## TANGGUNG JAWAB CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA SETELAH TIDAK MENJABAT LAGI TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA
Ricki Yoan* Amzulian Rifai** Amin Mansyur***
Abstrak ; Camat selaku PPAT sementara mendapat kewenangan dalam hal melakukan perbuatan hukum dalam membuat akta yang otentik, dikarenakan jabatan yang melekat padanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Penelitian ini merumuskan permasalahan tentang bagaimanakah tanggung jawab camat selaku PPAT Sementara setelah  tidak  menjabat  lagi  sebagai  PPAT  Sementara  terhadap  akta  yang  dibuatnya,  dan  bagaimanakah kedudukan  akta  dan  sanksi  yang  diterima  Camat  apabila  akta  otentik  yang  dibuatnya  tidak  memenuhi persyaratan  dalam  proses  pendaftaran  tanah.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  yang  menganalisis suatu  aturan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  yang  berlaku    untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian tesis ini menggunakan metode pendekatan Perundang- undangan ( Statue Approach), pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).
Hasil Penelitian ini bertujuan untuk mejelaskan akan tanggung jawab camat setelah tidak menjabat lagi sebagai PPAT sementara terhadap akta yang dibuatnya, apabila mengalami permasalahan hukum di kemudian hari,  serta menjelaskan sanksi dan kedudukan akta yang dibuat oleh PPAT sementara setelah tidak menjabat lagi jika tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan pendaftaran tanah. Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi  mengenai  pengembangan  Ilmu  Hukum  Kenotariatan  khususnya  disiplin  Ilmu  Hukum  Agraria  dalam bidang  pertanahan  dan  dapat  memberikan  kontribusi  pemikiran  hukum  kepada  Notaris/PPAT  maupun  calon Notaris/PPAT, Khususnya bagi camat yang mengemban jabatan sebagai PPAT Sementara.
Kata Kunci : Kedudukan akta; PPAT Sementara; Sanksi; Tanggung Jawab
*  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum Universitas Sriwijaya **OMBUDSMAN  Republik  Indonesia  dan Fakultas Hukum UNSRI ***BPN Kota Palembang

## A. Pendahuluan
PPAT  Sementara  adalah  pejabat  Pemerintah yang  ditunjuk  karena  jabatannya  untuk
melaksanakan  tugas  PPAT  dengan  membuat akta  PPAT  di  daerah  yang  belum  cukup terdapat PPAT. 1
Hal  ini  dimaksudkan  agar  proses pelayanan  kepada  masyarakat  khususnya dalam  proses  pendaftaran  peralihan  hak  atas
1 Lihat Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
tanah di daerah yang belum cukupnya terdapat PPAT  dapat  berjalan  dengan  lancar  tanpa kesulitan  apabila  terjadi  transaksi-transaksi mengenai  tanahnya.  Daerah  Kerja  PPAT Sementara  meliputi  wilayah  kerjanya  sebagai pejabat  pemerintah  yang  menjadi  dasar penunjukannya. 2 Maka  dalam  hal  ini  dapat diketahui  bahwa  akta  PPAT  Sementara  juga merupakan  alat  bukti  yang  otentik  dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral dan dalam  hukum  apabila  terjadi  permasalahan yang  terjadi.  Tetapi  dalam  pelaksanaannya  di lapangan masih terdapat penyimpangan maupun  kelalaian  ini  masih  sering  di  jumpai seperti ;
1. Pada  penandatanganan  akta  jual  beli yang dilakukan PPATS tanpa mengecek ataupun memeriksa kesesuaian seritipikat  terlebih  dahulu  di  Kantor
Pertanahan ;
2. Pada  penandatanganan  akta  jual  beli yang tanpa di hadiri oleh saksi-saksi ;
3. Adanya  perbedaan  nilai  transaksi  yang dimuat dalam akta jual beli dengan nilai transaksi yang sebenarnya, tetapi sangat sulit  di  buktikan  karena  belum  adanya ketetapan  yang  pasti  dalam  pemerintah daerah  atau  kotamadya  yang  belum dapat  menjamin  kepastian  hukum  bagi para pihak ;
4. Ketidakprofesionalan  PPATS  dalam membuat akta otentik tersebut, dikarenakan belum  pahamnya  akan  hak dan  kewajibannya  dalam  pejabat  yang mempunyai  hak  dan  kewajiban  dalam membuat akta tersebut;
5. Serta  akan  kedudukan  akta  tanah tersebut apabila PPAT sementara tersebut  tidak  lagi  menjabat  sebagai
PPAT sementara atau telah
tercukupinya  peran  PPAT  di  daerah tersebut.
Penyebab  hal  di  atas  dikarenakan tidak  adanya  suatu  peraturan  yang  pasti  yang menjelaskan  akan  sanksi  adminstratif  yang tertulis pada tanggung jawab PPAT sementara yang  menyalahgunakan  kewenangan  dan tugasnya dalam sudut pandang pada peraturan
2 Lihat  Pasal  12  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah Nomor  37  Tahun  1998  tentang  Peraturan  Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
hukum  positif  di  Indonesia,  apabila  PPAT sementara  tersebut  tidak  lagi  mempunyai kewenangan  dalam  wilayah  tersebut  dalam pembuatan  akta  otentik  tersebut  atau  dengan kata  lain  tidak  lagi  menjabat  sebagai  Camat selaku pejabat pemeritah.
Permasalahan  yang  dibahas  dalam penelitian  ini  dapat  dirumuskan  sebagai berikut:  Pertama,  apa  Bagaimana  tanggung jawab  Camat  selaku  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  (PPAT)  sementara  setelah  tidak menjabat lagi terhadap akta yang di buatnya? Kedua,  Bagaimana  kedudukan  akta  yang  di buat oleh Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah  (PPAT)  sementara  setelah  tidak menjabat  lagi  terhadap  akta  yang  dibuat, apabila  tidak  memenuhi  persyaratan  untuk dilakukan pendaftaran tanah? Ketiga, Bagaimana  sanksi  yang  diberikan  kepada PPAT  Sementara  dalam  membuat  akta  yang otentik  tidak  memenuhi  persyaratan  dalam proses pendaftaran tanah?

## B. Metode Penelitian
Penelitian  yang  akan  dilakukan  merupakan tipe  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian hukum normatif menganalisis suatu keberlakuan  hukum  yang  dilakukan  dengan meneliti  bahan-  bahan  hukum,  seperti penelitian  terhadap  asas-asas  hukum,  hukum positif,  aturan  hukum,  dan  kaidah-  kaidah hukum, serta implementasinya terhadap suatu peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam masyarakat. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum  yang  mempunyai  kekuatan  mengikat, yang  bersumber  dari  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  masalah yang diteliti, yang terdiri dari :
1. Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada  pasal 33 ayat (3) ;
2. Undang  Undang  Nomor  5  Tahun 1960  Tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran Tanah;
4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  3
Tahun  1997  Tentang  Ketentuan Pelaksanaan  Tentang  Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pendaftaran Tanah;
5. Peraturan  Kepala  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  8 Tahun  2012  Tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Menteri  Negara Agraria/Kepala Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  3 Tahun  1997  Tentang  Ketentuan Pelaksanaan  Tentang  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
Pendaftaran Tanah;
6. Peraturan  Pemerintah  Nomor  37 Tahun  1998  Tentang  Peraturan Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah ; 7. Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor
1  Tahun  2006  Tentang  Ketentuan Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah Nomor  37  Tahun  1998  Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
8. Peraturan  Kepala  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  23 Tahun  2009  Tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  1  Tahun  2006 Tentang  Ketentuan  Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  37
Tahun  1998  Tentang  Peraturan Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta
Tanah;
9. Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (KUHPerdata);
10. Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHPidana);
11. Undang–Undang Nomor 02 Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Bahan  Hukum  Sekunder,  yaitu  bahan hukum  yang  menjelaskan  mengenai  bahan hukum  primer,  yang  terdiri  dari  :  buku-buku yang  membahas  tentang  Penegakkan  Hukum; buku-buku yang membahas tentang Kewenangan;  buku-buku  yang  membahas tentang  Kenotariatan;  dan  buku-buku  yang membahas  tentang  Kepailitan.  Bahan  Hukum Tersier  yaitu  bahan  hukum  yang  memberikan petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan
hukum  primer  dan  sekunder,  yang  meliputi: Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  dan  Black
Law Dictionary. Bahan hukum yang dikumpulkan,  dihimpun  atau  dikompilasikan akan  ditafsirkan  melalui  teori-  teori  hukum, asas- asas hukum dan konsep- konsep hukum yang berkaitan dengan obyek kajian penelitian yang  dapat  berupa  peraturan  perundang- undangan,  penelitian  terdahulu  dan  karya ilmiah.  Proses  pengumpulan  ini  dilakukan berdasarkan  relevansi  materi  terkait  sehingga dapat  menunjang  substansi  kerangka  teori analisis  penelitian  ini.  Bahan  penelitian  yang telah  diperoleh  akan  diolah,  dianalisa  dan disimpulkan    dengan  menggunakan  metode deduktif  di  dalam  penyusunan  karya  ilmiah ini.

## C. ANALISIS DAN DISKUSI
1. Tanggung  Jawab  Camat  Selaku

## PPATS.
Tanggung  jawab  ini  berasal  dari  tindakan hukum  setiap  individu  yang  mendapat  suatu kewenangan  yang  diberikan  kepadanya  untuk melaksanakan  suatu  hak  dan  kewajiban.  Di dalam  kewenangan  ini  terdapat  wewenang- wewenang (rechtsbe voegdheden). Wewenang ini merupakan ruang lingkup tindakan hukum publik,  lingkup  wewenang  pemerintahan, tidak  hanya  meliputi  wewenang  membuat keputusan (bestuur), tetapi meliputi wewenang  dalam  rangka  pemberian  tugas, dan  memberikan  wewenang  serta  distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 3 Istilah
tersebut  disejajarkan  dengan  istilah  hukum Belanda yaitu “ Bevoegdheid”
yang mengartkan tentang kewenangan atau wewenang tersebut. istilah “ Bevoegdheid” ini sendiri  digunakan  dalam  hukum  privat  dan hukum  publik,  sedangkan  “wewenang”  ini selalu  digunakan  dalam  konsep  hukum publik. 4
3 Ateng Syafrudin, 2000 , Menuju
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara  yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justia, Bandung: Universitas Parahyangan, hlm.22.
4 Philipus  M.  Hadjon, Tentang  Wewenang, Yuridika ,  No.5  dan  6  tahun  XII,  September- Desember 1997, hlm 1.
Dalam  konsep  hukum  publik  tersebut mempunyai  terdiri  3  (tiga)  komponen yaitu;
1. pengaruh, maksudnya penggunaan wewenang tersebut dimaksudkan mengendalikan perilaku subjek hukum;
2. dasar  hukum,  maksudnya  wewenang  itu selalu  harus  mempunyai  dasar  petujuk aturan  dan  ketentuannya  dalam  hal  ini prosedur atau dasar hukumnya;
3. konformitas  hukum,  mengandung  arti bahwa  perlu  adanya  stadarisasi  wewenang itu  sendiri  yaitu  standar  umum  (semua jenis wewenang dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). 5
Sebagaimana  hal  di  atas  maka  dapat kita  ketahui  bahwa  camat  itu  termasuk penyelenggara  pemerintah,  yang  diberikan suatu  kewenangan  untuk  melaksakan  atau melakukan  perbuatan  dan  tindakan  hukum dalam  melaksanakan  tujuan  pemerintahan  itu sendiri. 6 Tindakan  hukum  yang  dimaksud, menurut  R.J.H.M.  Huisman  dapat  diartikan adalah  sebagai  tindakan-tindakan    yang berdasarkan sifatnya yang dapat menimbulkan akibat  hukum  tertentu,  atau  suatu  tindakan yang  dimaksudkan  untuk  menciptakan  hak dan  kewajiban.  Istilah ini  semula  berasal  dari ajaran hukum perdata (het woord rechtshandeling is ontleend aan de dogmatiek van het burgerlijk recht) , atau yang kemudian dikenal  dengan  hukum  administrasi,  yang tindakan  atau  perbuatan  tersebut  dikenal dengan  istilah  tindakan  hukum  adminstrasi ( administrative rechtshandeling ).
Pasal  1  ayat  2  Peraturan  Pemerintah Nomor  37  tahun  1998  tentang  Peraturan Jabatan  pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  ,  maka dapat  kita  ketahui  Camat  selaku  PPAT Sementara  ini  mendapat  kewenangan  dalam hal  melakukan  perbuatan  hukum  seperti PPAT  dikarenakan  Jabatannya  yang  melekat padanya.  Apabila  camat  tersebut  tidak  atau berhenti melaksanakan jabatan PPAT
tersebut,  dikarenakan  tidak  lagi  menjabat sebagai Camat atau diberhentikan sebagaimana  Pasal  8  ayat  2  Peraturan
5 Ibid , hlm.1-2
6 Lihat  Pasal  126  Undang-Undang  Nomor  32 tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Pemerintah  Nomor  37  tahun  1998  tentang Peraturan  Jabatan  pejabat  Pembuat  Akta Tanah
Camat  selaku  PPAT  sementara  ini apabila tidak menjabat lagi harus memberikan protokol  kepada  PPAT  sementara  yang menggantikannya,  atau  apabila  belum  adanya protokol yang menggantikannya, maka protokol  PPAT  ini  harus  diserahkan  pada Kepala  Kantor  Pertanahan  Setempat. 7 Dalam hal  serah  terima  protokol  ini  juga  dapat diartikan sebagai serah terima tanggung jawab terhadap perbuatan PPAT sementara sebelumnya  kepada  penggantinya,  terkecuali apabila  ada  tindakan  hukum  yang  bersifat personal  atau  dkatakan  pelanggaran  hukum yang dilakukan oleh PPAT sementara tersebut dalam  melaksanakan  jabatannya  maka  PPAT tersebut harus bertanggung jawab.
Hal ini di karenakan setiap wewenang pejabat  atau  pejabat  selalu  harus  disertai tanggung  jawab,  sesuai  dengan  prinsip  “ deed bovegdheid  zonder  verantwoordenlijkheid” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).  Karena  wewenang  ini melekat pada jabatan, dalam implementasinya dengan  ini  camat  selaku  PPAT  sementara menjalankan  fungsionaris  jabatan  PPAT semetara  tersebut.  Tanggung  jawab  pada Camat selaku PPAT sementara ini di bagi dua yakni;
7 Lihat  Pasal  27  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37 tahun  1998  tentang  Peraturan  Jabatan  pejabat Pembuat Akta Tanah yang berbunyi ;
1. PPAT  yang  berhenti  menjabat  karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, c, dan d, diwajibkan menyerahkan protokol  PPAT  kepada  PPAT  di  daerah kerjanya;
2. PPAT  Sementara  yang  berhenti  sebagai PPAT  Sementara  menyerahkan  protokol PPAT  kepada  PPAT  Sementara  yang menggantinya;
3. PPAT Khusus yang berhenti sebagai PPAT Khusus  menyerahkan  protokol  PPAT kepada  PPAT  Khusus  yang  mengganti- kannya;
4. Apabila tidak ada PPAT penerima protokol sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  dan (3),  protokol  PPAT  diserahkan  kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat.
1. Tanggung  jawab  jabatan,  maksudnya berkenaan  dengan  keabsahan  tindakan hukum  pemerintahan  yang  dilakukan oleh  pejabat  untuk  dan  atas  nama jabatan  (ambtshalve).  Menurut  F.R. Bothlingk menyatakan bahwa perbuatan hukum  ini  adalah  pernyataan  kehendak dan  tanggung  jawab  secara  khusus tertuju kepada pihak yang kehendaknya dinyatakan, yakni pihak  yang diwakili. Wakil  tidak  menyatakan  kehendaknya sendiri,  karena  itu  melakukan  tanggung jawab kepadanya tidak pada tempatnya. Meskipun kewenangan itu melekat pada jabatan  yang  membawa  konsekwensi melekatnya tanggung jawab pada jabatan  yang  bersangkutan,  namun dapat saja dalam pelaksanaan kewenangan itu tanggung jawab
dibebankan kepada pribadi ( In Persoon) pejabat.
2. Tanggung  jawab  pribadi,  ini  berkaitan dengan  kesalahan  administrasi  dalam penggunaan wewenang maupun
pelayanan publik. Seorang pejabat yang menjalankan  tugas  dan  kewenangan jabatan  atau  membuat  suatu  perbuatan hukum  maka  secara  tidak  langsung dibebani  akan  tanggung  jawab  itu sendiri.  Kesalahan  secara  administrasi atau  maladministrasi  ini  berasal  dari bahasa latin Malum (jahat, buruk, jelek) dan administrare ( to manage , mengurus,  atau  melayani),  maka  dapat di  artikan  sebagai  pelayanan  atau pengurusan yang buruk atau jelek.
Camat  selaku  PPAT  sementara  ini, apabila tidak menjabat lagi masih mempunyai tanggung jawab yang masih melekat dikarenakan perbuatan hukum yang dilakukannya, dalam hal ini membuat akta. Ini terjadi  apabila  camat  tersebut  melakukan perbuatan  yang  merugikan  para  pihak  atau ikut  serta  dalam  melakukan  perbuatan  yang melanggar  hukum  atau  ketentuan  yang berlaku, walaupun dia tidak menjabat lagi.
2. Kedudukan  akta  yang  di  buat  oleh
Camat  selaku  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah Sementara (PPATS) setelah tidak menjabat  lagi  sebagai  PPATS  terhadap akta yang dibuat, apabila tidak
memenuhi persyaratan untuk dilakukan pendaftaran tanah
1. Sebab degradasi Akta PPATS.
Akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  sementara  ini merupakan akta otentik, 8 hal ini disebabkan di buat  di  hadapan  pejabat  yang  di  beri kewenangan  dalam  membuat  akta  atau dikenal  juga  dengan  akta relaas atau  akta pejabat.  Dalam  pembuatan  akta  ini  harus memenuhi syarat –syarat terjadinya perjanjian atau  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  para pihak dalam membuat akta tersebut diterangkan secara tertulis sebagaimana dalam pasal  1320  KUH  perdata,  dan  bersifat mengikat bagi para pihak tersebut. 9
Definisi  akta  Menurut  A.  Pitlo merupakan surat yang ditandatangani, diperbuat sebagai bukti, dan untuk dipergunakan  oleh  orang,  untuk  keperluan siapa  surat  itu  dibuat. 10 Menurut  Sudikno Mertokusumo  mengartikan  akta  adalah  surat yang  diberi  tandatangan  yang  memuat peristiwa-peristiwa  yang  menjadi  dasar  suatu haka  tau  perikatan,  yang  dibuat  sejak  semula dengan  sengaja  untuk  pembuktian. 11 Ber- dasarkan  pendapat  tersebut,  maka  dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud akta, ada- lah:
1. Perbuatan  handeling/perbuatan  hukum rechtshandeling itulah pengertian yang luas, dan;
2. Suatu  tulisan  yang  dibuat  untuk dipakai/digunakan sebagai bukti
perbuatan hukum tersebut, yaitu
berupa tulisan yang diajukan kepadapembuktian tersebut. 12
8 Lihat  Pasal  1868  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata
9 Lihat  Pasal  1313  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata 10 A. Pitlo, 1986, Pembuktian dan Daluwarsa , alih bahasa M. Isa Arief, Jakarta:Intermasa, hlm.52 11 Sudikno  Mertokusumo,  2006, Hukum  Acara Perdata  Indonesia ,  Edisi  ke-7,  Yogyakarta :Liberty, hlm.120.
12 Vicktor  M.  Situmorang  Sitanggang,  1993, Grosse  Akta  Dalam  Pembuktian  dan  Eksekus i, Jakarta: RInika Cipta, hlm.26 dan Cormentyna.
Selanjutnya  dalam  kaitannya  dengan akta  PPAT,  maka  fungsi  akta  PPATS  yaitu sama  dengan  akta  yang  dibuat  oleh  PPAT
pada umumnya, menurut Sudikno
Mertokusumo menjelaskan bahwa akta mempunyai fungsi sebagai berikut; 13
1. Fungsi  formil (formalitas  causa )  yang berarti  bahwa  untuk  lengkapnya  atau sempurnanya  (bukan  untuk  sahnya) suatu  perbuatan  hukum,  haruslah dibuat suatu akta, disini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum;
2. Fungsi  alat  bukti (probationis  causa ) bahwa  akta  itu  dibuat  sejak  semula dengan  sengaja  untuk  pembuktian dikemudian hari, sifatnya tertulis suatu perjanjian  dalam  bentuk  akta  itu  tidak membuat  sahnya  perjanjian,  tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.
Mengenai  fungsi  akta  PPAT  dalam jual beli, Mahkamah Agung dalam putusannya  No.1363/K/Sip/1997  berpendapat bawa  pada  pasal  19  Peraturan  Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, menyatakan  dengan  jelas  bahwa  akta  PPAT itu  merupakan  alat  bukti  yang  mutlak  yang menerangkan sah atau tidaknya suatu jual beli tanah tersebut. 14 Akan tetapi, setelah disempurnakan  oleh  Peraturan  Pemerintah No.24  tahun  1997  tentang  pendaftaran  tanah, maka  pendaftaran  jual  beli  tanah  tersebut hanya  dapat  dilakukan  dengan  akta  PPAT yang  merupakan  sebagai  alat  buktinya.  Hal ini,  mengartikan  bahwa  perbuatan  hukum dalam  hal  pemindahan  hak  atas  tanah dikarenakan  jual  beli  harus  dibuktikan  dalam sebuah  akta  untuk  memperoleh  sertipikt, biarpun jual belinya sah menurut hukum. 15
Dengan  demikian  dapat  diketahui bahwa  akta  PPAT  itu  merupakan  syarat mutlak  yang  harus  ada  dalam  suatu  peralihan hak  atas  tanah,  karena  berkaitan  dengan
13 Sudikno Mertokusumo, 2006 , Op. cit , hlm. 121- 122
14 Adrian Sutedi, 2010, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya , Cetakan Ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.79
15 Boedi  Harsono,  2007, PPAT  ,  Sejarah,  Tugas dan  Kewenangannya, Majalah  RENVOI  Nomor 844.IV, Januari 2007, hlm.11.
pendaftarannya,  dimana  kantor  pertanahan dalam  hal  ini  BPN  yang  merupakan  instansi yang diberi kewenangan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah di seluruh wilayah  Indonesia  akan  menolak  pendaftaran tersebut, apabila tidak melampirkan akta yang dibuat dihadapan PPAT ataupun PPATS.
Suatu  akta  pada  dasarnya  memiliki ragam  fungsi  yang  berkaitan  dengan  suatu perbuatan  atau  tindakan  hukum,  antara  lain yaitu  dalam  hal  menentukan  keabsahan  atau syarat  pembentukan  dan  fungsi  alat  bukti. 16
Menurut  B.I.P.  Suhendro,  fungsi  akta  PPAT sebagai  alat  bukti  menjadi  sangat  penting dalam  membuktikan  akan  suatu  perbuatan hukum  yang  menjadi  dasar  timbulnya  hak atau perikatan tersebut.
Hal  ini  bersumber  pada  ketentuan pada pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan  bahwa  ia  mempunyai  hak,  atau guna  meneguhkan  haknya  sendiri  maupun membantah  suatu  hak  orang  lain,  menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan  adanya  hak  atau  peristiwa tersebut. 17 Dengan  demikian  diketahui  bahwa akta  otentik  yang  dibuat  oleh  PPAT Sementara  merupakan  alat  pembuktian  yang kuat  dalam  menyatakan  suatu  perbuatan hukum mengenai peralihan hak atas tanah dan bangunan kepada para pihak  yang  melakukan suatu perikatan.
Selanjutnya  dalam  kaitannya  dengan Akta PPATSementara, maka dapat disimpulkan  bahwa  fungsi  bagi  para  pihak yang berkepentingan adalah ;
a. Sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum;
b. Sebagai alat pembuktian;
16 Herlien  Budiono,  2006, Asas  Keseimbangan
Bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesi a, Bandung:Citra Aditya Bakti, hlm.256
17 B.I.P.  Suhendro  dalam  Reza  Febriantina,  2010, Kewenanangan  Pejabat  Pembuat  Pembuat  Akta Tanah  (PPAT)  Falam  Pembuatan  Akta  Otentik, Semarang:  Tesis  Fakultas  Hukum  Universitas Diponegoro, hlm.92.
c. Sebagai alat pembuktian satu- satunya. 18
Hal diatas selaras dengan Pasal 1866 KUHPerdata yang dimana menyatakan alat bukti terdiri dari ;
a. Alat bukti tulisan;
b. Pembuktian dengan saksi-saksi;
c. Persangkaan-persangkaan;
d. Pengakuan; dan
e. sumpah
Berdasarkan  pasal  1867  KUHPerdata menentukan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik,  maupun  dengan  tulisan-tulisan  di bawah  tangan.  Dalam  hubungannya  dengan tugas  jabatan  PPAT,  otensitas  akta  yang dibuat  memiliki  fungsi  yang  telah  diatur dalam  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  No.37 tahun  1998  Tentang  Peraturan  Jabatan Pembuat  Akta  Tanah,  yang  tertera  dalam pasal  2  ayat  1  yang  menyatakan  bahwa  akta otentik memiliki dua fungsi, yaitu;
a. sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan  hukum  tertentu  mengenai  hak atas  tanah  atau  hak  milik  atas  satuan rumah susun ;
b. sebagai dasar bagi pendaftaran perubahan  data  pendaftaran  tanah  yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.
Menurut  Habib  Adjie,  kebatalan  atau ketidakabsahan dari suatu akta dalam kedudukannya  sebagai  akta  otentik  meliputi lima bagian yaitu; 19
a. dapat dibatalkan;
b. batal demi hukum;
c. mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan;
d. dibatalkan oleh para pihak sendiri; dan
e. dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap karena penerapan asas praduga sah.
18 A. Pitlo, 1986 ,  Op.cit , hlm 54
19 Habib  Adjie,  2009, Sanksi  Perdata  dan Administratif  Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat Publik ,  Cetakan  Ke-2,  Bandung:  Refika  Aditama, hlm.81
Sebagai  akta  yang  otentik,  akta  yang dibuat  camat  selaku  PPAT  Sementara mempunyai  alat  pembuktian  yang  sempurna, akan  tetatpi  dapat  juga  terdegredasi  ataupun dinyatakan  batal  demi  hukum.  Hal  ini  terjadi apabila adanya penyimpangan atau pelanggaran  yang  dilakukan  PPAT sementara tersebut  saat  masih  menjabat  dalam  membuat akta  otentik  tersebut,  terhadap  syarat  formil dan  syarat  materiil  sebagaimana  diatur  dalam ketentuan perundang-undangan yang terkait.
2.Akibat hukum penyimpangan atau pelanggaran terhadap syarat formil Menurut ketentuan pasal 1868 KUHPerdata  akibat  hukum  penyimpangan terhadap  syarat  formil  dirumuskan  sebagai berikut :
a) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang – undang, artina jika bentuknya  tidak  ditentukan  oleh  undang  – undang maka salah satu unsur akta otentik itu tidak terpenuhi dan jika tidak dipenuhi unsur tersebut  maka  tidak  akan  pernah  ada  yang disebut dengan akta otentik.
b) Akta  itu  harus  dibuat  oleh door atau dihadapan ten  overstain Pejabat  Umum. Menurut Habib Adjie, akta otentik tidak saja didapat  dibuat  dihadapan  Notaris,  tapi  juga dihadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT), Pejabat Lelang, dan Pegawai Kantor Catatan Sipil. 20
c) Bahwa  akta  itu  dibuat  oleh  atau dihadapan  Pejabat  Umum  yang  berwenang untuk membuatnya di tempat dimana akta itu dibuat. Pengertian berwenang disini meliputi berwenang  terhadap  orangnya,  berwenang terhadap katanya, berwenang terhadap waktunya, berwenang terhadap tempatnya.
Adapun  dalam  prakteknya  pelanggaran terhadap  prosedur  dan  persyaratan  formil pembuatan  akta  PPAT  sementara  dalam  hal yakni :
a. PPAT belum melakukan cek bersih
atau pemeriksanaan kesesuaian data ke  Kantor  Pertanahan,  akan  tetapi penandatanganan akta jual beli telah dilakukan.  Pasal  97  ayat  (1) PMNA/Ka  BPN  3/1997  tentang Ketentuan  Pelaksanaan  PP  No.  24
20 Habib Adjie I, Ibid , hal. 48.
Tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah  :  Sebelum  melaksanakan pembuatan  akta  jual  beli  hak  atas tanah,  terlebih  dahulu  PPAT  wajib melakukan  pemeriksaan  ke  Kantor Pertanahan setempat untuk mengetahui  kesesuaian  sertifikat hak  atas  tanah  yang  bersangkutan dengan  daftar-daftar  yang  ada  di Kantor Pertanahan dengan memperlihatkan sertifikat asli kepada petugas Kantor Pertanahan.
b. Penandatanganan  akta  jual  beli oleh  para  pihak  (penjual  dan pembeli)  tidak  dilakukan  dalam waktu  yang  bersamaan  di  hadapan
PPAT  dana  tau  dihadapan  PPAT
yang menandatangani akta jual beli.
Pasal  101  ayat  (1)  PMNA/Ka  BPN 3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah : “Pembuatan  akta  PPAT  harus dihadiri  oleh  para  pihak  yang melakukan  perbuatan  hukum  atau orang  yang  dikuasakan  olehnya dengan surat kuasa tertulis sesuai dengan  peraturan  perundang  – undangan yang berlaku”. Pembuatan  dan  penandatanagan akta  jual  beli  dilakukan  diluar daerah  kerja  PPAT  dana  tau  diluar Kantor  PPAT  dan  tanpa  dihadiri oleh saksi – saksi. Pasal  101 ayat (2) PMNA/Ka BPN 3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :Pembuatan akta PPAT harus disaksikan oleh sekurang- kurangnya 2 (dua) orang saksi yang menurut ketentuan peraturan
perundang–undangan  yang  berlaku memenuhi  syarat  untuk  bertindak sebagai saksi dalam suatu perbuatan hukum,  yang  memberi  kesaksian antara lain mengenai kehadiran para pihak  atau  kuasanya,  keberadaan dokumen-dokumen yang ditunjukan dalam  pembuatan  akta,  dan  telah dilaksanakannya  perbuatan  hukum tersebut  oleh  para  pihak  yang bersangkutan.
c. PPAT  tidak  membacakan  isi  dari akta jual beli dihadapan para pihak secara terperinci, hanya menjelaskan  mengenai  maksud dari pembuatan akta. Pasal 101 ayat (3) PMNA/Ka BPN 3 /1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan  PP  No.  24  Tahun
1997 Tentang Pendafatran Tanah : “PPAT  wajib  membacakan  akta kepada para pihak yang bersangkutan dan memberi penjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan akta dan prosedur  pendaftaran  yang  harus dilaksanakan  selanjutnya  sesuai ketentuan yang berlaku”
d. Nilai  harga  transaksi  yang  dimuat di  akta  jual  beli  tidak  sesuai dengan nilai harga transaksi sebenarnya.
Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU No. 28 Tahun 2009 Tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
1. Dasar pengenaan Bea Perolehan Ha  katas  Tanah  dan  Bangunan adalah  Nilai  Perolehan  Objek Pajak.
2. Nilai  Perolehan  Objek  Pajak sebagaimana  dimaksud  pada ayat  1,  dalam  hal  jual  beli adalah harga transksi.
e. Penandatanganan  akta jual  beli telah dilakukan  akan  tetapi  para  pihak belum melakukan pembayaran pajak, yakni  Pajak  Penghasilan  (PPh)  atas penghasilan  dari  pengalihan  hal  atas tanah dan/atau bangunan bagi penjual,  dan  bea  perolehan  hak  atas tanah  dan  bangunan    (BPHTB)  bagi pembeli.
Menurut  Syafil  Gani  sebagaimana dikutip  oleh  Pantas  Situmorang, bahwa :
Bukti  Setoran  PPh  dan  BPHTB sepintas  lalu  termasuk  ke  dalam syarat  formal,  namun  pada  dasarnya bukan  merupakan  syarat  formal dalam pembuatan akta tetapi merupakan syarat tambahan (supplement),  karena  sebenarnya persoalan perbuatan hukum
peralihan  hak  seperti  jual  beli merupakan  satu  masalah  tersendiri dan  pembayaran  pajak  merupakan masalah tersendiri pula, tetapi karena di  negara  kita  masih  dominan kepentingan politik dari pada penegakan  hukum,  maka  terjadilan intervensi undang-undang perpajakan terhadap perbuatan hukum  peralihan  hak.  Tetapi  walau bukti  setoran  PPh  atau  BPHTB tersebut merupakan syarat supplement,  namun  hal  itulah  yang banyak menimbulkan potensi konflik dari proses pembuatan akta. 21
Pada  prinsipnya  keabsahan  akta  PPAT meliputi  isi  dan  kewenangan  pejabat  yang membuat,  serta  tata  cara  pembuatannya  pun harus  memenuhi  syarat  yang  telah  ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Secara  formalitas  akta  tersebut  tetap akta  otentik  dan  pelaksanaan  pendaftaran tanahnya dapat diproses di Kantor Pertanahan. Dalam kaitannya dengan akta PPAT, ketentuan  tersebut  tercatat  dalam  ketentuan Pasal  95-102  PMNA/Ka  BPN  No.  3  Tahun 1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  PP  No. 24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah juncto  Pasal  1868  dan  1869  KUHPerdata, maka  akta  otentik  dapat  diturun  kekuatan pembuktiannya  dari  mempunyai  kekuatan pembuktian sempurna menjadi hanya mempunyai  kekuatan  pembuktian  selayaknya akta dibawah tangan, jika pejabat umum yang membuat  akta    itu  tidak  berwenang  untuk membuat  akta  tersebut  atau  jika  akta  tersebut cacat dalam bentuknya, karena dalam perjalanan  proses  pembuatan  akta  terebut terdapat  salah  satu  atau  lebih  penyimpangan terhadap  syarat  formil  dari        maupun  karena kealpaan  dan/atau  kelalaian  dari  PPAT bersangkutan.
3. Akibat Hukum Penyimpangan atau Pelanggaran  Terhadap Syarat Materil
Menurut dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatakan  bahwa  untuk  sahnya  suatu
21 Pantas  Situmorang,  2008,  “Problematika  Keon- tentikan  Akta  PPAT”,  Tesis,  Fakultas  Hukum Universitas  Sumatera  Utara,  Medan,  hal.  102  – 103.
perjanjian  harus  dipenuhi  4  (empat)  syarat yaitu : 22
a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
b. Kecakapan membuat suatu perjanjian;
c. Suatu hal tertentu;
d. Kuasa yang halal atau tidak terlarang.
Ketentuan  Pasal  1320  KUHPerdata tersebut bersifat kumulaitf yang artinya setiap perjanjian  yang  dibuat  harus  memenuhi keempat  persyaratan  tersebut  secara  bersama –  sama.  Apabila  tidak  dipenuhi  salah  satu syarat dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tersebut, mengakibatkan
perjanjian  cacat  hukum,  yang  keabsahannya dapat  dipertanyakan,  dalam  arti  dapat  batal demi  hukum  dan/atau  dapat  dibatalkan  oleh pihak ketiga yang berkepentingan.
Syarat materil dalam kaitannya dengan  pelaksanaan tugas  dan jabatan  PPAT, adalah  berdasarkan  ketentuan  dalam  pasal  39 ayat  (1)  PP  No.  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanha,  yakni  PPAT  berwenang menolak  untuk  membuat  akta  jual  beli apabila. 23
1. Mengenai  bidang  tanah  yang  sudah terdaftar  atau  hak  milik  atas  satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan  sertipikat  asli  hak  yang bersangkutan  atau  sertipikat  yang diserahkan  tidak  sesuai  dengan  daftar- daftar yang ada di Kantor Pertanahan.
2. Mengenai  bidang  tanah  yang belum  terdaftar,  kepadanya  tidak disampaikan :
22 Subekti,  2001,  Hukum  Perjanjian,  Penerbit Intermasa, Jakarta, hal.17.
23 Penulis  berpendapat  makna  kata  “menolak”  pa- da  ketentuan  ini  adalah  syarat  yang  sifatnya  mut- lak, karena sifatnya mutlak berarti bersifat materil, sehingga  PPAT  dilaranguntuk  menerima  pembu- atan  akta  jual  beli  apabila  menyimpang  dari  ke- tentuan  ini.  Berpijak  pada  penafsiran  a  contario, maka  PPAT  harus  menerima  pembuatan  akta  jual beli  apabila  memenuhi  ketentuan  tersebut,  dan ketentuan  ini  adalah  sebagai  syarat  materi  dari prosedur pembuatan akta PPAT.
a. Surat  bukti  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepada Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa  yang  bersangkutan  menguasai bidang  tanah  tersebut  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan
b. Surat  keterangan  yang menyatakan  bahwa  bidang  tanah  yang bersangkutan  belum  bersertipikat  dari Kantor  Pertanahan,  atau  milik  tanah yang  terletak  di  daerah  yang  jauh  dari kedudukan  Kantor  Pertanahan,  dari pemegang  hak  yang  bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala
Desa/Kantor.
c. Salah  satu  atau  para
pihak  yang  akan  melakukan  perbuatan hukum  yang  bersangkutan  atau  salah satu  saksi,  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  38  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  tentang  Pendafataran Tanah, tidak berhak atau tidak memenuhi  syarat  untuk  bertindak demikian;atau
d. Salah  satu  pihak  atau para  pihak  bertindak  atas  dasar  suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak;atau e. Untuk  perbuatan  hukum yang  akan  dilakukan  belum  diperoleh izin Pejabat atau Instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan menurut peraturan perundang  –  undangan  yang  berlaku; atau f. Obyek  perbuatan  hukum yang  bersangkutan  sedang  dalam sengketa  mengenai  data  fisik  dan  atau yuridinya;atau
g. Tidak  dipenuhi  syarat lain  atau  dilanggar  larangan  yang ditentukan  dalam  peraturan  perundang – undangan yang bersangkutan.
Berdasarkan  Pasal  1320  KUHPerdata  yang apabila dilanggar akan berakibat hukum yaitu akta  PPATS  dapat  dibatalkan  sebagaiman dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Salah  satu  atau  para  penghadap dalam  perjanjian    tersebut  tidak  cakap
untuk bertindak dalam hukum, dan/atau tidak  memiliki  kewenangan  untuk melakukan  tindakan  atau  perbuatan hukum tertentu.
b. Salah  satu  atau  para  penghadap bertindak  kuasa,  namun  pemberi  kuasa yang disebutkan dalam akta kuasa telah meninggal  duni.  Berdasarkan  Pasal 1813 KUHPerdata, berakhirnya pemberian  kuasa  dapat  disebabkan karena  penarikan  kembali  kuasa  oleh pemberi  kuasa;penghentian  kuasa  oleh penerima  kuasa;  meninggalnya  atau diampunya atau pailitnya pemberi kuasa atau  penerima  kuasa;  dank  arena perkawinan  perempuan  sebagai  pihak pemberi  atau  penerima  kuasa  (Pasal  39 ayat (1) huruf c dan g PP No. 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 1813 KUHPerdata).
c. Salah  satu  atau  para  penghadap bertindak  berdasarkan  kuasa  subtitusi, namun  pada  surat  kuasa  semula  tidak dicantumkan  klausula  atau  ketentuan tentang hal itu. Berdasarkan Pasal 1803 KUHPerdata mengatur bahwa
pemberian kuasa subtitusi harus dengan jelas disebutkan dalam surat kuasa, dan apabila jelas disebutkan maka pemberian  kuasa  subtitusi  harus  diikuti dengan  menyebutkan  nama  penerima kuasa subtitusi. Kuasa subtitusi penggantian  penerima  kuasa  melalui pengalihan,  atau  dengan  kata  lain bahwa  Kuasa  subtitusi  adalah  kuasa yang  dapat  dikuasakan  kembali  kepada orang  lain.    Surat  kuasa  bias  dialihkan kepada  pihak  lain  dengan  persetujuan pemberi  kuasa  awal,  dengan  ketentuan dalam  surat  kuasa  pemberi  kuasa  awal, dengan  ketentuan  dalam  surat  kuasa yang  pertama  harus  dinyatakan  bahwa surat  kuasa  tersebut  dapat  dialihkan dengan hak subtitusi.
Penyimpangan terhadap syarat materil (subyektif)  ini  menyebabkan  akta  jual  beli yang  dibuat  oleh  PPATS  bersangkutan  dapat dimintai  pembatalan  oleh  pihak  yang  tidak cakap  dan/atau  wakilnya  yang  sah,  sehingga salah  satu  pihak  dalam  perjanjian  maupun pihak  ketiga,  dapat  mengajukan  pembatalan atas  perjanjian  baik  sebelum  perikatan  yang lahir  dari  perjanjian  itu  dilaksanakan  maupun
setelahnya.  Pasal  1451    dan  Pasal  1452 KUHPerdata menentukan bahwa setiap kebatalan  membawa  akibat  bahwa  kebendaan dan  orang  –  orang  yang  dipulihkannya  sama seperti keadaan sebelum perjanjian itu dibuat. Jadi  perjanjian  yang  telah  dibuat  akan  tetap mengikat para pihak selama tidak dibatalakan (oleh  hakim)  atas  permintaan  pihak  yang berhak meminta pembatalan tersebut.
Penyimpangan terhadap syarat materil (objektif) ini menyebabkan akta jual beli yang dibuat  oleh  PPATS  bersangkutan  dapat dinyatakan  batal  demi  hukum  atau  batal dengan sendirinya, artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian.
Jadi  secara  materil  factor  yang  dapat menyebabkan  akta  PPATS  menjadi  cacat hukum ,apabila terjadi penyimpangan terhadap  ketentuan  pasal  39  ayat  (1)  PP  No. 24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  tanah juncto Pasal 1320 KUHPerdata, maka PPATS yang  dibuatnya  akan  berkonsenkuensi  logis dapat  ditolak  pendaftarannya,  dimana  berkas permohonan  pendaftaran  peralihan  haknya sudah  diproses  secara  administrasi,  namun ketika  diteliti  subtansi  perbuatan  hukumnya terdapat  permasalahan  yang  menyebabkan akta ditolk pendaftarannya. Selanjutnya berkaitan  dengan  tugas  dan  wewenang  dari PPATS dalam pembuatan akta jual beli tanah yang mengandung  unsur  penyimpangan terhadap syarat materil dari prosedur pembuatan  akta  PPATS,  yang  terdiri  dari syarat subyek (subyek hak atau orang – orang yang  menhadap  atau  komparan)  dan  syarat obyek  (obyek  hak  yang  dialihkan),  baik disengaja  maupun  karena  kealpaan  dan/atau kelalaian  dari  PPATS  bersangkutan,  maka Camat  selaku  PPATS,  walaupun  tidak menjabat  lagi  itu  akan  memiliki  konsekuensi yuridis  atau  berakibat  hukum  yaitu  dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum.
C.  Bagaimana  sanksi  yang  diberikan kepada  PPAT  sementara  setelah  tidak menjabat  lagi  dalam  membuat  akta  yang otentik, apabila tidak memenuhi persyaratan  dalam  proses  pendafttaran tanah.
Untuk  menjalankan  tugas  dan  kewenangan seorang  PPAT  khususnya  berkaitan  dengan tata  cara  pembuatan  akta  PPAT  adakalanya
melakukan  kesalahan,  dan  kesalahan  tersebut biasa  saja  menyangkut  persyaratan  formil maupun  materil.  Berdasarkan  Pasal  3  huruf  e Kode  Etik  PPAT,  mengatur  mengenai kewajiban  dan  larangan  bagi  PPAT.  Salah satu  kewajiban  PPAT  adalah  bekerja  dengan penuh rasa tanggung jawab, mandiri, jujur dan tidak  perpihak.  Disamping  itu  berdasarkan ketentuan Pasal 55 Perka BPN 1/2006, “PPAT bertanggung  jawab  secara  pribadi  atas pelaksanaan  tugas  dan  jabatannya  dalam setiap pembuatan akta”
Atas pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT,  berdasarkan  Pasal  28  Perka  BPN 1/2006,  diatur  mengenai  pemberhentian, pelanggaran  ringan,  serta  pelanggaran  berat yang  dilarang  dilakukan  oleh  seorang  PPAT, yaitu :
1) PPAT  diberhentikan  dengan  hormat dari jabatannya oleh Kepala Badan karena :
a. Permintaan sendiri;
b. Tidak lagi mampu  menjalankan tugas karena  kesehatan  badan  atau  kesehatan jiwanya,  setelah  dinyatakan  oleh  tim pemeriksa  kesehatan  berwenang  atas permintaan  Kepala  Badan  atau  pejabat yang ditunjuk.;
c. Melakukan pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT;
d. Diangkat  sebagai  PNS    atau  Anggota TNI/POLRI.
2) PPAT  diberhentikan  dengan  tidak hormat dari jabatannya oleh Kepala Badan, karena : a. Melakukan pelanggaran berat terhadap  larangan  atau  kewajiban  sebagai PPAT;
b. Dijatuhi  hukuman  kurungan/  penjara karena  melakukan  kejahatan  perbuatan pidana  ancaman  hukuman  kurungan  atau penjara  paling  lama  5  (lima  )  tahun  atau lebih berat berdasarkan putusan pengadilan yang  sudah  mempunyai  ketentuan  hukum tetap;
c. Melanggar kode etik profesi.
3) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain : a. Memungut uang jasa melebihi ketentuan peraturan perundang – undangan;
b. Dalam  waktu  2  (dua)bulan  setelah
berakhirnya cuti tidak melaksanakan
tugasnya  kembalisebagaimana  dimaksud dalam pasal 42 ayat (5);
c. Tidak menyampaikan laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 62;
d. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1);dan e. Lain  –lain  yang  ditetapkan  oleh
Kepala Badan.
4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurf a, antara lain : a. Membantu  melakukan  pemufakatan jahat  yang  mengakibatkan  sengketa  atau konflik pertanahan.
b. Melakukan  pembuatan  akta  sebagai pemufakatan  jahat  yang  mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan;
c. Melakukan  pembuatan  akta  diluar daerah  kerjanya  kecuali  yang  dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 6 ayat (3);
d. Memberikan  keterangan  yang  tidak benar  di  dalam  akta  yag  mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan.
e. Membuka kantor cabang atau perwakilan  atau  bentuk  lainnya  yang trletak  diluar  dana  tau  didalam  daerah kerjanya  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 46;
f. Melanggar  sumpah  jabatan  sebagai PPAT;
g. Pembuatan akta PPAT yang dilakukan, sedangkan diketahui oleh PPAT yang bersangkutan bahwa para pihak yang berwenang  melakukan  perbuatan  hukum atau  kuasanya  sesuai  peraturan  perundang – undangan tidak hadir dihadapannya;
h. Pembuatan  akta  mengenai  ha  katas tanah  atau  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah Susun yang oleh PPAT yang bersangkutan diketahui  masih  dalam  sengketa  yang mengakibatkan penghadap yang
bersangkutan  tidak  berhak  melakukan untuk  perbuatan  hukum  yang  dibuktikan dengan akta;
i. PPAT  tidak  membacakan  aktanya dihadapan  para  pihak  maupun  pihak  yang belum  atau  tidak  berwenang  melakukan perbuatan sesuai akta yang dibuatnya;
j. PPAT  membuat  akta  dihadapan  para
pihak  yang  tidak  berwenang  melakukan perbuatan hukum sesuai akta yang dibuatnya;
k. PPAT  membuat  akta  dalam  masa dikenakan sanksi pemberhentian sementara atau dalam keadaan cuti;
l. Lain  –  lain  yang  ditetapkan  oleh
Kepala Badan.
Pertanggungjawaban  PPAT  terkait kesengajaan,  kealpaan  dan/atau  kelalaian dalam  pembuatan  akta  jual  beli  yang menyimpang  dari  syarat  formil  dan  syarat materil tata cara pembuatan akta PPAT, maka PPAT  dapat  dikenakan  sanksi  administrative. Berdasarkan Perka BPN 1/2006, penyimpangan  terhadap  syarat  formil  dan materil  tersebut  adalah  termasuk  pelanggaran berat oleh PPAT yang dapat dikenakan sanksi pemberhentian  dengan  tidak  hormat  dari jabatannya  oleh  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Indonesia.
Pertanggungjawaban secara administrative  juga  ditentukan  pada  Pasal  62 PP No. 24 Tahun 1997, yaitu :
PPAT  yang  dalam  melaksnakan  tugasnya mengabaikan ketentuan – ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40  serta ketentuan dan petunjuk yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk  dikenakan  tindakan  administratif berupa  teguran  tertulis sampai  pemberhentian dari  jabatannya  sebagai  PPAT,  dengan  tidak mengurangi kemungkinan dituntut gati kerugian  oleh  pihak  –  pihak  yang  menderita kerugian  yang  diakibatkan  oleh  diabaikannya ketentuan – ketentuan tersebut.
Pemberhentian  PPATS  dapat  terjadi dikarenakan dalam menjalankan tugas jabatannya  melakukan  pelanggaran  ringan maupun  berat.  Sanksi  atas  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  PPATS,  dikenakan  tindakan administrative  berupa  teguran  tertulis  sampai dengan  pemberhentian  jabatannya  sebagai PPATS  (Pasal  10  PJPPAT),  juga  ditetapkan dalam  pasal  6  ayat  (1)  Kode  Etik  IPPAT, yakni bagi anggota yang melakukan pelanggaran  Kode  Etik  dapat  dikenai  sanksi berupa :
1. Teguran;
2. Peringatan;
3. Schorsing (pemecatan  sementara)  dari keanggotaan IPPAT;
4. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan IPPAT; 5. Pemberhentian  dengan  tidak  hormat dari keanggotaan IPPAT.
Penjatuhan  sanksi  pidana  terhadap PPATS  dapat  dilakukan  sepanjang  batasan  – batasan  sebagaimana  tersebut  dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran  yang  tersebut  dalam  peraturan perundang  –  undangan  terkait  ke-PPAT-an Kode  Etik  IPPAT  juga  harus  memenuhi rumusan  yang  tersebut  dalam  Kita  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
Menurut  Habib  Adjie,  adapun  perkara pidana  yang  berkaitan  dengan  aspek  formal akta  PPATS  dalam  pembuatan  akta  otentik adalah sebagai berikut : 24
1. Membuat  surat  palsu/  yang dipalsukan  dan  menggunakan surat palsu/yang dipalsukan
(Pasal  263  ayat  (1)  dan  (2)
KUHP);
2. Melakukan  pemalsuan  terhadap akta otentik (Pasal 264 KUHP);
3. Menyuruh mencantukan keterangan  palsu  dalam  akta otentik (Pasal 266 KUHP); 4. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan  (Pasal  55  Jo.  Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal  264  atau  Pasal  266
KUHP);
5. Membantu membuat surat palsu/atau  yang  dipalsukan  dan menggunakan  surat  palsu  yang dipalsukan  (Pasal  56  ayat  (1) dan  (2)  Jo.  Pasal  263  ayat  (1) dan  (2)  KUHP  atau  Pasal  264 atau Pasal 266 KUHP).
PPATS  merupakan  jabatan  atau kewenangan yang diperoleh dari jabatannya di pemerintahan,  bukan  berarti  lepas  dari tanggung jawab dan saksi yang diperolehnya, walaupun telah atau tidak menjabat lagi, akan tetapi  tetap  mempunyai  tanggung  jawab terhadap  produk  hukum  yaitu  akta  otentik yang dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku.  Sebagai
24 Habib Adjie , 2007 ,  Op. cit , hal. 124
negara  hukum  ( rechtsstaat )  sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945  yang  menyatakan  “ Negara  Indonesia adalah  negara  hukum ”;  maka  negara  harus menjamin persamaan setiap orang di hadapan hukum  serta  melindungi  hak  asasi  manusia. Persamaan  di  hadapan  hukum  memiliki  arti bahwa  semua  orang  memiliki  hak  untuk diperlakukan  sama  di  hadapan  hukum ( equality before the law ). Persamaan perlakuan di hadapan hukum bagi setiap orang berlaku  dengan  tidak  membeda-bedakan  latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan  atau  tempat  lahirnya),  untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan.
Pendaftaran  tanah  itu  menjamin kepastian  hukum,  maka  itu  setiap  perbuatan hukum    yang  dilakukan  PPATS  tersebut merupakan  perbuatan  hukum,  yang  tidak terlepas  walaupun  tidak  menjabat  lagi.  Akan tetapi, sanksi-sanksi yang diakibatkan kesalahan  atau  kelalaian  PPATS  saat  dia menjabat  di  lihat  dari  tindakan  tersebut didasarkan  atas  kesengajaan  atau  kelalaian yang dapat di buktikan di pengadilan.
Kesengajaan  ( dolus )  ini,  menurut hukum  pidana  merupakan  perbuatan  yang diidyafi,  dimengerti  dan  diketahui  sebagai demikian,  sehingga  tidak  ada  unsur  salah sangka  atau  salah  paham. 25 Hal  ini  dapat dipahami  bahwa,  pelanggaran  atau  sanksi yang  diperoleh  PPATS  itu  setelah  tidak menjabat  lagi  masih  mempunyai  tanggung jawab  pribadi  terhadap  aktanya,  apabila terindikasi Camat selaku PPATS itu ikut serta atau  dengan  sengaja  melakukan  perbuatan hukum  saat  masih  menjabat  PPATS, 26 yang menyebabkan  kerugian  bagi  para  pihak  yang melakukan perbuatan hukum. Hal ini dimaksudkan  bahwa  fungsi  PPATS  itu sebagai  pejabat  yang  diberi  kewenangan seperti  PPAT  untuk  membuat  akta  otentik, maka  PPATS  itu  dapat  dikatakan  sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk
25 Meljatno,  2008, Asas-asas  Hukum  Pidanan Edisi Revisi , Jakarta:Rineka Cipta, hlm.63
26 Lihat Pasal 266 ayat 1 KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat 1 KUHPidana
melaksanakan  pendaftaran  tanah  di  daerah- daerah yang belum tercukupi PPAT. 27
D. Penutup 1. Kesimpulan Camat selaku PPATS ini mendapat kewenangan  dalam  hal  melakukan  perbuatan hukum  seperti  PPAT  dikarenakan  Jabatannya yang melekat padanya. Apabila Camat selaku PPATS  ini  apabila  tidak  menjabat  lagi  harus memberikan  protokol  kepada  PPATS  yang menggantikannya,  atau  apabila  belum  adanya protokol yang menggantikannya, maka protokol  PPAT  ini  harus  diserahkan  pada Kepala  Kantor  Pertanahan  Setempat . Dalam hal  serah  terima  protokol  ini  juga  dapat diartikan sebagai serah terima tanggung jawab terhadap perbuatan PPAT sementara sebelumnya  kepada  penggantinya,  terkecuali apabila  ada  tindakan  hukum  yang  bersifat personal  atau    dapat  dikatakan  adanya pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh PPAT sementara tersebut dalam melaksanakan jabatannya, maka PPAT Sementara  harus  bertanggung  jawab  akan perbuatannya tersebut.
Dalam  kaitannya  dengan  kedudukan akta PPATS, maka akta otentik  dapat diturun kekuatan  (terdegredasi)  pembuktiannya  dari mempunyai  kekuatan  pembuktian  sempurna menjadi hanya mempunyai kekuatan pembuktian  selayaknya  akta  dibawah  tangan, jika  pejabat  umum  yang  membuat  akta    itu tidak berwenang untuk membuat akta tersebut atau jika akta tersebut cacat dalam bentuknya, karena  dalam  perjalanan  proses  pembuatan akta  tersebut  terdapat  salah  satu  atau  lebih penyimpangan  terhadap  syarat  formil  dari atau  maupun  karena  kealpaan  dan/atau kelalaian  dari  PPATS  bersangkutan,maka Camat selaku PPATS walaupun  tidak menjabat  lagi  itu  akan  memiliki  konsekuensi yuridis  atau  berakibat  hukum  yaitu  dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum.
PPATS  merupakan  jabatan  atau kewenangan yang diperoleh dari jabatannya di pemerintahan,  bukan  berarti  lepas  dari tanggung jawab dan saksi yang diperolehnya, walaupun telah atau tidak menjabat lagi, akan
27 Lihat  Pasal  1  ayat  2  Peraturan  Pemerintah Nomor  37  tahun  1998  tentang  Peraturan  Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
tetapi  tetap  mempunyai  tanggung  jawab terhadap  produk  hukum  yaitu  akta  otentik yang dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku.  Hal  ini disebabkan  karena  seutuhnya  Pendaftaran tanah  itu  menjamin  kepastian  hukum,  maka itu  setiap  perbuatan  hukum    yang  dilakukan PPATS tersebut merupakan perbuatan hukum, yang  tidak  terlepas  walaupun  tidak  menjabat lagi. Akan tetapi, sanksi-sanksi yang diakibatkan  kesalahan  atau  kelalaian  PPATS saat  dia  menjabat  di  lihat  dari  tindakan tersebut  didasarkan  atas  kesengajaan  atau kelalaian yang dapat di buktikan di pengadilan.

## 2.SARAN
Saran  yang  diberikan  oleh  penulis  dalam pembuatan tesis ini adalah :
Agar PPATS yang merupakan pejabat pemerintahan yang mengepalai wilayah kecamatan,  dapat  terhindar  dari  masalah hukum baik secara kelalaian atau ketidaksengajaan dalam melakukan perbuatan hukum,  hal  ini  dalam  membuat  akta  otentik. Maka  PPAT  sementara  tersebut  harus  lebih memahami  akan  wewenang  dan  tanggung jawab  jabatan  PPATS  ini  dengan  melakukan pembinaan  ke  Kantor  Pertanahan  setempat, dan lebih banyak mempelajari akan ketentuan-ketentuan pertanahan yang berlaku, terutama mengenai aturan mengenai jabatannya.
PPATS  harus  lebih  teliti  dalam menelaah  perbuatan  hukum  yang  akan  dibuat oleh  penghadap  kepadanya  selaku  PPAT sementara dalam membuat akta, dalam hal ini akta  tersebut  harus  memenuhi  syarat-syarat formil  maupun  materiil  mengenai  perjanjian itu  akan  dibuat,  agar  tidak  merugikan  para pihak  yang  telah  melakukan  perjanjian tersebut dikemudian hari.
PPATS  harus  mengetahui  bahwa setiap  perbuatan  hukum  yang  dilakukannya pada  saat  menjabat  sebagai  PPAT  sementara meskipun  tidak  menjabat  lagi,  dikarenakan tidak  menjabat  lagi  sebagai  Camat  atau  telah terpenuhinya  formasi  PPAT  di  wilayah tersebut, secara langsung tidak melepaskannya  dari  tanggung  jawab  akan perbuatan  hukum  yang  telah  dilakukannya pada  saat  menjabat  sebagai  PPAT  sementara tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie,  Habib,  2009, Sanksi  Perdata  dan Administratif  Terhadap  Notaris  Sebagai Pejabat Publik , Cetakan Ke-2, Bandung:
Refika Aditama, hlm.81. Budiono,  Herlien,  2006, Asas  Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum  Perjanjian  Berlandaskan  Asas- asas  Wigati  Indonesi a,  Bandung:Citra Aditya Bakti, hlm.256 Meljatno,  2008, Asas-asas  Hukum  Pidanan Edisi Revisi , Jakarta:Rineka Cipta, hlm.63 Mertokusumo,  Sudino,  2006, Hukum  Acara Perdata Indonesia , Edisi ke-7,
Yogyakarta : Liberty, hlm.120. M.  Situmorang  Sitanggang,  Victor,  1993,
Grosse  Akta  Dalam  Pembuktian  dan Eksekus i,  Jakarta:  Rinika  Cipta,  hlm.26 dan Cormentyna.
Pitlo,  A,  1986, Pembuktian  dan  Daluwarsa , alih  bahasa  M.  Isa  Arief,  Jakarta:Intermasa, hlm.52 Sutedi,  Andrian,  2010, Peralihan  Hak  Atas Tanah dan Pendaftarannya , Cetakan Ke- 4, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.79 Subekti,  2001,  Hukum  Perjanjian,  Penerbit Intermasa, Jakarta, hal.17.
Jurnal :
Syafrudin, Ateng, 2000 , Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justia, Bandung: Universitas Parahyangan, hlm.22. M. Hadjon, Philipus, Tentang Wewenang,
Yuridika , No.5 dan 6 tahun XII, September-Desember 1997, hlm 1. Nurhidayatuloh, N., & Marlina, L. (2011). Perkawinan di Bawah Umur Perspektif HAM-Studi Kasus di Desa Bulungihit, Labuhan Batu, Sumatra Utara. Al-Mawarid Journal of Islamic Law , 11 (2).
Nurhidayatuloh, N. Dilema Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks Ketetanegaraan RI. Jurnal Konstitusi , 9 (1).
Harsono, Boedi, 2007, PPAT , Sejarah, Tugas dan Kewenangannya, Majalah RENVOI Nomor 844.IV, Januari 2007, hlm.11. Situmorang, Pantas, 2008, “Problematika Keontentikan Akta PPAT”, Tesis,
Fakultas Hukum Universitas Sumatera
Utara, Medan, hal. 102 – 103.
B.I.P. Suhendro dalam Reza Febriantina, 2010, Kewenanangan Pejabat Pembuat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Falam Pembuatan Akta Otentik, Semarang: Tesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm.92.

## Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  tentang Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah