Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN SECARA LISAN

## Juliati Br Ginting
Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Indonesia juliati@gmail.com

## Abstract
Agreements are activities that are very commonly carried out by the community to carry out activities related to buying and selling, lending and borrowing, work agreements and other business ventures. Agreements can be made orally and can be made in writing. Oral agreements are usually carried out in  indigenous  peoples  for  simple  legal  ties,  while  written  agreements  are  usually  carried  out  by relatively modern people who are related to businesses whose legal relations are more complex. The problems  to  be  discussed  in  this  study  are  the  binding  strength  of  an  agreement  made  orally. Therefore  this  paper  also  aims  to  determine  the  extent  to  which  the  binding  force  of  the  verbal agreement  made  by  the  parties.  The  method  used  in  this  research  is  the  normative  method,  namely focusing research  on  legal  principles  and  reviewing and  examining  written  regulations.  In terms  of knowing the binding power of an agreement made orally. So an oral agreement is an agreement that must  be  carried  out  by  the  parties,  because  in  the  verbal  agreement  the  elements  of  an  agreement have been fulfilled. With a strong and clear legal basis, it is hoped that the parties will carry out their rights and obligations according to what has been agreed upon, so that no party feels disadvantaged.
Keywords: Kekuatan Mengikat, Perjanjian Lisan, Masyarakat Adat
 Alamat korespondensi:
Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur E-mail: juliati@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Perjanjian merupakan suatu kegiatan yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Manusia selain sebagai  mahluk individu juga disebut sebagai mahluk sosial, manusia sebagai mahluk sosial yaitu mahluk yang dikodratkan sebagai mahluk yang bermasyarakat  dan memerlukan manusia  lain  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  baik  yang  bersifat  matril  maupun  bersifat immatrill.  Dari  sekian  kegiatan  yang  dilakukan  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup  tersebut  salah satunya adalah kegiatan berupa  berhubungan hukum yaitu suatu hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya dalam masyarakat yang diatur dan diberi akibat oleh hukum. Perjanjian merupakan hubungan hukum yang kerap dilakukan dalam pergaulan hidup dalam masyrakat. Melalui perjanjian  masyarakat  sangat  dibantu  dalam  melakukan  segala  kegiatan  yang  berhubungan  dengan bisnis.    Baik  itu  jual-beli,  pinjam  meminjam,  perjanjian  kerja,  dan  usaha  bisnis  lainnya  yang membutuhkan perjanjian. Perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perjanjian secara lisan dan tertulis.  Perjanjian  secara  lisan  banyak  terjadi  dalam  pergaulan  masyarakat  sederhana,  serta  merta tidak disadari namun sudah terjadi kesepakatan, misalnya dalam kegiatan berbelanja ditoko, dipasar- pasar  untuk  kebutuhan  sehari-hari,  adanya  tujuan  dan  kepentingan  hidup  tersebut  terlebih  dahulu harus  dipertemukan  kehendak  yang  mereka  inginkan.  Hal  ini  yang  menjadi  dasar  utama  untuk terjadinya suatu perjanjian.
Perjanjian  lisan  atau  kontrak  lisan  adalah  sebuah  kontrak  yang  telah  disetujui  secara  lisan, kontrak  ini  tidak  sama  dengan  kontrak  yang  tertulis  yang  menjabarkan  ketentuan-ketentuannya  di dalam sebuah dokumen. Pada umumnya kontrak lisan  dianggap sah selayaknya kontrak tertulis.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan sumber hukum formil dan sekaligus sebagai sumber  hukum  matril  bagi  hukum  perjanjian  yang  berlaku  di  Indonesia.  Perjanjian  diatur  secara khusus  dalam  Kitab  Undang-Undang  hukum  Perdata,  Buku  III,  bab  II  tentang  Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian-perjanjian dan bab V sampai sampai dengan bab XVIII yang  mengatur  asas-asas  hukum  dan  norma-norma  hukum  perjanjian  pada  umumnya,  serta  norma- norma hukum perjanjian yang mempunyai karakteristik khusus yang dikenal dengan istilah perjanjian bernama.
Perjanjian  menurut  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata pasal  1313 adalah suatu perbuatan dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih.  Untuk didapatkan adanya suatu perjanjian paling sedikit harus ada dua pihak sebagai sabjek hukum, dimana masing-masing pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu hal tertentu. Hal tertentu yang dimaksud dapat berupa untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, maupun tidak berbuat sesuatu.
Perjanjian menerbitkan  suatu  perikatan  antara  dua orang  yang membuatnya,  dalam  bentuknya perjanjian dapat berupa satu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan maupun ditulis (R.Subekti, 1996:1)
Perjanjian  boleh  dilakukan  oleh  siapa  saja  antara  orang  yang  satu  dengan  orang  yang  lain, maupun  dilakukan  antara  orang  perseorangan  dengan  badan  hukum.  Hal  ini  disebabkan  karena perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak, perjanjian merupakan janji dari dua pihak atau lebih yang melakukan suatu perjanjian, sehingga tidak menutup kemungkinan janji-janji tidak terpenuhi.
Perestasi dari suatu perjanjian adalah pelaksanan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau hal-hal yang telah ditulis dalam suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu.
Lawan kata dari prestasi adalah wanprestasi yaitu tidak dilaksanakannya prestasi atau janji atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan  dalam  perjanjian,  yang  merupakan  pembelokan  pelaksanan  perjanjian,  sehingga menimbulkan  kerugian  yang  disebabkan  oleh  kesalahan  salah  satu  atau  para  pihak  (Munir  Fuady, 2001:87)
Perjanjian bisa dilakukan dalam bentuk tertulis maupun dengan lisan, dan tidak jarang dijumpai perjanjian yang dilakukan secara diam-diam, perjanjian lisan banyak terjadi dalam masyarakat tanpa disadari  sudah  terjadi  kesepakatan,  misalnya  dalam  kegiatan  berbelanja  ditoko,  dipasar-pasar  untuk kebutuhan  sehari-hari,  hutang  piutang  dengan  sahabat,  dan  lain-lain.  Bisa  dikatakan  perjanjian  lisan sering dijumpai dalam perjanjian yang sederhana, dalam artian perjanjian yang tidak rumit hubungan hukumnya  dan  juga  tidak  menimbulkan  kerugian  besar  bagi  para  pihak  jika  terjadi  wanprestasi. Namun  yang  menjasi  permasalahan  adalah  bagaimana  jika  perjanjian  lisan  digunakan  dalam
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
perjanjian  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  besar  bagi  para  pihak  apabila  terjadi  wanprestasi, terlebih lagi ketika diperkarakan dipengadilan, pihak yang diduga wanprestasi melakukan pembelaan dengan cara tidak mengakui atau menyangkal telah membuat perjanjian lisan.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  yaitu  penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki,  segala penelitian  yang  berkaitan  dengan  hukum  (legal  research)  adalah  normatif  (Peter  Mahmud  Marzuki, 2014:55-56).  Menurut  soerjono  Soekanto,  penelitian  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan-bahan pustaka yag terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soerjono Soekanto, 1986:10).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem pengaturan hukum perjanjian adalah sistem terbuka (open system). Artinya adalah bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang (Salim H.S., 2003:7).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah undang-undang yang merupakan sumber  hukum  formil  sekaligus  juga  sumber  hukum materil  bagi  hukum  perjanjian  yang  berlaku  di Indonesia. Perjanjian diatur secara khusus dalam KUH Perdata, Buku III, Bab II tentang “Perikatan- perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian” dan Bab V sampai dengan Bab XVIII yang mengatur  asas  asas  hukum  dan  norma-norma  hukum  perjanjian  pada  umumnya,  serta  norma-norma hukum perjanjian yang mempunyai karakteristik khusus yang lebih dikenal dengan istilah perjanjian bernama (Muhammad Syaifuddin. 2012:32)
Asas-Asas  Hukum  kontrak  atau  hukum  perjanjian  berdasarkan  teori,  di  dalam  suatu  hukum kontrak terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah: asas kebebasan berkontrak (freedom of contract), asas konsensualisme (concsensualism), asas kepastian  hukum  (pacta  sunt  servanda),  asas  itikad  baik  (good  faith),  dan  asas  kepribadian (personality).
Asas  Kebebasan  Berkontrak  (freedom  of  contract)  Asas  kebebasan  berkontrak  dapat  dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan  kebebasan  kepada  para  pihak  untuk:  (1)  membuat  atau  tidak  membuat  perjanjian;  (2) mengadakan  perjanjian  dengan  siapa  pun;  (3)  menentukan  isi  perjanjian,  pelaksanaan,  dan persyaratannya, serta (4) menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.
Pada  akhir  abad  ke-19,  akibat  desakan  paham  etis  dan  sosialis,  paham  individualisme  mulai pudar,  terlebih-lebih  sejak  berakhirnya  Perang  Dunia  II.  Paham  ini  kemudian  tidak  mencerminkan keadilan.  Masyarakat  menginginkan  pihak  yang  lemah  lebih  banyak  mendapat  perlindungan.  Oleh karena itu, kehendak bebas tidak lagi diberi arti mutlak, akan tetapi diberi arti relatif, dikaitkan selalu dengan  kepentingan  umum.  Pengaturan  substansi  kontrak  tidak  semata-mata  dibiarkan  kepada  para pihak  namun  perlu  juga  diawasi.  Pemerintah  sebagai  pengemban  kepentingan  umum  menjaga keseimbangan  kepentingan  individu  dan  kepentingan  masyarakat.  Melalui  penerobosan  hukum kontrak  oleh  pemerintah  maka  terjadi  pergeseran  hukum  kontrak  ke  bidang  hukum  publik.  Oleh karena itu, melalui intervensi pemerintah inilah terjadi pemasyarakatan hukum kontrak/perjanjian.
2.  Asas  Konsensualisme  (concensualism)  Asas konsensualisme  dapat  disimpulkan  dalam  Pasal 1320  ayat  (1)  KUHPer.  Pada  pasal  tersebut  ditentukan  bahwa  salah  satu  syarat  sahnya  perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa  perjanjian  pada  umumnya  tidak  diadakan  secara  formal,  melainkan  cukup  dengan  adanya kesepakatan  kedua  belah  pihak.  Kesepakatan  adalah  persesuaian  antara  kehendak  dan  pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum  Jerman.  Di  dalam  hukum  Jerman  tidak  dikenal  istilah  asas  konsensualisme,  tetapi  lebih dikenal  dengan  sebutan  perjanjian  riil  dan  perjanjian  formal.  Perjanjian  riil  adalah  suatu  perjanjian yang  dibuat  dan  dilaksanakan  secara  nyata  (dalam  hukum  adat  disebut  secara  kontan).  Sedangkan perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
akta  otentik  maupun  akta  bawah  tangan).  Dalam  hukum  Romawi  dikenal  istilah  contractus  verbis literis dan contractus innominat. Artinya, bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHPer adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.
3. Asas Kepastian Hukum (pacta sunt servanda) Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta  sunt  servanda  merupakan  asas  yang  berhubungan  dengan  akibat  perjanjian.  Asas  pacta  sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi  terhadap  substansi  kontrak  yang  dibuat  oleh  para  pihak.  Asas  pacta  sunt  servanda  dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer. Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam  hukum  gereja  itu  disebutkan  bahwa  terjadinya  suatu  perjanjian  bila  ada  kesepakatan  antar pihak  yang melakukannya dan  dikuatkan  dengan  sumpah.  Hal ini mengandung makna  bahwa setiap perjanjian  yang  diadakan  oleh  kedua  pihak  merupakan  perbuatan  yang  sakral  dan  dikaitkan  dengan unsur  keagamaan.  Namun,  dalam  perkembangan  selanjutnya  asas  pacta  sunt  servanda  diberi  arti sebagai  pactum,  yang  berarti  sepakat  yang  tidak  perlu  dikuatkan  dengan  sumpah  dan  tindakan formalitas lainnya. Sedangkan istilah nudus pactum sudah cukup dengan kata sepakat saja.
4. Asas Itikad Baik (good faith) Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak,  yaitu  pihak  kreditur  dan  debitur  harus  melaksanakan  substansi  kontrak  berdasarkan kepercayaan  atau  keyakinan  yang  teguh  maupun  kemauan  baik  dari  para  pihak.  Asas  itikad  baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang  memperhatikan  sikap  dan  tingkah  laku  yang  nyata  dari  subjek.  Pada  itikad  yang  kedua, penilaian  terletak  pada  akal  sehat  dan  keadilan  serta  dibuat  ukuran  yang  obyektif  untuk  menilai keadaan  (penilaian  tidak  memihak)  menurut  norma-norma  yang  objektif.  Berbagai  putusan  Hoge Raad  (HR)  yang  erat  kaitannya  dengan  penerapan  asas  itikad  baik  dapat  diperhatikan  dalam  kasus kasus  posisi  berikut  ini.  Kasus  yang  paling  menonjol  adalah  kasus  Sarong  Arrest  dan  Mark  Arrest. Kedua  arrest  ini  berkaitan  dengan  turunnya  nilai  uang  (devaluasi)  Jerman  setelah  Perang  Dunia  I (Salim  H.S,  2004:  3).  Kasus  Sarong  Arrest:  Pada  tahun  1918  suatu  firma  Belanda  memesan  pada pengusaha Jerman sejumlah sarong dengan harga sebesar 100.000 gulden. Karena keadaan memaksa sementara, penjual dalam waktu tertentu tidak dapat menyerahkan pesanan. Setelah keadaan memaksa berakhir,  pembeli  menuntut  pemenuhan  prestasi.  Tetapi  sejak  diadakan  perjanjian,  keadaan  sudah banyak berubah dan penjual bersedia memenuhi pesanan tetapi dengan harga yang lebih tinggi, sebab apabila harga tetap sama maka penjual akan menderita kerugian, yang berdasarkan itikad baik antara para pihak tidak dapat dituntut darinya. Pembelaan yang penjual ajukan atas dasar Pasal 1338 ayat (3) KUHPer  dikesampingkan  oleh  HR  dalam  arrest  tersebut.  Menurut  putusan  HR  tidak  mungkin  satu pihak  dari  suatu  perikatan  atas  dasar  perubahan  keadaan  bagaimanapun  sifatnya,  berhak  berpatokan pada itikad baik untuk mengingkari janjinya yang secara jelas dinyatakan HR masih memberi harapan tentang  hal  ini  dengan  memformulasikan:  mengubah  inti  perjanjian  atau  mengesampingkan  secara keseluruhan.  Dapatkah  diharapkan  suatu  putusan  yang  lebih  ringan,  jika  hal  itu  bukan  merupakan perubahan inti atau mengesampingkan secara keseluruhanPutusan HR ini selalu berpatokan pada saat dibuatnya oleh para pihak. Apabila pihak pemesan sarong sebanyak yang dipesan, maka penjual harus melaksanakan isi perjanjian tersebut, karena didasarkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
5.  Asas  Kepribadian  (personality)  Asas  kepribadian  merupakan  asas  yang  menentukan  bahwa seseorang  yang  ketentuan  ini  sudah  jelas  bahwa  untuk  mengadakan  suatu  perjanjian,  orang  tersebut harus  untuk  kepentingan  dirinya  sendiri.  Pasal  1340  KUHPer  berbunyi:  “Perjanjian  hanya  berlaku antara pihak yang membuatnya.” Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak  hanya  berlaku  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Namun  demikian,  ketentuan  itu  terdapat pengecualiannya sebagaimana diintridusir dalam Pasal 1317 KUHPer yang menyatakan: “Dapat pula perjanjian  diadakan  untuk  kepentingan  pihak  ketiga,  bila  suatu  perjanjian  yang  dibuat  untuk  diri sendiri,  atau  suatu  pemberian  kepada  orang  lain,  mengandung  suatu  syarat  semacam  itu.”  Pasal  ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian/ kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat  yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPer, tidak hanya  mengatur  perjanjian  untuk  diri  sendiri,  melainkan  juga  untuk  kepentingan  ahli  warisnya  dan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya. Jika dibandingkan kedua pasal itu, maka Pasal 1317 KUHPer mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 KUHPer untuk  kepentingan  dirinya  sendiri,  ahli  warisnya  dan  orang-orang  yang  memperoleh  hak  dari  yang membuatnya. Dengan demikian, Pasal 1317 KUHPer mengatur tentang pengecualiannya, sedangkan Pasal 1318 KUHPer memiliki ruang lingkup yang luas.
Membuat  suatu  perjanjian  pada  dasarnya  tidak  terikat  dengan  suatu  bentuk  tertentu.  KUH Perdata tidak menyebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian. Setiap pihak yang melakukan perjanjian  mempunyai  kebebasan  dalam  membuat  perjanjian,  dalam  arti  bebas  membuat  perjanjian secara lisan atau tertulis. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk (Salim H.S., 2003)
a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan
d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.
Saat  ini,  untuk  perjanjian-perjanjian  tertentu,  terdapat  undang-undang  yang  menentukan pembuatan  perjanjiannya  dalam  bentuk  tertulis  dalam  akta  otentik,  sebagai  berikut  (Muhammad Syaifuddin, 2012:146):
a. Perjanjian hibah harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris, kecuali perjanjian hibah hak atas tanah (vide Pasal 1682 KUH Perdata);
b. Perjanjian pemberian kuasa untuk memasang hipotik atas kapal harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris (vide Pasal 1171 KUH Perdata);
c. Perjanjian pengalihan piutang yang dijamin dengan hipotik harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris (vide Pasal 1172 KUH Perdata);
d.  Perjanjian  subrogasi  harus  dalam  bentuk tertulis  dalam  akta  notaris  (vide  Pasal  1401  sub  2  KUH Perdata);
e.  Perjanjian  peralihan  (khusunya jual  beli  dan  hibah)  hak atas  tanah, kecuali melalui lelang,  untuk tanah-tanah  yang  sudah  terdaftar  harus  dalam  bentuk  tertulis  dalam  akta  pejabat  pembuat  akte tanah (vide pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997);
f. Perjanjian peralihan (khususnya perjanjian jual beli dan hibah) hak milik atas tanah satuan rumah susun, kecuali melalui lelang, harus dalam bentuk tertulis dalam akta pejabat pembuat akta tanah (vide Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997)
g. Perjanjian pemindahan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun dengan lelang harus dalam bentuk tertulis dalam akta pejabat pembuat akta tanah (vide Pasal  41 PP Nomor 24 Tahun 1997)
h. Perjanjian pemberian kuasa membebankan hak tanggungan harus dalam bentuk tertulis dalam akta pejabat pembuat akta tanah (vide Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996);
i.  Perjanjian  jaminan  hak  tanggungan  harus  dalam  bentuk  tertulis  dalam  akta  pejabat  pembuat  akta tanah (vide Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 1996
j.  Perjanjian  jaminan  fidusia  harus  dalam  bentuk  tertulis  dalam  akte  notaris  (vide  Pasal  5  ayat  (1) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999)
k.  Perjanjian  pendirian  firma  harus  dalam  bentuk  tertulis  dalam  akte  notaris  (vide  Pasal  22 KUHDagang)
l.  Perjanjian  pendirian  koperasi  harus  dalam  bentuk  tertulis  dalam  akta  pejabat  pembuat  akta koperasi (vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992)
m. Perjanjian pendirian yayasan harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris (vide Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001); dan
n. Perjanjian pendirian perseroan terbatas harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris (vide Pasal 7 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007).
Perjanjian  yang  telah  ditentukan  oleh  undang-undang  tersebut  harus  diterapkan  sebagaimana mestinya,  karena  jika  tidak  diterapkan,  maka  akibat  hukumnya  adalah  perjanjian-perjanjian  yang dibuat menjadi tidak sah, sehingga batal demi hukum, dan tidak menimbulkan perjanjian (perjanjian dianggap tidak pernah ada) (Muhammad Syaifuddin, 2012:147).
Perjanjian  lisan  tidak  dapat  diterapkan  dalam  perjanjian  yang  telah  ditetapkan  oleh  undang- undang  tersebut,  dengan  kata  lain  selama  tidak  ada  undang-undang  yang  mengatur  mengenai  suatu
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
perjanjian  harus  dalam  bentuk  tertulis,  maka  perjanjian  lisan  tetaplah  sah  sebagai  suatu  perjanjian yang mengikat para pihak yang membuatnya.
Dalam penyelesaian perkara wanprestasi, perlu diketahui telebih dahulu apakah perjanjian yang dibuat  oleh  para  pihak  sah  atau  tidak  sah  karena  mengikat  atau  tidak  mengikatnya  suatu  perjanjian terhadap  para  pihak  yang  membuatnya  tergantung  kepada  sah  atau  tidak  sahnya  perjanjian  yang dibuat  oleh  para  pihak  tersebut.  Pasal  1338 ayat  (1) KUH  Perdata,  berbunyi  “Perjanjian  yang  telah ditentukan  oleh  undang  undang  tersebut  harus  diterapkan  sebagaimana  mestinya,  karena  jika  tidak diterapkan,  maka  akibat  hukumnya  adalah  perjanjian-perjanjian  yang  dibuat  menjadi  tidak  sah, sehingga batal demi hukum, dan tidak menimbulkan perjanjian (perjanjian dianggap tidak pernah ada) (Muhammad Syaifuddin, 2012
“Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya”.  Sah  atau  tidak  sahnya  suatu  perjanjian  dapat  dipastikan  dengan  mengujinya menggunakan instrumen hukum.
Pasal  1338  KUHPerdata  berkaitan  dengan  asas  Pacta  sunt  servanda  yang  mengharuskan  para pihak memenuhi apa yang telah merupakan ikatan mereka satu sama lain dalam perjanjian. Pasal 1338 KUHPerdata  mengarahkan  pemahaman  bahwa  setiap  subyek  hukum  dan  sesama  subyek  hukum lainnya  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  seolah-olah  sebagai  pembentuk  undang-undang  dengan menggunakan  perjanjian.  Ini  berarti  bahwa  setiap  subyek  dapat  membentuk  hukum  (dalam  hal  ini hukum perjanjian) sebagaimana halnya pembentuk undang-undang (Muhammad Syaifuddin 2012:91).
Perjanjian memang mengikat, karena merupakan suatu janji, serupa dengan undang-undang yang dipandang sebagai perintah pembuat undang-undang.
Dalam  doktrin  ilmu  hukum  terdapat  tiga  unsur  dalam  membuat  suatu  Perjanjian,  dimana  unsur tersebut  merupakan  perwujudan  dari  asas  kebebasan  berkontrak  yang  diatur  dalam  pasal  1320  dan pasal  1339  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata).    Berikut  merupakan  unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian:
1. Unsur Essensialia Unsur Essensialia merupakan  unsur  pokok  yang  harus  ada  dalam  perjanjian, dimana tanpa adanya unsur ini maka perjanjian tidak mungkin ada. Unsur ini harus dicantumkan dan  tidak  boleh  diabaikan  karena  dalam  suatu  perjanjian  harus  mengandung  suatu  ketentuan tentang prestasi para pihak. Hal ini memiliki urgensi tinggi karena hal inilah yang membedakan perjanjian satu dengan yang lainnya.
Unsur  ini  dapat  berfungsi  untuk  memberikan  pengertian,  definisi  maupun  rumusan  dari  suatu perjanjian.  Sehingga,  makna  dan  isi  yang  terkandung  dalam  perjanjian  itulah  yang  dapat mendefinisikan bagaimana bentuk hakekat perjanjian tersebut.
Sebagai  contoh,  definisi  yang  termuat  dalam  definisi  perjanjian  jual  beli  dan  perjanjian  tukar menukar, dari adanya perbedaan definisi tersebutlah yang membedakan antara keduanya.
2.  Unsur Naturalia Pada  dasarnya,  Unsur  Naturalia  merupakan  ketentuan  hukum  umum  yang biasanya  dicantumkan  dalam  perjanjian.  Unsur  ini  ini  dapat  kita  temui  dalam  perjanjian- perjanjian tertentu dan dianggap ada kecuali dinyatakan sebaliknya.
Unsur ini biasanya dimiliki oleh suatu perjanjian yang menyangkut suatu keadaan yang pasti ada setelah diketahui unsur essensialia -nya. Sehingga, dalam perumusannya, kita harus merumuskan unsur essensialia perjanjian baru dapat merumuskan unsur naturalia -nya.
Unsur ini diatur dalam Undang-undang namun dapat disimpangi atau diganti. Contohnya, dalam menanggung  biaya  penyerahan  yang  menjadi  tanggungan  penjual  sebagaimana  yang  termaktub dalam  Pasal  1461  KUH  Perdata  dapat  disimpangi,  sehingga  menjadi  tanggung  jawab  pembel untuk menanggung biaya.
2. Unsur Accidentalia Unsur Accidentalia ini  merupakan  unsur  pelengkap  dalam  perjanjian  yang ditambahkan  oleh  para  pihak  yang  memuat  hal  khusus  ( particular )  yang  disepakati  oleh  para pihak  untuk  melengkapi  unsur essensialia dan naturalia yang  ada  dalam  suatu  perjanjian  yang bisa  ada  atau  diatur,  bisa  juga  tidak  ada,  bergantung  pada  keinginan  para  pihak,  merasa  perlu untuk memuat unsur accidentalia ataukah tidak.
Karena,  unsur  ini  lebih  menyangkut  mengenai  faktor  pelengkap  dari  unsur  essensialia  dan naturalia,  maka  unsur  ini  dapat  diatur  secara  menyimpang  oleh  para  pihak,  sesuai  dengan kehendak para pihak yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
oleh  para  pihak.  Contohnya,  ketentuan  mengenai  tempat  penyerahan  benda  saat  transaksi  jual beli.
Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata merupakan  instrumen  hukum  yang  pokok  untuk  menguji  sahnya  suatu  perjanjian  yang  dibuat  oleh para  pihak,  karena  pasal  tersebut  menentukan  adanya  4  (empat)  syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:
a. Sepakat  untuk  mereka  yang  mengikatkan  dirinya;  Kesesuaian,  kecocokan,  pertemuan  kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak. Jadi kesepakatan itu penting diketahui karena merupakan awal terjadinya perjanjian.
b.  Kecakapan  untuk  membuat  suatu  perikatan;  di  dalam  dunia  hukum  perkataan  orang  berarti pendukung  hak  dan  kewajiban  yang  juga  disebut  subjek  hukum,  dengan  demikian,  maka  dapat dikatakan  bahwa  setiap  manusia  baik  warga  negara  maupun  orang  asing  adalah  pembawa  hak  dan kewajiban  untuk  melakuka  perbuatan  hukum,  meskipun  setiap  subjek  hukum  melakukan  perbuatan hukum namun perbuatan tersebut didukung oleh kecakapan dan kewenangan hum.
c.  Suatu  hal  tertentu;  disini  berbicara  tentang  objek  perjanjian  (Pasal  1332  s/d  1334  KUHPerdata) Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam pasal tersebut yaitu objek yang akan ada dan objek yang dapat diperdagangkan
d. Suatu sebab yang halal. Sebab yang dimaksud adalah isi perjanjian itu sendiri atau tujuan dari para pihak  mengadakan  perjanjian  (Pasal  1337  KUHPerdata),  halal  adalah  tidak  bertentangan  dengan undang-undang, ketertiban hukum, dan kesusilaan.
Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian lisan tidak mengatur mengenai bentuk suatu  perjanjian,  sehingga  dalam  membuat  perjanjian,  masyarakat  dibebaskan  untuk  menentukan bentuknya.  Membuat  perjanjian  dalam  bentuk  lisan  tetaplah  sah,  selama  telah  memenuhi  syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320.
Perjanjian lisan juga sah selama tidak ada undang-undang yang menentukan bahwa perjanjian yang akan  dibuat  harus  berbentuk  tertulis.  Berdasarkan  uraian  tersebut,  perjanjian  lisan  juga  memiliki kekuatan  hukum  untuk  mengikat  para  pihak  yang  membuatnya,  sehingga  jika  terjadi  wanprestasi dalam  perjanjian  lisan,  perjanjian  lisan  tersebut  dapat  dijadikan  dasar  untuk  menyatakan  seseorang melakukan wanprestasi.
Tanpa  disadari  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  perjanjian  secara  lisan  kerap  kali  dilakukan. Perjanjian  lisan  adalah  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak  cukup  dengan  lisan  atau  kesepakatan para pihak. Perjanjian lisan sering dijumpai dalam perjanjian yang sederhana, dalam artian perjanjian yang  tidak  rumit  hubungan  hukumnya  dan  juga  tidak  menimbulkan  kerugian  besar  bagi  para  pihak jika  terjadi  wanprestasi.  Tidak  seperti  perjanjian  tertulis,  perjanjian  lisan  tidak  menggunakan  akta. Perjanjian tertulis dapat dibuat dalam akta di bawah tangan dan dapat dibuat juga dalam akta otentik. Cukup beresiko apabila perjanjian lisan digunakan pada perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian besar  bagi  para  pihak  apabila  terjadi  wanprestasi,  karena  perjanjian  lisan  tidak  menggunakan  suatu akta  tertulis  yang  dapat  menjamin  adanya  suatu  perjanjian  jika  salah  satu  pihak  menyangkal/tidak mengakui telah membuat perjanjian.

## IV. KESIMPULAN
Perjanjian  lisan  tetaplah  sah  dan  memiliki  kekuatan  hukum  untuk  menyatakan  seseorang melakukan  wanprestasi,  namun  apabila  perjanjian  lisan  tersebut  disangkal/tidak  diakui  oleh  pihak yang  diduga  melakukan  wanprestasi,  perjanjian  lisan  tersebut  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum untuk  menyatakan  seseorang  melakukan  wanprestasi,  karena  perjanjian  tersebut  bisa  benar  adanya dan  bisa juga  tidak  ada, tergantung  dari  pembuktian para  pihak.  Hal  ini  disebabkan  karena ada  atau tidaknya perjanjian sangat menentukan dalam menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, karena seseorang tidak dapat dinyatakan wanprestasi apabila tidak ada perjanjian yang dibuatnya. Perjanjian lisan  yang  disangkal/tidak  diakui  oleh  salah  satu  pihak  yang  membuatnya,  tidak  memiliki  kekuatan hukum  untuk  menyatakan  seseorang  melakukan  wanprestasi,  namun  perjanjian  lisan  yang  telah disangkal/tidak diakui dapat mendapatkan kembali kekuatan hukumnya jika dapat dibuktikan bahwa perjanjian lisan tersebut benar-benar ada atau pernah dibuat.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## REFERENSI
Abdul Kadir Muhammad. 1982. Hukum Perikatan. Bandung: Alumni
Ahmadi Miru. 2007. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Handri Raharjo, S.H. 2009. Hukum Perjanjian di Indonesia. Pustaka Yustisia.
Mariam  Darus  Badrulzaman  2015  Hukum  Perikatan dalam  KUHPerdata  Buku Ketiga  Bandung:  PT
citra Aditya Bakti.
Muhammad syaifuddin. 2012. Hukum Kontrak; Memahami Kontrak dalam Perseptef Filsafat. Tiori,
Doqmatik dan Praktik Hukum. Bandung: CV. Mandar Maju
Munir Fuady. 2014, Konsep Hukum Perdata. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
R. Subekti 2001. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT. Itermasa.
Salim H.S. 2003. Hukum Kontrak Jakarta: Sinar Grafika
P.N.H. Simanjuntak, 2007. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Djambatan.