Jurnal Hukum POSITUM Vol. 3, No. 1, Juni 2018, Hal 90-103
P-ISSN   : 2541-7185 E-ISSN   : 2541-7193

## PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RUU KUHP INDONESIA BERKAITAN DENGAN SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA

## Oci Senjaya
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang oci.senjaya@fh.unsika.ac.id

## ABSTRAK
Pembaharuan hukum pidana dalam rangka penyempurnaan sistem pemidanaan masih terus dilakukan. Satu hal penting dalam sistem  pemidanaan  yang  juga  krusial  disediakan  dalam  pembaruan  hukum  pidana  Indonesia  adalah  sistem  pemidanaan struktural. Hal tersebut patut dimasukkan dalam konsep pembaruan hukum pidana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan  sistem pidana dan pemidanaan dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sekarang serta  melihat  sistem  pidana  dan  pemidanaan  dalam  RUU  KUHP  baru  sebagai  bagian  dari  pembaharuan  hukum  pidana Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan RUU KUHP yang kini sedang dibahas tidak memayungi UU tindak pidana khusus tentang narkotika. Masalah tindak pidana narkotika juga belum tercermin tentang pemidanaan struktural, hal ini mesti dapat dijadikan ide untuk perbaikan RUU KUHP selanjutnya mengingat pembaruan hukum pidana sangat penting saat ini.

## Kata kunci: perbandingan undang-undang, sistem pemidanaan, pelaku tindak pidana narkotika

## ABSTRACT
The renewal of criminal law in order to improve the pipetting system is still ongoing. One important thing in the pipetting system that is also crucial provided in the renewal of Indonesian criminal law is structural pipetting system. This is something that should be included in the concept of criminal law renewal. The problem arises as a comparison of the criminal system and the commissioning in the law No. 35 year 2009 about narcotics now and see the criminal system and eas in the new Penal Code bill as part of the renewal of Indonesian criminal law. The method of this research normative juridical law. The result of this research shows the criminal code which is currently being discussed does not cover the special crimes Act on narcotics of its effects.  The problem of narcotic criminal offence has not been reflected about structural punishment, this must be used as an idea for the improvement of the RUU KUHP of the criminal code further considering the renewal of the crime law is very important nowadays.
Keywords: comparative law, punishment  system, narcotics criminal offence

## A. PENDAHULUAN
Penyalahgunaan dan peredaraan gelap narkotika semakin meningkat per tahunnya, pelaku dari penyalahgunaan narkotika saat ini sudah tidak mengenal usia, mulai dari pelajar, aparat penegak hukum, tokoh publik dan bahkan guru besar pun ikut terseret kedalam bahaya penyalahgunaan Narkoba. Modus yang dilakukan para pelaku ini dibilang sangat canggih, mulai dari menyembunyikan narkotika jenis sabu di dalam papan seluncur, kemudian disembunyikan didalam mesin pijat, maupun modus operandi lainnya.
Jalur  masuk  jaringan  internasional  narkoba  di  Indonesia  ini  melalui  Bandara  Soekarno-hatta, bandara  adi  sucipto,  bandara  Polonia  dan  bandara  Internasional  lainnya,  kemudian  pada  jalur  laut melalui Pelabuhan Tanjung priuk, Pelabuhan Tanjung Balai Asuhan, dan Pelabuhan Illegal. 1 Data dari BNN  menunjukan  bahwa  angka  prevalensi  pengguna  narkotika  meningkat  per  tahunnya,  jumlah pemakai di daerah Sumatera sekitar 849.000, Kalimantan 238.000, Sulawesi 267.000, Maluku 42.000, Papua 38.000, Bali dan Nusa Tenggara 169.000 dan Pulau Jawa 2.416.000 pemakai. 2 Kepala BNN Budi waseso  menegaskan  angka  prevalensipengguna  narkotika  pada  tahun  2016  ini  meningkat  13%  dari tahun sebelumnya, tercatat hingga saat ini pecandu narkotika mencapai 5,8 juta. 3
Permasalahan  Narkotika,  Psikotropika,  dan  Zat  Adiktif  lainnya  (NAPZA)  di  Indonesia merupakan sesuatu  yang bersifat  komplek dan urgent,  permasalahan ini menjadi  marak dalam kurun waktu  satu  dekade. Penyalahgunaan narkoba mempunyai dampak yang  mengancam  masa depan dan kelangsungan hidup saja, tetapi juga masa depan bangsa dan negara. Hingga saat ini tingat peredaran narkoba  sudah  merambah  bukan  hanya  di  perkotaan  saja  tetapi  sudah  sampai  ke  pedesaan. 4 Perilaku menyimpang  saat  ini  semakin  meningkat  dikalangan  masyarakat,  penyalahgunaan  Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) jika digunakan dalam waktu yang berkepanjangan dapat membahayakan  kesehatan  yang  berarti  dapat  merusak  fisik  dan  mental  dan  juga  dianggap  sebagai pelanggaran hukum. Narkoba jika digunakan secara terus menerus akan menyebabkan kecanduan atau ketergantungan.  Kecanduan  dan  ketergantungan  akan  mengakibatkan  gangguan  fisik  dan  psikologis, karena adanya kerusakan pada sistem syaraf pusat dan organ-organ tubuh contohnya seperti jantung, hati, paru-paru dan ginjal bahkan dapat mengakibatkan kematian. 5
Dunia intenasional pun menganggap peredaran gelap narkotika sebagai kejahatan luar biasa.Hal ini dibuktikan dengan diadakan Konvensi Tunggal Narkotika 1962 dan Konvensi Wina 1988.Konvensi
1 Failin, “Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” Jurnal Cendekia Hukum : Vol. 3, No 1 (September 2017)
2 http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/09/27/ tiap-tahun-jumlah-pengguna-narkoba-bertambah .diakses pada  hari kamis 3 oktober 2019 pukul 09.17 wib
3 http://manado.tribunnews.com/2018/04/28/ inilah-data-penelitian-bnn-terkait-pecandu-narkotika .  pada  hari  kamis  3 oktober 2019 pukul 09.17 wib
4 Surat kabar nasional KOMPAS, edisi hari Selasa 10 April 2018 Bagian Politik Hukum , hlm. 2
5 Surat Kabar nasional KOMPAS, edisi hari Selasa 3 April 2017,22 Penghuni LAPAS Tanggerang meninggal, hlm. 4
Tunggal Narkotika menitikberatkan pada aspek pengaturan dan pengawasan sedangkan Konvensi Wina menitikberatkan  pada  aspek  penegakan  hukum. 6 Upaya  peningkatan  di  bidang  pengobatan  dan pelayanan  kesehatan,  ketersediaan  narkotika  diperlukan  namun  apabila  disalahgunakan  akan menimbulkan  dampak  yang  berbahaya  bagi  penggunanya  karena  pengguna  akan  mengalami ketergantungan yang sangat merugikan sehingga harus dilakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. 7 Oleh karena itu Indonesia menyediakan regulasi yang mengatur tentang peredaran narkotika,  penggunaan  narkotika  untuk  pengobatan  dan  pengembangan  ilmu  pengetahuan,  larangan tanpa hak memperjualbelikan, menyimpan, menguasai, membawa dan menyalahgunakan narkotika.
Awalnya,  Indonesia  mengundangkan  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1976  yang  merupakan pengesahan  hasil  Konvensi  Tunggal  Narkotika  1961  beserta  protokol  perubahannya.  Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976, Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Dalam perkembangannya undang-undang ini diperbaharui dengan Undang-undang Nomor  22  Tahun  1997  tentang  Narkotika.  Dalam  undang-undang  ini  diatur  mengenai  larangan penyalahgunaan  narkotika  bagi  diri  sendiri  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  85  Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 sebagai berikut “barang siapa tanpa hak dan melawan hukum : a) menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, b) menggunakan narkotika  golongan  II bagi  diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, c) menggunakan narkotika golongan III bagi diri sendiri, dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”. 8
Apabila  dicermati,  stelsel  pemidanaan  dalam  undang-undang  ini  hanya  menggunakan  stelsel pemidanaan tunggal yang artinya bahwa pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika  hanya  pidana  penjara.  Dalam  perkembangannya,  banyak  pelaku-pelaku  penyalahgunaan narkotika bukanlah termasuk pengedar ataupun terlibat dalam sindikat peredaran gelap narkotika, sering kali motivasi mereka menggunakan narkotika hanya karena didorong rasa penasaran, mengikuti jejak teman-temannya,  mencoba  mencari  eksistensi  diri  dalam  pergaulan  dengan  cara  yang  salah.  Orang- orang terutama generasi muda yang menggunakan narkotika hanya sebatas coba-coba kemudian sampai mengalami ketergantungan tentunya juga harus dianggap sebagai korban peredaran gelap narkotika.
Para  pelaku  penyalahguna  narkotika,  sangat  dimungkinkan  sudah  mengalami  kecanduan sehingga  sulit  untuk  melepaskan  diri  dari  jerat  pemakaian  narkotika  tanpa  mendapat  bantuan  dari ahli.Penerapan  pidana  penjara  bagi  penyalahguna  khususnya  pecandu  narkotika  dipandang  sebagai tindakan yang kurang tepat karena pidana penjara hanya memberikan nestapa saja kepada pelaku tanpa menyembuhkan ketergantungannya dari narkotika. Selain itu, dengan dipenjaranya pecandu narkotika membuka  peluang  pecandu  narkotika  menjadi  pengedar  atau  bahkan  menjadi  pelaku  tindak  pidana
6 Siswanto Sunarso, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 102
7 Sunarso, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 87
8 Ibid., hlm. 80-85
lainnya  karena  pidana  penjara  kondisi  lembaga  pemasyarakatan  yang  ada  di  Indonesia  belum  dapat maksimal  dalam  melakukan  pembinaan  terhadap  warga  binaannya  Penjatuhan  pidana  terhadap penyalahguna narkotika tentunya diharapkan tidak saja memberikan efek jera bagi pelakunya namun juga  sebagai  sarana  penanggulangan  kejahatan. 9 Pendekatan sosiologis,  psikologis,  humanistic juga harus diperhatikan dalam memberikan sanksi hukum kepada penyalahguna narkotika.Pendekatan yang berorientasi  pada  nilai humanistic inilah  yang  menghedaki  diperhatikannya  prinsip  individualisasi pidana dalam penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan. 10
Berdasarkan  permasalahan  diatas,  penelitian  ini  akan  memfokuskan  pembahasan  pada bagaimana  perbandingan  sistem  pidana  dan  pemidanaan  di  dalam  pembaharuan  hukum  pidana indonesia  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penyalahguna  narkotika  dan  bagaimana  pengaturan  tindak pidana narkotika di Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana narkotika.

## B.  METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka yang diperlukan adalah bahan hukum  primer yang bersumber pada sumber primer, yaitu perundang- undangan,  catatan-catatan  resmi  atau  risalah-risalah  dalam  pembuatan  perundang-undangan  dan putusan-putusan hakim yang berhubungan dengan perumusan masalah. Selain bahan hukum primer juga diperlukan bahan hukum sekunder yang bersumber dari sumber sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi buku- buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, yaitu  buku-buku  literatur  ilmu  hukum  dan  tulisan-tulisan  hukum  lainnya  yang  berhubungan  dengan perumusan  masalah.  Sedangkan  penelitian  hukumnya  adalah  berupa  kajian  komprehensif  analitis terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder,  kemudian  hasil  kajian  dipaparkan  secara lengkap dan sistematis.

## C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS
1.  Perbandingan  UU  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  dengan  RUU  KUHP  Indonesia Terkait  Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Penyalahguna Narkotika dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia
Masalah  pidana  dan  pemidanaan  itu  sendiri  merupakan  obyek  kajian  dalam  bidang  hukum pidana yang disebut hukum penitensier ( penitensier recht ). Oleh karena persoalan hukum pidana yang dikupas atau dibahas  dalam  hukum  penitensier adalah menyangkut  masalah pidana dan pemidanaan, maka hukum penitensier itu sendiri dalam arti sempit dapat diartikan sebagai segala peraturan-peraturan
9 Novita Sari . Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak  Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Jurnal Penelitian Hukum De Jure Balitbang HAM  Volume 17 No 3 Tahun 2017
10 Soekanto, Soerjono,Sri Mamudji.2010. Penelitian Hukum Normatif . Jakarta:Rajawali Press, Hlm 66
positif  mengenai  sistem  pidana  ( strafstelsel ).  Sedangkan  dalam  arti  luas,  hukum  penitensier  dapat diartikan sebagai bagian hukum pidana yang menentukan dan memberi aturan tentang sanksi (sistem sanksi) dalam hukum pidana, yang meliputi baik strafstelsel maupun maatregelstelsel (sistem tindakan) serta kebijaksanaan.
Jadi  dalam  usaha  untuk  mempertahankan  dan  menyelenggarakan  ketertiban,  serta melindunginya  dari  perkosaan-perkosaan  (pelanggaran-pelanggaran)  terhadap  berbagai  kepentingan hukum,  maka  negara  diberi  hak  dan  kekuasaan  untuk  menjatuhkan  pidana  serta  hak  dan  kekuasaan untuk.menjatuhkan  tindakan  dan  kebijaksanaan. 11 Pembaruan  hukum  pidana  dalam  rangka penyempurnaan sistem pemidanaan masih terus dilakukan. Dari sekian banyak hal yang akan diperbarui, satu hal penting dalam sistem pemidanaan yang juga krusial disediakan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia adalah sistem pemidanaan struktural. Ini merupakan hal yang sebetulnya patut dimasukkan dalam konsep pembaruan hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana seharusnya tidak hanya berfungsi  fragmenter, tapi harus totalitas dan struktural. 12 Selama ini hukum  pidana  Indonesia yang merupakan turunan langsung dari Weetboek van Straftrecht (WvS) Belanda masih memberlakukan hukum pidana secara individual, padahal model ini sudah mulai dianggap tidak proporsional lagi.
Ruang  lingkup  hukum  pidana  mencakup  tiga  ketentuan  yaitu  tindak  pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum  yang  dilarang oleh undangundang  dan  dapat  diancam  dengan sanksi pidana, yakni: 13
(1) Kategori  pertama,  yakni  perbuatan-perbuatan  berupa  memiliki,  menyimpan,  menguasai  atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
(2) Kategori  kedua,  yakni  perbuatan-perbuatan  berupa  memproduksi,  mengimpor,  mengekspor, atau  menyalurkan  narkotika  dan  precursor  narkotika  (Pasal  113  untuk  narkotika  golongan  I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b));
11 Muladi dan Barda Nawawi Arief , Teori-teori dan kebijakan pidana (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 1
12 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 72
13 Penjelasan  UU  No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  dirumuskan  dalam  Bab  XV  Ketentuan  Pidana  Pasal  111  sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika(Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a)); Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b) Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c).
(3) Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau  menyerahkan  narkotika  dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));
(4) Kategori  keempat,  yakni  perbuatan-perbuatan  berupa  membawa,  mengirim,  mengangkut  atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain:
(1) Tindak  Pidana  bagi  penyalah  guna  atau  sebagai  korban  penyalahgunaan  narkotika,  penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
(2) Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal  128) dipidana dengan pidana kurungan paling  lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
(3) Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha dan/atau b. pencabutan status badan hukum;
(4) Tindak  pidana  bagi  Orang  yang  Tidak  Melaporkan  Adanya  Tindak  Pidana  Narkotika  (Pasal 131).  Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  atau  pidana  denda  paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
(5) Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga);
(6) Tindak  Pidana  bagi  Menyuruh,  Memberi,  Membujuk,  Memaksa  dengan  Kekerasan,  Tipu Muslihat,  Membujuk  Anak  (Pasal  133)  ayat  (1),  dipidana  dengan  pidana  mati  atau  pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak  Rp20.000.000.000,00  (dua  puluh  miliar  rupiah).  ayat  (2),  dipidana  dengan  pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
(7) Tindak  Pidana  bagi  Pecandu  Narkotika  yang  Tidak  Melaporkan  Diri  (Pasal  134)  ayat  (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00  (dua  juta  rupiah).  ayat  (2),  dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
(8) Tindak  Pidana  bagi  Pengurus  Industri  Farmasi  yang  Tidak  Melaksanakan  Kewajiban  (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
(9) Tindak  Pidana  terhadap  Hasil-Hasil  Tindak  Pidana  Narkotika  dan/atau  Prekursor  Narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00  (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan pidana  denda  paling  sedikit  Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 14
Pasal 136 UU No. 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana  narkotika  dirampas  untuk  negara.  Pasal  146  juga  memberikan  sanksi  terhadap  warga  negara asing  yang  telah  melakukan  tindak  pidana  narkotika  ataupun  menjalani  pidana  narkotika  yakni dilakukan  pengusiran  wilayah  negara  Republik  Indonesia  dan  dilarang  masuk  kembali  ke  wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam undang- undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkotika maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.
Berbanding  dengan  ketentuan  pengaturan  tindak  pidana  narkotika  yang  terdapat  pada  RUU KUHP saat ini RUU KUHP juga tidak mengatur tentang sanksi para pengguna atau pengedar narkoba, termasuk aspek formilnya yang masih kacau-balau."Penggunaan istilah tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam RUU KUHP memiliki makna yang sangat berbeda dengan peredaran gelap narkotika. Sebab  di  dalam  sana,  penyalahgunaan  berarti  menggunakan  narkotika  tanpa  hak  atau  melawan hukum," 15
14 Dahlan, Problematika  Keadilan  dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan  Narkotika (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm 97
15 https://www.beritasatu.com/nasional/321253/bnn-tak-mau-tindak-pidana-narkotika-diatur-dalam-uu-kuhp ,  diakses pada hari  jumat tanggal  4 oktober 2019,Pukul 08.00 wib
Selain  itu,  katanya,  pengadopsian  pasal-pasal  dari  UU  Nomor  35  Tahun  2009  juga  tidak dilakukan secara lengkap. Contohnya adalah Pasal 111 sampai 129 menjadi Pasal 507 sampai 525 yang merupakan rumusan pidana dan pidana penjara sama, tetapi denda lebih rendah. Demikian juga dengan Pasal 130 hingga Pasal 148 yang tidak diadopsi."Itu berdampak pada tingginya jumlah pelaku kejahatan narkotika yang tidak bisa ditangkap, diadili, dan dihukum," 16 Di samping itu, perumusan tindak pidana psikotropika di dalam Pasal 526 hingga 534 dalam RUU KUHP juga berbeda dengan UU Psikotropika. Selain itu, tidak ada juga pengaturan mengenai demand reduction, undercover buy, controlled delivery , teknik  penyidikan  penyadapan,  dan  lainnya,  sesuai  ketentuan  dalam UN  Convention  Against  Illicit Traffic in narcotic Drugs and Psychotropic Substances tahun 1988, yang telah diratfikasi di Indonesia dengan UU 7/1997.
Jika melihat UU 35/2009 saat ini sudah cukup keras dan tegas, yakni keras bagi bandar dan tegas bagi para pencandu.RUU KUHP yang kini sedang dibahas tidak memayungi UU tindak pidana khusus dampaknya, dilihat dari aspek materil. bubar penyidikan, karena kewenangan BNN di RUU KUHP itu habis, tidak diatur secara lengkap dan jelas keterkaitan Badan Narkotika Nasional dalam RUU KUHP mengenai  tindak  pidana  narkotika.Masalah  tindak  pidana  narkotika  ini  belum  tercermin  tentang pemidanaan  struktural,  hal  ini  mesti  dapat  dijadikan  ide  untuk  perbaikan  RUU  KUHP  selanjutnya mengingat pembaruan hukum pidana sangat penting saat ini.

## 2.  Pengaturan  Tindak  Pidana  Narkotika  di  Indonesia  dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana Narkotika
Kebijakan hukum  pidana ini sesungguhnya meliputi masalah yang cukup luas, yaitu meliputi evaluasi terhadap substansi hukum pidana yang berlaku saat ini untuk pembaharuan substansi hukum pidana pada masa yang akan datang, dan bagaimana penerapan hukum pidana ini melalui komponen Sistem Peradilan Pidana, khususnya pengaturan tindak pidana narkotika saat ini, serta yang tidak kalah pentingnya adalah upaya pencegahan terhadap kejahatan. Upaya pencegahan ini berarti bahwa hukum pidana juga harus menjadi salah satu instrumen pencegah kemungkinan terjadinya kejahatan. 17
Menurut Marc  Ancel  menyatakan politik  hukum  pidana  merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik  dan  untuk  memberi  pedoman  kepada  pembuat  undang-undang,  pengadilan  yang  menerapkan undang- undang    dan    kepada    para    pelaksana    putusan    pengadilan. 18 A.Mulder mengemukakan secara rinci tentang ruang lingkup politik hukum pidana yang menurutnya bahwa politik hukum pidana
16 Ibid.
17 Basuki, “Menanggulangi  tindak  pidana  narkotika  dihubungkan  dengan  tujuan  pemidanaan,” Jurnal  Hukum  Aktualita , Volume 1 No.1 (Juni 2018)
18 Muladi,  Pidana  dan  Pemidanaan  dalam  Muladi  Dan  Barda  Nawawi  Arief, Teori-teori  dan  Kebijakan  Pidana (Bandung: Alumni, 2008) hlm. 128
adalah  garis  kebijakan  untuk  menentukan: 19 Seberapa  jauh  ketentuan-ketentuan  pidana  yang  berlaku perlu dilakukan perubahan atau diperbaharui:
(a) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya kejahatan;
(b) Cara  bagaimana  penyidikan,  penuntutan,  peradilan  dan  pelaksanaan  pidana  harus dilaksanakan  Pertanggungjawaban  pidana  dalam  hal  ini  tidak  bisa  dilihat  hanya  dalam pelaksanaan tindak pidana, tetapi juga memperhatikan hubungan-hubungan psikologis dan historis pelaku tindak pidana, yang tetap harus dalam bingkai rasionalitas.
Barda  Nawawi  mengistilahkan  sebagai  kebijakan  integral  dalam  penanggulangan  kejahatan untuk  menyebut  pentingnya  sistem  pemidanaan  struktural,  yang  mengandung  arti  pula  kebijakan integral  dalam  sistem  pemidanaan. 20 Secara  sederhana  bisa  digambarkan,  selama  ini  dalam  sistem pemidanaan  di  Indonesia  fokus  tindak  pidana  dan  pertanggungjawaban  pidana  ada  pada  individu- individu langsung yang terlibat dalam proses tindak pidana. Padahal sering ada keterlibatan pihak lain selain  individu  bersangkutan  yang  juga  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  sebagai  dampak  dari terjadinya  suatu  tindak  pidana.  Pemidanaan  secara  sederhana  dapat  diartikan  dengan penghukuman.Penghukuman  yang  dimaksud  berkaitan  dengan  penjatuhan  pidana  dan  alasan-alasan pembenar  (justification)  dijatuhkannya  pidana  terhadap  seseorang  yang  dengan  putusan  pengadilan yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  ( incracht  van  gewijsde )  dinyatakan  secara  sah  dan  meyakinkan terbukti  melakukan  tindak  pidana.Tentunya,  hak  penjatuhan  pidana  dan  alasan  pembenar  penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh.
Sesuai dengan apa yang dikatakan Barda Nawawi Arief bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. 21 Dalam arti keseluruhannya yaitu  perlindungan  masyarakat  untuk  mencapai  kesejahteraan.  Oleh  karena  itu  untuk  menjawab  dan mengetahui  tujuan  serta  fungsi  pemidanaan,  maka  tidak  terlepas  dari  teori-teori  tentang  pemidanaan yang  ada.  Patut  diketahui,  bahwa  tidaklah  semua  filsuf  ataupun  pakar  hukum  pidana  sepakat  bahwa negaralah  yang  mempunyai  hak  untuk  melakukan  pemidanaan  ( subjectief  strafrech ).  Usaha  dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari  politik  kriminal.  Dengan  perkataan  lain,  dilihat  dari  sudut  politik  kriminal,  maka  politik  hukum pidana  identik  dengan  pengertian  “kebijakan  penanggulangan    kejahatan  dengan  hukum  pidana”. 22 Upaya penanggu-langan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana).
19 Barda Nawawi Arief, Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia Semarang: Pustaka Magister, 2017), hlm. 76
20 Barda Nawawi Arief, Tujuan & Pedoman pemidanaan (Perpekstif pembaharuan & perbandingan Hukum Pidana), Semarang: Pustaka Magister, 2017), hlm. 98
21 Barda Nawawi Arief , Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), hlm. 112
22 Op.Cit ., hlm. 76

## Bagan I

## Kebijakan Hukum Pidana Identik dengan Penal Reform
Politik  atau  kebijakan  hukum  pidana  dapat  dikatakan  merupakan  bagian  dari  kebijakan penegakan  hukum  ( law  enforcement  policy ).  Di  samping  itu,  usaha  penanggulangan  kejahatan  lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan  masyarakat  ( social  welfare ).  Kebijakan  hukum  pidana  menjadi  sangat  wajar  bila merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial ( social policy ). 23 Kebijakan sosial ( social policy )  dapat  diartikan sebagai  segala usaha yang rasional untuk  mencapai  kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.Ini berarti pengertian social policy telah mencakup social welfare policy dan social defence policy . 24
Berdasarkan dimensi di atas, kebijakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan usaha untuk mewujudkan  peraturan  perundangundangan  pidana  sesuai  dengan  keadaan  pada  waktu  tertentu  ( ius constitutum ) dan masa  mendatang ( ius  constituendum ).Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  merupakan  suatu  upaya  politik  hukum pemerintah  Indonesia      terhadap    penanggulangan    tindak    pidana    narkotika.  Pembentukan  undang-
23 Supriyanto Daris Warsito, “Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika,” Jurnal Daulat Hukum ,Vol. 1. No. 1 (Maret 2018)
24 Loc.Cit., hlm  87
Hukum terdiri dari :
1. Budaya Hukum (Cultural)
2. Stuktur (Stuctural)
3. Substansi (Substantive) Undang-Undang  merupakan  bagian dari substansi, pembaharuan hukum pidana,  pembaharuann  ide  dasar hukum pidana
Kebijakan/pengaturan  Hukum  Pidana  dalam  menanggulangi kejahatan tindak pidana narkotika:
1. Merumuskan  hukum  pidana  (UU  35/2009)  agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat
2. Kebijakan pemerintah mengatur masyarakat dengan hukum  pidana  beserta  program  nyata  penegak hukum  dalam  menanggulangi  tindak  pidana narkotika, selain sanksi penal tentu sanksi alternative yang  mengedepankan  perbaikan  terhadap  pelaku tindak pidana narkotika
undang  narkotika  diharapkan  dapat  menanggulangi  peredaran  gelap  dan  penyalahgunaan  narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal. 25

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Sebagaimana  uraian yang  telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:
(1) Penyalahgunaan  narkotika  sudah  melibatkan  banyak  unsur.  Para  kartel  narkotika  sangat berperan dalam tingginya peredaran narkotika di Indonesia. Para pejabat, pilot, aparat penegak hukum, mahasiswa sampai anak-anak telah menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Aparat penegak hukum bahkan bekerjasama dengan kartel narkotika untuk menjual dan menjaga para kartel  narkotika  tersebut.  Penegakkan  hukum  yang  bisa  disuap  dan  sangat  lemah,  menjadi bertambah unsur yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika masih tetap tinggi di Indonesia. Konsep dari hukum pidana untuk narkotika itu sendiri mencakup tindakan krimininal, hukum pidana dan non-pidana (penal). Tindakan kriminal merupakan ilmu penanggulangan kejahatan yang  dapat  dilakukan  dengan  memadukan  penerapan  sarana  pidana  dan  pencegahan  tanpa menggunakan sarana pidana. Tindakan Hukum pidana adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan  menggunakan  sarana  pidana.  Sedangkan  terkait  tindakan  non  pidana  adalah  tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Tindakan hukum pidana dan tindakan dengan adaya RUU KUHP mendatang diharapkan dapat memberikan system pemidanan bagi pelaku tindak pidana  narkotika  bukan  hanya  dalam  bentuk  hukuman  semata  akan  tetapi  juga  perbaikan (rehabilitasi)  kedepan  sehingga  tujuan  dari  RUU  KUHP  terkait  system  pemidanaan  sesuai dengan perlindungan hukum serta perlindungan masyarakat.
(2) Upaya  penanggulangan  narkotika  diantara  nya  dapat  menggunakan  dua  kebijakan  yaitu pertama, kebijakan Non Penal melalui tindakan preventif dan kebijakan penal melalui tindakan represif.  Tindakan  preventif  dilakukan  dengan  cara  pendekatan,  bimbingan  dan  ajakan. Tindakan yang kedua yaitu represif dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau usaha- usaha yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi. upaya untuk mencapai kesejahteraan melalui aspek  penanggulangan  secara  garis  besarnya  dapat  dibagi  menjadi  2  jalur,  yaitu  lewat  jalur penal  (hukum  pidana)  dan  lewat  jalur  non  penal  (bukan/  diluar  hukum  pidana).  Upaya penanggulangan  melalui  jalur  penal  menitik  beratkan  pada  sifat  represif  (penindasan/ pemberantasan/  penumpasan)  sesudah  kejahatan  terjadi.  Sedangkan  jalur  nonpenal  menitik beratkan  pada  sifat  preventif  (pencegahan/  penangkalan/  pengendalian)  langsung  kepada masyarakat.
25 Wenda Hartanto, “ Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara ,” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 N0. 01 (Maret 2017), hlm. 1-16

## 2. Saran
Baik  dalam penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun RUU KUHP mendatang, agar dapat lebih efektif maka perlu adanya tindakan yang terkoordinasi antara para pihak  atau  instansi  seperti  antara  kepolisian  dengan  pihak  Badan  Narkotika  Nasional,  Kementerian Perhubungan,  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Kementerian  Agama,  lembaga-lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan lain-lain.
Dalam  upaya  pencegahan  tindak  pidana  narkotika  perlu  diintensifkan  penyuluhanpenyuluhan tentang  bahaya  narkotika  melalui  media  massa  seperti  surat  kabar,  majalah,  internet,  jejaring  sosial ( facebook,  twitter )  dan  lain-lain,  sehingga  anggota  masyarakat  menyadari  bahaya  besar  narkotika, sehingga setiap keluarga dapat membuat upaya-upaya pencegahan secara internal keluarga. Pertahanan keluarga  adalah  usaha  yang  terpenting  dalam  mencegah  terjadinya  peredaran  dan  penyalahgunaan narkotika.upaya  preventif  dianggap  lebih  baik  dibandingkan  penanganan  represif  (penindasan/ pemberantasan/  penumpasan) sesudah kejahatan  terjadi sehingga pelaku  penyalahguna tindak pidana narkotika terhindar dari sistem pemidanaan.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2008
_________________ Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan  Hukum  Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2008
_________________ Perkembangan  Sistem  Pemidanaan  Di  Indonesia. Semarang:  Pustaka  Magister. 2007
_________________ Tujuan  &  Pedoman  pemidanaan  (Perpekstif  pembaharuan  &  perbandingan Hukum Pidana) . Semarang: Pustaka Magister. 2017
_________________ RUU  KUHP  Baru  Sebuah  Rekonstruksi  Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia . Semarang: Badan Penerbit Undip. 2008
Siswanto Sunarso. Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika . Jakarta: Rineka Cipta. 2012
Sunarso. Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika . Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Press. 2010
Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-teori dan kebijakan pidana . Bandung: Alumni.2010
Dahlan. Problematika    Keadilan    dalam  Penerapan  Pidana  Terhadap  Penyalahgunaan    Narkotika .
Yogyakarta: Deepublish. 2017
Muladi. “Pidana dan Pemidanaan dalam Muladi Dan Barda Nawawi Arief Teori-teori dan kebijakan pidana .” Bandung: Alumni. 2008

## 2. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Indonesia.(KUHP)
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara   Pidana (KUHAP). Indonesia.
Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Konsep September 2019 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## 3. Jurnal
Failin.  “Sistem  Pidana  Dan  Pemidanaan  Di  Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia.” Jurnal Cendekia Hukum : Vol. 3, No 1 (September 2017)
Supriyanto Daris Warsito. “Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika.” Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 (Maret 2018)
Wenda Hartanto. “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era  Perdagangan  Bebas  Internasional  Yang  Berdampak  Pada  Keamanan  Dan  Kedaulatan Negara .” Jurnal Legislasi Indonesia , Vol. 14 N0. 01 (Maret 2017)
Basuki.  “Menanggulangi  tindak  pidana  narkotika  dihubungkan  dengan  tujuan  pemidanaan.” Jurnal Hukum Aktualita, Volume 1 No.1 (Juni 2018)
Novita  Sari.  “Penerapan  Asas  Ultimum  Remedium  Dalam  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Penyalahgunaan Narkotika.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure Balitbang HAM ,  Volume 17 No. 3 (Tahun 2017)

## 4. Sumber Lain
Surat kabar nasional KOMPAS, edisi hari Selasa 10 April 2018 Bagian Politik Hukum.
Surat  Kabar  nasional  KOMPAS,  edisi  hari  Selasa  3  April  2017,  22  Penghuni  LAPAS  Tanggerang meninggal.
https://www.medcom.id/nasional/hukum/VNnRgX1N- lbh-masyarakat-tolak-tindak-pidana-narkotika- ke-ruu-kuhp
https://media.neliti.com//media/publications/169828-10- faktor-faktor penyebab    penyalahgunaan .pdf diakses hari Senin tanggal 6 Nopember 2017 jam 11.00 WIB
https://media.neliti.com/media/publications/217402- penerapan-hukum-pidana-narkotika-di indonesia .pdf
http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/09/27/ tiap-tahun-jumlah-pengguna-narkoba- bertambah. diakses pada hari kamis 3 oktober 2019 pukul 09.17 wib http://manado.tribunnews.com/2018/04/28/ inilah-data-penelitian-bnn-terkait-pecandu-narkotika. pada hari kamis 3 oktober 2019 pukul 09.17 wib
https://www.beritasatu.com/nasional/321253/bnn-tak-mau-tindak-pidana-narkotika-diatur-dalam-uu- kuhp, diakses pada hari  jumat tanggal  4 oktober 2019,Pukul 08.00 wib
https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf