## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN SURAT TANDA REGISTRASI (STR) BAGI TENAGA KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Implementation Of Register Registration Policy (STR) For Health Workers Of Central Kalimantan Province
Bulkani *

## Agus Harianto
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia
email:
bulkani@umpalangkaraya.ac.id

## Abstrak
Seseorang  yang  telah  lulus  dan  menyandang  gelar  tenaga  kesehatan  ,  sebelum bersentuhan langsung dengan masyarakat atau memberikan pelayanan Publik dan sesuai  amanah  UU  kesehatan  wajib  memiliki  Surat  Tanda  Registrasi  /  STR.
Berdasarkan  survey  awal  dalam  pembuatan  STR  masih  terdapat  keluhan  atau kesulitan dari pemohon tenaga kesehatan tata cara registrasi dan mengingat luas wilayah  dan  pembayaran  yang  melalui  Bank  menjadi  hambatan  tersendiri  bagi tenaga kesehatan dalam memperoleh Surat Tanda Registrasi. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pembuatan Surat Tanda Registrasi tersebut  pada  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Kalimantan  Tengah  dan  faktor-faktor yang  mempengaruhi  kebijakan  tersebut.  Empat  faktor  yang  mempengaruhi implementasi kebijakan menurut teori George C. Edward III, yaitu: komunikasi, sumber  daya,  disposisi,  dan  Struktur  Birokrasi.  Metode  yang  digunakan  adalah penentuan  kualitatif  deskriptif  informan  bola  salju  sedangkan  informan  kunci adalah  bagian  kepala  seksi  SDM  dan  bagian  pendaftaran  seksi  Registrasi  Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  Implementasi  kebijakan  pembuatan Surat Tanda Registrasi telah dijalankan sesuai dengan amanah undang-undang dan Peraturan  Menteri  Kesehatan,  Akan  tetapi  belum  sesuai  dengan  apa  yang diharapkan oleh publik, karena ada faktor yakni sumber daya, terutama sumber dana  dan  fasilitas  yang  masih  terbatas,  server  yang  sering  gangguan  .  Jadi meskipun  sumber  daya  manusianya  sudah  memadai,  faktor  komunikasi  sudah baik,  faktor  disiposisi  dan  struktur  birokrasi  juga  sudah  baik,  tapi  apabila  tidak didukung  oleh  sumber  daya  dan  fasilitas  yang  memadai  terutama  sumber  dana maka kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

## Kata Kunci:
Impelmentasi
Kebijakan Surat Tanda Register Tenaga Kesehatan
Keywords : Impelmentation Policy
Letter of Register Sign Healthcare personnel

## Accepted
January 2019

## Published
April 2019

## Abstract
A  person  who  has  graduated  and  holds  a  degree  in  healthcare  personnel,  before contact  directly  with  the  community  or  provides  public  services  and  according  to  the health LAW mandate must have a registration letter/STR. Based on the initial survey in STR making still, have complaints or difficulties from the applicant medical personnel registration  and  considering  the  area  and  payment  through  the  Bank  becomes  a separate obstacle for health workers in obtaining the registration letter. This research is to find out how the registration policy is implemented in the provincial health office of Central  Kalimantan  and  the  factors  affecting  the  policy.  Four  factors  influencing  the implementation of the policy according to the theory of George C. Edward III, namely: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The method used is a  qualitative  determination  of  the  descriptive  snowball  informant  while  the  key informant  is  a  section  of  the  head  of  the  HUMAN  Data  collection  techniques  with observation, interviews, and documentation.
The  results  of  this  study  concluded  that  the  implementation  of  the  Register  of registration letter policy has been executed in accordance with the mandate of law and regulation of the Minister of Health, but not in accordance with what is expected by the public, because there are Factor IE resources, especially the source of funds and facilities  are  still  limited,  servers  are  often  disruptions.  So  even  though  the  human resources  are  adequate,  communication  factors  are  good,  the  disposing  factor  and bureaucratic structure are also good, but if not supported by resources and facilities are adequate  especially  the  source  of  funds  then  the  policy  Can  not  be  implemented properly.
Bulkani,    Harianto  A.  2019.  Implementasi  Kebijakan  Pembuatan  Surat  Tanda  Registrasi  (STR)  Bagi  Tenaga  Kesehatan  Provinsi Kalimantan Tengah

## PENDAHULUAN
Dalam menjalankan tugasnya, tenaga kesehatan  yang  ada  di  Indonesia  membutuhkan  surat tanda  registrasi  (STR)  .  Surat  Tanda  Registrasi  yang disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah  kepada  tenaga  kesehatan  yang  telah memiliki  sertifikat  kompetensi.  Dengan  STR,  maka tenaga  kesehatan  dapat  melakukan  aktivitas  pelayanan kesehatan pada masyarakat.  Untuk mendapatkan STR, tenaga  kesehatan  harus  memiliki  ijazah  dan  sertifikat kompetensi.  Dan  Ijazah  serta  sertifikat  kompetensi tersebut  diberikan  kepada  peserta  didik  setelah dinyatakan  lulus  ujian  program  pendidikan  dan  uji kompetensi.Sertifikat  kompetensi  berlaku  selama  5 (lima)  tahun  dan  dapat  diperpanjang  setiap  5  (lima) tahun.Sesuai  dengan  Permenkes  NO  46  tahun  2013, Sertifikat kompetensi yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang melalui partisipasi tenaga kesehatan dalam  kegiatan  pendidikan  dan  atau  pelatihan  serta kegiatan  ilmiah  lainnya  sesuai  dengan  bidang  tugasnya atau  profesinya.  Perolehan  Satuan  Kredit  Profesi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  harus  mencapai minimal  25  (dua  puluh  lima)  Satuan  Kredit  Profesi selama 5 (lima) tahun. Pendaftaran STR dapat dilakukan pada dinas kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan  instansi  pelayanan  publik  Pemerintah. Pelayanan  publik  sering  disebut  sebagai  pelayanan konstitusional. Pernyataan ini disebabkan oleh klausul- klausul  konstitusi  semua  negara  yang  menyebutkan bahwa  negara  harus  memberikan  berbagai  fasilitas kepada  warga  negara.  Oleh  karena  itu  peningkatan pelayanan  yang  bermutu  adalah  merupakan  salah  satu isu  yang  sangat  krusial  dalam  studi  manajemen,  baik dalam  lingkup  manajemen  sektor  publik  maupun manajemen sektor privat. Hal ini terjadi karena di satu sisi tuntutan masyarakat terhadap perbaikan pelayanan dari tahun ke tahun menjadi semakin besar. Sementara itu praktik penyelenggaraan pelayanan tidak mengalami perbaikan  yang  berarti.  Menurut  data  pada  dinas kesehatan  jumlah  tenaga  kesehatan  non  dokter  9.434
yang  tercatat.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  dari tahun  2012  s/d  tahun  2017  jumlah  usulan  penerbitan surat  tanda  registrasi  yang  diusulkan  oleh  Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah ke Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia berdasarkan  data  Kantor  Dinas  Kesehatan  Provinsi sebanyak  6.346,  sedangkan  yang  sudah  diterbitkan STRnya  baru  3.223.  Artinya  ada  sekitar  3.123  usulan STR  yang  belum  diterbitkan.  Faktor  tersebut  terjadi karena  yang  menerbitkan  STR  adalah  Kementerian Kesehatan,  meskipun  secara  teknis  dilaksanakan  di Dinas  Kesehatan  Propinsi  Kalimantan  Tengah, Prosedur  yang  terlalu  panjang  tersebut  menjadi  salah satu faktor yang menyebabkan lambatnya implementasi kebijakan  tersebut.  Faktor  lain  yang  menarik  adalah kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Dinas Kesehatan Propinsi sebagai implementor) dan yang menjadi target group  (kelompok  sasaran)  dalam  kebijakan  tersebut adalah  tenaga  kesehatan,  dengan  demikian  yang melaksakana kebijakan tersebut adalah aparat dan yang dikenakan kebijakan itu juga adalah aparat. Dari uraian tersebut  maka  penulis  tertarik  untuk  menelitinya dengan judul Implementasi Kebijakan pembuatan surat tanda  registrasi  bagi  tenaga  kesehatan  pada  kantor dinas kesehatan provinsi kalimantan Tengah.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis peranan  Stakeholder  dalam  pelaksanaan  registrasi terhadap tenaga kesehatan masyarakat yang dikeluarkan  oleh  MTKI.  Pendidikan  Tinggi  bidang Kesehatan  memiliki  peran  dalam  pengadaan  Tenaga Kesehatan  untuk  menghasilkan  tenaga  kesehatan  yang bermutu  sesuai  dengan  Standar  Profesi  dan  Standar Pelayanan  Profesi,  sebab  untuk  memperoleh  STR, tenaga kesehatan terlebih dahulu harus memiliki ijazah dan  sertifikat  kompetensi  yang  diberikan  oleh Pendidikan Tinggi bidang Kesehatan. Objek yang diteliti dalam  penelitian  ini  adalah  peran  stakeholder  yang
dipengaruhi  oleh  keterlibatan  (interest),  kepentingan (importance)  dan  pengaruh  (influence)  berdasarkan teori  analisis  stakeholder.  Subjek  dalam  penelitian  ini adalah  kelompok  pembuat  kebijakan  yang  ditempati oleh  Majelis  Tenaga  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Tengah (MTKP Jateng), kelompok pelaksana kebijakan Fakultas Kesehatan  Masyarakat  Universitas  Diponegoro  (FKM Undip)  dan  Ikatan  Ahli  Kesehatan  Masyarakat Indonesia  Jawa  Tengah  (IAKMI  Jateng),  dan  kelompok target  Tenaga  Kesehatan  Masyarakat.  Pendekatan masalah  yang  dilakukan  adalah  pendekatan  yuridis- empiris,  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  cara menelaah,  mengutip  dan  mempelajari  ketentuan  atau peraturan-peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas sekaligus  melakukan  penelitian  langsung  di  lapangan, berdasarkan fakta yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kewajiban  dari  tenaga  kesehatan  perawat yang membuka praktik baik di dalam fasilitas pelayanan kesehatan  atau  yang  mandiri  secara  perorangan  dan berkelompok  tertuang  di  pasal  1  ayat  (1)  dari Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor  1796  /  Menkes  /  PER  /  VIII  /2011  yang berbunyi, “Tenaga kesehatan  adalah setiap orang  yang mengabdikan  diri  dalam  bidang  kesehatan  serta memiliki  pengetahuan  dan  atau  keterampilan  melalui pendidikan  di  bidang  kesehatan  yang  untuk  jenis tertentu  memerlukan  kewenangan  untuk  melakukan upaya kesehatan”. Implementasi Kebijakan Publik pada prinsipnya  adalah  cara  agar  sebuah  kebijakan  dapat mencapai  tujuannya.  Tidak  lebih  dan  tidak  kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan  dalam  bentuk  program  atau melalui  formulasi  kebijakan  derivat  atau  turunan  dari kebijakan  publik  tersebut.  Rangkaian  implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari
program,  ke  proyek  dan  ke  kegiatan.  Model  tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya  manajemen  sektor  publik.  Kebijakan diturunkan  berupa  program  program  yang  kemudian diturunkan  menjadi  proyek-proyek,  dan  akhirnya berwujud  pada  kegiatan-kegiatan,  baik  yang  dilakukan oleh  pemerintah,  masyarakat  maupun  kerjasama pemerintah dengan masyarakat.
Van  Meter  dan  Van  Horn  (dalam  Budi Winarno,  2008:146-147)  mendefinisikan  implementasi kebijakan  publik  sebagai  tindakan-tindakan  dalam keputusankeputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup  usaha-usaha  untuk  mengubah  keputusan- keputusan menjadi tindakantindakan operasional dalam kurun  waktu  tertentu  maupun  dalam  rangka melanjutkan  usaha-usaha  untuk  mencapai  perubahan besar  dan  kecil  yang  ditetapkan  oleh  keputusan- keputusan  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  organisasi publik  yang  diarahkan  untuk  mencapai  tujuan  yang telah  ditetapkan.  Keberhasilan  implementasi  menurut Merilee  S.  Grindle  (dalam  Subarsono,  2011:  93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content  of  policy)  dan  lingkungan  implementasi (context  of  implementation).  Variabel  tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau  target  group  termuat  dalam  isi  kebijakan,  jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauh mana perubahan  yang  diinginkan  dari  sebuah  kebijakan, apakah  letak  sebuah  program  sudah  tepat,  apakah sebuah  kebijakan  telah  menyebutkan  implementornya dengan  rinci,  dan  apakah  sebuah  program  didukung oleh sumberdaya yang memadai.
Pelayanan  publik  menurut  Sinambela  (2005) adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap  sejumlah  manusia  yang  memiliki  setiap kegiatan  yang  menguntungkan  dalam  suatu  kumpulan atau  kesatuan,  dan  menawarkan  kepuasan  meskipun hasilnya  tidak  terikat  pada  suatu  produk  secara  fisik. Agung Kurniawan (2005) mengatakan bahwa pelayanan
Bulkani,    Harianto  A.  2019.  Implementasi  Kebijakan  Pembuatan  Surat  Tanda  Registrasi  (STR)  Bagi  Tenaga  Kesehatan  Provinsi Kalimantan Tengah
publik  adalah  pemberian  pelayanan  (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan  pada  organisasi  itu  sesuai  dengan  aturan pokok  dan  tata  cara  yang  telah  ditetapkan.  Menurut Purwanto  dan  Sulistyastuti  (2012:21),“implementasi intinya  adalah  kegiatan  untuk  mendistribusikan keluaran  kebijakan  (to  deliver  policy  output)  yang dilakukan  oleh  para  implementor  kepada  kelompok sasaran  (target  group)  sebagai  upaya  untuk mewujudkan kebijakan”. Menurut Agustino (2008:139), “implementasi  merupakan  suatu  proses  yang  dinamis, dimana  pelaksana  kebijakan  melakukan  suatu  aktivitas atau  kegiatan,  sehingga  pada  akhirnya  akan mendapatkan  suatu  hasil  yang  sesuai  dengan  tujuan atau  sasaran  kebijakan  itu  sendiri”.  Sedangkan  Lewis dan  Gilman  (2005)  mendefinisikan  pelayanan  publik sebagai  berikut:  Pelayanan  publik  adalah  kepercayaan publik. Warga negara berharap pelayanan publik dapat melayani  dengan  kejujuran  dan  pengelolaan  sumber penghasilan secara tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pelayanan publik yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan menghasilkan  kepercayaan  publik.  Dibutuhkan  etika pelayanan  publik  sebagai  pilar  dan  kepercayaan  publik sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang baik (KajianPustaka.com_pelayanan publik).
Pelayanan publik (public service) adalah suatu pelayanan  atau  pemberian  terhadap  masyarakat  yang berupa  penggunaan  fasilitas  –fasilitas  umum,  baik  jasa maupun non jasa, yang dilakukan oleh organisasi publik dalam hal ini suatu pemerintahan. Dalam pemerintahan pihak  yang  memberikan  pelayanan  adalah  aparatur pemerintahan beserta segenap kelengkapan kelembagaannya  (Ahmad  Ainur  Rohman,  2010). Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa pelayanan  publik  merupakan  segala  kegiatan  dalam rangka  pemenuhan  kebutuhan  dasar  sesuai  dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atau suatu barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  yang  terkait
dengan  kepentingan  publik.  Adapun  penyelenggaranya adalah  lembaga  dan  petugas  pelayanan  publik  baik pemerintah  daerah  maupun  badan  usaha  milik  negara (BUMN)  yang  menyelenggarakan  pelayanan  publik. Penerimaan pelayanan publik adalah orang perseorangan  dan  atau  kelompok  orang  dan  atau badan  hukum  yang  memilki  hak,  dan  kewajiban terhadap suatu pelayanan publik.
Terdapat empat unsur penting dalam proses pelayanan publik berdasarkan Bharata (2004), yaitu :
1. Penyedia  layanan,  yaitu  pihak  yang  dapat memberikan  suatu  layanan  tertentu  kepada konsumen,  baik  berupa  layanan  dalam  bentuk penyediaan  dan  penyerahan  barang  (goods)  atau jasa-jasa (services).
2. Penerima  layanan,  yaitu  mereka  yang  disebut sebagai  konsumen  yang  menerima  berbagai layanan dari penyedia layanan.
3. Jenis  layanan,  yaitu  layanan  yang  dapat  diberikan oleh  penyedia  layanan  kepada  pihak  yang membutuhkan layanan.
4. Kepuasan  pelanggan,  dalam  memberikan  layanan penyedia  layanan  harus  mengacu  pada  tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini sangat  penting  dilakukan  karena  tingkat  kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang dan atau jasa yang mereka nikmati.
Ciri-ciri  pelayanan  publik  yang  baik  adalah memiliki  unsur-unsur  sebagai  berikut  (Kasmir,  2006): Tersedianya  staf  yang  baik,tersedianya  sarana  dan prasarana  yang  baik,  bertanggung  jawab  kepada  setiap nasabah  (pelanggan)  sejak  awal  hingga  akhir,mampu melayani secara cepat dan tepat,mampu berkomunikasi,  memberikan  jaminan  kerahasiaan setiap transaksi,memiliki pengetahuan dan kemampuan yang  baik,  berusaha  memahami  kebutuhan  nasabah (pelanggan),  mampu  memberikan  kepercayaan  kepada nasabah (pelanggan).
Perawat  adalah  seseorang  yang  telah  menyelesaikan program  pendidikan  keperawatan  baik  di  dalam maupun  di  luar  negeri  yang  diakui  oleh  Pemerintah Republik  Indonesia,  teregister  dan  diberi  kewenangan untuk  melaksanakan  praktik  keperawatan  sesuai dengan  peraturan  perundangundangan.  Perawat profesional  adalah  tenaga  profesional  yang  mandiri, bekerja secara otonom dan berkolaborasi dengan yang lain  dan  telah  menyelesaikan  program  pendidikan profesi  keperawatan,  terdiri  dari  ners  generalis,  ners spesialis  dan  ners  konsultan.  Jika  telah  lulus  uji kompetensi yang dilakukan oleh badan regulatori yang bersifat otonom, selanjutnya disebut Registered Nurse (RN).  Menurut  PPNI  perawat  profesional  adalah tenaga  keperawatan  yang  berasal  dari  jenjang pendidikan  tinggi  keperawatan  (ahli  madya,  ners,  ners spesialis, ners konsultan).
Berkaitan  dengan  masalah  pelayanan  publik,  Dinas Kesehatan  Provinsi  Kalimantan  Tengah  Melalui  MTKP pada hakekatnya dituntut untuk memberikan pelayanan yang  berkualitas  dengan  tujuan  akhir  tercapainya kepuasan  seluruh  Nakes  di  Provinsi  Kalimantan Tengah.  Implementasi  Pelaksanaan  registrasi  dapat berjalan lancar apabila terdapat kesesuaian antara nilai kinerja  pelayanan  dengan  nilai  kinerja  harapan  tenaga kesehatan  terhadap  pelayanan  itu  sendiri.  Kualitas pelayanan  diartikan  sebagai  penilaian  pelanggan terhadap tingkat keunggulan instansi tersebut. Dengan kata  lain  tindakan  pelanggan  akan  sangat  ditentukan oleh  penilaian  yang  dilakukan  dan  diberikan  oleh instansi.  Kualitas  pelayanan  publik  merupakan  suatu metode  yang  diturunkan  secara  empiris  yang  dapat digunakan oleh organisasi atau instansi pelayanan untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  aparaturnya.  Metode ini  meliputi  pengembangan  dan  pemahaman  mengenai kebutuhan layanan yang dirasakan oleh pelanggan atau masyarakat. Ini diukur dari persepsi kualitas pelayanan bagi  organisasi  atau  instansi  yang  bersangkutan, kemudian  dibandingkan  terhadap  sebuah  organisasi yang “sangat baik”.
Peneliti menggunakan lima komponen model pelayanan sebagai  penentu  keberhasilan  suatu  pelaksanaan pembuatan Surat Tanda Registrasi, yaitu:
Pertama, Kehandalan  merupakan  kemampuan  untuk melaksanakan  pelayanan  yang  dijanjikan  dengan  tepat, akurat, terpercaya, konsisten dan kesesuaian pelayanan dalam  pelayanan  pembuatan  Surat  Tanda  Registrasi bagi  tenaga  kesehatan  di  provinsi  Kalimantan  tengah. Kehandalan  mencerminkan  kemampuan  aparatur dalam  melayani  masyarakat  apabila  aparatur  sudah mampu  melakukan  tugas  dengan  handal  maka pelayanan lebih menjadi maksimal.
Kedua ,  Daya  Tanggap  merupakan  kemampuan aparatur  yang  bertugas  di  MTKP  untuk  membantu Nakes  dalam  memberikan  pelayanan  khususnya  dalam pelayanan pembuatan Surat Tanda Registrasi. Aparatur dapat  memberikan  pelayanan  dengan  cepat  dan tanggap  dalam  mengatasi  keluhan  atau  hambatan  yang ada.
Ketiga, Jaminan  merupakan  pengetahuan  dan kesopanan  aparatur  serta  kemampuan  mereka  untuk menimbulkan  kepercayaan  dan  keyakinan  dalam memberikan  pelayanan  pembuatan  Surat  Tanda Registrasi tersebut.
Keempat, Empati merupakan sikap personal aparatur sipil  yang  bertugas  di  MTKP  untuk  memahami kebutuhan  dan  keluhan  Nakes  dalam  melakukan komunikasi  pada  pelayanan  pembuatan  Surat  Tanda Registrasi.
Kelima, Bukti  Fisik  merupakan  tersedianya  fasilitas fisik dan peralatan yang dapat mendukung pelayanan di MTKP  dalam  pembuatan  STR  di  Provinsi  Kalteng. Fasilitas  maupun  Peralatan  yang  tesedia  di  MTKP sangat  dibutuhkan  oleh  Nakes  apabila  sedang melakukan  pembuatan  STR,  agar  Nakes  dapat menerima pelayanannya dengan baik.
Cara  pengurusan  STR  secara  online  adalah dengan  mengunjungi  website:  mtki.kemkes.go.id  Dari
Bulkani,    Harianto  A.  2019.  Implementasi  Kebijakan  Pembuatan  Surat  Tanda  Registrasi  (STR)  Bagi  Tenaga  Kesehatan  Provinsi Kalimantan Tengah
pencanangan  STR  online  (Maret  2016)  sampai  akhir November telah diterbitkan 15.056 STR secara online.
Dengan  diberlakukan  secara  online,  maka pengurusan  STR  secara  manual  secara  bertahap  akan dihapuskan,  namun  untuk  reregistrasi,  masih  secara manual.  Direncanakan  tahun  2017  proses  re-regitrasi juga  dilakukan  secara  online  dan  datanya  telah terintegrasi  antara  MTKI,  MTKP  (Majelis  Tenaga Kesehatan  Provinsi)  dan  OP  (Organisasi  Profesi)  baik di  pusat  maupun  daerah.  Setelah  pengurusan  STR diberlakukan  secara  online,  maka  mulai  tahun  depan aktivitas  MTKI  lebih  mengarah  ke  pembinaan  profesi, salah  satunya  adalah  memberlakukan  P2KB  (program pendidikan  keprofesian  berkelanjutan)  berbasis  web (webinar). Dalam hal ini dituntut partisipasi yang sangat aktif  dari  seluruh  organisasi  profesi.  Sistem  Pelayanan permohonan pembuatan STR yang mengabdopsi sistim online diterapkan di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan terobosan Kementerian  Kesehatan  Melalui  MTKI  ,  berupa penyederhanaan  atas  prosedur  birokrasi  yang  panjang yang  sebelumnya  harus  mengusulkan  secara  manual dan  waktu  penyelesaian  yang  memakan  waktu berbulanbulan  bahkan  tahun  ,  menjadi  lebih  singkat dalam  mendapatkan  pelayanan  pengusulan  penerbitan STR.
Sebelumnya  Implementasi  /  prosedur  untuk mengajukan  permohonan  STR  ,  Nakes  harus  melalui beberapa  tahapan  yang  terdiri  atas  :  1)  menyerahkan berkas (meliputi surat permohonan ,surat rekomendasi organisasi profesi,copy ijazah legalisir ,pas fotho ,bukti pembayaran  via  transfer,copy  legalisir  sertipikat kompetensi  ,masing2  tiga  rangkap  dalam  map.  2) Verifikasi MTKP divisi registrasi 3) Proses input data / sofware  4)  selanjutnya  apabila  dinyatakan  lengkap berkas  akan  dikirim  ke  MTKI  dijakarta  dan  nakes tinggal  menunggu  STR  terbit.  Dalam  proses  tersebut memakan  waktu  yang  cukup  lama  kurang  lebih  satu tahun,  Melalui  sistim  online,  4  proses  tersebut
disatukan  dalam  satu  meja.  Jadi,  Nakes  hanya  perlu mengantri  1  kali  saja  untuk  mendapatkan  pelayanan permohonan  STR.  Tujuan  dilakukannya  terobosan  ini adalah  untuk  meningkatkan  kepastian  layanan pembuatan  dan  perpanjangan  STR  kepada  Tenaga Kesehatan  yang  dinilai  semakin  peka  terhadap perlakuan  pelayanan  dari  petugas  dan  infrastruktur pelayanan  baik  yang  positif  maupun  negatif,  selain  itu juga dapat meminimalisir praktek percaloan.
Dalam  setiap  proses  Implementasi  pelayanan terhadap  masyarakat  /  tenaga  kesehatan  pasti  masih menghadapi  permasalahan  karena  tidak  ada  pelayanan yang  sempurna.  Hal  ini  disadari  benar  oleh  MTKP Kantor  Dinas  kesehatan  provinsi  dalam  rangka membuat pelayanan yang lebih efektif dan efisien, yaitu dengan  aplikasi  sistem  online.  Harapannya  dengan menggunakan aplikasi oneline dapat memperlancar dan mempersingkat  waktu  layanan.  Namun  mengingat masing  –  masing  Kantor  dinas  kesehatan/MTKP mempunyai kondisi dan keadaan yang berbeda  – beda baik  jarak  tempuh  dan  letak  geografis  dan  lain sebagainya,  hal  ini  menjadi  catatan  tersendiri  bagi pemberlakuan  implementasi  pengusulan  STR  dengan sistim online maupun manual. Dinas kesehatan Provinsi Kalimantan tengah / MTKP merupakan salah satu yang mempunyai  wilayah  kerja  dan  letak  geografis  yang sangat luas. Keadaan ini dirasakan sangat menghambat dalam  proses  pembutan  STR  walaupun  dengan  sistim online  ,  karena  nakes  tetap  harus  dating  ke  kantor dinas  kesehatan  /  MTKP  untuk  menyerahkan berkas bukti fisik.
Kebijakan registrasi tenaga kesehatan diimplementasikan  oleh  aparat  yang  sudah  memahami apa  yang  harus  dilakukan  yakni  keputusan–keputusan kebijakan  dan  perintah-perintah  harus  diteruskan kepada  aparat  yang  tepat  sebelum  keputusan keputusan  dan  perintah-perintah  itu  dapat  diikuti. Berdasarkan  hasil  pengamatan  menunjukkan  bahwa pelaksanaan  kebijakan  surat  tanda  registrasi  tenaga
kesehatan  sudah  tepat  yakni  dilaksanakan  oleh  aparat yang  ada pada Dinas Kesehatan yang disamping punya kewenangan  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku,  juga sudah  diberikan  sosialisasi  bahkan  pelatihan  sehingga aparat  pada  dinas  kesehatan  sudah  sangat  tepat melaksanakan kebijakan tersebut.
Sumber  daya  juga  berkaitan  dengan  fasilitas- fasilitas  yang  diperlukan  untuk  mengimplementasikan kebijakan surat tanda registrasi tenaga kesehatan yakni dengan  ketersediaan  sarana  fisik  misalnya  gedung  dan ruangan.  Gedung  yang  tersedia  pada  Dinas  Kesehatan sudah  memadai,  hanya  ruangan  yang  tersedia  bagi aparat  yang  mengimplementasikan  surat  tanda registrasi  tenaga  kesehatan  berdasarkan  hasil pengamatan belum memadai. Luas ruangan hanya 5m x 4m  (menurut  data  Dinas  Kesehatan  2017).  Ruangan tersebut  mampu  menampung  semua  aparat  pada  sub bagian  registrasi  tenaga  kesehatan  tapi  ketika  akan ditambahkan kursi untuk pegawai yang akan bermohon surat  tanda  registrasi  tidak  memungkinkan.  Hal tersebut  sejalan  dengan  hasil  pengamatan  yang menunjukkan bahwa apabila sampai 2 orang atau lebih yang  datang  berurusan  surat  tanda  registrasi  maka harus antri masuk ruangan atau berdiri di loket ketika berurusan. Hal lain yang berkaitan dengan sumber daya tersebut  adalah  dukungan  dana  dan  fasilitas  yang tersedia  yang  sangat  terbatas  bahkan  ada  prosedur kegiatan  yang  belum  disiapkan  anggarannya,  misalnya dana  untuk  mengcopy  sertifikat,  biaya  untuk menjemput  serifikat  dari  Jakarta  serta  mengirim sertifikat  sampai  kepada  yang  bermohon  tidak dianggarkan,  sehingga  menyulitkan  aparat  untuk mengirimkan  langsung  kepada  pemiliknya.  Selama  ini menunggu  banyak  dulu  baru  dikirim  atau  menunggu pemilik yang datang mengambil sendiri.
Disposisi  Jika  para  pelaksana  dalam  hal  ini aparat bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal  ini berarti  adanya  dukungan. Para pelaksana kebijakan  surat  tanda  registrasi  tenaga  kesehatan
bersikap  sangat  mendukung  kebijakan  tersebut.  Hal tersebut  dapat  dibuktikan  dengan  tersedianya informasi  bagi  pemohon  surat  tanda  registrasi  tenaga kesehatan baik secara online maupun yang manual yang tertempel  dipapan  informasi  pada  Dinas  Kesehatan maupun di depan pintu masuk ruangan pada sub bagian registrasi  dan  termasuk  juga  menyiapkan  formulir  dan kebutuhan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  kebijakan tersebut.  kebijakan  dilaksanakan  secara  efektif  kalau mendapat  dukungan  dari  para  pelaksana  kebijakan yakni  aparat  Disamping  hal  tersebut  diatas  kebijakan dilaksanakan  dengan  efektif  kalau  para  pelaksana memiliki kecenderungan adalah watak dan karakteristik yang  dimiliki  oleh  implementor  seperti  komitmen aparat  pada  Dinas  kesehatan,  berdasarkan  hasil observasi  menunjukkan  bahwa  komitmen  aparat  yang mengimplementasikan  kebijakan  surat  tanda  registrasi tenaga kesehatan sangat baik karena setiap surat tanda registrasi yang sudah diterbitkan akan langsung dicopy dan  disahkan  baik  diminta  oleh  pemiliknya  maupun tidak.
Dengan  mengcopykan  setiap  sertifikat  yang sudah  terbit  membuktikan  bahwa  aparat  yang melaksanakan  kebijakan  tersebut  memiliki  komitmen yang  kuat  untuk  mendukung  kebijakan  tersebut meskipun  dipahami  bahwa  pada  prosedur  tidak  ada ketentuan yang mengharuskan sertifikat tersebut harus dicopykan  dan  hal  tersebut  dilakukan.  Kemudian berkaitan dengan kejujuran, aparat dalam melaksanakan kebijakan registrasi tersebut berdasarkan  hasil  pengamatan  menunjukkan  bahwa pada  papan  informasi  telah  diumumkan  bahwa  tidak dibenarkan  untuk  memungut  biaya  yang  tidak  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku  dan  itupun  harus dibayar  pada  bank  yang  telah  ditunjuk  oleh  Menteri Kesehatan Republik Indonesia, jadi pada saat berurusan hanya  melampirkan  bukti  pembayaran  dari  bank. Dengan  demikian,  pada  saat  bermohon  surat  tanda registrasi  tenaga  kesehatan  maka  bukti  setoran  dari bank yang dilampirkan bersama persyaratan lainnya dan
Bulkani,    Harianto  A.  2019.  Implementasi  Kebijakan  Pembuatan  Surat  Tanda  Registrasi  (STR)  Bagi  Tenaga  Kesehatan  Provinsi Kalimantan Tengah
tidak  ada  pembayaran  berupa  uang  baik  pada  saat memasukkan  permohonan,  maupun  pada  saat menerima persyaratan. Disposisi juga berkaitan dengan sifat  demokratis  aparat  dalam  mengimplementasikan kebijakan registrasi tenaga kesehatan. Sikap demokratis aparat  dalam  melaksanakan  kebijakan  registrasi tersebut  yakni  memberikan  pengertian/  pemahaman akan  pentingnya  sertifikat  tersebut  dan  apabila  terjadi berkas  atau  pensyaratan  tidak  lengkap  maka  akan segera  dihubungi  baik  melaui  kontak  pribadi  berupa handphone maupun menghubungi instansinya, sehingga akan  cepat  melengkapi  berkas  yang  masih  dianggap kurang. Sikap demokratis yang ditunjukkan oleh aparat terlihat  juga  pada  saat  sertifikatnya  telah  diterbitkan yakni mengirim langsung ke alamat yang berhak.

## KESIMPULAN
Implementasi  kebijakan  registrasi  tenaga kesehatan  pada  Dinas  Kesehatan  Propinsi  Kalimantan Tengah  belum  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan, karena ada faktor yakni sumber daya, terutama sumber dana  dan  fasilitas  yang  masih  terbatas,  server  yang sering  overload,  sehingga  implementasi  kebijakan tersebut belum dapat dilakukan sesuai dengan harapan publik  tenaga  kesehatan.  Jadi  meskipun  sumber  daya manusianya  sudah  memadai,  faktor  komunikasi  sudah baik, faktor disiposisi dan struktur birokrasi juga sudah baik, tapi apabila tidak didukung oleh sumber daya dan fasilitas  yang  memadai  terutama  sumber  dana  maka kebijakan  tersebut  tidak  dapat  dilaksanakan  dengan baik.
Pelayanan  permohonan  STR  secara  online maupun manual bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan dan mempermudah tenaga kesehatan dalam  mendapatkan  STR.  Dalam  pelaksanaan Implementasi  dilapangan  belum  dapat  memangkas waktu berurusan, misalnya harus antri transfer dibank yang  letaknya  diluar  kantor  dinas  kesehatan  provinsi, uji kompetensi yang dilakukan oleh institusi pendidikan
masing-masing organisasi profesi,Selanjutnya mengingat jangkauan  layanan  Kantor  dinas  kesehatan  provinsi Kalimantan  tengah  yang  cukup  luas  meliputi  beberapa Kabupaten  maka  faktor  geografis  menjadi  kendala untuk  memberikan  pelayanan  permohonan  STR mengingat jarak yang begitu jauh dan keberadaan loket pelayanan  hanya  di  kantor  dinas  kesehatan  kota Palangka Raya.

## REFERENSI
Agung, Kurniawan. 2005 . Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta. Penerbit Pembaharuan.
Arif,  Furchan.  2007. Pengantar  Penelitia  dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Artikunto, S. 2005. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek. Jakarta : Gema Insani.
Atep. 2004. Dasar-Dasar Pelayanan Prima cet 2. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
Kasmir. 2005. Etika Customer Service . Jakarta : PT Raja Gravindo Persada Moenir,  H.A.S.  2010. Manajemen  Pelayanan  Umum  Di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
Pasolong,  Harbani.  2012. Teori  Administrasi  Publik.. Yogyakarta: Alfabeta.
Rohman, Ahmad Ainur dkk. 2010. Reformasi Pelayanan Publik. Malang: Program Sekolah Demokrasi Saefullah.  2007. Konsep  dan  Metode  Pelayanan  Umum yang  Baik, dalam  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik. Sumedang: Fisip UNPAD Samudra. Sinambela,  Lijan  Poltak.  2006. Reformasi  Pelayanan Publik:Teori,  Kebijakan,  dan  Implementasi. Jakarta: PT. BumiAksara.
Surjadi.    2012. Pengembangan  Kinerja  Pelayanan  Publik . Bandung: Refika Aditama.
Wahab,  Abdul  Solichin.  2008. Analisis  Kebijakan  dari
Formulasi  ke  Implementasi  Kebijakan  Negara. Jakarta : PT.Bumi Aksara Adya Barata.
Wibawa.  2004. Kebijakan  Publik  Proses  dan  Analisis.
Jakarta
Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi  Kasus. Yogyakarta  :  Center  of  Academic Publishing Service (CAPS).