Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 3 – November 2021, Hal. 513-518| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3993.513-518
PERLINDUNGAN HUKUM, HAK-HAK NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS
Komang Angga Pradana, Nyoman Gede Sugiartha, Diah Gayatri Sudibya Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia ap790879@gmail.com, nyomansugiartha14@gmail.com, diahgayatrisudibya@gmail.com

## Abstrak
Perbuatan melawan hukum pada anak kini semakin meningkat di tanah air, anak-anak adalah sebagai salah satu ciptaan  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa  sebagai  ciptaannya  dengan  usia  anak-anak  dibawah  18  belas  tahun  atau belum  menikah  masih  labil  terhadap  perilaku,  emosinya  yang  masih  labil  harus  lebih  mendapatkan  perhatian penuh  di  lembaga  pemasyarakatan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaturan  sistem  pendidikan anak  di  lembaga  pembinaan  khusus  dan  perlindungan  hukum  bagi  narapidana  anak  di  lembaga  pembinaan khusus.  Tipe  penelitian  ini  menggunakan  metode  normatif,  dengan  menggunakan  pendekatan  Perundang- undangan  dan  Konseptual.  Adapun  sumber  bahan  kum  yang  digunakan  adalah  sumber  hukum  primer  dan sekunder. Teknik pengumpulan data bahan hukum yang digunakan oleh adalah melalui pencatatan yaitu dengan cara  mengutip.  Analisis  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif-kualitatif.  Hasil penelitian  mengungkapkan  bahwa  sistem  peradilan  dan  pendidikan  diatur  pada  Undang-undangan  Republik Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  peradilan  pidana  anak  sedangkan  perlindungan  hukum terhadap anak diatur pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Petugas  lembaga  pemasyarakatan  agar  lebih memahami  dan  harus  disesuaikan  dengan  kondisi  dan  situasi  Indonesia  tanpa  mengabaikan  cara-cara  atau tata cara perlindungan yang dilakukan negara lain yang patut di pertimbangkan dan ditiru.
Kata Kunci : Narapidana, Perlindungan, Hukum Pembinaan

## Abstract
Acts  against  the  law  against  children  are  now  increasing  in  the  country,  children  are  one  of  the creations  of God  Almighty  as  his  creation  with  the  age  of  children  under  18  years  old  or  unmarried  are  still  unstable towards  behavior,  their  emotions  are  still  unstable  should  be  more  receive  full  attention  in  correctional institutions.  This  study  aims  to  analyze  the  regulation  of  the  child  education  system  in  special  coaching institutions and legal protection for child prisoners in special coaching institutions. This type of research uses the normative method, using the Legislative and Conceptual approach. The sources of legal materials used are primary  and  secondary  legal  sources.  The  technique  of  collecting  data  on  legal  materials  used  is  through recording,  namely  by  quoting.  The  analysis  of  legal  materials  used  in  this  research  is  descriptive-qualitative. The results of the study reveal that the justice and education system is regulated in the Law of the Republic of Indonesia  Number  11  of  2012  concerning  the  Juvenile  Criminal  Justice  System  while  the  legal  protection  of children is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 amendments to Law Number 23  of  2002  concerning  Child  protection.  Correctional  officers  should  better  understand  and  adapt  to  the conditions and situations of Indonesia without ignoring the methods or procedures for protection carried out by other countries that should be considered and imitated.
Keywords: Prisoners, Protection, Law of Guidance

## I. PENDAHULUAN
Anak  adalah  salah  satu  sumber  daya  manusia  yang  merupakan  generasi  penerus  bangsa,  di  pundak merekalah  harapan-harapan  dari  orang  tua  dan  negara  karena  bagaimanapun  juga  kemajuan  suatu bangsa  ada  dipundak  anak-anak  tersebut.  Perkembangan  seorang  anak  dipengaruhi  oleh  faktor keturunan  dan  lingkungan  sekitarnya.  Selain  itu,  situasi  dan  kondisi  sosial  sangat  berpengaruh terhadap  kejiwaan  dan  perilaku  seorang  anak  di  era  globalisasi  ini,  berbagai  pengaruh  dunia  luar semakin  jelas  terlihat,  modernisasi  berlangsung  sangat  cepat,  pendidikan  yang  semakin  mahal, berbagai  media  elektronik  yang  terakses  tanpa  batas  dan  pengawasan  orang  tua  yang  minim  karena sibuk  bekerja  berdampak  sangat  serius  terhadap  anak.  Kehidupan  sekarang  mendorong  anak-anak melakukan  perbuatan  yang  menyimpang,  yaitu  kenakalan  hingga  mengarah  pada  bentuk  tindakan
kriminal, seperti narkoba, minuman keras, perkelahian, pengrusakan, yang dapat dikategorikan dalam bentuk  tindak  pidana.  Bahkan,  angka  kriminalitas  dengan  pelaku  anak  dibawah  umur  mengalami peningkatan.  Kondisi  ini  dinilai  akibat  faktor  pengawasan  orang  tua  yang  kurang  dan  minimnya tempat berekspresi bagi anak (Ceka & Murati, 2016) .
Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 (2) menyatakan  bahwa  Perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi,  secara  optimal,  sesuai dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.  Mendalami  karakter  mengapa  seorang  Anak  melakukan  tindak  kriminal,  maka  yang didapatkan  bukanlah  faktor  tunggal  melainkan  beberapa  faktor  yang  secara  bersama-sama  menjadi sebab  terjadinya  kriminalitas  anak,  baik  faktor  internal  maupun  faktor  eksternal.  Dalam  konteks internal,  yang  mempengaruhi  tindak  kriminalitas  anak  adalah  kepribadian,  konsep  diri,  penyesuaian sosial,  tugas  perkembangan  dan  kemampuan  penyelesaian  masalah  yang  rendah.  Sedangkan  faktor eksternal  adalah  bagaimana  lingkungan  keluarga  seperti  pola  asuh,  lingkungan  sekolah  dan lingkungan teman sebaya berpengaruh terhadap anak.
Menurut Mawangi (2019) , Kenakalan anak erat kaitannya dengan kriminalitas anak, kenakalan anak  mulai  dari  perilaku  yang  tidak  dapat  diterima  secara  sosial  seperti  tindakan  berlebihan  di sekolah,  pelanggaran-pelanggaran  seperti  melarikan  diri  dari  rumah  sampai  pada  perilaku-perilaku kriminal.  Kenakalan  anak  tidak  hanya  tindakan-tindakan  kriminal  saja,  melainkan  segala  tindakan yang  dilakukan  oleh  anak  yang  dianggap  melanggar  nilai-nilai  sosial,  sekolah  ataupun  masyarakat. Anak  yang  berusia  12  sampai  dengan  18  tahun,  merupakan  rentang  usia  yang  dalam  perspektif psikologi  tergolong  pada  masa  remaja  yang  memiliki  karakteristik  perkembangan  yang  mungkin membuat  anak  sulit  untuk  melakukan  penyesuaian  diri  sehingga  memunculkan  masalah  perilaku. Anak atau remaja Nakal atau kriminal dianggap sebagai anak maladaptive yaitu anak yang tidak dapat melakukan perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma sosial.
Perlindungan  anak  indonesia  berarti  melindungi  potensi  sumber  daya  insan  dan  membangun identitas  manusia  seutuhnya,  menuju  masyarakat  yang  adil  dan  makmur,  materi  pancasila  dan Undang-undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Sebagai anak yang melakukan suatu pelanggaran  seringkali  mendapatkan  diskriminasi  baik  di  lingkungan  sekitar  maupun  dilingkungan penegak  hukum.  Diskriminasi  tersebut  berupa  ancaman,  hinaan,  caci  maki,  dan  dijauhi.  Hal  ini menyebabkan  keamanan  anak  terancam,  anak  tersebut  merasa  tidak  nyaman.  Ditambah  lagi,  stigma masyarakat  sebagai  penjahat,  harus  keluar  dari  sekolah,  dan  diasingkan  dari  lingkungannya.  Hal  ini secara tidak langsung telah melanggar hak-hak anak tersebut. Kondisi seperti ini sangat berpengaruh terhadap  tumbuh  kembangnya  anak  tersebut  di  masa  depan (Krieken,  2019) .  Jika  merujuk  kepada narapidana  anak,  menurut (Lumowa,  2017) perlindungan  anak  merupakan  wujud  adanya  keadilan dalam  suatu  masyarakat,  dengan  demikian  perlindungan  anak  harus  diusahakan  dalam  berbagai bidang  kehidupan  bernegara  dan  bermasyarakat.  Sebab  menurut (Fardian  &  Santoso,  2020) sebagai generasi  penerus  bangsa,  anak  harus  diberikan  kesempatan  seluas-luasnya  untuk  mendapatkan  hak- haknya termasuk dalam hal ini adalah anak didik pemasyarakatan.
Terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, salah satunya penelitian yang berjudul  pemenuhan  hak  narapidana  anak  di  lembaga  pembinaan  yang  bukan  khusus  anak.  Hasil penelitian  mengungkapkan  bahwa  hak  narapidana  anak  untuk  mendapatkan  perlindungan  dan  hak untuk  berpartisipasi  tidak  terpenuhi  dengan  baik  akibat  ditempatkannya  mereka  di  lembaga pembinaan  bersama  dengan  narapidana  dewasa.  Maka  dalam  hal  ini  hak  anak  untuk  mendapat perlindungan  dan  untuk  berpartisipasi  harus  disikapi  secara  serius  terkhusus  bagi  anak  atau  remaja yang ditempatkan di fasilitas narapidana dewasa (Kristianto, 2021) . Adapun penelitian dari (Nugroho &  Novianto,  2018) mengungkapkan  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak  Anak  Didik Pemasyarakatan  di  dalam  proses  pembinaan  yang  terdapat  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak Kelas  I  Kutoarjo  masih  terdapat  kekurangan  terutama  dari  segi  fasilitas.  Maka  dari  itu  bentuk perlindungan  hukum  dan  hak-hak  bagi  Anak  Didik  Pemasyarakatan  yaitu  dengan  meningkatkan kinerja  para  petugas.  Sementara  kekurangan  di  bagian  fasilitas  dilakukan  dengan  cara  pemberian saran  kepada  pemerintah  untuk  memperbaiki  dan  meningkatkan  mutu  fasilitas.  Sedangkan  menurut (Hafiidh)  berpendapat  bahwa  penempatan  narapidana  anak  di  Lembaga  Permasyarakatan  orang dewasa tidak tepat. Hak Narapidana Anak yang belum diberikan oleh Lembaga Pemasyarkatan Kelas IIB  Jombang  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  Narapidana  Anak  yaitu  Hak  untuk
mendapatkan  Pendidikan  dan  Pengajaran  sebagaimana  telah  diatur  pada  UndangUndang  Nomor  12 tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  tujuan  penelitian  ini  yaitu untuk  menganalisis  pengaturan  sistem  pendidikan  anak  di  lembaga  pembinaan  khusus  dan perlindungan hukum bagi narapidana anak di lembaga pembinaan khusus.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Jenis  pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Sumber  bahan  hukum  yang  penulis pergunakan yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945 pasal 28B ayat (2), Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  pasal  1  ayat  (2),  pasal  1  ayat  (15)  dan  pasal  2  tentang perlindungan  anak,  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1997 pasal  61  ayat  ayat  (2)  tentang  Pengadilan anak dan Undang-undang Republik  Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 pasal 85 ayat (2) dan pasal 85 ayat  (3)  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Teknik  pengumpulan  data  bahan  hukum  yang digunakan oleh adalah melalui pencatatan  yaitu dengan mengutip pasal-pasal yang berkaitan dengan pembinaan narapidana dan perlindungan narapidana anak dikaitkan dengan jenis penelitian normatif, pengutipan melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan  masalah  yang  dibahas.  Analisis  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Sistem Pendidikan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus
Menurut Isfihani  (2017) ,  Pendidikan  lebih  sekedar  pengajaran.  Pendidikan  adalah  suatu  proses dimana  suatu  bangsa  atau  negara  membina  dan  mengembangkan  kesadaran  diri  diantara  individu- individu. Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 pasal 61 ayat (2) tentang pengadilan anak menyatakan bahwa Anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memperoleh pendidikan  dan  latihan  sesuai  bakat  dan  kemampuannya  serta  hak  lain  berdasarkan  peraturan perundang undangan yang berlaku.
Pembinaan  atau  bimbingan  merupakan  sarana  yang  mendukung  keberhasilan  negara menjadikan narapidana menjadi anggota masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Anak berperan dalam pembinaan  narapidana,  yang  memperlakukan  narapidana  agar  menjadi  lebih  baik,  yang  perlu  dibina adalah pribadi narapidana, membangkitkan rasa harga diri dan mengembangkan rasa tanggung jawab untuk  menyesuaikan  diri  27  dengan  kehidupan  yang  tentram  dan  sejahterah  dalam  masyarakat, sehingga potensial menjadi manusia yang berpribadi dan bermoral tinggi (Mawangi, 2019) . Menurut Gultom  (2010) jenis-jenis  pembinaan  narapidana  dapat  digolongkan  menjadi  3  yaitu Pembinaan  mental,  pembinaan  sosial  dan  pembinaan  keterampilan.  Pembinaan  mental  dilakukan mengingat  terpidana  mempunyai  problem  seperti  perasaan  bersalah,  merasa  di  atur,  kurang  bisa mengontrol  emosi,  merasa  rendah  diri  yang  diharapkan  secara  bertahap  mempunyai  keseimbangan emosi.  Pembinaan  mental  yang  dilakukan  adalah  memberikan  pengertian  pengertiaan  agar  dapat menerima  dan  menangani  rasa  frustasi  dengan  wajar,  melalui  ceramah  memperlihatkan  rasa  prihatin melalui  bimbingan  berupa  nasehat  merangsang  dan  menggugah  semangat  narapidana  untuk mengembangkan  keahliannya  dan  memberikan  kepercayaan  kepada  kepada  narapidana  dan menanamkan  rasa  percaya  diri,  untuk  menghilangkan  rasa  cemas  dan  gelisah  dengan  menekankan pentingnya  agama.  Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  No.  32  tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menentukan bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan  berhak  untuk  melakukan  ibadah  sesuai  dengan  agama  dan  kepercayaannya,  yang dapat  dilakukan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Anak  atau  duliar  Lembaga  Pemasyarakatan  Anak dengan program pembinaan.
Pembinaan  sosial  mengembangkan  pribadi  dan  hidup  kemasyarakatan  narapidana.  Aktivitas yang  dilakukan  adalah  memberikan  bimbingan  tentang  hidup  bermasyarakat  yang  baik  dan memberitahukan  norma-norma  agama,  kesusilaan,  etika  pergaulan,  dan  pertemuan  dengan  keluarga korban mengadakan surat-menyurat untuk memelihara hubungan batin dengan keluarga dan relasinya serta  kunjungan  untuk  memelihara  hubungan  yang  harmonis  dengan  keluarga.  Pembinaan keterampilan  bertujuan  untuk  memupuk  dan  mengembangkan  yang  dimiliki  narapidana,  sehingga memperoleh  keahlian  dan  keterampilan.  Aktivitas  yang  dilakukan  adalah  menyelenggarakan  kursus pengetahuan  (pemberantasan  buta  huruf),  kursus  persamaan  sekolah  dasar  Latihan  kejuruan  seperti
kerajinan tangan membuat kursi, sapu, dan mengukir Latihan fisik untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani, seperti senam pagi Latihan kesenian seperti seni musik Hasil keterampilan seperti ukiran, kursi,  dan  sapu,  yang  sebagian  dipergunakan  di  Lembaga  Pemasyarakatan,  sebagian  dijual  dan  hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli peralatan yang lebih lengkap.
Adanya  jenis  pembinaan  yang  telah  diterangkan  tersebut,  maka  narapidana  anak  diharapkan akan menemukan atau mendapatkan kembali jati dirinya sebagai manusia yang hidup dan mempunyai tujuan  hidup  yang  lebih  baik  serta  diharapkan  dapat  menyadari  dirinya  sebagai  makhluk  sosial  yang berinteraksi  dengan  orang  lain  dan  mempunyai  keterampilan  dalam  menjalani  kehidupannya.  Dalam tahapan ini dibutuhkan peranan dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para  narapidana  anak  agar mereka merasa  nyaman dalam menerima  pendidikan serta pembinaan yang diberikan.

## 2. Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus
Proses perlindungan anak harus terpenuhi segala kebutuhannya dan mengacu kepada Undang-Undang yang  ditentukan  dan  harus  memperhatikan  dampaknya  terhadap  lingkungan  maupun  diri  anak  itu sendiri,  sehingga  usaha  perlindungan  yang  dilakukan  tidak  berakibat  negatif.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat (2) Tentang Perlindungan Anak Menyebutkan bahwa  Perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak- haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi,  secara  optimal  sesuai  dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi (Ceka & Murati, 2016) .
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal 1 ayat  (15)  tentang  Peradilan  anak  menyatakan  Perlindungan  khusus  adalah  perlindungan  yang diberikan  kepada  anak  dalam  situasi  darurat,  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  anak  dari kelompok  minoritas  dan  terisolasi,  anak  yang  dieksploitasi  secara  ekonomi  atau  seksual,  anak  yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik  atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal 2 tentang peradilan anak menyatakan bahwa Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip- prinsip dasar  Konvensi  Hak-hak  Anak  meliputi  non  diskriminasi,  kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak  hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal 3 tentang  peradilan  anak  menyatakan  Perlindungan  anak  bertujuan  untuk  menjamin  terpenuhinya  hak- hak  anak  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera
Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung dalam peraturan perundang- undangan.  Kebijaksanaan,  usaha  dan  kegiatan  yang  menjamin  terwujudnya  perlindungan  hak-hak anak,  pertama-tama  didasarkan  atas  pertimbangan  bahwa  anak-anak  merupakan  golongan  yang rawan, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik jasmani, rohani maupun sosial. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta bagi pemerintah, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.
Setiap  warga  negara  pada  hakikatnya  ikut  bertanggung  jawab  akan  perlindungan  anak  yang mana implemetasi dari perlindungan anak tersebut adalah untuk kesejahteraan anak itu telah diatur di dalam  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  pasal  21,  22, 23,  dan  24, terkait  dengan  kewajiban  dan  tanggung  jawab  negara  dan  pemerintah,  selain  itu  terdapat  juga  pada pasal  25  dan  26  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  terkait  dengan kewajiban dan tanggung jawab masyarakat, keluarga dan orang tua. Memperhatikan Undang-undang Nomor  23  tahun  2002  Tentang  Perlindungan  anak  yang  sekarang  telah  diubah  menjadi  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  menjelaskan  bahwa narapidana  anak  yang  menjalankan  masa  pembinaannya  di  Lembaga  Pemasyarakatan  khusus mendapatkan  perlindungan  hukum  dan  perlakuan  yang  lebih  khusus  di  lembaga  pemasyarakatan
khusus  dari  pada  di  lembaga  pemasyarakatan  umum  atau  dewasa  lainnya  karena  mengingat  usianya yang  labil  masih  berusia  anak-anak,  sehingga  narapidana  anak  dipisahkan  atau  mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang lebih khusus di dalam lembaga pemasyarakatan khusus.
Adapun kendala yang dialami oleh petugas saat dalam membina narapidana anak saat di dalam lembaga  pemasyarakatan  umum  atau  orang  dewasa  adalah  narapidana  anak  yang  terganggu  kondisi fisik atau jasmani, rohani atau psikologisnya yang masih labil daripada orang dewasa yang membuat tidak  memungkinkan  menjalankan  mengikuti  program  narapidana  dewasa.  Karena  Dalam menerapkan  pembinaan  kepada  narapidana  anak  petugas  harus  menerapkan  asas-asas  yang  telah diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Pasal  2 yang  menyatakan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dilaksanakan  berdasarkan  asas  perlindungan keadilan  non  diskriminasi  kepentingan  terbaik  bagi  Anak  penghargaan  terhadap  pendapat  Anak kelangsungan  hidup  dan  tumbuh  kembang  Anak  pembinaan  dan  pembimbingan  Anak  proporsional perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan.
Adanya  lapas  khusus  bagi  narapidana  anak  dapat  diketahui  hambatan  yang  dialami  dapat terselesaikan  secara  efektif  dan  efisien  dimana  para  narapidana  di  lembaga  pembinaan  khusus mendapatkan  waktu  dan  tempat  yang  memadai  di  dalam  menjalankan  program  pembinaan  khusus untuk para narapidana mengingat dengan kesehatan dan kondisi fisik narapidananya. Sebagai ilustrasi, di  Bali  hanya  ada  satu  lembaga  pemasyarakatan  khusus  anak  yaitu  yang  bertempat  di  Karangasem yang bernama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem yang bekerja sama dan sudah berjalan  dengan  dinas  pendidikan,  Balai  Latihan  Kerja  (BLK)  karangasem,  dan  Sanggar  Kegiatan Belajar  (SKB)  karangasem  untuk  melaksanakan  sekolah  paket  dan  BLK  (balai  latihan  kerja)  dalam pembinaan  keterampilan  dan  memenuhi  hak  anak  untuk  mendapatkan  pendidikan  agar  tetap mendapatkan pendidikan seperti seharusnya walaupun berada atau sedang berhadapan dengan hukum, dalam  menjalankan  tugasnya  petugas  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  II  Karangasem dalam  menerapkan  Undang-undang  selama  ini  Penerapannya  tidak  ada  kendala  karena  sudah diberlakukan  keseragaman  di  seluruh  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  seluruh  Indonesia, penerapannya  terkendala  pada  saat  fasilitas  yang  kurang  memadai  dan  stakeholder  yang  berkaitan kurang paham dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Peraturan sistem pendidikan anak di lembaga pembinaan khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 3  Tahun  1997  tentang  pengadilan  anak  pasal  61  ayat  (2),  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 82 ayat (1), dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal  9  ayat  (1)  tentang  perlindungan  anak  dimana  dalam  sistem  pendidikan  yang  diberikan  kepada narapidana  anak  sesuai  dengan  minat  dan  bakatnya,  begitu  juga  dengan  narapidana  yang  memiliki cacat  mental  atau  fisik  juga  berhak  mendapatkan  pendidikan  sama  seperti  anak-anak  yang  tidak berhadapan  dengan  hukum  atau  hilang  kemerdekaan  sesuai  dengan  minat  dan  bakatnya,  dan  apabila ada  narapidana  anak  yang  memiliki  kemampuan  dari  yang  lainnya  akan  mendapatkan  pendidikan khusus.  Perlindungan  hukum  terhadap  narapidana  anak  diatur  dalam  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Peradilan  anak  Pasal  1  ayat  (15)  Tentang  Peradilan  anak nampak  jelas  bahwa  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  mendapatkan  perlindungan  hukum  dari segala  kekerasan  diskriminasi  fisik  dan  moralnya  agar  tetap  terciptanya  anak  Indonesia  yang berkualitas,  berakhlak  dan  mulia,  dan  juga  tertuang  di  dalam  Undang-undang  No  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  pasal  yang  menyebutkan  bahwa  sistem  peradilan  anak dilaksanakan berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, dan yang lainnya.

## 2. Saran
Bagi  pemerintah  diharapkan  di  setiap  daerah  terdapat  lembaga  pemasyarakatan  atau  lembaga pembinaan  khusus  untuk  anak  di  setiap  daerah  karena  melihat  terbatasnya  lembaga  pembinaan khusus  yang  dikhususkan  untuk  anak  di  setiap  daerah,  dengan  adanya  lembaga  pembinaan  khusus anak  di  setiap  daerah  dapat  memaksimalkan  kinerja,  efektifitas  atau  efisiensi  daripada  petugas  dan juga  narapidana  itu  sendiri  agar  mendapatkan  waktu  dan  tempat  yang  memadai  dalam  pelaksanaan program  khususnya  mengingat  umur  mereka  yang  masih  labil  atau  belum  dewasa.  Diharapkan kepada  setiap  lembaga  pembinaan  dalam  melaksanakan  pembinaan  dan  perlindungan  hukum
terhadap  narapidana  anak  memperhatikan  setiap  kegiatan  dan  programnya  agar  maksimal  dan dipastikan  agar  semua  narapidana  anak  terpenuhi  hak  dan  kewajiban  mereka  di  dalam  lembaga pembinaan dan disaat mereka kembali bersosialisasi menjadi masyarakat pada umumnya diharapkan menjadi  anak  Indonesia  yang  berkualitas,  berakhlak  dan  mulia.  Bagi  masyarakat  diharapkan  tidak mendiskriminasi  narapidana  yang  telah  bebas  yang  kembali  bermasyarakat  seperti  masyarakat  dan agar  pemerintah  dapat  melindungi  anak  tersebut  agar  mendapatkan  perlindungan  khusus  bagi  anak jika ia telah  dinyatakan  bebas  dari  hukumannya,  mengingat  narapidana  yang  telah  bebas agar tidak kembali terganggu kesehatan fisik, jasmani, rohani dan psikologisnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ceka,  A.,  &  Murati,  R.  (2016).  The  Role  of  Parents  in  the  Education  of  Children. Journal  of Education and Practice , 7 (5), 61–64.
Fardian,  R.  T.,  &  Santoso,  M.  B.  (2020).  Pemenuhan  Hak  Anak  yang  Berhadapan  (Berkonflik) dengan  Hukum  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  Kelas  II  Bandung. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik2 , 2 (1), 7–18. Gultom,  M.  (2010). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia . PT. Refika Aditama, Bandung.
Isfihani.  (2017).  Pembentukan  Karakter  Bangsa  Melalui  Paradigma  Pendidikan. Al-Riwayah:  Jurnal Kependidikan , 9 (2), 375–406.
Krieken,  R.  Van.  (2019).  Naughty  or  Bad  Children  and  Crime  Victim,  Perpetrator,  or  What  Else?
Sociological Studies of Children and Youth , 1 (1), 85–105.
Kristianto, S. (2021). Pemenuhan Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan yang Bukan Khusus Anak. Jurnal HAM , 12 (1), 95–110.
Lumowa, H. B. (2017). Hak Pendidikan bagi Narapidana  Anak ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lex Privatum , 5 (1), 137–145.
Mawangi, R. K. (2019). The Role of Family  in Dealing with Juvenile Delinquency. Open Journal of Social Sciences. Open Journal of Social Sciences , 7 (3), 52–63.
Nugroho, G. W. F., & Novianto, W. T. (2018). Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Proses Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. Recidive , 7 (3), 262–274.