## POLA ADAPTASI SOSIAL PEREMPUAN KORBAN PENGGUSURAN DI DKI JAKARTA, MEDAN, DAN MAKASSAR
Ikhlasiah Dalimoenthe, Evy Clara, Yenina Akmal
Universitas Negeri Jakarta Email: ika-dalimoenthe@unj.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pola  adaptasi  sosial  pada  keluarga  korban penggusuran  di  perkotaan,  khusunya  di  DKI  Jakarta,  Medan,  dan  Makassar.  Dari  sisi metodologi,  penelitian  ini  menggunakan  paradigma  post-positivistik- mixed  method .  Lokasi penelitian di DKI Jakarta, Medan, dan Makassar dengan waktu penelitian selama 6 bulan, yaitu Mei – Oktober 2020. Subyek penelitian ialah Keluarga korban penggusuran DAS Ciliwung dan Penjaringan  (DKI  Jakarta);  sungai  Deli,  Medan;  dan  di  jalan  A.  P. Pettarani  2,  jalan  Rajawali serta  Bara-Baraya,  Kota  Makassar.Ada  empat  pola  adaptasi  sosial  yang  dilakukan  oleh  para korban  penggusuran  yang  di  relokasi,  yaitu  adaptasi  fisik,  sosial,  ekonomi,  dan  teritori. Adaptasi masyarakat pada aspek lingkungan fisik menunjukkan masih dalam tahap penyesuaian diri dari lokasi lama ke lokasi baru. Adaptasi lingkungan sosial tampaknya belum sepenuhnya diterima.  Adaptasi  Ekonomi  yang  dilakukan  adalah  penyesuaian  terhadap  anggaran  rumah tangga, karena pengeluaran menjadi lebih besar. Sementara itu, mengenai adaptasi teritori ada, ada tiga klasifikasi kategori teritori, yaitu: (1) ruang privat ) ; (2) ruang yang bersifat semi-privat; dan (3) ruang publik .
Kata kunci: pola, adaptasi sosial, keluarga korban penggusuran, perkotaan

## Pendahuluan
Pengentasan  kemiskinan  merupakan  tanggung  jawab  semua  pihak,  mulai  dari pemerintah,  akademisi  dan  bahkan  seluruh  komponen  masyarakat.  Selain  itu,  kemiskinan bukan  hanya  terjadi  pada  wilayah-wilayah  pedesaan.  Namun,  kemiskinan  juga  dapat berkembang  di  daerah-daerah  perkotaan  termasuk  Ibukota  Jakarta,  Kota  Medan  dan Makassar.  Oleh  sebab  itu,  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  menyelesaikan  permasalahan kemiskinan adalah dengan pembuatan kebijakan, pengawasan, penelitian, dan evaluasi. Pada tahun  2018,  angka  kemiskinan  di  Indonesia  mengalami  penurunan  sebesar  9,82  persen  atau menyisakan sekitar 25,95 juta penduduk miskin dan tersebar di kota-kota besar.
Kemiskinan yang terjadi di kota-kota besar seperti DKI Jakarta, Medan dan Makassar, tidak bisa dilepaskan dari paradigma masyarakat pedesaan yang menganggap bahwa Ibukota Jakarta  sebagai  kota  impian  untuk  hidup  sejahtera.  Hal  inilah  yang  membuat  urbanisasi terjadi  secara  masif.  Di  sisi  lain,  fenomena  ini  juga  mengindikasikan  adanya  ketimpangan dalam  hal  pembangunan  fisik  di  sektor  ekonomi  antara  desa  dan  kawasan  perkotaan (Schumacher, 1999; Malik, et al. 2015). Over urbanisasi ini berdampak pada: (1) Terjadinya ledakan  jumlah  penduduk;  (2)  meningkatnya  tindak  kejahatan;  (3)  menurunnya  kualitas kesehatan; (4) berkembangnya sektor ekonomi informal, termasuk eksploitasi anak di bawah
umur;  (5)  menyempitnya  lahan  permukiman  serta  hilangnya  lahan  hijau;  dan  (6)  rawan bencana (Jalil dan Iqbal, 2010; Dociu dan Dunarintu, 2012; Uttara, et al. 2012; Cui dan Shi, 2012; Tah dan Ghosh, 2015; Bapari, et al. 2016).
Dari beberapa dampak yang disebutkan, penyempitan lahan untuk permukiman adalah hal  yang  dapat  dirasakan  secara  langsung.  Realitas  inilah  yang  kemudian  mendorong terbentuknya slum area dan lokasi  yang  sering dijadikan pilihan seperti daerah aliran sunga (DAS),  kolong-kolong  jembatan,  serta  beberapa  wilayah  pinggiran  kota,  yang  dekat  dengan pusat-pusat  perdagangan  (Crooks,  et  al.  2016).  Pada  konteks  berkembangnya slum  area di DKI  Jakarta  sudah  terjadi  pada  tahun  1960-an  (Ali  dan  Fodmer,  1969).  Dengan  demikian, dapat  dikatakan  bahwa  tumbuh  suburnya slum  area berbanding  lurus  dengan  pembangunan perkotaan.
Keberadaan slum  area pada  akhirnya  menjadi  suatu  permasalahan  yang  harus  segera diselesaikan.  Alasannya,  selain  membuat  penataan  kota  tidak  teratur, slum  area juga merupakan  salah  satu  tempat  tumbuh  suburnya  penyakit  bagi  masyarakat  dan  juga  bagi ekosistem  lingkungan  hijau  (Bagheri,  2012;  Suradi,  2015;  Prasad  dan  Gupta,  2016).  Oleh sebab  itu,  tindakan  yang  biasa  dilakukan  oleh  pemerintah  adalah  dengan  melakukan penggusuran dan relokasi. Berkaitan dengan ini, kelompok masyarakat yang paling dirugikan adalah  dari  kaum  Ibu  dan  Anak  (Wahyuni,  2006).  Para  korban  penggusuran  ini  akan merasakan  taruma  kehilangangan  tempat  tinggal,  kehilangan  pekerjaan,  hidup  dalam kemiskinan yang ekstrim, dan mengalami destitusi (UN-Habitat, 2014; Tilahun, et al, 2017; Samuel, et al 2017; Kebede et al 2020).
Berangkat dari konteks inilah peneliti berupaya mengkaji mengenai pola adaptasi sosial perempuan korban penggusuran di DKI Jakarta, Surabaya, dan Makassar.

## Metodologi
Penelitian ini menggunakan paradigama post positivis, mixed method (Cresswell, 2010; Newman,  2013).  Lokasi  penelitian  dilakukan  di  DKI  Jakarta,  Medan,  dan  Makassar. Penelitian  di  DKI  Jakarta,  Surabaya,  dan  Makassarselama 6  bulan,  yaitu  Mei  –  Oktober  2020. Subyek penelitian ialah Keluarga korban penggusuran DAS Ciliwung dan Penjaringan (DKI Jakarta); sungai Deli, Medan; dan di jalan A. P. Pettarani 2, jalan Rajawali serta Bara-Baraya, Kota Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: (1) studi pustaka; (2) menyebar kuesioner secara daring/ online ;  dan  (3) FGD/Workshop secara  daring/ online . Studi  pustaka  digunakan  dalam rangka  menghimpun  studi-studi  sejenis  dan  konseptualisasi  tentang  penggusuran  di perkotaan. Terkait dengan survei, penentuan/pemilihan responden dilakukan secara purposive sampling, sedangkan  penentuan  jumlah  responden  ditentukan  secara  proporsional  dengan mempertimbangkan proporsi jumlah penduduk dewasa . FGDsecara online difokuskan kepada para korban penggusuran untuk memperoleh lebih dalam data penelitian.
Sementara  itu,  analisis  data  bertumpu  pada  analisis  data  kuantitatif  deskriptif  dan analisis kualitatif model interaktif (reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan) dari Miles dan Huberman (1992).

## Gambar 1. Analisis model interaktif
(Sumber: Miles dan Huberman. 1992).

## Temuan dan Pembahasan
1. Kondisi Keluarga Korban Penggusuran: Pra dan Pasca Penggusuran
Temuan  lapangan  mengungkap  fakta  bahwa  pra-penggusuran  sebagian  besar responden,  merupakan  warga  asli  DKI  Jakarta,  sebesar  66%  dan  dan  pendatang  34%. Mayoritas  korban  penggusuran  telah  tinggal  di  lokasi  asal  penggusuran  antara  20-30  tahun (88%) dan 10 tahun ke atas (12%). Di lokasi sebelumnya, 83% responden tinggal  di rumah milik sendiri, 10% menumpang di rumah orang tua dan 7% lainnya menyewa. Pasca relokasi ke Rusunawa Jatinegara dan Marunda, semua responden merupakan penyewa dengan jangka waktu tertentu. Perubahan status ini, menjadikan responden hidup tanpa tanah (landless) dan bangunan , rentan  terhadap  pengusiran,  dan  bertambahnya  beban  biaya  kebutuhan  hidup harian (seperti: sewa rusun, air, listrik dan makanan).
Bertambahnya biaya kebutuhan hidup dan  hilangnya sumber penghidupan menjadikan keluarga korban penggusuran semakin rentan, berkurang kemandirian, dan lebih bergantung pada bantuan pemerintah dan NGO. Hal ini mengindikasikan bahwa penggusuran berdampak pada  perubahan  kondisi  ekonomi  (94,4%)  dan  mengubah  orientasi  hidup  keluarga  korban. Ada 3 penanda yang mendorong perubahan orientasi hidup, yaitu: kehilangan memori tempat tinggal,  kampung  halaman,  dan  hilangnya  sistem  kekerabatan  yang  sudah  terbangun  sejak lama.  Di  lokasi  baru  (rusunawa),  soliditas  masyarakat  masih  tergolong  lemah  (42%), dibandingkan  di  lokasi  sebelumnya  (58%).  Dengan  demikian,  penggusuran  telah  mengubah masyarakat yang mandiri dan solid menjadi masyarakat yang tergantung.
Berbeda  dengan  kota  Medan  dan  Makassar,  pasca  penggusuran  pemerintah  tidak memberikan  relokasi  kepada  para  korban  penggusuran.  Adapun  ganti  rugi  yang  diterima masyarakat  kota  Medan  hanya  sekitar  Rp  1.500.000,-  perkepala  keluarga.  Mayoritas  warga
Pengumpulan data Penyajan data Reduksi data Kesimpulan- kesimpulan:
penarikan/verifikasi
0% 50% 100% 20.0% 31.1% 15.6% 33.3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 4.4% 22.2% 13.3% 60.0%
menolak adanya penggusuran, meski di dalam proses penggusuran, warga menjawab sekitar 67.4%  menyatakan  pemerintah  tidak  melakukan  tindakan  represif  saat  penggusuran  dan 17.4%  melakukan  tindakan  represif.  Di  sisi  lain,  penggusuran  juga  secara  nyata  membawa dampak terhadap perekonomian masyarakat. akibat penggusuran tersebut, banyak masyarakat yang kehilangan mata pekerjaannya.
Berdasarkan  temuan  di  lapangan,  mayoritas  korban  penggusuran  bekerja  sebagai pedagang  dan  wiraswasta  dengan  sama-sama  memiliki  persentase  19,6%.  Maka  dari  itu, penggusuran  yang  dilakukan  pemerintah  secara  langsung  melemahkan  pula  perkonomian masyarakat.  Sebab,  lapak  dagang  dan  usaha  yang  dimiliki  oleh  warga  juga  turut  menjadi objek  penggusuran.  Selain  itu,  dampak  ekonomi  juga  dirasakan  oleh  korban  penggusuran yang bekerja sebagai karyawan. Di mana, jumlah korban penggusuran  yang bekerja sebagai karyawan mencapai 13%. Secara praktik, adanya penggusuran dan relokasi membuat mereka harus  mengeluarkan  biaya  ongkos  tambahan  untuk  bisa  sampai  ke  tempat  kerja.  Sementara itu,  status  pekerjaan  nonproduktif  yang  berjumlah  39%  juga  harus  ditanggung  oleh  pekerja produktif.  Adapun  mengenai  rentang  waktu  penggusuran,  dilakukan  dalam  jangka  waktu yang relatif singkat.
Menurut  pengakuan  korban  penggusuran  baik  di  Kota  Medan  maupun  Makassar, eksekusi  lahan  paling  banyak  dilakukan  hanya  dalam  satu  hari  sampai  dua  bulan.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  proses  penggusuran  tersebut  tidak  direncanakan  dengan  baik. Sehingga  di  dalam  prosesnya,  cenderung  mendapat  penolakan  dan  aksi  protes  dari masyarakat. Maka, tidak terlalu mengherankan jika banyak warga yang merasa syok dan stres dalam  menghadapi  realitas  tersebut.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  hasil  temuan  yang menyatakan  bahwa  terdapat  19,6%  reponden  mengalami  stres  dan  membutuhkan  waktu sekitar 1 minggu sampai 6 bulan untuk bisa kembali beraktivitas.
Para  korban  merasa  bahwa  tempat  relokasi  yang  diberikan  pemerintah  relatif  kurang baik. Di mana 54,3% masyarakat menilai bahwa layanan  yang diberikan pemerintah kurang baik.  Kekurangan  ini  berkaitan  dengan  fasilitas  akses  jalan  raya,  MCK,  dan  hunian  yang relatif  sempit.  Perubahan  struktur  nafkah  yang  dialami  oleh  keluarga  korban  penggusuran begitu sangat terlihat. Untuk dapat membandingkannya, dapat dilihat dalam Tabel berikut:
Tabel 1. Perbandingan Mata Pencaharian Sebelum dan Sesudah di Gusur
Mata Pencaharian Masyarakat Sebelum
Digusur Mata Pencaharian Masyarakat Setelah Digusur
Sektor pekerjaan yang paling berdampak akibat penggusuran adalah pekerjaan sebagai karyawan  swasta.  Masyarakat  lebih  memilih  untuk  berhenti  bekerja  karena  gaji  sebagai karyawan  tidak cukup  untuk membiayai  kebutuhan  keluarga.  Gaji  yang  mereka  dapat  habis untuk biaya transportasi apabila terus bekerja di tempat yang lama. Hal ini merupakan akibat dari semakin jauhnya jarak tempat tinggal baru dengan lokasi kerja. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang akhirnya memilih pekerjaan lain seperti menjadi kuli serabutan atau dalam mencari  pekerjaan  yang  baru.  Merujuk  pada  serangkaian  temuan  yang  telah  dilakukan, penggusuran secara signifikan berdampak buruk bagi para korban penggusuran. Selain pada aspek  ekonomi  yang  telah  dijelaskan  diatas,  terdapat  juga  dampak    psikis  dan  sosial masyarakat  pasca  penggusuran.  Permasalahan  ini  ditengarai  oleh  kurangnya  persiapan  yang dilakukan  pemerintah  dalam  melakukan  proses  penggusuran  dan  kurang  matangnya  solusi yang ditawarkan pasca penggusuran.
Sekitar  32.6%  reponden  mengalami  perasaan  traumatik  pasca  penggusuran,  8.7% mengalami  kasus  pertengkaran/perceraian,  dan  19.6%  responden  mengalami  depresi  akibat penggusuran tersebut. Hal tersebut bisa menjadi pertimbangan pemerintah dalam melakukan penggusuran. Kasus traumatik, pertengkaran, perceraian, dan depresi yang didapatkan korban penggusuran  setidaknya  membutuhkan  waktu  1-2  minggu  bahkan  ada  yang  membutuhkan waktu sekitar 6 bulan untuk pemulihan awal.
Salah  satu  hal  positif  yang  ditemukan  adalah  tingkat  solidaritas  masyarakatnya sangatlah  tinggi  ditempat  relokasi  yang  mereka  tempati  saat  ini.  Penilaian  ini  dilakukan dengan menggunakan skoring dari angka 1-10.  Mayoritas mereka menjawab pada angka 10 dan  angka  7,  kemudian  hanya  sedikit  responden  yang  menjawab  pada  angka  1.  Hal  ini menandakan  perjuangan  mereka  bukan  hanya  pada  tahapan  individu  seperti  tetap  mencari penghidupan  keluarga  dengan  kondisi  yang  buruk,  tetapi  pada tahapan  kelompok juga  yang mana mereka saling membantu satu sama lainnya.

## 2. Adaptasi Sosial Korban Penggusuran di DKI Jakarta, Medan dan Makassar
Ada  empat  pola  adaptasi  sosial  yang  dilakukan  oleh  para  korban  penggusuran  yang terjadi di DKI Jakarta, Medan dan Makassar yaitu adaptasi fisik, sosial, ekonomi, dan teritori. Adaptasi  masyarakat  Rusunawa  Jatinegara  Barat  dan  Marunda  pada  aspek  lingkungan  fisik menunjukkan  masih  dalam  tahap  penyesuaian  dari  hunian  horizontal  ke  hunian  vertikal. Mereka  harus  beradaptasi  juga  dari  ukuran  rumah  yang  semula  besar  menjadi  kecil  dengan ukuran  tipe  30  yang  di  dalamnya  berisi  ruang  tamu  sekaligus  dijadikan  sebagai  ruang keluarga,  dua  kamar  tidur,  satu  kamar  mandi,  dapur  yang  berdekatan  dengan  ruang  tamu. Kondisi fisik yang kecil ini, juga ada yang ditempati oleh lebih satu keluarga. Hal ini sangat diluar  kelayakan  sebuah  tempat  tinggal.  Selain  itu,  lapak  usaha  bagi  para  pedagang  pun
cenderung  sepi  dan  tidak  dilengkapi  dengan  fasilitas  lain  seperti  MCK  dan  kamar  untuk beristirahat.
Adaptasi  lingkungan  sosial  tampaknya  belum  sepenuhnya  diterima.  Proses  sosialisasi masih terus berlangsung walaupun lambat, karena banyak warga  yang lebih senang didalam rumah  dikarenakan  belum  mengenal  lebih  dekat  dengan  tetangga  yang  baru.  Adaptasi penghuni  dengan  ruang  publik  pun  belum  optimal.  Adaptasi  ini  berkaitan  dengan  interaksi yang dilakukan penghuni di ruang publik, seperti interaksi dan sejenisnya. Masyarakat yang tinggal di pemukiman pada umumnya berinteraksi dengan tetangga di jalan atau gang rumah mereka.  Sementara  itu,  di  tempat  baru  mereka  harus  berinteraksi  di  koridor-koridor  baru, seperti  di  rusunawa  untuk  Korban  di  DKI  Jakarta.  Di  sini  terjadi  perubahan  pola  interaksi yang pada gilirannya mengubah pola adaptasi sosial para penghuni rusunawa.
Adaptasi  Ekonomi  yang  dilakukan  adalah  penyesuaian  terhadap  anggaran  rumah tangga,  karena  pengeluaran  menjadi  lebih  besar.  Penambahan  pengeluaran  itu,  umumnya terkait  dengan  perubahan  lokasi  kerja/usaha,  lokasi  pendidikan  anak,  dan  aksesibilitas lainnya. Sebelum penggusuran fungsi supporting kaum perempuan dalam mendampingi anak ke sekolah dekat jaraknya. Namun, pasca penggusuran menjadi lebih jauh.
“Saat  anak-anak  saya  tidak  lagi  sekolah,  karena  saya  tidak  lagi  dapat  mengantar  mereka…. Jaraknya  jauh,  ongkosnya  mahal.  Belum  lagi,  saya  harus  membantu  ekonomi  keluarga  dengan mencari kerjaan tambahan.
Dari  uraian  di  atas  diketahui  bahwa  penggusuran  berimplikasi  terhadap  bertambahnya beban dan peran perempuan dalam rumah tangga. Konsekuensi dari keduanya mengharuskan perempuan  lebih  berdaya  dan  kuat (strong) .  Hal  ini  dapat  didorong  model  dan  program pemberdayaan pada keluarga korban penggusuran.
Adaptasi  teritori  yang  dibentuk  melaluihubungan  antara  sesama  penghuni  relokasi maupun  dengan  orang  yang  berasal  luar  lokasi.  Setelah  berhasil  beradaptasi,  penghuni kemudian membentuk teritori sebagai bentuk penanda  penguasaan  suatu  area,  dalam  hal korban  yang  direlokasi  ke  lingkungan    rusunawa,ada  tiga  klasifikasi  kategori  teritori,  yaitu: (1) ruang privat; (2) ruang yang bersifat semi-privat; dan (3) ruang publik .
Ruang privat merupakan ruang yang sifatnya sangat pribadi, hanya boleh dimasuki oleh orang-orang  yang  sudah  sangat  akrab  atau  yang  sudah  mendapatkan  izin  khusus.  Kegiatan yang  berlangsung  di  dalam  teritori  ini  merupakan  aktivitas  domestik  keluarga,    seperti makan,  tidur,  bercengkrama,  mencuci,  memasak,  mandi,  dan sebagainya. Luasan teritori ini adalah seluas ruangan satuan rumah susun masing-masing  unit  hunian,  dimana  ditandai dengan  pembatas material fixed berupa dinding tembok.
Ruang  yang  bersifat  semi-privat-semi  publikditempati  bersama  oleh  sejumlah  orang yang  sudah  cukup  saling  mengenal,  lebih  longgar    pemakaiannya    dan    pengontrolan    oleh perorangan. Berdasarkan  hasil  observasi,  yang  termasuk  ruang  semi  privat  pada  rusun ini  adalah  selasar  rusunawa.  Personalisasi  selasar  rusunawa  sebagai  ruang  semi  privat  ini biasanya    ditandai    dengan    pemberian    kursi    atau    balai-balai    di    depan    masing-masing. Ruang  ini  walau  ditempati  bersama  namun  cenderung  dimiliki dan dipersonalisasi oleh
penghuni  yang  bersangkutan.  Jenis  kegiatan  yang  biasanya  berlangsung  pada  teritori  ini adalah aktivitas bersosialisasi antar tetangga berdekatan  unit  hunian.  Selain  itu,  aktivitas yang    dilakukan    dalam    teritori    ini  adalah  menerima  tamu  yang  ingin  bercakap-cakap dengan penghuni rumah susun.
Sementara    itu,    ruang    semi    publik    adalah  koridor,  tangga  serta  ruang  kosong  di depannya  yang  masih  bagian  dari  selasar,  halaman    rusunawa    termasuk    tempat    parkir. Ruang  ini  dikategorikan  sebagai  ruang  semi publik karena walaupun ruang ini ditempati bersama  namun  cenderung  tidak  diakui    kepemilikannya    oleh    masing-masing    individu. Walaupun  begitu, pengontrolan pada ruang semi publik ini tetap dilakukan, terutama bila ada orang  asing  yang  masuk  ke  dalam  area  ini.  Jenis  kegiatan  yang  biasanya  berlangsung  pada teritori ini adalah menongkrong dan bersosialisasi antar tetangga baik dari blok  yang  sama maupun    antar    penghuni    rumah    susun    secara    keseluruhan.  Personalisasi  teritori  ini biasanya ditandai dengan elemen semifixed mapun non-fixed.
Ruang publik (public sphare) antara lain gedung serbaguna, yang meliputi, taman baca, masjid, dan kantin. Ruang  ini  dikategorikan  sebagai  ruang  publik,  karena pemanfaatannya yang  terbuka  bagi   siapa  saja,  baik  penghuni  rusunawa  maupun masyarakat  dari  luar rusunawa.  Jenis  aktivitas  pada  teritori  ini  seperti  penyuluhan, rapat, arisan maupun acara keagamaan,  dan  lainnya.  Pembatas  ruang  ini  adalah elemen  fixed, karena  ruang  ini  sudah merupakan kelengkapan benda bersama dari rusunawa.

## Penutup
Ada  empat  pola  adaptasi  sosial  yang  dilakukan  oleh  para  korban  penggusuran  yang terjadi  di  DKI  Jakarta,  Medan  dan  Makassar,  yaitu  adaptasi  fisik,  sosial,  ekonomi,  dan teritori.  Adaptasi  masyarakat  pada  aspek  lingkungan  fisik  menunjukkan  masih  dalam  tahap penyesuaian dari hunian horizontal ke hunian vertikal. Adaptasi lingkungan sosial tampaknya belum  sepenuhnya  diterima.  Proses  sosialisasi  masih  terus  berlangsung  walaupun  lambat, karena banyak warga yang lebih senang di dalam rumah, dikarenakan belum mengenal lebih dekat dengan tetangga yang baru.
Adaptasi  Ekonomi  yang  dilakukan  adalah  penyesuaian  terhadap  anggaran  rumah tangga,  karena  pengeluaran  menjadi  lebih  besar.  Penambahan  pengeluaran  itu,  umumnya terkait  dengan  perubahan  lokasi  kerja/usaha,  lokasi  pendidikan  anak,  dan  aksesibilitas lainnya. Sebelum penggusuran fungsi supporting kaum perempuan dalam mendampingi anak ke  sekolah  dekat  jaraknya.  Namun,  pasca  penggusuran  menjadi  lebih  jauh.  Adaptasi  teritori merupakan  bentuk  penanda    penguasaan    suatu    area,    dalam    hal    ini    yaitu    lingkungan rusunawa. Ada tiga klasifikasi kategori teritori, yaitu:  (1) ruang privat(2) ruang yang bersifat semi-privat; dan (3) ruang publik.

## Daftar Pustaka
Ali,  R.  M.  and  F.  Bodmer.  1969. Djakarta  Djaja  Sepandjang  Masa .  Jakarta:  Pemerintah Daerah Chusus Ibukota Djakarta
Bagheri,  M.  2012.  The  Challenge  of  Slums:  Socio-Economic  Disparities. International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 2(5), pp. 410-414.
Bapari,  Md.  Y.,  et  al.  2016.  Impacts  of  Unplanned  Urbanization  on  the  Socio-Economic Conditions  and  Environment  of  Pabna  Municipality,  Bangladesh. Journal  of Enviroment and Earth Science, Vol. 6(9), pp. 105-114.
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik.  2018. Berita  Resmi  Statistik:  Profil  Kemiskinan  di  Indonesia Maret 2018 . Diakses pada 28 Januari 2019, tersedia di: https://www.bps.go.id.
[BPS  DKI  Jakarta]  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  DKI  Jakarta.  2018. Tingkat  Kemiskinan dan  Ketimpangan  Maret  2018  Provinsi  DKI  Jakarta. Diakses  pada  28  Januari  2019, tersedia di: https://jakarta.bps.go.id.
Crooks,  A.,  et  al.  2016.  The  Study  of  Slums  as  Social  and  Physical  Constructs:  Challenges and  Emerging  Research  Opportunities. Journal  Regional  Studies,  Regional  Science, Vol. 3(1), pp. 737-757.
Cresswell,  John.  2010. Research  design  –  qualitative  and  quantitative  approaches .  New Delhi.
Cui,  L  and  Shi,  J.  2012.  Urbanization  and  its  environmental  effects  in  Shanghasi,  China. Journal  Urban  Climate, Vol.  2,  pp.  1-15.  Diunduh  pada  25  Januari  2019,  tersedia  di: http://dx.doi.org/10.1016/j.uclim.2012.10.008.
Dociu,  M  and  Dunarintu,  A.  2012.  The  Socio-Economic  Impact  of  Urbanization. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences , Vol. 2(1), pp. 47-52.
Jalil,  H.  H  and  Iqbal,  M.  M.  2010.  Urbanization  and  Crime:  A  Case  Study  of  Pakisan. Journal The Pakistan Development Review, Vol. 49(4), Part II, pp. 741-755.
Kebede, B., Abay, M., Gunse, T. 2020. Major Causes of Organs and Carcass Condemnation and  Financial  Losses  in  Cattle  Slaughtered  at  Adama  Municipal  Abattoir,  Adama, Ethiopia. International Journal of Economic Behavior and Organization, Vol. 8(2), pp. 31-37.
Malik, N., et al. 2015. Major Factors Leading Rapid Urbanization in China and Pakistan: A Comparative Study. Journal of Social Science Studies, Vol. 5(1), pp. 148-168.
Miles,  Matthew  dan  A.  Michael  Huberman.  1992. Analisis  Data  Kualitatif:  Buku  Sumber Tantang Metode-Metode Baru . Jakarta: UI Press.
Neuman,  W.  Lawrence.  2006. Social  research  methode:  qualitative  and  quantitative approach . Needham Heights. MA: Allyn & Bacon.
Prasad,  R.,  &  Gupta,  N.  2016.  Problems  and  Prospects  of  Slums  in  India. International Journal of Multidisciplinary Approach and Studies. Vol. 3(3), pp. 67-78.
Samuel,  W.,  Argaw,  S.,  Mandado,  T.  2017.  A  Study  on  the  Major  Causes  of  Organ  and Carcass  Condemination  in  Cattle  Slaughtered  at  Wolaita  Sodo  Municipality  Abattoir. Food Science and Quality Management. Vol. 60, pp.1-9. Schumacher,  E.F.  1999. Small  is  Beautiful:  Economics  As  If  People  Mattered  25  Years Later....With Commentaries . Hartley & Marks Publishers.
Suradi.  2015.  Model  Identifikasi  Permasalahan  Sosial  di  Kawasan  Kumuh  Perkotaan. Sosio Informa, Vol. 1(2), pp. 106-120.
Tah,  S  and  Ghosh,  B.  2015.  The  Impact  of  Urbanization  on  Environment:  A  Study  in Durgapur City. Journal Research Proccess, Volume 3 Number 3: 112-123.
[UN]  United  Nation.  2014. Forced  Evictions,  Fact  Sheet  No.  25/Rev.  1 .  New  York:  UN HABITAT and UN HUMAN RIGHTS.
Tilahun, S., Fekadu, A., Mekibib, B. 2017. Major Causes of Total Organ Condemination and their  Direct  Financial  Impact  in  Cattle  Slaughtered  at  Hawassa  Municipalty  Abattoir, Southern  Ethiopia. Journal of Veterinary Science & Technology . Vol. 8(5), 1-5.
Uttara,  S.,  et  al.  2012.  Impact  of  Urbanizationon  Environment. Journal  IJREAS, Vol.  2(2), pp. 1637-1645.
Wahyuni,  Dewi  Nova.  2006. Penggusuran  Paksa  dan  Dampaknya  terhadap  Perempuan: Catatan  dari  Lapangan. Komnas  Perempuan,  Nov.  2006,  Sebagai  lampiran  “Kajian oleh  Pelapor  Khusus  Mengenai  Perumahan  yang  layak:  Perempuan  dan  Perumahan yang Layak” dalam Seri Dokumen Kunci 7.