Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022

## IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus di Kantor Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek Jawa Timur)
Fitria Yuliyanti 1 , Radjikan 2 , Teguh Santoso 3 1,2,3 Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: Fitriayuliyanti019@gmail.com

## Abstrak
Pemerintah  dalam  menyelenggarakan  sebuah  Negara  tentunya  harus  memperhatikan pelayanan.  pelayanan  sendiri  merupakan  sebagai  bentuk  komunikasi  antara  pemerintah  dengan masyarakat.  Pelayanan  memegang  peranan  yang  penting  dalam  sebuah  pemerintahan.  Dalam memberikan sebuah pelayanan kepada publik tentunya harus memperhartikan beberapa prinsip-prinsip agar  pelayanan  yang  diberikan  mampu  diterima  secara  maksimal  oleh  publik.  Sebagai  upaya  untuk menyelenggarkan  pelayanan  publik  yang  maksimal  di  Kantor  Kecamatan  Karangan  Kabupaten Trenggalek maka prinsip-prinsip dalam good governance harus diterapkan. Menurut Andre Roudonuwu, Welson  Rompas,  dan  Jericho  Pombengi  prinsip-prinsip  pada  Good  Governance  meliputi  Partisipasi, Transparansi, Responsivitas, Keadilan, Efisiensi & Efektivitas, dan Akuntablitas. Tujuan dari penelitian ini yaitu  untuk  mengetahui  implementasi  penerapan  prinsip-prinsip  good  governance  dalam  pelayanan publik di Kantor Kecamatan Karangan serta mengetahui kendala dalam penerapan prinsip-prinsip good governance pada pelayanan publik di Kantor Kecamatan Karangan. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggambarkan sejelas mungkin informasi yang ada dalam penelitian.
Dari  hasil  penelitian  ini  diketahui  bahwa  untuk  implementasi  prinsip-prinsip  good  governance dalam  meningkatkan  pelayanan  publik  di  Kantor  Kecamatan  Karangan  telah  diterapkan.  Pada  prinsip partisipasi,  keadilan,  dan  akuntabilitas  lebih  dominan  dilaksanakan  dari  pada  prinsip  transparansi  dan responsivitas yang tidak dominan dilaksanakan.
Kata Kunci : Pelayanan, Implementasi, Good Governnace

## ABSTRAK
The government in organizing a country must surely pay attention to services. service itself is a form of communication  between  the  government  and  the  community.  Service  plays  an  important  role  in  a government. In providing a service to the public, of course, it must  consider several principles so that the services provided can be maximally accepted by the public. In an effort to organize maximum public services at the Karangan District Office, Trenggalek Regency, the principles of good governance must be applied. According to Andre Roudonuwu, Welson Rompas, and Jericho Pombengi, the principles of good governance include participation, transparency, responsiveness, justice, efficiency & effectiveness, and accountability. The purpose of this study is to determine the implementation of the principles of good governance in public services at the Karangan District Office and to find out the obstacles in applying the principles  of  good  governance  to  public  services  at  the  Karangan  District  Office.  The  method  in  this research is descriptive qualitative by describing as clearly as possible the information in the research. From the results of the research, it is known that the implementation of the principles of good governance  in  improving  public  services  at  the  Karangan  District  Office  has  been  implemented.  The principles  of  participation,  justice,  and  accountability  are  more  dominantly  implemented  than  the principles of transparency and responsiveness which are not dominantly implemented.
Keywords : Service, Implementation, Good Governance
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022

## PENDAHULUAN
Pemerintah  dalam  mengatur  sebuah  negara  mempunyai  kewajiban  untuk  mengatur segala  urusan  yang  berkaitan  dengan  pemerintahan,  termasuk  di  dalamnya  menyediakan sarana  dan  prasarana  serta  memberikan  kebutuhan  yang  diperlukan  oleh  masyarakat  melalui sebuah  pelayanan.  Pengertian  pelayanan  menurut  Kasmir  (Kasmir  2017:47)  yaitu  perbuatan dari  individu  maupun  kelompok  untuk  menjamin  kepuasan  kepada  pelanggan,  antar  pegawai ataupun  pimpinan/atasan.  Untuk  membangun  kepercayaan  publik  terhadap  sistem  layanan yang disediakan pemerintah kepada publik tentunya diperlukan suatu upaya pembaruan untuk peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Pelayanan publik sangat erat kaitanya dengan good governance , Good governance sendiri merupakan suatu langkah yang dipakai oleh pemerintah sebagai  upaya  untuk  peningkatan  kualitas  pelayanan  yang  diberikan.  Untuk  meningkatkan pelayanan yang diberikan maka perlu dilaksanakannya prinsip-prinsip yang ada di dalam good governance ,  menurut  Andre  Roudonuwu,  Welson  Rompas,  dan  Jericho  Denga  Pombengi (Rondonuwu  &  Rompas,  n.d.)  Prinsip-prinsip good  governance tediri  dari  partisipasi, transparansi,  responsivitas,  keadilan,  efisiensi  &  efektivitas,  serta  akuntabilitas.  Di  Indonesia sendiri prinsip good governance diatur pada (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) mengenai Pemerintah  Daerah  yang  berisi  tentang  cara  mengatur  penyelenggaraan  pemerintahan  wajib dilaksanakan  dengan  asas  pemerintahan  umum  yang  berisi  asas  kepastian  hukum,  asas ketertiban,  asas  kepentingan  umum,  asas  transparansi,  asas  yang  mengutamakan  hak  dan kewajiban,  asas  professionalism,  serta  asas  pertanggungjawaban,  serta  asas  efisien  dan efektivitas.
Berdasarkan  peraturan  diatas,  Pemerintah  Kecamatan  Karangan  yang  merupakan bagian dari pemerintahan atas dasar peraturan tersebut  berupaya untuk menerapkan prinsip- prinsip good governance sebagai langkah untuk memaksimalkan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal tersebut juga didukung dengan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) Pasal 221  ayat  (1)  Terkait  Pemerintahan  Daerah,  mengatakan  bahwasanya  Kecamatan  diadakan untuk  memaksimalkan  koordinasi  dalam  pelaksanaan  pemerintahan  serta  dikepalai  oleh seorang  camat  yang  memiliki  tugas  serta  wewenang  untuk  mengkoordinasikan  segala  urusan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
yang berhubungan dengan pemerintahan di lingkunga kecamatan. Sebagai seorang pemimpin, camat harus mampu  memberdayakan sumber daya yang dimilki untuk memberikan pelayanan prima  kepada  publik.  Dalam  suatu  pemerintahan,  kualitas  pelayanan  yang  baik  memberikan kepuasan bagi pengguna layanan dan secara tidak langsung juga memperbaiki citra dari instansi terkait,  dengan  demikian  seringkali  kualitas  pelayanan  yang  diberikan  suatu  instansi  tertentu menjadi  cerminan  dari  kualitas  pemerintahan  itu  sendiri.  Secara  umum  pelayanan  pelayanan publik yang ada di Kantor Kecamatan Karangan meliputi permohonan SKCK, permohonan KTP, permohonan  KK,  serta  surat  rekomendasi  surat  pengantar  izin  keramaian  ke  Polsek/Polres. Melalui  pelayanan  yang  baik  tentunya  akan  memberikan  penilaian  yang  baik  pula  terhadap instansi  tersebut.  Dimana  pada  pelayananya  Pelayanan  merupakan  suatu  hal  yang  penting karena  melalui  pelayanan  pemerintah  dapat  secara  langsung  berkomunikasi  dengan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi penerapan prinsip- prinsip good  governance dalam  pelayanan  publik  di  Kantor  Kecamatan  Karangan  serta  untuk mengetahui kendala dalam penerapan prinsip-prinsip good governance pada pelayanan publik di Kantor Kecamatan Karangan

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif yang  menjelaskan  sedetail  mungkin  objek  dan  masalah  pada  penelitian  ini  berdasarkan  fakta yang diperoleh di lapangan terkait dengan Implementasi prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan  pelayanan  publik  yang  ada  di  Kantor  Kecamatan  Karangan. Fokus penelitian  ini terdiri  dari  6  prinsip good  governance menurut  (Rondonuwu  &  Rompas,  n.d.)  yang  meliputi partisipasi,  transparansi,  responsivitas,  keadilan,  efisiensi  &  efektivitas,  serta  akuntabilitas. Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek. Dimana dalam  penelitian  ini  menggunakan  2  sumber  data  untuk  mendukung  keabsahan  data  dalam penelitian,  yaitu  dari  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer  merupakan  sumber  data penelitian  yang  diperleh  secara  langsung  dari  sumber  asli,  sedangkan  pada  data  sekunder sumber data diperoleh peneliti secara tidak langsung yaitu dokumen resmi Kantor Kecamatan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
Karangan,  seperti  dokumen  data  pegawai  dan  arsip  literatur  yang  sesuai  dengan  penelitian. Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  wawancara,  observasi,  dan dokuemntasi.  Sedangkan  pada  teknik  analisis  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  terdiri  dari pengumpulan data, reduksi data, kemudian dilanjutkan dengan penyajian data yang selanjutnya dilakukan analisis kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Berdasarkan  (Undang-Undang  Nomer  25  Tahun  2009)  pasal  1  mengenai  pelayanan publik,  dimana  pelayanan  publik  yaitu  sebuah  tindakan  sebagai  upaya  untuk  pemenuhan terhadap  pelayanan  sesuai  dengan  aturan  yang  ada  bagi  setiap  masyarakat  yang  terdiri  dari barang,  jasa  atau  layanan  administrasi  yang  diberikan  oleh  petugas  layanan  publik.  Sebagai upaya  untuk  memberikan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat  perlu  adanya  kepercayaan publik (public  trust). Untuk  membangun  kepercayaan  publik  terhadap  sistem  layanan  yang disediakan  pemerintah  kepada  publik  tentunya  diperlukan  suatu  upaya  pembaruan  untuk peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Salah satu cara yang dapat digunakan sebagai upaya untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  yaitu  melalui  implementasi  prinsip-prinsip  yang  ada  di dalam good governance . Tujuan dari pelayanan publik yaitu memberikan kepuasan atas layanan baik berupa barang ataupun jasa dari pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu peneiti tertarik  untuk  meneliti  mengenai  implementasi  prinsip-prinsip good  governance yang  ada  di Kantor  Kecamatan  Karangan  Kabupaten  Trenggalek  serta  kendala  dalam  penerapan  prinsip- prinsip good  governance pada pelayanan  publik di  Kantor  Kecamatan  Karangan. Dimana pada penelitian  ini  akan  difokuskan  pada  6  prinsip  good  governance  menurut  (Rondonuwu  & Rompas,  n.d.)  yang  terdiri  dari  partisipasi,  transparansi,  responsivitas,  keadilan,  efisiensi  & efektivitas,  serta  keadilan.  Narasumber  informasi  dalam  penelitian  ini  melibatkan  5  orang informan/narasumber yang terbagi atas 2 orang informan/narasumber yang berasal dari pihak dari  Kantor  Kecamatan  Karangan,  dan  3  orang  informan/narasumber  dari  masyarakat Kecamatan  Karangan.  Setelah  dilakukan  observasi  lapangan  serta  wawancara  kepada narasumber/informan diperoleh hasil bahwa terkait dengan implementasi prinsip-prinsip good
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
governance yang ada di Kantor Kecamatan Karangan pada prinsip partisipasi, keadilan, efisiensi & efektivitas dan akuntabilitas diperoleh hasil sebanyak 5 orang informan/narasumber memilih baik  sedangkan  pada  prinsip  transparansi  dan  responsivitas  diperoleh  hasil  sebanyak  4  orang informan/narasumber mengatakan baik dan 1 orang informan/narasumber mengatakan cukup baik. Hasil akumulasi akhir yang telah dilakukan menunjukkan bahwa untuk Baik memperoleh point  sebanyak  28  point,  Cukup  baik  sebanyak  2  point  dan  Kurang  baik  sebanyak  0  point. Sedangkan terkait dengan kendala dalam penerapan prinsip-prinsip good governance sejauh ini tidak ditemukan kendala yang signifikan, hal tersebut didukung dengan hasil dari nilai SKM yang diberikan oleh masyarakat Kecamatan Karangan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak kecamatan  memiliki  nilai  yang  baik.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  dalam  implementasi prinsip-prinsip  good  governance  yang  terdiri  dari  6  prinsip,  pada  prinsip  partisipasi,  keadilan, efisiensi  &  efektivitas  dan  akuntabilitas  lebih  dominan  diterapkan.  Sedangkan  pada  prinsip transparansi  dan  responsivitas  tidak  dominan  diterapkan  di  Kantor  Kecamatan  Karangan Kabupaten Trenggalek.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  terhadap  Implementasi  Prinsip-Prinsip Good  Governance Dalam  Meningkatkan  Pelayanan  Publik  di  Kantor  Kecamatan  Karangan Kabupaten  Trenggalek  dengan  narasumber/informan  sebanyak  5  orang,  yang  terdiri  dari  2 orang  narasumber/informan  yang  berasal  dari  pihak  dari  Kantor  Kecamatan  Karangan  dan  3 orang  narasumber/informan  yang  berasal  dari  masyarakat,  dari  penelitian  tersebut  secara keseluruhan  dan  kesimpulan  akhir  yang  diperoleh,  maka  peneliti  memberikan  saran  atau rekomendasi kepada Kantor Kecamatan Karangan sebagai berikut :
Mampu  melakukan  peningkatkan  terhadap  cara  penyampaian  informasi  kepada  masyarakat serta  mampu  melakukan  peningkatan  pada  sarana  dan  prasarana  yang  ada  di  Kantor Kecamatan Karangan khususnya berupa komputer yang digunakan untuk memberikan penilaian kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas Kantor Kecamatan Karangan.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022

## DAFTAR PUSTAKA
A, D. (2006). Mewujudkan Good governance melalui pelayanan publik . university perss. Abdul halim. (2014). Akuntansi Sektor Publik . salemba empat. Abdul  Wahab,  S.  (2005). analisis  kebijakan:  dari  formulasi  ke  implementasi  kebijakan  negara . Bumi Aksara.
Agung, K. (2005). Transformasi Pelayanan Publik . Pembaharuan. Agus Dwiyanto. (2014). mewujudkan good governance melalui pelayanan publik . Gadjah Mada University Press.
Atmosoeprapto, K. (2000). Menuju SDM Berdaya . PT. Elex Media Komputindo. Azhari. (2002). Konsep Good Governance . Pembaharuan. Barata, A. A. (2004). Dasar-Dasar Pelayanan Prima . PT. Elex Media Komputindo. Cahyadi,  A.  (2005). PENERAPAN  GOOD  GOVERNANCE  DALAM  PELAYANAN  PUBLIK  (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis Good Governance Di Kecamatan Sukolilo Surabaya) . 750 – 756. Dkk, S. (2005). otonomi dalam kesatuan . yogya pustaka. Kasmir. (2006). Manajemen Perbankan . PT. Raja Grafindo Persada. Kasmir. (2017). Analisis Laporan Keuangan . UU No. 25 Tahun 2009 . (2009). UU No. 32 Tahun 2004 . (2004). UU No.23 Tahun 2014 . (2014).