ISSN Print: 2774-7840 ISSN Online: 2774-7905 Volume 4, Nomor 3 Oktober, 2023 Halaman 250-270
Article Submitted 08 Agustus 2023 -Revised 16 Oktober 2023  -Accepted 21 Oktober 2023

## Implementation Of Bureaucratic Reform and Investment Services At The Investment Services and
Integrated One Stop Services

## Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Investasi
Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Enceng
Faculty of Law, Social Sciences, and Political Science , Universitas Terbuka enceng@ecampus.ut.ac.id
Purwaningdyah
Faculty of Law, Social Sciences, and Political Science , Universitas Terbuka purwaningdyah@ecampus.ut.ac.id
Ismiyarto Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta anto200708@gmail.com

## Abstract
Public  service  from  upstream  to  downstream  is  filled  with  friendship,  ethnicity,  and political affiliation. It is common knowledge that the public service process, including investment services, is greatly influenced by who gets what in which relationship. The public service process does not have transparency in terms of time, costs, and procedures that  must  be  followed,  resulting  in  complicated  procedures  and  quite  high  costs. Licensing procedures involving central authority are difficult to issue quickly in a simple process.  Regulatory  uncertainty  is  part  of  bad  governance,  this  challenge  must  be overcome so that investors are attracted to Indonesia. Investors are not interested in entering Indonesia but have difficulty realizing their investment. The problem is not as easy as turning the palm of the hand to make the investment climate in Indonesia attract investors.  Issues  related  to  ease  of  licensing,  overlapping  laws  and  regulations,  and regulations that are out of sync are still often heard. The concept of one-stop integrated services to electronically integrated business licensing has been echoed. For this reason, reforming  business  licensing  and  regulations  is  a  national  priority  agenda,  the government is committed to providing legal certainty for investors and business actors. This  is  one  method  of  bureaucratic  reform,  namely  "regulation  and  deregulation"
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara,  Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
meaning that for things that have not been regulated, regulations need to be carried out. In  contrast,  for  existing  laws  and  regulations  that  are  considered  to  cause  various problems,  deregulation  needs  to  be  carried  out.  This  research  study  method  uses  a qualitative  descriptive  approach.  Generally,  studies  of  the  symptoms,  processes  and meaning  of  regulation  are  more  directed  at  economic  regulations  which  have implications for the economic sector or regulations for economic activities or sectors in a country, especially markets.
Keywords; Bureaucratic Reform; Deregulation; De-bureaucratization.

## Abstrak
Proses pelayanan publik dari hulu sampai ke hilir sarat dipenuhi dengan hubungan pertemanan, etnisitas dan afiliasi politik. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa proses pelayanan  publik  termasuk  pelayanan  investasi  sangat  dipengaruhi  oleh  siapa mendapatkan  apa  dalam  hubungan  mana.  Proses  pelayanan  publik  tidak  memiliki transparansi baik dalam hal waktu, biaya dan prosedur yang harus dilalui, sehingga prosedur  berbelit-belit  serta  biaya  yang  cukup  tinggi.  Bahkan  seringkali  prosedur perizinan  yang  melibatkan  kewenangan  pusat,  sulit  untuk  bisa  dikeluarkan  secara cepat dalam proses yang sederhana. Ketidakpastian regulasi merupakan bagian dari tata  kelola  yang  buruk,  tantangan ini mesti  diatasi  agar  investor  tertarik  masuk  ke Indonesia.  Investor  bukan  tidak  tertarik  masuk  ke  Indonesia,  tetapi  kesulitan merealisasikan investasinya. Persoalannya tidak semudah membalik telapak tangan untuk  menjadikan  iklim  investasi  di  tanah  air  memikat  investor.  Persoalan menyangkut kemudahan perizinan, tumpang tindah peraturan perundang-undangan, dan peraturan yang tidak sinkron masih kerap terdengar. Konsep pelayanan terpadu satu pintu hingga perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik telah digaungkan. Untuk itu reformasi perizinan usaha dan regulasi menjadi agenda prioritas nasional, pemerintah berkomitmen memberi  kepastian hukum bagi investor dan pelaku usaha. Hal  tersebut  merupakan  salah  satu  metoda  reformasi  birokrasi  yaitu  “regulasi  dan deregulasi” artinya bagi hal-hal yang belum diatur perlu dilakukan regulasi, sedangkan terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  tetapi  dinilai  menimbulkan berbagai permasalahan, maka perlu dilakukan deregulasi. Metode kajian penelitian ini menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Umumnya  kajian  terhadap  gejala, proses maupun makna regulasi lebih diarahkan pada regulasi ekonomi yang memiliki implikasi pada bidang ekonomi atau regulasi bagi aktivitas atau sektor ekonomi dalam sebuah negara terutama pasar.
Kata Kunci; Reformasi Birokrasi, Deregulasi, Debirokratisasi.

## A. Pendahuluan
Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mewujudkan sistem yang lebih efisien, 1 tujuan dari reformasi birokrasi
1 Indra Kertati Agusta Ari Wibowo, “Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik, ” Public Service and Governance Journal, Volume 03, Nomor 01, (2022), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56444/psgj.v3i01.2785, hlm. 3.
ini  adalah  untuk  dapat  memberikan  pelayanan  publik  yang  cepat  dan  menyeluruh pada semua lapisan masyarakat. Namun yang terjadi saat ini adalah kompetensi dari birokrasi yang berkompeten untuk melakukan suatu kebijakan menuju konsep good governance 2 yang  baik  didalam  melakukan  pelayanan  publik.  Hal  ini  dikarenakan pelayanan  publik  merupakan  suatu  roda  penggerak  yang  utama  dalam  tata  kelola pemerintahan yang baik.
Namun  kenyataannya  masih  terdapat  masyarakat  yang  melakukan  cara  instan dikarenakan  birokrasi  dan  pelayanan  yang  berbelit-belit,  yang  mana  managemen pelayanan ini seharusnya menjadi tanggung jawab secara konstitusi dari pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan amanat didalam Undang- Undang  Pelayanan  Publik  yang  menyebutkan  bahwa  pelayanan  publik  merupakan sebuah  kegiatan  yang  dilaksanakan  dalam  rangka  rangkaian  kegiatan,  untuk  dapat memenuhi kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik  didalam  barang  dan  jasa  maupun  pelayanan  administrasi. 3 Bahkan  pada prakteknya  banyak  terjadi  pungutan ilegal yang  merupakan  bentuk  biaya  ketidak pastian ( cost of uncertainty ) yang terkadang harus dikeluarkan oleh masyarakat saat berhadapat dengan birokrasi dan pelayanan publik.
Maka sesungguhnya tugas  dalam hal  penyelenggara  pelayanan  publik  adalah menciptakan  kesejahteraan  bagi masyarakat dengan memberikan pelayanan publik yang baik. 4 Praktek yang terjadi saat ini, proses dari pelayanan publik dari hulu sampai ke  hilir  sarat  dipenuhi  dengan  hubungan  pertemanan,  etnisitas,  agama,  dan  afiliasi politik.  Sudah  menjadi  rahasia  umum,  bahwa  proses  pengadaan  barang  dan  jasa, pemberian  izin  dan  lisensi,  dan  pemberian  pelayanan  publik  lainnya  sangat dipengaruhi  oleh  siapa  mendapatkan  apa  dalam  hubungan  mana.  Gejala  ini  yang mengarah  kepada  moral  hazard,  merupakan  faktor    terpenting  penyebab  sulitnya reformasi pelayanan publik di Indonesia.
2 Irfan Winaldi, “Perbandingan Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Di Vietnam Dan Indonesia (Studi Kasus Prosedur Dalam Memulai Bisnis),” Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, Volume 11, Nomor 1, (2020), https://doi.org/https://doi.org/10.23969/kebijakan.v11i1.2232, hlm. 25.
3 Pasal  1  angka  (1) Republik  Indonesia,  “Undang -Undang  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang Pelayanan Publik”.
4 Antoni  Siregar,  “Optimalisasi  Peran  Tim  Saber  Pungli  Kota  Sawahlunto  Dalam  Pencegahan Pungutan  Liar  Di  Sektor  Pelayanan  Publik,” UNES  LAW  REVIEW, Volume  4,  Nomor  1,  (2021), https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i1, hlm. 115.
Terkait  dengan  hal  tersebut  bahwa  moral  hazard  didalam  pelayanan  publik merupakan, suatu kewajiban moral yang bermula dari etika atau moral yang berasal dari masing-masing individu yang kemungkinan besar orang lain  tidak  memilikinya, seperti  etika,  prinsip  hidup,perasaan  bersalah,  melaksanakan  kewajiban. 5 Dalam hal  memberikan  pelayanan  seringkali  proses  pelayanan  dalam  hal  birokrasi  tidak memiliki prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, efektifitas dan keadilan. Yang menjadi sorotan dalam penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri  adalah  terdapat  pada segi    kualitas  pelayanan  yang  di  berikan  kepada  masyarakatnya. 6 Disaat  proses pelayanan  publik  tidak  memiliki  transparansi  baik  dalam  hal  waktu,  biaya,  dan prosedur yang harus dilalui, maka hal ini terkait dengan standar prosedur pelayanan publik seringkali hanya menjadi pajangan dan standar formal.
Intransparansi  prosedur,  waktu  dan  biaya  pelayanan  sengaja  diciptakan  untuk kepentingan ketergantungan masyarakat terhadap aparat pemberi pelayanan.  Maka didalam hal ini diperlukan suatu upaya dalam hal perwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang dapat beradaptasi dengan cepat dan efesien dalam era globalisasi. 7 Sehingga prosedur dibuat secara berbelit- belit agar biaya yang dikenakan kepada masyarakat menjadi lebih mahal. Masyarakat tidak  memiliki  daya  tawar  terhadap  prosedur  tersebut.  Sehingga  bagi  masyarakat yang ingin mendapat pelayanan secara lebih cepat harus membayar harga yang lebih mahal.  Praktek  semacam  ini  jelas  sangat  kontraproduktif  dengan  upaya  untuk menciptakan pelayanan  publik yang efisien (baik waktu maupun biaya) efektif dan berkeadilan.
Dalam  hal  pelayanan  publik  dan  implementasi  reformasi  birokrasi  konsep one stop services dan electronic public services , sering kali mengalami kegagalan atau belum
5 Nurwani Sovianum, Fauzi Arif Lubis, “Pengaruh Kewajiban Moral Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Pada  Badan  Pengelola  Pajak  Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Simpang Empat,” Regress: Journal of Economics & Management, Volume 2, Nomor 3, (2023), https://doi.org/https://doi.org/10.57251/reg.v2i3.897, hlm. 35.
6 Ersa  Yuhana,  Arrie  Budhiartie,  Eko  Nuriyatman “Kualitas  Pelayanan  Pembuatan  Surat  Izin
Mengemudi  Dalam  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  Di  Kota  Jambi,” Mendapo:  Journal  of Administrative Law, Volume 3, Nomor 1, (2023), https://doi.org/https://doi.org/10.22437/mendapo.v3i1.11379, hlm. 3.
7 Samsiah, “Fektivitas Standar Operasional Prosedur Pelayanan  Publik Terhadap Pengguna Jasa Pada  Balai  Karantina  Ikan  Pengendalian  Mutu  Dan  Keamanan  Hasil  Perikanan  Biak  Numfor,” Gema Kampus, Volume 14, Nomor 2, (2019), https://doi.org/https://doi.org/10.52049/gemakampus.v14i2.87, hlm. 45.
optimal  dilaksanakan  karena  tidak  diseartai  dengan  pendistribusian  otoritas  baik secara  internal  kepada  bawahan  maupun  secara  eksternal  kepada  instansi-instansi lain yang terkait dalampelayanan publik. Kepala instansi pemerintah yang terlibat di dalam one stop service masih menyadari pentingnya otoritas untuk kepentingan diri sendiri  ( rent  seeking ),  sehingga  tidak  bersedia  untuk  mendelegasikan  otoritasnya kepada  bawahan  atau  instansi  lain.  Sebab  memberikan  pelayanan  terhadap masyarakat merupakan tanggung jawab pada proses pengimplementasian  administr- asi Publik. 8
Dengana adanya ketidakpastian regulasi merupakan bagian dari tata kelola yang buruk,  tantangan  ini  seharusnya  diatasi  agar  investor  tertarik  masuk ke  Indonesia. Investor  bukan  tidak  tertarik  masuk  ke  Indonesia,  tetapi  kesulitan  merealisasikan investasinya. Berdasarkan data Bank Dunia, bahwa kemudahan berusaha di Indonesia pada tahun 2015 ada di posisi 120, pada tahun 2018 kemudahan berusaha meningkat hingga  mencapai  peringkat  72. 9 Jika  kemudahan  berusaha  makin  membaik,  maka investasi  yang  ditanamkan  di  Indonesia  juga  diharapkan  meningkat,  namun  jika peringkat menurun bisa saja yang terjadi sebaliknya.
Yang  perlu  dilakukan  adalah  pembenahan  terhadap  birokrasi,  deregulasi, debirokratisasi, dan perampingan birokrasi menjadi tumpuan harapan penyelesaian persoalan  bangsa  yang  menumpuk.  Saat  demam  reformasi  terjadi,  maka  kata reformasi birokrasi menjadi menghangat. Dalam konsep akademik, istilah reformasi bukan  sekedar  menyangkut  birokrasi  tetapi  menyangkut  reformasi  sistem administrasi. 10 Reformasi administrasi dan pembenahan birokrasi telah lama  dikaji dalam  administrasi  pembangunan.  Adapun  aspek  deregulasi,  dapat  disarankan sebagai berikut:
1. Persyaratan;
8 Dedeng Yusuf Maolani Putri Amelia Safaat, Nanang Suparman, “Inovasi Pelayanan Publik Melalui Program  One  Hourservice  Pada  Pengadilan  Negeri  Kelas  1B  Indramayu,” Jurnal  DIALEKTIKA:  Jurnal Ilmu Sosia, Volume 20, Nomor 2, (2022),
https://doi.org/https://doi.org/10.54783/dialektika.v20i2.67, hlm. 84.
9 Novani  Karina  Saputri  Imelda  Magdalena  Freddy,  “Reformasi  Kebijakan  Untuk  Meningkatkan Indikator  ‘Memulai  Usaha,’”  in Center  for  Indonesian  Policy  Studies (Jakarta,  2018), https://repository.cips-indonesia.org/media/publications/270471-peningkatan-kinerja-indonesia- dalam-inde-d3d0a5bc.pdf, hlm. 26.
10 Affila,  “Sistem  Pemerintahan  Daerah  Dalam  Reformasi  Hukum  Administrasi  Negara,” Citra Justicia  Majalah  Hukum  Dan  Dinamika  Kemasyarakatan, Volume  21,  Nomor  2,  (2020), https://doi.org/https://doi.org/10.36294/cj.v21i2.970, hlm 7.
2. Hak dan kewajiban;
3. Tatacara (prosedur);
4. Jangka waktu keberlakuan;
5. Waktu pelayanan;
6. Biaya; dan
7. Mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa;
Aspek  Debirokratisasi,  debirokratisasi  bermakna  tindakan  atau  proses mengurangi tata kerja yang serba lamban dan rumit agar tercapai hasil dengan lebih cepat.  Debirokratisasi  antara  lain  juga  mencakup  menyederhanakan  proses administrasi,  mendidik  pengelola  publik  dalam  mengelola  pemerintahan, menekankan etika dan norma publik. Sesungguhnya penyederhanaan birokrasi sudah digaungkan  oleh  Presiden  Jokowidodo  yang  mana  hal  ini  mendorong  upaya pemerintah   dalam   menciptakan   birokrasi   yang professional,  dinamis, gesitserta berorientasi    pada    pelayanan    diperlukan    penyederhanaan    birokrasi  melalui pemangkasan  jabatan  struktural  menjadi  dua  tingkatan,  yaitu  Eselon  I  dan  Eselon II. 11 Tanpa adanya langkah yang komprehensif, kendati bisa mengurangi kegiatan yang tidak  produktif  dan  pelaksanaan  reorganisasi  bisa  meningkatkan  kinerja pemerintahan,  hal  itu  tetap  tidak  bisa  mengatasi  penggunaan  anggaran  berlebihan, resistensi  birokrasi  dan  masalah  korupsi  disebutkan  bisa  dengan  mudah menggagalkan upaya reformasi birokrasi yang dilakukan.
Persoalan  menyangkut  kemudahan  perizinan,  sejauh  pengetahua  dan  analisis penulis, masih terjadi tumpang tindah peraturan perundang-undangan dan peraturan yang tidak sinkorn masih kerap terdengar.  Peraturan perundang-undangan dimaksud tidak  saja  berbentuk  undang-undang,  perturan  pemerintah,  peraturan  menteri perekonomian  maupun  peraturan  menteri.  Lokus  penelitian  ini  pada  Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, tentunya dalam  penyelenggaraan  pelayanan  perizinan  tunduk  dan  taat  pada  peraturan perundang-undangan  yang  diterbitkan  pemerintah  dimaksud.  Kebijakan  terbaru terkait  dengan  perizinan  bahwa  pelayanan  perizinan  menggunakan  sistem online
11 Sait  Abdullah,  “Problematika  Dan  Tantangan  Kebijakan  Penyederhanaan  Birokrasi  Di Indonesia,” Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, Volume 14, Nomor 1, (2023), https://doi.org/https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i1.6010, hlm. 47.
single submission (OSS), 12 yang merupakan new fashion Pelayanan Perizinan Berusaha. Sistem  ini  terintegrasi  dan  menjadi  gerbang  ( gateway )  dari  sistem  pelayanan pemerintahan yang telah ada pada kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.
Sistem  OSS  pada  dasarnya  dimaksudkan  untuk  mempermudah  pelaku  usaha mendapatkan  legalitas, 13 dengan  adanya  OSS  di  daerah-daerah,  tak  hanya  untuk memberikan perizinan saja tapi juga untuk pengawasan terhadap sistem ini. 14 Maka apabila DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah mengoperasionalkan OSS secara konsisten dan taat asas, maka jumlah  pelayanan  investasi akan semakin meningkat dan pada akhirnya  semenjak  visi  Dinas  Penanaman  Modal  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Menjadikan  Jawa  Tengah  Ladang  Investasi  2025  dapat  terwujud,  sehingga  mampu memberi  kemudahan  untuk  mendukung  produktivitas  seluruh  lapisan  masyarakat dan  mensejahterakan  masyarakat.  Maka  yang  sangat  penting  untuk  dikaji  adalah terkait dengan implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan investasi pada dinas penanaman  modal  dan  pelayanan  publik  terpadu  satu  pintu.  Maka  dengan  adanya implementasi  reformasi  birokrasi  dan  pelayanan  investasi  pada  Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (DPMPTSP) Jawa Tengah, dengan visi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Menjadikan Jawa Tengah Ladang Investasi 2025, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

## B. Metode Penelitian
Penulis  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif  yang  mana Penelitian  deskriptif  merupakan  strategi  penelitian  dimana  di  dalamnya  peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan. 15 Penelitian ini pun menggunakan studi kepustakaan, penulis melakukan literatur review menurut data-data yang diperlukan sebagai  bahan  primer  dan  sekunder  penulisan  ini.  Kajian  literatur  merupakan  satu
12 Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik”.
13 Desi  Arianing  Arrum,  “Kepastian  Hukum  Dalam  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara Elektronik  (Online  Single  Submission)  Di  Indonesia,” Jurist-Diction, Volume  2,  Nomor  5,  (2019), https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jd.v2i5.15222, hlm. 1631.
14 Rahmat  Dwi  Putranto  Zukhri,  “Implementasi  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis Resiko Secara Elektronik Dan Terintegrasi Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Ruang Lingkup Kerja Jurie Musyawarah,” PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora, Volume 1, Nomor 3, (2022), https://doi.org/https://doi.org/10.56799/peshum.v1i3.337, hlm. 228.
15 Ali  Sodik  Sandu,  Siyoto, Dasar  Metodologi  Penelitian (Yogyakarta:  Literasi  Media  Publishing, 2015), hlm. 27.
penelusuran dan penelitian kepustakaan dengan membaca berbagai buku, jurnal, dan terbitan  terbitan  lain  yang  berkaitan  dengan  topik  penelitian,  untuk  menghasilkan satu  tulisan  berkenaan  dengan  satu  topik  atau  isu  tertentu. 16 Maka  nantinya  hasil literatur  yang  didapat  menjadi  hal  yang  dominan  sebagai  sumber  pembentukan pemikiran  dan  kesimpulan  sementara. 17 Maka  dengan  ditemukan  bahan-bahan deskriptif, seperti jurnal, internet, buku-buku, koran dan majalah yang  dipakai untuk memutuskan kebijakan adalah deskriptif diharapkan hasil dari artikel ini menemukan titik  terang  dalam  hal  implementasi  reformasi  birokrasi  yang  dilakukan  dala pelayanan publik.

## C. Deregulasi Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Investasi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah
Saat  suatu  kebijakan  resmi  untuk  dapat  disahkan,  maka  setelah  dilakukan setalahnya  adalah  uji  coba  terhadap  pemberlakuan  publik,  meskipun  hal  tersebut telah  mengalami  pproses  perumusan  dan  analisis  yang  ketat  terkadang  suatu kebijakan  mengalami  ketidaksesuaian  dengan  yang  terjadi  di  lapangan. 18 Ketidak seimbangan  implementasi  ini  terkadang  disebabkan  oleh  faktor  eksternal  dari pemberlakuannya, dengan adanya pergeseran rasionalitas terhadap suatu peraturan yang sering kali dimulai dengan premis  segala sesuatu dilarang kecuali ditulis jelas bahwa diizinkan.
Penetapan  didalam  pengaturan  diregulasi  harus  berdasarkan  pada menghilangkan formalisme yang berlebihan, menghilangkan tenggat waktu yang tidak masuk  akal  untuk  persyaratan  dan  m enetapkan  aturan  “ administrative  silence ” . 19 Maka dengan adanya 3 (tiga) hal tersebut seharusnya mampu membuat peningkatan investasi  dan  managemen  pelayanan  publik  yang  baik  di    DPMPTSP  Jawa  Tengah. Maka  dengan  adanya  deregulasi  intinya  adalah  untuk  dapat  menyederhanakan
16 J.D. Creswell, Qualitative Inquiry & Research Design (New Delhi: SAGE PUBLICATIONS, 2018), hlm. 10.
17 Ulber Aep Gunarsa Silalahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 27. 18 Ari  Mulianta  Ginting, Pengembangan  Kebijakan  Pembangunan  Berkelanjutan  Di  Indonesia (Jakarta Pusat: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), hlm. 4.
19 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi (Jakarta: Buku Kompas, 2010), hlm. 12.
peraturan  yang  masih  perlu  dan  atau  penghapusan  peraturan  yang  tidak  perlu, terutama yang berdampak kepada perekonomi. Deregulasi bercirikan selalu dengan regulasi  terutama  terhadap  administrative  rules  dan  dapat  berdimensi  jangka panjang.  Aspek-aspek  deregulasi  dikaitkan  dengan  pelayanan  investasi,  meliputi: persyaratan,  hak  dan  kewajiban,  tata  cara  (prosedur),  jangka  waktu  keberlakuan, waktu pelayanan, biaya, mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa, serta sanksi dan  terkait  hal  tersebut  deregulasi  telah  diklaim  sebagai  alat  untuk  pertumbuhan ekonomi. 20
DPMPTSP  Provinsi  Jawa  Tengah  merupakan  salah  satu  dari  38  provinsi  di Indonesia,  tentunya  berbagai  kebijakan  mengikuti  pemerintah  pusat  berbagai  jenis peraturan  mulai  dari  undang-undang,  peraturan  pemerintah,  peraturan  presiden, peraturan  gubernur  dan  jenis  peraturan  perundang-undangan  lainnya.  Kebijakan tingkat  pusat  terkait  dengan  pelayanan  investasi  antara  lain  Undang-Undang Penanaman  Modal, 21 Undang-Undang  Pelayanan  Publik, 22 Undang-Undang Pemerintah Daerah, 23 Peraturan Pemerintah Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Berbasis  Elektronik, 24 Peraturan  Presiden  tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu 25 dan  Peraturan  Tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu Satu Pintu Daerah. 26
Terkait  dengan  adanya  peraturan  tersebut  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah terkait  dengan  pelayanan  investasi  menebitkan  regulasi  peraturan  daerah  berupa Peraturan  Daerah  tentang  Penanaman  Modal, 27 Peraturan  Daerah  tentang Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah, 28 Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
20 Fuad Edi Kurniawan, “UU Cipta Kerja, Neoliberalisme, Dan Deregulasi,” Universitas Indonesia, 2020, https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/v87gr, hlm. 2.
21 Republik Indonesia, “Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”. 22 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
23 Republik Indonesia, “Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”. 24 Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Berbasis Elektronik”.
25 Republik  Indonesia,  “Peraturan  Presiden  Nomor  97  Tahun  2014  Tentang  Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu”.
26 Republik  Indonesia,  “Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  138  Tahun  2017  Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah”.
27 “Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal”.
28 “Peraturan  Daerah  Jawa  Tengah  Nomor  9  Tahun  2016  Tentang  Pembentukan  Dan  Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah”.
Pintu, 29 dan  Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  Tentang  Penyelenggaraan  Perizinan Berusaha  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  di  Provinsi  Jawa  Tengah. 30 Dengan adanya regulasi yang dikeluarkan tersebut terkadang meninggalkan permasalah pada aspek regulasi, sistem dan tatalaksana.
Pada  aspek regulasi, persoalan klasik selalu muncul  terkait dengan disharmoni antar  regulasi.  Misalnya  Peraturan  Pemerintah  tentang  OSS  sebagai  pihak  yang menerbitkan  izin  usaha,  ketentuan  ini  bertentangan  dengan  Undang-Undang Pemerintah  Daerah  dan  Undang-Undang  tentang  Penanaman  Modal  yang  memberi kewenangan  pemberian  izin  kepada  kepala  daerah.  Pada  tataran  yang  lebih operasional,  peraturan  menteri  sektoral  yang  menyusun  Norma,  Standar,  Prosedur dan Kriteria (NSPK) perizinan tidak sejalan dengan semangat pelayanan terintegrasi berbasis elektronik, dengan adanya NSPK maka monitoring dan pengukuran kinerja secara  terus-menerus  untuk  memastikan  bahwa  proses    yang  dijalankannya  dapat mencapai  standar  mutu  tertentu. 31 Padahal  Peraturan  Pemerintah  tentang  OSS, regulasi  ini  tampil  sebagai  new  fashion  dan  now  regim  melalui  standardisasi  dan simplifikasi  pelayanan  perizinan  yang  membuka  jalan  selebar-lebarnya  bagi kemudahan  dan  kepastian  berusaha.  Namun  demikian  DPMPTSP  melalui  Gubernur Jawa Tengah konsisten dan taat terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pemerintah pusat tersebut dan Peraturan Gubernur terkait dengan PTSP.
Dengan  diterbitkannya  Peraturan  Gubernur  Provinsi  Jawa  Tengah  dimaksud selain  taat  pada  kebijakan  dari  pemerintah  pusat,  dimaksudkan  agar  pelayanan berinvesasi  di  Jawa  Tengah  menjadi  lebih  mudah,  murah,  cepat  melalui  berbagai inovasi.  Hal  ini  performa  investasi  di  Provinsi  Jawa  Tengah  tiga  tahun  terakhir mengalami kenaikan yang siknifikan, yaitu pada tabel di bawah ini:
29 “Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah”.
30 “Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah”.
31 Djamaludin Nia Komalasari, “Analisis Kualitas Kinerja Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK) Dan Rencana Tata Ruang (RTR) Di  Direktorat  Kemitraan Agraria Tata Ruang Menggunakan  Aplikasi
Dashboard System,” JUTIS, Volume 7, Nomor 1, (2019), https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jutis.Vol7.Iss1.145, hlm. 36.

## Tabel 1.

## Realisasi Proyek, Nilai Investasi dan Tenaga Kerja Penanaman Modal Asing (PMA)
Kabupaten/Kota Investasi (Juta Rp) 2020 2021 2022 Kabupaten Cilacap 2446.00 3159.60 147360.15 Kabupaten Banyumas 203.20 1723.80 11452.73 Kabupaten Purbalingga 538.20 17420.30 313721.18 Kabupaten Banjarnegara 66.60 1004.20 43550.83 Kabupaten Kebumen - - - Kabupaten Purworejo 45.60 106.60 3667.86 Kabupaten Wonosobo 0.50 106.60 59889.72 Kabupaten Magelang 62.90 256.10 10514.24 Kabupaten Boyolali 5192.30 25795.80 780253.98 Kabupaten Klaten 2204.40 23690.20 411713.03 Kabupaten Sukoharjo 5452.70 2300.20 232263.38 Kabupaten Wonogiri 5272.30 4122.40 89886.99 Kabupaten Karanganyar 9964.20 298486.20 222163.86 Kabupaten Sragen 5916.30 3159.60 71068.36 Kabupaten Grobogan 14574.70 16537.20 253927.58 Kabupaten Blora 133.30 64.80 347.27 Kabupaten Rembang 497.80 26876.70 191360.11 Kabupaten Pati 12870.50 45944.30 1459912.82 Kabupaten Kudus 1913.50 797.10 108041.11 Kabupaten Jepara 370928.70 377464.00 9424589.60 Kabupaten Demak 14603.90 3864.00 602150.67 Kabupaten Semarang 3845.70 3314.40 1937912.70 Kabupaten Temanggung 394.20 67008.60 338482.07 Kabupaten Kendal 65813.00 222588.30 4609592.78 Kabupaten Batang 613150.00 298486.20 4736710.83 Kabupaten Pekalongan - 23627.60 2439.50 Kabupaten Pemalang 1039.20 67008.60 297689.25 Kabupaten Tegal 9702.70 60546.30 935645.69 Kabupaten Brebes 90895.40 33631.50 1370810.93 Kota Magelang 1198.80 117.30 4381.06 Kota Surakarta 2282.30 1651.20 85191.65 Kota Salatiga 11566.70 83630.90 289110.88 Kota Semarang 110751.50 104259.00 4777159.22 Kota Pekalongan 70.60 531.70 32346.34 Kota Tegal 37.30 962.60 39950.00 Kabupaten Cilacap 2446.00 3159.60 147360.15 Total Provinsi Jawa Tengah 1.363.635.00 1.820.243.90 33.895.259.00
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah 32
32 Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, “Realisasi Proyek, Nilai Investasi Dan Tenaga Kerja
Penanaman Modal Asing (PMA) 2020- 2022,” 2023.,
https://jateng.bps.go.id/indicator/13/172/1/realisasi-proyek-nilai-investasi-dan-tenaga-kerja- penanaman-modal-asing-pma-.html, diakses pada tanggal 03 Oktober 2023, Pukul 10.00 Wib.
Berdasarkan  pada  angka  kenaikan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  dengan adanya deregulasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan  reformasi  perizinan  dalam  hal  pelaksanaan  deregulasi  yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa mengalami peningkatan dan pendapatan yang siknifikan. Maka regulasi dari kebijakan ini tepat sasaran dan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## D. Debirokratisasi Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Investasi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah
Konsekuensi dari negara maju sebagai akibat dari new public management (NPM) dan reinventing  government (RG)  yang  dapat  mendorong  debiroktarisasi  dan korporatisasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelayanan  publik, 33 maka makna dari debirokratisasi adalah tindakan atau proses mengurangi tata kerja yang serba  lamban  dan  rumit  agar  tercapai  hasil  dengan  lebih  cepat.  Dengan  adanya tuntutaan  globalisasi  menuntut  pula  birokrasi  beserta  dengan  pejabat  untuk  dapat bersifat  terbuka, outward  looking dan  mampu  bertindak  secara  cepat  dan  pastinya harus inivatif dalam mengambil sebuah kebijakan didalam pelayanan publik. Hal ini disebabkan pada debirokratisasi mencakup hal-hal sebagai berikut:
1. Cara Pengambilan Keputusan dan Kebijakan;
2. Dekonsentrasi Kekuasaan dan Otoritas;
3. Penyembuhan Penyakit Birokrasi Seperti Kecurangan, Buang-Buang Anggaran, dan Korupsi;
4. Adopsi Teknologi Yang Mumpuni;
5. Menyederhanakan Proses Administrasi;
6. Mendidik Pengelola Publik dalam Mengelola Pemerintahan;
7. Menekankan Etika dan Norma Publik; dan
8. Deregulasi.
33 Agus  Dwiyanto, Teori  Administrasi  Publik  Dan  Penerapannya  Di  Indonesia (Yogyakarta:  UGM Press, 2022), hlm. 120.
Maka dalam hal perizinan dapat diterapkan konsep diregulasi dan debirokrasi, 34 adapun kriteria untuk dapat mewujudkan debirokratisasi yaitu sebagai berikut:
1. Adanya unit pelayanan perizinan secara terapdu;
2. Adanya koordinasi antar instansi terkait; dan
3. Ditunjang infrastruktur pelayanan yang memadai.
pembentukan  DPMPTSP  Provinsi  Jawa  Tengah  berdasarkan  kepada  Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah, maka dalam hal ini apabila sistem didalam DPMPTS sudah sesuai dan  terarah dipastikan pula bahwa investasi di Provinsi Jawa Tengah akan  mengalami  peningkatan  sebagaimana  yang  terlihat  didalam  Tabel  1.    Sebab perizinan  terkait  bisnis  adalah  elemen yang sangat penting dialam  investasi, proses perizinan  usaha yang    tidak   efisien,   tidak   tepat   waktu,   dan   berbiaya   tinggi pada   akhirnya   akan mengurangi   jumlah   investasi. 35
Dalam  hal  ini  koordinasi  yang  dilakukan  oleh  DPMPTSP  Provinsi  Jawa  Tengah mutlak  diperlukan,  mengingat  jenis  pelayanannya  sebanyak  17  bidang/sektor, meliputi 145 perizinan dan 21 non perizinan. Dengan adanya  DPMPTSP Provinsi Jawa Tegah, maka semua unit pelayanan lebih efektif dan dapat dilakukan pada DPMPTSP Provinsi  Jawa  Tengah  saja  dengan  demikian  petugas  pada  dinas  yang  akan mengkoordinasikan  sesuai  dengan  jenis  pelayanan.  Dengan  adanya  koordinasi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah terjalin secara sinergi antara pemerintah pusat dan daerah  serta  komitmen  semua  pihak  untuk  berubah  ke  arah  yang  lebih  baik,  yaitu setiap  ada  kebijakan  dari  pusat  berupa  undang-undang,  peraturan  pemerintah, peraturan  presiden  atau  peraturan  apapun  yang  datangnya  dari  Pemerintah  Pusat, maka  DPMPTSP  melalui  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  dalam  hal  ini  Gubernur selalu tanggap, misalnya disusun dan diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai tindak
34 Achmad Sodik Sudrajat Juniarso Ridwan, Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik (Bandung: Nuansa Cendekia, 2020), hlm. 16.
35 Jeffry Latumahina, “Kemudahan Dan Kepastian Hukum Pengurusan Izin Usaha Ssecara Oonline Melalui  PTSP  Dikaitkan  Dengan  Perda  DKI  Jakarta  No.12  Tahun  2013  Tentang  Penyelenggaraan Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu,” Jurnal  Mitra  Manajemen, Volume  5,  Nomor  6,  (2021), https://doi.org/https://doi.org/10.52160/ejmm.v5i6.545, hlm. 400.
lanjut  terbitnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  Tahan  2018  tentang  Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
Infrastruktur  yang  disediakan  DPMPTSP  memenuhi  Standar  Pelayanan  Publik (sarana prasarana utama) yang mengacu pada Undang-Undang Pelayanan Publik, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor tentang  Pedoman  Standar  Pelayanan. 36 Aspek  yang  perlu  dilakukan  didalam memberikan pelayanan publik seperti kecepatan penanganan, ketepatan, kemudahan, dan keadilan menjadi alat untuk mengukur pelayanan publik yang berkualitas. 37 Maka dalam memberikan pelayanan publik dalam bidang investasi harus cepat dan tidak menimbulkan penundaan dalam pelayanan publik didalam kegiatan perekonomian. Dengan adanya portal perizinan terkait dengan  DPMPTSP di Provinsi Jawa Tengah, sebagai  wadah  untuk  dapat  melayani  masyarakat/  para  calon  investor,  dengan informasi yang sangat lengkap yaitu regulasi, info perizinan, tracking izin, keluhan dan saran, OSS, Esurya Emakaryo dan Antrian Online. 38
Sedangkan pada laman DPMPTSP Jawa Tengah memuat 5 (lima) pelayanan yang terdiri dari  Lakon- e Pandu, Web DPMPTSP, SIAP JATENG, Investasi dan OSS. 39 Adapun jumlah  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  pada  DPMPTSP  Provinsi  Jawa  Tengah  pada update data terakhir sebanyak 83 Pegawai Negeri Sipil. 40 Perlu diingat bahwa kinerja investasi  akan  ditopang  oleh  pemerintah  dan  swasta  yang  dapat  meningkatkan pelayanan publik dan jumlah investasi .
36 Republik  Indonesia,  “Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan  Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan”.
37 Muhammad  Muslim,  “Strategi  Peningkatan  Kualitas  Pelayanan  Publik  (Studi  Pada  Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan),” Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan, Volume 4, Nomor 1, (2022),
https://doi.org/https://doi.org/10.20527/jpp.v4i1.5191, hlm. 33.
38 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, “SIAP JATENG (Sistem  Informasi  Perizinan  Jawa  Tengah),”  Pintu,  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, 2023, https://perizinan.jatengprov.go.id/portal,  diakses pada tanggal 10 Oktober 2023, Pukul 16.42 Wib.
39 DPMPTSP Jawa Tengah, “PORTAL DPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH,” DPMPTSP Jawa Tengah, 2023, https://dpmptsp.jatengprov.go.id/, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023, Pukul 16.49 Wib.
40 Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Tengah,  “Umlah  Pegawai  Negeri  Sipil  Menurut Dinas/Instansi Pemerintah Dan Jenis Kelamin Di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Desember 2018 - 2021,” https://jateng.bps.go.id/statictable/2020/07/28/2056/jumlah -pegawai-negeri-sipil-menurut- dinas-instansi-pemerintah-dan-jenis-kelamin-di-pemerintah-provinsi-jawa-tengah-desember-2018--- 2021.html, diakses pada tanggak 10 Oktober 2023, Pukul 17.05 Wib.

## E. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Investasi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah
Grand design  reformasi  birokrasi nasional  tahun  2010-2025  dan  roadmap pelaksanaan reformasi birokrasi diartikulasikan secara prakmatis melalui penataan struktur birokrasi, penataan jumlah dan distribusi SDM. 41 Reformasi Birokrasi dapat dimaknai sebagai berikut:
1. Merupakan jalan perubahan menuju pada sebuah negara yang lebih produktif, memiliki  daya  saing,  memiliki  fleksibilitas  yang  tinggi  dalam  menghadapi perubahan-perubahan;
2. Menjadi faktor pengungkit peningkatan investasi dan daya saing, khususnya terkait  reformasi  struktural,  untuk  memastikan  birokrasi  dibuat  lebih sederhana, lincah, dan bergerak cepat;
3. Perlunya  perubahan  pola  pikir (mindset) birokrasi  yang  adaptif,  produktif, inovatif, dan kompetitif disertai dengan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk mewujudkan visi Indonesia maju;
4. Melakukan  deregulasi, memangkas  birokrasi,   mempermudah  perizinan, meningkatkan kemudahan berinvestasi ( ease of doing business ) di Indonesia;
5. Membangun  birokrasi  yang  transparansi,  akuntabel,  efektif  dan  efesien sehingga daya saing dapat terus ditingkatkan;
6. Penerapan good  governance dan  pemerintahan  yang  berbasis  elektronik (e- governance) ,  sehingga  negara  hadir  dalam  membangun  tata  kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
7. Birokrasi profesional yang mampu melayani rakyat, tapi secara on top menjadi faktor determinan dalam meletakkan fondasi yang diperlukan bangsa untuk memenangkan persaingan global;
8. Mampu memberi kemudahan untuk mendukung produktivitas seluruh lapisan masyarakat agar dapat melaju jauh, lebih maju dan sejahtera;
9. Terjalin  sinergi  dari  pemerintah  pusat  dan  daerah  serta  komitmen  semua pihak untuk berubah ke arah yang lebih baik;
41 Desy Hariyati Defny Holidin, Eka Sri Sunarti, Reformasi Birokrasi Dalam Transisi (Jakarta Timur: Prenada Media, 2017), hlm. 3.
10. Merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan kemajuan Indonesia di tengah gempuran persaingan global; dan
11. Adanya  indikator  kinerja  birokrasi  (khususnya  di  kementerian  teknis  dan pemerintah daerah) ke depan harus berubah dari indikator proses dan output based menjadi outcome dan impact based .
DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan reformasi birokrasi, yang dipimpin oleh Gubernur mengeluarkan slogan “Esensi Reformasi Adalah Perubahan d an Tidak Ada Perubahan Tanpa Kepemimpinan”, artinya bahwa reformasi birokrasi intinya perubahan dan harus ada yang memberi komando, perintah dan arahan dari pimpinan, dalam hal ini perubahan DPMPTSP dengan pelayanan lebih cepat, mudah, murah  yang  dipimpin  oleh  seorang  kepala  dinas,  dan  kepala  dinas  dipimpin  dan dibawah koordinasi  Gubernur.
Reformasi birokrasi menjadi  topik krusial dalam memaknai issue penting dunia selayakanya climate change dan green  economy . Climate change tidak dapat  secara aktif  dihentikan  akan  tetapi  dampak  yang  ditimbulkan  dapat  dikurangi  ataupun dicegah ketika birokrasi memiliki pandangan luas tentang perspektif climate change yang  terjadi  hari-hari  ini. 42 Sasaran  reformasi  birokrasi  Pemerintah  Provinsi  Jawa Tengah  adalah  “Pelayanan  Publik  yang  Berkualitas,  Efektifitas  dan  Efisiensi Manajemen  Pemerintahan,  Efisiensi  Kelembagaan  dan  Manajemen  SDM  Aparatur yang Baik. ”
Reformasi  birokrasi  pada  hakekatnya  menghasilkan  pelayanan  publik  yang berkualitas,  apakah  DPMPTSP  sudah  memberikan  pelayanan  yang  berkualitas  atau mamuaskan masyarakat? Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat (Januari s.d September 2019), rata-rata tingkat kepuasan masyarakat mendapatkan nilai rata-rata 88,09 (amat baik), artinya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada DPMPTSP Provinsi  Jawa  Tengah  sudah  termasuk  memuaskan  pengguna  layanan  perizinan. Sedangkan jumlah pengaduan tidak langsung Januari sampai dengan September 2019 berjumlah  87  pengaduan,  sebanyak  50  pengaduan  diselesaikan  dengan  tuntas. Berdasarkan  hasil  survey  indek  kepuasan  masyarakat  dan  penanganan  pengaduan
42 Alfin Maulana Allen Pranata Putra, “Reformasi Birokrasi Dalam Merespon Climate Change Pada Green  Economy  Desa  Ngingas  Kabupaten  Sidoarjo,” Jurnal  Ilmiah  MEA  (Manajemen,  Ekonomi,  Dan Akuntansi), Volume  6,  Nomor  3,  (2022),  https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2390, hlm. 378.
pada  DPMPTSP  Provinsi  Jawa  Tengah  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  reformasi birokrasi menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas (memuaskan masyarakat pengguna  pelayanan  perizinan  dan  non  perizinan)  yang  dilaksanakan  oleh  pejabat, pegawai dan tenaga di lingkungan DPMPTSP.
Hal ini selaras  dengan kebijakan perizinan yang mana DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah  secara  taat  azas  melaksanakan  berbagai  kebijakan  peraturan  perundang- undangan  terkait  pelayanan  perizinan,  baik  berupa  undang-undang,  peraturan pemerintah, peraturan presiden, maupun peraturan menko atau menteri. Terlebih lagi dengan adanya OSS yang diterapkan pada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, tercatat rekapitulasi  tanda  daftar  perusahaan  tahun  2022,  yaitu  52  perseroan  terbatas,  6 koperasi,  46  persekutuan  komanditer,  604  perusahaan  perorangan  dan  22  badan usaha lainnya. 43 Terklait dengan jumlah perusahaan perdagangan yang memiliki surat izin usaha sebanyak 1.489 usaha mikro, 735 usaha kecil, 196 usaha menengah dan 177 usaha besar. 44 Pada tahun 2021 Provinsi Jawa Tengah dalam hal reformasi birokrasi yang digencarkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menuai hasil yang positif, yaitu  Provinsi  Jawa  Tengah  dinobatkan  Kementerian  Investasi/Badan  Koordinasi Penanaman  Modal  (BKPM)  sebagai  Provinsi  Terbaik  Nasional  terkait  Pelayanan Investasi tahun 2021. 45
Sesuai  dengan  visi  yang  telah  ditetapkan  oleh  DPMPTSP  Jawa  Tengah, menerapkan  misi  salah  satunya  yaitu ” Menciptakan  iklim  investasi  kondusif  yang ditandai  dengan  terciptanya  rasa  aman  dan  nyaman  dalam  kegiatan  investasi  yang tercermin  dari  rendahnya  angka  gangguan  keamanan  berinvestasi,  harmonisnya hubungan  pengusaha  dengan  pegawai/buruh  dan  lingkungan  sekitar, terselesaikannya  masalah-masalah  yang  terkait  dengan  hubungan  industrial  secara baik  dan  nihilnya  pungutan  liar  oleh  oknum  pemerintah,  penegak  hukum,  dan masyarakat. ”  Pemaknaan  “ Ladang  I nvestasi  2025”  diartikan  sampai  dengan  tahun 2025  menjadi  sentra  atau  pusat  investasi  dibandingkan  dengan  provinsi  lain  di
43 “Rekapitulasi Tanda Daftar Perusahaan Tahun 2022,” Jateng BPS, 2023,
https://melawikab.bps.go.id/backend/images/Perizinan-2022-ind.png, diakses pada tanggal 11 Oktober 2023, Pukul 09.45 Wib.
44 Ibid.
45 DPMPTSP Banyumas, “Jawa Tengah Jadi Provinsi Terbaik Nasional Terkait Layanan Investasi 2021,” Sistem  Informasi  Galeri  Investasi  Banyumas,  2023,  https://sigaib.banyumaskab.go.id/site/detailberita/3, diakses pada tanggal 11 Oktober 2023, Pukul 09.57 Wib.
seluruh Indonesia. Visi dimaksud optimis tercapai, mengingat DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah  mampu  memberi  kemudahan  untuk  mendukung  produktivitas  seluruh lapisan masyarakat agar dapat melaju jauh, lebih maju dan sejahtera, hal ini dibuktikan realisasi investasi di Jawa Tengah menunjukkan pertumbuhan positif.

## F. Kesimpulan
Dari konteks implementasi dikaitkan dengan deregulasi yang dilaksanakan DPMPTSP Provinsi  Jawa  Tengah  dari  166  jenis  perizinan  yang  meliputi  17  bidang  atau  sektor dipangkas  menjadi  hanya  40  jenis  perizinan,  bidang  perhubungan  masih  tertinggi  (17 perizinan),  sehingga  pelayanan  menjadi  lebih  mudah, murah,  dan  cepat melalui  berbagai inovasi.  Makna  debirokratisasi  mencakup  unit  pelayanan  perizinan,  koordinasi  antar instansi  terkait  dan  infrastruktur  pelayanan.  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  telah membentuk pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu berupa dinas yaitu DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dengan Pergub yang sampai tahun 2020 masih berlaku yaitu Pergub Nomor  18  Tahun  2017,  dengan  mengkoordinasikan  17  dinas  di  bawah  kepemimpinan seorang  gubernur.  Infrastruktur  pelayanan  yang  tersedia,  baik front  office maupun back office sudah mengacu pada undang-undang pelayanan publik dan standar pelayanan publik. Namun sarana prasarana yaitu gedung utama untuk penempatan pegawai dirasakan kurang nyaman  mengingat  gedung  tersebut  bekas  kediaman  waktu  pemerintahan  Belanda  dan masuk  katagori  cagar  budaya.  Sasaran  reformasi  birokrasi  Pemerintah  Provinsi  Jawa Tengah  terciptanya  Pelayanan  Publik  yang  Berkualitas,  Efektifitas  dan  Efisiensi Manajemen  Pemerintahan,  Efisiensi  Kelembagaan  dan  Manajemen  SDM  Aparatur  yang Baik.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## Artikel/Buku/Laporan
Affila. “Sistem Pemerintahan Daerah Dalam Reformasi Hukum Administrasi Negara.” Citra Justicia Majalah Hukum Dan Dinamika Kemasyarakatan, Volume 21, Nomor 2. (2020). https://doi.org/https://doi.org/10.36294/cj.v21i2.970.
Agus Dwiyanto. Teori Administrasi Publik Dan Penerapannya Di Indonesia . Yogyakarta: UGM Press, 2022.
Agusta Ari Wibowo, Indra Kertati. “Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik.” Public Service  and  Governance  Journal, Volume  03.  Nomor  01.  (2022). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56444/psgj.v3i01.2785.
Allen  Pranata  Putra,  Alfin  Maulana.  “Reformasi  Birokrasi  Dalam  Merespon  Climate
Change Pada Green Economy Desa Ngingas Kabupaten Sidoarjo.” Jurnal Ilmiah MEA  (Manajemen,  Ekonomi,  Dan  Akuntansi), Volume  6,  Nomor  3,  (2022). https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2390.
Antoni  Siregar.  “Optimalisasi  Peran  Tim  Saber  Pungli  Kota  Sawahlunto  Dalam Pencegahan  Pungutan  Liar  Di  Sektor  Pelayanan  Publik.” UNES  LAW  REVIEW, Volume 4, Nomor 1. (2021). https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i1.
Ari  Mulianta  Ginting. Pengembangan  Kebijakan  Pembangunan  Berkelanjutan  Di Indonesia . Jakarta Pusat: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Tengah.  “Realisasi  Proyek,  Nilai  Investasi  Dan Tenaga  Kerja  Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  2020- 2022,”  2023. https://jateng.bps.go.id/indicator/13/172/1/realisasi-proyek-nilai-investasi- dan-tenaga-kerja-penanaman-modal-asing-pma-.html.
———. “Umlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi Pemerintah Dan Jenis Kelamin  Di  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah,  Desember  2018  - 2021,”  2023. https://jateng.bps.go.id/statictable/2020/07/28/2056/jumlah-pegawai-negeri- sipil-menurut-dinas-instansi-pemerintah-dan-jenis-kelamin-di-pemerintah- provinsi-jawa-tengah-desember-2018---2021.html.
Defny  Holidin,  Eka  Sri  Sunarti,  Desy  Hariyati. Reformasi  Birokrasi  Dalam  Transisi . Jakarta Timur: Prenada Media, 2017.
Desi  Arianing  Arrum.  “Kepastian  Hukum  Dalam  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi Secara  Elektronik  (Online  Single  Submission)  Di  Indonesia.” Jurist-Diction, Volume 2. Nomor 5. (2019).
https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jd.v2i5.15222.
Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Provinsi  Jawa  Tengah.
“SIAP  JATENG  (Sistem  Informasi  Perizinan  Jawa  Tengah).”  Pintu,  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Provinsi  Jawa  Tengah, 2023. https://perizinan.jatengprov.go.id/portal.
DPMPTSP Banyumas. “Jawa Tengah Jadi Provinsi Terbaik Nasional Terkait Layanan Investasi  2021.”  Sistem  Informasi  Galeri  Investasi  Banyumas,  2023. https://sigaib.banyumaskab.go.id/site/detailberita/3.
DPMPTSP  Jawa  Tengah.  “PORTAL  DPMPTSP  PROVINSI  JAWA  TENGAH.”  DPMPTSP Jawa Tengah, 2023. https://dpmptsp.jatengprov.go.id/.
Ersa Yuhana, Arrie Budhiartie, Eko Nuriyatman. “Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin  Mengemudi  Dalam  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  Di  Kota  Jambi.” Mendapo:  Journal  of  Administrative  Law. Volume  3.  Nomor  1.  (2023). https://doi.org/https://doi.org/10.22437/mendapo.v3i1.11379.
Fuad  Edi  Kurniawan.  “UU  Cipta  Kerja,  Neoliberalisme,  Dan  Deregulasi.”  Universitas Indonesia, 2020. https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/v87gr.
Imelda  Magdalena  Freddy,  Novani  Karina  Saputri.  “Reformasi  Kebijakan  Untuk Meningkatkan Indikator ‘Memulai Usaha.’” In Center for Indonesian Policy Studies . Jakarta,
2018. https://repository.cips-
indonesia.org/media/publications/270471-peningkatan-kinerja-indonesia- dalam-inde-d3d0a5bc.pdf.
Irfan Winaldi. “Perbandingan Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Di Vietnam Dan Indonesia(Studi Kasus Prosedur Dalam Memulai Bisnis).” Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi. Volume 11. Nomor 1. (2020).
https://doi.org/https://doi.org/10.23969/kebijakan.v11i1.2232. J.D. Creswell. Qualitative Inquiry & Research Design . New Delhi: SAGE PUBLICATIONS,
2018.
Jeffry Latumahina. “Kemudahan Dan Kepastian Hukum Pengurusan Izin Usaha Ssecara Oonline  Melalui  PTSP  Dikaitkan  Dengan  Perda  DKI  Jakarta  No.12  Tahun  2013 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.” Jurnal Mitra Manajeme. Volume 5. Nomor 6. (2021). https://doi.org/https://doi.org/10.52160/ejmm.v5i6.545.
Jimly Asshiddiqie. Konstitusi Ekonomi . Jakarta: Buku Kompas, 2010.
Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat. Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik . Bandung: Nuansa Cendekia, 2020.
Muhammad  Muslim.  “Strategi  Peningkatan  Kualitas  Pelayanan  Publik  (Studi  Pada Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten Balangan).” Jurnal  Administrasi  Publik  Dan  Pembangunan. Volume  4.  Nomor  1.
(2022). https://doi.org/https://doi.org/10.20527/jpp.v4i1.5191.
Nia  Komalasari,  Djamaludin.  “Analisis  Kualitas  Kinerja  Norma  Standar  Pedoman Kriteria (NSPK) Dan Rencana Tata Ruang (RTR) Di Direktorat Kemitraan Agraria Tata Ruang Menggunakan Aplikasi Dashboard System.” JUTIS. Volume 7. Nomor 1. (2019). https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jutis.Vol7.Iss1.145.
Putri  Amelia  Safaat,  Nanang  Suparman,  Dedeng  Yusuf  Maolani.  “Inovasi  Pelayanan Publik  Melalui  Program  One  Hourservice  Pada  Pengadilan  Negeri  Kelas  1B Indramayu.” Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosia. Volume 20. Nomor 2. (2022). https://doi.org/https://doi.org/10.54783/dialektika.v20i2.67.
Jateng  BPS.  “Rekapitulasi  Tanda  Daftar  Perusahaan  Tahun  2022,”  2023. https://melawikab.bps.go.id/backend/images/Perizinan-2022-ind.png.
Sait Abdullah. “Problematika Dan Tantangan Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Di Indonesia.” Kebijakan:  Jurnal  Ilmu  Administrasi. Volume  14.  Nomor  1.  (2023). https://doi.org/https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i1.6010.
Samsiah.  “Fektivitas  Standar  Operasional  Prosedur  Pelayanan  Publik  Terhadap Pengguna Jasa Pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan  Biak  Numfor.” Gema  Kampus. Volume  14.  Nomor  2.  (2019). https://doi.org/https://doi.org/10.52049/gemakampus.v14i2.87.
Sandu,  Siyoto,  Ali  Sodik. Dasar  Metodologi  Penelitian .  Yogyakarta:  Literasi  Media Publishing, 2015.
Silalahi, Ulber Aep Gunarsa. Metode Penelitian Sosial . Bandung: Refika Aditama, 2009. Sovianum, Fauzi Arif Lubis, Nurwani. “Pengaruh Kewajiban Moral Dan Akuntabilitas Pelayanan  Publik  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Simpang Empat.” Regress: Journal  of  Economics  &  Management. Volume  2.  Nomor  3.  (2023). https://doi.org/https://doi.org/10.57251/reg.v2i3.897.
Zukhri,  Rahmat  Dwi  Putranto.  “Implementasi  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha Berbasis Resiko Secara Elektronik Dan Terintegrasi Melalui Sistem Online Single Submission  (OSS)  Dalam  Ruang  Lingkup  Kerja  Jurie  Musyawarah.” PESHUM: Jurnal  Pendidikan,  Sosial,  Dan  Humaniora. Volume  1.  Nomor  3.  (2022). https://doi.org/https://doi.org/10.56799/peshum.v1i3.337.

## Peraturan Hukum
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  Tentang  Sistem  Pelayanan  Perizinan Terintegrasi Berbasis Elektronik.
Peraturan  Presiden  Nomor  97  Tahun  2014  Tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal.
Peraturan  Daerah  Jawa  Tengah  Nomor  9  Tahun  2016  Tentang  Pembentukan  dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Peraturan  Gubernur  Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  39  Tahun  2020  tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah.
Peraturan   Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi  Jawa Tengah.