## Konflik Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam

## Dedi Sumanto
Fakultas Syari’ah IAIN Sultan Amai Gorontalo Email: dedisumanto@iaingorontalo.ac.id

## Abstrak
Artikel  ini  membicarakan  konflik  sosial  di  masyarakat  yang  terjadi  terkait  dengan  perbedaan persepsi  dan  persinggungan.  Perbedaan  dapat  terjadi  dan  meluas  bila  tidak  ada  faktor  yang meminimalisir  persinggungan  persepsi  dan  perbedaan  itu.  Salah  satu  yang  konflik  sosial  yang menjadi isu nasional dalam pandangan kontemporer mengenai konflik didasarkan pada anggapan bahwa  konflik  sesuatu  yang  tidak  dapat  dielakkan  sebagai  konsekuensi  logis  interaksi  manusia. Namun  yang  menjadi  persoalan  bukan  bagaimana  meredam  konflik,  tapi  menanganinya  secara tepat sehingga tidak merusak hubungan antar pribadi bahkan merusak organisasi. Konflik dapat membahayakan  atau  mungkin  malah  menguntungkan  suatu  hubungan,  tergantung  pada  cara penyelesaiannya. Karena konflik menimbulkan emosi yang kuat, maka emosi tidak cocok dipakai sebagai  dasar  penyelesaian  problem  secara  konstruktif.  Eskalasi  konflik  jarang  menguntungkan suatu  hubungan,  khususnya  jika  menimbulkan  sikap  mau  menang  sendiri,  keras  kepala,  dan penarikan  diri  dari  hubungan.  Lebih  parah,  konflik  bisa  menimbulkan  pertikaian  fisik  dan kekerasan  aktual,  suatu  masyarakat  dapat  bekerja  sama,  namun  bisa  jadi  pada  saat  yang  lain masyarakat yang tadinya bekerja sama dapat berubah menjadi konflik sosial.
Kata Kunci : Konflik masyarakat, hukum Islam, sosiologi hukum.

## Abstract
This article discuses the sosial conflict in the community caused by differences in perceptions and intersections. These differences can occur and escalate if there are no factors to minimizing the intersections of perceptions and differences. One of social conflicts which became national issues in contemporary view is based on the assumption that conflict is something that cannot be avoided as  a logical  consequence  of human interaction.  However, the  problem is not how to reduce the conflict, but how to handle it appropriately so that it does not damage interpersonal relations and the organization. Conflict can be dangerous or may  benefit  a relationship,  depending on how it resolved.  Since  conflict  creates  strong  emotions,  it  is  not  suitable  to  be  used  as  a  basis  for constructive problem solving. Escalation of conflict rarely benefits a relationship, especially if it creates  an  attitude  of  self-determination,  stubbornness,  and  withdrawal  from  the  relationship. Conflict can lead to physical disputes and actual violence. A community can work together, but it a can also cause social conflict.
Keywords: Conflict society, Islamic law, legal sociology

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.2897

## Sejarah Artikel
Diterima: 25 Juli 2019; Direview: 30 Agustus 2019; Diterima: 28 Juni 2020; Diterbitkan: 29 Juni 2020; Sitasi: V.3.1 volksgeist 2020;

## Pendahuluan
Dimanapun  manusia  berada  akan dapat  dipastikan  ia  akan  menemui  konflik, karena  yang  namanya  konflik  sangat  sulit untuk  dihindari.  Konflik  bisa  saja  terjadi antar individu, kelompok, masyarakat, atasan dan  bawahan,  karyawan  dan  supervisor, dalam  rumah  tangga,  elite  partai,  bahkan antar  negara.  Penyebab  terjadinya  konflik bisa  bermacam-macam,  seperti  karena  ke- timpangan  sosial,  ketidakadilan,  peming- giran,  dominasi,  dan  kekecewaan  terhadap situasi sosial.
Perbedaan  latar  belakang  kebuda- yaan  dapat  membentuk  sikap  pribadi  yang berbeda,  sehingga  berpotensi  untuk  dapat memicu  konflik  sosial.  Apalagi  bila  ditam- bah  dengan  sentimen  agama  menjadikan potensi konflik tersebut semakin terbuka.
Menurut para sosiolog bahwa konflik sosial  merupakan  bagian  dari  rangkaian proses  sosial  yang  dimulai  dari  kerjasama, akomodasi,  asimilasi,  persaingan  hingga konflik  sosial  dalam  masyarakat.  Untuk  itu sering  kita  temukan  beragam  bentuk  proses sosial,  yang  mana  pada  saat  tertentu masyarakat  dapat  bekerjasama,  namun  bisa jadi  pada  saat  yang  lain  masyarakat  yang tadinya bekerja sama dapat berubah menjadi konflik  sosial.  Sebaliknya  masyarakat  yang awalnya  berkonflik  bisa  berubah  menjadi bekerja sama untuk waktu tertentu. Untuk itu proses  sosial  yang  terjadi  sangat  dinamis, kondisi  tersebut  sangat  tergantung  pada model  manajemen  kekuasaan  yang  berjalan dalam masyarakat yang bersangkutan.
Indonesia  sebagai  negara  kesatuan pada  dasarnya  dapat  mengandung  potensi kerawanan  akibat  keanekaragaman  suku bangsa,  bahasa,  agama,  ras  dan  etnis golongan,  hal  tersebut  merupakan  faktor yang berpengaruh timbulnya konflik.
Dengan  semakin  marak  dan  meluasnya konflik  akhir-akhir  ini,  ditengarai  sebagai pertanda  menurunnya  rasa  nasionalisme  di dalam masyarakat .
Ada  banyak  bentuk  konflik  yang terjadi dalam masyarakat diantaranya; pertama ,  konflik  kultural,  berupa  konflik SARA  (suku,  agama,  ras  dan  antar golongan)  sebagai  akibat  ketidakmampuan menyesuaikan  diri  secara  kultural,  interaksi budaya yang tidak harmonis, atau fenomena pemaksaan  antara  kebudayaan  yang  satu dengan  yang  lainnya  telah  mengancam tujuan  ideal  kebudayaan,  yakni  kerukunan dan  perdamaian; kedua ,  konflik  struktural, yakni  konflik  antar  warga  Negara  dengan Negara dalam kehidupan politik. 1
Timbulnya  konflik  berangkat  dari kondisi  kemajemukan  struktur  masyarakat dan  konflik  merupakan  fenomena  yang sering  terjadi  sepanjang  proses  kehidupan manusia Dari sudut mana pun  kita  melihat konflik,  bahwa  kanflik  tidak  bisa dipisah- kan  dari  kehidupan  sosial.  Di  kenyataan kehidupan  manusia  dimanapun  dan  kapan pun  selalu  ada  bentrokan  sikap,  pendapat, perilaku,  tujuan,  dan  kebutuhan  yang  selalu bertentangan sehingga proses yang demikian  itulah  yang  akan  mengarah  pada suatu perubahan. 2
1 Abdul Karim, ‘Perspektif Sosiologi Dalam Memahami  Konflik  Sosial  Di  Indonesia’,  Mei 2017, http://stkipbima.ac.id/tag/perspektif- sosiologi-dalam-memahami-konflik-sosial-di- indonesia/.
2 Sabian  Utsman, Dasar-Dasar  Sosiologi Hukum;  Makna  Dialog  Antara  Hukum  Dan

## Volksgeist
Pada  dasarnya  yang  melatarbela- kangi  konflik  dikarenakan  adannya  perbe- daan  ciri-ciri  yang  dibawa  individu  dalam suatu interaksi. Perbedaan tersebut diantara- nya  menyangkut  ciri  fisik,  kepandaian, pengetahuan,  adat  istiadat,  keyakinan,  dan lain  sebagainya.  Dengan  dibawa  sertanya ciri-ciri  individual  dalam  interaksi  sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun  yang  tidak  pernah  mengalami  konflik antar  anggotanya  atau  dengan  kelompok masyarakat lainnya.

## Pembahasan
1.  Ruang  Lingkup  Konflik  Sosial  dalam Perspektif Sosiologi Hukum
Konflik  adalah  proses  yang  terjadi ketika  tindakan  satu  orang  mengganggu tindakan orang lain. Potensi konflik mening- kat bila dua orang menjadi saling interdepen- den.  Saat  interaksi  lebih  sering  terjadi  dan mencakup lebih banyak aktivitas dan isu, ada lebih  banyak  peluang  terjadinya  perbedaan pendapat.
Konflik  bisa  menimpa  siapa  saja, bahkan  dalam  persahabatan  terbaik  sekali- pun,  konflik  tampaknya  tak  terhindarkan. Dalam sebuah studi, remaja diminta menulis catatan  harian  tentang  interaksi  sosial mereka,  termasuk  konflik  yang  mereka alami.  Selama  dua  minggu,  remaja  itu melaporkan  rata-rata  satu  atau  dua  konflik setiap  hari.  Konflik  lebih  sering  terjadi dengan saudaranya, kemudian dengan orang tuanya, dan yang lebih jarang adalah dengan kawannya.  Meskipun  konflik  bisa  terjadi dalam  hubungan  antara  karyawan  dan supervisor,  keluarga  dan  tetangga,  antar
Masyarakat (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2013), 186.
kawan,  namun  kebanyakan  riset  meneliti konflik dalam pasangan perkawinan.
Dalam  salah  satu  survey,  hampir semua  orang  yang  menikah  melaporkan pernah  mengalami  “perselisihan  yang  tidak menyenangkan” dengan pasangannya. Rata- rata,  pasangan  yang  menikah  mengalami satu  atau  dua  kali  perselisihan  setiap  bulan. Pasangan  berselisih  dalam  banyak  soal, mulai  dari  politik  dan  agama  sampai pekerjaan  dan  keuangan,  mulai  dari  cara menghabiskan waktu dan cara mmbagi tugas rumah tangga. Masa transisi dan masa-masa yang  menekan,  seperti  saat  kelahiran  anak pertama, hilangnya pekerjaan, biasanya akan menaikkan kemungkinan terjadinya konflik.
Problem  konflik  dapat  dikelompok- kan menjadi tiga kategori umum:
a. Perilaku  spesifik.  Beberapa  konflik terjadi  pada  perilaku  spesifik  dari pasangan. Mahasiswa mungkin tersinggung  karena  teman  seasra- manya  menyetel  musik  keras-keras dan  mengganggu  dirinya  yang sedang belajar untuk ujian. Seorang istri  jengkel  karena  suaminya  lupa membelikan titipannya.
b. Norma dan peran. Beberapa konflik berfokus pada isu yang lebih umum seperti  hak  dan  tanggung  jawab partner  dalam  hubungan.  Konflik jenis  ini  mungkin  muncul  akibat adanya  janji  yang  tak  ditepati, kurangnya  perhatian,  diabaikannya tugas. Seorang mahasiswa mungkin mengeluh  karena  teman  sekamar- nya di asrama tidak mau melakukan tugas  bersih-bersih  yang  menjadi bagiannya.  Seorang  karyawan  dan supervisor  mungkin  tidak  sepakat soal tanggung jawab pekerjaan.
c. Disposisi  personal.  Beberapa  kon- flik  berfokus  pada  motif  dan  per-

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.2897
sonalitas  seseorang.  Orang  sering melihat  pada  niat  dan  sikap  pasa- ngannya.  Seseorang  mungkin  jeng- kel  karena  pasangannya  tampak malas,  tidak  disiplin,  atau  tidak peduli pada hubungan mereka.
Konflik  dapat  membahayakan  atau mungkin  malah  menguntungkan  suatu hubungan,  tergantung  pada  cara  penyele- saiannya.  Karena  konflik  menimbulkan emosi  yang  kuat,  maka  emosi  tidak  cocok dipakai  sebagai  dasar  penyelesaian  problem secara  konstruktif.  Eskalasi  konflik  jarang menguntungkan  suatu  hubungan,  khususnya jika  menimbulkan  sikap  mau  menang sendiri, keras kepala, dan penarikan diri dari hubungan.  Yang  lebih  parah,  konflik  bisa menimbulkan pertikaian fisik dan kekerasan aktual.  Disisi  lain,  konflik  dapat  membuka kesempatan  bagi  pasangan  untuk  meng- klarifikasi perselisihan dan mengubah ekspektasi  tentang  hubungan.  Pertikaian sepasang  kekasih  mungkin  menjadi  batu ujian  atas  ketulusan  cinta  mereka,  bisa menjadi sarana mengungkap perasaan terdalam  dan  memperbarui  hubungan  untuk menciptakan hubungan yang lebih baik. 3
Menurut  Ralp  Dahrendorf  asumsi dasar teori struktural konflik:
a. Setiap masyarakat, setiap hal tunduk pada proses perubahan;
b. Setiap  masyarakat,  dalam  setiap hal,  memperlihatkan  pertikaian  dan konflik;
c. Setiap  elemen  masyarakat  meru- pakan penyumbang disintegrasi dan perubahan
d. Setiap  masyarakat  didasarkan  pada
3 Shelley E. Taylor, Letitia Anne Peplau, and David  O.Sears, Psikologi  Sosial ,  trans.  Triwibowo (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group,  2009), 346–48.
paksaan  dari  beberapa  anggotanya atas orang lain. 4
Pandangan  Dahrendorf memusatkan perhatian  pada  struktur  yang  lebih  luas  Inti tesisnya  adalah  gagasan  bahwa  berbagai posisi  di  dalam  masyarakat  mempunyai kualitas otoritas yang berbeda.Otoritas tidak terletak  didalam  diri  individu,  tetapi  di dalam  posisi.  Dahrendorf  tak  hanya  tertarik pada struktur posisi, tetapi juga pada konflik antara  berbagai  struktur  posisi  itu:  “sumber struktur konflik harus dicari didalam tatanan peran  sosial  yang  berpotensi  untuk  mendo- minasi atau ditundukkan”.
Menurut  Dahrendorf,  tugas  pertama analisis  konflik  adalah  mengidentifikasi berbagai peran otoritas di dalam masyarakat. Karena  memusatkan  perhatian  kepada struktur  berskala  luas  seperti  peran  otoritas itu, Dahrendorf ditentang para peneliti  yang memusatkan  perhatian  pada  tingkat  indivi- dual.  Misalnya,  ia  dikritik  oleh  orang  yang memusatkan  perhatian  pada  ciri-ciri  psiko- logi  individu  yang  menempati  posisi  itu. Tetapi,  menurut  Dahrendorf,  orang  yang melakukan  pendekatan  demikian  bukanlah sosiolog. 5
2.    Pandangan  secara  teoritisi  struktural konflik
Beberapa  pandangan  secara  teoritis dan strukturalis tentang konflik antara lain:
a.  Konflik  dapat  merupakan  proses  yang bersifat  instrumental  dalam  pemben- tukan,  penyatuan,  dan  pemeliharaan struktur sosial.
Maksudnya  adalah  konflik  yang terjadi  dapat  menjadi  sarana  bagi  terben-
4 Damsar, Pengantar  Teori  Sosiologi (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 178–81.
5 Ralf  Dahrendorf, Essays  in  the  Theory  of Society. (Stanford: Stanford University, 1968), 154.

## Volksgeist
tuknya  suatu  struktur  sosial  baru.  Ketika terjadi  konflik  pada  suatu  kelompok, misalnya,  maka  elemen-elemen  dalam kelompok  tersebut  akan  mengelompok pada  salah  satu  pihak  yang  bertikai. Sehingga jika ada dua pihak yang bertikai maka  kelompok  yang  semulanya  satu pecah menjadi dua kelompok.
Konflik  juga  merupakan  proses yang  bersifat  instrumental  dalam  penya- tuan  struktur  sosial.  Konflik  eksternal, yaitu  konflik  dengan  kelompok  lain, dapat  membuat  penyatuan  pada  kelom- pok  dalam  ( in-group ).  Misalkan  pada masa  sebelum  ada  konflik  eksternal, elemen-elemen  dalam  kelompok  kurang terintergrasi  yang  diperlihatkan  adanya permusuhan  dan  perselisihan  di  antara berbagai  elemen;  maka  pada  saat  terja- dinya  konflik  eksternal,  permusuhan  dan perselisihan  internal  dalam  kelompok tersebut melebur pada kekuatan solidaritas dan kekompakan ketika berhadapan dengan kelompok lain.
Konflik  dapat  merupakan  proses yang  bersifat  instrumental  dalam  peme- liharaan struktur sosial. Konflik eksternal dapat  menjadi  sarana  bagi  terpeliharanya keutuhan,  kekompakan,  atau  integrasi suatu  kelompok.  Jadi,  keutuhan,  kekom- pakan,  atau  integrasi  yang  telah  ada sebelumnya dari suatu kelompok terpelihara karena adanya konflik eksternal.  Misalkan  RW  di  mana  anda tinggal  dipandang  oleh  banyak  orang sebagai  RW  yang  paling  kompak  diban- ding  dengan  RW  lain.  Ketika  terjadi perselisihan  dengan  RW  lain,  maka kekompakan tersebut akan tetap terpelihara, bahkan malah bisa menguat.
b. Konflik dapat menetapkan dan menjaga garis  batas  antara  dua  atau  lebih kelompok.
Konflik  membuat  batasan  antara siapa  kawan,  lawan,  dan  pihak  netral semakin jelas. Dengan diketahuinya siapa kawan,  lawan,  dan  pihak  netral  maka garis batas antar kelompok semakin jelas. Dengan  demikian,  konflik  menetapkan dan  menjaga  garis  batas  siapa  saja  yang masuk ke dalam kelompok lawan, kawan dan pihak netral.
c. Konflik  yang  sedang  berlangsung dengan  kelompok  luar (out  group ) dapat  memperkuat  identitas  para  ang- gota kelompok.
Identitas  berkait  dengan  siapa aku?  anda,  misalnya,  adalah  seorang perempuan,  warga  negara  Indonesia, wartawati  dari  sebuah  surat  kabar nasional,  dan  warga  kota  Bukittinggi. Identitas  anda  adalah  perempuan,  WNI, wartawati,  dan  warga  kota  Bukittinggi. Apa  yang  terjadi  apabila  ada  suatu kelompok  melecehkan  profesi  wartawan. Pelecehan  tersebut  akan  berkembang menjadi  konflik  besar,  misalnya  sampai ke  pengadilan.  Mengapa  demikian? Karena  anda  merasa  dilecehkan,  meski- pun  yang  dilecehkan  profesi  wartawan. Anda  berbuat  demikian  karena  identitas kelompok  membimbing  anda  untuk membela kelompok anda.
d. Konflik  fungsional  positif  bilamana tidak  mempertanyakan  dasar-dasar  hu- bungan  dan  fungsional  negatif  bila menyerang nilai inti.
Konflik  internal  bersifat  positif  bila tidak  mempersoalkan  dasar-dasar  hubungan atau  tidak  menyerang  nilai  inti.  Konflik antara suami istri tentang kealpaan satu sama lain terhadap sesuatu, misalnya, akan bersifat positif bagi penguatan hubungan perkawinan.  Tetapi  bila  konflik  suami  istri berkait dengan nilai inti misalnya

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.2897
perselisihan  tentang  makna  kesetiaan.  Maka perselisihan tersebut akan berdampak negatif bagi hubungan perkawinan mereka, misalnya berujung pada perceraian. 6
Konflik  agama  sebagai  perilaku keagamaan  yang  menyimpang,  dapat  terjadi karena  adanya  “pemasungan”  nilai-nilai ajaran  agama  itu  sendiri.  Maksudnya,  para penganut  agama  seakan  “memaksakan” nilai-nilai  ajaran  agama  sebagai  “label” untuk membenarkan tindakan yang dilakukannya.  Padahal,  apa  yang  ia  atau mereka  lakukan  sesungguhnya  bertentangan dengan  nilai-nilai  ajaran  agama  itu  sendiri. Adapun  penyebab  terjadinya  penyimpangan yang  menyulut  ke  arah  konflik  agama, 7 antara lain:
1) Pengetahuan Agama yang dangkal. Ajaran  agama  berisi  nilai-nilai  aja- ran  moral  yang  berkaitan  dengan pembentukan sifat-sifat yang luhur.
Namun  demikian,  tidak  semua penganut  agama  dapat  menyerap secara  utuh  ajaran  agama.  Kelom- pok  seperti  ini  biasanya  dikenal sebagai  masyarakat  awam.  Dalam keterbatasan pengetahuan yang dimilikinya, terkadang mereka memerlukan  informasi  tambahan dari orang lain yang dianggap lebih menguasai permasalahan agama.
Secara psikologis, masyarakat awam  cenderung  mendahulukan emosi  ketimbang  nalar.  Kondisi yang demikian itu, memberi peluang  bagi  masuknya  pengaruh- pengaruh  negatif  dari  luar  yang mengatasnamakan  agama.  Apabila pengaruh tersebut dapat menimbul- kan  respons  emosional,  maka
6 Damsar, Pengantar  Teori  Sosiologi ,  182– 86.
7 Damsar, 315–19.
konflik  dapat  dimunculkan.  Tegas- nya,  mereka  yang  awam  akan berpeluang untuk diadu-domba.
2) Fanatisme
Agama  sebagai  keyakinan  pada hakikatnya merupakan pilihan pribadi  dari  pemeluknya.  Pilihan itu  tentunya  didasarkan  pada penilaian,  bahwa  agama  yang dianutnya  adalah  yang  terbaik. Sebagai pilihan terbaik, maka akan timbul  rasa  cinta  dan  sayang  ter- hadap  anutannya  itu.  Berangkat dari pemahaman seperti ini, seorang  pemeluk  agama  akan bangga menunjukkan kepada pemeluk  agama  lainnya,  tentang hal  itu.  Makanya,  ia  berusaha  un- tuk mengamalkan ajaran agamanya semaksimal  mungkin,  dengan  me- nempatkan  dirinya  sebagai  penga- nut  yang  taat.  Menjadi  penganut yang  taat,  merupakan  perintah agama.  Sejatinya  pemeluk  agama harus berbuat demikian.
3) Agama sebagai Doktrin Ada kecenderungan di masyarakat, bahwa  agama  dipahami  sebagai doktrin  yang  bersifat  normatif. Muatan ajaran agama hanya berkisar  pada  masalah  iman-kafir, pahala-dosa, halal-haram, dan neraka.  Permasalahan  lain  di  luar itu  seakan  bukan  wilayah  yang dapat dimasukkan sebagai masalah agama.
Pemahaman  ajaran  agama  yang dipersempit  ini  cenderung  menja- dikan  pemeluknya  menggunakan penilai hitam-putih, yang menjurus pada munculnya kelompok-kelom- pok ekstrem dalam bentuk gerakan sempalan yang ekslusif.

## Volksgeist
4) Simbol-simbol
Dalam  kajian  antropologi,  agama ditandai  oleh  keyakinan  terhadap sesuatu  yang  bersifat  adikodrati ( supernatural ),  ajaran,  penyampai ajaran,  lakon  ritual,  orang-orang suci,  tempat-tempat  suci,  dan benda-benda  suci.  Walaupun  aga- ma  berbeda,  namun  komponen  itu didapati  di  semua  agama,  dengan demikian,  selain  keyakinan,  agama juga  mengandung  simbol-simbol yang  oleh  penganutnya  dinilai sebagai  sesuatu  yang  suci  perlu dipertahankan. Setiap agama tentu- nya  memiliki  penilaian  berbeda terhadap unsur-unsur tersebut. Pada
agama tertentu misalnya,
menganggap  suatu  tempat  atau benda  dianggap  sebagai  simbol suci  dan  perlu  dipertahankan. Sebaliknya,  bagi  agama  lain,  tidak demikian  adanya.  Oleh  karena  itu, pemahaman  dan  penghargaan  pada unsur  dan  simbol  keagamaan menjadi  sangat  penting.  Sebab terkadang penyalahgunaan dari simbol  dapat  menimbulkan  angga- pan  bentuk  ‘pelecehan’  terhadap agama  oleh  pemeluknya.  Semua- nya itu akan menimbulkan kerawanan  dan  berpeluang  me- nyulut konflik agama.
5) Tokoh Agama Tokoh  agama  menempati  fungsi dan  memiliki  peran  sentral  dalam masyarakatnya.  Sebagai  tokoh,  ia dianggap  menempati  kedudukan yang  tinggi  dan  dihormati  oleh masyarakat  pendukungnya.  Dalam posisi  seperti  itu,  maka  perkataan yang  berkaitan  dengan  masalah agama  dinilai  sebagai  fatwa  yang
harus  ditaati.  Karena  itu  tokoh agama menempati kedudukan sebagai pemimpin karismatis.
Sebagai pemimpin karismatis, tokoh agama mampu mengobarkan atau  menentramkan  emosi  keaga- maan  pengikutnya.  Bila  terjadi konflik  sosial,  yang  kebetulan pihak  yang  terlibat  adalah  bagian dari penganut agama yang berbeda, maka  isu  agama  mudah  masuk. Tidak jarang para tokoh agama ikut terpengaruh  oleh  isu-isu  tersebut. Kalaulah  hal  seperti  itu  terjadi, maka  dikhawatirkan  para  tokoh agama  akan  ikut  terlibat  dalam konflik.
6) Sejarah Sejarah  sebagai kejadian  dan peristiwa  masa  lalu,  sebenarnya menyangkut berbagai aspek kehidupan.  Sejarah  menyangkut aspek politik, budaya, seni, ekonomi,  ideologi,  iptek,  dan sebagainya. Namun demikian, dalam perkembangan dan penyeba- rannya,  agama  juga  memiliki sejarah  sebagai  babakan  masa lalunya.  Sesuatu  yang  lazim,  jika proses  penyiaran  suatu  agama dikenal pembagian golongan. Mereka  yang  menjadi  penganut agama  termasuk  golongan  orang- orang  beriman  (percaya).  mereka yakin akan kebenaran ajaran agama itu dan bersedia menjadi penganutnya.
Sebaliknya,  ada  pula  orang-orang yang masih tetap berpegang kepada tradisi  lama  atau  agama  yang mereka  anut.  Mereka  ini  berada  di luar  golongan  agama  yang  baru disiarkan  itu.  Golongan,  ini  oleh

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.2897
golongan penganut agama tersebut, lazimnya  disebut  sebagai  orang- orang  belum  beriman,  raganisme, animisme,  atau  dalam  terminologi yang  lebih  ekstrem  digolongkan sebagai “kafir”.
Dalam  teori  konflik  yang  dikemu- kakan  Karl  Marx  mengenai  teori  kelas. Munculnya  kapitalisme  terjadi  pemisahan yang  tajam  antara  yang  menguasai  alat produksi  dan  yang  hanya  mempunyai tenaga. Pengembangan kapitalis memperun- cing kontradiksi antara kedua kategori sosial sehingga  akhirnya  terjadi  konflik  diantara kedua kelas. Eksploitasi yang dilakukan oleh kaum borjuis terhadap kaum proletar secara terus  menerus  akhirnya  membangkitkan kesadaran  kaum  proletar  untuk  bangkit  dan melawan  sehingga  terjadilah  perubahan sosial  besar,  yaitu  revolusi  sosial.  Menurut ramalan Marx kaum proletar akan memenangkan    perjuangan    kelas    ini    dan akan    menciptakan  masyarakat  tanpa  kelas dan tanpa Negara. 8
Selanjutnya  terdapat  teori  model konflik  ( conflict  model,  dwang  model )  bagi masyarakat  yaitu  model  konflik  yang memiliki anggapan dasar sebagai berikut:
a. Ciri  yang  melekat  di  masyarakat adalah proses perubahan.
b. Pada  setiap  masyarakat  terdapat konflik dan hal tersebut merupakan gejala yang wajar.
c. Pada setiap bagian dari masyarakat terdapat  peluang  untuk  terjadinya integrasi dan perubahan sosial
d. Adanya  sejumlah  orang  yang mempunyai  kekuasaan  merupakan faktor integrasi yang penting.
8 Kamanto  Sunarto, Pengantar  Sosiologi (Jakarta:  Lembaga  Penerbit  Fakultas  Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), 218.
e. Pengendalian  konflik  dilakukan oleh  lembaga  sosial  tertentu  yang berfungsi untuk menciptakan akomodasi. 9
3.  Bentuk  Konflik  Sosial  dalam  Hukum Islam
a. Masa Rasulullah
Pada  masa  Rasulullah,  perilaku masyarakat  ketika  itu  banyak  mengalami penyimpangan,  baik  akidah,  moralitas, hukum  maupun  agama.  Kedatangan Rasulullah  tujuannya  adalah  menjawab segala permasalahan yang terjadi di Arab ketika  itu.  Dimana  segala  bentuk penyimpangan  diperbaiki  dengan  mem- perkenalkan  Islam.  Ajaran  Islam  sarat dengan  ajaran  berintikan  kepada  tauhid, toleran, humanis dan kasih sayang. 10
Langkah strategis Rasulullah dalam memperbaiki segala yang menyim- pang  dari  perilaku  masyarakat  Arab dilakukan secara sistematis. Pada periode Mekkah, Rasulullah fokus kepada ketauhidan,  hal  ini  dilakukan  oleh  Rasul sejalan  dengan  paparan  al-Qur’an  yang turun pada periode Mekkah tersebut yang banyak  memberikan  arahan  tentang pemeliharaan  akidah,  seperti  pengha- raman  bangkai,  darah,  sembelihan  yang tidak menyebut nama Allah.
Pada  periode  Madinah  setelah hijrah,  dimana  akidah  dan  akhlak  umat pada  waktu  itu  sudah  mulai  mencer- minkan  akidah  dan  akhlak  yang  Islami, Rasul  mulai  memikirkan  tentang  Tasyri’ dan  pembentukan  undang-undang  untuk
9 Munir Fuady, Sosiologi Hukum Kontemporer:  Interaksi  Hukum,  Kekuasaan,  Dan Masyarakat (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,  2007), 96–97.
10 Roibin, Dimensi-Dimensi Sosio- Antropologis  Penetapan  Hukum  Islam  Dalam Lintasan Sejarah , 2010, 210.

## Volksgeist
mengatur  perhubungan  antara  individu dari  suatu  bangsa  dengan  bangsa  yang lain.  Semua  situasi  dan  kondisi  yang berhubungan dengan segala aspek kehidupan,  individu  maupun  kelompok, baik  dalam  ibadah,  mu’amalah,  jihad, pidana,  mawaris,  perkawinan,  talak, sumpah,  peradilan  dan  segala  hal  yang menjadi cakupan ilmu Fiqh.
Proses  pembentukan  hukum  pada masa kenabian belum dipaparkan mengenai  peristiwa-peristiwa,  kejadian- kejadian,  sebab-sebab  pencabangannya dan  kodifikasi  hukum.  Akan  tetapi,  pada masa  ini  pembentukan  hukum  berjalan bersama kenyataan dan pembinaan bahwa kaum  muslimin  apabila  menghadapi suatu  masalah  yang  harus  dijelaskan hukumnya, maka mereka kembali kepada Nabi.  Terkadang  Nabi  memberi  fatwa kepada  mereka  dengan  satu  ayat  atau beberapa  ayat  yang  diturunkan  Allah kepadanya.
Pada  masa  ini  dapat  dijelaskan bahwa  kekuasaan  hukum  disandarkan kepada Nabi SAW secara langsung, tanpa campur  tangan  orang  lain.  Sementara sumber  yang  digunakan  adalah  wahyu, baik matlu yaitu  al-Qur’an  ataupun ghairu matlu yaitu sunnah, sehingga pada masa ini belum pernah terjadi perselisihan di  dalam  hukum.  Kebanyakan  ayat-ayat yang  diturunkan  berkenaan  atau  sesuai dengan  suatu  peristiwa  atau  menjadi jawaban dari pertanyaan.
Jadi,  pada  periode  Madinah  ini dari  beberapa  strategi  yang  dilakukan oleh  Rasul  sudah  memperlihatkan  suatu hasil yang baik dimana umat pada waktu itu telah terbina dalam satu pemerintahan yang  sumber  hukumnya  bukan  hanya  al- Qur’an dan Hadis, akan tetapi telah diakui bahwa  Nabi  telah  berijtihad  dalam
sebagian  hukum  dan  mengakui  ijtihad sahabat  dalam  sebagian  yang  lain. Diantaranya:  ketika  dalam  perang  Tabuk Nabi  mengizinkan  orang-orang  udzur berjihad  dari  kalangan  orang-orang munafik untuk tidak ikut perang.

## b. Masa al-Khulafa al-Rasyidun
Keadaan  tasyri’  pada  masa khulafa  al-Rasyidun  sangat  hidup  dan semarak. Para khulafa al-Rasyidun menyikapi  hukum  Islam  tidak  lepas  dari konteks  sosio-kulturalnya.  Aspek-aspek sosial  telah  menyadarkan  mereka  untuk menjadi  pertimbangan  atas  jawaban- jawaban  yang  tepat  dan  ideal  terhadap berbagai problematika yang bermunculan. Interpretasi  dan  implementasi  terhadap nash-nash semisal penggunaan teori illah yang  telah  dilakukan  Usman,  adalah contoh nyata betapa Khulafa al-Rasyidun telah  dengan  serius  berusaha  memahami proses tasyri’ dari penerapan hukum.
Permasalahan yang muncul ketika itu  juga  berada  pada  sumber-sumber tasyri’  serta  pemahaman  atas  sumber tasyri’ itu sendiri. Termasuk sebab-sebab timbulnya  perbedaan  di  kalangan  para sahabat  antara  lain  juga  disebabkan  oleh faktor  pemahaman  para  sahabat  tentang seberapa  dalam  ilmu  yang  diperoleh  dan dipahami dari Rasulullah.
Adapun  contoh-contoh  permasa- lahan  yang  pernah  disikapi  oleh  Khulafa al-Rasyidun  pada  waktu  itu,  diantaranya yaitu  model  ijtihad  yang  dilakukan  oleh Umar  bin  Khattab  yang  tidak  sedikit contoh  ijtihad  beliau  terlihat  kontradiksi dengan  pandangan  Nabi  Muhammad SAW,  karena  alasan  konteks  sosio- kultural  yang  melingkupinya.  Misalnya menghentikan  pemberian  zakat  kepada kaum  muallaf  sebagaimana  yang  telah

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.2897
ditetapkan  dalam  al-Qur’an  secara  teks. Ijtihad  ini  juga  semata-mata  beliau lakukan  karena  melihat  pertimbangan- pertimbangan  aspek  kemaslahatan  sesuai dengan  konteksnya.  Sebab  ketika  itu secara  kuantitatif  jumlah  masyarakat muslim sudah banyak dan pasukan Islam sudah menguat. Tidak hanya itu, hukuman potong tangan bagi pencuri pun juga  dihentikan,  karena  alasan  problem ekonomi  (paceklik).  Alasan-alasan  sosio- kultural pada masanya nampaknya sangat menjadi  pertimbangan  dominan  bagi Umar, sekalipun teks belum dinasakh.
Dalam memutuskan setiap persoalan,  pada  masa  Khulafa  al- Rasyidun ternyata memperlihatkan adanya  keragaman  pendapat,  hal  ini terlihat  dari  beberapa  contoh  masalah berikut ini:
1) Tentang Iddah Wanita yang sedang di Talak oleh Suaminya
Kapan  iddah  (waktu  menunggu, dimana  seorang  wanita  tidak  boleh menikah) wanita yang ditalak suaminya akan  berakhir?menurut  Ibnu  Mas’ud dan  Umar  bin  Khattab,  iddahnya berakhir  ketika  mandi  dari  haid  yang ketiga sesudah talak.
Pendapat Zaid bin Tsabit, wanita itu  boleh  menikah  setelah  memasuki haid  ketiga.  Apabila  ditelusuri,  ternyata istilah  yang  merujuk  pada  pengertian quru’  dalam  firman  Allah  yang  artinya “perempuan-perempuan  yang  ditalak menunggu  tiga  kali  quru’  (Q.S.  2:228). Ibnu  Mas’ud  dan  Umar  berpendapat bahwa, quru’ itu berarti haid.
Karenanya iddah wanita berakhir ketika haid  yang  ketiga.  Zaid  menafsirkan quru’ dengan bersih yang berarti bahwa iddahnya akan berakhir ketika memasuki haid yang ketiga.
2) Tentang Unta yang berkeliaran Perbedaan pendapat tentang masalah unta yang berkeliaran dan tidak diketahui  pemiliknya,  apakah  boleh diamankan seperti barang temuan lainnya,  atau  tidak.  Ikhtilaf  itu  terjadi karena  ada  hadis  yang  menyebutkan bahwa  unta-unta  itu  harus  dibiarkan hingga ditemukan sendiri. Ketika kondisi  pemerintahan  mulai  goncang dan  keamanan  mulai  tidak  terjamin, usman  berpendapat  bahwa  unta-unta sebaiknya diamankan. Tetapi Rasulullah melarang  untuk  mengamankan”,  kata usman,  karena  tidak  mungkin  ada  yang mencurinya.  Namun  sekarang  dalam suasana melemahnya  gairah keagamaan ini  unta-unta    harus  diamankan  untuk kemaslahatan,  kalau  tidak  ia  kan  dicuri orang”.
Sikap  usman  ini  bertentangan dengan  kebijakan  umar  yang  menga- malkan hadis Nabi tadi. Disini tampaknya  usman  menerapkan ‘illat. Umar  melaksanakan  nash  dari  hadis karena  adanya ‘illat yaitu  “suasana aman”.  Ketika ‘illat itu tidak ada maka nash  tidak  cukup  syaratnya  untuk diterapkan. Jika diamalkan maka penga- malan  nash  itu  tidak  akan  mewujudkan kemaslahatan  yang  merupakan  tujuan utama nash tadi.
3) Tentang  Wanita  yang  ditinggal mati suaminya Para  fuqaha’  berbeda  pendapat tentang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya  sebelum  melakukan  hubu- ngan  suami  istri,  padahal  belum  juga ditentukan kadar mas kawinnya (maharnya)?  Menurut  Ibnu  Mas’ud bahwa  wanita  itu  berhak  mengambil maskawin  seperti  biasa  dari  harta peninggalan  harta  suaminya  seperti

## Volksgeist
yang  pernah  terjadi  pada  Marwa’  binti Wasyik al Islamiyah di zaman Rasulullah SAW.
Ali  bin  Abi  Thalib  berpendapat bahwa,  ketentuan  seperti  itu  merugikan satu  pihak.  Oleh  karenanya,  menurut Ali,  wanita  itu  tidak  berhak  mengambil dari  harta  peninggalan  suaminya  yang belum  terjadi  hubungan  suami  istri. “Kami  tidak  akan  meninggalkan  al- Qur’an  hanya  karena  pernyataan orang”,  atau  Ali.  Dari  sini  tampak bahwa Ali telah sampai pada penggunaan qiyas .  Sebab,  dalam  al- Qur’an  tidak  ada  ketentuan  dalam masalah  ini,  yang  ada  adalah  wanita yang  ditalak  suaminya  yang  belum melakukan hubungan suami istri.
Rupanya Ali meng qiyas kan wanita yang ditinggal  mati  oleh  suaminya  sebelum melakukan hubungan tadi dengan wanita  yang  ditalak  oleh  suaminya dalam keadaan yang sama.
Adapun  bentuk  penyelesaian hukum yang lain pada masa khulafa’ al Rasyidin juga terlihat pada masa Ali bin Abi  Thalib,  dimana  ketika  pasca terbunuhnya usman bin affan, selesainya  perang  Siffin  dan  terjadinya tahkim  antara  Ali  dan  Muawiyah dengan  mengirim  utusan  dari  pihak  Ali (Abu  Musa  al  Asy’ari)  dan  dari  pihak Muawiyah  (Amru  bin  ash).  Sesuai dengan hadis riwayat bukhari bahwasanya kedua belah pihak (utusan) sepakat  menetapkan  kedua  belah  pihak
kepada kepemimpinan
masing- masing. 11
4) Tidak  memotong  tangan  hamba sahaya yang mencuri harta tuannya.
11 ‘Utsman  bin  Muhammad  al-Khamis,
Huqbah Min Al-Tarikh , II, 1424, 94–95.
Sanksi  potong  tangan  merupa- kan  hudud  dan  telah  ditetapkan  dalam Islam.  Namun  dalam  hadits  yang diriwayatkan  Saib  Bin  Yazid  bahwa- sannya Umar Bin Khatab R.A didatangi oleh  Abdullah  Bin  Amru  Bin  al- Hadhrami  dengan  membawa  anak  kecil yang merupakan budak darinya, menga- dukan  permasalahan  pencurian  yang dilakukan  oleh  budaknya  tersebut. Setelah  Abdullah  Bin  Amru  menceri- takan  kejadian  yang  ada,  Umar  hanya menyuruh  Abdullah  Bin  Amru  memba- wa  pulang  budak  tersebut.  Dan  dalam hal  ini  hukuman  potong  tangan  tidak berlaku  bagi  hamba  sahaya,  karena hamba sahaya merupakan harta bagituannya.  Maka  perumpamaannya adalah harta mencuri harta. 12

## c. Masa Sahabat Kecil dan Tabi’in
Pada  masa  ini  pertumbuhan hukum  Islam  telah  berkembang  dengan pesat,  sehingga  pada  masa  ini,  juga  bisa disebut dengan masa keemasan bagi umat Islam.  Beberapa  faktor  penyebab  umat Islam  dapat  mencapai  zaman  keemasan antara lain adalah:
1) Kekuasaan Islam telah mengalami perluasan
2) Para Ulama mempunyai ilmu pengetahuan yang mendalam
3) Umat Islam mampu menjaga diri
4) Munculnya para Imam madzhab yang ikut menegakkan ajaran Islam. 13
12 Utsman  Bin  Muhammad  al-Lakhdhar Syausyan, Takhrij  Al-Furū’  Ala  al-Ushūl (Riyadh: Dar Thayyibah li al-Nasyr li al-Tauzi’, 1998), 653.
13
Roibin, Dimensi-Dimensi Sosio- Antropologis  Penetapan  Hukum  Islam  Dalam Lintasan Sejarah , 51–55.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.2897

## d. Masa  Para  Ulama  Pembangun Madzhab
Pada  era  ulama  madzhab  ini, Islam sebagai sebuah institusi agama dan masyarakat sebagai pemeluk ajaran Islam yang  taat,  betul-betul  telah  berada  pada posisi kejayaannya yang sangat gemilang. Tidak  saja  jaya  dari  konteks  kekuasaan pemerintahan Islam itu sendiri, yang telah mengalami perluasan wilayah kekuasaan- nya, tetapi juga dari aspek perkembangan dinamis  ragam  latar  keilmuan,  termasuk filsafat  dan  hukum.  Sumbangan  pemiki- ran para filsuf dan para pakar Islam ketika itu  turut  menyuburkan  hazanah  partum- buhan keilmuan Islam. Semakin dominan peran para ulama yang telah menyebar ke berbagai  wilayah,  maka  semakin  cepat pula  pertumbuhan  keilmuan  Islam  di berbagai lini kehidupan masyarakat.
Dinamika  perkembangan  para ulama  ini  berseiringan  dengan  perkem- bangan  dinamis  kekuasaan  pemerintah Abbasiyah.  Para  khalifah  Abbasiyah  di awal  pemerintahannya  banyak  yang memberikan  perhatian  secara  khusus terhadap  perkembangan  hukum  Islam, termasuk  dalam  hal  ini  perhatian  kepada para  ulamanya.  Sebab  pada  masa  itu peran  dan  fungsi  ulama  dalam  konteks pemerintahan  selalu  diposisikan  sebagai marja,  sumber  inspirasi  politik  kekhali- fahan,  baik  sebagai  inspirasi  pemerinta- han  maupun  keagaman.  Lebih  dari  itu putra-putra  khalifah  dan  para  penguasa penting  ketika  itu  selalu  dikirimkan  ke para  ulama  untuk  berguru,  mendalami ilmu pengetahuan keagamaan. Lebih dari itu,  tidak  sedikit  di  antara  para  ulama untuk  berguru,  mendalami  ilmu  pengeta- huan  keagamaan.  Lebih  dari  itu,  tidak sedikit  di  antara  para  ulama  yang
dijadikan sebagai  penasihat para  khalifah dan keluarga.
Beberapa  faktor  yang  melatar- belakangi munculnya perbedaan tasyri’ di kalangan  para  Imam  Madzhab.  Embrio lahirnya  para  Imam  madzhab  pada hakikatnya  telah  terjadi  sejak  masa Daulah  Bani  Umayyah.  Pada  masa  itu sudah  mulai  terlihat  adanya  dua  model karakteristik pemahaman teks keagamaan melalui  pendekatan  madzhab  masing- masing.  Sementara  madzhab  yang  domi- nan  ketika  itu  hanya  diwakili  oleh  dua kubu madzhab  yang  sama-sama  ekstrem, yaitu  madzhab ahlu  al-ra’yi dan  ahlu hadis. Dari dua madzhab itu berkembang menjadi  beragam  madzhab  baru  selama peralihan  sistem  kekhalifahan  menuju sistem pemerintahan monarki absolut.
Menurut  fakta  historis,  aliran- aliran yang disebut dengan madzhab pada masa  itu  terdapat  kurang  lebih  113 madzhab.  Dari  sejumlah  113  madzhab tersebut  menurut  pengakuan  para  pendiri madzhabnya  dianggap  sebagai  penganut madzhab  ahlu  al-sunnah  wa  al-jama’ah. Terdapat  89  madzhab  dari  113  madzhab yang  berhasil  dilacak  secara  empirik, namun  hanya  utama  di  era  imam madzhab  ini,  era  di  mana  di  dalamnya dikenal  dengan  era  tadwin  atau  era kedewasaan  hukum.  Periode  ini  berlang- sung  lebih  250  tahun  lamanya,  yaitu antara tahun 100H-350H (720-961M). 14
Dalam  perkembangannya,  sejum- lah  113  madzhab  mengalami  proses evolusi  secara  periodik,  yang  hingga  era itu  hanya  empat  madzhab  yang  dapat eksis,  yaitu  madzhab  Hanafi,  madzhab
14 Abdul  Wahaf  Khalaf, Khulashah  Tarikh Tasyri’ Islam , trans. Abdul Aziz Masyhuri, n.d., 83.

## Volksgeist

## Maliki,  madzhab  Syafi’i  dan  madzhab
Hambali.
Perbedaan madzhab sangat varian, hingga mengerucut menjadi empat madzhab  yang  masih  eksis  sampai sekarang  disebabkan  karena  penggunaan ruang  lingkup  sumber  pengetahuan  dan sumber  hukum  yang  berbeda  selain  juga perbedaan  mengenai  pemahaman  atas masing-masing sumber hukum itu sendiri.
Perbedaan pembatasan/pengunaan ruang lingkup sumber pengetahuan antara imam  madzhab  yang  satu  dengan  yang lain  misalnya,  yang  satu  menggunakan sumber  pengetahuan  teks  dan  konteks, sementara yang lain hanya menggunakan dan membatasi sumber pengetahuan pada teks an sich. Lebih mengerucut lagi yang satu menggunakan sumber teks berupa al- Qur’an,  hadis,  ijma’,  maupun  qiyas, termasuk pemikiran-pemikiran yang berkembang  dalam  kitab-kitab  turats, sementara  yang  lain  hanya  dibatasi  pada tekstualitas al-Qur’an dan hadis. 15
Adapun  dalam  Aliran  hukum Islam yaitu madrasah madinah, madrasah kufah, aliran Hanafi, aliran Maliki, aliran Syafi’i,  dan  lain  sebagainya  dikarenakan banyaknya aliran yang muncul kemudian hilang  karena  tidak  ada  yang  mengem- bangkannya.  Aliran  hukum  Islam  yang masih  berkembang  dan  terkenal  serta masih  ada  pengikutnya  hingga  sekarang hanya  beberapa  aliran,  yaitu  aliran hanafiyah,  aliran  malikiyah,  dan  lain sebagainya.  Akan  tetapi  yang  sering dilupakan  sejarah  hukum  Islam,  buku aliran  Sunni  adalah  cerita  tentang perkembangan  aliran-aliran  lain  seperti khawarij  dan  Syi’ah,  sehingga  pemba-
15 Roibin, Dimensi-Dimensi Sosio- Antropologis  Penetapan  Hukum  Islam  Dalam Lintasan Sejarah , 69.
hasan tentang filsafat hukum Islam terasa monoton dan tidak berkembang. 16
Bahwasanya  aliran-aliran  hukum tersebut pada prinsipnya menjaga keharmonisan  antar  individu  maupun kelompok.  Dan  hanya  beberapa  aliran yang menghubungkannya dengan  Tuhan. Namun  terdapat  beberapa  aliran-aliran Islam, yaitu:
1) Golongan  pendukung  Ali  bin
Abi  Thalib  terkenal  dengan nama Syi’ah
2) Golongan yang menyatakan keluar dari kelompok Ali terkenal dengan nama khawarij.
3) Golongan  yang  menjauhkan  diri dari golongan syi’ah dan golongan khawarij terkenal dengan nama golongan murji’ah.
Dari  golongan-golongan  aliran Islam  tersebut  dipecah  lagi  menjadi beberapa  aliran-aliran  hukum  Islam  yang berpendapat mengenai dosa besar, yaitu:
1) Aliran  Khawarij  yang  berpan- dangan  bahwa  orang  berbuat dosa  besar  adalah  kafir  dan wajib dibunuh
2) Aliran  Murji’ah  berpendapat bahwa orang berdosa besar tetap masih  mukmin  dan  bukan  kafir, permasalahan  dosa  yang  dilaku- kan  dikembalikan  pada  Allah untuk mengampuni atau tidak
3) Aliran  Mu’tazilah,  aliran  ini berpendapat  bahwa  orang  yang berbuat  dosa  besar  bukan  kafir tetapi  bukan  pula  mukmin, namun  mereka  terletak  di  antara dua posisi kafir dan mukmin
16 Muhammad  Syukri  Albani  Nasution, Hukum  Dalam  Pendekatan  Filsafat (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 131 – 40.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.2897
4) Aliran Qadariah, aliran ini terkenal  dengan  pemikiran free
will dan free  act (kebebasan berkehendak dan berbuat)
5) Aliran Jabariah, aliran ini berkebalikan  dengan  pandangan aliran qadariah yang menyatakan manusia  mempunyai  kebebasan berkehendak  dan  berbuat,  seba- liknya  aliran  Jabariah  berpan- dangan  manusia  dalam  segala tingkah  lakunya  bertindak  atas dasar paksaan dari Allah. Paham ini  selanjutnya  terkenal  dengan paham predestination atau fatalisme.
6) Aliran    Asy’ariah  merupakan aliran  teologi  tradisional  yang disusun  oleh  Abu  Hasan  al- Asy’ari  (935M).  Pada  awalnya Abu  Hasan  al-Asy’ari  merupa- kan  orang  Mu’tazilah  yang merasa  tidak  puas  dengan  teo- logi  Mu’tazilah.  Dalam  satu riwayat keluarnya Abu Hasan al- Asy’ari  dikarenakan  ia  pernah bermimpi  bahwa  Mu’tazilah  di cap  nabi  Muhammad  sebagai ajaran yang sesat
7) Aliran Maturidiah, didirikan oleh  Abu  Mansur  Muhammad al-Maturidi  (w.  944).  dalam perkembangan  selanjutnya  dua aliran  terakhir  yakni  Asy’ariyah dan  Maturidiyah  dikenal  dengan nama Ahlu sunnah wal jama’ah.
Kedua  aliran  ini  dibedakan dalam  lapangan  hukum.  Aliran Asy‘ariyah  cenderung  dengan pendekatan imam Syafi’i, sedang  aliran  maturidiyah  lebih cenderung pada pendekatan Imam Abu Hanifah.

## Penutup
Ruang  lingkup  konflik  sosial  dalam perspektif  sosiologi  hukum  Islam  dapat terjadi  pada  lingkungan  yang  paling  kecil (individu) sampai kepada lingkup yang luas, yaitu  masyarakat.  Adapun  yang  menjadi faktor  penyebab  terjadinya  konflik  adalah: prilaku  spesifik,  norma  dan  peran  serta disposisi personal.
Konflik sosial  pada  tingkatannya paling  umum  tentu  mempertimbangkan masyarakat  sebagai  suatu  bentuk  yang mejemuk  dan  memiliki  kepentingan  yang saling  bertentangan.  Masyarakat  dalam perspektif  teori    ini  sebagai  mana  struktur sosial  dan    institusi  sosial  lainnya,  mampu menentukan  arah  tindakan  yang  mengun- tungkan  sistem  secara  keseluruhan  atau tidak, sedangkan individu justru kebalikannya.

## Daftar Pustaka
Dahrendorf,  Ralf. Essays  in  the  Theory  of
Society.
Stanford: Stanford University, 1968. Damsar. Pengantar Teori Sosiologi .
Jakarta:  Prenada  Media  Group, 2015. Fuady, Munir. Sosiologi Hukum Kontemporer:  Interaksi  Hukum, Kekuasaan, Dan Masyarakat . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
Karim, Abdul. ‘ Perspektif Sosiologi Dalam Memahami  Konflik  Sosial  Di
Indonesia ’ , Mei 2017. http://stkipbima.ac.id/tag/perspektif -sosiologi-dalam-memahami- konflik-sosial-di-indonesia/.
Khalaf,  Abdul  Wahaf. Khulashah  Tarikh Tasyri ’ Islam .  Translated  by  Abdul Aziz Masyhuri, n.d.
Khamis, ‘ Utsman  bin  Muhammad  al-. Huqbah Min Al-Tarikh . II., 1424. Nasution,  Muhammad  Syukri  Albani.
Hukum Dalam Pendekatan

## Volksgeist
Filsafat .  Jakarta:  Prenadamedia Group, 2016. Roibin. Dimensi-Dimensi Sosio- Antropologis  Penetapan  Hukum Islam  Dalam  Lintasan  Sejarah , 2010.
Sunarto,  Kamanto. Pengantar  Sosiologi .
Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi  Universitas  Indonesia, 2004.
Syausyan,  Utsman  Bin  Muhammad  al- Lakhdhar. Takhrij  Al-Fur ū’ Ala  al- Ush ū l .  Riyadh:  Dar  Thayyibah  li al-Nasyr li al-Tauzi ’ , 1998.
Taylor,  Shelley  E.,  Letitia  Anne  Peplau, and  David  O.Sears. Psikologi Sosial .  Translated  by  Triwibowo. Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2009.
Utsman,  Sabian. Dasar-Dasar  Sosiologi Hukum;  Makna  Dialog  Antara Hukum Dan Masyarakat . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.