Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 7 No. 2 Desember 2021 E-ISSN: 2580-5234 , P-ISSN: 2442-6822 Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia

## HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT
Muhammad Ridwan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga e-Mail: shpasaribu08@gmail.com
Arbanur Rasyid Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
E-mail: arbanurrasyid@iain-padangsidimpuan.ac.id
Maulana Arafat Lubis Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
E-mail: maulanaarafat@iain-padangsidimpuan.ac.id

## Abstract
Shared  assets  in  the  family  have  been  regulated  in  Islamic  law  and customary  law.  This  aims  to  apply  justice  in  the  household,  between husband  and  wife.  The  existence  of  joint  property  due  to  partnership  or partnership in general matters. Meanwhile, joint property in household life is  due  to  the  existence  of  a  legal  marriage  bond  between  a  man  and  a woman,  as  long  as  in  the  marriage  bond  both  collect  the  property,  both individually and together. However, if there is a dispute in the distribution of  joint  assets,  Islamic  law  offers  a  solution  of  As-shulhu  (peace)  and kinship deliberation to find a mutually beneficial and satisfying way out, on the contrary in the legislation in force in Indonesia, joint property is divided into two, namely between husbands and wife after divorce .
Keywords: Common property, Islamic law, customary law

## A. Pendahuluan
Sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul  dengan  manusia  lain  dalam suatu wadah yang bernama masyarakat. 1 Hal ini menandakan secara kodrat  bahwa  manusia  adalah  makhluk sosial, selalu ingin bergaul dan
1 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada, 2009), 1.
berkumpul  dengan  manusia  lainnya yang memiliki kecenderungan
membentuk keluarga melalui perkawinan.  Perkawinan  merupakan ikatan  antara  laki-laki  dan  perempuan sebagai  suami  dan  istri  guna  membina kehidupan  bersama.  Perkawinan  tidak hanya  menyatukan  seorang  pria  dan seorang  wanita  dalam  hubungan  rumah tangga/keluarga, tetapi perkawinan
selalu  membawa  konsekuensi  hukum. Pada  prinsipnya  suatu  perkawinan ditujukan untuk selamanya dan kebahagiaan  bagi  pasangan  suami-istri yang  bersangkutan,  keluarga  kekal  dan bahagia  tetapi  banyak  faktor  yang memicu             keretakan  rumah  tangga dan perceraian  dianggap  menjadi  solusi terakhir dalam memecahkan masalah.
Menurut  Etty  Rochaety,  harta bersama  atau  Harta  gono-gini  dalam Undang-undang
Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun Kompilasi
Hukum  Islam,  istilah  hukum  yang digunakan secara resmi dan legal formal dalam  aturan  perundang-undangan  di tanah  air  adalah  harta  bersama,  hanya saja  dalam  masyarakat  kita  lebih mengenal istilah gono-gini dibandingkan  kata  harta  bersama. Kata harta  gono-gini  lebih  populer  tetapi mengandung  pengertian  yang  sama, dimana Harta bersama atau  harta  gono- gini adalah harta yang diperoleh selama terjadinya perkawinan. 2 Masalah tentang harta gono-gini tidak dipikirkan oleh  pasangan  calon  pengantin  yang akan  menikah.  Akan  tetapi,  mereka hanya  berpikir  bahwa  menikah  untuk
2 Etty  Rochaeti, Jurnal  Analisis  Yuridis Tentang  Harta  Bersama  Dalam  Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Bandung, 2013), 651.
selamanya.  Kemudian  masalah  harta gono-gini  akan  terpikirkan  jika  nanti setelah  terjadi  proses  perceraian  atau setelah adanya putusan dari pengadilan. Maka  pasangan  yang  telah  bercerai akan semakin diributkan tentang masalah  harta  gono-gini  ini  yang semakin rumit.
Isi Undang-Undang Dasar, 3 setiap orang  berhak  atas  perlindungan  diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,  harta  benda  yang  di  bawah kekuasaannya  serta  berhak  atas  rasa aman  dan  perlindungan  dari  ancaman ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak berbuat  sesuatu  yang  merupakan  hak asasi”.
Landasan konstitusional ini memiliki makna  yang  cukup besar bagi seluruh  komponen  warga  masyarakat, bahwa  hak  asasi  merupakan  hak  dasar yang  mendapatkan  perlindungan  oleh negara  tanpa  memandang  suku,  ras, bahasa,  agama,  budaya  bahkan  jenis kelamin  sekalipun.  Sementara  landasan konstitusional  lainnya  yang  mengatur tentang  hak  warga  negara  juga  telah diatur  dalam  rumusan  Pasal  28H   Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun
3 Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan Republik Indonesia, “Pasal 28G Ayat 1,” 1945.
1945   yang  menekankan  bahwa  setiap orang  berhak  mempunyai  hak  milik pribadi  dan  hak  milik  tersebut  tidak boleh  diambil  alih  secara  sewenang- wenang  oleh  siapapun.  Kedudukan wanita  dalam  masyarakat  ditinjau  dari segi hukum, wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan  peraturan  hukum  positif (hukum  yang  berlaku)  dewasa  ini, termasuk dalam urusan perkawinan. 4
Terkait  perkawinan  ini,  Salim  HS menyatakan bahwa perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam  masyarakat.  Eksistensi  institusi ini  untuk  melegalkan  hubungan  hukum antara  laki-laki  dengan  wanita,  yang dimaksud  dengan  perkawinan  adalah ikatan  lahir  batin  antara  pria  dengan wanita  sebagai  suami  istri  dengan tujuan untuk membentuk keluarga  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974)”. 5
Pandangan  lainnya  dikemukakan Munir  Fuady,  bahwa  perkawinan  suatu peristiwa  hukum  yang  sangat  penting terhadap  manusia  dengan  berbagai konsekuensi  hukumnya.  Karena  itu,
4 Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia, “Pasal 28H Ayat 4,” 1945.
5 Salim  HS, Pengantar  Hukum  Perdata Tertulis  (BW) (Jakarta:  Penerbit  Sinar  Grafika, 2011), 61.
hukum  mengatur  masalah  perkawinan secara detail. 6 Perkawinan akan menimbulkan  berbagai  macam  akibat dan  menimbulkan  berbagai  macam masalah. Akibat hukum yang ditimbulkan  dari  adanya  perkawinan dapat  berupa  hak  dan  kewajiban meliputi  suami  dan  istri,  hak  dan kewajiban  orang tua  dan  anak,  hak  dan kewajiban  terhadap  harta  bersama. Meskipun perkawinan untuk membentuk  keluarga  yang  kekal  dan bahagia  namun  dalam  perkawinan terkadang  terdapat  hal-hal  yang  dapat mengakibatkan  terjadinya  hal-hal  yang tidak diharapkan atau keluar dari tujuan perkawinan  itu  sendiri,  malah  akan mengakibatkan  ketidakcocokan  antara kedua  belah  pihak  yang  membuat mereka  merasa  hubungan  suami  istri tidak  dapat  dilanjutkan  lagi,  sehingga dengan keadaan tersebut dapat menyebabkan terjadinya perceraian.
Putusnya perkawinan karena perceraian  ini  dapat  menimbulkan akibat hukum yang dapat mempengaruhi  hak  dan  kewajiban antara  bekas  suami  atau  bekas  istri, orang  tua  dan  anak,  serta  hak  dan kewajiban  tentang  harta  benda  bersama
6 Munir  Fuady, Konsep  Hukum  Perdata (Depok: Rajawali Pers, 2014), 10.
dalam  perkawinan.  Menurut  Pasal  37
bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut  hukum  masing-masing,  yang dimaksud  dengan  hukumnya  masing- masing  yaitu  hukum  agama,  hukum adat,  dan  hukum  lainnya.  Mengenai akibat  hukum  yang  menyangkut  harta bersama ini undang-undang menyerahkan  pada  pihak  yang  bercerai tentang  hukuman  dan  hukum  apa  yang berlaku,  jika  tidak  ada  kesepakatan maka  hakim  dapat  mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.
Bagi  mereka  yang  beragama Islam,  peraturan  kedudukan  janda  atas harta  bersama  terdapat  dalam  Pasal  96 dan  97  Instruksi  Presiden  Nomor  1 Tahun  1991  tentang  KHI.  Pasal  96 menyatakan  apabila  terjadi  cerai  atau mati,  maka  harta  bersama menjadi  hak pasangan  hidup  yang  lebih  lama.  Pasal 97  berisi  bahwa  janda  atau  duda  yang cerai atau hidup, masing-masing berhak seperdua  dari  harta  bersama  sepanjang tidak  ditemukan  hal  yang  lain  dalam perjanjian perkawinan.

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan suatu  tahapan  dalam  melakukan  suatu kegiatan  penelitian  nantinya  dapat
menjalankan  fungsi  penelitian,  dimana fungsi  penelitian  untuk  mendapatkan suatu kebenaran. Suatu kebenaran harus bersumber pada ilmu pengetahuan yaitu dari  mana  sumber  pengetahuan  itu diperoleh,  apakah  sumber  pengetahuan tersebut  dapat  dipercaya  atau  tidak. Untuk  itu  perlu  adanya  suatu  metode dalam  kegiatan  penelitian  itu  sendiri tidak akan pernah mendapatkan kebenaran. 7
Bahwa  dalam  penelitian  hukum terdapat  dua  model  pendekatan  yaitu pendekatan  pendekatan  hukum  empiris dan penelitian hukum normatif. Penelitian  ini  menggunakan  penelitian hukum yuridis normatif dimana penelitian  ini  memiliki  sifat  deskriptif, yang  pendekatan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  serta  hukum  yang berkaitan  erat  dengan  masalah  yang akan diteliti  yang bersumber pada fakta yang  sebenarnya  di  dalam  masyarakat dan  bahan  pustaka  atau  data  sekunder. Pendekatan  yang  penulis  lakukan  ini berdasarkan peraturan perundang- undangan dan teori-teori yang berkaitan dengan harta bersama suami isteri.
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013), 20.

## C. Pembahasan
Secara  etimologi  harta  berarti benda  yang  dimiliki  sehingga  bisa menjadi aset.” 8 Sedangkan secara terminologi  ialah  harta  yang  dipakai bersama, 9 atau  bisa  dibilang  harta gono-gini. 10 Harta  yang  dicari  bersama antara  suami  dengan  istri  disebut  harta bersama  atau  harta  gono-gini.  Hal tersebut  termaktub  dalam  Pasal  35  UU
Perkawinan No.1 Tahun
1974.
Sebenarnya istilah harta bersama berasal  dari  hukum  adat  yang  pada pokoknya  sama  di  seluruh  wilayah Indonesia.  Kebanyakan  harta  yang didapat  selama  perkawinan  menjadi harta bersama. 11
Istilah  harta  bersama  suami  istri berbeda-beda di setiap daerah, misalnya  suku  Minangkabau,  harta bersama  itu  disebut harta-suarang ,  di Kalimantan  disebut barang  tabu ,  di
Sulawesi Selatan (Makassar) dan Bugis disebut cakkara ,  komoditas  di  Jawa Tengah  dan  Jawa  Timur,  banyak digunakan  atau  dicampur  di  Jawa
8 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (Jakarta:  Balai Pustaka, 1991).
9 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
10 Ensiklopedia  Hukum  Islam, Jilid  2 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001).
11 R.  Van  Dijk, Pengantar  Hukum  Adat Indonesia (Jakarta: Penerbit Sumur, 1960).

## Barat. ” 12
Kebiasaan membagi harta bersama  beberapa  daerah  di  Jawa Tengah  suami  mendapat  dua  pertiga dan  istri  mendapat  sepertiga.  Prinsip pembagian  di  Jawa  Tengah  disebut dengan  prinsip  “sak  gendong  sak pikul”.  Menurut  prinsip susuhun- sarembat , tata cara pembagian ini juga dikenal  luas  di  Bali  juga  di  Pulau Bagai.  Prinsip sak  gendong-sak  pikul atau susuhun-sarembat terkait pengalokasian  harta  bersama  sedikit demi sedikit mulai menghilang . Bersumber dari hukum adat inilah kasus harta  bersama  diadopsi  pemerintah untuk  upaya  unifikasi  hukum  buat menanggulangi  konflik  yang  bisa  jadi timbul di tengah warga.
Al Qur‟an telah menguraikan tentang konsep harta dalam rumah tangga, yaitu:
a. Harta  adalah  tonggak  kehidupan rumah  tangga,  sebagaimana  firman Allah Swt dalam al-Qur‟an surat An- nisa ayat 32. 13
Kewajiban suami berkenaan dengan  harta,  yaitu:  terdapat  pada
12 R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan  Di  Indonesia (Jakarta:  Sumur Bandung, 1960).
13 Departemen  Agama  Republik  Indonesia, Al-Qur‟an Dan Terjemah (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005).
Alquran surah An-Nisa ayat 4 ialah agar memberikan  mahar kepada  istri. 14
Kemudian  juga  terdapat  pada  isi  al- quran  surah  al-Baqarah  ayat  233  agar memberikan  nafkah  kepada  istri  dan anak. 15
b. Apabila suami dan istri cerai maka:
1. Seorang  istri  mendapat  seluruh mahar  apabila  telah  melakukan hubungan  intim  dengan  suaminya atau  salah  satu  dari  suami  istri meninggal  dunia  dan  mahar  telah ditentukan  (surah  An-Nisa  ayat 20-21). 16
2. Seorang  istri  dapat  sebagian mahar  jika  belum  melakukan hubungan  intim  dengan  suaminya (surah al-Baqarah ayat 237). 17
3. Seorang  istri  dapat  mut‟ah  jika
belum melakukan hubungan intim dengan suaminya (surah al-
Baqarah ayat 236). 18
Istilah harta bersama secara implisit  memanglah  tidak  ditemukan dalam  al-Qur‟an  ataupun  al-Hadits. Sebab  sebutan  ini  berasal  dari  hukum adat („uruf) pada warga yang
memahami
pencampuran harta
kekayaan  dalam  keluarga  salah  satunya
14 Departemen Agama Republik Indonesia.
15 Departemen Agama Republik Indonesia.
16 Departemen Agama Republik Indonesia.
17 Departemen Agama Republik Indonesia.
18 Departemen Agama Republik Indonesia.
merupakan  warga  Indonesia.  Buat menggali  hukumnya,  hingga  harta bersama  dianalogikan  kepada  syirkah, semacam  yang  sudah  diuraikan  tadinya kalau  harta  bersama  merupakan  harta kekayaan  yang dihasilkan bersama oleh pendamping  suami  istri  sepanjang mereka  terikat  dengan  tali  pernikahan. Ataupun  dengan  kata  lain  harta  yang dihasilkan  oleh  perkongsian  (syirkah) antara suami serta istri.
Ismail  Muhammad  Syah  dalam disertasinya telah mengembangkan suatu  pendapat,  pencaharian  suami  istri mestinya termasuk dalam rubu‟ mu‟amalah lebih  lanjut  dikatakan,  oleh karena itu masalah pencaharian bersama suami  istri  termasuk  perkongsian  atau syarikat. 19
Persekutuan (sirkah) adalah pencampuran. Para ahli fikih mendefinisikannya  sebagai  akad  dua orang  yang bersekutu  dalam modal dan keuntungan. 20 Dasar
hukum disyariatkannya  syirkah  adalah  alquran sunah  dan  Ijma‟.  Dalam  Alquran  Allah Swt berfirman:
“maka  mereka  bersekutu  dalam yang sepertiga itu” (Surat
19 Cik Hasan Bisri, Kompilasi  Hukum Islam Dan  Peradilan  Agama  Dalam  Sistem  Hukum Nasional (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
20 Sayid  Sabiq, Fiqhu  Sunnah (Bairut Libanon: Darul Fikr, 1998).
An_Nisa:12) 21 “Dan sesungguhnya kebanyakan  dari  orang-orang yang berserikat itu sebahagian  mereka  berbuat zalim  pada  sebahagian  yang lain,  kecuali  orang  orang yang beriman dan mengerjakan amal yang salah;  dan  amat  sedikitlah mereka ini”(Surat Shad:24). 22
Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya  Allah  SWT berfirman:  „Aku  adalah  yang
ketiga  dari  dua  orang  yang bersekutu  selama  salah  satu dari keduanya tidak mengkhianati  rekannya.  Jika diantara salah satu dari keduanya  berkhianat,  maka
aku keluar dari keduanya” 23
Para Ulama Fikih berbeda pendapat  tentang  pembagian  macam- macam Syirkah dalam  pembahasan
perkongsian (syirkah) yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Secara garis besar Fuqaha  Mesir 24 (mayoritas  berMazhab Syafi‟i  dan  Maliki),  membagi  syirkah kepada  empat  macam,  yaitu:  (1) Syirkah  Inan ,  yaitu  syirkah  terbatas untuk  mencari  keuntungan  berupa gabungan  harta  dan  usaha.  Meskipun
21 Sabiq.
22 Sabiq.
23 Abu  Daud, Sunan  Abi  Daud (Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyyah, 1998).
24 Ibn  Rusyd  Al-Qurtubi, Bidayah  Al- Mujtahid  Wa  Nihayah  Al-Muqtashid (Mesir: Maktabah Musthofa al-Baaby al-Halby, 1960).
para  pihak  diperoleh  dengan  cara  lain, seperti  salah  satu  pihak  menerima hibah,  hadiah  atau  cara  lain,  itu  tidak akan  menjadi  syirkah  dan  tetap menjadi  milik  masing-masing  pihak; (2) Abdan  syirkah ,  yaitu  syirkah  di bidang  jasa  atau  pekerjaan.  Jasa  atau pekerjaan yang dilakukan dapat berupa jasa  atau  pekerjaan  yang  sama,  atau dapat  pula  jasa  atau  pekerjaan  yang berbeda;  (3) Syirkah  mufawwadhah , tidak terbatas pada penggabungan harta dan usaha untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga mencakup cara lain  untuk  memperolehnya.  masing- masing  Pihak,  seperti  seseorang  yang menerima hadiah, memberi dan lainnya;  (4) Syirkah  wujuh ,  adalah syirkah  yang  hanya  mempercayai antara dua orang atau lebih .
Sedangkan Ulama Mazhab
Hanafi,  seperti  yang  dapat  disimpulkan dari  kitab “al-Fiqh  „alal  Madzhaib  al- Arba‟ah” jilid  III  halaman  63-68 membagi syirkah menjadi:
a. Syirkah  Milk, ialah  syirkah  terhadap suatu  benda  atau  kekayaan  dengan tidak ada kesengajaan untuk mengadakan perjanjian khusus terlebih dahulu.
b. Syirkah  Uqud, ialah  syirkah  yang timbulnya  karena  adanya  perjanjian
terlebih dahulu antara dua orang atau lebih  mengenai  suatu  usaha.  Syirkah ini dibagi enam macam: 25
1) Syirkah Mufawwadhah bil Amwal, yaitu  perkongsian  antara  dua orang  atau  lebih  tentang  suatu macam perniagaan.
2) Syirkah  „Inan  bil  Amwal, yaitu perkongsian antara dua orang atau lebih tentang suatu macam perniagaan  atau  segala  macam perniagaan.
3) Syirkah  Abdan  Mufawwadhah, ialah perkongsian dengan
bermodal  tenaga  yang  kemudian ada  pembagian  yang  sama  antara keuntungan atau kerugian.
4) Syirkah Abdan Inan, yaitu perkongsian tenaga dengan
perbedaan tenaga kerja dan upah.
5) Syirkah  Wujuh  Mufawwadhah, ialah perkongsian dengan
bermodalkan tenaga saja.
6) Syirkah Wujuh Inan, ialah perkongsian  kepercayaan  tanpa syarat.
Para  Ulama sepakat tentang bolehnya Syirkah  „Inan, sedangkan dalam Syirkah  Mufawwadhah hanya Mazhab  Hanafi  dan  Maliki  yang
25 Abdurrrahman  Al-Jaziri, Al-Fiqhu  „Alal Madzahib  Al-Arba‟Ah (Mesir:  Maktabah  at- Tijariyah al-Kubra, 1969).
memperbolehkan  sedangkan  Mazhab Syafi‟i  tidak  memperbolehkannya. 26
Begitu  juga  dalam Syirkah  Abdan, menurut  Mazhab  Syafi‟i  adalah  tidak boleh  sedangkan  menurut Mazhab Maliki dan Hambali adalah boleh hanya saja Imam Malik mensyaratkan pekerjaan  yang  mereka  lakukan  adalah sama  sejenis  dan  satu  tempat.  Dan dalam Syirkah  Wujuh, hukumnya  boleh menurut  Mazhab  Hanafi  dan  Hambali, sedangkan  menurut  Syafi‟iyah  dan Malikiyah adalah tidak boleh.
Alasan Imam Syafi‟i  tidak memperbolehkan Syirkah
Mufawwadhah dikarenakan  syirkah  ini mengandung  bermacam-macam ghurur (penipuan dan ketidaktentuan).
Sedangkan alasan ketidakbolehan Syirkah  Abdan, menurut  Imam  Syafi‟I karena  syirkah  (perkongsian)  hanya berlaku  pada  harta bukan  pada  tenaga. “Adapun Ulama  yang memperbolehkan syirkah  jenis  ini  (syirkah  abdan)  yaitu Malikiyah  dan  Hanabilah  beralasan bahwa  tujuan  dari  perkongsian  antara lain  adalah  dalam  pembagian  Harta Bersama  (gono-gini)  antara  suami-istri ketika  terjadi  perceraian  tidak  ada pembagian  masing-masing  secara  pasti (tsabit) misalkan,  istri  50%  dan  suami
26 Sabiq, Fiqhu Sunnah .
50%. Namun pembagiannya bergantung pada kesepakatan antara suami dan istri berdasarkan  musyawarah  atas  dasar saling ridha. Inilah yang disebut dengan perdamaian ( as-Shulhu ) yaitu suami dan istri.
Isi surat an-Nisa ayat 128: “Dan  jika  seorang  wanita khawatir  akan  nusyuz  atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang  sebenar-benarnya,  dan perdamaian  itu  lebih  baik (bagi mereka).” Dari  Amru  bin  „Auf  Al-Muzni, bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Perdamaian  adalah  boleh diantara kaum muslimin,
kecuali perdamaian yang mengharamkan  yang  halal dan perdamaian yang menghalalkan  yang haram. 27
Sebagai  pengantar  dari  hadits  di atas,  Syaikh  as-Shan‟ani  dalam  kitab Subulussalam berisi:
“Para  Ulama  telah  membagi ash-shulhu
(perdamaian) menjadi  beberapa  macam:
perdamaian  antara  muslim dan  kafir,  perdamaian  antara suami  dan  istri,  perdamaian antara  kelompok  yang  adil, perdamaian  antara  dua  orang yang bertahkim kepada hakim  (qadhil),  perdamaian
27 Abi  Abdillah  Ibn  Majah  Al-Qozwaini,
Sunan  Ibnu  Majah (Saudi  Arabia:  Riyadh Darussalam, n.d.).
masalah tindak  perlukaan seperti pemberian maaf untuk sanksi  harta  yang  seharusnya diberikan  dan  perdamaian untuk  memberikan  sejumlah harta  kepada  lawan  sengketa jika  terjadi  pada  harta  milik bersama dan hak-hak. Pembagian inilah yang disebut  para  fuqaha  pada  bab untuk mendapatkan
keuntungan. 28
Syirkah  Abdan  boleh  dilakukan, baik  pekerjaan  antara  yang  berserikat itu sama ataupun berbeda, baik keduanya  bekerja  atau  salah  satu  dari keduanya  saja  yang  bekerja  baik keduanya bekerja sendiri-sendiri maupun bersama-sama, syirkah ini juga dinamakan dengan syirkah  a‟mal (pekerjaan), abdan (badan), shana‟i (kerajinan) atau taqabbul
(penerimaan). 29
Suatu  dalil  yang  membolehkan persekutuan (syirkah) sebagaimana dikatakan  oleh  Abdullah  Ibn  Mas‟ud berkata: “Aku  bersekutu  dengan „Ammar dan Sa‟ad pada apa yang kami dapatkan  dalam  perang  badar.  Sa‟ad datang  dengan  membawa  dua  orang tawanan,  sedangkan  aku  dan  „Ammar datang  tanpa  membawa  sesuatu  pun
28 Al-Qozwaini.
29 Al-Qurtubi, Bidayah  Al-Mujtahid  Wa Nihayah Al-Muqtashid .
(riwayat Abu Ubaidah). 30
Dari  berbagai  jenis  syirkah  dan perbedaan  pendapat  antar  ulama,  dan melihat praktik gono-gini di masyarakat Indonesia, dapat
disimpulkan  bahwa  harta  bersama (gono  gini)  termasuk  dalam  syirkah abdan,  yang  dikatakan  syirkah.  abdan karena  kenyataannya  di  Indonesia Sebagian  besar  suami  dan  istri  dalam masyarakat bekerja keras untuk mencari  nafkah  bagi  keluarga  setiap hari,  atau  jika  hanya  suami  yang bekerja  dan  istri  masih  menjadi  ibu rumah  tangga,  maka  istri  memegang peranan penting dalam menjaga keutuhan dan kesinambungan. keluarga,  seperti  mengurus  pekerjaan rumah,  membesarkan  anak,  bahkan berbelanja, suami menyediakan makanan dan minuman di tempat kerja, sehingga  suami  mendapat  bantuan yang  sangat  berharga,  yang  sangat mempengaruhi  kelancaran  pekerjaan sehari-harinya dan secara tidak langsung  mempengaruhi  jumlah  dari properti yang diperoleh .
Pada  dasarnya  para  Ulama  tidak menentukan secara pasti tentang
pembagian  harta (benda)  syirkah  antara
30 Abi  Abdirrahman  An-Nasa‟i, Sunan  An- Nasa‟i (Riyadh: Darussalam, n.d.).
dua  orang  yang  berserikat  ketika perserikatan  itu  bubar,  begitu  juga dalam syirkah abdan atau as-shulhu. 31
Berdasarkan  dalil  diatas  jika suami istri bercerai dan hendak membagi  harta  gono  gini  maka  dapat ditempuh  dengan  jalan  perdamaian ( as- shulhu ) yaitu pembagian harta gono gini bergantung  pada  musyawarah  dan kesepakatan  antara  suami  istri,  boleh jadi  suami  mendapatkan  50%  dan  istri 50%,  boleh  suami  mendapat  30%  dan istri  70%  atau  sebaliknya  dan  boleh juga pembagian dengan nisbah (persentase) yang lain. Semuanya dibenarkan oleh syara‟ selama merupakan  hasil  dari  perdamaian  yang telah  ditempuh  berdasarkan  kerelaan masing-masing.
Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1 berisi:
“Perkawinan adalah ikatan lahir  batin  antara  seorang pria  dan  seorang  wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa”. 32
Dari  pasal  tersebut  tersimpul
31 Muhammad  bin  Isma‟il  As-Shan‟ani, Subulussalam (Mesir:  Maktabah  Musthofa  al- Baaby al-Haaby, 1960).
32 Undang-Undang, “Undang-Undang
Perkawinan  No.  1  Tahun  1974  Pasal  1” (Jakarta: PT Tintamas Indonesia, 1986).
adanya  asas  bahwa  antara  suami  istri terdapat  ikatan  yang  sangat  erat,  yang meliputi  tidak  hanya  ikatan  lahir  tetapi meliputi  ikatan  jiwa,  batin  atau  ikatan rohani, jadi menurut asasnya suami istri bersatu  baik  dalam  segi  material maupun dalam segi spiritual.
Tentang  harta  perkawinan,  Pasal 35,  36  dan  37  UU  Perkawinan  No.  1 Tahun  1974  pada  Pasal  35,  yaitu:  (1) harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama; (2) harta  bawaan  kedua  pasangan,  serta harta yang diperoleh kedua belah pihak sebagai  hadiah  atau  warisan,  dikuasai oleh kedua belah pihak tanpa persetujuan  khusus.  Sedangkan  pada Pasal  36,  yaitu:  (1)  harta  bersama suami  istri  dapat  ditangani  dengan persetujuan  kedua  belah  pihak;  (2) berkenaan  dengan  harta  milik  masing- masing,  suami  istri  mempunyai  hak penuh  untuk  melakukan  perbuatan hukum  terhadap  harta  bendanya.  Jika perkawinan  putus  karena  perceraian (bukan karena kematian), harta bersama  itu  akan  dikelola  menurut agama  suami  istri  yang  bersangkutan, atau  menurut  hukum  adat  yang  ada dalam masyarakat, menurut pasal-pasal di atas.
Pada  Pasal  85  dijelaskan  bahwa
“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing  suami  atau  istri.  Pasal 86  ayat  1  menyatakan  bahwa  pada dasarnya  tidak  ada  percampuran  antara harta  suami  dan  harta  istri  karena perkawinan,  sementara  pasal  86  ayat  2 mengatur  bahwa  harta  istri  tetap menjadi hak istri dan dikuasai sepenuhnya  olehnya,  demikian  juga harta  suami  tetap  menjadi  hak  suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Pasal 87 ayat 1 mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta  yang  diperoleh  masing-masing sebagai  hadiah  atau  warisan  adalah  di bawah penguasaan masing-masing sepanjang  para  pihak  tidak  menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
Secara singkat pokok-pokok hukum  harta  bersama  dalam  Bab  XIII Kompilasi  Hukum  Islam  ini  dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Harta  bersama  dipisah  dari  harta pribadi masing-masing:
1) Harta  pribadi  tetap  menjadi milik  pribadi  dan  dikuasai sepenuhnya  oleh  pemiliknya (suami atau istri)
2) Harta  bersama  menjadi  hak bersama suami istri dan
terpisah  sepenuhnya  dari  harta pribadi.
b. Harta  bersama  terwujud  sejak tanggal perkawinan dilangsungkan:
1) Sejak  itu  dengan  sendirinya terbentuk harta bersama.
2) Tanpa mempersoalkan siapa yang mencari.
3) Tanpa mempersoalkan atas nama siapa terdaftar.
c. Tanpa persetujuan bersama, suami atau istri tidak
boleh mengasingkan atau memindahkan.
d. Hutang untuk  kepentingan  bersama dibebankan kepada harta bersama.
e. Dalam  perkawinan  serial  atau poligami  wujud  harta  bersama terpisah  antara suami dengan
masing-masing istri.
Dari pengertian-pengertian mengenai harta bersama di dalam sub pembahasan pengertian harta bersama di  muka,  maka  secara  khusus  adanya harta  bersama  dalam  perkawinan  itu disebabkan adanya ikatan perkawinan,  dan  selama  perkawinan itu  harta  yang  diperoleh  dari  hasil pencarian  suami  istri  menjadi  harta persatuan  atau  disebut  harta  bersama.
Dengan  kata  lain  ikatan  perkawinan antara seorang laki-laki dengan
seorang  perempuan  tersebutlah  yang menyebabkan  adanya  harta  bersama,
dimana sebelum terjadinya perkawinan  harta  yang  dimiliki  oleh seorang  laki-laki  maupun  seorang perempuan  merupakan  harta  masing- masing. 33
Namun,  harta  masing-masing tersebut  bisa  saja  nantinya  menjadi harta bersama jikalau terjadinya perkawinan  di  antara  laki-laki  dan perempuan tersebut bilamana masing- masing  pihak  akan  menjadikan  harta bawaan tersebut menjadi harta bersama setelah perkawinan.
Kemudian secara umum, harta bersama  itu  ada  karena  adanya  ikatan atau  perjanjian  kedua  belah  pihak, baik secara individu maupun berkelompok  mengadakan  kerja  sama dalam memperoleh harta benda bergerak  ataupun  tidak  bergerak terjadinya harta bersama secara umum itu dilakukan kongsi ataupun persekutuan  antara  dua  orang  atau lebih,  karena    mereka  kedua  belah pihak mempunyai tujuan sama. 34
Oleh  sebab  itu,  ikatan  dalam bentuk  perkawinan  merupakan  ikatan
33 Tihami  and  Sohari  Sahrani, Fikih Munakahat:  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).
34 Tihami and Sahrani.
kerja  sama  pula  dalam  masalah kepemilikan  harta.  Diadakan  atau tidaknya  perjanjian  terhadap  harta yang  diperoleh  setelah  perkawinan, maka  secara  otomatis  harta  tersebut menjadi  harta  bersama  antara  suami dan istri.
Dari  penjelasan  di  atas  dapat dipahami, bahwa adanya harta bersama  adalah  karena  persekutuan atau  kongsi  dalam  persoalan  harta bersama  secara  umum.  Sedangkan adanya harta bersama dalam kehidupan rumah tangga karena adanya  ikatan  perkawinan  yang  sah antara seorang laki-laki dan perempuan,  selama  dalam  ikatan perkawinan itu keduanya
mengumpulkan  harta,  baik  secara individu maupun bersama-sama.
Secara  individu  maksudnya,  suami sendiri  yang  bekerja  mencari  nafkah, baik sebagai pegawai, petani, maupun pejabat  pemerintah  dan  sebagainya, sedangkan  istri  hanya  di  rumah mengurus  anak  dan  rumah  tangga suaminya,  maka  pencaharian  suami itu  tetap  dianggap  harta  bersama. Demikian  juga  sebaliknya,  jika  istri sendiri bekerja sedangkan suami tidak karena  berbagai  sebab,  maka  harta pencaharian  istri  itu  tetap  dianggap
harta  bersama.  Sebab  istri  adalah  di bawah  kekuasaan  suaminya,  oleh karena  itu  apapun  yang  dimiliki  istri adalah milik suami juga.
Adanya  hak  suami  dan  istri untuk  mempergunakan  atau  memakai harta  bersama  dengan  persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik adalah  sudah  sewajarnya  mengingat bahwa  hak  dan  kedudukan    istri adalah  seimbang  dengan  hak  dan kedudukan  suami  dalam  kehidupan rumah  tangga  dan  pergaulan  hidup bersama  dalam  masyarakat  di  mana masing-masing berhak untuk melakukan  perbuatan  hukum.  Dalam hal  ini misalnya  pertanggungJawaban utang piutang, baik itu terhadap suami maupun  istri,  bisa  dibebankan  pada hartanya masing-masing.
Akan  tetapi,  utang  piutang  yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka hal tersebut dibebankan  kepada  harta  bersama yang  mereka  miliki.  Kepentingan keluarga yang dimaksud adalah kepentingan rumah tangga yang mereka  bina  dan  bukan  kepentingan di luar rumah tangga mereka, baik itu dari  keluarga  suami  maupun  dari keluarga  istri.  Namun  tidak  ada halangan  bagi  kedua  belah  pihak
untuk  membantu  keluarga  mereka masing-masing  dengan  syarat  ada persetujuan dari suami istri.
Mengenai  macam-macam  harta bersama,  dalam  Hukum  Adat  dan Undang-Undang  Perkawinan  Nomor 1  Tahun  1974,  tidak  disebutkan  atau diatur.  Namun  untuk  mengetahui macam-macam  harta  tersebut,  harus dilihat  atau  dikaji  dalam  Hukum Perdata  (hukum  kebendaan).  Hukum Perdata  di  Indonesia  yang  dikenal dengan sebutan BW ( Burgelijk Wetbook) ,  mengenal  ada  dua  macam jenis harta, yakni harta benda bergerak dan tidak bergerak.
Dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  pasal  504  ditegaskan, bahwa:  “Tiap-tiap  kebendaan  adalah bergerak  atau  tak  bergerak,  satu  sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam  kedua  bagian  berikut”. 35 Pasal 505  mengatur  tentang  apa  yang  disebut benda yang bergerak, yakni: “Tiap- tiap kebendaan  bergerak adalah dapat dihabiskan  atau  tak  dapat  dihabiskan, kebendaan dikatakan dapat dihabiskan,  bilamana  karena  dipakai, menjadi habis”. 36 Dengan
demikian dapat 35 Subekti, Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 1996).
36 Subekti.
ditegaskan bahwa macam-macam harta  bersama  yang  dimiliki  oleh pasangan  suami  istri  dalam  rumah tangga  itu  dapat  dikategorikan  harta bergerak  dan  harta  tak  bergerak  dan dari  bentuk harta  ini  pula  ada  yang bisa  dihabiskan  dan  ada  yang  tak bisa  dihabiskan.  Akan  tetapi  apapun bentuk  hartanya  jika  itu  diperoleh semasa  perkawinan  maka  itu  akan menjadi harta bersama. Apabila terjadi  perceraian  antara  keduanya maka  masing-masing  pihak  memiliki porsi yang sama dalam pembagiannya. Dan apabila salah satu pihak  meninggal  dunia,  maka  untuk pembagian  warisannya  harta  tersebut harus  dibagi  dua  terlebih  dahulu. Sebagian  harta  menjadi  milik  salah seorang  yang  masih  hidup  dan sebagian  menjadi harta warisan. Dalam  harta  warisan  tersebut,  baik suami  maupun  istri  (sebagai  orang yang masih hidup) menjadi salah satu orang yang tetap berhak mendapatkan bagian sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.
Berdasarkan  uraian  pada  bab terdahulu  dapat  diketahui  bahwa  yang disebut  dengan  harta  bersama  adalah kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, baik bersumber dari
pekerjaan yang dilakukan suami, ataupun  pekerjaan  dilakukan  si  istri maupun  berasal  dari  hasil  pekerjaan dilakukan  secara  bersama-sama  suami- istri.
Untuk mengetahui bagaimana pandangan islam terhadap harta bersama,baiklah kita perhatikan pendapat  ismuha,  yang  mengatakan sebagai berikut.
“Melihat  praktik gono  gini dalam masyarakat  Indonesia  di  Jawa, poh  roh di  Gayo  dan  macam- macam  istilah  lain  di  seluruh Indonesia  dapatlah  kita  ambil kesimpulan,  bahwa  pencaharian bersama  suami  istri, gono  gini atau poh  roh dan  lain-lainnya  itu,
termasuk golongan syirkah/mufawadlah .” 37 Syirkah atau syarikah mempunyai pengertian sebagai
perkongsian,  perkataan syirkah atau serikat dalam bahasa Indonesia ataupun poh  roh dalam  bahasa  Gayo adalah  berasal  dari  bahasa  Arab  yang berarti percampuran  suatu harta bersama  dengan  harta  lain,  sehingga tidak  dapat  dibedakan  lagi  satu   dari yang lain.
Menurut pendapat ulama syarikah itu  dibagi  dalam  dua  macam,  yaitu:  (1)
Syarikah milkyah (perkongsian
37 Ismuha, Pencaharian Bersama Suami Istri Di Indonesia (Jakarta: Bulan Bintang, 1978).
mengenai  milik);  (2) Syarikah  uquud (perkongsian dengan aqad atau kontrak).  Kemudian  ulama  malikiyah sebagai  syarikah  itu  dalam  3  macam, yaitu:  (1) Syirkah  „Inan ,  yaitu  akad kerjasama  antara  dua  orang  atau  lebih; (2) Syarikah  Ghanimah (perkongsian pada  harta  rampasan);  (3)  Perkongsian membeli suatu barang.
Ulama Syafi‟ iyah membagi syirkah  itu  kepada  empat  m a c a m , yaitu:  (1) Syarikah  inaan (perkongsian terbatas); (2) Syarikah abdaan
(perkongsian  tenaga);  (3) Syarikah mufaadlah (perkongsian  tak  terbatas);
(4) Syarikah  al  wujuh (perkongsian kepercayaan).  Kemudaian Syarikah  fil uqqud ini  dibagi  lagi  menjadi  5 macam,  yaitu:  (1) Syarikatu‟l  innan (perkongsiaan  terbatas);  (2) Syarikatu‟l abdan (perkongsiaan tenaga); (3)
Syarikatu‟lmufadlah (perkongsian  tak terbatas);  (4) Syarikatu‟l  mudhaa‟ rabah (perkongsian  berdua  laba;  (5)
Syarikatu,l wujuh (perkongsian kepercayaan). Mengenai syarikah yang dikemukakan  di  atas  para  ulama ternyata mempunyai perbedaan pendapat mengenai boleh dan tidaknya.  Mengenai  masalah   itu  Drs.
H.  Ismuha  telah  mengambil  suatu
kesimpulan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:
“Bahwa  syarikah  mufadlah atau  perkongsian  tak  terbatas hukumnya  boleh  menurut
mazhab  Hanafi,  Maliki  dan Hambali,  tetapi  tidak  boleh menurut mazhab Syafi‟i, hanya  beda  antara  Hanafiah dan  Imam  Malik  ialah:  Abu
Hanafiah  masyarakat  sama banyaknya  modal  masing- masing  para  peserta,  sedang Imam           Malik  berpedapat bahwa itu menjadi syarat.” 38
Pencaharian  bersama  suami  istri atau  harta poh  roh di  Gayo  adalah termasuk syirkah abdaan/mufadlah.
Dengan  demikian  dapatlah  diketahui bahwa  lembaga  harta  pohroh  itu hukumnya  boleh  menurut  tiga  mazhab yaitu:  Hanafi,  Maliki  dan  Hambali, sedangkan  mazhab  yang  menyatakan tidak boleh adalah mazhab‟ Syafi‟i.
Dikatakan  harta poh  roh itu syirkah  abdaan adalah  berdasarkan kenyataan  bahwa  sebahagian  besar suami  istri  dalam  masyarakat  Gayo sama-sama  bekerja  membanting  tulang berusaha  untuk  mendapat  nafkah  hidup sehari-sehari dan sebagai harta simpanan  bagi  masa  tua  mereka  dan anak-anaknya.
Suami  istri  di  Gayo  sama-sama bekerja,  dalam  mencari  sedang  pangan.
Hanya  karena  perbedaan  suami  dan istri,  maka  dalam  pembagian  pekerjaan disesuaikan  dengan  mereka.  Suami petani misalnya mendapat bagian pekerjaan membajak
sawah, menyangkul, membuat pematang, menaikan  air  ke  sawah  dan  lain-lain, sedangkan  istri  petani  mendapat  bagian pekerjaan  memasak  nasi,  mengurus pekerjaan  rumah  tangga,  menanam padi, dan pekerjaan lainya membutuhkan  kekuatan  jasmani  secara maksimum.
Kemudian  dikatakan  bahwa  harta poh roh itu sebagai syirkah mudfawadlah karena memang
perkongsian istri dan suami dalam harta poh  roh itu tidak  terbatas.  Artinya  apa saja  yang  mereka  hasilkan  selama dalam  perkawinan  selain  warisan  dan pemberian  yang  tegas  dikhususkan kepada  salah  seorang  suami  atau  istri, itu  seluruhnya  dianggap  sebagai  satu kesatuan.
Berdasarkan urian di atas dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa hukum  islam  tidak  menentukan  secara tegas  tentang  lembaga  harta  bersama, namun demikian diantara empat mazhab ternyata tiga mazhab membolehkan syirkah  abdaan dan syirkah  mufawadlah yaitu: mazhab
hanafy , mazhab yang tidak
membolehkannya  yaitu mazhab  syafiie . Oleh  karena  itu  hukum  islam  tidak mengatur secara tegas tentang harta poh roh ini,  maka  tentang  pembagiannya dan  penyelesainnyapun  dalam  praktek diserahkan kepada tentuan hukum adat.
Berdasarkan hukum adat di Indonesia dikenal harta kekayaan masing-masing  suami/istri  dan  harta kekayaan milik bersama suami dan istri. Harta  kekayaan  yang  menjadi  milik bersama suami istri ini di  Gayo disebut istilah  disebut  dengan  istilah  harta poh roh .”  Kemudian  di  Minangkabau disebut  dengan  harta  suarang,  di
Kalimantan
disebut bareng perpatangan,di Sulawesi Selatan disebut cakkara,  di  Jawa  disebut gono  gini ,  di Jawa  barat  disebut guna  kaya dan  di Bali dinamakan druwe gabro . 39
Milik  bersama  dari  suami  istri  ini adalah  merupakan  suatu  lembaga  yang terdapat pada hampir semua lingkungan hukum  adat Indonesia.  Kemudian Wirayono mengatakan bahwa:
“Dibentuknya  milik  bersama dari suami dan istri ini adalah suatu  gejala  dalam  hukum adat  yang  memperlihatkan
tubuh  dan  makin  kuatnya suatu kelompokan dalam
39 Wilayono, Hukum  Perkawinan  Indonesia Menurut  Perundang-Undangan  Hukum  Adat , n.d.
masyarakat,  yang  dinamakan serumah  atau somah yaitu suatu  keluarga  kecil  yang terdiri  dari  suami  istri  dan anak-anaknya  dalam  bahasa belanda dinamakan gezin ”.
Apa  yang  dikatakan  wiryano tersebut  memang  benar,  sebab  dengan terbentuknya suatu keluarga, maka akan membawa konsekuensi logis
dibutuhkannya  harta  kekayaan  untuk membiayai keluarga tersebut.
Berdasarkan  dari  hukum  adat  Gayo, harta  bersama itu  kemungkinan  besar berasal  dari  bahasa  arab  “ syarikah ” atau  “ syirkah ”  yang  mempunyai  arti perkongsian, demikianlah istilah tersebut kemudian  disesuaikan kedalam bahasa Gayo menjadi poh roh .
Lembaga  harta poh  roh ini didapati  pada  kebiasaan-kebiasaan  atau adat  istiadat  masyarakat  Aceh  sejak dahulu  kala  harta poh  roh sering diperbincangkan pada saat
melaksanakan  Faraid.  Mengenai  hal  itu Muhammad Husin mengatakan:
“Dari harta yang akan dibagi- bagikan  dipotong  terlebih dahulu  “ harta  poh  roh ” artinya harta yang diusahakan bersama-sama  antara  suami dan  istri  ,untuk  istrinya orang yang  meninggal  itu  sebanyak yang  ditentutkan  oleh  adat Gayo  setempat  misalnya ,
dan sebagainya”. 40
Jadi, jelaslah bahwa harta poh roh itu  memang  nyata  ditemukan  dalam adat Gayo, sedangkan mengenai masalah penyelesaian/pembagiannya diserahkan kepada ketentuan adat setempat,  mengenai  pembagian  ini  pun ternyata belum ada keseragaman sebagaimana  disebutkan  dalam  kata- kata  terakhir  Mohammad  Hoesin    di atas,  yaitu:  ada  yang  dibagi  seperdua berarti  istri  mendapat  bagian  sama dengan  suami,  ada  dibagi  dengan perbandingan  satu  banding  dua  yaitu satu  bagian  untuk  istri  dan  dua  bagian untuk  suami.  Selain  dari  pada  itu  ada pula  yang  dibagi  satu  banding  tiga. Namun  demikian,  menurut  pengamatan saya  dalam  adat  kebiasaan  masyarakat Gayo  terdapat  kecenderungan  untuk menyamakan  hak antara suami dan istri tentang pembagian masing-masing separuh  dari  jumlah  harta poh  roh . Kecenderungan  yang  demikian  bukan hanya  wilayah  Gayo,  tetapi  terdapat juga di wilayah-wilayah Gayo sebagaimana dikemukakan oleh Drs. H.
Ismuha bahwa disana
cara
pembagiannya tergantung pada
beberapa  berat  kerja  istri  bersama
40 Muhamad  Husein, Adat  Aceh (Aceh: Penerbit  Dinas  Pendidikan  Dan  Kebudayaan, 1975).
suaminya. Kalau kerja istri lebih ringan, maka  dibagi  satu  banding  dua,  tetapi kalau  kerja  istri  dipandang  sama beratnya dengan kerja suami, maka satu banding satu. Bahkan kecamatan- kecamatan  di  wilayah  Gayo.  Istri mendapat  2/3  sedangkan  suami  hanya mendapat  1/3  saja  karena  pekerjaan istri  di sana dipandang lebih berat.
Perbincangan masalah harta bersama  sering  menjadi  hangat  di masyarakat  dan menyita perhatian publik,  terutama  media  massa  dalam kasus  perceraian  public  atau  seorang terkait  perselisihan  tentang  pembagian poh  roh atau  harta  bersama.  Perkara perceraian  yang  menjadi  pokok  perkara justru akan semakin  rumit  dan  berkelit- kelit  bahkan  sering  memanas  dalam sidang  perceraian  di  pengadilan  bila dikomulasi  dengan  tuntutan  pembagian harta  bersama,  apabila  ada rekonvensi harta bersama dalam perkara perceraian. Oleh  karena  itu,  Mahkamah  Agung  RI dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan  peradilan  agama  mewanti-  wanti agar  gugatan  pembagian  harta  bersama sedapat mungkin diajukan  setelah terjadi perceraian.
Harta  bersama  adalah  harta  yang diperoleh  pasangan  suami  istri  secara bersama-sama  selama  masa  dalam
ikatan  perkawinan.  Harta  bersama  dan perjanjian  perkawinan  sering  luput  dari perhatian  masyarakat  karena  sering menganggap  perkawinan  adalah  suatu yang  suci  sehingga  tidak  etis  jika membicarakan  masalah  harta  benda apalagi pembagian harta bersama selama perkawinan jika suatu saat terjadi perceraian.  Ketentuan  tentang,  harta bersama  sudah  jelas  dalam  hukum positif yang berlaku di Indonesia bahwa harta  yang boleh dibagi  secara bersama bagi  pasangan   suami  istri  jika  bercerai hanya terbatas pada harta gono-gini atau harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
Isi  dari  hukum  positif  yang berlaku  di  Indonesia,  harta  bersama diatur  dalam  Pasal  35  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  Pasal  119  KHU  Perdata, Pasal  85  dan  86  KHI.  Pengaturan  harta gono-gini diakui  secara  hukum,  baik secara  pengurusan,  penggunaan,  dan pembagiannya. Ketentuan tentang gono-gini juga  diatur  dalam  hukum Islam  meskipun  hanya  bersifat  umum dan  tidak  diakuinya  percampuran  harta kekayaan  suami  istri,  namun  ternyata setelah  dicermati,  dan  dianalisis  yang tidak  bisa  dicampur  adalah  harta
bawaan  dan  harta  perolehan.  Hal  ini sama  dengan  ketentuan  yang  berlaku dalam  hukum  positif,  bahwa  kedua macam  harta  itu  (harta  bawaan  dan harta  perolehan)  harus  terpisah  dari harta gono gini itu sendiri.
Isi  kitab-kitab  fikih  klasik,  harta gono-gini atau  harta  bersama  diartikan sebagai  harta  kekayaan  yang  dihasilkan oleh  suami  istri  selama  mereka  diikat oleh  tali  perkawinan,  atau  dengan  kata lain  harta  bersama  adalah  harta  yang dihasilkan dalam jalur syirkah
(kongsi) antara suami dan istri sehingga  terjadi  percampuran  harta antara  yang  satu  dengan  yang  lainnya dan tidak dapat dibedakan lagi.
Para  ahli  hukum  Islam  berbeda pendapat  tentang  dasar  hukum  harta bersama itu. Sebagian mereka mengatakan bahwa islam tidak mengatur tentang harta bersama sehingga  oleh  karena  itu  diserahkan sepenuhnya  kepada  mereka  sendiri untuk  mengaturnya.  Sebagian  ahli hukum  islam  yang  lain  mengatakan bahwa  merupakan  suatu  hal  yang  tidak mungkin  jika  islam  tidak  mengatur harta  bersama  sedangkan  hal-hal  lain- lain  yang  kecil-kecil  saja  diatur  secara rinci  oleh  agama  islam  dan  ditentukan dasar hukumnya.
Isi  dari  Kamus  Umum  Besar Bahasa  Indonesia,  pengertian  harta bersama  yaitu  “Harta  perolehan  selama bersuami  istri‟.  Sebenarnya,  istilah hukum  yang  digunakan  secara  resmi dan legal-formal dalam peraturan perundang-undangan  di  tanah  air,  baik dalam  UU  No  1  Tahun  1974  tentang perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum  Perdata  (KUHPer),  maupun Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),   adalah harta  bersama.  Hanya,  istilah  harta bersama  lebih  popular  dibandingkan dengan  istilah  yang  resmi  digunakan dalam bahasa hukum konvensional.
Sedangkan  menurut  Drs.  Fachtur Rahman,  harta  bersama  adalah  harta milik  bersama  dari  suami  istri  yang diperoleh keduanya selama berlangsungnya  perkawinan  dimana keduanya  bekerja  untuk  kepentingan hidup berumah tangga. Berbagai daerah di  tanah  air  sebenarnya  juga  dikenal istilah-istilah  lain  yang  sepadan  dengan pengertian harta poh roh (di Gayo).

## D. Kesimpulan
Pada  dasarnya  dalam  hukum Islam  tidak  disebutkan  secara  khusus tentang  sebutan  harta  bersama  (gono- gini)  dalam  keluarga,  tetapi  setelah  itu para  ahli  hukum  Islam  di  Indonesia
menganalogikan  harta  bersama  kepada syirkah.  Bila  terjalin  sengketa  dalam pembagian  harta  bersama  hukum  Islam menawarkan pemecahan As-shulhu (perdamaian) serta musyawarah kekeluargaan  buat  mencari  jalur  keluar yang  silih  menguntungkan  serta  penuh keridhaan, sebaliknya dalam perundang- undangan  yang  berlaku  di  Indonesia, harta  bersama  dipecah    antara  suami serta istri pasca perceraian.

## Reference
Al-Jaziri, Abdurrrahman. Al-Fiqhu „Alal Madzahib Al-Arba‟Ah . Mesir:  Maktabah  at-  Tijariyah  al- Kubra, 1969.
Al-Qozwaini,  Abi  Abdillah  Ibn  Majah. Sunan  Ibnu  Majah .  Saudi  Arabia: Riyadh Darussalam, n.d.
Al-Qurtubi,  Ibn  Rusyd. Bidayah  Al- Mujtahid Wa Nihayah Al- Muqtashid . Mesir: Maktabah
Musthofa al-Baaby al-Halby, 1960.
An-Nasa‟i,  Abi  Abdirrahman. Sunan
An-Nasa‟i .  Riyadh:  Darussalam,
n.d.
As-Shan‟ani,  Muhammad  bin  Isma‟il. Subulussalam .  Mesir:  Maktabah
Musthofa  al-  Baaby  al-Haaby,
1960.
Bisri,  Cik  Hasan. Kompilasi  Hukum Islam  Dan  Peradilan Agama Dalam  Sistem  Hukum  Nasional .
Jakarta:  Logos  Wacana  Ilmu, 1999.
Daud,  Abu. Sunan  Abi  Daud .  Riyadh:
Baitul Afkar Ad-Dauliyyah, 1998. Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur‟an Dan Terjemah .  Bandung:  PT  Syamil Cipta Media, 2005. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa
Indonesia .  Jakarta:  Balai  Pustaka,
1991.
Dijk,  R.  Van. Pengantar  Hukum  Adat
Indonesia . Jakarta: Penerbit Sumur, 1960.
Ensiklopedia  Hukum  Islam. Jilid  2 . Jakarta:  PT  Ichtiar  Baru  Van Hoeve, 2001.
Fuady, Munir. Konsep  Hukum Perdata . Depok: Rajawali Pers, 2014.
HS,  Salim. Pengantar  Hukum  Perdata
Tertulis  (BW) .  Jakarta:  Penerbit Sinar Grafika, 2011.
Husein,  Muhamad. Adat  Aceh .  Aceh: Penerbit  Dinas  Pendidikan  Dan
Kebudayaan, 1975.
Ismuha. Pencaharian  Bersama  Suami Istri  Di  Indonesia .  Jakarta:  Bulan Bintang, 1978.
Prodjodikoro,  R.  Wirjono. Hukum
Perkawinan  Di  Indonesia .  Jakarta:
Sumur Bandung, 1960.
Rochaeti,  Etty. Jurnal  Analisis  Yuridis Tentang  Harta  Bersama  Dalam Perkawinan  Menurut  Pandangan Hukum  Islam  Dan  Hukum  Positif .
Bandung, 2013.
Sabiq,  Sayid. Fiqhu  Sunnah .  Bairut
Libanon: Darul Fikr, 1998. Soekanto, Soerjono. Pokok-Pokok Sosiologi  Hukum .  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 2009.
Subekti. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Jakarta: Intermasa, 1996.
Tihami,  and  Sohari  Sahrani. Fikih Munakahat:  Kajian  Fikih  Nikah
Lengkap . Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2009. Undang-Undang. “Undang-Undang Perkawinan  No.  1  Tahun  1974 Pasal  1.”  Jakarta:  PT  Tintamas Indonesia, 1986. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Pasal 28G Ayat 1,” 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia.  “Pasal  28H Ayat 4,” 1945. Wilayono. Hukum Perkawinan Indonesia  Menurut  Perundang- Undangan Hukum Adat , n.d.