## PEMAHAMAN PENGGEMAR KOREAN POP ATAS BEA MASUK PEMBELIAN MERCHANDISE
Immanuela Alexandra Johanna Rachel Pongoh 1 , Diana Frederica 2*, Deni Iskandar 3 ,
1,2,3) Universitas Kristen Krida Wacana
1) immanuella.2018ea080@civitas.ukrida.ac.id , 2) diana.frederica@ukrida.ac.id ,
3) denny.iskandar@ukrida.ac.id *Corresponding Author Diajukan : 7 Januari 2023 Disetujui : 17 Januari 2023
Dipublikasi : 1 April 2023

## ABSTRACT
The latest regulatory policies related to import activities are the government's solution to increasing  the  welfare  of  domestic  entrepreneurs.  So  with  the  enactment  of  a  new  regulation, namely PMK No. 199/PMK.010/2019, it is hoped that it can reduce the number of imported goods so  that  people  can  choose  to  buy  domestic  products.  In  implementing  PMK  No. 199/PMK.010/2019 pros and cons arise among the public, including Korean POP (Carat) fans. Therefore, the purpose of this study is to find out the understanding of Korean POP (Carat) fans regarding  regulations,  tax  rates,  calculations,  and  import  duty  payment  systems  in  buying merchandise.  As  well  as,  to  find  out  the  interest  of  Korean  POP  (Carat)  fans  in  buying merchandise after the enactment of new regulations. This type of research is a qualitative research with a phenomenological approach. The type of data used in this research is primary data. The research  population  is  people  who  have  bought  Korean  merchandise.  The  sampling  method  is through  the  convenience  sampling  method  which  is  in  accordance  with  the  research  criteria, namely  fans  who  have  purchased  merchandise  at  least  once  after  the  enactment  of  PMK  No 199/PMK.010/2019. Data was obtained by distributing questionnaires and conducting interviews with 20 informants. The results of this study indicate that the increase in tariffs raises objections among Korean POP (Carat) fans in buying merchandise because they do not understand the new regulations and official merchandise is only produced in South Korea. However, the increase in import duty rates has not reduced the interest of Korean POP (Carat) fans in buying merchandise. They prefer to buy merchandise through e-commerce or through entrusted services to avoid taxes.
Keywords: import duty; import; PMK no 199/PMK.010/2019; VAT; seventeen.

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  suatu  pungutan  yang  bersifat  wajib  dibayarkan  oleh  Wajib  Pajak  kepada negara.  Pembayaran  pajak  yang  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak  akan  masuk  ke  dalam  kas  negara, yang  nantinya  akan  digunakan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  dan  melaksanakan pembangunan  negara. Pemungutan  pajak memiliki    dua    tata    cara, yaitu     pajak langsung dan  pajak  tidak  langsung.  Pajak  langsung  merupakan  pajak  yang  dibayarkan  secara  langsung oleh  Wajib  Pajak  dan  tidak  dapat  diwakilkan  oleh  pihak  lain.  Dari  segi  administratif,  pajak langsung  dikekanakan  secara  langsung  atas  SKP  yang  pemungutannya  dilakukan  secara  berkala. Contoh  pajak  langsung adalah PPh dan PBB. Sementara itu, pajak tidak langsung merupakan pajak yang  pembayarannya  dapat  dialihkan  kepada  pihak  lain.  Dalam  PPh  Pasal  22  Kementerian Keuangan  menetapkan  bendahara  pemerintah  untuk  melakukan  pemungutan  pajak  kepada  Wajib Pajak  yang  melakukan  kegiatan  impor  maupun  kegiatan  usaha  pada  bidang  lain  terkait  dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu. Ketentuan dasar pemungutan PPh
Pasal  22,  sifat  dan  besar  pungutan,  cara  penyetoran  dan  pelaporan  diatur  dalam  PMK 34/PMK.010/2017  yang  kemudian diubah menjadi PMK 110/PMK.010/2018 yang berlaku sejak 5 September 2018. Pemungutan  PPh Pasal 22 mempunyai tujuan yaitu untuk menjaga ketersediaan pangan  dan  menjaga  harga  pangan  agar  tetap  stabil,  juga  untuk  menjaga  bahan  baku  dari  dalam negeri, melancarkan pelayanan  ekspor mineral dan batubara, serta  untuk menyesuaikan tarif PPh Pasal 22 terkait barang kiriman dengan tarif bea masuk terhadap barang kiriman.
Pemerintah menetapkan batas tarif pembebasan De Minimis Threshold atau Bea Masuk atas barang impor berdasarkan PMK No.199/PMK.010/2019 batas pembebasan menjadi FOB USD 3 dari  yang  sebelumnya  FOB  USD  75.  Dengan  kata  lain  bahwa  jika  pada  peraturan  sebelumnya ditetapkan  barang  dengan  harga  FOB  USD  75  akan  dikenakan  pajak,  maka  sesuai  dengan peraturan terbaru  tarif batas pembebasan tersebut berubah menjadi FOB USD 3, artinya barang impor diatas USD 3 akan dikenakan pajak. Perubahan lainnya adalah pengenaan tarif PPN sebesar 10%  untuk  semua  barang  kiriman  tanpa  ada  minimal  nilai,  dan  PPh  tidak  akan  dipungut  lagi dengan peninjauan bahwa barang impor yang merupakan kiriman adalah barang konsumsi akhir (kecuali tas, sepatu dan tekstil).
Korean  pop  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  K-Pop  merupakan  jenis  musik  populer  yang berasal dari negeri ginseng, Korea Selatan. Melahirkan banyak idola dalam industri musik, K-Pop tidak  hanya  menguasai  industri  musik  Korea  namun  dengan  perkembangan  teknologi  dan informasi  industri  musik  Korea  berkembang  sangat  pesat  sehingga  dikenal  dunia.  Idola  K-Pop terlahir  dari  beragam  agensi  yang  mengadakan  audisi  dan  pelatihan  selama  bertahun-  tahun. Seiring berkembangnya jaman, bagi penggemar K-Pop tidak sulit untuk mengetahui calon-calon idola  baru  dalam  dunia  K-Pop.  Tak  jarang  penggemar  K-  Pop  sudah  mengetahui  idola-idola yang akan debut dari sebuah agensi musik. K- Pop sendiri masuk ke Indonesia pada tahun 2011 melalui salah satu acara televisi yang menampilkan boyband dan girl band asal Korea Selatan. Berikut terlampir data impor berdasarkan golongan penggunanaan barang 5 tahun terakhir (Juta US$):
Tabel 1. Data Impor Golongan Penggunaan Barang Impor Nilai Impor (Nilai CIF) Menurut Golongan Penggunaan Barang (Juta US$) 2020 2019 2018 2017 2016 Barang Konsumsi 14656.0 16454.6 17181.3 14075.1 12351.7 Bahan baku dan barang penolong 103209.9 126355.5 141581.2 117851.3 100945.8 Barang Modal 23702.9 28465.6 29948.8 25059.1 22355.3 Jumlah 141568.8 171275.7 188711.3 156985.5 135652.8
(Sumber : https://www.bps.go.id/site/resultTab )
Kenaikan tarif yang baru saja ditetapkan menuai pro dan kontra dikalangan pengemar K-Pop. Hal  tersebut  dikarenakan  merchandise  official  (resmi)  hanya  diproduksi  di  Korea  Selatan. Mahalnya  harga  barang,  ongkos  kirim  dan  kenaikan  tarif  tidak  jarang  membuat  sebagian penggemar  berpikir  untuk  membeli  barang  secara  mandiri  dan  mencari  alternatif  lain  untuk membeli merchandise idola mereka.
Sumendap  (2020)  melakukan  penelitian  tentang  minat  pelaku  e-commerce  melakukan  impor barang setelah adanya perubahan tarif pajak  dan dasar pengenaan pajak atas pemberlakuan PMK 199/PMK 010/2019. Hasilnya menyatakan bahwa perubahan tersebut berpengaruh terhadap minat mereka  melakukan  import  barang  merchandise.  Hal  ini  diperkuat  dengan  hasil  penelitian Deyanputri (2020) yang menyatakan bahwa penurunan ambang batas pembebasan bea masuk atas barang impor mampu menurukan volume impor kiriman ke Indonesia. Regulasi dari ambang batas USD  3  melalui platform  E-commerce berpengaruh  positif  terhadap  minat  beli  barang  impor (Anggraeni dan Lestari, 2021). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada jenis penelitiannya. Pada penelitian sebelumnya merupakan penelitian kuantitatif bersifat empiris yang  menguji  pengaruh  suatu  variable.  Sementara  penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif
dengan  pendekatan  fenomenologi  yang  mengangkat  topik  adanya  kebijakan  baru  di  bidang perpajakan.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai  berikut:  (1).  Bagaimana  penggemar  K-Pop  memahami  Peraturan  dan  Tarif  Pajak  yang baru?;  (2).  Bagaimana  penggemar K-Pop memahami  cara  menghitung  pajak  yang  harus dibayarkan  dan  sistem  pembayaran  bea  masuk?;  (3).  Bagaimana  minat  penggemar  K-  Pop dalam membeli merchandise akibat adanya kenaikan tarif pajak?

## STUDI LITERATUR
Theory  of  Reasoned  Action (TRA)  pertama  kali  dikembangkan  oleh  Martin  Fishbein  pada tahun  1967  yang  kemudian  direvisi  dan  diperluas  oleh  Fishbein  dan  Icek  Azjen  pada  dekade berikutnya.  Teori  ini  berfokus  pada  niat  seseorang  untuk  berperilaku  dengan  cara  tertentu  pada situasi  tertentu,  apakah  seseorang  akan  melakukannya  atau  tidak.  Keterkaitan  TRA  dalam penelitian ini adalah bagaimana penggemar K-Pop bereaksi terhadap kenaikan tarif pajak untuk barang impor merchandise dari Korea. Apakah mereka akan tetap membeli merchandise dengan dasar pengenaan pajak yang lebih rendah yaitu minimal USD 3 dari semula USD 75?
Berdasarkan  Undang-Undang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  Pasal  1  Ayat  1 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2007,  pajak  adalah  kontribusi  wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Dalam  Pasal  22  Undang-Undang Pajak  Penghasilan  ditetapkan  oleh  Menteri  Keuangan  bahwa  bendaharawan  pemerintah  dapat memungut  pajak  yang  terkait  dengan  pembayaran  atas  penyerahan  barang  dan  badan-badan tertentu  untuk  memungut  ajak  dari  Wajib  Pajak  yang  melakukan  kegiatan  impor  atau  usaha dibidang lain. Pemungutan atas PPh 22 memiliki tujuan untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan, serta menjaga bahan baku yang berada dalam negeri.
Selain  pengenaan  PPh  22  pada  kegiatan  impor  barang,  transaksi  jual  beli  barang,  dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. PPN merupakan salah satu dari sekian banyak jenis pajak di Indonesia.  PPN  sendiri  termasuk  pajak  yang  masuk  kedalam  kategori  pajak  objektif  dimana kewajiban membayar PPN dilimpahkan seluruhnya kepada konsumen, pajak atas konsumsi umum dalam negeri yang dimana PPN merupakan pajak yang dikenakan atas objek pajak yang menjadi beban  konsumen  secara  langsung,  dan  juga  merupakan  pajak  tidak  langsung  yang  memiliki  arti bahwa PPN dibayarkan oleh konsumen namun pertanggungjawaban atas penyetoran PPN dilakukan oleh penjual.
Peraturan yang ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2019 terkait kepabeanan, cukai dan pajak atas impor barang kiriman, PMK No 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuann Kepabeanan, Cukai dan  Pajak  Atas  Impor  Barang  Kiriman.  Di  dalam  aturan  baru  tersebut,  pihak  Bea  Cukai  harus menyesuaikan  batas  pembebasan  Bea  Masuk  barang  impor  menjadi  USD3  yang  sebelumnya berada  di  USD75.  Terdapat  juga  tarif  yang  dinormalisasikan  oleh  pemerintah  berkisar  27,5% hingga  37,5%.  Dasar  hukum  yang  mengatur  ketetapan  Bea  Masuk  adalah  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  1995  tentang  Kepabeanan  yang  telah  diubah  menjadi Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2006.  Bea  masuk  dapat  dikenakan berdasarkan dengan tarif yang besarnya berbeda. Bea Masuk ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan  tujuan  untuk  memperoleh  kejelasan  terkait  perhitungan  dan  juga  mempermudah  pelaku impor atau importir dalam mengajukan pemberitahuan pabean yang terkait dengan pembayaran bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  melalui  penyebaran  kuesioner  kepada  penggemar  K- POP dan melalui  wawancara dengan 20 (dua puluh  narasumber)  yang merupakan penggemar K- POP  (Carat).  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  yang mempelajari  fenomena  terkait  yang  sedang  dialami  oleh  subjek  penelitian.  Metode  kualitatif dianggap mampu untuk memberikan fakta terkait objek yang sudah ditentukan oleh peneliti untuk diteliti  lebih  lanjut.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  masyarakat  para  penggemar  K-POP.
Metode  pengambilan  sampel  melalui  metode  convenience  sampling  dengan  kriteria  bahwa responden  sudah  pernah  membeli merchandise minimal  1x  setelah  ditetapkannya  PMK 199/PMK.010/2019.  Metode  analisis  data  pada  penelitian  kualitatif  adalah  menggali  sebuah  data secara mendalam, menganalisis, kemudian menyimpulkan.

## HASIL
Seventeen  merupakan  salah  satu boygroup ternama  asal  Korea  Selatan. Seventeen mulai menarik  perhatian  publik  sejak  masa pre-debut melalui  acara Seventeen  TV ,  hal  tersebut  tidak mengherankan  jika  sejak  pre-debut  hingga  sekarang Seventeen memiliki  banyak  penggemar. Mereka  melakukan debut pada  26  Mei  2015  dengan project  debut berjudul  ‘ Debut  Big  Plan’ . Seventeen melakukan kegiatan membuat karya musik hingga tarian mereka sendiri, dan mereka dijuluki sebagai ‘self producing idol’ di Korea Selatan. Setiap boygroup atau girlgroup pasti memiliki fandom atau komunitas fans yang namanya akan diberikan  oleh  sang  idola.  Seperti  Seventeen  yang  memberikan  nama  fandonya  dengan  sebutan ‘Carat’.  Arti  nama ‘Carat’ sendiri  yang  diberikan  oleh Seventeen adalah  kadar  dalam  sebuah berlian.  Hal  ini  merujuk  kepada  lagu  debut Seventeen yaitu ‘Shining  Diamonds’ .  Filosofi singkatnya  adalah Seventeen diibaratkan  sebagai  sebuah  berlian  yang  dimana  mereka  memiliki Carat yang membuat mereka bersinar. Serta, album debut Seventeen pun bertajuk ’17 Carat’.
Seiring  berjalannya  waktu, Seventeen semakin  dikenal  dunia  dan  fandom Seventeen pun bertambah  besar.  Hal  tersebut  mempengaruhi  minat  penggemar  dalam  membeli merchandise official langsung  dari  Korea  baik  melalui  aplikasi e-commerce maupun  menggunakan  jasa  titip. Dengan tujuan ditetapkannya PMK 199/PMK.010/2019 untuk mensejahterakan pengusaha dalam negeri  menimbulkan  pro  dan  kontra  dikalangan  para  penggemar  yang  tidak  paham  terkait  PMK 199/PMK.010/2019.  Hal  tersebut  menjadi  masalah  yang  selalu  diperdebatkan  pada  saat  akan melakukan pembelian merchandise .

## Pemahaman  Carat  Terhadap  Peraturan  Pajak  dan  Cara  Memahami  Fungsi  Pajak  dalam Membeli Merchandise.
Terdapat berbagai macam cara yang dapat dilakukan untuk memahami fungsi dari pajak, dimulai dari mempelajari terkait pajak itu sendiri hingga menempuh pendidikan. Sesuai dengan  hal yang biasa diterapkan pada  saat diterbitkannya peraturan baru terkait perpajakan, maka akan diadakan sosialisasi  bagi  para  Wajib  Pajak.  Sosialisasi  pajak  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan pemahaman  Wajib  Pajak  terhadap  pajak  itu  sendiri  dan  memberi  informasi  terkait  peraturan perpajakan yang baru diterapkan. Sosialisasi tidak selalu berdampak positif bagi para wajib pajak dan juga tidak selalu berdampak negatif. Namun, dikarenakan peraturan yang berubah berdampak juga  terhadap  perubahan  perhitungan  tarif  dan  perhitungan  yang  sebelumnya  dikenakan  ambang batas FOB USD 75. Setelah ditetapkan ambang batas yang baru sebesar FOB USD 3, hal tersebut juga  mengubah  sistem  perhitungan  tarif  bea  masuk  yang  sebelumnya  sudah  ditetapkan. Berdasarkan  kutipan  hasil  wawancara  dengan  20  narasumber  hanya  terdapat  7  narasumber  yang memahami  peraturan  perpajakan  dan  fungsi  dari  perpajakan  secara  tepat.  Penggemar  yang memahami  peraturan  perpajakan  dan  fungsi  dari  pajak  tersebut  merupakan  mahasiswa  akuntansi yang mempelajari terkait pajak dan telah mengikuti sertifikasi Brevet Pajak AB.

## Pemahaman Carat Terhadap Tarif Pajak dan Pernghitungan dalam Membeli Merchandise
Kegiatan  impor  barang  berupa merchandise  official dari  Korea  dapat  dilihat  bahwa  tarif ambang batas dinaikkan menjadi FOB USD  3 yang  sebelumnya adalah  FOB USD 75, kemudian masih dikenakan dengan pajak impor, PPh (untuk beberapa barang tertentu) dan tarif Bea Masuk. Yang termasuk pajak impor dalam peraturan yang baru saja ditetapkan adalah PPN sebesar 10%, PPh  sebesar  0%  (PPh  tidak  akan  dipungut  apabila  barang  impor  yang  dibeli  merupakan  barang konsumsi  sendiri  kecuai  tas,  sepatu  dan  tekstil),  serta  tarif  bea  masuk  sebesar  7,5%.  Dari  hasil wawancara,  narasumber  mengatakan  tidak  siap  dengan  ambang  batas  tersebut,  dikarenakan kenaikan  ambang  batas  yang  signifikan  (berbeda  USD  72)  dari  tarif  yang  sebelumnya.  Terdapat perbedaan  antara  perhitungan  barang  impor  sebelum  ditetapkan  PMK  No  199/PMK.010/2019
dengan  sesudah  ditetapkan.  PPh  Pasal  22  impor  tidak  lagi  diberlakukan  (kecuali  untuk  barang seperti tas, sepatu dan tekstil). Penggemar merasa perlunya sosialisasi bertahap oleh pihak bea cukai terkait  dengan  pemberlakuan  PMK  No  199/PMK.010/2019.  Hal  yang  menjadi  keberatan  bagi penggemar  adalah  ambang  batas  yang  dinaikkan  secara  signifikan,  serta  tujuan  diberlakukannya PMK  No.  199/PMK.010/2019  yang  tidak  diketahui  oleh  penggemar menimbulkan ketidakpahaman dan ketidaksetujuan dikalangan penggemar.

## Pemahaman Carat Tehadap Sistem Pembayaran Bea Masuk dalam Membeli Merchandise
Pajak yang dikenakan atas barang impor atau bea masuk dapat dibayarkan melalui kantor pos  dan  juga  aplikasi PajakPay.  PajakPay merupakan  akun  resmi  yang  diterbitkan  oleh  DJP melalui SK No. KEP-193/PJ/2015 dan No.KEP-72/PJ/2016 dan dibuat untuk mempermudah proses pembayaran  Pajak  Bea  Cukai  dan  DJP.  Berdasarkan  hasil  wawancara,  sistem  pembayaran  bea masuk yang dipermudah oleh pemerintah melalui aplikasi PajakPay maupun melalui kantor pos tidak  dipahami  oleh  penggemar.  Selain  itu,  penggemar  kerap  menghindari  sistem  pembayaran melalui  aplikasi PajakPay maupun  kantor  pos  karena  menilai  bahwa  sistem  pembayaran menggunakan  kedua  alternatif  tersebut  lebih  rumit,  sehingga  membuat  para  penggema  lebih memilih untuk menggunakan e-commerce pada saat melakukan pembelian.

## PEMBAHASAN
Kenaikan  tarif  yang  cukup  signifikan  membuat  para  penggemar  mencari  alternatif  lain  untuk membeli merchandise. Para  penggemar  kerap  menggunakan  alternatif  yang  terbebas  dari  Pajak, ongkos  kirim,  hingga  membeli  merchandise  secara sharing (berbagi).  Alternatif  yang  digunakan oleh penggemar dalam melakukan pembelian merchandise adalah: 1. Jasa  Titip:  Jasa  titip  merupakan  alternatif  yang  terhindar  dari  pajak,  penggemar  hanya  perlu membayar  jasa  individu  yang  membelikan merchandise tersebut  ditambah  dengan  harga merchandise yang diminta.
2. Slot  Pre-Order:  Alternatif  ini  menjadi  alternatif  yang  sangat  digemari  oleh  para  penggemar, karena fansite akan  membuka Open          Slot          Pre-Order beberapa  bulan  sebelum comeback dan  menyediakan  jasa  tabungan  dan  cicilan  bagi  para  penggemar.  Jasa  tabungan yang  dimaksud  adalah  para  penggemar  bisamengumpulkan      uang      kepada  penyelenggara Slot  Pre-Order sehingga  pada  saat  merchandise  sampai,  para  penggemar  hanya  melakukan pelunasan untuk sisa pembayaran saja.
3. Mencari  album unsealed :  Album unsealed merupakan  album  yang  sudah  dibuka  terlebih dahulu. Umunya, para penggemar akan merasa kecewa jika album yang dibeli sudah dibuka terlebih dahulu. Namun, ini adalah alternatif yang dapat digunakan pada saat kenaikan tarif.
4. Membeli  album sharing :  Dalam  alternatif  ini  para  penggemar  kerap  mencari  penggemar lainnya untuk melakukan sharing. Hal ini bertujuan untuk membagi pembayaran bea masuk dan  ongkos  kirim yang  harus ditanggung pada saat membeli merchandise .
5. Membeli merchandise  comeback lama  pada  saat  akan  diselenggarakan comeback terbaru: Umumnya,  pada  saat  mengeluarkan merchandise pada  saat comeback dengan  harga  yang tinggi, harga tersebut akan bertahan hingga Seventeen mengeluarkan comeback terbaru untuk periode  selanjutnya.  Maka  harga  dari merchandise pada comeback sebelumnya  akan mengalami penurunan
PMK  No.199/PMK.010/2019  ditetapkan  untuk  membantu  pengusaha  dalam  negeri  dan menekan angka impor yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan hal tersebut  tidak  mempengaruhi  minat  para  penggemar  dalam  membeli merchandise .  Berdasarkan wawancara  dengan  responden,  dapat  disimpulkan  bahwa  para  penggemar  Seventeen  (Carat) sebagai narasumber kerap merasa dibebankan dengan kenaikan tarif tersebut karena merchandise official hanya  di  produksi  dari  Korea  Selatan.  Namun,  kenaikan  tarif  sama  sekali  tidak mempengaruhi minat para penggemar dalam melakukan pembelian merchandise .
Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan serta kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, saran kepada  pihak  bea  cukai  agar  dapat  melakukan  sosialisasi  secara  bertahap  terkait  PMK  No 199/PMK.010/2019  yang  baru  saja  ditetapkan  guna  meningkatkan  pemahaman dan  pengetahuan
Wajib  Pajak  konsumen  barang  impor  terhadap  PMK  No  199/PMK.010/2019.  Pemerintah  juga perlu  mempertimbangkan  kembali  barang-barang  impor  yang  dikenakan  tarif  pajak.  Karena, merchandise official milik Seventeen dan juga grup lain diproduksi langsung di Korea, hal tersebut sudah  pasti  menjadi  alasan  kuat  bagi Carat untuk  membeli merchandise  official milik Seventeen secara  langsung  di  Korea  karena  di  Indonesia  tidak  bisa  memproduksi merchandise  official . Penggemar Seventeen perlu mengikuti sosialisasi jika diadakan oleh pihak berwenang, serta turut aktif  dalam  mengikuti  perkembangan  peraturan  perpajakan.  Terkait  dengan  alternatif  pembelian, disarankan  kepada  Carat  untuk  mengikuti slot  pre-order dengan  sistem  pembayaran  menabung sehingga pada saat melakukan pembelian Carat tidak dibebankan dengan mengeluarkan biaya yang besar  secara  sekaligus.  Alternatif  kedua  adalah  dengan  mengikuti  jasa  titip,  karena  pada  saat melakukan pembelian dengan jasa titip Carat hanya akan mengeluarkan biaya untuk merchandise dan biaya jasa titip.

## KESIMPULAN
Penetapan  batas  tarif  pembebasan De  Minimis  Threshold atau  Bea  Masuk  atas  barang  impor berdasarkan  dengan  PMK  No.199/PMK.010/2019  memiliki  tujuan  untuk  mengurangi  pembelian barang  impor  oleh  konsumen  guna  menolong  para  pengusaha  dalam  negeri  yang  menimbulkan banyak  reaksi  dari  kalangan  masyarakat  sebagai  konsumen  barang  impor.  Tarif  baru  yang ditetapkan  mengalami  kenaikan  yang  cukup  signifikan  jika  dibandingkan  dengan  tarif sebelumnya.  Berdasarkan  analisis  data  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan,  maka  diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Pemahaman Carat sebagai konsumen barang impor dan wajib Pajak terhadap  peraturan  perpajakan  dan  fungsi  pajak  masih  rendah,  (2)  Tarif  Pajak  dan  sistem perhitungan  yang  berubah  sesuai  dengan  peraturan  yang  baru  saja  ditetapkan,  menjadi permasalahan  baru  seperti  mempertanyakan  sistem  perhitungan,  mempertanyakan  tarif  pada  saat harus melunasi barang yang sudah dipesan hingga membatalkan pemesanan pada saat melakukan pembelian merchandise. Hal  tersebut  dikarenakan  kurangnya  pemahaman  Wajib  Pajak  terhadap peraturan  yang  baru  ditetapkan,  (3)  Sistem  pembayaran  bea  masuk  yang  tidak  dipahami  oleh Carat  sebagai Wajib Pajak apabila pada  saat  melakukan pembelian merchandise tidak melalui e- commerce menjadi lebih sulit jika dibandingkan dengan pembelian menggunakan e-commerce, (4) Sebagian  kecil  dari Carat mencari  alternatif  lain  seperti  jasa  titip  atau slot  pre-order untuk menghindari  pajak,  (5)  Kenaikan  tarif  tidak  mempengaruhi  minat Carat dalam  melakukan pembelian merchandise.

## REFERENSI
Anggraeni,  D.,  &  Lestari,  M.  I.  2021.  Pengaruh  Regulasi  Ambang  Batas  USD  3  Melalui  E- Commerce Terhadap Minat Beli Produk Impor di Indonesia. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi (JEMA) Universitas Ngudi Waluyo, 2(1), 1-12.
Aprisma, F. 2021. Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PPN) pada PT Bambu Serumpun Mandiri (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Padang).
Astina,  I.  P.  S.,  &  Setiawan,  P.  E.  2018.  Pengaruh  pemahaman  peraturan  perpajakan,  kualitas pelayanan  fiskus  dan  kesadaran  Wajib  Pajak  terhadap  tingkat  kepatuhan  WPOP.  E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 23(1), 1-30
Deyanputri, N. F. 2020. Pengaruh Kebijakan Penurunan Ambang Batas Pembebasan Bea Masuk Nilai  Impor  Barang  Kiriman  (De  Minimis)  terhadap  Volume  Impor  Barang  Kiriman Indonesia  (PMK  No  199/PMK. 10/2019).  Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 3(2), 149-159.
Hama, A. 2021. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, dan Penyuluhan Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Pembayaran  Pajak  Transaksi  E-Commerce.  Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies, 1(2), 173-185.
Indriyani,  P.  D.,  &  Jayanto,  P.  Y.  2020.  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  WPOP Pelaku  E-Commerce  di  Kota  Semarang  pada  Platform  Online  Marketplace  Blibli. com. Jurnal Moneter, 7(1).
Moleong, L. J. 2021. Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya. .
Patriandari, P., & Safitri, A. 2021. Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna E-Commerce. Akrual, 3(1), 15-29. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, Dan Pajak Aatas Impor Barang Kiriman.
Putri,  P.  R.  S.  2021. Pajak  Pertambahan  Nilai  Pada  Impor  Barang  Mewah   Secara
Online (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
Republik Indonesia. 1995. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Republik Indonesia. 2006.  Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2006 Tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Republik  Indonesia.  2009. Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Rudy, R. 2020. Analisis Perhitungan Dan Penyetoran Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan 22 Dalam Rangka  Impor Melalui Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan Studi Kasus Pada PT Tabitha Express. Jurnal Mitra Manajemen, 9(1). Shasyani, E. A. 2021. Analisis Tingkat Pengetahuan Perpajakan Pelaku Usaha Online Produk
Asal  Korea  Selatan  Tentang  Pengenaan  Tarif  Bea  Masuk  dan  Pajak      Barang Impor (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BAKRIE).
Sukardji,  Untung.  2020.  “Pajak  Pertambahan  Nilai  &  Pajak  Penjualan  Atas  Barang  Mewah (PPN & PPnBM).” In Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB, ed. Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 393.
Sumendap,  I.  J.  T.  2020.  Pengaruh  perubahan  tarif  pajak  dan  dasar  pengenaan  pajak  atas pemberlakuan  PMK  199/PMK.  010/2019  terhadap  minat  impor  di  kalangan  pelaku  e- commerce (Doctoral dissertation, Universitas Pelita Harapan Surabaya-Faculty Of Business School-Department Of Accounting).