## The Influence of Greenpeace Advocacy Towards CIMB International on the Issue of Coal Power Plant Financing Discharge in

## Indonesia
Pengaruh Jaringan Advokasi Greenpeace terhadap CIMB International dalam Isu Pendanaan PLTU Batu Bara di Indonesia

## Wildan Ilmanuarif Shafar & Nurul Isnaeni Universitas Indonesia

## ABSTRACT
In 2020, Greenpeace and several Indonesian NGOs formed a Transnational Advocacy Network (TAN) called The Hotter Earth Coalition to influence CIMB Bank’s funding policy. In the period of 2010-2020, CIMB is one of the financial institutions with the largest total investment in the coal sector in Southeast Asia, including in Indonesia. This advocacy then contributed significant impact when CIMB announced that they would stop financing coal starting in 2021. This article aims to explain the influence of Greenpeace’s TAN advocacy on the CIMB’s policy change. Using the concept of advocacy strategy by Keck & Sikkink and  the  level  of  advocacy’s  influence  by  Daniel  McCormick,  the  results  of  this  study conclude  that  the  advocacy  strategy  carried  out  by  TAN  Greenpeace  has  succeeded  in influencing CIMB’s policy changes. This article finds that even though advocacy is carried out from outside the decision-making process of the targeted actor, NGOs can still exert influence mainly through the application of political advocacy strategy, information and accountability.
Keywords: transnational  advocacy  network,  NGO’s  influence,  Greenpeace, environmental issues
Pada tahun 2020, Greenpeace dan beberapa NGO Indonesia membentuk Transnational Advocacy  Network  (TAN)  yang  disebut  dengan  The  Hotter  Earth  Coalition  untuk mempengaruhi  kebijakan  pendanaan  Bank  CIMB.  Dalam  kurun  waktu  2010-2020, CIMB  merupakan  salah  satu  institusi  keuangan  dengan  total  investasi  terbesar  pada sektor batu bara di Asia Tenggara. Pada Desember 2020, advokasi yang dilakukan oleh koalisi Greenpeace tersebut kemudian membuahkan hasil ketika CIMB mengumumkan akan  menghentikan  pendanaan  batu  bara  mulai  tahun  2021.  Artikel  ini  bertujuan untuk menjelaskan pengaruh advokasi TAN Greenpeace terhadap perubahan kebijakan tersebut  menggunakan  konsep  strategi  advokasi  oleh  Keck  &  Sikkink  dan  tingkat pengaruh advokasi oleh Daniel McCormick. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi advokasi yang dilakukan TAN Greenpeace berhasil mempengaruhi perubahan kebijakan  CIMB.  Artikel  ini  menemukan  bahwa  meskipun  advokasi  dilakukan  di luar  proses  pengambilan  keputusan  aktor  yang  ingin  dipengaruhi,  NGO  tetap  dapat memberikan pengaruh terutama melalui penerapan strategi advokasi politik informasi dan akuntabilitas
Keywords: jaringan  advokasi  transnasional,  pengaruh  NGO,  Greenpeace,  isu lingkungan
The Influence of Greenpeace Advocacy Towards CIMB International on the Issue of Coal Power Plant Financing Discharge in Indonesia
380
Permasalahan lingkungan global mulai menjadi isu hubungan internasional pada dekade 1970-an. The United Nations Conference on the Human Environment di Stockholm tahun 1972 yang merupakan konferensi PBB pertama terkait isu lingkungan menjadi tonggak pengakuan bahwa isu lingkungan merupakan isu mendesak yang memerlukan respon politik secara internasional (O’Neill 2009). Perkembangan industri yang eksponensial dan menglobal telah menimbulkan degradasi lingkungan yang juga bersifat global. Hal ini disebabkan oleh model pembangunan industri yang dominan baik dalam sistem kapitalis maupun sosialis yang tidak terlalu memperhatikan dampak dari tingkat ekstraksi sumber daya yang masif terhadap lingkungan. Eksploitasi sumber daya secara masif oleh industri untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terus berkembang ini, sekalipun hanya dilakukan di tingkat lokal atau nasional, dapat memberi dampak di tingkat internasional (Jackson dan Sorensen 1999). Di Asia Tenggara, isu kebakaran hutan yang disebabkan oleh pembukaan lahan untuk keperluan industri di Indonesia menciptakan polusi asap lintas batas yang mempengaruhi Malaysia dan Singapura (Nazeer dan Furuoka 2017). Sifat dari degradasi lingkungan yang bersifat lintas batas ini tidak hanya menjadi ancaman bagi negara tertentu saja melainkan menjadi ancaman bagi seluruh negara.
Pada perkembangannya, degradasi lingkungan yang terjadi menciptakan sebuah kondisi yang disebut dengan krisis iklim global. Degradasi lingkungan pada titik ini telah memicu perubahan iklim yang mempengaruhi ekosistem bumi. Dalam hal ini, degradasi lingkungan telah memberikan ancaman terhadap kehidupan manusia sebagai bagian dari ekosistem (Winarno 2017). Aspek ancaman terhadap kehidupan manusia dari krisis lingkungan global membuat isu lingkungan bukan hanya menjadi permasalahan bagi negara melainkan juga bagi masyarakat sipil. Degradasi lingkungan saat ini telah berdampak pada meningkatnya permukaan air laut dan suhu bumi serta menciptakan polusi udara yang mengancam kualitas hidup manusia. Maka dari itu, kelompok-kelompok masyarakat merespon, yang dalam hal ini direpresentasikan melalui aktivisme dari organisasi non-pemerintah atau non-government organizations (NGOs). Aktivisme NGO saat ini adalah dampak globalisasi yang telah mendorong emansipasi keterlibatan aktor- aktor privat tidak terkecuali NGO internasional yang beroperasi
secara transnasional. Pada perkembangannya, aktivisme NGO menunjukkan  adanya  tiga  signifikansi  yang  membuat  NGO menjadi aktor penting dalam hubungan internasional. Pertama, meningkatnya otoritas NGO dalam agenda  setting isu-isu internasional yang ditunjukkan melalui keterlibatan NGO di forum- forum utama dunia. Kedua, menguatnya otoritas kompetensi kebidangan  NGO  karena  aktivisme  pada  isu  spesifik  tertentu berujung pada terciptanya kompetensi keahlian di bidang-bidang spesifik.  Ketiga,  mengemukanya  otoritas  NGO  sebagai  kekuatan progresif-normatif dunia (Yunus et al. 2018).
Menurut Giorgetti, proliferasi NGO saat ini terutama yang bergerak di isu lingkungan merupakan akibat dari meningkatnya kesadaran publik atas dampak buruk degradasi lingkungan yang dirasakan. Minimnya keseriusan dan inisiatif dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan berujung pada inisiatif mandiri kelompok-kelompok masyarakat untuk menjaga lingkungan (Giorgetti 1998). NGO lingkungan bahkan dapat menginisiasi gerakan sosial, tidak hanya di tingkat internasional atau nasional, tetapi juga di tingkat lokal untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, sektor bisnis, dan pemerintah akan pentingnya perlindungan lingkungan guna mendorong perubahan perilaku masyarakat, orientasi bisnis dan kebijakan pemerintah agar lebih pro-lingkungan (Rijal dan Widiatmojo 2021). Oleh karena itu, NGO memiliki peran penting dalam upaya mengatasi permasalahan lingkungan global, baik sebagai watchdog pemerintah dan aktor bisnis melalui advokasi, promotor kesadaran di kalangan masyarakat melalui kampanye, maupun sebagai pegiat lingkungan yang memiliki program-program konservasi mandiri.
Di Indonesia terdapat banyak NGO yang memiliki fokus pada isu lingkungan, salah satunya adalah Greenpeace yang hadir sejak tahun 2005. Organisasi ini pada dasarnya merupakan international non- governmental organization (INGO) yang memiliki kantor pusat di Amsterdam namun mempunyai perwakilan di tingkat regional dan nasional. Pada tingkat regional, Greenpeace Southeast Asia hadir lebih dulu yakni pada tahun 2000 serta melakukan kampanye pertama di Filipina (Greenpeace 2020). Organisasi ini bertujuan untuk melindungi kawasan dari kerusakan ekologis dan menjadi mercusuar kesadaran dan gerakan perlindungan lingkungan serta
The Influence of Greenpeace Advocacy Towards CIMB International on the Issue of Coal Power Plant Financing Discharge in Indonesia
382
pembangunan berkelanjutan (Greenpeace 2021). Sesuai dengan tujuan organisasinya, Greenpeace Southeast Asia telah terlibat dalam advokasi mengenai perlindungan alam termasuk ekosistem hutan dan laut serta iklim dan keberlanjutan. Pada isu perubahan iklim, Greenpeace Southeast Asia berfokus pada permasalahan- permasalahan seperti polusi udara dan masifnya penggunaan bahan bakar fosil sebagai sumber energi. Dalam mencapai tujuannya, Greenpeace melakukan upaya penekanan terhadap pemerintah untuk menyampaikan dampak-dampak negatif dari penggunaan batu bara sebagai energi kotor dan mendorong penggunaan energi bersih dan terbarukan (renewable) secara lebih luas.
Chasek et al. (2018) menjelaskan bahwa dalam politik lingkungan global, NGO dapat dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, organisasi yang terafiliasi dengan NGO internasional yang mana NGO menginduk pada organisasi yang memiliki beberapa cabang di berbagai negara. Kedua, organisasi lingkungan nasional yang hanya berfokus pada isu-isu lingkungan domestik. Ketiga, organisasi thinktanks atau lembaga riset dengan fokus terbatas hanya pada penerbitan hasil studi dan usulan-usulan tindakan. Sementara itu, Isnaeni (2016) menjelaskan bahwa terdapat satu kategori NGO lain yaitu organisasi lingkungan yang memiliki fokus utama pada konservasi alam. Dalam hal ini, Greenpeace termasuk ke dalam kategori organisasi lingkungan yang pertama karena memiliki kantor pusat di tingkat internasional, perwakilan di tingkat regional yang salah satunya dapat ditemui di Asia Tenggara, dan perwakilan cabang yang salah satunya terletak di Indonesia. Di Indonesia, Greenpeace Southeast Asia menyoroti ketergantungan energi Indonesia atas batu bara. Penggunaan batu bara sebagai bahan baku pemenuhan energi dinilai sebagai penyumbang terbesar krisis iklim global. Laporan Bank Dunia menyebutkan bahwa 70 persen total emisi CO2 di tingkat global disebabkan oleh penggunaan batu bara sebagai sumber energi. Dalam laporan tersebut, Indonesia adalah salah satu negara dengan penggunaan batu bara yang paling intensif di mana 40 persen dari produksi energi Indonesia menggunakan batu bara (World Bank 2014).
Pada bulan Mei tahun 2015, Presiden Indonesia Joko Widodo
meresmikan peluncuran program pemerintah terkait sektor energi yaitu “35.000 Megawatt (MW) Listrik untuk Indonesia” yang diklaim sebagai langkah pemerintah untuk menciptakan kemandirian energi (Sahana 2015). Program ini dapat dikatakan sangat ambisius, sebagaimana pasalnya dalam kurun waktu 70 tahun sejak kemerdekaan Indonesia, pemerintah hanya mampu membangun pembangkit listrik dengan daya 50.000 MW. Dana yang dibutuhkan untuk merealisasikan program ini adalah sebesar 110 triliun rupiah. Secara lebih rinci, Sudirman Said yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun 2015 mengungkapkan bahwa program ini terdiri dari pembangunan 291 pembangkit, 732 transmisi, 1.375 unit gardu induk, 301.300 KM konduktor aluminium, 2.600 set trafo, dan 3,5 juta ton baja. Mengingat besarnya kebutuhan dana program ini, pemerintah membagi pekerjaan kepada PLN untuk membangun 5.000 MW dan sisa pekerjaan sebesar 30.000 MW akan ditawarkan kepada investor swasta atau asing (Dhany 2015). Hal ini dikarenakan pemerintah tidak memiliki cukup dana untuk melaksanakan program yang dicanangkan dapat selesai pada tahun 2019 saat itu.
Program listrik ini terus berlanjut hingga kini meskipun pada praktiknya mendapatkan banyak kritik. Pasalnya, pembangkit listrik yang dibangun mayoritas merupakan pembangkit bertenaga uap (PLTU) yang menggunakan batu bara. Tercatat sebesar 20.000 MW dari keseluruhan program pembangkit listrik ini adalah PLTU, sedangkan alokasi untuk energi baru dan terbarukan hanya sebesar 2.000 MW saja (Pranita 2021). Dalam hal ini, pembangkit listrik yang dibangun di wilayah Kota Cilegon, Provinsi Banten yaitu PLTU Jawa 9 dan 10 juga termasuk ke dalam 20.000 MW pembangkit yang menggunakan energi kotor. Dua pembangkit listrik tersebut dibangun oleh anak perusahaan PLN yaitu Indonesia Power yang bekerja sama dengan Barito Pacific Group yang memegang saham senilai 51 persen. Sementara untuk sumber pendanaan lainnya, proyek ini bergantung pada konsorsium yang melibatkan Bank Asing. CIMB yang merupakan bank asal Malaysia juga terlibat dalam proyek ini. CIMB bersama konsorsium tujuh bank umum menyiapkan dana tambahan sebesar US$ 2,6 miliar untuk proyek ini (Setiawan 2021). CIMB menjadi bank Malaysia terbesar yang terlibat dalam pendanaan
The Influence of Greenpeace Advocacy Towards CIMB International on the Issue of Coal Power Plant Financing Discharge in Indonesia
384
proyek batu bara di kawasan Asia Tenggara. Sejak tahun 2010 hingga 2019, CIMB telah memberi total pendanaan sebesar US$2,6 triliun bagi proyek batu bara (Hicks 2020a). Tidak hanya itu, investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan bahwa CIMB juga terlibat dalam proses pendanaan PLTU Tanjung Jati A di Jepara.
Pembangunan PLTU ini menuai banyak kritik karena menimbulkan berbagai permasalahan kesehatan masyarakat, dampak ekologis, serta sosial. Studi Koplitz memprediksi bahwa keberadaan PLTU Batu Bara di Indonesia berpengaruh terhadap mortality rate di mana operasi PLTU Batu Bara hingga tahun 2023 diprediksi dapat menimbulkan kematian dini sebesar 24.000 jiwa (Koplitz et al. 2017). Sementara itu, pengukuran Greenpeace atas total polusi udara yang dapat dihasilkan PLTU dan kaitannya dengan isu kesehatan menunjukkan bahwa kehadiran PLTU Jawa 9 dan 10 dapat menimbulkan 4.700 kematian dini dari 30 tahun pengoperasian PLTU tersebut (Anhäuser et al. 2019). Fakta ini mengindikasikan bahwa pengoperasian PLTU Jawa 9 dan 10 dapat membahayakan warga sekitar dan menyebabkan angka harapan hidup menjadi menurun. Hal ini menunjukkan besarnya dampak negatif dari keberadaan PLTU Jawa 9 dan 10.
Dalam merespons permasalahan ini, Greenpeace Southeast Asia membangun jejaring bersama NGO lain seperti Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Trend Asia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Auriga, Asian People’s Movement on Debt and Development (APMDD), dan Market Forces. Jaringan ini terbentuk dengan tujuan melakukan advokasi yang menargetkan pemberi dana atas proyek PLTU Jawa 9 dan 10 yang salah satunya adalah CIMB. Jejaring ini merupakan ekstensi dari upaya koalisi Break Free from Coal di tingkat nasional yang telah hadir lebih dulu. Koalisi Break Free from Coal hadir sejak tahun 2017 sebagai respon NGO lokal terhadap program 35.000 MW yang diluncurkan presiden Joko Widodo. Fokus koalisi ini adalah advokasi di tingkat nasional. Pada tahun 2019, jejaring NGO ini bertransformasi menjadi koalisi #BersihkanIndonesia.
Berbeda dengan koalisi #BersihkanIndonesia, koalisi yang dibangun Greenpeace Southeast Asia yang diberi nama The Hotter Earth Coalition pada tahun 2020 menyasar aktor regional
di kawasan Asia Tenggara. Aktor-aktor yang ditargetkan adalah lembaga keuangan yang salah satunya adalah CIMB karena terlibat dalam pendanaan kotor atas proyek PLTU di kawasan Asia Tenggara termasuk PLTU Jawa 9 dan 10. Koalisi ini merupakan respon terhadap penyelenggaraan konferensi Cooler Earth Sustainability Summit yang diselenggarakan CIMB pada 8 September hingga 31 Oktober 2020. Salah satu aktivitas yang dilakukan koalisi ini adalah kampanye oleh anggota jejaring dengan menunjukkan bahwa konferensi tersebut merupakan upaya greenwash dari CIMB yang dalam realitasnya masih melakukan pendanaan terhadap proyek PLTU di Jawa. Koalisi ini juga melakukan advokasi terhadap permasalahan pendanaan proyek PLTU dengan mengajukan gugatan pengadilan dan melakukan studi atau riset atas dampak yang ditimbulkan PLTU.
CIMB menjadi target koalisi ini karena bank ini berasal dari Malaysia yang merupakan tetangga dekat dari Indonesia. Selain itu, CIMB juga termasuk salah satu bank terbesar di Malaysia. Menurut perwakilan Greenpeace Tata Mustaya, jika CIMB dapat menghentikan pendanaan energi batu bara maka hal tersebut akan menjadi benchmark yang baik bagi bank lain di tingkat kawasan dalam hal responsible  banking (Hicks 2020b). Dalam hal ini, Greenpeace menekankan pentingnya menjaga komitmen global dalam Paris Agreement untuk menjaga pemanasan global dibawah 1,5 derajat Celsius yang salah satunya dilakukan dengan menghentikan penggunaan batu bara sebagai sumber energi.
Pada 8 Desember 2020, CIMB mengumumkan komitmennya untuk menghentikan pendanaan proyek yang berkaitan dengan batu bara, yang prosesnya dimulai sejak tahun 2021 (CIMB 2020). CIMB berkomitmen menghentikan pendanaan secara bertahap dan ditargetkan selesai di tahun 2040. Dalam hal ini, aktivitas advokasi yang dilakukan Greenpeace dan koalisinya memberi pengaruh berupa tekanan publik bagi CIMB. Meskipun aktivitas tersebut belum bisa menghentikan proyek pembangunan PLTU Jawa 9 dan 10 karena telah menyelesaikan tahap financial closing (Mulyana 2019), namun munculnya komitmen dari CIMB terkait pendanaan energi bersih adalah pencapaian bagi advokasi Greenpeace atas isu PLTU Batu Bara.
The Influence of Greenpeace Advocacy Towards CIMB International on the Issue of Coal Power Plant Financing Discharge in Indonesia
386
Studi kasus mengenai strategi koalisi advokasi transnasional yang dilakukan oleh Greenpeace dalam isu pendanaan energi batu bara dalam artikel ini menarik untuk diteliti karena merupakan upaya pertama yang dilakukan Greenpeace dan koalisinya terhadap institusi keuangan internasional. Sebelumnya, strategi Greenpeace hanya menargetkan pemerintah dan perusahaan lokal yang terlibat dalam proyek PLTU. Greenpeace adalah salah satu INGO yang telah hadir cukup lama dalam mengadvokasi isu lingkungan. Terdapat beberapa studi terdahulu yang telah dilakukan dalam melihat aktivitas advokasi Greenpeace. Pertama, artikel Pignar Özdemir berjudul “Social Media as a Tool for Online Advocacy Campaigns: Greenpeace Mediterranean’s Anti Genetically Engineered Food Campaign in Turkey.” Özdemir menulis keberhasilan Greenpeace dalam mengadvokasi isu genetically  engineered  food di Turki. Artikel ini berfokus untuk meneliti strategi kampanye daring yang secara efektif digunakan Greenpeace. Özdemir menemukan bahwa kampanye Greenpeace berhasil karena secara terkini ( up to date ) mampu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai kekuatan untuk menyebarkan pesan dan menjalin jaringan (Özdemir 2012).
Kedua, artikel Puti Parameswari yang mencoba menjelaskan strategi advokasi Greenpeace di Tiongkok pada isu industri fashion yang menyebabkan pencemaran air. Dalam tulisannya, Parameswari berfokus pada keberhasilan aktivitas advokasi Greenpeace pada kampanye Detox Campaign on Fashion yang berhasil menjaring dukungan masyarakat global serta mendapatkan komitmen dari pelaku bisnis untuk memperhatikan aspek perlindungan lingkungan pada industri bersangkutan. Parameswari menjelaskan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan ini. Pertama, kredibilitas Greenpeace yang memudahkannya untuk menggalang partisipasi dan dukungan. Kedua, jejaring Greenpeace yang luas sehingga membantu dalam pembangunan jejaring dengan NGO lain atau pelaku bisnis. Ketiga, kemampuan Greenpeace dalam kampanye. Keempat, pemanfaatan media yang optimal (Parameswari 2018). Artikel ketiga adalah tulisan Fariz Ruhiat et al. yang bertajuk “Strategi NGO Lingkungan dalam Menangani Polusi Udara di Jakarta (Greenpeace Indonesia)”. Artikel ini membahas advokasi Greenpeace terkait dengan tingginya tingkat polusi udara di Jakarta. Ruhiat berfokus dalam meneliti strategi
yang dominan dilakukan oleh Greenpeace. Temuan artikel ini menunjukkan bahwa strategi Greenpeace yang banyak digunakan adalah undertaking research serta campaigning and organizing public protest (Ruhiat et al. 2019).
Berdasarkan studi terdahulu yang telah dijabarkan, artikel ini berusaha mengisi gap pada tataran isu yang ditangani oleh advokasi Greenpeace. Studi terdahulu Özdemir berfokus pada advokasi Greenpeace pada isu lingkungan dan kaitannya dengan industri makanan. Selanjutnya, artikel Parameswari membahas isu dampak buruk industri busana terhadap lingkungan, sedangkan artikel Ruhiat et al. berfokus pada isu polusi udara di Indonesia namun menggunakan kerangka analisis peran NGO oleh McCormick. Berbeda dengan artikel-artikel sebelumnya, artikel ini akan berfokus pada advokasi Greenpeace dalam isu pendanaan energi batu bara. Artikel ini berfokus pada pertanyaan terkait bagaimana pengaruh jaringan advokasi Greenpeace dalam advokasi isu pendanaan energi batu bara yang dilakukan oleh CIMB.
Artikel ini berargumen bahwa jaringan advokasi Greenpeace memberikan pengaruh terhadap perubahan perilaku CIMB untuk menghentikan pendanaan proyek energi batu bara. Dalam menganalisis kasus ini, artikel ini menggunakan konsep TAN yang dikemukakan oleh Keck dan Sikkink. Konsep ini dipilih karena melihat sifat advokasi Greenpeace pada kasus ini yang melibatkan jejaring antar NGO di tingkat lokal maupun internasional. Penelitian ini menggunakan metode eksplanatif yang berfokus pada satu studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui library research dengan sumber data yang digunakan meliputi buku, artikel jurnal, artikel surat kabar dan berita, laporan penelitian dan dokumen resmi yang diterbitkan oleh institusi terkait. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara dengan beberapa narasumber yaitu perwakilan dari Greenpeace dan jejaring advokasinya yang terlibat pada studi kasus tersebut. Artikel ini membatasi kerangka waktu penelitian dari tahun 2019 hingga 2020 yang merujuk pada advokasi yang dilakukan Greenpeace terkait isu PLTU Batu Bara hingga langkah CIMB dalam melakukan perubahan kebijakan.
The Influence of Greenpeace Advocacy Towards CIMB International on the Issue of Coal Power Plant Financing Discharge in Indonesia
388

## Jaringan Advokasi Transnasional
Pergerakan NGO di bidang lingkungan dalam beberapa dekade terakhir telah menunjukkan pengaruhnya terhadap dinamika tata kelola global. Menurut Princen dan Finger (1994), hal ini dikarenakan NGO memiliki tiga aset utama yaitu legitimasi, transparansi, dan transnasionalisme sebagai defenders of values yang seringkali tidak atau sulit dimiliki aktor lainnya. Sementara Isnaeni (2016 berargumen bahwa pengaruh NGO lingkungan didukung oleh setidaknya empat faktor. Pertama, NGO memiliki gagasan dan pemikiran inovatif karena menggarap isu-isu lingkungan secara tekun hingga terbentuk spesialisasi pada bidang ini. Kedua, NGO mempunyai dedikasi terhadap tujuan mengatasi masalah lingkungan yang sifatnya lintas batas terhadap kepentingan nasional dan sektoral. Ketiga, NGO menjadi representasi yang jelas bagi konstituen utama mereka di setiap negara tempat mereka beroperasi. Keempat, memiliki jejaring kerja transnasional dan secara aktif turut serta membangun aliansi strategis. Dengan kata lain, aspek transnasionalisme menjadi penting dalam melihat kinerja NGO lingkungan.
Berdasarkan hal tersebut, artikel ini menggunakan konsep Transnational Advocacy Network (TAN) untuk menganalisis upaya koalisi jejaring regional Greenpeace dalam mengubah kebijakan perusahaan multinasional CIMB untuk mendanai proyek PLTU di Jawa. Konsep ini bertujuan untuk menjelaskan strategi NGO dalam advokasi isu yang melibatkan jejaring NGO baik di tingkat lokal dan internasional. TAN adalah suatu jaringan yang terbentuk oleh aktivitas aktor-aktor relevan yang bekerja sama secara internasional dalam suatu isu yang ikatannya dibangun oleh nilai-nilai dan wacana yang sama serta adanya pertukaran informasi dan jasa. Di dalam jaringan tersebut, konsep ini berfokus kepada serangkaian kinerja advokasi aktor non-negara (Keck dan Sikkink 1998). TAN memiliki tujuan untuk mengubah perilaku negara dan/atau organisasi internasional. Modus operandi TAN diwujudkan dengan melakukan framing terhadap suatu isu agar dapat dipahami oleh target  audience . Hal tersebut dilakukan untuk mengundang perhatian publik dan mendorong tindakan tertentu atau kampanye. Aktor non-negara dalam TAN pada hakikatnya membawa gagasan, norma, dan
diskursus ke dalam sebuah perdebatan mengenai kebijakan.
Terdapat empat strategi advokasi yang biasanya dilakukan oleh aktor dalam suatu jaringan advokasi (Keck dan Sikking 1998). Pertama, strategi information politics yaitu kemampuan jejaring NGO dalam mengelola informasi untuk menghasilkan, memobilisasi, dan mendistribusikan informasi dengan cepat dan luas sebagai stimulan agar masyarakat dapat bergerak dan mendukung tujuan advokasi. Kedua, symbolic politics yaitu aktivitas advokasi yang memberikan kesan kepada audiens melalui simbol, aksi, ataupun narasi yang menggambarkan situasi dan tuntutan kepada masyarakat internasional. Ketiga, strategi leverage  politics atau upaya aktor untuk menarik simpati dan mendapatkan dukungan dari aktor yang lebih kuat ( powerful ) agar aktor-aktor tersebut dapat ikut serta dalam menangani isu yang sedang diperjuangkan. Dalam hal ini, TAN biasanya menggunakan material  leverage dan atau moral  leverage . Material  leverage adalah strategi jaringan untuk mempengaruhi aktor yang lebih dominan tersebut dalam memberikan tekanan terhadap target advokasi dengan melibatkan aspek ekonomis seperti uang, barang, atau kerja sama ekonomi. Akan tetapi pada praktiknya, TAN yang umumnya terdiri dari aktor-aktor masyarakat sipil seperti NGO atau individu cenderung tidak memiliki pengaruh materil sehingga hanya mengandalkan lobi politik saja. Moral  leverage adalah strategi menempatkan aktor target sebagai pusat perhatian dan menyudutkan aktor tersebut di mata publik.
Keempat, accountability  politics yang merujuk pada strategi advokasi berupa pengawasan yang dilakukan untuk mendorong aktor target agar menjalankan kebijakan-kebijakan atau prinsip- prinsip yang telah disepakati. TAN biasanya menggunakan aturan- aturan nasional ataupun internasional dan komitmen terdahulu aktor target sebagai bargaining  tools dalam advokasinya. TAN memberikan evaluasi dan rekomendasi yang sifatnya mengawasi dan mengontrol perilaku aktor target agar menjamin terpenuhinya aturan atau komitmen bersangkutan. Dalam hal ini, aktor target didorong untuk mengeluarkan pernyataan ( statement ) tertentu sesuai dengan tujuan advokasi. Keck dan Sikkink menjelaskan bahwa terdapat empat tipe pengaruh dari advokasi TAN. Pertama, pengaruh pada pembuatan isu dan penetapan
The Influence of Greenpeace Advocacy Towards CIMB International on the Issue of Coal Power Plant Financing Discharge in Indonesia
390
agenda di ranah publik. Kedua, pengaruh pada posisi diskursif negara dan organisasi internasional atau aktor lain yang menjadi target advokasi untuk memenuhi komitmen atas perjanjian internasional. Ketiga, pengaruh pada prosedur kelembagaan di mana advokasi mendorong perubahan prosedural seperti meningkatnya transparansi dan keterbukaan untuk aktor target menerima masukan. Keempat, pengaruh terhadap perubahan kebijakan (Keck dan Sikkink 1998).
Sementara itu, John McCormick membagi pengaruh advokasi yang dilakukan NGO lingkungan di tingkat internasional ke dalam tiga tingkatan (McCormick 2010). Pertama, low influence di mana NGO secara aktif berpartisipasi dalam pengangkatan isu yang diadvokasi atau pembentukan diskursus tetapi tidak memiliki keterlibatan langsung dalam proses negosiasi. Kedua, moderate influence yang mana NGO tidak hanya aktif dalam membentuk diskursus di ruang publik tetapi juga melibatkan mobilisasi informasi dan massa serta pemberian tekanan kepada pihak yang ditargetkan. Ketiga, high  influence di mana aktivitas advokasi melibatkan NGO di dalam proses pengambilan keputusan atau negosiasi sehingga hasil ( outcome ) dari proses pengambilan keputusan berpihak pada advokasi NGO.

## Pengaruh Jaringan Advokasi Greenpeace terhadap CIMB International
Pengaruh jaringan Greenpeace terhadap isu batu bara, khususnya dalam hal ini perubahan kebijakan CIMB International dapat dilihat terlebih dahulu melalui strategi yang digunakan dalam mengadvokasi persoalan ini. Penulis menemukan bahwa strategi yang diterapkan Greenpeace dapat dikategorikan melalui empat strategi advokasi network yang dikemukakan oleh Keck dan Sikkink yaitu information politics , symbolic politics , accountability  politics, dan leverage  politics . Proses penelitian tidak menemukan keterlibatan langsung dari Greenpeace dalam proses pengambilan keputusan internal CIMB, namun aktivitas advokasi jaringan Greenpeace ini masih dapat dikategorikan cukup berpengaruh terhadap perubahan kebijakan CIMB karena melibatkan pembentukan diskursus, mobilisasi informasi dan
pemberian tekanan sebagaimana dikonsepsikan dalam variabel- variabel yang disediakan oleh McCormick. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa advokasi Greenpeace terhadap CIMB International memiliki pengaruh pada tingkat moderate .

## Strategi Pembentukan Diskursus dan Mobilisasi
Informasi oleh Jaringan Advokasi Greenpeace
Penerapan strategi yang dilakukan oleh Greenpeace tampak dari cara Greenpeace mempublikasikan laporan yang dapat diunduh oleh masyarakat pada situs website -nya ataupun anggota jaringan advokasinya. Dalam konsepsi strategi TAN oleh Keck and Sikkink, aktivitas-aktivitas ini dikategorikan sebagai information politics yang dilakukan untuk membangun diskursus publik tentang urgensi permasalahan yang diadvokasi. Laporan-laporan yang dipublikasikan jaringan advokasi ini merupakan hasil riset mengenai potensi dampak negatif yang ditimbulkan oleh PLTU Batu Bara di Indonesia. Penerbitan laporan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik akan bahaya yang ditimbulkan oleh PLTU Batu Bara. Secara umum, strategi ini membentuk framing masyarakat terhadap CIMB.
Salah satu laporan paling awal yang dirilis Greenpeace berjudul “ Human  Cost  of  Coal  Power ” yang diterbitkan tahun 2015. Laporan ini adalah hasil riset Greenpeace terhadap proyeksi kualitas udara di Indonesia jika mayoritas pembangunan PLTU masih mengandalkan batu bara (Greenpeace 2015). Laporan ini menjadi salah satu milestone bagi advokasi Greenpeace terhadap penggunaan batu bara untuk pembangkit listrik. Hal ini dikarenakan pada waktu itu, pemerintahan Joko Widodo menargetkan program pembangunan pembangkit listrik besar- besaran untuk memenuhi kebutuhan energi. Oleh karena itu, laporan ini dirilis sebagai bentuk aktivitas watchdog dari Greenpeace agar program tersebut tidak mengandalkan batu bara yang merupakan energi kotor.
Greenpeace dan jaringan advokasinya juga menerapkan politik informasi terhadap CIMB yang melakukan pendanaan terhadap PLTU Batu Bara Jawa 9 dan 10 di Banten. Pada bulan November
The Influence of Greenpeace Advocacy Towards CIMB International on the Issue of Coal Power Plant Financing Discharge in Indonesia
Global Strategis, Th. 16, No. 2 392
2019, Greenpeace mengeluarkan press release berjudul “Health Impacts of Units 9·10 of  the  Jawa  Coal-fired  Power  Plant  in Banten, Indonesia” yang berisi hasil pengukuran dampak kesehatan yang berpotensi ditimbulkan oleh kedua PLTU tersebut. Press release tersebut memberikan informasi kepada publik bahwa PLTU memiliki batas emisi yang tinggi yaitu 251 mg/ Nm 3 untuk NO x , 221 mg/nm untuk SO 2 , dan 100 mg/Nm 3 untuk partikel debu. Berdasarkan Peraturan Menteri LHK No.P.15/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019, batas maksimum untuk NOx dan SO2 seharusnya adalah 220 mg/Nm3. Hal ini berarti PLTU  tersebut  dapat  menjadi  sumber  polusi  yang  signifikan. Pengukuran Greenpeace mengungkapkan bahwa PLTU tersebut memiliki potensi untuk menyebarkan polutan yang berbahaya bagi kesehatan hingga ke Jawa Barat yang jaraknya hampir 300 kilometer dan Sumatera Selatan yang jaraknya hampir 600 kilometer (Anhäuser et al. 2019).
Penelusuran penulis tidak menemukan respons CIMB terhadap laporan riset yang dirilis Greenpeace tersebut. Tercatat dalam CIMB Sustainability Report tahun 2019 pun tidak ditemukan informasi terkait langkah CIMB mengenai proyek energi berbasis batu bara secara  spesifik.  Laporan  tersebut  hanya  berisikan  intensi  CIMB untuk mereduksi pemborosan energi dalam proses bisnis internal perusahaan dan rencana untuk mulai memperhatikan energi terbarukan. Hal ini kurang sejalan dengan komitmen CIMB pada Oktober 2019 yang telah menandatangani salah satu perjanjian Perserikatan Bangsa-Bngsa (PBB) yaitu Collective Commitment to Climate Action (CCCA) yang mendorong keterlibatan aktor bisnis dalam mitigasi perubahan iklim (CIMB 2022). CCCA adalah upaya bersama PBB untuk menggalang dukungan sektor perbankan untuk mencapai target penurunan laju peningkatan suhu bumi sebagaimana tertuang dalam Paris Agreement. Hal ini menunjukkan bahwa CIMB tidak serius dalam memberikan kontribusi terhadap CCCA.
Dengan menjadi bagian dari CCCA, CIMB dalam situs web-nya menyebut akan bekerja sama dengan stakeholders terkait untuk ambil bagian dalam mengurangi emisi karbon. Intensi CIMB dalam memenuhi CCCA antara lain dimanifestasikan melalui penyelenggaraan The Cooler Earth Sustainability Summit
pertama di bulan Oktober 2019. Konferensi yang diselenggarakan dua hari ini melibatkan WWF Malaysia dan SDGs Impact sebagai knowledge  partners dan menjadi event  organizer konferensi tahunan berikutnya (CIMB 2019). Meskipun begitu, konferensi di  tahun  2019  tersebut  tidak  menyinggung  secara  spesifik persoalan proyek-proyek batu bara yang seringkali didanai oleh institusi keuangan, tidak terkecuali CIMB. Pada bulan Februari 2020, Marketforces yang merupakan anggota jaringan advokasi Greenpeace asal Australia mempublikasikan hasil investigasi mengenai investasi CIMB di sektor batu bara. Marketforces mengungkapkan bahwa dalam sepuluh tahun sejak 2010 hingga 2019, CIMB telah mendanai proyek batu bara dengan nilai sebesar USD 2,6 triliun (Market Forces 2020). Marketforces menggarisbawahi pentingnya CIMB untuk mengikuti langkah lembaga keuangan Singapura seperti DBS, UOB, dan OCBC yang telah lebih dulu menerapkan kebijakan penghentian pendanaan proyek batu bara.
Anggota lainnya yaitu NGO Trend Asia juga kemudian mempublikasikan artikel di laman website -nya yang mengutip hasil investigasi Marketforces tersebut. Dalam artikel tersebut, Direktur Eksekutif Trend Asia berpendapat bahwa keterlibatan CIMB telah membebani iklim dan masyarakat Indonesia (Trend Asia 2020). Artikel ini mengungkapkan juga bahwa CIMB telah berulang kali mendapatkan peringatan dari Bank Negara Malaysia terkait pentingnya institusi finansial di Malaysia untuk ikut mengelola climate risk . Trend Asia juga menyoroti bahwa investasi CIMB pada sektor batu bara menentang rekomendasi para ahli terkait kebutuhan dunia untuk secara penuh melakukan phase out coal power di tahun 2040. Hal ini disampaikan dalam konteks di mana PLTU Jawa 9 dan 10 akan beroperasi hingga tahun 2045. Trend Asia bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang merupakan anggota jaringan advokasi Greenpeace dalam isu ini diketahui pernah menerbitkan laporan berjudul “Racun Debu di Kampung Jawara” yang menggaet organisasi masyarakat setempat bernama Pena Masyarakat. Laporan ini menyoroti tingginya kasus infeksi saluran pernapasan di tujuh kabupaten dan kota di provinsi Banten. Selain itu, laporan tersebut juga mengungkapkan dampak ekologis berupa terjadinya kebakaran Kapal Tongkang pengangkut beberapa kali yang
The Influence of Greenpeace Advocacy Towards CIMB International on the Issue of Coal Power Plant Financing Discharge in Indonesia
394
berujung pada tumpahnya batu bara di laut Banten (Apriando et al. 2019).
Penulis tidak menemukan respons langsung CIMB atas diskursus yang berusaha dibangun oleh anggota jaringan Greenpeace tersebut baik untuk hasil riset Market Forces, WALHI, dan Trend Asia. Akan tetapi, penulis menemukan dalam salah satu rilis media massa The  Edge Malaysia bahwa perwakilan CIMB menyatakan bahwa pada periode tahun 2020, perusahaannya tengah dalam tahap mengembangkan pedoman pembiayaan untuk sektor batu bara (Raj 2020a). CIMB juga tengah melakukan sosialisasi terhadap klien-kliennya tentang arah kebijakan yang hendak diambil CIMB untuk memenuhi aspek s ustainability dan mengharapkan mereka dapat memenuhi standar lingkungan dan sosial bank tersebut. Hal ini dilakukan untuk memenuhi komitmennya terhadap aspek keberlanjutan ( sustainability ) dan keterlibatannya dalam berkontribusi pada pemenuhan Paris Agreement sejak tahun 2019.
Masing-masing anggota dari jaringan advokasi Greenpeace ini dapat dikatakan menggunakan strategi information politics untuk mempengaruhi CIMB. Upaya yang dilakuan TAN Greenpeace dalam hal ini adalah dengan menerbitkan laporan, artikel, ataupun press release . Nuansa dari publikasi-publikasi yang dirilis menunjukkan posisi kontra terhadap pembangunan proyek PLTU Batu Bara dengan mengungkap dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan. Menurut Heng Kiah Chun dalam wawancara dengan penulis, penerbitan laporan penelitian dan publikasi press release yang mengemukakan fakta-fakta ilmiah adalah salah satu kunci sukses dalam advokasi karena memberi nilai tambah untuk mendesak target advokasi (Chun 2022). Dengan demikian, TAN Greenpeace menjaga agar informasi yang disampaikan kepada publik tidak hanya bersifat reliable atau dapat diandalkan, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan. Penulis juga menemukan bahwa masing-masing anggota saling mengutip laporan yang diterbitkan sesama anggota jaringan. Hal ini  dilakukan  untuk  mengamplifikasi  informasi  kepada  publik terkait isu batu bara dan pendanaannya. CIMB sebagai salah satu penyuplai dana pembangunan proyek PLTU di Indonesia juga seringkali disebut dalam publikasi yang dirilis. Hal ini dilakukan
untuk membentuk framing terhadap CIMB bahwa bank tersebut turut selayaknya bertanggungjawab atas dampak-dampak yang berpotensi ditimbulkan dari PLTU Batu Bara yang didanainya.

## Penggalangan Dukungan Massa dan Pemberian Tekanan kepada CIMB
Guna mendapatkan dukungan massa, TAN Greenpeace berupaya mempengaruhi CIMB dengan melaksanakan strategi yang oleh Keck & Sikkink dikategorikan sebagai symbolic politics dan accountability  politics . Koalisi Greenpeace dalam hal ini melakukan kampanye daring dan aksi demonstrasi. Upaya ini dilakukan untuk menunjukkan kepada publik tentang urgensi dari permasalahan yang sedang di-advokasi yaitu pembangunan PLTU Batu Bara. Kampanye daring dilakukan koalisi Greenpeace melalui dua sarana yaitu membuka petisi daring di situs change.org dan kampanye melalui situs website hotterearth.com. Sedangkan aksi demo dilaksanakan secara langsung dengan menggelar unjuk rasa kepada pemangku kepentingan terkait yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia. Aksi demonstrasi digalang oleh salah satu anggota TAN Greenpeace yaitu WALHI di depan kantor Kementerian ESDM pada tanggal 11 Desember 2020 (Utama 2020).
Sementara itu, petisi daring di situs change.org dibuka oleh akun Bersihkan Indonesia yang merupakan koalisi Greenpeace dalam isu energi terbarukan di tingkat nasional. Petisi tersebut mengajak publik untuk menolak pembangunan PLTU Jawa 9 dan 10 yang salah satu sumber pendanaannya berasal dari CIMB Internasional. Dengan tajuk “Tolak Pembangunan PLTU 9 & 10, Selamatkan Banten dari Ancaman Debu Beracun”, petisi yang semula ditargetkan memperoleh 5.000 dukungan ini berhasil mengumpulkan tandatangan dari 12.815 orang per tanggal 24 Maret 2021 (Bersihkan Indonesia 2020). Petisi ini menentang pembangunan PLTU Jawa 9 dan 10 karena menilai pasokan listrik untuk Pulau Jawa dan Bali sudah melampaui batas maksimum sebesar 41 persen (CNN Indonesia 2021).
The Influence of Greenpeace Advocacy Towards CIMB International on the Issue of Coal Power Plant Financing Discharge in Indonesia
396
Di samping itu, untuk kampanye daring lainnya, TAN Greenpeace sejak Agustus 2020 juga membuat situs web bernama hotterearth. com yang merupakan bentuk kampanye satir terhadap CIMB. Situs web ini diluncurkan bertepatan dengan sebuah event yang diadakan oleh CIMB International yaitu Cooler Earth Sustainability Summit tahun 2020. Acara yang diselenggarakan oleh CIMB tersebut dianggap sebagai tindakan greenwashing atau penyampaian kesan palsu dalam memberikan informasi yang akan menyesatkan persepsi publik tentang bagaimana produk perusahaan lebih ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan investigasi TAN Greenpeace menemukan ketidaksesuaian dalam perilaku CIMB yang menunjukkan kesan ramah lingkungan tetapi pada saat bersamaan menjadi salah satu pendonor terbesar di kawasan dalam pembangunan proyek energi tidak terbarukan (Greenpeace Southeast Asia 2020). Kampanye satir ini kemudian diamplifikasi ke kanal media sosial seperti Twitter dan Facebook untuk menjangkau publik secara lebih luas. Dalam situs web tersebut, publik juga diajak mengirimkan pesan kepada akun media sosial Facebook dan Twitter milik CIMB. TAN Greenpeace menyediakan template pesan kepada publik yang berbunyi sebagai berikut:
“Dear @CIMBMalaysia @CIMB_assists: save our Earth and stop funding coal in Asia. #HotterEarthByCIMB #TheCoolerEarth HotterEarth.com.”
Melalui hotterearth.com, TAN Greenpeace memotret bahwa CIMB telah gagal memenuhi komitmennya atas aspek sustainability . Komitmen kosong ini tampak misalnya pada tahun 2018 ketika CIMB Group menandatangani UN Principles for Responsible Banking yang mendorong institusi perbankan untuk memerhatikan aspek sustainability (Raj 2019). Dengan kata lain, TAN Greenpeace menagih pemenuhan komitmen CIMB sebagai salah satu bank yang telah mengklaim diri sebagai institusi ramah lingkungan. Dalam situs tersebut, TAN Greenpeace juga membandingkan CIMB dengan institusi perbankan lain yang telah memulai kebijakan keluar dari pendanaan batu bara. Koalisi Greenpeace juga menyindir aktivitas bisnis CIMB yang telah mendanai proyek PLTU Jawa 9 dan 10 padahal proyek ini masih dalam sengketa karena menimbulkan dampak kesehatan
pada masyarakat. Perizinan proyek itu juga tengah dalam proses gugatan hukum oleh pegiat lingkungan Indonesia.
Kampanye koalisi Greenpeace melalui situs dan media sosial berhasil menarik perhatian dari pembicara pada acara Cooler Earth Sustainability Summit yang diselenggarakan oleh CIMB. Pada 24 September 2020, akun Twitter @Hotter_Earth mempublikasikan cuitan yang meminta pendapat Karina A. Litvack, salah satu pembicara pada event CIMB, tentang pandangan terkait keterlibatan bank tersebut dalam pendanaan proyek penggunaan batu bara di kawasan. Litvack yang merupakan seorang ahli dalam bidang pasar keuangan, tata kelola, dan pembangunan berkelanjutan kemudian memberi tanggapan sebagai berikut (Litvack 2020):
“You raise good points. The purpose of the Cooler Earth Summit was to acknowledge the severity & urgency of the climate threat, & craft a clear pathway to net-zero by 2050. We  are  in  this  to  fix  it,  and  board  directors  must  lead  the way. No good talking if we don’t act. Thx!”
Tanggapan Litvack tersebut menunjukkan bahwa terdapat keberpihakkan dari pembicara di event yang diselenggarakan CIMB terhadap tuntutan TAN Greenpeace kepada bank tersebut. Dengan demikian, advokasi TAN Greenpeace terhadap CIMB dapat lebih berpengaruh karena pembicara tersebut dapat mengamplifikasi  pesan  yang  sama  dengan  kampanye  TAN Greenpeace di dalam Cooler Earth Sustainability Summit 2020.
Selain itu, pembicara lain yaitu Margaret Klein Salamon yang merupakan Direktur Eksekutif dari organisasi donor mitigasi krisis iklim Bernama Climate Emergency Fund juga memberikan dukungan terhadap kampanye TAN Greenpeace. Melalui opini di salah satu surat kabar daring, Salamon menyatakan bahwa dalam pelaksanaan event tersebut, dirinya telah mengajak publik secara umum untuk mengunjungi situs hotterearth.com dan mengirim pesan yang berupa desakan lewat media sosial kepada CIMB untuk segera menghentikan pendanaan proyek-proyek batu bara (Salamon 2020). Salamon juga memberikan pesan kepada jajaran pimpinan CIMB sebagai berikut:
The Influence of Greenpeace Advocacy Towards CIMB International on the Issue of Coal Power Plant Financing Discharge in Indonesia
Global Strategis, Th. 16, No. 2
398
“Finally, to the executives of CIMB: It’s time to walk the walk. The Cooler Earth Sustainability Summit is a great start. Business absolutely does have a role to play in the climate emergency. Put your money where your mouth is and stop funding fossil fuels immediately”.

## Tidak ada  respon  spesifik  dari CIMB atas  bentuk  advokasi TAN
Greenpeace semacam ini dalam bentuk press release perusahaan. Tetapi, respons CIMB dapat ditemukan melalui media statement yang bersifat umum kepada The Edge Malaysia. Perwakilan CIMB menyatakan bahwa perusahaannya tengah berupaya memenuhi komitmennya atas sustainability dan penjagaan lingkungan (Raj 2020b). Adapun terkhusus untuk isu pendanaan yang berdampak pada degradasi lingkungan, Tengku Datuk Seri Zafrul Aziz CEO CIMB Grup menyebut bahwa pendanaan sektor batu bara bersama kelapa sawit, migas, dan tembakau akan lebih dicermati ke depannya (Raj 2019).
Akan tetapi, tanggapan-tanggapan dari pembicara yang terlibat dalam event Cooler Earth Sustainability Summit ini sangat penting bagi advokasi TAN Greenpeace karena koalisi ini melakukan advokasi dari luar proses pengambilan keputusan CIMB. Event itu sendiri merupakan wadah pemberian masukan bagi jajaran pimpinan CIMB. Menurut Heng Kiah Chun, TAN Greenpeace juga memanfaatkan jejaring sesama aktor civil society yang menjadi knowledge  partners CIMB dalam pelaksanaan event tersebut seperti WWF dan tim legal yang dipekerjakan oleh CIMB (Chun 2022). Dengan adanya keberpihakan dari pembicara di dalam event tersebut terhadap advokasi TAN Greenpeace dan pemanfaatan jaringan yang dimiliki, maka tuntutan advokasi juga dapat turut tersampaikan. Selain aktivitas-aktivitas yang telah disebutkan sebelumnya, TAN Greenpeace juga mencoba memberi tekanan melalui jalur hukum. Meskipun tidak secara langsung diarahkan kepada CIMB, WALHI pada 5 Agustus 2020 menyurati Gubernur Banten untuk menyatakan keberatan terhadap izin lingkungan PLTU Jawa 9 dan 10 yang mana CIMB terlibat sebagai investor (WALHI 2021). Surat keberatan WALHI tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari Gubernur Banten. WALHI kemudian mengajukan gugatan hukum atas izin pembangunan PLTU Jawa 9
dan 10 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang. Proses persidangan masih berlangsung saat ini.
Aksi TAN Greenpeace menggugat proyek PLTU Jawa 9 dan 10 ke pengadilan adalah upaya untuk memberi tekanan kepada CIMB meskipun tidak secara langsung. Hal ini karena gugatan tersebut menargetkan salah satu proyek di mana CIMB terlibat sebagai investor. Sementara aksi kampanye tersebut adalah upaya untuk melakukan framing terhadap CIMB sebagai salah satu aktor yang merusak lingkungan. Di satu sisi, CIMB menyelenggarakan konferensi Cooler Earth Sustainability Summit untuk menunjukkan bahwa perusahaannya memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Di sisi lain, kebijakan pendanaan perusahaan ini masih mempertahankan pendanaan energi unrenewable yang justru membuat bumi semakin panas. Kampanye TAN Greenpeace diarahkan untuk mengungkap informasi bahwa mulai dari tahun 2010 hingga pada saat pelaksanaan konferensi tersebut, CIMB adalah salah satu investor terbesar pada sektor pembangunan pembangkit listrik berbasis energi tidak terbarukan.
Dalam hal ini, TAN Greenpeace menggalang dukungan publik dengan membangun citra CIMB sebagai institusi yang melakukan greenwashing. Di tengah upaya CIMB menggelar event yang mengindikasikan kepedulian perusahaannya terhadap lingkungan, strategi advokasi TAN Greenpeace ini memberi tekanan bagi CIMB untuk benar-benar melakukan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Perubahan perilaku CIMB, setidaknya tampak pada CIMB Sustainability Report tahun 2020 yang memasukkan butir- butir mengenai pentingnya peralihan pendanaan batu bara ke sektor energi yang menggunakan bahan baku terbarukan. Tidak lama setelah itu, CIMB melalui siaran pers resmi di website perusahaan mengumumkan tidak akan lagi mendanai proyek pembangunan pembangkit listrik baru berbasis batu bara mulai tahun 2021.

## Pengaruh Moderat Advokasi TAN Greenpeace
TAN Greenpeace memberikan pengaruh moderate karena memenuhi dua aspek pada tingkat keberpengaruhan advokasi
The Influence of Greenpeace Advocacy Towards CIMB International on the Issue of Coal Power Plant Financing Discharge in Indonesia
400
NGO lingkungan di tingkat internasional yang dikemukakan John McCormick. Aspek pertama yaitu pembentukan diskursus publik terkait peran institusi keuangan seperti CIMB yang ikut bertanggung jawab atas perubahan iklim. Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa koalisi TAN Greenpeace telah melakukan beberapa strategi advokasi untuk mempengaruhi kebijakan CIMB dalam pendanaan proyek energi berbasis batu bara. TAN Greenpeace menerapkan strategi yang dalam konsepsi Keck dan Sikkink dikenal sebagai information politics . Hal ini dilakukan guna membentuk diskursus publik melalui mobilisasi informasi dengan menerbitkan beberapa laporan penelitian terkait potensi dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkan oleh pembangunan PLTU Jawa 9 dan 10 yang didanai oleh CIMB.
Selain itu, TAN Greenpeace juga mengeluarkan laporan tentang track record CIMB sebagai investor terbesar pada sektor energi batu bara di kawasan Asia Tenggara sejak tahun 2010 dan membandingkan upaya kompetitornya seperti Bank DBS, UOB, dan OCBC yang sudah selangkah lebih maju meninggalkan pendanaan proyek energi berbasis batubara. Kedua hal tersebut menghadirkan fakta-fakta baru yang belum secara luas diketahui publik dan menjadi upaya memegaruhi CIMB dengan cara membentuk framing bahwa CIMB merupakan salah satu aktor yang berkontribusi besar terhadap perubahan iklim meskipun statusnya adalah perusahaan yang menandatangani perjanjian Collective Commitment to Climate Action (CCCA) untuk memitigasi perubahan iklim.
Kedua, TAN Greenpeace memberikan pengaruh dengan cara melakukan mobilisasi massa dan informasi guna mendapatkan dukungan publik untuk menekan CIMB. Dalam hal ini, TAN Greenpeace menerapkan strategi yang dalam konsepsi Keck dan Sikkink disebut sebagai symbolic politics dan accountability politics terhadap CIMB melalui gelaran aksi unjuk rasa, pengajuan gugatan hukum atas PLTU Jawa 9 dan 10, pembuatan petisi daring dan kampanye daring melalui situs hotterearth.com. Dalam gelaran aksi unjuk rasa atapun kampanye daring, TAN Greenpeace banyak menampilkan gambar yang menyimbolkan CIMB sebagai aktor yang turut membuat bumi semakin panas. Bersamaan dengan itu, TAN Greenpeace juga senantiasa menggaungkan
narasi bahwa CIMB sebagai bagian dari CCCA seharusnya segera menghentikan pendanaan terhadap proyek pembangkit listrik berbasis batu bara. Hal ini dilakukan untuk menagih akuntabilitas CIMB dalam agenda mitigasi perubahan iklim. Aktivitas-aktivitas TAN Greenpeace tersebut dilakukan untuk melakukan mobilisasi massa guna mendapatkan dukungan publik sehingga memberikan tekanan pada CIMB untuk memberikan respons dan mengubah kebijakannya.
Strategi di atas kemudian memberikan pengaruh terhadap pembentukan image CIMB sebagai salah satu aktor yang berperan besar menghambat mitigasi perubahan iklim. CIMB sendiri kemudian memberikan respons terhadap tekanan TAN Greenpeace tersebut. Melalui keterangan pers di salah satu media Malaysia, CEO CIMB menyatakan bahwa pendanaan atas proyek energi berbasis batu bara akan lebih dicermati kedepannya. Terkhusus untuk tuntutan TAN Greenpeace, CIMB tengah melakukan dialog dan sosialisasi terhadap klien-kliennya karena transformasi kebijakan membutuhkan kesalingpahaman antara berbagai pihak.
Penulis menilai bahwa strategi penggalangan dukungan massa atau symbolic politics melalui kampanye daring menggunakan situs hotterearth.com dan media sosial Twitter adalah strategi yang paling berdampak dalam advokasi TAN ini. Strategi ini mampu menyemai dukungan dari pembicara yang terlibat pada konferensi Cooler Earth Sustainability Summit yang diselenggarakan oleh CIMB. Dukungan tersebut sangat penting guna meningkatkan bobot kampanye atau dalam konsepsi Keck dan Sikkink disebut sebagai leverage  politics ketika suatu advokasi memperoleh peningkatan daya tawar karena mendapat tambahan dukungan dari pihak lain yang lebih dominan. Dalam hal ini, pembicara tersebut mampu memiliki kapasitas yang lebih prominent karena terlibat dalam konferensi yang diselenggarakan oleh CIMB. Sementara TAN Greenpeace melakukan advokasi dari luar dan tidak terlibat dalam konferensi tersebut. Konferensi tersebut juga merupakan salah satu medium bagi pihak luar perusahaan untuk mempengaruhi CIMB.
Di sisi lain, penulis mengakui juga bahwa strategi pembentukan diskursus oleh TAN melalui penerbitan laporan investigasi terkait
The Influence of Greenpeace Advocacy Towards CIMB International on the Issue of Coal Power Plant Financing Discharge in Indonesia
402
dampak PLTU yang didanai oleh CIMB memiliki kontribusi bagi keberhasilan strategi yang telah disebutkan sebelumnya. TAN Greenpeace dalam pelaksanan advokasi ini menerapkan prinsip investigate , document , expose , act , dan lobby (IDEAL) dan senantiasa menempatkan science sebagai landasan untuk membentuk diskursus publik (Chun 2022). Hal ini menjadi penting untuk menunjukkan reliabilitas dari laporan-laporan dan siaran pers yang dipublikasikan oleh TAN Greenpeace. Reliabilitas ini memunculkan kepercayaan publik terhadap advokasi TAN Greenpeace, sehingga opini dan tuntutan dari TAN ini kemudian berhasil mendapat perhatian dari pembicara pada konferensi Sustainable Cooler Earth Summit.

## Simpulan
Peran civil society dalam bentuk koalisi NGO dalam menggunakan strategi TAN terhadap aktor swasta atau bisnis tergolong masih  signifikan.  Konsep  yang  dikemukakan  oleh  McCormick terkait tingkat pengaruh advokasi NGO dalam isu lingkungan menyebutkan bahwa advokasi yang dilakukan NGO dari luar proses pengambilan keputusan target advokasi akan cenderung memiliki pengaruh yang kecil. Akan tetapi, hasil penelitian ini secara kontras menemukan bahwa advokasi TAN Greenpeace yang dilakukan dari luar proses pengambilan keputusan telah mampu mempengaruhi secara moderat perubahan kebijakan CIMB.
TAN Greenpeace mampu menarik dukungan tidak hanya dari publik tetapi juga pembicara Cooler Earth Sustainability Summit yang diselenggarakan CIMB dengan tujuan mengumpulkan berbagai pihak dalam environmental governance untuk membahas perubahan iklim dan sustainability . Keberadaan pembicara yang melakukan endorsement atas kampanye TAN Greenpeace pada event tersebut juga menjadi pendorong bagi CIMB untuk segera mengambil kebijakan penghentian pendanaan proyek batu bara karena meningkatkan tekanan kepada CIMB.
Dengan kata lain, tingkat pengaruh suatu advokasi NGO tidak semata-mata hanya ditentukan oleh keterlibatan NGO dalam proses pengambilan keputusan target advokasi. Oleh karena
itu, artikel ini merekomendasikan kajian lebih lanjut yang bersifat komparatif antara advokasi NGO yang terlibat di dalam proses pengambilan keputusan maupun di luar proses tersebut. Selain itu, artikel ini juga merekomendasikan kajian lebih lanjut mengenai internalisasi norma internasional seperti CCCA sebagai salah satu pendorong keterlibatan aktor swasta dalam melakukan mitigasi perubahan iklim. Hal ini dikarenakan tulisan ini mengindikasikan adanya penguatan pengaruh internalisasi norma internasional kepada aktor swasta yang menandatangani komitmen perlindungan lingkungan tersebut di tataran pelaku bisnis.

## Tentang Penulis
Wildan Ilmanuarif Shafar adalah mahasiswa pascasarjana Departemen Hubungan Internasional, Universitas Indonesia. Penulis memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Brawijaya pada tahun 2019 dan memiliki riwayat pekerjaan sebagai Project Development Manager dalam ASEAN Youth Organization pada tahun 2020-2021. Penulis dapat dihubungi melalui wildan.shafar@gmail.com.
Nurul Isnaeni merupakan dosen Departemen Hubungan Internasional FISIP, Universitas Indonesia. Pada tahun 2018-2021, penulis menjabat sebagai Ketua Departemen Hubungan Internasional, Universitas Indonesia. Penulis meraih gelar Sarjana dari Universitas Indonesia, gelar Magister dari Monash University serta gelar Doktor dari Universiti Malaya. Penulis dapat dihubungi melalui nurul_isnaeni@yahoo.com.

## Referensi

## Buku dan Bab dalam Buku
Chasek, Pamela S., et al., 2018. Global  Environmental  Politics. New York: Routledge.
Isnaeni, Nurul, et al., 2016. Tata  Kelola  Lingkungan  Hidup Global:  Aktor,  Proses,  dan  Isu  Lingkungan  Hidup  dalam Hubungan Internasional. Depok: Serat Alam Media.
The Influence of Greenpeace Advocacy Towards CIMB International on the Issue of Coal Power Plant Financing Discharge in Indonesia
Global Strategis, Th. 16, No. 2 404
Jackson, Robert, dan Georg Sorensen, 1999. Introduction  to International Relations: Theories and Approaches. Oxford: Oxford University Press.
Keck, Margaret E., dan Kathryn Sikkink, 1998. Activist  Beyond Borders:  Advocacy  Networks  in  International  Politics. London: Cornell University Press.
McCormick, John, 2010. “The role of environmental NGOs in international regimes”, dalam Axelrod, Regina, dan Stacy Vandeveer (eds.), 2010. The Global Environment: Institutions, Law and Policy . Washington D.C.: CQ Press.
O’Neill, Kate, 2009. The Environment and International Relations. Cambridge: Cambridge University Press.
Parameswari, Putri, 2018. “Gerakan Transnasional dan Kebijakan: Strategi Advokasi Greenpeace Detox on Fashion di Tiongkok”, dalam Soetjipto, Ani (ed.), 2018. Transnasionalisme: Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Princen, Thomas, dan Matthias Finger, 1994. Environmental NGOs in World Politics: Linking the Local and the global. London: Routledge.

## Jurnal
Giorgetti, Chiara, 1998. “The Role of Nongovernmental Organizations in the Climate Change Negotiations”, Journal of International Environmental & Policy , 9: 113-137.
Koplitz, Shannon N., et al., 2017. “Burden of Disease from Rising Coal-Fired Power Plant Emissions in Southeast Asia”, Environmental Science & Technology , 51 : 1467-1476.
Nazeer, Nazia, dan Fumitaka Furuoka, 2017. “Overview of ASEAN Environment, Transboundary Haze Pollution Agreement and Public Health”, International  Journal  of  Asia  Pacific Studies , 13 (1): 73-94.
Özdemir, B. Pinar, 2012. “Social Media as a Tool for Online Advocacy Campaigns: Greenpeace Mediterranean’s Anti Genetically Engineered Food Campaign in Turkey”, Global Media Journal , 5 (2): 23-39.
Rijal, Najamuddin Khairur, dan Radityo Widiatmojo, 2021. “Public Awareness Campaigns Model of Global Civil Society at the Local Level: Case of Earth Hour Malang”, Global Strategis ,
15 (2) : 287-320.
Ruhiat, Fariz, et al., 2019. “Strategi NGO Lingkungan dalam Menangani Polusi Udara di Jakarta (Greenpeace Indonesia)”, Andalas Journal of International Studies , 8 (1): 16-30.
Yunus, Mochamad, et al., 2018. “Urgensi dan Visibilitas Konsolidasi Kajian MNCs dan Kajian INGOs dalam Studi Hubungan Internasional Dewasa Ini”, Global Strategis , 12 (2): 21-40.
Winarno, Budi, 2017. “The Value of International Regime and Global Environmental Crisis”, Jurnal  Hubungan Internasional , 6 (1): 81-98.

## Artikel Daring
Bersihkan Indonesia, 2020. “Tolak Pembangunan PLTU 9 & 10, Selamatkan Banten dari Ancaman Debu Beracun ” [daring] . dalam https://www.change.org/p/jokowi-tolak- pembangunan-pltu-9-10-biarkanbantenbernapas [Diakses 2 Juni 2022].
CIMB, 2020. “CIMB Makes Progress in Its Journey Towards A Low Carbon Economy”, 8 Desember [daring]. dalam https://www.cimb.com/en/newsroom/2020/cimb-makes- progress-in-its-journey-towards-a-low-carbon-economy. html [Diakses 19 Maret 2022].
CIMB, 2022. “Sustainable Action Driven By CIMB” [daring]. dalam https://cimb.com/en/sustainability/sustainable- action-driven-by-cimb.html [Diakses 19 April 2022].
The Influence of Greenpeace Advocacy Towards CIMB International on the Issue of Coal Power Plant Financing Discharge in Indonesia
406
CNN Indonesia, 2021. “12 Ribu Orang Teken Petisi Tolak Pembangunan PLTU Jawa 9 & 10”, 24 Maret [daring] . dalam https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20210324182903-20-621680/12-ribu-orang- teken-petisi-tolak-pembangunan-pltu-jawa-9-10 [Diakses 20 April 2022].
Dhany, R. R., 2015. “Berapa Dana untuk Bangun Mega Proyek Listrik 35.000 MW Jokowi?”, Detik.com , 3 September [daring].
dalam https://finance.detik.com/energi/d-3008802/ berapa-dana-untuk-bangun-mega-proyek-listrik-35000- mw-jokowi [Diakses 24 April 2022].
Greenpeace, 2020. “20 Years Journey Together” [daring]. dalam https://www.greenpeace.org/southeastasia/ campaign/20years/ [Diakses 18 Maret 2022].
Greenpeace, 2021. “History and Success” [daring]. dalam https:// www.greenpeace.org/southeastasia/history-and-successes/ [Diakses 18 Maret 2022].
Greenpeace Southeast Asia, 2020. “Major ad campaign targets Malaysian banks over coal”, 5 Oktober [daring]. dalam https://www.greenpeace.org/malaysia/press/3741/major- ad-campaign-targets-malaysian-banks-over-coal [Diakses 19 April 2022].
Hicks, Robin, 2020a. “CIMB targeted by Indonesian NGOs for funding coal plants as Malaysian bank prepares to stage sustainability event”, Eco-Business , 1 September [daring]. dalam https://www.eco-business.com/id/news/cimb- targeted-by-indonesian-ngos-for-funding-coal-plants-as- malaysian-bank-prepares-to-stage-sustainability-event/ [Diakses 19 Maret 2022].
Hicks, Robin, 2020b. “ Malaysia’s banks are bucking global finance decarbonisation  trend  by  funding  coal,  study  finds”, Eco- Business , 17 Februari [daring] . dalam https://www.eco- business.com/news/malaysias-banks-are-bucking-global- finance-decarbonisation-trend-by-funding-coal-study- finds/?sw-signup=true [Diakses 29 Maret 2022].
Hotter Earth Coalition, 2020. “CIMB is Funding a Hotter Earth” [daring] . dalam https://www.hotterearth.com/ [Diakses 26 April 2022].
Market Forces, 2020. “Malaysian Banks’ Dirty Habit” [daring] . dalam https://www.marketforces.org.au/research/ indonesia/java-9-and-10/malaysian-banks-coal-finance/ [Diakses 15 April 2022].
Mulyana, Ridwan Nanda, 2019. “PLTU Suralaya Unit 9 & 10 mulai konstruksi tahun depan”, Kontan.co.id , 24 September [daring] . dalam https://industri.kontan.co.id/news/pltu- suralaya-unit-9-10-mulai-konstruksi-tahun-depan [Diakses 19 Maret 2022].
Pranita, E., 2021. “Greenpeace Soroti Rencana PLN Membangun Pembangkit Listrik Batu Bara”, Kompas , 16 Mei [daring] . dalam  https://www.kompas.com/sains/ read/2021/05/16/120200623/greenpeace-soroti-rencana- pln-membangun-pembangkit-listrik-batu-bara?page=all [Diakses 16 Juni 2022].
Raj, Adeline Paul, 2019. “CIMB embarks on journey of sustainable financing”, The  Edge  Markets , 9 Oktober [daring] . dalam https://www.theedgemarkets.com/article/cimb-embarks- journey-sustainable-financing [Diakses 9 April 2022].
Raj, Adeline Paul, 2020a. “CIMB to come up with coal financing policy by end-2020”, The  Edge  Markets , 14 September [daring] . dalam https://www.theedgemarkets.com/article/ cimb-come-coal-financing-policy-end2020 [Diakses 9 April 2022].
Raj, Adeline Paul, 2020b. “Malaysian banks’ lending to coal sector under scrutiny”, The Edge Markets , 14 Maret [daring]. dalam https://www.theedgemarkets.com/article/malaysian- banks-lending-coal-sector-under-scrutiny [Diakses 9 April 2022].
Sahana, Munarsih, 2015. “Presiden Jokowi Luncurkan Program ‘35 Ribu MW Listrik untuk Indonesia’”, VOA Indonesia , 4 Mei [daring] . dalam https://www.voaindonesia.com/a/
The Influence of Greenpeace Advocacy Towards CIMB International on the Issue of Coal Power Plant Financing Discharge in Indonesia
408
presidenokowi-luncurkan-progaram-35-ribu-mw-listrik- untuk-indonesia/2747482.html [Diakses 1 April 2022].
Salamon, Margaret Klein, 2020. “Bankers Have Key Role in Beating Climate Emergency”, Asia Times , 7 Oktober [daring] . dalam https://asiatimes.com/2020/10/bankers-have-key-role-in- beating-climate-emergency/ [Diakses 5 Juni 2022].
Setiawan, Verda Nano, 2021. “Korsel Setop Batu Bara, Proyek PLTU Jawa 9 dan 10 Tetap Berlanjut”, Katadata.co.id , 29 Juli [daring] . dalam https://katadata.co.id/happyfajrian/ ekonomi-hijau/61023daf5b1d9/korsel-setop-batu-bara- proyek-pltu-jawa-9-dan-10-tetap-berlanjut [Diakses 1 April 2022].
Trend Asia, 2020. “New campaign targets CIMB over clean energy greenwash”, 1 September [daring] . dalam https://trendasia. org/en/new-campaign-targets-cimb-over-clean-energy- greenwash/ [Diakses 15 April 2022].
Utama, Pradita, 2020. “Sekuat Tenaga Menjaga Lingkungan dari Kerusakan”, Detik.com , 11 Desember [daring]. https://news. detik.com/foto-news/d-5291433/sekuat-tenaga-menjaga- lingkungan-dari-kerusakan/2 [Diakses 8 April 2022].
WALHI, 2021. “Update Sidang Gugatan PLTU Jawa 9 dan 10: Ada Dugaan Itikad Buruk Tergugat Gubernur Banten untuk Sembunyikan Perubahan Izin Lingkungan”, 6 Januari [daring] . dalam https://walhijakarta.org/2021/01/06/ update-sidang-gugatan-pltu-jawa-9-dan-10-ada- dugaan-itikad-buruk-tergugat-gubernur-banten-untuk- sembunyikan-perubahan-izin-lingkungan/ [Diakses 30 April 2022].

## Wawancara
Chun, Heng Kiah, 2022. “ Wawancara  dengan  Greenpeace Malaysia  Campaign  Program  Officer  for  Banks ”, diwawancarai oleh Wildan Ilmanuarif Shafar, 4 Juni 2022.

## Laporan
Apriando, Tommy, et al., 2019. Racun Debu di Kampung Jawara.
Anhäuser, Andreas et al., 2019. Health Impacts of Units 9 and 10 of the Jawa Coal-fired Units 9·10 of the Jawa Coal-fired .
CIMB, 2019. The Cooler Earth Sustainability Summit 2019 – Consensus Report.
Greenpeace, 2015. Human Cost of Coal Power.
World Bank, 2014. Understanding CO2 emissions from the global energy sector (English).

## Lainnya
Litvack, Karina A, 2020. “Litvack responds to tweets from the  hotter  earth  coalition  about  CIMB  coal  financing policy” [daring] . dalam https://twitter.com/litvack_/ status/1309148124796116992 [Diakses 28 Mei 2022].
The Influence of Greenpeace Advocacy Towards CIMB International on the Issue of Coal Power Plant Financing Discharge in Indonesia
410