ISSN (P): 2087-4820 ISSN (E): 2579-8995 DOI: https://doi.org/10.54180/elbanat.2023.13.1.23-43
maulanahafidzibrahim@gmail.com Jl. Ahmad Yani No.117, Jemurwonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60237

## PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI KALANGAN PESANTREN: Ulasan Buku Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi
Maulana Hafidz Ibrahim 1 , Auliya Ridwan 2
1,2 UIN Sunan Ampel Surabaya

## A. Pendahuluan
Kepentingan mendidik masyarakat terhadap isu antikorupsi di Indonesia memegang peran krusial dalam prioritas nasional. Gejala korupsi yang telah mengakar dalam tubuh bangsa ini, tampaknya sebagian besar disebabkan oleh kurangnya upaya penanaman nilai- nilai  pendidikan  dan  budaya  antikorupsi,  terutama  dalam  lingkungan  pesantren.  Prinsip

## ABSTRAK
Pendidikan  antikorupsi  merupakan  kebutuhan  yang  tidak  dapat  diabaikan  di  Indonesia  mengingat meningkatnya insiden tindak pidana korupsi, mulai dari skala kecil hingga besar. Pesantren, sebagai institusi pendidikan Islam, memiliki potensi signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air.  Dalam  konteks  ini,  Marzuki  Wahid  dan  rekannya  merumuskan  gagasan  dalam  buku  "Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan tentang pendidikan antikorupsi di kalangan pesantren serta mengulas kontribusi yang terkandung dalam buku tersebut.  Metode  yang  diterapkan  adalah  studi  pustaka,  melalui  tahapan  pengumpulan  data, pembacaan, pencatatan, dan analisis untuk merumuskan kesimpulan. Hasil analisis terhadap isi buku ini  mengungkapkan  sejumlah  ide  menarik  yang  dapat  membentuk  landasan  penguatan  peran pesantren  dalam  upaya  pemberantasan  korupsi.  Ide-ide  ini  meliputi  pengembangan  nilai-nilai antikorupsi,  seperti  integritas,  empati,  kemandirian,  disiplin,  tanggung  jawab,  kerja  keras, kesederhanaan,  keberanian,  dan  keadilan  melalui  pendidikan  pesantren,  sejalan  dengan  prinsip- prinsip tawassuth, tasamuh, tawazun, serta amar ma'ruf nahi munkar. Dengan demikian, pendekatan ini memiliki potensi untuk memperkuat peran pesantren dalam memberantas korupsi di Indonesia. Kata Kunci : Nahdlatul Ulama, Pendidikan Anti-Korupsi, Pesantren, Indonesia.

## ABSTRACT
Anti-corruption education is an imperative that necessitates development within Indonesia, given the recent surge in instances of corruption ranging from the  grassroots level to the highest echelons of the  state.  Islamic  boarding  schools,  known  as  pesantren,  hold  significant  potential  in  combating corruption  within  the  country.  In  this  context,  Marzuki  Wahid  and  his  colleagues  have  formulated ideas  encapsulated  in  the  book  "Jihad  Nahdlatul  Ulama  Against  Corruption."  This  research  aims  to analyze  the  perspectives  on  anti-corruption  education  within  the  pesantren  community  and  to elucidate  the  contributions  put  forth  in  the  aforementioned  book.  The  employed  methodology  is  a literature  review,  encompassing  data  collection,  reading,  note-taking,  and  analysis  to  derive conclusions.  The  analysis  of  the  book  reveals  intriguing  concepts  that  serve  as  a  foundation  for bolstering  the  role  of  pesantren  in  anti-corruption  efforts.  These  concepts  encompass  the development  of  anti-corruption  values,  such  as  integrity,  empathy,  self-reliance,  discipline, responsibility, hard work, simplicity, courage, and justice through pesantren education, aligned with the  principles  of  tawassuth,  tasamuh,  tawazun,  and  amar  ma'ruf  nahi munkar.  Thus,  this  approach holds the potential to reinforce the role of pesantren in eradicating corruption in Indonesia.
Keywords: Nahdlatul Ulama, Anti-Corruption Education, Pesantren, Indonesia.
El Banat Vol. 13 No. 1 (2023)
integritas,  yang  merupakan  inti  dari  promosi  budaya  antikorupsi,  bersama  dengan  nilai- nilai  seperti  kepedulian,  tanggung  jawab,  kerja  keras,  kemandirian,  disiplin, kesederhanaan,  keberanian,  dan  keadilan,  seakan  masih  belum  merasuk  ke  dalam sebagian  besar  masyarakat.  Hasilnya,  praktik-praktik  korupsi  yang  jelas  melanggar  nilai- nilai  tersebut  masih  sering  terjadi. 1 Akar  masalah  ini  dapat  ditemukan dalam  rendahnya integritas  pelaku  korupsi  dan  kecenderungan  budaya  yang  meremehkan  tindak  pidana korupsi.  Selain  itu,  isu  pemasyarakatan  dan  pendidikan  hukum  juga  memiliki  peran penting.  Selain  upaya  pembentukan  undang-undang  dan  penegakan  hukum  yang  lebih kuat, perlu langkah-langkah dalam memasyarakatkan pendidikan antikorupsi. Ini menjadi kunci kesuksesan dalam upaya memerangi tindak pidana korupsi. 2
Pendidikan  antikorupsi  harus  berfokus  pada  membentuk  dan  memperkuat  sikap antikorupsi  individu  melalui  berbagai  metode  dan  bentuk  pendidikan.  Meskipun memerlukan waktu yang cukup lama untuk melihat hasilnya, pendidikan ini memiliki biaya yang terjangkau dan dampak jangka panjang yang signifikan. Pada dasarnya, pendidikan ini bertujuan untuk memperbaiki pemahaman masyarakat tentang korupsi, meningkatkan kesadaran  terhadap  berbagai  potensi  tindak  koruptif,  serta  mengajarkan  pentingnya menentang  korupsi  dalam  segala  bentuknya.  Jika  semua  pihak  bergandengan  tangan dalam  gerakan  ini,  maka  dapat  diharapkan  munculnya  gerakan  massal  yang  akan membawa bangsa ini menuju kebebasan dari ancaman dan dampak korupsi.
Mengamati kepentingan strategis upaya pemberantasan korupsi melalui pendidikan antikorupsi  di  Indonesia,  pendekatan  nasional  yang  diterapkan  melibatkan  sejumlah metode,  termasuk  adopsi  budaya  antikorupsi  dalam  tatanan  pemerintahan  dan  lingkup pesantren.    Pesantren  memegang  peran  sentral  dalam  menginternalisasi  pendidikan antikorupsi  dalam  kalangan  santri,  termasuk  para  pemimpin  pondok  pesantren,  santri, guru,  dan  staf  yang  berada  dalam  lingkungan  pesantren.  Pendidikan  pada  tingkat  ini melibatkan proses pembentukan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, gagasan, dan  akhlak  melalui  interaksi  belajar-mengajar. 3 Pada  abad  ke-19,  tersebar  ribuan pesantren  di  seluruh  Nusantara,  mengakibatkan  munculnya  komunitas  santri  yang
1 Catrhina  Darul  Rosikah  dan  Dessy  Marliani  Listianingsih ,” Pendidikan  Antikorupsi:  Kajian  Antikorupsi  Teori  dan Praktek ”(Jakarta:Sinar Gra fika,2016), 109.
2 Catrhina Darul Rosikah dan Dessy marliani Listianingsih,” 110.
3 Syaiful Sagala, “ Etika dan Moralitas Pendidikan Peluang dan Tantangan ” ( Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 42.
menempati peran khasnya. 4 Kitab kuning menjadi ciri khas kalangan santri di pesantren, melambangkan  isi  dari  kitab-kitab  klasik.  Hubungan  erat  antara  kitab  kuning  dan kehidupan  pesantren  terbentuk. 5 Saat  ini,  reaktualisasi  nilai-nilai  kepesantrenan  perlu dimanifestasikan ke dalam isu-isu aktual seperti Pendidikan anti-korupsi.
Pondok  pesantren  sebagai  entitas  pendidikan,  menempatkan  pendidikan  sebagai instrumen  utama  untuk  meningkatkan  kualitas  budaya  dan  peradaban. 6 Melalui perkembangan  tersebut,  pondok  pesantren  menemukan  perannya  yang  krusial  dalam ranah pendidikan. Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, santri merujuk pada  mereka  yang  menuntut  ilmu,  khususnya  ilmu  agama  Islam,  di  pesantren.  Konsep santri  mengalami  perkembangan  yang  substansial,  seperti  yang  dinyatakan  oleh  Mustofa Bisri,  yang  menggambarkan  bahwa  santri  tidak  semata-mata  identik  dengan  tinggal  di pesantren,  melainkan  setiap  individu  yang  menghayati  nilai-nilai  akhlak  seperti  seorang santri  sejati. 7 Menurut Lukman  Hakim  Saifuddin,  "santri  adalah  individu yang  mendalami agama  Islam  serta  berupaya  menyebarkan  perdamaian  kepada  siapa  pun,  di  mana  pun, dan  kapan  pun." 8 Nilai-nilai  karakter Islami  yang  didasarkan  pada  pesantren  terdiri  dari tiga  jenis  nilai,  yaitu  nilai  dasar,  nilai  personal,  dan  nilai  sosial.  Nilai  dasar  terdiri  dari empat  prinsip,  yaitu tawassuth (moderasi),  tawazun  (keseimbangan), Tasamuh (toleransi),  dan i ’ tidal (keadilan).  Nilai-nilai  personal  meliputi  iman  dan  taqwa, kompetensi  yang  baik,  disiplin,  kesantunan,  ketaatan,  kemandirian,  cinta  ilmu, menghormati guru dan kitab-kitab, cinta terhadap sahabat, serta contoh yang baik. Nilai- nilai  sosial  mencakup  keberkahan,  ketulusan,  kerendahan  hati,  doa  untuk  guru,  serta pemisahan  antara  laki-laki  dan  perempuan. 9 Dengan  menginternalisasi  nilai-nilai  ini, pondok pesantren secara tidak langsung turut menyumbang dalam usaha pemberantasan korupsi  melalui  pendidikan  antikorupsi.  Pendekatan  ini  menciptakan  individu  yang  lebih sadar  akan  pentingnya  integritas,  kejujuran,  dan  tanggung  jawab,  serta  mampu menerapkan  nilai-nilai  ini  dalam  berbagai  aspek  kehidupan,  termasuk  dalam  upaya mencegah dan mengurangi korupsi.
4 Moeflich Hasbullah, “ Islam dan Transformasi Masyarakat Nusantara Kajian Sosiologis Sejarah Indonesia ” (Depok: Kencana, 2017), 111.
5 Jajat burhanudin, “ Islam dalam Arus Sejarah Indonesia ”( Jakarta: Kencana, 2017), 441.
6 Abdulloh Hamid, “ Literasi Digital Santri Milenial Buku Pegangan Santri di Era Banjir Informasi ” ( Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2021), 19.
7 Abdulloh Hamid, 2.
8 Abdulloh Hamid, 3.
9 Abdulloh Hamid, 9.
El Banat Vol. 13 No. 1 (2023)
Pondok  pesantren  bukan  hanya  menjadi  tempat  pelatihan  bagi  kiai  atau  pemuka agama,  melainkan  juga  menjadi  tempat  kelahiran  pemimpin  nasional  yang  patuh  pada nilai-nilai agama dan profesional di berbagai bidang, dengan inspirasi dari Islam. Menurut KH.  Imam  Zarkasyi,  pondok  pesantren  didefinisikan  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam yang menggunakan sistem asrama, di mana kiai berperan sebagai tokoh sentral dan masjid menjadi pusat aktivitas. 10 Seperti halnya ajaran Islam yang diarahkan oleh kiai dan diikuti oleh  para  santri,  kegiatan  utama  di  sini  adalah  mempelajari  ajaran tersebut. Komponen utama  dalam  pondok  pesantren  meliputi  keberadaan  kiai,  pondok,  masjid,  santri,  serta pengajian  kitab  kuning. 11 Pesantren  dapat  dibagi  menjadi  tiga  jenis,  yaitu:  santri  yang belajar  dan  tinggal  bersama  kiai,  dengan  kurikulum  yang  tergantung  pada  kiai  dan pembelajaran  mandiri;  madrasah  yang  memiliki  kurikulum  ditentukan  dan  ajaran  yang lebih  aplikatif,  dengan  kiai  umumnya  mengajar  pada  waktu  tertentu,  dan  para  siswa tinggal di ma'had untuk mempelajari ilmu umum dan agama; serta bentuk ma'had di mana santri  menuntut  ilmu  di  sekolah  disamping  pondok  pesantren,  dengan  kiai  berperan sebagai pembina agama dan pembina kebajikan bagi santri. 12
Sistem  pendidikan  pesantren  memiliki  peran  strategis  dalam  mendukung pendidikan  anti-korupsi  melalui  berbagai  komponen  yang  ada  di  dalamnya.  Pesantren bukan  hanya  tempat  pelatihan  agama,  tetapi  juga  tempat  kelahiran  pemimpin  nasional yang  patuh  pada  nilai-nilai  agama  dan  profesional  di  berbagai  bidang,  terinspirasi  oleh ajaran  Islam. 13 Melalui  pendidikan  yang  berfokus  pada  nilai-nilai  etika  dan  moral  Islam, pesantren membentuk karakter santri yang integritas, kejujuran, dan tanggung jawabnya tinggi, yang secara inheren melawan korupsi. Peran sentral kiai sebagai tokoh pembimbing dan pembina moral memainkan peran penting dalam mengajarkan norma-norma sosial dan etika yang berkaitan dengan pencegahan korupsi. 14 Pengajaran kitab kuning yang menjadi ciri  khas  pesantren  juga  membantu  menyebarkan  prinsip-prinsip  anti-korupsi  melalui ajaran agama. Dengan pendekatan pembelajaran mandiri dan aplikatif, serta pembinaan agama  dan  kebajikan  oleh  kiai,  pesantren  menciptakan  lingkungan  pendidikan  yang
10 Abdulloh Hamid, 6.
11 Abdulloh Hamid, 10.
12 Abdulloh Hamid, 12.
13 Zaini  Tamin  AR, ” PESANTREN  DAN  POLITIK  (Sinergi  Pendidikan  Pesantren  Dan  Kepemimpinan  Dalam  Pandangan KH.  M.  Hasyim  Asy'ari) ”, Jurnal  Pendidikan  Agama  Islam  (Journal  of  Islamic  Education  Studies),  Vol.  3,  No.  2 (2015).
14 Tamrin Fathoni, “ Pesantren dan Penanaman Sikap Anti Korupsi ”, AL-MANHAJ; Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam , Vol. 1, No. 1, (Januari 2019).
memberikan  penekanan  pada  karakter  yang  kuat  dan  moral  yang  tinggi,  yang  secara keseluruhan berkontribusi dalam membentuk generasi muda yang sadar akan pentingnya integritas dan anti-korupsi.
Dalam  suatu  negara,  tingkat  korupsi  sering  kali  dipengaruhi  oleh  konsep  budaya yang  berkaitan  dengan  norma,  aturan  hukum,  dan  interaksi  sosial.  Budaya  yang mengedepankan  nilai-nilai  normatif  dan  aturan  memiliki  potensi  yang  signifikan  dalam upaya  untuk  mengurangi  praktik  korupsi. 15 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis pandangan yang muncul dalam lingkungan pesantren terkait pendidikan antikorupsi, serta untuk  mendiskusikan  sumbangan  yang  tergambar  dalam  buku  "Jihad  Nahdlatul  Ulama Melawan  Korupsi"  dalam  konteks  pandangan  tersebut.  Dalam  konteks  ini,  penting  untuk menggali  pandangan  pesantren  mengenai  upaya  mencegah  dan  memberantas  korupsi, serta melihat bagaimana buku tersebut mengintegrasikan perspektif ini dalam perjuangan melawan korupsi. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk menghubungkan konsep budaya,  pandangan  pesantren,  dan  kontribusi  buku  dalam  upaya  bersama  menuju masyarakat yang lebih bersih dari korupsi.

## B. Pemikiran Pendidikan Antikorupsi di Kalangan Kaum Pesantren
Konsep  Pendidikan  Antikorupsi  merujuk  pada  usaha  komprehensif  untuk mengontrol,  mencegah,  dan  mengurangi  tindak  pidana  korupsi,  dengan  tujuan  utama mengilhami  generasi  masa  depan  untuk  mengadopsi  sikap  tegas  menolak  segala  bentuk praktik  tersebut. 16 Dalam  konteks  ini,  Majelis  Ulama  Indonesia  sejak  tahun  1975  telah merumuskan  berbagai  bentuk  korupsi,  yang  dianggap  sebagai  pelanggaran  hukum  Islam. Pertama, risywah , yang mengacu pada pemberian yang diberikan kepada pejabat dengan niat  mengharamkan  yang  seharusnya  halal  atau  menghalalkan  yang  seharusnya  haram. Kedua,  suap,  uang  pelicin,  kebijakan  moneter,  dan  lain  sebagainya,  dapat  dianggap sebagai  bentuk risywah apabila  bertujuan  untuk  menghindari  tindakan  yang  salah  atau membatalkan  perbuatan  yang  seharusnya  halal.  Ketiga,  hibah  kepada  pejabat  merujuk pada  pemberian  dari  individu  atau  masyarakat  kepada  pejabat  berdasarkan  jabatannya.
15 Komisi  Pemberantasan  Korupsi, “ Kenali  Bahayanya  Dampak  Korupsi  di  Berbagai  Bidang  Ini ”, dalam https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220520-kenali-bahayanya-dampak-korupsi-di-berbagai- bidang-ini. Diakses pada 19 Juni 2023.
16 Al Masoem, “Pendidikan Antikorupsi di Lingkungan Sekolah ” https://almasoem.sch.id/pendidikan-anti-korupsi-di- lingkungan-sekolah/ diakses pada 16 juli 2023
El Banat Vol. 13 No. 1 (2023)
Terakhir,  korupsi  diartikan  sebagai  tindakan  mengambil  sesuatu  yang  berada  di  bawah kendali  individu  dengan  cara  yang  melanggar  prinsip-prinsip  hukum  Islam.  Melalui pendidikan  antikorupsi,  tujuan  utamanya  adalah  mengedukasi  generasi  muda  mengenai nilai-nilai  etika  dan  norma  dalam  konteks  agama  Islam,  untuk  mewujudkan  masyarakat yang bebas dari praktik korupsi.
Pentingnya  pendidikan  antikorupsi  di  Indonesia  menjadi  prioritas  utama  bagi negara. Masalah korupsi yang sudah mendarah daging di Indonesia tampaknya dipengaruhi oleh  kegagalan  penanaman  nilai-nilai  budaya  dan  pendidikan  antikorupsi  di  masyarakat, khususnya  pesantren.  Nilai  kejujuran,  esensi  penting  dalam  membangun  budaya antikorupsi,  selain  kebaikan,  tanggung  jawab,  ketekunan,  kemandirian,  disiplin, kesederhanaan,  keberanian  dan  keadilan,  masih  rendah  pada  sebagian  masyarakat. Praktik  korupsi  yang  jelas-jelas  bertentangan  dengan  nilai-nilai  tersebut  masih  marak terjadi.  Salah  satu  akar  penyebab  yang  patut  dicurigai  adalah rendahnya  integritas  para pencipta dan kuatnya budaya yang meremehkan korupsi. 17
Bentuk-bentuk  korupsi  berdasarkan  sorotan  Munas-konbes  2002  di  Asrama  Haji Pondok  Gede,  Jakarta  prihatin  dengan  masalah risywah (korupsi)  dengan  berbagai turunannya, seperti kebijakan moneter dan subsidi kepada pejabat negara. Korupsi dalam perekrutan pegawai negeri juga dibahas pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-31 di Asrama Haji  Donohudan  tahun  2004.  Pada  muktamar  nasional  2012  di  Cirebon,  Nahdlatul  Ulama kembali  membahas  masalah risywah politik  (korupsi).  Padahal  money  laundering  secara khusus dibahas oleh PWNU Jawa Timur pada tahun 2013 lalu.
Pertanyaan seputar politik uang dan pemberian hibah kepada pegawai negeri sipil (PNS) muncul karena hasil Uji Harta Kekayaan Pejabat Publik (KPKPN), yang pada saat itu diumumkan  kepada  publik,  mengungkapkan  fakta  bahwa  sejumlah  pejabat  publik  di berbagai lembaga pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki aset yang berasal dari dana "hibah". Praktik ini seolah dilakukan untuk menghindari tudingan bahwa kekayaan mereka memiliki sumber yang melanggar ketentuan hukum. Paralel dengan hal tersebut,  kita  juga  mencermati  fenomena  politik  uang,  di  mana  hibah  atau  pemberian (berupa  uang  atau  barang  lain)  diberikan  oleh  individu  kepada  pihak  lain  dengan  tujuan memperoleh posisi tertentu atau memenangkan tender untuk suatu proyek spesifik. 18
17 Catrhina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 109.
18 Marzuki Wahid, dkk. “ Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi ” (Jakarta: LAKPESDAM PBNU, 2017), 134.
Perspektif  Nahdlatul  Ulama  mengenai  politik  uang  tergolong  dalam  kategori risywah atau bentuk korupsi. Dalam pandangan ini, baik pemberi maupun penerima suap akan  mendapat  kutukan  dari  Allah  SWT.  Hal  ini  terkait  dengan  definisi risywah sebagai harta  yang  diberikan  oleh  seseorang  kepada  hakim,  pejabat  pemerintah,  aparat  negara, atau  pihak  lain  dengan  tujuan  mempengaruhi  keputusan  yang  dapat  memberikan keuntungan  kepada  pemberi  suap  atau  mempengaruhi  putusan  hukum  sesuai  dengan keinginan  pemberi  suap.  Dalam  konteks  pandangan  Nahdlatul  Ulama,  praktik risywah dianggap sebagai perbuatan yang melanggar norma agama dan secara tegas diharamkan. 19 Menjadi  seorang  pegawai  negeri  tetap  menjadi  cita-cita  yang  didambakan  oleh masyarakat  Indonesia  hingga  saat  ini.  Akan  tetapi,  kenyataannya  banyak  individu  yang mengalami  kegagalan  dalam  usahanya  untuk  meraih  status tersebut. Kegagalan  tersebut dapat  disebabkan  oleh  faktor  internal  individu  maupun  faktor  eksternal.  Dinamika  ini kemudian  memiliki  implikasi  terhadap  munculnya  praktik  suap  dalam  proses  seleksi penerimaan pegawai negeri.
Dalam  konteks  pandangan  Nahdlatul  Ulama,  praktik  penyuapan  secara  tegas dianggap  sebagai  tindakan  yang  memiliki  status  hukum  yang  haram.  Pendirian  ini  diakui sebagai keputusan yang tidak dapat dipertentangkan. Namun, muncul pertanyaan esensial terkait  dengan  hukum  gaji  seorang  pegawai  negeri  yang  awalnya  memperoleh  posisinya melalui  metode  penyuapan.  Terdapat  dua  pendapat  yang  berkembang  dalam  mengatasi permasalahan ini. Pendapat pertama menyatakan bahwa status hukum gaji yang diterima oleh individu tersebut adalah haram. Pandangan ini merujuk pada hubungan sebab-akibat antara  cara  pengangkatannya  sebagai  pegawai  negeri  dan  penerimaan  gaji.  Secara sederhana, pendapat ini berargumen bahwa karena proses pengangkatan pegawai negeri terjadi melalui cara yang melanggar prinsip hukum (yakni suap), maka gaji yang diperoleh juga dianggap haram. Di sisi lain, pendapat kedua berpendapat bahwa gaji yang diterima tetap dianggap halal, karena tidak terdapat keterkaitan langsung antara praktik suap dan penerimaan  gaji.  Pendapat  ini  menganggap  suap  sebagai  satu  hal,  sementara  gaji merupakan  hal  yang  terpisah  dan  tidak  terpengaruh  oleh  proses  pengangkatan  yang kontroversial tersebut. 20
19 Ahmad  Muhajir, “ Fatwa  Nahdlatul  Ulama  tentang  Suap  Politik ”, AL-BANJARI, Vol.  21,  No.  2,  (Juli-Desember 2022).
20 Marzuki Wahid, dkk., 138-139.
El Banat Vol. 13 No. 1 (2023)
Dalam lingkup konteks ini, risywah politik atau suap politik terkait dengan upaya memilih calon khusus untuk mengisi posisi jabatan tertentu, seperti presiden, gubernur, bupati, atau anggota dewan. Ragam modus operandi yang digunakan meliputi pemberian fasilitas  transportasi  kepada  pemilih,  penggantian  ongkos  kerja,  atau  kompensasi  atas pengorbanan  pekerjaan,  yang  bertujuan  agar  penerima  suap  memilih  calon  yang dimaksud.  Dalam  modus  pertama,  pemberian  dalam  bentuk  penggantian  transportasi, ongkos  kerja,  atau  kompensasi  pengorbanan  kerja  dianggap  sebagai  suap  ( risywah ). Namun,  dalam  modus  kedua,  yakni  pemberian  zakat  atau  sedekah  dengan  tujuan mempengaruhi penerima untuk memilih calon tertentu, mengundang perincian yang lebih mendalam.  Pandangan  Nahdlatul  Ulama  menegaskan  bahwa  pemberian  zakat  atau sedekah  yang  bertujuan  untuk  mempengaruhi  pemilihan  calon tertentu  dianggap  haram, karena termasuk dalam kategori risywah . Meskipun demikian, bila terdapat niat ganda di mana pemberian zakat atau sedekah bertujuan untuk memberi sumbangan dan sekaligus mempengaruhi pilihan calon, maka zakat atau sedekah tersebut sah meskipun pahalanya tidak akan menjadi sempurna. 21
Penyucian  uang  merujuk  pada  tindakan  yang  meliputi  penempatan,  transfer, pembayaran,  pengeluaran,  pemberian,  sumbangan,  penitipan,  ekspatriasi,  pertukaran, atau aktivitas lain yang berhubungan dengan kekayaan yang diketahui atau diduga berasal dari  tindak  pidana,  dengan  tujuan  untuk  menyembunyikan  atau  membingkai  asal  usul kekayaan tersebut, sehingga tampak sebagai kekayaan yang sah. Praktik pencucian uang berperan sebagai kelanjutan dari tindak pidana korupsi, bertujuan untuk menghapus jejak mengenai sumber kekayaan yang diperoleh secara tidak sah. Dalam kerangka pandangan Nahdlatul  Ulama  (NU)  dalam  Munas-Konbes  tahun  2012,  hukuman  bagi  pelaku  korupsi melibatkan  berbagai  skala,  mulai  dari  potongan  tangan  hingga  hukuman  mati,  dengan penentuan  tegas  didasarkan  pada  besaran  kerugian  negara  serta  dampak  yang diakibatkannya. 22 Hukuman  mati  bagi  pelaku  korupsi  menjadi  sanksi  paling  berat  yang diberlakukan  oleh  NU.  Lebih  lanjut,  harta  yang  diperoleh  dari  hasil  korupsi  diwajibkan untuk  dikembalikan  sepenuhnya  kepada  negara,  menggarisbawahi  aspek  restitusi  dalam penindakan korupsi.
21 Nurfitriyani, dkk., “ Problematika Money-Politic dalam Pemilu dan Solusinya dalam Perspektif Islam: Studi Kasus di Karawang ”, Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman , Vol.9. No.1 (Februari 2022).
22 Marzuki Wahid, dkk., 143.

## C. Prinsip-Prinsip Pendidikan Anti-Korupsi di Pesantren
Dalam  konteks  pendidikan  anti-korupsi  di  pesantren,  terdapat  sejumlah  prinsip yang  mendasari  pendekatan  ini. 23 Prinsip  akuntabilitas  (pertanggungjawaban)  mengacu pada  kesesuaian  antara  aturan  dan  pelaksanaan  tindakan.  Dalam  upaya  pemberantasan tindak  pidana  korupsi,  prinsip  akuntabilitas  diaplikasikan  melalui  penyusunan  laporan kinerja pemerintah dalam setiap pelaksanaan program. Dalam konteks ini, terdapat unsur- unsur nilai-nilai antikorupsi yang terkandung dalam prinsip akuntabilitas, meliputi disiplin dalam  menjalankan  pengelolaan  negara  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  serta tanggung jawab melalui sistem pertanggungjawaban yang tercermin dalam laporan kinerja pemerintahan.  Prinsip  transparansi  (keterbukaan)  menjadi  esensial  karena  langkah- langkah  pencegahan  korupsi  dimulai  dari  sistem  yang  transparan.  Informasi  tentang pendapatan  yang  dikumpulkan  oleh  negara  bagian  atau  daerah  diungkapkan  secara terbuka  dan  jelas.  Prinsip  kewajaran  bertujuan  untuk  menghindari  manipulasi  atau ketidaknormalan  dalam  penganggaran,  termasuk  kenaikan  harga  atau  penyimpangan lainnya. Prinsip kebijakan menggarisbawahi bahwa pemberantasan korupsi tidaklah hanya menjadi  tanggung  jawab  aparat  penegak  hukum  semata,  melainkan  memerlukan kerjasama  seluruh  elemen  masyarakat.  Selain  fungsi  pengawasan  terhadap  jalannya pemerintahan, masyarakat juga memiliki peran melalui partisipasi tidak langsung. Prinsip pengendalian  kebijakan  memiliki  tujuan  untuk  memastikan  efektivitas  kebijakan  dan menghilangkan  segala  bentuk  korupsi.  Setelahnya,  prinsip-prinsip  politik  juga  turut diperhitungkan.  Selain  itu,  perlunya  kontrol  kebijakan  juga  diakui.  Pengendalian kebijakan  berfungsi  sebagai  langkah  preventif  untuk  mencegah  penyimpangan  dalam implementasi kebijakan tersebut.
Nilai-nilai  antikorupsi  mencakup  berbagai  prinsip  moral  dan  etika  yang  penting dalam  upaya  pencegahan  korupsi. 24 Dalam  konteks  pendidikan  di  pesantren,  nilai-nilai tersebut menjadi landasan utama dalam membentuk karakter dan sikap yang bertanggung jawab.  Terdapat  beberapa  komponen  yang  mendukung  pendidikan  antikorupsi  di
23 Catrhina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 87.
24 Habibul  Umam  Taqiuddin,  Baiq  Mulianah, “ Strategi  Penanaman  Nilai-Nilai  Antikorupsi  pada  Santri  di  pondok Pesantren ” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.8 No.1 (2023), 35.
El Banat Vol. 13 No. 1 (2023)
pesantren, yang melibatkan semua pihak yang terlibat, seperti kiai, santri, serta pondok dan masjid sebagai tempat disampaikannya pendidikan antikorupsi. 25
Salah satu prinsip yang dijunjung tinggi adalah nilai kejujuran. Kejujuran tercermin dalam  tindakan  dan  perkataan  yang  bebas  dari  kebohongan  atau  tindakan  curang,  baik terhadap  diri  sendiri  maupun  orang  lain.  Prinsip  ini  menjadi  dasar  utama  dalam menghindari praktik korupsi. Selanjutnya, nilai kepedulian juga memiliki peranan krusial dalam  pendidikan  antikorupsi.  Dengan  mengedepankan  sikap  belas  kasih,  individu  akan lebih peka terhadap potensi korupsi dan tindakan kriminal di sekitar mereka. Penyebaran gerakan  antikorupsi  yang  mewujudkan  nilai-nilai  kebajikan  dapat  dilakukan  dengan menghayati  sikap  baik  terhadap  diri  sendiri,  keluarga,  masyarakat,  dan  negara. 26 Kemandirian  juga  menjadi  prinsip  yang  tidak  kalah  pentingnya.  Nilai  ini  mendorong individu untuk memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan pemahaman atas akibat  dari  tindakan  yang  diambil,  termasuk  tindak  pidana  korupsi.  Sementara  itu,  nilai kedisiplinan  mengajarkan  pentingnya  patuh  terhadap  peraturan  dan  ketentuan. Kedisiplinan  ini  berkaitan  erat  dengan  aturan  dan  sanksi  yang  diberlakukan.  Dalam konteks  pencegahan  korupsi,  seseorang  yang  melanggar  aturan  akan  dikenai  sanksi, sejalan dengan aturan yang telah disepakati bersama. 27
Nilai  tanggung  jawab  juga  menjadi  prinsip  utama  dalam  pendidikan  antikorupsi. Individu  diajak  untuk  memiliki  kesadaran  batin  dan  moral  dalam  bertanggung  jawab terhadap  tindakan  dan  perilaku  yang  dilakukan.  Sikap  ini  mencerminkan  kewajiban  dan tanggung  jawab  terhadap  diri  sendiri  serta  masyarakat.  Melalui  contoh  perilaku antikorupsi, seperti melaksanakan tugas dengan baik dan menjaga diri agar tidak terlibat dalam  tindakan  korupsi,  nilai  tanggung  jawab  menjadi  nyata.  Selanjutnya,  prinsip  kerja keras  mengajarkan  arti  penting  usaha  berkelanjutan  dalam  menyelesaikan  tugas  dan tanggung  jawab.  Individu  yang  berkerja  keras  dapat  mengembangkan  potensi  diri  dan mencapai  tujuan  tanpa  perlu  terlibat  dalam  praktik  korupsi.  Nilai  kesederhanaan  juga memiliki  dampak  positif  dalam  pencegahan  korupsi,  karena  gaya  hidup  sederhana  dapat membawa kedamaian dan menghindari perilaku yang bertentangan dengan norma sosial. Tidak  kalah  pentingnya,  nilai  keberanian  mengajarkan  tentang  keteguhan  hati  dan
25 Catrhina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 83.
26 Gusti Kadek Sintia Dewi, “Mencegah dan Memberantas Potensi Adanya Korupsi Melalui Pemberian Pendidikan Anti Korupsi d i Lembaga Pendidikan”, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Volume 2 Nomor 4, (Oktober 2022).
27 Ibid.
keyakinan  dalam  menghadapi  risiko  dan  tantangan.  Keberanian  menjadi  kunci  dalam mengatasi godaan korupsi, khususnya saat individu berada dalam tekanan pengaruh orang lain  atau  dalam  situasi  ekonomi  yang  sulit.  Terakhir,  prinsip  keadilan  mengajarkan pentingnya  memberikan  dan  menempatkan  sesuatu  pada  tempatnya.  Keadilan  berarti tidak  memihak  dan  mengedepankan  kebenaran,  yang  tercermin  dalam  contoh  perilaku antikorupsi seperti memberikan hak yang seharusnya diterima oleh orang lain. 28
Secara keseluruhan, prinsip-prinsip antikorupsi ini memainkan peran sentral dalam membentuk  karakter  dan  sikap  yang  bertanggung  jawab  dalam  pendidikan  di  pesantren. Melalui  penghayatan  dan  implementasi  nilai-nilai  ini,  diharapkan  generasi  muda  dapat tumbuh  menjadi  individu  yang  integritas  dan  berkontribusi  positif  dalam  masyarakat dengan menghindari dan mencegah praktik korupsi.

## D. Argumentasi Utama “ Jihad NU melawan Korupsi ”
Karya  yang  berjudul "Jihad  Nahdlatul  Ulama  Melawan  Korupsi"  merupakan  sebuah kontribusi  kolektif  yang  ditorehkan  oleh  sekelompok  penulis  berbakat.  Mereka  adalah Marzuki Wahid, Hifdhil Alim, Mahbub Maafi Ramdlan, Muhammad Nurul Irfan, dan Rumadi Ahmad.  Buku  ini  diterbitkan  oleh  Lembaga  Penelitian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia  Majelis  Pimpinan  Nahdlatul  Ulama  (LAKPESDAM  PBNU),  yang  secara  singkat dikenal  sebagai  (LAKPESDAM  PBNU).  Proses  penyusunan  karya  ini  juga  melibatkan kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar  Nahdlatul  Ulama  (LAKPESDAM  PBNU),  Jaringan  Gusdurian,  Kemitraan,  dan  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 29
Profil dari masing-masing penulis adalah sebagai berikut. Hifdhil Alim, merupakan seorang  Dosen  Hukum  di  UIN  Sunan  Kalijaga,  yang  memiliki  pemahaman  mendalam tentang  isu  hukum  dan  etika.  Marzuki  Wahid,  yang  menjabat  sebagai  Sekretaris LAKPESDAM-PBNU, memberikan kontribusi penting dalam merumuskan ide dan pandangan dalam buku ini. Mahbub Ma'afi, sebelumnya menjabat sebagai Wakil Sekretaris LBM PBNU (Lembaga  Bahtsul  Masail)  2015-2020,  membawa  pengalaman  dan  pemikiran  yang  kaya terkait isu-isu moral dan sosial. M. Nurul Irfan, seorang Dosen Senior di Fakultas Syariah
28 Jefirstson Richset Riwukore, dkk., “ Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ”, Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial , Volume 11, No. 2 (Desember 2020).
29 Marzuki Wahid & Hifdzil Alim, Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi (Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2016).
El Banat Vol. 13 No. 1 (2023)
dan  Hukum  Universitas  Islam  Nasional  Syarif  Hidayatullah  Jakarta,  memiliki  wawasan mendalam  tentang  aspek  hukum  dan  agama  dalam  konteks  pemberantasan  korupsi. Sementara itu, Rumadi Ahmad, seorang dosen di UIN Syarif Hidayatullah dan Universitas Nahdlatul  Ulama  di  Jakarta,  membawa  sudut  pandang  yang  beragam  untuk  mendukung perumusan  argumen  dalam  buku  ini. 30 Dengan  demikian,  karya  ini  bukan  sekadar  buku biasa,  melainkan  sebuah  persembahan  intelektual  dari  para  penulis  yang  memiliki  latar belakang  dan  keahlian  beragam.  Dalam  buku  ini,  mereka  bersama-sama  menghadirkan perspektif  yang  mendalam  dan  terarah  terhadap  upaya  pemberantasan  korupsi  melalui wacana jihad yang dijalankan oleh Nahdlatul Ulama.
Buku  "Jihad  Nahdlatul  Ulama  Melawan  Korupsi"  mengangkat  sejumlah  konsep utama yang menjadi dasar pijakan bagi gerakan pemberantasan korupsi dalam perspektif Nahdlatul Ulama. Salah satu konsep yang diutarakan adalah sikap tawassuth dan i ’ tidal . Warga Nahdlatul Ulama memiliki keyakinan dan praktek tawassuth yang mengedepankan prinsip  moderasi,  serta i ’ tidal yang  menekankan  pada  keteguhan  dan  konsistensi.  Sikap tawassuth yang  diterapkan  oleh  jamaah  Nahdlatul  Ulama  meneguhkan  pentingnya  hidup dalam  keseimbangan,  di  mana  keadilan  dan  integritas  senantiasa  dijunjung  tinggi  dalam setiap  aspek  kehidupan  bermasyarakat.  Konsep  ini  menggarisbawahi  bahwa  Nahdlatul Ulama,  dengan  prinsip-prinsip  dasar  ini,  berfungsi  sebagai  teladan  kelompok  yang menjunjung tinggi perilaku jujur dan tegak, serta senantiasa berupaya untuk berkontribusi dalam  membangun  masyarakat  yang  harmonis.  Dalam  hal  ini,  pendekatan  yang  diambil adalah  yang  mempromosikan  kebaikan  dan  menghindari  segala  bentuk  radikalisme  atau ekstremisme yang dapat merusak kerukunan sosial. 31
Salah  satu  nilai  fundamental  yang  tercermin  dalam  pemahaman  Nahdlatul  Ulama adalah sikap toleransi ( Tasamuh ). Toleransi ini tidak hanya sekadar pandangan, melainkan sebuah prinsip yang melandasi interaksi antarwarga Nahdlatul Ulama dengan masyarakat luas. Toleransi dalam konteks ini merujuk pada sikap terbuka dan menghormati perbedaan pandangan,  terutama  dalam  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  aspek  agama,  seperti  isu-isu furu ’  atau  perbedaan  pe ndapat  khilafiyah,  serta  dalam  ranah  masyarakat  dan  budaya.
Tasamuh ,  dalam  konsep  Nahdlatul  Ulama,  melibatkan  penghargaan  terhadap  keragaman
30 Ibid.
31 Made  Kharisma  Putri, “Eksistensi  Pendidikan  Anti  Korupsi  Sebagai  Bentuk  Pendidikan  Karakter di  Universitas Dalam Melahirkan Generasi Penerus Bangsa yang Anti Koru psi” , Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis , Volume 3 Nomor 1, (Januari 2023).
dan  penghormatan  terhadap  individu  yang  memiliki  pandangan  hidup  yang  berbeda. Namun, hal ini tidak berarti secara otomatis mengakui atau menjustifikasi keyakinan yang berbeda  tersebut.  Prinsip  ini  mengajarkan  untuk  menghargai  keragaman  tanpa mengabaikan integritas dari keyakinan yang diyakini. Toleransi dalam perspektif Nahdlatul Ulama  berfungsi  sebagai  pondasi  penting  dalam  menjaga  harmoni  sosial  dan  mendorong dialog  antarbudaya.  Dengan  berpegang  pada  sikap tawassuth dan i ’ tidal ,  seperti  yang diuraikan  dalam  buku  "Jihad  Nahdlatul Ulama  Melawan  Korupsi," warga Nahdlatul Ulama diarahkan  untuk  menjaga  sikap  yang  moderat  dan  konsisten  dalam  menghadapi perbedaan,  serta  berperan  sebagai  agen  perubahan  positif  dalam  upaya  membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis. 32
Sikap  inklusif  yang  dianut  oleh  Nahdlatul  Ulama  dan  komunitasnya  telah memberikan  landasan  kokoh  bagi  posisi  unggul  dan  eksis  organisasi  tersebut,  yang  juga memungkinkan kolaborasi dengan berbagai kelompok sosial tanpa memandang perbedaan agama,  aliran  keagamaan,  suku,  ras,  gender,  warna  kulit,  dan  pandangan  politik.  Sikap tawassuth dan i ’ tidal ini menjadikan Nahdlatul Ulama selaras dengan semboyan nasional,
"Bhinneka Tunggal Ika," yang merupakan prinsip esensial dalam Pancasila dan dasar negara Indonesia.  Partisipasi  aktif  Nahdlatul  Ulama  dalam  gerakan  antikorupsi  mencerminkan tekad  organisasi  ini  dalam  mewujudkan  tujuan  mulia,  termasuk  mengangkat  derajat bangsa,  menciptakan  kesejahteraan  sosial,  serta  memelihara  martabat  dan  kehormatan manusia. Melalui upaya antikorupsi, Nahdlatul Ulama berperan dalam menjaga integritas tata kelola pemerintahan dan mendorong terciptanya lingkungan yang bersih dari praktik- praktik yang merugikan masyarakat.
Pentingnya  nilai-nilai  keberagaman  dan  inklusivitas  dalam  tindakan  antikorupsi yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama menjadi contoh konkret bagaimana organisasi agama dapat  berperan  sebagai  agen  positif  dalam  perubahan  sosial.  Sikap  ini  bukan  hanya memperkuat eksistensi Nahdlatul Ulama sebagai entitas religius, melainkan juga sebagai pilar  penting  dalam  membangun  Indonesia  yang  berkeadilan,  bermartabat,  dan  maju bersama. Salah satu prinsip utama yang dipegang teguh oleh Nahdlatul Ulama adalah sikap tawazun, yang mengamanatkan warganya untuk senantiasa menjaga keseimbangan dalam berkhidmah.  Konsep  ini  melibatkan  pelayanan  kepada  Allah  SWT,  sesama  manusia,  dan
32 Suwardiyamsyah, “ Pemikiran  Abdurrahman  Wahid  Tentang  Toleransi  Beragama ”, Al-Irsyad:  Jurnal  Pendidikan dan Konseling, Vol. 7, No. 1, (Juni 2017).
El Banat Vol. 13 No. 1 (2023)
lingkungan hidup. Nahdlatul Ulama diharapkan menjadi penyebab keberkahan bagi seluruh alam semesta, mengiringi upaya harmonis dalam menghormati masa lalu, kini, dan masa depan.
Selain itu, sikap amar ma'ruf dan nahi mungkar juga menjadi pilar penting dalam pandangan  etika  Nahdlatul  Ulama.  Warga  Nahdlatul  Ulama  diwajibkan  memiliki sensitivitas  dalam  mendorong  tindakan-tindakan  baik  dan  bermanfaat  bagi  kehidupan bersama, sambil secara tegas menolak dan mencegah segala bentuk perilaku yang dapat merendahkan  nilai-nilai  kemanusiaan.  Al-Qur'an  sendiri  telah  memberikan  panduan  yang jelas  dalam  hal  ini,  menunjukkan  bahwa  umat  yang  baik  adalah  yang  memerintahkan kebaikan  dan  melarang  kemungkaran  (Q.S.  Ali  Imran:  110).  Prinsip-prinsip  fundamental seperti Qanun  Asasy , Ma badi’  Kha iru  Ummah ,  Aswaja  (Ahlussunnah  wal  Jamaah  an- nahdliyyah),  dan  khittah  NU  1926,  membentuk  kerangka  nilai  yang  telah  lama  menjadi pedoman  bagi  Nahdlatul  Ulama  dalam  menjawab  isu-isu  kemanusiaan  dan  nasional, termasuk  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Prinsip-prinsip  keagamaan  dan kemasyarakatan tersebut menjadi pondasi bagi perilaku individu dan organisasi Nahdlatul Ulama. 33
Dalam  Deklarasi  Jihad  Nahdlatul  Ulama  Anti-korupsi,  kejahatan  korupsi  dan pencucian  uang  dinyatakan  sebagai  tindakan  kejahatan  luar  biasa  yang  merugikan kemanusiaan  dan  menimbulkan  kerugian  jangka  panjang.  Nahdlatul  Ulama  memperkuat komitmennya dalam garis perlawanan terhadap korupsi, dengan tujuan melindungi ulama, jamaah,  dan  organisasi  serta  hak-hak  rakyat  dari  dampak  negatif  koruptor.  Selain  itu, organisasi ini berusaha mendidik calon pegawai negeri agar menolak segala bentuk korupsi dan pencucian uang.
Dalam kerangka hukum, bentuk-bentuk korupsi diuraikan dalam UU Pemberantasan Korupsi,  baik  UU  No  31  Tahun  1999  maupun  UU  No  20  Tahun  2001.  Pembagian  ini mencakup tindakan merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara, seperti korupsi, penggelapan,  pemerasan,  dan  penipuan,  serta  tindakan  yang  menghambat  penyidikan, termasuk  memberikan  keterangan  palsu,  menutupi  informasi,  atau  mengungkapkan identitas  pelapor.  Selain  itu,  banyak  tindakan  korupsi  diluar  kerangka  hukum  yang  juga
33 Anzar Abdullah, “Nahdatul Ulama and the Khittah Revitalization: A Futuristic Critical Reflection for the Largest Islamic Organization in Indonesia.” Tawarikh: International Journal for Historical Studies, Volume 3, Number 1 (2011): 95 – 108.
harus  diwaspadai  dan  diperangi,  seperti  konflik  kepentingan,  pemilik  yang  mencari keuntungan,  penjual  pengaruh,  dan  penyuapan.  Dalam  keseluruhan,  pendekatan  etika Nahdlatul  Ulama  dan  komitmennya  terhadap  gerakan  antikorupsi  melintasi  dimensi agama,  moral,  dan  hukum.  Konsep  tawazun  dan  amar  ma'ruf  nahi  mungkar  menjadi landasan yang kuat dalam menjaga integritas, menghormati nilai-nilai kemanusiaan, dan mewujudkan  tujuan  mulia  dari  Nahdlatul  Ulama  dalam  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat dan negara. 34
Pada  Sidang  Umum  Nahdlatul  Ulama  ke-33  tahun  2015  yang  berlangsung  di Jombang,  Jawa  Timur,  diajukan  serangkaian  rekomendasi  yang  memuat  pandangan  dan arahan  penting  terkait  perlawanan  terhadap  korupsi.  Korupsi  dan  pencucian  uang,  yang merupakan  tindak  pidana  kejahatan  luar  biasa,  diakui  sebagai  ancaman  serius  terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan dapat menimbulkan dampak merugikan dalam jangka panjang. Nahdlatul  Ulama  (NU) mengambil  langkah-langkah  untuk  memperkuat  upaya  perlawanan terhadap  korupsi,  dengan  tujuan  melindungi  ulama,  jamaah,  serta  organisasi  NU  secara keseluruhan.  NU  juga  berkomitmen  melindungi  hak-hak  rakyat  dari  perlakuan  tidak  adil oleh pelaku korupsi, dan mendidik calon pejabat agar menolak segala bentuk korupsi dan pencucian uang. Berbagai sanksi diusulkan sebagai respons terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Sanksi-sanksi ini mencakup aspek moral, sosial, pemiskinan, ta'zir,  dan  dalam  situasi  tertentu,  hukuman  mati  sebagai  hukuman  paling  berat.  Bagi penyelenggara  negara  yang  terlibat  dalam  tindak  pidana  korupsi,  rekomendasi  ini menekankan perlunya penerapan hukuman yang lebih berat sebagai bentuk respons atas perbuatan tersebut. Prinsip perlindungan dan penguatan bagi individu dan kelompok yang berjuang melawan korupsi ditekankan dalam rekomendasi ini.
Negara diharapkan memberikan dukungan dan memastikan keamanan bagi mereka yang menjalankan jihad melawan korupsi. NU dengan tegas menolak praktik kriminalisasi terhadap para aktivis yang berjuang melawan korupsi. Aparat penegak hukum diharapkan menjunjung  tinggi  prinsip  keadilan  dan  menegakkan  hukum  tanpa  penyalahgunaan wewenang.  Peran  penting  alim  ulama  dan  pondok  pesantren  sebagai  teladan  dan pemimpin moral tercermin dalam rekomendasi ini. Mereka diharapkan memainkan peran sentral  dalam  mengajarkan  nilai-nilai  dan  perilaku  antikorupsi  kepada  masyarakat. Keenam  poin  rekomendasi  tersebut  memberikan  gambaran  jelas  tentang  komitmen  NU
34 Lihat UU No 31 Tahun 1999. Lihat pula UU No 20 Tahun 2001.
El Banat Vol. 13 No. 1 (2023)
sebagai kelompok santri dalam berperan sebagai kekuatan moral yang  melawan korupsi. Melalui  serangkaian  pandangan  dan  arahan  ini,  NU  menggambarkan  tekadnya  dalam membangun  kesadaran  antikorupsi  serta  menjaga  integritas  dan  moralitas  dalam kehidupan bermasyarakat. 35
Dalam  buku  "Jihad  Nahdlatul  Ulama  Melawan  Korupsi,"  terdapat  konsep-konsep fiqih  antikorupsi  yang  mengajak  untuk  merenungkan  dan  memahami  tindakan  korupsi secara  mendalam.  Salah  satu  konsep  yang  diangkat  dalam  buku  ini  adalah  tentang  niat melakukan  kejahatan  korupsi.  Dalam  konteks  fiqih  ibadah  dan  pertanggungjawaban pidana,  niat  memiliki  implikasi  yang  berbeda.  Niat  dalam  ibadah  berpengaruh  pada kesahan ibadah, sedangkan dalam pertanggungjawaban pidana, niat memengaruhi sanksi bagi pelaku tindak pidana, termasuk korupsi. Hukuman pidana korupsi dapat diberlakukan jika niat tersebut telah dinyatakan dan disertai persiapan-persiapan menuju pelaksanaan tindak pidana tersebut. 36
Dalam  konteks  fiqih  jinayah,  tindak  pidana  korupsi  dianggap  sebagai  jarimah (tindak pidana) yang baru dan tidak dikenal dalam tradisi fiqih klasik. Meskipun demikian, terdapat  sembilan  jenis  tindak  pidana  yang  memiliki  kemiripan  dengan  korupsi,  seperti penggelapan,  suap,  pengambilan  paksa  hak  orang  lain,  dan  lain  sebagainya.  Konsep- konsep ini memiliki akar dalam khazanah fiqih, baik yang secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an maupun yang dijelaskan dalam Hadits. Relevansi konsep-konsep fiqih antikorupsi ini  terlihat  dalam  pemikiran  pendidikan  antikorupsi  di  pesantren.  Konsep-konsep  seperti sikap tawassuth , Tasamuh , tawazun, dan amar ma'ruf nahy munkar memiliki keterkaitan dengan  pendidikan  antikorupsi.  Pengajaran  ini  membentuk  sikap  dan  perilaku  yang melawan korupsi serta mendorong para santri untuk menjaga integritas dan moralitas. 37
Implikasi  dan  kontribusi  buku “ Jihad  Nahdlatul  Ulama  Melawan  Korupsi ” terlihat dalam  beberapa  aspek.  Pertama,  fiqih  memberikan  landasan  teologi  yang  mengarahkan umat  Islam  dalam  berprilaku,  termasuk  dalam  melawan  korupsi.  Kedua,  fiqih  perlu diajukan  dalam  dialog  dengan  hukum  positif  terkait  korupsi  untuk  memastikan pengembangan  hukum  yang  sesuai  dengan  perkembangan  zaman.  Ketiga,  organisasi  NU
35 Anzar Abdullah, “Nahdatul Ulama and the Khittah Revitalization: A Futuristic Critical Reflection for the Largest Islamic Organization in Indonesia.” Tawarikh: International Journal for Historical Studies, Volume 3, Number 1 (2011): 95 – 108.
36 Wahid & Alim, Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi.
37 Bahrul 'Ulum, “ Menggagas Konsep Fikih Anti Korupsi: Solusi Alternatif Pemberantasan Korupsi di Indonesia ”, Al- Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 7, no. 1 (June 7, 2013): 77 – 88
sejak  lama  telah  menunjukkan  perhatiannya  terhadap  korupsi  melalui  berbagai  putusan forum  bahtsul  masail.  Keempat,  fiqih  antikorupsi  membantu  meyakinkan  bahwa  jihad melawan  korupsi  adalah  bagian  dari  perjuangan  keagamaan,  dan  buku  ini  memperkuat keyakinan  bahwa  perang  melawan  korupsi  adalah  bagian  integral  dari  misi  profetik Islam. 38
Dengan  mempertimbangkan  konsep-konsep  ini,  buku  "Jihad  Nahdlatul  Ulama Melawan  Korupsi"  memainkan  peran  penting  dalam  menggugah  kesadaran  melawan korupsi  di  Indonesia  dan  meneguhkan  semangat  perjuangan  keagamaan  dalam  menjaga integritas  dan  moralitas.  Dalam  konteks  perubahan  sosial,  Nahdlatul  Ulama,  sebagai organisasi  terbesar  di  Indonesia,  memiliki  peran  yang  sangat  strategis. Dengan  kekuatan moral  agama  dan  dukungan  massa  yang  dimilikinya,  Nahdlatul  Ulama  memiliki  potensi untuk mempengaruhi perubahan kebijakan publik dan mendorong transformasi bangsa dan negara  Indonesia  menjadi  lingkungan  yang  bersih  dari  korupsi.  Pada  tahun  2000,  jumlah anggota  Nahdlatul  Ulama  mencapai  143  juta,  menjadikannya  organisasi  terbesar  di Indonesia bahkan di antara negara-negara Islam. 39
Menghadapi  tantangan  tindak  pidana  korupsi  yang  luar  biasa,  semua  komponen bangsa  seharusnya  berkolaborasi  dalam  upaya  pemberantasan.  Negara  dan  masyarakat perlu  bekerjasama  dalam  peran  dan  tanggung  jawabnya  untuk  melawan  korupsi  sesuai dengan  wewenang  masing-masing. 40 Nahdlatul  Ulama  memiliki  peran  penting  dalam pencegahan  korupsi  sejak  dini,  dengan  beberapa  agenda  yang  perlu  ditingkatkan  dan dikembangkan  baik  pada  tingkat  individu,  organisasi,  maupun  komunitas,  yaitu: 41 memperkuat  perjuangan  antikorupsi  untuk  melindungi  ulama,  jamaah,  dan  organisasi, serta mendidik calon pejabat untuk menolak korupsi dan pencucian uang; mendorong alim ulama  dan  tokoh  masyarakat  menjadi  teladan  dan  pelindung  moral  melalui  pendekatan nilai-nilai  dan  perilaku  antikorupsi;  membangun  sistem  integritas  dalam  tata  kelola lembaga  yang  transparan  dan  akuntabel,  dengan  regulasi  yang  mengatur  akuntabilitas administrasi,  keuangan,  dan  kinerja,  serta  melaporkan  secara  rutin  kepada  publik; mengembangkan  regulasi  dan  pakta  integritas  antikorupsi  untuk  menjaga  pengurus
38 Wahid & Alim, Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi.
39 Ibid.
40 Jefirstson Richset Riwukore, dkk., “ Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ”, Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial , Volume 11, No. 2 (Desember 2020).
41 Wahid & Alim, Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi.
El Banat Vol. 13 No. 1 (2023)
Nahdlatul  Ulama  dari  tindak  pidana  korupsi,  baik  selama  masa  pencalonan  maupun kepemimpinan;  mendorong  integrasi  konsep-konsep  fiqih  yang  mendukung  tindakan antikorupsi  dalam  kebijakan  publik;  menerbitkan  materi  pendidikan  seperti  khutbah Jumat  dan  pengajian  rutin  yang  mendorong  sikap  dan  perilaku  antikorupsi;  menguatkan pendidikan  integritas  Aswaja  dan  antikorupsi  dalam  kurikulum  pesantren  dari  tingkat PAUD  hingga  perguruan  tinggi;  terus  memberikan  penyadaran  dan  pencerahan  mengenai sikap  dan  perilaku  antikorupsi  kepada  masyarakat  melalui  pendidikan  pesantren  dan majelis  ta'lim;  melatih  kader  penyuluh  antikorupsi  untuk  memberikan  penyadaran  dan pencerahan kepada masyarakat Nahdlatul Ulama; melakukan kajian terus-menerus terkait isu  korupsi  yang  berkembang  pesat,  dengan  mengadopsi  pendekatan  berdasarkan  kajian fiqih  dan  prinsip  keagamaan;  mendorong  penguatan  lembaga  penanggulangan  korupsi, seperti KPK, untuk menjadi lebih efektif dalam memberantas korupsi hingga akar-akarnya, serta  melindungi  para  pelaku  jihad  antikorupsi;  dan  mendorong  negara  untuk  membuat regulasi  pencegahan  korupsi,  termasuk  identifikasi  warga  negara,  transparansi  aset negara,  serta  pembatasan  transaksi  non-tunai  sebagai  upaya  melawan  kejahatan  pidana korupsi.

## E. Diskusi
Diskusi mengenai kesesuaian pemikiran Pendidikan antikorupsi di pesantren dengan konsep-konsep  dalam  buku  "Jihad  Nahdlatul  Ulama  Melawan  Korupsi"  menunjukkan keterkaitan  yang  erat  antara  keduanya.  Pendidikan  antikorupsi  di  pesantren  sejalan dengan  konsep-konsep  yang  diusung  dalam  buku  tersebut,  seperti  pentingnya mengedepankan  nilai-nilai  kejujuran,  kepedulian,  kemandirian,  kedisiplinan,  tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Selain itu, pesantren juga diharapkan  memiliki  sikap tawassuth (moderat)  atau  itidal  (lurus,  konsisten), Tasamuh (toleransi),  tawazun  (keseimbangan),  serta  amar  ma'ruf  nahy  mungkar  (mendorong  yang baik dan mencegah yang buruk), yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, buku "Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi" memiliki kontribusi penting dalam menyebarkan dan memperkuat pemikiran Pendidikan antikorupsi di kalangan pesantren.
Terkait  dengan  kelebihan  dan  kekurangan  pemikiran  Pendidikan  antikorupsi  di pesantren,  terdapat  beberapa  aspek  yang  perlu  dipertimbangkan.  Kelebihannya  terletak
pada dimensi teologis yang mengaitkan konsep dosa dan pahala, serta harapan surga dan ancaman  neraka,  yang  dapat  lebih  menggugah  kesadaran  dan  motivasi  pada  para penganut agama Islam untuk menghindari perilaku korupsi. Namun, kekurangan yang ada adalah  kurangnya  implementasi  hukum  Islam  fiqih  jinayat  di  Indonesia.  Penggunaan hukuman  dalam  fiqih  jinayat  mungkin  lebih  efektif  dalam  menimbulkan  rasa  jera dibandingkan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
Implikasi  dari  temuan  penelitian  ini  terhadap  upaya  pencegahan  dan penanggulangan korupsi di Indonesia adalah sangat signifikan. Dengan menanamkan sikap tawassuth atau I ’ tidal , Tasamuh ,  tawazun,  amar  maruf  nahy  munkar,  serta  nilai-nilai Pendidikan antikorupsi seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab,  kerja  keras,  kesederhanaan,  keberanian,  dan  keadilan,  dapat  membantu mengurangi praktik korupsi di tengah masyarakat. Melalui pendidikan yang berfokus pada nilai-nilai tersebut, diharapkan generasi muda dan pemimpin masa depan dapat memiliki pandangan  dan  sikap  yang  lebih  kuat  dalam  melawan  korupsi.  Selain  itu,  pemikiran Pendidikan  antikorupsi  yang  terintegrasi  dengan  nilai-nilai  Islam  juga dapat  memberikan landasan  moral  yang  kokoh  dalam  usaha  pencegahan  dan  penanggulangan  korupsi  di Indonesia.

## E. Kesimpulan
Dalam  rangkuman  temuan  penelitian  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  buku  "Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi" memberikan pandangan bahwa kaum pesantren perlu mengembangkan  sikap tawassuth atau  itidal, Tasamuh ,  tawazun,  dan am ar  ma’ruf  nahy mungkar.  Konsep-konsep  ini  sejalan  dengan  ajaran  Islam  dalam  Al-Qur'an,  yang menjadikan buku ini sebagai sarana untuk menyebarkan pemahaman tentang Pendidikan antikorupsi serta pemahaman terhadap fiqih antikorupsi.
Kontribusi  buku  "Jihad  Nahdlatul  Ulama  Melawan  Korupsi"  terhadap  pemikiran Pendidikan  antikorupsi  sangatlah  penting.  Buku  ini  turut  memperkuat  penyebaran  nilai- nilai  Pendidikan  antikorupsi,  seperti  kejujuran,  kepedulian,  kemandirian,  kedisiplinan, tanggung  jawab,  kerja  keras,  kesederhanaan,  keberanian,  dan  keadilan  di  kalangan pesantren. Implikasinya amat signifikan, karena Pendidikan antikorupsi menjadi instrumen efektif dalam mencegah tindak pidana korupsi. Meskipun memerlukan waktu yang cukup lama,  pendidikan  ini  memiliki  dampak  jangka  panjang  yang  berharga.  Tujuannya  adalah
El Banat Vol. 13 No. 1 (2023)
membangun  pemahaman  masyarakat  tentang  korupsi  yang  benar,  meningkatkan kesadaran  terhadap  potensi  tindak  koruptif,  serta  menginspirasi  untuk  menentang  dan mencegah korupsi dalam skala apa pun.
Mengingat pentingnya upaya pemberantasan korupsi melalui Pendidikan antikorupsi di Indonesia, strategi nasional yang dianjurkan melibatkan internalisasi budaya antikorupsi di  semua  sektor,  termasuk  pemerintah,  swasta,  masyarakat,  dan  pesantren.  Sebagai rekomendasi  bagi  pengembangan  pemikiran  dan  implementasi  Pendidikan  antikorupsi  di pesantren, disarankan agar empat sikap tawassuth dan I ’ tidal , tawazun, Tasamuh , serta amar  ma’ruf  nahy  munkar  ditanamkan  secara  berkelanjutan  dalam  seluruh  lapisan masyarakat  Indonesia,  dengan  pesantren  sebagai  salah  satu  pusat  penyebaran  nilai-nilai tersebut.  Dengan  demikian,  langkah  ini  akan  berkontribusi  pada  upaya  mewujudkan bangsa yang bersih dari ancaman dan dampak korupsi, serta memperkuat semangat dalam perjuangan melawan praktik-praktik koruptif di negara ini.

## F. Referensi
Abdullah,  Anzar. “Nahdatul  Ulama  and  the  Khittah  Revitalization:  A  Futuristic  Critical Reflection for the Largest Islamic Organization in Indonesia.” Tawarikh: International Journal for Historical Studies, Volume 3, Number 1 (2011): 95 – 108. Al Masoem. Pendidikan Antikorupsi di Lingkungan Sekolah, https://almasoem.sch.id/pendidikan-anti-korupsi-di-lingkungan-sekolah/ diakses pada 16 Juli 2023.
AR,  Zaini  Tamin. ” PESANTREN  DAN  POLITIK  (Sinergi  Pendidikan  Pesantren  Dan Kepemimpinan  Dalam  Pandangan  KH.  M. Hasyim  Asy'ari) ”, Jurnal  Pendidikan  Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies), Vol. 3, No. 2 (2015).
Burhanudin, Jajat. Islam dalam Arus Sejarah Indonesia. Jakarta: Kencana, 2017.
Dewi,  Gusti  Kadek  Sintia. “Mencegah dan  Memberantas  Potensi  Adanya  Korupsi  Melalui Pemberian Pendidikan Anti Korupsi d i Lembaga Pendidikan”, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Volume 2 Nomor 4, (Oktober 2022).
Fathoni,  Tamrin. “ Pesantren  dan  Penanaman  Sikap  Anti  Korupsi ”, AL-MANHAJ;  Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam , Vol. 1, No. 1, (Januari 2019).
Hamid,  Abdullah. Literasi  Digital  Santri  Milenial  Buku  Pegangan  Santri  di  Era  Banjir Informasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2021.
Hasbullah,  Moeflich. Islam  dan  Transformasi  Masyarakat  Nusantara  Kajian  Sosiologis Sejarah Indonesia. Depok: Kencana, 2017.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi. “ Kenali  Bahayanya  Dampak  Korupsi  di  Berbagai  Bidang Ini ”, dalam https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220520-kenali- bahayanya-dampak-korupsi-di-berbagai-bidang-ini. Diakses pada 19 Juni 2023.
Muhajir, Ahmad. “ Fatwa Nahdlatul Ulama tentang Suap Politik ”, AL-BANJARI, Vol. 21, No. 2, (Juli-Desember 2022).
Nurfitriyani,  dkk., “ Problematika  Money-Politic  dalam  Pemilu  dan  Solusinya  dalam Perspektif  Islam:  Studi  Kasus  di  Karawang ”, Jurnal  Penelitian  dan  Pemikiran Keislaman , Vol.9. No.1 (Februari 2022).
Putri,  Made  Kharisma. “Eksistensi  Pendidikan  Anti  Korupsi  Sebagai  Bentuk  Pendidikan Karakter  di  Universitas  Dalam  Melahirkan  Generasi  Penerus  Bangsa  yang  Anti Koru psi” , Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis , Volume 3 Nomor 1, (Januari 2023).
Riwukore, Jefirstson Richset., dkk., “ Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintah  Kota  Kupang,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur ”, Aspirasi:  Jurnal  Masalah- Masalah Sosial, Volume 11, No. 2 (Desember 2020).
Rosikah,  Catrhina  Darul  dan  Dessy  Marliani  Listianingsih. Pendidikan  Antikorupsi:  Kajian Antikorupsi Teori dan Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Suwardiyamsyah. “ Pemikiran  Abdurrahman  Wahid  Tentang  Toleransi  Beragama ”, Al- Irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 7, No. 1, (Juni 2017).
Taqiuddin,  Habibul  Umam  dan  Baiq  Mulianah.  Strategi  penanaman  nilai-nilai  antikorupsi pada  santri  dipondok  pesantren,  Jurnal  ilmiah  Pendidikan  Pancasila  dan
Kewarganegaraan Vol.8 no.1 (2023). http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/30606/11403 Ulum , Bahrul . “ Menggagas  Konsep  Fikih  Anti  Korupsi:  Solusi  Alternatif  Pemberantasan Korupsi  di  Indonesia ”, Al-Manahij:  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam 7,  no.  1  (June  7, 2013): 77 – 88.
Wahid,  Marzuki  et  al. Jihad  Nahdlatul  Ulama  Melawan  Korupsi. Jakarta:  LAKPESDAM PBNU, 2016.