Vol. 25 No. 1 Januari – Juni 2019, 74 – 91
Diterima : Februari. Disetujui : Maret 2019. Diterbitkan : Juni 2019

## KOMUNIKASI TEOLOGI ADAT DAN SYARI’AT ISLAM DALAM WILAYATUL HISBAH DI ACEH

## Ridwan Muhammad Hasan
Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry
Email: ridwan.hasan@ar-raniry.ac.id

## Abstract
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) was one of the areas that the first time that Applied in the form of syari’at Islam that was based on the Regulation  area  (Regional  Regulations)  No.  5  in  2000  and  No. Regional  Regulations  33  in  2001  or  that  more  was  known  in  the Acehinese  community  with  the  Qanun  term.  In  the  Acehinese community of Syari’at Islam also was one of the solutions to be able to complete  all  the  happened  in  the  community,  because  with  syari’at Islam also could resolve all the problems. Islamic law was the synonym from  ad-din  that  is  Allah's  teaching  whole  that  was  brought  by  the Prophet Muhammad SAW, that covered in belief fields, the moral and laws to be able to give the concept of peacefulness that was real without the limit that must have been based by various the elastic law as well as touched to various dimensions and the aspect of pure theology. Keywords: Communication, Theology,Custom and Islamic Law.

## Abstrak
Nanggroe  Aceh  Darussalam  (NAD)  adalah  salah  satu  daerah  yang pertama kali diaplikasikan dalam bentuk syari'at Islam yang didasarkan pada Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) No. 5 pada tahun 2000 dan No.  Peraturan  Daerah  33  pada  tahun  2001  atau  yang  lebih  dikenal  di masyarakat Aceh dengan istilah Qanun. Dalam komunitas Aceh Islam Syari'at  juga  merupakan  salah  satu  solusi  untuk  dapat  menyelesaikan semua  fenomena  yang  terjadi  di  komunitas  tersebut,  karena  dengan syari'at Islam juga dapat menyelesaikan semua masalah. Hukum kanon Islam adalah sinonim dari ad-din yaitu keseluruhan ajaran Allah yang dibawa  oleh  Nabi  Muhammad  SAW,  yang  tercakup  dalam  bidang kepercayaan,  moral  dan  hukum  untuk  dapat  memberikan  konsep kedamaian yang nyata tanpa batas yang pastilah dilandasi oleh berbagai
ketententuan hukum elastis serta disentuh berbagai dimensi dan aspek teologi murni.
Kata Kunci: Komunikasi, Theologi, Adat, Syari’at Islam

## A. Pendahuluan
Terdapat falsafah dalam masyarakat Islam Aceh bahkan sampai  saat  ini  masih  tetap  juga  diyakini  landasan  kehidupan kesehariannya  yang  berbunyi: Adat  bak  Poteumeureuhom,
Hukom  bak  Syiah  Kuala,  Adat  ngon  Hukom  lagee  Zat  ngon Sifeut .  Artinya,  Adat 1 adalah  dalam  masyarakat  Islam  Aceh yang berkembang sekarang ini adalah adat dengan syariat tidak mungkin  untuk  dipisah  bagaikan  benda  senyawa  yang  tidak mungkin dipisahkan menjadi dua bagian.
Maka  untuk  lebih  mempermudahkan  dapat  diambil beberapa  persyaratan  yang  dianggap  sangat  maksimal,  antara lain  adalah:  a. ‘Urf tersebut  tidak  bertentangan  dengan nass syara’ , maka sebaliknya jika berlawanan dengan nass, maka ‘urf tidak  dibenarkan  untuk  diamalkan  dan  harus  ditinggalkan. b. ‘Urf apabila telah diamalkan secara kolektif dan hingga sudah meluas didalam masyarakat. c. Dalam pengamalan ‘ urf tersebut maka haruslah bersifat umum yang mencakup ke seluruh Negara.
1 Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor I/MISSI/1959 yang mulai berlaku   pada tanggal 26 May 1959, maka Aceh disebut sebagai daerah Istimewa dalam
bidang
Agama, Pendidikan dan Adat-istiadat Aceh.
Sudah pasti yang ada kaitanya dengan khusus kepada ‘urf yang membataskan dan mengikat dengan yang mutlak. d.‘ Urf harus dipastikan untuk  diwajibkan diamalkan yang sudah pasti tidak terdapt pertrentangan didalamnya dan masalah ini juga didapti dalam fiqh Maliki dan Hanafi. 2
Akan  tetapi  disisi  lain  masyarakat  merendahkanya  dan meremehkannya  bahkan  dalam  satu  permasalahan  lebih mengutamakankan  hukum  adat  ketimbang  hukum  syari’at (ketentuan  dari  Allah),  sebagaimana  telah  terjadi  dalam masyarakat  di  satu  daerah  kenyataanya  lebih  mementingkan dalam penyelesaian perdamaian ketika terdapat  masalah untuk mencari islahah dengan  hanya  cukup  dengan  tradisi mengtepung tawari ( peusijuek ) 3 maka perdamaian sudah selesai
2 Keempat  mazhab  hukum  tersebut  adalah  mazhab  Hanafiyah  yang dibangun  oleh  Imam  Abu  Hanifah  (699-767),  mazhab  Malikiyah  yang dibangun  oleh  Imam  Malik  Ibn  Anas  (713-795),  mazhab  Syafi'iyah  yang dibangun oleh Imam Muhammad Ibn Idris al-Syafi'I (767-820), dan mazhab Hanbaliyah yang dibangun oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal (780-855). Dalam konteks  perkembangan  inilah,  muncul  pengertian  syari'at  yang  cenderung dipahami  secara  terbatas  dalam  arti fiqh dan  identik  dengan  hukum  Islam. Lihat, Hamka Haq, “ Falsafah Ushul Fiqh ,” Makassar: Yayasan al-Ahkam. 2000. hlm. 8.
3 Peusijuk adalah dari asal kata “ sijuk ” (dingin) yang ditambah pada kata pertamanya “ Peu ” dan menjadi kata kerja “ Peusijuk ” artinya pendingin ataupun mendinginkan dalam Arabnya Takāfūl . Bermakna “Mengharapkan yang  baik.” Peusijuk juga  sebagai  lambang  untuk  “ Peusijuk  Leum  beng Peurisee ”  (menjatuhkan  lembing  dan  perisai)  adalah  satu  adat  Aceh  yang berfungsi  dan  ditetapkan  mulanya  sebagai  pelengkap  salah  satu  hukum Adat. 3 Sebagian dari pengertian ataupun kesimpulan ini adalah hasil dari temu bual penyelidik dengan Bapak Badruzzaman Ismail sebagai pengetua Dinas
bukanya lebih mengutamakan hukum  syari’at    hingga saat  ini masih  tetap  dilaksanakan  dalam  masyarakat  Aceh,  sementara syari’at seperti memberikan sangsi hukum yang telah dijelaskan dalam al-Qur’an dan al-Hadist.
Dalam wilayah NAD juga terdapat sebuah lembaga/badan  yang  lebih  dikenal  dengan  Wilayatul  Hisbah 4
(WH) dan lembaga ini sebenarnya telah diterapkan pada masa mulanya kerajaan Aceh dan sistim ini juga dijumpai dalam kitab fiqh  ( as-Siyasatusy  Syar’iyyah,  an-Nuzhumul  Islamiyah/  Al- Ahkamus  Sulthaniyyah ).  Dengan  terbentuknya  lembaga/badan Wilayatul Hisbah di daerah Aceh dapat menampung fenomena yang terjadi dalam masyarkat dan menerapkan segala kebijakan atau  ketentuan  dalam  syari’at  Islam  dalam  masyarakat  yang
Lembaga Adat (LAKA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Dalam adat  dan  tradisi  masyarakat  Aceh  amalan  tepung  tawar  ( peuseujuk )  adalah merupakan sebuah amalan yang hingga sekarang masih tetap dipertahankan dan  diamalkan,  apabila  ada  sebuah  acara  ritual  maka  amalan  tepung  tawar adalah  sebagai  amalan  sangat  sakral  yang  harus  dilakukan  menurut kepercayaan  masyarakat  setempat,  supaya  akan  membenarkan  keberkatan dan  perlindungan  daripada  Allah  dengan  mengamalkan  acara  ritual  tepung tawar  dan  disertai  membaca  doa 3 dan  sebagainya.  Lihat  juga,  “ Pedoman Umum Adat Acheh .”hlm. 89 4 Wilayatul  Hisbah:  Imam  Mawardi  dalam  buku Al-Ahkam  Al- Sulthaniyyah ,  menuliskan  WH  bertugas  melaksanakan  amar  ma’ruf  jika tampak nyata orang melalaikannya dan melakukan nahi mungkar jika tampak nyata orang mengerjakannya. Maka dengan dibentuk sebuah badan WH yang sangat menentukan efektivitas jalannya penerapan Syariat Islam di NAD.
berdomisili  di  dalam  wilayah  yang  telah  menerapkan  syari’at
Islam.
Sebenarnya  yang  terjadi,  dalam  masyarakat  Aceh  pada sebagiannya belum memahami ajaran Islam secara kaffah yang sesuai dengan al-Qur’an dan Hadist . Disamping itu, masyarakat tersebut sangat peka terhadap pengaruh dalam kepercayaan, baik yang muncul dari dalam maupun yang datang dari luar daerah, apabila  bertentangan  dengan  ajaran  Qur’an  dan  Hadith,  maka secara  langsung  tidak  merima  kepercayaan  atau  tradisi  yang bertolak belang dengan Al-Qur’an dan Hadist. 5

## B. Dinamika Hukum Adat di NAD.
Sebelum membahas panjang lebar mengenai kedudukan hukum adat di dalam masyarakat Islam di daerah Aceh terlebih dahulu  dapat  difinisikan  lebih  lanjut  mengenai  apa  itu  adat, hukum  adat  ataupun  disebut  ‘uruf  kebiasaanya  yang  selalu dilaksanakan  dan  kemudian  adat  kebiasaan  tersebut  oleh masyarakat  setempat  akan  dijadikan  sudah  menjadi  ketentuan dalam hukum yang wajib dilaksanakan dan apabila ditinggalkan maka  akan  mendapatkan  dosa  besar.  Dalam  kehidupan masyarakat  Aceh  terdapat  satu  falsafah  yang  hingga  saat  ini,
5 Bahan-bahan Seminar, “ Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di NAD .” Banda Aceh:  Majlis Ulama Indonesia (MUI-NAD). 1978. hlm. 9.
masih  dijadikan  sebagai  pedoman  dasar  dalam  kehidupan sehariannya:
Adat bak Poteu Meureuhom Hukom bak Syiah Kuala, Kanun bak Putroe Phang, Reusam bak Bentar Artinya: Adat dipimpin oleh Seribaginda Raja.
Hukum dikendalikan oleh Pejabat Kerajaan, Kanun ditangan Puteri Pahang, Resam diatur oleh Bentara. 6
Maksud dari falsafah di atas untuk menyatakan bahwa, dalam  kehidupan  masyarakat  Aceh  sejak  masa  lalu  yang berpedoman  pada  hukum,  adat dan  resam. 7 Hukum  adat memainkan  peranan  penting  dalam  pembentukan  watak,  pola fikiran dalam membuat sebuah perubahan struktur sosial dalam masyarakat Aceh. Hukum juga  memberikan sebagai kontribusi ataupun  penekanan  pada  etika  moral  dalam  nilai-nilai  Islami kehidupan  seharian  yang  sebenar  seperti  salah  satu  cara bertarekat, 8 agar  dapat  membersihkan  jiwa  yang  telah  dikotori
6 T. Alibasya Talsya ” Adat Resam Aceh. ” Banda Aceh: Pustaka Mutia. 1985. hlm. 5.
7 Istilah tersebut adalah asalmula dari bahasa Arab, “ rasam .” Suatu amalan dan kebiasaan yang menjadi adat (aturan). Lebih jelas lihat, ” Kamus Dewan .” Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan  Pustaka. 2002. hlm. 1133.
8 “ Tarekat, ” adalah suatu cara ataupun jalan yang harus ditempuh, oleh seorang sufi dalam tujuan berada sedekat mungkin dengan Tuhan. Lihat, Harun  Nasution.  “ Islam  Ditinjau  dari  Pelbagai-bagai  Aspek .”  Solo:
dengan  dosa  pada  masa  lalu  dan  sementara  aliran-aliran kebatinan hingga kini masih juga diamalkan. 9
Dalam  kehidupan  masyarakat  Islam  Aceh  bahwa  adat dijadikan  sebagai  fungsi  untuk  mengharmoniskan  kehidupan masyarakat berupa penyeimbangan kehidupan antar pribadi dan antar  kelompok.  Dalam  melaksanakan  fungsi  tersebut  adat istiadat  maka  harus  berpegang  teguh  kepada  landasan  sejalan dengan  ajaran  Agama  yang  dianut  oleh  masyarakat  Aceh. Kehidupan  dan  penghidupan  masyarakat  Aceh  bersendikan Adat (yang dipimpin oleh Umara) dan Hukum (yang dipimpin oleh  Ulama),  sedangkan  Hukum  dengan  Adat  tak  dapat dipisahkan seperti zat dengan sifatnya.
Pelaksanaan  hukum  adat 10 Aceh  yang  diamalkan  dalam kalangan  masyarakat  setempat  sekarang  ini,  merupakan  satu kesinambungan  kepada  hukum  dan  Qanun  Aceh  yang  telah
Ramadhani.  1964.  hlm.  73-74.  Lihat  juga,  Martin  Van  Bruinessen.  “ Kitab Kuning .” Bandung: Mizan. 1999. hlm. 187-206.
9 A.  Hasjmy,  “ Ulama  Acheh:  Mujahid  Pejuang  Kemerdekaan  dan Pembangunan Tamadun Bangsa .” Jakarta: Bulan Bintang. 1997. hlm. 105. 10 Hukum Adat, adalah kebiasaan, aturan dan lembaga hukum atau adat  nenek  moyang  yang  turun  temurun  oleh  orang-orang  Aceh,  adat  juga memperlakukan hukum agama untuk mengatur masyarakat; sebuah pepatah mengatakan: ” Hukum dengan adat tidak boleh bercerai seperti zat dengan sifat .” Lihat, ” Kamus Besar Bahasa Melayu .” hlm. 12. Ataupun dalam bahasa Arab, sinonim dengan kata ’ūrf . Dan lihat juga, Ratno Lukito. ” Islamic Law And Adat Encounter: The Experience of Indonesia .” Tesis M.A. Universiti McGill. 1997.
diterapkan  pada  masa  kegemilangan  kerajaan  Aceh  sebagai sebutan Serambi  Mekah ,  baik  adat  tersebut  yang  berdasarkan pada ajaran Al-Qur’an dan Hadith ataupun hanya berupa hukum adat yang seakan akan bertentangan dengan syariat Islam yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Salah satu contoh, budaya negatif yang masih diamalkan dibeberapa  daerah  bahkan  dilestarikan  dalam  kalangan masyarakat Aceh dan adat tersebut juga dijadikan sebagai acara ritual tahunan, seperti  upacara  tolak bala sementara nama atau sebutan saja yang berbeda antara lain “ Rabu Habeh ” atau sering disebut  dengan  “ Mandi  Safar .”  Upacara  tolak  bala  pada kebiasaan amalan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu terakhir pada  bulan  Safar, 11 pada  hari  tersebut  semua  masyarakat setempat  diharus  berkumpul  untuk  memasak  dan  makan bersama  pada  suatu  tempat  yang  telah  ditentukan  oleh  orang- orang terdahulu (pemuka adat), dan apabila setelah pelaksanaan acara  tersebut  maka  sebagian  makanan  dipisahkan  dan ditinggalkan  di  suatu  tempat  tertentu  atau  di  atas  pohon  kayu tertentu  dengan  tujuan  agar  acara  ritual  tersebut  diterima  dan diberkahi disisinya.
11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. “ Adat Istiadat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Acheh.” Banda Aceh. 1990. hlm. 107.
Menurut kepercayaan mengenai hari Rabu yang terakhir pada bulan Safar ( Rabu Abeuh ), tujuannya dari amalan tersebut adalah untuk mengusir roh-roh jahat, menurut faham masyarakat setempat  bahwa  bila  ditinggalkan  maka  warga  setempat mendapatkan  kebinasaan.  Sudah  menjadi  sutu  kebiasaan upacara  tersebut  dilaksanakan  di  tepi  pantai  dan  sementara pelaksanaan acara amalan ritual tersebut, sangatlah bertentangan hukum Islam yang sebenarnya. 12
Keterangan  ayat  diatas  bahwa,  Allah  memerintahkan kepada  umatnya  untuk  mengerjakan  amalan  baik  dari  segala sesuatu  yang  mudah  dan  tidak  memberatkan  dan  juga  Allah memerintahkan agar menghindari daripada amalan orang-orang jahil. Namun demikian, sebagian ulama 13 setempat belum secara
12 Dalam Al-Qur’an disebutkan artinya: “ Terimalah apa yang mudah engkau lakukan dan suruhlah dengan perkara yang baik, serta berpalinglah (jangan hiraukan) orang-orang yang jahil (yang degil dengan kejahilannya .” ( Sūrat, al-‘Arāf : 199). 13 Ulama , berasal  dari  bahasa  Arab ,  jamā' daripada  kata 'alim , orang yang mengetahui, adalah kumpulan umat yang mendalami ilmu- ilmu  agama,  dijadikan  tempat  umat  untuk  meminta fatwā .  Pengakuan  ini diberikan Allah kepada mereka dengan melebihkannya beberapa darjat. Lihat, Sūrat,  al-Mujād  Allah .  11.  Di  daerah  Aceh  ada  dua  pembahagian  ulama; Pertama, ulama  tradisional  ia,  ulama  yang  selalu  berpikir  dan  berpegang teguh  pada  kitab  Allah  dan  menguasai  secara  baik  hukum syara’ ,  juga memiliki sifat tawādhu’ dan istiqāmah kepada Allah, dan disebut juga ulama Dayah (pondok), kampung atau ulama ahkirat. Kedua, ulama modern yang mampu  tampil  didepan  sebagai Imām dan  rakyat  sebagai makmūm nya.  Di samping  memiliki kedalaman  ilmu  agama  dengan  asas  ahklak  yang  tinggi, juga  mereka  dapat  menerima  perubahan  yang  terjadi  sebagai  dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lihat, Badruddin Subqi. ” Dilema
keseluruhan untuk membuat perubahan ataupun menghapuskan daripada amalan khurafat dan hingga kepada faham aqidah yang murni  sebagaimana  diharapkan.  Amalan  telah  diamalkannya bahwa  kepercayaan  tersebut,  boleh  mendatangkan  syafaat apabila  dilaksanakan  dan  akan  mendatangkan  mudarat apabila ditinggalkannya.
Menurut Prof. Van Vollenhoven dan Prof. Ter Haar yang dianggap sebagai tokoh hukum adat Nusantara, bahwa berlaku kebiasaan  dituruti  oleh  masyarakat  ( zeden  en  gewoonten )ndan itu  merupakan  adat.  Pelanggaran  terhadap  adat  yang  diterima secara  konsensus.  Berarti  dapat  dikenakan  sansi  sosial (misalnya,  dikucilkan,  dikecam)  atau  sansi  pidana  (seperti, hukuman denda adat, dibuang dari wilayah). Sehingga pada saat kerajaan Aceh dengan dilaksanakan hukum pelaksanaan hukum adat terjadilah relasi timbal balik antara raja dan rakyat dan itu sudah dujadikan suatu kontrak sosial sehingga difomulasikan di dalam beberapa pepatah adat Melayu, seperti: Tiada raja, tiadat adat; Hidup dikandung adat, mati dikandung tanah; Biar mati anak dan pada mati adat; Mati anak gempar sekampung, mati adat  gempar  sebangsa. Bila  dilihat  dari  pepatah  yang  diatas jelaslah bahwa peranan adat sangat berperan dalam masyarakat
Ulama Dalam Perubahan Zaman .” Jakarta: Gema Insani Press. 1995. hlm. 56.
kesehariannya sebagaimana yang telah terjadi dalam masyarakat Islam Aceh.

## C. Fenomena Pertentangan Dalam Masyarakat.
Adapun,  kepercayaan-kepercayaan,  undang-undang, adat  dan  tradisi  yang  diambil  oleh  orang  setempat  adalah merupakan  suatu  percampuran  daripada  ajaran  agama  Hindu dan Budha. Masyarakat Aceh juga terkenal dengan masyarakat yang  sangat  dekat  dengan  amalan  unik  berbagai  adat  istiadat masyarakat telah menjadikan sebagai acara ritual yang berkaitan dengan    upacara  ritual  agama  dan  sehingga  sampai  sekarang telah  dijadikan  berupa  ketentuan  yang  berbentuk  hukum  adat seakan  dari  syari’at  Islam  yang  berlandaskan  Al-Qur’an  dan Hadist. 14
Maka ketika ajaran Islam menjadi pegangan yang benar, sehingga orang-orang bodoh menjadi cerdas, yang menganggur mendapatkan  pekerjaan,  yang  lapar  mendapatkan  makanan, yang  takut  merasa  aman,  dan  yang  teraniaya  mendapatkan keadilan. 15
14 Joginder  Singh  Jessy. Malaysia  Siangapora  dan  Brunai  1400-
1965 . Selangor Darul Ehsan: Longman. 1975. hlm. 51.
15 Yusuf  Qardawi. Membumikan Syari’at Islam  Keluwesan Aturan Ilahi  Untuk  Manusia .  terj.  Ade  Nurdin  &  Riswan.  Jakarta: Mizan  Pustaka. hlm. 299-300.
Salah satu kasus yang terjadi dalam masyarakat di daerah Aceh  apabila  terdapat  muda-mudi  yang  sedang  berpacaran (berdua-duaan)  ataupun  didapati  sedang  melakukan  penzinaan dan maka bila kedapatan maka secara hukum adat yang berlaku muda-mudi tersebut langsung dimandikan secara bersama-sama lalu dikawinkan secara paksa walaupun sebelah pihak tidak mau dikawinkan.  Sementara  dalam  hukum  Islam  sebenarnya  kasus tersebut harus diselesaikan secara hukum Islam sesuai ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam ( mahkamah syari’yah ).
Begitu juga yang terjadi dalam masyarakat  Islam Aceh dalam hal ibadah yang selalu dijadikan sebagai ketentuan adat dan  tradisi  yang  sudah  dijadikan  sebagai  ketentuan  harus dilaksanakan  ketika  selesai  melaksanakan  ibadah  Shalat  wajib lima  waktu  maka  sebelum  berpisah  secara  langsung  imam memimpin  untuk  membacakan  do’a  dan  makmum mengamininya.  Sementara  bila  dilihat  dalam  hukum  Islam bahwa adat ataupun tradisi tersebut belum pernah dilaksanakan oleh Rasulullah.
Contoh lain yang terjadi dalam masyarakat Islam Aceh Tengah, bahwa bila seseorang yang melaksanakan perkawinan/pernikahan dalam aturan adat  dan tradisi setempat tidak  dibenarkan  untuk  mengawini  wanita/pria  di  satu  daerah yang  sama  dan  apabila  dilaksanakan  maka  akan  dikenakan
denda  berupa  akan  dikucilkan,  dan  tradisi  tersebut  sebenarnya tidak  pernah  terdapat  dalam  hukum  Islam  yang  memberikan berupa  sansi  pada  seseorang  yang  ingin  menikah  dengan  satu daerah yang sama.
Dalam  masyarakat  Islam  Aceh  juga  dikenal  sistim
memdamainkan
seseorang yang sudah terjadi perkelaian/pertikaian yang apabila sampai terjadi pertumpahan darah,  maka  dikenakan  denda  ganti  dengan  darah  walaupun bukan dengan darah manusia maka disimbolkan dengan darah kambing, maka bagi pihak yang dirugikan   harus menyembelih seekor  kambing  lalu  kambing  tersebut  dimasak  dan  dimakan bersama-sama disertai dengan acara perdamaian ( islah ) diantara keduanya.  Adat  tradisi  seperti  ini  sudah  berjalan  sejak  lama hingga  sampai  sekarang  masih  juga  dipertahankan  di  daerah tertentu.  Pada  dasarnya  bila  dilihat  dan  dikaji  dalam  hokum Islam  maka  tidak  akan  didapati  adat  dan  tradisi  seperti  yang dilakukan oleh masyarakat Aceh sekarang ini.

## D. Penerapan Syari’at Islam Sebagai Alternatif.
Penerapan  syari’at  Islam 16 tidak  dapat  membangun derajat umat selam tidak didasarkan pada revolusi pemikiran dan
16 Hasil Survey yang menunjutkan bahwa Syari'at Islam tampaknya memenuhi keinginan masyarakat mengenai sistem hukum yang ideal. Tahun
ruh  yang  menyegarkan  generasi  umat  dengan  kemuliaan syari’atnya. 17 Sebagaimana  Allah  berfirman  dalam  Al-Qur’an dalam  Surah Al-Ra’d :  11.  Maka  dalam  ayat  tersebut  telah dijelaskan  dengan  terperinci  bahwa  seseorang  tidak  mungkin merubah segala pola pikir dan tingkah laku dalam sebuah kaum tergantung pada kaum itu sendiri yang merobahnya.
Dalam  masyarakat  Islam  Aceh  hingga  sekarang  masih tetap juga didapati berbagai unsur kepercayaan dan hingga kini telah  dijadikan  sebagai  adat  dan  tradisi  masyarakat  Aceh. Misalnya  sudah  menjadi  suatu  keharusan  dalam  masyarakat islam seperti, setiap anak-anak yang diantar untuk pergi mengaji pertama kali maka, harus tepung tawar ( dipeseujuk )
Sementara  dalam  syari’at  Islam  telah  meninggalkan berbagai permasahan yang secara jelas, dan sehingga diserahkan sesuatu  permasalahan  kepada ‘urf 18 untuk  menghukum  atau melegalitaskan  perbuatan  tersebut.  Pada  umum  dalam
2001 orang yang menginginkan hukum Islam berjumlah 61,4 %. Tahun 2002, angka  ini  melonjak  menjadi  70,6  %.  Tahun  2004,  angka  ini  meningkat menjadi 75,5 %. Lihat, Jamhari dan Jajang Jahroni, Gerakan Salafi Radikal di Indonesia”. Jakarta: Rajawali Press. 2004. hlm. 219.
17 Membumikan Syari’at Islam Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia . hlm. 300-301.
18 ‘ Urf dan adat adalah istilah sinonim walaupun dalam praktiknya terdapat  berbagai  perbedaan.  Maka  sehubungan  dengan  pandangan  Ibn ‘Abidin  (1252H)  dalam  artikelnya  bahwa Nasyr  al-‘Urf  fi  Bina’  Ba’d  al- Ahkam  ‘ala  al-‘Urf yang  telah  menyamakan  bahwa  kedua-dua  instrument tersebut.
masyarakt  Islam  Aceh  telah  digunakan  sebagai  media  kaedah fiqhiyyah  yang  telah  dilegalitas  hampir  sebagian  besar  ulama iaitu: al-a’dah  muhakah ,  yang  dalam  pengertian  adalah  adat yang  umum  dan  khusus  yang  akan  dijadikan  rujukan  hakam, bagi  untuk  menetukan  hukum  syara’  untuk  menentukan ketentuan hukum syara’.
Dalam  Kaidah  usul  fiqh  telah  mengambil  beberapa persyaratan yang dijadikan ‘urf dan adat yang dijadikan sebagai landasan  hukum  Islam  untuk  kemaslahatan  umat,  agar  dapat memastikan  bahwa  ‘urf  dan  adat  tersebut  dapat  dipastikan bahwa  tidak  bertentangan  dengan  norma-norma  didalam ketentuan  objektif  dari  hukum  Islam  itu  sendiri.  Sebagimana difahami  bahwa  dalam  penerapan  syari’at  Islam  ini  adalah sangat  diperlukan  pemahaman  hukum  Islam  yang  sebenarnya karena dalam  syari’at Islam terdapat berbagai dimensi kolektif hukum  dan  kemaslahatan  yang  dapat  memberikan  kontribusi kepada umatanya. 19

## E. Penutup
Dalam masyarakat Aceh di Nanggroe Aceh Darussalam hingga  sekarang  ini  telah  mempunyai  adat  dan  istiadat  yang
19 Alfani  Daud, Islam dan Masyarakat Banjar…, Jakarta:  Rajawali Press. 1977. hlm. 5.
mengatur segala sendi  hukum  dan sendi  kehidupan. Adat  juga mengatur  sendi  kehidupan  manusia  di  Aceh  mulai  dari  lahir hingga  meninggal  yang  selalu  sudah  diatur  dalam  adat  dan tradisi. Selain itu telah telah diatur dalam beberapa aspek dalam kehidupan manusia, adat dan tradisi dalam masyarakat Islam di Aceh tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kesehariannya dan tidak mungkin dihapus ataupun dihilangkan begitu saja waupun sebagian  adat  dan  tradisi  bertentang  dengan  standar  hukum syari’at Islam yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Jamil. 2001. Perlawanan Kiai Desa . Yogyakarta: LKis.
Abdullah Abdul Gani. 1994. Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia . Jakarta: Gema Insan Press.
Ahmad  Hasan.  1994. The  Early  Development  of  Islamic Jurisprudence .  New  Delhi:  Adam  Publishers  and
Distributors.
Ahmad  Zaki  Yamani.  1977. Syari’at  Islam  yang  Kekal  dan Persoalan  Masa  Kin i.  Terj.  M.  Sirazi.  Jakarta:  PT. Intermasa.
Alwi  Shihab.  2001. Islam  Sufistik:  Islam  Pertama  dan Pengaruhnya Hingga kini di Indonesia . Bandung: Mizan.
Asafri Jaya Bakri. 1996. Konsep Makasid Syari’ah menurut Asy- Syatibi . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Azizy, A. Qodri. 2002. Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara  Hukum  Islam  dan  Hukum  Umum .  Yogyakarta: Gama Media.
Bisri,  Cik  Hasan.  1998. Hukum  Islam  dalam  Tatanan Masyarakat Indonesia .Jakarta: Logos.
Hazairin.  1976. Hendak  Kemana  Hukum  Islam .  Jakarta: Tintamas.
Ismail.  Awang.  1983. Adat  Orang-orang  Melayu  yang bertentangan  dengan  Aqidah  Islam .  Kelantan:  Pustaka
Aman Press.
Khallaf,  Abdul  Wahhab.  1996. Kaidah-kaidah  Hukum  Islam ( Ilmu  Ushul  Fikih ).  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada. Cet. IV.
Mahsun  Fuad.  2004. Hukum  Islam  Indonesia,  Dari  Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris .  Yogyakarta: LKis.
Mansour  Fakih.  t.t. Mencari  Teologi  untuk  Kaum  Tertindas . Jakarta: LSAF.
Safwan  Idris. dkk. 2002. Syari’at di Wilayah Syari’at: Pernik- pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam . Banda Aceh:
Dinas Syari’at Islam.
Saleh, K. Wantjik. 1976. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. IV.
Santoso,  Topo.  2003. Membumikan  Hukum  Pidana  Islam Penegakan Syari’at dalam Wacana dan agenda. Jakarta: Gema Insani Press.
Sufi, Rusdi. 2002. Adat Istiadat Masyarakat Aceh . Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darusslam.
Yusuf Qardawi. 2003. Membumikan Syari’at Islam Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia . terj. Ade nurdin & Riswan. Jakarta: Mizan Pustaka.