Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 1 – April 2021, Hal. 218-222| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3107.218-222
SANKSI PIDANA OLEH TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SIMPANAN FARMASI KOSMETIKA TANPA IZIN EDAR (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
DENPASAR NO. PERKARA 491/Pid.Sus/2018/PN DPS)
Rafael Aza Pramesuari, I Nyoman Sujana, Diah Gayatri Sudibya Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali rafael.chaca@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menjelaskan  sanksi  pidana  bagi  produsen  ataupun  penjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan  menganalisis  kasus  menggunakan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Denpasar  Nomor  Perkara 491/Pid.Sus/2018/PN  DPS.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  Perundang-undangan  dengan  menelaah semua Undang-Undang yang berhubungan dengan kasus ini, konseptual yaitu dengan menggabungkan pendapat para  ahli  sehingga  menjadi  argumentasi  hukum  penulis,  dan  pendekatan  kasus  yaitu  dengan  menggunakan putusan  pengadilan.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  harus  ada  unsur-unsur  yang  menunjukan  bahwa seseorang  itu  telah  melakukan  tindak  pidana,  dan didalam  penulisan  ini  ada  3  (tiga) unsur  yang  menerangkan bahwa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Pengenaan oleh sanksi tindak pidana menyebarkan simpanan farmasi  kosmetika  yang  tidak  memperoleh  izin  edar  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  2009  tentang  kesehatan  ini  diatur  di  dalam  pasal  197-201.  Dalam  hal  ini,  para  Majelis  Hakim mempertimbangkan  dengan  Pasal  197  yaitu  hukuman  penjara  maksimal  10  (Sepuluh)  tahun  dan  denda maksimal  1.000.000.000  (Satu  Milyar  Rupiah).  Tetapi,  terdakwa  disini  tak  perlu  menjalani  pidana  tersebut kecuali  nantinya  ada  perintah  lain  dari  putusan  Hakim  telah  dipersalahkan  melakukan  tindak  pidana  selama masa percobaan belum berakhir.
Kata kunci : Sanksi Pidana, Farmasi Kosmetika, Distribusi tanpa Izin

## Abstract
This study aims to identify and explain criminal sanctions for cosmetic producers or sellers who do not have this distribution  license.  The  type  of  research  used  is  normative  legal  research  by  analysing  cases  using  the Denpasar  District  Court  Decision  Case  Number  491/Pid.Sus  /2018/  PN  DPS.  This  study  uses  a  statutory approach by examining all laws related to this case, conceptually by combining the opinions of experts so that it becomes  the  author's  legal  argument,  and  the  case  approach  is  by  using  a  court  decision.  The  results  of  the study  show  that  there  must  be  elements  that  indicate  that  a  person  has  committed  a  criminal  act,  and  in  this writing there are 3 (three) elements that explain that the defendant committed a criminal act. Imposition by the criminal  sanction  of  distributing  cosmetic  pharmaceutical deposits  that  do  not  obtain a distribution  permit  as regulated in Law Number 36 of 2009 concerning health is regulated in articles 197-201. In this case, the Panel of  Judges  considered  Article  197,  namely  a  maximum  imprisonment  of  10  (ten)  years  and  a  maximum  fine  of 1,000,000,000 (one billion rupiah). However, the defendant here does not need to undergo the sentence unless later  there  is  another  order  from  the  Judge's  decision  that  he  has  been  guilty  of  committing  a  criminal  act during the probation period has not ended.
Keywords: Criminal Sanctions, Cosmetics Pharmacy, Distribution without Permit

## I. PENDAHULUAN
Bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan di Indonesia, mengantarkan masyarakat dalam gaya  hidup  yang  serba  praktis.  Semakin  berkembang  peradaban  suatu  bangsa  maka  akan  semakin maju  juga  ilmu  pengetahuan  dalam  bangsa  tersebut.  Jika  ilmu  pengetahuan  yang  semakin maju  dan tidak dibarengi dengan ilmu kemanusiaan, maka akan menimbulkan dampak yang tidak baik.
Dengan  adanya  tindak  pidana  baru  di  dalam  bidang  ilmu  yang  sedang  berkembang  tersebut menimbulkan  gangguan  provokasi,  ketenangan  dan  kerap  kali  mengakibatkan  kerugian  materil
maupun immateril bagi masyarakat luas, seperti pada beberapa kasus penelitian yang telah dilakukan oleh DeAngelo & Gee (2020); Diantara, Widiati, & Karma (2020); Flores (2016); Lane, dkk., (2020); Peng, Cheng, & Gong (2021) . Ilmu kesehatan merupakan bidang ilmu yang kemajuannya sangat pesat di  era  ini.  Begitu  juga  dengan  kemajuan  tindak  pidana  dibidang  ilmu  kesehatan.  Macam-macam tindak pidana yang terjadi di bidang ilmu kesehatan adalah: malapraktek, pemalsuan obat, pengedaran dan  penyalahgunaan  obat  tanpa  izin,  transplantasi  ilegal  organ  manusia,  dan  yang  marak  terjadi  di Indonesia  yaitu  pengedaran  kosmetik  tanpa  izin  edar.  Padahal  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sendiri kesehatan sudah disinggung di dalam pasal 28h ayat (1) yaitu, kesehatan  merupakan  hak  asasi  setiap  manusia  dan  merupakan  unsur  kesejahteraan,  maka  ini  wajib dibangun  demi  cita-cita  bangsa  Indonesia  sesuai  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Selain  itu,  menurut Ta’adi  (2013:5) ,  pengembangan  kesehatan merupakan  bagian  dari  pengembangan  nasional  yang  bermaksud  menaikkan  kepedulian,  keinginan hidup sehat bagi semua orang untuk mewujudkan harkat kesehatan masyarakat yang tinggi.
Di zaman globalisasi sekarang, sangat ramai ditemui macam-macam obat yang dijual dipasaran, mulai  dari  apotek,  instalasi  farmasi,  toko  obat,  minimarket,  sampai  warung-warung  pinggir  jalan, yang  sebagian  besar  tidak  memiliki  keilmuan  dibidang  farmasi.  Ini  tentunya  mengakibatkan penyebaran  obat-obatan  yang  makin  tidak  terawasi  dengan  baik.  Padahal  di  dalam  Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 98 ayat (2) menegaskan bahwa, “barang siapapun yang  tidak  mempunyai  keilmuan  dan  kekuasaan  dilarang  memproduksi,  menyimpan,  menjual,  dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.”
Menurut Siswati  (2013:77) ,  alat  kesehatan  semestinya  harus  melewati  standar  mutu  pelayanan farmasi  yang  sudah  ditetapkan  di  Peraturan  Pemerintah.  Pengadaan  kosmetika  yang  tidak  memiliki izin  beredar  ini  yang  pastinya  kosmetik-kosmetik  tersebut  jelas  sudah  tidak  aman  untuk  kesehatan pemakainya  ini  menjadikan  Pemerintah  gelisah  dan  terusik,  karena  kosmetik  tersebut  memiliki formula  atau  bahan-bahan  terlarang  yang  dapat  merusak  kesehatan.  Jadi  bila  ada  tindak  pidana  di bidang kesehatan maka pasti menyerang langsung masyarakat baik secara materil maupun immaterial. Berdasarkan  uraian  di  atas,  penelitian  baru  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  aturan  hukum  tindak pidana  mengedarkan  simpanan  farmasi  kosmetika  yang  tidak  memiliki  izin  edar  dan  mengetahui proses implementasi sanksi bagi pelaku tindak pidana mengedarkan simpanan farmasi kosmetika yang tidak memiliki izin edr izin edar.

## II. METODE PENULISAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis  normative yang proses pengkajiannya melalui penelitian  kepustakaan  ( Ibrahim,  2013 ).  Adapun  sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  yakni  data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  merupakan  bahan  hukum  mempunyai  kekuatan  mengikat  di dalam peulisan ini meliputi, UUD NRI 1945, Udang-Undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009 Tentang  Kesehatan.  Data  sekunder  merupakan  data  penunjang  primer  dalam  hal  ini  adalah  jurnal- jurnal,  buku-buku,  dll.  Teknik  Pengumpulan  Bahan  Hukum  yang  digunakan  adalah  teknik kepustakaan  dengan  pengumpulan  bahan  hukum  lalu  dikelompokan  dan  didokumentasikan,  dicatat, dikutip,  diringkas,  diulas  sesuai  kebutuhan  dengan  pendekatan  kualitatif.  Kemudian,  teknik  analisis yang  digunakan  adalah  teknik  bersifat  sistematis  dengan  disajikan  secara  deskriptif-analitis,  yaitu dengan mendiskripsikan bahan hukum terlebih dahulu secara sistematis kemudian menganalisa.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Hukum  Tindak  Pidana  Mengedarkan  Sediaan  Farmasi  Kosmetika  yang  Tidak Memiliki Izin Edar
Kosmetik adalah unsur yang dekat dengan wanita dan dunia kecantikan. Kosmetik berawal dari kata kosmein (Yunani) yang artinya berhias. Penggunaan kosmetika mendapat sorotan yaitu selain berguna bagi  kecantikan  berguna  juga  bagi  kesehatan.  Ilmu  tentang  kosmetik  lalu  menyebar  keberbagai penjuru  dunia  lewat  jalur  komunikasi  yang  terlaksana  pada  kegitan  perdagangan,  agama,  budaya, politik  dan  militer.  Di  Indonesia  sejarah  mengenai  kosmetologi  diawali  jauh  sebelum  zaman
penjajahan Belanda. Pertumbuhan ilmu kosmetik serta industrinya baru ada secara besar-besaran pada abadke-20.  Menurut Tranggono  (2007:54) ,  kosmetika  ialah  formula-formula  yang  dipakai  untuk memberikan efek cantik dan sehat bagi tubuh.
Menurut  Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  Pasal  1  (4)  kosmetika merupakan  sediaan  farmasi  dikarenakan  pemakai  kosmetika  erat  hubungannya  dengan  manusia terutama  wanita,  sedangkan  pengertian  kosmetika  menurut  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  1176/MENKES/PER/VIII/2010  adalah kosmetika  merupakan  formula  atau campuran  formula  yang  diaplikasiakan  dengan  cara  dioles,  ditempel,  ditumpahkan,  disemprotkan, atau  dimasukkan  ke  dalam,  digunakan  di  badan  atau  bagian  badan  manusia  yang  bermaksud  untuk membersihkan,  menjaga,  menguatkan  daya  tarik  atau  mengubah  rupa,  dan  bukan  termasuk  obat- obatan.
Di dalam dunia kosmetika merk yang diberikan dengan harga yang lebih terjangkau hingga para penggunanya  lebih  berminat  membelinya.  Ketidaktahuan  akan  efek  samping  dari  bahaya  kosmetika yang tidak memiliki izin edar ini juga dapat mengakibatkan produk ini tetap banyak terjual, maka, di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 diatur:
(1) Simpanan  farmasi  dan  alat  kesehatan  wajib  aman,  memiliki  khasiat  atau  berguna  dan bernilai mutu.
(2) Barang  siapa  yang  tidak  ahli  dan  tidak  memiliki  dan  wewenang  tidak  diizinkan mengadakan,  mengemasi,  memproduksi,  menjual,  dan  menyebarluaskan  obat  dan  bahan yang bermanfaat sebagai obat.
Pasal 106 yang menegaskan
(1) Simpanan  farmasi  dan  alat  kesehatan  hanya  boleh  dan  diizinkan  beredar  jika  sudah mendapat izin.
Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 akhirnya mengatur penyebarluasan simpanan farmasi di dalam Pasal 197, yaitu:
Barang siapa yang secara berencana membuat atau menjual simpanan farmasi   atau alat-alat kesehatan tanpa izin edar seperti yang dimaksud di dalam Pasal 106 ayat (1) akan dijatuhkan hukuman dengan pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan administrasi maksimal Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
Jadi,  barang  siapa  menyebarluaskan  kosmetika  atau  sediaan  farmasi  lain  yang  tidak  mendapat  atau tanpa izin beredar dari BPOM sangat dilarang untuk menggunakan apalagi mengedarkan dengan cara apapun.  Karena  kosmetika  yang  tidak  memiliki  izin  edar  adalah  kosmetika  yang  formula pembuatannya  tidak  sesuai  dengan  standar  keamanan  dan  kesehatan  yang  diterbitkan  oleh  Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

## 2. Implementasi  Sanksi  oleh  Pelaku  Tindak  Pidana  Menyebarluaskan  Simpanan  Farmasi Kosmetika yang Tidak Memiliki Izin Beredar
Sanksi Pidana merupakan satu sanksi kausa resiko kausa yaitu kasusnya dan resiko yaitu sanksinya. Pidana  merupakan  suatu  derita  yang  dikenakan  ke  orang,  derita  tersebut  yang  dinyatakan  undang- undang  pidana  disangkutkan  dengan  telah  terjadi  pengingkaran  terhadap  suatu  norma  yang  berlaku, dengan  suatu  putusan  hakim  sudah  dikenakan  bagi  seorang  yang  dikatakan  salah  ( Muladi  &  Arief, 2005 ). Dalam penjatuhan sanksi pidana harus ada putusan hakim, dan tepat pada amar majelis hakim pertimbangan hakim adalah salah satu poin paling pentingdi dalam melihatkan terwujudnya nilai dari suatu  putusan  hakim  yang  tercantum  keadilan (ex  aequo  et  bono) dan  tercantum  pula  kepastian hukum. Maka  sanksi  yang  didakwakan  untuk  terdakwa  PUTU  AYU  DEWI  ANTAR  S,Ag  sesuai amar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor Perkara 491/Pid.Sus/2018/PN DPS yaitu Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009:
Barang siapa yang secara berencana membuat atau mengolah atau menyebarluaskan simpanan farmasi dan alat-alat kesehatan tanpa izin beredar seperti di dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana penjara  maksimal  15  (lima  belas)  tahun  dan  dikenakan  administrasi  maksimal Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
Dengan  pengenaan  sanksi  oleh  Terdakwa  PUTU  AYU  DEWI  ANTARI  S,Ag  mempertimbangkan, sebelumnya  Pengadilan  mengenakan  putusan  harus  ada  hal  yang  dijadikan  pertimbangan,  yaitu  hal yang  menjadikan  ringan  dari  terdakwa  dan  hal  yang  menjadikan  berat  terdakwa;  Keadaan  yang
menjadikan  berat,  yaitu  terdakwa  sudah  beberapa  kali  diberikan  teguran  oleh  petugas  balai  besar POM Denpasar. Kemudian, Keadaan yang menjadikan ringan apabila:
a. Terdakwa telah menjaga kesopanan dan mau jujur saat persidangan
b. Terdakwa telah menyesali apa yang diperbuat
c. Terdakwa bersumpah tidak akan melakukan kembali perbuatannya.
d. Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga
e. Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhkan hukuman apapun.
1. Menyatakan Terdakwa PUTU AYU DEWI ANTARI S.Ag telah dinyatakan secara terbukti sah dan memutuskan telah salah sudah melakukan suatu Tindak Pidana  menyebarluaskan simpanan farmasi kosmetika yang tidak memiliki ijin beredar
2. Mengenakan hukuman oleh Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
3. Memutuskan  bahwa  hukuman  itu  tak  perlu  dilakukan  kecuali  jika  kemudian  hari  terdapat perintah  lain  di  dalam  amar  putusan  Hakim  karena  Terdakwa  dinyatakan  salah  telah  berbuat suatu tindap pidana atau pelanggaran sebelum waktu percobaan telah habis selama 1 (satu) tahun.
4. Mengenakan  pula  pidana admisnistrasi  pada  Terdakwa  sebesar  Rp.  60.000.000,00  (enam  puluh juta  rupiah)  dengan  syarat  jika  pidana  administrasi  tersebut  tidak  dilunasi  maka  harus  diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
5. Memutuskan barang bukti berupa:
a. Temulawak Cream = 291 kotak
b. Collagen Crystal Eye Mask  = 480 saset Dirampas untuk dimusnahkan

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Aturan hukum tindak pidana menyebarluaskan simpanan farmasi kosmetika tanpa izin Edar diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 197. Siapapun yang dengan sengaja  mengedarkan  sediaan  farmasi  atau  alat  kesehatan  yang  tidak  memiliki  izin  edar  dipidana penjara paling lama 15 (Lima Belas) tahun dengan denda paling tinggi Rp. 1.500.000.000, 00 (Satu Miliar  Lima  Ratus  Juta  Rupiah).  Selain  itu  diatur  pula  di  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  yaitu No.1176/MENKES/PER/VIII/2010  yang  menjelaskan  tentang  notifikasi  kosmetika  yaitu  kosmetik merupakan formula atau bahan formula yang digunakannya dengan cara dioles, digosok atau di kulit wajah atau di tubuh manusia untuk memberikan efek kecantikan, dan meningkatkan daya Tarik tetapi kosmetika tidak bias dikatakan sebagai golongan obat. Kemudian, pengenaan sanksi pidana terhadap tindakan menyebarluaskan simpanan farmasi kosmetika tanpa izin edar oleh terdakwa Putu Ayu Dewi Antari.S,Ag adalah dipenjara selama 7 (tujuh) bulan tetapi, pidana tersebut tak perlu dilakukan karena Majelis  Hakim  melihat  keadaan-keadaan  yang  meringankan  dan  memberatkan  oleh  Terdakwa  oleh sebab itu pidana penjara tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika diesok hari ada utusan selain didalam  amar  putusan  Hakim  karena  Terdakwa  telah  salah  sudah  berbuat  suatu  kejahatan  sebelum waktu percobaan usai selama 1 (satu) tahun.

## 2. Saran
Peran  Dinas  Kesehatan  Republik  Indonesia  harus  lebih  tegas  dalam  memberikan  standar  mutu kesehatan dan kemanfaatan bagi produsen-produsen kosmetik agar tidak lagi ada produsen kosmetik curang dalam pembuatan kosmetiknya. Selain itu peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan harus lebih  teliti  dalam  menjalani  proses  pemberian  izin  pada  kosmetik-kosmetik  yang  akan  dijual dipasaran,  juga  diharapkan  selalu  tepat  waktu  dan  secara  rutin  mengadakan  sidak  untuk  gerai-gerai kosmetik  yang  ada  di  daerah-daerah  terutama  di  daerah  Bali  ini. Kepada  masyarakat  dituntut  untuk lebih  mau  mencari  informasi  soal  kosmetik-kosmetik  yang  dijual  dipasaran  dan  diharapkan masyarakat  juga  lebih  selektif  memilih  kosmetik  yang  akan  digunakan  sehingga  tidak  ada  lagi masyarakat  yang  merasa  dibohongi  oleh  pihak  penjual  maupun  produsen  kosmetik-kosmetik  illegal ini. Selain itu masyarakat diajak untuk membantu pemerintah dalam pengawasan dan pengaduan.

## DAFTAR PUSTAKA
DeAngelo,  G.,  &  Gee,  L.  K.  (2020).  Peers  or  Police?:  The  Effect  of  Choice  and  Type  of  Monitoring  in  the Provision of Public Goods. Games and Economic Behavior , 123 , 210–227 .
Diantara,  I.  K.  T.,  Widiati,  I.  A.  P.,  &  Karma,  N.  M.  S.  (2020).  Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku Tindak Pidana yang Mengedarkan Kosmetika Tanpa Izin Edar (Study Kasus Pengadilan Negeri Gianyar Nomor Pekara 132/Pid.Sus/2018 PN Gin). Jurnal Analogi Hukum , 2 (2), 264–269 . Flores,  D.  (2016).  Violence  and  Law  Enforcement  in  Markets  for  Illegal  Goods. International  Review  of  Law and Economics , 48 , 77–87 . Ibrahim,  J.  (2013). Teori  dan  Metodelogi  Penelitian  Hukum  Normatif (7th  ed.).  Malang:  Banyumedia Publishing.
Lane, B. R., Salmon, P. M., Desmond, D., Cherney, A., Carley, A., Hulme, A., & Stanton, N. A. (2020). Out of Control? Using STAMP to Model the Control and Feedback Mechanisms Surrounding Identity Crime in Darknet Marketplaces. Applied Ergonomics , 89 (August), 103223 . Muladi, & Arief, B. N. (2005). Teori-teori dan Kebijakan Pidana . Bandung: Alumni.
Peng,  X.,  Cheng,  L.,  &  Gong,  M.  (2021).  Measuring  Public-involving  Economic  Crime:  A  Case  Study  in Beijing, China. International Journal of Law, Crime and Justice , 65 (Juni), 1–15 . Siswati, S. (2013). Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan . Jakarta: Rajawali Pers. Ta’adi. (2013). Hukum Kesehatan Sanksi & Motivasi Bagi Perawat . Jakarta: Buku Kedokteran EGC. Tranggono. (2007). Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik . Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.