Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)

## COVID-19: SEBUAH TANTANGAN BAGI RULE OF LAW DAN DAMPAKNYA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA, SISTEM PERADILAN, DAN DEMOKRASI DI INDONESIA
Lu Sudirman 1 , Hendry Naga Wijaya 2
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia e-mail: dirman_lu@yahoo.com , hendrynaga03@gmail.com

## ABSTRAK
Meluasnya wabah corona virus atau yang lebih dikenal dengan Covid-19 telah menimbulkan dampak  serius  bagi  kelangsungan  hidup  seluruh  masyarakat  dunia.  Saat  ini,  seluruh  negara yang telah terkena dampaknya sedang berusaha keras untuk melawan virus tersebut. Virus ini tidak  hanya  berdampak  pada  sektor  ekonomi,  tetapi  juga  penegakan  hukum,  hak  asasi manusia, dan demokrasi. Data mencatat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup  terlambat  dalam  hal  menangani  masalah  ini.  Virus  tersebut  telah  berkembang  dan meluas  di  Wuhan,  China  sejak  bulan  desember.  Sementara,  di  Indonesia  virus  corona  baru terdeteksi  pada  bulan  Maret.  Sikap  pemerintah  yang  mengabaikan  dan  menganggap  remeh virus  ini  nyatanya  telah  membawa  Indonesia  kepada  permasalahan  yang  lebih  besar.  Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi dan menetapkan kebijakan  pembatasan  sosial  berskala  besar.  Konsekuensi  dari  kebijakan  tersebut  adalah terhambatnya kegiatan perkonomian di masyarakat. Oleh karena itu, banyak sekali masyarakat yang harus kehilangan pekerjaannya karena kondisi perekonomian yang menurun. Kebutuhan dasar masyarakat menjadi amat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah. Tidak hanya itu, upaya  penegakan  hukum  juga  harus  terhambat,  seperti  persidangan  yang  harus  dilakukan secara online. Selain itu, demokrasi juga menjadi hal yang harus diperhatikan karena kinerja pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini juga banyak menimbulkan kritik dari berbagai pihak.  Oleh  karena  itu,  tulisan  ini  bermaksud  untuk  mengkaji  tantangan  virus  corona  bagi prinsip rule  of  law dan  dampaknya  terhadap  hak  asasi  manusia,  penegakan  hukum,  dan demokrasi.
Kata kunci: Rule of Law, Penegakan Hukum, Hak Asasi Manusia, Demokrasi

## ABSTRACT
The  widespread  outbreak  of  coronavirus  or  better  known  as  Covid-19  has  had  a  serious impact on the survival of the entire world community. Currently, all countries that have been affected are working hard to fight the virus. This virus not only affects the economic sector, but also law enforcement, human rights, and democracy. The data notes that Indonesia is one of the countries that is quite late in handling this problem. The virus has been developing and expanding in Wuhan, China since December. Meanwhile, in Indonesia the new corona virus was detected in March. The government's attitude which ignores and underestimates this virus has in fact brought Indonesia to a bigger problem. To overcome this problem, the government has  issued  various  regulations  and  established  large-scale  social  restrictions.  The consequence  of  this  policy  is  the  obstruction  of  economic  activities  in  the  community. Therefore,  many  people  have  lost  their  jobs  due  to  the  declining  economic  conditions.  The basic needs of the community are very important for the government to pay attention to. Not only  that,  law  enforcement  efforts  must  also  be  hampered,  such  as  trials  that  must  be conducted online. In addition, democracy is also a matter that must be considered because the government's  performance  in  overcoming  this  problem  also  raises  many  criticisms  from various parties. Therefore, this paper intends to examine the challenge of the corona virus for the principle of rule of law and its impact on human rights, law enforcement, and democracy.
Keywords: Rule of Law, Law Enforcement, Human Rights, Democracy

## PENDAHULUAN
Rule of law menjadi konsep hukum yang berkembang  pesat  di  era  modern.  Konsep  ini awalnya  berkembang  pada  masyarakat  Eropa yang pada akhirnya meluas ke seluruh penjuru dunia. Rule  of  law menawarkan  sistem kenegaraan  yang  bebas  dari  kesewenang- wenangan  para  penguasa.  Hal  ini  lah  yang menjadi alasan utama mengapa banyak negara mengadopsi konsep hukum ini. Selain itu, rule of law juga menghendaki
agar penyelenggaraan  negara  diatur  melalui  suatu peraturan
perundang-undangan
serta menjunjung  tinggi  supermasi  hukum  yang dibangun  atas  prinsip  keadilan  (Afif,  2018). Namun,  konsep rule  of  law belum  dapat dipahami secara baik oleh negara-negara yang mengadopsinya,  termasuk  Indonesia.  Di tengah-tengah wabah virus corona yang sedang melanda,  pelaksanaan  konsep rule  of  law memiliki tantangannya sendiri. Kondisi negara yang  sedang  kritis  nyatanya  membuka kesempatan  bagi  penguasa  untuk  melakukan tindakan  yang  sewenang-wenang.  Untuk mengatasi  penyebaran  virus  corona,  maka diperlukan  strategi  dan  kebijakan  yang  tepat. Namun,  seringkali  regulasi  yang  dibuat  oleh pemerintah  hanya  memperhatikan  aspek formalnya  saja.  Pemerintah  dan  legislator seringkali mengabaikan substansi hukum yang seharusnya lebih diperhatikan karena menyangkut  nasib  rakyat.  Oleh  karena  itu, pelaksanaan konsep rule of law akan mendapat tantangannya  sendiri  di  tengah  wabah  virus yang sedang melanda dunia saat ini.
Penyebaran virus corona  di  Indonesia telah  memberikan  dampak  serius  bagi kelangsungan  hidup  bangsa.  Pemerintah dituntut  untuk  berhati-hati  dalam  mendesain kebijakan  agar  tidak  salah  sasaran  (Disemadi &  Shaleh,  2020).  Sementara  itu,  masyarakat diharuskan  untuk  bersikap  kooperatif  dengan tetap  mengikuti  himbauan  dari  pemerintah. Namun,  yang  menjadi  permasalahan  adalah kebijakan  dari  pemerintah  justru  simpang  siur dan tidak jelas dalam mengatasi permasalahan ini  (Disemadi  &  Handika,  2020).  Masyarakat tidak  mendapatkan  kejelasan  informasi  dari pemerintah  yang  menyebabkan  munculnya konflik  vertikal  antara  pemerintah  dan  warga negara  (Kang  &  Disemadi,  2021).  Berbagai kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah
mendapatkan  kritikan  dari  berbagai  pihak. Karena  selama  ini,  pemerintah  dinilai  tidak berhati-hati dan cenderung meremehkan situasi yang  ada.  Berbagai  regulasi  telah  ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka memutus rantai penularan  virus.  Regulasi  tersebut  diantaranya adalah  Keputusan  Presiden  Nomor  11  Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan
Kesehatan  Masyarakat,  Peraturan  Pemerintah Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar,  dan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid- 19)  dan/atau  dalam  Rangka  Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Tidak  ada  hal  yang  baru  dari  kebijakan pemerintah  yang  dituangkan  ke  dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Mengingat,  pemerintah  telah  memberikan arahan kepada masyarkat untuk tetap berada di rumah  walaupun  hanya  sebatas  himbauan. Jadi,  peraturan  perundang-undangan  tersebut hanya  dimaksudkan  untuk  melegitimasi himbauan-himbauan  yang  telah  disampaikan oleh pemerintah sebelumnya (Ikhsan,
Disemadi,  Kurniawan  &  Pujiyono,  2020).  Hal ini  menunjukkan  ketidaktegasan  pemerintah dalam menangani permasalahan ini. Pemerintah  seolah-olah  lepas  tangan  terhadap segala
sesuatu yang menjadi tanggungjawabnya. Ketidaktegasan pemerintah tersebut  justru  menimbulkan  banyak  masalah (Appludnopsanji & Disemadi, 2020).
Masyarakat  tidak  mendapatkan  arahan  yang jelas mengenai kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga, hal ini menimbulkan
kesalahpahaman antara
pemerintah dan masyarakat.
Terlambatnya penanganan virus corona  di  Indonesia  menyebabkan  Pemerintah harus  menanggung  kritik  dari  berbagai  pihak. Sikap  pemerintah  menjadi  sorotan  publik karena  dianggap  meremehkan  penularan penyakit  ini  (Almuttaqi,  2020).  Berbagai kebijakan  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah untuk memutus rantai penularan virus. Namun, regulasi-regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah  nyatanya  tidak  berhasil  untuk menyelesaikan  masalah.  Pemerintah  seakan-
akan  melepas  tanggungjawabnya  untuk memenuhi  kebutuhan  dasar  masyarakat. Kebijakan  pembatasan  sosial  berskala  besar (PSBB)  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah beberapa  waktu  yang  lalu  hanya  membatasi mobilitas  masyarakat.  Seluruh  masyarakat diharapkan  dapat  bekerjasama  dengan  tetap berdiam  diri  dan  mengurangi  aktivitas  di  luar rumah.  Namun,  kebutuhan  dasar  masyarakat yang  seharusnya  menjadi  fokus  pemerintah seakan-akan  dilupakan  begitu  saja.  Data menunjukkan  adanya  peningkatan  jumlah kasus  setiap  harinya.  Luasnya  wilayah  negara menjadi  tantangan  pemerintah  untuk  memutus rantai  penularan  virus  ini.  Indonesia  menjadi negara  yang  memiliki  jumlah  kasus  positif tertinggi  di  ASEAN.  Selain  itu,  infrastruktur kesehatan dan ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi  situasi  ini  menyebabkan  angka kematian  juga  semakin  tinggi.  Tenaga  medis menjadi  pahlawan  sekaligus  korban  dalam kasus  ini.  Mereka  harus  berhadapan  dengan banyaknya pasien tanpa diimbangi dengan alat perlindungan diri yang cukup.
Perlindungan  terhadap  hak  asasi manusia menjadi hal yang patut dipertanyakan. Tingginya  angka  kematian  tidak  luput  dari lalainya  pemerintah  dalam  menangani  kasus ini.  Banyak  tenaga  medis  yang  harus meninggal  dunia  karena  tidak  diberikan  alat perlindungan diri yang cukup dan infrastruktur kesehatan  yang  tidak  memadai  (Mayasari, 2020).  Selain  itu,  masyarakat  kelas  bawah menjadi  korban  utama  dari  penyebaran  virus ini. Terlebih lagi mereka yang menggantungkan  dirinya  dengan  pekerjaan tidak  tetap  dan  upah  harian.  Kebijakan pembatasan  sosial  berskala  besar  tentu  akan menghambat  pekerjaan  mereka.  Sehingga, banyak diantara mereka yang harus kehilangan pekerjaannya.  Tidak  adanya  pendapatan menyebabkan  kebutuhan  dasar  mereka  juga tidak  dapat  terpenuhi.  Banyak  masyarakat yang  harus  menahan  lapar  karena  tidak memiliki  uang  untuk  membeli  makanan.  Di sisi  lain,  respon  dari  pemerintah  justru  sangat lambat,  sehingga  masyarakat  harus  menjadi korban.
Penegakan  hukum  juga  menjadi terhambat  karena  penyebaran  virus  corona yang  semakin  masif.  Hal  ini  menyebabkan pengadilan harus melaksanakan sidang melalui tele  conference  guna  mencegah  penyebaran
virus  corona  semakin  luas.  Konsekuensinya, dalam  perkara  pidana  jaksa,  hakim,  dan terdakwa  tidak  harus  datang  ke  pengadilan untuk  melaksanakan  persidangan.  Hakim  dan jaksa  diizinkan  untuk  tetap  berada  di  rumah, sedangkan  terdakawa  tetap  berada  di  rumah tahanan.  Mereka  akan  terhubung  melalui tele conference untuk menjalankan sidang sebagaimana  mestinya.  Selain  itu,  beberapa waktu  yang  lalu  pemerintah  juga  menetapkan kebijakan  untuk  mengeluarkan  narapidana asimilasi.  Hal  ini  tentu  mengakibatkan munculnya kritik dari berbagai pihak. Namun, di sisi lain harus diakui bahwa kapasitas rumah tahanan  yang  dimiliki  oleh  negara  tidak mampu untuk menampung seluruh narapidana. Sehingga  mereka  harus  berdesak-desakan dalam  rumah  tahanan  tersebut.  Namun, kebijakan  tersebut  tidak  memperoleh  respon yang  baik  oleh  masyarakat.  Banyak  diantara mereka yang menilai bahwa kebijakan tersebut tidak  tepat  karena  pada  faktanya  terdapat narapidana  asimilasi  yang  kembali  melakukan aksi kejahatannya ketika dibebaskan. Peristiwa ini  tidak  mengherankan,  mengingat  banyak narapidana yang tidak memiliki kesiapan untuk kembali ke masyarakat. Mereka tidak memiliki pekerjaan  dan  pendapatan  sehingga  tidak mampu  untuk  bertahan  hidup.  Hal  ini  tidak lepas  dari  kurangnya  perhatian  pemerintah terhadap nasib para narapidana yang dibebaskan  tersebut.  Seperti  masyarakat  pada umumnya,  hak  mereka  untuk  mendapatkan kebutuhan dasar juga tidak dapat dipenuhi.
Untuk  mengatasi  permasalahan  yang timbul  akibat  penyebaran  virus  corona,  maka diperlukan kebijakan-kebijakan strategis. Namun  pada  faktanya,  kebijakan  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  justru  melukai nilai-nilai keadilan. Hal ini tentu menimbulkan kritik  dari  berbagai  pihak  yang  tidak  puas terhadap kebijakan-kebijakan tersebut. Namun, pemerintah justru menutup diri dan membenarkan  diri  mereka  sendiri.  Pemerintah tidak  mau  disalahkan,  mereka  berdalil  bahwa pemerintah  harus  menanggung  beban  yang begitu  besar  akibat  penyebaran  virus  corona. Mereka  meminta  kepada  masyarakat  untuk bersabar  dan  tidak  terus-terusan  mengkritik pemerintah.  Pada  awal  Juli  2020,  seorang mahasiswa  Universitas  Nasional  (UNAS) bernama  Wahyu  Krisna  Aji  harus  menerima sanksi  berupa drop  out dari  perguruan  tinggi
tempat  dimana  ia  menuntut  ilmu.  Ia  juga mengaku telah menerima intimidasi dari pihak kampus  saat  melakukan  demonstrasi  dalam rangka  menuntut  keringanan  Uang  Kuliah Tunggal  (UKT).  Hal  ini  tentu  sangat disayangkan  oleh  berbagai  pihak.  Mengingat, persoalan  akademik  yang  seharusnya  bisa diselesaikan  secara  akademik  justru  harus diwarnai  dengan  tindakan  represif  dari  pihak kampus. Presiden Republik Indonesia berulang kali  mengatakan  bahwa  negara  kita  adalah negara  demokrasi.  Namun,  hal  tersebut tampaknya  hanya  lah  sebuah  kalimat  yang diucapkan tanpa ada tindakan nyata.

## METODE
Dalam tulisan yang disusun ini, asas dan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku menjadi  penting.  Mengingat,  tulisan  ini mengkaji  tiga  permasalahan  pokok,  yaitu  hak asasi manusia, sistem peradilan, dan demokrasi.  Ketiga  hal  tersebut  tentu  erat kaitannya  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga erat kaitannya dengan hukum positif (Benuf & Azhar,  2020).  Oleh  sebab  itu,  pendekatan yuridis  normatif  merupakan  suatu  pendekatan yang  tepat  untuk  digunakan  dalam  tulisan  ini. Selain  itu,  data  yang  dianalisis  oleh  penulis juga  berasal  dari  data-data  yang  sifatnya adalah  sekunder.  Termasuk  pula  data-data yang berasal dari berbagai artikel ilmiah, buku, dan  data  yang  dipublikasikan  oleh  institusi negara. Dengan demikian, harapannya pembaca  dapat  memperoleh  sebuah  gambaran informasi  yang  runtut  mengenai  topik penelitian yang dilakukan oleh penulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penyebaran Virus Corona di Indonesia
Indonesia  merupakan  salah  satu negara  yang  terlambat  dalam  mendeteksi keberadaan virus corona. Data menunjukkan  bahwa  virus  tersebut  mulai berkembang  di  Kota  Wuhan,  China  pada bulan  Desember  tahun  2019.  Saat  itu, pemerintah  belum  memberikan  respon terhadap  kemungkinan  penyebaran  virus tersebut  di  Indonesia.  Pada  bulan  januari, terlihat  dengan  jelas  bahwa  pemerintah terlalu  menganggap  remeh  keberadaan virus  ini.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari berbagai  pernyataan  yang  disampaikan
oleh Menteri Kesehatan
Republik
Indonesia. Pernyataan-pernyataannya
yang  bersifat  kontroversial  mendapat kecaman  dari  berbagai  pihak.  Dalam sebuah kesempatan, ia mengatakan bahwa penanganan  virus  corona  ini  lebih  ringan dibandingan dengan influenza dan penyakit  demam  berdarah  yang  memiliki angka  kematian  lebih  tinggi.  Hal  tersebut tentu  mendapatkan  banyak  kritikan  dari masyarakat  karena  dinilai  menunjukkan arogansi kekuasaan.
Sikap pemerintah
yang menganggap  remeh  virus  ini  nyatanya telah  membawa  dampak  serius  bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Virus corona  baru  berhasi  terdeteksi  di Indonesia  pada  bulan  2  Maret  2020  yang menimpa  dua  orang  warga  Depok,  Jawa Barat. Setelah terdeteksinya kasus pertama  tersebut,  maka  penyebaran  virus corona semakin masif di berbagai daerah, khususnya di Jawa Barat. Jakarta menjadi pusat  episentrum  penyebaran  virus  ini karena memiliki jumlah kasus positif yang sangat  tinggi.  Hal  ini  lah  yang mengantarkan  jakarta  ke  zona  merah karena banyaknya pasien yang meninggal dunia. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka pemerintah membentuk gugus tugas penanganan  virus  corona  yang  dipimpin oleh
Kepala Badan Nasional
Penanggulanan Bencana (Yunus & Rezki,
2020). Sebelum  adanya  regulasi  yang jelas  terkait  dengan  penanganan  virus corona  di  Indonesia,  maka  pemerintah awalnya hanya dapat memberikan himbauan-himbauan untuk tetap berada di rumah  atau  disebut  dengan social distancing atau physical  distancing . Himbauan  tersebut  dimaksudkan  untuk memutus  penyebaran  virus  corona  di Indonesia.  Karena  semakin  banyak mobilitas yang dilakukan oleh masyarakat,  maka  kemungkinan  untuk terinfeksi  virus  ini  juga  semakin  besar. Namun, faktanya himbauan tersebut tidak mendapatkan  respon  yang  baik  oleh masyarakat.  Masih  banyak  masyarakat yang  tetap  melakukan  aktivitas  di  luar rumah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa kesadaran masyarakat
terhadap
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
penyebaran  virus  ini  masih  kurang. Terlebih  lagi  masyarkat  yang  tinggal  di pedesaan  dan  daerah-daerah  terpencil. Kesulitan  untuk  mengakses  informasi menjadi  alasan  utama  mengapa  hal  ini bisa terjadi.
Selain  itu,  pada  awal  penyebaran virus  juga  menimbulkan  keresahan  bagi masyarakat  golongan  menengah  ke  atas. Banyak  diantara  mereka  yang  langsung berbelanja  kebutuhan  pokok  dengan jumlah  banyak  untuk  disimpan  di  rumah guna mengantisipasi kemungkinan terburuk  yang  bisa  terjadi  akibat penularan  virus  ini.  Hal  ini  tentu berdampak  serius  bagi  keberlangsungan ekonomi  karena  ketersediaan  kebutuhan pokok  di  pasar  juga  akan  semakin menipis.  Sementara  itu,  masyarakat golongan  bawah  tidak  dapat  berbuat  apa- apa  karena  tidak  memiliki  penghasilan yang  cukup  untuk  mempersiapkan  segala kebutuhan  pokok  dalam  menghadapi penyebaran virus corona. Mereka terpaksa harus berdiam diri dan hanya menggantungkan nasibnya kepada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Peningkatan  terhadap  jumlah kasus  positif  di  Indonesia  berlangsung signifikan  setiap  harinya.  Angka  tersebut masih  akan  bertambah  setiap  harinya, mengingat  kasus  yang  tercatat  tersebut hanya  lah  orang-orang  yang  berhasil terdeteksi.  Sementara  itu,  masih  banyak kemungkinan  kasus  positif  yang  belum mampu  dideteksi  dan  dicatat  oleh pemerintah.  Selanjutnya,  tenaga  medis juga menjadi korban dari keganasan virus ini.  Di  satu  sisi,  mereka  dapat  dikatakan sebagai  pahlawan  yang  berusaha  untuk menyelamatkan  orang  banyak.  Namun  di sisi  yang  lain,  mereka  juga  menjadi korban  karena  tidak  siapnya  pemerintah dalam  menghadapi  penyebaran  virus. Ketidaksiapan pemerintah itu ditunjukkan dengan kurangnya infrastruktur medis dan kurangnya  alat  perlindungan  diri  yang dibutuhkan  oleh  para  tenaga  medis. Sehingga, seringkali mereka harus menggunakan  perlengkapan  seadanya untuk  berhadapan  dengan  pasien  positif. Hal  tersebut  menyebabkan  mereka  harus
menanggung  resiko  yang  lebih  besar dibandingkan jika memiliki alat perlindungan  diri  yang  cukup.  Hingga saat  ini,  penularan  virus  corona  masih terus berlanjut dan mengalami peningkatan  jumlah  kasus  setiap  harinya. Walaupun  pemerintah  telah  menetapkan berbagai  kebijakan  guna  memutus  rantai penularan virus. Termasuk pula kebijakan untuk melakukan vaksinasi nasional yang dilakukan  secara  bertahap.  Orang-orang yang  diutamakan  untuk  menerima  vaksin terlebih  dahulu  adalah  orang-orang  yang sering  terlibat  aktivitas  di  lapangan  dan bersinggungan dengan masyarakat. Namun,  vaksinasi  pun  belum  dapat menjamin bahwa seseorang akan terbebas dari  virus  ini.  Dalam  beberapa  kasus, walaupun  seseorang  telah  divaksin,  ia tetap  berpotensi  untuk  tertular  virus tersebut.
2. Terabaikannya  Hak  Asasi  Manusia oleh Negara
Hak  asasi  manusia  merupakan sebuah  konsep  yang  tidak  dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan negara.  Dalam  kaitannya  dengan  konsep rule  of  law,  maka  Roscoe  Pound berpendapat bahwa rule of law mengedepankan  judicial,  yang  artinya selalu menjunjung tinggi lembaga peradilan (supermacy  of  law) baik  oleh rakyat  maupun  pemerintah.  Kesalahan yang diperbuat oleh rakyat dan pemerintah  harus  diselesaikan  melalui lembaga  peradilan  dengan  tidak  ada perbedaan perlakuan antara rakyat maupun  pemerintah  di  mata  hukum (equality  before  the  law).  Dalam  rangka melindungi  Hak  Asasi  Manusia  dari kebijakan dan tindakan sewenang-wenang penguasa,  maka  konsep rule  of  law akan mengedepankan  prinsip “equality  before the  law,” yaitu  adanya  persamaan  di hadapan  hukum  tanpa  membeda-bedakan status hukum seseorang (Soeharno, 2015). Penyebaran  virus  corona  yang semakin  masif  menyebabkan  banyak warga  negara  menjadi  kehilangan  hak fundamentalnya.  Lumpuhnya  kegiatan perekonomian menyebabkan banyak perusahaan  mengambil  opsi  pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap
karyawannya.  Selain  itu,  pekerja  harian juga  harus  kehilangan  pekerjaannya.  Hal ini  tentu  menyebabkan  hilangnya  sumber pendapatan mereka yang digunakan untuk memenuhi  kebutuhan  hidup.  Masyarakat hanya  bisa  berharap  kepada  kebijakan pemerintah  yang  pro  terhadap  rakyat. Namun, kebijakan-kebijakan yang ditunggu justru melukai hati rakyat. Tidak mengherankan,  banyak  pihak  yang menilai  bahwa  kebijakan  yang  telah ditetapkan  tersebut  tidak  tepat  sasaran. Menurut  hemat  saya,  ketidaktegasan  dan ketidakhati-hatian pemerintah dalam menetapkan kebijakan merupakan sumber permasalahannya. Salah satu korban dari kekejaman ini  adalah  para  tenaga  medis.  Mereka harus  berjuang  untuk  menangani  ribuan pasien  yang  terinfeksi  virus  corona  tanpa disediakan  alat  perlindungan  diri  yang cukup.  Menurut  saya,  ini  merupakan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah  karena  harus  mengorbankan nyawa  begitu  banyak.  Hal  ini  bisa  dapat dihindari  atau  diminimalisir  apabila pemerintah  sigap  dan  tegas  dalam menangani  kasus  ini.  Namun,  pada kenyataannya  pemerintah  Indonesia  tidak mampu bahkan lalai dalam menjamin hak asasi  warga  negaranya  sendiri.  Data mencatat bahwa puluhan dokter yang ada di  Indonesia  harus  meninggal  akibat terinfeksi  virus  corona  yang  mereka tangani sendiri. Bahkan, ada tenaga medis yang  harus  menggunakan  plastik  sampah sebagai  alat  pelindung  diri  dalam menangani  pasien.  Hal  ini  disebabkan karena  terhambatnya  distribusi  alat pelindung  diri  ke  daerah  karena  birokrasi yang  rumit.  Alat  pelindung  diri  harus diserahkan  kepada  pemerintah  provinsi, kemudian  ke  pemerintah  kabupaten  atau kota,  selanjutnya  baru  diserahkan  kepada pihak  rumah  sakit.  Namun,  tidak  semua rumah  sakit  dapat  menerima  bantuan  alat pelindung diri. Pemerintah memprioritaskan pemberian alat pelindung  diri  tersebut  kepada  rumah sakit  milik  pemerintah.  Sehingga,  hal  ini menyebabkan  banyak  rumah  sakit  swasta yang  kekurangan  alat  pelindung  diri. Pasal  12  ayat  (2)  huruf  c  Konvenan
Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan  budaya  menekankan  kewajiban negara  untuk  melakukan  pencegahan, pengobatan  dan  pengendalian  segala penyakit  menular,  endemik,  penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan.  Sehingga,  negara  dituntut untuk  bertindak  cepat  dan  tepat  dalam menangani  kasus  ini.  Berikut  merupakan analisis kebijakan-kebijakan yang ditetapkan  oleh  pemerintah  pada  awal penyebaran  Covid-19  dalam  kaitannya dengan hak asasi manusia.
1) Program Pembatasan Sosial Berskala Besar Pemerintah  pusat  menetapkan kebijakan  dalam  rangka  mengurangi mobilitas masyarakat dengan menerbitkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  21  Tahun  2020  tentang Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (Wardhana  et  al.,  2021).  Dengan peraturan  tersebut,  maka  dilakukan pembatasan terhadap berbagai kegiatan masyarakat  yang  berpotensi  untuk menimbulkan  keramaian,  diantaranya adalah dengan cara meliburkan sekolah  dan  tempat  kerja,  pembatasan kegiatan  keagamaan  tertentu,  serta pembatasan  kegiatan  di  tempat  atau fasilitas  umum.  Kemudian,  peraturan pemerintah  tersebut  ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  9  Tahun 2020  tentang  Pedoman  Pembatasan
Sosial Berskala
Besar. Dalam peraturan  tersebut  ditegaskan  bahwa pemerintah  daerah  dapat  mengajukan daerahnya  untuk  menjadi  wilayah PSBB yang permohonannya dilakukan oleh  Gubernur  di  tingkat  provinsi  dan oleh  Bupati/Walikota  di  tingkat kabupaten  atau  kota.  Daerah  yang ditetapkan  sebagai  wilayah  PSBB harus memenuhi dua kriteria. Pertama, adanya  jumlah  kasus/dan  atau  jumlah kematian  akibat  penyakit  meningkat dan  menyebar  secara  signifikan  dan cepat  ke  beberapa  wilayah. Kedua, wilayah  tersebut  memiliki  kaitan epidemiologis  dengan  kejadian  serupa di wilayah atau negara lain.
Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor  9  Tahun  2020  tentang Pedoman  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  tersebut  mendapat  kritikan  dari berbagai  pihak,  diantaranya  dari Komisi  untuk  Orang  Hilang  dan Tindakan  Kekerasan.  Mereka  menilai bahwa  peraturan  yang  telah  dibentuk tersebut  terlalu  birokratis.  Prosedur yang rumit dan alur yang berbelit-belit menyebabkan  penanganan  penyebaran Covid-19 menjadi tidak efektif
(Amrynudin  &  Katharina,  2020). Waktu yang seharusnya dapat digunakan  untuk  mengambil  langkah lain  justru  harus  terbuang  oleh  urusan birokrasi yang rumit.
Menurut pendapat saya, pemerintah  tidak  tegas  dan  terlalu mementingkan  hal  yang  sifatnya prosedural. Hal ini lah yang menyebabkan  penanganan  penularan virus  corona  menjadi  terhambat.  Jika hal ini terus dibiarkan, maka hak asasi warga  negara  menjadi  terancam. Pembatasan sosial berskala besar yang berkepanjangan dapat berdampak serius  bagi  dunia  perekonomian.  Jika tidak  diimbangi  dengan  kebijakan  lain yang tepat sasaran, maka akan banyak hak  warga  negara  yang  terenggut olehnya.  Kelaparan  menjadi  masalah baru  yang  harus  dihadapi  oleh pemerintah  dan  masyarakat.  Beberapa waktu  yang  lalu,  publik  sempat dihebohkan  dengan  kasus  kelaparan yang  melanda  seorang  ibu  rumah tangga  di  Banten.  Ia  harus  meninggal karena  hanya  meminum  air  galon selama  dua  hari.  Selain  itu,  tekanan psikologis  juga  menjadi  salah  satu faktor yang menyebabkan ia meninggal  dunia.  Tidak  adanya pendapatan  dan  tidak  terpenuhinya kebutuhan pokok mengakibatkan beban  pikirannya  semakin  berat.  Ia memiliki  seorang  suami  yang  hanya bekerja  sebagai  pemulung  dan  tidak memiliki penghasilan tetap. Selain itu, ia  juga  memiliki  seorang  anak  yang masih  di  bawah  umur,  sehingga  tidak mengherankan
apabila
beban psikologis yang harus ia tanggung pun
semakin  berat.  Itu  merupakan  salah satu  contoh  dari  sekian  banyak  kasus kelaparan  yang  terjadi  di  Indonesia. Distribusi  kebutuhan  pokok  yang terlambat  dan  tidak  tepat  sasaran menjadi alasan utama mengapa hal ini dapat terjadi.
Selanjutnya, hak warga negara untuk  mendapatkan  transparansi  dari pemerintah  yang  diwujudkan  dalam bentuk  penyampaian  informasi  yang jelas  pun  belum  dapat  dipenuhi  oleh pemerintah.  Pemerintah  seringkali tidak  memiliki  kesatuan  komando dalam  menyampaikan  informasi  ke publik. Sehingga, hal ini menimbulkan keresahan  dan  kebingungan  dalam masyarakat.  Seperti  terkait  dengan penggunaan
disinfektan
untuk mencegah  penularan  virus  corona.
Karena adanya ketidakjelasan
informasi mengenai penggunaan disinfektan,  maka  banyak  masyarakat yang  menyemprotkan  cairan  tersebut ke  tubuh  manusia.  Pemerintah  baru muncul  untuk  memberikan  klarifikasi mengenai penggunaan cairan disinfektan  ketika  tindakan-tindakan tersebut  sudah  marak  terjadi  di masyarakat.
2) Program Relaksasi Kredit
Salah  satu  program  yang  menjadi fokus pemerintah guna menanggulangi dampak yang ditimbulkan oleh penyebaran  virus  corona  adalah dengan  melakukan  relaksasi  kredit. Beberapa  waktu  yang  lalu,  Presiden Jokowi  menyatakan  bahwa  “Keluhan yang  saya  dengar  dari  tukang  ojek, sopir  taksi  yang  sedang  memiliki kredit  motor  atau  mobil,  atau  nelayan yang sedang memiliki kredit, sampaikan  kepada  mereka  untuk  tidak perlu  khawatir  karena  pembayaran bunga atau angsuran diberikan kelonggaran selama 1 tahun.” Pernyataan  tersebut  tentu  disambut baik  oleh  masyarakat  karena  dapat meringankan  beban  yang  selama  ini harus  mereka  hadapi  dalam  situasi pandemi.  Namun,  hal  ini  tidak disambut  dengan  baik  oleh  industri perbankan  dan  pembiayaan  (leasing).
Hal  ini  disebabkan  karena  Presiden belum  mengeluarkan  regulasi  terkait dengan kebijakan yang diucapakannya tersebut.  Konflik  antara  masyarakat dan  pihak  leasing  pun  tidak  dapat dihindari.  Di  satu  sisi,  masyarakat membutuhkan keringanan
atas pembayaran  kredit  karena  kehilangan pendapatan  akibat  pandemi.  Di  sisi yang lain, belum adanya regulasi yang mengatur  hal  tersebut  menyebabkan pihak leasing tidak  mampu  untuk menuruti  keinginan  masyarakat  begitu saja. Setelah cekcok antara masyarakat dan  pihak  leasing,  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) kemudian mengeluarkan Peraturan Nomor 11/POJK.03/2020 (Septiyaning, 2020).
Peraturan  tersebut  mengatur  tentang pemberian  relaksasi  kredit  bagi  Usaha Menengah  Kecil  Mikro  (UMKM). Dari  uraian  tersebut,  maka  dapat disimpulkan bahwa terdapat
miskomunikasi antara Presiden dengan jajarannya.  Sehingga,  peraturan  yang seharusnya  menjadi  landasan  hukum bagi  pemberian  relaksasi  kredit  justru terlambat diterbitkan.
3) Program Kartu Prakerja
Menurunnya  kegiatan  perekonomian menyebabkan banyak perusahaan yang harus melakukan pemutusan hubungan kerja. Tindakan tersebut menyebabkan banyak  masyarakat  harus  kehilangan pekerjaannya  sehingga  tidak  lagi memiliki  pendapatan  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup.  Salah  satu  program pemerintah  pusat  untuk  mengatasi permasalahan  ini  adalah  dengan memberikan  kartu  prakerja  kepada mereka  yang  membutuhkan.  Dengan ini,  maka  peserta  prakerja  akan diberikan  pelatihan  guna  menambah keahlian  lain.  Biaya  pelatihan  tersebut akan ditanggung oleh negara. Menurut saya,  program  pemerintah  yang  satu ini  tidak  memberikan  penyelesaian terhadap  permasalahan  yang  ada. Karena  saat  ini,  pemerintah  sendiri telah menetapkan kebijakan pembatasan  sosial  berskala  besar. Sehingga,  pelatihan  tersebut  tepat karena  para  calon  pekerja  pun  akan
sulit  memperoleh  pekerjaan  yang  baru di masa pandemi seperti ini. Masyarakat tidak begitu membutuhkan pelatihan kerja, mereka lebih membutuhkan kebutuhan bahan pokok guna mempertahankan hidup (Consuello, 2020). 4) Program
Pemberian
Paket Kebutuhan  Bahan  Pokok  dan Bantuan Langsung Tunai Tidak  terpenuhinya  kebutuhan dasar masyarakat mengharuskan pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang tepat guna mengantisipasi terjadinya wabah kelaparan
di tengah-tengah masyarakat.  Salah  satu  program  yang dimiliki  oleh  pemerintah  pada  awal penangangan  virus  corona  adalah dengan  memberikan  paket  kebutuhan bahan  pokok  dan  bantuan  langsung tunai  sebesar  Rp600.000,00  (enam ratus ribu rupiah) kepada setiap kepala keluarga.  Namun,  yang  menjadi permasalahan  adalah  distribusi  bahan kebutuhan  pokok  tersebut  seringkali tidak  tepat  sasaran  (Ruhyana  & Ferdiansyah,  2020).  Masih  banyak masyarakat  kurang  mampu  yang  tidak mendapatkan bantuan tersebut. Kemudian,  menurut  saya  bantuan langsung tunai sebesar enam ratus ribu rupiah  untuk  satu  kepala  keluarga sangat  tidak  rasional.  Setiap  kepala keluarga  tentu  memiliki  jumlah anggota  keluarga  yang  berbeda-beda. Selain itu, harga kebutuhan pokok saat ini juga tidak murah. Masyarakat tidak akan mampu bertahan hidup jika hanya mengandalkan  uang  enam  ratus  ribu rupiah  tersebut.  Pemerintah  selalu berdalil bahwa anggaran yang dimiliki oleh  negara  terbatas.  Namun,  menurut hemat  saya  pemerintah  tidak  akan kekurangan anggaran untuk menangani penyebaran Covid-19 apabila pemerintah  mampu  memilah-milah program  mana  yang  harus  dijalankan terlebih  dahulu.  Seperti  program pembangunan infrastruktur dan pemindahan  ibu  kota  yang  seharusnya dapat  ditunda,  sehingga  anggaran
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
tersebut  dapat  digunakan  untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang kelaparan. Kebijakan pemerintah  yang  memberikan  bantuan secara  tidak  rasional  merupakan  salah satu  bentuk  pengabaian  terhadap  hak asasi manusia.
Selain  hak  ekonomi,  masalah utama  yang  dihadapi  oleh  pemerintah saat  ini  adalah  pemenuhan  terhadap hak  pendidikan  warga  negara.  Akibat adanya  pandemi  Covid-19,  maka aktivitas  belajar  mengajar  harus dilakukan  melalui  pembelajaran  jarak jauh  (PJJ).  Hal  itu  menimbulkan kesulitan  bagi  para  siswa  karena mereka diharuskan untuk memiliki alat penunjang  seperti smartphone agar bisa mengikuti pembelajaran (Marken, 2020).  Mereka  juga  harus  terkendala oleh  sulitnya  mendapatkan  sinyal telepon  dan  kuota  internet  yang harganya  belum  terjangkau.  Beban orang  tua  pun  semakin  bertambah karena  mereka  diharuskan  untuk mendampingi  anaknya  belajar  di rumah.  Di  samping  itu,  mereka  juga harus  memikirkan  biaya  sekolah  yang harus  dibayarkan  kendati  kegiatan pembelajaran  tidak  dilaksanakan  di sekolah. Hal yang sama juga dirasakan oleh  mahasiswa  di  Indonesia,  mereka diharuskan  untuk  membayar  uang kuliah  secara  penuh.  Sebenarnya  ada keringanan uang kuliah yang ditawarkan  oleh  pemerintah.  Namun, keringanan  tersebut  tidak  dapat dirasakan  oleh  seluruh  mahasiswa. Bantuan  tersebut  hanya  diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan  dampak  dari  Covid-19  ini dirasakan  oleh  seluruh  mahasiswa. Kemudian, bagi mahasiswa yang ingin mendapatkan  keringanan,  maka  harus mempersiapkan  diri  untuk  melewati sistem  birokrasi  yang  cukup  rumit. Sehingga, hal ini lah yang menyebabkan  beberapa  mahasiswa dari  Universitas  Negeri  Semarang mengajukan gugatan terhadap
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020.
3. Kritik Terhadap Sistem Peradilan
Meluasnya  penyebaran  virus corona juga berdampak pada terhambatnya  sistem  peradilan  dan upaya  penegakan  hukum.  Setahun  yang lalu Mahkamah Agung Republik Indonesia  telah  melegalkan  pelaksanaan persidangan  melalui  telekonferensi.  Hal tersebut dituangkan dalam Surat Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan Umum kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri  dan  Pengadilan  Tinggi  di Indonesia.  Pelaksanaan  persidangan secara online tersebut  dikoordinasikan dengan kejaksaan dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kantor Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  setempat.  Hal  ini dilakukan  karena  masa  penahanan terdakwa  yang  tidak  bisa  diperpanjang karena  didasarkan  pada  Surat  Edaran Ketua  Mahkamah  Agung  Nomor  1 Tahun 2020 (Syarifuddin, 2020).
Pelaksanaan persidangan melalui telekonferensi tersebut
mendapatkan  kritik  dari  berbagai  pihak. Tidak mengherankan,
mengingat keadilan  semakin  sulit  untuk  ditemukan dengan pelaksanaan persidangan semacam  ini.  Pelaksanaan  persidangan justru  terkendala  oleh  masalah-masalah teknis  yang  akan  merugikan  para  pihak dalam  persidangan.  Seperti  yang  terjadi di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Barat. Hakim  yang  menyelenggarakan  sidang menggunakan  aplikasi  telekonferensi yang tidak berbayar. Hal ini menyebabkan persidangan harus ditunda setiap  40  menit.  Selain  itu,  pelaksanaan persidangan secara online juga seringkali  terkendala  oleh  jaringan internet  yang  tidak  stabil  (Putri  &  Ali, 2020).  Hal  tersebut  berdampak  pada sulitnya  komunikasi  antara  para  pihak karena  adanya  ketidakjelasan  informasi yang  disampaikan.  Pihak  yang  paling dirugikan dalam pelaksanaan persidangan  yang  dilakukan  secara online adalah pihak terdakwa. Pembelaan yang ingin disampaikan oleh terdakwa  menjadi  terhambat  oleh masalah-masalah  teknis.  Penundaan persidangan  hingga  berhari-hari  juga
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
akan berdampak pada kesehatan psikologis  dari  terdakwa.  Ia  akan menjadi  lebih  tertekan  karena  harus ditahan lebih lama.
Selanjutnya,  setahun  yang  lalu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan
kebijakan
untuk membebaskan narapidana asimilasi. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan jumlah  rumah  tahanan  yang  ada  di negara ini tidak mampu untuk menampung  seluruh  narapidana  yang jumlahnya  sangat  banyak.  Sehingga, rumah  tahanan  seringkali  menjadi overload .  Awalnya,  pemerintah  juga berencana untuk membebaskan narapidana  korupsi.  Namun  kebijakan tersebut tidak berhasil dijalankan karena mendapatkan  kecaman  dari  berbagai pihak.  Presiden  Jokowi  juga  tidak menyetujui  gagasan  yang  disampaikan oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  terkait  dengan  pembebasan narapidana korupsi. Pembebasan  narapidana  umum dalam  masa  pandemi  nyatanya  tidak menyelesaikan  permasalahan  yang  ada. Hal  ini  terjadi  karena  pemerintah  tidak memiliki  persiapan  untuk  menghadapi kemungkinan  yang  dapat  terjadi.  Para narapidana hanya dibebaskan begitu saja tanpa dibekali dengan pengetahuan yang cukup mengenai virus corona. Selain itu, tidak adanya kesiapan narapidana untuk kembali  ke  masyarakat  juga  menjadi akar  permasalahannya.  Mereka  tidak memiliki  pekerjaan  dan  pendapatan untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup (Wurnasari  et  al.,  2020).  Sehingga, dalam  beberapa  kasus  mereka  harus melakukan tindak pidana guna mempertahankan kehidupannya. Beberapa  bulan  yang  lalu,  kepolisian mengungkapkan  bahwa  cukup  banyak narapidana yang bebas bersyarat melalui jalur  asimilasi  kembali  melakukan tindak  pidana.  Narapidana  tersebut kembali  melakukan  pencurian  terhadap sepeda motor, kekerasan, dan pemerkosaan.  Menurut  hemat  saya, pemerintah  seharusnya  membekali  para narapidana  dengan  pengetahuan  yang cukup.  Selain  itu,  syarat  untuk
pembebasan narapidana seharusnya juga diperketat,  sehingga  narapidana  yang memiliki  potensi  besar  untuk  kembali melakukan tindak pidana dapat diminimalisir.
4. Dampaknya  terhadap  Kehidupan Demokrasi
Penularan  virus  corona  yang semakin  masif  terjadi  di  Indonesia menyebabkan  kehidupan  demokrasi semakin  terancam.  Beberapa  waktu yang lalu, Presiden menetapkan Keputusan  Presiden  Nomor  11  Tahun 2020  tentang  Kedaruratan  Kesehatan
Masyarakat. Namun, sebelum
dikeluarkannya keputusan tersebut, terdapat  wacana  yang  disampaikan  oleh pemerintah  pusat.  Wacana  tersebut adalah  menetapkan  darurat  sipil  dalam rangka memutus rantai penularan Covid- 19.  Apabila  hal  tersebut  sampai  terjadi, maka  pemerintah  akan  mengubah demokrasi  menjadi  represi.  Status darurat sipil artinya memberikan kekuasaan  kepada  pemerintah  untuk membatasi  kegiatan  masyarakat  yang berlangsung  di  luar  rumah.  Pemakaian sejumlah  gedung  dan  tempat  pun  dapat dilarang  oleh  Pemerintah.  Tanpa  status darurat  sipil,  pemerintah  sebenarnya telah  melakukan  berbagai  tindakan represif  untuk  menangani  penyebaran virus  corona  ini.  Diantaranya  adalah aparat kepolisian yang bertindak sewenang-wenang  dalam  membubarkan pertemuan-pertemuan  yang  dilakukan oleh masyarakat sipil. hingga kini belum ada  aturan  resmi  yang  mengatur mekanisme  pembubaran  massa  untuk menekan  wabah.  Aksi  pembubaran mulai  dilakukan  setelah  Maklumat Kepala  Kepolisian  Negara  RI  No. Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap  Kebijakan  Pemerintah  Dalam Penanganan  Penyebaran  Virus  Corona Covid-19.
Menteri  Perhubungan  Republik Indonesia, Budi Karya setahun yang lalu menyampaikan  kepada  masyarakat  agar tidak terus-terusan mengkritik kebijakan yang  diambil  pemerintah  selama  masa pendemi Covid-19. Ia mengklaim bahwa pemerintah  saat  ini  sedang  berjuang
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk menuntaskan penyebaran wabah  tersebut.  Menurut  hemat  saya, pernyataan  yang  disampaikan  oleh Menteri  Perhubungan  tersebut  telah melukai  nilai-nilai  demokrasi  di  negara ini.  Konstitusi  kita  sudah  menjamin kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk menyampaikan  pendapatnya  di  muka umum,  termasuk  pendapatnya  yang berkaitan  dengan  kebijakan  pemerintah (Ningsih  et  al.,  2021).  Seharusnya pemerintah  mampu  untuk  menyadari dan mengevaluasi kekurangannya selama  menangani  wabah  ini,  bukan malah  menutup  diri  dari  kritik  yang disampaikan  oleh  masyarakat.  Kritik yang  mereka  sampaikan  bukan  tanpa alasan, mengingat selama ini pemerintah tidak sigap dalam menghadapi penyebaran  virus.  Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah banyak yang  tidak  tepat  sasaran  dan  tidak strategis  sebagaimana  telah  diuraikan sebelumnya.
Salah  satu  contoh  kasus  yang sempat menjadi sorotan publik beberapa waktu  yang  lalu  adalah  kasus  yang menimpa  seorang  mahasiswa  bernama Wahyu Krisna Aji yang harus menerima sanksi  berupa drop  out dari  pihak kampus.  Hal  tersebut  dilakukan  oleh pihak kampus guna menindaklanjuti aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Wahyu dan  kawan-kawan.  Mereka  saat  itu melakukan  demonstrasi  guna  menuntut keringanan  Uang  Kuliah  Tunggal (UKT).  Mengingat,  saat  ini  negara  kita sedang berada dalam kesulitan ekonomi. Mahasiswa tidak lagi belajar di kampus, mereka bahkan tidak menikmati fasilitas kampus.  Namun,  mereka  diharuskan untuk  membayar  uang  kuliah  secara penuh.  Beberapa  waktu  yang  lalu Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik  Indonesia  memang  telah mengeluarkan Peraturan
Menteri
Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  25 Tahun  2020 yang  mengatur  tentang Penyesuaian  Pembayaran  Uang  Kuliah Tunggal  (UKT)  Mahasiswa  di  Tengah Pandemi  Covid-19.  Namun,  peraturan tersebut mendapatkan kritik dari
mahasiwa karena substansi dari peraturan  tersebut  tidak  bersandar  pada perspektif  Covid-19.  Mahasiswa  dapat memperoleh keringanan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana  diatur  dalam  peraturan tersebut. Sehingga, tidak semua mahasiswa
akan
mendapatkan keringanan  uang  kuliah.  Sebagian  besar dari mereka tetap harus membayar uang kuliah secara penuh. Keputusan drop out yang  dikeluarkan  oleh  pihak  kampus kepada  Wahyu  Krisna  Aji  sangat disayangkan  oleh  berbagai  pihak. Persoalan yang harusnya dapat diselesaikan  secara  akademik  justru harus  diwarnai  dengan  represifitas  dari pihak kampus.
Kemudian,  yang  akhir-akhir  ini  sempat menjadi  sorotan  media  adalah  kasus yang menimpa 4 orang mahasiswa yang berasal  dari  beberapa  perguruan  tinggi di  Semarang.  Mereka  divonis  hukuman percobaan  akibat  aksi  mereka  dalam menolak  pengesahan  Omnibus  Law tahun  lalu.  Berdasarkan  contoh  kasus dan  peristiwa-peristiwa  yang  terjadi belakangan  ini,  maka  saya  berpendapat bahwa pemerintah telah melukai prinsip- prinsip dan nilai-nilai demokrasi yang di negara ini. Tidak seharusnya pemerintah menyalahkan  segala  tindakan  yang dilakukan oleh masyarakat, terlebih lagi tindakan  tersebut  hanyalah  berupa penyampaian aspirasi dan kritik. Tindakan represifitas dari pihak kampus tersebut berujung pada aksi demonstrasi yang  dilakukan  oleh  mahasiswa  dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

## SIMPULAN DAN SARAN
Rule  of  law merupakan  konsep  hukum yang berkembang pesat di era modern. Konsep ini  awalnya  berkembang  di  masyarakat  Eropa yang  akhirnya  meluas  ke  seluruh  penjuru dunia.  Penyebaran  virus  corona  di  Indonesia berdampak  serius  terhadap  kelangsungan hidup bangsa. Pemerintah yang tidak responsif pada  masa  awal  penyebaran  virus  corona menjadi  bumerang  bagi  bangsa  Indonesia. Angka  penularan  virus  ini  menjadi  meningkat dengan  pesat  setiap  harinya.  Hal  ini menyebabkan  masyarakat  menjadi  panik  dan
bingung dalam mengambil tindakannya. Selain itu, masyarakat juga tidak mendapatkan arahan yang  jelas  mengenai  kebijakan  yang  akan ditetapkan oleh pemerintah. Berbagai kebijakan  telah  ditetapkan  pemerintah  untuk memutus mata rantai penularan virus tersebut. Mereka harus berurusan dengan banyak pasien tanpa diimbangi dengan peralatan perlindungan diri yang memadai.
Perlindungan hak asasi manusia dipertanyakan.  Tingginya  angka  kematian  tak luput  dari  kelalaian  pemerintah  dalam menangani  kasus  ini.  Penegakan  hukum  juga menjadi  terhambat  akibat  penyebaran  virus corona  yang  semakin  masif.  Untuk  mengatasi permasalahan  yang  muncul  akibat  penyebaran virus  corona,  diperlukan  kebijakan  strategis. Peristiwa  ini  tentu  akan  mencederai  nilai-nilai demokrasi  yang  seharusnya  melekat  pada negara  ini.  Kemudian.  Meluasnya  penyebaran virus corona juga berdampak pada terhambatnya  sistem  peradilan  dan  upaya penegakan  hukum.  Beberapa  waktu  lalu Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  telah melegalkan
persidangan melalui telekonferensi. Tidak heran, mengingat keadilan  semakin  sulit  ditemukan  dengan dilaksanakannya  peradilan  semacam  ini.  Hal ini berdampak pada sulitnya komunikasi antar pihak  karena  ketidakjelasan  informasi  yang disampaikan.  Demokrasi  dan rule  of  law merupakan dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan  negara.  Penularan  virus  corona yang semakin masif di Indonesia menyebabkan kehidupan  demokrasi  semakin  terancam. Namun,  sebelum  dikeluarkannya  keputusan tersebut,  ada  wacana  yang  disampaikan  oleh pemerintah pusat.

## DAFTAR PUSTAKA
Afif,  Z.  (2018).  Konsep  Negara  Hukum  Rule of  Law  dalam  Sistem  Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Pionir , 2 (5).
Almuttaqi,  A.  I.  (2020).  Kekacauan  Respons terhadap  COVID-19  di  Indonesia. Thc Insigjts , 13 .
Amrynudin,  A.,  &  Katharina,  R.  (2020). Birokrasi  Dan  Kebijakan  Percepatan Penanganan Covid-19. Info Singkat , 12 (9), 25-30.
Appludnopsanji,  A.,  &  Disemadi,  H.  S.
(2020). Problematika Kebijakan Pembebasan  Narapidana  sebagai  Upaya Penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika , 4 (2), 131-148.
Benuf,  K.,  &  Azhar,  M.  (2020).  Metodologi Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen
Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema  Keadilan , 7 (1),  20-
33.
Consuello,  Y.  (2020).  Analisis  Efektifitas Kartu  Pra-kerja  di  Tengah  Pandemi Covid-19. 'ADALAH , 4 (1).
Disemadi,  H.  S.,  &  Handika,  D.  O.  (2020). Community  compliance  with  the  covid- 19  protocol  hygiene  policy  in  Klaten Regency,  Indonesia. Legality:  Jurnal Ilmiah Hukum , 28 (2), 121-133.
Disemadi,  H.  S.,  &  Shaleh,  A.  I.  (2020). Banking credit restructuring policy amid COVID-19 pandemic in Indonesia. Jurnal Inovasi Ekonomi , 5 (02).
Ikhsan,  I.,  Disemadi,  H.  S.,  Kurniawan,  S.,  &
Pujiyono, P. (2020).
Upaya Perlindungan  Anak  Dalam  Peradilan Pidana  Di  Era  Pemberlakuan  “New Normal”  Selama  Pandemi  Covid-19  Di Indonesia. Jurnal  Ilmu  Hukum , 9 (2),
225-242.
Kang,  C.,  &  Disemadi,  H.  S.  (2021).  The COVID-19  Pandemic  Outbreak  Impact And Prevention From Legal Perspective: An Indonesian Experience. In CoMBInES-Conference on
Management,  Business,  Innovation, Education  and  Social  Sciences Vol.  1, No. 1, 134-144
Marken,  M.  (2020).  Efektifitas  Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Selama Pandemi Covid- 19  di  SDN  21  Sarang  Burung  Danau Kabupaten
Sambas Kalimantan Barat. Jurnal  Pendidikan  Sains  dan Aplikasinya , 3 (2), 59-65.
Mayasari,  S.  (2020).  Implementasi  Corporate Social  Responsibility  PT  Tiki  Jalur
Nugraha Ekakurir (JNE) dalam Penanganan  Wabah  Virus  Corona  di
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Indonesia. Jurnal  Akrab  Juara , 5 (4), 268-282.
Ningsih, C. S., Amelia, C., Aisyah, P., Zahera,
R.,  &  Prasetya,  W.  I.  (2021).  Hak Kebebasan  Berpendapat  yang  Semakin Menyempiit  dan  Memburuk. Jurnal Syntax Fusion , 1 (2), 25-39.
Putri,  A.  A.  A.,  &  Ali,  D.  (2020).  Keabsahan Pembuktian  Perkara  Pidana  Dalam Sidang  Yang  Dilaksanakan  Via  Daring (Video  Conference)  Dalam  Masa Pandemi  Covid-19. Syiah  Kuala  Law Journal , 4 (3), 252-265.
Ruhyana,  N.  F.,  &  Ferdiansyah,  H.  (2020).
Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam Penyaluran  Bantuan  Sosial  di  Masa Pandemi  COVID-19. Jurnal  Khazanah Intelektual , 4 (2), 789-804.
Septiyaning,  T.  (2020).  Analisis  Kebijakan Implementasi  Relaksasi  Kredit  pada Masa  Pandemi  Covid-19  di  PT.  Bank Rakyat  Indonesia  (Persero)  Tbk. Jurnal Kompetitif Bisnis , 1 (1), 88-97.
Soeharno, S. Ketertautan Rule of Law Dengan Hak  Asasi  Manusia. Humanitas:  Jurnal Kajian dan Pendidikan HAM , 6 (1), 136- 156.
Syarifuddin,  M.  (2020).  Transformasi  Gigital Persidangan  di  Era  New  Normal: melayani  Pencari  Keadilan  di  masa Pandemi Covid-19.
Wardhana, A. F. G., Saleh, M., & Wibowo, A.
I. (2021). Relasi Kewenangan Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah  dalam  Penetapan  Pembatasan Sosial Berskala Besar. Literasi
Hukum , 5 (1), 82-103.
Wurnasari,  A.  A.,  Larasati,  M.  D.,  Fortunata,
R., & Santoso, A. P. A. (2020). Dampak
Asimilasi Narapidana terhadap Maraknya  Kriminalitas  di  Tengah Pandemi Covid-19. Prosiding
HUBISINTEK .
Yunus,  N.  R.,  &  Rezki,  A.  (2020).  Kebijakan pemberlakuan  lock  down  sebagai antisipasi  penyebaran  corona  virus
Covid-19. Salam:  Jurnal  Sosial  dan Budaya Syar-i , 7 (3), 227-238.