## JIE E :
Upaya  Keberatan  Atas  Putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen Dalam Kasus Penarikan Unit Kendaraan Bermotor
Susanti Sembiring 1 , Bisma Putra Pratama 2
1,2 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti Padang, Indonesia
* penulis korespondensi: susansti90@gmail.com

## ARTICLE INFO ABSTRACT
A rticle history:
Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  merupakan lembaga  penunjang  dalam  bidang quasi peradilan.  Oleh karenanya,  putusan  BPSK  mestinya  harus  dipandang sebagai  putusan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  yang tetap. Namun, apabila dibandingkan prinsip ( res judicata pro vitatate  habetur )  tersebut  dengan  Pasal  56  Ayat  (2)  UUPK, ternyata  para  pihak  masih  bias  mengajukan  keberatan  ke Pengadilan  Negeri.  Kejadian  tersebut  disebabkan  karena lemahnya kedudukan dan kewenangan yang diberikan oleh UUPK terhadap  BPSK  terutama  menyangkut  putusan  yang bersifat  final  dan  mengikat..  Permasalahan  yang  diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah mekanisme upaya keberatan  atas  putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK)  di  Pengadilan  Negeri  Kelas  IA  Padang. Spesifikasi penelitian ini adalah merupakan penelitian yang bersifat  deskriptif  analitis.  Metode  pendekatan  yang digunakan  adalah  yuridis  normatif  sebagai  pendekatan utama dan didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data yang didapat  dianalisis  secara  kualitatif  dan  disajikan  secara deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian dan pembahasan dapat  diketahui  bahwa  mekanisme  upaya  keberatan  atas putusan  BPSK  di  PN  Kelas  IA  Padang  dapat  dilakukan apabila  terdapat  salah  satu  pihak  yang  beperkara menganggap  bahwa  putusan  BPSK  tidak  berhasil  sehingga dapat mengajukan keberatan ke PN Kelas IA Padang dengan catatan setelah terpenuhinya persyaratan pemohon keberatan  dapat  mengajukan  keberatan  dan  pengajuan keberatan  masih  dalam  tenggang  waktu  yang  ditentukan yakni 14 hari sejak putusan BPSK diumumkan dan jika PN menerima  pengajuan  keberatan  maka  dalam  waktu  paling lama 21 hari akan diberikan putusan, sehingga mekanisme dari upaya hukum keberatan itu sendiri berjalan lebih cepat jika  dibandingkan  dengan  gugatan  baru  maupun  banding yang memerlukan waktu yang lebih lama.
Received 18 November 2021
Received  in  revised  form  06 December 2021 Accepted 24 December 2021
Keyword: Upaya Keberatan, BPSK, Sengketa Konsumen, Kendaraan Bermotor

## PENDAHULUAN
Sebelum diberlakukannya  Undang- undang  Perlindungan  Konsumen  begitu banyak  dan  kompleksnya  permasalahan konsumen,  namun  tidak  banyak  dari permasalahan yang ada dapat diselesaikan baik melalui mekanisme peradilan maupun perdamaian. Salah satu penyebab tidak selesainya sengketa konsumen tersebut adalah belum diaturnya masalah perlindungan  konsumen  secara  tersendiri ( lex  specialis )  dan  tidak  adanya  lembaga sebagai  representatif  dari  kasus-kasus tersebut.(Tunggal, 2004)
Perlindungan hukum bagi konsumen  yang  mempunyai  sengketa dengan  produsen  dan  sebagai  tindak lanjut  hak  konsumen  berupa  hak  untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut dan hak  untuk  mendapatkan  kompensasi, ganti  rugi  dan  atau  penggantian,  apabila barang  dan  atau  jasa yang  diterima tidak sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana  mestinya,  maka  sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme  di  dalam  peradilan  maupun diluar peradilan. Hal ini diatur dalam Pasal 45  Ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  yang  selanjutnya  disingkat (UUPK),  menyatakan  “Setiap  konsumen yang  dirugikan  dapat  menggugat  pelaku usaha  melalui  lembaga  yang  bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan  pelaku  usaha  atau  melalui  peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum”.  Kemudian  Pasal  48  Undang- undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  mengatur  lebih lanjut,  “Penyelesaian  sengketa  melalui pengadilan  mengacu  pada  ketentuan tentang  peradilan  umum  yang  berlaku”. Penyelesaian Pasal 48 di atas sudah sangat jelas bahwa sengketa pelanggaran hak-hak konsumen  dilingkungan  peradilan  umum tetap  bersumber pada  hukum acara  yang
berlaku, seperti
KUHP, Herziene Indonesische Reglement (HIR). Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman  dilakukan  Pengadilan  dalam lingkungan  peradilan  umum,  peradilan agama,  peradilan  militer  dan  peradilan tata  usaha  negara.  Sengketa  konsumen biasanya  diselesaikan  melalui  peradilan umum,  baik  untuk  gugatan  perdata maupun pidana. (Shofie, 2003)
Dalam upaya memberikan
perlindungan terhadap konsumen, pemerintah  telah  menerbitkan  Undang- undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen,  dimana  ada beberapa lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen, diantaranya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  yang  selanjutnya  disingkat (BPSK)  dimana  Pemerintah  membentuk Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen di Kabupaten dan Kota untuk penyelesaian sengketa
konsumen di luar Pengadilan.(Miru & Yodo, 2004) Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen  adalah  sebuah  badan  yang bertugas  menangani  dan  menyelesaikan sengketa  antara  pelaku  usaha  dengan konsumen.  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  merupakan  suatu  lembaga representatif dari sengketa konsumen yang diselesaikan  melalui  mekanisme  di  luar Pengadilan,  Badan  ini  merupakan  badan yang  pertama  dan  satu-satunya  yang menyelesaikan  sengketa  konsumen  yang bersifat small  claim  court .  Sebagaimana bunyi  Pasal  45  Ayat  (1)  maka  setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa antara  konsumen  dan pelaku  usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan  peradilan  umum.  Lembaga yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa konsumen  di  luar  Pengadilan  dimaksud adalah  Badan  Penyelesaian  Sengketa
Konsumen,  sebagai  badan  publik  yang menjalankan  kekuasaan  kehakiman  yang eksklusif dibidang
perlindungan konsumen.(Suherman, 2004)
Keberadaan badan ini adalah
merupakan  amanat  dari  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan  Konsumen  yang  kemudian dipertegas oleh Keputusan Presiden Nomor 18  Tahun  2005  tentang  Pembentukan Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen di  4  (empat)  Kota  dan  Kabupaten,  salah satunya adalah  Kota Padang.  Keberadaan Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen Kota Padang dapat dimanfaatkan pula oleh selain  warga  Kota  Padang  sesuai  dengan bunyi  Keputusan  Presiden  Nomor  18 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 2 yang  berbunyi  setiap  konsumen  yang dirugikan  atau  ahli  warisnya  dapat menggugat  pelaku  usaha  melalui  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen,  di tempat  domisili  konsumen  atau  pada Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen yang terdekat.(Hondius, 1976)
Ketentuan  tersebut  di  atas  dapat diketahui  bahwa  penyelesaian  sengketa konsumen  di  luar  pengadilan  dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Selama ini terdapat kecenderungan  bahwa  apabila  Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen memutuskan  pelaku  usaha  bersalah, maka pelaku usaha tersebut akan melakukan  upaya  hukum  keberatan  ke Pengadilan  Negeri,  demikian  juga  apabila pelaku usaha dikalahkan oleh Pengadilan Negeri,  maka  akan  melakukan  upaya hukum  kasasi  ke  Mahkamah  Agung. Kejadian  tersebut  disebabkan  karena lemahnya  kedudukan  dan  kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen  terhadap  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
terutama menyangkut putusan yang bersifat  final  dan  mengikat  namun  dapat
dilakukan  2  (dua)  kali  upaya  hukum keberatan  dan  upaya  hukum  kasasi.
Sebenarnya
kedudukan Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  adalah sebagai  lembaga  Negara  independen  atau lembaga  Negara  komplementer  dengan tugas dan wewenang yang atributif untuk melakukan
penegakan hukum perlindungan konsumen.(Kelsen, 2007) Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen merupakan lembaga penunjang dalam  bidang quasi peradilan.  Oleh karenanya, keputusan
Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud pada  Pasal  54  Ayat  (3)  Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen.  Makna  final yang  dimaksud  dalam  putusan  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  adalah final  pada  tingkat  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen saja sedangkan pada tingkat Pengadilan putusan Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  tidak bersifat  final atau  masih  dapat  dilakukan upaya  hukum  keberatan  ke  Pengadilan Negeri  dan  kasasi  ke  Mahkamah  Agung. Sementara perlindungan Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  yang bersifat final dan mengikat belum melindungi  konsumen  karena  ketentuan yang bertentangan mengenai arti putusan Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen yang bersifat final dan mengikat.(Syawali & Imaniyati, 2000)
Sehubungan dengan beberapa permasalahan
tersebut di atas, keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  saat  ini  sudah  mengalami perkembangan  karena  sudah  semakin banyaknya masyarakat yang mulai mengenal  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  walaupun  masih  diperlukan publikasi  lagi.  Sedangkan  secara  yuridis aturan-aturan  yang  mengatur  tentang Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen sendiri  ada  yang  masih  dirasakan  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  kurang
efektif bahkan
tidak
menutup kemungkinan  juga  pernah  mengalami permasalahan  atau  kendala  yang  secara tidak langsung dapat menjadi bagian yang harus  diperhatikan  oleh  pihak  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Kota Padang dalam proses penyelesaian sengketa.
Permasalahan  yang  muncul  dalam eksekusi  putusan  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54 Ayat (3) karena putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen yang bersifat final dan mengikat. Final berarti penyelesaian
sengketa mestinya sudah berakhir.
Mengikat  berarti  memaksa  dan  sebagai sesuatu yang harus dijalankan para pihak. Prinsip suatu putusan yang tidak mungkin lagi  untuk  dilakukan  upaya  hukum, dinyatakan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti.
Sehubungan  dengan  itu  putusan  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mestinya harus dipandang sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ( in kracht van gewijsde ).
Namun, apabila dibandingkan prinsip ( res judicata  pro  vitatate  habetur )  tersebut dengan Pasal  56  Ayat  (2) Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1999
tentang
Perlindungan  Konsumen,  ternyata  para pihak  masih  bisa  mengajukan  keberatan ke Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari setelah  pemberitahuan  putusan  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Hal ini bertentangan dengan sifat putusan Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  yang bersifat final dan mengikat.
Berdasarkan  penelitian  diketahui bahwa  jumlah  kasus  yang  diselesaikan Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK)  Kota  Padang  terhitung  dari  tahun 2018  sebanyak  15  kasus,  tahun  2019 sebanyak 26 kasus, kemudian tahun 2020 sebanyak  61  kasus.  Hal  ini  apabila diperhatikan dari perkembangan tahun ke tahun menunjukkan kenaikan. Sedangkan
jumlah kasus yang diputus Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK) Kota  Padang  berlanjut  ke  Pengadilan Negeri  Padang  Kelas  IA,  terhitung  dari tahun  2018  sebanyak  14  kasus,  tahun 2019 sebanyak 3 kasus, kemudian sampai tahun  2020  sebanyak  3  kasus.  Hal  ini menunjukkan  penurunan  dari  tahun  ke tahun.
Selama ini terdapat kecenderungan bahwa apabila Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen  memutuskan  pelaku usaha  bersalah,  maka  pelaku  usaha tersebut  akan  melakukan  upaya  hukum keberatan ke Pengadilan Negeri, demikian juga apabila pelaku usaha dikalahkan oleh Pengadilan Negeri, maka akan melakukan upaya  hukum  kasasi  ke  Mahkamah Agung.  Kejadian  tersebut  disebabkan karena lemahnya kedudukan dan kewenangan yang diberikan oleh Undang- undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  terhadap  Badan
Penyelesaian
Sengketa
Konsumen
terutama menyangkut putusan yang bersifat final dan mengikat. Salah satu faktor yang
menyebabkan terjadinya keberatan terhadap  putusan  badan  penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah dalam menentukan  jenis  penyelesaian  sengketa yang  akan  ditempuh  oleh  para  pihak. Keberatan yang dimaksud dimana penyelesaian perkara tersebut seharusnya diselesaikan melalui BANI atau Pengadilan Negeri namun pada perkara ini penyelesaian  sengketa  diselesaikan  di BPSK,  sehingga  BPSK  mengeluarkan putusan,  meski  putusan  arbitrase  telah mempertegas berdasarkan
Undang- undang Perlindungan
Konsumen menyatakan  bahwa  putusan  tersebut bersifat  final  dan  mengikat.  Akan  tetapi pada  kenyataannya  putusan  arbitrase dapat  digugurkan  dengan  suatu  upaya keberatan

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  yang  penulis gunakan adalah bersifat deskriptif analitis yaitu untuk memberikan gambaran secara sistematis  mengenai  segala  hal  yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan,  teori-teori  hukum tentang manusia dan gejala-gejala lainnya. Istilah analisis mengandung makna menghubungkan,  membandingkan  dan memberi makna aspek-aspek upaya
keberatan atas Putusan Badan
Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK) dalam  kasus  penarikan  unit  kendaraan bermotor.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis normatif  sebagai  pendekatan  utama  dan didukung  dengan  pendekatan  yuridis empiris.  Pendekatan  yuridis  normatif adalah  pendekatan  yang  tidak  semata- mata  menelaah  hukum  sebagai  sederet norma  atau  kaidah  perundang-undangan yang berhubungan dengan proses hukumnya, tetapi juga menelaah bagaimana  agar  hukum  berpengaruh positif  dalam  kehidupan  masyarakat. Penelitian  hukum  yang  demikian,  dapat pula  disebut  sebagai  metode  penelitian yuridis  dalam  arti  luas.  Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan  dengan  cara  melihat  dan mengamati  faktor-faktor  hukum  yang berlaku  di  tengah-tengah  masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui bekerjanya  hukum  di  dalam  masyarakat. (Jonaedi Efendi et al., 2018)
Teknik  yang  digunakan  untuk mengumpulkan  data  primer  dilakukan melalui  wawancara  mendalam  ( depth interview )  dengan  responden.  Teknik  ini dipilih  dengan  tujuan  menggali  informasi yang diinginkan dari informan serta Ketua Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen Kota Padang,  Hakim di Pengadilan  Negeri Padang  Kelas  IA  selaku  responden. Sedangkan  alat  atau  instrumen  yang digunakan  dalam  pengumpulan  data
adalah  pedoman  wawancara  ( interview guidance ). (Priyowidodo & Mage, 2003)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum  membahas  mekanisme upaya  keberatan  atas  putusan  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK) di  Pengadilan  Negeri  Kelas  IA  Padang, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang putusan yang sudah menjadi tetap tidak dapat diganggu gugat, artinya sudah tertutup kesempatan menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut. Putusan  yang  sudah  menjadi  tetap memperoleh  kekuatan  pasti  yang  bersifat mengikat. Dalam peribahasa hukum dikatakan res judicata proveritate habitur artinya  putusan  yang  pasti  dengan sendirinya  mengikat.  Apa  yang  diputus oleh  hakim  dianggap  benar  dan  pihak- pihak  berkewajiban  untuk  memenuhi putusan tersebut. Dalam bagian pernyataan  itulah  diterapkan  suatu  hak atau  lenyapnya  suatu  keadaan  hukum tertentu.
Akibat dari kekuatan hukum mengikat putusan itu ialah apa yang telah diselesaikan dan diputus oleh hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim. Kepastian  dari  putusan  adalah  prinsip umum  yang  diakui  dalam  peradilan. Apabila  suatu  perkara  sudah  pernah diperiksa  dan  diputus  oleh  hakim  dan telah  memperoleh  kekuatan  pasti  yang bersifat  mengikat,  perkara  yang  demikian itu  tidak  dapat  diulangi  lagi  karena  tidak akan memperoleh akibat hukum.
Putusan hakim yang sudah menjadi tetap  dapat  digunakan  secara  posotif apabila Penggugat mendasarkan tuntutannya  pada  putusan  hakim,  dapat digunakan secara negatif apabila Tergugat menolak tuntutan dengan alasan tuntutan itu telah pernah diputus oleh hakim. Jadi putusan  hakim  mempunyai  kekuatan mengikat kedua belah pihak.
Suatu putusan mempunyai kekuatan  mengikat  yang  negatif  kalau
belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan sejak mempunyai maka putusan yang belum memperoleh kekuatan mengikat yang positif. Maka putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum yang pasti sudah mempunyai kekuatan mengikat  positif.  Putusan  yang  telah dijatuhkan  harus  dianggap  benar  dan sejak  diputuskan  para  pihak  harus menghormati dan mentaatinya.
Asas  kekuatan  mengikat  adalah terikatnya  para  pihak  pada  perjanjian  itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan,  akan  tetapi  juga  beberapa unsur  lain  sepanjang  dikehendaki  oleh kebiasaan  dan  kepatutan  serta  moral. Asas  kekuatan  mengikat  atau  asas  Pucta Sunt Servanda dapat ditemukan di dalam Pasal  1338  Ayat  (1)  KUH  Perdata  yaitu setiap  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah berlaku  sebagai  undang-undang  bagi mereka  yang  membuatnya.  Isi  pasal tersebut dapat menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat mengikat bagi para pihak  yang  membuat  perjanjian  saja, bukan pihak lain yang tidak terkait dalam perjanjian tersebut. Dengan adanya perjanjian  yang  telah  disepakati  maka tidak  ada  alasan  para  pihak  untuk  tidak melakukan prestasi. Jika salah satu pihak atau  kedua  belah  pihak  tidak  melakukan kewajibannya,  maka  dapat  menimbulkan kerugian  di  pihak  lain  dan  hal  tersebut disebut wanprestasi.
Bila ketentuan asas tersebut diatas dihubungkan  dengan  kesepakatan  yang termuat didalam ketentuan Pasal 52 butir (a)  UUPK  yang  disebutkan  bahwa,  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  dalam melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, melalui 3  (tiga)  cara  alternatif  penyelesaian sengketa yaitu konsiliasi atau mediasi atau arbitrase.  Dalam  hal  ini  konsumen  dan pelaku  usaha  membuat  kesepakatan untuk memilih salah satu cara penyelesaian sengketa konsumen yang ada di Badan Penyelesaian
Sengketa
Konsumen  (BPSK)  tersebut,  selanjutnya majelis  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK)  wajib  menangani  dan menyelesaikan sengketa konsumen menurut pilihan yang telah disepakati dan para pihak wajib untuk mengikutinya.
Hasil penyelesaian sengketa mediasi dan  konsiliasi  adalah  kesepakatan  para pihak  yang  prosesnya  dibantu  oleh anggota  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK)  sebagai  mediator  atau konsiliator, maka putusan yang dikeluarkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  (BPSK)  tidak  lebih  dari  suatu pengesahan  terhadap  kesepakatan  para pihak,  dan  tidak  akan  ada  putusan  yang akan dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tanpa adanya kesepakatan  para  pihak.  Putusan  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK) hanya memberikan kekuatan hukum bagi kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak untuk kemudian dipatuhi. Putusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK)  berbentuk penetapan dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha.
Jika  para  pihak  sudah  sepakat memilih
salah satu mekanisme
penyelesaian
sengketa mengalami
kegagalan  dalam  membuat  kesepakatan, maka  para  pihak  tersebut  tidak  dapat melanjutkan proses
penyelesaian sengketanya dengan menggunakan mekanisme lainnya yang sebelumnya tidak dipilih.  Penyelesaian  selanjutnya  hanya dapat dilanjutkan melalui badan peradilan umum,  hal  mana  menunjukkan  bahwa mekanisme  penyelesaian  sengketa  di Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK)  tidak  berjenjang  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  4  Ayat  (2)  Keputusan Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan Nomor  350/MPP/Kep/12/2001.  Berbeda halnya  bila  para  pihak  memilih  cara penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen  (BPSK),  para  pihak  yang bersengketa dapat mengemukakan masalah mereka kepada Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)
dan memberinya wewenang untuk memberikan  putusan  yang  kemudian mengikat  para  pihak  yang  bersengketa. Jika  para  pihak  tidak  menerima  atas putusan  yang  telah  dikeluarkan  oleh Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK), maka para pihak dapat mengajukan  keberatan  ke  Pengadilan Negeri dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak  putusan  tersebut  diucapkan  oleh majelis  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen (BPSK).
Konsep dasar penyelesaian sengketa  konsumen  melalui  arbitrase  di Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK) mirip dengan proses di Pengadilan Negeri, dimana arbiter memberikan putusan yang menurutnya paling adil, dan putusan arbiter adalah mengikat sebagaimana putusan hakim karena Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK)  adalah  pilihan  yang  telah  dipilih oleh para pihak berdasarkan kesepakatan para  pihak  antara  konsumen  dan  pelaku usaha. Perbedaan utamanya adalah bahwa arbiter bukanlah lembaga peradilan yang  dimiliki  Negara,  melainkan  orang- orang  yang  biasanya  dipilih  oleh  para pihak  yang  bersengketa,  atas  dasar reputasi dan keahlian mereka. Jadi konsep dasar putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), mirip  dengan  putusan  Pengadilan  Negeri yaitu memiliki kekuatan memaksa, meskipun  kedua  belah  pihak  sama-sama tidak  dapat  menyetujuinya  dan  putusan arbitrase  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen (BPSK) tidak memuat irah-irah "Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa".
Berdasarkan penelitian di lapangan tergambar  bahwa  yang  menjadi  alasan bagi  masyarakat  memilih  penyelesaian sengketa  melalui  Badan  Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK). Karena dalam Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK)  beracara  dilakukan  dalam  jangka waktu  yang  relatif  cepat  seperti  yang dijelaskan  dalam  Pasal  38  Keputusan Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/ 12/2001 menyatakan Majelis wajib menyelesaikan  sengketa  dalam  jangka waktu  21  hari  terhitung  sejak  gugatan diterima oleh Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK)  kemudian biaya-biaya  persidangan  tersebut  dalam penyelesaian  sengketa  diambil  dari  dana yang  disediakan  oleh  pemerintah  daerah atau APBD Kota Padang dengan demikian para  pihak  tidak  dipungut  biaya  yang besar  dalam  menyelesaikan  sengketa  di Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK), kemudian kelebihan dalam persidangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  (BPSK)  karena  ada  prosedur konsiliasi dan mediasi yang menghasilkan keputusan yang bersifat kesepakatan para pihak  dalam  hal  ini  bersifat win  win solution , dimana para pihak akan mendapatkan  hak  sebagaimana  yang dimintakan  begitu  juga  pihak  lain  akan memenuhi  hak  tersebut  secara  langsung setelah  kesepakatan.  Keputusan  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK) mempunyai kedudukan hukum yang tetap dan  final  seperti  diatur  oleh  Pasal  42 Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 dan dapat dimintakan eksekusi oleh Badan
Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  ke Pengadilan Negeri tempat konsumen dirugikan. Kasus-kasus yang telah
diselesaikan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  (BPSK)  Kota  Padang,  memiliki beberapa keistimewaan dalam suatu penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen yang  diselesaikan  dengan  cara  Konsiliasi dan Mediasi. Sedangkan mengenai
pelaksanaan suatu Putusan Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK) Kota  Padang  ini,  maka  seperti  telah diketahui  bersama  bahwa  pada  asasnya berdasarkan  Pasal  54  Ayat  (3)  Undang- undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  setiap  putusan Majelis  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK)  bersifat  final  dan mengikat  ( final  and  binding )  dan  dalam rangka pelaksanaannya berdasarkan Pasal 57 Undang-undang  Nomor 8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen dimintakan permohonan  eksekusi  kepada Pengadilan  Negeri  di  tempat  Konsumen yang  dirugikan,  dalam  hal  ini  Pengadilan Negeri  Kota  Padang.  Tetapi  berdasarkan Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,  maka  sebagai  pihak  yang dirugikan,  apabila  pihak  Konsumen  yang merasa  tidak  puas  terhadap  putusan Majelis  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK)  Kota  Padang  tersebut, pihak yang bersangkutan dapat mengajukan  upaya  hukum  "Keberatan" kepada  Pengadilan  Negeri  setempat  yang dalam  hal  ini  adalah  Pengadilan  Negeri Kota  Padang,  untuk  kemudian  yang terhadapnya  masih  dapat  dilakukan  lagi upaya hukum "Kasasi" kepada Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa peran Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK)  masih  efektif  dalam  penyelesaian sengketa  konsumen  melalui  konsiliasi, dimana  putusannya  dapat  diterima  oleh para pihak secara sukarela tanpa mengajukan  upaya  hukum  keberatan  ke Pengadilan Negeri.
Suatu  putusan  badan  peradilan tidak  akan  ada  artinya,  manakala  tidak dapat dilaksanakan atau dieksekusi. Pada dasarnya  suatu  putusan  yang  sudah mempunyai  kekuatan  hukum  yang  pasti atau inkracht  van  gewijsde harus  dapat dijalankan.  Oleh  karena  itulah,  putusan suatu  badan  peradilan  harus  mempunyai kekuatan  eksekutorial,  yaitu  "kekuatan
untuk  dilaksanakan  apa  yang  telah ditetapkan dalam putusan tersebut secara paksa  oleh alat-alat  negara.  Adapun  yang memberi kekuatan eksekutorial atau yang menjadi  persyaratan  pada  suatu  putusan untuk  dapat  dilaksanakan  secara  paksa adalah  bahwa  secara  normatif  setiap putusan, baik putusan pengadilan maupun putusan arbitrase harus memuat kepala  putusan  atau  disebut  irah-irah yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kepala  putusan  inilah  yang  memberi kekuatan  eksekutorial  terhadap  suatu putusan.  Bahkan  tidak  hanya  putusan pengadilan  dan  putusan  arbitrase  yang harus  mencantumkan  irah-irah  atau kepala  putusan,  akan  tetapi  akte  notaris seperti  grose  akta  hipotik  ( grose  akta  van hypotheek )  dan  grose  akta  pengakuan hutang  ( notarieele  schuldbrieven )  harus mencantumkan  kepala  putusan  "Demi Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa". Kepala akta tersebut merupakan  syarat  yang  mesti  ada  agar kata  notariil  di  muka  memiliki  nilai kekuatan sarna dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah.
Mekanisme  upaya  keberatan  atas putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK),  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  45  Ayat  (4)  Undang-undang Nomor
8
Tahun
1999 tentang Perlindungan  Konsumen  bahwa  apabila telah dipilih penyelesaian sengketa di luar Pengadilan hanya dapat ditempuh dengan jalur tersebut kecuali terdapat pihak yang menganggap upaya penyelesaian sengketa tersebut  tidak  berhasil.  Tidak  berhasil memiliki arti adanya pihak yang meragukan hasil dari putusan itu sendiri, yang  membuat  salah  satu  pihak  yang bersengketa mengajukan keberatan. Meski ketidakberhasilkan tersebut memiliki peluang  manipulasi  oleh  pihak  yang dirugikan  dan  berdampak  pengajuan keberatan terhadap putusan Badan
Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK) yang kemudian
berakhir dengan penyelesaian di pengadilan.
Mekanisme  pengajuan  keberatan terhadap  putusan  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) itu sendiri ada pada  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor 1 Tahun 2006 tentang
Tata Cara
Pengajuan  Keberatan  Terhadap  Putusan Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen. Lahirnya  peraturan  terkait  tata  cara pengajuan  keberatan  tersebut  semakin mempertegas bahwa keberatan merupakan  sesuatu  yang  pengaturannya perlu ditegakkan sesuai dengan peraturan yang  berlaku.  Persyaratan  pengajuan keberatan  diatur  pada  Pasal  6  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2006 tentang  Tata  Cara  Pengajuan  Keberatan Terhadap  Putusan  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen,  yang  menjelaskan bahwa  akan  diterima  suatu  keberatan apabila sesuai dengan persyaratan pembatalan  terhadap  putusan  arbitrase dalam  Undang-undang  Nomor  30  Tahun 1999, yaitu:
Surat atau dokumen yang diajukan dalam  pemeriksaan,  setelah  putusan dijatuhkan, diakui  palsu  atau  dinyatakan palsu;
Setelah putusan Badan
Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK) diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan  yang  disembunyikan  oleh pihak lawan; atau
Putusan  diambil  dari  hasil  tipu muslihat  yang  dilakukan  oleh  salah  satu pihak dalam pemeriksaan perkara.
Persyaratan  terhadap  pembatalan
suatu putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada umumnya sama dengan keberatan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sehingga dalam peraturan  tata  cara  pengajuan  keberatan terhadap  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen (BPSK)
itu sendiri
memasukkan pula aturan yang ada dalam Undang-undang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  sengketa  yang  sebelumnya memaparkan  dapat  diajukannya  suatu pembatalan  putusan  arbitrase  meski putusan  tersebut  disebut  sebagai  suatu putusan yang bersifat final dan mengikat.

## SIMPULAN
Mekanisme  upaya  keberatan  atas putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK)  di  Pengadilan  Negeri Kelas  IA  Padang  dapat  dilakukan  apabila terdapat salah satu pihak yang beperkara menganggap  bahwa  putusan  BPSK  tidak berhasil sehingga dapat mengajukan keberatan  ke  Pengadilan  Negeri  Kelas  IA
Padang
dengan catatan setelah terpenuhinya persyaratan pemohon keberatan  dapat  mengajukan  keberatan dan  pengajuan  keberatan  masih  dalam tenggang waktu yang ditentukan yakni 14 (empat  belas)  hari  sejak  putusan  BPSK diumumkan  dan  jika  PN  menerima pengajuan  keberatan  maka  dalam  waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari akan diberikan  putusan,  sehingga  mekanisme dari  upaya  hukum  keberatan  itu  sendiri berjalan  lebih  cepat  jika  dibandingkan dengan  gugatan  baru  maupun  banding yang memerlukan waktu yang lebih lama.

## DAFTAR PUSTAKA
Hondius, E. H. (1976).
Konsumentenrecht, dalam Shidharta. Hukum PerlindunganKonsumen Indonesia .
Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim,
S. H., & SE, M. M. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris . Prenada Media.
Kelsen, H. (2007). Teori Umum Hukum dan Negara. Judul Asli: General Theory of Law and State. Alih Bahasa Somardi. Jakarta: Bee Media .
Miru, A., & Yodo, S. (2004). Hukum
Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada .
Priyowidodo, G., & Mage, R. I. (2003).
Petunjuk Praktis Penulisan Skripsi dan Tesis . Ekasakti Press.
Shofie, Y. (2003). Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Bandung: Citra Aditya Bakti .
Suherman, A. M. (2004). Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global. Ghalia Indonesia. Jakarta .
Syawali, H., & Imaniyati, N. S. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung: Mandar Maju .
Tunggal, H. S. (2004). Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen . Haruarindo: Jakarta.