## PAJAK REKLAME DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN KONTRIBUSINYA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
Achmad Dasuki Aly dan Ajrun G. Mamnun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon email: abahali_sukses@yahoo.com dan arjun.mamnun@gmail.com

## Abstract
Development of an area can be seen from the large amount of revenue (PAD), which owned the area. If local revenue showed an increasing trend from year to year, then the area has a good  financial  system.  Local  revenues  consist  of  local  taxes,  levies,  local  corporate  profits and  other  local  revenues  are  legitimate.  Hotel  tax  and  restaurant  tax  is  one  part  of  local taxes.  This  research  was  conducted  in  the  Office  of  Financial  and  Asset  regions  (DPKAD) Majalengka  regency  aims  to  determine  the  condition  of  the  tax  in  Majalengka  regency,  to determine the advertisement  taxation  system in  the county Majalengka and to  determine the extent  of  the  advertisement  tax  contribution  in  increasing  revenue  Majalengka  regency  in 2015.  The  research  results  show  that  the  advertisement  taxation  in  Majalengka  regency  is good enough or effective. Let no efforts in order to provide more tax revenue billboard role in improving the original income. As well as the addition of tax officers in the field to perform direct billing.
Keywords: Local Revenues, The Original Income, and Financial System

## Abstrak
Perkembangan  suatu  daerah  bisa  dilihat  dari  besarnya  jumlah  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  yang  dimiliki  daerah  tersebut.  Jika  pendapatan  asli  daerah  menunjukkan  trend  yang meningkat  dari  tahun  ke  tahun  maka  daerah  tersebut  memiliki  sistem  keuangan  yang  baik. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Pajak Reklame merupakan salah satu bagian dari  pajak  daerah.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  Dinas  keuangan  dan  Aset  daerah (DPKAD)  kabupaten  majalengka  bertujuan  untuk  mengetahui  kondisi  pajak  di  kabupaten majalengka,  untuk  mengetahui  sistem  pemungutan  pajak  reklame  dikabupaten  majalengka dan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  kontribusi  pajak  reklame  dalam  meningkatkan pendapatan  asli  daerah  kabupaten  majalengka  tahun  2015.  Hasil  penelitian  menunjukan, bahwa  pemungutan  pajak  reklame  di  kabupaten  majalengka  sudah  cukup  baik  atau  efektif. Hendaklah  ada  upaya-upaya  agar  penerimaan  pajak  reklame  lebih  memberikan  peranan dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah.  Serta  adanya  penambahan  petugas  pajak dilapangan untuk melakukan penagihan secara langsung.
Kata Kunci: Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah, dan Sistem Keuangan.

## PENDAHULUAN
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban  daerah  untuk  mengatur  dan mengurus  rumah  tangganya  sendiri  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Dilaksanakannya  otonomi  daerah yang  berlaku  sejak  tanggal  01  Januari  2001 telah  menimbulkan  gejolak  kekhawatiran bagi  daerah-daerah,  terutama  daerah  yang pendapatannya minim. Kekhawatiran daerah tersebut  sangat  cukup  beralasan,  karena pelaksanaan  otonomi  tersebut  membawa konsekuensi  bagi  daerah  tersebut.  Oleh karena  itu,  otonomi  daerah  menjadi  suatu tantangan bagi daerah untuk mempersiapkan diri  agar  penyelanggaraan  pemerintah, pembangunan  dan  pelayanan  dapat  berjalan ke arah kemajuan yang lebih baik dan bukan sebaliknya justru menyebabkan suatu kemunduran  daerah  terlebih  menyusahkan masyarakat itu.
Dengan  berlakunya  otonomi  daerah maka prinsip pembangunan daerah mengalami  pergeseran  dari  sentralisasi menjadi desentralisasi. Dimana desentralisasi  itu  sendiri  adalah  penyerahan wewenang  pemerintahan  oleh  pemerintah kepada  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus pemerintah dalam system Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (UU  No.  32 Tahun  2004),  adapun  prinsip  otonomi  yang dianut UU No. 32 Tahun 2004: (1) Otonomi seluas-luasnya,  nyata  dan  bertanggung jawab;  (2)  Penyelenggara  yang  berorientasi kepada  peningkatan  kesejahteraan  rakyat, menjamin  hubungan  serasi  daerah  dengan pemerintah. 1
Penyelenggaraan otonomi daerah telah membawa  implikasi  dan  konsekuensi  pada masalah  pembiayaan,  pengelolaan  dan pengawasan  keuangan  daerah . Menurut Koswara  mengungkapkan  bahwa  “Ciri utama  yang  menunjukan  suatu  daerah mampu  berotonomi  terletak  pada  pada kemampuan  keuangan“ artinya  daerah otonomi  yang  harus  memiliki  kewenangan dan  kemampuan  untuk  menggali  sumber- sumber  keuangan  sendiri,  mengelola  dan
1 Widjaja, Otonomi  Daerah  dan  Daerah Otonom (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), 6.
menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan  pemerintahan  daerahnya dan untuk meningkatkan pelayanan publik.
Salah  satu  tujaun  pemberian  otonomi luas kepada daerah adalah untuk mengurangi ketergantungan keuangan daerah  terhadap  pemerintahan  pusat  dalam hal  pembiayaan, namun  tidak semua daerah memiliki  potensi  PAD  yang  sama.  Oleh karena  itu  yang  perlu  dilakukan  daerah adalah  bagaimana  meningkatkan  PAD  agar dapat lebih mandiri meningkatkan kebijakan daerah (local  discretion) dan  mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat.
Pembangunan    perlu  dijalankan  atau di  kembangkan  sebagai  salah  satu  upaya penting untuk mewujudkan kehendak ekonomi  yang  luas,  nyata  dan  bertanggung jawab. 2 Dengan  otonomi  diharapkan  agar daerah  otonom  tidak  hanya  menerima bantuan  subsidi  dari  pusat,  tetapi  dituntut juga  untuk  mengenali  potensi  dan  sumber keuangan baru serta sumber-sumber Pendapatan  Asli  Daerahnya,  yang  tidak bertentangan  degan  kepentingan  nasional sesuai  dengan  perundang-undangan  yang berlaku,  sehingga  pembiayaan  kegiatan pemerintah dan pembangunan tersebut dapat mendukung wujudnya otonomi daerah  yang luas dan nyata serta bertanggung jawab.
Adapun  upaya  meningkatkan  daerah tersebut  adalah  upaya  untuk  meningkatkan penerimaan  Pendaatan  Asli  Daerah  yang pada garis besarnya ditempuh dengan usaha intensifikasi  yang  artinya  suatu  tindakan atau usaha memperbesar penerimaan dengan cara  melakukan  pemungutan  yang  lebih ketat  dan  teliti.  Usaha  intensifikasi  adalah usaha  untuk  mencari  dan  menggali  potensi sumber-sumber  Pendapatan  Asli  Daerah yang baru atau belum ada. 3
Berdasarkan  pasal  1  Undang-Undang No  32  Tahun  2004  tentang  pemerintahan daerah  menyatakan  bahwa  pendapatan daerah  adalah  hak  pemerintah  daerah  yang
2 Mudraja, Ekonomi Pembangunan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 4.
3 Syaukani,  at  all, Otonomi  Daerah  Dalam Negara  Kesatuan (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2009), 53.
diakui  sebagai  penambahan  nilai  kekayaan bersih  dalam  periode  tahun  anggaran  yang bersangkutan. 4
Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan  bagian  dari  sumber  pendapatan daerah  yang  secara  bebas  dapat  digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah. Namun pada keyataannya proporsi PAD terhadap pendapatan dan belanja Daerah masih kecil. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari;
Pertama ,  pajak  daerah  adalah  iuran wajib  yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi atau  badan  kepala  daerah  tanpa  imbalan langsung  yang  seimbang  yang  dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  yang digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan  pemerintah  daerah  dan pembangunan daerah.
Kedua , Retribusi daerah adalah pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas jasa  atau  pemberian  izin  tertentu  yang khusus  disediakan  dan  diberikan  oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Dan ketiga ,  Hasil  Pengolahan  Daerah yang  Sah  yaitu  selain  pajak  daerah  dan retribusi  daerah,  bagian  laba  perusahaan milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber  yang  cukup  potensial  untuk  di kembangkan.
Oleh  karena  itu,  pemerintah  daerah dituntut untuk dapat mengoptimalkan sumber-sumber  penerimaan  daerah  yang potensial  sehingga  dapat  meningkatkan Pendapatan  Asli  daerahnya  yang  tentunya harus  sesuai  dengan  koridor  perundang- undanagn  yang  berlaku  yang  nantinya  akan meningkatkan  keleluasaan  dan  akuntabilitas daerah,  manfaatnya  adalah  penerimaan daerah  yang  bersumber  dari  PAD  akan bertambah.  Semakin  tinggi  kemampuan daerah  dalam  menghasilkan  PAD  maka semakin beasr pula daearh untuk menggunakan  PAD  tersebut  sesuai  dengan aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.
4 Pasal 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.
Pendapatan Asli Dearah (PAD) terdiri dari  pajak  dan  retribusi  daerah.  Adapun jenis  dan  retribusi  daerah  yang  dipungut  di daerah  tergantung  pada  karakteristik  serta kondisi  daerahnya  masing-masing.  Jenis pajak  daerah  yang  saat  ini  dipungut  oleh pemerintah  kabupaten  antara  lain:  Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan. Pajak merupakan salahsatu penerimaan negara dan pajak  juga  bertujuan  untuk  meningkatkan kemakmurkan dan kesejahteraan rakyat.
Mengingat  pentingnya  pajak  daerah guna membiayai pemerintahan dan pembangunan,  maka  pemerintahan  daerah harus mengupayakan peningkatan pengelolaan  pajak  daerah  sehingga  PAD meningkat pula. Sasaran peningkatan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak  reklame  memiliki  arti  stategis  yaitu sebagai  sumber  pembiayaan  pembangunan daerah  dan  sebagai  salah  satu  komponen dalam melaksanakan otonomi daerah. Penulis  memfokuskan  diri  untuk  meneliti pajak  reklame,  karena  pajak  reklame  ini selain  memberikan  sumbangan  yang  besar bagi  pajak  daerah  juga  memiliki  potensi yang  cukup  baik  untuk  ditingkatkan  karena merupakan bagian dari bisnis atau pemasaran  dari  suatu  produk  maupun simbol-simbol gerakan dari pemerintah. Hal ini  berakibat  pada  peningkatan  penerimaan dari sektor pajak reklame.
Dalam Islam tidak ada namanya pajak, tetapi  pajak  menurut  syariat  disebut  dengan istilah dharibah yang  artinya  mewajibkan, menetapkan,  menentukan  memukul  dan menerangkan  atau  membebankan. 5 Pajak (dharibah) kalau dilihat dari karakteristiknya, ia tergolong kepada kelompok  besar  sedekah  yaitu  sebagai kewajiban lain diluar zakat.  Tujun pajak itu adalah  untuk  membiayai  berbagai  pos pengeluaran  Negara,  yang  diwajibkan  atas mereka  kaum  muslimin,  pada  saat  kondisi Baitul  Mal  kosong  atau  tidak  mencukupi. Jadi,  ada  tujuan  yang  mengikat  dari
5 Adiwarman A. Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, cet. I  (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 10.
bolehnya  memungut  pajak  itu,  yaitu pengeluaran  yang  memeng  di  wajibkan kaum  muslimin  dan  adanya  suatu  kondisi kekosongan  kas  negara.  Demikian  pula hendaknya  bagi  petugas  pajak,  jika  hukum pajak  itu  dibuat  secara  syariat  maka perbuatan  memungut  dan  mendistribusikan pajak  tentu  dapat  bernilai  ibadah  bagi pemungutnya  ( fiskus) maupun  bagi  wajib pajak  sebagai  jihad  harta.  Sekecil  apapun perbuatan  (kebaikan  atau  keburukan),  pasti akandipertanggungjawabkan dihadapan Allah  swt,  dan  mendapatkan  balasan. Adapun  hadis  yang  dikaitkan  dengan  pajak yakni sebagai berikut:
ا س كرهظ برض نإو عطأو عم ؤ أ

## كلام ذخ
Artinya:  Dengarlah  dan  patuhlah pada  (pemipinmu)  walaupun  dia memukul punggungmu dan mengambil paksa hartamu. (H.R Muslim kitab Al- Imrah: 1847).
Oleh karena itu, penerimaan dari pajak reklame  perlu  dikelola  dengan  baik  agar dapat  memberikan  sumbangan  yang  berarti bagi  peningkatan  pendapatan  asli  daerah serta bernilai ibadah di hadapan Allah.
Tulisan  ini  berupaya  menjelaskan bagaimana  kondisi    pajak  reklame  di Kabupaten  Majalengka?  Setelah  diketahui kondisi  pajaknya,  tulisan  ini  juga  berupaya memetakan sistem pemungutan dan kontribusi pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Majalengka tahun 2015.

## METODELOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian kualititatif dengan menggunakan pendekatan  kualitatif  deskriptif.  Sumber data  yang  digunakan  ialah  sumber  data primer  berupa  hasil  wawancara  dengan subjek  penelitian  dan  sumber  sekunder sebagai  data  tambahan  untuk  memperkuat data  primer  sehingga  keaslian  datanya benar-benar  valid.  Teknik  pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan  data  observasi,  wawancara
dan analisis dokumen. 6

## Observasi
Observasi  adalah  alat  pengumpulan  data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat  secara  sistemik  gejala-gejala  yang diselidiki. 7 Observasi  juga  sebagai  salah satu  cara  pengamatan  yang  dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti. Dalam hal ini  peneliti  menggunakan  observasi  non partisipan, yaitu hanya melihat dan mendengarkan  pada  situasi  tertentu  tanpa partisipasi  aktif  didalamnya, 8 Atau  lebih dikenal  dengan  sebutan  observasi  partisiatif pasif. 9
Observasi ini dilakukan untuk memperoleh  data  dari  informasi  melalui keadaan  yang  sebenarnya,  yang  dalam  hal ini peneliti mengamati pajak reklame dalam prespektif  hukum  ekonomi  syariah  dan kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah
Kabupaten Majalengka.

## Wawancara
Wawancara  adalah  proses  tanya  jawab dalam  penelitian  yang  berlangsung  secara lisan  dimana  dua  orang  atau  lebih  bertatap muka,  mendengarkan  secara  langsung informasi-informasi atau keterangan- keterangan lebih lanjut. 10
Melalui wawancara ini, peneliti bermaksud untuk mengetahui sejarah, prosedur,  dan  pengelolaan  pajak  reklame dalam  prespektif  hukum  ekonomi  syariah dan  kontribusinya  dalam  meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Majalengka.  Perlengkapan  yang  digunakan untuk kegiatan wawancara ini, seperti daftar
6 Sugiyono, Memahami  Penelitian  Kualitatif , (Bandung: Alfabeta, 2014), 1-3.
7 Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 70.
8 Emzir, Metodologi  Penelitian  Kualitatif: Analisis Data (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 40.
9 Sugiono, Memahami  Penelitian  Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2014), 62.
10 Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, 83.
pertanyaan,  buku  catatan,  alat  untuk mendokumentasikan, recorder, dan sebagainya.

## Analisis Dokumen
Sumber  data yang digunakan  dalam penelitian  kali  ini,  yaitu pertama ,  data primer  yang  diperoleh  data  secara  langsung dengan  melakukan  wawancara  terhadap pihak-pihak terkait, seperti jajaran pengelola pajak reklame daerah Kabupaten Majalengka.
Dan kedua ,  data  sekunder  yaitu  data yang  diperoleh  dengan  membaca  literatur kepustakaan,  media  cetak  atau  elektronik, dan  brosur  yang  ada  hubungannya  dengan penelitian yang akan dilakukan, sebagai data pelengkap.
Kemudian  dalam  menganalisis  data, digunakan  teknik  analisis  data  non-statistik dengan  proses  analisis  data  yaitu  reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan  dan  verifikasi  data,  dan  uji keabsahan  data  penelitian  kualitatif  adalah dengan melalukan triangulasi.

## KONSEP DASAR PAJAK
Beberapa  teori  dan  definisi  pajak  telah  di paparkan  menurut  para  ahli,  diantaranya menurut  Rochmat  Soemirto, 11 pajak  adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang  (yang  dapat  dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan  dan  yang  digunakan  untuk membayar pengeluaran umun.
Sedangkan  menurut  Adriani,  pajak adalah  iuran  kepada  Negara  (yang  dapat dipaksa)  yang  terutang  oleh  yang  wajib membayarnya  menurut  peraturan-peraturan, dengan  tidak  mendapat  prestasi  kembali, yang  langsung  dapat  ditunjuk  dan  yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran  umum  berhubungan  dengan tugas  Negara  untuk  menyelenggarakan pemerintahan. 12
11 Mardiasmo, Perpajakan, Edisi  Revisi  2011 (Yogyakarta: Andi, 2011), 1.
12 R.  Santoso  Brotodihardjo, Pengantar  Ilmu
Hukum Pajak (Bandung: PT. Eresco, 1998), 2.
Selanjutnya menurut Soeparman
Soemahamidjaja  dalam  disertasinya  yang berjudul  “Pajak  Berdasarkan  Asas  Gotong Royong”,  sebagaimana  dinyatakan  oleh Purnomo  Herry  bahwa  pajak  adalah  iuran wajib  berupa  uang  atau  barang  yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma- norma  hukum,  guna  menutupi  biaya produksi  dan  jasa  kolektif  dalam  mencapai kesejahteraan umum. 13
Berdasarkan  definisi  tersebut,  dapat disimpulkan  bahwa  pajak  memiliki  unsur- unsur  berikut,  yaitu pertama ,  iuran  dari akyat kepada Negara. Yang berhak memungut  pajak  hanyalah  Negara  (baik pemerintahan  daerah  maupun  pemerintah pusat),  iuran  tersebut  berupa  uang  (bukan barang).
Kedua ,  berdasarkan  Undang-Undang. Pajak  dipungut  berdasarkan  atau  dengan kekuatan  undang-undang  serta  peraturan pelaksanaannya.
Ketiga ,  Kontra  Prestasi  dari  Negara. Dalam  pembayaran  pajak  tidak  dapat ditunjukan adanya kontra prestasi individual dari pemerintah.
Keempat ,  pembiayaan  rumah  tangga Negara. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran- pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Dan kelima , sifat pajak bisa dipaksakan.  Hal  ini  dikarnakan  pada  suatu kondisi,  kejadian,  keadaan  dan  perbuatan yang  memberikan  suatu  kedudukan  tertentu kepada seseorang.
Pentingnya  pajak  sebagai  sumber pembiayaan  pembangunan  telah  ditetapkan dalam berbagai produk perundang-undangan pemerintah, penerimaan negara yang berasal dari  pajak  sebagai  mana  telah  ditetapkan dalam  perundang-undangan  sudah  menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia serta pajak bukan hanya kewajiban  tetapi  hak  bagi  setiap  warga negara  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam bentuk  peran  serta  terhadap  pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
13 Purnomo  Herry, Dasar-dasar  Perpajakan dan Akutansi Pajak (Jakarta: Erlangga, 2010), 6.
Pencantuman  definisi  pajak  juga dicantumkan  dalam  undang-undang  No.  28 tahun  2007  tentang  ketentuan  umum  dan tata  cara  perpajakan  (KUP)  UU  ini mendefinisikan bahwa “Pajak  adalah kontribusi  wajib  kepada  negara  yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat  memaksa  berdasarkan  undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat”. 14 Dalam  definisi  ini ditekankan bahwa pajak adalah “kontribusi” rakyat  kepada  negara,  bukan  lagi  sekedar “iuran  pajak”  bisa  dipaksakan  dalam pemungutannya.

## FUNGSI DAN TUJUAN PAJAK
Pajak  memiliki  peranan  sangat  penting dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara karena  fungsinya.  Secara  umum,  pajak memiliki  dua  fungsi  yaitu, pertama ,  Fungsi Anggaran ( Budgetair). Pajak sebagai sumber  dana bagi pemerintah  untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Biasanya, penerimaan pajak sebagai pelaksanaan  fungsi  anggaran  tercermin dalam APBN.
Dan  yang kedua ,  Fungsi  Mengatur ( Regulered). Selain  mengemban  fungsi penerimaan  negara,  pajak  juga  berfungsi sebagai alat kebijakan ekonomi politik yang akan  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi atau  tingkat  konsumsi  masyarakat.  Sebagai contoh  untuk  melindungi  produk  dalam negri,  negara  dapat  menerapkan  tarif  bea masuk  agar  daya  beli  rakyat yang berpenghasilan  rendah terjaga, negara dapat memberikan fasilitas berupa pajak ditanggung oleh pemerintah dan sebagainya.
Pajak  dengan  berbagai  fasilitas  dan keringanan  yang  ditawarkan  juga  menjadi sarana  efektif  untuk  menjaga  stabilitas  dan menjadi  alat  redistribusi  pendapatan  yang baik.  Sistem  pemungutan  pajak  yang  baik, aturan  perpajakan  yang  adil  dan  dukungan aparatur  yang professional adalah pilar agar pajak  sebagai  alat  kontribusi  pendapatan
14 Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
dapat  berdaya  guna.  Pajak  yang  dikelola dengan baik dan bertanggungjawab merupakan  sarana  menuju  kebaikan  dan kesejahteraan bersama.
Selain  itu,  pajak  sebagai  alat  untuk mengatur  atau  melaksanakan  kebijaksanaan pemerintah  dalam  bidang  sosial  dan ekonomi, seperti pajak yang tinggi dikenakan  terhadap  minuman  keras  untuk mengurangi  konsumsi  minuman  keras  dan barang-barang  mewah  untuk  mengurangi gaya  hidup  yang  konsumtif.  Kemudia  tarif pajak  untuk  ekspor  sebesar  0%  untuk mendorong  ekspor  produk  Indonesia  di pasaran dunia. 15

## SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan  pajak  harus  memenuhi  syarat sebagai berikut:

## Pemungutan Pajak Harus Adil
Sesuai  dengan tujuan pajak  yakni  mencapai keadilan,  undang-undang  dan  pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan
diantaranya mengenakan  pajak  secara  umum  dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
Sedangkan  adil  dalam  pelaksanaanya yakni  dengan  memberikan  hak  bagi  wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam membayar dan mengajukan banding kepada majlis pertimbangan pajak.

## Pemungutan  Pajak  Harus  Berdasarkan Undang-Undang
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal  23  ayat  2  yang  menyatakan  bahwa segala macam pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang 16 .  Hal  ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan  keadilan,  baik  bagi  negara maupun warganya.
15 Mardiasmo, Perpajakan, 2.
16 Lihat  pasal  23  ayat  (2)  Undang-Undang Dasar tahun 1945.

## Tidak Mengganggu Perekonomian
Pemungutan  tidak  boleh  mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan,  sehingga  tidak  menimbulkan kelesuaan perekonomian masyarakat.

## Pemungutan Pajak Harus Efisien
Sesuai  fungsi budgetair ,  biaya  pemungutan pajak harus dapat ditekankan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.
Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana memudahkan  dan  mendorong  masyarakat dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya. Syarat  ini  telah  dipenuhi  oleh  undang- undang perpajakan yang baru. 17

## HUKUM PAJAK MENURUT PRESPEKTIF SYARIAH
Ada  tiga  ulama  yang  memberikan  definisi tetntang pajak, yaitu Yusuf Qardhawi dalam kitabnya fiqih az-zakah, Gazy Inayah dalam kitabnya Al-iqtishad  al-islami  az-zakah  wa ad-dharibah dan  Abdul  Qadim  Zallum dalam  kitabnya Al-amwal  fi  Daulah  Al- khilafah, ringkasannya  sebagai  berikut, yaitu pertama ,  menurut  Yusuf  Qardhawi berpendapat  bahwa  pajak  adalah  kewajiban yang  ditetapkan  terhadap  wajib  pajak  yang harus  disetorkan  kepada  Negara  sesuai dengan  ketentuan,  tanpa  mendapat  prestasi kembali  dari  negara  dan  hasilnya  untuk membiayai  pengeluaran-pengeluaran  umum di  satu  pihak  dan  untuk  merealisasikan sebagai  tujuan  ekonomi,  sosial,  politik  dan tujuan-tujuan  lainnya  yang  ingin  dicapai oleh negara.
Kedua ,  Gazy  Inayah  berpendapat bahwa  pajak  adalah  kewajiban  untuk membayar  tunai  yang  ditentukan  oleh pemerintah  atau  pejabat  berwenang  yang bersifat  mengikat  tanpa  adanya  imbalan tertentu.  Ketentuan  pemerintah  ini  sesuai dengan  kemampuan  si  pemilik  harta  dan dialokasikan  untuk  mencukupi  kebutuhan
17 Mardiasmo, Perpajakan, 3.
pangan  secara  umum  dan  untuk  memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.
Dan  yang ketiga ,  menurut  Abdul Qadim  Zallum  berpendapat  bahwa  pajak adalah  harta  yang  diwajibkan  Allah  Swt. Kepada  umat  Islam  untuk  membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran  yang  memang  diwajibkan  atas mereka,  pada  kondisi  Baitul  Mal  tidak  ada uang/harta. 18

## PAJAK REKLAME
Bagi pemerintah daerah, terutama pemerintah  kota  pajak  reklame  merupakan pajak  yang  cukup  potensial.  Pajak  reklame sebagai pajak daerah juga memiliki beberapa  keunggulan  antara  lain  lokasi objek pajak jelas dan mudah di  identifikasi, cukup mengambang ( buoyant) , relatif mudah  untuk  di  implementasikan  dan pertumbuhannya  relatif  stabil.  Namum disamping  memiliki  keunggulan,  pajak reklame juga mengandung beberapa kelemahan,  misalnya  tarif  pajak  dan  dasar pengenaan  pajaknya  cukup  kompleks  yaitu dihitung  berdasarkan  jenis,  ukuran,  lokasi dan lama tampilnya. 19

## KONDISI PAJAK REKLAME DI KABUPATEN MAJALENGKA
Hasil  dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh penulis  kepada  bapak  Dani  Eka  Rahadian selaku kasi pengelola PAD dan lainnya pada bidang  pendapataan  dinas  pengelolaan keuangan  dan  asset  daerah  kabupaten majalengka  dengan  metode  wawancara penulis  mendapatkan  hasil  bahwa  kondisi pajak  reklame  di  kabupaten  majalengka yaitu  wajib  pajak  masih  tergolong  rendah hal  itu  dikarenakan, pertama ,  tingkat partisipasi  masih  rendah  itu  semua  ditandai dengan  perusahaan  yang  belum  menjadi wajib pajak seperti: pajak reklame.
Kedua , ingkat kepatuhan masih rendah  sesuai  ketentua  karena  wajib  pajak dalam  pembayaran  pajak  masih  tergolong
18 Gusfahmi, Pajak  Menurut  Syariah (Jakarta:
PT. RajaGrafindo Persada, 2011), 31.
19 Mahmudi, Manajemen  Keuangan  Daerah (Jakarta: Erlangga, 2009), 17.
datar (flat) sedangkan  pajak  itu  bersifat naik-turun (vluktuatif ) seperti: pajak restoran. Ketiga ,  tingkat  kesadaran  wajib pajak  dalam  membayar  pajak  sendiri  tanpa ada  paksaan  dari  pihak  manapun  masih tergolong  rendah.  Dan  selanjutnya  yang keempat , belum ditetapkannya sistem hukuman dan penghargaan (punishment and reward) . 20

## Sistem  Pemungutan  Pajak  Reklame  Di Kabupaten Majalengka
Adapun  sistem  pemungutan  pajak  di Indonesia  ada  tiga  yaitu: Self  Assessment Sistem dan Withholding Sistem dalam sistem ini dihimpun, dihitung, dibayar dan dilaporkan  sendiri  oleh  wajib  pajak  seperti: pajak  hotel,  pajak  restoran,  pajak  hiburan, pajak  penghasilan  dan  lain-lain.  Sedangkan sistem Official  Assessment  Sistem dalam sistem ini dihimpun, dihitung oleh pemerintah,  dibayar  dan  dilaporkan  oleh wajib  pajak  seperti:  pajak  air  bawah  tanah, pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan perkotaan serta pajak reklame.
Dalam  sistem  pembayaran  pajak khususnya  pajak  reklame  di  kabupaten Majalengka,  ditempuh  dengan  2  (dua)  cara, yaitu pertama ,  pemerintah  datang  ke  setiap titik yang tetap. Dalam hal ini petugas pajak mendatangi  setiap  wajib  pajak  yang  sudah terdata  di  pemerintah.  Dan kedua ,  wajib pajak-wajib  pajak  datang  sendiri  untuk membayar pajaknya (insidentil) . 21
Kontribusi Pajak Reklame Dalam
Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah

## Kabupaten Majalengka Tahun 2015
Dari  setiap  pajak-pajak  yang  ada  di  daerah kabupaten  majalengka  yang  masuk  pada pendapatan  asli  daerah  sebernarnya  semua itu  memiliki  kontribusi  akan  tetapi  ada kontribusi  yang  bersifat  berpengaruh  serta ada pula kontribusi yang bersifat biasa saja. Artinya  kontribusi  itu  tidak  memiliki peranan  atau  pengaruh  yang  begitu  besar
20 Wawancara  Dengan  Bapak  Dani  Eka Rahardian, Rabu 24 Agustus 2016.
21 Wawancara  Dengan  Bapak  Dani  Eka Rahardian, Rabu 24 Agustus 2016.
terhadap  pendapatan  asli  daerah  dan pertumbuhan  daerah  hal  itu,  seperti  pajak sarang  burung  walet  yang  saat  ini  memang sangat  sedikit  sekali  dalam  memberikan kontribusinya  hal  ini  bisa  dilihat  dari pemasukan  secara  nominal  uang  yang didapatkan oleh pemerintah daerah kabupaten majalengka sedikit. Sedangkan pendapatan yang
dihasilkan  dari  pajak  reklame  itu  besar secara  nominal  uang  dan  jika  di  bandingka dengan  pajak  sarang  burung  walet  itu  jauh perbandingannya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik 3 (tiga) kesimpulan, yaitu pertama ,  secara  umum  pemungutan pajak  reklame  di  kabupaten  majalengka sudah  berjalan  dengan  baik,  hal  itu dibuktikan  dengan  adanya  kenaikan    di tahun  ini  dibandingkan  dengan  tahun  lalu disebabkan oleh mengingkatnya pembayaran  pajak  oleh  wajib  pajak  yang merupkan salah satu indikasinya.
Kedua , official  Assessment  System merupakan  system  yang  dipakai  dalam pemungutan pajak reklame yakni dihimpun, dihitung  oleh  pemerintah,  dibayar  dan dilaporkan oleh wajib pajak.
Dan ketiga ,  kontribusi  pajak  reklame terhadap  pendapatan  asli  daerah  sangat berpotensial dikarenakan tingkat peningkatan realisasi pajak reklame mengalami peningkatan dari setiap tahunnya.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Karim,  Adiwarman. Sejarah  Pemikiran Ekonomi  Islam, cet.  I.  Jakarta:  PT.
RajaGrafindo Persada, 2004.
Brotodihardjo,  R.  Santoso. Pengantar  Ilmu Hukum  Pajak .  Bandung:  PT.  Eresco, 1998.
Emzir. Metodologi  Penelitian  Kualitatif: Analisis Data . Jakarta: Rajawali Press, 2012.
Gusfahmi. Pajak  Menurut  Syariah .  Jakarta:
PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
Herry,  Purnomo. Dasar-dasar  Perpajakan dan Akutansi Pajak . Jakarta: Erlangga, 2010.
Mahmudi. Manajemen  Keuangan  Daerah.
Jakarta: Erlangga, 2009. Mardiasmo. Perpajakan, Edisi  Revisi 2011. Yogyakarta: Andi, 2011. Mudraja.
Ekonomi Pembangunan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003. Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi. Metodologi  Penelitian .  Jakarta:  Bumi
Aksara, 2007.
Sugiono, Memahami  Penelitian  Kualitatif .
Bandung: Alfabeta, 2014.
Sugiyono. Memahami  Penelitian  Kualitatif . Bandung : Alfabeta, 2014. Syaukani,  at  all. Otonomi  Daerah  Dalam
Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Wawancara  Dengan  Bapak  Dani  Eka Rahardian.
Wawancara  Dengan  Bapak  Dani  Eka Rahardian.
Widjaja. Otonomi  Daerah  dan  Daerah
Otonom . Jakarta: PT. Grafindo
Persada, 2004.