Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(02), 2021, 605-611
Analisis terhadap Hadis Dasar Hukum Hawalah Fatwa DSN No : 12/DSN-MUI/IV/2000
Munandar Harits Wicaksono 1*) , Rochmat Budi Santoso 2)
1 Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Surakarta
2 Institut Agama Islam Negeri Surakarta Email korespondensi: cakmun15@gmail.com

## Abstrak
Debt has become commonplace to meet the needs of human life. However, because it is only a loan, it must be returned. But sometimes not everyone can do it at the agreed time. Therefore, Islam offers a solution in the form of a hawalah contract. The National Sharia Council then issued a fatwa regarding this matter to strengthen it by mentioning several hadiths as its legal basis. With qualitative methods and literature study, the authors describe the understanding that can be drawn from this hadith. Based on the research results, it was found that there were many differences of opinion in the details of the hawalah contract. Then it was also discovered that one of the hadiths that was used as a reference did not have a degree of shohih and the hadith also did not lead directly to the hawalah contract.

## Keywords: fatwa, hadis, hawalah
Saran sitasi : Wicaksono, M. H. (2021). Analisis terhadap Hadis Dasar Hukum Hawalah Fatwa DSN No: 12/DSN- MUI/IV/2000. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7 (02), 605-611. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2205
DOI : http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2205

## 1. PENDAHULUAN
Segala  bentuk  aktifitas  ekonomi  dilakukan manusia demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu  bentuk  dari  aktifitas  tersebut  adalah  utang- piutang.
Dalam  kamus  besar  Bahasa  Indonesia,  utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain. Sementara piutang adalah uang yang dipinjamkan. Karena hanya bersifat  pinjaman,  mengembalikan  uang  tersebut adalah  sebuah  kewajiban  dengan  durasi  waktu  yang disepakati.  Namun  pada  praktiknya,  tidak  sedikit orang  yang  berutang  tidak  mampu  memenuhi kesepakatan yang telah dibuat.
Islam sebagai rahmatan lil alamin , memberikan beberapa  solusi  terkait  permasalahan  tersebut.  Salah satunya  adalah  dengan  memindahkan  utang  tersebut kepada  orang  lain.  Pemindahan  ini  disebut  dengan akad hawalah.
Akad  ini  sejatinya  sudah  diperkenalkan  sejak ratusan  tahun  yang  lalu  dan  bisa  ditelusuri  dalam kitab-kitab fikih klasik. Di masa sekarang, kemunculan Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai pelaksana tugas dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)
dalam  menetapkan  fatwa  seputar  ekonomi  dan mengawasi penerapannya mempertegas kembali akad tersebut  sebagai  rujukan  baik  bagi  individu  maupun perbankan  dan  lembaga  keuangan  syariah  (LKS). DSN mengeluarkan dua fatwa berkaitan dengan akad hawalah. Yang  pertama  adalah  fatwa  No  :  12/DSN- MUI/IV/2000,  sementara  yang  kedua  adalah  fatwa No: 58/DSN-MUI/V/2007.
Perbedaan  kedua  fatwa  ini  terletak  pada  jenis hawalah yang juga dibagi menjadi dua dalam literatur fikih . Fatwa  No  :  58/DSN-MUI/V/2007  berkaitan dengan hawalah  bil  ujroh (upah).  Fatwa  ini  berlaku hanya pada hawalah mutlaqoh di mana pihak muhal alaih awalnya  tidak  ada  kaitannya  dengan  hutang- piutang. Jadi ia hanya menolong muhil dengan suatu imbalan  karena  sebelumnya  tanpa  memiliki  hutang apapun pada pihak muhal .
Sementara itu, fatwa No : 12/DSN-MUI/IV/2000 berkaitan  dengan hawalah  muqoyyadah, yaitu  pihak muhal  alaih memang  memiliki  hutang  pada muhil. Penulis akan memfokuskan penelitiannya pada fatwa ini dikarenakan perlu adanya analisis terhadap hadis- hadis  yang  dimaksud  sebagai  dasar  hukum  dalam
fatwa  tersebut.  Selain  itu  artikel  ini  perlu  untuk diangkat  karena  sebagai  bahan  referensi  yang  lebih luas untuk studi lanjutan utamanya berkaitan dengan hawalah  di  Indonesia.  Mengingat  hawalah  adalah salah satu produk akad yang sampai saat ini digunakan dalam masyarakat muslim khususnya di Indonesia.
Sumber utama dalam penelitan ini adalah fatwa tersebut  yang  nantinya  akan  diambil  dasar  hukum berupa  hadis-hadis  yang  tercantum  di  dalamnya. Kemudian  hadis-hadis  tersebut  akan ditakhrij untuk dilihat siapa saja yang meriwayat sehingga bisa dilihat derajat kekuatannya apakah shohih,hasan atau Dhoif. Setelah itu, guna menganilisis kandungan hadis-hadis tersebut,  peneliti  merujuk  pada  kitab-kitab  penjelas hadis seperti Subullussalam, Maalimussunan dan lain sebagainya, sebelum kemudian mengaitkan penjelasan tersebut dengan dengan isi fatwa.

## 2. METODE
Dalam  penelitiannya,  penulis  menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (library  research) dengan  menelaah  kitab- kitab  penjelas  hadis,  dan  jenis  penelitian  deskriptif berdasarkan  tingkat  eksplanasinya.  Dengan  adanya penelitian  ini  diharapkan  menjadi  tambahan  rujukan dan model  baru  bagi  peneliti lain  yang  berkeinginan membahas hal ini lebih dalam atau semisalnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hawalah atau hiwalah (dengan  harokat fathah pada  huruf waw atau  dengan  harokat kasroh (Ash Shon’ani,  Tanpa  Tahun))  dalam  Bahasa  Arab memiliki makna yang sama dengan kata attahwil dan intilaq yang  berarti  memindahkan  sesuatu  dari  satu tempat ke tempat yang lain. (Syakur, 2010) Dikatakan hawaltu  syai' apabila  ia  telah  memindahkan  sesuatu dari tempat asalnya.
Sedangkan  secara  istilah,  para  pakar  Fikih mendefinisikannya dengan definisi yang beragam. a. Ulama  mahdzab  Hanafi  mendefinisikannya sebagai  pemindahan  hutang  dari  tanggungan muhil pada tanggungan muhal alaih.
b. Ulama  mahdzab  Maliki  mendefinisikannya sebagai pertukaran hutang dari tanggungan orang yang  berhutang (madin) dengan  jumlah  yang sama kepada yang lain. Hal tersebut menyebabkan pihak pertama (muhil) terbebas dari tanggungan. c. Ulama mahdzab Syafii mendefinisikannya sebagai  aqad  yang  menghendaki  pemindahan hutang dari tanggungan seseorang pada yang lain.
d. Ulama  mahdzab  Ahmad  berpendapat  bahwa hawalah adalah perpindahan harta dari tanggungan muhil pada tanggungan muhal alaih. Secara  substansial  keempat  definisi  di  atas memang hampir mirip. Namun definisi yang diberikan oleh  mahdzab  Maliki  dianggap  lebih  tepat.  Hal  ini dikarenakan  ketiga  mahdzab  yang  lain  tidak menyebutkan syarat ataupun  batasan hawalah dalam definisinya.  Sementara  ulama  mahdzab  Maliki menyebutkan syarat hawalah adalah jumlah hutangnya  harus  sama,  serta  dampak  dari hawalah adalah bebasnya pihak muhil dari tanggungan setelah terjadinya  aqad(Syata,  2013).  Penyebutan  syarat semacam ini penting dalam sebuah definisi agar dapat lebih tegas dalam membatasi cakupan pembahasannya.
Dalam  pengertian  yang  lebih  umum, hawalah dapat  didefinisikan  sebagai  bentuk  perjanjian  yang dilakukan  oleh  tiga  pihak,  di  mana  tanggung  jawab pembayaran piutang pihak pertama pada pihak kedua ditanggung  oleh  pihak  ketiga  sesuai  dengan kesepakatan(T. Abrar ZA, 2017).
Definisi di atas mengindikasikan  adanya rukun- rukun  yang  harus  terpenuhi  dalam hawalah. Rukun- rukun  tersebut  adalah muhil,  muhal,  muhal  alaih, muhal bih dan sighoh.
Muhil adalah  orang  yang  berhutang, muhal adalah  orang  yang  memberi  hutang, muhal  alaih adalah  orang  yang  nantinya  akan  membayar  utang tersebut(Sabiq, 1995), Sementara muhal alaih adalah hak/hutang  yang  berpindah  antar  tanggungan,  dan sighoh adalah ijab dan qobul dalam aqad.
Kemudian  berkaitan  dengan  hakikat  dari hawalah, terdapat  perbedaan  pendapat  antar  ulama. Para  ulama  mahdzab  Hambali  menurut  riwayat mereka yang shohih berpendapat bahwa hakikat dari hawalah adalah bantuan pada praktek akad itu sendiri tanpa  dimasukkan  pada  jenis  akad  yang  lain. Sementara  mahdzab  Hanafi,  Maliki  dan  Syafii berpendapat bahwa hakikat hawalah adalah jual beli piutang yang hukum asalnya haram namun kemudian diperbolehkan  karena  adanya  kebutuhan(Syata, 2013).
Berkaitan  dengan  ini,  jumhur fuqoha' memang masih  memperbolehkan  jual  beli  piutang  dalam beberapa bentuk dengan berbagai rincian hukumnya. Berbeda  dengan  pendapat  Ibnu  Hazm  Adz-dzohiry yang  melarang  jual  beli  jenis  ini  (piutang)  secara mutlak(Hammad,  2001).  Qodhi  Abu  Muhammad berpendapat  bahwa hawalah merupakan  bentuk  jual beli  hutang  yang  dikecualikan  keharamannya
sebagaimana jual beli 'araya (bin Kholaf bin Sa’ad bin Ayub  At  Tajibi  Al  Qurtubhi  Al  Baji  Al  Andalusy, Tanpa tahun).
Walau  demikian,  perbedaan  antara  para  ulama mengenai hakekat hawalah tersebut tidak mempengaruhi  hokum  kebolehannya  dalam  syariat Islam.

## Dasar hukum Fatwa DSN
Kebolehan hawalah didasarkan  pada nash Al- Quran, Hadis Ijma' dan Qiyas. Dalam Nash Al-Quran sendiri,  sebenarnya  tidak  pernah  disebutkan  hukum hawalah secara  rinci,  bahkan  lafalnya  yang  merujuk pada  akad  tersebut  tidak  ada.  Namun  hukum kebolehannya  dapat  ditemukan  dalam  kandungan ayat-ayat  yang  bersifat  global  seperti  dalam  firman Allah dalam surah Al Maidah ayat 2 :
ىوقلتاو ّبرلا على اونواعتو
"Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan . "
Sementara  hadis  –dengan  fungsinya  sebagai penjelas  yang  global  dan  menetapkan  sesuatu  yang belum ditetapkan dalam Al-Quran, tidak sedikit yang menjelaskan  mengenai  kebolehan hawalah. Dalam butir  pertimbangan  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional MUI  No  12/DSN-MUI/IV/2000,  terdapat  dua  hadis yang  kemudian  keduanya  dijadikan  dasar  hukum kebolehan aqad hawalah tersebut.

## Hadis Pertama
Dari  Abu  Hurairah  R.A.,  bahwa  Rasulullah S.A.W bersabda :
ملظ نيغلا لطم .

## عبتيلف ليم على مكدحأ عبتأ اذإف
"Menunda-nunda  pembayaran  utang  yang dilakukan  oleh  seorang  yang  kaya  itu  adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu  dialihkan  hak  penagihan  piutangnya (dihawalah)  kepada  pihak  yang  mampu,  maka terimalah."
Hadis  ini  diriwayatkan  dengan  lafal  seperti  ini oleh  Imam  Bukhori  dalam  kitab Sahih pada  nomor 2287  dengan  jalur  periwayatan  dari  Abdullah  bin Yusuf, mengabarkan dari Malik dari Abu Zanad dari A'roj dari Abu Hurairah. Selain itu Imam Bukhori juga menyebutkan  pada  nomor  2288  dengan  jalur periwayatan dari Muhammad bin Yusuf, menyampaikan Sufyan dari ibnu Dzakwan dari A'roj dari Abu Hurairah. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini lewat Yahya bin yahya dari Malik dari Abu Zanad  dari  A'roj  dari  Abu  Hurairah(Abu  Al  Fadl Zainuddin Abdurrahman Al Iroqi, tanpa tahun).
Sementara  Imam  Thobroni  meriwayatkan  hadis tersebut  dengan  huruf waw sebagai  ganti  huruf fa. Sehingga lafal hadis berbunyi :
ملظ نيغلا لطم .

## عبتيلف ليم على مكدحأ عبتأ اذإو
"Menunda-nunda  pembayaran  utang  yang dilakukan  oleh  seorang  yang  kaya  itu  adalah suatu  kezaliman.  Dan  jika  seseorang  di  antara kamu  dialihkan  hak  penagihan  piutangnya (dihawalah)  kepada  pihak  yang  mampu,  maka terimalah."
Perbedaan  huruf  di  atas  memiliki  dampak  yang cukup  signifikan  dalam  perbedaan  arti  dan pemahaman yang timbul. Dari segi arti secara ringkas, W a  memiliki  arti  "dan"  sementara fa memiliki  arti "maka".
Dari sisi pemahaman,  Imam Rafii menyebutkan apabila menggunakan  huruf fa', maka  kedua  kalimat pada  hadis  tersebut  memiliki  keterkaitan,  sehingga dapat  artikan  jika  menunda  pembayaran  piutang adalah  bentuk  kedzaliman,  maka  hendaklah  seorang muhil melakukan akad hawalah . Karena dengan akad hawalah tersebut akan mencegahnya dari penundaan pembayaran hutang yang berujung pada kedzaliman.
Namun apabila memahami hadis yang menggunakan huruf waw, maka bisa diartikan kedua kalimat  dalam  hadis  di  atas  tidak  berhubungan. Sehingga  secara  garis  besar,  hadis  ini  dapat  dibagi menjadi dua pembahasan yang berbeda. Yaitu :
Pertama, larangan menunda pembayaran  hutang bagi  orang  kaya  saat  tiba  masa  pembayarannya. Landasannya adalah potongan sabda Rasulullah :
ملظ نيغلا لطم
"Menunda-nunda  pembayaran  utang  yang dilakukan  oleh  seorang  yang  kaya  itu  adalah suatu kezaliman ."
Dalam kajian ushul fikih, lafal   ينغلا merupakan kata  sifat  yang  berarti  kaya  atau  mampu.  Dengan pengaplikasian mahfum  mukholafah, maka  dapat dipahami  bahwa  apabila  seseorang  masih  dalam kondisi  miskin  dan  belum  mampu  membayar hutangnya maka ia tidak bisa dikatakan telah berbuat dzalim(Hamid  Al  Khottob,  1932).  Demikian  juga orang  mampu yang sedang tidak diketahui keberadaaannya ( Al Ghony Al Ghoib). Kemudian dari potongan  hadis  tersebut  dapat  dipahami  juga  bahwa orang  yang  tidak  sanggup  melunasi,  tidak  ditagih secara paksa sampai ia mampu(Ash Shon’ani, Tanpa Tahun).
Sementara  orang  mampu  akan  dianggap  telah berbuat Mathlu (لطم)  atau  menunda  apabila  orang yang  dulu  memberinya  piutang  datang  pada  waktu penagihan  yang  sudah  disepakati  dan  bermaksud untuk  menangih,  namun  ia  justru  menunda pembayaranya tanpa ada udzur yang dapat diterima.
Bila orang yang mampu itu menundanya, maka ia sudah  melakukan  kedzaliman  pada  penagihnya. Kedzaliman sendiri adalah perkara yang diharamkan baik  besar-kecil,  banyak  maupun  sedikit(Abu  Amr Yusuf Al Qurthubi, 2000). Dalam hadis Qudsi, Allah berfirman :
اوملاظت لاف ملظلا مكيلع تمرح نيإ يدابع اي
" Wahai hambaKu, sesungguhnya aku mengharamkan  kedzaliman  atas  diriKu,  maka janganlah kalian saling mendzolimi."
Kedua,  Hukum  kebolehan hawalah. Potongan sabda  Nabi  Muhammad  yang  menjadi  landasan kebolehan hawalah adalah :
عبتيلف ليم على مكدحأ عبتأ اذإف
jika  seseorang  di  antara  kamu  dialihkan  hak penagihan piutangnya (dihawalah) kepada pihak yang mampu, maka terimalah."
Potongan  hadis  ini  menunjukkan  secara  jelas bahwa hawalah merupakan hal yang disyariatkan oleh Islam. Para ulama juga telah bersepakat. Akan tetapi, dalam pembahasan yang lebih detail, ulama kemudian berbeda  pendapat  akibat  keberagaman  pemahaman atas potongan hadis itu.
Salah  satu  permasalahan  yang  diperdebatkan adalah hukum menerima akad hawalah bagi seorang muhal (orang  yang  memberi  piutang)  apabila  ia piutangnya  dipindahkan pada  orang (muhal  alaih) yang mampu.
Ulama terbagi menjadi tiga kelompok dalam hal ini. Mahdzab Maliki, Syafii dan Hambali dalam suatu riwayat  berpendapat  bahwa  hukumnya  sunah  bagi seorang muhal untuk  menerimanya.  Sebagaimana perkataan  Syaikh  Abu  Muhammad  dari  mahdzab Maliki bahwa perintah " maka terimalah" dalam  عبتيلف dalam  artian nadzb/sunah (bin  Kholaf  bin  Sa’ad  bin Ayub  At  Tajibi  Al  Qurtubhi  Al  Baji  Al  Andalusy, Tanpa tahun) . Sehingga jika ia berkenan menerimanya maka  ia  akan  mendapat  pahala  karena  meringankan beban pihak muhil. Namun bila ia enggan, maka tidak mengapa.
Sementara  itu  mahdzab  Hanafi  berpendapat bahwa  hukumnya  boleh  bagi  seorang muhal untuk
menerima pemindahan tersebut. Dalam artian ia boleh menerima maupun menolaknya.  Sedangkan pendapat ketiga, yaitu pendapat mahdzab Hambali yang paling shohih dalam  mahdzab  mereka  menyatakan  bahwa seorang muhal wajib  hukumnya  untuk  menerima pemindahan  tersebut.  Apabila  dia  enggan,  maka  dia harus dipaksa(Syata, 2013).
Perbedaan pendapat ini merujuk pada perbedaan dalam  penerapan  kaidah  usul  fikih. Sighoh amr/ perintah  dalam  lafal  عبتيلف  dinilai  oleh  Mahzab Syafii dan Maliki tidak bisa dibawa ke makna hukum asli  dari  perintah  (wajib)  dikarenakan  ada  dalil  lain yang  menghendaki  hukum  kesunahan.  Dalil  lain  itu adalah qiyas  hawalah terhadap  akad  serah-terima barang yang mana bukan sebuah kewajiban. Selain itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi :
هنم سفن بيطب لاإ ملسم ئرما لام ليح لا
"Tidaklah halal harta seorang muslim (bagi yang lain) kecuali atas kerelaan hatinya."
Hadis  ini  menunjukan  bahwa  sesorang  tidaklah dipaksa  terhadap  apapun  atas  hartanya  sampai  ia meridhoinya.  Sehingga  ini  menguatkan  pendapat mereka  bahwa sighoh  amr/ perintah  dalam  lafal   عبتيلف mengandung makna hukum sunah, bukan wajib.
Mahdzab  Hanafi  yang  berpendapat  bahwa hukumnya mubah berlandas pada pemahaman mereka bahwa sighoh  amr/ perintah  dalam  lafal  عبتيلف  untuk kemubahan saja.  Mereka  berdalih  secara  akal bahwasanya hawalah adalah bagian dari akad jual-beli piutang  yang  sebenarnya  dilarang.  Akan  tetapi  ia dikecualikan  dari  hukum  keharamannya  karena kebutuhan  mendesakan  dalam  hidup  manusia.  Dan sighoh amr/ perintah setelah larangan
mengindikasikan ibahah/ kebolehan sebagaimana kaidah ushuliyah yang berlaku secara umum.
Sedangkan pendapat ketiga, berlandaskan bahwa bahwa sighoh amr/ perintah dalam lafal عبتيلف dibawa ke makna aslinya yaitu wajib karena tidak ada dalil lain yang  memalingkan  makna  hukumnya  ke  makna ibahah ataupun nadb (boleh  dan  sunah).  Sehingga pihak muhal harus  menerima  akad aiwalah ini  mau tidak mau.
Kemudian  melalui  potongan  sabda    مكدحأ  عبتأ  اذإف عبتيلف يلم ىلع ini juga, Ibnu Hazm berpendapat bahwa hawalah tidak  diperkenankan  kecuali muhal  alaih adalah orang yang mampu. Apabila sang muhal alaih ternyata  tidak  mampu,  maka  akadnya  menjadi  rusak dan hak piutang muhal tetap pada muhil.
Pendapat  ini  dapat  dikritisi,  karena  dalam  hadis tersebut tidak ada larangan secara tersurat bahwa akad hawalah tidak  sah  bila  pihak muhal  alaih tidak mampu. Yang ada hanyalah perintah untuk menerima akad hawalah bagi muhal alaih dan tidak menjelaskan apapun  mengenai  kondisi muhal  alaih yang  tidak mampu.  Perkara  ini  nantinya  akan  kembali  kepada pihak muhal apakah dia akan menyetujui pemindahan tersebut atau tidak.
Kemudian dalam memahami potongan hadis ini juga,  ulama  berbeda  pendapat  mengenai  disyaratkan atau  tidaknya  kerelaan  pihak-pihak  terkait.  Jumhur ulama  dari  mahdzab  Maliki,  Hambali  dan  pendapat yang ashoh dari  mahdzab  Syafii  berpendapat  bahwa dalam hawalah hanya disyaratkan kerelaan dari muhal dan muhil saja.  Sementara  itu  mahdzab  Hanafi, menganggap  bahwa  kerelaan  dari muhal  alaih juga merupakan  syarat  disamping  kerelaan muhal dan muhil. Pendapat  kedua  ini  yang  diikuti  oleh  fatwa Dewan Syariah Nasional No : 12/DSN-MUI/IV/2000 yang menetapkan bahwa akad hawalah harus dengan persetujuan muhil,  muhal/muhtal, dan muhal  alaih sebagaimana tertuang dalam butir fatwa keempat .
Kemudian  apabila muhal mensyaratkan  pada muhil jika nanti muhal alaih bangkrut atau meninggal, tanggungan piutang akan kembali pada muhil , hal itu diperbolehkan(bin  Kholaf  bin  Sa’ad  bin  Ayub  At Tajibi  Al  Qurtubhi  Al  Baji  Al  Andalusy,  Tanpa tahun). Akan  tetapi  dalam  kasus  apabila  setelah terjadinya  akad hawalah, sang muhal  alaih mengalami  kebangkrutan  atau  meninggal  tanpa adanya kesepakatan sebelumnya, maka ulama berbeda pendapat.
Imam  Syafii,  Al-Laits,  Ahmad,  Abu  Ubaid  dan Abu  Ats-tsaur  berpendapat  bahwa muhal tidak diperkenankan  mengembalikan  tanggungan  piutang pada muhil. Pendapat  ini  dilandaskan  pada pemahaman mereka bahwa pihak muhal alaih sudah semakna  dengan  menerima  barang  yang  dibeli (qobdhul iwadh).
Semantara  itu  Sya'bi,  Nakho'i,  Abu  Yusuf  dan Muhammad  berpendapat  bolehnya  pengembalian tanggungan  piutang  pada muhil. Di  pihak  lain,  Abu Hanifah  hanya  memperbolehkan  pengembalian tanggungan piutang pada muhil tersebut apabila muhal alaih mati dalam keadaan bangkrut secara bersamaan(Ibnu Bathol, 2003).
Hukum boleh-tidaknya pengembalian tanggungan piutang ini tidak diputuskan secara tegas dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No : 12/DSN-
MUI/IV/2000. Sehingga apabila terjadi kasus semisal di atas, maka penyelesaiannya diputuskan oleh Badan Arbitrasi  Syariah  bila  tidak  terjadi  kasepakatan melalui  musyawarah  sebagaimana  poin  kedua ketetapan fatwa tersebut.

## Hadis Kedua
Adapun  hadis  kedua  yang  menjadi  landasan fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No  :  12/DSN- MUI/IV/2000 adalah sabda Rasulullah S.A.W :
احلص لاإ ،ينملسملا ينب زئاج حلصلا وأ ،لالاح مرح مرح اطشر لاإ ،مهطوشر على نوملسملاو ،امارح لحأ امارح لحأ وأ ،لالاح
"Perdamaian  dapat  dilakukan  di  antara  kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan  yang  halal  dan  menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat  mereka  kecuali  syarat  yang mengharamkan  yang  halal  atau  menghalalkan yang haram."
Dewan  Syariah  Nasional  melandasi  fatwa  No  : 12/DSN-MUI/IV/2000  tentang hawalah dengan riwayat  dari  imam  Tirmidzi  dalam  kitab  Sunannya dengan hanya menyebutkan nama rowi Abdurrahman bin Auf. Jalur riwayat lengkapnya adalah dari Hasan bin  Ali  Al-Kholal  dari  Abu  Amir  Al-Aqody  dari Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf Al-Muzany dari ayahnya  dari  kakeknya(Muhammad  At  Tirmidzi, 1975).
Sementara imam Baihaqi dalam Sunan Kubronya menyebutkan jalur riwayat yang lain. Yaitu dari Abu Aly  Ar-rudzbary,  dari  Husain  bin  Hasan  bin  Ayub Ath-Thusi,  dari  Abu  Yahya  bin  Abu  Musarroh  dari Ibnu  Zabalah  dari  Katsir  bin  Abdullah  bin  Amr  bin Auf  Al-Muzany  dari  ayahnya  dari  kakeknya(Ahmad Al-Khurosany, 2003).
Imam  Tirmidzi mensahihkan derajat  hadis  ini. Akan  tetapi  banyak  yang  mengingkarinya  karena Katsir  bin  Abdullah  bin  Amr  bin  Auf  Al-Muzany adalah  orang  yang dhoif berdasarkan  kesepakatan ulama jarh wa  ta'dil .  Kemungkinan,  alasan pensahihan imam Tirmidzi adalah karena banyaknya jalan riwayat, karena Abu dawud dan Al Hakim juga meriwayatkan hadis ini dari Katsir bin Zaid dari Walid bin  Rabah  dari  Abu  Hurairah(Muhammad  Asy- Syaukani Al Yamani, 1993).
Dari  sisi  substansi,  hadis  ini  tidak  terhubung secara langsung dengan hawalah. Hal ini dapat dilihat
dari  tidak  disebutkan  permasalahan hawalah dalam kitab-kitab syarh hadis ketika menjelaskan hadis ini . Justru  para  ulama  menjadikan  potongan  hadis  ini sebagai  dasar  hukum  disyariatkannya shuluh/ damai. Potongan hadis yang dimaksud adalah :
وأ ،لالاح مرح احلص لاإ ،ينملسملا ينب زئاج حلصلا
امارح لحأ
"Perdamaian  dapat  dilakukan  di  antara  kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan  yang  halal  dan  menghalalkan yang haram ."
Shuluh dalam  bahasa  berarti  menyelesaikan pertikaian. Sementara Syariat mendefinisikan sebagai akad yang ditetapkan untuk menyelesaikan pertikaian di antara kedua belah pihak.
Ulama membagi shuluh menjadi beberapa jenis. Diantaranya  adalah shuluh antara  muslim  dan  kafir, shuluh di antara suami istri, shuluh antara kelompok pembangkang dan kelompok yang lurus, shuluh dalam luka  seperti  ampunan  dengan  ganti  harta  dan shuluh untuk menyelesaikan pertikaian dalam ragam properti dan hak. Jenis terakhir inilah yang dimaksud oleh para ulama  Fikih  dalam  bab shuluh dalam  kitab-kitab mereka.
Sementara  itu,  potongan  hadis  setelahnya  juga tidak  terlalu  berkaitan  dengan hawalah .  Potongan hadis tersebut berbunyi :
وأ ،لالاح مرح اطشر لاإ ،مهطوشر على نوملسملاو

## امارح لحأ
"Kaum  muslimin  terikat  dengan  syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."
Yang  dimaksud  dengan  syarat-syarat  (طورش)  di sini  adalah  sesuatu  yang  disyaratkan  oleh  salah seorang yang berakad kepada orang lain, yang mana dalam persyarat tersebut mengandung maslahah . Hal ini  diperbolehkan  dan  menjadi  lazim  atau  harus dipenuhi  apabila  pihak  lain  menyetujuinya  dan mengakuinya(Ash Shon’ani, Tanpa Tahun).
Kebolehan dan kelaziman dalam pensyaratan ini bersifat  umum.  Apapun  diperkenankan  selama  tidak merubah hukum yang sudah ditetapkan oleh  Syariat. Contoh  pensyaratan  yang  diperbolehkan  adalah apabila  seorang  pembeli  mensyaratkan  sifat  tertentu terhadap  sesuatu  yang  hendak  dibeli  semisal kemampuan menulis pada seorang budak.
Dapat  dipahami  bahwa  hadis  kedua  yang digunakan  sebagai  landasan  fatwa oleh  Dewan Syariah  Nasional MUI  no  12/DSN-MUI/IV/2000  ini tidak  berkaitan  secara  dengan hawalah dalam  kitab- kitab syuruh/ penjelas hadis . Namun, dicantumkannya hadis  ini  dalam  landasan  fatwa  DSN,  berfungsi sebagai penjelas bila dalam proses akad salah satu dari tiga  pihak (Muhil,  muhal  dan  muhal  alaih) mensyaratkan  atau  menyepakati  sesuatu,  maka  bila pihak  yang  terkait  dengan  persyaratan  tersebut menyutujui, tentu wajib baginya untuk memenuhinya selama  tidak  menghalalkan  yang  haram  maupun sebaliknya.
Sementara  itu,  apabila  merujuk  pada  refrensi kitab  penjelas  hadis,  akan  ditemui  hadis-hadis  lain yang lebih jelas menunjukkan kebolehannya menanggung hutang orang lain meskipun itu bersifat Hawalah  mutlaqah, yaitu  pihak muhal  alaih adalah orang  asing  yang  awalnya  tidak  ada  kaitannya  antar hutang-piutang muhil dan muhal. Sebagaimana hadis yang berbunyi :
ٍرِباَج ْنَعَو - ا  َ ِضَِر ُهْنَع َ لَاَعَت ُ هللَّ - َلاَق : « َِ ّفُوُت لُجَر اهنِم . ُهاَن ْ ل هسَغَف ُهاَن ْطهنَحَو ،ُهاهنهفَكَو همُث اَنْيَت َ أ ِهِب َلوُسَر ِ هللَّا - هلي َص ُهللَّا ِهْيَلَع َمهلَسَو - ، اَن ْ لُقَف ِ ّلي َصُت ؟ِهْيَلَع ا َطَخَف ،ى ًطُخ همُث َلاَق : ِهْيَلَع َ أ ؟  نْيَد َن ْ لُقَف ا : ِناَراَنيِد . اَمُهَلهمَحَتَف ، َفَ َصَْناَف َةَداَتَق وُب َ أ . َةَداَتَق وُب َ أ  َلاَقَف ،ُهاَنْيَت َ أَف : َلاَقَف ،ه َ َعلى ِناَراَنيِّلا ِ هللَّا  ُلوُسَر - َمهلَسَو ِهْيَلَع ُ هللَّا  هلي َص - : َئِرَبَو ،ِميِرَغ ْ لا  هقَح َق ؟ ُتِّيَم ْ لا اَمُهْنِم َلا : ِهْيَلَع  هلي َصَف ْمَعَن » ُهاَوَر ُدَ ْحْ َ أ وُب َ أَو دُواَد ، ُّىِئا َسهنلاَو ُهَحهح َصَو ُنْبا َناهبِح ُمِكاَ ْ لْاَو
Jabir R.A. berkata : Ada salah seorang di antara kami yang meninggal lalu kami memandikannya dan menutupinya dengan kapas dan mengkafaninya.  Kemudian  kami  mendatangi Rasullullah SAW, dan kami tanyakan : "Apakah baginda akan menyolatkannya? Beliau melangkah beberapa langkah kemudian bertanya "Apakah ia mempunyai hutang?" Kami menjawab  "Dua  dinar."  Lalu  beliau  kembali. Maka  Abu  Qotadah  menanggung  hutang tersebut.  Ketika  kami  mendatanginya,  Abu Qotadah  berkata  :  Dua  dinar  itu  menjadi tanggunganku. Lalu Rasulullah SAW bersabda :
"Betul-betul  engkau  tanggung  dan  mayit  itu terbebas  darinya."  Ia  menjawab  "ya."  Maka beliau  menyolatkannya. (riwayat  Ahmad,  Abu Dawud  dan  Nasa'I.  Hadis  shahih  menurut  Ibnu hibban dan Hakim).

## 4. KESIMPULAN
Hawalah adalah akad perpindahan piutang antar pihak. Walaupun terjadi perbedaan pendapat mengenai  hakikat  dari hawalah, hal  tersebut  tidak berpengaruh  pada fakta  bahwa hawalah adalah  akad yang  disyariatkan  oleh  Islam  demi  mempermudah kehidupan manusia.
Praktik hawalah belakangan ini sering terjadi di Indonesia,  karena  itu  Dewan  Syariah  Nasioanal berinisiatif  mengeluarkan  fatwa  yang  berkaitan dengan  akad  tersebut.  Fatwa  yang  dimaksud  adalah fatwa No : 12/DSN-MUI/IV/2000 dan fatwa No : No :  58/DSN-MUI/V/2007.    Fatwa  pertama  berkaitan dengan hawalah  muqoyyadah dan  fatwa  kedua berkaitan dengan hawalah mutlaqoh.
Sebagai  landasan  hukum  fatwa  kebolehan hawalah ,  DSN  menyebutkan  dua  hadis  pada  fatwa fatwa  No :  12/DSN-MUI/IV/2000.  Hadis  pertama adalah  hadis  yang  sangat  terkenal  yang  berkaitan dengan hawalah . Meskipun begitu, dalam pemahaman  maknanya  banyak  hal  yang  kemudian menjadi perdebatan diantara ulama mengenai hukum- hukum tertentu.
Sementara  hadis  kedua, dalam  kitab-kitab penjelas hadis, tersebut tidak membahas permasalahan hawalah. Akan  tetapi  membahas  permasalahan Shuluh dan  pensyaratan  atau  kesepakatan  sesuatu kepada  orang  lain.  Hadis  kedua  ini  menjadi  kunci solusi bila nantinya terjadi permasalahan antara pihak- pihak  terkait.  Permasalahan  yang  muncul  solusinya adalah  dikembalikan  pada  persyaratan  yang  telah disepakati  sebelumnya  selama  tidak  menghalalkan yang haram maupun sebaliknya.

## 5. REFERENSI
Abu Al Fadl Zainuddin Abdurrahman Al Iroqi. (tanpa tahun). Torhu Tastrib fi Syarhi Taqrib . Toba’ah almishriyah Alqodimah.
Abu Amr Yusuf Al Qurthubi,  bin A. bin M. bin A. B. bin  A.  A.-N.  (2000). Al-Istidkar .  Darul  Kutub Ilmiyah.
Ahmad  Al-Khurosany,    bin  H.  bin  A.  bin  M.  A.
(2003). Sunan Al Kubro . Darul Kutub Ilmiyah.
Ash  Shon’ani,  M.  bin  I.  A.  K.  (Tanpa  Tahun).
Subulussalam . PT Diponegoro. bin Kholaf bin Sa’ad bin Ayub At Tajibi Al Qurtubhi Al Baji Al Andalusy, A. A.-W. S. (Tanpa tahun). Al  Muntaqi  syarh  Muwatha .  Darul  kutub Islamiyah.
Hamid  Al  Khottob,    bin  M.  bin  I.  (1932). Ma’alim Sunan Syarh Sunan Abu Dawud . Almathba’ah Al ’Ilmiyah.
Hammad, N. (2001). Qodhoya fiqhiyah muashoroh fil Maal wal Iqtishod . Darul qolam.
Ibnu  Bathol,  A.  A.-H.  A.  bin  K.  bin  A.  M.  (2003). Syarh  Shohih  Bukhori  li  Ibni  Bathol .  Maktabah Ar-Rusyd.
Muhammad Asy-Syaukani Al Yamani,  bin A. bin M. bin A. (1993). Nailul Author . Darul Hadis.
Muhammad At Tirmidzi,  bin I. bin S. bin M. bin D.
(1975). Sunan  At-Tirmidzi .  Mustofa  Albaby Alhalbi.
Sabiq, M. S. (1995). Fiqh Sunah . Darul Fath lil ’Ilam Arobi.
Syakur,  A.  (2010).  Hawalah  sebagai  Alternatif Pembiayaan  Multijasa  di  Lembaga  Keuangan Syariah. Jurnal Muqtashid , 01 , 335.
Syata, N. A. M. (2013). Hawalatuddain fil fiqh islami wa  tatbiqot  muashoroh. Hauliyah  Kulliyah Allughoh al Arobiyah Bijarja , 17 (1), 832.
T. Abrar ZA. (2017). Hawalah dan Aplikasinya dalam Produk Bai’ Al-Istishna’ di Bank Syariah. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam , 1 (2), 2.