## POS PENGADUAN MASYARAKAT DALAM MENYELESAIKAN
MASALAH LINGKUNGAN  HIDUP

## PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG

## Oleh
Made Erna Wintari 1 , I Nyoman Gede Remaja 2
Abstrak: Banyaknya kasus lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Buleleng dan tidak  sepenuhnya dapat  ditangani  oleh Badan  Lingkungan  Hidup Kabupaten Buleleng, menjadikan hal ini penting untuk dikaji. Untuk itu peneliti mengadakan penelitian  berkaitan  dengan  proses  pengaduan  masyarakat  dan  penanganan  dari Badan Lingkungan Hidup terkait masalah lingkungan hidup dan kendala-kendala serta solusi yang diambil oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  empiris  dengan  pendekatan yuridis  sosiologis,  sifat  penelitian  deskriptif  dan  analisis    data  dilakukan  secara analisis  kualitatif.    Proses  Pengaduan  Masyarakat  dan  Penanganan  Masalah Lingkungan Hidup di Kabupaten Buleleng dimulai dari pengaduan dalam bentuk lisan  atau  tertulis  ditelaah,  diverifikasi,  dan  dilakukan  penjajakan  oleh  Badan Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Buleleng.  Apabila  terbukti  adanya  kegiatan pencemaran  dan/atau  pengerusakan  di  lokasi  yang  diadukan  maka  akan menjatuhkan sanksi administrasi kepada pihak yang dilaporkan. Kendala-kendala yang  dihadapi  dalam  pemecahan  masalah  lingkungan  hidup  adalah  kurangnya informasi  tentang  pos  pengaduan  masyarakat  terkait  masalah  lingkungan  hidup, adanya  sikap  apatis  masyarakat  terhadap  lingkungan,  kurangnya  PPLH  yang tersedia  di  Badan  Lingkungan  Kabupaten  Buleleng,  kurangnya  kerja  sama  oleh pihak  terlapor.  Solusi  yang  diambil  oleh  Badan  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Buleleng adalah memperluas informasi, mengajarkan cinta lingkungan sejak dini, penyesuaian jadwal PPLH, koordinasi bersama aparat
Kata kunci: Pos Pengaduan Masyarakat dan Masalah Lingkungan Hidup

## PENDAHULUAN
Manusia membutuhkan lingkungan hidup yang baik untuk kesejahteraannya. Seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945  dalam    pasal  28  H  ayat  (1)  yang  berbunyi:    “Setiap  orang  berhak  hidup sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Oleh karena
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
itu,  menjadi  tugas  pemerintah  baik  pusat  dan  daerah  untuk  mengupayakan jaminan perlindungan lingkungan hidup yang baik bagi seluruh masyarakatnya.
Di  Indonesia,  permasalahan  yang  selalu  muncul  salah  satunya  adalah permasalahan  lingkungan  hidup  seperti  pengerusakan  lingkungan  hidup, pencemaran  lingkungan  hidup,  penurunan  kwalitas  lingkungan  hidup,  dan masalah  lingkungan  hidup  lainnya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  permasalahan lingkungan  di  Indonesia  tergolong  relatif  sulit  ditangani  oleh  pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah.
Di tahun 1972, masalah lingkungan juga telah mendapat perhatian yaitu sejak dilaksanakannya Konferensi Stockholm. Pada permulaan tahun tujuh puluhan ini dunia  mulai  sadar  dan  cemas  akan  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  hidup sehingga  mulai  menanggapinya  secara  sungguh-sungguh  sebagai  masalah  dunia ( Emil  Salim,  1995:  10). .  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1982  tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setelah berjalan 15 tahun, di  pandang perlu  untuk  menyempurnakannya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, harapannya dengan undang- undang  yang  telah  di  sempurnakan  ini  lebih  mampu  dilaksanakan  pembangunan berkelanjutan  yang  berwawasan  lingkungan  yang  sangat  penting  dalam menghadapi  globalisasi  yang  menempatkan  lingkungan  sebagai  salah  satu  titik sentralnya  ( Hardjasoemantri,  1997:  1).  ”. .  Dalam  undang-undang  tersebut  banyak tertuang  prinsip-prinsip  dan  pengertian-pengertian  Hukum  Lingkungan  yang masih memerlukan pengkajian yang lebih mendalam. Undang-Undang Nomor 23 Tahun  1997  tidak  memberi  dampak  terhadap  pelaku-pelaku  yang  melakukan sengketa  lingkungan.  Dari  itu  undang-undang  tersebut  diganti  menjadi  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009    tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup.  Dalam  undang-undang  ini  lebih  rinci  membahas  tentang penanganan  masalah  pengelolaan  lingkungan  hidup,  serta  akibat-akibat  hukum yang ditimbulkan dalam pelanggaran sengketa lingkungan.
Indonesia  sudah  mempunyai  produk  peraturan  perundangan-undangan tentang  lingkungan  tersebut  dipandang  masih  belum  mencukupi  untuk  memaksa
para penentu kebijakan untuk tunduk dan mematuhi kebijakan-kebijakan dibidang lingkungan hidup.
Meningkatnya  kasus  lingkungan  ini  ditandai  dengan  meningkatnya  jumlah pengaduan yang dilaporkan masyarakat kepada instansi pemerintah baik ditingkat pusat  maupun  daerah.  Pengaduan  kasus  pencemaran  dan/atau  pengerusakan lingkungan  hidup  adalah  pengaduan  oleh  masyarakat  yang  berkaitan  dengan adanya dugaan terjadinya pencemaran dan/atau pengerusakan lingkungan hidup.
Lembaga yang menangani masalah pengaduan masyarakat yaitu lembaga/instansi  yang  telah  memenuhi  persyaratan  tertentu  dan  diangkat  oleh Menteri.  Sedangkan  di  daerah  lembaga/  instansi  yang  bertanggung  jawab  yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Gubenur atau Bupati.
Di  Kabupaten  Buleleng  lembaga/instansi  yang  menangani  atau  yang bertanggung  jawab  terhadap  masalah  pengaduan  masyarakat  terhadap  kasus lingkungan  hidup  ialah  Badan  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Buleleng.  Untuk saat  ini  data  yang  didapat  dari  Badan  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Buleleng mengenai pengaduan masyarakat dari tahun 2014 sampai mei 2015
Data  yang  diperoleh  dari  Badan  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Buleleng tentang  rekapan  data  pengaduan  masyarakat  dari  tahun  2014  sampai  mei  2015 menyatakan  bahwa  kasus  pembuangan  limbah  usaha  lebih  sering  terjadi  di Kabupaten  Buleleng.  Terutama  pembuangan  limbah  dari  usaha/atau  kegiatan peternakan  hewan,  yang  tergolong  adalah  usaha  kecil  menengah.  Data  yang  di dapat  dari  Badan  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Buleleng  menyatakan  bahwa mayoritas pengusaha usaha kecil menengah belum memiliki izin usaha berkaitan dengan izin lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pembangunan usaha dan/atau kegiatan yang harus diverifikasi oleh tim verifikasi terkait masalah pemberian izin lingkungan hidup, amdal, UKL-UPL dan lain-lainnya.
Data  pengaduan  masyarakat  di  Badan  Lingkungan  Hidup  tersebut menyatakan  bahwa  ketentuan  peraturan  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan di lapangan tidak sesuai sehingga masih banyak terjadi kasus-kasus mengenai lingkungan  hidup di masyarakat.  Berdasarkan hal tersebut
maka  penulis  sangat  tertarik  untuk  mengkaji  dan  meneliti  permasalahan  dengan judul:  “Pos  Pengaduan  Masyarakat  Dalam  Menyelesaikan  Masalah  Lingkungan Hidup di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng”
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang diuraikan, maka dapat diajukan  permasalahan  yang  merupakan  pokok  bahasan  dalam  tulisan  ini. Permasalahan-permasalahan tersebut apabila dirumuskan adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah proses  pengaduan masyarakat  dan penanganannya  dari  Badan Lingkungan  Hidup  terkait  dengan  masalah  Lingkungan  Hidup  di  Kabupaten Buleleng ?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam pemecahan masalah lingkungan hidup  serta  solusi  yang  diambil  oleh  Badan  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Buleleng ?

## TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian  Pengaduan  juga  terdapat  pada  Pasal  1  angka  25  KUHAP  yang berbunyi: “ Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang  yang  telah  melakukan  tindak  pidana  aduan  yang  merugikannya” . Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Pengerusakan  Lingkungan:  “Pengaduan  adalah  penyampaian  informasi  secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi yang bertanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau pengerusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan”.
Dalam  hal  ini  masyarakat  yang  melakukan  pengaduan  tersebut  di  sebut dengan  pengadu.  Pengadu  adalah  orang  perorangan,  kelompok  orang,  dan/atau badan usaha yang mengadukan dugaan terjadinya pencemaran/atau pengerusakan lingkungan  hidup.  Hak  dari  pengadu  yaitu  boleh  melaporkan  pengaduannya terkait  dengan  masalah  lingkungan  kepada  instansi  yang  bertanggung  jawab.
Instansi  yang  bertanggung  jawab  adalah  instasi  yang  tugas  dan  tanggung jawabnya  di  bidang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  di  pusat dan/atau di daerah.
Menurut  Pasal  1  ayat  12  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2009,  definisi dari  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  yaitu  masuk  atau  dimasukkannya  makhluk hidup,  zat,  energi,  dan/atau  komponen  lain  ke  dalam  lingkungan  hidup  oleh kegiatan  manusia  sehingga  melampaui  baku  mutu  lingkungan  hidup  yang  telah ditetapkan.
Istilah  Pencemaran  ini  dipakai  untuk  menterjemahkan  istilah  inggrisnya “pollution” yang  digunakan  untuk  melukiskan  keadaaan  alam  yang  lebih  berat dari  sekedar  pengotoran  belaka.  Sifat  polutan  yaitu  merusak  untuk  sementara, tetapi  bila  telah  bereaksi  dengan  zat  lingkungan  tidak  lagi  merusak  lagi  dan merusak dalam jangka waktu yang lama.
Pencemaran  terjadi  bila  dalam  lingkungan  terdapat  bahan  yang menyebabkan    timbulnya  perubahan  yang  tidak  di  harapkan,  baik  yang  bersifat fisik,  kimiawi  maupun  biologis  sehingga  mengganggu  kesehatan,  eksistensi manusia,  dan  aktivitas  manusia  serta  organisme  lainnya.  Bahan  pencemaran tersebut disebut bahan pencemar/polutan ( Imam Supardi, 2003: 25).
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata  Cara  Pengaduan  dan  Penanganan  Pengaduan  Akibat  Dugaan  Pencemaran dan/atau  Pengerusakan  Lingkungan  Hidup,  dalam  pasal  1  ayat  (3)  menyatakan bahwa:  “Definisi  dari  Pengerusakan  Lingkungan  Hidup  adalah  tindakan  orang yang  menimbulkan  perubahan  langsung  atau  tidak  langsung  terhadap  sifat  fisik, kimia,dan/atau  hayati  lingkungan  hidup  sehingga  melampaui  criteria  baku kerusakan  lingkungan.  Berbeda  dengan  pengertian  Kerusakan  Lingkungan  hidup yaitu  perubahan  langsung  dan/atau  tidak  langsung  terhadap  sikap  fisik,  kimia, dan/atau  hayati  lingkungan  hidup  yang  melampaui  criteria  baku  kerusakan lingkungan”.

## METODE PENELITI AN
Berdasarkan latar belakang penelitian ini, peneliti ini merupakan  penelitian hukum  empiris.  Pendekatan  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan  pendekatan  yuridis  sosiologis.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian yang  bersifat  deskriptif,  yang  menggambarkan  sebuah  peraturan  Perundangan- undangan  yang  terkait  dengan  teori-teori  hukum  menjadi  obyek  penelitian  dan permasalahan yang terjadi di lapangan.
Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam hal ini  SKPD,  yaitu  pada  Badan    Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Buleleng  di  Jalan Ngurah  Rai  Nomor  1  Singaraja,  karena  program  Pengaduan  Masyarakat  terkait masalah lingkungan tersebut hanya diprogramkan di Badan Lingkungan Hidup
Sumber  data  yang  peneliti  gunakan  dalam  penulisan  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Data Primer adalah bahan yang berasal dari sumber utama yang berupa tindakan-tindakan  sosial  dan  kata-kata  dari  pihak-pihak  yang  terkait dengan masalah yang diteliti ( Moleong. Lexy J., 1994: 52).
2. Data  Sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  sumber-sumber  tidak langsung. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melalui studi  kepustakaan  mengenai  peraturan  Perundangan-undangan  yang terkait dengan obyek penelitian.
Adapun  metode  atau  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Teknik studi dokumen/kepustakaan. Teknik studi dokumen/kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah,  mengklasifikasikan,  mengindentifikasi,  dan  dilakukan pemahaman  terhadap  bahan-bahan  hukum  yang  berupa  peraturan Perundangan-undangan  dan  buku-buku  literatur  yang  ada  kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.
2. Teknik  Wawancara.  Wawancara  adalah  proses  tanya  jawab  dalam penelitian  yang  berlangsung  secara  lisan,  dimana  dua  orang  atau  lebih
bertatap  muka  mendengarkan  secara  langsung  informasi-informasi  atau keterangan-keterangan. Dimana penelitian ini lebih sering menggunakan teknik  wawancara  bebas  terpimpin  yaitu  menggabungkan  antara  teknik wawancara bebas dan wawancara terpimpin.
3. Teknik Observasi. Dalam hal ini penulis penggunakan teknik observasi langsung  terhadap  masyarakat-masyarakat  yang  melakukan  pengaduan masalah lingkungan hidup.
Di  dalam  pengolahan  data  yang  diperoleh,  peneliti  menggunakan  metode analisis  data  kualitatif.  Dalam  melakukan  analisis  data  penulis  terlebih  dahulu mengumpulkan  bahan-bahan,  selanjutnya  penulis  memilah  antara  teori  yang sesuai  dan  yang  tidak  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis. Bahan  hukum  serta  teori  yang  sesuai  dengan  penelitian  ini  terlebih  dahulu dikumpulkan  dan  digunakan  untuk  menganalisis  permasalahan  yang  diangkat dalam  penelitian  ini.  Tidak  hanya  melalui  bahan  hukum,  penulis  juga menggunakan hasil wawancara untuk menganalisis data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengadu baik secara lisan atau tertulis menyampaikan pengaduannya kepada instansi  yang  berwenang  yaitu  kades/prebekel,  lurah,  atau  camat.  Apabila  dalam jangka  waktu  10  hari  kerja  pengaduan  tidak  ditindaklanjuti  maka  pengadu  dapat menyampaikan  pengaduannya  kepada  instansi  yang  lebih  tinggi  dalam  hal  ini Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng atau Bupati.
Pengaduan  disampaikan  melalui  lisan  dan  tertulis.  Apabila  pengaduan tersebut  disampaikan  secara  lisan  pengadu  dapat  menyampaikan  penganduannya melalui  telpon:  (0362)  29554  atau  dapat  datang  langsung  ke  Pos  Pengaduan Masayarakat Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng di Jalan Ngurah Rai No.  1  Singaraja,  Bali.  Pengadu  dapat  menyampaikan  pengaduannya  ke  Badan Lingkungan  Hidup  di  hari  kerja  dari  jam  07.30  sampai  dengan  15.45  wita. Melalui petugas front office pengadu harus melengkapi formulir pengaduan yang telah  disediakan  oleh  Badan  Lingkungan  Hidup.  Untuk  meyakinkan  petugas
tentang  pengaduan  yang  disampaikan  oleh  pengadu,  pengadu  diharuskan memberikan  informasi  yang  sebenar-benarnya  diantarnya  yaitu:  Nama,  Alamat, Nomor  Telpon,  Desa/Kelurahan,  Kecamatan,  Kabupaten  Kota,  dan  Provinsi, selain itu wajib melaporkan pengaduan yang diadukan, lokasi terjadi pencemaran.
Apabila  pengadu  datang  langsung  ke  Badan  Lingkungan  Hidup,  pengadu  juga bisa menyertakan bukti berupa dokumentasi foto atau melampirkan surat laporan dari  kepala  desa  setempat.  Pengadu  diwajibkan  mengisi  formulir  pengaduan masyarakat yang isinya yaitu:
a. Identitas  diri  sebenar-benarnya.  Badan  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Buleleng menjamin kerahasiaan identitas diri dari pengadu untuk tidak di expose .
b. Pengadu  harus  mencantumkan  apabila  pengaduan  tersebut  pernah diadukan  ke  instansi  yang  lain  misalnya  ke  Kantor  Camat,  Kantor  Desa, Kantor Lurah, atau ke instansi pemerintah lainnya.
c. Selanjutnya  pengadu  memberikan  informasi  perkiraan  sumber  terjadi pencemaran  dan/atau  pengerusakan.  Pengadu  diharapkan  mengetahui sumber  dari  pencemaran  tersebut,  hal  ini  berguna  untuk  memudahkan penjajakan  dan  pengamatan  oleh  Badan  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Buleleng
d. Mengetahui media lingkungan yang tercemar, contoh melalui pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran bau.
e. Selanjutnya disampaikan, uraian singkat masalah diantaranya  yaitu lokasi terjadinya  pencemaran,  waktu  diketahuinya  pencemaran,  dampak  yang ditimbulkan,  hubungan  antara  pengadu  dengan  kasus  pengaduan  yang dilaporkan.
Pengaduan  secara  tertulis  disampaikan  melalui:  Surat,  Media  Koran,  Surat Elektronik,  Faksimil ke  Badan  Lingkungan Hidup (0362) 22923,  Layanan Pesan Singkat, cara lain sesuai dengan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi.
Penanganan  Pengaduan  adalah  proses  kegiatan  yang  meliputi  penerimaan, penelaaah,  verifikasi  pengaduan,  pengajuan  rekomendasi  tindak  lanjut  verifikasi,
penyampaian  perkembangan  dan  hasil  penanganan  pengaduan  kepada  pengadu dan  yang diadukan. Sesuai  dengan Peraturan Menteri  Negara  Lingkungan Hidup Nomor  9  Tahun  2010  tentang  Tata  Cara  Pengaduan  dan  Pengaduan  Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Pengerusakan Lingkungan Hidup, Pasal 10 ayat (1) menyebutkan  “Penanganan  Pengaduan  dilakukan  oleh  unit  kerja  eselon  I  yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup”
Penanganan Pengaduan dari Badan Lingkungan Hidup terjadi apabila adanya pengaduan berupa laporan terlebih dahulu. Selanjutnya setelah pengisian formulir tersebut  akan  diserahkan  kepada  Kepala  Badan  Lingkungan  Hidup  untuk didisposisikan  kepada  Bidang  Penyuluhan  dan  Penegakan  Hukum  yang menangani  masalah  Pos  Pengaduan  Masyarakat.  Pengaduan  yang  masuk  ke  Pos Pengaduan Masyarakat Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng yang telah mendapat disposisi dari bapak Kepala Badan akan ditelaah dan diklasifikasi oleh petugas pos pengaduan masyarakat di bidang Penyuluhan dan Penegakan Hukum Badan  Lingkungan  Hidup,  apakah  pengaduan  yang  dilaporkan  merupakan  kasus lingkungan  atau  kasus  non  lingkungan.  Apabila  pengaduan  tersebut  merupakan pengaduan  non  lingkungan  maka  pengaduan  tersebut  akan  disampaikan  kepada instansi  yang  terkait.  Apabila  pengaduan  yang  disampaikan  adalah  termasuk pengaduan  terkait  masalah  lingkungan  petugas  pengelola  pos  pengaduan masyarakat  akan  menverifikasi  pengaduan  tersebut  dan  selanjutnya  melakukan pengamatan langsung ke lapangan.
Verifikasi  adalah  serangkaian  kegiatan  yang  meliputi  pemeriksaan kebenaran  pengaduan,  meneliti  sumber  pencemaran  dan/atau  pengerusakan lingkungan  hidup,  tingkat  pencemaran  dan/atau  pengerusakan  lingkungan  hidup, perkiraan  jenis  dan  besarannya  kerugian,  lokasi  terjadinya  pencemaran  dan/atau pengerusakan  lingkungan,  luas  lokasi  yang  terkena  dampak,  serta  pihak  yang bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran dan/atau pengerusakan lingkungan hidup.
Kepala  Bidang  Penyuluhan  dan  Penegakan  Hukum  serta  staf  akan melakukan  pengecekan  langsung  ke  lokasi  yang  diadukan,  serta  turut  mengajak PPLHD  (Petugas  Pejabat  Pengawas  Lingkungan  Hidup  Daerah),  dan  mengajak
staf  Laboratorium  Badan  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Buleleng  apabila diperlukan
PPLHD  (Pejabat  Pengawasan  Lingkungan  Hidup  Daerah)  adalah  Pegawai Negeri  Sipil  (PNS)  yang  berada  pada  instansi  yang  bertanggungjawab  yang memenuhi  persyaratan  tertentu  dan  diangkat  oleh  Menteri/  Gubernur/  Bupati/ Walikota.
Kepala  Bidang  Penyuluhan  dan  Penegakan  Hukum,  Pejabat  Pengawas Lingkungan  Hidup  yang ditunjuk  selanjutnya  akan berkoordinasi  terlebih dahulu kepada aparat di daerah tersebut antara lain camat/lurah/kepala desa/prebekel, hal ini  bertujuan  untuk  menghindari  terjadinya  hal  yang  tidak  diinginkan.  Aparat Desa setempat akan bersama-sama menjajaki lokasi yang diadukan.   Tidak hanya melakukan  pengamatan,  Badan  Lingkungan  Hidup  serta  tim  juga  melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait secara terstuktur untuk mendapatkan informasi  yang  relevan.  Apabila  pengaduan  tersebut  merupakan  pengaduan pencemaran  limbah  maka  diperlukan  staf  dari  Laboratorium  Badan  Lingkungan Hidup untuk mengecek sample yang diperlukan.
Dari  beberapa  pengamatan  hingga  dilaksanakannya  wawancara  dengan pihak-pihak  terkait,  Badan  Lingkungan  Hidup  akan  mengumpulkan  bukti-bukti yang  telah  ada,  dan  akan  dianalisis  untuk  mengkategorikan  apakah  pengaduan tersebut  terbukti  melakukan  pencemaran  dan/atau  pengerusakan  lingkungan  atau tidak, jika tidak terbukti akan dikembalikan lagi kepada pengadu.
Apabila  pengaduan  tersebut  terbukti,  dari  Badan  Lingkungan  Hidup Kabupaten  Buleleng  pengaduan  tersebut  akan  dibawa  kepada  bidang  yang menanganinya  antara  lain  Bidang  Penataan  Lingkungan,  Bidang  Konservasi  dan Rehabilitasi  Lingkungan,  Bidang  Pengendalian  dan  Pengelolaan  Lingkungan untuk memberi pembinaan kepada yang terlapor.
Setelah  mendapat  pembinaan,  Badan  Lingkungan  Hidup  akan  tetap melakukan  pengawasan  kepada  lokasi  yang  telah  dilaporkan.  Yang  menjadi masalah  serius  adalah  ketika  pelapor  tidak  merespon  baik  pembinaan  yang diberikan  oleh  Badan  Lingkungan  Hidup  dengan  tetap  melakukan  pencemaran
dan/atau  pengerusakan  dan  apabila  hal  tersebut  menimbulkan  pengaduan  yang berlanjut maka dari Badan Lingkungan Hidup menetapkan sanksi administrasi.
Sanksi  administrasi  adalah  sanksi  yang  dijatuhkan/dikenakan  kepada penanggungjawab  usaha  dan/atau  kegiatan  jika  dalam  pengawasan  ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan sanksi administrasi terdiri atas: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan.
a. Teguran tertulis
b. Paksaan Pemerintah
c. Pembekuan izin lingkungan
d. Pencabutan izin lingkungan.
Sanksi  administrasi  di  atas  dapat  diterapkan  secara:  bertahap,    bebas,  alternatif atau kumulatif:
1. Bertahap
1. Bebas
2. Penerapan sanksi administratif secara kumulatif terdiri atas kumulatif internal dan kumulatif eksternal.
Dalam  proses  pengaduan  masyarakat  terkait  masalah  lingkungan  hidup  di Badan  Lingkungan  Hidup  terdapat  kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  Badan Lingkungan Hidup.
1. Kurang  intensifnya  penyebaran  informasi  dari  Badan  Lingkungan  Hidup mengenai pengaduan masyarakat.
Di  Badan  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Buleleng  telah  memberikan informasi tentang Pengaduan Masyarakat terkait Masalah Lingkungan Hidup. Diharapkan  bahwa  masyarakat  mengetahui  informasi  tentang  keberadaan lembaga  tersebut.  ketika  peneliti  mengadakan  wawancara  terhadap  beberapa masyarakat  yang  berdomisili  di  Kabupaten  Buleleng.  Masih  ada  yang  belum terjamah informasi mengenai adanya Pos Pengaduan Masyarakat.
Usaha  yang  dilakukan  oleh  Badan  Lingkungan  Hidup  yaitu  Sosialisasi ke  9  (Sembilan)  kecamatan  di  Kabupaten  Buleleng  ternyata  tidak  memberi dampak  yang  lebih.  Kecanggihan  teknologi  yang  dianggap  oleh  Badan Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Buleleng  memberi  dampak  yang  postif  untuk penyebaran informasi ternyata hanya mampu menjamah kaum muda.
2. Timbulnya sifat apatis terhadap masalah lingkungan hidup.
Masyarakat cenderung mengabaikan permasalahan lingkungan yang ada disekitarnya.  Misalnya  ketika  melihat  adanya  pencemaran  atau  kerusakan lingkungan  yang  terjadi  di  sungai,  kurangnya  kesadaran  masyarakat  untuk melaporkan kepada Pos Pengaduan Masyarakat di Badan Lingkungan Hidup. Akan  tetapi  pencemaran  dan  pengerusakan  itu  dilaporkan  apabila  tindakan pencemaran  serta  pengerusakan  tersebut  akan  merugikan  masyarakat  itu sendiri atau membawa dampak negatif bagi lingkungannya.
3. Kurangnya sumber daya manusia, terutama dalam hal ini yaitu PPLHD tidak banyak PPLHD yang ada di Badan Lingkungan Hidup.
PPLHD  dibutuhkan  sebagai  tim  pengawas  apabila  terjadi  Pencemaran dan  Pengaduan  di  Kabupaten  Buleleng.  Tanpa  mengajak  serta  PPLHD  maka Badan  Lingkungan  Hidup  tidak  boleh  semana-mena  mengawasi  sendiri adanya  dugaan  pencemaran  dan/atau  pengerusakan  yang  dilaporkan  oleh masyarakat.  Pada  tahun  2015  hanya  terdiri  dari  3  orang  PPLHD  di  Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.
Atas nama:
a) Suseni Indrawati jabatan Kepala Bidang Penataan Lingkungan Kabupaten Buleleng
b) Achmadi  jabatan  Kepala  Sub  Bidang  Pelaksana  dan  Pengawas  Analisis Dampak Lingkungan
c) Luh Putu Desy Udayani yaitu Staf
Dua diantara PPLHD yang ada memegang jabatan di Badan Lingkungan Hidup  Kabupaten  Buleleng.  Hal  ini  menyebabkan  kurangnya  waktu  atau sumber  daya  manusia  untuk  mengikuti  sebagai  tim  verifikasi  pengaduan
masyarakat.  Hal  ini  menyebabkan  terkendalanya  masalah  waktu  verifikasi lapangan dari Badan Lingkungan.
4. Kurangnya Kerjasama oleh Pihak Terlapor.
Pihak Terlapor adalah penanggung jawab usaha  dan/atau kegiatan  yang dilaporkan  oleh  pengadu  terhadap  dugaan  adanya  pencemaran  dan/atau pengerusakan  yang  diduga  disebabkan  oleh  usaha/atau  kegiatan  dari penanggung jawab usaha.
Dalam  proses  pengaduan  masyarakat  oleh  Badan  Lingkungan  Hidup Kabupaten  Buleleng  telah  dipaparkan  bahwa  apabila  dalam  melakukan penjajakan  ke  lokasi  yang  diadukan  maka  dari  Badan  Lingkungan  Hidup selain melakukan pengamatan langsung ke lolasi juga melakukan wawancara kepada Pihak yang dilaporkan. Akan tetapi yang menjadi kendala apabila pada saat penjajakan kelapangan pihak  yang di laporkan tidak memberi tanggapan yang  positif.  Hal  ini  juga  menjadi  kendala  mempersulit  proses  penanganan pengaduan masyarakat.
Dalam  menghadapi  kendala-kendala  dari  pengaduan  masyarakat  terkait masalah lingkungan hidup, Badan Lingkungan Hidup melakukan beberapa solusi yang  selalu  dipantau  oleh  Kepala  Badan  Lingkungan  Hidup  ketika  terjadi pengaduan masyarakat.

## 1. Memperluas informasi yang tersedia
Penyebaran  informasi  dari  mulut  kemulut  adalah  cara  yang  efektif  untuk penyebaran  informasi  secara  lisan.  Selain  secara  lisan  Badan  Lingkungan Hidup  menyebar  informasi  melalui  brosur  pengaduan  masyarakat  ke  9 kecamatan  tujuannya  adalah  memberikan  informasi  kepada  masyarakat tentang  Pos  Pengaduan  Masyarakat  yang  ada  di  Badan  Lingkungan  Hidup. Dengan melaporkan adanya tindak pencemaran lingkungan maka masyarakat telah  bisa  mencegah  permasalahan  lingkungan  yang  ada  di  lingkungan sekitarnya.
Menyiarkannya lewat media yang ada misalnya: media cetak (Koran) dan melalui  radio.  Dari  Badan  Lingkungan  Hidup  menyanggupi  apabila  ada
Universitas atau SMA yang berminat mengundang Badan Lingkungan Hidup mengisi  acara  seminar  atau  sosialisasi  terkait  dengan  Pos  Pengaduan Masyarakat.
2. Mengajarkan Cinta Lingkungan Sejak Dini.
Untuk mengurangi  sifat  apatis dari masyarakat  Badan  Lingkungan  Hidup selain  memberikan  sosialisasi  tentang  lingkungan  hidup  ke  9  kecamatan  di Kabupaten  Buleleng,  memberikan  sosialisasi  ke  sekolah-sekolah  dan menyebarkan  brosur  tertema  cinta  lingkungan  hidup.  Penanaman  nilai  cinta lingkungan juga harus dimulai sejak usia dini.
Program  Badan  Lingkungan  Hidup  setiap  hari  Lingkungan  Hidup  yang jatuh  pada  tanggal  5  Juni  adalah  melakukan  kegiatan  yang  bertemakan lingkungan. Dua tahun belakangan ini Badan  Lingkungan Hidup menyambut hari  lingkungan  dengan  mengadakan  lomba  mewarnai  tingkat  TK  se- Kabupaten  Buleleng  dan  menggambar  tingkat  SD  se-Kabupaten  Buleleng yang bertema cinta lingkungan. Hal ini diharapkan dapat menarik minat anak untuk  mencintai  lingkungan  dengan  tidak  melakukan  pencemaran  dan/atau kerusakan dikemudian hari.
3. Penyesuain  Jadwal  oleh  PPLHD  (Pejabat  Pengawas  Lingkungan  Hidup Daerah) .
Mengingat  pengaduan  masyarakat  yang  datang  ke  Badan  Lingkungan Hidup  Kabupaten  Buleleng  tidak  menentu  waktu  yang  diperhitungkan  dan juga  PPLHD  yang  ada  di  Badan  Lingkungan  Hidup  dua  diantaranya  adalah staf  yang  memiliki  peran  sangat  penting  maka  akan  susah  mengatur  jadwal untuk  mengikuti  tim  pengaduan  masyarakat  ke  lapangan.  Dari  Bidang Penyuluhan  dan  Penegakan  Hukum  harus  menyesuaikan  jadwal  dengan PPLHD yang ada di Badan Lingkungan Hidup. Untuk mengatasi hal tersebut Badan  Lingkungan  Hidup  akan  segera  mengirim  stafnya  untuk  mengikuti Pelatihan PPLHD oleh Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
4. Koordinasi bersama aparat.
Untuk  menghindari  para  pihak  menghilangkan  bukti  dilokasi  yang  diduga terjadi  pencemaran  dan/atau  pengerusakan  maka  dari  Badan  Lingkungan Hidup  Kabupaten  Buleleng  melakukan  penjajakan.  Pentingnya  koordinasi kepada  aparat  yang  bertanggung  jawab  di  lokasi  yang  dilaporkan,  karena aparat  akan  menjadi  jembatan  penghubung  antara  Badan  Lingkungan  Hidup kepada pihak yang dilaporkan. Badan Lingkungan Hidup juga dapat menggali informasi  dari aparat  setempat,  karena aparat  setempat adalah informan  yang paling  mengetahui  seluk  beluk  dari  lokasi  yang  dilaporkan  serta  pihak  yang dilaporkan.  Hal  ini  untuk  menangani  kurangnya  kerjasama  pihak  yang dilaporkan  dengan  Badan  Lingkungan  Hidup.  Ketika  pihak  yang  dilaporkan tidak mengikuti proses dari Badan Lingkungan Hidup, dalam hal ini mangkir dari  wawancara  yang  dilakukan  oleh  Badan  Lingkungan  Hidup  dan  tidak memberikan  keterangan  yang  benar  maka  hal  ini  akan  diserahkan  kembali kepada aparat setempat.

## PENUTUP
Dari apa yang diuraikan didepan dapat ditarik simpulan sebagai berikut:
1. Proses pengaduan masyarakat dan penanganan masalah lingkungan hidup oleh Badan  Lingkungan  Hidup  Kabupeten  Buleleng  di  mulai  dengan  adanya pengaduan  yang  masuk  ke  Badan  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Buleleng dalam bentuk  lisan  atau  tertulis.  Pengaduan tersebut  ditelaah dan diverifikasi oleh  Badan  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Buleleng.  Selanjutnya  apabila pengaduan  tersebut  kategori  kasus  lingkungan  hidup,  akan  dilakukan penjajakan  ke  lokasi  yang  dilaporkan.  Apabila  terbukti  adanya  kegiatan pencemaran dan/atau pengerusakan di lokasi yang diadukan maka dari Badan Lingkungan  Hidup  akan  menjatuhkan  sanksi  administrasi  kepada  pihak  yang dilaporkan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemecahan masalah lingkungan hidup adalah
a. Kurangnya informasi tentang Pos Pengaduan Masyarakat terkait masalah lingkungan hidup.
b. Adanya sikap apatis masyarakat terhadap lingkungan hidup.
c. Kurangnya PPLHD yang tersedia di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.
d. Kurangnya kerja sama oleh pihak terlapor
Solusi  yang  diambil  oleh  Badan  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Buleleng adalah
a. Memperluas informasi yang tersedia
b. Mengajarkan cinta lingkungan sejak dini
c. Penyesuaian jadwal PPLHD
d. Koordinasi bersama aparat
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  kelemahan-kelemahan  yang  peneliti temukan, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:
a. Kepada Pemerintah.
Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  agar  membuat  kebijakan  baru  menyangkut masalah pengaduan masyarakat sehingga dapat melindungi lingkungan hidup.
b. Kepada Badan Lingkungan Hidup..
Badan  Lingkungan  Hidup  agar  menambah  sumber  daya  manusia  dalam  hal ini  PPLHD  (Pejabat  Pengawas  Lingkungan  Hidup  Daerah)  untuk memperlancar proses pengaduan masyarakat  yang ada di Badan Lingkungan Hidup.  Menambah  jumlah  staf  yang  menangani  masalah  pengaduan masyarakat. Di buatnya khusus ruangan khusus pos pengaduan masyarakat di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng agar ketika pengadu datang ke Badan  Lingkungan  Hidup  untuk  mengadu,  ia  akan  langsung  masuk  ke ruangan Pos Pengaduan Masyarakat.
c. Kepada Masyarakat.
Meningkatkan  kesadaran  masyarakat  untuk  melaporkan  setiap  adanya pelanggaran  pencemaran  dan/atau  kerusakan  yang  terjadi  di  Kabupaten
Buleleng  sehingga  dari  kesadaran  masyarakat  tersebut  sangat  penting  untuk keefektifan pos pengaduan masyarakat di Badan Lingkungan Hidup.

## DAFTAR PUSTAKA
Emil  Salim.  1995. Lingkungan  Hidup  dan  Pembangunan .  Jakarta:  Mutiara Sumber Widya.
Hardjasoemantri,  Koesnadi.  1997. Tata  Hukum  Lingkungan .  Yogyakarta:  Gajah Mada University.
Imam  Supardi.  2003. Lingkungan  Hidup  dan  Kelestariannya,  cetakan  ketiga . Bandung: Alumni.
Moleong.  Lexy J. 1994. Metologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosda Karya.