Diskursus Signifikansi Restorative Justice d alam Kebijakan Kriminal
Andi Setiyo Wibowo 1 , Awaludin Kanur 2 , Ahmad Andi Suriyadi 3 , Slamet Riyanto 4 , Yanu Rihardi 5 , Edwin Aristiano 6 1,2,3,4,5,6 Kepolisian Republik Indonesia, Sespim Lemdiklat Polri E-mail: andysetiyowibowo6@gmail.com
Article History: Received: 22 Februari 2024
Revised: 11 Maret 2024 Accepted: 13 Maret 2024
Abstract: Penelitian ini bertujuan mengetahui diskursus signifikansi restorative justice dalam kebijakan kriminal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pendekatan keadilan restoratif sangat ideal dan implementasinya di Indonesia harus ditinjau kembali. Konsep peradilan dengan pendekatan restorative justice jika hendak diterapakan di Indonesia butuh kesiapan badan atau instansi sebagai perangkat pelaksanannya yang menjalankannya termasuk perspektif SDM di dalamnya.
Pendekatan keadilan restoratif dilaksanakan melalui mekanisme diversi, dimana terjadi proses upaya perdamaian antara dua pihak antara pelaku dengan korban.
Keywords: Kebijakan Kriminal, Restorative Justice, Sistem Peradilan Pidana
PENDAHULUAN Ketika berbicara mengenai kejahatan, maka seringnya yang pertama terlintas adalah pelaku kejahatan. Kita biasa menyebut mereka berandalan, kriminal, atau bahkan lebih buruk lagi, sampah masyarakat & masih banyak lagi. Masyarakat telah terbiasa, atau terbiasa, melihat pelaku menjadi sebagai satu-satunya faktor dalam kejahatan. Tidak mengherankan apabila upaya pemberantasan kejahatan masih terfokus hanya dalam tindakan hukuman terhadap pelaku. Memberikan sanksi kepada pelaku masih dipercaya menjadi "obat ampuh" untuk "menyembuhkan" baik luka atau derita korban juga kelainan perilaku yang dialami pelaku kejahatan. Padahal, banyak ditemukan kekerasan & penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan viktimisasi terhadap para terpidana. Lembaga Pemasyarakatan dalam level empirisnya, sesungguhnya, tidak ada bedanya dengan penjara. Bahkan terdapat tuduhan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan "sekolah kejahatan". Karena orang justru menjadi lebih jahat setelah menghabiskan waktu pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor dominan munculnya seorang mantan narapidana melakukan tindak pidana lagi, yang biasa disebut dengan residivis (Muliadi, 2012).
Perbaikan yang sudah pernah dilakukan oleh sistem belum memberikan jawaban yang memuaskan bagi mereka yang mencari keadilan. Sejumlah persoalan yang muncul dalam proses peradilan mencerminkan realitas dari sistem peradilan di Indonesia yang semakin semrawut. Sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang kedudukannya dalam proses penyelesaian atau menangani suatu tindak pidana yang melanggar hukum positif diharapkan dapat menghukum atau membebaskan seseorang dari ancaman tindak pidana (Harwanto, 2021) . Namun dalam sistem peradilan pidana, korban kejahatan yang telah dilakukan tidak dapat dinyatakan secara adil, kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana kurang mendapat perhatian karena sistem

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
peradilan pidana lebih berorientasi pada pelaku dan kejahatannya sedangkan posisi korban kurang diperhatikan (Masania, 2015).
Mengingat apa yang telah dijelaskan diatas dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana di Indonesia, dalam hal ini perlu adanya prospek pendekatan keadilan restoratif ( restorative justice ). Karena dalam pendekatan keadilan restoratif dapat dianggap sebagai perubahan terbaru dalam berbagai model yang bekerja dalam sistem peradilan pidana untuk menangani masalah-masalah pidana pada saat ini. Bahwa prospek pendekatan keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespons evolusi sistem peradilan pidana dengan menekankan perlunya melibatkan masyarakat dan/atau korban yang merasa tersisih dari mekanisme pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di sisi lain, pendekatan keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka baru yang bisa digunakan untuk merespons suatu kejahatan bagi aparat penegak hukum di Indonesia (IJRS, 2022).

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi pustaka. Studi pustaka dalam penelitian, menurut Purwono (2008), dapat didefinisikan sebagai proses pencarian, pemilihan, dan pemanfaatan sumber informasi yang relevan untuk mendukung penyusunan kerangka teori, hipotesis, dan analisis data dalam suatu penelitian. Studi pustaka melibatkan review terhadap literatur-literatur yang telah ada, baik dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, makalah konferensi, laporan penelitian, serta sumber informasi lainnya yang dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap topik penelitian yang sedang dijalankan. Dengan melakukan studi pustaka yang teliti, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konteks penelitian, permasalahan yang telah diidentifikasi, serta kontribusi penelitian sebelumnya terhadap topik yang sama atau serupa. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengembangkan kerangka konseptual yang kokoh serta merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan dan berdasarkan bukti-bukti yang telah ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Restorative Justice Adalah sebuah gagasan yang berfokus pada pengurangan dampak dari perselisihan/kontroversi dalam masyarakat dengan membuat masing-masing pihak yang berkonflik untuk menyepakati sebuah solusi (Howard Zehr, 2002). Dengan munculnya gagasan restorative justice menjadi kritik terhadap penerapan sistem peradilan pidana melalui pemnafaatan lembaga pemasyarakatan yang dinilai tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial. Karena, pihak-pihak yang berkonflik tersebut tidak terlibat dalam penyelesaian konflik. Pada akhirnya, Korban tetap saja menjadi korban, dan pelaku yang dipenjara juga memunculkan masalah baru bagi keluarga & sebagainya. Keadilan restoratif (Restorative Justice) dapat didefinisikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku kejahatan. Pemahaman ini berkembang setelah dimasukkan ke dalam sistem peradilan pidana, sehingga pemahamannya menjadi proses penyelesaian yang sistematis atas kejahatan yang menekankan pada pemulihan atas kerugian korban dan atau masyarakat sebagai akibat perbuatan pelaku. Dalam proses penyelesaian ini melibatkan korban dan pelaku secara langsung dan aktif. Menurut Artidjo Alkostar, Restorative justice adalah “suatu metode pemulihan yang melibatkan pelaku kejahatan, korban dan masyarakatnya di dalam proses pemidanaan dengan memberi kesempatan kepada pelaku untuk menyadari kesalahannya dan bertobat sehingga pelaku dapat kembali kedalam
kehidupan komunitasnya kembali”. Dalam menegakkan keadilan, cita-cita keadilan bagi para pihak, terutama korban kejahatan belum tercapai
Sejarah Restorative Justice di Indonesia Di Indonesia, sistem peradilan anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat perubahan mendasar dalam upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 salah satunya yaitu penerapan konsep restorative justice melalui sistem diversi. Dalam peraturan ini mengatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversi di semua tahapan proses hukum. Pendekatan Restorative justice yang digunakan dalam sistem peradilan pidana telah ada berabad-abad lamanya. Contohnya, dalam sistem peradilan pidana adat Papua, proses penyelesaian perkara oleh pengadilan adat lebih mengutamakan musyawarah dan mufakat, nilai keadilan tercermin dari ganti rugi atas kerugian korban. Papua sudah merumuskan secara eksplisit pada ketentuan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Secara khusus, ketentuan Pasal 50 dan 51 yang menganut sistem hukum pidana adat menjadi salah satu cara penyelesaian permasalahan hukum di Papua. Keadilan restoratif merupakan langkah pengembangan upaya non-penahanan dan langkah berbasis masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
Keadilan restoratif dapat mengkaji nilai-nilai dan praktik-praktik positif yang ada dalam masyarakat yang sesuai dengan pemenuhan hak asasi manusia. Pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana dalam menangani kejahatan juga bertujuan untuk mencegah pelaku dari proses pemidanaan yang terkadang dianggap tidak mampu mencerminkan nilai-nilai keadilan. Dalam penegakan hukum pidana, seharusnya tidak hanya terfokus pada akibat dari kejahatan, tetapi hal penting yang tidak boleh diabaikan adalah faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan. Tujuan dari proses peradilan pidana menurut perspektif keadilan restoratif adalah untuk meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakan dan konsekuensinya, yakni bagaimana merestorasi penderitaan orang-orang yang haknya dilanggar (korban) dapat dikembalikan seperti pada kedudukan sebelum terjadinya pelanggaran, baik materil maupun aspek immateriil.
Penerapan Restorative Justice di Indonesia Keberadaan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui restorative justice atau mediasi penal merupakan dimensi baru yang akan dikaji dari aspek teoritis dan praktis. Dilihat dari dimensi praktiksnya maka mediasi penal akan berkolerasi dengan kinerja di dunia peradilan. Seiring waktu, dimana semakin bertambahnya jumlah kasus dalam bentuk maupun variasi yang masuk ke pengadilan, menjadikannya beban bagi pengadilan untuk meninjau dan memutuskan kasus yang sesuai dengan asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, pemanfaatan dan keadilan. Pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh diinginkan secara bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu menjaga harmonisasi sosial.
Adapun dasar hukum atau payung hukum bagi Polri untuk penyelesaian sengketa pidana diluar pengadilan alternative dispute resolution dengan cara perdamaian adalah sebagai berikut: Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar hukum dengan cara perdamaian, menurut peraturan perundang-undangan, yaitu :

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74 ditegaskan “Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang – undang.
Penjelasan : Pasal ini mengandung arti bahwa disamping peradilan Negara tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan Negara yang dilakukan oleh bukan badan peradilan Negara. Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan
2. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8 yang telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang; dinyatakan dalam penjelasan : “ ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan diluar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase”.
3. Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan Negara menerapkan dan menegaskan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
Implementasi Contoh Kasus Penerapan Restorative Justice di Indonesia Dalam kasus penerapan restorative justice dapat di ambil contoh kasus kecelakaan beruntun antara mobil Lancer, Grand Max dan Avanza. Dalam kecelakaan tersebut melibatkan anak dari Ahmad Dani yaitu Abdul Qodir Jaelani (13) dan polisi memastikan bahwa pengemudi lancer dengan plat B 80 SAL tersebut adalah Dul yang masih dibawah umur. Tabrakan tersebut terjadi di KM 8 Tol Jagorawi, terjadi di jalur 3 dan 4 arah menuju ke Jakarta. Tiba – tiba kendaraan yang di kendarai oleh Dul melompati pagar pembatas dan langsung berada di jalur yang berlawanan arah.
Disaat bersamaan, minibus Grand Max dengan nomor polisi B 1349 TFM yang ditumpangi 13 orang melaj dari arah Taman Mini menuju ke Cibubur. Grand Max tersebut menghantam mobil yang dikendarai dul dan kemudian mobil Grand Max tersebut di seruduk Avanza dengan nomor polisi D 1882 UZJ dari belakang.
Dalam tabrakan tersebut mengakibatkan anak dari ahmad dani (dul) mengalami patah tulang serta menewaskan 6 orang dan 9 orang terluka.
Akibat dari pengadilan negeri Jakarta timur membaca vonis terhadap tersangka kecelakaan maut yaitu abdul qodir jaelani alias dul dengan vonis dikembalikan ke orang tuanya alias bebas. Dibandingkan dengan keputusan jaksa penuntut umum (jpu) yang menuntut satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun serta denda Rp 5 juta subside tiga bulan kerja social. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dari hakim mengapa membebaskan terdakwa :
1. Terdakwa masih berusia 13 tahun
2. Pihak keluarga terdakwa dan korban telah mencapai kata sepakat untuk berdamai 3. Terdakwa merupakan anak yang sopan dan punya budi pekerti yang baik 4. Orang dari terdakwa berjanji akan membiayai anak-anak korban hingga jenjang kuliah.
Dari kasus kecelakan anak Ahmad Dhani yaitu Abdul Qodir Jaelani sebagai terdakwa, namun dalam kasus ini diselesaikan dengan menerapkan konsep restorative justice . Apabila ditinjau dari segi yuridis, Dul masih berusia 13 tahun dan masih dalam kategori anak-anak. Penanganan masalah anak yang bermasalah dengan hukum tak hanya terbatas pada hak-haknya saja. Selain itu, perlu diterapkan adanya penerapan keadilan restoratif (Restorative Justice). Restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari pelaksanaan diversi. Prinsip utama penerapan konsep diversi adalah mengambil pendekatan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Rumusan diversi bahkan diatur secara jelas dalam hukum positif Indonesia, tepatnya pada pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak, yang berbunyi sebagai berikut: “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.” Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik dalam Pasal 24 ayat (1), menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak. Rumusan tersebut merupakan dasar hukum bagi penerapan restorative justice . Putusan tersebut sah diberikan karena Hakim diberikan kebebasan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Dari peristiwa kecelakaan tersebut, harusnya menjadi renungan untuk orang tua agar menerapkan sikap disiplin pada anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut pada akhirnya diancam dengan pidana penjara. Pada hakikatnya, anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai jenis perbuatan yang menimbulkan kerugian psikis, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak membutuhkan dukungan orang lain untuk melindungi dirinya, dengan memperhatikan situasi dan kondisinya, terutama dalam penerapan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya.
Dalam penegakan hukum, negara diwakili oleh polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan (LP). Mereka beroperasi dalam suatu sistem yang dikenal dengan “ criminal justice system” . Konsep Keadilan Restoratif ini adalah suatu proses penyelesaian pelanggaran hak yang terjadi dilakukan dengan cara mempertemukan korban dan pelaku (tersangka) bersama- sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Pendekatan keadilan restoratif dalam kasus tabrakan beruntun yang diakibatkan oleh Abdul Qodir Jaelani juga bertujuan untuk mencegah pelakunya dari proses pemidanaan yang terkadang dirasakan belum dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan. Dalam upaya penegakan hukum pidana, semestinya bukan hanya akibat tindak pidana itu yang menjadi fokus perhatian, tetapi satu hal penting yang tidak boleh diabaikan adalah faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana. Sasaran dari proses peradilan pidana menurut perspektif keadilan restoratif adalah menuntut pertanggung jawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibat-akibatnya, yakni bagaimana merestorasi penderitaan orang yang terlanggar haknya (korban) seperti pada posisi sebelum pelanggaran dilakukan atau kerugian terjadi, baik aspek materiil maupun aspek immateriil. Jadi, dalam kasus kecelakaan yang disebabkan oleh anak Ahmad Dhani yaitu Abdul Qodir Jaelani ini mendapatkan jalur penyelesaian dengan cara restorative justice yang dimana pihak terdakwa sanggup membiayai anak – anak korban sampai usai menempu jenjang perkuliahan serta orang tua dari pihak korban dan mendapatkan persetujuan dari korban sehingga terdakwa dibebaskan dari tuntutan tersebut.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.3, Maret 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 850

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa konsep pendekatan keadilan restoratif sangat ideal dan implementasinya di Indonesia harus ditinjau kembali. Konsep peradilan dengan pendekatan restorative justice jika hendak diterapakan di Indonesia butuh kesiapan badan atau instansi sebagai perangkat pelaksanannya yang menjalankannya termasuk perspektif SDM di dalamnya. Pendekatan keadilan restoratif dilaksanakan melalui mekanisme diversi, dimana terjadi proses upaya perdamaian antara dua pihak antara pelaku dengan korban.
Restorative justice yang dilakukan di tingkat penyidikan dan penuntutan menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana berbasis restorative justice ini merupakan salah satu upaya penyelesaian perkara pidana yang diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara yang ada di tingkat pengadilan. Selain proses penyelesaiannya lebih cepat dibandingkan litigasi, penyelesaian perkara melalui restorative justice dianggap lebih tepat untuk mencapai keadilan substantif sebagaimana diinginkan oleh berbagai pihak (pelaku, korban, dan masyarakat) yang dalam hal ini lebih menitikberatkan pada kepentingan korban. Restorative justice berfokus pada pemulihan keadaan para pihak seperti sediakala sebelum terjadinya suatu tindak pidana.

## DAFTAR REFERENSI
Ariefianto, Y. (2020). Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas. Malang: Universitas Brawijaya. Ernis, Y. (2016). Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 164-165. Hanafi Arief, N. A. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Al’Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018 , 174-175. Harwanto, E. R. (2021). Keadilan Restorative Justice. Lampung: CV. Laduny Alifatama. IJRS. (2022). Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform. Masania, A. T. (2015). KEDUDUKAN KORBAN KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA. Lex Crimen, 4 (7), 12-18. Muliadi, S. (2012). Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, 6 (1), 1-11.
Pradityo, R. (2016). Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Hukum dan Peradilan , 320-321. Prayitno, K. P. (2012). Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum , 407-408. Purwono. (2008). Studi Kepustakaan. Yogyakarta: Pustakawan Utama UGM. Wulandari, C. (2020). Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Jurnal Jurisprudence , 234-236.