## Gorontalo

## Law Review
Volume 6 -  NO. 2 – Oktober 2023
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022

## PERATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM PERLINDUNGAN MAKANAN WAJIT KHAS MASYARAKAT CILILIN
Happy Yulia Anggraeni Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara happianggraeni@yahoo.com
Risma Wasi ’ an Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara rismaadrian22@gmail.com

## Abstrak
Pengetahuan tradisional yang terkait dengan produksi makanan merupakan warisan budaya  berharga  yang  harus  dilindungi.  Dalam  rangka  melindungi  pengetahuan tradisional  terkait  dengan  makanan,  peraturan  hak  kekayaan  intelektual  (HKI) memainkan peran penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan HKI yang berlaku dalam perlindungan pengetahuan tradisional terkait dengan makanan. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  analisis  dokumen  dan  tinjauan  literatur. Penelitian ini menyoroti beberapa peraturan HKI yang relevan, seperti hak cipta, merek dagang,  dan  indikasi  geografis.  Penelitian  juga  mengeksplorasi  peran  pemerintah dalam  memberlakukan  dan  menerapkan  peraturan  HKI  tersebut.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa peraturan HKI memiliki potensi untuk melindungi pengetahuan tradisional  terkait  dengan  makanan.  Hak  cipta  dapat  digunakan  untuk  melindungi rahasia resep dan  teknik pengolahan yang telah diwariskan secara turun-  temurun. Merek  dagang  dapat  melindungi nama-nama produk  makanan  yang  terkait  dengan suatu  wilayah  atau  komunitas  tertentu.  Indikasi  geografis  dapat  digunakan  untuk melindungi  produk  makanan  yang  memiliki  hubungan  erat  dengan  aspek  geografis tertentu.  Penelitian  ini  mengidentifikasi  beberapa  tantangan  dalam  penerapan peraturan HKI terkait dengan pengetahuan tradisional makanan. Tantangan tersebut meliputi  kesulitan  dalam  membuktikan  kepemilikan  dan  asal  usul  pengetahuan tradisional,  serta  kebutuhan  akan  kerja  sama  antara  pemerintah,  komunitas  lokal, dan  pemegang  kepentingan  lainnya  dengan  warisan  budaya  berharga  ini  dapat dilestarikan dan dimanfaatkan secara adil oleh komunitas yang memilikinya.

## Kata Kunci: EBT, Indikasi Geografis, HKI

## Abstract
Indigenous  knowledge  related  to  food production  is  a valuable  cultural heritage  that must be protected. In the framework of protecting traditional knowledge related to food, intellectual property rights (IPR) regulations play an important role. The study aims to analyze  the  IPR  regulations  applicable  in  the  protection  of  traditional  knowledge related  to  food.  The  methods  of  research  used  are  document  analysis  and  literature review.  It highlights several relevant  IPR regulations, such as copyright, trademarks, and geographical indications. The researched also explored the role of the government in  enacting  and  implementing  such  IPR  regulations.The  result  shows  that  IPR regulations  have  the  potential  to  protect  traditional  knowledge  related  to  food.  A trademark can be used to protect the secrets of recipes and processing techniques that have been passed down through generations. The use of trademarks can protect the names of food products associated with a particular region or community. A geographic indication can be used to protect food products that are closely related to a particular geographical aspect.  Research  has  identified several  challenges  in  the  application  of IPR  regulations  related  to  food  traditional  knowledge.  Those  challenges  include  the difficulty in proving ownership and origin of traditional knowledge, as well as the need for  cooperation  between  the  government,  local  communities,  and  other  stakeholders with  this  valuable  cultural  heritage  to  be  preserved  and  equitably  utilized  by  the communities that own it.

## Keywords: EBT, Geographic Indication, HKI

## 1.  PENDAHULUAN
Kebudayaan  yang  tersebar  diberbagai  penjuru  wilayah  Indonesia,  menjadi salah  satu  ciri  khas  yang  sangat  elok  bagi  citra  bangsa  dan  negara.  Ekspedisi Budaya  Tradisional  (EBT)  yang  diturunkan  secara  turun  menurun  dari  ajaran leluhur nenek moyang yang dipercayai masyarakat sekitar disuatu suku tersebut. Beragam tarian, kuliner khas yang tersajikan disetiap daerah,  baju ada, kesenian ataupun  aspek  lainnya  yang  dapat  memicu  pada  perekonomian  rakyat  serta kearifan  lokal  yang  masih  tertanam  dengan  kuat  dan  kental  dnegan  ke  arifan budaya.  Adanya  ekspedisi  budaya  menjadikan  suatu  alternatif  dalam  mengenal beberapa  keaneka  ragaman  budaya  dengan  sarana  dan  prasarana  yang  modern yang dapat menjangkau dengan luas cakupan pengetahuan terkait budaya yang ada di Indonesia.( Putu Nendrawan) seiring berjalannya waktu saat ini Indonesia tengah memasuki  era  globalisasi  yang  dihadiri  oleh  teknologi  digital  yang  menimbulkan dampak  besar  bagi  bangsa  Indonesia,  baik  positif  ataupun  negatif.  Hal  tersebut mengarah pada ekspedisi budaya tradisional yang ada di Indonesia, semakin maju atau   bahkan   sebaliknya,   jika   tidak   digunakan   dan   dipelihara   dengan   baik. Perlindungan  budaya  yang  kurang, serta mayoritas  penduduk  lainnya  yang  telah melunturkan  jati  diri  bangsanya,  serta  budayanya  akibat  dari  teknologi  yang merajalela,  dan  membuat  masyarakat  teralihkan  pada  budaya  asing,  dengan genggaman alat komunikasi yang dapat dengan mudah diakses.(Abdul Atsar, 2017) Beberapa  fenomena  terkait  perlindungan  budaya  tertuang  pada  pasal  dan undang-undang hukum yang berlaku, salah satunya kasus yang pernah terjadi kala itu yakni rendang masakan padang khas sumatera barat yang di klaim oleh negara Malaysia  serta  penemuan  19  paten  tempe  yang  tersebar  Amerika  Serikat  dan Jepang.   Beberapa  kasus  tersebut  menentang   hukum   perlindungan   kekayaan intelektual   (KI)   yang   berpengaruh   pada,   penghasilan   masyarakat   tradisional tersebut,  yang  tidak  dapat  menjaga  ataupun  melestarikan  budaya  dengan  baik.
Beberapa kuliner tersebut menjadi salah satu problematika yang perlu diperhatikan kembali oleh pemerintah setempat, serta latar belakang permasalahan kearifan lokal dan budaya khususnya sebagai salah satu ciri keutuhan negara dan khas dari suatu wilayah tersebut. Provinsi Jawa Barat terdapat beragam makanan tradisional yang khas,  dan  diketahui  oleh  masyarakat  Indonesia  hingga  manca  negara,  namun berbeda  dengan  Cililin  sebagai  daerah  yang  terletak  di  Bandung  barat  penghasil Wajit. (Ratna Ayu Widiaswari, 2020)
Cililin  merupakan  suatu  jenama  desa  pemukiman  warga  yang  berada  di kabupaten  Bandung  Barat,  yang  terdapat  unsur  khas  dari  suatu  daerah tersebut Wajit makanan tradisional khas Cililin, dengan letak geografis merupakan dataran rendah dengan ketinggian 800-1000 meter di atas permukaan laut dengan suhu 15 -  22º  C  sesuai  dengan  data  kependudukan  yang  diperoleh  dari  BPS  Kabupaten Bandung  barat  (2017).  Cililin  populer  dengan  Wajit  yang  ada  sebagai  salah  satu makanan tradisional yang khas, dan penghasil wajit terbesar di Kabupaten Bandung Barat.  Selain  wajitnya  yang menjadi ciri  khas  terdapat  aneka  ragam  kuliner  khas cililin lainnya seperti saung apung, cireng, kerupuk dan lainnya yang memanjakan pengunjung  ketika  mengunjungi  Cililin.  Terdapat  modifikasi  rasa  yang  ada  pada wajit  Cililin  dengan  mengikuti  perkembangan  waktu  pada  saat  ini,  seperti  rasa durian,  pandan,  cokelat  ketan  hitam  dan  lainnya  yang  menjadikan  wajit  Cililin, memiliki  khas  tersendiri  dengan  kebaruan  rasanya  namun  tidak  mengubah  ciri khasnya sebagai daerah penghasil wajit.(Arfah Sahabudin dkk, 2020) Menanggapi  hal  tersebut  beberapa  peraturan  perundang-undnagan  telah diterbitkan oleh negara indonesia mengenai jenama (merk), indikasi geografis, serta perlindungan pemerintah terhadap perdaganagn dan budaya tertuang pada UU no. 20  tahun  2016,  UU  no.  15  tahun  2001,  UU  no.  7  tahun  1994  pembentukan organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization) , 2 November 1994 dilanjut dnegan  beberapa  kebijakan  luar  negeri the  Paris  Convention  For  the  Protection  of Industrial  Property 1883  yang  berisikan  tentang “ The   geographical   name   of   a country,  region,  or  locally  which  serves  to designate a product originating therein, the  quality  and  characteristic  of  which  are   due   exclusive   or   essentially   to   the geographical  environment,  including natural and human factor ” . (Nur Aisyah Thalib dkk, 2020) Yang menjelaskan tentang perlindungan perindustrian dalam kekayaan intelektual  yang  diperoleh  serta  dijaga  keabsahannya  dalam  menegakkan  hukum perlindungan  konsumen  dan  produk  dari  industri  tersebut.  Beberpa  aperaturan tersebut diatur pula diberbagai mancanegara khususnya Indonesia dalam menjaga kualitas serta kuantistas produk dan budaya yang  ada didalamnya, sebagai salah satu bentuk geografis yang beragam serta bernilai dibandingkan dengan kekayaan intelektual individu yang lainnya. ( Ayup Suran Ningsih dkk, 2019)

## 2.  METODE PENELITIAN
Normatif analisis merupakan metode yang diaplikasikan pada riset ini dengan mengobservasi  lebih  lanjut  mengenai  bahan  pustaka,  kajian  pustaka  serta  studi pustaka  dan  diperolehnya  data  sekunder,  dengan  bersifat  deskriptif  menjelaskan secara  menyeluruh  mengenai  kajian  pustaka  yang  didapat  terkait  fenomena kebudayaan,  kearifan  lokal  serta  hukum  yang  melindungi  beberapa  hal tersebut. Riset ini didukung dengan   beberapa instrumen lainnya dalam pengumpulan data yang  bersumber  dari  masyarakat  secara  tidak  langsung  melalui  dokumen,  arsip perundang-undangan, literatiur serta analisa kualitatif dengan pendekatan deduktif terkait problematika yang ada dalam menghasilkan simpulan yang diteliti.

## 3.  PEMBAHASAN
a.  Apakah  makanan  tradisional  wajit  khas  cililin  sebagai  ekpresi  budaya tradisional dapat dilindungi sebagai kekayaan intelektual?
Ekspedisi  budaya  tradisional  kerap  disebut  dnegan  foklor  merupakan  suatu budaya  yang  diwarisi  secara  turun  menurun  oleh  nenek  moyang  yang  diketahui sebagai  jenama  ekspresi  budaya  yang  tercermin  dari  suatu  daerah.  UNESCO mengungkapkan bahwa foklor populer dengan julukannya TCEs ( Traditional Cultural Expressions) yang  tertuang  dalam  undang-undang  no  28  tahun  2014 tentang hak  cipta  dan rezim  hukum  terkait  kebudayaan serta  kearifan lokal    yang sangat beragam  dan  segala  bentuk  perlindungannya  diatur  dalam  hukum  kekayaan intelektual (HKI). (Nendrawan and Rastika, 2014) Keberagaman wujud yang terdapat pada  kebudayaan  membuat  cakupan  budaya  di  Indonesia  tak  terhingga  bahkan hingga populer mendunia, mulai dari kebudayaan kuliner dan keberagaman lainnya dengan  wujud  ekspresi  nyata  secara  tradisional  pada  masyarakat  setempat  dan berkembang.  Hal  lainnya  yang  mengatur  pada  intelektual  kreasi  budaya  dan  ide kreatif  manusia lainnya  berupa  pengetahuan  yang  ada  dalam ciptaan  UU pasal  1 ayat 3 no 28 tahun 2014 yang mendeskripsikan perlindungan hak cipta serta HKI yang mengacu pada TRIPs (Trade-Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Rights ) dalam bidang industri dan pengetahuan seni sastra yang analogis dapat dijumpai di  berbagai  kajian  tradisional  lainnya,  khususnya  pada  wawasan  masyarakat setempat  terkait  eksploitasi  dan  eksplorasi  masyarakat  Indonesia  dan  dapat menyajikan konpesasi yang setara.  (Noegroho  Amien Soetiarto, 2000:72).
Berikut beberapa kategori dari ekspedisi budaya yang berkaitan dengan ruang lingkup pengetahuan tradisional berdaskan pandangan subjektif dan objektif yang terdiri dari beberapa aspek dengan dua subjek hukum  yakni manusia (natuurlijke person)      sebagai  insan  ataupun  kelompok  pemilik  hak  dan  kewajiban  dalam kehidupannya, dan rechtperson (badan hukum) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan  general  yang  berhak  memberikan  status  terkait  kewenangan  yang mutlak,  berdasarkan  dari  kedua  hukum  positif  yang  ada  di  Indonesia.  selain beberapa  aspek  tersebut  dalam  ranah  hukum  terdapat  subjek  pemegang  hak tradisional diantaranya:
a.        Pemilik tradisional kowledge adalah masyarakat adat sekitar wilayah b. Mempunyai    kewenangan    dalam    mengontrol    serta    melindungi traditional knowledge yang bukan pemilik hak Pemerintah daerah
c. Mendahulukan   keterbukaan   dalam   segala   aspek   apapun   dalam perlindungan intelegensi tradisional yang memfokuskan urgensi hak.
Beberpa  aspek  tersebut  merupakan  perihal  yang  menjadikan  tombak  dalam mengusung  suatu  aspek  ataupun  hal  dalam  melaksanakan  suatu  kegiatan  yang bertentangan ataupun melibatikan dengan masyarakat lingkup luas, dalam menjaga keutuhan  budaya  dan  ekspedisi  budaya  yang  diterapkan  diberbagai  daerah. (Dorvinando  Bonanta,  2021)  Setiap  poin  tersebut  terdapat  penjelasan  mengenai perolehan hak serta kewajiban sebagai masyarakat, serta pemerintah daerah yang diuraikan menjadi dua aspek yakni subjek traditional knowledge dan objek. Objek traditional knowledge ini merupakan apek yang terdiri dari  agriculture knowledge, environtment  knowledge  dan  medical  knowledge,  yang  merujuk  pada  masyarakat yang  masih  membutuhkan  penjelasan  lebih  lajut  mengenai  pembuatan  makanan tradisional, info lainnya serta aspek yang berkaitan dengan tradisional kearifan lokal ekspedisi  budaya  wilayah  tersebut.  Beberapa  objek  pengetahuan  tersebut diantaranya; 1) Agrikultural, 2) Pengelolaan Lingkungan, 3) Pengetahuan medis, 4) manufaktur,  dan  5)  Kespresi  budaya  (foklor).  (Sukihana  &  Kurniwan  2018) menugungkapkan  bahwa  ekspresi  budaya  ini  di  kontrol  dan  dibentuk  dengan aturan hak cipta yang merupakan rezim kekayaan intelektual pada konsep komunal
yang memiliki perbedaan pada konsep general dan individu. (Purnama Hadi Kusuma & Kholis Roisah, 2022)
b.  Bagaimana Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Makanan Tradisional Wajit Khas Cililin?
Indikasi geografis di Indonesia tercantum dalam UU no. 20 tahun 2016 mengenai jenana  (merk)  perindustrian geografis  serta  aturan  hukum  mengenai  pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  No.  51 tahun  2007  terkait  indikasi  geografis  yang memiliki hubungan  erat  dalam  perlindungan  indikasi  terhadap  makanan  tradisional  salah satunya  wajit  Cililin.  Hal  tersebut  merujuk  pada  ajuan  permohonan  terkait pendaftaran barang jasa atau produk dari perusahaan yang memproduksi produk tersebut  serta  mempunyai  ciri  khas tersendiri  yang  berjual,(Gede  Sastrawan  dkk, 2017) indikkasi geografis ini harus sesuai dengan intelektual terkait peraturan yang selaras  dengan perlindungan hukum  yang tercantum dalam pasal 1 ayat 6 no. 20 tahun  2016  merek  dan  indikasi  yang  berisikan  tentang  simbol  indikasi  geografis berwujudkan  pada  barang  atau jasa  terkait  lingkungan  geografis,  perpaduan  dari beberapa  faktor  dalam  memberikan  kualitas  dana  kuantitas  yang  bermutu. Berkaitan dengan peraturan prundangan lainnya mengenai indikasi produk dalam lingkup  geografis,  pasal  53  UU  MIG  akan  memperoleh  tindakan  perlindungan Apabila  Telah  Tercantum  Dalam  Data  Pendataan  Terkait  Proteksi  Hukum.  (Yuli Prasetyo Adhi dkk, 2019)
Pada indikasi geogrfis wajit Cililin menjadi pemangku utama produksi wajit serta dapat  meningkatkan  kesejahteraan  perekonomian  masyarakat  cililin,  yang mayoritas menjadi seorang buruh ataupun petani serta UMKM dalam ekonomi lokal. Hal  tersebut  ditindak  lanjuti  oleh  beberapa  pemerintah  setempat,  dalam  indikasi geografis  bandung  barat,  dalam  meningkatkan  tarif  ekonomi  yang  tinggi  serta bermanfaat  bagi  para  pelaku  usaha  hingga  tokoh  masyarakat  sekitar  dalam mengembangkan perekonomian dalam ekspresi budaya, dengan memanfaatkan dan melstarikan foklor kearifan lokal yang ada di kabupaten Bandung barat. Dalam hal tersebut  pemerintah  mengusung  dan  memperkenalkan  sebuah  teori  keuntungan masyarakat atau umpan balik, (Theory  Public Benefit) dalam  kekayaan intelektual. Teori  ini  membuktikan  kebenaran  dari  suatu  fenomena  ataupun  perihal  yang terjadi,  dan  bertentangan  dengan  undang-undanng  ekspedisi  budaya  dalam pelrindungan budaya. ( Ibnu Maulana Zahida dkk, 2021)
Indikasi    geografi    adalah    tanda    atau    nama    yang    digunakan    untuk mengidentifikasi  suatu  produk  yang  berasal  dari  suatu  wilayah  geografis  tertentu yang  memiliki  reputasi  atau  karakteristik  khusus  yang  terkait  dengan  asal geografisnya.  Indikasi  geografi  digunakan  untuk  melindungi  dan  mempromosikan produk-produk dengan kualitas, reputasi, atau karakteristik yang unik yang terkait dengan  wilayah geografis tertentu.  Peraturan perundangan indikasi geografi dapat bervariasi  di  setiap  negara,  tergantung  pada  sistem  hukum  dan  kebijakan perlindungan kekayaan intelektual yang berlaku. Produsen atau pihak yang tertarik harus  mengacu  pada  hukum  yang  berlaku  di  negara  mereka  untuk  memahami persyaratan  dan  perlindungan  yang  berlaku  untuk  indikasi  geografi.  Insikasi geografis  tidak  dapat  diaplikasin  dengan  semena-mena,  apabila  indikasi  tersebut telah  tercantumkan  pada  suatu  data program, maka indikasi  tersebut  bukan  hak milik  umum  kembali.  Tercantum  dalam  peraturan  perundang-undangan  pasal  2 ayat  4  ,  peraturan  kepemerintahan  terkait  indikasi  geografis  no.  51  tahun  2007 penggunaan indikasi geografis ini harus disertakan dnegan periziinan dari pemilik hak jika perusahan ataupun pelaku usaha tersebut akan menjual barang jasanya. Jiaklau  penjual  ataupun  pelaku  usaha  tersebut  tidak  melakukan  prosedur  yang telah  ditentukan  sesuai  dnegan  peraturan  dan  hukum  yang  telah  ditulis,  maka menentang  pada  pasal  1  no.10  UU  MIG  jika  produsen  tersebut  menggunakan indikasi  geografis  harus  mendapatkan  izin  yang  sah  guna  melindungi  indikasi
tersebut  dan  melanggar  akan  mendapatkan  sanksi.  Hal  tersebut  merujuk  pada peraturan menteri dan HAM no. 12 tahun 2019 pasal 16 ayat 2b yang memaparkan mengenai  indikiasi  geografis  yang  tak  ada  batasannya  antara  pemerintah  dan masyarakat  dalam  melaksanakan  suatu  hal  yang  berkaitan  dnegan  indikasi geografis.  Untuk  melaksanakan  beberapa  peraturan  tersebut  dalam  melindungi indikasi  geografis  dari  reputasi,  mutu  serta  jenama  dan  karakteristik  yang terpelihara  tercantum  dalam  pasal  61  ayat  1  MIG.  Pemerintah  daerah  memiliki wewenang  dan  jabatan  peranna  terpenting  untuk  menahkodai  masyarakatnya mengarahkan  serta  melayani  otonom  daerah,  guna  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat demi terciptanya perekonomian yang berjalan dengan baik. Adanya pemerataan daerah serta sikap keadilan antar sesama serta  ciri  khas  dari  suatu  daerah  tersebut  dalam  negara  kesatuan  republik Indonesia. perlindungan indikasi geografis yang diupayakan pemerintah yakni dalam pendataan  serta  pengontrolan  pengelolaan  wilayah  dengan  baik,  giat  dalam memproteksi terjadinya ancaman yang dapat membahayakan keberadaan indikasi geografis. Hal tersebut tercantum secara tegas dalam UUD Pasal 53 ayat (3) huruf b terkait  jenama  dan  indikasi  geografis  mengungkapkan  secara  rinci  terkait kewenangan serta pendataan indikasi geografis. Menindaklanjuti dari UU pasal 53 ayat 3 terdiri dari beberapa tahapan pemohon diantaranya:
1.  Perwakilan instansi publik yang berada di wilayah indikasi geografis dalam mengupayakan produk/jasa diantaranya; a) sumber daya alam; b) handicraft (hasil kerajinan tagan); c) bahan produksi industrial;
2.  Pemerintah daerah Provinsi Kabupaten/kota Terlibatnya  campur  tangan  pemerintah  kota  daerah  setempat merupakan  kewenangan  yang  semestinya  dijalankan  oleh  pemerintah tersebut dalam pelestarian indikasi geografis, dalam tahapan pendataan serta instansi  yang  berkaitan  dengan  peranan  pengayoman,  perlindungan,  serta pelaksana  kesejahteraan  masyarakat  dari  berbagai  aspek.  Hal  tersebut pemerintah upayakan dengan mengelola dan memberdayakan SDM yang ada dalam  pengoptimalan  ekonomi,  yang  dapat  berpotensi  tinggi  pada kemampuan  perekonomian  setempat. Selain  hal  tersebut  dapat mempengaruhi pada penjenamaan daerah tersebut serta menghalau beberapa tindakan  yang  dapat  merugikan  dan  menghambat  persaingan  dalam mengelola  suatu  daerah  tersebut.  Pemerintah  daerah  juga  berkewenangan dalam  melakukan  beberapa  binaan  serta  antisipasi  pengawasan  indikasi geografis sesuai pada pasal 70 ayat 1 terkait jenama dan  indikasi  geografus yang ditindaklanjuti oleh pusat, hal tersebut terdiri dari beberapa aturan yang dilaksnakan  diantaranya;  1)  persiapan  pendataan  dan  syarat  dalam permohonan  indikasi  geografis;  2)  pengajuan  permohonan;  3)  pemanfaatan komersial; 3) pemenuhan persyaratan; 4) sosialisasi serta pemaparan terjait pemahaman indikasi geografis; 5) pemetaan potensi kependudukan produk; 6)  pembekalan  dan  pelatihan;  7)  pengamatan,  evaluasi,  pembinaan;  8) proteksi  terhadap  perlindungan  hukum;  9)fasilitas  pengembangan  serta pengelolaan dan pemasaran produk indikasi geografis.
Selain beberapa hal tersebut adapun beberapa penyebab terkait peran pemerintah yangs sangat diperlukan dalam pengoptimalan perlindungan dan pelestarian indikasi geografis yang bertaraf internasional, diantaranya;
a. Pengetahuan   dan   Keterlibatan   Lokal:   Pemerintah   daerah   memiliki pengetahuan  mendalam  tentang  wilayah  mereka,  termasuk  kekayaan alam, keunikan geografis, dan warisan budaya lokal. Dengan keterlibatan pemerintah daerah, perlindungan dan pelestarian  Indikasi Geografis  (IG) dapat dilakukan secara lebih efektif karena mereka dapat mengakses dan memahami kebutuhan dan tantangan yang unik dalam konteks lokal.
b. Pengelolaan  Sumber  Daya:  Pemerintah  daerah  memiliki  peran  penting dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  terkait  dengan  IG.  Mereka dapat  mengatur   pemanfaatan   yang   berkelanjutan   dan   melindungi lingkungan alam yang menjadi basis dari IG tersebut. Melalui regulasi dan pengawasan  yang  ketat,  pemerintah  daerah  dapat  memastikan  bahwa praktik  produksi  dan  pengolahan  IG  dilakukan  dengan  memperhatikan aspek lingkungan yang berkelanjutan.
c. Pembangunan  Ekonomi   Lokal:  Pemerintah  daerah  dapat  memainkan peran  kunci  dalam  mempromosikan  dan  mengembangkan  IG  sebagai sumber pendapatan ekonomi lokal. Dengan meningkatkan visibilitas dan akses pasar bagi produk berbasis IG, pemerintah daerah dapat membantu para  produsen  lokal  meningkatkan  daya  saing  mereka,  menciptakan lapangan  kerja  baru,  dan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang berkelanjutan di wilayah tersebut.
d. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melindungi hak kekayaan intelektual  terkait IG. Dalam hal ini, mereka dapat mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang melindungi produsen lokal dari praktik pembajakan atau pemalsuan yang merugikan. Pemerintah  daerah  juga  dapat  bekerja  sama  dengan  lembaga  yang berwenang  untuk  memperkuat  hukum  perlindungan  IG  dan meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  menghargai dan melindungi IG.
e. Pemberdayaan Komunitas Lokal: Melalui keterlibatan pemerintah daerah, komunitas  lokal  dapat  diberdayakan  untuk  berpartisipasi  secara  aktif dalam  perlindungan  dan  pelestarian  IG.  Pemerintah  daerah  dapat mendukung pelatihan, pendidikan, dan program pengembangan kapasitas bagi  masyarakat  lokal  agar  mereka  dapat  terlibat  dalam  kegiatan  yang berhubungan dengan IG. Ini akan membantu membangun kesadaran dan kebanggaan  masyarakat  terhadap  IG  mereka  sendiri  serta  memastikan kelangsungan budaya dan tradisi lokal yang  terkait.( Sugih Ayu Pratitis, 2021)
Beberapa poin penjelasan tersebut disimpulkan bahwa indikasi geografis ini memiliki  tujuan  dalam melindungi  ciri  khas  dari  beberapa  aspek budaya tersebut disertai dengan dukungan dan upaya pemerintah, serta sumber dya manusia, dan masyarakat  sekitar  dalam  menjaga  dan  melestarikan  indikasi  geografis,  demi terjaganya kebudayaan. Salahs atunya dalam penghasil produk kuliner khas yang menjadikan ciri  dari suatu  daerah tersebut,  dan senantiasa memberi  keuntungan bagi  konsumen  serta  jaminan  atas  produk  yang  telah  dihasilkan  yag  semestinya berhak atas perlindungan hukum yang selaras (Barrimi etal.,2013).

## 4.  KESIMPULAN
a.  Peraturan  hak  kekayaan intelektual (HKI)  memiliki  peran  yang  penting  dalam perlindungan  pengetahuan  tradisional  terkait  dengan  makanan  wajit  khas masyarakat Cililin. Penelitian ini telah menyoroti beberapa aspek terkait dengan peraturan  HKI  dan  perlindungan  pengetahuan  tradisional  dalam  konteks makanan wajit khas masyarakat Cililin.
Dalam  hal  ini,  hak  cipta  dapat  digunakan  untuk  melindungi  pengetahuan tradisional  tentang  proses  pembuatan  wajit  khas  Cililin,  termasuk  resep  dan teknik pengolahan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Merek dagang dapat melindungi nama wajit khas Cililin, memastikan bahwa hanya produk asli yang dapat menggunakan nama tersebut. Indikasi  geografis juga bisa menjadi alat  yang  efektif  untuk  melindungi  wajit  khas  Cililin  sebagai  produk  yang memiliki hubungan erat dengan wilayah Cililin.
b.  Tantangan  dalam  penerapan  peraturan  HKI  terkait  dengan  pengetahuan tradisional makanan juga perlu diperhatikan. Proses membuktikan kepemilikan dan asal usul pengetahuan tradisional dapat menjadi rumit dan membutuhkan kerja  sama  antara  pemerintah,  komunitas  lokal  Cililin,  dan  pemegang kepentingan lainnya. Selain itu, kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan pengetahuan tradisional juga perlu ditingkatkan. Peraturan  HKI  dapat  berperan  penting  dalam  perlindungan  pengetahuan tradisional terkait dengan makanan wajit khas masyarakat Cililin. Melalui hak cipta,  merek  dagang,  dan  indikasi  geografis,  pengetahuan  tradisional  dan identitas budaya terkait dengan wajit khas Cililin dapat dijaga dan dimanfaatkan dengan adil oleh masyarakat Cililin sendiri. Namun, diperlukan upaya yang lebih lanjut  untuk  meningkatkan  kesadaran,  pemahaman,  dan  kerja  sama  dalam rangka memperkuat perlindungan pengetahuan tradisional makanan wajit khas masyarakat Cililin.
5.  DAFTAR PUSTAKA Atsar, Abdul. “P erlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional  Untuk  Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Ditinjau  Dari Undang-Undang  No.  5  Tahun  2017  Tentang  Pemajuan  Kebudayaan  Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. ” Law Reform 13, no. 2 (2017): 284.
Hadi  Kusuma,  Purnama,  and  Kholis  Roisah. “P erlindungan  Ekspresi  Budaya Tradisional   Dan   Indikasi   Geografis:   Suatu   Kekayaan   Intelektual   Dengan Kepemilikan Komunal. ” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 1 (2022): 111.
I Kadek Sukadana, Gusti Ayu, and Putu Nia. “P endahuluan Geguritan Merupakan Salah  Satu  Bentuk  Karya  Sastra  Bali  Klasik  Yang  Memang  Dapat  Dikatakan Mendapat  Tempat  Di  Hati  Masyarakat  Bali  Dalam  Artian  Dinyanyikan  , Diartikan  ,  Dihayati  ,  Dan  Dijadikan  Pedoman  Hidup  (  Agastia  ,  1980 :  25  ). Tinggi Ka. ” Jurnal Media Komunikasi 3 (2021): 108 – 120. Nendrawan,  Putu,  and  Gede  Rastika. “ Mplementasi  Perlindungan  Hukum  Hak Kekayaan  Intelektual  (HKI)  Terhadap  Ekspresi  Budaya  Tradisional  (EBT)  Di Tinjau Dari UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. ” Jurnal Pacta Sunt Servanda 2, no. 1 (2021): 36 – 47. Ningsih, Ayup Suran,  Waspiah Waspiah, and Selfira Salsabilla. “ Indikasi Geografis Atas Carica Dieng Sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Daerah. ” Jurnal Suara Hukum 1, no. 1 (2019): 105.
PRASETYO  ADHI,  YULI,  DEWI  SULISTIANINGSIH,  and  VIVIE  NOVINDA  SEKAR PUTRI. “ Membangun  Kesejahteraan  Masyarakat  Lokal  Melalui  Perlindungan Indikasi Geografis. ” Jurnal Meta Yuridis 2, no. 1 (2019): 1 – 12. Pratitis,  Sugih  Ayu. “P eranan  Pemerintah  Dalam  Meningkatkan  Produk  Indikasi Geografis Di Indonesia. ” Jurnal Perspektif Hukum 2, no. 2 (2021): 264 – 296. Sahabudin,  Arfah,  Reiza  D.  Dienaputra,  and  Awaludin  Nugraha. “P engembangan Potensi Atraksi Wisata Gastronomi Di Desa Cililin Kabupaten Bandung Barat. ” Jurnal Master Pariwisata (JUMPA) , no. August 2020 (2019): 87.
Sastrawan,  Gede,  Si  Ngurah  Ardhya,  and  Ketut  Sudiatmaka. “Po tensi  Dan Pendaftaran  Indikasi  Geografis  Terhadap  Produk  Garam  Khas  Pemuteran Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016. ” Jurnal  Komunitas Yustisia 5, no. 1 (2022): 101 – 115. Simarmata, Dorvinando Bonanta, and Albertus Sentot Sudarwanto. “T RADISIONAL BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  28  TAHUN  2014  TENTANG HAK CIPTA  Mahasiswa  Fakultas  Hukum  Universitas  Sebelas  Maret  Abstrak  A  .
Pendahuluan Masalah Perdagangan Yang Mencakup Interaksi Dari Tiga Buah Aspek Utama , Kekayaan Intelektual Menjadi Pe ” 9 (2021): 309 – 318. Studi,  Program,  Magister  Kenotariatan,  Fakultas  Hukum,  and  Pemerintah Kabupaten  Gayo. “ Rifqi  Muttaqin  Pendahuluan  Letak  Geografis  Kabupaten Gayo Yang Begitu Potensial Untuk Daerah Pertanian , Oleh Geografis Di Mana Potensi Itu Berada . 2 Berkaitan Dengan Keanekaragaman Sumber Daya Alam ,  Maka  Diperlukan  Suatu  Perlindungan  Hukum  Bagi  Aset  N a” 2,  no.  April (2022): 187 – 207.
Thalib,  Nur  Aisyah,  Budi  Santoso,  and  Sartika  Nanda  Lestari. “ Suatu  Analisis Terhadap  Perlindungan  Hukum  Indikasi  Geografis  Di  Propinsi  Riau. ” Jurnal
Selat 7, no. 2 (2020): 169 – 181. Widiaswari,  Ratna  Ayu. “P erlindungan  Kue  Tradisional  Bali  Dalam  Perspektif Kekayaan Intelektual. ” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 9, no. 3 (2020): 575.
Zahida, Ibnu Maulana, Sri Reski Putri, and Aditya Satrio Wicaksono. “ Perlindungan Hukum  Potensi  Indikasi  Geografis  Guna  Meningkatkan  Ekonomi  Masyarakat (Studi Pada Kabupaten Trenggalek). ” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 10, no. 2 (2021): 309.