## ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS SAPI POTONG DI KABUPATEN KLATEN

## DEVELOPMENT POLICY ANALYSIS AGRIBISNESS CATTLE IN THE DISTRICT KLATEN
Herry Surya, Siswanto dan Agus Setiadi
Program Studi Magister Agribisnis, Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang Jl. Imam Bardjo, SH. No. 5 Semarang 50241

## ABSTRAK
Kebijakan pengembangan agribisnis sapi potong di Kabupaten Klaten mempunyai peran penting  untuk  mewujudkan  progam  pemerintah  yakni  swasembada  daging  2014.  Tujuan Penelitian  :  1).  Mengetahui  implementasi    kebijakan    betina  produktif,  kebijakan  rumah pemotongan  hewan,  kebijakan  inseminasi  buatan  IB,  kebijakan  revitalisasi puskeswan,kebijaakan  SDMnak,  kebijakan  pembuatan  pakan,  kebijakan  vaksinasi  missal, kebijakan pemetaan   potensi penggembalaan   dan tanaman hijau pakan, kebijakan pemenuhan jumlah dan tenaga tenaga penyuluh, kebijakan perbaikan frekuensi dan pelatihan.2). Mengetahui peran lembaga perbankan yang terkait dengan pengembangan sapi potong di Kabupaten Klaten. Penelitian  ini  menggunakan    pedekatan  survei  dan  menganalisis,  merekapitulasi  data  dari responden  secara  diskriptif  kualitatif  dan  kuantitatif,  dengan  menggunakan  Analisis  Hirarkhi Proses  (AHP).  Data  Primer  yang  digunakan  penelitian  ini  berupa  observasi  (pengamatan), Interview(wawancara) serta pengisian kuisioner oleh responden. Data Sekunder diperoleh dari literature yang dijadikan studi pustaka. Hasil Penelitian adalah1). Implementasi   Kebijakan yang terkait UU No. 18 Tahun 2009 yakni Kebijakan   Betina produktif, Kebijakan Rumah Pemotongan Hewan,  Kebijakan  Inseminasi  Buatan  (IB),  Kebijakan  SDMnak,;  2).Kredit  usaha  Khusus  sapi potong   yaitu Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) sebesar 5% dan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) sebesar 6% oleh Bank BRI dan Bank Jateng yang mendukung, berpartisipasi dalam  progam pencapaian swasembada daging 2014.
Kata Kunci : Kebijakan, Pengembangan, Agribisnis, Sapi Potong, Kabupaten Klaten .

## ABSTRACT
Policy development agribusiness beef cattle in Klaten regency had in important about a government  progam  that    self  sufficiency  of  meat  2014.  Research  purposes  :  1.  Know implementation    policy  semale  productive,  policy  a  slaughtering  house,  policy  artificial insemination  (  IB),  revitalization  centres  animal,  policy  resource  breeders,  policy  making  feed, policy  vaccinates  instance,  policy  mapping  potential  pastorate  and  plants  green  fodder,  policy fulfillment number and exertion counselors, policy repair the frequency and training. 2) know the role of banking institutions related to the development of beef cattle in the Klaten Regency. This research uses repurposed survey and analyze, Recapitulation of the data from respondents in qualitative and quantitative discribe using the analysis of that hierarchy process (AHP). The primary Data  used  in  this  research  is  the  observation  of  the  Interview  (interview)  as  well  as  filling questionnaire by respondents. Secondary Data obtained from the literature that made the study of the literature. An research result of 1 ). The implementation of the policy related to act no 18 /2009 policy productive, female policy a slaughtering house, a policy of artificial insemination (IB ); 2) .kredit special beef cattle namely business credit a breeding establishment of an ox amounting to 5 % and credit food security and energy amounting to 6 % by BRI bank, Jateng Bank in favor of, and bank Participate in progam sufficiency meat 2014.
Keywords: Policy, Development, Agribusiness, Beef Cattle, Klaten Regency.

## PENDAHULUAN
P e n c a n a n g a n   p r o g r a m Swasembada  Sapi  tahun  2010-2014 merupakan salah  satu  dari lima program utama  Kementrian  Republik  Indonesia. Direktorat  Jenderal  Peternakan  dan Kesehatan  hewan  melakukan  Selama kurun  waktu  tahun  2010-2014  telah melakukan  berbagai  upaya  untuk  dapat mencapai  swasembada  daging  yang ditargetkan akan dapat diwujudkan pada tahun 2014.
K e b i j a k a n   b e t i n a   p r o d u k t i f sebagai bentuk program tunda potong, hal ini  dilakukan  dengan  cara  membeli  sapi betina  produktif  dan  dikembangkan kembali  pada  peternak.  Peternak  yang dapat  mengikuti  program  sesuai persyaratan  yang  selama  ini  sudah  ada dengan  tetap  memperhatikan  dampak akhir  yaitu  meningkatkan  pendapatan peternak,  meningkatkan  populasi  dan produksi  serta  pengembalian  lancar. Program  pemotongan  betina  produktif diharapkan  menurun  10%  pada  tahun 2013 dan 5% pada tahun 2018 (Dinas dan Kesehatan Hewan NTB, 2009).
P e m a h a m a n   t e r h a d a p Penyediaan pangan hewani di Indonesia dan  upaya  mencapai  kemandirian  atau swasembada  memiliki  tingkat  urgensi yang  tinggi  dan  sangat  strategis  dalam k e h i d u p a n   b e r b a n g s a ,   a d a n y a pemahaman  Masyarakat    Kabupaten Klaten  tentang  pentingnya  asupan  gizi, hal  ini  menyebabkan  terjadi  pola konsumsi  rumah  tangga    kearah peningkatan  konsumsi  protein  hewani seperti  susu, daging dan telur (SDT). Sapi merupakan  salah  satu  hewan  ternak ruminansia  yang  memiliki  peran  penting dalam  meningkatkan  kesehatan    dan asupan gizi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan kebijakan  pengembangan  sapi  potong oleh  karena  itu  penelitian  ini  tentang
kebijakan pengembangan agribisnis sapi potong.
Kebijakan  yang  diambil    dan mempunyai  tujuan    diantranya  yaitu meningkatkan  insentif  kepada  peternak sapi  potong  agar  mereka  bergairah b e t e r n a k   d a n   m e n i n g k a t k a n p r o d u k t i f i t a s n y a . P e n g e m b a n g a n peternakan  sapi  potong  dilakukan bersama  oleh  pemerintah,  masyarakat (peternak  skala  kecil),  dan  swasta. Pemerintah  menetapkan  aturan  main, memfasilitasi serta mengawasi aliran dan ketersediaan produk, baik jumlah maupun mutunya  agar  memenuhi  persyaratan halal,  aman,  bergizi,  dan  sehat.  Swasta dan  masyarakat  berperan  dalam m e w u j u d k a n   k e c u k u p a n   p r o d u k peternakan  melalui  kegiatan  produksi, impor,  pengolahan,  pemasaran  dan distribusi  produk  sapi  potong  (Bamualim et al ,. 2008).
Pengembangan suatu jenis usaha dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  salah satunya  adalah  dukungan  aturan  dan kebijakan ( rules and policies ) Pemerintah ( government )  sebagai  lembaga  legislatif berperan  penting,  selain  lembaga penelitian  dan  perguruan  tinggi  (Amar 2008),  Kuswaryan  (2006)  menyatakan, k e b i j a k a n   p e m e r i n t a h   d a l a m pembangunan peternakan masih bersifat top  down .  Kebijakan  publik  yang didasarkan hasil riset dengan melibatkan stakeholder dan  pembuat  kebijakan melalui  forum  dialog,  kemudian  hasilnya diagendakan  sehingga  dapat  digunakan dalam  merumuskan  kebijakan  nasional, regional, dan internasional.
M e n u r u t   R u s t i j a r n o   d a n S u d a r y a n t o   ( 2 0 0 6 ) ,   k e b i j a k a n pengembangan  ternak  sapi  potong ditempuh  melalui  dua  jalur.  Pertama, ekstensifikasi  usaha  ternak  sapi  potong d e n g a n   m e n i t i k b e r a t k a n   p a d a
Herry Surya, Siswanto dan Agus S.; Analisis Kebijakan Pengembangan Agribisnis Sapi Potong
peningkatan  populasi  ternak  yang d i d u k u n g   o l e h   p e n g a d a a n   d a n peningkatan mutu bibit, penanggulangan penyakit dan parasit ternak, peningkatan penyuluhan,  bantuan  perkreditan, pengadaan dan peningkatan mutu pakan atau  hijauan,  dan  pemasaran.  Kedua, intensifikasi  atau  peningkatan  produksi persatuan  ternak  melalui  penggunaan bibit unggul, pakan ternak, dan penerapan manajemen yang baik.
Agribisnis  adalah  kegiatan  bisnis yang  komoditasnya  agro  berkaitan  erat dengan  agro  (Said  dan  Intan,  2001) menurut  Suryanto  (2004),  Agribisnis Agribusiness  adalah  usaha  pertanian dalam  arti  luas  mencakup  (  semua kegiatan  mulai  dan  pengadaan  dan penyaluran sarana produksi sampai pada kegiatan  budidaya  produksi  usahatani, kegiatan  pengolahan  hasil  dan  kegiatan pemasarannya.

## Kerangka Konseptual
Riset empiris (1) Inovasi & studi kasus
aplikasi (2)
Pembinaan SDM
Pembelajaran interaktif & dukungan kebijakan (3)
Regional, Nasional & Internasional
Teori dan fakta/data
Informasi
Gambar  1.  Kerangka  Konseptual  Langkah  Perumusan  Kebijakan  Publik  Yang Berkaitan Dengan Pengembangan Sapi Potong.
Tujuan  penelitian  ini  adalah s e b a g a i   b e r i k u t :   M e n g e t a h u i implementasi   kebijakan     Sapi Potong di Kabupaten  Klaten,  mengetahui  peran lembaga  perbankan  yang  terkait  dengan p e n g e m b a n g a n     s a p i   p o t o n g   d i Kabupaten Klaten.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode Penelitian
Penelitian dalam tesis ini termasuk jenis penelitian diskriptif kualitatif dengan menggunakan  pendekatan  survei  ( kuisioner  sebagai  alat  bantu).  Data diperoleh  melalui  wawancara  dengan yang dihasilkan pada tahun 2011 sampai
dengan  tahun  2013,  yang  diolah  sesuai dengan  variabel-variabel  yang  diteliti. Variabel yang diamati dalam penelitian ini terdiri  dukungan  Dinas  Peternakan, Peternak  sapi  potong    lembaga perbankan di Kota Klaten.
Metode Analisis
M o d e l   a n a l i s i s   d a t a   y a n g digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah menurut  Saaty  (1993),  Analisis  hierarki Proses (AHP) didefinisikan  sebagai suatu representasi  dari  sebuah  permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana level pertama adalah tujuan, yang  diikuti  level  faktor,  kriteria,  sub
kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Identifikasi  Karakteristik    Peternak Sapi Potong di Kabupaten Klaten
Penelitian ini   berada pada empat kecamatan  yang  terletak    di  Kabupaten
Klaten  yakni  meliputi  kecamatan Kemalang,  Karangnongko,  Prambanan dan Jatinom. Responden dalam penelitian di empat kecamatan tersebut kurang lebih 110  peternak  sapi  potong,  waktu pemeliharaan  sapi  dalam  kurun  waktu satu  periode.

## Tabel 1 Rekapitulasi data responden peternak berdasarkan tujuan beternak
Tujuan Beternak Usaha Pokok Tabungan Sampingan Kecamatan Jml Org % Jml Org % Jml Org % Karangnonko 4 12,5 10 31,25 18 56,25 Kemalang 3 9,67 13 41,93 15 48,38 Jatinom 7 21,21 10 30,30 16 48,48 Prambanan 2 10 13 25 15 65 Total 16 13,34 38 32,12 62 54,52
Sumber : Data primer , tujuan beternak  diolah 2013.
Peternakan  belum  ditempatkan  sebagai prioritas    mata  pencarian  utama. Tantangan  bagi  pemangku  kebijakan didunia peternakan terutama sapi potong u n t u k   d a p a t   m e m b u k t i k a n     d a n m e y a k i n k a n   b a h w a   s e b e n a r n y a peternakan  mampu  memberikan  hasil yang jauh lebih baik dengan strategi yang tepat  sasaran.  Penempatan  usaha peternakan  sebagai  usaha  sampingan sangat berpengaruh  terhadap keseriusan usaha  sehingga  hasil  yang  didapat  tidak maksimal  yang  pada  akhirnya  kontribusi terhadap  pendapatan  peternak  tidak maksimal (Suryana, 2009).
D u k u n g a n   P e m e r i n t a h   ( D i n a s Pertanian dan Peternakan Kab. Klaten).
Keberhasilan  pembangunan peternakan  ditentukan  oleh  beberapa komitmen  dan  niat  dari decision  maker (pembuat keputusan) serta seberapa kuat usaha  yang  akan  dilakukan  untuk
mewujudkan  komitmen.  Pengaturan p e n y e l e n g g a r a a n   p e t e r n a k a n   d i Kabupaten  Klaten    juga  telah  diatur dalam perda yang merujuk pada Undang- Undang  No.  18  Tahun  2009  tentang peternakan dan Kesehatan Hewan. Dinas Peternakan  dan  pertanian  Kabupaten Klaten  juga  telah  berusaha  mendata keluar masuk ternak sapi dari kabupaten Klaten.  Perlindungan  betina  produktif dirasa masih belum optimal karena belum semua  pemotongan  dilakukan  di  Rumah Pemotongan Hewan pemerintah dan tidak adanya  kompensasi  bagi  peternak  yang menjual ternak produktif miliknya kepada jagal. Jagal nakal yang memotong betina produktif  masih  terjadi  dengan  alasan lebih  menguntungkan  karena  harga  sapi betina  lebih  murah  sedangkan  harga dagingnya  sama  dengan  harga  daging dari  sapi  jantan.  Kejadian  ini  akan  tetap b e r l a n g s u n g     s e l a m a   t i d a k   a d a
Herry Surya, Siswanto dan Agus S.; Analisis Kebijakan Pengembangan Agribisnis Sapi Potong
penegakkan  regulasi    atau  aturan  yang jelas  terkait  pelarangan  pemotongan betina  produktif.  Terkait    kebijakan pengembangan  sapi  potong,  kebijakan pembangunan  peternakan  di  Kabupaten Klaten  telah  berusaha  disinergikan d e n g a n   r e n c a n a   p e m b a n g u n a n peternakan ditingkat vertikal.
Observasi  mengenai  kebijakan dari  Dinas  Pertanian  dan  Peternakan K a b u p a t e n   K l a t e n   m e n g e n a i pengembangan  sapi  potong  sebagai berikut:  Observasi  mengenai  kebijakan dari  Dinas  Pertanian  dan  Peternakan K a b u p a t e n   K l a t e n   m e n g e n a i pengembangan  sapi  potong  sebagai berikut : UU no. 18 Tahun 2009  mengenai p e m b a n g u n a n   P e t e r n a k a n   D i n a s Peternakan  Kabupaten  Klaten      sudah mensinergikan    antara  Undang-Undang No. 18 tahun 2009 (99 Pasal) dengan UU
No.  16  tahun  1992  tentang  karantina Hewan,  Ikan  dan  tumbuhan  (34  Pasal); Peraturan   menteri pertanian   nomor 36 /permentan  /OT.140/8/2006  tentang system  pembibitan  ternak  nasional, Peraturan  menteri  pertanian  nomor 54/permentan  /OT.140/8/2006  tentang pedoman  pembibitan    sapi  yang  baik ( good  Breading  Pratice ),  Peraturan menteri  pertanian  Nomor  35  /permentan /OT  .140/7/2011;  Peraturan  menteri p e r t a n i a n   n o m o r   9 6 / p e r m e n t a n /OT.140/1/2012  tanggal  17  Januari  2012 tentang  pedoman  pengelolaan  dana Bantuan  Sosial  kementerian  pertanian 2012;
K e b i j a k a n   y a n g   s u d a h diimplementasikan  dinas  Pertanian  dan Peternakan  Kabupaten  Klaten  yakni sebagai berikut:
1.  Kebijakan Betina Produktif
Kebijakan  Betina  Produktif  yakni pemberian    insentif  (Pemberian stimulan dana kepada pemilik sapi bunting  diatas  5  bulan)  kebijakan betina  produktif  ini  mendapat anggaran  di  Tahun  2011  yang mendapat 3 kelompok, Kelompok penerima  di  Kabupaten  Klaten Tahun 2011 sebagai berikut :
1)  Kelompok  peternak  Adil M a k m u r   (   K e c a m a t a n Kemalang)
2)   Kelompok peternak Lumintu ( Kecamatan Kemalang )
3)    Kelompok  peternak  Rejoso  ( Kecamatan Jogonalan )
Dasar  Hukum  Larangan
Pemotongan Sapi Betina Produktif adalah  Undang-Undang  No.  18
Tahun 2009 pasal 18 ayat (2).
2. Kebijakan Rumah Pemotongan

## Hewan (RPH)
RPH  Kabupaten  Klaten    jam beroperasi  mulai  jam  24.00  WIB sampai  Jam  04.00WIB  dengan jumlah  penyembelihan  sekitar  5 sampai  6  ekor  setiap  hari  sapi yang  disembelih  dengan  jenis P e r a n a k a n   O n g o l e   ( P O ) , persilangan  Sinmental  (SPO), Persilangan Limosine (LPO).

## 3.  Kebijakan  (IB)  Inseminasi Buatan
Dinas Petertanian dan Peternakan Kabupaten  Klaten  misalnya Melalui  UPTD  5  (  Kecamatan Jatinom) memaksimalkan petugas ekseminator.
4.  K e b i j a k a n   R e v i t a l i s a s i Puskeswan  (  Pusat  Kesehatan Hewan )
Kebijakan  Revitalisasi  ini  berupa pembangunan  gedung  untuk
pengembangan  sapi  yang  turut mendukung progam swasembada sapi  di  tahun  2014  yakni  berupa bangunan  yang  berada  di  Desa Glagah  Kecamatan  Jatinom, d e s a   J i w a n   K e c a m a t a n Karangnongko,  Desa  Sajen kecamatan  Trucuk,  dan  desa Tambang  kecamatan  Jogonalan Kabupaten Klaten .

## 5.  K e b i j a k a n     P e n i n g k a t a n Sumber Daya Manusia Peternak (SDMnak)
Kebijakan  SDMnak  ini  berupa p e m a n f a a t a n   l i m b a h pertanian,dimana dinas pertanian dan peternakan kabupaten Klaten m e n g i r i m   1 0   o r a n g   u n t u k mengikuti  pelatihan  di  Dinas Provinsi. misalnya pelatihan IB.

## 6.  K e b i j a k a n   p e n g o l a h a n pembuatan pakan
Kebijakan  Pemerintah  daerah Kabupaten  Klaten  melalui  dinas pertanian  dan  petenakan  dengan cara menfasilitasi membuat pakan dengan  teknologi  modern  yang bertempat  di    dua  kecamatan yakni Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Jatinom.

## 7.  Kebijaksanaan Vaksinasi Masal
Kebijakan  Vaksinasi  masal  ini dilakukan  oleh  dinas  pertanian dan  peternakan  oleh  petugas teknik  dilapangan  sebanyak  dua kali dalam satu tahun Jenis vaksin antrak, brusela.
8.  Kebijakan Pemetaan  potensi p e n g e m b a n g a n   p a d a n g penggembalaan  dan  tanaman hijauan pakan.
Kebijakan Pemetaan  potensi p e n g e m b a n g a n   p a d a n g penggembalaan  dan  tanaman hijauan  pakan  disetiap  daerah a t a u   w i l a y a h   y a n g m e m u n g k i n k a n ,   m e l i p u t i
kecamatan  Jatinom,  Kecamatan K a r a n g n o n g k o , K e c a m a t a n K e m a l a n g ,   K e c a m a t a n Manisrenggo      dan  Kecamatan Tulung.
9.  Kebijakan Pemenuhan  jumlah d a n   k o m p e t e n s i   t e n a g a penyuluh.
Kebijakan Pemenuhan jumlah dan kompetensi  tenaga  penyuluh,  hal ini telah dikerjakan  oleh penyuluh p o l i f a l e n   (   P e n y u l u h   y a n g bertanggung  jawab  pada  sektor p e t e r n a k a n   d a n   p e r t a n i a n khususnya  di  wilayah  Kabupaten Klaten)
10. Kebijakan  Perbaikan  intensitas dan frekuensi pelatihan.
Kebijakan  Perbaikan  intensitas d a n   f r e k u e n s i   p e l a t i h a n khususnya  penyediaan  hijauan sesuai  dengan  peningkatan p o p u l a s i   t e r n a k   s a p i . Swasembada  daging  sapi  akan dicapai  dan  dapat  dipertahankan bila populasi dan mutu ternak sapi potong  berkembang  lebih  cepat atau  minimal  sama  dengan peningkatan  kebutuhan  dan memaksimalkan  pakan,  IB, pengawasan pengeluaran ternak.

## D u k u n g a n   l e m b a g a   P e r b a n k a n Kabupaten Klaten  Tahun 2013.
Bank  BRI,  Bank  Jateng,  Bank Klaten,  Bank  Mandiri    dan  Bank  BTN. Menunjukan        hasil  bahwa    usaha peternakan    adalah  suatu  jenis  usaha yang  dapat  didanai  dari  pinjaman perbangkan tersebut komitmen terhadap p e r b a n k a n     k o m i t m e n   t e r h a d a p perkembangan    agribisnis  sapi  potong bank menyatakan sangat mendukung, hal ini  disebabkan  karena    pada  dasarnya semua  orang  dapat  menjadi  nasabah bank  dan  dapat  mengajukan  kredit selama  selama  memenuhi  persyaratan
Herry Surya, Siswanto dan Agus S.; Analisis Kebijakan Pengembangan Agribisnis Sapi Potong
yang  ditentukan.Komitmen  terhadap pengembangan  agribisnis    sapi  potong diharapkan  dapat  menjadi  pendorong keberhasilan  swasembada    daging  sapi meskipun  ditingkat  peternak  masih dirasakan belum optimal.
Nurkholis    (2011)  menyatakan bahwa  kredit  usaha  pembibitan  sapi potong  KUPS  (Kredit  Usaha  Pimbibitan Sapi  Potong  )masih  belum  maksimal p e l a k s a n a a n y a   a k i b a t   k o m i t m e n pebankan  yang  belum  sepenuhnya terwujud  dan  masih  banyak  ajuan  dari peternak  yang  belum  terealisasi  akibat menunggu  persetujuan  bank  penyalur. Kredit  khusus  untuk  peternakan  sapi potong dapat dilayani di BRI, Bank Jateng, Bank Klaten., sedangkan Bank BTN dan Bank Mandiri  tidak mengucurkan progam sejenis karena selain tidak   ada progam juga    karena  tidak  ditunjuk    oleh pemerintah dalam hal penyalurannya.
Perlakuan  khusus  terhadap peternak   yang mengajukan kredit usaha peternakan  sapi  potong  dilakakuan  oleh dua bank yakni bank Jateng dan Bank BRI karena ada progam KUPS (Kredit Usaha Pimbibitan  Sapi  Potong)  dan  KKPE sedangkan  3  bank  lainnya  menyatakan bahwa  posisi  nasabah  pada  dasatnya sama  sehingga  tidak  ada  perlakuan khusus  besarnya  suku  bunga  yang dikenakan  kepada  nasabah  ditentukan berdasarkan  besaran  BI  rate,  kebijakan policey pemerintah  dan  kebijakan perusahaan.
Semua  responden  menyatakan sebagai  bagian  dari  pelayanan  prima perusahaan maka apabila   ada nasabah yang akan meminjam modal di bank maka akan  diberikan  layanan  baik.  IWAPI (2012)  menyatakan  besaran  bunga  bagi besaran usaha mikro  menengah idealnya berada  pada  kaisaran  satu  digit  yaitu maksimal  kisaran  8-9%  agar  dapat  lebih berkembang.  Beberapa  pinjaman  yang
dapat diakses oleh peternak dari lembaga keuangan  tersaji dalam Tabel 2. dibawah ini
Pihak bank responden menyatakan akan  merasa  kesulitan  memenuhi  suku bunga   ideal maksud tanpa ada bantuan atau subsidi dari pemerintah dan mudah memenuhi  masing  –  masing  responden jangka  waktu  pinjaman  yang  ideal  bagi peternak  menurut  perbankan  adalah  1-2 tahun 60% respondenya. Besarnya biaya operasional  perbankan  yang  relative besar mulai dari operasional perusahaan gaji  karyawan  yang  tinggi  serta  hadiah yang  diprogamkan  bagi  nasabah  tiap tahunnya,  hal  ini  karena  nasabah  di I n d o n e s i a   m a s i h   m e m i l i h menginvestasikan  dananya di bank  yang mampu  memberikan  buga  tinggi  dan hadiah  yang  menggiurkan  ini  menjadi penyebabnya ( Saragih, 2010).
Pemerintah  pada  saat  ini  telah membuat  progam  Kredit  Ketahanan Pangan      dan  Energy  (KKPE)  yang diluncurkan  pada  tahun  2007,  KUPS (Kredit  Usaha  Pembibitan  Sapi  potong dan perah yang diluncurkan tahun 2009, K U R   ( K r e d i t   U s a h a   R a k y a t ) , p e n g e m b a n g a n   u s a h a   a g r i b i s n i s pedesaan  (2009)  yang  berintegrasi dengan  progam  PNPM    pedesaan. Besarnya bunga KKPE adalah 6% /tahun KUPS  sebesar  5%  per    tahun  dan  KUR berkisar  13%  -  22%.  Anggaran    yang dialokasikan  untuk  progam  ini  masih belum  semua  terserap.  Hal  ini  karena berbagi  hal  diantara    informasi    yang komprehensif terkait progam sasaran dan teknis  pengajuan  belum  semua  sasaran tersentuh, ketidak beranian menanggung resiko  hutang,  persyartan  agunan  yang b e r a t   d a n   b i r o k r a s i   y a n g   m a s i h berjenjang. Departemen keuangan (2010) menjelaskan  bahwa  yang  berhak mendapat  KUPS  adalah  kelompok  tani dan koperasi.
Tabel 2.  Rekapitulasi Hasil Kuesioner Perbankan 2013 Kabupaten Klaten  (Kota).
Uraian Lembaga Keuangan % *B (Bank) BRI B.Jateng B.Klaten Mandiri BTN Org Komitmen Perbankkan Bagi Uspet Sangat dukung 1 1 1 1 4 80,0 Ikut partisipasi 1 20,0 Usaha Petemakan Dapat Didanai Ya, dgn syarat berlaku 1 1 1 1 1 5 100,0 Ya, jika ada program Khusus 0 0,0 Tidak ada 0 0,0 Kredit Khusus  Pengusaha Sapi potong Ada, dg agunan 1 1 1 1 4 80,0 Ada, diperketat 0 Ada rekomendasi 0 0,0 Tidak ada 1 1 20,0 Perlakuan Khusus Bagi Peternak Tidak ada, nasabah sama 1 1 20,0 Tidak, resiko tinggi 1 1 1 40,0 Ada, program khusus 1 1 20,0 Ada, empati 1 1 20,0 Besaran bunga bagi (credit) lkut kctiganya 1 1 1 1 4 80,0 Mengikuti BI rate, 0 0,0 KBJK pemerintah 0 0,0 Kebibakan Perusahaan 1 1 20,0 Suku Bunga Edial Bagi peternak 5-7% 1 1 I 3 60,0 8-9% 1 1 2 20,0 10-11% 0 0,0 12-13% 1 20,0 Lama Pinjaman Ideal l-2 tahun 1 1 1 3 60,0 2-3 tahun 0 60,0 3-4 tahun 1 0 0,0 4-5 tahun 1 2 40,0 Jenis Kredit Sapi 1 Ada KKPE/KUPS 1 1 2 40,0
Sumber : Data Primer diolah Bank  BRI, Bank Jateng, Bank Klaten, Bank Mandiri, BTN.2013
Herry Surya, Siswanto dan Agus S.; Analisis Kebijakan Pengembangan Agribisnis Sapi Potong

## KESIMPULAN
I m p l e m e n t a s i   k e b i j a k a n Pemerintah  Kabupaten  Klaten  melalui Dinas  Pertanian  dan  peternakan  yang salah  satunya  berlandaskan  pada Undang-undang  No.  18  tahun  200  perlu k e t e g a s a n   a p a r a t   h u k u m   d a l a m penangananya  (konsistensi  kebijakan pembangunan peternakan sapi potong).
Perbankan  telah  berpartisipasi khususnya  Bank  BRI  dan  Bank  Jateng yang  memberikan    fasilitas  kredit  untuk peternakan sapi seperti KKPE   (6%) dan KUPS  (5%)  untuk  mendukung  Progam Pemerintah  yakni  swasembada  daging 2014.

## Saran
Perlu adanya dukungan Kebijakan dari  Kabupaten  Klaten  dan  Pemerintah P r o v i n s i   J a w a   Te n g a h   u n t u k pengembangan Agribisnis Sapi Potong di Kabupaten  Klaten  misalnya  dengan kebijakan  yang  tepat  sasaran  dan berpihak pada pengembangan  agribisnis sapi potong
Progam KUPS dan KKPE ini perlu disosialisasikan,  dikordinasikan  antara pemerintah  kabupaten  dan  perbankan agar  informasi  ini  bisa  tersebar  dan dimanfaatkan  peternak  lebih  luas  lagi, dimana  pembinaan  secara  teknis  bisa lebih terkontrol.
.

## DAFTAR PUSTAKA
Amar,  A.L.  2008.  Strategi  penyediaan p a k a n   h i j a u a n   u n t u k pengembangan  sapi  potong  di Sulawesi Selatan. A.L. Amar, M.H. Husain,  K.  Kasim,  Marsetyo,  Y. Duma,  Y.  Rusyantono,  Rusdin, Damry,  dan  B.  Sundu  (Ed).
Pengembangan  Sapi  Potong untuk  Mendukung  Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi  2008−  2010.  Prosiding Seminar  Nasional,  Palu  24 November  2008.  Kerja  Sama antara  Universitas  Tadulako,  Sub Dinas  Peternakan  dan  Dinas P e r t a n i a n   P e r k e b u n a n   d a n Peternakan Sulawesi Tengah. Hal. 172−179.
Bamualim,  A.M.,  B.  Trisnamurti,  dan  C. Thalib.  2008.  Arah  penelitian pengembangan  sapi  potong  di Indonesia.  A.L.  Amar,  M.H. Husain,  K.  Kasim,  Marsetyo,  Y. Duma,  Y.  Rusyantono,  Rusdin, Damry,  dan  B.  Sundu  (Ed). Pengembangan  Sapi  Potong untuk  Mendukung  Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi  2008−2010.  Prosiding Seminar  Nasional,  Palu,  24 November  2008.  Kerja  Sama antara  Universitas  Tadulako,  Sub Dinas  Peternakan  dan  Dinas P e r t a n i a n   P e r k e b u n a n   d a n Peternakan Sulawesi Tengah. Hal. 4−12.
Dinas  Pertanian  dan  Peternakan Kabupaten Klaten 2013.
Dinas  Peternakan  dan  Kesehatan Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat. 2009
Kuswaryan  S  dan  Tawaf,  2006.  Kendala kecukupan  daging  2010.  B. S u r y a n t o ,   I s b a n d i ,   B . S . Mulayatno, B. Sukamto, E. Rianto, d a n   A . M .   L e g o w o   ( E d . ) . P e m b e r d a y a a n   M a s y a r a k a t Peternakan  di  Bidang  Agribisnis untuk  Mendukung  Ketahanan Pangan.