p-ISSN 1978-0680, e-ISSN 2655-5204 https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## STRATEGI PEMBERDAYAAN PROGRAM KAREPE DIMESEMI BOJO PADA PENYANDANG DISABILITAS MENTAL

## KAREPE DIMESEMI BOJO EMPOWERMENT STRATEGY FOR PEOPLE WITH MENTAL DISABILITY
Rofi’ah Inggil Pangestu, 1* Sri Wibawani 2 1 Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya *Koresponden email: inggilrofiah1999@gmail.com

## ABSTRAK
Pemerintah Kabupaten Jombang berupaya menjadi kota yang ramah disabilitas dan dengan mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Program Karepe Dimesemi Bojo (Kawasan Re- habilitasi Penyandang Disabilitas Mental Sejahtera Mandiri Kabupaten Jombang) adalah terobosan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai strategi pemberdayaan dalam meningkatkan keberfungsian sosial. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis keberhasilan strategi pemberdayaan program Karepe Dimesemi Bojo di Desa Bongkot, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus berdasarkan teori strategi pemberdayaan yaitu : aras mikro, aras mezzo, dan aras makro. Hasil penelitian menyatakan bahwa strategi pemberdayaan program Karepe Dimesemi Bojo di Desa Bongkot cukup berhasil memberdayakan penyandang disabilitas mental. Hal ini dibuktikan : 1) aras mikro, dilakukan dalam bentuk bimbingan, konseling, crisis intervention, dan stress management secara rutin di Desa Bongkot sebulan dua kali, sehingga cukup berhasil dalam pemberdayaan. 2) aras mezzo, dilakukan dalam bentuk pelatihan keterampilan satu bulan sekali dengan fasilitas yang kurang, sehingga kurang berhasil dalam pem- berdayaan. 3) aras makro, dilakukan dalam bentuk perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat dan manajemen konflik secara matang dan terbukti nyata memberikan dampak baik pada pelaksanaan program maupun penerima manfaat, sehingga berhasil dalam pemberdayaan. Kata kunci : Strategi, pemberdayaan, disabilitas, kesejahteraan

## ABSTRACT
The Jombang Regency Government seeks to become a disability-friendly city and by involving persons with disabilities in social welfare development. The Karepe Dimesemi Bojo Program (Rehabilitation Area for Mentally Disabilities Independent Jombang Regency) is a breakthrough implemented by the Jombang Regency Government as an empowerment strategy in improving social functioning. The purpose of this study was to describe and analyze the success of the Karepe Dimesemi Bojo program empowerment strategy in Bongkot Village, Peterongan District, Jombang Regency. This study uses a qualitative descriptive method with a focus based on the theory of empowerment strategies, namely: micro level, mezzo level, and macro level. The results of the study stated that the empowerment strategy for the Karepe Dimesemi Bojo program in Bongkot Village was quite successful in empowering people with mental disabilities. This is evidenced: 1) at the micro level, carried out in the form of guidance, counseling, crisis intervention, and stress management regularly in Bongkot Village twice a month, so that it is quite successful in empowerment. 2) mezzo level, conducted in the form of skills training once a month with less facilities, so that it is less successful in empowerment. 3) macro level, carried out in the form of policy formulation, social planning, campaigning, social action, lobbying, community organizing and conflict management carefully and proven to have a real impact on program implementation and beneficiaries, so that it is successful in empowerment.
Keywords : Strategy, Empowerment, Disability, Welfare
PENDAHULUAN Pembangunan nasional adalah upaya dalam meningkatkan kualitas manusia serta masyarakat secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kema- juan teknologi, ilmu pengetahuan, dan memper- hatikan tantangan perkembangan global (Hayati & Surya 2020:136). Pada hakekatnya, tujuan dari pembangunan nasional merupakan suatu pening- katan kesejahteraan sosial dengan pemanfaatan
sumber daya di dalamnya (Putra et al., 2020). Ke- sejahteraan sosial adalah sebagai suatu tata ke- hidupan serta penghidupan sosial, spiritual dan material yang diikuti oleh rasa keselamatan, ke- tentaman lahir batin, dan kesusilaan yang me- mungkinkan setiap warga negara untuk mengada- kan usaha pemenuhan kebutuhan sosial, jasmaniah, dan rohaniah bagi diri sendiri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak
serta kewajiban manusia sesuai Pancasila (Suharto 2017:2). Undang-Undang Republik Indonesia No- mor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik jangka panjang. Sehingga hal ini mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan lingkungan dan menciptakan kesulitan dan hambatan bagi mereka dalam berpartisipasi secara penuh dengan warga negara lain atas dasar persamaan hak. Disabilitas menurut World Health Organization (2011:10) merupakan isu pembangunan. Hal tersebut karena disabilitas memiliki hubungan dengan kemiskinan. Kemiskinan meningkatkan resiko seseorang men- jadi penyandang disabilitas karena kekurangan gizi atau penyakit yang tidak bisa diobati karena tidak ada biaya. Oleh karena itu, masyarakat mis- kin rentan menjadi penyandaang disabilitas. Menurut data SUPAS 2018 (Survei Pen- duduk Antar Sensus 2018), tercatat 14,2 persen atau 30,38 juta jiwa penduduk Indonesia menyan- dang disabilitas (Ismandary, 2019:2). Menurut Prakoso (2017) dalam Widyastutik & Pribadi (2019:2) disabilitas sudah tersebar hampir di se- luruh provinsi yang ada di Indonesia dan salah satu provinsi di Jawa yang memiliki jumlah di- sabilitas cukup besar adalah Jawa Timur dengan jumlah disabilitas yang mencapai 27.633 ribu jiwa.
Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pasal 90 ayat 1, pemerintah daerah kabupaten/kota me- miliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial salah satunya bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Kabupaten Jombang berupaya menjadi kota yang ramah disa- bilitas. Selain itu Pemerintah Kabupaten Jombang juga berupaya dalam mengikutsertakan penyan- dang disabilitas dalam pembangunan, khususnya pembangunan kesejahteraan sosial. Upaya Peme- rintah Kabupaten Jombang menjadi kota ramah disabilitas dikarenakan adanya jumlah penyan- dang disabilitas di Kabupaten Jombang tercatat masih terus meningkat dari tahun 2016 sampai dengan 2020.
Menurut Tukiman, Lestari, Rahayu, dan Laili (2021:736) penyandang disabilitas mental sangat perlu untuk diperhatikan, karena jika le- ngah akan menyebabkan masalah publik berupa masalah sosial dan keresahan di lingkungan mas- yarakat. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Jombang menerbitkan Peraturan Dae- rah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016
Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 7 ayat 2 huruf c, sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Jombang menjadi kota ramah disa- bilitas yakni dengan menyediakan pelayanan pub- lik yang non diskriminatif, sehingga mampu men- dorong penyandang disabilitas mental dalam hal kemandirian untuk aktif bersosialisasi, bermasya- rakat, berbangsa dan bernegara. Kesejahteraan so- sial terhadap peyandang disabilitas dapat diting- katkan melalui kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas tersebut. Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan sosial yang termaktub dalam Peraturan Daerah Kabu- paten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat 6 yakni dengan melakukan pemberdayaan sosial. Pemberdayaan menurut Kartasasmita (1996) dalam Mardikanto & Soebiato (2015:53) meng- artikannya sebagai suatu upaya membangun, me- motivasi, mendorong, membangkitkan dan men- ciptakan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Se- dangkan menurut Irwin (L.Hayar Satar, 1992) dalam Rachmawati & Muhtadi, (2020:151) meng- artikan pemberdayaan sebagai proses memberikan kesempatan dan menciptakan berbagai kontribusi khusus dalam bentuk wawasan, keterampilan- keterampilan, energi tertentu atau dalam bentuk memberikan perhatian kepada sesama Melalui Dinas Sosial Kabupaten Jombang, kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas mental dapat terwujud yakni dengan dibentuknya inovasi pela- yanan publik atau program pemberdayaan. Ber- dasarkan informasi dari portal resmi Pemerintah Kabupaten Jombang bahwa Kawasan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental Sejahtera Mandiri Kabupaten Jombang atau program Karepe Di- mesemi Bojo adalah inovasi pelayanan publik dari Dinas Sosial Kabupaten Jombang dalam mena- nggulangi dan mengurangi kemiskinan (Pemkab Jombang, 2019). Program ini mempunyai tujuan dalam meningkatkan peran serta penyandang disabilitas mental melalui aktifitas produktif serta keberfungsian sosial. Sasaran dari program ini adalah penyandang disabilitas mental yang me- ngalami diskriminasi (dipasung atau dikurung) dan tidak terpenuhi haknya baik dari segi fisik maupun psikisnya.
Program pemberdayaan Karepe Dimesemi Bojo untuk penyandang disabilitas mental ini di- laksanakan di Desa Bongkot, Kecamatan Petero- ngan, Kabupaten Jombang. Karepe Dimesemi Bojo ini pernah meraih prestasi sebagai finalis
terbaik dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur pada 2019. Karepe Dime- semi Bojo ini merupakan inovasi pelayanan publik perwujudan Kabupaten Jombang yang ramah ter- hadap penyandang disabilitas khususnya disabili- tas mental. Melalui terobosan ini Pemerintah Ka- bupaten Jombang berupaya mengembalikan hak penyandang disabilitas mental dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Berdasarkan data portal resmi Pemerintah Kabupaten Jombang, selain kegiatan di Posyandu Kesehatan Jiwa sebagai alternatif pengobatan rutin penyandang disabilitas mental pada setiap bulan, program Karepe Dimesemi Bojo mempunyai be- berapa bentuk kegiatan sebagai bentuk rehabilitasi sosial yang bertujuan mengembalikan keberfung- sian sosial penyandang disabilitas mental. Adapun kegiatannya adalah terapi aktivitas fisik (senam, volley, renang dan outbond), terapi aktivitas men- tal dan spiritual (pengajian dan hadroh), terapi aktivitas psikososial (menyanyi, bermain musik, rekreasi, dan jambore), serta memberikan pelati- han keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan minat masing-masing penyandang disabilitas men- tal, seperti perbengkelan sepeda motor, ternak ayam dan telur asin, menganyam rotan serta membuat tas dan keset (Pemkab Jombang, 2019).
Tujuan dari Program Karepe Dimesemi Bo- jo sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejah- teraan Sosial Pasal 3 yaitu, memulihkan fungsi so- sial dalam rangka mencapai kemandirian, me- ningkatkan kemampuan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial terhadap dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara me- lembaga dan berkelanjutan. Berdasarkan uraian di atas, penulis mengasumsikan bahwa program pem-berdayaan Kawasan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental Sejahtera Mandiri Kabupaten Jombang ( Karepe Dimesemi Bojo ) di Desa Bong- kot, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang berhasil memberikan pengaruh positif bagi pe- nyandang disabilitas mental, yang awalnya tidak berdaya atau tidak sejahtera menjadi berdaya dan sejahtera melalui akses keterampilan, kesehatan, aktivitas produktif, sehingga program ini men- dapatkan penghargaan inovasi pelayanan publik se-Jawa Timur. Menurut Hadiyanti (2018) keber- hasilan suatu program tidak terlepas dari strategi pemberdayaan yang digunakan sebagai langkah tepat dalam memberdayakan masyarakat..
METODE Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pe-
neliti berupaya mendeskripsikan dan menganalisis keberhasilan strategi pemberdayaan dalam prog- ram Karepe Dimesemi Bojo di Desa Bongkot, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang . Sehingga penelitian kualitatif diharapkan dapat menjawab rumusan masalah. Lokus penelitian ini dilaksanakan di Desa Bongkot, Kecamatan Pete- rongan, Kabupaten Jombang. Fokus dalam meng- analisis strategi pemberdayaan program Karepe Dimesemi Bojo di Desa Bongkot Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang berdasarkan teori strategi pemberdayaan menurut Suharto (2017:66) melalui 3 (tiga) aras yaitu : aras mikro, aras mezzo dan aras makro. Data hasil dari penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara dan doku- mentasi dengan penentuan informan mengguna- kan teknik purposive sampling dan teknik snow- ball sampling.
Peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang di- gunakan adalah model interaktif (interactif model of analysis) yang dikembangkan oleh Model Miles and Huberman (1984) dalam (Miles et al., (2014:) yang meliputi data collection, data condensation, data display, conclusions, drawing and verifying. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah standar kreadibilitas yang meliputi triangulasi data dan peningkatan penga- matan, transferability, dependability dan confir- mability.
HASIL DAN PEMBAHASAN Keberhasilan suatu program tidak terlepas dari strategi yang diterapkan dalam proses se- belum dan pelaksanaan program. Maka dari itu, diperlukan pengkajian untuk menggambarkan pro- ses pemberdayaan sehingga bisa diketahui prog- ram tersebut telah sesuai dengan strategi pem- berdayaan masyarakat atau sebaliknya. Menurut Robinson (2008) sebagaimana dikutip oleh (Yunus, 2016:5) bahwa strategi adalah kumpulan tindakan yang menghasilkan formulasi dan imple- mentasi rencana-rencana dalam mencapai sasaran suatu organisasi. Sedangkan pemberdayaan me- nurut Suharto (2017:58) mengacu pada upaya untuk memberikan kesempatan kepada seseorang atau kelompok masyarakat yang kurang mampu dan rentan agar memiliki kemampuan dan ke- kuatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. program “ Karepe Dimesemi Bojo ” yaitu kepanja- ngan dari Kawasan Rehabilitasi Sosial Penyan- dang Disabilitas Mental Sejahtera Mandiri Kabu- paten Jombang, adalah terobosan yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Jombang. Dinas So- sial Kabupaten Jombang dalam hal ini sebagai
leading sector penanganan masalah sosial yang berhubungan dengan rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas mental. Uraian penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah yang telah ditetapkan, sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi pemberdayaan program Karepe Dimesemi Bojo di Desa Bongkot Kabupaten Jombang. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) fokus dalam penelitian ini untuk mengetahui strategi pemberdayaan program Ka- repe Dimesemi Bojo pada penyandang disabiltas mental di Desa Bongkot Kabupaten Jombang. Fokus pada penelitian ini meliputi : 1) Aras mikro, yang meliputi bimbingan, konseling, crisis inter- vention , dan stress management ; 2) Aras mezzo, yang meliputi pelatihan ; dan 3) Aras makro, yang meliputi perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying , pengorganisasian masyarakat .
Aras Mikro Aras mikro merupakan strategi pemberda- yaan yang dilakukan terhadap klien secara individu maupun kelompok melalui bimbingan, konseling, stress management , crisis intervention. Hal tersebut mempunyai tujuan utama yakni mem- bimbing serta melatih klien atau masyarakat da- lam proses pelaksanaan program Karepe Dimesemi Bojo (Kawasan Rehabilitasi Penyan- dang Disabilitas Mental Sejahtera Mandiri Kabu- paten Jombang).
Bimbingan merupakan strategi pemberda- yaan dalam aras mikro yang dipandang sebagai proses kegiatan dengan memberikan perlakuan khusus terhadap masyarakat ataupun sekelompok orang untuk memberikan solusi ataupun pelatihan kepada mereka yang membutuhkan, layaknya penyandang disabilitas mental. Hal tersebut se- jalan dengan pendapat dari Sofyan S. Willis (2009) mendefinisikan bimbingan sebagai proses bantuan terhadap seseorang yang membutuhkannya. Upaya program Karepe Dimesemi Bojo dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Jombang melakukan ke- giatan bimbingan kepada 4 (empat) pihak di antaranya adalah bimbingan ke Kader Kesehatan Jiwa, keluarga penyandang disabilitas, penyan- dang disabilitas yang diberdayakan dan masya- rakat . Dinas Sosial Kabupaten Jombang dalam hal ini bekerja sama dengan pihak Dinas Kesehatan, Psikolog, Perawat Jiwa di Puskesmas Dukuhklopo, Tim Keamanan Desa, dan Pemerintah Desa serta Kader Kesehatan Jiwa sebagai relawan atau pen- damping penyandang disabilitas yang diberdaya- kan.
Adapun bimbingan yang diberikan kepada penyandang disabilitas mental sudah dilakukan secara rutin, baik itu bimbingan melalui kegiatan posyandu sebagai upaya mendukung mereka agar hidup mandiri dan juga bimbingan spiritual. Begitu juga bimbingan ke Kader Kesehatan Jiwa yang sudah dilaksanakan beberapa kali oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang, sehingga sudah cukup memberikan mereka pemahaman dan pengetahuan mengenai deteksi dini, cara penanganan disabilitas mental dan semacamnya. Namun, pelaksanaan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat be- lum sepenuhnya rutin dilakukan. Terhitung 70 persen keluarga dan masyarakat di Desa Bongkot yang sudah paham akan cara penanganan dan bersedia menerima keadaan penyandang disabi- litas mental, sedangkan sisanya masih diupa- yakan. Sehingga tidak menutup kemungkinan ma- sih terdapat keluarga atau masyarakat yang kurang mendukung dan bisa menghambat kesembuhan penyandang disabilitas mental.
Konseling atau penyuluhan merupakan stra- tegi pemberdayaan dalam aras mikro yang di- artikan sebagai proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi penyandang disabilitas mental. Hal tersebut sejalan dengan Murni & Astuti (2017:285) yang mengartikan konseling sebagai suatu proses hubungan antar seorang konselor dengan penerima manfaat dalam memberikan pemahaman, mengarahkan serta menentukan suatu pilihan positif ke arah orientasi baru. Program Karepe Dimesemi Bojo di Desa Bongkot ini telah rutin melaksanakan konseling pada penyandang disabilitas mental dengan mem- berikan mereka pertanyaan yang meliputi rutinitas di rumah, keadaan keluarga, rutinitas meminum obat serta pemberian motivasi untuk berubah dan berkembang ke arah yang positif setiap ada ke- giatan posyandu di Balai Desa Bongkot. Pem- berian konseling dilakukan tanpa menunggu pe- nyandang disabilitas mental mengalami gejala yang dianggap serius. Karena penyandang disabi- litas ini berbeda dengan orang normal yang bisa mengeluh dan menceritakan seluruh permasalahan di hidupnya. Sehingga dalam hal ini Perawat Jiwa dan Para Kader Kesehatan Jiwa bertugas mem- berikan konseling secara rutin untuk memastikan keadaan mereka.
Stress management atau manajemen stres yang dilakukan dalam strategi pemberdayaan program Karepe Dimesemi Bojo di Desa Bongkot ini diberikan untuk mengurangi tingkat stress pada penyandang disabilitas mental. Murni &
Astuti (2017:279) mengungkapkan bahwa penyan- dang disabilitas mental mempunyai masalah kompleks, seperti masalah kesehatan mental dan fisik, relasi sosial, pemberdayaan, dan mata pen- caharian. Di lain pihak mereka mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kesejahteraan. Manajemen stress pada program Karepe Dime- semi Bojo ke penyandang disabilitas mental di- lakukan guna mengurangi stress . Selain itu, dalam mengurangi stress pada penyandang disabilitas mental program Karepe Dimesemi Bojo meng- agendakan kegiatan rekreasi dan pemberian out- bond setiap 6 bulan sekali, mengadakan games kecil-kecilan, dan terapi rutin di Balai Desa Bo- ngkot. Crisis Intervention atau intervensi krisis merupakan strategi pemberdayaan dalam aras mikro yang diartikan sebagai pendekatan psiko- terapi khusus untuk segera menstabilkan mereka yang berada dalam krisis. Menurut Kalamika (2020:194) aktivitas pertolongan krisis ini diberi- kan dalam berbagai macam pelayanan. Pelayanan ini merupakan kegiatan memfasilitasi seseorang agar dapat menyelesaikan masalahnya. Adapun beberapa cara yang dilakukan oleh program Ka- repe Dimesemi Bojo dalam menangani penyan- dang disabilitas mental yang mengalami krisis di antaranya adalah dengan diberikan obat penenang atau disuntik. Apabila ada penyandang disabilitas mental ini mengalami krisis, maka akan diberikan pelayanan berupa home visit agar segera ada pe- nanganan dari perawat jiwa atau programmer jiwa sebagai seorang yang ahli dan paham dengan kejiwaan. Pada proses penanganan, perawat jiwa dibantu oleh Kader Kesehatan Jiwa serta tim keamanan desa yaitu BABINSA (Bintara Pembina Desa) dan BABINKAMTIBMAS.
Sesuai dengan hasil pembahasan penelitian terkait teori strategi pemberdayaan Suharto (2017: 66) yang menyebutkan bahwa aras mikro sebagai- mana yang menjadi salah satu strategi pember- dayaan program Karepe Dimesemi Bojo di Desa Bongkot, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jom- bang dilakukan dalam bentuk bimbingan, konse- ling, crisis intervention, dan stress management cukup berhasil dalam pemberdayaan. Hal tersebut terbukti melalui
Aras Mezzo Aras mezzo dalam penelitian ini melihat program Karepe Dimesemi Bojo melakukan pem- berdayaan terhadap sekelompok klien dengan pendidikan atau pelatihan (Suharto, 2017:66). Aras mezzo sebagai salah satu strategi pemberda- yaan program Karepe Dimesemi Bojo dikatakan
berhasil jika kemampuan daripada penyandang disabilitas mental yang diberdayakan mampu ber- kembang dalam hal pengetahuan, keterampilan serta mampu memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Lebih jelasnya, tujuan utama dari- pada pendidikan atau pelatihan terhadap penyan- dang disabilitas mental ini adalah memberikan bekal agar mereka bisa hidup mandiri serta se- jahtera secara ekonomi . Hal di atas sejalan dengan Mulyanah, Argenti, & Rizki (2021:131) yang menjelaskan bahwa kegiatan keterampilan seperti pelatihan sangat penting dan diperlukan penyandang disa- bilitas, karena dengan adanya pelatihan keteram- pilan mereka bisa melatih kemampuan dan ke- terampilan untuk melakukan sesuatu yang ber- manfaat bagi mereka sendiri dan orang lain. Program Karepe Dimesemi Bojo telah melaksana- kan pelatihan di antaranya adalah pelatihan mem- buat tas dari benang rajut, produksi telur asin, membuat keset, membuat tas dari gelas air mineral, dan membuat kripik tempe. Pelatihan pada penyandang disabilitas mental yang diberdayakan program Karepe Dimesemi Bojo di Desa Bongkot memberikan dampak positif di antaranya adalah hasil produk dari keterampilan disabilitas mental serta berkembangnya pengetahuan dan keteram- pilan penyandang disabilitas mental. Namun, pe- nyandang disabilitas mental yang mampu survive dalam kondisi ekonomi hanya ada 2 (dua) orang dari 176 klien yang diberdayakan, yakni Ibu Nar- sih dan Bapak Ainul Yaqin yang mampu membuat kerajinan keset dan tas dari benang rajut sampai bisa dipasarkan ke masyarakat luar. Hasil pen- jualan tas rajut dan keset tersebut bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membeli sepeda motor. Sesuai dengan hasil pembahasan penelitian terkait teori aras mezzo, dilakukan dalam bentuk pelatihan keterampilan satu bulan sekali dengan fasilitas yang kurang dan pemberian pelatihan yang masih tergolong sulit, sehingga kurang ber- hasil dalam pemberdayaan. Walaupun strategi pemberdayaan ini kurang berhasil, namun proses pelatihan secara keseluruhan sudah berjalan rutin sehingga memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas mental dalam hal pengetahuan dan ke- terampilan .
Aras Makro Aras makro dalam penelitian ini melihat program Karepe Dimesemi Bojo melakukan stra- tegi pemberdayaan dengan cara pemberdayaan, merumuskan pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat (Prihantoro, 2017). Aras makro se-
bagai salah satu strategi pemberdayaan program Karepe Dimesemi Bojo yang merupakan pende- katan strategi yang kompleks karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Jadi, strategi ini mengarah untuk menentukan strategi yang tepat untuk bertindak (Suharto, 2017). Aras makro sebagaimana strategi pemberdayaan ini meliputi perumusan kebijakan, perencanaan sosial, aksi sosial, kampanye, lob- bying, pengorganisasian masyarakat dan manaje- men konflik.
Perumusan kebijakan juga dapat diartikan dalam pengembangan kebijakan yang efektif dan diterima untuk mengatasi masalah yang telah ditempatkan dalam agenda kebijakan. Perumusan kebijakan ini merupakan tugas dari pemangku kepentingan dan stakeholder. Hal tersebut sesuai dengan penyataan Wadi (2017:202) bahwa ber- bagai peraturan dirumuskan oleh pimpinan atau badan eksekutif yang kemudian ditindaklanjuti oleh birokrasi dengan bekerja sama dengan mas- yarakat (stakeholder) . Perumusan kebijakan prog- ram Karepe Dimesemi Bojo menghasilkan 2 (dua) keputusan, yang meliputi Surat Keputusan Inovasi Pelayanan Publik Karepe Dimesemi Bojo dan Surat Keputusan Penetapan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator sebagai strategi pem- berdayaan yang digunakan untuk menyukseskan jalannya program ini melalui alokasi sumber daya manusia. Perencanaan sosial dalam penelitian ini me- lihat pada adanya perencanaan mulai dari penda- taan atau maping penyandang disabilitas mental Se-Kabupaten Jombang, pembuatan rencana program kerja atau kegiatan, anggaran dana, alokasi sumber daya manusia dari tim yang telah dibentuk agar tercapainya tujuan dari program pemberdayaan Karepe Dimesemi Bojo . Hal tersebut sejalan dengan Suharto (2017:72) bahwa perencanaan sosial pada hakekatnya merupakan usaha secara sadar, terorganisir dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan sosial Karepe Dime- semi Bojo sudah dilakukan secara matang sebe- lumnya. Hal tersebut dibuktikan ketika menjadi- kan Desa Bongkot sebagai pilar project atau per- contohan kawasan rehabilitasi penyandang disa- bilitas mental lainnya di Kabupaten Jombang. Ketika membuat pilar project itu Dinas Sosial Ka- bupaten Jombang menyiapkan perencanaan dana khusus Program Karepe Dimesemi Bojo yang akan diajukan ke APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) sebagai penunjang kegiatan-ke- giatan yang akan dilaksanakan. Adapun peren-
canaan sosial berupa pendataan atau maping pe- nyandang disabilitas mental yang dilakukan pada pilar project pertama terlebih dahulu. Hasil penda- taan Desa Bongkot Kabupaten Jombang meng- hasilkan 7 (tujuh) desa yang akan diberdayakan. Selain itu, perencanaan sosial dalam hal alokasi sumber daya manusia pada Program Ka- repe Dimesemi Bojo di Desa Bongkot terlaksana dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara penulis bahwa perencanaan pemba- gian tugas yang dilakukan dalam penerapan Prog- ram Karepe Dimesemi Bojo dilaksanakan secara terpadu lintas sektor. Satuan kerja yang terlibat adalah Dinas Sosial Kabupaten Jombang, pekerja social, Pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Peterongan, Dinas Kesehatan Kabu- paten Jombang, RSUD Jombang dan Puskesmas Dukuhklopo, Kecamatan Peterongan beserta mus- pika dan jajarannya, Pemerintah Desa Bongkot, PKK Desa Bongkot, Kader Kesehatan Jiwa, dan Ikatan Perawat Kesejahteraan Jiwa Jawa Timur yang sudah mempunyai tugas masing-masing.
Kampanye merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan pencapaian duku- ngan. Kampanye biasa juga dilakukan guna mem- pengaruhi, penghambatan, serta pembelokan pen- capaian. Hal tersebut sejalan dengan Firmansyah & Pranawukir (2019:14) yang mengungkapkan bahwa kampanye ialah sebuah tindakan yang di- kelola oleh kelompok atau organisasi yang tu- juannya untuk mempersuasi target sasaran agar bisa menerima memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu. Program Karepe Dimesemi Bojo telah melakukan kampanye yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat sekitar dan mendapatkan dukungan ini dilaksanakan de- ngan mempromosikan produk telur asin dan tas yang dibuat oleh penyandang disabilitas mental. Mengenalkan produk hasil buatan penyandang disabilitas mental dengan cara dipasarkan melalui door to door, ke teman dekat, kemudian ke dunia luar di pameran serta media sosial. Pelaksanaan kampanye melalui promosi produk hasil buatan penyandang disabilitas mental membuahkan hasil yang baik karena ada tanggapan positif dan feed- back dari masyarakat. Hal tersebut terbukti dari kesediaan masyarakat membeli produk telur asin maupun tas dari penyandang disabilitas mental serta mulai menerima keberadaan dan keadaan penyandang disabilitas mental khususnya masya- rakat di Desa Bongkot, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang.
Aksi sosial dalam penelitian ini menitik- beratkan pada upaya menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam mendukung Program Ka-
repe Dimesemi Bojo. Zulfiningrum (2021:95) me- nyatakan bahwa aksi sosial merupakan suatu usa- ha menuju perubahan atau mencegah terjadinya perubahan “terhadap praktek” atau situasi sosial yang terdapat di masyarakat. Aksi sosial dapat dilakukan melalui beragam cara seperti jalur pendidikan, propaganda, persuasi atau tekanan dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik dari proses perencanaan sosial. Aksi sosial pada Program Karepe Dimesemi Bojo di Desa Bongkot sudah terlaksana melalui kegiatan seperti Bantuan Sosial dan Kartu Jaminan Sosial kepada penyan- dang disabilitas mental yang diberdayakan. Selain itu adanya keikutsertaan penyandang disabilitas mental di kegiatan karnaval Kabupaten Jombang, sehingga hal tersebut membuat masyarakat tertarik dan mengerti bahwa penyandang disabilitas men- tal bisa survive serta mempunyai hak berpartisi- pasi dalam kegiatan bermasyarakat.
Lobbying dalam penelitian ini menitikbe- ratkan pada kerjasama ke instansi atau perusahaan untuk mendapatkan keuntungan berupa jasa agar bisa membantu pelaksanaan aktifitas pada prog- ram Karepe Dimesemi Bojo di Desa Bongkot Ka- bupaten Jombang agar tercapainya tujuan program tersebut. Hal tersebut sejalan dengan Nurwati, Antara & Made (2020:428) bahwa lobbying atau lobi merupakan pendekatan yang dilakukan oleh satu pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk memperoleh dukungan dari pihak lain yang dianggap memiliki pengaruh atau wewenang se- bagai upaya mencapai tujuan. Adapun lobbying yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang pada Program Karepe Dimesemi Bojo yakni melobi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang untuk meminta bantuan menjadi nara- sumber dalam kegiatan pelatihan membuat pupuk secara alami yang ditujukan kepada penyandang disabilitas mental yang diberdayakan di Desa Bongkot. Selain itu Dinas Sosial Kabupaten Jom- bang juga melobi Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang untuk menghadirkan orang yang profe- sional dalam membuat kerajinan tas dari benang rajut sebagai narasumber pada kegiatan pelatihan penyandang disabilitas mental di Desa Bongkot dan masih banyak lagi lobbying yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan lainnya. Pengorganisasian masyarakat dalam peneli- tian ini menitik beratkan pada pengembangan dan pembangunan kritis masyarakat yang bertujuan untuk membentuk tatanan masyarakat yang ber- perikemanusiaan. Menurut Afandi, Salahudin, Anshori & Susanto (2017:167) pengorganisasian masyarakat merupakan proses refleksi dari kesa- daran yang muncul melalui pengalaman langsung
dengan masyarakat. Melalui identifikasi masalah, siapa saja yang terlibat dalam lingkar masalah ter- sebut, sehingga mendorong kesadaran dan mem- berikan motivasi untuk melakukan sesuatu peru- bahan . Pengorganisasian masyarakat pada Program Karepe Dimesemi Bojo yakni dengan menggait organisasi masyarakat di Kabupaten Jombang agar bisa ikut andil dalam mendukung program dan disabilitas mental yang diberdayakan. Beberapa pengorganisasian masyarakat yang ikut andil da- lam menyukseskan Program Karepe Dimesemi Bojo ini di antaranya adalah Muslimat, Pemerintah Desa, PKK, Dharma Wanita, BKK, dan Kader Kesehatan Jiwa, yang tujuan utamanya adalah agar masyarakat sekitar terutama yang mengikuti organisasi masyarakat mengalami perubahan. Maksud dari perubahan tersebut adalah terwujud- nya kesadaran bahwa sangat penting untuk bersikap ramah terhadap penyandang disabilitas mental di Kabupaten Jombang, khususnya di Desa Bongkot agar terwujudnya Kota Jombang yang ramah disabilitas.
Manajemen konflik dalam penelitian ini dilihat dari proses Dinas Sosial Kabupaten Jom- bang dan jajaran stakeholder yang bertanggung jawab atas Program Karepe Dimesemi Bojo dalam mengelola konflik atau masalah dengan menyusun sejumlah strategi yang dilakukan sehingga men- dapatkan resolusi yang diinginkan. Wardana, dkk (2020:635) menyatakan bahwa manajemen kon- flik merupakan serangkaian aksi serta reaksi antara pelaku atau pihak luar dalam suatu konflik. Jadi manajemen konflik mengarah pada cara seseorang dalam menyelesaikan konflik yang terjadi pada dirinya maupun orang lain. Program Karepe Dimesemi Bojo telah melaksanakan mana- jemen konflik dengan sebaik mungkin. Hal ter- sebut dapat dilihat dari dari pelaksanaan musya- warah Dinas Sosial Kabupaten Jombang dengan stakeholder dan tim pelaksana untuk mengatasi masalah sehingga solusi bisa ditemukan serta membuat beberapa perencanaan kegiatan dengan menganalisis dampaknya. Dengan demikian dapat disimpulkan, aras makro yang dilakukan dalam bentuk perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat dan manajemen konflik secara matang dan terbukti nyata memberikan dampak baik pada pelaksanaan program maupun penerima manfaat, sehingga berhasil dalam pemberdayaan.
KESIMPULAN Strategi pemberdayaan program Karepe Di- mesemi Bojo pada penyandang disabilitas mental
di Desa Bongkot, Kecamatan Peterongan, Kabu- paten Jombang yang diukur dengan 3 (tiga) aras pemberdayaan cukup berhasil dalam pemberda- yaan. Beberapa fokus penelitian telah tercapai dengan baik dan telah sesuai dengan teori strategi pemberdayaan menurut Suharto (2017:66). Hal tersebut dibuktikan dengan strategi pemberdayaan pada aras mikro cukup berhasil, ditandai dengan adanya bimbingan, konseling, crisis intervention (intervensi krisis), dan stress management (mana- jemen stress) yang hampir keseluruhan rutin di- lakukan. Walaupun ada beberapa kendala yakni dalam proses pelaksanaan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat yang terhitung 70 yang sudah paham dalam hal penanganan dan bersedia menerima keadaan penyandang disabilitas mental di sekitarnya sedangkan sisanya masih diupayakan. Sehingga tidak menutup kemungkinan ada ke- luarga atau masyarakat yang bisa menghambat kesembuhan penyandang disabilitas mental karena kurangnya dukungan mereka.
Strategi pemberdayaan pada aras mezzo ku- rang berhasil, ditandai dengan sedikitnya jumlah penyandang disabilitas mental yang berdaya se- cara ekonomi dan kurangnya kepahaman mereka terkait pelatihan yang diberikan Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Hal ini disebabkan karena pelatihan keterampilan yang diberikan masih ter- golong sulit dan kurangnya fasilitas bahan ke- terampilan yang diberikan kepada penyandang disabilitas mental sebagai media belajar mereka di rumah agar lebih memahami dan terbiasa mem- buat keterampilan. Strategi pemberdayaan pada aras makro sudah berhasil, ditandai dengan ada- nya perumusan kebijakan program Karepe Dimesemi Bojo yang sudah terlaksana dengan bukti terbitnya Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang berupa SK Inovasi Pelayanan Publik Karepe Dimesemi Bojo dan SK Penetapan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator, matangnya perencanaan sosial, pelak- sanaan kampanye guna mempengaruhi dan men- dapatkan dukungan masyarakat Kabupaten Jom- bang, aksi sosial yang dilakukan untuk memper- lihatkan ke masyarakat luar bahwa disabilitas mental juga bisa survive , pelaksanaan lobbying yang sudah baik sehingga terjalinnya kerjasama antar instansi dalam mendukung program ini, pengorganisasian masyarakat yang telah dilak- sanakan agar terciptanya kesadaran masyarakat akan ramah terhadap disabilitas mental, dan ma- najemen konflik sudah dipraktikkan sehingga mampu mengatasi masalah yang ada dalam prog- ram Karepe Dimesemi Bojo. terbukti nyata mem- berikan dampak baik pada pelaksanaan program
maupun penerima manfaat, sehingga berhasil da- lam pemberdayaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat Islam, (2017). Firmansyah, F., & Pranawukir, I. (2019). Petanda : Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora Implementasi Kampanye DPAPMK Pada Program Kampung Keluarga Berencana di Kota Depok. Jurnal Ilmiu Komunikasi Dan Humaniro , 04 (01), 12–23. Hadiyanti, P. (2018). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keterampilan Produktif di PKBM Rawasari Jakarta Timur. Perspektif Ilmu Pendidikan , 17 (April).
Hayati, S., & Surya, M. A. (2018). Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Binjai. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat , 6 (2), 16. https://doi.org/10.37064/jpm.v6i2.6893 Ismandary, F. (2019). Situasi Disabilitas . Pusat Data dan Informasi. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahhteraan Sosial, 1 (2016). Jombang, P. (2019). Finalis Terbaik KOVABLIK Jatim 2019 “KAREPE DIMESEMI BOJO.” Portal Resmi Kabupaten Jombang.
Kalamika, A. M. (2020). Model Intervensi
Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi Problematika Perkuliahan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam , 17 (2), 178– 198.
https://doi.org/10.14421/hisbah.2020.172-03 Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik . ALFABETA, CV. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis . SAGE
Publications. Mulyanah, Argenti, G., & Rizki, M. F. (2021). Efektivitas Program Pemberdayaan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosiall Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Journal of Government and Political Studies , 4 (1).
Murni, R., & Astuti, M. (2017). Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental Melalui Unit Informasi dan Layanan Sosial Rumah Kita. Sosio Informa , 1 (03), 278–292. Nurwati, Antara, M., & Jokolelono, E. (2020). Eksistensi Pemberdayaan Peternak Penerima
Bantuan di Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu. Katalogis , 8 (4), 423–435.
Organization, W. H. (2011). World Report On Disability. In World Health Organization . Malta. www.who.int/about/licensing/
copyright_form/en/index.html Prihantoro, S. (2017). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin dalam Meningkatkan Pendapatan (Studi Empiris di Kelurahan Bandung Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo). Journal Of Non Formal Education and Community Empowerment , 2 (2), 15–21.
Putra, D. A., Rusmanja, R., Rusydany, M. H., & Wibawani, S. (2020). Evaluasi Program Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda Menuju Sustainable Development Goals di Kota Surabaya. Jurnal Syntax Transformation , 1 (3), 7–13. Rachmawati, S., & Muhtadi. (2020). Strategi
Pemberdayaan Soft Skills Penyandang Disabilitas di Deaf Cafe and Car Wash Cinere Depok Jawa Barat. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat , 8 (2), 148–167. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . ALFABETA, CV. Suharto, E. (2017). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis
Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial . PT Refika Aditama.
Tukiman, Lestari, T. P., Rahayu, E. P., & Laili, R. A. N. (2021). Pemberdayaan Disabilitas Mental Melalui Program Karepe Dimesemi Bojo di Kabupaten Jombang. Jurnal Syntax Transformation , 2 (5). Wadi, H. (2017). Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. Jurnal Review Politik , 06 (02), 195–224. Wardana, D. J., Fauziyah, N., Rahim, A. R., & Sukaris. (2020). Manajemen Konflik dengan Self-Awareness. Journal of Community Service , 2 (4), 632–639. Widyastutik, C., & Pribadi, F. (2019). Makna Stigma Sosial Bagi Disabilitas di Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara , 1 (1), 105–112. Yunus, E. (2016). Manajamen Strategis. In Manajemen Strategis . ANDI. Zulfiningrum, R. (2021). Aksi Sosial Pengembangan Desa Wisata Di Kabupaten Brebes Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. … : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia , 01 (01), 89–106. https:// journal.ikopin.ac.id/ index.php/ humantech /article/download/859/468