## MENGHIDUPKAN KEMBALI SPIRIT POLITIK ILMU PEMERINTAHAN
Mohamad Firdaus
Sekolah Tinggi pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, Indonesia Email: Mohamadfirdauz11@gmail.com

## ABSTRAK
Ilmu  pemerintahan  pada  dasarnya  adalah  ilmu  yang  mempelajari  ilmu  politik,  dimana dalam  seberapa  aspek  dari  ilmu  pemerintahan  seperti  teori,  metode  dan  metodologi tidak  jauh  berbeda  dengan  ilmu  politik.  Tulisan  ini  mencoba  menjelaskan  dan menjabarkan hubungan  antara ilmu  pemerintahan dengan ilmu  politik.  Sejauh ini ilmu pemerintahan  hanya  mempelajari  birokrasi,  administrasi  publik,  manajemen  dan kebijakan  publik.  Dengan  hanya  dipamahi  sebagai  ilmu  administrasi  membuat  ilmu pemerintahan hanya menjadi seperti ilmu perkantoran. Hal tersebut dikarenakan adanya warisan  kolonial  dan  suburnya  neoliberalisme.  Untuk  itu  tulisan  ini  akan  mencoba menghidupkan  kembali  roh  ilmu  politik  ke  dalam  ilmu  pemerintahan  yang  akan menjelaskan bahwasannya pada realitasnya aspek pemerintahan sangat dipengaruhi oleh aspek  politik.  Dan  memberikan  sebuah  alternatif  baru  terhadap  eksistensi  ilmu pemerintahan yang berbasis untuk memuliakan rakyat.

## Kata kunci: Ilmu Pemerintahan, Realitas Politik, Rakyat

## ABSTRACT
Government  science  is  basically  the  study  of  political  science,  where  many  aspects  of government  science  such  as  theory,  method  and  methodology  are  not  much  different from political science. This paper tries to explain and describe the relationship between government  science  and  political  science.  So  far,  the  science  of  government  has  only studied  bureaucracy,  public  administration,  management  and  public  policy.  Only understanding  it  as  a  science  of  administration  makes  government  science  just  like office science. This is due to the colonial heritage and the proliferation of neoliberalism. For  this  reason,  this  paper  will  try  to  revive  the  spirit  of  political  science  into government  science  which  will  explain  that  in  reality,  aspects  of  government  are strongly influenced by political aspects. And provide a new alternative to the existence of government science based on honoring the people.
Keywords: Government Science, Political Reality, People.

## Informasi Artikel
Diterima: Oktober 2020, Disetujui: November 2020, Dipublikasikan: Desember 2020 DOI: https://doi.org/10.47431/governabilitas.v1i2.85
Oleh karena itu, haruslah diingat bahwa dalam merebut kekuasaan sebuah negara, sang penguasa haruslah menjalankan rencana jahatnya seketika sehingga dia tidak harus mengulanginya lagi setiap saat, dan sebisa mungkin tidak melakukan perubahan-perubahan, meyakinkan rakyat kembali dan memenangkan suara mereka dengan memberikan keuntungan untuk mereka (Niccolo Machiavelli: Il Principe)

## PENDAHULUAN
Selama ini adanya sebuah Ilmu tidak terlepas minimal  dari tiga unsur  yaitu  ilmu harus bersifat sistematis, ilmu harus memiliki unsur obyektifitas, dan memiliki metode ilmiah.  Ilmu-ilmu  sosial  pada  kondisi  kontemporer  saat  ini  sudah  memiliki  unsur tersebut.  Ilmu  sosial  telah  mengalami  perkembangan  yang  sangat  pesat  dan  memiliki dinamika dan pasang surut untuk dapat memahaminya. Perkembangan teori-teori, dalil- dalil  dan  azas,  telah  memberikan  kontribusi  untuk  memperkaya  khazanah  keilmuan terutama dalam membaca dan menganalisis kondisi masyarakat.
Ilmu  Pemerintahan  yang  merupakan  bagian  dari  ilmu  sosial  juga  mengalami perkembangan  yang  pesat.    Ilmu  pemerintahan  adalah  ilmu  yang  khas  Indonesia,  dan tidak  ada  di  negara  lain.  Kenapa  Ilmu  pemerintahan  hanya  ada  di  Indonesia?  Untuk menjawab  pertanyaan  tersebut,  Sutoro  Eko  (2020)  menjelaskan  bahwa  realitanya  di belahan  dunia  manapun  terutama  di  Amerika  Serikat  tidak  ada  ilmu  pemerintahan, melainkan hanya terdapat  disiplin  ilmu  politik dan ilmu  administrasi  negara. Sejumlah universitas di Amerika dan Inggris memiliki institusi “ department of government ” atau “ department  of  government  and  politics ”  tetapi  tidak  mengembangkan  “ science  of government ” sebagai disiplin ilmu, melainkan berisi ilmu politik.
Selain itu pemerintahan sering dianggap menjadi sebuah studi dan belum menjadi disiplin ilmu. Kondisi tersebut menjadikan ilmu pemerintahan sering dianggap sebelah mata oleh disiplin ilmu yang lain.Eksistensi ilmu yang telah dijelaskan diatas terutama terkait  obyek  kajian  ilmu  pemerintahan  masih  mengalami  kebingungan.  Ilmu pemerintahan  juga  masih  diragukan  ke  ilmuannya  oleh  ilmu  sosial  yang  lain  karena tidak  memiliki  teori  pemerintahan  dan  cenderung  dianggap  sebagai  derivasi  dari  ilmu politik. Menurut Syafiie (2013) bahwa Ilmu Pemerintahan memiliki beberapa hubungan dengan  ilmu  lain  seperti  ilmu  politik  dan  ilmu  administrasi  negara.  Pertama  Ilmu Pemerintahan  ilmu  pemerintahan  merupakan  cabang  dari  Ilmu  Politik,  dimana  banyak negara  seperti  Belanda  (negara-negara  kontinental)  memahami  ilmu  pemerintahan menjadi  ilmu  turunan  dari  ilmu  politik.  Namun  pada  akhirnya  para  akademisi  seperti Van  Poelje  mencoba  menjelaskan  bahwa  ilmu  pemerintahan  ilmu  yang  berdiri  sendiri dan  banyak  mengajarkan  pendidikan  kepamongprajaan.  Kedua,  ilmu  pemerintahan
dipandang  sebagai  cabang  dari  Ilmu  administrasi  negara.  Hal  tersebut  dapat  diketahui melalui banyak konsep dan teori ilmu pemerintahan yang menggunakan dari konsep dan teori  administrasi  negara.  Bapak  Ilmu  Pemerintahan  yaitu  Wodrow  Wilson  sejatinya akan membedakan ilmu pemerintahan dari ilmu sosial lainnya, namun pada praktiknya ilmu  pemerintahan  sangat  dekat  dengan  ilmu  administrasi  negara  dan  susah  untuk dibedakan.

## MEMAHAMI  HAKEKAT  ILMU  POLITIK  YANG  MELEKAT  PADA PEMERINTAH
Dalam  memahami  ilmu  politik,  maka  tidak  akan  terlepas  dari  sejarah  dan perkembangan ilmu politik dimasa lampau dan masa sekarang. Sebelum menjadi sebuah ilmu, politik hanya mendapatkan tempat sebagai sebuah keahlian atau seni ( art ) dalam berbagai hal terkait dengan kekuasaan. Keahlian tersebut dijelaskan sebagai upaya atau cara untuk mendapatkan kekuasaan dan cara mempertahankan kekuasaan, memperoleh dukungan dari rakyat dan lain sebagainya. Hal ini yang menjadikan posisi politik hanya menjadi  sebuah  kondisi  praktis,  dan  tidak  memiliki  unsur  keilmuan.  Selain  itu  ada keraguan  oleh  para  sarjana  ilmu  alam  (eksak)  terkait  dalil-dalil  dan  teori  yang  dibuat oleh para pakar ilmu politik. Hal tersebut didasari oleh teori dan dalil dari ilmu politik tidak  bisa  bersifat  universal  atau  dengan  kata  lain  hanya  bisa  dijelaskan  secara  dari kasus-perkasus.
Namun  sebelum  masuk  memahami  politik  sebagai  sebuah  ilmu  penulis  akan mengajak kembali  pada  masa  awal  di zaman Yunani  Kuno,  awal mula politik dibahas dan  dituangkan  dalam  sebuah  naskah  berjudul  Republik  karya  Plato.  Dalam  sejarah peradaban  umat  manusia  sebelum  zaman  Yunani  Kuno,  banyak  kota-kota  kuno  yang telah  menjadi  pusat  kehidupan  manusia,  baik  unsur  sosial,  ekonomi,  politik  dan sebagainya. Kota tertua didunia yang kita kenal adalah Jericho (Jerusalem). Setelah itu Kairo,  Babilonia,  Memphis,  Alexandriah,  Mohenjadaro,  Harappa  dan  beberapa  kota lainnya dikawasan Mediterania yang merupakan sejarah bagi umat manusia dan menjadi suatu hal yang banyak dikaji (Ahmad Suhelmi, 2001:26).
Yunani yang menjadi sebuah pusat peradaban para pemikir besar seperti Socrates, Plato,  Aristoteles  dan  Herodotus  pernah  yang  mengalami  kejayaannya  pada  zaman Pericles,  dimana direct  democracy bisa  berjalan  secara  baik,  adil  dan  menciptakan kesejahteraan  serta  kemakmuran  bagi  rakyatnya.  Masa  kejayaan  demokrasi  di  kota
Athena  pada  saat  itu  dikenal  dengan Athenian  Democratia ,  dimana  kejayaan  tersebut didasari  oleh  beberapa  unsur  yaitu  1)  pemerintahan  sepenuhnya  oleh  rakyat  dengan partisipasi rakyat secara menyeluruh dan dilaksanakan secara langsung, 2) mendapatkan kesamaan  didepan  hukum,  yaitu  tidak  dibeda-bedakan  dan  hukum  tegak  kepada siapapun  3)  memiliki  unsur  pluralisme,  dimana  rakyat  berhak  mendapatkan penghargaan atas semua bakat, minat, keinginan, dan pandangan serta, 4) penghargaan terhadap  hak  atas  pemisahan,  dimana  wilayah  pribadi  dihargai  dan  boleh mengekspresikan  kepribadian  secara  individual  (Powell,  1988).  Para  filsuf  tersebut menjelaskan  politik  menggunakan  pendekatan  normatif,  dimana  adanya  politik  adalah upaya untuk  menciptakan kebaikan bersama.  Plato  menjelaskan bahwa hakekat  politik yaitu  menganut  prinsip  kebajikan  ( virtue ),  suatu  kebijakan  dapat  dipahami  sebagai perilaku yang menjadi moral kebaikan. Dalam mencapai suatu kebajikan maka pondasi dasarnya  adalah  pengetahuan,  dimana  orang  yang  mempunyai  pengetahuan  atau wawasan yang luas maka akan memiliki kebajikan.
Begitu  juga  pendapat  Aristoteles  terkait  hakekat  politik,  dimana  tujuan  daripada politik adalah untuk mensejahterakan seluruh masyarakat yang merupakan perkumpulan dari  individu-individu.  Dengan  masyarakat  yang  ssejahtera,  maka  kesejahteraan individu  juga  akan  tercapai  dengan  sendirinya.  Hakekat  politik  memiliki  tujuan  sama dengan  kehidupan  manusia  yaitu  agar  manusia  mencapai  kebahagian  ( eudai-monia ) (Suseno,  1994).  Tujuan  utama  manusia  hidup  adalah  mencapai  kebahagiaan, kesejahteraan dan kebaikan bersama, tidak ada manusia yang ingin hidup sengsara dan menderita,  hal  tersebut  juga  dijelaskan  oleh  Aristoteles  terkait  adanya  politik.  Rusadi (1947) menjelaskan bahwa asal mula atau secara epistimologis kata politik berasal dari kata  “Polis”  yang  berarti  “Negara  Kota”  dengan  politik  berarti  ada  hubungan  khusus antara  manusia  yang  hidup  bersama  dari  awalnya  beberapa  keluarga  lalu  menjadi beberapa kelompok dan akhirnya menjadi negara kota.  Hubungan tersebut menciptakan sebuah  aturan,  kewenangan  dan  akhirnya  kekuasaan.  Hoogerwert  (1985)  menjelaskan bahwa  politik  bisa  dikatakan  sebagai  sebuah  kebijaksanaan  atau  kebaikan,  sebuah kekuatan,  sebuah  kekuasaan,  sistem  pemerintahan,  konflik  (baik  penyebab  konflik ataupun resolusi konflik) dan pembagian atau kata-kata yang serumpun.
Para  sarjana  sampai  dengan  saat  ini  masih  banyak  yang  memahami  politik  dari perspektif  normatif,  dimana  norma-norma  adalah  yang  menjadi  pondasi  dalam menjelaskan  politik.  Dengan  memahami  kebaikan  menjadi  unsur  utama  melakukan
sesuatu,  maka  orang  akan  menjadi  teratur,  keadilan  dengan  sendirinya  tercipta,  dan penguasa  pasti  akan  akan  menciptakan  negara  yang  ideal  untuk  kebaikan  seluruh warganegara.  Namun  dalam  perkembangannya  sebagai  sebuah  ilmu  yang  harus memiliki  obyek  yang  akan  diteliti,  maka  ilmu  politik  juga  harus  memiliki  obyek penelitian.
Obyek materia Ilmu politik yaitu negara yang sangat berkaitan dengan penjelasan ilmu  politik  secara  kelembagaan.  Pendefinisian  ilmu  politik  menggunakan  pendekatan kelembagaan ( institusionalisme ) dapat dipahami bahwa ilmu politik sebagai ilmu yang mengkaji tentang lembaga-lembaga politik ( political institutions ) atau lembaga-lembaga negara.  Ilmu  politik  mempelajari  eksistensi  negara  ( state ),  pemerintah  atau ( government ), lembaga legislatif, lembaga yudikatif dan lembaga politik lainnya. Dalam mempelajari  negara,  ilmu  politik  membahas  tentang  asal  mula  terbentukya  negara, bentuk-bentuk  negara  (misal  negara  kesataun  atau  negara  serikat)  dan  proses-proses menjalankan  negara  serta  mempelajari  pemerintah  (Isjwara:1966).  Budiardjo  (2002) mengatakan  bahwa  pendekatan  kelembagaan  adalah  pendekatakan  yang  tradisional, dimana  negara  menjadi  fokus  pokok,  terutama  segi  konstitusional  dan  yuridisnya. Bahasan  tradisional  menyangkut  antara  lain  sifat  dari  undang-undang  dasar,  masalah kedaulatan,  kedudukan  atau  tugas  pokok  dan  fungsi,  kekuasaan  formal  yang  memiliki legitimasi  serta  yuridis  dari  lembaga  negara  seperti  badan  legislatif,  badan  eksekutif, dan  badan  yudikatif.  Oleh  karena  itu  pendekatan  kelembagaan  atau  tradisional mencakup unsur legal maupun unsur institusional.
Pendekatan  perilaku  atau  biasa  disebut  dengan behaviouralisme memiliki keyakinan  bahwa  teori-teori  sosial  harus  dibangun  di  atas  landasan  dari  perilaku  yang dapat diamati, dan menyediakan data yang terukur dalam penelitian (Heywood, 2013). Pendekatan behavioral lebih  suka  menggunakan  teknik  statistik  dalam  mempelajari politik  yang  lebih  memusatkan  perhatian  pada  hipotesa  yang  bisa  diuji  secara  rinci seperti variabel yang bisa diukur (meski tidak mudah untuk melakukan perhitungan dan pengukuran  statistik),  dan  tidak  terpaku  pada  pengetahuan  yang  melulu  berasal  dari studi tentang lembaga-lembaga politik yang bersifat formal.
Para ilmuwan politik seperti David Easton (1979) menyatakan bahwa ilmu politik dapat  mengadopsi  metodologi  dari  ilmu  pengetahuan  alam  dan  ini  memunculkan perkembangbiakan studi diarea yang paling cocok untuk menggunakan metode-metode penelitian kualitatif. Metode kualiatatif tersebut dapat dijelaskan dimana seperti meneliti
perilaku  memilih,  perilaku  para  legislator,  dan  perilaku  dari  para  politisi  dan  pelobi, serta  juga  meneliti  perilaku  masyarakat  dalam  memilih  atau  menilai  kinerja  dari pemerintah.  Sebelumnya  David  Easton  (1962)  dalam  Budiardjo  (2002)  menjelaskan beberapa  konsep  pokok  dalam  memahami  pendekatan  perilaku  dari  proses  verifikasi data  untuk  menguatkan  data  yang  telah  didapat,  pembedaan  antara  yang  ideal  dan dengan fakta yan terjadi, harus bersifat  objektif atau bebas nilai  dan tidak dipengaruhi oleh  pemikiran  atau  pendapat  peneliti,  bersifat  sistematis  dan  mampu  menyelesaikan sebuah masalah sehingga menjadi penelitian yang memperkaya khasanah ilmu politik.
Pada  perkembangannya  ilmu  politik  banyak  menghasilkan  teori-teori  tentang kepemiluan  dan  membuat  banyak  kalangan  sangat  tertarik  utuk  membicarakan  politik. Setelah  adanya  pemilihan  umum  baik  secara  langusng  ataupun  tidak  langsung  banyak ilmuwan  politik  menemukan  fenomena-fenomena  baru  yang  berkaitan  dengan pendekatan behavioural (perilaku). Perilaku pemilih adalah salah satu studi yang banyak digunakan  menjelang  adanya  pemilu  untuk  mengetahui  pilihan  dari  masyarakat  dan menghasilkan  data-data  matematik  yang  banyak  dijadikan  sumber  oleh  para  pasangan calon.  Dengan  adanya  pendekatan  perilaku  tersebut  membuat  eksistensi  ilmu  politik banyak  digemari  dan  sudah  tidak  diragukan  lagi  menjadi  sebuah  ilmu  pengetahuan, karena  menciptakan  dalil-dalil  yang  sedikit  banyak  bisa  dibuktikan  dan  diuji validitasnya.  Lembaga-lemabaga  survei  mulai  bertebaran  untuk  meneliti  perilaku  para pemilih  yang  hasilnya  bisaa  menentukan  prosentase  dukungan  ke  pasangan  calon  dan menentukan kepuasan kinerja terhadap pemerintah.
Teori  dan  konsep  politik  semakin  bertambah  kaya  dengan  ditelitinya  perilaku aktor  ( actor  based )  dalam  pemilu.  Kajian money  politics oleh  Aspinal  (2015)  terkait pragmatisasi  yang  dilakukan  oleh  calon  kepala  daerah  dan  pendukungnya  memang sudah  sangat  banyak  dilakukan  seperti vote  buying  ( pembelian  suara ),  pork  barrel ( proyek  gentong  babi ) dan club  goods (pemberian  barang-barang  publik  kepada pemilih).  Studi  tentang local  strongman atau local  bossism oleh  Sidel  (1999)  dan oligarki  oleh  Winters  (2011)  juga  memperkaya  khazanah  ilmu  politik  menjadi  ilmu mapan yang berbicara tentang perebutan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan.
Setelah sedikit banyak dijabarkan terkait perkembangan ilmu politik yang menjadi sebuah  ilmu  dan  sejejar  dengan  ilmu  lain  dengan  menggunakan  beberapa  pendekatan, politik  juga  sangat  melekat  terhadap  eksistensi  pemerintah.  Pemerintah  sudah  banyak dijelaskan bahwa dalam arti sempit yaitu badan eksekutif dan dalam arti luas mencakup
badan  eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif.  Eksistensi  pemerintah  merupakan  hal  yang perlu  diperhatikan  karena  berkaitan  dengan  kewenangan  yang  merupakan  sumber  dari segala  kebijakan  dan  keputusan  pemerintah.  Dalam  pandangan  Thomas  Hobbes, kewenangan atau otoritas politik diciptakan oleh kontrak sosial. Dalam keadaan alami, pelestarian  diri  setiap  orang  berada  di  bawah  ancaman  dan  ini  membuatnya  rasional bagi  semua.  Menurut  Hobbes,  untuk  menyetujui  perjanjian  sosial  yang  memberikan wewenang  kepada  penguasa  untuk  mendapat  jaminan  perlindungan  mereka  dan  untuk mentransfer  hak  mereka  atas  kedaulatan  ini  baik  secara  individu  ataupun  sekelompok individu, dan otoritas politik diciptakan melalui pembentukan institusi politik.
Dalam studi Ilmu Pemerintahan setiap fenomena politik harus diperhatikan secara mendalam,  karena  ilmu  politik  merupakan  hal  yang  tidak  dapat  dihindari  oleh  ilmu pemerintahan, bahkan banyak ahli yang mengatakan bahwa ilmu pemerintahan cabang dari ilmu politik. Seseorang yang akan mendapatkan kursi di pemerintahan atau menjadi pemerintah,  banyak  yang  harus  melewati  fenomena  dan  dinamika  politik.  Setelah mendapatkan kekuasaan juga dalam membuat sebuah kebijakan publik tidak lepas dari unsur  politik,  sampai  dengan  tahapan  dari  agenda  setting,  formulasi  kebijakan, implementasi  kebijakan, monitoring kebijakan dan evaluasi kebijakan tidak akan lepas dari fenomena politik. Oleh sebab itu perlu diperhatikan begitu pentingnya entitas ilmu politik  dalam  perkembangan  ilmu  pemerintahan,  sehingga  ilmu  pemerintahan  jangan sampai lupa atau ingkar terhadap ilmu politik.

## DISKURSUS ILMU PEMERINTAHAN
Secara  umum  diskursus  tentang  ilmu  pemerintahan  dapat  dijelaskan  dengan  2 (dua)  hal. Pertama ,  ilmu  pemerintahan  adalah  ilmu  yang  dipengaruhi  oleh  warisan kolonial, dimana warisan kolonial lebih mengedepankan birokrasi dan teknokrasi dalam studinya. Ilmu pemerintahan menjadi sebuah studi yang menjadikan lulusannya sebagai birokrat  dan  teknokrat.  Birokrasi  mengajarkan  unsur-unsur  yang  hirarkis,  sentralistik dan administratif, sehingga sarjana ilmu  pemerintahan diciptakan untuk  menjadi  orang yang  ahli  dalam  urusan  perkantoran.  Warisan  kolonial  menerjemahkan  Ilmu pemerintahan  adalah  ilmu  yang  mempelajari  bagaimana  melaksanakan  pemerintahan (eksekutif),  pembuatan  peraturan  (legislatif),  kepemimpinan  dan  koordinasi pemerintahan  (baik  pusat  dengan  daerah,  maupun  rakyat  dengan  pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar. Hal tersebut
memperlihatkan  bahwa  ilmu  pemerintahan  hanya  fokus  mengkaji  terhadap  institusi- institusi pemerintahan atau pendekatan institutionalisme .
Mitah  Thoha  (1984)  mengatakan  bahwa  ilmu  pemerintahan  lebih  berfokus  pada fungsi output daripada mutu sistem politik dengan kata lain ilmu pemerintahan mencoba memahami  hasil  dari  apa  yang  telah  dilakukan,  sedangkan  ilmu  politik  berfokus  pada fungsi input. Dengan kata lain ilmu pemerintahan lebih mempelajari komponen politik dari  suatu  sistem  politik,  sedangkan  ilmu  politik  mempelajari society dan  suatu  sistem politik,  sehingga  politik  bisa  dikatakan  lebih  luas  fokusnya.  Hubungan  antara  ilmu politik dan ilmu pemerintahan dijelaskan bahwa ilmu pemerintahan yang organisasinya tersusun  berdasarkan  prinsip-prinsip  birokrasi  dengan  ruang  lingkup  begitu  luas  mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah dan desa/kelurahan adalah menjalankan keputusan-keputusan  politik.  Oleh  karena  itu  hubungan  antara  Ilmu  pemerintahan  dan Ilmu politik dapat diartikan sebgai hubungan yang saling mengikat, karena pemerintah tidak bisa lepas dari unsur politik dan politik juga berkaitan dengan pemerintah secara formal.
Dengan kata lain kebijaksanaan  atau kebijakan pemerintah ( public policy ) dibuat dalam arena politik, tetapi hampir semua perencanaan, pelaksanaannya dan evaluasinya diselenggarakan  dalam  arena  birokrasi  pemerintahan.  Musanef  (1985)  berpendapat bahwa ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu yang berkaitan dengan unsur kedinasan, ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang bisa mengetahui dan mencari orang yang terbaik untuk bisa menemukan pemecahan masalah (problem solving), ilmu yang  mempelajari  hubungan  antara  yang  memerintah  dan  diperintah  sehingga  dapat menciptakan tindakan efektif dan efisien, serta ilmu pemerintahan mempelajari susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, dan metode untuk mencapai tujuan daripada sebuah negara.
Selanjutnya  Rosenthal  dalam  Djopari  (1992)  berpendapat  bahwa  ilmu pemerintahan  adalah  ilmu  yang  mempelajari  dan  mengkaji  tentang  kinerja  secara internal  maupun  eksternal  dari  struktur  dan  proses  pemerintahan  umum.  Pemerintahan umum  yakni  diartikan  sebagai  keseluruhan  struktur  dan  proses  dimana  sebuah keputusan  dipilih  dan  diambil  secara  sah  dan  mengikat.  Menurut  Brasz  (1975)  ilmu pemerintahan  dapat  diartikan  sebagai  ilmu  yang  mempelajari  tentang  cara  bagaimana lembaga/dinas  pemerintahan  umum  itu  disusun  dan  difungsikan,  baik  secara  internal maupun  keluar  terhadap  para  warganya  ( De  Bestuurswetenschap  waaronder  het
verstaat de wetenschap die zich bezighoudt met de wijze waarop de openbare dienst is ingerischt en functioneert, intern en naar buiten tegenover de burgers).
Secara  klasikal  Muhadam  (2014)  menjelaskan  bahwa  Praktisnya  pemerintahan dipelajari  sebagai  teknik  mengelola  kekuasaan  dalam  institusi  yang  dibentuk  secara berjenjang. Akhirnya, transisi ilmu pemerintahan tampak seperti bergerak paksa menuju identifikasi  diri,  lepas  dari  rahim  kekuasaan  yang  karena  itu  terasa  tetap  berbau  ilmu politik    murni.  Dari  sudut  lain  yaitu  pandangan  ilmu  hukum  mencoba  menjelaskan bahwa  gejala  pemerintahan  adalah  tindakan  mengelola  kekuasaan  secara  formalistik. Kondisi  ini  membuat  praktik  pemerintahan  dipandang  sebagai  suatu  aktivitas  positif dari  jabatan-jabatan  yang  diemban  termasuk  kelembagaannya  dalam  relasi  antar pemerintahan, maupun antar pemerintah dengan rakyat atau sebaliknya.
Ilmu pemerintahan sering diartikan sebagai binnenlands bestuur oleh para sarjana Indologi  yang  kuliah  di  Universitas  Leiden,  Belanda. Binnenlands  bestuur sendiri adalah bentuk pemerintahan birokrasi pada zaman Hindia Belanda, sedangkan birokrasi sendiri menurut Max Weber dalam Heywood (2014) dicirikan oleh rasionalitas, perilaku yang  dipandu  oleh  aturan  dan  otoritas  impersonal.  Dalam  bidang  pemerintahan komparatif,  birokrasi  menunjuk  pada  mesin  administrasi  dari  negara,  para  birokrat merupakan  para  bejabat  negara  atau  para  pegawai  negeri  yang  tidak  dipilih  (melalui pemilihan  umum).  Birokrasi  juga  memiliki  fungsi  untuk  menyelenggarakan administrasi,  memberikan  saran  dan  nasihat  tentang  kebijakan,  menyuarakan  dan memadukan kepentingan-kepentingan, serta memelihara stabilitas politik. Riggs  dalam Ndraha (2003) menjelaskan bahwa birokrasi diartikan sebagai “ government by bureaus ” yaitu pemerintahan biro atau aparatur negara yang dipilih dan diangkat oleh pemegang kekuasaan,  pemerintah  atau  pihak  atasan  dalam  sebuah  organisasi  formal,  baik  publik mapun privat.
Birokrasi  sendiri  pernah  dicap  sebagai  pemerintah  yang  sebenarnya,  dimana pemerintah  yang  dipilih  langsung  melalui  pemiliham  umum  oleh  rakyat  tidak  bisa mengontrol birokrasi. Heywood (2013) mencontohkan para pegawai negeri sipil Jepang khususnya yang masuk dalam kementrian perdagangan dan industri yang pernah begitu bergengsi, sering dipandang sebagai para politisi permanen yang menjadi otak keajaiban ekonomi Jepang pada tahun 1950 dan 1960-an. Para pegawai negeri sipil tersebut dipuji karena membangun hubungan yang erat  antara pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar  yang  menyokong  modal  ekonomi  ‘campuran’  Jepang.  Model  perencanaan
indikatif  yang  berusaha  merancang  dan  memandu  kekuatan-kekuatan  pasar  daripada membiarkan  pasar  berkuasa  atau  sebaliknya  menundukkan  pasar  pada  negara.  Oleh sebab  itu  birokrasi  memiliki  andil  yang  sangat  besar  dan  kekuasaan  yang  besar  serta bisa mengatur sebuah negara atau lebih dikenal dengan konsep negaranisasi.
Kedua ,  ilmu  pemerintahan  yang  menjadikan  sarjananya  sebagai  pelayan  pasar, dengan  banyak  mengambil  konsep  dari  manajemen  publik, good  governance , reinventing government dan digital government . Pemerintahan menerapkan unsur-unsur neoliberalisme. Penjelasan terkait neoliberalisme dapat diawali pada abad ke-18, dengan timbulnya  aliran  liberalisme  di  Eropa  Barat,  dimana  ada  pandangan  terhadap  negara menjadi rendah. Negara dianggap sebagai suatu hal yang buruk, yang terpaksa diterima keberadaannya  kerena  ia  diperlukan.  Karena  itu pula  ditariklah  suatu  garis  tajam  yang memisahkan  suasana  yang  dikuasai  negara  dengan  kehidupan  sosial  individu,  atau dengan  kata  lain  adanya  pemisahan  antara  suasana  kekuasaan  dengan  suasana kebebasan.  Isjwara  (1966)  berpendapat  bahwa  negara  dipandang  sebagai  organisasi untuk menjamin keamanan dan ketertiban para warganegara dan dipersamakan dengan “penjaga malam” yang juga bertugas menjamin keamanan dan ketertiban.
Tugas negara bisa dikatakan sangat passif, dimana semakin sedikit campur tangan negara dalam kehidupan sosial individu, maka semakin baiklah negara itu. Satu istilah yang  sering  menjelaskan  keadaan  seperti  ini  adalah  “ that  government  is  best  which governs  least ”,  keadaan  ini  juga  dikenal  dengan  konsep  laissez-faire.  Laissez-faire dalam  sistem  perekonomian  dapat  diakitkan  dengan  pasar  bebas,  dimana  terdapat doktrin  bahwa  pemerintah  tidak  dinginkan  campur  tangannya,  sistem  ekonomi berdasarkan supply and demand .
Peran  pemerintah  seminimal  mungkin  adalah  sesuatu  yang  diinginkan  oleh liberalisme. Selanjutnya liberalisme klasik bertransformasi pada tahun 1970-an menjadi neoliberalisme,  dimana  tujuan  utama  neoliberalisme  adalah  untuk  memutar  kembali batas-batas  negara.  Heywood  (2013)  memahami  bahwa  neoliberalisme  memiliki keyakinan  bahwa  kapitalisme  pasar  yang  tidak  diatur  akan  menghasilkan  efisiensi, pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran yang meluas. Dalam pandangan neoliberalisme bahwa  tangan  kaku  dari  pemerintah  dapat  menghapus  inisiatif  dan  menghambat  usaha pemerintahan.  Meskipun  memiliki  tujuan  yang  baik,  negara  memiliki  efek  merusak pada  urusan  manusia.  Hal  ini  direfleksikan  dalam  keprihatinan  Kanan  Baru  liberal
terhadap  politik  kepemilikan  dan  dukungannya  terhadap  usaha  swasta  daripada  usaha atau  nasionalisasi.  Pendeknya  kepemilikan  oleh  swasta  (privat)  itu  memiliki  sifat  baik sedangkan  kepemilikan  oleh  negara  (publik)  adalah  buruk.    Ide  tersebut  membentuk individualisme  yang  kuat,  dan  ide  tentang  negara  merupakan  sebuah  hal  yang menganggu  kepentingan  individu.  Eksistensi  negara  yang  pengasuh  ( nanny  state ) rakyatnya  dianggap  melahirkan  sebuah  kebudayaan  ketergantungan  dan  merusak kebebasan,  yang  dipahami  sebagai  kebebasan  ekonomi  atau  pasar.  Sebaliknya, keyakinan diletakkan pada kemandirian, tanggung jawab individul dan kewirausahaan. Ide-ide  tersebut  tampak  dimajukan  melalui  proses  globalisasi,  yang  dilihat  sebagai globalisasi  neoliberal.  Sedangkan,  pengertian  globalisasi  yang  pertama  dan  paling umum adalah globalisasi sebagai pemindahan atau pertukaran yang intensif antara unit- unit  yang  telah  dibentuk  sebelumnya,  baik  itu  politik,  ekonomi  atau  budaya.  Dengan pemahaman  demikian,  globalisasi  menandakan  proses  perubahan  yang  berasal  dari tingkat  unit, terutama dalam kaitannya dengan konsekuensi  yang tidak diinginkan dari interaksi  antar  unit.  Globalisasi  sebagai  transferensi  dengan  demikian  menyiratkan pertukaran melintasi batas-batas unit yang ada dan antara unit dan sistem, tetapi masih mengandaikan  sistem  ini  serta  unit-unit  yang ditafsirkan  dengan  cara  ini,  konsep globalisasi secara ontologis bersifat individualis sementara secara logis terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan  strukturalisme  metodologis,  karena  konsep  globalisasi mengacu pada perubahan yang dapat diamati pada tingkat unit serta hasil interaksi antar unit  yang  dapat  diamati  namun  terkadang  tidak  diinginkan.  Pada  akhirnya, bagaimanapun,  globalisasi  dapat  direduksi  menjadi  penyebab  yang  bekerja  di  tingkat unit,  seperti  tindakan  sadar  dan  disengaja  dari  agen  tertentu,  agen  ini  dan  tindakan mereka  dapat  diklasifikasikan  dalam  dimensi  penyebab  yang  berbeda.  Karenanya, menurut logika konsep ini, globalisasi berlangsung luar dalam (Jens Bartelson:2000).
Ilmu  pemerintahan  yang  dipengaruhi  oleh  neoliberal  memiliki  fokus  studi  untuk kepentingan  pasar  dan  harus  memiliki  unsur  layak  jual.  Konsep good  governance dan reinventing  government sering  digunakan  untuk  memperlihatkan  bawa  ilmu pemerintahan  mampu  menjadi  studi  yang  dapat  diandalkan.  Osborn  (1999)  jelas mengatakan  bahwa  Pemerintahan  berorientasi  kepada  pasar,  dimana  mekanisme  pasar dianggap  memiliki  banyak  keunggulan  dibanding  dengan  administratif.  Konsep pemerintahan yang berorientasi kepada pasar sangat menghendaki adanya efisiensi dan pemutusan  hirarki  birokrasi.  Dengan  adanya  pemikiran  tersebut,  maka  investasi  bisa
masuk  dengan  gampang  untuk  mendirikan  bisnisnya.    Efisiensi,  efektifitas,  dan akuntabel  sangat  berkaitan  dengan  etika  aktor,  dimana  Carlton  et,  all  (2014) menjelaskan  etika  berkaitan  dengan  moralitas  daripada  individu,  dimana  etika  bukan saja  berkenaan  dengan  motif  atau  alasan  melakukan  sesuatu  tetapi  juga  berkaitan dengan  tindakan.  Motif  dan  tindakan  merupakan  hal  yang  penting  karena  setiap tindakan  didasari  oleh  motif  tertentu,  sehingga  etika  dan  moralitas  sangat  dibutuhkan. Hal  tersebut  menjadi  sebuah  kebaikan  bersama  jika  setiap  individu  atau  kelompok mematuhi etika yang nantinya menciptakan sebuah aturan.
Ilmu  pemerintahan  yang  beorientasi  pada  pasar  membuat,  ilmu  tersebut  lupa terhadap asal-usulnya yang seharusnya lebih mengedepankan rakyat. Ilmu pemerintahan lebih sering terjebak dalam logika harus memiliki etika yang benar, sehingga mereduksi substansi  dan  cenderung  berada  diwilayah  administrasi.  Jelas  sekali  konsep good governance hanya  berbicara  tentang  reformasi  birokrasi  yang  berbasis  pasar  serta mengedepankan  etika  dan  moral  dan  terjebak  di  administrasi.  Adanya  konsep transparansi,  efesien,  efektifitas,  akuntabilitas  dan  lain  sebagainya  adalah  konsep  yang diinginkan  oleh  pasar.  Seperti  diketahui  menurut  David  Mosse  &  David  Lewis  (2005) bahwa good  governance adalah  simbol  baru  dari  wacana  pembangunan  global.  Tanpa mengucapkan  mantra  ini  yaitu  konsep good  governance ,  hampir  tidak  mungkin  untuk memenuhi  syarat  untuk  bantuan luar negeri internasional. Good Governance berkaitan dengan  transformasi  birokrasi  negara  yang  'disfungsional'  menjadi  penyedia  layanan yang  efisien  dan  transparan  yang  bertanggung  jawab  kepada  publik  dan  tunduk  pada aturan hukum.  Hal  ini  dipuji sebagai  obat  baru untuk  keterbelakangan dan kemiskinan oleh pejabat lembaga Bretton Woods, terutama yang berkaitan dengan Afrika, di mana birokrat  parasit  dan  afiliasi  primordial  mereka  terlihat  menggagalkan  semua  upaya pembangunan  (Bank  Dunia  1989).  Pelaksanaan  program good  governance merupakan syarat  pencairan  pinjaman  dari  Bank  Dunia  dan  Dana  Moneter  Internasional  (IMF). Namun  perwakilan  dari  kedua  organisasi  ini  secara  konsisten  menunjukkan  bahwa reformasi  yang  dihasilkan  harus  'dimiliki'  oleh  pemerintah  negara  peminjam.  Menurut pandangan  mereka,  persyaratan  teknis  untuk  langkah-langkah  kebijakan  yang  dibiayai dengan pinjaman tidak bertentangan dengan kepemilikan negara atas program-program reformasi.  Adanya  konsep  prasyarat good  governance untuk  berkaitan  dengan pembangunan  sebuah  menjadi  sebuah  dilema  bagi  birokrasi,  dimana  suatu  sisi  akan
tunduk  kepada  kepentingan  pasar  tetapi  disisi  lain  pembangunan  bermaksud  untuk menjalankan tanggungjawab sebagai pelayan masyarakat.
Hal  tersebut  merupakan  kondisi  yang  terjadi  terhadap  eksistensi  ilmu pemerintahan  hari  ini,  dan  bahkan  sejak  berdirinya  program  studi  ilmu  pemerintahan pada  tahun  1947.  Ilmu  pemerintahan  dipengaruhi  oleh  kolonialisme,  kapitalisme  dan neolibaralisme, sehingga ilmu pemerintahan cenderung dalam aksiologinya mendukung negara  atau  pasar  bukan  mendukung  dan  bekerja  untuk  rakyat  sebagai  pemilik kedaulatan.

## KEMBALINYA ILMU POLITIK KE DALAM LOGIKA ILMU PEMERINTAHAN
Ilmu  pemerintahan  dipahami  sebagai  ilmu  yang  mempelajari  pemerintah,  secara aksiologis lulusan ilmu pemerintahan disiapkan untuk menjadi pemerintah. Namun pada kenyataannya  lulusan  ilmu  pemerintahan  banyak  yang  hanya  menjadi  birokrat  atau teknokrat  dan  hanya  melayani  penguasa.  Pendefinisian  terkait  lulusan  ilmu pemerintahan  menjadi  seorang  birokrat  mempersempit  ruang  lingkupnya,  seolah-olah hanya  diciptakan  untuk  menjadi  seorang  administrator  yang  hanya  bergelut  dengan urusan kantor. Ilmu pemerintahan cenderung untuk anti terhadap politik, karena politik dinilai  sebagai  sesuatu  yang  kotor  dan  harus  dihindari.  Padahal,  pemerintah  yang menjadi  fokus  dari  kajian  ilmu  pemerintahan  merupakan  dibentuk  dan  dipilih  melalui proses politik.
Pemerintah dibentuk oleh politik dalam hal ini dijelaskan dimana rakyat memilih, mempercayai,  memberikan  mandat  atau  mendelegasikan  suaranya  ke  pemerintah. Rakyat  atau  masyarakat  sendiri  dapat  dipahami  sebagai  unsur  terpenting  dalam  suatu negara, dimana rakyat menjadi unsur selain, wilayah, pemerintah dan pengakuan secara universal.  Membawa  ilmu  politik  kembali  ke  ilmu  pemerintahan  sebagai  upaya dekolonisasi seperti halnya upaya membawa negara kembali ke kehidupan masyarakat. Membawa negara kembali dalam karya Theda Skcopol (1985) “ Bringing the state back in ”, dimana dijelaskan terkait otonomi  dan kapasitas dari negara. Negara adalah aktor yang prime (utama),  sehingga  dalam  kehidupan  masyarakat  perlu  kehadiran  negara untuk merealisasikan cita-cita sejak berdirinya negara yang berkaitan dengan konstitusi politik.
Konsep  dekolonisasi  dengan  membawa  kembali  entitas  politik  ke  ilmu pemerintah, perlu dilihat dari sisi rakyat atau masyarakat. Telah dijelaskan diatas terkait rakyat yang memiliki andil besar dalam sistem politik, dimana rakyatlah yang memilih pemerintah.  Hal  tersebut  yang  mendasari  adanya  konsep  kedaulatan  rakyat  yang berawal  dari  kemauan  umum  ( volonte  genarale )  yang  dicetuskan  oleh  Jean  Jacques Rousseau. Rousseau dalam Soehino  (2005) menjelaskan bahwa politik atau kekuasaan pemerintah adalah menjalankan kehendak atau kemauan umum, dimana kedaulatan itu tetap  ada  pada  masyarakat  atau  keseluruhan  dari  pada  rakyat.  Tetapi  bukan  rakyat secara  perseorangan,  melainkan  rakyat  yang  sudah  berganti  menjadi  suatu  kesatuan yang  disebut  masyarakat.  Oleh  sebab  itu  maka  pemerintah  atau  penguasa  harus  bisa menjalankan  roda  kekuasaan  yang  sebesar-besarnya  ditujukan  untuk  kepentingan rakyat,  bukan  pribadi  atau  golongan.  Sehingga  pemerintah  jangan  sampai  kehilangan kepercayaan  dari  rakyat  dikarenakan  tidak  bisa  mengatur  dan  mengurus  rakyat,  untuk itu legitimasi pemerintah harus kuat agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik.
Legitimasi  sendiri  menurut  Max  Weber  dalam  Heywood  (2013)  memiliki beberapa tipe, Pertama legitimasi tradisional atau berdasarkan adat isitiadat dan tradisi- tradisi yang telah lama mapan. Pada dasarnya otoritas tradisional dianggap absah karena terus  eksis  sejak  zaman  dahulu  yang  telah  dikeramatkan  oleh  sejarah  karena  generasi- generasi  tedahulu  telah  menerimanya.  Secara  khas,  ia  berjalan  menurut  sekumpulan aturan  yang  konkret,  dimana  adat  istiadat  telah  mapan  dan  tak  terbantahkan.  Kedua bentuk  legitimasi  secara  karismatik,  dimana  bentuk  otoritas  ini  berdasarkan  pada kekuatan  pribadi  dari  seorang  pemimpin  yaitu  pada  karismanya.  Tanpa  mengandalkan status,  posisi  sosial  atau  jabatan,  otoritas  karismatik  berjalan  sepenuhnya  melalui kapasitas sang pemimpin untuk membuat daya tarik yang bersifat langsung dan pribadi kepada  para  pengikutnya  sebagaimana  seorang  pahlawan  atau  santa.  Ketiga  bentuk legitimasi  legal-rasional,  adalah  bentuk  otoritas  yang  berlaku  dikebanyakan  negara modern.  Kekuasaan  dari  seorang  presiden,  perdana  menteri  atau  pejabat  pemerintahan ditentukan  oleh  aturan-aturan  formal-konstitusional  yang  membatasi  apa  yang  boleh dilakukan oleh seorang  pejabat.  Keuntungan dari  bentuk  otoritas ini dibanding dengan bentuk tradisional dan karismatik adalah karena otoritas melekat kepada sebuah jabatan daripada pribadi maka lebih kecil kemungkinan untuk disalahgunakan. Dengan adanya legitimasi tersebut maka pemerintah bisa memaksimal sumberdaya untuk kebaikan dan hajat hidup orang banyak.
Entitas  politik  harus  masuk  kedalam  ilmu  pemerintahan  sehingga  mengurangi dominasi kolonialisme dan neoliberal. Dengan adanya politik yang sejatinya ada unsur rakyat  dan  kedaulatan  rakyak  maka  ilmu  pemerintahan  bisa  bertransformasi  ke  ilmu pemerintahan  yang  berbasis  kerakyatan.  Ilmu  Pemerintahan  kerakyatan  adalah  sebuah upaya  dimana  pemerintah  secara  aksiologis  bertujuan  untuk  memperkuat, memberdayakan  dan  memuliakan  rakyat. Pertama entitas  politik  menjelaskan  konsep idealisme, dimana idealisme tersebut harus dibuat, dilaksanakan dan dijaga oleh semua pihak.  Idealnya  sebuah  negara  adalah  yang  bisa  melaksanakan  sebuah  kebajikan ( virtue ).  Hal  tersebut  yang  ungkapkan  oleh  Plato,  bahwa  sebuah  kebajikan  akan  bisa terlaksana  jika  pemerintah  memiliki  pengetahuan  yang  mumpuni  sehingga  bisa menciptakan dan melaksakan sebuah cita-cita sesuai dengan kondisi dan harapan rakyat. Orang  yang  memiliki  idealisme  tinggi  terhadap  kebaikan  dan  kabajikan  maka  akan membuah  sebuah  perubahan  dalam  kehidupan  diri  sendiri  dan  perubahan  masyarakat sekitar. Idealisme yang tertuang di  Indonesia adalah pancasila dan UUD 1945, dimana keduanya  adalah  sebuah  cita-cita  dan  harapan  bagi  rakyat  Indonesia  yang  telah dirangkai  dan dibentuk oleh para Founding Fathers . Hal  tersebut  juga telah  dijelaskan oleh Skcopol (1085) dimana adanya konstitusi politik, yang merupakan sebuah konsep idealnya negara sejak suatu negara terbentuk.
Tetapi  yang  menjadi  pertanyaan  adalah  bagaimana  cara  pemerintah  ataupun rakyat  untuk  merealisasikan  idealisme  atau  cita-cita  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.  Sejauh  ini  rakyat  hanya  menjadi  subyek  bukan  menjadi  obyek  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  dimana  rakyat  harus  terhadap  keputusan  atau kebijakan  yang  telah  dibuat  oleh  pemerintah  atau  penguasa.  Memang  rakyat  telah menyerahkan  sebagain  haknya  untuk  bersama-sama  menginginkan  sebuah common good (kebaikan  bersama)  yang  oleh  Shumpeter  (2003)  diterjemahkan  kedalam  sebuah demokrasi  kepemiluan.  Namun  tidak  selesai  sampai  disitu,  rakyat  harus  diikutsertakan dalam  setiap  kegiatan  berbangsa  dan  bernegara  sebagai  upaya popular  control seperti yang dikatakan oleh David Beetham (2003). Sehingga salah satu bentuk aksiologi bagi Ilmu Pemerintahan adalah mencerdaskan rakyat dan memuliakan rakyat sebagai upaya untuk mengkontrol pemerintah.
Kedua , unsur yang sangat penting dalam membawa kembali politik kedalam ilmu pemerintahan yakni perlu mengetahui dan memperhatikan realitas politik. Realitas atau realisme adalah kenyataan yang berarti anggapan bahwa obyek indera kita  adalah real,
benda-benda ada, adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa benda itu diketahui atau ada hubungannya  dengan  pikiran  kita.  Realisme  politik  ada  sebuah  kenyataan  politik  yang terjadi  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  bahkan  secara  global.  Kenyataan adanya perang dalam memperebutkan suatu wilayah yakni pendudukan kolonialisme di Indonesia  atau  bahkan  imperium  romawi  yang  menguasai  banyak  wilayah  dan  ajaran universalisme menjadi dasar pemikiran untuk menjadi kerajaan dunia. Artinya realisme politik  tidak  memandang  bahwa  itu  baik  atau  buruk  namun  seperti  itulah  keadaannya. Sebuah  realisme  politik  harus  menjadi  pelajaran  bagi  generasi-generasi  selanjutnya untuk tidak mengulangi sejarah tersebut. Realisme politik tidak bisa dikatakan itu salah atau  benar,  dikarenakan  harus  melihat  penyebab  terjadinya  keadaan  tersebut.  Nicollo Machiavelli (2019) menyebutkan dalam merebut sebuah kekuasaan dan mempertahankannya  banyak  cara  yang  digunakan  seperti  membunuh  sahabat seperjuangan,  mengkhianati  teman,  tidak  memiliki  moral  dan  sebagainya,  namun  cara tersebut  hanya  mendapatkan  kekuasaan  bukan  kemuliaan.  Sering  kali  memang  sebuah realitas  politik  jauh  dari  unsur  moralitas,  tetapi  itulah  politik  dari  zaman  dulu  hingga sekarang bahkan kedepan akan seperti itu. Realitas tersebut tidak boleh dihindari namun harus dijalani dan dipelajari, seperti halnya adanya money politics dan kasus korupsi di Indonesia  yang  jika  ditelusuri  secara  mendalam  bahwa  fenomena  tersebut  justru menjadi semakin jamak. Sifat alamiah manusia seperti yang dikatakan Thomas Hobbes yaitu competitio,  defentio dan gloria ,  baik  sebelum  adanya  negara  bahkan  setelah adanya negara.  Realisme politik dalam pemerintahan juga banyak terjadi seperti partai koalisi  yang meminta jabatan atas dasar dan landasan telang mendukung Presiden dan Wakil  Presiden.  Sehingga  ilmu  pemerintahan  juga  harus  memasukkan  realitas  politik didalam  studinya.  Ilmu  pemerintahan  tidak  hanya  belajar  tentang  etika  pemerintahan namun  juga  belajar  studi  yang  berkaitan  dengan  realitas  politik.  Tetapi  tetap  dalam sebuah  realitas  politik,  ilmu  pemerintahan  akan  selalu  memiliki  prinsip  dalam mendukung, memuliakan dan memperkuat rakyat kecil.
Ketiga,  dalam  membawa  lembali  politik  kedalam  ilmu  pemerintahan  haruslah berlandaskan strong government . Pemerintah yang kuat mengindikasikan bahwa rakyat akan dimuliakan dan diproritaskan. Huntington dalam Lipset (2007) menjelaskan bahwa jutaan umat manusia mengorbankan nyawa dalam rangka memperjuangkan demokrasi. Perjuangan  tersebut  dicatat  oleh  Huntington  dalam  tiga  gelombang  demokrasi,  artinya sebagian  besar  negara  didunia  ini  menganut  sistem  demokrasi.  Namun  poin  utama
teletak  dalam  unsur-unsur  demokrasi  yang  berkaitan  dengan  kebebasan  berpendapat. Kebebasan  berpendapat  menjadi  salah  satu  pondasi  dalam  sistem  demokrasi,  namun kebebasan  dalam  realistisnya  ada  cenderung  bersifat  liberal.  Telah  dijelaskan  diatas terkait hancurnya Athenian Democratia oleh Sparta, dimana kejayaan demokrasi Athena tidak bisa bertahan lama karena unsur kebebasan yang akhirnya terlampau bebas. Setiap individu,  kelompok  dan  organisasi  lainnya  dibiarkan  memiliki  pendapat,  ide  dan gagasan  sesuai  dengan  keinginannya,  sehingga  hal  tersebut  menimbulkan  dan perpecahan  terhadap  keutuhan  negara.  Pemerintah  haruslah  menjadi  aktor  yang  kuat dalam memerintah rakyatnya, dalam hal ini pemerintah tidak boleh kalah dengan pasar dan dengan para birokrat. Pemerintah mendapatkan mandat dari rakyat, sehingga rakyat yang  diprioritaskan  bukan  pasar  atau  birokrasi.  Pemerintah  yang  kuat  akan  membuat negara  tetap  utuh  dan  tidak  ada  perpecahan,  namun  bukan  berarti  pemerintah  boleh otoriter ataupun totaliter sehingga harus mendapatkan checks and balances dari rakyat. Kuat  dalam  hal  ini  adalah  pemerintahlah  yang  berkuasa,  bukan  birokrasi  atau  pasar, serta  kuat  dalam  melakukan  perimbangan  kebebasan  yang  terlampau  bebas  (ide  dan gagasan yang semaunya sendiri) yang bisa menyebabkan konflik dan perpecahan.\

## KESIMPULAN
Politik  adalah  unsur  yang  penting  dalam  eksistensi  ilmu  pemerintahan,  sehingga studi-studi  politik  dalam  ilmu  pemerintahan  harus  dijelaskan  secara  ontologis, epistimologis  dan  sampai  dengan  aksiologis.  Diskursus  tentang  ilmu  pemerintahan sudah  banyak  dilakukan  oleh  para  sarjana,  dimana  terdapat  keraguan  bahwa  ilmu pemerintahan merupakan sebuah ilmu atau bukan, ilmu pemerintahan hanya membahas konsep dan teori administrasi sampai pada diskusi bahwa ilmu pemerintahan merupakan cabang  dari  ilmu  politik.  Penulis  sendiri  lebih  mendukung  dan  membela  bahwa  ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang bisa berdiri sendiri meskipun banyak konsep, teori, metode  dan  metodologi yang  masih  menyerap  dari  ilmu  lain.  Ilmu  pemerintahan  yang khas Indonesia dan tidak ada yang lain merupakan sebuah upaya baru bagi para sarjana untuk mengembangkan dan memperkaya khazanah ilmu sosial.
Namun  dalam  perjalanan  ilmu  pemerintahan  untuk  menjadi  sebuah  ilmu  seperti halnya  ilmu  sosial  lain  yang  sudah  mapan  tidak  berjalan  lancar.  Banyak  kabut  tebal yang  menjadi  ganjal  bagi  ilmu  pemerintahan  seperti  adanya  paham  kolonialisme  dan neoliberalisme yang sangat dominan mempengaruhi berkembangnya ilmu
pemerintahan.  Ilmu  pemerintahan  terlihat  sebagai  ilmu  yang  hanya  mempelajari administrasi,  dan  secara  aksiologis  lebih  ke  birokrasi  dan market  based dan  anti terhadap  politik.  Sehingga  upaya  yang  dilakukan  untuk  membuat  terang  dan mencerahkan  ilmu  pemerintahan  adalah  membawa  spirit  politik  kedalam  roh  ilmu pemerintahan.  Sehingga  alternatif  yang  ditawarkan  dalam  membawa  spirit  politik kedalam ilmu pemerintahan.
Pertama,  secara  tegas  menjalankan  idealisme  bangsa  dan  negara  Indonesia  yang tertuang  dalam  Pancasila  dan  UUD  1945.  Karena  ilmu  pemerintahan  merupakan  ilmu yang  hanya  ada  di  Indonesia,  maka  perlu  dan  penting  untuk  memperhatikan  cita-cita atau  idealisme  suatu  negara  agar  pemerintah  yang  menjadi  aktor  penting  dalam pemerintahan  mampu  membuat  komitmen  untuk  peduli  terhadap  rakyat  secara keseluruhan.  Hal  tersebut  dapat  diinterpretasikan  dengan  merancang  mata  kuliah-mata kuliah  yang  berkaitan  dengan  cita-cita  bangsa  dan  langkah  praktis  dalam mengamalkannya,  seperti  halnya  langkah  utama  dari  proses  tersebut  adalah  membuat perspektif  ilmu  pemerintahan  yang  tertera  dalam  konsep government,  governing, governability, governance dan governmentality .
Kedua, realitas politik baik itu bersifat baik ataupun buruk tetap diperhatikan dan dipelajari  untuk  menjadi  bahan  pertimbangan  dalam  menjalankan  idealisme.  Ilmu pemerintahan jangan sampai anti kepada ilmu politik, karena banyak unsur politik yang masuk  kedalam  suatu  pemerintahan,  dari  awal  seseorang  mendapatkan  sebuah kekuasaan  untuk  memerintah  pasti  akan  melewati  proses  politik  sampai  dengan  tahap membuat kebijakan dan keputusan. Politik sudah meresap kedalam pemerintahan maka secara epistimologis adalah membuat mata kuliah yang banyak mengilhami entitas ilmu politik  dan  kombinasi  antara  politik  dan  pemerintahan  sehingga  tidak  membuat dikotomi yang terlampau jauh.
Ketiga  menguatkan  pemerintah,  karena  pemerintah  adalah  aktor  yang  penting yang  hanya  bisa  tunduk  kepada  kedaulatan  rakyat  bukan  kepada  pasar  ataupun birokrasi.  Penguatan  pemerintah  dapat  dilaksanakan  menggunakan  sebuah  cara  yaitu proses  deliberatif,  dimana  masyarakat  secara  aktif  diikut  sertakan  dalam  proses pembuatan  sebuah  kebijakan  melalui  dibukanya  ruang-ruang  politik  yang  membuat sebuah  isu  tertentu  menjadi  isu  publik  yang  harus  dicermati  dan  dikawal  sejak  awal. Serjana  ilmu  pemerintahan  didorong  untuk  membuat  ruang-ruang  politik  yang  ada dimasyarakat  agar  masyarakat  bisa  memiliki  peran  aktif  dan  tidak  takut  untuk
mengemukakan  pendapatnya.  Sehingga  secara  aksiologis  tugas  sarjana  ilmu pemerintahan  menjadi  pendamping  masyarakat  dan  memberikan  pencerahan  terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrew. H (2013). Politik , Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Aristoteles  (2016) Politik ,  Yogyakarta:  Narasi-Pustaka  Promothea.  Diterjemahkan  dari Politic (1995), New York: Oxford University Press. Aspinal. E dan Mada Sukmajati (eds), 2015 . Politik Uang di Indonesia, Patronasi dan Klientalisme  Dalam  Pemilu  Legislative  2014 .  Yogyakarta:  Polgov,  DPP  Fisipol UGM.
Bartelson.J  (2000)  Three  Concepts  of  Globalization.    International  Sociology.  Vol 15(2): 180–196 SAGE (London, Thousand Oaks, CA and New Delhi)
Beetham. D (2003) Democracy and Human Rights . Cambridge: Polity Press. Budiardjo, Miriam (2008) Dasar-Dasar Ilmu Politik , Jakarta: Ikrar Mandiriabadi. Djopari  (1992) Ilmu  Pemerintahan  dan  Tata  Pemerintahan .  (De  Bestuurs wetenschap en Bestuurskunde) IIP Jakarta.
Easton.  David  (1962) The  Current  Meaning  of  Behavioralism  in  Political  Science . Dalam Limits  of  Behavioralism  in  Political  Science ,ed.  James  C.  Charlesworth Philadelphia: American Academy of Political Social Science.
Eko.  S  (2020)  Ilmu  Pemerintahan:  Anti  pada  Politik,  Lupa  pada  Hukum  dan  Enggan pada Administrasi, Jurnal Ilmu pemerintahan Semesta (Governabilitas) Volume 1 Nomor 1 Juni, STPMD “APMD” Yogyakarta.
Evan.  B  Peter,  Dietrich  Rueschemeyer  and  Theda  Skocpol  (1985), Bringing  The  State Back In , Cambridge: Cambridge University Press. Goodnow.J Frank (1990) Politics and Administration . The Mac Millan Co, New York. Hoogerwert (1985) (RLL Tobing pent) Politikologi (polititologie).Jakarta: Erlangga. Isjwara. F (1966) Pengantar Ilmu Politik, Bandung: Putra A Bardin.
Kartaprawira.R (1947) Sistem Politik Indonesia . The World Publishing Company. Labolo. M (2014) Memahami Ilmu Pemerintahan (suatu kajian teori, konsep dan pengembangannya), Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Lipset. Seymour. M (2007) Political Man. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Machiavelli. Niccolo (2019) Il Principe (sang pangeran), Yogyakarta: Buku Seru. Mosse.  D  And  David  Lewis  (2005) The  Aid  Effect  Giving  and  Governing  in International Development , London: Pluto Press.
Musanef (1985) Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Gunung Agung. Ndraha. T (2003) Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru 2 , Jakarta: Asdi Mahastya. Osborn. D (1999) Mewirausahakan Birokrasi , Jakarta: Teruna Grafica.
Powell.  Anton  (1988) Athens  and  Sparta,  Construdting  Greek  Political  and  Social History From 478 B.C, Oregon: Areopagitica.
Roode. C.C et al (2014) Pengantar Ilmu Politik , Jakarta: Rajawali. Shumpeter.  A.  Joseph  (2003) Capitalis,  Socialism  and  Democracy .  London  and  New York : Taylor and Francis e-library.
Sidel.J.T (1999) Bossism and Democracy in  the Philippines, Thailand, and Indonesia: Towards an Alternative Framework for the Study of ‘Local Strongmen.
Soehino (2005) Ilmu Negara, Yogyakarta: Libery.
Suseno, Franz Magnis (1994) Etika Politik , Jakarta: Kanisius. Suhelmi. A (2001) Pemikiran Politik Barat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Syafiie I.N (2013) Ilmu Pemerintahan , Bandung: Mandar Maju. Thoha.  Miftah  (1984) Dimensi-Dimensi  Prima  Ilmu  Administrasi  Negara .  Jakarta: Rajawali.
Poelje.G.A.  Van  (1942)  Algemene  Inleiding  Tot  De  Bestuurkunde  dalam  Pengantar Ilmu Pemerintahan (177), YKD IIP Jakarta.
Winters, J. (2011). Oligarki. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama