## KONSTRUKSI SOSIAL PEMBAGIAN KERJA DAN PENGUPAHAN BURUH TANI

## Eko Setiawan
oke.setia@gmail.com
Abstract : Wage is still one of the issues that has always been in the spotlight, especially in developing countries such as Indonesia, especially in the agricultural sector. Women in the work environment in the public sector are often still distinguished from men in terms of the division of labor. The difference in the division of labor between men and women in agriculture, this is what affects the wage system and the tendency of gender inequality and injustice. This is given that wage are a major component of one’s income, so the wage rate is one indicator that can reflect the welfare of the community. One of the solutions that must be done is the need for critical assessment of the livelihood of the workers which has been a problem, especially the fulfillment of the wage of women laborers who are still low. Keywords : Social Construction, Wage and Division of Labor, Farm Laborers
Abstrak : Upah masih menjadi permasalahan terutama di negara- negara berkembang, khususnya disektor pertanian.Dalam pembagian kerja di sektor publik, perempuan dan laki-laki masih dibedakan. Perbedaan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan inilah yang kemudian mempengaruhi sistem pengupahan, yang pada akhirnya melahirkan ketimpangan dan ketidakadilan gender.Hal ini mengingat bahwaupah merupakan komponen utama dari pendapatan seseorang. Upah merupakan salah satu indikator yang dapat mencerminkan kesejahteraan masyarakat.Salah satu solusi yang harus dilakukan adalah perlunya kajian
kritis atas penghidupan buruh yang selama ini masih menjadi persoalan, khususnya upah buruh perempuan tani yang masih rendah.
Kata Kunci: Konstruksi Sosial, Upah dan Pembagian Kerja, Buruh Tani

## A. PENDAHULUAN
Sudah menjadi kenyataan bahwa manusia terdiri dari dua jenis kelamin laki dan perempuan. Dalam pembanguanan, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berkedudukan sebagai subyek atau actor. Mereka mempunyai peranan yang sama dalam merencanakan, melaksanakan, atau memantau dan menikmati hasil pembangunan. Dalam hal pembangunan bidang pendidikan, misalnya, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan sampai ke jenjang tertinggi, sehingga tidak adil menomorduakan pendidikan bagi wanita, apalagi jika wanita tersebut mempunyai kecerdasan atau kemampuan yang memadai.
Dalam kehidupan keluarga, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang setara. Kewajiban dan hak itu menjadi permasalahan yang mestinya sama dipikul dan dijinjing, baik oleh istri maupun suami. Jika dahulu kewajiban melakukan pekerjaan rumah tangga (domestik) dianggap kewajiban istri semata, dan kewajiban mencari nafkah adalah kewajiban suami semata, maka saat ini kedua kewajiban tersebut bisa menjadi tanggungjawab bersama antara suami dan istri.
Meski demikian, belum semua sektor kehidupan telah terjadi keseimbangan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam sektor pertanian, justru ketimpangan dan ketidaksetaraan itu justru masih sangat tinggi. Ketimpangan dan dan ketidaksetaraan ini merupakan bagian dari bias gender di sektor pembangunan ekonomi. Implikasi dari kondisi ini antara lain peran wanita menjadi dianggap kurang maksimal dan kurang terlihat
21
dalam pembangunan pertanian. Peran wanita cenderung kecil hanya dalam pekerjaan yang sederhana, sedangkan peran pria dalam pertanian lebih menonjol khususnya untuk proses produksi. Salah satu contoh, banyak pekerja perempuan tersingkir dan menjadi miskin akibat dari program internsifikasi pertanian yang hanya memfokuskan peran petani laki-laki. Perempuan terpinggirkan dari berbagai jenis kegiatan pertanian, yang lebih memerlukan keterampilan yang biasanya lebih banyak dimiliki oleh laki-laki. Selain itu perkembangan teknologi modern telah menyebabkan apa yang semula dikerjakan secara manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin yang umumnya dikerjakan laki-laki.
Adanya ketimpangan gender tersebut antar lain karena dipengaruhi oleh lingkungan sosial-budaya yang memandang bahwa peran wanita hanyalah nomor dua setelah pria. Sebagian masyarakat bahkan ada yang beranggapan bahwa secara alamiah saja, jika dibandingkan antara laki-laki dan perempuan, maka yang lebih kuat adalah laki-laki. Keunggulan dan kekuatan laki-laki dainggap sebagai sesuatu yang alamiah. (Budiman, 1985:88).
Akibat terpinggirkannya perempuan petani dalam sektor produksi, mereka pada umumnya tersisih dan akhirnya terpojok dengan hanya menjalankan fungsi-fungsi kerumahtanggaannya (domestik) saja. Pola relasi gender dalam masyarakat agraris memang lebih cenderung patriarkhi, yang memberikan kesempatan dan peranan lebih besar kepada laki-laki dibandingkan kepada perempuan. Perempuan disisihkan dan dibatasi dari berbagai kegiatan mereka, seperti dilarang memiliki hak milik, terlibat dalam politik, mengejar pendidikan.
Ideologi patriarki ini menjadi salah satu penyebab dari sistem pembagian kerja yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Sistem patriarki yang berlaku dimasyarakat dimana kekuasaan kaum lelaki yang mendominasi seraya mensubordinasi kaum perempuan atas tubuh,
seksualitas, pekerjaan, peran dan statusnya baik dalam keluargamaupun masyarakat sangat memojokkan keberadaan perempuan.

## B.  KONSEP GENDER DALAM PENGUPAHAN DAN PEMBAGIAN KERJA DI SEKTOR PERTANIAN
Konsep gender merupakan sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga melahirkan beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan oleh perbedaan biologis, tetapi dibedakan menurut kedudukan (status), fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan (Handayani dan Sugiarti, 2002:32).
Peran gender terbentuk melalui berbagai sistem nilai termasuk nilai- nilai adat, pendidikan, agama, politik, ekonomi. Sebagai hasil bentukan sosial, peran gender bisa berubah-ubah dalam waktu, kondisi, dan tempat yang berbeda sehinggaperanannya sangat mungkin dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan.Sebagai contoh, kontribusi perempuan tani dalam pembangunan pertanian cukup besar. Mereka bekerja penuh ketelatenan dalam beberapa aspek produksi, pasca panen, distribusi pangan dan konsumsi. Mereka tidak saja berperan pada kegiatan pertanian yang bertujuan dalam menambah penghasilan keluarga, namun mereka juga ikut dalam proses pengambilan keputusan.
Sebagai negara agraris yang sangat luas, jumlah perempuan usia di atas 10 tahun dalam sektor pertanian yang berada di wilayah pedesaan mencapai 40 persen. Berbagai penelitian dalam sektor pertanian menunjukan bahwa peranan perempuan dalam kegiatan pertanian sangat substansial. Semuanya menyebut adanya pembagian kerja secara seksual dimana perempuan melakukan kerja selama proses produksi yang meliputi penanaman,
23
penyiangan, pemeliharaan, panen, pascapanen, pemasaran, baik yang bersifat manajerial tenaga buruh, pada komoditi tanaman pangan ataupun tanaman industri yang diekspor. Beberapa pekerjaan dianggap sebagai pekerjaan perempuan seperti halnya menanam bibit, menabur benih dan menyiangi. Dalam proses budi daya pertanian, hampir tak ada benih jatuh ke bumi tanpa sentuhan tangan perempuan. Bahkan dalam hal pengairan, yang selama ini dianggap pekerjaan laki-laki, perempuan ternyata ikut menentukan kapan pengairan dilakukan, banyaknya kuantitas air, kedalaman air, frekuensi pengairan, termasuk menjadi bagian kerja laki-laki. Tanpa keterlibatan peran perempuan, proses produksi tak akan berlangsung, termasuk komoditi ekspor yang diperdagangkan secara internasional.
Pembagian kerja secara seksual dibidang pertanian merupakan sesuatu yang alamiah, karena bersumber pada perbedaan struktur genetis antara laki-laki dan perempuan. Perempuan diidentikkan dengan pekerjaan ringan dan tidak banyak menuntut kekuatan fisik (otot) atau pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Sedangkan laki-laki diidentikkan dengan pekerjaan yang kasar, berat, yang membutuhkan kekuatan fisik dan otot.
Sebenarnya ciri masyarakat modern telah diperkenalkan oleh Emile Durkheim sebagai masyarakattempat terjadi pembagian kerja yang berinteraksi dalam solidaritas organis dan menjadi dasar bagi munculnya konsep masyarakat maju denganciri adanya diferensiasi struktural dan spesialisasi fungsional. Dalam perkembangannya pembagian kerja tidak hanya berhenti pada pembagian jenis-jeniskerja tetapi juga pembagian kerja secara seksual. Pembagian kerja berdasar perbedaan biologis laki- laki dan perempuan.Pembagian kerja menurut gender disesuaikan dengan keadaankondisi fisik yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Sepertitingkah laku, kemampuan, keahlian dan kualitas yang dimiliki oleh laki-lakidan perempuan yang disesuaikan dengan karakteristik maskulinitas
ataufeminitas.Pembagian kerja berdasarkan gender menghubungkan norma- norma danproses sosial-budaya masyarakat yang membentuk sifat feminin dan maskulinuntuk laki-laki dan perempuan. Dimana pekerjaan untuk laki- laki danperempuan tidak terlepas dari gender, atau kemampuan dari fungsi masing-masing.
Pada akhirnya pembagian kerja bersifat deterministik dimanaperempuan semakin dibawa pada peran domestiknya dalam rumah tangga dansemakin terpisah dari peran publik. Ia menyebutnya sebagaidomestikasi perempuan yang saat ini tengah mendominasi negara sedang berkembang (Barbara Rodges dalam Nugroho, 2008:89).Kenyataan ini mengarah pada isu posisi tawar menawar antara laki-lakidan perempuan yaitu laki-laki lebih diuntungkan sementara perempuan kurang diuntungkan. Ketidaksejajaran ini diperparahlagi oleh sistem politik dan sosial yang menjadikan laki- laki lebih dominandibanding perempuan. Ketidaksejajaran ini berlanjut dari generasi ke generasidan menciptakan nilai baru bahwa laki-laki dan perempuan adalah berbedadan tidak sejajar secara sosial.
Adanya anggapan tersebut membuat perempuan hanya dapat melakukanpekerjaan ringan dan bersifat kerumahtanggaan dan sulit mengembangkan dirinya di sektor publik. Hal iniseperti yang diungkapkan oleh Goldin dan Reskin (dalam Bowles & Kathleen L. McGinn, 2008: 5)
Traditional gender ideologies influence the distribution of paid laborbetween men and women within organizations and that the sex segregationof women in lower paying occupations constrains their bargaining powering negotiations over household labor
Ideologi gender tradisional mempengaruhi pembedaan pembayaran upah antaralaki-laki dan perempuan. Perbedaan gender menyebabkan perempuan semakintersisih. Perbedaan gender juga menyebabkan pembedaan atau diskriminasiupah bagi perempuan, dimana perempuan mendapat upah lebih kecildibanding lak-laki.
Masalah patriaki menjadi salah satu sebab dari sistem pembagiankerja antara laki-laki dan perempuan. Sistem patriarki yang berlaku dimasyarakat dimana kekuasaan kaum lelaki yang mendominasi,mensubordinasi dan deskriminasi kaum perempuan atas badannya, seksualitasnya,pekerjaannya, perannya dan statusnya baik dalam keluargamaupun masyarakat sangat memojokkan keberadaan kaum perempuan.Hal ini juga berlaku pula di bidang pertanian, dimana perempuan diberi jatahpekerjaan yang bersifat “feminim” yang membutuhkan ketelitian, keuletan, kesabarandan tidak terlalu berat.
Anggapan bahwa perempuan itu lemah sebenarnya sangat merugikan, karena dengan jatah pekerjaan yang ringan tersebut tentu saja akan berdampak pada rendahnya upah yang diterima. Adanya pelabelanini masih sangat mempengaruhi pola perilaku masyarakat termasuk didalamnya adanya sistem pembagian kerja. Adanya diskriminasi kaum perempuan dalam pekerjaan mengakibatkan adanya perbedaan upah dari pertanian, dan tergambar dari bagan di bawah ini:
Faktor Ekonomi
Faktor Patriarki Faktor Sosial Pembagian Kerja Secara seksual
Dari pembagian kerja tersebut menimbulkan perbedaan upah antara buruh laki-laki dan perempuan. Buruh laki-laki cenderung mendapat upah lebih besar daripada perempuan. Hal ini disebabkan bahwa pekerjaan laki- laki dianggap lebih berat dan lebih banyak menggunakan otot dibandingkan
perempuan. Keadaan tersebut dapat menunjukkan relasi antara buruh laki- laki dan buruh perempuan yang cenderung terdapat bias gender. Pembedaan upah yang terjadi seringkali memanipulasi ideologi gender sebagai suatu pembenaran.
Ideologi gender adalah segala aturan, nilai, pelabelan, yang mengatur hubungan antara perempuan dan laki-laki terlebih dahulu melalui pembentukan identitas feminin dan maskulin. Karena tugas utama perempuan adalah di sektor domestik, maka pada saat ia masuk ke sektor publik “sah- sah” saja untuk memberikan upah lebih rendah karena pekerjaan di sektor publik hanya sebagai sampingan untuk membantu keuangan rumah tangga.
Praktik pembedaan upah antara perempuan dengan laki-laki di kalangan buruh tani sudah berjalan sejak lama. Entah peraturan dari siapa yang memulai, buruh tani perempuan diberi upah yang nilainya sekitar 75% dari upah buruh tani laki-laki.Padahal tidak sedikitpun jenis pekerjaan di sektor pertanian yang secara umum lebih baik hasilnya jika dikerjakan perempuan. Artinya, perbedaan produktivitas bukanlah alasan utama pembedaan upah tersebut.
Sekarang setelah sekian lama gerakan penghapusan terhadap segala bentuk diskriminasi demikian kencang, praktik diskriminasi pengupahan masih tetap terjadi. Diskriminasi pengupahan merupakan pembedaan jumlah upah buruh pada pekerjaan, kualifikasi, jam kerja, kinerja, serta kondisi lain yang semuanya sama. Sementara pembedaan upah dilakukan semata-mata karena pertimbangan jenis kelamin, diskriminasi pekerjaan tidak mengenal pembedaan upah antara laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan sama, tetapi membatasi akses perempuan pada pekerjaan tertentu.
Lebih spesifik lagi, perempuan hanya diberi akses untuk pekerjaan “marjinal” yang upahnya lebih rendah dari laki-laki.Segregasi sosial telah menjadikan dominasi pekerjaan pada sektor publik oleh kaumlaki- laki khususnya untuk pekerjaan berat atau kerja kasar, kaum laki-laki
27
diharuskan secara sosial bekerja keras untuk mencari dan mencukupi nafkah keluarganya. Hubungan patriarki yang membagi peran perempuan berada di sektor domestik dan laki-laki di sektor publik, secara turun temurun telah diyakini kebenarannya dan diwariskan darigenerasi ke generasi. Pewarisan budaya tersebut melalui pembiasaan budaya dan adat istiadat sejak anak baru dilahirkan. Kemudian secara estafet generasi muda menerimanya tanpa kritik dan keraguan. Pada akhirnya gender secara sosial menjadi budaya dominan yang diterima oleh antar generasi sebagai suatu kebenaran.

## C. PERAN WANITA DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN
Pembangunan merupakan perluasan proyek menciptakan kekayaan. Menurut teori ekonomi modern, patriarki barat yang memeras dan menyingkirkan perempuan, memeras dan merusak alam, dan memeras dan merusak kebudayaan. Oleh sebab itu, pembangunan tidak boleh menghancurkan perempuan, kebudayaan dan alam (Shiva, dalam Mulyawan, 2002).Konsep pembangunan yang diterapkan di seluruh dunia kini adalah konsep barat, yang pada intinya akan mengubah alam kehidupan tradisional menjadi modern yang diwujudkan dalam struktur ekonomi industri untuk menggantikan struktur ekonomi pertanian.
Di dalam masyarakat seringkali perempuan menjadi warga kelas dua ( konco wingking ), dan menjadi obyek dari berbagai upaya perubahan yang disusun dalam kerangka berfikir yang mengacu pada asumsi yang sangat bias laki-laki. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang menjelaskan mengapa perempuan tertinggal atau ditinggalkan dalam proses pembangunan pertanian.
Pada umumnya di dalam program pembangunan, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun desa baik laki-laki maupun perempuan
tidak dilibatkan dalam perencanaan maupun pengambilan keputusan. Hampir semua program kebijaksanaan pembangunan bersifat top down , sehingga masyarakat hanya tinggal sebagai pelaksana program tersebut. Norma-norma tradisional seringkali masih tetap dijadikan acuan di dalam menyusun program kebijaksanaan, dan terjadi penyeragaman kebijakan untuk pembangunan di pedesaan. Di tingkat desa akses laki-laki terhadap program pembangunan lebih besar daripada perempuan.
Dari pembahasan konsep perempuan terletak pada konsep kodrat perempuan yang tersosialisasi dalam masyarakat sekarang ini sesungguhnya mengandung suatu pengertian penguatan mitos tentang perempuan. Harus diakui bahwa konsep kodrat membatasi pencarian solusi atas permasalahan perempuan. Oleh sebab itu, ada gagasan untuk meninggalkan konsep kodrat dan digantikan dengan konsep martabat perempuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh perempuan saat ini. Dari uraian di atas tampak jelas bahwa perempuan terlibat dalampembangunan. Berkenaan dengan hal ini persoalan yang tersisa adalah bagaimanakah dampak pembangunan di negeri ini terhadap perempuan (Noerhadi, 1989).
Di Afrika, perempuan menanam sebagian besar tanaman pangan, praktik yang konsisten mengenai penargetan laki-laki dan akses terhadap tanah dan input pertanian, dan tidak mengikutsertakan perempuan, berpengaruh besar atas jumlah bahan pangan yang ditanam. Keyakinan tentang peran perempuan juga mempengaruhi proses land reform di berbagai belahan dunia. Asumsi bahwa laki-laki adalah petani menimbulkan akibat dalam pengakuan hak-hak tanah formal kepada laki-laki, sekali pun secara tradisional perempuan menggunakan tanah tersebut untuk menanam bahan pangan baginya keluarganya (Moose, 1996).
Peran perempuan sekarang ini sudah terlihat nyata dalam berbagai bidang, mereka telah banyak yang berpendidikan tinggi, mereka tak canggung dalam berjuang di masyarakat menurut bakat dan kemampuannya
29
masing-masing.  Misalnya, banyak Insinyur pertanian sebagaian besar adalah perempuan, jadi sangatlah besar peran perempuan di bidang pembangunan pertanian di berbagai daerah, dengan memposisikan dirinya sebagai pembuat lapangan kerja di bidang pertanian, sebagai motivator, dinamisator dibidang pertanian baik yang bergerak di swasta maupun di pemerintahan.
Salah satu peran perempuan dalam membangun pembangunan pertanian yaitu dengan ikut berperan dalam menciptakan program-program yang mengarah pada pemberdayaan perempuan dengan meluncurkan program diversifikasi pangan dan gizi yaitu sebuah program yang berupaya mengintensifikasi pekarangan sebagai salah satu gerakan ketahanan pangan keluarga dan masyarakat melalui pemanfaatan lahan pekarangan. Perempuan tani harus pandai mengatur, mengelola penghasilan yang relatif rendah agar mencukupi kebutuhan keluarga. Banyak perempuan tani yang bergerak dalam sektor perdagangan hasil pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura, juga dalam perternakan dan perikanan.
Sementara itu, perempuan tani di pedesaan juga mengurus anak-anak dan mungkin orang tua yang tinggal bersamanya. Bagi yang tidak memiliki lahan garapan, ia mencari nafkah sebagai buruh tani. Pada kenyataannya, perempuan buruh tani menerima upah lebih rendah dibanding laki-laki. Situasi tersebut terasa berat bagi perempuan petani yang sekaligus merangkap kepala keluarga yang harus menanggung anak-anak. Guna meminimilasi semakin banyaknya tenaga kerja muda yang hijrah ke sektor lain (non pertanian), perempuan tani yang berkiblat pada pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian memerlukan dukungan berbagai pihak. Hal ini penting untuk memberi keyakinan pada generasi muda, kader-kader pelaku bisnis pertanian bahwa sektor ini mampu memberikan jaminan hidup layak.

## D. PENDEKATAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
Pemerintah perlu memberi perhatian lebih besar terhadap permasalahan pengupahan perempuan petani. Selama ini ada kesan pemerintah hanya “sibuk” mengurus upah minimum.Pendekatan pertanian berwawasan gender yang dinyatakan sebagai kunci wawasan gender meliputi peran gender, kelompok yang tidak beruntung dan partisipasi. Peran gender merupakan kunci sangat penting karena melihat kenyataan bahwa wanita dan pria secara sosial dibedakan sehingga disebut peran gender. Peran gender tersebut bersifat dinamis yang dapat berbeda karena waktu, tempat, etnis, maupun strata sosial masyarakat. Peran gender berkaitan erat dengan pembagian kerja.
Selain itu diperlukan adanya penyadaran bahwa pembangunan harus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas bagi pria dan wanita. Oleh karena itu penelitian aspek sosial ekonomi tidak bisa hanya mengacu pada aspek pria, karena secara alami wanita berbeda dengan pria tetapi sebagai sumberdaya manusia mereka semestinya mendapat perlakuan yang sama tanpa harus dibedakan.
Pemahaman gender sangat penting untuk disosialisasikan, karena masih kurang disadari bahwa potensi wanita cukup besar, lebih-lebih bila dikaitkan dengan jumlah penduduk wanita yang lebih besar daripada pria. Di dalam masyarakat, meskipun peran wanita dan pria sangat penting, namun dalam berbagai kategori sosial dan ekonomi, wanita kurang beruntung dibandingkan pria. Pengalaman menunjukkan adanya pembagian kerja yang tidak adil, akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi dan pengambilan keputusan yang masih rendah. Bahkan kadangkala peran mereka di rumah tangga untuk mempertahankan ketahanan pangan dan mata pencaharian juga tidak dianggap penting.
Oleh karena itu, dalam pertanian yang berwawasan gender, peranan dan prioritas wanita dan pria tidak dilihat secara terpisah tetapi secara bersama-
31
sama. Hal tersebut berkaitan dengan proses pembangunan itu sendiri yang menginginkan perubahan kehidupan menuju kepada kehidupan yang lebih baik, khususnya pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Kelompok tersebut adalah kelompok yang mengalami kekurangan sumberdaya yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, air, pelayanan kesehatan, perumahan, serta faktor sosial- ekonomi yang dapat mempengaruhi perlakuan-perlakuan diskriminasi yang mengakibatkan kemiskinan. Padahal pengahapusan kemiskinan merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan Banyak isu gender yang ditemukan di bidang pertanian, karena terkait erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Isu kesetaran gender ini lebih khusus lagi terefleksi dalam dalam hal akses terhadap peluang dan kesempatan, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, kontrol terhadap sumber daya, serta perolehan manfaat dari hasil-hasil pembangunan. Kebijakan Pemerintah melalui nota kesepahaman, baik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) maupun Kementerian Pertanian (Kementan), bertujuan untuk mengupayakan perwujudan kesetaraan gender di Bidang Pertanian dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Memastikan bahwa hak tradisional kaum perempuan, termasuk hak anak, tidak dihilangkan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam pertanian beserta hasil-hasilnya.
2. Memastikan akses yang setara untuk kaum perempuan dan kaum laki-laki terhadap informasi permodalan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian.
3. Mengupayakan langkah-langkah untuk menghindari konflik potensial diantara pemanfaat lahan dan pengairan pertanian dan memastikan adanya kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan prioritas program kegiatan pertanian.
4. Mengupayakan peningkatan ketrampilan perempuan melalui pengenalan teknologi baru yang dapat diimplementasikan secara efektif dan terjangkau.
5. Melatih mitra kerja dibidang pertanian (baik mitra untuk kepentingan profit maupun non profit) sehingga peka terhadap pola diversifikasi usaha pertanian oleh kaum perempuan dan laki-laki, serta dapat mengetahui persoalan serta kebutuhan kaum perempuan.
6. Membantu kaum perempuan maupun laki-laki memahami pola tanam, sistem irigasi, dan produksi pertanian.
Untuk melaksanakan upaya-upaya tersebut diperlukan adanya analisis dengan perspektif gender pada saat menyusun kebijakan/program di bidang pertanian dari tahapan perencanaannya, penganggarannya, pelaksanaannya, monitoring dan evaluasinya. Dengan demikian, hal ini akan meningkatkan porsi dan kapasitas perempuan yang selama ini mungkin belum mendapatkan kesempatan yang sama di bidang pertanian.Kesepakatan bersama ini merupakan sebuah langkah awal untuk mengembangkan mekanisme dan sistem perencanaan dan penganggaran yang baru dengan memakai lensa gender di Kementerian Pertanian.

## E. PENUTUP
Pembangunan dalam bidang pertanian, peran wanita cenderung kurang berarti dan terjadi ketidaksetaraan gender. Hal ini menyebabkan peran wanita kurang maksimal dan terlihat dalam pembangunan pertanian. Peran wanita cenderung hanya dalam pekerjaan yang sederhana, sedangkan peran pria dalam pertanian lebih menonjol khususnya untuk proses produksi. Ketidaksetaraan gender tersebut masih dipengaruhi oleh lingkungan sosial- budaya dan masih manganggap peran wanita sebagai nomor dua setelah pria.
Masalah patriaki menjadi salah satu sebab dari sistem pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Sistem patriarki yang berlaku dimasyarakat dimana kekuasaan kaum lelaki yang mendominasi, mensubordinasi dan deskriminasi kaum perempuan atas badannya, seksualitasnya, pekerjaannya, perannya dan statusnya baik dalam keluarga maupun masyarakat sangat memojokkan keberadaan perempuan. Hal ini juga berlaku pula di pertanian, dimana perempuan diberi jatah pekerjaan yang bersifat “feminim” yang membutuhkan ketelitian, kesabaran dan tidak terlalu berat. Anggapan bahwa perempuan itu lemah sebenarnya sangat merugikan, karena dengan jatah pekerjaan yang ringan tersebut tentu saja akan berdampak pada rendahnya upah yang diterima pekerja perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bowles, Hannah Riley & Kathleen L. McGinn. 2008. Gender in Job Negotiations:
A Two-LevelGame . Harvard School of Business International Journal,
RWP08-027, NOM Working Paper No.08-095.
Budiman, Arief. 1985. Pembagian Kerja Secara Seksual . Jakarta: Gramedia.
Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2002. Konsep dan Penelitian Gender . Malang:
Universitas Muhammadiyah Malang.
Muliawan, Andri. 2002. Analisis Gender Dalam Program-Program Pembangunan
Bidang Pertanian . Diajukan sebagai skripsi pada Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Pertanian, IPB.
T.H. Noerhadi. 1989. “Bagaimana Mengatasi Kodrat” . Jurnal Pesantren, Vol. VI,
No. 2.
Mosse, Juia Cleves. 1996. Gender dan Pembangunan . Editor: Hartian Silawati,
Yogyakarta: Rifka Annisa Women’s Crisis Centre dengan Pustaka

## Eko Setiawan : Konstruksi Sosial Pembagian Kerja dan Pengupahan Buruh Tani
Pelajar. Terjemahan dari: Half the World, Half a Chance An Introduction to Gender and Development .
Nugroho, Rian. 2008. Gender dan Administrasi Publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.