## APEC dan Proses Integrasi Ekonomi Regional di Kawasan Asia Pasifik

## Sigit Aris Prasetyo

## Abstract
Economic regionalism has become a real phenomenon in Asia Pacific during the last decade. This region has experienced the explosion of bilateral and regional trading arrangements, and is considered as the most progressive and forefront in proliferation of the establishment of Free Trade Agreements (FTAs) and Regional Trade Agreements (RTAs). A report by World Trade Organization in 2010, for instance, shows more than  462  FTAs/RTAs  have  already  established,  111  FTAs/RTAs  of  those were  in  Asia  Pacific  region.  The  Asia  Pacific  Economic  Cooperation (APEC), as a prominent economic cooperation in region, has actively promoted  an  economic  integration,  such  the  Bogor  Declaration  in 1994 “to achieve free and open trade and investment in Asia Pacific” and  the  idea  of  establishing  Free  Trade  Area  of  the  Asia  Pacific (FTAAP) in 2006, followed by a proposal of using Trans-Pacific Strategic Partnership (TPP) as a pathway of FTAAP in 2009. This article is aimed to address the APEC’s agenda on this regional economic integration, which generated debates amongst its economies members, scholars and analyst with different perspectives. This writing is also intended to analyze  Indonesia’s  position  and  its  strategic  policy  to  response  this development.
Key words: APEC, regionalism, Asia Pacific

## Pendahuluan
Dalam dekade terakhir, upaya integrasi ekonomi melalui pembentukan Free Trade  Agreements (FTAs)  dan Regional  Trading  Agreements (RTAs)  menjadi sebuah  kecenderungan  global.  Terbentuknya Single  European  Market oleh Uni Eropa (1992) dan North American Free Trade Agreement (NAFTA) tahun 1994, dipandang sebagai pendorong negara/kawasan lain untuk membentuk integrasi ekonomi serupa. Setidaknya hingga awal tahun 2010, kurang lebih 462 FTAs/RTAs (271 FTA/RTA diantaranya telah berlaku 1 ) telah disampaikan pada GATT/WTO. Sejumlah negara saling berlomba untuk membentuk
1 Regional  trade  agreement ,  htt://www.wto.org/English/tratop_e/region_e/region_e.htm,  2 Januari 2010
integrasi  ekonomi  sebagai  upaya  menghadapi  tantangan  globalisasi  dan peningkatan kompetitas daya saing mereka. Melihat kecenderungan tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa tujuan integrasi ekonomi diarahkan untuk  menguatkan  posisi  ( leverage )  kekuatan  bidang  ekonomi  dan  politik internasional di tengah persaingan global yang semakin kuat.
Tabel. World Architecture of FTAs
Source: CIA Factbook (2007)
Kerjasama  yang  ditujukan  untuk  mencapai  integrasi  kawasan  juga berkembang pesat di Asia Pasifik, walaupun relatif lambat jika dibandingkan kawasan lain seperti Eropa. Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan Asia Pasifik  terlihat  agresif  dan  terdepan  ( forefront )  dalam  pembentukan  FTA/ RTAs 2 . Kecenderungan tersebut nampak pada akhir 1990an, yang didorong dampak krisis keuangan Asia tahun 1997, ketidakmenentuan perundingan WTO,  bertambah  pesatnya  pergerakan  barang  dan  jasa,  dibutuhkannya akses pasar yang lebih cepat dan besar, serta meningkatnya ketergantungan ekonomi ( economic dependence ) antar negara. Beberapa contoh FTAs/RTAs di
2 Sebagai  catatan,  hingga  tahun  2010  terdapat  111  FTAs/RTAs  yang  tela  dilakukan  oleh ekonomi APEC, di mana 43 diantaranya merupakan perjanjian antara ekonomi APEC ( Draft Report on Assessment on Achievement of the Bogor Goals ) 4 expanding to Eastern Europe expanding to Latin America Source : CIA Factbook (2007) NAFTA Population:   445 million GDP: US$15.857 trillion EU Population:  491 million GDP:  US$ 14.38 trillion CHINA Population:  1.330 billion GDP PPP:    US$ 6.991 trillion JAPAN Population:  127 million GDP PPP: US$ 4.29 trillion ASEAN Population:  575.5 million GDP:     US$ 3.431 billion FTA Canada – Chile 1997 FTA : Chile – Mexico 1999 FTA : USA – Chile 2004 FTA : USA – Singapore 2004 FTA : USA – Australia 2005 FTA : Mexico – Japan 2005 FTA : Chile – Brunei – NZ – Singapore 2006 MERCOSUR Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay FTAA (by 2005) under negotiation NAFTA US, Canada, Mexico SAPTA Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka China - ASEAN FTA ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) Japan-Korea FTA (under negotiation) Japan-Mexico EPA (signed agreement) Japan’s Bilaterals: • Japan-Singapore EPA • Japan-Philippines EPA • Japan-Thailand EPA • Japan-Malaysia EPA • Japan-Indonesia EPA AFTA Indonesia, Malaysia, Ph ilippines, Singapore, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, Cambodia India - ASEAN FTA EU-MEXICO FTA EU 25 countries ACP-EU Countries in Africa and the Caribbean (approx. 70  countries) Japan-Korea-China FTA (under negotiation) Australia-New Zealand-ASEAN FTA
Korea - ASEAN FTA

## World Architecture of  FTAs
kawasan ini antara lain yaitu ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN + 1, ASEAN + 3, China-ASEAN Free Trade Agreement (CAFTA), ASEAN-Australia- New Zealand FTA (AANZFTA), Trans-Pacific Partnership (P4), North American Free  Trade  Agreement (NAFTA)  dan  FTA  lainnya.    Beberapa  FTAs/RTAs tersebut  tumbuh  dengan  pesatnya  seiring  dengan  dinamika  terbentuknya arsitektur  regional  di  kawasan  Asia  Pasifik  yang  dalam  beberapa  dekade terakhir.
APEC  adalah  salah  satu  forum  kerjasama  ekonomi  di  kawasan  Asia Pasifik  yang  cukup  diperhitungkan  dalam  beberapa  dekade  terakhir. 3 Dibentuk tahun 1989, forum ini relatif cukup agresif dalam membahas isu- isu  ekonomi,  khususnya  upaya  pembentukan  liberalisasi  perdagangan dan  investasi  di  kawasan.  Salah  satu  komitmen  atau milestone APEC  yaitu komitmen Bogor Goals tahun 1994 4 . Dalam deklarasi tersebut, anggota APEC sepakat untuk terciptanya liberalisasi perdagangan dan investasi tahun 2010 bagi ekonomi maju dan 2020 bagi ekonomi berkembang. Selanjutnya, untuk mencapai  tujuan  tersebut  APEC  juga  telah  memulai  membahas  langkah lebih  lanjut  dengan  upaya  pembentukan Free  Trade  Area  of  the  Asia  Pacific (FTAAP).
Tabel. 2 Anggota Ekonomi APEC 5
3 APEC  didirikan  tahun  1989,  merupakan  sebuah  forum  kerjasama  ekonomi  di  kawasan Asia Pasifik. Beranggotakan 21 ekonomi yaitu Australia, AS, Brunnei Darussalam, China, Chile, Filipina, Hongkong China, Indonesia, Korsel, Malaysia, Meksiko, Thailand, Vietnam, Papua Nugini, Singapura, Selandia Baru, Rusia, Jepang, Chinese Taipei (Taiwan), Peru, dan Kanada. Sebutan untuk anggota forum ini adalah “ekonomi” dan bukan negara dikarenakan terdapat anggota yaitu Hongkong China dan Taiwan yang disepakati sebagai non-state .
4 Hasil pertemuan KTT APEC tahun 1994 di Bogor, Indonesia
5 www.apec.org, 28 Agustus 2011
Walaupun  APEC  bukanlah  suatu  forum  kerjasama  ekonomi  yang legally  binding ,  namun  sifatnya  sebagai collective peer  pressure cukup  efektif mendorong  dinamika  pembahasan  isu-isu  ekonomi  di  dalamnya  dan memberikan  bobot  terciptanya regional  architecture di  kawasan.    Salah  satu misi APEC yaitu terciptanya kawasan dengan free trade and investment memang bukan suatu target capaian yang mudah dan dipastikan melalui proses yang panjang.  Masih  banyaknya  perbedaan  perspektif  dan  kepentingan, level of  development, diantara  para  anggotanya  serta  kompleksitas  dan  dinamika kawasan  menjadikan  APEC  sebagai  suatu  forum  yang  menarik  untuk dicermati.  Tulisan  ini  ditujukan  untuk  membahas  dan  menganalisa  salah satu  agenda  utama  APEC,  yaitu  terciptanya  liberalisasi  perdagangan  dan investasi di kawasan Asia Pasifik. Integrasi ekonomi dalam APEC yang salah satunya melalui FTAAP telah menjadi perdebatan dan berjalan alot diantara anggotanya. Hal tersebut dapat dilihat dari proses pembahasan yang berlarut- larut hingga tahun 2011. Namun demikian, dapat diasumsikan bahwa proses regionalism cepat atau lambat akan semakin menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindari.
Indonesia sebagai salah satu negara yang membidani terbentuknya APEC menilai  APEC  sebagai  salah  satu  forum  kerjasama  regional  yang  penting. Selama bergabung, Indonesia cukup berperan aktif dalam pembahasan dan penentuan  agenda  penting  APEC,  antara  lain  pentingnya  dilakukannya capacity  building bagi  anggota  ekonomi  berkembang,  dan  integrasi  ekonoi kawasan yang dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan level of development anggota APEC sebagaimana tercantum dalam Bogor Goal s. Khusus dalam  hal  pembahasan  intergasi  ekonomi  APEC,  Indonesia  mendukung proses  tersebut  yang  diharapkan  akan  memberikan  kemakmuran  dan perkembangan  ekonomi  di  kawasan.  Namun  demikian,  kalkulasi national interest memang  menjadi  patokan  yang  harus  ditekankan  karena  beberapa alasan. Pertama ,  Indonesia  tidak  menolak  proses  integrasi  yang  lebih  luas, namun  Indonesia  masih  memfokuskan  pada layer kepentingan  yang  lebih dekat,  yaitu  ASEAN,  dengan  terbentuknya ASEAN  Economic  Community (AEC) tahun 2015. Kedua, Indonesia masih berupaya mengoptimalkan FTAs secara  bilateral  yang  telah  dilakukan  maupun  menekankan  FTAs  bilateral dengan  mitra  penting  lainnya. Ketiga, pemokusan  upaya-upaya  penguatan internal  atau  domestik  masih  menjadi  prioritas  utama  Indonesia  dalam beberapa tahun ke depan. Dengan melihat asumsi-asumsi tersebut, tulisan ini juga diarahkan untuk melihat bagaimana kebijakan dan posisi Indonesia dalam agenda utama APEC yang salah satunya mengenai integrasi ekonomi kawasan.

## APEC dan Integrasi Ekonomi Kawasan
Pembentukan integrasi ekonomi kawasan menjadi salah satu agenda penting APEC  dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Dorongan  dibentuknya  FTAAP
sebenarnya berasal dari masukan APEC Business Advisory Council’s (ABAC) 6 tahun 2004 yang mengusulkan APEC untuk mempelajari fisibilitas FTAAP. Kalangan bisnis beranggapan banyaknya FTA di kawasan merupakan ‘ noodle bowl ’  atau  ‘ spaghetti  bowl ’  yang  membingungkan  kalangan  bisnis,  bersifat lebih kompleks, serta menambah biaya dan beban administrasi. Pembentukan FTAAP  menurut  mereka  bermanfaat  meningkatkan  perdagangan  dan investasi  dan  kemakmuran  ekonomi  kawasan.  Namun  demikian,  gagasan tersebut  di  tolak  dalam  pertemuan  para  pemimpin  APEC  ( APEC  Economic Leader’s Meeting - AELM APEC)  2004 di Santiago, Chile, dan APEC AELM 2005 di Busan, Korea.
Dua  tahun  setelah  proposal  pengkajian  FTAAP  ditolak,  baru  pada pertemuan  para  pimpinan  ekonomi  APEC  (AELM)  di  Hanoi,  Vietnam, tahun 2006 gagasan tersebut diterima APEC. Para pimpinan APEC tersebut menginstruksikan para menteri dan pejabat tingginya untuk mengkaji lebih lanjut cara dan langkah-langkah demi mendorong integrasi ekonomi regional ( Regional  Economic  Integration -  REI),  diantaranya  dalam  jangka  panjang melakukan  kajian  tentang  kemungkinan  pembentukan Free  Trade  Area  of the Asia Pacific (FTAAP) yang merupakan salah satu cara/opsi mendorong tercapainya REI.
Keputusan APEC untuk pengkajian lebih lanjut FTAAP memang cukup berani  dan  mengejutkan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dengan  masih  banyaknya anggota APEC yang enggan dan tidak berkomitmen akan gagasan tersebut. AS, misalnya, beberapa bulan sebelum pertemuan Hanoi 2006 adalah salah satu anggota APEC yang menolak keras ( most hesitant ) akan gagasan tersebut. Beberapa  anggota  lain  juga  memiliki  kepentingan  lain,  antara  lain  Jepang dengan  gagasan Comprehensive  Economic  Partnership  in  East  Asia (CEPEA) yang terdiri dari ASEAN plus Six 7 , sedangkan China dengan gagasan East Asia Free Trade Area (EAFTA) yang beranggotakan ASEAN plus Three 8 .  Namun demikian, para pimpinan APEC akhirnya menyetujui FTAAP dengan asumsi bahwa  inisiatif  kajian  FTAAP  dapat  menjadi  katalisator  diselesaikannya perundingan Doha Round, sesuai dengan ujuan Bogor Goals , dan revitalisasi APEC. Bahkan selain itu, terdapat asumsi kepentingan kuat AS di kawasan
6 APEC Business Advisory Council (ABAC) di bentuk berdasarkan arahan pimpinan anggota APEC tahun 1995 guna memberikan masukan perspektif para bisnis tentang agenda-agenda yang dibahas APEC. Anggotanya terdiri dari 1 hingga 3 wakil dari kalangan bisnis yang ditunjuk oleh masing-masing kepala negara/pemerintahan anggota APEC.
7 Comprehensive  Economic  Partnership  in  East  Asia (CEPEA)  yaitu  ASEAN  plus  Six  (China, Jepang, Korea, Australia, India, Selandia Baru).
8 East Asia Free Trade Area (EAFTA) yaitu ASEAN plus Three (China, Jepang dan Korea).
Asia Pasifik, yaitu untuk meng- counter tumbuhnya integrasi ekonomi di Asia Timur, semakin meningkatkan engagement AS di kawasan, dan strategi AS untuk membendung ( hedging ) pengaruh China 9 .
Tabel 3. Spaghetti Bowl  RTAs 10
FTAAP: Beda Kepentingan Sejak didorong APEC tahun 2006, FTAAP telah menjadi on going discussion , bahkan perdebatan pro dan kontra antar anggotanya. Jika ditilik lebih dalam berdasarkan  perspektif  kepentingan  geopolitik  dan  ekonomi,  memang terdapat vested national interest masing-masing anggota ekonomi APEC. AS misalnya  yang  semula  menolak  FTAAP  dan  akhirnya  mendukung  agenda tersebut di dorong kepentingan nasionalnya untuk semakin engage dengan Asia,  khususnya  kemajuan booming ekonomi  Asia  Timur;  meng- counter tumbuhnya regionalism Asia Timur yang tanpa melibatkan AS. Jepang yang
9 Kebijakan AS untuk  mendukung FTAAP juga didasarkan kekhawatiran eksistensi AS di kawasan Asia Timur akan semakin tertinggal dan tidak terlibat dalam proses perkembangan ekonomi  di  kawasan  Asia  Timur  dan  bahkan  tersaingi  oleh  China.  Dilaksanaknnya pertemuan East Asia Summit tahun 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia juga diyakini berperan dalam proses perubahan kebijakan AS untuk mendukung FTAAP. Negara-negara Amerika Latin yang juga anggota APEC (Peru, Meksiko, dan Chile juga mempunyai kepentingan engagement Asia Pasifik dan menginginkan engagement pertumbuhan ekonomi Asia Timur.
10 Multilateralising  regionalism : the  WTO’s  next  challenge, http://www.voxeu.org/index. php?q=node/959, 10 November 2011
7
Tabel 3 Spaghetti Bowl  RTAs 10

## FTAAP: Beda Kepentingan
Sejak  didorong  APEC  tahun  2006,  FTAAP  telah  menjadi on  going  discussion ,  bahkan perdebatan  pro  dan  kontra  antar  anggotanya.  Jika  ditilik  lebih  dalam  berdasarkan  perspektif kepentingan geopolitik dan ekonomi, memang terdapat vested national interest masing-masing anggota ekonomi APEC. AS misalnya yang semula menolak FTAAP dan akhirnya mendukung agenda  tersebut  di  dorong  kepentingan  nasionalnya  untuk  semakin engage dengan  Asia,
10 Multilateralising  regionalism : the  WTO’s  next  challenge, http://www.voxeu.org/index.php?q=node/959 ,  10
November 2011
juga  menolak  gagasan  tersebut  pada  akhirnya  mendukung  FTAAP  yang disetujui  AS  dikarenakan  AS  adalah  rekan  dagang  Jepang  yang  terbesar dan  gagasan  tersebut  tidak  akan  menghalangi  inisiatif  regionalisme  Asia Timur. 11 Secara umum, sejumlah anggota ekonomi maju seperti AS, Jepang, Australia,  dan  Singapura  berpandangan,  FTAAP  dapat  mengintegrasikan ekonomi kawasan secara efektif, dapat berkontribusi nyata bagi liberalisasi perdagangan  dan  perekonomian  global,  mempercepat  integrasi  ekonomi Asia-Pasifik,  serta  merevitalisasi  APEC.  Sebaliknya,  beberapa  anggota ekonomi berkembang APEC seperti China, Indonesia, Filipina, dan Thailand berpandangan  bahwa  FTAAP  hanya  merupakan  salah  satu  opsi  jangka panjang yang tidak mudah dilaksanakan karena sifat APEC yang voluntary dan non-binding . Kekhawatiran lain akan FTAAP menurut anggota ekonomi berkembang adalah berubahnya peran APEC yang selama ini lebih fleksibel dan  informal  menjadi  suatu  organisasi  formal  dan legal-based. Terdapat pandangan  bahwa  China  sebenarnya  menolak  gagasan  FTAAP,  selain dikarenakan  memiliki  agenda  terbentuknya  EAFTA  juga  menilai  bahwa FTAAP merupakan strategi AS untuk membendung eksistensi China di Asia Pasifik. Namun demikian China akhirnya menyetujui fisibilitas dibentuknya FTAAP sebagai long term process .
Perbedaan perspektif akan FTAAP antar anggota APEC terus mewarnai rangkaian pertemuan APEC di Australia (2007), Peru (2008), Singapura (2009), Jepang (2010), dan pertemuan APEC di Honolulu, AS (2011). Dalam kurun waktu tersebut, anggota ekonomi maju bersikukuh FTAAP dinilai feasible dan bermanfaat bagi kawasan. Sebaliknya, anggota ekonomi berkembang tetap menekankan  FTAAP  sebagai long  term  process dan  sulit  dilakukan  dalam APEC.  Table  2  menunjukkan  proses  dan  bagaimana  sulitnya  pembahasan lebih lanjut FTAAP dalam rangkaian pertemuan KTT APEC dari tahun 2006 hingga 2011. Namun demikian, Pimpinan anggota APEC terus mendorong upaya lebih lanjut dalam pembentukan FTAAP secara bertahap.
11  Junichi  Sugawara, The  FTAAP  and  Economic  Integration  in  East  Asia:  Japan’s  Approach  to Regionalism and US Engagement in East Asia , Mizuho Research Institute, 2006, http://www. mizuho-ri.co.jp/research/economics/pdf/rp/MRP0702.pdf, 10 Agustus 2011
Tabel 4.
FTAAP: Success or failure?
No AELM
Arahan Pimpinan APEC tentang FTAAP 1 Hanoi, 2006 “We shared the APEC Business Advisory Council’s (ABAC) views that while there are practical difficulties in negotiating a Free Trade Area of the Asia Pacific at this time,  it  would  nonetheless  be  timely  for  APEC  to  seriously  consider  more effective avenues towards trade and investment liberalization in the Asia-Pacific region.  ..................., we  instructed  Officials  to  undertake  further  studies  on ways  and  means  to  promote  regional  economic  integration,  including  a  Free
Trade Area of the Asia-Pacific as a long term prospect ” 12 .
2 Sidney, 2007 “Through a range of practical and incremental steps, we will examine the options and prospects for a Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP) ” 13 .
3 Lima, 2008 “We commended the progress made in examining the prospects and options of a possible Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP) as a long-term prospect. We noted advice from Ministers that while an FTAAP would likely be of economic benefit to the region as a whole, there would also be challenges in its creation. We instructed Ministers and officials to undertake further steps in examining the prospects  and  options  of  a  possible  FTAAP,  including  by  conducting  further analytical work on the likely economic impact of an FTAAP , and discussing the possible capacity building requirements for any possible future negotiations” 14 .
4 Singapura, 2009 We will continue to explore building blocks towards a possible Free Trade Area of the Asia Pacific (FTAAP) in the future . An analytical study by officials shows that  there  are  significant  economic  benefits  from  an  FTAAP,  as  well  as  the challenges of establishing such an agreement. We look forward to the progress update  from  Ministers  and  officials  next  year  on  the  outcomes  of  the exploration of a range of possible pathways to achieve FTAAP 15 .
5  Yokohama, 2010 We will take concrete steps toward realization of a Free Trade Area of the Asia- Pacific  (FTAAP),  which  is  a  major  instrument  to  further  APEC's  regional economic integration agenda .  An FTAAP should be pursued as a comprehensive free  trade  agreement  by  developing  and  building  on  ongoing  regional undertakings, such as ASEAN+3,  ASEAN+6,  and the Trans-Pacific Partnership, among  others.   To  this  end, APEC  will  make  an  important  and  meaningful contribution  as  an  incubator  of  an  FTAAP  by  providing  leadership  and intellectual input into the process of its development, and by playing a critical role  in  defining,  shaping,  and  addressing  the  "next  generation"  trade  and investment  issues  that  FTAAP  should  contain .   APEC  should  contribute  to  the pursuit of an FTAAP by continuing and further developing its work on sectoral initiatives  in  such  areas  as  investment;  services;  e-commerce;  rules  of  origin; standards  and  conformance;  trade  facilitation;  and  environmental  goods  and services 16 .
6  Hawaii, 2011 We  have pursued  these objectives  in 2011 by  addressing next-generation  trade and investment issues, including through our trade agreements and a Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP), which is a major instrument to further APEC’s regional economic integration agenda 17 .
12 14 th APEC  Economic  Leaders’  Meeting ,  Ha  Noi,  Viet  Nam,  18-19  November  2006, http://www.apec.org/apec/leaders__declarations/2006.html, 12 Maret 2011
13 15 th APEC Economic Leaders’ Meeting , , Sydney, Australia, 9 September 2007, http://www.apec.org/apec/leaders__declarations/2007.html, 12 Maret 2011
14 The 16 th APEC Economic Leaders’ Meeting, Lima, Peru , 22-23 November 2008, http://www.apec.org/apec/leaders__declarations/2008.html, 18 April 2011
15 The 17 th APEC Economic Leaders’ Meeting, Singapore , 14-15 November 2009
16 The 18 th APEC Economic Leaders’ Meeting, Yokohama, November 2010
17 The 19 th APEC Economic Leaders’ Meeting, Honolulu, Hawaii, United States of America
Berbagai  rangkaian  studi  telah  dilakukan  APEC  dalam  proses pembentukan  FTAAP. 18 Namun  demikian,  FTAAP  nampaknya  akan  tetap merupakan sebuah controvertion proposition, menimbulkan dukungan pro dan kontra dengan argumentasi yang sama kuatnya. Pandangan pro dan kontra FTAAP tersebut tidak saja terjadi di level pertemuan formal APEC, namun juga  menjadi  topik  kajian  dan  perdebatan  para  akademisi  dan  pemerhati kawasan lainnya.
Pembahasan  FTAAP  dapat  dikatakan  berjalan  lambat  sejak  di- endorse tahun 2006 hingga 2010. Bahkan, ketidak menentuan nasib FTAAP menambah skeptisme beberapa kalangan bahwa FTAAP tidak fisible dan sulit dilakukan. Sejumlah kajian menyimpulkan FTAAP sulit atau bahkan akan ‘gagal’, seperti yang dikemukakan  Vinod K. Aggarwal 19 , Sheng Bin 20 , Shujiro Urata 21 , Chia Siow Yue dan Hadi Soesastro 22 (ISEAS, 2007). Menurut kajian-kajian tersebut, FTAAP sulit dilakukan di APEC, khususnya dari perspektif politik, ekonomi, dan perbedaan kepentingan strategis antara anggotanya. Penilaian lain yang mendukung penilaian tersebut adalah sebagai berikut. Pertama , terbentuknya FTAAP akan mengubah sifat APEC yang voluntary-non binding menjadi forum legal based-binding , mengingat kesepakatan FTA yang dibentuk akan bersifat mengikat. Kedua , pandangan skeptis bahwa FTAAP akan sulit, dikarenakan level of development anggota yang bervariasi sehingga sulit menyepakati sebuah high quality of FTA. Ketiga , terdapat 2 anggota APEC yang bukan merupakan entitas sebagai ‘ state ’, yaitu Taiwan dan Hongkong yang selama ini dianggap sebagai ‘ economies ’.
18     Sejumlah kajian telah dilakukan APEC antara lain yaitu: docking, merging and enlargement, economical impact on FTAAP; convergences and divergences FTAs/ RTAs in regions.
19     Vinod K. Aggarwal, direktur Berkeley APEC Study Centre, Universitas Berkeley California, dalam analisanya yang berjudul “The Political Economy of a FTAAP: A U.S. Perspective”, mengenai perspektif kepentingan political economy AS, menilai FTAAP tidak fisible bagi AS  karena,  pertama  strategi  liberalisasi  AS  tidak  mendapatkan  dukungan  penuh  secara domestik, beberapa sektor tetap di proteksi seperti baja, tekstil, produk pertanian. Kedua, dilakukannya  FTAAP  juga  mendapatkan  pertentangan  dari  domestik  AS  dihubungkan dengan  isu  hubungan  ekonomi  AS-China,  mengingat  fakta  AS  mengalami  peningkatan trade deficit dengan China. Proposal pembentukan FTAAP menurutnya sebagai “dead on arrival” bagi Konggres AS.
20     Sheng Bin, Profesor di APEC Study Centre, Universitas Nankai, China dalam tulisannya yang berjudul “The Political Economy of a FTAAP: A Chinese Perspective”, menyatakan China lebih tertarik proposal East Asian free Trade Area (EAFTA) dari pada FTAAP. Selain itu, perkembangan isu hubungan ekonomi China-AS, khususnya mengenai proteksi sejumlah sektor oleh AS, dan status Taiwan juga mendukung asumsi sulitnya fisibilitas FTAAP bagi kepentingan China.
21    Shujiro  Urata,  professor  ekonomi,  Graduate  School  of  Asia  Pacific  Studies,  Universitas Waseda,  Jepang,  dalam  tulisannya  yang  berjudul  “Japan’s  FTA  Strategy  and    FTAAP  “ menyatakan walau Jepang mendapatkan manfaat ekonomi dengan dibentuknya FTAAP, namun  Jepang  kesulitan  untuk  memasukkan  liberalisasi  sektor  pertaniannya  karena ditentang  oleh  domestiknya.  Dikhawatirkan  Jepang  akan  kalah  bersaing  dengan  produk dari Australia, Kanada dan AS.
22    Chia Siow Yue (peneliti di Singapore Institute of International Affairs) dan Hadi Soesastro (Direktur  Eksekutif  CSIS,  Jakarta)  dalam  kajian  yang  berjudul  “ASEAN  Perspective  on Promoting Regional and Global Freer Trade”, menyatakan secara umum negara-negara yang tergabung  dalam  ASEAN  masih  menghadapi  gap  dalam  economy  capabilities  sehingga belum siap dengan proposal FTAAP.
Sebaliknya,  pandangan  yang  mendukung  pembentukan  FTAAP berargumentasi  bahwa  FTAAP  dapat  mendorong  diselesaikannya  DDA; mengintegrasikan  FTA/PTAs  di  kawasan  Asia  Pasifik;  sejalan  dengan semangat Bogor Goals , yaitu liberalisasi perdagangan dan investasi tahun 2010 bagi anggota ekonomi maju dan 2020 bagi ekonomi berkembang. Pandangan lainnya, sebagaimana yang diusung Fred Bergsten menyatakan FTAAP yang dapat  mengintegrasikan  ekonomi  kawasan  secara  efektif,  berkontribusi nyata bagi liberalisasi perdagangan dan perekonomian global, mempercepat integrasi ekonomi Asia-Pasifik, serta merevitalisasi APEC. 23 Melihat  masih diverse -nya  perbedaan  visi  dan  kepentingan  strategik antar  anggotanya,  APEC  memang  dihadapkan  pada  kondisi  yang  sulit. Bahkan  FTAAP  untuk  “ first  phase ”  dapat  dinilai  gagal,  khususnya  jika dihubungkan dengan upaya pembentukan FTAAP di dalam APEC selama periode 2006-2009. Hasil KTT APEC 2010 yang salah satunya menyepakati pembentukan FTAAP dibahas di luar APEC merupakan opsi menghindari deadlock penentuan nasib FTAAP. Selanjutnya, dalam deklarasi KTT tersebut, para  pimpinan  APEC  sepakat  bahwa  ke  depan  APEC  berperan  sebagai inkubator pembentukan FTAAP, yaitu “ defining ”, “ shaping ” dan “ addressing ” pembentukan “ next generation ” isu-isu perdagangan dan investasi di dalam FTAAP. Tahap pembentukan FTAAP di luar APEC dapat diartikan sebagai “ second  phase ”  atau  “ second  opportunity ”  pembentukan  integrasi  ekonomi melalui  FTAAP,  mengakhiri  perdebatan  dan  rivalitas  anggota  APEC  yang menolak FTAAP.
TPP sebagai vehicle FTAAP? Trans-Pacific Strategic Partnership (TPP) yang sebelumnya dikenal P-Four (P4) mendapat  perhatian  dan  momentum  dalam  proses  pembentukan  FTAAP oleh APEC. Khususnya sejak 2009, saat dimunculkan gagasan pembentukan pathway  FTAAP  dari  beberapa building  block FTA  di  kawasan  (ASEAN, ASEAN+3,  ASEAN+6).  Gagasan  tersebut  didukung  4  anggota  APEC  yang tergabung P4 (Singapura, Selandia Baru, Chile, dan Brunei Darussalam) dan mendapat respon positif dari sejumlah anggota APEC, seperti AS, Peru, dan Australia. Terdapat pandangan dan dukungan TPP dapat menjadi pathway FTAAP dan next generation blok perdagangan di Asia Pasifik. Pertama , TPP menghubungkan  negara-negara  di  Asia-Pasifik  dan  Oceania. Kedua ,  sifat keanggotaannya yang terbuka. Ketiga ,  TPP  merupakan  FTA  yang  bersifat high quality .
23    C.Fred Bergstern, Toward a Free Trade Area of the Asia Pacific, Policy Briefs in International Economic, February 2007, www.iie.com/publications/pb/pb 07-2.pdf, 12 Maret 2010
Wacana  TPP  sebagai  kendaraan  ( vehicle) bagi  FTAAP  juga  telah menimbulkan dukungan dan dan bahkan sebaliknya skeptisme. Pandangan yang  mendukung  TPP  sebagai pathway FTAAP  berargumen  bahwa  TPP dapat menjadi payung banyaknya FTA di kawasan dan mendorong integrasi ekonomi  kawasan.  Sebaliknya,  skeptisme  akan  TPP  juga  muncul    karena blok  FTA  tersebut  dinilai  tidak  akan  mampu  mengatasi  begitu  banyaknya FTAs/RTAs  di  kawasan,  sulit  menjadi building  block FTA  yang  lebih  besar karena ada kecenderungan keengganan negara-negara (selain negara-negara Amerika Latin, khususnya China) untuk bergabung. 25 Selain itu, pandangan lainnya juga menilai TPP sulit karena sebagian besar anggota TPP dan negara yang berminat bergabung lainnya umumnya telah memilki Preferential Trade Agreement (PTA),  kecuali  Australia-Peru,  Brunei-Peru,  Brunei-US,  Chile- Vietnam, Selandia Baru-Peru, Selandia Baru-AS, Peru-Vietnam, dan Vietnam- AS. Dalam hal ini, yang diuntungkan adalah Vietnam dan Selandia Baru yang mendapatkan akses pasar yang lebih besar di AS.
26
24     Map negara anggota TPP, http://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Strategic_Economic_ Partnership, 1 November 2011
25     Andew Elek, The Trans-pacific Partnership: easy to conceive, harder to deliver, http://www. eastasiaforum.org/2009/12/04/the-trans-pacific -easy-to-conceive-h, 1 November 2011
26     John Ravenhill, Can the TPP Resolve the Noodle Bowl Problem?, http://www.eastasiaforum. org/2009/11/26/can-the-tpp-resolve-the noodle-bowl-problem/pr, 1 November 2011
Tabel 5 Negara Anggota TPP 24
Wacana  TPP  sebagai  kendaraan  ( vehicle) bagi  FTAAP  juga  telah  menimbulkan dukungan  dan  dan  bahkan  sebaliknya  skeptisme.  Pandangan  yang  mendukung  TPP  sebagai pathway FTAAP berargumen bahwa TPP dapat menjadi payung banyaknya FTA di kawasan dan mendorong integrasi ekonomi kawasan. Sebaliknya, skeptisme akan TPP juga muncul  karena blok  FTA  tersebut  dinilai  tidak  akan  mampu  mengatasi  begitu  banyaknya  FTAs/RTAs  di kawasan,  sulit  menjadi building  block FTA  yang  lebih  besar  karena  ada  kecenderungan keengganan  negara-negara  (selain  negara-negara  Amerika  Latin,  khususnya  China)  untuk
24 Map negara anggota TPP, http://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Strategic_Economic_Partnership , 1 November 2011

## Tabel 5. Negara Anggota TPP 24
Terlepas  pro  kontra  akan  akan  fisibilitasnya,  TPP  telah  mengulirkan berbagai  kepentingan  strategis  dalam  proses  integrasi  ekonomi  kawasan. Negara-negara di kawasan Amerika Latin (Chile, Peru, dan Meksiko) sebagai contohnya memproyeksikan TPP dapat mengakomodasi kepentingan mereka untuk tetap terintegrasi dengan perkembangan ekonomi kawasan Asia sebagai center of growth . Singapura tentunya mengharapkan TPP akan memperluas akses pasar dan kemudahan investasi mereka di kawasan. Sedangkan bagi AS dan Jepang, walaupun mendapat penolakan di tingkat domestiknya, TPP di  pandang  dapat  mengamankan  kepentingan  ekonomi  dan  keamanan  di kawasan  Asia  Pasifik.  Bahkan  beberapa  pandangan  menghubungkan  TPP sebagai  cara AS untuk hedging dan containing China. TPP juga telah menimbulkan efek domino bagi anggota APEC lainnya, khususnya saat AS menyatakan engage dalam perundingan TPP tahun 2009. Efek domino tersebut dapat terlihat dengan keputusan Malaysia, Australia, Peru,  serta  Vietnam  yang  menyatakan  ikut  serta  dalam  perundingan  TPP dalam  waktu  yang  relativf  singkat 27 .  Dalam  perkembangannya,  Jepang, Kanada dan Korsel juga telah memberikan tanda-tanda untuk bergabung TPP. Jepang sebagai kekuatan ekonomi global ketiga terbesar telah menyampaikan keinginan  bergabung  dalam  negosiasi  TPP  pada  bulan  November  2011, walau  ditentang  oleh  kalangan  petani  domestiknya.  Muncul  kekhawatiran dikalangan  bisnis  dan  perusahaan  multinasional  Jepang  bahwa  keputusan pemerintah  Jepang  tidak  bergabung  dalam  TPP  akan  menurunkan  daya kompetitas produk mereka dan kalah bersaing.
No Nama Negara Status Keanggotaan Tanggal Aksesi/ declaration of intention Keterangan
1 Brunei Darussalam Bergabung/ original  signatory 28 Mei 2006
Telah  bergabung  dalam P4 sebelumnya 2 Chile Bergabung/ original  signatory 28 Mei 2006 Telah  bergabung  dalam P4 sebelumnya 3 Selandia Baru Bergabung/ original  signatory 28 Mei 2006 Telah  bergabung  dalam P4 sebelumnya 4 Singapura Bergabung/ original  signatory 28 Mei 2006 Telah  bergabung  dalam P4 sebelumnya 5 Australia Ikut bergabung/ negotiating 20 November 2008
6 Amerika Serikat Ikut bergabung/ negotiating Desember 2009
7 Jepang
Ikut bergabung/ negotiating 11 November 2011 8 Malaysia Ikut bergabung/ negotiating Oktober 2010 9 Peru
Ikut bergabung/ negotiating November 2008 10 Vietnam Ikut bergabung/ negotiating 2009 27 Hingga  Maret  2010,  perundingan  TPP  telah  memasuki  tiga  kali  putaran  yaitu  putaran pertama  di  Melbourne,  Australia  (15-19  Maret  2010),  putaran  kedua  di  San  Fransisco, AS  (14-18  Juni  2010),    perundingan  ketiga  di  Brunei  Darussalam  (4-9  Oktober  2010) dengan  masuknya  Malaysia  sebagai  anggota  baru,  perundingan  keempat  (6-10 Desember  2010)  di  Aukland,  Selandia  Baru;  perundingan  kelima  (14-18  Februari 2011)  di  Santiago,  Chile;  dan  perundingan  keenam  (24  Maret-1  April  2011)  di Singapura.  Kanada  hingga  kini  telah  menjadi  observer  perundingan  TPP.
Tabel 6. Negara-negara TPP

## APEC dan Proses Integrasi Ekonomi Regional di Kawasan Asia Pasifik
Terlepas  pro  kontra  akan  akan  ﬁsibilitasnya,  TPP  telah  mengulirkan berbagai  kepentingan  strategis  dalam  proses  integrasi  ekonomi  kawasan. Negara-negara di kawasan Amerika Latin (Chile, Peru, dan Meksiko) sebagai contohnya memproyeksikan TPP dapat mengakomodasi kepentingan mereka untuk tetap terintegrasi dengan perkembangan ekonomi kawasan Asia sebagai center of growth . Singapura tentunya mengharapkan TPP akan memperluas akses pasar dan kemudahan investasi mereka di kawasan. Sedangkan bagi AS dan Jepang, walaupun mendapat penolakan di tingkat domestiknya, TPP di  pandang  dapat  mengamankan  kepentingan  ekonomi  dan  keamanan  di kawasan  Asia  Pasiﬁk.  Bahkan  beberapa  pandangan  menghubungkan  TPP sebagai  cara AS untuk hedging dan containing China. TPP juga telah menimbulkan efek domino bagi anggota APEC lainnya, khususnya saat AS menyatakan engage dalam perundingan TPP tahun 2009. Efek domino tersebut dapat terlihat dengan keputusan Malaysia, Australia, Peru,  serta  Vietnam  yang  menyatakan  ikut  serta  dalam  perundingan  TPP dalam  waktu  yang  relativf  singkat 27 .  Dalam  perkembangannya,  Jepang, Kanada dan Korsel juga telah memberikan tanda-tanda untuk bergabung TPP. Jepang sebagai kekuatan ekonomi global ketiga terbesar telah menyampaikan keinginan  bergabung  dalam  negosiasi  TPP  pada  bulan  November  2011, walau  ditentang  oleh  kalangan  petani  domestiknya.  Muncul  kekhawatiran dikalangan  bisnis  dan  perusahaan  multinasional  Jepang  bahwa  keputusan pemerintah  Jepang  tidak  bergabung  dalam  TPP  akan  menurunkan  daya kompetitas produk mereka dan kalah bersaing.
Tabel 6. Negara-negara TPP No Nama Negara Status Keanggotaan Tanggal Aksesi/ declaration of intention Keterangan
1 Brunei Darussalam Bergabung/ original  signatory 28 Mei 2006 Telah  bergabung  dalam P4 sebelumnya 2 Chile Bergabung/ original  signatory 28 Mei 2006 Telah  bergabung  dalam P4 sebelumnya 3 Selandia Baru Bergabung/ original  signatory 28 Mei 2006 Telah  bergabung  dalam P4 sebelumnya 4 Singapura Bergabung/ original  signatory 28 Mei 2006 Telah  bergabung  dalam P4 sebelumnya 5 Australia Ikut bergabung/ negotiating 20 November 2008
6 Amerika Serikat
Ikut bergabung/ negotiating Desember 2009 7 Jepang Ikut bergabung/ negotiating 11 November 2011 8 Malaysia Ikut bergabung/ negotiating Oktober 2010 9 Peru Ikut bergabung/ negotiating November 2008 10 Vietnam Ikut bergabung/ negotiating 2009
Dilihat dari trend aksesi anggota TPP, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak negara atau anggota APEC yang bergabung dalam perundingan TPP, sebagaimana terakhir Jepang bergabung dalam blok FTA tersebut. Menurut hasil  analisa Peterson  Institute  and  Japan  Economic  Foundation ,  diperkirakan tahapan  terbentuknya  TPP  akan  melalui  tiga  fase.  Pertama ,  first  round negotiations (2010-2015) yaitu anggota TPP yang terdiri dari 9 negara atau yang disebut  TPP  9  (Brunei,  Chile,  Selandia  Baru,  Singapura)  dengan  Australia, Peru, AS, Vietnam dan Malaysia. Kedua, second round negotiation (2015-2020), yaitu TPP 9 ditambah 4 anggota baru (Korea, Jepang, Kanada dan Meksiko). Ketiga, third  round  negotiation yang  melibatkan  seluruh  anggota  APEC yang sebelumnya belum bergabung (China, Hongkong, Taiwan, Indonesia, Thailand, Filipina, dan Papua Nugini) 28 .

## FTAAP & TPP: Kepentingan Indonesia
Trend  Integrasi  ekonomi  kawasan  Asia  Pasifik  merupakan  perkembangn regional yang sulit dihindari negara-negara di kawasan tersebut, termasuk Indonesia. Bahkan, Indonesia sebenarnya telah lama terlibat proses guliran integrasi  ekonomi  kawasan.  Proses  pembentukan  FTA  ASEAN  hingga terbentuknya AEC 2015, APEC- Bogor Goals (1994) dan beberapa FTA bilateral maupun regional yang dilakukan seperti Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).
Mengenai  FTAAP,  Indonesia  awalnya  merupakan  salah  satu  anggota APEC yang enggan akan konsep tersebut walaupun akhirnya mendukung FTAAP  sebagai  “ a  long  term  prospect” dan  perlu  dilakukan  kajian-kajian lebih  lanjut  dalam  pembentukan  FTAAP. 29 Secara  garis  besar,  kurangnya antusias Indonesia akan FTAAP didasarkan pada beberapa alasan. Pertama , dikhawatirkan  terbentuknya  FTAAP  dapat  mengubah nature APEC  yang voluntary menjadi legally  binding dan legal  based karena  setiap  FTA  pasti dilakukan  melalui  perundingan  yang  mengikat. Kedua ,  Indonesia  lebih mendorong tercapainya Bogor Goals terlebih dahulu. Ketiga , hingga kini masih memfokuskan pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) tahun 2015. Selain  itu,  terdapat  kekhawatiran  pula  bahwa  terbentuknya  FTAAP  akan men- dilute AEC.
28    Presentasi John A Prasetio, anggota ABAC dari Indonesia dengan judul “TPP as a Pathway to FTAAP”, dalam kegiatan  Focus Group  Discussion, BPPK-Kementerian Luar Negeri,  6 Desember 2010.
29    Beberapa kajian yang telah dilakukan yaitu: convergences and divergences in APEC FTAs; Preliminary inventory of issues related to a possible FTAAP; Analytical study of the likely economic  impact  of  an  FTAAP;  Merging,  docking  and  Enlarging  of  FTAs,    dan  Possible pathway to an FTAAP.
Mengenai proses TPP sebagai building block FTAAP, posisi Indonesia juga tidak jauh berbeda dengan posisi terdahulunya. Walaupun belum memiliki rencana bergabung, Indonesia tidak resistance , menyambut positif sejumlah anggota  APEC  yang  bergabung  sebagai  sebagian  proses  pembentukan regional arsitektur di kawasan. Kurang antusiasmenya Indonesia bergabung ke  dalam  TPP  memang  dilandaskan  pada  asumsi  yang  mendasar,  yaitu penekanan kepentingan nasional, strategi pengamanan kepentingan domestik, optimalisasi FTA sesuai konsentrik paling dekat seperti AFTA, CAFTA, dan beberapa kesepakatan secara bilateral (IJEPA), yang telah dilakukan sebelum masuk pada blok FTA yang lebih besar.
Dengan  semakin  banyaknya  negara-negara  ASEAN  (Brunei Darusaalam,  Singapura,  Malaysia,  Vietnam)  dan  negara-negara  di  Asia Pasifik  yang  bergabung  dalam  TPP,  Indonesia  perlu  untuk  merumuskan kembali dan mengkaji langkah-langkah yang harus diambil jika TPP semakin berkembang dan berubah menjadi FTA regional di kawasan. Sebaliknya pula, Indonesia juga harus semakin cepat melaksanakan perbaikan dan reformasi struktural ( structural reform ) dalam negeri, konektivitas domestik yang dapat mempercepat perdagangan intra kawasan dan menyelesaikan permasalahan- permasalahan behind the borders . Hal sensitif lainnya adalah Indonesia harus pula mampu bersikap bijak, mengombinasikan antara kebijakan perdagangan bebas dengan melindungi kepentingan dalam negerinya, khususnya sektor pertanian, industri dan sektor sensitif lainnya.

## Kesimpulan
Integrasi atau regionalisme ekonomi di kawasan Asia Pasifik dipastikan terus bergulir,  karena  secara de  facto kawasan  tersebut  telah  terintegrasi  secara ekonomi  (perdagangan,  investasi,  dan chain-connectivity ).  Dalam  hal  ini, cepat atau lambat kawasan Asia Pasifik akan mengarah pada “ more integrated economically ”. APEC sebagai forum kerjasama ekonomi terbesar di kawasan kedepannya  akan  memainkan  peran  strategis  dalam  proses  tersebut  selain beberapa  kerjasama  ekonomi  regional  lainnya  seperti  AFTA,  EAFTA,  dan CEPEA.
Mengenai  pembentukan  FTAs/RTAs  yang  lebih  luas  seperti  FTAAP, pada  prinsipnya  akan  lebih  sulit  dan  tidak  mudah  ( complicated ).  Selain kepentingan strategis ekonomi, dibutuhkan komitmen dan dukungan secara politis ( political will ) dan champion countries sebagai leader atau mover seperti AS,  China,  dan  Jepang  sebagai  tiga  kekuatan  ekonomi  terbesar  global  dan regional. Pembentukan FTAAP “ inside ” atau “ outside ” APEC tetap akan sulit, setidaknya memerlukan proses waktu lama dan effort yang besar dari seluruh anggotanya.  Fisibilitas  FTAAP  berdasar  perspektif  politik  merupakan  hal yang tidak mudah dihubungkan dengan isu Taiwan, juga hubungan ekonomi dan  perdagangan  AS-China.  Selain  itu,  masih  berlarutnya  krisis  keuangan
global dan dampaknya hingga tahun 2011 juga akan memberikan efek tidak mudahnya disepakti suatu trading block yang lebih besar seperti FTAAP . Tantangan yang dihadapi TPP sebagai pathway FTAAP juga tidak mudah dan  akan  memakan  waktu  yang  lama.  Khususnya  dengan  bertambahnya anggota  baru  (AS,  Vietnam,  Jepang,  Australia,  Peru,  dan  Malaysia), menyusul  kemungkinan  masuknya  anggota  lainnya  (China  dan  Kanada), menjadikan keanggotaan TPP lebih diverse , membutuhkan waktu, upaya dan dukungan politis, bahkan leadership dari anggotanya, khususnya AS. Namun demikian,  perkembangan  Jepang  yang  masuk  proses  negosiasi  TPP  pada bulan November 2011 merupakan suatu hal yang penting dicermati. Jepang sebagai kekuatan dan pasar ekonomi global kedua bersama AS diperkirakan akan semakin meningkatkan bobot TPP sebagai embrio FTA regional yang perlu diperhitungkan. Dengan bergabungnya Jepang, diperkirakan itu akan mempengaruhi  ( domino  effect )  negara-negara  Asia  Timur  lainnya  untuk setidaknya mempertimbangkan atau bahkan bergabung dalam TPP seperti Korea atau bahkan China.
Beberapa tantangan negosiasi yang pastinya dihadapi TPP berkenaan dengan  sektor-sektor  sensitif  seperti  pertanian, intellectual  property  right (IPR),  dan cross  border  issues .  Negara-negara  seperti  Jepang,  Selandia  Baru, dan Australia akan sangat berhati-hati dalam pembahasan sektor pertanian dan dairy  products, sedangkan  AS  dipastikan  juga  akan  mengamankan kepentingannya di bidang perlindungan IPR. Isu sensitif lainnya dipastikan berkenaan dengan labor atau sektor jasa yang tidak mudah. Namun demikian, terlepas dari pro dan kontra, optimisme dan skeptisme mengenai masa depan TPP, tidak tertutup kemungkinan model blok FTA tersebut dapat tumbuh menjadi  blok  FTA  yang    lebih  besar,  walaupun  juga  dihadapkan  pada tantangan yang tidak mudah, seperti seberapa jauh level of quality FTA dalam TPP  yang  nantinya  akan  terbentuk.  Dalam  hal  tersebut,  Indonesia  dinilai perlu untuk menyiapkan kebijakan luar negerinya yang akan dilakukan, baik scenario planning jika semakin banyak anggota ASEAN bergabung dan TPP menjadi the next generation of FTA di kawasan Asia Pasifik.  Bahkan Indonesia dalam tahapan awal juga perlu melakukan kalkulasi untung rugi jika tidak ataupun bergabung dalam TPP dalam beberapa tahun kedepan. l
Referensi Bergstern, C. Fred. 2010. Toward a Free Trade Area of the Asia Pacific, Policy Briefs in  International  Economic,  February  2007 ,  www.iie.com/publications/ pb/pb 07-2.pdf, 12 Maret 2010.
Elek,  Andew.  2010. The  Trans-pacific  Partnership:  easy  to  conceive,  harder  to deliver ,  http://www.eastasiaforum.org/2009/12/04/the-trans-pacific -easy-to-conceive-h, 1 November 2011.
Regional trade agreement . 2010. htt://www.wto.org/English/tratop_e/region_ e/region_e.htm, 2 Januari 2010.
Multilateralising  regionalism : the  WTO’s  next  challenge. 2011.  http://www. voxeu.org/index.php?q=node/959, 10 November 2011. Ravenhill, John. 2011. Can the TPP Resolve the Noodle Bowl Problem?, http://www. eastasiaforum.org/2009/11/26/can-the-tpp-resolve-the  noodle-bowl-problem / pr, 1 November 2011 Sugawara,  Junichi.  2006. The  FTAAP  and  Economic  Integration  in  East  Asia: Japan’s Approach to Regionalism and US Engagement in East Asia , Mizuho Research  Institute,  2006,  http://www.mizuho-ri.co.jp/research/ economics/pdf/rp/MRP0702.pdf, 10 Agustus 2011.
The 14 th APEC Economic Leaders’ Meeting , Ha Noi, Viet Nam, 18-19 November 2006, http://www.apec.org/apec/leaders__declarations/2006.html, 12 Maret 2011.
The  15 th APEC  Economic  Leaders’  Meeting ,  ,  Sydney,  Australia,  9  September 2007,  http://www.apec.org/apec/leaders__declarations/2007.html, 12 Maret 2011.
The 16 th APEC Economic Leaders’ Meeting, Lima, Peru , 22-23 November 2008, http://www.apec.org/apec/leaders__declarations/2008.html, 18 April 2011.
Prasetio, John A. 2010. “TPP as a Pathway to FTAAP”, Focus Group Discussion, BPPK-Kementerian Luar Negeri, 6 Desember 2010. www.apec.org, 28 Agustus 2011