Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
STRATEGI PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MALANG TAHUN 2022
Fransiskus Wonda Mete 1 , Cahyo Sasmito 2 , Eri Yusnita 3 , Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang fransiskuswm15@gmail.com 1 , cahyosasmito@gmail.com 2 , yusnitaarvianti@yahoo.co.id 3
Naskah diterima: 26 April 2023; revisi: 30 Mei 2023; disetujui: 30 Juni 2023

## Abstract
This  research  was  conducted  to  find  out  the  Government's  programs  and  strategies  in community  empowerment  efforts,  at  the  community  and  village  empowerment  offices  in Malang  Regency,  in  accordance  with  the  mandate  of  Law  Number  23  of  2014  concerning Regional Government. Regional Government is the administration of government affairs by the  regional  government  and  regional  people's  representative  councils  according  to  the principle of autonomy and co-administration with the principle of broadest autonomy. This research was conducted at the community empowerment service and Malang district villages using  qualitative  descriptive.  The  determination  of  informants  was  carried  out  using  a porposive  sampling  technique  and  then  the  data  found  was  analyzed  by  reducing  data, presenting data and drawing conclusions. The results of this study show that the government's strategy  in  community  empowerment  efforts  at  the  community  empowerment  service  and Malang  district  villages  as  a  whole  has  been  running  effectively.  But  there  needs  to  be continuous improvement so that what the government hopes for can be realized. The supporting factor is the existence of good cooperation between the village apparatus and the community itself.
Keywords: Strategy, Empowerment, Community.
* Alamat korespondensi: Universitas Tribhuwana Tunggadewi E-mail: fransiskuswm15@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Pemerintah merupakan lembaga atau Instansi organisasi pemerintahaan yang diberikan tugas dan fungsi untuk mengatur sebuah sistem pemerintahaan dan menetapkan aturan untuk mencari suatu tujuan dan cita-cita lembaga organisasi pemerintah atau suatu Negara.
Dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia  (KBBI),  pemerintah  merupakan  suatu  sistem  yang menjalankan wewenang atau kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi,dan politik suatu Negara atau bagian bagiannya.
Pemerintahan  Daerah  adalah  penyeleggaraan  urusan  pemerintahan  oleh  pemerintah  daerah  dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Pemberdayaaan dapat diartikan sebagai sebuah tindakan pelimpahan atau pemberian kekuatan (Power) yang akan menghasilkan hirarki kekuatan dan ketiadaan kekuatan. Pemberdayaan mewujudkan pembangunan  yang  berpusat  pada  masyarakat.  Masyarakat  menjadi  pelaku  utama  sekaligus  tujuan (people  centre).  Melalui  upaya  pemberdayaan  masyarakat,  pemerintah  mencoba  untuk  membangun kesadaran kritis masyarakat tentang makna dan tujuan pembangunan. Masyarakat didorong bersedia untuk belajar memahami beragam hal yang mempengaruhi dampak pembangunan bagi masyarakat dan lingkungan. Adrianus Sodi Liwu; Cahyo Sasmito (2019).
Secara  umum  Pembangunan  Nasional  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  pemberdayaan masyarakat. Namun angka kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan yang terus membayangi pelaksanaan pembangunan yang ada. Kemiskinan disini dapat ditandai dengan adanya pengangguran, keterbelakangan  dan  ketidakberdayaan.  Oleh  karena  itu  kemiskinan  menjadi  prioritas  utama  dalam pelaksanaan pembangunan nasional serta tidak dapat ditunda penanggulangannya. Adapun tujuan dari Bidang Usaha Ekonomi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah pemberian bantuan stimulan untuk  menunjang  masyarakat  yang  kurang  beruntung,  guna  peningkatan  ekonomi  pendapatan masyarakat  dan  mengurangi  angka  kemiskinan.  Hal  ini  dilakukan  dengan  memberikan  pelatihan  di bidang sosial maupun ketrampilan kepada masyarakat. Pemberdayaan di Bidang Usaha Ekonomi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang pada dasarnya harus dilaksanakan secara optimal dan terarah agar dapat memperbaiki keadaan ekonomi sekaligus mampu mengangkat kondisi ekonomi masyarakat miskin yang ada.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Malang dengan teknik  kualitatif.  penentuan  informan  1  orang  sekretaris  dan  4  orang  kepala  bidang  dengan  teknik purposive  Sampling,  Instrumen  penelitian  berupa  interview  Guide,  catatan  observasi  dan  peneliti sendiri. Data yang ditemukan peneliti dilapangan berupa hasil wawancara, observasi, dan dukumentasi dianalisis  dengan  mereduksi  data,menyajikan  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Untuk  menguji keabsahan  atau  keakuratan  data  sesuai  dengan  kondisi  sebenarnya  dilakukan  mengunakan  teknik triangulasi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Strategi  pemerintah  dalam  upaya  pemberdayaan  masyarakat  pada  dinas  pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Malang.
Teori  Komponen  strategi  dan  tipe  strategi  Menurut  Salusu  2015:70.  Menjelaskan  tentang komponen strategi dan tipe strategi bahwa suatu strategi yang telah dibuat tidak akan berhasil tampa ada  strategi  yang  efektif.  Ukuran  kerberhasilan  dari  strategi  dapat  ditentukan  dari  keterlaksanaan Implementatornya. Dalam Teori ini salusu menyarankan dalam implementasi strategi pemberdayaan masyarakat berjalan efektif harus memenuhi komponen strategi dan tipe strategi pokok sebagai berikut:
1. Strategi Organisasi
2. Program Pemerintah
3. Tujuan dan Sasaran.
4. Lingkungan.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## 5.
Kemampuan
6. Kompetisi.
7. Pembuat strategi.
8. Komunikasi.
1. Strategi pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
Strategi pemerintah dalam upaya Pemberdayaaan Masyarakat dapat diartikan sebagai sebuah tindakan pelimpahan atau pemberian kekuatan (Power) yang akan menghasilkan hirarki kekuatan dan ketiadaan  kekuatan.  Pemberdayaan  mewujudkan  pembangunan  yang  berpusat  pada  masyarakat. Masyarakat  menjadi  pelaku  utama  sekaligus  tujuan  (people  centre).  Melalui  upaya  pemberdayaan masyarakat, pemerintah mencoba untuk membangun kesadaran kritis masyarakat tentang makna dan tujuan  pembangunan.  Masyarakat  didorong  bersedia  untuk  belajar  memahami  beragam  hal  yang mempengaruhi dampak pembangunan bagi masyarakat dan lingkungan.
Andi 1 (2010) berjudul Strategi Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus Strategi Dan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan metode analisis data melalui proses triangulasi. Hasil dari penelitian ini yaitu Strategi utama Bidang Pemberdayaan  Masyarakat  Kabupaten  Bekasi  menuntut  adanya  inovasi  dalam  manajemen pembangunan  Kabupaten  Bekasi,  dan  sinergi  berbagai  potensi  sumberdaya  dan  unit  organisasi pemerintah  serta  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  Bidang  Perberdayaan  Masyarakat  di Kabupaten Bekasi. Namun Masih ada daerah-daerah yang belum tersentuh Program.
Berdasarkan  hasil  yang  telah  peneliti  lakukan  baik  melalui  wawancara,  observasi  dan dukumrntasi tentu berbeda tentang strategi pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat studi pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Malang. Program pemerintah dalam upaya pemberdayaan  masyarakat  pada  dinas  pemberdayaan  masyarakat  dan  desa  kabupaten  malang  tidak hanya fokus kepada pertubuhan ekonomi saja tetapi ada program-program lain yang mengarah kepada peningkatan sumber daya masyarakat dan lain sebagainya.
2. Program pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Program  adalah  pernyataan  aktivitas-aktivitas  atau  langka-langkah  yang  diperlukan  untuk menyelesaikan perencanaan.
Dalam merencanakan atau mengkonsepkan sebuah program dinas pemberdayaan masyarakat dan  desa  Kabupaten  Malang  terlebih  dahulu  melaksanakan  rapat  kordinasi  internal  mereka  dan menyatukan ide dan gagasan untuk membuat program, yang kemudian dilanjutkan pembuatan program- program  untuk  pemberdayaan  masyarakat.  Adapun  program-program  yang  ada  pada  dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:
1. Program usaha ekonomi masyarakat.
2. Program pengembangan potensi desa.
3. Program peningkatan kapisitas aparatur pemerintah desa.
4. program pelayanan administrasi perkantoran.
5. program peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat.
6. Bimtek
7. Workshop manajemen keungan bumdes.
8. Workshop pemenfaatan teknologi.
sehinga Program-program kerja yang ada di dinas pemberdyaan masyarakat dan desa kabupaten malang sangat membantu pihak aparatur desa dan tentunya kepada masyarakat di setiap desa kabupaten malang.
3.Tujuan dan Sasaran Strategi pemerintah dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Tujuan  merupakan  keinginan  yang  ingin  dicapai  dalam  waktu  yang  telah  ditentukan,  relatif tidak  mengenal  batas  waktu.  Sementara  sasaran  sesuatu  yang  telah  mengarah  pada  kegiatan  untuk mencapai  tujuan.  Sasaran  lebih  terikat  dengan  waktu,  dapat  diukur  dan  dapat  dihitung  secara  terus menerus. Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Malang,  mempunyai tujuan yang baik untuk masyarakat, tentu untuk kesejahtraan masyarakat itu sendiri. Dinas pemberdayaan  masyarakat dan  desa  Kabupaten  Malang  juga  selalu  memberikan  bimbingan  kepada  pemerintah  desa  maupun masyarakat untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Tentu kemenderian bertindak, berfikir, dan mengendalikan apa yang masyarakat lakukan. Sasarannya lebih kepada masyarakat  yang kurag  berdaya  atau  tidak  berdaya.  sehinga  dengan  adanya  bimbingan  kepada  aparatur  desa  dan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
masyarakat akan sangat membantu mereka dari segi pengetahuan dan pada akhirnya masyarakat punya kreatif untuk mengembangkan diinternal mereka.
4. Kesiapan masyarakat dilingkungan atau Internal terhadap Strategi pemerintah dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat.
Manusia  dan  lingkungan  saling  mempengaruhi  satu  sama  lain,  dimana  lingkungan  mampu mengubah  sasaran  dan  sebaliknya  sasaran  organisasi  dapat  mengontrol  lingkungan.  Dalam  peluang terdapat  dua  lingkungan  yaitu  lingkungan  makro  yang  merupakan  masyarakat  luas  dan  lingkungan mikro  yang  mana  terdapat  dalam  tubuh  organisasi.  kesiapan  lembaga  kemasyarakatan  desa,  dan maysarakat  sanagat  terbuka,  asalkan  ada  kordinasi  dan  komnikasi  yang  baik  terhadap  masyarakat, dalam hal ini Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Malang telah berupaya menjalin komunikasi  dan  kordinasi  terhadap  pemerintah  desa  dan  masyarakat,  kerja  sama  yang  baik  akan mengahasilkan sebuah hasil yang baik, dan tentunya bisa dipastikan segala program pemerintah dari atas  sampai  dibawah  semua  bisa  terakomodir,dan  berjalan  sesuai  dengan  apa  yang  menjadi  tujuan pemerintah, sehinga lingkungan sangat berpengaruh kepada tingkat kesadaran masyarakat maupun dari partisipasi masyarakat. ada beberapa masyarakat yang mepunyai pengetahuan yang baik, sehinga dalam menjalankan  program  tingkat  desa  itu  berjalan  dengan  baik.  Namun  kendala  yang  yang  sering ditemukan oleh pemerintah yaitu  kesiapan lingkungan atau masyarakat masi sangat kurang dikarenaka banyak juga masyarakat yang bekerja jadi agak kesulitan, sehinga kami harus mempunyai strategi untuk masyarakat yang tidak terlibat, pada saat ada kegaiatan-kegiatan di desa. dengan cara memilih waktu yang tidak bertabrakan denganp pekerjaan masyarakat. Bahkan kami adakan rapat dimalam hari.
5.  Potensi  Atau  kemampuan  Internal  dinas  pemberdayaan  masyarakat  dan  desa  kabupaten malang.
Potensi  Merupakan  gambaran  apa  yang  dibuat  dalam  organisasi  tersebut,  karena  seluruh kegiatan fokus pada kekuatan Lembaga. Dinas pemerdayaan masyarakat dan desa kabupaten malang, dengan  adanya  pegawai-pegawai  yang  suda  banyak  berpengalaman  dibidang  pemerintahan  mereka sangat cepat untuk bisa menyesuaikan apa yang menjadi kendala dan hambatan dimasyarakat. tentu dengan segala strategi dan upaya pemrintah itu sendiri, sehinga mereka bekerja sesui tugas dan fungsi dan yang pastinya sesuai peraturan yang ada yaitu uandang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-undang  No  23  Tahun  2015  tentang  pemerintahan  daearh.  Bahwa  penyelanggaraan pemerintahan  daerah  diarahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan peran serta masyaraka, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prnsip-prinsip demokras, pemertaan keadailan,dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik indoesia. Potensi yang ada di desa tentu ada beberapa desa wisata,  yang saat ini pemerintah Kabupaten Malang terus kembangkan dan memfasilitasi dari segi pendampingan kepada aparatur desa dan kepada masyarakat itu sendiri.
6. Pembuatan Strategi dalam upaya pemberdayan masyarakat Dalam  sebuah  organisasi  atau  lembaga  tentu  mempunyai  strategi  pendekatan  secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam  kurun  waktu.  Dari  situ  akan  tau  siapa  yang  kompeten  dalam  membuat  strategi  untuk kelangsungan  suatu  organisasi.  Dinas  pemberdayaan  masyarakat  dan  desa  Kabupaten  Malang  telah berupaya dalam menyusun strategi, tentunya seluruh pegawai internal dinas pemberdayaan masyarakat dan desa turut terlibat tampa terkujuali, dan juga Lembaga Kemasyarakatan desa turut terlibat pada saat rapat kordinasi untuk pelaksanaan kegiatan- kegiatan yang akan dikerjakan. Pembuatan strategi seluruh pegawai internal Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Malang semuanya terlibat, dan disitulah mengambil keputusan bersama untuk melaksanakan program kerja.
7. Pola Komunikasi pemerintah terhadap masyarakat. Faktor komunikasi yaitu proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan baik secara lisan maupun tertulis yang dapat dipahami dan dimengerti oleh semua pihak. Dari hasil Wawancara  dan  dukumentasi,  Dinas  pemberdayaan  masyarakat  dan  desa  Kabupaten  Malang  selalu berupaya untuk membangun komunikasi yang baik pihak internal dinas pemberdayaan masyarakat dan desa  kabupaten  malang  dan  lembaga  kemasyarakatan  desa.pada  saat  mau  melaksanakan  kegiatan tentunya terlebih dahulu malakukan sosialisasi kepada masyarakat atau kepada aparatur desa, sehinga pada saat pelaksanaan tidak ada halangan, dan pastinya banyak masyarakat yang terlibat karena kita mensosialisasikan dari jauh hari, contoh pada saat ajang pelantikan kepala desa, terlebih dahulu ada rapat kordinasi persiapan pelantikan kepala desa terpilih.dan pada saat ada kegaiatan-kegiatan di desa.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
8. Faktor pendukung dan penghambat Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Faktor  pendukung  dan  penghambat  yang  peneliti  temukan  lewat,  wawancara  bersama informan yaitu sebagai berikut:
Faktor Pendukung:
a. Kerja sama yang baik pihak internal dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.
b. Melaksanakan sosialiasi kepada pihak desa dan kepada masyarakat.
c. Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa  selalu mengontrol dan mengevaluasi setiap program.
d. Masyarakat yang antusias dalam melaksanakan gotong royong. Faktor penghambat:
a. Kurangnya pemahaman kepada lembaga kemasyarakatan. sehinga pihak dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa selalu mengadakan pembinaan.
b. kurangnya partisapasi masyarakat dimasa pandemi covid19.
c. Minimnya pengetahuan pada masyarakat.

## IV.  KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  diatas  dapat  diambil kesimpulan bahwa “Strategi pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Malang menunjukkan secara keseluruhan sudah berjalan dengan efektif, namun perlu ada peningkatan intensitas  pengelolaan  seperti  pengembangan  pada  berbagai  aspek  sumber  daya,  penyelenggaraan pendampingan  dan  kegiatan  bermanfaat  untuk  menunjang  aktivitas  pengembangan  pemberdayaan masyarakat.  Hal  ini  diperlihatkan  oleh  rata-rata  jawaban  responden  mengenai  Strategi  pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Malang sudah berjalan dengan baik yaitu mulai dari tahap pendampingan dari pemerintah desa kepada masyarakat.

## REFERENSI
Allison,  Michael  dan  Kaye,  Jude.  2013.  Perencanaan  Strategis  Bagi  Organisasi  Nirlaba.  Jakarta:
Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Agustino. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta. Assauri, Sofjan. 2010. Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep & Strategi. Jakarta Azizah, R. N., Zauhar, S., & Soeaidy, M. S. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Dalam  Mengurangi  Angka  Pengangguran  di  Kabupaten  Sampang.  Wacana,  Jurnal  Sosial  Dan Humaniora, 18(03), 203–2012.
David, Fred R, 2011. Strategic Management, Buku 1. Edisi 12 Jakarta Donelly.1996. Organisasi, perilaku, struktur, proses. Bina rupa aksara. Jakarta. Daison, P. R. K. D., Arvianti, E. Y., & Sa’diyah, A. A. (2014). Pemberdayaan Wanita  Pada  Dua  Kelompok  Ibu  Rumah  Tangga  Bhakti  Luhur  Dan  Sekarwangi  Dalam  Membantu Peningkatan Pendapatan Keluarga. Buana
Sains, 14(1), 1–10.
Effendi, A. D., Barkey, R., & Jamil, M. H. (2014). Strategi pengembangan program pemberdayaan masyarakat pada Model Desa Konservasi di Taman Nasional Taka Bonerate. J. Sains & Teknologi, 14(2), 151–161.
Edward III, George C. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC:Congressional Quarterly Press.
Hadi, D. P. (2015). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pada Usaha Kecil Dan Menengah Berbasis Sumber Daya Lokal Dalam Rangka Millenium Development Goals 2015 ( Studi Kasus Di Pnpm-Mp Kabupaten Kendal ). Jurnal Ilmiah CIVIS, 5(1), 725–736. Hamel,dan Prahalad, C, K, 1995. Kompetisi Masa Depan. Jakarta : PT.Bina Rupa Aksara.
Internasional, J., Politik, I., Publik, K., Risaad, M., Syafari, R., Sompa, A. T., Budhi, S., & Yunani, A. (2021). Machine Translated by Google Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sarang  Burung  Walet  Budidaya  untuk  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten Kotabaru Machine Translated by Google. 2.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Kutoarjo Kabupaten Purworejo). Journal Of Non Formal Education and Community Empowerment, 2(2), 15–21.
Liwu, A. S., & Sasmito, C. (2019). Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani. JISIP - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 8(4), 228–233. Moleong, Lexy.2014. Metode Penelitian Kualitatif , Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya Bandung. Murniati  Ar,  dan  Nasir  Usman,  2015  .“Implementasi  Manajemen  Berbaasis  Sekolah  dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.
Mudana, I. W. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Di Daerah Tujuan Wisata Desa
Pemuteran  Dalam  Rangka  Pengembangan  Pariwisata  Berkelanjutan.  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan Humaniora, 4(2), 598–608.
Marrus. 2002 . Desain Penelitian Manajemen Strategik. Jakarta: Rajawali Press. Prihantoro, S. (2017). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin dalam Meningkatkan Pendapatan (Studi Empiris di Kelurahan Bandung Kecamatan Pelatih-, M., Kewirausaha-, A. N., & Malang, M. I. (2022). Terdampak Covid an Frozen Food Di.
Sjafrizal. (2009) Teknik Praktis Penyusunan Perencanaan Pemerintah Daerah. Baduose Media
Salusu, 2015 Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi  Nonprofit, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta Sopandi, A. (n.d.). Strategi Dan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Bekasi.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta. Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta. Sugiyono (2011). Metode penelitian kuntitatif kualitatif dan R&D. Alfabeta Tjilen, A. P., Asang, S., Rusdi, M., & Kemiskinan, P. (2015). Pelaksanaan Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  “  Rencana  Strategis  ”  Pengembangan  Masyarakat ( RESPEK )” ( Studi Kasus Di Kecamatan Sota Merauke ). 4, 356–360.
Umar, 2011, Riset Pemasaran dan perilaku konsumen, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama Widjaja. 2002. Komunikasi dan Hubungan Masyarakat. Jakarta : PT.Bumi Aksara.
Widianto,  R.  I.  (2018).  Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam  Menunjang  Program  Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas.
Yunus, Eddy, 2016 Manajemen Strategis, Andi, Yogyakarta https://www.medcom.id/nasional/daerah/yKXPQEOK-jumlah-penduduk-miskin-kabupaten-malang- mencapai-10-5.( https://radarjember.jawapos.com/berita jember/21/07/2022/kemiskinan-masih- jadi-masalah-klasik)
Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah