## TAFSIR KONTEKSTUAL SURAH AL-MAIDAH 49-50 SEBAGAI ANTI TESIS TERHADAP IDEOLOGI FUNDAMENTALIS DI INDONESIA

## (Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)

## Fatimah Fatmawati
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta fatimahfatmawati95@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna ḥ ukmullah (hukum Allah)  yang  ada  dalam  QS.  Al-Maidah  49-50.  Kajian  ini  penting mengingat  banyaknya  upaya  yang  dilakukan  oleh  kelompok  Islam- Fundamentalis  untuk  membenturkan  hukum  Pancasila  dengan  hukum Allah.  Penelitian  ini  menjawab  dua  hal  penting: Pertama ,  apa  yang dimaksud  dengan  hukum  Allah  dan  hukum  jahiliyyah  dalam  QS.  Al- Maidah  49-50,  dan Kedua ,  bagaimana  relevansi  QS.  Al-Maidah  49-50 dengan  hukum  yang  ada  di  Indonesia  saat  ini.  Untuk  menjawab pertanyaan  tersebut  maka  digunakan  Tafsir  Kontekstual  Abdullah Saeed. Hasilnya adalah bahwa hukum Jahiliyyah yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah hukum yang diskriminatif berdasarkan hawa nafsu dan  status  sosial,  sedangkan  hukum  Allah  adalah  hukum  yang berasaskan keadilan dan egaliter. Dengan demikian, dengan meminjam bahasa Abdullah Saeed, maka ayat tersebut bernilai instruksional, yaitu nilai  yang  pesannya  bersifat  universal.  Bukan  perintah  spesifik  yang mewajibkan penggunaan hukum Islam secara formal dalam suatu sistem kenegaraan. Jika dikontekstualisasikan pada era sekarang, maka hukum yang  ada  di  Indonesia  telah  berasaskan  pada  prinsip  keadilan.  Asas keadilan  ini  menjadi  salah  satu  butir  dalam  ideologi  bangsa  Indonesia yang disepakati sejak awal berdirinya. Sila itu berbunyi: Keadilan Sosial Bagi  Seluruh  Rakyat  Indonesia.  Adapun  penelitian  ini  terbatas  pada makna ḥ ukmullah dalam QS. Al-Maidah 49-50. Sehingga penelitian ini bisa  dikembangkan  lebih  lanjut  untuk  mencari  makna ḥ ukmullah di surah lain dalam al- Qur’an.
Kata Kunci: Hukum  Allah,  Al-Maidah,  Kontekstualisasi,  Keadilan, Egaliter
Volume 3, Nomor 2, Desember 2022, 127-139 e-ISSN: 2776-4532   |   p-ISSN: 2798-0073 DOI: 10.53491/porosonim.v3i2.344 http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/porosonim
Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.
Fatimah Fatmawati

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  the  meaning  of  Hukmullah  (God's  law)  in the QS. Al-Maidah 49-50. This study is important considering the many efforts made by Islamic-Fundamentalist group to clash Pancasila’s law with God's law. This research answers two question: First, what is the meaning of God’s law and jahiliyyah’s law in the QS. Al-Maidah 49-50. And  Second,  how  is  the  relevance  of  QS.  Al-Maidah  49-50  with  the current  law  in  Indonesia.  To  answer  this  question,  Abdullah  Saeed's Contextual Tafsir is used. The result is that the Jahiliyyah law refers to discriminatory  law  based  on  lust  and  social  status,  while  Allah's  law refers  to  justice  and  egalitarianism.  Thus,  by  using  Abdullah  Saeed's term, the verse has an instructional value, with universal message. It is not  a  specific  command  that  obliges  formal  Islamic  Law  in  the  state system. In the current era, the existing law in Indonesia has been based on the principle of justice. This principle of justice is one of the points in the  ideology  agreed  upon  since  the  beginning  of  the  founding  of  the Indonesian  nation,  namely  Pancasila.  The  precepts  is:  Social  Justice
For  All  Indonesian  People.  This  research  is  limited  to  the  meaning  of hukmullah  in  QS.  Al-Maidah  49-50,  so  that  this  research  can  be developed  further  to  find  the  meaning  of  hukmullah  in  other  surah  in the al-Qur ’ an.
Keywords : Hukmullah,  Al-Maidah,  Contextualization,  Justice, Egalitarian

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  yang  berasaskan  Pancasila  dan  UUD  1945  dianggap  sebagai thaghut oleh kelompok Islam-Fundamentalis yang telah eksis di Indonesia sejak tahun  70-an.  Istilah  Islam-Fundamentalis  di  sini  mengacu  pada  kelompok- kelompok  yang  mengedepankan  pembacaan  teks  keagamaan  (al- Qur’an  dan Hadis)  secara  tekstual  daripada  kontekstual-progresif.  Adapun  anggapan negara thaghut ini  didasarkan  pada  kenyataan  bahwa  Indonesia  tidak menerapkan  syariat  Islam  secara  formal.  Syariat  Islam  yang  dimaksud  adalah hukum-hukum  yang  berdasarkan  al-Quran  dan  hadis,  seperti  hukum  rajam, cambuk, potong tangan, dan sebagainya. Gerakan yang menginisiasi gagasan ini seperti  Front  Pembela  Islam  (FPI)  yang  didirikan  dan  dipimpin  oleh  Habib Rizieq  di  Jakarta,  Jamaah  Ansharut  Daulah (JAD)  didirikan  oleh  Aman Abdurrahman,    Front  Komunikasi  Laskar  Ahlul  Sunnah  wa  Al- Jama’ah (FKASW) yang dipimpin oleh Ja’far Ummar Thalib di Solo , Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) di Solo yang dipimpin oleh Abu Bakar Basyir (Ar, 2013). Salah satu pernyataan yang dilontarkan Aman Abdurrahman (pimpinan JAD), dan Saiful Anam (pendukung ISIS) mengenai hal ini misalnya:
Kepala  suku  dan  kepala  adat  yang  memutuskan  perkara  dengan hukum adat adalah kafir dan termasuk thaghut . Jaksa dan Hakim yang  memvonis  bukan  dengan  hukum  Allah,  tetapi  berdasarkan hukum/undang-undang buatan manusia, maka sesungguhnya dia itu thaghut .  Aparat  dan  pejabat  yang  memutuskan  perkara berdasarkan Undang Undang itu thaghut (Abdurrahman, 2015).
Tafsir Kontekstual Surah Al-Maidah 49-50 Sebagai Anti Tesis.......
All  personnel  of  the  TNI/  POLRI  from  the  lowest  rank  to  the highest rank are infidels (kafir), polytheists, pagans, apostates by name and law, inwardly and outwardly, in this world and in the hereafter. It is allowed for anyone who has the ability to perform and  carry  out  the  legal  consequences  of  their  disbelief  and apostasy,  without  needing  to  look  at  it  except  the  benefits  and harms  which  may  arise  from  the  impact  of  its  implementation (Sultan, 2014).
Ide  mengenai  formalisasi  hukum  Islam  didasarkan  pada  pemahaman tekstual terhadap QS. Al-Maidah ayat 49-50. Surah ini dipahami sebagai basis kewajiban  ditegakkannya  syariat  Islam.  Padahal,  jika  dibaca  dalam  konteks yang  lebih  luas  ayat  tersebut  tidak  mewajibkan  ditegakkannya  syariat  Islam secara  formal  dalam  suatu  bentuk  negara  Islam . Di  sisi  lain,  terbentuknya negara  Indonesia  dalam  wujud  Negara  Kesatuan  yang  berdasarkan  Pancasila dan  UUD  1945  telah  menjadi  kesepakatan  para  luhur  bangsa  yang  juga berdasarkan ideal moral dalam al- Qur’an dan Hadis.
Adapun  penelitian  ini  akan  membahas  QS.  Al-Maidah  ayat  49-50  yang selama ini dijadikan basis bagi cita-cita berdirinya negara Indonesia yang sesuai dengan  hukum  Allah.  Berdasarkan  realita  tersebut,  maka  pertanyaan  yang muncul adalah: Pertama , apakah Hukum yang ada di Indonesia saat ini bukan hukum  Allah,  dan Kedua, apa  yang  dimaksud  dengan  hukum  Allah.  Untuk menjawab  pertanyaan  tersebut,  peneliti  akan  menggunakan  pendekatan kontekstual Abdullah Saeed. Sedangkan langkah metode yang ditempuh dalam penelitian ini adalah: Pertama, membaca QS. Al-Maidah 49-50 sesuai konteks diturunkannya. Kedua, merunut  bagaimana  QS.  Al-Maidah  49-50  dipahami oleh para mufassir dari klasik hingga kontemporer dengan berbagai lingkungan para mufassir yang heterogen. Ketiga, mengkontekstualisasikan QS. Al-Maidah 49-50  dalam  ruang  ke-Indonesia-an  yang  kompleks  dan  multikultur  dengan berpijak  pada  realitas  historis  saat  turunnya  ayat  serta  rentang  pemahaman para mufassir.
Secara  general,  tema  mengenai  riset  ini  telah  diulas  dalam  beberapa penelitian  terdahulu.  Dalam  hal  ini  ditemukan  empat  kategori  riset  yang membahas seputar tema yang sama. Pertama , riset yang mengulas pendekatan tafsir  kontekstual  ala  Abdullah  Saeed  secara  teoritis,  ( Naf’atu ,  2015;  Jayana, 2019;  Ridwan,  2016;  Suryadilaga,  2015).  Riset  ini  membahas  pendekatan kontekstual  Abdullah  Saeed  dengan  menganalisis  gagasan,  metodologi  yang dibangun  oleh  Abdullah  Saeed,  pijakan  epistemeologis  Abdullah  Saeed,  peran hadis  dalam  metode  yang  ditawarkan  Saeed,  hingga  membandingkan pendekatan  Saeed  dengan  tokoh  tafsir  kontemporer  lain. Kedua ,  riset  yang mengulas seputar QS. al-Maidah 49 dan 50, (Khasyi’in, 2017; Kurdi, 2017), riset ini  berfokus  pada  isu  demokrasi  dan  kepemimpinan  yang  terkandung  dalam QS.  Al-Maidah  49-50. Ketiga ,  riset  yang  menggunakan  teori  kontekstual Abdullah  Saeed  sebagai  pendekatan  dalam  membaca  suatu  ayat  (Muhammad, 2020),  riset  ini  menganalisis  ayat jizyah dengan  menggunakan  pendekatan kontekstual  Abdullah  Saeed. Keempat ,  riset  yang  mengulas  radikalisme- fundamentaslisme  (Abdillah,  2014;  Hidayat,  2021;  Safri,  2013).  Adapun penelitian  ini  menganalisis  isu  radikalisme  dari  perspektif  al-Qur ’an. Data tersebut  memperlihatkan  bahwa  riset  mengenai  QS.  al-Maidah  49-50  yang
Fatimah Fatmawati
dianalisis  dengan  tafsir  kontekstual  Abdullah  Saeed  dan  dihubungkan  secara spesifik  dengan  Pancasila  belum  pernah  dilakukan  dalam  riset-riset sebelumnya.
Dengan  demikian,  riset  mengenai  QS.  Al-Maidah  49-50  ini  penting dilakukan  sebagai  anti  tesis  terhadap  paham  fundamentaslisme  Islam  yang mulai  menyebar  di  akar  rumput.  Adapun  tesis  yang  penulis  ajukan  adalah bahwasannya  prinsip  dalam  QS.  Al-Maidah  49-50  tidak  bertentangan  dengan Pancasila  sebagai  dasar  negara  Indonesia  yang  telah  disepakati  oleh  para pendahulu  bangsa.  Sedangkan  argumentasi  yang  penulis  berikan  untuk mendukung tesis tersebut di antaranya dengan membaca ulang QS. Al-Maidah 49-50  dengan  menggunakan  pendekatan  kontekstual  Abdullah  Saeed. Pendekatan ini menitikberatkan pada dua poin utama yaitu pembacaan konteks sosio-historis pada saat al- Qur’an turun dan pembacaan terhadap kondisi masa kini.  Sehingga  dengan  begitu,  riset  ini  diharapkan  mampu  memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian yang ada.

## B. TAFSIR KONTEKSTUAL ABDULLAH SAEED
Abdullah  Saeed  dalam  bukunya Interpreting  the  Qur'an:  Towards  a Contemporary  Approach mengatakan  bahwa  banyak  ayat  al- Qur’an  sulit dipahami  secara  baik,  tanpa  memperhatikan  konteks  sosio-hisotoris  ayat tersebut  pada  masa  pewahyuan.  Perlunya  memahami  konteks  sosio-historis bertujuan  untuk mengakrabi konteks, sehingga bisa menghasilkan pemahaman al- Qur’an yang peka konteks pada tingkat yang lebih luas (Ridwan, 2016). Untuk  bisa  memahami  konteks  sosio-hostoris,  diperlukan  pengetahuan yang  mendetail  tentang  kehidupan  nabi  di  Mekkah  maupun  Madinah,  seperti iklim  sosial,  ekonomi,  politik,  hukum,  kultural  dan  intelektual,    institusi,  dan nilai  yang  berlaku  di  wilayah  Hijaz  dan  sekitarnya,  termasuk  tempat  tinggal, pakaian,  dan minuman, relasi  sosial, termasuk di dalamnya struktur keluarga, hierarki  sosial,  larangan,  dan  ritus  (upacara)  (Saeed,  2006).  Bahkan  untuk wilayah  yang  lebih  luas,  yang  terbentang  dari  wilayah  mediterrania,  termasuk Yahudi dan Kristiani, Arab Selatan, Ethiopia hingga Mesir. Memahami keadaan ini akan membantu pembaca kontemporer untuk menemukan relasi antara teks al- Qur’an dan lingkungan tempat pewahyuan (Saeed, 2006). Saeed kemudian menawarkan sebuah model interpretasi yang terdiri dari empat  langkah  utama; Pertama, pengenalan  terhadap  dunia  teks. Kedua, analisis  kritis  yang  terdiri  dari linguistic,  literary  context,  literary  form, parallel text, dan precedent. Ketiga, penemuan makna bagi penerima pertama yang  terdiri  dari  kontesk  sosio-historis, worldview, penentuan nature  of  the message (apakah legal,  theological,  atau  ethical ),  membandingkan  apakah pesan  yang  dimaksud  al- Qur’an  bersifat  kontekstual  atau  universal, menghubungkan  pesan  yang  didapat  dengan  pesan  keseluruhan  al- Qur’ an. Keempat, menarik makna untuk konteks  kekinian (hari  ini). Bagian ini terdiri dari analisis konteks hari ini, membandingkan konteks hari ini dengan konteks historis-teks,  menjabarkan  makna  teks  bagi  penerima  pertama  hingga  makna teks untuk konteks hari ini, menentukan apakah makna/pesan tersebut bersifat kontekstual  atau  universal,  dan  terakhir  aplikasikan  untuk  konteks  hari  ini ( Naf’atu , 2015).

## C. UPAYA PEMBENTURAN ANTARA HUKUM INDONESIA DENGAN HUKUM ALLAH
Menurut  M.  Rusli  Karim,  Perjuangan  ideologi  fundamentalisme  di Indonesia  yang  dimulai  sejak  awal  abad  ke-20  terbagi  menjadi  empat  tahap. Tahap pertama tahun 1912 hingga proklamasi kemerdekaan, tahap kedua tahun 1945-1955, tahap ketiga tahun 1955-1965 hingga sekarang (Karim, 1999). Tahun  1912  adalah  awal  berdirinya  organisasi  Sarekat  Islam  (SI). Kelompok ini merupakan organisasi politik Islam pertama yang memiliki fungsi signifikan dan menonjol di Indonesia. Awalnya organisasi ini bermotif ekonomi, yaitu  untuk  menghadapi  kekuatan  ekonomi  non  pribumi.  SI    sendiri  pada awalnya  adalah  transformasi  dari  Serikat  Dagang  Islam  (SDI).  Pada  1912  SDI bertransformasi  menjadi  SI  dan  dipimpin  oleh  Tjokroaminoto.  Perubahan organisasi  ini  bukan  hanya  perubahan  nama,  namun  juga  orientasi  dari komersial  ke  politik.  Mewujudkan  negara  Islam  merdeka  seperti  negara Madinah adalah cita-cita Tjokroaminoto.
Selain  SI,  lahir  juga  organisasi  keislaman  lain  yang  memiliki  tujuan hampir  sama  dengan  SI,  yaitu  Muhammadiyah.  Kedua  gerakan  ini,  memiliki inti  tujuan  yang  sama,  yaitu  mengislamisasikan  Indonesia  (Maarif,  2006). Seiring  dengan  hal  itu,  tahun  1950-an  muncul  gerakan  DI/TII  (Darul Islam/Tentara  Islam  Indonesia)  dan  Negara  Islam  Indonesia  (NII)  di  Jawa Barat,  Acean  Makassar.  Gerakan  ini  berangkat  dari  misi  yang  sama  yaitu menjadikan syariat Islam sebagai dasar negara.
Pasca  kemerdekaan,  perjuangan  Islam  ditandai  dengan  munculnya Masyumi. Partai ini mewadahi dua kelompok besar yaitu golongan tradisionalis dan  modernis.  Saat  Soeharto  mengambil  alih  kekuasaan  pada  1966,  kejayaan bagi  parta-partai  mulai  tertutup  (Karim,  1999).  Berbeda  dengan  masa-masa sebelumnya  di  mana  Islam  bisa  mengambil  jalan  politik  sebagai  sarana mewujudkan cita-cita negara Islam, pada saat ini tujuan-tujuan tersebut harus dikubur dalam-dalam di era Soeharto. Namun demikian, kelompok yang ingin mewujudkan berdirinya negara Islam terus tumbuh. Misalnya Pada awal tahun 1970-an  dan  1980-an  gerakan  Islam  garis  keras  muncul  kembali,  seperti Komando Jihad, Ali Imron, kasus Talangsari oleh Warsidi dan Teror Warman di Lampung untuk mendirikan negara Islam.
Pasca  reformasi  yang  ditandai  dengan  terbukanya  kran  demokratisasi telah menjadi lahan subur tumbuhnya kelompok Islam-Fundamentalis. Dalam konstelasi  politik  di  Indonesia,  masalah  Fundamentalisme  Islam  telah  makin membesar  karena  pendukungnya  juga  semakin  meningkat.  Akan  tetapi,  antar gerakan kadang berbeda pandangan serta tujuan, sehingga tidak memiliki pola yang seragam. Ada yang sekedar memperjuangkan implementasi syariat Islam tanpa  keharusan  mendirik an  “ne gara  Isl am”,  namun  ada  pula  yang memperjuangkan berdirinya “negara Islam Indonesia”, disamping itu pula ada yang memperjuangkan berdirinya “khilafah Islamiyah”. Pola organisasinya juga beragam,  mulai  dari  gerakan  moral  ideologi  seperti  Majelis  Mujahidin Indonesai  (MMI),  Hizbut  Tahrir  Indonesia  serta  yang  mengarah  pada  gaya militer  seperti  Laskar  Jihad,  Front  Pembela  Islam,  dan  Front  Pemuda  Islam Surakarta (Affandy,2016).
Kelompok-kelompok  yang  memperjuangkan  syariat  Islam  di  Indonesia memang tidak pernah ada habisnya. Awalnya gerakan ini tumbuh semata-mata
Fatimah Fatmawati
bukan karena faktor agama, melainkan dilatarbelakangi oleh politik lokal, dari ketidakpuasan politik, keterpinggiran politik, kekecewaan terhadap sistem yang ada.  Sehingga  membawa  pada  anggapan  bahwa  Islam  sebagai  sistem  yang sempurna  yang  dapat  menyembuhkan  segala  kekecewaan  yang  ada.  Baru kemudian,  mereka  mempergunakan  ayat-ayat  al- Qur’an  sebagai  legitimasi pergerakan mereka.
Hukum Indonesia yang berdasarkan  Pancasila dan UUD  1945 dianggap hukum thaghut dan  tidak  mampu  menyelesaikan  permasalahan  yang  ada  di Indonesia.  Hukum thaghut ini  merupakan  kontradiksi  dari  hukum  Allah  yang dalam al- Qur’an yang disebut sebagai hukum yang paling adil (surah at-Tin ayat 8). Misalnya sebagaimana yang diungkapkan Aman Abdurahman: Demokrasi  memiliki  beberapa  ajaran,  di  antaranya:  (1)  Sumber  hukum bukan Allah Subhaanahu Wa Ta’ala, akan tetapi rakyat ; (2) Hukum yang dipakai  bukanlah  hukum  Allah,  akan  tetapi  hukum  buatan; (3) Memberikan kebebasan berkeyakinan dan mengeluarkan pikiran dan pendapat;  (4)  Kebenaran  adalah  suara  terbanyak;  (5)  Tuhannya  banyak dan  beraneka  ragam;  (6)  Persamaan  hak  ajaran-ajaran  demokrasi  atau dien (agama).  Demokrasi  ini  semuanya  kontradiktif  dengan dien kaum muslimin, Al Islam (Abdurrahman, 2015).
Lebih lanjut, menurut kelompok ini, hukum yang dipakai bukan hukum Allah  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  al- Qur’an  dan  hadis,  kebenaran adalah suara terbanyak padahal kebenaran itu hanyalah bersumber dari Allah. Hingga  pada  intinya,  segala  hukum  yang  diterapkan  di  Indonesia,  yang  tidak berdasar pada hukum al- Qur’an dan hadis yang tekstual-skriptual, adalah kafir dan oleh karena itu wajib untuk ditumbangkan.
Dari  sinilah  kemudian  muncul  banyak  pertanyaan,  benarkah  hukum Indonesia yang berdasarkan pada sistem demokrasi yang berideologi Pancasila adalah  kontradiktif  dengan  hukum  Allah?  Apa  yang  dimaksud  dengan  hukum Allah?  Apa  pula  yang  dimaksud  sebagai  hukum  jahiliyyah?  Apakah  hukum Indonesia  adalah hukum jahiliyyah. Maka untuk menjawab semua pertanyaan itu,  penjelasan  berikut  akan  memparkan  bagaimana  sebenarnya  al- Qur’an berbicara  tentang  hukum  Allah.  Untuk  kemudian  mencari  titik  temu  antara al-Quran  yang  menyebut  kewajiban  berhukum  dengan  hukum  Allah  dengan realitas Indonesia yang kompleks dan multikultural.

## D. TAFSIR KONTEKSTUAL SURAH AL-MAIDAH 49-50
Penelitian  ini  difokuskan  pada  Surah  Al-Maidah  49-50  dengan menggunakan  pendekatan  kontekstual  Abdullah  Saeed.  Langkah  yang  akan ditempuh secara garis besar adalah: Pertama, mencari konteks pewahyuan saat al-Quran  diturunkan.  Langkah  ini  berguna  sebagai  pijakan  pertama  untuk memahami  maksud  suatu  tujuan,  dalam  ruang  dan  situasi  apa  suatu  ayat berbicara. Kedua, membaca  penafsiran  para  ulama  dari  waktu  ke  waktu. Langkah  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui  ragam  penafsiran  ulama  dalam situasi  yang  berbeda. Ketiga ,  mengkontekstualisasikan  ayat  tersebut  dengan menggunakan  perspektif  yang  multidisiplin  sosiologi-antropologi.  Berikut  ini ayat yang akan dijadikan objek penelitian yaitu surah Al-Maidah 49-50.
ِ ن َ ا َو ِِ ِْم ُ ك ْحا ِِ ِْم ُهَنْيَب ِِ ٓاَم ب ِِ ِ َ ل َزْن َ ا ِِ ُِ ٰ للّا ِِ ا َ ل َو ِِ ِْع ب َّ تَت ِِ ِْم ُه َءۤا َو ْه َ ا ِِ ِْم ُه ْر َ ذ ْحا َو ِِ ِ ْ ن َ ا ِِ َِك ْوُن ت ْ فَّي ِِ ْۢ ْن َع ِِ ِ  ض ْعَب ِِ ٓا َم ِِ ِ َ ل َزْن َ ا ِِ ُِ ٰ للّا ِِ ِ َكْي َ ل  ا ِِ ِ ْ ن ا َ ف ِِ ا ْو َّ ل َوَت ِِ ِْم َ لْعا َ ف ِِ اَمَّن َ ا ِِ ُِدْي  رُي ِِ ُِ ٰ للّا ِِ ِ ْ ن َ ا ِِ ِْم ُهَبْي  صُّي ِِ ِ  ض ْعَب ب ِِ ِْم  ه بْو ُنُذ ِ ِ ِ َّ ن  ا َو ِِ ا ًرْي ث َ ك ِِ َِن   م ِِ ِ  ساَّنلا ِِ ِ َ ن ْو ُ ق  س ٰ ف َ ل ِ.ِ َِم ْ ك ُح َ ف َ ا ِ ِ ةَّي ل  ها َجْلا ِ ِ َ ن ْو ُغْبَي ِ ِْن َم َو ِ ُِن َس ْح َ ا ِِ َِن  م ِ ِ ٰ للّا ِ اًم ْ ك ُح ِِ ِ م ْو َ ق ل ِِ ِ َ ن ْوُن  ق ْوُّي ِِِࣖ. ِ
Terjemahannya :
“ Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.  Dan  berhati-hatilah  kamu  terhadap  mereka,  supaya  mereka tidak  memalingkan  kamu  dari  sebahagian  apa  yang  telah  diturunkan Allah  kepadamu.  Jika  mereka  berpaling  (dari  hukum  yang  telah diturunkan  Allah),  maka  ketahuilah  bahwa  sesungguhnya  Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian  dosa-dosa  mereka.  Dan  sesungguhnya  kebanyakan manusia  adalah  orang-orang  yang  fasik.  Apakah  hukum  Jahiliyah yang  mereka  kehendaki,  dan  (hukum)  siapakah  yang  lebih  baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? ” (QS. al-Maidah [5]: 49-50).
Ayat  tersebut  turun  berkenaan  Pendeta  Yahudi  yang  hendak  bertahkim pada Nabi Muhammad. Mereka berkata:
Marilah  kami  pergi  menemui  Muhammad  kalau-kalau  kami  dapat mempengaruhi atau  menyelewengkan  dia  dari  agamanya. Maka  mereka datang  ke  tempat  Nabi  Muhammad  dan  berkata:  Ya  Muhammad,  anda telah  mengetahui  bahwa  kami  pendeta  guru  dari  kaum  Yahudi  dan terkemuka  di  antara  mereka,  dan  bila  kami  ikut  kepadamu  pasti  orang Yahudi  akan  mengikuti  kami  dan  tidak  ada  yang  menentang  kami,  dan kini sedang ada sengketa antara kami dan suku lain, kami akan mengajak mereka  untuk  bertahkim  kepadamu  jika  anda  berjanji  akan memenangkan kami, kami akan percaya dan membenarkan kamu. Maka harapan dan permintaan mereka ditolak dan turunlah ayat al-Maidah 49. (Asbabun Nuzul dijelaskan oleh Ibnu Katsir) (Katsir, 2001).
Dua  golongan  yang  berseteru  itu  adalah  Bani  Nadhir  dan  Bani Quraizhah.  Bani  Nadhir  sebagai  golongan  yang  terpandang,  sedangkan  Bani Quraizhah merupakan golongan rakyat kecil (Qutb, 2002). Menurut Al-Wahidi, sekelompok  pendeta  Yahudi  itu  adalah  Putra  Shuriya,  Ka,ab  bin  Asad,  Ibnu Shluba, Sya’s bin Adi (Al-Wahidi, 2008). Sedangkan  dalam Al-Umm, Syafii  menjelaskan  bahwa  ayat  ini  turun berkenaan  dengan  Nabi  Muhammad  yang  diminta  memberikan  keputusan mengenai laki-laki dan wanita Yahudi yang telah berzina. Mereka adalah kaum Yahudi  yang  terikat  perjanjian  damai.  Dalam  taurat,  hukuman  pezina  adalah rajam,  namun  mereka  datang  kepada  Rasulullah  meminta  agar  hukumannya bukan  rajam,  melainkan  hukuman  yang  lebih  ringan  (Asy-Syafii,  1983).  Pada sebab  yang  kedua  ini,  kaum  Yahudi  memiliki  kebiasaan  untuk  bersifat diskriminatif.  Dimana  mereka  meminta  kepada  Nabi  Muhammad  agar
Fatimah Fatmawati
hukuman yang dijatuhkan kepada kaum proletariat lebih berat daripada kaum bangsawan.  Ayat  ini  turun  pada  awal  Nabi  Muhammad  tinggal  di  Madinah (masa awal hijrah).
Untuk  mencari  konteks  penghubung,  maka  penelitian  ini  mengambil beberapa kitab tafsir dari masa klasik hingga kontemporer. Di antaranya adalah Ibnu Abbas (w. 68 H), Imam As-Syafii (w. 204 H), Qurthubi (w. 67I H), Ibnu Katsir (w. 774 h), Wahbah Zuhaili, dan Quraish Shihab.
1. Menurut  Ibnu  Abbas  (w.  68  H),  ayat  tersebut  merupakan  perintah  untuk memutuskan  perkara  dengan  batasan-batasan  dari  Allah,  dan  jangan mengikuti  hawa  nafsu  dengan  meninggalkan  kebenaran  yang  telah  datang (Thalhah, 2009).
2. Menurut  Imam  As-Syafii    (w.  204  H),  ayat  ini  menunjukkan  kewenangan seorang Imam untuk mengadili seorang non muslim yang terikat perjanjian damai (Asy-Syafii, 1983).
3. Dalam  pandangan  Qurthubi  (w.  67I  H),  memutuskan  perkara  menurut keputusan  yang  Allah  turunkan  kepadamu  dalam  kitab-Nya.  Hukum jahiliyah  diskriminatif,  berdasarkan  status  sosial.  Hukuman  orang-orang terhormat berbeda dengan rakyat jelata (Qurthubi, 2008).
4. Ibnu Katsir (w. 774 h), tiap hukum yang bukan hukum Allah adalah hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah menetapkan hukum berdasarkan pikiran pribadi dan  hawa  nafsu.  Tidak  ada  yang  lebih  adil,  bijaksana,  dan  baik  dari  pada hukum Allah (Katsir, 2001).
5. Wahbah  Zuhaili,  hukum  jahiliyah  adalah  setiap  hukum  yang  menyelisihi hukum Allah dan Rasul-Nya. Hukum jahiliyah penuh kesesatan, sedangkan hukum  Allah  tegak  di  atas  ilmu,  keadilan,  cahaya,  dan  petunjuk  (Zuhaili, 2012).
6. Quraish  Shihab,  ayat  ini  menunjukkan  bahwa  al-Qur'an  menetapkan  asas teritorial  hukum,  dalam  artian  bahwa  syariat  Islam  diterapkan  pada penduduk di wilayah-wilayah Islam. Orang-orang yang melanggar perintah dan  larangan  Allah,  hendak  berhukum  dengan  hukum  jahiliah  yang  tidak mengandung  keadilan,  bahkan  hawa  nafsulah  yang  berkuasa  dengan menjadikan  kecenderungan  dan  kepura-puraan  sebagai  asas  hukum (Shihab, 2002).
Dalam  Surah  al-Maidah  49-50,  setidaknya  ada  tiga  kata  kunci  yang menarik untuk diteliti. yaitu perintah untuk berhukum dengan apa yang Allah turunkan,  larangan  mengiktui  hawa  nafsu,  dan  larangan  mengikuti  hukum jahiliyah.
Orang-orang  Yahudi  yang  tidak  menetapkan  berdasarkan  apa  yang ditetapkan Allah, melainkan berdasarkan ukurannya sendiri untuk menentukan hukum  secara  tidak  adil  berdasarkan  strata  sosial.  Hukum  seperti  ini  disebut sebagai  hukum  yang  berdasarkan  kepada  hawa  nafsu.  Berhukum  dengan berdasarkan  hawa  nasfu  beberapa  kali  disinggung  dalam  ayat-ayat  lain. Misalnya pada Surah an-Nisa 135:
اَهُّي َ آٰي ِِ َِنْي  ذ َّ لا ِِ ا ْوُن َم ٰ ا ِِ اْوُن ْو ُ ك ِِ َِنْي  ما َّو َ ق ِِ ِ  ط ْس  ق ْ لا ب ِِ َِءۤا َد َه ُش ِِ ِ ٰ للّ ِِ ِْو َ ل َو ِِ ىٰٓلَع ِِ ِْم ُ ك  س ُ فْن َ ا ِِ ِ و َ ا ِِ ِ نْي َد لاَو ْ لا ِِ َِنْي ب َر ْ ق َ ا ْ لا َو ِِۚ ِ ْ ن  ا ِِ ِْن ُ كَّي ِِ اًّي ن َ غ ِِ ِْو َ ا ِِ ِا ًرْي  ق َ ف ِِ ُِ ٰ للّا َ ف ِِ ى ٰ ل ْو َ ا ِِ ِ اَم  ه ب ِِ ا َ ل َ ف ِِ ِاو ُع ب َّ تَت ِِ ى ٰٓو َه ْ لا ِِ ِ ْ ن َ ا ِِ ا ْو ُ ل  د ْعَت ِِِۚ ِ ْ ن  ا َو ِِ آ  و ْ لَت ِِ ِْو َ ا ِِ ِا ْو ُض  ر ْعُت ِِ ِ َّ ن ا َ ف ِ َِ ٰ للّا ِ ِ َ نا َ ك ِ اَم ب ِِ ِ َ ن ْو ُ ل َم ْعَت ِ ا ًرْي ب َخ ِ. ِ
Terjemahannya :
“ Wahai  orang-orang  yang  beriman,  jadilah  kamu  orang  yang  benar- benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu  sendiri  atau  ibu  bapak  dan  kaum  kerabatmu.  Jika  ia  kaya ataupun  miskin,  maka  Allah  lebih  tahu  kemaslahatannya.  Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi  saksi,  maka  sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. ” (QS. an-Nisa [4]: 135).
ِ ْ او ُع ب َّ تَتِا َ ل َ ف ٱ ِٰٓى َو َهۡل menurut  Asy-Syaukani  dalam  Fathul  Qadir  adalah  menetapkan hukum  secara  tidak  adil  (Asy-Syaukani,  2007).  Sedangkan  menurut  Ath- Thabari  ayat  ini  dimaksudkan  kepada  keadilan  orang  yang  memberikan  saksi pada  suatu  kasus.  Apabila  seseorang  diminta  menjadi  saksi  maka  jangan mengikuti hawa nafsu dengan cenderung kepada salah satunya, sekalipun yang terdakwa  adalah  orang  kaya.  Maka  kekayaan  maupun  kemiskinan  hendaknya tidak menjadi penghalang untuk menjadi seseorang yang adil (Thabari, 2009). Bahwasanya ayat ini berkaitan erat dengan al-Maidah 49-50 yang pada intinya memiliki kesamaan karena mengaitkan larangan mengikuti hawa nafsu dengan perintah untuk berbuat adil tanpa memandang strata sosial seseorang. Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  secara  garis  besar,  para  mufasir menjelaskan  bahwa  ayat  tersebut  berbicara  tentang  kewajiban  menetapkan hukum  secara  adil  tanpa  memandang  status  sosial  seseorang.  Perintah  ini kemudian  disusul  dengan  larangan  untuk  mengikuti  hawa  nafsu  dan  larangan mengikuti  hukum  jahiliyyah.  Apa  itu  hukum  yang  berdasar  hawa  nasfu  dan hukum  jahiliiyah?  yaitu  hukum  yang  ditetapkan  berdasarkan  kepentingan kelompok sendiri, bukan hukum yang berdasarkan pada asas keadilan. Hal ini dapat  dilihat  dari  konteks  saat  ayat  tersebut  turun,  yaitu  saat  orang-orang Yahudi  memiliki  kebiasaan  untuk  menetapkan  hukum  secara  berbeda didasarkan pada strata sosial. Jika seorang miskin membunuh orang kaya maka hukuman  yang  diberi  lebih  berat  daripada  hukuman  yang  dijatuhkan  apabila seorang dari golongan kaya membunuh orang miskin.
Berdasarkan  pada apa yang  dijelaskan oleh  Abdullah Saeed, maka pada Surah  al-Maidah  49-50  ini  termasuk  merupakan  Nilai  Instruksional.  Nilai  ini merupakan  pesan  yang  sifatnya  universal.  Bukan  perintah  spesifik  yang mewajibkan untuk mewujudkan hukum Islam secara formal dalam suatu sistem kenegaraan. Maka hukum Allah yang dimaksud dalam ayat ini adalah hukum, apapun bentuknya, yang berasaskan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan  hukum  yang  berpihak.  Menetapkan  hukum  dengan  adil  berkaitan  erat dengan ayat-ayat yang lain, misalnya:
Fatimah Fatmawati
... ِ ِ ْ ن  ا َو ِ َِت ْم َ ك َح ِ ِْم ُ ك ْحا َ ف ِِ ِْم ُهَنْيَب ِ ِ   ط ْس  ق ْ لا ب ِ ِ َّ ن  ا ِ َِ ٰ للّا ِِ ُِّب  ح ُ ي ِ َِنْي  ط  س ْ ق ُم ْ لا ِِ. ِ
Terjemahannya :
“ ....Dan  jika  kamu  memutuskan  perkara  mereka,  maka  putuskanlah (perkara  itu)  diantara  mereka  dengan  adil,  sesungguhnya  Allah menyukai orang-orang yang adil. ” (QS. al-Maidah [5]: 42).
ِ َّ ن  ا ِِ َِ ٰ للّا ِِ ِْم ُ كُر ُم ْ أَي ِِ ِ ْ ن َ ا ِِ او ُّد َؤُت ِِ ِ ت ٰ ن ٰم َ ا ْ لا ِِ ىٰٓل  ا ِِ ِ ا َه ل ْهَا ِِ ا َذ  ا َو ِِ ِْمُت ْم َ ك َح ِِ َِنْيَب ِِ ِ  ساَّنلا ِِ ِ ْ ن َ ا ِِ ا ْو ُم ُ ك ْح َ ت ِِ ِ ل ْد َعْلا ب ِ ِ ِِ ِ َّ ن  ا ِ َِ ٰ للّا ِ اَّم  ع ن ِ ِْم ُ ك ُظ  عَي ِِ ِ ه بِ ِ ِ ِ َّ ن  ا ِ َِ ٰ للّا ِ ِ َ نا َ ك ِ ْۢا ًعْي  م َس ِِ ا ًرْي  صَب ِِ.
Terjemahannya :
“ Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum  di  antara  manusia  supaya  kamu  menetapkan  dengan  adil. Sesungguhnya  Allah  memberi  pengajaran  yang  sebaik-baiknya kepadamu.  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  Mendengar  lagi  Maha Melihat. ” (QS. An-Nisa [4]: 58).

## E. RELEVANSI ANTARA TAFSIR AL-MAIDAH

## 49-50 DAN KOMPLEKSITAS INDONESIA
Indonesia adalah negara muslim terbanyak di dunia. Sekitar 87,2 persen rakyatnya  beragama  Islam.  Memiliki  enam  agama  yang  diakui  secara konstitusional.    Indonesia  memiliki  lebih  dari  300  kelompok  etnik  atau  suku bangsa, lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air menurut sensus BPS  tahun  2010.  Indonesia  sendiri  memiliki  enam  agama  yang  diakui,  yaitu agama Islam (87,2%), Protestan (6,9%), Katolik (2,9%), Hindu (1.2%), Buddha (0.7%),  dan  Khonghucu  (0.05%).  Perhatian  terhadap  data  real  atas  keadaan Indonesia  ini  adalah  suatu  hal  yang  penting  dalam  rangka  menumbuhkan kesadaran atas keragaman agama serta kebudayaan Indonesia.
Dengan  kata  lain,  kondisi  Indonesa  yang  beragama  adalah  satu  hal penting  yang  harus  disadari  eksistensinya.  Tidak  bisa  tidak,  Indonesia  harus memiliki  suatu  wadah  yang  dapat  mempersatukan  segala  elemen  baik  secara agama  maupun  budayanya.  Dan  oleh  sebab  itu,  para  leluhur  bangsa merusmuskan  Pancasila  sebagai  dasar  ideologi  yang  dapat  mewadahi  multi religio-kultural di Indonesia. Pancasila merupakan jalan tengah yang dianggap mampu  menerapkan  asas  egaliter  bagi  semua  lapisan  masyrakat.  Sehingga penerapan satu sistem yang memihak kelompok tertentu akan mereduksi asas egaliter yang dianut oleh Pancasila.
Hukum  jahiliyah  adalah  hukum  yang  tidak  berdasarkan  apa  yang ditetapkan  Allah  yaitu  hukum  yang  berasaskan  keadilan,  hukum  yang mengikuti  hawa  nafsu,  menetapkan  hukum  berdasarkan  pikiran  pribadi. Hukum  jahiliyyah  bahkan  bisa  saja  terjadi  pada  pola  pemerintahan  yang diklaim islami yang  menggunakan  al-Qur-an  dan  hadis  secara  tekstual-
skriptural  sebagai  peraturan  formalnya.  Artinya,  jahiliiyah  atau  tidak,  bukan pada  bentuk  negaranya  (khalifah  atau  demokrasi)  melainkan  pada eksekutornya. Pada pribadi-pribadi yang menjalankan suatu pemerintahan.
Sebab,  jika  menilik  ke  belakang  mengenai khalifah  islam zaman Abbasyah  dan  Umayyah,  tidak  sedikit  terjadi  penyimpangan-penyimpangan pada  pemerintahnya,  dan  bahkan  saling  membunuh  untuk  mendapat kekuasaan  sebagai  khalifah.  Artinya,  pola  pemerintahan  yang  berdasarkan khilafah  maupun  demokrasi  (sebagaimana  yang  digunakan  di  Indonesia) bukanlah  penjamin  dari  terbebasnya  pemerintahan  tersebut  dari  sifat kejahiliyyahan.
Di  samping  itu,  al-Quran  dan  Sunnah  memiliki  suatu  dasar  kukuh  dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik moral yang perlu bagi kehidupan ini.  Prinsip  etik  dan  moral  itu  sifatnya  eternal,  tidak  berubah.  begitupun berkaitan  dengan  cita-cita  politik  Islam  yang  berhubungan  dengan  suatu negara. bagaiamana sebenarnya perintah dasar moral yang dijelaskan dalam al- Qur’an?  Istilah daulah yang  berarti  negara  sendiri  tidak  didapati  dalam  al- Qur’an.  Isti lah daulah yang  dirujuk  kepada  al- Qur’an    dipakai  secara  figuratif untuk  melukiskan  peredaran  atau  pergantian  tangan  dari  kekayaan  (surah  al- Hasyr 7) (Maarif, 2006). Dengan demikian, al- Qur’an tidak memberikan suatu pola teori kenegaraan yang pasti dan harus diikuti oleh orang Islam di berbagai negeri,  tujuan  terpenting  al-Quran  adalah  agar  nilai  dan  perintah  etiknya dijunjung tinggi dan bersifat mengikat atas kegiatan sosio politik umat manusia. Negara  adalah  alat  bagi  terciptanya  suasana  kenegaraan  yang  berasaskan keadilan bagi seluruh rakyat, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pancasila. Di sisi lain, al-Quran tidak menjelaskan sistem pemerintahan dan bentuk negara  tertentu  yang  harus  diikuti  oleh  umat  Muslim.  Maka  sekali  lagi,  yang dikandung  dalam  al-Quran  adalah  perintah  moral  etik  untuk  kehidupan manusia.  Hal  ini  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Harun  Nasution  (Sukardja, 1995).  Tidak  jauh  berbeda  dengan  apa  yang  dijelaskan    oleh  Hodgson, menurutnya,  al-Quran  tidak    menetapkan  sistem  sosial  tertentu.  Sistem kenegaraan  diserahkan  sendiri  kepada  Muhammad.  Konstitusi  Madinah  yang menentukan posisi  berbagai elemen di Madinah ketika Muhammad berada di sana,  adalah  karya  Muhammad,  bukan  bagian  dari  al- Qur’an.  Masalah  waktu dan  keputusan-keputusan  penting  perihal  kenegaraan  diserahkan  secara pribadi  kepada  Muhammad  (Sukardja,  1995).  Sebagaimana  telah  dijelaskan dalam tafsir kontekstual di atas, yang hendak disampaikan al- Qur’an mengenai kewajiban  menerapkan “hukum  Allah”  bukanlah  dimaksudkan  kepada  su atu bentuk  sistem  kenegaraan  yang  berdasarkan  syariat  Islam  secara  formal, namun suatu sistem yang berasaskan keadilan yang setara bagi semua lapisan masyarakat.
Keadilan  yang  setara  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat  telah  menjadi salah  satu  butir  ideologi  yang  disepakati  sejak  zaman  leluhur  kita,  tertuang dalam  Pancasila.  Nilai  dasar  etik  ini  bisa  diwujudkan  dalam  semua  sistem kenegaraan yang dianggap sesuai dengan suatu negara yang bersangkutan. Jika dalam  konteks  Indonesia  dengan  demokrasi  dan  bentuk  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia-nya,  selama  nilai  etik  keadilan  yang  setara  diterapkan, maka  hal  yang  demikian  sudah  cukup  untuk  mengatakan  bahwa  Indonesia sudah menganut hukum Allah.
Fatimah Fatmawati

## F. KESIMPULAN
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa.  Pertama, Usaha  untuk  memformalisasikan  hukum  Islam  di  Indonesia  sudah  dimulai sejak tahun 1912, saat berdirinya Sarekat Islam. Kedua, surah al-Maidah 49-50 turun  berkenaan  orang-orang  Yahudi  yang  bersikap  diskriminatif  dalam menetapkan hukum, dengan satu kasus yang sama maka hukuman bagi orang kaya lebih ringan ketimbang hukuman yang diberikan kepada kaum proletariat. Ketiga,  hukum  jahiliyyah  yang  dimaksud  dalam  ayat  tersebut  adalah  hukum yang diskriminatif berdasarkan hawa nafsu dan status sosial sedangkan hukum Allah  adalah  hukum  yang  berasaskan  keadilan  dan  egaliter.  Keempat,  jika dikontekstualisasikan  pada  era  sekarang,  maka  hukum-hukum  yang  ada  di Indonesia sudah berasaskan keadilan. Asas keadilan ini menjadi salah satu butir dalam  ideologi  yang  disepakati  sejak  awal  berdirinya  bangsa  Indonesia, Pancasila.  Sila  itu  berbunyi: Keadilan  bagi  seluruh  Rakyat  Indonesia .  Pada akhirnya,  riset  ini  menjadi  anti  tesis  terhadap  gagasan  kelompok  Islam fundamentalis  yang  membenturkan  hukum  Indonesia  yang  berdasarkan Pancasila dengan hukum Allah yang dimaksud oleh al- Qur’an, khususnya pada surah al-Maidah 49-50. Adapun riset ini terbatas pada makna hukmullah pada surah  al-Maidah  49-50.  Sehingga  para  peneliti  berikutnya  dapat  melanjutkan riset  ini  dengan  meneliti  makna hukmullah dalam  surah-surah  lain  dalam al- Qur’an.

## REFERENSI

## Buku
Abdurrahman, A. S. A. (2015). Seri Materi Tauhid for the Greatest Happiness. Retrieved from millahibrahim.wordpress.com Affandy, S. (2016). Akar Sejarah Gerakan Radikalisme di Indonesia. Retrieved from  http://wahidfoundation.org/index.php/news/detail/Akar-Sejarah- Gerakan-Radikalisme-di-Indonesia.
Al-Wahidi,  A.  bin  A.  (2008). Asbab  al-Nuzul. Jordan:  Royal  Aal  al-Bayt Institute for Islamic Thought
Asy-Syafii, A. M. bin I. (1983). Al-Umm . Jakarta: Faizan Asy-Syaukani, I. (2007). Tafsir Fathul Qadir. Jakarta: Pustaka Azzam Karim, M. R. (1999). Negara dan Peminggiran Islam Politik . Yogyakarta: Tiara Wacana
Katsir, A. F. I. (2001). Tafsir Ibnu Katsir . Jakarta: Pustaka Imam Syafie Maarif,  A.  S.  (2006). Islam  dan  Pancasila  Sebagai  Dasar  Negara:  Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante. Jakarta: LP3S. Qurthubi. (2008). Tafsir Qurthubi . Jakarta: Pustaka Azzam Qutb, S. (2002). Tafsir Fi Zilalil Qur’an. Jakarta: Gema Insani Saeed,  A.  (2006). Interpreting  the  Qur’an:  Towards  a  Contemporary Approach . New York: Routledge Shihab,  M.  Q.  (2002). Tafsir  al-Misbah:  Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  al- Qur’an . Jakarta: Lentera Hati
Sukardja,  A.  (1995). Piagam  Madinah  dan  Undang-Undang  Dasar  1945: Kajian  Perbandingan  tentang  Dasar  Hidup  Bersama  Dalam Masyarakat Yang Majemuk . Jakarta: UI Press Thabari. (2009). Tafsir Ath-Thabari . Jakarta: Pustaka Azzam Thalhah, A. bin A. (2009). Tafsir Ibnu Abbas . Jakarta: Pustaka Azzam Zuhaili, W. (2012). Tafsir al-Wasith . Jakarta: Gema Insani

## Jurnal dan lainnya
Abdillah,  J.  (2014).  Radikalisme  Agama:  Dekonstruksi  Tafsir  Ayat-Ayat “Kekerasan”  Dalam  Al - Qur’an. Kalam , 8 (2),  281-300.  https://doi.org/ 10.24042/klm.v8i2.224
Ar,  E.  H.  (2013).  Pola  Gerakan  Islam  Garis  Keras  Di  Indonesia. Khatulistiwa: Journal of Islamic Studies , 3 (2), 163-174. https://doi.org/ 10.24260/khatulistiwa.v3i2.222 Hidayat, H. (2021). Radikalisme Agama Perspektif Al- Qur’an. Madani: Jurnal Politik  Dan  Sosial  Kemasyarakatan , 13 (1),  1 – 25.  https://doi.org/ 10.52166/ madani.v13i1.2287
Jayana,  T.  A.  (2019).  Model  Interpretasi  Alquran  dalam  Pendekatan  Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed. Al Quds: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis ,
3 (1), 37-52. https://doi.org/10.29240/alquds.v3i1.612 Khasyi’in,  N. ,  et.al.  (2017).  Konsep  Demokrasi  dalam  Pemilihan  Pemimpin dalam Tafsir Ayat Siyasah Q.S An-Nisa Ayat 83 dan Q.S Al-Maidah Ayat 49  dan  57. Journal  of  Islamic  Law  and  Studies , 1 (1),  46 – 58.
http://dx.doi.org/10.18592/jils.v1i1.2553
Kurdi,  S.,  et.al.  (2017).  Konsep  Taat  Kepada  Pemimpin  (Ulil  Amri)  Di  Dalam Surah  an-Nisa :  59,  Al-Anfal :46  dan  Al-Maidah :  48-49  (Analisis  Tafsir Tafsir Al-Qurthubi, Al-Mishbah, Dan Ibnu Katsir). Jurnal of Islamic Law and Studies , 1 (1), 13. http://dx.doi.org/10.18592/jils.v1i1.2552 Muhammad,  W.  I.  (2020).  Memahami  Relevansi  Ayat  Jizyah  dengan  Metode Tafsir  Kontekstual  Abdullah  Saeed  dan  Maqashid  asy-Syariah  Jasser Auda. Al-Dhikra , 2 (1), 39 – 60. Retrieved from http://journal.ushuluddin. ptiq.ac.id/ index.php/aldhikra/article/view/4
Naf’atu ,  L.  I.  (2015).  Interpretasi  Kontekstual  Abdullah  Saeed:  Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman. Hermeneutik , 9(1), 65-90. http://dx.doi.org/10.21043/hermeneutik.v9i1.884.
Ridwan,  M.  K.  (2016).  Sumber  Metodologi  Penafsiran  Kontekstual;  Analisis Gagasan  dan  Prinsip  Kunci  Penafsiran  Kontekstual  Abdullah  Saeed. Millat ī: Journal of Islamic and Humanities , 1 (1),  1-22. https://doi.org/ 10.18326/mlt.v1i1.1-22
Safri,  A.  N.  (2013).  Radikalisme  Agama  Penghambat  Kemajuan  Peradaban.
ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin , 14 (2), 183 – 202.
https://doi.org/10.14421/esensia.v14i2.756 Sultan, Z. M. (2014). Takfir in Indonesia Analysing the Ideology of Saiful Anam. Counter  Terrorist  Trenda  and  Analysis , 6 (2),  18-23.  Retrieved  from https://www.jstor.org/stable/26351232 Suryadilaga,  M.  A.  (2015).  Hadis  dan  Perannya  dalam  Tafsir  Kontekstual Perspektif Abdullah Saeed. Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith ,
5 (2), 235 – 342. https://doi.org/10.15642/mutawatir.2015.5.2.235-342