Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup - Bengkulu
Vol. 1, No. 1, Tahun 2016

## J u r n a l  H u k u m  I s l a m

## Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis
Budi Kisworo
Analisis Asas Hukum Pidana Islam Dan Asas Hukum Pidana Di Indonesia
Wahyu Abdul Jafar
Perluasan Teori Maqashid Al-Syari'ah: Kaji Ulang Wacana Hifdz Al-'Ummah  A. Djuzuli
Syahrial Dedi

## Reinterpretasi Makna Jihad Dan Teroris

## Musda Asmara
Pemikiran Ushul Fiqih Ibnu Qudamah : Kajian Atas Beberapa Masalah Fiqih Dalam Kitab Al-Ka Fi Fiqh Al-Imam Ahmad Bin Hambal
Ihsan Nul Hakim

## Al Istinbath
Jurnal Hukum Islam Vol. 1 No. 1, 2016
Editor in Chief: Busra Febriyarni
Editorial Board: Budi Kisworo (STAIN Curup) Abdul Hafiz (IAIN Bengkulu) Toha Andiko (IAIN Bengkulu) Amiur Nurruddin (UIN Sumatera Utara) Ngainun Naim (IAIN Tulungagung )
Editors: Budi Birahmat Mhd. Sholihin Abdullah Sahroni Musda Asmara Lutfi El Falahy
Arabic and English Language Managers: Rahmat Iswanto, Hazuar
Al Istinbath merupakan jurnal ilmiah Hukum Islam. Concen mempublikasikan isu-isu hukum Islam yang ditinjau secara multidisipliner, dari fiqh hingga sosiologi hukum. Jurnal ini  diterbitkan  oleh  Jurusan  Syariah  dan  Ekonomi  Islam  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam Negeri  (STAIN)  Curup.  Terbit  secara  periodik,  dua  kali  setiap  tahun.  Hadirnya  jurnal  Al Istinbath diproyeksikan sebagai wadah, ruang dan desiminasi hasil kajian sarjana, peneliti dan pemerhati isu-isu hukum Islam, yang meliputi kajian-kajian normatif, empiris, politik hukum,  negara  dan  lain  sebagainya.  Karena  itu,  Jurnal  Al-Istinbath  mengundung partisipasi  para  sarjana,  peneliti  dan  pemerhati  hukum  Islam  untuk  berpartisipasi  dan mempublikasikan kajian terbaik mereka di Jurnal Al Istinbath.
Alamat : LPPJI STAIN Curup, Jl. Dr. AK. Gani No. 01 Curup Rejang Lebong Bengkulu. Telpon : (0732) 21010 Website : http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alistinbath E-mail : alistinbath@staincurup.ac.id
Vol. 1 No. 1, 2016 P-ISSN : 2548-3374 E-ISSN : 2548-3382

## AL ISTINBATH

## Jurnal Hukum Islam

## DAFTAR ISI

## Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis
Budi Kisworo .............................................................................................................. 1

## Analisis Asas Hukum Pidana Islam
Dan Asas Hukum Pidana Di Indonesia Wahyu Abdul Jafar. ................................................................................................ 25
Perluasan Teori Maqashid Al-Syari’ah: Kaji Ulang Wacana Hifdz al-‘Ummah  A. Djuzuli Syahrial Dedi . ......................................................................................................... 45

## Reinterpretasi Makna Jihad Dan Teroris
Musda Asmara . ...................................................................................................... 63
Pemikiran Ushul Fiqih Ibnu Qudamah : Kajian Atas Beberapa Masalah Fiqih Dalam Kitab Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Ahmad Bin Hambal
Ihsan Nul Hakim ……………………………………………………… 83

## PENGANTAR REDAKSI
Alhamdulillah, sebagai wujud tanggung jawab publikasi ilmiah dalam perkembangan bidang penelitian dan kajian ke-Islaman, Jurnal Al Istinbath kembali  hadir.  Tentunya  kehadiran  Jurnal  Al  Istinbath  senantiasa menghadirkan  hasil  penelitian  dan  kajian-kajian  ke-Islaman  yang  telah diformat menjadi tulisan jurnal, sehingga enak untuk dibaca dan tentunya lebih  komunikatif.  Diharapkan  kehadiran  jurnal  Al  Istinbath  ini  semakin menarik  minat  para  pembaca  untuk  mengetahui  isi  kandungan  penelitian dan kajian ke-Islaman yang telah dilakukan oleh tenaga pengajar.
Penelitian  dan  kajian  bagi  para  tenaga  pengajar  merupakan  tolak ukur kualitas mereka selaku insan akademis, artinya produk penelitian dan kajian  merupakan  refleksi  kegiatan-kegiatan  akademis  yang  mereka lakukan.  Kualitas  penelitian  dan  kajian  tersebut  tidak  hanya  diukur  dari kaidah-kaidah  metodologis  ilmiah,  namun  juga  diharapkan  berdaya manfaat bagi masyarakat luas dalam konteks ke-Islamannya. Maka kali ini tulisan-tulisan  yang  ditampilkan  mayoritas  menyangkut  permasalahan hukum Islam.
Kehadiran  jurnal  Al-Istinbath  ini  menyajikan  artikel-artikel  hasil penelitian  dan  kajian  ke-Islaman  baik  melalui  literatur  kepustakaan maupun  kajian  lapangan  yang  disesuaikan  dengan  perkembangan  ilmu pengetahuan. Jurnal ini diterbitkan oleh STAIN Curup, dan dikelola oleh Labor Pengelolaan dan Penerbitan Jurnal Ilmiah (LPPJI) secara online dan cetak,  agar  dapat  menjangkau  ruang  yang  lebih  luas.  Jurnal  Al  Istinbath Volume 1, Nomor 1 tahun 2016 ini, berisi 5 (lima) artikel, dan merupakan edisi  perdana.  Semoga,  hadirnya  jurnal  Al-Istinbath  ini,  bermakna  dan mempunyai  arti  bagi  publik  serta  paling  penting  mampu  memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum Islam.
Demikian,  Dewan  Redaksi  mengantar  kehadiran  jurnal  Al Istinbath edisi ini, semoga dapat bermanfaat.■

## Analisis Asas Hukum Pidana Islam Dan Asas Hukum Pidana Di Indonesia

## Wahyu Abdul Jafar
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu wahyujabar@gmail.com

## Abstrak
Kajian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  persamaan  dan  perbedaan  antara asas  hukum  pidana  Islam  dengan  asas  hukum  pidana  di  Indonesia.
Perbedaan  dan  persamaan  tersebut  terjadi  karena  antara  dua  hukum tersebut mempunyai sumber hukum yang berbeda pula. Adapun data yang disajikan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  literatur  kepustakaan  yang berhubungan  langsung  dengan  hukum  pidana  Islam  dan  hukum  pidana posotif Indonesia.Dari kajian ini diketahui bahwa ada beberapa asas yang berbeda  dan  ada  juga  asas  yang  sama-sama  terdapat  baik  dalam  hukum pidana  Islam  maupun  dalam  hukum  pidana  di  Indonesia  namun persamaan  yang  di  maksud  disini  tidak  berarti  sama  persis  karena terkadang  dalam  penerapanya  ada  sedikit  perbedaan.  Begitu  juga perbedaan  yang  di  maksud  disini  tidak  berarti  berbeda  secara  mutlak karena adakalanya memiliki keasamaan secara subtansi.Asas hukum pidana yang sama antara pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia antara lain: asas  legalitas,  asas  praduga  tak  bersalah  dan  asas  hukuman  tidak  berlaku surut.  Sedangkan  asas  yang  berbeda  adalah  asas  larangan  analogi,  asas teritorialitas,  asas  nasionalitas,  asas  personaliatas,  asas  universalitas,  asas perubahan dalam perundang-undangan, asas kesamaan di hadapan hukum dan asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain.
Kata Kunci: AsasHukum, Pidana Islam, Pidana di Indonesia.

## Abstract
This  articlehas  done  to  identifysome  similarities  and  differences  between the  principles  of  Islamic  criminal  law  and  ones  of  criminal  law  in Indonesia. The Differences and similarities among both occurred because each  law  has  different  legal  sources.  Actually,  The  data  presented  in  this article comes from information sources that relates directly to the Islamic criminal  law  and  positive-criminal  law  in  Indonesia.  From  this  study,we know that there are some principles that are different meanwhile there are also some principlesin both, the Islamic criminal law and the criminal law in  Indonesia,nevertheless  it  does  not  mean  exactlysame  because  of  their
Wahyu Abdul Jafar: Analisis Asas Hukum Pidana | 26
applicabilities. As well as the differences of both do not mean absolutely different because of their substances. The same principles amongones of Islamiccriminal law and criminal law in Indonesia, they are the principle of legality,  the  presumption  of  innocence  and  the  principle  of  not retroactivepenalties.  Meanwhile,  the  different  principlesamong  both  are the  principle  of  the  prohibition  of  analogy,  the  principle  of  territoriality, the  principle  of  nationality,  the  principleof  personality,  the  principle  of universality, the principle of changes in legislation, the principle of equality in  the  law  and  the  principle  of  the  prohibition  of  transferingfaults  on others.
Key Words: The Principle of Law , Islamic Criminal Law, Criminal Law in Indonesia

## Pendahuluan
Hukum pidana yang diterapkan di Indonesia 1 mengadopsi dari berbagai sumber, antara lain berasal dari hukum belanda, hukum adat dan hukum Islam. 2 Oleh karena itu, sangat wajar apabila terdapat beberapa putusun  hukum  pidana di Indonesia yang berbeda dengan hukum pidana dalam Islam. Sebagai contoh, dalam  masalah    perzinaan,  dalam  Islam  tidak  mengenal  istilah  suka  sama  suka atau antarodin (saling rela) dalam persoalan perzinaan. Apabila ada orang berzina dengan alasan dan motif apapun akan dijatuhi hukuman. Hal ini berbeda dengan konsep  zina  didalam  hukum  positif  Indonesia.  Seseorang  bisa  dikategorikan berzina apabila ada orang yang melakukan hubungan suami istri yang tidak halal (diluar pernikahan)  tapi  dilakukan atas dasar suka sama suka tidak  bisa dijatuhi hukuman.
Demikian  juga  dalam  persoalan  tindak  pidana 3 pembunuhun,  terdapat perbedaan  antara  hukum  pidana  Islam  dengan  hukum  pidana  di  Indonesia.
1 Pada  saat  ini  sistem  hukum  pidana  yang  berlaku  di  Indonesia  adalah  sistem  hukum pidana  yang  berlaku  seperti  yang  diatur  dalam  KUHP  yang  ditetapkan  pada  UU  No.  1  tahun 1964 jo UU No. 73 tahun 1958, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana yang ditentukan dalam  UU  No.  1  tahun  1960  tentang  perubahan  KUHP  ,  UU  No.  16    tahun  1960  tentang beberapa  perubahan  dalam  KUHP,  UU  No.  18    tentang  perubahan  jumlah  maksimum  pidana denda  dalam  KUHP.  Amir  Ilyas, Asas-Asas  Hukum  Pidana ,  (Yokyakarta,Mahakarya  Rangkang Offset Yogyakarta, 2012), 96.
2 Achmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum  dan  Teori  Peradilan ,  (Jakarta:  Kencana  Prenada Mediagroup, 2010), 203.
3 Menurut  Pompe  bahwa  ada  dua    macam  definisi  terkait  tindak  pidana  yaitu,  definisi teoritis : pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan  harus  diberikan  pidana  untuk  dapat  mempertahankan  tata  hukum  dan  menyelamatkan kesejahteraan  umum.  Yang  kedua,  definisi  yang  bersifat  perundang-undangan  yaitu  suatu peristiwa  yang  oleh  Undang-Undang  ditentukan  mengandung  perbuatan  ( handeling )  dan pengabaian ( nalaten ); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan
27 | Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No.1, 2016
Menurut  hukum  pidana  Islam,  pemberian  sanksi  bagi  pelaku  tindak  pidana pembunuhan  bisa  berupa qishos,  diyat, atau ta’zir. Sedangkan  dalam  hukum pidana  di  Indonesia  pemberian  sanksi  bagi  pelaku  tindak  pidana  hanya  berupa sanksi  pidana  penjara  dalam  waktu  tertentu  bagi  pembuhunan  yang  tidak berencana dan sanksi pidana mati bagi pelaku pembunuhan berencana.
Dari  contoh-contoh  diatas,  penulis  merasa  tertarik  untuk  melakukan analisis  dalam  masalah  asas  hukum  pidana  Islam  dan  asas  hukum  pidana  di Indonesia.  Tujuan  dari  analisis  ini  adalah  untuk  mengetahui  apakah  ada persamaan  antara  asas  hukum  tersebut  ataukah  memang  terdapat  perbedaan pada asas hukumnya sehinga menyebabkan  produk hukum yang dihasilkan juga berbeda.

## Asas Hukum Pidana Islam
Untuk  mengetahui  apakah  terdapat  persamaan  atau  perbedaan  antara asas  hukum  pidana  Islam  dan  asas  hukum  pidana  di  Indonesia  perlu  diuraikan beberapa hal penting, sebagaimana berikut:
Dalam hukum pidana Islam ada beberapa asas yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam, antara lain: 4

## Asas Legalitas
Asas Legalitas adalah  asas  yang  menyatakan  bahwa  tidak  ada  pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Asas ini berdasarkan al-Qur’an Surat al-Isrā ayat 15,
                                                                                                     
                                                 
Barangsiapa  yang  berbuat  sesuai  dengan  hidayah  (Allah),  maka  sesungguhnya  dia  berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang rasul. 5
yang  merupakan  bagian  dari  suatu  peristiwa.  Abidin,  Andi  Zainal, Hukum  Pidana  I .  (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 225
4 Zainuddin Ali, Hukum Islam. (Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2007), cet. ke-1. 5.
5 Departemen Agama RI, Qur'an dan Terjemahannya. (Bandung. 2009), 283.
Dasar selanjutnya adalah Surat al-An’am ayat 19,
                                                                                                     
                                                                                                 
                                                       

Katakanlah "siapakah yang lebih kuat persaksiannya?" katakanlah: "Allah". dia menjadi saksi antara aku dan  kamu. dan  al-Quran  ini diwahyukan kepadaku supaya  dengan dia aku  memberi  peringatan  kepadamu  dan  kepada  orang-orang  yang  sampai  al-Quran (kepadanya).  Apakah  Sesungguhnya  kamu  mengakui  bahwa  ada  tuhan-tuhan  lain  di samping  Allah?"  Katakanlah:  "Aku  tidak  mengakui."  katakanlah:  "sesungguhnya  Dia adalah  Tuhan  yang  Maha  Esa  dan  Sesungguhnya  aku  berlepas  diri  dari  apa  yang  kamu persekutukan (dengan Allah). 6
Dasar selanjutnya adalah Surat al-Qashash ayat 59,
                                                                                                         
                                          
Dan tidak  adalah Tuhanmu membinasakan  kota-kota, sebelum Dia mengutus di  ibukota itu  seorang  Rasul  yang  membacakan  ayat-ayat  Kami  kepada  mereka;  dan  tidak  pernah (pula)  Kami  membinasakan  kota-kota;  kecuali  penduduknya  dalam  Keadaan  melakukan kezaliman. 7
Ayat-ayat  yang  diungkapan  diatas,  mengandung  makna  bahwa  Allah SWT.  tidak  akan  pernah menyiksa umat  manusia  sebelum  Allah  menurunkan aturan yang mengatur umat manusia. Dalam ayat al-Qur’an tersebut diatas sudah sangat  jelas  menyebutkan  bahwa  tidak  ada  hukuman  kecuali  sesudah  ada pemberitahuan sebelumnya.
6 Ibid. , 130.
7 Ibid., 392.
29 | Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No.1, 2016
Berdasarkan  ketentuan  ayat-ayat  tersebut,  para  ahli  hukum  membuat kaidah yang berbunyi:
1) Sebelum  ada  ketentuan  nash,  tidak  ada  hukuman  bagi  perbuatan manusia. 8 Selain  itu,  orang  tersebut  harus  bisa  memahami  apa  yang menjadi perintah atau aturan yang berlaku.
Hal ini selaras dengan qoidah ,
ُﻒﱠﻠَﻜُﻳَﻻ ًﺎﻋْﺮَﺷ ﱠﻻِإ ْﻦَﻣ َنﺎَﻛ ًارِدﺎَﻗ ﻰَﻠَﻋ ِﻢْﻬَـﻓ ِﻞْﻴِﻟَد ِﻒْﻴِﻠْﻜﱠﺘﻟا ًﻼْﻫَأ ﺎَﻤِﻟ َﻒﱢﻠُﻛ ،ِﻪِﺑ َﻻَو ُﻒﱠﻠَﻜُﻳ ًﺎﻋْﺮَﺷ ﱠﻻِإ ِﻞْﻌِﻔِﺑ ٍﻦِﻜُْﳑ ٍرْوُﺪْﻘَﻣ ِﻒﱠﻠَﻜُﻤْﻠِﻟ ٍمْﻮُﻠْﻌَﻣ ُﻪَﻟ ًﺎﻤْﻠِﻋ ُﻪُﻠِﻤَْﳛ ﻰَﻠَﻋ ِﻪِﻟﺎَﺜِﺘْﻣِا
Orang  tidak  dibebani  aturan  secara  syāra’  kecuali  ia  mampu  untuk  memahami aturan tersebut dan ia termasuk cakap (layak)  hukum dan ia juga tidak dibebani secara syāra’ kecuali pada perbuatan-perbuatan yang dimampui dan diketahui yang bisa mengantarkan perbuatan tersebut untuk dipatuhi. 9
2) Pada  asalnya  semua  perkara  dan  semua  perbuatan  adalah diperbolehkan. 10
Dalam  hukum  pidana  Islam  ada  tiga  cara    dalam  menerapkan  asas legalitas , yaitu:
1) Pada jarimah-jarimah yang  sangat urgen serta  sangat  mempengaruhi keamanan  dan  ketentraman  masyarakat,  misal jarimah-jarimah  hudud, qishosh, dan diyat. Dalam  kategori  ini,  asas legalitas dilaksanakan  dengan teliti  sekali,  sehinga  tiap-tiap jarimah hukumanya  dicantumkan  satu persatu.
8 Pembebanan hukum ( taklîf ) pada seorang mukallaf baru bisa terjadi apabila memenuhi tiga  syarat,  yaitu:  pertama,  Perbuatan  yang  akan  dibebankan  harus  diketahui  secara  sempurna oleh mukallaf ,  hingga  dalam  diri mukallaf tergambarkan  format  cara  melaksanakan  perbuatan tersebut.  Kedua,  Perbuatan  yang  akan  dibebankan  harus  diketahui  bahwa  yang  memerintah adalah  Syâri'  (Allah  dan  Rasul-Nya),  hingga  perbuatan  yang  dilakukan  dapat  dikategorikan sebagai bentuk  ketaatan dan kepatuhan  pada Allah swt. Sebab, bila  seorang mukallaf tidak tahu atau  tidak  meyakini  bahwa  perintah  tersebut  bersumber  dari  Syâri'  maka  perbuatan  yang dilakukan bukan sebuah bentuk ketaatan. Ketiga, Perbuatan yang dibebankan adalah perbuatan yang  mungkin  untuk  dilakukan  atau  ditinggalkan.  Wawan  Juandi  dan  Imam  Nahe'i, Revitalisasi Ushul fiqh Dalam Proses Istinbath Hukum Islam , (Situbondo: Ibrahimy Press,  2009), 390-392.
9 Abdul Qodir Al-Audah, At-Tasyri Al-Jina’i Al-Islami, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 1. 123.
10 Pipin Syarifin, Hukum Pidana Indonesia. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002),  31.
2) Pada jarimah-jarimah yang tidak begitu urgen , misal pada persoalan jarimah ta’zir. 11 Dalam  kategori  ini  pada  umumnya syāra’ memberi  kelonggaran dalam  penerapan  asas legalitas dari  segi  hukuman,  dan  untuk  hukuman jarimah-jarimah tersebut, syāra’ hanya  menyediakan  sejumlah  hukuman untuk  dipilih  oleh  hakim,  yaitu  hukuman  yang  sesuai  bagi  peristiwa pidana yang dihadapinya.
3) Pada jarimah-jarimah  ta’zir yang  dicantumkan  hukuman  untuk kemaslahatan umum, syāra’ memberi kelonggaran dalam penerapan asas legalitas dari  segi  penentuan  jenis jarimahnya, karena syāri’ah hanya membuat  suatu nash (ketentuan)  umum  yang  dapat  mencakup  setiap perbuatan yang menggangu kepentingan dan ketentraman masyarakat. 12
Penerapan asas legalitas pada hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia  terdapat  persamaan  dan  juga  perbedaan.  Persamaanya  adalah  sama- sama  tidak  ada jarimah dan  tidak  ada  hukuman,  kecuali  atas  kekuatan  aturan pidana dalam nas (undang-undang).
Sedangkan perbedaanya dari segi hukuman adalah pada dasarnya hukum pidana  Islam  menentukan  jenis  hukuman  secara  jelas  (dalam  arti  hakim  tidak mungkin untuk menciptakan hukuman dari dirinya sendiri) ketentuan ini berlaku bagi tindak pidana hudud dan qishash sedangkan pada tindak pidana ta’zir bentuk penjatuhan  hukumanya  diserahkan  kepada  hakim, syāri’at hanya  menentukan bentuk sekumpulan hukumannya saja tidak secara rinci.
Sebaliknya  pada  hukum  pidana  di  Indonesia,  tiap  perbuatan  pidana disediakan satu atau dua macam hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan batas  terendah  sehingga  hakim  dapat  menjatuhkan  dua  hukuman  atau  satu hukuman yang terletak antara kedua batas tersebut.
Perbedaan  selanjutnya  bisa  dilihat  dari  segi  penerapannya,  yakni  asas legalitas pada  hukum  pidana  Islam  telah  diterapkan  sejak  al-Qur’an  diturunkan,
11 Hukum ta’zir dilihat dari segi penjatuhanya terbagi dalam beberapa tujuan, antara lain: (a)Hukuman ta’zir sebagai  hukuman  tambahan  atau  pelengkap  hukuman  pokok.  Contoh, hukuman  pengasingan  selama  satu  tahun  dalam  kasus  pezina gair  muh ṣ an menurut  mażhab Hanafi merupakan contoh bentuk hukuman tambahan, yang mengiringi hukuman pokok seratus kali jilid pada jarimah hudud. (b)Hukuman ta’zir sebagai penganti hukuman pokok. Hal ini terjadi karena  misalkan  bukti  bukti  yang  terkumpul  kurang  meyakinkan  atau  ada  keraguan  ( syubhat ) menurut  penilain  hakim.  Sebagaimana  bunyi  kaidah  : hindari  (penjatuhan)  hukuman  had  (karena) adanya kesamaran (syubhat). Hukuman pokok pada hal-hal (kekurangan bukti dan syubhat ) tersebut tidak boleh dijatuhkan karena dengan kedua alasan tersebut, status jarimah berpindah dari hudud atau qi ṣ a ṣ menjadi jarimah  ta’zir. (c)Hukuman ta’zir sebagai  hukuman  pokok  bagi  jarimah ta’zir syāra’.  Misalnya ta’zir bagi  orang  yang  memakan  makan  yang  diharamkan.  Rahmat  Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), cet. ke-1. 143.
12 Pipin Syarifin, Hukum Pidana Indonesia. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002),  33.
31 | Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No.1, 2016
sedangkan asas legalitas pada hukum pidana positif diterapkan pada abad ke-18, yaitu sesudah revolusi prancis. 13

## Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain
Asas  ini  adalah  asas  yang  menyatakan  bahwa  setiap  perbuatan  manusia yang  berupa  perbuatan  tercela  akan  mendapatkan  imbalan  yang  setimpal  serta tidak  dapat dipindahkan kepada  orang lain. Asas ini  terdapat didalam  beberapa surat dan ayat dala al-Qur’an, antara lain:
Surat al-Fatir ayat 18:
                                                                                                        
                                                                                                                   
                                 

”Dan  orang  yang  berdosa  tidak  akan  memikul  dosa  orang  lain.  dan  jika  seseorang  yang berat  dosanya  memanggil  (orang  lain)  untuk  memikul  dosanya  itu  Tiadalah  akan dipikulkan  untuknya  sedikitpun  meskipun  (yang  dipanggilnya  itu)  kaum  kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatNya dan mereka mendirikan sembahyang. dan Barangsiapa  yang  mensucikan  dirinya,  Sesungguhnya  ia  mensucikan  diri  untuk  kebaikan dirinya sendiri. dan kepada Allahlah kembali(mu). 14
Surat az-Zumar ayat 7,
                                                                                                    
                                                                                                       
                      
Jika kamu kafir Maka Sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman)mu dan Dia tidak meridai  kekafiran  bagi  hamba-Nya;  dan  jika  kamu  bersyukur,  niscaya  Dia  meridhai bagimu kesyukuranmu itu; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. kemudian  kepada  Tuhanmulah  kembalimu  lalu  Dia  memberitakan  kepadamu  apa  yang
13 Pipin Syarifin, 2002. Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002),  cet. ke-1. 33.
14 Departemen Agama RI, Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung, 2009), 436.
telah  kamu  kerjakan.  Sesungguhnya  Dia  Maha  mengetahui  apa  yang  tersimpan  dalam (dada)mu. 15
Surat an-Najm ayat 38:
                                
(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. 16
Surat al-Muddatstsir ayat 38:
                               
“ tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. ” 17
Dari  ayat  al-Qur’an  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  seseorang  yang melakukan  tindak  kejahatan  tidak  dapat  menyerahkan  hukuman  yang menimpanya diberikan kepada orang lain. Melalui asas ini bisa dipastikan bahwa hanya  orang  yang  melakukan  dan  memiliki  andil  dalam  tindak  kejahatan  saja yang akan dihukum atau diberi sanksi.

## Asas Praduga Tak Bersalah
Asas  praduga  tak  bersalah  adalah  asas  yang  mendasari  bahwa  seorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim  dengan  bukti-bukti  yang  meyakinkan  menyatakan  dengan  tegas kesalahanya  itu.  Asas  ini  diambil  dari  ayat-ayat  al-Qur’an  yang  menjadi  sumber asas legalitas dan  asas  larangan  memindahkan  kesalahan  pada  orang  lain  yang telah  disebutkan.  Hal  ini  didasarkan  pada  Hadis  Nabi  Muhammad  SAW.,  yang menyatakan:
ْﻦَﻋ َﺔَﺸِﺋﺎَﻋ ْﺖَﻟﺎَﻗ َلﺎَﻗ ُلﻮُﺳَر ِﻪﱠﻠﻟا ﻰﻠﺻ ﷲا ﻪﻴﻠﻋ ﻢﻠﺳو اوُءَرْدا َدوُﺪُْﳊا ِﻦَﻋ َﲔِﻤِﻠْﺴُﻤْﻟا ْﻢُﺘْﻌَﻄَﺘْﺳاﺎَﻣ ْنِﺈَﻓ َنﺎَﻛ ُﻪَﻟ ٌجَﺮَْﳐ اﻮﱡﻠَﺨَﻓ ُﻪَﻠﻴِﺒَﺳ ﱠنِﺈَﻓ َمﺎَﻣِﻹا ْنَأ َﺊِﻄُْﳜ ِﰱ ِﻮْﻔَﻌْﻟا ٌﺮْـﻴَﺧ ْﻦِﻣ ْنَأ َﺊِﻄُْﳜ ِﰱ ِﺔَﺑﻮُﻘُﻌْﻟا .
”Dari  Aisyah  ra.  berkata,  Rasulullah  SAW.  bersabda: “hindarkanlah  oleh  kalian hukuman  hudud  dari  kaum  muslimin  sebisa  mungkin,  jika  ada  suatu  peluang  baginya
15 Ibid., 459.
16 Ibid., 527. 17 Ibid., 576.
33 | Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No.1, 2016
(untuk bebas) maka bebaskanlah ia, (karena) sungguh seorang Imam/Khalifah salah dalam memaafkan itu lebih baik daripada salah dalam menghukum.” (HR. Turmuzi) 18
Asas Tidak Berlaku Surut
Para ahli fiqh modern menyatakan bahwa asas tidak berlaku surut adalah salah  satu  dari  prinsip-prinsip  dasar syāri’ah ,  yaitu  tidak  ada  hukum  untuk perbuatan-perbuatan  sebelum  adanya  suatu nas ,  oleh  karena  itu,  tidak  ada kejahatan  pidana,  kecuali  ada  hukumannya  lebih  dahulu.  Ada  beberapa perbuatan  yang  biasa  dilakukan  dimasa  jahiliah,  tetapi  dihapuskan  oleh  Allah. perbuatan yang kini dilarang oleh Islam, tetapi pernah dikerjakan dimasa jahiliah, tidak menjadikan pelakunya dijatuhi hukuman pidana. 19
Hukum pidana  Islam  tidak  mengenal  sistem  berlaku  surut  yang  dalam perkembangannya melahirkan kaidah :
َﻻ َﺔﱠﻴِﻌْﺟَر ِﰲ ِﻊْﻳِﺮْﺸﱠﺘﻟا ﻲِﺋﺎَﻨِْﳉا
”Tidak ada konsep berlaku surut pada pidana Islam”. 20
Contoh  dari  pemberlakuan  asas  ini  adalah  firman  Allah  SWT.  dalam surat an-Nisā: 22, tentang hukum meng awini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayah
                                                                                                      
      
" Dan  janganlah  kamu  kawini  wanita-wanita  yang  telah  dikawini  oleh  ayahmu,  terkecuali pada  masa  yang  telah  lampau.  Sesungguhnya  perbuatan  itu  Amat  keji  dan  dibenci  Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). 21
18 Muhammad  Ibnu  Isa  Ibnu  Sauroh  Al-Tirmi ẓ i, Sunan  Tirmi ẓ i¸ Maktabah  Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 5. 479.
19 Asadulloh  Al-Faruk, Hukum  Pidana  Dalam  Sistem  Hukum  Islam, (Bogor:  Ghalia Indonesia, 2009), cet. ke-1. 10.
20 Abd al-Qodir Awdah, At-Tasyri al-Jinai al-Islami , (Beirut: Dar al-Fikr,t.t.), jld 1, 316.
21 Departemen Agama RI, Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung, 2009), 81.
Contoh selanjutnya dalam persoalan h ukum riba
                                                                                                
                                                                                                                   
                                                                                                           
                  

“Orang-orang  yang  makan  (mengambil)  riba  tidak  dapat  berdiri  melainkan  seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil  riba),  Maka  baginya  apa  yang  telah  diambilnya  dahulu  (sebelum  datang larangan);  dan  urusannya  (terserah)  kepada  Allah.  orang  yang  kembali  (mengambil  riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. ”( QS. Al- Baqarah: 275)
Berdasarkan  ayat  al-Qur’an  diatas  diketahui  bahwa  hukum  mengawini mantan  wanita  yang  telah  nikahi  oleh  ayah  kandungnya  adalah  haram,  akan tetapi ketika kejadianya sebelum ayat ini turun maka hukumnya adalah ma’fuwun anhu (dimaafkan).  Demikian  juga  dalam  masalah  riba,  hukum  memakan  riba adalah  haram  tetapi  apabila  terjadi  sebelum  ayat  ini  turun  maka  hukumnya ma’fuwun anhu (dimaafkan)  juga sebagaimana  dalam persoalan  menikahi mantan istri ayah kandung.

## Asas Kesamaan Dihadapan Hukum
Prinsip kesamaan telah dikenal sejak 14 abad silam, jauh sebelum bangsa Barat  mengadopsinya  menjadi  asas equality  before  the  law. Hukum  modern  baru mengenal  asas  ini  pada  akhir  abad  ke-18,  itupun  dalam  bentuk  yang  kurang lengkap.  Bukti  dari  ketidaklengkapan  asas  persamaan  dihadapan  hukum  yang dianut oleh sistem hukum modern adalah adanya keistimewaan terhadap orang- orang tertentu, seperti:
1) Para kepala negara asing
2) Para diplomat asing
3) Anggota-anggota legislator
35 | Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No.1, 2016
4) Orang-orang kaya dan terhormat. 22
Berbeda  dengan  sistem  hukum  modern,  hukum  pidana  Islam  tidak mengenal  pengistimewaan  yang  demikian,  hal  ini  sebagaimana  sabda  Nabi SAW.,
ىِﺬﱠﻟاَو ُﺲْﻔَـﻧ ٍﺪﱠﻤَُﳏ ،ِﻩِﺪَﻴِﺑ ْﻮَﻟ ﱠنَأ َﺔَﻤِﻃﺎَﻓ َﺖْﻨِﺑ ٍﺪﱠﻤَُﳏ ْﺖَﻗَﺮَﺳ ُﺖْﻌَﻄَﻘَﻟ ﺎَﻫَﺪَﻳ ” Dan  demi  Allah,  sekalipun  yang  melakukan  pencurian  itu  Fatimah  binti  Muhammad, pasti kupotong tangannya”. 23
Dari  hadist  ini  diketahui  bahwa  dalam  Islam  tidak  mengenal  hak istimewa (pengecualian) dalam persoalan penerapan hukuman pidana. Siapapun yang  melakukan  tindak  pidana  akan  dijatuhi  hukuman  tanpa  membedabedakan status pelakunya.Asas-asas pidana hukum Islam tersebut diatas berbeda dengan asas-asas hukum perdata Islam, berikut ini asas-asas perdata Islam, antara lain: 24

## Asas Kekeluargaan
Asas kekeluargaan adalah asas hubungan perdata  yang disandarkan pada hormat-menghormati,  kasih-mengasihi  serta  tolong-menolong  dalam  mencapai kebaikan. Asas ini berdasarkan al-Qur’an surat al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:
                                                                                                                                   
                                                                                                                    
                                                                                                               
                                                                
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan  (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan  binatang-binatang  qalaa-id,  dan  jangan  (pula)  mengganggu  orang-orang  yang mengunjungi  Baitullah  sedang  mereka  mencari  kurnia  dan  keredhaan  dari  Tuhannya  dan apabila  kamu  telah  menyelesaikan  ibadah  haji,  Maka  bolehlah  berburu.  dan  janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah
22 Asadulloh  Al-Faruk, Hukum  Pidana  Dalam  Sistem  Hukum  Islam, (Bogor:  Ghalia Indonesia, 2009), cet. ke-1. 11.
23 Imam Bukhori, Shohih Bukhori, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 14. 214.
24 Zainuddin Ali, Hukum Islam, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2007),  cet. ke-1. 7.
Wahyu Abdul Jafar: Analisis Asas Hukum Pidana | 36
kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa,  dan  jangan  tolong-menolong  dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. 25

## Asas Kebolehan atau Mubah
Asas kebolehan atau mubah  adalah asas yang  membolehkan melakukan semua  kegiatan  hubungan  perdata  sepanjang  kegiatan  hubungan  itu  tidak  ada larangan,  baik  didalam  al-Qur’an  maupun  didalam  Hadi ṡ Nabi  Muhammad SAW. Asas ini didasarkan al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 286, yang berbunyi:
                                                                                                             
                                                                                                        
                                                                                                            
                       
Allah  tidak  membebani  seseorang  melainkan  sesuai  dengan  kesanggupannya.  ia  mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami  lupa  atau  Kami  tersalah.  Ya  Tuhan  Kami,  janganlah  Engkau  bebankan  kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya.  beri  ma'aflah  kami;  ampunilah  kami;  dan  rahmatilah  kami.  Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir." 26

## Asas Kebajikan (Kemaslahatan Hidup)
Asas  kebajikan  adalah  asas  yang  mengandung  pengertian  bahwa  setiap hubungan keperdataan seharusnya mendatangkan kebajikan kepada kedua belah pihak dan pihak lainya dalam masyarakat. Asas ini berasal dari al-Qur’an surat al- Maidah ayat 90, yang berbunyi:
                                                                                                              
                                  
25 Departemen Agama RI, Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung, 2009), 106.
26 Departemen Agama RI, Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung, 2009), 49.
37 | Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No.1, 2016
“ Hai  orang-orang  yang  beriman,  Sesungguhnya  (meminum)  khamar,  berjudi,  (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. 27
Ayat ini menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak negatif harus dijahui dan dihindari agar dalam kehidupan sosial kemasyarakatan bisa mendapatkan kebahagian dan keberuntungan.

## Asa s Hukum Pidana Di Indonesia
Ada  beberapa  asas  yang  mendasari  hukum  pidana  di  Indonesia,  antara lain:
Asas Nullum Delictum Nulla Poena Sine Prae Vialege
Ungkapan Nullum Delictum Nulla Poena Sine Prae Vialege berasal dari dari bahasa  latin  yang  dipopulerkan  oleh  Von  Feuerbach,  sarjana  hukum  pidana Jerman  (1775-1833)  dalam  bukunya  yang  berjudul LehrbuchDes  Peinlinchen  Recht . Istilah Nullum  Delictum  Nulla  Poena  Sine  Prae  Vialege sendiri  dalam  bahasa  latin diartikan  sebagai  tidak  ada  delik  dan  tidak  ada  pidana  tanpa  peraturan  terlebih dahulu.  Sedangkan  dalam  bahasa  belanda  asas Nullum  Delictum  Nulla  Poena  Sine Prae  Vialege terkenal  dengan  istilah green  straf  zonder  schuld (tiada  pidana  tanpa kesalahan).  Asas Nullum  Delictum  Nulla  Poena  Sine  Prae  Vialege dalam  KHUP. terkenal dengan nama asas legalitas. 28
Asas legalitas ini dalam KUHP, mengandung tiga pengertian, yaitu:
1. Tidak ada perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana kalau hal itu tidak terlebih dahulu dinyatakan dalam satu aturan undang-undang.
2. Untuk  menentukan  adanya  perbuatan  pidana  tidak  boleh  digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.
Dari  ketentuan  diatas  dapat  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  peristiwa pidana  yang  bersangkutan  harus  ditentukan  serta  dicantumkan  dalam  undang- undang.  Akibat  asas nullum  delictum itu,  seseorang  dapat  dihukum  apabila  ia melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum dan peraturan telah disebut secara tegas sebagai suatu pelangaran ketertiban umum. Jadi, ada kemungkinan seorang melakukan suatu perbuatan yang hakikatnya  merupakan kejahatan, tetapi karena
27 Departemen Agama RI, Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung, 2009), 123.
28 Pipin Syarifin, Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 27.
tidak  disebutkan  oleh  hukum  sebagai  suatu  pelanggaran  ketertiban  umum,  ia menjadi tidak terhukum. 29
Asas Perubahan Dalam Perundang-Undangan 30
Dalam  ketentuan  pasal  1  ayat  2  KUHP.  disebutkan: jika  ada  perubahan dalam  perundang-undangan  sesudah  saat  melakukan  perbuatan,  maka  digunakan  aturan yang paling ringan bagi terdakwa.
Contoh, menurut aturan yang berlaku, orang yang melakukan pencurian yang  diatur  dalam  pasal  326  KUHP.  diancam  pidana  maksimal  lima  tahun. Apabila  orang  tersebut  mencuri  pada  tanggal    15  September  1983  dan  pada waktu  ia  menjalani  pemeriksaan  permulaan,  pada  tangal  15  Oktober  1983, aturan tersebut diubah, yaitu dari maksimum lima tahun menjadi delapan tahun, sedangkan  ia  diadili  pada  tanggal  15  November  1983,  aturan  manakah  yang harus  dipakai  oleh  hakim  ?  jawabanya  adalah  aturan  yang  paling  ringan  bagi terdakwa yakni aturan lama (lima tahun).
Perubahan dalam Perundang-Undangan tercantum pula dalam Undang- Undang  dasar  sementara  tahun  1950  pasal  14  ayat  3,  yang  berbunyi  sebagai berikut : Apabila ada perubahan dalam aturan hukum seperti tersebut dalam ayat diatas, maka  dipakailah  ketentuan  yang  lebih  baik  bagi  sitersangka. Ketentuan  ini  tidak disebutkan dalam Undang-Undang dasar 1945 maka selama tidak ada ketentuan undang-undang  yang  berlainan,  asas  ini  masih  tetap  berlaku.  Mengenai perubahan dalam perundang-undangan terdapat tiga macam teori, antara lain:
1) Teori Formil ( Formale Leer )
Menurut  teori  formil  ini,  dikatakan  ada  perubahan  dalam  Undang- Undang kalau redaksi (teks) Undang-Undang diubah.
2) Teori Materiel Terbatas ( Beperkte Materiele Leer ) Menurut  teori  materiel  bahwa  perubahan  dalam  Perundang-Undangan terbatas  dalam  arti  kata  pasal  1  ayat  2  KUHP.,  yaitu  tiap  perubahan sesuai  dengan  suatu  perubahan  perasaan  (keyakinan)  hukum  para pembuat Undang-Undang.
3) Teori Material Yang Tidak Terbatas
Menurut teori ini, tiap perubahan adalah mencakup perasaan hukum dari pembuat  Undang-Undang  maupun  dalam  keadaan  boleh  diterimanya
29 Menurut  Muladi  asas  legalitas  diadakan  bukan  karena  tanpa  alasan  tertentu.  Asas legalitas  diadakan  bertujuan  untuk:a.  Memperkuat  adanya  kepastian  hukum;b.  Menciptakan keadilan  dan  kejujuran  bagi  terdakwa;c.  Mengefektifkan deterent  function dari  sanksi  pidana;d. Mencegah  penyalahgunaan  kekuasaan;  e.  Memperkokoh  penerapan  “ the  rule  of  law ”.  Buku  Ajar Hukum Pidana 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, (Makassar, 2007), 39.
30 Pipin Syarifin, Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 28.
39 | Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No.1, 2016
sebagai suatu perubahan dalam Undang-Undang menurut arti kata pasal 1 ayat 2 KUHP.

## Asas Praduga Tak Bersalah (Tiada Pidana Tanpa Kesalahan)
Asas ini dikenal dengan asas presumption of innocence . Setiap orang yang di sangka,  ditangkap,  ditahan,  dituntut  dan  atau  dihadapkan  kedepan  pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalannya  dan  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.  Untuk  menjatuhkan pidana  kepada  orang  yang  telah  melakukan  tindak  pidana 31 ,  harus  dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.
Menurut Loebby Loqman unsur-unsur tindak pidana meliputi:
1) Perbuatan  manusia  baik  aktif  maupun  pasif,  sehingga  jika  perbuatan tersebut dilakukan oleh selain manusia tidak bisa dijatuhi hukuman.
2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
3) Perbuatan itu di anggap melawan hukum;
4) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan; dan
5) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan. 32

## Asas Larangan Penerapan Analogi
Menurut  asas  ini,  tidak  boleh  menggunakan  analogi  di  dalam menerapkan  Undang-undang  pidana.  Menurut  Hazewinkel  Suringa,  penerapan asas analogi masih bersifat  relatif, dibeberapa negara demokratis penerapan asas analogi  tidak  berbahaya  bagi  hak-hak  asasi  manusia,  contoh  negara  Ingris  dan Denmark  sebaliknya  penerapan  dinegara-negara  totaliter  dipandang  sangat berbahaya.
Dalam  KUHP.  tidak  semua  bentuk analogi dilarang,  penerapan analogi tidak  diizinkan  setidak-tidaknya  dalam  hal  yang  dengan  analogi  akan  tercipta delik-delik baru dan bertentangan dengan pasal 1 ayat 1 KUHP. 33
31 Meskipun  kata  tindak  lebih  pendek  dari  pada  kata  ”perbuatan”  tapi  ”tindak”tidak menunjuk  kepada  hal  yang  abstrak  seperti  perbuatan,tapi  hanya  menyatakan  keadaan  konkrit sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku,gerak-gerik,sikap  jasmani  seseorang,lebih  dikenal  dalam  tindak  tanduk,tindakan  dan bertindak dan belakangan di pakai ”ditindak” oleh karena itu tindak sebagai kata tidak begitu di kenal,maka  perundang-undangan  yang  menggunakan  istilah  tindak  pidana  baik  dalam  pasal- pasalnya  sendiri  maupun  dalam  penjelasannya  hampir  selalu  di  pakai  kata  ”perbuatan”.
Moeljatno. Azas-azas Hukum Pidana , (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1984), 56. 32 Erdianto  Effendi,  2011. Hukum  Pidana  Indonesia  Suatu  Pengantar, (Refika  Aditama, Bandung, 2011), 99.
33 Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, (PT Rineka Cipta, 1994), cet. ke-2. 45.

## Asas Teritorialitas Atau Wilayah
Asas wilayah ini menunjukan, bahwa siapa pun yang melakukan delik di wilayah  negara  tempat  berlakunya  hukum  pidana,  tunduk  pada  hukum  pidana itu.  Yang  menjadi  ukuran  dalam  asas teritorialitas adalah  tempat  dan  wilayah, sedangkan orangnya tidak dipersoalkan.
Asas wilayah atau teritorialitas ini tercantum di dalam pasal 2 KHUP, yang berbunyi: peraturan  hukum  pidana  Indonesia  berlaku  terhadap  tiap-tiap  orang  yang didalam wilayah Indonesia melakukan delik (strafbaar felt). Dari pasal ini bisa diambil pemahaman bahwa orang yang melakukan delik tersebut tidak mesti secara fisik betul-betul  berada  di  Indonesia  tetapi  cukup  deliknya  terjadi  di  wilayah Indonesia.
Asas  ini  sebenarnya  berlandaskan  kedaulatan  negara  diwilayahnya sendiri.  Hukum  pidana  berlaku  bagi  siapa  pun  juga  yang  melakukan  delik  di wilayah  negara  tersebut.  Wilayah  ini  mencakup  atas  tanah  daratan,  laut  sampai 12 mil dan ruang udara di atasnya. 34

## Asas Nasionalitas Pasif Atau Asas Perlindungan
Asas  ini  menentukan  bahwa  hukum  pidana  suatu  negara  (termasuk Indonesia) berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar negeri, jika  karena  itu  kepentingan  tertentu  terutama  kepentingan  negara  dilanggar  di luar  wilayah kekuasaan negara itu.Asas ini tercantum di dalam pasal 4 ayat 1, 2 dan  4  KUHP.  Kemudian  asas  ini  diperluas  dengan  Undang-Undang  nomor  4 tahun  1976  tentang  kejahatan  penerbangan,  juga  oleh  pasal  3  undang-undang nomor  7  tahun  1955  tentang  tindak  pidana  ekonomi.  Di  sini  yang  dilindungi bukanlah  kepentingan  individual  orang  Indonesia,  tetapi  kepentingan  nasional atau  kepentingan  umum  yang  lebih  luas.  Jika  orang  Indonesia  menjadi  korban delik  di  wilayah  negara  lain,  yang  dilakukan  oleh  orang  asing,  maka  hukum pidana Indonesia tidak berlaku. 35

## Asas Personalitas Atau Asas Nasionalitas Aktif
Asas  personalitas  ini  bertumpu  pada  kewarganegaraan  pembuat  delik. Hukum  pidana  Indonesia  mengikuti  warganegaranya  kemana  pun  ia  berada. Asas  ini  bagaikan  rensel  yang  melekat  pada  pungung  warganegara  Indonesia kemana  pun  ia  pergi.  Inti  asas  ini  tercantum  di  dalam  pasal  5  KUHP.Pasal  5 KUHP.  ayat  1  berbunyi ”ketentuan  pidana  dalam  perundang-undangan  Indonesia diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan:
34 Ibid., 64. 35 Ibid., 69.
41 | Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No.1, 2016
1) Salah  satu  kejahatan  tersebut  dalam  Bab  I  dan  II  Buku  Kedua  dan  pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451.
2) Salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia  dipandang  sebagai  kejahatan,  sedangkan  menurut  perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana.”
Pasal 5 ayat 1 ke-1 menentukan sejumlah pasal yang jika dilakukan oleh orang  Indonesia  diluar  negeri  maka  berlakulah  hukum  pidana  Indonesia. Kejahatan-kejahatan  itu tercantum di dalam Bab I dan  II Buku Kedua KUHP. (kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden dan pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451.Tidak menjadi soal apakah  kejahatan-kejahatan  tersebut  diancam  pidana  oleh  negara  tempat perbuatan  itu  dilakukan.  Yang  terpenting  adalah  kejahatan  tersebut  dipandang perlu  untuk  dipidana  karena  termasuk  kejahatan  yang  membahayakan kepentingan  negara  Indonesia,  sedangkan  hal  itu  tidak  tercantum  didalam hukum pidana diluar negeri.
Ketentuan didalam pasal 5 ayat 1 ke-2 bermaksud agar orang Indonesia yang  melakukan  kejahatan  di  luar  negeri  lalu  kembali  ke  Indonesia  sebelum diadili di luar negeri, jangan sampai lolos dari pemidanaan. Indonesia tidak akan menyerahkan  warganya  untuk  diadili  diluar  negeri.  Ketentuan  ini  berlaku  bagi semua  kejahatan  menurut  KUHP.  Indonesia.  Ketentuan  ini  tidak  berlaku  bagi delik pelangaran. 36

## Asas Universalitas
Asas  ini  melihat  hukum  pidana  berlaku  umum,  melampuai  batas  ruang wilayah  dan  ruang  orang  (Indonesia).  Yang  dilindungi  disini  ialah  kepentingan dunia.  Jenis  kejahatan  yang  diancam  pidana  menurut  asas  ini  sangat  berbahaya bukan  saja  dilihat  dari  kepentingan  Indonesia  tetapi  juga  kepentingan  dunia. Secara  universal  (menyeluruh  diseantero  dunia)  jenis  kejahatan  ini  dipandang perlu dicegah dan diberantas. Demikianlah, sehingga orang jerman menamakan asas ini weltrechtsprinzip (asas hukum dunia). Disini kekuasan kehakiman menjadi mutlak karena yuridiksi pengadilan tidak tergantung lagi pada tempat terjadinya delik atau nasionalitas atau domisili terdakwa.
36 Ibid., 71.
Asas ini diatur di dalam pasal-pasal:
1. Pasal  4  sub  ke-2  KUHP.,  khususnya  kalimat  pertama  yang  berbunyi: melakukan salah satu kejahatan tentang mata uang, uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank.
2. Pasal  4  sub  ke-4  KUHP.,  yang  berbunyi: melakukan  salah  satu  kejahatan yang ditentukan dalam pasal 458, 444-446 tentang perampokan dilaut dan yang ditentukan  dalam  pasal  447  tentang  penyerahan  alat  pelayar  kepada  perampok laut. 37

## Penutup
Dari  pembahasan  diatas,  bisa  disimpulkan  bahwa  antara  asas  hukum pidana Islam dengan asas hukum pidana di Indonesia ada yang sama namun ada juga  yang  berbeda.  Persamaan  yang  di  maksud  disini  tidak  berarti  sama  persis karena  terkadang  dalam  penerapanya  ada  sedikit  perbedaan.  Begitu  juga perbedaan  yang  di  maksud  disini  tidak  berarti  berbeda  secara  mutlak  karena adakalanya memiliki keasamaan secara subtansi. Asas hukum pidana yang sama antara  pidana  Islam  dan  hukum  pidana  di  Indonesia  antara  lain:  asas  legalitas, asas  praduga  tak  bersalah  dan  asas  hukuman  tidak  berlaku  surut.  Dalam  asas legalitas terdapat sedikit perbedaan pada masalah aplikasinya.
Pada hukum pidana di Indonesia, tiap perbuatan pidana disediakan satu atau  dua  macam  hukuman  yang  mempunyai  batas  tertinggi  dan  batas  terendah sehingga  hakim  dapat  menjatuhkan  dua  hukuman  atau  satu  hukuman  yang terletak antara kedua batas tersebut. Hal ini berbeda dalam hukum pidana Islam, tidak  semua  sanksi  memiliki  batas  tertinggi  dan  terendah.  Misalkan  dalam persoalan hudud dan qisas.
Sedangkan  asas  hukum  pidana  yang  berbeda  namun  terkadang perbedaan  yang  terjadi  tidak  secara  mutlak  adalah  asas  larangan  analogi,  asas teritorialitas,  asas  nasionalitas,  asas  personaliatas,  asas  universalitas,  asas perubahan  dalam  perundang-undangan,  asas  kesamaan  di  hadapan  hukum  dan asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain. ■
37 Ibid., 73.
43 | Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No.1, 2016

## Daftar Pustaka
Abidin, Andi Zainal, Hukum Pidana I . Jakarta, Sinar Grafika, 1995.
Al-Faruk,  Asadulloh, Hukum  Pidana  Dalam  Sistem  Hukum  Islam, Bogor,  Ghalia Indonesia, 2009.
Ali, Achmad, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan , Jakarta, Kencana Prenada Mediagroup, 2010.
Ali, Zainuddin, Hukum Islam, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2007.
Al-Tirmizi,  Muhammad  Ibnu  Isa  Ibnu  Sauroh, Sunan  Tirmizi¸ Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 5.
Awdah, Abd al-Qodir, At-Tasyri al-Jinai al-Islami , Beirut, Dar al-Fikr, t.t.
Bukhori, Imam, Sahih Bukhori, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 14
Buku  Ajar  Hukum  Pidana  1  Fakultas  Hukum  Universitas  Hasanuddin, Makassar, 2007
Departemen Agama RI, Qur'an dan Terjemahannya, Bandung, 2009.
Effendi,  Erdianto,  2011. Hukum  Pidana  Indonesia  Suatu  Pengantar, Bandung, Refika Aditama, 2011.
Hakim, Rahmat, Hukum Pidana Islam, Bandung, CV Pustaka Setia, 2000.
Hamzah, Andi, Asas Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, 1994.
Ilyas, Amir, Asas-Asas Hukum Pidana , Yokyakarta, Mahakarya Rangkang Offset, 2012.
Moeljatno. Azas-azas Hukum Pidana , Jakarta, PT. Bina Aksara, 1984.
Nahe'i,  Wawan  Juandi  dan  Imam, Revitalisasi  Ushul  fiqh  Dalam  Proses  Istinbath Hukum Islam , Situbondo, Ibrahimy Press,  2009.
Syarifin, Pipin, Hukum Pidana Indonesia, Bandung, CV Pustaka Setia, 2002.

## AUTHOR GUIDELINES
1. Tulisan  merupakan  karya  ilmiah  yang  orisinil  dan  belum  pernah dipublikasikan atau sedang dalam proses publikasi oleh media lain.
2. Naskah  merupakan  artikel  ilmiah  berupa  hasil  riset  atau  pemikiran konseptual.
3. Artikel yang mengkaji pemikiran konseptual  memiliki struktur;
 Judul (memakai huruf kapital di setiap awal kata)
 Nama penulis (memakai huruf kapital di setiap awal kata)
 Instansi dan email penulis
 Abstrak (100-150 kata)
 Kata kunci yang dianggap penting
 Pendahuluan tanpa sub judul (20%)
 Sub-sub bahasan tanpa penomoran sesuai kebutuhan (70%)
 Kesimpulan (10%)
 Daftar Rujukan
4. Artikel studi empiris ( field research ) mempunyai struktur;
 Judul (memakai huruf kapital di setiap awal kata)
 Nama penulis (memakai huruf kapital di setiap awal kata)
 Instansi dan email penulis
 Abstrak (100-150 kata)
 Kata kunci yang dianggap penting dan diambil dari tulisan tersebut
 Pendahuluan  dalam  bentuk  narasi  tanpa  sub  judul,  memuat:  latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian (20%)
 Metode  penelitian  dalam  bentuk  narasi  tanpa  sub  judul,  memuat: landasan  teori,  rancangan/model,  sampel,  informan,  jenis  data, teknik pengumpulan data, dan analisis data (20%)
 Hasil temuan data dan pembahasan, beurpa sub-sub bahasan tanpa penomoran (50%)
 Kesimpulan dan Saran (10%)
 Daftar Rujukan
5. Panjang tulisan antara 8.000-10.000 kata (setara dengan 20 halaman);
6. Tulisan ditulis dengan time new romans, 1,15 (multiple) spasi, dan 12 pt;
7. Adapun sistem pengutipan footnote merujuk Chicago style , contoh:
Buku (Monograf): Ahmed El-Ashker, Islamic Economics: A Short History, (Leiden: Brill, 2006), 100-01.
Buku Kumpulan Artikel : Ridwan Trisoni, Menulis Artikel untuk Jurnal Ilmiah, Volume 8, Cetakan ke-1,
(Batu Sangkar: STAIN Batusangkar Press, 2005), 20-5
Artikel dalam Buku Kumpulan Artikel : T. Russel, An Alternative Conception: Representation, P.J. Blak & A. Lucas (Eds.),
Children’s Informan Ideas in Science, (London: Routledge, 1998), 89-90
Artikel dalam Jurnal dan Majalah:
Yusrizal Efendi, Prospek Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia, Transport, Vol. 1, No.1: 2015, 201-2.
Artikel dalam Koran : Rizal, Obligasi Syariah, 13 Desember 2014

## Dokumen Resmi:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Pedoman Penulisan Penelitian,
(Jakarta: Depdikbud. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 1990), 89
Buku Terjemahan: D. Ary Jacobs, Pengantar Penelitian Pendidikan, Terjemahan: Arief Furchan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 76

## Internet:
Kumaidi, Pengukuran Bekal Awal Belajar dan Pengembangan Tesnya. Http://www.malang.ac.id, diakses 20 Januari 2000.

## 8. Artikel yang dikirim menggunakan transliterasi Arab-Latin sebagai berikut:
Huruf Arab Huruf Latin Nama ا Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ب B Be ث T Te
ث Ś Es (dengan titik di atas) ج J Je ح ḥ Ha (titik di bawah) خ Kh Ka dan ha د d De ذ ż Zet (titik di atas) ر r Er ز z Zet س s Es ش sy Es dan ye ص ș Es (titik di bawah) ض ḍ De (titik di bawah) ط ṭ Te (titik di bawah) ظ ẓ Zet (titik di bawah) ع ... ῾ ... Koma terbalik di atas غ g Ge ف f Ef ق q Ki ك k Ka ل l El م m Em ن n En و w We ـھ h Ha ء ...’... Apostrof ي y Ye
9. Pemuatan  atau  penolakan  naskah  akan  diberitahukan  secara  tertulis/e-mail. Naskah yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.
10. Naskah  dapat  dikirimkan  secara  online  melalui  website  e-journal: http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alistinbath,  atau  surat  elektronik (email) : alistinbath@staincurup.ac.id
Alamat redaksi  : Labor Pengelolaan & Penerbitan Jurnal Ilmiah (LPPJI) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup Jl. Dr. Ak. Gani No. 01 Curup Rejang Lebong Bengkulu Telpon  : 0732-21010 Email  : alistinbath@staincurup.ac.id Website  : http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alistinbath
ISSN : 2548-3374