Received: 31-3-2023
Revised: 16-8-2023
Accepted: 14-12-2023
Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi
Arsya Yustisia Zahra, Ani Triwati, Muhammad Iftar Aryaputra, Feri Abraham

## Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi
1 Arsya Yustisia Zahra, 2 Ani Triwati,
3 Muhammad Iftar Aryaputra, 4 Feri Abraham 1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
4 Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia zahraayz1002@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  menganalisis  pendekatan  keadilan  restoratif  sebagai alternatif  penyelesaian  tindak  pidana  korupsi  dengan  mengembalikan  kerugian  keuangan negara  yang  merupakan  upaya  pemulihan  dari  pelaku  tindak  pidana  korupsi.  Penelitian  ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  indikator  adanya  keadilan  restoratif  disini  adalah pengembalian  kerugian  keuangan  negara.  Sedangkan,  Pasal  4  UU  PTPK  mengatur pengembalian  kerugian  tersebut  tidak  menghapuskan  dipidananya  pelaku  tindak  pidana korupsi  yang  dapat  diartikan  bahwa  Pasal  4  tidak  memberikan  celah  dalam  penerapan keadilan  restoratif.  Penerapan  keadilan  restoratif  dimaknai  tidak  menghapus  dipidananya pelaku  tetapi  lebih  kepada  pengembalian  keuangan  negara  sehingga  tidak  bertentangan dengan  Pasal  4,  karena  akan  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam  penjatuhan  hukuman sebagai  faktor  yang  meringankan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dimungkinkan  adanya pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaiakan tindak pidana korupsi yang didasarkan pada  SEJA.  Namun  terdapat  beberapa  persyaratan  yang  telah  diatur  dalam  SEJA  tersebut dengan  kriteria yaitu  mempertimbangkan  kerugian kecil,  adanya rasa  kesadaran masyarakat yang mengembalikan kerugian keuangan negara, dan tidak bersifat terus menerus. Keadilan restoratif  bertujuan  sebagai  pemulihan  keuangan  negara  sehingga  proses  peradilan  dapat berhenti dan dapat pula ditindaklanjuti.
Kata kunci: Keadilan Restoratif; Korupsi; Penyelesaian; Tindak Pidana

## Abstract
The purpose of this study is to analyze the restorative justice approach as an alternative to solving  corruption  by  returning  state  financial  losses  which  are  efforts  to  recover  from perpetrators of corruption. The restorative justice approach is a popular approach in recent years, it is possible that this approach can be implemented in corruption crimes. This study uses  a  normative  juridical  method  with  descriptive  analytical  research  specifications.  The results of this study indicate that the indicator of restorative justice here is the return of state financial losses. Meanwhile, Article 4 of the PTPK Law regulates the recovery of these losses does not eliminate the punishment of perpetrators of corruption which can be interpreted that Article 4 does not provide loopholes in the application of restorative justice. The application of restorative justice is interpreted not to erase the punishment of the perpetrator but rather to  return  state  finances  so  that  it  does  not  conflict  with  Article  4,  because  it  will  be considered by the judge in imposing a sentence as a mitigating factor. Based on the research results, it is possible to have a restorative justice approach to solve corruption crimes based on SEJA. However, there are several requirements that have been regulated in the SEJA with the  criteria  of  considering  small  losses,  a  sense  of  public  awareness  that  returns  state financial  losses,  and  not  being  continuous.  Restorative  justice  aims  at  recovering  state finances so that the judicial process can stop and can also be followed up.
Keywords: Corruption; Criminal Act; Restorative Justice; Settlement
Received: 31-3-2023
Revised: 16-8-2023
Accepted: 14-12-2023
Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi
Arsya Yustisia Zahra, Ani Triwati, Muhammad Iftar Aryaputra, Feri Abraham

## 1. PENDAHULUAN
Sebagai  salah  satu  tindak  pidana  yang  menjadi  perhatian  masyarakat Indonesia,  pemberantasan  korupsi  harus  dapat  diselesaikan  baik  melalui pencegahan  dan  peneindakan  secara  tegas  terhadap  tindak  pidana  korupsi. 1 Penyelesaian  tindak  pidana  korupsi  berbeda  dengan  penyelesaian  tindak  pidana umum  lainnya  karena  tindak  pidana  korupsi  merupakan  tindak  pidana  khusus dimana hukum pidana formil atau hukum acara pidana yang berlaku diatur secara khusus  pada  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  namun  apabila  dalam  undang- undang  tersebut  tidak  diatur  maka  tetap  mengikuti  hukum  acara  pidana  umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jumlah kejahatan korupsi  yang  meningkat,  terutama  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  negara, membuat  masyarakat  lebih  stigmatis. Adagium  culpepoena  paresto tidak  sesuai dengan makna reformasi hukum yang menuntut para penegak hukum kembali ke tujuan hukum: memberikan keadilan dan kebahagiaan kepada setiap orang sesuai dengan prinsip keadilan di hadapan hukum. 2
Pemantauan  persidangan  perkara  tindak  pidana  korupsi  di  seluruh  tingkat pemeriksaan  diantaranya  dilakukan  oleh Indonesia  Corruption  Watch (ICW) berhasil menghimpun 1.282 perkara dengan total terdakwa sebanyak 1.403 orang dan  kerugian  negara  tahun  2021  menjadi  yang  terbesar  yaitu  Rp 62.931.124.623.511 (enam puluh dua triliun sembilan ratus tiga puluh satu miliar seratus  dua  puluh  empat  juta  enam  ratus  dua  puluh  tiga  ribu  lima  ratus  sebelas rupiah). 3 Hal   ini tercermin   dari   Indeks   Persepsi   Korupsi (IPK)  RI  yang belum  lama  ini  dirilis  oleh Transprancy   Internasional(TI).   Menurut lembaga yang  berpusat  di  London  itu,  IPK RI pada tahun 2022 adalah 34. 4 Asumsinya, semakin      besar      angka      IPK,      maka      negara  tersebut    dipersepsikan    makin bersih    dari  korupsi.    Sebaliknya,  semakin  kecil  angka  IPK  suatu  negara,  maka menunjukkan  semakin  dalam  suatu  negara  dalam  kubangan  korupsi. 5 Hal  ini semakin  memperkuat  bahwa  praktik  korupsi  sudah  begitu  mengkhawatirkan. Korupsi telah meniadi penyakit yang muncul perlahan-lahan sebagai momok yang
1 Mudzakkir,  “Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi:  Tindak  Pidana  Biasa  Penangannya  Luar  Biasa,” Legislasi Indonesia 8, no. 2 (2011): 297–320.
2 Fuzi  Narin  Drani,  “Penyelesaian  Korupsi  Dengan  Menggunakan  Restoratif  Justice,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20, no. 4 (2020): 605, https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.605-617.
3 Kurnia Ramadhana, Lalola Easter, dan Diky Anandya, "Rendahnya Pidana Penjara Dan Anjloknya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara" (Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2021 Indonesia Corruption Watch , 2022).
4 ‘Memburuknya  IPK  Indonesia  2022:  Gagal  Total  Pemberantasan  Korupsi  Jokowi  |  ICW’ (https://antikorupsi.org/id/memburuknya-ipk-indonesia-2022-gagal-total-pemberantasan-korupsi- jokowi)(diakses 9 Februari 2023).
5 H  S  Satria,  “Kebijakan  Kriminal  Pencegahan  Korupsi  Pelayanan  Publik,” Integritas:  Jurnal Antikorupsi 6, no. 2 (2020): 169–86, https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.660.
Received: 31-3-2023
Revised: 16-8-2023
Accepted: 14-12-2023
Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi
Arsya Yustisia Zahra, Ani Triwati, Muhammad Iftar Aryaputra, Feri Abraham
dapat  membawa  kehancuran  bagi  perekonomian  negara. 6 Adanya  peningkatan perkara  tersebut  perlu  dilakukan  alternatif  supaya  dalam  penanganan  perkara tindak  pidana  korupsi  tidak  harus  semuanya  diselesaikan  melalui  proses persidangan,  oleh  karena  itu  perlu  alternatif  penyelesaian  perkara  tindak  pidana korupsi yang di antaranya dapat ditempuh dengan pendekatan keadilan restoratif.
Penelitian  ini  pendekatan  keadilan  restoratif  atau restorative  justice akan lebih  difokuskan  kepada  perkara  tindak  pidana  korupsi  yang  berkaitan  dengan kerugian  keuangan  negara,  terutama  dengan  nilai  kerugian  yang  relatif  kecil, sesuai  dengan  yang  tertulis  dalam  Surat  Edaran  Jaksa  Agung  nomor  B- 1113/F/Fd.1/05/2010 perihal Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.
Penggunaan  pendekatan restorative  justice ditujukan  untuk  lebih mengedepankan  kepada  upaya  pemulihan  keuangan  negara  akibat  tindak  pidana korupsi.  Keadilan  restoratif  pada  dasarnya  merupakan  proses  damai  ( peacefully resolved ) yang melibatkan, sejauh mungkin, mereka yang memiliki peranan dalam suatu  tindak  pidana  tertentu  dan  secara  kolektif  diidentifikasikan  menderita kerugian,  dan  sekaligus  mempunyai  kebutuhan,  serta  kewajiban,  dengan  maksud sedapat mungkin untuk memulihkannya dan memperlakukannya sebaik mungkin. 7 Hal  ini bersesuaian dengan dengan komitmen  Indonesia dalam memajukan kerja sama internasional di bidang penegakan hukum melalui ratifikasi United Nations Conuentions  Against  Corntption (UNCAC).  Menurut  Konvensi  ini  dilaksanakan untuk memaksimalkan keefektifan tindakan penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut  dan  dengan  memperhatikan  kebutuhan  untuk  menangkal  terjadinya kejahatan.
Tindak  pidana  korupsi  perlu  diberantas  demi  kepentingan  masyarakat  dan mengantisipasi terjadinya krisis di berbagai bidang. Dengan merugikan keuangan negara dan perekonomian negara serta melanggar hak-hak sosial ekonomi rakyat yang sudah menjadi hal biasa dan semakin meluas, hampir terjadi di semua bidang kehidupan,  baik  di  tingkat  pemerintah  pusat  maupun  daerah,  sehingga  kejahatan ini diberi predikat extra ordinary crime . Namun dalam rangka penanggulangannya  saat  ini  lebih  mengutamakan  pendekatan  retributif,  terutama hukum pidana sebagai sarana penal, sehingga orientasi penanggulangannya lebih ditujukan  pada  pemidanaan  terhadap  pelakunya  daripada  berorientasi  terhadap keadilan  restoratif  untuk  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  akibat kejahatan tersebut secara optimal.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada pokok permasalahan  yang  diangkat,  pada  penelitian  pertama  Donny  (2022),  mengulas
6 Aryas  Adi  Suyanto,  “Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Sebagai  Lembaga  Rasuah  Dalam Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Indonesia,” Jurnal  USM  Law  Review 1,  no.  1  (2018):  41, https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2231.
7 Muladi,  ‘Implementasi  Pendekatan  “Restorative  Justice”  Dalam  Sistem  Peradilan  Anak’,
Pembaharuan Hukum Pidana , 2.2 (2019), 51 (https://ejournal.undip.ac.id/index.php/phpidana/article/download/25036/15649).
Received: 31-3-2023
Revised: 16-8-2023
Accepted: 14-12-2023
Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi
Arsya Yustisia Zahra, Ani Triwati, Muhammad Iftar Aryaputra, Feri Abraham
tentang  pengaturan  keadilan  restoratif  di  berbagai  tingkatan  pemeriksaan  serta bentuk  penerapan  keadilan  restoratif  sebagai  perlindungan  hukum  bagi  korban. 8 Selanjutnya,  penelitian  oleh  Andri  (2022)  menjelaskan  bahwa  berdasarkan identifikasi  mekanisme  pelaksanaan  keadilan  restoratif  berdasarkan  Perja  Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif maka  dapat  dilihat  bahwa  keadilan  restoratif  merupakan  penyelesaian  perkara pidana yang dilakukan tanpa melalui jalur sistem peradilan pidana, tetapi dengan melibatkan  korban,  pelaku  dan  pihak  ketiga  sebagai  mediator  yang  dilakukan secara musyawarah untuk mencapai penyelesaian yang bersifat win-win solution . 9 Penelitian  selanjutnya  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini  adalah  penelitian dari  (2022),  penelitian  ini  menjelaskan  tentang  analisis  keadilan  restoratif  dalam penyelesaian  tindak  pidana  korupsi  dengan  kerugian  negara  yang  kecil  oleh kejaksaan negeri bandar lampung. 10
Sementara itu dalam penelitian ini fokus penelitian mengenai pengembalian kerugian  keuangan  negara  adalah  upaya  dari  pelaku  tindak  pidana  korupsi melakukan restorative  justice .  Penguatan  standar  pengembalian  kerugian  negara dari sebagai pidana tambahan menjadi pidana pokok adalah salah satu cara untuk menerapkan  konsep  restoratif  keadilan  dalam  pemidanaan  pelaku  tindak  pidana korupsi. 11 Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana korupsi.
2. METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  doktrinal  atau  hukum  normatif  atau  yuridis  normatif  yaitu  penelitian hukum  kepustakaan  menggunakan  data  sekunder  atau  bahan  kepustakaan. 12 Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan secara sistematis dan dianalisis dengan perundang- undangan  terkait  dengan  penguatan  hukum.  Metode  pengumpulan  data  yang dipergunakan adalah studi kepustakaan yaitu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan  dari  data-data  yang  sudah  terdokumen  dalam  bentuk  bahan-bahan hukum.  Penelitian  ini  menggunakan  sumber  data  sekunder  dengan  melakukan telaah  dalam  beberapa  bahan  pustaka  terkait  seperti  buku  dan  peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai
8 Donny  Irawan,  Herlyanty  Bawole,  and  Ronald  Rorie,  “Tinjauan  Hukum  Atas  Keadilan  Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia,” Lex Administrum 10, no. 5 (2015): 1–15.
9 Andri  Kristanto,  “Kajian  Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang  Penghentian Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif,” Jurnal  Lex  Renaissance 7,  no.  1  (2022):  180–93, https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art14.
10 Verdinan  Pradana,  “Analisis  Keadilan  Restoratif  Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung,” Jurnal Pancabudi , 2017.
11 Rida  Ista  Sitepu  and  Yusona  Piadi,  “Implementasi  Restoratif  Justice  Dalam  Pemidanaan  Pelaku Tindak Pidana Korupsi Rida,” Jurnal Rechten 2, no. 2 (2019): 1–8.
12 Soerjono  Soekanto  and  Sri  Mahmudji, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan  Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
Received: 31-3-2023
Revised: 16-8-2023
Accepted: 14-12-2023
Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi
Arsya Yustisia Zahra, Ani Triwati, Muhammad Iftar Aryaputra, Feri Abraham
(diperoleh)  dengan  menggunakan  prosedur-prosedur  statistik  atau  cara-cara  lain dari kuantifikasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  masih  menjadi  prioritas  utama penegakan  hukum  di  Indonesia.  Kiprah  dari  KPK  sebagai  tulang  punggung pencegahan dan peneindakan tindak pidana korupsi di Indonesia, melalui Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2002. 13 Pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  masih bersifat  retributif  sehingga  kurang  dapat  memaksimalkan  dalam  mengembalikan kerugian  keuangan  negara  ditambah  meningkatnya  tindak  pidana  korupsi  setiap tahunnya  sejak  tahun  2018  hingga  2022  yang  berimbas  pada  kenaikan  kerugian keuangan negara, kenaikan tersebut dalam tahun ini telah meningkat sekitar lima persen  dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya.  Adanya  permasalahan  tersebut dibutuhkan  upaya  untuk  mempercepat  penyelesaian  tindak  pidana  korupsi  yang lebih  efektif  untuk  menanggulangi  kenaikan  perkara  tersebut.  Salah  satu pendekatan  yang  dapat  digunakan  dalam  penyelesaian  yaitu  diterapkannya keadilan restoratif dalam tindak pidana korupsi.
Istilah  umum  tentang restorative  justice diperkenalkan  pertama  kali  oleh Albert  Eglash  pada  tahun  1959  dalam  artikelnya  yang  berjudul Creative Restitution . 14 Keadilan  restoratif  adalah  suatu  teori  yang  menjustifikasi  sanksi pidana  dalam  sistem  hukum  pidana  dengan  mengambil  suatu  pendekatan  yang berorientasi  pada  korban  tindak  pidana  yang  menekankan  restitusi  (kompensasi) bagi  korban  dan  bukan  memusatkan  atas  pemidanaan  terhadap  pelaku  tindak pidana,  mempromosikan  pemulihan  korban  dan  menciptakan  peran-peran konstruktif  bagi  korban  di  dalam  proses  peradilan  pidana. 15 Dari  berbagai pandangan  pakar  hukum  pada  prinsipnya restorative  justice mengandung  makna yaitu suatu  konsep pemikiran yang terkait dengan sistem pemidanaan yang tidak hanya menitikberatkan pada kebutuhan dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku, tetapi  juga  memperhatikan  dan  melibatkan  korban  dan  komunitasnya (masyarakat) yang dirasa tersisih dengan mekanisme kerja sistim peradilan pidana yang  berlaku  saat  ini. 16 Pada  intinya  proses  ini  melibatkan  korban  dan  pelaku bersama-sama  untuk  menyelesaikan  masalah  masing-masing  sehubungan  dengan kejahatan yang dilakukan. Proses idealnya adalah pemulihan di mana para korban memiliki  kesempatan  untuk  bertemu  dengan  pelaku,  mendiskusikan  bagaimana tindak  pidana  tersebut  telah  berdampak  pada  kehidupan  mereka,  mendiskusikan
13 Edita  Elda,  “Arah  Kebijakan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Indonesia:Kajian  Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi,” Jurnal Lex Lata 1, no. 2 (2019): 153–67.
14 Sandi  Ersya  Arrasid,  "Implementasi  Surat  Edaran  Jaksa  Agung  Nomor:  B-113/F/FD.1/05/2010 Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Korupsi  Dengan  Kerugian  Negara  Yang  Kecil  Oleh  Kejaksaan  Tinggi Riau". ( Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau , Vol. 7, No. 2 (2020), hlm. 15.
15 Pipin  Darmawan, Alternatif  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Luar  Pengadilan Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  Dalam  Perspektif  Politik  Hukum  Pidana    Repository  STHB (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 2019).
16 Bambang Waluyo, Penegakan Hukum Di Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, Perpustakaan Nasional RI., 2016), hlm. 108.
Received: 31-3-2023
Revised: 16-8-2023
Accepted: 14-12-2023
Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi
Arsya Yustisia Zahra, Ani Triwati, Muhammad Iftar Aryaputra, Feri Abraham
dampak  fisik,  emosional,  dan  finansial  dari  tindak  pidana  tersebut. 17 Sementara itu, tindak pidana korupsi sendiri tidak memiliki korban secara nyata dalam tindak kejahatannya  tersebut.  Tindak  pidana  korupsi  merupakan  salah  satu  bentuk konkret dari kejahatan white collar crime . 18
Sistem peradilan pidana pada tiap-tiap sub sistem sebaiknya mengimplementasikan restorative  justice agar  lebih  menitik-beratkan  pada kondisi  terciptanya  keadilan  dan  keseimbangan  bagi  pelaku  tindak  pidana  serta korbannya sendiri melalui perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa pidana,  akan  tetapi  secara  normatif  terdapat  tindak  pidana  yang  tidak  bisa menggunakan mekanisme restorative justice yaitu terdapat dalam Pasal 5 ayat (8) Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  dan  Pasal  5  huruf  a  dan  f  Peraturan  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021  tentang  Penanganan  Tindak Pidana  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif.  Peraturan  tersebut  terdapat  ketentuan tindak  pidana  yang  tidak  dapat  dilakukannya  keadilan  restoratif  yaitu:  1) Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021  tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pasal 5 menentukan bahwa persyaratan materiil  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  4, meliputi tidak menimbulkan  keresahan  dan/atau  penolakan  dari  masyarakat,  tidak  berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan  separatisme,  bukan  pelaku  pengulangan  Tindak  Pidana  berdasarkan  Putusan Pengadilan,  dan  bukan  Tindak  Pidana  terorisme,  Tindak  Pidana  terhadap keamanan  negara,  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Tindak  Pidana  terhadap  nyawa orang;  2)Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif.  Pasal  5  ayat  8  dalam  peraturan tersebut menentukan bahwa terkait penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif  dikecualikan  untuk  perkara  tindak  pidana  terhadap  keamanan  negara, martabat  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  negara  sahabat,  kepala  negara  sahabat serta  wakilnya,  ketertiban  umum,  dan  kesusilaan,  tindak  pidana  yang  diancam dengan  ancaman  pidana  minimal,  tindak  pidana  narkotika,  tindak  pidana lingkungan hidup, dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.
Diterapkannya  pendekatan  keadilan  restoratif  dalam  suatu  kasus  tindak tindak  pidana  umum  maka  berdampak  pada  penghentian  penyidikan  dan penuntutan  terhadap  kasus  tersebut,  sementara  itu  apabila  keadilan  restoratif dilakukan  dalam  tindak  pidana  korupsi  maka  hal  tersebut  berbenturan  dengaan Pasal  4  UU  PTPK  bahwa  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  atau perekonomian  negara  tidak  menghapuskan  dipidana  pelaku  tindak  pidana. Pengembalian  kerugian  keuangan  negara  tidak  secara  maksimal  dapat  kembali
17 Tina S Ikpa, "Balancing Restorative justice Principles and Due Process Rights in Order to Reform the Criminal Justice System" ( Washington University Journal of Law & Policy, Vol. 24, 2007), hlm. 308-309.
18 Rusli Muhammad, ‘Korupsi Sebagai Suatu Bentuk White Collar Crime’, Jurnal Hukuum , 1 (1994), (https://media.neliti.com/media/publications/84713-ID-korupsi-sebagai-suatu-bentuk-white-colla.pdf) , diakses 22 November 2022, hal. 34.
Received: 31-3-2023
Revised: 16-8-2023
Accepted: 14-12-2023
Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi
Arsya Yustisia Zahra, Ani Triwati, Muhammad Iftar Aryaputra, Feri Abraham
karena  apabila  terdakwa  mengembalikan  kerugian  keuangan  negara  tersebut sebagai pemulihan tindak pidana korupsi selalu berbenturan dengan pasal tersebut yang tidak akan menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sehingga tidak dapat  dipungkiri  terdakwa  akan  lebih  memilih  dijatuhi  hukuman  subsidair kurungan  daripada  mengembalikan  kerugian  keuangan  negara  karena  hanya merupakan  faktor  yang  meringankan  pidana.  Pasal  4  secara  implisit  terevaluasi karena  mengingat  pendekatan  yang  digunakan  adalah retributif  justice 19 yang notabene  tidak  menghendaki  penyelesaian  di  luar  penggunaan  sanksi  hukum pidana secara alternatif.
Sementara  itu,  pendekatan  keadilan  restoratif  dalam  tindak  pidana  korupsi masih  disikapi  secara  kontroversial  oleh  masyarakat  sekaligus  aparat  penegak hukum  karena  keadilan  restoratif  hanya  berlaku  untuk  korban  yang  nyata (individu)  atau  sekelompok  masyarakat  dan  tidak  dapat  diberlakukan  terhadap tindak pidana yang korbannya negara atau kepentingan pembangunan nasional. 20 Sejauh ini, seringkali orang mengatakan bahwa korupsi adalah victimless crime . 21 Tidak semua korupsi merupakan victimless crime seperti Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK  yang  tidak  termasuk victimless  crime akan  tetapi victim  crime karena apabila dilihat dari frasa yang terdapat pada Pasal 2 yakni unsur “dapat merugikan keuangan negara” terlebih telah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI  Nomor  25/PUU-XIV/2016  bahwa  unsur  kerugian  keuangan  negara  dimaknai harus  ada.  Dengan  adanya  hal  tersebut,  berarti  apabila  terdapat  suatu  kerugian maka  dalan  kasus  tersebut  juga  terdapat  korban,  sehingga  dapat  disimpulkan secara  umum  bahwa  Pasal  2  dan  Pasal  3  bukan  merupakan victimless  crime sehingga membuka kemungkinan untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.  Selama  ini,  perlindungan  korban  dalam  hukum  pidana  merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dengan warga negaranya dan hak- hak  korban  teridentifikasi  dari  tugas  dan  kewenangan  kejaksaan.  Hal  ini didasarkan  pada  pemikiran  bahwa  setiap  kejahatan  mengganggu  kepentingan publik sehingga negara memiliki kepentingan yang besar untuk menyelesaikannya dibanding kepentingan individu sebagai korban langsung. 22 Maka dari itu, tindak pidana  korupsi  yang  merugikan  keuangan  negara,  secara  sederhana  memiliki korban yaitu negara itu sendiri dan yang mewakili  negara sebagai  korban adalah jaksa untuk dapat memberikan tuntutan kepada pelaku tindak pidana korupsi.
19 Rida  Ista  Sitepu  dan  Yusona  Piadi,  "Implementasi  Restoratif  Justice  Dalam  Pemidanaan  Pelaku Tindak Pidana Korupsi" ( Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia . Vol. 1, No. 1, 2019), hlm. 67–75.
20 Anis  Rifai,  ‘Rekonstruksi  Pengaturan  Pertanggungjawaban  Pidana  Pihak  Yang  Menggunakan Dokumen  Palsu’, Indonesian  Journal  of  Criminal  Law  and  Criminology  (IJCLC) ,  3.1  (2022),  hal.  34 (https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i1.12806).
21 Eko  Riyadi  dkk, Korupsi  Sebagai  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia:  Tawaran  Perspektif (Yogyakarta:  Pusat  Studi  Hak  Asasi  Manusia  Universitas  Islam  Indonesia  (PUSHAM  UII)  Yogyakarta, 2019).
22 Muladi  and  Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Hukum  Pidana ,  3rd  edn  (Bandung:  Alumni, 2010), hlm. 85.
Received: 31-3-2023
Revised: 16-8-2023
Accepted: 14-12-2023
Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi
Arsya Yustisia Zahra, Ani Triwati, Muhammad Iftar Aryaputra, Feri Abraham
Sehubungan  dengan  permasalahan  tersebut  dibutuhkan  upaya  untuk mempercepat  penyelesaian  perkara  korupsi  sehingga  tidak  hanya  semata  melalui proses  peradilan  akan  tetapi  dapat  pula  ditempuh  dengan  pendekatan  keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian dalam tindak pidana korupsi. Salah satu upaya untuk mengurangi angka perkara tindak pidana kosrupsi Surat Edaran Jaksa Nomor  B-1113/F/Fd.1/05/2010  perihal  Prioritas  dan  Pencapaian  dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dimana telah dibuktikan dengan adanya  penyelesaian  menggunakan  pendekatan restorative  justice yaitu:
1)Widodo  Kakam  berinisial  (dodo)  dugaan  penyimpangan  dana  desa  senilai  Rp. 109.000.000  yang  perkaranya  dihentikan  dan  dilakukan restorative  justice ; 2)Djamaludin  berinisial  (Dj),  dugaan  penyimpangan  dana  proyek  daerah  1.000 sertifikat  senilai  Rp.  14.000.000,  yang  perkaranya  dihentikan  dan  dilakukan restorative  justice ;  3)Bahrudin  berinisial  (Bd),  dugaan  penyimpangan  dana BUMD  senilai  Rp.  165.000.000,  yang  perkaranya  dihentikan  dan  dilakukan restorative  justice ;  4)Masruf  Basri  berinisial  (Mb),  dugaan  penyimpangan  dana BUMD  senilai  Rp.  165.000.000  yang  perkaranya  dihentikan  dan  dilakukan restorative  justice ;  5)Raden  Fry  Adil  Pahman  Sukma  Dinata  berinisial  (RF) dugaan penyimpangan alokasi dana pengadaan proyek pada kantor dinas kelautan perikanan  senilai  Rp.  256.266.870  yang  perkaranya  dilanjutkan  ke  persidangan; 6)Muslim  berinisial  (M)  dugaan  penyalahgunaan  uang  alokasi  dana  kampung senilai  Rp.  113.534.294  yang  perkaranya  dilanjutkan  ke  persidangan;  7)Salman Alfarizi berinisial (SA) dugaan penyimpangan dana BOS SMA N 1 Kelumbayan tanggamus  lampung  senilai  Rp.  40.000.000  yang  perkaranya  dilanjutkan  ke persidangan;  8)Yayat  S.  Berinisial  YS,  dugaan  penyimpangan  dana  RASKIN senilai  Rp.  45.481.678  yang  perkaranya  dilanjutkan  ke  persidangan;  9)Paryoto berinisial (PO), dugaan penyimpangan dana bantuan siswa miskin SDN ratu raya lampung  utara  senilai  Rp.  50.142.600  yang  perkaranya  dilanjutkan  ke persidangan;  10)Arphro  Riheru  berinisial  (AR),  dugaan  penyimpangan  dana pembangunan  ruang  terbuka  senilai  Rp.  ±  150.000.000  yang  perkaranya dilanjutkan  ke  persidangan. 23 Berdasarkan  penelitian  diatas  terdapat  10  kasus yang  telah  diupayakan  penyelesaian  perkara  melalui  pendekatan restorative justice ,  akan  tetapi  hanya  4  kasus  yang  berhasil  menggunakan  pendekatan keadilan restoratif sehingga proses penuntutannya dihentikan, sedangkan 6 kasus lainnya  tetap  dilanjutkan  ke  persidangan.  Keadaan  tersebut  membuktikan  bahwa penyelesaian perkara korupsi masih diwarnai dengan paradigma retributif.
Sementara  itu,  terdapat  kasus  tindak  pidana  korupsi  lain  yang  telah menerapkan  keadilan  restoratif  melalui  penyelesaian  diluar  peradilan  yaitu peristiwa yang berlangsung di Desa Keboromo, Jawa Tengah, di mana rakyat desa berhasil  membawa  sejumlah  aparat  desa  ke  hadapan  "mahkamah  pengadilan rakyat"  dengan  tuduhan  korupsi,  yaitu  menilep  uang  penjualan  tanah  desa  yang
23 Pradana,  “Analisis  Keadilan  Restoratif  Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Korupsi  Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.”
Received: 31-3-2023
Revised: 16-8-2023
Accepted: 14-12-2023
Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi
Arsya Yustisia Zahra, Ani Triwati, Muhammad Iftar Aryaputra, Feri Abraham
akan  dipergunakan  untuk  fasilitas  publik.  Di  persidangan  tersebut  para  pejabat (Kepala  Desa,  Perangkat  Desa,  Ketua  Badan  Perwakilan  Desa  (BPD)  maupun Pengurus  BPD  Keboromo,  Kecamatan  Tayu)  akhirnya  bertekuk  lutut,  mengaku dan  bersedia  mengembalikan  uang  yang  mereka  tilep.    Pengadilan  desa  dengan “sistem  veto”  itu  memvonis  mereka  dengan  tuduhan,  menggelapkan  uang  ganti rugi  pembebasan  tanah  untuk  jalan  lingkar  Kota  Tayu  sebesar  Rp  89,8  juta. 24 Dengan  adanya  hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  sangat  dimungkinkan  untuk menerapkan  keadilan  restoratif  dalam  tindak  pidana  korupsi  yang  dimana pengadilan  rakyat  Keboromo  menjadi  salah  satu  bukti,  bahwa  korupsi  sebagai kejahatan luar biasa memang bisa diselesaikan melalui restorative justice dengan tujuan  memulihkan  kepada  keaadaan  semula  yaitu  mengembalikan  kerugian keuangan negara tanpa disertai dengan sikap retributif atau pembalasan. Sehingga keadilan yang diharapkan kedua belah pihak yaitu keadilan responsif ( real justice ) dapat terwujud. 25 Penerapan hukum restoratif untuk tindak pidana korupsi dengan kerugian  negara  yang  kecil  sesuai  dengan  asas  peradilan  yang  sederhana,  cepat, dan murah. 26
Terdapat  kekurangan  dalam  SEJA  tersebut  yang  dimana  tidak  memuat tentang  batasan  kerugian  negara  minimal  untuk  dapat  diterapkan restorative justice .  Karena  itu,  jika  ingin  menerapkan  konsep restorative  justice dalam perkara  korupsi  dengan  nilai  kerugian  negara  yang  relatif  kecil  perlu  disebutkan secara  eksplisit  nominal  yang  dimaksud  misalnya  di  bawah  Rp.  50.000.000,00 (lima puluh  juta rupiah) untuk  memperkecil lingkup kasus  tindak pidana korupsi yang  dapat  diterapkan restorative  justice .  Dengan  maraknya restorative  justice, dapat  diartikan  bahwa  tidak  menutup  kemungkinan  untuk  penyelesaian  tindak pidana  korupsi  dilakukan  pendekatan restorative  justice yaitu  dengan mengembalikan  kerugian  keuangan  negara.  Penerapan  konsep restorative  justice dalam  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  korupsi  selain  memaksimalkan pengembalian  kerugian  keuangan  negara  hasil  korupsi  yang  berorientasi  pada pemulihan  ekonomi  nasional  juga  berkesesuaian  dengan  prinsip  ultimum remidium  yang  dapat  mengefektifkan  pelaksanaan  asas  peradilan  sederhana, cepat, dan berbiaya ringan yang pada akhirya akan terwujud suatu keadilan yang berkepastian dan memberikan kemanfaatan bag masyarakat di negara Indonesia. 27 Pengembealian  kerugian  keuangan  negara  maka  perkara  tersebut  dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau dapat pula tidak ditindaklanjuti pada tingkat pengadilan  atau  dapat  diartikan  bahwa  terdapat  penghentian  perkara  dengan
24 KP2KKN Jateng, ‘Demi Anak Cucu Berantas Korupsi Sekarang Juga’, Komite Penyelidikan Dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme , 2010 (https://antikorupsijateng.wordpress.com/2010/12/08/”pengadilan-rakyat”-dalam-kasus-korupsi-sepanjang- tahun-2000-2010/) (diakses 30 Januari 2023).
25 Davit  Rahmadan,  "Pidana  Mati  Ditinjau  dari  Sudut  Pandang  Hak  Asasi  Manusia",  ( Jurnal  Ilmu Hukum Fakultas Hukum Riau. Edisi 1, No. 1 2010), hlm. 146.
26 Muhamad  Aksan  Akbar  et  al.,  “Penerapan  Restorative  Justice  Dalam  Perkara  Korupsi  Sebagai Wujud  Peradilan  Sederhana,  Cepat,  Dan  Biaya  Ringan,” Jurnal  Ius  Con 8,  no.  2  (2023):  239–58, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i2.6822.
27 Akbar et al.
Received: 31-3-2023
Revised: 16-8-2023
Accepted: 14-12-2023
Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi
Arsya Yustisia Zahra, Ani Triwati, Muhammad Iftar Aryaputra, Feri Abraham
terhapusnya  kewenangan  menuntut  berdasarkan  dengan  ketentuan  tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini membahas konsep restorative justice sebagai alasan penghentian penuntutan sehingga dengan adanya restorative justice maka dapat dinyatakan bahwa perkara tersebut selesai ditingkat penyidikan dan  penuntutan,  sedangkan  apabila  proses  tetap  dilanjutkan  maka  pengembalian tersebut  akan  menjadi  faktor  yang  meringankan  dalam  penuntutan  serta  menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memberikan putusan pemidanaan. Sementara itu, maksud  dari  dikeluarkan  kebijakan  tersebut  tentunya  tetap  memperhatikan  dan mempertimbangkan batasan-batasan yang menurut penulis pendekatan restorative justice dalam  tindak  pidana  korupsi  dapat  diberikan  apabila  memenuhi  kriteria yang perlu dipertimbangkan yakni: 1) Korupsi dengan kerugian keuangan negara yakni Pasal 2 dan Pasal 3; 2) Tidak semua yang termasuk dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dapat diterapkan restorative justice akan tetapi dibatasi dengan nominal tertentu yang dalam hal ini sebaiknya negara memberikan ketentuan yang jelas mengenai batas  maksimal  kerugian  keuangan  negara  yang  dapat  dilakukan restorative justice ; 3) Bukan merupakan perkara big fish yang dapat dilihat dari korupsi yang berskala  besar,  dilihat  dari  nilai  kerugian  keuangan  negara  terutama  terkait perkara  tindak  pidana  korupsi  yang  nilai  kerugian  keuangan  negara  relatif  kecil.
Perkara  tindak  pidana  korupsi  yang  tidak  dilakukan  terus  menerus  atau berkelanjutan  ( still  going  on );  4)  Adanya  rasa  kesadaran  dari  pelaku  untuk bersikap proaktif dalam mengembalikan kerugian keuangan negara.
Berdasarkan  uraian-uraian  di  atas,  bentuk  pengembalian  kerugian  negara dalam  konsep  keadilan  restoratif  adalah  suatu  pendekatan  yang  dimungkinkan dapat  diterapkan  di  semua  tahapan  pemeriksaan,  baik  penyidikan,  penuntutan, hingga  pengadilan.  Dapat  disimpulkan  bahwa  pengembalian  kerugian  keuangan negara  adalah  upaya  dari  pelaku  tindak  pidana  korupsi  melakukan restorative justice. Indikator  adanya restorative  justice disini  adalah  pengembalian  kerugian keuangan negara tersebut.
4. PENUTUP
Pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana korupsi.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dimungkinkan  adanya  pendekatan  keadilan restoratif untuk menyelesaikan tindak pidana korupsi yang didasarkan pada SEJA. Namun terdapat beberapa persyaratan yang telah diatur dalam SEJA tersebut yaitu terkait perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negara relatif kecil  perlu  dipertimbangkan  untuk  tidak  ditindaklanjuti,  khususnya  bagi masyarakat  yang  dengan  kesadarannya  telah  mengembalikan  kerugian  keuangan negara, dan tidak bersifat still going on . Perkara tindak pidana korupsi yang tidak dapat  diselesaikan  dengan restorative  justice bukan  perkara  yang  memiliki kerugian keuangan negara yang besar ( big fish ) dan berkelanjutan ( still going on ). Adanya  persyaratan  tersebut  maka  implementasi  aturan  tersebut  pula  akan dilakukan  secara  hati-hati  dengan  mempertimbangkan  berbagai  aspek  mulai  dari dampak  ke  masyarakat  dan  pelaku  untuk  tidak  mengulangi  perbuatan  serupa
Received: 31-3-2023
Revised: 16-8-2023
Accepted: 14-12-2023
Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi
Arsya Yustisia Zahra, Ani Triwati, Muhammad Iftar Aryaputra, Feri Abraham
terus-menerus.  Pasal  4  UU  PTPK    mengatur  pengembalian  kerugian  keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana  korupsi,  sehingga  jika  penerapan restorative  justice dimaknai menghilangkan  hukuman  terhadap  pelaku  korupsi,  maka  bertentangan  dengan ketentuan tersebut. Sebaliknya, jika restorative justice diterapkan dan pelaku yang mengembalikan  kerugian  negara  secara  sukarela  serta  siap  menerima  hukuman, maka  tidak  bertentangan  dengan  Pasal  4  UU  PTPK.  Tujuan  dari  UU  PTPK adanya pengembalian keuangan negara terpenuhi, pengembalian kerugian negara itu  akan  menjadi  pertimbangan  hakim  untuk  meringankan  hukuman  terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi  Suyanto,  Aryas.  “Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Sebagai  Lembaga  Rasuah Dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Indonesia.” Jurnal  USM Law Review 1, no. 1 (2018): 41. https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2231.
Akbar, Muhamad Aksan, La Ode, Awal Sakti, Wujud Peradilan Sederhana, Biaya Ringan,  Muhamad  Aksan  Akbar,  La  Ode,  Awal  Sakti,  and  Faisal Herisetiawan  Jafar.  “Penerapan  Restorative  Justice  Dalam  Perkara  Korupsi Sebagai Wujud Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan.” Jurnal Ius Con 8, no. 2 (2023): 239–58. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i2.6822. Arrasid,  Sandi  Ersya.  “Implementasi  Surat  Edaran  Jaksa  Agung  Nomor:  B-
113/F/FD.1/05/2010  Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Korupsi  Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Oleh Kejaksaan Tinggi Riau.” JOM Fakultas Hukum Universitas Riau VII, no. 2 (2020): 15. Darmawan,  Pipin. Alternatif  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  Di Luar Pengadilan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Politik Hukum  Pidana  Repository  STHB .  Bandung:  Sekolah  Tinggi  Hukum Bandung, 2019.
Drani,  Fuzi  Narin.  “Penyelesaian  Korupsi  Dengan  Menggunakan  Restoratif Justice.” Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure 20,  no.  4  (2020):  605. https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.605-617.
Elda,  Edita.  “Arah  Kebijakan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Di Indonesia:Kajian Pasca  Perubahan Undang-Undang Komisi  Pemberantasan Korupsi.” Jurnal Lex Lata 1, no. 2 (2019): 153–67.
Ikpa,  Tina  S.  “Balancing  Restorative  Justice  Principles  and  Due  Process  Rights Balancing Restorative Justice Principles and Due Process Rights in Order to Reform the Criminal Justice System in Order to Reform the Criminal Justice System.” Washington University Journal of Law & Policy 24 (2007). Irawan,  Donny,  Herlyanty  Bawole,  and  Ronald  Rorie.  “Tinjauan  Hukum  Atas Keadilan  Restoratif  Sebagai  Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Tindak Pidana Di Indonesia.” Lex Administrum 10, no. 5 (2015): 1–15. KP2KKN  Jateng.  “Demi  Anak  Cucu  Berantas  Korupsi  Sekarang  Juga.”  Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, 2010.
Kristanto, Andri. “Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif.” Jurnal  Lex Renaissance 7, no. 1 (2022): 180–93.
Received: 31-3-2023
Revised: 16-8-2023
Accepted: 14-12-2023
Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi
Arsya Yustisia Zahra, Ani Triwati, Muhammad Iftar Aryaputra, Feri Abraham
https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art14.
“Memburuknya IPK Indonesia 2022: Gagal Total Pemberantasan Korupsi Jokowi
ICW,” n.d.
Mudzakkir.  “Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi:  Tindak  Pidana  Biasa Penangannya Luar Biasa.” Legislasi Indonesia 8, no. 2 (2011): 297–320. Muhammad, Rusli. “Korupsi Sebagai Suatu Bentuk White Collar Crime.” Jurnal Hukuum 1 (1994): 34.
Muladi. “Implementasi  Pendekatan  ‘Restorative Justice’ Dalam Sistem Peradilan Anak.” Pembaharuan Hukum Pidana 2, no. 2 (2019): 51. Muladi,  and  Barda  Nawawi  Arief. Bunga  Rampai  Hukum  Pidana .  3rd  ed. Bandung: Alumni, 2010.
Pradana,  Verdinan.  “Analisis  Keadilan  Restoratif  Dalam  Penyelesaian  Tindak Pidana  Korupsi  Dengan  Kerugian  Negara  Yang  Kecil  Oleh  Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.” Jurnal Pancabudi , 2017, 11.
Rahmadan,  Davit.  “Pidana  Mati  Ditinjau  Dari  Sudut  Pandang  Hak  Asasi
Manusia.” Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 1 (November 2010). https://doi.org/10.30652/JIH.V1I01.475.
Ramadhana, Kurnia, Lalola Easter, Diky Anandya, and Catatan Umum. “Laporan Hasil  Pemantauan  Tren  Vonis  2021  ‘  Rendahnya  Pidana  Penjara  Dan Anjloknya  Pemulihan  Kerugian  Keuangan  Negara  ’  Penulis :  Indonesia Corruption  Watch  Daftar  Isi  Pendahuluan  Tujuan  Dan  Metodologi  Hasil Pemantauan Dan Analisis Kesimpulan Rekomendasi,” 2022.
Rida  Ista  Sitepu,  and  Yusona  Piadi.  “Implementasi  Restoratif  Justice  Dalam
Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Rechten : Riset Hukum
Dan Hak Asasi Manusia 1, no. 1 (June 2019): 67–75. https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.7.
Rifai,  Anis.  “Rekonstruksi  Pengaturan  Pertanggungjawaban  Pidana  Pihak  Yang Menggunakan  Dokumen  Palsu.” Indonesian  Journal  of  Criminal  Law  and Criminology (IJCLC) 3, no. 1 (2022): 28–34. https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i1.12806.
Riyadi,  Eko,  Mahrus  Ali,  Anang  Zubaidy,  and  Syarif  Nurhidayat. Korupsi Sebagai  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia:  Tawaran  Perspektif . Yogyakarta:  Pusat  Studi  Hak  Asasi  Manusia  Universitas  Islam  Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, 2019.
Satria,  H  S.  “Kebijakan  Kriminal  Pencegahan  Korupsi  Pelayanan  Publik.” Integritas: Jurnal Antikorupsi 6, no. 2 (2020): 169–86. https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.660.
Sitepu,  Rida  Ista,  and  Yusona  Piadi.  “Implementasi  Restoratif  Justice  Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Rida.” Jurnal Rechten 2, no.  2 (2019): 1–8.
Soekanto,  Soerjono,  and  Sri  Mahmudji. Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
Waluyo, Bambang. Penegakan Hukum Di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2016.