licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/

## Tumpang Tindih Sertifikat Tanah
Alvina Nur Aziziyah 1 , Mas Anienda Tien Fitriyah 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, alvinanuraziziyah1923@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

## ABSTRACT
Overlapping land certificates (Overlapping) is a situation where there are land parcels that overlap with other land parcels and there are multiple certificates for the same land parcel. This study aims to determine the causes of overlapping land certificates (overlapping) both in terms of internal factors and external factors and legal remedies for settlement and future legal remedies to overcome overlapping land certificates (overlapping). This research  uses  empirical  juridical  methods  or  research  in  the  field  that  examines  the  implementation  or implementation of applicable legal provisions and facts that occur in society. Data collection was carried out by  field  studies.  Data  analysis  was  carried  out  using  qualitative  analysis  methods  and  using  a  qualitative approach.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  causes  of  overlapping  certificates  (overlapping)  are digitalization and also a lack of land maintenance by the community. The legal effort that can be taken to resolve the dispute is by canceling the certificate which of course has gone through several stages of the process and the future legal action is to routinely conduct outreach to certificate holders and the Ministry of Agrarian Affairs/BPN will immediately carry out electronic certificates in order to reduce overlapping land certificates (overlapping).
Keywords
Certificate Cancellation; Overlapping Certificates; Overlapping Cite This Paper Aziziyah, A. N., & Fitriyah, M. A. (2023). Tumpang Tindih Sertifikat Tanah.  Legal Spirit, 7(2).

## PENDAHULUAN
Tanah merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik itu digunakan sebagai lahan mencari nafkah seperti berkebun misalnya atau digunakan untuk membangun rumah  untuk  tempat  tinggal,  bahkan  kehidupan  sehari  hari  kita  dilakukan  diatas  tanah. Tanah merupakan hal yang selalu berjalan berdampingan dengan kehidupan masyarakat. Bertambahnya  populasi  di  Indonesia  mengakibatkan  kebutuhan  akan  tanah  semakin meningkat,  karena  itulah  pentingnya  pendaftaran  tanah  sebagai  jaminan  untukkepastian hukum  dan  hak  atas  kepemilikan  tanah  dengan  memiliki  bukti  kepemilikan  tanah  yaitu sertifikat tanah. Bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang berada didalamnya adalah suatu karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh rakyat Indonesia dan oleh sebab  itu,  sudah  semestinya  pemanfaatan  fungsi  yang  ada  didalamnya  digunakan  untuk menggapai  dan  memenuhi  kesejahteraan  rakyat  Indonesia. 1 Bumi  yang  dimaksud  adalah tanah  yang  ada  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  yang  merupakan  kekayaan  alam sebagai  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  digunakan  untuk  kesejahteraan  masyarakat banyak. Pada kenyataannya permukaan bumi tidak pernah bertambah, akan tetapi disisi lain
1 Penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
populasi  manusia  diatasnya  semakin  meningkat  setiap  harinya.  Meningkatnya pembangunan di era globalisasi ini maka semakin banyak pula tanah yang digunakan untuk pembangunan  sehingga  semakin  pesatnya  pembangunan  dinegara-negara  khususnya  di Indonesia.
Permasalahan sertifikat tanah seringkali menjadi persengketaan bahkan sampai ke sidang pengadilan. Hal ini terjadi karena tanah mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan  masyarakat,  yang  membuat  masyarakat  berusaha  untuk  memperoleh  tanah dengan berbagai cara bahkan dengan cara yang tidak sah yaitu mencoba mengambil tanah milik orang lain. Sengketa demi sengketa memperebutkan hak atas tanah tidak lepas dari kurangnya  kesadaran  masyarakat  akan  arti  kepastian  hukum  dengan  mendaftarkan tanahnya. Permasalahan sertifikat tanah merupakanpermasalahan hukum yang kompleks, sehingga permasalahan tanah tidak mudah untuk diselesaikan dengan cepat. 2
Pengertian tanah dalam pengertian yuridis mencakup permukaan bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. Hak tanah mencakup hak atas sebagian tertentu yang berbatas di permukaan bumi. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanah adalah: 3
1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang paling atas.
2. Keadaan bumi disuatu tempat.
3. Permukaan bumi yang diberi batas.
4. Bahan-bahan  dari  bumi,  bumi  sebagai  bahan  sesuatu  (pasir,  cadas,  napal,  dan sebagainya).
Sesuai dengan penjelasan pasal 19 UUPA, setiap tanah harus didaftarkan pada kantor pertanahan  setempat.  Dengan  adanya  pendaftaran  tanah,  mempermudahkan  seseorang untuk memperoleh keterangan mengenai sebidang tanah, hak apa yang tertera, berapa luas tanahnya, lokasi tanah, dan tanah tersebut apakah dibebani hak tanggungan dan yang paling penting adalah tanah tersebut mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Pendaftaran tanah memiliki arti penting dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia seperti yang ditegaskan didalam pasal 19 UUPA bahwa pemerintah  mengadakan  pendaftaran  tanah  yang  bersifat  recht  cadastre.  Recht  cadastre sendiri  adalah  pendaftaran  tanah  dalam  rangka  untuk  memberikan  jaminan  kepastian hukum  dan  kepastianterhaadap  hak-hak  atas  tanah.  Pendaftaran  tanah  dapat  dilakukan dengan dua cara yaitu secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah  secara  sistematik  adalah  pendaftaran  tanah  yang  dilakukan  secara  serentak  yang dilakukan disuatu desa atau kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematik dilaksanakan atas kehendak pemerintah. Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian  wilayah  suatu  desa/kelurahan  secara  individual  atau  massal.  Pendaftaran  tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.
Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  dewasa  ini  banyak  terjadi  sengketa  yang berkaitan  dengan  pertanahan,  salah  satunya  banyak  terjadi  permasalahan  kepemilikan terhadap  sertifikat  tanah.  Tingginya  permasalahan  terhadap  sertifikat  tanah  tidak  hanya membuat resah masyarakat, tetapi juga membuat resah institusi pemerintah yaitu kantor pertanahan  atau  yang  biasa  disebut  Badan  Pertanahan  Nasional.  BPN  khususnya  yang berada diKabupaten Klungkung sebagai institusi pemerintah yang bertugas melaksanakan administrasi  dibidang  pertanahan  tentunya  juga  terganggu  jika  permasalahan  terhadap tanah selalu muncul dan tidak segera terselesaikan. Salah satu permasalahan sertifikat tanah
2 Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak atas Tanah di Indonesia, Surabaya: Penerbit Arloka, 2002, hlm.25
3 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka, 2002, hlm.1132.
adalah munculnya sertifikat ganda terhadap tanah yang sama atau biasa disebut tumpang tindih  Sertifikat  (Overlapping).  Permasalahan  ini  tentunya  sangat  merugikan  para  pihak dikarenakan keadaan tanah masih dalam sengketa sehingga tidak produktif.
Tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi maupun kegiatan lainnya.  Tumpang  tindih  sertifikat  tanah  (Overlapping)  sendiri  adalah  suatu  kejadian dimana terdapat dua atau lebih bukti kepemilikan tanah dimana obyek tanahnya sebagian atau  seluruhnya  sama,  tetapi  data  subyeknyabisa  sama  atau  beda.  Dengan  adanya permasalahan  ini  tentunya  menyebabkan  timbulnya  ketidakpastian  hukum  dikarenakan tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk mendapatkan bukti yang jelas serta kepastian hukum dari hak atas tanah tersebut. Terbitnya dua sertifikat tanah atas sebidang tanah dapat mengakibatkan  suatu  permasalahan  hukum  mengingat  sertifikat  memiliki  fungsi  sebagai alat bukti hak atas tanah ataupun hak tanggungan, sedangkan pemilik asli sertifikat tanah dengan sertifikat ganda tersebut juga perlu diberikan jaminan hukum serta perlindungan hukum.
Disebutkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  Pasal  28  DAyat  (1)  yang menjelaskan  bahwa  “Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,jaminan,  perlindungan  dan kepastian hukum yang adil serta per lakuan yang sama di hadapan hukum”. Tentunya hal ini menarik  untuk  dilakukannya  penelitian,  karena  setiap  oramg  berhak  atas  pengakuan jaminan  perlindungan  dan  kepastian  hukum.  Dalam  bidang  pertanahan  sertifikat merupakan bukti yang kuat terhadap hak atas tanah, dan bagaimana bisa sertifikat tanah terbit lebih dari satu sehingga menimbulkan adanya permasalahan tumpang tindih sertifikat (Overlapping).  eperti  yang  kita  tahu,  bahwa  mendaftarkan  tanah  untuk  mendapat pengakuan  hukum  serta  kepastian  hukum  berupa  sertifikat  tanah  tentunyatidak  mudah, perlu  melalui  beberapa  tahapan  proses.  Seperti  kasus  yang  sedang  saya  teliti  di  Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klungkungyang mana telah terjadi adanya Tumpang Tindih Sertifikat Tanah (Overlapping) antara Sertifikat Hak Milik dengan Sertifikat Hak Milik di Kabupaten Klungkung.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi  pembatalan  sertifikat  tanah  akibat  adanya  tumpang  tindih  sertifikat, khususnya di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung.

## METODE
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis  empiris  atau  dengan  kata  lain  adalah  penelitian  di  lapangan,  yaitu  mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum yang berlaku serta fakta yang terjadi di masyarakat. 4 Penelitian  ini  mengacu  berdasarkan  fakta-fakta,  peraturan  perundang- undangan serta teori-teori yang berkaitan dengan Permasalahan Tumpang Tindih Sertifikat (Overlapping) antara Sertifikat Hak Milik dengan Sertifikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Nasional  Kabupaten  Klungkung.  Sehingga  dapat  diperjelas  bahwa  penelitian  ini menggunakan metode hukum empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data berupametode analisis data kualitatif,  yaitu  penelitian  yang  menekankan  kepada  hasildata  deskriptif  yaitu  apa  yang dinyatakan  responden  secara  tertulis,  lisan  dan  perilakunya.  Yang  diteliti  dan  dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Faktor Penyebab Internal Tumpang Tindih Sertifikat Tanah (Overlapping)
4 Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, M.H, Dualisme Penelitian Hukum Normatif &Empiris, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 51
Seiring  dengan  perkembangan  zaman  yang  semakin  maju,  tentunya  kehidupan bermasyarakat  tidak  akan  lepas  dari  adanya  media  elektronik.  Media  elektronik  seperti Handphone  sudah  menjadi  hal  yang  wajib  dipunyai  oleh  setiap  orang.  Hal  ini  tentunya membutuhkan proses yang cukup sulit dan cukup lama, dimana ada proses alih media yang tadinya media cetak seperti koran, majalah, sekarang beralih menjadi bentuk digital yang tentunya jadi lebih mudah didapat atau diakses melalui handphone. Perkembangan media elektronik merupakan suatu perkembangan yang cepat, hal ini tentunya menjadi hal yang harus diperhatikan oleh semua kalangan terutama pemerintah dalam memberikan layanan kepada publik. Tuntutan perkembangan era digital membuat banyak orang menginginkan akses informasi yang efektif dan efisien, orang mengharapkan mereka mampu mendapatkan informasi  tanpa  harus  menunggu  lama  ataupun  melalui  prosedur  yang  berbelit-belit  dan tidak hemat waktu, biaya dan energi. Dari adanya hal tersebut, saat ini pemerintah tengah menjalankan pelayanan berbasis digital yaitu e-government.
Dalam  rangka  penyelenggaraan  e-government,  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  (ATR/BPN)  adalah  sebagai  salah  satu  lembaga pemerintahan  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  publik  dibidang  pertanahan  tengah berupaya  untuk  melakukan  perubahan.  Perubahan  tersebut  berkaitan  dengan  adanya pengelolaan warkah pertanahan. Definisi warkah sendiri diatur dalam Pasal 1 angka (12) Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  (PMNA/KBPN) Nomor 3 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa warkah adalah dokumen yang merupakan pembuktian  data  fisik  dan  data  yuridis  dibidang  tanah  yang  telah  dipergunakan  sebagai dasar  pendaftaran  bidang  tanah.  Menurut  Sugoto  menjelaskan  bahwa  berkaitan  dengan warkah  pertanahan,  Kementerian  ATR/BPN  membutuhkan  suatu  perubahan  terhadap sistem  manual  yang  selama  ini  dijalankan  dalam  menyimpan  dan  mengelola  warkah pertanahan karena kurang praktis sehingga memerlukan waktu yang lama.
Kementerian  ATR/BPN  memahami  perkembangan  teknologi,  informasi  dan  komunikasi (TIK) saat ini turut membawa perubahan dalam memberikan pelayanan terkait pertanahan kepada masyarakat, sehingga hal ini juga berkaitan dengan data pertanahan yang mengikuti era  perkembangan  teknologi,  informasi  dan  komunikasi  (TIK).  Dengan  adanya  e- government  juga  kementerian  ATR/BPN  memahami  adanya  digitalisasi  data  pertanahan menjadi  suatu  hal  yang  penting  dan  harus  segera  dilaksanakan.  Saat  ini  mengacu  pada penerapan e-government (egov) untuk pelayanan public dibidang pertanahan yang berbasis elektronik.  Dari  adanya  hal  tersebut,  saat  ini  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Klungkung tengah  mengusahakan  pelayanan  berbasis  online  dengan  memahami  perkembangan teknologi,  informasi,  dan  komunikasi  yang  dituangkan  dalam  bentuk  Website  yang  bisa diakses melalui link berikut https://kab- 43 klungkung.atrbpn.go.id/.
Berdasarkan data yang terdapat di Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung, terkait dengan  sengketa  pertanahan  yaitu  tumpeng  tindih  sertifikat  tanah  penulis  mengambil contoh  kasus  tumpeng  tindih  yang  terjadi  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Klungkung aadalah sebagai berikut:
a. Bidang Tanah yang tumpang tindih di Desa Bunga Mekar:
1. Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  00018/Bunga  Mekar  terindikasi  tumpang  tindih dengan  sebagian  bidang  dari  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  01763/Bunga  Mekar, dan 00021/Desa Bunga Mekar
2. Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  00021/Bunga  Mekar  terindikasi  tumpang  tindih dengan  sebagian  bidang  dari  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  01024/Bunga  Mekar, 01763/Bunga  Mekar,  01580/Bunga  Mekar,  00018/Desa  Bunga  Mekar,  dan 112/Bunga Mekar.
3. Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  00022/Bunga  Mekar  terindikasi  tumpang  tindih dengan sebagian bidang dari Sertifikat Hak Milik Nomor 01024/Bunga Mekar.
4. Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  00112/Bunga  Mekar  terindikasi  tumpang  tindih dengan sebagian bidang dari Sertifikat Hak Milik Nomor 01763/Bunga Mekar dan 00021/Desa Bunga Mekar
5. Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  02451/Bunga  Mekar  terindikasi  tumpang  tindih dengan sebagian bidang dari Sertifikat Hak Milik Nomor 000165/Bunga Mekar.
6. Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  02454/Bunga  Mekar  terindikasi  tumpang  tindih dengan sebagian bidang dari Sertifikat Hak Milik Nomor 01763/Bunga Mekar.
b. Bidang tanah yang tumpeng tindih di Kelurahan Semarapura Kaja
1. Bahwa  terdapat  permohonan  pensertifikatan  Aset  Pemerintah  di  Kelurahan Semarapura Kaja, setelah dilakukan pengecekan lokasi dan titik korrdinat pada peta,  ditemukan  bahwa  pada  bidang  tanah  tersebut  telah  terbit  Sertifikat  Hak Milik Nomor 1074.
Selain dari beberapa contoh kasus sengketa tumpeng tindih diatas, penulis menaruh focus penelitian pada salah satu contoh kasus berikut yang menjabarkan sedikit kronologi kasus, sebagai berikut:
Sertifikat tanah hak milik (SHM) pemohon dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 414 seluas 5000  M2  yang  terletak  di  Kabupaten  Klungkung,  Bali,  dan  telah  terbit  pada  tangggal  27 September 2004. Yang tumpang tindih dengan termohon Sertifikat Hak Milik Nomor : 1054 seluas  5600  M2  yang  terletak  di  Kabupaten  Klungkung,  Bali.  Awal  mulanya,  pemohon mengajukan plotting peta bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 414 seluas 5000 M2 yang terletak  di  Desa  Pejukutan,  Kecamatan  Nusa  Penida,  Kabupaten  Klungkung,  Provinsi  Bali yang  telah  terbit  pada  tanggal  27  September  2004  berdasarkan  atas  Putusan  Pengadilan Negeri  Semarapura  No.  15/Pdt.G/1998/PN.KLK,  tanggal  31  Desember  1998  jo.  Putusan Pengadilan  Tinggi  Denpasar  No.  54/Pdt.g/1999/PT.DPS  tanggal  29  Mei  1999  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dan  setelah  dilakukan  plotting  peta  ternyata  bidang tanah  tersebut  diduga  Tumpang  tindih  dengan  bidang  tanah  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor 1054  seluas  5600  M2  milik  termohon  yang  diterbitkan  pada  tanggal  20  September  2016 melalui  program  PRONA  berdasarkan  surat  pernyataan  penguasaan  fisik  bidang  tanah. Berdasarkan adanya tumpeng tindih tanah tersebut, pemohon mengajukan surat keberatan yang  ditujukan  ke  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Klungkung  dan  mengajukan  surat permohonan pembatalan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 1054 seluas 5600 M2. Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 414.
Sertifikat  merupakan  tanda  bukti  yang  kuat  tetapi  bukan  merupakan  tanda  bukti yang  mutlak/sempurna  menurut  ketentuan  UUPA  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 tahun  1997.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  keterangan-keterangan  yang  tercantum didalamnya  mempunyai  kekuatan  hukum  dan  diterima  sebagai  keterangan  yang  benar selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya. 5 Selain itu, terkait  dengan  penyimpanan  dokumen  dimana  untuk  menyimpan  arsip  dokumen pertanahan  tentunya  dibutuhkan  ruangan  khusus  untuk  menyimpan  arsip  di  kantor,  dan setiap tahun permohonan pendaftaran tanah masuk membuat berkas yang masuk semakin meningkat sehingga menyebabkan semakin penuhnya ruangan dan membutuhkan ruangan yang  luas.  Sementara  itu  dalam  hal  pencarian  dokumen  juga  sulit  dilakukan  apabila dokumen  tidak  disimpan  dengan  teratur.  Hal  tersebut  kebanyakan  dialami  oleh  kantor pertanahan  dengan  banyaknya  warkah  pertanahan  baik  dari  proses  pendaftaran  tanah pertama  kali  maupun  pemeliharaan  data  pendaftaran  tanah.  Hal  tersebut  ada  kaitannya dengan data pertanahan, di mana Kementerian ATR/BPN sebagai pelayan publik di bidang pertanahan  membutuhkan  suatu  perubahan  terhadap  sistem  manual  yang  selama  ini dijalankan  untuk  menyimpan  dan  mengelola  dokumen  pertanahan  yang  biasa  disebut sebagai warkah pertanahan dianggap tidak efektif dan tidak efisien karena membutuhkan waktu  dan  tenaga  dalam  proses  pendistribusian  dokumen.  Dari  adanya  hal  tersebut,
5 Arie S Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, cetakan 1, Jakarta: LPHI, 2005, hlm 81
Kementerian  ATR/BPN  mulai  menerapkan  digitalisasi  pertanahan.  Digitalisasi  sendiri merupakan sebuah proses konversi dari analog ke digital dengan menggunakan teknologi dan data digital dengan sistem pengoprasian otomatis dan sistem terkomputerisasi.
Dapat disimpulkan bahwa digitalisasi merupakan sebuah proses pemindahan data dari  yang  tadinya  berbentuk  cetak menjadi  bentuk  digital.  Digitalisasi  merupakan  proses yang terbilang cukup penting diera modern saat ini, proses digitalisasi sendiri adalah suatu proses alih media dari bentuk cetak menjadi digital. Digitalisasi ini biasanya dilakukan untuk membuat  arsip  dokumen  dalam  bentuk  digital.  Digitalisasi  ini  sangat  penting  untuk kedepannya, manfaat digitalisasi adalah antara lain:
1. Pengelolaan warkah digital menjadi lebih mudah
2. Pelayanan  pertanahan  dapat  dilakukan  tanpa  harus  datang  ke  kantor  pertanahan. Masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan pertanahan
3. Digitalisasi  membuat  pelayanan  masyarakat  menjadi  lebih  cepat  dan  mudah,  serta mempersingkat antrean di Kantor Pertanahan karena dilakukan secara online
4. Dengan  adanya  digitalisasi,  data  serta  arsip  dokumen  menjadi  bentuk  digital.  Dan mengurangi resiko permasalahan tanah karena terdapat jejak jika ada yang membobol atau utak atik data / arsip pertanahan
5. Dengan adanya digitalisasi, tentunya akan mengurangi praktik calo
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  ibu  kasubsi  pendaftaran  tanah,  adanya digitalisasi ini tentunya tidak berjalan lancar dan terdapat kendala-kendala yang dihadapi. Salah  satunya  yaitu  permasalahan  mengenai  tumpang  tindih  sertifikat  tanah  yang  masih kerap  seringkali  terjadi.  Adanya  digitalisasi  ini  membuat  perubahan  dari  yang  tadinya dokumen/arsip dan membutuhkan arsip serta ruangan khusus, menjadi dokumen digital. Hal ini tentunya tidak mudah dan memutuhkan proses cukup Panjang untuk memindahkan data yang semula beberntuk arsip dokumen menjadi dokumen digital. Dibutuhkan ketelitian serta  perhatian  yang  khusus  untuk  menerapkan  sistem  seperti  ini.  dan  tentunya  harus memperhatikan dengan teliti.
Semula urusan agraria diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negeri namun tahun 1955  dibentuk  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang  Republik  Indonesia  pertama  kali melalui Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1955. Pada perkembangannya, lokasi bidang tanah  di  plot-kan  dalam  peta  citra  agar  batas  antar  bidang  jelas  terlihat  sehingga meminimalisir terjadinya sengketa dalam pertanahan. Peta citra sendiri adalah gambaran permukaan  bumi  yang  diperoleh  dari  hasil  pemotretan  citra  atau  foto  atau  pengukuran langsung  atau  melalui  Global  Positioning  System  (GPS)  atau  dari  peta  lain  yang diproyeksikan ke dalam bidang datar, dan selanjutnya akan dilakukan proses seperti dijitasi, toponimi,  generalisasi,  dan  sebagainya.  Dan  akan  dibuat  dengan  skala  tertentu.  Dapat disimpulkan peta citra adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu yang sudah ditentukan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat banyak sertifikat lama yang belum dilakukan ploting sehingga belum memperoleh Nomor Identifikasi Bidang. Hal tersebut subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertifikat hak atas tanah, yang belum dipetakan.  Digitalisasi  terhadap  titik  koordinat  bidang  tanah  yang  harus  diinput  dalam aplikasi peta di dalam pertanahan, adanya perubahan dari peta dasar manual menjadi peta dasar digital, pada saat pemindahan dari peta dasar manual ke peta dasar digital menjadi salah satu faktor internal dalam tejadinya tumpang tindih. 6
Beberapa masalah diantaranya karena pada peta citra terlihat bidang tanah tersebut kosong, namun ternyata sudah ada pemilik sertifikat lama yang belum pernah melakukan pemeliharaan data terhadap bidang tanahnya. Selang beberapa tahun ada pihak lain yang mengakui tanah tersebut atau bersinggungan dengan tanah tersebut yang akhirnya menjadi masalah  tumpang  tindih  sertifikat  tanah.  Selain  itu,  proses  penataan  data  dari
6 Supranowo, Sertipikat dan Permasalahannya, Yogyakarta, 1992. Hlm. 10
dokumen/arsip  cetak  menjadi  dokumen  digital  juga  menjadi  perhatian,  dimana  saat melakukan pendataan masyarakat tidak menguasai atau tidak paham secara pasti luas dan lebar  tanah  yang  dimilikinya,  sehingga  pada  saat  melaporkan  ke  kantor  pertanahan masyarakat terkadang salah dalam memberikan informasi, sehingga hal tersebut menjadi tidak akurat atau tidak sesuai dengan luas tanah yang dimiliki, yang mana ternyata dalam prakteknya hal tersebut menyebabkan adanya tumpang tindih sertifikat tanah.
Adanya  dengan  ketidaksesuaian  yang  dilaporkan  oleh  masyarakat  tersebut  dapat menyebabkan salah informasi dan menyebabkan tumpeng tindih dengan tanah yang sudah bersertifikat  milik  orang  lain.  Selain  itu,  biasanya  Pada  waktu  dilakukan  pengukuran ataupun penelitian dilapangan, pemohon dengan sengaja atau tidak sengaja menunjukkan letak tanah dan batas-batas yang salah, hal ini juga merupakan penyebab adanya tumpeng tindih  sertifikat  tanah.  Dengan  begitu,  orang  yang  mempunyai  sertifikat  tentu  merasa dirugikan  dan  membuat  adanya  tumpang  tindih  sertifikat.  Akibatnya  BPN  kerap  kali dijadikan  turut  tergugat  dalam  permasalahan  tumpang  tindih  sertifikat  tersebut  agar sertifikat yang tumpang tindih tersebut dapat dibatalkan secara hukum. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa factor internal terjadinya tumpeng tindih sertifikat tanah adalah karena adanya digitalisasi dimana pada saat dilakukan pendataan, masyarakat tidak menguasai bidang tanahnya yang menyebabkan tumpeng tindih sertifikat dikarenakan salah informasi yang disampaikan.
Analisis Faktor Penyebab Eksternal Tumpang Tindih Sertifikat Tanah (Overlapping)
Selain  faktor  internal  juga  ada  penyebab  lain  yang  berasal  dari  faktoe  ekternal. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kasubsi  Pendaftaran  Tanah  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Klungkung,  didapatkan  hasil  bahwa  permasalahan  tumpang  tindih  sertifikat tanah  (Overlapping)  merupakan  permasalahan  yang  cukup  kompleks  yang  penyebabnya juga dari faktor eksternal, diantara lain:
1. Masyarakat yang tidak mau mengikuti perubahan, tentunya hal ini menjadi hambatan bagi  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Klungkung  untuk  mengikuti  perkembangan dikarenakan terkadang masyarakat sendiri tidak mau mengikuti arahan atau susah untuk mengikuti perkembangan.
2. Masyarakat tidak melakukan pemeliharaan data apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis tanah yang telah didaftarkan.
Pengertian  pemeliharaan  data  pendaftaran  tanah  adalah  kegiatan pendaftaran  tanah  untuk  menyesuaikan  data  fisik  dan  data  yuridis  dalam  peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian.
Pemeliharaan  data  pendaftaran  tanah  dilakukan  apabila  terjadi  perubahan pada  data  fisik  atau  data  yuridis  obyek  tanah  yang  telah  terdaftar  dengan mencatatnya  di  dalam  daftar  umum.  Pemegang  hak  yang  bersangkutan  wajib mendaftarkan  perubahan  kepada  Kantor  Pertanahan.  Pemeliharaan  data pendaftaran  tanah  dilakukan  apabila  terjadi  perubahan  pada  data  fisik  atau  data yuridis  obyek  tanah,  sedangkan  definisi  dari  data  yuridis  sendiri  merupakan keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang di daftar,  pemegang  haknya  dan  hak  pihak  lain  serta  beban-beban  lain  yang membebaninya. Perubahan data yuridis antara lain terdiri dari:
a) Peralihan  hak  karena  jual  beli,  tukar  menukar,  hibah,  pemasukan  dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya
b) Peralihan hak karena pewarisan
c) Peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi
d) Pembebanan Hak Tanggungan
e) Peralihan Hak Tanggungan
f) Hapusnya hak atas tanah, Hak Pengelolaan, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Hak Tanggungan
g) Pembagian hak Bersama
h) Perubahan  data  pendaftaran  tanah  berdasarkan  putusan  pengadilan  atau penetapan Ketua Pengadilan
i) Perubahan nama akibat pemegang hak yang ganti nama
j) Perpanjangan jangka waktu hak atas tanah.
Dapat  disimpulkan  bahwa  data  yuridis  merupakan  data  yang  memberikan keterangan mengenai status hukum bidang tanah, pemegang hak atas tanah,  serta hak hak dan beban lain yang membebaninya. Perubahan data yuridis terjadi misalnya kalau  diadakan  pembebanan  atau  pemindahan  hak  atas  bidang  tanah  yang  sudah didaftar. Sedangkan definisi dari data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Perubahan data fisik terjadi  kalau  diadakan  pemisahan,  pemecahan,  atau  penggabungan  bidang-bidang tanah yang sudah didaftar. Kurang tanggapnya masyarakat dan minimnya kepedulian terhadap  kondisi  tanahnya.  Jadi  masyarakat  juga  harus  paham  dan  menguasai kondisi tanah miliknya. Hak penguasaan atas sumber daya agraria dapat diartikan sebagai rangkaian kewenangan, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai sumber daya agraria yang dihaki. Subyek hak dan kandungan kewenangan dan atau kewajiban atau larangan pada masing-masing hak penguasaan  inilah  yang  membedakan  jenis  hak  penguasaan  yang  satu  dari  hak penguasaan  yang  lainnya.  ‘Penguasaan’  dan  ‘Menguasai’  dapat  mengandung  aspek publik  dan/atau  perdata.  Aspek  publik  berisi  kewenangan  untuk  mengatur  dan tugas/  kewajiban  untuk  mengelola,  mengatur  dan  memimpin  penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaan sumber daya agraria, sedangkan aspek perdata menunjuk pada unsur kepunyaan (dapat menguasai tanah tersebut secara fisik  dan  bisa  melakukan  perbuatan-perbuatan  hukum  perdata  terhadap  tanah tersebut, seperti menjual, membeli, meyewakan). Penguasaan atau menguasai dapat secara  yuridis  dan  atau  dapat  pula  secara  fisik.  Penguasaan  yuridis  dilandasi  hak, dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Tetapi ada juga penguasaan yuridis yang  meskipun  memberi  kewenangan  untuk  menguasai  secara  fisik,  tetapi penguasaan secara fisiknya berada pada pihak lain.
3. Tidak terpenuhinya asas terbuka dan asas publisitas oleh kantor kelurahan setempat. Menurut  Soedikno  Mertokusumo,  dalam  pendaftaran  tanah  dikenal  dua macam asas, yaitu; Pertama, Asas Specialiteit, artinya pelaksanaan pendaftaran tanah diselenggarakan  atas  dasar  peraturan  perundangundangan  tertentu  yang  secara teknis menyangkut masalah pengukuran, pemetaan, dan pendaftaran peralihannya. Asas  Publisitas  (Asas  Opernbaarheid)  merupakan  asas  yang  memberi  pengertian bahwa berarti setiap orang berhak untuk  mengetahui data yuridis tentang subyek hak, nama hak atas tanah, peralihan hak, dan pembebanan hak atas tanah yang ada di Kantor  Pertanahan,  termasuk  mengajukan  keberatan  sebelum  diterbitkannya sertifikat, sertifikat pengganti, sertifikat yang hilang atau sertifikat yang rusak. Pada intinya  setiap  orang  berhak  untuk  mengetahui  informasi  secara  detail  mengenai tanah  yang  dimilikinya. 7 Sedangkan  Asas  Terbuka  merupakan  asas  yang dimaksudkan  agar  masyarakat  dapat  mengetahui  atau  memperoleh  keterangan mengenai  data  fisik  dan  data  yuridis  yang  benar  setiap  saat  di  Kantor  Pertanahan
7 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, cetakan ke-2, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 16-
17.
Kabupatan/Kota. Dalam artian masyarakat selalu mendapatkan informasi yang benar dan jelas.
4. Adanya oknum yang memanfaatkan keadaan.
Ketersediaan  tanah  yang  terbatas  mengakibatkan  tanah  memiliki  nilai ekonomi  yang  relatif  tinggi  dan  menggiurkan  serta  menjadi  salah  satu  objek perebutan bagi masyarakat, selain itu tanah menjadi salah satu instrumen investasi yang  memiliki  nilai  ekonomi  yang  cukup  besar  dan  menggiurkan.  Tanah  juga merupakan  hal  yang  tidak  terpisahkan  dari  kehidupan  bermasyarakat  sehari-hari. Dari adanya hal tersebut, tentunya masih banyak oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan tersebut. Oknum-oknum tersebut biasa disebut dengan Mafia Tanah. Mafia tanah  sendiri  didefinisikan  sebagai  perkumpulan  rahasia  yang  bergerak  dibidang kejahatan  (kriminal).  Kasus  sengketa  pertanahan  yang  melibatkan  mafia  tanah banyak  terjadi  di  berbagai  tempat.  Yang  menjadi  korban  tidak  hanya  masyarakat biasa, melainkan bisa terjadi ke semua kalangan bahkan kepada pejabat dan lembaga negara. Dosen dan Peneliti Hukum Pidana FH Universitas Jenderal Soedirman, Kuat Puji  Prayitno,  mendefinisikan  mafia  tanah  merupakan  perkumpulan  rahasia  yang bergerak di bidang kejahatan (kriminal) memiliki konotasi negatif sebagai kelompok kriminal.  Kerja  mafia  tanah  tergolong  rumit,  melibatkan  konglomerat,  pejabat, politisi,  aparat  penegak  hukum,  dan  pihak  lainnya.  Modus  yang  digunakan  mafia tanah  biasanya  adalah  menggunakan  surat  hak-hak  tanah  yang  dipalsukan, pemalsuan  warkah,  pemberian  keterangan  palsu,  pemalsuan  surat,  jual  beli  fiktif, penipuan  atau  penggelapan,  sewa  menyewa,  menggugat  kepemilikan  tanah  dan menguasai tanah dengan cara ilegal. Hal ini tentunya dapat dikenakan pidana dalam perbuatan pemalsuan, penggelapan dan penipuan serta penyertaan dan pembantuan seperti diatur Pasal 263, 266, 372, dan 378, 55 serta Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  Menurut  Kuat,  dampak  yang  ditimbulkan  dari  kejahatan mafia tanah memiliki daya rusak (mengeksploitasi) sumber daya non-fisik, merusak sustainable  development,  merusak  kualitas  kehidupan,  merusak  kepercayaan  dan respek masyarakat. “Mafia tanah itu bahayanya sama seperti korupsi,”.
5. Asas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan  dalam  pemeliharaan  datanya.  Data  yang  tersedia  harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari.
Asas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus menerus  (up  to  date)  dan  berkesinambungan,  sehingga  data  yang  tersimpan  di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan, dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat. Untuk itulah diberlakukan pula asas terbuka agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar.  Undang-Undang  Pokok  Agraria  telah  meletakkan  dasar-dasar  pemberian kepastian hukum sebagai tujuan dari pendaftaran tanah yang tercantum dalam pasal 19  Undang-Undang  Pokok  Agraria.  Tujuan  pendaftaran  tanah  di  dalam  UUPA dijabarkan  lebih  lanjut  di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 tentang  Pendaftaran  Tanah,  yaitu  Pasal  3  yang  menyebutkan  bahwa  tujuan pendaftaran tanah adalah a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak- hak  lain  yang  terdaftar  agar  dengan  mudah  dapat  membuktikan  dirinya  sebagai pemegang hak yang bersangkutan; b. untuk menyediakan informasi kepada pihak- pihak  yang  berkepentingan  termasuk  Pemerintah  agar  dengan  mudah  dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang  tanah  dan  satuan-satuan  rumah  susun  yang  sudah  terdaftar,  untuk terselenggaranya  tertib  administrasi  pertanahan.  Untuk  mencapai  tujuan pendaftaran tanah, maka terdapat ketentuan pelaksana yang harus dilakukan, yaitu dalam  rangka  mencapai  tujuan  memberikan  kepastian  dan  perlindungan  hukum
kepada  pemegang  hak  yang  bersangkutan  diberikan  sertifikat  hak  atas  tanah. Kemudian  untuk  melaksanakan  fungsi  informasi  data  fisik  dan  data  yuridis  dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum. Dan  meskipun  ketentuan  mengenai  terselenggaranya  administrasi  pertanahan menjadi satu kesatuan dengan tujuan pendaftaran tanah untuk pemberian informasi kepada pihak yang berkepentingan seperti yang tercantum di dalam Pasal 3 huruf b, tetapi  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  memerlukan  pelaksanaan  ketentuan tersendiri, yaitu setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar.

## Analisis Bentuk Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Sertifikat Tanah
Badan  Pertanahan  Nasional  secara  Normatif  adalah  satu-satunya  lembaga  atau institusi  di  Indonesia  yang  diberikan  kewenangan  untuk  mengemban  amanat  dalam mengelolah  bidang  pertanahan,  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  10  tahun  2006 tentang  Badan  Pertanahan  Nasional  yang  menyatakan:  “Bahwa  BPN  melaksanakan  tugas dibidang  pertanahan  secara  nasional  regional  dan  sektoral”  Melalui  Perpres  yang sama,dapat  mempergunakan  arbitrase  sebagai  penyelesaian  sengketa  adalah  adanya kesepakatanyang  dibuat  dalam  bentuk  tertulis  dan  disetujui  oleh  para  pihak.  Wewenang Pembatalan Hak Atas Tanah telah diatur dalam ketentuan Pasal 12 dan 14 Peraturan Menteri Negara  Agraria  /  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1999  tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah Negara,  pada  bagian  keenam  Pasal  12  disebutkan  bahwa  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan Pertanahan Nasional Provinsi memberikan keputusan mengenai:
1. Pembatalan Keputusan pemberian hak atas tanah yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor  Pertanahan  Kabupaten  /  Kota  yang  terdapat  cacat  hukum  dalam penerbitannya
2. Pembatalan Keputusan pemberian hak atas tanah yang kewenangan pemberiannya dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan Kepala Kantor Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi,  untuk  melaksanakan  putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Dari  adanya  pasal  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  yang  berwenang  untuk mengeluarkan surat keputusan pembatalan hak atas tanah adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional berdasarkan kewenangan Atributif, dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi berdasarkan pelimpahan ke wenangan meliputi: Pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten /Kota yang terdapat cacat hukum dalam penerbitan nya, Pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah yang kewenangan pemberian dilimpah kan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota dan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi untuk  melaksanakan  putusan  Pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  yang tetap. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten  Klungkung  penanganan  sengketa  dan  konflik  pertanahan  menjadi  salah  satu kewenangan  BPN  dan  sebuah  penyelesaian  yang  cukup  rumit  dan  Panjang.  Tentunya sebelum masuk ke tahap penyelesaian sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung sudah  melakukan  Mediasi  dari  kedua  belah  pihak,  namun  hasil  dari  mediasi  tidak menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Dan dikarenakan upaya mediasi tidak berhasil,  maka  dari  adanya  kasus  tersebut  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Klungkung menindaklanjuti  kasus  dengan  tahapan  selanjutnya  dan  berdasarkan  Pasal  6  Ayat  (1) Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 menjelaskan bahwa penanganan sengketa dan konflik pertanahan diselesaikan melalui tahapan sebagai berikut :
1. Pengkajian Kasus, merupakan tahap awal untuk memudahkan memahami kasus yang sedang  ditangani.  Pengkajian  kasus  dituangkan  dalam  bentuk  kajian  atau  analisis oleh staff.  Yang  memuat  inti  dari  permasalahan,  Riwayat  kasus  ataupun  data  atau dokumen lain yang dianggap penting
2. Gelar Awal, dari adanya hasil pengkajian kasus adalah menjadi dasar melaksanakan gelar  kasus  awal  yang  bertujuan  untuk  menentukan  instansi  terkait  dengan  kasus yang ditangani, merumuskan rencana penanganan, menentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kasus, menentukan data yuridis, data fisik, serta data lapangan yang diperlukan, dan menentukan target, waktu penyelesaian. Untuk  hasil  gelar  kasus  awal  akan  dibuatkan  notula  (ringkasan)  yang  kemudian dijadikan dasar untuk proses selanjutnya.
3. Penelitian,  setelah  tahapan  gelar  awal  kasus  kemudian  dilakukan  penelitian  oleh petugas penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan dafa fisik, data yuridis, dan data lapangan atau bahan keterangan. Hasilnya berupa laporan hasil dari penelitian.
4. Ekspos  Hasil  Penelitian,  dari  laporan  hasil  penelitian  dilakukan  tahapan  ini  yang bertujuan  untuk  menyampaikan  data/bahan  keterangan  yang  didapatkan  Ketika penelitian  untuk  menjelaskan  status  hukum  sertifikat  masing-masing  pihak  yang dituangkan dalam berita acara yang isinya memuat kesimpulan dan rekomendasi.
5. Rapat  Koordinasi,  rapat  ini  dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan masukan  dari  pihak  pihak  terkait  untuk  menghasilkan  kesimpulan  berupa penyelesaian kasus atau rekomendasi. Dalam tahap ini jika yang dihasilkan berupa penyelesaian  kasus  maka  dapat  dilanjutkan  dengan  gelar  akhir,  namun  jika  yang dihasilkan  berupa  rekomendasi  maka  diperlukan  untuk  dilakukan  penelitian  lebih lanjut  untuk  mengumpulkan  data  atau  bahan  keterangan  tambahan.  Didalam  hal kasus tumpeng tindih sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung, hasil yang didapatkan berupa penyelesaian kasus yang mana cukup data dan dasar untuk mengambil keputusan.
6. Gelar Akhir, tahap ini dilakukan bertujuan untuk mengambil keputusan penyelesaian kasus.  Hasil  gelar  akhir  dituangkan  dalam  risalah  pengelolaan  data,  surat rekomendasi  penyelesaian  kasus  kepada  Kantor  Wilayah  atau  Kantor  Pertanahan, dan surat usulan penyelesaian kasus.
7. Penyelesaian  Kasus,  dari  adanya  hasil  gelar  akhir  yang  kemudian  menjadi  dasar pengambilan keputusan untuk penyelesaian kasus.
Pembatalan hak atas tanah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang tentunya atas  dasar  dari  permohonan  pemohon  yang  telah  diajukan.  Pengajuan  permohonan pembatalan  sertifikat  hak  atas  tanah  dapat  dilakukan  diluar  mekanisme  pengadilan. Pengajuan  tersebut  dilakukan  oleh  pemohon,  dengan  cara  Pengajuan  permohonan pembatalan  diajukan  secara  tertulis,  dapat  diajukan  langsung  kepada  Kepala  Badan Pertanahan Nasional Atau Melalui Kepala Kantor Pertanahan yang berisi mengenai identitas pemohon,  keterangan  mengenai  data  fisik  dan  data  yuridis  mengenai  tanah  yang bersengketa,  dan  juga  memuat  alasan  pemohon  mengajukan  permohonan  pembatalan disertai  dengan  keterangan  lain  atau  bukti  yang  relevan.  Pembatalan  sertifikat  ha  katas tanah  dijelaskan  dalam  pasal  1  angkat  14  Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala  Badan Pertanahan Nasional Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan yang mendefinisikan bahwa pembatalan sertifikat ha katas  tanah  merupakan  pembatalan  keputusan  pemberian  suatu  ha  katas  tanah  karena keputusan  tersebut  mengandung  cacat  administrative  dalam  penerbitannya  atau  untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah inkrah.  Dari adanya sengketa tumpang tindih sertifikat tanah yang menjadi fokus penulis dan setelah melalui tahapan-tahapan yang sudah dijalankan sesuai prosedur, maka terbit surat keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali yang isinya mengenai pembatalan Sebagian luas tanah dari sertifikat milik termohon dan Kembali ke keadaan semula milik pemohon.

## Analisis  upaya  hukum  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  permasalahan  tumpeng tindih sertifikat tanah kedepannya
Kementerian  ATR/BPN  adalah  Lembaga  yang  bertugas  untuk  mengatur  dan mengelola  mengenai  segala  urusan  yang  berhubungan  dengan  administrasi  pertanahan. Kementerian ATR/BPN selalu berupaya untuk mengikuti perkembangan yang ada dan juga selalu  berupaya  memberikan  pelayanan  terbaik.  Permasalahan  tumpeng  tindih  sertifitat (overlapping) tentunya menjadi permasalahan yang kerap kali sering terjadi dan merupakan sebuah  permasalahan  yang  kompleks  yang  ada  dibidang  pertanahan.  Berdasarkan  hasil wawancara dengan ibu kasubsi pendaftaran tanah, dapat disimpulkan bahwa kemernterian ATR/BPN  menargetkan  bahwa  ditahun  2025  semua  sertifikat  yang  mulanya  bentuknya dokumen menjadi bentuk digital atau dokumen elektronik. Menurut pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri  ATR/BPN  Nomor  1  Tahun  2021  menjelaskan  bahwa  dokumen  elektronik  adalah “setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan , dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto  atau  sejenisnya,  huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.
Dari tahun ketahun Kementerian ATR/BPN selalu berupaya untuk memaksimalkan pelayanan  yang  diberikan  dan  meminimalisir  permasalahan  sengketa  tanah yang  banyak terjadi.  Tentunya  dengan  bantuan  masyarakat  yang  mau  mengikuti  perkembangan. Sebanyak  empat  layanan  bahkan  lebih  sudah  diintegrasikan  oleh  Kantor  Pertanahan Kabupaten Klungkung menjadi layanan elektronik atau layanan berbasis online, diantaranya yaitu  Hak  Tanggungan  Elektronik  (HT-el),  Surat  Keterangan  Pendaftaran  Tanah  (SKPT), Pengecekan

## DISKUSI
Jika ada, bagian hasil penelitian dan diskusi berisi hasil temuan penelitian dan pembahasan selanjutnya.  Temuan  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  harus  ditulis dengan  dukungan  tambahan  dari  data  yang memadai.  Hasil  dan  temuan  penelitian  harus dapat menyelesaikan atau memberikan penjelasan atas pertanyaan yang dinyatakan dalam pendahuluan. Sertifikat Tanah, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Online Roya, dan  masih  banyak  layanan-layanan  yang  sudah  tersedia.  Hal  ini  tentunya  membuktikan bahwa  Badan  Pertanahan  Nasional  sudah  sangat  baik  untuk  mengikuti  perkembangan teknologi  dan  memanfaatkannya  dengan  baik,  akan  tetapi  hal  demikian  harus  terus dikembangkan. Dengan adanya digitalisasi ini, memang sangat bermanfaat jika digunakan dengan baik dan maksimal. Dan sekarang Kementerian ATR/BPN tengah menjalankan dan terus  berupaya  untuk  memberikan  layanan  yang  baik.  Sertifikat  yang  semula  berbentuk dokumen  fisik  menjadi  sertifikat  elektronik  yang  berbentuk  dokumen  digital.  Sertifikat elektronik sendiri  dijelaskan dalam pasal 1 ayat 8 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun  2021  yang  berbunyi  ”Sertifikat  Elektronik  yang  selanjutnya  disebut  Sertifikat -el adalah  Sertifikat  yang  diterbitkan  melalui  Sistem  Elektronik  dalam  bentuk  Dokumen Elektronik.”  Dengan  demikian,  pemberlakuan  sertifikat  elektr onik  disemua  tanah  yang belum bersertifikat maupun yang sudah bersertifikat tentunya merupakan hal yang baik dan menjadi solusi atas permasalahan Tumpang Tindih Sertifikat Tanah (Overlapping) selama ini, karena dengan adanya sertifikat elektronik, maka akan mengurangi praktik calo dan bisa dapat  dengan  mudah  terdeteksi.  Sertifikat  elektronik  ini  juga  didukung  dengan  adanya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik.
Selain itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung juga kedepannya akan lebih giat untuk  melakukan  sosialisasi  kepada  para  pemegang  sertifikat,  yang  mana  tujuan sosialisasinya adalah agar para pemegang sertifikat ini rutin untuk melakukan pemeliharaan
data  agar  dapat  terlaksananya  digitalisasi  dengan  baik  dan  agar  dapat  meminimalisir permasalahan tumpeng tindih sertifikat tanah untuk kedepannya.

## PENUTUP
Faktor penyebab tumpang tindih sertifikat tanah (Overlapping) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klungkung disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor Internal yang menyebabkan dapat terjadinya tumpang tindih yaitu adanya digitalsasi yang mana  Peta  Dasar  yang  terdapat  pada  Kantor  Pertanahan  Kabipaten  Klungkung  belum sepenuhnya terdigitalisasi dengan Hak atas Tanah yang ada di Kabupaten Klungkung karena banyak Sertifikat yang diterbitkan sebelum adanya digitalisasi. Informasi yang diperlukan tidak hanya dari foto citra, melainkan dari para pemilik sertifikat yang diterbitkan tahun lama.  Faktor  Eksternal  yang  menyebabkan  terjadinya  tumpang  tindih  yaitu  kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal pemeliharaan data terhadap aset miliknya dalam hal ini sertifikat  sendiri.    Upaya  hukum  kedepannya  untuk  mengatasi  permasalahan  tumpeng tindih  sertifikat  :  dilakukannya  sosialisasi  kepada  para  pemegang  sertipikat  untuk melakukan  pemeliharaan  data  agar  dapat  terlaksananya  digitalisasi  dengan  baik. Kementerian  ATR/BPN  akan  segera  melaksanakan  adanya  sertifikat  elektronik  agar mengurangi adanya tumpeng tindih sertifikat tanah.
Saran  dari  penelitian  ini  diharapkan  seluruh  Instansi  Badan  Pertanahan  Nasional diseluruh  Indonesia  agar  lebih  sigap  dan  cepat  dalam  mengikuti  perkembangan  zaman. Terutama di era digitalisasi BPN diharapkan berupaya agar seluruh proses digitalisasi dapat berjalan  dengan  lancer  dan  tidak  menimbulkan  adanya  tumpeng  tindih  sertifikat  tanah (Overlapping).  Diharapkan  juga  Badan  Pertanahan  Nasional  agar  lebih  adaptif  terhadap perkembangan zaman, dan inovatif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang masih belum mengetahui akan pentingnya menjaga asset yang dimiliki Terakhir, diharapkan masyarakat  yang  memiliki  asset,  dalam  hal  ini  adalah  sertifikat  tanah  agar  seringkali melakukan pengecekan terhadap tanahnya dan melakukan pemeliharaan data secara rutin atau secara berkala ke kantor pertanahan setempat. Hal ini bertujuan untuk menjaga asset yang dimiliki oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Aartje  Tehupeiory.  (2012).  Pentingnya  Pendaftaran  Tanah  di  Indonesia,Jakarta:  Raih  Asa Sukses.
Abdul Kadir Salam. (2020). Ilmu Tanah, Bandar Lampung: GlobalmadaniPress.
Ali  Achmad  Chomzah.  (2002).  Hukum  Pertanahan,  Jakarta:Prestasi  Pustaka,  A.P Parlindungan.  (2002).  Komentar  Atas  Undang-Undang  Pokok  Agraria,Bandung: Mandar Maju.
Arie S Hutagalung. (2005), Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, cetakan 1, Jakarta: LPHI.
Boedi  Harsono.  (2007).  Hukum  Agraria  Indoensia,  Sejarah  PembentukanUndang-Undang Pokok Agraria, Jakarta: Djambatan.
Departemen  Pendidikan  Nasional.  (2002).  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Jakarta:  Balai Pustaka.
Dr.  Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto  Achmad  M.H.  (2010).  Dualisme  HukumNormatif  dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dr. Nia Kurniati, SH., MH. (2016). Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbitrase dalam Teori Dan Praktik, Bandung, PT Refika Aditama.
Frans Hendra Winarta, (2012). Hukum Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, Jakarta: Sinar Grafika.
Iman Soetiknjo (1994), Politik Agraria Nasional, Yogyakarta, Penerbit Gajah Mada Universiti Press.
Irawan Soerodjo. (2002). Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia,Surabaya: Arloka.
Jimmy  Joses  Sembiring  (2011),  Cara  Menyelesaikan  Sengketa  diluar  Pengadilan,  Jakarta: Visimedia.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Burgerlijk  Wetboek  Voor  Indonesie(Staatsblaad Tahun 1847 Nomor 23).
Linda S.M. Sahono (2012) “Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah dan Implikasi Hukumnya”, Jurnal Perspektif Edisi No. 2, Vol. 17.
Maria  S.W.  Sumardjono  (2008),  Mediasi  Sengketa  Tanah,  Potensi  Penerapan  Alternatif Penyelesaian Sengketa di bidang Pertanahan, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
Maria S.W.Sumardjono. (2008). Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya,
Jakarta: Kompas.
Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 2013 tentang Pelimpahan  Kewenangan  Pemberian  Hak  Atas  Tanah  Dan  Kegiatan  Pendaftaran Tanah
Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  9  Tahun  1999 tentang  Tata  Cara  Pemberian  dan  Pembatalan  Hak  atas  Tanah  Negara  dan  Hak Pengelolaan.
Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  21  Tahun  2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  1  Tahun  2021 Tentang Sertipikat Elektronik
Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  7  Tahun  2017 Tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1996  Tentaperng  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna Bangunan, Dan Hak Atas Tanah.
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional
Sumarja  FX  (2009),  Hukum  Pendaftaran  Tanah,  Bandar  Lampung:  Universitas  Bandar Lampung.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokonAgraria (UUPA)
Urip Santoso. (2011). Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
Urip, Santoso, SH,. MH. 2005), Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.