Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (5).
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 5, Mei 2022

## EFEKTIVITAS  PEMUNGUTAN  RETRIBUSI  PELAYANAN  PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN DAN KONTRIBUSINYA DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA AMBON  DI MASA PANDEMI COVID- 19
Linda Grace Loupatty, Dwi Kriswantini, Alfrin Ernest Marthen Usmany Jurusan Akuntansi FEB Universitas Pattimura Ambon, Indonesia Email: lindagrace.loupatty@gmail.com, kriswantini@gmail.com, apino.ernesto22@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui apakah pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan    sudah  berjalan  efektif  dan  memberi  kontribusi  untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon di masa Pendemi Covid- 19.  Kerangka  konseptual  dalam  penelitian  ini  menggunakan  Teori  Efektivitas William  Dunn  (1998)  dengan  5  indikator  yaitu;  efisiensi,  kecukupan,  perataan, responsivitas,  dan  ketepatan.  Penelitian  menggunakan  pendekatan  metode gabungan  (Mixed  Methods).  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara secara terstruktur, literature riview  dan  observasi.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pemungutan  retribusi pelayanan  persampahan/kebersihan  Kota  Ambon  sesuai  Peraturan  Daerah  Kota Ambon  No  5  Tahun  2013  dinyatakan  tidak  efektif.  Pengujian  indikator  efisiensi menunjukan  bahwa  biaya-biaya  yang  dikorbankan  dalam  pengelolaan  Retribusi sampah  adalah  lebih  tinggi  dibanding  dengan  penerimaan  retribusi  sampah. Pemerintah  Daerah  harus  merevisi  struktur  tarif  retribusi  sampah  disesuaikan dengan kondisi perekonomian daerah. Mekanisme pemungutan belum diatur secara eksplisit.  Ketidaktahuan  masyarakat  terhadap  mekanisme  pemungutan  retribusi sampah,  membuat  mereka  tidak  patuh  dalam  membayar  retribusi.  Dan  kontribusi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Ambon pada Pendapatan Asli Daerah adalah sangat kurang. Bukan hanya pada saat pandemi Covid-19 saja, tetapi di  tahun  2018  dan  2019  Retribusi  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  sangat kurang memberi  kontribusi terhadap PAD Kota Ambon. Di Tahun 2018, kontribusi retribusi  sampah  terhadap  PAD  hanya  mencapai  7,49%.  Dan  di  tahun  2019 mencapai  8,43%.  Di  tahun  2020  kontribusi  retribusi  sampah  terhadap  PAD  turun menjadi  8,23.  Sesungguhnya  Pandemi  Covid-19  tidak  berpotensi  menurunkan kontribusi  retribusi  pelayanan  persampahan/kebersihan  terhadap  PAD  Kota Ambon.  Pemerintah  Daerah  harus  merancang  sebuah  sistem  pemungutan  yang terintegrasi  dalam  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  agar  pengelolaan  retribusi pelayanan  persampahan/kebersihan  lebih  transparan  dan  akuntabel.  Serta  adanya pengawasan  terhadap  setiap  orang  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Kota Ambon.
Kata  kunci :  efektivitas,  retribusi  pelayanan  persampahan/kebersihan,  pendapatan  asli daerah

## Abstract
This  study  aims  to  determine  whether  the  collection  of  retribution  for waste/cleaning services has been effective and has contributed to increasing Ambon City's  Original  Regional  Revenue  (PAD)  during  the  Covid-19  pandemic.  The conceptual  framework  in  this  study  uses  William  Dunn's  (1998)  Effectiveness Theory with 5 indicators, namely; efficiency, adequacy, smoothing, responsiveness, and  accuracy.  This  research  uses  a combined  method  approach  (Mixed  Methods). The types of data used are primary and secondary data. Data collection techniques are structured interviews, literature review and observation. The results showed that the collection of retribution for waste/cleaning services in Ambon City according to Ambon City Regional Regulation No. 5 of 2013 was declared ineffective. Testing the efficiency indicators shows that the costs that are sacrificed in the management of  the  waste  retribution  are  higher  than  the  receipts  of  the  waste  retribution.  The Regional  Government  must  revise  the  structure  of  the  waste  retribution  tariff according to regional economic conditions. The collection mechanism has not been explicitly regulated. The public's ignorance of the mechanism for collecting waste retribution makes them disobedient in paying the retribution. And the contribution of  the  waste/cleaning  service  retribution  in  Ambon  City  to  the  Regional  Original Income is very less. Not only during the Covid-19 pandemic, but in 2018 and 2019 the  Garbage/Cleaning  Service  Retribution  was  very  less  contributing  to  Ambon City's  PAD.  In  2018,  the  contribution  of  waste  retribution  to  PAD  only  reached 7.49%. And in 2019 it reached 8.43%. In 2020 the contribution of waste retribution to  PAD  decreased  to  8.23.  In  fact,  the  Covid-19  pandemic  does  not  have  the potential  to  reduce  the  contribution  of  the  waste/cleaning  service  retribution  to Ambon  City  PAD.  The  local  government  must  design  a  collection  system  that  is integrated  in  regional  taxes  and  regional  levies,  so  that  the  management  of retribution for waste/cleaning services is more transparent and accountable. As well as  the  supervision  of  everyone  involved  in  the  management  of  the  retribution  for waste/cleaning services in Ambon City .

## Keywords: effectiveness, retribution for waste/cleaning services, local revenue

## Pendahuluan
Di  masa  Pandemi  Covid-19,  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Ambon  mengalami penurunan  yang  cukup  signifikan.  Hal  ini  disebabkan  salah  satunya  adalah  turunnya kontribusi  pajak  daerah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah.  Penurunan  yang  sangat drastis terjadi pada pajak restoran dan hotel. Pemerintah Daerah tidak dapat memungut pajak restoran dan hotel dikarenakan berbagai kebijakan penanganan penyebaran wabah Covid-19.  Restoran  dan  hotel  tidak  dapat  beroperasi  dikarenakan  adanya  kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Masyarakat wajib menghentikan aktivitas di luar  rumah,  melakukan  social  distancing  dan  work  from  home.  Semua  fasilitas  umum yang  dapat  berpotensi  berkumpulnya  orang  dalam  jumlah  besar  harus  ditutup,  seperti mall,  pusat  perbelanjaan,  tempat-tempat  hiburan,  hotel  dan  pariwisata.    Kebijakan tersebut ditempuh untuk memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19. Namun hal
itu  sangat  berdampak  terhadap  perekonomian  daerah.  Di  awal  terjadinya  pandemi Covid-19,  pemerintah  harus  memfokuskan  diri  dalam  upaya  penyelamatan  kesehatan masyarakat, dan kemudian diikuti berbagai kebijakan Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN). Hal ini tidak mudah, karena butuh penyesuaian pada  APBN dan APBD.
Kebijakan  realokasi  dan  refocusing  anggaran  harus  dilakukan  dengan  cermat, untuk  menyelamatkan  ekonomi  nasional.  Kerja  keras  itu  bukan  saja  dilakukan  oleh pemerintah pusat, tetapi juga di pemerintah daerah. Penyesuaian postur anggaran untuk penanganan  penyebaran  covid-19  dan  menyelamatkan  ekonomi  daerah  menjadi  tugas pemerintah  daerah.  Di  lain  sisi,  Pendapatan  Asli  Daerah  mengalami  penurunan  yang sangat  tajam  karena  beberapa  sektor  yang  menjadi  primadona  dalam  mendongkrak penerimaan  PAD,  tidak  dapat  berkontribusi.  PAD  Kota  Ambon  pada  triwulan  kedua menurun 30% dibanding pada triwulan sebelumnya yang dapat melampaui target.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon sebelum pandemi Covid 19 dapat dilihat  pada  tabel  1.    Bahwa  di  tahun  2018  dan  2019,  realisasi  PAD  mencapai  angka yang  cukup  menggembirakan.  Pemerintah  daerah  sangat  optimis  akan  adanya peningkatan  PAD  di  tahun  2020.  Namun  dengan  adanya  Pandemi    Covid-19  yang melanda dunia, membuat pemerintah daerah harus bekerja keras menyelamatkan APBD dengan  mengeluarkan  kebijakan-kebijakan  yang  dapat  menyelamatkan  perekonomian daerah.  Salah  satu  kebijakan  yang  ditempuh  yaitu  Kebijakan  Walikota  Ambon  yang tertuang  dalam  SK  Walikota  Nomor  217/2020  Tentang  Penundaan  Pembayaran  Pajak jenis Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir untuk masa pajak triwulan kedua.

## Tabel 1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon Tahun 2018-2020 Tahun Anggaran Target PAD (Rp) Realisasi PAD (Rp) Presentase (%) 2018 102.719.123.000,00 105.376.814.292,93 102,59 2019 117.365.257.000,00 113.635.922.667,19 96,82 2020 121.812.103.000,00 89.584.696.985,40 73,53
Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon, 2022
Implikasi  dikeluarkannya  kebijakan  tersebut  mengakibatkan  jenis  pajak  ini  tidak dapat memberi kontribusi positif bagi peningkatan PAD Kota Ambon. Tetapi masih ada sumber  penerimaan  daerah  yang  berasal  dari  jenis  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah lainnya yang dapat dimaksimalkan untuk berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli  Daerah.  Retribusi  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  merupakan  komponen dalam  Pajak  Daerah  yang  dapat  dimaksimalkan  untuk  memberi  kontribusi  positif  bagi peningkatan PAD Kota Ambon.
Mekanisme  pemungutan  Retribusi  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  harus diupayakan  maksimal.  Potensi  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  dari  Retribusi Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  secara  logika  dapat  dijelaskan  bahwa  Pandemi
Covid-19  dapat  menghalangi  orang  untuk  beraktivitas  di  luar  rumah,  tetapi  tidak membatasi  orang  untuk  menghasilkan  sampah.  Sampah  akan  selalu  ada  dalam  setiap aktivitas  rutin  masyarakat.  Dimanapun  orang  berada,  sampah  itu akan  selalu  ada.  Dan dalam kondisi Pandemi, aktivitas pelayanan persampahan/kebersihan Kota Ambon tetap berjalan  normal.  Dan  aktivitas  tersebut  menghasilkan  biaya.  Aktivitas  yang menghasilkan  biaya  akan  terus  mengurangi  APBD  jika  tidak  dibarengi  dengan mekanisme pemungutan yang baik.
Pandemi  Covid-19  semestinya  tidak  berpengaruh  terhadap  kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pembayaran retribusi persampahan/kebersihan. Karena  pertama,  pelayanan  persampahan/kebersihan  merupakan  manfaat  nyata  yang dirasakan  masyarakat.  Jika  sampah  harus  menumpuk  di  tempat-tempat  pembuangan sampah,  itu  akan  berpotensi  mengganggu  kebersihan  lingkungan  dan  kesehatan masyarakat.  Kedua,  struktur  tarif  retribusi  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  Kota Ambon  adalah  sangat  rendah  dan  sangat terjangkau  bagi  semua  golongan  masyarakat. Sehingga  butuh  kesadaran  masyarakat  untuk  patuh  dalam  membayar  retribusi Persampahan/Kebersihan.
Kepatuhan  membayar  retribusi  sampah  dan  mekanisme  pemungutan  retribusi yang baik akan memberi kontribusi positif bagi peningkatan PAD Kota Ambon dimasa Pandemi  Covid-19  ini.  Namun  realita  yang  terjadi  adalah  bahwa  Retribusi  Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kota Ambon justru mengalami penurunan di tahun 2020. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

## Tabel 2
Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kota Ambon Tahun Anggaran Target Retribusi Realisasi Retribusi Presentase (%) 2018 7.504.788.000 7.887.570.270 105,10% 2019 9.640.692.000 9.579.283.000 99,36% 2020 9.677.504.000 7.418.904.100 76,66%
Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon, 2022
Dari  tabel  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  terjadi  penurunan  realisasi  Retribusi Pelayanan  Persampahan/Kebersihan di Kota Ambon dari tahun  2019 hingga 2020. Ini memberi  indikasi  bahwa    dalam  kondisi  perekonomian  yang  stabil  di  tahun  2019, retribusi persampahan tidak dapat mencapai target yang ditentukan pemerintah daerah. Apalagi  realisasi  tahun  2020  dalam  kondisi  pandemi  covid-19  yang  hanya  mencapai 76,66%.  Padahal  Retribusi  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  ini  diharapkan  dapat meningkatkan  PAD  Kota  Ambon.  Karena  ini  merupakan  sektor  penerimaan  daerah yang  cukup  stabil.  Pemerintah  Daerah  perlu  mengkaji  kegagalannya  dalam mendongkrak  penerimaan  daerah  dari  retribusi  persampahan.  Ada  mekanisme pemungutan  Retribusi  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  yang  tidak  efektif  dan  tarif retribusi yang tidak dapat mengimbangi biaya pengelolaan persampahan/kebersihan.
Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Persampahan  (DPLH)  Kota  Ambon  mencatat volume  sampah  di  masa  pandemi  covid-19  mencapai  175  ton  per  hari.  Peningkatan tersebut disebabkan aktivitas masyarakat selama pandemi covid-19 hanya di rumah saja dan  ada  peningkatan  pola  konsumsi  masyarakat  selama  masa  pandemi.    Peningkatan volume sampah berkorelasi dengan kepadatan penduduk di Kota Ambon yang mencapai 347,3  ribu  jiwa  harus  diimbangi  dengan  mekanisme  pemungutan  retribusi  pelayanan persampahan/kebersihan dan tarif yang memadai.
Penelitian  tentang  efektivitas  retribusi  sampah  dalam  meningkatkan  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  sudah  banyak  dilakukan  oleh  peneliti2  sebelumnya  antara  lain; Darwin Damanik & Muldri PJ Pasaribu(2017), Siona Ezar (2018), Juanda Elia Rembet, Jantje  J  Tinangon,  Treesje  Runtu  (2018),  Chandra  Mukhtzar  Zega  (2019),  Budiyono (2020) ,Pertiwi Agustina RA, Lintje Anna Marpaung, Herlina Ratna Sumbawa Ningrum (2020), Eri Hermawan (2021). Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian dari Juanda Elia Rembet, Jantje J Tinangon, Treesje Runtu (2018), dengan judul penelitian Analisis  Efektivitas  Penagihan  Retribusi  Persampahan  Dan  Kontribusinya  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Tomohon.  Hasil  penelitiannya  menunjukan  bahwa penerimaan retribusi sampah tahun 2015-2016 tidak efektif dan mengalami penurunan, Sedangakan kontribusi retribusi sampah terhadap PAD Kota Tomohon tahun 2015-2017 sangat kecil selama 3 tahun terakhir.
Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Juanda Elia Rembet. Dkk, (2018) yaitu bahwa penelitian ini dilakukan disaat perekonomian nasional sedang mengalami krisis akibat Pandemi Covid-9. Berbagai kebijakan Penyelamatan Ekonomi Nasional  dari  ancaman  Covid-19  berdampak  terhadap  Penyelamatan  Ekonomi  Daerah mengakibatkan sektor penerimaan daerah mengalami gangguan yang cukup signifikan, terutama  dari  penerimaan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  Jika  Penerimaan  Pajak daerah  mengalami  penurunan  yang  sangat  drastis  dan  tidak  dapat  berkontribusi  pada peningkatan  PAD  Kota  Ambon,  apakah  Retribusi  Pelayanan  Persampahan/kebersihan yang  merupakan  sumber  penerimaan  lainnya,  dapat  memberikan  kontribusi  pada Pendapatan Asli Daerah?
Berdasarkan  fenomena  yang  telah  diuraikan  diatas  maka  permasalahan  dalam penelitian  ini  yaitu,  apakah  pemungutan  retribusi  pelayanan  persampahan/kebersihan Kota Ambon sudah berjalan efektif dan apakah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan  dapat  berkontribusi  dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  di  masa  Pandemi  Covid-19.  Dan  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  apakah  pemungutan  retribusi  pelayanan  persampahan/kebersihan    sudah berjalan  efektif  dan  memberi  kontribusi  untuk  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) di masa Pendemi Covid-19.

## Metode Penelitian

## Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode  gabungan  (Mixed  Methods).  Mix  Methods merupakan pendekatan penelitian yang mengombinasikan atau mengasiosasikan bentuk
kualitatif  dan  kuantitatif  untuk  menyelesaikan  masalah  penelitian.  Tujuan  metode gabungan (Mixed Methods) adalah menggabungkan komponen penelitian kualitatif dan kauntitatif  guna  memperluas  dan  memperkuat  kesimpulan  penelitian.  Menurut Sugiyono.(2017), “metode penelitian gabungan (Mixed Methods) merupakan penelitian dengan mengombinasikan antara dua metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam suatu kegiatan penelitian sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif.”
Metode  penelitian  kualitatif  dipergunakan  untuk  mengetahui  efektivitas pemungutan  Retribusi  Persampahan/Kebersihan  di  Kota  Ambon  dengan  menggunakan Teori  Efektivitas  yang  dikembangkan  oleh  William  Dunn,(1998)  dengan  indikator efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan sebagai parameter pengukur tingkat  efektivitas.  Metode  Kuantitatif  akan  digunakan  untuk  mengukur  kontribusi Retribusi  Persampahan/Kebersihan  dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) Kota Ambon di masa Pandemi Covid-19 dengan menggunakan formulasi rumus kontribusi  Abdul Halim, (2004).

## Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di  Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon dan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.

## Sumber Data
Sumber  data  adalah  segala  sesuatu  yang  dapat  memberikan  informasi  mengenai penelitian  terkait.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  dua  jenis sumber data sebagai berikut:
a. Data Primer
Menurut  Sugiyono,  (2018)  data  primer  yaitu  “sumber  data  yang  langsung memberikan  data  kepada  pengumpul  data.  Data  dikumpulkan  sendiri  oleh  peneliti langsung  dari  sumber  pertama  atau  tempat  objek  penelitian  dilakukan.”  Peneliti menggunakan  hasil  wawancara  terstruktur  yang  didapatkan  dari  informan  kunci  yang merupakan  pejabat  pada  Badan  Pengelolaan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kota  Ambon dan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.
b. Data Sekunder
Menurut Sugiyono, (2017), data sekunder yaitu “sumber data yang tidak langsung memberikan  data  kepada  pengumpul  data,  misalnya  lewat  orang  lain  atau  lewat dokumen.”  Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  sumber  data  sekunder  adalah  Data rencana  dan  realisasi  Retribusi  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  Kota  Ambon, Peraturan  Daerah  (PAD)  Kota  Ambon  Nomor  11  Tahun  2015  tentang  Retribusi Pengolaan Sampah, Visi dan Misi Pemerintah Kota Ambon dan lain-lain. Buku, jurnal, artikel, serta literatur lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  merupakan  kegiatan  yang  penting  bagi  kegiatan  penelitian, karena pengumpulan data tersebut akan menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Sehingga dalam pemilihan teknik pengumpulan data harus cermat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Wawancara
Wawancara  adalah  teknik  pengumpulan  data  dengan  mengajukan  pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat  atau  direkam  (Hasan,  2002:  85).  Sedangkan  maksud  dari  wawancara menurut Lincon dan Guba (1985) dalam Basrowi dan Suwandi (2008: 127) ialah mengonstruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan,  motivasi, tuntutan,  dan  kepedulian,  merekonstruksi  kebulatan-kebulatan  harapan  pada masa  yang  akan  datang,  memverifikasi,  mengubah  dan  memperluas  informasi dari  orang  lain.  Wawancara  dilakukan  dengan  Tanya  jawab  langsung  kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.
b. Dokumentasi Metode  dokumentasi  yaitu  suartu  usaha  yang  dilakukan  dalam  kajian  untuk mengumpulkan  data  dengan  cara  menggunakan  dokumen  yang  tersedia  dalam sumber  informan  untuk  mencapai tujuan yang  diharapkan  (Masruhainah,2017). Pengumpulan  data tersebut  dengan  cara mengumpulkan  data-data  yang  relevan dengan penelitian ini dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.
c. Observasi Observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja,  gejala-gejala  alam  dan  bila  responden  yang  diamati  tidak  terlalu  besar (Sugiyono, 2014:203). Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap segala hal  yang  berkaitan  dengan  pengumpulan  data  yang  langsung  pada  Badan Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kota  Ambon,  Dinas  Lingkungan  Hidup dan Persampahan Kota Ambon.

## Analisa Data
Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  akan  di  analisis  dengan  menggunakan metode  penelitian  kualitatif  dan  metode  kuantitatif.  Metode  penelitian  kualitatif digunakan untuk mengetahui efektivitas pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan  di  Kota  ambon.  Analisa  kualitatif  akan  menggunakan  Teori Efektivitas  William  Dunn  (1998)  dengan  indikator  efisiensi,  kecukupan,  perataan, responsivitas,  dan  ketepatan  sebagai  parameter  pengukur  tingkat  efektivitas.  Dalam melaksanakan penelitian kualitatif, dibutuhkan ketelitian dalam menemukan fakta yang ilmiah  yang  dapat  dibuktikan  secara  logis  dan  akademik  yang  dapat  dimengerti  oleh peneliti.  Menurut  Bogdan  dan  Biken  (1982)  Analisis  data  adalah  suatu  proses  yang dilakukan  secara  sistematis  yang  bertujuan  untuk  mengkaji  serta  mengumpulkan  fakta melalui  wawancara,  catatan  lapangan,  dan  dokumentasi  serta  semua  hal  yang  dapat membantu  peneliti  melakukan  pengkajian  lebih  dalam  terhadap  tujuan  penelitian. Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  analisis  data yang  dikembangkan  oleh  Miles  dan  Huberman  (1994)  yaitu  analisis  model  interaktif yang  dimana  proses  analisis  datanya  terdiri  dari  reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan kesimpulan.
Metode  Kuantitatif  akan  digunakan  untuk  mengukur  kontribusi  Retribusi Persampahan/Kebersihan  dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kota
Ambon di masa Pandemi Covid-19 dengan menggunakan modifikasi  rumus kontribusi Abdul Halim, (2004) dengan formula sebagai berikut:
Kontribusi =  Realisasi Penerimaan Retribusi Sampah Tahun ke-n    x 100% Realisasi Penerimaan PAD Tahun ke-n
Dengan  Kriteria  Kontribusi  menurut  Depdagri,  Kepmendagri  No.  690.900.327 (dalam, 2015) adalah sebagai berikut:

## Tabel 3
Kriteria Kontribusi Persentasi Kontribusi (%) Kriteria Kontribusi 0 - 10 Sangat Kurang 10 - 20 Kurang 20 - 30 Sedang 30 - 40 Cukup Baik 40 - 50 Baik 50 keatas Sangat baik Sumber: Roro (2015)

## Hasil dan Pembahasan
Efektivitas  Pemungutan  Retribusi  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  Di  Kota Ambon
Efektivitas  oleh  William  N.  Dunn  (1998:429)  diartikan  “apakah  suatu  alternatif tindakan  mencapai  hasil  (akibat)  yang  diharapkan,  atau  mencapai  tujuan  dari dilaksanakannya  suatu  tindakan,  berkenan  aspek  rasionalitas  teknis,  dan  selalu  diukur dari unit produk atau layanan”. Dalam pelaksanaan kebijakan publik, efektivitas diukur dari  keberhasilan  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan  pada  kebijakan publik.
Apabila  setelah  pelaksaan  kegiatan  kebijkaan  publik  ternyata  dampaknya  tidak mampu  memecahkan  permasalahan  yang  tengah  dihadapi  masyarakat,  maka  dapat dikatakan bahwa suatu kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses  tertentu.  Menurut  Mahmudi  (2005:92)  mendefenisikan  efektivitas  merupakan hubungan  antara  output  dengan  tujuan,  semakin  besar  kontribusi  (sumbangan)  output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.
Pemungutan  Retribusi  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  di  Kota  Ambon dikatakan  efektif  jika  mekanisme  pemungutan  dan  tarif  retribusi  dapat  memberi kontribusi besar pada PAD Kota Ambon. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan  bagian  dari  retribusi  jasa  umum  yang  merupakan  pungutan  atas  jasa
pelayanan  yang  disediakan  oleh  dari  pemerintah  daerah  yang  bertujuan  untuk kepentingan massal dan dapat dirasakan manfaatnya untuk masyarakat.
Pemungutan  retribusi  pelayanan  persampahan/kebersihan  di  Kota  Ambon  diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2013. Seperti diatur dalam Perda No. 5 Tahun  2013,  Pasal  12  bahwa  retribusi  sampah  di  larang  untuk  diborongkan  dan dipungut  dengan  menggunakan  SKRD  atau  dokumen  lain  yang  dipersamakan  seperti karcis,  kupon  dan  kartu  langganan.  Dalam  Pasal  13  mengatakan  bahwa  pembayaran retribusi  dilakukan  di  Kas  Daerah  atau  tempat  lain  yang  ditunjuk  sesuai  waktu  yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
Dikatakan bahwa pembayaran dilakukan di Kas Daerah tanpa menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan kas daerah. Karena tidak semua masyarakat paham apa itu kas daerah. Mekanisme pembayaran retribusi yang diatur dalam Perda 5 Tahun 2013 akan  memberi  peluang  terjadinya  ketidakpatuhan  masyarakat  untuk  memenuhi kewajibannya  dalam  pembayaran  retribusi  sampah.  Peraturan  daerah  tidak mengakomodasi perkembangan kemajuan IT yang dapat membantu proses pemungutan retribusi  Pelayanan  Persampahan/kebersihan.  Di  era  digitaisasi  ini,  pemerintah  daerah dapat menyederhanakan proses pemungutan retribusi menggunakan sistem pembayaran berbasis  teknologi  agar  pengelolaan  keuangan  lebih  bersifat  transparan  dan  akuntabel. Memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran, dan menghindari penyelewengan dana retribusi sampah.
Dalam mengkaji
efektivitas pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di kota Ambon, penelitian ini akan difokuskan pada efetivitas implementasi  Perda  Kota  Ambon  No.  5  Tahun  2013  tentang  Retribusi  Pelayanan Persampahan/kebersihan dalam konsep Teori Efektivitas William Dunn, (1998) dengan 5 (lima) indikator yaitu; efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan
1. Efesiensi
Menurut  William  N  Dunn  (1998:  430),    “Efisiensi  (efficiency)  berkenaan dengan  jumlah  usaha  yang  diperlukan  untuk  menghasilkan  tingkat  efektivitas tertentu.  Efisiensi  yang  merupakan  sinonim  dari  rasionalitas  ekonomi,  adalah merupakan  hubungan  antara  efektivitas  dan  usaha,  yang  terakhir  umumnya  diukur dari ongkos moneter.” Berdasarkan konsep efektivitas ini, maka efisiensi ditentukan melalui  perhitungan  biaya  per  unit  produk  atau  layanan.  Kebijakan  yang  mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.
Perhitungan  biaya  dalam  Perda  Kota  Ambon  No.  5  Tahun  2013  tentang Retribusi  Pelayanan  Persampahan/kebersihan  adalah  berhubungan  dengan  tarif. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan  adalah  dengan memperhatikan  biaya  penyediaan  jasa  yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya-biaya dalam retribusi
pelayanan
persampahan/kebersihan meliputi; biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya  modal.  Tarif  retribusi  ditinjau  kembali  paling  lama  3  (tiga)  tahun  sekali,  dan
peninjauan  tarif  retribusi  harus  memperhatikan  indeks  harga  dan  perkembangan perekonomian.
Dalam  kenyataannya,  tarif  yang  diberlakukan  saat  ini  sudah  tidak  relevan dengan  indeks  harga-harga  dan  perkembangan  perekonomian,  teristimewa  di  masa pendemi  covid-19  ini  hingga    masa  Pemulihan  Ekonomi  Nasional.  Pertambahan jumlah penduduk Kota Ambon juga harus menjadi pertimbangan dalam menentukan struktur  tarif  yang  wajar.  Biaya  operasional  dan  pemeliharaan  yang  tinggi    tidak diimbangi oleh jumlah realisasi pungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan akan membuat retribusi sampah tidak mencapai target yang diinginkan.
Dasar  penentuan  tarif  dalam    Perda  Kota  Ambon  No  5  Tahun  2015  sudah saatnya  dilakukan  penyesuaian  dengan  kondisi  perekonomian  saat  ini.  Karena Dampak  Pandemi  Covid-19 telah  melumpuhkan  kekuatan  ekonomi  disemua  sektor. Penerimaan Daerah tidak hanya mengandalkan sektor hotel, restoran dan pariwisata saja,  tetapi  potensi  pendapatan  juga  bisa  diperoleh  salah  satunya  dari  Retribusi Pelayanan  Persampahan  /kebersihan  jika  di  kelola  dengan  lebih  efisien.  Efisiensi dapat tercapai jika mekanisme pemungutan diatur dengan baik. Belum adanya sistem pemungutan    yang  baik,  maka  ada  potensi  terjadinya  ketidakpatuhan  masyarakat dalam membayar retribusi sampah, dan juga potensi kecurangan dalam pemungutan retribusi,  kerena  tidak  ada  aturan  yang  lebih  rinci  tentang  prosedur  pembayaran  ke Kas  Daerah.  Masyarakat  menjadi  tidak  perduli  dengan  kewajiban  tersebut,  karena sistem pemungutan retribusi yang tidak transparan dan akuntabel.
2. Kecukupan
Dalam  kebijakan  publik,  kecukupan  diartikan  apabila  tujuan  yang direncanakan  tercapai  dan  merasa  mencukupi  dalam  berbagai  aspek.  Dunn menyebutkan bahwa indikator kecukupan dapat dikatakan mencukupi apabila tingkat efektivitas dapat memuaskan nilai, kesempatan, dan kebutuhan yang mengakibatkan adanya  masalah.  Berdasarkan  pengertian  tersebut  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa kecukupan  masih  memiliki  keterkaitan  erat  dengan  efektivitas,  dengan mempertimbangkan  keberhasilan  dalam  memuaskan  nilai,  kebutuhan  dan kesempatan  dalam  penyelesaian  masalah  yang  terjadi.  Itu  berarti  indikator kecukupan  lebih  menekankan  pada  kebijakan  yang  diterapkan  dengan  hasil  yang dicapai.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Perda Kota Ambon no 5 tahun 2013 belum cukup efektif dalam upaya pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan  baik.  karena  mekanisme  pemungutan  belum  diatur  secara  eksplisit. Ketidaktahuan  masyarakat  terhadap  mekanisme  pemungutan  retribusi  sampah, membuat mereka tidak patuh dalam membayar retribusi. Dan pengelolaan keuangan yang  tidak  transparan  dan  tidak  akuntabel  mengakibatkan  pemerintah  daerah kehilangan potensi penerimaan PAD.

## 3. Perataan
Indikator perataan diartikan sebagai keadilan yang diberikan dan diperoleh dari seluruh  sasaran  kebijakan  publik.  Apabila  berbicara  mengenai  perataan  dalam penerapan  suatu  kebijakan  publik  ini  mempunyai  arti  yang  sama  dengan  keadilan yang  diberikan  secara  merata  terhadap  semua  penerima  kebijakan.  Jika,  biaya- manfaat merata, maka kebijakan atau suatu program tertentu dapat dikatakan efisien dan mencukupi. Singkatnya, perataan diartikan sebagai keadilan serta kewajaran .
Berdasarkan  hasil  penelitian,  ditemukan  bahwa  ada  permasalahan  dalam penetapan tarif retribusi.
Penetapan tarif Retribusi Pelayanan
Persampahan/kebersihan di Kota Ambon khususnya untuk tarif jenis sampah rumah tangga belum mencerminkan asas pemerataan, karena ada yang ditetapkan per kepala keluarga  (KK)  dan  ada  yang  diidentifikasi  per jenis  bangunan.  Seperti  tarif  sampah dengan  kategori  rumah  tinggal  bangunan  permanen  bertingkat  yang  dikenakan  Rp. 6.500/bulan  jika  dibandingkan  dengan  bangunan  rumah  susun  per  kepala  keluarga (KK)  adalah  Rp.  35.000/bulan.  Struktur  tarif  tersebut  rasanya  tidak  adil,  karena jumlah orang dalam setiap KK akan menjadi penyumbang sampah, sehingga hal itu harus menjadi dasar perhitungan tarif per bulan.

## 4. Responsivitas
Keberhasilan  suatu  kebijakan  dapat  dilihat  dari  tanggapan  masyarakat  setelah mulai merasakan dampak dari penerapan kebijakan tersebut. Apabila dampak positif yang dirasakan, maka akan mendapatkan respon dalam bentuk dukungan namun jika sebaliknya  dampak  negatif  yang  dirasakan,  maka  akan  mendapatkan  respon  dalam bentuk penolakan. (Dunn, 1998)
Berdasarkan  hasil  penelitian,  respons  masyarakat  terhadap  Peraturan  Daerah Kota  Ambon  Nomor  5  Tahun  2013  adalah  pasif.  Masyarakat  tidak  memiliki kepedulian yang tinggi akan pentingnya
Retribusi
pelayanan Persampahan/kebersihan.  Padahal  pelayanan  persampahan/kebersihan  adalah  sangat penting.  Jika  sampah  telah  menumpuk,  masyarakat  sering  merasa  resah  karena lingkungan  menjadi  kotor,  namun  banyak  yang  tidak  patuh  membayar  retribusi sampah, karena mekanisme pemungutan yang  tidak jelas. Pemerintah daerah belum mempunyai  sistem  pemungutan  yang  memberi  rasa  nyaman  dan  aman  masyarakat untuk  membayar.  Selama  ini  pemungutan  dilakukan  dengan  kupon  oleh  RT/RW yang  kadang  membuat  masyarakat  tidak  percaya  terhadap  pengelolaan    retribusi. Potensi penyalahgunaan wewenang juga dapat terjadi dan tidak ada transparansi dan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  di  tingkat  tersebut.  Pemungutan    Retribusi sampah  rawan  penyalahgunaan  keuangan.  Pemerintah  Daerah  harus  menggunakan sistem  pemungutan  yang  berbasis  teknologi.  Sehingga  memudahkan  masyarakat untuk membayar dan mengamankan kas daerah.
5. Ketepatan
Indikator  ketepatan  dinilai  dengan  melihat  tujuan  awal  dari  suatu  kebijakan kepada  kelompok  sasaran.  Kesesuaian  antara  tujuan  yang  diharapkan  dengan  hasil dari  pelaksanaan  program  adalah  keberhasilan  program  tersebut.  Apakah  tujuan
tersebut  telah  terwujud  didalam  pelaksanaan  program  dan  sesuai  dengan  ekspetasi para pembuat program.
Kriteria  ketepatan  saling  berhubungan  dengan  kriteria  lainnya  mulai  dari efisiensi, kecukupan dan pemerataan, serta responsivitas. Suatu program menjadi sia- sia  bila  tidak  dapat  mencapai  tujuan  yang  diharapkan  dan  perlu  untuk  mengetahui faktor-faktor  yang  menjadi  penyebab  ketidakberhasilan  sebuah  program  tersebut. Berdasarkan  hasil  penelitian,  ditemukan  bahwa  penerapan  Peraturan  Daerah (PERDA)  Kota  Ambon  Nomor  5  tahun  2013  masih  belum  tepat  sasaran.  Karena retribusi pelayanan persampahan/kebersihan belum dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Juanda  Elia  Rembet,  Dkk  (2018)  di  kota Tumohon  menemukan  bahwa  pengelolaan  Retribusi  sampah  di  Kota  Tumohon adalah sangat tidak efektif. Sedangkan penelitian Muhammad Abd. Rasyid Shodikien (2020)  di  Kota  Makassar  mernyatakan  bahwa,  Kebijakan  Pengelolaan  Retribusi Sampah  di  Kota  Makassar  sudah  dapat  berjalan  efektif.  Adanya  perbedaan  hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan  di  masing-masing  daerah  sangat  bergantung  dari implementasi  Peraturan  Daerah  dan  komitmen  Pemerintah  Daerah  untuk mendongkrak penerimaan Retribusi Sampah.

## Kontribusi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kota Ambon Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon
Kontribusi  Retribusi  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  Kota  Ambon  terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon  dapat dilihat sebagai berikut:

## Tabel 4
Kontribusi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Ambon Tahun 2018 - 2020
Tahun  Realisasi Penerimaan Retribusi Kebersihan/Sampah (Rp) Realisasi Penerimaan PAD (Rp) Kontribu si (%) Kriteria 2018 7.887.570.720,00 105.376.814.292,93 7,49 Sangat Kurang 2019 9.579.283.000,00 113.635.922.667,19 8,43 Sangat Kurang 2020 7.418.904.100,00 89.584.696.985,40 8,23 Sangat Kurang Sumber : data diolah, 2022
Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa sesungguhnya pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Ambon sangat kurang berkontribusi pada Pendapatan Asli  Daerah.  Bukan  hanya  pada  saat  pandemi  Covid-19  saja,  tetapi  di  tahun  2018  dan
2019  kontribusi  Retribusi  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  sangat  kurang  memberi kontribusi  terhadap  PAD  Kota  Ambon.  Di  Tahun  2018,  kontribusi  retribusi  sampah terhadap  PAD  hanya  mencapai  7,49%.  Dan  di  tahun  2019  mencapai  8,43%.  Di  tahun 2020 kontribusi retribusi sampah terhadap PAD turun menjadi 8,23.
Penelitian  tentang  kontribusi  Retribusi  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  pada PAD  dibeberapa  daerah  memberi  hasil  yang  berbeda-beda.  Penelitian  yang  dilakukan Juanda Elia Rembet, Dkk (2018) di Kota Tumohon juga menyatakan bahwa kontribusi retribusi  pelayanan  sampah  adalah  sangat  kecil,  rata-rasa  hanya  sebesar  1,48%.  tetapi penelitian yang dilakukan oleh Hamida El Laila Eka Nurjana, Dkk (2016) di Kabupaten Mojokerto  dan  penelitian  yang  dilakukan  Susi  Susanti  Kambu,  Dkk  (2014)  di  Sorong menemukan bahwa  retribusi pelayanan sampah memberi kontribusi bagi PAD.
Sesungguhnya  Pandemi  Covid-19  tidak  berpotensi  menurunkan    kontribusi Retribusi  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  terhadap  PAD  Kota  Ambon.  Ada  atau tidak  adanya  Pandemi  Covid-19,  masyarakat  seharusnya  tetap  membayar  retribusi sampah. Karena sampah yang dihasilkan tetap ada setiap hari. Bahkan di masa Pandemi Covid-19, kota Ambon menghasilkan sampah 175 ton per hari. Tetapi kenapa kontribusi Retribusi  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  pada  PAD  Kota  Ambon  sangat  kurang? Banyak hal yang harus menjadi catatan Kepala Daerah dan aparatur Daerah pada Dinas terkait,  untuk  lebih  memperhatikan  Tarif  Retribusi  sampah  yang  sudah  tidak  relevan dengan  kondisi  perekonomian  saat  ini,  dimasa  pandemi  Covid-19  hingga  masa Pemulihan  Ekonomi  Nasional.  Dan  juga  ada  permasalahan  dalam  mekanisme pemungutan  retribusi  sampah.  Pemerintah  Daerah  harus  merancang  sebuah  sistem pemungutan  yang  terintegrasi  dalam  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  agar pengelolaan  Retribusi  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  lebih  transparan  dan akuntabel.  Serta  adanya  pengawasan  terhadap  setiap  orang  yang  terlibat  dalam pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kota Ambon.

## Kesimpulan
Efektivitas  pemungutan  Retribusi  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  Kota Ambon  sesuai  Peraturan  Daerah  Kota  Ambon  No  5  Tahun  2013  dinyatakan  tidak efektif. Pengujian indikator efisiensi menunjukan bahwa biaya-biaya yang dikorbankan dalam pengelolaan Retribusi sampah adalah lebih tinggi dibanding dengan penerimaan retribusi sampah. Pemerintah Daerah harus merevisi tarif retribusi sampah disesuaikan dengan kondisi perekonomian daerah. Perda Kota Ambon no 5 tahun 2013 belum cukup efektif  dalam  upaya  pemungutan  retribusi  pelayanan  persampahan/kebersihan  dengan baik.  karena  mekanisme  pemungutan  belum  diatur  secara  eksplisit.  Ketidaktahuan masyarakat terhadap mekanisme pemungutan retribusi sampah, membuat mereka tidak patuh dalam membayar retribusi. Penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan  di  Kota  Ambon  khususnya  untuk  tarif  jenis  sampah  rumah tangga  belum  mencerminkan  asas  pemerataan.  Masyarakat  tidak  memiliki  kepedulian yang  tinggi  akan  pentingnya  Retribusi  pelayanan  Persampahan/kebersihan.  Padahal pelayanan  persampahan/kebersihan  adalah  sangat  penting.  Masih  banyak  masyarakat
yang  tidak  patuh  membayar  retribusi  sampah,  karena  mekanisme  pemungutan  yang tidak jelas.  Pengelolan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 5 tahun 2013 masih  belum tepat  sasaran.  Karena  retribusi  pelayanan  persampahan/kebersihan  belum dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Kontribusi  Retribusi  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  di  Kota  Ambon  pada Pendapatan Asli Daerah adalah sangat kurang. Bukan hanya pada saat pandemi Covid- 19  saja,  tetapi  di  tahun  2018  dan  2019  Retribusi  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan sangat  kurang  memberi    kontribusi  terhadap  PAD  Kota  Ambon.  Di  Tahun  2018, kontribusi  retribusi  sampah  terhadap  PAD  hanya  mencapai  7,49%.  Dan  di  tahun 2019 mencapai  8,43%.  Di  tahun  2020  kontribusi  retribusi  sampah  terhadap  PAD  turun menjadi  8,23.  Sesungguhnya  Pandemi  Covid-19  tidak  berpotensi  menurunkan kontribusi  Retribusi  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  terhadap  PAD  Kota  Ambon. Ada  atau  tidak  adanya  Pandemi  Covid-19,  masyarakat  seharusnya  tetap  membayar retribusi  sampah.  Karena  sampah  yang  dihasilkan  tetap  ada  setiap  hari.  Pemerintah Daerah  harus  merancang  sebuah  sistem  pemungutan  yang  terintegrasi  dalam  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, agar pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan  lebih  transparan  dan  akuntabel.  Serta  adanya  pengawasan terhadap  setiap  orang  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  Retribusi  Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kota Ambon.

## BIBLIOGRAFI
Alwasilah,  A.  Chaedar.  (2011).  “Pokoknya  Kualitatif:  Dasar-Dasar  Merancang  dan Melakukan Penelitian Kualitati.”, Penerbit Dunia Pustaka Jaya, Jakarta:
Bogdan,  Robert  C.  dan  Biklen,  Kopp  Sari.  (1982).  “Qualitative  Research  for Education:  An  Introduction  to  Theory  and  Methods.”    Allyn  and  Bacon,  Inc  : Boston London.
Budiyono  (2020),  ”Efektivitas  Pelaksanaan  PERDA  Nomor  6  Tahun  2012  Tentang Pengelolaan  Sampah  Dan  PERDA  No  2  Tahun  2012  Tentang  Retribusi  Jasa Umum  Kota  Semarang”,  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum  QISTIE  Vol.  13  No.  2 November 2020
Basrowi  dan  Suwandi.  (2008).  “Memahami  Penelitian  Kualitatif.”  Penerbit    Rineka Cipta,   Jakarta:
Chandra  Mukthzar  Zega.  (2020).  “Analisis  Penerimaan  Retribusi  Sampah  Dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Medan”. Repisitory Institusi, Universitas Sumatra Utara, Medan
Carunia,  Mulya  Firdausy.  (2017),  Kebijakan  dan  Strategi  Pendapatan  Asli  Daerah dalam Pembangunan Daerah. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
Creswell. J. W. (2017).  “Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran”,  Edisi ke-empat. Penerbit  Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Darwin Damanik, Muldri PJ Pasaribu. (2017). “Kajian Mnegenai Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Retribusi Sampah Di Kota Pematangsiantar”.
Dunn. N, William. (1994). “Public Policy Analysis: An Introduction”, Second Edition. Prentice-Hall, Inc, New Jersey
---------  (2003),  “Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik”.  Edisi  kedua,  Gadjah  Mada University Press, Yogyakarta
Eri Hermawan (2021). “Pengaruh Retribusi Pasar Dan Retribusi
Persampahan/Kebersihan  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Sukabumi (Studi  Kasus  Pada  Dinas  Pendapatan  Pengelola  Keuangan  Dan  Aset  Daerah”. Universitas Muhammadiyah, Sukabumi
Ersita. (2016). “Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Di  Provinsi  Sulawesi Utara”.  Jurnal  EMBA  Vol.4  No.1.  Manado.  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado.
Halim.  Abdul  (2007).  Akuntansi  Sektor  Publik  Akuntansi  Keuangan  Daerah.  Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
Hanif  Nurcholis.  (2007).    ,  Teori  dan  Praktik  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah, Grasindo, Jakarta
Juanda  Elia  Rembet,  Jantje  J  Tinagon,  Treesje  Runtu.  (2018).  “Analisis  Efektivitas Penagihan Retribusi Persampahan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon”. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, Vol 13. No. 4,
2018
Jufaizal.  (2016).  “Analisis  Efektifitas  Pelaksanaan  Pemungutan  Retribusi  Sampah Kabupaten  Rokan  Hulu.”  Skripsi,  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Pasir Pengaraian, Rokan Hulu
Marihot  P.  Siahaan,  (2006),  “Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah”,  Penerbit    Raja Grafindo Persada, Jakarta
Mahmudi. (2005). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Muhammad  Abdul  Rasyid  Shodikien,    (2020)  “Efektifitas  Penerimaan  Pendapatan Retribusi  Pelayanan  Persampahan  Di  Kota  Makassar”  Fakultas  Ekonomi  Dan Bisnis Universitas Muhammadyah, Makassar
Pertiwi  Agustina  RA,  Lintje  Anna  Marpaung,  Herlina  Ratna  Sumbawa  Ningrum (2020). “Analisis Kebijakan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bandar Lampung”. Jurnal Pranata Hukum, Vol 15, No 1, 2020
Purnamasari,  Yunita. (2017) ” Analisis  Efektivitas  Dan  Kontribusi  Retribusi  Sampah Terhadap  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  Tahun  2012-2014  (Studi  Pada Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  Kabupaten Nganjuk)”. Tesis, Universitas Brawijaya, Malang
Puspitasari.  (2014).  “Analisis  Efektivitas,  Efisiensi,  Dan  Kontribusi  Pajak  Dan Retribusi  Daerah  Terhadap  PAD  Kabupaten  Blora  Tahun  2009-2011.”  Skripsi. Semarang. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro.
Saifullah.  (2016).  “Efektifitas  Peningkatan  Retribusi  Sampah  Terhadap  Pencapaian Pendapatan Asli Daerah Di Kota Banda Aceh”. Jurnal. Banda Aceh. Pendidikan Ekonomi Universitas Serambi Mekkah.
Siona Ezar. (2018). “Analisis Optimalisasi Retribusi Sampah dan Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Malang”. Jurnal Agregat, Vol 3, No 1, 2018
Sugiyono.  (2017).  “Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif, dan R&D.” Penerbit Alfabeta,  Bandung
Teguh Erawati, Miftah Hurohman. (2017). “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan, Pajak  Reklame,  Dan  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  Terhadap  Pendapatan
Asli Dearah”. Jurnal Akuntansi Dewantara, Vol 1, No. 2, 2017
Undang-Undang  RI  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pusat dan Daerah
Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008. Tentang Pengelolaan Sampah Undang-Undang  RI  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi
Daerah.
Undang-Undang  RI  Nomor  34  Tahun  2000  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan  Daerah  (PERDA)  Kota  Ambon  Nomor  5  Tahun  2013.  Tentang  Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015. Tentang Pengelolaan Sampah
https://siwalimanews.com/corona-pandemik-identitas-pasien-harus-dibuka-2/ https://regional.kompas.com/read/2020/08/13/21224801/dampak-covid-19-pad-kota- ambon-terjun-bebas
https://www.saburomedia.com/2020/07/14/retribusi-sampah-masih-diberlakukan-di- pasar-mardika-ambon/
https://beritabeta.com/meningkat-25-ton-dalam-sehari-total-sampah-di-kota-ambon- capai-175-ton/all.

## Copyright holder:
Linda Grace Loupatty, Dwi Kriswantini, Alfrin Ernest Marthen Usmany (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: