Jurnal Perikanan dan Kelautan
Volume 7 Nomor 1. Juni 2017
Halaman : 25 - 39
Pengelolaan Sumberdaya Ekosistem Mangrove Berbasis Minawana (Studi Kasus: Kawasan Mangrove RPH Tegal-Tangil, KPH Purwakarta, Blanakan Subang, Jawa Barat)
Mangrove Ecosystem Resource Management Based on Silvofishery (The Case of RPH Tegal - Tangkil, KPH Purwakarta, Blanakan
Subang East Java)
1*) Ahmad Muhtadi, 2) Kadarwan Soewardi, 2) Taryono
1) Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Universitas Sumatera Utara Jl. Prof. A. Sofyan No. 3 Kampus Universitas Sumatera Utara, Medan
2) Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Institut Pertanian Bogor Jl. Rasamala Kampus Institut Pertanian Bogor, Dramaga, Bogor
*) Korespondensi : a_m_rangkuty@yahoo.co.id
Diterima : 30 Mei 2017 / Disetujui : 27 Juli 2017

## ABSTRAK
Pengelolaan  sumberdaya  ekosistem  mangrove  berbasis  minawana  sudah  banyak  dikenal dan  dipraktekkan,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  negeri.  Namun  sampai  saat  ini  sulit ditemukan  penerapan  pola  minawana  yang  memenuhi  prinsip-prinsip  yang  benar,  baik dari  segi  bioteknis,  ekologis  maupun  kelembagaan.  Penelitian  dilaksanakan  pada  bulan Maret  2012.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kondisi  ekologi,  bioteknis,  dan ekonomis  sistem  minawana    RPH  Tegal-Tangkil  serta  merumuskan  pola  pengelolaan kawasan  minawana  di  RPH  Tegal-Tangkil.  Data-data  yang  dikumpulkan  adalah  data terkait  dengan  aspek  ekologi,  ekonomi,  dan  sosial  kelembagaan  terkait  pengelolaan minawana.  Hasil  penelitian  didapatkan  bahwa  keberadaan  mangrove  memberikan kontribusi  yang  signifikan  terhadap  hasil  sampingan  udang  harian.  Kondisi  kualitas  air saat  ini  masih  layak  diperuntukkan  bagi  kegiatan  budidaya.  Walaupun  ada  indikasi terdeteksi  logam  berat  sehingga  perlu  sistem  tandon  untuk  memperbaiki  kualitas  air. Secara  bioteknis  masyarakat  penggarap  melakukan  budidaya  secara  tradisional  dan banyak  yang  tidak    melakukan  standar  budidaya  yang  baik.  Secara  ekonomi  sistem minawana  saat  ini  masih  bisa  untuk  dikembangkan  untuk  meningkat  pendapatan masyarakat. Penerapan minawana yang baik dapat meningkatkan pendapatan masyarakat hingga  509,60%.  Kelembagaan  pengelolaan  minawana  saat  ini  masih  kurang.  Hal  ini dilihat  dari  adanya  perbedaan  antara  kondisi  ideal  dengan  kenyataan  di  lapangan. Perbaikan  kelembagaan  pengelolaan  minawana  setidaknya  fokus  terhadap  perbaikan sistem organisasi dan aturan main
Kata Kunci :  bioekologi,  bioteknis,  kelayakan  usaha,  kelembagaan,  minawana, RPH Tegal-Tangkil.

## ABSTRACT
Silvofishery  based  mangrove  ecosystem  based  resource  management  has  been  already widely known and practiced, both at home and abroad. However, until now it’s difficult to  find  silvofishery  application  with  correct  and  proper  principles,  in  terms  of
bioengineering,  ecological  and  institutional.  The  researched  was  conducted  on  March 2012.  The  aims  of  this  study  were  (1)  assess  the  ecological  status,  (2)  assess  fish aquaculture  bioengineering,  (3)  economic  and  financial  analysis  for  the  silvofishery application,  and  (4)  determine  the  pattern  of  silvofishery  management  in  RPH  Tegal- Tangkil.  Collected  data  were  related  to  ecological,  economic,  social  and  institutional aspect,  which  related  to  silvofishery  management  in  RPH  Tegal-Tangkil.  The  research showed  that,  mangroves  contribute  significantly  to  the  daily  shrimp  by  product.  Water quality  conditions  currently  were  still  suitable  for  fish  aquaculture  activities.  Although there  were  discovered  heavy  metals  content  in  this  area,  there  for  it  is  necessary  to improve water quality by develop reservoir system. In terms of bioengineering, fisherman were  still  culture  fish  by  traditionally  technique  and  not  done  with  correct  and  proper principles.  Economically  silvofishery  system  was  still  able  to  develop  for  increase fishermans  incomes.  If  silvofisheries  were  applied  properly,  it  can  increase  fisherman income up to 509.60%. However, silvofishery management was still deficient; It is seen from  the  difference  between  the  ideal  and  reality.  Institutional  improvement  minawana management  system  at  least  focus  on  the  improvement  of  the  organization  and  rules  of the game.
Keywords : bioecology,  bioengineering,  business  feasibility,  institutional,  RPH Tegal-Tangkil, silvofishery.

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  wilayah pesisir berbasis minawana  sudah banyak dikenal dan dipraktekkan  baik  di  luar  negeri  maupun  di  dalam  negeri.  Namun  belum  ada satupun  penerapan  pola  minawana  yang  memenuhi  prinsip-prinsip  yang  benar, baik  dari  segi  bioteknis,  ekologi  maupun  kelembagaan.  Minawana  pertama  kali diperkenalkan  di  Burma  dan  kemudian  di  Indonesia  diperkenalkan  oleh Departemen  Kehutanan.  Tujuannya  memberikan  kesempatan  pemanfaatan ekosistem  mangrove  bagi  masyarakat  sekitar.  Pemanfaatan  minawana  ini  untuk kegiatan  perikanan  tanpa  merusak  ekosistem  mangrove  sehingga  diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat.
Penelitian ini mengambil kasus di  Perairan Pesisir  Blanakan, dimana sudah ada  percontohan  tambak  pola  minawana  yang  dibuat  oleh  Perhutani.  Namun ternyata tidak diacu oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan pola  pengelolaan  kawasan  minawana  di  RPH  Tegal-Tangkil.  Hasil  akhir  dari penelitian ini adalah  rumusan pola pengelolaan pesisir berbasis minawana.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  pada  tahun  2012  di  kawasan  wanamina  RPH  Tegal- Tangkil,  Blanakan,  Kabupaten  Subang  Provinsi  Jawa  barat.  Penelitian  ini  dibagi atas  4  bagian.  Pada  bagian  I,  dilakukan  kajian  tentang  aspek  biofisik  (ekologi dengan  analisis  ragam  rancangan  acak  lengkap  satu  arah)  kawasan  minawana maupun  perairan  sekitarnya.  Pada  bagian  II,  dilakukan  pengkajian  tentang  aspek bioteknis  budidaya  tambak  di  kawasan  minawana.  Pada  Bagian  III  dilakukan analisa  usaha  dan  kelayakan  usaha  tambak  dengan  sistem  minawana  (aspek ekonomi).  Pada  bagian  IV  akan  dilakukan  kajian  terhadap  aspek  sosial  dan kelembagaan terkait pengelolaan kawasan minawana. Penelitian ini menggunakan
rancangan  percobaan  satu  faktor  (rancangan  acak  lengkap)  dengan  ulangan masing-masing 6 kali ulangan. Adapun yang menjadi perlakuan adalah kerapatan mangrove, yaitu:
A. Minawana dengan penutupan tinggi (70-80%)
B. Minawana dengan penutupan sedang (40-60%)
C. Minawana dengan penutupan rendah (10-30%)
D. Tambak murni (tidak ada mangrove)
E. Perbaikan minawana (penutupan 60%)
Tabel 1 Uraian bagian-bagian penelitian dan pengumpulan data
Bagian Aspek Uraian
Titik/jumlah
titik
I
(Ekologi) Kualitas air tambak/ kanal Pengukuran parameter fisika kimia lingkungan, yang meliputi; suhu, salinitas, pH air, kedalaman, kecerahan, dan DO, serta logam berat. Tambak dengan kriteria penutupan mangrove yang berbeda (62 titik) Kualitas air saluran dan sungai Pengukuran sebaran suhu dan salinitas pada waktu pasang Pada setiap kalen/sungai (3 titik) Kualitas air laut Pengukuran parameter fisika kimia Lingkungan, yang meliputi; suhu, salinitas, pH air, DO, serta logam berat. Pasang dan surut (3 titik) Vegetasi Pengukuran luasan mangrove terhadap tambak (rasio mangrove dan tambak) serta jenis mangrove Pada 62 tambak yang berbeda Hubungan udang dan mangrove Melakukan wawancara dengan penggarap tambak terkait dengan hasil hasil sampingan Melakukan wawancara dengan masyarakat penangkap ikan dan biota lainnya (non tambak) Masyarakat pengumpul di 3 desa kajian II (Bioteknik) Konstruksi Mengkaji konstruksi tambak, tanggul, pintu air, dan ukuran tambak Pada 62 tambak yang berbeda Komoditas Mengkaji komoditas yang dibudidayakan  di lokasi studi Pada 62 tambak yang berbeda Sistem budidaya Mengkaji sistem budidaya yang dilaksanakan oleh masyarakat mulai dari persiapan sampai panen Pada 62 tambak yang berbeda
III (Ekonomi) Produksi perikanan Mengambil data produksi dari KUD minimal 5 tahun terakhir (data sekunder) Melakukan wawancara dengan penggarap tambak terkait dengan hasil produksi dari tambak Ada 3 KUD yang masuk dalam wilayah kajian Analisis usaha dan kelayakan usaha Melakukan wawancara dengan penggarap tambak terkait dengan permodalan mulai dari tahap persiapan- panen Pada 62 pemilik tambak yang berbeda
IV
(Sosial – kelembagaan)
Sosial Pengambilan data (primer dan sekunder) tentang karakteristik masyarakat penggarap tambak dan sekitarnya, seperti: jumlah penduduk, rasio kelamin, pendidikan, agama, sarana prasarana, dll. Ada 3 desa yang masuk dalam wilayah kajian Kelembagaan  Pengambilan data (primer dan sekunder) tentang aspek kelembagaan baik formal maupun informal. Interaksi: antar warga, penggarap tambak-pihak Perhutani dan aparat Adat istiadat, tata aturan daerah, dll. Ada 3 desa yang masuk dalam wilayah kajian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Ekologis
Hasil  Analisa  dengan  ANARA  RAL  menunjukkan  bahwa  penutupan mangrove  memberikan  kontribusi  yang  nyata  terhadap  hasil  tangkapan  udang harian  (Selang  kepercayaan  99%)  (Gambar  1).    Hasil  pengukuran  kualitas  air insitu tahun 2012 didapatkan bahwa kondisi perairan masih layak untuk kegiatan budidaya. Sebaran salinitas di kawasan minawana didapatkan bahwa  pada bagian hulu  nilai  salinitas  pada  pasang  pertama  dan  kedua  berkisar  1-3‰  dan  0-2‰, bagian tengah 17-19‰ dan 6-13‰, dan bagian hilir 33-36‰ (Tabel 2).
Gambar 1. Hubungan hasil tangkapan udang harian dengan penutupan mangrove.

## Tabel 2. Hasil pengukuran kualitas air insitu di lokasi penelitian
Parameter Satuan Minawana (pentupan mangrove) Tambak Murni Baku Mutu Tinggi Sedang Rendah Warna perairan - Hijau- kecoklatan Hijau- kecoklatan Bening- kecoklatan Bening- kecoklatan - Kecerahan cm 30 - 40,67 25 - 38.33 20 - 35 20 – 35 - Kedalaman cm 60 - 100 50 -100 50 -100 50 – 100 - Suhu o C 28,43 - 35,77  33.68 - 35.77  27,07 - 35,30  27,18 - 35,27 28,5 - 31,5* Salinitas hulu ‰ 1 -10 1 - 7 1 – 8 1 – 4 5 – 35** Salinitas tengah ‰ 2 - 20 1 - 20 2 – 20 2 – 20 5 – 35** Salinitas hilir ‰ 1 -30 1 - 30 1 – 30 1 – 30 15 – 25* pH - 6,35 - 7,83 7,23 - 7,46 6,75 - 8,53 6,35 - 7,83 7,5 - 8,5* Oksigen mg/l 3,3 - 7,9 1,7 - 9,9 1,9 - 8,1 2,8 - 7,4 3,0 - 7,5* Alkalinitas mg/l 56,70 - 65,10  52,50 - 63,00  48,30 - 52,50  42,00 - 48,30 > 50*
*   Kep Men KP No. 28 Tahun 2004 ** SNI 7309:2009 (budidaya ikan bandeng) Sumber : Muhtadi et al. (2015)

## Bioteknik

## Pengelolaan tambak
Tahapan  budidaya  ikan  dan  udang  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  masih sederhana dengan input teknologi  yang sangat  rendah dengan  kegiatan persiapan sebelum  benih/benur  ditebar  tanpa  dilakukan  pengeringan  dan  atau  pemberian kapur.  Setelah  benih/benur  ditebar,  dilakukan  pemberian  katalis/perangsang (Lodan, Linex, Ursal, dan raja bandeng). Budidaya yang umum dilakukan saat ini adalah  polikultur  antara  udang  windu  dengan  bandeng  dan  nila/mujaer  (3 komoditas),  polikultur  antara  udang  windu  dengan  bandeng  (2  komoditas),  dan polikultur  antara  bandeng  dengan  nila/mujaer.  Komoditas  yang  dibudidayakan tersebut  menyebar  di  seluruh  kawasan,  padahal  sebaran  salinitas  di  lokasi penelitian  tidak  merata.  Perlu  dilakukan  perwilayahan  komoditas  budidaya  di
kawasan  minawana  sesuai  dengan  salinitas  yang  cocok  bagi  pertumbuhan  dan perkembangan organisme (komoditas) perairan.  Teknis  budidaya  yang dilakukan oleh penggarap saat ini disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Sistem budidaya dan pengelolaan tambak di lokasi penelitian
Komponen Kondisi saat ini Kondisi yang seharusnya dilakukan A.  Sistem budidaya 1. Sirkulasi Terbuka Tertutup 2. Pengisian air Mengikuti pasang – surut Sesuai siklus hidup ikan/udang 3. Ketersediaan pengolahan Air Tidak ada Adanya sistem penampungan sebelum ke tempat pembesaran (sistem tandon) 4. Ketersediaan kincir air Tidak ada Tidak ada atau 1 kincir air untuk meningkatkan kandungan oksigen 5. Sistem tendon Tidak ada Harus dibuat sistem tandon B.  Komoditas 1. Polikultur/ monokultur Polikultur Monokultur/polikultur (disesuaikan dengan kondisinya) 2. Perwilayahan komoditas Tidak ada Harus disesuaikan dengan salinitas tambak C.  Pengelolaan tambak 1. Pemilihan lokasi Disamakan Disesuaikan dengan kondisinya 2. Konstruksi tambak Banyak mangrove ditebang Mangrove dipertahankan 3. Persiapan lahan dan air Pengangkatan lumpur Pengeringan, pengangkatan lumpur, pemberian kapur dan pemupukan 4. Pemilihan dan penebaran benih Tidak dilakukan pemilihan benur/nener Dilakukan pemilihan benur/nener 5. Pengelolaan kualitas air dan pakan - Pemantauan kualitas air jarang dilakukan Tidak diberikan pakan - Pemantauan kualitas air dilakukan tiap hari bahkan malam - Pemberian pakan dilakukan sesuai siklus hidup 6. Pengelolaan kesehatan Tidak dilakukan Dilakukan pengecekan kondisi ikan/udang, terutama malam hari 7. Panen dan pasca panen Panen dilakukan pada pagi hari Panen dilakukan pada pagi hari dan sesegera mungkin dikirim ke penampungan 8. Laporan harian Tidak ada Harus dibuat laporan kegiatan harian Sumber : Muhtadi et al . (2015)

## Produksi
Hasil  panen  udang  windu  (udang  bago)  di  lokasi  penelitian,  menunjukkan bahwa  hasil  panen  pada  tambak  murni  lebih  tinggi  (83,50  kg/ha/musim  panen) dibanding  pada  tambak  minawana  (hanya  mencapai  49,42  kg/ha/musim  panen).
Hasil  panen  ikan  bandeng  pada  sistem  minawana  menunjukkan  produksi  yang lebih tinggi dibanding tambak murni. Hasil produksi tambak murni hanya sekitar 116,67  kg/ha/musim  panen,  sedangkan  pada  sistem  minawana  mencapai  176,15 kg/ha/musim panen (penutupan sedang).
A
B
Gambar 2.    Produksi (Kondisi  eksisting dan kondisi ideal). A; komoditas udang dan bandeng dan B komoditas bandeng dan mujaer.
Hasil  panen  ikan  nila/mujaer  pada  tambak  sistem  minawana  rata-rata mencapai  650,00  kg/ha/musim  panen  (penutupan  tinggi).  Hasil  panen  ikan nila/mujaer  pada  tambak  murni  sekitar  167,65  kg/ha/musim  panen.  Pada  kondisi pengembangan  wanamina  dengan  perbaikan  sistem  pengelolaan  didapatkan bahwa  produksi  udang  mencapai  133  kg/ha/musim  panen,  produksi  bandeng mencapai  800  kg/ha/musim  panen  dan  ikan  mujaer  sebanyak  650  kg/ha/musim panen (Gambar 2 dan Gambar 3).
Luas  tutupan  mangrove  yang  paling  cocok  bagi  kelangsungan  hidup  ikan bandeng  adalah  luas  tutupan  mangrove  sedang  yaitu  sekitar  30-60%  dari  luas tambak.  Hal  ini  sesuai  dengan  Nur  (2002)  dan  Hastuti  (2010)  didapatkan  bahwa kondisi  optimum  bagi  produksi  ikan  bandeng  dengan  sistem  wanamina  adalah 40% mangrove dan 60% tambak.

## Ekonomi
Berdasarkan  hasil  perhitungan  Analisa  usaha  dan  kelayakan  usaha (Soekartawi  1995  dan  Gittinger  2008)  pengembangan  minawana  di  RPH  Tegal- Tangkil menunjukkan bahwa konsep minawana masih layak untuk dikembangkan. Revitalisasi minawana dapat meningkatkan pendapatan penggarap maupun sekitarnya (Gambar 4). Peningkatan pendapatan masyarakat dari kondisi saat  ini  dibanding  dengan  kondisi  ideal  (pengembangan)  mencapai  222,38% dengan rata-rata 197,01% pada sistem polikultur antara udang dan bandeng. Pada sistem  polikultur  antara  bandeng  dan  mujaer  meningkat  hingga  340,97%  dengan rata-rata 313,48%.
Gambar 4.  Pendapatan penggarap pada sistem minawana.
Gambar 5.  Grafik R/C pada sistem minawana.
Berdasarkan  hasil  analisa  kelayakan  usaha  antara  kondisi  saat  ini  dan kondisi  ideal  (pengembangan)  menunjukkan  bahwa  setelah  minawana dikembangkan  dan  dikelola  dengan  baik  maka  R/C  semakin  tinggi  (Gambar  5). Hal  ini  ini  menandakan  revitalisasi  minawana  ini  akan  dapat  meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan penggarap pada khususnya.

## Organisasi Pengelolaan Minawana RPH Tegal-Tangkil
Perbaikan  sistemik  pengelolaan  minawana perlu  dilakukan  untuk mendukung keberlanjutan program dan kelestarian sumberdaya. Perbaikan dalam struktur  organisasi  pengelolaan  minawana  menjadi  langkah  pertama  dalam perbaikan  pengelolaan.  Perhutani  memiliki  otoritas  penuh  terhadap  kebijakan pengelolaan.  Selama  ini  anggota  LMDH  terbatas  pada  anggota  masyarakat  yang memiliki  hak  garapan  di  RPH  Tegal-Tangkil,  pengurus  juga  diangkat  dan diberhentikan  oleh  Perhutani.  Awang et  al .  (2008)  menyatakan  bahwa keanggotaan  LMDH  seharusnya  melibatkan  berbagai  pihak  yang  baik  secara langsung  berhubungan  dengan  pemanfaatan  hutan  (mangrove)  ataupun  tidak. Pihak yang terlibat antara lain: Masyarakat Desa Hutan, Pemerintah Desa, Perum Perhutani,  dan  Dinas/instansi  terkait.  Kekuatan  lokal  sepenuhnya  yang  akan diikuti  penggarap  adalah  anjuran  dari  KUD.  Dalam  menjalankan  setiap  program yang  ada  LMDH  harus  berkoordinasi  dan  berkolaborasi  dengan  KUD.  Skematik
organisasi pengelolaan kawasan minawana RPH Tegal-Tangkil seharusnya seperti Gambar 6.
LMDH Penangkap kepiting, wideng, belut, dll Penggarap tambak Perhutani KUD komando koordinasi Pengelolaan langsug

## Gambar 6  Organisasi pengelolaan kawasan minawana

## Aturan main pengelolaan minawana RPH Tegal-Tangkil
Dalam  perbaikan  pengelolaan  minawana  adalah  perbaikan  dalam  aturan main  pengelolaan.  Aturan  main  dalam  pengeolaan  ini  mengacu  pada  konsep Ruddle  (1998)  yang  terdiri  dari  5  komponen  yaitu:  kewenangan  ( authority ),  tata aturan  ( rules ),  hak  ( right ),  pemantauan  dan  kontrol  ( monitoring ),  kewajiban  dan tanggung  jawab  ( accountability ),  pelaksanaan  ( enforcement ),  dan  sanksi ( sanctions ).  Secara  rinci  kelima  komponen  tersebut  akan  diuraikan  pada pembahasan berikut ini.
1. Kewenangan pengelolaan ( authority )
Pada pengelolaan suatu sumberdaya alam, diperlukan suatu kejelasan pihak atau  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  dalam  pemanfataan  atau  perlindungan sumberdaya  alam  agar  tetap  lestari  termasuk  pengelolaan  mangrove.  Hutan mangrove  di  kawasan  pantai  Subang  bagian  utara  berada  di  bawah  otoritas pengelolaan  RPH  Tegal-Tangkil  BKPH  Ciasem-Pamanukan,  KPH  Purwakarta, Perum  Perhutani  Unit  III  Jawa  Barat-Banten.  Pada  saat  ini  telah  terjadi pemindahan  hak  garapan  melalui  jual  beli,  pemberian  orang  tua  (warisan garapan),  dan  penggadaian.  Padahal  seharusnya  pemindahan  hak  garapan  harus melalui Perhutani dan tidak ada jual-beli garapan. Hasil pengamatan di lapangan pada umumnya penggarap memperoleh hak garapan empang berasal dari warisan orang  jual  beli  (44,44%)  dan  orang  tua  (37,04%).  Penggarap  yang  langsung memperoleh  izin  garapan  dari  Perhutani  hanya  11,11%  sedangkan  sisanya diperoleh melalui hasil gadaian dari pihak lain (7,41%) (Tabel 3) .
Tabel 3. Perolehan hak garapan empang di RPH Tegal-Tangkil
Perolehan empang % responden Langsung dari Perhutani 11,11 Warisan orang tua 37,04 Jual-beli empang 44,44 Gadai 7,41 Total 100,00
Perolehan  hak  garapan  dari  pembelian  ataupun  warisan  memberikan dampak  yang  berbeda  jika  diperoleh  langsung  dari  Perhutani.  Penggarap  yang memperoleh hak garapan dari Perhutani pada umumnya berkomitmen untuk tetap mempertahankan  mangrove  dibanding  dengan  jika  didapatkan  dari  warisan  atau dari  proses  jual-beli.  Oleh  karena  itu,  melihat  permasalahan  yang  terjadi  saat  ini Perhutani perlu melakukan :
1) Sosialisasi fungsi dan peranan Perhutani terhadap kelestarian mangrove.
2) Sosialisasi peranan (kontribusi) masyarakat terhadap pengelolaan /pemanfaatan mangrove.
3) Sosialisasi  fungsi  dan  peranan  LMDH  terhadap  pengelolaan  ekosistem mangrove.
4) Pemberian  kewenangan  kepada  LMDH  sebagai  mitra  Perhutani  dalam pengelolaan  minawana  di  RPH  Tegal-Tangkil  mulai  dari  perencanaan, pelaksanaan,  monitoring  dan  evaluasi  bersama  Perhutani  (Kep.  Dir  Perum Perhutani N0. 682/KPTS/DIR/2009).
5) Perbaikan  organisasi  LMDH  baik  dari  keaggotaan,  AD/ART,  visi/misi  atau hal lainnya sesuai standar organisasi yang memiliki badan hukum.
6) Pengangkatan  pengurus  LMDH  oleh  masyarakat  bukan  oleh  Perhutani. Perhutani  hanyalah  kontrol  terhadap  kinerja  pengurus  LMDH  terkait  dengan kelestarian mangrove.

## 2.  Sistem tata aturan ( rules)
Berdasarkan perjanjian awal pada saat pemberian hak garap oleh Perhutani, disebutkan  bahwa  tidak  boleh  menebang/memodifikasi  tambak  yang  sudah  ada. Bahkan  disebutkan  bahwa  penggarap  wajib  menjaga  kelestarian  hutan.  Hal  yang menjadi masalah saat ini adalah telah terjadi penjualan hak garapan antar anggota tanpa sepengetahuan Perhutani. Selain itu terjadi penebangan tanaman mangrove baik sengaja maupun tidak sengaja oleh penggarap. Sebanyak 66,67%  responden mengakui  melakukan  penebangan  mangrove.  Penebangan  ini  terkait  dengan memperluas  areal  budidaya  dengan  harapan  meningkatkan  produksi  perikanan. Penggarap  yang    melakukan  modifikasi  dan  jual-beli  masing-masing  mencapai 66,67% dan 44,44% (Tabel 4).
Tabel 4.   Kondisi  dan  persepsi  penggarap  terhadap  sistem  tata  aturan  di  RPH Tegal-Tangkil Aturan main Kondisi lapangan % responden Pembayaran iuran Pembayaran iuran setiap tahun 100,00 Tidak boleh melakukan penebangan  dan modifikasi Beberapa  penggarap  melakukan penebangan dan modifikasi 66,67 Tidak boleh melakukan jual-beli Beberapa  penggarap  melakukan jual-beli hak garapan 44,44
Berdasarkan  uraian  diatas  untuk  mencapai  hasil  yang  diharapkan  dalam keberlanjutan pengelolaan mangrove antara lain dapat dilakukan dengan :
1) Mempertegas penegakan hukum dan penerapan sanksi
2) Perbaikan terhadap proporsi luasan mangrove terhadap tambak. Pada awalnya proporsi luasan mangrove terhadap tambak adalah 80 : 20.
Jurnal Perikanan dan Kelautan Volume 7 Nomor 1 : 25 – 39. Juni 2017
3) Penetapan  kawasan  sempadan  pantai  (minimal  130  m  dari  bibir  pantai)  dan sempadan sungai (minimal 50 m dari bibir sungai).
4) Perbaikan kanal  air, jalan, jembatan dan prasarana lainnya menjadi  tanggung jawab LMDH.
5) Pembuatan bak penampungan air (tandon), penerapan GAP dan perwilayahan komoditas harus dilakukan untuk meningkatkan produksi
6) Pelibatan  masyarakat  (pengarap)  terhadap  program  kelestarian  mangrove, misal: reboisasi  dan penjagaan tanaman mangrove terhadap pelaku penebang liar.
7) Tidak boleh melakukan jual-beli dan penggadaian hak garapan
8) Tidak  boleh  melakukan  penebangan,  modifikasi  dan  kegiatan  yang  merusak mangrove dan perairan sekitarnya
9) Setiap  masyarakat  yang  memanfaatkan  kawasan  minawana  dikenakan biaya/pajak, kecuali kegiatan penelitian
10) Segala kegiatan yang dilakukan oleh pihak asing terhadap kegiatan di kawasan minawana harus seijin dari pengurus LMDH
3. Sistem hak ( right )
Pada  awalnya  hak  pengelolaan  minawana  (hak  garap)  adalah  maksimum  2 ha/KK. Berdasarkan perjanjian awal yang tertuang dalam buku anggota pemegang hak  garap  disebutkan  bahwa  setiap  penggarap  memiliki  hak  garap  tambak  dan hasilnya.  Hak  garap  ini  pada  awalnya  adalah  1  tahun  dan  diperpanjang  setiap tahun.  Hasil  wawancara  dengan  penggarap  didapatkan  bahwa  100%  penggarap mengakui memperoleh hak garapan berupa hasil perikanan baik budidaya maupun udang harian (Tabel 5).
Tabel  5.    Kondisi  dan  persepsi  penggarap  terhadap  sistem  hak  di  RPH  Tegal-
Tangkil Hak Kondisi lapangan % responden Memperoleh hasil perikanan Penggarap memperoleh hasil perikanan dari kegiatan budidaya dan udang harian 100,00 Luas garapan maksimal 2 ha  Banyak penggarap yang memiliki luas garapan lebih dari 2 ha 48,15 Hak garapan diperuntukkan bagi penduduk domisili desa terdekat Banyak  penggarap  yang  berasal dari luar desa terdekat 30,00 Upaya perbaikan oleh Perhutani terkait dengan hak-hak penggarap terhadap wilayah  mangrove, antara lain :
1) Melakukan  pendataan  terhadap  penggarap  terkait  kondisi  dan  luasan  lahan garapan.
2) Pembatasan  hak  guna  garap  dan  domisili  penggarap.  Seperti  konsep  awal masing-masing  penggarap  hanya  dapat  tanah  garapan  maksimal  2  ha  dan berdomisili pada desa administrasi lahan minawana.
3) Masyarakat penggarap tambak berhak melakukan budidaya ikan/udang sesuai dengan  perwilayahan  komoditas  dan  GAP  yang  telah  ditetapkan.  Penggarap
tambak  juga  berhak  untuk  hasil  tangkapan  udang  harian  dari  tambak  yang dikelolanya
4) Masyarakat  non penggarap tambak berhak melakukan penangkapan kepiting, wideng,  belut,  ular,  burung,  dan  biawak.  Penangkapan  terhadap  kepiting, wideng,  belut,  ular,  burung,  dan  biawak  dengan  cara  yang  tidak  merusak lingkungan, baik mangrove maupun perairan sekitarnya
5) Penampungan dan pemasaran hasil produksi dan hasil tangkapan dilakukan di KUD masing-masing administrasi LMDH
6) Pengurus  dan  anggota  LMDH  berhak  untuk  menegur,  melaporkan  ke  pihak yang  berwajib  dan  mencegah  pihak-pihak  yang  akan  melakukan  perusakan mangrove dan perairan sekitarnya

## 4.  Sistem monitoring dan evaluasi
Pelaksanaan  pemantauan  terhadap  aturan  di  kawasan  RPH  Tegal-Tangkil dilaksanakan  oleh  Perhutani  sebagai  pemegang  otoritas  dan  hak  pengelolaan. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  penggarap  terhadap  kegiatan  pemantauan yang  dilakukan  oleh  pihak  Mandor,  menyebutkan  bahwa  tidak  ada  responden (0,00%) yang melihat mandor melakukan pemantauan langsung di lapangan setiap hari  ataupun  setiap  minggu.  Responden  hanya  melihat  mandor  melakukan pemantauan sesekali tiap bulan dan itupun hanya 5,56% yang menyatakan melihat mandor  melakukan  pemantuan.  Pemantauan  yang  rutin  dilakukan  oleh  para mandor  adalah  setiap  tahun,  ketika  akan  mengambil  retribusi  dari  penggarap (Tabel 6).
Tabel 6. Kondisi  kondisi  dan  persepsi  penggarap  terhadap  pemantauan  yang dilakukan oleh mandor di lapangan Monitoring Kondisi lapangan % responden Setiap hari Tidak dilakukan 0,00 Setiap minggu Tidak dilakukan 0,00 Setiap bulan Sangat jarang dilakukan 5,56 Setiap tahun Hal  ini  dilakukan  pada  saat  pengambilan retribusi 100,00
Dengan  melihat  permasalahan  diatas,  hal-hal  yang  harus  dilakukan  oleh pengelola terkait dengan monitoring antara lain :
1) Pemberian kewenangan kepada LMDH (melibatkan pengurus LMDH) terkait dengan  pemantauan  pelaksanaan  aturan  yang  berkaitan  dengan  kelestarian mangrove,  seperti:  reboisasi,  penebangan  dan  modifikasi  empang  dan pemindahan hak garap.
2) Para  mandor  hendaknya  berkoordinasi  dengan  LMDH  dan  KUD  terkait dengan permasalahan empang dan produksi perikanan.
3) Kegiatan  pemantauan  dari  Asper  hendaknya  minimal  dilakukan  seminggu sekali  dan  dilakukan  diskusi  dengan  penggarap  terkait  permasalahan minawana terutama terhadap kelestarian mangrove
4) Penambahan staff (polisi hutan) untuk meningkatkan pengawasan di kawasan RPH Tegal-Tangkil
5) Pemantauan  dan  kontrol  terhadap  pelaksanaan  GAP  dan  perwilayahan komoditas menjadi tanggung jawab LMDH
6) Pemantauan  dan  kontrol  terhadap  penangkapan  kepiting,  wideng,  belut,  ular, dan burung menjadi tanggung jawab LMDH
5.  Sistem sanksi ( sanctions )
Pada  awalnya  penggarap  tidak  berani  melakukan  penebangan/modifikasi karena sanksi yang jelas yakni hak garap dicabut bahkan sampai dipenjara. Akan tetapi  seiring  dengan  perubahan  waktu  penerapan  aturan  dan  sanksi  yang  tidak jelas  menyebabkan  masyarakat  berani  untuk  melakukan  penebangan/modifikasi (Tabel 7).
Tabel 7. Kondisi dan persepsi penggarap terhadap pelaksanaan sistem sanksi
Sistem sanksi Kondisi lapangan % responden Teguran Pihak  Asper  hanya  sebatas  teguran terhadap  pihak-pihak  yang  melakukan pelanggaran 100,00 Penjara Hukuman  penjara  bagi  orang  yang melakukan penebangan liar 5,56 Pencabutan  hak garap Pencabutan  hak  garap  bagi  yang melakukan pelanggaran 0,00
Hal-hal  yang  perlu  dilakukan  oleh  pengelola  terkait  sistem  sanksi  dalam pengelolaan kawasan minawana RPH Tegal-Tangkil antara lain :
1) Jika  melakukan  penebangan/modifikasi  empang  diberikan  peringatan  dan hukuman harus menanam kembali seperti sedia kala
2) Pencabutan hak garap jika tidak mengindahkan peringatan dan hukuman yang diberikan.  Hendaknya  dilakukan  terlebih  dahulu  teguran  (peringatan)  yang jika melakukan pelanggaran 2 kali akan dicabut hak garapnya
3) Jika pelanggaran terhadap pindah garap tanpa sepengetahuan pihak Perhutani adalah  tidak  mengakui  hak  garap  yang  baru  sebelum  disetujui  oleh  pihak Perhutani.
4) Tindak tegas terhadap penebang liar berupa denda atau penjara
5) Pemberian  insentif  kepada  penggarap/masyarakat  yang  secara  langsung  aktif melakukan  pelestarian  mangrove.  Misalnya:  pemberian  beasiswa  bagi  anak atau berupa santunan lainnya

## KESIMPULAN
Secara ekologi didapatkan bahwa :
a) Penutupan  mangrove  memberikan  kontribusi  yang  nyata  terhadap  hasil tangkapan udang harian (Selang kepercayaan 99%).
b) Kualitas  air insitu masih  dapat  menunjang  kegiatan  budidaya.  Akan  tetapi, adanya  indikasi  terdeteksi  logam  berat,  sehingga  perlu  pembuatan  sistem tandon untuk memperbaiki kualitas air.
Secara bioteknis didapatkan bahwa :
a) Masyarakat  penggarap  tambak  melakukan  budidaya  secara  tradisional  dan umumnya tidak  melakukan standar budidaya yang baik.
b) Tidak  ada  perwilayahan  komoditas  sesuai  sebaran  salinitas  di  kawasan minawana RPH Tegal-Tangkil.
Perhitungan  ekonomi  pengembangan  minawana  di  RPH  Tegal-Tangkil  dapat meningkatkan  pendapatan  masyarakat.  Peningkatan  pendapatan  masyarakat mencapai :
a) 509,60% pada sistem polikultur antara udang dan bandeng
b) 449,72% pada sistem polikultur antara bandeng dan mujair.
Perbaikan  pengelolaan  minawana  setidaknya  fokus  terhadap  kelembagaan  yakni sistem organisasi dan aturan main.
a) Perbaikan dalam struktur organisasi pengelolaan minawana menjadi langkah pertama  dalam  perbaikan  pengelolaan.  Oleh  karena  itu,  Perhutani  tentunya perlu memberikan kewewenangan terhadap LMDH sebagai organisasi resmi yang mengatur pengelolaan di lapangan.
b) Langkah  selanjutnya  adalah  perbaikan  pengelolaan  minawana  adalah perbaikan  dalam  aturan  main  dalam  pengelolaan.  Aturan  main  ini  terkait dengan  apa  yang  boleh  dan  tidak  boleh  dilakukan  terhadap  pengelolaan minawana. Selain itu, tentunya sanksi atau imbalan apa yang diperoleh jika melanggar aturan yang ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Awang  SA,    Widayanti  WT,  Himmah  B,  Astuti  A,  Septiana  RM,  Solehudin, Novenanto  A . 2008. Panduan  Pemberdayaan  Lembaga  Masyarakat  Desa Hutan (LMDH).  Montpellier,  Bogor,  Yogyakarta:  French  Agricultural Research  Centre  for  International  Development  (CIRAD),  Center  for International  Forestry  Research  (CIFOR),  dan  PKHR  Fakultas  Kehutanan UGM.
Gittinger  JP.  2008. Analisa  Ekonomi  Proyek-proyek  Pertanian. Terjemahan  dari Economic Analysis of Agriculture Project . Penerjemah Komet Mangiri dan Slamet Sutomo. Jakarta : UI Press.
Hastuti  RB.  2010.  Penerapan  Minawana  (Silvofishery)  Berwawasan  Lingkungan di Pantai Utara Kota Semarang. Lingkungan Tropis 5 (1) : 11-20.
[Kepmen] Keputusan Menteri Kelautan Perikanan dan Kelautan. 2004. Keputusan Menteri  Kelautan  Dan  Perikanan  Nomor:  Kep.  28/Men/2004  Tentang Pedoman  Umum  Budidaya  Udang  Di  Tambak.  Jakarta:  Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Muhtadi  A,  Soewardi  K,  Taryono.  2015.  Status  Ekologis  dan  Pengembangam Minawana  bagi  Peningkatan  Ekonomi  Masyarakat  (Studi  Kasus:  Kawasan Minawana,  RPH  Tegal-Tangil,  KPH  Purwakarta,  Blanakan  Subang  Jawa Barat). Acta aquatica , 2 (1) : 41-47
Nur  SH.  2002. Pemanfaatan  Ekosistem  Hutan  Mangrove  Secara  Lestari  Untuk tambak  Tumpangsari  di  kabupaten  Indramayu  Jawa  Barat . [DISERTASI]. Bogor: Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
Perhutani Purwakarta. 2005. Renstra Pengelolaan Hutan Lindung Mangrove KPH Purwakarta . Purwakarta : Perhutani KPH Purwakarta.
Ruddle  K.  1998.  Traditional  Community-Based  Coastal  Marine  Fisheries Management in Viet Nam. Ocean & Coastal Management . 40 : 1-22.
[SNI]  Standar  Nasional  Indonesia.  2009. Produksi  bandeng  ukuran  konsumsi secara  intensif  di  tambak .  SNI  7309:2009.  Jakarta:  Badan  Standardisasi Nasional.
Soekartawi. 1995. Analisis Usaha Tani. Jakarta : UI Press.