## PENGARUH KOMPETENSI, PENGETAHUAN TENTANG ANGGARAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA PENGALAMAN TERHADAP KINERJA PENGAWASAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) BENER MERIAH, ACEH
Muktar 1 , Ridwan Ibrahim 2 , Sukriy Abdullah 2
1 Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Unsyiah Banda Aceh, dan BPBD Kab. Bener Meriah
2 Magister Akuntansi Program Pascasarjana Unsyiah Banda Aceh Korespondensi Penulis : muktar_gayo@yahoo.com

## Abstract
This study aims to examine the influence of competence, knowledge of the budget, education and  training  as  well  as  experience  on  the  performance  of  the  the  representative  council (DPRK) in the supervision of regional finance at the Bener Meriah Regency, Aceh, Indonesia. The data of this study were collected by distributing the questionnaires to the all members of the DPRK at the Bener Meriah Regency. The study found that; 1) the competence, knowledge of  the  budget,  education  and  training  as  well  as  experience  influenced  performance  of  the DPRK  in  supervision  of  the  local  finance  of  the  Bener  Meriah  Regency;  2)  the  competence affected the performance of DPRD in supervision of local finance of Bener Meriah Regency, 3) Knowledge of the budget affected (DPRK) in the financial supervision of the Bener Meriah Regency; 4) the education and training affected theDPRK performance in supervision of local finance of the Bener Meriah Regency; and 5) the experience affected the DPRK performance in supervision of local finance of the Bener Meriah Regency.
Keywords:  Competence,  knowledge  of  the  budget,  education  and  training,  experience,  the representative council (DPRK) performance.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi, pengetahuan tentang anggaran, pendidikan  dan  pelatihan  serta  pengalaman  di  DPRD  terhadap  kinerja  DPRD  dalam pengawasan  keuangan daerah Kabupeten  Bener  Meriah.  Penelitian ini  merupakan  penelitian pengujian  hipotesis  dengan  sumber  data  yang  dikumpulkan  dengan  kuesioner  dan  dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota  DPRD  di  Kabupaten  Bener  Meriah  dengan  responden  berjumlah  25  orang.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa;  (1)  Kompetensi,  pengetahuan  tentang  anggaran,  pendidikan dan pelatihan serta pengalaman di DPRD berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja DPRD  dalam  pengawasan  keuangan  daerah  Kabupaten  Bener  Meriah,  (2)  Kompetensi berpengaruh  terhadap  kinerja  DPRD  dalam  pengawasan  keuangan  daerah  Kabupaten  Bener Meriah,  (3)  Pengetahuan  tentang  anggaran  berpengaruh  terhadap  kinerja  DPRD  dalam pengawasan  keuangan  daerah  Kabupaten  Bener  Meriah,  (4)  Pendidikan  dan  pelatihan berpengaruh  terhadap  kinerja  DPRD  dalam  pengawasan  keuangan  daerah  Kabupaten  Bener Meriah,  dan  (5)  Pengalaman  di  DPRD  berpengaruh  terhadap  kinerja  DPRD  dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Bener Meriah.
Kata  kunci :  kompetensi,  pengetahuan  tentang  anggaran,  pendidikan  dan  pelatihan, pengalaman, kinerja DPRD

## PENDAHULUAN
Sejak dikeluarkannya peraturan tentang otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah  dan  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah, maka  kekuasaan  atau  tanggung  jawab  yang  dibebankan  kepada  pemerintah  daerah untuk  mengelola  daerahnya  secara  maksimal  menjadi  lebih  besar.  Salah  satu  aspek penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah keuangan dan anggaran daerah (APBD). Oleh karena itu, diperlukan peranan anggota DPRD  (Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah)  yang  sangat  besar  untuk  mengontrol kebijakan  keuangan  (APBD)  yang  ekonomis,  efisien,  efektif,  transparan  dan akuntabel.
Tujuan  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  anggota  DPRD  terhadap  kinerja eksekutif  di  daerah  Kabupaten/Kota  dalam  rangka  menjalankan  desentralisasi pembangunan ekonomi daerah agar tumbuh dan berkembang lebih baik serta otonom. Desentralisasi  menumbuhkan  semangat  daerah  untuk  membangun  dan  mengurangi beban Pemerintah Pusat, meningkatkan partisipasi serta dukungan masyarakat dalam pembangunan.  Kota  Bener  Meriah  merupakan  salah  satu  daerah  otonom  yang dipimpin oleh seorang Bupati. Dari ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  (UUPD)  tersebut  ditetapkan  bahwa  Kepala  Daerah berkewajiban  untuk  memberikan  laporan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah kepada  Pemerintah  Menteri  melalui  gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat  yang dilakukan satu kali dalam satu tahun (vide: Pasal 69 ayat 1 UUPD), dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD (vide: Pasal 71 ayat 2 UUPD), serta  menginformasikan  laporan,  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  kepada masyarakat (vide: Pasal 72 UUPD).
Namun,  pada  kenyataannya  tuntutan  tersebut  juga  harus  dihadapkan  pada kondisi  faktual  bahwa  sebagian  besar  anggota  DPRD  terkesan  pragmatis  dan cendrung  lebih  mengikuti  kepentingan  partai  daripada  berorientasi  kepada  rakyat. Dibarengi juga dengan periode ini anggota dewan mulai didominasi oleh wajah baru, yang dipilih dan diangkat  dari partai-partai  pemenang pemilu  yang mempunyai  latar belakang  pendidikan  dan  pekerjaan  yang  berbeda-beda  sebelum  menjadi  anggota DPRD.  Sehingga  ketika  mereka  dipilih  menjadi  anggota  dewan,  keterbatasan pengetahuan  dan  utamanya  pengalaman  tentunya  akan  menjadi  kendala  dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang baik.
Sebagai wakil rakyat, kompetensi yang dimilikinya dalam menyusun anggaran serta deteksi terhadap pemborosan dan kebocoran anggaran merupakan sesuatu  yang dibutuhkan  anggota  dewan  dalam  melakukan  pengawasan  APBD.  Tidak  hanya memiliki  kompetensi  yang  bagus,  seorang  anggota  DPRD  juga  harus  memiliki pengetahuan  tentang  anggaran,  memiliki  dasar  pendidikan  dan  pelatihan  yang mendukung  anggota  dewan  dalam  pelaksanaan  pengawasan  anggaran  serta pengalaman  di  DPRD  yang  besar  kemungkinan  membuat  setiap  anggota  DPRD menjadi  lebih  mengerti  bagaimana  kinerja  pengawasan  anggaran  tersebut dilaksanakan.  Pramono  (2002)  dalam  hasil  penelitiannya  menyimpulkan  bahwa  ada dua  faktor  yang  akan  mempengaruhi  pengawasan  yang  dilakukan  dewan,  pertama faktor internal, yang terdiri dari pengetahuan dewan tentang anggaran, latar belakang politik,  keahlian,  dan  pengalaman,  dan  faktor  kedua  adalah  faktor  eksternal,  yaitu akuntabilitas, transparansi.
Pengetahuan dewan tentang anggaran merupakan pengetahuan dewan terhadap mekanisme  penyusunan  anggaran  mulai  dari  tahap  perencanaan  sampai  pada  tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundang-undangan yang  mengatur  pengelolaan  keuangan  derah  (APBD)  (Dewi  dan  Kawedar,  2011). Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Winarna  dan  Murni  (2007)  menunjukkan  bahwa pengetahuan  dewan  tentang  anggaran  berpengaruh  signifikan  terhadap  pengawasan keuangan  daerah.  Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nasirwan  (2009) menunjukkan  hasil  bahwa  pengetahuan  dewan  tentang  anggaran  tidak  berpengaruh terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah.
Pendidikan dan pelatihan merupakan variabel individu yang merupakan latar belakang  individu  yang  melekat  pada  setiap  individu  yang  disebut  juga personal background .  Pendidikan  dan  pelatihan berkaitan  erat  dengan  kualitas  sumber  daya setiap  individu.  Sumber  daya  manusia  merupakan  faktor  penting  dalam penyelenggaraan suatu organisasi/lembaga. Oleh karena itu, harus dipastikan sumber daya  manusia  ini  harus  dikelola  sebaik  mungkin  dan  akan  mampu  memberikan kontribusi  secara  optimal  dalam  upaya  pencapaian  tujuan  organisasi  (Winarna  dan Murni, 2007).
Political background merupakan latar belakang individu dalam tentang semua hal yang berhubungan dengan dunia politik. Political background dalam penelitian ini meliputi  pengalaman  di  DPRD  dan  jabatan  di  parpol.  Setiap  anggota  dewan diwajibkan  menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh
komisi  masing  masing,  sehingga  dengan  latar  belakang  politik  setiap  individu  yang berbeda tersebut, menyebabkan terjadinya perbedaan. Oleh karena itu, setiap anggota DPRD  harus  mempunyai  latar  belakang  politik  yang  baik  dalam  menjalankan  tugas dan  wewenangnya  masing-masing.  Menurut  studi  yang  dilakukan  oleh  Winarna  dan Murni  (2007),  variabel political  background secara  umum  tidak  berpengaruh  secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.
Kinerja  dewan  dalam  menjalankan  fungsi  legislasinya  selalu  menjadi perhatian  khusus  masyarakat  karena  dipercayakannya  amanah  pada  anggota  dewan untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi, kepercayaan tersebut sekarang ini cenderung berkurang bahkan banyak  yang tidak mempercayai  kinerja  dewan, hal ini disebabkan karena kinerja dewan yang kurang kompeten, kurangnya pengetahuan tentang  anggaran,  tidak  optimalnya  pendidikan  dan  pelatihan,  serta  pengalaman anggota dewan yang masih kurang dari para anggota dewan.
Anggota DPRK Kabupaten Bener Meriah juga tidak luput dari fenomena yang telah  dijelaskan  di  atas.  Hal  ini  terlihat  dari  banyaknya  anggota  DPRK  Kabupaten Bener  Meriah  yang  latar  pendidikannya  yang  berbeda-beda  yang  sedikit  banyaknya menghambat  tugas  DPRK  dalam  pengawasan  keuangan  daerah.  Periode  menjadi angggota  Dewan  yang  berbeda  juga  menyebabkan  pengetahuan  dan  pengalaman anggota  dewan  juga  berbeda  yang  membuat  kinerja  pengawasan  anggota  Dewan terkendala.  Namun,  data  diperoleh  dari  Wakil  Ketua  DPRK  Bener  Meriah Darwinsyah, SE mengatakan bahwa selama periode 2014 dan 2015 penetapan APBD selalu  tepat  waktu,  dan  DPRK  berusaha  menjalankan  pengawasan  keuangan  daerah sesuai  Permendagri  No.13  Tahun  2006  tentang  pengelolaan  keuangan  daerah  yang terdiri dari 336 pasal.
Berdasarkan  fenomena  yang  terjadi  pada  anggota  DPRK  Kabupaten  Bener Meriah dan penelitian-penelitian  yang telah diungkapkan di  atas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kontinuitas dan konsistensi dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya.  Penelitian  ini  merujuk  pada penelitian  yang  dilakukan  Rasidi  (2013),  dimana  terdapat  persamaan  variabel kompetensi,  pengetahuan  dan  kinerja  DPRD  Dalam  Pengawasan  Keuangan  Daerah. Perbedaan  dengan  penelitian  sebelumnya,  terdapat  penambahan  variabel  pada penelitian  ini  yaitu  pendidikan  dan  pelatihan  serta  pengalaman  di  DPRD  dan  lokasi penelitian.  Alasan  pemilihan  lokasi  penelitian  di  DPRK  Kabupaten  Bener  Meriah dikarenakan Kabupaten Bener Meriah daerah salah satu daerah kabupaten pemekaran,
sehingga peneliti ingin  melihat kinerja  anggota  Dewan dalam pengawasan keuangan daerah  di  Kabupaten  Bener  Meriah.  Maka  peneliti  tertarik  untuk  mengadakan penelitian  dengan  judul  “Pengaruh  Kompetensi,  Pengetahuan  Tentang  Anggaran, Pendidikan dan Pelatihan serta Pengalaman di DPRK terhadap Kinerja DPRK Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Bener Meriah”.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  kompetensi,  pengetahuan tentang anggaran, pendidikan dan pelatihan, serta pengalaman di DPRK berpengaruh terhadap  kinerja  DPRK  dalam  pengawasan  keuangan  daerah  Kabupaten  Bener Meriah.
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  bermanfaat  bagi  bagi  pemerintah,  hasil penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  informasi  kepada  pemerintah  mengenai bagaimana  peran  DPRK  dalam  melakukan  tugas  pengawasan  keuangan  daerah  dan dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menilai kinerja DPRK. Bagi DPRK sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRK yaitu pengawasan, khususnya dalam  pengawasan  keuangan  daerah  dalam  rangka  mewujudkan good  governance. Bagi  partai  politik,  dapat  dijadikan  sebagai  masukan  dan  sebagai  tolok  ukur    dalam merekrut  anggota  dewan  dari  masing-masing  partai  politik  serta  untuk mengembangkan kader partai politik.
Sistematika  penulisan  pelitian  ini  selanjutnya  adalah:  1)  studi  literatur,  2) metode penelitian sesuai dengan hipotesis. 3) membahas hasil temuan penelitian, dan 4)  menyimpulkan  hasil  penelitian  dan  memberikan  rekomendasi  pada  penelitian selanjutnya.

## TINJAUAN TEORETIS

## Kinerja DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah/APBD
Dalam  memahami  kinerja  DPRD  dapat  menggunakan  peran  dan  statusnya yang  diimplementasikan  kedalam  tugas  dan  fungsinya.  Mengenai  tugas  dan  fungsi DPRD  bahwa  "Tugas  utama  badan  Legislatif  adalah  dibidang  perundang-undangan, menentukan policy (kebijakan) dan membuat  undang-undang, termasuk mengadakan amandemen  terhadap  perundang-undangan  yang  diajukan  oleh  Pemerintah  dan  hak budget  serta  mengontrol  badan-badan  eksekutif  agar  semua  tindakannya  sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditentukan. Menurut PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  kinerja  adalah  keluaran/hasil  dari  kegiatan/program
yang  akan  atau  telah  dicapai  sehubungan  dengan  penggunaan  anggaran  dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
Kinerja  DPRD  dalam  pengawasan  pelaksanaan  anggaran  Pemerintah  Daerah harus  benar-benar  optimal,  hal  ini  untuk  memantau  apakah  pelaksanaan  anggaran tersebut  telah  berjalan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  ditetapkan,  serta  berjalan efisien,  efektif  dan  ekonomis.  Proses  pengawasan  di  sini  diartikan  sebagai  proses kegiatan yang ditujukan untuk menjarnin agar pelaksanaan Pemerintah daerah sesuai dengan  perencanaan  dan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  (Keppres  No. 74 Tahun 2001).
Tuntutan  kinerja  anggota  DPRD  adalah  pada  pelaksanaan  pembangunan daerah  sebagaimana  disebutkan  di  muka  bahwa  lahirnya  UU  No.  32  Tahun  2004 merupakan respon dari ketidakadilan yang selama ini dirasakan oleh daerah. Melalui UU  baru  ini  diharapkan  daerah  lebih  berdaya  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah tangganya sendiri namun tetap dalam koridor peraturan yang berlaku.

## Kompetensi
Menurut Amstrong dan Baron (dalam Abdullah, 2014:51), kompetensi adalah dimensi  perilaku  yang  ada  di  belakang  kinerja  kompeten  yang  menunjukkan bagaimana  orang  berperilaku  ketika  mereka  menjalankan  perannnya  dengan  baik. Evelyn Orr, et  al.  (2010:2) mendefinisikan kompetensi  sebagai  berikut competencies as the skills, behaviors, or qualities that contribute to success . Tergantung kebutuhan- kebutuhan  untuk  sukses  tersebut,  set  kompetensi-kompetensi  yang  berbeda membentuk success profile yang berbeda pula.
Kompetensi  adalah  karakteristik  dasar  manusia  yang  dari  pengalaman  nyata (nampak  dari  perilaku)  ditemukan  mempengaruhi,  atau  dapat  dipergunakan  untuk memperkirakan  (tingkat)  performansi  di  tempat  kerja  atau  kemampuan  mengatasi persoalaan pada suatu situasi tertentu.” (Spencer & Spencer 1993:9).

## Pengetahuan Tentang Anggaran
Pengetahuan  anggota  DPRD  tentang  anggaran  berkaitan  erat  dengan  fungsi penganggaran  dan  fungsi  pengawasan  yang  dimiliki  oleh  anggota  dewan.  Fungsi penganggaran menempatkan anggota DPRD untuk selalu ikut dalam proses anggaran bersama-sama dengan eksekutif. Fungsi pengawasan DPRD memberikan kewenangan dalam pengawasan kinerja eksekutif dalam pelaksanaan APBD.
Dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsi  sebagai  anggota  dewan  selaku perwakilan masyarakat di parlemen, kapasitas dan kemampuan anggota dewan sangat diperlukan  untuk  menghasilkan  sebuah  kebijakan  yang  berkualitas.  Kebijakan  yang dihasilkan  oleh  anggota  dewan  sangat  dipengaruhi  berdasarkan  pengetahuan  dasar yang dimliki dalam menghasilkan kebijakan  yang dikeluarkan dan tentunya keahlian mereka  dalam  politik  yang  mewakili  kostituen  dan  kepentingan  kelompok  dan partainya.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  105  Tahun  2000  yang  berubah menjadi  PP  Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  dan  Pertanggungjawaban menjelaskan  bahwa  pengawasan  atas  anggaran  dilakukan  oleh  dewan,  dewan berwenang memerintahkan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran. Berdasarkan uraian tersebut bagi dewan merupakan suatu keharusan memiliki kualitas sumberdaya manusia  yang  dapat  diandalkan  dengan  mengingat  begitu  penting  peranannya  dalam menjalankan kedudukan dan fungsi sebagai dewan melalui jenjang pendidikan formal dan non formal.

## Pendidikan dan Pelatihan
Pendidikan dan pelatihan sebagai upaya dalam mengembangkan sumber daya manusia  terutama  untuk  mengembangkan  kemampuan  intelektual  dan  kepribadian manusia.  Oleh  karena  itu,  untuk  memperoleh  hasil  yang  maksimal  dalam pengembangan  pegawai  diperlukan  program  pendidikan  dan  pelatihan  yang  sesuai dengan  analisa  jabatan  agar  pegawai  mengetahui  tujuan  pendidikan  dan  pelatihan yang dijalankannya
Kemudian  Pendidikan  dan  pelatihan  menurut  Ranupandjojo  dan  Husnan (1997:77), adalah: Pendidikan ialah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum  seseorang  termasuk  didalamnya  peningkatan  penguasaan  teori  dan keterampilan  memutuskan  terhadap  persoalan-persoalan  yang  menyangkut  kegiatan mencapai  tujuan,  sedangkan  latihan  membantu  pegawai  dalam  memahami  suatu pengetahuan praktis dan penerapannya, guna meningkatkan keterampilan, kecakapan, dan sikap yang diperlukan oleh organisasi dalam usaha mencapai tujuannya.
Menurut Sumarsono  (2009:92-93) pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan SDM. Pendidikan dan latihannya tidak hanya menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan keterampilan bekerja, dengan demikian meningkatkan produktivitas kerja.

## Pengalaman di DPRD
Faktor  kemampuan  seseorang  tidak  cukup  hanya  dilihat  dari  segi  pendidikan dan  pelatihan  saja,  namun  bisa  juga  dilihat  dari  segi  pengalaman  atau  pengalaman kerja  seseorang  selama  bekerja  pada  oraganisasi/lembaga  tertentu,  (Syamsudin, 2003:33).  Pengalaman  merupakan  salah  satu  faktor  yang  ikut  mempengaruhi  kinerja seseorang  didalam  melaksanakan  tugas  guna  pencapaian  tujuan  organisasinya. Dengan dibekali banyak pengalaman maka kemungkinan untuk mewujudkan prestasi atau  kinerja  yang  baik  cukup  meyakinkan,  dan  sebaliknya  bila  tidak  cukup berpengalaman  didalam  melaksanakan  tugasnya  seseorang  akan  besar  kemungkinan mengalami kegagalan.
Pengalaman  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (2002:26)  merupakan sesuatu  yang  pernah  dialami,  dijalani,  dirasai,  ditanggung,  dan  sebagainya.  Loehoer (2002) dalam Setyorini (2011) menyatakan bahwa pengalaman merupakan gabungan dari  semua  yang  diperoleh  melalui  interaksi  yang  dilakukan  secara  berulang-ulang dengan  sesama  benda  alam,  keadaan,  gagasan,  dan  penginderaan.  Menurut Herliansyah (2006) menyatakan bahwa pengalaman kerja adalah rentang waktu yang yang  telah  digunakan  atas  suatu  pekerjaan  atau  tugas  yang  dilakukan.  Menurut Fransiska  (2013),  pengalaman  merupakan  suatu  proses  pembelajaran  dan perkembangan  potensi  bertingkah  laku  dilihat  dari  pendidikan  formal  maupun pendidikan non formal.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Unit analisis dalam penelitian ini  adalah  organisasional  dengan  populasi  seluruh  Anggota  DPRD  Kabupaten  Bener Meriah  dengan  jumlah  25  responden.  Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  data  primer.  Teknik  pengumpulan  data  primer  dilakukan  dengan menggunakan kuesioner yang diserahkan langsung pada responden.

## Populasi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  populasi  sebagai  objek/subjek  penelitian dikarenakan  populasi  merupakan  wilayah  generalisasi  yang  meliputi  seluruh karakteristik/sifat  yang  dimiliki  oleh  subjek/objek  itu  (Sugiyono,  2014:119).  Selain
itu, jumlah populasi dalam penelitian ini relatif tidak banyak, sehingga dimungkinkan untuk meneliti semua elemen populasi.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  anggota DPRK  Kabupaten  Bener  Meriah  dan  respondennya  adalah  seluruh  anggota  DPRK Kabupaten  Bener  Meriah  yang  berjumlah  25  orang.  Dikarenakan  seluruh  populasi dalam  penelitian  ini  dijadikan  sampel,  maka  penelitian  ini  menggunakan  metode sensus.

## Operasionalisasi Variabel

## 1. Variabel Dependen (Y)
Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah  kinerja  anggota  DPRK  dalam pengawasan  keuangan  daerah.  Indikator  variabel  kinerja  DPRK  terdiri  dari: keterlibatan  dalam  penyusunan  dan  kebijakan  umum  APBD,  keterlibatan  dalam pengesahan  APBD,  pemantauan  pelaksanaan,  APBD  dan  pengevaluasian  laporan pertanggungjawaban APBD.

## 2. Variabel Independen
Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
a. Kompetensi  (X 1 ).  Indikator  variabel  kompetensi  dalam  penelitian  ini adalah: pengetahuan tentang undang-undang, pengetahuan tentang APBD, Keterampilan di bidang penyusunan dan penggunaan APBD, pengetahuan tentang  teknologi  informasi,  dan  pengetahuan  tentang  sistem  pelaporan APBD oleh Pemerintah Kabupaten.
b. Pengetahuan Anggota DPRK tentang Anggaran (X 2 ). Indikator variabel ini yaitu:  pengetahuan  tentang  penyusunan  APBD,  pengetahuan  tentang pengesahan  APBD,  pengetahuan  tentang  pelaksanaan,  APBD  dan pengetahuan tentang pertanggungjawaban APBD.
c. Pendidikan  dan  Pelatihan  (X 3 ).  Indikator  variabel  ini  yaitu:  jenjang pendidikan, sertifikasi, pendidikan dan pelatihan yang diikuti.
d. Pengalaman  di  DPRK  (X 4 ).  Indikator  variabel  ini  yaitu:  masa  kerja anggota  Dewan,  pengalaman  anggota  Dewan,  dan  pengalaman  dalam tugas dan kasus.
Sebelum  dilakukan  pengujian  regresi  linier  berganda,  dilakukan  terlebih dahulu  uji  statistik  deskriptif,  pengujian  validitas  dan  reliabilitas.  Statistik  deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian ini. Alat analisis
yang  digunakan  adalah  rata-rata (mean) ,  standar  deviasi,  maksimum  dan  minimum. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuisioner sedangkan uji reabilitas  ini  dilakukan  untuk  menguji  konsistensi  data  dalam  jangka  waktu  tertentu, yaitu  untuk  mengetahui  sejauh  mana  pengukuran  yang  digunakan  dapat dipercaya/diandalkan.
Untuk  menganalisis  data,  penelitian  ini  menggunakan  model  analisis  regresi linier berganda sebagai berikut:
Y = α + β 1 X 1 +  β 2 X 2 + β 3 X 3 + β 4 X 4 + ɛ
Dimana Y adalah variabel kinerja DPRK dalam pengawasan keuangan daerah, X 1 adalah variabel kompetensi, X 2 adalah variabel pengetahuan tentang anggaran, X 3 adalah  variabel  pendidikan  dan  pelatihan,  X 4 adalah  variabel  Pengalaman  di  DPRK dan έ adalah error term .

## HASIL PEMBAHASAN

## Pengujian Validitas
Berdasarkan  has i l  pengujian  validitas  data  menunjukkan  bahwa  koefisien korelasi  yang  diperoleh  oleh  masing-masing  variabel  kinerja  DPRD  dalam pengawasan, kompetensi, pendidikan dan pelatihan, dan pengalaman di DPRD semua berada  di  atas  nilai  kritis  korelasi pr o duct    moment (koefisien  korelasi≥0,30)  ini terlihat hasil koefisien korelasi berkisar antara 0,301-0,911 sehingga kues i oner  yang digunakan  dinyatakan  valid . Untuk  variabel  pengetahuan  tentang  anggaran  terdapat pernyataan  yang tidak valid  yaitu pernyataan ketujuh  dengan nilai  koefisien korelasi sebesar 0,292, sehinggga harus dikeluarkan dari pengujian selanjutnya.

## Pengujian Reliabilitas
Hasil  pengujian  reliabilitas  menunjukkan nilai Cronbach's  Alpha untuk masing-masing  variabel  berada  di  atas  0,6,  ini  terlihat  nilai Cronbach's  Alpha berkisar  antara  0,668-0,878  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  kuesioner  yang dijadikan    sebagai  alat  ukur    dalam  penelitian  ini  layak  untuk  digunakan  dalam pengujian lanjutan.

## Pengujian Hipotesis
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  yang  telah  dilakukan,  diperoleh  hasil sebagai berikut:
Variabel Koefisien Regresi (β) Constanta 0,550 Kompetensi 0,167 Pengetahuan Tentang Anggaran 0,323 Pendidikan dan Pelatihan 0,134 Pengalaman di DPRD 0,303 R = 0,874; R 2 = 0,765; Adj R 2 = 0,717; F =16,234; Sig F = 0,000
Berdasarkan  Tabel  1  di  atas,  koefisien  korelasi  (R)  sebesar  0,874  yang menunjukkan  bahwa  derajat  hubungan  (korelasi)  antara  variabel  bebas  dengan variabel  terikat  sebesar  87,4%  artinya  variabel  kompetensi,  pengetahuan  tentang anggaran,  pendidikan  dan  pelatihan,  serta  pengalaman  di  DPRD  berhubungan  erat terhadap kinerja anggota, hal ini dikarenakan persentase yang lebih dari 50%.
Pengaruh    variabel    secara    parsial    dapat    dilihat    dengan    nilai    koefisien dari  hasil  pengolahan    data  dengan    menggunakan      SPSS  persamaan  regresi berganda.  Hasil   pengujian   hipotesis    secara   parsial   dapat   dilihat   pada   Tabel 1.
a. Hipotesis    pertama.    Hasil  pengujian  yang  dilakukan  secara  bersama-sama variabel  kompetensi  memperoleh  β 1 =  0,167,  pengetahuan  tentang  anggaran memperoleh β 2 = 0,323, pendidikan dan pelatihan β 3 = 0,134, dan pengalaman di DPRD  β 4 =  0,303.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  nilai  β  dari  setiap variabel  yang  menunjukkan  tidak  sama  dengan  nol.  Dengan  demikian  untuk hipotesis pertama dapat disimpulkan menolak Ho atau tidak menolak Ha.
b. Hipotesis    kedua. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  nilai  koefisien  regresi variabel kompetansi (β 1 ) sebesar 0,167. Nilai tersebut tidak sama dengan  nol (β 1 ≠  0).  Berdasarkan  rancangan  pengujian  hipotesis,  jika  β 1 ≠  0,  kompetansi berpengaruh  terhadap  kinerja  anggota  DPRD  dalam  pengawasan  keuangan. Dengan demikian, dapat  dikatakan bahwa hasil  penelitian ini menolak  Ho 2 atau tidak  menolak  Ha 2 .  Menolak  Ho 2 atau  tidak  menolak  Ha 2 bermakna  bahwa kompetansi  berpengaruh  terhadap  kinerja  anggota  DPRD  dalam  pengawasan keuangan.
c. Hipotesis    ketiga. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  nilai  koefisien  regresi variabel  pengetahuan  tentang  anggaran  (β 2 )  sebesar  0,323.  Nilai  tersebut  tidak
sama dengan  nol (β 2 ≠ 0). Berdasarkan rancangan pengujian hipotesis, jika β 2 ≠ 0,  pengetahuan  tentang  anggaran  berpengaruh  terhadap  kinerja  anggota  DPRD dalam  pengawasan  keuangan.  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  hasil penelitian  ini  menolak  Ho 3 atau  tidak  menolak  Ha 3 .  Menolak  Ho 3 atau  tidak menolak  Ha 3 bermakna  bahwa  pengetahuan  tentang  anggaran  berpengaruh terhadap kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan.
d. Hipotesis  keempat.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  nilai  koefisien  regresi variabel  pendidikan  dan  pelatihan  (β 3 )  sebesar  0,134.  Nilai  tersebut  tidak  sama dengan    nol  (β 3 ≠  0).  Berdasarkan  rancangan  pengujian  hipotesis,  jika  β 3 ≠  0, pendidikan  dan  pelatihan  berpengaruh  terhadap  kinerja  anggota  DPRD  dalam pengawasan keuangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hasil penelitian ini  menolak  Ho 4 atau  tidak  menolak  Ha 4 .  Menolak  Ho 4 atau  tidak  menolak  Ha 4 bermakna bahwa pendidikan dan pelatihan berpengaruh terhadap kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan.
e. Hipotesis  Kelima.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  nilai  koefisien  regresi variabel  pengalaman  di  DPRD  (β 4 )  sebesar  0,303.  Nilai  tersebut  tidak  sama dengan    nol  (β 4 ≠  0).  Berdasarkan  rancangan  pengujian  hipotesis,  jika  β 4 ≠  0, pengalaman  di  DPRD  berpengaruh  terhadap  kinerja  anggota  DPRD  dalam pengawasan keuangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hasil penelitian ini  menolak  Ho 4 atau  tidak  menolak  Ha 4 .  Menolak  Ho 4 atau  tidak  menolak  Ha 4 bermakna  bahwa  pengalaman  di  DPRD  berpengaruh  terhadap  kinerja  anggota DPRD dalam pengawasan keuangan.

## PEMBAHASAN
Pengaruh  Kompetensi,  Pengetahuan  tentang  Anggaran,  Pendidikan  dan Pelatihan, serta Pengalaman  terhadap Kinerja Pengawasan Keuangan Anggota DPRD Kabupaten Bener Meriah
Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  kompetensi,  pengetahuan  tentang anggaran, pendidikan dan pelatihan, serta pengalaman di DPRD secara bersama-sama berpengaruh  terhadap  kinerja  anggota  DPRD  dalam  pengawasan  keuangan.    Hal  ini berarti bahwa tinggi  rendahnya kinerja anggota  DPRD dalam pengawasan keuangan dipengaruhi  oleh  kompetensi,  pengetahuan  tentang  anggaran,  pendidikan  dan pelatihan,  serta  pengalaman  di  DPRD  masing-masing  anggota  dewan.  Besarnya
pengaruh kompetensi, pengetahuan tentang anggaran, pendidikan dan pelatihan, serta pengalaman di DPRD secara   bersama-sama   terhadap   kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan adalah sebesar  76,5% dan  sisanya sebesar 23,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

## Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Pengawasan Keuangan Anggota DPRD Kabupaten Bener Meriah
Hasil penelitian
menunjukkan bahwa variabel kompetensi berpengaruh terhadap kinerja  anggota  DPRD  dalam  pengawasan  keuangan.  Hal  ini bermakna  bahwa  tinggi/rendahnya  kinerja  anggota  DPRD  dalam  pengawasan keuangan dipengaruhi oleh kompetensi.  Nilai  Koefisien  sebesar  0,167 dan  berarah positif,  berarti  jika  kompetensi  naik  satu  satuan  pada  skala  interval  maka  kinerja anggota  DPRD  dalam  pengawasan  keuangan  akan  naik  0,167  satuan  pada  skala interval.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Labay  et  al.  (2012),  Rasidi (2013)  Wibowo  (2011)  yang  menyimpulkan  adanya  pengaruh  yang  signifikan  dan positif  kompetensi  terhadap  kinerja  anggota  DPRD  pengawasan  keuangan  daerah. Becker  et  al  (2001)  juga  mengatakan  bahwa  kompetensi  mengacu  pada  karakter knowledge,  skill  dan  abilities setiap  individu  atau  karakter  personal  yang mempengaruhi job  performance individu  secara  langsung.  Kompetensi  adalah karakteristik mendasar dari individu yang berhubungan dengan ukuran atau referensi efektif atau setidaknya kinerja dalam suatu pekerjaan atau situasi tertentu.

## Pengaruh  Pengetahuan  Terhadap  Kinerja  Pengawasan  Keuangan  Anggota DPRD Kabupaten Bener Meriah
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengetahuan  tentang  anggaran berpengaruh  terhadap  kinerja  anggota  DPRD  dalam  pengawasan  keuangan.  Hal  ini bermakna,  tinggi  rendahnya  kinerja  anggota  DPRD  dalam  pengawasan  keuangan dipengaruhi  oleh  pengetahuan  tentang  anggaran.  Nilai  koefisien  diperoleh  sebesar 0,323 dan berarah positif berarti bahwa jika  pengetahuan tentang anggaran naik satu satuan pada skala interval maka kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan akan  naik  0,323 satuan pada skala interval.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Sopanah  dan Mardiasmo (2003), Winarna dan Murni (2007), dan Dewi (2011) hasil penelitiannya menyimpulkan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan  keuangan  daerah  (APBD).  Yudono  (2002)  dalam  Coryanata  (2007) menyatakan  bahwa  DPRD  akan  mampu  menggunakan  hak-haknya  secara  tepat, melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  secara  efektif  serta  menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup  dalam  hal  konsepsi  teknis  penyelenggaraan  pemerintahan,  kebijakan  publik dan  sebagainya.  Pengetahuan  yang  akan  dibutuhkan  dalam  melakukan  pengawasan keuangan  daearah  salah  satunya  adalah  pengetahuan  tentang  anggaran.  Apabila pengetahuan  dewan  tentang  anggaran  baik  maka  diharapkan  anggota  dewan  dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran.

## Pengaruh  Pendidikan  dan  Pelatihan  terhadap  Kinerja  Pengawasan  Keuangan Anggota DPRD Kabupaten Bener Meriah
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pendidikan  dan  pelatihan  berpengaruh terhadap  kinerja  anggota  DPRD  dalam  pengawasan  keuangan.  Artinya, tinggi/rendahnya  kinerja  anggota  DPRD  dalam  pengawasan  keuangan  dipengaruhi oleh  pendidikan  dan  pelatihan  yang  didapat  oleh  anggota  DPRD  Kabupaten  Bener Meriah.  Nilai  koefisien  sebesar  0,134  dan  berarah  positif  berarti  bahwa  jika pendidikan  dan  pelatihan  naik  satu  satuan  pada  skala  interval  maka  kinerja  anggota DPRD dalam pengawasan keuangan akan naik 0,134 satuan pada skala interval.
Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan Winarna  dan  Murni  (2007)  yang  menyimpulkan  bahwa personal  background tidak memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  peran  DPRD  dalam  pengawasan keuangan  daerah.  Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dewi  (2011) menujukkan  bahwa personal  background berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).
Namun penelitian yang dilakukan oleh Indriadi (2001) hasil penelitian tersebut membuktikan  bahwa  kualitas  Dewan  yang  diukur  dengan  Pendidikan,  Pengetahuan, Pengalaman, dan Keahlian berpengaruh terhadap kinerja Dewan salah satunya adalah kinerja  pada  saat  melakukan  fungsi  pengawasan.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan pandangan  Sumarsono  (2009:92-93),  yang  menyatakan  bahwa  pendidikan  dan
pelatihan  merupakan  salah  satu  faktor  yang  penting  dalam  pengembangan  SDM. Pendidikan  dan  latihannya  tidak  hanya  menambah  pengetahuan,  akan  tetapi  juga meningkatkan  keterampilan  bekerja,  dengan  demikian  meningkatkan  produktivitas kerja. Perbedaan dalam kesimpulan penelitian ini mungkin disebabkan oleh perbedaan variabel dependen yang tentu saja kuesionernya juga berbeda. Juga disebabkan faktor lokasi penelitian yang berbeda.

## Pengaruh  Pengalaman  di  DPRD  terhadap  Kinerja  Pengawasan  Keuangan Anggota DPRD Kabupaten Bener Meriah
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengalaman  di  DPRD  berpengaruh terhadap  kinerja  anggota  DPRD  dalam  pengawasan  keuangan.  Artinya, tinggi/rendahnya  kinerja  anggota  DPRD  dalam  pengawasan  keuangan  dipengaruhi oleh  pengalaman  di  DPRD  yang  didapat  oleh  anggota  DPRD  Kabupaten  Bener Meriah.  Nilai  koefisien  sebesar  0,303  dan  berarah  positif  berarti  bahwa  jika pengalaman  di  DPRD  naik  satu  satuan  pada  skala  interval  maka  kinerja  anggota DPRD dalam pengawasan keuangan akan naik 0,303 satuan pada skala interval.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Indradi  (2001),  yang membuktikan  bahwa  kualitas  Dewan  yang  diukur  dengan  pengalaman  berpengaruh terhadap  kinerja  dewan  saat  melakukan  fungsi  pengawasan.  Dalam  hasil  penelitian yan  dilakukan  oleh  Amelia  (2012)  disimpulkan  bahwa  pengalaman  di  DPRD  tidak berpengaruh  terhadap  peran  anggota  DPRD  dalam  pengawasan  keuangan  daerah. Dari  penjelasan  tersebut,  maka  terdapat  kesimpulan  yang  berbeda  antara  penelitian Indradi dan Amelia.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  menguji  apakah  ada  pengaruh  menguji  pengaruh  kompetensi, pengetahuan  tentang  anggaran,  pendidikan  dan  pelatihan,  dan  pengalaman  di  DPRK secara bersama-sama dan parsial terhadap kinerja DPRK dalam pengawasan keuangan daerah  Kabupaten  Bener  Meriah.  Data  yang  diperoleh  dari  kuisioner  dikumpulkan kemudian  diolah  dalam  bentuk  tabulasi  dengan  memberikan  bobot  jawaban  pada masing-masing  pertanyaan  dan  menjumlahkannya  untuk  masing-masing  variabel menggunakan metode regresi linier berganda.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh  serta  pembahasannya,  maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1.  Kompetensi,  pengetahuan  tentang  anggaran,  pendidikan  dan  pelatihan  serta pengalaman  di  DPRK  berpengaruh  secara  bersama-sama  terhadap  kinerja  DPRK dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Bener Meriah.
2.  Kompetensi  berpengaruh  terhadap  kinerja  DPRK  dalam  pengawasan  keuangan daerah Kabupaten Bener Meriah.
3.  Pengetahuan  tentang  anggaran  berpengaruh  terhadap  kinerja  DPRK  dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Bener Meriah.
4.  Pendidikan dan pelatihan berpengaruh terhadap  kinerja DPRK dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Bener Meriah.
5.  Pengalaman  di  DPRK  berpengaruh  terhadap  kinerja  DPRK  dalam  pengawasan keuangan daerah Kabupaten Bener Meriah.
Hasil  penelitian  ini  membuktikan  bahwa  membuktikan  bahwa  kompetensi, pengetahuan tentang anggaran, pendidikan dan pelatihan serta pengalaman di DPRD mempunyai  pengaruh  yang  dapat  meningkatkan  kinerja  DPRD  dalam  pengawasan keuangan daerah Kabupaten Bener Meriah.

## KETERBATASAN
Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini  adalah:
1.   Kesimpulan  yang  diambil  hanya  berdasarkan  pada  data  primer  yang dikumpulkan melalui kuesioner, sehingga dapat menimbulkan kesalahan persepsi jika   jawaban   responden  berbeda   dengan  keadaan   sesungguhnya. Kondisi  ini merupakan hal yang tidak dapat  dikendalikan karena diluar kemampuan peneliti.
2.   Responden  penelitian  yang  hanya  25  orang  dapat  menyebabkan  hasil  penelitian menjadi bias.

## SARAN
Untuk  meningkatkan  kinerja anggota DPRD Kabupaten Bener Meriah secara keseluruhan,  perlu  upaya-upaya  untuk  meningkatkan  kompetensi,  pengetahuan tentang anggaran, pendidikan dan pelatihan serta pengalaman di DPRD . Faktor yang paling  utama  yang  harus  ditingkat  adalah  pengetahuan  tentang  anggaran  serta pendidikan  dan  pelatihan.  Dalam  hal  pendidikan  masih  banyak  anggota  dewan  yang berpendidikan  di  bawah  D3  atau  SMA.  Kedepan  dibutuhkan  upaya  untuk
meningkatkan kualitas anggota Dewan melalui pendidikan dan pelatihan agar kualitas pengawasan keuangan bisa menjadi lebih baik.
Berdasarkan beberapa keterbatasan  dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut:
1.    Penelitian tentang kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan daerah tidak hanya sebatas  tercapainya  tujuan  yang  telah  ditetapkan,  akan  tetapi  bagaimana  hasil dari  capaian  tersebut  dapat  bermanfaat  dan  berkontribusi  nyata,  sehingga  perlu dilakukan  penelitian  yang  lebih  mendalam  tentang  kinerja  DPRD  dalam pengawasan keuangan daerah.
2.    Penelitian  selanjutnya  dapat  menambah  atau  mengganti  variabel  independen seperti  motivasi  kerja, political  background ,  dan rules  procedures  and  policies agar  ditemukan  faktor  lain  yang  juga  mempengaruhi  kinerja  DPRD  dalam pengawasan  keuangan  daerah,  atau  menambah  variabel intervening seperti transparansi kebijakan publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah , M.  Ma'ruf.  2014. Manajemen  dan  Evaluasi  Kinerja  Karyawan . Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
Amelia,  Nurul  Fitri.  2012.  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Peran  DPRD  Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Accounting Analysis Journal . 2(3), 295-305.
Dewi,  Indah  Mustika  dan  Warsito  Kawedar.  2011.  Analisis  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Kapabilitas  Anggota  DPRD  dalam  Pengawasan  Keuangan Daerah (APBD) . Artikel. Semarang: Universitas Diponegoro. 1-34
Evelyn Orr, J, Craig Sneltjes, and Guangrong Dai. 2010. Best Practices in Developing and  Implementing  Competency  Models. Los  Angeles:  The  Korn/Ferry Institute.
Fransiska,  Kovinna,  dan  Betri.  (2013).  Pengaruh  Independensi,  Pengalaman  Kerja, Kompetensi  dan  Etika  Auditor  terhadap  Kualitas  Audit  (Studi  Kasus  pada Kantor Akuntan Publik di Kota Palembang). Jurnal Akuntansi STIE MDP, . 1- 14.
Herliansyah, Yudhi dan Meifida Ilyas. 2006. Pengaruh Pengalaman Auditor terhadap Penggunaan  Bukti  tidak  Relevan  dalam  Auditor  Judgment. Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang .
Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002). Departemen Pendidikan Nasional Edisi ke-3. Jakarta. Balai Pustaka.
Keputusan  Presiden  No.74  Tahun  2001 tentang  Tata  Cara  Pengawasan Penyelenggraan Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  No.13  Tahun  2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pramono,  Agus  H.  2002  Pengawasan  Legislatif  terhadap  Ekesekutif  dalam Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah Tesis. Program  Pascasarjana  Ilmu Administrasi Negara. Malang: Universitas Brawijaya.
Ranupandjojo,  Heidjrachman dan  Suad Husnan.  1997 . Manajemen  Personalia. Yogyakarta: BPFE.
Rasidi,  Muhammad.  2013.  Pengaruh  Kompetensi,  Pengetahuan  dan  Rules Proceduresand  Policies  (RPPs)  terhadap  Kinerja  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  dalam  Pengawasan  Keuangan  Daerah  (Studi  Kasus  pada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah). Tesis. Jakarta: Universitas Terbuka.
Setyorini,  Andini  Ika.  2011.  Pengaruh  Komplektisitas  Audit,  Tekanan  Anggaran Waktu,  dan  Pengalaman  Auditor  terhadap  Kualitas  Audit  dengan  Variabel Moderating  Pemahaman  Terhadap  Sistem  Informasi  (Studi  Empiris  pada Auditor KAP di Semarang). Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.
Spencer,  Lyle  dan  Signe  M.  Spencer.  1993. Competence  at  Work  Models  for Superiors Performance . New York:John Wiley & Sons, Inc.
Sugiyono,  2014. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R  & D . Bandung: Alfabeta.
Sumarsono,  S.  2009. Ekonomi  Sumber  Daya  Manusia  Teori  dan  Kebijakan Publik .Yogyakarta: Graha Ilmu.
Syamsuddin , Abin Makmun. 2003 . Psikologi Pendidikan. Bandung: PT Rosda Karya Remaja.
Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .
Undang-Undang  No.33  tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan Daerah.
Winarna,  Jaka  dan  Sri  Murni.  2007.  Pengaruh  Personal  Background,  Political Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam  Pengawasan  Keuangan  Daerah  (Studi  Kasus  di  Karesidenan  Surakarta dan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Tahun  2006) . Simposium  Nasional Akuntansi X. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.