## Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam
Volume 6 Nomor 1, Juni 2022 http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/nalar E-ISSN: 2598-8999, P-ISSN: 2597-9930
Sinkretisme Keagamaan: Din Ilahi Sultan Jalaluddin Akbar Sebagai Media Toleransi dan Politik Dinasti Mughal 1560-1605
Mas Rangga Yuda 1* , Deny Yudo Wahyudi 2
1,2 Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia * galihrakasiwiandat007@gmail.com
Keywords :
Sultan Akbar; Syncretism; Mughal Dynasty; Din Ilahi.

## Abstract
Sultan Jalaluddin Akbar the ruler of the Mughals had the concept of Din Ilahi as a form of religious  syncretism.  Din  Ilahi  is  a  teaching  of  tolerance  and  religious  pluralism  which requires  all  religions  to  unite  under  its  leadership.  However,  the  concept  of  the  Din  Ilahi received a lot of criticism and challenges from Islamic circles, especially in the palace sphere. This article aims to briefly overview religious syncretism with the concept of Din Ilahi from Sultan Jalaluddin Akbar. This article also tries to portray how the concept of the Din Ilahi as a syncretistic thought has received a lot of criticism and challenges from Islamic circles. The method used is the historical research method or Historical Research which consists of four stages.  These  stages  are  heuristics,  source  criticism,  interpretation,  and  historiography.  The result found is that the Din Ilahi is not only a religious syncretism but also a political tool of Sultan Akbar in uniting every difference of belief in the Mughal Dynasty. The Din Ilahi in its  teachings  makes  the  majority  of  Muslims  discriminated  against.  The  Din  Ilahi  is considered to have harmed the actual teachings of Islam by mixing various religious teachings. Kata Kunci : Sultan Akbar; Sinkretisme; Dinasti Mughal; Din Ilahi.

## Abstrak
Sultan  Jalaluddin  Akbar  sebagai  penguasa  Mughal  memiliki  konsep  Din  Ilahi  sebagai bentuk  sinkretisme  keagamaan.  Din  Ilahi  merupakan  ajaran  toleransi  dan  pluralisme agama  yang  menghendaki  semua  agama  bersatu  dibawah  kepemimpinannya.  Namun konsep Din Ilahi mendapat banyak kritik dan tantangan dari kalangan Islam khususnya dalam lingkup istana. Artikel ini bertujuan untuk memberikan sedikit gambaran mengenai sinkretisme keagamaan dengan konsep Din Ilahi dari Sultan Jalaludin Akbar. Artikel ini juga  berusaha  memotret  bagaimana  Konsep  Din  Ilahi  sebagai pemikiran  yang  sinkretism mendapat banyak kritikan dan tantangan dari kalangan Islam. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian sejarah atau Historical Rresearch yang terdiri dari empat tahapan. Tahapan-tahapan  tersebut  yakni  heuristik,  kritik  sumber,  interpretasi  dan  historiografi. Hasil  yang  ditemukan  adalah  Din  Ilahi  tidak  hanya  sebagai  sinkretism  keagamaan, melainkan  juga  sebagai  alat  politik  Sultan  Akbar  dalam  menyatukan  setiap  perbedaan kepercayaan  di  dinasti  Mughal.  Din  Ilahi  pada  ajarannya  membuat  sebagaian  besar kalangan  muslim  terdiskriminasi.  Din  Ilahi  dinilai  telah  mencederai  ajaran  Islam  yang kaffah dengan mencampuradukkan berbagai ajaran agama. Article History : Received : 12 – 1 – 2022 Accepted : 10 – 6 – 2022

## PENDAHULUAN
India  merupakan  suatu  wilayah  dengan  mayoritas  penduduknya  beragama  Hindu dan  sebagian  lainnya  menganut  Islam,  Buddha,  Kristen,  Sikh  dan  Zoroaster (Anwarsyah 2014) . Sebagai agama mayoritas, pengaruh Hindu sangat kuat terlebih pada dinasti-dinasti yang  tumbuh  di  India.  Hal  ini  menjadi  suatu  tantangan  bagi  dinasti-dinasti  Islam sebagaimana dinasti Mughal yang merupakan dinasti Islam terbesar di India. Dinasti Mughal
mengalami  masa  keemasan  sejak  pemerintahan  Sultan  Jalaluddin  Akbar  1560-1605. Berbagai  pemikiran  revolusioner  Sultan  Akbar  mampu  menguasai  sebagaian  besar  anak benua  di  India (Agustina  dkk.  2020) .  Namun  terdapat  satu  hal  yang  masih  menjadi persoalan  dasar  dalam  penyatuan  dan  penguasaan  seluruh  India  yakni  masih  banyaknya konflik keagamaan. Disamping itu, Sultan Akbar juga telah membidik cara agar mendapat banyak  pengaruh   dan  perhatian  lebih  dari  kalangan  Hindu  sebagai  agama mayoritas.  Hal inilah  yang  kemudian  melatarbelakangi  munculnya  konsep  Din  Ilahi  sebagai  bentuk sinkretisme keagamaan dan bentuk toleransi antar umat.
Sinkretisme keagamaan tentunya lahir pada suatu tempat atau wilayah yang memiliki keberagaman  agama  atau  kepercayaan.  Sinkretisme  merupakan  suatu  pemahaman  akan perbedaan  paham  keyakinan  untuk  mencari  keselarasan  atau  keseimbangan (Ekopriyono 2005) .  Lebih  lanjut Singgih  (2000) menjelaskan  bahwa  sinkretisme  merupakan  perpaduan beragam  kerpercayaan  yang  tidak  mempermasalahkan  benar  atau  salahnya  suatu  agama. Keberagaman tersebut kemudian menjadi satu entitas yang saling melebur dan menjadi satu aliran atau doktrin baru yang dijalankan. Konsep sinkretisme sebenarnya tidak terlepas dari peran  penguasa  yang  memiliki  sejumlah kepentingan  baik  dari  segi  sosial  budaya  maupun dalam  hal  politik.  Sepertihalnya  Konsep  Din  Ilahi  yang  merupakan  bentuk  sinkretisme keagamaan  dengan  memberikan  paham  pluralism  terhadap  semua  kepercayaan  untuk bersatu dan hidup secara rukun.
Sultan Jalaludin Akbar atau dikenal dengan Sultan Akbar The Great menginginkan seluruh  tanah  Hindustan  dapat  bersatu  dibawah  kekuasan  Mughal.  Salah  satu  kebijakan yang  kontroversial  yaitu  ditetapkannya  Din  Ilahi  sebagai  undang-undang  keagamaan  dan doktrin  ajaran  baru.  Dalam  corak  kehidupan  di  India,  masyarakat  tidak  diatur  melalui undang-undang  negara  atau  dinasti  yang  berkuasa,  tetapi  diatur  oleh  Undang-undang upacara  keagamaan  yang  sangat  menjadi  dasar  hukum  dan  menjadi  patokan  hidup masyarakat (Anwarsyah 2014) .  Hal inilah yang juga menjadi kuatnya peran kaum Brahmana dalam  membuat  peraturan  serta  dalam  sistim  kasta.  Kebijakan  dan  kesewenangan  kaum Brahmana  juga  mendapat  tantangan  dari  umat  Hindu  yang  semakin  tertindas.  Din  Ilahi mencoba menjawab berbagai persoalan keagamaan dengan menjadikannya satu entitas yang tidak  dapat  dipisahkan.  Namun  gagasan  tersebut  mendapat  banyak  kritik  dari  berbagai kalangan  khususnya  umat  muslim (Anwarsyah  2014) .  Toleransi  yang  sangat  berlebihan dalam  konsep  Din  Ilahi  dianggap  mendiskriminasi  dan  menciderai  agama  Raja  (Islam). Selain itu banyak juga dari kalangan muslim terutama kalangan istana beranggapan Sultan Akbar  telah  keluar  dari  jalur  Islam  ortodox  dan  melukai  beberapa  ajaran  keislaman (Agustina dkk. 2020) . Konsep Din Ilahi sebagai bentuk sinkretisme keagamaan tidak terlepas dari dasar, pengaruh dan latar belakang keagamaan dari Sultan Jalaluddin Akbar.  Sultan Akbar pada dasarnya  menganut  agama  Islam.  Pemikiran-pemikirannya  lebih  bersifat  pluralism  dan sangat  terbuka  terhadap  berbagai  agama  atau  aliran  keagamaan.  Sultan  Akbar  juga  sering mengadakan  diskusi-diskusi  keagamaan  dengan  para  sufi,  pendeta  dan  brahmana  yang diundang  langsung  ke  istana.  Namun  diskusi  yang  paling  sering  dilakukan  yaitu  dengan golongan sufi yang sebenarnya pada saat itu sufi memiliki pemahaman yang sangat jauh dari Al-Qur’an  dan  Hadis (Kutlutürk  2016) .  Terbukti  bahwa  Sultan  Akbar  terpengaruh pemahaman dari doktrin kesatuan yaitu wahdatu-I wujud (kesatuan keberadaan). Doktrin ini memiliki pemahaman bahwa tunduk dan sujud kepada Raja sama halnya dengan tunduk dan patuh  patuh  kepada  Allah  SWT.  Selain  itu  doktrin  ini  juga  memiliki  pemahaman    bahwa terdapat  banyak  cara  dalam  menyembah  Allah  SWT  yang  dapat  dijadikan  suatu  landasan beribadah (Kutlutürk 2016) . Pengaruh pemikiran inilah yang melahirkan Din Ilahi sebagai perwujudan sinkretisme keagamaan.
Konsep  Din  Ilahi  sebagai  sinkretisme  keagamaan  tidak  banyak  dibahas  dalam berbagai  literatur  baik  buku  atau  jurnal.  Beberapa  kajian  terdahulu  hanya  sedikit menyinggung eksistensi Din Ilahi sebagai suatu kebijakan paling populer dari Sultan Akbar. Kajian  dan  penelitian  mengenai  Din  Ilahi  masih  sedikit  terbatas  dan  kebanyakan  sumber juga  membahas  imperium  dinasti  Mughal,  masa  kejayaan,  peninggalan  (Taj  Mahal)  dan Islamisasi  di  India.  Hal  ini  senada  dengan  pendapat Anwarsyah  (2014) yang  menjelaskan bahwa sejarawan India dan Barat sangat sedikit yang menyinggung mengenai konsep Din Ilahi, melainkan cenderung membahas mengenai struktur pemerintahan, ekonomi, militer, sistem pajak, infrastruktur dan seni arsitektur. Sebagaimana salah satu karya sejarawan barat yakni  John.  F.  Richard  yang  merupakan  seorang  professor  sejarah  dari  Universitas  Duke, meneliti  banyak  mengenai  India  dan  beberap  dinasti  yang  berkuasa.  Dalam  bukunya, Richards (1995) lebih membahas  terkait struktur dan sistem pemerintahan dinasti Mughal dan  proses  ekspansi  wilayah.  Selain  itu  juga  terdapat  karya Eraly  (2005) yang  membahas terkait masa keemasan dinasti Mughal, jejak peradaban dinasti Mughal dan peninggalannya. Terkait konsep Din Ilahi masih sedikit mendapat sentuhan dari buku ini.
Terlepas  dari  itu  beberapa  studi  juga  ada  yang  memberikan  sejumlah  penelitian mengenai  Din  Ilahi. Roychoudury  (1941) memberikan  banyak  potret  persoalan  mengenai konsep  Din  Ilahi  yang  kemudian  menjadi  suatu  kontroversi.  Din  Ilahi  sebagai  suatu pemikiran sinkretis sangat menarik untuk dikaji. Hal ini dikarenakan konsep sinkretism dan pluralism sangat erat kaitannya dengan kehidupan, terutama bagi negara-negara di Asia yang memiliki  banyak  keberagaman  agama  dan  kepercayaan.  Dengan  berbagai  persoalan  diatas mendorong urgensi penelitian ini dilakukan. Artikel ini mencoba memberikan harmonisasi baru  dalam  historiografi  sejarah  peradaban  Islam  di  India  khususnya  dalam  Konsep  Din Ilahi  pada  masa  dinasti  Mughal  1560-1605.  Artikel  ini  bertujuan  membahas  doktrin  Din Ilahi sebagai perwujudan sikretisme keagamaan yang kemudian menjadi ajaran kontroversial dari Sultan Jalaludin Akbar.
Metode  penelitian  yang  digunakan  merupakan  metode  kajian  sejarah  dengan mengacu  terhadap  kesesuaian  tema  kajian.  Berbagai  sumber  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  meliputi  Buku,  Jurnal,  Artikel  ilmiah dan  sumber  pendukung  lainnya.  Selain itu, metode penelitian ini juga menggunakan pendekatan biografi tokoh yang dalam hal ini berfokus  pada  tokoh  Sultan  Jalaludin  Akbar.  Hal  ini  dikarenakan  munculnya  konsep  Din Ilahi  tidak  terlepas  dari  kiprah  dan  jati  diri  keagamaan  Sultan  Jalaludin  Akbar.  Dengan menggunakan  pendekatan  biografi,  penelitian  ini  dapat  menelisik  lebih  dalam  mengenai sebab  akibat,  pengaruh  serta  pandangan  dari  Sultan  Akbar  terkait  Konsep Din  Ilahi  yang digagasnya. Pendekatan biografi dan kajian sejarah merupakan konteks naratif yang saling mengisi (Sari 2021) . Penelitian sejarah berfungsi untuk menguatkan dan mencari kebenaran atau  fakta  dalam  biografi.  Pada  metode  penelitian  sejarah  terdapat  empat  tahapan  dalam metode  sejarah  yang  meliputi  heuristik,  kritik  sumber,  interpretasi  dan  historiografi. Tahapan pertama yaitu heuristik dengan mengumpulkan berbagai literatur dan sumber data yang  diperlukan  dalam  penelitian.  Sumber  yang  dikumpulkan  meliputi  buku-buku  yang relevan  seperti  buku  karya  Abraham  Eraly  yang  berjudul  ― The  Mughal  Throne:  The  Saga  of India’s  Great  Emperors ‖.  Buku  ini  banyak  membahas  bagaimana  kejayaan  dari  Imperium Mughal yang tentunya menyinggung pemerintahan Sultan Akbar dari berbagai aspek. Selain itu  sumber  yang  dikumpulkan  juga  dari  artikel  jurnal  yang  secara  konkrit  membahas mengenai  kontroversi  Din  Ilahi.  Disamping  itu  juga  terdapat  sumber-sumber  pendukung lainnya seperti laporan hasil penelitian dan artikel ilmiah terkait imperium Mughal dibawah kepemimpinan Sultan Akbar.
Tahapan  yang  kedua  yaitu  kritik  sumber.  Pada  tahapan  ini  sumber  dan  data  yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan proses kritik dengan mengkaji secara internal criticism
dan external  criticism demi  memeroleh  data  yang  orisinil  dan  kredibel  yang  dapat  dijadikan rujukan  dalam  penelitian (Isnaini  2021) .  Tahapan  yang  ketiga  yaitu  interpretasi.  Pada tahapan ini  data-data yang telah melalui tahap kritik sumber kemudian diolah, diseleksi dan disusun menjadi rangkaian fakta-fakta dalam penelitian (Agustina dkk. 2020) . Tahapan yang keempat  yaitu  historiografi  dimana  pada  tahap  ini  semua  data  yang  telah  melewati  tiga tahapan sebelumnya diuraikan dan ditulis kembali menjadi narasi sejarah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Dinasti Mughal Masa Pemerintahan Sultan Jalaluddin Akbar 1560-1605
Berbicara mengenai peradaban Islam di India tentunya tidak terlepas dari eksistensi dinasti Mughal yang membawa sejumlah perubahan besar dalam peradaban Islam (Isnaini 2021; Achmad  dan  Nurcholis  2016) Sebelum  terbentuk  peradaban  tersebut  India mengalami proses Islamisasi yang cukup panjang yang dimulai sekitar pada abad 1 H atau 622 M melalui jalur perdagangan. Lambat laun terbentuklah kelompok-kelompok Islam dan tumbuh semakin besar hingga membuat suatu imperium besar. Dinasti Mughal merupakan dinasti  Islam  terbesar  di  India.  Dibawah  kekuasaan  dinasti  Mughal,  Islam  sangat berkembang  dan  membuat  suatu  kemajuan  dalam  peradaban.  Dinasti  Mughal  mencapai kejayaan  pada  masa  Sultan  Jalaludin  Akbar.  Sultan  Akbar  memiliki  nama  asli  Abul  Fath Jalaluddin  Akbar  yang  merupakan  putra  dari  Nashiruddin  Humayun  (raja  kedua  dinasti Mughal) dan Hamida Bano (Agustina dkk. 2020; Iftikhar 2019) . Sultan Akbar lahir di Sindh pada 1542 (Isnaini 2021) . Setelah  meninggalnya  Nashiruddin  Humayun,  tampuk  pemerintahan  digantikan kepada  Sultan  Akbar  yang  pada  saat  itu  masih  berusia  14  tahun.  Di  usianya  yang  masih muda,  Sultan  Akbar  dibantu  Bairam  Khan  dalam  mengendalikan  roda  pemerintahan. Bairam  Khan  merupakan  seorang  wazir  yang  sangat  berpengaruh  di  lingkungan  istana. Bairam Khan merupakan seorang muslim yang beraliran Syiah. Setelah Sultan Akbar dewasa dan  mampu  untuk  mengambil  alih  kekuasaannya,  hal  yang  pertama  kali  dilakukan  yaitu menyingkirkan Bairam Khan (Thohir 2004) . Hal ini dilakukan karena Bairam Khan terlalu memaksakan paham Syiah dalam pemerintahannya. Sultan Akbar memiliki dasar kebebasan beragama  yang  kuat  dan  tidak  menyukai  pemaksaan  dalam  hal  keyakinan (Agustina  dkk. 2020) .  Inilah  alasan  Sultan  Akbar  memecat  Bairam  Khan  yang  juga  dianggap  dapat menghambat  setiap  kebijakannya.  Akibat  pemecatan  itu,  Bairam  Khan  melakukan pemberontakan yang akhirnya dapat dihentikan oleh pasukan Sultan Akbar. Atas dasar balas budi,  Sultan  Akbar  tidak  menjatuhkan  hukuman  terhadap  Bairam  Khan.  Namun  pada akhirnya  Bairam  Khan  harus  meninggal  ditangan  seorang  Afghan  (Bangsa  Hemu)  yang masih dendam dan menuntut balas atas kematian ayahnya karena kebijakan Bairam Khan saat memerintah menggantikan Sultan Akbar (Mahmudunnasir 1981) . Sultan  Akbar  dalam  bahtera  kekuasaannya  seringkali  mengalami  berbagai pertentangan  diantaranya  pemberontakan (Anwarsyah  2014) .  Pemberontakan  yang  terjadi merupakan  sisa-sisa  dari  pemberontakan  sebelumnya  sebagaimana  pemberontakan  yang dilakukan oleh Sher Khan Shah yang berkuasa di Punjab (Yatim 2011) . Hal ini merupakan suatu  tantangan  dari  Sultan  Akbar  dalam  memberantas  setiap  pemberontakan  demi stabilitas  negara.    Melihat  persoalan  tersebut  Sultan  Akbar  memperkuat  pertahanan  dan keamanan negara. Sultan Akbar menganggap bahwa suatu kekuatan pemerintahan terletak pada kekuatan administrasi, politik, kegamaan dan pertahanan keamanan (Sihombing 1953) . Dalam  hal  memberantas  pemberontakan,  tidak  ada  toleransi  yang  diberlakukan.  Berbeda jauh dengan strategi perluasan wilayah yang tidak menggunakan militer, melainkan melalui strategi toleransi dan pendekatan sosial.
Masa  keemasan  Dinasti  Mughal  tidak  terlepas  pada  sejumlah  pemikiran  dan
kebijakan  Sultan  Akbar  yang  sangat  reformis  dan  revolusioner.  Sultan  Akbar  mampu menguasai medan dan menangkap berbagai persoalan yang dari pemerintahan sebelumnya tidak  pernah  menemui  keberhasilan.  Setiap  kebijakan  yang  dikeluarkan  selalu  dengan menggunakan  strategi  yang  matang.  Sultan  Akbar  menggunakan  pendekatan-pendekatan yang  harmonis  terhadap  rakyatnya  yakni  dengan  berbaur  bersama.  Kebijakan-kebijakan yang  dibuat  senantiasa  berdasarkan  pada  kondisi  sosio  kultural  masayarakat.  Hal  ini dikarenakan agar setiap kebijakan yang dikeluarkan mendapat simpati dan dukungan politis dari  masyarakat  dengan  membuat  kebijakan  yang  sesuai  dan  tidak  bertentangan  dengan unsur kepercayaan, sosial dan budaya. Kebijakan ini merupakan bentuk analisa yang sangat dalam dari Sultan Akbar untuk membuat seluruh kebijakannya dapat diterima dan mampu menyatukan  tanah  Hindustan  dibawah  imperium  Mughal.  Tentunya  kebijakan  ini  juga didasari  pada  analisis  berbagai  kegagalan  yang  dirasakan  oleh  penguasa-penguasa sebelumnya.  Sultan  Akbar  menyadari  bahwa  penguasa  sebelum  dirinya  hanya  fokus  pada legitimasi  kekuasaan  dan  ekspansi  wilayah  yang  tidak  didasarkan  pada  kajian  mayarakat (Agustina dkk. 2020) . Sehingga dengan upaya apapun tetap tidak dapat menyatukan suluruh tanah Hindustan.
Dinasti Mughal dibawah kepemimpinan Sultan Akbar memiliki perubahan konsep pemikiran  dalam  menjalankan  pemerintahan.  Sultan  Akbar  memiliki  pemahaman  bahwa setiap  penyatuan  wilayah  tidak  didasarkan  pada  kekerasan  militer  yang  mengakibatkan banyak  pertumpahan  darah.  Penyatuan  melalui  kekerasan  dianggapnya  sebagai  asap  baru dalam  setiap  praktik  pemberontakan  yang  akan  terjadi.  Kekerasan  akan  menyebabkan banyak perselisihan, hilangnya nyawa dan harta benda serta dendam baru yang akan terus hidup  bahkan  terwariskan.  Kekerasan  dalam  penyatuan  ini  juga  merupakan  suatu  faktor kegagalam  pemerintahan  sebelumnya  yang  dinilai  tidak  mendapatkan  simpati  masyarakat serta  mengundang  banyaknya  pemberontakan  yang  akhirnya  juga  dirasakan  oleh  Sultan Akbar  sebagai  sisa-sisa  pemberontakan  dari  pemerintahan  sebelumnya.  Sultan  Akbar meyakini bahwa penyatuan tanah Hindustan harus melalui pendekatan harmonis terhadap masyarakat (Kutlutürk  2016) .  Hal  ini  dikarenakan  India  yang  pada  dasarnya  merupakan wilayah  dengan  multikultural.  Setiap  agama  dan  kepercayaan,  etnis,  tradisi  dan  budaya tentunya  memiliki  pemahaman  yang  berbeda.  Dengan  demikian  Sultan  Akbar  mengubah strategi  perluasan  wilayahnya  dari  militeristik  menjadi  strategi  toleransi (Agustina  dkk. 2020) .
Selain  itu  Sultan  Akbar  juga  tidak  memaksakan  rakyatnya  untuk  memeluk  agama Islam.  Dalam  strategi  dakwahnya  Sultan  Akbar  tidak  pernah  menggunakan  pedang  atau kekerasan. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa Islam merupakan pilihan dan tidak ada unsur paksaan didalamnya (Roychundhury 1941) . Sultan Akbar memiliki pandangan bahwa semua  agama  memiliki  ajaran  yang  sama  dengan  mengacu  kepada  nilai  kebenaran (Eraly 2005) . Pandangan-pandangan seperti inilah yang menjadi dasar toleransi dari Sultan Akbar sehingga dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan khususnya dalam kebijakan agama pasti mengandung  praktik  toleransi  yang  sangat  kuat.  Hal  inilah  yang  kemudian  juga  menjadi inovasi  dan  prestasi  gemilang  Sultan  Akbar  dalam  menyatukan  tanah  Hindustan  dalam kesatuan  sosial  politik  yang  belum  pernah  dilakukan  oleh  para  penguasa  sebelumnya  di India (Anwarsyah 2014) .
Kebijakan  Sultan  Akbar  dalam  memajukan  dinasti  Mughal  terekam  dalam  bidang militer,  pendidikan,  administrasi  atau  pemrintahan,  arsitektur  bangunan,  agama,  seni  dan sastra (Anwarsyah 2014) . Namun dari berbagai kebijakan dan prestasi Sultan Akbar terdapat satu kebijakan yang paling fenomenal yaitu terbentuknya konsep pemikiran Din Ilahi yang kemudian  menjadi  suatu  doktrin  kegamaan.  Pemikiran  tersebut  merupakan  bentuk  dari politik Sulh-I Kuhl (politik toleransi) yang tidak membedakan agama, kepercayaan, suku, ras,
adat  istiadat  dan  budaya (Agustina  dkk.  2020) . Sulh-I  Kuhl Sultan  Akbar  mengedepankan konsep kesetaraan dengan tidak memandang latar belakang sosial dan agama (Thohir 2004) . Lebih lanjut Femee (2014) menjelaskan bahwa misi utama dari Sulh-I Kuhl terletak pada cita- cita persatuan dan kedamaian universal masyarakat India. Politik Sulh-I Kuhl ini kemudian melatarbelakangi  lahirnya  konsep  Din  Ilahi  sebagai  alat  pemersatu  India  yang  dibalut dengan  toleransi  beragama.  Di  satu  sisi  munculnya  Din  Ilahi  menjadi  satu  inovasi  dan prestasi  besar  Sultan  Akbar  dalam  menyatukan  India  berdasarkan  kesatuan  sosial  politik. Namun disisi lain, Din Ilahi secara teologis dianggap merusak dan menciderai ajaran Islam. Sultan  Akbar  juga  dinilai  telah  keluar  dari  ajaran  dan  prinsip  Islam  dengan mencampuradukkan berbagai agama demi kepentingan politis (Anwarsyah 2014) .
Lahirnya Konsep Din Ilahi Din  Ilahi  sebagai  media  toleransi  dan  politik  Sultan  Akbar  tentunya  tidak  terlepas dari latar belakang kegamaannya. Pada dasarnya Sultan Akbar merupakan muslim yang taat kepada ajaran Islam. Hal ini dibuktikan dengan sikap takwa dan kepribadian Sultan Akbar sebagai  seorang  muslim.  Ketakwaan  Sultan  Akbar  tercermin  dari  taatnya  menunaikan ibadah seperti sholat lima waktu dengan berjamaah, mengumandangkan adzan dan bahkan membersihkan  tempat  ibadah (Sokah  1994) .  Selain  itu  Sultan  Akbar  juga  sangat menghormati pemuka agama khususnya dalam kalangan istana yaitu Makhdum al-Mulk dan Syekh  Abdul  Nabi.  Kedua  ulama  ini  memiliki  sejumlah  pengaruh  besar  khususnya  dalam keterlibatan diskusi-diskusi kegamaan dengan Sultan Akbar.
Pemikiran  sinkretis  Sultan  Akbar  dimulai  dari  diskusi-diskusi  keagamaan  dengan para ulama dan filsuf. Namun para filsuf disini sangat jauh dari pandangan dan perspektif sufiesme yang sebenarnya. Mereka memiliki pemikiran yang liberal dan masih terikat dengan kehidupan  duniawi (Kutlutürk  2016) .  Salah  satu  pemikiran  yang liberal  yaitu  menganggap bahwa sujud kepada raja sama artinya dengan sujud kepada Allah serta setiap agama pada dasarnya  sama  sehingga  manusia  bebas  menggunakan  cara  apapun  dalam  mengangugkan Tuhan.  Menurut Kutluturk  (2016) ,  ajaran  sufi  yang  sangat  liberal  ini  terpengaruh  dari konsepsi  pemikiran wahdatu-I  wujud (kesatuaan  keberadaan)  yang  merusak  esensi  ajaran Islam  yang  bersumber  pada  Al-Quran  dan  Hadist.  Pemikirian  sufistik  ini  sebenarnya bertentangan  dengan  konstruksi  pikiran  istana  yang  menginginkan  Sultan  Akbar  harus berlandaskan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum dan penetapan kebijakan. Hal ini dikarenakan  perbedaan  paham  aliran  yang  berseberangan  dari  kalangan  istana  yang menganut paham sunni dan para sufi yang beraliran syiah (Kutlutürk 2016) . Pemikiran yang ditawarkan  oleh  kaum  sufi  lebih  mengarah  kepada  pemikiran-pemikiran  liberal  yang kemudian mempengaruhi konstruksi pemikiran Sultan Akbar dalam memandang agama dan keberagaman.
Selanjutnya Sultan Akbar mendirikan forum diskusi yang diberi nama ibadat khana tahun  1575  di  Fatihpur  Sikr. Ibadat  Khana merupakan  forum  diskusi  keagamaan  yang dibangun Sultan Akbar untuk memecahkan persoalan kehidupan dan pemerintahan dengan berlandasakan ajaran agama (Sokah 1994) . Pambangunan Ibadat Khana tentunya didasarkan pada kebiasaan Sultan Akbar yang sering terlibat diskusi keagamaan sejak waktu kecil. Ibadat Khana diadakan  setiap  malam  kamis  dan  dihadiri  oleh  berbagai  kalangan  ulama  termasuk Makhdum  al-Mulk  dan  Syekh  Abdul  Nabi (Isnaini  2021) .  Namun  diskusi  dalam Ibadat Khana seringkali mengalami persoalan dan perdebatan yang rumit sehingga satu sama lain saling  memojokkan  dan  merasa  paling  benar.  Kejadian  ini  memicu  kekecewaan  Sultan Akbar yang kerap kali disuguhkan perdebatan yang sama sekali tidak menemukan hasil dan solusi. Sultan Akbar menilai bahwa cara berfikir dari ulama sunni masih kaku dalam wacana dan diskursus keagamaan (Ali 1981) .
Kekecewaan  Sultan  Akbar  semakin  memuncak  ketika  Syekh  Abdul  Nabi memberikan  vonis  hukuman  mati  terhadap  seorang  Brahmana  yang  dicurigai  telah mengambil peralatan masjid dan menghina Nabi Muhammad SAW.  Sultan Akbar menilai bahwa  keputusan  vonis  hukuman  mati  dari  Sykeh  Abdul  Nabi  sangat  tidak  tepat.  Vonis hukuman  mati  yang  dijatuhkan  kepada  Brahmana  akan  mengandung  kekecewaan  dan hilangnya simpati umat Hindu. Selain itu, pemikiran Syekh Abdul Nabi yang juga kerap kali berseteru  dengan  Makhdum  al-Mulk  dinilai  tidak  memiliki  unsur  toleransi  terhadap keyakinan lain dan tetap teguh terhadap satu kebenaran.  Hal ini bertolak belakang dengan keyakinan Sultan Akbar yang meyakini bahwa kebenaran terletak pada siapa saja dan tidak mungkin kebenaran hanya ada pada satu keyakinan (Rizvi 1999) . Dari hal itu Sultan Akbar mengundang agamawan lain seperti Hindu, Budha, Kristen dan Zoroaster untuk berdiskusi masalah  keagamaan  dan  mencari  penyeimbang  agar  tercipta  flesksibilitas  berfikir.  Dari diskusi-diskusi Sultan Akbar serta pemikiran yang liberal mendorong lahirnya suatu gerakan atau konsep sinkretisme agama yang sangat besar yang disebut dengan Din Ilahi.
Lahirnya  Din  Ilahi  juga  tidak  terlepas  dari  pemahaman  Sultan  Akbar  sebagai khalifatullah (wakil  Allah)  dalam  sistem  pemerintahan  dinasti  Mughal.  Pengakuan  Sultan Akbar sebagai wakil Allah sejatinya bukan merupakan hal baru dalam sistem pemerintahan dan perpolitikan Islam. Hal ini telah ada jauh sebelum dinasti Mughal berdiri dan bahkan telah  ada  sejak  awal  berdirinya  dinasti  Umayyah.  Dalam  sistem  pemerintahan  dinasti Umayyah  terlihat  jelas  terdapat  konversi  konsep  dari khalifaturrasul menjadi khalifatullah (Khoiri 2021) . Tentunya hal ini dapat dibuktikan dari pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi  Sufyan,  Abdul  Malik  dan  Umar  bin  Abdul  Aziz (Khoiri  2021) .  Pada  masa    Khalifah Muawiyah bin Abis Sufyan yang memerintah pada tahun 661-680 M, kekuasaan sepenuhnya ditangan  khalifah  dan  rakyat  harus  patuh  serta  taat  kepada  khalifah  dimana  Muawiyah mengartikan  khalifah  sebagai  wakil  tuhan  yang  wajib  dipatuhi  dan  yang  menentangnya termasuk kafir (Khairuddin 2017) . Konversi makna khalifaturrasul menjadi khalifatullah juga terjadi  pada  dinasti  selanjutnya  yakni  dinasti  Abbasiyah.  Khalifah  Ja’far  Al-Mansur  yang pada saat itu menjadi pemimpin kedua dari dinasti Abbasiyah menyebutkan dirinya sebagai pemimpin  yang  diutus  oleh  Allah  dan  merupakan  bayangan  Allah  dalam  memberikan petunjuk dan menuntun rakyat ke jalan yang benar (Khoiri 2021) . Pemahaman mengenai khalifatullah jika dilihat sekilas nampaknya memiliki kesamaan dengan  konsepsi  khalifah  menurut  Sultan  Akbar.  Keduanya  mengindikasikan  bahwa pemimpin  merupakan  wakil  Allah  yang  memiliki  otoritas  kuat  dalam  memerintah  dan mengatur rakyatnya sesuai dengan kehendaknya. Namun terdapat perbedaan yang signifikan dimana  dalam  motivasi  dinasti  Umayyah  dan  dinasti  Abbasiyah  adalah  perihal  perluasan kekuasaan Islam. Sedangkan motivasi Sultan Akbar yakni penyatuan India dari segala unsur agama,  kepercayaan  dan  sosio-kultural  masyarakat.  Dari  hal  itulah  output  yang  dihasilkan juga  berbeda  yakni  dengan  menghasilkan  konsep  Din  Ilahi  yang  menjadi  sarana  toleransi antar umat beragama.
Din Ilahi sebagai gerakan toleransi beragama lebih banyak mendapat dukungan dan perhatian  dari  masyarakat  Hindu.  Menurut Anwarsyah  (2014) masyarakat  Hindu  sangat tertarik dengan gerakan toleransi beragama yang tidak membeda-bedakan setiap orang. Hal ini dikarenakan dalam ajaran Hindu terdapat suatu paham kasta yang menjadikan sebagian umat  Hindu  khususnya  yang  berkasta  rendah  merasa  terdiskriminasi.  Dengan  toleransi beragama  Sultan  Akbar  memiliki  keyakinan  bahwa  penyebaran  agama  Islam  akan  sangat mudah  diterima  apabila  telah  mendapat  simpati  dan  hati  masyarakat.  Dengan  demikian perkembangan Islam di India dapat berkembang dengan pesat. Sebagai langkah awal Sultan Akbar  kemudian  menikahi  wanita  Hindu  sebagai  bentuk  toleransi  beragama  dan  upaya penyatuan India  dibawah kekuasaan Mughal. Sultan Akbar juga mengijinkan adanya ajaran
dan  praktik  ibadah  agama  lain  dengan  sebebas-bebasnya.  Hal  ini  didasarkan  pada keyakinannya bahwa untuk menjamin suatu kedamaian bagi masyarakat India, Islam harus bersedia menerima berbagai unsur agama lain seperti Hindu, Kristen dan Zoroaster (Amin 1999) .  Kebijakan  yang  sangat  berani  ini  kemudian  banyak  mendapat  kritik  dan  tantangan khususnya bagi kalangan ahli fikih dan umat Islam.

## Kontroversi Doktrin Din Ilahi
Din  Ilahi  merupakan  suatu  gerakan  dan  gagasan  Sultan  Akbar  dalam  kebijakan keagamaan. Din Ilahi memiliki anggota yang tergabung didalamnya dan memiliki ritual serta ciri khas tertentu. Sultan Akbar hanya menerima anggota atau murid baru Din Ilahi pada hari  ahad  saja.  Selain  itu  setiap  anggota  Din  Ilahi  memiliki  karakteristik  yang  mencolok ketika  saling  betemu.  Mereka  harus  mengucapkan  ― Allahu  Akbar ‖  dan  dijawab  ― Jalla Jallaluhu ‖ (Kutlutürk  2016) .  Mereka  juga  tidak  diperkenankan  untuk  memakan  daging, mendekati  daging,  serta  mengunjungi  tempat  penjual  daging.  Hal  ini  dikarenakan  suatu bentuk  penghormatan  kepada  umat  Hindu.  Selain  itu  anggota  yang  tergabung  dalam  Din Ilahi  tidak  diperbolehkan  untuk  menggauli  wanita  mandul,  hamil  dan  wanita  yang  belum baligh (Sokah 1994) .
Gagasan  Din  Ilahi  muncul  dan  dideklarasikan  pada  tahun  1582 (Siddique  2011) . Selama  awal  terbentuknya  Din  Ilahi  dinilai  mengandung  wacana  negatif  yang  sangat  kuat mengenai  Islam.  Hal  ini  terbukti  dari  ajaran  dan  pemikiran  sinkretis  yang  mewarnai terbentuknya  Din  Ilahi.  Menurut  Badauni  dalam Kutluturk  (2016) beberapa  orang terkemuka pada waktu itu mengatakan bahwa Islam merupakan agama yang belum sah dan final  sampai  akhir  jaman.  Periode  seribu  tahun  setelah  Rasululah  SAW  wafat,  merupakan periode  kelanjutan  iman.  Sedangkan  saat  ini  periode  tersebut  telah  selesai  sehingga  Islam dapat  dikembangkan  dengan  keimanan  sendiri.  Deklarasi  Din  Ilahi  dikhususkan  untuk membebaskan  dan  memisahkan  diri  dari  ajaran  Islam  yang  tradisional  dan  imitatif (Rizvi 1975) . Hal inilah yang kemudian menjadikan Sultan Akbar meninggalkan taqlid ajaran Islam dan merusak sebagian esensi nilai-nilai dalam Islam.
Para anggota atau pengikut Din Ilahi Sultan Akbar disebut Illahias. Untuk menjadi Illahias diharuskan untuk menandatangani kontrak yang telah disepakati dalam deklarasi Din Ilahi.  Sepertihalnya  tata  cara  masuk  Islam,  calon Illahias juga  memiliki  ritual  sendiri  yakni dengan  mengucapkan  ―Tidak  ada  Tuhan  selain  Allah,  dan  Akbar  adalah  khalifah  Tuhan‖ sebagai bentuk ritualnya (Kutlutürk 2016) . Namun terdapat hal yang menarik bahwasanya ritual  bergabung  dalam  Din  Ilahi  ini  hanya  terbatas  dan  disaksikan  oleh  Sultan  Akbar sendiri. Menurut Siddique (2011) , hal ini dikarenakan ritual ini berpotensi untuk membuat kontroversi besar di kalangan umat Islam. Sehingga hal ini dilakukan secara terbatas. Dari hal tersebut telah jelas betapa melencengnya gerakan Din Ilahi yang dideklarasikan sebagai usaha penyatuan dan perdamaian umat beragama di India.
Jika dikaji lebih jauh lagi, Din Ilahi sebagai gagasan sinkretis telah melenceng dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa ayat Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW. yang sangat jelas mengatakan bahwa Islam merupakan satu- satunya  agama  yang  benar  dan  Al-Quran  merupakan  kitab  suci  yang  harus  diikuti  dan menjadi  pedoman  hidup  manusia.  Sebagaimana  dalam  Al-Quran  surah  Ali  Imran  ayat  85 yang  berbunyi  ―Barangsiapa  yang  mencari  agama  selain  agama  Islam,  maka  sekali-kali tidaklah  diterima  daripadanya,  dan  dia  diakhirat  termasuk  orang-orang  yang  rugi‖. Berkenaan dengan ayat ini, Mashudi (2020) menyebutkan bahwa dalam tafsir Al-Muyassir dikatakan barangsiapa yang mencari agama selain agama Islam yang perwujudannya seperti meyakini  keesaan  Allah,  tunduk  dan  patuh  terhadap  ajarannya  serta  mencintai  ajaran tersebut, maka tidak akan diterima agama tersebut dan orang-orang yang demikian itu kelak
di  akhirat  termasuk  orang-orang  yang  merugi.  Din  Ilahi  sebagai  sinkretisme  keagaamaan memandang  bahwa  agama  adalah  suatu  hal  yang  relatif  dan  kedudukannya  sama  benar. Pandangan  seperti  ini  tentunya  merupakan  suatu  kesesatan  dan  bentuk  pelucutan  akidah yang paling fundamental dalam prinsip Islam.
Akhir pemerintahan Sultan Akbar diwarnai dengan gejolak politik dan kegelisahan dalam  pemerintahannya.  Kebijakan  toleransi  Din  Ilahi  mendapat  berbagai  kritik  dan tantangan  dari  sebagain  besar  kalangan  muslim.  Din  Ilahi  yang  digagas  tidak  sepenuhnya dapat dijalankan dengan baik. Konsep toleransi ini justru membuat Sultan Akbar semakin jauh  dari  ajaran  Islam  ortodox  dan  dinilai  lebih  dekat  dengan  kalangan  Hindu.  Hal  inilah yang  kemudian juga dimanfaatkan oleh sebagaian kalangan Hindu yang ingin melepaskan diri  dari  imperium  Mughal  dengan  mengadu  domba  dan  menyebarkan  isu  bahwa  Sultan Akbar  lebih  berpihak  pada  umat  Hindu.  Akibatnya  Din  Ilahi  semakin  ditentang  terutama dalam kalangan istana. Puncaknya yaitu banyaknya pembelot dan pemberontak yang salah satunya  dilakukan  oleh  putranya  yaitu  Pangeran  Salim  yang  berambisi  untuk  menduduki tahta  dinasti  Mughal.  Pangeran  Salim  atau  Sultan  Jahangir  memiliki  watak  pemahaman berbeda dengan Sultan Akbar dalam konsep toleransi. Sultan Jahangir menginginkan dinasti Mughal  kembali  pada  ajaran  Islam  yang  Kaffah  dan  tidak  mencampuradukkan  dengan ajaran Hindu, Kristen, Budha dan Zoroaster.
PENUTUP
Sultan Akbar merupakan seorang penguasa dinasti Mughal yang memiliki pemikiran reformis dan liberalis. Pemikiran tersebut juga merupakan pengaruh dari berbagai kalangan seperti  ulama,  sufi,  pendeta  dan  brahmana.  Dibawah  kepemimpinannya,  dinasti  Mughal mencapai  suksesi  kejayaan  dan  perkembangan  Islam  yang  pesat.  Beberapa kebijakan  yang dikeluarkannya  selalu  dengan  bentuk  pendekatan  harmonis  kepada  masyarakat.  Hal  ini dikarenakan  India  merupakan  suatu  wilayah  dengan  beragam  etnis,  agama  dan kepercayaannya.  Salah  satu  kebijakan  yang  paling  kontroversial  dari  Sultan  Akbar  yaitu gagasan  Din  Ilahi  sebagai  bentuk  penyatuan  India  dalam  satu  kesatuan  sosial  politik dibawah  kekuasaan  Mughal.  Sinkretisme  Din  Ilahi  pada  dasarnya  telah  menyalahi  ajaran Islam. Politik dan toleransi dalam Din  Ilahi justru  tidak dapat menyatukan seluruh pihak. Ajaran Din Ilahi dinilai merusak esensi ajaran Agama Islam. Sultan Akbar sebagai penggagas Din  Ilahi  juga  dianggap  keluar  dari  taqlid  Islam  yang  kaffah  dengan  mencampuradukkan Islam  dengan  agama  lainnya.  Din  Ilahi  yang  menjadi  suatu  bentuk  politik  Sultan  Akbar kemudian mendapat banyak tantangan dan kritikan dari kalangan umat Islam karena bentuk ajarannya. Hal ini kemudian menjadi suatu problematika dalam pemerintahan Sultan Akbar yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh pihak musuh untuk melemahkan Sultan Akbar.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad, Noor, dan Nanang Nurcholis. 2016. ―States and Local Legal Cultures in Medieval Islam: A Comparative Study of Akbar’s Mughal Rule and Sultan Agung’s Mataram in  16th  and  17th  Century.‖ Al-Jami’ah:  Journal  of  Islamic  Studies 54  (1):  33–57. https://doi.org/10.14421/ajis.2016.541.33-57.
Agustina,  Sari,  Sumarjono,  Sumarno,  dan  Ahmad  Ryan  Pratama.  2020.  ―Jalalludin Muhammad Akbar’s Policy in India 1556-1605 C.‖ Jurnal Historica 4 (1): 124–37. Ali,  S.A.  1981. Islamic  History  and  Culture:  Islamic  Culture  under  the  Moghuls .  Delhi:  Amar Prakashan.
Amin, H.A. 1999. Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Anwarsyah, Nur. 2014. ―Din Ilahi: Pemikiran Sinkretis Keagamaan Sultan Akbar The Great (1556-1605).‖ Dalam Seri Sejarah Peradaban Islam: Imperium Mughal India 1526-1858 . Bandung: Citapustaka Media Perintis.
Ekopriyono, Andi. 2005. The Spirit of Pluralisme . Jakarta: Gramedia. Eraly,  Abraham.  2005. The  Mughal  Throne:  The  Saga  of  India’s  Great  Emperors .  London: Phoenix Publisher. Femee,  Tadd.  2014. Enlightenment  and  Violence:  Modernity  and  Nation-Making .  New  Delhi: SAGE Publications.
Iftikhar,  Dr  Rukhsana.  2019.  ―Genesis  of  Muslim  Culture  and  Co-Existence  in  Mughal Era.‖ Journal  of  Islamic  Thought  and  Civilization 9  (1):  119–30. https://doi.org/10.32350/jitc.91.08.
Isnaini,  Syarifah.  2021.  ―Kebijakan  Politik  Keagamaan  Sultan  Akbar  Agung  dan  Abul Muzaffar Muhiuddin Aurangzeb.‖ Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 5 (2): 49–60. https://doi.org/10.29300/ttjksi.v5i2.3424. Khairuddin. 2017. ―Kebijakan Politik Muawiyah.‖ Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman 10 (1):
161–81. https://doi.org/10.24014/af.v10i1.3840.
Khoiri,  Miftahul.  2021.  ―Sejarah  Konversi  Khalifah  Al-Rasul  Menjadi  Khalifatullah.‖ El Tarikh :  Journal  of  History,  Culture  and  Islamic  Civilization 2  (1):  1–10. https://doi.org/10.24042/jhcc.v2i1.7440.
Kutlutürk,  Cemil.  2016.  ―A  Critical  Analysis  of  Akbar ‟ s  Religious  Policy:  Din-i  Ilahi.‖
International  Relations  and  Diplomacy 4  (6):  407–17.  https://doi.org/10.17265/2328- 2134/2016.06.005.
Mahmudunnasir, Syed. 1981. Islam, Its consepts and history . New Delhi: Kitab Bhavan. Mashudi, Kojin. 2020. Telaah Tafsir Al-Muyassar . Vol. 1. Malang: Intelegensia Media. Richards, John. F. 1995. The New Cambridge History of India: The Mughal Empire . Cambridge: Cambridge University Press. Rizvi,  Sayyid  Athar  Abbas.  1975. Religious  and  Intellectual  History  of  The  Muslims  in  Akbar’s Reign with Special Reference to Abu’l Fazl (1556-1605) . Delhi: Munshiram Monoharlal Publisher.
———. 1999. Akbar and His Age . New Delhi: Northem Book Centre.
Roychundhury,  Makhanlah.  1941. The  Din  Ilahi  or  Religion  of  Akbar .  India:  University  of Calcutta.
Sari, Yunita. 2021. ―Peran Dari Biografi Dalam Sejarah Intelektual.‖ Jurnal Pustaka Ilmiah 7 (1): 54–63. https://doi.org/10.20961/jpi.v7i1.50940. Siddique,  A.F.M.  Abu  Bakar.  2011. Shaikh  Ahmad  Sirhindi  (Rh)  and  His  Reforms .  Dhaka: Research & Publication Khanka-e Mujaddidia.
Sihombing, O.D.P. 1953. India: Sejarah dan Kebudayaannya . Bandung: W Van Hoeve. Singgih, E.G. 2000. Berteologi dalam Konteks . Yogyakarta: Kanisius.
Sokah, Umar Asasuddin. 1994. Din –e Ilahi: Kontroversi Keberagaman Akbar (India 1560-1605 M) . Yogyakarta: Ittaqa Press. Thohir, Ajid. 2004. Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Yatim, Badri. 2011. Sejarah Peradaban Islam . Jakarta: Raja Grafindo Persada.