Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGATASI PENCEGAHAN PENGEMIS DARI PERSEPEKTIF UNDANG-UNDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
Feliksya Weda Piran¹, H.R. Adianto Mardjono²
1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: endangpiran@gmail.com , adianto@untag-sby.ac.id

## Abstrak
Wilayah  perkotaan  merupakan  pusat  perekonomian  yang  menyebabkan  maraknya urbanisasi atau perpindahan masyarakat dari desa ke kota untuk membebaskan diri dari kemiskinan. Namun, tidak semua masyarakat  yang  melakukan  perpindahan  tersebut  disertai  dengan  kemampuan  dan  pendidikan  yang layak, sehingga mereka harus bekerja secara tidak tetap untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal inilah yang  menyebabkan  munculnya  masalah  sosial  yaitu  pengemis.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya  dari pemerintah untuk mencegah dan mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini pun memiliki tujuan untuk  mengetahui  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  mencegah  dan  mengatasi  keberadaan pengemis sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Adapun metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan  oleh  penulis    pendekatan  perundang-undangan  dan  konseptual  yang  ditinjau  berdasarkan beberap  pandangan  dan  doktrin.  Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  penulis,  hasilnya menyatakan  bahwa  penegakan  hukum  melalui  pemberian  hukum  pidana  kepada  para  pengemis  dan gelandangan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebab, hukuman pidana lebih menekankan kepada pemberian hukuman, bukan pemeliharaan. Namun, implementasi dari peraturan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 34 dinilai lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 juga memberikan penjelasan mendetail mengenai upaya dalam mengatasi keberadaan gelandangan dan pengemis.  Meskipun  permasalahan  terkait  pengemis  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah,  diperlukan pula partisipasi dari masyarakat selaku pemberi sumbangan sehingga mereka merasa jera untuk kembali mengemis.
Kata Kunci: Kemiskinan, Pengemis, Upaya

## Abstract
Urban is the center of economics that causes widespread urbanization of people from villages to cities to free  themselves  from  poverty.  However,  not  all  the  people  who  participated  in  urbanization  were accompanied by proper skills and education, so they had to work on a non-permanent basis to fulfill their daily needs. Because of the lack of skills and education, social problems arise, such as beggars. Hence, the government needs to do something to prevent and overcome that problem. The purpose of this research is to find out the government’s effort to prevent and overcome the existence of beggars, based on Undang - Undang No. 11 Tahun 2009. This research uses normative research or library research. This research also uses law and conceptual approach, that is reviewed based on several views and doctrines. The result of this research states that law enforcement through the provision of criminal law to beggars and homeless people is not running as it should. This is because criminal law is more about giving a punishment, not a treatment.  However,  the  application  of  Undang-Undang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  dan  Undang- Undang  Kesejahteraan  Sosial  Nomor  11  Tahun  2009  Pasal  34   is  considered  to  be  more  effective  in overcoming the poverty. Beside that, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 also provides a detailed explanation of efforts to overcome the existence of homeless people and beggars. Even though problems
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
related  to  beggars  are  the  responsibility  of  the  government,  participation  from  the  community  is  also needed as donors so that they feel deterred from begging anymore.
Keywords: Poverty, Beggars, Efforts

## PENDAHULUAN
Perkotaan  merupakan  pusat  perekonomian  yang  memicu  permasalahan  sosial  seperti keberadaan gelandangan dan pengemis. Akar utama dari keberadaan gelandangan dan pengemis tersebut  adalah  lingkaran  kemiskinan.  Untuk  keluar  dari  lingkaran  kemiskinan  tersebut, masyarakat  berbondong-bondong  untuk  melakukan  urbanisasi,  yaitu  perpindahan  masyarakat dari desa ke kota untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Namun, urbanisasi yang tidak disertai dengan  keahlian  dan  pendidikan  yang  layak  akan  memberikan  dampak  negatif,  seperti meningkatkan  kepadatan  penduduk.  Hal  tersebut  juga  berdampak  pada  sulitnya  memperoleh pekerjaan  yang  layak  bagi  setiap  individu.  Akibatnya,  banyak  masyarakat  yang  terpaksa mengambil jalan pintas dengan menjadi gelandangan atau pengemis.
Masyarakat dengan kategori miskin adalah masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-harinya,  yang  berarti  bahwa  taraf  kesejahteraannya  tidak memenuhi  standar  hidup  tertentu.  Ditinjau  berdasarkan  faktor  penyebabnya,  kemiskinan diklasifikasikan  menjadi  2,  yaitu  kemiskinan  struktural  dan  kemiskinan  kultural.  Kemiskinan struktural  adalah  kemiskinan  yang  diakibatkan  oleh  adanya  kebijakan  pemerintah  yang berdampak pada masyarakatnya, di mana dampak tersebut membuat masyarakat tidak memiliki daya dan upaya untuk keluar dari kemiskinan tersebut. Sehingga, kemiskinan tersebut akan terus berlanjut hingga ke generasi selanjutnya. Sedangkan kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kurangnya keinginan dari masyarakat dalam menggunakan seluruh kemampuan yang dimilikinya untuk mengubah taraf hidupnya (aktualisasi diri). Ketika kesejahteraan semakin menurun,  maka  saat  itulah  kemiskinan  semakin  meningkat.  Hal-hal  yang  perlu  diperhatikan untuk  melakukan  upaya  pemberantasan  kemiskinan  adalah  pendidikan,  kesehatan,  hingga ketersediaan lapangan pekerjaan yang layak bagi setiap individu.
Kemiskinan tidak selalu berasal dari kedua faktor penyebab di atas. Kemiskinan juga dapat disebabkan  oleh  ketidakmampuan  seseorang  dalam  menghidupi  dirinya  sendiri.  Golongan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
masyarakat  yang  benar-benar  tidak  memiliki  daya  untuk  menghidupi  dirinya  sendiri  tersebut disebut sebagai fakir. Masyarakat golongan fakir tersebut lah yang umumnya menjadi pengemis. Pengemis sendiri berasal dari kata emis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), emis berarti  “minta - minta  dengan  sedekah”  dan  “meminta  dengan  merendah -rendah  dan  penuh harapan” .
Indonesia merupakan suatu negara hukum yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Tahun  1945  (UUD  1945)  sebagai  dasar  hukum  tertinggi.  Setelah  melalui  perubahan  atau amandemen sebanyak 4 kali pada 1999, 2000, 2001, dan 2002, UUD 1945 telah menjadi dasar hukum yang lebih kokoh dalam menjamin hak konstitusional warganya. Berdasarkan UUD 1945 pula diketahui bahwa masyarakat yang termasuk ke dalam golongan pengemis, gelandangan, dan anak jalanan, berhak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pemberdayaan dari negara melalui pemerintah. Kendati demikian, keberadaan gelandangan dan pengemis justru menjadi sebuah tindakan pidana. Hal tersebut tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 505 Ayat  (1) “ Barang  siapa  bergelandangan  tanpa  mata  pencaharian,  diancam  karena  melakukan pergelandangan dengan kurungan paling lama tiga bulan ” dan Ayat (2) “ Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya di atas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama enam bulan” . Namun, seharusnya pemerintah tidak dapat menjatuhkan hukuman  pidana  atas  keberadaan  gelandangan  dan  pengemis  tersebut.  Sebab,  sebagai  dasar hukum tertinggi, UUD 1945 menyatakan bahwa keberadaan gelandangan dan pengemis justru menjadi  tanggung  jawab  bagi  pemerintah.  Hal  ini  juga  diperkuat  oleh  Undang-Undang  No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Oleh karena itu, hal yang seharusnya dilakukan oleh pihak pemerintah adalah menyusun berbagai kebijakan untuk memberikan pemeliharaan kepada para gelandangan dan pengemis, sehingga keberadaan mereka dapat ditanggulangi dengan tepat (Bidaya et al., n.d.).
Indonesia merupakan sebuah negara yang menerapkan kebijakan otonomi daerah. Hal ini memberikan hak bagi pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri dengan dukungan dari pemerintah pusat. Dukungan tersebut juga termasuk dukungan terhadap pemberantasan kemiskinan, di mana pemberantasan ini dilakukan melalui dana dekonsentrasi dari Kementerian
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Sosial. Dengan dana tersebut, peran pemerintah daerah dalam menurunkan jumlah masyarakat miskin di setiap tahunnya dapat lebih optimal, sebab permasalahan kemiskinan menjadi sebuah permasalahan regional yang bergantung pada kinerja pemerintah daerah.  Untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang mumpuni, diperlukan komitmen dari pemerintah daerah yang disertai dengan diskusi lebih lanjut dengan pemerintah daerah (Penulis et al., 2021).
Kemiskinan yang menjerat para gelandangan dan pengemis adalah hal yang seharusnya tidak menjadi warisan bagi generasi selanjutnya. Namun, tanpa adanya penanganan yang tepat bagi para gelandangan dan pengemis, para pengemis akan senantiasa terjerat kemiskinan dan tergerak untuk melakukan tindakan penyimpangan seperti penipuan, pencurian, dll untuk terus menghidupi diri mereka. Jika terus terjadi, hal tersebut tidak hanya merugikan para gelandangan dan  pengemis,  melainkan  masyarakat  di  sekitar  mereka  yang  rentan  menjadi  korban penyimpangan  mereka.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  perlu  untuk  menyusun  kebijakan  yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari pemerintah, baik pusat maupu daerah. Kebijakan-kebijakan tersebut dituangkan dalam peraturan perundang-undangan hingga peraturan daerah. Sehingga, permasalahan  kemiskinan  dapat  lebih  dijangkau  di  setiap  daerah  dan  mereka  tidak  perlu melakukan urbanisasi yang justru semakin menambah permasalahan jika tidak diimbangi dengan keahlian dan pendidikan yang layak.
Kemiskinan  merupakan  salah  satu  bukti  bahwa  kesejahteraan  sosial  tidak  dapat terwujudkan.  Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki  cita-cita  untuk  mewujudkan kesejahteraan sosial, yang sebagaimana telah tercantum pada UUD 1945 Pasal 33 ayat (3)  yang berbunyi, “B umi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat ” .  Ayat  tersebut  menegaskan  bahwa seluruh kekayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia, sudah sepatutnya menjadi manfaat bagi masyarakat  Indonesia  sendiri,  yang  ditujukan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  dan kemakmuran.  Lalu  hal  ini  juga  diperkuat  oleh  UUD  1945  Pasal  34,    yang  menyatakan  bahwa, “F akir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara ”. Pasal tersebut menegaskan bahwa negara  Indonesia  berkewajiban  dalam  memberikan  penjaminn  sosial  bagi  seluruh  rakyatnya, khususnya  bagi  masyarakat  golongan  fakir  miskin  dengan  menjunjunng  tinggi  harkat  dan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
martabat  kemanusiaan. Hal  tersebut  dapat  diwujudkan  melalui  pengadaan  fasilitas pelayanan kesehatan dan publik yang layak, serta dijamin oleh peraturan perundang-undangan.
Kehadiran Gelandangan dan pengemis dinilai tidak sejalan dengan kesejahteraan sosial, di  mana  pada  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2009  tentang  Kesejahteraan  Sosial  Pasal  (1) memberikan pengertian bahwa, “ Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat mampu mengembangkan diri, sehingga dapat  melaksanakan  fungsi  sosialnya ” .  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2009  tentang Kesejahteraan  Sosial  menyatakan  bahwa  tujuan  negara  Indonesia  adalah  untuk  mewujudkan kehidupan  yang  layak  dan  bermartabat  serta  menyediakan  kebutuhan-kebutuhan  dasar masyarakat  untuk  mencapai  kesejahteraan  sosial  bagi  msyarakat  Indonesia.  Tujuan  tersebut dapat  diwujudkan  melalui  pengadaan  dan  pemberian  pelayanan  dalam  beberapa  cara mengembangkan  kesejahteraan  sosial  dengan  terencana,  terarah,  dan  berkelanjutan  yang mempertahankan hak asasi manusia.
Untuk  mewujudkan  tujuan  dari  UUD  1945,  implementasinya  tertuang  dalam  Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dengan mempertimbangkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980  tentang  Penanganan  Gelandangan  dan  Pengemis.    Peraturan  Pemerintah  No.  31  Tahun 1980 menyatakan bahwa “G elandangan dan pengemis tidak sesuai dengan taraf hidup bangsa Indonesia  yang  berlandaskan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  maka  perlu  dilakukan  upaya  untuk  penanganan  gelandangan  dan  pengemis ” ( Undang-Undang Dasar 1945 , n.d.)
Tujuan  dari  Negara  Republik  Indonesia  yang  tertuang  dalam  Pembukaan  UUD  1945 membuat  pemerintah  memiliki  kewajiban  dan  tanggung  jawab  dalam  mewujudkan kesejahteraan umum. Langkah awal dalam mewujudkan kesejahteraan umum tersebut adalah dengan  memberantas  masalah  kemiskinan.  Penjaminan  yang  diberikan  oleh  perundang- undangan menjadi sebuah alat untuk mengadakan rekayasa sosial ( A Tool Of Social Engineering ). Kendati demikian, permasalahan terkait kemiskinan menjadi permasalahan yang belum mampu
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
diatasi oleh negara Indonesia. Padahal, para Presiden Indonesia telah menitikberatkan masalah kemiskinan dalam visi dan misinya.
Penanganan gelandangan dan pengemis memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi, sehingga  menimbulkan  tantangan  bagi  pemerintah.  Apabila  gelandangan  dan  pengemis mendapatkan penanganan yang tepat, bukan tidak mungkin bahwa kesejahteraan sosial dapat tercapai.  Perwujudan kesejahteraan sosial terdiri dari seluruh aktivitas manusia yang menjadi upaya dalam meningkatkan taraf hidup dari segi ekonomi, jasmani, sosial, mental, dan spiritual. Midgley menyatakan bahwa kesejahteraan sosial dapat terwujud apabila masalah sosial yang ada dapat  dikelola  sedemikian  rupa,  masyarakat  dapat  memenuhi  kebutuhannya,  dan  mampu memperoleh kesempatan dalam pengembangan diri yang disediakan dan/atau difasilitasi oleh pemerintah.
Kesejahteraan sosial menjadi bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan  perlindungan  bagi  masyarakat  dari  berbagai  risiko  perekonomian  dan ketidakamanan  hidup  mereka.  Upaya  tersebut  dititikberatkan  pada  golongan  orang  tua, pensiunan,  orang  dengan  kebutuhan  khusus,  orang  sakit,  ibu  rumah  tangga,  pengangguran, korban kecelakaan kerja, keluarga, dll. Upaya tersebut merupakan output yang dihasilkan oleh kebijakan  kesejahteraan  sosial  yang  mencakup  kesejahteraan  dan  kepentingan  banyak  orang, serta  kebutuhan  fisik,  mental,  emosional,  spiritual,  dan  ekonomi  mereka.  Sehingga, permasalahan  terkait  gelandangan  dan  pengemis  menjadi  tanggung  jawab  dari  kebijakan pemerintah, di mana hal ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Kebijakan yang dikenakan kepada para gelandangan dan pengemis diberikan dalam bentuk pendampingan bagi para gelandangan dan pengemis untuk membangun mentalitas dan kesadaran akan pentingnya bekerja  keras  dibandingkan  dengan  meminta-minta.  Sehingga,  berbagai  upaya  seperti pendekatan,  pendampingan,  dan  pengarahan  yang  tepat  diperlukan  untuk  menanamkan mentalitas dan kesadaran tersebut.
Upaya  pemberantasan  gelandangan  dan  pengemis  memerlukan  partisipasi  dan kolaborasi dari berbagai lembaga seperti lembaga pemerintah, swasta, dan lainnya, yang disertai dengan  perencanaan  yang  matang.  Partisipasi  dan  kolaborasi  dari  berbagai  lembaga  tersebut
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
menjadi  sebuah  roda  penggerak  bagi  pemberantasan  gelandangan  dan  pengemis  di  setiap daerah di Indonesia. Sehingga, keberadaan gelandangan dan pengemis dapat ditangani dengan langkah yang tepat dan mengarah kepada perwujudan kesejahteraan sosial sesuai dengan cita- cita bangsa Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Adapun metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis  normatif  atau  penelitian  kepustakaan.  Pendekatan  yang  digunakan  oleh  penulis pendekatan  perundang-undangan  dan  konseptual  yang  ditinjau  berdasarkan  beberapa pandangan  dan  doktrin.  Penelitian  ini  bersumber  dari  beberapa  jenis  data,  yaitu  primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, penelitian ini menggunakan literatur seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum serta kosa kata untuk mendukung penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Gelandangan  dan  pengemis  merupakan  bentuk  permasalahan  kemiskinan  yang  perlu dicegah  dan  diatasi.  Untuk  mewujudkannya,  diperlukan  partisipasi  dari  pemerintah  sebagai penanggung  jawab,  lembaga  selain  pemerintah  sebagai  pihak  pendukung,  dan  masyarakat sebagai  pihak  pemberi  sumbangan.  Keberadaan  gelandangan  dan  pengemis  mengancam perekonomian dan keamanan masyarakat. Hal ini dikarenakan tekanan yang dihadapi oleh para gelandangan  dan  pengemis  dalam  memenuhi  kebutuhannya  yang  semakin  sulit  berpeluang untuk  berubah  menjadi  tindakan  penyimpangan,  seperti  penipuan  dan  pencurian.  Selain  itu, keberadaan  mereka  merupakan  suatu  pertanda  bahwa  kesejahteraan  sosial  masih  belum terwujud. Menurut Pinker (2021), layanan kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah maupun swasta, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup bagi golongan masyarakat yang kurang beruntung, tertekan, atau rentan. Pada beberapa negara di  dunia,  mereka  membedakan  “layanan  sosial”  dan  “layanan  kesejahteraan”.  Layanan  sosial merujuk pada program yang diberikan, contohnya adalah perawatan dan pendidikan. Sedankan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
layanan kesejahteraan merujuk pada pemberian pelayanan kepada masyarakat yang termasuk golongan rentan, miskin, disabilitas, dan lainnya.
Pendapat lainnya juga dipaparkan oleh Suharto, di mana ia menyatakan pelayanan sosial sebagai suatu upaya dengan tujuan untuk memberikan bantuan kepada individu atau kelompok yang  kesulitan  memenuhi  kebutuhan  sehari-harinya.  Apabila  individu  atau  kelompok tersebut tidak mendapatkan bantuan sesegera mungkin, maka berpeluang untuk memicu permasalahan sosial lainnya. Layanan sosial diklasifikasikan berdasarkan 3 kategori, yaitu usia penerima layanan (anak, remaja, dewasa, lanjut usia), lokasi pelayanan (sekolah, kantor, rumah sakit, penjara, dll), dan jenis atau sektor pelayanannya (pelayanan sosial, kesehatan mental, konseling, pendidikan khusus,  dll).  Berdasarkan  pengklasifikasian  tersebut,  permasalahan  atas  keberadaan gelandangan dan pengemis termasuk ke dalam kategori jenis atau sector pelayanan, khususnya pada pelayanan sosial yang bertujuan untuk memberikan bantuan bagi individu atau kelompok yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Di & Karawang, 2021).
Kebutuhan  sehari-hari  gelandangan  dan  pengemis  yang  tidak  dapat  mereka  penuhi tertuang  di  dalam  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2011,  antara  lain  sandang,  pangan,  papan, kesehatan,  pendidikan,  pekerjaan,  dan  pelayanan  sosial.  Kebutuhan-kebutuhan  yang  telah disebutkan  tersebut  termasuk  ke  dalam  kebutuhan  dasar  yang  menjadi  tanggung  jawab pemerintah  karena  telah  dijamin  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Namun,  pemerintah masih  belum  memberikan  tanggung  jawab  seperti  yang  seharusnya,  sehingga  permasalahan kesejahteraan  sosial  karena  kemiskinan,  pendidikan,  urbanisasi,  dan  minimnya  lapangan pekerjaan. Sehingga, sudah sepatutnya pemerintah, lembaga selain pemerintah, dan masyarakat berpartisipasi  dan  berkolaborasi  dengan  memberikan  upaya  yang  terarah,  terpadu,  dan berkelanjutan dalam bentuk pelayanan sosial. Hal tersebut juga telah tertuang di dalam Undang- Undang No. 11 Tahun 2009 P asal 1 yang menyatakan, “ kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya  kebutuhan  material,  spiritual  dan  sosial  warga  negara  yang  bertujuaan  untuk mengembangkan diri dan mendapatkan kehidupan yang layak ”. Pendapat lain mengenai definisi kesejahteraan sosial juga dikemukakan oleh Suharto, di mana ia mendefinisikan kesejahteraan sosial  sebagai  sebuah  institusi/bidang  kegiatan  yang  terdiri  dari  aktivitas-aktivitas  terstruktur,
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
dan dilakukan oleh lembaga pemerintah dan swasta sebagai penyelenggara. Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memberi pencegahan dan partisipasi atas penyelesaian permasalahan sosial di masyarakat.
Kesejahteraan sosial merupakan salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang pada UUD 1945. Namun, cita-cita tersebut masih belum dapat diwujudkan karena kesejahteraan sosial di  Indonesia  yang  masih  terbilang  rendah.  Salah  satu  bukti  bahwa  kesejahteraan  sosial  di Indonesia  masih  terbilang  rendah  adalah  maraknya  keberadaan  pengemis  dan  gelandangan, yang  juga  rentan  melakukan  penyimpangan  seperti  pencurian  dan  penipuan  akibat  tuntutan ekonomi.  Sehingga  pemerintah  menetapkan  peraturan  perundang-undangan  yang  bertujuan untuk  memberikan  pencegahan  dan  penanggulangan  atas  keberadaan  gelandangan  dan pengemis.  Peraturan  perundang-undangan  yang  ditetapkan  memerlukan  penegakan  hukum untuk  membantu  mewujudkan  nilai-nilai  keadilan  yang  mengacu  pada  kepastian  hukum  dan perwujudan  kesejahteraan  sosial.  Penegakan  hukum  dilakkan  melalui  daya  upaya  untuk menegakkan  dan  menjunjung  tinggi  norma-norma  hukum  sebagai  sebuah  pedoman  dalam berperilaku  di  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Melalui  penegakkan  hukum,  ekspektasi masyarakat berpeluang untuk diwujudkan. Pada kasus maraknya keberadaan gelandangan dan pengemis, penegakan hukum masih belum maksimal karena kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh para pengemis meskipun seringkali terjerat razia. Sehingga, keberadaan gelandangan dan pengemis  justru  semakin  meluas  dan  berisiko  untuk  menyebabkan  tindakan  pidana  seperti pelanggaran atas nilai dan norma yang berlaku.
Keberadaan  gelandangan  dan  pengemis  dalam  kehidupan  bermasyarakat  tidak  terjadi begitu saja. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut, antara lain: 1) Masalah kemiskinan
Kemiskinan  memberi  kontribusi  yang  cukup  besar  dalam  munculnya  gelandangan  dan pengemis.  Seseorang  atau  kelompok  tertentu  hidup  menggelandang  dengan  alasan menutupi kebutuhan keluarga, sehingga berbagai macam cara dapat dilakukan tanpa melihat efek dari perbuatannya tersebut. Kemiskinan membuat seseorang lupa diri akan aturan yang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
melekat pada masyarakat, gelandangan tidak peduli dengan norma maupun ketetapan yang telah disepakati.
2) Masalah pendidikan
Pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang berbuat hanya mengandalkan ego priadi tanpa  mempedulikan  dampak  yang  akan  diterima  oleh  orang  lain.  Gelandangan  dan pengemis turun ke jalan dan meminta-minta dikarenakan tidak adanya kemampuan dalam menganalisa  apakah  kegiatan  tersebut  telah  sesuai  dengan  aturan-aturan  selama  ini  yang dijalankan dalam kehidupan masayarakat, maka dari itu gelandangan dan pengemis biasanya berasal dari anak-anak yang putus sekolah, atau bahkan tidak pernah mencicipi pendidikan sama sekali.
3) Masalah keterampilan kerja
Perpindahan  dan  urbanisasi  merupakan  langkah  awal  bagi  kemunculan  gelandangan  dan pengemis. Perpindahan dari desa ke kota menuntut para pencari kerja memiliki keterampilan yang  memadai  sehingga  dapat  diserap  di  lapangan  kerja.  Persaingan  yang  ketat  ditambah dengan  kurangnya  pengalaman  serta  keterampilan  para  urban  menjadikan  mereka  tidak terserap  di  lapangan  kerja,  sehingga  akhirnya  memutuskan  untuk  menggelandang  dengan jalan meminta-minta.
4) Masalah sosial budaya
Budaya dan kebiasaan malas yang telah menjadi modal dalam menjalani hidup sehari-hari menyebabkan  suatu  bentuk  pergeseran  nilai  sosial  terutama  dalam  bidang  etos  kerja. Gelandangan dan  pengemis  yang  berasal  dari  urban  yang  tidak  terserap di  lapangan  kerja lebih memilih menjadi pengemis dengan jaminan uang tunai perhari tanpa mereka memiliki suatu  keahlian  khusus.  Kemalasan  dan  tidak  mau  berusahamenjadikan  gelandangan  dan pengemis nyaman hidup dalam rutinitas yang berkelanjutan.
5) Masalah harga diri
Gelandangan  dan  pengemis  kebanyakan  mengesampingkan  harga  diri  dalam  menjalankan aksinya  untuk  mendapatkan  keuntungan.  Mereka  tidak  segan-segan  untuk  menadahkan tangan kepada orang lain meskipun memiliki badan yang kuat dan tidak memiliki kekurangan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
jika  dilihat  secara  kasat  mata.  Gelandangan  dan  pengemis  tidak  mempedulikan  norma kesopanan dan kepatutan dalam menjalankan aksi, bahkan tidak jarang mereka melakukan tipu muslihat demi keuntungan yang lebih besar.
6) Masalah sikap pasrah pada nasib
Sikap  pasrah  dan  nerimo  pada  nasib  yang  kurang  tepat,  menjadikan  gelandangan  dan pengemis seolah-olah menjustifikasi sikap mereka agar tetap bermalas-malasan tanpa ada usaha  untuk  memperbaiki  diri  dalam  menjalani  kehidupan.  Sikap  malas  menjadikan gelandangan dan pengemis meneruskan kegiatan meminta-meminta dibandingkan dengan melakukan inovasi, namun tetap mendapatkan cash money yang cukup banyak.
7) Kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang
Kebebasan  merupakan  hal  yang  kurang  cocok  untuk  dijadikan  idealisme  bagi  para gelandangan  dan  pengemis.  Hal  tersebut  berpeluang  untuk  menanamkan  pola  perilaku terkait  kebebasan  yang  tidak  tepat  di  kehidupan  sehari-hari,  seperti  keengganan  mereka dalam mengikuti program-progam kesejahteraan sosial, sehingga program-program tersebut tidak  berjalan  dengan  maksimal.  Menurut  mereka,  mengikuti  program  pemberdayaan, penyuluhan,  dan  sebagainya  termasuk  kegiatan  yang  membuang  waktu  karena  sebaiknya mereka gunakan untuk mengemis dan hal tersebut lebih menguntungkan mereka.
Faktor-faktor  yang  telah  disebutkan  di  atas  membuktikan  bahwa  masih  banyak pelestarian akan tradisi dan kebiasaan yang kurang baik untuk menjadi pedoman hidup karena berpeluang  memicu  permasalahan  sosial.  Tradisi  dan  kebiasaan  tersebut  telah  menjadi  kultur yang  sulit  diberantas  dan  menjadi  akar  kemiskinan  kultural.  Kemiskinan  kultural  yang  terus dinormalisasi  menjadi  penghalang  bagi  pihak-pihak  yang  berusaha  untuk  mengatasi  lingkaran kemiskinan  tersebut,  khususnya  keberadaan  gelandangan  dan  pengemis.  Menurut  para gelandangan dan pengemis, pekerjaan mereka tersebut merupakan pekerjaan yang sama dengan pekerjaan  lain,  karena  sama-sama  bertujuan  untuk  mendapatkan  penghidupan.  Hal  tersebut sebenernya  dapat  dicegah  apabila  mereka  memiliki  keahlian  dan  pendidikan  yang  mumpuni. Keterbatasan  yang  mereka  miliki  tersebut  membuat  mengemis  menjadi  jalan  keluar  untuk memenuhi  kebutuhan  mereka.    Selain  itu,  pihak  pemerintah  dan  masyarakat  juga  belum
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
menunjukkan kontrol yang kuat. Sebab, mereka terkesan permisif atas kegiatan mengemis yang dilakukan oleh para gelandangan dan pengemis tersebut. Para gelandangan dan pengemis juga belum mendapatkan solusi yang tepat dalam jangka pendek untuk mengatasi permasalahannya tersebut.  Maraknya  keberadaan  gelandangan  dan  pengemis  membuat  tingkat  kesejahteraan sosial Indonesia semakin sulit untuk diwujudkan. Hal ini didasarkan atas Undang-Undang No. 13 Tahun  1998  yang  menyatakan,  “ kesejahteraan  sosial  adalah  suatu  tata  kehidupan  dan penghidupan  sosial  baik  material  maupun  spiritual  yang  diliputi  oleh  rasa  keselamatan, kesusilaan,  ketentraman  lahir  dan  batin  yang  memungkinkan  bagi  setiap  warga  negara  untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila ” ( KEBIJAKAN SOSIAL DAN POLITIK TERHADAP PENGEMIS , n.d.).
Maraknya  keberadaan  gelandangan  dan  pengemis  membuktikan  bahwa  upaya pencegahan  dan  penanggulangan  gelandangan  dan  pengemis  di  Indonesia  masih  belum maksimal. Padahal, pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat turun memiliki tanggung jawab atas  permasalahan  ini.  Pihak  pemerintah  dan  swasta  menjadi  penggerak  utama  dalam penyelesaian permasalahan gelandangan dan pengemis. Sedangkan masyarakat menjadi elemen pendukung dengan tidak memberikan sumbangan kepada para gelandangan dan pengemis
Permasalahan  terkait  kesejahteraan  sosial  memerlukan  pendekatan  tertentu.  Amartya Sein mengemukakan bahwa pendekatan kesejahteraan sosial merupakan sebuah keahlian untuk memberikan  manfaat  atau  fungsi  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Apabila  seseorang  tidak memiliki keahlian yang memberikan manfaat, tidak memiliki pendidikan yang layak, kesehatan yang buruk, dll, maka hal tersebut akan menjadi awal mula dari kemiskinan baginya (Martomo, n.d.).  Sehingga,  berdasarkan  pengertian  tersebut,  terdapat  3  pendekatan  yang  mampu memberikan peningkatan atas kesejahteraan sosial, yakni:
1) Pendekatan  residual,  yaitu  penyediaan  jaring  pengaman  sosial  bagi  setiap  individu  dan keluarga, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan tambahan bagi mereka yang tertimpa keterpurukan ekonomi.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
2) Pendekatan  institusional,  yaitu  respon  yang  diberikan  dengan  tujuan  untuk  saling  berbagi dalam kondisi sosial.
3) Pendekatan development ,  yaitu  upaya  peningkatan  taraf  hidup  dan  indeks  pembangunan manusia dengan tujuan untuk memberikan penghidupan yang layak. Akan tetapi, pendekatan ini belum mampu menjamin bahwa permasalahan pasti akan teratasi. Pendekatan ini justru bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan pembangunan manusia melalui pembentukan kesejahteraan sosial.
Penanggulangan  atas  gelandangan  dan  pengemis  di  Indonesia  memerlukan  upaya-upaya yang sistematis dan berkelanjutan. Upaya-upaya tersebut tertuang di dalam Undang-Undang No. 31  Tahun  1980  tentang  Penanggulangan  Gelandangan  dan  Pengemis.  Menurut  peraturan perundang-undangan  tersebut,  terdapat  beberapa  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk menanggulangi gelandangan dan pengemis, antara lain (Pengembangan et al., 2019).:
a. Upaya Preventif
Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1980  Pasal 5, dinyatakan bahwa “Usaha preventif dimaksudkan untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandanga n dan pengemis”. Adapun bentuk -bentuk dari upaya preventif yang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 adalah “penyuluhan dan bimbingan sosial; pembinaan  sosial;  bantuan  sosial;  perluasan  kesempatan  kerja;  pemukiman  lokal;  dan peningkatan derajat kesehatan”.
b. Upaya Represif
Menurut Undang- Undang No. 31 Tahun 1980 Pasal 8, dinyatakan bahwa “Usaha represif dimaksudkan  untuk  mengurangi  dan/atau  meniadakan  gelandangan  dan  pengemis  yang ditujukan  baik  kepada  seseorang  maupun  kelompok  orang  yang  disangka  melakukan perge landangan dan pengemisan”. Sedangkan bentuk -bentuk dari upaya represif ini sesuai yang  diatur  oleh  Pasal  9  adalah  “razia;  penampungan  sementara  untuk  diseleksi;  dan pelimpahan”.
c. Upaya Rehabilitatif
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Menurut  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1980  Pasal  14,  dinyataka n  bahwa  “Usaha rehabilitatif  terhadap  gelandangan  dan  pengemis  meliputi  usaha-usaha  penampungan, seleksi,  penyantunan,  penyaluran  dan  tindak  lanjut,  bertujuan  agar  fungsi  sosial  mereka dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat”
Selain upaya yang telah disebutkan di atas, terdapat beberapa upaya lainnya yang berperan dalam  penanggulangan  tindak  pidana  melalui  upaya  non  konvensional,    yang  meliputi pengukuhan aparat penegak hukum beserta jajarannya, penguatan hukum beserta peraturan perundang-undangannya,  penguatan  sistem  keadilan,  pengadaan  forum  koordinatif  antara berbagai  praktisi  hukum  (penasehat  hukum,  jaksa,  hakim)  dengan  intansi  terkait  seperti lembaga  pendidikan,  pemerintahan  dan  organisasi  kemasyarakatan,  pemberdayaan masyarakat  dalam  wujud  pengamanan  swakarsa  lingkungan.  Kesejahteraan  sosial  dapat dibangun dan diwujudkan apabila menitikberatkannya secara keseluruhan mulai dari konsep, penataan  organisasi,  sumber  daya  manusia,  infrastruktur,  program,  manajemen  dan pengelolaan anggaran di tingkat pusat dan daerah, bukan hanya pada kebijakan dan program.
Pembangunan kesejahteraan sosial mengacu pada visi yang dimiliki oleh Kementerian Sosial RI, yakni ”Mewujudkan Kesejahteraan Sosial” . Untuk mencapai visi tersebut, disusun lah misi- misi  dalam  bentuk  program  dan  kegiatan  teknis  yang  bersifat  pencegahan,  pelayanan, rehabilitasi, perlindungan, dan pengembangan (Jurusan et al., n.d.).

## KESIMPULAN
Berdasarkan pemaparan pada pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penanganan pengemis dengan berbagai upaya pemerintahan yang sudah dilakukan di berbagai wilayah Indonesia yaitu dengan melakukan upaya preventif, di antaranya melalui  pemberian penyuluhan,  pembimbingan,  pembinaan,  dan  bantuan  sosial,  serta  memperluas  lapangan pekerjaan, pemukiman, dan meningkatkan derajat kesehatan. Selain itu, perlu dilakukan upaya lainnya  seperti  upaya  represif,  di  antaranya  dengan  melakukan  razia,  seleksi  yang ditindaklanjuti  proses  rujukan.  Selanjutnya  proses  pelayanan  sosial  dilakukan  dalam penampungan, penyaringan, pemberian layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan intervensi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
sosial.  Dan  upaya  pelayanan  rehabilitasi  yang  dilakukan  diluar  panti  dengan  memberikan bantuan usaha atau dengan memperluas lapangan pekerjaan agar mereka bisa hidup layak dan mandiri bersama keluarga dan bersosialisasi dengan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Bidaya, Z., Muzaini, A., & Artikel, R. (n.d.). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Mataram Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Gelandangan di Dinas Sosial Info Artikel Abstrak . Di,  P.,  & Karawang,  K.  (2021). Koordinasi  Pemerintahan  Dalam  Penanggulangan  Gelandangan Dan Pengemis . 3 (2), 34 – 41.
Jurusan, J., Pemerintahan, I., Damuhu, M., Sambiran, S., & Kumayas, N. (n.d.). Peran Pemerintah Kota Manado Dalam Mengatasi Masalah Sosial Terhadap Pengemis (Studi di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) .
Kebijakan Sosial dan Poliik Terhadap Pengemis . (n.d.). Martomo,  Y.  P.  (n.d.). Actor  Networks  Theory  Formulasi  Kebijakan  Penanganan  Penemis, Gelandangan  dan  terlantar  (PGOT)  guna  mendukung  pariwisata  Kota  Surakarta . http://en.wikipedia.org/wiki
Pengembangan,  J.,  Islam,  M.,  &  Fadri,  Z.  (2019).  Upaya  penanggulangan  gelandangan  dan pengemis (gepeng) sebagai penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) di Yogyakarta. In KOMUNITAS Jurnal Pengembangan Masyarakat islam (Vol. 10, Issue 1).
Penulis, I., Yusuf, M., Abdillah, M., Anniza Rahman, R., & Artikel, I. (2021). Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindakan Gelandangan dan Pengemis di Tempat Umum . 1 (3). http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajshhttp://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Undang-Undang Dasar 1945 . (n.d.).