## YUSTISIA TIRTAYASA: JURNAL TUGAS AKHIR
Volume 3,  Nomor 2, Agustus 2023, hlm. (139-155) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia
P-ISSN: 2807-2863| E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index

## Pemenuhan Hak Rekreasional terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar
Jessy Yolandita Dewi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur E-mail: jessyyolandita@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i1 .
Info Artikel
|Submitted : 2 Januari 2023
|Revised : 22 Juni 2023 |Accepted : 24 Juli 2023
How to cite: Jessy Yolanda Dewi, “ Pemenuhan Hak Rekreasional Terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar ”, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 3 No. 2 (Agustus, 2023)”, hlm . 139-155.

## ABSTRACT:
Recreational is one of the rights of the Built Child while they are serving at the Special Development Institution for Children (LPKA). However, there are still children in LPKA who do n’ t understand that they have recreational rights attached to them. The purpose of this study was to find out about the fulfillment of the recreational rights as well as the obstacles encountered in fulfilling the recreational rights in Class I Special Development Institutions for Children (LPKA). This research method is empirical juridical. Primary data and secondary  data  are  used  by  obtaining  through  interviews,  questionnaires,  and  literature  studies.  The analytical  method  used  is  analytical  descriptive.  The  results  of  the  research  are  that  the  fulfillment  of recreational rights in LPKA Class I Blitar has been fulfilled but has not been maximized in its implementation because there are constraints both from internal factors and from external factors such as limited budget and facilities & infrastructure, limited experts, enthusiasm of the built children themselves, security , the existence of the covid-19 pandemic, negative stigma from society, and also related to the marketing of the results of the skills of the Built Children. However, with these constraints, various efforts can be made to overcome them. LPKA Class I Blitar and also the Government are expected to pay more attention to the needs of the  Built Child by increasing existing human resources at LPKA Class I Blitar and also providing a budget that is able to fulfill the recreational rights of the Built Child effectively and maximally.
Keywords : Fulfillment, Right, Recreational, Built Child

## ABSTRAK:
Rekreasional merupakan salah satu hak dari Anak Binaan selama dirinya menjalani masa pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Namun, masih terdapat Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar yang tidak memahami bahwa dirinya memiliki hak rekreasional  yang  melekat  pada  dirinya.  Tujuan  penelitian  ini  ialah  untuk  mengetahui  tentang pemenuhan  hak  rekreasional  Blitar  sekaligus  kendala  yang  dihadapi  dalam  pemenuhan  hak rekreasional terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I. Metode penelitian ini ialah yuridis empiris. Data primer dan data sekunder digunakan dengan diperoleh melalui wawancara, angket atau kuisioner, dan studi kepustakaan. Metode analisa yang digunakan ialah deskriptif analitis. Hasil penelitian ialah pemenuhan hak rekreasional di LPKA Kelas I Blitar telah  terpenuhi  namun  belum  maksimal  dalam  pelaksanaannya  dikarenakan  terdapat  kendala- kendala baik dari faktor internal maupun dari faktor  eksternal  seperti terbatasnya anggaran dan sarana & prasarana, keterbatasan tenaga ahli, antusiasme anak binaan itu sendiri, keamanan, adanya pandemi covid-19 , stigma negatif dari masyarakat, dan juga terkait pemasaran dari hasil ketrampilan Anak Binaan. Namun dengan adanya kendala-kendala tersebut dapat dilakukan berbagai macam upaya  untuk  menanganinya.  LPKA  Kelas  I  Blitar  dan  juga  Pemerintah  diharapkan  lebih memerhatikan kebutuhan Anak Binaan dengan meningkatkan SDM yang ada pada LPKA Kelas I Blitar dan juga memberikan anggaran dana yang mampu memenuhi hak rekreasional Anak Binaan secara efektif dan maksimal.
Kata Kunci : Pemenuhan, Hak, Rekreasional, Anak Binaan

## Pendahuluan
Sejak lahir di dunia, setiap orang mempunyai hak-hak dasar tanpa
memandang ras, suku, agama, atau status ekonomi  mereka,  baik  yang  bebas maupun yang terampas kemerdekaanya. Tidak  ada  yang  mengharapkan  anak ketika  sudah  beranjak  dewasa  akan menjadi  preman,  pencuri,  maupun pelaku tindak pidana yang lainnya. Anak diharapkan  menjadi  pribadi  yang  baik serta  berguna  bagi  bangsa  dan  negara. 1 Anak  merupakan  bagian  dari  warga negara  yang  memiliki  hak  yang  sama dengan warga negara lainnya dan harus dilindungi  serta  dihormati  oleh  setiap warga  negara  dan  Negara. 2 Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia baik anak maupun orang dewasa. 3 Anak merupakan  titipan  sekaligus  anugerah dari  Tuhan  yang  merupakan  generasi penerus  dan  aset  bangsa  yang  memiliki peran  strategis  dalam  pembangunan nasional. 4 Setiap  negara  dimanapun  di dunia,  wajib  memberikan  perhatian  dan perlindungan  yang  memadai  terhadap hak-hak  anak,  tidak  terkecuali  terhadap
1 Maidin  Gultom,  “Perlindungan Hukum  Terhadap  Anak  Dan  Perempuan” (Bandung: Refika Aditama, 2012), 68.
2 Emanuel Lukas Sanga Ruing, “Pemenuhan  Hak Rekreasional Terhadap
Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus
Anak (LPKA) Kelas I Medan,” Jurnal Komunikasi
Hukum
8, no. 2 (2022): 163–72,
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/artic le/view/48291. 3 Hartono
Hartono, “Konsep
Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum 11, no. 1 (2019): 74 – 96,
https://doi.org/10.24903/yrs.v11i1.458.
4 Oki Wahju Budijanto, “Pemenuhan
Hak Pendidikan Bagi Anak Didik
Anak  Binaan  di  Lembaga  Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
Hasil  penelitian  Rosyidah  dkk, perilaku  menyimpang  pada  remaja disebabkan karena melemahnya nilai dan norma  tentang  apa  yang  seharusnya dilakukan  ketika  berinteraksi  dalam ruang  publik. 5 Anak  yang  Berhadapan dengan  Hukum  (ABH)  di  Indonesia memiliki  keistimewaan. 6 Anak  yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) perlu diberikan arahan dan pembinaan khusus terhadapnya  dikarenakan  mereka  sering kali  tidak  memahami  dengan  apa  yang dilakukannya.
Diharapkan dengan diberikannya pembinaan kepada seorang anak binaan, menjadikan dirinya memiliki  akhlak  yang  dibangun  di  atas budi  pekerti  yang  luhur  dan  terhormat, mampu menunjukkan kesopanan, mampu menjaga ketertiban sesuai aturan dan  adat  istiadat  yang  telah  ditetapkan, mampu  berperilaku  yang  tampak beradab  baik  terhadap  diri  sendiri maupun masyarakat sekitar. 7 Berdasarkan Undang-undang No.11  Tahun  2012  mengenai  Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa anak yang gagal dalam upaya diversi dan dianggap
bisa membahayakan masyarakat  akan  dipidana  dengan pidana penjara di LPKA. Di LPKA anak
Pemasyarakatan  Di  Lembaga  Pembinaan Khusus Anak,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 7, no. 1 (2013): 64.
5 Feryna Nur Rosyidah and M Fadhil Nurdin,  “Perilaku  Menyimpang :  Media Sosial  Sebagai  Ruang  Baru  Dalam  Tindak Pelecehan  Seksual  Remaja, ” Jurnal  Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi 2, no. 2 (2018): 38 – 48.
6 Nugroho Adipradana, Erwin Adipradipto,  and  Tisa  Windayani,  “Pelaksanaan Pemenuhan  Hak  Narapidana  Anak  Di  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  Ia  Tangerang,” Jurnal  Perkotaan 11,  no.  1  (2019):  83–100, https://doi.org/10.25170/perkotaan.v11i1.703.
7 Fransiska  Novita  Eleanora  and Esther  Masri,  “Pembinaan  Khusus  Anak Menurut  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,” Jurnal  Kajian  Ilmiah  Universitas  Bhayangkara Jakarta Raya 18, no. 3 (2018): 217.
akan  menjalani  program  pembinaan kepribadian  dan  program  pembinaan kemandirian.  Seseorang  yang  belum berusia  18  tahun,  tetapi  telah  berusia  14 tahun yang sedang menjalani pembinaan di LPKA disebut Anak Binaan.
Hak-hak Anak Binaan Di Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak (LPKA) wajib dipenuhi oleh pihak LPKA. LPKA juga diwajibkan untuk menyelenggarakan pendidikan,
pelatihan  ketrampilan,  pembinaan  dan pemenuhan  hak  lain  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan.
8 Selain meningkatkan  kualitas  Narapidana  dan Anak Binaan, tujuan sistem pemasyarakatan juga memberikan jaminan  perlindungan  terhadap  hak Narapidana dan Anak Binaan.
Pembinaan  memiliki  tujuan  agar  Anak Binaan  dapat  berintegrasi  secara  sehat dengan  masyarakat,  sehingga  dapat berperan  kembali  sebagai  anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. 9 Salah  satu  hak  Anak  Binaan adalah mereka diberi kesempatan untuk mengembangkan  potensinya  melalui perlakuan  fisik  dan  mental,  pendidikan, kegiatan  pendidikan  dan  rekreasi,  serta perhatian  terhadap  kebutuhan  tumbuh kembangnya.
Kegiatan  rekreasional  adalah kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara  terbuka  serta  Anak  dan  Anak Binaan memiliki waktu tambahan untuk kegiatan  hiburan  harian,  kesenian,  atau mengembangkan keterampilan. Pengertian  tersebut  terdapat  dalam Penjelasan  Pasal  12  huruf  c  Undang- undang  Nomor  22  Tahun  2022  tentang Pemasyarakatan juncto Pasal  3  huruf  d Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Hak  rekreasional  ini  sebelumnya  telah
8 Lilik  Mulyadi,  “Wajah  Sistem Peradilan  Pidana  Indonesia”  (PT  Alumni, 2014), 230.
9 Rohmad Taufiq,
““Meningkatkan Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan
diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Anak yang menjelaskan bahwa Setiap  Anak  dalam  proses  peradilan pidana  berhak  melakukan  kegiatan rekreasional,  kemudian  juga  diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  menyatakan  bahwa Perlindungan  Khusus  bagi  Anak  yang berhadapan  dengan  hukum  dilakukan melalui pemberlakuan kegiatan rekreasional. Sebelumnya dalam
Undang-Undang  pemasyarakatan  yang lama,  tidak  diatur  mengenai  hak rekreasional  ini  untuk  Warga  Binaan. Namun setelah adanya Undang-Undang pemasyarakatan  yang  baru  yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, hak  rekreasional  ini  semakin  ditegaskan keberadaannya yakni dalam Pasal 7 yang merupakan  hak  untuk  Tahanan,  Pasal  9 yang merupakan hak untuk Narapidana, dan Pasal 12 yang merupakan hak untuk Anak  dan  Anak  Binaan.  Dengan ditambahkan  atau  dipertegasnya  hak rekreasional  dalam  Undang-Undang pemasyarakatan yang baru ini, membuat hak  rekreasional  terhadap  Anak  Binaan ini  semakin  kuat  urgensinya  untuk dipenuhi oleh negara.
Lembaga  Pembinaan  Khusus Anak  (LPKA)  Kelas  I  Blitar  merupakan LPKA  satu-satunya  di  Jawa  Timur. Terdapat 55 Anak Binaan di LPKA Kelas I  Blitar  yang  memiliki  umur  beragam. Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak bukanlah  tempat  untuk  menghukum anak,  akan  tetapi  diharapkan  dapat dijadikan  tetapi  tempat  untuk  mendidik anak  sehingga  tidak  akan  melakukan
Di  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  Sebagai
Upaya Untuk Memaksimalkan Penegakan Hukum“,” YUDISIA :  Jurnal  Pemikiran  Hukum Dan  Hukum  Islam 9,  no.  1  (2018):  198, https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i1.3680.
tindak  pidana  lagi. 10 Oleh  karena  itu, diperlukan lingkungan yang mendukung untuk  mewujudkan  ekosistem  LPKA yang  memerlukan  semangat  rehabilitasi perilaku  Anak.  Berulangnya  perilaku kejahatan  yang  dilakukan  oleh  Anak cenderung  dipengaruhi  oleh  dukungan lingkungan  yang  rendah. 11 Kondisi tersebut perlu untuk adanya pertimbangan dikarenakan LPKA
merupakan  tempat  yang  penting  bagi Anak  Binaan  sebagai  transisi  untuk kembali  ke  masyarakat. 12 LPKA  Kelas  I Blitar  tentunya  berkewajiban  untuk memenuhi  hak-hak  Anak  Binaannya tidak terkecuali dalam hal hak rekreasional. Pemenuhan hak rekreasional  di  LPKA  Kelas  I  Blitar tersebut dalam bentuk kegiatan olahraga, pemutaran film, penyelenggaraan kesenian, dan pelatihan ketrampilan. Berikut merupakan data pelaksanaan pemenuhan hak rekreasional  terhadap  Anak  Binaan  di LPKA Kelas I Blitar: Bulan/ Tahun Bentuk Kegiatan Jumlah Anak Binaan Jumlah yang mendapat- kan Hak November 2020 Olahraga Senam 81 81 Februari 2021 Menonton Film Bersama 81 81 April 2021 Synegies Modern Art Festival bersama Mahasiswa
UM 81 81 September
2021 Pentas Seni oleh Anak Binaan 55 55 November 2021 Olahraga Renang 55 16
10 Erpis Candra, “Implementasi
Kewajiban Pembinaan Terhadap Pidana Anak Di Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak,” Widya  Yuridika 3,  no.  2  (2020):
343, https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1642. 11 Susanto Susanto, “Optimalisasi
Pemenuhan  Hak  Pendidikan  Anak  Di  Lembaga
Pembinaan Khusus Anak (LPKA),” Jurnal Ilmiah
Januari 2022 Menonton Film Bersama 55 55 Maret 2022 Olahraga Senam 55 55 Pekan Olahraga dan Seni Narapidana 55 55 Mei 2022 Menonton Film Bersama 55 55 Juni 2022 Menonton Film Bersama 55 55 Permainan Edukatif 55 35 Olahraga Senam 55 55 Kegiatan Dongeng 55 45 Juli 2022 Perkemahan Satu Hari (PERSARI) 55 55 September 2022 Menonton Film Bersama 55 55 Olahraga Senam 55 55 Oktober 2022 Fun Game 55 25 Tabel 1 . Data Pelaksanaan Pemenuhan Hak Rekreasional di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar bulan Januari 2020 – Oktober
2022
Sumber: Data Primer Berdasarkan data
yang didapatkan  penulis  melalui  wawancara, untuk  kegiatan  olahraga  renang  tidak semua  Anak  Binaan  bisa  mendapatkan hak  tersebut,  hak  ini  diberikan  kepada Anak  Binaan  yang  telah  lama  berada  di LPKA  Kelas  I  Blitar  dan  Anak  Binaan yang  rajin  berkelakuan.  Dari  total  Anak Binaan  berjumlah  55  Anak,  hanya  16 Anak  Binaan  yang  mendapatkan  hak kegiatan  rekreasional  berupa  renang. Keterbatasan  anggaran  menjadi  salah
Universitas  Batanghari  Jambi 22,  no.  1  (2022): 517, https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.2164.
12 Simson  Kristianto,  “Pemenuhan  Hak Narapidana  Anak  Di  Lembaga  Pembinaan  Yang Bukan  Khusus  Anak,” Jurnal  HAM 12,  no.  1 (2021):
95, https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.95-110.
satu  alasan  kegiatan  olahraga  renang tidak  dapat  diberikan  kepada  semua Anak Binaan yang berada di LPKA Kelas I Blitar. Sebagaimana disebutkan di Pasal 12 huruf c Undang-undang No. 22 Tahun 2022  tentang  Pemasyarakatan  Anak Binaan berhak mendapatkan Pendidikan, pengajaran,  dan  kegiatan  rekreasional,
serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya. Kemudian  juga  sistem  pemasyarakatan dilaksanakan atas dasar asas
nondiskriminasi  yang  memiliki  artian bahwa tidak membedakan perlakuan atas dasar suku, ras, agama, etnik, kelompok, golongan, politik, status sosial & ekonomi serta  jenis  kelamin.  Fakta  di  lapangan, pemenuhan  hak  rekreasional  terhadap Anak  Binaan  berdasarkan  data  yang penulis  peroleh  telah  terpenuhi  namun belum  maksimal  dalam  pelaksanaanya karena  terdapat  kendala-kendala  yang berupa  keterbatasan  anggaran,  dan  juga sarana  dan  prasarana  yang  sudah  lama dan  terbatas.  Selain  itu hak  rekreasional bukan merupakan hak bersyarat menurut Undang-Undang. Adapun hak bersyarat tersebut  terdapat  dalam  Pasal  13  UU Nomor  22  Tahun  2022,  sehingga seharusnya  dalam  pemenuhan  hak rekreasional tidaklah memerlukan persyaratan tertentu dan dapat dinikmati oleh seluruh Anak Binaan.
Jika  dilihat  dari  definisi  kegiatan rekreasional  yang  terdapat  dalam Undang-Undang, pengembangan ketrampilan juga termasuk di dalamnya. Berikut  merupakan  data  pelaksanaan kegiatan  ketrampilan  di  Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar:
Bulan/Tahun Bentuk Kegiatan Jumlah Anak Binaan yang mengikuti Oktober 2022 Pelatihan Ketrampilan Kuliner 30 13 Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim,
“Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  & Empiris” (Jakarta: Kencana, 2016), 150.
Pelatihan Ketrampilan Pijat Refleksi 30 Pelatihan Ketrampilan Service HP 30 Maret 2021 Pelatihan Ketrampilan Las Listrik 30 April 2021 Ketrampilan mengolah kain perca menjadi keset 10 Oktober 2021 Pelatihan Ketrampilan Potong Rambut 30 Desember 2021 Pelatihan Ketrampilan Instalasi Listrik 30 Juni 2022 Pelatihan Ketrampilan Service AC 20 September 2022 Pelatihan Ketrampilan Menjahit 20 Ketrampilan Service HP 55
Tabel 2 . Data Pelaksanaan Kegiatan Ketrampilan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar Sumber: Data Primer
Berdasarkan uraian diatas, penulis  tertarik  melakukan  penelitian guna  mengetahui  praktik  pelaksanaan hak-hak  Anak  Binaan  khususnya  dalam pemenuhan  hak  rekreasional  sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

## Metode Penelitian
Jenis  yuridis  empiris  digunakan sebagai  metode  dalam  penelitian  ini. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata  atau  dapat  dikatakan  melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. 13 Atau dengan kata lain yaitu penelitian  yang  dilakukan  terhadap situasi  nyata  atau  situasi  nyata  yang benar-benar  terjadi  di  masyarakat,  guna mengetahui  dan  menemukan  fakta  dan data  yang  diperlukan. 14 Penelitian  ini
14 Bambang Waluyo, “Peneli tian Hukum Dalam Praktek” (Sinar Grafika, 2002),
15.
menggunakan 2 (dua) sumber data yakni data  primer  dan  data  sekunder.  Data yang didapatkan langsung dari sumbernya  dengan  cara  wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk tidak  resmi  yang  diolah  oleh  penulis merupakan  data  primer. 15 Sedangkan data  sekunder  penelitian  ini  diperoleh dari  dokumen-dokumen  resmi,  buku- buku  yang  berhubungan  dengan  objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan,  skripsi,  tesis  dan  peraturan perundang-undangan.

## Pemenuhan Hak Rekreasional terhadap
Anak  Binaan  di  Lembaga  Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar
Meskipun Anak sedang menjalani hukuman  di  LPKA,  hak-hak  anak  tetap melekat  pada  dirinya. 16 LPKA  wajib memperhatikan  hak  setiap  Anak  yang Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH). 17 Penjelasan  Pasal  12  huruf  c  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2022  tentang Pemasyarakatan  menyebutkan  bahwa yang dimaksud dengan kegiatan
rekreasional  adalah  “kegiatan  latihan fisik  bebas  sehari-hari  di  udara  terbuka serta  Anak  dan  Anak  Binaan  memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian,  kesenian,  atau  mengembangkan ketrampilan”. Sehingga hak rekreasional yang  dimiliki  oleh  Anak  Binaan  di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ialah segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan sehari-hari dengan
pemberian  waktu  tambahan  untuk melaksanakan  kegiatan  fisik  dan  juga
15 Zainuddin Ali, “Metode Penelitian Hukum” (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 105.
16 Gandhung Wahyu et al., “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Proses Pembinaan” 7, no. 3 (2018): 262–74.
17 Taufiq Ramadhan and Oksari Anastasya Sihaloho, “Pemenuhan Hak Anak Yang
Berhadapan  Dengan  Hukum  (Abh)  Di  Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Untuk
Mendapatkan  Jaminan  Kesehatan  Berdasarkan Konstitusional  Warga  Negara  (Constitutional
kegiatan  yang  menghibur  termasuk waktu  untuk  melakukan  kegiatan  yang dapat  mengembangkan  potensi  dalam bidang seni dan ketrampilan.
Pemberian hak rekreasional sangat  penting  bagi  tumbuh  kembang Anak  Binaan  dikarenakan umur  mereka merupakan  tahun  dimana  dirinya  telah beranjak remaja dimana secara psikologis anak-anak  masih  lemah  pemikirannya dalam  menanggung  beban  selama  masa pidananya. 18 Kegiatan  rekreasional  juga penting  diberikan  agar  mereka  tidak penat  dan  merasa  putus  asa  selama menjalani  pembinaan  di  LPKA.  Anak- anak yang menjalani hukuman di LPKA akan hidup dengan cara yang sama sekali berbeda  dari  lingkungan  sebelumnya. Dia tidak akan bisa bebas bertemu orang tuanya, dia tidak akan bisa berkomunikasi  dan  bermain  dengan teman  sebayanya,  dia  tidak  akan mendapatkan  pendidikan  yang  layak selama  dia  masih  sekolah. 19 Berikut merupakan  data  Anak  Binaan  di  LPKA Kelas I Blitar berdasarkan usianya:
No Usia Jumlah 1. 15 tahun 6 Anak Binaan 2. 16 tahun 13 Anak Binaan 3. 17 tahun 29 Anak Binaan 4. 18 tahun 6 Anak Binaan 5. 19 tahun 1 Anak Binaan Total 55 Anak Binaan Tabel 3 . Anak Binaan di LPKA Kelas I Blitar berdasarkan usia per tanggal 18 September 2022
Sumber: Data Primer
Rights),” Al  Qisthas:  Jurnal  Hukum  Dan  Politik Ketatanegaraan 13, no. 2 (2022): 1–20.
18 Zulyani Mahmud, Zahratul Idami, and Suhaimi Suhaimi, “Pemenuhan Hak
Rekreasional Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Banda Aceh,”
Media Iuris 4, no. 2 (2021): 265, https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.26478.
19 Hesti  Septianita,  “Keadilan  Restoratif Dalam Putusan Pidana Anak,” Jurnal Yudisial
11, no. 2 (2018): 193 – 208, https://doi.org/10.2307/j.ctv7xbs9p.12.
Dalam  usia-usia  tersebut  Anak juga memiliki potensi-potensi yang perlu diasah  dan  dilatih  agar  menjadi  pribadi yang  bermanfaat  dan  berguna  bagi bangsa  dan  negara  untuk  kedepannya, sehingga  LPKA  dalam  hal  ini  sangat perlu  untuk  memfasilitasi  potensi- potensi  mereka  melalui  pemberian kegiatan-kegiatan fisik dan juga pengembangan ketrampilan serta kesenian sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan.
Diagram 1. Pengetahuan Anak Binaan mengenai Hak Rekreasional Sumber: Data Primer
Dalam  penelitian  ini,  penulis membagikan kuisioner terhadap 55 Anak Binaan  dengan  pertanyaan  seputar identitas  Anak  Binaan  seperti  nama, umur, dan juga jenis kelamin. Kemudian penulis  menanyakan  perihal  “Apakah Anda  mengetahui  jika  Anak  Binaan mempunyai  Hak  Rekreasional  selama menjalani masa pidananya?” dengan opsi atau pilihan jawaban ya, saya mengetahui dan  tidak,  saya  tidak  mengetahui. Berdasarkan  hasil  dari  data  kuisioner yang  dibagikan,  menunjukkan  bahwa masih  terdapat  27%  (15  Anak  Binaan) yang  tidak  mengetahui  bahwa  dirinya memiliki  Hak  Rekreasional  dan  73% (40 Anak  Binaan)  lainnya  telah  mengetahui akan  hak  yang  melekat  pada  dirinya sebagai Anak Binaan.
Untuk mengetahui faktor, penulis mendapatkan  data  tingkat  Pendidikan Anak  Binaan  di  LPKA  Kelas  I  Blitar sebagai berikut:
Tingkat Pendidikan Kelas Jumlah Anak SD 6 11 Anak SMP 7 3 Anak 8 4 Anak 9 14 Anak SMA 10 13 Anak 11 7 Anak 12 3 Anak Jumlah Total 55 Anak Tabel 4. Data Anak Sekolah di LPKA Kelas I Blitar per tanggal 18 September 2022
Sumber: Data Primer
Dari data Anak Sekolah di LPKA Kelas  I  Blitar  dan  dicocokkan  dengan jawaban atas kuisioner dari Anak Binaan, didapatkan bahwa sebanyak 47% (7 Anak Binaan) merupakan Anak yang
berpendidikan SD, 40% (6 Anak Binaan) merupakan  Anak  yang  berpendidikan SMA, dan 13% (2 Anak) merupakan Anak yang berpendidikan SMP.
Diagram 2. Tingkat pendidikan Anak Binaan yang tidak mengetahui hak rekreasional per tanggal 18 September 2022 Sumber: Data Primer
Jika  dikaitkan  dengan  data  pada tabel  1.  Anak  Binaan  di  LPKA  Kelas  I Blitar berdasarkan usia, sebenarnya tidak ada Anak Binaan di LPKA Kelas I Blitar yang merupakan usia anak Sekolah Dasar (SD)  yang  pada  umumnya  berusia berkisar  7-12  tahun.  Rata-rata  usia  anak
73% 27% Pengetahuan Anak Binaan mengenai Hak Rekreasional Mengetahui Tidak Mengetahui 47% 13% 40% SD SMP SMA
Indonesia masuk sekolah dasar adalah 6 tahun  dan  tamat  (lulusan)  adalah  12 tahun.
20 Namun  di  LPKA  Kelas  I  Blitar anak  yang  telah  berusia  17  tahun  pun juga ada yang masih menempuh jenjang Sekolah Dasar (SD) dikarenakan pendidikan  yang  didapatkan  oleh  Anak
Binaan pada saat di LPKA mengikuti atau meneruskan  jenjang  terakhir  anak tersebut  bersekolah  sebelum  masuk  di LPKA Kelas I Blitar. Banyak Anak Binaan yang  sebelumnya  putus  sekolah  dan merupakan  anak  jalanan  sehingga  saat berada  di  LPKA  pendidikan  yang didapatkan tidak sesuai dengan usia rata- rata  anak  bersekolah  pada  umumnya. Sehingga  tingkat  pendidikan  dapat menjadi  faktor  kurang  dapatnya  anak tersebut  memahami  dan  mengerti mengenai hak rekreasional yang
dimilikinya  dan  juga  mengindikasikan bahwa  LPKA  Kelas  I  Blitar  belum maksimal  perihal  mengenalkan  hak  dan kewajiban  Anak  Binaan  sehingga  masih terdapat  anak  yang  tidak  mengetahui akan  haknya  dalam  mendapatkan kegiatan rekreasional.
LPKA Kelas I Blitar melaksanakan kegiatan  rekreasional  sesuai  yang diamanatkan  di  dalam  Pasal  12  huruf  c Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2022 tentang Pemasyarakatan dalam 4 (empat) bentuk kegiatan yakni:
1. Kegiatan Olahraga Dalam  memenuhi  hak rekreasional berupa kegiatan latihan  fisik  bebas  sehari-hari  di udara  terbuka  seperti  dalam penjelasan  Pasal  12  huruf  c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022  tentang  Pemasyarakatan, LPKA Kelas I Blitar mewujudkannya  dalam  bentuk kegiatan olahraga yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesehatan  fisik  dan  mental  Anak
20 Hascita Istiqomah and Suyadi Suyadi, “Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Sekolah Dasar Dalam Proses Pembelajaran (Studi Kasus Di
Binaan  di  LPKA  Kelas  I  Blitar. Selain  itu  kegiatan  olahraga  juga dapat  menjalin  relasi  sosial  dan belajar bekerjasama dalam tim saat kegiatan yang dilakukan merupakan olahraga secara
beregu.  Kegiatan  olahraga  di LPKA  Kelas  I  Blitar  dilaksanakan di  luar  dan  di  dalam  lingkungan LPKA.  Adapun  olahraga  yang dilaksanakan  di  luar  lingkungan LPKA  yakni  olahraga  renang  di kolam  renang  Tlogo  Blitar  yang berada  di  sebelah  timur  kantor LPKA Kelas I Blitar. Namun dalam pelaksanaannya,  untuk  kegiatan olahraga  renang  pada  bulan November 2021, tidak semua Anak Binaan  mendapatkan  hak  berupa kegiatan  olahraga  renang  ini. Hanya  16  Anak  binaan  dari  55
Anak Binaan yang rajin berkelakuan  dan  juga  yang  telah lama berada di LPKA Kelas I Blitar yang  mendapatkannya.  Padahal hak  rekreasional  merupakan  hak tanpa  syarat  yang  wajib  dipenuhi oleh pihak LPKA Kelas I Blitar. Hal ini bertentangan pula dengan salah satu  asas  dari  pelaksanaan  sistem pemasyarkatan  sendiri  yakni  asas nondiskriminasi  dimana  segala bentuk perlakuan yang dilakukan oleh  pihak  LPKA  wajib  untuk tidak membeda-bedakan baik atas dasar agama, ras, suku, golongan, status sosial maupun jenis kelamin. Kegiatan renang ini juga dalam  3  tahun  terakhir  hanya terlaksana 1 (satu) kali yakni pada bulan  November  2021.  Selain renang, kegiatan olahraga dilakukan  di  dalam  lingkungan LPKA Kelas I Blitar adalah senam, bola voli, dan sepak bola. Namun untuk olahraga selain senam, tidak
Sd  Muhammadiyah  Karangbendo  Yogyakarta),” El Midad 11, no. 2 (2019): 155–68, https://doi.org/10.20414/elmidad.v11i2.1900.
ada  instruktur  khusus  dalam menjalankan  kegiatan  olahraga tersebut. Anak dibebaskan bermain  tanpa  ada  pelatih  yang berkompeten  di  bidang  tersebut.
Seluruh  kegiatan  olahraga  yang dilaksanakan  di  LPKA  Kelas  I Blitar  dilakukan  di  udara  terbuka baik  kegiatan  itu  dilakukan  di dalam  lingkungan  LPKA  Kelas  I Blitar maupun di luar lingkungan LPKA Kelas I Blitar.
2. Pemutaran Film
Kegiatan  pemutaran  film atau  menonton  film  bersama  ini merupakan perwujudan dari pemenuhan hak rekreasional berupa  waktu  tambahan  untuk kegiatan  hiburan  harian  sesuai dengan penjelasan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022  tentang  Pemasyarakatan yang  dilaksanakan  oleh  LPKA Kelas  I  Blitar.  Kegiatan  ini dilaksanakan di Aula LPKA Kelas I  Blitar  ditujukan  agar  Anak Binaan  merasa  terhibur,  tidak bosan, dapat memetik pesan moral yang  positif  dari  film  yang  telah diputar dan juga tetap bersemangat  selama  menjalani masa pembinaan di LPKA Kelas I Blitar.  Selama  3  (tiga)  tahun terakhir  ini,  kegiatan  pemutaran film dan menonton bersama telah dilakukan sebanyak 5 kali di LPKA Kelas  I  Blitar  dengan  waktu kegiatan  di  bulan  Februari  2021, bulan Januari 2022, Mei 2022, Juni 2022,  dan  juga  September  2022. Pada tahun 2020, di masa pandemi Covid -19  yang  sedang  tinggi- tingginya  kegiatan  ini  tidak dilaksanakan  untuk  mengurangi kerumunan  di  ruangan  tertutup.
Banyak hal positif yang didapatkan  dari  menonton  film seperti  Anak  Binaan  dapat  secara tidak  langsung  belajar  bahasa asing  pada  saat  penayangan  film
luar  negri.  Selain  itu,  menonton film  juga  kerap  kali  dapat menumbuhkan  motivasi  yang membangun untuk Anak Binaan.
3. Penyelenggaraan Kesenian
Penjelasan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga mendefinisikan kegiatan rekreasional  merupakan  waktu tambahan untuk kegiatan kesenian dan dilaksanakan oleh LPKA Kelas
I  Blitar  dalam  bentuk  kegiatan penyelenggaraan kesenian. Kegiatan  ini  dilaksanakan  untuk memberikan  ruang  bagi  Anak Binaan  untuk  mengembangkan potensi  dan  bakat  ketrampilan  di bidang  seni  yang  dimiliki  Anak Binaan  dalam  rangka  aktualisasi diri  dan  juga  dapat  melatih kepercayaan diri anak-anak binaan di LPKA Kelas I Blitar untuk bisa tampil  di  hadapan  umum  atau khalayak  ramai.  Penyelenggaraan kesenian ini juga untuk memberikan  hiburan  sekaligus menghilangkan kejenuhan terhadap  anak  yang  berada  di LPKA  Kelas  I  Blitar.  Kegiatan  ini dilaksanakan dilaksanakan
terakhir kali pada tahun 2021 yakni pada  Bulan  April  dan  September 2021.  Penampilannya  berupa  Tari Bapang, pencak silat dan pertunjukan  akustik  dari  Anak Binaan.
4. Pelatihan Ketrampilan Anak  Binaan  memiliki waktu  tambahan  untuk  kegiatan mengembangkan ketrampilan merupakan  definisi  dari  kegiatan rekreasional yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022  tentang  Pemasyarakatan. LPKA Kelas I Blitar mewujudkannya dengan mengadakan  kegiatan  pelatihan ketrampilan yang memiliki
batasan  pelaksanaan  yakni  4  kali dalam  satu  tahun  sesuai  dengan anggaran  yang  ada.  Pelatihan ketrampilan  ini  bertujuan  untuk menjadikan  Anak  Binaan  pribadi yang  mandiri,  berguna  bagi keluarga dan negara serta mampu membuka  usaha  sendiri  sebagai bekal  setelah  selesai  menjalani masa  pidananya.  Namun  dalam implementasinya,  tidak  semua kegiatan dapat diikuti oleh seluruh
Anak  Binaan  dikarenakan  setiap pelatihannya terdapat kuota tertentu karena keterbatasan anggaran.  Pemilihan  siapa  saja
Anak  Binaan  yang  mendapatkan pelatihan  dilihat  berdasarkan assessment awal  yang  dilakukan oleh  bagian  registrasi  pada  saat masuk di LPKA Kelas I Blitar yang sesuai  dengan  minatnya  untuk menghindari  kurangnya  antusias Anak  Binaan  saat  melakukan pelatihan. Adapun pelatihan yang telah  dilaksanakan  dalam  kurun waktu  3  (tiga)  tahun  terakhir  ini adalah:
a. Pelatihan ketrampilan kuliner
b. Pelatihan  ketrampilan  pijat refleksi
c. Pelatihan ketrampilan las listrik d. Pelatihan ketrampilan mengolah  kain  perca  menjadi kain keset e. Pelatihan  ketrampilan  potong rambut
f. Pelatihan ketrampilan instalasi listrik
g. Pelatihan  ketrampilan service AC
h. Pelatihan ketrampilan menjahit
i. Pelatihan  ketrampilan service HP
Kendala  yang  Dihadapi  oleh  Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar Memenuhi  hak  Anak  Binaan bukanlah  perkara  yang  mudah  terlebih
anak  tersebut  datang  dari  berbagai  latar belakang yang berbeda sehingga memiliki tingkat kebutuhan dan emosional yang bermacam-macam.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan oleh penulis, petugas LPKA Kelas I Blitar dalam memenuhi hak-hak Anak Binaannya  tidak  selalu  berjalan  dengan baik.  Dalam  pelaksanaannya  ditemui kendala-kendala  baik  dari  sisi  internal maupun eksternal.
Kendala  faktor  internal  dalam pemenuhan  hak  rekreasional  Anak Binaan di LPKA Kelas I Blitar antara lain:
a. Keterbatasan Anggaran
Keterbatasan anggaran merupakan  hal  yang  menjadi kendala terbesar dalam pemenuhan  hak  rekreasional. Dengan  minimnya  anggaran, maka  tidak  banyak  yang  dapat dilakukan untuk kegiatan rekreasional. Yang menjadi dampak dari keterbatasan anggaran  ini  ialah  tidak  semua Anak Binaan dapat mendapatkan kegiatan rekreasional secara merata  seperti  dalam  kegiatan olahraga renang dan juga pelatihan-pelatihan  ketrampilan yang  memiliki  kuota  terbatas dalam setiap pelatihannya. Seperti yang  kita  ketahui  seharusnya Anak  Binaan  tanpa  terkecuali dapat  mendapatkan  hak  tersebut seperti  yang  telah  diamanatkan Undang-Undang  No.  22  Tahun 2022  tentang  Pemasyarakatan. Selain  itu  pula  dampak  dari keterbatasan  anggaran  ini  ialah waktu  pelaksanaan  pelatihan yang kurang lama. Setiap pelatihan  hanya  dilaksanakan selama  2  minggu  saja  sehingga tentu hal ini menjadikan pelaksanaanya tidak dapat berjalan dengan maksimal.
b. Sarana dan Prasarana Lembaga  Pembinaan  Khusus Anak (LPKA) yang menerima dan
merujuk  pelaku  tindak  pidana harus  memiliki  sarana  dan prasarana  yang  memadai  untuk mendukung proses praktik pembinaan. 21 Sarana  menjadi komponen penting yang mendukung  secara  langsung proses pembelajaran. 22 Adapun di LPKA  Kelas  I  Blitar  memiliki kendala  berupa  jumlah  televisi terbatas  yang    tentu hal  ini  tidak seimbang  dengan  banyaknya Anak  Binaan  yang  sedang menjalani  masa  pidananya  di LPKA  Kelas  I  Blitar.    Menonton televisi  merupakan  salah  satu hiburan  harian  yang  dapat menghilangkan  kejenuhan  dalam menjalani  hari.  Hal  ini  sangat berkaitan  dengan  keterbatasan anggaran  yang  dimiliki  karena apabila  anggaran  besar  maka sarana  dan  prasarana  akan  lebih mumpuni.  Sebaliknya,  apabila anggaran sedikit maka sarana dan prasarana  juga  akan  semakin terbatas.    Selain  itu  sarana  dan prasarana untuk kegiatan olahraga hanya terdapat lapangan sepak bola dan bola voli, padahal
Anak  Binaan  juga  menginginkan olahraga-olahraga  yang  lainnya seperti  tenis  meja,  bulutangkis dan  catur.  Dalam  kegiatan rekreasional  bidang  ketrampilan juga  terdapat  keterbatasan  alat-
alat
penunjang
seperti pertukangan,  alat  band,  dan  alat elektronik  lainnya.  Seharusnya sarana  dan  prasarana  dapat dipenuhi  dengan  baik  sehingga hak  rekreasional  Anak  Binaan dapat terpenuhi dengan maksimal.
c. Keterbatasan Tenaga Ahli
21 Simon  J.R.  and  Thomas  Sunaryo, “Studi Kebudayaan Lembaga
Pemasyarakatan  Di  Indonesia”  (Bandung: Lubuk Agung, 2010), 129.
Tenaga  ahli  merupakan faktor  yang  penting  untuk  dapat membimbing  dan  mengajarkan Anak Binaan dalam mengembangkan  skill  saat  masa pembinaan di LPKA Kelas I Blitar.
Kendala yang dimiliki oleh LPKA Kelas  I  Blitar  dalam  pemenuhan hak rekreasional ialah kurangnya instruktur  olahraga  yang  dapat memberikan  pelatihan  kepada anak-anak binaan berbagai latihan olahraga dengan teknik yang baik dan  benar. Pelatih  olahraga  yang dilaksanakan  selama  ini  dari petugas  LPKA  itu  sendiri  yang tentu kurang mahir dalam bidang tersebut.  Hal  ini  pula  yang menyebabkan terbatasnya kegiatan  dalam  pemenuhan  hak rekreasional khususnya di bidang olahraga.
d. Antusiasme Anak Binaan Peran  Anak  Binaan  disini juga  sangat  penting  untuk  dapat terpenuhinya  hak  rekreasional yang  diberikan  oleh  pihak  LPKA Kelas  I  Blitar.  Tidak  sedikit  anak yang  tidak  bersemangat  dalam menjalankan  program-program yang  diberikan  oleh  pihak  LPKA Kelas I Blitar. Banyak faktor yang melatarbelakangi  hal  tersebut seperti  setiap  anak  belum  tentu mendapatkan  pelatihan  sesuai keinginannya. Pelatihan ketrampilan  yang  dilaksanakan ialah  berdasarkan  dengan  suara terbanyak  dari  hasil assessment yang dilakukan di awal dan juga yang  sesuai  dengan  anggaran yang  tersedia.    Sehingga  apabila anak tersebut tidak mendapatkan sesuai keinginannya, anak tersebut akan gampang bosan saat
22 Mulyasa  E.,  Iskandar  D.,  and Aryani  W.D.,  “Revolusi  Dan  Inovasi Pembelajaran”  (Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya Offset, 2016), 24.
mengikuti  pelaksanaan  pelatihan dan  menjadikan  hasil  yang diharapkan dari adanya pelatihan tersebut  kurang  maksimal.  Latar belakang Anak Binaan juga dapat menjadi  faktor,  biasanya  Anak Binaan  berasal  dari  anak  jalanan sehingga  mereka  sulit  untuk diajak  mengikuti  kegiatan  yang positif  dan  sekehendak  mereka sendiri.  Dalam  hal  ini,  pihak LPKA Kelas I Blitar butuh proses yang  Panjang  untuk  memberi pengertian  tentang  masa  depan dan harus menjadi manusia yang lebih baik kepada Anak Binaan.
e. Keamanan Untuk  penyelenggaraan program  rekreasi  ke  luar,  pihak LPKA  Kelas  I  Blitar  terkendala dengan  masalah  keamanannya. Ditakutkan  apabila  Anak  Binaan tersebut  kabur  apabila  diberikan kesempatan  untuk  melaksanakan rekreasi  ke  luar  lingkungan Lembaga  Pembinaan  Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar. Kendala  faktor  eksternal  dalam pemenuhan hak rekreasional di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar antara lain:
a. Pandemi Covid-19 Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi  segala  aktivitas umat  manusia.  Hal  ini  menjadi kendala  karena  banyak  aktivitas yang  tidak  dapat  dilaksanakan untuk  mengurangi  penyebaran virus covid-19 yang dapat tertular hanya melalui droplets. Mengurangi  kontak  fisik  sangat diperlukan  guna  mempercepat pandemi  ini  berakhir.  Hal  ini tentu menghambat kegiatan rekreasional  yang  seharusnya
23 Kartono K., “ Patologi Sosial” (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), 204–5.
24 Sholehuddin M., “Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana  Ide  Dasar  Double  Track  System
dapat  dilaksanakan  di  LPKA Kelas  I  Blitar.  Banyak  kegiatan yang harus mundur pelaksanaannya  maupun  tidak terlaksana  sama  sekali  seperti pelatihan ketrampilan yang tidak terlaksana  di  bulan-bulan  awal tahun  2020  dan  ditunda  pada akhir  tahun  yakni  bulan  Oktober dan November dan pelaksanaanya  juga  harus  sesuai dengan protokol kesehatan. Pemutaran  film  juga  tidak dilaksanakan dikarenakan menghindari kerumunan di tempat  tertutup  yang  dapat meningkatkan  penyebaran  virus covid-19 .
b. Stigma dari Masyarakat Pembinaan  Anak  Binaan tidak  berhenti  di  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  saja, tetapi setelah Anak tersebut bebas sudah merupakan tugas masyarakat sekitar untuk memulihkan  nama  baik  mantan Anak Binaan tersebut agar mereka tidak  merasa  trauma  dan  berani berinteraksi  atau  bersosialisasi kembali kepada masyarakat karena  setiap  anak  keluar  atau bebas  pasti  akan  mendapatkan cemooh  dan  tidak  dihargai bahkan  diberikan  stigma  yang buruk oleh masyarakat. 23 Masalah stigma  negatif  terhadap  Anak Binaan yang berasal dari masyarakat  memang  sulit  untuk dihapuskan.  Masyarakat  adalah komponen terpenting dalam menentukan keberhasilan pembinaan. 24 Hal  ini  menjadi salah  satu  kendala  dikarenakan terdapat kegiatan-kegiatan rekreasional  yang  membutuhkan
Dan  Implementasinya”  (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2007), 30.
partisipasi  dari  masyarakat  atau pihak  dari  luar  LPKA  Kelas  I
Blitar seperti contohnya pembinaan  kepramukaan.  Pada awalnya  sudah  berjalan  dengan lancar.  Namun  akhir-akhir  ini pembinaan
kepramukaan terkendala  dengan  pembinanya yang  merupakan  pihak  dari  luar LPKA  Kelas  I  Blitar.  Setelah dilakukan  koordinasi  dengan pihak  Kwarcab  Kota  Blitar  atau Kabupaten Blitar, mereka beralasan  para  Pembina  tidak berani  masuk  ke  LPKA  Kelas  I
Blitar  karena  takut  mereka  harus menghadapi  anak-anak  nakal  di LPKA Kelas I Blitar. Oleh karena itu, kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana dengan  maksimal dikarenakan pihak luar tidak mau membantu dalam keberlangsungan pemenuhan hak Anak Binaan karena stigma yang negatif.
c. Pemasaran  hasil  dari  ketrampilan Anak Binaan Pelatihan-pelatihan ketrampilan  yang  diadakan  oleh pihak LPKA Kelas I Blitar bertujuan agar  anak  memiliki skill yang berguna bagi  kehidupannya kelak. Hasil-hasil  dari  pelatihan  tersebut ada yang dijual namun kendalanya ialah sulitnya pemasaran hasil dari ketrampilan  Anak  Binaan  tersebut ke  luar  LPKA  Kelas  I  Blitar.  Hal tersebut  dikarenakan  kurangnya minat  masyarakat  luar  untuk membeli  produk  dari  kerajinan Anak  Binaan.  Hasil  karya  mereka hanya  terbatas  pada  penjualan kepada  pesanan  yang  datang,  dari keluarga Anak Binaan dan pegawai LPKA Kelas I Blitar saja. Selain itu tidak  adanya  kerjasama  yang dilakukan oleh pihak LPKA Kelas I Blitar terhadap pihak ketiga dalam pemasaran  hasil  karya  Anak Binaan. Hanya sebagian
masyarakat yang mengetahui kerajinan-kerajinan  yang  dibuat oleh  Anak  Binaan  ini  dikarenakan kurangnya  perhatian  pemerintah dalam  penyediaan  sarana  dan prasarana sehingga mengakibatkan penyaluran  hasil  karya  anak-anak binaan kurang efektif.
Adanya kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan upaya-upaya yaitu seperti untuk kendala berupa keterbatasan anggaran pihak LPKA Kelas I Blitar dapat menjalin kerjasama dengan pihak luar seperti mahasiswa mahasiswi dari  Universitas  dan  juga  dinas-dinas terkait untuk dapat memberikan kegiatan-kegiatan  rekreasional  yang bermanfaat  bagi  Anak  Binaan  sehingga anggaran  yang  dikeluarkan  tergantung kepada pihak yang bekerjasama tersebut. Upaya-upaya  yang  lain  yakni  dengan mengusulkan  penambahan  sarana  dan prasarana  yang  dibutuhkan,  merekrut pegawai  dengan  lulusan  khusus  dalam bidang-bidang  yang  dibutuhkan  untuk pemenuhan hak rekreasional, memberikan  pendampingan  dan  juga motivasi  kepada  Anak  Binaan  untuk tetap semangat dalam mengikuti kegiatan agar mendapatkan manfaat dari kegiatan  yang  dilakukan,  berupaya beradaptasi  dengan  kondisi  pandemi dengan  tetap  melaksanakan  kegiatan yang seharusnya terlaksana dengan tetap patuh pada protokol kesehatan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan  pentingnya  penerimaan  Anak Binaan dan pemenuhan hak-haknya, dan yang  terakhir  dapat  memanfaatkan media  sosial  dalam  upaya  untuk memasarkan hasil ketrampilan dari Anak Binaan. Dalam setiap kegiatan pelaksanaan pemenuhan tentu pasti akan ada  kendala,  oleh  karena  itu  semua kendala yang ada di LPKA Kelas I Blitar diupayakan  untuk  diatasi  dan  tetap melaksanakan  kegiatan  rekreasional sebagaimana  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan yang ada. Dari segi kendala  dan  upaya  telah  dilakukan,
diharapkan nantinya pelaksanaan pemenuhan  hak  rekreasional  terhadap
Anak Binaan di LPKA Kelas I Blitar dapat lebih  baik  lagi  kedepannya  agar  tujuan dari  pemasyarakatan  bisa  benar-benar tercapai.

## Penutup
Pemenuhan  hak  rekreasional terhadap  Anak  Binaan  di  Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar diberikan dalam 4 (empat) bentuk kegiatan yakni olahraga, pemutaran film, penyelenggaraan kesenian, dan pelatihan ketrampilan. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir pemenuhan hak rekreasional  di  LPKA  Kelas  I  Blitar dilaksanakan  dengan  berbagai  macam kegiatan  yang  berbeda-beda.  Sehingga, pemenuhan  hak  rekreasional  di  LPKA Kelas  I  Blitar  telah  terpenuhi  namun belum  maksimal  dalam  pemberiannya dikarenakan pemberian hak rekreasional di LPKA Kelas I Blitar terdapat beberapa kegiatan yang tidak merata
pemberiannya  kepada  seluruh  Anak Binaan  dikarenakan  adanya  kendala- kendala  yang  menjadi  penghambat dalam  pemenuhan  hak  rekreasional tersebut
Kendala-kendala
dalam pemenuhan  hak  rekreasional  terhadap Anak  Binaan  di  Lembaga  Pembinaan
Khusus  Anak  (LPKA)  Kelas  I  Blitar terbagi  menjadi  2  faktor  yakni  faktor internal  dan  faktor  eksternal.  Untuk faktor internal sendiri kendalanya berupa keterbatasan  anggaran,  sarana  dan prasarana,  keterbatasan  tenaga  ahli, antusiasme  Anak  Binaan,  dan  perihal keamanan. Kemudian kendala dari faktor eksternal  berupa  adanya  pandemi covid-
19 ,  stigma  negatif  dari  masyarakat,  dan juga  sulitnya  pemasaran  hasil  dari ketrampilan  Anak  Binaan.  Upaya menangani  kendala  tersebut  dapat berupa penyediaan sarana dan prasarana yang  mendukung  kegiatan  rekreasional, menjalin  kerjasama  dengan  berbagai pihak  sesuai  bidang  yang  diperlukan,
memberikan pendampingan dan motivasi  kepada  Anak  Binaan,  adaptif dengan situasi yang terjadi sesuai dengan protokol kesehatan, memberikan penyuluhan  kepada  maysyarakat,  dan secara aktif memasarkan hasil ketrampilan anak di media sosial.
LPKA  Kelas  I  Blitar  seharusnya meningkatkan  Sumber  Daya  Manusia (SDM) pegawai untuk dapat memberikan pelatihan yang benar dan sesuai kepada Anak  Binaan  baik  untuk  kegiatan olahraga maupun  pelatihan  ketrampilan agar kegiatan rekreasional yang diberikan  selain menjadi saran refreshing bagi  Anak  Binaan,  juga  dapat  berguna bagi  Anak  Binaan  sebagai  bekal  saat mereka  telah  kembali  ke  masyarakat. Selain  itu  juga  dapat  membuat  rencana pemberian  kegiatan  rekreasional  yang lebih  terstruktur  dan  terencana  agar pemenuhan  hak  rekreasional  dapat terealisasi  dengan  maksimal.  Untuk Pemerintah  diharapkan  dapat  melihat dan  lebih  memperhatikan  kebutuhan Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak (LPKA)  Kelas  I  Blitar  untuk  dapat menyesuaikan  anggaran  dana  yang diberikan agar pemenuhan hak rekreasional  terhadap  Anak  Binaan  di Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak (LPKA)  Kelas  I  Blitar  dapat  berjalan dengan efektif dan maksimal.

## Daftar Pustaka
Adipradana, Nugroho, Erwin Adipradipto, and Tisa Windayani. “Pelaksanaan Pemenuhan  Hak  Narapidana Anak  Di  Lembaga  Pembinaan Khusus Anak Kelas Ia Tangerang.” Jurnal  Perkotaan 11,  no.  1  (2019):  83 – 100. https://doi.org/10.25170/per kotaan.v11i1.703.
Ali,  Zainu ddin.  “Metode  Penelitian Hukum,”  105.  Jakarta:  Sinar Grafika, 2013.

## Bhayangkara, Universitas, and Jakarta
Raya.  “Pembinaan  Khusus
Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak” 18, no. 3 (2018): 215 – 30.
Budijanto,  Oki  Wahju.  “Pemenuhan
Hak  Pendidikan  Bagi  Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga  Pembinaan  Khusus Anak.” Jurnal  Ilmiah  Kebijakan
Hukum 7, no. 1 (2013): 64. Candra, Erpis. “Implementasi Kewajiban Pembinaan Terhadap  Pidana  Anak  Di Lembaga  Pembinaan  Khusus Anak  Pekanbaru  Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  11  Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana  Anak.” Widya  Yuridika 3, no. 2 (2020): 343. https://doi.org/10.31328/wy.
v3i2.1642.
E., Mulyasa, Iskandar D., and Aryani W.D.  “Revolusi  Dan  Inovasi Pembelajaran,”  24.  Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2016.
Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim.
“Metode  Penelitian  Hukum Normatif  &  Empiris,”  150. Jakarta: Kencana, 2016.
Gultom, Maidin. “Perlindungan Hukum  Terhadap  Anak  Dan Perempuan,”  68.  Bandung: Refika Aditama, 2012.
Hartono, Hartono. “Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga  Pembinaan  Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif
Hak  Asasi  Manusia.” Yuriska
: Jurnal  Ilmiah  Hukum 11,  no.  1 (2019): 74 – 96.
https://doi.org/10.24903/yrs. v11i1.458.
Istiqomah,  Hascita,  and  Suyadi
Suyadi.  “Perkembangan  Fisik Motorik  Anak  Usia  Sekolah
Dasar Dalam Proses Pembelajaran  (Studi  Kasus  Di Sd Muhammadiyah
Karangbendo Yogyakarta).” El
Midad 11,  no.  2  (2019):  155 – 68. https://doi.org/10.20414/elmi dad.v11i2.1900.
J.R.,  Simon,  and  Thomas  Sunaryo. “Studi  Kebudayaan  Lembaga Pemasyar akatan Di Indonesia,” 129.  Bandung:  Lubuk  Agung, 2010.
K., Kartono. “Patologi Sosial,” 204– 5.
Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo, 2005.
Kristianto, Simson. “Pemenuhan Hak
Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Yang
Bukan
Khusus Anak.” Jurnal HAM 12, no. 1 (2021): 95.
https://doi.org/10.30641/ham .2021.12.95-110.
M.,  Sholehuddin.  “Sistem  Sanksi
Dalam  Hukum  Pidana  Ide Dasar  Double  Track  System Dan  Implementasinya,”  30. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
Mahmud,  Zulyani,  Zahratul  Idami, and
Suhaimi
Suhaimi.
“Pemenuhan Hak Rekreasional Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga  Pembinaan  Khusus Anak Banda Aceh.” Media Iuris 4, no. 2 (2021): 265. https://doi.org/10.20473/mi. v4i2.26478.
Mulyadi,  Lilik.  “Wajah  Sistem
Peradilan  Pidana  Indonesia,” 230. PT Alumni, 2014.
Ramadhan,  Taufiq,  and  Oksari
Anastasya
Sihaloho.
“Pemenuhan  Hak  Anak  Yang Berhadapan  Dengan  Hukum
(Abh)  Di  Lembaga  Pembinaan Khusus  Anak  (Lpka)  Untuk
Mendapatkan Jaminan Kesehatan Berdasarkan Konstitusional  Warga  Negara (Constitutional  Rights).” Al
Qisthas:  Jurnal  Hukum  Dan Politik  Ketatanegaraan 13,  no.  2 (2022): 1 – 20.
Rosyidah, Feryna Nur, and M Fadhil Nurdin.
“Perilaku
Menyimpang :  Media  Sosial Sebagai  Ruang  Baru  Dalam Tindak  Pelecehan  Seksual Remaja.” Jurnal  Pemikiran  Dan Penelitian  Sosiologi 2,  no.  2 (2018): 38 – 48.
Ruing,  Emanuel  Lukas  Sanga.
“Pemenuhan Hak Rekreasional Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga  Pembinaan  Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan.” Jurnal Komunikasi Hukum 8, no. 2 (2022): 163 – 72.
https://ejournal.undiksha.ac.i d/index.php/jkh/article/view /48291.
Septianita, Hesti. “Keadilan Restoratif Dalam Putusan Pidana Anak.” Jurnal  Yudisial 11, no.  2 (2018): 193 – 208. https://doi.org/10.2307/j.ctv7 xbs9p.12.
Susanto, Susanto. “Optimalisasi Pemenuhan  Hak  Pendidikan Anak  Di  Lembaga  Pembinaan Khusus  Anak  (LPKA).” Jurnal Ilmiah  Universitas  Batanghari Jambi 22,  no.  1  (2022):  517. https://doi.org/10.33087/jiubj .v22i1.2164. Taufiq,  Rohmad.  ““Meni ngkatkan Sistem Pembinaan Warga Binaan  Pemasyarakatan  Di Lembaga Pemasyarakatan
(Lapas)  Sebagai  Upaya  Untuk
Memaksimalkan Penegakan Hukum“.” YUDISIA :  Jurnal Pemikiran  Hukum  Dan  Hukum Islam 9,  no.  1  (2018):  198.
https://doi.org/10.21043/yud isia.v9i1.3680. Wahyu, Gandhung, Febrianto
Nugroho,  Widodo  Tresno Novianto,  and  Anak  Didik Pemasyarakatan.
“Perlindungan  Hak -Hak  Anak Dalam  Proses  Pembinaan”  7, no. 3 (2018): 262 – 74.
Waluyo, Bambang.
“Pene litian
Hukum  Dalam  Praktek,”  15. Sinar Grafika, 2002.