## PENGELOLAAN PERIKANAN TONDA DENGAN RUMPON MELALUI PENDEKATAN SOFT SYSTEM METHODOLOGY (SSM) DI PPP PONDOKDADAP SENDANG BIRU, MALANG
( MANAGEMENT OF TROLL FISHERIES WITH FISH AGGREGATING DEVICE USING SOFT SYSTEM METHODOLOGY (SSM) IN PPP PONDOKDADAP SENDANG BIRU, MALANG)
Alvi Rahmah 1,2 , Tri Wiji Nurani 2 , Sugeng Hari Wisudo 2, Nimmi Zulbainarni 2 1 Corresponding author
2 Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor E-mail: alvi.rahma@gmail.com

## ABSTRACT
The aims of this study to formulate the problems  of troll fisheries in Sendang Biru  from the technical, ecological, and institutional aspects, in order to discover the conceptual model as a solution to the problems. Research was conducted in February 2013 in PPP Pondokdadap, using Soft Systems Methodology ( SSM ) . The results showed that problems were the existence of competition  for  troll  fisheries  unit  area,  smaller  size  tuna  were  obtained,  and  weak  institutional  role  in  the  monitoring  and licensing of fishing. Therefore, there are 3 conceptual models into the initial solution that can be  done by all parties concerned, namely ( 1 ) formulating  the  fishing  operation  of  troll  fisheries  with  FAD  unit  in  PPP  Pondokdadap, ( 2 ) developing  and implementating of local regulation for monitoring, controlling, and survaillance of fishing ground in Southern water of Malang Regency, and ( 3 ) manufacturing and using of SOP licensing by local government.
Keywords: Troll fisheries, management of fisheries, soft system methodology

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan permasalahan  perikanan tonda di Sendang Biru dari aspek teknis, ekologi, dan kelembagaan, sehingga dapat ditemukan model konseptual sebagai solusi terhadap permasalahan  yang  ada.  Penelitian  dilakukan  pada  bulan  Februari  2013  di  PPP  Pondokdadap,  dengan menggunakan  metode Soft  System  Methodology (SSM).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat permasalahan  secara  teknis,  ekologi,  dan  kelembagaan,  yaitu  adanya  persaingan  wilayah  penangkapan  unit perikanan tonda, semakin kecilnya ukuran ikan tuna yang diperoleh, dan masih lemahnya peran kelembagaan dalam  pengawasan  dan  perizinan  perikanan.  Oleh  karena  itu,  terdapat  3  model  konseptual  yang direkomendasikan  sebagai  solusi  awal  yang  dapat  dilakukan  oleh  seluruh  pihak  terkait,  yaitu  (1)  pembuatan peraturan  operasional  penangkapan  bagi  unit  perikanan  tonda  dengan  rumpon  di  PPP  Pondokdadap,  (2) pembuatan dan pelaksanaan peraturan lokal pengawasan perairan, dan (3) pembuatan dan penggunaan SOP perizinan oleh pemerintah daerah.
Kata kunci: Perikanan tonda, sistem perikanan, soft system methodology

## I. PENDAHULUAN
Peningkatan  dan  perkembangan permintaan  pasar  serta  jumlah  produksi yang  dihasilkan  pelabuhan  perikanan  di Indonesia  terhadap  komoditas  perikanan saat  ini  merupakan  salah  satu  alasan pemerintah  untuk  mencanangkan  prog- ram industrialisasi perikanan khususnya jenis  tuna,  tongkol,  dan  cakalang  (TTC). Kabupaten  Malang  merupakan  salah satu  wilayah  yang  berpotensi  untuk mendukung  program  industrialisasi  ter- sebut. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pondokdadap  di  Dusun  Sendang  Biru
menjadi  penyumbang  terbesar  terhadap jumlah produksi TTC Kabupaten Malang, dengan  produksi  tahun  2012  mencapai 3787  ton.  Tingginya  produksi  tersebut diduga  karena  posisinya  yang  strategis, yaitu  berada  di  dekat  Samudera  Hindia yang  merupakan  daerah  penangkapan potensial  jenis  TTC  dan  adanya  Pulau Sempu  sebagai breakwater alami  yang memberikan  keamanan  pada  kapal  yang ingin  berlabuh  dan  mendaratkan  hasil tangkapannya (UPPPP Pondokdadap, 2013).
Komoditas  TTC  banyak  ditangkap menggunakan  alat  tangkap  pancing
dengan  kapal  tonda  atau  yang  dikenal dengan  sekoci.  Kapal  tonda  di  PPP Pondokdadap  terus  meningkat,  terlihat dari  perkembangan  jumlah  kapal  tonda. Tahun  2007  jumlah  kapal  tonda  seba- nyak 318 unit dan pada tahun 2012 me- ningkat  menjadi  366  unit.  Pengope- rasian  kapal  tonda  ini  dibantu  de-ngan menggunakan  alat  bantu  penangkapan yang  dikenal  dengan  rumpon,  dimana setiap satu rumpon dimanfaatkan oleh 1 kelompok kapal yang terdiri dari 5-9 unit kapal  tonda.  Peningkatan  jumlah  kapal yang  beroperasi  dan  pemanfaatan  rum- pon ternyata berakibat pada konflik hori- zontal  karena  perebutan  daerah  penang- kapan  dan  tidak  berizinnya  pengope- rasian  unit  perikanan  tonda  dan rumpon, yang dikhawatirkan akan mem- pengaruhi kondisi sumberdaya ikan. Her- mawan  (2011)  menyatakan  bahwa  hasil tangkapan  tuna  dan  cakalang  yang  di- daratkan  di  PPP  Pondokdadap  sebagian besar  didominasi  oleh  ikan  yang  ber- ukuran kecil atau tidak layak tangkap.
Kemampuan  PPP  Pondokdadap  da- lam  mendukung  program  industrialisasi dari pemerintah dapat terlaksana dengan baik  jika  seluruh  permasalahan  tersebut dapat  diminimalisir  dan  diselesaikan dengan cara yang tepat. Penyelesaiannya akan  dilakukan  melalui  penelitian  ini, dimana penelitian ini bertujuan untuk (1) memformulasikan  permasalahan  yang ada  berdasarkan  aspek  teknis,  ekologi, dan  kelembagaan;  dan  (2)  membuat  mo- del  konseptual  sebagai  solusi  terhadap permasalahan  pada  sistem  perikanan tonda  dengan  rumpon  di  PPP  Pondok- dadap.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan dapat membuat pelaksanaan operasional unit  perikanan  tonda  dengan  rumpon  di Sendang  Biru  berjalan  optimal  dengan tetap  memperhatikan  keterkaitan  antara aspek  teknis,  ekologi,  dan  kelembagaan, sehingga  memiliki  kemampuan  untuk berkontribusi dalam program industriali- sasi  TTC  yang  digalakkan  oleh  pemerin- tah.

## II. METODOLOGI
2.1. Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari  2013  di  Pelabuhan  Perikanan Pantai  (PPP)  Pondokdadap,  Dusun  Sen- dang Biru, Desa Tambakrejo, Kecamatan
Sumbermanjing  Wetan,  Kabupaten  Ma- lang, Provinsi Jawa Timur.

## 2.2. Metode Pengumpulan Data
Data  diperoleh  melalui  wawancara dan  survei  berdasarkan  kuesioner  yang telah  dibuat  sebelumnya.  Kuesioner dibuat dalam bentuk pertanyaan terbuka agar  informasi  diperoleh  secara  lebih mendalam. Sampel
diambil secara sengaja  dengan  menggunakan  metode purposive  sampling (Sugiyono,  2007). Pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan  karakteristik  pada  tiap sampel  yang  akan  diambil.  Responden yang dijadikan
sampel merupakan responden  kunci  dari  unit  perikanan tonda, mewakili orang-orang yang terlibat dalam  perikanan  tonda,  yaitu  pemilik dan  nakhoda  kapal  sebanyak  11  orang, pengambek  2  orang,  Kepala  UPPPP Pondokdadap  1  orang,  dan  Kepala  seksi perikanan  tangkap  DKP  Kabupaten Malang  1  orang.  Penentuan  jumlah  res- ponden  tidak  diperlukan  dalam  pene- litian  ini,  karena  peneliti  akan  berhenti dalam proses pengambilan data saat data yang  diperoleh  dari  responden  dianggap mencukupi tujuan penelitian.
Data  yang  dikumpulkan  adalah data  primer  dan  sekunder.  Data  primer berupa  informasi  mengenai  unit  per- ikanan tonda secara detail, berupa teknis pengoperasian (waktu penangkapan, spe- sifikasi  kapal,  alat  tangkap,  dan  alat bantu  penangkapan,  serta  daerah  pe- nangkapan)  unit  perikanan  tonda,  jum- lah  dan  ukuran  rata-rata  hasil  tang- kapan, hubungan sosial nelayan, potensi konflik  nelayan,  pengaruh  keberadaan unit  perikanan  tonda  terhadap  kondisi masyarakat  dan  kelembagaan  nelayan unit  perikanan  tonda  di  Sendang  Biru. Data  sekunder  berupa  kondisi  geografis dan  topografis  Sendang  Biru,  kelemba- gaan di PPP Pondokdadap Sendang Biru, data jumlah unit perikanan tonda selama 5  tahun  terakhir,  dan  data  pendukung lainnya.

## 2.3. Analisis Data
Data  yang  diperoleh  berdasarkan hasil  survei  dan  wawancara  dengan responden,  kunci  dikumpulkan  dan ditabulasi  serta  diambil  rataan  atau jawaban  yang  paling  dominan  dari seluruh  responden.  Jawaban  tersebut yang  dijadikan  sebagai  informasi  akhir atau  data  akhir,  yang  selanjutnya  akan
dianalisis  dengan  menggunakan  pende- katan Soft  System  Methodology (SSM). Fokus  penelitian  terhadap  masalah  yang dibagi  dalam  3  aspek  kajian  (teknis, ekologi,  dan  kelembagaan)  dikarenakan masalah yang terjadi pada aspek tersebut merupakan  permasalahan  yang  paling disoroti  nelayan  dan  pemerintah  setem- pat berdasarkan hasil survei dan wawan- cara  yang  dilakukan.  Pendekatan  SSM terdiri  dari  7  tahap  (Checkland  dan  Jim, 1990), namun pada penelitian ini analisis hanya  dilakukan  sampai  tahap  yang  ke- 4. Tahapan analisis yang sama dilakukan pada  setiap  aspek  kajian.  Adapun  taha- pannya terdiri atas:
(1) Tahap 1 dan 2 menemukan masalah, menggunakan rich picture dalam men- cari situasi  masalah. Rich  picture berguna untuk melihat pola hubung- an  tiap  masalah  pada  aspek  kajian berdasarkan  aktor  yang  terlibat.  Hal- hal  yang  harus  dimasukkan  dalam rich  picture adalah  pihak  yang  ter- libat,  konflik,  struktur  dan  proses yang terjadi, serta persoalan diantara para  pihak  (Williams,  2005).  Pene- muan  masalah  pada  penelitian  ini dilihat  berdasarkan  3  aspek  penting, yaitu  (a)  aspek  teknis  yang  meliputi teknis  pengoperasian  unit  perikanan tonda;  (b)  aspek  ekologi  yang  meng- interpretasikan pengaruh peng- operasian  unit  perikanan  tonda terhadap  kondisi  sumberdaya  ikan yang  menjadi  target  tangkapan;  dan (c)  aspek  kelembagaan  yaitu  kondisi sosial masyarakat
nelayan
di Sendang
Biru
beserta
seluruh peraturan  (formal  dan  non-formal) yang  terkait  dengan  nelayan  dan pengoperasian  unit  perikanan  tonda. Penemuan masalah dilakukan dengan  mengidentifikasi  ke-terkaitan setiap masalah yang disebabkan oleh masing-masing  aktor  yang  terlibat dan digambarkan dalam rich picture ;
(2) Tahap  3  memformulasi root  define- tion dari  sistem  relevan. Rich  picture dianalisis  lebih  lanjut  dengan  meng- identifikasi elemen-elemen pada setiap masalah dengan root definition . Checkland  (2000)  dalam  Widjajani et al (2009)  menyatakan  bahwa root definitions dibangun  sebagai  suatu ekspresi  dari  aktivitas  bertujuan terhadap  suatu  proses  transformasi (T). Root definition dinyatakan dengan spesifikasi yang lebih luas sehingga T
dapat  dielaborasi  dengan  mendefi- nisikan  elemen-elemen  lain  yang membentuk  CATWOE  ( customers, actors, transformation process, weltan- schauung,  owners,  and  environmental constraints ). Customers merupakan pihak yang menerima dampak proses transformasi; actors adalah  orang yang  melakukan  aktivitas-aktivitas pada  proses  transformasi; trans- formation  process merupakan  proses yang mengubah input menjadi output ; weltanschauung adalah  sudut  pan- dang,  kerangka  kerja,  atau image yang  membuat  proses  transformasi bermakna; owners adalah orang yang memiliki  kepentingan  terbesar  terha- dap  sistem  dan  dapat  menghentikan proses  transformasi,  dan environ- mental  constraints adalah  elemen- elemen  diluar  sistem  yang  dapat mempengaruhi  tetapi  tidak  dapat mengendalikan  sistem  tersebut  atau dapat dinyatakan sebagai apa adanya ( given ).  Elemen-elemen  tersebut  se- lanjutnya  dinyatakan  dalam  bentuk PQR,  yaitu  melakukan  P  dengan menggunakan  Q  untuk  dapat  ber- kontribusi dalam mencapai R.
(3) Tahap  4  membangun  model  konsep- tual berdasarkan root definitions yang telah  dibuat  sebelumnya.  Pembuatan model  konseptual  yang  baru  dapat dilakukan  jika  suatu  aspek  kajian belum  mempunyai  pola  sistem  yang sudah  berjalan.  Jika  aspek  kajian sudah  memiliki  pola  sistem  yang berjalan,  maka  yang  perlu  dilakukan adalah  memperbaiki  atau  menam- bahkan  tahapan  agar  sistem  dapat diperbaiki dan berjalan normal sesuai tujuan yang diinginkan;
(4) Tahap  5  membandingkan  model dengan dunia nyata;
(5) Tahap 6 menetapkan perubahan yang layak,  membuat  debat  publik  untuk mengindentifikasi  perubahan  yang layak; dan
(6) Tahap  7  melakukan  tindakan  per- baikan. Analisis yang dilakukan pada aspek teknis dimulai dengan  merincikan teknis pengoperasian  unit  perikanan  tonda secara  deskriptif  dan  masalah  yang terjadi  pada  aspek  teknis  berdasarkan wawancara  serta  menghitung  nilai  pro- duktivitas  alat  tangkap  dan  nelayan selama  5  tahun  terakhir.  Perhitungan nilai  produktivitas  diperoleh  dengan
menggunakan  rumus  berikut  (Gulland 1991 dalam Astuti, 2005):
dimana:  CPUE = Catch per unit effort C t = hasil  tangkapan  pada tahun ke-t (ton) E t = upaya penangkapan pa- da  tahun  ke-t  (unit/ nelayan)
Pada  aspek  ekologi,  analisis  dila- kukan  dengan  terlebih  dahulu  mendes- kripsikan kondisi hasil tangkapan secara detail,  baik  dalam  hal  ukuran,  rata-rata jumlah  tangkapan  per  unit  kapal,  dan masalah  yang  terjadi  terkait  hasil tangkapan  yang  diperoleh  nelayan  unit perikanan  tonda  selama  5  tahun  ter- akhir.  Perincian  juga  dilakukan  pada aspek kelembagaan dengan mengidentifi- kasi  kondisi  nelayan  secara  sosial  dan peran  kelembagaan  terhadap  keberlang- sungan unit perikanan tonda di Sendang Biru.  Keseluruhan  proses  analisis  meru- pakan tahapan dengan pendekatan SSM. Penelitian  ini  memiliki  latar  bela- kang  masalah  yang  cukup  kompleks sehingga diperlukan penyelesaian dengan pendekatan  sistem,  seperti  pendekatan SSM. Tujuannya agar akar masalah pada setiap  aspek  kajian  dapat  diselesaikan secara  baik.  Kelebihan  pendekatan  SSM dibandingkan pendekatan sistem lainnya adalah  pengidentifikasian  masalah  lebih mendalam dan terstuktur serta keterkait- an antar pihak dan masalah yang terlibat dalam  sistem  lebih  terlihat  dengan adanya  penggambaran  masalah  dari rich picture . Pendekatan SSM juga menghasil- kan model konseptual yang dapat dijadi- kan  salah  satu  acuan  dalam  memper- baiki sistem yang ada.  Model konseptual yang  dihasilkan  lebih  aplikatif  karena pembentukannya  didasarkan  pada  ele- men-elemen  (CATWOE)  yang  diidenti- fikasi  berdasarkan  masalah  pada  setiap aspek kajian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Formulasi Masalah pada Unit Perikanan Tonda dengan Rumpon di PPP Pondokdadap
(1) Aspek Teknis
Informasi  yang  diperoleh  dari  res- ponden  menunjukkan  bahwa  penggu- naan  alat  tangkap  pada  unit  perikanan tonda  oleh  nelayan  secara  teknis  me-
miliki  spesifikasi  alat  tangkap,  rumpon, dan kapal yang sama. Jenis alat tangkap yang  digunakan  adalah  pancing,  dengan menggunakan kapal berukuran rata-rata 10  GT.  Perbedaannya  hanya  terletak pada  penggunaan  metode  penangkapan. Nelayan  menamai  jenis  pancing  sesuai dengan  metode  penangkapan  yang  digu- nakan.  Jenis  pancing  yang  digunakan oleh  nelayan  terdiri  atas  pancing  tonda, taber,  layangan,  tomba,  batuan,  coping, dan ulur. Perbedaan dari 7 jenis pancing tersebut  adalah  cara  operasi,  umpan, dan  jenis  serta  ukuran  mata  pancing yang digunakan.
Nelayan berangkat dari fishing base (pelabuhan)  pada  pagi  atau  sore  hari menuju fishing  ground yang  pertama. Fishing  ground yang  pertama  adalah tempat  dimana  nelayan  meletakkan rumpon  dengan  jarak  terdekat,  yaitu  se- kitar 50 mil dari garis pantai. Perjalanan dari fishing  base ke fishing  ground yang berjarak 50 mil sekitar 5 jam, sedangkan ke rumpon yang berjarak 100 mil keatas menghabiskan  waktu  sekitar  1-3  hari. Nelayan  menggunakan  kompas  dan  GPS untuk membantu mencari lokasi rumpon kelompoknya.  Nelayan  baru  melakukan operasi  penangkapan  dengan  metode penangkapan yang sesuai dengan kondisi perairan  saat  itu  setelah  menemukan rumpon milik kelompoknya. Sebagian be- sar nelayan tonda menggunakan pancing “taber”  sebelum  subuh,  dan  akan melanjutkan menggunakan pancing tonda  saat  matahari  terbit  atau  sekitar pukul 06.30 WIB. Tidak ada aturan pasti mengenai  urutan  penggunaan  metode penangkapan  yang  dilakukan  oleh  nela- yan  pada  setiap  unit  kapal  tonda.  Jenis metode  penangkapan  ini  diperoleh  ber- dasarkan  uji  coba  yang  dilakukan  oleh nelayan  ketika  mengoperasikan  alat tangkap.
Pengoperasian alat tangkap pancing dengan  metode  penangkapan  yang  bera- gam  pada  unit  perikanan  tonda  dengan rumpon di PPP Pondokdadap merupakan salah satu indikasi bahwa nelayan tonda memiliki  kemampuan  yang  cukup  baik dalam  mengoperasikan  alat  tangkap secara  teknis.  Kemampuan  tersebut  bia- sanya  didasarkan  pada  pengalaman melaut  nelayan.  Perolehan  hasil  tang- kapan  yang  tidak  pasti  pada  setiap  kali operasi  penangkapan  membuat  nelayan dituntut  untuk  memiliki  kreativitas dalam  mengembangkan  metode  atau
cara  penangkapan  untuk  memperoleh target  tangkapan  yang  optimal.  Terlebih lagi dengan terbatasnya wilayah  penang- kapan  yang  menjadi  permasalahan teknis  pada  perikanan  tonda  di  PPP Pondokdadap.  Keterbatasan  tersebut  di- karenakan  semakin  banyaknya  rumpon yang  dipasang  di  perairan.  Pemanfaatan rumpon  di  Sendang  Biru  tidak  hanya dilakukan  oleh  nelayan  unit  perikanan tonda  saja,  melainkan  juga  oleh  unit perikanan  lainnya  seperti purse  seine . Sondita  (2011)  menyatakan  bahwa  pe- manfaatan  rumpon  seharusnya  tidak hanya  terbatas  pada  alat  bantu  pe- nangkapan  yang  mengumpulkan  ikan saja, sehingga nelayan dapat menghemat biaya  operasional  dan  daerah  pe- nangkapan  menjadi  lebih  pasti.  Rumpon dapat  dimanfaatkan  sebagai  salah  satu alat  untuk  mengelola  sumberdaya  per- ikanan,  khususnya  sumberdaya  ikan pelagis.  Rumpon  bisa  dijadikan  alat untuk  menilai  jumlah  ikan  yang  dapat ditangkap,  kelayakan  ikan  yang  di- tangkap  (jenis  dan  ukuran  ikan),  dan menentukan  pembagian  ikan  diantara nelayan.  Fungsi  tersebut  akan  dapat berjalan  jika  seluruh  pihak  telah  benar- benar  mengerti  tentang  pemanfaatan rumpon secara tepat. Beberapa  hal  yang  harus  diperha- tikan  dalam  pemasangan  dan  penem- patan  rumpon  di  perairan  yaitu  peng- gunaan  bahan  pembuat  rumpon  berasal dari  bahan  organik  dan  dapat  terdeg- radasi  secara  alami,  pola  pemasangan tidak  boleh  menghalangi  pola  alami
ruaya ikan, hindari penempatan rumpon pada  daerah  yang  sering  dipergunakan oleh  nelayan  lain,  dan  jarak  antar  rum- pon  harus  lebih  dari  10  mil  laut. Kemungkinan  yang  akan  terjadi  jika pemanfaatan  rumpon  menjadi  tidak terkendali  adalah  semakin  banyak  jum- lah  rumpon  yang  dipasang,  terjadinya overfishing ,  dan  berpengaruh  terhadap fungsi  ekologi  yaitu  sumberdaya  ikan yang  terdapat  di  perairan  (Habibi et  al, 2011). Pendugaan telah terjadinya tekanan  penangkapan  atau overfishing pada  daerah  penangkapan  unit  per- ikanan  tonda  nelayan  Sendang  Biru terlihat  dari  perhitungan  nilai  rata-rata produktivitas  alat  tangkap  dan  nelayan yang  menurun  pada  tahun  2012 dibanding  pada  tahun  2010,  yaitu sebesar  0.13  ton/unit  (Gambar  1a)  dan 0.03  ton/orang  (Gambar  1b),  dimana saat effort ditambahkan  yang  terjadi adalah  penurunan  rata-rata  produksi yang  dihasilkan  oleh  unit  perikanan tonda.
Indikasi  tekanan  penangkapan  ini juga  diteliti  oleh  Saputra  (2011)  yang menunjukkan  bahwa  kecilnya  hasil tangkapan  per  trip  (CPUE)  ikan  pelagis besar  yang  tertangkap,  yaitu  sebesar 2.25  ton/trip/tahun  dengan  rata-rata produktivitas kapal tuna longliner sebesar 0.045 ton/GT/tahun. FAO (2007) dalam Saputra (2011) juga menyebutkan bahwa  kondisi  sumberdaya  ikan  di sekitar  perairan  Samudera  Hindia  dan Samudera pasifik sudah full exploited .
(a)                                                                           (b)
Gambar 1.  Rata-rata  produktivitas  alat  tangkap  (a)  dan  nelayan  (b)  unit  perikanan tonda dengan rumpon di PPP Pondokdadap tahun 2008-2012
Perairan Prigi yang termasuk dalam perairan  Selatan  Jawa  juga  mengalami tekanan  penangkapan  untuk  jenis  tuna, seperti  hasil  penelitian  Ross  (2011)  yang menyatakan bahwa jenis tuna mengalami kelebihan  tangkap  sebesar  39%  dari potensi lestari atau sama dengan 614.35 ton/tahun selama lima tahun terakhir.

## (2) Aspek Ekologi
Hasil  tangkapan  tuna  yang  di- daratkan  di  PPP  Pondokdadap  pada bulan  Juni  dan  Desember  2012  mem- punyai  berat  berkisar  antara  15  kg hingga  76  kg  per  ekornya.  Berat  ikan cakalang  sekitar  1.5-2.2  kg,  marlin  34 kg,  tongkol  1.8  kg,  dan  lemadang  24  kg. Rata-rata  hasil  tangkapan  pada  bulan Juni  2012  didominasi  oleh  ikan  tuna madidihang  sebanyak  543.94  kg  atau sebesar  43%  jika  dibandingkan  dengan total  tangkapan  (Gambar  2a).  Komposisi hasil  tangkapan  tonda  per  trip  pada musim  sedang  seperti  pada  bulan Desember  rata-rata  terdiri  atas  ikan tuna,  cakalang,  tongkol,  dan  lemadang. Ikan  cakalang  merupakan  jenis  yang
paling  banyak  tertangkap  pada  bulan Desember,  yaitu  sebanyak  527.83  kg atau  34%  dari  total  tangkapan  (Gambar 2b). Berdasarkan  wawancara  dengan responden diketahui bahwa ukuran hasil tangkapan  yang  diperoleh  pada  setiap trip  cenderung  menurun,  khususnya jenis  ikan  tuna.  Kecenderungan  menu- runnya  ukuran  hasil  tangkapan  ini merupakan salah satu indikasi terjadinya tekanan  penangkapan  di  wilayah  peng- operasian  unit  perikanan  tonda,  yaitu  di sekitar  Samudera  Hindia.  Zulbainarni (2012)  menyatakan  bahwa  sumberdaya perikanan yang bersifat common property (kepemilikan  bersama)  memungkinkan terjadinya  pemanfaatan  secara  berlebih sehingga  menimbulkan  inefisiensi  dalam penggunaan input , return yang  rendah, dan overfishing (tangkap  lebih).  Clark (1985) dalam Zulbainarni  (2012)  juga menyebutkan  bahwa overfishing secara biologi  dapat  terjadi  kapan  saja  bila perbandingan  antara  harga  dan  biaya yang cukup tinggi.
(2a)
(2b)
Gambar 2. Komposisi  dan  persentase  hasil  tangkapan  tonda  per  jenis  ikan  (kg)  per trip pada bulan Juni (a) Desember (b) tahun 2012
Madidihang 543,94 kg 43% Tongkol 211,09 kg 17% Cakalang 311,40 kg 24%
Marlin 130,71 kg
10% Albakora 79,33 kg
6%
Madidihan g 425,67 kg 28% Tongkol 335,57 kg 22% Cakalang 527,83 kg 34% Lemadang 239,50 kg 16%
Pillai  dan  Satheeshkumar  (2012) menyatakan bahwa operasi penangkapan dapat  berdampak  terhadap  kondisi ekologi seperti terhadap hasil tangkapan, habitat,  kematian  sumberdaya  karena alat tangkap yang hilang, polusi, dan lain sebagainya.  Kondisi  yang  sudah  dira- sakan  nelayan  tonda  di  Sendang  Biru saat  ini  adalah  ukuran  hasil  tangkapan khususnya ikan tuna yang mulai menge- cil.  Pillai  dan  Satheesshkumar  (2012) juga  menyebutkan  bahwa  produksi  ikan tuna  di  Samudera  Hindia  menurun menjadi  913625  ton  pada  tahun  2008. Analisis  data  secara  jelas  menunjukkan bahwa  populasi  ikan  tuna  di  Samudera Hindia  mengalami overexploited .  Produk- si  ikan  cakalang  pada  tahun  2010 berjumlah  429.729  ton,  yang  menjadi produksi  terendah  sejak  tahun  1998; produksi  ikan  madidihang  pada  tahun 2009  sebesar  268.192  ton  dengan  berat rata-rata  10-20  kg  (tahun  1996)  dan menurun  menjadi  6-15  kg  untuk  tahun- tahun selanjutnya.
(3) Aspek Kelembagaan
Peran  kelembagaan  khususnya  or- ganisasi  nelayan  dalam  mengatur  peri- kanan  sebenarnya  cukup  besar,  salah satunya  dengan  menjaga  keamanan  laut dari  penjarahan  unit  penangkapan  milik nelayan  luar  terhadap  wilayah  operasi penangkapan  nelayan  setempat  dan sumberdaya  ikan  yang  terdapat  di  da- lamnya.  Penjagaan  tersebut  dapat  dila- kukan  dengan  membantu  pengawasan wilayah  perairan.  Peran  tersebut  harus didukung  dengan  partisipasi  aktif  dari seluruh  masyarakat  nelayan,  namun  hal yang  sering  terjadi  adalah  suatu  orga- nisasi nelayan  belum cukup mampu  un- tuk  membantu  mengatur  perikanan  di suatu wilayah. Hal tersebut  dikarenakan posisi  organisasi  nelayan  dalam  masya- rakat  belum  cukup  kuat  dan  masih kurangnya  kesadaran  nelayan  secara individu maupun kelompok dalam menjaga perairan. Nelayan  sebagai  pelaku  utama sudah  seharusnya  memahami  peraturan yang  berlaku  dan  harus  dipenuhi  dalam pengoperasian  unit  perikanan  di  daerah penangkapan untuk memanfaatkan sum- berdaya  ikan.  Kurangnya  kekompakan diantara  nelayan  menjadi  salah  satu penyebab  terjadinya  masalah  sosial  da- lam masyarakat nelayan, yang akan ber- pengaruh  terhadap  sistem  perikanan
seperti perikanan tonda di Sendang Biru. Kasus  yang  pernah  terjadi  dalam  kurun waktu 5 tahun terakhir adalah pencurian hasil tangkapan oleh nelayan purse seine Pekalongan  dengan  memanfaatkan  rum- pon nelayan tonda Sendang Biru. Hal se- rupa juga pernah terjadi dengan nelayan asal Tuban. Kasus ini hanya diselesaikan secara  kekeluargaan  tanpa  ada  per- janjian  tertulis  dari  kedua  belah  pihak, sehingga  konflik  yang  sama  berpeluang terjadi lagi dikarenakan tidak ada sanksi yang jelas yang diberikan kepada pelaku. Kesepakatan mengenai pemanfaatan rumpon  diantara  para  nelayan  tonda Sendang  Biru  sebenarnya  telah  dibuat pada  tahun  2010,  yaitu  tidak  meman- faatkan  rumpon  kelompok  nelayan  lain tanpa  izin  dari  kelompok  tersebut  dan tidak  diperbolehkan  menerima  hasil tangkapan  dari  nelayan  jaring  (seperti purse  seine dan  payang),  jika  melanggar akan  dikenakan  denda,  namun  pada pelaksanaannya  kesepakatan  ini  tidak berjalan.  Kondisi  ini  memerlukan  peran kelembagaan yang lebih kuat, khususnya bagi  organisasi nelayan Rukun Jaya dan seluruh  nelayan  untuk  dapat  lebih  aktif dalam menjalankan kesepakatan sebagai wujud  partisipasi  dalam  menjaga  dan mengawasi  perairan  dan  sumberdaya ikan didalamnya.
Sebagian  besar  unit  perikanan tonda  dengan  rumpon  milik  nelayan Sendang  Biru  tidak  memiliki  dokumen kapal yang lengkap untuk memanfaatkan sumberdaya  pada  wilayah  perairan, padahal  pengoperasiannya  dilakukan pada  wilayah  perairan  yang  cukup  jauh yaitu  50-200  mil  atau  berkisar  pada  8 0 - 13 0 LS.  Rumpon  yang  dipasang  nelayan di  perairan  juga  tidak  memiliki  izin  dari pemerintah,  sehingga  adanya  penam- bahan atau pengurangan jumlah rumpon setiap  periode  waktu  tertentu  tidak tercatat.  Pengurusan  izin  kapal  nelayan di  PPP  Pondokdadap  sebenarnya  telah dibantu  oleh  organisasi  nelayan  Rukun Jaya.  Hambatan  seperti  proses  admin- istrasi  yang  cukup  lama  dan  biaya  yang mahal membuat nelayan merasa kewalahan  untuk  mengurus  dokumen- dokumen  tersebut.  Kondisi  ini  menjadi keprihatinan  tersendiri,  disaat  nelayan mulai  berusaha  untuk  memperhatikan dan mengurusi perizinan, petugas perikanan  dari  pemerintah  melakukan tindakan  yang  tidak  sesuai  dengan aturan  yang  ditetapkan.  Prosedur  pen-
daftaran dan perizinan kapal sebenarnya telah  diatur  dalam  PER.30/MEN/2012 mengenai  usaha  perikanan  tangkap  di wilayah  pengelolaan  Republik  Indonesia, dimana  tahapan  perizinan  dimulai  dari pengajuan  penerbitan  Surat  Izin  Usaha Perikanan  (SIUP);  permohonan  pemerik- saan fisik  kapal, alat penangkapan ikan, dan  dokumen  kapal  penangkap  ikan dan/atau  kapal  pengangkut  ikan;  dan pengajuan penerbitan Surat Izin Penang- kapan  Ikan  (SIPI)  dan  Surat  Izin  Kapal Pengangkut  Ikan  (SIKPI).  Dokumen lainnya  yang  harus  ada  di  atas  kapal yaitu  Surat  Laik  Operasional  (SLO)  dan Surat  Izin  Berlayar  (SIB)  (DJPT,  2013). Kerjasama  diantara  pihak  yang  terkait (nelayan,  organisasi  nelayan,  dan  peme- rintah) sudah seharusnya berjalan. Peng- awasan oleh pemerintah pusat (KKP) dan pemerintah  daerah  (DKP)  sangat  diper- lukan,  mengingat  secara  hukum,  peme- rintah  merupakan  pihak  yang  bertang- gungjawab untuk mengelola perikanan. Kekompleksitasan  masalah  yang terjadi  pada  sistem  perikanan  tonda dengan rumpon di Sendang Biru, seperti yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  dapat diselesaikan dengan cara melihat perma- salahan  tersebut  secara  sistem  dengan menggunakan rich picture (Gambar 3).
Gambar  3  menyajikan  permasalah- an  yang  saling  terkait  yaitu  persaingan wilayah penangkapan, pemanfaatan rum- pon,  dan  upaya  penangkapan  yang  me- ningkat  menjadi  salah  penyebab  penu- runan  produksi  dan  perubahan  ukuran ikan.  Terjadinya  konflik  nelayan,  proses perizinan  yang  lama  dan  mahal,  serta kurangnya  pengawasan  perairan  oleh pemerintah  dan  masyarakat  nelayan membuat  permasalahan  yang  terjadi semakin  kompleks.  Permasalahan-per- masalahan  tersebut  melibatkan  nelayan tonda  Sendang  Biru,  nelayan  luar,  Ru- kun Jaya, dan pemerintah sebagai pihak yang  berhubungan  langsung  dengan pengoperasian  unit  perikanan  tonda dengan rumpon di Sendang Biru.

## 3.2. Model Konseptual Pengelolaan Perikanan Tonda
Model  konseptual  merupakan  tin- dakan penyelesaian
terhadap per- masalahan  yang  telah  diformulasikan sebelumnya  yang  digambarkan  dengan rich  picture .  Model  konseptual  adalah pemikiran secara teoritis terhadap situasi yang  terjadi  di  dunia  nyata  yang  ber- peran  sebagai  solusi  awal  untuk  suatu permasalahan.
Keterangan:    :  permasalahan
Gambar 3. Rich picture terhadap permasalahan teknis, ekologi, dan kelembagaan pada sistem perikanan tonda dengan rumpon di PPP Pondokdadap
Perumusan  model  konseptual  ini diharapkan  dapat  memberikan  langkah perubahan  berupa  strategi  yang  dija- lankan  untuk  memperbaiki  sistem.  Pem- buatan  model  konseptual  didahului dengan  memformulasikan root  definition berdasarkan  elemen-elemen  pembentuk- nya  (CATWOE)  seperti  yang  telah  dike- mukakan  pada  subbab  analisis  data  se- belumnya. Root definition dijadikan seba- gai  acuan  dalam  perumusan  model  kon- septual  yang  akan  direkomendasikan. Penentuan root  definition pada  aspek teknis  dan  ekologi  (Gambar  4)  didasari dari  permasalahan  yang  ada  yang selanjutnya  digunakan  untuk  membuat model  konseptual  menjadi  solusi  awal terhadap  permasalahan  yang  ada  (Gam- bar 5).
Pembuatan  peraturan  operasional penangkapan  bagi  unit  perikanan  tonda dengan  rumpon  diharapkan  dapat  men- jadi  solusi  awal  terhadap  permasalahan teknis dan ekologi pada sistem perikanan tonda  dengan  rumpon  di  PPP  Pondok- dadap.  Langkah  untuk  meminimalisir masalah  teknis  dan  ekologi  berupa  per- saingan  wilayah  penangkapan  dan  pe- nurun  ukuran  ikan  yang  diperoleh  nela- yan adalah dengan mengatur jumlah dan ukuran  tangkapan  yang  diperbolehkan, yang didukung dengan penanganan hasil tangkapan  yang  sesuai  prosedur.  Hal  ini untuk  meningkatkan  kualitas  ikan  yang akan  dijual,  yang  juga  akan  mempe- ngaruhi  harga  jual  ikan  tersebut.
Kualitas  hasil  tangkapan  diperoleh  jika kesegaran  hasil  tangkapan  tetap  terjaga hingga  didaratkan  dan  dijual  di  tempat pelelangan.  Penanganan hasil tangkapan dapat  dilakukan  dengan  cara  menga- wetkan  hasil  tangkapan  dengan  meng- gunakan  es  seperti  yang  dilakukan nelayan di Indonesia pada umumnya.
Ismanto et  al (2013)  dalam  pene- litiannya  menyebutkan  bahwa  sistem pendingin  dengan coolbox yang  berisi  es kering  dengan  silika  gel  mampu  mem- pertahankan  suhu  rendah  dalam  waktu yang  lebih  lama  namun  tidak  stabil dibandingkan dengan coolbox yang berisi es  basah  seperti  es  batu  atau  es  curah. Lama waktu yang mampu dipertahankan es  kering  dan  silika  gel  selama  138  jam 30  menit,  sedangkan  es  basah  hanya  35 jam.  Penanganan  lainnya  yang  dapat dilakukan  adalah  dengan  mengawetkan ikan  menggunakan freezer seperti  yang dilakukan  nelayan purse  seine di    PPP Bojomulyo.  Pengawetan  ikan  dengan freezer  lebih  baik  jika  dibandingkan dengan  pengawetan  menggunakan  es (Hastrini et  al ,  2013).  Tindakan  pe- nanganan  hasil  tangkapan  yang  paling mendasar  yang  harus  diperhatikan  oleh nelayan  adalah  mencegah  kontaminasi langsung antara tangan dan kaki dengan ikan,  meminimalisir  cahaya  matahari langsung yang mengenai tubuh ikan, dan meletakkan  serta  menyimpan  ikan  pada wadah yang telah dibersihkan.
Gambar 4. CATWOE  dan root  definition terhadap  permasalahan  teknis  dan  ekologi pada unit perikanan tonda dengan rumpon di PPP Pondokdadap

## CATWOE:
C ( Costumers )
: Nelayan tonda Sendang Biru; A ( Actors ) : Nelayan tonda Sendang Biru dan luar daerah, dan nelayan jaring Sendang Biru; T ( Transformation ) : Pengaturan wilayah penangkapan, jumlah dan ukuran tangkapan layak tangkap bagi unit perikanan tonda dengan rumpon; W ( Weltanschauung ) : Pengoperasian alat tangkap dilakukan pada wilayah yang telah diatur dan tangkapan yang diperoleh sesuai dengan standar yang ditetapkan; O ( Owners )
: DKP Kabupaten Malang dan Organisasi nelayan Rukun Jaya; E ( Environmental constraints )   : Musim ikan

## Root definition :
Pengaturan  jumlah  dan  ukuran  tangkapan  layak  tangkap  bagi  unit  perikanan  tonda  dengan  rumpon melalui pembuatan dan pelaksanaan peraturan operasional penangkapan yang ditetapkan bersama untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya ikan.
Keterangan:          : sistem yang diperbaiki/ditambahkan
Gambar 5.  Model  konseptual pembuatan  peraturan  operasional  penangkapan  pada unit perikanan tonda dengan rumpon di PPP Pondokdadap
Root  definition dalam  aspek  kelem- bagaan  terdiri  dari  2  bentuk,  yang  per- tama  lebih  menekankan  pada  perma- salahan  kekompakan  nelayan,  pengawa- san, dan konflik yang terjadi (Gambar 6). Peraturan  pemerintah berupa  keputusan
menteri kelautan dan perikanan KEP.58/ MEN/2001 tentang  tata  cara  pelaksana- an sistem pengawasan masyarakat dalam pengelolaan  dan  pemanfaatan  sumber- daya kelautan dan perikanan (DJPSDKP, 2013)  menjadi  acuan  untuk  pembuatan
3 Sosialisasi kepada seluruh nelayan

## 4
Mendiskusikan dan menetapkan sanksi terhadap setiap pelanggaran
5
Pelaksanaan peraturan operasional
Monitoring oleh pemerintah,
Rukun Jaya dan masyarakat

## 2
Pemerintah melakukan sosialisasi kepada Rukun Jaya dan diskusi untuk
menetapkan kuota tangkapan per kapal Peneliti Penyortiran dan penanganan hasil tangkapan di kapal Pendaratan hasil tangkapan Evaluasi peraturan Nelayan menyiapkan perbekalan di pelabuhan atau fishing base Melakukan operasi penangkapan di rumpon Pencarian rumpon kelompok
Persiapan operasi penangkapan

## 1

## Perhitungan jumlah dan ukuran
layak tangkap per jenis ikan
Pemerintah
root  definition ini.  Pengawasan  tersebut dapat  diwujudkan  jika  hubungan  sosial masyarakat  nelayan  dalam  kondisi  yang baik.  Masyarakat  nelayan  adalah  pihak yang  membangun  lembaga  nelayan,  se- hingga  dengan  semakin  kuatnya  hu- bungan  diantara  masyarakat  nelayan maka  akan  menguatkan  peran  kelem- bagaan. Penyelesaian  terhadap  permasalah- an pengawasan perairan dapat dilakukan dengan  membuat  dan  melaksanakan peraturan  lokal  yang  merupakan  hasil kesepakatan  diantara  seluruh  elemen masyarakat  (Gambar  8).  Hasil  penelitian Martin  dan  Irmayanti  (2011)  menun- jukkan  bahwa  masyarakat  nelayan  Sen- dang  Biru  memiliki  tradisi  yang  dikenal dengan  nama  “ritual  petik  laut”  setiap tanggal 27 September. Ritual ini berfung- si  untuk  membina  solidaritas  antar masyarakat  nelayan  dalam  bekerja  dan kearifan  lokal  dalam  menjaga  ling- kungan  perairan  dan  sumberdaya  pe- rikanan.  Namun  kenyataannya,  kegiatan ini  tidak  terlalu  memberi  pengaruh terhadap  kondisi  ekologi,  sosial,  dan kelembagaan di masyarakat. Diperlukan  tindakan  pendukung yang  bersifat  lokal  lainnya,  seperti  pola kearifan  lokal  masyarakat  Aceh  yang  di- kenal  dengan  hukom  adat  laot  dan  di- pimpin oleh panglima laot. Panglima laot berwenang  untuk  mengawasi  operasi penangkapan ikan di laut, menyelesaikan perselisihan,  menyelenggarakan  upacara adat laot, dan menjadi penghubung anta- ra nelayan dengan  pemerintah dan anta- ra  panglima  laot  satu  dengan  lainnya.
Keberadaan  panglima  laot  didukung dengan  adanya  peraturan  dan  sanksi yang  dipatuhi  oleh  nelayan  dan  sangat didukung oleh pemerintah daerah (Sulaiman,  2010).  Cara  lainnya  dengan membentuk  pokmaswas  (kelompok  mas- yarakat  pengawas)  seperti  yang  terdapat di  Kabupaten  Sukabumi  Jawa  Barat (Yuliana  dan  Winata,  2012)  atau  dengan memadukan  peran  pemerintah  dan masyarakat  yang  dikenal  dengan Co- Management yang  bertujuannya  untuk menghindari  peran  dominan  dari  satu pihak  dalam  pengelolaan  sumberdaya perikanan.  Dalam  jangka  panjang,  cara ini  diyakini  akan  meningkatkan  kesada- ran  dan  pendapatan  masyarakat  dengan bentuk  pemanfaatan  yang  lestari  (Alains et al , 2009). Penguatan  kelembagaan  nelayan tersebut  akan  mendukung  pelaksanaan model  konseptual  dalam  hal  perizinan, yaitu  pembuatan  dan  penggunaan  SOP perizinan  oleh  pemerintah  perikanan yang mengurusi surat izin pengoperasian unit  perikanan  dan  rumpon.  Penentuan root  definition yang  kedua  menitikberat- kan pada permasalahan perizinan seperti pada Gambar 7 dan menghasilkan model konseptual  (Gambar  9)  yang  bertujuan untuk  menciptakan  keteraturan  dalam pengoperasian  unit  perikanan  tonda dengan  rumpon  di  perairan  yang  digam- barkan dalam SOP perizinan yang dibuat oleh  pemerintah  daerah,  dengan  mem- perhatikan  kepentingan  dari  seluruh pihak  seperti  nelayan,  pengusaha,  dan pemerintah.
Gambar 6. CATWOE dan root definition terhadap permasalahan pengawasan pada unit perikanan tonda dengan rumpon di PPP Pondokdadap

## CATWOE:
C ( Costumers )
: Nelayan tonda Sendang Biru; A ( Actors ) : Nelayan Sendang Biru, nelayan jaring luar Sendang Biru, masyarakat nelayan Sendang Biru, dan organisasi nelayan Rukun Jaya; T ( Transformation ) : Pembuatan peraturan lokal terhadap pengawasan perairan;
W ( Weltanschauung ) : Pengawasan perairan dilakukan secara aktif oleh seluruh masyarakat nelayan; O ( Owners )
: Organisasi nelayan Rukun Jaya;
E ( Environmental constraints )
: Kebijakan pemerintah
Root definition :
Meningkatkan  kekompakan  nelayan,  pengawasan,  dan  meminimalisir  konflik  melalui  pembuatan  dan pelaksanaan peraturan lokal yang ditetapkan bersama untuk meningkatkan hubungan sosial nelayan dan menjaga wilayah operasi penangkapan dan sumberdaya ikan didalamnya.
Gambar 7. CATWOE dan root  definition terhadap  permasalahan  perizinan  pada  unit perikanan tonda dengan rumpon di PPP Pondokdadap
Pelaksanaan SOP secara benar oleh pemerintah  dan  nelayan  secara  ber- samaan  akan  membantu  kelancaran proses  perizinan,  dan  tujuan  yang diinginkan  dari  pelaksanaan  model konseptual  ini  dapat  tercapai.  Pem- benahan perizinan untuk unit perikanan khususnya unit perikanan tonda  dengan rumpon diharapkan dapat meminimalisir dampak  negatif  dari  pengoperasian  unit perikanan  dalam  suatu  kawasan  per- airan.  Keaktifan  dari  seluruh  pihak terkait  seperti  nelayan,  organisasi  nela- yan,  dan  pemerintah  sangat  diperlukan dalam  hal  ini.  Islam  dan  Yew  (2013) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pengelolaan  perikanan  berbasis  masya- rakat  di  Bangladesh  mampu  meningkat- kan  pendapatan  nelayan.  Hal  ini  dika- renakan nelayan memperoleh akses yang lebih  besar  terhadap  perikanan.  Penge- lolaan  berbasis  masyarakat  ini  telah merubah  sikap  nelayan  untuk  memiliki kesadaran  yang  lebih  besar  terhadap aturan  perikanan  dan  mampu  menye- lesaikan konflik yang terjadi dengan lebih mudah.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1. Kesimpulan
1) Permasalahan  yang  terjadi  pada  sis- tem  unit  perikanan  tonda  dengan  ru- mpon  di  PPP Pondokdadap adalah wi- layah  operasi  yang  semakin  jauh,  pe- nurunan  ukuran  ikan  tuna,  kurang- nya kesadaran dan kekompakan nela- yan  dalam  menjaga  perairan,  konflik nelayan,  dan  kurangnya  peran  kelem-
bagaan terhadap pengawasan dan per- izinan;
2) Model  konseptual  yang  direkomen- dasikan  terdiri  atas  (1)  pembuatan peraturan  operasional  penangkapan unit perikanan tonda dengan rumpon, (2)  pembuatan  dan  pelaksanaan  per- aturan  lokal  pengawasan  perairan, dan  (3)  pembuatan  dan  penggunaan SOP  perizinan  oleh  pemerintah  dae- rah.

## 4.2. Saran
1) Pemantauan  sistem  perikanan  tonda dengan  rumpon  di  PPP  Pondokdadap harus  dilaksanakan  secara  berkelan- jutan,  sehingga  diperlukan  penelitian- penelitian  pendukung  yang  dapat mengkaji  secara  lebih  detail,  seperti analisis  kapasitas  penangkapan  dan jumlah  tangkapan  optimal  per  unit kapal,  analisis  mutu  hasil  tangkapan, dan  kuota  atau  jumlah  optimal  kapal tonda di PPP Pondokdadap;
2) Koordinasi  antara  nelayan,  organisasi nelayan,  dan  pemerintah  sebaiknya ditingkatkan  agar  pencapaian  tujuan dari  model  konseptual  dapat  dilaku- kan secara tepat.

## CATWOE:
C ( Costumers )
: Nelayan dan pengusaha perikanan; A ( Actors ) : Nelayan, organisasi nelayan Rukun Jaya, pengusaha perikanan, dan pemerintah perikanan daerah dan pusat (DKP dan KKP); T ( Transformation )
: Pembuatan Standard Operating Procedure (SOP) perizinan dengan jelas; W ( Weltanschauung ) : Proses perizinan berjalan dengan efektif dan efisien; O ( Owners )
: Pemerintah (DKP dan KKP);
E ( Environmental constraints )
: Kebijakan pemerintah daerah
Root definition :
Proses perizinan unit perikanan tonda dengan rumpon melalui pembuatan dan penggunaan SOP perizinan oleh pemerintah  untuk  menciptakan  keteraturan  dalam  pengoperasian  unit  perikanan  tonda  dengan  rumpon  di perairan.
Keterangan:          : sistem yang diperbaiki/ditambahkan
Gambar 8.  Model  konseptual  pembuatan  dan  pelaksanaan  peraturan  lokal  penga- wasan  perairan  pada  unit  perikanan  tonda  dengan  rumpon  di  PPP Pondokdadap
2 M enent u k an p ih ak yan g b er ta n gg u n gj awa b ter h ad ap se tia p t in d ak an p eng awasa n
4 P ela k sanaan p er at u ran lo k al d i lap ang an M on it or in g oleh p eme rin tah, or ganisa si n elayan R u k u n Jay a d an ma sya ra k at E va lu as i p er at u ran 1 R u k u n Jay a m ela k u k an d is k u si d eng an mas ya ra k at n elay an u n tu k me n ent u k an fo k u s
tin d ak an p eng awas an d an san k si p ad a se tia p
p elangg ar an 3 M eny amp aik an p ro gr am p er at u ran lo k al p ad a p em er in tah te rk ait d an mel ak u k an d isk u si se b agai sa ran d an k rit ik t er h ad ap p er at u ran lo k al S et u j u T id ak set u ju P eny el es ai an se car a lo k al (li n gk u p
mas ya ra k at ) P ela p or an P ela p or an P ene mu an D u gaa n p elangg ar an M as yar ak at at au ang go ta
p ok m as w as A p ar at p eng aw as t er d ek at T N I A L d an/ at au
S at p ol A IR U D
d an/ at au k ap al in sp ek si p er ik anan D in as P er ik anan K ab u p at en/ k ot a d an P ro vin si (t emb u sa n : D ir ek tu r Jen d er al P eng en d ali an S u m b er d aya K ela u tan
d an P er ik an an)
T in d ak lanj u t ter h ad ap p elangg ar an
Keterangan:          : sistem yang diperbaiki/ditambahkan
Gambar 9. Model  konseptual  pembuatan  dan  penggunaan  SOP  perizinan  oleh pemerintah  daerah  pada  unit  perikanan  tonda  dengan  rumpon  di  PPP Pondokdadap
P em il ik k a p a l P en gu m p u la n b er k a s o leh
Ruk un Ja ya
U n it P en ge lo la P P P P on d ok d a d a p - S IU P - S IP I/S IKP I Di n a s
P eri k a n a n d an Kel a ut a n P rovi n si Ja w a T im ur P et ug a s DKP T in gk a t I m el ak uk a n cek fi si k k a p a l P em b a ya ra n b ia ya p em b ua ta n sura t izi n ol eh p em il ik k a p a l
Di n a s P erh u b un ga n La u t (B a gi an Kesy a h b an d a ra n ), d an a h li uk ur m el a k u k an p en gu k ura n - S ura t u k ur - Gross a k te - S ert ifi k at k el ai k a n - P a s Keci l/ P a s b es a r/ P a s ta h u n an Ka n tor D ish u b la d i P rob ol in gg o 1 P em eri n ta h m el a k u k an d is k usi d en ga n
m el ib at k a n se luruh p ih ak s ep ert i Ruk un J a ya (p er w a k il a n d a ri m a sy a ra k a t n el ay an ) d an
p en gus a h a p er ik a n a n u n tu k m en en tu k an S O P p eri zi n an seca ra j el a s 2 Men et ap k a n s a n k si b ag i se ti a p p el an gg a ra n ya n g d il a k u k an 3 Men sosi al is a si k an S O P p er izi n an k ep ad a sel uruh m a sy a ra k at p er ik an a n d i d a er a h set em p a t 4 P el ak sa n aa n S OP p eri zi n an Mon it or in g ol eh p em eri n ta h d an m a sy a ra k at
n el ay an Eva lua si

## DAFTAR PUSTAKA
Alains A M, Seprianti E P, Prilia H. 2009. Pengelolaan Sumberdaya perikanan berbasis masyarakat (PSPBM) mela- lui  model Co-Management Perika- nan. Jurnal  Ekonomi  Pembangunan [Internet].  [diunduh  pada  2013  Apr 18].  10(2):  172-198.  Tersedia  pada: http://publikasiilmiah.ums.ac.id/ handle/123456789/1066.
Alatas U. 2004. Analisis Hasil Tangkapan dan  Respons  Penglihatan  Ikan Tongkol  ( Euthynnus  affinis )  pada Pancing  Tonda  Menggunakan  Um- pan  Tiruan  [tesis].  Bogor  (ID):  Ins- titut Pertanian Bogor [Internet]. [di- unduh pada 2013 Jul 01]. Tersedia pada: http://repository.ipb.ac.id/ handle/12345 6789/9042.
Astuti  EM.  2005.  Dimensi  Unit  Penang- kapan  Pukat  Udang  dan  Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Udang di Perairan  Laut  Arafura.  [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. Checkland  P,  Jim  S.  1990. Soft  System Methodology  in  Action .  England (UK): John Wiley and Sons, LTD.
[DJPT]  Direktorat  Jenderal  Perikanan Tangkap.  2013.  Tahapan  Perizinan [Internet]. [diunduh pada 2013 Jun 25].  Tersedia  pada:  http://www. perizinan.kkp.go.id/  pup/persyar- atan_peng-ajuan_izin.php.
[DJPSDKP] Direktorat Jenderal Pengawa- san Sumberdaya Kelautan dan Peri- kanan.  2013.  Keputusan  Menteri Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  58 Tahun  2001  [Internet].  [Diunduh pada  2013  Jun  25].  Tersedia  pada: http://djpsdkp.kkp.go.  id/pdf/KE- PUTUSAN%20MENTERI/KEPMEN_ 58_TAHUN_2001_LAMPIRAN.htm. Habibi  A,  Dwi  A,  Sugiyanta.  2011.  Peri- kanan Tuna-Panduan Penangkapan dan  Penanganan.  WWF-Indonesia [Internet].  [diunduh  pada  2013  Jul 01].  Tersedia  pada:  http://awsa- ssets.wwf.or.id/.
Hastrini  R,  Abdul  R,  Putut  HR.  2013. Analisis Penanganan ( Handling ) Ha- sil  Tangkapan  Kapal  Purse  Seine yang  Didaratkan  di  Pelabuhan  Per- ikanan  Pantai  (PPP)  Bajomulyo  Ka- bupaten  Pati. Journal  of  Fisheries Resources  Utilization  Management and Technology UNDIP . 2(3): 1-10.
Ismanto  DT,  Taufik  FN,  Alam  B.  2013. Desain  Sistem  Pendingin  Ruang Muat  Kapal  Ikan  Tradisional  Meng- gunakan  Es  Kering  dengan  Penam- bahan  Campuran Silika Gel. Jurnal Teknik Pomits . 2 (2). Martin R, Irmayanti M. 2011. Ritual Petik Laut pada Masyarakat Nelayan Sen- dang  Biru,  Malang:  Sebuah  Telaah Budaya  Bahari.  International  Confe- rence  ICSSIS ; (2011 Jul 18-19); De- pok,  Indonesia.  Depok  (ID):  Fakul- tas  Ilmu  Pengetahuan  Budaya  Uni- versitas  Indonesia.  hlm  340-351 [Internet]. [diunduh pada 2013 Jun 28].  Tersedia  pada:  https://icssis. files.wordpress.com/2012/05/ 1819072011_27.pdf.
Pillai  N  G  dan  Satheeshkumar  P.  2012. Biology,  Fishery,  Conservation  and Management  of  Indian  Ocean  Tuna Fisheries. Ocean  Science  Journal . 47(4): 411-433.
Ross  A.  2011.  Model  Pengelolaan  Perika- nan Pelagis secara Berkelanjutan di PPN  Prigi,  Trenggalek,  Jawa  Timur [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Saputra,  S  W.  2011.  Produktivitas  dan Kelayakan Usaha Tuna Longliner di Kabupaten  Cilacap. Jurnal  Saintek Perikanan . 6(2): 84-91. Sondita M F A. 2011. Sebuah Perspektif: Rumpon  sebagai  Alat  Pengelola Sumberdaya  Ikan  -  Buku  II  New Paradigm  in  Marine  Fisheries:  Pe- manfaatan  dan  Pengelolaan  Sum- berdaya  Perikanan  Laut.  Tri  W  N, Domu  S,  Akhmad  S,  Shinta  Y, editor.  Bogor  (ID):  Departemen Sumberdaya Perikanan.
Sugiyono.  2007. Statistika  untuk  Peneli- tian . Bandung (ID):  CV ALFABETA. Sulaiman.  2010.  Model  Alternatif  Penge- lolaan  Perikanan  Berbasis  Hukum Adat  Laot  di  Kabupaten  Aceh  Jaya Menuju  Keberlanjutan  Lingkungan yang  Berorientasi  Kesejahteraan Masyarakat  [tesis].  Semarang  (ID): Program  Magister  Ilmu  Hukum, Program  Pascasarjana  Universitas Diponegoro  [Internet].  [diunduh pada  2013  Jul  01].  Tersedia  pada: http://eprints.undip.ac.id/24019/1
/ Sulaiman.pdf.
[UPPPP  Pondokdadap]  Unit  Pengelola  Pe- labuhan  Perikanan  Pantai  Pondok- dadap.  2013.  Laporan  Monitoring Pangkalan  Pendaratan  Ikan  (PPI)
dan  Pelabuhan  Perikanan  (PP): Laporan  Bulanan  Tahun  2008- 2012.  Malang  (ID):  UPPPP  Pondok- dadap. Williams  B.  2005. Soft  System  Methodo- logy [Internet].  [diunduh pada 2012 Des  03].  Tersedia  pada:  http:// users.actrixs.com/bobwill/ssm.pdf. Yuliana  E  dan  Adi  W.  2012.  Pengaruh Karakteristik dan Persepsi terhadap Tingkat  Partisipasi  Anggota  dalam Kelompok  Masyarakat  Pengawas (Pokmaswas)  Sumberdaya  Kelautan dan Perikanan. Jurnal Bumi Lestari . 12(2): 251-259. Zulbainarni  N.  2012.  Teori  dan  Praktik Pemodelan  Bioekonomi  dalam  Pe- ngelolaan  Perikanan  Tangkap.  Bo- gor (ID): PT Penerbit IPB Press.