## PENEGAKAN HUKUM PADA TINGKAT PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PENYEDIA SARANA PROSTITUSI DI KEPOLISIAN RESOR PASAMAN BARAT
Abd. Hamid
Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: abd_hamid@gmail.com

## ABSTRACT
Prostitution in the community itself is considered to have violated the norms of decency which is one of the  basics of behaving in society. Morality in a broad sense is not only a matter of lust, but includes all proper and moral living habits in a (certain) community group that are in accordance with the characteristics of the community concerned. Moral norms in society not only  regulate  human  behavior,  but  there  are  sanctions  if  violated.  In  the  Criminal  Code (KUHPidana) as regulated in Articles 296 and 506, acts that are classified as violating moral norms are referred to as decency crimes or decency offenses. Based on the results of research, discussion and analysis, it can be concluded that first, the form of law enforcement at the level of investigation of criminal acts of providing prostitution services at the West Pasaman Police is  to  take  legal  action.  against  the  perpetrators  through  the  criminal  justice  process.  The police, in this case the investigator, has made a series of legal efforts to bring the suspect to court through the criminal law process. After the case file for suspect Riyanti Call Yanti was completed,  investigators  handed  it  over  to  the  West  Pasaman  District  Attorney  for  legal processing.  All  stages  of  the  case  process  are  carried  out  by  investigators  in  a  professional manner.  Second,  the  obstacles  faced  by  the  police  in  uncovering  the  crime  of  providing prostitution facilities at the West Pasaman Police are the lack of information from the public or  people  who  are  less  responsive  to  these  problems,  the  assumption  from  the  public  that prostitution  is  a  modern  thing.  lifestyle,  modus  operandi  of  perpetrators  of  criminal  acts  of providing places for prostitution also change frequently and the lack of budget and resources for members of the police, especially female police officers.

## Keywords: Law Enforcement, Prostitution Facility Provider

## ABSTRAK
Pelacuran di masyarakat sendiri dinilai telah melanggar norma kesusilaan yang menjadi salah satu dasar berperilaku dalam masyarakat. Moralitas dalam arti luas bukan hanya masalah hawa nafsu,  tetapi  mencakup  semua  kebiasaan  hidup  yang  pantas  dan  bermoral  dalam  suatu kelompok  masyarakat  (tertentu)  yang  sesuai  dengan  karakteristik  masyarakat  yang bersangkutan. Norma moral dalam masyarakat tidak hanya mengatur perilaku manusia, tetapi ada  sanksi  jika  dilanggar.  Dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHPidana) sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  296  dan  Pasal  506,  perbuatan  yang  tergolong  melanggar norma  kesusilaan  disebut  sebagai  kejahatan  kesusilaan  atau  delik  kesusilaan.  Berdasarkan hasil  penelitian,  pembahasan  dan  analisis  dapat  disimpulkan  bahwa  pertama,  bentuk penegakan  hukum  pada  tingkat  penyidikan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penyediaan  jasa prostitusi di Polres Pasaman Barat adalah dengan menempuh jalur hukum. terhadap pelakunya
melalui  proses  peradilan  pidana.  Polisi  dalam  hal  ini  penyidik  telah  melakukan  serangkaian upaya hukum untuk membawa tersangka ke pengadilan melalui proses hukum pidana. Setelah berkas  perkara  tersangka  Riyanti  Call  Yanti  selesai,  penyidik  menyerahkannya  ke Kejaksaan Negeri  Pasaman  Barat  untuk  diproses  hukum.  Semua  tahapan  proses  perkara  dilakukan  oleh penyidik  secara  profesional.  Kedua,  kendala  yang  dihadapi  pihak  kepolisian  dalam mengungkap  tindak  pidana  penyediaan  fasilitas  prostitusi  di  Polres  Pasaman  Barat  adalah kurangnya  informasi  dari  masyarakat  atau  masyarakat  yang  kurang  tanggap  terhadap permasalahan tersebut, anggapan dari masyarakat bahwa prostitusi merupakan suatu hal yang modern. gaya hidup, modus operandi pelaku tindak pidana penyediaan tempat prostitusi juga sering berubah dan minimnya anggaran dan sumber daya bagi anggota kepolisian khususnya polisi wanita.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyedia Sarana Prostitusi

## PENDAHULUAN
Modernisasi  dan  globalisasi  dewasa  ini  tidak  hanya  terjadi  di  daerah  metropolitan  di Indonesia  tetapi  juga  di  daerah  pedesaan  yang  memberikan  dampak  positif  maupun  negatif. Dampak  globalisasi  dan  modernisasi  mengakibatkan  terjadinya  westernisasi  di  Indonesia, dimana  pola  hidup  masyarakat  yang  awalnya  menjunjung  tinggi  budaya  timur  mengalami pergeseran  ke  pola  hidup  budaya  barat.  Perkembangan  zaman  yang  semakin  pesat  tersebut membuat  banyak  pergeseran  nilai  moral  dan  sosial  dalam  masyarakat.  Salah  satunya  yaitu terjadinya  perubahan  pola  hidup.  Tingkah  laku  dan  tingkat  kesopanan  yang  semakin  buruk mengakibatkan terjadinya perubahan pola hidup yang timbul kerap berimbas pada suatu tindak pidana  guna  memenuhi  suatu  keinginan  ataupun  dijadikan  sebagai  suatu  tujuan  terhadap sesuatu hal yang hendak dipenuhi.
Dampak  negatifnya  yaitu  menimbulkan  gejala-gejala  sosial  yang  dapat  memberikan dampak  buruk  bagi  masyarakat  dan  salah  satu  gejala  sosial  yang  menonjol  ialah bermunculannya  praktik  prostitusi  yang  tidak  hanya  melibatkan  orang-orang  dewasa  saja tetapi  juga  kalangan  remaja  yang  terus  tumbuh  dan  berkembang  di  tengah-tengah  kehidupan bermasyarakat  sehingga  ikut  menjalarnya  prostitusi  yang  berkedok  bisnis  baik  berskala  kecil seperti warung remang-remang ataupun berskala besar seperti lokalisasi. Prostitusi di kalangan masyarakat sendiri dianggap telah melanggar norma kesusilaan yang menjadi salah satu  dasar bertingkah laku dalam masyarakat.
Kesusilaan  dalam  arti  luas,  bukan  hanya  menyangkut  soal  kebirahian,  akan  tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas dan berakhal dalam suatu kelompok masyarakat (tertentu) yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan. Norma kesusilaan dalam  masyarakat  tidak  hanya  mengatur  tingkah  laku  manusia  saja,  tetapi  terdapat  sanksi apabila  melanggar.  Dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHPidana),  perbuatan yang  tergolong  melanggar  norma  kesusilaan  disebut  sebagai  kejahatan  terhadap  kesusilaan atau delik kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan meskipun jumlahnya relatif tidak banyak jika  dibandingkan  dengan  kejahatan  terhadap  harta  benda  (kekayaan)  namun  sejak  dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. 1
1 Grace Patricia Watak, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Mucikari , http://kekegpw.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-tindak-pidana.html,diakses pada tanggal 5 November 2019.
Menurut  Kartini  Kartono 2 Pelacuran  atau  prostitusi  merupakan  salah  satu  bentuk penyakit  masyarakat  yang  harus  dihentikan  penyebarannya,  tanpa  mengabaikan  usaha pencegahan  dan  perbaikan.    Pelacuran  itu  selalu  ada  pada  semua  Negara  berbudaya  sejak zaman  purba  sampai  sekarang.  Dan  senantiasa  menjadi  masalah  sosial  atau  menjadi  objek urusan hukum dan tradisi. Akan tetapi, sejak adanya masyarakat manusia yang pertama hingga dunia akan kiamat nanti, mata pencaharia pelacuran ini akan tetap ada, sukar, bahkan hampir- hampir tidak  mungkin  diberantas  selama masih  ada  nafsu-nafsu  seks  yang  lepas  dari  kendali kemauan dan hati nurani. 3
Di  dalam  prostitusi  juga  terdapat  beberapa  pihak  yang  erat  hubungannya  dan  saling mempengaruhi satu sama lain dan menjadi satu mata rantai yaitu pekerja seks komersial (PSK) atau pelacur, mucikari atau germo dan pelanggan. Seorang pelacur tidak dapat bekerja apabila tidak  ada  pelanggan  yang  membutuhkan  jasa  dari  pelacur  dan  mucikari  yang  mengatur pertemuan  di  antara  keduanya.  Seseorang  tidak  hanya  dikatakan  mucikari  apabila  menjadi penghubung tapi juga apabila seseorang menyediakan sarana tempat seperti rumah atau kamar dapat disebut sebagai mucikari atu germo.
Dalam ketentuan hukum Indonesia, tidak ada satupun hukum yang mengatur mengenai prostitusi  atau  pelacuran  tetapi  diatur  didalam  KUHPidana  mengenai  Kejahatan  yang menyebabkan  dan  memudahkan  perbuatan  cabul  (Pasal  296  dan  Pasal  506)  serta  kejahatan perdagangan  perempuan  dan  anak  yang  belum  dewasa  (Pasal  297).  Selanjutnya,  terkhusus pada  Pasal  296  KUHPidana  yang  dimaksudkan  dalam  pasal  ini  gunanya  untuk  memberantas orang-orang  yang  mengadakan  bordil-bordil  atau  tempat-tempat  pelacuran  yang  terdapat banyak  di  kota-kota  besar.  Supaya  dapat  dihukum  harus  dibuktikan,  bahwa  perbuatan  itu menjadi pencahariannya (dengan pembayaran) atau kebiasaaannya (lebih dari satu kali) sesuai dengan  isi  Pasal  296  KUHPidana  yaitu: 4 “Barangsiapa  yang  pencahariannya  atau kebiasaannya  yaitu  dengan  sengaja  mengadakan  atau  memudahkan  perbuatan  cabul  dengan orang  lain  dihukum  penjara  selama-lamanya  satu  tahun  empat  bulan  atau  denda  sebanyak- banyaknya  lima  belas  ribu  rupiah.”  Yang  dapat  dikenakan  pasal  ini  misalnya  orang  yang menyediakan  rumah  atau  kamarnya  (dengan  pembayaran  lebih  dari  satu  kali)  kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya dengan jalan lain) disitu. Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur. 5
Pasaman  Barat  merupakan  daerah  yang  dihuni  oleh  multi  etnis.  Adapun  suku  bangsa yang besar yang menghuni daerah ini adalah suku minangkabau, mandahiling, jawa dan batak. Masalah prostitusi ini merupakan masalah yang baru muncul dalam kehidupan masyarakat di Pasaman  Barat.  Sehingga  kemunculan  prostitusi  ini  menimbulkan  gejolah  sosial  di  kalangan masyarakat  karena  bertentangan  dengan  nilai-nilai  budaya  serta  agam  yang  dianut  oleh masyarakat Pasaman Barat.
Salah satu kasus prostitusi yang sempat menjadi berita hangat di kalangan masyarakat kabupaten  pasaman  barat  adalah  adanya  penangkapan  terhadap  seorang  mucikari  di  daerah Pujorahayu  kabupaten  Pasaman  Barat.  Perbuatan  tersebut  dilakukan  oleh  pelakunya  dengan
2 Kartini Kartono, Patologi Sosial jilid 1 , Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1981,  hlm. 207.
3 Ibid, hlm. 7.
4 R.  Soesilo, Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  serta  Komentar-komentarnya  Lengkap Pasal demi Pasal , Politeia, Bogor, 1995,  hlm.. 217.
5 Ibid , hlm.. 217.
cara  menyediakan  tempat  untuk  dilakukannya  prostitusi  dengan  memungut  sewa  kepada pengguna  jasa  prostitusi  tersebut. 6 Kasus  ini  menjadi  hangat  karena  terjadi  di  tengah lingkungan  masyarakat  Pasaman  Barat  yang  sebagian  besar  sangat  religius  dan  juga  masih tabu terhadap masalah-masalah terkait prostitusi ini.
Hal  ini  tentu  memberikan  tantangan  tersendiri  bagi  polisi  dalam  pengungkapan  serta menegakkan hukum atas tindak pidana prostitusi ini. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum  serta  pertanggungjawaban  pidana  dalam  perkara  prostitusi  ini,  maka  penulis  tertarik mengkaji  penelitian  hukum  ini  yang  berjudul  “Penegakan  Hukum  Pada  Tingkat  Penyidikan Dalam Tindak Pidana Penyedia Sarana Prostitusi di Kepolisian Resor Pasaman Barat.

## METODE PENELITIAN
Secara  umum  penelitian  ini  bersifat deskriptif  analitis yaitu  mendeskripsikan bagaimana  Penegakan  Hukum  Pada  Tingkat  Penyidikan  Dalam  Tindak  Pidana  Penyedia Sarana Prostitusi Di Kepolisian Resor Pasaman Barat serta kendalanya. Penelitian mencakup atas  asas-asas  hukum,  sistematik  hukum,  taraf  sinkronisasi  vertikal  dan  horizontal, perbandingan  hukum  dan  inventarisasi  hukum  positif.  Adapun  metode  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis  empiris dengan  melakukan wawancara dengan pihak terkait.

## PEMBAHASAN
Bahwa  tersangka  Riyanti  Pgl  Yanti  ditangkap  oleh  pihak  kepolisian  sehubungan dengan  perkara  dengan  sengaja  menghubungkan  atau  memudahkan  perbuatan  cabul  oleh orang  lain  dengan  orang  lain  dan  menjadikannya  sebagai  pencarian  dan  atau  kebiasaan sebagaimana  dalam  pemberitaan  dari  berbagai  media  tentang  penangkapan  mucikari  di Pasaman Barat. 7
Perkara  tersebut  dilakukan  penyidikan  berdasarkan  laporan  Polisi  Nomor  : LP/14/III/2016/Res  Pasbar  tanggal  14  Maret  2016.  Adapun  uraian  peristiwa  dalam  Laporan Polisi  tersebut  adalah  :  pada  hari  Senin  tanggal  14  Maret  2016  sekira  Pukul  16.00  Wib, bertempat  di  Jorong  Pujorahayu  Nagari  Koto  Baru  Kecamatan  Luhak  Nan  Duo  Kabupaten Pasaman  Barat,  telah  terjadi  tindak  pidana  mengadakan  atau  memudahkan  perbuatan  cabul dengan  orang  lain  sebagai  mata  pencaharian  dan  atau  mengambil  untung  dari  pelacuran perempuan  yang  diduga  dilakukan  oleh  Riyanti  Pgl  Yanti  dengan  cara  Riyanti  pgl  Yanti menyediakan  tempat  (kamar)  di  rumahnya  untuk  memudahkan  melakukan  perbuatan  cabul atau  berhubungan  badan  antara  seorang  perumpuan  dan  seorang  lelaki  dan  mendapatkan keuntungan dari tempat yang disediakan.
Terungkapnya  perbuatan  Riyanti  tersebut  setelah  pihak  kepolisian  melakukan penyelidikan  dengan  penyamaran  melalui  Surat  Perintah  Tugas  Nomor  :  SP- LIDIK/6/III/2016/Reskrim. Adapun tindakan yang dilakukan oleh penyelidik tersebut adalam mengmpulkan  keterangan  dalam  menemukan  tindak  pidana.    Perbuatan  tersangka
6 https://www.gosumbar.com/berita/baca/2016/03/17/bersihkan-penyakit-masyarakat-polres-pasaman- barat-tangkap-pelaku-prostitusi diakses Tanggal 10 Agustus 2021
7 https://www.gosumbar.com/berita/baca/2016/03/17/bersihkan-penyakit-masyarakat-polres-pasaman- barat-tangkap-pelaku-prostitusi diakses 15 Januari 2021
sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 296 KUH Pidana.  atau diancam pidana sesuai dengan pasal 506 KUH Pidana
Sebagaimana telah dijelaskan pada pendahuluan di atas bahwa Perbuatan pidana hanya menunjuk  kepada  dilarang  dan  diancamnya  perbuatan  dengan  suatu  pidana.  Apakah  orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas  dalam  pertanggungjawaban  dalam  hukum  pidana  ialah  :  tidak  dipidana  jika  tidak  ada kesalahan (Geen straf zonder schuld ; Actus non facit reum nisi mens sist rea) . 8
Merujuk  kepada  pendapat  Moeljatno  tersebut,  ternyata  bahwa  sudah  ada  suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang tersangka. Selanjutnya perbuatan tersebut telah dilakukan pula proses hukum oleh penyidik pada tingkat penyidikan. Maka selanjutnya kepada yang melakukan perbuatan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan dihadapan hukum  yaitu melalui proses peradilan pidana.
Untuk  melanjutkan  suatu  proses  hukum  pidana  dalam  suatu  perkara  tidak  terlepas dengan  suatu  penerapan  hukum.  Secara  umum  penerapan  hukum  dapat  diartikan  sebagai “suatu  sistem  pemecahan  konflik  sosial  yang  tidak  berpihak,  netral  dan  objektif. 9 Untuk  itu nalar  dan  prosedur  hukumnyapun  harus  rasional,  universal,  formal  dan  mengesampingkan personal  bias.  Dalam  hal  ini,  penegak  hukum  harus  berperan  secara  profesional  tanpa keberpihakan dan tanpa adanya diskriminasi dalam pelaksanaannya.
Sehubungan  dengan  itu,  penegak  hukum  dalam  proses  penemuan  fakta  hukum sekaligus  menerapkan  hukumnya  serta  harus  terbebas  dari  kepentingan  di  luar  hukum  dan keadilan.  Di  samping  itu,  penegak  hukum  dalam  menangani  perkara  harus  berusaha  secara maksimal  untuk  mengenali  secara  nyata  tentang  “fakta-fakta  perkara,  alat  bukti  yang  ada untuk  menemukan  kebenaran  dari  segala  hal  yang  diajukan  kepadanya.    Secara  praktis, penerapan  dan  penegakan  hukum,  lebih  jelasnya  dapat  dimaknai  sebagai  suatu  proses  yang secara internal adalah konsisten, dapat diduga, tepat dan logis. 10
Penyelesaian perkara menurut KUHAP menganut sistem yang disebut peradilan pidana terpadu ( Integrated Criminal Justice System). 11 Dalam sistem ini proses penyelesaian perkara pidana  melalui  beberapa  tahap  tertentu.  Setiap  tahapnya  ditangani  oleh  pejabat  atau  petugas yang  berbeda,  tetapi  masing-masing  mendukung  dalam  proses  penyelesaian  perkara  pidana. Pelaksanaan  peradilan  dalam  sistem  peradilan  pidana  terdiri  dari  penyidikan  melalui  Polri, penuntutan  melalui  Kejaksaan,  persidangan  melalui  Pengadilan  dan  pemasyarakatan  melalui Lembaga Pemasyarakatan.
Penyelidikan dalam Pasal 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana  dilaksanakan melalui kegiatan:
1. Pengolahan TKP:
a. mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas
b. tersangka, dan Saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya;
8 Moeljatno, 2008, Op. Cit , hlm. 165
9 Ahmad Mujahidin,  Antara Penerapan Hukum dan Keadilan, Majalah Hukum  Varia Peradilan , Tahun XXX, Nomor 347 Oktober 2014, hlm. 31
10 Ibid , hlm. 31.
11 Alfitra, 2014, Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana, Jakarta, Raih Asa Sukses, hlm. 5
c. mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti;
d. memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi;
2. Pengamatan (observasi) :
a. Melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu
b. Untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan; dan
c. Mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada
d. Berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya;
3. Wawancara (interview) :
a. Mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik
b. Wawancara secara tertutup maupun terbuka; dan
c. Mendapatkan  kejelasan  tindak  pidana  yang  terjadi  dengan  cara  mencarijawaban  atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa,bagaimana, dan bilamana;
4. Pembuntutan (surveillance) :
a. Mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau.
b. Orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana;
c. Mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindakpidana; dan
d. Mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasilkejahatan;
5. Pelacakan (tracking):
a. Mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana denganmenggunakan teknologi informasi;
b. Melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan Interpol,
kementerian/lembaga/badan/komisi/instansi terkait; dan
c. Melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan;
6. Penyamaran (undercover) :
a. Menyusup ke dalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi;
b. Menyatu  dengan  kelompok  tertentu  untuk  memperoleh  peran  darikelompok  tersebut, guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak pidana;
c. Khusus  kasus  peredaran  narkoba,  dapat  digunakan  teknik  penyamaransebagai  calon pembeli (undercover  buy) ,  penyamaran  untuk  dapatmelibatkan  diri  dalam  distribusi narkoba sampai tempat tertentu (controlleddelivery) , penyamaran disertai penindakan/pemberantasan (raid planningexecution) ;
7. Penelitian dan analisis dokumen, yang dilakukan terhadap kasus-kasus tertentudengan cara:
a. Mengkompulir dokumen yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana
b. Meneliti  dan  menganalisis  dokumen  yang  diperoleh  guna  menyusun  anatomi  perkara tindak pidana serta modus operandinya.
Berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Penyidikan dilakukan dengan dasar:
a. Laporan Polisi; dan
b. Surat Perintah Penyidikan.
Surat Perintah Penyidikan paling sedikit memuat:
a. dasar penyidikan;
b. identitas tim penyidik;
c. perkara yang dilakukan penyidikan;
d. waktu dimulainya penyidikan; dan e. identitas Penyidik selaku pejabat pemberi perintah.
Sebelum  melakukan  penyidikan,  Penyidik  wajib  membuat  rencana  penyidikan  yang diajukan  kepada  atasan  Penyidik  secara  berjenjang.  Rencana  penyidikan  paling  sedikit memuat:
a. jumlah dan identitas Penyidik;
b. objek, sasaran dan target penyidikan;
c. kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyidikan;
d. karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik;
e. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan;
f. sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan;
g. kebutuhan anggaran penyidikan; dan
h. kelengkapan administrasi penyidikan.
Upaya paksa meliputi: a. pemanggilan; b. penangkapan; c. penahanan; d. penggeledahan; e. penyitaan; dan f. pemeriksaan surat.
Dalam  perkara  pidana  terdapat  alat  bukti  dan  barang  bukti.  hubungan  alat-alat  bukti dengan  barang  bukti  adalah  erat  sekali  artinya  keberadaan  barang-barang  bukti  dimaksud harus  didukung  dengan  alat-alat  bukti  seperti  keterangan  saksi,  keterangan  ahli  dan sebagainya,  demikian  sebaliknya  alat-alat  bukti  tanpa  didukung  barang  bukti  diragukan keabsahannya/kekuatan nilai pembuktiannya. Misalnya, keterangan saksi ahli tentang keadaan mayat dalam hal ini tentunya harus ada mayat (korban), juga tentang tindak pidana Perusakan hutan tentunya harus ada barang bukti  yakni tumpukan kayu  yang diangkut tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat sah untuk itu. Secara umum barang bukti tersebut di atas diperoleh dari :
a. Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)
b. Penggeledahan
c. Diserahkan langsung oleh saksi pelapor atau tersangka
d. Diambil dari pihak ketiga
e. Barang temuan. 12
Tempat  kejadian  perkara  (TKP)  merupakan  tempat  dimana  suatu  tindak  pidana dilakukan atau terjadi dan akibat-akibat yang ditimbulkannya serta tempat-tempat lain dimana barang  bukti  atau  korban  yang  berhubungan  dengan  tindak  pidana  tersebut  ditemukan. Pemeriksaan  ditempat  Kejadian  Perkara(TKP)  memang  perlu  sekali  untuk  dilakukan  karena merupakan sumber keterangan yang penting serta kemungkinan tempat ditemukannya barang bukti  untuk  mendukung  proses  penyidikan  lebih  lanjut,  di  samping  itu  untuk  membuktikan adanya  hubungan  antara  korban,  pelaku  dan  barang  bukti  yang  ditemukan  pada  tempat kejadian perkara itu.
12 Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hlm..23.
Penyidik  pada  waktu  melakukan  pemeriksaan  ditempat  kejadian  perkara  sedapat mungkin  tidak  mengubah,  merusak  keadaan  agar  bukti  tidak  hilang  atau  kabur.  Maka tindakan-tindakan yang dapat dilakukan penyidik dalam tempat kejadian perkara antara lain ; a. Mengamankan  lokasi  kejadian,  dengan  membentangkan  pita  kuning,  dengan  maksud  agar orang yang yang tidak berkepentingan tidak memasuki tempat kejadian tersebut sepanjang proses  pemeriksaan  berlangsung,  yang  pada  gilirannya  bukti-bukti  yang  terdapat  ditempat kejadian perkara tetap terjaga.
b. Melakukan pengambilan sidik jari yang terdapat pada benda-benda atau barang bukti bekas diinjak atau dipegang sipelaku sewaktu melakukan tindak pidana itu.
c. Melakukan  pemotretan/foto  baik  terhadap  barang  bukti  maupun  keadaan  sekitar  tempat kejadian perkara.
d. Melarang  setiap  orang  untuk  meninggalkan  tempat  kejadian  perkara  selama  proes pemriksaan berlangsung, hal ini dilakukan apabila pelakunya tertangkap tangan.
Kendala  yang  dihadapi  oleh  pihak  kepolisian  dalam  menangani  kasus  kesusilaan seperti perkara yang penulis teliti ini di kabupaten Pasaman Barat ini antara lain:
a. Kurangnya  informasi  dari  masyarakat  atau  masyarakat  yang  kurang  tanggap  terhadap masalah ini.
b. Anggapan masyarakat bahwa Prostitusi adalah gaya hidup modern
c. Modus  oprandi  pelaku  tindak  pidana  penyedia  tempat  Prostitusi  ini  juga  sering  berubah- ubah.
d. Kurangnya Sumber Daya Anggota Polri
e. Kurangnya dukungan anggaran kepolisian

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam mencari jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Adapun  bentuk  penegakan  hukum  pada  tingkat  penyidikan  terhadap    pelaku  tindak pidana  penyedia  jasa  prostitusi  di  Kepolisian  Resor  Pasaman  Barat  tersebut  adalah dengan melakukan tindakan hukum terhadap pelakunya melalui proses peradilan pidana. Pihak Kepolisian dalam hal ini Penyidik melakukan serangkaian tindakan hukum untuk menghadapkan  Tersangka  ke  pengadilan  melalui  proses  hukum  pidana.  Setelah  berkas perkara  tersangka  Riyanti  Pgl  Yanti  tersebut  lengkap,  maka  Penyidik  melimpahkannya ke Kejaksaan Negeri Pasaman Barat untuk dilakukan Penuntutan. Semua tahapan proses perkara dilakukan oleh penyidik secara profesional.
2. Adapun  Kendala  Yang  Dihadapi  Oleh  Kepolisian  Dalam  Mengungkap  Tindak  Pidana Penyedia  Sarana  Prostitusi  Di  Kepolisian  Resor  Pasaman  Barat  adalah  Kurangnya informasi  dari  masyarakat  atau  masyarakat  yang  kurang  tanggap  terhadap  masalah  ini, adanya  Anggapan dari masyarakat bahwa Prostitusi adalah gaya hidup modern,  Modus oprandi  pelaku  tindak  pidana  penyedia  tempat  Prostitusi  ini  juga  sering  berubah-ubah dan  Kurangnya  Sumber  Daya  Anggota  Polri  khusunya  polisi  wanita  serta  kurangnya dukungan anggaran dalam penanganan perkara.

## B. Saran
1. Berkaitan dengan kendala dalam pengungkapan tindak pidana Prostitusi ini, diharapkan masyarakat lebih peduli terhadap sesama di dalam lingkungannya khususnya untuk hal- hal  yang  berkaitan  dengan  kasus-kasus  hukum.  Masyarakat  juga  diminta  untuk  bisa menyaring  informasi-informasi terkait  gaya  hidup  masa  kini  yang  bertentangan  dengan nilai-nilai adat dan agama yang selama ini telah dijalankan dengan baik oleh masyarakat.
2. Agar pimpinan Polri melakukan penambahan anggaran untuk penanganan perkara sesuai dengan  porsi  perkara  yang  ditangani.  Selain  itu  diharapkan  juga  adanya  penambahan personil  khususnya  di  bagian  Reserse  yaitu  Polisi  Wanita  agar  mampu  mengakomodir setiap  perkara  yang  dilaporkan  oleh  masyarakat  secara  cepat  khususnya  perkara kesusilaan yang melibatkan wanita.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Mujahidin, Antara Penerapan Hukum dan Keadilan , Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXX, Nomor 347 Oktober 2014
R.  Soesilo, Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  serta  Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal , Politeia, Bogor, 1995
Kartini Kartono, Patologi Sosial jilid 1 , Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1981.
Alfitra, 2014, Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana, Jakarta, Raih Asa Sukses.
Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 1988
Grace Patricia Watak, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Mucikari , http://kekegpw.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-tindak-pidana.html , diakses pada tanggal 5 November 2019.
https://www.gosumbar.com/berita/baca/2016/03/17/bersihkan-penyakit-masyarakat-polres- pasaman-barat-tangkap-pelaku-prostitusi , diakses Tanggal 10 Agustus 2021
https://www.gosumbar.com/berita/baca/2016/03/17/bersihkan-penyakit-masyarakat-polres- pasaman-barat-tangkap-pelaku-prostitusi , diakses 15 Januari 2021