Jurnal Hukum POSITUM Vol.7, No.2, Desember 2022, Hal. 190 - 204 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185

## PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA PADA BUMN MELALUI PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULES
Juneidi D. Coloay Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi coloay.id@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan terkait kedudukan hukum dari keuangan negara yang ada pada Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN),  serta  menjelaskan  mengenai  prinsip business  judgment  rules dalam tata kelola BUMN. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kontradiksi pengaturan antara Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang BUMN dalam konteks penafsiran frasa “keuangan negara yang dipisahkan”.  Dalam  Undang-Undang  Keuangan  Negara  menentukan  bahwa  keuangan  negara  yang dipisahkan  pada  permodalan  BUMN  merupakan  bagian  dari  rezim  keuangan  negara,  sedangkan sebaliknya dalam Undang-Undang BUMN menentukan bahwa keuangan negara yang dipisahkan pada permodalan  BUMN  bukan  merupakan  rezim  keuangan  negara  sehingga  menjadi  tanggungjawab BUMN sepenuhnya. Akan tetapi meskipun begitu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 telah mengamanatkan bahwa pengawasan keuangan negara yang ada pada BUMN, didasarkan  pada  prinsip business  judgment  rules agar  tidak  menghambat  kinerja  perusahaan  dalam menjalankan usahanya.
Kata Kunci: Keuangan Negara; Badan Usaha Milik Negara; Business Judgment Rule.

## ABSTRACT
This article aims to explain the legal position of state finances in State Company, as well as explain the principles of business judgment rules in the governance of State Company. The research method used in this article is normative legal research. The results of the study indicate that there is a regulatory contradiction between the Law on State Finance and the Law on  State Company in the context of the interpretation  of  the  phrase  "separated  state  finances".  The  State  Finance  Law  stipulates  that  state finances that are separated from State Company  capital are part of the state financial regime, while on the contrary, the State Company  Law stipulates that state finances that are separated from  State Company  capital  are  not  a  state  financial  regime  so  that  it  becomes  the  full  responsibility  of  State Company. However, even so, based on the Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XI/2013, it has mandated that state financial supervision in State Company is based on the principle of business judgment rules so as not to hamper the company's performance in running its business.
Keywords: State Financial; State Company; Business Judgment Rul

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Juneidi D. Coloay: Pengawasan Keuangan Negara Pada Bumn Melalui Penerapan Prinsip Business Judgment Rules

## A. PENDAHULUAN
Perekonomian  merupakan  suatu  bidang  vital  dan  strategis  dalam penyelenggaraan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  bahkan  pemerintah  dalam setiap kebijakannya selalu memfokuskan pada tujuan pembangunan ekonomi. Hal ini adalah  suatu  wujud  dari  tanggungjawab  pemerintah  dalam  menjalankan  tujuan nasional  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  alinea  keempat  Pembukaan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang salah satunya adalah berusaha untuk memajukan kesejahteraan umum. 1 Dimana tujuan tersebut  kemudian  dipertegas  dalam  norma  konstitusi  tepatnya  pada  Pasal  33  UUD NRI  Tahun  1945  yang  mengamanatkan  tentang  perekonomian  nasional  dan kesejahteraan  sosial. 2 Hal  tersebut  merupakan  konsekuensi  dari  dianutnya  konsep negara kesejahteraan  ( welfare state ) sebagai  konsep yang menghendaki  agar negara turut aktif dalam upaya mensejahterakan hidup rakyatnya. 3
Bentuk  keterlibatan  negara  dalam  mensejahterakan  hidup  rakyatnya  salah satunya dapat dilihat dari adanya pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang selain  bertujuan  untuk  mencari  keuntungan  dalam  prinsip  perusahaan,  juga mempunyai  fungsi  dan  tujuan  pemerintah  yaitu  untuk  mensejahterakan  kehidupan masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan peningkatan ekonomi nasional. Dimana dalam  dinamika  perjalanannya,  BUMN  turut  berkontribusi  dalam  menghasilkan barang dan/atau jasa bagi masyarakat Indonesia. 4
Eksistensi  dan  kedudukan  BUMN  telah  diatur  secara  komprehensif  dalam Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2003  Tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN),  yang  menjadi  payung  hukum  dari  BUMN  dalam  menjalankan  setiap  tata kelola perusahaan. Dimana menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang a quo dijelaskan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh  negara  melalui  penyertaan  secara  langsung  yang  berasal  dari  kekayaan  negara
1 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2 Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3 Agus  Riwanto, Politik  Hukum  Negara  Kesejahteraan  Indonesia  Pasca  Reformasi, (Solo:  Oase Pustaka, 2018), 10.
4 M.  V.  Dahoklory,  “Dinamika  Pengelolaan  Keuangan  BUMN  Perihal  “Dilema”  Antara  Kerugian Negara Ataukah Kerugian Bisnis.” Jurnal Recht Vinding, Volume 9, Nomor 3, (Desember 2020), 353. Diakses 1 September 2022, http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.457.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Juneidi D. Coloay: Pengawasan Keuangan Negara Pada Bumn Melalui Penerapan Prinsip Business Judgment Rules
yang  dipisahkan. 5 Dimana  BUMN  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  dalam kegiatan usaha, tidak hanya sebatas menjalankan kewajiban utama negara tetapi juga perlu memenuhi kebutuhan masyarakat secara rill. 6
Sebagaimana yang telah dijelaskan terkait definisi BUMN pada Undang-Undang BUMN,  maka  dalam  pendirian  suatu  BUMN  terdapat  adanya  modal  negara  baik seluruhnya  atau  paling  sedikit  51%  (lima  puluh  satu  persen),  yang  berasal  dari kekayaan  negara  yang  dipisahkan. 7 Dimana  adanya  penyertaan  modal  negara  yang berasal  dari  kekayaan  negara  yang  dipisahkan  tersebut,  dalam  dinamika perkembangannya  ternyata  menimbulkan  berbagai  polemik  ditengah  masyarakat. Terutama terkait dengan pemaknaan “kekayaan negara yang dipisahkan”, yang dalam hal  ini  secara  kontras  menimbulkan  2  (dua)  pemaknaan  yang  berbeda  dari  2  (dua) Undang-Undang,  yaitu  Undang-Undang  BUMN  dan  Undang-Undang  Keuangan Negara.
Dalam paradigma Undang-Undang BUMN pada pokoknya menganggap bahwa kekayaan negara yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan BUMN sebagai badan usaha  sehingga  tanggungjawab  sepenuhnya  berada  pada  BUMN  dalam  mengelola keuangan  tersebut,  dikarenakan  telah  terdapat  adanya  keuangan  negara  yang  telah dipisahkan dari Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan  keuangan  negara. 8 Sedangkan  dalam  paradigma  Undang-Undang Keuangan  Negara  pada  pokoknya  menganggap  bahwa  kekayaan  negara  yang dipisahkan juga termasuk ke dalam rezim keuangan negara, yang juga perlu diawasi pengelolaannya.  Berangkat  dari  latar  belakang  di  atas,  maka  dapat  ditarik  rumusan permasalahan  berupa bagaimana kedudukan hukum  keuangan negara pada BUMN? dan  bagaimana  prinsip business  judgment  rules dalam  tata  kelola  BUMN?  yang selanjutnya akan menjadi fokus bahasan dalam tulisan ini.
5 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
6 Tiyas Asri Putri, “Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) . ” Sibatik  Journal,  Volume  1,  Nomor  7,  (Juni  2022),  1005.  Diakses  1  September  2022, https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.118.
7 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
8 Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Juneidi D. Coloay: Pengawasan Keuangan Negara Pada Bumn Melalui Penerapan Prinsip Business Judgment Rules

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif, dimana  menurut  Bachtiar  penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu  penelitian  yang difokuskan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan dengan mengkaji kaidah-kaidah dan asas-asas hukum. 9
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  dua  jenis  pendekatan,  yakni  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual approach ).  Pendekatan  perundang-undangan  dalam  konteks  ini  adalah  dengan meneliti perundangan-undangan yang berkaitan dengan BUMN dan keuangan negara. Sedangkan  pendekatan. 10 Sedangkan  pendekatan  konseptual  yang  dimaksud  dalam konteks  ini  adalah  dengan  melihat  pandangan-pandangan  doktrinal  mengenai  peran dan kedudukan serta eksistensi BUMN sebagai suatu badan hukum . 11 Adapun sumber- sumber dalam penulisan ini, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum  primer  adalah  bahan  hukum  yang  bersifat  autoritatif,  karena  dibentuk  oleh organ-organ  negara  yang  terlegitimasi  seperti  undang-undang  yang  ditetapkan  oleh parlemen,  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap,  keputusan  dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum agen-agen administrasi. 12 Sedangkan bahan hukum  sekunder  adalah  semua  publikasi  hukum  yang  tidak  bersifat  primer  seperti buku-buku  hukum,  jurnal-jurnal  hukum,  kamus  hukum,  serta  karya  ilmiah  hukum lainnya. 13

## C. HASIL DAN ANALISIS

## 1. Kedudukan Hukum Kekayaan Badan Usaha Milik Negara
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, BUMN mempunyai posisi yang unik, dimana  selain  menjalankan  usaha  untuk  mendapatkan  laba  berdasarkan  prinsip
9 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tanggerang Selatan: Unpam Press, 2018), 56.
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 133.
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Op. Cit., 177.
12 I  Made  Pasek  Diantha, Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori  Hukum, (Jakarta: Prenadamedia, 2017), 142.
13 I Made Pasek Diantha , Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Op. Cit., 146.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Juneidi D. Coloay: Pengawasan Keuangan Negara Pada Bumn Melalui Penerapan Prinsip Business Judgment Rules
perusahaan  yang  mencari  keuntungan,  BUMN  juga  mempunyai  tugas  dan tanggungjawab  untuk  menjadi  alat  negara  dalam  upaya  peningkatan  perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial melalui produksi barang dan/atau jasa. 14 Kondisi ini menimbulkan ambiguitas di tengah masyarakat, terutama berkaitan dengan kedudukan dari kekayaan BUMN. Dimana terdapat ada kesenjangan pengaturan antara Undang- Undang  BUMN  dan  Undang-Undang  Keuangan  Negara,  yang  dalam  hal  memiliki penafsiran yang berbeda terkait dengan keuangan dan kekayaan dari BUMN.
Pada Undang-Undang BUMN menentukan bahwa pada dasarnya kekayaan yang ada pada BUMN adalah milik BUMN secara mandiri. Dimana dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dijelaskan bahwa  modal  BUMN merupakan dan  berasal  dari  kekayaan negara yang dipisahkan. 15 Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang a quo diperjelas bahwa  kekayaan  negara  yang  dipisahkan  adalah  kekayaan  negara  yang  berasal  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada persero dan/atau perum serta perseroan terbatas lainnya. 16 Artinya secara gramatikal  dapat  dipahami  bahwa  kekayaan  negara  yang  dipisahkan,  yang  menjadi penyertaan modal BUMN adalah keuangan negara yang telah dipisahkan dari APBN. Sementara dalam Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dijelaskan bahwa  APBN adalah  sebagai  wujud  dari  pengelolaan  keuangan  negara  yang  ditetapkan  setiap tahun. 17 Makna Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa ruang lingkup dari keuangan dan kekayaan negara pada prinsipnya adalah sebagaimana yang termasuk dalam APBN. Sedangkan  penyertaan  modal  BUMN  berasal  dari  kekayaan  negara  yang  telah dipisahkan dari alokasi APBN tahunan. Sehingga secara sederhana harusnya kekayaan BUMN  telah  menjadi  kekayaan  mandiri  dari  BUMN  yang  dikelola  berdasarkan prinsip perusahaan yang sehat yang bergerak dalam ranah hukum privat, dan tidak bisa
14 M.  V.  Dahoklory,  “Dinamika  Pengelolaan  Keuangan  BUMN  Perihal  “Dilema”  Antara  Kerugian Negara Ataukah Kerugian Bisnis.” Loc. Cit.,
15 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
16 Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
17 Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Juneidi D. Coloay: Pengawasan Keuangan Negara Pada Bumn Melalui Penerapan Prinsip Business Judgment Rules
terdapat campur tangan negara di dalamnya, baik dalam hal pengelolaan, pengurusan, dan pengawasan yang sejatinya bergerak dalam ranah hukum publik. 18
Lebih jauh lagi secara prinsip BUMN adalah sebagai suatu badan hukum, artinya secara langsung BUMN juga terikat dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dimana salah satu karakteristik utama dari suatu badan hukum yaitu adanya harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan pendiri/pengurusnya ( separate legal entity ). 19 Sehingga dalam hal ini berlaku pertanggungjawaban terbatas, dimana  negara  selaku  pemegang  saham  hanya  bertanggungjawab  sebatas  dengan saham yang dimiliki negara. Sebab pada dasarnya BUMN memiliki kedudukan yang sama dengan badan hukum persero yang lain, hanya saja perbedaannya terletak pada kepemilikan  modal,  dimana  modal  pada  BUMN  sebagian  besar  atau  bahkan seluruhnya berasal dari negara. Atas dasar hal tersebut maka demi hukum  harusnya negara  hanya  bertanggungjawab  atas  kepemilikan  modal  BUMN,  dan  tidak bertanggungjawab  secara  keseluruhan  terhadap  kekayaan  BUMN. 20 Jika  kekayaan BUMN  dianggap  sebagai  bagian  dari  kekayaan  negara  maka  hal  ini  jelas  telah bertentangan dengan prinsip dalam hukum perseroan terbatas, yang pada prinsipnya setiap  badan  hukum  berbentuk  persero  memiliki  kekayaan  terpisah  dengan pengurus/pendirinya. 21
Akan  tetapi  pandangan  berbeda  justru  terlihat  dengan  jelas  dalam  konstruksi Undang-Undang Keuangan Negara, dimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban  negara. 22 Lebih  lanjut  dijelaskan
18 Lala  T.  P.  Nurfahmi,  Henny  Juliani,  dan  Nabitatus  Sa’adah,  “Tinjauan  Terhadap  Pemaknaan Kekayaan  Negara  yang  Dipisahkan  pada  BUMN  dan  Akibat  Hukum  yang  Timbul  Pasca  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  48/PUU-XI/2013.” Diponegoro  Law  Journal,  Volume  8,  Nomor  2, (2019), 1284. Diakses 1 September 2022, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/ dlr/article/view/25463/0.
19 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 57.
20 Ibid., 58.
21 Suparji, Transformasi Badan Hukum di Indonesia, (Jakarta: UAI Press, 2015), 15-16.
22 Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2003  Tentang  Keuangan Negara.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Juneidi D. Coloay: Pengawasan Keuangan Negara Pada Bumn Melalui Penerapan Prinsip Business Judgment Rules
dalam  Pasal  2  Undang-Undang a  quo, bahwa  ruang  lingkup  dari  keuangan  negara meliputi:  (a)  hak  negara  untuk  memungut  pajak,  mengeluarkan  dan  mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; (b) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan  umum  pemerintahan  negara  dan  membayar  tagihan  pihak  ketiga;  (c) penerimaan negara;  (d)  pengeluaran negara;  (e)  penerimaan  daerah;  (f) pengeluaran daerah;  (g)  kekayaan  negara/kekayaan  daerah  yang  dikelola  sendiri  atau  oleh  pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan  uang,  termasuk  kekayaan  yang  dipisahkan  pada  perusahaan  negara/ perusahaan  daerah;  (h)  kekayaan  pihak  lain  yang  dikuasai  oleh  pemerintah  dalam rangka  penyelenggaraan  tugas  pemerintahan  dan/atau  kepentingan  umum;  (i) kekayaan  pihak  lain  yang  diperoleh  dengan  menggunakan  fasilitas  yang  diberikan pemerintah. 23
Dari konstruksi Pasal di atas, dapat dilihat tepatnya pada Pasal 2 huruf g Undang- Undang a  quo ,  dengan  tegas  menentukan  bahwa  keuangan  negara  salah  satunya meliputi  kekayaan  negara  yang  dipisahkan  pada  perusahaan  negara/perusahaan daerah. 24 Artinya Undang-Undang Keuangan Negara dalam hal ini mengkategorikan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN, sebagai bagian dari rezim keuangan negara.  Menurut  W.  Riawan  Tjandra,  definisi  keuangan  negara  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  Tentang  Keuangan  Negara,  bersifat  sangat luas karena dimaksudkan untuk mengamankan kekayaan negara yang bersumber dari uang  rakyat  yang  diperoleh  melalui  pajak,  retribusi,  maupun  Penerimaan  Negara Bukan Pajak (PNBP). 25
Adanya  perluasan  definisi  tersebut  menimbulkan  akibat  hukum  dimana kekayaan  BUMN  merupakan  bagian  dari  keuangan  negara,  sehingga  secara a contrario kerugian BUMN juga harus dimaknai sebagai kerugian negara, yang dapat dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dapat dikenakan delik  tindak  pidana  korupsi.  Hal  tersebut  tentu  dapat  menghambat  kinerja  BUMN
23 Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
24 Pasal  2  huruf  g  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2003  Tentang  Keuangan Negara.
25 M.  V.  Dahoklory,  “Dinamika  Pengelolaan  Keuangan  BUMN  Perihal  “Dilema”  Antara  Kerugian Negara Ataukah Kerugian Bisnis.” Loc. Cit.,

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Juneidi D. Coloay: Pengawasan Keuangan Negara Pada Bumn Melalui Penerapan Prinsip Business Judgment Rules
sebagai  suatu  perusahaan,  dimana  Direksi  dalam  melakukan  pengurusan  BUMN memiliki  tekanan  dan  kehawatiran  karena  akan  berpotensi  dikenakan  delik  tindak pidana korupsi bilamana terdapat kerugian pada BUMN (kerugian negara). 26 Padahal BUMN sebagai korporasi yang bersifat profit oriented dalam menjalankan bisnisnya pada dasarnya  tidak akan jauh dari risiko-risiko kerugian  sebagai  konsekuensi  logis dalam dunia perusahaan. 27
2. Konsep  Business  Judgment  Rules  Dalam  Tata  Kelola  Badan  Usaha  Milik Negara
Adanya  kontradiksi  pengaturan  terkait  status  kekayaan  negara  yang  ada  pada permodalan BUMN, yang diatur dalam Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang Keuangan  Negara,  sampai  saat  ini  masih  menuai  problematika  hukum  di  tengah masyarakat,  bahkan  menciptakan  perdebatan  panjang  dikalahkan  ahli  dan  praktisi hukum. Hamid S. Attamimi, Jimly Asshidiqqie, dan Saldi Isra merupakan ahli hukum penganut keuangan negara dalam arti luas, yang menganggap bahwa keuangan BUMN termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara. Sedangkan dalam posisi sebaliknya, Yusuf  L.  Indradewa,  Harun  Al  Rasyid,  dan  Arifin  P.  Soeriaatmadja  mempunyai pemahaman keuangan negara dalam arti sempit, yang beranggapan bahwa keuangan negara hanya terbatas pada pengelolaan APBN saja. 28
Perdebatan  tersebut  menemui  titik  terang  pasca  dikeluarkannya  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  48/PUU-XI/20013,  terkait  pengujian  Pasal  2  huruf  g dan huruf i Undang-Undang Keuangan Negara. Dimana para pemohon mendalilkan bahwa dengan menggolongkan perusahaan negara/daerah sebagai  bagian  dari ruang lingkup keuangan negara dapat secara nyata menghambat kinerja BUMN/BUMD dan dapat  menciptakan  ketidakpastian  hukum  terkait  status  kekayaan  BUMN/BUMD.
26 Made Wira Pratama, “Status Kedudukan dan Harta Kekayaan BUMN Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  62/PUU-XI/2013.” Jurnal  Dharmasisya,  Volume  1,  Nomor  1,  (Maret  2020),  306. Diakses 1 September 2022, https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/39/.
27 Lala  T.  P.  Nurfahmi,  Henny  Juliani,  dan  Nabitatus  Sa’adah,  “Tinjauan  Terhadap  Pemaknaan Kekayaan  Negara  yang  Dipisahkan  pada  BUMN  dan  Akibat  Hukum  yang  Timbul  Pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013.” Op. Cit., 1290-1291.
28 Yoyo Arifardhani, “Kemandirian Badan Usaha Milik Negara: Persinggungan Antara Hukum Privat dan Hukum Publik.” Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik’s, Volume 1, Nomor 1, (Januari 2019), 57. Diakses 1 September 2022, https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/ otentik/article/view/422.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Juneidi D. Coloay: Pengawasan Keuangan Negara Pada Bumn Melalui Penerapan Prinsip Business Judgment Rules
Dalam amar putusannya MK secara tegas menolak permohonan a quo, dimana dalam pertimbangan  hukumnya  MK  menyatakan  bahwa  kekayaan  negara  yang  menjadi penyertaan  modal  pada  BUMN  bukan  merupakan  transaksi  yang  mengalihkan  hak, sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada BUMN atau BUMD.  Sebab  BUMN  merupakan  kepanjangan  tangan  dari  negara  untuk mensejahterakan  rakyatnya  melalui  perwujudan  pembangunan  ekonomi  nasional sebagaimana  amanat  Pasal  33  konstitusi,  sehingga  kekayaan  negara  pada  BUMN tersebut tidak beralih hak menjadi kekayaan BUMN, tetapi tetap merupakan kekayaan negara  yang  perlu  untuk  diawasi. 29 Secara  akademis,  Putusan  MK  tersebut  dapat dilakukan auto critic, sebab terdapat adanya 2 (dua) permasalahan mendasar.
Pertama dalam pertimbangan hukumnya MK menyatakan bahwa  tidak terjadi pemisahan  status  kekayaan  antara  keuangan  negara  dan  keuangan  BUMN  karena sumber keuangan BUMN berasal dari negara. 30 Hal tersebut tentu tidak sejalan dengan konsep  dan  teori  badan  hukum,  yang  mendudukan  suatu  BUMN  (persero)  sebagai suatu organ yang memiliki kekayaan terpisah dengan kekayaan pendiri/pengurusnya. 31 Teori badan hukum tersebutlah yang memperkuat konsep bahwa badan hukum adalah salah satu subjek hukum ( rechtpersoon ), yang dapat menjadi penyandang, pemilik dan pendukung hak dan kewajiban. 32
Kedua secara  empiris  ternyata    telah  terdapat  putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 terkait pengujian Undang-Undang (Perpu) Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang  Negara, dimana para pemohon  pada pokonya ingin  memisahkan  penggolongan  hutang  perusahaan  negara  sebagai  hutang  negara, karena dianggap merugikan hak konstitusional pemohon. Dalam amar putusannya MK mengabulkan  untuk  sebagian  permohonan a  quo dengan  menyatakan  bahwa  badan usaha  memiliki  kekayaan  terpisah  dari  kekayaan  negara  sehingga  kewenangan
29 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor  48/PUU-XI/2013  Tentang  Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
30 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor  48/PUU-XI/2013  Tentang  Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
31 Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perseroan di Indonesia: Mengkaji Bentuk Badan Usaha Perseroan Sebagai Suatu Badan Hukum yang Dibentuk dengan Akta Autentik Dalam Menjawab Tantangan Bisnis Global. (Bandung: Nusa Media, 2017), 27.
32 Ibid., 14.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Juneidi D. Coloay: Pengawasan Keuangan Negara Pada Bumn Melalui Penerapan Prinsip Business Judgment Rules
pengurusan  kekayaan,  usaha,  termasuk  penyelesaian  utang-utang  BUMN  (persero) tunduk pada hukum perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007  Tentang  Perseroan  Terbatas.  Putusan  MK  tersebut  juga  menegaskan  bahwa piutang  BUMN  (persero)  bukan  merupakan  piutang  negara. 33 Sehingga  secara a contrario juga dapat dimaknai bahwa keuangan BUMN (persero) bukan merupakan keuangan  negara.  Terlihat  dengan  jelas  terdapat  adanya  kontradiksi  putusan  dari  2 (dua) Putusan MK, dimana di satu putusan (Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/20013) MK  menyatakan  bahwa  kekayaan  BUMN  merupakan  kekayaan  negara,  tetapi  di putusan  lain  (Putusan  MK  Nomor  77/PUU-IX/2011)  MK  menyatakan  bahwa kekayaan BUMN terpisah dari kekayaan negara.
Dari konstruksi hukum di atas dapat dilihat bahwa secara ideal penyertaan modal pada BUMN pada prinsipnya harus dianggap bukan kekayaan negara, sebab terdapat adanya beberapa permasalahan hukum yang bersifat mendasar jika penyertaan modal tersebut dianggap sebagai kekayaan negara. Apalagi jika dianalisis lebih cermat dan teliti, terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013. Dimana dalam putusan a quo sejatinya MK hanya menegaskan terkait kedudukan BUMN yang dalam hal  ini  sebagai  perpanjangan  tangan  pemerintah  dan  negara  dalam  mewujudkan pembangunan ekonomi nasional, sehingga keuangan negara yang menjadi penyertaan modal  pada  BUMN  perlu  untuk  diawasi. 34 Artinya  secara  sederhana  dapat  dilihat bahwa ratio legis yang hendak dibangun dalam Putusan MK tersebut hanyalah terkait dengan bagaimana konsep pengawasan kinerja BUMN  sebagai fungsi perpanjangan tangan pemerintah (mensejahterakan rakyat dan mewujudkan pembangunan ekonomi nasional). 35 Oleh  karenanya  terkait  pengurusan  dan  pengelolaan  BUMN  tetap didasarkan pada tata kelola perusahaan yang bergerak di ranah privat.
Hal  ini  diperkuat  dengan  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 62/PUU-XI/2013 terkait pengujian Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-
33 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor  77/PUU-IX/2011  Tentang  Pengujian Undang-Undang (Perpu) Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
34 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor  48/PUU-XI/2013  Tentang  Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
35 Agus Darmawan, “Pengelolaan BUMN Sebagai Transformasi Keuangan Publik Menjadi Keuangan Privat Dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara.” Jurnal Yustitia, Volume 6, Nomor 2, (2020), 122. Diakses 1 September 2022, https://doi.org/10.31943/yustitia.v6i2.121.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Juneidi D. Coloay: Pengawasan Keuangan Negara Pada Bumn Melalui Penerapan Prinsip Business Judgment Rules
Undang  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK).  Dimana  dalam  amar  putusannya  MK menyatakan bahwa kekayaan BUMN tetap masuk dalam rezim keuangan negara, oleh karenanya  perlu  untuk  diawasi.  Namun  karena  BUMN  sebagai  suatu  badan  hukum yang bersifat profit oriented yang memiliki risiko kerugian bisnis yang besar, maka MK  menyatakan  bahwa  paradigma  pengawasan  BPK  terhadap  BUMN  dari  yang awalnya  dilakukan  dengan  cara  pengelolaan  penyelenggaraan  pemerintahan ( government  judgment  rules ),  berubah  menjadi  pengawasan  yang  didasarkan  pada paradigma perusahaan ( business judgment rules ). 36
Konsep business  judgment  rules merupakan  alasan  pembenar  bagi  seorang direksi dalam menjalankan BUMN, bilamana terkena tuduhan dan dituntut melakukan tindak  pidana  korupsi  manakala  terjadi  kerugian  dalam  jalannya  BUMN.  Konsep business judgment rules dimaksudkan untuk melindungi Direksi atas setiap keputusan bisnis,  baik  rugi  maupun  untung  yang  merupakan  transaksi  suatu  perseroan  dengan memenuhi  syarat:  keputusan  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku;  dilakukan  dengan itikad  baik;  dilakukan  dengan  tujuan  yang  benar;  putusan  memiliki  dasar  yang rasional; dilakukan dengan kehati-hatian; dilakukan dengan cara yang layak dipercaya ( reasonable belief ) sebagai pilihan yang terbaik bagi perseroan. 37
Pengaturan terkait dengan konsep business judgment rules termuat dalam Pasal 97  ayat  (5)  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas,  yang  menyatakan  bahwa  anggota Direksi  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  kerugian  BUMN  (persero)  apabila dapat membuktikan: (a) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya (b)  telah  melakukan  pengurusan  dengan  itikad  baik  dan  kehati-hatian  untuk kepentingan  dan  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  perseroan;  (c)  tidak  mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan
36 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor  62/PUU-XI/2013  Tentang  Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
37 Nur Rohim Yunus dan Latipah Nasution, “Transformasi dan Pengawasan  Keuangan Negara  Pada BUMN  dengan  Prinsip  Business  Judgment  Rule.”  Jurnal  Hukum  Samudra  Keadilan,  Volume  16, Nomor 2, (Juli-Desember 2021),
199-200. Diakses 1 September 2022,
https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.3793.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Juneidi D. Coloay: Pengawasan Keuangan Negara Pada Bumn Melalui Penerapan Prinsip Business Judgment Rules
yang  mengakibatkan  kerugian;  dan  (d)  telah  mengambil  tindakan  untuk  mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut. 38
Putusan  MK  Nomor  62/PUU-XI/2013  telah  memberikan  benang  merah  yang konkrit  dan  komprehensif  terkait  dengan  kedudukan  hukum  dari  status  kekayaan BUMN. Dimana ratio legis yang dibangun dalam putusan tersebut telah memperjelas bahwa  meskipun  penyertaan  modal  pada  BUMN  tetap  merupakan  rezim  keuangan negara  yang  berada  di  ranah  hukum  publik  sehingga  perlu  untuk  diawasi pengelolaannya, akan tetapi  pengawasannya didasarkan pada paradigma  perusahaan yang berada di ranah hukum privat  ( business judgment rules ). 39 Dengan mekanisme tersebut tentu tidak akan menghambat kinerja BUMN dalam menjalankan tata kelola perusahaannya.

## D. PENUTUP
Terdapat adanya kontradiksi pengaturan terkait dengan kedudukan hukum dari keuangan  negara  yang  ada  pada  BUMN,  dimana  dalam  Undang-undang  BUMN menempatkan penyertaan modal pada BUMN yang berasal dari keuangan negara yang dipisahkan, adalah murni kekayaan BUMN dan bukan merupakan kekayaan negara. Sedangkan sebaliknya dalam Undang-Undang Keuangan Negara justru menempatkan keuangan  negara  yang  dipisahkan  yang  menjadi  penyertaan  modal  BUMN,  adalah bagian  dari  rezim  keuangan  negara  sehingga  perlu  untuk  diawasi  pengelolaannya. Putusan  MK  Nomor  62/PUU-XI/2013  telah  memberikan  titik  terang  terkait  status keuangan  negara  yang  ada  pada  permodalan  BUMN.  Dimana  meskipun  penyertaan modal  pada  BUMN  tetap  digolongkan  sebagai  bagian  dari  rezim  keuangan  negara yang  bergerak  dalam  ranah  hukum  publik  sehingga  perlu  diawasi  pengelolaannya, akan tetapi pengawasan keuangan negara yang ada pada BUMN tersebut, dilakukan dengan menggunakan paradigma perusahaan yang bergerak dalam ranah hukum privat ( business  judgment  rules ),  sehingga  tidak  akan  menganggu  kinerja  dari  Direksi BUMN dalam menjalankan BUMN.
38 Pasal  97  ayat  (5)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas.
39 Nur Rohim Yunus dan Latipah Nasution, “Transformasi dan Pengawasan Keuangan Negara  Pada BUMN dengan Prinsip Business Judgment Rule.” Op. Cit., 200.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Juneidi D. Coloay: Pengawasan Keuangan Negara Pada Bumn Melalui Penerapan Prinsip Business Judgment Rules
Berdasarkan kesimpulan tersebut maka perlu merevisi Undang-Undang terkait seperti dan tidak terbatas pada Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Keuangan Negara,  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas,  Undang-Undang  BPK,  dan  Undang- Undang  Tindak  Pidana  Korupsi,  melalui  metode Omnibus Law dengan  tujuan mengharmonisasikan  pemaknaan  terkait  kekayaan  negara  yang  dipisahkan  yang menjadi  penyertaan  modal  pada  BUMN.  Selain  itu  juga  perlu  adanya  sosialisasi, pembudidayaan,  dan  penanaman  nilai  terkait  dengan  tata  kelola  dan  pengawasan BUMN berdasarkan prinsip business judgment rules di lingkungan masyarakat, organ BUMN, pihak terkait (BPK dan KPK), dan penegakan hukum secara keseluruhan, agar dapat  menjadi  landasan  untuk  membangun  sistem  tata  kelola  BUMN  yang  sehat, berintegritas, dan bertanggungjawab.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bachtiar. Metode Penelitian Hukum . Tanggerang Selatan: Unpam Press, 2018.
Barkatullah, Abdul Halim. Hukum Perseroan di Indonesia: Mengkaji Bentuk Badan Usaha Perseroan Sebagai  Suatu  Badan Hukum  yang Dibentuk dengan Akta Autentik Dalam Menjawab Tantangan Bisnis Global . Bandung: Nusa Media, 2017.
Diantha,  I  Made  Pasek. Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi Teori Hukum . Jakarta: Prenadamedia, 2017.
Harahap, M. Yahya. Hukum Perseroan Terbatas . Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
Riwanto,  Agus. Politik  Hukum  Negara  Kesejahteraan  Indonesia  Pasca  Reformasi . Solo: Oase Pustaka, 2018.
Suparji. Transformasi Badan Hukum di Indonesia . Jakarta: UAI Press, 2015.

## Jurnal
Arifardhani, Yoyo. “Kemandirian Badan Usaha Milik Negara: Persinggungan Antara Hukum  Privat  dan  Hukum  Publik.”  Jurnal  Hukum  Kenotariatan  Otentik’s, Volume  1,  Nomor  1,  (Januari  2019),  diakses  1  September  2022, https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/otentik/article/view/422.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Juneidi D. Coloay: Pengawasan Keuangan Negara Pada Bumn Melalui Penerapan Prinsip Business Judgment Rules
Dahoklory, M. V. “Dinamika Pengelolaan Keuangan BUMN Perihal “Dilema” Antara
Kerugian Negara Ataukah Kerugian Bisnis.” Jurnal Recht Vinding, Volume 9, Nomor 3, (Desember 2020), diakses 1 September 2022, http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.457.
Darmawan,  Agus.  “Pengelolaan  BUMN  Sebagai  Transformasi  Keuangan  Publik Menjadi Keuangan Privat Dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara.” Jurnal Yustitia,  Volume  6,  Nomor  2,  (2020),  diakses  1  September  2022, https://doi.org/10.31943/yustitia.v6i2.121.
Nurfahmi,  Lala  T.  P,  Henny  Juliani,  dan  Nabitatus  Sa’adah.  “Tinjauan  Terhadap
Pemaknaan  Kekayaan  Negara  yang  Dipisahkan  pada  BUMN  dan  Akibat Hukum  yang  Timbul  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  48/PUU- XI/2013.”  Diponegoro  Law  Journal,  Volume  8,  Nomor  2,  (2019),  diakses  1 September 2022, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/ 25463/0.
Pratama,  Made  Wira.  “Status  Kedudukan  dan  Harta  Kekayaan  BUMN  Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013.” Jurnal Dharmasisya, Volume 1, Nomor 1, (Maret 2020), diakses 1 September 2022, https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/39/.
Putri, Tiyas Asri. “Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Badan Usaha Milik  Negara  (BUMN).”  Sibatik  Journal,  Volume  1,  Nomor  7,  (Juni  2022), diakses 1 September 2022, https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.118
Yunus, Nur Rohim dan Latipah Nasution. “Transformasi dan Pengawasan Keuangan Negara Pada BUMN dengan Prinsip Business Judgment Rule.” Jurnal Hukum Samudra  Keadilan,  Volume  16,  Nomor  2,  (Juli-Desember  2021),  diakses  1 September 2022, https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.3793

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2003  Tentang  Badan  Usaha Milik Negara.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2003  Tentang  Keuangan Negara.
Udang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas.

## Putusan Pengadilan
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 77/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian  Undang-Undang  (Perpu)  Nomor  49  Tahun  1960  Tentang  Panitia Urusan Piutang Negara.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Juneidi D. Coloay: Pengawasan Keuangan Negara Pada Bumn Melalui Penerapan Prinsip Business Judgment Rules
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2003 Tentang Keuangan Negara.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 62/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2003 Tentang  Keuangan  Negara  dan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.