## Menatap Reformasi Pendidikan Nasional

## Muhammad Rais

## STAIN Sorong Papua Barat
Abstract : There are at least three factors that caused weaknesses of national education system: First, the education system is rigid and centralized. Second, the national education system does not ever consider the fact that there are in the community and addressing the people as mere objects of education. Third is the education bureaucracy system. At the same time, the mentality of universities should be improved. Universities should uphold academic integrity and ethics, including the freedom of academic forum and not be a rubber stamp for the legalization of injustice. Responsibility as a group of academic functioning and social agent of change of con- trol should be actually enforced. The research conducted is above the rules of science, not on the basis of corruption in order to get funding. Colleges are educational institutions, research and public service that should be able to act in an objective and independent and always uphold the integrity of academic ethics. Academic autonomy should be embedded in each college to establish the truth (conscience), which in turn can improve intelligence, readiness of qualified human resources, and public welfare.
Keywords : Local Wisdom, Manifesto of Reform of the Education and Higher Education.

## Pendahuluan
Terdapat enam alasan yang menjadikan judul ini dipandang strategis. Pertama , bangsa Indonesia telah mengalami babak perkembangan yang dipengaruhi oleh kehidupan global dan dikenal dengan era informasi. Era ini mengubah tatanan yang sudah “mapan” pada era sebelumnya yakni era agraris dan industri. Era informasi memiliki karakter yang berbeda dengan era sebelumnya. Salah satu karakter era infoirmasi ini adalah lahirnya kebutuhan dasar yang baru yaitu kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi ini didukung oleh ketersediaan infrastruktur informasi. 1 Informasi sangat mudah diperoleh termasuk di dalamnya informasi berkaitan dengan pendidikan.
Kedua , dari sisi mentalitas, tampaknya, bangsa Indonesia masih perlu dipertanyakan dan didiskusikan lebih jauh, apakah bangsa ini telah memiliki mental sebagai masyarakat Informasi atau bangsa ini dalam era informasi tetapi masih bermental agraris. Ketiga , bersamaan era infor- masi bangsa ini memasuki era reformasi. Era ini membawa perubahan yang sangat drastis pada atmosfir politik bangsa ini pada satu sisi tumbuh dan berkembangnya paham kebebasan berpendapat yang jauh berbeda dengan era sebelumnya. Era reformasi ini dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan era demokrasi yang oleh cendekiawan dipan- dang bersumber dari dunia Barat.
Keempat , ormas Islam secara realitas telah mengembangkan berbagai aktivitas yang dipandang berperan dalam pembinaan umat, dan seberapa besar kesiapan ormas Islam dalam mengatar jamaahnya memasuki sebuaha perubahan. Hal ini merupakan tantangan internal ormas Islam. Kelima , lagi-lagi pertanyaan yang perlu dikemukakan apakah dengan kebebasan yang berkembang selama ini yang merupakan imbas dari pen-
1 Era agraris dan industri merupakan dua era yang dialami bangsa Indonesia sebelum lahirnya era informasi. Karakteristik era agraris adalah ketergantungan masyarakat terhadap alam sangat besar. Sedang era industru, membangun hubungan antara majikan (pemilik modal) dan pekerja (karyawan), produsen dan kunsumen. Dari sisi hubungan sosial, masyarakat cenderung melihat dari sisi transaksional pertim- bangan aspek kebutuhan masing-masing pihak.
garuh global sudah sejalan dengan mentalitas bangsa Indonesia, atau hanya bangsa ini memasuki era dimaksud dengan tidak didukung oleh mentalitas masyarakat reformasi dan informasi. Keenam, oleh sebahagian ahli berpendapat bahwa wacana pendidikan karakter merupakan “tin- dakan operasi kesehatan” bagi kemerosotan moral yang melanda bangsa Indonesia. Menurut Nurhikmah, pendidikan karakter merupakan “jalan keluar” atas berbagai krisis yang melanda bangsa ini. 2 Berkaitan dengan pembangunan mentalitas ini, maka dalam era informasi ini kita disug- uhkan istilah baru yang berkaitan dengan pembangunan mental bangsa ini yakni pembangunan karakter.
Pembangunan karakter sebagai isu nasional, perlu didiskusikan lebih jauh baik konsep yang dikandungnya maupun urgensinya terutama sebagai umat Islam yang hidup berdampingan dengan penganut agama lain dalam sebuah bangunan besar yang dikenal dengan Indonesia dalam sebuah era baru yang dikenal dengan era informasi. Berbagai pihak ber- pengaruh dalam perubahan masyarakat dan tentu saja berpengaruh pula dalam pembentukan karakter bangsa antara lain yaitu: pemerintah, lem- baga politik, lembaga keagamaan dan pendidikan, maka urgensi forum ini semakin tampak. NU sebagai ormas Islam, dengan tema ini tam- paknya menginginkan adanya landasan terkait dengan pembangunan karakter bangsa dan, tentu saja, hal ini merupakan salah satu kontribusi NU yang prestisius dalam era informasi untuk bidang peradaban. Secara umum makalah ini melihat dari sisi pencarian konsep mengenai lan- dasan pembangunan karakter bangsa Indonesia untuk umat Islam.

## Konseptualisasi Gagasan Karakter Bangsa
Terhadap setiap gagasan atau isu serta kebijakan, maka salah satu hal yang perlu dikemukakan adalah pertanyaan mendasar yaitu apakah
2 Nurhikmah, "Membangun Wawasan Kebangsaan Melalui Pendidikan Karakter," Makalah , dalam Seminar Nasional Berwawasan Kebangsaan dan Kampanye Penddikan Karakter bagi Pelajar SMA oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pemuda Indo- nesia (LP3I) Kerjasama Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri di Makassar, pada 12 Mei 2012, 3.
filosofi dan makna serta mengapa isu tersebut dikemukakan. Istilah karakater mengemuka dalam pemerintahan SBY Jilid II, yang sering didengar pada berbagai pidato beliau. Selanjutnya, dalam dunia pen- didikan istilah ini cukup popular dan tahun 2011 dijadikan sebagai tema hari pendidikan nasional. Karakter menurut bahasa berkaitan dengan perilaku. Menurut Mansyur Ramli bahwa “dilihat dari sisi kuri- kulum seperti pendidikan agama, kewarganegaraan, bahasa Indonesia dan lainnya. Semuanya mengandung muatan pembangunan karakter”. 3 Bagaimana arah pembangunan karakter, dia mengatakan “dengan mem- bandingkan perilaku siswi di Cina, Korea dan Singapura, menurutnya tidak ada pelajaran budi pekerti, akhlak dan agama, tetapi coba lihat di sekolah. Tatakramanya begitu luhur. Mereka bisa saling menghargai dengan kultur yang beragam. Bisa hidup bersama, Itu sebabnya salah satu tujuan pendidikan itu disebutkan l earning to life together , bagaimana bisa hidup bersama”. 4
Pandangan Mansyur Ramli di atas menunjukkan bahwa dari sisi kurikulum tampaknya pendidikan karakter tercakup dalam setiap mata pelajaran. Karena itu tampaknya tidak perlu ada pelajaran tambahan yang diajarkan secara khusus. Pelajaran yang lain merupakan sumber informasi mengenai pendidikan karakter. Untuk materi atau isi pendid- ikan karakter lebih kepada pengembangan kepribadian. Pengembangan kepribadian yang dimaksud sebagai upaya untuk mencapai tujuan pen- didikan yakni hidup berdampingan dengan orang lain. Karenanya, untuk perilaku hidup berdampingan dengan orang lain, dilihat dari sisi kom- petensi yang ingin dibangun dalam kurikulum merupakan kompetensi sosial. Bagaimana makna filosofi karakter. Menurut Wynne seperti din- yatakan oleh Nurhikmah, bahwa ia berasal dari Yunani yang berarti to mark (menandai) dan fokus pada upaya mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. 5 Dalam Kamus Besar Bahasa
3 Mansyur Ramli, “Kembali Fokus Ke Pembangunan Karakter,” Harian Fajar , 2 Mei 2011, 28.
4 Ibid.
5 Nurhikmah, Membangun Wawasan Kebangsaan , 4.
Indonesia disebutkan bahwa sifat-sifat kejiwaan, watak, akhlak atau budi pekerti atau kepribadian. 6 Pandangan yang lain dikemukakan oleh Jakoep Ezra dalam Nurhikmah bahwa merupakan kekuatan untuk ber- tahan hidup di masa sulit. 7
Berdasarkan pandangan yang dikemukakan di atas berkaitan dengan makna karakter, ditemukan bahwa dari sisi istilah ia direlevansikan dengan akhlak. Sedang dari sisi fungsionalnya ia mempunyai makna sebagai sebuah energi yang dapat mendorong seseorang untuk memper- tahankan eksistens kemanusiaanya dalam keadaan sulit, sebagaimana yang dapat dipahami dari pandangan Jakoef Ezra di atas.

## Tantangan Masyarakat Informasi Indonesia
Sebelum membicarakan tantangan masyarakat informasi, terlebih dahulu dikemukakan pengalaman bangsa Indonesia dalam memasuki berbagai era kehidupan yang pernah dilaluinya. Indonesia sejak kemerdekaan 1945 paling tidak empat era kehidupan telah dilalui dan keempat era ini memiliki karakteristik yang berbeda. Pertama , era per- tanian. Pada era ini hubungan antarindividu sangat tajam dan hubungan antar person sebatas pada kawasan tetangga dan sedaerah. Kedua , era indistri. Pada era ini hubungan majikan dan buruh merupakan faktor yang berpengaruh. Dilihat dari sisi pemanfaatan barang dan jasa tampa- knya terutama bagi umat Islam hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, dan kebanyakan umat Islam belum menikmati era ini karena faktor ke- terbatasan. Dalam era ini bagaimanapun juga umat Islam lebih banyak menjadi bagian dari pekerja dibanding sebagai majikan. Ketiga , era informasi. Era ini ditandai dengan terjadinya ledakan informasi dengan melimpahnya fasilitas informasi dengan harga yang dapat dijangkau. Selain itu persaingan pasar dan produk merupakan anak kandung era ini. Keempat , era reformasi. Era ini merupakan babak baru, khususnya
6 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 189.
7 Nurhikmah, Membangun Wawasan Kebangsaan , 5.
bagi kehidupan perpolitikan bangsa Indonesia. Semangat yang dibangun oleh era ini adalah kebebasan berpendapat. Suatu hal yang perlu dike- mukakan bahwa era reformasi bersamaan dengan era informasi sehingga dalam kondisi seperti ini kiranya bangsa kita telah memiliki beban ganda dalam melakukan penyesuaian karakteristik tuntutan era dimaksud (informasi dan reformasi) dengan kesiapan mental mereka.
Memperhatikan karakteristik keempat era tersebut bagi bangsa Indonesia khususnya umat Islam, tampaknya pola hubungan antar- person telah mengalami perubahan yang dahsyat pada era ketiga dan keempat. Pada era ini, hubungan antar personal tidak lagi terhalangi ruang dan waktu bahkan dalam hubungan antarumat beragama seka- lipun. Bersamaan dengan itu, kebutuhan terhadap teknologi sebagai jasa yang menyertai pemenuhan kebutuhan umat Islam sangat terasa. Selain itu tingkat ketergantungan antarsesama dalam satu dunia yang sama bagi penduduk yang “berbeda” merupakan suatu keniscayaan.
Perubahan karakteristik pada era ini, memberikan pandangan bahwa kebutuhan masyarakat informasi memiliki perbedaan dengan masyarakat yang dibangun oleh sebelumnya. Salah satu kebutuhan yang sangat strategis pada era ini adalah pengembangan daya kritis masyarakat. Ketidakmampuan masyarakat mengembangkan daya kritis maka akan mengakibatkan masyarakat menjadi korban informasi.

## Landasan Pembangunan Karakter
Kata landasan berasal dari landas yang mengandung arti tumpuan . 8 Secara fungsional landasan diartikan sebagai penahan, tempat memulai, mendasari sesuatu atau mewarnai. Dengan fungsi ini maka landasan terhadap sesuatu sangat penting untuk mempertahankan eksistensinya. Dalam kaitan dengan pembangunan karakter bangsa, maka ditemukan tiga landasan yaitu:
8 Anton, et.al, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 633

## 1. Aspek Kebangsaan
Secara geografis berada di Indonesia, berbagai paraturan perun- dangan-undangan menjadi bahagian umat Islam untuk mentaatinya. Umat Islam berkontribusi besr bagi lahirnya bangsa ini. UUD 1945 juga memberikan landasan bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya dengan baik dan benar. Kekuatan pemerintah yang bersumber dari pengembangan amanah konstitusi dan respons atas dinamika masyarakat, harus didukung sepenuhnya oleh masyarakat secara luas.
Dalam Islam, kehadiran suatu tatanan pemerintahan yang pro kepada kepentingan rakyat telah menjadi bahan kajian oleh ulama. Oleh Imam Ahmad, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa ter- dapat dua tipe manusia dalam memimpin peperangan. Tipe pertama adalah Qawiyyun fajir (seorang yang kuat lagi tidak bermoral) dan tipe yang kedua shalihun dhaif (seorang yang shaleh tapi lemah). Dua tipe ini ditanya kepada imam Ahmad, lalu sang Imam memberi jawaban bahwa tipe yang pertama, diharapkan kekuatannya akan berguna bagi umat Islam, sedang tipe yang kedua maka kesalehannya hanya untuk dirinya dan kelemahannya akan berimbas pada umat Islam. 9
Pandangan ini memberikan pemahaman pertama antara lain: Per- tama , persoalan kepemimpinan dalam Islam merupakan salah satu instrument penting dalam menjalankan ajaran agama Islam dan dalam konteks lebih luas dalam menegakkan amar ma’ruf nahi munkar. Kedua , pemimpin sebagai pengendali sumber daya, harus memiliki kemampuan yang lebih dibanding oleh masyarakat yang dipimpinnya. Syarat-syarat minimal atau tipologi pemimpin yang ditawarkan oleh Imam Ahamd adalah tipologi yang minimal. Ketiga , dampak sebuah kepemimpinan, dalam berbagai tipolgi kiranya diarahkan untuk kepentingan umat Islam dan kejayaan Islam. Keempat , Imam Ahmad mengakui mengakui secara implisit tentang terjadinya dinamika dalam kehidupan sosial. Hemat penulis, bagi umat Islam Indonesia aspek kebangsaan ini merupakan
9 Taqiyuddin Ahamd ibn Abdul Halim Ibn Taemiyah, "Assiyasah Asy-Syar’iyah," dalam program Maktabah Asy-Syamilah , 9.
hal yang mendasar dalam menata kehidupan Islam di Indonesia. Selain karena umat Islam dengan menganut paham ini juga secara realitas telah memiliki modal politik dan sosial, juga dengan aspek pengembangan ini maka Islam diharapkan memberikan dampak positif bagi pengem- bangan masyarkat secara keseluruhan. Pandangan ini sebenarnya bukan hal yang baru, tetapi oleh ormas Islam terbesar ini menganggap bahwa paham kebangsaan ini merupakan hal yang mendasar dan menjadi bingkai dalam membangun kebersamaan, seperti yang dikemukakan pada pandangan KH. Hasyim Asy’ari mengenai kebersamaan dalam Muqaddimah Qanun Asasi NU.

## 2. Aspek Keislaman
Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa Nabi Muhammad dalam kon- teks kerasulan diberikan beban untuk mengembangkan (perilaku yang sesuai dengan) nilai-nilai rahmatan lil alamin , sebagaimana dalam Q.S. al-Anbiya: 107, " Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil 'alamin ." Beban ini dipahami sebagai sebuah tugas kerasulan yang dalam bahasa sekarang bisa dikenal dengan visi besar Islam. Visi besar Islam ini harus dikembangkan secara sistematis dan berkesinambungan dan bukan serampangan. Apa dan bagaimana konsep yang dikandung dalam pengertian rahmat ini. Menurut Arragib al-Asfahani bahwa secara teologis diyakini bahwa rahmat berupa nikmat dan kemuliaan, berasal dari Allah Swt. sedang yang berasal dari sesama mahluk adalah kelembutan dan kasih sayang. 10
Dengan demikian, polarisasi rahmat menunjukkan bahwa sepanjang berasal dari sesama mahluk ia menunjukkan dimensi psikologis, sedang nikmat dari Allah terbagi pada inmaterial maupun material. Berkaitan dengan rahmat yang berasal dari sesama, maka sumber rahmat ber- mula dari dimensi psikoligis. Dimensi ini, jika dikembangkan lebih jauh akan melahirkan subdimensi berupa iman dan jiwa. Karena itu orang yang mengembangkan dimensi psikologis, memungkinkan memperoleh
10 Al-Raghib al-Asfahany, Mufradat al-Fadh al-Qur'an (Damsyiq: Dar al-Qalam, t.th.), 347.
penambahan keimanan dan juga ketenangan jiwa. Pada tahap ini yang bersangkutan akan memperoleh nikmat dari Allah Swt.
Perolehan manfaat dari visi besar Islam ini oleh Ibnu Abbas seperti yang dinyatakan oleh Aththabary bahwa, ini akan diarahkan untuk orang mukmin dan non mukmin. Menurutnya, untuk orang mukmin diberikan hidayah dan perbuatan yang berorientasi amal shaleh, dan non-muslim dilakukan penundaan ganjaran yang berbeda dengan umat terdahulu. 11
Untuk ganjaran ini, menurut hemat penulis, secara teologis merupakan ranah otoritas Allah Swt. dan bukan ranah hamba-Nya (umat Islam). Dalam kaitan ini, mengikuti polarisasi yang dibangun oleh Arraghib tentang rahmat (visi besar Islam), maka untuk hubungan antarsesama, tampaknya substansinya adalah pengembangan sikap kasih sayang.
Kalau dilihat dari sisi sejarah Islam, terutama dari kemanusiaan, tampaknya kemerosotan moralitas terjadi sebelum Muhammad diutus menjadi rasul dengan kata lain kondisi masyarakat dalam pra kera- sulan Muhammad ditandai dengan ketidakmampuan berkembangnya rahmat atau visi besar Islam. Sedang kondisi masyarakat pasca kerasulan Muhammad, maka kerahmatan dapat berkembang dalam kehidupan masyarakat. Mengapa dua kondisi ini berbeda. Jawabannya, bahwa ajaran Islam dimaksudkan untuk menciptakan atmosfir rahmat di kalangan masyarakat dan lebih lanjut dapat dinyatakan bahwa atmosfir rahmat itu didukung oleh umat Islam secara individual untuk menjadi penebar rahmat baik untuk dirinya maupun lingkungan sosial mereka. Kesuk- sesan Nabi Muhammad melakukan perubahan besar dalam sejarah kemanusiaan ini, karena dalam pengembangan visi besar Islam ini dilan- dasi karakter yang mendukung efektifnya visi besar ini. Pandangan ini didasarkan pada hadis nabi yang populer itu, innama bu’itstu liutam- mima makarimal ahlaq .
11 Aththabari, "Jamiu al-Bayan fi Ta’wil al-Qur'an," dalam Program Maktabah Asysy- amila h , Juz XVIII, 552.

## Kearifan Lokal: Budaya Berbasis Kemanusiaan
Kearifan lokal merupakan sesuatu yang berkaitan secara spesifik dengan budaya tertentu, dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu. 12 Mitos, mistik, kepercayaan dan kearifan lokal. Myths, mys- tics, believes and wisdoms . 13 Local wisdom (kearifan lokal/setempat): dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat ( local ) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. 14 Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, menurut Dede Suryadi terdapat nilai-nilai sosial yang membentuk ke- arifan lokal ( local wisdom ) dan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Misalnya, gotong royong, kekeluargaan, musyawarah untuk mufakat, dan tepa selira (toleransi). Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa hadirnya kearifan lokal ini tak bisa dilepaskan dari nilai-nilai religi yang dianut masyarakat Indonesia sehingga nilai-nilai kearifan lokal ini makin melekat pada diri mereka. Tak mengherankan, nilai-nilai kearifan lokal ini dijalankan tak semata-mata untuk menjaga keharmonisan hubungan antarmanusia, tetapi menjadi bentuk pengabdian manusia kepada Sang Pencipta. 15
Bagi masyarakat di Papua, hadirnya ungkapan misalnya kitorang , ungkapan padaidi (Bugis), paraikatte (Makassar), yang kesemuanya mengakui keberadaan sesama manusia dalam konsep kebersamaan. Bagi suku Bugis berbagai pernyataan yang dikenal dengan petuah dapat dikemukakan untuk mengenal pernyataan verbal terkait dengan ke- arifan lokal. Misalnya, konsep cappa yang sudah populer di suku Bugis. Konsep ini menurut penulis, terkait dengan hubungan antar person dalam kehidupan suku Bugis, untuk memenuhi eksistensinya baik dalam hubungan keluarga dan kekuasaan. Cappa yang diartikan ujung sesuatu
12 www.planasPRB Indonesia . Diakses pada 28 November 2010.
13 www.kearifanlokal.blongspot.com . Diakses pada 28 November 2011.
14 Sartini, "Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafati," http:// desaingrafisindonesia . Diakses pada 28 November 2011.
15 Dede Suryadi, "Berawal dari Kearifan Lokal," SWA Online. Diakses pada 28 November 2011.
benda yang meliputi tiga model: a. cappa lillah (ujung lidah); b. cappa kawali (ujung atau pisau: perisai); dan c. cappa la marufe (ujung kelamin lelaki).
Tafsir sosialnya akan menyatakan, bahwa model a, dimanfaatkan untuk membangun komunikasi verbal dengan orang per orang dan masyarakat. Komunikasi verbal menurut Bugis tidak hanya sekadar mengeluarkan pernyataan, tetapi merupakan produk dari proses ber- pikir. Dalam proses berpikir ini, terdapat kecakapan yang harus diba- ngun misalnya, kemampuan memilih dan memilih kata, kejelian meli- hat kondisi, serta motivasi pernyataan. Dalam petuah Bugis ditemukan ungkapan aja mualai miccu pute bicaramu ripadamu rupa tau (jangan jadikan pernyataan-pernyataan Anda kepada sesama sebagai ludah yang berwarna putih).
Dalam tradisi Bugis, orang tua memiliki dua bentuk warna ludah, yakni merah dan putih. Bagi yang berwarna putih merupakan ludah yang diakibatkan oleh sang pelaku yang sering mengunyak daun sirih, sedang ludah yang berwarna putih seperti halnya kebanyakan masyarakat yang tidak terbiasa mengunyah daun sirih. Bagi pengunyah daun sirih, ludah mereka tersimpan pada wadah khusus. Kondisi ini berbeda dengan orang yang tak mengunyah daun sirih ludah (berwarna putih), ditempatkan tanpa wadah khusus. Petuah dimaksud melarang Anda secara bebas mengumbar pernyataan-pernyataan verbal kepada sesama. Berkaitan dengan kondisi masyarakat dalam era informasi ini terdapat pandangan yang menyatakan bahwa nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan sebagai bagian dari kearifan lokal sudah mulai terkikis di dalam ling- kungan budaya lokal komunitas. 16

## Pengembangan Budaya Lokal dan Ajaran Islam
Dalam Islam istilah al-ma’ruf mengandung arti bahwa sesuatu yang mengandung makna kebaikan. Makna ini mengandung sebagai sesuatu
16 Albert Buntoro, "Pudarnya Kearifan Lokal," The Institute for Ecosoc Righs. Diakses pada 28 November 2011.
360 | AL-RIWAYAH, Volume 9, Nomor 2, September 2017
yang dipandang hidup dalam masyarakat dan dipandang bernilai baik. Dan karena itu ada kaidah fikih yang dikenal dengan al-‘adat muhak- kamah . Tradisi yang baik, sesuai prinsip-prinisp hukum Islam dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Tentu saja tradisi yang dimaksud adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Dengan demikian nilai-nilai kearifan lokal dapat dipandang sebagai unsur yang dapat mendukung penciptaan adat yang bakal men- jadi pertimbangan hukum.
Untuk kearifan lokal, perlu dicari ungkapan yang terkait dengan pem- bahasan dan untuk bugis maka dapat dikemukakan salah satu ungkapan terkait seperti: 1) mammase-mase, enreki bolae tejjali tettappere banna mase-mase (Silahkan mampir di rumah, tidak ada tikar kecuali hanya kasih sayang); 2) resopa temmangingi naletei pammase dewata (hanyalah usaha yang tidak mengenal lelah yang memungkinkan menjadi jembatan memperoleh rahmat dari Tuhan). Bagi suku Bugis tampaknya, ungkapan kasih sayang tidak hanya memiliki dimensi pada hubungan antarma- nusia dalam lintas hubungan bertetangga, tetapi terkait dalam dimensi hubungan manusia dengan Tuhan dimensi kerja dan produktivitas.
Dua dimensi yang mengembangkan kasih saying dalam kearifan lokal suku Bugis, tidak terlalu susah mencari relevansinya dengan ajaran Islam. Dalam al-Qur'an dikenal ayat hablun minallah wa hablun min annas . Menurut ayat ini manusia ditimpa kehinaan di manapun berada, kecuali yang mengembangkan pola hubungan baik antara Allah dan hubungan dengan manusia. Bagaimana dengan pembentukan karakter bangsa dengan menjadikan tiga aspek ini sebagai suatu landasan. Untuk menjawab ini kita harus didudukkan kembali nilai-nilai Islam dan nilai kearifan lokal dan kebangsaan sebagai landasan dasar. Landasan ini terwujud dengan melakukan sinergi antara ketiganya (nilai-nilai kebang- saan, nilai-nilai Islam dan nilai-nilai kearifan lokal) dalam menyelesaikan problematika sosial umat manusia yang kesemuanya berpangkal dari pengembangan karakter.
Ketidakmampuan menjadikan landasan ini sebagai penyelesaian problematika, maka penyelesaian itu dipandang tidak tepat dan dipan-
dang tidak konsisten dengan perwujudan nilai-nilai kebangsaan dan keIslaman dan kearifan lokal. Dalam Islam, dikenal antara hasil, pen- garuh dan proses dalam sebuah aktifitas harus dilakukan secara “linear” dengan nilai-nilai Islam. Bahkan dalam kondisi yang paling minimal sekalipun, proses didahulukan dibanding dengan lainnya. Apakah ke- rahmatan lil alamin sebagai visi besar Islam itui dapat secara otomatis teraplikasi tanpa melibatkan dua unsur lainnya. Hemat penulis dibu- tuhkan dari masing-masing ketiga landasan ini untukmelihatkan unsur internal yang berfungsi sebagai perekat. Dalam ajaran Islam dikenal unsur perekat yaitu yang meliputi: al-mizan, al-qishtu, al-qdl, dan dalam kearifan lokal dikenal terma yang mengandung ajaran dasar, lempu, getteng, sitinaja . Dalam kehidupan kebangsaan kita mengenal bhinneka tunggal ika .
Telaah konsep al-mizan , sebagai unsur perekat rahmat dapat ditelaah lebih jauh. Kata al-mizan berakar dari huruf wau, za dan nun yang men- gandung konsep yang memiliki unsur keadilan dan konsistensi, ukuran sesuatu. 17 Kalau pandangan ini dapat diterima kiranya dapat dinyatakan bahwa gagasan ini mengandung standarisasi, kriteria atau procedural atau SKP. Untuk kehidupan dalam era in isangat penting, karena masyarakat semakin kritis. Hal-hal yang bersifat global, umum dan diterima begitu saja, tanpa umpan balik informasi dan koreksi serta revisi, kelihatannya tidak lazim lagi dalam era ini. Dalam era ini masyarakat cenderung untuk memilih pola pikir yang, transparan, bertanggung jawab, terinci, jelas dan terukur. Al-qistu , 18 yang diartikan sebagai distribusi keadilan yang bersifat proporsional 19 kiranya dapat diartikan sebagai bahwa rah- matan lil alamin dapat saja diraih seseorang berdasarkan prestasi yang dikembangkannya sebelum rahmat tiba padanya. Dalam konteks ini kiranya, pencegahan konplik dapat dilakukan dengan mengembangan
17 Al-Ragib al-Asfahany, Mufradat al-Fadh al-Quran (Damsyiq: Dar al-Qalam, 1992),
868.
18 Disebut al-Adl wal Wannasab, Maqayis , Juz V, 71.
19 Abd. Muin Salim, Konsep Kukuasaan Politik dalam al-Qur'an (Jakarta: Rajawali, 1995), 214.
telaah kebutuhan dari kelompok masyarakat. Telaah kebutuhan dari pelaku dapat dilakukan dengan mempertimbangkan secara cermat untuk memenuhi dan tidak memenuhi.
Pengembangan nilai ini dalam konteks hubungan antar sesama pada era ini, adalah pemberian hak-hak yang menghargai profesionalisme. Penghargaan profesionalime, menunjukkan pemberian penghargaan yang sepadan dengan kontiribusi yang diberikan. Besaran kontribusi yang diberikan terhadap sesuatu berbanding lurus dengan penghar- gaan yang diberikan. Pandangan terhadap nilai sesuatu ditentukan tidak hanya pada berwujudnya sesuatu, tetapi terkait dengan proses: pencarian gagasan, rekonstrusi gagasan, pengembangan gagasan, sampai pelaksa- naan gagasan. Bangunan profesionalisme sebagai tuntutan masyarakat informasi tidak dapat berkembang pesat di kalangan umat Islam, karena mereka tidak memandang hal ini sebagai pengamalan ajaran Islam. Mengabaikan profesionalisme, akan membuka peluang untuk terjadinya ketidakadilan atau yang dalam bahasa agama disebut dhulm .
Al-adl, 20 yang diartikan sebagai distribusi keadilan yang bersifat pemerataan, dalam konteks visibesr besar Islam kiranya dipahami bahwa semua orang dapat memperoleh rahmat dalam konteks sebagai sesama tanpa melihat prestasi yang diperolehnya. Dalam konteks pengem- bangan kebersamaan ini, maka pengembangan gagasan universalitas Islam perlu dikembangkan lebih dalam. Untuk kearifan lokal misalnya ditemukan sejumlah ungkapan yang perlu dikembangkan lebih jauh. Misalnya dalam bahasa Bugis ( lempuyang diartikan jujur, getteng yang diartikan tegas serta sitinaja yang diartikan kepantasan) menurut hemat penulis konsep ini mendukung pengembangan ketiga konsep yang diajukan dalam Islam. Peruntukan kearifan lokal sebagai salah aspek landasasn pengembangan karakter berpotensi untuk dikembangkan. Secara teoretis dapat dikemukakan pandangan Fukuyama tentang kea- rifan lokal. Bagi Francis Fukuyama, penulis buku Trust the Social Virtues and the Creation of Prosperity, kearifan lokal merupakan modal sosial yang dipandang sebagai bumbu vital bagi perkembangan pemberdayaan
20 Disebut al-istiwa , yakni pemertaan wijaj yakni keadaan menyimpang.
ekonomi masyarakat. Fukuyama menunjukkan hasil studi di berbagai negara bahwa modal sosial yang kuat akan merangsang pertumbuhan berbagai sektor ekonomi karena adanya tingkat rasa percaya yang tinggi, dan kerekatan hubungan dalam jaringan yang lebih luas tumbuh di antara sesama pelaku ekonomi. 21
Perilaku menegakkan keadilan merupakan bagian dari masyarakat informasi dan bahkan merupakan bahagian dari pilar dalam peradaban. Dalam hubungan sosial, keadilan diperlukan tidak hanya ketika terjadinya ketidakadilan, tetapi cara berpikir yang berkeadilan itu amat diperlukan. Keadilan tidak dapat terwujud secara adil ketika tidak dilakukan dengan mengikut prosedural keadilan pula, tegasnya bahwa keadilan bukan sesuatu yang beridiri sendiri, sebagaimana dikemukakan dalam unsur c pada uraian terkait dengan Q.S. al-Anfal: 159. Dalam kehidupan social procedural keadilan diatur lebih sistematis oleh negara. Alquran Surah al-A’raf: 159 memberikan petunjuk tentang kebenaran dan keadilan yang ditegakkan secara bersamaan.

## َنوُلِدْعَي ِهِبَو  ِّقَحْل ِب  َنوُدْ َي ٌةَّمأ�  َسوُم ِمْوَق نِمَو
Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk (kepada manusia) dengan hak dan dengan yang hak itulah mereka menjalankan keadilan.
Ayat ini memberikan informasi kepada umat Islam: a) untuk belajar dan dapat memilih tempat pembelajaran di luar dari kelompoknya sendiri; b) Materi belajar umat Islam adalah tipe orang yang member petunjuk; c) Orientasi kebenaran adalah menegakkan keadilan. Untuk pengembangan karakter bangsa, maka bagi ormas Isalm berpeluang untuk mensinergikan landasan yang dapat berfungsi menjadi tiga sumber nilai, yaitu nilai-nilai keIslaman, kebangsaan dan lokalitas. Ketiga sumber nilai ini dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Dalam kaitannya dengan sumber nilai pembentukan karakter ini, maka tidak perlu mengambil dari ketiga hal yang bertentangan dengan ketiga sumber nilai tersebut.
21 Dede Suryadi, Berawal dari Kearifan Lokal , 5.
Hemat penulis ketiga sumber nilai ini sudah cukup untuk dikembangkan dalam pembangunan karakter bangsa.

## Identifikasi Peran Ormas Islam
Pertanyaan yang perlu dikemukakan adalah bagaimana peran NU dalam mengawal era ini agar diarahkan pada pembangunan karakter bangsa. Hemat penulis ada tiga peran yang harus dilakukan. Pertama , pengawal tiga landasan pembangunan karakter bangsa. Pengawal ketiga landasan ini dipandang penting: Ormas Islam, secara sosiologis men- jadi penggerak kehidupan umat. Ormas memiliki hubungan yang sangat dekat dengan umat Islam. Ormas Islam memiliki rumusan strategi tersendiri dalam mendekati umat Islam pada satu sisi dan tingkat peneri- maan gagasan-gagasan dari ormas Islam kepada umat, dipandang relatif masih terjalin pada sisi lain.
Kedua , pengemban nilai-nilai pengabdian. Pengembanan nilai ini penting mengingat dalam Islam manusia diciptakan untuk menyembah kepada Allah Swt. “ Wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya’buduni” . Peng- abdian merupakan orientasi dalam kehidupan. Jangan ada yang diharap kecuali keridhaan Allah Swt. Karakter inilah yang harus dibangun bagi peserta didik termasuk seluruh warga NU. Tempuhlah hidup ini dengan penuh pengabdian yang ikhlas kepada Allah Swt. Bagi bangsa Indonesia, untuk membangkitkan semangat juang yang tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika, maka semangat pengabdian ini harus dipupuk dan dikembangkan. Dalam sejarah perjuangan bangsa, nilai- nilai pengabdian ini, menjadi pendorong dalam mencapai kemerdekaan bangsa ini. Ormas Islam dituntut untuk mendorong umat agar memiliki semangat pengabdian yang tinggi dalam menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar. Upaya itu dilakukan selain dalam bentuk program juga memungkinan untuk mengemukakan berbagai person dalam Islam dan pahlawan nasional, maupun pejuang dari daerah tertentu.
Ketiga , pengemban masyarakat produktif. Karakter ini menun- jukkan bahwa bagi jamaah NU termasuk seluruh warga diarahkan pada
penciptaan manusia yang menjunjung tinggi sikap produktif. Hal ini menjadi pengamalan dari hadis Nabi Saw., khairunnasi anfaahum linnas (sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama). Ormas Islam, kiranya mendorong masyarakat agar menjadi umat yang produktif dan tidak konsumtif semata.
Keempat , pengemban nilai-nilai kebersamaan. NU ini merupakan suatu organisasi, tanpa kebersamaan maka tidak mungkin organisasi ini berkembang seperti sekarang. KH. Hasyim Asy’ari dalam Muqad- dimah al-Qanun al-Asasi mengatakan bahwa manusia pasti harus bermasyarakat, bercampur dengan orang lain, karena seorang tidak mungkin sendirian memenuhi segala kebutuhannya. Dia mau tidak mau dipaksa bermasyarakat, berkumpul yang membawa kebaikan bagi umat dan menolak keburukan dan ancaman bahaya dari padanya. 22 KH. Hasyim Asy’ari mengukir sejarah dalam membangun NU tanpa kebersa- maan maka NU ini tidak akan eksis lagi.
Untuk memerankan ketempat hal itu, maka diperlukan upaya infroviisasi. Pandangan perlunya infrovisasi pernah mengemuka dikalangan litbang pendidikan nasional. Merurut Ka Litbang ketika itu, bahwa dibutuhkan improvisasi bagi guru untuk melakkan upaya-upaya pembangunan karakter. 23 Pengembangan daya kritis bagi bangsa ini, dapat saja memberikan nilai tambah dalam kehidupan ini, jika didukung oleh karakter yang bersumber dari tiga landasan pembangunan karakter selanjutnya, daya kritis itu diarahkan pada ketiga sasaran lainya. Jika hal ini tidak dapat dilakukan, maka pembangunan karakter akan mengalami kegagalan.

## Menatap Reformasi Pendidikan Nasional
Dalam telaah kritis dan evaluasi terhadap sistem pendidikan Nasional pada masa Orde Baru, H.A.R. Tilaar sering mengemukakan bahwa ada
22 Hadratusysyikh KH. Hasyim Asy’’ari, "Muqaddimah al-Qanun Asasi," dalam Bulletin AN-Nahdli, No. 1/ Juni 2012.
23 Mansyur Ramli, "Kembali Fokus ke Pembangunan Karakter,” 6.
tiga faktor yang menjadi kelemahaan dasar sistem pendidikan nasional pada saat itu dan menyebabkan kegagalan pendidikan di Indonesia. Kelemahaan tersebut adalah, pertama , sistem pendidikan yang kaku dan sentralistik. Hal ini mencakup uniformitas dalam segala bidang, ter- masuk cara berpakaian, kurikulum, materi ujian, sistem evaluasi, dan sebagainya. Pada aspek kurikulum, penyelenggara pendidikan di pergu- ruan tinggi atau sekolah hampir tidak diberi ruang untuk menyusun atau mendesain kurikulum yang akan diajarkannya sendiri, sementara negara kita terdiri dari aneka ragam suku, budaya, agama dan mendiami gugusan pulau dari Sabang sampai Mauroke. Kedua , sistem pendidikan nasional tidak pernah mempertimbangkan kenyataan yang ada di masyarakat dengan menganggap dan memposisikan masyarakat hanya sebagai objek pendidikan yang diperlakukan sebagai orang-orang yang tidak punya daya atau kemampuan untuk ikut merumuskan bentuk pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat/daerah. Ketiga , sistem birokrasi pendidikan. Pada masa Orde Baru birokrasi pendidikan sering- kali dijadikan alat kekuasaan oleh kepentingan tertentu atau alat politik penguasa. Birokrasi model ini menjadi lahan subur tumbuhnya budaya KKN dan melemahkan budaya prestasi kerja dan profesionalisme dalam pengelolaan lembaga pendidikan di perguruan tinggi atau pun sekolah.
Memasuki abad reformasi sejak tahun 1998, lembaga pendidikan juga mengalami perubahan sebagai konsekwensi dari tuntutan refor- masi di semua sektor. Sudah barang tentu, dalam reformasi pendidikan nasional bukan hanya melakukan desentralisasi pendidikan yang berarti kekuasaan politik berpindah dari pusat (Jakarta) ke kabupaten/kota ataupun ke birokrasi perguruan tinggi. Jika hanya diartikan sesederhana itu, tidak mustahil kelemahan sistem pendidikan nasional yang pernah ada pada masa Orde Baru akan kembali dengan berbungkus muka baru mencekoki sistem pendidikan kita sekarang. Adapun yang berubah hanyalah para pelakunya; sebelum masa reformasi dilakukan oleh pejabat Jakarta dan setelah reformasi dilakukan oleh pejabat perguruan tinggi atau pejabat daerah. Kalau hanya ini yang terjadi tidak mustahil pula akan terjadi politisasi pendidikan semakin kental dengan tingkat peluang KKN yang tidak berkurang.
Reformasi di sini diartikan sebagai penataan kembali secara total terhadap formula sistem pendidikan nasional dengan me- review dan mengevaluasi kelemahan dan kekuarangan sistem yang dikembangkan pada masa Orde Baru. Salah satu faktor dominan yang dipraktikkan pada masa orde baru adalah sentralisasi pendidikan pada segala bidang. Maka jalan keluar yang harus diambil dalam reformasi pendidikan nasional adalah tekad untuk melaksanakan desentralisasi pendidikan. Hal ini tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, dimana pendidikan termasuk hal-hal yang disentralisasikan. Desentral- isasi pendidikan biasanya didefinisikan dengan the transfer of planning, decision making, or administrative authority from central government to its field organization, local government, or non-government organization . Salah satu bentuknya adalah terwujudnya manajemen berbasis sekolah ( school-based management ) yang ditandai dengan adanya otonomi luas di tingkat sekolah/perguruan tinggi, partisipasi masyarakat yang tinggi, dan tetap dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Sebagai gam- baran perlu dikemukakan tiga model desentralisasi pendidikan, yaitu, pertama , manajemen berbasis lokasi; kedua , pengurangan adminis- trasi pusat; ketiga , inovasi kurikulum. Kalau diperhatikan sebenarnya ketiga model tersebut saling terkait. Ketiga suatu sekolah atau perguruan tinggi manajemen berbasis lokasi, konsekuensi logisnya adalah tidak ada lagi intervensi birokrasi pusat dan secara otomatis pula kurikulumnya menjadi wewenang sekolah/perguruan tinggi karena lebih mudah men- gadakan evaluasi dan sekaligus inovasi.
Prioritas utama lainnya dalam reformasi pendidikan nasional adalah pengikisan praktik-praktik tercela yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Praktik-praktik ter- cela tersebut tetap harus dihentikan apabila kita ingin mempunyai suatu sistem pendidikan nasional yang dapat membawa masyarakat Indonesia kepada suatu masyarakat terbuka, demokratis, dan pendidikan yang ber- mutu. Usaha tersebut bergandengan dengan usaha untuk menegakkan asas profesionalisme di dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Suatu reformasi hanya akan sukses apabila pelaksananya adalah manusia-manusia yang bersih.
H.A.R. Tilaar telah merumuskan sebelas program reformasi sebagai agenda prioritas dalam melakukan pembenahan terhadap sistem pen- didikan hasil orde baru. Kesebelas agenda reformasi pendidikan tersebut adalah sebagai berikut;
1.   Pengikisan korupsi, kolusi, nepotisme, dan koncoisme.
2.   Melaksanakan asas profesionalisme.
3.  Desentralisasi pengelolaan pendidikan dan isi kurikulum.
4.  Peningkatan mutu pendidikan dasar dan penuntasan wajib belajar 9 tahun.
5.   Peningkatan sekolah menengah umum dan kejuruan.
6.   Peningkatan mutu dan otonomi pendidikan.
7.   Pengembangan pendidikan alternatif.
8.   Peningkatan mutu profesi guru dan dosen.
9.   Pembiayaan pendidikan yang demokratis.
10. Peraturan dan undang-undang yang mendukung.
11. Pemberdayaan mahasiswa.
Salah satu tuntutan reformasi yang sering dibicarakan adalah kebe- basan akademik dan otonomi perguruan tinggi. Pada masa Orde Baru, kebebasan akademik dan otonomi akademik sangat sulit diperoleh per- guruan tinggi khususnya perguruan tinggi negeri, sehingga tidak sedikit para akademisi hanyut dalam ranjau-ranjau kepentingan penguasa dan terjebak sebagai corong penguasa politik. Akibatnya marak penelitian pesanan serta tekanan dan pembatasan terhadap gerakan mahasiswa sebagai agent of social di berbagai kampus di Indonesia. Ketika pemer- intah memberi dana kepada sebuah perguruan tinggi, tidak berarti oknum pemerintah yang memberi dana boleh semaunya membuat ketentuan agar perguruan tinggi tersebut tunduk kepada kepentingan pribadi mereka. Posisi yang paling tepat bagi pemerintah sebagai pen- anggungjawab pendidikan nasional adalah bertindak sebagai distributor dan fasilitator, bukan sebagai penguasa yang memberikan dana dengan syarat yang ditentukan. Namun hal ini, tidak berarti pemerintah harus cuci tangan terhadap kehidupan perguruan tinggi, tidak pula pemer-
intah hanya memberi dana tanpa terlibat selain dana. Menurut hemat penulis, pemerintah khususnya lembaga legislatif dan yudikatif harus mampu bertindak sebagai pengawas agar kebebasan akademik dan oto- nomi perguruan tinggi tidak disalahgunakan.
Dalam waktu bersamaan, mentalitas orang-orang perguruan tinggi juga harus diperbaiki. Perguruan tinggi harus menjunjung tinggi integ- rity dan academic ethics , termasuk dalam kebebasan mimbar akademik, bukan menjadi stempel untuk legalisasi kezaliman. Tanggungjawab sebagai kelompok akademis yang berfungsi agent of change dan social of control harus benar-benar ditegakkan. Penelitian yang diadakan memang atas kaidah keilmuan, bukan atas dasar KKN demi untuk mendapatkan dana. Perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan, penelitian dan peng- abdian masyarakat yang seharusnya mampu bertindak secara objektif dan independent dan selalu menjunjung tinggi integritas etika akademik. Otonomi akademik juga hendaknya menancap pada setiap perguruan tinggi untuk menegakkan kebenaran (hati nurani) yang pada akhirnya mampu meningkatkan kecerdasan, kesiapan SDM berkualitas, dan kes- ejahteraan masyarakat.

## Quo Vadis Perguruan Tinggi Islam
Perguruan tinggi Islam adalah salah satu pilar utama sistem pendid- ikan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang seutuhnya. Eksistensi dan peran perguruan tinggi Islam dihara- pkan memberi warna bagi peningkatan iman dan takwa (imtak) dalam menginternanalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Keseim- bangan antara kemajuan iptek dengan imtak diharapkan menghasilkan manusia Indonesia yang memiliki tanggungjawab dunia akhirat sebagai esensi semua ajaran agama. Karena kemajuan iptek yang dilepas dari dimensi agama ataupun sebaliknya, akan menjebak manusia dalam kega- galan yang sesungguhnya, seperti yang ungkapan Albert Einsten, “ science without religion is blind, religion without science is lam e”.
Peran perguruan tinggi Islam dalam dunia akademik tidak hanya
diletakkan dalam lingkup pembenaran, melainkan yang lebih penting lagi diletakkan dalam lingkup penemuan visi baru ilmu pengetahuan dan teknologi. Sinyalemen-sinyalemen Allah, baik dalam ayat-ayat qauliyah maupun qauniyah , harus dipahami dan diberi interpertasi yang up to date. Interpertasi maupun reinterpertasi akan menjadikan agama siap dan mampu berdialog dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lembaga perguruan tinggi Islam tentunya bukan hanya melakukan pengulangan-pengulangan terhadap ilmu-ilmu normatif dan ritualistik, namun lebih berperan sebagai celupan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sungguh-sungguh bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagian umat manusia. Persoalan yang men- dasar yang harus dijawab adalah mampukah lembaga perguruan tinggi Islam memayungi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga senantiasa berada pada rel agama dan memperoleh inspirasi dari wahyu Allah. Sejak awal sampai akhir abad ke-20, negara-negara Muslim mem- biarkan adanya dua sistem pendidikan, yaitu sistem pendidikan umum yang dinasionalisasikan dengan menambah sampai empat mata pelajaran agama Islam dan sistem pendidikan Islam yang berasal dari zaman klasik yang tidak diperbaharui secara mendasar. Kondisi ini menunjukkan adanya dikotomi yang sesungguhnya merupakan perwajahan nyata dari nilai-nilai sekuler. Jika saja terlihat adanya usaha untuk memecahkan persoalan dikotomi ini, seringkali tidak dimulai dari akar masalahnya yaitu dikotomi epistimologi yang memberi corak keseluruhan sistem pendidikan. Misalnya, perubahan IAIN menjadi UIN belum sepenuhnya mencerminkan sistem pendidikan Islamik yang integratif, karena hanya berbeda dengan perguruan tinggi umum dalam hal struktur institusion- alnya saja, dimana UIN hanya melakukan penambahan fakultas-fakultas umum. Pada tahap epistimologi, fakultas agama masih tetap tidak membahasa masalah sosial dan alam, sementara fakultas umum belum memiliki kerangka dasar epistimolgi yang Islami. Disamping belum Islaminya epistimologi di perguruan tinggi Islam, sistem birokrasi lem- baga perguruan tinggi Islam juga belum mencerminkan nilai-nilai Islami. Kepemimpinan di perguruan tinggi Islam lebih mencerminkan kepala kantor atau pemimpin proyek daripada sebagai pemimpin lembaga
akademik yang mewujudkan masyarakat ilmiah yang Islami. Mereka kelihatannya lebih terampil mengatur lalulintas dana atau siapa-siapa yang pantas mendapat jatah untuk penelitian, perjalan dinas luar daerah dan siapa-siapa yang perlu dibukam kevokalannya, tetapi sama sekali tidak terampil dalam membuat perencanaan pengembangan masyarakat ilmiah yang Islami.
Dewasa ini kita tengah menyaksikan proyek tranformasi IAIN men- jadi Universitas Islam Negeri. Tranformasi ini perlu diapresiasi secara positif karena merupakan upaya dan jawaban perguruan tinggi Islam mengikuti tuntutan global. Hanya saja secara aplikatif, cita-cita dan ruh pengintegrasian ilmu pengetahuan belum dapat dilakukan secara sem- purna dari upaya transformasi tersebut. Sepertinya, pengintegrasian yang dilakuan dalam transformasi IAIN masih normatif dengan hanya mendekatkan atau menggabungkan secara kelembagaan dua faksi yang berbeda (ilmu pengetahuan dan agama), bukan dalam satu kesatuan yang ilmu yang utuh, sebagaimana konsep dasar ilmu pengetahuan Islam yang sebenarnya. Bila transformasi ini tidak dikawal dalam perpektif episti- mologi Islam maka akan memunculkan bahaya laten sebagaimana yang telah dialami oleh dunia Barat karena memisahkan ilmu pengetahuan dengan agama. Janganlah kita hidup dari satu ekstrem ke ekstrem yang lain dengan meninggalkan nilai-nilai yang disemaikan di IAIN sebel- umnya. Kekhawatiran yang akan muncul di sini dan telah mulai nampak adalah akan tertinggalnya pendidikan agama Islam dalam perspektif kelembagaan fakultatif di Universitas Islam. Masyarakat lebih cenderung memilih dan menekuni ilmu pengetahuan umum di fakultas umum dibanding fakultas ilmu agama. Hendaknya Universitas Islam yang did- ambakan adalah menjadikan agama Islam sebagai faktor integratif di dalam pengembangan fakultas-fakultas ilmu murni. Mari kita buka mata dan hati yang lebar-lebar, akankah perguruan tinggi Islam yang telah ganti kulit menjadi dambaan masyarakat Islam ke depan?

## Penutup
Masyarakat informasi termasuk umat Islam Indonesia membutuhkan landasan dalam membangun karakter bangsa penggalian landasan ini mengacu pada nilai-nilai yang bersumber dari keyakinan umat Islam, serta realitas pilihan untuk hidup dalam sebuah komunitas yang dis- ebut dengan kebangsaan dan pandangan leluhur yang berperadaban. Penggalian ketiga landasan ini penting agar dalam era ini umat Islam di Indonesia tidak kehilangkan jati diri dalam memakna ajaran Islam yang diaplikasikan dalam dunia yang penuh dinamika yang cukup tinggi. Rumusan tentang landasan ini yang bersifat konsepsional masih dibu- tuhkan lebih lanjut. Umat Islam Indonesia yang cenderung menjadikan organisasi keagamaan sebagai patron, dalam berteologi, menuntut pentingnya Ormas Islam untuk merumuskan landasan pembangunan karakter.

## Daftar Pustaka
Anton, et.al. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
Aththabari. "Jamiu al-Bayan fi Ta’wil al-Qur'an." Program Maktabah Asysyamilah. Juz XVIII.
Asy’ari, Hadratusysyikh KH. Hasyim. "Muqaddimah al-Qanun Asasi."
Bulletin an-Nahdli. No. 1 (Juni 2012).
Buntoro, Albert. "Pudarnya Kearifan Lokal ." The Institute for Ecosoc
Righs, 28 November 2011.
Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
Ibn Taimiyah, Taqiyuddin Ahmad ibn Abdul Halim. "Assiyasah asy- Syar’iyah." dalam program Maktabah asy-Syamilah .
Nurhikmah . "Membangun Wawasan Kebangsaan Melalui Pendidikan
Karakter." Makalah . Seminar Nasional Berwawasan Kebangsaan
dan Kampanye Penddikan Karakter bagi Pelajar SMA oleh Lem- baga Pengkajian dan Pengembangan Pemuda Indonesia (LP3I) Kerjasama Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian dalam Negeri, di Makassar, pada 12 Mei 2012.
al-Raghib al-Asfahany. Mufradat al-Fadh al-Quran. Damsyiq: Dar al- Qalam, 1992.
Ramli, Mansyur. “Kembali Fokus ke Pembangunan Karakter.” Harian Fajar, Edisi 2 Mei 2011.
Salim, Abd. Muin. Konsep Kukuasaan Politik dalam al-Qur'an. Jakarta:
Rajawali, 1995.
Sartini. "Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafati."
http://desaingrafisindonesia. Diakses pada 28 November 2011.
Tilaar, H.A.R. Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional. Jakarta:
Tera Indonesia, 1998.
_____. Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
Usa, Muslih. Pendidikan Islam di Indonesia: Antara Cita dan Fakta. Yog- yakarta: PT. Tiara Wacana, 1991.
www.planasPRB Indonesia. Diakses pada 28 November 2010.