## Volume 6 No. 2, Januari 2023
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## URGENSI ASAS KETERBUKAAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
Arfiani,Syofirman Syofyan*, Sucy Delyarahmi,Indah Nadilla.
Email: Arfiani@law.unand.ac.id , SyofirmanSyofyan@law.unand.ac.id , SucyDelyarahmi@law.unand.ac.id , nadillaindah@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Andalas

## Abstract
The formation of laws and regulations based on the principle of openness is the embodiment of a democratic state. In the explanation of Article 5 letter g it can be seen that the meaning of the principle  of  openness  is  that  in  every  process  of  forming  laws  and  regulations  it  must  be transparent and open to all levels of society. However, the reality is that currently the process of forming laws and regulations in Indonesia seems rushed and closes public access to participate in the process. Even though the community has a quite significant role in the process of forming the legislation itself, this is because those who will comply, implement and implement the provisions of the legislation are the community. However, it is very unfortunate that openness to access to monitoring the formation of laws and regulations is difficult for the community to obtain. It's sad that without further notification, many laws have suddenly been passed clearly by the legislature and the government. Therefore, this study raises two issues, namely First, what is the urgency of the principle of openness in the formation of laws and regulations in Indonesia? Second, what are the  problems  with  the  principle  of  openness  in  the  formation  of  laws  and  regulations  in Indonesia? This research is normative research or library research. Normative research is a type of research that relies on secondary data sources as the main reference data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

## Keywords: Openness Principle, Establishment Of Legal Regulations, Community Participation

## Abstrak
Pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  berpijak  pada  asas  keterbukaan adalah  pengejawantahan  dari  negara  demokrasi.  Dalam  penjelesan  Pasal  5  huruf  g dapat  dilihat  makna  dari  asas  keterbukaan  adalah  bahwa  dalam  setiap  proses pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah bersifat transparan dan terbuka terhadap  seluruh  lapisan  masyarakat.  Namun  kenyataannya  saat  ini  proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia terkesan terburu-buru dan menutup akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam prosesnya. Padahal masyarakat memiliki  peranan  yang  cukup  signifikan  dalam  proses  pembentukan  peraturan perundang-undangan  itu  sendiri,  hal  ini  dikarenakan  yang  akan  mematuhi,
menjalankan  dan  melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  tersebut adalah  masyarakat.  Akan  tetapi  sangat  disayangkan  keterbukaan  terhadap  akses pemantau pembentukan peraturan perundang-undangan itu sulit untuk diperoleh oleh masyakat.  Mirisnya  lagi  tanpa  adanya  pemberitahuan  lebih  lanjut  banyak  Undang- Undang yang tiba-tiba saja sudah di sahkan secara gamblang oleh para dewan legislatif bersama pemerintah. Maka dari itu penelitian ini mengangkat dua permasalahan yaitu Pertama,  Bagaimana  urgensi  asas  keterbukaan  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan  di Indonesia? Kedua  Bagaimana problematika asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia?. Penelitian ini ialah penelitian  normatif  atau  penelitian  kepustakaan.  Penelitian  normatif  ialah  jenis penelitian yang bertumpu pada sumber data sekunder sebagai data rujukan utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Kata  Kunci  :  Asas  Keterbukaan,  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan,  Partisipasi Masyarakat.

## A. PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara demokrasi, yang bermakna dari rakyat oleh rakyat dan untuk  rakyat.  Demokrasi  berasal  dari  bahasa  Yunani  “Demokratia”  yang  berarti kekuasaan  rakyat.  Demokrasi  berasal  dari  kata  “Demos”  dan  “Kratos”.  Demos  yang memiliki  arti  rakyat  dan  Kratos  yang  memiliki  arti  kekuasaan.  Menurut  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  (KBBI)  Demokrasi  adalah  gagasan  atau  pandangan  hidup  yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga  negara.  Montesque  berpandangan  bahwa  demokrasi  ialah  kekuasaan  negara harus  dibagi  dan  dilaksanakan  oleh  tiga  lembaga  atau  institusi  yang  berbeda  dan terpisah  satu  sama  lainnya,  yaitu  pertama,  legislatif  yang  merupakan  pemegang kekuasaaan  untuk  membuat  undang-undang,  kedua,  eksekutif  yang  memiliki kekuasaan  dalam  melaksanakan  undang-undang,  dan  ketiga  adalah  yudikatif,  yang memegang  kekuasaan  untuk  mengadili  pelaksanaan  undang-undang  dan  masing- masing  institusi  tersebut  berdiri  secara  independen  tanpa  dipengaruhi  oleh  institusi lainnya. 1
Istilah  demokrasi  pada  intinya  kata  itu  mengacu  pada  partisipasi  rakyat  dalam alokasi  nilai-nilai  dalam  suatu  masyarakat.  (Akar  bahasa  Yunani  demos  dan  kratos masing-masing  diterjemahkan  menjadi  "rakyat"  dan  "memerintah".)  Yang  diperintah
1 Aida Torez Perez. (2018) Judicial Self Government and of the General Council of the Judiciary in spain, German Law Journal, December 15, p. 1799
dan  yang  memerintah  adalah  sama. 2 Idealnya,  demokrasi  berarti  partisipasi  individu dalam  pengambilan  keputusan  yang  mempengaruhi  kehidupan  kita 3 sebagai  rakyat. Dengan demikian demokrasi adalah bahwa keberadaan yang memerintah  didasarkan atas kehendak atau partisipasi rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti sebagai  suatu  pengorganisasian  negara  yang  dilakukan  oleh  rakyat  sendiri  atau  atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat. 4
Dalam  praktek  pelaksanaannya,  demokrasi  yang  memposisikan  rakyat  dalam penentuan  kebijakan  negara,  sering  bergeser  ketika  peranan  negara  yang  terwujud dalam  pemerintahan  melakukan  langkah-langkah  yang  berusaha  membatasi  hakekat kehendak  dan  kekuasaan  rakyat  dalam  penyelenggaraan  negara.  Langkah-langkah tersebut  dicapai  melalui  perubahan  konstitusi  ataupun  produk  perundang-undangan yang  dibuat  rezim  yang  berkuasa.  Gerakan  konstitusional  maupun  yuridis  formal dipergunakan untuk merubah dan membatasi ruang berlakunya demokrasi. Perjalanan sejarah demokrasi di Indonesia telah membuktikan bahwa tidak selamanya demokrasi dilaksanakan sesuai dengan konstitusi. Kenyataan silih bergantinya sistem demokrasi di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai lahirnya Maklumat Wakil Presiden Nomor X,  demokrasi  terpimpin,  demokrasi  Pancasila,  sampai  pada  munculnya  reformasi menunjukkan betapa dominannya peranan (pemerintahan) negara dalam memberikan warna  terhadap  sistem  demokrasi  di  Negara  Indonesia.  Sementara  rakyat  sebagai pemegang  kedaulatan  negara  dipaksa  mengikuti  kemauan  dan  kekuatan  politik  yang sedang berkuasa dalam menjalankan demokrasi. 5
Perwujudan  demokrasi  dalam  cerminan  kekuatan  politik  hukum  dapat  dilihat dari  mekanisme  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dalam  suatu  negara. Peraturan  perundang-undangan  ini  merupakan  pemenuhan  terhadap  Pasal  22  A
2 Louis Schubert, Thomas R. Dye, Harmon Zeigler. (2014). The Irony of Democracy, An Uncommon Introduction to American Politics, Wadsworth p.6
3 Ibid 4 Jean-Jacques  Rousseau.  (2016).  Populism  in  a  constitutional  key:  constituent  power, popular sovereignty and constitutional identity, European Constitutional Law Review P. 21
5 Benny Bambang Irawan. (2018). sebagaimana dikutip juga dalam Eka Wahyu Kasih, Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Jurnal Kajian Lemhannas RI, Edisi 34, Juni , hlm. 51
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 6 TAP MPR No.  III/MPR/2000  tentang  Sumber  Hukum  dan  Tata  Urutan  Peraturan  Perundang- undangan  serta  secara  khusus  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.  Dimana  peraturan  perundang-undangan  sebagai  produk hukum, bukan merupakan produk politik semestinya ditempatkan sebagai norma yang digali  bersumber  pada  kemajemukan  bangsa  Indonesia  yang  kaya  akan  budaya,  nilai dan pluralisme hukum.
Legislatif yang merupakan representasi dari rakyat bukan lagi mempertimbangkan  untung  rugi  atau  kepentingan  elite  penguasa  dalam  menjalankan fungsinya,  apakah  dalam  setiap  fungsi  pengawasan,  budgeting  atau  legislasi. Karakteristik  tersebut  merupakan  wujud  dari  negara  hukum  berataskan  pancasila, dimana pembentuk peraturan perundang-undangan memahami spirit atau filosofi yang terkandung  didalamnya.  Bingkai  Indonesia  sebagai  negara  hukum  mensyaratkan adanya  partisipasi  masyarakat  dalam  mengawal  proses  pembuatan  peraturan perundang-undangan.  Kemudian  di  setiap  sidang  ranah  legislatif  menghendaki  para wakil  rakyat  di  parlemen  untuk  berdialog,  berkomunikasi  terbuka  dengan  rakyatnya sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan pembuatan hukum, sehingga mencapai suatu  konsensus  bersama,  bukan  keputusan  politik  dan  kepentingan  penguasa,  tanpa membuka ruang-ruang publik yang merupakan tipologi hukum responsif.
Kegagalan legislasi dalam menciptakan produk hukum yang  responsif, terbuka dan  partisipatif  akan  mengakibatkan  pula  hilangnya  makna  filosofi  dari  cita  hukum pancasila yang sebenarnya sumbernya dari akar budaya Indonesia asli. Norma hukum yang  dikristalkan  menjadi  peraturan  perundang-undangan  pada  akhirnya  memiliki tujuan  hukum  yang  membahagiakan  rakyatnya,  sehingga  mampu  menghadirkan produk hukum yang mengandung nilai keadilan sosial (social justice/substantial justice). 6
6 Nugroho  Wahyu.  (2013).  Menyusun  Undang-Undang  Yang  Responsif  Dan  Partisipatif  Berdasarkan Cita Hukum Pancasila.Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 10 No. 3 September , hlm. 209
Dalam  pasal  5  Undang-Undang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan menyatakan sebagai berikut :
Dalam  membentuk  Peraturan  Perundang-undangan  harus  dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:
a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.
Terdapat  tujuh  asas  yang  harus  dituangkan  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan  tersebut,  salah  satunya  adalah  asas  keterbukaan.  Berkaca  pada problematika  ketatanegaraan  Indonesia  dalam  pembentukan  peraturan  perundang- undangan,  sering  kali  asas  keterbukaan  ini  terkesan  dimarginalkan  oleh  para  elite politik  pembentuk  undang-undang.  Padahal  seyogianya  ketika  mengulas  kedalam bagian penjelasan atas Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya dalam Pasal 5 huruf g dinyatakan sebagai berikut:
“Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  mulai  dari  perencanaan,  penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.  Dengan  demikian,  seluruh  lapisan  masyarakat  mempunyai  kesempatan  yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan”.
Dalam penjelesan Pasal 5 huruf g tersebut dapat dilihat bahwa makna dari asas keterbukaan  adalah  bahwa  dalam  setiap  proses  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  haruslah  bersifat  transparan  dan  terbuka  terhadap  seluruh  lapisan masyarakat. Namun kenyataannya saat ini proses pembentukan peraturan perundang- undangan  di  Indonesia  terkesan  terburu-buru  dan  menutup  akses  masyarakat  untuk
menyaksikan  setiap  prosesnya.  Padahal  masyarakat  memiliki  peranan  yang  cukup signifikan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri, hal ini  dikarenakan  yang  akan  mematuhi,  menjalankan  dan  melaksanakan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  tersebut  adalah  masyarakat.  Akan  tetapi  sangat disayangkan  keterbukaan  terhadap  akses  pemantau  pembentukan  peraturan perundang-undangan  itu  sulit  untuk  dipantau  oleh  masyarakat.  Mirisnya  lagi  tanpa adanya  pemberitahuan  lebih  lanjut  banyak  Undang-Undang  yang  tiba-tiba  saja  sudah di  sahkan  secara  gamblangnya  oleh  para  dewan  legislatif  bersama  pemerintah.  Maka berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka  penelitian  ini  mengangkat  permasalahan mengenai  Urgensi  Asas  Keterbukaan  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan Di Indonesia. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah yaitu :
1. Bagaimana urgensi asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang- undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana  problematika  asas  keterbukaan  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang terdapat di dalam penelitian ini, maka  penelitian  ini  sudah  jelas  bertumpu  pada  penelitian  normatif  atau  penelitian kepustakaan.  Dalam  penelitian  normatif,  penelitian  yang  dilakukan  bertumpu  pada sumber  data  sekunder  sebagai  data  rujukan  utama  yang  terdiri  dari  bahan  hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 7 Dalam penelitian normatif ini penulis akan mengacu kepada undang-undang, buku-buku dan putusan pengadilan untuk  memecahkan  permasalahan  penelitian  yang  penulis  angkat.  Penelitian  ini  akan mengkaji  bagaimana  Urgensi  Asas  Keterbukaan  Dalam  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  Penulisan  artikel  ini  kami  menggunakan  metode  penelitian  hukum normatif, menggunakan pendekatan:  statute approach, conceptual approach, serta analytical
7 Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press,  hlm. 59-64.
approach.  Penelusuran    bahan  hukum  menggunakan  Teknik  studi  dokumen  dan dianalisis secara kualitatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Urgensi  Asas  Keterbukaan  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan Di Indonesia
Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing individu, baik hak dan kewajiban sesama individu,  individu  dengan  masyarakat,  maupun  individu  atau  masyarakat  dengan negara.  Agar  tidak  terjadi  benturan  dalam  memenuhi  hak  dan  kewajiban,  maka dibentuklah suatu aturan baik yang tertulis mapun yang tidak tertulis. Peraturan yang tertulis mempunyai sanksi yang tegas dan mengikat kepada individu atau masyarakat dengan  pembuat  peraturan  atau  pemerintah.  Tujuan  diadakankannya  peraturan  atau undang-undang  tersebut  guna  menciptakan  ketertiban  dan  keselarasan  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  dalam  negara  demokratis  yang  pada  akhirnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. 8
Keterbukaan  pemerintah  merupakan  prasyarat  lahirnya  pemerintahan  yang demokratis,  prinsip  keterbukaan  ini  seharusnya  mampu  diterjemahkan  secara  nyata dalam  berbagai  aspek  penyelenggaraan  pemerintahan  termasuk  dalam  pembentukan peraturan  perundang-undangan.  Penerapan  asas  keterbukaan  secara  konsisten  dan konsekuen  dalam  proses  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  akan menjadikan peraturan yang dihasilkan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Jelas bahwa  asas  keterbukaan  dalam  proses  pembentukan  peraturan  perundang-undangan memiliki peran dan fungsi yang penting bagi dihasilkannya suatu produk hukum yang berwatak  responsif. 9 Asas  keterbukaan  adalah  asas  yang  membuka  diri  terhadap  hak masyarakat  untuk  memperolah  informasi  yang  benar,  jujur  dan  tidak  diskriminatif
8 Joko Riskiyono. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Keejahteraan. Aspirasi,  Vol.6, No2, Desember 2015, Hlm 159-160
9 Iwan Sulitiyo, (2018).  Implementasi Asas Keterbukaan  Dalam Proses Pembentukan  Peraturan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Kendal, Jurnal Daulat Hukum Vol 1, No. 1, Maret, Hlm. 197.
tentang  penyelenggaraan  negara  dengan  tetap  memperhatikan  perlindungan  atas  hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. 10
Dalam  Penjelasan  Pasal  5  Huruf  g  tentang  Asas  Keterbukaan  “Bahwa  dalam pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  mulai  dari  perencanaan,  penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.  Dengan  demikian  seluruh  lapisan  masyarakat  mempunyai  kesempatan  yang seluasluasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan Perundang- undangan.” Dari bunyi penjelas pasal di atas dapat digaris bawahi tentang transparansi dan  partisipasi  yang  menjadi  pokok  dari  penjabaran  asas  keterbukaan.  Partisipasi publik pada dasarnya adalah jaminan yang harus diberikan kepada rakyat untuk dapat turut  serta  dalam  proses  penyelenggaraan  negara  dan  mengakses  kebijakan  publik secara bebas serta terbuka. Hal ini merupakan perwujudan dari sistem yang secara ideal mensyaratkan  kedaulatan  berada  ditangan  rakyat  dan  dilaksanakan  dalam  bentuk demokrasi partisipatoris.
Jaminan  partisipasi  ini  merupakan  perwujudan  hak  partisipasi  politik  hukum rakyat. Hal ini dikarenakan partisipasi dalam pemerintahan merupakan bagian dari hak asasi  manusia.  Partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pembentukan  perundang- undangan  adalah  juga  sebagai  perwujudan  dari  informasi  publik  yang  terbuka. Diperolehnya informasi pembentukan peraturan perundang-undangan yang terbuka ini juga  merupakan  bagian  dari  jaminan  hak  asasi  manusia  yang  secara  konstitusional harus diakui, dilindungi dan dipenuhi dalam negara hukum. Kemudian mengkaji soal urgensi  pengaturan  asas  keterbukaan  dalam  pembentukan  Undang-Undang  dapat dilihat  dari  2  (dua)  sudut  pandang.  Sudut  pandang  yang  pertama,  diatur  dan dilaksanakannya  ketentuan  mengenai  keterbukaan  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan  merupakan  bagian  dari  hak  konstitusional  warga  negara Indonesia,  dimana  warga  negara  merupakan  pihak  yang  paling  berpotensi  terkena dampak diberlakukanya suatu Undang-Undang.
10 Mohamad  Roky  Huzaeni  1,  Wildan  Rofikil  Anwar.  (2021).  Pelaksanaan  Asas  Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Jurnal Dialektika Hukum, Vol. 3 No.2, hlm. 215.
Menurut  Carl  C.  Fredrich  sebagaimana  dikutip  Konstitusionalisme  adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas  nama  rakyat,  tetapi  yang  tunduk  kepada  beberapa  pembatasan  yang  dimaksud untuk  memberi  jaminan  bahwa  kekuasaan  yang  diperlukan  untuk  pemerintahan  itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. 11 Dengan demikian konstitusionalisme dengan pembatasannya terhadap kekuasaan dan jaminan hak  politik  warga  negara  dalam  konstitusi,  memunculkan  suasana  yang  demokratis dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  meminimalisir  tindakan  represif  dari penguasa kepada rakyat. Selain itu, pemerintah memiliki legitimasi yang jelas.
Kedua,  adanya  Undang-Undang  yang  tidak  dibentuk  berdasarkan  pelaksanaan atas  asas  keterbukaan,  akan  menyebabkan  tidak  tercapainya  efisiensi  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  secara  umum.  Sebaliknya,  ditentukan  dan dilaksanakannya  asas  keterbukaan  dalam  pembentukan  Undang-Undang  menjadikan kemungkinan  dirugikannya  hak  konstitusional  setiap  orang  menjadi  semakin  kecil, karena  dari  awal  sampai  akhir  proses  sekaligus  perkembangan  ketentuan  Undang- Undang,  diketahui  secara  jelas  oleh  setiap  orang.  Maka  dari  itu  sesungguhnya  asas keterbukaan ini penting untuk dipahami secara matang oleh aparat pembentuk undang- undang. Ketika asas keterbukaan ini dilaksanakan secara konsisten oleh para pembuat Undang-Undang,  maka  secara  langsung  masyarakat  dapat  berpartisipasi  dengan memberikan  saran-saran  perbaikan  tertentu  sebagai  bentuk  kepedulian  dan keprihatinan  dalam  pembentukan  Undang-Undang.  Peraturan  mengenai  asas keterbukaan  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  ditujukan  guna menyediakan landasan jaminan perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat sekaligus  dengan  itu  masyarakat  mempunyai  kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk memberikan  masukan  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undang  yang notabane nantinya peraturan tersebut tidak perimplikasi dapat merugikan masyarakat. 12
11 Carl.  C  Friedrich,  Sebagaimana  Dikutip  Dalam  Dezonda  Rosiana  Pattipawae.  (2019).  Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonom, SASI, Vol. 25 No.1, Januari-Juni,  Hal. 101 12 Angga Prastyo, Samsul Wahidin, Supriyadi. “Pengaturan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang- Undang”, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 11 No. 2 Agustus 2020, Hlm. 128.
Keterbukaan  dan  transparansi  dalam  pembentukan  peraturan  perundang- undangan,  selain  sebagai  pembatas  bagi  para  pembentuk  peraturan  perundang- undangan  agar  tidak  sewenang-wenang  dalam  menetapkan  suatu  ketentuan  hukum, Keterbukaan  dalam konteks  tersebut  juga  berfungsi  sebagai  ruang  yang  menyediakan referensi  ketentuan  hukum  yang  lebih  dinamis  mengikuti  perkembangan  dan  kondisi yang  sebenarnya  dalam  kehidupan  masyarakat.  Hal  ini  dikarenakan,  jika  pembentuk peraturan  perundang-undangan  mampu  menciptakan  peraturan  yang  dinamis  yang sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat, tentunya peraturan tersebut dapat diterima secara utuh oleh masyarakat.
Kemudian  transparansi  sebagai  sifat  dalam  pemebentukan  Undang-Undang menjadi  modal  penting  bagi  setiap  elemen  masyarakat  yang  memiliki  perhatian  dan keprihatinan  dalam  perwujudan  perundang-undangan  di  Indonesia  khususnya  bagi kalangan  akademisi.  Dimana  kalangan  masyarakat  ini  dapat  menanggapi  setiap perkembangan produk hukum, mulai dari tahap penyusunan hingga pengesahan dari peraturan perundang-undangan tersebut. Setiap tahapan proses pembentukan Undang- Undang sangat perlu untuk dipantau guna terbentuknya ketentuan hukum yang tidak bertentangan dengan hak konstitusional masyarakat. Informasi yang terbuka,komprehensif,  jelas,  dan  faktual  juga  menjadi  sesuatu  hal  yang  harus  di implementasi  dalam  pembentukan  Undang-Undang  yang  berpedoman  pada  asas keterbukaan yang bersifat transparan.
Informasi yang komprehensif diperlukan guna memahami setiap perkembangan dari  pembentukan  Undang-Undang,  khususnya  untuk  memahami  setiap  rasionalitas argumentasi  yang  ditawarkan  oleh  pembentuk  Undang-Undang  dalam  menentukan dan  memutuskan  adanya  suatu  ketentuan  dalam  Undang-Undang  yang  dibentuk. Rasionalitas  argumentasi  sebagaimana  yang  dimaksud  tersebut  tidak  hanya  terbatas pada ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang yang dibentuk, tetapi rasionalitas argumentasi mengenai kepentingan-kepentingan tertentu yang menjadi landasan setiap ketentuan  Undang-Undang  juga  didapatkan  melalui  implementasi  asas  keterbukaan yang bersifat transparan dalam Pembentukan Undang-Undang.
Sifat  transparan  yang  melekat  pada  asas  keterbukaan  sebagai  pedoman  dan landasan  dalam  pembentukan  Undang-Undang  juga  dapat  mengungkap  setiap penyataan-pernyataan  yang  dinyatakan  dalam  setiap  tahap  pembentukan  Undang- Undang tersebut. Kemudian juga diharapkan setiap sisi dari pelaksanaan setiap tahap pembentukan  Undang-Undang,  dapat  menjadi  dasar  bagi  setiap  elemen  masyarakat untuk  menilai  Pemerintah,  dalam  hal  ini  sebagai  pihak  yang  bertanggungjawab terhadap terselenggaranya pemerintahan yang baik, sesuai dengan tujuan dibentuknya pemerintahan  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.  Informasi  komprehensif  yang  didapat  oleh  setiap  elemen  masyarakat  berdasar pada  pengertian  dalam  konsep  penjelasan  Pasal  5  huruf  g  Undang-Undang  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus disebarluaskan dan disampaikan secara langsung, sehingga memenuhi pengertian faktual yang sebenarnya, dan dengan itu juga, sifat transparan yang menjadi sifat yang melekat pada asas keterbukaan dalam pembentukan Undang-Undang menjadi tidak diingkari.
Hakekat  pentingnya  partisipasi  masyarakat  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan yaitu:
1. memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik dalam menciptakan suatu good governance;
2. memastikan  adanya  implementasi  yang  lebih  efektif  karena  masyarakat mengetahui dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik;
3. meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada eksekutif dan legislatif; dan
4. efisiensi sumber daya, sebab dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan  publik  dan  mengetahui  kebijakan  publik,  maka  sumber  daya  yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat.
Terselenggaranya  good  governance  merupakan  prasyarat  utama  mewujudkan aspirasi masyarakat mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. 13 Dalam rangka hal  tersebut,  diperlukan  pengembangan  dan  penerapan  sistem  pertanggungjawaban pemerintah  yang  tepat,  jelas  dan  nyata  sehingga  penyelenggaraan  pemerintahan  dan
13 Sedarmayanti  sebagaimana  dikutip  dalam  Asep  Hidayat  dan  M  Irvanda.  (2022).  Optimalisasi Penyusunan Dan Pembuatan Laporan Untuk  Mewujudkan Good Governance,  Hospitality, Vol. 11 No.1,, hlm. 289.
pembangunan  dapat  berdaya  guna,  berhasil  guna  dan  bertanggungjawab  serta  bebas KKN.  Keterbukaan  dalam  pembuatan  dan  pengambilan  keputusan  merupakan  suatu keharusan, karena pemerintah bertindak demi dan atas nama seluruh masyarakat maka seluruh masyarakat berhak untuk mengetahui apa yang dilakukan serta apa yang akan menjadi kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
Bukan hanya berhak mengetahui saja, namun masyarakat berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan mulai dari proses pembuatan rancangan sampai ditetapkannya  peraturan  perundang-undangan  tersebut.  Jadi  apapun  yang  menjadi masukan maupun keluhan baik yang disampaikan secara lisan atau tertulis merupakan wujud  partisipasi  masyarakat  yang  terbuka,  transparan  dan  akuntabel.  Sifat  aspiratif tersebut  tercermin  ke  dalam  proses  ketika  hasil  pembahasan  rancangan  peraturan perundang-undagan  dari  masukan  masyarakat  baik  yang  disampaikan  secara  tertulis maupun lisan diakomodasi oleh pembentuk peraturan tersebut.
Pengejawantahan partispasi masyakat secara langsung dan terbuka dalam proses pembentukan  peraturan  perundang-undangan  ini  tentunya  dapat  memarginalkan manipulasi  kepentingan  perorangan  maupun  kelompok  dalam  setiap  proses pembentukan  peraturan  perundang-undangan  ini.  Kontribusi  dan  sistribusi  informasi secara  langsung  dan  terbuka  juga  menunjukkan  bahwa  setiap  informasi  tentang pembentukan  Undang-Undang  yang  disebarluaskan  dan  disampaikan  merupakan informasi  yang  jelas,  jujur,  apa  adanya  dan  bukan  informasi  yang  ditambah  atau dikurangi.  Informasi  yang  disebarluaskan  dan  disampaikan  melalui  olahan  media- media tertentu, baik itu media massa yang  dimiliki oleh pihak swasta maupun media massa  yang  dimiliki  oleh  pemerintah,  maka  informasi  tersebut  sudah  atau  berpotensi tidak lagi menjadi informasi yang utuh dengan alasan-alasan tertentu, baik alasan yang bersifat politis maupun alasan lainnya.
Keberadaan  kesalahpahaman  dalam  memahami  sebuah  informasi  atas  suatu proses  penyelenggaraan  pemerintahan  tertentu,  dimulai  dengan  disebarluaskan  dan disampaikannya  informasi  yang  tidak  dilakukan  secara  langsung,  terbuka  dan menyeluruh. Pendistribusian informasi yang secara langsung dan menyeluruh menjadi salah satu upaya yang optimal atas implementasi asas keterbukaan dalam pembentukan
Undang-Undang.  Informasi  yang  tidak  disebarluaskan  dan  disampaikan  secarara langsung  dan  terbuka  juga  menjadikan  pemahaman  setiap  pihak  yang  menerima informasi tersebut tidak memiliki kerangka pikir yang sama sehingga rentan terhadap kesalahpahaman.  Maka  dari  itu  seyogianya  urgensi  asas  keterbukaan  harusnya diperhatikan  secara  signifikan  oleh  aparat  pembentuk  Undang-Undang,  dikarenakan asas  ini  dapat  melahirkan  produk  hukum  yang  berkualitas  sesuai  dengan  kebutuhan hukum masyarakat.

## 2.  Problematika  Asas  Keterbukaan  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan Di Indonesia
Partisipasi  masyarakat  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan merupakan  implementasi  dari  salah  satu  unsur  dari  pemerintahan  yang  bersifat demokrasi  (good  governance)  yaitu  partisipasi.  Dimana  partisipasi  masyarakat  ini  juga merupakan  pengejawantahan  dari  asas  keterbukaan  dalam  Undang-Undang pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Asas  keterbukaan  ini  sejalan  dengan unsur  dari  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  (good  governance)  yaitu  unsur transparansi  (keterbukaan)  dalam  penetapan  kebijakan  publik  dan  unsur  partisipasi yaitu  keterlibatan  masyarakat  dalam  penyusunan  dan  penetapan  kebijakan  publik dalam  hal  ini  peraturan  perundang-undangan,  karena  masyarakatlah  yang  banyak menerima dampak dari pemberlakukan peraturan perundang-undangan tersebut. 14 Asas  keterbukaan  dalam  proses  pembentukan  peraturan  perundang-undangan mulai  dari  perencanaan,  persiapan,  penyusunan  dan  pembahasan  haruslah  bersifat transparan  dan  terbuka.  Dengan  demikian  seluruh  lapisan  masyarakat  mempunyai kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk  memberikan  masukan  dalam  proses pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Berdasarkan  pengertian  asas keterbukaan  tersebut,  maka  masyarakat  memiliki  hak  untuk  berpartisipasi  dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, bahkan mulai dari proses perencanaan, persiapan,  penyusunan,  pembahasan  dan  pengesahan.  Partisipasi  masyarakat  dalam pembentukan  peraturan  perundang-undangan  merupakan  pengejawantahan  asas
14 Sofwan. (2022). Urgensi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, Jatiswara, Vol. 37 No. 1 Maret, hlm. 119.
keterbukaan  dan  hak  masyarakat  sebagaimana  diatur  dan  ditentukan  dalam  Pasal  96 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menentukan:
(1) Masyarakat  berhak  memberikan  masukan  secara  lisan  dan/atau  tertulis  dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Masukan  secara  lisan  dan/atau  tertulis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dapat dilakukan melalui:
a. rapat dengar pendapat umum;
b. kunjungan kerja;
c. sosialisasi; dan/atau
d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perorangan atau kelompok  orang  yang  mempunyai  kepentingan  atas  substansi  rancangan peraturan perundang-undangan.
(4) Untuk  memudahkan  masyarakat  memberikan  masukan  secara  lisan  dan/atau tertulis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  setiap  Rancangan  Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dengan  demikian,  secara  konstitusional  hak  masyarakat  untuk  berpartisipasi dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  sudah  dijamin  secara  hukum sebagaimana  diatur  di  dalam  dalam  Pasal  5  huruf  g  dan  Pasal  96  Undang-Undang tersebut,  sehingga  pada  setiap  pembentukan  peraturan  perundang-undangan masyarakat berhak untuk mengetahui dan  berpartisipasi untuk memberikan masukan. Di  dalam  Pasal  96  Undang-Undang  pembentukan  peraturan  perundang-undangan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan normanya menggunakan kata berhak ini sangat tergantung kepada political will (kemauan politik) pembentuk  undang-undang,  dan  kemampuan,  kemauan  dan  inisiatif  masyarakat. Karena  penggunaan  kata  dapat  tidak  memberikan  ikatan  dan  jaminan  normatif  yang kuat  yang  menjadi  pegangan  pemegang  otorisasi/pembentuk  undang  untuk melaksanakannya,  kecuali  ada  tekanan  dari  masyarakat.  Semestinya  frasa  normatif yang  digunakan  oleh  lembaga  legislatif  dalam  pasal  ini  adalah  frasa  normatif  harus, sehingga  lebih  tegas  dan  menghargai  hak  rakyat  dalam  pembentukan  peraturan
perundang-undangan. 15 Kata  harus  sebagai  frasa  normatif  bermakna  sebagai  suatu persyaratan, artinya tanpa partisipasi masyarakat tidak sah suatu peraturan perundang- undangan, karena secara proseduril ada persyaratan yang tidak dipenuhi.
Kemudian  mengelaborasi  dari  tahapan  proses  legislasi  yang  dilakukan  oleh lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan yakni sebagai berikut:
1. Perencanaan  Penyusunan  program  legislasi  nasional  merupakan  langkah  awal dalam  rencana  pembentukan  undang-undang.  Prolegnas  disusun  secara terencana,  terpadu,  dan  sistematis  antara  DPR  dengan  Pemerintah  yang dikoordinasikan  oleh  DPR  melalui  badan  legislasi  yang  merupakan  salah  satu alat  kelengkapan  DPR.  Walaupun  tugas  legislasi  dimandatkan  pada  legislator tetapi  dalam  perencanaan  yang  terpadu  dan  sistematis  tidak  sekedar memperhatikan  kehendak  legislator  saja,  tetapi  perlu  peka  terhadap problematika  hukum  dan  kebutuhan  hukum  masyarakat  yang  sewaktu-waktu dapat  terjadi  diluar  program  legislasi  nasional.  Proses  legislasi  harus  sejalan dengan  prinsip  demokrasi  yang  menghendaki  keterlibatan  seluruh  stakeholder (pemangku kepentingan). Pada awal proses inilah asas keterbukaan sudah harus diterapkan.  Proses  legislasi  tidak  hanya  sekedar  ingin  memenuhi  kepastian hukum,  tetapi  juga  dalam  rangka  memberikan  kemanfaatan,  keadilan  yang menjadi kehendak rakyat 16 .
Untuk  memenuhi  hal  tersebut  maka  perlu  pengkajian-pengkajian  secara ilmiah  sehingga  pertimbangan  pertimbangan-pertimbangan  yang  muncul  tidak semata-mata politik pertimbangan yuridis, sosiologis, ekonomis, sosial, budaya, filosofis  dan  sebagainya. 17 Dalam  rangka  meminimalisasi  potensi  resistensi publik dalam proses legislasi makasejak dimulainnya perencanaan pembentukan peraturan  perundang-undangan  yang  terefleksi  dalam  penyusunan  Program
15 Ibid., Hlm. 120.
16 I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a. Sebagaimana Dikutip juga Dalam Sirajul Munir. (2021). Asas  Keterbukaan  Dalam  Pelaksanaan  Fungsi  Legislasi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (Perspektif  Islam  dan Hukum Positif di Indonesia), )”, Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Volume 12, Nomor 2, Desember, hlm. 262
17 Meri Yarni, (2014). Penyusunan Naskah Akademik  Sesuai Ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Dalam Proses Pembentukan Peraturan daerah, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Vol. 5 No. 1, Maret, hlm. 158
Legislasi  Nasional  (Prolegnas),  legislator  harus  menjalin  kerja  sama  dengan masyarakat  untuk  mendapatkan  saran  dan  pertimbangan  dari  masyarakat dengan  memberikan  ruang  partisipasi.  Oleh  sebab  itu,  maka  perlu  dilakukan penyebarluasan informasi melalui sosialisasi menggunakan platfrom digital yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
Keterbukaan  informasi  juga  harus  diimbangi  dengan  ruang  partisipasi dengan  maksud  untuk  mepermudah  masyarakat  dalam  memberikan  masukan. Penyebarluasan  dimaksudkan  untuk  mensosialisasikan  proses  legislasi  supaya tersebar informasi secara luas. Hal ini dapat dilakukan dengan kunjungan kerja serta membuka diri untuk berdiskusi dalam rangka mendengar pendapat publik. Sehingga  dalam  proses  legislasi,  legislator  memperoleh  masukan  masyarakat serta para pemangku kepentingan untuk dapat diijadikan pertimbangan. Kesan baik  akan  munncul  dalam  proses  legislasi  yang  terbuka  karena  menunjukkan bahwa  tidak  ada  maksud  tersembunyi  yang  diselundupkan  dalam  proses legislasi.  Walaupun  ada  upaya  penyelundupan  kepentingan  untuk  segelintir golongan tertentu maka dengan terbukanya informasi akan mudah dikoreksi.
2. Penyusunan  Dalam  proses  penyusunan  atau  pembahasan,  RUU  dipublikasikan secara terbuka untuk mendapat saran dan masukan guna penyempurnaan RUU. Penyusunan  RUU  yang  diinisiasi  oleh  pemerintah  maka  terlebih  dahulu dibentuk  panitia  antar  kementerian  dan/atau  antar  non  kementerian  yang beranggotakan:
a. Kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang hukum;
b. Kementerian/lembaga  pemerintah  non  kementerian  dan/atau  lembaga  lain yang terkait dengan substansi yang diatur dalam RUU; dan
c. Perancang  peraturan  perundang-undangan  yang  berasal  dari  instansi pemrakarsa.  RUU  diajukan  harus  disertai  dengan  naskah  akademik  sebagai landasan  ilmiah.Dalam  tahap  penyusunan  inipartisipasi  publik  terbatas diwakili  oleh  ahli  hukum,  praktisi,  atau  akademisi  yang  menguasai permasalahan  yang  berkaitan  dengan  materi  RUU  yang  sedang  disusun
dengan memperhatikan pula masukan yang mungkin ada pada tahap-tahap sebelumnya.  Perwakilan  disini  diposisikan  sebagai  pemberi  bantuan  bagi yang  kepentingannya  diwakili  karena  tidak  dapat  membuat  keputusan sendiri. 18
3. Pembahasan  Pembahasan  RUU  dilakukan  berdasarkan  2  tingkat  pembicaraan yaitu tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus bersama dengan menteri yang mewakili Presiden serta rapat dengar pendapat umum. Rapat Dengar Pendapat Umum  (RDPU)  antara  alat  kelengkapan  DPR  yang  membahas  rancangan undang-undang  dengan  masyarakat  selalu  dihadapkan  pada  kualitas representasi, karena DPR lah yang menentukan pihak-pihak yang akan diundang dan  didengar  pendapatnya.  Sedangkan  tingkat  II  (paripurna)  dilakukan penyampaian  laporan  yang  berisi  proses,  pendapat  mini  fraksi,  pendapat  mini DPD,  dan  hasil  pembicaraan  tingkat  seblumnya.  Partisipasi  masyarakat  pada tahap ini sudah tidak dilibatkan lagi dan sepenuhnya dijalankan oleh para wakil rakyat.  Pada  tahap  ini  pula  akan  ditentukan  apakah  RUU  disetujui  menjadi undang-undang atau tidak.
4. Pengesahan/penetapan dan pengundangan RUU yang sudah disetujui bersama akan  disampaikan  ke  Presiden  untuk  disahkan  menjadi  undang-undang  dalam jangka waktu maksimal 7 hari sejak disetujui. Setelah itu, Presiden mengesahkan dengan  membubuhkan  tanda  tangan  dalam  jangka  waktu  maksimal  30  hari terhitung  sejak  RUU  disetujui  bersama.  Namun  apabila  RUU  tidak ditandatangani oleh Presiden selama jangka waktu itu, secara otomatis RUU sah menjadi  Undang-Undang  dan  wajib  diundangkan.  Dalam  tahapan pengundangan,  partisipasi  publik  secara  langsung  tidak  diperlukan  lagi,  sebab merupakan  kewenangan  penuh  pemerintah.  Pengundangan  dilakukan  oleh Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  dengan  tujuan  agar  setiap  orang mengetahuinya yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
18 Nina A. Kohn. (2021).  Legislating Supported Decision-Making,  Harvard Journal on Legislation 58, hlm 2.
Kemudian  terdapat  beberapa  cara  yang  bisa  dilakukan  dalam  melembagakan partisipasi publik pada proses legislasi. Pertama, penyebar luasan rancangan peraturan perundang-undangan agar diketahui publik sehingga publik dapat memberikan respon sebelum RUU disahkan; kedua,melibatkan anggota masyarakat yang memiliki keahlian (koompetensi)  dalam  bidang  tertentu  yang  sedang  menjadi  bahasan  dalam  proses legislasi.
Anggota tersebut
bekerja secara independen berdasarkan keilmuan/keahliannya di dalam tim atau kelompok kerja dalam penyusunan peraturan perundang-undangan  serta  tidak  boleh  terpengaruh  intervensi  kepentingan  tertentu kecuali  kepentingan  publik;  ketiga,  terbuka  untuk  melakukan  diskusi  publik  baik melalui  seminar,  lokakarya  atau  bahkan  mengundang  pihak-pihak  yang berkepentingan  (stakeholder)  dalam  rapat-rapat  penyusunan  peraturan  perundang- undangan.
Namun  dalam  proses  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  tentunya menuai  banyak  sekali  problematika.  Salah  satunya  ialah  keengganan  pembentuk peraturan  perundang-undangan  menerapkan  asas  keterbukaan  dalam  proses pembentukan  undang-undang  ini.  Sebagaimana  yang  diketahui  bahwa  akhir-akhir  ini banyak  sekali  Undang-Undang  yang  dinilai  tidak  terbuka  dalam  proses pembentukannya.  Tentunya  dinamika  ini  menuai  kontraversi  ditengah  masyarakat, beberapa Undang-Undang yang dinilai tidak transparan ialah Undang-Undang Nomor 19  Tahun  2019  tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2020  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara,  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2020  tentang  Mahkamah  Konstitusi,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang Cipta Kerja dan baru-baru ini yang menimbulkan polemik yaitu Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang mana pengesahannya terkesan terburu-buru.
Center  for  Indonesia's  Strategic  Development  Initiatives (CISDI).  Organisasi  ini melihat  bahwa pengesahan  KUHP terburu-buru  padahal  masih  ada  pasal  yang bermasalah. Ada empat hal yang disayangkan oleh CISDI yakni: 19
19 https://www.liputan6.com/health/read/5147192/terkesan-terburu-buru-cisdi-sayangkan- pengesahan-rkuhp, diakses pada 10 Desember 2022.
1. Menyayangkan  pengesahan  RKUHP  melalui  mekanisme  dan  prosedur  yang sangat  terburu-buru  dan  minim  pelibatan  masyarakat  sipil,  khususnya  dalam bidang kesehatan, gender, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Mengecam  DPR  RI  dan  Kemenkumham  RI  yang  terburu-buru  mengesahkan RKUHP  dengan  pasal-pasal  bermasalah  yang  berpotensi  mencederai  nilai-nilai demokrasi.
3. Mengecam  DPR  RI  yang  meloloskan  pasal-pasal  yang  berpotensi  menurunkan capaian kesehatan masyarakat.
4. Mendorong  seluruh  elemen  masyarakat  mengawal  proses  KUHP  pasca pengesahan yang implementasinya akan dilakukan dalam 3 tahun ke depan. Menurut  Solly  Lubis,  peraturan  itu  dinilai  perfect  (sempurna)  jika  dipenuhinya syarat-syarat berikut ini: 20
1. Peraturan itu memberikan keadilan bagi yang berkepentingan, misalnya apakah kalangan  buruh,  petani,  nelayan,  pedangan  kaki  lima,  kaum  perempuan,  para guru  dan  dosen  merasa  bahwa  dengan  kehadiran  peraturan  hukum  itu  maka kepentingannya akan benar-benar dilindungi.
2. Peraturan  hukum  itu  memberikan  kepastian,  dalam  arti  kepastian  hukum, bahwa  dengan  berlakunya  peraturan  itu  akan  jelas  batasbatas  hak  (recht,  right) dan kewajiban (plicht, duty) semua pihak yang  terkait dalam sesuatu hubungan hukum  (rechtsbetrekkingen),  misalnya  dalam  hubungan  perburuhan,  hubungan perkawinan, borong kerja, dan sebagainya.
3. Peraturan itu memberikan manfaat yang jelas bagi yang berkepentingan dengan kehadiran  peraturan  itu.  Umumnya,  jika  dua  syarat  terdahulu  sudah  dipenuhi maka syarat yang ketiga ini akan dipenuhi juga.
Selain  itu,  untuk  mendukung  pelaksanaan  partisipasi  masyarakat  dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, selain terkait keterbukaan dalam proses pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  juga  bagaimana  negara  memberikan jaminan  terhadap  kemerdekaan  kepada  warga  negara  dalam  memberikan  atau
20 M.  Solly  Lubis.  (2009).  Ilmu  Pengetahuan  Perundang–undangan  ,  Bandung,  CV.  Mandar  Maju, hlm. 44-45.
menyuarakan  aspirasinya.  Sebagaimana  kemerdekaan  berserikat  dan  berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan telah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Kritik  serta  masukan  dari  masyarakat atas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  harus  dilindungi  dalam  bentuk negara  menjamin  kemerdekaan  atau  menjaga  suasana  demokratis  dengan  membuka kebebasan dialektika ruang publik.
Menurut Jurgen Habermas, Ruang Publik dapat berfungsi secara politis. Ruang publik  politis  itu  sebagai  kondisi-kondisi  komunikasi,  bukan  suatu  institusi  dan  juga bukan  organisasi  dengan  keanggotaan  tertentu  dan  aturan-aturan  yang  mengikat. Sehingga ruang publik itu memiliki ciri yang informal dan inklusif, karena istilah ruang publik atau dalam bahasa Jerman Offentlichkeit yang berarti keadaan dapat diakses oleh semua  orang  dan  mengacu  pada  ciri  terbuka  serta  inklusif  ruang  ini. 21 Legitimasi hukum  atau  kebijakan  publik  diraih  bukan  berdasarkan  suara  mayoritas  yang diperoleh,  melainkan  dengan  cara  meraih  suara  mayoritas.  Maksudnya  adalah legitimasi publik diraih dengan mekanisme pencapian suara mayoritas atau suara yang bulat  yang  adil  dan  fair.  Bagi  Habermas,  hukum  yang  legitim  adalah  hukum  yang diciptakan  dari  prosedur  yang  adil  dan  fair.  Segala  hukum,  peraturan  perundang- undangan dan kebijakan publik haruslah diuji dahulu dalam diskusi publik. Sehingga apa yang dimaksud oleh Habermas sebagai demokrasi deliberatif adalah suatu proses pencapaian legitimasi melalui proses diskursif dalam ruang publik politis. 22
Kondisi masyarakat yang majemuk menjadi sumber daya yang sangat kaya bagi perkembangan kehidupan sosial masyarakat. Akan tetapi, sebelum sumber daya yang sangat kaya itu, pluralitas yang berwujud pada perbedaan opini, pandangan, ide atau gagasan  tersebut  haruslah  dikomunikasikan  secara  rasional  dan  terbuka  terlebih dahulu. Komunikasi politis yang bebas dominasi inilah yang menjadi syarat mendasar untuk menjaga tatanan integrasi sosial masyarakat yang luas. 23 Sehingga adanya ruang publik  dengan  kondisi  yang  adil  dan  fair  harus  dilindungi  oleh  negara  sebagaimana
21 Jimly Asshiddiqie. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 133. 22 Sirajuddin. (2016). Legislative Drafting Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, Malang, Setaraperss , hlm. 72.
23 Reza. A.A Wattimena. (2007).   Melampaui Negara Hukum Klasik, Yogyakarta, PT Kanisius, hlm. 132.
dalam  konstitusi.  Karena  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan  yang  legitim lahir  dari  proses  uji  publik  atau  adanya  proses  yang  terbuka  untuk  dilakukannya partisipasi  masyarakat  serta  menjadi  diskusi  bebas  dalam  ruang  publik.  Dan  bukan sebaliknya,  yaitu  lahir  dari  proses  yang  “kucing-kucingan”  pembuat  hukum  atau peraturan perundang-undangan dengan rakyat.

## D. PENUTUP
Perwujudan  demokrasi  dalam  cerminan  kekuatan  politik  hukum  dapat  dilihat dari  mekanisme  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dalam  suatu  negara. Peraturan  perundang-undangan  ini  merupakan  pemenuhan  terhadap  Pasal  22  A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 6 TAP MPR No.  III/MPR/2000  tentang  Sumber  Hukum  dan  Tata  Urutan  Peraturan  Perundang- undangan. Secara khusus pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan.  Dimana  peraturan  perundang-undangan  sebagai  produk  hukum,  bukan merupakan  produk  politik  semestinya  ditempatkan  sebagai  norma  yang  digali bersumber  pada  kemajemukan  bangsa  Indonesia  yang  kaya  akan  budaya,  nilai  dan pluralisme  hukum.  Kemudian  peraturan  mengenai  asas  keterbukaan  dalam pembentukan  peraturan  perundang-undangan  ditujukan  guna  menyediakan  landasan jaminan  perlindungan  hukum  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat  sekaligus  dengan  itu masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang notabane nantinya peraturan tersebut tidak perimplikasi merugikan masyarakat
Dewan  legislatif  yang  merupakan  representasi  dari  rakyat  bukan  lagi mempertimbangkan  untung  rugi  atau  kepentingan  elite  penguasa  dalam  menjalankan fungsinya,  apakah  dalam  setiap  fungsi  pengawasan,  budgeting  atau  legislasi. Karakteristik  tersebut  merupakan  wujud  dari  negara  hukum  berataskan  pancasila, dimana pembentuk peraturan perundang-undangan memahami spirit atau filosofi yang terkandung  didalamnya.  Bingkai  Indonesia  sebagai  negara  hukum  mensyaratkan
adanya  partisipasi  masyarakat  dalam  mengawal  proses  pembuatan  peraturan perundang-undangan  oleh  dewan  legislatif.    Masyarakat  menghendaki  para  wakil rakyat di parlemen untuk berdialog, berkomunikasi terbuka dengan rakyatnya sebagai bahan  pertimbangan  dalam  keputusan  pembuatan  hukum,  sehingga  mencapai  suatu konsensus  bersama,  bukan  keputusan  politik  dan  kepentingan  penguasa,  tanpa membuka ruang-ruang publik yang merupakan tipologi hukum responsif.

## DAFTAR PUSTAKA
Aida Torez Perez. (2018) Judicial Self Government and of the General Council of the Judiciary in spain, German Law Journal, December 15, p. 1799
Amin Rais. (1986). Pengantar Dalam Demokrasi Dan Proses Politik. Jakarta:  LP3ES.
Angga Prastyo.  (2020). Samsul Wahidin, Supriyadi. “Pengaturan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan  Undang-Undang”,  Jurnal  Cakrawala  Hukum.  Volume  11  No.  2 Agustus.
Asep  Hidayat  dan  M  Irvanda.  (2022).  Optimalisasi  Penyusunan  Dan  Pembuatan  Laporan Untuk Mewujudkan Good Governance, Hospitality, Vol. 11 No.1.
Bachsan  Mustafa.    (1990).  Pokok–Pokok  Hukum  Administrasi  Negara.  Bandung:  PT  Citra Aditya Bakti.
Dezonda Rosiana Pattipawae. (2019). Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonom, SASI, Vol. 25 No.1, Januari-Juni,
I  Gede  Pantja  Astawa  dan  Suprin  Na’a.  (2008).  Dinamika  Hukum  Dan  Ilmu  Perundang- Undangan di Indonesia. Bandung: Alumni.
Iwan Sulitiyo, (2018). Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah  Dalam  Rangka  Otonomi  Daerah  Di  Kabupaten  Kendal,  Jurnal  Daulat Hukum Vol 1, No. 1, Maret.
Jean-Jacques  Rousseau.  (2016).  Populism  in  a  constitutional  key:  constituent  power, popular sovereignty and  constitutional  identity,  European  Constitutional  Law Review P. 21
Jimly Asshiddiqie. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme. Jakarta. Sinar Grafika. Joko  Riskiyono.  (2015).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan Untuk Mewujudkan Keejahteraan. Aspirasi,  Vol.6, No2, Desember
Liputan  6.  (2022).  Terkesan  Terburu-buru  CISDI  Sayangkan  Pengesahan  RKUHP https://www.liputan6.com/health/read/5147192/terkesan-terburu-buru- cisdi-ayangkan-pengesahan-rkuhp , diakses pada 10 Desember 2022.
Louis  Schubert,  Thomas  R.  Dye,  Harmon  Zeigler.  (2014).  The  Irony  of  Democracy,  An Uncommon Introduction to American Politics, Wadsworth p.6
M. Djdijono. (2006). Membangun Indonesia Dari Daerah. Yogyakarta: Kanisius.
M.  Solly  Lubis.  (2009).  Ilmu  Pengetahuan  Perundang–undangan.  Bandung,  CV.  Mandar Maju.
Miriam Budiardjo. (2022). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
Miriam Budiarjo. (2009). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. Mohamad Roky Huzaeni, Wildan Rofikil Anwar. (2021). Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam  Pembentukan  Peraturan  Daerah,  Jurnal  Dialektika  Hukum,  Vol.  3 No.2,
Munir Fuady. (2010). Konsep Negara Demokrasi. Bandung: Refika Aditama.
Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press Nina  A.  Kohn.  (2021).  Legislating  Supported  Decision-Making.  Harvard  Journal  on Legislation.
Nugroho Wahyu. Menyusun Undang-Undang Yang Responsif Dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 10 No. 3 Juli 2016.
Reza. A.A Wattimena. (2007).  Melampaui Negara Hukum Klasik. Yogyakarta. PT Kanisius. Sirajuddin.  (2016).  Legislative  Drafting  Metode  Partisipatif  dalam  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan. Malang, Setaraperss.
Sirajul  Munir.  (2021).  Asas  Keterbukaan  Dalam  Pelaksanaan  Fungsi  Legislasi  Dewan
Perwakilan Rakyat (Perspektif Islam dan Hukum Positif di Indonesia), )”, Yudisia : Jurnal  Pemikiran  Hukum  Dan  Hukum  Islam,  Volume  12,  Nomor  2,

## Desember
Soerjono  Soekanto.  (2009).  Penelitian  Hukum  Normatif  :  Suatu  Tinjauan  Singkat.  Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Sofwan.  (2022).  Urgensi  Partisipasi  Publik  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Daerah”, Jatiswara, Vol. 37 No. 1 Maret.