## PENELUSURAN PAHAM RADIKALISME PADA PROSES PEMBUATAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN SEBAGAI  UPAYA PENCEGAHAN TERORISME
(Studi Di Unit Pelayanan Administrasi Ditintelkam Polda Sumbar)
1) Klara Dafidela, 2) Ismansyah, 3) Fahmiron
1) Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang, indonesia Email: kdafidela@yahoo.com
2) Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang, indonesia Email: ismansyah@gmail.com
3) Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang, indonesia Email: fahmiron@gmail.com

## ABSTRACT
The search for Radicalism in the Making of Police Record Certificates at the Administrative Service  Unit  of the  West  Sumatra  Police Ditintelkam  is  carried  out  based  on  the applicant's data. When there are applicants for SKCK, after being investigated, it turns out that they have kinship or are related to people who embrace radicalism. Next, an intelligence report is made. Furthermore, the intelligence party will trace the whereabouts of the applicant related to the notion of radicalism. The applicant will be postponed especially the making of the SKCK until the  police  intelligence  report  states  that  the  person  concerned  has  never  been  involved  in radicalism  or  has  a  relationship  with  adherents  of  radicalism.  The  obstacle  in  tracing radicalism  in  making  a  Police  Record  Certificate  at  the  Administrative  Service  Unit  of  the West  Sumatra  Police  Ditintelkam  is  in  early  detection  or  tracking  and  evaluation  activities. Obstacles in carrying out early detection are in service activities, the system for making SKCK is  still  done  manually  and  applicant  data  is  not  stored  in  a  special  storage.  Manual  data makes it difficult to cross-check or trace the applicant's family and history of crimes. In this system,  there  is  no  relationship  between  the  applicant's  criminal  data  and  family  data.  The next  obstacle  is  at  the  evaluation  stage  when  making  intelligence  reports.  Constraints  are reports  of  links  with  radical  ideologies  that  are  difficult  to  show  the  evidence  for,  because sometimes the links found have been around for a long time.
Keywords: Terrorism, SKCK, Radical understanding, Search

## ABSTRAK
Penelusuran  Paham  Radikalisme  Pada  Pembuatan  Surat  Keterangan  Catatan  Kepolisian  Di Unit Pelayanan Administrasi Ditintelkam Polda Sumbar  dilakukan dengan  berdasarkan data data  pemohon.  Ketika  ada  pemohon  SKCK  setelah  ditelusuri  ternyata  mempunyai  hubungan kekerabatan  atau  berkaitan  dengan  orang  orang  yang  menganut  paham  radikalisme. Selanjutnya dibuat laporan intelejen. Selanjutnya pihak intelejen akan menelusuri keberadaan dari  pada  pemohon  berkaitan  dengan  paham  radikalisme.  Terhadap  pemohon  akan  ditunda terlebih  pembuatan  SKCKnya  sampai  laporan  intelejen  kepolisian  menyatakan  bahwa  yang bersangkutan  tidak  pernah  terlibat  paham  radikalisme  atau  mempunyai  hubungan  dengan
penganut  paham  radikalisme.  Hambatan  dalam  penelusuran  paham  radikalisme  pada pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian di Unit Pelayanan Administrasi Ditintelkam Polda  Sumbar  adalah  pada  kegiatan  deteksi  dini  atau  penelusuran  serta  evaluasi.  Kendala dalam  melakukan  deteksi  dini  adalah  pada  kegiatan  pelayanan,  sistem  pembuatan  SKCK masih  dilakukan  secara  manual  dan  data  pemohon  tidak  disimpan  dalam  satu  penyimpanan khusus.  Data  manual  membuat  kesulitan  dalam  memeriksa  silang  atau  menelusuri  keluarga dan  sejarah  kejahatan  yang  pernah  dilakukan  pemohon.  Pada  sistem  ini,  belum  dapat direlasikan antara data kriminal pemohon dan data keluarga. Kendala selanjutnya adalah pada tahapan  evaluasi  dilakukan  ketika  pembuatan  laporan  intelejen.  Kendala  adalah  laporan keterkaitan  dengan  paham  radikal  yang  sulit  untuk  ditampilkan  bukti  buktinya,  karena terkadang keterkaitan yang ditemukan sudah terjadi pada waktu yang lama.
Kata Kunci : Terorisme, SKCK, Paham radikal, Penelusuran

## PENDAHULUAN
Daya  tahan  nasional  ialah  sesuatu  kondisi  yang  wajib  lalu  direalisasikan  oleh seberinda warga Indonesia, dengan metode berpedoman pada 3 bawah buat menciptakan daya tahan  nasional  Indonesia  ialah:  Pancasila,  UUD  1945,  serta  pengetahuan  Nusantara.  Selaku salah  satu  bawah  dalam  pewujudan  Daya  tahan  Nasional.  Sedangkan  Pancasila  ialah perlengkapan  pemersatu  bangsa  Indonesia  dalam  pendalaman  serta  pengamalannya  sedang belum  seluruhnya  cocok  dengan  nilai-nilai  bawah  Pancasila,  apalagi  dikala  ini  kerap diperdebatkan.
Pandangan  hidup  pancasila  mengarah  terbangun  dengan  terdapatnya  kelompok- kelompok  khusus  yang  memajukan  faham  bebas  ataupun independensi  tanpa  batasan,  begitu pula  faham  keimanan  yang  bertabiat  radikal.  Terbentuknya  beberapa  permasalahan  yang bertabiat  radikal,  semacam  insiden  Bom  Bali,  Bom  Kuningan,  Bom  Marriot  serta  bentrokan dengan  bermacam  corak  serta  wujud  sikap  bagus  dalam  lingkup  nasional,  lingkup  wilayah, ataupun dampingi masyarakat warga membuktikan alangkah besar ancaman yang dialami oleh bangsa serta negeri serta alangkah jauh dampak bencana yang wajib dialami orang. Oleh sebab itu  kecermatan  nasional  wajib  ditingkatkan,  dengan  semenjak  dini  memperjuangkan  supaya peristiwa-peristiwa  bentrokan  yang  bawa  beban  serta  kesusahan  untuk  orang  janganlah terulang kembali ataupun sangat tidak bisa diminimalisasi. 1
Kecermatan  nasional  hendak  senantiasa  terpaut  dengan  keamanan  nasional. Berartinya keamanan nasional pada dasarnya menyangkut 3 faktor, ialah: independensi negeri, integritas  bangsa,  keamanan  dan  penjagaan  pembangunan  nasional. 2 Mutu  kesiapan  serta kesiapsiagaan  bangsa  buat  mengetahui,  mengenali,  mengestimasi  semenjak  dini  serta melaksanakan  kelakuan  penangkalan  dini  kepada  bermacam  wujud  serta  watak  kemampuan bahaya  ialah  dimensi  kecermatan  nasional.  Kenaikan  pada  kecermatan  nasional  lewat penemuan dini ini hendak bisa mendesak pada kenaikan mutu pembangunan tercantum dengan terwujudnya kemantapan keamaman.
Aplikasi  kecermatan  nasional  kepada  radikalisme  Polri  sudah  melakukan  lewat
1 Tim  Penyusun, Buku  Panduan  Mata  Kuliah  Kewaspadaan  Nasional.  Materi  Pokok  2:  Manajemen Konflik . Lemhannas RI. 2014, hlm. 4
2 “Membangun  Sikap  Waspada  Bangsa  Indonesia,” http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara/- /000749.html diakses pada tanggal 12 April 2021
penemuan  dini  kepada  ancaman-ancaman  yang  diprediksi  memiliki  faktor  radikal.  Tetapi sepanjang ini, aksi refresif saja yang dikedepankan serta pengungkapan kasus-kasus terorisme yang  sudah  dicoba  tidak  memajukan  penangkalan,  sebab  bila  permasalahan  terorisme  telah terjalin,  aksi  refresif  dilaksanakan  dengan  memercayakan  gerombolan  Densus  88,  alhasil mengarah  belum  berlagak  cermas  kepada  serangan-  serangan  yang  hendak  timbul  dari golongan  radikal.  Aksi  melindungi  dari  wujud  kecermatan  nasional  ini  salah  satunya merupakan lewat pembuatan Pesan Penjelasan Memo Kepolisian (SKCK).
Pesan  Penjelasan  Memo  Kepolisian  (SKCK),  tadinya  diketahui  selaku  Pesan Penjelasan Lagak Bagus (disingkat SKKB) merupakan pesan penjelasan yang diterbitkan oleh Polri yang berisikan memo kesalahan seorang. Dulu, sewaktu bernama SKKB, pesan ini cuma bisa diserahkan yang tidak atau belum sempat terdaftar melaksanakan aksi kesalahan sampai bertepatan pada dikeluarkannya SKKB itu. SKKB legal sepanjang 6( 6) bulan.
Bawah  Hukum  pembuatan  Pesan  Penjelasan  Memo  Kepolisian  (SKCK)  itu  sendiri merupakan Artikel 15 bagian (1) graf k Hukum Nomor. 2 Tahun 2002 Mengenai Kepolisian yang  melaporkan  Polri  dengan  cara  biasa  berhak  menghasilkan  pesan  permisi  serta  ataupun pesan  penjelasan  yang  dibutuhkan  dalam  bagan  jasa  berikutnya  merupakan  bersumber  pada Skep Kapolri Nomor. Angket: Skep atau 816 atau IX atau 2003 bertepatan pada 17 September 2003 mengenai petunjuk alun-alun publikasi SKCK serta PP Nomor. 50 tahun 2010, mengenai Pemasukan Negeri Bukan Pajak.
Tiap  warga  Indonesia  yang  dapat  dibilang  telah  berusia  diwajibkan  buat  membuat Pesan Penjelasan Memo Kepolisian (SKCK) untuk menolong andil kepolisian buat mengamati dalam  melempangkan  supermasi  hukum  yang  terdapat  di  Indonesia  dengan  seimbang  cocok dengan  hukum  UUD  1945  dalam  penegak  hukum  yang  berkridebel  serta  selaku  pengayom warga  yang  menginginkan  keamanan.  Andil  berarti  pembuatan  publikasi  Pesan  Penjelasan Memo Kepolisian (SKCK) merupakan dalam pendeteksian dini (early detection) . Dasar guna Intelijen  Keamanan  mempunyai  wewenang  dalam  menghasilkan  Pesan  Memo  Penjelasan. Pendeteksian  dini  dicoba  paling  utama  kepada  mengerti  radikalisme  selaku  pangkal  dari perbuatan kejahatan terorisme.
Terorisme ialah salah satu wujud kesalahan yang jadi pancaran di bumi, sebab aksi itu memakai  kekerasan  ataupun  mengecam  dengan  kekerasan  kepada  warga  ataupun  keamanan nasional  apapun  motifnya,  alhasil  menghasilkan  perasaan  rawan  serta  kekhawatiran. 3 Semenjak  berdirinya  Negeri  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI),  Indonesia  tidak  sempat bebas  dari  bahaya  teror  serta  banyak  pihak  memperhitungkan  Indonesia  hadapi  bahaya terorisme  semenjak  dini  tahun  2000-an  dan  jadi  pusat  atensi  bumi  sebab  selaku  incumbent serta follower dalam aspek terorisme. 4 Pada dasarnya, terorisme ditatap selaku kesalahan luar lazim (Extraordinary  Crime) serta  ialah  sesuatu  wujud  perang  garis  besar,  sejenis  perang dingin  dengan  kedudukan  pengganti  yang  berlainan.  Wujud  teror  sendiri  bisa  dicoba  dengan bermacam  metode  aksi,  antara  lain  ancaman  serta  bahaya,  penganiayaan,  penyanderaan, peledakan, pemboman, pemalsuan, serta pembakaran. Pada era saat ini, kejadian terorisme di Indonesia bukan ialah perihal yang asing lagi.
Tidak menyudahi di sana saja, ada sebagian permasalahan terorisme di Indonesia pula
3 Petrus  Reinhard  Golose, Deradikalisasi  Terorisme,  Humanis,  Soul  Approach  dan  Menyentuh  Akar Rumput ,  YPTIK,  Jakarta, 2009, hlm 12
4 Wahid, e.l., Kejahatan Terorisme Perspektif Agama. Hukum , Refika Utama, Bandung,  2004, hlm 9
bersinambung pada rentang waktu durasi 2015 hingga 2016, antara lain: (1). April 2015, Bom di  area  Kawasan  tinggal  di  Tanah  Kakak,  Jakarta;  (2). Juli  2015,  Bom  di  Mall  Alam  Sutera, Tangerang; (3). 28 Oktober 2015, Bom kembali meledak di Mall Alam Sutera, Tangerang; (4). November 2015, Bom di Jalur Raden Intan, Duren Sawit, Jakarta; (5). 14 Januari 2016, Bom di Sarinah, Thamrin, Jakarta; serta (6). 5 Juli 2016, Bom di Markas Kepolisian Reserse Kota Surakarta, Surakarta, Jawa Tengah.
Memandang  banyaknya  kesalahan  terorisme,  hingga  butuh  dicoba  counter  terrorism ataupun  perang  garis  besar  melawan  terorisme.  Dalam  perihal  penyelesaian  terorisme  oleh penguasa  salah  satunya  merupakan  dengan  pemberlakukan  Hukum  No  5  Tahun  2018 mengenai  Pergantian  Atas  Hukum  No  15  Tahun  2003  Mengenai  Penentuan  Peraturan Penguasa Pengganti Hukum No 1 Tahun 2002 Mengenai Pemberantasan Perbuatan  Kejahatan Terorisme Jadi Hukum.
Ada  sebagian  pendekatan,  Angkatan  darat  (AD)’  ha  Aljunied  menarangkan  terdapat  2 pendekatan  penting  dalam  perang  garis  besar  melawan  terorisme.  Awal,  pendekatan  keras (Hard  Approach) ,  membutuhkan  keikutsertaan  raga  yang  mematahkan  konsep  merusak teroris,  semacam  pengeboman.  Lewat  legislatif,  yudikatif  serta  administrator  yang membuktikan  perang  negeri  melawan  terorisme,  negeri  modern  memakai  tata  cara  semacam penahanan,  pengawasan,  intelijen  serta  penangkapan  buat  mematahkan  inisiatif  para  teroris. Kedua,  pendekatan lunak (Soft  Approach) ,  ialah  usaha  buat mengurangkan  pandangan  hidup teroris  lewat  artikel  anti  pandangan  hidup,  kepada  pandangan  hidup  radikal  yang  mendesak kekerasan politik.
Dalam  kondisi  penangkalan  terorisme,  warga  memiliki  berperan  besar  di  dalam  area sosial  serta  jadi  entitas  yang  amat  vital.  Warga  disini  berfungsi  memutuskan  ideologisasi, mengetahui kehadiran golongan teroris, ataupun dalam mengendalikan perbuatan cula jaringan kekerasan  ini.  Kesertaan  warga  serta  area  pula  penting  dalam  menguak  jaringan  terorisme. Semacam misalnya, penahanan jaringan Thorik di Tambora, Jakarta Barat. Penahanan itu tidak bebas dari kedudukan warga buat ikut serta memecahkan jaringan terorisme. Tidak hanya itu, penahanan Ridwan nama lain Ismail Tiongkok yang berawal dari informasi masyarakat. 5

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis ,  dengan  metode  pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer.  Data  sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## PEMBAHASAN
A. Penelusuran  Paham  Radikalisme  Pada  Pembuatan  Surat  Keterangan  Catatan Kepolisian Di Unit Pelayanan Administrasi Ditintelkam Polda Sumbar
Radikalisme  serta  intoleransi  yang  terjalin  di  tengah-  tengah  warga  yang bertanggungjawab  bukan  saja  penguasa  lewat  pihak  polri,  tetapi  amat  dibutuhkan kesertaan semua bagian warga. Dengan cara kelembagaan, penangkalan serta penindakan kejahatan  terorisme  dicoba  oleh  petugas  negeri  begitu  juga  diatur  dalam  Hukum  No  9
5 Hery  firmansyah,  Upaya  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Terorime, Jurnal  Mimbar  Hukum ,  Vol.  23 No. 2. Juni 2011
tahun  2013  mengenai  penangkalan  serta  pemberantasan  perbuatan  kejahatan  pendanaan terorisme  serta  peraturan  kepala  negara  No  12  tahun  2012  mengenai  pergantian  atas Perpres No 46 tahun 2010 mengenai Tubuh Nasional Penyelesaian terorisme.
Polri bekerja membagikan jasa keamanan serta kedisiplinan pada warga, tercantum dalam  pemberantasan  golongan  radikal  serta  intoleransi  di  Indonesia.  Dengan  cara  biasa langkah-  langkah  yang  direncanakan  oleh  Polri  bermaksud  buat  penangkalan  timbulnya kekerasan  yang  bermuara  pada  bentrokan  sosial.  Penindakan  golongan  radikal  serta intoleransi  ialah  salah  satu  program  optimalisasi  kelakuan  mengarah  Polri  yang  terus menjadi  professional,  modern  serta  terpercaya (Promoter) lewat  guna  Bintara  Pengajar Keamanan serta Kedisiplinan Warga yang disingkat Bhabinkamtibmas.
Polri ialah institusi penguasa yang memiliki kewajiban utama penegakkan hukum, menjaga  kamtibmas  dan  meberikan  proteksi,  dukungan  serta  jasa  pada  warga.  Dalam melakukan  kewajiban  utama  itu  hingga  dalam  institusi  Polri  dibutuhkan  fungsi-  fungsi kepolisian yang memiliki area kegiatan tiap-tiap yang silih terpaut serta terstruktur.  Guna kepolisian  itu  salah  satunya  merupakan  Intelijen  keamanan  ataupun  yang  lazim  diucap intelkam.  Guna  ini  ialah  salah  satu  guna  kepolisian.  Tutur  intelijen  berawal  dari  bahasa Inggris “Intelligence” yang  dengan  cara literal  berarti intelek.  Dengan  cara  spesial  yang berhubungan dengan usaha mengamankan Negeri serta Bangsa” 6
Bersumber  pada  penafsiran  di  atas  dimengerti  kalau  Intelijen  keamanan  ialah bagian  integral  dari  guna  organik  Polri  yang  menyelenggarakan  aktivitas  serta pembedahan Intelijen bagus berbentuk pelacakan, penjagaan ataupun penggalangan dalam aspek keamanan untuk kebutuhan penerapan kewajiban operasional serta manajemen Polri dalam  bagan  menciptakan  keamanan  dalam  negara.  Guna  intelkam  ialah  guna  intelkam yang  bekerja  Selaku  Mata  serta  Kuping  kesatuan  Polri  yang  bertanggung  jawab melakukan  penemuan  dini  serta  membagikan  peringatan  permasalahan  serta  kemajuan permasalahan  serta  pergantian  kehidupan  sosial  dalam  warga,  serta  pula  bekerja mengenali bahaya, kendala, ataupun halangan kepada Kamtibmas.
Suasana  kamtibmas  serta  perbuatan  kejahatan  mempunyai  kecendrungan bertambah  dari  tahun  ke  tahun  seiringan  dengan  kemajuan  bermacam  pandangan kehidupan warga, sedangkan itu suasana keamanan serta kedisiplinan yang mendukung di area  merupakan  telak,  buat  menciptakan  untuk  mensupport  terselenggaranya pembangunan  wilayah  hingga  ke  tingkatan  nasional  tercantum  berjalannya  cakra  rezim serta perekonomian bangsa.
Badan  intelijen  wajib  menghasilkan  badan  yang  runcing  serta  cermat  alhasil seluruh  mungkin  mengenai  kemajuan  kamtibmas  bisa  diduga  oleh  kepolisian.  Hingga dituntut kedudukan serta guna intelkam dalam melaksanakan tugasnya dalam mengalami kemajuan  paradigma  kamtibmas  yang  terjalin  di  area  tugasnya  tiap-tiap.  Dalam  aplikasi sistem  penguasa  Indonesia  andil  intelijen  merupakan  membagikan  peringatan (early detection and early warning system) mengenai keadaan yang berhubungan dengan bahaya kepada  negeri  dari  dalam  ataupun  dari  luar.  Dengan  cara  yuridis  hingga  kedudukan intelijen  bila  diterjemahkan  dari  tujuan  Intelijen  Negeri  yang  tercatat  dalam  UU  No  17 tahun 2011 mengenai Intelijen Negeri Artikel 5 dituturkan kalau: Tujuan Intelijen Negeri
6 WJS. Poerwaadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h. 362
merupakan  mengetahui,  mengenali,  memperhitungkan,  menganalisa,  memaknakan,  serta menyuguhkan  Intelijen  dalam  bagan  membagikan  peringatan  dini  buat  mengestimasi bermacam mungkin wujud serta watak bahaya yang potensial serta jelas kepada keamanan serta keberadaan bangsa serta negeri dan kesempatan yang terdapat untuk kebutuhan serta keamanan nasional.
Kepolisian  dalam  usaha  pemberantasan  cara  radikalisme  dengan  metode menetralisi  banyak  orang  yang  berpotensi  jadi  orang  yang  melaksanakan  perekrutan dengan  mengidentifikasi  golongan  inti,  pendukung  serta  partisan  dengan  melemahkan pandangan  hidup  radikal  yang  mereka  coba  sebarkan  dengan  membuat  pandangan  hidup yang  terkini  yang  bertabiat  berimbang  dengan  metode  memblokir  alat  social  serta melaksanakan  penyebaran  pandangan  hidup  aduan  itu  pada  golongan  warga  yang  rentan terserang radikalisme lewat alat sosial serta melaksanakan edukasi serta konseling, dengan menguasai  kondisi  sosial  serta  adat  yang  terdapat  hendak  lebih  gampang  buat melaksanakan  edukasi  serta  konseling  disetiap  susunan  warga  dengan  menggunakan kebajikan local dan menjaga alat yang jadi alat penyebaran mengerti radikalisme ialah alat social,  alat  elektronik  serta  alat  cap.  Tidak  hanya  itu,  Polri  pula  melaksanakan  usaha pencarian mengerti radikalisme lewat pembuatan SKCK di kantor polisi buat dicoba aksi hukum.
Jasa  pembuatan  SKCK  ialah  salah  satu  kewajiban  dari  Direktorat  Intelejensi Keamanan  (INTELKAM)  di  Kepolisian  Polda  Sumbar.  Jasa  pembuatan  SKCK  pada hakikatnya  merupakan  serangkaian  aktivitas,  sebab  itu  cara jasa itu  berjalan  dengan  cara teratur  serta  berkelanjutan,  mencakup  semua  kehidupan  badan  dalam  warga.  Cara  yang dimaksudkan  dicoba  sehubungan  dengan  silih  penuhi  keinginan  antara  akseptor  layanan SKCK serta donatur jasa SKCK.
SKCK  ialah  kependekan  dari  Pesan  Penjelasan  Memo  Kepolisian.  SKCK merupakan  pesan  penjelasan  sah  yang  diterbitkan  oleh  polri  lewat  guna  Intelkam  pada seseorang pemohon ataupun masyarakat warga buat menerangkan mengenai terdapat atau tidak terdapatnya memo sesuatu perseorangan ataupun seorang dalam aktivitas kejahatan ataupun  kesalahan.  Tercantum  pula  disini  pencarian  mengerti  radikalisme  yang  dianut oleh seorang yang memohonkan SKCK serta keluarganya.
Pada permohonan pembuatan SKCK seseorang pemohon wajib memenuhi dengan informasi informasi keluarganya.  Ada pula arsip arsip yang wajib di informasikan antara lain  merupakan  Metode  Periksa  Jemari  atau  Saran  Memo  Kepolisian  dari  Polda  atau Polres setempat cocok alamat KTP. Bersumber pada arsip ini hendak bisa ditelusuri memo pidana  ataupun  asumsi  kesalahan  yang  sempat  dicoba  oleh  pemohon.  Berikutnya merupakan  duplikat  KTP,  pasport,  kartu keluarga.  Bersumber  pada  keseluruhan arsip  ini dicoba  pencarian  mengerti  radikalisme  yang  dianut.  Perihal  itu  diamati  dari  pencarian keluarga  pemohon  itu.  Bila  ada  badan  keluarga  yang  sempat  ataupun  diprediksi mempunyai  mengerti  radikalisme  hingga  pemohon  SKCK  pula  dicurigai  menganut mengerti  radikalisme.  Bersumber  pada  pasport  yang  dipunyai  pemohon  hendak  diamati memo  ekspedisi  dari  pemohon  ke  luar  negara.  Bila  ada  memo  ekspedisi  yang  dicoba dicurigai  merupakan  berhubungan  dengan  negeri  negeri  yang  menganut  mengerti radikalisme hingga pemohon pula bisa dicurigai selaku bagian dari mengerti radikalisme. kepada  yang  dicurigai  menganut  mengerti  radikalisme  hingga  aksi  hukum  yang  dicoba
merupakan  membuat  informasi  intelejen.  Berikutnya  pihak  intelejen  hendak  menelusuri kehadiran  dari  pada  pemohon  berhubungan  dengan  mengerti  radikalisme.  kepada pemohon  hendak  ditunda  terlebih  pembuatan  SKCKnya  hingga  informasi  intelejen kepolisian  melaporkan  kalau  yang  berhubungan  tidak  sempat  ikut  serta  mengerti radikalisme  ataupun  memiliki  ikatan  dengan  pengikut  mengerti  radikalisme.  Cocok gambar  yang  disyaratkan  dalam  pembuatan  SKCK  merupakan  bercorak  dimensi  4  x  6 centimeter sebesar 6 (6) lembar dengan kerangka balik merah, berpakaian santun, nampak wajah, serta kedua kuping. Untuk pemohon  yang menggunakan kerudung, cocok gambar wajib  nampak  wajah  serta  tidak  bisa  memakai  tudung.  Tujuannya  merupakan  supaya wajah  pemohon  bisa  nampak  nyata  alhasil  bisa  ditelusuri  kesesuai  antara  arsip  yang diserahkan serta pemohon yang berhubungan.
Semacam  yang  sempat  terjalin  di  bagian  jasa  administrasi  Ditintelkam  Polda Sumbar dimana kala terdapat pemohon SKCK sehabis ditelusuri nyatanya memiliki ikatan kekerabatan  dengan  Arif  Belas  kasih  Juri  baya  29  tahun,  Minang,  kel.  Tanjung  Baringin Kec.  Lubuk  Sikaping  Kab.  Pasaman,  yang  mana  Arif  Belas  kasih  Juri  ialah  seseorang pendukung  aksi  teroris  ISIS  serta  ialah  dekap  Salafi  Langgar  Jalur  Tangah  hanya  kota Bukittinggi. Bersumber pada penjelasan pangkal itu bisa dikenal kehadiran dari Arif Belas kasih Juri itu. Pada pembuatan SKCK bagian jasa administrasi Ditintelkam Polda Sumbar pula  sempat  ditemui  pemohon  yang  berhubungan  dengan  orang  orang  yang  menganut mengerti radikalisme.
Suatu  mutu  jasa  pembuatan  SKCK  yang  diharapkan  oleh  akseptor  layanan menginginkan  tingkatan  kelebihan  dari  jasa  pembuatan  SKCK  yang  diterima  dari  jasa yang diperoleh tadinya.  Hingga dari itu, bila jasa pembuatan SKCK itu melewati impian warga  selaku  akseptor  layanan  hingga  mutu  jasa  yang  diserahkan  hendak  memperoleh presepsi  sempurna  dari  para  akseptor  layanan.  Kebalikannya,  bila  jasa  itu  tidak  cocok dengan impian akseptor layanan, hingga presepsi dari para akseptor layanan hendak tidak sempurna.  Jasa  yang  bagus  dicoba  dengan  tidak  melalaikan  tindakan  kehati  hatian  dari aparat dalam pengecekan riwayat kesalahan pemohon serta riwayat mengerti radilkal yang dianutnya.
Terdapatnya format utama mutu jasa, bisa jadi dorong ukur bagus ataupun kurang bagusnya mutu jasa yang diserahkan oleh aparat jasa pembuatan SKCK di Polda Sumbar. Alhasil ke depan pihak donatur jasa dalam perihal ini Polda Sumbar bisa tingkatkan mutu pelayanannya dalam pembuatan SKCK. Dengan sedemikian itu, jasa yang sudah diadakan oleh  kepolisian  ini,  bisa  menolong  kepolisian  dalam  menelusuri  terdapat  atau  tidaknya radikalisme pada pemohon SKCK.
Perihal ini dicoba oleh Polri dalam bagan mencegah warga serta kebutuhan biasa, tercantum  menghindari  bertumbuhnya  mengerti  yang  tidak  cocok  dengan  arti  anutan agama  serta  nilai-  nilai  Pancasila,  sekalian  melindungi  kesempurnaan  Negeri  Kesatuan Republik  Indonesia.  Penindakan  terorisme  dilaksanakan  Polri  lewat  2  pendekatan  ialah pendekatan  keras (hard  approach) serta  pendekatan  lunak (soft  approach) .  Pendekatan Keras  merupakan  teror  wajib  ditindak,  namun  dengan  senantiasa  menjunjung  besar code of conduct atau rule of engagement alhasil apa juga yang dicoba dalam melawan terorisme terbebas dari perkara membela serta anti alhasil memperoleh keabsahan serta legalitas.
Pendekatan  keras (hard  approach) sepanjang  ini  tidak  seluruhnya  efisien  dalam penyelesaian  terorisme.  Tidak  hanya  cedera  sebab  lenyapnya  kaitan  calo  apabila  jumlah pelakon yang tertembak mati banyak, perihal ini pula membatasi data mengenai sel serta badan  teror  itu.  Tidak  hanya  itu,  bertembakan  mati  teroris  mencadangkan  gelisah  serta marah keluarga dan komunitas yang dibiarkan.
Hasil  Strategi  serta  Reaksi  Polri  dari  penindakan  Terorisme  sepanjang  ini  nyaris seluruh  permasalahan  besar  terbongkar,  jaringan  beberapa  besar  ditemukan  serta dilumpuhkan  serta  bisa  menghindari  pelakon  saat  sebelum  bertindak  tetapi  perkara  yang diketemukan  merupakan  Polri  belum  bisa  membatasi  bertumbuhnya  jaringan  terorisme serta membatasi penyebaran pandangan hidup radikal, tidak hanya itu perbandingan polisi serta masyarakat di Indonesia amat tidak logis. Persisnya, 1: 1. 000. Satu polisi buat 1. 000 orang masyarakat. Sementara itu, bagi Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB), perbandingan idealnya  merupakan  1:  350.  Dengan  jumlah  yang  minimun  itu  hingga  jasa  serta  proteksi pada masyarakat memanglah kemudian tidak dapat maksimum.
Alhasil  membutuhkan  strategi  yang  bisa  menghindari  buat  menghindari  ialah dengan pendekatan lunak. Pendekatan lunak (soft approach) umum dicoba lewat program deradikalisasi semacam memajukan guna intelijen serta pembinaan warga tingkatan mabes serta kewilayahan yang melingkupi kemitraan, dan kebijaksanaan berplatform persetujuan serta legalitas khalayak, bukan semata- mata mempraktikkan peraturan. Berikutnya butuh aksi  melindungi  bukan  reaktif,  pendekatan  interagensi  serta  menguatkan  kecermatan warga supaya tidak terbawa-bawa terorisme serta tidak mengasihani pada aksi terorisme. Berikutnya  perkara  pada  kecermatan  nasional  lewat  penemuan  dini  kepada  kelakuan teroris merupakan belum terdapatnya kebijaksanaan hal perbuatan kejahatan penghasutan kepada  warga  lewat alat  alhasil  hendak membatasi  usaha  penangkalan  kepada masuknya pandangan  hidup  radikalisme.  Perihal  ini  diamati  dari  bahaya  sungguh-sungguh radikalisme  yang  diiringi  dengan  menggunakan  perkembangan  teknologi  dimana  faham anutan radikal, dengan cara leluasa terhambur di internet.
Usaha  pemberantasan  dicoba  Polri,  ialah  dengan  melaksanakan  langlang  cyber, konseling  ataupun  pemasyarakatan,  penataran  pembibitan  serta  kampanye  eksploitasi internet  dengan  bijaksana.  Kemudian  melaksanakan  bimbingan  serta  komunikasi  ke penggiat  medsos,  para  netizen,  akademi  besar,  alat  massa  serta  badan  yang  terpaut, provider seluler serta  yang lain. Alhasil,  mereka dapat ikut berfungsi mengkampanyekan anti  hoax  serta  melindungi  ruang  khalayak  internet  supaya  senantiasa  segar  alhasil terwujud kedisiplinan bersama.
B. Hambatan  Dalam  Penelusuran  Paham  Radikalisme  Pada  Pembuatan  Surat Keterangan  Catatan  Kepolisian  Di  Unit  Pelayanan  Administrasi  Ditintelkam  Polda Sumbar
Pengawasan Kepala Dasar INTELKAM ialah guna organik dari manajemen, yang silih  terpaut  dengan  pemograman  pada  Polda  Sumbar.  Pengawasan  ini  dicoba  buat  bisa menilai  dari  hasil  penerapan  jasa  pembuatan  SKCK  yang  didapat  dengan  cara  berakal untuk  (berdaya  guna)  serta  sukses  untuk  (efisien)  cocok  dengan  konsep  yang  sudah didetetapkan  tadinya.  Dengan  terdapatnya  pengawasan  hingga  bisa  meminimalisir terdapatnya  mungkin  penyalahgunaan  ataupun  menjauhi  penyimpangan  dan  kekeliruan yang bisa jadi terjalin.
Bersumber  pada  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negeri  Republik  Indonesia  No  22 Tahun 2010 pada artikel daya muat bagian 1 serta 2, Ditintelkam (Direktorat Intelijen serta Keamanan)  Subbagian  Jasa  Administrasi mempunyai  kewajiban  ialah  jasa  pesan  permisi ataupun  penjelasan  yang  menyangkut  orang  asing,  senjata  api  serta  materi  peledak,  dan aktivitas sosial ataupun politik warga serta SKCK dan pengawasan serta penjagaan dalam penerapan  jasa  pesan  permisi  ataupun  penjelasan.  Dalam  penerapan  kewajiban  itu  ada hambatan, perihal ini terjalin pada bagian Ditintelkam Subbagian Jasa Administrasi yang menyelenggarakan  pelayanan  pembuatan  SKCK  (Pesan  Penjelasan  Memo  Kepolisian) serta pesan perizinan yang menyangkut warga dalam serta luar negara (orang asing).
Hambatan  dalam  aktivitas  jasa  paling  utama  dalam  pencarian  mengerti radikalisme  yang  dilaksanakan  oleh  Subbagian  Jasa  Administrasi  antara  lain  sistem pembuatan SKCK serta pesan perizinan sedang dicoba dengan cara buku petunjuk serta informasi pemohon tidak ditaruh dalam satu penyimpanan spesial. Data-data itu ditaruh dalam  satu  ruangan  penyimpanan  arsip  yang  terbatas  alhasil  membolehkan  arsip-arsip pemohon  SKCK  tercecer.  Buat  memeriksa  rekapitulasi  record  publikasi  SKCK  serta pesan perizinan yang dikeluarkan oleh Kepolisian dalam dasar durasi hari, pekan, bulan serta  tahun  sedang  belum  terdapat  sistem  spesial  yang  bisa  menunjukkan  informasi  itu dengan  cara  otomatis.  Informasi  buku  petunjuk  membuat  kesusahan  dalam  mengecek silang  ataupun  menelusuri  keluarga  serta  asal  usul  kesalahan  yang  sempat  dicoba pemohon. Pada sistem ini, belum bisa direlasikan antara informasi pidana pemohon serta informasi  keluarga.  Alhasil,  saat  sebelum  aparat  menerbitkan  SKCK,  hingga  terdapat cara dimana informasi pemohon hendak ditilik oleh sistem apakah sempat ataupun tidak melaksanakan sesuatu aksi pidana.
Pembuatan  SKCK  senantiasa  diawasi  oleh  bagian  intelejen.  Terdapatnya Sesuatu  sistem  pengawasan  yang  bagus  amat  berarti  serta  mempengaruhi  dalam  cara pemberian  jasa.  Sebab  pengawasan  dikira  selaku  salah  satu  pengganti  buat  mengukur serta  tingkatkan  mutu  jasa  yang  diserahkan.  Perihal  ini  bisa  diamati  dari  apa  yang dikemukakan,  kalau  pengawasan  merupakan  seluruh  upaya  serta  aktivitas  buat mengenali serta memperhitungkan realitas yang sesungguhnya hal penerapan kewajiban ataupun aktivitas apakah cocok dengan apa yang sebaiknya ataupun tidak.
Andil pengawasan merupakan suatu perihal yang amat essensial serta tidak bisa diabaikan.  Sebab,  pada  hakekatnya  pengawasan  merupakan  sesuatu  upaya  buat mengetahui jasa yang dicoba oleh aparat jasa apakah jasa itu sudah menjajaki SOP yang sudah diresmikan oleh Kepolisian dan buat memperhitungkan aparat jasa dalam perihal ketaatanya serta menaati kebijakan-kebijakan yang legal. Pengawasan yang dicoba oleh Kepala Bagian jasa administrasi Ditintelkam. Ialah sesuatu keharusan buat dicoba yang bermaksud menanggulangi tiap bawahannya yang bertabiat melindungi serta pembinaan, buat  menghasilkan  aparat  jasa  yang  lebih  efisien  serta  berdaya  guna.  Alhasil  Kepala Bagian  jasa  administrasi  Ditintelkam  bisa  mengenali  kegiatan-kegiatan  jelas  dari  tiap pandangan  dan  kasus  pelaksanaan-pelaksanaan  jasa  yang  berikutnya  pada  saat  terjalin kekeliruan ataupun kekurangan, bisa lekas langsung mengutip langkah-langkah koreksi serta aksi sekedarnya cocok dengan konsep yang sudah diresmikan tadinya.
Tipe pengawasan oleh Kepala Bagian jasa  administrasi Ditintelkam dalam jasa pembuatan  SKCK  di  Polda  Sumbar  ialah  pengawasan  dengan  cara  langsung  serta
pengawasan dengan cara tidak langsung. Impian buat melakukan pengawasan yang pas serta  efisien  butuh  ditopang  dengan  mempraktikkan  segi-segi  pengawasan.  Teknik- teknik  pengawasan  yang  ialah  pandangan  pantas  buat  diaplikasikan  dalam  melakukan pengawasan.  Teknik-teknik  pengawasan  ini  membagikan  arahan  mengenai  gimana hendaknya  pengawasan  itu  dilaksanakan.  Relevan  dengan  perihal  itu,  dengan  cara filosofi dikenal kalau pengawasan ialah salah satu guna manajemen yang menggenggam kedudukan yang amat berarti untuk tercapainya mutu jasa yang dijalani oleh Kepolisian. Sebab begitu juga bagusnya sesuatu sistem jasa yang dijalani tanpa terdapat pengawasan yang bagus, hingga sistem jasa itu tidak hendak terselenggara dengan bagus.
Filosofi  itu  teruji  dalam  riset  ini  begitu  juga  yang  sudah  dikemukakan  di  atas serta  selaku  akibat  masuk  akal  dengan  pembuktian  itu  hingga  bila  menginginkan kenaikan  mutu  jasa  pembuatan  SKCK  di  Polda  Sumbar  hingga  butuh  diiringi  dengan pengawasan  yang  bagus  oleh  Kepala  Bagian  jasa  administrasi  Ditintelkam  maksudnya pengawasan telak dibutuhkan dalam usaha buat tingkatkan mutu jasa untuk tercapainya tujuan jasa yang diharapkan serta bisa dengan cara pas mengetahui terdapatnya mengerti radikalisme di masyarakat.

## KESIMPULAN
Dibuatnya  suatu  system  elektronik  yang  saling  terhubung  dengan  beberapa  data paham radikal dan catatan criminal sehingga pembuatan SKCK dapat lebih akurat lagi. Pihak Ditintelkam  Polda  Sumbar  dapat  mengadakan  suatu  koordinasi  dengan  berbagai  instantis terkait  sehingga  pembuatan  SKCK  sebagai  salah  satu  cara  penelusuran  paham  radikalisme dapat lebih optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Tim  Penyusun, Buku  Panduan  Mata  Kuliah  Kewaspadaan  Nasional.  Materi  Pokok  2: Manajemen Konflik . Lemhannas RI. 2014
Petrus Reinhard Golose, Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan  Menyentuh Akar Rumput ,  YPTIK,  Jakarta, 2009
Wahid, e.l., Kejahatan Terorisme Perspektif Agama. Hukum , Refika Utama, Bandung,  2004
Hery  firmansyah ,  Upaya  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Terorime ,  Jurnal  Mimbar  Hukum, Vol. 23 No. 2. Juni 2011
WJS. Poerwaadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia , Bumi Aksara, Jakarta, 2009 Membangun Sikap Waspada Bangsa Indonesia,”
http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara/-/000749.html