## EFEKTIVITAS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK
TERHADAP PENGGUNA JASA PADA BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIAK NUMFOR

## Samsiah
Program Studi Administrasi Perkantoran, Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YAPIS Biak Email : Samsiahciah89@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  minimnya  pengetahuan  masyarakat  tentang  perosedur karantina  ikan serta  ketidakpuasan  pelayanan publik prihal  perizinan. Tujuan  penelitian ini adalah  untuk  melihat  efektivitas  penerapan  standar  operasional  prosedur  (SOP)  dalam pemberian pelayanan publik yang berlokasi pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan  Keamanan  Hasil  Perikanan  (BKIPM)  Biak  Numfor.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  pendekatan  kualitatif  melalui  observasi,  wawancara  dan  telaah  dokumen,  Subjek penelitian  ini  adalah  petugas  karantina  atau  pengendali  hama  penyakit  ikan  (PHPI)  serta pengguna jasa yang dijadikan sampel secara accidental ketika berkujung ke kantor pelayanan BKIPM.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Peenerapan  SOP  pelayanan  publik  bagi pengguna jasa karantina pada BKIPM Biak Numfor belum sepenuhnya berjalan efektif, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya SOP domestik yang mengatur secara rinci penatalaksanaan layanan, kemudian kurangnya pemanfaatan teknologi digital untuk pemberian layanan online, kurangnya  petugas  PHPI  sehingga  terjadi  rangkap  tugas  yang  diperparah  dengan  tidak adanya struktur organisasi yang mengatur tupoksi masing-masing personil. Saran penelitian agar  dibuatkan  SOP  turunan  untuk  merinci  tupoksi  petugas  dan  penatalaksanaan  layanan, lengkapi struktur organisasi serta membuka kemungkinan pelayanan terpadu satu pintu untuk mengakomodir perizinan karantina.
Kata Kunci: Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Pelayanan Publik.

## PENDAHULUAN
Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari  sekitar  70%  lautan  dan  30%  daratan, Indonesia  memiliki  banyak  wilayah  laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang berpotensi strategis sebagai pilar pembangunan  ekonomi  nasional,  hal  ini didukung dengan kondisi geografis Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa merupakan  pertemuan  arus  panas  dan dingin,  menyebabkan  sumberdaya  hayati kelautan  Indonesia  begitu  beraneka  ragam sehingga  Indonesia  mempunyai  potensi
kelautan dan kemaritiman yang sangat besar sebagai sektor yang penting dalam pembangunan nasional.
Peluang pengembangan usaha perikanan Indonesia memiliki prospek yang sangat tinggi. Potensi ekonomi sumber daya kelautan dan perikanan yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan  ekonomi.  Dalam  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJMN) 2015-2019,  pembangunan  dilaksanakan dengan  mengedepankan  peran  ekonomi kelautan  dan  sinergitas  pembangunan
kelautan nasional dengan sasaran: Termanfaatkannya  sumber  daya  kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan  nelayan  dan  masyarakat pesisir; Terwujudnya Tol Laut dalam upaya meningkatkan pelayanan angkutan laut serta meningkatkan
konektivitas laut;
Terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan  hidup  dan  sumber  daya  hayati laut;  dan  Terwujudnya  Sumber  Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan dan budidaya  bahari,  terbangunnya  jaringan sarana dan prasarana sebagai perekat semua pulau dan kepulauan Indonesia.
Guna merealisasikan potensi ekonomi sumber daya kelautan dan perikanan dalam pembangunan ekonomi nasional  salah satu aspek  terpentinng  yang  harus  dipenuhi adalah  adanya  jaminan  kualitas  dan  mutu hasil  perikanan  yang  layak  untuk  menjadi komoditi  pasar  baik  secara  domestik maupun  internasional,  hal  ini  kemudian diakomodir  oleh  Kementrian  Kelautan  Dan Perikanan (KKP) dengan dibentuknya Balai Karantina  Ikan,  Pengendalian  Mutu  dan Keamanan  Hasil  Perikanan  (  BKIPM) disetiap  wilayah  Indonesia  terutama  pada wilayah kepulauan dengan potensi kelautan yang  memiliki  prospek  ekonomi  kelautan yang menjanjikan.
Salah  satu  pulau  terluar  di  Indonesia timur dengan potensi bahari yang melimpah adalah  Kabupaten  Biak  Numfor  yang merupakan  gugusan  pulau  sebelah  utaran dataran  Papua  bersebrangan  langsung dengan  Samudera  Pasifik,  pulau  ini  juga dilengkapi dengan fasilitas bandar udara dan pelabuhan  skala  nasional  sebagai  akses transportasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.  Kemudian  untuk  mendukung
sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Biak terdapat unit pelaksana teknis Karantina  Ikan,  Pengendalian  Mutu  dan Keamanan Hasil Perikanan yang merupakan bagian  dari  BKIPM  Jayapura  Provinsi Papua.
Balai  Karantina  Ikan  Pengendalian Mutu  dan  Keamanan  Hasil  Perikanan selanjutnya  bertugas  secara  operasional dengan  fungsi  utamanya  memberikan pelayanan  publik  kepada  pengguna  jasa karantina  dalam  hal  ini  pemohon  baik berupa  perseorangan,  kelompok  maupun badan hukum/ mitra usaha dalam hal upaya mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit  ikan  karantina  dan  pengendalian mutu  hasil  perikanan  serta  memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Karantina dan pengendalian mutu yang dilakukan berdasarkan standar operasional  prosedur (SOP) yang dijadikan pedoman dalam pemberian pelayanan publik pengguna  jasa  karantina.  Tentunya  hal  ini kemudian  menjadi  menarik  untuk  ditelisik bagaimana  kualitas  pelayanan  pengendali mutu dalam menentukan kualitas dan mutu perikanan  di  Indonesia  khususnya  di Kabupaten Biak Numfor.
Konsentrasi utama penelitian ini pada efektivitas  penerapan  Standar  Operasional Prosedur  pelayanan  publik  bagi  pengguna jasa karantina. SOP sendiri adalah dokumen yang  berkaitan  dengan  prosedur  yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan  untuk  memperoleh  hasil  kerja yang paling efektif. Menurut Istyadi (2010: 1)  “Sop  adalah  dokumen  yang  berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses
penyelenggaraan  administrasi  perkantoran yang  berisi  cara  melakukan  pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan dan  aktor  yang  berperan  dalam  kegiatan.” Pada  observasi  awal  yang  dilakukan, BKIPM cabang Biak Numfor telah memiliki SOP  yang  disusun  oleh  Kementrian Kelautan  Dan  Perikanan  (KKP),  SOP  ini bersifat  umum  untuk  semua  wilayah  kerja balai  karantina  sehingga  perlu  diperhatikan apakah  penerapan  SOP  karantina  pada wilayah  kerja  Kabupaten  Biak  mampu memberikan  petunjuk  teknis  yang  rinci dalam  hal  pengambilan  keputusan  yang bersifat  operasional  sebagaimana  dikatakan Winarno (2012: 209) bahwa “SOP memiliki manfaat  bagi  organisasi-organisasi  dengan prosedur-prosedur  perencanaan  yang  luwes dan  kontrol  yang  besar  atas  program- programnya”.
Mencermati  uraian  diatas,  maka dipahami bahwa begitu pentingnya peranan SOP  dalam  sebuah  organisasi    sehingga mutlak  dijadikan  dasar  dalam  menentukan jenis  pelayanan  dan  standar  kualitas pelayanan. Khusus pada istansi pemerintahan  yang  berorientasi  publik, pelayanan prima sudah semestinya menjadi jualan utama yang harus mampu mengubah paradigma lama tentang birokrasi dalam hal urusan perizinan yang biasanya panjang dan rumit  karena  birokrasi  yang  baik  adalah melayani masyarakat bukan dilayani masyarakat, ada aspek  kualitas meeting the needs  of  costumer yang  harus  dicapai  atau sebagaimana  dinyatakan  Sinambela  (2010: 3)  bahwa  “pada  dasarnya  setiap  manusia membutuhkan  pelayanan,  bahkan  secara ekstrim  dapat  dikatakan  bahwa  pelayanan tidak  dapat  dipisahkan  dengan  kehidupan manusia”.  Hal  ini  didukung  dengan  sistem pemerintahan  yang  berkedaulatan  rakyat
dimana akses dan segala kemudahan dibuka seluas-luasnya  turut  mengubah  perilaku manusia untuk tidak segan menuntut haknya pada negara selaku penyelenggara pelayanan publik.
Selanjutnya,  SOP  yang  dijadikan pedoman pelayanan publik melibatkan aktor dalam hal ini petugas pengendali hama dan penyakit  ikan  karantina  (PHPI)  memiliki wewenang dalam pelayanan publik sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  No.  63 Tahun  2004  jenis  pelayanan  dibedakan menjadi 3 kelompok yaitu:
a. Kelompok pelayanan administratif; yaitu  pelayanan  yang  menghasilkan berbagai  bentuk  dokumen  resmi  yang diperlukan  public,  misalnya  status kewarganegaraan, kepemimpinan, penguasaan  suatu  barang,  sertifikasi kompetisi. Contoh: KTP, Akta Pernikahan,  Akta  Kelahiran,  BPKB, SIM, STNK, IMB dan lain-lain.
b. Kelompok  pelayanan  barang;  yaitu pelayanan  yang  menghasilkan  berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya penyediaan  air  bersih,  tenaga  listrik, jaringan telepon, dan sebagainya.
c. Kelompok pelayanan jasa, yaitu pelayanan  yang  menghasilkan  berbagai bentuk jasa yang diperlukan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya.
Untuk melaksanakan pelayanan publik yang  berkualitas  maka  perlu  didukung dengan penerapan SOP yang yang memenuhi asas dan prisip penyusunan SOP yang mampu memberikan gambaran pelaksanaan teknis prosedur dan operasional
sesuai  dengan  peraturan      Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan Reformasi  Birokrasi    Republik  Indonesia nomor    35    tahun  2012  tentang  pedoman penyusunan  standar  operasional  prosedur administrasi pemerintahan yakni : 1. Kemudahan  dan  kejelasan.  Prosedur- prosedur  yang  distandarkan  harus  dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan oleh  semua  aparatur  bahkan  bagi seseorang  yang  sama  sekali  baru  dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Efisiensi  dan  efektivitas.  Prosedur- prosedur yang distandarkan harus
merupakan  prosedur  yang  paling  efisien dan  efektif  dalam  proses  pelaksanaan tugas
3. Keselarasan.  Prosedur-prosedur  yang distandarkan harus selaras dengan prosedur-prosedur  standar  lain  yang terkait
4. Keterukuran. Output dari  prosedur- prosedur yang distandarkan mengandung standar  kualitas  atau  mutu  baku  tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya;
5. Dinamis. Prosedur-prosedur yang distandarkan  harus  dengan  cepat  dapat disesuaikan
dengan kebutuhan peningkatan  kualitas  pelayanan  yang berkembang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
6. Berorientasi  pada  pengguna  atau  pihak yang  dilayani.  Prosedur  prosedur  yang distandarkan  harus  mempertimbangkan kebutuhan  pengguna  ( customer’s  needs ) sehingga  dapat  memberikan  kepuasan kepada pengguna;
7. Kepatuhan  hukum.  Prosedur-prosedur yang  distandarkan  harus  memenuhi ketentuan dan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku;
8. Kepastian  hukum.  Prosedur-prosedur yang  distandarkan  harus  ditetapkan  oleh pimpinan sebagai  sebuah produk hukum yang  ditaati,  dilaksanakan  dan  menjadi instrumen untuk melindungi aparatur atau pelaksana  dari  kemungkinan  tuntutan hukum.
Berdasarkan  penelitian  awal  yang dilakukan  pada  BKIPM  wilayah  kerja Kabupaten Biak Numfor ditemukan beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penerapan  Standar  operasional  Prosedur pelayanan  publik  terhadap  pengguna  jasa karantina    ikan.  Pertama  SOP  yang digunakan  adalah  SOP  yang  disusun  dan diterbiitkan  oleh  pusat  karantina  ikan BKIPM  KKP  yang  bertujuan  untuk memberikan keselarasan pedoman pelaksanaan  operasional  dan  menghindri variasi  tindakan  operasional  yang  bisa menimbulkan  multi  tafsir  artinya  SOP  ini berlaku  umum  untuk  semua  BKIPM  di seluruh  Indonesia  ,  sementara  tiap  cabang BKIPM  merupakan  Unit  Pelaksana  Teknis (UPT)  yang  bersentuhaan  langsung  dengan pengguna jasa melalui pemberian pelayanan yang membutuhkan perincian tindakan yang lebih jelas untuk mengoperasionalkan setiap peraturan  dan  perundang-undangan  dalam perkarantinaan  sehingga  masih  dibutuhkan SOP  khusus  yang  bersifat  domestik sementara  pada  BKIPM  cabang  Biak Numfor  tidak  ditemukan  SOP  khusus  yang dimaksud.  Kedua,  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  pada  BKPM  Biak  Numfor  masih terbatas dalam hal jumlah petugas, sehingga untuk pelayanan dilakukan secara acak dan tidak adanya pendelegasian tugas pokok dan fungsi  petugas  secara  rinci,  hal  ini  juga semakin  jelas  terlihat  dengan  tidak  adanya bagan  struktur  organisasi  yang  merinci wewenang dan rentang tugas masing-masih
personil.  Kemudian    temuan  ketiga  adalah masih minimnya sarana dan prasarana untuk operasional  karantina  berupa  kelengkapan laboratorium  dan  bahan-bahan medical check karantina  ikan,  ketersediaan  bahan dan  alat  dilaboratorium  masih  menunggu suplay dari BKIPM Jayapura.
Kendatipun demikian petugas karantina  selalu  berupaya  memberikan pelayanan  terbaik  kepada  pengguna  jasa, sehingga  berdasarkan  uraina  di  atas, penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat efektivitas  Standar  Operasional  Prosedur pelayanan  publik  pengguna  jasa  karantina ikan pada BKIPM cabang Biak Numfor

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunkan pendekatan kualitatif,  sumber  data  primer  dan  sekuder melalui observasi, wawancara, dan dokumen yang  dilakukan  pada  Balai  Karantina  Ikan Pengendalian  Mutu  dan  Keamanan  hasil Perikanan  BKIPM  Biak  Numfor.  Informan dalam penelitian ini adalah seluruh personil BKIPM  yang  berjumlah  4  orang  yakni Kepala  BKIPM      dan  3  orang  petugas pengendali  hama  dan    penyakit  ikan karantina (PHPI). Teknik pengambilan data menggunakan purposive sampling. Analisis data  dilakukan  dengan  cara  reduksi  data, display  data  dan  pengambilan  keputusan, teknik pemeriksaan keabsahan data melalui triangulasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
BKIPM  Biak  Numfor  merupakan bagian  dari  BKIPM  Provinsi  Jayapura, artinya  BKIPM  Biak  Numfor  merupakan cabang  karantina  yang  wilayah  kerjanya sebatas  Kabupaten  Biak  Numfor  saja,  jenis pelayanan  yang  diberikan  juga  disesuaikan dengan kebutuhan pengguna jasa diantaranya    Pemeriksaan  kelengkapan,
keabsahan  dan  kebenaran  isi  dokumen (fisik)  serta  untuk  mendeteksi  Hama  dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau pengujian mutu  hasil  perikanan  yang  oleh  BKIMP Biak  Numfor  disebut  dengan  istilah  8P yakni;  (P1)Pemeriksaan  dokumen  dan persyaratan  karantina.  (P2)  Pemeriksaan media pebawa/mendeteksi hama dan penyakit  ikan.  (P3)  Pengasingan  dan Pengamatan.
(P4)Perlakuan. (P5) Penahanan. (P6) Penolakan. (P7) Pemusnahan. Dan (P8) Pembebasan. Serangkaian  proses  tersebut  merupakan tindakan  karantina  yang  dilakukan  dalam artian  mengawal  lalu  lintas  pemasukan media  pembawa  kedalam  wilayah  negara Republik  Indonesia  di  zona  karantina pelabuhan laut, khususnya untuk pemeriksaan  kebenaran  isi  dokumen  (fisik) dan  klinis  dilaksanakan  dengan  sistem pelayanan  24/7  hari  kerja  yang  di  diproses berdasarkan permohonan tindakan karantina ikan.  Berdasarkan  observasi  awal  yang dilakukan  untuk  mendaptkan  pelayanan karantina  dapat  ditempuh  melalui  dua  cara pertama pemohon datang langsung ke kantor karantina,  mengisi  formulir  permohonan tindakan karantina yang disediakan, dan cara kedua yaitu melalui daring aplikasi permohonan tindakan karantina yang disebut dengan  (PPK online)
Pada  sesi  wawancara  dengan  petugas PHPI  diketahui  bahwa  pegawai  yang bertugas  pada  BKIPM  merupakan  tenaga profesional  berlatar  belakang  pendidikan sekolah perikanan, pun dalam melaksanakan tugas  didasarkan  pada  Sasaran  Kinerja Pegawai  (SKP)  yang  dijabarkan  melalui e- look  book yang  mensyaratkan  petugas  agar melaksanakan  pelayanan  sesuai  SOP  yang berlaku,  mengutamakan  keramahan  serta pelayanan  prima,  namun  untuk  mengetahui
sejauh mana efektiftivitas penerapan standar operasional prosedur pelayanan publik pada BKIPM  Biak  Numfor  maka  peneliti  akan melakukan  pengujian,  perbandingan  serta pengukuran  penerapan  SOP  pada  BKIPM Biak  Numfor  dengan  mengacu  pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi  Republik Indonesia  nomor    35    tahun  2012  tentang pedoman  penyusunan  standar  operasional prosedur administrasi sebagai berikut:

## Kemudahan dan kejelasan
Merupakan prinsip yang mengharuskan semua pegawai atau petugas dengan
mudah memahami dan melaksanakan  isi  dari  SOP  yang  dibuat, untuk prinsip ini BKIPM memastikan semua petugas  khususnya  PHPI  telah  memiliki salinan SOP dan memahami petunjuk teknis didalamnya,  hal  ini  dibuktikan  dengan adanya soft copy dan hard copy SOP BKIPM yang disusun oleh BIKPM pusat di Jakarta
Efisiensi dan efektivitas . efisiensi dan efktivitas secara sederhana dimaknai dengan usaha tepat dan tepat sasaran hemat biaya dan waktu, dalam hal  efisisnsi  dan  efektivitas  SOP  untuk pelayanan  pengguna  jasa  pada  BKIPM cabang  Biak  Numfor  belum  sepenuhnya tercapai kendatipun telah diterapkan pelayanan 24/7 yang artinya selalu siap sedia melayani,  hal  ini  terlihat  dengan  pelayanan yang  masih  banyak  dilakukan  secara konvensional, belum sepenuhnya memanfaatkan  kemajuan  teknologi  digital elektronik  dalam  pemberian  pelayanan. Untuk mendapatkan layanan pengguna jasa masih  harus  datang  langsung  ke  kantor karantina, sementara KKP telah menerapkan kebijakan one stop service seperti sertifikasi karantina  ikan  dan  mutu  keamanan  hasil perikanan  secara  elektronik  melalui  Sistem
Informasi  Terpadu  Karantina  Ikan  OnLine (SISTERKAROLINE)  atau  Inovasi  terbaru tahun  2019  berbasis  aplikasi  Android  yang dinamakan  Jendela  Informasi  Karantina Ikan  dan  Mutu  Penuh  Inspirasi  dan  Pesan (Jesika  Imut  Pisan),  masyarakat  masih enggan  memanfaatkan  aplikasi  ini,  hal  ini dipengaruhi  dari  kurangnya  kesadaran pengguna jasa terutama pengguna jasa rutin untuk  mengikuti  sosialisasi  pengajuan permohonan  karantina  (PPK)  online  oleh BKIPM  untuk  mengedukasi  masyarakat yang  notabenenya  masih  awam  dengan penggunaan layanan digital
Keselarasan.
Untuk  keselarasan  petugas  pada BKIPM telah memenuhi standar ini, hal ini dibuktikan  dengan  pemberian  pelayanan yang  sentiasa  selaras  dan  sesuai  dengan peraturan  maupun  SOP  yang  ada,  hal  ini dikonfirmasi  dari  hasil  wawancara  dengan PHPI  bahwa  dalam  pemberian  pelayanan terkhusus  untuk  masyarakat  Papua  dengan segala keunikan karakternya maka pemberian  pelayanan  sebisa  mungkin selaras  dengan  kearifan  lokal  setempat  dan jika ditemukan kendala maka dikembalikan kepada SOP.

## Keterukuran.
Dalam  hal  keterukuran,  BKIPM cabang  Biak  memiliki  standar  tersendiri untuk  pemberian  pelayanan,  diantaraanya segala  pemberian  pelayanan  dilakukan secara  maksimal  baik  pelayanan  dikantor maupun  dilapangan  ketika  mengatur  lalu lintas masuk dan keluarnya media pembawa (Ikan)  diwilayah  pabean  Biak  Numfor, meskipun  jumlah  petugas  PHPI  terbatas namun mereka sentiasa berusaha memberikan pelayanan semaksimal mungkin,  selain  itu  sebagai  bahan  evaluasi untuk  mengukur  kinerja,  petugas  selalu
melakukan dokumentasi kegiatan pelayanan serta  mencatat  ke  dalam  buku  sasaran kinerja pegawai (SKP)

## Dinamis
Prosedur-prosedur  yang  distandarkan diharapkan    cepat  dan  dapat  disesuaikan dengan  kebutuhan  peningkatan  kualitas pelayanan yang berkembang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan,  untuk  upaya  dinamisme  ini BKIPM  telah  mengusahakan  pemberian layanan secepat mungkin atau sesuai dengan waktu  yang  tertera  pada  SOP  namun  ada beberapa yang menjadi kendala diantaranya terbatasnya  jumlah  personil  dan  luasnya jangkauan lokasi kerja yang jika mengharuskan  mendatangi  pengguna  jasa untuk  pengecekan  sampel  karantina  atau harus mengawal sampel karantina sampai ke bandara.
Berorientasi  pada  pengguna  atau  pihak yang dilayani .
BKIPM  cabang  Biak  sebisa  mungkin mengusahakan pelayanan yang mengutamakan kepentingan pengguna jasa, dengan  memberikan  pelayanan  prima  dan cepat  tanggap,  hal  ini  terlihat  dengan kesiapan  dan  kesigapan  petugas  di  kantor layanan karantina ketika melayani pengguna jasa yang datang langsung untuk melakukan permohonan karantina, hal ini juga terkonfirmasi  dengan  adanya  jadwal  piket, tetap  masuk  kantor  meskipun  hari  libur untuk memastikan pelayanan 24/7 terlaksana  dengan  baik,  namun  pelayanan prima  ini  belum  sempurna  dengan  belum adanya evaluasi kepuasan pelayanan publik dengan tidak ditemukannya kotak saran dan kritik pada kantor BKIPM.

## Kepatuhan hukum.
Dalam  pemberian  playanan  segenap personil  BKIPM  Cabang  Biak  Numfor sentiasa  berorietasi  pada  apa  yang  tertera pada SOP, hal ini dapat dikonfirmasi dengan adanya kerjasama dengan pihak kepolisian, bea  cukai  maupun  pihak  berwenang  yang terkait dengan masalah lalu lintas perikanan di Kabupaten Biak numfor, selain itu dalam proses  pemberian  layanan  dalam  penarikan retribusi/  biaya  layanaan  selalu  didsarkan pada  besaran  tarif  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak  (PNBP)  yang  tertuang  pada peraturan  pemerintah  Republik  Indonesia nomor  75  tahun  2015  sehingga  hak  daan kewajiban  pengguna  jasa  tidak  keluar  dari koridor hukum yang berlaku.
Kepastian hukum .
Dalam Prosedur-prosedur yang distandarkan harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan  dan  menjadi  instrumen  untuk melindungi  aparatur  atau  pelaksana  dari kemungkinan  tuntutan  hukum.  SOP  yang dipergunakan  pada  BKIPM  cabang  Biak Numfor  masih  bersifat  umum,  SOP  secara utuh  memuat  tentang  regulasi  dan  dan kepastian hukum dalam operasional pelayanan  dalam  hal  jenis-jenis  pelayanan namun  belum  mengakomodir  secara  rinci tindakan  preventif  maupun  preservasi khusus bagi petugas PHPI dalam melaksanakan  tugasnya,  sehingga  sering menjadi kendala tersendiri dalam melaksanakan tindakan karantina khususnya di  lapangan,  petugas  dipandang  sebelah mata  atau  bahkan  dianggap  bukan  pihak berwenang  untuk  melakukan  tindakan karantina semisal penahanan atau pemusnahan  media  pembawa  (ikan)  yang akan  dilalulintaskan,  solusinya  adalah penerbitan  SOP  yang  bersifat  domestik
memuat  tentang  hak  dan  kewajiban    yang melekat  pada  jabatan  PHPI  serta  galakkan sosialisasi  peran  dan  fungsi  BKIPM  lebih maksimal lagi.

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Pelayanan  publik  pengguna  jasa  karantina ikan pada balai Karantina Ikan, Pengendalian  Mutu  dan  Keamanan  Hasil Perikanan  (BKIPM)  Cabang  Biak  Numfor telah  terlaksana  dengan  baik,  namun  jika diukur dari sudut pandang penerapan standar operasional  prosedur  pelayanan  publik belum  sepenuhnya  berjalan  efektif.  SOP yang  ada  belum  mampu  mejadi  pedoman yang komprehensive dalam penatalaksanaan sistem karantina yang telah ditetapkan, baik dari segi teknis maupun administratif, hal ini dibuktikan  dengan  ditemukannya  beberapa kelemahan  pada  aspek  penerapan  prinsip SOP  yakni    (1)  efisiensi  dan  efektivitas pelayanan,  pada  aspek  ini  pelayanan  cepat tepat dan mudah seperti yang tertuang dalam SOP  BKIPM  belum  dapat  direalisasikan dalam  hal  pemanfaatan  teknologi  digital bagi  pengguna  jasa  online  karena  tingkat melek  teknologi  masyaratkat  yang  masih kurang,  (2)  prinsip  dinamisme  SOP  belum sepenuhnya  tercapai,  kecepatan  layanan pada  bidang  administrasi  masih  terkendala jumlah personil SDM yang tidak cukup dan kerap rangkap tugas, lokasi kerja yang luas dan  tidak  adanya  struktur  organisasi  yang mengatur  dengan  jelas  tugas  dan  fungsi maasing-masing  petugas.  Kemudian  (3) belum  adanya  regulasi  domestik  yang mengatur  tentang  kepastian  hukum  bagi petugas  karantina  dalam  melaksanakan tugasnya  sehingga  sering  dijumpai  kendal teknis dilapangan prihal perizinan karantina, hak dan kewajiban petugas serta perlindungan hukum bagi profesi PHPI.
Sehingga  disarankan  agar  BKIPM Cabang  Biak  Numfor  menyusun  SOP internal  domestik  untuk  menjabarkan  SOP dari  KKP/BKIPM  pusat  secara  terperinci lagi agar lebih memudahkan dalam eksekusi dan  pengambilan  keputusan.  Membuat struktur  organisasi  untuk  koordinasi  dan tupoksi  masing-masing  personil,  serta membuka  peluang  kemungkinan  pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PTSP)  hal ini dimaksudkan agar masyarakat semakin tahu dan  sadar  akan  pentingnya  keberadaan karantina  ikan  dan  pengendalian  mutu perikanan  bagi  kelestarian  potensi  hayati kelautan dan pembangunan ekonomi perikanan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan perencanaan pembangunan Nasional.
Paparan rapat koordinasi kementrian  kelautan  dan  perikanan tema  RKP  2015  dan  RPJMN  2015- 2029
Insani,  Istyadi.  2010. Standar  Operasional Prosedur  (SOP)  sebagai  Pedoman
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dalam Rangka Peningkatan  Pelayanandan  Kinerja Organisasi  Pemerintah .  Workshop Manajemen Perkantoran di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
Bandung.
Peraturan  Menteri  perberdayaan  Aparatur negara  No  63  tahun  2003 tentang pedoman  umum  penyelenggaraan pelayanan publik
Peraturan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi Republik  Indonesia  Nomor    35 Tahun  2012 Tentang  Pedoman
Penyusunan  Standar  Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Sinambela, L.P.2010. Reformasi Pelayanan Publik;Teori,Kebijakan dan Implementasi , cetakan kelima
Jakarta: PT. Bumi Aksara
Pusat karantina ikan pengendalian mutu dan
keamanan hasil perikanan Kementrian  kelautan  dan  perikanan . Standar Operasional Prosedur
(Sop)    Operasional  Karantina  Dan Keamanan  Hayati  Ikan  Untuk Kegiatan Pengeluaran Media Pembawa  Pusat  Karantina  Ikan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu  Dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanantahun 2018
Winarno,  Budi,  2012 Kebijakan  Publik; Teori,  Proses,  dan  Studi  Kasus (Edisi dan Revisi Terbaru),
(Yogyakarta: Caps,).