## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 16 No 1 (2024) : Februari 2024 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

## Rasio Legis Kewenangan Mahkamah Agung Terkait Permohonan Uji Pendapat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 02/P/KHS/2020)
Shalahudddin Serba Bagus 1 , Rusydi 2 , Sholihan 3 , Sri Kusdiantinah 4
1,2,3,4, Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan

## shalahudddinserba@unisda.ac.id
Received: 04 Januari 2024; Revised: 30 Januari 2024; Accepted: 15 Februari 2024; Published: Februari 2024; Available online: Februari 2024

## Abstract
Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government places the Regional People's Representative Council (DPRD) of the district as the organizing element of Regional Government. In carrying out its duties, authorities, and functions, the District DPRD has the right to interpolate, questionnaire, and express opinions. Implementing these three rights is related to the thought that the policies of the regent or local government will have a broad impact on the lives of the community and regions and are contrary to the provisions of laws and regulations.
The purpose of this study is to examine the authority of the Supreme Court to conduct an opinion test on the DPRD Decision against the Regional Head and how the process of requesting a DPRD opinion test until the determination of the final decision (Supreme Court decision). This research is a normative legal research using a statutory, concept, and case approach. The collection of legal materials is carried out by conducting literature research. Legal materials are analyzed by quoting and reviewing relevant articles of laws and regulations. In contrast, the opinions of scholars quoted are then used as a theoretical basis to answer research questions.
Based on the discussion results on the legal issues raised, it can be concluded that the Supreme Court has the authority to review the opinion of the DPRD. It can be taken as an example in the opinion test of the Jember Regency DPRD; the Supreme Court stated that it rejected the Jember Regency DPRD Decree Number 08 of 2020 because it was not supported by data on the submission of the Regent's Opinion in the forum of interpellation rights and questionnaire rights and administrative violations of governance in the field of personnel. The Jember Regent had followed up the preparation of regional apparatus institutions.
Keywords: Supreme Court Authority, DPRD Decision Hearing.

## Pendahuluan
Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah) terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian, maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah.
Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang sesuai yang telah ditentukan oleh peraturan perundang- undangan. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya, kepala daerah (Bupati) terutama dalam mengambil kebijakan yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan daerah harus
mendapatkan pertimbangan dari DPRD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dalam Kebijakan Bupati Jember Fadia dalam menjalankan pemerintahan yang tidak mendapatkan kuota formasi seleksi CPNS tahun 2019 di Kabupaten Jember, dimana dalam pengumuman Menteri PAN-RB No. B/1069/M.SM.01.00/2019 perihal Informasi Penerimaan CPNS tahun 2019 di lingkungan Pusat dan Daerah tidak mematuhi rekomendasi dai KASN melalui surat Nomor: R- 3419/KASN/10/2019, tanggal 15 Oktober 2019 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit dalam mutasi pegawai di lingkungan Kabupaten Jember, serta tidak mematuhi Surat Gubernur Jawa Timur  Nomor: 131/25434/011.2/2019, tanggal 10 Desember 2019 perihal Rekomendasi atas Pemeriksaan Khusus atas tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 700/12429/SJ, tanggal 11 November 2019 perihal Rekomendasi atas Pemeriksaan Khusus telah mengundang permasalahan yang berdampak timbulnya hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat DPRD Kabupaten Jember.
Penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Kabupaten Jember dilakukan
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 16 No 1 (2024) : Februari 2024
karena menurut DPRD Kabupaten Jember, Bupati Jember tidak menghadiri rapat paripurna tanggal 27 Desember 2019 setelah DPRD mengirim surat Nomor 170/056/35.09.2/2019 tanggal 23 Desember 2019 perihal Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember dengan agenda “Pemberian Penjelasan Tertulis Bupati Jember terhadap permintaan keterangan anggota DPRD” yang mengakibatkan pertanyaan- pertanyaan (Hak Interpelasi) yang diajukan Pemohon tidak terjawab. Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2019, bertempat di ruang sidang DPRD Kabupaten Jember, anggota DPRD mengadakan rapat paripurna dengan agenda pengusulan Pelaksanaan Hak Angket DPRD Kabupaten Jember, dengan materi Hak Angket sebagai berikut:
1) Kebijakan Kabupaten Jember yang mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Jember tidak mendapatkan kuota formasi seleksi CPNS tahun 2019.
2) Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember melakukan mutasi yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara serta tidak mematuhi rekomendasi KASN melalui suratnya No. R-
3419/KASN/10/2019, perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit dalam mutasi pegawai di lingkungan Kabupaten Jember.
3) Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengundangkan Peraturan Bupati Jember tentang KSTOK 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tanggal 3 Januari 2019 yang diduga melanggar PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana disebut dalam Surat Gubernur Jawa Timur No. 131/25434/011.2/2019, tanggal 10 Desember 2019 perihal Rekomendasi atas Pemeriksaan Khusus atas tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700/12429/SJ, tanggal 11
November 2019, perihal Rekomendasi atas Pemeriksaan Khusus.
4) Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember lainnya yang mempunyai dampak meluas kepada masyarakat yang akan ditentukan oleh Panitia Khusus untuk melakukan penyelidikan.
Berdasarkan hasil kerja Panitia Angket DPRD Kabupaten Jember yang disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD Kabupaten Jember, tanggal 20 Maret 2020, DPRD Kabupaten Jember menyatakan bahwa Bupati Jember telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap sumpah/janji jabatan serta tidak melaksanakan tugas, dan melakukan larangan sebagai Kepala Daerah Kabupaten Jember, sehingga Bupati Jember (dr. Faida, MMR) layak untuk dikenakan sanksi berupa pemberhentian sebagai Bupati Jember sesuai Pasal 78 ayat (2) huruf d Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengingat telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf b Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hasil dari kerja Panitia Angket DPRD Kabupaten Jember tersebut kemudian melahirkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 08 tahun 2020, tanggal 22 Juli 2020, tentang Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPRD Kabupaten Jember Terhadap Bupati Jember.
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah bagaimana rasio legis kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan uji
pendapat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Kepala Daerah dan Bagaimana Proses Permohonan uji pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hingga penetapan putusan final (putusan Mahkamah Agung).

## METODE
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dimana pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan melalui penelitian (studi) kepustakaan atau studi dokumen 1 .  Pendekatan masalah yang diteliti dilakukan dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep, dan pendekatan kasus 2 . Pertimbangan memakai pendekatan undang-undang, sebab yang dikaji adalah tugas, wewenang dan fungsi DPRD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendekatan konsep digunakan untuk mencari dan menemukan pendapat para sarjana yang terdapat dalam buku-buku teks, sedangkan pendekatan kasus digunakan karena yang dibahas dalam penulisan ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 02/P/KHS/2020.  Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengutip pasal-pasal peraturan
1 Roni Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, 1990, h. 1.
2 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Prenada Media Group, Jakarta, 2005,    h. 93.
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 16 No 1 (2024) : Februari 2024
perundang-undangan yang relevan sedangkan pendapat para sarjana dikutip untuk dijadikan landasan teori guna menjawab isu hukum yang dikemukakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kewenangan Mahkamah Agung Melakukan Uji Pendapat Keputusan Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kepala Daerah

## Kewenangan Mahkamah Agung
Sebelum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) diadakan perubahan, kekuasaan kehakiman diatur dalam Bab IX, pasal 24 dan 25. Menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 disebutkan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang”. Namun setelah perubahan UUD 1945, kekuasaan kehakiman tidak lagi dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan- badan kehakiman seperti peradilan umum dan sebagainya, tetapi  juga dilakukan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 3 Jadi, pasca perubahan UUD 1945, Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) bukan lagi sebagai badan kehakiman satu- satunya yang memegang kekuasaan kehakiman, karena masih ada lagi satu badan kehakiman lain yang bernama Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 . Ketentuan bahwa MA bukan satu- satunya badan kekuasaan kehakiman dapat dijumpai  dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan: “Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya dalam Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 dinyatakan: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan
3 Perubahan Ketiga UUD 1945.
mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.
Berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (2) UUD 1945, maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai kewenangan:
1) Memeriksa dan memutus permohonan kasasi.
2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
3) Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang- undang.
Selain kewenangan melakukan pengujian peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang   Pemerintahan Daerah, MA mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara uji pendapat DPRD atas keputusannya memberhentikan kepala daerah karena keadaan,  sebagaimana ketentuan   Pasal 78 ayat  (2) huruf c, d, e, dan f  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014. Mahkamah Agung menyebut perkara ini dengan permohonan uji
pendapat. 4 Selain kewenangan yang dimiliki, MA juga memiliki fungsi. Menurut Sobandi sebagaimana dikutip oleh Agus Sahbani mengemukakan bahwa dalam praktiknya MA memiliki 4 (empat) fungsi. 5 Keempat fungsi tersebut adalah sebagai berikut: 6
1) Fungsi Peradilan;
2) Fungsi Pengawasan;
3) Fungsi Mengatur;
4) Fungsi Nasehat.

## Kewenangan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD)
Menurut Pasal 42 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor `15 Tahun 1915 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah),
4 https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/pr osedur-berperkara/1758-permohonan-uji-pendapat- keputusan-dprd-tentang-pemberhentian-kepala- daerah. Diunduh pada hari Selasa,11 Juli 2023.
5 https://www.hukumonline.com/berita/a/meng enali-wewenang-dan-fungsi-ma- lt616d670382aab/?page=1. Agus Sahbani, “Mengenali Wewenang dan Fungsi MA”.Diunduh pada hari Selasa, 11 Juli 2023.
6 https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas- pokok-dan-fungsi.  Diunduh pada hari  Selasa, 11 Juli 2023.
disebutkan  “DPRD mempunyai tugas dan wewenang antara lain:
a) membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
b) membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
c) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah,
APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah”.
Sementara itu menurut Pasal 25 UU Pemerintahan Daerah disebutkan: “Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang antara lain:
a) memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
b) mengajukan rancangan Perda;
c) menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD”
Hak-hak DPRD dan anggota DPRD dalam pelaksanaan hak-hak DPRD, menurut Pasal 71 ayat (1)  Peraturan DPRD Kabupaten Jember Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember, disebutkan: “DPRD mempunyai hak:
a) Interpelasi;
b) Angket; dan
c) Menyatakan pendapat..

## Implikasi Permohonan Uji Pendapat Keputusan DPRD
Pasal 80 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa MA mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara uji pendapat DPRD atas keputusannya  memberhentikan kepala daerah karena keadaan sebagaimana ketentuan  Pasal 78 ayat  (2) huruf c, d, e, dan f   UU Pemerintahan Daerah. MA menyebut perkara ini dengan permohonan uji pendapat. MA berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus atas uji pendapat DPRD Kabupaten Jember sebagaimana yang telah diajukan dalam permohonan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 juncto Pasal 80 ayat (1) huruf a dan c UU
Pemerintahan Daerah.  Sehubungan dengan permohonan uji pendapat ini, DPRD Kabupaten Jember berpendapat bahwa tindakan Bupati Jember bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas. Bupati Jember sebagai Termohon (dalam Putusan MA Nomor 2 P.KHS/2020, melakukan perbuatan yang dilarang bagi seorang kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b UU Pemerintahan Daerah, yaitu: “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”.
Melalui Keputusan DPRD Kabupaten Jember Nomor 08 tahun 2020, tanggal 22 Juli 2020, tentang Hak Menyatakan Pendapat DPRD Kabupaten Jember terhadap Kepala Daerah, diajukanlah uji pendapat kepada MA. Permohonan diajukan kepada Ketua MA melalui Majelis Hakim Agung Menyatakan sah menurut hukum Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 08 tahun 2020, tanggal 22 Juli 2020, tentang
Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPRD Kabupaten Jember terhadap Kepala Daerah. Judul surat maupun keputusan yang menyebut “Usul Penggunaan Hak Interpelasi DPRD Kabupaten Jember kepada Bupati Jember” telah menimbulkan tidak jelasan apakah keputusan DPRD ini maksudnya adalah DPRD mengusulkan penggunaan hak interpelasi kepada Bupati Jember untuk mendapat persetujuan, mengingat jika mengacu kepada Pasal 167 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemerintahan Daerah,  maka usulan penggunaan hak interpelasi tidak melibatkan Bupati melainkan usul penggunaan hak interpelasi diajukan anggota DPRD sebagai pengusul kepada pimpinan DPRD Kabupaten untuk kemudian usul tersebut menjadi hak interpelasi DPRD Kabupaten apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD Kabupaten. Keberadaan kata “usul” di dalam judul Keputusan DPRD Kabupaten Jember Nomor 24 Tahun 2019 telah menimbulkan ketidakjelasan hukum.
Terlepas adanya ketidakjelasan judul Keputusan DPRD Kabupaten Jember Nomor 24 Tahun 2019 Bupati Jember tetap beritikad baik untuk menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka mendengarkan penjelasan tertulis kepala daerah. Tidak
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 16 No 1 (2024) : Februari 2024
terpenuhinya aspek formil (persyaratan dan prosedur) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pendapat DPRD bahwa kepala daerah diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan cacat formil hak angket DPRD. MA dalam putusannya menyatakan antara lain:
1. Menolak permohonan uji pendapat dari Pemohon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember;
2. Menyatakan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 08 Tahun 2020 tentang Hak Menyatakan
Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember tidak berdasar hukum.
Penolakan MA terhadap uji pendapat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten Jember Nomor 08 Tahun 2020 tentang Hak Menyatakan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 08 Tahun 2020 tentang Hak Menyatakan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember, didasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut:
1.  Kesalahan administratif dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan di daerah sesuai asas contrarius actus bisa diperbaiki oleh pejabat yang bersangkutan melalui pengawasan pemerintahan secara vertikal sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan atau melalui lembaga peradilan, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji keputusan tata usaha negara dan Mahkamah Agung melalui permohonan hak uji materiil untuk menguji peraturan kepala daerah, yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2.  Bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember Nomor 08 tahun 2020, tanggal 22 Juli 2020, tentang Hak Menyatakan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Terhadap Bupati Jember tidak didukung dengan data penyampaian pendapat Bupati dalam forum hak interpelasi maupun hak angket, dan pelanggaran administratif atas tata kelola pemerintahan dalam bidang kepegawaian maupun penyusunan kelembagaan perangkat daerah telah ditindaklanjuti oleh Termohon,
maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember Nomor 08 tahun 2020 tersebut tidak berdasar hukum sehingga permohonan uji pendapat dari Pemohon harus ditolak.
Dalam uji pendapat terhadap putusan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Jember  pada putusan Nomor : 2/P/KHS/2020 bahwa mengenai materi hak menyatakan pendapat yaitu tentang implementasi sistem merit yang diatur dalam Undang- Undang 7 . Kepala daerah telah melakukan uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi pertama dan pejabat administrasi oleh panitia seleksi mutasi sebagaimana rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara melalui surat tertanggal 2 Januari 2020, dan rekomendasi Menteri Dalam Negeri untuk pencabutan 15 Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dalam Jabatan. Kesalahan administratif dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan didaerah sesuai Contrarius actus bisa diperbaiki oleh pejabat yang bersangkutan melalui pengawasan pemerintahan secara vertikal sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan. 8
7 Undang-  Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manjemen Pegawai Negeri Sipil.
8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerinthan Daerah

## Analisis Putusan Mahkamah Agung
Nomor 2  P.KHS/2020
Dalam penelitian hukum dengan pendekatan kasus, Peter Mahmud Marzuki mengemukakan pendapat sebagai berikut:
Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendi , yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Ratio decidendi dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk diterapkan kepada fakta tersebut. 9
Jika memperhatikan permohonan uji pendapat Keputusan DPRD Kabupaten Jember Nomor 08 tahun 2020, harus dikemukakan fundamental petendi (Posita) juga Petitum. Menurut M. Yahya Harahap posita atau fundamentum petendi yang yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum ( rechtelijke grond )
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Prenada Media Group, Jakarta, 2010 ., h. 119.
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 16 No 1 (2024) : Februari 2024
dan dasar fakta ( feitelijke grond ). 10 Hasil rapat paripurna yang telah di laksanakan oleh DPRD Kabupaten Jember menghasilkan keputusan yang isinya, DPRD Kabupaten Jember sepakat untuk mengajukan permohonan memberhentikan atau memakzulkan Bupati Jember dari Jabatanya sebagai Bupati berdasarkan alat bukti yang telah diajukan kepada MA yang tertera di dalam Putusan MA Nomor 2 P .Khs/2020.
Dasar hukum ( rechtelijke grond ) DPRD Kabupaten Jember dalam mengajukan permohonan uji pendapat adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah. Sedangkan dasar fakta ( feitelijke grond )
DPRD Kabupaten Jember telah mengajukan 33 alat bukti materil berdasarkan hasil dari penyelidikan yang telah di lakukan oleh Panitia Hak Angket. Karena menurut  hasil angket, Bupati Jember Faida pada saat menjabat sebagai Bupati Jember diduga melakukan perbuatan hukum yang bertentangan
10 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007. h. 58.
dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Jember di bawah pimpinan Bupati Jember, kebijakannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DPRD Kabupaten Jember mrnduga Bupati Jember telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga menduga telah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan perbuatan hukum yang dilakukan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ( Good Government ). Pelanggaran yang di lakukan oleh Bupati Jember berdampak negatif terhadap aspek pelayanan publik yang merupakan tugas utama pemerintah daerah, tidak hanya berdampak kepada personil aparatur sipil negara sebagai pelaksana pelayanan publik, akan tetapi masyarakat luas Kabupaten Jember juga terkena dampaknya sebagai penerima layanan publik. 11
Uji pendapat Keputusan DPRD Kabupaten Jember Nomor 08 Tahun 020 telah diputus oleh MA, dimana amar putusannya menyatakan:
1.  Menolak permohonan uji pendapat dari Pemohon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember;
11 Ibid. ,  h. 65.
2.  Menyatakan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 08 Tahun 2020, tanggal 22 Juli 2020 tentang Hak Menyatakan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember tidak berdasar hukum;
3.  Membebankan biaya perkara kepada
Negara.
Sehubungan dengan amar putusan MA Nomor 2 P.KHS/2020 tersebut perlu menelusuri pertimbangan hukum majelis hakim MA hingga sampai pada putusan: Menolak  permohonan uji pendapat dari Pemohon, dan menyatakan Keputusan DPRD Kabupaten Jember Nomor 08 Tahun 2020, tanggal 22 Juli 2020 tentang Hak Menyatakan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember tidak berdasar hukum . Putusan ditolak artinya pemohon dianggap tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya. Dalam Putusan No. 2 P.KHS/2020, pertimbangan hukum yang mengarah pada amar putusan: Menolak permohonan uji pendapat dari Pemohon dapat ditelusuri sebagai berikut:
Bahwa penggunaan hak menyatakan pendapat oleh DPRD Kabupaten Jember terhadap Bupati Jember bermula pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember,
tanggal 23 Desember 2019, yang menghasilkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 24 tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Usul Penggunaan Hak Interpelasi DPRD Kabupaten Jember kepada Bupati Jember (vide bukti P-9, P-10), dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember, tanggal 30 Desember 2019, yang menghasilkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 25 tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Usul Hak Angket DPRD Kabupaten Jember kepada Bupati Jember (vide bukti P-12, P-15), yang menunjukkan bahwa hak menyatakan pendapat Pemohon dalam permohonan a quo merupakan hak menyatakan pendapat sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 159 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
Bahwa oleh karena itu terlebih dahulu perlu diuraikan apa yang menjadi pokok persoalan dalam penggunaan Hak Interpelasi oleh Pemohon kepada Termohon sebagaimana dalil Pemohon angka 5 halaman 5 permohonan, yaitu sebagai berikut:
1. Mengapa Kabupaten Jember tidak mendapatkan quota formasi seleksi CPNS untuk tahun 2019 di Kabupaten Jember, sebagaimana pengumuman Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/1069/M.SM.01.00/2019 tentang Informasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2019 di Lingkungan Pusat dan Daerah (bukti P-5);
2. Mengapa Bupati Kabupaten Jember tidak mematuhi rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui surat Nomor : R3419/KASN/10/2019, tanggal 15 Oktober 2019, perihal Rekomendasi atas pelanggaran sistem merit dalam mutasi pegawai di lingkungan Kabupaten Jember (vide bukti P-6);
3. Mengapa Bupati Jember tidak mematuhi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 131/25434/011.2/2019, tanggal 10 Desember 2019 perihal Rekomendasi atas Pemeriksaan Khusus, atas tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri republik Indonesia Nomor: 700/12429/SJ, tanggal 11 Nopember 2019 perihal Rekomendasi atas pemeriksaan khusus (vide bukti P-8);
Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota ditentukan bahwa “Kepala Daerah hadir memberikan penjelasan”.  Pada tanggal 23 Desember 2019 Pemohon berkirim surat undangan kepada Termohon dengan surat Nomor: 170/056/35.09.2/2019, tanggal 23 Desember 2019 perihal Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember dengan agenda “Pemberian Penjelasan Tertulis oleh Bupati terhadap permintaan keterangan anggota DPRD”, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2019, bertempat di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Jember. Sehubungan dengan Surat Pemohon Nomor: 170/056/35.09.2/2019, tanggal 23 Desember 2019, Termohon tidak hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember tanggal 27 Desember 2019 dengan agenda Penjelasan Bupati Jember terhadap hak interpelasi yang diajukan DPRD Kabupaten Jember dengan berkirim surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Jember tanggal 26 Desember 2019 Nomor: 170/616/35.09.1/2019 perihal penjadwalan ulang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember, yang kemudian oleh Pemohon sebagaimana
dalil angka 6 halaman 6 permohonan, perbuatan Termohon berkirim surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Jember tanggal 26 Desember 2019 Nomor: 170/616/35.09.1/2019 perihal penjadwalan ulang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember, dinyatakan telah bertentangan dengan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Jember Nomor 01 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Jember, yang kemudian dijadikan dasar bagi DPRD Kabupaten Jember untuk mengusulkan secepatnya dilaksanakan rapat paripurna perihal usul hak angket (vide Permohonan Pemohon halaman 6- 7).
Bahwa sikap Pemohon yang tidak memberikan kesempatan kepada Termohon untuk memberikan penjelasan dalam forum penggunaan hak interpelasi dengan melakukan penjadwalan ulang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember, tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena pada prinsipnya penggunaan hak DPRD berupa interpelasi, angket dan menyatakan pendapat adalah hak yang diberikan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah dalam kerangka menjalankan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di
daerah, sehingga untuk itu dalam menggunakan hak tersebut DPRD harus memperhatikan asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam hal ini adalah asas proporsionalitas (Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
Oleh karenanya DPRD Kabupaten Jember dalam menggunakan hak interpelasi juga harus menghormati hak Termohon menggunakan hak jawabnya sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Oleh karena itu pelaksanaan hak interpelasi pada tanggal 23 Desember 2019 yang kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan hak angket pada tanggal 30 Desember 2019 tanpa memberikan kesempatan Termohon menggunakan hak jawabnya telah melanggar asas proporsionalitas sebagaimana dimaksud Pasal 58 huruf e UU Pemerintahan Daerah juncto Pasal 72
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 16 No 1 (2024) : Februari 2024
ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
Mengenai materi hak menyatakan pendapat, yaitu tentang implementasi merit sistem yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Termohon telah melakukan uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi  oleh Panitia Seleksi Mutasi sebagaimana rekomendasi KASN (vide bukti T-58), yang diapresiasi oleh KASN melalui surat tanggal 2 Januari 2020. Kemudian rekomendasi Mendagri untuk mencabut 15 Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dalam Jabatan telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan menerbitkan SK Bupati Jember No: 821.2/17/414/2020, tanggal 3 Januari 2020, tentang Pengangkatan dalam jabatan (vide bukti T63), SK Bupati Jember No: 821.2/18/414/2020, Tanggal 6 Januari 2020, tentang Pengangkatan dalam Jabatan (vide bukti T-64) dan SK Bupati Jember No: 821.2/39/414/2020, Tanggal 7 Januari 2020, tentang
Pengangkatan dalam Jabatan (vide bukti T-65). Demikian pula mengenai penyusunan kelembagaan perangkat daerah Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Gubernur Jawa Timur (vide bukti T-80, T-81, T82, T-83, T-84, T-85, T-86, T-87, T-88, T-89, T-90).
Kesalahan administratif dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah sesuai asas contrarius actus bisa diperbaiki oleh pejabat yang bersangkutan melalui pengawasan pemerintahan secara vertikal sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan atau melalui lembaga peradilan, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji keputusan tata usaha negara dan Mahkamah Agung melalui permohonan hak uji materiil untuk menguji peraturan kepala daerah, yang diduga melanggar peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, oleh karena Keputusan DPRD Kabupaten Jember Nomor 08 tahun 2020, tanggal 22 Juli 2020, tentang Hak Menyatakan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Jember terhadap Bupati Jember tidak didukung dengan data penyampaian Pendapat Bupati dalam forum hak interpelasi maupun hak angket, dan pelanggaran administratif atas tata kelola pemerintahan dalam bidang kepegawaian maupun penyusunan kelembagaan perangkat daerah telah ditindaklanjuti oleh Termohon, maka Keputusan DPRD Kabupaten Jember Nomor 08 tahun 2020 tersebut tidak berdasar hukum, maka MA menolak permohonan uji pendapat tersebut.
Jika dicermati, pertimbangan hukum majelis hakim MA poinnya  ada pada sikap Pemohon (DPRD Kabupaten Jember) yang tidak memberi kesempatan kepada Termohon (Bupati Jember) merupakan tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum dan melanggar asas proporsionalitas. Selain itu, terkait kesalahan administratif, sesuai asas contrarius actus hal tersebut bisa dikoreksi oleh pejabat yang bersangkutan melalaui pengawasan vertikal sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemeintahan daerah. Demikian pula, pertimbangan majelis hakim MA bahwa Keputusan DPRD Kabupaten Jember Nomor 08 Tahun 2020, tanggal 22 Juli 2020, tentang Hak Menyatakan Pendapat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember terhadap Bupati Jember tidak didukung dengan data penyampaian Pendapat Bupati dalam forum hak interpelasi maupun hak angket. Sehingga hak menyatakan pendapat tersebut dianggap tidak berdasarkan hukum.

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan (isu hukum) yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa mempunyai kewenangan sebagaimana ketentuan Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang- undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang- undang. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang misalnya kewenangan MA memberi pertimbangan permohonan grasi. Di samping itu,  MA mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara uji pendapat DPRD atas keputusannya memberhentikan kepala daerah (Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang   Pemerintahan Daerah).
Permohonan uji pendapat DPRD. Uji pendapat DPRD Kabupaten Jember Nomor 08 Tahun 2020, tentang Hak Menyatakan Pendapat DPRD Kabupaten Jember bermula dengan adanya hak interpelasi DPRD yang kemudian ditingkat ke hak angket. Munculnya hak interpelasi dan hak angket ini, karena DPRD Kabupaten Jember menduga bahwa Bupati Jember telah melakukan tindakan yang bertentang dengan peraturan perundang-undangan. Hal berkaitan dengan kebijakannya yang mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Jember tidak mendapatkan quota formasi seleksi CPNS tahun 2019. Melakukan mutasi yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara, dan tidak mematuhi rekomendasi KASN melalui suratnya No. R-3419/KASN/10/2019, perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit dalam mutasi pegawai di lingkungan Kabupaten Jember, serta mengundangkan Peraturan Bupati Jember tentang KSTOK 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tanggal 3 Januari 2019 yang diduga melanggar PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam persidangan uji pendapat DPRD tersebut, MA menyatakan menolak Keputusan DPRD Kabupaten Jember
Nomor 08 Tahun 2020, karena tidak didukung dengan data penyampaian Pendapat Bupati dalam forum hak interpelasi maupun hak  angket, dan pelanggaran administratif atas tata kelola pemerintahan dalam bidang kepegawaian maupun penyusunan kelembagaan perangkat daerah telah ditindaklanjuti oleh Termohon, sehingga maka Keputusan DPRD Kabupaten Jember Nomor 08 tahun 2020 tersebut tidak berdasar hukum, maka MA menolak permohonan uji pendapat tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia , Sekretariat dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta,
2006.
Harahap, Yahya, Hukum Acara Perdata , Penerbit Sinar Grafika, Jakarta,
2007
Soemitro, Roni Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, 1990.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
Jurnal/Artikel Ilmah. Skripsi, Tesis, Media on-Line/Internet.
Adikoesoemo, Emerald Ridwan, Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Agung Terhadap
Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terkait Pembatalan Kenaikan Iuran Jaminan Kesehatan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/Hum/2020 ), Skripsi,
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, 2021.
Hadita, Cynthia, Permohonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terkait Pemberhentian Kepala Daerah Yang Melanggar Sumpah / Janji Dan Jabatan Kepala Daerah , Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan, 2019.
https://kepaniteraan.mahkamahagung.g o.id/prosedur-berperkara/1758- permohonan-uji-pendapat- keputusan-dprd-tentang- pemberhentian-kepala-daerah . Diunduh pada hari Selasa,11 Juli 2023.
https://www.hukumonline.com/berita/a
/mengenali-wewenang-dan- fungsi-ma- lt616d670382aab/?page=1 . Agus Sahbani, “Mengenali Wewenang dan Fungsi MA”.Diunduh pada hari Selasa, 11 Juli 2023.
https://www.mahkamahagung.go.id/id/ tugas-pokok-dan-fungsi . Diunduh pada hari  Selasa, 11 Juli 2023
Peraturan Perundang-Undangan,

## Putusan Pengadilan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahuin 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor Nomor `15 Tahun 1915 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manjemen Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerinthan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.

## Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Jember Nomor 08 Tahun 2020, tanggal 22 Juli 2020 tentang Hak Menyatakan Pendapat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Jember.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P.KHS/2020.