## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 1, Agustus 2022, Hal 44 − 49 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i1.1791

## Analisis Determinan Yang Mempengaruhi Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten di Sumatera Utara
Ari Irawan 1 , Debbi Chyntia Ovami 2 , Nanda Fitrah Gemilang Hasibuan 2,*
1 Universitas IBBI Medan Jl. Sei Deli No.18, Silalas, Kec. Medan Bar., Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia
2 Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-Washliyah Medan Jl. Sisingamangaraja, Harjosari I, Medan Amplas, Medan City, North Sumatra Email: 1 ari251176@gmail.com, 2 debbichyntiaovami@umnaw.ac.id, 3* nandafitrahgemilang@gmail.com Submitted: 01/07/2022 ; Accepted: 28/08/2022 ; Published: 29/08/2022
Abstrak −Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Perimbangan,  Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian ini  menggunakan data deskriptif dan kuantitatif. Sampel penelitian ini data APBD Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2018-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  variabel  independen  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Perimbangan,  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  secara  simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Kabupaten di  Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan hasil dari nilai koefisien determinasi (R 2 ) menunjukkan bahwa  model analisis yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan bahwa  seluruh  variabel  independen  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Perimbangan,  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  (SilPA) terhadap Pengalokasian Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 54%, dan sisanya 46% dipengaruhi oleh faktor lain yang diluar dari model regresi.
Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah; Dana Perimbangan; Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran; Belanja Modal
Abstract −This  study  aims  to  determine  the  effect  of  regional  original  income,  balancing  funds,  on  the  allocation  of  capital expenditures in districts/cities of North Sumatra province. This research method uses descriptive and quantitative data. The sample of this research is Regency/City APBD data in North Sumatra in 2018-2020. The results of the study indicate that the independent variables  of  Regional  Original  Revenue,  Balancing  Fund,  Remaining  Budget  Financing  simultaneously  (together)  affect  the allocation of Capital Expenditures. Regency in North Sumatra Province. While the results of the coefficient of determination (R 2 ) indicate that the analytical model used in this study is able to explain that all independent variables are Regional Original Income, Balancing Funds, Remaining Budget Financing (SilPA) on Capital Expenditure Allocation of Districts/Cities of North Sumatra Province, which is equal to 54%, and the remaining 46% is influenced by other factors outside of the regression model.
Keywords: Regional Original Revenue; Balancing Fund; Remaining Budget Financing; Capital Expenditure

## 1. PENDAHULUAN
Merujuk Pada Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang di  dalam nya terdapat  Derah Otonom  yang berdasrkan pada Pasal  18 UUD 1945.  Pada Penerapan Otonomi Daerah dan Desentralisis Setiap Daerah mempunyai kebebasan dan keleluasaan dalam mengelola dan juga memanfaat  sumber  Pendapatannya,  yang  hal  tersebut  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakatnya.  Indonesia  telah menerapkan Otonomi daerah yang mana hal tersebut telah menciptakan peralihan kekuasaan dan juga kewenangan pemerintahan  Daerah  yang  awalnya  Sentralisasi  kemudian  menjadi  Desentralisasi  Pemerintahan.  Otonomi  Daerah diterapkan  menggunakan  cara  demokratis  dan  mencapai  desentralisasi  yang    sebenarnya  supaya  mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat, keadilan dan pemerataan. Otonomi Daerah mempunyai harapan agar  Pemerintahan  Pusat  dapat  terlepas  dari  beban-beban  yang  tidak  perlu  di  dalam  menangani  urusan  domestik Daerah, dengan demikian hal itu memberikan kesempatan kepada Daerah untuk lebih mempelajari, memahami, serta merespons berbagai hal dalam melaksanakan kebijakan pemerintahannya.
Otonomi Daerah di Indonesia mencipatakan akuntabilitas yang baru sesuai denga UU Nomor 22 Tahun 1999 dan  UU  Nomor  25 Tahun  1999  dan  telah  di  disempurnakan  oleh  UU  Nomor  32 Tahun  2004 Tentang  Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.  Misi utama kedua Undang-Undang tersebut adalah Desentralisasi Fiskal yang diharapkan menghasilkan 2 (dua) manfaat, yaitu  peningkatan  partisipasi  masyarakat,  prakarsa  dan  kreativitas  masyarakat  dalam  pembangunan.  Desentralisai Fiskal  mempunyai  cita  yang  mana  pemerintahan  Daerah  di  harapkan  semakin  mempunyai  kemandirian  didalam keuangan Daerah (Prana, 2018). Pernyataan Faridi (2011) menjelasakan bahwasannya kegunaan dari desentralisasi Fiskal  yakni  Agar dapat meningkatkan keefesienan sektor publik yang dapat  menyebabkan pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang dan juga pengembangan.
Dalam  peningkatan  kemandirian  Daerah,  Pemerintah  Daerah  butuh  berupaya  dalam  memaksimalkan kemampuan  Pemasukan  Daerahnya  dengan  berikan  proporsi  alokasi  Belanja  Modal  yang  lebih  besar  pada  sektor- sektor  yang  dikira  produktif.  Menurut  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Nomor.  2  Tahun  2011,  Belanja Modal  (Capital  Expenditure) ialah sesuatu  pengeluaran yang dicoba Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Modal yang  memiliki  manfaat  guna  menaikkan  Aset  Tetap,  invetaris  yang  memberikan  manfaat  lebih  dari  satu  periode Akuntansi.  Felix  (2012)  Menuturkan  pemerintah Daerah  sepatutnya  dapat  mengalokasiakan  belanja  modal  dengan lumayan  besar  dibanding  belanja  lainya  yang  relatif  kurang  produktif.  Kenaikan  pengalokasian  anggaran  belanja modal  dapat  menimbulkan  kenaikan  pada  infrastruktur.  Penuturan  Sarawasti  dan  Ramantha  (2018)  menyatakan

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 1, Agustus 2022, Hal 44 − 49 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i1.1791
bahwasannya  Infrastruktur  dan  fasilitas  publik  sangat  mempengaruhi  terhadap  perkembangan  ekonomi  disetiap wilayah pabila infrastruktur serta fasilitas publik baik, sehingga warga akan merasa aman dikala melakukan pekerjaan hingga secara langsung tingkatan pruduktibitas akan bertambah serta investor hendak berupaya guna berinvestasi.
Pada Riset Kosim (2017) Diperoleh Hasil Bahwa Pendapatan Asli Wilayah (PAD) berhubungan besar dengan Belanja  Modal,  PAD  sangat  dipengaruhi  oleh  terdapatnya  peningkatan  pemasukan  Pajak  Daerah,  Hasil  Distribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Wilayah yang di  pisahkan serta lain-lain PAD Yang legal. Riset  Nufus serta Asmara (2017) mendapatkan hasil Dana Perimbangan Mempengaruhi Positif terhadap Belanja Modal secara parsial, Perihal  tersebut  dimaksud  jika  semakin  besar  Dana  Perimbangan  dari  Pemerintah  sehingga  semakin  besar  pula pengalokasian nya terhadap Belanja Modal.
Sumatera Utara merupakan salah satu Provinsi yang ada di Indonesia dan terletak di Pulau Sumatera. Provinsi Sumatera Utara memiliki 33 Kabupaten/Kota, yang mana terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota 25 Kabupaten tersebut Terdiri  dari:  Kabupaten  Asahan,  Kabupaten  Batubara,  Kabupaten  Dairi,  Kabupaten  Deli  Serdang,  Kabupaten Humbang  Hasundutan,  Kabupaten  Karo,  Kabupaten  Labuhan  Batu,  Kabupaten  Labuhan  Baru  Utara,  Kabupaten Labuhan  Batu  Selatan,  Kabupaten  Langkat,  Kabupaten  Mandailing  natal,  Kabupaten  Nias,  Kabupaten  Nias  Barat, Kabupaten  Nias  Selatan,  Kabupaten  Nias  Utara,  Kabupaten  Padang  Lawas,  Kabupaten  Padang  Lawas  Utara, Kabupaten  Pakpak  Bharat,  Kabupaten  Samosir,  Kabupaten  Serdang  Bedagai,  Kabupaten  Simalungun,  Kabupaten Tapanuli  Utara,  Tapanuli Selatan,  Tapanuli Tengah  Kabupaten  Samosir.  Dan  8  Kota  yang  ada  di  Sumatera  Utara adalah : Kota Binjai, Kota Gunungsitoli, Kota Medan, Kota Padang Sidempuan, Kota Pematang Siantar, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi

## 2. METODE PENELITIAN
Pada Penelitian ini metode yang digunakan ialah kuantitatif, yang mana metode tersebut menekankan pada pengujian melalui pengukuran variabel  dengan menggunakan angka, serta melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Adapun  yang  menjadi  populasi  dalam  penelitian ini  adalah  Data  APBD  seluruh  Kabupaten  di    Provinsi  Sumatera Utara. Terdapat 25 Kabupaten dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini ialah semua populasi yaitu data APBD Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2018-2021 Sampel dalam Penelitian ini menggunakan Teknik Sampling Jenuh. Dalam penelitian ini terdari  dari 3 Varibel X dan 1 Variabel Y Yaitu:  X 1 Pendapatan Asli Daerah, X 2 Dana Perimbangan,  X 3 Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  dan  Variabel  Y  Belanja  Modal.Uji  Yang  di  gunakan  ialah Koefesien Determinana, Uji T dan Uji F.
(X4)
Gambar 1. Kerangka Kerja
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pengalokasian Belanja Modal Berdasarkan Pada pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah bahwasannya Belanja Modal ( Capital Expenditure) ialah suatu  pengeluaran  yaang  dikeluarkab  Pemerintah  dalam  pembentukan  modal    yang  mempunayai  fungsi  sebagai penambah.  Menurut  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  No.2  Tahun  2011,  Belanja  Modal  ( Capital Expenditure )  merupakan  suatu  pengeluaran  yang  dilakukan  Pemerintah  Daerah  dalam  pembentukan  modal  yang mempunyai  kegunaan  untuk  menambah  Aset  Tetap,  invetaris  yang  memberikan  manfaat  lebih  dari  satu  periode Akuntansi. Didalam Belanja Modal  juga terdapat biaya yang dikeluarkan untuk  pemeliharaan Aset yang berfungsi agar Aset yang sudah dimiliki tetap memiliki kualitas yang baik.

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pengalokasian Belanja Modal
Berdasarkan  Pada  UU  Nomor  33  Tahun  2004  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dapat  diartikan  sebagai  Suatu Penerimaan ataupun Sumber pendapatan Suatu Daerah, Pendapatan tersebut didapat dari potensi-potensi yang dimiliki daerah  tersebut,  yang  mana  potensi  itu  dipungut  oleh  Daerah  berdarsakan  aturan  Daerah  dengan  Acuan    pada Perundang-undangan. Daerah yang mempunyai potensi besar dari Sumber Daya Alam yang di tunjang dengan Sarana dan Prasarana yang memadai dapat mempengaruhi tingkat Poroduktivitas masyarakat yang mana akan berimbas pada penambahan  Pendapatan  Asli  Daerah.  Menurut  Idris  (2016)  di  dalam  Wati  &  Fajar  (2017)  Menyatakan  bahwa Pendapatan  asli  daerah  (PAD)  merupakan  keseluruhan  penerimaan  kas  daerah  yg  diakui  menjadi  penambah  nilai
Pendapatan Asli Daerah (X1)
Dana Perimbangan (X2) Belanja Modal (Y)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X3)

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 1, Agustus 2022, Hal 44 − 49 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i1.1791
kekayaan bersih pada satu tahun aturan dan  tak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, Pajak yang sudah dipungut pemda jangan sampai membentuk pemungutan yg lebih tinggi dari pada pendapatan pajak yang diterima oleh pemda. Sumawan  &  Sukartha  (2016)  didalam  Antari  &  Sedana  (2018)  berpendapat  Jika  Pendapatan  Asli  Daerah  yang mengalami  peningkatan  di  setiap  tahunya  memperlihatkan  bahwa  sumber  keuangan  yang  dimiliki  Daerah  tinggi. Apabila  Sumber  Keuangan  tersebut  mampu  di  gunakan  dan  di  kelola  dengan  baik  hal  tersebut  berdampak  pada ceriminan Kinerja dari Pemerintah Daerah.

## Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Belanja Modal
Merujuk  Pada UU No. 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan atau Dana Transfer dari Pemerintah Pusat merupakan Dana yang berasal dari APBN yang di berikan kepada Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan Daerah yang di harapkan dapat membantu Keuangan Daerah dalam rangka Desentralisasi. Menurut Ferdiansyah, dkk (2018) di  dalam  Prastiwi  &  Aji  (2020)  Dana  perimbangan  merupakan  sumberpendapatan  wilayah  yang  dari  berasal APBNuntuk  mendukung  pelaksanaan  wewenang  Pemerintah  Daerah  guna  mencapai  tujuan  pemberian  otonomi kepada  daerah  terutama  dalam  hal  peningkatan  pelayanan  dan  kesejahteraan  rakyat  di  harapkan  semakin  baik. Keuangan  Pusat  mempengaruhi  keuangan  Daerah  yang  mana  pemerintah  pusat  memberikan  transfer  kepada pemerintah Daerah, Dana yang dikelola oleh Daerah dalam struktur APBN akan berada pada Pos Dana Perimbangan. Proses  Perhitungan  Pembagian  kedaerah  diatur  pada  UU  NO.  25  199  Tentang  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan Daerah (Djayasinga, 2015)

## Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Pengalokasian Belanja Modal
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 menjelaskan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran merupakan  jumlah  selisih  lebih  antara  realisasi  penerimaan  dan  pengeluaran  pembiayaan  APBN/APD  dalam  satu periode pelaporan. Dalam peraturan mentri dalam negeri (permendagri) nomor 13 tahun 2006, SiLPA merupakan sisa dana yang di peroleh dari perhitungan Pendapatan dan pengeluaran Daerah dalam satu  periode.  SiLPA merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto.  Dalam  penyusunan  APBD  angka  SiLPA  ini  seharusnya  sama  dengan  nol.  Artinya  bahwa  penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi (Sumber : http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Uji Koefisien Determinasi
Model Summary b Model  R R Square  Adjusted R Square  Std. Error of the Estimate  Durbin-Watson 1  .748 a .559 .540 73.862.962.754 1.559 a. Predictors: (Constant), SilPA, PAD, Dana_Perimbangan
b. Dependent Variable: Belanja_Modal
Uji  Koefisien  Determinasi  (R 2 )  dipergunakan  untuk  mengetahui    besar  kontribusi  variabel  bebas  terhadap variabel  terikat.  Semakin  besar  nilai  koefisien  determinan  maka  semakin  baik  kemampuan  variabel  bebas menerangkan variabel variabel terikat.
Berdasarkan pada perhitungan tabel di atas dapat dilihat nilai R Square sebesar 0,559 atau sama dengan 55,9%. Berarti model analisis yang digunakan mampu menjelaskan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan  Anggaran  terhadap  Pengalokasian  Belanja  Modal  Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Utara  sebesar 55,9%. sedangkan sisanya 44,1% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya diluar model regresi.
Tabel 2. Uji T
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant)  53975725.006  25351511.349 2.129  .037 PAD .153 .092 .207  1.666  .100 DAPER .207 .034 .698  6.024  .000 SilPA -.490 .110 -.421  -4.448  .000 a. Dependent Variable: B.Modal
Berdasarkan tabel dari hasil pengolahan data uji t dengan  α= Sig/2 : n-k-1. α= 0,05/2 : 75 -4-1 = 1,994. dapat dijabarkan sebagai berikut :
a) Pendapatan Asli Daerah mempunyai nilai t hitung 1.666.< t tabel 1,994
b) Dana Perimbangan mempunyai nilai t hitung 6.024> t tabel 1,994.
c) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA) mempunyai nilai t hitung -4.448< t tabel sebesar 1,994.

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 1, Agustus 2022, Hal 44 − 49 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i1.1791
Tabel 3. Uji F ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression  491239098423652930.000 3  163746366141217632.000  30.014  .000 b Residual 387357345945172420.000 71 5455737266833414.000 Total 878596444368825340.000 74 a. Dependent Variable: B.Modal b. Predictors: (Constant), SilPA, DAPER, PAD
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  dilihat,  bahwa  nilai  F hitung 30.014  >  F tabel 2.73  dengan  tingkat  signifikasi 0.00<0.05, ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Kabupaten di  Provinsi Sumatera Utara.

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pengalokasian Belanja Modal
Hasil  Uji  t  pengujian  secara  parsial    tersebut  menunjukkan  bahwa  secara  parsial  Pendapatan  Asli  Daerah  tidak berpengaruh  terhadap  Pengalokasian  Belanja  Modal  pada  Kabupaten  Provinsi  Sumatera  Utara . Pendapatan  Asli Daerah  mempunyai  nilai  t hitung 1.666.<  t tabel 1,994  Berdasarkan  nilai  tersebut  menunjukkan  bahwa  secara  parsial Pendapatan  Asli  Daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  Pengalokasian  Belanja  Modal  Kabupaten/Kota  Provinsi Sumatera  Utara,  sehingga  H 0 ditolak.  Pendapatan  Asli  Daerah  tak  lepas  dari  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi diantaranya  yaitu  Faktor  Penduduk,  Mayza,  Miragustina  dkk  (2015)  mengatakan  bahwasannya  PAD  mempunyai keterkaitan dengan jumlah penduduk, dengan makna semakin banyak penduduk yang ada maka semakin banyak pula pekerja yang ada pada derah tersebut. Hal itu secara otomatis mempunayi keterkaitan terhadap Pendapatn Asli Daerah diantara yaitu terhadap Pajak Daerah.
Selain Faktor Penduduk, Faktor berikutnya yaitu Tingkat Inflasi, Bembok, Sane dkk (2020) memberi gambaran bahwa Inflasi  bisa meningkatkan perimaan pajak yang mana penetapannya didasarkan pada omset penjualan, seperti Pajak pembangunan dan PBB, Pajak penetapannya didasarkan pada tarif flat, Inflasi di perlukan dalam pertimbangan suatu tarif. Penelitian Ini sejalan dengan penelitian Pradita (2013) yang memiliki hasil Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  Pendapatan  Asli  Daerah  lebih  banyak digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, Biaya Langsung lainnya daripada untuk membiayai belanja Modal dan bertolak  belakang dengan penetilan yang dilakukan Hasibuan (2021) bahwasanya Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan secara Parsial berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
Jika PAD suatu  daerah mengalami  peningkatanmaka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi sehingga Pemerintah Daerah lebih memIliki inisiatif untuk menggali potensi-potensi Daerah. Dapat diartikan salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  meningkatnya  Pendapatan  Asli  Daerah  dapat  mempengaruhi  pengalokasian Belanja Modal Suatu Daerah.  Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diterima Daerah  maka  semakin  tinggi  pula  pengeluaran  Pemerintah  Atas  Belanja  Modal  yang  akan  dibelanjakan,  PAD merupakan pendapatan dari suatu daerah yang mana pendapatan tersebut bersumber dari potensi-potensi yang dimiliki oleh  daerah  itu  sendiri  yang  dipungut  oleh  pemerintah  daerah  dengan  dasar  peraturan  daerah  yang  sesuai  dengan perundang-undangan yang dapat memicu pengalokasian belanja modal.

## Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Belanja Modal
Hasil Uji t menunjukan secara parsial bahwa dana Perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten Provinsi Sumatera Utara . Pendapatan Asli Daerah mempunyai nilai t hitung 6.024 > t tabel 1,994  dari  hasil  tersebut  dapat  dinyatakan  bahwasanya  Dana  Perimbangan  Berpengaruh  Signifikan  terhadap pemgalokasian belanja modal pada Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara dengan secara parsial sehingga H 0 diterima. Berdasarkan pada teori Menurut Nasution (2015) yang memaparkan bahwa dana perimbangan yang merupakan dana Transfer  dana  dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  merupakan  sumber  pendapatan  dari  APBN  yang berfungsi  sebagai  bentuk  bertanggung  jawabnya  pemerintah  Pusat  atas  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  dalam mencapai  tujuan  pemberian  otonomi  daerah,  dengan  harapan  utama  untuk  meningkatkan  pelayanan  dan kesejehateraan masyarakat. Berdasarkan pada landasan tersebut menjelaskan bahwa faktor pada meningkatnya dana perimbangan  bisa  mempengengaruhi  belanja  modal  pada  suaru  Daerah.  Seharusnya  apabila  dana  perimbangan semakin megalami peningkatan maka hal itu menyebabkan semakin tinggi pula pengeluaran pemerintahsalah satunya pada  Belanja  Modal  yang  di  belanjakan  Pemerintah  memberikan  dana  perimbangan  dalam  rangka  menciptakan keadilan dalam pembagian sumber daya untuk kepentingan umum.
Dana  perimbangan  tidak  terlepas  dari  beberapa faktor  yang  mempengaruhinya. Faktor  yang  mempengaruhi dana  perimbangan  antara  lain  faktor  kondisi  daerah.  Dapat  dikatakan  bahwa  jika  sumber  daya  alam  suatu  daerah berada  dalam  kondisi  yang  sangat  buruk,  jumlah  penduduknya  relatif  padat,  ,maka  semakin  banyak  dana  yang  di keluarkan  pemerintah  pusat  untuk  daerah.  Faktor  berikut  adalah  faktor  PBB,  BHTB,  dan  PPH  individu  yang didistribusikan secara lokal. Semakin banyak faktor PBB, BHTB,  dan  PPH individu, semakin banyak  daerah  yang ditransfer

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 1, Agustus 2022, Hal 44 − 49 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i1.1791
Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal.
Hasil Uji t pengujian secara parsial  tersebut  menunjukkan bahwa secara parsial Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak  berpengaruh  terhadap  Pengalokasian  Belanja  Modal  pada  Kabupaten  Provinsi  Sumatera  Utara . Sisa  Lebih Pembiayaan  Anggaran  mempunyai  nilai  t hitung -421.<  t tabel 1,994  Berdasarkan  nilai  tersebut  menunjukkan  bahwa secara  parsial  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  tidak  berpengaruh  terhadap  Pengalokasian  Belanja  Modal Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, sehingga H 0 ditolak.
Berdasarkan landasan teori, Menurut  Peraturan Pemerintah  Nomor  71  tahun  2010,  mendefinisikan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran merupakan merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, dapat dikatakan  Sisa  Lebih  pembiayaan  anggaran  bukan  merupakan  unsur  utama  realisasi  belanja  modal,  karena  jumlah Sisa Lebih  pembiayaan anggaran  dikembalikan ke kas daerah. sebagai  cadangan kas daerah yang digunakan untuk periode berjalan. Hal ini dapat diartikan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai  pelaksanaan  aktivitas  atas  beban  belanja  langsung  dan  mendanai  kewajiban  lainnya  sampai  akhir  tahun anggaran belum diselesaikan.

## 4. KESIMPULAN
Pendapatan  Asli  Daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  Pengalokasian  Belanja  Modal  Kabupaten/  Kota  Provinsi Sumatera  Utara,  sehingga  H 0 ditolak.  Penelitian  Ini  sejalan  dengan  penelitian  Pradita  (2013)  yang  memiliki  hasil Pendapatan  Asli  Daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal.  Dana  Perimbangan  Berpengaruh  Signifikan terhadap pemgalokasian belanja modal pada Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara dengan secara parsial sehingga H 0 diterima,  dengan  pengertian  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap  Pengalokasian Belanja  Modal  Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Utara.  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  tidak  berpengaruh terhadap  Pengalokasian  Belanja  Modal  pada  Kabupaten  Provinsi  Sumatera  Utara  sehingga  H 0 ditolak,  dengan pengertian  bahwa  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  merupakan  penerimaan  pembiayaan  yang  digunakan  untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja. Bagi pemerintah daerah sebaiknya dapat meningkatkan pengelolaan hasil sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan PAD yang mana itu akan berhubungan terhadap belanja modal. Pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan dana yang diperoleh dari PAD dan dana perimbangan untuk memenuhi kebutuhan Belanja Modal. Pemerintah daerah dapat mengurangi porsi dana alokasi belanja pegawai dan lebih banyak untuk belanja modal dalam rangka Pembangunan Infrastruktur.

## REFERENCES
Antari  & Sedana  (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. E-Jurnal Manajemen Unud . Djayasinga, M. (2015). Membedah APBD. Bandar Lampung : Graha Ilmu. Faridi, M. Z. (2011). Contribution of Fiscal Decentralization to Economic Growth: Evidence from Pakistan. Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS) , 1-13.
Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., dan Mintoyuwono, D. (2020). Pengaruh Pendpatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. EQUITY . Felix, O. (2012). Analysis of the effectiveness of capital expenditure budgeting in the local government system of Ondo State, Nigeria. Journal of Accounting and Taxation .
Menyantani,  I.,  dan  Rusmanto.  (2013).  Pengaruh  pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum  dan  Sisa  Lebih  Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kota dan Kabupaten Di pulau Kalimantan. Jurnal InFestasi . Modebe, N., Okafor, R. G., Onwumere, J., & Ibe, I. G. (2012). Impact of Recurrent and Capital Expenditure on Nigeria’s Economic Growth. European Journal of Business and Management .
Mulyani,  S.,  dan  Wibowo,  H.  (2017).  Pengaruh  Belanja  Modal,  Ukuran  Pemerintah  Daerah,  Intergovernmental  Revenue  dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja keuangan. KOMPARTEMEN .
Saraswati, I. A., dan Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal dan Investasi Swasta sebagai Pemoderasi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 662-686. Sari, N., Djuanda, G., dan Sarwani. (2018). Pengaruh Dan aPerimbangan, Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) , 91 - 100.
Sihombing, Y. L. (2011). Manajemen APBD. Medan: Penerbit Bina Media Perintis.
Wati, M. R., dan Fajar, C. M. (2017). Pengaruh Pendpatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. Jurnal Kajian Akuntansi .
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor    22  Tahun  1999 tentang  Pemerintahan  Daerah  dipetik  Februari  18,  2021  dari http://www.djpk.kemenkeu.go.id/
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor    25  Tahun  1999 tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemeritah  Pusat  dengan Pemerintahan Daerah dipetik Maret 2022 dari https://www.jdih.kemenkeu.go.id
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2003 tentang  Keuangan  Negara  dipetik  Februari  2022 https://www.peraturan.bpk.go.id
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintahan Daerah dikutip Maret2022 https://peraturan.bpk.go.id

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 4, No 1, Agustus 2022, Hal 44 − 49 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i1.1791
PMK  No.  35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan  Transfer  Ke  Daerah  Dan  Dana  Desa  Tahun  Anggaran  2020  Dalam  Rangka Penanganan  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID  19)  Dan/Atau  Menghadapi  Ancaman  Yang  Membahayakan Perekonomian Nasional.
Penjelasana Bappenas Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dikutup April 20 2022 dari http//www.bappenas.go.id Data Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2018-2019 dikutip Maret 2022 melalui http://www.djpk.kemenkeu.go.id