## EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI  MASYARAKAT PESISIR

## Neliyanti dan Meyzi Heriyanto
FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293
Abstract : Evaluation Program of Coastal Community Economic Empowerment . This study aims to evaluate the implementation of the activities of The Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) on Micro Finance Institutions in Dumai. This type of research is descriptive research with qualitative approach. Informants in this study are the actors who play a role in PEMP program, in accordance with the Organization’s Program Manager PEMP in Dumai. Results of  the  study  concluded  that  the  implementation  of  the  management  of  the  DEP  by  USP  in Cooperative Kerapu is seen from the indicators of effectiveness, efficiency, sufficiency, equity, responsiveness and precision, there is still a lot of shortcomings. None of the evaluation indicators that are used can be fulfilled in the implementation of the management of the DEP.
Abstrak: Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pogram Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) pada lebaga keuangan mikro di Kota Dumai. Jenis penelitian ini adalah adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah aktor-aktor yang berperan dalam program PEMP, sesuai dengan organisasi pengelola program PEMP di kota dumai. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan DEP oleh USP di koperasi kerapu yang dlihat dari indikator efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan, masih banyak terdapat kekurangan. Tidak ada satupun indikator evaluasi yang digunakan dapat terpenuhi dalam pelaksanaan pengelolaan DEP ini.
Kata Kunci : Efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

## PENDAHULUAN
Masyarakat pesisir yang terdiri dari nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang hasil laut,  merupakan  segmen  anak  bangsa  yang umumnya masih tergolong miskin. Kesejahteraan mereka memerlukan program terobosan baru yang dapat meningkatkan akses mereka ter- hadap modal, manajemen dan teknologi serta dapat mentransformasikan struktur dan kultur masyarakat pesisir dan nelayan secara berke- lanjutan. Citra kemiskinan nelayan sesungguhnya suatu ironi, mengingat Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas. Di dalam wilayah laut juga terdapat berbagai sumberdaya yang memiliki potensi ekonomi tinggi yang semestinya dapat dimanfaatkan  untuk  menjamin  kesejateraan nelayan dan keluarganya.
Program Pemberdayaan Ekonomi Masya- rakat  Pesisir  (PEMP)  merupakan  program pemberdayaan masyarakat pesisir di seluruh wilayah Indonesia yang diinisiasi oleh Depar- temen Kelautan dan Perikanan (DKP). Program
yang  mulai  dilaksanakan  tahun  2001  ini  di- latarbelakangi oleh kondisi masyarakat pesisir yang miskin dan tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan akses permodalan untuk usaha mereka. PEMP yang dituangkan kedalam Pedoman  Umum  PEMP  2006  merupakan penjabaran dari Pasal 60 (1a) dan 62 Undang- undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan oleh  Menteri  Kelautan dan  Perikanan  harus bersifat lebih operasional. Pelaksanaan Pedoman Umum PEMP 2006 yang ditetapkan melalui surat keputusan Menteri No.Kep.18/Men/2004 dan selanjutnya dengan Keputusan Dirjen KP3K No.SK/07/KP3K/1/2006 tgl 26 Januari 2006 tentang Pedoman Umum Pemberdayaan Eko- nomi Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2006 disebut juga sebagai kebijakan PEMP.
Program PEMP secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kultur kewira- usahaan, penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Usaha  Simpan  Pinjam  (USP),
penggalangan  partisipasi  masyarakat  dan kegiatan usaha ekonomi produktif lainnya yang berbasis sumberdaya lokal dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat dan pendayagunaan sumberdaya pesisir dan lautan secara optimal dan berkelanjutan. Kegiatan pokok program PEMP mencakup LKM, SPDN (Solar Pocked Dealer untuk Nelayan) dan Kedai Pesisir. Tiga program yang menjadi prioritas kegiatan PEMP tersebut di atas telah dilaksanakan di kota Dumai. Kota Dumai mendapat rekomendasi pelaksana PEMP mulai tahun 2002. Khusus program SPDN Kota Dumai, sumber pendirian atau pelaksananya tidak menggunakan dana dari pusat tetapi telah ber- hasil menggaet pihak ketiga atau swasta dalam melaksanakan pendirian SPDN yakni oleh PT. Komala. Hal ini menunjukkan peran partisipasi masyarakat maupun respon terhadap program PEMP sangat baik.
Di Kota Dumai sendiri DEP dikelola oleh Koperasi Kerapu sejak tahun 2006. Koperasi Kerapu  berfungsi  sebagai  komponen  utama pelaksanaan Program PEMP  di daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan, koperasi harus berkoor- dinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota  sebagai  penanggungjawab operasional di daerah dan juga dengan lembaga perbankan/pembiayaan  sebagai  mitra  usaha mereka. Dalam menjalankan fungsinya, koperasi menerima  Dana  Ekonomi  Produktip  (DEP) sebagai  hibah  yang  dijaminkan  kepada  per- bankan untuk mendapatkan pinjaman. Dana pinjaman tersebut selanjutnya disalurkan untuk dapat diakses masyarakat pesisir. Penyaluran DEP untuk penjaminan tunai yang dilakukan oleh Koperasi  Kerapu  pada  akhir  2007  telah  di- salurkan sebesar Rp. 318.879.000 untuk 39 orang pemanfaat. Namun, sampai sekarang ini, tingkat pengembalian DEP dari pemanfaat masih rendah.
Sebagian penerima program yang menung- gak angsurannya yang disebabkan oleh adanya persepsi dari masyarakat bahwa program ter- sebut bentuknya hibah sehingga jika pinjaman tersebut tidak dikembalikan mereka menganggap bukan suatu masalah. Namun diluar itu semua ada dapat dikatan bahwa program PEMP berupa
pinjaman tunai yang disalurkan melalui Koperasi Kerapu belum banyak berbuat untuk pening- katan kesejahteraan masyarakat pesisir Kota Dumai, karena adanya ketidakmampuan pene- rima program untuk mengembalikannya dan adanya ketidak  mampuan pengurus  dan pe- laksana program  PEMP dalam  menjalankan program terutama untuk DEP pinjaman tunai yang dikelola oleh Koperasi Kerapu.
Beberapa dugaan yang menunjukan adanya kondisi-kondisi kurang berhasilnya implementasi program PEMP melalui DEP pinjaman tunai ditunjukan oleh sebagian fenomena adanya seba- gian penerima program yang menggunakan dana pinjaman untuk kegiatan rumah tangga yang sifatnya komsumtif baik digunakan untuk membeli televisi, radio maupun untuk memperbaiki ru- mahnya. Selain itu adanya anggapan dari mas- yarakat  bahwa  bantuan  dana  yang  mereka dapatkan merupakan hibah, sehingga mereka tidak perlu lagi mengembalikan bantuan tersebut.
Menurut Dunn (2003), secara umum eva- luasi  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan kriteria-kriteria: a) efektivitas, keinginan peme- rintah dalam mengeluarkan kebijakan supaya nilai-nilai yang diinginkan sampai kepada publik; b) efisiensi, jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehen- daki, dimana didalam efisiensi dari sebuah kebi- jakan  melihat  berapa  sumber  daya  yang  di- gunakan untuk penerapan sebuah kebijkan; c) kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijkan tingkat efektivitasnya memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menum- buhkan adanya masalah, dimana didalam suatu kebijakan  terdapat  alternatif  apa  yang  akan dilakukan  bila  kebijakan  telah  diimplemen- tasikan;  d)  pemerataan,  berkenaan  dengan distribusi manfaat dari suatu kebijakan; e) res- ponsivitas, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefe- rensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan; dan d) ketepatan, berkenaan dengan pertanyaan apakah kebijakan tersebut tepat untuk masyarakat.
Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan
Ekonomi  Masyarakat  Pesisir  (PEMP)  pada Lembaga Keuangan Mikro di Kota Dumai.

## METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan melukiskan atau menggambarkan keadaan atau status fenomena mengenai fakta dan bagaimana sebenarnya pelaksanaan Program PEMP pada Lembaga  Keuangan  Mikro  di  Kota  Dumai. Informan dalam penelitian ini adalah aktor-aktor yang berperan dalam program PEMP di Kota Dumai,  sesuai  dengan  Organisasi  Pengelola Program PEMP di Kota Dumai. Namun untuk konsultan manajemen dan tenaga pendamping desa pada saat sekarang ini sudah tidak ada lagi, dikarenakan program yang berjalan sekarang ini hanya terbatas pada penagihan uang pinjaman yang diberikan kepada pemanfaat DEP serta pengembangan usaha koperasi, dimana kegiatan ini  diserahkan sepenuhnya  kepada  Koperasi Kerapu  sebagai  pengelola  DEP.  Sementara seharusnya, tenaga pendampingan tetap diperlu- kan. Untuk masyarakat pesisir, sebagai peman- faat DEP, informan yang diambil adalah sebanyak dua orang informan, dimana terbagi atas peman- faat yang telah melunasi pinjaman kredit dan pemanfaat yang belum dapat melunasi pinjaman kreditnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Efektivitas
Efektivitas adalah apabila kebijakan kegiatan LKM/USP yang telah dikeluarkan tepat sasaran dan  tujuan  yang  diinginkan  telah  tercapai. Adapun sasaran dari program PEMP ini dalam pelaksanaan kegiatan pada LKM/USP adalah masyarakat pesisir dengan skala mikro yang berorientasi pada sektor usaha kelautan dan perikanan seperti kegiatan penangkapan, budi- daya, perniagaan hasil perikanan, pengolahan ikan, usaha jasa perikanan.
Selanjutnya, tujuan dari program PEMP ini adalah peningkatan pendapatan dan kualitas sumber daya manusia (SDM); Penguatan Lem- baga Keuangan Mikro (LKM); Penguatan ke-
lembagaan sosial ekonomi dengan mendaya- gunakan sumber daya perikanan dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan; dan Pengga- langan partisipasi masyarakat dan kegiatan usaha ekonomi produktif lainnya yang berbasis sum- berdaya lokal dan berkelanjutan.
Hal yang dapat ditarik dari hasil wawancara di atas adalah, penyaluran DEP oleh USP pada Koperasi Kerapu tidak efektif, karena tefokus kepada pemberian pinjaman kepada nelayan, sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat melalui sumber daya perikanan dan kelautan tidak ada. Hal ini juga yang menyebabkan mas- yarakat yang berprofesi sebagai nelayan masih tergantung dengan hasil tangkapan di laut.
Tidak adanya petugas yang menagih pinja- man yang diberikan kepada masyarakat juga yang menyebabkan kurangnya kesadaran mas- yarakat untuk berusaha membayar angsuran mereka. Koperasi Kerapu seharusnya menam- bah karyawan pada USP yang bertugas untuk menagih tunggakan dan juga bertugas untuk mensosialisasikan  bahwa  pinjaman  tersebut merupakan hutang yang perlu dibayarkan  dan merupakan  tanggungjawab  dari  Koperasi Kerapu sebagai penyalur dari Bank Penjamin.
Dengan hal ini diharapkan dapat merubah pola pikir masyarakat peisisir yang selama ini beranggapan bahwa dana yang diberikan me- rupakan bantuan cuma-cuma dan masyarakat pesisir mempunyai tanggungjawab bahwa dana yang dipinjamnya merupakan beban hutang. Diharap-kan USP pada Koperasi Kerapu lebih aktif dan kreatif dalam  pengelolaan dan pe- nyaluran  DEP  sehingga  kegiatan  pun  dapat berjalan  efektif.  Dan  juga  yang  tidak  kalah pentingnya adalah pene-rapan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang menunggak, karena semuanya sudah ada dalam perjanjian yang telah mereka tanda tangani. Jadi indikator efektivitas dalam evaluasi terhadap program PEMP dengan studi kegiatan lembaga keuangan mikro di Kota Dumai dimana dalam hal ini adalah pengelolaan DEP oleh USP di Koperai Kerapu Kota Dumai tidak terpenuhi.

## 2. Efisiensi
Efisiensi adalah jumlah usaha yang diper- lukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dapat diukur dengan tersalurkannya DEP secara tepat jumlah, waktu dan tenaga. Efisiensi akan terjadi jika  penggunaan  sumber  daya  diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai. Dari hasil wawancara di atas mengenai efisiensi dalam kegiatan pengelolaan DEP yang dilaksanakan oleh USP pada Koperasi Kerapu yang diukur dari kesesuaian jumlah, waktu dan tenaga guna mencapai hasil yang diinginkan, sebagian informan menyatakan belum efisien.
Jumlah DEP tidak tersalur dengan baik, karena masih banyak DEP yang tersisa. Sedang- kan dari waktunya sendiri, menurut informan cukup tepat, karena pencairan DEP ke koperasi dengan penyalurannya tidaklah berselang terlalu lama. Masih dalam anggaran tahun yang sama. Selain itu waktu yang ditetapkan dalam pe- ngembalian pinjaman juga disesuaikan dengan besarnya  pinjaman  yang  diberikan  kepada masyarakat, yaitu maksimal 3 tahun atau 36 bulan dan Koperasi diberikan tenggang waktu pelunasan pinjaman di Bank selama 5 tahun. Jadi dengan waktu yang tidak terlalu lama ini awalnya diharapkan DEP dapat terus bergulir kepada masyarakat yang lain. Tapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan, karena tingkat pengembalian DEP yang rendah dari pemanfaat.
Hal yang paling bermasalah adalah pada kebutuhan akan tenaga dalam pegelolaan DEP. Hal  ini  dapat terlihat  sekarang  dengan  hasil pencapaian yang tidak tercapai. Banyaknya tung- gakan dari masyarakat pemanfaat DEP. Menurut informan juga, untuk saat sekarang ini perlunya ditunjuk seorang petugas yang bertugas melaku- kan penagihan terhadap tunggakan. Selain itu juga bertugas untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa  pinjaman  yang  mereka  dapatkan  itu merupakan hutang yang wajib dibayarkan, bukan merupakan dana hibah, karena koperasi hanya sebagai penyalur DEP dari Bank Pelaksana.

## 3. Kecukupan
Kecukupan adalah seberapa jauh penca- paian hasil yang diinginkan telah memecahkan
masalah dengan penilaian berjalannya pembinaan dan pengawasan kegiatan PEMP khususnya pada penyaluran DEP oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Usaha Simpan Pinjam (USP) di Kope- rasi Kerapu.
Dari wawancara, dapat dilihat tanggapan informan terhadap kecukupan dengan penilaian pada Berjalannya pembinaan dan pengawasan kegiatan PEMP khususnya pada pengelolaan DEP oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/ Usaha Simpan Pinjam (USP). Semua informan menyatakan kalau pembinaan tidak berjalan, dengan alasan tidak adanya anggaran untuk membayar  honor  tenaga  pendamping  desa sebagai pembina di lapangan. Selain itu dulunya diketahui kalau tenaga pendamping desa hanya ada satu orang untuk seluruh Kota Dumai, dan pendampingan hanya berjalan sampai dengan mendampingi  dan  memfalisitasi  masyarakat pesisir untuk dapat mengakses DEP. Sementara untuk  tugas  pendamping  desa  yang  lainnya seperti  yang  diatur  dalam  pedoman  umum pelaksanaan program PEMP tidak berjalan, yaitu melakukan pendampingan teknis dan menajemen usaha, serta membantu masyarakat pesisir untuk mengakses modal usaha yang bersumber dari perbankan.

## 4. Pemerataan
Pemerataan  adalah  berkenaan  dengan pemerataan distribusi manfaat atau alokasi DEP merata  kepada  masyarakat  sasaran.  Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila manfaat merata. Peme- rataan berhubungan dengan keadilan yang di- dapatkan oleh masyarakat sasaran dalam men- dapatkan DEP yang dikelola oleh LKM/USP di Koperasi Kerapu. Pemerataan juga menyangkut kepada tersosialisasikannya program PEMP kepada semua pihak yang terkait serta lancarnya perguliran DEP kepada masyarakat lainnya.
Dari hasil wawancara dengan informan me- ngenai pemerataan dalam alokasi DEP kepada masyarakat sasaran yang dilaksanakn oleh USP Koerasi Kerapu, dapat ditarik kesimpulan kalau alokasinya tidak merata. Masih banyak masya- rakat pesisir yang miskin tidak mendapatkan
bantuan modal ini. Malahan kalau dilihat mas- yarkat peisir miskin yang menjadi target utama yang paling banyak tidak mendapatkan bantuan dari DEP ini.
Alasannya sederhana, yaitu persyaratan yang sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat pesisir yang miskin tersebut. Memang persyaratan ini dibuat untuk menghindari kejadian pada penyaluran DEP tahun 2002, dimana hampir seluruh DEP yang disalurkan kepada kelompok penerima tidak dapat dikembalikan. Seharusnya ini bukan menjadi satu-satunya alasan, karena sepenge- tahuan penulis, permasalahan pada tahun 2002 tersebut  juga  diakibatkan  oleh  kemampuan managerial pengurus yang terbatas dan tingginya dana operasional Lembaga Ekonomi Pengem- bangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP-M3). Harusnya  kemampuan  pengurus  juga  harus diperbaiki dan dana operasional harus ditekan. Jangan masyarakat pesisir yang miskin sebagai sasaran akhir yang harus menanggung akibatnya.

## 5. Responsivitas
Responsivitas adalah tanggapan dari mas- yarakat pemanfaat DEP yang menjadi target kebijakan berkenaan dengan kegiatan LKM/ USP  dalam  penyaluran  DEP.  Responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok masyarakat sasaran terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan peme- rataan. Tanggapan masyarakat ini berupa tang- gapan masyarakat terhadap respon pelaksana program dalam menghadapi keluhan dan perma- salahan yang dialami masyarakat pemanfaat DEP.
Tanggapan  masyarakat  pesisir  terhadap respon pelaksana program dalam menghadapi keluhan dan permasalahan yang dialami masya- rakat pemanfaat DEP belumlah baik. Masyarakat sudah menyampaikan keluhannya, tapi solusi dari pihak pengelola tidak ada. Masyarakat miskin pesisir  masih  saja  sulit  untuk  mendapatkan bantuan modal dari DEP ini karena terkendala persyaratan.  Masalah  pembinaan  juga  telah disampaikan, namun juga tidak ada solusinya.
Ini menunjukkan respon yang sangat buruk dari pengelola DEP yaitu USP Koperasi Kerapu. Harusnya mereka cepat tanggap dalam mena-
ngani keluhan masyarakat pemanfaat maupun masyarakat pesisir. Pihak Koperasi pun bisa mendiskusikan ini dengan dinas terkait untuk mendapatkan solusinya, sehingga kegiatan USP Koperasi Kerapu dalam penyaluran DEP dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

## 6. Ketepatan
Ketepatan  adalah  DEP  yang  disalurkan LKM/USP pada Koperasi Kerapu yang ada benar-benar  berguna  dan  bernilai,  sehingga tercapainya tujuan program yang telah ditetap- kan, yang  meliputi modal LKM/USP bertambah yang bersumber dari pengembalian pinjaman, meningkatkan produksi dan memperluas jenis usaha, meningkatkan pendapatan dan kualitas SDM masyarakat pemanfaat DEP.
Ketepatan  DEP yang disalurkan LKM/USP pada Koperasi Kerapu yang ada benar-benar berguna dan bernilai, sehingga tercapainya tujuan program yang telah ditetapkan yang meliputi modal LKM bertambah yang bersumber dari pengembalian pinjaman, meningkatkan produksi dan memperluas jenis usaha dan meningkatkan pendapatan  dan  kualitas  SDM  masyarakat pemanfaat DEP belum lah tercapai. Tidak ada satupun tujuan yang disebutkan dapat dicapai.
Secara keseluruhan, pelaksanaan pengelo- laan DEP oleh USP di Koperasi Kerapu yang dilihat dari indikator efektivitas, efisiensi, kecu- kupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan, masih banyak terdapat kekurangan. Tidak ada satupun indikator evaluasi yang digunakan dapat terpenuhi dalam pelaksanaan pengelolaan DEP ini. Kekurangan-kekurangan inilah yang juga menyebabkan tidak berjalannya dengan baik pengelolaan DEP sehingga tujuan yang diharap- kan tidak dapat tercapai. Rendahnya pengem- balian pinjaman tunai dari DEP oleh masyarakat pesisir tidak semata-mata kesalahan dari mas- yarakat, tetapi juga adanya kekurangan dari pihak koperasi sebagai pengelolanya.

## SIMPULAN
Pelaksanaan kegiatan Program PEMP pada Lembaga Keuangan Mikro di Kota Dumai di-
dapatkan hasil efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan, dalam pelaksanaan kegiatan tidak terpenuhi. Efektifitas tidak terpenuhi dikarenakan tidak tercapainya tujuan  program  PEMP.  Masyarakat  pesisir belum dapat meningkatkan pendapatan mereka, penguatan LKM/USP melalui pengembalian pinjaman tunai DEP yang disalurkan kepada masyarakat tidak tercapai karena rendahnya tingkat pengembalian pinjaman tunai DEP oleh masyarakat, kurangnya penyaluran DEP melalui pemberdayaan  sumber  daya  perikanan  dan kurangnya penyaluran DEP untuk kegiatan usaha ekonomi  produktif  lainnya,  hanya  terfokus kepada pinjaman tunai kepada nelayan. Efisiensi tidak terpenuhi dikarenakan pengelolaan DEP belum tepat jumlah dan tepat tenaga. Masih banyaknya DEP yang tersisa tidak tersalurkan menunjukkan kurang maksimalnya pengelolaan DEP  untuk  disalurkan  kepada  masyarakat pesisir. Kurangnya tenaga/SDM yang mengelola DEP,  sehingga  menyebabkan  banyaknya tungakan pinjaman karena tidak adanya pem- binaan terhadap masyarakat. Kecukupan tidak terpenuhi karena tidak berjalannya pembinaan dalam pengelolaan DEP. Tidak adanya pem- binaan menyebabkan banyak masyarakat yang menggunakan bantuan modal melalui pinjaman tunai DEP untuk keperluan lain dan juga tidak
adanya  pembinaan  terhadap  pengembangan usaha  bagi  masyarakat  yang  mendapatkan bantuan ini.

## DAFTAR RUJUKAN
Dunn, Willian N,  2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Gadjah Mada University
Press, Yogyakarta.
Haldun, M, 2008. “Implikasi Normalisasi Sei Badera Terhadap Pemukiman Masyarakat di  Kecamatan  Medan  Marelan”. Tesis ,
Program Pasca Sarja Universitas Sumatera Utara – Medan.
Nugroho,  Riant,  2004. Kebijakan  Publik, Formulsi,  Implementasi  dan  Evaluasi .
Elex Media Komputindo, Jakarta.
Sinambela,  L.P.,  dkk,  2006. Reformasi Pelayanan Publik . Bumi Aksara, Jakarta. Suharto, E, 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat . Refika Aditama, Bandung.
Sujianto,  2009. Pemberdayaan  Menuju Masyarakat  Mandiri .  Alaf  Riau  dan Program Studi Ilmu Administrasi (PSIA) Pascasarjana Universitas Riau, Pekanbaru.
Winarno, Budi, 2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses . Buku Kita, Jakarta.