## Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Daerah Bali
I Nyoman Gede Sugiartha* dan Ida Ayu Putu Widiati
Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali *Nyomansugiartha14@gmail.com

## Abstrak
Lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  merupakan  hak  asasi  setiap  warganegara  Indonesia  sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD RI 1945. Pengelolaan lingkungan yang kurang bijaksana  turut memperparah penurunan kwalitas  lingkungan  hidup  karena  itu  perlu  dilakukan  peningkatan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup. Perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  yang  berkelanjutan  merupakan  tanggungjawab  pemerintah  beserta  masyarakat. Pertanggungjawaban  pemerintah  dalam  melakukan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  merupakan  fungsi pelayanan  public,  untuk  menjamin  seluruh penduduk  mendapatkan  lingkungan  yang  baik  dan  sehat.  Maka  pemerintah  dapat diminta pertanggungjawabannya, baik secara administrative, perdata maupun pidana mana kala pemerintah lalai melaksanakan kewajibannya yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum normatif dengan  menerapkan  beberapa  jenis  pendekatan  yaitu,  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual,  pendekatan filsafat, pendekatan sejarah, pendekatan perbandingan, pendekatan kasus termasuk pula pendekatan budaya atas dasar kearifan masyarakat  lokal.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  adalah  upaya mengemban tanggungjawab sangat sulit sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan kwalitas lingkunan hidup makin nyata. Begitu pula dalam hal terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pelaku dapat diminta pertanggungjawabannya baik secara  hukum  perdata  maupun hukum  pidana.  Namun  demikian  penegakan  lingkungan  partisipatif  dengan  mengintegrasikan nilai-nilai  yang  berkembang  di  masyarakat  dalam  menjaga  dan  melestarikan  lingkungan  adalah  suatu  bentuk  idial  untuk melindungi  dan  melakukan  pengelolaan  lingkungan  hidup  secara  bijaksana  untuk  mewujudkan  pembangunan    daerah  yang berkelanjutan.
Kata kunci: Masyarakat bali, pengelolaan lingkungan, tanggungjawab pemerintah

## Abstract
A  good  and  healthy  environment  is  a  human  right  for  every  Indonesian  citizen  as  mandated  in  Article  28H  of  the  1945 Constitution  of  Indonesia.  Unwise  management  of  the  environment  contributes  to  the  deterioration  in  the  quality  of  the environment  because  it  is  necessary  to  increase  environmental  protection  and  management.  Environmental  protection  and sustainable management is the responsibility of the government and the community. The responsibility of the government in carrying out environmental protection and management is a function of public services, to ensure that all residents have a good and healthy environment. Then the government can be held accountable, whether administratively, civil or criminal, when the government  fails  to  carry  out  its  obligations  that  are not  in  accordance  with  the  aspirations  of  the  community.  This  study  is qualified as a normative legal research by applying several types of approaches, namely, the legislative approach, conceptual approach,  philosophical  approach,  historical  approach,  comparative  approach,  case  approach  including  cultural  approaches based on the wisdom of the local community.The results showed that the protection and management of the environment is an effort to assume responsibility is very difficult so that it results in a decrease in the quality of the environment is increasingly apparent. Likewise in the event of environmental pollution and damage, the perpetrators can be held responsible both in civil law and criminal law. However, participatory environmental enforcement by integrating values that develop in the community in protecting and preserving the environment is an ideal form of protecting and prudent environmental management to realize sustainable regional development.
Keywords : Balinese communities, environmental management, government responsibilities
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 96
Published: 30/07/2020
How To Cite: Sugiartha, I, N, G., Widiati, I, A, P. ( 2020). Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis  Partisipasi  Masyarakat  untuk  Pembangunan  Daerah  Bali. KERTHA  W ICA KSANA:  Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa . 14 (2). Pp 96 - 102. https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1862.96-102

## I.  PENDAHULUAN
Lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat merupakan  hak  asasi  setiap  warganegara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H  UUD  RI  1945  (Fahmi,  2013).  Pengelolaan lingkungan  yang  kurang  bijaksana    turut memperparah  penurunan  kualitas  lingkungan hidup  karena  itu  perlu  dilakukan  peningkatan perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup (Najwan,  2012). Perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Melakukan  perlindungan  dan  pengelolaan terhadap  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat maka  setiap  pelaku  dan/atau  penanggung  jawab usaha  wajib  mendapatkan izin  lingkungan  sesuai ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Hal  ini  tertuang dalam Undang-undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan  Hidup (UUPPLH) No.
32  Tahun  2009,  Peraturan  Pemerintah  No.  27 Tahun  2012  tentang  Izin  Lingkungan,  Peraturan Mentri  Lingkungan  Hidup  No.  08  Tahun  2013
Tentang Tata Laksana Penilaian Dan
Pemeriksaan  Dokumen  Lingkungan  Hidup  Serta Penerbitan  Izin  Lingkungan.  Izin  lingkungan adalah  sesuatu  yang  wajib  dimiliki  oleh penanggungjawab  usaha  dan  /atau  kegiatan sebagai upaya pengawasan dari pemerintah dalam perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup (Dewi,  2012). Hukum  diciptakan  sebagai  suatu sarana  atau  instrumen  untuk  mengatur  hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum (Kartono,  2009). Selain  itu    Hukum  yang mengatur  hubungan  hukum  antara  pemerintah dengan warga negara adalah Hukum Administrasi Negara atau hukum perdata, tergantung dari sifat dan  kedudukan  pemerintah  dalam  melakukan tindakan hukum tersebut (Sutrisno, 2013) . Ketika pemerintah  melakukan  tindakan  hukum  dalam kapasitasnya  sebagai  wakil  dari  badan  hukum, maka  tindakan  tersebut  diatur  dan  tunduk  pada ketentuan  hukum  keperdataan (Fahmi,  2013), sedangkan  ketika  pemerintah  bertindak  sebagai pejabat, maka tindakan itu diatur dan tunduk pada Hukum  Administrasi  Negara.  Bagi  pelanggarnya harus dikenakan sanksi sesuai tingkat kesalahannya (Yusran, 2003).
Kepastian penerapan hukum lingkungan  sulit diselesaikan  maka  dalam  upaya  memaksimalkan penegakan  hukum  sepatutnya  didukung  oleh aturan  yang  baik,  pelaksana  pihak  pemerintah secara  sungguh-sungguh (Soemarwoto,  1999). Masalahnya  kecendrungan  pemerintah  Daerah
membangun fasilitas ekonomi dengan mengekploitasi sumber daya alam dan lingkungan untuk  mengejar  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD), dan  kurang  memperhatikan  daya  dukung kelestarian  lingkungan  Daerahnya  (Pitana,  2004) dan  kurang  taat  aturan.  Berdasarkan  uraian  latar belakang di atas, sangat menarik dikaji persoalan mengenai pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup  yang tidak sesuai dengan  aspirasi  masyarakat  dan  akibat  hukum terhadap  pemerintah  atas  keputusan  dalam pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  tidak  sesuai dengan partisipasi masyarakat di Bali.

## II.  METODE
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  dalam  rangka penulisan  ini adalah penelitian hukum gabungan antaran  Normatif  dan  Empirik  (Mixed  Method). Penelitian  hukum    jenis  ini  mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan  (law  in  books)  atau  hukum dikonsepsikan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang merupakan  patokan  berprilaku  manusia  yang dianggap  pantas (Amiruddin  &  Asikin,  2004). Pendekatan  kasus  (case  approach)  dalam penelitian  normatif  bertujuan  untuk  mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan  dalam  praktik  hukum,  terutama mengenai  kasus-kasus  yang  telah  diputus sebagaimana yang dapat dilihat dari yurisprudensi terhadap  perkara  yang  menjadi  focus  penelitian (Ibrahim, 2006). Selanjutnya Pendekatan masalah yang  digunakan  meliputi  beberapa  jenis pendekatan yaitu Pendekatan Perundang- undangan(Statute Approach),Pendekatan koseptual  (conceptual  approach),  Pendekatan Kasus  (case  approach),  Pendekatan  Historis (Historical  Approach),  Pendekatan  Perbandingan (Comparative Approach).

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertanggungjawaban  Hukum  Terhadap  Pemerintah Dalam  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Yang  Tidak Sesuai Dengan Aspirasi Masyarakat
Melakukan  berbagai  tindakan  (termasuk tindakan  hukum)  pemerintah  harus  bersandar pada asas legalitas. Tindakan hukum mengandung makna  penggunaan  kewenangan  dan  didalamnya tersirat  adanya  kewajiban  pertanggungjawaban. Tanggung  jawab  negara  terhadap  warga  negara atau  pihak  ketiga  dianut  oleh  hampir  semua negara. Perspektif hukum publik, tindakan hukum pemerintahan  itu  selanjutnya  dituangkan  dalam dan dipergunakan beberapa instrumen hukum dan kebijakan  seperti peraturan  perundang-undangan,
Halaman 97
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Daerah Bali
peraturan kebijakan, dan keputusan (Dewi, 2012). Disamping itu, pemerintah juga sering menggunakan  instrumen  hukum  keperdataan seperti perjanjian dalam  menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Setiap penggunaan wewenang dan penerapan  instrumen  hukum    oleh  pejabat pemerintahn  pasti  menimbulkan  akibat  hukum, karena  memang  tujuannya  dimaksudkan  adalah untuk menciptakan hubungan hukum dan   akibat hukum.
Pejabat adalah seorang yang karena tugas dan wewenangnya  bertindak  sebagai  wakil  dari jabatan,  yang  melakukan  perbuatan    untuk  dan atas  nama  jabatan.  Sementara  seseorang  itu disebut atau dikategorikan sebagai pejabat adalah ketika  ia  menjalankan  kewenangan  untuk  atau atas  nama  jabatan.  Berdasarkan  keterangan  di atas,  tampak  bahwa  tindakan  hukum  yang dijalankan oleh pejabat dalam rangka menjalankan kewenangan jabatan atau melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama jabatan,  maka  tindakannya  itu  dikategorikan sebagai tindakan hukum jabatan.
Mengenai  pertanggungjawaban  pejabat  ada dua teori yang dikemukakan oleh Kraenburg dan Vegting, yaitu; pertama, fautes personalles, yaitu teori  yang  menyatakan  bahwa  kerugian  terhadap pihak ketiga itu dibebankan kepada pejabat yang karena  tindakannya  itu  telah  menimbulkan kerugian,  kedua,  fautes  de  services,  yaitu  teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga  itu  dibebankan  pada  instansi  dari  pejabat yang bersangkutan.
Mengutip  pendapat  Logeman,  hak  dan kewajiban  berjalan  terus,  tidak  peduli  dengan penggantian  pejabat.  Berdasarkan  keterangan tersebut  jelaslah  bahwa  pemikul  tanggung  jawab itu adalah jabatan. Oleh karena itu, ganti rugi juga dibebankan    kepada  instansi/jabatan,  bukan kepada  pejabat  selaku  pribadi.  Sebagaimana dikatakan  Kranenburg  dan  Vegting  bahwa pertanggungjawaban dibebankan kepada korporasi  (instansi,  jabatan)  jika  suatu  perbuatan melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pejabat itu bersifat  objektif,  dan  pejabat  yang  bersangkutan tidak  dibebani  tanggungjawab  jika  tidak  ada kesalahan  subjektif.  Sebaliknya  pejabat  atau pegawai  itu  dibebani  tanggung  jawab  ketika    ia melakukan  kesalahan  subjektif.  Untuk  perbuatan melanggar  hukum  lainnya,  hanya  wakil  yang bertanggungjawab sepenuhnya; ia telah menyalahgunakan  situasi,  dimana  ia  berada selaku  wakil,  dengan  melakukan  tindakan
amoralnya  sendiri  terhadap  kepentingan  pihak ketiga. Dalam hal demikian, pejabat tersebut telah melakukan  kesalahan  subjektif  atau  melakukan mal administrasi.
Pertanggungjawaban  pemerintah  dalam  hal keputusannya  tidak  sesuai  aspirasi  masyarakat dalam  hukum  lingkungan  telah  diatur  dalam UUPPLH khususnya dalam Pasal 91 tentang Hak Gugat  Masyarakat  dalam  hal  masyarakat dirugikan, Pasal 92 tentang Hak gugat masyarakat yang  tergabung  dalam  Organisasi  Lingkungan Hidup  dan  Pasal  93  UUPPLH  memberikan  hak setiap orang dalam masyarakat dapat mengajukan gugatan administrasi terhadap keputusan pemerintah apabila :
badan   atau    pejabat    tata   usaha    negara menerbitkan  izin  lingkungan  kepada        usaha dan/atau    kegiatan   yang   wajib   amdal    tetapi tidak dilengkapi dengan  dokumen amdal;
badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara menerbitkan  izin  lingkungan  kepada  kegiatan yang  wajib  UKL-UPL,  tetapi  tidak  dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL;dan/atau
badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara  yang menerbitkan  izin  usaha  dan/atau  kegiatan  yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.
Penegakan  hukum  pidana  dalam  penegakan hukum  lingkungan  hidup  dalam  UUPLH  No.  23 Tahun  1997  hanya  sebagai  ultimum  remidium, sehingga  isi  penegakan  sanksi  hukum  pidananya tidak  dominan.  Asas  ultimum  remedium  dalam penjelasan  itu,  ternyata  kurang  jelas  dan  tegas. Penjelasan  umum  sesungguhnya  merupakan upaya  memperjelas  makna  dari  konsideran  suatu Undang-undang.  Konsideran  mengandung  nilai- nilai  filosofis  dari  suatu  Undang-undang (Araya, 2013). Dengan demikian sesungguhnya penjelasan  umum  merupakan  suatu  upaya  dari pembentuk  Undang-undang  atau  legislator  untuk mempertegas  nilai-nilai  filosofis  yang  terdapat dalam suatu konsideran. Nilai-nilai filosofi dalam konsideran  suatu  Undang-undang  terkonkritisasi pada  batang  tubuh  berupa  Pasal-pasal  dari Undang-undang tersebut (Machmud, 2011) . Pada dasarnya  (basic),  pengertian  pemidana  dalam suatu  peraturan  perundang-undangan  sangat penting. Hal ini telah dimasukkan dalam Undang- undang  penegakan  hukum  lingkungan  dengan adanya  ketentuan  hukum  pidana  yang  tercakup dalam  Undang-undang  tentang  pengelolaan lingkungan  hidup.  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2009  tentang  Pengelolaan  Lingkungan
Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Daerah Bali
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Hidup  (UUPLH)  telah  memasukkan  ketentuan ketentuan hukum pidananya dalam Bab XV, yang terdiridari 23 Pasal, dimulai dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH.
Berkaitan  dengan  hal  itu  tanggungjawab pemerintah  dalam  pengambilan  keputusannya tidak  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat  dan menyebabkan  kerugian  atau  luka  berat  dan/atau meninggal  dapat  dituntut  secara  hukum  pidana. Hal itu diatur dalam Pasal  111 dan Pasal 112 UU No.  32  Tahun  2009  tentang  PPLH,  Pasal  111 mengatur  tentang  (1)Pejabat  pemberi  izin lingkungan  yang  menerbitkan  izin  lingkungan tanpa  dilengkapi    dengan   amdal   atau UKL- UPL      sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  37 ayat (1) dipidana  dengan  pidana penjara paling lama      3      (tiga) tahun  dan  denda  paling  banyak Rp.3.000.000.000,00  (tiga  miliar  rupiah).    Dan ayat  (2)  Pejabat  pemberi  izin  usaha  dan/atau kegiatan  yang  menerbitkan  izin  usaha  dan/atau kegiatan      tanpa      dilengkapi  dengan  izin lingkungan sebagaimana dimaksud   dalam   Pasal 40  ayat  (1)  dipidana    dengan  pidana  penjara paling    lama  3  (tiga)  tahun  dan  denda  paling banyak  Rp  3.000.000.000,00  (Tiga  Milyar Rupiah).
Selanjutnya  dalam  pasal  112  mengatur mengenai Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja  tidak  melakukan  pengawasan  terhadap ketaatan  penanggung  jawab  usaha  dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang- undangan dan  izin  lingkungan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  71  dan  Pasal  72,  yang mengakibatkan  terjadinya  pencemaran  dan/atau kerusakan  lingkungan  yang  mengakibatkan hilangnya  nyawa  manusia,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  atau denda  paling  banyak  Rp500.000.000,00  (lima ratus juta rupiah).
Pengaturan  dalam  ketentuan  ini,  bertujuan preventif  melalui  pengawasan  dan  pembinaan maupun represif melalui penerapan sanksi hukum lingkungan.  Tindak  pidana  yang  diatur  di  dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 bukan delik aduan melainkan sebagai delik biasa. Konsekuensinya  penyidik  bersikap  aktif  dengan langsung melaksanakan tugasnya untuk melakukan serangkaian tindakan seperti penangkapan  dan  penahanan  kepada  pelakunya tanpa  menunggu  adanya  pengaduan  terlebih dahulu  dari  pihak  korban (Supramono,  2013). Dalam  melakukan  penangkapan  dan  penahanan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil
berkoordinasi  dengan  penyidik  pejabat  polisi Negara  Republik  Indonesia  (Pasal  94  ayat  (3) UUPLH).  Setelah  pelakunya    selesai  proses penyidikan, kemudian dibawa ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan perkara selanjutnya diserahkan  ke  pengadilan  untuk  disidangkan.  Di persidangan untuk menentukan bersalah tidaknya pelaku  dengan     menggunakan      alat-alat     bukti yang sah menurut Undang-undang.
Dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP dikenal ada 2 (dua) penyidik tindak pidana yaitu penyidik Polri dan  penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS). Penyidik  Polri  sebagai  penyidik  umum  untuk semua  tindak  pidana,  sedangkan  penyidik  PNS adalah  penyidik  khusus  tindak  pidana  di  bidang tertentu  yang  ditentukan  oleh  Undang-undang (Luthan, 2009). Untuk  penyidik  tindak  pidana  di bidang  lingkungan  hidup,  Pasal  94  ayat  (1) UUPPLH  menyebutkan,  selain  penyidik  pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat sebagai pegawai  negeri  sipil  tertentu  di  lingkungan instansi  pemerintah  yang  lingkup  tugas  dan tanggungjawabnya  di  bidang  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  diberi  wewenang sebagai  penyidik  sebagaimana  dimaksud  dalam hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak  pidana  lingkungan  hidup.  Ada  dua penyidik  yang  berwenang,  yaitu  penyidik  Polri dan  Penyidik  PNS  bertugas  menyidik  di  bidang lingkungan  hidup  (penyidik  PNSLH)  (Hakim, 2007) (Arief, 2007) . Peran Hukum Pidana Dalam Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  sebagaimana yang  dimaksud  Peran  Hukum  Pidana  yaitu kedudukan  (status)  hukum  pidana  dalam menjalankan  tugasnya  untuk  mewujudkan  tujuan dari  hukum  pidana  yakni  untuk  melindungi masyarakat  dari  kejahatan (Muladi,  1998:28). Penegakan  hukum  lingkungan  hidup  dapat dimaknai bahwa hukum pidana  berperan sebagai ultimum  remedium.  Peran  hukum  pidana  dalam hukum  lingkungan  hidup  harus  memperhatikan asas-asas  termasuk  asas  subsidiaritas.  Sesuai dengan  pendapat  Sutrisno,  bahwa  perlindungan hukum  sebagai  instrumen  (alat)  “social  control” fungsi  hukum  pidana  dapat  bermakna  sebagai “subsidiaritas”  artinya  hukum  pidana  hendaknya baru  digunakan  apabila  usaha-usaha  lain  yakni dalam  penegakan  hukum  lingkungan  hidup  telah digunakan  sangsi  hukum  administrasi  tidak dipatuhi,atau  pelanggaran  dilakukan  lebih  dari satu kali (Sutrisno, 2013) . Namun disamping itu, hukum  pidana  juga  dapat  berperan  sebagai primum  remedium  yakni  sebagai  upaya  pertama dalam penegakan hukum lingkungan, jika hukum
Halaman 99
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Daerah Bali
administrasi  dan/atau  hukum  perdata,  kurang memadai.      Oleh  sebab  itu,      hukum        pidana merupakan    senjata      pamungkas    bagi  penegak hukum  lingkungan.  Penerapan  asas  subsidiaritas yang  pernah  dilakukan  penegak  hukum  (hakim) dapat  dilihat  pada  kasus  pencemaran  teluk  buyat di  Manado  dengan  nomor  register  perkara No.284/Pid.B/2005/PN.MDO.
Jika  melihat  kasus  Teluk  Buyat  di  atas, tepatlah  jika  hakim  memvonis  bebas  para terdakwa.  Hal  itu  dikarenakan  dalam  proses penegakan  hukumnya,  belum  ada  penegakan hukum administrasi. Kemudian dari pertimbangan tersebut di atas, menyatakan bahwa telah  tercapai  perdamaian  dalam  proses  hukum perdata  sehingga  seharusnya  perkara  tersebut harus  berhenti  pada  proses  hukum  perdata  dan tidak  layak  dilanjutkan  ke  proses  hukum  pidana. Penegakan hukum lingkungan yang menggunakan  hukum  pidana  sebagai  primum remedium  dapat  dilihat  dalam  putusan  hakim dengan  register  perkara  nomor:1215/Pid.Sus- LH/2016/PN.Pbr.  Putusan  dibaca  pada  pada  20 Pebruari  2017.  Putusan  hakim  tersebut,  dapat dilihat bahwa hakim menggunakan hukum pidana sebagai primum remedium (sebagai upaya hukum pertama).
Primum  remedium  (  hukum  pidana  sebagai upaya  hukum  pertama)  yang  merupakan perkembangan  dari  ultimum  remedium  yang diharapkan  dengan  adanya  asas  atau  prinsip primum  remedium  mampu  mengatasi  masalah- masalah yang dihadapi dalam penggunaan hukum pidana. Pada situasi tertentu hukum pidana dapat digunakan  sebagai  senjata  pertama.  ketika instrumen  hukum  lain  yakni  hukum  perdata  dan/ atau  hukum  administrasi  dianggap  tidak  akan mampu mengatasi kejahatan dibidang lingkungan yang  dilakukan  oleh  pelaku  maka  di  sinilah hukum  pidana  berperan  sebagai  primum remedium.
Akibat  hukum  terhadap  pemerintah  atas  keputusan dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  tidak sesuai dengan partisipasi masyarakat di Bali.
Ada  beberapa  hal  yang  menjadi  alasan  warga negara harus mendapat perlindungan hukum dari tindakan pemerintah, sebagai bentuk pertanggung jawaban memberi perlindungan masyarakat yaitu:
Karena  dalam  berbagai  hal  warga  negara  dan badan hukum perdata tergantung pada keputusan- keputusan pemerintah, seperti kebutuhan terhadap izin  yang  diperlukan  untuk  usaha  perdagangan,
perusahaan atau pertambangan. Karena itu warga negara dan badan hukum perdata perlu mendapat perlindungan hukum.
Hubungan  antara  pemerintah  dan  warga negara  tidak  berjalan  dalam  posisi  sejajar,  dan warga  negara  berada  di  pihak  lemah  dalam  hal ini.
Berbagai  perselisihan  warga  negara  dengan pemerintah  berkenan  dengan  keputusan,  sebagai instrumen pemerintah yang memiliki kewenangan bersifat  sepihak  dalam  menentukan  intervensi terhadap kehidupan warga negara.
Di Indonesia perlindungan hukum bagi rakyat akibat  tindakan  hukum  pemerintah  ada  beberapa kemungkinan,  tergantung  dari  instrumen  hukum yang  digunakan  pemerintah.  Instrumen  hukum pemerintah  yang  lazim  digunakan  adalah peraturan  perundang-undangan  dan  keputusan. Perlindungan  hukum  akibat  dikeluarkannya peraturan  perundang-undangan  ditempuh  melalui Mahkamah  Agung,  dengan  cara  hak  uji  materiil, sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Tap MPR No. III/ MPR/2000  tentang  Sumber  Hukum  dan  Tata Urutan  Peraturan  Perundang-undangan,  yang menegaskan bahwa “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang”.
Khusus  mengenai  peraturan  perundang- undangan  tingkat  daerah,  pembatalan  sering diartikan dalam pembatalan secara spontan, yakni pembatalan  atas  dasar  inisiatif  dari  organ  yang berwenang  menyatakan  pembatalan,  tanpa melalui  proses  peradilan.  Pasal  145  UU  No.  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah terdapat ketentuan sebagai berikut:
Perda  disampaikan  kepada  pemerintah  paling lama 7 hari setelah di tetapkan.
Perda  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah.
Keputusan  pembatalan  Perda  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  ditetapkan  dengan Peraturan  Presiden  paling  lama  60  hari  sejak  di terimanya Perda sebagaimana dimaksud ayat (1).
Paling  lama  7  hari  setelah  keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda  dan  selanjutnya  DPRD  bersama  kepala daerah mencabut Perda dimaksud.
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Apabila  Provinsi/kabupaten/kota  tidak  dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dengan alasan  yang  dapat  dibenarkan  oleh  peraturan perundang-undangan,  kepala  daerah  dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
Apabila keberatan sebagaimana dimaksud ayat (5) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden  menjadi  batal  dan  tidak  mempunyai kekuatan hukum.
Apabila  Pemerintah  tidak  mengeluarkan Peraturan  Presiden  untuk  membatalkan  Perda sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3),  Perda tersebut dinyatakan berlaku.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  tampak bahwa  peraturan  perundang-undangan  tingkat daerah  mempunyai  mekanisme  hak  uji  materil yang  berbeda  dengan  peraturan  perundang- undangan  tingkat  pusat,  yaitu  di  tempuh  melalui jalur pemerintahan dalam bentuk penundaan atau pembatalan, sebelum ditempuh melalui Mahkamah Agung.
Perlindungan  hukum  akibat  dikeluarkannya keputusan  ditempuh  melalui  dua  kemungkinan, yaitu  peradilan  hukum  administrasi  dan  upaya hukum  administrasif.  Ada  perbedaan  antara peradilan  hukum  administrasi  dan  upaya administratif  adalah  kata  peradilan  menunjukkan bahwa hal ini menyangkut proses peradilan pada pemerintahan melalui instansi yang merdeka.
Berdasarkan  UU  No.  5  Tahun  1986  tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara  perlindungan hukum  akibat  dikeluarkannya  keputusan  dapat ditempuh  melalui  dua  jalur,  yaitu  melalui  upaya administratif dan melalui PTUN. Dalam Pasal 48 di tegaskan sebagai berikut:
Dalam  hal  suatu  Badan  atau  Pejabat  TUN diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif  sengketa  tata usaha  negara  tertentu, maka  sengketa  tata  usaha  negara  tersebut  harus diselesaikan  melalui  upaya  administratif  yang tersedia.
Pengadilan  baru  berwenang  memeriksa, memutus  dan  menyelesaikan  sengketa  tata  usaha negara  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  jika seluruh  upaya  administratif  yang  bersangkutan telah digunakan.
Ada  empat  unsur  sanksi  dalam  hukum administrasi negara, yaitu alat kekuasaan, bersifat
hukum  publik,  digunakan  oleh  pemerintah,  dan sebagai reaksi atas ketidak patuhan. Ditinjau dari segi  sasarannya,  dalam  hukum  administrasi negara  dikenal  ada dua jenis sanksi,  yaitu  sanksi reparatoir  dan  sanksi  punitif.  Sanksi  reparatoir adalah  sanksi  yang  diberikan  sebagai  reaksi  atas pelanggaran  norma,  yang  ditujukan  untuk mengembalikan  pada  kondisi  semula  sebelum terjadi  pelanggaran.  Sedangkan  sanksi  punitif adalah  sanksi  yang  semata-mata  ditujukan  untuk memberikan hukuman pada seseorang. Selain itu ada  juga  yang  disebut  sebagai  sanksi  regresif, yaitu sanksi yang diterapkan  sebagai reaksi atas ketidak patuhan.

## IV. SIMPULAN
Pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  tidak  sesuai dengan  aspirasi  masyarakat,  dapat  berupa pertanggungjawaban administrasi, perdata maupun  pidana.  Pertanggungjawaban  pemerintah dari  administrasi      Berdasarkan  keputusan tersebut.asarkan  UU  No.  9  tahun  2004  tentang Perubahan UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN. Pertanggungjawaban  perdata  berdasarkan  pada Pasal  1365  KUHPerdata,  yang  intinya  memuat  : “tiap  perbuatan  melanggar  hukum,  yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti  kerugian tersebut.”  Ketentuan  ini  telah  mengalami pergeseran  penafsiran,  sebagaimana  tampak  dari beberapa yurisprudensi. Konsep yang mengetengahkan  kriteria  kepentingan  hukum yang  dilanggar  oleh  pemerintah  dapat  digugat. Berkaitan  dengan  hal  itu  tanggungjawab pemerintah  dalam  pengambilan  keputusannya tidak  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat  dan menyebabkan  kerugian  atau  luka  berat  dan/atau meninggal  dapat  dituntut  secara  hukum  pidana. Hal itu diatur dalam Pasal  111 dan Pasal 112 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH,
Akibat  hukum  terhadap  pemerintah  atas keputusan  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup yang  tidak  sesuai  dengan  partisipasi  masyarakat di  Bali.  UUPPLH  No.  32  Tahun  2009, menyediakan  Jalur  hukum,  administrasi,  jalur hukum    perdata  dan  jalur  hukum  pidana, penyelesaian diluar sidang pengadilan yang diatur dalam Pasal 85, Pasal 86 dan di pengadilan terkait ganti  rugi,  pemulihan  lingkungan  dan  tindakan lain.  Sengketa  hukum  di  Bali  juda  dapat diselesaikan  berdasarkan  Perda  Propinsi  Bali, berkaitan  dengan  Akibat  hukum  pemerintah
Halaman 101
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Daerah Bali
dalam  hal  keputusannya  tidak  sesuai  aspirasi masyarakat  dalam  hukum  lingkunganhak  gugat diatur dalam Pasal 91 dan Pasal 92 UUPPLH No. 32  Tahun  2009,  tentang  Hak  gugat  masyarakat yang  tergabung  dalam  Organisasi  Lingkungan Hidup  dan  Pasal  93  UUPPLH  memberikan  hak setiap orang dalam masyarakat dapat mengajukan gugatan administrasi terhadap keputusan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin,  &  Asikin,  Z.  (2004). Pengantar  Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo. Araya,  Y.  (2013).  Penegakan  Hukum  Lingkungan Hidup  di  Tengah  Pesatnya  Pembangunan Nasional. Jurnal  Legislasi  Indonesia , 10 (1). Retrieved  from  http://e-jurnal.peraturan.go.id/ index.php/jli/index
Arief,  B.  N.  (2007). Diskusi  Pakar“Studi  atas Kejahatan  Undang  dan  Inisiatif  Kodifikasi  ke dalam  Rancangan  Perubahan  Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang .
Dewi,  D.  A.  S.  (2012).  Konsep  Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  Menuju  Kemakmuran Masyarakat. Jurnal  Fakultas  Hukum , 1 (1).
Retrieved from https://docplayer.info/44214618 -Konsep-pengelolaan-lingkungan-hidup- menuju-kemakmuran-masyarakat-oleh-dyah- adriantini-sintha-dewi-abstrak.html Fahmi,  S.  (2013).  Asas  Tanggung  Jawab  Negara Sebagai  Dasar  Pelaksanaan  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jurnal Hukum ,
18 (2). Retrieved from https:// docplayer.info/31681608-Asas-tanggung-jawab -negara-sebagai-dasar-pelaksanaan- perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan- hidup.html
Hakim, A. (2007). Narkoba Bahaya Dan Penanggulanganya . Jember: Penerbit jember. Ibrahim,  J.  (2006). Teori  dan  metodelogi  penelitian hukum normative . Malang: Bayumedia Publishing.
Kartono.  (2009).  Penegakan  Hukum  Lingkungan Administratif Dalam Undang-Undang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup. Jurnal  Dinamika  Hukum , 9 (3). Retrieved from http:// dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/ JDH/article/view/236
Luthan,  S.  (2009).  Asas  dan  Kriteria  Kriminalisasi. Jurnal  Hukum , 16 (1).  Retrieved  from  http:// dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/ JDH/article/view/236
Machmud,  S.  (2011). Penegakan  Hukum  Lingkungan Indonesia . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Najwan,  J.  (2012).  Perlindungan  dan  Pengelolaan
Lingkung-an  Hidup  dJalam  Perspektif  Hukum Islam. Inovatif:  Jur-Nal  Ilmu  Hukum , 2 (4).
Retrieved from https://online-journal.unja.ac.id/ jimih/article/view/366 Pitana. (2004). Memperjuangkan Otonomi Daerah :Mencegah Sandyakalaning Pariwisata Bali . Denpasar: Pustaka Bali Post.
Soemarwoto,  O.  (1999). Analisis  Mengenai  Dampak Lingkungan .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Supramono,  G.  (2013). Penyelesaian  Sengketa Lingkungan  Hidup  di  Indonesia .  Jakarta: Rineka Cipta.
Sutrisno. (2013). Politik Hukum Perlindungan dan Pe- ngelolaan  Lingkungan  Hidup. Jurnal  Hukum , 18 (3). Retrieved from https:// docplayer.info/31681608-Asas-tanggung-jawab -negara-sebagai-dasar-pelaksanaan- perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan- hidup.html Yusran, H. R. (2003). Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan  Otonomi  Daerah,  Perspektif  Kebijakan Dan Evaluasi Ekonomi . Jatinangor: Alqaprint.
Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Daerah Bali
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2 2020 — CC-BY-SA 4.0 License