## Kajian Penyusunan Peta Proses Bisnis pada Pembangunan Desa di Kabupaten Subang
Khansa Shabiyhah NK * , Ernady Syaodih
Prodi  Teknik  Perencanaan  Wilayah  &  Kota,  Fakultas  Teknik, Universitas Islam Bandung, Indonesia.
* khansashabiyhah@gmail.com, ernadysyaodih@gmail.com
Abstract . Business Process is a collection of interrelated work to solve a particular problem. Village development cannot be separated from the context of regional management both at the district and provincial  levels  because  the  position  of  the  village  in  a  wider  context  (social,  economic,  market access, and politics) must look at the interrelationships between villages and others. Therefore, it is necessary to have a business process map. Compilation of Business Process Map in accordance with Permenpan  N0.19  of  2018  concerning  Compilation  of  Business  Process  Map  of  Government Agencies. Problems faced What problems are faced in village development in Subang Regency?, who is involved in the village development process in Subang Regency?, what are the duties, functions and coordination of each stakeholder?. and what is the shape of the business process map in village development so that it runs efficiently and effectively? With the study of business process maps, it can increase knowledge assets that can integrate and document in detail the business processes carried out  to  achieve  the  vision,  mission,  and  goals.  This  knowledge  asset  forms  the  basis  for  decision making  regarding  organizational  development  and  human  resources,  as  well  as  performance appraisal. The conclusion is that the business process map in village development still has problems in every flow of activities
Keywords: business process, village development.
Abstrak. Bisnis Proses adalah suatu kumpulan pekerjaan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu  masalah  tertentu.  Pembangunan  desa  tidak  terlepas  dari  konteks  manajemen  pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan ploitik) harus melihat keterkaitan antar desa dan dengan yang lainnya. Oleh karena itu perlu di adakannya peta proses bisnis. Penyusunan Peta Proses Bisnis sesuai Permenpan N0.19 tahaun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Adapun  permasalahan  yang  dihadapai  Permasalahan  apa  saja  yang  dihadapi  dalam  pembangunan desa di Kabupaten Subang?, siapa saja yang terlibat dalam proses pembangunan desa di Kabupaten Subang?, bagaimana tugas, fungsi dan koordinasi dari setiap pemangku kepentingan?. dan bagaimana bentuk peta proses bisnis dalam pembangunan desa agar berjalan efisien dan efektif ?. Dengan adanya kajian peta proses bisnis maka dapat meningkatkan aset pengetahuan yang dapat mengintegrasikan dan  mendokumentasikan secara  rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi,  dan  tujuan.  Aset  pengetahuan  ini  menjadi  dasar  pengambilan  keputusan  strategis  terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Kesimpulannya bahwa peta proses bisnis pada pembangunan desa masih memiliki masalah pada setiap alur kegiatannya.
Kata Kunci: proses bisnis, pembangunan desa.

## A. Pendahuluan
Pembangunan desa di Kabupaten Subang masih belum merata sehingga masih ada desa yang tertinggal dari konsep yang ideal. Faktor-faktor yang mempengaruhi, Identifikasi permasalahan tersebut  antara  lain:  (i)  Persentase  Aparatur  yang    mengikuti  pelatihan  :  kapasitas  aparatur pemerintah  desa  masih  rendah,  masih  rendah  kinerja  kelembagaan  pemerintah  desa,  belum tertibnya administrasi desa,  masih banyaknya desa yang belum memanfaatkan potensi secara optimal, perlu adanya pengkajian terhadap tingkat perkembangan desa (klasifikasi desa hampir seluruhnya  pada  kondisi  pola  minimal);  (ii)  Persentase  Penetapan  RPJMDes  :  banyak Pemerintah  Desa  masih  belum  mempunyai  rencana  kerja    yang  tertuang  dalam  RPJMDes ,Rencana  Program  Jangka  menengah  Desa  artinya  Pemerintah  Desa  harus  punya  program terukur dalam menjalankan pemerintahannya; (iii)  Presentase Desa yang menggunakan profil berbasis  Online  :  masih  adanya  kantor  desa  yang  sarana  prasarananya  kurang  baik(belum tertatanya  kualitas  IT  yang  memadai  untuk  menunjang  program  siskeudes    dan  profile  desa online,  pelayanan  administrasi  terpadu);  (iv)  Persentase  pengelolaan  keuangan  desa  melalui aplikasi  siskeudes  :  masih  adanya  kantor  desa  yang  sarana  prasarananya  kurang  baik(belum tertatanya  kualitas  IT  yang  memadai  untuk  menunjang  program  siskeudes    dan  profile  desa online,  pelayanan  administrasi  terpadu);  (v)  Jumlah  BUMDes  JAWARA  :  pengelolaan  dan pembentukan BUMDes Jawara masih belum maksimal, ini mengakibatkan perekonomian Desa lambat  berkembang;  (vi)  Persentase  kelompok  binaan  lembaga  pemberdayaan  masyarakat (LPM) : kelembagaan masyarakat dalam kinerjanya masih belum optimal,  belum bersinerginya antar kelembagaan yg ada  di perdesaan serta masih rendahnya kapasitas kader  pembangunan dan anggota kelembagaan masyarakat; (vii) Presentase swadaya masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan melalui lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) : kurangnya peran serta  swadya  masyarakat  terhadap  program  pemerdayaan  masyarakat,  lembaga-lembaga swadaya  masyarakat  belum  mengerti  arti  petingnya  pemberdayaan  masyarakat;  (viii)  Nilai Evaluasi AKIP : laporan Akuntabilas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan gambaran dari baik buruknya suatu kinerja pemerintah, di harapkan setiap tahunnya ada peningkatan baik; (ix)  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  :  Survey  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  adalah  suatu  hasil survey baik buruknya suatu pelayanan Instansi Pemerintah, terhadap suatu pelayanan terhadap masyarakat, yang diharapkan setiap tahunnya ada peningkatakan yang baik terhadap pelayanan. (Sumber: RENSTRA Dinas Pmberdayaan Desa 2018-2023 Kabupaten Subang)
Contohnya Desa Cibuluh Kecamatan Tanjungsiang, desa ini memiliki potensi sebagai desa wisata, desa wisata merupakan jenis wisata yang menerapkan konsep wisata pedesaan yang beriringan  dengan  alam.  Untuk  dapat  melihat  alur  pembangunan  desa  yang  terstruktur  maka perlu di adakannya peta proses bisnis agar dapat melihat kagiatan dari pembangunan suatu desa, sehingga terdapat gambaran yang jelas. Tetapi dalam hal pembuatan peta proses bisnis masih banyak pihak yang belum mengerti tentang langkah-langkah apa saja yang pelu dilakukan dalam pembangunan desa yang dimasukan kedalam peta proses bisnis.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan,  maka  perumusan  masalah  dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Permasalahan apa saja yang dihadapi dalam pembangunan desa di Kabupaten Subang ?;
2. siapa saja yang terlibat dalam proses pembangunan desa di Kabupaten Subang ?;
3. bagaimana tugas, fungsi dan koordinasi dari setiap pemangku kepentingan ?; dan
4. bagaimana bentuk peta proses bisnis dalam pembangunan desa agar berjalan efisien dan efektif ?.
5. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.
6. Untuk  mengetahui  permasalahan  pembangunan  desa  yang  berbasis  pada  peta  proses bisnis;
7. untuk  mengetahui  siapa  saja  pihak  yang  terlibat  dalam  pembanguan  desa  dalam  peta proses bisnis;
8. untuk mengetahui apa saja tugas dari setiap pemangku kepentingan dalam pembangunan desa; dan
9. untuk megetahui bentuk peta proses bisnis pada pembangunan desa.

## B. Metodologi Penelitian
Metode  analisis  menggunkan  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 dan PDCA ( Plan, DO, Check , dan Act ).  Penyusunan  peta  proses  bisnis  dilakukan  melalui  4  (empat)  tahapan,  yaitu  :  Tahap Persiapan  dan  Perencanaan,  Tahap  Pengembangan,  Penyusunan  peta  proses  bisnis menggunakan  level  atau  tingkatan,  dan  Penyusunan  peta  proses  bisnis  menggunakan  jenis gambar peta.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Permasalahan apa saja yang dihadapi dalam pembangunan desa di Kabupaten Subang Berikut adalah penelitian mengenai permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan desa di Kabupaten Subang:
Tabel 1. Kendala Stakeholder Pada Peta Proses Bisnis No Stakeholder Kendala 1 Dinas Pemberdayaan Desa Masyarakat masih kurang mehamami tentang BUMDES Perlu adanya struktur desa dan fungsi dari jabatan desa yang lebih jelas Kurang  terorganisir  kelembagaan  dan  pengembangan partisipasi masyarakat Masyarakat masih kurang memahami tentang usaha ekonomi.
Kurang berkoordinasi antara pihak satu dengan yang lainnya.
2 PUPR Masih  adanya  beberapa  tempat  yang  tidak  sesuai  dengan peruntukannya.  Seperti  sawah  dialih  fungsikan  menjadi rumah. Kurangnya  partisipasi  untuk  memanfaatkan  ruang  yang sudah tersedia.
Infrastruktur yang masih belum merata.
Kurang optimalnya pengelolaan sumber daya air.
Kurangnya  antusiasnya  masyarakat  untuk  pemeliharaan seperi : bangunan gedung yang sudah pemerintah sediakan.
Masih belum tersosialisasi tentang PAMSIMAS. 3 DPKP Belum meratanya permukman yang layak Belum meratanya perumahan yang layak 4 DISHUB Tidak adanya rambu-rambu lalulintas di desa. Masih kurangnya  sarana perhubungan yang  dapat menghubungkan desa dengan kota. Tidak adanya angkutan umum yang menuju ke desa. 5 Kecamatan (Tanjungsiang) Kurangnnya anggaran untuk pembangunan desa. 6 Desa Wisata CIbuluh Kurangnnya anggaran untuk pembangunan desa. 7 Dinas Pariwisata Kurang dikembangkannya destinasi wisata di desa tersebut, sehingga  masyarakat  masih  kurang  antusias  terhadap desanya. Kurang promosi terhadap masyarakat sekitar. 8 Perguruan Tinggi Kurang berperan aktif dalam mewujudkan desa wisata. 9 BUMDES Masyarakat masih kurang mehamami tentang BUMDES. 10 Badan Permusyawaratan Desa Kurang anggaran, kurangnya tempat serta terbatasnya SDM. 11 Karangtaruna Karangtaruna didesa kurang berpartisipasi terhadap
pembangunan desa.
No Stakeholder Kendala 12 Petani Kurang memahami alur dari pembangunan desa wisata. 13 Pegiat Pariwisata Kurang memahami alur dari pembangunan desa wisata. 14 Pelaku Agribisnis Kurang memahami alur dari pembangunan desa wisata. 15 Pelaku Agroindustri Kurang memahami alur dari pembangunan desa wisata. 16 Pelaku Industri Cindramata Kurangnya  toko-toko  untuk  berjualan  cindramata,  sehingga wisatawan yang datang tidak dapat memilih cindramata secra bebas. 17 Pelaku Promosi Pariwisata Kurangnya promosi wisata untuk desa. 18 DISKOMINFO Minimnya  jaringan  didesa,  sehingga  agak  sulit  untuk mengakses internet, dan menemukan lokasi wisata. Belum merata berkembangnya teknologi didesa.
Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2021

## Siapa saja yang terlibat dalam proses pembangunan desa di Kabupaten Subang
Yang terlibat dalam pembangunan Desa Wisata Cibuluh adlah:  BP4D, BKAD, Kepala  Dinas DISPEMDES,  DISPEMDES  Bid.  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Desa,  DISPEMDES  Bid. Kelembagaan  dan  Pengembangan  Partisipasi  Masyarakat,  DISPEMBED  Bid.PUEM, DISPEMDES  Bid.Pemerintahan  Desa,  Kecamatan  (Tanjungsiang),  Desa  Wisata  Cibuluh, PUPR,  DPKP,  DISHUB,  Dinas  Pariwisata,  DISKOMINFO,  Pelaku  Promosi  Pariwisata, Perguruan  Tinggi,  BUMDES,  BPD,  Karangtaruna,  Pegiat  Pariwisata,  Petani,  Pelaku Agribisnis/Tengkulak, Pelaku Agroindustri, dan Pelaku Industri Cinderamata.
Bagaimana tugas, fungsi dan koordinasi dari setiap pemangku kepentingan
Tabel 2. Stakeholder Dalam Pembanguanan Desa
No Stakeholder Peran 1 Dinas  Pemberdayaan Desa Peran  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten Subang yaitu sebagai pemecah masalah dan sebagai fasilitator, menyelenggarakan  Perumusan  dan  Pelaksanaan  Teknis kebijakan pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi  Masyarakat,  usaha  ekonomi  masyarakat,  dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. 2 PUPR Pembangunan  infrastruktur  desa  dan  pengawasan  kebijakan teknis  serta  penyelenggaraan  dalam  melaksanakan  kegiatan pembangunan,  serta  pengendalian  operasional  jalan,  jembatan dan bangunan pelengkap. Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki kegiatan berbagai sektor pembangunan agar tercipta keseimbangan dan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga keberlanjutan pembangunan tetap terjamin. 3 DPKP Menyelenggarakan,  pengkajian  bahan  kebijakan  teknis  serta regulasi dan perencanaan fasilitasi pembangunan,
pengembangan  serta  inventarisasi  perumahan  perkotaan  dan perumahan perdesaan serta kegiatan monitoring, pembinaan dan penyuluhan,  serta  penyelenggaraan  pengaturan,  pembinaan, pembangunan  dan    pengendaliaan  terhadap  pelaksanaan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan pengembangan kawasan 4 DISHUB Peranan dalam pembangunan perdesaan yaitu : tentang adanya rute  transportasi  dari  desa  menuju  kota.  Melaksanakan
No Stakeholder Peran pembinaan dan pengelolaan sarana dan prasarana keterminalan, perpakiran dan lalu lintas. 5 Kecamatan (Tanjungsiang) peranan  kecamatan  merupakan  salah  satu  lembaga  supra  desa, yang  mana  salah  satu  tugasnya  adalah  melakukan  pembinaan dan  pengawasan  terhadap  pemerintahan  desa/kelurahan  dalam rangka tertib. 6 Desa Wisata Cibuluh peranan  yang  seperti  pengarahan  kepada  masyarakat  untuk berpartisipasi  dalam  pembangunan  dan  penyaluran  aspirasi masyarakat. 7 Dinas Pariwisata Mengembangkan potensi obyek wisata sebagai koordinator, dan penyelenggaraan pengembangan strategi pemasaran pariwisata. 8 Perguruan Tinggi Peran  perguruan  tinggi  berkontribusi  dalam  membangun  desa wisata. 9 BUMDES BUMDES  bertujuan  meningkatkan  perekonomian  desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat  desa,  meningkatkan  usaha  masyarakat  dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. 10 Badan Permusyawaratan Desa BPD  mempunyai  fungsi,  membahas  menampung  dan menyalurkan  aspirasi  dari  warga  desa  pada  Kepala  desa  yang kemudian  dijadikan  pedoman  oleh  Kepala  Desa  beserta jajarannya  dalam  melaksanakan  program  pembangunan desanya. 11 Karangtaruna Perannya  memiliki  strategi  marketing  dengan  melakukan promosi  baik  dari  media  sosial  maupun  promosi  antar  suara, melaksanakan  kegiatan  sebagai  pemandu  wisatawan  yang berkunjung. 12 Petani peranan  petani  dalam  pembangnan  Desa  wisata  Cibuluh  yaitu memanfaatkan potensi pertanian sebagai objek wisata. 13 Pegiat Pariwisata Pegiat  paiwisata  memiliki  peran  yaitu  dapat  membangkitkan semangat masyarakat setempat dalam membanngun desa wisata. 14 Pelaku Agribisnis Desa  wisata  Cibuluh  pertanian  termasuk  kedalam  wisata  oleh karena itu wisatawan dapat belajar untuk pertanian. 15 Pelaku Agroindustri Agroindustri  meliputi  industri  pengolahan  hasil  pertanian, industri  yang  memproduksi  peralatan  dan  mesin  pertanian, industri  input  pertanian  (pupuk,  pestisida,  herbisida  dan  lain- lain) dan industri jasa sektor pertanian. 16 Pelaku Industri Cindramata memiliki  peran  pembangunan  desa  wisata,  karena  dengan adanya industry cindramata para wisatawan yang  datang dapat membeli oleh-oleh/ciri khas Desa wisata Cibuluh untuk dibawa ke daerah asalnya. 17 Pelaku Promosi Pariwisata mempromosikan  desa  wisata  agar  diketahui  oleh  masyarakat banyak,  sehingga  dapat  menarik  wisatawan  untuk  datang  ke Desa wisata Cibuluh, 18 DISKOMINFO
Peranan membagian informasi kepada masyarakat.
Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2021
Bagaimana bentuk peta proses bisnis dalam pembangunan desa agar berjalan efisien dan efektif
PETA RELASI PEMBANGUNAN DESA WISATA CIBULUH OPD Dinas Pariwisata, DISHUB , DISKOM INFO, DPKP, PUPR, DISPEMDES Kecamatan (Ta njungsiang) Desa Wisata Cibuluh BUMDES Badan Permusyawaratan Desa Perguruan Tinggi Karangtaruna Pegiat Pariwisata Pelaku Agribisnis Petan i Pelaku Agroindustri Pelaku Promosi Pariwisata Pela ku  In dustri Cin de ra mata PLAN PETA PROSES BISNIS PEMBANGUNAN DESA K e c a m a ta n K E P A L A D IN A S D IS P E M D E S D e s a D in a s P a ri w is a ta Per gu ru an T in gg i B U M D ES B PD Ka ra n gt ar un a Pet an i Peg ia t Pa ri w is at a Pel ak u A gr ib is n is Pel ak u A gr o in du st ri Pe la ku In d us tr i C in dr am at a Pel ak u Pr om os i Pa ri w is at a D IS PE M D ES , P U PR , D IS HU B , D IS K O M IN FO In sp ek to ra t d an B PK A D BP 4D Persiapan Kegiatan Memberi Saran Dan Masukan Terkait Pembangunan Desa Potensi Dan Permasalahan Pembangunan Desa Potensi Dan Kendala Pengembangan BUMDES Survey Fisik, Sosial-budaya, Kegiatan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat, Infrastruktur Desa, Keuangan Dan Aset Desa, Kelembagaan, Dan Partisipasi Masyarakat Desa Memberikan Data Desa Kecamatan Memberikan Data Kecamatan Pembahasan Hasil Survey Fisik, Sosial- budaya, Kegiatan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat, Infrastruktur Desa, Keuangan Dan Aset Desa, Kelembagaan, Dan Partisipasi Masyarakat Menyusun Fakta Dan Analisa Fisik, Sosial-budaya, Kegiatan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat, Infrastruktur Desa, Keuangan Dan Aset Desa, Kelembagaan, Dan Partisipasi Masyarakat Pembahasan Fakta Dan Analisa Fisik, Sosial-budaya, Kegiatan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat, Infrastruktur Desa, Keuangan Dan Aset Desa, Kelembagaan, Dan Partisipasi Masyarakat Penyusunan Rencana Fisik, Sosial-budaya, Kegiatan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat, Infrastruktur Desa, Keuangan Dan Aset Desa, Kelembagaan, Dan Partisipasi Masyarakat DO Fasilitasi peningkatkan keuangan dan aset desa Aspirasi Kebutuhan Promosi Pariwisata Aspirasi Permasalahan Pariwisata, Serta Bersinergi Dengan Pihak Yang Lainnya Untuk Dapat Membangun Desa Wisata Aspirasi Potensi Dan Masalah Pertanian, Serta Bersinergi Dengan Pegiat Pariwisata Aspirasi Potensi Dan Masalah Agribisnis Aspirasi Potensi Dan Masalah Agroindustri Aspirasi Potensi Dan Masalah Industri Cindramata, Serta Meningkatkan Produksi Cindramata Melakukan promosi pariwisata CHECK ACT Evaluasi dan Pengukuran Kinerja (Monitoring Dan Evaluasi) Perbaikan Berkelanjutan Pembangunan Desa Penetapan SK Perencanaan Dan Pembangunan Desa Wisata Fasilitasi peningkatkan kecamatan Fasilitasi peningkatkan desa Fasilitasi peningkatkan pariwisata Melakukan pembangunan desa Fasilitasi peningkatkan usaha ekonomi desa Melakukan pembangunan desa Melakukan peningkatan pembangunan permasalahan pariwisata Melakukan peningkatan pembangunan pertanian Melakukan peningkatan pembangunan agribisnis Melakukan peningkatan pembangunan agroindustri Melakukan peningkatan pembangunan industri cindramata Pembahasan Dan Penyepakan Rencana Pembangunan Desa Fisik, Sosial-budaya, Kegiatan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat, Infrastruktur Desa, Keuangan Dan Aset Desa, Kelembagaan, Dan Partisipasi Masyarakat

## D. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:
1. Tahapan  pembangunan  desa  terdapat  4  tahap:  a). Plan (Perencanaan):  yang  terlibat dalam tahap plan yaitu dinas pemberdayaan desa, PUPR, DPKP, DISHUB, Kecamatan (Tanjungsiang), Desa Wisata Cibuluh, Dinas Pariwisata, Perguruan Tinggi, BUMDES, BPD,  karangtaruna,  petani,  Pegiat  pariwisata,  Pelaku Agribisnis,  Pelaku  agroindustry, Pelaku industri cinderamata, Pelaku promosi pariwisata, dan Diskominfo. Stakeholder yang  terkait  akan  membahas  tentang  pembangunan  desa  dari  awal  tahapan  persiapan, survey, pembahasan hasil survey, menyusun fakta dan analisis, pembahasan fakta dan analisis, penyusunan, dan tahapan Pembahasan dan penyepakan rencana pembangunan desa,  b). Do (Pelaksanaan):  dinas  pemberdayaan  desa,  PUPR,  DPKP,  DISHUB, Kecamatan (Tanjungsiang), Desa Wisata Cibuluh, Dinas Pariwisata, Perguruan Tinggi, BUMDES,  BPD,  karangtaruna,  petani,  Pegiat  pariwisata,  Pelaku  Agribisnis,  Pelaku agroindustry, Pelaku industri cinderamata, Pelaku promosi pariwisata, dan Diskominfo. Stakeholder yang terkait mempunyai peran untuk keberlanjutan pembangunan desa, c). Check (Evaluasi):  yang  teribat  dalam  tahapan  ini  adalah  inspektorat  BPKAD  (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), BP4D, dan kepala dinas DISPEMDES, yaitu mengevaluasi dan Pengukuran Kinerja, dan Act (Perbaikan berkelanjutan): yang teribat dalam  tahapan  ini  adalah  semua  skateholder,  yaitu  Perbaikan  Berkelanjutan Pembangunan Desa;
2. bottle neck yang terdapat dalam peta proses bisnis pembangunan Desa Wisata Cibuluh terdapat  di  semua  aspek  minimal,  sehingga  perlu  perbeikan/peningkatan  dari  semua aspek agar dapat menjadi peta proses bisnis yang efektif dan efisien.

## Acknowledge
Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis,  sehingga  penulis  dapat  menyelesaikan  Jurnal  Tugas  Akhir  dengan  judul  “Kajian Penyusunan Peta Proses Bisnis Pada Pembangunan Desa DiKabupaten Subang”. Tidak terlepas dari itu, penyusun menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan, baik dari materi atau tata bahasa. Oleh karena itu penyusun kata penulis berharap Jurnal Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan umumnya bagi para akademisi dan pembaca lainnya, baik sebagai bahan literatur maupun sebagai bahan bacaan.

## Daftar Pustaka
[1] Danilova, K.  (2018). Process  Owners  In  Business  Process  Management:  A  Systematic Literature Revie. Business Process Management Journal. November 2018. Departemen Strategi dan Manajemen, Sekolah Ekonomi Norwegia (NHH), Bergen, Norwegia Page 1463-7154
[2] Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Kabupaten  Subang.  2018.  Rencana  Strategi  Dinas Pemberdayaan Masyarakat 2018-2023.
[3] Ivan Vincek. Proses Bisnis Sebagai Sistem Bisnis. doi.org. Volume 12. 2018. ISSN 1846- 6168
[4] M Ghufran H, Kordi K. 2020. Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Dari Desa. https://baktinews.bakti.or.id/artikel/mencapai-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-dari- desa. Diakses pada tanggal 29 November 2020
[5] Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi  Republik Indonesia.  2018.  No  19  Tahun  2018  tentang  Penyusunan  Peta  Proses  Bisnis  Instansi Pemerintah.
[6] Purabaya,  R.,  Wayan,  W.,  Bambang,  T.  (2019). Model  Arsitektur  Proses  Bisnis  Badan Usaha  Milik  Desa  dengan  Menggunakan  Process  Classification  Framework  (Studi Kasus:  Badan  Usaha  Milik  Desa  “Cahaya  Buana  Paku  Banten”,  Desa  Sukatani, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang). JURNAL INFORMATIK Edisi ke-15. No. 2.
Agustus 2019. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Jakarta. Page 102- 112
[7] Rahmawati  Dwi,  Retno  Indah  Rokhmawati,  Andi  Reza  Perdanakusuma. Analisis  dan Pemodelan Proses Bisnis Bidang Pelayanan Perizinan Menggunakan Bussiness Process Model  and  Notation  (BPMN)  (Studi  Pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  Pemerintah  Kota  Malang). Jurnal  Pengembangan  Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Vol. 1, No. 11, November 2017. e-ISSN: 2548-964X
[8] Saari  Ulla A,  Leena Aarikka-Stenroos,  dkk. Sustainable  Business  Model  Ideation and Development of Early Ideas for Sustainable Business Models: Analyzing a New Tool Facilitating the Ideation Process . S. J. Mäkinen. Dalam, (https://doi.org/10.1007/978-3- 319-93275-0_5)
[9] Syaodih,  E.  (2015). Manajemen  Pembangunan  Kabupaten  dan  Kota .  Bandung:  Refika Aditama.
[10] Tamu Editorial, Mangonfigurasi ulang Proses Bisnis d alam lanskap politik dan teknologi baru ,  Jurnal  Manajemen  Proses  Bisnis,  Volume  25,  Nomor  3,  2019,  DOI  10.1108  / BPMJ-06-2019-377
[11] Tamu  Editorial, Transfer  Pengetahuan  dan  Kinerja  Organisasi  dan  Proses  Bisnis ,  Jurnal Manajemen Proses Bisnis, Volume 25, Nomor 1, 2019, DOI 10.1108 / BPMJ-02-2019- 368
[12] Waluyo  Adeyaksa  Galuh,  Ismiarta  Aknuranda,  Nanang  Yudi  Setiawan. Analisis  Proses Bisnis Pada Toko Buku Galuh Menggunakan Business Process Improvement Framework. Jurnal  Pengembangan  Teknologi  Informasį  Dan  Ilmu  Komputer.  Vol.  2.  No.  12. Desember 2018. e-ISSN: 2548-964X
[13] Wardhana Bhaswara Aditya, Darminto Pujotomo, Susatyo Nugroho W.P. Usulan Perbaikan Proses Bisnis Dengan Konsep Business Process Reengineering (Studi Kasus : Permata Guest House). J@Ti Undip. Vol Viii, No 1. Januari 2013
[14] Wil  Van  Der  Aalst .  Spreadsheets  For  Business  Process  Management. Business  Process Management Journal. Vol. 24 No. 1, 2018.  DOI 10.1108/BPMJ-10-2016-0190