Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jual Beli Mobil Bekas Terkait Keamanan Mobil Yang Tidak Sesuai Standart Karena Tidak
Melakukan Uji Emisi
Isna Nurrosyidah 1 , HR. Adianto Mardijono 2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-mail : isnanurrosyidah11@gmail.com
Article History: Received: 20 Juni 2024 Revised: 10 Juli 2024 Accepted: 12 Juli 2024
Abstract: Non-compliance by used car buying and selling businesses with emission test obligations not only harms consumers in terms of health and comfort, but also adversely affects the environment. So it becomes the responsibility of the business actor if something bad happens to the consumer due to the business actor not ensuring the safety of the used car because they did not carry out an emissions test. The purpose of this study is to determine the responsibilities of used car buying and selling businesses regarding the safety of used cars and the obligation to test emissions on used car vehicles. The methodology used in this study was a normative study using both a statutory and conceptual approach.. With the result that business actors have an obligation to fulfill the quality including the safety of used cars in accordance with Article 8 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. In this way, ensuring that every aspect of safety, including emissions, complies with used car safety standards, becomes a form of business actor's responsibility to consumers. It is the obligation of used car business actors to ensure that every used car is in a suitable condition for use according to the standards regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, in order to improve the quality of safety standards, the specified environment, and not harm used car users in this is consumer.
Keywords: Emission Testing, Used Cars, Legal Liability
PENDAHULUAN Peningkatan pada produksi terutama barang dan jasa merupakan perekonomian Indonesia yang saat ini sangat berkembang, dengan begitu penting sekali adanya mobilitas dari suatu tempat ke tempat lainnya. Hal tersebut menjadi penting guna efisiensi tatanan kerja perekonomian. Salah satu sarana yang sering digunakan dalm hal ini adalah pengangkutan atau transportasi, salah satunya adalah kendaraan mobil. Namun menjadi permasalahan dalam transportasi bahwa harga jual kendaraan mobil baru tentunya sangat tinggi sehingga menjadi
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
pertimbangan untuk memilikinya. Dengan pemikiran inilah banyak orang yang lebih memilih menggunakan kendaraan mobil bekas, sehingga banyak juga pelaku usaha yang tertarik dalam bisnis mobil bekas. Selain itu juga, dikarenakan harga mobil bekas realitf lebih murah apabila dibanding dengan mobil baru.
Selain dari aspek ekonomis, pertimbangan lingkungan juga menjadi alasan mengapa mobil bekas lebih banyak peminatnya daripada mobil baru. Banyak orang yang lebih memilih mobil bekas sebagai alternatif dalam upaya mengurangi jejak karbon dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Kemajuan teknologi dan perbaikan mobil yang membuat mobil bekas menjadi pilihan yang lebih menarik bagi banyak konsumen. Informasi yang mudah diakses melalui internet juga mempermudah konsumen dalam memilih spesifikasi mobil bekas seperti dipermudahnya untuk memerika riwayat servis, reputasi mobil bekas, dan perbandingan harga sebelum memutuskan untuk membeli mobil bekas tertentu. Hal ini memberikan rasa percaya diri yang lebih besar pada konsumen dalam memilih mobil bekas yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.
Setiap membeli barang yang bekas tentu memiliki risiko kualitas pada mobil tersebut. Hal ini sering terjadi permasalahan yang diakibatkan oleh kecacatan kepada mobil bekas yang dijual. Menjadi lazim diakrenakan mobil yang dijual serta dibeli bukan menjadi mobil yang baru produksi. Pelaku usaha sendiri juga sering tidak memberikan informasi bahwa terdapat cacat pada kendaraan mobil bekas kepada konsumen, baik pada cacat fisik maupun pada cacat mesin pada mobil bekas tersebut. Kualitas yang turun akibat terdapat cacat pada mobil inilah yang menjadi turun dan relatif sangat murah dibandingkan dengan mobil baru. Kebanyakan konsumen membeli mobil bekas tidak mengecek dengan seksama dan hanya melihat sebagian luarnya saja, selain itu konsumen lebih sering mendengarkan saja apa yang diinformasikan oleh pelaku usaha yang padahal pelaku usaha juga tentu pernah melakukan kelalaian saat memberikan informasi atas mobil bekas tersebut.
Kendaraan bermotor, termasuk mobil bekas menjadi salah satu kendaraan yang pemberi terbesar polusi udara di perkotaan. Maka daripada itu pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan tentang pengujian emisi kendaraan bermotor untuk mengurangi emisi gas buang uang beresiko tinggi bagi kesehatan manusia serta lingkungan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kemudian mempunyai sebutan UU-LLAJ menetapkan ketentuan mengenai kewajiban uji emisi untuk kendaraan bermotor sebagai bagian dari syarat dalam teknis serta laik jalan. Dalam UU LLAJ ini pemerintah menekankan pentingnya menjaga kualitas udara denga mengatur standar emisi gas buang yang mempunyai tujuan guna mengurangi dampak buruk dari pencemaran udara yang ditimbulkan dari kendaraan bermotor. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 48 dalam UU LLAJ yang menyebutkan jika pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan pada tiap-tiap kendaraan bermotor menyesuaikan persyaratan teknis serta laik jalan. Dengan begitu pelaku usaha juga mempunyai kewajiban guna menentukan jika mobil bekas yang akan dijual telah sesuai standar uji emisi untuk dapat digunakan.
Namun, masih banyak pelaku usaha jual beli mobil bekas yang tidak melakukan uji emisi kendaraan bermotor sebelum menjualnya kepada konsumen. Hal tersebut sangat memberikan kerugian kepada konsumen karena mereka tidak mengetahui kondisi emisi gas buang mobil yang akan mereka beli. Selain itu, pelaku usaha jual beli mobil bekas yang tidak melakukan uji emisi kendaraan bermotor juga berpotensi merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Tidak berdayanya konsumen dalam menjumpai pelaku usaha inilah menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Kebanyakan konsumen merasa jika standard contract ataupun perjanjian baku
menjadi tameng yang telah ditandatangi diantara konsumen serta pelaku usaha, ataupun dengan informasi yang kurang jelas yang diberikan oleh pelaku usaha teruntuk konsumen. Hal tersebut bukan menjadikan fenomena setempat saja, namun telah menjadi permasalahan mengglobal yang menimpa keseluruhan konsumen di dunia. (Zulham, 2013).
Pengetahuan konsumen yang rendah mengenai hak-haknya, sangat mempengaruhi pengusaha dalam menawarkan produk yang dikeluarkan. Bahwa, pelaku usaha dalam menjalankan usahanya memberikan penawaran atas produk yang dimiliki dengan cara yang dianggapnya paling menguntungkan. Sebagai contoh terdapat prinsip pencarian keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga justru memberikan efek pada kurangnya hak konsumen. Berkurangnya hak konsumen bisa terjadi karena mencari keuntungna sebesar-besarnya, bisa jadi pelaku usaha melakukan tindakan mengurangi mutu produksi, ketidakpastian mengenai informasi produk yang dijual, dan lain sebagainya (widi, 2017). Penerapan pelaku usaha yang hanya mencari keuntungan dengan besar tentunya dapat menjadikannya tidak bertanggungjawab. Pengetahuan rendah terhadap konsumen atas hak yang dimiliknya menjadikan sebagai celah pelaku usaha guna mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Sehingga dalam hal ini pelaku usaha jual beli mobil bekas dapat saja hanya memperbaiki kondisi luar mobilnya saja, dan tidak melakukan uji emisi tiap kendaraan/mobil yang akan dijualnya.
Melakukan uji emisi terdapat hal-hal yang harus dilakukan untuk menjamin kualitas barang dan keselamatan pengguna/konsumen. Dalam hal ini, peran pelaku usaha jual beli mobil bekas sangat penting untuk memastikan kendaraan yang dijualnya menyesuaikan standar emisi gas buang yang ditentukan oleh pemerintah. Pelaku usaha jual beli mobil bekas harus bertanggung jawab atas kendaraan yang dijualnya dan memastikan bahwa kendaraan tersebut telah melalui uji emisi kendaraan bermotor. Jika tidak, pelaku usaha jual beli mobil bekas mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan kepada kerugian yang ditimbulkan oleh konsumen serta lingkungan
Pada Hukum Konsumen lebih mempunyai peran kepada hubungan serta permasalahan konsumen yang keadaan para pihaknya mempunyai perimbangan atas strata sosial ekonomi, daya saing hingga tingkatan pada pendidikan. Hal tersebut berdasar kepada pemikiran jika bagi mereka yang mempunyai posisi sosial ekonomi, maka mereka masing-masing lebih mampu memberikan pertahanan serta penegakkan atas hak-hak mereka yang salah. Konsumen yang terlindungi ialah segala upaya yang memberikan jaminan terdapat kepastian hukum guna memberikan perlindungan kepada konsumen seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut dengan UUPK.Firman Turmantara Endipradja, Hukum Perlindungan Konsumen, Pertama (Malang: Setara Press, 2016).
Kebutuhan serta keinginan yang terpenuhi hingga kualitas jasa akan sangat memberikan penentuan atas rasa puas konsumen. Kekurangan pada rasa puas atas pelayanan mampu berdampak kepada mengurangnya pelanggan ataupun hingga menghilang dikarenakan berpindahnya konsumen kepada pelaku layanan yang lainnya. Hal tersebut menjadi suatu tantangan besar teruntuk perusahaan dalam meningkatkan citra perusahaan serta memberikan pelayanan yang memuaskan.(Rondonuwu et al. 2013) Dalam pemenuhan hak konsumen tentunya wajib dipenuhi oleh pemilik usaha. Dijelaskan dalam UUPK menentukan hak-hak yakni hak atas kenyamanan, keamanan serta keselamatan dalam pemakaian barang ataupun jasa serta menjamin hal tersebut. Larangan teruntuk pelaku usaha melaksanakan penjualan barang yang mengalami kerusakan, adanya kecacatan ataupun bekas, serta mengalami pencemaran, dengan tidak adanya informasi dengan cara yang lengkap serta benar. Sehingga, teruntuk pelaku usaha
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
yang melakukan pelanggaran tersebut, diberikan larangan menjual barang ataupun jasa tersebut hingga mempunyai kewajiban untuk menarik dari penyebarannya.
Kasus jual beli mobil bekas tersebut, sangat sering menemukan masalah yang memberikan kerugian kepada pihak konsumen karena dampak yang muncul setelah melakukan pembelian mobil bekas tersebut. Permasalahan tersebut pastinya harus menjadi perhatian teruntuk calon pembeli mobil bekas. Contohnya terdapat permasalahan pada mesin ataupun kecacatan yang tidak telihat pada mobil bekas yang telah dibeli. Kondisi tersebut terjadi dikarenakan terdapat penjual yang tidak memberikan informasi mengenai keadaan serta kekurangan yang ada pada mobil yang akan dijual serta ketelitian yang kurang bagi pembeli ketika melakukan pembelian mobil bekas.

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif yang melakukan fokus kepada peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memakai pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual yang memakai sumber hukum primer serta sekunder. Penelitian ini juga digunakan studi kepustakaan yang dikelompokkan berdasarkan masalah sehingga interpertasi dilakukan untuk membuat kesimpulan, yang menghasilkan gambaran hasil akhir. (Marzuki 2016)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Keamanan Mobil Bekas yang Tidak Sesuai Standar Kendaraan Bermotor Keamanan mobil bekas menjadi suatu aspek utama yang perannya sangat penting dalam memberikan jaminan atas keselamatan pengemudi serta penumpang ketika mengemudi. Kendaraan bekas mungkin telah mengalami berbagai kondisi operasional yang bisa mempengaruhi kinerja fitur keamanannya. Untuk itu, pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem keamanan aktif, seperti pengereman anti terkunci, kontrol traksi, dan kontrol stabilitas elektronik, harus dilakukan untuk memastikan bahwa mereka masih berfungsi sebagaimana mestinya. Keamanan aktif ini sangat penting karena mereka berkontribusi secara signifikan dalam menghindari kecelakaan dan meningkatkan keselamatan pengemudi dan penumpang. Dalam konteks keamanan mobil bekas, terdapat berbagai bentuk keamanan yang perlu dipertimbangkan, yang biasanya terbagi menjadi dua kategori besar yaitu pada keamana aktif ( active safety ) dan keamanan pasif ( passive safety ).
Mesin mobil bekas juga menjadi faktor terbesar yang mempengaruhi keamanan penggunaan kendaraan bermotor. Mesin yang tidak dirawat dengan baik atau tidak memenuhi spesifikasi keamanan kendaraan bermotor bisa mengalami kerusakan yang mendadak, seperti overheating , kebocoran oli, atau bahkan kebakaran mesin. Mesin yang tidak berfungsi dengan optimal dapat menyebabkan performa kendaraan menjadi tidak stabil sehingga meningkatkan risiko kecelakaan karena pengemudi mungkin kehilangan kendali saat berkendara. Masalah mekanis seperti rem yang tidak responsif atau tranmisi yang bermasalah juga mengakibatkan ketidaksesuaian standar sehingga memperburuk potensi bahaya bagi pengemudi dan sekitarnya. Selain risiko mekanis, mesinn yang tidak sesuai standar juga menyebabkan emisi yang berlebihan. Emisi berlebihan dari mesin yang tidak efisien dapat mengandung zat-zat yang memperburuk kesehatan dan lingkungan, seperti karbon monoksida dan nitrogen dioksida. Dengan demikian, memastikan mesin mobil sesuai dengan standar keamanan tidak
hanya penting untuk menjaga kinerja kendaraan, tetapip juga melindungi kesehatan publik dan kelestarian lingkungan. Kewajiban mobil bekas yang termasuk pada kendaraan bermotor untuk sesuai standar keamanan diatur dalam UU LLAJ. Beberapa peraturan dalam UU tersebut mengatur tentang standar teknis serta layak jalan kendaraan bermotor, termasuk aspek keselamatan, emisi, dan kondisi teknis lainnya yang harus dipenuhi oleh kendaraan yang beroperasi di jalan. Seperti dijelaskan dalam Pasal 48, yang mana mewajibkan setiap kendaraan bermotor guna melakukan pemenuhan atas persyaratan teknis serta laik jalan. Selain itu diatur dalam Pasal 53 yang mewajibkan kendaraan bermotor untuk dilakukan uji berkala guna memastikan bahwa kendaraan tersebut terus melakukan pemenuhan atas persyaratan teknis serta laik jalan. Sehingga menjadi penting standar keamanan kendaraan bermotor bagi mobil bekas, menjadi kewajiban setiap pelaku usaha untuk memastikan mobil bekas tersebut telah sesuai standar keamanan, dan bagi konsumen mobil bekas juga menjadi wajib untuk melakukan uji berkala pada kendaraan mobil bekas tersebut.
Mesin mobil adalah jantung dari sebuah kendaraan, yang bertanggung jawab untuk menggerakkan seluruh mekanisme dan memastikan kelancaran pengoperasian di jalan. Namun jika mesin mobil bekas tidak berfungsi atau rusak, hal tersebut dapat menimbulkan akibat yang buruk, termasuk kecelakaan bahkan kematian. Salah satu penyebab utama kerusakan mesin mobil bekas adalah kurangnya perawatan rutin pada penggunaan sebelumnya.(Jaenudin 2015) Banyak pemilik mobil mengabaikan servis dan pemeriksaan rutin, sehingga menyebabkan masalah seperti komponen aus, oli kotor, dan filter tersumbat. Panas berlebih adalah penyebab umum kegagalan mesin lainnya, sering kali disebabkan oleh kebocoran cairan pendingin atau sistem pendingin yang rusak.(Hansen and Jonoadji 2013) Selain itu, pemfilteran udara yang kotor mampu memberikan batasan atas aliran udara ke mesin, sehingga memberikan dampak kepada kinerjanya serta berpotensi menyebabkan kerusakan yang tidak terduga. Misalnya, kegagalan mengganti oli secara teratur dapat menyebabkan peningkatan gesekan antar komponen mesin, yang pada akhirnya menyebabkan komponen menjadi aus dan rusak sebelum waktunya.
Kondisi emisi pada mobil merupakan bagian dari akibat kerusakan mesin. kondisi emisi pada mobil bekas merujuk pada jumlah serta jenis polutan yang dikeluarkan oleh kendaraan selama operasinya. Emisi dari kendaraan bermotor, terutama kendaraan bertenaga bensin dan diesel juga memiliki jenis gas serta partikel yang membahayakan bagi kesehatan manusia serta lingkungan. Emisi gas buang ialah sisa hasil dari bahan bakar yang dibakar berada pada mesin pembakaran internal, mesin pembakaran eksternal, mesin jet yang dilepaskan melewati sistem pembuangan mesin. Emisi gas buang kendaraan bermotor dilakukan pengukuran dalam gram per kendaraan per kilometer yang ditempuh serta mempunyai keterkaitan dengan beberapa faktor contohnya jenis kendaraan, usia kendaraan, suhu ambang batas serta ketinggian. Kendaraan yang berjenis bahan bakar yang mempunyai perbedaan dapat memberikan hasil atas kadar emisi yang mempunyai perbedaan.(Sampurna 2022) Timbal, CO, HC, serta NOx ialah beberapa contoh gas emisi yang dilepaskan di daerah perkotaan yang padat. Standar kualitas udara ambien hampir terlampaui oleh tingkat polusi udara saat ini. Pencemaraan udara merupakan suatu kondisi dimana subtansi fisik, biologi, ataupun kimia yang ada di lapisan bumi yang jumlahnya mampu menjadi bahaya bagi udara itu sendiri. Contoh gas kimia yang membahakan bagi kehidupan kita contohnya gas CO2 dari hasil pembakaran. Konstribusi pencemaran udara yang bermula dari transportasi memperoleh 60%, dibanding dengan sektor –sektor yang lain seperti industri 25% rumah tangga 10% serta sampa 5%, data tersebut diambil dari
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 2530
Badan Pusat Staistik. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor juga yang menyebabkan peningkatan pencemaran udara yang disebabkan olehtransportasi, pasalnya sejak tahun 2013 jumlah kendaraan bermotor mencapai 84.732.652 unit.(Gultom et al. 2018) Emisi gas buang yang dapat kendaraan ialah hasil sisa dari pembakaran yang dibentuk dari pembakaran mesin kendaraan bermotor. Gas emisi tersebutlah yang menyebabkan polusi udara(Sudartiet al,2022).Polutan adalah zat yang berpotensi mencemari udara. Polutan udara meliputi hal-hal seperti karbon monoksida (CO), karbon dioksida (CO2), timbal (Pb), sulfur dioksida (SO2), nitrogen dioksida (N2O), hidrokarbon (HC), partikulat (PM10), serta karbon dioksida yang terklorinasi (CFC). Senyawa-senyawa ini dapat memberikan efek yang berbahaya bagi lingkungan.(Firdaus and Raharjo 2017) Polutan-polutan ini hadir di udara tanpa biaya; mereka memiliki bau, baik yang kuat maupun yang lemah; mereka berwarna dan tidak berwarna; mereka terlihat dantidak terlihat. Berbagai bahan kimia, partikel padat, dan gas dapat bergabung untuk menciptakan polusi udara, yang mampu memberikan efek buruk kepada lingkungan serta kesehatan manusia. Partikel-partikel berbahaya ini dapat berasal dari sumber buatan manusia dan sumber alami, termasuk industri, pembangkit listrik, serta letusan gunung berapi dan kebakaran hutan. Berbagai masalah kesehatan, termasuk alergi, iritasi mata, penyakit pernapasan, penyakit paru-paru kronis, dan bahkan kematian dini, dapat disebabkan oleh kualitas udara yang buruk. Selain itu, melalui efek rumah kaca serta pemanasan global, polusi udara juga berperan dalam perubahan suhu planet ini. Bagi manusia dan semua makhluk hidup, udara sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka.(Bagus and Saputra 2023) Dengan begitu emisi pada kendaraan bermotor menjadi sangat penting untuk dijaga kualitasnya karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan pengemudi saja namun juga berdampak pada lingkungan sekitar.

## 2. Kewajiban Uji Emisi Kendaraan Bermotor
Kewajiban dalam pengujian emisi kendaraan yakni bagian integral dari regulasi lingkungan dan keselamatan kendaraan bermotor dalam industri otomotif. Uji emisi ini harus dilakukan oleh setiap pemilik kendaraan bermotor, baik kendaraan baru maupun yang sudah bekas. Uji emisi ini harus dilakukan secara rutin guna memberikan kepastian bahwa kendaraan mematuhi standar emisi yang telah ditentukan oleh pemerintah atau badan terkait. Pihak atau badan yang diberi kewenangan untuk menguji emisi adalah Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Repoblik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perindungan dan Pengelelolaan Lingkungna Hidup. Dalam peraturan ini, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH) diberikan wewenang untuk mengawasi dan mengendalikan emisi yang dihasilkan oleh berbagai sektor, termasuk pada transportasi. Dengan begitu KLKH berperan sebagai badan yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengendalikan kualitas udara di wilayah kota dan desa.
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH) menyelenggarakn uji emisi sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi polusi udara dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Dalam pelaksanaannya, uji emisi dilakukan dengan menggunakan alat khusus yang mampu mengukur kandungan gas. Setiap kendaraan yang diuji akan mendapatkan hasil yang menunjukkan emisi gas buangnya berada dalam batas aman atau lebih ambang batas yang diperbolehkan. Penyelenggaraan uji emisi dalam standar teknis
pemenuhan baku mutu emisi diatur dalam Pasal 197 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Perindungan dan Pengelelolaan Lingkungna Hidup. Standar teknis pemenuhan baku mutu uji emisi merupakan aturan yang menetapkan batas maksimum emisi gas buang yang diperbolehkan dari kendaraan bermotor untuk memastikan kendaraan tersebut tidak mencemari udara secara berlebihan. Standar ini dirancang untuk mengurangi efek negatif polusi udara atas kesehatan manusia serta lingkungan. Hasil uji ini sangat penting untuk memastikan bahwa kendaraan bermotor tidak menjadi sumber polusi yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
Secara khusus kendaraan yang diuji akan mendapatkan hasil emisi gas buangnya berada dalam batas aman atau lebih ambang batas yang diperbolehkan untuk berbagai jenis kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 yang kemudian mempunyai sebutan Permen LHK. Dijelaskan bahwa kendaraan bermotor terbagi dalam beberapa kategori. Dalam Pasal 1 ayat 4 Permen LHK dijelaskan bahwa “Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, serta Kategori O yakni kendaraan bermotor yang mempunyai roda 4 (empat) ataupun lebih dengan penggerak motor bakar cetus api serta penggerak motor bakar penyalaan kompresi sesuai dengan SNI 09-1825-2002”. Kendaran bermotor tipe baru yang dimaksud yaitu meliputi :
1. Kategori M dengan sub kategori M1, sub kategori M2, serta sub Kategori M3 2. Kategori N dengan sub kategori N1, sub kategori N2, serta sub kategori N3 3. Kategori O dengan sub kategori O3 serta sub kategori O4. Kategori
Berdasarkan keterangan kategori tersebut dapat diklasifikasikan kembali dengan sub kategori sebagai berikut :
1. Kategori M adalah kategori untuk perancangan kendaraan bermotor serta dibangun guna mengangkut penumpang.
a. Kategori M1: Kendaraan bermotor yang dirancang dan dibangun guna mengangkut penumpang serta mempunyai tak lebih dari delapan kursi yang mengecualikan kursi pengemudi. Ini termasuk mobil penumpang pribadi.
b. Kategori M2: Kendaraan bermotor yang dirancang dan dibangun guna mengangkut penumpang, mempunyai lebih dari delapan kursi selain kursi pengemudi, serta mempunyai berat maksimum yang tak melebihi 5 ton.
c. Kategori M3: Kendaraan bermotor yang dirancang dan dibangun guna mengangkut penumpang, mempunyai lebih dari delapan kursi selain kursi pengemudi, serta mempunyai berat maksimum yang melebihi 5 ton.
2. Kategori N ialah kategori untuk perancangan atas kendaraan bermotor serta dibangun guna mengangkut barang.
a. Kategori N1: Kendaraan bermotor yang dirancang serta dibangun guna mengangkut barang serta mempunyai berat maksimum yang tak melebihi 3,5 ton.
b. Kategori N2: Kendaraan bermotor yang dirancang serta dibangun guna mengangkut barang serta mempunyai berat maksimum yang melebihi 3,5 ton namun tak melebihi 12 ton.
c. Kategori N3: Kendaraan bermotor yang dirancang serta dibangun guna mengangkut barang guna mempunyai berat maksimum yang melebihi 12 ton.
3. Kategori O ialah kategori untuk kendaraan tidak bermotor (trailer dan semi-trailer) yang dirancang dan dibangun untuk mengangkut barang.
a. Kategori O1: Trailer dengan berat maksimum yang tak melebihi 0,75 ton.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
b. Kategori O2: Trailer dengan berat maksimum yang melebihi 0,75 ton namun tak melebihi 3,5 ton.
c. Kategori O3: Trailer dengan berat maksimum yang melebihi 3,5 ton namun tak melebihi 10 ton.
d. Kategori O4: Trailer dengan berat maksimum yang melebihi 10 ton.
Dalam pasal 3 dijelaskan mengenai pemenuhan ketentuan Baku Mutu Emisi dengan ketentuan bahwa pengujian emisi gas buang harus dilaksanakan di laboratorium yang mempunyai akreditasi dengan memakai metode uji :
1. Mode Test, serta ECE R 83-05 guna melakukan pengujian emisi Kendaraan Bermotor Tipe Baru kategosi M serta kategori N, berpenggerak motor :
a) Cetus api, berbahan bakar Bensin serta gas (LPG/CNG),
b) Penyalaan kompresi (Diesel)
2. Mode ESC serta mode ETC, an ECE R 49-03 guna melakukan pengujian Kendaraan Bermotor Kategori M, kategor N, serta Kategori O berpenggerak motor bakar penyalaan komperesi (diesel) serta memakai bahan bakar dengan spesifikasi Ireference fuel berdasar kepada Economic Comission for Europe (ECE). ModeTest merupakan kondisi operasional kendaraan ataupun enjin yang menempuh pada pengujian emisi. Kemudian, ECE R 83-05 ialah ketentuan yang menatur metode, prosedur, alat serta limit guna melakukan pengujian atas emisi kendaraan <3,5 ton. Sedangkan ECE R 49-03 ialah ketentuan yang melakukan pengaturan atas metode, prosedur, alat ataupun limit guna melakukan pengujian emisi kendaraan besar yang mana proses pengujian hanya pada enjin saja. Pada pasal 3 ayat 2 dijelaskan jika : Dalam hal reference fuel, pengujian emisi gas buang dilaksanakan dengan memakai bahan bakar minyak dengan spesifikasi:
a) Cetus api (bensin) bersama parameter : RON min. 91, kandungan timbal (Pb) min. tidak terdeteksi serta kandungan sulfur maks. 50 ppm;
b) Kompresi (diesel) bersama parameter ; Cetane Number min. 51, kandungan sulfur maks. 50 ppm serta kekentalan ( viscosity ) paling min. 2 mm²/s serta maks. 4,5 mm²/s; c) Cetus api serta kompresi (LPG) bersama parameter: RON min. 95, kandungan sulfur min. 50 ppm;
d) Cetus api serta kompresi (CNG) bersama parameter: C1+C2 min. 62% vol, relative density pada suhu 28° min. 0,56.
Kemudian hasil uji emisi dilaporkan KLKH yang mana sebagai otoritas lingkungan utama di Indonesia dan diterbitkan sertifikat uji tipe kendaraan bermotor oleh instansi yang bertanggungjawab dalam bidang lalu lintas serta angkutan jalan menyesuaikan dengan ketentuan dalam UU-LLAJ.
Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama mengatur kewajiban dalam menguji emisi pada mobil bekas dalam Pasal 4. Pasal ini menyatakan bahwa tiap-tiap kendaraan bermotor lama mempunyai kewajiban dalam pemenuhan ambang batas emisi gas buang yang sudah ditentukan serta harus melaksanakan pengujian emisi sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Pengujian ini dilaksanakan di tempat pengujian dengan atas kepemilihan pemerintahan ataupun swasta yang telah mempunyai sertifikasi.
Pemerintah telah menetapkan kebijakan dalam UU LLAJ, terdapat ketentuan terkait kewajiban kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis, termasuk uji emisi. Akibat dari tidak menunjukkan sertifikat uji emisi dapat mencakup sanksi administratif dan denda. Pasal 48 ayat 3 UU LLAJ menjelaskan apa saja yang mencakup persyaratan teknis dan
wajib dipenuhi salah satunya adalah Emisi Gas Buang.
3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jual Beli Mobil Bekas Salah satu kewajiban pelaku usaha kepada konsumen yakni dengan melakukan pemberian informasi mengenai barang yang ditawarkan dengan akurat serta transparan. Hal ini menjadi penting untuk konsumen agar dapat memastikan kualitas produk ataupun jasa yang dilakukan pembelian oleh konsumen ataupun dipergunakan, sehingga dengan ini konsumen dapat membuat keputusan yang sejalan dengan keinginannya serta menghihndari kesalah pahaman diantara pelaku usaha bersama konsumen. Pelaku usaha dalam melakukan pemberian informasi ini menjadi salah satu dari tanggung jawab apabila kualitas barang tersebut tidak sesuai degan apa yang telah dijanjikan. Apabila terjadi kerugian bagi konsumen atas lalainya suatu pelaku usaha yang tak melakukan pemberian pengejalasan mengenai informasi barang maka pelaku usaha yang berkewajiban dalam melakukan pemberian ganti rugi pada barang yang rusak.
Pelaku usaha yang mempertanggungjawabkan dalam melaksanakan pemberian penggantian kerugian kepada rusaknya barang kepada konsumen serta seperti apa upaya hukum kepada konsumen yang terjadi karena barang yang dipergunakan berada dalam kondisi yang rusak. Kesatu, pelaku usaha yang bertanggungjawab, sebagaimana diatur dalam UU-PK dalam Pasal 19 dalam ayat (1) (2) (3) serta (4) dengan tidak menutup kemungkinan kepada kewajiban dalam penggatian kerugian bagi pelaku usaha tak perlu dilaksanakan kepada konsumen, jika pelaku usaha dapat memberikan bukti atas faktor yang menimbulkan rusaknya barang bukan berasal dari pelaku usaha tetapi dari konsumen sendiri, sebagai- halnya ditetapkan dalam ayat (5). Kedua, upaya hukum guna memberikan perlindungan kepada konsumen atas barang yang dilakukan pemproduksian ataupun perdagangan oleh pelaku usaha supaya tak memberikan kerugian kepada konsumen dengan cara normatif telah ditentukan yang mempunyai keterkaitan pelarangan kepada pelaku usaha dalam melakukan produksi serta perdagangan atas barang-barang yang tak menjadi kesesuaian atas syarat serta peraturan perundang-undangan. Sanksi hukum dapat berlaku jika pelaku usaha melakukan pelanggaran kepada larangan-larangan tersebut. Berdasar pada hasil penelitian dapat disimpulkan jika pelaku usaha yang bertanggungjawab memberikan penggantian kerugain kepada rusaknya suatu barang yang menjadi kerugian bagi konsumen dapat berbentuk dana yang dikembalikan ataupun penggantian pada barang yang berjenis sama ataupun mempuyai kesetaraan pada nilainya, ataupun perawatan kesehatan ataupun memberikan santunan yang menyesuaikan dengan ketetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggantian kerugian yang diberikan dilakukan dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi dilaksanakan.(Marcelo Leonardo Tuela 2014)
Jika konsumen memakai barang yang dilakukan produksi ataupun perdagangan atau oleh pelaku usaha serta kondisi barang tersebut dinyatakan dalam keadaan mengalami kerusakan, terdapat kecacatan serta mengalami pencemaran, hal tersebut dapat merugikan konsumen. Maka daripada itu, ketentuan-ketentuan hukum dibentuk guna memberikan perlindungan atas hak-hak konsumen supaya mampu memberikan pencegahan kepada meruginya pihak konsumen serta teruntuk pelaku usaha diwajibkan bertanggungjawab pada kerugian yang dilalui konsumen dikarenakan barang yang dilakukan produksi serta perdagangan tidak sejalan dengan yang diinginkan. Konsumen yang dilindungi ialah seluruh usaha yang memberikan jaminan atas kepastian hukum guna melindungi konsumen.(Privatum 2013) Dengan terwujudnya perlindungan konsumen menjadi permasalahan suatu kepentingan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
manusia, menjadikannya harapan bagi seluruh masyarakat di dunia. Dengan terwujudnya perlindungan konsumen turut terwujudnya hubungan beragam dimensi yang satu sama lain memiliki hubungan serta turut bergantung diantara konsumen, pengusaha serta pemerintah (Nurmadjito, 2000). Masa kebebasan dalam perdagangan dimana arus barang serta jasa memiliki kebebasan dalam memasukin selurh negara, maka yang semestinya terjadi ialah kejujuran atas persaingan. Kejujuran atas persaingan ialah suatu persaingan yang mana konsumen dapat mempunyai barang ataupun jasa dikarenakan penjaminan kualitas dengan biaya yang sewajarnya. Maka daripada itu, pola perlindungan konsumen diperlukan guna diberikan pengarahan kepada pola kerjasama antar-negara, antar-seluruh posisi yang mempunyai kepentingan guna terbentuknya keharmonisasi kepada suatu model perlindungan berdasar atas kejujuran pada persaingan.(Hartono 2000, 38) Pertanggungjawaban sosial lebih memberikan penekanan atas terpenuhinya hak serta kewajiban baik maupun wajib dilaksanakan oleh produsen hingga yang wajib dilaksanakan oleh konsumen serta seluruh masyarakat umum. Hak teruntuk konsumen menjadi suatu hal yang wajib teruntuk produsen, kewajiban teruntuk konsumen menjadi hak teruntuk produsen, dan juga sebaliknya. Produsen dalam melaksanakan komunikasi, selain memberikan perkenalan serta promosi atas nama perusahaan serta penawaran kepada produk-produk, juga memiliki tanggungjawab dalam mengedukasi masyarakat. Dengan melakukan aktifitas komunikasi, produsen diharuskan memaparkan keadaan nyata, baik mengenai perusahaan ataupun penawaran kepada produknya. Begitu pula produsen mempunyai kewajiban guna mengedukasi konsumen (Mulyadi,2012). Memberikan penjelasan bagaimana upaya hukum guna memberikan perlindungan kepada hak konsumen atas barang yang diproduksi sertadipasarkan oleh pelaku ekonomi memerlukan pemahaman normatif terhadap tindakan yang dilarang oleh subjek ekonomi. Dengan mengetahui larangan-larangan yang berlaku bagi badan usaha, maka dapat diberikan pemahaman bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada konsumen supaya tidak mengalami kerugian akibat penggunaan produk yang rusak, cacat serta terkontaminasi.
Upaya hukum guna memberikan perlindungan atas konsumen kepada barang yang dilakukan pemproduksian serta perdagangan oleh pelaku usaha supaya tak memberikan kerugian konsumen dengan car ayang normatif telah ditentukan tentang larangan-langaran teruntuk pelaku usaha dalam melakukan pemproduksian serta perdagangan atas barang- barang yang tak melakukan kesesuaian dengan syarat serta ketentuan peraturan perundang- undangan. Sanksi hukum dapat diterapkan jika pelaku usaha melakukan pelanggaran atas larangan-larangan tersebut.
UU-PK mengatur tentang larangan dalam suatu perbuatan teruntuk pelaku usaha. Pasal 8 menjelaskan:
(1) Pelaku usaha diberikan larangan dalma melakukan produksi ataupun barang yang diperdagangkan ataupun jasa yang :
a. tidak melakukan pemenuhan ataupun tidak melakukan penyesuaian atas standar yang menjadi syarat serta ketetapan peraturan perundang-undangan;
b. tidak menyesuaikan berat bersih, isi bersih ataupun netto, serta jumlah dalam hitungan sebagai-halnya yang ditentukan dalam label ataupun etiket barang tersebut;
c. tidak menyesuaikan ukuran, takaran, timbangan serta jumlah dalam hitungan berdasar kepada ukuran yang sesungguhnya;
d. tidak menyesuaikan keadaan, jaminan, keistimewaan ataupun kemanjuran sebagai- halnya ditentukan dalam label, etiket atapun keterangan barang ataupun jasa tersebut;
e. tidak menyesuaikan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, ataupun pemakaian tertentu sebagai-halnya ditetapkan dalam label ataupun keterangan barang ataupun jasa tersebut;
f. tidak menyesuaikan janji yang ditetapkan dalam label, etiket, keterangan, iklan ataupun pempromosian penjualan barang ataupun jasa tersebut;
g. tidak memberikan tanggal kadaluwarsa ataupun jangka waktu pemakaian ataupun pemanfaatan yang terbaik atas barang tertentu;
h. tidak mengikuti ketentuan dalam melakukan produksi dengan cara yang halal, sebagai-halnya pernyataan "halal" yang tertera pada label;
i. tidak melakukan pemasangan label ataupun melakukan pembuatan penjelasan barang yang mencakupi nama barang, ukuran, berat/isi bersih ataupun netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, nama serta alamat pelaku usaha hingga keterangan lainnya guna pemakaian yang berdasar kepada ketentuan harus di pasang ataupun dibuat;
j. tidak memberikan informasi ataupun petunjuk pemakaian barang dalam bahasa Indonesia sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pelaku usaha diberikan larangan guna melakukan perdagangan barang yang rusak, mengalami kecacatan ataupun bekas, serta mengalami pencemaran dengan tidak menyertakan informasi dengan cara yang detail serta benar atas barang termaksud.
(3) Pelaku usaha diberikan larangan guna melakukan perdagangan dalam penyediaan farmasi serta pangan yang mengalami kerusakan, kecacatan ataupun bekas serta mengalami pencemaran, dengan ataupun tidak menyertakan informasi dengan cara yang detail serta benar.
(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) serta ayat (2) diberikan larangan guna melakukan perdagangan barang ataupun jasa tersebut serta kewajiban menariknya dari penyebaran.
Sebagai-halnya yang sudah ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (2) menjelaskan: Pelaku usaha diberikan larangan melakukan perdagangan barang yang mengalami kerusakan, kecacatan ataupun bekas, serta mengalami pencemaran dengan tidak memberikan informasi dengan cara detail serta benar atas barang dimaksud. Barang masuk dalam kualifikasi mempunyai kerusakan apabila barang tersebut tidak melakukan pemenuhan atas kemanan ( safety ) yang dapat diharapkan oleh suatu individu dengan melakukan pertimbangan seluruh aspek yaitu penampilan produk ( the presentatin of the product), maksud pemakaian produk ( intended use of product), saat ketika produk ditempatkan di pasaran ( the time when the product wa put into circulation).Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan I (Jakarta: Sinar Grafik, 2008)hal 102.
Pertanggungjawab tersebut berhubungan dengan produk yang mengalami kecacatan ataupun kerusakan memberikan dampak kerugian kepada teruntuk pihak lainnya (konsumen) baik kerugian badaniah, kematian ataupun harta benda.(Kristiyanti 2008, 102) Setiap produk yang tidak memberikan pemenuhan atas tujuan pemproduksiannya baik dikarenakan dengan sengaja ataupun kealpaan dalam pemprosesan produksinya ataupun dikarenakan hal lainnya yang terjadi dalam penyebarannya ataupun tidak memberikan syarat-syarat keamanan teruntuk manusia ataupun harta benda dalam pemakaian sebagai-halnya orang-orang mengharapkannya.
Transaksi yang dilaksanakan atas barang ataupun jasa dialihkan dari penjual teruntuk pembeli sejalan dengan masa garansi yang tertera pada pembelian suatu barang, yaitu apabila
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
menimbulkan kerusakan ataupun potensi kecacatan apa pun yang tidak terlihat, pembeli dapat menuntut pergantian kerugian yang sesuai. untuk kerusakan. Pelaku usaha menunjukkan itikad baik ketika konsumen melakukan pelaporan atas kerusakan ataupun masa garansi ataupun timbulnya kecacatan yang tidak terlihat, pelaku usaha akan bermaksud mengganti kerugian yang ditanggung konsumen (Fransiska, 2023).
Rasa jujur serta terbuka dalam memasarkan produk-produknya menjadi salah satu bentuk yang mempertanggungjawabkan yang terpenting dalam melakukan pemberian pelayanan teruntuk tiap-tiap pembeli ataupun konsumen, dikarenakan pertanggungjawaban diukur ataupun dinilai sejauh mana tanggung jawab yang diberikan yang mencakup pelayanan, kerugian yang diganti dalam pemberian pelayanan kepada konsumen. Sebagai-halnya konsumen dalam melakukan pembelian atuapun pengonsumsian barang serta jasa yang akan dinikmati setidaknya lebih mempunyai pemahaman serta mengetahui akan kualitas dari barang yang tersedia, sehingga konsumen memiliki anggapan yang lebih memahami serta mempunyai tingginya pengetahuan atas produk-produk yang tersedia terkhususnya barang ataupun jasa yang akan dilakukan pembelian, dengan demikian tak gampang untuk ditipu ataupun diperdaya oleh pelaku usaha dengan artian konsumen juga mempunyai sikap yang berhati-hati sebelum melakukan pembelian atas produk yang diharapkan sebelum terjadi permasalahan pada suatu hari nanti (Fransiska, 2023).
Keterkaitannya dengan penjaminan pasti terdapat kepastian hukum ( legal certainity ), sehingga dalam hukum serta pertanggungjawaban dari produk yang menjadi suatu bagian dari hukum yang bermaksud guna mampu memberikan atas hak-hak dari konsumen yang diperlukan guna mendapati perlindungan serta terkhususnya kepada hak atas keselamatan hingga kesehatan, hak pergantian atas kerugian serta Instrumen tersebut diperlukan dikarenakan terdapat suatu pengaturan di dalam bidang yang dilakukan pemproduksian ( quality control techniques ) serta dalam perdagangan akan barang serta jasa yang akan disenangi oleh konsumen (Fransiska, 2023).
Aktifitas penjualbelian mobil bekas, para pihak mengalami keterlibatan dalam suatu perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli menjadi suatu perjanjian yang dimana salah satu pihak melakukan pengikatan dirinya guna memberikan suatu barang ataupun benda, serta pihak yang lainnya guna melakukan pembayaran kepada harga yang telah ditentukan bersama. Unsur utama paling penting yang dilakukan kesepakatan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian juali beli barang serta harga.(Febryanti, n.d.) Dalam pasal 1320 KUHPerdata, dijelaskan terdapat 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:
1) Terdapat kesepakatan kehendak oleh kedua belah pihak ( consesnsus )
Maksudnya ialah kedua belah pihak yang melaksanakan suatu perjanjian persetujuan dengan hal-hal utama yang telah ditentukan dalam kontrak. Syarat kesepakatan yang dikehendaki tersebut mempunyai maksud guna pada suatu kontrak yang telah dibuat dapat disebut sebagai tidak sah dimata hukum, jika perjanjian tersebut dibentuk dengan adanya rasa paksaan, penipuan serta rasa khilaf pada salah satu belah pihak (Fransiska, 2023). Dengan begitu, dalam transaksi jual beli mobil bekas ini menjadi penting untuk kesepakatan dalam kegiatannya. Hal ini nantinya akan mepengaruhi akibat yang akan diterima oleh kedua belah pihak. Menjadi penting mengetahui kondisi mobil bekas yang akan dibeli oleh konsumen, sehingga sudah menerima kondisi mobil apabila terdapat kekurangan dan dapat diterima oleh konsumen. Sebaliknya menjadi kewajiban pelaku usaha untuk memberutahukan kondisi mobil bekas kepada konsumen atau seorang yang akan membeli.
2) Kecakapan guna melaksankan suatu perbuatan hukum ( capacitas ) Maksud dari ‘cakap’ guna melaksanakan suatu perbuatan hukum yakni bagi tiap-tiap individu yang telah dewasa hingga mempunyai kesehatan pada akal. Maskud dari mempunyai pikiran yang sehat ialah individu yang mampu berfikir dengan cara rasional serta memakai akal sehat guna mendapati penimbangan atas baik buruknya ataupun untung ruginya (Fransiska, 2023). Dengan begitu, seseorang yang melakukan kegiatan jual beli mobil bekas ini haruslah individu yang dikatakan cakap untuk mencapai kesepakatan sehingga nantinya pelaku usaha maupun konsumen akan menerima akibat setiap hal yang disepakati.
3) Adanya obyek ataupun hal tertentu (objek yang dapat dipindahtangankan) Perjanjian atas suatu hal di dalam suatu perjanjian mempunyai keharusan suatu hal ataupun kejelasan atas suatu barang. Maksudya ialah objeknya yang mempunyai wujud serta wajib mempunyai kejelasan tidak diperbolehkan samar-samar, seperti hal ataupun barang tesebut dapat dilakukan penentuan. Hal tersebut mempunyai peran penting guna memberikan jaminan serta suatu kepastian teruntuk pihak pembeli ataupun penjual supaya tidak ada posisi yang merasakan mengalami kerugian ataupun menjadikan pembatalan kontrak demi hukum (Fransiska, 2023).
4) Terdapat kausa yang diperbolehkan/halal ( causa )
Suatu perjanjian yang dibentuk wajib dengan maksud yang sejalan dengan hukum yang berlaku. Sehingga, suatu perjanjian tak diperbolehkan dibentuk apabila isi dalam perjanjin tersebut membuat pertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, tidak adanya larangan oleh UU ataupun tidak adanya pertentangan dengan kesusilaan ataupun ketertiban umum (Pasal 133 KUHPerdata). Lain daripada itu, apabila perjanjian dibentuk dengan tidak adanya penyebab yang halal namun dibentuk dikarenakan suatu penyebab yang palsu ataupun terlarang sehingga perjanjian itu tak memiliki kekuatan hukumnya (Pasal 1335 KUHPerdata) (Fransiska, 2023). Ditegakan kembali dala Pasal 8 UU-PK yang memberikan larangan teruntuk pelaku usaha guna melakukan perdagangan barang ataupun jasa yang tak sejalan dengan perjanjian yang ditetapkan pelaku usaha guna melakukan perdagangan barang ataupun jasa yang tak menyesuaikan dengan janji yang ditetapkan dalam label, etiket, keterangan, iklan ataupun promosi penjualan barang ataupun jasa tersebut. Berdasar pada pasal tersebut, apabila dalam hal mobil bekas yang dilakukan pemesanan tidak melakukan penyesuaian atas spesifikasi ataupun informasi yang tertera pelaku usaha atas barang dalam hal ini mobil bekas tidak mengalami penyesuain dengan apa yang diterimanya oleh konsumen, maka hal tersebut termasuk bentuk pelanggaran bagi pelaku usaha. Maka sebagai-halnya ketentuan Pasal 4 huruf h UU-PK tersebut konsumen mempunyai guna menerima kompensasi, pergantian kerugian ataupun menggantikan apabila barang ataupun jasa yang diterimanya tak menyesuaikan dengan perjanjian ataupun tidak sebagai-halnya yang seharusnya. Tetapi, pelaku usaha itu sendiri, sejalan dengan Pasal 7 huruf g UU-PK mempunyai kewajiban memberikan kompensasi, penggantian kerugian ataupun menggantikan jika barang ataupun jasa yang diterimanya ataupun dimanfaatkan tak menyesuaikan dengan perjanjian.(Novera and Turatmiyah 2015)
Mobil bekas yang keamanannya masih belum sesuai standar dalam hal ini juga tidak melakukan uji kelayakan emisi artinya terdapat cacat tersembunyi. Berdasarkan prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab ( presumption of liability ) yang mana pelaku usaha wajib untuk bertanggungjawab sampai pelaku usaha sendiri dapat membuktikakn dirinya
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
tidak bersalah. Pelaku usaha wajib bertanggungjawab atau menjamin pada produk yang dijualnya apabila terdapat cacat tersembunyi. Prinsip ini disarkan oleh sistem pembuktian terbalik. Setiap permasalahan pada konsumen telah diatur dalam UUPK. Dengan berkaitan pada product liability dan strict liability , terdapat beberapa jalur yang dapat diambil ole konsumen.
Perjanjian pada kegiatan jual beli mobil bekas, pelaku usaha memiliki 2 kewajiban yakni memberikan obyek jualnya atau dalam hal ini mobil bekas dan menanggung obyek jualnya sesuai dengan Pasal 1747 KUHPerdata. Tidak adanya cacat tersembunyi dan barang dengan kondisi aman sampai pada tangan konsumen merupakan kewajiban pelaku usaha. Sehinga, apabila dalam perjanjian jual beli masih terdapat cacat tersembunyi artinya perjanjian tersebut tidak sah dan menjadikan pelaku usaha untuk mempertanggungjawabkan barang yang dijualnya. Cacat tersembunyi adalah keadaan benda yang telah dibeli oleh pembeli yang terdapat adanya cacat yang tidak kelihatan, sehingga membuat benda tersebut tidak dapat dipakai untuk keperluan tersebut atau mengurangi kepuasan pemakaian yang dimaksud, sehingga seandainya pembeli tahu bahwa benda itu terdapat cacat yang tersembunyi, ia mungkin tidak akan membelinya atau membeli dengan harga di bawah harga yang sebenarnya. Akan tetapi untuk menentukan ukuran bahwa benda yang dibelinya itu mengandung adanya cacat tersembunyi adalah merupakan hal yang sulit, hal ini karena pandangan setiap orang tidak sama atau berbeda. Mungkin ada seorang pembeli yang tetap mau membeli benda tersebut, meskipun ada cacat yang tersembunyi dengan harga yang berlaku pada umumnya, tetapi ada juga seorang pembeli yang tidak mau membelinya walaupun dengan harga yang berkurang.
Selain itu, cacat tersembunyi bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang mana dijelaskan mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu sebab yang halal. Sebab yang halal pada cacat terembunyi berarti obyek yang dijanjian sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selaras dengan pengertian tersebut, perjanjian tersebut telah melahirkan akibat perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi dari syarat sahnya perjanjian.
Pada sektor otomotif, pelaku usaha memiliki kewajiban yang besar untuk memastikan kendaraan mobil bekas dalam kondisi telah sesuai standar kendaraan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Menjadi kelalaian yang serius apabila pelaku usaha tida melakukan uji emisi pada kendaraan bermotor yakni dalam mobil bekas yang memberikan kerugian pada konsumen. Kurangnya komitmen dalam memberikan pelayan yang baik pada konsumen memberikan penjelasan bahwa pelaku usaha tidak dapat memenuhi kewajibannya. Memberikan pemenuhan pada kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen menjadi hal yang harus diprioritaskan oleh pelaku usaha. Memberikan kualitas pada produk yang dijualnya serta kualitas pada pelayanan menjadi bentuk untuk memberikan pelayanan kepuasan kepada konsumen. Apabila pelayanan dari pelaku usaha masih kurang memuaskan tentu memberikan dampak pada konsumen yang akhirnya akan meninggalkan pelaku usaha dan mencari tempat yang lain yang dapat memberikan kepuasannya termasuk pada kualitas barang jual serta kualitas jasa yang diberikan kepada konsumen.

## KESIMPULAN
Kewajiban pelaku usaha mobil bekas untuk memastikan setiap kondisi mobil bekas menjadi layak pakai sesuai standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, guna melakukan peningkatan atas kualitas standar
keamanan, lingkungan yang ditetapkan, serta tidak merugikan pengguna mobil bekas dalam hal ini konsumen. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban uji emisi tidak hanya merugikan konsumen dari segi kesehatan dan kenyamanan, tetapi juga berdampak negatif pada lingkungan. Pelaku usaha yang lalai dalam melakukan uji emisi pada mobil bekas yang dijualnya harus melakukan kewajiban sebagai pelaku usaha dan memberikan hak konsumen yaitu pada ganti rugi, sehingga menjadi penting pelaku usaha untuk mematuhi standar uji emisi demi integritas bisnis dan kepercayaan konsumen. Pertanggungjawaban sosial lebih memberikan penekanan atas terpenuhinya hak serta kewajiban baik maupun wajib dilaksanakan oleh produsen hingga yang wajib dilaksanakan oleh konsumen serta keseluruhan masyarakat umum. Hak teruntuk konsumen yang menjadi suatu kewajiban teruntuk produsen serta kewajiban teruntuk konsumen turut menjadi hak teruntuk produsen. Sehingga, dapat memberikan kepastian mengenai tiap-tiap aspek keamanan termasuk kepada emisi yang telah sejalan dengan standar keamanan mobil bekas yang menjadi bentuk pertanggungjawaban dari pelaku usaha teruntuk para konsumen. Dengan terwujudnya perlindungan konsumen yang menjadikan permasalahan suatu kepentingan manusia, menjadikannya sebagai suatu harapan bagi seluruh masyarakat yang ada di dunia.

## DAFTAR REFERENSI
Bagus, Aji, and Maulana Saputra. 2023. “Studi Literatur : Efisiensi Pemanfaatan Kendaraan Umum Guna Mengurangi Energi Minyak Bumi Dan Mengurangi Polusi Udara” 6: 62–67. https://doi.org/10.36339/j-hest.v6i1.142.
Dr. Firman Turmantara Endipradja, S.H., S.Sos., M.Hum. 2016. Hukum Perlindungan Konsumen . Pertama. Malang: Setara Press. Dr. Zulham, S.H.I., M.Hum. 2013. HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN . Edited by Suwito. Edisi Revi. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama. Febryanti, Danyathi. n.d. “Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Yang Mengandung Cacat Tersembunyi,” 2–3.
Firdaus, Amin Nur, and Samsudi Raharjo. 2017. “Pengaruh Penambahan Pipa Hydrocarbon Crack System Model Spiral Pada Exhaust Terhadap Penghematan Bahan Bakar Dan Emisi Gas Buang Mobil Suzuki Carry Futura 1500 Cc” 17 (1): 21–29.
Fransiska Novita Eleanora, Ahmad. 2023. “Pembuktian Tanggung Jawab Produk Bagi Konsumen Terkait Cacat Tersembunyi.” Morality : Jurnal Ilmu Hukum 9 (2): 170–79. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52947/morality.v9i2.338. Gultom, Syahril, Tulus B Sitorus, Farel H Napitupulu, Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik, and Universitas Sumatera Utara. 2018. “Pengaruh Magnetasi Bahan Bakar Terhadap Performa Mobil Diesel Produksi Tahun 2014,” no. 1: 29–39.
Hansen, Evander, and Ninuk Jonoadji. 2013. “Perencanaan Prototipe Steer by Wire Pada Mobil,” 1–3.
Hartono, Sri Redjeki. 2000. “Aspek-Aspek Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas.” In , Cetakan I, 38. Bandung: Mandar Maju.
Jaenudin, Gayuh Ardianto, Agus Makhrojan,. 2015. “Proses Transmisi Manual Pada Mobil Kijang Kf 40.” Nozzle : Journal Mechanical Engineering 1 (2): 1–4. https://doi.org/10.30591/nozzle.v1i2.160.
Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen . Cetakan Pe. Jakarta: Sinar Grafik.
Marcelo Leonardo Tuela. 2014. “Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Diperdagangkan.” Lex Privatum , no. 3. Marzuki, Peter Mahmud. 2016. Penelitian Hukum . Prenadamedia Group. Nitisusastro, H. Mulyadi. 2012. “Perilaku Konsumen Dalam Perpesktif Kewirausahaan.” In , Cetakan Ke, 252. Bandung: CV Alfabeta.
Novera, Arfianna, and Sri Turatmiyah. 2015. “Analisis Hukum Kekuatan Mengikat Jual Beli Online (E-Commerce) Dalam Prespektif Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak.” Seminar Nasional , 1–9. www.hukum.online.
NUGRAHANINGSIH, WIDI. 2017. “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Online.” In , edited by Tim, 15. Surakarta.
Nurmadjito. 2000. Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Konsumen Di Indonesia . Edited by Cetakan I. Mandar Maju Bandung. Privatum, Lex. 2013. “151854-ID-Tanggung-Jawab-Pelaku-Usaha-Memberikan-G.” Lex Privatum , no. 3: 5–17. https://media.neliti.com/media/publications/151854-ID-tanggung- jawab-pelaku-usaha-memberikan-g.pdf.
Rondonuwu, Priscilia D, Kualitas Produk, Kualitas Produk, Harga Dan, Kualitas Layanan, Pengaruhnya Terhadap, P T Wahana, Wirawan Manado, Fakultas Ekonomi, and Jurusan Manajemen. 2013. “Kualitas Produk, Harga Dan Kualitas Layanan Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Konsumen Pengguna Mobil Nissan March Pada Pt. Wahana Wirawan Manado.” Jurnal EMBA 1 (4): 718–28.
Sampurna, M Fatwa Putra. 2022. “Analisis Perbandingan Beban Emisi Kendaraan Pada Kondisi Normal Dan New Normal Akibat Pandemi Covid 19” 10 (1): 115–22.