## Faktor Komunikasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional
(Suatu Studi di Kota Pontianak)

## Deni Darmawan 1
Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

## Universitas Tanjungpura Pontianak

## Abstrak
Pasar  tradisional  menghadapi  tantangan  yang  cukup  berat  seiring  dengan  pesatnya  perkembangan  pasar  modern  (mall, swalayan, minimarket) sejak dasawarsa terakhir di Kota Pontianak. Daya saing pasar tradisional  terhadap pasar modern yang relatif lemah,  kondisi  fisik  yang belum  memenuhi  standar pasar sehat,  kesan  kumuh dan  kotor  yang belum  sirna, manajemen belum profesional, dan keterbatasan aparatur, telah menarik studi ini yang bertujuan untuk meneliti kecermatan komunikasi kebijakan dalam hubungan pengelolaan pasar tradisional yang dilaksanakan Pemerintah Kota Pontianak. Jenis penelitian adalah deskriptif  kualitatif dengan pendekatan  normatif/preskriptif terhadap Permendagri No 20 Tahun 2012 tentang  Pengelolaan  dan  Pemberdayaan  Pasar  Tradisional;  dan  Kepmenkes  No  519  Tahun  2008  tentang  Pedoman Penyelenggaraan  Pasar  Sehat;  serta  teknik  analisis  kombinasi  (metode,  kelembagaan,  substantif,  historis)  pada  objek penelitian  di  Pasar  Dahlia  dan  Pasar  Teratai  oleh  SKPD  bidang  Pasar  dan  Perdagangan.  Dengan  teori  Implementasi Kebijakan dari sisi faktor komunikasi George Edward, dan uji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dari Patton maka faktor-faktor komunikasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional mencakup faktor transmisi, kejelasan, konsistensi, daya saing, pasar sehat, pembinaan dan penataan pasar tradisional. Hasil penelitian disimpulkan bahwa semakin cermat transmisi, kejelasan dan konsistensi informasi kebijakan maka semakin baik pengelolaan pasar tradisional yang berdaya saing, sehat, bersih, aman dan tertata dapat dilaksanakan.
Kata kunci :  Komunikasi Kebijakan, Pengelolaan Pasar Tradisional.

## Pendahuluan
akta  pesatnya  perkembangan  pasar modern    sejak  dasawarsa  terakhir  baik skala  nasional  maupun  lokal,  telah mendorong Pemerintah Kota Pontianak (Pemkot)  agar  memberikan  perhatian  yang sungguh-sungguh  terhadap  kondisi  pasar tradisional  di  kota  ini  supaya  tetap  eksis  dan mampu  berkompetisi.  Agar  pasar  tradisional tersebut semakin berdaya saing terhadap pasar modern (mall, swalayan dan minimarket) maka diperlukan  suatu  pengelolaan  pasar  secara profesional  melalui  pelaksanaan  komunikasi kebijakan  untuk  implementasi  yang  efektif. Sejalan  dengan  visi  “Terwujudnya  pasar tradisional  yang  kompetitif,  profesional  dan mandiri.” (UPTD Pengelolaan
Pasar Tradisional Kota Pontianak, 2015).
1 Staf pengajar FISIP Universitas Tanjungpura
Berdasarkan data kinerja indikator perdagangan  didalam  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kota Pontianak  tahun  2015-2019  (Bappeda  Kota Pontianak, 2014:114) terlihat derajat peningkatan  jumlah  pasar  modern  dari  18 lokasi  pada  2010  menjadi  30  lokasi  di  tahun 2013 atau meningkat hingga 60%, terpaut jauh meninggalkan pasar tradisional binaan Pemkot yang tidak beranjak dari 7 lokasi dalam periode yang sama. Adalah ironi yang mengindikasikan daya  saing  tak  berimbang  pasar  tradisional terhadap pasar modern di kota ini.
Disisi  lain,  pasar  tradisional  punya  andil agregat  (bagian  dari  sektor  perdagangan lainnya)  dalam  kontribusi  Produk  Domestik Regional  Bruto  (PDRB)  sektor  perdagangan dan  jasa  yang  terus  meningkat  21,  30%  sejak
F
2010 menjadi 21,65% pada 2012; peningkatan usaha  perdagangan  dari  6,24%  pada  2010 menjadi  7,89%  pada  2012;  dan  pasar tradisional  juga  turut  berkontribusi  dalam pengendalian  harga  sembako  sekira  5,96% pada 2012.
Sementara  itu,  perkembangan  jumlah pedagang  pasar  tradisional  justru  masih mendominasi dibanding pedagang skala menengah
dan besar, kendati kecenderungannya  menurun  secara  fluktuatif sejak  2009-2013.  Jika  diasumsikan  bahwa pasar  tradisional  merupakan  basis  utama pedagang  skala  kecil,  maka  berdasarkan  data tabel  I.2 (Bappeda Kota Pontianak, 2014:115) terjadi  penurunan  yang  signifikan  jumlah pedagang dari 809 pada 2009 menjadi 680 pada 2013 atau turun sekira (-) 15,94%. Sebaliknya ditingkat  pedagang  skala  menengah  dan  skala besar  yang  diasumsikan  berbasis  di  pusat perbelanjaan dan toko modern, justru meningkat,    masing-masing  21,38%  dan 18,81%.
Fakta  dan  kondisi  inilah  yang  kemudian melatari  perlunya studi mengenai  pengelolaan pasar  tradisional  dari  perspektif  komunikasi kebijakan  yang  diperankan  oleh  Pemkot, mengingat  pasar  tradisional  yang  bersih, nyaman, sehat dan berdaya saing telah menjadi tuntutan  publik  baik  secara  faktual  maupun normatif  didalam  berbagai  dokumen  resmi Pusat dan Daerah antara lain Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi-UKM  (DPPK-UKM) 2014;  Laporan Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah (LAKIP)  DPPK-UKM  2014;  RPJMD  Kota Pontianak 2014; Kepmenkes 519/2008; Permendagri 20/2012; dan Perpres 112/2007. Masalah penelitian yakni bagaimana pelaksanaan  komunikasi  kebijakan  dalam pengelolaan pasar tradisional yang diimplementasikan Pemerintah Kota Pontianak?.  Tujuan  adalah:  1)  mengetahui kecermatan transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi kebijakan dalam pengelolaan pasar tradisional yang diimplementasikan Pemerintah Kota Pontianak;  2)Menggambarkan  faktor-faktor yang  mempengaruhi  pelaksanaan  komunikasi kebijakan menyangkut daya saing, pasar sehat,
pembinaan  dan  penataan  pasar  tradisional; 3)Menawarkan  model  konseptual  komunikasi kebijakan  sebagai  solusi  pengelolaan  pasar tradisional  yang  berdaya  saing,  sehat,  bersih, aman dan tertata.
Tinjauan  literatur  didasarkan  pada  beberapa teori  pokok  implementasi  kebijakan,  sebagai berikut:
Hambatan  transmisi  menurut  George  Edward (Winarno, 2008:176):
1) Pertentangan pendapat antara para
pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan  oleh  pengambil  kebijakan. Pertentangan terhadap kebijakan- kebijakan ini akan menimbulkan hambatan atau distorsi seketika terhadap komunikasi kebijakan.  Hal  ini  terjadi  karena  para pelaksana menggunakan keleluasaan yang tidak  dapat  mereka  elakkan  dalam melaksanakan  keputusan-keputusan  dan perintah-perintah umum.
2) Informasi  melewati  berlapis-lapis  hirarki birokrasi.  Birokrasi  mempunyai  struktur yang ketat dan cenderung sangat  hirarkis. Kondisi  ini  sangat  mempengaruhi  tingkat efektifitas  komunikasi  kebijakan  yang dijalankan. Penggunaan sarana komunikasi yang tidak langsung dan tidak adanya  saluran-saluran  komunikasi  yang ditentukan  mungkin  juga  mendistorsikan perintah-perintah pelaksana.
3) Persepsi  selektif  dan  ketidakmauan  para pelaksana  untuk  mengetahui  persyaratan suatu kebijakan. Terkadang para pelaksana mengabaikan  apa  yang  sudah  jelas  dan mencoba menduga-duga maksud
komunikasi yang sebenarnya.
Ada  6  faktor  yang  mendorong  ketidakjelasan komunikasi kebijakan menurut Edward (Winarno, 2008:177):
1) Kompleksitas kebijakan publik;
2) Keinginan  untuk tidak  mengganggu kelompok-kelompok masyarakat;
3) Kurangnya  konsensus  mengenai  tujuan kebijakan;
4) Masalah-masalah  dalam  memulai  suatu kebijakan baru;
5) Menghindari pertanggungjawaban kebijakan;
6) Sifat pembentukan kebijakan pengadilan.
Winarno  (2008:177)  berpandangan  jika implementasi  kebijakan  ingin  berlangsung efektif,  maka  perintah-perintah  pelaksanaan harus  konsisten  dan  jelas.  Walaupun  perintah yang  disampaikan  kepada  para  pelaksana kebijakan  mempunyai  unsur  kejelasan,  tetapi bila  perintah  tersebut  bertentangan  maka perintah tersebut tidak akan memudahkan bagi para  pelaksana  kebijakan  menjalankan  tugas dengan  baik.  Disisi  yang  lain,  perintah implementasi  kebijakan  yang  tidak  konsisten akan  mendorong  para  pelaksana  mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan.  Bila  hal  ini  terjadi,  maka  akan berakibat  pada  ketidakefektifan  implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar besar  kemungkinan  tidak  dapat  digunakan untuk melaksanakan tujuan kebijakan.
Penulis  percaya  bahwa  setiap  kebijakan publik  selayaknya  ditindaklanjuti  dengan implementasi  kebijakan,  karena  implementasi dianggap    sebagai    wujud  utama  dan  tahap yang  sangat    menentukan  dalam    proses kebijakan   (Birklan,   2001:177; Heineman et al.,  1997:  60;  Ripley  dan  Franklin,  1986; Wibawa dkk., 1994: 15).  Pandangan  tersebut dikuatkan  dengan  pernyataan  Edwards  III (1984:1)  bahwa  tanpa  implementasi  yang efektif  keputusan  pembuat  kebijakan  tidak akan  berhasil  dilaksanakan.  Implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional merupakan  aktivitas  yang  terlihat  setelah dikeluarkan  sejumlah  regulasi  diantaranya Permendagri  Nomor  20  Tahun  2012  yang meliputi upaya mengelola dan memberdayakan pasar  tradisional  untuk  menghasilkan  pasar yang tertib, bersih, aman dan sehat, peningkatan layanan bagi masyarakat, peningkatan  ekonomi  dan  daya  saing  pasar tradisional terhadap pasar modern.

## Metode
Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif.  Lokasi  berada  di  dua  pasar  yakni Pasar  Dahlia  dan  Pasar  Teratai  di  Kota Pontianak Objek Penelitian adalah pelaksanaan komunikasi  kebijakan  dalam  mengelola  pasar tradisional  terhadap  daya  saing  pasar,  kriteria
pasar sehat, pembinaan pedagang dan penataan pasar tradisional diimplementasikan utamanya oleh  SKPD  Bidang  Pasar  pada  DPPK-UKM Kota  Pontianak. Subyek  Penelitian  terdiri Pejabat  SKPD  DPPK-UKM  Kota  Pontianak; Kepala UPTD Pengelola Pasar Kota Pontianak; dan  Camat  Pontianak  Barat,  Lurah  Sui  Jawi Dalam, Lurah Sui Jawi Luar. Teknik dan Alat Pengumpulan Data terdiri wawancara , pengamatan dan dokumentasi. Teknik Analisis Data yang digunakan adalah deskriptif analisis yang merupakan deskripsi mengenai pengelolaan  pasar  tradisional.  Pendekatan analisis  data  adalah  kombinasi  analisis normatif, kelembagaan, substansi dan historis.Aktivitas  menghimpun  data  (proses: mencari,  menggali,  merekam,  memotret, mencatat,  menyalin,  menyimpan)  semua  data dari  informan,  hasil  observasi, desktop research dan  dari  dokumentasi.  Instrumen pengumpul  data  berupa:  surat  tugas,  buku catatan (log book), lembar kerja dan check list observasi, daftar pertanyaan, tools perekam dan pengolah  data  elektronis.  Triangulasi  teknik digunakan sebagai metode menguji keabsahan data.

## Hasil dan Pembahasan
Hasil  penelitian  yang  teruji  keabsahan  data menggunakan  triangulasi  teknik  memberikan beberapa temuan yang relevan yakni:
A) Semakin  cermat  transmisi,  kejelasan  dan konsistensi  informasi  kebijakan  maka semakin baik pengelolaan pasar tradisional dilaksanakan.
Faktor  transmisi informasi  kebijakan sebanyak  13  indikator  yakni:  1)  Urgensi komunikasi;  2)  Mengelola  kebersihan pasar  dengan  pihak  terkait;  3)  Mengelola keamanan  pasar  dengan  pihak  terkait;  4)
Sinergi lintas SKPD dan faktor keterbatasan;  5)  Rapat  pembahasan  dan pola  komunikasi;  6)  Pandangan  tentang daya saing pasar tradisional; 7) Pandangan terhadap indikasi omzet menurun pedagang tradisional; 8) Pengaruh pedagang informal; 9) Pelaksanaan
Kepmenkes 519/2008 tentang pasar sehat; 10)  Program  kecamatan  sekitar  pasar
tradisional; 11) Daya saing pasar tradisional;  12)  Komunikasi  para  pihak terkait  masalah  pasar  tradisional;  dan  13) Koordinasi  pelaksanaan  program  pasar tradisional.
Faktor  kejelasan informasi  kebijakan sebanyak 13 indikator yakni: 1) Pengaduan dan  koordinasi  penyelesaian  masalah;  2) Pembinaan keamanan pasar; 3)
Pembinaan  kebersihan  pasar;  4)  Rapat koordinasi  dan    penanggulangan  musibah kebakaran  pasar;  5)  Pertimbangan  tidak merugikan  kelompok  masyarakat  lain;  6) Konsensus kebijakan dalam pembangunan pasar;  7)  Konsep  ideal  pembangunan/ revitalisasi  pasar;  8)  Antisipasi  masalah baru  yang  muncul;  9)  Tantangan  menuju pasar sehat; 10) Tujuan program Adipura; 11)  Pengaruh  kehadiran  pasar  modern terhadap pasar tradisional;12) Jarak lokasi dan trik pasar modern; dan 13) Kebijakan dan  perizinan  pasar  modern; Faktor konsistensi informasi kebijakan sebanyak
8  indikator  yakni:  1)  Asosiasi  pedagang pasar  dan  pembentukkannya;  2)  Kendala pembinaan disiplin pedagang; 3) Pedoman dan  pelaksanaan;    4)  Penyesuaian  situasi lapangan;  5)  Desain  pasar  tak  bertingkat (agar  tidak  sepi);  6)  Pemenuhan  syarat pasar sehat; 7) Monitoring pasar sehat dan capaian; dan 8) Lingkungan pasar bersih;
B)   Fakta  temuan  tentang  daya  saing  pasar tradisional  terhadap  variabel    kebersihan, penurunan  omzet,  lokasi  pasar  modern, aktivitas sepi di lantai 2   pasar, dan program kebijakan pasar;
C)  Fakta temuan tentang pasar sehat terhadap variabel  Relasi  Komunikasi,  Komitmen dan Pemahaman substansi, Proses
standarisasi, Prioritas Program,   Capaian dan  evaluasi,  Dukungan  program  lain,
Pembinaan pedagang, Perhatian penentu  kebijakan,  dan  Pola  komunikasi formal;
D)  Fakta  temuan  tentang  pembinaan  dan penataan  Pasar  Teratai  terhadap  variabel Fungsi  komunikasi  Tantangan  pembinaan dan penataan, Penertiban dan tindakan,
Sosialisasi,dan  Fungsi  koordinasi  dan antisipasi  masalah;  5)  Fakta  temuan
tentang  pembinaan  dan  penataan  Pasar Dahlia terhadap variabel Fungsi komunikasi  Tantangan  pembinaan  dan penataan, Penertiban dan tindakan, Sosialisasi,dan  Fungsi  koordinasi  dan antisipasi masalah.

## Simpulan
Berdasarkan pembahasan sebelumnya terhadap pelaksanaan  komunikasi  kebijakan  dalam pengelolaan pasar tradisional maka disimpulkan hasil penelitian bahwa: “Semakin cermat  transmisi,  kejelasan  dan  konsistensi informasi  kebijakan  maka  semakin  baik pengelolaan  pasar  tradisional  yang  berdaya saing,  sehat,  bersih,  aman  dan  tertata  dapat dilaksanakan”.

## Referensi
Edward  III,  George  C  (edited),1984, Public  Policy   Implementing ,    Jai Press Inc, London- England.
Edward  III,  George  C.  1980. Implementing
Public Policy . Washington DC: CongressionalQuarterly Press.
Herujito,  Y.  2001.  Dasar-Dasar  Manajemen.
Jakarta: Grasindo
Hamidjoyo,  Kunto,  2004.  Analisis  Faktor-
Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan  Implementasi  Kebijakan
Penataan,  Pembinaan  dan  Penertiban Pedagang  Kaki Lima  (PKL)  di Surakarta.  Program  Pasca  Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
Moloeng, Lexy J., 1990, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT  Remaja  Rosdakarya,
Bandung Nakamura, Robert T and FrankSmallwood. 1980. The
Politics  of  Policy  Implementation ,
St.   Martin   Press, New York.
Pangestu, Mari Elka. 2008. Pasar Tradisional Yang Modern . Departemen Perdagangan Republik Indonesia.
Jakarta.
Ripley,  Rendal  B.  and  Grace  A.  Franklin.
1986. Policy  Implementation and
Bureaucracy , second  edition,  the Dorsey Press,  Chicago-Illionis.
Suhendro,
2010. Pengelolaan Pasar Tradisional Perusahaan Daerah.
Asparindo.Jakarta.
West,  Richard  and  Lynn  H  Turner.  2008. Introducing  Communication  Theory: Analysis and Application , three edition, McGraw-Hill, NY-Americas.
Winarno,  Budi.  2008. Teori  dan  proses kebijakan  publik .  Yogyakarta:  Media Pressindo.
Woll,  Peter.  1974. Public  Policy .  University Press of America.
Sumber Internet:
Agostiono.  2006. Implementasi  Kebijakan Publik  Model  Van  Meter  dan  Van Horn, http://kertyawitaradya.wordpres
s.com,  diakses  5 September  2010.
Akib, Haedar. 2010. Implementasi Kebijakan:
Apa, Mengapa dan Bagaimana. Jurnal
Administrasi  Publik ,  Volume  1  No.1,
Universitas Negeri Makassar,Makassar.http://ojs.unm.ac.i
d/index.php/iap/article/viewFile/289/6
diakses 10 Juli 2015
Liando, Daud M dan Lingkan E.Tulung, 2013.
Efektifitas  Komunikasi  Pemerintahan Terhadap  Pelayanan  Publik  di  Kota Manado , Jurnal Acta diurnA Vol.9.No.1 http://komunikasi.unsoed.ac.id/sites/, diakses 24 Juli 2015. Silalahi, Ulber. 2004 . Komunikasi Pemerintahan: Mengirim dan Menerima Informasi Tugas dan Informasi  Publik .  Jurnal  Administrasi Publik Vol.3.No, http://download.portalgaruda.org/articl e.php?articles  diakses 24 Juli 2015. Tangkilisan, Hessel Nogis, 2010. Implementasi
Kebijakan  Publik  –  Transformasi Pikiran George Edwards , http://elisa1.ugm.ac.id/file/Psantoso/  , diakses 4 Agustus 2014.

## Dokumen Pemerintah
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang  Penataan  Pasar  Tradisional dan Pasar Modern.
Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  519
Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)  Nomor  20  Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan
Pemberdayaan Pasar Tradisional. Peraturan  Daerah  Kota  Pontianak  Nomor  5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak 2010-2014.
Peraturan  Walikota  Pontianak  Nomor  27
Tahun  2013  tentang  Rencana  Kerja Pemerintah  Daerah  (RKPD)  Kota Pontianak Tahun 2014.
Peraturan  Daerah  Kota  Pontianak  Nomor  6
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  Kota  Pontianak  Tahun  2015- 2019. Candramidi,  Utin  Sri  Lena,  2015.  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (LAKIP)  Tahun  2014. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak  Nomor  27  Tahun  2014 tentang  Penetapan  Rencana  Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah Kota Pontianak Tahun 2015-2019.
Keputusan Walikota Pontianak Nomor 700/D- PPK-Usaha  Kecil  Menengah/Tahun 2014  tentang  Pengesahan  Rencana
Strategis Dinas Perindustrian,
Perdagangan,  Koperasi  dan  Usaha Kecil Menengah Kota Pontianak Tahun 2015-2019. Keputusan  Kepala  Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Pontianak  Nomor  70  Tahun  2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2015- 2019.
Bappeda, 2009. Rencana Pembangunan Jangka Menengah  (RPJM)  Kota  Pontianak 2010-2014. Bappeda Kota Pontianak.
Program  Magister  Ilmu  Sosial  Universitas Tanjungpura  Pontianak  2009.  Buku Pedoman Penulisan Usulan dan Tesis.