## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024

## Pengaturan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas
Oleh:
Nur Nafiq Al-Ghania
nurnafiqalghania2646@gmail.com Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

## ABSTRAK
Perlindungan dan perwujudan hak politik penyandang disabilitas merupakan kebutuhan dasar  setiap warga negara. Hal tersebut memberikan perlindungan dan realisasi  diri  untuk  pengakuan    status  pribadi  dan  HAM.  Sebagai  masyarakat Indonesia, penyandang disabilitas mempunyai hak guna berpartisipasi aktif dalam kehidupan  politik  karena  mereka  merupakan  kelompok    sensitif  dan  mempunyai peluang lebih besar dibandingkan masyarakat lainnya. Hak untuk memilih, untuk dipilih  merupakan  hak  politik  bagi  penyandang  disabilitas.  Sebagai  bagian  isi pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights , pemerintah harus memberikan hak memilih, dipilih bagi penyandang disabilitas. Pemilihan umum di sistem parlemen merupakan tahapan berpengaruh serta strategis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Taraf membina nasional yang dihasilkan tentu searah lurus  dan  menunjukkan  betapa  mulusnya  prosedur  pemilu  secara  keseluruhan. Indonesia merupakan negara terbesar di dunia dalam menetapkan sistem demokrasi dalam pemilihan presiden.
Hal ini jelas menggambarkan sebuah kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia.  Rakyat  Indonesia  mempunyai  kekuasaan  tertinggi  di  negeri  ini  berkat sistem  politik  demokrasi.  Pentingnya  penyelenggaraan  pemilu  bagi  setiap masyarakat  punya  hak  untuk  dipilih  dan  memilih  pada  saat  pemilu.  Semua masyarakat  punya  hak  untuk  memilih  serta  dipilih  tanpa  memperhatikan  jenis kelamin, kebangsaan, kelas, keyakinan atau disabilitas atau tidak. Hal ini penting karena  masyarakat  umum  berpendapat  bahwa  penyandang  disabilitas  bukanlah kelompok  yang  tertinggal  sehingga  tidak  memenuhi  syarat.  Tujuan  artikel  ini adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  negara  mengatur  perwujudan  hak  politik penyandang disabilitas serta penguatan hak tersebut.
Kata Kunci : Hak Politik, Peraturan, Penyandang Disabilitas

## PENDAHULUAN
Penyandang  disabilitas  punya  kewenangan  tugas  serta  kedudukan  yang sepadan  dengan  masyarakat  lainnya.  Hal  itu  tertuang  dalam  Pasal  28D  ayat  (1) UUD 1945 menerangkan bahwasanya tiap orang mempunyai hak atas penjagaan,

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
keamanan,  persamaan  serta  perbuatan  di  depan  hukum.  Salah  satunya  adalah melindungi  hak  memilih  dipilih  pada  saat  pemilu.  Hak  politik  penyandang disabilitas mencakup hak berbicara serta memilih dalam kegiatan politik baik yang aspirasinya  diungkapkan  secara  lisan  maupun  tertulis.  Hak  memilih  merupakan HAM dan dilindungi oleh negara karena sama dengan hak-hak lainnya.
Setiap warga negara dalam sistem demokrasi mempunyai hak politik untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Hak ini mencakup hak untuk mewakili kursi parlemen dan juga hak untuk berpartisipasi serta memutuskan siapa yang terpilih dalam  pemilihan  umum.  Hak-hak  tersebut  yang  seharusnya  didapat  oleh penyandang  disabilitas  karena  tidak  ada  manusia  yang  sempurna,  sehingga ketidaksempurnaan  tidak  dapat  menghalangi  penyandang  disabilitas  fisik  atau mental  untuk  melaksanakan  apa  yang  mereka  ingin  lakukan.  Hal  ini  tidak  dapat menjelaskan mengapa penyandang disabilitas kehilangan harga diri dan martabat kemanusiaannya dalam keadaan seperti itu.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan rumusan masalah diatas:
1. Bagaimana pengaturan hak politik bagi penyandang disabilitas di Indonesia?

## PEMBAHASAN
1. Pengaturan Hak Politik di Indonesia
Indonesia merupakan negara dengan sistem presidensial yang mengedepankan  hak  asasi  manusia.  Sebab,  UUD  NRI  (1945)  menetapkan  status negara  dan  menjamin  perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak  seluruh  warga negaranya. Sebagai hak konstitusional, undang-undang ini mengatur bahwasanya indonesia  merupakan  negara  hukum  yang  tujuan  utamanya  adalah  memenuhi, mengakui, dan menjamin hak-hak dasar warga negara.
HAM  dalam  pelaksanaannya  untuk  ikut  serta  dalam  pemerintahan  salah satunya  diatur  oleh  konstitusi  indonesia  sebagaimana  yang  telah  diubah.  Hak politik, termasuk hak untuk  memilih  serta  dipilih, diberikan kepada setiap warga

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
negara  di  seluruh  negaranya  melalui    pemilihan  umum,  partisipasi  dalam  partai politik, dan pemilihan umum sebagai bagian dari sistem demokrasi. 1
Hak politik warga negara pada sistem pemilu didasarkan pada persamaan di depan  hukum.  Hal  ini  terpisah  dari  hak  untuk  menyatakan  pendapat,  berbicara, memilih dan memilih pemimpin, yang dilindungi oleh negara melalui sistem hak pilih  universal  yang  independen.  Menurut  UU  No.7/2017,  “Pemilihan  umum merupakan  wadah  untuk  menyampaikan  keinginan  rakyat,  sehingga  sistem pemilihan  umum  penyelenggaraan  pemerintahan  merupakan  sarana  untuk memperoleh  amanah  kedaulatan  rakyat  untuk  mengatur  penyelenggaraan bernegara".
Pada dasarnya partai politik terlibat dalam dua hal yaitu, pertama,  membantu negara  menjalankan  pemerintahan  yang  efektif  untuk  mencapai  tujuan  nasional, sehingga  seimbang  dalam  sistem  ketatanegaraan.  Kedua,  partai  politik  di  tingkat nasional  mendukung  keinginan  masyarakat.  Hak  dalam  hukum  diartikan  sebagai kewenangan yang didapat oleh seseorang/sekelompok orang untuk melaksanakan hal  tertentu  tanpa  kehilangan  haknya.  Oleh  karena  itu,  politik  dalam  praktiknya diartikan sebagai upaya untuk melestarikan dan memperoleh hak-hak politik agar hak-hak orang lain tidak hilang atau dirampas. Hak politik tersebut sejalan dengan hak sosial dan budaya.
Dalam  politik,  interaksi  antar  individu  menjamin  perilaku  yang  saling mempengaruhi  dan sejalan dengan nilai-nilai perilaku kemanusiaan universal yang mendorong  sikap  saling  menghormati  dan  menghargai  untuk  mencapai  tujuan hidup  bersama  yang  diatur  oleh  sistem  di  seluruh  dunia.  Hak-hak  sosial  dan individu  dilindungi di  Indonesia  sehingga negara ini menganut  tiga prinsip dasar yaitu,  Kemakmuran  Sejahtera,  Kemanusiaan  yang  Adil  dan  Beradab  serta Ketuhanan. Pancasila terdiri  dari lima prinsip  dasar yang menjadi landasan yang merupakan  dasar  penyelenggaraan  negara.  Pada  intinya,  Pancasila  memberi
1 Ilham Gemiharto, “Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia,” Seminar Iqra 1, no. 1 (2017): 1581 – 90.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
Indonesia  identitas    yang  tidak  bisa  dibandingkan  dengan  sistem  pemerintahan lainnya.

## 2. Pengaturan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas
Kontribusi  konstitusional  tersebut  menetapkan  bahwa  negara,  khususnya pemerintah,  bertanggung  jawab  untuk  mengakui  bahwasanya  penyandang disabilitas punya hak suara yang setara dalam pemilihan parlemen dan hak politik mereka  dilindungi  tanpa  diskriminasi.  Menurut  UU  No.39/1999,  “Setiap  warga negara  punya  hak  atas  kesempatan  yang  sepadan  dalam  birokrasi  dan  pemilu”. 2
Perlakuan  khusus  terhadap  penyandang  disabilitas  menjadi  landasan  hukum,  dan pasal tersebut mengatur tentang hak pilih politik. Meskipun aksesibilitas diatur oleh konstitusi dan undang-undang, namun ketentuan tersebut belum diterapkan secara efektif.
Hak  pilih  universal  adalah  salah  satu  dari  banyak  departemen  yang membentuk  sistem  politik  demokratis  di  negara-negara  yang  menerapkan  sistem demokrasi.  Tujuan  dari  sistem  politik  demokratis  adalah  untuk  membentuk pemerintahan  dengan    suara  dari  wakil-wakil  yang  ikut  serta  dalam  lembaga- lembaga  perwakilan  negara  dan  mengikuti  prinsip-prinsip  demokrasi  serta mengupayakan  keadilan  dan  memelihara  keharmonisan  (NKRI)  dengan mengikutsertakan  masyarakat  dalam  keharmonisan  konstitusi  berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Indonesia sebagai negara yang berkewajiban melaksanakan  atas  perlindungan  dan  pelestarian  HAM  yang  diatur  dalam  UUD, dan peraturan-peraturannya, yang menjadi dasar negara dan menegaskan asas-asas negara hukum. 3 Perlindungan HAM dan keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum lebih jauh lagi yang menjadi instrumen penting dalam demokrasi sehingga
2 I Ketutu Gede Santika Waisnawa and Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, “Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Sebagai Perwujudan Kesetaraan HAM Politik,” Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum 7, no. 11 (2019): 1 – 12.
3 Mukharom, Dhian Indah Astanti, and Dewi Tuti Muryati, “Pemenuhan Hak Politik Dan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Kabupaten Tegal,” Diktum : Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2020): 1 – 35, https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.89.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara langsung dan aktif dalam proses demokrasi.
Faktanya,  penyandang  disabilitas  masih  menjadi  kelompok  marginal, mendapat perlakuan buruk dan tidak mempunyai kesempatan untuk menggunakan hak-haknya, seperti  konsep kesetaraan antar manusia. Hingga saat ini, hak politik penyandang disabilitas tengah menjadi permasalahan utama. Sebab ketidakadilan merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang sering terjadi. 4 Hal ini mencakup kesenjangan terkait akses terhadap kemudahan, dukungan  pemilu, penegakan hak politik bagi penyandang disabilitas, ketidakmampuan  penyandang disabilitas ikut serta politik pemerintahan. Hak politik penyandang disabilitas juga harus dihormati sebagai hak asasi manusia, terutama di negara-negara demokratis. Indonesia sudah seharusnya  memberikan  berbagai  hak  politik,  khususnya  para  penyandang disabilitas, dalam ikut serta untuk melakukan berbagai kegiatan.
Penyandang disabilitas mempunyai hak dan tanggung jawab konstitusional, ekonomi, sosial dan budaya yang sama dengan orang lain. Negara menjamin dan melindungi  hak  pendidikan  setiap  warga    negara.  Untuk  mencapai  inklusi  dan kesetaraan  seluruh  warga  negara  termasuk    penyandang  disabilitas,  maka  sangat berpengaruh  untuk  mengatur  hak-hak  politik  penyandang  disabilitas.  Beberapa diantara  negara  pernah  mengambil  tindakan  untuk  memastikan  bahwasanya penyandang disabilitas memiliki hak politik yang setara. 5 Pada pasal 13 mengatur hak  penyandang disabilitas  yaitu, memilih  dipilih jabatan publik, menyampaikan pendapat  kepada  partai  politik  secara  tercantum  dan  lisan,  serta  memilih, mendirikan,  bergabung  memberikan  petunjuk  kepada  organisasi  kemasyarakatan partai politik seperti peserta pemilu, untuk membentuk, berpartisipasi dan mewakili organisasi penyandang disabilitas lokal, nasional dan internasional. Berpartisipasi
4 Rizkon Maulana, Indriati Amarini, and Ika Ariani Kartini, “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum,” Kosmik Hukum 19, no. 2 (2020): 141 – 51, https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i2.8219.
5 Rahman Yasin, “Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu,” Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 4, no. 2 (2022): 14.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
aktif  dalam  pelaksanaan  hak  pilih  universal  secara  keseluruhan  atau  Sebagian dengan  memberikan  akses  sarana  prasarana  dalam  menyelenggarakan  pemilu, pilgub, ketatanegaraan, walikota, kades, serta mencakup pendidikan politik.
Penyandang disabilitas harus diberikan hak dan peluang untuk berpartisipasi dalam  berbagai  kegiatan,  termasuk  berpartisipasi  dalam  pemilu  melalui  aturan undang-undang  yang  mengaturnya. 6 Disebutkan  di  atas  betapa  pentingnya partisipasi  kelembagaan  dalam  partai  politik,  hal  tersebut  menjadi  ide  gagasan untuk  memasukkan  penyandang  disabilitas  ke  dalam  organisasi  partai  politik bukanlah  hal  yang  berlebihan.  Hal  ini  dapat  dianggap  sebagai  tanggung  jawab partai  politik  untuk  mendukung  hak  politik  penyandang  disabilitas.  Karena  itu, salah satu tujuan utama pembentukan parpol adalah untuk menaikkan keikutsertaan politik bagi masyarakat dalam kegiatan politik pemerintahan.

## Kesimpulan
1. Hak politik adalah hak yang tidak dapat diambil oleh seseorang dengan alasan apa  pun.  Karena  hak  politik  sejalan  dengan  hak  hidup  setiap  orang,  hubungan hukum antar warga negara dan negara lain ikut serta dalam penyelenggaraan dan sistem pemerintahan negara tersebut menentukan hak politik dalam sistem negara.
2. Memberikan  kesempatan  bagi  para  penyandang  disabilitas  untuk  membentuk organisasi mereka sendiri adalah salah satu cara awal untuk mendorong partisipasi partai  politik  dalam  menyempurnakan  dan  menetapkan  agenda  rancangan  dan peraturan  yang  berbasis  pada  pelaksanaan  perlindungan  hak  politik  penyandang disabilitas.

## Daftar Pustaka

## I. Jurnal
Gemiharto, Ilham. “Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam
6 Janpatar Simamora, “Perlindungan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara,” Jurnal Yudisial 6, no. 2 (2013): 123 – 42.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
Pemilihan Umum Di Indonesia.” Seminar Iqra 1, no. 1 (2017): 1581–90.
Maulana, Rizkon, Indriati Amarini, and Ika Ariani Kartini. “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum.” Kosmik Hukum 19, no. 2 (2020): 141–51.
https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i2.8219.
Mukharom, Dhian Indah Astanti, and Dewi Tuti Muryati. “Pemenuhan Hak Politik Dan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Kabupaten Tegal.” Diktum : Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2020): 1–35. https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.89.
Simamora, Janpatar. “Perlindungan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional
Warga Negara.” Jurnal Yudisial 6, no. 2 (2013): 123–42.
Waisnawa, I Ketutu Gede Santika, and Anak Agung Istri Ari Atu Dewi.
“Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Sebagai Perwujudan
Kesetaraan HAM Politik.” Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum 7, no. 11 (2019): 1–12.
Yasin, Rahman. “Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu.” Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 4, no. 2 (2022): 14.