Jurnal Ilmu Hukum Volume 11, Nomor 2, September 2023

## PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum P-ISSN: 2338-333X |  E-ISSN: 2775-1104 Fakultas Hukum Universitas Kapuas Volume 11 Nomor 2, September 2023

## PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
Journal homepage: http://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu Journal email: jurnalperahu@unka.ac.id

## PENCEGAHAN DAN PEMULIHAN KORBAN PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI FOREX ( FOREIGN EXCHANGE ) DI PROVINSI GORONTALO
Suardi Rais 1* , Mawardi De La Cruz 2 , Yeti S. Hasan 3 , A. ST. Kumala Ilyas 4
1* Suardi  Rais;  Fakultas  Hukum,  Universitas  Ichsan  Gorontalo,  Jalan  Achmad  Nadjamuddin  No.  17  Kota Gorontalo, Indonesia, Email: saurdi.rais@gmail.com
2 Mawardi De La Cruz; Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo, Jalan Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo, Indonesia, Email: mawardi@unisan.co.id
3 Yeti  S.  Hasan; Fakultas  Hukum,  Universitas  Ichsan  Gorontalo  Utara,  Jalan  Trans  Sulawesi Kabupaten Gorontalo Utara, Indonesia, Email: yetishasan06@gmail.com
4 A. ST. Kumala Ilyas; Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo,  Jalan Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo, Indonesia, Email: wargadelik05gmail.com

## INFO ARTIKEL
Abstract Riwayat Artikel Diterima: 25 Juli 2023 Direvisi: - Diterima: 25 Juli 2023 Diterbitkan: September 2023
Large-scale  investment  fraud  results  in  prolonged  suffering  for many victims. Suffering has lasting emotional, psychological, and physical  impacts.  Even  since  this  fraud  was  uncovered,  the government and its legal aspects have not been able to come up with a definite and clear scheme for restoring victims' rights. The aim  of  the  research  is  to  obtain  an  overview  of  various  aspects related  to  victims  such  as  the  factors  that  cause  crime,  how  a person  becomes  a  victim,  efforts  to  minimize  the  occurrence  of crime victims, and restore the rights of crime victims. The type of research  used  is  empirical  juridical  research,  namely  research using  field  data  as  the  main  data  source,  such  as  the  results  of interviews  and  observations.  The  findings  in  this  research  are  to provide  a  new  scheme  for  recovering  crime  victims  in  massive scale  fraud.  This  assessment  shows  that  the  main  factor  that causes this fraud to occur is that the public (investors) often only pay  attention  to  the  level  of  return  offered  (return)  but  forget  to take into account the risks that may be faced if they choose a form of investment.
Keywords: Prevention; Victims' Rights; Fraud; Investment.
DOI: https://doi.org/10.51826/perahu.v11i2
Copyright  ©2023  by  Author(s);  This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution-ShareAlike  4.0  International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.
Jurnal Ilmu Hukum Volume 11, Nomor 2, September 2023

## PENDAHULUAN
Akhir-akhir  ini  sejumlah  money  game  marak  beroperasi  di  tengah  masayarakat  Kota sampai  Pedesaan  dengan  berbagai  macam  bentuk  dan  modus  operandinya  mulai  dari menyamar sebagai koperasi, MLM gadungan, pinjaman online, investasi forex sampai pada seolah-olah  bisnis  emas. 1 Korban  terus  berjatuhan,  tetapi  hal  seperti  ini  tetap  saja  muncul secara berulang.
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) menjelaskan  bahwa  OJK  melaksanakan  tugas  pengaturan  dan  pengawasan  terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan disektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya 2 .
Pada  ketentuan  yang  lain  perlindungan  hukum  terhadap  investor  diatur  dalam UndangUndang  Nomor  10  Tahun  2011  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 1997  tentang  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Yang  kemudian  membentuk  lembaga BAPPEBTI  sebagai  lembaga  yang  bertanggungjawab  mengawasi  dan  mengembangkan aktivitas perdagangan berjangka setiap hari dalam aktivitas berjangka. 3
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1992  tentang  Perbankan,  disebutkan  bahwa  bank  adalah  bada  usaha  yang menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada masyarakat  dalam  bentuk  kredit  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam  meningkatkan  taraf hidup rakyat banyak. Setiap pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha sebagai bank dari Bank Indonesia. Sementara  dalam  penelitian  Nando  Mantulangi  menyebutkan  bahwa  perlidungan  hukum terhadap masyarakat yang menjadi korban penipuan investasi merujuk pada pada pasal 378 KUHP, pasal 46 Undang-Undang10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1992  tentang  Perbankan  serta  Pasal  59  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008  tentang Perbankan Syariah. 4 Menurut hemat penulis ketiga bentuk UU diatas belum mengatur secara
1 Satgas  Waspada  Investasi  (2016).  OJK  Perkuat  Satgas  Waspada  Investasi.  Available  at: https://waspadainvestasi.ojk.go.id/news/ojk-perkuat-satgas-waspada-investasi (Accesed : 08 februari 2022)
2 Asriati,  A.,  &  Baddu,  S.  (2021).  Investasi  Online  Reksadana:  Aspek  Hukum  dan  Perlindungan  Bagi Investor selaku Konsumen. Pleno Jure, 10(1), 38-53
3 Ksamawantara,  I.  M.  A.,  Kosasih,  J.  I.,  &  Widyantara,  I.  M.  M.  (2021).  Perlindungan  Konsumen Terhadap Penipuan yang dilakukan Broker Forex Ilegal. Jurnal Interpretasi Hukum, 2(2), 281-286
4 Mantulangi, N. (2017). Kajian Hukum Investasi dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong. Lex Administratum, 5(1).
jelas perlindungan terhadap korban akibat penipuan yang berkedok investasi serta hak-hak pengembalian kerugian korban.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklasifikasikan investasi ilegal sebagai tindak pidana sektor keuangan. Muara perbuatan tersebut bisa dijerat dengan pasal 372 KUHP mengenai penggelapan atau pasal 378 KUHP mengenai penipuan. Selain pendekatan ketentuan pidana dalam  KUHP  terdapat  aspek  hukum  lain  yang  menjadi  rujukan  dalam  menilai  investasi ilegal tersebut yaitu UU Perbankan, UU Penanaman Modal serta UU Perdagangan Berjangka Komoditi. Tak cukup hanya dengan regulasi, OJK bersama dengan beberapa kementrian dan lembaga  penegak  hukum  membentuk  Satgas  Waspada  Investasi  (SWI)  dengan  harapan dapat  mencegah  dan  menangani  tindakan  melawan  hukum  dibidang  penghimpunan  dana masyarakat dan pengelolaan investasi.
Namun faktanya korban masih terus berjatuhan bahkan dalam skala besar. Pada Akhir tahun  2021  menjadi  catatan  kelam  bagi  masyarakat  Gorontalo  yang  tersebar  di  berbagai daerah,  Kabupaten  Pohuwato  sebagai  daerah  tertinggi  kasus  korban  penipuan  investasi berkedok forex mencatatkan lebih dari 20 ribu orang atau sekitar 25 persen warga kabupaten pohuwato  yang  menjadi  korban  investasi  tersesbut.  Bahkan  terdapat  satu  desa  yaitu  desa Karanggetan  yang  diperkirakan  kurang  lebih  95  persen  warganya  ikut  investasi  bodong (kosong)  tersebut.  Masalah  utamanya  adalah  tawaran  pengembalian  nilai  investasi  yang tinggi  bahkan  mencapai  300  persen,  membuat  masyarakat  tergiur  untuk  menanamkan investasinya. Imbasnya banyak masyarakat rela menjual properti maupun aset produktifnya, hingga berani untuk mengambil pinjaman bank untuk menanamkan modal dengan harapan mendapatkan  keuntungan  yang  lebih  besar.  Yang  lebih  memprihatinkan  lagi  fenomena tersebut  bukan  hanya  dialami  oleh  masyarakat  biasa  sejumlah  ASN,  Anggota  Legislatif bahkan  Oknum  Anggota  Kepolisan  turut  menjadi  korban  dari  penipuan  berbasis  investasi tersebut.  Penderitaan  korban  makin  berkepanjangan  akibat  proses  penyelesaian permasalahan  tersebut  tak  kunjung  selesai,  pemerintah  dan  aparat  penegak  hukum  dinilai lamban dan hanya fokus pada para pelaku dengan pendekatan represif sementara hak-hak pemulihan korban terabaikan. Akibatnya terjadi unjuk rasa (demo) dimana-dimana, bahkan masyarakat  yang  menjadi  korban  ramai-ramai  melakukan  pengambilan  paksa  terhadap barang-barang milik para pelaku.
Berdasarkan  hal  tersebut  sedikitnya  terdapat  3  (tiga)  permasalahan  yang  diangkat yaitu:
Jurnal Ilmu Hukum Volume 11, Nomor 2, September 2023
1.   Apakah  yang  menjadi  faktor  penyebab  korban  terlibat  dalam  kegiatan  investasi  bodong berbasis investasi forex?
2.   Upaya-upaya apakah yang ditempuh pemerintah maupun aparat yang berwenang dalam meminimalisasi terjadinya penipuan berbasis investasi forex di Gorontalo?
3.  Bagaimanakah  aspek  perlindungan  dan  pemenuhan  hak  korban  penipuan  berkedok investasi forex?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  empiris,  yaitu  penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.  Penelitian  emperis  digunakan  untuk  menganalisis  hukum  yang  dilihat  sebagai perilaku  masyarakat  yang  berpola  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  selalu  berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Sehingga pendekatan dalam penelitian ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  yaitu  suatu  cara  analisis  hasil  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  analitis,  yaitu  data  yang  dinyatakan  secara  tertulis  atau  lisan juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan pelajari sebagai sesuatu yang utuh. 5
Tahap-tahap  yang  penulis  lakukan  untuk  menganalisis  keakuratan  data  setelah diperoleh yaitu :1) Editing , tahap pertama dilakukan dengan meneliti kembali data-data yang telah  diperoleh  terutama  dari  kelengkapannya,  kejelasan  makna,  kesesuaian  serta relevansinya  dengan  kelompok  data  yang  lain  sehingga  memaksimalkan  penelitian  dan kualitas  data.  2) Classifaying ,  mereduksi  data  yang  ada  dengan  cara  menyusun  dan mengklasifikasikan  data  yang  diperoleh  kedalam  pola  tertentu  untuk  mempermudah pembacaan  dan  pembahasan  sesuai  dengan  kebutuhan  penelitian.  3) Verifying ,  adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini  dilakukan  dengan  menemui  sumber  data  (informan,  narasumber  dan  responden)  dan memberikan  hasil  wawancara  dengannya  untuk  ditanggapi  apakah  data  tersebut  telah sesuai  atau  tidak.  4) Analysing ,  proses  memaparkan  data  yang  sudah  diklasifikasikan, kemudian  di  interpretasi  dengan  mengaitkan  sumber  data  yang  ada  kemudian  dianalisis sesuai dengan item yang dikaji dalam penelitian ini.
5 Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods). CV. Social Politic Genius (SIGn)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 11, Nomor 2, September 2023

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Faktor Penyebab Korban Terlibat Dalam Kegiatan Investasi Bodong Berbasis Investasi Forex
Ciri utama penipuan berkedok investasi adalah tidak dimilikinya dokumen perizinan yang  sah  dari  regulator  (pengawas)  terkait  seperti  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  Bank Indonesia, Bappebti, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan lain- lainnya. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada, saat ini ada beberapa jenis izin usaha untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi : 1) Berdasarkan  Undang-undang  No.  10  tahun  1998  yang  merupakan  perubahan  atas Undang-Undang  No.  7  tahun  1992  tentang  Perbankan,  Bank  adalah  badan  usaha  yang menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka meningkatkan  taraf  hidup  rakyat  banyak.  Setiap  pihak  yang  menghimpun  dana  dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan,  wajib  terlebih  dahulu  mendapatkan  izin  usaha sebagai  Bank  dari  Bank  Indonesia  (sebagai  informasi,  mulai  2014  perizinan  dan pengawasan Bank akan beralih ke OJK).
2) Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Undang-undang Pasar  Modal),  izin  usaha  Manajer  Investasi  diberikan  oleh  Bapepam  dan  LK.  Adapun lingkup  kegiatan  usaha  Manajer  Investasi  meliputi  pengelolaan  portofolio  Efek  untuk para  nasabah  atau  mengelola  portofolio  investasi  kolektif  untuk  sekelompok  nasabah. Dana  yang  dikelola  oleh  Manajer  Investasi  diinvestasikan  pada  instrumen  Efek sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang  Pasar  Modal,  yaitu  surat  berharga  yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan  kontrak  investasi  kolektif,  kontrak  berjangka  atas  Efek,  dan  setiap  derivatif (produk turunan) dari Efek.
3) Sedangkan izin usaha Pialang Perdagangan Berjangka (Pialang Berjangka) diberikan oleh Bappebti  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  1997  tentang  Perdagangan Berjangka  Komoditi.  Izin  usaha  ini  mencakup  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  jual  beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.
Pada  umumnya  perusahaan  yang  mengatasnamakan  dirinya  sebagai  entitas  dalam investasi  forex  misalnya  tersebut  berbentuk  badan  usaha  seperti  Perseroan  Terbatas  (PT) atau  Koperasi  Simpan  Pinjam  dan  hanya  memiliki  dokumen  Akta  Pendirian/Perubahan
Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Keterangan domisili dari Lurah setempat, dengan  legalitas  usaha  berupa  Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  (SIUP),  dan  Tanda  Daftar Perusahaan (TDP).
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, diatur bahwa Perusahaan dilarang menggunakan SIUP untuk melakukan kegiatan “menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan  yang  tidak  wajar  (money  game)”.  Pada  beberapa  kasus,  ditemukan  pula perusahaan  pengerah  dana  masyarakat  yang  mengakui  dan  menggunakan  izin  usaha perusahaan lainnya dalam operasinya
Kenyataan  bahwa  sebuah  kejahatan  merupakan  bentuk  dari  interaksi  antar  korban dengan  pelaku  kejahatan.  Interaksi  ini  mengakibatkan hilangnya  hak  korban  yang  diambil oleh pelaku secara melawan hukum. Namun dimungkinkan dalam sebuah kondisi tertentu seseorang secara aktif dan sadar membahayakan dirinya sehingga beresiko menjadi korban kejahatan.  Pemasalahannya  adalah  bahwa  masyarakat  (investor)  seringkali  hanya memperhatikan tingkat imbal hasil yang ditawarkan ( return ) namun lupa memperhitungkan resiko yang mungkin dihadapi jika memilih suatu bentuk investasi.
Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab makin maraknya kasus penipuan dan korban  penawaran  investasi  yang  diduga  ilegal  kepada  masyarakat.  Masyarakat  yang tergiur  oleh  iming-iming  dan  janji  hasil  investasi  yang  tinggi,  kurang  memperhatikan  dan memahami  tingkat  resikonya.  Aspek  legalitas  lembaga  yang  menawarkan  produk  kurang diperhatikan, tertutupi oleh janji hasil yang tinggi (seringkali tidak logis).
Selain  ketentuan  diatas  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  bersama  dengan  Kementerian Perdagangan,  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika,  Kemeterian  Koperasi  dan  Usaha Kecil  dan  Menengah,  Kejaksaan,  Kepolisian  RI,  dan  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal (BKPM)  sepakat  memperkuat  kerjasama  dalam  Satuan  Tugas  Waspada  Investasi  untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal.
Tabel 1 Entitas Penipuan Investasi di Provinsi Gorontalo No. Entitas Kegiatan 1 Mentrader Kegiatan perdagangan berjangka atau forex tanpa izin 2 FX Family
Kegiatan perdagangan berjangka atau forex tanpa izin
3 Smart Trader
Kegiatan perdagangan berjangka atau forex tanpa izin 4 IBF Penipuan penawaran investasi dengan mengatasnamakan IBF dengan kegiatan perdagangan

## berjangka atau forex tanpa izin
5 GK Invest Kegiatan perdagangan berjangka atau forex tanpa izin
6 Bintang Trader
Kegiatan perdagangan berjangka atau forex tanpa izin
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  mengklasifikasikan  investasi  ilegal  sebagai  tindak pidana  sektor  keuangan.  Muara  perbuatan  tersebut  bisa  dijerat  dengan  pasal  372  KUHP mengenai  penggelapan  atau  pasal  378  KUHP  mengenai  penipuan.  Banyak  nya  entitas investasi  ilegal  yang  beredar  di  Kabupaten  Pohuwato  dengan  iming-iming  pengembalian modal  investasi  yang  begitu  besar  membuat  masyarakat  tergiur  untuk  menanamkan investasinya.  Berdasarkan  hasil  penelitian  setidak-tidaknya  ada  2  faktor  yang  menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penipuan investasi forex di Gorontalo yaitu:

## 1.1. Kurangnya pemahaman Korban tentang Investasi Forex
Faktor ini menjadi sangat penting sehingga terjadi penipuan dalam skala yang cukup besar,  ketidaktahuan  masyarakat  akan  model  investasi  yang  ditawarkan  menyebabkan dengan mudah untuk menjadi korban penipuan.
Salah satu korban, ber inisilal RK saat penulis melakukan wawancara mengaku tergiur investasi  forex  yang  dipromosikan  oleh  salah  satu  anggota  oknum  polisi  yang  mengaku sebagai  admin  FX  Family.  Berharap  untung  berlipat,  wiraswasta  asal  desa  karanggetang kecamatan  dengilo  Kabupaten  Pohuwato  ini  justru  alami  “buntung”  hingga  mencapai  Rp 37.500.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dia awalnya dijanjikan 25% pengembalian dari modal yang  di  investasikan  sebanyak  Rp  50  Juta  Rupiah,  setiap  bulannya  akan  ditransferkan  Rp 12.500.000,00 selama 12 bulan, namun pada bulan kedua di bulan November 2021 dia tidak lagi  mendapatkan  pengembalian  dana  tersebut  sebagaimana  yang  telah  dijanjikan sebelumnya.    Lebih  lanjut  dari  wawancara  tersebut  dirinya  mengaku  sangat  tidak mengetahui investasi ini apalgi terkait istilah Forex.
Kerugian akibat salah berinvestasi juga dialami MP. Dia mengaku mengalami kerugian hingga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah ) sejak mulai oktober bergabung di FX Familiy  Alih-alih  cuan,  uang  MP  justru  raib  dalam  sekejap  karena  pada  bulan  november sama  sekali  belum  mendapatkan  pegembalian  sebagaimana  perjanjian  di  awal  25%  dari modal yang di investasikan selama 12 bulan. Faktornya pun sama yaitu tidak memahami apa itu  investasi  forex  yang  diketahuinya  hanya  keuntungan  yang  cepat  dan  sudah  banyak orang-orang terdekatnya yang ikut berinvestasi dan sudah mendapatkan keuntungan yang
berlipat ganda, bahkan yang ikut pun banyak dari kalangan oknum anggota polisi sehingga hal itu sangat meyakinkan dirinya untuk segera menginvestasikan modalnya.
Bahkan ada salah satu warga yang sempat penulis wawancara inisial HL mengaku ikut ber  investasi  hanya  karena  yang  ikut  berinvestasi  adalah  kebanyak  dari  oknum  anggota polisi. Dalam wawancara beliau mengatakan “Yang mengajak kan bukan rakyat biasa. Jadi rakyat  akan  begitu  percaya,  karena  ini  oknum penegak  hukum jadi  kita  ikuti  saja,  lagian sudah banyak yang terbukti mendapatkan hasil dari modal yang di investasikan, masalah itu forex  atau  apalah saya  tidak  mengerti  yang  kita  tahu  adalah  modal  nya kan  dikembalikan 25% dari modal selama 12 bulan.
Hal  yang  sama  juga  di  ungkapkan  oleh  salah  satu  anggota  polres  Pohuwato  Ipda Yobtan  R  Frans  SH  selaku  Kepala  Bagian  Operasi  (KBO)  Reskrim  Polres  Pohuwato mengatakan:
Pengetahuan  finansial  masyarakat  yang  relatif  rendah  dimanfaatkan  para  pelaku kejahatan  investasi.  Padahal  skema  investasi  bodong  sudah  lama  terjadi  dan  banyak menimbulkan korban. Modusnya pun sama dengan janji keuntungan yang tidak masuk akal.  Masyarakat  tidak  mengetahui  apa  manfaat  dan  risiko  yang  sebenarnya  dari produk keuangan selain dari menabung. Terlebih risiko investasi, masyarakat ini tidak tahu  secara  detail  karena  yang  mereka  tahu  adalah  akan  mendapatkan  keuntungan yang besar.
Hasil  wawancara  penulis  diatas  jelas  menunjukkan  bahwa    faktor  ketidaktahuan masyarakat  tentang  suatu  bentuk  investasi  merupakan  faktor  utama  yang  menyebabkan mereka  menjadi  korban  penipuan,  masyarakat  yang  acuh  tak  acuh  terhadap  suatu  bentuk investasi  rentan  menjadi  korban  dari  penipuan  ini.  Bahkan  ada  korban  yang  ikut  hanya karena  melihat  kerabat-kerabatnya  sudah  pada  mendapatkan  hasil  dari  investasi  tersebut. Sehingga jika dikaitkan dengan teori viktimologi dari persfektif tingkat keterlibatan korban sehingga terjadi kejahatan maka korban penipuan investasi di pohuwato bisa disebut sebagai False victims yaitu mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

## 1.2. Korban Tergiur Dengan Keuntungan Yang Besar Yang Dijanjikan
Dalam  teori  viktimologi  terdapat  istilah Participating  victims adalah  mereka  yang bersikap  tidak  peduli  atau  perilaku  lain  yang  menyebabkan  mereka  menjadi  korban  atau mereka  yang  dengan  perilakunya  memudahkan  dirinya  menjadi  korban  karena  keinginan korban untuk mendapatkan keuntungan. 6
6 Setiawan,  P.  J.  (2020).  Sistem  Pemulihan  Kerugian  Integratif  Bagi  Korban  Penipuan  Skala  Masif  di Indonesia. Kertha Patrika , 42 (3), 230-257
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 11, Nomor 2, September 2023
Faktor yang kedua ini adalah faktor yang paling dominan diantara faktor sebelumnya, korban yang tergiur dengan imbal hasil yang di janjikan kerap mengabaikan tingkat resiko yang akan di hadapi. Bahkan dalam keterangan yang disampaikan oleh salah satu penyidik reskrim Polres Pohuwato Iptu Arie mengatkan
“Rata -rata  masyarakat  phuwato  yang  ikut  inves  adalah  karena  keuntungannya  yang berlipat  ganda,  ada  yang  dijanjikan  sampai  30%  dari  modal  yang  di  investasikan, misalnya  dia  masukkan  Rp.100.000.000,00  maka  dia  akan  mendapatkan  keuntungan 30%  dari  modal  tersebut  selama  12  kali  jadi  jika  dihitung  setiap  bulannya  dia  akan mendapatkan  Rp.30.000.000,00  (tigapuluh  juta  rupiah)  setiap  bulannya  sehingga  jika dihitung-hitung  4  bulan  berjalan  maka  modal  yang  awalnya  di  investasikan  sudah kembali  bahkan  sudah  mendapat  keuntungan.  Nah  bagaimna  kalau  sampai  12  kali bisa-bisa  mencapai  3  kali  lipat  keuntungan  yang  didapatkan.  Janji-janji  keuntungan seperti  itu  yang  kemudian  membuat  masyarakat  pohuwato  tergiur  untuk  ikut  dalam skema inves ini .”
Berikut data investasi yang penulis dapatkan di Polres Pohuwato:

## Tabel 2
Data Korban Investasi No  Nama (Inisial) Dana Yang di Investasikan Keuntungan  Estimasi  pengembalian  yang dijanjikan 1 SP Rp. 80.000.000,00 30 % 12 bulan 2 FS Rp. 25.000.000,00 27% 12 bulan 3 MJ Rp. 25.000.000,00 27% 12 bulan 4 RT Rp. 25.000.000,00 25% 12 bulan 5 IBH Rp. 75.000.000,00 27% 12 bulan 6 RK Rp. 50.000.000,00 25% 12 bulan 7 WT Rp. 25.000.000,00 25% 12 bulan 8 SK Rp. 25.000.000,00 25% 12 bulan 9 HL Rp. 50.000.000,00 25% 12 bulan 10  AY Rp. 150.000.000,00  30% 12 bulan 11  AD Rp. 25.000.000,00 27% 12 bulan 12  RP Rp. 25.000.000,00 25% 12 bulan 13  KK Rp. 15.000.000,00 25% 12 bulan 14  FG Rp. 10.000.000,00 25% 12 bulan 15  MP Rp. 25.000.000,00 25% 12 bulan 16  YT Rp. 35.000.000,00 30 % 12 bulan

## Sumber : Polres Pohuwato
Jelas pada tabel diatas menunjukkan bahwa keuntungan yang dijanjikan sangat tinggi mulai dari 25% sampai dengan 30% dengan pengembalian selama 12 bulan. Hal inilah yang kemudian membuat masyarakat sangat antusias untuk menginvestasikan dananya. Bahkan tidak tanggung-tanggung ada yang sampai harus menggadaikan rumahnya di bank hanya untuk  mendapatkan  modal  untuk  di  investasikan  dengan  harapan  mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 11, Nomor 2, September 2023
Wawancara  penulis  dengan  YT  yang  menginvestasikan  dananya  sebesar  Rp. 35.000.000,00 mengatakan bahwa dirinya ikut berinvestasi karena keuntungannya yang tiga kali  lipat  yaitu  30%  dari  modal  yang  Investasikan.  Keterangan  seperti  ini  hampir  sama diucapkan  oleh  semua  korban,  lagi-lagi  keuntungan  yang  berlipat  ganda  menjadi  faktor utama sehingga terjadinya korban kejahatan penipuan dengan  modus investasi forex.

## 2. Upaya-Upaya  Yang  Ditempuh  Pemerintah  Maupun  Aparat  Yang  Berwenang  Dalam Meminimalisasi Terjadinya Penipuan Berbasis Investasi Forex di Gorontalo
Jika  menelaah  ketentuan  hukum  positif  Indonesia,  terdapat  beragam  upaya  hukum yang  dapat  ditempuh  korban  untuk  memperoleh  ganti  kerugiannya  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung,  mulai  dari  upaya  permohonan  penggabungan  gugatan  ganti kerugian dengan perkara pidana sesuai Pasal 98-101 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), upaya gugatan  perbuatan  melawan  hukum  berdasarkan  Burgerlijk  Wetboek/Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut BW), upaya permohonan kepailitan menurut Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan), hingga upaya permohonan restitusi kepada  pengadilan  melalui  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (selanjutnya  disebut LPSK)  berdasarkan  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban  jo.  Undang-Undang  No.  31  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2006  (selanjutnya  disebut  UU  Perlindung  Saksi  dan  Korban).  Masing- masing  upaya  tersebut  memiliki  hukum  acara  dan  akibat  atau  konsekuensi  hukum  yang berbeda-beda pula.
Banyaknya  entitas-entitas  yang  mengatasnamakan  dirinya  sebagai  perusahan  yang bregerak  dibidang  investasi  menyebabkan  banyaknya  masyarakat  di  Kabupaten  pohuwto yang  menjadi  korban  atas  penipuan  berkedok  investasi  ini.  Sedikitnya  dana  masyarakat yang  dijebak  dalam  investasi  ini  mencapai  Miliyaran  Rupiah.  Dana  investasi  ini  tersebar dibeberapa  entitas.  Investasi  dengan  Skema  Ponzi  tampaknya  sederhana  dan  kasuistis belaka.  Namun  jika  tidak  ditangani  dengan  baik  dapat  menimbulkan  risiko  sistemis berkepanjangan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  lapangan  setidaknya  terdapat  dua  upaya  yang dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  dalam  meminimalisasi  terjadinya  kejahatan  penipiuan investasi ini yaitu upaya preventif dan upaya represif.
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 11, Nomor 2, September 2023

## 2.1. Upaya Preventif.
Upaya  preventif  merupakan  upaya  yang  dilakukan  untuk  mencegah  suatu  tindakan yang  tidak  diinginkan.  Tindakan-tindakan  Polres  Pohuwato  dalam  upaya  pencegahan kerugian masyarakat, meliputi:
a. memberikan  informasi  dan  edukasi  kepada  masyarakat  atas  karakteristik  sektor  jasa keuangan, layanan, dan produknya;
b. meminta  Lembaga  Jasa  Keuangan  untuk  menghentikan  kegiatannya  apabila  berpotensi merugikan masyarakat;
c. menginventarisasi  kasus-kasus  pengelolaan  investasi  yang  mempunyai  potensi merugikan masyarakat
d. memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang praktik pengerahan dana masyarakat oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau penyalahgunaan izin.
e. melakukan  pemeriksaan  secara  bersama  terkait  dengan  pelanggaran  yang  terjadi  di masyarakat dan tindak lanjut untuk menghentikan tindakan melawan hukum tersebut
f. tindakan  lain  yang  dianggap  perlu  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan di sektor jasa keuangan.
Selain  upaya  diatas  Kapolda  Gorontalo  melalui  telegram  dengan  nomor  surat ST/14/X/HUM.3.4/2021  yang  disampaikan  kepada  jajaran  Polda  Gorontalo  menghimbau agar mewaspadai investasi Trading Forex ilegal. Apalagi dugaan investasi Forex ilegal ini di Gorontalo banyak melibatkan oknum Polri serta korbannya anggota Polri.
Salah stau upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian adalah dengan mengadakan Press  Release sebagai  informasi  dalam  bentuk  berita  yang  dibuat  oleh  kepolisian  yang disampaikan  kepada  pengelola  media  masa.  Berita  yang  dibuat  tujuannya  semata-mata untuk  memberikan  penjelasan  kepada  masyarakat  melalui  pemberitaan  di  media  massa guna mengantisipasi merebaknya tindak pidana penipuan perkedok investasi forex. Upaya penyebaran press  release ke  berbagai  media  massa  dilakukan  Kepolisian  dengan  cara mengirim langsung press release hasil operasi yang telah dibuat ke redaksi media massa yang dituju,  selanjutnya  redaksi  media  massa  menyusun  press  release  tersebut,  dan  kemudian press  release  tersebut  dipublikasikan.  Tujuan  dilakukannya  adalah  semata-mata  untuk mencegah adanya korban lagi.

## 2.2. Upaya Represif
Upaya  Represif  adalah  suatu  upaya  penanggulangan  kejahatan  secara  konsepsional yang  ditempuh  setelah  terjadinya  kejahatan.  Untuk  memperoleh  gambaran  yang  jelas
mengenai  upaya  represif  polisi  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  penipuan  berkedok investasi Forex di Kabupaten Pohuwato akan diuraikan sebagai berikut:

## a) Penyelidikan
Penyelidikan  terhadap  tindak  pidana  penipuan  berkedok  investasi  forex  di  Pohuwato dilakukan  oleh  Satreskrim  Polres  Pohuwato.  Sebelum  dilakukan  tindakan  penyidikan, dilakukan  dulu  penyelidikan  oleh  pejabat  penyelidik,  dengan  maksud  dan  tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut  penyidikan.  Setelah  mendapatkan  laporan  adanya  tindak  pidana  penipuan berkedok  investasi  forex  dilakukan  tindakan  penyelidikan.  Pada  tahap  penyelidikan, polisi penyelidik melakukan serangkaian tindakan yaitu:
1) Menerima  laporan  atau  pengaduan  dari  seseorang  tentang  adanya  tindak  pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online.
2) Mencari keterangan dan alat bukti
3) Penyelidik  Membuat  dan  Menyampaikan  Laporan  Hasil  Pelaksanaan  Tindakan Penyelidikan.
b) Penyidikan
Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHP). Dalam hal ini penyidikan tindak pidana penipuan berkedok investasi Forex di Kabupaten Pohuwato di lakukan oleh Polisi Penyidik  Polres  Pohuwato.  Setelah  dikeluarkan  surat  perintah  penyidikan  dan  surat perintah  tugas,  polisi  penyidik  segera  melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana penipuan  berkedok  investasi  forex.  Adapun  tindakan  penyidikan  yang  dilakukan  oleh Polisi Penyidik diuraikan sebagai berikut:

## 1) Penangkapan
Penangkapan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan dengan ketentuan Pasal 16 ayat  (2)  KUHAP  yang  berberbunyi  “untuk  kepentingan  penyidikan,  penyidik  dan penyidik  pembantu  berwenang  melakukan  penangkapan”.  Polisi  Penyidik  dalam melakukan  penangkapan  berdasarkan  alasan  seorang  tersangka  diduga  keras melakukan tindak pidana dan dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup
Penangkapan tersebut dilakukan oleh beberapa orang petugas sebagaimna yang telah ditunjuk  oleh  Direktur  Reserse  Kriminal  Khusus  (Dirreskrimsus).  Pada  tindak  pidana
penipuan  berkedok  investasi  forex,  polisi  penyidik  dalam  melakukan  penangkapan terhadap  tersangka  harus  membawa  surat  tugas.  Selain  itu  Polisi  Penyidik  harus memperlihatkan  surat  perintah  penangkapan  dari  Direktur  Reserse  Kriminal  Khusus (Dirreskrimsus)  yang  berisi  identitas  tersangka,  alasan  penangkapan,  uraian  singkat perkara  kejahatan  dan  tempat  tersangka  diperiksa.  Penangkapan  dilakukan  karena berdasarkan  keterangan  saksisaksi,  serta  bukti-bukti  yang  ada  diduga  kuat  telah melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  378  KUHP,  kemudian tersangka  dibawa  ke  Kantor  Kepolisian  guna  penyidikan  lebih  lanjut.  Atas penangkapan tersangka, kemudian dibuatkan Berita Acara Penangkapan.

## 2)  Penahanan
Untuk  kepentingan  penyidikan  dan  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  diperoleh  bukti yang cukup, tersangka diduga keras melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur  dalam  Pasal  378  KUHP  yang  dapat  dikenakan  penahanan,  tersangka dikhawatirkan  melarikan  diri,  merusak  atau  menghilangkan  barang  bukti  dan  atau mengulangi  tindak  pidana  maka  dapat  dilakukan  penahanan  terhadap  tersangka dengan  Surat  Perintah  Penahanan  dari  Direktur  Reserse  Kriminal  Khusus (Dirreskrimsus) Polda Gorontalo. Atas penahanan tersebut kemudian dibuatkan Berita Acara Penahanan.

## 3)  Penyitaan
Polisi  Penyidik  selain  melakukan  penahanan  terhadap  tersangka  penyidik  juga melakukan  penyitaan  terhadap  barang  bukti.  Penyitaan  hanya  dapat  dilakukan  oleh penyidik  dengan  surat  izin  ketua  pengadilan  negeri  setempat  (Pasal  38  ayat  (1) KUHAP).  Penyitaan  oleh  penyidik  dilakukan  dengan  terlebih  dahulu  menunjukan tanda  pengenal  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  128  KUHAP.  Setelah  melakukan penggeledahan  dengan  disaksikan  oleh  kepala  desa  atau  kepala  lingkungan  dan  dua orang saksi (Pasal 129 ayat 1KUHAP). Penyidik membuat berita acara yang dibacakan, ditandatangani  serta  salinannya  disampaikan  kepada  atasan  penyidik,  orang  yang disita,  keluarganya  dan  kepala  desa.  Benda-benda  yang  dikenai  penyitaan  oleh penyidik disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Namun apabila di rumah  penyimpanan  benda  sitaan  negara  oleh  penyidik  maka  benda  sitaan  tersebut disimpan di Dittahti Polda Gorontalo.
Jurnal Ilmu Hukum Volume 11, Nomor 2, September 2023
Semua  bentuk  upaya  represif  di  atas  adalah  sebagai  bentuk  upaya  kepolisian  dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi serta sebagai upaya untuk meminimalisasi tindak pidana penipuan berkedok investasi forex di Kabuipaten Pohuwato.

## 3. Aspek Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Penipuan Berkedok Investasi Forex
Kasus penipuan skala besar dengan berbagai karakteristik, khususnya yang terjadi di Provinsi  Gorontalo,  pasti  menimbulkan  masalah  penegakan  hukum  yang  sulit,  terutama dalam hal pemulihan kerugian korban. Kerugian korban diperoleh melalui konsep restitusi dan  kompensasi,  yang  pada  dasarnya  berarti  pemulihan  kerugian,  kerusakan,  atau penderitaan yang diberikan kepada seseorang.
Pemulihan dapat mencakup berbagai hal, seperti pengembalian harta kekayaan korban atau  pembayaran  uang  atas  kehilangan  harta  kekayaan  korban,  penggantian  biaya  yang dikeluarkan  korban,  termasuk  biaya  perawatan  medis  dan  pemulihan  psikologis,  atau bahkan  penggantian  kerugian  yang  mungkin  dialami  korban  di  masa  depan,  seperti kehilangan  kemampuan  korban  untuk  bekerja.  Salah  satu  perbedaan  antara  keduanya adalah siapa yang melakukan pemulihan. Pada restitusi, pemulihan dilakukan oleh pelaku atau  pihak  ketiga,  sedangkan  kompensasi  negara  didasarkan  pada  alasan  tertentu,  seperti karena  restitusi  dari  pihak  pelaku  tidak  dapat  dilakukan  secara  keseluruhan  atau  karena jenis kejahatan yang dilakukan.
Pada dasarnya, UU nomor 31 tahun 2014, yang diubah dari UU Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban, menetapkan bahwa proses restitusi dan konpensasi harus dimulai dengan permohonan korban dan diputuskan dalam putusan atau keputusan pengadilan  yang  berwenang.  Hanya  pengadilan  khusus  yang  dapat  menangani  kasus restitusi dan konpensasi. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi korban penipuan skala masif untuk  menerima  kompensasi  sebagaimana  dalam  persfektif  hukum  positif  Indonesia. Korban  tidak  dapat  berhasil  memulihkan  kerugian  yang  dideritanya  tanpa  bantuan  proses hukum  restitusi  dan  kompensasi  secara  normatif  dan  faktual.  Korban,  termasuk  korban penipuan besar-besaran, dapat melakukan berbagai upaya hukum untuk memperoleh hak- haknya yang diberikan oleh hukum positif.
Masing-masing upaya hukum yang dapat ditempuh sebagai berikut :
1) Upaya gugatan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi.
2) Upaya permintaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana sesuai KUHAP.
3) Upaya permohonan kepailitan menurut UU Kepailitan
Jurnal Ilmu Hukum Volume 11, Nomor 2, September 2023
4) Upaya permohonan restitusi kepada pengadilan melalui lembaga perlindungan saksi dan korban.
Berdasarkan uraian di atas, tidak ada peraturan perundang-undangan yang tegas dan jelas yang menyatakan bahwa jika seorang atau sekelompok korban telah menempuah upaya yang  satu,  maka  upaya  yang  lain  tidak  boleh  dilakukan.  Selain  itu,  tidak  ada  aturan  yang mengatur  upaya  yang  berurutan,  tetapi  pengadilan  atau  hakim  mungkin  menunda  upaya lain sampai pemeriksaan pidana selesai dan pelaku dihukum.

## Gambar 1

## Ilustrasi Kemungknan Upaya-Upaya Hukum Pemulihan Kerugian Korban Kejahtan Penipuan Skala Masif
Seperti  yang  ditunjukkan  jelas  oleh  skema  ilustrasi  di  atas,  setiap  upaya  memiliki konsekuensi yang berbeda-beda satu sama lain terhadap hukum acara, produk hukum, dan konsekuensi hukumnya. Jika pelaku kejahatan dianggap oleh para korban tidak mampu lagi membayar ganti rugi, upaya hukum dan konsekuensi hukumnya tentu juga akan berkaitan
Penipuan Skala Masif
Dilakukan

## Para Korban Menginginkan Pemulihan Kerugian
Kelompok Korban A Memilih gugatan ganti rugi PMH atau wansprestasi Kelompok Korban B Memilih permintaan penggabungan perkara Kelompok Korban C Memilih permohonan restitusi sebelum putusan inkracht Kelompok Korban D Memilih permohonan restitusi setelah putusan inkracht Kelompok Korban D Memilih menunggu proses pemeriksaan pelaku kejahatan Pemeriksaan kerugian menurut hukum acara perdata Pemeriksaan kerugian menurut KUHAP dan hukum acara perdata Pemeriksaan kerugian menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban Pemeriksaan kerugian menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban Tidak ada pemeriksaan kerugian tetapi hanya menjadi bagian dari pembuktian Putusan Peradilan Perdata Putusan Peradilan Pidana Putusan Peradilan Pidana Penetapan Pengadilan Putusan Peradilan Pidana Harta kekayaan Pelaku Kejahatan Adanya sita jaminan dan sita eksekusi terhadap harta kekayaan tergugat (pelaku kejahatan) adanya sita eksekusi terhadap harta kekayaan pelaku jika tidak memenuhi putusan pengadilan yang inkracht
Tidak diatur upaya terhadap harta kekayaan pelaku kejahatan, namun penuntut umum atau pengadilan dapat memberikan surat perintah jika restitusi tidak dipenuhi dalam 30 hari
Jika tidak ada permintaan penggabungan perkara atau permohonan restitusi, ada kemungkinan harta pelaku dirampas
dengan  harta  kekayaan  pelaku  kejahatan.  Selain  itu,  kekayaan  yang  dimiliki  atau  dikuasai pelaku kejahatan tersebut pasti telah bercampur satu sama lain, dan korban memiliki banyak kepentingan jika upaya hukum harus dilakukan terkait harta tersebut.
Skema  ilustrasi  tersebut  diatas  menggambarkan  jelas  bahwa  setiap  upaya  yang  di tempuh  berimplikasi  pada  hukum  acara,  produk  hukum,  konsekuensi  atau  akibat hukumnya yang berbeda-beda satu sama lain. Upaya hukum berserta implikasinya tersebut tentu juga akan berkaitan dan ditujukan terhadap harta kekayaan pelaku kejahatan, terlebih apabila  pelaku  kejahatan  dirasa  oleh  para  korban  tidak  mampu  lagi  memenuhi kewajibannya  untuk  melakukan  ganti  rugi.  Apatahlagi  harta  kekayaan  yang  dimiliki  atau dikuasai pelaku kejahatan tersebut tentu telah bercampur satu sama lain, dan apabila hendak dilakukan  upaya  hukum  terkait  harta  kekayaan  tersebut  maka  terdapat  sekian  banyak kepentingan  korban  atas  harta  kekayaan  tersebut.  Setiap  korban  penipuan  atau  kelompok korban  penipuan  memiliki  kemungkinan  untuk  melakukan  berbagai  upaya  hukum  sesuai dengan  keinginan  dan  pertimbangan  mereka  sendiri,  baik  secara  bersamaan,  secara bertahap, atau secara berurutan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penyebab korban  terlibat  dalam  kegiatan  investasi  bodong  berbasis  investasi  forex  yaitu  kurangnya pemahaman  korban  tentang  investasi  forex  dan  korban  tergiur  dengan  keuntungan  yang besar  yang  dijanjikan.  Kedua  faktor  diatas  menjadi  faktor  uatama  sehingga  terjadinya penipuan  ini  bahwa  masyarakat  (investor)  seringkali  hanya  memperhatikan  tingkat  imbal hasil  yang  ditawarkan  ( return )  namun  lupa  memperhitungkan  resiko  yang  mungkin dihadapi  jika  memilih  suatu  bentuk  investasi.  Adapun  upaya  yang  ditempuh  dalam meminimalisasi  terjadinya  penipuan  berbasis  investasi  forex  di  Gorontalo  yaitu  upaya preventif dan upaya represif.

## DAFTAR PUSTAKA
Asriati, A., & Baddu, S. (2021). Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor selaku Konsumen . Pleno Jure, 10(1), 38-53 3.
Ksamawantara, I. M. A., Kosasih, J. I., & Widyantara, I. M. M. (2021). Perlindungan Konsumen Terhadap  Penipuan  yang  dilakukan  Broker  Forex  Ilegal .  Jurnal  Interpretasi  Hukum,  2(2), 281-286.
Mantulangi,  N.  (2017). Kajian  Hukum  Investasi  dan  Perlindungan  Terhadap  Korban  Investasi Bodong . Lex Administratum, 5(1).
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 11, Nomor 2, September 2023
Setiawan, P. J. (2020). Sistem Pemulihan Kerugian Integratif Bagi Korban Penipuan Skala Masif di Indonesia . Kertha Patrika , 42 (3), 230-257
Satgas  Waspada  Investasi  (2016). OJK  Perkuat  Satgas  Waspada  Investasi .  Available  at: https://waspadainvestasi.ojk.go.id/news/ojk-perkuat-satgas-waspada-investasi (Accesed : 08 februari 2022)
Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). Metode  Penelitian  Hukum  (Legal  Research  Methods). CV.  Social  Politic  Genius (SIGn)