## PERILAKU NON-VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA PADANG
PERIODE 2008-2013
(Studi Kasus di Kecamatan Koto Tangah)

## Aina
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Email : aina53_pkn@gmail.com

## Abstract
The  direct  provincial  and  mayoral  election  often  witnesses  the  tendency  of  low voter turnout, as happened in Padang city mayoral election in 2008. This research seeks to reveal the non-voting behavior and the causes of the behavior in Koto Tangah district, which  has  the  lowest  voter  turnout;  42.51%.  This  research  is  a  descriptive-qualitative where data is obtained by using in-depth interview technique and documentation study. Snowball sampling is used to select sample of voters who vote in Padang 2008 election. The data was then analyzed using qualitative method. The result shows that there were two  types  of  non-voting  behavior  in  Koto  Tangah  community  in  Padang  2008 mayoral election;  (1)  did  not  come to the  ballot  box;  (2)  did  come  to  the ballot  box  but did  not cast  ballots  properly.  The  behavior  was  caused  by  several  factors;  (1)  psychological factor; (2) factor of political system; (3) factor of political trust; and (4) factor of socio- economic status. Psychological factor means non-voters’ characters tend to be apathetic and  ignorant  of  politics.  In  terms  of  political  system  factor,  non-voting  behavior  was driven by dissatisfaction with the government’s performance which showed no change. Political  trust  factor  showed  that  most  non-voters  do  not  believe  in  the  processes  and results of the local elections. Meanwhile, in socio-economic status, most non-voters are educated. On the other hand, employment and income also contributed to the non-voting behavior.
Key words: direct  local  election,  Padang  mayoral  election,  low  voter  turnout,  non- voting behavior

## Pendahuluan
Salah satu perubahan yang mendasar dari format  politik  Indonesia  pasca  reformasi  21 Mei  1998  dalam  hal  pemilihan  kepala  daerah tidak  lagi  melalui  pemilihan  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  melainkan melalui  pemilihan  umum  (pemilu)  kepala daerah  secara  langsung.  Melalui  pemilu  kepala daerah  langsung  diharapkan  akan  terpilih kepala  daerah  dari  kandidat  terbaik  yang  lebih kredibel,  kapabel  dan  aspiratif  sesuai  dengan keinginan masyarakat. Joko Prihatmoko (2005) menjelaskan  pemilu  kepala  daerah  langsung memiliki beberapa segi positif, yaitu: (1) kepala daerah  akan  memiliki  mandat  dan  legitimasi  ; (2) pemilu kepala daerah langsung memberikan proses  pendidikan  politik  bagi  masyarakat terutama  tentang  peran  debat  publik,  sistem seleksi  calon,  visi  dan  misi,  kebijakan,
perencanaan  dan  anggaran  dalam  suatu  sistem demokrasi; (3) terjadinya political equality atau kesetaraan  politik  terutama  dalam  hal  pem- berian  suara,  proses  pembuatan  kebijakan maupun  dalam  melakukan  implementasi  dan evaluasi  kebijakan;  (4)  terdapatnya  akuntabi- litas publik karena pemilu kepala daerah secara langsung  lebih accessible terhadap  penduduk setempat  karena  kepala  daerah  yang  terpilih akan lebih bertanggung jawab terhadap kebijakan-kebijakan  dan  hasilnya;  dan  (5) pemilu kepala daerah langsung dapat meningkatkan kepekaan elit terhadap kebutuhan masyarakat dan bagaimana kebutuhan itu dapat dipenuhi dengan cara-cara yang efektif. Tujuan utama  pemilu  kepala  daerah  langsung  adalah penguatan  masyarakat  dalam  rangka  pening- katan  kapasitas  demokrasi  lokal.  Di  sisi  lain, pemilu  kepala  daerah  langsung  memberikan
Perilaku Non-Voting...
kesempatan  kepada  rakyat  untuk  mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat, karena kepala daerah dipilih oleh rakyat daerah itu sendiri.
Pemilu kepala  daerah langsung Walikota dan  Wakil  Walikota  Padang  yang  diseleng- garakan  tanggal  23  Oktober  2008  merupakan sarana  untuk  mewujudkan  aspirasi  masyarakat di  tingkat  lokal.  Pemilu  kepala  daerah  ini  me- rupakan  momen  yang  berarti  bagi  masyarakat Kota  Padang  karena  pertama  kalinya  masya- rakat  memilih  secara  langsung  kandidat  yang diinginkannya  untuk  mengisi  jabatan  tersebut. Disamping  itu  perubahan  kedua  UU  No.32 tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah  jo  UU No.12  tahun  2008  memberikan  peluang  bagi kandidat  dari  luar  partai  yang  dikenal  dengan calon  independen  sebagai  calon  alternatif. Ketentuan  ini  idealnya  semakin  mendorong masyarakat  pemilih  untuk  menggunakan  hak suaranya  saat  pemilu  kepala  daerah  ber- langsung. Namun kenyataannya tingkat kehadiran  masyarakat (voting  turn  out) dalam pemilu  kepala  daerah  ternyata  hanya  me- nunjukkan  angka  51%,  jauh  lebih  rendah dibandingkan  pemilu  legislatif  2009  sebesar 63,54%  dan  pemilu  presiden  yang  tingkat kehadiran  pemilihnya  62,35%.  Dari  persentase kehadiran  pemilih  tersebut  terlihat  kecen- derungan  orang  untuk  tidak  memilih  (golput) terlihat semakin menguat.
Terkait  dengan  penggunaan  hak  pilih dalam  pemilu  kepala  daerah  langsung  dari Walikota  dan  Wakil  Walikota  Padang  Periode 2008-2013, data yang ada menunjukkan bahwa sejumlah 43,20% pemilih yang terdaftar sebagai pemilih  tetap  ternyata  tidak  menggunakan  hak pilihnya  (KPUD  Kota  Padang,  2008).  Di Kecamatan  Koto  Tangah  yang  menjadi  lokasi penelitian ini, fenomena yang sama juga terjadi. Pemilih  yang  tidak  menggunakan  hak  pilihnya di  Kecamatan  Koto  Tangah  dalam  pemilu kepala  daerah  Walikota  dan  Wakil  Walikota Padang  yaitu  sebesar  42,51%.  Banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih- nya  dalam  pemilihan  Walikota  dan  Wakil Walikota  Padang  tahun  2008  di  Kecamatan Koto  Tangah  ternyata  juga  terjadi  pada  pemilu legislatif  2009  yaitu  sebesar  39,13%.  Dengan kata  lain  di  kecamatan  ini  tingkat  ketidak- hadiran  masyarakat  dalam  menggunakan  hak pilihnya  merupakan  yang  tertinggi  di  Kota Padang  pada  dua  pemilu tersebut (KPUD  Kota Padang, 2008).
Tingkat  kehadiran  pemilih (voting  turn
out) di  atas  bila  dibandingkan  dengan  rata-rata yang  terjadi  di  negara-negara  demokratis  di seluruh dunia yaitu 64% masih di bawah angka rata-rata. Sejalan dengan hasil penelitian Lipset bahwa  berdasarkan  data  pemilu  di  Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa Barat seperti Jerman,  Swedia,    Norwegia,  serta  Finlandia dimana  masyarakat  kota  memiliki  tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi disbanding- kan masyarakat desa (Miriam Budiardjo, 1998).
Berangkat  dari  pemaparan  sebelumnya menarik  dilakukan  penelitian  tentang  penyebab perilaku non-voting dalam  pemilihan  kepala daerah  langsung  Walikota  dan  Wakil  Walikota Padang  Periode  2008-2013  di  Kecamatan Koto Tangah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meng- ungkapkan:  (1)  Bentuk  perilaku  non-voting dalam pemilu kepala daerah langsung Walikota dan Wakil Walikota Padang periode 2008-2013 di  Kecamatan  Koto  Tangah;  dan  (2)  Latar belakang  terjadinya  perilaku  non-voting  dalam pemilu  kepala  daerah  langsung  Walikota  dan Wakil  Walikota  Padang  periode  2008-2013  di Kecamatan  Koto  Tangah  ditinjau  dari  faktor psikologis,  faktor  sistem  politik,  faktor  keper- cayaan politik, dan faktor status sosial ekonomi.

## Kajian Pustaka

## Partisipasi Politik
Partisipasi secara harafiah berarti keikutsertaan.  Dalam  konteks  politik  hal  ini mengacu  pada  keikutsertaan  warga  dalam segala  tahapan  kebijakan,  mulai  dari  sejak pembuatan kebijakan (keputusan) sampai dengan  penilaian  keputusan,  termasuk  juga peluang  untuk  ikut  serta  dalam  pelaksanaan keputusan.  Selanjutnya  dalam  analisis  politik modern,  partisipasi  politik  termasuk  masalah yang  penting  sekaligus  pelik.  Samuel  P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam bukunya No  Easy  Choice  :  Political  Participation  in Developing  Countries  (1976) menggambarkan partisipasi politik sebagai kegiatan warganegara yang  bertindak  sebagai  pribadi-pribadi  untuk mempengaruhi  pembuatan  keputusan  oleh pemerintah.
Pendapat yang senada dikemukakan oleh Norman H. Nie dan Sidney Verba sebagaimana dikutip  Greenstein  (1975)  bahwa  partisipasi politik  diartikan  sebagai  kegiatan  pribadi warganegara  yang  legal  dan  sedikit  banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang diambil mereka.
Dengan  demikian  partisipasi  politik adalah  kegiatan  seseorang  atau  sekelompok orang  untuk  ikut  serta  secara  aktif  dalam kehidupan  politik  yaitu  dengan  jalan  memilih pemimpin  secara  langsung  atau  tidak  langsung mempengaruhi  kebijakan  pemerintah.  Sedang- kan  asumsi  yang  mendasari  masyarakat  harus mempunyai  partisipasi  politik  adalah  karena mereka  yang  paling  tahu  tentang  apa  yang paling baik untuk dirinya, karena pada akhirnya keputusan  yang  dibuat  dan  dilaksanakan  oleh pemerintah  akan  mempengaruhi  secara  lang- sung kehidupan masyarakat tersebut.
Partisipasi  politik  dapat  terwujud  dalam berbagai  bentuk.  Roth  dan  Frank  L.  Wilson dalam  bukunya The  Comparative  Study  of Politics (1976)  membuat  tipologi  partisipasi politik atas dasar piramida partisipasi. Pandangan  Roth  dan  Wilson  tentang  piramida partisipasi politik menunjukkan bahwa semakin tinggi  intensitas  dan  derajat  aktifitas  politik seseorang  maka  semakin  kecil  kuantitas  orang yang terlibat di dalamnya. Jadi urutannya mulai dari  yang  terendah  adalah:  (1)  orang  yang apolitis;  (2)  pengamat;  (3)  partisipan;  dan  (4) aktivis. Robert D. Putnam sebagaimana dikutip oleh  Mohtar  Mas’oed  dan  MacAndrew  (1981) juga membuat suatu model skematis stratifikasi sosial  politik  mulai  dari  tingkat  paling  bawah sampai tingkat paling tinggi sebagai berikut: (1) non-partisan;  (2)  kaum  pemilih;  (3)  publik peminat  politik;  (4)  aktivis;  (5)  kaum  ber- pengaruh;  dan  (6)  kelompok  pembuat  keputus- an.  Pada  puncak  piramida  terletak  kelompok pembuat  keputusan  yaitu  individu-individu yang secara langsung terlibat dalam pembuatan kebijakan nasional. Lapisan di bawahnya adalah kaum berpengaruh yaitu individu-individu yang memiliki pengaruh tidak langsung atau implisit yang kuat. Lapisan ketiga adalah lapisan aktivis yaitu  warga  negara  yang  mengambil  bagian aktif  dalam  kehidupan  politik  dan  pemerintah- an.  Lapisan  berikutnya  adalah  publik  peminat politik  yaitu  orang-orang  yang  memberikan perhatian  lebih  terhadap  masalah-masalah pemerintahan  dan  kemasyarakatan.  Lapisan selanjutnya adalah merupakan kelompok pemilih  dan  lapisan  terbawah  adalah  non partisan  yaitu  mereka  yang  tidak  melakukan kegiatan politik.
Bentuk  Perilaku  Non-Voting  dan  Faktor- faktor Yang Mempengaruhinya
Non-voting  yang  dalam  perpolitikan  di
Indonesia disebut dengan istilah golongan putih (golput)  mulai  populer  di  era  tahun  1970-an yang  dipelopori  oleh  Arif  Budiman  (Sri Yanuarti,  2009).  Golongan  ini  timbul  akibat ketidakpuasan  terhadap  pelaksanaan  pemilu Orde Baru. Golput pada hakekatnya terdiri dari dua  macam  yaitu  golput  ideologis  dan  golput administratif.  Golput  ideologis  adalah  pemilih yang  sengaja  tidak  memilih  karena  alasan- alasan  politis.  Sedangkan  golput  administratif lebih karena tidak terdaftar sebagai pemilih atau suara tidak sah.
Dibandingkan negara-negara lain, jumlah kehadiran pemilih pada pemilu masa Orde Baru rata-rata di atas 90%. Angka ini hanya dijumpai pada  negara-negara  komunis  yang  menerapkan hukum  wajib  coblos  seperti  Uni  Soviet, Albania, Bulgaria, Polandia, Rumania, Cekoslawakia,  Guinea,  dan  sebagainya.  Di negara-negara  ini  jumlah    kehadiran  pemilih mendekati  100%.  Sementara  di  negara-negara dunia ketiga, rata-rata kehadiran pemilih sangat rendah.  Bahkan  di  negara  Kuwait,  Amerika Selatan,  Malawi  dan  Bahrain  angka  kehadiran pemilih  di  bawah  20%  (Sherman  dan  Aliza Kolker,  1987).  Dalam  suatu  negara  yang menerapkan  hukum  wajib  coblos,  seseorang akan  memperoleh  sangsi  atau  denda  jika  tidak menghadiri  pemilu.  Padahal  dalam  realitasnya tidak  semua  pemilih  menyukai  partai  atau kandidat  yang  sedang  bertarung  dalam  pemilu. Akibatnya  mereka  harus  mendatangi  tempat pemungutan suara untuk sekepala daerah meng- hindari  sangsi  atau  denda,  namun  tidak  men- coblos  kartu  suara  atau  bakan  merusaknya (Power, 1995).
Perilaku  non-voting  di  Indonesia  tidak jauh berbeda dengan fenomena di atas. Perilaku non-voting  dimanifestasikan  dalam  berbagai bentuk yaitu: Pertama, orang yang tidak meng- hadiri  tempat  pemungutan  suara  sebagai  aksi protes  terhadap  pelaksanaan  pemilu  dan  sistem politik  yang  ada. Kedua, orang  yang  meng- hadiri  tempat  pemungutan  suara  namun  tidak menggunakan hak pilihnya secara benar dengan menusuk  lebih  dari  satu  tanda  gambar. Ketiga, orang  yang  menggunakan  hak  pilihnya  dengan jalan  menusuk  bagian  putih  dari  kartu  suara. Dalam  konteks  semacam  ini  perilaku  non- voting adalah refleksi protes atas ketidakpuasan terhadap  sistem  politik  yang  sedang  berjalan. Keempat, orang  yang  tidak  hadir  di  tempat pemungutan suara dikarenakan mereka memang tidak  terdaftar  sehingga  tidak  memiliki  hak
Perilaku Non-Voting...
suara (Sri Yanuarti, 2009).
Kekhawatiran terhadap rendahnya kehadiran  pemilih  dalam  pemilu  ditenggarai oleh  beberapa  hal. Pertama, kehadiran  pemilih seringkali  ditafsirkan  sebagai  bentuk  loyalitas atau kepercayaan pada sistem politik yang ada, sehingga ketidakhadiran diinterpretasikan sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada sistem politik atau rezim yang sedang berjalan. Kedua, adanya kecenderungan naiknya angka ketidakhadiran  memilih  di  beberapa  negara dalam dekade terakhir ini (M. Asfar, 1998).
Di  Indonesia  sendiri  ketidakhadiran pemilih  dalam  pemilu-pemilu  pasca  reformasi politik juga mengalami kenaikan yang signifikan.  Di  tingkat  nasional  pada  pemilu pertama  sejak  reformasi  politik  yaitu  pemilu 1999 angka golput hanya berkisar 10%, pemilu 2004  angka  golput  mencapai  28,34%  atau  naik hampir  tiga  kali  lipat  atau  300%.  Sementara pada  pemilu  2009  angka  golput  menjadi 29,01%. Pada level daerah fenomena yang sama juga terjadi. Di Sumatera Barat, misalnya untuk kasus  Kota  Padang,  masyarakat  yang  tidak menggunakan  hak  pilihnya  pada  pemilu legislatif  2004  berkisar  di  atas  30%.  Pada pemilu  presiden  tahun  2004  naik  mencapai 40%,  bahkan  pemilu  kepala  daerah  Gubernur dan  Wakil  Gubernur  Sumbar  pada  tahun  2005 naik  menjadi  48%  dan  pemilu  kepala  daerah Walikota  dan  Wakil  Walikota  naik  kembali menjadi 49%.
Pengertian  golput  yang  lebih  rinci dikemukakan  oleh  M.  Asfar  (1998)  yaitu:  (1) orang yang tidak menghadiri tempat pemungut- an  suara  sebagai  aksi  protes  terhadap  pelak- sanaan pemilu atau sistem politik yang ada; (2) orang  yang  menghadiri  tempat  pemungutan suara  namun  tidak  menggunakan  hak  pilihnya secara  benar,  seperti  menusuk  lebih  dari  satu gambar;  (3)  orang  yang  menggunakan  hak pilihnya tetapi menusuk pada bagian putih dari kartu  suara;  dan  (4)  orang  yang  tidak  meng- gunakan  hak  suara  karena  tidak  adanya motivasi  untuk  memilih.  Dalam  tesis  ini pengertian  golput  merujuk  pada  pengertian yang  disampaikan  oleh  M.  Asfar  dan  tidak termasuk  pemilih  yang  tidak  memilih  karena faktor  kelalaian  atau  situasi-situasi  yang  tidak bisa dikontrol oleh pemilih.
David  Moon  sebagaimana  dikutip  Sri Yanuarti  (2009)  menjelaskan  bahwa  terdapat dua  pendekatan  untuk  menjelaskan  ketidak- hadiran  pemilih  (non-voting)  dalam  suatu
pemilu. Pertama, menekankan  pada  karakter sosial  dan  psikologi  pemilih  serta  karakteristik institusional  sistem  pemilu.  Sementara  pen- dekatan kedua menekankan  harapan  pemilih tentang  keuntungan  dan  kerugian  atas  keputus- an mereka untuk hadir atau tidak hadir memilih. Menurut  kedua  pendekatan  tersebut  setidaknya ada  empat  faktor  yang  mempengaruhi  sese- orang  berperilaku  tidak  memilih  yaitu  faktor psikologis,  sistem  politik,  kepercayaan  politik, dan latar belakang sosial ekonomi.

## Faktor Psikologis
Penjelasan  non-voting  dari  faktor  psiko- logi pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam dua  kategori. Pertama, berkaitan  dengan  ciri- ciri  kepribadian  seseorang. Kedua, berkaitan dengan  orientasi  kepribadian.  Penjelasan  per- tama  melihat  bahwa  perilaku  non-voting disebabkan oleh kepribadian yang tidak toleran, otoriter,  tak  acuh,  perasaan,  tidak  aman, perasaan  khawatir,  kurang  mempunyai  tang- gung  jawab  secara  pribadi,  dan  semacamnya. Orang yang mempunyai kepribadian yang tidak toleran  atau  tak  acuh  cenderung  untuk  tidak meilih. Sebab, apa yang diperjuangkan kandidat atau  partai  politik  tidak  selalu  sejalan  dengan kepentingan perorangan secara langsung, betapapun  mungkin  hal  itu  menyangkut  ke- pentingan  umum  yang  lebih  luas.  Dalam konteks  semacam  ini,  para  pemilih  yang mempunyai  kepribadian  tidak  toleran  atau  tak acuh  cenderung  menarik  diri  dari  percaturan politik  langsung,  karena  tidak  berhubungan dengan kepentingannya.
Sementara  itu,  penjelasan  kedua  lebih menitikberatkan  faktor  orientasi  kepribadian. Penjelasan  kedua  ini  melihat  bahwa  perilaku non-voting disebabkan oleh orientasi kepribadi- an  pemilih,  yang  secara  konseptual  menunjuk- kan karaktersitik apatis, anomi, dan alienasi.
Secara  teoritis,  perasaan  apatis  sebenar- nya  merupakan  jelmaan  atau  pengembangan lebih jauh dari kepribadian otoriter, yang secara sederhana  ditandai  dengan  tiadanya  minat terhadap  persoalan-persoalan  politik.  Hal  ini bisa  disebabkan oleh rendahnya sosialisasi atau rangsangan  (stimulus)  politik,  atau  adanya perasaan  (anggapan)  bahwa  aktifitas  politik tidak  menyebabkan  perasaan  kepuasan  atau hasil secara langsung.
Anomi  merujuk  pada  perasaan  tidak berguna. Mereka melihat bahwa aktifitas politik sebagai  sesuatu  yang  sia-sia,  karena  mereka
merasa  tidak  mungkin  mampu  mempengaruhi peristiwa  atau  kebijaksanaan  politik.  Bagi  para pemilih  semacam  ini,  memilih  atau  tidak memilih  tidak  mempunyai  pengaruh  apa-apa, karena  keputusan-keputusan  politik  seringkali berada di luar kontrol para pemilih. Sebab, para terpilih  biasanya  menggunakan  logika-logika- nya sendiri dalam mengambil berbagai keputus- an  politik,  dan  dalam  banyak  hal  mereka  jauh berada di luar jangkauan para pemilih. Perasaan powerlessness  inilah  yang  disebut  sebagai anomi.
Sedangkan  alienasi  berada  di  luar  apatis dan  anomi.  Alienasi  merupakan  perasaan keterasingan  secara  aktif.  Seseorang  merasa dirinya  tidak  terlibat  dalam  banyak  urusan politik.  Pemerintah  dianggap  tidak  mempunyai pengaruh  –  terutama  pengaruh  baik  –  terhadap kehidupan  seseorang.  Bahkan  pemerintah dianggap  sebagai  sesuatu  yang  mempunyai konsekuensi jahat terhadap kehidupan manusia. Jika  perasaan  alienasi  ini  memuncak,  mungkin akan  mengambil  bentuk  alternatif  aksi  politik, seperti melalui kerusuhan, kekacauan, demonstrasi dan semacamnya (M. Asfar, 1998).

## Faktor Sistem Politik
Secara  teoritis  belum  ada  kesepakatan yang  pasti  adanya  hubungan  antara  demokratis tidaknya  sistem  politik  dengan  kuantitas kehadiran  atau  ketidakhadiran  pemilih  dalam suatu pemilu. Kenyataan menunjukkan kehadir- an  dan  ketidakhadiran  dalam  pemilu  tidak secara  jelas  menunjukkan  adanya  hubungan kedua  variabel  tersebut.  Misalnya  di  Amereika Serikat  sebagai  negara  yang  disebut  kampiun demokrasi,  jumlah  kehadiran  pemilih  dalam pemilu  tergolong  rendah,  rata-rata  hanya  50% saja.  Sebaliknya  di  negara-negara  Eropa  Barat seperti Italia, Denmark, Belgia, Austria, Jerman dan  sebagainya,  yang  tingkat  demokrasinya cukup baik, tingkat kehadiran pemilih mencapai 90% (SriYanuarti, 2009).
Salah  satu  hasil  penelitian  yang  menun- jukkan  hubungan  antara  sistem  politik  dengan tingkat  kehadiran  pemilih  adalah  sebagaimana yang  dilakukan  oleh  Tingsten.  Hasil  studi Tingsten  menyimpulkan  bahwa  di  negara- negara  yang  menerapkan  sistem  pemilu  atau sistem  perwakilan  berimbang  (proporsional) seperti  negara-negara  Eropa  Barat,  rata-rata partisipasi  pemilih  cukup  tinggi.  Sementara negara-negara  yang  menerapkan  sistem  distrik, jumlah kehadiran pemilih relatif rendah. Hal ini
dikarenakan,  dalam  sistem  perwakilan  ber- imbang, perolehan kursi sangat tergantung pada proporsi  jumlah  suara  pemilih.  Sementara  itu, dalam  sistem  distrik  perolehan  kursi  sangat ditentukan oleh mayoritas suara yang diperoleh. Sehingga para pemilih yang menerapkan sistem proporsional  mempunyai  semangat  yang  lebih besar  untuk  memilih  betapapun  mereka  me- nyadari  partai  atau  kandidat  yang  dipilihnya akan kalah di wilayahnya, sebab suaranya tidak hilang  karena  digabungkan  dengan  perolehan suara  di  daerah  pemilihan  lainnya.  Pandangan Tingsten  ini  barangkali  dapat  menjelaskan fenomena  tingginya  angka  partisipasi  politik dalam pemilu di negara-negara Eropa Barat (Sri Yanuarti, 2009).
Secara  umum  sistem  politik  adalah semua  tindakan  yang  lebih  kurang  langsung berkaitan  dengan  keputusan-keputusan  yang mengikat  masyarakat.  Dalam  penelitian  ini faktor  sistem  politik  diartikan  sebagai  faktor- faktor  yang  menjadi  alasan  pemilih  untuk golput  dihubungkan  dengan  kondisi  riil  yang sedang berjalan.

## Faktor Kepercayaan Politik
Dalam  konteks  perilaku  non-voting, kepercayaan pada sistem politik yang ada dapat mempengaruhi  tingginya  angka  ketidakhadiran pemilih. Konsep kepercayaan politik digunakan untuk menjelaskan keaktifan dan ketidakaktifan (inactivity)  seseorang  dalam  dunia  politik. Ketidakaktifan  dalam  konsep  ketidakpercayaan politik  sendiri  selalu  mengandung  pengertian ganda.  Pertama,  ketidakaktifan  dapat  diinter- pretasikan  sebagai  ekspresi  atas  kepercayaan yang  rendah  terhadap  sistem  politik  atau sebagai  ekspresi  atas  perasaan  keterasingan (alienasi). Kediktatoran militer di masa Yunani misalnya,  sulit  untuk  menghasilkan  persentase pilihan  “ya”  yang  cukup  tinggi  dalam  suatu plebisit konstitusional yang diharapkan.
Pada  sisi  lain,  ketidakaktifan  juga  dapat diinterpretasikan  sebagai  ekspresi  kepercayaan yang  tinggi,  dimana  ketidakaktifan  seseorang dalam  bilik  suara  menandakan  bahwa  mereka puas  terhadap  sistem  politik  yang  ada,  atau tidak  khawatir  dengan  keadaan  politik  yang ada.  Mereka  baru  aktif  atau  berpartisipasi apabila  mereka  benar-benar  kecewa  terhadap sistem  politik  atau  keadaan  yang  ada  (Sri Yanuarti, 2009).
Penelitian  A.  Gamson  sebagaimana dijelaskan  oleh  M.  Asfar  (1998)  menyatakan
Perilaku Non-Voting...
bahwa  kepercayaan  pada  sistem  politik  yang ada  dapat  mempengaruhi  tingginya  angka ketidakhadiran  pemilih.  Misalnya,  ada  bukti kuat  bahwa  partisipasi  dalam  sistem  politik meningkat  pada  saat  terjadi  krisis.  Dengan begitu,  ketidakaktifan  seseorang  menandakan bahwa  mereka  puas  terhadap  sistem  politik yang  ada,  atau  paling  tidak  khawatir  terhadap keadaan  yang  ada.  Mereka  baru  aktif  atau  ber- partisipasi  apabila  mereka  benar-benar  kecewa terhadap  sistem  politik  atau  keadaan  yang  ada. Dalam  kondisi  demikian,  ketidakaktifan  me- rupakan  suatu  pertanda  keyakinan  atau  keper- cayaan  terhadap  sistem  politik  yang  ada  (M. Asfar, 1998).
Kepercayaan  politik  juga  berhubungan dengan  penilaian  seseorang  terhadap  kinerja dan performance pemerintah. Apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipenga- ruhi atau tidak, baik dalam pembuatan kebijak- an  maupun  dalam  pelaksanaan  kepemerintahan dalam suatu sistem politik.
Faktor Latar Belakang Status Sosial Ekonomi
Setidaknya  ada  tiga  indikator  yang  biasa digunakan  untuk  menjelaskan  status  sosial ekonomi  yaitu  tingkat  pendidikan,  tingkat  pen- dapatan,  dan  pekerjaan.  Wolfiger  seperti  yang dijelaskan  M.  Asfar  (1998)  menyimpulkan bahwa  ada  beberapa  alasan  mengapa  tingkat status  sosial  ekonomi  berkorelasi  dengan  ke- hadiran  atau  ketidakhadiran  pemilih.  Pertama, tingkat  pendidikan  tinggi  menciptakan  kemam- puan  lebih  besar  untuk  mempelajari  kehidupan politik tanpa rasa takut, disamping memungkin- kan  seseorang  menguasai  aspek-aspek  birok- rasi,  baik  pada  saat  pendaftaran  maupun pemilihan. Kedua,  pekerjaan-pekerjaan  tertentu lebih  menghargai  partisipasi  warga.  Para pemilih  yang  bekerja  di  lembaga-lembaga  atau sektor-sektor  yang  berkaitan  langsung  dengan kebijakan  pemerintah  cenderung  lebih  tinggi tingkat kehadirannya dalam pemilu disbanding- kan  para  pemilih  yang  bekerja  pada  lembaga- lembaga  atau  sektor-sektor  yang  tidak  mem- punyai  kaitan  langsung  dengan  kebijakan pemerintah. Para pegawai negeri atau pensiunan misalnya,  menunjukkan  tingkat  kehadiran memilih lebih tinggi dibanding yang lain. Sebab para pegawai negeri ini sering terkena langsung dengan  kebijakan  pemerintah  seperti  kenaikan gaji,  pemutusan  hubungan  kerja  dan  lain sebagainya.  Ketiga,  pendapatan  yang  tinggi
memudahkan  orang  untuk  menanggung  beban finansial  akibat  keterlibatannya  dalam  proses pemilu.
Beberapa  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  hubungan  antara  tingkat  pendidikan dengan  tingkat  kehadiran  selalu  menunjukkan arah  yang  berlawanan.  Pemilih  yang  tingkat pendidikannya  rendah  cenderung  menunjukkan angka ketidakhadiran dalam pemilu yang cukup tinggi. Sebaliknya, pemilih yang berpendidikan tinggi  cenderung  angka  ketidakhadirannya dalam pemilu rendah.
Sementara  itu  hubungan  antara  tingkat pendapatan  dengan  tingkat  ketidakhadiran  juga menunjukkan  pola  yang  sama.  Para  pemilih yang  tingkat  pendapatannya  rendah  cenderung menunjukkan  angka  ketidakhadiran  dalam pemilu  cukup  tinggi.  Sebaliknya,  para  pemilih dengan  latar  belakang  pendapatan  tinggi cenderung  angka  ketidakhadiran-nya  dalam pemilu rendah.
Tetapi  beberapa  kasus  menunjukkan bahwa  yang  mempunyai  “status  menyilang” justru  cenderung  tidak  memilih.  Misalnya, seorang  pemilih  yang  tingkat  pendidikannya tinggi  dan  pendapatannya  rendah,  seorang pemilih yang berlatar belakang Islam-santri dari keluarga  PPP  namun  bekerja  sebagai  PNS  dan sebagainya.
Pendapat  yang  cukup  sederhana  dalam menjelaskan  faktor-faktor  penyebab  seseorang yang  mempunyai  hak  pilih  tidak  ikut  dalam pemilu  disampaikan  oleh  Mc  Closky.  Hal  ini secara  detail  dijelaskan  oleh  Miriam  Budiardjo (1998)  sebagai  berikut:  (1)  bersikap  acuh  tak acuh dan tidak tertarik oleh, atau kurang paham mengenai  masalah  politik;  (2)  karena  tidak yakin  bahwa  usaha  untuk  mempengaruhi  ke- bijakan pemerintah tidak akan berhasil; dan (3) sengaja  tidak  memanfaatkan  kesempatan  me- milih karena kebetulan berada dalam lingkung- an  dimana  ketidakikutsertaan  merupakan  hal yang terpuji.

## Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  (Pemilu kepala daerah) Langsung sebagai Implemen- tasi Demokrasi
Pemilu  kepala  daerah  langsung  yang dilaksanakan  sejak  tahun  2005  merupakan proses  pembelajaran  kehidupan  demokrasi paling besar sepanjang sejarah pemilihan kepala daerah  di  Indonesia.  Eksperimentasi  demokrasi pemilu  kepala  daerah  langsung  terus  diupaya- kan  menuju  pengimplementasian  nilai-nilai
demokrasi.  Pilihan  terhadap  pemilu  kepala daerah  langsung  menjadi  momentum  untuk mempertegas  aura  optimisme  dalam  lajur pengembangan  dan  penumbuhan  demokrasi (Mufti Mubarok, 2005).
Menurut Joko Prihatmoko (2005) peluang  untuk  mewujudkan  prinsip-prinsip demokrasi dalam pemilu kepala daerah langsung  adalah: Pertama, adanya  prinsip  ke- daulatan  rakyat  dimana  melalui  pemilu  kepala daerah  langsung  rakyat  akan  menentukan sendiri  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah pilihannya. Kedua, adanya  azas-azas  pemilihan yang  demokratis  yaitu  azas  langsung,  umum, bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil. Ketiga, diselenggarakan oleh lembaga independen yang mandiri  dan  bebas  dari  intervensi  pihak  mana- pun. Keempat, adanya  rekrutmen  politik  yang terbuka  dengan  diberikannya  kesempatan  ke- pada  calon  independen  melalui  partai  politik ataupun  perseorangan  untuk  berkompetisi. Ke- lima, adanya akuntabilitas publik baik terhadap proses/tahapan  penyelenggaraan  pemilu  kepala daerah  maupun  terhadap  aparat  penyelenggara pemilu  kepala  daerah  langsung. Keenam, adanya  mekanisme  pengawasan  oleh  panitia pengawas  dan  auditor  publik. Ketujuh, adanya badan peradilan yang bebas dan tidak memihak dalam  menangani  sengketa  pemilu  kepala daerah.  Namun  perlu  dipahami  bahwa  dengan adanya  peluang  tersebut  bukan  berarti  pemilu kepala daerah langsung dengan sendirinya men- jamin (taken for granted) lahirnya kepemimpin- an daerah yang kapabel, kredibel, dan akuntabel atau  dengan  kata  lain  pemilu  kepala  daerah langsung  juga  tidak  serta  merta  menciptakan situasi kondusif bagi peningkatan demokrasi itu sendiri dan demokratisasi di daerah.
Lebih jauh, apabila membicarakan pemilu kepala daerah langsung pada hakikatnya berhubungan  dengan  konsep  desentralisasi politik.  Smith  (1985)  menegaskan  bahwa peranan  desentralisasi  politik  bagi  masyarakat lokal  tercermin  dalam  penerapan  nilai-nilai demokratis  diantaranya political  equality, accountability, dan responsiveness. Lebih lanjut diungkapkan  Smith  bahwa  salah  satu  tujuan desentralisasi politik adalah terciptanya political  equality di  tingkat  lokal. Political equality memberikan kontribusi pada penguatan demokrasi  lokal  dimana  masyarakat  memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memberikan suaranya  dalam  pemilihan  dan  pengambilan keputusan  politik,  membentuk  asosiasi  politik
dan  menggunakan  hak  kebebasan  berbicara. Kemudian  nilai  akuntabilitas  akan  tercermin dari  aktifitas-aktifitas  politik  yang  melekat  di dalam  penyelenggaraan  pemilihan,  pembuatan peraturan,  debat  publik,  dan  menutup  jurang pemisah  antara  warga  negara  dan  pemerintah serta  memberikan  kesempatan  kepada  warga negara untuk menyampaikan keluhan dan untuk memperbaiki  kesalahan-kesalahan  pemerintah. Nilai responsiveness, yang  merupakan  nilai terakhir  desentralisasi  menurut  Smith  meng- gambarkan tingkat kemampuan pemerintah atau penyelenggara  proses  politik  untuk  melayani apa yang diingini masyarakat.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif.  Masalah  penelitian  ini  dianalisis sesuai  dengan  dua  fokus  penelitian,  yaitu:  (1) bentuk  perilaku  non-voting;  dan  (2)  penyebab terjadinya  perilaku  non-voting  yang  ditinjau dari  faktor  psikologis,  faktor  sistem  politik, faktor  kepercayaan  politik,  dan  faktor  status sosial ekonomi.
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Koto  Tangah  Kota  Padang.  Pemilihan  lokasi dilakukan  secara purposive, dengan  pertim- bangan jumlah pemilih di kecamatan ini adalah yang terbesar dibandingkan kecamatan lainnya. Disamping itu jumlah golput juga yang terbesar dibandingkan daerah pemilihan lain dan tingkat pendidikan  masyarakatnya  relatif  lebih  baik karena  di  kecamatan  ini  banyak  berdomisili kalangan terdidik terutama pelajar dan mahasiswa.
Pemilihan  informan  dilakukan  dengan cara snowball  sampling yaitu  pemilih  yang golput berdasarkan yang dalam hal ini terjaring sejumlah  20  orang  informan  dengan  berbagai latar belakang sosial.Teknik dan alat pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah wawancara  mendalam (indepth  interview )  dan studi dokumentasi.
Untuk  memeriksa  keabsahan  data  dalam penelitian  ini  dilakukan  melalui  member  check atau  mencek  ulang  secara  garis  besar  beberapa hal  yang  telah  disampaikan  informan  berdasar- kan catatan di lapangan dan triangulasi.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil Penelitian Berdasarkan laporan kependudukan Kecamatan  Koto  Tangah  tahun  2011  tercatat jumlah  penduduk  sebanyak  153.724  jiwa  yang
Perilaku Non-Voting...
terdiri  dari  74.505  laki-laki  dan  79.219 perempuan. Dari keseluruhan jumlah penduduk, lebih  jauh  dapat  dipaparkan  bahwa  menurut komposisi  umur  (usia)  terdapat  lebih  dari 89.166 orang berada pada usia produktif (17-59 tahun) dan pada urutan kedua yaitu usia sekolah (< 16 tahun) sejumlah 41.857 orang, sementara sisanya  penduduk  berusia  lebih  dari  60  tahun.
Adapun  mata  pencaharian  penduduk Kecamatan  Koto  Tangah  sebahagian  besar bekerja  sebagai  pedagang/wiraswasta,  nelayan dan  petani.  Namun  ada  juga  yang  bekerja sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil,  dosen,  guru, pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga (Data dari  Kecamatan  Koto  Tangah).  Jika  ditinjau dari  segi  pendidikan,  penduduk  kecamatan  ini tergolong  berpendidikan  menengah  ke  atas.
Penduduk  tamatan  akademi/perguruan  tinggi dan  SMA  sejumlah  65%,  tamatan  SMP  13%, tamat  SD  14%  dan  tidak  tamat  SD  sejumlah 8%.  Kehidupan  sosial  penduduk  Kecamatan Koto  Tangah  sebagaimana  wilayah  Minang- kabau lainnya ditata berdasarkan prinsip-prinsip sistem matrilineal yang merupakan satu-satunya etnik penganut sistem matrilineal di Indonesia.
Sebagian  besar  masyarakat  Koto  Tangah tidak ikut memilih baik dalam pemilu legislatif maupun  dalam  pemilu  kepala  daerah  Walikota dan Wakil Walikota Padang periode 2008 2013, sebagaimana  ditunjukkan  oleh  rekapitulasi jumlah  pemilih  yang  terdaftar,  menggunakan hak  pilih,  dan  yang  tidak  menggunakan  hak pilih dalam pemilu legislatif tahun 2009 di Kota Padang berikut ini.

## Tabel 1.  Rekapitulasi Pemilih Terdaftar, Menggunakan dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Legislatif 2009 di Kota Padang
No Kecamatan Jumlah Pemilih % yang tidak menggunakan hak pilih Terdaftar Menggunakan hak pilih Tidak menggunakan hak pilih 1. Padang Barat 35.590 21.196 15.394 57,93% 2. Padang Utara 43.903 24.505 19.398 55.82% 3. Koto Tangah 105.224 66.093 39.131 62,81% 4. Nanggalo 36.973. 23.128 13.845 62,55% 5. Kuranji 80.412 51.698 28.714 64,29% 6. Pauh 35.517 22.424 13.093 63,14% 7. Padang Timur 54.864 34.049 20.815 62,06% 8. Padang Selatan 40.794 26.503 14.291 64,96% 9. Bungus Teluk Kabung 14.789 10.768 4.021 72,81% 10.  Lubuk Kilangan 31.174 20.306 10.868 65,13% 11.  Lubuk Begalung 62.774 47.556 20.218 70,16% Jumlah 548.014 348.226 199.788 --- Sumber : KPU Kota Padang, 2009

## Tabel 2. Karakteristik Informan Penelitian
No Pekerjaan Jenis Kelamin Usia (tahun) Pendidikan Tertinggi Penghasilan Pengalaman Organisasi 1. Pegawai Swasta Lk. 41 S1 Tinggi HMI 2. Dosen Lk. 47 S2 Tinggi AIPI 3. Pedagang Pr. 52 SMA Sedang Muhammadiyah 4. Pedagang Pr. 45 S1 Tinggi Majelis Taklim 5. Ibu Rumah Tangga Pr. 48 SMA Sedang Majelis Taklim 6. Pedagang Lk. 50 PGA Tinggi Asosiasi Keluarga Listrik Indonesia 7. Mahasiswa Pr. 21 SMA Cukup BEM Universitas 8. PNS Lk. 54 S1 Tinggi Pengurus RT 9. Tukang Ojek Lk. 39 SMP Kurang --- 10. Nelayan Lk. 37 SMP Kurang Organisasi Nelayan 11. Guru Pr. 47 S1 Tinggi Pengurus Aisyiah 12. PNS Lk. 45 S1 Tinggi --- 13. Pedagang Lk. 45 S1 Tinggi --- 14. Nelayan Lk. 42 SMP Kurang Organisasi Nelayan 15. Wiraswasta Lk. 55 SD Tinggi Pengurus RT 16. Ibu Rumah Tangga Pr. 50 SD Kurang Majelis Taklim 17. Pedagang Pr. 42 SD Kurang Majelis Taklim 18. Mahasiswa Lk. 20 SMA Kurang Pramuka 19. Dosen Lk. 42 S2 Tinggi HMI 20. PNS Lk. 49 S2 Tinggi AIPI Sumber : Diolah dari data primer
Vol. XII No.1 Th. 2013 Informan penelitian dipilih secara snowball  sampling pada  area  penelitian  yang tersebar di 13 kelurahan pada Kecamatan Koto Tangah.  Berdasarkan  kejenuhan  informasi maka di dapat 20 informan dengan karakteristik sebagaimana terungkap melalui tabel 2.
Dari  tabel  di  atas  terungkap  variasi pekerjaan  informan,  dimana  pekerjaan  ter- banyak  informan  adalah  PNS  (termasuk  dosen dan guru) sejumlah 6 orang (30%), pedagang 5 orang  (25%),  selanjutnya  ibu  rumah  tangga, mahasiswa,  pegawai  swasta  (termasuk  wira- swasta), nelayan masing-masing 2 orang (10%), dan  tukang  ojek  1  orang  (5%).  Sementara  itu dari  sisi  jenis  kelamin,  informan  didominasi oleh  laki-laki  yaitu  sejumlah  13  orang    (65%) dan 7 orang (35%) lainnya adalah perempuan.
Apabila disigi dari segi usia, maka dapat dinyatakan  bahwa  semua  informan  berada dalam  usia  produktif  yaitu  antara  20-55  tahun. Kemudian  dari  segi  penghasilan  terlihat  cukup variatif.  Penghasilan  informan  rata-rata  cukup baik  dengan  proporsi  11  orang  (55%)  pada kategori  tinggi,  6  orang  (30%)  pada  kategori kurang,  dan  3  orang  lainnya  (15%)  pada kategori  sedang.  Dapat  dinyatakan  di  sini bahwa pengkategorian penghasilan dari
mahasiswa berdasarkan pada jumlah pemberian orang  tuanya  maupun  hasil  dari  pekerjaannya sendiri.  Kemudian  ditinjau  dari  pengalaman berorganisasi  ternyata  hanya  2  orang  (10%) informan  saja  yang  tidak  mempunyai  peng- alaman  berorganisasi,  sedangkan  mayoritas yaitu  18  orang  (90%)  memiliki  pengalaman berorganisasi.
Mayoritas  informan  penelitian  yaitu sejumlah  14  orang  (70%) bentuk  perilaku  non- votingnya  adalah  tidak  menghadiri  tempat pemungutan  suara  saat  pemilu  kepala  daerah langsung Walikota dan Wakil Walikota Padang Periode  2008  –  2013  walaupun  dengan  alasan yang  berbeda.  Kalangan  pedagang,  nelayan, wiraswasta, tukang ojek, dan ibu rumah tangga beralasan  tidak  hadir  karena  alasan-alasan ekonomi.  Sementara  itu  kalangan  informan mahasiswa  sudah  berniat  memilih  golput  sejak awal  dan  merasa  tidak  penting  untuk  hadir  ke tempat pemungutan suara. Sedangkan sebanyak 6 orang informan lainnya (30%) memilih untuk menghadiri  tempat  pemungutan  suara,  namun tidak  menggunakan  hak  pilihnya  secara  benar. Tindakan  yang  dilakukan  dalam  bentuk mencoblos lebih dari satu calon atau mencoblos di luar gambar calon.

## Tabel 3. Bentuk Perilaku Non-voting Informan Penelitian
No Pekerjaan Bentuk Perilaku Non-voting 1. Pegawai Swasta Tidak menghadiri tempat pemungutan suara. 2. Dosen
Menghadiri tempat pemungutan suara, namun tidak menggunakan hak pilih secara benar. 3. Pedagang Tidak menghadiri tempat pemungutan suara. 4. Pedagang
Tidak menghadiri tempat pemungutan suara.
5. Ibu Rumah Tangga  Tidak menghadiri tempat pemungutan suara.
6. Pedagang Tidak menghadiri tempat pemungutan suara.
7. Mahasiswa Tidak menghadiri tempat pemungutan suara. 8. PNS Menghadiri tempat pemungutan suara, namun tidak menggunakan hak pilih secara benar. 9. Tukang Ojek Tidak menghadiri tempat pemungutan suara. 10. Nelayan Tidak menghadiri tempat pemungutan suara. 11. Guru Menghadiri tempat pemungutan suara, namun tidak menggunakan hak pilih secara benar. 12. PNS Menghadiri tempat pemungutan suara, namun tidak menggunakan hak pilih secara benar. 13. Pedagang Tidak menghadiri tempat pemungutan suara. 14. Nelayan Tidak menghadiri tempat pemungutan suara. 15. Wiraswasta Tidak menghadiri tempat pemungutan suara. 16. Ibu Rumah Tangga  Tidak menghadiri tempat pemungutan suara. 17. Pedagang Tidak menghadiri tempat pemungutan suara. 18. Mahasiswa Tidak menghadiri tempat pemungutan suara. 19. Dosen Menghadiri tempat pemungutan suara, namun tidak menggunakan hak pilih secara benar. 20. PNS Menghadiri tempat pemungutan suara, namun tidak menggunakan hak pilih secara benar.
Perilaku Non-Voting...
Faktor  Penyebab  Terjadinya  Perilaku  Non- voting di Kecamatan Koto Tangah Faktor Psikologis
Terdapat dua kriteria untuk menggambar- kan  karakter  psikologis  yang  melatarbelakangi orang tidak memilih. Pertama, berdasarkan ciri atau  tipe  kepribadian  non-voter.  Hal  ini  bisa dilihat  dari  kepribadian  yang  tidak  toleran, otoriter,  tidak  acuh,  kurang  mempunyai tanggung  jawab  dan  ketidakmampuannya memimpin  lingkungan  sekitarnya (personal effectiveness).  Kedua, berdasarkan  orientasi kepribadian  non-voter.  Seorang  non-voter digambarkan  sebagai  seseorang  yang  menun- jukkan karakter apatis, anomi, dan alienasi.
Berdasarkan faktor psikologis ini, temuan penelitian menunjukkan dari 20 orang informan semuanya  memiliki  ciri-ciri  kepribadian  yang toleran  baik  terhadap  urusan-urusan  umum  ke- masyarakatan  atau  masalah-masalah  kenegara- an.  Semua  informan  tersebut  mengakui  bahwa selama ini mereka sangat peduli dalam urusan- urusan  kemasyarakatan  maupun  untuk  kepen- tingan  umum  walaupun  dengan  intensitas  yang berbeda.  Beberapa  dari  informan  mengaku selalu  berpartisipasi  dalam  urusan-urusan  ke- masyarakatan  di  tempat  tinggalnya  dan  bebe- rapa  lainnya  karena  kesibukan  mereka  mencari nafkah  sehingga  tidak  punya  waktu  untuk  hal-
hal  yang  menjadi  tanggung  jawabnya.  Namun mereka  menggantinya  pada  waktu  dan  bentuk yang lain.
Untuk lebih jelasnya ciri kepribadian dan orientasi  kepribadian  masing-masing  informan dapat dilihat pada tabel 4.
Berdasarkan  data  pada  tabel  sebelum- nya,  dapat ditarik kesimpulan bahwa non-voter di  Kecamatan  Koto  Tangah  bersikap  tidak otoriter  dan  toleran  dalam  kehidupan  ber- masyarakat  dan  bernegara  serta  dengan  orien- tasi  kepribadian  yang  bervariasi.  Kelompok informan  yang  kurang  mendapat  sosialisasi politik memiliki kecenderungan yang apatis dan anomi  dalam  kehidupan  politik,  sedangkan informan  yang  cukup  melek  politik  tidak  me- miliki kecenderungan kepribadian yang apatis.

## Faktor Sistem Politik
Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa sebagian  besar  informan  merasa  memang  ada kebaikan  pada  pemilihan  kepala  daerah langsung  karena  masyarakat  dipercaya  untuk memilih  dan  tidak  diwakilkan  lagi  kepada anggota legislatif daerah. Namun para informan menyangkal  ketika  ditanya  apakah  perubahan sistem pemilihan kepala daerah dapat menghasilkan kepemimpinan yang diharapkan.
Tabel 4.  Penyebab  Non-voting  di  Kecamatan  Koto  Tangah  Ditinjau  dari  Faktor  Psikologis dalam  Pemilu  Kepala  Daerah  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Kota  Padang  Periode 2008-2013
No. Pekerjaan Faktor Psikologis Ciri/Tipe Kepribadian Orientasi Kepribadian Otoriter/Tidak Toleran/Tidak 1. Pegawai Swasta. Tidak otoriter. Toleran. Apatis/anomi. 2. Dosen. Tidak otoriter. Toleran. Tidak apatis. 3. Pedagang. Tidak otoriter. Toleran. Apatis/anomi. 4. Pedagang. Tidak otoriter. Toleran. Apatis/anomi. 5. Ibu Rumah Tangga. Tidak otoriter. Toleran. Apatis/anomi. 6. Pedagang. Tidak otoriter. Toleran. Apatis/anomi. 7. Mahasiswa. Tidak otoriter. Toleran. Tidak apatis. 8. PNS. Tidak otoriter. Toleran. Tidak apatis. 9. Tukang Ojek. Tidak otoriter. Toleran. Apatis/anomi. 10. Nelayan. Tidak otoriter. Toleran. Apatis/anomi. 11. Guru. Tidak otoriter. Toleran. Tidak apatis. 12. PNS. Tidak otoriter. Toleran. Tidak apatis. 13. Pedagang. Tidak otoriter. Toleran. Apatis/anomi. 14. Nelayan. Tidak otoriter. Toleran. Apatis/anomi. 15. Wiraswasta. Tidak otoriter. Toleran. Apatis/anomi. 16. Ibu Rumah Tangga. Tidak otoriter. Toleran. Apatis/anomi. 17. Pedagang. Tidak otoriter. Toleran. Apatis/anomi. 18. Mahasiswa. Tidak otoriter. Toleran. Tidak apatis. 19. Dosen Tidak otoriter. Toleran. Tidak apatis. 20. PNS. Tidak otoriter. Toleran. Tidak apatis.
Sumber : Diolah dari data primer, tahun 2013.
Tabel 5.  Penyebab Non-voting Di Kecamatan Koto Tangah Ditinjau dari Faktor Sistem Poli- tik  dalam  Pemilu  Kepala  Daerah  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Padang  Periode 2008-2013
No. Pekerjaan Dapat-tidaknya Informan menanggapi kinerja sistem politik. 1.  Pegawai Swasta. Dapat menanggapi walaupun tidak mendalam. 2.  Dosen. Dapat menanggapi dengan kritis dan analitis. 3.  Pedagang. Dapat menanggapi walaupun tidak mendalam. 4.  Pedagang. Dapat menanggapi walaupun tidak mendalam. 5.  Ibu Rumah Tangga. Dapat menanggapi walaupun tidak mendalam. 6.  Pedagang. Dapat menanggapi walaupun tidak mendalam. 7.  Mahasiswa. Dapat menanggapi dengan kritis dan analitis. 8.  PNS. Dapat menanggapi dengan kritis dan analitis. 9.  Tukang Ojek. Tidak dapat menanggapi. 10.  Nelayan. Cukup dapat menanggapi walaupun tidak mendalam. 11.  Guru. Dapat menanggapi dengan kritis dan analitis. 12.  PNS. Dapat menanggapi dengan kritis dan analitis. 13.  Pedagang. Dapat menanggapi dengan kritis dan analitis. 14.  Nelayan. Tidak dapat menanggapi. 15.  Wiraswasta. Cukup dapat menanggapi walaupun tidak mendalam. 16.  Ibu Rumah Tangga. Kurang dapat menanggapi. 17.  Pedagang. Kurang dapat menanggapi. 18.  Mahasiswa. Dapat menanggapi dengan baik. 19.  Dosen Dapat menanggapi dengan kritis dan analitis. 20.  PNS. Dapat menanggapi dengan baik.
Sumber : Diolah dari data primer, tahun 2013.
Untuk  menjaring  pendapat  informan tentang  mengapa  ia  tidak  memilih  dalam pemilu  kepala  daerah  Walikota  dan  Wakil Walikota  Padang  periode  2008  -  2013  jika  di- hubungkan  dengan  faktor  sistem  politik  ter- utama kinerja sistem politik dapat dikelompok- kan ke dalam beberapa tema pertanyaan.
Pertama, tentang  kinerja  pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat- nya. Kedua, tentang  kinerja  lembaga  legislatif. Ketiga, tentang  kinerja  lembaga  peradilan. Keempat, tentang partai politik. Kelima, tentang kinerja  birokrasi  dalam  melaksanakan  pelayan- an  publik. Keenam, tentang  kinerja  LSM  atau- pun kelompok-kelompok  kepentingan. Keenam hal tersebut paling tidak mewakili pencermatan informan  terhadap  sistem  politik.  Hal  ini sebagaimana  diungkapkan  oleh  Grabiel  A. Almond  bahwa  suatu  sistem  politik  pada umumnya  memiliki  enam  komponen  (Mohtar Mas’oed dan Collin MacAndrews, 1992).
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa informan  yang  berasal  dari  tingkat  pendidikan yang  tinggi  seperti  dosen,  guru,  PNS,  dan mahasiswa  serta  beberapa  informan  pedagang dapat  menjelaskan  dengan  baik  tentang  kinerja pemerintahan dalam meningkatkan kesejahtera- an  masyarakat.  Sosialisasi  politik  yang  me- madai  termasuk  tingkat  kedalaman  informasi
politik  yang  diterima  membuat  para  informan dapat mengkritisi dengan lugas kinerja pemerintahan.
Informan  dari  kalangan  terdidik  dapat memberikan  tanggapannya  terhadap  sistem politik  secara  keseluruhan  dengan  kritis. Berbeda  dengan  informan  dari  nelayan,  tukang ojek  dan  ibu  rumah  tangga  misalnya.  Para informan  dengan  keterbatasan  pengetahuan yang  dimiliki,  tanggapan  yang  diberikan  tidak terlalu  mendalam.  Tanggapan  yang  diberikan oleh  informan  setelah  dikelompokkan  dapat digambarkan sebagaimana diungkapkan melalui tabel 5.
Berdasarkan data di atas, dapat disimpul- kan  bahwa  sebagian  besar  informan  dapat menjelaskan  dengan  baik  bagaimana  kinerja sistem  politik  yang  ada.  Pendapat/tanggapan mereka  didasarkan  realitas  yang  dirasakan sehari-hari.  Kekritisan  tanggapan  disampaikan oleh  beberapa  informan  dosen  yang  pada hakekatnya  berlatar  belakang  pendidikan  dan organisasi keilmuan bidang politik/ pemerintahan.

## Faktor Kepercayaan Politik
Secara  teoritis,  kepercayaan  politik seringkali  dapat  menjelaskan  perilaku  non- voting  seseorang,  karena  ketidakhadiran  dalam
Perilaku Non-Voting...
pemilu merupakan refleksi dari ketidakpercaya- an  atau  rendahnya  kepercayaan  politik  sese- orang  (M.  Asfar,  1998).  Hasil  penelitian menunjukkan  masing-masing  informan  mem- punyai  tingkat  ketidakpercayaan  politik  yang tidak  sama.  Informan  dari  kalangan  PNS, dosen,  guru  dan  beberapa  pedagang  menjawab pertanyaan  dengan  jawaban  sebagian  besar tidak percaya. Sedangkan informan dari kalang- an  mahasiswa  menjawab  pertanyaan  dengan jawaban  tidak  percaya  sama  sekali.  Sementara informan  yang  lainnya  banyak  yang  menjawab tidak tahu.

## Faktor Status Sosial Ekonomi
Hasil penelitian menunjukkan para informan  sebagai  non-voter  memiliki  tingkat pendidikan  yang  beragam.  Sebahagian  besar tergolong pada pendidikan menengah dan tinggi yaitu  sarjana  6  orang  (30%),  pascasarjana  3 orang  (15%),  SMA-sederajat  5  orang  (25%). Sementara  itu  pendidikan  dasar  sejumlah  6 orang  (30%),  masing-masing  3  orang  untuk SMP  dan  SD.  Dengan  demikian  dari  segi pendidikan,  dapat  dinyatakan  bahwa  secara umum  para  informan  adalah  orang-orang  yang terdidik.
Kemudian  jika  ditinjau  dari  segi  proses sosialisasi politik yang dialami, maka informan yang  berpendidikan  menengah  dan  tinggi  ber- ada  dalam  kategori  melek  politik.  Sementara
informan  yang  berpendidikan  dasar  mengalami intensitas yang rendah dalam sosialisasi politik. Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  infor- man yang berpendidikan tinggi cenderung tidak memilih  dengan  alasan  kekritisan  dan  ketidak- percayaannya  terhadap  pemerintah  dan  kinerja sistem politik.
Selanjutnya dari sisi penghasilan, temuan penelitian menunjukkan bahwa informan dengan  penghasilan  dalam  kategori  tinggi  dan cukup,  sebagian  besar  dari  mereka  cenderung melakukan  tindakan  tidak  memilih  karena mereka  merasa  kecewa  dengan  kondisi  riil politik  yang  terjadi.  Terutama  dengan  kinerja sistem politik atau pemerintahan. Dengan peng- hasilan  yang  dimiliki,  mereka  mampu  meng- akses  informasi  politik  dari  berbagai  media, misalnya berlangganan koran, internet, majalah ataupun  membeli  buku-buku  pengetahuan politik populer.
Sementara  itu  dari  segi  pekerjaan informan,  temuan  penelitian  menunjukkan pekerjaan-pekerjaan  yang  bersentuhan  dengan kebijakan  pemerintah  seperti  guru,  PNS,  dosen ataupun  mahasiswa,  ternyata  banyak  dari kalangan  mereka  yang  tidak  memilih.  Hal  ini berkaitan  dengan  kebiasaan  untuk  selalu  mem- baca  koran,  mendengar  berita  atau  mengakses berita melalui internet membuat mereka mema- hami  persitiwa-peristiwa  politik  dan  menaruh ketidakpercayaan pada kinerja pemerintahan.

## Tabel 6. Penyebab Non-voting Di Kecamatan Koto Tangah Ditinjau dari Faktor Kepercayaan
Politik dalam Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Padang Periode 2008-2013
No. Pekerjaan Tingkat kepercayaan  politik 1. Pegawai Swasta. Cukup percaya pada sistem yang ada saat ini.
2. Dosen.
Tidak percaya pada sistem yang ada saat ini. 3. Pedagang. Tidak percaya pada sistem yang ada saat ini.
4. Pedagang. Kurang percaya pada sistem yang ada saat ini.
5. Ibu Rumah Tangga. Tidak percaya pada sistem yang ada saat ini.
6. Pedagang. Tidak percaya pada sistem yang ada saat ini.
7. Mahasiswa. Tidak percaya pada sistem yang ada saat ini.
8. PNS. Tidak percaya pada sistem yang ada saat ini.
9. Tukang Ojek.
Tidak tahu.
10. Nelayan. Tidak tahu. 11. Guru. Tidak percaya pada sistem yang ada saat ini. 12. PNS. Tidak percaya pada sistem yang ada saat ini. 13. Pedagang. Tidak percaya pada sistem yang ada saat ini. 14. Nelayan. Tidak tahu. 15. Wiraswasta. Cukup percaya pada sistem yang ada saat ini.
16. Ibu Rumah Tangga.
Tidak tahu. 17. Pedagang. Tidak tahu. 18. Mahasiswa. Tidak percaya sama sekali pada sistem yang ada saat ini. 19. Dosen Tidak percaya sama sekali pada sistem yang ada saat ini. 20. PNS. Tidak percaya sama sekali pada sistem yang ada saat ini.
Sumber : Diolah dari data primer
Berbeda  dengan  informan  yang  pekerja- annya  tergolong  pada  penghasilan  rendah, temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  mereka berperilaku  tidak  memilih  karena  tuntutan  pe- kerjaan  yang  mengharuskan  mereka  meng- utamakan  tuntutan  mencari  nafkah  pada  hari pemilihan. Kalau tidak demikian, maka mereka merasa  rugi  bila  dibandingkan  dengan  kehadir- an  mereka  di  tempat  pemilihan  yang  menurut meraka tidak ada untungnya sama sekali.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Temuan penelitian menunjukkan terdapat dua  bentuk  perilaku  non-voting  dari  informan penelitian,  yaitu  :  (1)  tidak  datang  ke  tempat pemungutan  suara;  dan  (2)  datang  ke  tempat pemungutan  suara  tetapi  tidak  menggunakan hak suaranya secara benar. Mayoritas informan penelitian  (70%)  diantaranya  tidak  datang  ke tempat  pemungutan  suara.  Mereka  adalah pedagang, nelayan, tukang ojek, dan ibu rumah tangga. Sementara 30% informan lainnya  yaitu para  PNS,  baik  itu  guru,  dosen  maupun  PNS lainnya  menghadiri  tempat  pemungutan  suara, hanya  saja  mereka  tidak  menggunakan  hak suaranya secara benar.
Bila  dicermati  lebih  lanjut  sebahagian besar  informan  beralasan  tidak  datang  ke tempat  pemungutan  suara  karena  alasan ekonomi  dan  merasa  pemilihan  kepala  daerah sebagai  hal  yang  tidak  begitu  penting. Sementara  yang  lainnya  beralasan  datang  ke tempat pemungutan suara agar masyarakat tidak memandang negatif atau  dicap  sebagai  golput. Hal ini bisa dipahami karena informan tersebut berasal dari kalangan PNS. Walaupun demikian bentuk  perilaku  tidak  memilih  yang  mereka lakukan  tetap  mencoblos  dengan  cara  tidak benar (menggunakan hak suaranya secara tidak benar).
Lebih  lanjut  temuan  penelitian  menun- jukkan bahwa terdapat empat faktor yang mem- pengaruhi  atau  sebagai  penyebab  orang  tidak memilih yaitu : (1) faktor psikologis : (2) faktor sistem  politik  ;  (3)  faktor kepercayaan  politik  ; dan  (4)  faktor  latar  belakang  status  sosial ekonomi.  Ditinjau  dari  faktor  psikologis pemilih,  temuan  penelitian  menunjukkan: Pertama, berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian, semua  informan  memiliki  ciri-ciri  kepribadian yang  toleran,  baik  terhadap  urusan-urusan umum  kemasyarakatan  di  tempat  mereka tinggal  maupun  terhadap  masalah-masalah kenegaraan.  Semua  informan  mengakui  selama
ini  mereka  sangat  peduli  dalam  urusan-urusan di luar pribadi mereka, walaupun dengan inten- sitas  yang  berbeda. Kedua, bila  dilihat  dari kemampuan  informan  menjadi  penggerak  atau pemimpin  di  lingkungan  terkecilnya  seperti lingkungan  tempat  tinggal  dan  lingkungan tempat  bekerja,  sebahagian  besar  informan menjadi  penggerak  di  organisasi  tempat  dia bekerja  atau  lingkungan  tempat  tinggal.  Dari dua kriteria ciri kepribadian terlihat keseluruhan informan  adalah  orang-orang  yang  ramah, toleran,  dan  peduli  dengan  kondisi-kondisi sekitarnya. Hal ini tenyata bertentangan dengan teori  yang  mengatakan  bahwa  orang  yang  ciri kepribadiannya tidak toleran, otoriter, tak acuh, kurang  mempunyai  tanggung  jawab  pribadi cenderung  tidak  memilih  (David  Moon  dalam Sri Yanuarti, 2009).
Hal  berikutnya  dari  faktor  psikologis adalah  mengenai  orientasi  kepribadian,  temuan penelitian  menunjukkan  bahwa  para  informan penelitian  memiliki  orientasi  kepribadian  yang variatif.  Informan  dari  pedagang,  nelayan, wiraswasta,  ibu  rumah  tangga  dan  pegawai swasta, serta tukang ojek dapat dikelompokkan kepada kategori orientasi kepribadian apatis dan anomi.  Secara  umum  informan  ini  menunjuk- kan ketidaktertarikan terhadap persoalan politik,  tidak  ada  minat  dan  menganggap aktifitas  politik  merupakan  kegiatan  yang  tidak berguna. Sementara itu informan lainnya seperti guru, PNS, dosen, dan mahasiswa tidak satupun dari  mereka  menunjukkan  orientasi  kepribaian yang  apatis.  Informan  kelompok  ini  mengaku sangat  tertarik  dan  mempunyai  perhatian  besar pada persoalan-persoalan politik.
Orientasi  kepribadian  seperti  ini  sangat tergantung  kepada  pengalaman  sosialisasi politik  masing-masing.  Menurut  Rush  dan Althoff  (2003)  sosialisasi  politik  merupakan suatu  proses  memperkenalkan  sistem  politik pada  seseorang  dan  bagaimana  orang  tersebut menentukan  tanggapan  serta  reaksi-reaksi  ter- hadap  gerak  gejala  politik.  Dalam  sosialisasi politik terdapat dua hal penting yaitu : Pertama, tentang  proses  transmisi  pengetahuan,  sikap, nilai,  norma,  dan  perilaku  esensial. Kedua, tentang tujuan dari sosialisasi politik itu adalah agar  masyarakat  biasa  mampu  secara  aktif berpartisipasi dalam politik (Damsar, 2010).
Informan  penelitian  yang  mengalami proses  sosialisasi  politik  cenderung  melek politik dan tidak apatis. Sementara itu informan yang  kurang  tersosialisasi  dalam  kehidupan
Perilaku Non-Voting...
politik, sebaliknya cenderung memiliki orientasi kepribadian apatis dan anomi. Kondisi ini  apabila  dibiarkan  terus  tentu  akan  ber- dampak pada aktifitas-aktifitas politik lainnya.
Dengan demikian dapat ditarik kesimpul- an  bahwa  faktor  psikologis  yang  menyebabkan terjadinya  non-voting  di  Kecamatan  Koto Tangah  bila  dilihat  dari  ciri  kepribadian, ternyata  semua  informan  tidak  otoriter  dan sangat  toleran.  Kenyataan  ini  membantah  teori yang  mengatakan  bahwa  perilaku  non-voting dari  faktor  psikologis  disebabkan  karena orientasi  kepribadiannya  otoriter  dan  tidak toleran/tidak  acuh  serta  tidak  punya  tanggung jawab  pribadi.  Demikian  juga  dari  orientasi kepribadian,  sebahagian  informan  cenderung tidak  apatis,  sedangkan  sebahagian  lainnya apatis  dan  anomi.  Dengan  kata  lain  dari  segi orientasi  kepribadian,  sebahagian  besar  infor- man  tidak  apatis  dan  sikap  ini  mendorong mereka  tidak  memilih.  Di  sisi  lain  justru  sikap apatis  dan  anomi  juga  dijadikan  alasan  utama informan  yang  berpendidikan  rendah  untuk tidak memilih.
Selanjutnya  penyebab  non-voting  bila dilihat  dari  faktor  sistem  politik,  temuan penelitian  menunjukkan  bahwa  informan  yang berasal  dari  kalangan  terdidik  sanggup  meng- kritisi  kinerja  pemerintah,  selanjutnya  persepsi serta  evaluasi  yang  mereka  berikan  terhadap politik/pemerintah-lah  yang  menjadi  faktor yang  mendorong  untuk  melakukan  tindakan non-voting.  Kekecewaan  mereka  terhadap kinerja  sistem  politik/pemerintahan  meng- akibatkan  sinisme  yang  berakhir  pada  tindakan tidak memilih.
Walaupun  sesungguhnya  para  informan menyadari  bahwa  pemilihan  kepala  daerah langsung  merupakan  suatu  kemajuan  dalam berdemokrasi,  namun  realitas  yang  mereka rasakan  tidak  jauh  berbeda  dengan  praktek pemilihan  kepala  daerah  sebelumnya.  Masih ditemui  adanya  kecurangan-kecurangan  dalam proses  dan  hasil  pemilu  membuat  mereka merasa  perubahan  sistem  tidak  serta  merta menggaransi  dihasilkannya  kepala  daerah  yang ideal untuk Kota Padang.
Kemudian bila dicermati penyebab informan tidak memilih dari faktor kepercayaan politik,  hasil  penelitian  menunjukkan  tingkat kepercayaan  informan  yang  tidak  sama. Informan  dari  kalangan  PNS,  dosen,  guru  dan beberapa  pedagang  yang  berpendidikan  tinggi mengaku  tidak  percaya  pada  format  sistem
pemilihan  kepala  daerah  saat  itu  berlangsung dengan  jujur  dan  adil  serta  transparan  untuk selanjutnya  menghasilkan  pemimpin  yang diharapkan  masyarakat.  Disamping  itu  juga diikuti  oleh  ketidakpercayaan  pada  janji-janji masa  kampanye,  hasil  penghitungan  suara, maupun mengenai proses pemungutan suara itu sendiri.  Sementara  informan  mahasiswa  justru merasa  tidak  percaya  sama  sekali  terhadap sistem yang ada. Kepercayaan politik seringkali dapat  menjelaskan  perilaku  non-voting  sese- orang.  Dalam  konteks  semacam  ini,  perilaku non-voting  merupakan  bentuk  protes  dari ketidakpercayaan  orang  terhadap  sistem  politik yang  sedang  berjalan  (M.  Asfar,  1998). Kepercayaan  pada  pemerintah  (sistem  politik) adalah  penilaian  seseorang  terhadap  pemerin- tah,  apakah  ia  menilai  pemerintah  dapat  di- percaya  dan  dapat  dipengaruhi  atau  tidak (Ramlan Surbakti, 1992).
Kemudian  faktor  berikutnya  yang  dapat menjelaskan  mengapa  informan  penelitian  ber- perilaku  tidak  memilih  pada  pemilu  kepala daerah  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Padang Periode 2008-2013 adalah faktor latar belakang status  sosial  ekonomi.  Faktor  ini  dimaksudkan seberapa  jauh  tingkat  pendidikan,  pendapatan dan pekerjaan informan  mempengaruhi mereka untuk tidak memilih.
Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa informan  yang  sebahagian  besar  kalangan  ter- didik,  terlihat  mampu  mempelajari  kehidupan politik  dalam  konteks  ini  adalah  pemilu  kepala daerah. Realitas pelaksanaan pemilu yang sarat dengan  kecurangan, money  politic, konflik  dan kekurangsiapan  dari  segi  penyelenggara  me- micu  mereka  untuk  cenderung  tidak  memilih. Kekritisan  dan  ketidakpercayaannya  pada pemerintah  dan  kinerja  sistem  politik  menjadi faktor  utama  bagi  mereka  untuk  berperilaku tidak  memilih.  Hal  ini  bertentangan  dengan pendapat  Verba  dan  Almond  (1990)  bahwa  di tiap  negara  yang  masyarakatnya  berpendidikan lebih  tinggi  lebih  sering  menyatakan  kesetiaan mereka pada norma-norma partisipasi.
Kemudian  dari  segi  penghasilan,  temuan penelitian  menunjukkan  bahwa  informan  yang berpenghasilan  dengan  kategori  tinggi  dan cukup  tidak  menjadikan  kondisi  penghasilan mereka  sebagai  faktor  penyebab  mereka  tidak memilih.  Melainkan  penghasilan  mereka  yang memadai  tersebut  menjadikan  mereka  bisa memiliki cukup informasi untuk menilai kinerja pemerintah  dan  menjadikannya  sebagai  alasan
tidak  memilih.  Sementara  informan  berpeng- hasilan  kurang  menjadikan  hal  ini  sebagai penyebab  mengapa  mereka  tidak  datang  pada saat  pemilihan,  ditambah  lagi  sebagian  dari mereka  ada  yang  mampu  menilai  kinerja pemerintah  walaupun  dengan  pengungkapan yang seadanya.
Dalam  kehidupan,  status  sosial  ekonomi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk melakukan  kegiatan  termasuk  kegiatan  politik. Dengan  status  sosial  ekonomi  yang  mapan, seseorang  dapat  termotivasi  untuk  mengguna- kan  hak  pilihnya  (Miriam  Budiardjo,  1994). Jika  dicermati  temuan  penelitian  menunjukkan bahwa  informan  yang  memiliki  status  sosial ekonomi  tinggi  ternyata  berperilaku  tidak  me- milih.  Temuan  penelitian  ternyata tidak  sejalan dengan  pendapat  Sudijono  Sastroatmodjo (1995)  yang  mengatakan  “bahwa  seseorang yang  memiliki  status  sosial  ekonomi  tinggi dipandang lebih cenderung untuk berpartisipasi politik secara aktif, dibandingkan dengan status sosial ekonominya yang lebih rendah.”
Selanjutnya  untuk jenis pekerjaan, temu- an penelitian menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang bersentuhan dengan kebijakan pemerintah seperti  guru,  PNS,  dosen,  ataupun  mahasiswa biasanya  memiliki  pengaruh  atas  memilih  atau tidaknya  dalam  pemilu.  Secara  teoritis,  para pemilih  yang  bekerja  di  lembaga-lembaga  atau sektor-sektor  yang  berkaitan  langsung  dengan kebijakan  pemerintah  cenderung  lebih  tinggi tingkat kehadirannya dalam pemilu disbanding- kan  para  pemilih  yang  bekerja  bukan  pada lembaga-lembaga  atau  sektor-sektor  yang  tidak berkaitan  langsung  dengan  kebijakan  pemerin- tah  (M.  Asfar,  1998).  Temuan  penelitian  me- nunjukkan  hal  yang  berlainan.  Informan  dari guru,  PNS,  dosen,  ataupun  mahasiswa  ternyata memilih untuk tidak hadir di tempat pemungut- an suara saat pemilu kepala daerah berlangsung.
Dari  keempat  faktor  yang  turut  mempe- ngaruhi  seseorang  untuk  berperilaku  tidak  me- milih,  faktor  utama  yang  sangat  berpengaruh terhadap  informan  untuk  tidak  memilih  adalah faktor  sistem  politik  dan  kepercayaan  politik. Temuan  ini  menunjukkan  hal  yang  tidak  jauh berbeda  pada  golput  pada  masa  Orde  Baru. Ternyata  perubahan  sistem  politik  tidak  serta merta  merubah  pandangan  orang  tentang kinerja sistem politik dan kepercayaan terhadap pemerintah.
Kemudian bila dilihat benang merah atau keterkaitan  dari  keempat  faktor  yang  mem-
pengaruhi  seseorang  untuk  berperilaku  non- voting  adalah  dorongan  ketidakpuasan  para non-voter  terhadap  kinerja  pemerintah.  Ke- tidakpercayaan  terhadap  kejujuran  penyeleng- gara  pemilihan  kepala  daerah  langsung,  juga menjadi  faktor  penentu  berikutnya.  Kondisi  ini diperburuk  oleh  sikap  non-voter  yang  lebih mementingkan  pekerjaan/mencari  penghasilan untuk  kebutuhan  keluarga  (faktor  ekonomi). Ditambah  lagi  dengan  orientasi  kepribadian yang  cenderung  apatis  dan  anomi  terhadap kehidupan  politik,  walaupun  pada  dasarnya mereka  cenderung  berkepribadian  toleran  dan tidak anomi.

## Simpulan
Terdapat dua bentuk perilaku non-voting dalam  pemilu  kepala  daerah  Walikota  dan Wakil  Walikota  Padang  Periode  2008-  2013  di Kecamatan  Koto  Tangah,  yaitu:  (1)  tidak datang  ke  tempat  pemungutan  suara;  dan  (2) datang  ke  tempat  pemungutan  suara,  tetapi tidak menggunakan hak suaranya secara benar.
Terdapat  empat  faktor  penyebab  terjadi- nya  perilaku  non-voting  dalam  pemilu  kepala daerah  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Padang Periode 2008-2013 di Kecamatan Koto Tangah, yaitu:  (1)  faktor  psikologis,  (2)  faktor  sistem politik, (3) faktor kepercayaan politik, (4) faktor status sosial ekonomi
Ditinjau  dari  faktor  psikologis,  orientasi kepribadian  non-voter  cenderung  apatis  dan anomi  terhadap  kehidupan  politik  namun  ciri kepribadian tidak otoriter dan toleran. Selanjut- nya  ditinjau  dari  faktor  sistem  politik,  ternyata perilaku  non-voting  terjadi  didorong  oleh  ke- tidakpuasan  non-voter  terhadap  kinerja  peme- rintah,  yang  menurut  mereka  tidak  membawa perubahan  apa-apa  terutama  yang  berkaitan langsung dengan kehidupan mereka. Sementara itu  ditinjau  dari  faktor  kepercayaan  politik,  se- bahagian besar non-voter  tidak  percaya  bahkan ada  yang  tidak  percaya  sama  sekali  terhadap proses dan hasil penyelenggaraan pemilu kepala daerah.  Sedangkan  apabila  ditinjau  dari  faktor latar  belakang  status sosial  ekonomi,  non-voter sebahagian besar adalah kalangan terdidik.

## Daftar Rujukan
Afan  Gaffar.  1998. Politik  Indonesia:  Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Al  Rafni,  dkk.  2009. Desentralisasi  Politik:
Perilaku Non-Voting...
Kajian Tentang Pemilihan Kepala Daerah  Langsung  di  Sumatera  Barat. Laporan  Penelitian  Strategis  Nasional  – Lembaga  Penelitian  Universitas  Negeri Padang. Czudnowski, Moshe. 1975. “ Political Recruitment ”
dalam Fred I. Greenstein & Nelson Polsby . Handbook of Political Science Vol.2.
Damsar.  2010. Pengantar  Sosiologi  Politik . Jakarta : Kencana  Prenada Media Group.
Greenstein,  Fred  I  (ed.).  1975. Handbook  of Political  Science  Vol.4 . Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company.
Joko  J.  Prihatmoko.  2005. Pemilihan  Kepala
Daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problema  Penerapan  di  Indonesia . Yogyakarta: Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat  (LP3M)  Universitas  Wahid Hasyim dan Pustaka pelajar. KPUD Kota Padang. 2008. Laporan
Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  dan Wakil  Kepala  Daerah  Kota  Padang
Tahun 2008.
Lexy J. Moleong. 1998. Metodologi Penelitian Kuantitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya. M. Asfar. 1998. Perilaku Nonvoting di Bawah Sistem  Kepartaian  Hegemonik . Tesis S2 – Pascasarjana Universitas Gadjahmada Yogyakarta.
Miriam  Budiardjo.  1998. Partisipasi  dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai . Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
Mohtar  Mas’oed  dan  Collin  MacAndrews.
1981. Perbandingan  Sistem  Politik .
Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
-----.  1992. Perbandingan  Sistem  Politik .
Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University
Press.
Huntington,  Samuel  P.  &  Joan  M.  Nelson. 1976. No  Easy  Choise:  Political Participation  in  Developing  Countries . Massachusetts: Harvard University Press. Mufti  Mubarok.  2005. Suksesi  Pilkada . Surabaya:  PT.  Java  Pustaka  Media Utama.
Power, Timothy  J.  &  Robert J. Timmos.  1995. Compulsory  Voting  Invalid  Ballots  and Obstention  in  Brazil . Political  Research Quarterly Vol.48 No.3 .
Ramlan  Surbakti.  1992. Memahami  Ilmu Politik . Jakarta:  Gramedia  Widraswara
Indonesia.
Roth,  David  F.  &  Frank  L.  Wilson.  1976. The Comparative Study of Politics .
Englewood  Cliffs,  New  Jersey:  Prentice Hall Inc.
Rush,  Michael  &  Phillip  Althoff.  2005. Pengantar  Sosiologi  Politik . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Sherman, Arnold K. & Aliza Kolker. 1987. The Social  Bases  of  Politics . California:  A Division of Wodsworth Inc.
Smith, Brian C. 1985. Territory Dimension of State . London: Mac Millan.
Sri  Yanuarti.  2009. Golput  dan  Pemilu  di Indonesia ”. Jurnal  Penelitian  Politik Vol.6 No.1 . Jakarta: LIPI.
Sudijono Sastroatmodjo. 1995. Perilaku Politik . Semarang: IKIP Semarang Press.
UU  No.32  tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah.
Verba,  Sidney,  Kaylehman  Scholozman  and Henry  E.  Brady.  1995. Voice  and
Equality: Civic Voluntarism in American  Politics . Cambridge:  Harvard University Press.