## Urgensi  dan  Peran  Partai  Politik  dalam  Pembangunan  Masyarakat Madani di Indonesia
Abdul Kodiman 1 , Siti Fatimah 2 1 2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
abdulkodiman05@gmail.com
Abstrak
secara  filosofis  lahirnya  partai  politik  merupakan  representasi  dari  implementasi  nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke empat Pancasila yang menganut pengamalan nilai permusyawaratan dan  perwakilan  yang  kemudian  dilembagakan  melalui  partai  politik,  peran  partai  politik merupakan wadah untuk menjalankan mekanisme pemilihan pemimpin melalui pemilu sebagai pagian  dari  jalannya  proses  demokrasi  di  Indonesia.  Adanya  multi  partai  politik  di  Indonesia merupakan  bentuk  kebebasan  dalam  memberikan  kontribusi  kepada  Negara  khususnya berkaitan  dengan  demokrasi  untuk  pembangunan  menuju  masyarakat  yang  madani,  yakni sebagai jembatan komunikasi antar masyarakat dan pemerintah menuju peradaban masyarakat yang lebih baik. Tujuan dari penelitaian ini adalah untuk menjelaskan secara  deskriptif urgensi dan  peran  partai  politik  dalam  membangun  masyarakat  madani.  Kerangka  metode  yang digunakan  adalah  menggunakan  deksriptif-analitis  dengan  menggunakan  pendekatan  studi kepustakaan.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  peran  partai  politik  di  Indonesia mengambil  peran  sebagai  bagian  dari  sarana  komunikasi  politik,  pendidikan  politik,  fungsi rekrutmen, Artikulasi dan agregasi kepentingan. Peran partai politik merupakan perwujudan dari salah  satu  tujuan  dari  masyarakat  madani,  partai  politik  merupakan  penyambung  aspirasi masyarakat  yang  memliki  peradaban,  nilai-nilai  demokrasi  di  dalam  menjalankan  sistem pemerintahan  sekaligus  sebagai  kontrol  dalam  menjalankan  negara  sesuai  dengan  tujuan  dan hakekatnya.  Terciptanya  demokrasi  merupakan  bagian  dari  ciri  masyarakat  madani,  dengan demikian menunjukan bahwa adanya partai politik merupakan urgensi dalam peranannya bagi terwujudnya masyarakat madani itu sendiri.
Keywords: Partai Politik, Pembangunan Masyarakat Madani, Peran Partai Politik
Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2747-1667 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Salah satu Instrumen dalam mencapai tujuan Negara yaitu dibentuknya Partai Politik sebagai alat atau wadah dalam menampung aspirasi rakyat, sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 28E Ayat (3) yang meyatakan bahwa: “Setiap orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul,  dan  men geluarkan  pendapat”. Kebebasan  berserikat  dan  mengeluarkan  pendapat  yang  dilindungi  secara  konstitusional kepada warga Negara guna untuk tegaknya prinsip Demokrasi dalam rangka keikut sertaan warga  Negara  dalam  mempertahankan  kemerdekaan  dan  kesejahteraan  umum  demi terwujudnya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kehadiran partai politik dalam negara demokrasi bukan tanpa alasan, partai politik

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4, No. 1, June 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
hadir  meliputi  banyak  kepentingan  dalam  proses  bernegara,  dan  hukum  mengatur kepentingan-kepentingan  tersebut  kedalam  bentuk  perundang-undangan,  sehingga meskipun terdapat kepentingan lain didalamnya, kepentingan masyarakat tetap terjamin oleh hukum yang mengatur mengenai partai politik tersebut dan jalannya pembangunan negara tetap dapat terarah melalui partai politik dan Civil society sebagai salah satu yang mewakili adanya partai politik (Martiningsih, 2017).
Pada perkembangannya dalam kontek waktu dan kondisi sekarang ini partai politik tidak  lagi  berorientasi  pada  tercapainya  tujuan  Negara  namun  lebih  berorientasi  pada kekuasaan  baik  untuk  merebut  maupun  untuk  mempertahankan  kekuasaan  dalam pemerintahan. Dalam hal menjalankan orientasi kekuasaan tersebut, Negara demokrasi telah memanifestasikannya  dalam  bentuk  pemilihan  umum  atau  pemilu.  Pada  waktu  pemilihan umum, partai politik dapat bersaing secara sehat untuk memperebutkan suara rakyat agar partainya  mendapatkan  dukungan  maksimal  untuk  dapat  duduk  dalam  jabatan-jabatan politik  baik  legislatif  maupun  eksekutif  (Sri  Handayani  RW,  2019).  Berdasarkan  uraian sebagaimana tersebut di atas, maka timbul sebuah  pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang  menjadi  urgensi  dan  peran  partai  politik  di  Indonesia  dalam  pembangunan  menuju masyarakat madani.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah  studi  kepustakaan  ( Library Research ). Yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2017 : 3). Data- data atau bahan-bahan yang dibutuhkan berupa buku, ensiklopedi, jurnal,  kamus, dokumen peraturan perundangan , dan sebagainya yang relevan dengan tema penelitian (Nursapia, 2014 : 68). Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif-analitis, yaitu penggambaran secara tepat seluruh konsep yang relevan dengan penelitian yang dibahas untuk selanjutnya dianalisis menjadi sebuah kesimpulan.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitan ini yaitu  pendekatan yuridis-normatif. Artinya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan atau regulasi  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  sedang  diteliti  (Mahmud,  2011  :  35). Pendekatan  yuridis  normatif mengacu  pada hukum  dan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku (Sunggono, 2003 : 87). Pendekatan ini digunakan atas pertimbangan bahwa titik  tolak  dalam  penelitian  ini  yaitu  menganalisis  mengenai  peran  partai  politik  dalam pembangunan masyarakat madani di Indonesia.
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dalam  mencari  dan  mendapatkan  data  primer  maupun  data sekunder  (Sugiyono,  2011  : 247).  Dengan  tekhnik  studi  kepustakaan,  pengumpulan  data  akan  dilakukan  melalui penelusuran  dan  telaah  bahan  hukum,  seperti  buku,  jurnal  ilmiah,  dokumen  peraturan perundang-undangan, dan sebagainya yang relevan dengan tema penelitian.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Pertama, Sumber Primer. Sumber  data  primer  pada  penelitian  ini  yaitu  berupa  peraturan  perundang-undangan, seperti  Undang-Undang  Dasar  NRI  Tahun  1945,  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Partai  Politik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Kedua, Sumber Sekunder, yaitu diperoleh dari buku-buku, jurnal, maupun artikel ilmiah lainnya.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Yaitu analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang terstruktur,  logis,  tidak  tumpang  tindih,  dan  efektif,  sehingga  memudahkan  interpretasi data dan pemahaman hasil analisis (Ishaq, 2017 : 73). Setelah semua data yang diperlukan sudah terkumpul, dengan menggunakan tekhnik analisis kualitatif, peneliti berusaha untuk menganalisis secara deduktif, yaitu medote yang membahas masalah umum menuju ke arah kesimpulan yang bersifat khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Partai Politik di Indonesia
Istilah  Partai  Politik  atau  yang  kerap  disingkat  Parpol  membawa  gagasan  tentang bagian ( part ). Istilah part masuk dalam bahasa Prancis partager , yang artinya membagi bagi, dan  masuk  dalam  bahasa  inggris partaking mengadakan  Kemitraan  dan  partisipasi  (Sigit Pamungkas, 2011). Merujuk pada istilah tersebut pada prinsipnya partai politik merupakan kemitraan  dan  dibutuhkan  partisipasi  dari  luar  partai  politik  dalam  rangka  menjalankan sesuatu  yang  sudah  diagendakan  dalam  mencapai  maksud  dan  tujuan  dijalankannhya kemitraan tersebut.
Menurut  ilmuwan  Politik  Indonesia,  Miriam  Budiardjo  menyatakan  bahwa  Partai Politik  adalah  suatu  kelompok  yang  terorganisir  yang  anggota-anggotanya  mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan  politik  dan  berebut  kekuasaan  politik  dengan  cara  konstitusional  untuk melaksanakan program-program mereka. (Miriam Budiardjo, 2008).
Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: “ Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita  untuk  memperjuangkan  dan  membela  kepentingan  politik  anggota,  masyarakat, bangsa  dan  negara  serta  memelihara  keutuhan  Negara  Republik  Indonesia  berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ”.
Berdasarkan  uraian  pengertian  Partai  Politik  tersebut  diatas,  pada  dasarnya  Partai Politik  merupakan  sebuah  organisasi  yang  didalamnya  terdapat  anggota-anggota  yang memiliki orientasi untuk mencapai cita-cita dan tujuan kelompok tertentu, yang kemudian dalam konteks Negara Indonesia tujuan Parpol tidak terlepas dari tujuan Negara sebagaimana yang  tertuang  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  NRI  Tahun  1945,  sehingga  segala bentuk program-program yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang signifikan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat secara Demokratis.
Partai politik dewasa ini belum mampu membentuk diri menjadi partai yang memang sebagai corong aspirasi rakyat. Lebih penting lagi, parpol belum mampu menjadi partai yang solid dan dewasa. Ada  dua hal yang menjadi latar belakang parpol sekarang tidak mampu menjadi  partai  yang  solid  dan  dewasa:  Pertama,  pendiri-pe    ndiri  parpol  terjebak  dalam kepentingan pragmatis jangka pendek. Pragmatis seperti ini juga terjebak dalam pembuatan UU parpol dan UU pemilu yang menyebabkan parpol selalu gagap di setiap pemilu. Hal seperti ini  menyebabkan  parpol-parpol  baru  mementingkan  formalitas  peraturan  dari  pada mempersiapkan diri secara matang untuk jangka panjang. Kedua, aktor-aktor dalam parpol bukan  aktor-aktor  yang  ingin  membangun  mesin  parpol  menjadi  mesin  yang  stabil  untuk membawa roda parpol dalam rangka penguatan demokrasi. Akibatnya, anggota parpol yang duduk  diparlemen  hanya  memikirkan  cara  untuk  menduduki  kursi  legislatif  (Luky  Sandra Amalia, 2012).

## Peran dan Fungsi Partai Politik
Di dalam berbagai literasi menyangkut partai politik kerap ditemukan beberapa peran dan fungsi partai politik G. B de Huszar dan T. A Stevenson menuliskan beberapa peran dan fungsi partai politik yaitu: (May Rudy, 2003).
1. Proposing candidates (mengajukan calon-calon wakil rakyat);
2. Stimulating publik opinion (mendorong aspirasi masyarakat);
3. Getting people to vote (mempengaruhi rakyat untuk memilih);
4. Critism of the regime (sikap kritis terhadap pemerintahan)
5. Responsibility of goverment (bertanggungjawab untuk pemerintahan)
6. Choosing appointive officer (memilih pejabat negara)
7. Unifying the goverment (kesatuan dalam pemerintahan)
Fungsi  pokok  yang  dikemuakakn  G.B  de  Huszar  dan  T.A  Stevenson  di  atas,  lebih ditekankan  pada  tiga  hal  yaitu  kontestasi  dalam  pemilu,  pemerintahan  dan  tanggungjawab
parpol dalam pemerintahan. Selain kedua ahli politik ini, Maurice Duverger yang hingga saat ini menjadi rujukan penting dalam kajian partai politik mengemukakan beberapa fungsi parpol yaitu:  (Maurice Duverger, 1984).
1. Politicion education (pendidikan politik).
2. Politicion selection (penjaringan atau rekrutmen politik).
3. Politicion agregation (agregasi atau menghimpun kepentingan masyarakat).
4. Interest articulation (saluran politik artikulasi kepentingan).
5. Political control (pengatur konflik).
6. Political communication (komunikasi politik).
Dari berbagai peran dan fungsi partai politik yang telah dikemukakan oleh ahli di muka, maka dalam pembahasan ini hanya dikemukakan empat saja sesuai kebutuhan dan dinamika  partai  politik  di  Indonesia.  Keempat  peran  dan  fungsi  tersebut,  diantaranya: Partai  politik  sebagai  sarana  komunikasi  politik,  sarana  pendidikan  politik,  fungsi rekrutmen atau penjaringan dan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan (Sri Handayani RW, 2019).

## Demokrasi di Indonesia
Sistem  pemerintahan  yang  berdasarkan  kedaulatan  rakyat  tersebut  bisa  dikenal dengan  istilah  sistem  pemerintahan  “demokrasi”.  Demokrasi  yang  berasal  dari  kata -kata bahasa  Yunani demos (rakyat)  dan cratein (pemerintahan),  artinya  pemerintahan  rakyat. Demokrasi diwujudkan dengan adanya pemerintahan yang bersendikan perwakilan rakyat, yang kekuasaan dan wewenangannya berasal dari rakyat dan dilaksanakan melalui wakil- wakil  rakyat,  serta  bertanggungjawab  penuh  kepada  rakyat.  Oleh  karena  itu,  demokrasi mensyartkan adanya pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat tersebut yang harus diselenggarakan secara berkala dengan bebas, rahasia, jujur dan adil  (Mukti Fadjar, 2018).
Pelaksanaan asas demokrasi merupakan manifestasi pelaksanaan salah satu hak-hak asasi manusia, yaitu hak-hak asasi dibidang politik, artinya hak-hak untuk tururt serta dalam pemerintahan  dan  persamaan  kedudukan  dalam  pemerintahan.  Sebagai  teori  politik, demokrasi menyatakan bahwa setiap orang memiliki nilai dan martabatnya yang harus diakui dan dihormati oleh masyarakat  (Robert K. Carr, 1961).
Secara konstitusional implementasi demokrasi dalam pemilihan umum telah diatur didalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Bab VIIB Tentang Pemilihan Umum. Pasal 22E berbunyi:
(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,  jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
(2) Pemilihan  umum  diselenggarakan  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah.
(3) Peserta Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai politik.
(4) Peserta  pemilihan  umum  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah  adalah Perseorangan.
(5) Pemilihan  umum  diselenggarakan  oleh  suatu  komisi  pemilihan  umum  yang  bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Adanya ketentuan mengenai pemilihan umum dalam UUD 1945 dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan  rakyat.  Dengan  adanya  ketentuan  itu  dalam  UUD  1945,  maka  lebih  menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur reguler (per lima tahun) maupun menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu  yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur, dan adil (Ni’matul Huda, 2018).

## Masyarakat Madani di Indonesia
Pesatnya  perkembangan  zaman  jelas  akan  mempengaruhi  nilai-nilai  peradaban dimasyarakat, maka itulah  mengapa dibutuhkan banyak peran dari luar guna membangun masyarakat madani  termasuk didalam  peran dari partai  politik.  Masyarakat  madani  dapat disebut  juga  dengan civil  society ,  yaitu  masyarakat  yang  menunjang  tinggi  nilai-nilai peradaban.  Menurut  pendapat  Hall  pengertian  masyarakat  madani  identik  dengan civil society ,  artinya  suatu  ide,  angan-angan,  bayangan,  cita-cita  suatu  komunitas  yang  dapat direalisasikan  kedalam  kehidupan  sosial.  Dalam  masyarakat  madani,  pelaku  sosial  akan berpegang teguh pada peradaban dan kemanusiaan  (Sri Sedar Marhaen, 2017).
Terdapat  tiga  karakteristik  yang  menjadi  dasar  terwujudnya  masyarakat  madani diantaranya adalah: (Srijanti, 2009).
1. Diakuinya semangat pluralisme, artinya pluralitas telah menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dielakkan. Dengan kata lain, pluralitas merupakan sesuatu yang kodrati ( given ) dalam kehidupan. Pluralitas bertujuan mencerdaskan umat melalui perbedaan konstruktif dan dinamis dan merupakan sumber dan motivator terwujudnya kreatifitas yang terancam keberadaannya jika tidak terdapat perbedaan.
2. Tingginya sikap toleransi baik terhadap saudara sesama agama maupun terhadap umat agama lain. Secara sederhana toleransi dapat diartikan sebagai sikap suka mendengar dan menghargai pendapat dan pendirian orang lain.
3. Tegaknya  prinsip  demokrasi.  Demokrasi  bukan  sekedar  kebebasan  dan  persaingan, demokrasi  adalah  pula  suatu  pilihan  untuk  bersama-sama  membangun  dan memperjuangkan perikehidupan warga dan masyarakat yang semakin sejahtera. Karakteristik  dasar  terwujudnya  masyarakat  madani  tersebut  diatas  merupakan adanya prinsip pengakuan pluralisme didalam kehidupan sosial di masyarakat terkait dengan perbedaan  Suku,  Agama,  Ras,  Adat  istiadat  (SARA)  merupakat  kodrati  yang  melekat  pada budaya masyarakat di Indonesia dengan tetap berpegang teguh pada pengamalan nilai-nilai Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  NRI  Tahun  1945  sebagai  dasar  Ideologi  Bangsa  dan Negara  dalam  menjalankan  pemerintahan,  maupun  kehidupan  sehari-hari  dilingkungan masyarakat. Selain itu juga dalam konsep menjalankan pemerinatahan baik dari tingkat pusat maupun daerah mekanisme pengisian jabatan-jabatan politik dan kebijakan yang hendak di keluarkan dan diimplementasikan harus berdasarkan pada prinsip demokrasi yang bermuara pada  kepentingan  rakyat  sehingga  dapat  terwujud  rasa  keadilan  dan  kesejahteraan masyarakat.

## Urgensi dan Peran Partai Politik Menuju Masyarakat Madani
Partai politik merupakan organisasi yang didalamnya terdapat anggota-anggota yang memiliki maksud dan tujuan yang sama dalam mencapai visi dan misi partai politik itu sendiri. Partai politik sebagai alat atau wadah  dalam menampung aspirasi masyarakat guna untuk dijadikan jalur penyampaian pesan ke pada pemerintahan melalaui kader partai politik yang memenangkan  kontestasi  pemilihan  umum  untuk  duduk  dijabatan  pemerintahan  baik jabatan eksekutif maupun legislatif. Partai politik juga dapat dijadikan sebagai kontrol sosial terhadap  kekuasaan  yang  rentan  berlaku  sewenang-wenang  dengan  bentuk  melakukan oposisi dengan partai politik lainnya dalam rangka untuk menyatuhkan persamaaan tujuan dan  kepentingan  untuk  kemajuan  bangsa  dan  negara  yang  lebih  sejahtera  melalui  produk kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  para  elit  politik  sebagai  mandat  dari  rakyat  melalui kendaraan yang bernama partai politik.
Urgensi dari partai politik dapat dinilai dari tujuan didirikannya partai politik yaitu mewujudkan  cita-cita  nasional  yang  terdapat  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang memegang amanat untuk membentuk sebuah negara yang  demokratis  dalam  mewujudkan  cita-cita  dan  tujuan  yang  hendak  dicapai  oleh  partai politik untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kehendak untuk ikut serta dalam pembangunan nasional melalui aspirasi, ide, dan gagasan yang dimilikinya dalam masyarakat madani.
Fungsi partai politik akan ikut ditentukan oleh kelompok-kelompok dan tujuan yang ingin dicapai, sebagaimana dalam suatu partai revolusioner akan berjuang untuk merubah seluruh  tatanan  organisasi  pemerintah,  kebudayaan  masyarakat,  dan  sistem  ekonomi  dari suatu  kondisi menuju  kondisi yang lebih baik dan apabila berhasil ia akan mengendalikan setiap hal penting dalam peradaban masyarakat (Rosana, 2012).
Pesatnya  perkembangan  zaman  jelas  akan  mempengaruhi  nilai-nilai  peradaban dimasyarakat,  maka  dari  itulah  mengapa  dibutuhkan  banyak  peran  dari  luar  guna membangun  masyarakat  madani  termasuk  didalamnya  terdapat  peran  dari  partai  politik. Masyarakat madani dapat disebut juga dengan civil society , yaitu masyarakat yang menunjang tinggi nilai-nilai peradaban. Menurut pendapat Hall pengertian masyarakat madani identik dengan civil society , artinya suatu ide, angan-angan, bayangan, cita-cita suatu komunitas yang dapat direalisasikan kedalam kehidupan sosial. Dalam masyarakat madani, pelaku sosial akan berpegang teguh pada peradaban dan kemanusiaan  (Sri Sedar Marhaeni, 2017).
Masyarakat madani yang memiliki ide, gagasan, dan cita-cita direalisasikan dengan cara ikut serta dalam rangka berperan melalui pemerintahan merupakan pengamalan dari nilai  demokrasi,  sehingga  ketika  anggota  masyarakat  mempunyai  jabatan  politik  dengan sendirinya  dapat  membentuk  kebijakan-kebijakan  yang  berdasarkan  pada  gagasan  yang visioner yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Ideologi. Peran partai politik dewasa  ini  sangat  penting  untuk  memutus  rantai  oligarki  kepemimpinan  yang  hanya bermuara pada kepentingan kelompok tertentu. Seluruh  elemen dan kalangan masyarakat yang tergabung dalam beragam bentuk organisasi termasuk suatu partai politik bisa menjadi representasi  dan  penyatuan  kekuatan  bagi  bangsa  yang  menjadi  lapisan  pengawasan terhadap  jalannya  negara  dan  pemerintahan,  sehingga  dapat  menjadikannya  sebagai civil society dalam  mencapai  kekuatan  penyeimbang  sekaligus  kontrol  yang  membatasi  dan memungkinkan  negara  tetap  berjalan  sesuai  dengan  hakekatnya.  Lebih  lanjut  keterlibatan partai politik sebagai bagian dari civil society menjadi kekuatan yang efektif untuk mencegah hegemoni  Negara,  dengan  begitu  segala  bentuk  kekuatan,  cita-cita  dan  aktivitas  dalam kehidupan masyarakat tidak hanya terkonsentrasi dan tersentralisasi pada negara semata, melainkan juga pada kehidupan bermasyarakat (Khaer, 2014).
Partai  politik  harus  mampu  hadir  bukan  saja  untuk  kepentingan  kekuasaan,  tetapi sekaligus sebagai wadah untuk mengakomodasi segala tuntutan dan kepentingan masyarakat terhadap  pemerintah.  Untuk  itu,  parpol  harus  senantiasa  bersedia  sebagai  artikulator  dan agregator  kepentingan  masyarakat.  Sebagai  artikulator,  parpol  harus  senantiasa  bersedia sebagai artikulator dan agregator kepentingan kepentingan masyarakat. Sebagai artikulator, parpol mengartikulasikan  setiap  kepentingan  kelompok-kelompok  masyarakat pendukungnya  untuk  di  perjuangkan  kedalam  kebijakan  publik.  Pada  fungsi  artikulasi  ini parpol  diharapkan  menyuarakan  kepentingan  masyarakat  melalui  pilihan  posisi  dalam berbagai isu politik dan dengan mengekspresikan pandangan pendukungnya dalam proses pemerintahan.  Dalam  fungsi  ini,  parpol  menjalankannya  melalui  kampanye  politik  hingga pengarahan langsung tindakan politisi untuk mempresentasikan kepentingan pendukungnya (Sri Sedar Marhaeni, 2017).

## KESIMPULAN
Partai  politik  merupakan  sebuah  komunitas  politik  yang  didalamnya  terdapat anggota-anggota yang memiliki maksud dan tujuan yang sama dalam mencapai visi dan misi partai politik itu sendiri. Partai politik sebagai alat atau wadah dalam menampung aspirasi masyarakat guna untuk dijadikan jalur penyampaian pesan ke pada pemerintahan melalaui kader partai politik yang memenangkan kontestasi pemilihan umum untuk duduk dijabatan pemerintahan baik  pada jabatan eksekutif maupun legislatif yang mengambil peran dalam pembangunan  nasional  melalui  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  perwakilanya  yang menduduki  jabatan  di  pemerintahan  untuk  mengeluarkan  kebijakan-kebijakan  yang mengakomodir  kepentingan  masyarakat,  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku, guna  untuk  mencapai  tujuan  dan  cita-cita  negara.  Selain  itu hadirnya  partai politik merupakan urgensi dalam pelaksanaan pemilihan umum sebagai prinsip implementasi negara yang demokratis.
keterlibatan  partai  politik  sebagai  bagian  dari civil  society menjadi  kekuatan  yang efektif untuk mencegah hegemoni Negara, dengan begitu segala bentuk kekuatan, cita-cita dan aktivitas dalam kehidupan masyarakat tidak hanya terkonsentrasi dan tersentralisasi pada negara  semata,  melainkan  juga  pada  kehidupan  bermasyarakat.  Peradaban  yang  baik  atau civil society merupakan wujud dari terciptanya masyarakat madani, hal tersebut merupakan bagian dari tujuan negara dan menjadi tanggungjawab partai politik sesuai dengan tujuan dan fungsi partai politik itu  sendiri. Sehingga, dengan demikian   urgensi dan peran dari partai politik untuk mewujudkan masyarakat madani akan tercapai dengan baik.

## REFERENSI
Barus, Zulfadi , “ Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis ”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 13, No. 2, 2013. Sri Sedar Marhaen , “Membangun Masyarakat Kota Menuju Masyarakat Madani. “ Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Dengan Caput Succedaneum di Rsud Syekh Yusuf Gowa ”, Vol. 4, No. 4, 2017.
Rosana, Ellya , “ Politik Partai Politik dan Pembangunan ” TAPIs, Vol. 8, 2012. Martiningsih,  Dwi, “ Peran  Masyarakat  Madani  Mewujudkan  Clean  Goverment (Pemerintahan Yang Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme) ”, Jurnal Pusaka , Vol. 5, No. 2, 2017.
Khaer,  Abu ,  “ Dakwah  Manifesto  Masyarakat  Madani  Partai  Politik;  Studi  Kasus  Partai Gerinda” , at-turas , Vol. 1, No. 2, 2014. Aji, M. Prakoso , “Perkembangan dan Dinamika Partai Politik di Era Reformasi” Parapolitika: Jurnal of Politics and Democracy Studies, Vol. 1, No. 1, 2020.
Nursapia, “Penelitian Kepustakaan”, Jurnal Iqro , Vol 8, No. 01,  Mei, 2014. Sigit  Pamungkas, Partai  Politik;  Teori  dan  Praktik  Di  Indonesia, Yogyakata,  Institute  for Democracy and Welfarism, 2011.
Ishaq, Metode  Penelitian  Hukum  dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  serta  Disertasi, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.
Mariam  Budiardjo, Dasar-dasar  Ilmu  Politik, Edisi  Revisi, Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama, 2008.
Mahmud, Peter, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. Zed,  Meztika, Metode  Penelitian  Kepustakaan, Jakarta:  yayasan  Pustaka  obor  Indonesia, 2017. May  Rudy, Pengantar  Ilmu  Politik:  wawasan  Pemikiran  dan  Kegunaannya, Bandung:  PT Refika Aditama, 2003.
Laila  Hasyim, Partai-Partai  Politik  dan  Kelompok-kelompok  Penekan:  suatu  pengantar komparatif, Jakarta: Bina Aksara, 1984.

## Buku
Sri  Handayani  RW,  Fais  Yonas  Bo’a , Partai  politik  dan  Pemilu  Dalam  Lintas  Sejarah  , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
Jimly Assidiqie, Pengantar Hukum Tata Negara , Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2012. Fadillah Putra , Partai Politik dan Kebijakan Publik: Analisis Terhadap Konfigurasi Janji Politik Partai dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
Srijanti,  A.  Rahman  H.I,  Purwanto  SK.  “ Pendidikan  Kewarganegaraan,  Untuk  Mahasiswa ”. Jakarta: Graha Ilmu, 2009.
A. Mukthie Fadjar, “ Negara Hukum Dan Perkembangan Teori Hukum : Sejarah Dan Pergeseran Paradigma ”, Malang, 2018.
Robert K. Carr, American Democracy  in Theory Practice , Thenehart and Winston, New York, 1961.
Ni’  matul  Huda,  “ Hukum  Tata  Negara  Indonesia ”,  Edisi  Revisi,  Depok,  PT.  RajaGrafindo Persada, 2018.
Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitaif,  Kualitatif,  dan  R&D ,  Bandung:  Alfabeta,  2011. Sunggono,  Bambang, Metodologi  Penelitian  Hukum, Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2003.  Zed, Meztika, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor
Indonesia,
2017.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik
Copyright Holder : © Abdul Kodiman & Siti Fatimah (2023).
First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana
This article is under: