ISSN: 2622 - 4828
PENGUATAN FUNGSI KEIMIGRASIAN SEBAGAI FASILITATOR PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN MASYARAKATDI WILAYAH KAWASAN EKONOMI KHUSUS MOROTAI

## Filianto Akbar
Kepala Divisi Keimigrasian
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Jl. Cengkeh Afo No 40, Kelurahan Maliaro Kota Ternate.97711
Handphone:081213111314
Email: phillipeakbar@gmail.com

## Abstrak
Kabupaten Pulau Morotai memiliki letak strategis secara geoekonomi dan geostrategis serta merupakan wilayah dengan potensi yang besarbaik dari aspek pariwisata, industri perikanan, dan  beragam  industri  lainnya.  Potensi  tersebut  membuat  Morotai  ditetapkan  pemerintah sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sejak tahun 2014. Karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui  sejauh  mana  perkembangan  KEK  Morotai  terhadap  perekonomian  daerah  dan peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  serta  mengetahui  peran  keimigrasian  yang  dapat dilakukan  sebagai  perwujudan  salah  satu  fungsi  keimigrasian  yakni  pembangunan kesejahteraan masyarakat. Hasil menunjukan pasca KEK Morotai, meski terjadi peningkatan pendapatan  asli  daerah,  namun  belum  secara  signifikan  dan  konsisten  berpengaruh  pada perekonomian  dikarenakan  belum  optimalnya  pemanfaatan  pemerintah  daerah  atas  potensi yang dimiliki KEK Morotai. Peran fungsi keimigrasian di wilayah KEK Morotai juga harus diperkuat  melalui  pendirian  satuan  kerja  keimigrasian  di  wilayah  KEK  Morotai  dan peningkatan kerja sama keimigrasian lainnya dalam rangka mempermudah terbukanya akses dunia  internasional,  mobilitas  masyarakat  dan  pelaku  usaha  dalam  beragam  industri  di Morotai,  termasuk  wilayah  lain  di  timur  Indonesia,  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kata  Kunci:  Kawasan  Ekonomi  Khusus  Morotai;  Peran  Fungsi  Keimigrasian; Kesejahteraan Masyarakat.

## Abstract
Morotai Island Regency has a geoeconomic and geostrategic strategic location and is an area with great  potential  both  in  terms  of  tourism,  the  fishing  industry,  and  various  other  industries.  This potential has made the government set Morotai as a Special Economic Zone (SEZ) since 2014. This paper aims to find out the extent of the development of the Morotai SEZ on the regional economy and increase the welfare of the community, as well as know the role of immigration that can be carried out as a manifestation of one of the immigration functions, namelydevelopment public welfare. The results show that after the Morotai SEZ, although there has been an increase in local revenue, it has not significantly and consistently affected the economy due to the suboptimal use of local government over  the  potential of  the  Morotai  SEZ. The role  of the  immigration  function  in  the  Morotai  SEZ region  must  also  be  strengthened  through  the  establishment  of  an  immigration  work  unit  in  the Morotai SEZ region and  the improvement of other immigration cooperation in order to facilitate the opening of international access,  community mobility  and business  actors in  various industries in Morotai, including other regions in eastern Indonesia, with the aim to improvethe welfare  of the community.
Keywords:  Morotai  Special  Economic  Zone;  The  Role  Of  Immigration  Function;  Community
ISSN: 2622 - 4828

## Welfare.
PENDAHULUAN Latar Belakang
Penyelenggaraan pemerintahan pada prinsipnya  bertujuan  untuk  meningkatkan pembangunan  nasional  termasuk  dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat dalam  sebuah  wilayah.  Pembangunan nasional  membutuhkan  berbagai  terobosan dan  kerja  sama  untuk  meningkatkan  daya saing  yang  berbasis  pada  potensi  daerah dalam  berbagai  aspek,  seperti  pariwisata, perikanan, dan berbagai industri lainnya.
Pembangunan  daerah  membutuhkan kolaborasi  dan  sinergitas  semua  pihak. Selain  pemerintah  baik  pusat  maupun pemerintah  daerah,  pihak  swasta,  lembaga terkait lainnya termasuk lembaga keimigrasian. Peran  Imigrasi  melalui  Direktorat
Jenderal Imigrasi di pusat, Divisi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi di daerah juga memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, melalui fungsi keimigrasian yang melekat, yakni: pelayanan  keimigrasian  penegakan  hukum dankeamanan negara, dan fasilitator pembangunan  kesejahteraan  masyarakat sesuai  yang  diamanatkan  Pasal  1  Ayat 3Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011 tentang Keimigrasian.
Guna meningkatkan pembangunan secara  berkelanjutan  maka  penting  untuk melihat  sejauh  mana  langkah-langkah  apa yang  telah,  sedang,  dan  harus  dilakukan kedepan oleh seluruh pihak baik pemerintah daerah, lembaga keimigrasian, dan lembaga terkait  lainnya  guna  pembangunan  daerah khususnya kesejahteraan masyarakat.
Kabupaten  Pulau  Morotai,  Provinsi Maluku  Utara  merupakan  daerah  dengan berbagai potensi yang dapat dikembangkan. Kendati  masih  merupakan  kabupaten  yang relatif berusia muda dikarenakan Kabupaten Pulau Morotai baru dimekarkan pada tahun 2008  setelah  sebelumnya  termasuk  pada wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara yang dibentuk sesuai  Undang-Undang  Nomor  53  Tahun
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, aspek Menimbang,
2008.  Namun,  dengan  segala  potensi  yang ada,  saat  ini  Kabupaten  Pulau  Morotai merupakan  wilayah  yang  telah  ditetapkan pemerintah  sebagai  Kawasan  Ekonomi Khusus (KEK) melalui Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  50  Tahun  2004 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Morotai yang diundangkan pada tanggal 1 Juli 2014.
Kabupaten  Pulau  Morotai  merupakan wilayah  kerja  Kantor  Imigrasi  Kelas  II Non  TPI  Tobelo,  di  bawah  koordinasi Divisi  Keimigrasian  Kantor  Wilayah Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Maluku  Utara,  dan  Direktorat Jenderal  Imigrasi.  Peran  Keimigrasian dalam pembangunan daerah penting untuk dikaji  karena  memiliki  kaitan  terutama dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian di antaranya sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan  masyarakat,  termasuk  pada Kabupaten  Pulau  Morotai.  M.  Iman Santoso  dalam  bukunya  “Perspektif Imigrasi  dalam  Pembangunan  Ekonomi dan  Ketahanan  Nasional  ”menegaskan peran  vital  fungsi  keimigrasian  yang berkaitan erat dengan pertumbuhan perekonomian  sebuah  wilayah,  yang ditandai dengan peningkatan arus investasi sehingga  menciptakan  lapangan  kerja, mengalirkan teknologi baru, dan meningkatkan  arus  manusia  ke  kawasan tersebut (Santoso,2004:27).
Hal  yang  sama  juga  dapat  berlaku pada  pembangunan  Kawasan  Ekonomi Khusus Morotai, yang merupakan wilayah strategis dalam pembangunan perekonomian  daerah  untuk  peningkatan kesejahteraan  masyarakat.  Keberadaan KEK  diperuntuhkan  untuk  mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu  yang  bersifat  strategis  bagi pengembangan  ekonomi  nasional  dan untuk  menjaga  keseimbangan  kemajuan suatudaerah  dalam  kesatuan  ekonomi nasional. 1 Potensi  yang  besar  tersebut membuat Kabupaten Pulau Morotai masuk sebagai  “10  Bali  Baru”  dan  destinasi wisata  prioritas  di  Indonesia 2 .  Jumlah
Huruf B.
2Surat Sekretaris Kabinet Nomor B-
objek wisata di Kabupaten Pulau Morotai pada  tahun 2019 sebanyak 23 lokasi 3 dan tentu akan terus meningkat di masadepan.
Kajian  yang  menempatkan  Pulau Morotai  sebagai  kawasan  strategis  dan memiliki potensi besar di masa depan juga disebutkan  dalam  PP  50/2014  tentang KEK Morotai. Disebutkan bahwa kawasan Morotai memiliki potensi dan keunggulan secara  “geoekonomi”  karena  merupakan pulau  terluar  di  sisi  timur  laut  Indonesia yang  dekat  dengan  Jepang  dan  Taiwan, dan  keunggulan  secara  “geostrategis” karena  memiliki  peran  sebagai  hub internasional di kawasan timur Indonesia.
Menyadari pentingnya potensi Morotai, maka  pemerintah  menetapkan  empat  zona penting  dalam  KEK  Morotai,  yaitu:  zona pengolahan  ekspor,  zona  logistik,  zona industri,  dan  zona  pariwisata  (Pasal  4  PP 50/2014  tentang  KEK  Morotai).  Keempat zona tersebut ditargetkan pemerintah karena potensi  yang  dimiliki  daerah  Morotai tersebut  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik. Baik melalui  investasi  yang  masuk,  penyerapan tenaga  kerja,  dan  kunjungan  wisatawan asing dan lokal (karena Morotai merupakan bagian penting dalam Perang Dunia II) yang dapat memberikan pemasukan bagi pemerintah daerah dan meningkatkan geliat usaha kecil menengah masyarakat.
KEK  Morotai  yang  berkosentrasi  pada bidang pengolahan ekspor, logistik, industri dan  pariwisata  tersebut  bahkan  diprediksi dapat menyerap investasi asing sekitar 37,2 triliundan tenaga kerja asing serta wisatawan  asing  dengan  jumlah  yang banyak diharapkan menjadi motor pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Pulau Morotai,  Provinsi  Maluku  Utara  dan kawasan timur Indonesia
lainnya (Aminudin,2019) 4 . Gelitan potensi KEK Morotai
652/Seskab/Maritim/11/2015, tanggal 6 November 2015.
3 Badan  Pusat  Statistik.  “Jumlah  Objek  Wisata berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai, 2019”.
Diakses pada 25 Maret 2020, dari:https://morotaikab.bps.go.id/dynamictable/2018/01/09/10
1/jumlah-objek-wisata-berdasarkan-kecamatan-di-kabupaten- pulau-morotai-2019.html
seyogiaya  berdampak  pada  pembangunan perekonomian  daerah  terutama  dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun  data  menunjukan  bahwa  potensi KEK  Morotai  belum  dimanfaatkan  secara optimal. Selain itu kontribusi perekonomian terhadap masyarakat masih relatif kecil.
Salah satu indikator yang dapat melihat perkembangan  masyarakat  baik  dalam aspek kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan  yaitu  Indeks  Pembangunan Manusia  ( Human  Development  Index ). Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik (BPS)  Kabupaten  Pulau  Morotai,  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pulau Morotai  pada  tahun  2016  sebesar  59,27, tahun  2017  sebesar  59,87,  dan  tahun  2018 sebesar 60,71 5 .
Meski  terjadi  kenaikan,  namun  masih relatif  kecil  dan  bahkan  menempati  urutan ke  9  dari  sepuluh  Kabupaten/Kota  di ProvinsiMaluku  Utara.  Hal  ini  penting untuk dikaji sebab Morotai sejak tahun 2014 telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus  oleh  pemerintah  pusat  berdasarkan usulan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai  dan  Pemerintah  Provinsi  Maluku Utara. Data tersebut menunjukan permasalahan  mendasar  yakni  belum  ada dampak signifikan keberadaan KEK
Morotai terhadap kesejahteraan masyarakat. Karya tulis ini mencoba mengkajikendala- kendala yang terjadi pada pembangunan Pulau Morotai sebagai Kawasan  Ekonomi  Khusus  dan  mencoba memberikan  penguatan  khususnya  dalam perspektif  keimigrasian  sesuai  salah  satu fungsinya  yakni  fasilitator  pembangunan kesejahteraan masyarakat.
Penyelenggaraan fungsi keimigrasianbaik  pelayanan  keimigrasian, penegakan  hukum  dan  keamanan  negara, dan  fasilitator  pembangunan  kesejahteraan masyarakat menjadi faktor penunjang dalam
4 Aminudin.  “Perusahaan  di  KEK  Morotai  Diharapkan Prioritas Tenaga Lokal”. (2018) Diakses pada 29 Maret 2020, di:  https://www.antaranews.com/berita/819908/perusahaan- di-kek-morotai-diharapkan-prioritaskan-tenaga-lokal
5 Badan  Pusat  Statistik.  “Kabupaten  Pulau  Morotai Dalam  Angka  2019”.  Katalog:  11020018207.  (2019). Halaman 299-300.
Vol. 4 No. 1 Tahun 2021 ISSN: 2622 - 4828
pembangunan daerah dan nasional. M. Iman Santoso (2004) menyebut fasilitas keimigrasian merupakan bagian dari “infrastruktur  perekonomian”. 6 sebuah wilayah.  Peran  Imigrasi  memiliki  kaitan erat  dengan  pembangunan  sebuah  daerah dikarenakan fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks Kabupaten Pulau
Morotai  sebagai  pintu  masuk  dunia internasional karena dekat dengan samudera pasifik, dan sebagai hub internasional  di  kawasan  timur  indonesia, yang membutuhkan interaksi dengan pelaku ekonomi mancanegara, maka Imigrasi dapat memberikan  izin  masuk  dan  mengadakan kontak bisnis dengan pelaku bisnis nasional,  memberikan  layanan  jasa  dan pemasaran  lintas  negara,  termasuk  sebagai bagian sistem pendukung di sektor pariwisata (Santoso, 2004:94).
Namun,  fungsi  teknis  keimigrasian tersebut  harus  juga  dapat  dikombinasikan dengan fungsi lainnya — yang melekat pada lembaga  keimigrasian.  Ridwan  Lobubun (2016),  dalam  riset  berjudul  “Evaluasi Kinerja  Pelaksanaan  Anggaran  Pasca Penerapan  Sistem  Penerimaan  Negara secara  Elektronik  pada  Kantor  Imigrasi Kelas I Yogyakarta” menulis bahwa, dalam rangka  mencapai  kinerja  terbaik  pada entitas  keimigrasian,  maka  pimpinan  dan pejabat  harus  mampu  memahami  dan mensinergikan peran fungsi teknis- substantif  keimigrasian  agar  dipadu  dan diseimbangkan dengan peran fungsi fasilitatif-
administratif, seperti perencanaan  dan  alokasi  anggaran  yang tepat sasaran dengan berbasis pada pencapaian output (keluaran), outcome (hasil), dan impact (dampak). Kemampuan mengombinasikan fungsi teknis dan fasilitatif  tersebut  memengaruhi  setiap “perubahan-  penyesuaian”  yang  datang dalam pelaksanaan anggaran-kegiatan
6 Iman Santoso. Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan  Ekonomi  dan  Ketahanan  Nasional. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). (Jakarta 2004). Halaman 27.
7 Ridwan  Lobubun,  “Evaluasi  Kinerja  Pelaksanaan Anggaran Pascapenerapan Sistem Penerimaan Negara Secara
periode  berjalan,  kaitannya  dengan  upaya pencapaian target kinerja lembaga keimigrasian 7 .
Dengan demikian, penting untuk melihat secara utuh perkembangan pembangunan  daerah  Kabupaten  Pulau Morotai  pasca  rezim  Kawasan  Ekonomi Khusus Morotai yang telah dijalankan oleh pemerintah  daerah  dan  pusat,  lembaga swasta,  unsur  lainnya,  serta  merancang desain pelaksanaan tugas keimigrasianyangbersifatteknis- fasilitatifdalam  konteks  penguatan  fungsi keimigrasian disetiap wilayah.
Hal  tersebut  menjadi  penting  sebagai bahan  evaluasi,  dan  untuk  memberi penguatan peran imigrasi dalam pembangunan  kesejahteraan  masyarakat  di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Morotai.

## Tujuan
Tujuan penulisan karya tulis ini yaitu:
1. Untuk mengetahui bagaimana
perkembangan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Morotai dalam meningkatkan kesejahteraanmasyarakat.
2. Mengetahui penguatan fungsi keimigrasian  yang  dapat  mendorong peran Imigrasi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di Kawasan Ekonomi Khusus Morotai.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam karya  tulis  ini  yaitu  motode  deskriptif analisis  dengan  pendekatan  kualitatif. Metode kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena dari objek penelitian  (Bungin,  2011:68) 8 .  Teknik pengumpulan  data  yaitu  dengan  cara menggalih  data,  informasi,  dan  fakta-fakta terkait  dengan  permasalahan  yang  diteliti, kemudian  dijelaskan  secara  sistematis  dan naratif.
Elektronik pada Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta”. Tesis. Universitas Gadjah Mada. (Yogyakarta, 2016).
8 Bungin,  B. Penelitian  Kualitatif:  Komunikasi, Ekonomi,  Kebijakan  Publik,  dan  Ilmu  Sosial  Lainnya .  Edisi Kedua. Kencana. (Jakarta. 2011).
ISSN: 2622 - 4828 Metode pengumpulan data menggunakan studi literatur yang bersumber dari buku, peraturan perundang- undangan,  jurnal,  publikasi  BPS,  artikel online , dan sumber data lainnya.
Teknis  analisis  data  dilakukan  dengan mengumpulkan informasi terkait permasalahan  yang  diteliti,  kemudian  data diolah  secara  sistematis  dan  naratif  untuk menjelaskan  pelaksanaan  dan  capaian pembangunan  Kawasan  Ekonomi  Khusus Morotai  terutama  dalam  meningkatkan perekonomian  masyarakat,  dan  bagaimana peran fungsi keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di KEKMorotai.

## PEMBAHASAN
Kawasan Ekonomi Khusus Morotai merupakan  titik  pijak  penting  dalam pembangunan daerah yang pada  gilirannya berdampak  pada  pembangunan  nasional. Pembangunan daerah salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Imigrasi melalui penguatan fungsi keimigrasiannya memiliki peran penting dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat.
Oleh  karena  itu  penting  untuk  melihat gambar  besar  pelaksanaan  pembangunan Kabupaten  Pulau  Morotai  pasca  KEK Morotai,  dan  bagaimana  peran  Imigrasi dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat di wilayah KEK Morotai.

## Kawasan Ekonomi Khusus Morotai Dan Pembangunan Daerah
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  50 Tahun  2004tentang  Kawasan  Ekonomi Khusus  Morotai  yang  diundangkan  pada tangga  l1Juli  2014.  Presiden  Joko  Widodo pada 1 April 2019 bahkan ikut meresmikan KEKMorotai 9 .
Meski demikian, pelaksanaan pembangunan KEK Morotai telah
9 Ahmad Salman, “Jokowi Resmikan KEK Morotai dan Bitung”, Berita Satu , April 1, 2019. Diakses pada 31
Maret 2020 dari:
https://www.beritasatu.com/nasional/546315-jokowi- resmikan-kek-morotai-dan-bitung
berlangsung  sejak  ditetapkan,  dan  harus siap beroperasi dalam waktu paling lama 3 (tiga)  tahun  sejak  ditetapkan  sesuai  yang tercantum  dalam  Pasal  12  (1)  Undang Nomor  39  Tahun  2009  tentang  Kawasan Ekonomi Khusus. Artinya, tiga tahun pasca penetapan  KEK  Morotai  yakni  pada  tahun 2017  paling  lambat  sudah  siap  beroperasi, dan  lebih  cepat  pada  tahun  setelah penetapan.
KEK Morotai menetapkan empat zona penting yang menjadi prioritas, yaitu: zona pengolahan  ekspor,  zona  logistik,  zona industri,  dan  zona  pariwisata  (Pasal  4  PP 50/2014 tentang KEK Morotai).
Penetapan  zona  atau  klaster  dalam pembangunan sebuah wilayah berbasis pada daya  saing  dalam  pengembangan  kapasitas masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal melalui kegiatan ekonomi produktif berbasis klasteratauzona 10 .Sumodiningrat (2000,dalam Ananda, 2017:30-31) menyebutkan penetapan zona/kluster sebaiknya  mempunyai  ciri-ciri  keunggulan ( source of advantage )yaitu:
1. Comparative Advantage, yaitu berbasis potensi wilayah (sumber daya alam dan sumber  daya  manusia)  setempat  dan dapat  berkembang  baik  di  wilayah tersebut,
sebagaikeunggulankomparatifyangdim iliki wilayahbersangkutan.
2. Competitive  Advantage, yaitu  berbasis keunggulan  kompetitif  berupa  usaha yang  lebih  baik  termasuk  keunggulan penguasaan teknologi danproduksi.
3. Institusional Advantage, yaitu kelembagaan yang kondusif dan inovatif baik birokrasi dan
suprastruktur,  dunia  usaha,  lembaga swadaya  masyarakat,  dan  institusi masyarakat.
Penempatan  zona  pariwisata,  logistik, industri, dan pengelolaan ekspor pada KEK Morotai  harus  terus  diperkuat  pada  tiga aspek  keunggulan:  komparatif  (SDA  dan
10 Candra  Fajri  Ananda. Pembangunan  Ekonomi Daerah:  Dinamika  dan  Strategi  Pembangunan. UB  Press. (Malang. 2017). Halaman 30.
SDM),  kompetitif  (industri  dan  produksi), dan institusi yang mendukung.
Untuk melihat perkembangan pembangunan  Kawasan  Ekonomi  Khusus Morotai,  penulis  menggunakan  data  laju pertumbuhan  ekonomi  dan pendapatan asli daerah  (PAD)  Kabupaten  Pulau  Morotai sebagai indikator kemajuan suatu daerah.
Pertumbuhan  ekonomi  daerah  pada dasarnya  merupakan  jumlah  nilai  tambah yang  dihasilkan  oleh  seluruh  unit  usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan  jumlah  nilai  barang  dan  jasa akhir  yang  dihasilkan  oleh  seluruh  unit ekonomi 11 .  Nilai  tambah  yang  dihasilkan oleh  seluruh  unit  usaha  tersebut  pada gilirannya  akan  mendatangkan  pendapatan asli daerah (PAD) Morotai.
Sementara itu, dampak dari perkembangan  ekonomi  daerah  tersebut terutama dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat menggunakan  Indeks Pembangunan  Manusia  untuk  mengukur kesejahteraan dari aspek pendapat masyarakat,  kesehatan  yang  diperoleh,  dan pendidikan yang didapatkan 12 .
Tabel  1.  Pendapatan  Asli  Daerah  dan Pertumbuhan  Ekonomi,  dan  Indeks Pembangunan  Manusia  Morotai  selama 5 Tahun Terakhir (2015-2019).
Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)
Dari  hasil  rekapitulasi  pada  tabel  1 menunjukan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi Kawasan Ekonomi Khusus Morotai
11 Badan  Pusat  Statistik.  “Pengertian  Pendapatan Nasional”. Diakses pada 31 Maret 2020 dari: https://www.bps.go.id/subject/11/produk-domestik-bruto- - lapangan-usaha-.html 12 Badan  Pusat  Statistik.  “Apa  itu  Indeks
sepanjang  tahun  2015  –  2019  berada  pada kisaran  rata-  rata  6  persen,  namun  pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 4 persen. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Morotai  mengalami  peningkatan dari  tahun  ke  tahun  di  mana  pada  tahun 2015 sebesar 10,4 miliar naik menjadi 32,3 miliar  pada  tahun  2019.  Meski  terjadi kenaikan pendapatan daerah, namun dengan potensi  daerah  yang  besar  belum  secara optimal  dimanfaatkan  oleh  pemerintah daerah  terutama  dalam  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  melalui  Indeks Pembangunan  Manusia  yang  relatif  masih tergolong sedang.
Badan  Pusat  Statistik  (2018)  juga mencatat terjadinya peningkatan kemiskinan  di  Kabupaten  Pulau  Morotai. Pada tahun 2016 terdapat sebanyak 229.343 garis kemiskinan dengan persentase penduduk miskin sebesar 7,08 persen, naik menjadi 236.532 dengan persentase penduduk miskin sebesar 7,07 persen pada tahun  2017,  dan  meningkat  menjadi 249.242  dengan  persentase  penduduk miskin sebesar 7,16 persen pada tahun 2018 di Kabupaten Pulau Morotai 13 .
Potensi  Kawasan  Ekonomi  Khusus Morotaiharusdapatdimanfaatkanlebihjauhla gi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan, serta mendorong pendapatan asli daerah Morotai yang belum berkontribusi optimal sehingga berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan  masyarakat  melalui  Indeks Pembangunan  Manusia  Kabupaten  Pulau Morotai  yang  berada  pada  kisaran  60an persen,  atau  kategori  sedang,  dalam  tiga tahun terakhir.
Kinerja pemerintah daerah pada
prinsipnya menggambarkan sampai seberapa  jauh  suatu  daerah  mencapai  hasil setelah dibandingkan dengan kinerja terdahulu,  dengan  daerah  lain,  dan  sampai seberapa  jauh  daerah  dapat  meraih  tujuan
Pembangunan  Manusia?”.  Diakses  pada  31  Maret  2020 dari: https://www.bps.go.id/subject/26/indeks- pembangunan-manusia.html
13 Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. Profil Kemiskinan Maluku Utara 2018. (2019).
dan  target  yang  telah  ditetapkan  termasuk dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat  (Callan,  2003:19) 14 Fadel Muhammad  menilai,  pemerintah  daerah tergolong  dalam  organisasi  publik,  maka kinerjanya  dapat  dinilai  dari  sampai seberapa  jauhdaerah  memenuhi  tuntutan publik termasuk dalam memberi kesejahteraan dari aspek pendapatan, kesehatan dan
pendidikan
(Muhammad,2008:14) 15 .
Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK) termasuk  KEK  Morotai  merupakan  salah satu  pendorong  pembangunan  ekonomi  di banyak  negara  termasuk  di  Indonesia. Darmastuti,  Afrimadona,  dan  Kurniawan (2018)  membuat  studi  komparatif  antara pembangunan  KEK  di  Indonesia  dan  di Cina. Mereka melihat bahwa KEK di Cina yang  dimulai  sejak  awal  dekade  1980an berdampak
signifikan terhadap pertumbuhan  ekonomi  Cina  yang  tinggi  di seluruh duniaselamabeberapadekadeterakhir.
Namun,  mereka  menggarisbawahi  bahwa kemampuan  KEK  dalam  menarik  investor dan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  di daerah tidak bisa dilepaskan dari komitmen yang  kuat  pemerintah  daerah 16 .  Sementara Zeng  menilai  pembangunan  KEK  di  Cina menitikberatkan  pada  empat  hal  penting, yakni:  komitmen  pemerintah,  reformasi lahan, insentif investasi danotonomikelembagaan,
serta
investasiasing  langsung  dan  pemanfaatan
diaspora (Zeng, dalam Darmastuti, Afrimadona, dan Kurniawan (2018:75). 17
Di  sini  pentingnya  komitmen,  kerja sama, desain strategi yang berkelanjutan di antara  instansi  terkait  lainnya  termasuk antara  pemerintah  daerah  dan  lembaga Imigrasi di wilayah seperti Divisi
14 Callan, K. Performance Measurement, Citizen-driven. Dalam  J.  Rabin. Encyclopedia  of  Public  Administration  and Public Policy. Marcel Dekker Inc. (New York. 2003).
15 1Fadel Muhammad. Reinventing Local Government: Pengalaman  Dari  Daerah. Kompas  Gramedia.  (Jakarta, 2008).
16 Shanti Darmastuti, Afrimadona, dan Andi Kurniawan. “Kawasan  Ekonomi  Khusus  dan  Pembangunan  Ekonomi: 2015:5-7  Sebuah  Studi  Komparatif  Indonesia  dan  Cina”. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan. (2018).
Keimigrasian  dan  Kantor  Imigrasi  yang memiliki  wilayah  kerja  pada  Kabupaten Pulau Morotai.

## Fungsi Keimigrasian
Fungsi  keimigrasian  memiliki  kaitan  erat dengan pembangunan suatu daerah khususnya dalam peningkatan kesejahteraan  masyarakat  termasuk  pada Kawasan Ekonomi Khusus
Morotai.Terlebih  ditetapkannya  Morotai sebagai  hub  internasional  yang  membuka peluang  kerja  sama  antara  negara,  para investor  atau  pelaku  bisnis  internasional. Ruang  lingkup  keimigrasian  meliputi bidang  politik,  ekonomi,  sosial  budaya, keamanan, termasuk kependudukan (Santoso, 2004:25-30).
Di  bidang  ekonomi,  tampak  jelas keterkaitan  fungsi  keimigrasian  dalam rangka melaksanakan politik perekonomian suatu  negara  (Santoso,  2004:27).  M.  Iman Santoso,  yang  juga  mantan  Direktur Jenderal  Imigrasi  itu  menegaskan  dalam bukunya,  bahwa  peran  imigrasi  memiliki dampak pada kerangka pertumbuhan perekonomian  baik  lokal,nasional,  dan global,  yang  ditandai  dengan  peningkatan arus investasi sehingga menciptakan lapangan kerja, mengalirkan teknologi baru, dan meningkatkan arus manusia ke kawasan tersebut.  Santoso  juga  berpendapat  bahwa fasilitas imigrasi melalui fungsi keimigrasian merupakan bagian dari “infrastruktur perekonomian” 18 dalam sebuahwilayah.
Berdasarkan  Pasal  1  Ayat  3  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian  disebutkan  bahwa  fungsi keimigrasian  adalah  bagian  dari  urusan pemerintahan  negara  dalam  memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum,  keamanan  negara,  dan  fasilitator
17 Zeng, Douglas Zhihua. N.d. “ Special Economic Zones:  Lessons  from  the  Global  Experience ”,  dalam Shanti Darmastuti, Afrimadona, dan Andi Kurniawan. (2018).
18 M.  Iman  Santoso. Perspektif  Imigrasi  dalam Pembangunan  Ekonomi  dan  Ketahanan  Nasional. Penerbit  Universitas  Indonesia  (UI-Press).  (Jakarta. 2004). Halaman 27.
pembangunan  kesejahteraan  masyarakat. Potensi Kawasan Ekonomi Khusus Morotai harus  dapat  dioptimalkan  dalam  rangka mendukung  jalannya  iklim  bisnis  dan investasi  di  berbagai  sektor  industri.  Di antaranya  melalui  peningkatan  investasi baik  dalam  maupun  luar  negeri.  posisi tersebut  tidak  hanya  membuat  masuknya orang  asing  ke  Morotai  namun  juga menungkinkan  adanya  kerja  sama  lintas daerah dan negara dalam rangka mempekerjakan  tenaga  kerja  Indonesia  di luar negeri secarasah dan untuk menghindari TKI nonprosedural.
Fungsi keimigrasian tidak hanya memberikan pelayanan keimigrasian kepada  orang  asing  dan  warga  negara Indonesia  dalam  melakukan  perjalanan lintas  negara.  Namun  fungsi  keimigrasian juga  meliputi  pelaksanaan  penegakan hukum  keimigrasian  melalui  pengawasan keimigrasian  termasuk  kepada  orang  asing yang  masuk,  berada,  dan  beraktivitas  di Indonesia.
Kegiatan  yang  dapat  dilakukan  dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi  nasional  sekaligus  memelihara ketahanan  nasional  yang  seimbang,  yaitu sebagai berikut (Santoso, 2004:122):
1. Merealisasikan  pembentukan network dalam  suatu  sistem  informasi  dan manajemen di bidangkeimirgasian.
2. Membentuk  kerja  sama  di  bidang keimigrasian  baik  secara  regional  dan internasional dalam rangka menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi peraturandan
implementasinya dilapangan.
3. Pembukaan pintu masuk secara selektif bagipenerbanganlangsungdaridankelua r negeri.
4. Pembukaan Kantor Imigrasi yang baru dengan  pengkajian  terlebih  dahulu secara telitidanrealistisagarperankeimigrasian di daerah dapatberkembang. Dalam konteks pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Morotai yang memungkinkan
19 Ridwan Lobubun, “Keimigrasian di Wilayah Kepulauan: Spirit (Re)kreasi dan Pentingnya Kolaborasi”. Majalah Tike
terjadinyamobilitasmasukdankeluarorangd ari  atau  ke  luar  negeri,  seperti  misalnya mengalirnya  investasi  asing  secara  tidak langsung  juga  dapat  menarik  tenaga kerjaasing  untuk  bekerja  secara  tidak  sah yang  dapat  menimbulkan  dampak  negatif terhadap tenaga kerja didaerah.
Mobilitas  antar  negara  yang  kian mendapatkan  sebagai  konsekuensi  adanya ragam konsensus antarnegara seperti Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), ASEAN  Free  Trade  Area  (AFTA),  dan perjanjian  lainnya  membuka  sekat-sekat lalu  lintas  manusia  hari  ini  dan  di  masa depan 19 .
Di  sinilah  fungsi  teknis  keimigrasian (yang didukung fungsi fasilitatif keimigrasian)  berperan:  pelayanan  dan pengawasan dalam rangka tegaknya kedaulatan  negara,  dan  sebagai  fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

## Perkuat Fungsi Keimigrasian di KEK Morotai
Peran  fungsi  keimigrasian  memiliki  kaitan dengan  pembangunan  daerah  termasuk pada Kawasan Ekonomi Khusus Morotai.
Sejauh pengamatan penulis, kolaborasi dan  sinergitas  antara  pemerintah  daerah Kabupaten Pulau Morotai  dengan lembaga keimigrasian dalam hal ini Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Malut dan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo  sudah  terjalin  baik.  Namun  belum dilakukan  secara  optimal  dengan  berbasis pada  pencapaian output (keluaran)  dan outcome (hasil) dalam menghadirkan pelayanan  dan  pengawasan  keimigrasian secara  langsung  di  Kabupaten  Pulau Morotai.
Hal tersebut dapat diidentifikasi dengan belum  adanya  unit  pelayanan  teknis  yang berlokasi secara langsung di Pulau Morotai. Meskipun wilayah Morotai termasuk wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI  Tobelo,  namun  lokasi  kantor  masih berada  di  Tobelo,  Halmahera  Utara, sehingga  masyarakat  atau  pelaku  bisnis masih  harus  menempuh  perjalanan  dengan
Malaha. Kanwil Kemenkumham Maluku Utara. 2018.
menyeberangi lautan menggunakan transportasi laut dan darat untuk sampai di lokasi Kantor Imigrasi Tobelo.
Sejatinya,  Kawasan  Ekonomi  Khusus Morotai  setidaknya  harus  diikuti  dengan keberadaan  Bea  Cukai,  Imigrasi  dan Karantina (Custom, Immigration and Quarantine/CIQ)  yang  menjadi  standar pelayanan dan pengawasan terhadap barang, manusia, dan hewan/tumbuhan dari dan ke luarnegeri.
Terlebih  bagi  lembaga  keimigrasian dalam memberikan pelayanan keimigrasian terhadap  mobilitas  lalu  lintas  orang  yang keluar  dan  masuk  dari/ke  luar  negeri sehingga dapat memberikankemudahanpelayananpengurus an dokumenperjalanan/keimigrasian.
Pembangunan KEK di beberapa negara juga  menunjukan  adanya  dampak  positif terhadap  perekonomian  daerah  jika  dapat dikelola  dengan  baik.  Pembangunan  KEK di  Cina,  misalnya,  menunjukan  adanya korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi  yang  tinggi.  Pemerintah  Cina merupaya memfokuskan pembangunan KEK  pada  beberapa  hal  penting,  yakni komitmen  pemerintah,  reformasi  lahan (tentu  dalam  konteks  KEK  Morotai  harus berlandaskan asas kepentingan masyarakat), insentif investasi dan otonomi kelembagaan,  serta  investasi  asing  (Zeng dalam Darmastuti, Afrimadona, dan Kurniawan (2018).
Investai  baik  dalam  dan  luar  negeri membutuhkan  penguatan  peran  fungsi keimigrasian di Kawasan Ekonomi Khusus Morotai  pada  gilirannya  dapat  berdampak pada  peningkatan  perekonomian  daerah. Sehingga daerah nantinya dapat memperoleh  pendapatan  asli  daerah  dan mendistribusikannya  dalam  pembangunan kesejahteraan  masyarakat  pulau  Morotai baik  melalui  peningkatan  pendapatan, ketersediaan sarana pendidikan dan kesehatan bagimasyarakat.
Wasisto Raharjo Jati, dkk (2018:65-66)
20 Wasisto Raharjo Jati, dkk. Nasionalisme Pertambangan di Indonesia: Tantangan dan Harapan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. (Jakarta. 2018).
mengingatkan, pembangunan sebuah wilayah  diharapkan  dapat  meningkatkan ekonomi  penduduknya,  sebab  perhatian pemerintah  terhadap  tuntutan  lokal  untuk meningkatkan kondisi ekonominya membuahkan  kepercayaan  publik  terhadap kapasitas pemerintah 20 .
Kaitan  dengan  itu,  upaya  yang  dapat dilakukan yaitu dengan memperkuat kolaborasi dan sinergitas lembaga keimigrasian dengan instansi lainnya termasuk  entitas  keimigrasiandi  daerah Morotai dan di Provinsi Maluku Utara. 21 Keberadaan  satuan  kerja  keimigrasian dapat  dilakukan  dengan  pembangunan Kantor Imigrasi, atau Unit Kerja Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI  Tobelo.  Beberapa  regulasi  telah mengakomodasi hal tersebut.
Pasal  4,  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2011  tentang  Keimigrasian,  pada Ayat(1) menyebutkan bahwa untuk melaksanakan Fungsi Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasa l3, dapat dibentuk  Kantor  Imigrasi  di  kabupaten, kota,  atau  kecamatan.  Sementara  Ayat  (2) dan (3) memberi ruang dalam pembentukan Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi,  yang  mana disebutkan “Di setiap wilayah kerja Kantor Imigrasi dapat dibentuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pembentukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan KeputusanMenteri.
Peraturan  Direktur  Jenderal  Imigrasi Nomor  IMI-0746.OT.01.01  Tahun  2017 tentang Prosedur Teknis Pembentukan Unit Kerja  Kantor  Imigrasi  juga  mengakomodir bahwa  pembentukan  UKK  juga  dapat menjadi  pilihan.  Dalam  Pasal  1  Ayat  1 Perditjenim  tersebut  menyebutkan  bahwa Unit Kerja Kantor Imigasi adalah perpanjangan  dari  Kantor  Imigrasi  sebagai Unit Pelaksana Teknis Induk.
Di  sini,  pembentukan  Unit  Kerja Kantor (UKK) Imigrasi di wilayah Kabuapten  Pulau  Morotai  dapat  menjadi
Pengawasan Orang Asing di Daerah”. Kompasiana. Februari 14, 2018. Diakses pada 31 Maret 2020 dari: https://www.kompasiana.com/ridwanlobubun/5a83741716 835f61394c79f4/pengawasan-orang-asing-di-daerah
bagian dari UKK Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo yang mempunyai wilayah  kerja  pada  Kabupaten  Pulau Morotai.
Pembentukan Kantor Imigrasi
atauUKK Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas II Non  TPI  Tobelo  pada  Kawasan  Ekonomi Khusus  Morotai  dapat  berlaku  sebagai perpanjangan tangan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian terutama dalam menjalankan  fungsi  keimigrasian  baik pelayanan, penegakanhukum dan keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kawasan  Ekonomi  Khusus  Morotai.  M. Iman  Santoso  (2004:122)  mengingatkan pentingnya  pembukaan  Kantor  Imigrasi yang  baru  dengan  pengkajian  terlebih dahulu secara teliti dan realistis agar peran keimigrasian di daerah dapat berkembang di sebuah wilayah.
Pembentukan  Kantor  Imigrasi  ataupun UKK Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI  Tobelo  di  Pulau  Morotai  harus didukung  oleh  pengkajian  dan  penelitian termasuk  identifikasi  ketersediaan  sarana prasarana/infastruktur kesisteman, dan kemampuan  peningkatan  kualitas  sumber daya  manusia  aparaturImigrasi  dari  waktu ke waktu di wilayah tersebut.
Peningkatan  kualitas  SDM  Imigrasi menjadipentingsebab“manusiaadalah buildi ng  blocs institusi.  Kinerja  suatu  institusi (termasuk  Imigrasi)  ditentukan  oleh  mutu manusia pembuat aturan mainnya dan mutu manusia  pelaksana  aturan  main  tersebut dalam sebuah institusi sesuai dengan ruang lingkupnya (Boediono, 2016:275) 22 .

## KESIMPULAN
Kesimpulan dari pembahasan di atas,yaitu: 1. Kawasan  Ekonomi  Khusus  Morotai ditetapkan dengan pertimbangan memiliki potensi yang besar baik secara geoekonomi  dan  geostrategis  yang diharapkan  pada                peningkatan kesejahteraan  masyarakat  Kabupaten Pulau Morotai.
2. Perkembangan Kawasan Ekonomi
22 Boediono. Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah. PT Mizan Pustaka. (Bandung. 2016).
Khusus  sejak  ditetapkan  pada  tahun 2014  sampai  saat  ini  tahun  2020  telah berusia  kurang  lebih  enam  tahun. Regulasi  melalui  Undang-  Undang Pembentukan
Kawasan Ekonomi Khusus,  dan  Peraturan  Pemerintah tentang  KEK  Morotai  menghendaki agar Kawasan Ekonomi Khusus Morotai  harus  beroperasi  paling  lama tiga tahun setelah penetapan.
3. Pemerintah daerah harus proaktif dalam mempersiapkan industri pariwisata kelas dunia secara detail, dan menggenjot promosi pariwisata Morotai  baik  wisata  sejarah,  wisata alam,  pantai  dan  jenis  wisata  lainnya. Pariwisata  Morotai  saat  ini  belum banyak  disentuh  oleh  pemerintah dareah dan pelaku usaha wisata. Selain itu  pemerintah  harus  mempersiapkan masyarakat Morotai yang siap, terbuka dan  pluralisme  dalam  menghadap gelombang pariwisata kelas dunia tanpa masyarakat  meninggalkan  identitas luhur,  dan  budaya  tradisional  yang menjadi identitasnya. Hal tersebut akan memengaruhi  atmosfir  sekaligus  daya tarik  pariwisata  di  wilayah  Morotai yang  menawarkan  nilai  jual  berbeda dengan jenis pariwisata lain yang ada di Indonesia bahkan dunia.
4. Rentang waktu pembangunan Kawasan Ekonomi  Khusus  Morotai  sejatinya telah berdampak positif terhadap perekonomian daerah.
Namun, faktanya
pertumbuhan ekonomi Morotai  pada  tahun  2019  mengalami penurunan  dari  sebelumnya  rata-rata  6 persen per tahun menjadi 4 persen pada 2019. Peningkatan pendapatan ditujukan  dari  pendapatan  asli  daerah Kabupaten Pulau Morotai yang mengalami  kenaikan  dari  tahun  ke tahun.  Meskipun  ralatif  belum  terlalu besar sehingga harus lebih diotimalkan dengan  segala  potensi  yang  dimiliki Kabupaten Pulau Morotai. Studi menunjukan bahwa penerapan KEK di antaranya harus diikuti oleh komitmen
ISSN: 2622 - 4828
pimpinan,  terbukanya  arus  investasi asing, dan penguatan kelembagaan.
5. Roda ekonomi dan pendapatandaerah Kabupaten  Pulau  Morotai  belum  serta merta  berdampak  secara  signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut  ditandai  dengan  nilai  IPM masyarakat Morotai yang relatif berada pada  posisi  sedang.  Selain  angka kemiskinan  juga  menunjukan  tren kenaikan dalam tigatahun terakhir.
6. Pembangunan Kawasan Ekonomi
Khusus  Morotai  melalui  peningkatan investasi  daerah  yang  bersumber  dari dalam danluar negeri berkolerasi dengan pertumbuhan ekonomi Morotai dan pendapatan daerah, pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Morotai melalui pemberdayaan ekonomi rakyat,
penyediaan    pendidikan  dan  kesehatan bagi masyarakat. Untuk itu dibutuhkan peran  fungsi  keimigrasian  melalui pembentukan satuan kerja di Morotai.
7. Peran Fungsi Keimigrasian baik pelayanan keimigrasian, penegakan hukum keimigrasian melalui  pengawasan,  dan kedaulatan  negara,  serta  fasilitator pembangunan
kesejahteraan masyatakat  belum  diotimalkan  di Kabupaten  Pulau  Morotai,  karena selama ini masyarakat dan pelaku usaha yang  berdomisili  di  Pulau  Morotai harus  menyeberang  lautan  ke  Tobelo
Halmahera  Utara  lokasi  keberadaan Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Non  TPI Tobelo.
8. Di  sisi  lain  Imigrasi  memiliki  peran yang sangat penting dalam pengembangan  kerangka  pertumbuhan perekonomian baik lokal, nasional, dan global, yang ditandai dengan peningkatan  arus  investasi  sehingga menciptakan lapangan
kerja, mengalirkan teknologi baru, dan meningkatkan arus manusia ke kawasan tersebut sehingga dapat berperan sebagai infrastruktur perekonomian Kabupaten Pulau
Morotai.
9. Belum optimalnya peran fungsi keimigrasian  salah  satunya  ditandai dengan  belum  adanya  satuan  kerja imigrasi  ataupun  Unit  Kerja  Kantor Imigrasi di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Morotai. Di sisi lain Kabupaten Pulau  Morotai  memiliki  landasan internasional yang dibagun sekutu pada saat  Perang  Dunia  II  lalu,  yang  dapat dimanfaatkan  oleh  pemerintah  daerah dan pengelola bandara sebagai bandara internasional  yang  menghubungkan Morotai secara langsung dengan negara lain.
10. Pelaksanaan  penguatan  fungsi  teknis keimigrasian  di  KEK  Morotai  harus juga didukung oleh kemampuan mengombinasikan
dan
menyeimbangkan fungsi teknis tersebut dengan  fungsi  fasilitatif-administratif (perencanaan  dan  alokasi  anggaran efektif  dan  tepat  sasaran  dengan berbasis  pada  hasil)  pada  lembaga keimigrasian.
11. Regulasi  yang  mengatur  pembentukan Kantor Imigrasi atau Unit Kerja Kantor Imigrasi  telah  terakomodir  pemerintah melalui  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  dan Peraturan  Direktur  Jenderal  Imigrasi Nomor  IMI-  0746.OT.01.01  Tahun
2017 tentang Prosedur Teknis Pembentukan Unit Kerja Kantor
Imigrasi.

## SARAN
Saran  yang  dapat  diambil  dari  kesimpulan tersebut, yaitu:
1. Penting untuk mengoptimalkan potensi daerah kabupaten Pulau Morotai terutama  setelah  ditetapkan  menjadi Kawasan  Ekonomi  Khusus  Morotai oleh  Pemerintah  Pusat,  berdasarkan usulan  dari  pihak  swasta/pemerintah daerah  Kabupaten  Pulau  Morotai  dan Pemerintah Provinsi MalukuUtara.
2. Pemerintah daerah agar lebih memperkuat  industri  pariwisata  secara detail,  dan  dalam  melakukan  promosi sekala  internasional.  Pamerintah  juga harus  mengajak  dan  memberikan
edukasi  masyarakat  Morotai  yang terbuka,  pluralisme,  dan  menjunjung tinggi  nilai-nilai  budaya  yang  telah menjadi  identitas  masyarakat  Morotai. Selain itu dapat memberdayakan
masyarakat dalam menghasilkan produk  khas  daerah  seperti  kuliner,
suvenir, pakaian, atau banyak produklokallainnyayangmenjadidayata rik  unit-beda  bagi  wisatawan  yang berwisatadi PulauMorotai.
3. Memperkuat komitmen pimpinan pemerintahpusatdandaerah,pihakswast a,  lembaga  terkait  lainnya  termasuk pimpinan lembaga keimigrasian dalam pelaksanaan fungsi masing-masing lembaga untuk pembangunan KEKMorotai. 4. Pelaksanaan Memorandum of
Understanding  (MoU)  dan  Perjanjian Kerja  Sama  antara  Direktur  Jenderal Imigrasi,  Kepala  Kantor  Wilayah Kemenkumham  Malut  cq.  Kepala Divisi  Keimigrasian,  atau  Kepala Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Non  TPI Tobelo  dengan  pemerintah  daerah Kabupaten  Pulau  Morotai  tentang penyediaan lahan dan sarana prasarana perkantoran  dan  kesisteman  dalam rangka  pembentukan  Kantor  Imigrasi atau  Unit  Kerja  Kantor  Imigrasi  di Kabupaten Pulau Morotai.
5. Menjalin  kolaborasi  dan  sinergitas secara  intens  di  antara  lembaga keimigrasian  baik  Divisi  Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Malut, Kantor
Imigrasi  Kelas  II  Non  TPI  Tobelo dengan  pemerintah  daerah, pihak swasta (perusahaan) untuk mendukung pembangunan daerah wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Morotai.
6. Penguatan  sinergitas  dan  kolaborasi untuk  mencapai  sasaran  sesuai  fungsi teknis  keimigrasian  di  KEK  Morotai juga  harus  didukung  oleh  penguatan fungsi  fasilitatif  (perencanaan  dan anggaran)  yang  efektif  dan  tepat sasaran  pada  lembaga  keimigrasian, baik pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Divisi Keimigrasian, dan Kantor Imigrasi didaerah.
7. Menyusun desain strategis
pembangunan  KEK  Morotai  dalam bingkai pemberdayaan danpeningkatan kesejahteraan masyarakat yang bersifat jangkapanjang.
8. Pemerintah  daerah  Kabupaten  Pulau
Morotai  agar  dapat  memprioritaskan pembangunan kesejahteraan
masyarakat melalui program dan kegiatan  pasca  penetapan  Kawasan Ekonomi Khusus Morotai.

## DAFTAR PUSTAKA
Aminudin. “Perusahaan di KEK Morotai Diharapkan  Prioritas  Tenaga  Lokal”. (2019).  Diakses  pada  29  Maret  2020, di:
https://www.antaranews.com/berita/8199 08/perusahaan-di-kek-morotai- diharapkan-prioritaskan-tenaga-lokal Ahmad Salman, “Jokowi Resmikan KEK Morotai dan Bitung”, Berita Satu , April 1,  2019.  Diakses  pada  31  Maret  2020 dari:
https://www.beritasatu.com/nasional/546 315-jokowi-resmikan-kek-morotai- dan-bitung Boediono. Ekonomi  Indonesia  Dalam Lintasan  Sejarah. PT  Mizan  Pustaka. (Bandung, 2016).
Bungin, B. Penelitian Kualitatif:
Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Edisi Kedua. Kencana. (Jakarta, 2011).
Badan Pusat Statistik. “Kabupaten Pulau Morotai Dalam Angka 2019”. Katalog:
11020018207. (2019). Halaman 299- 300.
Badan  Pusat  Statistik.  “Apa  itu  Indeks
Pembangunan  Manusia?”.  Diakses pada 31 Maret 2020 dari: https://www.bps.go.id/subject/26/indeks- pembangunan-manusia.html
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Maluku Utara. Profil Kemiskinan Maluku Utara 2018. (2019).
Badan  Pusat  Statistik.  “Jumlah  Objek Wisata  berdasarkan  Kecamatan  di Kabupaten  Pulau  Morotai”.  (2019).
Diakses  pada  25  Maret  2020,  dari: https://morotaikab.bps.go.id/dynamictabl
e/2018/01/09/101/jumlah-objek- wisata-berdasarkan-kecamatan-di- kabupaten-pulau-morotai-2019.html Callan,  K. Performance  Measurement, Citizen-  driven. Dalam  J.  Rabin. Encyclopedia  of  Public  Administration and  Public  Policy. Marcel  Dekker  Inc. (New York. 2003).
Candra Fajri Ananda. Pembangunan
Ekonomi Daerah: Dinamika dan Strategi  Pembangunan .  UB  Press.
(Malang.
2017).
Jati,  Wasisto  Raharjo,  dkk.  Nasionalisme Pertambangan di Indonesia: Tantangan dan  Harapan.  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia. (Jakarta. 2018).
Muhammad,  Fadel. Reinventing  Local Government: Pengalaman Dari Daerah. Kompas  Gramedia.  (Jakarta,
2008).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  50  Tahun 2004  tentang  Kawasan  Ekonomi Khusus Morotai.
Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0746.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Teknis Pembentukan Unit Kerja Kantor
Imigrasi.
Ridwan  Lobubun,  “Evaluasi  Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pascapenerapan Sistem  Penerimaan  Negara  Secara Elektronik pada Kantor Imigrasi Kelas I  Yogyakarta”.  Tesis.  Universitas
Gadjah Mada. (Yogyakarta, 2016). Ridwan  Lobubun,  “Keimigrasian  di
Wilayah  Kepulauan:  Spirit  (Re)kreasi dan  Pentingnya  Kolaborasi”.  Majalah Tike  Malaha.  Kanwil  Kemenkumham Maluku Utara. 2018.
Ridwan  Lobubun,  “Peran  Imigrasi  dalam Pengawasan  Orang  Asing  di  Daerah”. Kompasiana. Februari 14, 2018. Diakses  pada  31  Maret  2020  dari: https://www.kompasiana.com/ridwanlob ubun/5a83741716835f61394c79f4/penga wasan-orang-asing-di-daerah
Santoso,  Iman. Perspektif  Imigrasi  dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). (Jakarta. 2004). Shanti  Darmastuti,  Afrimadona,  dan  Andi Kurniawan. “Kawasan Ekonomi
Khusus  dan  Pembangunan  Ekonomi: Sebuah Studi Komparatif Indonesia dan Cina”.  Jurnal  Dinamika  Ekonomi Pembangunan.(2018).
Surat  Sekretaris  Kabinet  Nomor  B- 652/Seskab/Maritim/11/2015, tanggal6
November 2015.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011 tentang Keimigrasian.
Undang-Undang  Nomor  53  Tahun  2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara.
Zeng,  Douglas  Zhihua.  N.d.  “ Special Economic  Zones:  Lessons  from  the Global  Experience ”,  dalam  Shanti Darmastuti,  Afrimadona,  dan  Andi Kurniawan. (2018).