih  dapat  membela  dirinya  dan lepas  dari  segala  tuntutan  ( ontslag  van  rechtsvervolging )  karena  perbuatannya  tidak didefinisikan dengan jelas didalam hukum pidana positif Indonesia atau ada perbuatan kejahatan  seksual  online  yang  ternyata  belum  diatur  sama  sekali,  karena  teknologi berkembang  semakin  pesat  dan  masyarakat  antusias  dalam  mengikuti  perkembangan teknologi  ini,  semakin  banyak  pengguna  dan  semakin  banyak  kesempatan  untuk terjadinya kejahatan seksual online.
Konsep peningkatan hukum lainnya adalah dengan menyusun kategorisasi atau bab khusus  tentang  kejahatan  seksual  online  sehingga  lebih  tertata  rapi  didalam  Undang- Undang yang mengatur tentang kejahatan seksual di Indonesia.
Contoh  kategorisasi  ini  dapat  mencontoh  bentuk  kategorisasi  dalam  Undang- Undang  Narkotika  yang  menggolongkan  jenis-jenis  dan  golongan  narkotika.    Jika narkotika  ada  jenis  golongan  I,  II,  dan  III, untuk  kategorisasi  kejahatan  seksual  online dapat dikategorikan misalnya golongan ringan, sedang, dan berat.
Terakhir,  mengingat  teori  hukum  progresif  yang  dikemukakan  oleh  Satjipto Rahardjo,  bahwa  hukum  harus  dapat  responsif  terhadap  perkembangan  dan  keadaan masyarakat, maka Negara Indonesia pasti mampu untuk terus melakukan peningkatan dalam  menanggulangi  masalah  kejahatan  seksual  online  walaupun  setelah  dianalisis ternyata masih sedikit peraturan hukum pidana di Indonesia yang mengatur tentang hal ini.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep ide pembaruan kebijakan hukum dalam menanggulangi kejahatan seksual online yang ditawarkan pada penelitian ini yaitu:
1. Peningkatan  penjabaran  norma  kejahatan  seksual  online  melalui  revisi  Undang- Undang yang sudah ada sehingga pengaturan delik kejahatan seksual online dapat ditingkatkan lagi.
2. Meningkatkan penerapan perlindungan korban kejahatan seksual online.
3. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjebak dengan modus kejahatan seksual online.
4. Meningkatkan kerjasama internasional.
5. Meningkatkan kerjasama antar lembaga negara dan lembaga penegak hukum.
6. Memberikan pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang pentingnya penanganan kejahatan  seksual  ini  bagi  penegakan  hukum  di  Indonesia  dan  bagi  korban kejahatan seksual online.

## D. SIMPULAN
Hukum positif Indonesia yang mengatur tentang kejahatan seksual antara lain KUHP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, akan tetapi masih terdapat kekurangan dalam kedua Undang-Undang ini dan perlu dilakukan peningkatan selain  menambahkan  definisi  dan  kategori  delik  kejahatan  seksual  online,  juga  perlu  diatur mengenai perlindungan dan pelaporan kejahatan seksual online. Kalau diperhatikan di Negara lain  seperti  Amerika  Serikat  juga  menaruh  perhatian  pada  kejahatan  seksual  online  di negaranya.  Bentuk  inovasi  yang  diperbarui  dalam  Undang-Undang  Amerika  Serikat  yaitu dengan  menambahkan  pengaturan  tentang  kejahatan  mayantara  ( cybercrime )  dan  merinci definisi delik kejahatan seksual online.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Nomor 19 Tahun 2016. _______________________. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. _______________________. Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Nomor 12 Tahun 2022.
_______________________. Undang-Undang tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana (KUHP), Nomor 1 Tahun 1946. _______________________. Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Nomor 1 Tahun 2023. _______________________. Undang-Undang tentang Pornografi, Nomor 44 Tahun 2008. _______________________. Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Nomor 31 Tahun 2014.
United States Violence Against Women Act.

## Buku
Arief,  Barda  Nawawi. Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  Perkembangan  Konsep  KUHP Baru . Cetakan Kesatu. Kencana Prenadamedia Grub, Jakarta, 2008.
Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni, Bandung, 1981.
Arief,  Barda  Nawawi. Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam Penanggulangan Kejahatan. Kencana Media Group, Jakarta, 2007.

## Jurnal
Hafrida. “Pro Kontra Sanksi Kebiri Kimia: Sanksi Yang Progresif Atau Primitif?”. Indonesia Criminal Law Review, Volume 1 No. 1 (2021). Hlm. 12, https://scholarhub.ui.ac.id. Fadillah A., Fatma RZ., dan Zihan TMF. “Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender
Online Di Indonesia”, Jurnal Lex Renaissan , Volume 6 No. 4 (2021). Hlm. 786, https://journal.uii.ac.id.
United States Violence Against Women Act. https://www.justice.gov.