## ANALISA KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PPKM PADA MASA PANDEMI COVID 19 TERHADAP INDUSTRI SKALA KECIL DAN MENENGAH MAKANAN DAN MINUMAN
Lina Ayu Safitri 1 , Chriswardana Bayu Dewa 2
1,2 Universitas Bina Sarana Informatika Email: lina.las@bsi.ac.id 1 , chriswardana.chb@bsi.ac.id 2

## Abstraksi
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pandemi Covid–19 dan adanya pemberlakuan PPKM terhadap industri skala kecil dan menengah kaki lima di Sleman, Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif dengan pendekatan penulisan kualitatif. Sumber data pada penelitian ini berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap para pemilik UMKM, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari beberapa sumber referensi yang valid. Data yang diperoleh disajikan secara menyeluruh, dikategorikan, dijabarkan dan diinterpretasikan agar dapat ditemukan kesimpulan yang menyeluruh analisis tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah para pemilik UMKM dibeberapa periode awal pandemi Covid-19 di Indonesia mengalami gangguan dalam proses jual beli dan strategi pemasarannya, bahkan banyak yang mengalami pailit karena tidak sanggup membayar biaya produksi. Para pemilik UMKM khususnya di kawasan Indomaret Jakal KM 12,5 Sleman, Yogyakarta harus kreatif dalam melakukan inovasi agar dapat bertahan di masa pandemi.
Kata Kunci: Kuliner, Pandemi, PPKM, UMKM.
PENDAHULUAN Adanya pandemi Covid - 19 yang sudah berlangsung hampir dua tahun ini, tidak dipungkiri sudah memberikan dampak yang besar dalam semua sektor perekonomian. Pada awal munculnya pandemi banyak sektor perekonomian yang terganggu. Menurunnya angka pertumbuhan ekonomi pada saat pandemi bahkan dianggap lebih buruk dari adanya krisis ekonomi di tahun 1997 (Faaza,2021). Pandemi Covid-19 menurunkan pertumbuhan diberbagai sektor perekonomian dan meningkatkan pengangguran. Munculnya pandemi Covid-19 merubah tatanan perilaku dan kondisi ekonomi di banyak negara salah satunya di Indonesia. Adanya pemberlakuan social distancing / pembatasan aktivitas memunculkan kerugian perekonomian nasional. Banyak usaha yang memilih tutup daripada semakin mengalami
kerugian karena tidak adanya / berkurangnya transaksi yang terjadi. Pemberlakuan social distancing ternyata  kurang efektif untuk mencegah penularan Covid-19. Untuk mengatasi lonjakan kasus tersebut pemerintah memberlakukan adanya PSBB (pembatasan social berskala besar) disejumlah wilayah di Indonesia. Adanya PSBB mengakibatkan adanya kantor-kantor dan sebagian industry tidak beroperasi yang akhirnya juga memunculkan timbulnya kerugian perekonomian.
Dampak adanya pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia juga sudah banyak disampaikan oleh para peneliti antara lain Hadiwardoyo, 2020 menyebutkan bahwa adanya pembatasan aktivitas karena pandemi Covid-19 mengakibatkan kerugian secara nasional sehingga diperlukan adanya kebijakan yang tepat agar kondisi
perekonomian nasional dapat terus survive baik ditingkat individu maupun entitas usaha. Nasution dkk, 2020 juga menyebutkan dalam penelitiannya dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan rendahnya ketertarikan investor terhadap pasar sehingga mengakibatkan pasar tumbuh kearah negative. Pandemi Covid-19 juga mengakibatkan adanya dampak terhadap kondisi investasi karena masyarakat akan cenderung untuk berhati hati dalam membeli barang bahkan berfikir ulang untuk melakukan investasi. Kini ditahun 2021 pemerintah perlahan melakukan pemulihan terhadap kondisi perekonomian di Indonesia. Pemerintah memberlakukan berbagai upaya untuk mengembalikan dan menumbuhkan perekonomian agar kembali tumbuh. Setelah adanya pemberlakuan PSBB untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19, di tahun 2021 pemerintah pertama kali menerapkan adanya PPKM  yang diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021 PPKM untuk pertama kalinya diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali.
Selain menerapkan adanya PPKM secara bertahap, pemerintah juga menyiapkan berbagai alternatif kondisi agar perekonomian nasional dapat kembali tumbuh positif. Dilansir dari kompas.com, 2020 langkah yang diambil oleh pemerintah antara lain: (1). Melakukan belanja besar-besaran agar terhindar dari adanya resesi ekonomi (adanya penurunan ekonomi disuatu negara lebih dari dua kuartal), (2). Melakukan stimulus (dorongan/ rangsangan) terhadap sektor swasta dan UMKM.
Berdasarkan hasil survei dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 menyebutkan bahwa  UMKM memberikan kontribusi sebesar 61, 70% terhadap PDB Indonesia. Sektor UMKM memiliki peranan yang strategis terhadap penopang kondisi ekonomi nasional. Dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini UMKM sudah dipastikan menjadi sektor yang rentan mengalami dampak karena timbulnya penurunan transaksi
usaha. Kondisi itulah yang mengakibatkan pemerintah mengambil langkah memberikan bantuan agar sektor ini dapat bertahan, meski UMKM yang ada di Indonesia tidak bisa disama  ratakan  karena  memiliki  klasifikasi yang berbeda-beda. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam penelitian ini akan mengulas mengenai Analisa Kebijakan Pemberlakuan PPKM Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Industri Skala Kecil Dan Menengah Makanan Dan Minuman. Alasan memilih UMKM makanan dan minuman karena UMKM sektor ini memiliki kemungkinan terdampak dari pandemi Covid-19.
Pertumbuhan Ekonomi Kondisi pertumbuhan ekonomi yang baik dalam sebuah negara akan menunjukkan kondisi ekspansif jika pertumbuhannya positif, sebaliknya akan mengalami kontraktif jika pertumbuhannya menunjukkan kondisi negative. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dilihat dari hasil statistic PDB dan pendapatan perkapitanya.
Gordon, 2016 menyebutkan bahwa Gross Domestic  Product (GDP) dipengaruhi juga oleh akumulasi jumlah modal, sumberdaya manusia, produktivitas dari sumber daya alam, kondisi politik, perubahan sektor perekonomian dan adanya factor kondisi lingkungan seperti : bencana alam, perubahan iklim, adanya wabah penyakit, keterbatasan sumber daya dan energi.
Adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia mau tidak mau salah satunya berdampak ke pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Perekonomian global terganggu. Tidak lepas terjadi juga di Indonesia. Pandemi Covid-19 menyerang banyak sektor meskipun ada juga beberapa sektor yang justru mengalami pertumbuhan. Seperti sektor kesehatan. Saat kondisi pandemi, sektor kesehatan mengalami peningkatan kebutuhannya luar biasa. Sedangkan untuk sektor ekonomi mengalami penurunan bahkan sampai minus.  Adanya pandemi Covid-19 menimbukan kerugian perekonomian di Indonesia. Meski tidak
berimbas kesemua sektor tapi sektor ekonomi mendapatkan imbas yang cukup besar.
Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kondisi Ekonomi Berdasarkan data survei dari BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2020 dampak pandemi Covid-19 terhadap pelaku ekonomi mengakibatkan adanya penurunan pendapatan. Berdasarkan data survei BPS Propinsi Yogyakarta menduduki posisi ke dua yaitu sebesar 89,69% menurunnya pendapatan pelaku usaha. Dampak pandemi Covid-19 dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 1. Menurunnya Pendapatan Pelaku Usaha. Dampak Pandemi Covid - 19 Daerah yang Terdampak Menurunnya pendapatan pelaku usaha Propinsi Bali (92,18%), DIY (89,69%, DKI Jakarta (86,55%), Banten (86,55%) Sumber : BPS, 2020
Stevanus C Handoko, 2021 yang sekaligus juga menjadi pengamat kebijakan public dan pelaku bisnis di daerah Yogyakarta menyampaikan bahwa adanya pandemi Covid-19 memberikan dampak bagi perekonomian nasional. Dampak tersebut antara lain :
1)  Berkurangnya daya beli masyarakat/ berkurangnya konsumsi rumah tangga. Adanya pemberlakuan PPKM dan aturan perketatan aktivitas masyarakat mengakibatkan terhambatnya masyarakat melakukan aktivitas ekonomi.  Regulasi pengetatan yang dilakukan diberbagai sektor karena adanya PPKM mengakibatkan sektor ekonomi mengalami kondisi naik turun.
2)  Menurunnya angka investasi diberbagai sektor usaha. Adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan adanya ketidak pastian kondisi ekonomi. Banyak pengusaha maupun masyarakat ragu untuk memulai investasi sehingga mengakibatkan dunia usaha tidak bergerak sesuai yang diharapkan.
Di Daerah Istimewa Yogyakarta investasi yang ada di sektor pariwisata, seni budaya, hiburan, travel, transportasi dan kuliner yang dulu sangat ramai dan diminati akibat pandemi Covid-19 mengalami penurunan yang drastis. Adanya pemberlakuan PPKM yang membatasi pergerakan aktivitas masyarakat juga mengakibatkan menurunnya omset dari berbagai destinasi wisata yang ada di DIY. Yang dampaknya mengurangi jumlah keinginan berinvestasi di sektor pariwisata tersebut.
3)  Melemahnya ekonomi daerah dan nasional.
Akibat berkurangnya aktivitas ekonomi mengakibatkan penurunan disektor penerimaan pajak. Penurunan penerimaan pajak dan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi tantangan tersendiri baik untuk pemerintah pusat maupun daerah. Menurunnya penerimaan disektor pajak mengakibatkan pengaruh terhadap pendapatan yang diterima pemerintah / negara sehingga berdampak pula pada terhambatnya realisasi program yang sudah dicanangkan / direncanakan.
4)  Adanya pergeseran pola bisnis dan penerapan model bisnis yang tak biasa. Adanya social distancing , PSBB dan PPKM mengakibatkan adanya pembatasan mobilitas masyarakat untuk bertemu, berkumpul maupun melakukan aktivitas bisnis. Sehingga kondisi ini menjadikan adanya pergeseran model bisnis dari yang biasa dilakukan secara tradisional/ konvensional ke model bisnis elektronik.
5)  Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Munculnya inovasi dengan pemanfaatan teknologi berkembang cukup pesat di masa pandemi Covid 19 ini. Adanya adaptasi dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi disektor ekonomi berkembang seiring dengan adanya kebutuhan baik untuk masyarakat

## Analisa Kebijakan Pemberlakuan PPKM... (97-107)
maupun pengusaha. Keuntungan penggunaan teknologi ini memberikan dampak positif bagi para pelaku ekonomi, misalnya dengan penggunaan system pesan beli online. Mereka tidak perlu bertemu muka tetapi tetap bisa mendapatkan kebutuhan yang di inginkan.

## Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diterapkan di Indonesia mulai bulan Januari 2021. Tujuan dari pemberlakuan PPKM adalah untuk mengendalikan laju Covid-19. PPKM tahap pertama diberlakukan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021 yang diberlakukan pada tahap awal untuk wilayah pulau jawa dan bali. Sebelum pemberlakuan PPKM ini ditahun sebelumnya yaitu ditahun 2020 pemerintah sudah memberlakukan adanya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang tujuannya juga sama yaitu mencegah adanya perluasan penyebaran Covid-19. Meskipun pemberlakuan PSBB saat itu belum dapat mencegah adanya penyebaran Covid-19 secara maksimal. Sehingga ditahun 2021 pemerintah meninjau ulang dan akhirnya menerapkan adanya PPKM.
Selama tahun 2021 pelaksanaan PPKM sudah dilakukan dalam beberapa tahapan pelaksanaan. Dari kebijakan PPKM, PPKM Mikro sampai PPKM Darurat. Berdasarkan Instruksi Mendagri No 1 Tahun 2021 pembatasan kegiatan masyarakat ini meliputi: 1)  Adanya pembatasan tempat kerja/ perkantoran dimana diberlakukannya adanya WFH ( Work  For  Home ) dan WFO ( Work  For  Office ) hal ini diberlakukan untuk mencegah adanya kerumunan yang akan menimbulakn klaster baru.
2)  Adanya pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan dirumah (dilakukan secara online/daring )
3)  Adanya penerapan sektor esensial yang terkait dengan kebutuhan pokok yang diperbolehkan tetap beroperasi dengan adanya pengaturan jam operasionalnya, kapasitas dan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat.
4)  Adanya pembatasan untuk kegiatan restoran dimana restoran hanya diperbolehkan menerima makan / minum sebanyak 25% ditempat dan lainnya untuk pesan antar / dibawa pulang.
5)  Adanya pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan seperti mall. Adanya pemberlakuan PPKM selama tahun 2021 dapat dilihat dari ringkasan berikut :
Tabel 2. Pemberlakuan PPKM tahun 2021 Kebijakan Tahap Mulai Sampai Dasar Pelaksanaan Wilayah PPKM I 11 Januari 2021 25 Januari 2021 Instruksi Mendagri No. 1 Tahun 2021 Meliputi 7 Propinsi di Indonesai yaitu : DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali. II 26 Januari 2021 8 Februari 2021 Instruksi Mendagri No. 2 Tahun 2021 Berlaku masih untuk 7 Propinsi PPKM Mikro I 9 Februari 2021 22 Februari 2021 Instruksi Mendagri No. 3 Tahun 2021 Berlaku masih untuk 7 Propinsi II 23 Februari 2021 8 Maret 2021 Instruksi Mendagri No. 4 Tahun 2021 Berlaku masih untuk 7 Propinsi
Vol. 23, No. 2, Desember 2021 III 9 Maret 2021 22 Maret 2021 Instruksi Mendagri No. 5 Tahun 2021 Meliputi 10 Propinsi di Indonesai yaitu : DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sumatra Utara, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. IV 23 Maret 2021 5 April 2021 Instruksi Mendagri No. 6 Tahun 2021 Meliputi 15 Propinsi di Indonesai yaitu : DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. V 6 April 2021 19 April 2021 Instruksi Mendagri No. 7 Tahun 2021 Meliputi 20 Propinsi di Indonesai yaitu : DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Aceh, Sumantra Selatan, Riau dan Papua. VI 20 April 2021 3 Mei 2021 Instruksi Mendagri No. 9 Tahun 2021 Meliputi 25 Propinsi di Indonesai yaitu : DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Aceh, Sumantra Selatan, Riau, Papua, Sumantra Barat, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat dan Kepulauan Bangka Belitung. VII 4 Mei 2021 17 Mei 2021 Instruksi Mendagri No. 10 Tahun 2021 Meliputi 30 Propinsi di Indonesai yaitu : DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Aceh, Sumantra Selatan, Riau, Papua, Sumantra Barat, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Papua Barat. VIII 18 Mei 2021 31 Mei 2021 Instruksi Mendagri No. 11 Tahun 2021 Meliputi 30 Propinsi di Indonesai IX 1 Juni 2021 14 Juni 2021 Instruksi Mendagri No. 12 Tahun 2021 Berlaku Nasional diseluruh Propinsi di Indonesia. Untuk 34 propinsi. (Ditambah berlaku di Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Barat) X 15 Juni 2021 28 Juni 2021 Instruksi Mendagri No. 13 Tahun 2021 Berlaku Nasional untuk 34 Propinsi di Indonesia
XI 29 Juni 2021 5 Juli 2021 Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 2021 Berlaku Nasional XII 6 Juli 2021 20 Juli 2021 Instruksi Mendagri No. 17 Tahun 2021 Berlaku Nasional 21 Juli 2021 25 Juli 2021 Instruksi Mendagri No. 23 Tahun 2021 Berlaku Nasional PPKM Darurat 3 Juli 2021 20 Juli 2021 Instruksi Mendagri No. 15, No. 16, No. 18 dan No. 19 Tahun 2021 Berlaku untuk Pulau Jawa dan Bali 12 Juli 2021 20 Juli 2021 Berlaku untuk 15 Wilayah di luar Jawa - Bali PPKM Level 1- 4 21 Juli 2021 25 Juli 2021 Instruksi Mendagri No. 22 dan No. 23 Tahun 2021 Berlaku disejumlah Propinsi 26 Juli 2021 2 Agustus 2021 Berlaku disejumlah Propinsi Sumber : Moegiarso (2021) Adanya pemberlakuan PPKM memberikan dampak terhadap para pelaku ekonomi dan adanya pemberlakuan PPKM darurat akan mengganggu arus kas perusahaan yang akan menimbulkan timbulnya kebangkrutan. Beberapa pedagang dan pengusaha beranggapan bahwa adanya pemberlakuan PPKM mengakibatkan tidak terpenuhinya biaya operasional dari usaha mereka seperti restoran. Meskipun adanya layanan pesan antar tapi hal itu hanya berkontribusi sebesar 10-20% saja dari pendapatan mereka. Adanya pemberlakuan pembatasan jam operasional untuk pusat pertokoan / pasar juga mengakibatkan naiknya beberapa kebutuhan pokok.
Adanya pemberlakuan PPKM juga berimbas kepada para pelaku UMKM. Adanya aktivitas yang terbatas, tidak dibukanya obyek wisata juga berdampak bagi para UMKM usaha kecil dan menengah dimana salah satunya mereka mengandalkan dari pengunjung yang akan membeli produk (barang/ jasa) yang mereka tawarkan. Dengan adanya pembukaan aktivitas kegiatan ekonomi ditengah pandemi Covid-19 akan dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga kondisi perekonomian Indonesia dapat pulih dan kembali positif.
Selama adanya pandemi Covid-19 ada beberapa masalah yang dialami para pelaku UMKM seperti menurunnya tingkat penjualan, adanya distribusi produk yang terhambat dan menurunnya permodalan. Dampak adanya pemberlakuan PPKM berimbas juga terhadap pengurangan tenaga kerja. Banyak perusahaan yang melakukan PHK karyawannya untuk mengurangi biaya operasional yang dikeluarkan dimasa pandemi ini. UMKM memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap perekonomian nasional. Antara lain: adanya penyerapan tenaga kerja Dilansir dari media keuangan Vol.XV/ No. 158/ November 2020 disebutkan bahwa UMKM memberikan 61.7% kontribusi terhadap PDB Indonesia, 99% segmentasi jenis usaha ada di UMKM, UMKM membuka lapangan tenaga kerja sebesar 116 juta dan adanya penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM sebesar 97%. Melihat kondisi itu maka pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap
pemulihan UMKM pada masa krisis pandemi Covid-19 saat ini.  Ditahun 2020 pemerintah mengalokasikan dana sebesar 123, 46 Triliun untuk restrukturisasi kredit UMKM agar UMKM diberikan kemudahan akses kredit. Dan ditahun 2021 upaya pemulihan ekonomi juga dilakukan dengan adanya pemberian dana bantuan social kepada UMKM.
UMKM di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan data dari badan pusat statistic (BPS), pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada triwulan I tahun 2020 masih tumbuh berkisar 2,97%, di triwulan II mengalami penurunan minus 5,32% dan pada triwulan III ternyata masih mengalami kondisi negative dari -2,8% dan -1%. Melihat kondisi tersebut, pemerintah melakukan berbagai cara terutama  dibidang  kebijakan  fiscal,  moneter dan keuangan. Pemerintah mengambil kebijakan ekonomi sesuai dengan kodisi yang berlangsung saat ini.
Adanya pandemi Covid-19 yang ada di Indonesia mengakibatkan menurunnya permintaan global sehingga menurunkan produksi eksport, FDI ( Foreign  Direct Investment ) juga mengalami penurunan yang mengakibatkan berkurangnya sumber dana luar negeri. Dan dampak pandemi Covid-19 juga berdampak ke sektor pariwisata yang berpengarh ke usaha kecil dan menengah yang ada didalamnya.
Sektor UMKM memiliki peranan strategis dalam menopang kondisi perekonomian Indonesia.Seperti tahun 1998 dahulu saat adanya krisis ekonomi terjadi di Indonesia, banyak korporasi besar yang jatuh akibat kondisi krisis ekonomi yang terjadi saat itu. Namun sektor UMKM dapat membuktikan tetap survive dan menyelamatkan perekonomian Indonesia. Namun, kondisi saat ini berbeda, adanya pandemi Covid-19 tidak hanya menurunkan omzet penjualan UMKM  namun adanya kebijakan pembataan kegiatan social mengakibatkan sektor UMKM menjadi terpuruk. Banyaknya PHK di mana-mana mengakibatkan menurunnya ekonomi masyarakat  Karena kondisi tersebut
pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan sektor ini. Menurut badan pusat statistic tahun 2020 menyebutkan sektor UMKM memberikan kontribusi sebanyak 61,7% terhadap PDB Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memberikan perhatian lebih ke sektor ini. Pemerintah melalui kementerian keuangan membuat paket kebijakan yang tertuang di PP No. 23 Tahun 2020 mengenai program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Pemerintah memberikan prioritas kepada sektor UMKM agar dapat pulih sehingga lambat laun perekonomian dapat segera pulih. Program-program pemerintah dalam rangka membantu UMKM antara lain: adanya program pembiayaan mikro, KUR (Kedit Usaha Rakyat), Pengelolaan dana bergulir, pemberian subsidi bunga, insentif pajak dan penjaminan kredit modal kerja. Pemerintah dalam program PEN juga sudah menggelontorkan banyak dana agar UMKM dapat tetap survive .
Landasan Penelitian Terdahulu. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuraeny, Azizah dan Salam (2021) mengenai pengaruh kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat darurat terhadap ketahanan keluarga pedagang di kebumen menyatakan bahwa kebijakan tersebut berpengaruh negatif terhadap ketahanan fisik dan ketahanan ekonomi rumah tangga pedagang. Aktivitas produksi yang terhambat oleh kebijakan PPKM berdampak pada penurunan pendapatan dan omzet para pedagang sehingga memicu timbulnya kerawanan pangan dan ketahanan pangan keluarga. Tetapi hal tersebut tidak berdampak pada ketahanan sosial–psikologi keluarga pedagang yang diakibatkan oleh nilai-nilai sosial dalam masyarakat yang kuat. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Thaha (2020) mengatakan bahwa usaha kecil dan menengah (UMKM) menjadi barisan paling depan yang mengalami guncangan ekonomi akibat COVID-19. Dengan diberlakukannya langkah-langkah
Analisa Kebijakan Pemberlakuan PPKM... (97-107)
pencegahan penularan COVID-19 seperti lockdown dan PPKM dapat mengakibatkan penurunan permintaan dan mengganggu rantai pasokan barang dan jasa. Strategi yang dapat dilakukan oleh UMKM untuk bertahan adalah dengan mengelola manajemen business cycle dan melakukan tranformasi digital. Hal tersebut juga diperlukan sinergi antara kebijakan pemerintah dengan kebijakan perusahaan sehingga dapat membantu UMKM mengatasi masa krisis pandemi COVID-19.
Rizal, Afrianti dan Abdurahman (2021) melalui penelitiannya mengenai dampak kebijakan PPKM bagi pelaku bisnis coffe shop di Kabupaten Purwakarta mengatakan bahwa pemberlakukan kebijakan PPKM berdampak pada penurunan omset penjualan, keterlambatan distribusi bahan baku kopi pada para pelaku bisnis coffe shop di Purwakarta. Zulhijahyanti, dkk (2021) memaparkan strategi mempertahankan usaha pedagang kaki lima (PKL) pada masa pandemi COVID-19 adalah dengan memanfaatkan media sosial, dan e-commerce sebagai strategi pemasaran, sehingga penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi dengan mudah tanpa harus bersentuhan.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa deskriptif dengan pendekatan penulisan kualitatif. Analisa deskriptif berupa uraian kata-kata yang menggambarkan permasalahan yang timbul akibat kebijakan PPKM terhadap UMKM Kaki Lima yang terletak di kawasan Indomaret Jakal KM 12,5 Sleman, Yogyakarta.
Sugiyono (2010) mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan uraian isu-isu permasalahan yang sedang dalam fokus penelitian berbentuk ungkapan narasi dan bukan berbentuk hasil perhitungan statistika. Sehingga penelitian ini sejalan dengan pernyataan tersebut. Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.
Sumber data primer diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap para pemilik UMKM kaki lima kawasan Indomaret Jakal KM 12,5. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari beberapa sumber referensi yang valid seperti buku, peraturan perundang- undangan dan lain sebagainya yang memiliki hubungan dengan kebijakan PPKM dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti memilih beberapa key informants yang berada dilokasi penelitian, yaitu para pemilik UMKM Kaki lima di kawasan indomaret Jakal KM 12,5 Sleman, DIY. Peneliti melakukan wawancara yang berhubungan dengan efek yang dialami oleh para pemilik UMKM pada masa PPKM tahap 10 yang berlaku pada 15 Juni sampai dengan 28 Juni 2021. Wawancara dilakukan pada tanggal 1 Juli 2021.Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan peneliti adalah triangulasi yaitu penggabungan data dengan check,  re- check dan cross-check antar data yang satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan sebuah kebenaran (Nawawi, 2007). Analisis data memiliki sifat induktif/ kualitatif dengan melakukan tiga tahapan analisis menurut Creswell (2007) yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, data- data yang telah didapatkan direduksi pada pola-pola tertentu, setelah itu dilakukan kategorisasi tema, dan dilakukan interpretasi kategori tersebut sesuai dengan skema- skema yang didapat. Tahapan selanjutnya adalah mengubah data hasil reduksi menjadi bentuk matriks agar terlihat hubungan antara kategori data menurut subjek, informan, lokasi penelitian dan waktu. setelah itu beberapa bagian data tersebut dijabarkan dan diinterpretasikan agar dapat ditemukan kesimpulan yang menyeluruh dari tiap bagian analisis tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Efek Pandemi COVID-19 Terhadap UMKM Pandemi Covid-19 menjadi kondisi yang darurat bagi kelangsungan bisnis di
seluruh dunia. Pandemi ini menghambat pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia dengan cakupan yang luas dan cepat. Laporan Bank Dunia (2020) mengatakan bahwa timbulnya Covid-19 memberikan tren resesi ekonomi secara global, dimana semua negara tanpa terkecuali tidak dapat menahan efek buruk yang dihasilkan. Menurut laporan Bank Dunia pada tahun 2020 telah terjadi penurunan ekonomi global sebesar 5,2%. Hal tersebut juga memberikan implikasi bahwa perusahaan kecil dan menengah adalah korban dari pandemi ini dan memperburuk kondisi bisnis jangka panjang.
Pandemi Covid-19 juga memiliki dampak yang  signifikan  terhadap  UMKM  di  daerah terdampak. 4.800 UMKM di Tiongkok pada masa pasca pandemi, berada dalam kondisi terburuk dibandingkan dengan sebelum pandemi (Lu, dkk 2020). Sektor usaha mengalami permasalahan dalam beberapa hal, seperti langkanya pasokan, permintaan yang menurun dan pemberhentian tenaga kerja. Bartik, dkk (2020) melakukan analisis terhadap lebih dari 5.800 UMKM yang berhubungan dengan jaringan dan mereka menemukan bahwa pandemi Covid-19 memberikan pengaruh buruk sehingga merugikan bisnis perseorangan dan mitra- mitranya. Kekurangan sumber daya sehingga bisnis menjadi pailit adalah dampak signifikan dari pandemi ini.
Menurut Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah (2021), pandemi Covid-19 menimbulkan dampak terhadap 5 aspek UMKM di Kabupaten Buleleng yaitu: 1) Aspek penjualan. UMKM di Kabupaten Buleleng mengalami penurunan penjualan rata-rata sebesar 61 %. 2) aspek laba usaha. UMKM di Kabupaten Buleleng mengalami penurunan laba usaha rata-rata sebesar 61%. 3) aspek permodalan. UMKM di Kabupaten Buleleng yang bermasalah dalam bidang permodalan melonjak menjadi 71,4%. 4) aspek jumlah karyawan. UMKM di Kabupaten Buleleng mengurangi jumlah karyawan sebanyak 22% dan terakhir 5) aspek kesanggupan membayar angsuran pinjaman
bank. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah, hampir semua UMKM di Kabupaten Buleleng, mengalami masalah dalam melakukan pembayaran angsuran terhadap perbankan.
Efek Pandemi Covid-19 terhadap UMKM di Sleman.
Para pemilik UMKM, terutama di kawasan Indomaret Jakal KM 12,5 Sleman, Yogyakarta, mengalami efek yang signifikan akibat pandemi Covid-19. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah memberikan dampak buruk bagi kelangsungan bisnis mereka, karena warga tidak diperbolehkan berkerumun, penutupan jalan yang mengakibatkan distribusi bahan baku dan permintaan konsumen terhambat, dan penetapan jam buka tutup outlet yang ditetapkan pemda setempat selama masa PPKM mengakibatkan penurunan penjualan.
Adanya pandemi Covid-19 adalah tantangan yang pelik bagi seluruh pemilik UMKM terutama kaki lima, beberapa periode awal mula Covid-19 di Indonesia, sudah banyak pelaku usaha yang mengalami gangguan dalam proses jual beli dan strategi pemasarannya, bahkan banyak yang mengalami pailit karena tidak sanggup membayar biaya produksi. Beberapa bulan pasca kasus pertama Covid-19 muncul di Indonesia, pandemi masih belum dapat dikatakan selesai, warga yang terdampak terpaksa harus bertahan dalam melawan tantangan yang ada. Para pemilik UMKM yang ada di kawasan Indomaret Jakal KM 12,5 Sleman, Yogyakarta juga merasakan hal tersebut. Mereka harus kreatif dalam melakukan inovasi agar dapat bertahan di masa pandemi. Salah satu responden mengatakan, “sebelum pandemi jualan telur gulung saya ramai sekali, sehari bisa 200 sampai 300 tusuk terjual, sekarang tidak sampai 100 tusuk sehari, karena banyak anak kos yang pulang kampung (partisipan ke-1, usaha telur gulung, 1 Juli 2021)” responden
lainnya juga mengatakan hal yang sama “pandemi ini 2 outlet saya di dekat Jogjabay dan depan kampus UNY tutup, yang tersisa hanya disini, itupun kembang kempis, karena jam tutup lebih cepat jadi jualannya cuma sebentar dan mahasiswa pulang kampung jadi yang beli sedikit.  (partisipan ke-2, usaha dimsum, 1 Juli 2021)” responden lainnya berkata bahwa “hampir seluruh pemilik usaha dikawasan ini mengalami kesulitan suplai bahan baku, karena jalan ditutup, operasional toko juga hanya sebentar, jadi susah nih jualan. (partisipan ke-3, usaha kebab, 1 Juli 2021)”.

## SIMPULAN
Penelitian ini menekankan pada analisis pengaruh Covid-19 terhadap UMKM kaki lima di Sleman Yogyakarta pada masa PPKM. Eksplorasi literatur secara kolektif digunakan untuk mengidentifikasi akibat yang dihadapi oleh para pemilik UMKM terhadap pandemi Covid-19. Temuan dan analisis yang didukung oleh literatur-literatur menunjukkan bahwa
Covid-19 menimbulkan permasalahan yang pelik bagi UMKM di Sleman, Yogyakarta. Permasalahan yang terjadi adalah kurangnya pasokan bahan baku, penurunan penjualan, terbatasnya transportasi, operasional terbatas, dan pembatasan aktivitas.
Hasil dari penelitian ini juga diikuti dengan beberapa saran untuk rekomendasi pengambilan kebijkan pemerintah dan pemilik UMKM. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan kebijakan dapat memperhatikan skema pinjaman kewirausahaan, skema pembiayaan, workshop staff  terampil,  pelatihan  teknologi digital, memberikan fasilitas teknologi digital yang memadai bagi para pemiliki UMKM, dan memberikan pinjaman jangka pendek bagi para pemilik UMKM. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan dapat memperluas penelitian ini ke berbagai bidang di daerah Sleman Yogyakarta dan memperoleh temuan atau bukti yang lebih komprehensif mengenai subjek penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik https://www.bps.go.id
Bartik, A.W., Bertrand, M., Cullen, Z.B., Glaeser, E.L., Luca, M. and Stanton, C.T. (2020) , How Are Small Businesses Adjusting to Covid-19? Early Evidence from a Survey ( No. w26989), National Bureau of Economic Research.
Creswell, J. W. (2007) Qualitative  Inquiry  and  Research  Design:  Choosing  Among  Five Approaches . Thousand Oaks: Sage Publications.
Handiwardoyo, Wibowo. 2020. Kerugian Ekonomi Nasional Akibat PAndemi Covid – 19. Journal of Business and Entrepreneurship 2 (2). 83-91.
Junaedi, Dedi., Faisal S. 2020. Dampak Pandemi Covid – 19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara – Negara Terdampak. Simposium Nasional Keuangan Negara (pp. 995).
Lu, Y., Wu, J., Peng, J. and Lu, L. (2020), “The perceived impact of the covid-19 epidemic: evidence  from  a  sample  of  4807  SMEs  in  Sichuan  province”, China. Environmental Hazards, (pp. 1-18).
Maryanti, Sri., I Gusti Ayu Oka, I wayan Nuada. 2020. Pandemi Covid – 19 dan Implikasinya Pada Perekonomian NTB. Jurnal Media Bina Ilmiah . 14 (11). 3497-3508.
Moegiarso, Susiwijono (2021 August), Penerapan PPKM untuk Mengendalikan Laju Covid-19 dan Menjaga Kehidupan Masyarakat. Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia . Retreived 20 Juli 2021 https://www.ekon.go.id/publikasi/
detail/3159/penerapan-ppkm-untuk-mengendalikan-laju-covid-19-dan-menjaga- kehidupan-masyarakat
Nasution, Erlina dan Iskandar Muda. (2020). Dampak Pandemi Covid – 19 Terhadap Perekonomian Indonesia. Jurnal Benefita 5(2). 212 -224.
Nawawi, H. (2007) Metode Penelitian Bidang Sosial . Yogyakarta: Gajah Mada Press.
Nuraeny, Reny., Siti, N.A., dan Annisa N.S. (2021). Pengaruh Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM) Pengaruh Terhadap Ketahanan Keluarga Pedagang di Kebumen. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi , 2(1), 1627-1639.
Sugiyono (2010) Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  &  Reseach  and  Development . Bandung: Alfabeta.
Thaha, Abdurrahman Firdaus. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia. Jurnal Brand , 2(1), 147-153.
World Bank (2020 August), The global economic outlook during the COVID-19 pandemi: a changed world, World Bank , Retrieved 22 August 2020 http://www.worldbank.org/en/ news/feature/2020/06/08/the-globaleconomic-outlook-during-the-covid-19-pandemi-a- changed-world
Zuhijahyanti, Hanna., Kintan Ayu A.S., Leonita, L.S. (2021). Strategi Mempertahankan Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal  Ilmiah  Manajemen , 8(1), 21-29