Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Talak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Talak
Nurdin Bakri Antoni Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email: nurdinbakri@gmail.com

## Abstrak
Terdapat  konstruksi  hukum  yang  berbeda antara fatwa  MPU  Aceh  yang menyatakan  sahnya  talak  di  luar  pengadilan,  dengan  konstruksi  hukum dalam  UU  Perkawinan  dan  KHI,  dimana  talak  harus  di  depan  sidang pengadilan.  Untuk  itu,  masalah  yang  ingin  diteliti  adalah  bagaimana kedudukan talak yang dilakukan di luar pengadilan menurut MPU Aceh, metode  istinbaṭ  hukum  apa  yang  digunakan  oleh  MPU  Aceh  terkait kedudukan  talak  di luar  pengadilan, serta  dampak  fatwa  tersebut.  Untuk menjawab  permasalahan  ini,  digunakan  jenis  penelitian  kepustakaan ( Library  Research )  dan  dilakukan  dengan  menggunakan  metode deskriptif-analisis .  Hasil  riset  menunjukkan  kedudukan  talak  yang dilakukan  di  luar  pengadilan  dapat  dilihat/ditinjau  dari  dua  sudut pandang.  Menurut  perspektif  hukum  Islam,  talak  tersebut  tetap  berlaku atau  dipandang  telah  jatuh.  Ketentuan  ini  dengan  tidak  menghilangkan syarat-syarat  penjatuhan  talak  dalam  Islam.  Namun,  menurut  perspektif hukum  positif,  talak  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan. Artinya,  penjatuhan  talak  dapat  dikatakan  berlaku  dan  mempunyai kekuatan  hukum  ketika  perceraian  tersebut  diputus  di  pengadilan. Adapun  metode  dan  dalil  hukum  yang  digunakan  oleh  Majelis Permusyawaratan  Ulama  Aceh  dalam  menetapkan  kedudukan  talak  di luar pengadilan  merujuk pada beberapa ketentuan, di antaranya yaitu al- Qur‟an dan Hadis, serta pendapat para ulama berikut dengan kesepakatan ulama  dengan  ketentuan  bahwa  talak  telah  dipandang  jatuh  menurut hukum  Islam  ketika  telah  memenuhi  syarat  dan  ketentuan  yang  telah ditentukan.  Di  antara  dampak  talak  di  luar  pengadilan  adalah  memberi peluang  kepada  suami  dalam  mempergunakan  hak  talaknya  secara semena-mena,  dan  berakibat  pada  tidak  tertibnya  pelaksanaan  proses perceraian,  disamping  tidak  adanya  usaha  menerapkan  asas  perceraian dipersulit.
Kata Kunci: Talak, Luar Pengadilan,Fatwa, MPU Aceh

## Pendahuluan
Agama  Islam  berisi  tentang  ajaran  mengenai  amalan-amalan praktis manusia. Dalam hubungannya dengan permasalahan perkawinan,

## Talak di Luar Pengadilan
Nurdin Bakri, Antoni
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Islam  telah  menentukan  batasan  hak  dan  kewajiban  suami  isteri  dalam sebuah keluarga. Hak dan kewajiban tersebut tidak hanya ditentukan pada saat  hubungan  perkawinan  masih  berlangsung.  Namun,  lebih  jauh  lagi Islam  memberikan  dan  menetapkan  hak  dan  kewajiban  kepada  suami isteri setelah perkawinan telah putus. Misalnya, hak suami dalam urusan talak, rujuk dan lain sebagainya.
Di antara, keagungan syari‟at Islam adalah meletakkan sesuatu ditempatnya yang sesuai. Pisahnya suami dengan isteri dianggap sebagai sesuatu  yang  membawa  kebaikan  bagi  keduanya  jika  mereka menggunakannya  dengan  baik,  sebagaimana  hal  itu  juga  dapat mengakibatkan bahaya yang besar jika salah dalam menggunakan hak ini. Terkadang  terjadi  kebuntuan  dalam  kehidupan  suami  isteri  dan  tidak berhasil  dalam  usaha  mengadakan  perbaikan,  baik  karena  adanya  aib pada  seorang  suami  atau  seorang  isteri  atau  aib  pada  keduanya.  Oleh karena  itu,  Islam  mensyari‟atkan  talak  sehingga  masing-masing  pihak akan mendapatkan orang yang sesuai dengan tabi’at dan kecenderungannya. 1 Terkait  dengan  urusan  talak,  ditentukan  bahwa  hak untuk memutuskan hubungan perkawinan yaitu berada di tangan suami. 2
Suami  berhak  mentalak  isterinya,  dengan  syarat  harus  melihat  waktu dimana  isteri  dapat  menjalankan  iddahnya  secara  wajar.  Hal  ini berdasarkan  firman  Allah  surat  al-Thalak  ayat  1.  Intinya,  ayat  tersebut menjelaskan tentang isteri-isteri yang ditalak hendaknya pada waktu suci sebelum  dicampuri.  Suami  yang  ingin  menceraikan  isterinya  harus melihat pada keadaan dimana si isteri pada waktu ditalak dapat langsung melaksanakan  iddahnya.  Keadaan  seperti  tersebut  di  atas  menjadi ketentuan  bagi  suami  dalam  menjalankan  haknya  untuk  menjatuhkan talak. 3
Pada  dasarnya,  esensi  dari  talak  adalah  hak  suami  untuk menceraikan (memutuskan hubungan perkawinan) isterinya. 4 Hal ini juga menjadi  pendapat  Sayyid  Sabiq,  sebagaimana  dikutip  oleh  Agustin
1 Syaikh  Ahmad  Jad, Fiqih  Wanita  dan  Kelarga, (Jakarta:  Kaysa  Media, 2013), hlm. 255.
2 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Mukhtaṣar Zādul Ma’ād , (Peringkas: Muhammad bin  Abdul  Wahhab  at-Tamimi),  ed.  In, Zadul  Maad;  Bekal  Perjalanan  ke  Akhirat, (terj: Kathur Suhardi), cet. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 399.
3 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia;  Antara  Fiqh Munakahat  dan  Undang-Undang  Perkawinan, cet.  3,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2009), hlm. 214.
4 Muhammad  Syaifuddin  dkk, Hukum  Perceraian, cet.  2,  (Jakarta:  Sinar Grafika, 2014), hlm. 128.

## Talak di Luar Pengadilan
Nurdin Bakri, Antoni
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Hanafi, bahwa hak talak hanya pada laki-laki, karena ia lebih bersikeras untuk melanggengkan hubungan perkawinan. 5 Walaupun hak penjatuhan talak berada di tangan suami, suami hendaknya melihat kondisi dimana si isteri dapat menjalankan masa tunggu, serta harus sesuai dengan tuntunan talak dalam Islam.
Talak sebagai sebab putusnya perkawinan adalah institusi yang paling  banyak  dibahas  para  ulama.  Seperti  pernyataan  Sarakhsyi,  yang dikutip  oleh  Amiur  Nuruddin,  bahwa  talak  itu  hukumnya  dibolehkan ketika berada dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami (talak) atau inisiatif isteri (khulu‟). Islam memberikan hak-hak talaknya kepada kaum laki-laki  yang  memiliki  ambisi  untuk  melanggengkan  tali  perkawinan yang dibiayai dengan mahal sehingga apabila mereka ingin bercerai dan kawin lagi akan membutuhkan biaya yang banyak. Mereka juga memiliki tanggung  jawab  memberikan  nafkah  iddah  pada  isterinya.  Sebaliknya, perempuan lebih cepat marah, terburu-buru dan tidak menanggung beban perceraian. 6 Suami  berhak  untuk  menjatuhkannya  secara  langsung  atau mewakilkannya  kepada  orang  lain  dengan  perwakilan  ataupun penguasaan.  Di  lain  pihak  Allah  SWT  yang  maha  bijak  pun memperhatikan kemaslahatan isteri.
Terdapat  kondisi-kondisi  di  mana  hakim  harus  memisahkan pasangan  suami  isteri  dengan  talak.  Menurut  Abdul  Majid  Mahmud Mathlub  perceraian  dengan  perantara  pengadilan  dikategorikan  dalam  5 (lima) macam, yaitu perceraian karena tidak mendapat nafkah, perceraian karena aib, perceraian akibat adanya mudarat/perlakuan buruk, perceraian akibat tidak adanya suami, dan pemisahan karena suami dipenjara. 7 Para fuqaha  telah  bersepakat  bahwa  perkawinan  berhenti  dengan  talak  yang diucapkan dengan bahasa arab atau bahasa yang lainnya, dengan ucapan, ataupun  dengan  tulisan  ataupun  dengan  isyarat.  Wahbah  Zuhaili menyatakan  bahwa  pemisahan  hubungan  perkawinan  dengan  institusi khuluk  (cerai  gugat)  berbeda  dengan  talak  karena  talak  terjadi  dengan pilihan  dan  kehendak  si  suami.  Sedangkan  pemisahan  akibat  keputusan
5 Agustin  Hanafi, Perceraian;  dalam  Perspektif  Fiqh  dan  Peundang- Undangan Indonesia , (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh dan Ar-Raniry Press, 2013), hlm. 108.
6 Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi  Kritis  Perkembangan  Hukum  Islam  dari  Fiqh,  UU  No  1/1974  sampai  KHI ,  cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 208-215.
7 Abdul  Majid  Mahmud  Mathlub, Panduan  Hukum  Keluarga  Sakinah ,  (terj: Haris Fadly, Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 458-486.

## Talak di Luar Pengadilan
Nurdin Bakri, Antoni
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
pengadilan  dengan  kehendak  isteri  adalah  untuk  membuat  si  isteri  bisa mengakhiri  ikatan  perkawinannya  dengan  suaminya  secara  paksa  jika berbagai cara yang bersifat pilihan tidak berhasil. 8
Apabila  suami  menceraikan  (talak)  isterinya,  sementara  syarat yang di wajibkan telah terpenuhi, maka talak tersebut pasti jatuh. 9 Agama Islam  membolehkan  suami  isteri  bercerai,  karena  alasan  alasan  tertentu, kendatipun  perceraian  itu  (sangat)  dibenci  Allah  SWT  Sebabnya  adalah karena  akibatnya  tidak  hanya  akan  dialami  oleh  suami  isteri, tetapi juga anak-anak  (kalau  telah  mempunyai  anak)  dan  keluarga  kedua  belah pihak.  Oleh  karena  itu  berbeda  dengan  hukum  keluarga  masyarakat muslim  kontemporer  mempersukarkan  terjadinya  perceraian  dan  tidak lagi  memandang  perceraian  itu  sebagai  urusan  pribadi  (privat  affair) suami isteri atau keluarga kedua belah pihak, tetapi telah menjadikannya menjadi  urusan  umum  (public  affair)  yang  dikelola  oleh  pengadilan. Karena  itulah,  cerai  hidup  antara  suami  isteri  harus  dilakukan  di  depan sidang pengadilan (agama) agar akibatnya dapat di atur sebaik-baiknya.
Kalau tujuan perkawinan membentuk keluarga sakinah (sejatera dan  bahagia)  tidak  mungkin  lagi  diwujudkan,  cinta  dan  kasih  sayang ( mawaddah  warrahmah )  tidak  bisa  lagi  dikembangkan,  maka  untuk mengeluarkan  pasangan  suami  isteri  itu  dari  konflik  rumah  tangga  yang berkepanjangan yang tidak bisa diselesaikan dengan jalan damai, hukum keluarga  muslim  kontemporer  membolehkan  pasangan  itu  bercerai  (1) atas  inisiatif  suami,  (2)  atas  inisiatif  isteri,  (3)  atas  persetujuan  kedua belah pihak, dan (4) melalui putusan pengadilan. 10
Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa sahnya talak ketika suami  telah  mengucapkannya  dengan  dipenuhinya  syarat-syarat  yang telah ditentukan oleh hukum syara‟. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Pemusyawaratan  Ulama    (MPU)  Aceh  telah  mengeluarkan  fatwa,  yaitu Fatwa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak. Intinya, hasil putusan fatwa dalam  poin  ke  3  dinyatakan  bahwa  talak  yang  dilakukan  suami  di  luar pengadilan dan/atau talak tanpa saksi adalah sah. 11 Hasil putusan Majelis
8 Wahbah  Zuhaili, al-Fiqh  al-Islām  wa  Adillatuh, ed.  In, Fiqih  Islam; Pernikahan,  Talak,  Khulu’,  Meng-Ila’  Isteri  Li’an,  Zihar,  Masa  Iddah, (terj:  Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 336, 442.
9 Abdul  Majid  Mahmud  Mathlub, Panduan  Hukum  Keluarga  Sakinah ,  (terj: Haris Fadly, Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 313.
10 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.102-103.
11 Hasil  putusan  dan  ketetapan  poin  ketiga  Fatwa  Majelis  Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak.

## Talak di Luar Pengadilan
Nurdin Bakri, Antoni
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Permusyawaratan Ulama Aceh sepertinya merujuk pada pendapat jumhur ulama  seperti  telah  disebutkan  di  atas.  Dimana,  ketika  syarat  sah  talak yang  dirumuskan  dalam  fikih  telah  dipenuhi,  maka  talak  telah  dianggap jatuh.
Jika  dilihat  lebih  jauh,  permasalahan  ini  agaknya  berbeda dengan  konsep  hukum  yang  terdapat  di  lapangan,  yaitu  dalam  konteks perceraian  yang  diputus oleh  pengadilan.  Dimana,  hakim  akan  memutus perkara perceraian yang diajukan pemohon dengan talak satu. Misalnya, suami  telah  menceraikan  isteri  sebanyak  dua  kali  secara  terpisah  di  luar pengadilan. Kemudian, ketika suami memohon cerai talak yang ke tiga di pengadilan, maka hakim tetap menjatuhkannya sebanyak satu kali. 12 Hal ini  tentunya  terdapat  kesenjangan  hukum  antara  produk  fikih,  termasuk Fatwa  Majelis  Permusyawaratan  Ulama  Aceh  dengan  produk  hukum yang  diterapkan  di  pengadilan  Agama  (Mahkamah  Syar‟iyyah)  dewasa ini.  Dalam  hal  ini,  materi  hukum  yang  terdapat  dalam  Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  juga  menyatakan  hal  yang sama,  bahwa  perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  pengadilan. 13
Dalam  Pasal  39  ayat  (1)  Undang-undang  tersebut  dinyatakan  sebagai berikut:
Pasal 39 ayat (1): “ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang  pengadilan  setelah  pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha  dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak ”.
Selain  ketentuan  di  atas,  dalam  Pasal  115  Kompilasi  Hukum Islam  juga  dinyatakan  bahwa  perceraian antara suami  isteri  hanya  dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah  pihak. Selanjutnya,  pada  Pasal  117  dirumuskan  bahwa  talak  merupakan  ikrar suami  di  hadapan  sidang  Pengadilan  Agama  yang  menjadi  salah  satu sebab  putusnya  perkawinan. 14 Dari  kedua  ketentuan  ini  dapat  dipahami bahwa talak yang dijatuhkan di luar pengadilan tidak diakui oleh hukum. Sehingga, keberadaan talak tersebut tidak dianggap jatuh.
Dari  beberapa  penjelasan  di  atas,  terdapat  konstruksi  hukum yang  berbeda  antara  hukum  yang  dikeluarkan  oleh  Majelis
12 Mahkamah  Agung  RI, Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi Peradilan Agama , (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 146.
13 Citra  Umbara, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam, cet.  5,  (Bandung:  Citra  Umbara, 2014), hlm. 29.
14 Citra Umbara, Undang-Undang Republik Indonesia…, hlm. 358.

## Talak di Luar Pengadilan
Nurdin Bakri, Antoni
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Permusyawaratan Ulama Aceh yang notabene merujuk pendapat jumhur ulama  fikih  dengan  kenyataan  hukum  yang  ada,  salah  satunya  yaitu hukum yang diterapkan di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar‟iyyah serta  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Undang-undang  Perkawinan  dan Kompilasi Hukum Islam.

## Latar  Belakang  Lahirnya  Fatwa  MPU  Aceh  tentang  Talak  di  Luar Pengadilan
Pemahaman umum yang dapat dijelaskan bahwa dalam hukum Islam  dalam  kaitannya  dengan  hukum  talak,  telah  ditentukan  mengenai beberapa  syarat  dan  rukun  dalam  penjatuhan  talak.  Ketika  syarat  dan rukun  telah  terpenuhi  dengan  benar,  maka  perbuatan  hukum  talak  telah dipandang jatuh menurut hukum (Islam). Pengetahuan hukum khususnya dalam  masalah  perkawinan  tentu  sedikit  tidaknya  telah  diketahui  oleh mayoritas masyarakat Aceh, termasuk pengetahuan dalam bidang hukum kekeluargaan.  Dalam  kaitannya  dengan  persoalan  perceraian  atau  talak, tidak  ada  ketentuan  dalam  fikih  klasik  mengenai  keharusan  untuk menjatuhkan talak di depan pengadilan. Hanya saja, talak telah dianggap jatuh  dan  sah  menurut  hukum  ketika  syarat  dan  rukun  yang  telah ditetapkan  oleh  syara‟  telah  terpenuhi.  Disamping  itu,  dalam  Islam dinyatakan  bahwa  talak  sebagai  hak  prerogatif  seorang  suami  atas isterinya.
Ketentuan hukum ini pula yang banyak dan telah dipahami oleh mayoritas  masyarakat.  Namun  demikian,  ketika  ketentuan  mengenai hukum  talak  dalam  Islam  telah  bersentuhan  dengan  konstruksi  hukum lain  (dalam  hal  ini  hukum  negara)  maka  syarat-syarat  yang  telah ditentukan  oleh  hukum  Islam  mengenai  sah  atau  tidaknya  penjatuhan talak  belum  dipandang  cukup.  Dalam  arti  bahwa  harus  dipenuhinya syarat  yang  lain  dalam  pelaksanaannya,  yang  oleh  hukum  negara dipandang  lebih  baik.  Terkait  dengan  hal  tersebut,  maka  hukum  talak yang  berkembang  dan  dipahami  ditengah-tengah  masyarakat  yang notabene  pemahaman  masyarakat  tersebut  sebagai  pemahaman  atas hukum Islam telah berbeda dengan hukum negara.
Permasalahan  tersebut  di  atas  merupakan  latar  belakang ditetapkannya fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Pada bagian awal  isi  fatwa  Majelis  Permusyawaratan  Ulama  Aceh  Nomor  2  Tahun

## Talak di Luar Pengadilan
Nurdin Bakri, Antoni
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
2015 tentang Talak, dapat dipahami bahwa telah terjadi perbedaan hukum antara  yang  dipahami  masyarakat  (khususnya  Aceh)  dengan  ketetapan Mahkamah Syar‟iyyah terkait dengan kedudukan hukum talak. Dipahami bahwa keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Syar‟iyyah harus  berlandaskan  undang-undang  yang  telah  dirumuskan  oleh  negara. Mengingat,  Mahkamah  Syar‟iyyah  merupakan  bagian  dari  struktur  dari lembaga  peradilan  di  Indonesia  yang  kedudukannya  sama  dengan Peradilan  Agama. 15 Oleh  karena  itu,  dipahami  bahwa  setiap  ketetapan Mahkamah Syar‟iyyah termasuk ketetapan dalam masalah perceraian/talak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan produk hukum fikih.
Berdasarkan  regulasi  perundang-undangan,  tepatnya  yang dimuat dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, terdapat  beberapa  pasal  yang  mengatur  tentang  disyaratkannya penjatuhan  talak  harus  di  depan  sidang  pengadilan.  Pada  Pasal  39 Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, 16 ditetapkan yaitu:
Pasal 39 ayat (1): “ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang  pengadilan  setelah  pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha  dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ”.
Bertalian  dengan  ketentuan  di  atas,  dalam  Kompilasi  Hukum Islam (INPRES Nomor 1  Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum  Islam) ditetapkan  juga  mengenai  syarat  perceraian  harus  di  depan  sidang pengadilan. Tepatnya, ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:
Pasal 115: “ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan  agama  setelah  pengadilan  agama  tersebut  berusaha  dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ”.
Ketentuan penjatuhan talak seperti pada pasal di atas dipertegas pula  dalam  Pasal  117  dan  Pasal  129  Kompilasi  Hukum  Islam  dengan ketentuan sebagai berikut:
15 Mahkamah  Agung  RI, Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi Peradilan Agama , (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 147.
16 Citra  Umbara, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam, cet.  5,  (Bandung:  Citra  Umbara, 2014), hlm. 51.

## Talak di Luar Pengadilan
Nurdin Bakri, Antoni
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Pasal  117:  “ Talak  adalah  ikrar  suami  di  hadapan  sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131 ”. Pasal  129:  “ Seorang  suami  yang  akan  menjatuhkan  talak kepada  isterinya  mengajukan  permohonan  baik  lisan  maupun  tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan  alasan  serta  meminta  agar  diadakan  sidang  untuk  keperluan itu ”. 17
Ketentuan beberapa pasal tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi  oleh  seseorang  yang  ingin  menjatuhkan  talak.  Dari  kedua ketentuan  ini  dapat  dipahami  bahwa  talak  yang  dijatuhkan  di  luar pengadilan  tidak  diakui  oleh  hukum  negara.  Sehingga,  keberadaan  talak tersebut  tidak  dianggap  jatuh.  Namun  dalam  hal  ini,  hukum  Islam/fikih (yang  menjadi  rujukan  hukum  masyarakat)  memandang  bahwa  syarat tersebut  tidak  diperlukan.  Terhadap  permasalahan  ini,  timbul  keresahan di  tengah-tengah  masyarakat  sebagai  akibat  dari  terjadinya  perbedaan kedua  konstruksi  hukum  tersebut.  Sehingga,  atas  permasalahan  ini Majelis  Permusyawaratan  Ulama  Aceh  telah  banyak  menerima permintaan  masyarakat  untuk  memperjelas  ketentuan hukum  talak,  serta ditetapkanlah fatwa Nomor 2 tahun 2015 tentang talak.

## Metode  Istinbat  Hukum  MPU  Aceh  tentang  Talak  di  Luar Pengadilan
Jika dilihat dalam beberapa literatur dan kajian fikih terdahulu, belum  ada  dijelaskan  ketentuan  mengenai  adanya  syarat  perceraian dilakukan  di  muka  persidangan,  apalagi  kaitannya  dengan  ketentuan mengenai tidak diakuinya talak yang dijatuhkan di luar pengadilan. Oleh karena itu, pemberlakuan dan penetapan syarat talak di depan pengadilan tersebut  merupakan  produk  hukum  dengan  pertimbangan  kemaslahatan, yang  ketentuannya  hanya  dimuat  dalam  regulasi  perundang-undangan. Namun  demikian,  jika  penetapan  syarat  talak  harus  dilakukan  di pengadilan  dengan  pertimbangan  kemaslahatan,  maka  hal  ini  tentunya tidak bertentangan dengan konsep hukum Islam. Tetapi dalam kaitan ini, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tetap memandang perceraian yang dilakukan di luar pengadilan masih berlaku dan dianggap sah/jatuh.
Dalam menetapkan fatwa terkait dengan Fatwa Nomor 2 tahun 2015,  Majelis  Permusyawaratan  Ulama  Aceh  menentukan  beberapa
17 Citra Umbara, Undang-Undang…, hlm. 358.

## Talak di Luar Pengadilan
Nurdin Bakri, Antoni
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
sumber  dan  dalil  hukum  yang  digunakan.  Adapun  sumber  hukum  yang digunakan  oleh  MPU  Aceh  dalam  menetapkan  kedudukan  talak  di  luar pengadilan dipandang sah adalah al-Qur‟an, al-Hadis, Ijma‟ Ulama, serta Pendapat Ulama.
Diketahui  bahwa  dalam  al-Qur‟an  dan  hadis,  memang  tidak dijelaskan  mengenai  syarat  sahnya  talak  harus  di  pengadilan.  merujuk pada kedua sumber hukum tersebut, pada prinsipnya hak talak berada di tangan  suami,  sehingga  penggunaan  hak  tersebut  sewaktu-waktu  dapat dipergunakannya,  dengan  tidak  mengabaikan  syarat-syarat  yang  telah ditentukan.  Jika  dilihat  dari  pendapat  ulama  dan  ijma‟  ulama,  beberapa literatur  fikih  menyebutkan  bahwa  talak  dapat  dilakukan  ketika  telah memenuhi  syarat  dan  rukun  talak.  Dalam  hal  ini,  jumhur  fuqaha umumnya  berpandangan  bahwa  hak  menjatuhkan  talak  adalah  pada suami, dengan pertimbangan bahwa orang laki-laki pada umumnya secara kodrati lebih mampu berfikir mempertimbangkan,  mana yang lebih baik antara  berpisah  atau  bertahan  hidup  bersuami  isteri  dari  pada  orang perempuan. 18
Dari  muatan  isi  fatwa,  dapat  dipahami  bahwa  metode  yang digunakan Majelis Permusyawaratan Ulama dalam
mengistinbatkan/menetapkan  hukum  talak  di  luar  pengadilan  adalah melalui penelitian atas beberapa dalil hukum, baik al-Qur‟an, hadis, serta pendapat  ulama,  yang  intinya  produk  hukum  fikih  klasik  lebih diunggulkan  ketimbang  rumusan  hukum  yang  ada  dalam  aturan perundang-undangan terkait dengan sah atau tidaknya penjatuhan talak di luar  pengadilan.  menurut  Undang-undang,  talak  tersebut  tidak  jatuh, namun menurut MPU Aceh tetap jatuh.

## Kedudukan Talak di Luar Pengadilan Menurut MPU Aceh
Permasalahan  kedudukan  talak  erat  kaitannya  dengan  boleh tidaknya  seseorang  menjatuhkan  talak  dalam  kondisi-kondisi  tertentu, serta  berkaitan  pula  mengenai  status  hukum  talak  yang  dijatuhkan. Mengulang  kembali  penjelasan  sebelumnya  bahwa  dalam  Islam,  atau lebih  tepatnya  fikih  Islam,  tidak  dijelaskan  mengenai  persyaratan  talak harus  di  depan  sidang  pengadilan.  Disyaratkannya  talak  harus  di  depan pengadilan  sama  sekali  produk  hukum  yang  kemudian  dibentuk  dan dirumuskan.  Dalam  Islam,  hak  penjatuhan  talak  berada  di  pihak  suami. Jadi,  penggunaan  hak  tersebut  dapat  saja  dilakukan  dimana  saja  dan
18 Hamid  Sarong, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesisa ,  cet.  3,  (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 122.

## Talak di Luar Pengadilan
Nurdin Bakri, Antoni
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
kapanpun.  Namun  dalam  batasan-batasan  tertentu  hak  penjatuhan  talak ini harus dilaksanakan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.
Namun  demikian,  segala  bentuk  aturan  hukum,  baik  hukum Islam  dan  hukum  adat  yang  tidak  dimuat  dan  tidak  dimasukkan  dalam peraturan  perundang-undangan  sifatnya  tidak  mengikat  masyarakat. Misalnya,  hukum  yang  difatwakan  oleh  MPU  Aceh  khususnya  dalam masalah  talak  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  bagi  warga Aceh.  Karena,  fatwa  bukan  merupakan  hukum  positif,  dan  tidak  masuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan. 19 Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Mahfud MD, bahwa segala bentuk fatwa, tidak mengikat masyarakat Indonesia. 20
Pembahasan  mengenai  kedudukan  talak  di  luar  pengadilan menurut  Majelis  Permusyawaratan  Ulama  Aceh  ini  berkaitan  dengan salah  satu  ketetapan  dari  fatwa  tersebut.  Dalam  hal  ini,  ketentuan mengenai kedudukan/status hukum talak di luar pengadilan terdapat pada poin  ke  tiga.  Secara  umum,  isi  putusan  fatwa  MPU  Aceh  tentang  talak adalah sebagai berikut:
“Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memutuskan:
1. Talak adalah pemutusan ikatan perkawinan dengan lafazl Talak atau lainnya;
2. Talak tiga sekali ucap dan atau tiga kali ucap, jatuh tiga;
3. Talak di luar pengadilan dan/atau Talak tanpa saksi adalah sah;
4. Taushiyah;
a. Diharapkan kepada pemerintahan Aceh untuk segera membentuk Qanun Aceh tentang Munakahat;
b. Diharapkan kepada Pemerintahan Aceh sebelum lahirnya Qanun Aceh tentang Munakahat untuk mengusulkan kepada Mahkamah Syar‟iyah  agar  menjadikan  fatwa  ini  sebagai  pedoman  dalam memutuskan hukum Talak guna menghindari perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan perpecahan umat;
19 Hirarki  atau  tingkatan  susunan  peraturan-perundang-undangan  di  Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, Perpu, Undang-Undang, dan Perda (Qanun).
20 Dimuat dalam http//:youtube.co.id/Uk067-kedudukan-fatwa-mui-di- indonesia-html, diakses pada tanggal 21 Januari 2917.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
62
c. Diharapkan  kepada  Mahkamah  Syar‟iyah  untuk  memeriksa dengan  cermat  dan  akurat  Talak  yang  dijatuhkan  di  luar pengadilan dan menetapkan dalam suatu keputusan;
d. Diharapkan  kepada  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan dan  atau  pihak  yang  berwenang  untuk  mengoptimalkan pembekalan  dan  penguatan  pengetahuan  calon  pasangan  suami- isteri dalam upaya pencegahan terjadinya Talak semena-mena;
e. Diharapkan  kepada  masyarakat  agar  menghindari  hal-hal  yang mengarah kepada putusnya ikatan perkawinan;
f. Diharapkan kepada Kantor Kementerian Agama Aceh dan pihak terkait agar mensosialisasikan fatwa ini. 21
Terkait  dengan  putusan  poin  ketiga,  dapat  dipahami  bahwa menurut Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, talak yang
dilakukan/dijatuhkan di luar pengadilan tetap dipandang berlaku atau sah. Namun  demikian,  Majelis  Permusyawaratan  Ulama  Aceh  menyatakan dalam tauṣiyah -nya  bahwa  diharapkan  kepada  Kantor  Urusan  Agama (KUA) Kecamatan dan atau pihak yang berwenang untuk mengoptimalkan pembekalan dan penguatan pengetahuan calon pasangan suami-isteri dalam upaya pencegahan terjadinya talak semena-mena. 22
Jika  dilihat  secara  keseluruhan  isi  fatwa  tersebut,  baik  dalam ketentuan  hukum  fatwa  maupun  dalam tauṣiyah -nya,  tidak  ada pernyataan  mengenai  diharuskannya  pihak  yang  bercerai  untuk melaporkan  perceraiannya  kepada  pihak  pengadilan.  Dengan  demikian, talak  yang  dijatuhkan  di  luar  pengadilan  tetap  dipandang  sah  dengan tidak menafikan persyaratan yang ditentukan syara‟.
Dari  ketentuan  fatwa  seperti  yang  telah  dikemukakan, nampaknya  Majelis  Permusyawaratan  Ulama  Aceh  merujuk  pada pemahaman  hukum  yang  diteorikan  dalam  fikih  klasik,  dimana  suami diberi  hak  yang  luas  untuk  menjatuhkan  talak,  sehingga  kapan  dan  di manapun  ia  mengucapkannya,  talak  itu jatuh  seketika. 23 Keadaan  seperti
21 Hasil Putusan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 2 tahun 2015 tentang Talak.
22 Putusan  poin  keempat  huruf  (d)  Fatwa  Majelis  Permusyawaratan  Ulama Aceh Nomor 2 tahun 2015 tentang Talak.
23 Ketentuan  talak  menurut  pandangan  fikih  klasik  dapat  dijumpai  dalam berbagai  leteratur,  mislanya  dalam  buku  Amiur  Nurudin  dan  Azhari  Akmal  Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI , (cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.

## Talak di Luar Pengadilan
Nurdin Bakri, Antoni
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
ini  dipandang  dari  sudut  pemeliharaan  kepentingan  keluarga,  kepastian hukum  dan  ketertiban  masyarakat  tidak  mewujudkan  maslahat  bahkan banyak merugikan terutama bagi kaum wanita (isteri). Dampak Fatwa MPU Aceh terhadap Talak di Luar Pengadilan
Setiap perbuatan yang menyangkut masalah hukum semestinya dilakukan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Untuk umat muslim khususnya, aturan yang menjadi landasan perbuatan tersebut seyogyanya berdasarkan  al-Qur‟an  dan  Sunnah  Rasulullah  saw.  Disamping  itu, dirujuk pula dalam produk hukum yang diijtihadkan oleh ulama, sebagai bagian dari penjelasan hukum atas kedua sumber hukum utama tersebut. Dalam  hal  perkawinan,  hukum  positif  di  Indonesia  memberikan kemungkinan  talak  atau  perceraian  bagi  keluarga  yang  tidak  mungkin mempertahankan  kelangsungan  rumah  tangganya  yang  terus-menerus semakin tidak harmonis.
Secara  teoritik  keilmuan,  semua  ulama  sepakat  agar  laki-laki (suami)  untuk  tidak  menjatuhkan  talak  secara  semena-mena. 24 Karena talak atau perceraian menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya  ikatan  perkawinan  itu  isteri  tidak  lagi  halal  bagi  suaminya. 25
Talak atau perceraian akan merugikan rumah tangga itu sendiri, terutama bagi  anak-anak  dan  kaum  perempuan  juga  terkadang  atau  malah  tidak jarang perceraian menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat luas dan dalam waktu yang cukup panjang.
Proses  perceraian  memiliki  dua  bentuk  yaitu  proses  perceraian di muka sidang pengadilan dan proses perceraian yang dilakukan di luar pengadilan.  Hukum  positif  di  Indonesia  menghendaki  perceraian  hanya dilakukan di muka sidang pengadilan, hal ini bertujuan untuk memelihara kemaslahatan  dan  sekaligus  menghindari  kemafsadatan.  Hukum  Islam juga  mengajarkan  yang  demikian,  banyak  didapati  contoh  perceraian orang-orang  muslim  terdahulu  yang  dilakukan  di  pengadilan  (oleh pemimpin),  hanya  saja  pada  waktu  itu  belum  ada  lembaga  dan bangunannya  yang  secara  resmi  ditunjuk  sebagai  Peradilan  dan
206;  Sayyid  Sabiq, Fiqihus  Sunah, (terj:  Nur  Hasanuddin),  (Jakata:  Pena  Pundi  Aksara, 2006),  hlm.  135.  Wahbah  Zuhaili ,    Fiqhū  al-Islām  wa  Adillatūhū…, hlm.  318;  Sayyid Ahmad al-Musayyar, Akhlāq al-Usrah al-Muslimah Buhuś wa fatawa, ed. In, Fikih Cinta Kasih  Rahasia  Kebahagiaan  Rumah  Tangga, (terj:  Habiburrahim),  (cet.  12,  Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 305.
24 Muhammad  Amin  Summa, Hukum  Keluarga  Islam  Di  Dunia  Islam ,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 177.
25 M.A Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat , Cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) hlm. 230.

## Talak di Luar Pengadilan
Nurdin Bakri, Antoni
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Pengadilan. Walau demikian hukum  Islam  memberikan toleransi kepada siapa  saja  yang  ingin  bercerai  di  luar  pengadilan,  namun  untuk  konteks hari  ini  nyatanya  perceraian  di  luar  pengadilan  lebih  memberikan kemafsadatan  dari  pada  kemaslahatan. 26 Dalam  arti  bahwa  perceraian yang  dilakukan  di  depan  pengadilan  lebih  menjamin  kesesuaian  dengan pedoman Islam tentang perceraian, sebab sebelum ada keputusan terlebih dahulu  diadakan  penelitian  tentang  apakan  alasan-alasannya  cukup  kuat untuk  terjadi  perceraian  antara  suami  isteri,  kecuali  itu  dimungkinkan pula pengadilan bertindak sebagai hakam sebelum mengambil keputusan bercerai.  Selain  itu,  perceraian  yang  dilakukan  di  pengadilan  akan memperkecil kemungkinan terjadinya perceraian. 27
Paling tidak terdapat dua dampak negatif dari penjatuhan talak di luar pengadilan. Pertama yaitu hak talak tersebut ditakutkan digunakan secara semena-mena oleh pihak laki-laki. Walaupun dalam Islam terdapat aturan  pelaksananya,  namun  nyatanya  dalam  realita  masyarakat  talak tersebut  dilakukan  tidak  sesuai  dengan  tujuan  pensyariatannya.  Dampak kedua yaitu suami bisa saja melakukan talak terhadap isteri tanpa adanya kontrol hukum. Dimana, kontrol hukum ini diperlukan untuk menertipkan perceraian,  meminimalisir  perceraian,  serta  sebagai  alat  dalam  meneliti alasan-alasan dapat dibenarkannya penjatuhan perceraian. Ketika kontrol hukum  tersebut  tidak  ada,  maka  talak  yang  dijatuhkan  bisa  saja  bentuk talak yang haram. Adapun dampak terakhir yaitu berakibat pada sulitnya mengontrol  pelaksanaan  pemenuhan  nafkah  iddah  bagi  isteri,  berikut dengan  nafkah  anak.  Dampak  negatif  dari  fatwa  tersebut  akan  terjadi dikarenakan tidak adanya ketentuan mengenai perceraian dipersulit.

## Analisis terhadap Fatwa MPU Aceh
Sistem  perceraian  Islam  di  Indonesia  dirancang  sesuai  dengan perkembangan  kebutuhan  umat  Islam  di  Indonesia,  guna  mendatangkan kemaslahatan  dan  menutup  kemafsadatan,  serta  dirancang  untuk kepentingan  umum  dan  tidak  kalah  penting  pula  untuk  diketahui  bahwa sistem  perceraian  Islam  di  Indonesia  tidaklah  bertentangan  dengan syari’at Islam (al-Qur‟an dan sunnah), sehingga dapat dijadikan pedoman hukum  bagi  umat  Islam  di  Indonesia. Karena  apa-apa  yang  dianggap
26 Asep, Potret Perkembangan Hukum Talak dan Cerai di Indonesia; Analisis Deskriptif  Komperatif, dimuat  dalam  http://asep250277.blogspot.co.id/2014/01/potret- perkembangan-hukum-talak-dan.html. di akses pada tanggal 5 Agustus 2016.
27 Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2010), hlm. 154.

## Talak di Luar Pengadilan
Nurdin Bakri, Antoni
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
maslahah selama  tidak  bertentangan  dengan  al-Qur‟an  dan  Sunnah Rasulullah, sah dijadikan sebagai landasan Hukum. 28
Menurut  pasal  39  Undang-undang  No.  1/1974  tentang Perkawinan  dan  pasal  65  Undang-undang  No.  9/1989  tentang  Peradilan Agama,  perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan setelah  Pegadilan  yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil mendamaikan  kedua  belah  pihak.  Perceraian  dapat  terjadi  karena permohonan  suami  kepada  Pengadilan  untuk  menyaksikan  ikrar  talak yang  disebut  cerai  talak  atau  karena  gugatan  isteri  yang  disebut  cerai gugat.  Untuk  melakukan  perceraian  harus  ada  alasan  yang  cukup. Meskipun  termasuk  ke  dalam  wilayah  hukum  privat,  persoalan  cerai sesungguhnya  juga  menyangkut  kepentingan  luas,  yakni  ketentraman rumah  tangga,  nasib  anak-anak  yang  orang  tuanya  bercerai,  bahkan menyangkut  kepentingan  lebih  luas  lagi,  yaitu  tentang  kepastian  dalam masyarakat  apakah  suatu  pasangan  telah  berpisah  atau  masih  dalam ikatan  perkawinan.  Oleh  karena  itu  perceraian  tidak  dapat  dilakukan secara  sembarangan.  Sebaliknya  harus  dilakukan  pengaturan  sedemikian rupa agar terwujud kemaslahatan dan ketertiban di dalam masyarakat.
Memang  dalam  fikih  klasik,  suami  diberi  hak  yang  luas  untuk menjatuhkan talak, sehingga kapan dan di manapun ia mengucapkannya, talak  itu  jatuh  seketika.  Keadaan  seperti  ini  dipandang  dari  sudut pemeliharaan  kepentingan  keluarga,  kepastian  hukum  dan  ketertiban masyarakat  tidak  mewujudkan maslahat bahkan  banyak  merugikan terutama  bagi  kaum  wanita  (isteri).  Oleh  karena  itu,  demi  terwujudnya kemaslahatan,  maka  perceraian  harus  diproses  melalui  pengadilan.  Jadi, di  sini  memang  ada  perubahan  hukum,  yaitu  dari  kebolehan  suami menjatuhkan  talak  kapan  dan  di  manapun  menjadi  keharusan menjatuhkannya di depan sidang pengadilan.
Hukum  positif  di  Indonesia  menghendaki  perceraian  hanya dilakukan  di  muka  sidang  pengadilan.  Talak  tidak  boleh  lagi  dijatuhkan sesuka hati kaum laki-laki atas perempuan, hal ini selaras dengan aturan- aturan  yang  tercantum  dalam  Undang-undang  No.1  Tahun  1974  tentang
28 Satria Efendi, Ushul Fiqih , cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 151.

## Talak di Luar Pengadilan
Nurdin Bakri, Antoni
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Perkawinan  dan    Kompilasi  Hukum  Islam  Buku  1  Hukum  Perkawinan, bahwa  talak  atau  perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang pengadilan, itu pun setelah pengadilan yang bersangkutan terlebih dahulu berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah  pihak  (Pasal  39 Undang-undang  No.1  Tahun  1974  dan  Pasal  115  Kompilasi  Hukum Islam).
Hal  demikian  di  atas  lebih  menjamin  kesesuaian  dengan pedoman hukum Islam tentang perceraian, sebab sebelum ada keputusan terlebih  dahulu  diadakan  penelitian  tentang  apakah  alasan-alasannya cukup kuat untuk terjadinya perceraian antara suami isteri. 29 Karena pada dasarnya  talak  atau  perceraian  adalah  perbuatan  yang  dibolehkan ( mubah ) meski merupakan perbuatan yang di benci Allah, talak menjadi boleh  untuk  dilakukan  karena  mengandung  kemaslahatan,  namun  talak menjadi  perbuatan  yang  terlarang  atau  bahkan  haram  untuk  dilakukan jika  perceraian  itu  dilakukan  secara  semena-mena  oleh  suami  dengan tujuan untuk menzhalimi (menyakiti) isteri dengan sengaja.
Untuk  itu  perceraian  yang  dilakukan  di  depan  pengadilan diharapkan  dapat  menutup  peluang  terjadinya  perbuatan  talak  secara semena-mena  dan  diharapkan  juga  dapat  memperkecil  angka  perceraian itu  sendiri.  Setidaknya  ada  beberapa  alasan  mengapa  talak  penting dilakukan di depan pengadilan:
1. Kehadiran  pengadilan  adalah  untuk  meluruskan  segala  tindakan yang  melenceng  untuk  disesuaikan  dengan  ajaran  Islam.  Dalam kasus talak seorang suami sebelum menjatuhkan talak harus berpikir mendalam tentang dampak yang ditimbulkan oleh keputusannya itu sehingga ia menjadi lebih berhati-hati dan rasional.
2. Melalui  proses  pengadilan  diharapkan  penggunaan  hak  talak dilakukan secara benar dan diterapkan hanya dalam kondisi darurat.
3. Pengadilan  sebenarnya  berfungsi  sebagai  hakam  seperti  yang dianjurkan oleh syari’at Islam.
29 Hamid  Sarong, Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia ,  cet.  3,  (Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, 2010), hlm. 154.

## Talak di Luar Pengadilan
Nurdin Bakri, Antoni
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
4. Pengadilan  diharapkan  dapat  berperan  menjamin  hak-hak  masing- masing pihak sebagai akibat dari perceraian. 30
Banyak  dari  kalangan  suami  yang    menjatuhkan  talak  kepada isterinya di luar pengadilan, dengan asumsi bahwa talak yang dijatuhkan suami  kepada  isterinya  akan  tetap  dianggap  sah  jatuh  talaknya,  meski talak  itu  sendiri  tidak  dilakukan  di  muka  sidang  pengadilan.  Hal  ini terbukti  dengan  banyaknya  pasangan  suami  isteri  yang  bercerai  diluar pengadilan,  yang  akibat  hukum  perceraian  itu  dianggap  sama  dengan akibat hukum perceraian yang dilakukan di muka sidang pengadilan.
Walaupun  dalam  Fatwa  MPU  Aceh  dinyatakan  talak  di  luar pengadilan adalah sah, namun harus diperhatikan bahwa perceraian yang dilakukan  oleh  seorang  muslim  haruslah  berdasarkan  disiplin  ilmu fiqih dan  metode ushul fiqih ,  demi  menghasilkan  perbuatan  yang  benar,  tepat dan  akurat.  Salah  satu  alasan  yang  dapat  dijadikan  pijakan  mengenai keharusan talak di muka persidangan yaitu alasan sadd Adz-Dzari’ah . Hal ini  merupakan  upaya  preventif,  yakni  pencegahan  unsur-unsur  yang mengarah  atau  yang  menjadi  sebab  terjadinya  kerusakan. 31 Sadd  Adz- Dzari’ah secara langsung berhubungan dengan memelihara kemaslahatan dan  sekaligus  menghindari  kemafsadatan,  kelebihan  konsep  ini  adalah adanya  usaha  untuk  menelusuri  aspek  maslahat  dalam  bidang  hukum sehingga  dapat  mengetahui  apa  tujuan  Allah  menetapkan  suatu  hukum tertentu.
Oleh karena itu, perceraian yang dilakukan di depan pengadilan lebih  menjamin  kesesuaian  dan  kemaslahatan  para  pihak.  Karena, sebelum  ada  keputusan  yang  ditetapkan  pengadilan,  terlebih  dahulu diadakan  penelitian  tentang  apakah  alasan-alasannya  cukup  kuat  untuk terjadinya  perceraian  antara  suami  isteri  atau  tidak.  Selain  itu,  sesuai dengan  makna  hadis  yang  menyatakan  perceraian  merupakan  perbuatan halal  tapi  dibenci  Allah,  maka  perceraian  yang  dilakukan  di  muka pengadilan  akan  dapat  memperkecil  jumlah  perceraian.  Untuk  menjaga agar  perceraian  tidak  terlalu  mudah  terjadi,  dengan  pertimbangan
30 Amiur  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum    Perdata  Islam  Di Indonesia , Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 237. 31 Fathurrahman  Djamil, Filsafat  Hukum  Islam ,  Cet.  3,  (Jakarta:  Logos
Wacana Ilmu, 1999), hlm.134.

## Talak di Luar Pengadilan
Nurdin Bakri, Antoni
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
maslahah mursalah tentu  tidak  ada  masalah  apabila  diambil  ketentuan melalui  aturan  yang  dimuat  di  dalam  Undang-Undang  Perkawinan. Artinya,  setiap  perceraian  apapun  bentuknya  diharuskan  melalui pengadilan.
Untuk itu, dengan melihat perceraian di depan Pengadilan yang mempunyai  manfaat  yang  besar,  di  samping  tidak  bertentangan  dengan hukum Islam, maka hendaknya Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menyatakan secara tegas bahwa talak selain diluar pengadilan tidak dapat  menjamin  terlindunginya  hak-hak  masing-masing  suami  isteri. Paling  tidak,  bagi  pelaku  hendaknya  diberlakukan  sanksi  hukum  agar penjatuhan talak di luar pengadilan sedapat mungkin dapat diminimalisir.
Menurut  penulis,  untuk  menetapkan  suatu  perbuatan  tersebut sah  atau  tidak  dapat  dinilai  dari  beberapa  pandangan  hukum.  Pada  satu sisi, mengingat hukum mengenai perceraian ini bagian dari hukum agama yang pensyariatannya dimuat dalam sumber hukum agama tersebut, maka sah  tidaknya  talak  yang  dijatuhkan  berdasarkan  terpenuhi  atau  tidak syarat yang ditentukan dalam agama tersebut, serta ini pula yang menjadi prinsip atas Fatwa Majelis Pemusyawaratan Ulama (MPU) Aceh di atas. Kemudian  pada  sisi  lain,  terlepas  dari  hukum  agama,  bahwa  perceraian merupakan  perbuatan  juga  telah  di  atur  dalam  bentuk  perundang- undangan,  yang  Undang-Undang  ini  dirumuskan  sebagai  bentuk  dari konstruksi  negara  dalam  mengatur  dan  menyelesaikan  permasalahan masyarakat  yang  berada  di  dalam  wilayah  hukumnya.  Untuk  itu, persyaratan  mengenai  harus  dilaksanakannya  perceraian  di  depan pengadilan sebagai suatu kewajaran.
Namun  demikian,  jika  hukum  yang  dimuat  dalam  Undang- Undang terkait dengan proses perceraian harus melalui pengadilan dianut dan  diadopsi  hukum  Islam,  menurut  penulis  tidak  menyalahi  nas-nas syara‟.  Mengingat  tujuan  dari  perceraian  harus  dilakukan  di  pengadilan ini  untuk  menertibkan  perkawinan  dan  perceraian,  mencegah  dari  unsur suami  yang  semena-mena  menggunakan  hak  talaknya,  disamping terdapat manfaat dan maslahat yang lebih besar.

## Penutup
Setelah  dilakukan  penelitian  dan  pembahasan  mengenai gambaran  hukum  yang  telah  dijelaskan  pada  bab-bab  sebelumnya,  serta telah  dilakukan  analisa  terkait  masalah  yang  dimaksudkan,  maka  dapat ditarik  kesimpulan  ke  dalam  beberapa  rumusan  hukum  yang  merujuk pada  permasalahan-permasalahan  yang  diajukan  dalam  tulisan  ini. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

## Talak di Luar Pengadilan
Nurdin Bakri, Antoni
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
69
1. Dari hasil analisis menunjukkan kedudukan talak yang dilakukan di luar  pengadilan  dapat  dilihat/ditinjau  dari  dua  sudut  pandang.
Menurut persepktif  hukum  Islam,  talak  yang  dijatuhkan  di  luar  dan di depan sidang pengadilan tetap berlaku atau dipandang telah jatuh. Ketentuan ini dengan tidak menghilangkan syarat-syarat penjatuhan talak  dalam  Islam.  Namun,  menurut  persepektif  Undang-Undang atau  hukum  positif,  talak  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang pengadilan.  Artinya,  penjatuhan  talak  dapat  dikatakan  berlaku  dan mempunyai  kekuatan  hukum  ketika  perceraian  tersebut  diputus  di pengadilan,  dengan  syarat  terdapat  alasan-alasan  penguat  untuk ditetapkannya penjatuhan talak.
2. Secara umum, metode dan dalil hukum yang digunakan oleh Majelis Permusyawaratan  Ulama  Aceh  dalam  menetapkan  kedudukan  talak di luar  pengadilan  merujuk  pada  ketentuan-ketentuan hukum  Islam. Dalil  hukum  yang  digunakan  di  antaranya  yaitu  al-Qur‟an  dan Hadis,  serta  pendapat  para  ulama  berikut  dengan  kesepakan  ulama. Dimana,  dijelaskan  bahwa  talak  telah  dipandang  jatuh  menurut hukum Islam ketika telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan.  Dengan  demikian,  baik  talak  yang  dilakukan  di  luar maupun di depan sidang pengadilan dianggap talak tersebut sah dan berlaku.
3. Dari  hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  terdapat  beberapa  dampak yang bisa ditimbulkan dari ditetapkannya fatwa  Majelis Permusyawaratan  Ulama  Aceh  Nomor  2  tahun  2015  terkait  dengan ketentuan  hukum  berlakunya  talak  di  luar  pengadilan.  Di  antara dampak  tersebut  adalah  memberi  peluang  kepada  suami  dalam mempergunakan  hak  talaknya  secara  semena-mena.  Kemudian, dampak  lain  yaitu  dengan  tidak  ditetapkan  ketentuan  hukum  fatwa mengenai keharusan suami untuk melaporkan keinginan cerainya ke pengadilan, maka berakibat pada tidak tertibnya pelaksanaan proses perceraian,  disamping  tidak  adanya  usaha  menerapkan  asas perceraian dipersulit. Selain itu, dengan tidak adanya kontrol hukum atas  penggunaan  hak  tersebut,  maka  biasanya  pihak  isteri  dan  anak yang sering dirugikan.

## Talak di Luar Pengadilan
Nurdin Bakri, Antoni
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Daftar Pustaka
Abdul  Majid  Mahmud  Mathlub, Panduan  Hukum  Keluarga  Sakinah , Surakarta: Era Intermedia, 2005. Abdul Djamali, Hukum Islam , Bandung: Mandar Maju, 1997. Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat , Jakarta: Prenada, 2006. Abu  Malik  kamal, Fikih  sunnah  Wanita .  Jakarta:  Pena  Pundi  Aksara,
2007.
Abu  Bakar  Ahmad  bin  Husain  bin  „Ali  Al-Baihaqi, Sunan  Al-Kubra , Bairut: Dar Al-Kutub Al-„Ulumiyyah, 1994. Agustin  Hanafi, Perceraian;  dalam  Perspektif  Fiqh  dan  Peundang- Undangan Indonesia , Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh dan
Ar-Raniry Press, 2013.
Amir  Nuruddin,  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU  No  1/1974  sampai  KHI ,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2006. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat  Dan  Undang-Undang  Perkawinan ,  Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2009.
Boedi  Abdullah, Pengantar  Hukum  Keluarga ,  Bandung:  Pustaka  Setia, 2012.
Citra Umbara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam, Bandung: Citra Umbara, 2014. Djedjen  Zainuddin  dan  Mundzier  Suparta, Pendidikan  Agama  Islam ,
Semarang: PT Karya Toha Putra, 2014.
Fathurrahman  Djamil, Filsafat  Hukum  Islam ,  Jakarta:  Logos  Wacana
Ilmu, 1999.
Hamid  Sarong, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia, Banda  Aceh:
Yayasan PeNA, 2010.
H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Minahakat; Kajian Fikih Nikah Lengkap ,  Jakarta: Rajawali Pers, 2013. Ibnu  Qayyim  al-Jauziyyah, Mukhtaṣar  Zādul  Ma’ād ,  Peringkas:
Muhammad bin Abdul Wahhab at-Tamimi, ed. In, Zadul Maad; Bekal Perjalanan ke Akhirat, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000 Mahkamah  Agung  RI, Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi Peradilan Agama , Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.
Muhammad  Syaifuddin  dkk, Hukum  Perceraian, Jakarta:  Sinar  Grafika,
2014.

## Talak di Luar Pengadilan
Nurdin Bakri, Antoni
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Muhammad  Daud  Ali, Hukum  Islam  dan  Peradilan Agama, Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada, 2002. Muhammad  Amin  Summa, Hukum  Keluarga  Islam  Di  Dunia  Islam , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005. Mustofa  Hasan, Pengantar  Hukum  Keluarga, Bandung:  Pustaka  Setia,
2011.
Muthahari  M.  Baqir  As-hadr, Pengantar  Ushul  Fiqh  dan  ushul  fiqh Pebandingan , Jakarta: Pustaka Hidayah, 2003.
Satria  Efendi, Ushul  Fiqih ,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group,
2009.
Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam , Bandung: Sinar Baru, 1994. Syaikh  Kamil  Muhammad  Uwaidah, Fiqh  Wanita ,  Jakarta:  Pustaka  Al- Kautsar, 1996.
Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga , Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006. Syaikh  Ahmad  Jad, Fiqih  Wanita  dan  Kelarga, Jakarta:  Kaysa  Media, 2013.
Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS , Jakarta: Kencana, 2013. Tim  Pustaka  Phoenix, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Jakarta:  Pustaka Phoenix, 2012. Wahbah  Zuhaili, al-Fiqh  al-Islām  wa  Adillatuh, ed.  In, Fiqih  Islam; Pernikahan, Talak, Khulu’, Meng-Ila’ Isteri Li’an, Zihar, Masa Iddah, terj:  Abdul  Hayyie  al-Kattani , Jakarta:  Gema  Insani, 2011.