## EKSISTENSI IMUNITAS ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA

## DWI PUTRI MELATI
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai dwiputri.melati@yahoo.com

## Abstrak
Advokat adalah salah satu profesi  yang diakui oleh Negara Indonesia dalam rangka  pemberian  jasa  dalam  bidang  hukum,  Sebagaimana  yang  dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Advokat No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat bahwa  Advokat  adalah  orang  yang  berprofesi  memberi  Jasa  hukum,  baik  di dalam  maupun  di  luar  pengadilan  yang  memenuhi  persyaratan  bedasarkan ketentuan  undang-undang  ini,  termasuk  dalam  pemberian  bantuan  hukum dalam perkara pidana. Berbicara bantuan hukum dalam hukum pidana dapat kita  temui  dalam  Undang-undang  No  8  Tahun1981 Tentang  KUHAP  bahwa Seorang  advokat  dalam  membela  kliennya  sebagai  penasehat  hukum  diberi hak  untuk  mendampingi  tersangka  atau  terdakwa  dalam  semua  tingkatan pemeriksaan  perkara.  Imunitas  advokat  dalam  melaksanakan    Tugasnya dalam    mendampingi  kliennya,  selama  menjalankan  tugasnya  selama  hal tersebut  berbicara kepentingan Klien, maka seorang advokat di lindungi oleh Hak imunitas dalam Undang-Undang, yaitu Pasal 16  UU Nomor 18 Tahun
2003 tentang Advokat.

## Abstract
Advocate is one of the professions recognized by the State of Indonesia in the framework  of  the  provision  of  services  in  the  field  of  law,  As  described  in Article  1  of  the  Advocate  Law  No.  18  of  2003  on  Advocates  that  Advocates are  persons  who  profession  in  providing  legal  services,  both  inside  and outside  courts  that  meet  the  requirements  of  the  provisions  of  this  law, including  in  the  provision  of  legal  assistance  in  criminal  cases.  Speaking  of legal aid in criminal law can be found in Law No. 8 Year1981 About Criminal Code that An advocate in defending client as legal counsel is given the right to  accompany  the  suspect  or  defendant  in  all  level  of  examination  case. Immunity advocate in carrying out its duties in accompanying its client, while carrying out its duties as long as it speaks of Client's interest, an advocate is protected  by  the  Immunity  Rights  in  the  Law,  namely  Article  16  of  Law Number 18 Year 2003 regarding Advocate.
Keywords : Existence, Immunity Advocate and Criminal Law Enforcement.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Advokat adalah salah satu profesi  yang diakui oleh Negara Indonesia dalam rangka  pemberian  jasa  dalam  bidang  hukum,  sebagaimana  profesi  advokat diatur  dalam  Undang-undang.  Sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  1 Undang-Undang  Advokat  No  18  Tahun  2003  Tentang  Advokat  yang mengatakan  bahwa  Advokat  adalah  orang  yang  berprofesi  memberi    Jasa hukum,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  yang  memenuhi persyaratan  bedasarkan  ketentuan  undang-undang  ini.  Jasa  hukum  yang diberikan oleh Advokat adalah berbentuk konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan  kuasa,  mewakili,  mendampingi,  membela,  dan  melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum lain.
Dari  penjelasan  di  atas  jelaslah  hal-hal  yang  menyangkut  advokat  diatur dalam Undang-undang, baik dari pengangkatan maupun dalam pekerjaannya dan tanggungjawabnya,  sehingga tidak semua orang dapat  mengaku sebagai seorang  advokat  melainkan  orang-orang  yang  menurut  ketentuan  Undang- undang  diberikan  hak  untuk  melaksanakan  fungsinya  sebagai  seorang advokat.  Seseorang  harus  melalui  pendidikan  advokat  untuk  mengawali menjadi atau bercita-cita sebagai advokat yang dinamakan dengan Pendiikan Khusus  Profesi  Advokat  yang  dilaksanakan  oleh  Organisasi  Advokat  yang diakui di Negara Indonesia.
Setelah  melaksanakan  PKPA  yang  dilaksanakan  oleh  organisasi  advokat yang  diakui  di  Negara  Indonesia,  maka  Seseorang  yang  ingin  menjadi advokat  tersebut  haruslah  melakukan  Tes  Advokat  yang  juga  harus  dilalui, tes advokat tersebut diadakan oleh organisasi advokat yang diakui di Negara yang  telah  memenuhi  syarat  untuk  tes  tersebut,  yang  salah  satunya  adalah telah  mendapatkan  gelar  Strata  Satu  Hukum  dan  telah  melaksanakan
Pendidika  Advokat.  Hal-hal  yang  mengenai  pendaftaran  dan  rekrutmen Profesi Advokat tersebut diatur dalam peraturan-peraturan sebagai berikut:
a. Peraturan Menteri Kehakiman No 1 Tahun 1965 tentang Prokol
b. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1/KMA/1969
c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02/1971
d. Keputusan  bersama  antara  Ketua  Mahkamah  Agung  dengan  Menteri Kehakiman Nomor:KMA/005/SKB/VII/1987-Nomor:M.03-PR.08.05
Tahun  1987  tanggal  6  Juli  1987  tentang  Tata  Cara  Pengawasan,
Penindakan dan Pembelaan diri Penasihat Hukum.
e. SEMA  No.047/TUN/III/1989  tanggal  18  Maret  1989  yang  mengatur tentang Penerimaan calon pengacara praktik dan advokat.
Di atas telah dijelaskan tentang jasa hukum advokat dalam bentuk pemberian bantuan  hukum,  pemberian  bantuan  hukum  dalam  bidang  hukum  apapun, termasuk dalam pemberian banjtuan hukum dalam perkara pidana.
Berdasarkan  Undang-undang  No  8  Tahun1981  Tentang  KUHAP  bahwa Seorang  advokat  dalam  membela  kliennya  sebagai  penasehat  hukum  diberi hak  untuk  mendampingi  tersangka  atau  terdakwa  dalam  semua  tingkatan pemeriksaan perkara.  Dalam tindakan pendampingan tersebut, advokat dapat melakukan apa pun beberapa perbuatan hukum, naik perbuatan yang memang menjadi  hak dasar  advokat  dalam rangka pembelaan hukum  yang dilakukan oleh  advokat  demi  kepentingan  kliennya,  berdasarkan  uraian  di  atas  penulis memilih  judul  dalam  penulisan  jurnal  ini  adalah  “Eksistensi  Imunitas Advokat Dalam Penegakan Hukum Pidana“

## B. Permasalahan
1. Bagaimanakah Peran Advokat Dalam penegakan Hukum Pidana?
2. Bagaimanakah Imunitas advokat dalam melaksanakan Profesi Advokat?

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Pengertian Advokat
Pasal  1  angka  1    UU  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat  bahwa “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun  di  luar  pengadilan  yang  memenuhi  persyaratan  berdasarkan ketentuan  Undang-Undang  ini.  Advokat  tidak  bisa  diidentikan  dengan  klien sebagaimana  Pasal  18  Ayat  2  UU  Nomor  18  Tahun  2003  Tentang  Advokat bahwa  Advokat  tidak  dapat  diidentikkan  dengan  kliennya  dalam  membela perkara klien oleh pihak berwenang dan/atau masyarakat.

## B. Pengertian Imunitas Advokat
Pasal 16  UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa “ Advokat tidak dapat  dituntut  baik  secara  perdata  maupun  pidana  dalam  menjalankan  tugas profesinya  dengan  iktikat  baik  untuk  kepentingan  klien  dalam  sidang Pengadilan.  Dikarenakan  advokat  sebagaimana  Pasal  1  angka  1  UU  Nomor 18  tahun  2003  Tentang    Advokat  “Advokat    tidak  hanya  memberi  jasa  di dalam persidangan, melainkan upaya hukum  di  luar persidangan juga. maka Mahkamah  Konstitusi  mengeluarkan  keputusan  yang  sudah  diperintahkan pemuatan  putusan  ini  dalam  berita  Negara  Republik  Indonesia  sebagaimana mestinya di   Dalam Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:
1) Pasal  16  UU  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat  bertentangan dengan  Undang-Undang  Dasar  1945  ,  sepanjang  tidak  dimaknai, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan  tugas  profesinya  dengan  iktikad  baik  untuk  kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar pengadilan.
2) Pasal  16  UU  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat  tidak  memiliki kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  tidak  dimaknai,  “Advokat  tidak
dapat  dituntut  baik  secara  perdata  maupun  pidana  dalam  menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar pengadilan.

## C. Penegakan Hukum Pidana
Soerjono  Soekanto  menyatakan  secara  konsepsional,  maka  inti  dan  arti penegakan  hukum  terletak  pada  kegiatan  menyerasikan  hubungan  nilai-nilai yang  terjabar  di  dalam  kaidah-kaidah  yang  mantap  dan  mengejawantah  dan sikap  tindak  sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir,  untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
Satjipto  Rahardjo  menyatakan  bahwa    diantara  pekerjaan-pekerjaan penegakan hukum  di  dalam  sistem peradilan pidana maka kepolisian adalah yang menarik, oleh karena di dalamnya banyak keterlibatan manusia sebagai pengambil  keputusan.  Polisi  pada  hakekatnya  bisa  dilihat  sebagai  hukum yang  hidup,  karena  memang  ditangan  polisi  itulah  hukum  itu  mengalami perwujudannya, setidak-tidaknya didalam hukum pidana. Apabila hukum itu bertujuan  untuk  menciptakan  ketertiban  dalam  masyarakat,  diantaranya dengan  melawan  kejahatan,  maka  pada  akhirnya,  polisi  itulah  yang  akan menentukan  apa  itu  yang  secara  konkret  disebut  sebagai  penegakan ketertiban,  siapa-siapa  yang  harus  ditundukkan,  siapa  saja  yang  harus dilindungi dan seterusnya.
Romli  Sasamita  dalam  buku  susanto  mengatakan  “bahwa  apabila  sistem peradilan  pidana  diartikan  suatu  penegakan  hukum  atau  law  enforcment maka  didalamnya  terkandung  aspek  hukum  yang  menitikberatkan  kepada rasionalisasi  peraturan  perundang-undangan  dalam  upaya  menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (certainty)”.
Tindak  Pidana  adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum, larangan  dimana  disertai  sanksi  berupa  pidana  tertentu  bagi  barang  siapa yang  melanggar  aturan  tersebut.  Adanya  perbuatan  pidana  harus  memenuhi unsur  perbuatan,  memenuhi  rumusan  dalam  undang-undang  dan  bersifat melawan hukum.
Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan. Dari ketiga hal  tersebut  merupakan  nilai  dasar  hukum,  akan  tetapi  ketiganya  memiliki tuntutan  yang  berbeda,  dan  kadangkala  penegak  hukum  harus  memilih  dari ketiga  tersebut,  dengan  memiliki  analisa  potensi  yang  mana  harus  lebih digunakan pada saat tersebut.

## III. METODE PENELITIAN
Pendekatan    masalah  dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif (legal  research).  Pendekatan  yuridis  normatif  adalah  pendekatan  yang menelaah  hukum  sebagai  kaidah  yang  dianggap  sesuai  dengan  penelitian yuridis  normatif atau penelitian hukum  tertulis. Pendekatan  yuridis normatif dilakukan  dengan  cara  melihat,  menelaah  hukum  dengan  menggunakan tinajauan  pustaka  dan  peraturan  perundanga-undangan  yang  berlaku  dan UUD  1945  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  dalam  pembahasan  jurnal ini.

## IV. PEMBAHASAN

## A. Peran Advokat Dalam penegakan Hukum Pidana
Sebagaimana  yang  dijelaskan  pada  bab  pertama    mengenai  profesi  advokat dengan  pemberian  jasa  hukum,  dimana  banyak  hal  permasalahan  hukum dalam kehidupan masyarakat , baik dari segi hukum perdata, pidana, Hukum
Administrasi  Negara,  Hukum  tata  Negara,  dan  hukum  yang  berkembang  di masyarakat.
Berbicara  tentang  jasa  yang  diberikan  oleh  advokat  yang  artinya  berbicara tentang bantuan hukum yang akan dilaksanakan oleh advokat atau Pengacara selama  hal  bantuan  hukum  yang  diberikan  oleh  advokat  tersebut  tidak melanggar undang-undang.
Berbicara  bantuan  hukum  dalam  hukum  pidana  dapat  kita  temui  dalam Undang-undang No 8 Tahun1981 Tentang KUHAP  bahwa Seorang advokat dalam  membela  kliennya  sebagai  penasehat  hukum  diberi  hak  untuk mendampingi  tersangka  atau  terdakwa  dalam  semua  tingkatan  pemeriksaan perkara.    Dalam  tindakan  pendampingan  tersebut,  advokat  dapat  melakukan apa  pun  beberapa  perbuatan  hukum,  naik  perbuatan  yang  memang  menjadi hak  dasar  advokat  dalam  rangka  pembelaan  hukum  yang  dilakukan  oleh advokat demi kepentingan kliennya.
Sebagaimana jasa hukum  yang dimaksud dalam Pasal 1 butir (2)  Jasa yang diberikan  advokat  berupa  memberikan  Konsultasi  hukum,  Bantuan  hukum, menjalankan  kuasa,  mewakili,  mendampingi,  membela  dan  melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.”
Pasal  13  dalam  Undang-undang  No  8  Tahun1981  Tentang  KUHAP mengatakan  bahwa:  “  Penasihat  hukum  adalah  seseorang  yang  memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberikan bantuan hukum”
Kemudian  diterangkan  kembali  dalam  Pasal  1  angka  2  dalam  Undang- undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Sebagaimana yang kita ketahui rangkaian  pelanggaran  Hukum  pidana  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-
Undang  Hukum  Pidana,  dengan  hukum  formil  yang  dipakai  menggunakan Undang-undang  No  8  Tahun1981  Tentang  KUHAP,  maka  bantuan  hukum oleh  advokat  dapat  dilakukan  selama  proses  seluruh  rangkaian  pemeriksaan dalam sistem peradilan pidana  yang di atur dalam KUHAP,  yaitu dari tahap penyidikan di Kepolisian  sampai tahap persidangan.

## B. Imunitas  advokat  dalam  melaksanakan    Tugasnya  dalam mendampingi kliennya
Sebagaimana  Undang-Undang    No  18  Tahun  2003  Tentang  advokat mengatakan  tentang  tugas  advokat  yang  bukan  hanya  di  persidangan,  akan tetapi  juga  di  luar  persidangan,  maka  mengenai  imunitas  advokat  yang terdapat di dalam Undang-undang No 18 Tahun 2003 yang hanya mengakui bahwa  imunitas  advokat  dalam  menjalankan  tugasnya  di  persidangan  dan tidak di luar persidangan.
Sebagaimana  seorang advokat  yang ditandai  dengan Nomor induk Advokat pada kartunya   yang dilantik pada tahun 2013 di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang,  dan    bertidak  atas  nama  kliennya,  maka  mereka  masyarakat    yang telah memberikan kuasa kepada seorang advokat  untuk  bertindak  atas nama mereka,  sehingga  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  perkara  para  klien tersebut  adalah  berhubungan  dengan  advokat    adalah  menyangkut  tugas advokat  tersebut  selaku  advokat  dan  bukan  urusan  pribadi,  sebagaimana tugas advokat  Pasal 1 angka 1  UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa  “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam  maupun  di  luar  pengadilan  yang  memenuhi  persyaratan  berdasarkan ketentuan  Undang-Undang  ini.  Advokat  tidak  bisa  diidentikan  dengan  klien sebagaimana  Pasal  18  Ayat  2  UU  Nomor  18  Tahun  2003  Tentang  Advokat bahwa  Advokat  tidak  dapat  diidentikkan  dengan  kliennya  dalam  membela perkara klien oleh pihak berwenang dan/atau masyarakat.
1) Bahwa  selama  menjalankan  tugasnya  selama  hal  tersebut    berbicara kepentingan Klien, maka seorang advokat di lindungi oleh Hak imunitas dalam  Undang-Undang,  yaitu  Pasal  16    UU  Nomor  18  Tahun  2003 tentang  Advokat  bahwa  “  Advokat  tidak  dapat  dituntut  baik  secara perdata  maupun  pidana  dalam  menjalankan  tugas  profesinya  dengan iktikat  baik  untuk  kepentingan  klien  dalam  sidang  Pengadilan. Dikarenakan advokat sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU Nomor 18 tahun 2003  Tentang    Advokat  “Advokat    tidak  hanya  memberi  jasa  di  dalam persidangan,  melainkan  upaya  hukum  di  luar  persidangan  juga.  maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang sudah diperintahkan  pemuatan  putusan  ini  dalam  berita  Negara  Republik Indonesia  sebagaimana  mestinya  di    Dalam  Putusan  Nomor  26/PUU- XI/2013 mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:
2) Pasal  16  UU  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat  bertentangan dengan  Undang-Undang  Dasar  1945  ,  sepanjang  tidak  dimaknai, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan  tugas  profesinya  dengan  iktikad  baik  untuk  kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar pengadilan.
3) Pasal  16  UU  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat  tidak  memiliki kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  tidak  dimaknai,  “Advokat  tidak dapat  dituntut  baik  secara  perdata  maupun  pidana  dalam  menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  selaku  advokat  berdasarkan  surat kuasa, dan apabila dalam bertugas melakukan kesalahan, maka menurut Peraturan Perundang-undangan yang berhak untuk menyidangkan adalah Dewan  kehormatan  Advokat  sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  27 ayat (2) UU No 18 Tahun 2003 Tentang  Dewan Kehormatan di tingkat
daerah  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  Dewan  Kehormatan  di tingkat Pusat mengadili pada tingkat banding terakhir.
Dari uraian di  atas, maka  selaku advokat  wajar  kiranya berpendapat  bahwa profesi    selaku  advokat  juga  diatur  dalam  Undang-undang,  dan  dalam menjalankan  tugas  berhak  kiranya  juga  saya  memiliki  hak  imunitas  demi kepentingan  klien  ,  sama  dengan  profesi-profesi  lainnya  yang  juga  diatur dalam undang-undang
Bahwa sampailah di fikiran  pada suatu pertanyaan dalam sebuah contoh:
Seseorang  Polisi  yang  sedang  bertugas  melakukan  penagkapan,  kemudian menembak seseorang yang akan ditangkap tersebut sampai meninggal dunia, apakah  dapat  dikatakan  melakukan  tindak  pidana?  Jelas  bahwa  tindakan tersebut adalah sudah sengaja menghilangkan nyawa orang lain.
Bahwa sebagaimana kompetensi Absolut kewenangan berdasarkan peraturan perundang  –undangan  yang  seharusnya  memeriksa  dan  menyidangkan perkara  ini    adalah  kewenangan  dewan  kehormatan  advokat  .  maka  dari uraian di atas juga dikatakan bahwa advokat dalam menjalankan tugasnya di dalam  maupun  diluar  persidangan  adalah  dalam  rangka  menjalankan  kode etik, bukan perkara pidana maupun perdata.

## IV. KESIMPULAN
Peran  Advokat  Dalam  penegakan  Hukum  Pidana,  Berbicara  tentang  jasa yang  diberikan  oleh  advokat  yang  artinya  berbicara  tentang  bantuan  hukum yang  akan  dilaksanakan  oleh  advokat  atau  Pengacara  selama  hal  bantuan hukum  yang  diberikan  oleh  advokat  tersebut  tidak  melanggar  undang- undang.  Berbicara  bantuan  hukum  dalam  hukum  pidana  dapat  kita  temui dalam  Undang-undang  No  8  Tahun1981  Tentang  KUHAP  bahwa  Seorang
advokat dalam membela kliennya sebagai penasehat hukum diberi hak untuk mendampingi  tersangka  atau  terdakwa  dalam  semua  tingkatan  pemeriksaan perkara.  Dalam  tindakan  pendampingan  tersebut,  advokat  dapat  melakukan apa  pun  beberapa  perbuatan  hukum,  naik  perbuatan  yang  memang  menjadi hak  dasar  advokat  dalam  rangka  pembelaan  hukum  yang  dilakukan  oleh advokat demi kepentingan kliennya.
Imunitas  advokat  dalam  melaksanakan    Tugasnya  dalam    mendampingi kliennya,  selama  menjalankan  tugasnya  selama  hal  tersebut    berbicara kepentingan  Klien,  maka  seorang  advokat  di  lindungi  oleh  Hak  imunitas dalam  Undang-Undang,  yaitu  Pasal  16    UU  Nomor  18  Tahun  2003  tentang Advokat  bahwa “ Advokat  tidak dapat  dituntut baik  secara perdata maupun pidana  dalam  menjalankan  tugas  profesinya  dengan  iktikat  baik  untuk kepentingan  klien  dalam  sidang  Pengadilan.  Dikarenakan  advokat sebagaimana  Pasal  1  angka  1  UU  Nomor  18  tahun  2003  Tentang    Advokat “Advokat  tidak hanya memberi jasa di dalam persidangan, melainkan upaya hukum  di  luar  persidangan  juga.  maka  Mahkamah  Konstitusi  mengeluarkan keputusan  yang  sudah  diperintahkan  pemuatan  putusan  ini  dalam  berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya di  Dalam Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:
a. Pasal  16  UU  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat  bertentangan dengan  Undang-Undang  Dasar  1945  ,  sepanjang  tidak  dimaknai, “Advokat  tidak  dapat  dituntut  baik  secara  perdata  maupun  pidana dalam  menjalankan  tugas  profesinya  dengan  iktikad  baik  untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar pengadilan.
b. Pasal  16  UU  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat  tidak  memiliki kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  tidak  dimaknai,  “Advokat  tidak dapat  dituntut  baik  secara  perdata  maupun  pidana  dalam  menjalankan
tugas  profesinya  dengan  iktikad  baik  untuk  kepentingan  pembelaan klien di dalam maupun di luar pengadilan

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussalam dan DPM Sitompul. 2007. Sistem Peradilan Pidana .  Jakarta : Restu Agung.
Moeljatno. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana .Rineka Cipta. Jakarta
Puspa, Yan Pramadya. 1997. Kamus Hukum . Semaran. Aneka Ilmu
Rahardjo, Satjipto. 2009. Penegakan Hukum . Genta Publishing. Yogyakarta.
Rahardjo, Satjipto. 2010. Sosiologi Hukum. Yogyakarta : Genta Publishing.
Ratnaningsih,  Fitriana  K.  2006.  Pelaksanaan  Diskresi  Oleh  Polisi  Dalam Penyidikan  di  Polwiltabes  Semarang.  Skripsi  Fakultas  Ilmu  Sosial Universitas Negeri Semarang.
Reksodiputro, Mardjono. 1997. Kriminologi Dan Sistem Peradilan  Pidana ,
Jakarta : Lembaga Kriminologi UI.
Satjipto Rahardjo. 1991. Ilmu Hukum, Bandung. PT Citra Adhitya Bhakti.
Simorangkir, JCT. 2002. Kamus Hukum. Jakarta : Aksara Baru. Soerjono  Soekanto.  2002. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan
Hukum . Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Sri  Utari,  Indah.  1997.  Persepsi  Polisi  Terhadap  Hak  Asasi  Manusia  Dalam Konteks  Penegakan  Hukum  Di  Poltabes  Semarang  (Suatu  Studi
Sosiologi). Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
Sunarto.  2016. Keterpaduan  Dalam  Menanggulangi  Kejahatan .  AURA. Bandar Lampung
Sunaryo, Sidik. 2005. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana . 2005. UMM
Press. Malang
Susanto, Anthon F. 2004. Wajah Peradilan Kita , Bandung. Rafika aditama.