## PEMBERDAYAAN USAHA KECIL

## MENENGAH (UKM)/USAHA RUMAH TANGGA (URT) KERAJINAN KULIT DI KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA

## Vertasius Sanjaya Nugraha (esanug@yahoo.co.id)
DTPK Akademi Teknologi Kulit
ABSTRACT. Growth of Informal Sector UKM / URT leather so far has been getting the  attention of  the  government  ,  but  not  enough  attention is  because  it  has  not touched the substance of empowering UKM / URT as part of the global economic system . This is because coordination , focus and formulation of each department tends to rule out a profitable strategy UKM / URT but more nuanced political or business-oriented on the other side . Growth of SME / URT themselves usually stop at the base phase where after working through internships ( replication ) for a bold new step on their own (work Independently ) goes directly compete and survive . This method is very common UKM / URT for this so that UKM / URT less have a comparative advantage , because it is still a single fighter for all matters both for the production , management , marketing , etc. in fact everything is done the traditional (manual , non- corporated ) . Under these conditions, the role of government and business associations are expected to be suporting system is vital for UKM / URT , thus in the era of regional autonomy of local governments should empower UKM / URT as the main pillars of the regional economy . The role of business associations are not limited to the expected orientation solely capital adequacy but also to think of  innovation  ,  improvement  of  production  systems  ,  design  ,  quality  control  , management , marketing systems , as well as having a dual role that regulate the production and marketing systems , including the progressively explore marketing . Until this approach is necessary as a form of cultural and structural dynamics of society from an agrarian society to a modern society that direction must inevitably be faced by society as a whole is not denied even occur in all sectors of development.
Keywords : UKM , activity , competitiveness , part of the global economic system , the role of government and associations .
Jurnal MAKSIPRENEUR, Vol. III, No. 1, Hal 121 -1 41

## I.  PENDAHULUAN
Ketangguhan  sektor  informal  UKM/URT  sebagai  motor  penggerak ekonomi  telah  dibuktikan  pada  saat  Negara  Indonesia  dilanda  krisis ekonomi tahun 1997, namun ketangguhan dalam bersaing di pasar global masih  perlu  dipertanyakan.  Alasan  kuat  keraguan  ini  didasarkan  pada lemahnya strategi yang dimiliki UKM/URT ternyata tidak banyak melakukan ekspansi pasar tetapi hanya sekedar bertahan hidup saja. Memang dari sisi jumlah pelaku UKM/URT cukup tersebar luas, namun perlu disadari bahwa banyak  UKM/URT  ini  berangkat  dari  ‚nol‛  dalam  segala  aspeknya,  baik sumber daya manusia, permodalan dan akses pasarnya. Fenomena UKM/ URT  yang  merupakan  sektor  informal  yang  paling  populer  yang  mudah dilakukan  oleh  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  ketimbang  mereka harus  bekerja  di  sektor  formal  yang  menuntut  persyaratan  yang  ketat, sehingga sektor informal UKM/URT menjadi idola karena memberi banyak kemudahan  untuk  dapat  dikerjakan  sendiri.  Salah  satu  sektor  informal tersebut  adalah  UKM Kerajinan  kulit  dan  diversitasnya  yang  ada  di  Kota Yogyakarta dan di Kabupaten Bantul pada khususnya.
Perkembangan sektor kerajinan ini menempatkan UKM/URT di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai peluang bisnis yang menarik karena mencitrakan entitas budaya, pariwisata dan pendidikan apalagi ditunjang dengan  aset  sejarah,  aset  budaya  yang  sangat  khas  sebagai  daya  tarik pariwisata yang pada akhirnya akan membawa dampak bagi perekonomian masyarakatnya.  Salah  satu  UKM/URT  Kerajinan  kulit  dan  diversitasnya yang berkontribusi terhadap entitas budaya ini cukup mampu mengangkat aksen  budaya  dimana  saat  ini  eksplorasinya  berhenti  dan  menyisakan benda budaya yang terkadang dicari keunikannya. Sementara masyarakat lokal  cenderung  tidak  begitu  tertarik  lagi  mengapresiasi  prosesi  budaya wayang kulit walaupun tradisi budaya tersebut sarat nilai adiluhung yang sebenarnya  mampu  membendung  kebudayaan  asing  bila  dilihat  sebagai kohesi  sosial.  Dengan  demikian  maka  praktis  apresiasi  budaya  menjadi terhenti  karena  ruang  dialektika  yang  ada  sepi  oleh  tradisi  kebudayaan yang  lambat  laun  telah  tergantikan  oleh  budaya  baru  yaitu  budaya kapitalism. Semakin berkurangnya intensitas pertunjukan seni dan budaya tradisional    telah    menyurutkan    perhatian    masyarakat    terhadap    pesan atas  nilai-nilai  budaya  yang  disampaikan  melalui  makna  simbolik  dari tokoh  perwayangan  terutama  wayang  kulit.  Pengaruh  kapitalism  sebagai bagian  dari  tradisi  baru  begitu  mudah  diadopsi  oleh  masyarakat  sampai di pelosok negeri sehingga besar pengaruhnya terhadap eksistensi budaya lokal yang harus rela tergeser, terdistorsi kemajuan informasi dari belahan dunia  yang  lain  sehingga  eksistensinya  menjadi  sangat  tergantung  pada pengagum  kebudayaan  yang  biasanya  justru  berasal  dari  kawasan  lain. Mereka datang ke Yogyakarta untuk mengapresiasi budaya melalui benda kerajinan seperti halnya wayang kulit tetapi masyarakat lokal sendiri belum
tentu mau mengapresiasinya. Disini dibutuhkan solusi untuk mencitrakan kembali  budaya  lokal  sebagai  identitas  budaya  yang  dapat  dibanggakan sebagai produksi pasar seni budaya yang harus bersanding dengan budaya modern untuk dapat saling bersinergi.
Keunggulan  daya  saing  UKM/URT  Yogyakarta  seolah  terpatahkan bilamana  melihat  aspek  sumber  daya  manusia,  aspek  pengelolaan, perangkat  produksi  dan  penguasaan  akses  pasarnya  karena  pengaruh budaya  lokal  disalah  asumsikan  telah  melemahkan  kreatifitas bila  diukur dari  rendahnya  inovasi  dan  mentalitas  pelaku  bisnis  yang  masif.  Hal  ini akan tampak jelas bila kits masuk dalam sistem pengelolaan usaha di sektor kerajinan wayang kulit yang banyak ditekuni oleh masyarakat Bantul yang merupakan klaster skala Usaha kecil menengah (UKM) atau usaha rumah tangga (URT) banyak yang tidak berbadan hukum dan perangkat kerjanya seadanya. Padahal kerajinan semacam ini merupakan salah satu komoditi yang dapat dijadikan andalan pemasaran domestik maupun pemasaran di Luar  negeri.  Namun  secara  umum  sistem  pengelolaan  jenis  kerajinan  ini masih  dilakukan  secara  single  fighter, manual,  tradisionil  yang  tentu  saja memiliki  banyak  sekali  kelemahan,  dari  sisi  design,  kualitas  pengerjaan, pengepakan  dan  cara  pemasarannya  relatif  masih  dilakukan  secara monoton, artinya belum bersentuhan dengan teknologi sehingga kapasitas produksi dan akses pasarnya relatif terbatas.
Kegiatan pemberdayaan UKM/URT kerajinan kulit sebaiknya dilakukan melaIui  reorientasi  peran  pemerintah  untuk  melepas  unsur  kepentingan politisnya tetapi perlu mengutamakan proses kesiapan sebagai bagian dari sistem  perekonomian  global.  Begitu  juga  penguatan  komunitas  ini  perlu dilakukan  dengan  memberdayakan  asosiasi  UKM/URT  sebagai  wadah perekonomian milik bersama. Pemerintah sebaiknya lebih memprioritaskan strategi pengembangan UKM/URT melalui sistem perekonomian global dan bagaimana  merumuskan  strategi  yang  dibutuhkan  dalam  pemberdayaan UKM dan URT disektor kerajinan di Yogyakarta sebagai salah satu daerah tujuan wisata.
Hal  mendasar  mengenai  pertumbuhan  dan  perkembangan  UKM/ URT  di  wilayah  DIY  yang  dari  waktu  ke  waktu  sebenarnya  tingkat pertumbuhan    berjalan    lambat,    walau    pemerintah    melakukan    banyak hal  untuk  memfasilitasi  namun  tidak  banyak  perubahan  yang  berarti. Permasalahan  mendasar  yang  masih  dihadapi  oleh  pelaku  industri  kecil adalah  daya  saing  di  pasar  global  tuntutan  dan  persyaratannya  ketat sehingga hanya dapat dipenuhi bila mengandalkan sistem kerja yang baik terutama  bagaimana  menghadirkan  diversitas  yang  kaya  inovasi  dengan kualitas  yang  lebih  baik.  Begitu  juga  dengan  iklim  persaingan  ditingkat lokal  terkadang  diantara  pelaku  usaha  itu  sendiri  saling  mematikan,  hal ini  berakibat  pada  tidak  ketidakmampuan  UKM/URT  untuk  berkembang secara  bertahap.  Sementara  untuk  meningkat  kejenjang  tahapan  berskala
industri besar terasa masih jauh dari harapan karena sumber daya manusia pelaku  bisnis  ini  butuh  penyesuaian  kultur  budaya  yang  baru  guna mengedepankan  spesialisasi  kerja  secara  komplementer  dan  terorganisir sebagaimana layaknya skala industri yang kompetitif. Disini tentu disadari bahwa memang ada kendala mentalitas budaya masyarakat  yang berlatar belakang agraris tentu harus dilakukan pelan-pelan menyesuaikan kearah pola budaya baru yang serba modern.
Begitu  kompleksnya  permasalahan  pengembangan  UKM/URT Kerajinan Kulit di Wilayah Bantul ini, sehingga diharapkan suatu kegiatan perbaikan kedalam atau internal ship untuk mampu menjawab tantangan tersebut  melalui  reorientasi  peran  pemerintah  terutama  melalui  regulasi kebijakan  serta  koordinasi  yang  lebih  baik  serta  menempatkan  peran assosiasi  usaha  sebagai  suporting  sistem  sekaligus  wadah  perekonomian masyarakat. Diharapkan strategi ini mampu memberdayakan pelaku usaha UKM/URT kerajinan sebagai bagian dari sistem perekonomian global.

## II. METODE PENDEKATAN
Berdasarkan konteks permasalahan tersebut, maka strategi pengembangan  UKM/  URT,  perlu  dilakukan  secara  holistik  mulai  dari regulasi kebijakan untuk penyempurnaan mekanisme cara kerja sebelumnya guna  membangun  kesiapan  masyarakat  yang  merupakan  faktor  penentu kemandirian UKM/URT. Sudah barang tentu pendekatan secara terintegrasi semacam ini dapat dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian  yang  dilaksanakan  secara  berkesinambungan.  Kelemahan UKM/URT selama ini seperti ditegaskan oleh Anas Hidayat (1994) dimana ada  beberapa  definisi  mengenai  usaha  kecil  namun  agaknya  usaha  kecil mempunyai karakteristik yang hampir seragam :
1.  Tidak  adanya  pembagian  tugas  yang  jelas  antara  bidang  administrasi dan  operasi.  Kebanyakan  industri  kecil  dikelola  perseorangan  yang merangkap  sebagai  pemilik,  pengelola  perusahaan  dan  memasarkan dengan memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya.
2.  Rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga  mereka  cenderung  menggantungkan  pembiayaan  usahanya dari  modal  sendiri  atau  sumber-sumber  lain  seperti  keluarga,  kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir.
3.  Sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum memiliki status badan hukum.
4.  Menurut golongan industri tampak bahwa hampir sepertiga bagian dari seluruh industri kecil bergerak pada kelompok usaha industri dan jasa.
Mempertegas  pendapat  tersebut  maka  jumlah  UKM/URT  dalam masyarakat  bila  tidak  mendapatkan  iklim  usaha,  perbaikan  cara  kerja, dan  perluasan  akses  maka  belum  tentu  berpengaruh  secara  signifikan terhadap  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Sedangkan  keinginan besar masyarakat telah ditunjukkan dengan partisipasi yang besar, namun strategi pemberdayaan, perlindungan dan penguatan UKM/URT belumlah memadai.  Kebiasaan  pelaku  UKM/URT  bekerja  atas  dasar  pesanan  perlu dirubah  dengan  ekspansi  secara  progresif  melalui  diversity  produk kerajinan yang bernilai artistik maupun multifungsi untuk membuka akses pemasaran  domestik  dan  internasional,  karena  terindikasi  banyak  UKM/ URT di Yogyakarta yang tidak mampu melakukan eksport langsung tetapi harus  melalui  perantara/broker  yang  bertindak  sebagai  agen  eksport. Praktek bisnis hendaknya dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi dari hulu  sampai hilir secara tersistematisasi. Dalam fase  ini memerlukan suatu  perjuangan  yang  besar  dalam  penyesuaian  budaya  baru  sehingga tercipta  suasana  kerja  yang  memadukan  kultur  budaya  lokal  dan  kultur budaya  baru  yang  perlu  dilakukan  secara  gradual  dari  pola  pengelolaan usaha perseorangan ke arah aliansi usaha gabungan atau corporate sebagai wadah  perekonomian  yang  tangguh.  Dalam  melakukan  identifikasi  serta mengkaji kemampuan SDM UKM/URT kerajinan wayang kulit dan peran asosiasi terhadap daya saing pemasarannya di Kabupaten Bantul Yogyakarta hal ini memakai pendekatan personal dan organisasional terhadap pelaku usaha kerajinan wayang kulit. Perbedaan lokasi dan sebaran pelaku usaha jenis  ini  terkonsentrasi  di  beberapa  titik  di  wilayah  bantul  terbagi  dalam dua wilayah yaitu di Wilayah Kecamatan Imogiri dan Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.
Bagan  hubungan  seluruh  aspek  yang  dihadapi  UKM/URT  kerajinan dalam  hal  ini  sangat  terkait  dengan  peran  pemerintah  dalam  hal  regulasi kebijakan yang belum memberi iklim usaha yang baik, peran asosiasi usaha yang  masif,  serta  perbaikan  kualitas  sumber  daya  manusia  pelaku  usaha atau UKM/URT. Tampak nyata bahwa ketiga peran tersebut belum kelihatan menonjol   sehingga   permasalahan   yang   mengemuka   lebih   berkaitan dengan lemahnya peran UKM/URT yang meliputi proses produksi, desain, instrumen  produksi,  kontrol  kualitas,  sistem  pemasaran  dan  transaksi semuanya  dapat  diketahui  secara  pasti.  Penulis  berusaha  menjelaskan realitas peranan yang sudah dilakukan berbagai pihak terhadap UKM/URT tersebut melalui bagan sebagai berikut :

## Bagan 1.
Interelasi UKM/URT, Pemerintah dan Assosiasi Usaha
Sedangkan  pemetaan  permasalahan  yang  dihadapi  UKM/URT  yang berada  di  tiga  lokasi  yang  berbeda  ini,  pada  prinsipnya  tidak  menjadi masalah karena keduanya memiliki permasalahan yang tidak jauh berbeda. Antara  desa  kerajinan  Wukirsari,  Kecamatan  Imogiri  memiliki  kemiripan dengan desa kerajinan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan masih merupakan satu wilayah di Kabupaten Bantul dan desa kerajinan Manding, Sabdodadi. Ketiga  wilayah  ini  dianggap  mewakili  sentra  produksi  kerajinan  kulit yang  diawetkan  untuk  digarap  secara  artistik  sebagai  ikon  kebudayaan. permasalahan  yang  menjadi  kendala  dalam  menjalankan  bisnis  ini  secara umum  sebenarnya  lebih  didominasi  oleh  faktor  mentalitas  yang  tidak berani  mengambil  sikap  tegas  dalam  sistem  perencanaan  bisnis,  pola kebiasaan  yang  menganut  pada  naluri  bisnis  yang  cepat  puas  dan  cukup apa adanya. Dengan demikian dalam menjalankan bisnis ini seolah tanpa target  sehingga  sulit  untuk  melakukan  ekspansi  dan  menetrasi  pasar sehingga menyebabkan stagnasi dalam pencapaian usaha.
Dalam  prakteknya  UKM/URT  kerajinan  kulit  sejauh  ini  lebih  banyak mengandalkan  naluri  bisnis  daripada  sistem  perencanaan  yang  matang. Selain faktor budaya di sisi lain ada faktor sumber daya manusianya juga kurang  mendukung  pola  warisan  bisnis  keluarga  atau  family  company sebagai  celah  bisnis  yang  menjanjikan,  karena  di  desa  tersebut  justru pendidikan  anak-anak  mereka  di  luar  jurusan  yang  telah  digeluti  oleh keluarganya. Begitu juga dengan sisi keterlibatan perguruan tinggi terhadap inovasi  dan  pengembangan  usaha  UKM/URT  memiliki  hubungan  yang rendah  juga  masih  perlu  dibutuhkan  untuk  memandu  agar  UKM/URT ini  mampu  menempatkan  diri  secara  optimal.  Walaupun  aspek  mental, pendidikan   dan   peran   perguruan   tinggi   tersebut   memiliki   hubungan
yang rendah terhadap keberhasilan usaha mereka namun peran ini sangat dibutuhkan.  Dalam  memetakan  kebutuhan  dasar  yang  dibutuhkan  oleh UKM/URT  guna  membangun  strategi  internalship  UKM/URT  dalam  hal ini maka dapat dipaparkan melalui bagan sebagai berikut :
Bagan 2.
Pemetaan Kebutuhan Dasar UKM/URT
Dengan  memperhatikan  konteks  permasalahan  yang  dihadapi  oleh UKM/URT  maka  diharapkan  sistem  pengelolaan  UKM/URT  yang  dapat berjalan   secara   optimal   terutama   dapat   meningkatkan   produktifitas dalam  segala  aspeknya,  baik  produktifitas  dalam  inovasi,  produksi  yang menyerap  tenaga  kerja,  pengelolaan  dan  perluasan  akses  pemasaran  ini maka  akan  menjadi  lebih  efisien.  Memperhatikan  potensi  sumberdaya dan  posisi  strategis  Indonesia  dalam  hubungan  perdagangan  nasional dan  internasional,  semestinya  efisiensi  mestinya  jauh  lebih  penting.  Di sini  dituntut  perlunya  perbaikan  iklim  usaha  atau  internalship  dalam pengembangan  dunia  usaha  di  Indonesia.  Dengan  demikian  maka  akan menambah  kemampuan  daya  saing,  proses  produksi,  desain,  kontrol kualitas,  transparansi,  inovasi  dan  perluasan  akses  informasi  pemasaran yang  menunjang  dan  mampu  mengikuti  trend  global.  Dengan  demikian maka dibutuhkan pendekatan lebih dari sekedar fasilitasi menjadi mediasi dalam  peningkatan  performs  UKM/URT  yang  efisien  melalui  regulasi kebijakan baik dalam kerangka internalship dalam berbagai hal yang terkait dengan strategi pengembangan UKM/URT.
UKM/URT  sebagai  kelompok  usaha  dengan  jumlah  terbesar  dalam struktur dunia usaha yang ada di Indonesia, idealnya dapat berperan dominan dalam  berbagai  aspek  perekonomian.  Namun  kenyataan  menunjukkan bahwa  UKM/URT  dibangun  oleh  para  pengusaha  kecil  ini  memiliki  aset
terbatas, kemampuan bisnis terbatas dan jaringan usaha yang tidak begitu memadai.  UMKM  lebih  sering  menjadi  kelompok  yang  termarjinalkan terlebih lagi bila kebijakan pembangunan diarahkan pada upaya mengejar angka pertumbuhan, yang mengarah pada kegiatan-kegiatan padat modal. Salah  satu  persiapan  yang  perlu  mendapat  perhatian  adalah  perbaikan produktifitas  UMKM  dengan  penerapan  teknologi  khususnya  teknologi tepat  guna  yang  tetap  dapat  mempertahankan  kriteria  UMKM  sebagai kelompok usaha yang bersifat padat karya. Faktor lainnya yang juga perlu dikembangkan  dalam  rangka  menghadapi  persaingan  pasar  yang  akan semakin  ketat  adalah  pembentukan  jaringan  usaha  yang  harus  dibangun melalui usaha penguasaan informasi dan komunikasi usaha. Kemampuan internalship  UKM/URT  dapat  dilakukan  bila  kelompok  ini  memiliki kekuatan  sumberdaya  manusia,  akses  permodalan  dan  penguasaan  akses informasi. Sedangkan dari aspek eksternal lingkungan ekonomi dan politik sebenarnya tidak akan menjadi alasan karena sektor ini sebenarnya mampu memainkan peran sebagai penggerak utama ekonomi.
Internalship  dapat  dilakukan  dengan  pengenalan  konsepsi  ke  arah pengembangan  penguasaan  informasi  dan  pengembangan  teknologi produksi  juga  tidak  luput  dari  perhatian  permerintah.  Kegiatan  untuk membantu  mengembangkan  informasi  dan  jaringan  usaha  pemerintah harus memperkenalkan konsep sentra dan kluster bisnis sedangkan untuk pengembangan  teknologi  produksi  pemerintah  telah  mensosialisasikan berbagai teknologi tepat guna. Memang apa-apa yang telah diprogramkan oleh  pemerintah  tersebut  hanya  bersifat  stimulan  dan  diharapkan  UKM/ URT    dapat    mengembangkannya    sendiri,    sesuai    dengan    potensi    dan kondisi  daerah  masing-masing.  Sebagai  kegiatan  stimulan,  program- program  pemerintah  idealnya  dilakukan  dalam  perspektif  yang  luas  dan terpadu. Kebijakan pemberdayaan UKM/URT harus dalam cakupan lebih luas  daripada  sekedar  membuat  daftar  program-program  dukungan finansial  dan  teknis  yang  berdiri  sendiri  tanpa  adanya  kaitan  antara  satu dengan  yang  lain.  Pemberdayaan  kearah  efektifitas,  regulasi  kebijakan pemberdayaan  UKM/URT  memang  diperlukan  melalui  konsepsi  jelas yang  dibangun  berdasarkan  suatu  kajian  yang  komprehensif,  terutama menyangkut  reorentasi  peran  pemerintah  dalam  banyak  aspek.  Kapasitas pemerintah  dalam  hal  ini  adalah  perlu  menekankan  pembangunan  iklim usaha yang baik. Demikian juga butuh penekanan pemahaman pra kondisi dasar  manajemen  yang  sehat,  peraturan  perundangan  investasi  dalam layanan sosial yang mendasar, infrastuktur, permodalan dan sumber daya manusianya.  Maka  langkah-¬langkah  khusus  untuk  mempromosikan usaha di Indonesia hanya akan merupakan hal yang semu saja.
Sedangkan  aspek regulasi  kebijakan  perlu  diarahkan  untuk  perluasan akses UKM/URT dalam hal kemudahan akses permodalan, biaya transaksi dan administrasi, serta keamanan bisnisnya. Disamping itu perlu  adanya
peningkatan perhatian pada standarisasi dan sertifikasi sebagai pendorong keterbukaan pasar dan keamanan konsumen, sekaligus stimulasi persaingan dan  pengurangan  biaya  transaksi  dan  resiko  usaha.  Regulasi  kebijakan semestinya  komprehensif  untuk  dapat  dikoordinasikan  dengan  baik termasuk  didalamnya  adalah  mengatur  peran  lembaga  keuangan  dimana Bank Indonesia perlu menerapkan standar supervise terhadap lembaga dan jasa  keuangan  karena  selama  ini  program  insentif  pemberdayaan  UKM/ URT tidak hanya dilakukan oleh satu departemen.
Pengalaman  umum  di  Indonesia  maupun  di  negara-negara  lain menunjukan bahwa dukungan pelayanan langsung kepada usaha mikro oleh pemerintah adalah kurang baik, Indonesia telah memperkenalkan beberapa skema  layanan  usaha  mikro,  termasuk  kredit  subsidi,  pendampingan teknis  dan  kewajiban  melakukan  kemitraan  antara  perusahaan  besar  dan perusahaan  kecil.  Namun  demikian,  skema  layanan  tersebut  termasuk kurang  berhasil  karena  internalship  untuk  merekonstruksi  kultur,  sistem kerja,  peningkatan  sumber  daya  manusia  dan  akses  informasi  tidak dilakukan secara optimal.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kenyataan  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  sebenarnya  UKM/URT kulit di wilayah Kabupaten Bantul masih berada pada cluster rendah baik dari skala jumpah produksi, teknologi, sumber daya manusia, permodalan, penguasaan  akses  informasi  pasar.  Eksplorasi  permasalahan  UKM/URT Industri  kulit  Dusun  Manding,  Desa  Sabdodadi,  Kecamatan  Bantul  ini secara umum warga mengemukakan bahwa pekerjaan di sektor ini banyak mengalami  masalah  ditingkat  internal  pengusaha  sendiri.  Mereka  berada dalam  posisi  tidak  mengetahui  bagaimana  pasang  surutnya  trend  pasar global bahkan untuk trend pasar lokal mereka hanya berpatokan pada hari libur  panjang  biasanya  banyak  wisatawan  yang  datang  ke  tempat  usaha mereka.
Demikian halnya dengan akses pasar mereka selama ini justru datang dari pedagang perantara di Bali yang tidak menutup kemungkinan barang tersebut kemudian dieksport ke luar negeri. Pengusaha di sini cukup berfikir sederhana  bagaimana  mereka  dapat  bertahan  dan  menjaga  kelangsungan usaha  mereka.  Walaupun  sektor  usaha  ini  merupakan  warisan  generasi sebelumnya  tetapi  mereka  sendiri  selama  ini  bertahan  dengan  mengganti perlengkapan usahanya yang rusak agar produksi usahanya dapat lancar, tetapi mereka tidak berupaya untuk mengganti peralatan produksi mereka dengan  teknologi  yang  baru.  Memang  secara  ekonomis  usaha  rakyat  di wilayah  ini  cukup  besar  kontribusinya  dalam  penyerapan  tenaga  kerja. Menurut  Sarjimin,  sejarah  perjalanan  kerajinan  kulit  didesa  manding dipelopori  tiga  pemuda  pada  tahun  1947  yaitu  Prapto  Sudarmo,  Ratno
Suharjo  dan  Wardi  Utomo.  Mereka  semula  bekerja  di  perusahaan  kulit di  Kota  Yogyakarta  yang  memproduksi  pakaian,  pelana  kuda.  Kemudian mereka  berani  mendirikan  usaha  sendiri  untuk  produksi  tas,  jaket  dan sebagainya. Saat ini, di Manding ada 75 pengrajin kulit mereka melakukan diversifikasi  usaha  yang  memadukan  bahan  baku  lain  seperti  serat  alam pandan, mendong, enceng gondok, age) dan lidi. Aneka Kerajinan Berbahan dasar kulit yang bisa didapatkan dari Manding antara lain tas kulit, kipas, souvenir  pernikahan,  dompet,  kap  lampu,  sepatu,  gantungan  kunci  dan lain sebagainya.
Memang  diakui  bahwa  usaha  diwilayah  ini  mengalami  pasang  surut namun  disaat  permintaan  meningkat  maka  kegiatan  ekonomi  produktif ini juga menggeliat, mereka berusaha mengembangkan promosi usahanya dalam bentuk penataan ruang penyajian atau showroom yang dimiliki oleh hampir semua pengrajin. Disisi lain perkembangan usaha ini bahkan tidak terbatas diwilayah mereka saja, tetapi juga ditempat lokasi pasar lain yang disediakan oleh pemerintah terutama di Pasar Seni Gabusan maupun pihak swasta di Gerai Mall diwilayah Jogjakarta, Jakarta, Bali dst.
Pertumbuhan  UKM/URT  sentra  kerajinan  kulit  yang  terus  bertumbuh semakin  dikenal  luas  sebagai  kawasan  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini ditandai  oleh  geliat  ekonomi  diluar  sektor  industri  kulit  yang  dapat dimanfaatkan  oleh  masyarakat  setempat.  Begitu  besarnya  perhatian pemerintah  melalui  berbagai  program  insentif  bagi  UKM/URT  maupun pihak  swasta  yang  telah  ikut  mengembangkan  investasinya  diwilayah ini,  namun  fluktuasi  usaha  tersebut  lambat  laun  mengalami  penurunan permintaan  juga.  Setelah  ditelusuri  bahwa  memang  mereka  memiliki banyak  kelemahan  dalam  menjalankan  sektor  usaha  ini.  Mulai  dari ketidaktahuan  dalam  mengikuti  informasi  perubahan  trend  pasar  global, cara  menjaga  kualitas,  sistem  produksi  atau  cara  kerja,  lemahnya  inovasi atau  desain,  lemahnya  sistem  pengelolaan  usaha,  lemahnya  assosiasi usaha,  lemahnya  kemitraan,  lemahnya  proteksi  usaha,  lemahnya  sistem permodalan,  lemahnya  pengembangan  jaringan  investasi  dan  jaringan pemasaran. Sejauh  ini peranan assosiasi masih belum dianggap  memadai karena  peranan  assosiasi  lebih  sebagai  wadah  pengrajin  tetapi  peranan assosiasi  untuk  melindungi,  mengontrol  dan  mengembangkan  belum begitu  dapat  diandalkan  atau  lebih  tepatnya  baru  sebatas  memenuhi ketentuan persyaratan administratif untuk menjawab suatu kebutuhan yang dirasakan anggota. Begitu kompleksnya kelemahan tersebut namun secara umum  lebih  mengarah  pada  lemahnya  internalship  kelemahan  sumber daya manusia, penguasaan akses, inovasi dan pola budaya masyarakatnya.
Pertumbuhan UKM/URT di Kawasan Dusun Gendeng, Desa Bangunjiwo, Kasihan,  Bantul  juga  mengalami  pasang  surut.  Sentra  kerajinan  kulit  di wilayah ini belum semaju di wilayah Manding, hal ini disebabkan karena belum munculnya diversifikasi usaha karena masih memegang teguh tradisi
‚pakem‛ karya seni yang masih dianggap berbeda dengan kerajinan biasa, disisi  lain  mereka  juga  tidak  mengetahui  dinamika  trend  pasar  sehingga mereka  tidak  dapat  memainkan  peranan  dalam  sistem  pasar.  Pengrajin yang  bergerak  dibidang  kerajinan  wayang  kulit  ukir  ini  sampai  sekarang hanya dapat bertahan saja. Sementara bila dilihat dari sumber daya manusia yang  mumpuni  di  wilayah  ini  cukup  banyak  tenaga-tenaga  terampil  dan terasah dalam pembuatan wayang kulit yang sebenarnya sangat mungkin mengembangkan diversifikasi usaha. Ada sekitar 50 perajin yang aktif dalam bidang  tatah  sungging  kulit  yang  terkumpul  hampir  di  sepuluh  sanggar sebelumnya  pada  tahun  1990-an,  ada  110  perajin  yang  aktif  membuat wayang  dan  puluhan  anak  muda  yang  belajar  menatah.  Perlu  diketahui, tahapan-tahapan pemuatan sebuah Wayang Kulit meliputi penyiapan kulit yang akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan  wayang : membuat corekan,  yakni  semacam  sketsa  bentuk  gambar  tokoh  wayang  yang  akan dibuat;  menatah  wayang;  menyungging  wayang;  dan  yang  terakhir memasang  cempurit.  Peralatan  standart  pembuatan  wayang  terdiri  dari Pandukan yaitu berupa landasan tatah yang terbuat dari kayu sambi, kayu trenggulun, atau kayu sawo yang berdiameter sekitar 35 sampai 40 cm itu dipotong melintang. Peralatan Tindih yaitu berupa logam seberat sekitar 2,5 kilogram yang terbuat dari kuningan. Tindih gunanya untuk menekan atau memberati  kulit  yang  sedang  ditatah.  sehingga  kulit  itu  tidak  menggeser kesana kemari bila sedang dikerjakan. Peralatan Tatah yaitu paling sedikit harus  tersedia  10  macam  yang  pada  dasarnya  terbagi  atas  dua  golongan besar, yakni tatah lantas atau tatah lugas yang mata tatahnya berupa garis lurus,  dan  tatah  kuku  yang  mata  tatahnya  berupa  lengkungan.  Peralatan Ganden yaitu berupa palu besar terbuat dari kayu asem atau sawo Selain peralatan pokok di atas, ada beberapa peralatan tambahan berupa jangka, paku  corekan,  pensil  jenis  2  H,  mistar  atau  penggaris,  penghapus,  batu asahan, dll. Sedangkan bahan kulit  wayang kulit terbuat dari kulit hewan biasanya Sapi, Lembu, Kambing dan sebagainya.
Sedangkan  jenis  tatahan  dalam  seni  kriya  wayang  kulit  purwa, setidaknya  ada  16  macam  jenis  tatahan.  Masing-masing  jenis  tatahan  itu diperuntukkan  bagi  pembuatan  ornamen  tertentu,  pada  bagian  tubuh wayang tertentu pula misalnya untuk membentuk jenis-jenis tatahan pada seni  kriya  wayang  kulit  purwa  gagrak  Surakarta  maupun  yogyakarta. Motif yang dipakai terdiri dari motif ‚tratasan‛ fungsinya untuk membuat pola semacam garis, baik garis lurus maupun yang melengkung lebar dan menyudut. Tatahan tratasan hampir selalu diselang-seling dengan tatahan bubukan,  dengan  maksud  agar  kulit  di  bagian  yang  ditatah  itu  tidak mudah patah atau robek. Motif tatah Bubukan berupa lubang-lubang kecil berderet, yang digunakan untuk membuat kesan gambaran garis. Biasanya tatahan  bubukan  diseling  dengan  tatahan  tratasan.  Tatahan  berseling antara  tratasan  dengan  bubukan  ini  juga  disebut  tatahan  lajuran  atau tatahan lajur saja. Motif tatah ‚untu walang‛, berupa garis-garis terputus
dimana  motif  tatahan  ini  lebih  lembut  daripada  hasil  tatahan  tratasan. Alat  yang  digunakan  untuk  membuat  tatahan  untu  walang  adalah  tatah trentenan.  Di  daerah  Yogyakarta  dan  sekitarnya,  tatahan  untu  walang disebut  tatahan  semut  ulur.  Motif  tatah  ‚Bubuk  Iring‛  berupa  lubang- lubang  yang  membentuk  deretan  seperti  huruf  U.  Biasanya  tatahan  ini digunakan untuk mengerjakan bagian wayang yang disebut ulur-ulur dan uncal  kencana.  Tatahan  ini  juga  sering  disebut  bubuk  ring  atau  bubukan firing.  Motif  tatahan  ‚Kawatan‛  atau  biasa  disebut  tatahan  gubahan biasanya  digunakan  untuk  ‘mengisi’  sumping,  bagian  praba,  dan  gruda mungkur.  Motif  tatahan  ‚Mas-masan‛  bentuknya  berupa  deretan  selang- seling antara titik dan koma, yang biasanya digunakan untuk mengerjakan bagian  uncal  kencana,  sumping,  gruda  mungkur,  kalung  dan  jamang. Motif tatahan ‚Sumbulan‛ yang biasanya dikombinasikan dengan tatahan mas-masan,  digunakan  untuk  mengerjakan  bagian  kalung,  jamang,  dlsb. Motif  tatahan  ‚Intan-intan‛  biasanya  digunakan  untuk  ‘mengisi’  bagian sumping,  berselang¬seling  dengan  tatahan  kawatan.  Bentuk  tatahan  ini, yang  juga  disebut  tatahan  intan¬-intanan,  seperti  bunga  mekar,  tetapi cuma separuh. Semua tatahan peraga Wayang Kulit Purwa dianggap baik dan berhasil bilamana memenuhi syarat tertentu. Persyaratan itu disingkat dengan  akronim  Mawi  Serekuh,  yakni  Mapan,  Wijang,  Semu,  Resik,  dan Kukuh.  Selain  syarat  itu,  ada  lagi  yang  memberi  syarat  hampir  serupa, yakni: Padang, Wijang, Ghukel, Resik, Semu, dan Wulet.
Proses pembuatan wayang ini sangat sederhana mereka selalu menjaga sifat  keaslian  dan  cara  tradisional  dalam  pemrosesan,  pembuatan  pola, penatahan  dan  sungging  atau  pewarnaan.  Wayang  kulit  buatan  Gendeng dikenal  sebagai  wayang  kulit  dengan  kualitas  yang  bagus  dan  menjadi koleksi  banyak  kalangan,  museum  seni,  toko  seni,  dhalang,  dan  kolektor dalam  maupun  luar  negeri.  Walaupun  pemasarannya  cukup  luas  namun sebenarnya  UKM/URT  diwilayah  ini  masih  memiliki  kendala  dalam  hal pemasaran  yang  sangat  tergantung  pada  permintaan  lokal  dalam  arti mereka  untuk  melakukan  eksport  harus  melalui  perantara  dan  display pemasarannya  juga  masih  sangat  terbatas  dan  sederhana  karena  disatu sisi merupakan benda seni sehingga tidak bisa dijual bebas seperti halnya barang  kebutuhan  pokok,  namun  disisi  lain  mereka  sendiri  tidak  pernah mengetahui  bagaimana  strategi  pengembangan  informasi  dalam  skala global terhadap usaha mereka tersebut.
Sanggar  Sagio  di  Dusun  Gendeng  rata-rata  hanya  memproduksi  30 wayang   setiap  bulan.  Sebagian   wayang   dibuat    berdasarkan  pesanan dalam negeri, sebagian lain dijual eceran dengan harga Rp 80.000 sampai Rp 750.000. Produktivitas itu jauh menurun daripada tahun 1980-an yang bisa  membuat  hingga  ratusan  wayang.  Bahkan,  tahun  1995,  Sagio  pernah pameran keliling negara-negara Eropa dan Asia.
Pengalaman Sahono (48) dalam hal pengerjaan sebenarnya sudah cukup memadai dalam menggores-goreskan jeruji besi lancip di atas kulit kerbau yang  kering.  Dengan  cekatan  membuat  garis-garis  skets  wayang  sudah begitu dihafalnya bahkan untuk berbagai jenis tokoh wayang karakternya sudah dikuasainya. Barno (44) sibuk menatah kulit dengan motif gunungan yang  rumit  semuanya  dapat  dikerjakan  dengan  sempurna  dengan  proses pengerjaan menatah motif gunungan itu diselesaikan dengan waktu yang relatif agak lama dibandingkan tokoh wayang yang lain. Sedangkan perajin lain  bekerja  mewarnai  kulit  yang  telah  tertatah,  yang  lain  mengerjakan menggapit  wayang  dengan  tanduk  kerbau  yang  sudah  diraut.  Sagio  (55) adalah  sang  pelopor  di  Dusun  Gendeng,  Desa  Bangunjiwo,  Kecamatan Kasihan, Bantul. Pada saat ini komunitas pengrajin ini berjumlah 50 perajin wayang kulit yang tersisa di Desa Bangunjiwo.
Situasi serupa juga dialami para perajin wayang kulit di Dusun Pucung, Wukirsari,  Kecamatan  Imogiri,  Bantul.  Kerajinan  wayang  yang  menjadi tradisi  turun-temurun  di  dusun  itu  semakin  surut  produksinya.  Jumlah pengrajin  sebelumnya  sekitar  250  pengrajin  tetapi  kini  tinggal  sekitar  50 perajin dalam kondisi yang kembang kempis karena sepi pesanan. Kondisi tersebut  berubah  setelah  2002  wisatawan  asing  enggan  berkunjung  lagi ke  lokasi  UKM/URT  mereka  padahal  wisatawan  asing  tersebut  mampu menyerap 75% dari jumlah produksi mereka, sehingga kini tinggak kisaran 25 persen saja yang banyak dipesan pasar lokal. Kondisi ini diperparah oleh berpalingnya generasi muda di dusun mereka untuk mewarisi usaha yang turun temurun ini. Mereka lebih memilih bekerja disektor manufaktur yang dianggap lebih menjanjikan kesejahteraan. Dengan demikian maka keahlian menatah wayang kulit yang turun-temurun itu akan pupus karena generasi baru yang meningalkan warisan usaha orang tuanya. Mereka menganggap kerajinan  terlalu  rumit,  butuh  ketelatenan,  dan  proses  belajarnya  makan waktu bertahun-tahun dan secara ekonomis sudah tidak menjanjikan lagi.
Berangkat  dari  berbagai  keterbatasan  UKM/URT  terutama  lemahnya karakter    SDM    maka    apa    yang    dapat    diharapkan,    tentu    saja    harus dilakukan perubahan melalui kegiatan yang holistik terutama pembenahan mekanisme  kerja  dan  karakter  SDM  pelaku  bisnis  ini  agar  siap  menjadi bagian    dari    sistem    perekonomian    global    tanpa    meninggalkan    peran stake  holdernya  yaitu  peran  pemerintah  dan  peran  asosiasi  sebagai  pilar ekonomi  yang  tangguh.  Permasalahan  pengelolaan  pengembangan UKM/URT  memang  merupakan  problem  klasik  yang  seakan  tidak  ada habisnya,  sehingga  diharapkan  melalui  penataan  sumber  daya  manusia dan  penempatan  UKM/URT  sebagai  bagian  dari  sistem  perekonomian global maka iklim usaha ini dapat bertahan dan berkembang dengan baik. Di  sini  membutuhkan  keterpaduan  berbagai  pihak  baik  pelaku  usaha sendiri,  assosiasi,  pemerintah,  perbankan,  dst  dapat  melakukan  ekspansi pemasaran ditingkat global. Di sisi lain pelaku usaha atau UKM/URT juga
perlu  mengembangkan  sistem  perencanaan  produksi  melalui  desain  dan inovasi, kontrol kualitas, pengelolaan usata secara terstruktur, penggunaan teknologi, pengelolaan keuangan sampai pembelanjaan dapat diselesaikan sendiri  sebagai  media  pembelajaran  masyarakat  dalam  kapasitasnya sebagai  pelaku  usaha  untuk  belajar  dari  pengalaman  keberhasilan  sektor usaha yang lain. Dengan demikian keberhasilan sektor ini diharapkan akan mampu memberikan pelayanan yang lebih kontributif dalam pembangunan ekonomi  dan  pariwisata  di  Indonesia  umumnya  dan  kota  Yogyakarta khususnya.  Kebutuhan  akan  pengembangan  karakter  semacam  ini  cukup dominan  dan  banyak  diharapkan  oleh  pelaku  bisnis  UKM/URT  kerajinan wayang  kulit  untuk  mengatasi  berbagai  keterbatasan  baik  budaya,  cara kerja, kebutuhan inovasi dan kemitraan dalam pengembangan bisnis yang tidak  lagi  hanya  bertumpu  pada  peran  manusia  tetapi  sudah  seharusnya bertumpu pada sistem kerja yang lebih teratur. Kondisi ini sedikit berbeda dengan  paradigma  peranan  pemerintah  yang  selama  ini  lebih  menonjol dalam  bentuk  subsidi  maupun  dalam  bentuk  fasilitasi  bantuan  kredit yang  penyerapan  sesungguhnya  belum  tentu  menyentuh  UKM/URT. Strategi  pembinaan  industri  kecil  sejak  lama  dilakukan  pemerintah  yang dilaksanakan  dalam  kerangka  industri  kerajinan  (INKRA)  maupun  yang mengalami dinamika tersendiri.
Sejarah  pengembangan  industri  kecil  dan  UKM  memang  mengalami kerancuan  sejak  lahirnya  UU  9/1995 tentang Usaha  Kecil  Menengah  yang cakupannya  menyeluruh  (pertanian,  industri  dan  jasa)  tetapi  instrument dan  pembagianya  membingungkan  (Noer  Soetrisno,  ISEI,  1996).  Pasca reformasi  telah  dilakukan  berbagai  program  insentif  bagu  UKM/URT namun  tidak  juga  membuahkan  suatu  formulasi  keberhasilan  karena antar  dinas  koordinasinya  kurang  bagus.  Kemudian  setelah  era  otonomi daerah dibawah pemerintahan kabinet bersatu saat ini, pembinaan UKM/ URT sudah mengarah pada pemberdayaan softskill dan hardskill, namun ternyata  suporting  sistem  yang  diberikan  belum  mampu  menjawab kebutuhan  bagaimana  merubah  karakter  SDM  UKM/URT  sebagai  pelaku bisnis  yang  tangguh  sehingga  diperlukan  strategi  pendekatan  budaya seperti  yang  tereksplorasi  permasalahan  UKM/URT  kerajinan  ini.  Budaya yang    dimaksudkan    disini    lebih    menunjuk    pada    internalship    budaya kerja  yang  mampu  diimplementasikan  dalam  sistem  kerja  UKM/URT.  Di sisi  lain  walaupun  produksi  dari  UKM/URT  kerajinan  selama  ini  lebih banyak diminati oleh pasar domestik maupun pasar internasional. Namun disisi  lain  sebaiknya  disertai  dengan  pendekatan  budaya  dalam  bentuk internalisasi  nilai-nilai  tradisional  ke  dalam  sistem  perekonomian  global atau  sebaliknya.  Dengan  demikian  maka  pencitraan  memegang  peranan penting  juga  sebagai  salah  satu  strategi  kebudayaan  sebagai  bentuk inkulturasi budaya juga perlu dilakukan sebagai bentuk intervensi budaya keluar supaya menjadi trend budaya dibelahan lain juga perlu dilakukan. Pertukaran  budaya  dalam  era  globalisasi  ini  tidak  mustahil  dilakukan
pertukaran  budaya  karena  secara  empiris  masyarakat  kita  juga  dengan mudah  melakukan  adopsi  budaya  baru  yang  seolah  hampir  tanpa  batas lagi.
Kegiatan pemberdayaan UKM/URT harus diarahkan untuk meningkatkan  cluster  pengusaha  kecil  menjadi  pengusaha  menengah.
Namun  disadari  pula  bahwa  pengembangan  usaha  kecil  menghadapi banyak  kendala  seperti  tingkat  kemampuan,  ketrampilan,  keahlian, manajemen  sumber  daya  manusia,  kewirausahaan,  pemasaran  dan keuangan.  Menurut  Simatupang  dkk  (1994)  Lemahnya  kemampuan manajerial  dan  sumberdaya  manusia  ini  mengakibatkan  pengusaha  kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik. Secara spesifik, masalah dasar yang dihadapi pengusaha kecil adalah:
1.  Lemah dalam penguasaan akses pasar
2.  Lemah dalam struktur akses permodalan
3.  Lemah dalam tata organisasi dan manajemen sumber daya manusia
4.  Lemah dalam akses jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil
5.  lklim usaha yang kurang baik karena persaingan yang saling mematikan
6.  Pembinaan yang dilakukan kurang terpadu
Harus diakui bahwa cukup banyak upaya pembinaan dan pemberdayaan usaha  kecil  yang  dilakukan  oleh  berbagai  stake  holder  yang  concern dalam  pengembangan  usaha  kecil.  Namun  upaya  pembinaan  usaha  kecil sering  tumpang  tindih  dan  dilakukan  sendiri-sendiri.  Perbedaan  persepsi mengenai usaha kecil ini justru pada gilirannya menyebabkan pembinaan usaha kecil masih terkotak-kotak, di mana masing-masing instansi pembina maupun  perbankan  memiliki  kepentingan  yang  berbeda  sehingga  pada gilirannya  mengakibatkan  arah  pembinaan  tidak  efektif  dan  indikator keberhasilan yang tidak seragam, karena masing-masing instansi pembina berupaya mengejar target sesuai kriteria yang mereka tetapkan sendiri. Hal ini bagi pengusaha kecil sering mengeluh karena satu program tidak selesai sudah  disusul  program  yang  lain  yang  semuanya  tidak  bisa  menjawab permasalahan mereka secara langsung.
Kontribusi  UKM/URT  kerajinan  di  propinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta   cukup   potensial   untuk   dikembangkan   karena   memiliki dampak  sosial  ekonomi  masyarakat  yang  dikategorikan  menjadi  delapan kelompok besar (Cohen, 1984), yaitu dampak terhadap penerimaan devisa, dampat  terhadap  pendapatan  masyarakat,  dampak  terhadap  kesempatan kerja, dampak terhadap harga-harga, dampak terhadap distribusi manfaat/ keuntungan, dampak terhadap kepemilikan dan control, dampak terhadap pembangunan  pada  umumnya,  dan  dampak  terhadap  pendapatan pemerintah. Pengembangan UKM kerajinan memang mampu memberikan dampak positif, bahwa peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan penerimaan  devisa,  peningkatan  kesempatan  kerja  dan  peluang  usaha,
peningkatan  pendapatan  pemerintah  dari  pajak  dan  keuntungan  badan usaha  milik  pemerintah,  dan  sebagainya.  Pariwisata  diharapkan  mampu menghasilkan  angka  pengganda  (multiplier  effect)  yang  tinggi,  melebihi angka pengganda pada berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Meskipun sulit melakukan penghitungan secara pasti terhadap angka pengganda ini, dari beberapa daerah/negara telah dilaporkan besarnya angka pengganda yang bervarisasi. Namun juga hat ini tidak akan berarti juga manakala tidak ada upaya untuk mengembangkan daya saing yang lebih baik karena penetrasi pasar import jauh lebih kuat.
Era  otonomi  daerah  semestinya  kegiatan  pemberdayaan  UKM/URT kerajinan  seharusnya  ada  koordinasi  antar  pemerintah  daerah  sehingga ada keterpaduan antara wilayah sebagai pemasok dan produksi kerajinan dan  wilayah  sebagai  pusat  pemasaran.  Namun  dalam  kenyataan  bentuk pendekatan ini tidak begitu terkoordinasikan dengan baik, karena muncul gejala  terjadi  tarik  menarik  untuk  membuat  wilayah  pusat  pemasaran antara  Pemerintah  Kabupaten  Bantul,  Kabupaten  Sleman  dan  Kotamadia Yogyakarta.  Bagaimana  mungkin  sentra-sentra  kerajinan  bersaing  dengan Pasar Seni Gabusan yang juga harus berhadapan dengan XT Square maupun pasar  kerajinan  di  Prambanan.  Strategi  seperti  ini  sepertinya  dipaksakan sementara  kelemahan  mendasar  UKM/URT  justru  pada  persoalan internalship  organisasionaInya  sebagai  prasyarat  kesiapan  memasuki bagian dari sistem perekonomian global.
Budaya  global  memang  sudah  menjadi  bagian  dari  gaya  hidup disekitar  kita,  untuk  itu  disadari  akan  mengakibatkan  pola  sistem  kerja serta  produktifitas masyarakatnya,  maka  yang  harus  dipersiapkan  adalah kesadaran  bahwa  sebenarnya  penetrasi  budaya  asing  tidak  akan  menjadi masalah bilamana kita siap menghadapinya. Dinamika perubahan memang terasa  dan  banyak  diassumsikan  masyarakat  kita  mengarah  pada  sifat destruktif terutama mada  budaya  indigenous dimana perubahan tersebut akan  membawa  pada  homogenisasi  budaya,  dimana  identitas  etnik  lokal akan  tenggelam  dalam  bayangan  sistem  industri  yang  carat  dengan teknologi barat, birokrasi nasional dan multinasional, a consumer-oriented economy,  dan  jet-age  lifestyles.  Asumsi  tersebut  menyiratkan  bahwa  di dalam  melihat  dampak  social-budaya  terhadap  masyarakat  setempat sebagai  suatu  ancaman.  Padahal  asumsi  ini  tidak  sepenuhnya  benar  dan bahkan  mempunyai  banyak  kelemahan,  sebagaimana  dikemukakan  oleh Wood (1984).
Dalam  hal  ini  tersirat  juga  asumsi  bahwa  kebudayaan  adalah  sesuatu yang  spesifik  itu  diam,  tidur,  atau  pasif,  dan  seolah-olah  kebudayaan merupakan  sesuatu  yang  homogen.  Pendekatan  seperti  ini  mengingkari dinamika  masyarakat  dimana  globalisasi  sebenarnya  sudah  merasuk sehingga tidak mampu melihat berbagai respons aktif masyarakat terhadap perubahan  global.  Wood  selanjutnya  menganjurkan,  di  dalam  melihat
pengaruh  globalisasi  terhadap  budaya  masyarakat  lokal,  harus  disadari bahwa  kebudayaan  adalah  sesuatu  yang  secara  internal  terdeferensiasi, aktif,  dan  selalu  berubah. Oleh karena  itu  pendekatan yang kiranya  lebih realistik  adalah  dengan  menganggap  bahwa  globalisasi  adalah  ‘pengaruh luar yang kemudian terintegrasi dengan masyarakat’, dimana masyarakat mengalami proses menjadikan globalisasi sebagai bagian dari kebudayaan baru atau istilah penulis culturtification yang menyebabkan restrukturisasi pada berbagai bentuk hubungan di dalam masyarakat (Wood, 1984).
Kebudayaan memang selalu beradaptasi, termasuk dalam mengahadapi globalisasi, dan di dalam proses tersebut tidak berarti makna atau otentisitas otomatis  hilang.  Akulturasi  merupakan  proses  yang  wajar  dalam  setiap pertemuan  antar  budaya.  Disisi  lain  memang  banyak  juga  kekhawatiran terjadinya  proses  kehilangan  otentisitas  budaya  lokal  sebagai  akibat lemahnya filtrasi budaya (Urry, 1990).
Kecurigaan    masyarakat    bahwa    globalisasi    dapat    merusak    atau ‘menghancurkan’   sistem   kebudayaan   lokal,   serta   ‘memaksa’   sistem kebudayaan lokal untuk tunduk pada tuntutan global. Pendapat ini cukup menarik sebagaimana disampaikan oleh Britton (1977): ‘Cultural expression are bastardized in order to be more comprehensible and therefore saleable to mass tourism’ (Britton, 1977: 272).
Berdasarkan temuan-temuan selama eksplorasi kegiatan pemberdayaan UKM/URT  kerajinan  di  wilayah  Kabupaten  Bantul,  Yogyakarta  ini  maka tidak  berlebihan  kalau  dikatakan  bahwa  pembenahan  kedalam  atau internalship dapat dipakai sebagai strategi pemberdayaan UKM/URT harus dilakukan melalui strategi kebudayaan. Bentuk dari strategi pemberdayaan UKM/URT  ini  dilakukan  melalui  internalship  yang  mampu  mengubah segalanya menjadi lebih baik. Untuk itu dibutuhkan suatu kebijakan yang lebih  baik  terutama  mengenai  peranan  pemerintah  dan  peranan  assosiasi sebagai bentuk metamorfose budaya kerja yang terstruktur. Disisi lain hal ini  dapat  dikatakan  bahwa  kebudayaan  itu  sedang  menuju  pencerahan (enlightenment).

## IV.  KESIMPULAN
Sudah  terbukti  bahwa  pertumbuhan  UKM/URT  memiliki  kontribusi yang   begitu   besar   bagi   ketahanan   perekonomian   nasional,   namun secara  khusus  perhatian  dan  pengembangan  UKM/URT  tidak  bisa  lagi mengandalkan  pendekatan  konvensional  tetapi  butuh  pendekatan  lain yang  sesuai  dengan  konteks  kebutuhan  pengembangan  UKM/URT  yang dilakukan secara bertahap dan sifatnya tidak general tetapi spesifik karena tergantung dari budaya setempat dan konteks permasalahan yang muncul ditingkat lokal.
Sudah terbukti bahwa pemerintah memiliki peranan yang central tetapi
juga tidak bisa seluruh urusan UKM/URT menjadi urusan pemerintah saja atau  sebaliknya  tidak  bisa  urusan  UKM/URT  harus  diselesaikan  sendiri dengan  melihat  terbatasnya  peranan  assosiasi.  Dengan  demikian  maka harus  dilakukan  strategi  pemberdayaan  yang  mampu  mensinergikan ketiga unsur tersebut menjadi suatu keunggulan komparatif.
Sudah  terbukti  bahwa  pendekatan  budaya  tidak  hanya  dilihat  dari kacamata  yang  sempit  tetapi  sudah  saatnya  dilakukan  suatu  terobosan bahwa  budaya  juga  memiliki  kelebihan  untuk  dikembangkan  untuk mengubah  pola  perilaku  dan  kebiasaan.  Dengan  demikian  maka inkulturasi  budaya  sebaiknya  diarahkan  sebagai  bentuk  pemberdayaan yang  diarahkan  untuk  internaliship  bukan  dalam  kapasitasnya  sebagai gaga  hidup  tetapi  dikembangkan  menjadi  suatu  kebutuhan  nyata  supaya memiliki  produktifitas,  daya  saing  dan  persiapan  menuju  kearah  bagian dari  sistem  perekonomian  global.  Karena  disadari  bahwa  UKM/URT memiliki peluang besar dalam meningkatkan perekonomian dalam negeri yang dapat diandalkan karena mampu melakukan transaksi domestik dan antar negara.
Paling  tidak  dari  penulisan  ini  akan  bermuara  kearah  internalship (pembenahan  kedalam)  kearah  perbaikan  Iklim  Usaha,  perubahan  sistem kerja,  memantapkan  assosiasi,  kerjasama  antar  pemerintah  daerah  dalam perluasan  akses  pasar,  pencitraan  dan  kemitraan,  meningkatkan  daya saing  dan  perlindungan  usaha  yang  memadai  sebagai  bagian  dari  sistem perekonomian global.

## DAFTAR PUSTAKA
Abimanyu, Anggito (1994), ‚Orientasi Usaha dan Kinerja Bisnis Konglomerat‛ , makalah  dalam  Seminar  Nasional  ‚Mencari  Keseimbangan  Antara Konglomerat  dan     Pengusaha     Kecil-Menengah     di     Indonesia: Permasalahan  dan  Strategi‛,  Dies  Natalis  STIE  Widya  Wiwaha, Yogyakarta, 30 April.
Bachruddin,  Zaenal,  Mudrajad  Kuncoro,  Budi  Prasetyo  Widyobroto, Tridjoko Wismu Murti, Zuprizal, Ismoyo (1996), Kajian Pengembangan Pola Industri Pedesaan Melalui Koperasi dan Usaha Kecil, LPM UGM dan Balitbang Departemen Koperasi & PPK, Yogyakarta.
BPS. (1999). Statistical Yearbook of Indonesia 1998. Biro Pusat Statistik, Jakarta.
Hidayat, Anas (1994), ‚Analisis Perkembangan Industri kecil Berdasarkan Penyusunan Indeks Produktivitas dan Tingkat Efisiensinya di Daerah Istimewa Yogyakarta‛, Jurnal Ekonomi, vol.3, Juni, h. 36-51.
Kuncoro,  Mudrajad  (2000a), The  Economics  of  Industrial  Agglomeration  and Clustering, 1976-1996:  the  Case  of  Indonesia  (Java),  disertasi  Ph.D, Department  of  Management,  University  of  Melbourne,  Melbourne, tidak dipublikasikan.
Kuncoro,  Mudrajad  dan  Anggito  Abimanyu  (1995), ‚Struktur dan  Kinerja Industri  Indonesia  dalam  Era  Deregulasi  dan  Debirokratisasi‛ ,  Kelola (Gadjah Mada University Business Review), no.10/IV/1995.
Simatupang, Pantjar, M.H. Togatorop, Rudy P. Sitompul, Tulus Tambunan (eds.) (1994), Prosiding Seminar Nasional Peranan Strategic Industri Kecil dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II, UKI-Press, Jakarta.
Soetrisno, Loekman (1995), ‚Membangun Ekonomi Rak yat Melalui Kemitraan:
Suatu  Tinjauan Sosiologis‛, makalah    dalam    Diskusi    Ekonomi Kerakyatan, Hotel Radisson, Yogyakarta, 5 Agustus.
Sudisman,  U.,  &  Sari,  A.  (1996). Undang-Undang  Usaha  kecil  1995  dan Peraturan Perkoperasian . Jakarta: Mitrainfo.
Sumodiningrat,  Gunawan  (1994), ‚ Tantangan  dan  Peluang  Pengembangan Usaha Kecil ‛, Jurnal Tahunan CIDES, no. 1, h.157-164.
Sutrisno,J dan Hs,SL,2004,‛ Kajian Usaha Mikro Indonesia‛, Jurnal pengkajian koperasi dan UKM nomor 2 tahun 1, Hasil kajian deputi bidang pengkajian sumberdaya UKMK bekerjasama dengan Gunatama Megah Business and Management Consultant.
Triyono  dan  Aedah,  S,2004,‛  Pengkajian  Pemusatan  Pengembangan Koperasi Bidang Pembiayaan Pada Tingkat Kabupaten/Kota ‚, Jurnal pengkajian koperasi dan UKM nomor 2 tahun 1, Hasil kajian deputi bidang
pengkajian sumberdaya UKMK bekerjasama dengan pengembangan pengelolaan Wirausaha-Universitas Indonesia (BPPWI-UI).
Ali,S,2006,‛  Pedoman  Teknis  Perkuatan  Permodalan  Koperasi  Dan  Usaha Kecil  Dan  Menengah  Di  Kawasan  Industri  Mentri  Negara  Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia ‚, Jurnal penkajian koperasi dan UKM nomor 2 tahun 1, Peraturan Mentri Negara Koperasi dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik  Indonesia  Nomor  :  19/ Per/M.KUKMIVIII/2006, Jakarta.
Anonim,  (2006). The  Indonesia  Business  Forecast  Report. Business  Monitor International , Ltd Q3 2006.
Besanko, David, David Dranove, and Mark Shanley, (1995). Economics of Strategy .
Wiley.  Pearce  II,  John  A  and  Richard  B.  Robinson  Jr  .,  (2000). Strategic Management . Formulation, Implementastion, and Control. 7th Edition,
Irwin  McGraw-Hill.   Situmorang,   Johnny   W.,   (2005).   Pembangunan Nasional, Investasi, dan UKM. Majalah Infokop ISSN: 0126-813X, no 27 tahun XX 2005. Kementerian KUKM Jakarta.
Yip,  George  S.,  (1992). Total  Global  Strategy  .  Managing  for  Worldwide Competitive advantages. Prentice Hall.
Djelantik, A.A.M.,  1999 Estetika  Sebuah  Pengantar ,  Bandung  ..  Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia
Maksan,  Hadiyanto  1984 Teknologi  Penyamakan  1 ,  Yogyakarta  :  Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta
Mulia,TGS., and K.A.H. Hidding, 1983, Ensiklopedia Indonesia , Jakarta : PN Ictihar Baru Van Hoeven
Purnomo, Edy., 1992 Penyamakan Kulit Reptil, Yogyakarta : Kanisius
Sagio dan Samsugi, 1991, Wayang Kulit Gagrak Yogyakarta : Morfologi, Tatahan, Sunggingan dan teknik pembuatannya, Jakarta : CV. Haji Masagung
Soehadji,  M.,  1979, Desain  Kerajinan  dan  Masalahnya ,  Yogyakarta  :  Diktat, STSRI/ASRI
Thortenson, Practical leather Technologi , New york : RE. Krieger Publishing Company
Toekiyo, Soegeng, et al., 1987 Pengantar Seni Rupa, Surakarta : Akademi Seni Karawitan Indonesia
‚Design  Meet  Artisan‛ Craft  Revival  Trust ,  Artesanfas  de  Columbia  S.A., Unesco, 2005.
Adler Haymans Manurung, Wirausaha Bisnis Usaha Kecil Menengah, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006.
Enrico Vacetti, importir dari Karu, Milano, Italia. Wawancara pada tanggal 20 November 2008 di Kasongan Yogyakarta.
Mudrajad Kuncoro, Ekonomi Industri Indonesia Menuju Negara Industri Baru 2030 , Penerbit Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2007.
Soeharto Prawirokusumo, Ekonomi Rakyat (Konsep, Kebijakan, dan Strategi), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2001.
SP.    Gustami    1991,    Seni    Kriya    Indonesia    Dilema    Pembinaan    dan Pengembangannya, Jurnal Seni, Edisi 1/03 Oktober, BP. ISI. Yogyakarta.
Tika  Nurjaya  (ed.), Usaha  Kecil  Indonesia  Tinjauan  Tahun  2002  dan  Prospek Tahun 2003, Indonesia Small Business Research. P. XX.
Nugroho Heru, 2001, Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Khairuddin H, 1995, Filsafat Kota Yogyakarta, Yogyakarta, Liberty.
Muhadjir,  Noeng,  1998, Metodologi  Penelitian  Kualitatif, Yogyakarta,  Rake Sarasin.
Nugroho, (ed), 2002, Interpretasi Kritis Keistimewaan Yogyakarta , Jakarta,
Center for Critical Social Studies dan Forum Bulaksumur School of Thought.
Crask, Fox & Stout (1995), Marketing Research: Principle & Application, New Jersey: Prentice Hall Inc.
Husnan,S.   &   Suwarsono,(1997), Studi   Kelayakan   Proyek, Edisi   ketiga, Yogyakarta:UPP AMP YKPN.
Kotler,P (2005), Marketing Management, 12th Edition, New Jersey .. Prentice Hall Inc.
Rangkuti,   F.   (1999), Riset   Pemasaran, Cetakan   ketiga,   Yogyakarta:   PT Gramedia Pustaka Utama.
Umar,H.(1997), Studi   Kelayakan   Bisnis:   Manajemen,   Metode   dan   Kasus, Yogyakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.