PERLINDUNGAN HAK CIPTA

## DALAM TRANSAKSI DAGANG INTERNASIONAL
Niken Prasetyawati *

## Abstrak
Globalization  in  commerce  is  an  impact  of  advance  of  technology  which  causes global  community  to  close  and  rely  on  another.  Getting  in  touch  in  the  field  of economic  activity    requires  the  existence  of  business  law  harmonization  across border  including  agreed  arrangement  of  playing  level.  Applied  arrangement  in international  commerce  is  GATT/WTO  system.Since  Indonesia  ratified  WTO international  trade  convention,  this  reality  has  placed  Indonesia  into  point  of  no return  potition.  It  meant  that  Indonesia  mandatory  to  follow  and  comply  with  all arrangements  prevail  to  all  WTO’s  member  states  with  its  consequences, including the commitment of Intellectual Proprty Rights.
Keywords :  Globalisasi  perdagangan  ,  hak  cipta,  karya  intelektual,  harmonisasi hukum.
Pada  masa  sekarang,  siapapun  menyadari  kemajuan  teknologi  dan informasi telah memberikan kontribusi yang besar terhadap globalisasi perdagangan dan membuat masyarakat dunia semakin dekat dan saling bergantung, demikian juga dengan  berbagai ciptaan-ciptaan yang termasuk hasil karya intelektual. Globalisasi perdagangan berbagai ciptaan–ciptaan tersebut memacu permintaan terhadap ciptaan –ciptaan  bermutu  misalnya  ciptaan  buku,  musik,  sinematografi  dan  program komputer dan karya-karya ilmu pengetahuan , batik ataupun kerajinan tangan  yang lain. Semua ciptaan-ciptaan tersebut diperdagangkan secara cepat oleh perusahaan– perusahaan  multinasional  secara  global.  Masing  masing  negara  bersaing  untuk memperebutkan  pasar  dunia  bagi  produknya.  Saling  bersinggungan  dibidang ekonomi  memerlukan  harmonisasi  hukum  lintas  negara  sebagai  aturan  main  dan kesepakatan bersama untuk perdagangan internasional. Aturan main yang diterapkan adalah aturan  dari sistem GATT/WTO .
Indonesia telah meratifikasi persetujuan internasional di bidang perdagang an sistem WTO (World Trade Organization ) Sebagai konsekwensinya maka Indonesia harus  benar  benar  mematuhi  semua  aturan  main  yang  ditetapkan  dalam  WTO  dan GATT. Perdagangan karya cipta intelektual rakyat Indonesia juga akan menghadapi
berbagai aturan aturan baru yang menghadang dalam transaksi dagang internasional karena WTO mewajibkan negara negara anggota untuk mengharmonisasikan hukum internasional  yang  berkaitan  dengan  hak  kekayaan  intelektual.Diundangkannya Undang-undang  No.19  Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta  merupakan  upaya peningkatan    perlindungan  hukum  hak  cipta    dari  peraturan    perundangan sebelumnya,  dengan  maksud  mewujudkan  iklim  yang  lebih  baik  bagi  tumbuh  dan berkembangnya  semangat  mencipta  dibidang  ilmu  pengetahuan,  seni  dan  sastra. Lahirnya  undang-undang  hak  cipta  yang  baru  tidak  terlepas  dari  kecenderungan masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya untuk memberikan perlindungan  hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  selanjutnya  disebut  HKI  (  Edy Damian,2002 : 2).
Besarnya  manfaat  ekonomi  dari  kekayaan  intelektual  dapat  menimbulkan berbagai  ketegangan  dalam  hubungan  internasional  yang  diakibatkan  dilanggarnya hukum  HKI  oleh  Negara  lain.  Sebagai  ilustrasi  betapa  tinggi  nilai  ekonomi    dari HKI  adalah  perkara  yang  melibatkan Microsoft dengan  suatu  perusahaan  kecil pembuat disket piranti lunak yang bernama Stac Electronics yang berakhir dengan kesediaan Microsoft untuk membayar ganti rugi kepada Stac Electronic sebesar US$ 82 juta sebulan selama 43 bulan karena membajak teknologi Stac Electronic. Contoh yang  lain  adalah  sengketa  yang  terjadi  antara Hughes  Aircraft  Co. dengan pemerintah Amerika Serikat mengenai hak paten teknologi satelit, yang diputuskan Pengadilan  Federal  pemerintah  Amerika  Serikat  diwajibkan  membayar  royalty kepada Hughes Aircraft Co. sebesar US$ 3 miliar (Edy Damian 2002 :4).
.Hal-hal  seperti  ini  memacu  kebutuhan  akan  perlu  ditingkatkannya perlindungan  hukum  terhadap  pelbagai  ciptaan  untuk  mencegah  terjadinya pembajakan dan juga memberikan penghargaan terhadap suatu ciptaan sebagai suatu kekayaan  intelektual.  Ada  beberapa  faktor  yang  mendorong  dan  memberikan pengaruh  yang  sangat  dominan  terhadap  usaha-  usaha  masyarakat  internasional, termasuk  Indonesia,  untuk  memberikan  perhatian  dan  pengaturan  Hak  Kekayaan Intelektual  (HKI)  yang  bersifat  universal  berdasarkan  suatu  perangkat  hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual yang menyeluruh dan terpadu.
* Dosen UPM Soshum ITS
Di dalam Hak cipta ( copyright) , yang merupakan bagaian dari hak kekayaan intelektual    terkandung    hak-  hak  eksploitasi  atau  hak-  hak  ekonomi  ( economic rights )  dan  hak-  hak  moral  ( moral  rights ).  Berdasarkan  hak-  hak  ekonomi  yang dipunyai seorang pencipta dapat mengeksploitasi suatu  karya cipta sedemikian rupa untuk  memperoleh  keuntungan–keuntungan    ekonomis,  sehingga  perlu  untuk memperoleh  perlindungan  secara  memadai.  Adanya  nilai-  nilai  ekonomis  suatu karya cipta yang apabila tidak dikelola secara tertib berdasarkan seperangkat kaidah- kaidah  hukum  dapat  menimbulkan  sengketa  antara    pemilik  hak  cipta  dengan pengelola(  pemegang  )  hak  cipta  atau  pihak  lain  yang  melanggarnya.  Sedangkan dengan hak moral suatu ciptaan maka seseorang mempunyai hak yang melekat, yang tidak  dapat  dihilangkan  atau  dihapus  tanpa  alasan  apapun  walaupun  hak  cipta tersebut atau hak terkait telah dialihkan kepada orang lain.
Upaya    perlindungan  HKI    pada  awalnya  dimotori World  Intellectual Property  Organization  / WIPO  )    yang  merupakan  salah  satu  badan  khusus  PBB yang dibentuk di Stockholm pada tahun 1967 dan mulai  efektif bekerja  pada tahun 1970. Pada dasarnya  ada tiga  kelompok kesepakatan dasar ( Treaty ) yang ditangani oleh WIPO yaitu: treaty yang menetapkan standar perdagangan internasional, treaty yang  memperlancar  (memfasilitasi)  perlindungan  internasional  dengan  cara memberikan  bimbingan  atau  bantuan  pendaftaran  atau  perolehan  hak  dan  treaty yang  menetapkan  sistem  klasifikasi  untuk  membantu    menejemen  HKI  (Rahmi Jened, 2001 : 4).
Atas  dasar  keikutsertaan  Indonesia  dalam  WTO  dan  persetujuan  TRIPs mengharuskan  Indonesia  untuk    turut  meratifikasi  Konvensi  Bern  dan  WIPO Copyrights  Treaty (  Perjanjian  Internasional  Hak  Cipta  WIPO/  selanjutnya  disebut WCT)  dari  Organisasi  Kekayaan  Intelektual  Dunia  ( World  Intellectual  Property Organization  / WIPO).  Sebagai  konsekwensi  keikutsertaan  Indonesia  sebagai anggota  WTO  dan  WIPO  serta  persetujuan  TRIPs  maka  Indonesia  harus mengharmonisasikan sistem HKI yang dimilikinya dengan sistem HKI yang berlaku secara internasional. Mengharmonisasikan sistem HKI bukanlah berarti sistem HKI Indonesia  harus  sama  sepenuhnya  dengan  sistem  HKI  dinegara  lain,  tetapi disamakan atau diharmonisasikan adalah prinsip-prinsip dasar atau standar  minimal
sistem  HKI  yang  sama  diberlakukan  dengan  negara  lain  dan  harus  diterapkan  di Indonesia. Dengan demikian maka penegakan dan perlindungan HKI secara umum dan  hak  cipta  secara  khusus    melalui  peraturan  undang-undang  yang  dapat mengakomodasi  berbagai  hal  diatas.  Untuk  itu  maka  perlu  dikaji  bagaimana perlindungan  hak  cipta  terhadap  karya  cipta  berdasarkan  aturan  undang-  undang yang  berlaku  di  Indonesia    dan  bagaimana  pula  peraturan  internasional  HKI  yang harus diterapkan di Indonesia sebagai basis minimal.

## Prinsip-prinsip perlindungan hak cipta
Karya–karya intelektual  manusia adalah merupakan suatu  produk olah pikir baik  dibidang  ilmu  pengetahuan    maupun  seni  dan  sastra  dan  sudah  sewajarnya apabila negara memberikan perlindungan terhadapnya. Hal ini sejalan dengan pemikiran yang  dikemukakan   oleh Arpad Bogsch,: Humans  genius is the source of  all  work  ,  of  art  and inventions.  These  works    are  guarantee  of  a  life worthy  of men. It is the duty of the state to ensure with diligence the protection of the arts and inventions. Artinya:  Kecerdasan  manusia  adalah  sumber  dari  semua  olah  pikir  di bidang seni dan penemuan-penemuan. Hasil olah pikir tersebut merupakan jaminan kesejahteraan  manusia.  Dan  itu  merupakan  tugas  dari  negara  untuk  memastikan sepenuhnya perlindungan ciptaan dibidang seni dan penemuan–penemuan baru (Edy Damian, 2002 :17).
Hak cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak-hak atas Kekayaan  Intelektual,  yang  secara  diskriptif  dapat  dikatakan  bahwa  Hak  atas kekayaan  intelektual  adalah  sebagai  hak  atas  harta  kekayaan  yang  merupakan produk  olah  pikir  manusia/  kemampuan  intelektual  manusia.  Dengan  kata  lain  hak kekayaan intelektual adalah harta kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia.  Kekayaan  seperti  ini  bersifat  pribadi  dan  berbeda  dari  kekayaan  yang timbul bukan dari kemampuan intelektual manusia, seperti hak atas :
a. Harta kekayaan  yang diperoleh dari alam , yang terdiri dari : Tanah: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak sewa, dan lain-lain, air: hak mengelola sumber  air,  hak  lintas  damai,  hak  perikanan,  udara:  hak  lintas  udara  maskapai penerbangan asing, hak siaran.
b. Harta  Kekayaan  yang  diperoleh  dari  benda-benda  tidak  bergerak  dan  bergerak:
Hak milik atas tanah, gedung, bangunan dan rumah susun ,hak milik atas mesin- mesin, hak milik atas kekayaan intelektual. hak milik atas mobil, pesawat udara , surat-surat berharga
Kata  Hak  Cipta    terdiri  dari  dua  kata  yaitu  hak  dan  cipta.  Kata  hak  sering dikaitkan dengan kewajiban, adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu  yang  sifatnya  bebas  untuk  digunakan  atau  tidak.  Sedangkan  kata  cipta tertuju  pada  hasil  kreasi  manusia  dengan  menggunakan  sumber  daya  yang  ada padanya berupa pikiran, pengetahuan dan pengalaman.
Hak  Cipta  menurut  pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  19/  2002  tentang Hak  Cipta  disebutkan  bahwa:  ”Hak  Cipta  merupakan  hak  eksklusif  bagi  pencipta atau  pemegang  Hak  Cipta  untuk  mengumumkan  atau  memperbanyak  ciptaannya, yang  timbul  secara  otomatis  setelah  suatu  ciptaan  dilahirkan  tanpa  mengurangi pembatasan  menurut  peraturan-peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku“. Sebuah bentuk ciptaan dalam bentuk tradisional seperti buku tidak akan kehilangan perlindungannya  meskipun  diubah  kedalam  bentuk  digital  ataupun  menjadi  suatu bentuk sinematografi ataupun bentuk yang lain. Dalam pembicaraan mengenai HKI sering timbul pertanyaan mengapa  HKI perlu dilindungi? mungkin justifikasi yang paling mendasar oleh HKI adalah bahwa seseorang yang telah mengeluarkan usaha kedalam  penciptaan  sesuatu  mempunyai  sebuah  hak  alami  untuk  memiliki  dan mengontrol apa yang mereka ciptakan. Pendekatan ini berawal dari Doktrin Hukum Alam    yang  menekankan  pada  faktor  manusia  dan  penggunaan  akal  seperti  yang dikenal  dalam  Sistem  Hukum  Sipil (Civil  Law  System) yang  merupakan  sistem hukum yang dipakai di Indonesia ( Satjipto Rahardjo,1990:292 ).
Teori Hukum Alam tersebut sangat berpengaruh pada negara- negara dengan sistem  hukum  sipil  ( Civil  Law  System )  dan  tampak  terefleksikan  dalam    ketentuan pasal 27 (2) Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia Sedunia,” Setiap orang  berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moril maupun material yang diperoleh  sebagai  hasil  karya  ilmiah,  kesusasteraan  atau  kesenian  yang diciptakannya”. Hal ini diwujudkan dengan  tersedianya hak moral yang tidak dapat dicabut lagi bagi para pencipta dibanyak Negara.
Dalam  kerangka  Hak  Kekayaan  Intelektual  maka  norma  hukum  yang mengatur  tentang  HKI  tidak  hanya  terbatas  pada  norma  hukum  yang  dikeluarkan dan  berlaku  disuatu  negara  tertentu,  tetapi  juga  terikat  pada  norma-norma  hukum internasional.  Oleh  karena  itu  negara-negara  yang  turut  dalam  kesepakatan internasional  menyesuaikan  peraturan  dalam  negaranya  dengan  ketentuan internasional.  Indonesia  termasuk  salah  satu  negara  yang  turut  menanda  tangani Persetujuan  Pembentukan  Organisasi  Perdagangan  Dunia  ( Agreemant  Establishing the  World  Trade Organization  ) dan  ratifikasinya telah dilakukan melalui  Undang- undang  Nomor  7  Tahun  1994,  termasuk  juga  Persetujuan  tentang  Aspek-aspek Dagang  yang  terkait  dengan  Hak  Kekayaan  Intelektual/TRIPs  ( Trade  Related Aspects  of    IntellectualProperty  Rights ).  Ratifikasi    dari  peraturan  tersebut menunjang  keikutsertaan  Indonesia  dalam  Konvensi  Bern,  sebagaimana  telah disahkan  dengan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  1997 tanggal  7  Mei  1997.  Implikasi  penanda  tanganan  perjanjian  pembentukan  WTO tersebut, Indonesia harus melakukan harmonisasi dengan ketentuan- ketentuan yang ada didalamnya. TRIPs  merupakan isu baru dalam Persetujuan Umum tentang Tarif dan  Perdagangan  GATT  ( General  Agreement  on  Tariffs  and  Trade) yang dimasukkan  melalui  Putaran  Uruguay  yang  berjalan  dari  tahun  1986  sampai  tahun 1994.  Sebelumnya  masalah  HKI  berada  dibawah  pengaturan  sejumlah  perjanjian multilateral  yang  diadministrasikan  oleh  forum  lain,  seperti  WIPO,  UNESCO  dan UNCED ( Bambang Kesowo, 1999 :46).
Masuknya masalah HKI  ke   dalam  GATT  merupakan  usulan  dari  negara- negara industri agar HKI mereka lebih  terjamin perlindungannya dalam globalisasi perdagangan  dengan  alasan  bahwa  penyelesaian  sengketa  melalui  GATT  lebih efektif  dibandingkan  melalui  Mahkamah  Internasional  seperti  yang  dianut  oleh perjanjian-perjanjian multilateral yang lain. Dalam GATT dimungkinkan melakukan retaliation dan cross  retaliation yang  berupa  sanksi-sanksi  perdagangan  yang dikenakan  terhadap  barang-  barang  ekspor  negara  yang  melakukan  pelanggaran TRIPs.    Dalam  persetujuan  TRIPs  terdapat  Prinsip–Prinsip  Dasar    yang  menjadi dasar  menentukan  kebijakan    untuk  perlindungan  HKI,  mengelola  ataupun menegakkannya.
Indonesia  dan  negara-negara  anggota  WIPO  juga  meratifikasi  Perjanjian Internasional di bidang hak cipta yaitu : WIPO Copyright Treaty ( WCT) dan WIPO Performances  and  Phonograms  Treaty (WPPT)  yang  merupakan  perjanjian internasional WIPO yang menegaskan adanya perlindungan bagi hak cipta dan hak – hak  yang  terkait  Indonesia  menjadi  anggota  WIPO  pada  tahun  1979  dengan Undang-undang  No.24  tahun  1979  tentang  Ratifikasi  Pengesahan  Organisasi Kekayaan  Intelektual  Dunia.  WIPO  didirikan  berdasarkan  Convention  Establishing the World Intellectual Property Organization yang ditanda tangani pada 14 Juli 1976 di  Stockholm.  Konvensi  pendirian  WIPO    berawal  dari  konvensi  lain,  yaitu  Paris Convention for the Protection of Industrial Property , yang mulai berlaku tahun 1883 dan Berne  Convention  for  the  Protection    of  Literary  and  Artistic  Works ,  mulai berlaku  1886.  Kedua  konvensi  ini  kemudian  masing-  masing  mendirikan  suatu International  Bureau atau  sekretariat.  Pada  tahun  1893  kedua  sekretariat  ini bergabung menjadi satu sekretariat dengan menggunakan nama United International Bureau  for  the  Protection  of  Intellectual  Property .  Kemudian  WIPO  didirikan sebagai  organisasi  yang  melaksanakan  perlindungan  hak  kekayaan  intelektual, WIPO  menjadi    organisasi  khusus  ( specialized  agency )  dari  PBB  berdasarkan Resolusi  Majelis  Umum  No.  3346    pada  17    Desember  1974.  (  Ahmad  Zen Purba,2005 :6).   Namun WIPO tidak mampu melakukan adaptasi terhadap struktur perdagangan  internasional  dan  perubahan  tingkat  inovasi  ekonomi  dan teknologi,serta tidak mempunyai mekanisme penyelasaian sengketa dan sanksi bagi para pelanggar HKI baik dari anggota maupun non anggota WIPO.
Oleh  karena  itu  negara–negara  maju  mendesak  agar  masalah  hak  kekayaan intelektual langsung dikaitkan dengan perdagangan. Hal ini berarti bila suatu Negara anggota  melakukan  pelanggaran  hak  kekayaan  intelektual  atau  peraturan nasionalnya  tidak  memenuhi  standar  yang  telah  digariskan  secara  internasional, dapat  dikenai  sanksi  tahunan.  Atas  desakan  tersebut    maka  perlindungan  hak kekayaan  intelektual  dimasukkan  kedalam  agenda  perundingan  GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) pada putaran Uruguay, yang merupakan putaran ke 8  negosiasi  menuju  kerjasama  perdagangan  internasional.  Pada  putaran  ini disepakati  bahwa  kekayaan  intelektual  dapat  berpengaruh  terhadap  perdagangan
internasional  dan  pada  akhir  pembahasan  pada  Uruguay  Round,  Negara-Negara anggota menanda tangani Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral  Trade  Negotiation dan  juga  disepakati  menandatangani Agreement Establishing The World Trade Organization ( WTO Agreement) beserta lampirannya ( Annex 1,2,3, 4).
Ketentuan-ketentuan mengenai hak kekayaan intelektual diatur dalam Annex 1C  yang  berjudul Agreement  on  Trad  –Related  Aspects  of  Intellectual  Property Rights. TRIPs mulai  berlaku  sejak  1995,  suatu  masa    peralihan  diberlakukan  bagi negara-negara    berkembang    yang  wajib  memberlakukan  paling  lambat  4  tahun setelah  itu  atau  awal  2000,  untuk  negara-negara  terbelakang    pemberlakuan TRIPs paling  lambat  awal  2006. TRIPs dalam  kedudukannya  bersama  perjanjian multilateral  lainnya  yang  terdapat  dalam WTO  Agreement adalah  menunjang kelancaran  perdagangan  internasional.  Selain  itu  jelas  pula  status  hukum TRIPs dalam  WTO  Agreement  yaitu  sebagai  lampiran  yang  merupakan  kesatuan  yang tidak  terpisahkan    serta  tidak  boleh  ada reservations atau  keberatan  terhadap WTO Agreement/ TRIPs.
Hubungan  kerjasama  antara  WIPO  dan  WTO  dituangkan  dalam Agreement between the WIPO and the WTO , 1995. Indonesia sebagai negara berkembang sudah menjadi  anggota  dan  secara  sah  ikut  dalam  TRIPs,  melalui  ratifikasi  WTO Agreement  dengan  Undang-  undang  No.7  tahun  1994.  Ratifikasi  ini  kemudian dimplementasikan  dalam  revisi  terhadap  ketiga  undang-undang  bidang  hak kekayaan  intelektual  yang  berlaku  saat  itu,  serta  diikuti  perubahan  yang  menyusul kemudian, serta pengundangan beberapa bidang hak kekayaan intelektual yang baru bagi  Indonesia.  Sehingga  secara  keseluruhan  Indonesia  telah  mengundangkan beberapa  perundangan  baru  hak  kekayaan  intelektual  sebagai  berikut:  Undang- undang No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-undang No.30  Tahun  2000    tentang  Rahasia  Dagang,  Undang-undang  No.31  Tahun  2000 tentang  Desain  Industri,  Undang-undang  No.  32  Tahun  2000  tentang  Desain  Tata Letak Sirkuit Terpadu,  Undang-undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten,  Undang- undang  No.  15  Tahun  2001  tentang  Merek,  Undang-  undang  No.  19  Tahun  2002 tentang Hak Cipta.
Selain  mengundangkan  beberapa  undang-  undang  nasional  tersebut Pemerintah  Indonesia  juga  meratifikasi  beberapa  perjanjian  internasional  yang mengatur  hak  kekayaan  intelektual,  yaitu  :Keppres  No.  15  Tahun  1997  tentang Perubahan  Keputusan  Presiden  No.24  Tahun  1979  tentang  Pengesahan Paris Convention  for  the  Protection  of  Industrial  Property dan Convention  Establishing the World Intellectual Property Organization, Keppres No. 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan Patent  Cooperation  Treaty  (PCT)  and  Regulations  under  the  PCT, Keppres No. 17 Tahun  1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty , Keppres No.18  Tahun  1997  tentang  Pengesahan Bern  Convention  for  the  Protection  of Literary and Artistic Works, Keppres No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO copyright Treaty .
Sebagai  konsekwensi  keikutsertaan  Indonesia  meratifikasi Agreement Establishing The World Trade Organization maka dalam memberikan perlindungan pada  hak  cipta    Indonesia  mengacu  pada  beberapa  konvensi  internasional,  antara lain: Konvensi Bern, WIPO Copyright Treaty TRIPs Konvensi Roma.

## Prinsip- prinsip Perlindungan Hak Cipta dalam Konvensi Bern
Terdapat  10  negara  peserta  asli (original  member) dan  7    negara  yang menjadi  peserta  dengan  cara  aksesi  menanda  tangani  naskah  asli  Konvensi  Bern .Konvensi  Bren  merupakan  pelopor  kesepakatan  internasional  dibidang  hak  cipta .Konvensi  Bern  lahir  pada  tanggal  9  September  1886,  dilengkapi  di  Paris  4  Mei 1896,  direvisi  di  Berlin    13  November  1908,  dilengkapi  di  Berne  20  Maret  1914, serta  direvisi  berturut  turut    di  Roma  2  Juni  1928,  di  Brussels  26  Juni  1948, Stockholm 14 Juli 1967 dan Paris 29 Juli 1971 serta dirubah 28 September 1979.
Konvensi  Bern  merupakan  konvensi  tertua  didunia  dan  sejak  dibentuk hingga saat ini tercatat 150 negara yang meratifikasi. Negeri Belanda yang pada saat itu  menjajah  Indonesia,  pada  1  November  1912  juga  memberlakukan  keikut sertaannya pada konvensi Bern di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Dengan kata  lain  Indonesia  semenjak  1912  telah  mempunyai  Undang–undang  Hak  Cipta (Auteurswet) berdasarkan Undang-undang Belanda tanggal 29 Juni 1911 ( Staatsblad Belanda  Nomer  197  )yang  memberikan  wewenang  kepada  Ratu  Belanda  untuk
memberlakukan  bagi  negara  Belanda  sendiri  dan  negara–negara  jajahannya Konvensi  Bern  1886  berikut  revisi  pada  13  November  1908  di  Berlin.  Indonesia pernah  keluar  dari  anggota  Konvensi  Bern  pada  tahun  1958  dan  kemudian  masuk kembali  pada  tanggal  5  September  1997  melalui  Keppres  No.  18  Tahun  1997. Konvensi  Bern  1886  pada  garis  besarnya  memuat  3  prinsip  dasar,  berupa  suatu kumpulan  ketentuan  yang  mengatur  standar  minimum  perlindungan  hukum (minimum standard of protection ) yang diberikan kepada pencipta dan juga memuat ketentuan    yang  berlaku  khusus  bagi  Negara  berkembang.  3  prinsip  dasar  yang dianut Konvensi Bern , yaitu:
1. Prinsip National Treatment : Ciptaan yang berasal dari salah satu Negara peserta perjanjia,  ciptaan  seorang  warga  negara  ,  negara  peserta  perjanjian,  atau  suatu ciptaan  yang  pertama  kali  diterbitkan  disalah  satu  Negara  peserta  perjanjian, harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti yang diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri.
2. Prinsip  Automatic  Protection:  Pemberian  perlindungan  hukum  harus  diberikan secara langsung  tanpa harus memenuhi syarat apapun ( must not be conditional upon compliance with any formality ).
3. Prinsip  independence of  protection:  Suatu  perlindungan hukum  diberikan  tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta.
Standar  minimum  yang  berlaku  mengenai  jangka  waktu  berlakunya perlindungan  hukum  hak  cipta,  Konvensi  Bern  menentukan  sebagai  ketentuan umum:  selama  hidup  pencipta  ditambah  50  tahun  setelah  pencipta  meninggal. Meskipun demikian tidak tertutup pengecualian  pengecualian . Perlindungan hukum hak cipta atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya ( anonymous ) atau  pencipta yang  memakai  nama  samaran  ( pseudonymous )  maka  perlindungan  hukum  hak ciptanya adalah 50 tahun  semenjak pengumumannya secara sah dilakukan .
Konvensi  Bern  juga  mengatur  jangka  waktu  perlindungan  hukum  ciptaan ciptaan audiovisual ( Cinematographic ) , jangka waktu perlindungan minimumnya adalah  50  tahun  sejak  ciptaan  direkam  dan  dapat  diperoleh  konsumen,  jika  tidak direkam  dan  tidak  dapat  diperoleh  konsumen  ,  perlindungan  hukumnya  adalah minimum  50  tahun  semenjak  diciptakan.  Sedangkan  untuk  ciptaan  ciptaan  yang
tergolong  seni  terapan  dan  fotografi  ,  jangka  waktu  perlindungan  adalah  25  tahun sejak diciptakan.
Prinsip prinsip perlindungan Hak Cipta dalam WIPO Copyright Treaty.
Dalam  WIPO Copyright  Treaty yang  diratifikasi  oleh  Indonesia  melalui Keppres No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyright Treaty , terdapat 25  pasal  dan  didalamnya  terdapat  pernyataan  kesepakatan  Konferensi  Diplomatik yang  mengadopsi  Traktat  dan  Ketentuan  ketentuan  Konvensi  Bern  (1971)  seperti yang  terdapat  dalam  traktat  ini.  Dengan  melihat  isi  dari  WIPO Copyright  Treaty maka untuk  perlindungan Hak Cipta  pada pokoknya tetap mengacu pada  Konvensi Bern seperti yang terdapat dalam  lampiran treaty ini .

## Prinsip prinsip perlindungan hak cipta dalam TRIPs
TRIPs memuat ketentuan ketentuan substantif minimal yang harus diikuti oleh Negara Negara anggotanya , ini berarti TRIPs juga secara substantive menyumbang pada  perkembangan  sistem  hak  kekayaan  intelektual  internasional  disamping  juga merujuk  substansi  yang  terdapat  dalam  berbagai  konvensi  atau  perjanjian internasional.
Sebagaimana  halnya  perjanjian  multilateral  lainnya  TRIPs  juga  memiliki ketentuan  dan  prinsip  prinsip  dasar  bagi  para  anggotanya  dalam  melaksanakan aturannya.  Ketentuan  ketentuan  dan  prinsip  dasar  tersebut  tertuang  dalam  Bab  I pasal  1s/d  8.  Ketentuan  ketentuan  dan  prinsip  prinsip  dasar  tersebut,  antara  lain adalah:
1. Ketentuan Free  to  Determine yaitu  ketentuan  yang  memberikan  kebebasan kepada  para  anggotanya  untuk  menentukan  cara    yang  dianggap  sesuai  untuk menerapkan ketentuan ketentuan  yang tercantum dalam TRIPs kedalam system dan praktek hukum mereka.
2. Ketentuan Intellectual Property Convention yaitu ketentuan yang mengharuskan para  anggotanya  menyesuaikan  peraturan      perundangannya  dengan  berbagai konvensi  internasional  di  bidang  hak  Milik  Intelektual,  khususnya  Konvensi
Paris,  Konvensi  Bren,  Konvensi  Roma,  dan Treaty  on  Intellectual  Property  in Respect of Integrated Circuit
3. Ketentuan National  Treatment yaitu  ketentuan  yang  mengharuskan  para anggotanya  memberikan  perlindungan  hak  milik  intelektual  yang  sama  antara warga negaranya sendiri dengan warga Negara lain, dan juga untuk badan  badan hukum.
4. Ketentuan Most Favoured Nation Treatment. yaitu ketentuan yang mengharuskan para  anggotanya  memberikan  perlindungan  yang  sama  terhadap  seluruh anggotanya,  untuk  menghindarkan  perlakuan  istimewa  yang  berbeda (diskriminasi) suatu Negara terhadap Negara lain.
5. Ketentuan Exhaution yaitu  ketentuan ini mengharuskan para  anggotanya  dalam menyelesaikan sengketa , untuk tidak menggunakan suatu ketentuanpun didalam persetujuan  TRIPs  sebagai  alasan  tidak  optimalnya  pengaturan  Hak  Milik Intelektual dalam Negara mereka.

## Prinsip prinsip perlindungan hak cipta dalam Konvensi Roma.
Dalam  rangka    untuk  lebih    memajukan  perlindungan  hak  cipta  diseluruh dunia,  khususnya  perlindungan  hukum  internasional  terhadap  mereka  yang dikelompokkan dengan nama hak hak terkait. Pembahasan pertama kali pada tingkat internasional tentang hak hak yang terkait terjadi pada tahun 1928. Pada konferensi internasional  yang  membicarakan  revisi  Konvensi  Bern  di  Roma  ,  suatu rekomendasi  dikemukakan  oleh  Negara  Negara  peserta  Bern  Union    yang berkeinginan  untuk  mengatur  perlindungan  hak  hak  para  pelaku  artis (  performing artist). Setelah  melaui  berbagai  perundingan,  akhirnya  pada  tahun  1961  berhasil ditanda  tangani  suatu  perjanjian  internasional  di  Roma  : Convention  for  the Protection of Performers, Producers of Phonogram and Broadcasting Organization. Konvensi ini sering disebut sebagai Rome Convention.
Maksud  tujuan  utama  dari  diadakannya  konvensi  ini  adalah  menetapkan pengaturan  secara  internasional  perlindungan  hukum  terhadap  tiga  kelompok pemegang hak cipta atas hak hak terkait yaitu: Artis-artis pelaku (performing artists) yang dapat terdiri misanya, penyanyi , actor, musisi, penari, dan lain lain, Produser
produser  rekaman (Producers  of  Phonogram) .  Lembaga  lembaga  penyiaran (Broadcasting  Organization). Pengadministrasian  dari  Konvensi  Roma  dilakukan secara  terpadu  oleh ILO,  UNESCO dan WIPO ,  ketiga  organisasi  ini  mendirikan suatu sekretariat antar pemerintah Negara anggota.
Prinsip-prinsip  Perlindungan  Hak  Cipta  menurut  Undang-undang  No.19 Tahun 2002
Perjalanan  perlindungan  hukum  terhadap  karya  cipta  di  Indonesia  dimulai dengan Auteurswet  191Staatsblad  1912  No.600 yang  berlaku  di  Indonesia berdasarkan  asas  konkordansi  sebagai  jajahan  Belanda,    kemudian  Undang-undang No.6 Tahun 1982, Undang-undang No.7 Tahun 1987. Undang-undang No.12 Tahun 1997, dan sekarang Undang-undang No.19 Tahun 2002
Perkembangan terakhir terhadap hak cipta, ada beberapa pertimbangan yaitu, keikutsertaan  Indonesia  dalam  Persetujuan  Pembentukan  Organisasi  Perdagangan Dunia (Agreement  Establishing  the  World  Trade  Organization) yang  didalamnya tercakup Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang  Hak Atas Kekayaan Intelektual (Agreementon  Trade  Related  Aspect  of  Intellectual  Property  Rights/  TRIPs) dan salah  satu  pengaturannya  mengenai  hak  cipta  dan  hak-hak  terkait.Disamping  itu Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Bern dan WIPO Copyrights Treaty .Oleh karena itu  Indonesia berkewajiban untuk  menyesuaikan undang-undang nasional di bidang  hak  cipta  dan  hak  terkait  sehingga  dapat  menampung  perkembangan tersebut.  Undang-Undang  No.  19  tahun  2002  memuat  beberapa  ketentuan  baru, antara lain mengenai:
a. Database nerupakan salah satu ciptaan yang dilindungi
b. Penggunaan  alat  apapun  baik  melalui  kabel  maupun  tanpa  kabel,  termasuk media  internet,  untuk  pemutaran  produk-produk  cakram  optic  melalui  media audio, media audiovisual dan atau sarana telekomunikasi
c. Penyelesaian  sengketa  oleh  Pengadilan  Niaga,  arbitrase  atau  alternative penyelesaian   sengketa
d. Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi pemegang hak
e. Batas  waktu  proses  perdata  di  bidang  hak  cipta  dan  hak  terkait  baik  di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung
f. Pencantuman hak informasi menejemen elektronik dan sarana kontrol teknologi
g. Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi
h. Ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait
i. Ancaman pidana dan denda minimal
j. Ancaman  pidana  terhadap  perbanyakan  penggunaan  program  computer  untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum
Dari  perkembangan  perlindungan  hukum  hak  cipta,  dapat  dilihat  usaha pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi para pencipta  kekayaan intelektual    guna  semakin  menumbuhkan  minat  dan  kreasi  untuk  terus  mencipta. Adapun prinsip-prinsip perlindungan hak cipta yang terdapat dalam Undang-Undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta  dapat diuraikan sebagai berikut :
Dalam    pasal  1    angka  1  Undang-Undang  Hak  Cipta  2002  hak  cipta  disebutkan sebagai  berikut: Hak  Cipta  adalah  hak  eksklusif  bagi  pencipta  atau  penerima  hak untuk  mengumumkan  atau  memperbanyak  ciptaannya  atau  memberikan  izin  untuk itu  dengan  tidak  mengurangi  pembatasan-pembatasan  menurut  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dari  rumusan  pasal  tersebut    pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  mempunyai hak  ekslusif    untuk:  Mengumumkan  ciptaannya  memperbanyak  ciptaannya memberikan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Sedangkan hak  ekslusif  sendiri  diartikan  sebagai  hak  yang  semata-mata  diperuntukkan  bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya( penjelasan pasal 2 ayat 1 ).
Dalam pasal 1 angka 2 disebutkan pencipta adalah :
Seorang  atau  beberapa  orang  secara  bersama-sama  yang  atas  inspirasinya lahir  suatu  ciptaan  berdasarkan  kemampuan  pikiran,  imajinasi,  kecekatan, ketrampilan,  atau  keahlian  yang  dituangkan  dalam  bentuk  yang  khas  dan  bersifat pribadi.
Dalam  pasal 12 Undang-Undang  Hak Cipta 2002  ciptaan yang dilindungi adalah sebagai berikut:
a Buku,  program  komputer,  pampflet,  perwajahan  ( lay  out )  karya  tulis  yang diterbitkan , dan semua hasil karya tulis lain .
b Ceramah , kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
c Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
d Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
e Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan dan pantomime.
f Seni  rupa  dalam  segala  bentuk  seperti  seni  lukis  ,  gambar,  seni  ukir,  seni kaligrafi, seni pahat, seni patung dan seni terapan.
g Arsitektur.
h Peta.
i Seni batik.
j Fotografi.
k Sinematografi.
l Terjemahan,  tafsir,  saduran,  bunga  rampai,  data-base,  dan  karya  lain  hasil pengalihwujudan.
Ciptaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  l  juga  dilindungi  sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli. Jangka  waktu  perlindungan  hukum  untuk  suatu  ciptaan  ditentukan  berlaku  selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun  setelah pencipta meninggal. Jika  ciptaan  dimiliki  oleh  2  orang  atau  lebih,  hak  cipta  berlaku  seumur  hidup pencipta  yang  meninggal  paling  akhir  dan  berlangsung  50  tahun  sesudahnya,  dan jika  ciptaan  dimiliki  oleh  suatu  badan  hukum  maka  berlaku  selama  50  tahun  sejak pertama kali diumumkan.
Menurut  pasal  10  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  serta  pasal  11  ayat(1)  dan  ayat  (3) Undang-Undang Hak Cipta 2002, Negara adalah sebagai pemegang hak cipta atas : ciptaan  peninggalan  pra  sejarah,  sejarah  dan  bentuk  budaya  nasional  lainnya,  dan ciptaan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita hikayat, dongeng,  legenda,  babad,  lagu,  kerajinan    tangan,  koreografi,  tarian,  kaligrafi  dan karya seni lainnya.Jangka waktu perlindungan hukumnya adalah tanpa batas waktu.
Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan atau jika suatu ciptaan sudah diterbitkan tetapi tidak diketahui nama penciptanya dan penerbitnya maka jangka waktu perlindungannya adalah 50 tahun sejak  ciptaan itu diketahui  umum  ,  untuk  ciptaan  yang  telah  diterbitkan  tetapi  tidak  diketahui penciptanya  atau  hanya  tertera  nama  samaran,  maka  hak  cipta  dilaksanakan  oleh penerbit berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan pertama kali diterbitkan.
Jangka waktu  perlindungan hak cipta atas  ciptaan  yang diumumkan bagian demi  bagian,  dihitung  mulai  tanggal  pengumuman  bagian  terakhir,  dalam menentukan jangka waktu berlakunya hak cipta atas ciptaan yang terdiri atas 2 jilid atau  lebih,  demikian  pula  ikhtisar  dan  berita  yang  diumumkan  secara  berkala  dan tidak  bersamaan  waktunya,  setiap  jilid  atau  ikhtisar  dan  berita  itu  masing-masing dianggap ciptaan tersendiri.
Sebagai  hak moral, pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut  pemegang hak  cipta  supaya  nama  pencipta  dicantumkan  tanpa  batas  waktu.  Walaupun  hak ciptanya  telah  diserahkan  kepada  pihak  lain,  kecuali  dengan  persetujuan  pencipta atau  ahli  warisnya  dalam  hal  pencipta  sudah  meninggal,  suatu  ciptaan  tidak  boleh diubah  termasuk  juga  terhadap  perubahan  judul  dan  anak  judul  ciptaan, pencantuman  nama  atau  nama  samaran  pencipta  mendapat  perlindungan  hukum yang  berlaku  selama  berlangsungnya  jangka  waktu  hak  cipta  atas  ciptaan  yang bersangkutan, kecuali untum pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran penciptanya.
Penyelenggaraan  administrasi  Hak  Cipta  dilaksanakan  oleh  Direktorat Jenderal  yang  menyelenggarakan  system  jaringan  dokumentasi  dan  informasi  Hak Cipta  yang  bersifat  nasional.  Apabila  timbul  sengketa  di  bidang  hak  cipta  maka penyelesaian  sengketa  tidak  hanya  dapat  diselesaikan  secara  perdata  dengan memajukan  gugatan  ganti  rugi  kepada  Pengadilan  Niaga  atau  melalui  lembaga arbitrase  atau  alternative  penyelesaian  sengketa  saja,  tetapi  juga  dapat  diselesaikan secara pidana, apabila sengketa hak cipta diselesaikan secara pidana maka pemegang hak cipta harus melaporkan pelanggaran hak cipta yang dialaminya melalui penyidik polisi atau PPNS.
Penetapan  sementara  pengadilan  dilakukan  oleh  Pengadilan  Niaga  atas permintaan  pemohon  yang  hak  ciptanya  dilanggar  oleh  pihak  lain,untuk  mencegah kerugian  lebih  lanjut,  serta  menimbulkan  “efek  kejut  “  bagi  pelanggar  agar  tidak melanjutkan  pelanggarannya.  Selama  ini  upaya  penetapan  sementara  Pengadilan merupakan  upaya  hukum  yang  cukup  efektif  dan  represif  awal  untuk  melindungi para pencipta atau pemegang hak..

## Kesimpulan
Dalam perdagangan internasional  negara negara baik yang tergabung dalam Konvensi  Bern  maupun  dalam  WTO  ataupun  TRIP’s  berusaha  mengakomodir kemajuan  teknologi  agar  perlindungan  kekayaan  intelektual  bisa  dilakukan  secara maksimal  karena  hal  ini  akan  berdampak  besar  bagi  kreatifitas  pencipta  yang dilindungi oleh negara.
Indonesia  memberikan  perlindungan  tersebut  dengan  mengharmonisasikan  aturan aturan  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  hak  kekayaan  intelektual  ,  sesuai kesepakatan dan ratifikasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan negara lain.

## Daftar Pustaka
Achmad  Zen  Umar  Purba, Hak  Kekayaan  Intelektual  Pasca  TRIPs, Alumni, Bandung, 2005
Ahmad  M.  Ramli, Cyberlaw  dan  HAKI  dalam  Sistem  Hukum  Indonesia, Rafika aditama  Bandun , 2004.
Bambang Kesowo, GATT, TRIPs dan Hak Kekayaan Intelektual , Mahkamah Agung, 1998
Budi  Agus  Riswandi  dan  M  Syamsudin, Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Budaya Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
Edy Damian, Hukum Hak Cipta , Alumni, Bandung, 2004.
H.S.  Kartadoemena, GATT  dan  WTO  Sistem,  Forum  dan  Lembaga  Internasional dibidang Perdagangan , UI Press, 2002.
Nandang  Sutrisno, Implementasi  Persetujuan  TRIPs  dalam  Undang-  undang  Hak Cipta Indonesia, Jurnal Hukum No.12 Volume 6, 1999.
O.K  Saidi, Aspek  Hukum  Kekayaan  Intelektual ,  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2004.
Rahmi Jened, Perlindungan  Hak  Cipta  Pasca  Persetujuan  TRIPs, Yuridika  Press, Fakultas Hukum Universitas Airlangga , 2001.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Alumni, Bandung, 1990.
Siaran IKAPI No. 04 / Tahun II , April- Mei 1999.
Sudargo  Gautama  ,  Rizawanto  Winata  , Konvensi-  konvensi  Hak  Intelektual  Baru untuk Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
Tim  Linsey,  Edy  Damian  dkk  , Hak  Kekayaan  Intelektual    Suatu  Pengantar , Alumni, Bandung, 2003.
Kompilasi  Undang-  undang  Hak  Cipta,  Paten,  Merek  dan  Terjemahan  Konvensi- konvensi  dibidang  Hak  Kekayaan  Intelektual,  Seri  A  dan  Seri  B,  Citra Aditya Bakti Bandung, 2004.