Program Studi Magister Ilmu Hukum

## FUNGSI PENGAWASAN OLEH INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH BERBASIS PENGADUAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF
Dian Trisusilowaty 1 , Anggita Doramia Lumbanraja 2* , Suteki 2 1 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro anggitalumbanraja@live.undip.ac.id

## ABSTRACT
The Inspectorate of Region Police (Itwasda) has a function as the internal supervision in Police Region and also has a function to receive Public complaints, whether as information, complaints, dissatisfaction, irregularities acts in the performance of Police Region in order to give legal settlement and legal certainty. This study examines the function of preventive supervision of Itwasda through public complaints with the perspective of the Progressive Law,  by using  the  of  socio-legal    research  with  qualitative  analysis. The  driving  factors    of    supervision implementation:  the  existence  of  good  coordination  between  the  function  units,  the  structural  hierarchy  of  the absolute level, and community support for the existence of the Itwasda. Obstacle factors of the implementation of the supervisory function: the limited authority of the Itwasda, acceptance of public complaints that are not one gate, imbalance in the number of supervisory resources, supervision of peers and a lack of public understanding of  the  complaints  mechanism. The  concept  of  the  supervisory  function  offered  is  to  be  more  able  to  prevent undisciplined    of  police  members, there  needs  to  be a  one-door  public  complaints  mechanism,  the  merger  of investigators from several function units, computerization of complaints and the need for special Criminal Law Procedure  for Law  Officials.
Keywords: Itwasda; Public Complaints; Progressive Law.

## ABSTRAK
Inspektorat  Pengawasan Daerah (Itwasda) bertugas  melakukan  pengawasan  internal di  lingkungan  Kepolisian Daerah dan juga bertugas menerima aduan masyarakat yakni dalam bentuk informasi, keluhan, ketidakpuasan dan atau penyimpangan atas kinerja Kepolisian Daerah guna mendapatkan penyelesaian dan kepastian hukum. Penelitian  ini  mengkaji perspektif  Hukum  Progresif  mengenai  fungsi  pengawasan  preventif oleh  Inspektorat Pengawasan  Daerah melalui aduan  masyarakat di  lingkungan Kepolisian  Daerah, menggunakan  metode penekatan penelitian socio-legal dengan analisa kualitatif. Faktor pendorong pelaksaanaan pengawasan: adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar satuan fungsi, Struktrual Kepolisian berjenjang yang bersifat mutlak, dan dukungan masyarakat terhadap keberadaan Itwasda. Faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan adanya  kewenangan  Itwasda  yang  terbatas,  penerimaan  aduan  masyarakat  yang  tidak  satu  pintu,  tidak seimbangnya jumlah sumber daya pengawas, pengawasan terhadap rekan sejawat dan kurangnya pemahaman masyarakat  terhadap  mekanisme  pengaduan. Konsep  fungsi  pengawasan  yang ditawarkan agar  lebih  mampu mencegah tindakan indisipliner anggota kepolisian berbasis aduan masyarakat yaitu, perlu adanya mekanisme pengaduan  masyarakat  satu  pintu,  penggabungan  penyidik  dari beberapa  satuan  fungsi, komputerisasi pengaduan dan perlu ada Hukum Acara Pidana khusus bagi Aparat Penegak Hukum.
Kata Kunci: Itwasda; Pengaduan Masyarakat; Hukum Progresif.
* Corresponding Author
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## A. PENDAHULUAN
Polisi  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai penegak  hukum,  bukan  hanya  harus  tunduk  pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar (eksternal). Polisi dibekali  pula  dengan  etika  kepolisian  sebagai aspek  dalam (internal) kepolisian.  Etika  kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman  dalam  mewujudkan  pelaksanaan  tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan  keamanan  masyarakat (Kunarto,  1997). Etika kepolisian menjadi sangat penting dikarenakan aspek ini sangat menentukan peforma seorang polisi dalam melaksanakan  tugasnya  sebagai  seorang  penegak hukum.
Etika  kepolisian  sepatutnya juga  ditunjang dengan  pengawasan  yang  baik  demi  mencegah pelanggaran-pelanggaran  kode  etik  yang  dilakukan oleh  Polisi,  sehingga  pada  akhirnya  menimbukan kerugian  pada  masyarakat. Pengawasan tersebut dapat berupa pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran. Hal ini berperan dalam memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, menegakkan hukum,serta memberikan perlindungan, pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri yang dilakukan oleh  Kepolisian  Negara Republik Indonesia secara berjenjang. Dikarenakan pengawasan kepolisian dilakukan secara berjenjang, maka  dari  segi  hubungan  kewenangannya,
Pengawasan  Kepolisian  ada  yang  bersifat  vertikal dan horizontal (Sadjijono, 2006).
Pengawasan vertikal adalah pengawasan yang dilakukan  oleh  instansi/organisasi  atasan  terhadap instansi/organisasi  yang  berdasarakan  hirarki posisinya  lebih  rendah.  Sedangkan  pengawasan horizontal  adalah  pengawasan  yang  dilakukan  oleh lembaga atau bidang lain yang berada di level atau tingkatan  hirarki  yang  sama (Sadjijono,  2006). Berdasarkan  Pasal  7  Perpres  No.  5  Tahun  2017 tentang Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia yang mengatur  eksistensi  pengawas  di  lingkungan  Polri (Tingkat  Mabes),  yakni  Inspektorat  Pengawasan Umum  (Itwasum)  yang  berada  di bawah  Kapolri. Sedangkan  untuk  lingkungan  Polda,  unsur Pengawasan diemban oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) berdasarkan Pasal 1 Perpol Nomor 14  Tahun  2018 Tentang Susunan  Organisasi  Dan Tata  Kerja Kepolisian  Daerah.  Oleh  karena  itu Itwasda  mengemban  tugas  dan  wewenang pengawasan pada setiap bidang di lingkungan Polda secara  struktural  dan  pada  satuan  tingkat  wilayah secara fungsional. Itwasda berada di bawah Kapolda.
Secara  umum,  pelanggaran  yang  sering dilakukan oleh Polisi di Indonesia adalah banyaknya Polisi  yang  masih  menggunakan  kekerasan  untuk mendapatkan  pengakuan  atau  keterangan  dari tersangka dalam penyidikan. Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh penyidik adalah kekerasan fisik, psikis,
Program Studi Magister Ilmu Hukum
maupun  hukum.  Contoh  lain  dari  pelanggaran  oleh oknum  anggota Polri secara  umum  adalah  adanya pungutan liar yaitu dengan memberikan sanksi denda secara sepihak bagi pengendara yang melanggar lalu lintas. Bahkan  Polisi  juga  rentan  dengan  praktik korupsi dikarenakan kewenangan hukum polisi dalam menindak  anggota  masyarakat  (alat  kontrol  sosial) dapat  menciptakan  celah-celah  kesempatan  bagi oknum  Polisi  dalam  melakukan  tindakan  korupsi (Rahardjo, 2002).
Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri ini sesungguhnya dapat  diminimalisir dengan  adanya  pengaduan  oleh  masyarakat mengenai  pelanggaran-pelanggaran  yang  telah dilakukan. Berdasarkan Peraturan Kapolri (PERKAP) No.  2  Tahun  2012 tentang Tata  Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas) di lingkungan Polri, dalam  hal penanganan  pengaduan  masyarakat di lingkungan  Polda dilaksanakan  oleh Itwasda  Polda tersebut. Pengaduan masyarakat meliputi penyalahgunaan  wewenang  dan  atau  pelanggaran disiplin  yang  dilakukan  oleh anggota Polri. Berdasarkan  Perkap  Dumas,  Itwasda  juga  bertugas untuk  memproses  dan  merespon  Dumas.  Sehingga dalam  hal  Dumas  ini,  Itwasda  memegang  peranan yang  besar  dan  penting  dalam memberikan  solusi dan kepastian hukum bagi masyarakat yang merasa dirugikan  oleh  tindakan  interdisipliner  dari  oknum anggota Polda.
Penanganan pengaduan masyarakat dilaksanakan  untuk  mewujudkan  penyelenggaraan negara  yang  bebas  dari  korupsi,  kolusi  dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan Polri yang profesional, modern dan terpercaya dibutuhkan peran serta  masyarakat  dalam  bentuk  penyampaian pengaduan sesuai dengan prinsip keterbukaan untuk ditangani  secara  baik,  cepat,  tepat,  dan  dapat dipertanggungjawabkan.
Penerimaan  pengaduan  masyarakat dalam rangka mencegah tindakan indisipliner anggota Polda termasuk  dalam  suatu  hal  yang progresif.  Di  mana dengan adanya penanganan pengaduan masyarakat diharapkan  penegakan  hukum  oleh  anggota  Polri membawa  manfaat  yang  besar  bagi  masyarakat. Menurut  Satjipto  Rahardjo (Rahardjo,  2005), Kebutuhan akan hukum progresif dengan pendekatan yang  komprehensif  dan  multidisipliner  merupakan kata kunci untuk memahami asumsi yang ada di balik hukum  progresif  itu  sendiri.  Paling  tidak  ada beberapa asumsi  yang  perlu  diperhatikan  dalam hukum  progresif. Pertama,  Hukum  adalah  untuk manusia, bukan sebaliknya. Kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Kalau terjadi permasalahan di bidang  hukum,  maka  hukum  harus  ditinjau  dan diperbaiki,  bukan  manusia  yang  dipaksa  untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Kedua, Hukum bukan  institusi  yang  mutlak  dan  final,  melainkan dalam proses untuk terus menjadi. Hukum progresif
Program Studi Magister Ilmu Hukum
harus memiliki landasan nilai yang tidak terjebak ke dalam  semangat  legal  formal  semata,  namun memihak  kepada  semangat  kemanusiaan (spirit  of humanity) (Mustansyr, 2008).
Ada  beberapa penelitian  sebelumnya  yang meneliti tentang pengawasan internal kepolisian dan ada pula penelitian yang telah membahas mengenai pengawasan  perilaku  anggota  Polri  berbasis pengaduan masyarakat. Pada penelitian dalam kajian kriminologi yang dilakukan oleh Widiawati (Widiawati, 2011) yang mengkaji tentang pencatatan pengaduan masyarakat  tentang penyimpangan  Polri  dengan Konsep  FADO  (using  unnecessary  Force,  Abusing their  Authority,  Speaking  Discourteously,  using Offensive Language) yang dikemukakan oleh Seron, et  al (Seron,  Pereira,  &  Kovath,  2004). Widiawati memfokuskan  kajian  pada  pengaduan masyarakat yang  diterima  oleh  Divpropam  dan  Kompolnas. Menurut Widiawati pencatatan pengaduan masyarakat  masih memiliki  kelemahan  dan  tidak akurat  yakni  kendala  dalam  mengkategorisasikan jenis  penyimpangan  sehingga  pengaduan  tentang penyimpangan  polisi  yang  diterima  tidak  mampu dicatat  secara  spesifik  dan  menyeluruh,  sementara prosedur kategorisasi dalam pencatatan yang spesifik sangat  diperlukan  dalam  penyelenggaraan  fungsi pengawasan.
Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hassel dan  Archbold (Hassel  &  Archbold,  2013) dtemukan bahwa  tingkat  produktivitas  anggota  kepolisian
menentukan  besar  kecilnya  jumlah pengaduan masyarakat terhadap dirinya, artinya semakin banyak kasus  yang  ditanganinya  maka  semakin  meningkat pula  jumlah  keluhan  maupun  pengaduan terhadapnya.  Hal  ini selaras  dengan  pendapat Brandl, et al (Brandl, Stroshine, & Frank, 2001) dan Lerch’s, et  al (Lersch  &  Mieczkowski,  1996) yang berpendapat  bahwa  pengaduan  masyarakat  muncul seiring  dan  berhubungan  dengan tingginya  aktivitas penegakan  hukum yang dilakukan  oleh  aparat kepolisian.
Selain penelitian berkenaan dengan pengkategorisasian  Dumas  dan  hubungan  jumlah pengaduan dengan produktivitas anggota polisi, ada juga  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kabib  Nawawi (Nawawi,  2010) untuk  mengoptimalisasikan profesionalisme polisi maka perlu dilakukan reformasi birokrasi Polri di dalam lingkungan internal lembaga kepolisian.  Hal  ini  menjadi  penting  dikarenakan kinerja  polisi  bersentuhan  langsung  dengan masyarakat.  Kurang  sempurnanya  proses  reformasi di  tubuh  Polri  menyebabkan  hukum  tidak  dijalankan secara  bermakna  oleh  anggota  Polri.  Dari  aspek progesifitas,  polisi  hanya  berpikir  menjalankan undang-undang  secara  primitif  dan  belum  bisa mengimplementasikannya dengan baik.
Serangkaian  penelitian-penelitian terdahulu mengenai  pengawasan  internal  terhadap  kepolisian, pengaduan  masyarakat,  dan  profesionalisme kepolisian  dalam  kacamata  progresifitas,  belum  ada
Program Studi Magister Ilmu Hukum
satu pun penelitian yang membahas mengenai fungsi pengawasan  yang  dilakukan  oleh Inspektorat Pengawasan  Daerah dalam  hal Pengaduan Masyarakat yang  dikaji  menurut  Hukum  Progresif. Pembahasan mengenai ini menjadi perlu dan sangat penting,  dikarenakan Kepolisian  Daerah  merupakan satuan  pelaksana  utama  yang  strategis  dan bersentuhan  langsung  dengan  tindak  pidana  atau pelanggaran  yang  terjadi  di  wilayahnya yakni  di wilayah  Provinsi.  Anggota  Polda  dalam  tugasnya lebih  sering  bersentuhan  langsung  dengan masyarakat yang ada di wilayahnya, hal ini berbeda dengan  Mabes  Polri  yang  wilayah  wewenangnya dalam cakupan nasional. Belum ada penelitian yang membahas  tentang  bagaimana  pengaduan masyarakat terhadap kinerja anggota Polda tersebut dilihat dari Hukum Progresif.
Peneltian ini  mengkaji Fungsi  Pengawasan oleh  Inspektorat  Pengawasan  Daerah Berbasis Pengaduan  Masyarakat dalam  Perspektif  Hukum Progresif. Perspektif  ini  diperlukan  agar  diperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan menyeluruh agar memenuhi nilai keadilan, kepastian hokum dan kemanfaatan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Penelitian ini mengkaji pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat  Pengawasan  Daerah (Itwasda) apakah telah  mampu  untuk  mencegah tindakan  indisipliner  anggota  kepolisian  di  wilayah Polda dan menawarkan konsep pengawasan Itwasda
dalam  mencegah  dan  menindak  tindakan  anggota Polri di lingkungan Polda

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan oleh Peneliti adalah metode  penelitian  empiris  yang mengkaji fakta-fakta tentang fungsi pengawasan Itwasda Polda Jawa  Tengah  dalam  rangka  mencegah  tindakan indisipliner  anggota  kepolisian  berbasis  aduan masyarakat dalam prespektif hukum progresif dengan Socio-Legal. Metode analisa data digunakan analisa kualitatif  yang  lebih  menekankan pada  proses penyimpulan  dedukatif  dan  induktif  serta  pada dinamika  hubungan  antar  fenomena  yang  diamati dengan  menggunakan  logika  ilmiah (Syamsudin, 2007).
Pada  artikel  ini,    penelitian  difokuskan  di lingkungan  Polda  Jawa  Tengah. Alasan  mengapa Penulis  memilih  Polda  Jawa  Tengah  sebagai  objek penelitian dikarenakan sekitar tahun 2014 terjadi 638 kasus  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  anggota Polda  Jawa  Tengah  baik  pelanggaran  disiplin, pelanggaran  kode  etik  maupun  kasus  pidana (Kencana,  2015),  hingga  di  tahun  2018  masih  ada kasus  pelanggaran  yang  bermuara pada Pemberhentian  Tidak  Dengan  Hormat  (PTDH)  15 orang anggota Polda Jawa Tengah (Kumoro, 2018). Sebagai  salah  satu  Polda  Tipe  A,  maka peran  dan fungsi Itwasda dan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) memegang  peranan  penting  yakni  dalam
Program Studi Magister Ilmu Hukum
hal  mensterilkan Polda Jawa  Tengah dari  perilaku anggota  Polda yang  melanggar,  sehingga  perlu ditelaah  lebih  lanjut  upaya  mengoptimalisasi  fungsi pengawasan  Itwasda  yang  dapat  membersihkan organisasi Polda Jawa Tengah dari tindakan-tindakan interdisipliner yang dilakukan oleh anggotanya.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pelaksanaan  Fungsi  Pengawasan  Itwasda Polda terhadap Tindakan Anggota Polda
Berdasarkan  Peraturan  Kepala  Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 2 Tahun
2013
Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian  Intern Pemerintah  di  Lingkungan Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Itwasda merupakan  salah  satu  Aparat  Pengawasan  Intern Pemerintah (APIP) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi  pengawasan  di  lingkungan  Polda,  yakni melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas  dan  fungsi,  serta  akuntabilitas  keuangan negara  di  Lingkungan  Polda,  yakni  melalui  proses audit,  reviu,  evaluasi,  pemantauan  dan  kegiatan pengawasan lain.
Berdasarkan  Perpol  SOTK  Polda,  Itwasda membawahi  1  Inspektorat  Bidang  (Itbid)  dan  2 subbagian,  yakni  Subbagian  Perencanaan  dan Administrasi  (Subbagrenmin)  dan  Subbagian Pengaduan Masyarakat, Analisis dan Evaluasi serta Penguatan  Pengawasan  (Subbagdumasanwas). Yang  bertindak  melakukan  pengawasan  di  dalam
organisasi  Itwasda  adalah  Itbid  dibantu oleh Subbagdumasanwas. Itibid bertugas menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Polda. Sedangkan  Subbagdumasanwas  bertugas  menjadi fasilitator  pelaksanaan  kegiatan  fungsi  pengawasan, menganalisis  dan  mengevaluasi  hasil  pengawasan, mengelola  kegiatan  di  lingkungan  Polda  dalam menekan  budaya  anti  korupsi  dan  menangani pengaduan  masyarakat.  Melalui  salah  satu  tugas Subbagdumasanwas  yakni  menangani  pengaduan masyarakat (Dumas), maka Itwasda termasuk salah satu organisasi dalam lingkungan Polda yang masuk dalam Satker Dumas, hal ini berdasarkan Perpol No. 2  Tahun  2012  tentang  Tata  Cara  Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Polri.
Dumas merupakan  bentuk  penerapan  dari pengawasan  masyarakat  yang  disampaikan  oleh masyarakat,  instansi  pemerintah  atau  pihak lain kepada  Polri  berupa  sumbangan  pikiran,  saran gagasan  atau  keluhan/pengaduan  yang  bersifat membangun.    Dumas  tersebut  digolongkan  atau dikelompokkan menjadi dua tipe, yakni dumas yang disampaikan  secara  langsung  dan  dumas  yang disampaikan secara tidak langsung. Itwasda sebagai salah  satu  organisasi  dalam  Satker  atau  Sentra Pelayanan  Dumas  berperan  dalam  menindaklanjuti Dumas  yang  diterima  secara  tidak  langsung  oleh Polda.  Namun  apabila  Dumas  ditangani  secara langsung,  Itwasda  tidak  lagi  berperan  disini, melainkan  langsung  ditindak  lanjuti  oleh  personel
Program Studi Magister Ilmu Hukum
yang  menerima  pengaduan  dan  wajib  diteruskan kepada pimpinan dan/atau Sentra Pelayanan Dumas untuk  diproses  lebih  lanjut.  Dumas  yang  dapat disampaikan  antara  lain  terkait  dengan  Pelayanan Polda,  Penyimpangan  Perilaku  Pegawai  Negeri  dan penyalahgunaan  wewenang.  Mengenai  kasus tindakan  interdisipliner  yang  dilakukan  oleh  anggota Polda  dapat  dilaporkan  dikarenakan  merupakan salah  satu  bentuk  dari  Penyimpangan  Perilaku dan/atau  Penyalahgunaan  wewenang,  tergantung dari  bentuk  tindakan  interdisipliner  yang  dilakukan oleh  oknum  tersebut.  Berdasarkan  Perpol  Nomo  14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri (KEPP), sebuah penyimpangan perilaku atau penyalahgunaan wewenang yang telah dilaporkan dapat ditindaklanjuti dan  dapat  digolongkan  menjadi  tindak  pidana  atau pelanggaran etik. Penggolongan tindakan interdisipliner anggota tersebut penting terkait dengan jenis penanganan yang harus digunakan.
Itwasda  pada  pokoknya  bukan  merupakan bagian  yang  mengkaji  materi  dari  dumas  yang diadukan  oleh  pelapor,  namun  bagian  yang memonitor  keseluruhan  proses  dumas. Itwasda bertanggung  jawab  untuk  mengoordinasi  seluruh Dumas yang diterima dan ditangani di tingkat Polda. Dalam  penanganan  Dumas,  Itwasda  diberikan kewenangan untuk berkoordinasi dengan kementerian/lembaga/badan/komisi  dan  masyarakat atau organisasi kemasyarakatan. Sebagai koordinator,  Itwasda  diberikan  kewenangan  untuk
menilai  dan  menetapkan klasifikasi  dan  pengodean dumas,  meminta  keterangan  dan/atau  dokumen asli/fotokopi dari fungsi Reserse Kriminal atau Profesi dan Pengamanan  yang  menangani  dumas, memeriksa  dan  meneliti  dokumen  satfung  yang menangani  dumas,  menerima  dan  menindaklanjuti dumas,  membuat  surat  pemberitahuan  tindak  lanjut dan  perkembangan  penanganan  dumas  kepada pelapor; membuat kertas kerja klarifikasi dumas pada saat  asistensi,  dan  membuat  laporan  hasil penanganan dumas.
Pembuatan  laporan dumas,  Itwasda mengelompokkan  status  dumas  menjadi  tiga kategori, yakni status proses (P), selesai benar (SB) atau  selesai  tidak  benar  (STB).  Status  proses  (P) diberikan  kepada  dumas  yang  masih  dalam  proses penanganan.  Status  selesai  benar  (SB)  diberikan kepada dumas yang telah selesai dilakukan klarifikasi dan  dapat  dibuktikan  kebenarannya,  sementara status  selesai  tidak benar  (SB)  diberikan  kepada dumas  yang  telah  selesai  dilakukan  klarifikasi  dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
Tindakan  indisipliner  anggota  yang  berkaitan dengan tindak pidana, hukum acara yang digunakan adalah  hukum  acara  pidana  sebagaimana  yang digunakan  untuk  masyarakat  umum.  Tidak  ada pembedaan hukum acara meskipun polisi merupakan aparat penegak hukum yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum. Hukum acara pidana yang berlaku  adalah  hukum  acara  pidana  sebagaimana
Program Studi Magister Ilmu Hukum
diatur  dalam  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981 tentang  Hukum  acara  Pidana (KUHAP).  Anggota yang  diadukan  akan  mengalami  proses  yang  sama dengan proses yang dilakukan terhadap masyarakat hukum,  yakni  Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Proses Pengadilan.
Tindakan  indisipliner  anggota  yang  berkaitan dengan  pelanggaran  kode  etik  profesi,  yang menangani  adalah  Bidpropam. Hal  ini  sebagaimana diatur di dalam Perpol KEPP
Secara  garis  besar  dapat  disimpulkan bahwasanya  Itwasda  mampu  untuk  melaksanakan tugas  dan  fungsinya  dalam  rangka  pengawasan terhadap  tindakan  anggota.  Itwasda  yang  memiliki peran  sebagai  koordinator  dari  segala  penanganan dumas,  telah  menjalankan  perannya  dengan  baik, meskipun  terdapat  masalah  utamanya  terhadap jangka  waktu  penyelesaian  dumas  yang  tergolong tidak menentu dan lama. Namun hal tersebut dapat dimaklumi terutama apabila tindakan indisipliner yang dilakukan anggota diduga merupakan tindak pidana, yang  mana  dalam  pemrosesannya  menggunakan hukum acara pidana yang berlaku untuk masyarakat umum—yang jangka waktunya tidak menentu.

## 2. Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  Fungsi Pengawasan  Itwasda  terhadap  Tindakan Anggota
Penelitian ini melaksanakan observasi maupun wawancara dengan Irwasda dan Kasubbag Dumasan
terkait dengan fungsi pengawasan tindakan anggota yang  dilakukan  oleh  Itwasda.  Faktor  yang mempengaruhi  pelaksanaan  fungsi  pengawasan dibagi menjadi dua, yakni faktor pendorong dan faktor penghambat.
Faktor pendukung pelaksanaan fungsi pengawasan  Itwasda  terhadap  tindakan  anggota memiliki  beberapa  faktor  pendorong  pelaksanaan fungsi pengawasan Itwasda terhadap tindakan yang dilakukan oleh anggota Polda. Faktor-faktor tersebut terdiri  dari  faktor  yang  membuat  Itwasda  mampu melaksanakan  kewenangannya,  dan  faktor  yang membantu  Itwasda  dalam  pelaksanaan  fungsinya. Faktor-faktor  tersebut  antara  lain,  Yang  Pertama, Koordinasi/kerjasama yang baik antar satuan fungsi. Sebagaimana  telah  dijelaskan,  pelaksanaan  fungsi pengawasan  di  lingkungan  Polda  tidak  hanya dilakukan  oleh  Itwasda.  Terdapat  satuan  fungsi  lain yang  berperan  dalam  pelaksanaan  fungsi perngawasan  tersebut,  utamanya  dari  Direktorat Reserse  Kriminal  Umum  (Ditreskrimum),  Direktorat Reserse  Kriminal  Khusus  (Ditreskrimsus),  Direktorat Reserse Narkoba (Diresnarkoba), dan Bidang Profesi dan  Pengamanan  (Bidpropam)  dalam  lingkungan Polda. Koordinasi yang dilakukan oleh satuan fungsi terkait dengan Itwasda berjalan baik, sehingga tidak terdapat  penghambatan  proses  penanganan  dumas yang terjadi dikarenakan miskomunikasi antar satuan fungsi. Yang Kedua, Struktrual Polri yang berjenjang. Dengan  struktur  Polri  yang  berjenjang  dan  bersifat
Program Studi Magister Ilmu Hukum
mutlak  akan  lebih  memudahkan  untuk  melakukan penanganan  dumasan  atau  pengawasan  lainnya karena  untuk  pelaporan  perkembangan  hasil klarifikasi  dapat  dilaporkan  secara  berjenjang. Sebagai  contoh  : hasil  klarifikasi  diwilayah  yang dilakukan  subbagdumasan  akan  dilaporkan  ke Irwasda  selaku  pimpinan  Itwasda  yang  kemudian prosesnya mendapat tindak lanjut dari satfung yang berwenang.  Proses  ini  akan  diawasi  langsung  oleh Irwasda  yang  kemudian  akan  diteruskan  ke  unsur pimpinan yaitu Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah serta pucuk pimpinan paling tinggi di wilayah hukum  Polda  Jawa  Tengah  yaitu  Kepala  Kepolisian Daerah  Jawa  Tengah,  khususnya  mengenai pengaduan yang bersifat atensi/urgent. Yang Ketiga, Dukungan  masyarakat.  Dengan  Masyarakat menyambut  positif  keberadaan  Itwasda  sebagai pengawas  internal  Polda.  Dukungan  tersebut—yang berupa  dumas  kepada  Itwasda—membantu  Itwasda dalam  penanganan  tindakan-tindakan  anggota  yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan KEPP.
Faktor  penghambat  pelaksanaan  fungsi pengawasan  Itwasda  terhadap  tindakan  Anggota. Kebanyakan  faktor  penghambat  disebabkan  oleh sistem  yang  digunakan  dalam  penanganan  dumas. Meskipun  demikian,  terdapat  faktor-faktor  eksternal yang turut menghambat pelaksanaan fungsi Itwasda terhadap  tindakan  anggota  Polri  khususnya  dalam lingkungan  Polda.  Faktor  Pertama  adalah
Kewenangan  Itwasda  yang  terbatas. Itwasda  dalam pelaksananaan fungsi pengawasan tindakan anggota Polri  hanya  sebatas  mengumpulkan  keterangan apakah  benar  terjadi  pelanggaran  atau  tidak,  yang kemudian  akan  diserahkan  kepada  satuan  fungsi yang berwenang dan tidak sampai pada kewenangan mengadili  dan  kewenangan  menindak.  Kewenangan Itwasda hanya  dalam  mengkoordinir  dan  memonitor proses penanganan dumas.
Faktor  Kedua,  Mekanisme  yang  tidak  satu pintu. Penerimaan  dumas  dilakukan  bukan  hanya oleh  Itwasda,  namun  juga  dilakukan  oleh  satuan fungsi yang lain. Selain itu, penanganan dumas atas tindakan  anggota  baik  merupakan  tindak  pidana maupun  pelanggaran  KEPP,  dilakukan  oleh  sub bagian  lain  dari  orgasisasi  Polda,  sehingga  dalam pengontorolan  mengalami  sedikit  kesulitan.  Hal  ini berkaitan  dengan  pengawasan  penanganan  suatu aduan.  Itwasda  seringkali  harus  menanyakan  atau melakukan pengecekan kembali sudah sejauh mana penanganan pengaduan tersebut kepada satfung lain yang  menjadi  tempat  teradu.  Hal  ini  tentu  saja membutuhkan  waktu  dan terdapat  kemungkinan misscommunication dalam proses penanganan yang seperti  itu.  Waktu  terlalu  banyak  terbuang  terutama untuk  koordinasi.  Selain  itu  dumas  yang  masuk seringkali  berulang,  artinya  laporan  dumasan  tidak hanya masuk ke Itwasda namun juga ke Bidpropam dimana  apabila tidak  dilakukan  pengecekan  dengan
Program Studi Magister Ilmu Hukum
teliti  akan  memperoleh  jawaban  dumas  yang berbeda.
Faktor  yang  Ketiga,  yakni  tidak  imbangnya rasio  jumlah  anggota  subbagdumasan dibandingkan keseluruhan tugas yang diemban. Jika dilihat hanya dari  fungsi  pengawasan  terhadap  anggota berdasarkan dumas, anggota subbag lebih dari cukup untuk  melaksanakannya,  terutama  dikarenakan dalam  fungsi  tersebut,  Itwasda  tidak  lebih  berfungsi sebagai  tukang  foto  yang  sifatnya  deskriptif,  dan bukan  mesin utama  yang  menjatuhkan  sanksi terhadap  dumas  tersebut.  Namun  demikian,  jika dilihat dari keseluruhan fungsi dan kewenangan yang diemban  serta  jumlah  pengaduan  masyarakat  yang masuk baik ditingkat Polda maupun dari Polres yaitu 35  (tiga  puluh  lima)  Polres,  Itwasda  seringkali keteteran  karena  jumlah  anggota  yang  kurang dibandingkan  dengan  beban  kerja.  Hal  ini  juga berkaitan dengan proses penanganan dumas dimana harus  melakukan  pemeriksaan  dan  klarifikasi  ke satker  wilayah  yang  diadukan  sedangkan  itwasda juga masih harus melakukan tugas pengawasan lain seperti  wasrik  tahap  1  dan  2,  LKIP,  verifikasi,  dsb. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  Itwasda  masih kekurangan personil.
Faktor  yang  Keempat,  yakni  mengenai Penanganan terhadap Rekan Sejawat. Sebagaimana yang dialami oleh pengawas-pengawas internal yang lain,  melakukan  pengawasan  dan  penindakan terhadap  rekan  sejawat  lebih  sulit  dibandingkan
dengan  penindakan  eksternal.  Penanganan  rekan sejawat lebih sulit dikarenakan yang ditindak/diawasi dan  yang  mengawasi  berada  dalam  satu organisasi yang sama. Implikasinya akibat pengawasan tersebut berdampak pada kinerja.
Faktor  penghambat yang Kelima  yaitu  perihal Masyarakat yang kurang paham dengan mekanisme. Seringkali masyarakat melakukan pengaduan bukan kepada  bagian  yang  berwenang  misalnya  media umum  sehingga  pengaduan  belum  ditndak  lanjuti secara tepat namun telah ramai diberitakan padahal pengaduan  tersebut  belum  berarti  benar.  Disisi  lain masyarakat  belum  memahami  tentang  apa  yang dilaporkan  dan  bagaimana  bukti-bukti  yang  dapat disertakan, sehingga terdapat aduan yang tidak tahu kemana  surat  perkembangan  penanganan  dumas dapat  diberikan  contoh  pengaduan  dengan  tidak menyebutkan identitas atau  surat kaleng. Selain itu, masyarakat tidak berani untuk melakukan pengaduan dikarenakan stigma bahwasanya aduan yang mereka laporkan  tidak  akan  diproses  dan  dapat  membawa efek  buruk  terhadap  diri  pelapor  atau  pengadu. Apabila  tindakan  anggota  yang  diadukan  diduga merupakan  tindak  pidana,  maka  yang  digunakan adalah  hukum  acara  pidana  yang  juga  digunakan untuk  menangani  dugaan  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  masyarakat  umum.  Hal  tersebut membawa konsekuensi  berlarutnya  proses  yang seharusnya  dilakukan  dengan  cepat  apalagi
Program Studi Magister Ilmu Hukum
mengingat  peran  anggota  Polri  yang  merupakan aparat penegak hukum.
Kekurangpahaman masyarakat dengan mekanisme  Dumas  yang  ada,  bertambah  semakin kompleks  dengan  adanya  faktor  trauma  dan perasaan  tertekan  yang  dialami  oleh  masyarakat pasca  pengalaman  buruk  yang  dialaminya  dengan oknum  polisi  membuat  masyarakat  seberusaha mungkin  meminimalisir  kontak  atau  hubungan apapun dengan polisi (Smith, 2009). Oleh karena itu butuh  kepercayaan  dan  keyakinan  dari  masyarakat terhadap pelayanan Dumas.
Terhadap  faktor-faktor  sebagaimana  yang telah  dipaparkan,  diperlukan  sebuah  konsep  baru yang  mana  merupakan  perbaikan  dari  mekanisme yang  ada.  Fokus  konsep  baru  adalah  melakukan perbaikan atas apa yag kurang dan mempertahankan keunggulan-keunggulan  yang  telah  ada  pada mekanisme yang sekarang dilaksanakan.

## 3. Konsep  Pengawasan  Itwasda  Polda  Jateng dalam  mencegah  dan  menindak  tindakan anggota Polri di lingkungan Polda
Penelitian ini menawarkan konsep  perbaikan dari  Fungsi  Pengawasan  Itwasda,  berdasarkan faktor-faktor  penghambat  yang  telah  diuraikan  di atas.  Pertama,  Perihal  Mekanisme  satu  pintu. Pada mekanisme  yang  sekarang  berlaku,  dumas  di lingkungan  Polda  dapat  diterima  bukan  hanya  oleh Itwasda,  melainkan  dapat  pula diterima  oleh
Bidpropam,  Ditreskrimum,  Ditreskrimsus,  atau Ditresnarkoba.  Hal  tersebut  membuat  jangka  waktu pengaduan hingga penanganan dumas menjadi lebih lama  dikarenakan  adanya  proses  birokrasi.  Serta menimbulkan  kerancuan  dalam  penanganan  karena berbeda  tugas  pokok  dan  fungsinya. Apabila disosialisasikan  kepada  masyarakat  tentang  adanya mekanisme satu pintu, maka masyarakat sendiri tidak akan  kebingungan,  dan  dapat  dengan  mudah memahami  kemana  mereka  harus  melapor  atau mengadu  apabila  melihat  atau  mengalami  kerugian atas  tindakan  anggota  yang  tidak  sesuai  KEPP dan/atau  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan. Telah menjadi rahasia umum bahwasanya masyarakat  seringkali  membiarkan  atau  bersikap acuh  tak  acuh  terhadap  perbuatan  menyeleweng yang  dilakukan  anggota  Polri  khususnya  atau pegawai  negeri  sipil  umumnya,  dikarenakan ketidaktahuan  kemana  mereka  harus  melapor. Dengan  adanya  penyederhanaan  mekanisme, diharapkan peran serta masyarakat dapat meningkat dan dapat membawa peningkatan integritas anggota serta  peningkatan  kepercayaan  masyarakat  kepada institusi.
Kedua, peneltian  ini menawarkan  gagasan mengenai Penggabungan Penyidik dari Ditreskrimum,  Ditreskrimsus,  dan  Ditresnarkoba dalam  Tubuh  Itwasda. Sebagaimana  yang  terjadi pada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat  beberapa  penyidik  dari  kepolisian  yang
Program Studi Magister Ilmu Hukum
dimasukkan  dalam  lembaga.  Hal  tersebut  memiliki dampak positif terutama terkait dengan efektifitas dan efisiensi  penanganan  perkara. Para  penyidik  yang dimasukkan  dalam  tubuh  Itwasda nantinya  khusus menangani  perkara  anggota  Polri  yang  diduga melakukan  tindak  pidana.  Diharapkan  para  penyidik ini  nantinya  dapat  lebih  fokus  dan  lebih  cepat melakukan  penanganan  terhadap  dumas  yang diadukan. Selain itu, dengan adanya penggabungan yang  dapat  bersifat  sementara  ini,  maka  proses lapor-melapor  terkait  sejauh  mana  proses penanganan menjadi lebih sederhana. Itwasda dapat lebih  responsif,  bukan  hanya  terkait  dengan pelaporan  sejauh  mana  penanganan  dilakukan, melainkan  juga  dapat  mengurangi  waktu proses penanganan.  Hal  ini  juga  dapat  memangkas  waktu proses perkoordinasian antar satfung yang terkait.
Ketiga,  menurut perlu  adanya  Komputerisasi Dumas. Kecuali  hal-hal  yang  tidak  dapat dikomputerisasi  seperti  pengumpulan  bukti-bukti, penanganan  dumas  dapat  dilakukan  komputerisasi. Komputerisasi  ini  khususnya  untuk  memberikan kemudahan bagi pengadu untuk  mengetahui  sejauh mana  penanganan  terhadap  aduannya  telah dilaksanakan.
Keempat,  berdasarkan  penelitian  dan pengamatan  yang  dilakukan,  maka    perlu Hukum Acara Pidana Khusus untuk Aparat Penegak Hukum. Hukum  acara  pidana  yang  sekarang  berlaku  untuk anggota  Polri  yang  merupakan  aparat  penegak
hukum  adalah  sama  dengan  hukum  acara  pidana yang digunakan atau dikenakan kepada masyarakat umum.  Penggunaan  hukum  acara  pidana  tersebut memberi  pengaruh  besar  terutama  terkait  dengan jangka  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  penanganan hingga  penyelesaian  dumas  terkait  dengan  tindak pidana yang dilakukan oleh anggota. Butuh waktu 3 hingga  8  bulan  dalam  penyelesaian  dumas  terkait dengan  tindak  pidana  yang  diduga  dilakukan  oleh anggota.  Jangka  waktu  tersebut  bisa  menjadi  lebih lama  apabila  dilakukan  banding,  kasasi,  dan/atau peninjauan  kembali. Hukum  acara  pidana  khusus diperlukan  guna  mempersingkat  waktu  yang  dapat ditempuh  dalam  penyelesaian  kasus  dimana  aparat penegak  hukum  merupakan  terdakwanya.  Hal  ini diperlukan  terutama  untuk  mengatasi  tingkat kepercayaan yang rendah dari masyarakat terhadap aparat  penegak  hukum,  juga  sebagai  bahan  kontrol bagi  aparat  penegak  hukum  untuk  bertindak  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Yang  Kelima,  perlu  adanya  Perluasan Kewenangan  Itwasda  dalam  Memutuskan  Tindak Lanjut Penanganan Dumasan. Itwasda tidak memiliki kewenangan  untuk  memutuskan  suatu  penanganan dumas,  Itwasda  hanya  sebatas  memberikan  data- data  atau  bukti  terkait  mengenai  indikasi  terjadinya pelanggaran  atau  tindakan  indisipliner  anggota  Polri yang  kemudian  diklarifikasi  ke  pengadu  dan  yang teradu.  Jika  benar  terdapat  pelanggaran  maka satfung  yang  berwenang  yaitu  Bidpropam
Program Studi Magister Ilmu Hukum
(pelanggaran  disiplin  &  kode  etik  profesi)  dan Ditkrimum/Ditkrimsus/Ditnarkoba (pidana) yang akan menjatuhkan  sanksi.  Dengan  demikian  kewenangan itwasda sebenarnya terbatas padahal tombak utama dalam  penerimaan  dan  penanganan  pengaduan adalah  Itwasda  sehingga seharusnya  Itwasda diberikan kewenangan untuk memberikan rekomendasi, dimana rekomendasi harus dilaksanakan  dan  merupakan  dasar  penjatuhan sanksi  yang  sifatnya  mutlak.  Jika  ditinjau  dari perspektif  hukum  progresif  dimana  hukum  progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga  bukan  sebatas  dogmatis  belaka,  dimana secara  spesifik  hukum  progresif  antara  lain  bisa disebut  sebagai  hukum  yang  pro  rakyat  dan hukum yang  berkeadilan  maka  rekomendasi  dari  Itwasda berupa  penelusuran  lebih  jauh  mengenai  kondisi psikologis anggota yang terbukti melakukan tindakan indisipliner,  mengadakan  konseling  psikologis  bagi yang  terbukti  terdapat  indikasi  pelanggaran  yang berulang, mencari tahu penyebab yang bersangkutan melakukan  pelanggaran,  dan  lebih  dalam  menggali keadaan  atau  lingkungan  kerja  di  sekitar  anggota tersebut.  Penggalian  yang  lebih  dalam  ini  dapat meninjau  aspek  sosial,  ekonomi,  dan  bahkan mentalitas  seorang  anggota.  Hasil  yang  diperoleh dari  penelusuran  ini  dapat  dijadikan  sebagai  bahan masukan  untuk  proses  rekruitmen  Polri  berikutnya oleh Biro Sumber Daya Manusia Polda Jawa Tengah
yang  pada  akhirnya  dapat  melakukan  pencegahan dini anggota Polri melakukan tindakan indisipliner.
Konsep  pengawasan  Itwasda  Polda  Jateng dalam  mencegah  dan  menindak  tindakan  anggota Polri di lingkungan Polda mengupayakan penegakan hukum  progresif. Menurut Lawrence Friedman (Friedman, 1975) yang berkeadilan substansif dalam sebuah  ’terobosan  hukum’  yang  pelaksanaannya dilatarbelakangi  pada  keinginan  menghindari  efek negatif  terhadap  ketidakefektifan  sistem  peradilan pidana dalam mengakomodir perkara-perkara pidana agar  tidak  diteruskan  proses  penegakan  hukum melalui  peradilan.  Sehingga  pada  tataran implementasinya,  kerap  kali  dikategorikan  sebagai bentuk discretion atau  ‘diskresi’,  walaupun sebenarnya  terdapat  perbedaan  yang  signifikan. Dalam  praktik  penanganan  perkara  pidana  pada tingkat  Kepolisian,  pelaksanaan  penegakan  hukum progresif  masih  mempedomani  tujuan  dari  diskresi, yaitu  untuk  mendapatkan  cara  menangani  perkara pidana  ringan  di  luar  pengadilan  atau  sistem peradilan  yang  formal.  Konsep  hukum  ini  juga diterapkan  untuk  meningkatkan Crime  Clearance melalui  penyelesaian  perkara  pidana  ringan  yang bermuara  pada ’win-win  solution’.  Artinya,  kedua belah pihak telah memperoleh keadilan tanpa harus melewati  serangkaian  prosesi  beracara  hingga  ke tingkat pengadilan. Dengan hal ini diharapkan dalam penanganan  perkara  yang  dilakukan  oleh  penyidik Kepolisian  dapat  berpihak  kepada  kepentingan
Program Studi Magister Ilmu Hukum
masyarakat  dan  adanya  kepastian  hukum  dalam penegakan hukum.
Penegakan  hukum  progresif  tidak  sama dengan adagium hukum yang berbunyi “la bouche de la  loi”.  Artinya  penegakan  hukum  progresif  tidaklah semudah  seperti  memencet  tombol  kemudian langsung  membuahkan  hasil  yang  pasti  seperti halnya  sistem  mekanisasi.  Penegakan  hukum progresif  adalah  sesuatu  yang  membutuhkan compassion,  empathy,  commitment dan dare atau courage.  Faktor  keberanian  inilah  yang  memegang peranan  penting  untuk  dapat  menggerakkan penegakan hukum progresif (Nugroho, 2014). Selain itu,  hukum  progresif  juga  harus  disertai  kreativitas dalam  kontek  penegakan  hukum.  Maksud  dari kreativitas  ini adalah  bagaimana  Polisi  sebagai penegak  hukum  haruslah  mampu  mengatasi ketertinggalan  hukum,  mengatasi  ketimpangan hukum  dan  mampu  menciptakan  terobosan- terobosan  hukum  yang  belum  pernah  ada  yang mampu  mewujudkan  tujuan  kemanusiaan  melalui bekerjanya hukum(Ravena, 2007).
Progresifitas  Polisi  diharapkan  mampu memulihkan citra polisi yang mulai menurun di mata masyarakat  yang  memunculkan  banyak  kritik, keluhan  dan  ketidakpuasan  dari  masyarakat. Progresifitas  sangat  diperlukan  dikarenakan  Polisi dalam melakukan penegakan hukum haruslah sinergi dengan  kultur  masyarakat,  sehingga  kinerja  polisi dapat menuju ke kehidupan hukum yang diharapkan
oleh  masyarakat (Nawawi,  2010).  Sebab  sejatinya, penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Polisi  tidak boleh  mengabaikan  kepentingan  hukum  dan kepentingan  akan  kepatuhan  hukum  masyarakat (Ridwan,  2012).  Hal  ini  dikarenakan  hukum merupakan  pencerminan  dari  masyarakatnya, sehingga  konsep  kultur  hukum  menjadi  sangat penting  untuk  dipertimbangkan  dalam  penegakan hukum (Mukhidin, 2014).
Adapun pengawasan  Itwasda  Polda  Jateng dalam  mencegah  dan  menindak  tindakan  anggota Polri  di  lingkungan  Polda bertujuan  agar  dapat ditemukannya  konsep  alternatif  penegakan  hukum untuk  menyelesaian  suatu  perkara  pidana  diluar peradilan  dalam  rangka  memberikan  kepastian hukum. Itwasda  Polda  Jateng mengkaji  data-data penanganan dari laporan masyarakat dan melakukan penyidikan  kepada  petugas  kepolisian  yang dilaporkan  masyarakat  atau  melakukan  tindakan indisipliner  dengan  mencari  solusi    alternatif penyelesaian  perkara  pidana  terutama  yang merupakan delik murni dengan kerugian kecil, tindak pidana ringan dan apabila ada penyelesaian diantara kedua  pihak  yang  berperkara  dengan  melalui penyelesaian secara perdamaian dan ada kepastian hukum  terhadap  penegakan  hukum  dengan penghentian  penyidikan.  Itwasda  juga  agar  dapat memberikan  saran  untuk  melakukan counceling psikologi  kepada  anggota  yang  melakukan  tindakan indisipliner.
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## D. SIMPULAN
Itwasda  mampu  untuk  melaksanakan  tugas dan  fungsinya  dalam  rangka  pengawasan  terhadap tindakan  anggota.  Itwasda  yang  memiliki  peran sebagai koordinator dari segala penanganan dumas, telah menjalankan perannya dengan baik, meskipun terdapat  masalah  utama  yakni  jangka  waktu penyelesaian  dumas  yang  tergolong  tidak  menentu dan lama.
Faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan fungsi pengawasan dibagi menjadi dua, yakni faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong terdiri  dari  Koordinasi/kerjasama  yang baik  antar satuan  fungsi, Kewenangan  Itwasda  yang  terbatas dalam  penanganan  dumas  dan Dukungan masyarakat  atas  eksistensi  Itwasda.  Sementara itu, faktor penghambat terdiri dari: Mekanisme yang tidak satu  pintu, Kesalahan  birokrasi  dari  satuan  fungsi terkait, Jumlah anggota subbag dumasan kurang jika dibandingkan  dengan  keseluruhan  tugas  yang diemban, Ketidaknyamanan  penanganan  dan penindakan  terhadap  rekan  sejawat, Masyarakat yang  kurang  memahami  mekanisme  dumas  dan Berbelitnya  proses  penyelidikan  hingga  penjatuhan putusan.
Atas  deskripsi  yang  telah  dipaparkan  pada bagian-bagian  sebelumnya,  penulis  memiliki  sebuah konsep  untuk  perbaikan  pelaksanaan  fungsi pengawasan  terhadap  anggota  Polri  di  lingkungan Polda,  yang  mana  konsep  tersebut  bukan  hanya
terkait dengan Itwasda saja, namun juga menyangkut satuan  fungsi  lain  yang  terkait.  Ide  utama  konsep mekanisme  tersebut  antara  lain  dengan  adanya mekanisme  satu pintu  (pelayanan  terpadu), Penggabungan  penyidik  dari  Ditreskrimum, Ditreskrimsus,  dan  Ditresnarkoba dalam  tubuh Itwasda,  Komputerisasi  dumas,  dan Hukum  acara pidana khusus bagi aparat penegak hukum.
Penanganan  dumas  yang  dilaksanakan  oleh Itwasda telah dilakukan secara baik, namun demikian perlu  perluasan  kewenangan  Itwasda  dalam pelaksanaan  fungsi  pengawasan  terhadap  tindakan anggota yang disangka atau diduga melanggar KEPP dan/atau  hukum.  Perluasan  kewenangan  ini utamanya  terkait  dengan  peran  Itwasda  yang sekarang  berperan  sebagai  ‘tukang  foto’—karena tugasnya  hanya  memonitor,  menjadi  salah  satu mesin dalam pengkajian atas dumas. Selain itu, perlu untuk  dibuat  hukum  acara  pidana  khusus  untuk tersangka/terdakwa yang merupakan aparat penegak hukum sehingga jangka waktu penanganan bisa lebih cepat.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Friedman, Lawrence M. (1975). The Legal System : A Social  Science  Perspective.  New  York:  Russel Sage Foundation.
Kunarto.  (1997). Etika  Kepolisian.  Jakarta:  Cipta Manunggal.
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Rahardjo,  S.  (2002). Polisi  Sipil  dalam  Perubahan
Sosial  di  Indonesia (H.  Asy’ari,  ed.).  Jakarta:
Penerbit Buku Kompas.
Sadjijono.  (2006). Hukum  Kepolisian (Mutrofin,  ed.).
Yogy: LaksBang PRESSindo.
Syamsudin,  M.  (2007). Operasionalisasi  Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## JURNAL
Brandl,  Steven  G.,  Stroshine,  Megan S.,  &  Frank,
James.  (2001).  Who  are  the  complaint-prone officers?:  An  examination  of  the  relationship between  police  officers’  attributes,  arrest activity,  assignment,  and  citizens’  complaints about  excessive  force. Journal  of  Criminal Justice, Vol.29, (No.6), pp.521–529.
Hassel,  Kimberly  D.,  &  Archbold,  Carol A.  (2013).
Widening  the  scope  on  complaints  of  police misconduct. Policing :  An  International  Journal of  Police  Strategies  and  Management, Vol.33,(No.3), pp.473–489.
Lersch, Kim Michelle., & Mieczkowski, Tom. (1996).
Who  are  the  problem ‐ prone  officers?  An analysis of citizen complaints. American Journal of  Police,
Vol.15, (No.3), pp.23–44. https://doi.org/https://doi.org/10.1108/07358549 610129613
Mukhidin.  (2014).  Hukum  Progresif  Sebagai  Solusi Hukum yang Mensejahterahkan Rakyat. Jurnal
Pembaharuan  Hukum, Vol.1,(No.3), pp.267–
286.
Mustansyr,  R.  (2008).  Landasan  Filosofis,  Mazhab Hukum Progresif : Tinjauan Filsafat Ilmu. Jurnal Filsafat, Vol.18,(No.1), pp.17–18.
Nawawi, K. (2010). Progresifitas Polisi Menuju Polisi Profesional. INOVATIF  Jurnal  Ilmu  Hukum,
Vol.2, (No.3), pp.55–69.
Nugroho,  W.  (2014).  Rule Breaking  Dan  Integritas
Penegak Hukum Progresif Dalam
Pemberantasan  Korupsi  Pejabat  Daerah : Kajian  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 73/PUU-IX/2011. Yudisial, Vol.7, (No.1), pp.70– 87.
Rahardjo, S. (2005). Hukum Progresif, Hukum yang Membebaskan. Jurnal  Hukum  Progresif, Vol.1, (No.1), pp.1-24.
Ravena, D. (2007). Mencandra Hukum Progresif dan Peran  Penegakan  Hukum  di  Indonesia. Syiar Hukum, Vol.9, (No.3), pp.190–201.
Ridwan.  (2012).  Menciptakan  Keadilan  Dengan
Penerapan Hukum Progresif Melalui Pendekatan Ilmu Ketuhanan. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.14, (No.2), pp.249–262.
Seron,  Carroll.,  Pereira,  Joseph.,  &  Kovath,  Jean.
(2004).  Judging  Police  Misconduct :  “Street- Level”  versus  Professional  Policing. Law  and Society Review, Vol.38, (No.4), pp.665–710.
Smith, G. (2009). Why Don’t More People Complain against  the  Police? European  Journal  of Criminology, Vol.6, (No.3), pp.249–266.
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Widiawati,  N.  (2011).  Pencatatan  Pengaduan
Masyarakat  Tentang  Penyimpangan  Polri
Sesuai  Konsep  FADO. Jurnal  Kriminologi
Indonesia, Vol.7, (No.1), pp.1–19.

## SUMBER ONLINE
Kencana,  D.  (2015).  107  Anggota  Polda  Jateng
Lakukan  Pelanggaran  Etik. Metrotvnews.Com. Retrieved  from http://jateng.metrotvnews.com/ peristiwa/GNGED6zk-107-anggota-polda- jateng-lakukan-pelanggaran-etik
Kumoro, T. (2018). Terlibat Asusila Hingga Narkoba,
15  Anggota  Polda  Jateng  Dipecat.
Jawapos.Com. Retrieved from https://www.jawapos.com/jpg- today/31/12/2018/terlibat-asusila-hingga- narkoba-15-anggota-polda-jateng-dipecat/