Volume  3  Issue  2,  September  2019:  pp.  283-298.  Copyright  ©  2019 HOLREV.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University,  Kendari,  Southeast  Sulawesi, Indonesia.  ISSN:  2548-1762  |  e-ISSN:  2548-1754.  Open  Access  at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu  Oleo  Law  Review  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Pencabutan dan Pembatasan Hak Politik Warga Negara dalam Pemilu: Suatu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia

## Revocation and Limitation of Citizens' Political Rights in Elections: A Form of Violation of Human Rights
Muh. Sabaruddin Sinapoy Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari E-mail: sabaruddinsinapoy@yahoo.com
Safril Sofwan Sanib Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari E-mail: safrilsanib@yahoo.co.id
Abstract: The right to elect and be elected  constitutes the constitutional rights of citizens recognized as part of the right to equal position in law and government as guaranteed by the 1945 Constitution. As a constitutional right, the guarantee of the implementation of these rights is regulated in the Law concerning elections of central and regional legislatures, elections President and Vice President and regional head elections. The right arrangement is among the two paradigms that are mutually pro and contra responding to the revocation and limitation of citizens' political rights in general elections.
Keyword: restrictions on political rights; general elections; human rights violations Abstrak: Hak  memilih  dan  dipilih  merupakan  hak  konstitusional  warga  negara yang diakui sebagai bagian dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin UUD 1945. Sebagai hak konstitusional, jaminan pelaksanaan  hak  tersebut  diatur  dalam  Undang-Undang  terkait  pemilu  anggota legislatif pusat dan daerah, pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilihan kepala daerah. Pengaturan hak itu berada di antara dua paradigma yang saling pro dan  kontra  menanggapi  pencabutan  dan  pembatasan  hak  politik  warga  negara dalam pemilihan umum. Hak warga negara untuk turut dipilih dan memilih dalam pemilihan umum merupakan bagian dari hak politik.
Kata kunci: pembatasan hak politik; pemilihan umum; pelanggaran HAM

## PENDAHULUAN
Sejarah pemberantasan korupsi mencatat banyak pelaku korupsi yang berlatar belakang pejabat  publik  dikenakan  sanksi  pidana  kemudian  berstatus  terpidana,  akan  tetapi kembali bangkit lagi dan eksis didunianya (baik jabatan negeri maupun jabatan publik) untuk kembali mendapatkan jabatan/atau kedudukan berstatus tersangka dan terpidana pun  masih  berusaha  eksis  menduduki  jabatan  di  eksekutif  dan  penyelenggara  negara seperti di antaranya; Azirwan (terpidana suap terhadap anggota DPR-RI Al Amin Nasution yang kemudian menjadi Kadis Kelautan & Perikanan Prov. Kepri), Beberapa eks anggota DPRD Prov. Papua Barat di antaranya: Jimmi Damianus Idjie, Chaidir Jafar, Robert Riwu dkk. (kesemuanya adalah anggota DPRD Papua Barat periode 2009-2014 adalah terpidana korupsi penyalahgunaan APBD Papua Barat 2011 sebesar Rp. 22 Milyar), Teddy Tengko (Bupati  Kab.  Kepulauan  Aru  terkait  Terpidana  Korupsi  APBD  dari  Maluku  Utara  yang masih bersikukuh untuk menjabat). 1 Beberapa contoh nama-nama tersebut di atas yang akhirnya  oleh  pengadilan  dicabut  hak  politiknya  untuk  memilih  dan  dipilih.  Ironisnya, lembaga penyelenggara pemilihan umum (atau yang disebut KPU) ikut melarang setiap warga negara yang hak politiknya telah dicabut oleh pengadilan yang kemudian ketentuan tersebut dimuat dalam peraturan KPU.
Negara  Indonesia  sebagai  negara  demokrasi  sangat  menjunjung  tinggi  hak-hak warga negaranya termasuk ketika diadakannya pesta demokrasi atau pemilihan umum (selanjutnya disebut Pemilu). Kemudian, pemerintah juga memberikan kesempatan yang luas  pada  setiap  warga  negaranya  untuk  memperjuangkan  hak-haknya  secara  kolektif, serta untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Bentuk perhatian lainnya juga diberikan negara kepada warga negaranya yaitu hak untuk memilih dan dipilih (selanjutnya disebut hak pilih aktif dan pasif), hak pilih aktif merupakan  keputusan  untuk  memilih  yang  dilakukan  masyarakat  secara  aktif  dalam menentukan  wujud  penyelenggaraan  pemerintahan  dengan  dilakukannya  Pemilu.  Hak pilih aktif bersifat lintas batas, oleh karena itu siapa  pun dalam hal ini disebut sebagai setiap warga negara berhak memilih dalam Pemilu. Karena, hak warga negara untuk turut dipilih  dan  memilih  dalam  Pemilu  merupakan  bagian  dari  hak  politik,  sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 21 ayat (1).
1 Lihat Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1261 K/Pid.Sus/2015, hlm. 557.
Hak partisipasi warga  dalam  Pemilu ( general elections ) merupakan ekspresi dari ikhtiar melaksanakan kedaulatan rakyat serta dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga  negara. 2 Pemilu  adalah  merupakan conditio  sine  quanon bagi  suatu  negara demokrasi modern, artinya rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sebagai suatu proses proses penyerahan sementara hak politiknya. Hak tersebut adalah hak berdaulat untuk turut serta menjalankan penyelenggaraan negara. 3
Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari Pemilu, karena Pemilu merupakan  konsekuensi  logis  dianutnya  prinsip  kedaulatan  rakyat  (demokrasi)  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Prinsip  dasar  kehidupan  kenegaraan  yang demokratis  adalah  setiap  warga  negara  berhak  ikut  aktif  dalam  proses  politik. 4 Hal  ini menunjukkan pelaksanaan kedaulatan  rakyat. 5 Selain itu, partisipasi politik merupakan inti  dari  demokrasi. 6 Berbicara  masalah  pencabutan  hak  politik  tidak  terlepas  dari persoalan HAM, dalam konstitusi dinyatakan pada Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 7 sebagai hak pilih secara universal ( universal suffrage ). Hak pilih merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi  negara  yang  menganut  demokrasi  konstitusional  modern.  Dieter Nohlen 8 berpendapat bahwa: “The right to vote, along with freedo m of expression, assembly, association,  and  press,  is  one  of  the  fundamental  requirements  of  modern  constitutional democracy” .
Hak  memilih  dan  dipilih  adalah  salah  satu  HAM  yang  harus  dijaga keberlangsungannya. Masalah dalam tulisan ini adalah (1) Bagaimana Jaminan Hak Politik
2 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia , Cetakan ke-5, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 1983, hlm. 328.
3 Miriam Budiarjo, “ Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global” , Jurnal Ilmu Politik, No. 10, Jakarta: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia  (AIPI) dan  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan Indonesia  (LIPI) dengan Gramedia  Pustaka  Utama, 1990, hlm. 37.
4 Dahlan Thaib, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 , Jakarta: Liberty, 1993, hal. 94.
5 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Jakarta: Gramedia, 1983, hlm. 9.
6 G.  Bingham  Powell,  Jr., Contemporary  Democracies:  Participation,  Stability  and  Violence ,  Cambridge:  Harvard University  Press,  1982, dikutip  dari  Hasyim  Asy’ari, Pendaftaran  Pemilih  di  Indonesia ,  Makalah  Seminar Internasional “Membangun Sistem Pendaftaran Pemilih Yang Menjamin Hak Pilih Rakyat: Pengalaman Indonesia dan Internasional”, Jakarta, 30 Maret 2011, hlm. 1.
7 Suharso, Chrisna Bagus Edhita Praja dan Achmad Irmawan, “ Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara” , dimuat Prosiding Bidang Pendidikan, Humaniora, dan Agama, Penguatan Kontribusi Institusi Pendidikan Tinggi Melalui Implementasi Hasil Riset Untuk Indonesia Berkemajuan, The 4th URECOL  2016,  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  Stikes  Muhammadiyah  Pekajangan Pekalongan (ISSN 2047-9189), 27 Agustus 2016, hlm. 242.
8 Dieter Nohlen, “ Voting Rights ”, 1995, dalam Seymour Martin Lipset (ed.), The Encyclopedia of Democracy , Volume IV, Wahington D.C.: Congressional Quarterly Inc,, 1995, hlm. 1353- 1354, dikutip dari Hasyim Asy’ari, Pendaftaran Pemilih di Indonesia , Makalah Seminar Internasional “Membangu n Sistem Pendaftaran Pemilih Yang Menjamin Hak Pilih Rakyat: Pengalaman Indonesia dan Internasional”, Jakarta, 30 Maret 2011, hlm. 1.
Dalam Konstitusi? dan (2) Apakah Pencabutan dan Pelarang Hak Politik Untuk Memilih dan Dipilih Merupakan Pelanggaran HAM?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian/pendekatan  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  penelitian  hukum normative empirik . Penelitian hukum normative menurut Peter Mahmud Marzuki 9 yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan undang-undang ( statute approach ), pendekatan kasus ( case approach ), pendekatan historis ( historical approach ), pendekatan komparatif ( comparative  approach ),  dan  pendekatan konseptual ( conceptual  approach ). Sedangkan normative empiris , 10 yakni penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer .

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Hak Asasi Manusia (HAM)
Sejak lahirnya NKRI tahun 1945, negara telah menjunjung tinggi pelaksanaan HAM. Sikap tersebut termuat dalam Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, juga Ketetapan MPR Tahun 1998, bahwa hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, HAM melekat dalam diri manusia dan tidak dapat dihapuskan, serta merupakan hak kodrati, sehingga hak asasi 11 bersifat juga hak  alami  yang  menegakkan  sisi  alamiah  manusia  ( natural  human  being )  yang  tidak terpisahkan dengan dimensi kehidupan manusia ( inalienable rights ).
Maka, dasar daripada fundamental HAM di Indonesia diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A sampai 28J. Menghormati dasar negara, maka setiap warga negara wajib
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 93.
10 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 36.
11 Mariam Budiarjo, Op. cit , 2008, hlm. 120. Hak Asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya didalam kehidupan masyarakat. Lihat juga  dalam  El  Muhtaj  Madja, Dimensi-Dimensi  HAM  Menguraikan  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya ,  Jakarta: Grafindo Persada, 2008, hlm. 1. Oleh karena itu, HAM wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang guna mendorong terciptanya masyarakat yang menjadi ciri civil society . Lihat juga dalam El Muhtaj Madja, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia , Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 54. lihat juga Waih Anjari, “ Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” , Jurnal Komisi Yudisial, Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 1 April 2015, hlm. 25. HAM ini bersifat fundamental, universal, dan tidak dapat dipisahkan dari manusia serta bersifat umum. Hal ini sesuai dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia yaitu HAM merupakan prasyarat yang harus ada dalam kehidupan manusia untuk dapat hidup sesuai dengan fitrah kemanusiaannya.
pula untuk menjunjung tinggi penegakkan HAM. Secara harfiah, hak asasi adalah hak dasar atau  hak  pokok.  Menurut  UU  Nomor  39  Tahun  1999  Pasal  1  Angka  1,  dan  rumusan deklarasi HAM atau Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) dalam sidang PBB tahun  1948.  Pada  praktik  penyelenggaraan  negara,  perlindungan  atau  penjaminan terhadap  HAM  dan  hak-hak  warga  negara  ( citizen’s  rights )  atau  hak-hak constitusional warga negara ( the citizen’s constitusional rights ) dapat terlaksana.
Secara keseluruhan ketentuan-ketentuan tentang hak asasi yang telah diadopsi ke dalam  sistem  hukum  dan  konstitusi  Indonesia  itu  berasal  dari  berbagai  konvensi internasional dan deklarasi universal tentang hak asasi manusia serta berbagai instrumen hukum  internasional  lainnya.  Berdasarkan  hal  tersebut,  terbentuknya  segala  peraturan mengenai HAM sangat memberikan kesempatan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 12

## Hak Politik Dalam Konstitusi
Negara  merupakan  tonggak  yang  penting  bagi  cerminan  keadilan,  demokrasi  dan perlindungan  atas  HAM,  khususnya  yang  terkait  dengan  hak  dipilih  dan  memilih  yang selalu  menjunjung  tinggi  HAM,  menjamin  segala  hak  warga  negara  bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dengan tidak ada kecualinya. 13 Salah satu bagian  dari  HAM  tersebut  adalah  hak  politik  untuk  menduduki  jabatan  publik  yang menunjukkan  adanya  suatu  kebebasan  dari  hak  politik  dan  sipil  warga  negara  melalui Pemilu yang berkala dengan hak suara yang universal dan setara. 14 Pengaturan mengenai konsep tersebut terdapat pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yaitu pada Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
Jadi,  hak  politik  merupakan  salah  satu  elemen  substansial  yang  menentukan keberhasilan  bangunan  negara  hukum,  perlindungan  HAM,  demokrasi  dalam  suatu negara, serta kedudukan hak politik yang cukup sentral dalam kehidupan kenegaraan. Hak politik adalah salah satu rumpun HAM sebagaimana diatur Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Hak ini sangat terkait dengan hak untuk memberikan suara atau memilih ( right to vote ) merupakan hak dasar ( basic right ) setiap individu atau warga negara yang harus  dijamin pemenuhannya oleh negara. Sebab, hak memilih dan
12 Suharso, Chrisna Bagus Edhita Praja dan Achmad Irmawan, Op. cit. , hlm. 243-244.
13 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan , Cetakan ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 33.
14 Oki Wahju Budijanto, “ Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung” , Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 16 No. 3, September 2016, hlm. 297.
dipilih merupakan hak yang diatur dalam hak sipil-politik sebagai hak yang dimiliki warga negara  yang  memiliki  kedaulatan,  juga  memiliki  kedudukan  sama  dalam  pandangan negara, tidak ada diskriminasi dan sebagai subjek hukum. 15 Vierdag 16 mengategorikan hak sipil dan politik ini sebagai hak negatif ( negative right ), karena untuk merealisasikannya negara  harus  diam,  tidak  melakukan  tindakan  ( pasif ),  sehingga  perumusannya menggunakan freedom from (bebas dari).
Ketentuan mengenai hal tersebut, kemudian mendapatkan bentuk pengaturannya dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C (1) UUD NRI Tahun 1945. Perumusan sejumlah pasal-pasal tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan  adanya diskriminasi mengenai ras ,  kekayaan,  agama  dan  keturunan.  Bila merujuk pada UUD NRI Tahun 1945, maka hak memilih diatur mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28E ayat (3). Kemudian, hak dipilih ada pada Pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (1); Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945; dan Pasal 28D ayat (3). Jadi, makna daripada adanya peraturan tersebut mengatur tentang hak pilih warga negara. Sehingga, adanya pembatasan hak pilih warga negara merupakan salah satu bentuk  pelanggaran HAM, serta  pencabutan hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik sangat bertentangan dengan konstitusi yang mengatur mengenai jaminan HAM dan diskriminasi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 jo. Pasal 3 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Hak politik dalam bingkai HAM di Indonesia tidak hanya diatur dalam konstitusi namun  dimuat  juga  dalam  Pasal  23  ayat  (1)  UU  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  HAM. Bilamana merujuk pada pasal tersebut, maka terdapat sepuluh klasifikasi HAM, yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa mana, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Hak bebas memilih atas dasar  keyakinan  politiknya  merupakan  hak  atas  kebebasan  pribadi.  Selanjutnya  hak politik seorang warga negara dipertegas dalam Pasal 43 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Artinya,  UU  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  HAM  bilamana  dikaitkan  dengan  adanya
15 Rodrigo F. Elias, dan Ruddy Watulingas, “ Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia” , Jurnal Lex Et Societatis Vol. VI, No. 4, Juni 2018, hlm. 21.
16 Krisdyatmiko, Konsep  Dasar,  Sejarah  dan  Perkembangan  Hak  Asasi  Manusia  dan  Hak-Hak  Warga  Negara , makalah disampaikan dalam Workshop 11, Penguatan Hukum Adat, HAM dan Pluralisme, Hotel Mahkota Plaza, SOE-NTT tanggal 27-28 Februari 2004, hlm. 3.
pencabutan  hak  politik  (hilangnya  hak  untuk  memilih  dan  dipilih)  dinilai  tidak  tepat. Sebagai warga negara Indonesia, hak memilih dan dipilih merupakan hak yang melekat dan didapatkan sejak lahir, serta diberikan oleh negara kepada setiap warga negaranya yang telah memenuhi persyaratan menurut peraturan perundang-undangan untuk dipilih dan  memilih.  Karena,  hak  politik  itu  bukan  yang  diberikan  pemerintah, 17 inilah  sifat universal dari  hak-hak  tersebut.  Selain  bersifat universal ,  hak-hak  tersebut  tidak  dapat dicabut  ( inalienable ).  Artinya,  seburuk  apa  pun  perlakuan  yang  telah  dialami  oleh seseorang  ataupun  betapa  pun  bengisnya  perlakuan  seseorang,  ia  tidak  akan  berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. 18 Sehingga, pencabutan hak memilih dan dipilih (sebagai hak politik warga negara) bila diterapkan kepada warga negara dianggap berlebihan, mengingat terpidana yang telah dijatuhi pidana dengan jenis pidana  penjara  yang  relatif  cukup  lama,  maka  dengan  sendirinya  akan  terseleksi  oleh syarat-syarat  yang  ada  di  dalam  organisasi  yang  bersangkutan  apabila  terpidana  akan menggunakan hak konstitusinya.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden  dan Wakil Presiden. 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, 20 serta, Undang- Undang  Nomor  8  tahun  2012  Tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah, 21 ketiga peraturan-undangan tersebut menunjukkan, bahwa tanpa dicabut atau adanya pelarangan penggunaan hak politik seorang warga negara pun sudah tidak memenuhi persyaratan untuk dipilih dan memilih. Jadi, hak politik yang dimiliki warga negara tidak mesti dicabut, dibatasi  atau  dilarang  bilamana  seorang  warga  negara  telah  dinyatakan  bersalah  oleh putusan pengadilan. Sesungguhnya hak pilih merupakan hak yang bersifat universal yang tak dapat dikurangi ( underogble of right ). 22
17 Damar Iradat, Pencabutan Hak Politik Irman Gusman Dinilai Tidak Tepat , Medcom, https://www.medcom.id/ nasional/hukum/ybJyg6aN-pencabutan-hak-politik-irman-gusman-dinilai-tidak-tepat, diakses pada tanggal 20 Februari 2019.
18 Jack Donnely, Universal Human Rights in Theory and Practise dalam Rhona K.M. Smith (et.al), Hukum Hak Asasi Manusia , Cetakan Pertama, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hlm. 11.
19 Lihat Pasal 5 huruf c dan huruf n Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
20 Lihat Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
21 Lihat Pasal 51 huruf g Undang-Undang Nomr 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD.
22 Sarah Birch, Full Participation A Comparative Study of Compulsory Voting , Tokyo, New York, Paris: United Nation University Press, 2009, hlm. 79.
UUD  NRI  1945  dan  UU  HAM,  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2005  Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik juga menjamin secara yuridis hak memilih dan dipilih sebagai hak politik dalam jabatan publik warga negara yang melekat, untuk melaksanakan  hak  memilih  sebagai  hak  politiknya.  Sebagaimana  dikatakan  oleh  John Locke & Rousseau dalam Mardenis, 23 hak politik termasuk hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik tergolong dalam hak turut serta dalam pemerintahan merupakan HAM yang harus  dilindungi.  Hal  yang  sama  juga  dikatakan  oleh  Bagir  Manan, 24 bahwa  hak  sipil mengakui  dan  melindungi  hak-hak  yang  paling  fundamental  dari  seorang  manusia berkaitan dengan martabatnya sebagai makhluk pribadi, sedangkan hak politik berkaitan dengan kehidupan publik.
Kemudian, dalam International Covenant on Civil And Political Rights (ICCPR 1966) berkaitan dengan hak politik warga negara menegaskan dalam Pasal 25 bahwa “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk tanpa pembedaan apa pun dan tanpa pembatasan yang tidak wajar untuk berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umum baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. Ketentuan tersebut ditujukan untuk menegaskan bahwa hak politik, memilih dan dipilih  merupakan  hak  asasi.  Pembatasan,  penyimpangan,  peniadaan  dan  penghapusan hak tersebut merupakan bentuk daripada pelanggaran hak asasi warga negara.

## Pencabutan Hak Politik Bentuk Pelanggaran HAM
Sebagai  negara  hukum,  maka  Indonesia  selalu  menjunjung  tinggi  HAM  dan  konstitusi negara. Salah satu perwujudannya adalah memberikan jaminan serta ruang terhadap hak memilih  dan  dipilih  sebagai  hak  politik  warga  negara  dalam  Pemilu  sebagai  bentuk daripada  kedaulatan  rakyat  yang  telah  dijamin  konstitusi  negara.  Oleh  karena  itu, penggunaan hak politik tersebut merupakan bagian dari demokrasi. Karena, salah satu ciri negara  demokrasi 25 adalah  segala  kegiatannya  mendasarkan  pada  hukum.  Pelaksanaan dari hak tersebut merupakan legitimasi demokrasi dalam suatu negara hukum. Menurut
23 John  Locke  &  Rousseau  dalam  Mardenis,  “ Kontemplasi  dan  Analisis  Terhadap  Klasifikasi  dan  Politik  Hukum Peneg ak HAM di Indonesia” , Jurnal Rechtsvinding, Volume 2 Issue 3, 2013, hlm. 455-456.
24 Bagir Manan, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia , Bandung: Alumni, 2001, hlm. 101.
25 M. Faqih, Problematika Pembaruan Hukum Pidana Nasional Memaafkan Terpidana Dalam Paradigma Negara Hukum , Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2013, hlm. 169. Lihat juga dalam Warih Anjari, “ Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Kajian Putusan Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 1195K/Pid.Sus/2014” , Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 1 April 2015, hlm. 26.
John Locke & Rousseau dalam Mardenis, 26 hak politik termasuk hak memilih dan dipilih dalam jabatan  publik tergolong dalam  hak turut serta dalam  pemerintahan  merupakan HAM yang harus dilindungi. Secara filosofis HAM merupakan hak dasar yang harus ada dalam  diri  manusia  karena  sifat  kemanusiaannya  yang  bersinggungan  dengan  hukum alam.
Akan tetapi, hak politik tersebut mendapatkan hambatan konstitusionalnya di saat hak politik berupa hak untuk memilih dan dipilih bagi warga negara dicabut oleh lembaga peradilan  atau  larangan  warga  negara  yang  terkait  pidana  korupsi  oleh  KPU  untuk menggunakan hak politik dalam kegiatan pemilu sebagai pesta demokrasi negara. Adanya pembatasan warga negara dalam menggunakan hak politiknya untuk memilih dan dipilih karena  dicabut  oleh  lembaga  peradilan  dan  larangan  mengikuti  pesta  demokrasi (pemilihan  umum)  oleh  KPU,  menunjukkan  bahwa  kedua  lembaga  tersebut  telah membentuk  lapisan  warga  negara  yang  boleh  dan  tidak  menggunakan  hak  politiknya secara konstitusional. Hal tersebut telah menunjukkan adanya diskriminatif penggunaan hak politik untuk memilih dan dipilih (Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945). Jadi, tidak boleh ada  pembatasan  konstitusional  kepada  warga  negara  untuk  melaksanakan  ataupun menjalankan hak-hak konstitusionalnya berupa hak politik untuk memilih dan dipilih.
Jadi,  meniadakan  atau  mengurangi  hak  asasi  (terkait  dengan  terpidana  kasus korupsi) merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan prinsip keadilan manusia. Selain itu juga, hak politik pada hakikatnya dimaksud untuk melindungi individu  dari  penyalahgunaan  kekuasaan  oleh  pihak  penguasa. 27 Menurut  John  Locke seperti  dikutip  dalam  Budiardjo, 28 hak  politik  mencakup  hak  atas  hidup;  hak  atas kebebasan; dan hak untuk mempunyai milik ( live, liberty, dan property ). Maka, hak politik yang  di  dalamnya  tercakup  hak  untuk  memilih  dan  dipilih  dalam  jabatan  publik merupakan  bagian  dari  HAM  yang  bersifat natural  rights ,  dan  merupakan  bagian  dari demokrasi yang harus ditegakkan.
UUD  NRI  Tahun  1945  khususnya  terkait  dengan  hak  memilih  dan  dipilih  dalam jabatan publik dapat digolongkan dalam hak atas kemerdekaan berpikir dan hati nurani sebagai salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun ( non derogable rights ). Memilih dan dipilih berarti menggunakan pikiran dan hati nurani secara merdeka
26 Mardenis, Op. cit. , 2013, hlm. 455-456.
27 Miriam Budiardjo, Op. cit , 2009, hlm. 74.
28 Ibid .
tanpa intervensi siapa  pun.  Sehingga,  hak  politik  atau  hak  memilih  dan  dipilih  dalam jabatan publik termasuk salah satu HAM yang sifat umumnya tidak terkena restriksi atau batasan. 29 Hal tersebut sejalan dengan pandangan dari Jimly Asshiddiqie 30 menyebutkan kelompok  hak-hak  politik  yang  dijamin  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  meliputi  hak  untuk  berserikat,  berkumpul,  dan  menyatakan pendapat secara damai, hak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat, serta hak untuk dapat diangkat dalam kedudukan jabatan-jabatan publik.
Sangat relevan pandangan daripada Jimly Asshiddiqie tersebut untuk mengatakan bahwa  HAM  berakar  dari  pribadi  manusia  karena  kemanusiaannya,  jika  dicabut  maka hilang juga sifat kemanusiaannya (Pasal 73 UU HAM). Artinya, pencabutan hak tersebut mengingatkan kembali adanya hukuman-hukuman yang merendahkan martabat manusia ( onterende straffen ). Pernyataan tersebut juga dikatakan oleh anggota Majelis Hakim Sigit Herman Binaji pada Pengadilan Tipikor Jakarta menolak tuntutan pencabutan hak politik terhadap  terdakwa  mantan  anggota  Komisi  V  DPR,  Damayanti  Wisnu  Putranti,  Hakim menilai:
”...hak politik merupakan HAM setiap warga negara yang tidak dapat dibatasi oleh siapa  pun.  HAM  harus  dilindungi,  dihormati,  dipertahankan  dan  tidak  boleh diabaikan  karena  alasan  apa  pun,  sehingga  Majelis  tidak  sependapat  dengan tuntutan  Jaksa  penuntut  KPK.“  Lebih  lanjut  dikatakan,  ”.. .dipilih  atau  tidak seseorang,  harus  diserahkan  kepada  masyarakat  untuk  menilai  integritas  dan kapasitas  calon  pejabat  publik...“  Menurut  Hakim,  hukuman  penjara  yang dijatuhkan  kepada  terdakwa  sudah  cukup  untuk  menjadi  pelajaran  berharga, sehingga ke depan nya terdakwa tidak mengulangi perbuatannya...“ 31
Kemudian, Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila menentang vonis pencabutan hak politik terpidana perkara tindak pidana korupsi dengan mengatakan:
”...hukuman  tersebut  tidak  ada  korelasinya  dengan  tindak  pidana  ko rupsi.  Lebih lanjut  dikatakannya,  bahwa  setuju  terdakwa  korupsi  harus  dihukum  seberat- beratnya..“ Kemudian dikatakannya bahwa, jika pencabutan hak politik seseorang dengan tindak pidana yang dilakukan itu adalah dua hal yang berbeda. Seseorang yang melakukan tindak kriminal maupun tindak pidana korupsi menurutnya tidak dapat  dicabut  hak  politiknya.  Kalau  semua  pelaku  tindak  pidana  dicabut  hak politiknya bisa dibayangkan seluruh lapas itu tidak boleh ikut dalam pemilu. 32
29 Ibid, hlm. 39
30 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 90.
31 Abba  Gabrillin, Hakim  Tolak  Tuntutan  Pencabutan  Hak  Politik  Damayanti, Kompas.com, https://nasional.kompas.com/read/2016/09/26/14572561/hakim.tolak.tuntutan.pencabutan.hak.politik.da mayanti?page=all, diakses pada tanggal 21 Maret 2019.
32 Yudho  Raharjo, Komnas  HAM  Menentang  Pencabutan  Hak  Politik  Terpidana  Korupsi ,  Gresnews.com, http://www.gresnews.com/berita/hukum/83479-komnas-ham-menentang-pencabutan-hak-politik- terpidana-korupsi/, diakses pada tanggal 26 Februari 2019.
Selanjutnya, menurut Saldi Isra, 33 bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang dan konvensi internasional,  sehingga  pembatasan  penyimpangan  dan  peniadaan  serta  penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara.
Selain itu, dengan adanya hukuman tambahan pencabutan hak politik ini membuat adanya ketidakadilan terhadap narapidana yang dijatuhi hukuman tambahan. Sedangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyatakan:
“Menimbang,  bahwa  pidana  tambahan  yang  dimintakan  oleh  Penuntut  Umum tentang Terdakwa dicabut haknya untuk mengikuti kegiatan berpolitik, menurut majelis hakim hal tersebut dipandang berlebihan, mengingat terdakwa yang telah dijatuhi  pidana  dengan  pidana  penjara  yang  relatif  cukup  lama,  maka  dengan sendirinya akan terseleksi oleh syarat-syarat yang ada di dalam organisasi politik yang bersangkutan, apabila benar terdakwa akan menggunakan hak konstitusinya untuk  mengikuti  kegiatan  politik,  oleh  karenanya  dengan  alasan  pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana tambahan tentang hal tersebut.” 34
Kerangka  hukum  tersebut  perlu  untuk  dipahami  secara  bersama  dalam  rangka memaknai “hak” yang telah diakui dan diatur secara hukum di Indonesia. Apabila mengacu pada  ketentuan  yang  diatur  dalam  UU  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  HAM,  sepintas menunjukkan  adanya  bentuk  pelanggaran  hukum  terhadap  jaminan  hak  politik  yang melekat  pada  warga  negara  Indonesia.  Adanya  ruang  untuk  melakukan  pembatasan terhadap hak yang melekat pada setiap orang dan warga negara Indonesia, melahirkan pengaturan bahwa hak politik tersebut dimungkinkan untuk tidak melekat pada semua warga negara Indonesia.
Maka, pelarangan (khususnya pada narapidana korupsi) maupun pencabutan hak memilih dan dipilih sebagai hak politik seseorang dalam jabatan publik yang diterapkan terkesan mubadzir , karena sanksi pidana penjara yang telah dijalani oleh seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan sudah secara otomatis telah gugur dalam syarat administratif  baik  di  organisasi  partai  politik  maupun  syarat  yang  telah  diatur  dalam undang-undang. Tidak perlu lagi Jaksa Penuntut Umum/KPK dan Hakim masih menuntut dan  menjatuhkan  hukuman  pidana  tambahan  apabila  telah  menghukum  juga  dengan
33 Vita Dwi Sakundiana, Pencabutan Hak Politik bagi Koruptor, https://safwaalmahyra.wordpress.com/2016/12/ 27/pencabutan-hak-politik-bagi-koruptor/, diakses pada tanggal 27 Februari 2019. Lihat juga dalam, Saldi Isra, Sebagai Saksi  Ahli  dalam Persidangan Sengketa Pemilihan Presiden  Tahun  2014 , di  Mahkamah Konstitusi, 19 Agustus 2014.
34 Salinan Putusan Nomor 20/PID.SUS/TPK/PN.JKT.PST, hlm. 1805.
pidana  penjara  yang  cukup  lama.  Apabila  seorang  warga  negara  yang  telah  menjalani hukuman pidananya dan tidak menggunakan hak konstitusionalnya untuk dipilih dalam Pemilu  akibat  dicabut  hak  politiknya,  maka  dia  telah  dirugikan,  karena  tidak  bisa menggunakan  hak  memilihnya  sebab  telah  dicabut  secara  bersamaan  dengan  hak dipilihnya.
Sebab, pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik jangan sampai mengurangi atau merampas harkat dan martabat seseorang sebagai manusia seperti yang termuat dalam TAP MPR NO. XVII Tahun 1998 Tentang HAM. Jadi, seharusnya tidak ada perbedaan dari status orang sebagai narapidana koruptor atau bukan dalam menjalankan hak konstitusionalnya untuk dipilih dan memilih dalam jabatan publik. Kemudian, seorang yang telah menjalani hukuman dan keluar dari penjara atau lembaga permasyarakatan pada  dasarnya  adalah  orang  yang  telah  menyesali  perbuatannya,  telah  bertobat,  dan berjanji  untuk  tidak  mengulangi  perbuatannya  lagi.  Dengan  demikian,  seorang  mantan narapidana  yang  sudah  bertobat  tersebut  tidak  tepat  jika  diberikan  hukuman  lagi  oleh undang-undang.
Menutup dari tulisan ini dengan mengutip pendapat Achmad Sodiki 35 berpendapat dalam  Putusan  Mahkamah  Nomor  57/PHPU.DVI/2008  Hakim  Konstitusi  “alangkah bijaksananya  jika  suatu  putusan  dapat  penjangkau  masa  depan  ( futuristic )  serta mencerminkan kearifan ( wisdom ). A person of justice must be a person of wisdom . Sekalipun pengetahuan  ( knowledge )  penting,  tetapi  itu  belum  cukup, the  judge  must  have wisdom/prudence yang diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan semua sumber daya  ( resources )  menuju  tujuan universal manusia  ialah  kebahagiaan  atau happiness .” Putusan yang melihat masa depan berarti putusan yang memfasilitasi kehidupan manusia untuk memungkinkan menjadi manusia yang lebih baik bukan sebaliknya menjerat dalam pasal  yang  tidak  memberikan  harapan  bagi  kemanusiaan.  Ia  harus  tetap  menyuburkan hidupnya hukum yang adil, tetapi juga sekaligus beradab, sebagai cerminan Sila Pancasila, yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

## KESIMPULAN
Everyone has the right to take part in the government of his country,  directly or through freely  chosen  representatives (Setiap  orang  berhak  untuk  mengambil  bagian  dalam
35 Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Achmad Sodiki dalam Putusan Perkara Nomor 4/PUU-V/2009, hlm 14.
pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas). 36 Hak  memilih  dan  dipilih  (hak  politik)  merupakan  hak  konstitusional  warga negara yang di diatur dalam sejumlah Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang tentang  HAM.  Terkait  dengan  hak  memberikan  suara  atau  memilih  ( right  to  vote ) merupakan hak dasar ( basic right ) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya  oleh  negara.  Konstitusi  yang  berlaku  yakni  UUD  NRI  Tahun  1945  telah cukup memuat jaminan dan rambu-rambu konstitusional tentang Pemilu, ditambah lagi dengan  ketentuan  tentang  HAM  yang  sangat  erat  kaitannya  dengan  pemilu.  Sehingga, dalam perumusan sejumlah pasal terkait dengan hak memberikan suara tersebut sangat jelas  bahwa  tidak  dibenarkan  adanya diskriminasi mengenai  ras,  kekayaan,  agama  dan keturunan.  Sebab,  pembatasan,  peniadaan,  dan  penghapusan  hak  pilih  warga  negara merupakan penyimpangan serta salah satu bentuk pelanggaran HAM warga negara.

## Daftar Pustaka

## Buku
Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika,
2010.
Birch,  Sarah, Full  Participation  A  Comparative  Study  of  Compulsory  Voting ,  Tokyo,  New York, Paris: United Nation University Press, 2009.
Budiarjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Jakarta: Gramedia, 1983.
Faqih, M., Problematika Pembaruan Hukum Pidana Nasional Memaafkan Terpidana Dalam Paradigma Negara Hukum , Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2013.
Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia , Cetakan ke-5, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 1983.
Lipset, Seymour Martin (ed.), The Encyclopedia of Democracy , Volume IV, Wahington D.C.: Congressional Quarterly Inc., 1995.
Madja,  El  Muhtaj, Dimensi-Dimensi  HAM  Menguraikan  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya , Jakarta: Grafindo Persada, 2008.
Madja, El Muhtaj, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia , Jakarta: Kencana, 2005. Manan, Bagir, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia , Bandung: Alumni, 2001.
36 Herdiansyah  Hamzah, Pemilu  Dan  Diskriminasi  Politik, https://www.herdi.web.id/pemilu-dan-diskriminasi- politik/, diakses pada tanggal 27 Februari 2019. Lihat Juga Koran Harian Tribun Kaltim , 17 Mei 2014.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005. Powell  Jr.,  G.  Bingham, Contemporary  Democracies:  Participation,  Stability  and  Violence ,
Cambridge: Harvard University Press, 1982.
Smith,  Rhona  K.M.  (et.al), Hukum  Hak  Asasi  Manusia ,  Cetakan  Pertama,  Yogyakarta:
PUSHAM UII, 2008.
Soemitro,  Ronny  Hanitijo, Metode  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1990.
Thaib, Dahlan, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 , Jakarta: Liberty, 1993.
Waluyo, Bambang, Pidana dan Pemidanaan , Cetakan ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

## Jurnal, Prosiding, Makalah
Anjari,  Waih,  “ Pencabutan  Hak  Politik  Terpidana  Korupsi  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia” , Jurnal Komisi Yudisial, Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 1 April 2015.
Anjari,  Warih,  “ Pencabutan  Hak  Politik  Terpidana  Korupsi  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi
Manusia: Kajian Putusan Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dan Nomor
1195K/Pid.Sus/2014” , Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 1 April 2015.
Asy’ari,  Hasyim, Pendaftaran  Pemilih  di  Indonesia ,  Makalah  Seminar  Internasional “Membangun  Sistem  Pendaftaran  Pemilih  Yang  Menjamin  Hak  Pilih  Rakyat: Pengalaman Indo nesia dan Internasional”, Jakarta, 30 Maret 2011.
Budiarjo, Miriam, “ Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global” , Jurnal Ilmu Politik, No. 10, Jakarta:  Asosiasi  Ilmu  Politik  Indonesia  (AIPI)  dan  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan Gramedia Pustaka Utama, 1990.
Budijanto,  Oki  Wahju,  “ Pemenuhan  Hak  Politik  Warga  Negara  Dalam  Proses  Pemilihan Kepala  Daerah  Langsung” ,  Jurnal  Penelitian  Hukum  DE  JURE,  Vol.  16  No.  3,
September 2016.
Elias,  Rodrigo  F.  dan  Ruddy  Watulingas,  “ Pencabutan  Hak  Politik  Sebagai  Pidana Tambahan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia” , Jurnal Lex Et Societatis Vol. VI, No. 4, Juni 2018.
Isra, Saldi, Sebagai Saksi Ahli dalam Persidangan Sengketa Pemilihan Presiden Tahun 2014 , di Mahkamah Konstitusi, 19 Agustus 2014.
Krisdyatmiko, Konsep Dasar, Sejarah dan Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Warga Negara , makalah disampaikan dalam Workshop 11, Penguatan Hukum Adat, HAM dan Pluralisme, Hotel Mahkota Plaza, SOE-NTT tanggal 27-28 Februari 2004.
Mardenis, “ Kontemplasi dan Analisis Terhadap Klasifikasi dan Politik Hukum Penegak HAM di Indonesia” , Jurnal Rechtsvinding, Volume 2 Issue 3, 2013.
Suharso,  Chrisna  Bagus  Edhita  Praja  dan  Achmad  Irmawan,  “ Pencabutan  Hak  Politik Terhadap  Terpidana  Korupsi  Dalam  Perspekt if  Hukum  Tata  Negara” ,  dimuat Prosiding  Bidang  Pendidikan,  Humaniora,  dan  Agama,  Penguatan  Kontribusi Institusi  Pendidikan  Tinggi  Melalui  Implementasi  Hasil  Riset  Untuk  Indonesia Berkemajuan, The 4th URECOL 2016, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Stikes Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (ISSN 2047-9189), 27 Agustus 2016.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008  Tentang  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil Presiden.
Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD.

## Putusan Pengadilan
Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1261 K/Pid.Sus/2015 Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 4/PUU-V/2009. Putusan Nomor 20/PID.SUS/TPK/PN.JKT.PST.

## Situs Web
Gabrillin, Abba, Hakim Tolak Tuntutan Pencabutan Hak Politik Damayanti, Kompas.com, https://nasional.kompas.com/read/2016/09/26/14572561/hakim.tolak.tuntuta n.pencabutan.hak.politik.damayanti?page=all, diakses pada tanggal 21 Maret 2019.
Hamzah, Herdiansyah, Pemilu Dan Diskriminasi Politik,
https://www.herdi.web.id/pemilu-dan-diskriminasi-politik/, diakses pada tanggal 27 Februari 2019.
Iradat,  Damar, Pencabutan  Hak  Politik  Irman  Gusman  Dinilai  Tidak  Tepat ,  Medcom, https://www.medcom.id/nasional/hukum/ybJyg6aN-pencabutan-hak-politik- irman-gusman-dinilai-tidak-tepat, diakses pada tanggal 20 Februari 2019.
Raharjo,  Yudho, Komnas  HAM  Menentang  Pencabutan  Hak  Politik  Terpidana  Korupsi ,
Gresnews.com,  http://www.gresnews.com/berita/hukum/83479-komnas-ham- menentang-pencabutan-hak-politik-terpidana-korupsi/,  diakses  pada  tanggal  26 Februari 2019.
Sakundiana, Vita Dwi, Pencabutan Hak Politik bagi Koruptor,
https://safwaalmahyra.wordpress.com/2016/12/27/pencabutan-hak-politik- bagi-koruptor/, diakses pada tanggal 27 Februari 2019.