Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 18-23| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: http://doi.org/10.22225/juinhum.v1i2.2467.18-23

## FUNGSI KOMISI PENYIARAN INDONESIA TERHADAP PELANGGARAN SIARAN TELEVISI
Anak Agung Ayu Mas Merta Sari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi,  Luh Putu Suryani Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Penyiaran  melalui  media  televisi  merupakan  cara  yang  efektif  dan  efisien  untuk  menyampaikan  informasi, edukasi  serta  inspirasi  kepada  publik  atau  masyarakat.  Informasi  yang  disirakan  tentunya  telah  dikemas sedemikian  rupa  sehingga  menarik  untuk  dipertontonkan.  Namun  dalam  prakteknya,  seringkali  terjadi pelanggaran  terhadap  siaran  televise  khususnya  melanggar  pedoman  perilaku  penyiaran  dan  standar  program siaran. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terhadap siaran televisi di Indonesia, dan untuk  mengetahui  sanksi  terhadap  pelanggaran  siaran  televisi.  Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  normatif  dengan  beberapa  pendekatan  masalah  yaitu  pendekatan konseptual dan  pendekatan perundang-undangan.  Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer  dan  sekunder. Berdasarkan penelitian yang  telah dilakukan, menunjukkan bahwa pengaturan siaran televisi yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia diharapkan mampu mengatur siaran agar tidak melenceng dari koridor siaran yang sesuai  standar atau  kategori  siaran  yang  sehat  dan  mampu  memberikan informasi  serta  edukasi  yang  inspiratif kepada  publik  yang  menyaksikan  siaran  tersebut.  Pengenaan  sanksi  bagi  stasiun  yang  melanggar  juga  harus lebih tegas dan menimbulkan efek jera sehingga tidak terjadi pengulangan akan kejadian yang sama. Untuk itu, baiknya pihak pemerintah, pihak stasiun televisi, serta masyarakat harus  bekerjasama menciptakan siaran  yang sehat  tidak  hanya  berdasar  rating  dan keuntungan material semata, namun harus berdasar pada konsep edukasi yang sehat dan inspiratif di kalangan publik.
Kata Kunci: Fungsi; Komisi Penyiaran Indonesia (KPI); Pengaturan siaran

## Abstract
Broadcasting  through  television  media  is  an  effective  and  efficient  way  to  convey  information,  education  and inspiration to the public or society. The information that is presented must have been packaged in such a way that  it  is  interesting  to  display.  However,  in  practice,  there  are  frequent  violations  of  television  broadcasting, especially violating broadcasting code of conduct and broadcast program standards. For this reason, this study aims  to  determine  the  regulation  of  television  broadcasts  in  Indonesia,  and  to  determine  the  sanctions  for violations  of  television  broadcasting.  The  research  method  used  is  normative  research  with  several  problem approaches, namely the conceptual approach and the statutory approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. Based on the research that has been done, it shows that the regulation of  television  broadcasts  carried  out  by  the  Indonesian  Broadcasting  Commission  is  expected  to  be  able  to regulate  broadcasts  so  that  they  do  not  deviate  from  broadcast  corridors  that  are  in  accordance  with  sound broadcast  standards  or  categories  and  are  able  to  provide  inspiring  information  and  education  to  the  public watching  the  broadcast.  The  imposition  of  sanctions  for  stations  that  violate  must  also  be  firmer  and  have  a deterrent effect so that the same incident does not occur again. For this reason, it is better if the government, television  stations,  and  the  community  must  work  together  to  create  healthy  broadcasts  not  only  based  on ratings and material benefits, but must be based on the  concept of healthy and inspiring education among the public.
Keywords: Function; Commission of Indonesian Broadcasting (KPI); Broadcast settings

## I. PENDAHULUAN
Dari  banyaknya  tayangan  siaran  pasti  yang  ada  di  dunia  pertelevisian  di  Indonesia,  memungkinkan terjadinya pelanggaran yang membuat lembaga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) turun tangan untuk menertibkan  agar  tidak  adanya  konflik  yang  bisa  membuat  masyarakat  atau  konsumen  menjadi merugi  akibat  tayangan  siar  yang  ditayangkan  menyalahi  aturan  yang  berlaku  serta  tidak  sesuai
dengan  undang-undang  KPI  ( Dharmawan,  2018 ; Muntadliroh,  2018 ) . Di  Indonesia  sendiri  banyak bermunculan  kasus-kasus  mengenai  penyiaran  pertelevisian  dimana  pertelevisian  menayangkan program  siaran  yang  sensitif  di  masyarakat  seperti  adegan  kekerasan  perjudian  hingga  menyebar berita hoax serta lainnya yang menjadi sasaran untuk di konsumsi oleh masyarakat luas sehingga tak sedikit dapat menimbulkan kerugian kepada masyarakat ( Pratama, 2018 ).
Pengujian  sensor  oleh  lembaga  sensor  merupakan  syarat  yang  harus  dilalui  setiap  program televisi baik berupa serial acara TV ataupun film. Namun biasanya masalah baru terjadi ketika setelah penayangan  suatu  program  siaran  terdapat  beberapa  hal  yang  dianggap  menyalahi  aturan  siaran sehingga  menyinggung  ketentuan-ketentuan  yang  dilarang  dalam  regulasi  penyiaran  televisi khususnya  yaitu  Undang-Undang  penyiaran  peranan  KPI  dalam  mengawasi  siaran  televisi  seperti dalam  pengujian  sensor  agar  memenuhi  syarat  layak  tayang  merupakan  hal  penting  dan  riskan (Sukmawati & Armando, 2019 ). Dari hal tersebut kita ketahui bahwa terkait rating masyarakat yang menjadi  penonton  juga  andil  di  dalamnya  sehingga  jika  tidak  ditonton  tayangan  seperti  itu  maka ratingnya  tidak  tinggi  dan  tidak  mungkin  bertahan  pula  sehingga  lama-kelamaan  dapat  berhenti dengan sendirinya.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaturan terhadap  siaran  televisi  di  Indonesia,  dan  untuk  mengetahui  sanksi  terhadap  pelanggaran  siaran televisi.

## II. METODE PENELITIAN
Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  normatif  dengan  beberapa  pendekatan masalah  yaitu  pendekatan  konseptual  dan  pendekatan  perundang-undangan.  Sumber  bahan  hukum yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Bahan  hukum  primer  bersumber  dari peraturan  perundang-undangan  yang  sesuai  masalah  yang  dibahas  di  dalam  penelitian.  Kemudian, bahan  hukum  sekunder  yang  bersumber  dari  kepustakaan  seperti  jurnal  hukum,  majalah,  dan  surat kabar.  Setelah  data  dikumpulkan,  digabungkan  dangan  berbagai  teknik  analisis  yakni  pendataan, pembelajaran  dan  pendalaman  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  sesuai  dengan  penelitian.  Setelah itu, akan dibuat dalam bentuk tulisan dan melakukan pengelompokan terhadap bahan-bahan tersebut. Pengaturan perlu dilakukan secara horizontal seraya meneliti rumusan perundang-undangannya dalam ini adalah peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melakukan analisis terhadap obyek penelitian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Penyiaran Televisi di Indonesia
Radio dan televisi merupakan bentuk media massa yaitu media penyiaran yang merupakan sarana guna menyampaikan pesan  ataupun informasi yang  efisien sehingga dapat memperoleh banyak atensi dari para  audiens  Untuk  itu  peranan media  massa  memegang poros  yang  sangat  penting  dalam  hal  ilmu komunikasi khususnya dalam bidang komunikasi massa Penyampaian informasi lebih efisien melalui media massa ketimbang media cetak karena daya tarik lebih dalam pengemasannya Maka  karena hal tersebut  masyarakat  yang  membutuhkan  informasi  terkini  lebih  cepat  menerima  dan  mendapatkan informasi dan manfaatnya pula sekaligus ( Wahyudi, 1994 ). Dikutip  oleh  Tommy  Suprapto  dari  Martin Essin  bahwa  saat  ini  kita  sedang  berada  dalam  era  yang  disebut The  Age  of  television sehingga peranan televisi berdampak besar seperti sebuah kotak ajaib yang dapat membius para penghuni dunia atau  gubuk  reot  masyarakat.  Untuk  itu  disebutkan  bahwa  dunia  penyiaran  adalah  dunia  yang  selalu menarik  perhatian  bagi  masyarakat  Media  penyiaran  tidak  dapat  melepaskan  pengaruhnya  dalam hubungannya dengan masyarakat Itu semua terlihat dari banyaknya masyarakat dari golongan bawah hingga  atas  yang  menjadikan  siaran  televisi  sebagai  media  penyiaran  yang  enak  dikonsumsi ( Suprapto, 2006 ).
Hampir separuh waktu masyarakat dihabiskan untuk menikmati program- program siaran Fakta bahwa  masyarakat  dapat  menghabiskan  separuh  waktunya  untuk  menonton program  siaran  memang benar  adanya  semacam  suatu  kewajaran  karena  program-program  seperti  radio  dan  televisi  dapat memberikan  penawaran  dan  juga  menyajikan  acara-acara  yang  menarik  serta  variatif  Semakin menarik suatu program merupakan upaya atau kiat dari pengelola media untuk menarik perhatian atau atensi masyarakat luas di samping media berperan sebagai sarana informasi juga sebagai alat bisnis di
dunia  hiburan  yang  sengaja  digunakan  untuk  mencari  keuntungan.  Dengan  dikeluarkannya  Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2002  tentang  Penyiaran  maka  lembaga  penyiaran  dapat  dibagi  menjadi  3 yaitu  lembaga  penyiaran  publik  lembaga  penyiaran  komunitas  swasta  dan  juga  berlangganan Diberikannya  kewenangan  terhadap  komunitas  oleh  UU  Penyiaran  untuk  menyelenggarakan penyiaran  dengan  syarat  bahwa  harus  memenuhi  ketentuan  bahwa  siaran  komunitas  tersebut  dapat bersifat tidak komersial independen memiliki daya pancar rendah serta luas jangkauan wilayah terbatas dan juga untuk melayani kepentingan komunitasnya pastinya.
Penyelenggaraan suatu penyiaran dalam bentuk komunitas ditujukan agar dapat  memiliki  nilai didik  dan  juga  memajukan  masyarakat  guna  tercapainya  kesejahteraan  dengan  tetap  melaksanakan program  acara  yang  meliputi  komponen  pendidikan  budaya  dan  informasi  yang  juga  dapat menggambarkan  identitas  bangsa  kita.  Penyiaran  merupakan  salah  satu  cara  untuk  menyalurkan informasi  dan  juga  dapat membentuk  pendapat  umum  sehingga  perannya  sangat  sentral atau  sentris terutama  dalam  mengembangkan  suasana  dan  alam  demokrasi  di  negara  kita  Indonesia  Oleh  karena itu penetapan undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dengan jumlah total XII BAB pokok  pembahasan  dan  64  pasal  menjadikan  dasar  dalam  upaya  menyelenggarakan  penyiaran  dan menghasilkan kualitas tinggi suatu siaran di Indonesia.
Lembaga  yang  memiliki  peranan  guna  mengatur  sistem  regulasi  penyiaran  (regulator)  di Indonesia  adalah  KPI  sebagaimana  diatur  dalam  UU  Penyiaran  dalam  pasal  7  KPI  merupakan singkatan dari Komisi Penyiaran Indonesia yang mana adalah lembaga negara yang mengatur hal-hal mengenai  penyiaran  yang  sifatnya  independen  Sebagai  penjabaran  dari  UU  Penyiaran  Komisi Penyiaran  Indonesia  (KPI)  juga  menetapkan  aturan  Pedoman  Perilaku  Penyiaran  (P3)  sebagai  suatu pembatas dalam pembuatan program siaran dan Penyiaran Standar Program (SPS)  sebagai  pembatas pengiriman program siaran ke  masyarakat. Pengaturan penyiaran televisi dilakukan untuk memenuhi kategori  siaran  sehat  yang  telah  ditetapkan  oleh  KPI  selaku  lembaga  pengawas  penyiaran  Terdapat Pedoman  Perilaku  Penyiaran  dan  Standar  Program  Siaran (P3SPS)  yang  merupakan  cara  KPI  untuk melakukan pengaturan siaran televisi Pengaturan penyiaran televisi dilakukan untuk mengatur siaran- siaran  televisi  sehingga  tidak  melenceng  dari  koridor  siaran  yang  sehat  dan  baik  karena  tujuannya adalah  mewujudkan  siaran  yang  memberikan  nilai  edukasi  inspiratif  serta  informative  kepada masyarakat  bukanlah  hanya  perihal  rating  Karena  dewasa ini  banyak  siaran  televisi  mengedepankan rating  tanpa  melihat  kualitas  isi  siaran  atau  konten  sehingga  guna  mencapai  rating  yang  tinggi  para perusahaan televisi mengabaikan aturan standar siaran yang layak atau regulasi yang telah ditetapkan Maka  banyak  saat  ini  teguran-teguran  yang  dilayangkan  KPI  terhadap  beberapa  program  televisi namun sayang masih banyak pula yang bebal terhadap teguran tersebut Itu semua juga tidak lepas dari andil perusahaan televisinya dan masyarakat selaku penonton dan penikmatnya.

## 2. Sanksi Terhadap Pelanggaran Siaran Televisi
Pembentukan  UU  Penyiaran  serta  P3SPS  didasari  kepada  dua  hal  Pertama  yaitu  guna  mengelola system yang bebas dari kepentingan individu atau berbagai kepentingan sebagai akibat dari penyiaran yang  memang  ranahnya  adalah  untuk  publik  dan  juga  harus  dimanfaatkan  sebaik-baiknya  guna kepentingan  masyarakat  Kedua  yaitu  memberikan  semangat  untuk  menguatkan  entitas  local  atau budaya  lokal  dan  semangat  otonomi  daerah  dengan  memberlakukan  sistem  siaran  berjaringan ( Wiryawan,  2007 ) . Jenis  pelanggaran  dalam  siaran  televisi  yang  sering  kita  jumpai  adalah pelanggaran terkait isi konten siaran yang menyinggung dan  sensitif terhadap perlindungan terhadap anak-anak  dan  remaja  dimana  banyak  program  acara  yang  menampilkan  adegan  kekerasan  ujaran kebencian  ungkapan  kata-kata  kasar  bermuatan  seksualitas  yang  mana  sangat  rentan  ditiru  dan dicontoh  oleh  anak-  anak  dan  itulah  mengapa  dianggap  tidak  mendidik  serta  tidak  memiliki  nilai yang  mendukung  perkembangan  psikologi  terhadap  anak  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam pedoman  perilaku  penyiaran  Selain  itu  melakukan  penggolongan  program  siaran  serta  mengatur ketentuan jam tayang juga perlu diperhatikan dalam setiap program acara dengan tetap memperhatikan isi dari konten program acara tersebut ( Kuswandi, 1996 )
Fenomena-fenomena  tayangan  bermasalah  seperti  tersebut  di  atas  menunjukkan  bukti  bahwa televisi  sepenuhnya  bisa  dijadikan  alat  kapitalisme  yang  juga  berorientasi  pasar Karena  pada era  ini industri  penyiaran  televisi  mengalami  peralihan  dari  state  regulation  menuju  market  regulation (Sudibyo, 2004). Suatu tayangan televisi atau program siaran televisi dikatakan memiliki kualitas yang
baik  dan  dianggap  siaran  sehat  apabila  tidak  melanggar  pedoman  perilaku  penyiaran  dan  standar program  siaran  (P3SPS)  P3SPS ini  merupakan  konsekuensi  dari  adanya  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga independen yang juga  mengelola sistem penyiaran di Indonesia inilah yang membentuk aturan P3SPS tersebut P3SPS 2012 merupakan regulasi atau aturan ketentuan penyiaran yang digunakan untuk menggantikan P3SPS 2004 sebelumnya oleh siaran dan lembaga penyiaran di Indonesia.
Tayangan-tayangan bermasalah dalam siaran televisi di Indonesia yang diwakili dengan adanya program-program  yang  mengandung  unsur  kekerasan  atau  sadisme  pornografi  bullying  seksualitas hingga hal-hal berbau mistik dan supranatural juga pelanggaran terhadap norma seperti sopan santun dan moralitas merupakan bentuk representasi dari keadaan realitas budaya Pergeseran dari nilai-nilai budaya  yang  ada  dalam  masyarakat  termasuk  dalam  suatu  organisasi  dan  untuk  itu  pekerja  media melakukan  andil  dan  berperan  terhadap  maraknya  tayangan-tayangan  bermasalah  yang  ada  tersebut. Pelanggaran siaran televisi sering terjadi dikarenakan pihak stasiun televisi yang  hanya  ingin  meraup keuntungan  melalui  rating  dan  iklan  tanpa  memikirkan  tayangan  yang  disiarkan  apakah  bermanfaat bagi masyarakat atau malah berdampak buruk bagi masyarakat. Oleh karena itulah televisi berlomba- lomba  untuk  membuat  program  acara  semenarik  mungkin  untuk  menarik  sebanyak  mungkin penontonnya.
Dengan  banyaknya  jumlah  penonton  otomatis  siaran  tersebut  memiliki  nilai jual tinggi untuk para  pemasang  iklan  yang  tentu  saja  benar  ada  hasilnya  atau  keuntungannya  hanya  dirasakan  oleh institusi media/perusahaan siaran televisi itu sendiri Seperti asumsi Murdoch memang relevan bahwa media  menjadikan  masyarakatnya  atau  pemirsanya  akrab  dengan  budaya  konsumtivisme  karena televisi memberikan nilai jual yang tiada hentinya bagi masyarakat diluar fungsi dan manfaatnya yang positif atau negatif untuk dirasakan Dengan semakin banyak penonton semakin banyak pula iklan. Dari hal  tersebut  terkait  banyaknya  pelanggaran  yang  terjadi  pengenaan  sanksi  baik  sanksi  administratif sanksi denda bahkan sanksi pidana dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang Untuk  itu  partisipasi masyarakat  merupakan  hal yang penting untuk membantu pengawasan terhadap siaran-siaran televisi yang  dianggap  tidak  memiliki  nilai  positif  bagi  perkembangan  kehidupan  masyarakat.  Masyarakat dapat  mengadukan  keluhan  kepada  lembaga  terkait  seperti  KPI  dan  Kemkominfo  jika  dirasa  ada tayangan atau siaran yang menyimpang dari aturan yang ada atau norma-norma masyarakat.
Mengenai  beberapa  sanksi  yang  relevan  untuk  diterapkan  dapat  dilakukan  oleh  dua  lembaga yang  berwenang  yaitu  KPI  dan  Kementrian  Komunikasi  Informatika  Biasanya  setelah  ditemukan adanya  program  televisi  atau  pun  tayangan  yang  diadukan  oleh  masyarakat  maka  akan  dipantau penayangannya dan setelah dilakukan pemantauan selama 24 jam memang benar terdapat pelanggaran di  dalamnya  maka  langsung  akan  dibuat  laporan  kepada  para  komisioner  untuk  ditindaklanjuti. Setelah  itu  jika  memang  positif  terbukti  betul  adanya  pelanggaran  dilakukan  proses  untuk  dapat dikenai  sanksi  Sanksi  yang  didapatkan  dimulai  dari  sanksi  teguran  tertulis  hingga  pencabutan  izin siaran  sebagaimana  pasal  67  ayat  (2)  peraturan  KPI  tentang  Standar  Program  Siaran.  Banyaknya sanksi  yang  dilayangkan  baik  teguran  atau  peringatan  yang  dilayangkan KPI kepada stasiun televisi sebenarnya tidak begitu merugikan stasiun televisi  tersebut sama  sekali Karena  hal  tersebut kita  bisa lihat  masih  banyak  stasiun  televisi  yang  tetap  melakukan  pelanggaran  dan  mengulangi  kesalahan mereka Sesuai P3SPS pada  dasarnya pelanggaran berulang dapat  berujung pada sanksi  administratif yang  lebih  berat  lagi  Namun  P3SPS  tidak  memberikan  pengaturan  lebih  detail  lagi  sehingga penentuan  sanksi  tetap  tergantung  pada  seberapa  besar  subyektivitas  komisioner  KPI  terhadap pengawasan  siaran.  Pemberlakuan  sanksi  administratif  kita  lihat  juga  tidak  memberikan  perbedaan besar terhadap isi konten siaran televisi apakah membaik atau tidak sampai saat ini mengingat masih banyak  siaran  atau  tayangan  program  televisi  yang  seharusnya  sudah  tidak  tayang  lagi  Ini  semua dikarenakan  kurang  tegasnya  lembaga  terkait  baik  lembaga  independen  maupun  penegak  hukum dalam  menindaklanjuti  setiap kasus pelanggaran Untuk itu  berbagai sanksi teguran hanya  formalitas namun eksekusinya nol besar.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
a) Pengaturan  penyiaran  televisi  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002 tentang Penyiaran secara umum selain  itu  juga  dalam  Peraturan  KPI  Nomor 01/P/KPI/03/2012  dan  Nomor  02/P/KPI/03/2012  diatur  tentang  P3SPS  Hal  ini  dilakukan untuk mengatur siaran-siaran televisi sehingga tidak melenceng dari koridor siaran yang sehat dan  baik  karena  tujuannya  adalah  mewujudkan  siaran  yang  memberikan  nilai  edukasi inspiratif serta informative kepada masyarakat bukanlah hanya perihal rating Karena dewasa ini banyak siaran televisi mengedepankan rating tanpa melihat kualitas isi siaran atau konten sehingga  guna  mencapai  rating  yang  tinggi  para  perusahaan  televisi  mengabaikan  aturan standar siaran yang layak atau regulasi yang telah ditetapkan
b) Sanksi  yang  diberikan  lembaga  terkait  terhadap  stasiun  televisi  atau  program  televisi sebagai  bentuk  tanggung  jawab  bahwa  siaran  televisi  merupakan  siaran  pers  yang melibatkan  masyarakat  banyak  sehingga  untuk itu  guna memperketat dan membatasi jenis dan isi siaran agar tidak melanggar  norma-norma  yang  ada di masyarakat  serta aturan  atau regulasi  yang  telah  ada  sedemikian  rupa  Untuk  itu  pada  hakikatnya  pengaturan  sanksi terhadap  lembaga  penyiaran  atau  program  TV  yang  melanggar  standar  program  siaran dilakukan  untuk  menimbulkan  efek  jera  bagi  pelaku  sehingga  masyarakat  terhindar  dari oknum-oknum  yang  hanya  ingin  mengeruk  keuntungan  saja  dari  rating  dan  iklan  tanpa memikirkan dampak buruk yang terjadi di masyarakat.

## 2. Saran
a. Kepada  Pemerintah  diharapkan  mengoptimalkan  produk  hukumnya  terkait  penyiaran khususnya  siaran  televisi  seperti  dalam  UU  Penyiaran  No  32/2002  dan/atau  aturan  dalam P3SPS  Mengingat  televisi  memiliki  banyak  sekali  peminat  dan  masih  banyak  pelanggaran terjadi  bahkan  oknum  stasiun  televisi  masih  bandel  dan  punya  celah  mengakali  peraturan yang  ada  Sehingga  Pemerintah  melalui  Lembaga  yang  ditunjuk  yaitu  Komisi  Penyiaran Indonesia  (KPI)  dapat  melakukan  pengawasan  dan  tindakan  yang  lebih  lagi  karena  masih banyak  program  televisi  yang  saat  ini  tidak  mendidik  dan  tidak  memiliki  nilai  edukasi maupun informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
b. Kepada Pihak Perusahaan atau Lembaga Stasiun Televisi walaupun kita ketahui bahwa dalam bisnis  pasti  yang  diinginkan  adalah  keuntungan  namun  dalam  hal  ini  ketika  mengadakan siaran  televisi  haruslah  memiliki  dampak  positif  bagi  masyarakat  seperti  nilai  edukasi informasi  serta  inspiratif.  Namun  masih  banyak  program  yang  disiarkan  hanya  untuk menambah rating dan iklan sehingga sering mengenyampingkan kepentingan masyarakat.
c. Kepada  Masyarakat  selaku  penonton  harus  bisa  memilah  dan  selektif  menonton  tayangan yang  dihadirkan  di  televisi  sehingga  mencegah  dampak  negatif  dari  tayangan  yang  tidak memiliki nilai  positif. Masyarakat ikut andil dalam hal rating dan jalannya tayangan sehingga jika  suatu  tayangan  berating  tinggi  namun  tidak  ada  sisi  positifnya  maka  masyarakat diharapkan  jangan  menontonnya  atau  memboikotnya  serta  melakukan  pengaduan  bukannya menikmati isi tayangan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Dharmawan,  A.  (2018).  Mengurai  Tantangan  dan  Solusi  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah  Jawa Timur  Untuk  Mewujudkan  Kualitas  Program  Siaran  Televisi. Diakom:  Jurnal  Media  Dan Komunikasi , 1 (1), 24–32. Kuswandi, W. (1996). Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi . Rineka Cipta.
Muntadliroh.  (2018).  Kebijakan  Komunikasi  Multikultural  di  Media  Televisi  Indonesia:  Kontrol Pemerintah  terhadap  Imperialisme  Budaya. Jurnal  Penelitian  Komunikasi  Dan  Opini  Publik , 22 (1), 1–15.
Pratama,  A.  G.  (2018).  Pengaruh  Terpaan  Berita  Hoax  dan  Persepsi  Masyarakat  Tentang  Kualitas Pemberitaan  Televisi  Berita  Terhadap  Intensitas  Menonton  Televisi  Berita. Interaksi  Online , 6 (4), 1–13. Sudibyo, A. (2004). Ekonomi Politik Penyiaran . ISAI LKIS.
Sukmawati,  D.,  &  Armando,  A.  (2019).  Otoritas  Komisi  Penyiaran  Indonesia  dalam  Pengaturan  Isi Siaran. Jurnal Komunikasi Global , 8 (2), 151–173. Suprapto, T. (2006). Berkarir di bidang Broadcasting . Media Pressindo Yogyakarta. Wahyudi, J. B. (1994). Dasar-dasar Manajemen Penyiaran . Gramedia Pustaka Utama . Wiryawan, H. (2007). Dasar-Dasar Hukum Media . Pustaka Pelajar.