Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023

## PENYELESAIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Oleh:
Anggi Purnama Harahap Muhammad Aiman Unggul Suryo Ardi
Nilam Sukmawati Devrian Ali Putra Amsilatul Khusna anggipurnamaharahap@uinjambi.ac.id muhammadaiman@uinjambi.ac.id unggulsuryoardi@uinjambi.ac.id nilamsukmawati@uinjambi.ac.id devrianaliputra@uinjambi.ac.id shila.shila722@gmail.com

## Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

## ABSTRAK
Studi ini menganalisis tentang penyelesaian kasus dan pertanggungjawaban hukum atas insiden lalu lintas terkait kelalaian pengemudi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Studi ini menggunakan metodologi sosiologi hukum atau dengan kata lain  metodologi  hukum  empiris  dengan  teknik  analitik  kasus.  Pengumpulan  data melalui  observasi,  dokumentasi,  serta  wawancara  dari  pihak  kepolisian  penyidik dan  Kanit  Satlantas  Polres  Kuala  Tungkal,  serta  dari  Pengadilan  Negeri  Kuala Tungkal yakni panitera dan hakim. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ada dua cara  untuk  penyelesaian  dan  menentukan  siapa  yang  bertanggung  jawab  secara hukum atas kecelakaan lalu lintas (lakalantas), yaitu melalui litigasi dan non litigasi, yang  mana jika  pelaku  dan  korban  memilih  jalur  non  litigasi maka  penyelesaian diselesaikan  diluar  persidangan  dengan  membuat  surat  pernyataan  damai  dari kelurahan/desa  setempat.  Tetapi  jika  penyelesaian  tidak  dapat  dicapai,  masalah tersebut akan diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Kuala Tungkal dan selanjutnya akan dilanjutkan melalui sistem peradilan pidana berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Kecelakaan, Penyelesaian Kasus.

## PENDAHULUAN
Kebutuhan  terhadap  sarana  transportasi  yang  semakin  hari  semakin meningkat turut berpengaruh pada tingginya jumlah angka pertumbuhan kendaraan bermotor  di  Indonesia.  Sayangnya,  pertumbuhan  ini  seringkali  tidak  dibarengi dengan peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas yang mengakibatkan tingginya
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023
angka kemacetan di jalan raya hingga terjadinya kecelakaan lalu lintas (laka lantas). Peran pemerintah memang sangat diperlukan dalam hal yang berkaitan sarana dan prasarana  demi  mendukung  mobilitas  masyarakat  yang  semakin  meningkat  demi meminimalisir  dan  mencegah  terjadinya  insiden  kecelakaan.  Namun,  kesadaran masyarakat  yang  rendah  juga  tidak  dapat  dikesampingkan  sebagai  salah  satu penyebab banyak terjadinya kecelakaan lalu lintas (laka lantas) di jalan raya.
Perkembangan  kemajuan  teknologi  dibidang  transportasi,  mulai  dari kendaraan roda dua hingga roda empat menjadi komponen penting yang berkorelasi dengan pertumbuhan lalu lintas suatu negara. Sebagai suatu kebutuhan, kehidupan masyarakat  secara  langsung  dipengaruhi  oleh  lancar  atau  tidaknya  transportasi. Masyarakat  menginginkan  kenyamanan  dan  kepastian  bahwa  tidak  akan  terjadi apa-apa  saat  berkendara  yang  akan  membahayakan  keselamatan  jiwa.  Sesuai dengan keadaan, maka disini pelanggaran lalu lintas sebagai buah dari kesadaran hukum masyarakat memiliki efek yang signifikan. 1 Bahkan dalam skala nasional, selain  kemacetan  lalu  lintas  dan  faktor  alam,  persoalan  ketidakpedulian  serta kelalaian  pengendara  juga  merupakan  faktor  yang  berkontribusi  terhadap meningkatnya angka kecelakaan di Indonesia. 2
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Undang- Undang LLAJ) adalah upaya bagaimana pemerintah Indonesia mengatur peraturan khusus  lalu  lintas.  Peraturan  ini  bertujuan  untuk  menyesuaikan  modifikasi lingkungan  serta  permintaan  masyarakat  saat  ini  dalam  kegiatan  lalu  lintas  dan transportasi.  Hal ini  juga  merupakan  manifestasi  yang  disyaratkan  oleh  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa sistem transportasi nasional harus meningkatkan potensi dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. 3
1 Suwardjoko,  P.,  Pengelolaan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan, Bandung,  Institut  Teknologi Bandung, 2002, hlm. 106.
2 Stefanus Ruusen, A. (2021), Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan yang  Mengakibatkan  Kecelakaan  Lalu  Lintas”, Jurnal Lex  Crimen ,  Vol.  10  (No.  2). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/issue/view/2852
3 C. S. T. Kansil, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1995, hlm. 15.
Sesuai  dengan  Pasal  1  Angka  2  Undang-Undang  LLAJ  yang  mengatur tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan, lalu lintas  diartikan  sebagai  pergerakan kendaraan  dan  orang  di  dalam  kawasan  yang  digunakan  untuk  perjalanan kendaraan. 4 Setiap  pengguna  jalan,  termasuk  pejalan  kaki,  mengendarai  mobil sendiri  atau  yang  menggunakan  angkutan  umum,  bertujuan  dan  mengusahakan terciptanya ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas. 5 Amanat undang-undang ini jelas agar masyarakat memiliki kewaspadaan pada saat berkendara secara pribadi maupun angkutan umum.
Kecelakaan lalu lintas diartikan sebagai insiden akhir dari rangkaian kejadian yang mengakibatkan timbulnya kerusakan kendaraan, luka-luka hingga kematian dari pengendara atau pengguna jalan. Faktor penyebabnya bisa berasal dari kondisi jalan,  alam,  dan  manusia  itu  sendiri. 6 Wirjono  Prodjodikoro  mengatakan  bahwa kesalahan pengendara kendaraan terutama karena pelanggaran peraturan lalu lintas menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. 7 Pelanggaran terhadap peraturan  tersebut  masih  sering  ditemukan  seperti,  tidak  memberi  isyarat  saat hendak berbelok, berada di jalur berlawanan, melewati batas kecepatan maksimum, dan kelalaian lainnya.
Kelalaian  pengemudi  kendaraan  yang  menjadi  penyebab  kecelakaan  lalu lintas ini, tidak hanya membahayakan dirinya sendiri tetapi juga orang lain yang bersamanya  atau  yang  berada  di  jalanan  dan  sekitarnya.  Ini  yang  juga  terjadi  di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Dari data yang tercatat di Satuan Lalu  Lintas  (Satlantas)  Kepolisian  Sektor  Kuala  Tungkal  pada  tahun  2022  telah
4 UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN. http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/22TAHUN2009UU.htm , diakses pada 13 Maret 2023 pada pukul 19.21 WIB.
5 Ati Novianti F., Mengenal Peraturan Lalu Lintas, Jakarta, Buana Cipta Pustaka, 2009, hlm. 3.
6 Elika  Simatupang,  S.,  Sahari,  A.,  &  Perdana,  S.  (2020),  Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap Pelaku  Tindak  Pidana  Laka  Lantas  Di  Bawah  Umur  (Satlantas  Polres  Langkat), Journal  of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol. 3 (No. 2). https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.255
7 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, PT. Refika Aditama, 2002, hlm. 80.
terjadi  jumlah  kecelakaan  lalu  lintas  dengan  korban  sebanyak  68  orang  dengan bermacam kondisi dari luka ringan, berat, hingga korban meninggal dunia. 8
Merujuk  kepada  beberapa  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  yang  terjadi  di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ternyata tidak semua kasus diselesaikan secara hukum (litigasi). Pada beberapa kasus dengan melihat kondisi tertentu juga dapat diselesaikan  dengan  cara  non  litigasi.  Kedua  model  penyelesaian  masalah  ini menjadi  hal  yang  menarik  untuk  diteliti,  seperti  apakah  kondisi  tertentu  yang memungkinkan  masalah  diselesaikan  secara  litigasi  atau  sebaliknya.  Dari  sisi kecelakaan  tersebut  sebagai  sebuah  peristiwa  hukum,  tentu  kemudian  juga  akan menimbulkan pertanggungjawaban secara hukum khususnya bagi pengendara yang telah lalai sehingga menimbulkan korban.

## RUMUSAN MASALAH
Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:
1. Bagaimana penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui prosedur non litigasi dan litigasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
2. Bagaimana  pertanggungjawaban  secara  hukum  khususnya  bagi  pengendara  yang telah  lalai  sehingga  menimbulkan  korban  kecelakaan  lalu  lintas  di  Kabupaten Tanjung Jabung Barat?

## PEMBAHASAN
1. Penerapan Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Kecelakaan lalu lintas didefinisikan dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang LLAJ  sebagai  kejadian  tidak  terduga  dan  tidak  direncanakan  yang  melibatkan kendaraan  dan  pengguna  jalan  lain  yang  mengakibatkan  timbulnya  korban  jiwa dan/atau  kerusakan  harta  benda. 9 Di  wilayah  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat
8 Dokumentasi di Kepolisian Sektor (Polsek) Kuala Tungkal, tanggal 20 Desember 2022.
9 UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN. http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/22TAHUN2009UU.htm, diakses pada 13 Maret 2023 pada pukul 19.21 WIB.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023
sendiri beberapa akibat dari kecelakaan lalu lintas ada yang luka ringan, luka berat, hingga  korban  meninggal.  Dari  data  yang  diperoleh  sejak  tahun  2019-2022 fluktuasi  jumlah  angka  korban  kecelakaan  berada  di  angka  terendah  dengan  50 jumlah  kecelakaan  yang  terjadi  tahun  2020.  Jumlah  angka  korban  kecelakaan  di Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  yang  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2021, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel I Jumlah Kecelakaan Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2019 - 2022 Data Kecelakaan 2019 2020 2021 2022 Korban Meninggal 37 23 33 38 Luka Ringan 79 72 88 62 Luka Berat 11 18 14 7 Jumlah Kecelakaan 73 50 78 68
Sumber: Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polsek Kuala Tungkal
Berdasarkan data di atas, terlihat jelas bahwa dari tahun 2019 hingga 2022 jumlah korban jiwa, luka berat, dan luka ringan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat cukup memprihatinkan. Walaupun pada tahun 2020 jumlah kecelakaan menurun, namun angka yang kembali naik pada tahun 2021 menjadi fakta tingginya tingkat kecelakaan yang terjadi. Pada data tersebut dapat dirinci bahwa tahun 2019 telah terjadi  sebanyak  73  kasus  kecelakaan  yang  mengakibatkan  37  orang  meninggal dunia, 11 orang luka berat, dan 79 orang luka ringan. Sementara pada tahun 2020, terdapat 50 kasus kecelakaan yang mengakibatkan 23 orang meninggal dunia, 18 orang luka berat, serta 72 orang luka ringan. Dengan demikian, ada 78 kecelakaan yang jumlahnya lebih banyak pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020, dengan rincian 33 korban jiwa, 14 luka berat, dan 88 luka ringan. Baru pada tahun 2022 jumlah  kecelakaan  kembali  sedikit  menurun  dengan  jumlah  sebanyak  68 kecelakaan yang mengakibatkan 38 orang korban meninggal dunia, 62 orang luka ringan, dan 7 orang mengalami luka berat.
Ada  tiga  kategori  kecelakaan  lalu  lintas  dari  perspektif  timbulnya  korban yakni kecelakaan yang menyebabkan luka berat, yang menyebabkan luka ringan, dan yang menyebabkan kematian orang lain. Dari beragam kasus yang terjadi di Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  ini,  terhadap  pelaku  yang  menyebabkan terjadinya  kecelakaan, ada  2 macam metode  penyelesaian  kasusnya  yakni  secara litigasi (hukum) dan non litigasi. Menurut Bapak Briptu Septiadi Ishar, penyidik Satuan Lalu Lintas Polsek Kuala Tungkal yang memberikan suatu contoh dalam kecelakaan yang kasusnya justru diselesaikan secara non litigasi yaitu dengan jalan perdamaian. Beliau menuturkan:
“Misal dalam kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka ringan, dan dari  korban  dengan  pelaku  sepakat  menyelesaikannya  dengan  upaya perdamaian  maka  itu  bisa  diselesaikan  dengan  cara  damai,  melalui musyawarah dengan melibatkan pihak lain seperti lurah yang ada di wilayah daerah  tersebut  dan  tidak  memberatkan  satu  sama  lain.  Karena  agar dikemudian hari tidak timbul lagi atau diungkit lagi apa yang sudah menjadi kesepakatan dalam perdamaian tersebut”. 10
Informasi kecelakaan akibat kelalaian itu sendiri, dihimpun dari keterangan penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Kuala Tungkal, menunjukan data dimana angka kasus kecelakaan yang diselesaikan secara non litigasi atau perdamaian jumlahnya jauh  lebih  banyak  bila  dibandingkan  dengan  cara  penyelesaian  litigasi  yang kasusnya  dilanjutkan  hingga  tahap  persidangan  di  pengadilan.  Dalam  dua  tahun terakhir dari tahun 2021-2022, data tersebut menunjukkan jumlah sebagai berikut:

## Tabel II
Angka Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Status Penyelesaian Perkara 2021 2022 Non Litigasi 6 34 Litigasi 0 6
Sumber: Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polsek Kuala Tungkal
10 Wawancara dengan Briptu Septiadi Ishar, Penyidik di Polres Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 13 Januari 2023.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023
Berdasarkan  tabel  di  atas,  kejadian  atau  perkara  kecelakaan  di  Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2021 menunjukkan bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang berakhir damai sebanyak 6 perkara dan perkara untuk lanjut sidang secara litigasi bahkan tidak ada sama sekali. Di tahun 2022 perkara yang  berakhir  dengan  cara  non  litigasi  jumlahnya  lebih  banyak  lagi  yakni  ada sebanyak  34  perkara,  sedangkan  perkara  yang  lanjut  untuk  sampai  pada  tahap persidangan ada sebanyak 6 perkara.
Yang menarik adalah data yang menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan secara non litigasi diakibatkan oleh kelalaian anak dibawah umur dalam berkendara. Dalam hal ini, anak di bawah umur bahkan sampai terlibat dalam 24  dari  68  kejadian  kecelakaan  lalu  lintas.  Pilihan  untuk  menyelesaikan  perkara secara non litigasi pada kasus-kasus seperti ini, tentu menjadi sebuah alternatif yang juga menyangkut aspek perlindungan anak dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka bentuk penyelesaian perkara yang melibatkan anak-anak  termasuk  dalam  upaya  diversi.  Upaya  ini  sendiri  termasuk  sebuah alternatif  penyelesaian  sengketa  non  litigasi  dengan  tetap  juga  memperhatikan terwujudnya keadilan restoratif (restorative justice) bagi korban itu sendiri
Sebagai  akibat  dari  strategi  keadilan  restoratif  yang  digunakan  untuk mengatasi  semua  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak,  maka  prinsip  yang dikedepankan adalah untuk kepentingan terbaik sang anak. Hal ini berkaitan dengan pertimbangan  terhadap  kelangsungan  hidup,  pertumbuhan  anak,  dan  bimbingan secara  psikis,  serta  bila  diperlukan  adanya  pemberian  hukuman,  maka  hukuman tersebut seyogyanya tidak sampai menimbulkan rasa trauma bagi anak. Diversi dari sistem peradilan pidana anak yang menekankan keadilan restorative ini bertujuan agar  terciptanya  keharmonisan  antara  korban  dan  anak.  Alhasil,  setelah  terlibat kecelakaan lalu lintas, anak-anak itu diserahkan kembali kepada orang tua masing- masing untuk dilakukan pembinaan.
Untuk upaya dalam menanggulangi kasus seperti kecelakaan ringan ataupun korban  yang  hanya  mengalami  luka  ringan,  dijelaskan  oleh  Bapak  Kanit  Laka Lantas Polres Kuala Tungkal IPDA Ihdi Syahfalevi, yakni:
“Seperti pada situasi kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di Kota Kuala Tungkal ini, penyebab paling banyak adalah karena adanya pengemudi jarang yang  melaju  berlawanan  arah.  Kelalaian pengguna  jalan  dengan  rendahnya kesadaran  hukum  masyarakat  inilah  yang  seringkali  menyebabkan kecelakaan. Untuk kecelakaan lalu lintas kecil, biasanya masalah diselesaikan secara damai dengan mengutamakan musyawarah dengan melibatkan pihak lain seperti lurah atau warga setempat. Tujuannya agar dikemudian hari tidak timbul  lagi  permasalahan  karena  sudah  menjadi  kesepakatan  dalam perdamaian tersebut.” 11
Briptu Septiadi Ishar, selaku penyidik di Satlantas Polres Kuala Tungkal juga menambahkan:
“Bahwa  pada  kenyataannya,  tuntutan  hukum  yang  melibatkan  kecelakaan lalu lintas seringkali diselesaikan di luar pengadilan. Tapi semuanya Kembali lagi  kepada  para  pihak  untuk  diselesaikan  secara  damai  setelah  melalui banyak  diskusi  atau  saat  ini  sering  disebut  dengan  penyelesaian  secara restorative justice.” 12
Investigasi  terhadap  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas  senantiasa  dilakukan terlebih dahulu oleh penyidik Satlantas Polres Kuala Tungkal sebagai langkah awal dalam menentukan proses penyelesaian perkara. Dengan investigasi tersebut dapat diidentifikasi  apakah  penyelesaian  perkara  diupayakan  secara  non  litigasi  atau harus berlanjut ke upaya litigasi. Apabila upaya litigasi harus ditempuh dan korban tidak membuka jalan perdamaian, maka kemudian berkas hasil investigasi tersebut akan dilanjutkan pada tahapan lebih lanjut hingga ke persidangan.
Pada beberapa kasus yang telah terjadi, biasanya pihak dari Satlantas Polres Kuala  Tungkal  memberikan  pilihan  kepada  pelaku  dan  korban  untuk  melakukan penyelesaian  melalui  jalur  persidangan  atau  perdamaian.  Jika  dari  pihak  pelaku dengan korban memilih untuk menggunakan jalan damai, maka pihak kepolisian membutuhkan  pihak  lain  seperti  perangkat  desa  atau  kelurahan  sebagai  lembaga yang  mengetahui  dan  membuat  surat  perdamaian.  Fungsi  dari  kepolisian  disini hanyalah sebagai fasilitator saja. Ketika perdamaian itu memang dikehendaki oleh para  pihak,  maka  penyelesaian  lebih  lanjut  akan  dilakukan  oleh  pihak
11 Wawancara  dengan  IPDA  Ihdi  Syahfalevi,  Kanit  Satlantas  Polres  Kuala  Tungkal,  Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 13 Januari 2023.
12 Wawancara dengan Briptu Septiadi Ishar, Penyidik di Polres Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 13 Januari 2023.
desa/kelurahan. Kesepakatan perdamaian tersebut kemudian dibuat dalam bentuk tertulis, yang bertujuan agar dikemudian hari permasalahannya tidak lagi berlanjut ke ranah litigasi.
Upaya  perdamaian  yang  ditempuh  memang  kerap  menyelesaikan permasalahan secara cepat. Namun, tidak jarang juga dalam hal penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas ini, pelaku dan korban tidak ingin melakukan perdamaian. Bila hal ini terjadi, maka proses hukum menjadi pilihan yang harus ditempuh. Pihak kepolisian  akan  melanjutkan  ke  tahap  penyidikan  setelah  melakukan  investigasi sebelumnya dengan memeriksa para saksi, dan mengamankan pelaku. Penahanan terhadap  pelaku  dilakukan  serta  penyitaan  barang  bukti.  Untuk  korban  biasanya akan dilakukan visum dengan persetujuan keluarganya.
Setelah proses penyidikan dilakukan, selanjutnya akan masuk ke tahap proses pemberkasan dengan membuat berita acara pemeriksaan. Tahapan ini melibatkan berbagai  pihak  seperti  pelaku,  korban  (apabila  luka  ringan/berat),  dan  juga  para saksi. Setelah berkas dinyatakan lengkap lalu dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang disebut dengan P21 13 untuk kemudian akan dinaikkan prosesnya dan diajukan pada tahap persidangan di pengadilan.
Berdasarkan  wawancara  dari  pihak  pengadilan  yakni  Ibu  Yuli  Ropika Hasnita,  selaku  Panitera  Pengganti  di  Pengadilan  Negeri  Kuala  Tungkal,  beliau menjelaskan bahwa:
“Pada tahap awal untuk suatu berkas yang akan disidangkan, terlebih dahulu dilakukan  proses  pemeriksaan  berkas  perkara  yang  telah  dilimpahkan  dari Kejaksaan.  Pemeriksaan  ini  dilakukan  di  meja  depan  yang  biasa  disebut dengan  PTSP.  Disana  akan  diperiksa  kelengkapan  berkasnya  oleh  petugas. Setelah  dinyatakan  lengkap,  berkas  kemudian  masuk  ke  Panitera  Pidana untuk penginputan data yang selanjutnya akan ditetapkan penunjukan majelis hakim, panitera pengganti, dan juru sita sekaligus penetapan jadwal sidang”. 14
Penjelasan  lebih  lanjut  disampaikan  oleh  Bapak  Rafli  Fadilah  Achmad, selaku hakim di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, yang menyatakan:
13 Penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, lihat Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.
14 Wawancara  dengan  Ibu  Yuli  Ropika  Hasnita,  Panitera  Pengganti  Pengadilan  Negeri  Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 4 Januari 2023.
“Dalam KUHAP ada 3 (tiga) proses penyelesaian pidana, yaitu dengan cara cepat, singkat, dan biasa. Untuk proses kecelakaan lalu lintas itu dengan cara pemeriksaan biasa, yaitu pemeriksaan yang dilakukan mulai dari penerimaan berkas  dan  pengecekan  surat  dakwaan.  Disini  juga  akan  dilihat  apakah terdakwa akan didampingi oleh penasehat hukum atau tidak. Kalau di dalam surat dakwaan itu tidak lebih diancam dari 15 tahun atau mati, maka tidak ada kewajiban  majelis  hakim  untuk  menunjuk  penasehat  hukum  yang  akan mendampingi terdakwa.” 15
Setelah semua tahapan awal telah diselesaikan, barulah bisa dilanjutkan pada proses  persidangan.  Tahapan  penyelesaian  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  melalui proses persidangan ini hampir sama dengan perkara-perkara pidana lainnya yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun jalur persidangannya dijelaskan oleh Bapak Rafli Fadilah Achmad, yaitu:
“Yang pertama pembacaan surat dakwaan, disertai pemeriksaan identitas para pihak. Ini untuk memastikan orang yang disidang adalah orang yang sama. Yang kedua yaitu memeriksa surat dakwaan berdasarkan Pasal 143 dan 156 KUHAP untuk melihat terpenuhi syarat formil dan materilnya. Selanjutnya hakim menanyakan apakah ada keberatan atau tidak terhadap surat dakwaan tersebut.  Tahapan  lain  setelah  itu  baru  dilakukan  pemeriksaan  terdakwa, pemeriksaan  saksi,  barang  bukti,  hingga  nantinya  didapatkan  fakta  hukum untuk hakim memutus perkaranya.” 16
Dalam upaya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui jalur litigasi ini, hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal juga senantiasa memperhatikan tujuan hukum  itu  sendiri.  Sebagaimana  tujuan  hukum  menurut  pandangan  Sudikno Mertokusumo yaitu untuk menjaga kepentingan manusia. Sehingga hukum harus dimaknai secara luas, tidak hanya normatif saja. Pelaksanaan hukum dapat terjadi secara wajar dan kekeluargaan, tetapi juga dapat terjadi akibat pelanggaran hukum. Hukum  yang  telah  dilanggar  dalam  hal  ini  juga  harus  ditegakkan  dengan  tetap memperhatikan faktor kepastian hukum (Rechtssicherheit), keadilan (Gerechtigkeit), dan kemanfaatan (Zweckmässigkeit). 17
15 Wawancara dengan Bapak Rafli Fadilah Achmad, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, 4 Januari 2023.
16 Wawancara dengan Bapak Rafli Fadilah Achmad, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, 16 Februari 2023.
17 Sudikno M., Mengenal Hukum, Yogyakarta, Liberty, 1996, hlm. 140

## 2. Pertanggungjawaban  Hukum  Terhadap  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Pertanggungjawaban  pidana  merupakan  suatu  implikasi  dari  adanya perbuatan  pidana.  Perbuatan  pidana  tersebut  harus  dibuktikan  sehingga  dapat dimintai  pertanggungjawabannya.  Secara  yuridis,  dasar  pertanggungjawaban pidana  ini  adalah  asas  legalitas  karena  adanya  unsur  kesalahan.  Pelaku  tindak pidana harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya.
Berdasarkan  Pasal  234  ayat  1  Undang-Undang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan  (LLAJ),  pengemudi,  pemilik  kendaraan  bermotor,  dan/atau  perusahaan angkutan umum semua bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang, pemilik barang, dan/atau pihak ketiga sebagai akibat dari kelalaian pengemudi. 18 Dengan  demikian,  pertanggungjawaban  pidana  dibebankan  kepada  pengemudi kendaraan  karena  kesalahanya  yang  menyebabkan  timbulnya  korban.  Walaupun persyaratan tersebut di atas dikecualikan oleh Pasal 234 ayat (3) UU LLAJ dan tidak berlaku jika:
a. Terjadi keadaan kahar atau overmacht yang tidak dapat dihindari/di luar kendali pengemudi;
b. Hal itu disebabkan oleh perbuatan korban atau pihak ketiga.
c. Terlepas  dari  langkah-langkah  keamanan,  yang  disebabkan  oleh pergerakan manusia atau hewan.
Untuk  menuntut  pertanggungjawaban  hukum,  maka  dibutuhkan  proses litigasi  yaitu  melalui  lembaga  pengadilan.  Di  Kuala  Tungkal  pada  tahun  2022 terdapat 6 kasus kecelakaan lalu lintas yang telah diselesaikan secara litigasi atau melalui  persidangan  dan  berkekuatan  hukum  tetap (inkracht). Beberapa  kasus tersebut antara lain: 19
a. Perkara No. 58/Pid.Sus/2022/PN.Ktl
18 UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/22TAHUN2009UU.htm, diakses pada 13 Maret 2023 pada pukul 19.21 WIB.
19 Dokumentasi di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Kab. Tanjung Jabung Barat, tanggal 20 Maret 2023.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023
Sesuai amar putusan majelis hakim telah menyatakan Ruslandi Als Ruslan bin Andi  dinyatakan  bersalah  menyebabkan  kecelakaan  lalu  lintas  yang menewaskan  orang  lain  dan  merusak  sebuah  mobil.  Sebagai  hukuman,  ia dijatuhi  hukuman  9  (sembilan)  bulan  penjara  dan  denda  sebanyak  Rp. 1.000.000,00  (satu  juta  rupiah),  dengan  kemungkinan  tambahan  satu  bulan kurungan apabila denda tidak dibayar.
b. Perkara No. 81/Pid.Sus/2022/PN.Ktl
Sesuai dengan amar putusan majelis hakim telah menyatakan Yekti Utomo Als Tomo  bin  Lasman  dinyatakan  bersalah  mengemudikan  kendaraan  bermotor dalam  keadaan  mabuk  yang  menyebabkan  kematian  orang  lain  akibat kesalahannya. Ia dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, serta denda sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan kemungkinan apabila denda tidak dibayar, pidana diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan.
c. Perkara No. 92/Pid.Sus/2022/PN.Ktl
Sesuai dengan amar putusan majelis hakim telah menyatakan Ari Nur Setiawan Als Ari bin Tri Woro dinyatakan bersalah mengoperasikan kendaraan bermotor dalam  keadaan  lalai  menyebabkan  kematian  orang  lain  dan  kerusakan  harta benda.  Woro  divonis  8  bulan  penjara  dan  denda  Rp.  1.000.000,00  (satu  juta rupiah), dengan kemungkinan tambahan hukuman 1 bulan apabila denda tidak dibayar.
d. Kasus dengan Nomor Perkara 115/Pid.Sus/2022/PN.Ktl
Sesuai  dengan  amar  putusan  majelis  hakim  telah  menyatakan  Fernando Ritonga  Als  Siregar  telah  dinyatakan  bersalah  menyebabkan  tabrakan  lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan harta benda. Terdakwa juga  dijatuhi  hukuman  satu  tahun  penjara  dan  denda  sebanyak  Rp. 1.000.000,00  (satu  juta  rupiah),  dengan  kemungkinan  apabila  denda  tidak dibayar, pidana denda diubah menjadi dua bulan kurungan.
e. Perkara No. 118/Pid.Sus/2022/PN.Ktl
Sesuai amar putusan majelis hakim telah menyatakan Dedi Bariawan Als Dedi bin Bahrani divonis bersalah karena lalai mengoperasikan kendaraan bermotor
hingga terjadi tabrakan yang mengakibatkan korban jiwa dan luka ringan serta kerusakan  harta  benda.  Akibatnya,  terdakwa  dijatuhi  hukuman  8  (delapan) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan kemungkinan apabila tidak dibayar, pidananya diubah menjadi 1 (satu) bulan kurungan.
f. Kasus dengan Nomor Perkara 159/Pid.Sus/2022/PN.Ktl
Sesuai dengan amar putusan majelis hakim telah menyatakan Asril bin Buyung Utiah dinyatakan bersalah mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan lalai yang mengakibatkan beberapa korban tewas, luka ringan, dan kerusakan mobil akibat kelalaiannya. Akibatnya, terdakwa dijatuhi hukuman penjara satu tahun sepuluh bulan.

## Kesimpulan
Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat akibat kelalaian berkendara, dilakukan dengan dua cara yaitu melalui litigasi dan non-litigasi.  Para  pihak  dan  keluarganya  dapat  memilih  cara  penyelesaian  yang akan  ditempuh,  apakah  ingin  melalui  jalur  damai  atau  tetap  dilanjutkan  dengan proses hukum hingga ke persidangan. Jika antara pihak pelaku dan korban sepakat dalam menyelesaikan perkara melalui jalur damai, maka hal yang dilakukan adalah dengan melibatkan lurah/kepala desa setempat untuk membuat surat perdamaian. Tujuan  surat  perdamaian  ini  agar  dimasa  mendatang  jika  terjadi  hal  yang  tidak diinginkan atau diungkit kembali perkaranya, maka dapat dibuktikan melalui bukti tertulis  yang  telah  disepakati.  Sedangkan,  jika  diantara  pihak  pelaku  dan  pihak korban  tidak  ditemui  titik  temu  atau  perdamaian  dan  menginginkan  perkara  itu lanjut  hingga ke pengadilan, maka harus mengikuti proses  persidangan  peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal . Pertanggungjawaban pidana terhadap 6 (enam) perkara di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal menunjukkan bahwa pelaku atau  terdakwa  yang  dinyatakan  bersalah  menyebabkan  kecelakaan  lalu  lintas dengan  kecerobohan  yang  disengaja  dan  memenuhi  kriteria  tindak  pidana  yaitu, adanya kecerobohan pengemudi, kesalahan mengemudi, dan pelanggaran lainnya berdasarkan UU LLAJ.

## DAFTAR PUSTAKA

## I. Buku
Ati  Novianti  F.,  Mengenal  Peraturan  Lalu  Lintas,  Jakarta,  Buana  Cipta  Pustaka, 2009.
C.S.T.  Kansil,  Disiplin  Berlalu  Lintas  di  Jalan  Raya,  Jakarta,  PT.  Rineka  Cipta, 1995.
Joenedi E. dan Johny I., Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Depok, Prenada Media Group, 2016.
R. Susilo, Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), Bogor, Politeia, 2008.
Sudikno M., Mengenal Hukum, Yogyakarta, Liberty, 1996.
Suwardjoko P. Wrapani, Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bandung, Institut Teknologi Bandung, 2002.
Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, PT. Refika Aditama, 2002.

## II. Jurnal
Elika  Simatupang,  S.,  Sahari,  A.,  &  Perdana,  S.  (2020),  Pertanggungjawaban Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Laka  Lantas  Di  Bawah  Umur (Satlantas  Polres  Langkat), Journal  of  Education,  Humaniora  and  Social Sciences (JEHSS), Vol. 3 (No. 2). DOI: https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.255 Stefanus  Ruusen,  A.  (2021),  Penegakan  Hukum  Pidana  Karena  Kelalaian Pengemudi  Kendaraan  yang  Mengakibatkan  Kecelakaan  Lalu  Lintas”, Jurnal Lex Crimen , Vol. 10 (No. 2). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/issue/view/2852

## III. Peraturan Perundang – undangan
Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pasal 1 angka 24 Pasal 1 angka 2 Pasal 234 ayat (1)
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak.
Keputusan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  518/A/J.A/11/2001  Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

## IV. Situs Internet
Testimoni KorbanKecelakaan Bermotor https://tanjabbarkab.go.id/site/testimoni-korban-kecelakaan-bermotor/ Kecelakaan Di Tanjab Barat https://jambi.tribunnews.com/topic/kecelakaan-di-tanjab-barat
Anak Berkendara Hingga Tabrak Orang, Bagaimana Proses Hukumnya? https://www.hukumonline.com/klinik/a/anak-berkendara-hingga-tabrak-orang-- bagaimana-proses-hukumnya-lt62e78dda69538/
Sanksi Pidana Pengemudi Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2021/06/15/sanksi-pidana-bagi-pengemudi- kendaraan-bermotor-yang-menyebabkan-kecelakaan-lalu-lintas-2/