## DARI HUTAN PRODUKSI KE KAWASAN KONSERVASI:
KAJIAN TENTANG KAWASAN GUNUNG CIREMAI TAHUN 1978-2014
Tety Fajrul ‘Aini, Prof. Drs. Nawiyanto, M.A., Ph.D
Email: tety.fajrul@gmail.com, snawiyanto@gmail.com

## Abstract
This study examines the dynamics of changing forest status in the Mount Ciremai area which  has  undergone  several  changes  for  the  sake  of  an  interest.  The  Mount  Ciremai area  was  first  designated  as  a  protected  forest  during  the  reign  of  the  Dutch  East Indies,  and  was  designated  as  a  production  forest  in  1978,  until  it  was  designated  a conservation area in 2014. The problem that is examined in this study is the conditions of  the  initial  area  of  the  Mount  Ciremai  area  before  it  was  designated  as  forest. production,  the  factors  behind  the  change  in  the  status  of  the  forest  in  the  Mount Ciremai area from a production forest to a conservation area, and the influence of the Mount Ciremai area on the surrounding community as a forest buffer zone. The author studies  it  with  an  ecological  approach  and  used  the  historical  method  according  to Kuntowijoyo.  The  method  include  the  stages  of  topic  selection,  source  collection, verification,  interpretation  and  writing  or  historiography.  Before  becoming  a production  forest,  the  Mount  Ciremai  area  was  a  protected  forest  established  by  the Dutch East Indies Government in 1941. Natural Resources in the Mount Ciremai area were of concern because they form forests that are dominated by pine species. In 1978, the  Gunung  Ciremai  area  was  designated  as  a  production  forest  for  approximately twenty-six years. The ongoing forest production activity for a long time has caused the forest  in  the  Mount  Ciremai  area  to  experience  a  decline.  This  has  made  the  Mount Ciremai area converted into a National Park. The appointment was made in 2004 and set in 2014. The change of status to a national park is an attempt by the government to save forests from excessive damage. The conservation regulations that are enacted have an  impact  on  the  environment,  social  and  economy  of  the  people  living  around  the forest.
Keywords: Conservation, Mount Ciremai, Flora, Fauna, National Park.
Dari Hutan Produksi ke Kawasan Konservasi: Kajian Tentang Kawasan Gunung Ciremai Tahun 1978-2014 (Tety Fajrul ‘Aini, Prof. Drs. Nawiyanto, M.A., Ph.D)

## 1. Pendahuluan
Hutan  merupakan  sumber  daya  alam  yang  memiliki  fungsi  sebagai  pengatur tata  air,  pencegah  erosi,  dan  banjir,  penghasil  kayu  dan  vegetasi,  serta  sebagai  tempat berlindung  flora  maupun  fauna.  Hutan  di  Indonesia  terdiri  dari  berbagai  jenis  hutan, seperti  hutan  lindung,  hutan  produksi,  dan  hutan  konservasi.  Di  Indonesia,  konservasi menjadi daya tarik untuk melindungi alam sejak akhir abad ke-19 ketika pemerintahan Belanda  masih  menduduki  wilayah  Indonesia.  Konservasi  merupakan  upaya  untuk melindungi,  memelihara,  mencegah  kerusakan  dan  kemusnahan  dengan  jalan mengawetkan dan pelestarian. Pada tahun 1937 pemerintah Hindia Belanda membentuk suatu  badan  yang  memiliki  tugas  pokok  dan  fungsi  sebagai  badan  yang  mengawasi cagar alam dan suaka margasatwa, mengusahakan anggaran, serta menambah pegawai. Organisasi  tersebut  bernama Natuur  Bescherming  afseling  Ven’s  Lands  Flantatuin.
(Hermanus Ridholof, Tadulako, 2016:198).
Kawasan  Gunung  Ciremai  ditunjuk  menjadi  hutan  lindung  yang  ditata  batas dengan  proses  verbal  pada  tahun  1939.  Penunjukan  status  menjadi  hutan  lindung disahkan  pada  tanggal  28  Mei  1941  oleh  pemerintah  Hindia  Belanda . (Balai  Taman Nasional Gunung Ciremai, Kuningan, 2018:42).
Gunung  Ciremai  merupakan  kawasan  yang  memiliki  ketinggian  3.078  mdpl dengan  memiliki  tipe  hutan  yaitu  tipe  hutan  dataran  rendah  (2  -  1.000  mdpl),  hutan hujan pegunungan atau montana (1.000 - 2.400 mdpl), dan hutan pegunungan atau sub alpin  (˃  2.400  mdpl).  Kondisi  topografi  di  kawasan  Gunung  Ciremai  bervariasi  mulai dari  landai  sampai  curam.  Pada  umumnya,  kawasan  ini  berombak,  berbukit  dan bergunung  dengan  membentuk  kerucut  di  bagian  puncak.  Kemiringan  lahan  yang termasuk landai (0-8%) hanya 26.52% sedangkan untuk kemiringan lahan lebih dari 8% sebesar 73.48%. Kawasan Gunung Ciremai termasuk kawasan dengan tipe iklim B dan C dengan rata-rata curah hujan 2000 – 4000 mm/tahun, suhu permukaan berkisar antara 18-22 0 ˚C dan kelembaban sekitar 63-89%. (Tegar Patidjaya, Bogor, 2017:18).
Kawasan Gunung Ciremai memiliki sejarah yang cukup panjang dalam bidang pengelolaan. Seiring dengan pengelolaan hutan di Indonesia, pada tahun 1978 kawasan Gunung  Ciremai  berubah  status  dari  hutan  lindung  menjadi  hutan  produksi.  kawasan Gunung Ciremai ditunjuk menjadi hutan produksi wilayah kerja unit produksi III yang dikelola  bersama  perum  atau  perusahaan  umum  Perhutani  Jawa  Barat  melalui  Surat
Keputusan Menteri Pertanian No. 143/kpts/um/3/1978. (Balai Taman Nasional Gunung, Kuningan, 2018: 43).
Pada  tahun  2003,  Pemerintah  mengeluarkan  Surat  Keputusan  Menteri Kehutanan  No.195/kpts-  II/2003  tentang  penunjukan  kawasan  hutan  di  Provinsi  Jawa Barat  seluas  816.603  ha.  (Arsip  Balai  Taman  Nasional  Gunung  Ciremai,  2003). Penunjukan  kawasan  tersebut  menimbang  berdasarkan  perkembangan  terbentuknya Provinsi Banten menyebabkan berkurangnya luas wilayah Provinsi Jawa Barat sehingga kawasan  hutan  di  wilayah  Jawa  Barat  perlu  disesuaikan.  Penunjukan  tersebut  seluas  ± 603 ha berada di kawasan Gunung Ciremai yang saat itu masih menjadi hutan produksi ditunjuk sebagai hutan lindung. Perubahan status ini disahkan pada tanggal 4 Juli tahun 2003.
Setelah  menjadi  hutan  lindung,  mengingat  kawasan  Gunung  Ciremai mengalami penuruan fungsi hutan, pada tahun 2004 kawasan Gunung Ciremai ditunjuk menjadi  Taman  Nasional  berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri  Kehutanan  Republik Indonesia No. 424/Menhut-II/2004. (Arsip Taman Nasional Gunung Ciremai, 2004).
Sejak penunjukan kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai pada tahun 2004, proses  penataan  batas-batas  wilayah  dan  penetapan  zonasi  telah  dilakukan  oleh  pihak Balai  Taman  Nasional  Gunung  Ciremai.  Proses  penatapan  Taman  Nasional  Gunung Ciremai  dilakukan  pada  tahun  2014.  Pada  penetapan  tersebut  sesuai  dengan  Surat Keputusan  Menteri  Kehutanan  SK.  3684/Menhut-VII/KUH/2014  tentang  Penetapan Kawasan  Hutan  Taman  Nasional  Gunung  Ciremai  Seluas  14.841,30  Hektar  di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat.

## 2. Metode Penelitian
Tulisan  ini  merupakan  kajian  sejarah  yang  melihat  sebuah  peristiwa  sejarah secara kronologis dengan mempertimbangkan aspek kausalitas dalam melihat peristiwa yang  terjadi.  Tulisan  ini  menggunakan  metode  sejarah  dalam  penulisannya.  Metode penelitian  yang  digunakan  penulis  yaitu  metode  sejarah  menurut  Kuntowijoyo.  Ada lima  tahap  dalam  penelitian  sejarah,  tahapan  pertama  yaitu  :  pemilihan  topik, pengumpulan  sumber,  verifikasi,  interpretasi  dan  penulisan  atau  historiografi. (Kuntowijoyo, Jakarta, 1997:9).
Pemilihan  topik  pada  penelitian  ini  berdasarkan  kedekatan  emosional  dan kedekatan  intelektual.  Kedekatan  emosional  didasarkan  karena  adanya  keterkaitan
(Tety Fajrul ‘Aini, Prof. Drs. Nawiyanto, M.A., Ph.D)
penulis dengan objek yang diambil yaitu letak kawasan Gunung Ciremai dengan tempat tinggal penulis yang tidak begitu jauh sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian.  Kedekatan  intelektual  yaitu  ketertarikan  penulis  pada  topik  yang  diambil sehingga  memudahkan  penulis  dalam  memperdalam  pengetahuannya  melalui  literatur dan pencarian sumber yang terkait dengan topik penelitiannya.
Tahap  selanjutnya  yaitu  pencarian  sumber.  Sumber  sejarah  terbagi  atas  dua jenis  yaitu  sumber  primer  dan  sumber  sekunder.  Penulis  mendapatkan  sumber  primer dari  data  yang  terdapat  di  Balai  Taman  Nasional  Gunung  Ciremai,  yaitu  SK  Menteri Kehutanan  tentang  penetapan  status  kawasan  Gunung  Ciremai,  catatan  mengenai kawasan  konservasi  Gunung  Ciremai,  dan  data  statistika  tingkat  rawan  kebakaran  di hutan Taman Nasional  Gunung Ciremai. Penulis juga telah melakukan survei  ke Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dan melakukan wawancara dengan beberapa petugas mengenai latar belakang perubahan status kawasan Gunung Ciremai dari hutan produksi hingga  kawasan  konservasi.  Data  sekunder  penulis  peroleh  dari  buku-buku  yang membahas  mengenai  konservasi,  mengenai  lingkungan  dan  jurnal-  jurnal  atau  laporan akhir yang memiliki tema yang sama.
Tahapan ketiga yaitu verifikasi, penulis mengamati sumber-sumber yang telah diperoleh  untuk  di  ulang  apakah  data  tersebut  kredibel  dan  dapat  dipertanggung jawabkan.  Selanjutnya  interpretasi,  berupa  analisis  dan  sintesis,  yaitu  kegiatan  peneliti untuk  mencari  keterkaitan  hubungan  dengan  semua  fakta  yang  ditemukan  berdasarkan hubungan  kronologis  dan  kausalitas  atau  sebab  akibat,  dengan  melakukan  imajinasi, interpretasi,  dan  teorisasi  (analisis).  Tahapan  terakhir  yaitu  historiografi,  tahapan merangkai  fakta-fakta  sejarah  yang  telah  didapatkan  menjadi  sebuah  tulisan  karya sejarah.
Tulisan ini melihat permasalahan yang terjadi di lapang, yaitu mulai dari awal perlindungan  hutan  di  kawasan  Gunung  Ciremai,  hingga  menjadi  kawasam  hutan produksi.  Setelah  mengalami  penurunan  fungsi  hutan,  kawasam  Gunung  Ciremai berubah  status  menjadi  kawasan  konservasi.  Pengelolaan  hutan  di  kawasan  Gunung Ciremai mengalami dinamika perubahan sesuai dengan status hutan. Pada Tahun 1941, awal perlindungan kawasan Gunung Ciremai menjadi hutan lindung yang dikelola oleh Pemerintah  Hindia  Belanda.  Pada  tahun  1978,  kawasan  Gunung  Ciremai  mengalami perubahan  status  menjadi  hutan  produksi  yang  dikelola  oleh  Perum  Perhutani  KPH
Kuningan. (Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Kuningan, 2018: 42). Pengelolaan hutan produksi di kawasan Gunung Ciremai menyebabkan penurunan fungsi hutan dan kerusakan  yang  diakibatkan  oleh  aktivitas  produksi  hutan  seperti  semakin  meluasnya pembukaan  lahan.  Pada  tahun  2004,  kawasan  Gunung  Ciremai  mengalami  perubahan status menjadi kawasan konservasi, yaitu Taman Nasional.
Tulisan ini menggunakan pendekatan ilmu ekologi dengan teori enviromentalisme  dari  Ulate.  Kaitannya  pendekatan  ilmu  ekologi  dan  teori enviromentalisme  dengan  penulisan  ini  dapat  membantu  penulis  dalam  mengkaji kawasan  Gunung  Ciremai  yang  dikelola  oleh  Balai  Taman  Nasional  Gunung  Ciremai. Dinamika perubahan status di kawasan Gunung Ciremai berpengaruh terhadap kondisi kawasan,  keadaan  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  sebagai  penyangga  hutan,  dan sumberdaya alam yang terdapat dalam kawasan Gunung Ciremai.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 3.1 Awal Perlindungan Hutan di Kawasan Gunung Ciremai
Kawasan  Gunung  Ciremai  merupakan  kawasan  hutan  bergunung.  Istilah Ciremai  merupakan  serapan  dari  kata Cereme, yang  berasal  dari  bahasa  Sunda  yang berarti  pohon  atau  buah  cereme.  Buah  tersebut  memiliki  rasa  masam  dan  banyak tumbuh di sekitar kawasan. Secara administratif dan geografis, letak geografis kawasan Gunung  Ciremai  terletak  pada  108˚  29’  30”  BT  dan  6˚  46’  57”  -  6˚  46’  57”  LS. (Departemen Kehutanan, Jakarta, 2012:141).
Secara  administratif,  kawasan  Gunung  Ciremai  termasuk  dalam  dua  wilayah Kabupaten,  yaitu  Kabupaten  Kuningan  dengan  luas  wilayah  8.792,21  ha  atau  59,24%, Kabupaten  Majalengka  seluas  6.031,26  ha  atau  40,64%,  dan  sebagian  berada  di perbatasan wilayah Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon seluas 17,84 ha atau 0,12% dengan batas wilayahnya adalah Kecamatan Dukpuntang dan sebagian besarnya termasuk  dalam  Kabupaten  Kuningan  sehingga  masih  termasuk  wilayah  Kabupten Kuningan.  Luas  keseluruhan  kawasan  Gunung  Ciremai  ±15.500  ha.  (Arsip  Taman Nasional Gunung Ciremai, 2004).
Sejarah  Gunung  Ciremai  telah  tercatat  jauh  dalam  jejak  peradaban  di Indonesia.  Untuk  kepentingan  hidrologi,  beberapa  lokasi  di  kawasan  Gunung  Ciremai harus  dipulihkan  kembali  oleh  Jawatan  kehutanan  Belanda.  Secara  administratif kawasan  Gunung  Ciremai  ditunjuk  oleh  pemerintah  Hindia-Belanda  sebagai  hutan
(Tety Fajrul ‘Aini, Prof. Drs. Nawiyanto, M.A., Ph.D)
lindung  yang ditata batas dengan proses verbal  pada tahun 1930. Penunjukan kawasan Gunung  Ciremai  sebagai  hutan  lindung  disahkan  pada  tanggal  28  Mei  tahun  1941. (Arsip Taman Nasional Gunung Ciremai, 1941:3).
Penunjukan  hutan  lindung  di  kawasan  Gunung  Cirema  ditujukan  untuk perlindungan  tata  hidrologis,  yaitu  sebagai  daerah  tangkapan  air  untuk  menjamin ketersediaan sumber air pada musim kemarau, dan mencegah banjir pada musim hujan.

## 3.2 Kawasan Gunung Ciremai sebagai Hutan Produksi
Hutan produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan  untuk  memenuhi  keperluan  masyarakat  pada  umumnya  dan  khususnya  untuk pembangunan,  industri  dan  ekspor.  Kawasan  Gunung  Ciremai  secara  resmi  menjadi hutan  produksi  dan  dikelola  oleh  Perum  Perhutani  KPH  Kuningan  Jawa  Barat  pada tanggal 10 Maret 1978 melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian No.143/kpts/Um/3/1978. (Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Kuningan, 2018:42).
Perum  Perhutani  mengelola  hutan  produksi  di  kawasan  Gunung  Ciremai dengan  menanam  tanaman  jenis  pinus.  Proses  pengelolaan  produksi  hutan  mulai  dari menanam  hingga  merawat  dengan  melibatkan  masyarakat  yang  tinggal  di  sekitar kawasan.  Masyarakat  yang  ikut  bekerjasama  bersama  Perum  Perhutani  dalam mengelola  hutan  produksi  diberikan  lahan  garap  dan  memperbolehkan  masyarakat menanam  dengan  berbagai  jenis  tanaman  sela  seperti:  kopi,  cengkeh,  coklat,  picung, mangga, jambu, bawang, wortel dan lain sebagainya.
Adapun  jenis  tanaman  dan  pendapatan  rata-rata  permusim  penggarap  dalam kawasan Gunung Ciremai dapat dilihat pada tabel 1.

## Jenis Tanaman
Pokok Tumpangsari Pinus Bawang daun Pinus Sayuran, kopi Pinus Sayuran, MPTS Pinus Sayuran, MPTS Pinus Bawang daun Pinus Kopi, palawija Pinus MPTS
Pinus MPTS Pinus MPTS Pinus MPTS Pinus MPTS Pinus MPTS Pinus MPTS Pinus MPTS Pinus MPTS Pinus MPTS Pinus, mahoni, suren Melinjo,  alpukat,  nagka,  petai,  kemiri,  nilam, nanas, rotan, pisang Pinus, mahoni Melinjo, alpukat, nangka, petai, kemiri, nilam, nanas, rotan, pisang Pinus Alpukat, kemiri, sukun, pisang, kopi, petai, durian Pinus Melinjo, alpukat, nangka, petai, kemiri, nilam, nanas, rotan, pisang Pinus - Pinus Melinjo, alpukat, nangka, petai, kemiri, nilam, nanas, rotan, pisang, kopi Pinus Kopi, nilam, mpts Kopi, nilam, mpts Pinus/rimba Kopi
Tabel 1. Rekapitulasi data Jenis Tanaman
Sumber: BKPH Linggarjati, KPH Kuningan, “Dokumen Penyerahan Berkas Progres
PHBM Bagian Hutan Gunung Ciremai”, (Kuningan: BKPH Linggarjati, KPH
Kuningan, 2005), hlm. 5.

## 3.3 Kerusakan Kawasan Gunung Ciremai Menjadi Hutan Produksi
Setelah  ditetapkan  menjadi  hutan  produksi,  hutan  alam  di  kawasan  Gunung Ciremai  berubah  lansekap  dari  hutan  tutupan  alami  menjadi  kawasan  perkebunan. Kerusakan  hutan  dapat  dirasakan  setelah  berjalannya  aktivitas  produksi  hutan  yang dilakukan  secara  terus  menerus  dalam  jangka  waktu  yang  panjang.  Jenis  gangguan
(Tety Fajrul ‘Aini, Prof. Drs. Nawiyanto, M.A., Ph.D)
hutan  yang  menyebabkan  kerusakan  di  kawasan  Gunung  Ciremai,  yaitu  Kebakaran hutan, Pencurian hasil hutan, Konversi lahan hutan.
Kerusakan di kawasan Gunung Ciremai terjadi pada periode tahun 1998 hingga 2001.  Rincian  kerusakan  hutan  pada  periode  1998  sampai  dengan  tahun  2001  dapat dilihat pada tabel 2.
Tahun Luas Kerugian 1998 786,84 ha Rp. 31.603.950,- 1999 806,70 ha Rp. 78.379.380,- 2000 750,22 ha Rp. 819.127.000,- 2001 718,56 ha Rp. 2.068.457.000,- Total 3.062,32 ha Rp. 2.997.567.330,-
Tabel 2. Rincian Kerusakan Hutan Periode 1998-2001
Sumber: Catatan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, “Rapat Koordinasi Perlindungan dan Penanggulangan Hutan” , (Bandung: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, 2002), hlm.2.

## 3.4 Kawasan Gunung Ciremai menjadi Hutan Lindung
Pada tahun 2003 hutan di kawasan Gunung Ciremai yang dikelola oleh Perum Perhutani  ditunjuk  sebagai  kawasam  hutan  lindung  melalui  Surat  Keputusan  Menteri Kehutanan  No.  195/kpts-II/2003.  Penunjukan  kawasan  Gunung  Ciremai  menjadi kawasam hutan lindung hanya pada sebagian kawasan perlindungan dan tidak merubah aktivitas  produksi  hutan  yang  sedang  dijalankan.  Adanya  penunjukan  status  hutan menjadi kawasan hutan lindung tersebut untuk membatasi aktivitas produksi hutan baik penebangan  pohon,  perkebunan,  maupun  pembukaan  lahan  baru  pertanian.  (Arsip Taman Nasional Gunung Ciremai, 2003).

## 3.5 Kawasan Gunung Ciremai sebagai Taman Nasional
Sebagai  salah  satu  kawasan  pelestarian  alam  di  Indonesia,  Gunung  Ciremai menjadi salah satu  kawasan yang ditunjuk  menjadi  Taman Nasional. Perjalanan dalam mengusulkan perubahan status hutan di kawasan Gunung Ciremai dimulai dari adanya pengajuan  Pemerintah  daerah  dengan  mengeluarkan  Surat  usulan  Bupati  Kuningan sesuai  dengan  Surat  Nomor  552/1480/Dishutbun  perihal  Proposal  kawasan  Gunung Ciremai sebagai kawasan Pelestarian Alam. Surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 13
Agustus  2004.  Pada  tanggal  yang  sama,  Pemerintah  daerah  Majalengka  juga  juga mengeluarkan  Surat  usulan  Bupati  Majalengka  sesuai  dengan  Surat  Nomor 552/2394/hutbun perihal Usulan Gunung Ciremai sebagai Kawasan Pelestarian Alam.
Tujuan  utama  perubahan  status  hutan  tersebut  untuk  mengembalikan  fungsi hutan sebagai pengatur tata air dan melihat potensi yangg dimiliki yakni kekayaan hutan di  kawasan  Gunung  Ciremai  berupa  flora  dan  fauna.  Akhirnya  berdasarkan  Surat Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor.  424/Menhut-  II/2004  tanggal  19  Oktober  2004 tentang  perubahan  fungsi  kelompok  hutan  lindung  pada  kelompok  hutan  Gunung Ciremai  seluas  ±15.500  ha  yang  terletak  di  Kabupaten  Kuningan  dan  Kabupaten Majalengka  Provinsi  Jawa  Barat,  secara  resmi  menujuk  hutan  di  kawasan  Gunung Ciremai  menjadi  Taman  Nasional  yang  dikelola  oleh  Balai  Taman  Nasional  Gunung Ciremai  yang  saat  itu  dibawah  Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  dan  Ekosistem. (Arsip Taman Nasional Gunung Ciremai, 2004).
Pada  tahun-tahun  awal  setelah  kawasan  Gunung  Ciremai  diresmikan  menjadi Taman  Nasional,  usaha  yang  dilakukan  oleh  Balai  Taman  Nasional  Gunung  Ciremai adalah  berusaha  membangun  komunikasi  yang  baik  dengan  masyarakat  dan menyepakati  bersama  perihal  penerbitan  peraturan  yang  melarang  melakukan pembalakan liar, perburuan, penebangan, penambangan liar, dan perambahan baru.

## 3.6 Konservasi Flora dan Fauna
Kondisi keanekaragaman hayati di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai memiliki  jenis  yang  bervariasi  dan  dipengarhui  oleh  tipe  ekosistem  yang  ada.  Tipe ekosistem yang ada di kawasan Gunung Ciremai dibedakan menjadi empat berdasarkan ketinggiannya. Hutan ekosistem yang ketinggiannya kurang dari 1.000 mdpl, hutan sub pegunungan  yang  ketinggiannya  1.000  sampai  dengan  1.500  mdpl,  hutan  pegunungan ketinggiannya  1.500  sampai  dengan  2.400  mdpl,  hutan  sub  alpin  dengan  ketinggian lebih dari2.400 mdpl. (Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Kuningan, 2012:11).
Perbedaan  tipe  ekosistem  di  kawasan  Taman  Nasional  Gunung  Ciremai memberikan  pengaruh  terhadap  keanekaragaman  flora  dan  fauna  yang  hidup didalamnya.  Potensi  keanekaragaman  hayati  di  kawasan  Taman  Nasional  Gunung Ciremai  sangat  tinggi.  Tumbuhan  atau  flora  di  kawasan  Taman  Nasional  Gunung Ciremai tersebar hingga mencapai ratusan jenis pohon dengan ketinggian dan tingkatan yang berbeda.
(Tety Fajrul ‘Aini, Prof. Drs. Nawiyanto, M.A., Ph.D)
Setelah  ditetapkan  menjadi  taman  nasional,  kawasan  Gunung  Ciremai  dibagi dalam  beberapa  zonasi.  Salah  satu  zonasi  yang  dimanfaatkan  sebagai  budidaya, pariwisata,  pendidikan,  dan  penelitian  adalah  zona  pemanfaatan.  Zona  pemanfaatan  di kawasan  Gunung  Ciremai  memiliki  luas  hingga  ±  324.14  ha.  (Balai  Taman  Nasional Gunung Ciremai, Kuningan, 2007: 46).

## 3.7 Pemberdayaan Masyarakat sebagai Penyangga Hutan
Usaha dalam membangun hubungan yang baik dengan masyarakat penyangga hutan  terus  dilakukan  demi  menselaraskan  pengelolaan  hutan  konservasi  tanpa mengabaikan  masyarakat  sebagai  penyangga  hutan.  Pemberdayaan  masyarakat  sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai telah dilakukan sejak penetapan status hutan menjadi  kawasan  konservasi.  Pemberdayaan  masyarakat  dilakukan  dengan  bertahap mulai dari refleksi, sosialisasi hingga pemecahan masalah bersama masyarakat sekitar. (Balai  Taman  Nasional  Gunung  Ciremai,  Kuningan,  2012:  33).  Pihak  Balai  Taman Nasional  Gunung Ciremai  memprioritaskan progam  pemberdayaan masyarakat  sampai pada tahun 2014.
Masyarakat  yang  tinggal  di  desa-desa  di  kawasan  Taman  Nasional  Gunung Ciremai  diberdayakan  oleh  pihak  Balai  Taman  Nasional  Gunung  Ciremai  dengan berbagai  progam,  salah  satu  progam  yang  dilakukan  adalah  dengan  menjadikan masyarakat sebagai mitra yang dapat bekerja sama dalam memelihara hutan konservasi Gunung  Ciremai.  Jumlah  desa  yang  termasuk  sebagai  desa  penyangga  hutan  Taman Nasional  Gunung  Ciremai  yaitu  52  desa  yang  tersebar  di  Kabupaten  Kuningan  dan Kabupaten Majalengka.  (Catatan Balai Taman  Nasional Gunung Ciremai, Daftar  Desa Penyangga Tahun 2014).

## 4. Kesimpulan
Kawasan  Gunung  Ciremai  pada  masa  Pemerintahan  Hindia  Belanda  telah mendapatkan  status  hutan  menjadi  hutan  lindung.  Penetapan  hutan  lindung  masa pemerintahan  Hindia  Belanda  tersebut  untuk  mencegah  kerusakan  yang  lebih  besar terhadap  kawasan  hutan.  Tercatat  dalam  catatan  Pemerintahan  Hindia  Belanda  atau BATB  (Catatan)  Awal  Gunung  Ciremai  Tahun  1930-1941 kawasan  Gunung  Ciremai ditetapkan menjadi hutan lindung pada tanggal 28 Mei 1941.
Pada  tahun  1978  kawasan  Gunung  Ciremai  berubah  status  menjadi  hutan produksi  yang  dikelola  oleh  Perum  Perhutani  KPH  Kuningan,  Jawa  Barat.  Kebijakan
awal  Perum  Perhutani  dalam  mengelola  Kawasan  Gunung  Ciremai  menjadi  hutan produksi  adalah  mengubah  sebagian  lansekap  hutan  menjadi  hutan  tanaman  dengan jenis  tanaman  monokultur  jenis  pinus.  Aktivitas  produksi  hutan  di  kawasan  Gunung Ciremai  menyebabkan  kawasan  Gunung  Ciremai  mengalami  kerusakan  hingga penurunan  fungsi  hutan.  Melihat  kerusakan  hutan  di  kawasan  Gunung  Ciremai, pemerintah  daerah  Kabupaten  Kuningan  dan  Kabupaten  Majalengka  mengeluarkan surat usulan bupati untuk merubah status di kawasan Gunung Ciremai menjadi Taman Nasional.
Kawasan  Gunung  Ciremai  resmi  menjadi  Taman  Nasional  pada  tahun  2004 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 424/Menhut- II/2004. Surat tersebut telah resmi ditandatangani pemerintah pada tanggal 24 Oktober 2004. Setelah berjalan  menjadi  Taman Nasional,  dengan berbagai  proses  Balai Taman Nasional  Gunung  Ciremai  berhasil  mengkolaborasikan  pengelolaan  hutan  dengan berbasis  konservasi  bersama  masyarakat.  Balai  Taman  Nasional  Gunung  Ciremai melakukan pemberdayaan kepada masyarakat yang tinggal disekitar hutan.
Kondisi keanekaragaman hayati di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai memiliki  jenis  yang  bervariasi  dan  dipengarhui  oleh  tipe  ekosistem  yang  ada.  Potensi keanekaragaman  hayati  di  kawasan  Taman  Nasional  Gunung  Ciremai  sangat  tinggi. Flora  di  kawasan  Taman  Nasional  Gunung  Ciremai  tersebar  hingga  mencapai  ratusan jenis  pohon.  Fauna  di  kawasan  Taman  Nasional  Gunung  Ciremai  juga  beragam  mulai dari  kelas  mamalia,  aves,  hepertofauna,  pisces,  insecta  dan  molusca.  Sejak  ditunjuk menjadi  kawasan  konservasi,  Taman  Nasional  Gunung  Ciremai  terus  berupaya  untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati seperti flora dan fauna.

## Daftar Sumber

## 1. Arsip
Arsip Taman Nasional Gunung Ciremai. BATB (catatan) Awal Gunung Ciremai Tahun
1930.
Surat  Keputusan  Menteri  Kehutanan  SK.  No.70/kpts-II/2001  tentang  Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Hutan Kawasan Hutan.
Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 195/kpts- II/2003 tentang penunjukan kawasan hutan di Provinsi Jawa Barat.
(Tety Fajrul ‘Aini, Prof. Drs. Nawiyanto, M.A., Ph.D)
Arsip  Perum  Perhutani.  BKPH  Linggarjati  dan  KPH  Kuningan:  Dokumen  Penyerahan Berkas  Progres  PHBM  Bagian  Hutan  Gunung  Ciremai.  Kuningan:  BKPH Linggarjati dan KPH Kuningan. 2005.
Arsip  Balai  Taman  Nasional  Gunung  Ciremai,  Surat  Keputusan  Menteri  Kehutanan No.419/kpts- II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
Arsip Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Lampiran Peraturan Undang-Undang PP No.7 Tahun 1999 tentang Jenis-Jenis Hewan Dan Tumbuhan Yang Dilindungi. Arsip  Taman  Nasional  Gunung  Ciremai.  Keputusan  Menteri  Kehutanan  SK.
3684/Menhut-  VII/KUH/2014  tentang  Penetapan  Kawasan  Hutan  Taman Nasional  Gunung  Ciremai  Seluas  14.841,30  Hektar  di  Kabupaten  Kuningan dan Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat.
Catatan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. Daftar Desa Penyangga Tahun 2014.
Laporan  Hasil  Penelitian  LSM  Akar  dalam  arsip  Balai  Taman  Nasional  Gunung Ciremai.  2005.  Lampiran  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.7 Tahun 1999 tentang jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.
2. Buku, Jurnal, dan Laporan
Balai  Taman  Nasional  Gunung  Ciremai, Catatan  Hasil  survey  Dinas  Sumber  Daya Perairan Jawa Barat . Kuningan: Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. 2007.
Balai  Taman  Nasional  Gunung  Ciremai. Zonasi  Taman  Nasional  Gunung  Ciremai Kabupaten Kuningan dan  Majalengka Provinsi Jawa Barat . Kuningan: Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. 2012.
Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, LIPI, Monitoring Konservasi Flora dan Fauna,
(Kuningan: Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. 2014.
Balai  Taman  Nasional  Gunung  Ciremai. Buku  Informasi  Keanekaragaman  hayati Taman  Nasional  Gunung  Ciremai. Kuningan:  Balai  Taman  Nasional  Gunung Ciremai. 2017.
Balai  Taman  Nasional  Gunung  Ciremai. Berkah  Menara  Hijau  di  Timur  Jawa  Barat.
Kuningan: PT. Mitra Tropika Indonesia. 2018.
Bayu  Sastha,  Harley. Ciremai  Atap  Tertinggi  Jawa  Barat. Kuningan  :  DIPA  Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. 2018.
Breman,  Jan.  Koloniaal  Proﬁ  jt  van  Onvrije  Arbeid:  Het  Preanger  Stelsel  van Gedwongen  Kofﬁ  esteelt  op  Java,  1720-1870.  (Amsterdam:  Amsterdam University Press. 2010.
Catatan  Balai  Taman  Nasional  Gunung  Ciremai. Rapat  Koordinasi  Perlindungan  dan Penanggulangan  Hutan .  Bandung:  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Jawa  Barat. 2002.
Deni.  “Akses  Dan  Kontrol  Sumberdaya  Hutan  Gunung  Ciremai”  Thesis  pada  Progam Studi Sosiologi Pedesaan Institut Pertanian Bogor. 2014.
Departemen  Kehutanan.  Taman  Nasional  di  Indonesia.  Jakarta:  Direktorat  Jenderal Perlindungan Alam dan Konservasi Alam. 2012.
Gottschalk,  Louis. Mengerti  Sejarah .  Terjemahan  Nugroho  Notosusanto.  Jakarta:  UI Press. 1986.
Gornemen,  Issac.  Waar  of  onwaar?  Neiuwe  Indische  Schetsen.  Amsterdam:  P.N Kampen. 1879.
Hardjodarsono  dkk.  Sejarah  Kehutanan  Indonesia  Jilid  I-III.  Jakarta:  Departemen Pertanian Republik Indonesia. 1986.
H,  Simon.  Hutan  Jati  dan  Kemakmuran,  Problematika  dan  Strategi  Pemecahannya. Yogyakarta: Aditya Media.
Hendra  dan  M.  Bismark.  “Status  Populasi  dan  Konservasi  Satwa  Liar  Mamalia  di Taman  Nasional  Gunung  Ciremai,  Jawa  Barat.” Jurnal  Penelitian  Hutan  dan perlindungan  Alam. Vol.  IV  (Bogor:  Pusat  Litbang  Hutan  dan  Konservasi Alam. 2007.
Koentjaraningrat. Metode-Metode  Penelitian  Masyarakat. Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama. 1997.
Kuntowijoyo. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2005.
Lee Peluso, Nancy. Hutan Kaya Rakyat Melarat. Jakarta: Komphalindo. 2006.
Ridholof,  Hermanus.  “Kewenangan  Polisi  Kehutanan  dalam  Bidang  Perlindungan Hutan Pada Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah” . Jurnal Katalogis. Vol. 4. (Tadulako: Universitas Tadulako. 2016.
Sasmita,  Nurhadi,  dkk. Pedoman  Penyusunan  Karya  Ilmiah  Prodi  Ilmu  Sejarah Fakultas  Ilmu  Budaya  Universitas  Jember. Yogyakarta:  LaksBang PRESSindo. 2018.
(Tety Fajrul ‘Aini, Prof. Drs. Nawiyanto, M.A., Ph.D)
Yudhistira. Sang  Pelopor:  Peranan  Dr.  SH.  Koorders  dalam  Sejarah  Perlindungan Alam  di  Indonesia. Direktorat  Kawasan  Konservasi  dan  Bina  Hutan  Lindung Ditjen  Perlindungan  Hutan  dan  Konservasi  Alam  Kementerian  Kehutanan. 2014.