## DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN
Oleh I Ketut Suratha
Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja-Bali

## Abstrak
Negara  Indonesia  merupakan  Negara  yang  memiliki  jumlah  penduduk sangat  besar.  Jumlah  penduduk  di  Indonesia  setiap  tahunnya  mengalami peningkatan. Kepadatannya dapat dlihat pada tahun 2000 adalah 108 jiwa per km persegi.  Jumlah  ini  meningkat  menjadi  116  orang  per  kilometer  persegi  pada tahun  2005.  Sejak  manusia  pertama  kali  menempati  bumi,  lahan  sudah  menjadi salah  satu  unsur  utama  dalam  menunjang  kelangsungan  kehidupan  atau  lahan difungsikan  sebagai  tempat  manusia  beraktivitas.  Aktifitas  yang  pertama  kali dilakukan  adalah  pemanfaatan  lahan  untuk  bercocok  tanam  (pertanian).  Seiring pertumbuhan  penduduk  dan  perkembangan  peradaban  manusia,  penguasaan  dan penggunaan  lahan  mulai  terusik.  Keterusikan  ini  akhirnya  menumbuhkan kompleksitas  permasalahan  akibat  pertambahan  penduduk,  penemuan  dan pemanfaatan  teknologi,  serta  dinamika  pembangunan.  Lahan  yang  semula berfungsi  sebagai  media  bercocok  tanam  (pertanian)  berangsur-angsur  berubah menjadi multifungsi pemanfaatan, serta berdampak terhadap ketahanan pangan di Indonesia.
Kata-kata kunci: Alih fungsi lahan pertanian, ketahanan pangan.

## 1. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki  jumlah  penduduk sangat  besar.  Jumlah  penduduk  tersebut  semakin  bertambah  setiap  tahunnya. Sebagai  gambaran,  dapat  kita  lihat  dari  tingkat  kepadatan  penduduk  Indonesia pada tahun 2000 adalah 108 jiwa per kilometer persegi, jumlah ini meningkat jadi 116  orang  per  kilometer  persegi  pada  tahun  2005  (BPS   2005).  Utomo  et  al. (1992)  dalam  Lestari  (2010)  mengemukakan  bahwa  alih  fungsi  atau  alih  fungsi lahan dapat didefinisikan sebagai perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang membawa  dampak  negatif  (masalah)  terhadap  lingkungan  dan  potensi  lahan  itu sendiri.
Sejak  manusia  pertama  kali  menempati  bumi,  lahan  sudah  menjadi  salah satu  unsur  utama  dalam  menunjang  kelangsungan  kehidupan.  Konkritnya,  lahan difungsikan  sebagai  tempat  manusia  beraktivitas  untuk  mempertahankan eksistensi. Aktivitas yang pertama kali dilakukan adalah pemanfaatan lahan untuk bercocok  tanam  (pertanian).  Seiring  pertumbuhan  populasi  dan  perkembangan peradaban manusia, penguasaan dan penggunaan lahan mulai terusik. Keterusikan ini akhirnya menimbulkan kompleksitas permasalahan akibat pertambahan jumlah penduduk,  penemuan  dan  pemanfaatan  teknologi,  serta  dinamika  pembangunan. Lahan  yang  semula  berfungsi  sebagai  media  bercocok  tanam  (pertanian), berangsur-angsur berubah menjadi multifungsi pemanfaatan.
Banyak  sekali  faktor  yang  menyebabkan  adanya  alih  fungsi  lahan pertanian,  salah  satunya  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Kustiawan  (1997)  dalam Massardy (2009) yaitu alih fungsi lahan sawah banyak terjadi di Pulau Jawa yaitu di  wilayah  Pantura.  Lahan  pertanian  yang  subur  tersebut  kemudian  dialih  fungsi menjadi  perumahan,  industri,  dan  prasarana  yang  luasnya  jauh  lebih  besar dibandingkan  dengan  luas  sawah  baru.  Hal  ini  yang  menyebabkan  luas  sawah mengalami  penyusutan  yang  cukup  besar.  Pertumbuhan  penduduk  yang  begitu cepat,  serta  intensitas  pembangunan  yang  berkembang  dalam  berbagai  bidang tentu  saja  akan  menyebabkan  ikut  meningkatnya  permintaan  akan  lahan. Permintaan  akan  lahan  pertanian  terus  bertambah,  sedangkan  kita  tahu  bahwa lahan  pertanian  yang  tersedia  jumlahnya  sangat  terbatas.  Hal  inilah  yang kemudian mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian atau industri. Kebijakan pemerintah menyangkut pertanian ternyata sebagian besarnya tidak  berpihak  pada  sektor  pertanian  itu  sendiri.  Hal  ini  terlihat  dengan  semakin banyaknya  alih  fungsi  lahan  pertanian  menjadi  lahan  non  pertanian.  Lahan pertanian menjadi korban untuk memenuhi kebutuhan lahan penduduk Indonesia yang  tidak  bertanggung  jawab.  Alih  fungsi  lahan  merupakan  konsekuensi  dari akibat  meningkatnya  aktivitas  dan  jumlah  penduduk  serta  pembangunan  yang lainnya.  Alih  fungsi  lahan  pada  hakekatnya  merupakan  hal  yang  wajar  terjadi pada era modern seperti sekarang ini, namun alih fungsi lahan pada kenyataannya membawa  banyak  masalah  karena  terjadi  di  atas  lahan  pertanian  yang  masih produktif.
Lahan  pertanian  dapat  memberikan  banyak  manfaat  seperti  dari  segi ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan.  Namun,  akibat  alih  fungsi  lahan  tersebut sehingga menjadikan semakin sempitnya lahan pertanian akan mempengaruhi segi ekonomi, sosial, dan lingkungan tersebut. Dan jika  alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian  ini  terus  dilakukan  dan  tak  terkendali,  maka  hal  ini  tidak  hanya menjadi  masalah  bagi  petani  di  pedesaan,  tetapi  hal  ini  bisa  menjadi  masalah nasional bangsa Indonesia. Alih fungsi lahan pertanian tidak menguntungkan bagi pertumbuhan  sektor  pertanian  karena  dapat  menurunkan  kapasitas  produksi  dan daya serap tenaga  kerja yang selanjutnya berdampak pada penurunan produksi pangan, dan pendapatan  per  kapita  keluarga  tani.  Alih  fungsi  lahan  pertanian  juga mempercepat  proses  marjinalisasi  usaha  tani  sehingga  menggerogoti  daya  saing produk pertanian  domestik.  Alih  fungsi  lahan  pertanian  merupakan  isu  strategis dalam rangka pemantapan ketahanan pangan nasional, peningkatan  kesejahteraan petani  dan  pengentasan  kemiskinan,  serta  pembangunan  ekonomi  berbasis pertanian.
Berbagai peraturan  yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan sebenarnya telah  diterbitkan  pemerintah  untuk  mengendalikan  alih  fungsi  lahan  pertanian namun  pengalaman  menunjukkan  bahwa  peraturan-peraturan  tersebut  kurang efektif.  Pada  masa  pemerintahan  otonomi  daerah,  peraturan-peraturan  yang umumnya  diterbitkan  oleh  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  propinsi,  semakin kurang  efektif  karena  pemerintah  kabupaten/kotamadya  memiliki  kemandirian yang luas dalam merumuskan kebijakan pembangunannya (Simatupang, 2001).

## 2. PEMBAHASAN

## 1. Faktor Penyebab Alih Fungsi Lahan
Ditinjau  menurut  prosesnya,  alih  fungsi  lahan  sawah  dapat  pula terjadi: (a) secara gradual, (b) seketika ( instant ). Alih fungsi secara gradual lazimnya disebabkan fungsi sawah tidak optimal. Umumnya hal seperti ini terjadi akibat degradasi mutu irigasi atau usaha tani padi di lokasi tersebut tidak dapat berkembang karena kurang menguntungkan. Alih fungsi secara instant pada  umumnya  berlangsung  di  wilayah  sekitar  urban,  yakni
berubah menjadi lokasi pemukiman atau kawasan industry  Sumaryanto et al (1995).
Proses  terjadinya  alih  fungsi  lahan  pertanian  ke  penggunaan  non pertanian  disebabkan  oleh  beberapa  faktor.  Kustiwan  (1997) dalam Supriyadi  (2004)  menyatakan  bahwa  setidaknya  ada  tiga  faktor  penting yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan sawah yaitu:
a. Faktor Eksternal
Merupakan  faktor  yang  disebabkan  oleh  adanya  dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi.
b. Faktor Internal
Faktor  ini  lebih  melihat  sisi  yang  disebabkan  oleh  kondisi  sosial- ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan.
c. Faktor Kebijakan
Yaitu aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah  yang  berkaitan  dengan  perubahan  fungsi  lahan  pertanian. Kelemahan  pada  aspekregulasi  atau  peraturan  itu  sendiri  terutama terkait  dengan  masalah  kekuatan  hukum,  sanksi  pelanggaran,  dan akurasi objek lahan yang dilarang dialih fungsi.
Pasandaran  (2006)  menjelaskan  paling  tidak  ada  tiga  faktor,  baik sendiri-sendiri  maupun  bersama-sama  yang  merupakan  determinan  alih fungsi lahan sawah, yaitu:
1. Kelangkaan sumberdaya lahan dan air
2. Dinamika pembangunan
3. Peningkatan jumlah penduduk
Pakpahan, et.al (1993) dalam Munir  (2008)  membagi  faktor  yang mempengaruhi  alih  fungsi  dalam  kaitannya  dengan  petani,  yakni  faktor tidak  langsung  dan  faktor  langsung.  Faktor  tidak  langsung  antara  lain perubahan  struktur  ekonomi,  petumbuhan  penduduk,  arus  urbanisasi  dan konsistensi  implementasi  rencana  tata  ruang.  Sedangkan  faktor  langsung dipengaruhi  oleh  pertumbuhan  pembangunan  sarana  transportasi,
pertumbuhan  kebutuhan  lahan  untuk  industri,  pertumbuhan  sarana pemukiman dan sebaran lahan sawah.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah di  tingkat  petani,  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Rusastra  (1994) dalam Munir (2008) adalah sebagai pilihan alokasi sumber daya melalui transaksi yang  dipengaruhi  oleh  kondisi  sosial  ekonomi  petani  seperti  tingkat pendidikan, pendapatan dan kemampuan ekonomi secara keseluruhan serta pajak  tanah,  harga  tanah  dan  lokasi  tanah.  Sehingga  diperlukan  kontrol agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

## 2. Dampak  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian  Terhadap  Ketahanan Pangan
Sektor  pertanian  merupakan  salah  satu  sektor  yang  selama  ini masih  diandalkan  oleh  Negara  Indonesia  karena  sektor  pertanian  mampu memberikan  pemulihan  dalam  mengatasi  krisis  yang  terjadi  di  Indonesia. Keadaan inilah yang menampakkan bahwa sektor pertanian sebagai salah satu  sektor  yang  andal  dan  mempunyai  potensi  besar  untuk  berperan sebagai  pemicu  pemulihan  ekonomi  nasional  melalui  salah  satunnya adalah ketahanan pangan nasional. Dengan demikian diharapkan kebijakan untuk  sektor  pertanian  lebih  diutamakan.  Namun  setiap  tahun  untuk  luas lahan  pertanaian  selalu  mengalami  alih  fungsi  lahan  dari  lahan  sawah  ke lahan  non  sawah.  Alih  fungsi  lahan  pertanian  pada  umumnya  berdampak sangat  besar  pada  bidang  sosial  dan  ekonomi.  Hal  tersebut  dapat  terlihat salah  satunya  dari  berubahnya  fungsi  lahan.  Menurut  Somaji  (1994),  alih fungsi  lahan  juga  berdampak  pada  menurunnya  porsi  dan  pendapatan sektor pertanian petani pelaku alih fungsi dan menaikkan pendapatan dari sektor non-pertanian. Alih fungsi lahan pertanian ini akan berdampak pada ketahanan  pangan.  Seperti  yang  kita  ketahui,  sebagian  besar  masyarakat Indonesia sangat bergantung pada alam, apabila alih fungsi lahan ini tetap berlanjut, akan mempengaruhi ketahanan pangan.
Bagi  Indonesia,  masalah  ketahanan  pangan  sangatlah  krusial. Pangan  merupakan  basic  human  need  yang  tidak  ada  substitusinya. Indonesia  memandang  kebijakan  pertanian  baik  di  tingkat  nasional, regional  dan  global  perlu  ditata  ulang.  Persoalan  ketahanan  pangan  dan pembangunan  pertanian  harus  kembali  menjadi  fokus  dari  arus  utama pembangunan  nasional  dan  global.  Saat  ini  kondisi  lahan  pertanian, termasuk persawahan, sangat mengkhawatirkan karena terus dialih fungsi atau  beralih  fungsi  menjadi  nonpertanian,  seperti  permukiman, perdagangan, industri, dan jalan.
Berkurangnya  lahan  sudah  pasti  akan  berpengaruh  pada  aktivitas sektor  pertanian  dan  berkorelasi  positif  pada  defisit  kebutuhan  tenaga kerja.  Yang  dapat  melahirkan  lebih  banyak  lagi  pengangguran  karena lahan  pertanian  semakin  sempit  yang  memaksa  pelaku  sektor  ini meninggalkan pertanian. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian saat ini  telah  berlangsung  dan  sulit  untuk  dihindari  akibat  pesatnya  laju  laju pembangunan. Alih fungsi lahan sudah sejak lama menjadi masalah, areal sawah  yang  berubah  fungsi  setiap  tahun  akan  mempengaruhi  jumlah produksi padi.
Permasalahan  yang  ditimbulkan  oleh  akibat  pergeseran  atau mutasi  lahan  sawah  ke  non  sawah  perlu  dilihat  bukan  saja  berdasarkan dampaknya kepada produksi padi saja, tetapi perlu dilihat dalam perspektif yang  lebih  luas.  Dampak  yang  lebih  luas  tersebut  termasuk  pengaruhnya terhadap  kesetabilan  politik  yang  diakibatkan  oleh  kerawanan  pangan, perubahan  sosial  yang  merugikan,  menurunya  kualitas  lingkungan  hidup terutama  yang  menyangkut  sumbangan  fungsi  lahan  sawah  kepada konservasi  tanah  dan  air  untuk  menjamin  kehidupan  masyarakat  dimasa depan.
Dampak  dari  kehilangan  lahan  pertanian  produktif  adalah kehilangan  hasil  pertanian  secara  permanen,  sehingga  apabila  kondisi  ini tidak  terkendali  maka  dipastikan  kelangsungan  dan  peningkatan  produksi akan  terus  berkurang  dan  pada  akhirnya  akan  mengancam  kepada  tidak stabilnya  ketahanan  pangan  Inilah  penyebab  mengapa  Indonesia  yang
sejak  dulu  dikenal  sebagai  negara  agraris,  namun  kemajuan  sektor pertaniannya  masih  jauh  dari  harapan.  Sektor  pertanian  Indonesia  masih tertinggal dengan nagara-negara lain.

## 3. Cara Penanganan Alih Fungsi Lahan Pertanian.
Pembahasan  dan  penanganan  masalah  alih  fungsi  lahan  pertanian yang  dapat  mengurangi  jumlah  lahan  pertanian,  terutama  lahan  sawah, telah berlangsung sejak dasawarsa 90-an.
Akan  tetapi  sampai  saat  ini  pengendalian  alih  fungsi  lahan pertanian  belum  berhasil  diwujudkan.  Selama  ini  berbagai  kebijaksanaan yang  berkaitan  dengan  masalah  pengendalian  alih  fungsi  lahan  sawah sudah  banyak  dibuat.  Setidaknya  ada  10  peraturan/perundangan  yang berkenaan  dengan  masalah  ini  salah  satunya  adalah SE/KBAPPENAS 5334/MK/9/1994  Pelarangan  Alih  fungsi  Lahan  Sawah  Irigasi  Teknis Untuk  Non  Pertanian. Namun  peraturan-peraturan  tersebut  terkesan tumpul karena:
a. Adanya  kelemahan  pada  peraturan  itu  sendiri  terutama  yang  terkait dengan  masalah  kekuatan  hukum,  sanksi  pelanggaran,  dan  akurasi objek lahan yang dilarang dialih fungsi serta penegakan hukum lemah.
b. Pelaksanaan  pemerintahan  otonomi  menyebabkan  peraturan-peraturan yang diterbitkan secara sentralistis kurang memiliki kekuatan hukum.
c. Peraturan-peraturan  tersebut  terkesan  bertentangan  dengan  fenomena alih  fungsi  lahan  yang  tidak  mungkin  dihindari  selama  pertumbuhan ekonomi  masih  merupakan  tujuan  pembangunan.Selain  itu  upaya tersebut  belum  mampu  menekan  laju  alih  fungsi  lahan  sawah  yang masih  cukup  besar  bahkan  semakin merambah  ke  lahan  sawah  irigasi teknis  yang  sangat  potensial.  Revitalisai  kebijakan  alih  fungsi  lahan dalam   rangka  meningkatkan  efektifitas  kebijakan  tersebut  harus dilakukan.berikut  kebijakan  perubahan  yang  diperlukan  dalam  rangka
meningkatkan  efektifitas  kebijakan  alih  fungsi  lahan  sawah  secara tepat dan berimbang.
Dengan begitu banyak permasalahan yang diakibatkan oleh alih fungsi  lahan  pertanian,  untuk  itu  ada  beberapa  strategi  penanganan atau pengendalian tanah secara menyeluruh. Seperti yang dikemukakan  oleh  Sunito  et  al  (2005)  strategi  yang  dapat  ditempuh salah satunya adalah memperkecil peluang terjadinya alih fungsi lahan pertanian.  Upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  memperkecil terjadinya alih fungsi lahan adalah dari sisi penawaran dan sisi permintaan.
Sunito et al (2005) juga menjelaskan bahwa dari sisi penawaran dapat  berupa  insentif  kepada  pemilik  lahan.  Sedangkan  dari  sisi permintaan dapat dilihat melalui :
1. Mengembangkan pajak tanah yang progresif;
2. Meningkatkan  efisiensi  kebutuhan  lahan  non-pertanian  sehingga tidal ada tanah yang sia-sia;
3. Mengembangkan  prinsip  hemat  lahan  untuk  kawasan  industri, perumahan dan perdagangan.
Strategi  untuk  mengendalikan  kegiatan  alih  fungsi  lahan pertanian yang berikutnya adalah dengan membatasi  alih fungsi tanah sawah  yang  memiliki  produktivitas  tinggi  dan  menyerap  tenaga  kerja pertanian  dalam  upaya  mengurangi  pengangguran.  Kemudian mengarahkan kegiatan alih fungsi tanah pertanian untuk pembangunan kawasan  industri,  perdagangan  dan  perumahan  pada  kawasan  yang kurang  produktif.  Selanjutnya  dengan  membatasi  luas  tanah  yang dapat  dialih  fungsi  di  setiap  kabupaten/kota  yang  mengacu  pada kemampuan  pengadaan  pangan  mandiri.  Serta  dengan  menetapkan Kawasan  Pangan  Abadi  yang  tidak  boleh  di  alih  fungsi,  dengan pemberian insentif bagi pemilik tanah (Sunito et al. 2005).
Selain  strategi-strategi  yang  telah  dikemukakan  oleh  Sunito  et al. (2005) di atas, penulis juga dapat memberikan beberapa saran atau penanganan  untuk  mengatasi adanya  alih  fungsi  lahan  pertanian  yang semakin  meluas.  Strategi  yang  utama  yaitu  mengenai  kebijakan pemerintah  yang  ingin  mengganti  lahan  pertanian  menjadi  lahan industi  itu  harus  di  ubah,  selain  itu  juga  alih  fungsi  lahan  sebaiknya dilakukan  pada  lahan  yang  memang  sudah  tidak  produktif.  Alternatif terakhir  yang  bisa  diharapkan  adalah  walaupun  tetap  dilakukan  alih fungsi  lahan,  namun  harus  benar-benar  memperhatikan  kelestarian lingkungan yang ada di pedesaan.

## 3. PENUTUP
Proses  terjadinya  alih  fungsi  lahan  pertanian  ke  penggunaan  non pertanian  disebabkan  oleh  beberapa  faktor.  Kustiwan  (1997) dalam Supriyadi  (2004)  menyatakan  bahwa  setidaknya  ada  tiga  faktor  penting yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan sawah yaitu:
a. Faktor Eksternal
b. Faktor Internal
c. Faktor Kebijakan
alih fungsi lahan juga berdampak pada menurunnya porsi dan pendapatan sektor  pertanian  petani  pelaku  alih  fungsi  dan menaikkan  pendapatan  dari  sektor non-pertanian.  Alih  fungsi  lahan  pertanian  ini  akan  berdampak  pada  ketahanan pangan.  Seperti  yang  kita  ketahui,  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  sangat bergantung  pada  alam,  apabila  alih  fungsi  lahan  ini  tetap  berlanjut,  akan mempengaruhi ketahanan pangan.
Strategi  untuk  mengendalikan  kegiatan  alih  fungsi  lahan  pertanian  yang berikutnya  adalah  dengan  membatasi  alih  fungsi  tanah  sawah  yang  memiliki produktivitas  tinggi  dan  menyerap  tenaga  kerja  pertanian  dalam  upaya mengurangi  pengangguran.  Kemudian  mengarahkan  kegiatan  alih  fungsi  tanah pertanian  untuk  pembangunan  kawasan  industri,  perdagangan  dan  perumahan pada  kawasan  yang  kurang  produktif.  Selanjutnya  dengan  membatasi  luas  tanah
yang dapat dialih fungsi di setiap kabupaten/kota yang mengacu pada kemampuan pengadaan  pangan  mandiri.  Serta  dengan  menetapkan  Kawasan  Pangan  Abadi yang  tidak  boleh  di  alih  fungsi,  dengan  pemberian  insentif  bagi  pemilik  tanah (Sunito et al. 2005).

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi,Muhammad Nur.2009.Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan.
http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptitbpp-gdl- muhamadnur-33272 . (Diunduh tanggal 11 September 2014).
Aristyani,Rufina.2013.Ketahanan Pangan di Indonesia.
http://rufinaaristyani.blogspot.com/2013/06/makalah-ketahanan-pangan- di-indonesia.html . (Diunduh tanggal 11 September 2014).
Budarka,Nyoman.2012. Faktor Penyebab Alih fungsi Lahan Sawah. http://budgeo 90.blogspot.com/2012/07/faktor-penyebab-alih fungsi-lahan-sawah.html . (Diunduh tanggal 11 September 2014).
Desy,Dewa  Ayu.2013.Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian. http://desymoody.  blogspot. com/2013/07/alih-fungsi-lahan-pertanian.html .
(Diunduh tanggal 11 September 2014).
Syarbani,Chaldier.2012.Alih fungsi Lahan Mengancam Ketahanan Pangan. http://chaidier-syarbani.blogspot.com/ (Diunduh tanggal 11 Septeber 2014).
Trinuryanti.2011.Dampak Alih fungsi Lahan Pertanian Bagi Kesejahteraan Petani di Pedesaan.http://trinuryanti.wordpress.com/2011/05/16/dampak-alih fungsi-lahan-pertanian-bagi-kesejahteraan-petani-di-pedesaan.
(Diunduh tanggal 11 September 2014).