## Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Gugatan Murabahah Di Pengadilan Agama Kota Kediri
(Studi Putusan Tingkat Pertama  No.0176/Pdt.G/2020/Pa.Kdr Dan Putusan Banding No.487/Pdt.G/2020/Pta.Sby)
Eliana Lailatul Khofifa 1 , Trinah Asi Islami 2
1 Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah , Universitas Hasyim Asy’ari, Alamat Jalan Irian Jaya No. 55 Tebuireng, Jombang, 61471
E-mail : elianalailatul10@gmail.com
2 Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah , Universitas Hasyim Asy’ari., Alamat Jalan Irian Jaya No. 55 Tebuireng, Jombang, 61471
E-mail : trinahislami@unhasy.ac.id
Abstract— This study intends to examine problems related to the Ratio of Judges at the First Level Court of the Religious Courts  of  Kediri  City  with  the  Appellate  Panel  of  Judges  in  the  Murabahah  Lawsuit  case  based  on  Decision No.0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr  and  the  Decision  No.487/Pdt.G/2020/PTA.Sby  and  to  find  out  the  legal  remedies  for  the settlement  of  the  Murabahah  lawsuit  N.0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr  in  creating  legal  goals  for  the  plaintiff.  In  writing  this study using library research because it uses library materials as the main data source. The results of the study show that the decision  of  the  case  No.0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr  determined  the  Religious  Court  of  the  City  of  Kediri  that  it  did  not adjudicate the case of accounts receivable, the decision of the case No.487/Pdt.G/2020/PTA.Sby the lawsuit filed could not accepted on the grounds of the decision of the panel of judges at the appellate level stating that the lawsuit filed contains a formal defect or lawsuit or is premature and obscuur libel. So in this case to create a legal goal for the plaintiffs, namely by filing the Aquo case in the District Court.
Keywords — : Case Settlement;  Murabahah Lawsuit; Religious Court.

## I. PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara hukum dimana setiap masyarakat harus  mentaati dan mentaati hukum yang berlaku, maka dari itu pemerintah  membentuk  lembaga  peradilan.  Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  menjelaskan  bahwa  “pengadilan agama  mempunyai  tugas  dan  wewenang  untuk  mempertimbangkan,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara  tingkat  pertama  di kalangan  umat  Islam  dalam  bidang-bidang  berikut:  perkawinan,  warisan,  wasiat,  sponsor,  hadiah,  Zakat,  Ekonomi  Infaq, Sedekah, Syariah.” 1
Dalam  transaksi  ekonomi  antara  satu  pihak  dengan  pihak  lainnya  pasti  timbul  perselisihan.  Kontroversi  adalah  apa  yang menyebabkan ketidaksepakatan, argumen atau perselisihan. 2 Hal ini terjadi ketika salah satu pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan  ketidakpuasan  atau  kekhawatirannya  secara  langsung  kepada  pihak  yang  diduga  menyebabkan  kerugian  atau kepada  pihak  lain.  Yang  dimaksud  adalah  proses  peradilan  dalam  rangka  inkuisis,  dalam  hal  ini  berdasarkan  Pasal  55  (2) Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  yang  menjelaskan  “Jika  terjadi  perselisihan,  itu  akan  diselesaikan  sesuai  dengan Konvensi Syariah.” 3 Dalam  ekonomi  Islam,  perselisihan  dapat  diselesaikan  dengan  keadilan  dan  bukan  melalui  litigasi.  Suatu proses non-yudisial, yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa,  khususnya arbitrase, konsultasi, negosiasi,  konsiliasi, mediasi, dan pertimbangan ahli, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan kesepakatan damai. 4
Salah  satu  Pengadilan  di  Jawa  Timur  yang  menyelesaikan  perkara  sengketa  ekonomi  ini  adalah  Pengadilan  Agama  Kota Kediri  Kelas  1B  yang  terletak  di  kota  Kediri.  Sengketa  ekonomi  di  Pengadilan  Agama  ini  dengan  Putusan  perkara Nomor.0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr  yang  berawal  dari  gugatan  yang  diajukan  oleh  dua  orang  pihak  kepada  PT.  Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur  dan salah satu pihak nasabah dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur serta DJKN Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang  dan  Badan  Pertanahan  Nasional.  Perkara  ini  bermula  penggugat  1  memiliki
1 Pasal 49 Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
2 https://kbbi.kemendikbud.go.id/ (diakses Pada tanggal 5 Desember 2021, Pukul 23.33)
3 Farhan  Asyhadi,  2020, Analisis  Puutusan  Hakim  Dalam  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan  tentang  Wanprestasi  Akad Murabahah , Buana Ilmu, Vol.5, No.1, hal. 188
4 Muhammad Jamaludin Ghofur, 2017, Tinjauan Yuridis Gugatan Perdata Sederhana Menurut Perma Nomor 2 tahun 2015 , Lex et Societatis , Vol.5, No.1, hal.
tanah  dan  bangunan  yang  bersertifikat  (SHM)  NO.1262  yang  dibeli  bersama  dengan  salah  satu  pihak  Tergugat  II  yang merupakan nasabah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
Tanah dan bangunan tersebut diatas namakan tergugat 2 yang bertujuan agar dapat meminjam untuk tambahan modal usaha, namun  dengan  ketentuan  membuat  kesepakatan  bahwa  tanah  dan  bangunan  tersebut  tidak  untuk  dijual.  Ternyata  Tanah  dan Bangunan  tersebut  digunakan  untuk  jaminan  pada  PT.  Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa  Timur  selanjutnya  disebut  sebagai pihak  Tergugat  I,  berjalannya  kredit  Tergugat  II  juga  membuat  suatu  kesepakatan  hutang  dengan  seorang  pihak  kedua  yang selanjutnya  sebagai  penggugat  kedua  dengan  jaminan/anggunan  tanah  dan  bangunan  tersebut  dan  melakukan  perjanjian  yang isinya  apabila  tidak  bisa  mengembalikan  hutangnya  maka  akan  menjual  bersama  tanah  dan  bangunan  dengan  Sertifikat  Hak Milik(SHM) Nomor 1262.
Seiring  proses  pembiayaan  Tergugat  II  dan  Tergugat  I,  terungkap  bahwa  Tergugat  II  dalam  perkara  hutang  piutang berdasarkan Akad No.78 tentang Kredit Pemilikan Rumah iB Griya Barokah Musyarakah Mutanaqishah tanggal 31 Juli 2019 ini  macet, sehingga tergugat II melakukan pelelangan  yang dijamin oleh DJKN (Turut tergugat I). Dalam  hal ini kedua pihak penggugat  tidak  terima.  Keduanya  juga  menggugat  Badan  Pertanahan  Nasional  Kediri  (Tergugat  II).  Namun  pihak  DJKN belum  melakukan  pelelangan  dikarenakan  pejabat  lelamg  kelas  1  membatalkan  lelamg  karena  pengumumannya  tidak  sama dengan peraturan perundang-undangan yang disebabkan karena terdapat kesalahan redaksi berupa pencantuman alamat website pada aplikasi. Pembatalan ini tercantum dalam surat pernyataan dan telah diterbitkan register pembatalan. Perkara ini termasuk gugatan  murabahah  karena  pihak  tegrgugat  II  sebagai  nasabah  bank  tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya.  Dalam  perkara  ini sampai diajukam ke tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan Latar belakang diatas maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana Ratio Decidendi Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama Pengadilan Agama Kota Kediri dengan Majelis Hakim  tingkat  Banding  dalam  perkara  Gugatan  Murabahah  berdasarkan  putusan  No.0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr  dan Putusan No.487/Pdt.G/2020/PTA.Sby ?
2. Bagaimana  upaya    hukum  penyelesaian  perkara  Gugatan  Murabahah  No.0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr  dalam  menciptakan tujuan hukum bagi penggugat?

## Tujuan Penelitian
1. Untuk  mengetahui Ratio  Decidendi Majelis  Hakim  tingkat  Pertama  Pengadilan  Agama  Kota  Kediri  dengan  Majelis Hakim tingkat Banding.
2. Untuk  mengetahui  upaya    hukum  penyelesaian  perkara  Gugatan  Murabahah  N.0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr  dalam menciptakan tujuan hukum bagi penggugat.

## II. TINJAUAN TEORITIS

## A. Perjanjian Murabahah
Murabahah secara  bahasa  berasa  dari  kata  حبر  ( Ribhu )  yang  artinya  keuntungan, Murabahah atau Ba’bitsmanil  ajil Secara Termonologi murabahah merupakan pembiayaan yang dimana saling menguntungkan antara Shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan harga pengadaan barang dan harga jual beli terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi Shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. 5 Dalam Transaksi  yang ada dalam perjanjian murabahah penjual harus  memberikan informasi pada pembeli terkait dengan   harga pokok(modal)  barang    dan  pembeli  membelinya  berdasarkan  harga  pokok  tersebut  kemudian  memberikan  margin keuntungan  kepada  penjual  sesuai  dengan  kesepakatan. 6 Pada Pasal  1  angka  7  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 7/46/PBI/2005  tentang  Akad  Penghimpunan  dan  Penyaluran  Dana  Bagi  Bank  yang  Melaksanakan  Kegiatan  Usaha Berdasarkan  Prinsip Syariah Menjelaskan terkait Murabahah yakni jual beli Barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
Dunia  Perbankan  Syariah  mendefinisikan  perjanjian murabahah adalah    akad  jual    beli  yang    disepakati  antara  Bank Syariah dengan nasabah dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah yang akan  dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga  beli bank dari pemasok dan margin keuntungan) pada  waktu yang ditetapkan  sesuai kesepakatan. 7

## B. Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama
1. Pengadilan Agama
Pengadilan  Agama  merupakan  bagian  dari  kekuasaan  kehakiman,  Pengadilan  agama  berkedudukan  di  ibukota kabupaten,  kota  dan  daerah  hukumnya  meliputi  wilayah  provinsi,  peradilan  agama  berwenang  memeriiksa,  mengadili,
5 Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 Angka 6.
6 Mahmudatus Sa’diyah, 2019, Fiqh Muamalah II(teori dan praktik) , Unisnu Press, Jawa Tengah, hal.28
7 Lukmanul  Hakim  dan  Amelia  Anwar,  2017, Pembiayaan  Murabahah  Pada  Perbankan  Syariah  Dalam  Perspektif  Hukum  Di  Indonesia ,  Jurnal  Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Vol.1, No.2,  hal. 218
memutus  dan  menyelesaikan  perkara  antara  orang-orang  yang  beragama  islam  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan . 8 Pengadilan  Agama  memiliki  tugas  untuk  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara- perkara    antara  orang  yang  beragama  islam.  Pengadilan  agama  merupakan  peradilan  khusus  yang  berwenang  dalam perkara perdata tertentu bagi orang islam.
Pengadilan  Agama  memiliki  suatu  kewenangan  tersendiri  yaitu  kewenangan  absolut  ( Absolute  Competency )  dan kewenangan  relatif (Relative  Competency). Kewenangan  Absolut  merupakan  kewenangan  yang  menyangkut  kekuasaan mutlak  untuk  mengadili  suatu  perkara  yang  artinya  perkara  tersebut  hanya  bisa  diperiksa  dan  diadili  oleh  Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sedangkan Kewenangan relatif merupakan kewenangan dalam mengadili suatu perkara  yang  menyangkut  wilayah/daerah  hukum( yuridiksi ),  hal  ini  berkaitan  dengan  tempat  tinggal  pihak  yang berpekara
2. Pengadilan Tinggi Agama
Pengadilan  Tinggi  Agama  adalah  salah  satu  lembaga  peradilan  di  indonesia  yang  merupakan  pengadilan  tingkat Banding.  Tugas  dari  Pengadilan  Tinggi  Agama  ini  adalah  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara-perkara yang  diputus  oleh  pengadilan  agama  dan  merupakan  pengadilan  tingkat  pertama  dan  terakir  mengenai  sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan agama di daerah hukumnya. 9
Pengadilan Tinggi Agama dapat disebut sebagai pengadilan banding terhadap perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama,  dan  memeriksa  perkara  secara de  novo (sesuai  prosedur  yang  benar).  Artinya,  Pengadilan  Tinggi  Agama memeriksa  ulang  bukti-bukti  dan  fakta  yang  ada.  Dalam  hal  ini  Pengadilan  Tingi  Agama  termasuk Judex  facti yang mana  pengadilan  memiliki  wewenang  yang  khusus  yakni  mengadili  perkara-perkara  di  tingkat  banding.Pengadilan Tinggi Agama sebagai tingkat banding wewenangnya dalam hal mengadili perkara perdata terhadap suatu putusan yang dijatuhkan  Pengadilan  tingkat  pertama  yakni  Pengadilan  Agama,  maka  para  pihak  yang  bersen.kata  dapat  meminta banding pada PTA terhadap putusan hakim yang disertakan dengan alasan-alasan bandingnya. Pengajuan upaya hukum atau Banding dapat dilakukan dengan tenggang waktu 14 hari dari pengumuman putusan pengadilan agama. Pengajuan banding harus disertai dengan alasan hukumnya.

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kepustakaan  ( library  research )  yang  mana  pada  penelitian  menggunakan  sumber  data utama  yakni  Putusan  Pengadilan  tingkat  pertama  dan  Putusan  Pengadilan  tingkat  banding,  serta  terdapat  data  sekunder didalamnya  yang  meliputi  buku-buku,  peneliti  terdahulu,  dan  karya  ilmiah  lainnya  yang  berkaitan  dengan  topik  yang  diteliti untuk  menciptakan  kejelasan  dan  keakuratan.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  dengan  menggunakan  pendekatan metode  hukum  normatif.  Metode  hukum  normatif  adalah  metode  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  menelaah dokumen  kepustakaan  atau  dokumen  sekunder. 10 Dalam  pengumpulan  data,  peneliti  menggunakan  teknik  dokumenter, pengumpulan  data  kepustakaan  dengan  membaca  buku-buku  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  diangkat.  Setelah  data terkumpul, dianalisis menggunakan metode inferensial dan deskriptif.

## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Ratio Decidendi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kota Kediri Dalam Perkara Gugatan Murabahah Berdasarkan Putusan No.0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr.
Pengambilan keputusan sangat penting bagi hakim untuk mempertimbangkan dan merundingkan sengketa. Hakim harus mampu mengolah dan mengolah data yang ditangkap dalam prosesnya agar putusan yang dibuat oleh hakim menghasilkan tujuan hukum: keadilan, kenyamanan dan kepastian hukum. Sebelum hakim memutuskan perkara, hakim meninjau kembali tuduhan  penggugat  dan  tanggapan  tergugat. Putusan  nomor  0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr  merupakan  perkara  gugatan murabahah, dalam hal ini tanah dan bangunan tersebut adalah SHM nomor 1262 milik Penggugat I dan Tergugat II, tetapi tanah  tersebut  atas  nama  Tergugat  II.  Alasan  untuk  menggunakannya  sebagai  pinjaman  gadai.  Tergugat  II  menggunakan SHM  nomor  1262  sebagai  jaminan  bagi  Tergugat  I,  setelah  itu  Tergugat  II  juga  menggunakan  SHM  nomor  1262  sebagai jaminan  bagi  Penggugat  II,  namun  seiring  berjalannya  waktu  pinjaman,  Tergugat  II  telah  lalai  membayar  hutangnya  pada Tergugat  I  maka  Tergugat  I  melakukan  pelelangan  atas  agunan  tersebut,  sehingga  dalam  hal  ini  perkara  ini  termasuk Perselisihan  hutang  dan  tuntutan  antara  penggugat  dan  tergugat  II.  Oleh  karena  itu,  ini  merupakan  sengketa  utang  antara Penggugat dan Tergugat II. Dalam hal ini, lelang barang jaminan oleh Tergugat II dihentikan karena kesalahan redaksional, dan  dalam  hal  ini  persidangan  penggugat  merupakan  kesalahan  pribadi  karena  tergugat  tidak  ada  hubungannya  dengan perkara  dan  persidangan  penggugat  prematur,  pelaksaan  lelang  agunan  juga  belum  terlaksana.  Oleh  karena  itu,  Majelis Hakim  dalam  Perkara  No.0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr  memutuskan  bahwa  Inkuisisi  Kota  Kediri  tidak  memiliki  kewenangan hakim dan tidak dapat menerima gugatan dari para penggugat.
8 Sudirman L, 2021, Hukum Acara Peradilan Agama , IPN Press, Sulawesi Selatan, hal. 5
9 Ibid ,6. 10 Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum ,  Mataram University Press, Mataram, hal. 45
B. Ratio  Decidendi  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tingkat  Banding  Pengadilan  Tinggi  Agama  Surabaya  Dalam  Perkara Gugatan Murabahah Berdasarkan Putusan No.478/Pdt.G/2020/PTA.Sby
Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri terkait perkara gugatan murabahah No.0176/Pdt.G/PTA.Sby yang memutuskan bahwa  tidak  berwenang  mengadili  dan  tidak  dapat  menerima  masalah  tersebut  ternyata  pihak  penggugat  tidak  dapat menerima  putusan  tersebut,  sehingga  pihak  penggugat  mengajukan  upaya  banding.  Pada  Gugatan  Murabahah  ini  majelis hakim  tingkat  banding  dengan  hakim  tingkat  pertama  tidak  sependapat,  karena  dalam  hal  ini  perkara  yang  diajukan penggugat  adalah  terkait  pembatalan  lelang,  namun  gugatan  yang  diajukan  para  penggugat  merupakan  gugatan Prematur dan Obscure  libel karena  penggugat  tidak  memiliki  hubungan  hukum  baik  dengan  tergugat  dan  turut  tergugat  maupun dengan  objek  sengketa  karena  objek  tersebut  belum  tejual  dan  pengumuman  lelang  sudah  batal,  jadi  tidak  menimbulkan kerugian untuk penggugat, serta gugatan penggugat  yang terkait Wanprestasi , hutang piutang,dan  keberatan Lelang bukan terkait Perbuatan Melawan Hukum, sehingga majelis hakim tingkat banding menyatakan bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat  tidak dapat diterima atau NO ( niet ontvanklijke verklaard ) karena mengandung cacat formil atau tidak jelas .
C. Upaya  Hukum  Penyelesaian  Perkara  Gugatan  Murabahah  No.0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr  Dalam  Menciptakan  Tujuan Hukum Bagi Para Penggugat.
Penyelesaian suatu perkara yang diselesaikan melalui jalur hukum tentunya bertujuan untuk menciptakan tujuan hukum bagi  para  pihak  yang  berperkara,  tujuan  hukum  meliputi  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian.  Dalam  perkara  Gugatan Murabahah No.0176/Pdt.G/2020/Pa.Kdr untuk menciptakan salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Dalam hal ini upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  untuk  menciptakan  suatu  kepastian  hukum  bagi  para  pihak  penggugat  dalam  mencari keadilan terutama Penggugat I yakni perkara yang mulanya terkait objek suatu tanah dan bangunan atas pembelian bersama dengan pihak Tergugat II yang kemudian dijadikan sebagai agunan sebenarnya dalam hal ini merupakan perkara Sengketa hak milik.
Dalam  kasus  ini  hubungan  hukum  antara  Penggugat  I  dengan  Tergugat  II  adalah  sebagai  subjek  atas  pembelian  yang notabene  objek  sengketa  tersebut  dibeli  secara  bersama-sama  oleh  Penggugat  I  dengan  Tergugat  II  dengan  catatan  tidak akan pernah dijual meskipun objek sengketa diatas namakan Tergugat II, Namun faktanya objek sengketa tersebut dijadikan sebagai  agunan  pembiayaan  oleh  Tergugat  II  dan  digunakan  agunan  pada  Penggugat  II.  Maka  upaya  hukum  yang seharusnya dilakukan Penggugat I yaitu dengan mengajukan gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri.
Sedangkan  dalam  menciptakan  kepastian  hukum  bagi  pihak  Penggugat  II  yang  pada  mulanya  Penggugat  II  sebagai pemberi pembiayaan pada Tergugat II, Tergugat II memberikan agunan pada Penggugat II berupa objek sengketa tersebut dengan catatan apabila Tergugat II tidak bisa mengembalikan pembiayaan yang diberikan Penggugat II maka agunan objek sengkata  tersebut  akan  dijual  bersama.  Dalam  kasus  ini  merupakan  sengketa  hutang  piutang  antara  Penggugat  II  dengan Tergugat  II,  namun  Tergugat  II  telah  melakukan  Perbuatan  Melawan  Hukum(PMH)  karena  mengandung  unsur  Perbuatan Melawan Hukum. Unsur PMH dalam perkara ini yakni Penggugat II dan Tergugat II melakukan perjanjian Hutang Piutang namun dalam hal ini Tergugat II tidak dapat menyelesaikan hutangnya sehingga hal ini Penggugat II mengalami kerugian.
Hubungan antara Penggugat II dengan Tergugat II adalah sebagai pemberi pinjaman dan peminjam Maka dalam unsur PMH terkait adanya hubungan kausal ini telah terpenuhi. Sehingga dalam kasus ini upaya hukum yang dilakukan Penggugat II  yakni  dengan  menyelesaikan  perkara  tersebut  di  Pengadilan  Negeri  dengan  gugatan  Perbuatan  Melawan  Hukum(PMH) sengketa hutang piutang.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Simpulan
Putusan  Rasio  No.  0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr  merupakan  perkara  yang  berkaitan  dengan  utang  antara  Penggugat  dan Tergugat  II,  maka  Inkuisisi  tidak  berwenang  memutuskan  perkara  utang  tersebut.  Sedangkan  Putusan  Perkara No.487/Pdt.G/2020/PTA.Sby  merupakan  gugatan  yang  diajukan  oleh  penggugat  tidak  dapat  diterima,  sehingga  dikenal dengan  Putusan  NO  ( Niet  Ontvanklijke  verklaard )  dalam  alasan  putusannya  ( Ratio  Decindendi ).  Kantor  Hakim  Badan Banding menemukan bahwa pengaduan yang diajukan secara formal cacat atau tidak jelas ( prematur e dan libel obscure ). Upaya untuk menciptakan tujuan hukum bagi penggugat adalah mengajukan gugatan hukum (PMH) terhadap tergugat II, karena  ruang  lingkup  perkaranya  menyangkut  sengketa  hak  milik  antara  penggugat  I  dan  Tergugat  II,  apabila  terdapat hubungan  sebab  akibat  antara  Penggugat  II  dan  Tergugat  II  berkaitan  dengan  utang  usaha,  sehingga  untuk  mengajukan gugatan tersebut yang tepat adalah di pengadilan negeri.
B. Saran
Supaya dapat memperoleh kepastian hukum dalam berperkara maka sebaiknya  para Penggugat dalam mengajukan gugatan ke  Pengadilan  khususnya  Pengadilan  Agama  pihak  Penggugat  hendaknya  lebih  teliti  dalam  penyusunan  dan  pembuatan gugatan  agar  gugatan  tidak  mengandung  unsur  cacat  formil  sehingga  tidak  menyebabkan  putusan  NO  ( niet  ontvanklijke verklaard ), serta dalam kasus ini dapat diselesaikan.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Mardani, 2012, “Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah” , Sinar Grafika, Jakarta. Sudirman L, 2021,  “Hukum Acara Peradilan Agama”,  IPN Press, Sulawesi Selatan. Muhaimin, 2020, “Metode Penelitian Hukum”, Mataram University Press, Mataram.

## B. Jurnal
Akbar, Muhammad, 2017, Kemandirian dan Kemedekaan Kekuasaan Kehakiman , Jurnal Al-Adl, 10 (1). Asyhadi,  Farhan,  2020, Analisis  Putusan  Hakim  Dalam  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan  tentang  Wanprestasi  Akad Murabahah , Buana Ilmu, 5 (1). Ghofur, Muhammad Jamaludin, 2017, Tinjauan Yuridis Gugatan Perdata Sederhana Menurut Perma Nomor 2 tahun 2015 , Lex et Societatis, 5 (1). Jamaludin, Mohammad, 2020, Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Cita Hukum di Pengadilan Tinggi Agama Semarang ,  Al-Qardh, 5 (1). Wiranti,Yenni,dkk, 2020, Penerapan Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah , jurnal Hukum islam, 20 (2) .

## C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

## D. Media Elektronik
KBBI https://kbbi.kemendikbud.go.id/ (diakses Pada tanggal 5 Desember 2021, Pukul 23.33)