p-ISSN: 1412-436X e-ISSN:  2540-9522

## PERBANDINGAN SANKSI ZINA DALAM HUKUM PIDANA ADAT DESA KOTO LOLO DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
COMPARISON OF ADULTERY SANCTIONS IN THE CUSTOMARY CRIMINAL LAW OF KOTO LOLO AND THE BOOK OF CRIMINAL LAW OF INDONESIA

## Ishaq
Fakultas Syari’ah Universitas Islam Sulthan Thaha Saifuddin  Jambi, Indonesia Jl. Jambi-Muaro Bulian KM 16. Simp. Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363 e-mail: ishaq@uinjambi.ac.id
Abstract: This  article  compares  the  adultery  sanctions  in  the  customary  criminal  law  of  Koto  Lolo  with Indonesian criminal law in order to renew the Indonesian criminal law. Hence, the result of this research can be a guide for Indonesian legislators. The method that is used in this article is a comparative legal approach. This article concludes that the adultery sanction in the customary criminal law of Koto Lolo is fined with 20 kilograms of rice, a goat, and mated. While adultery sanction in Indonesian criminal law is nine months in prison, and it is included as an offense complaint, so that the goal of punishment is not achieved. In order to renew the Indonesian criminal law, the customary sanctions should be included. So that, it can protect and create the social defence and social welfare and the purpose of punishment can be achieved.
Keywords: Adultery Sanction, Criminal Law of Koto Lolo, Book of Indonesian Criminal Law, Renewal of Indonesian Criminal Law
Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk membandingkan sanksi zina dalam hukum pidana adat Desa Koto Lolo  dengan  hukum  pidana  Indonesia  dalam  rangka  pembaruan  hukum  pidana  Indonesia.  Harapannya, ia dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pembuat undang-undang (legislator) dalam badan legislatif. Me- tode yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan perbandingan hukum. Tulisan ini menyimpulkan bahwa sanksi zina dalam hukum pidana adat Desa Koto Lolo adalah denda 20 kilogram beras dan seekor kambing, serta dikawinkan. Sedangkan sanksi zina dalam hukum pidana Indonesia adalah penjara 9 (sembi- lan) bulan dan termasuk delik aduan, sehingga tidak mencapai tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, seyogyanya sanksi adat dimassukkan sehingga dapat melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat dan tujuan pemidanaan dapat tercapai.
Kata Kunci: Sanksi Zina, Hukum Pidana Adat Koto lolo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,  Pemba- ruan Hukum Pidana Indonesia

## Al-Risalah

## Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan
Vol. 18, No. 1, Juni 2018 (hlm. 47-62)

## Pendahuluan
Di  Indonesia,  masalah  kasus  kejahatan  per- zinaan  sering  dimuat  di  media  massa,  sep- erti  yang  terjadi  di  Aceh  Besar,  yaitu  lima orang tertangkap oleh masyarakat disebabkan melakukan  perbuatan  mesum  di  salah  satu toko di kawasan Aceh Besar pada 8 November 2015 dan kelimanya diserahkan pada Satpol PP dan WH Aceh Besar. 11 Di Propinsi Jambi misalnya, sedikit sekali terungkap kasus per- zinaan,  hal  ini  disebabkan  karena  jarangnya melaporkan  atau  mengadukan  kepada  pihak berwajib,  seperti  kasus  seorang  ibu  hamil akibat berhubungan dengan anak kandungnya sendiri.  Peristiwa  ini  menghebohkan  warga Karang  Solok,  Kecamatan  Kumpe  Ulu,  Ka- bupaten Muarojambi, Jambi. Perempuan ber- nama St itu juga anak laki-lakinya, Fy (16), diamankan di kantor polisi. “Ini dilakukan un- tuk menghindari tindakan anarkis dari warga sekitar,”  demikian  kata  Kapolsek  Kumpeh Ulu Jambi Iptu H Batubara, Rabu (23/7). 22
Berdasarkan  data  kasus  di  atas,  dapat  di- jelaskan  bahwa  begitu  banyaknya  tindak  pi- dana zina terjadi, namun pihak korban jarang mengajukan pengaduan, akibatnya kejahatan tersebut tidak sampai diproses di pengadilan. Hal ini disebutkan di dalam Pasal 284 KUHP, bahwa  zina  termasuk  delik  aduan  absolut, yakni tidak tidak dapat dituntut jika tidak ada pengaduan  dari pihak korban, dan sanksinya relatif ringan, yakni hanya 9 (Sembilan) bulan. Sedangkan sanksi zina di dalam hukum pidana adat dapat berupa penggantian kerugian “im- materil” dalam pelbagai rupa, seperti paksaan menikah  gadis  yang  telah  dicemarkan,  dan
1  http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/ daerah/16/02/12/o2g1pi366-lima-pelaku-zina-di- cambuk-di-aceh, diakses 12 November 2017.
2 https://ayomerdeka.wordpress.com/2008/07/26/ kasus-incest-di-jambi-anak-hamili-ibunya/, diakses 12 November 2017.
bayaran uang adat kepada orang yang terkena berupa  benda  yang  sakti  sebagai  pengganti kerugian rohani. 33 Begitu juga di Desa Koto Lolo, jika terjadi perzinaan, maka sanksinya mengadakan upacara adat, yakni pembersihan kampung  yang  tujuannya  adalah  untuk  me- lindungi kepentingan masyarakat dari berba- gai gangguan. Hal ini senada dengan pendapat Soerjono Soekanto, bahwa reaksi adat bertu- juan  untuk  memulihkan  keseimbangan  kos- mis, yang mungkin sekali mempunyai akibat pada warga masyarakat yang melakukan pe- nyelewengan. 44
Berdasarkan uraian yang telah dikemuka- kan di atas, maka yang menjadi pokok kajian dalam tulisan ini adalah sanksi zina dalam hu- kum pidana adat Desa Koto Lolo diperband- ingkan dengan hukum pidana Indonesia dalam upaya  pembaruan  hukum  pidana  Indonesia. Metode  yang  digunakan  adalah  pendekatan studi perbandingan hukum. Sedangkan sum - ber bahan hukum yang digunakan adalah bah- an hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian  data  dianalisis  dengan  metode kualitatif dan diuraikan secara deskriptif dan analisis perbandingan.

## Tindak Pidana Zina Dalam Hukum Pidana Adat
Istilah zina  dalam  hukum  adat  sering  dis-- ebut  dengan  kata  sumbang.  Zina  merupa- kan suatu perbuatan yang dianggap merusak rasa  kesusilaan  masyarakat.  Zina  menurut hukum  adat  merupakan  suatu  tindak  pidana yang menggoncangkan neraca keseimbangan masyarakat, melanggar kehormatan golongan kerabat,  mengganggu  kesucian  masyarakat
3  Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat (Jakarta: Gunung Agung, 1983), 235. 4  Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Jaka - ta: Raja Grafindo Persada, 2010), 289.
dan merusak tatanan kehidupan. Hal ini sena- da dengan pendapat Iman Sudiyat yang men- gatakan  bahwa  zina  merupakan  delik  yang terutama melanggar kehormatan kerabat dan melanggar kepentingan hukum seseorang se- laku suami. 55
Kemudian  menurut  R.  Soepomo,  bahwa zina adalah perbuatan melanggar kehormatan golongan famili serta melanggar kepentingan hukum seseorang sebagai suami. 66 Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) men- jelaskan bahwa pengertian zina adalah seba- gai berikut:
Perbuatan  bersenggama  antara  laki-laki 1. dan  perempuan  yang  tidak  terikat  oleh hubungan pernikahan  (perkawinan);
Perbuatan  bersenggama  seorang  laki- 2. laki  yang  terikat  perkawinan  dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau  seorang  perempuan  yang  terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. 77
Sedangkan  Hilman  Hadikusumah  menga- takan bahwa perbuatan zina menurut hukum adat  adalah  persetubuhan  antara  pria  dan wanita  diluar  ikatan  perkawinan  yang  sah. 88
Berdasarkan penjelasan di atas, maka zina di- pandang suatu kejahatan yang perlu mendapat penanganan yang serius, karena perbuatannya melanggar  kehormatan  golongan  famili  atau kerabat  serta  melanggar  kepentingan  hukum seseorang  sebagai  suami.  Oleh  karena  itu,
5  Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas (Yogyaka - ta: Liberty, 1981), 193.
6  R.  Soepomo, Bab-Bab  Tentang  Hukum  Adat (J - karta: Pradnya Paramita, 1993), 125.
7  Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar Bahasa  Indonesia (Jakarta:  Balai  Pustaka,  2005), 1280.
8  Hilman Hadikusumah, Hukum Pidana Adat (Ban - ung: Alumni, 1984), 98.
tindak pidana ini perlu adanya hukum pidana yang  melindungi  dan  menegakkan  dengan memberikan sanksi yang berat.

## Tindak Pidana Zina Dalam Hukum Pidana Indonesia
Tindak pidana zina dalam hukum pidana In- donesia telah dirumuskan di dalam Pasal 284 KUHP  yang  merupakan  suatu  tindak  pidana yang  dilakukan  dengan  sengaja.  Jadi,  unsur kesengajaan  itu  harus  terbukti  ada  pada  diri pelaku,  agar  ia  dapat  dinyatakan  telah  me- menuhi unsur kesengajaan dalam melakukan suatu  perbuatan  tindak  pidana  zina  tersebut. Rumusan  Pasal  284  KUHP  dapat  dilihat  di bawah ini, yaitu sebagai berikut:
Dihukum penjara selama-lamanya 1.
Sembilan bulan:
1e.  a   laki-laki yang beristeri, berbuat zina, sedang  diketahuinya,  bahwa    Pasal 27  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (sipil) berlaku padanya. b. perempuan yang bersuami, berbuat zina:
2e.  a.  Laki-laki  yang  turut  melakukan perbuatan itu, sedang  diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami:
b.  Perempuan  yang  tiada  bersuami yang  turut  melakukan  perbuatan itu,  sedang  diketahuinya,  bahwa kawannya  itu  beristeri  dan  Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum perdata  (sipil)  berlaku  pada kawannya itu.
Penuntutan  hanya  dilakukan  atas 2. pengaduan  suami  (isteri)  yang  mendapat malu  dan  jika  pada  suami  (isteri)  itu berlaku  Pasal  27  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) dalam tempo 3 bulan sesudah  pengaduan  itu,  diikuti  dengan permintaan  akan  bercerai  atau  bercerai
tempat  tidur  dan  meja  makan  ( scheiding van tafel en bed ) oleh perbuatan itu juga.
Tentang  pengaduan  ini  Pasal  27,  73,  dan 3.
75 tidak berlaku.
Pengaduan  itu  boleh  dicabut  selama
4. pemeriksaan  dimuka  sidang  pengadilan belum dimulai.
Kalau  bagi  suami  dan  isteri  itu  berlaku 5.
Pasal  27  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  (sipil)  maka  pengaduan  itu  tidak diindahkan, sebelum mereka itu bercerai, atau  sebelum  keputusan  hakim  tentang perceraian  tempat  tidur  dan  meja  makan mendapat ketetapan. 99
Apabila  diperhatikan  rumusan  Pasal  284 KUHP pada ayat (1) di atas, maka kejahatan zina terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu:
Seorang  laki-laki  yang  telah  kawin 1. melakukan  zina,  pada  hal  Pasal  27  BW berlaku baginya;
Seorang  perempuan  yang  telah  kawin 2. melakukan zina, pada hal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
Seorang  laki-laki  turut  berzina  dengan 3. seorang  perempuan  yang  diketahuinya telah kawin; dan
Seorang  perempuan  yang  turut  berzina 4. dengan seorang laki-laki yang diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.
Di  dalam  rumusan  Pasal  284  KUHP dis- ebutkan bahwa hanya pria atau wanita yang telah menikah sajalah yang dapat melakukan zina,  sedangkan  pria  atau  wanita  yang  tidak menikah, menurut rumusan ketentuan pidana yang  diatur  dalam  Pasal  284  ayat  (1)  angka 2e huruf a dan b KUHP, hanya dipandang  se-
9  R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  Serta  Komentar-Komentarnya  Lengkap Pasal Demi Pasal , (Bogor: Politeia, t.th), 208-209.
bagai orang-orang yang turut melakukan zina yang dilakukan oleh orang-orang yang telah menikah 10 .
Jadi,  apabila  laki-laki  dan  perempuannya tidak  tunduk  pada  Pasal  27  BW,  maka  ked- ua-duanya tidaklah melakukan tindak pidana zina. Dengan demikian, juga tidak ada yang berkualitas sebagai pembuat pesertanya. Be- gitu juga jika, baik laki-laki maupun perem- puannya, tidak sedang terikat perkawinan, art- inya tidak sedang beristeri atau tidak sedang bersuami, walaupun dirinya tunduk pada Pasal 27 BW, maka kedua-duanya yang bersetubuh tersebut tidak melakukan tindak pidana zina.
Jadi, rumusan Pasal 284 KUHP ini menu- rut SR.Sianturi, adalah sebagai berikut:
Hanya  pelaku  persetubuhan  yang  sudah  terikat perkawinan  yang  dapat  disebut  sebagai  pezina (pegendak).  Jika  keduanya    sudah  terikat perkawinan, maka keduanya adalah pezina. Jika salah  satu  saja  yang  sudah  terikat  perkawinan, maka yang belum/tidak terikat itu disebut sebagai peserta  pezina  saja.  Dan  jika  keduanya  belum/ tidak  terikat  suatu  perkawinan,  maka  tidak  ada pezina diantara mereka.
Perbuatan zina hanya dapat dilakukan oleh seorang yang telah menikah, sedangkan orang yang belum menikah hanya dapat dipersalah- kan sebagai perbuatan turut serta melakukan, meskipun orang yang belum menikah melaku- kan  segala  perbuatan  yang  dilakukan  oleh orang  yang  telah  menikah.  Perbuatan  perse- tubuhan  oleh  2  (dua)  orang,  yakni  perem- puan dan laki-laki yang masing-masing telah menikah  merupakan  perbuatan  zina,  karena perbuatan  berzina  dianggap  sebagai  pelang- garan terhadap kesetiaan dalam perkawinan, sekalipun pada saat kejadian mereka sedang
10  P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus  Kejahatan  Melanggar  Norma  Kesusilaan dan  Norma  Kepatutan (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2009), 84-85.
mengajukan  proses  cerai  dalam  Pasal  284 menentukan  bahwa  dalam  masa  3  bulan  se- jak  mereka  mengajukan  gugatan  cerai,  tetap dianggap sebagai zina. 11
Kemudian R. Soesilo menjelaskan bahwa, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki  atau  perempuan  yang  telah  kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya, yang dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah  satu  pihak 1213 .  Lebih  lanjut  R.  Soesilo menjelaskan bahwa persetubuhan merupakan perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan  perempuan  yang  biasa  dijalankan  untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (w.9292) 13 .
Selanjutnya, R. Sugandhi juga dalam mem- berikan penjelasan terhadap Pasal 284 KUHP tentang  perzinaan,  memberkan  definisi  zina itu kepada dua pengertian, yaitu sebagai beri- kut:
Pengertian  umum,  bahwa  zina  dimaknai 1. sebagai  persetubuhan  yang  dilakukan oleh  laki-laki  dan  perempuan  atas  dasar sama-sama suka yang belum terikat oleh perkawinan.
Pengertian  dalam  Pasal  284  KUHP 2. dimaknai  sebagai  persetubuhan  yang dilakukan  oleh  laki-laki  atau  perempuan
11  Ishaq,  “Studi  Perbandingan  Tindak  Pidana  Zina Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum  Pidana  Islam  Dalam  Upaya  Memberikan Kontribusi  Bagi  Pembaharuan  Hukum  Pidana  In- donesia”, Disertasi ,  Hukum  Universitas  Andalas, 2015, 230.
12  R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) …, 208-209.
13  R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) …, 208-209.
yang  telah  kawin  dengan  perempuan atau  laki-laki  yang  bukan  isteri  atau suaminya. 14
Berdasarkan  beberapa  definisi  yang  telah disebutkan di atas, maka ruang lingkup penger- tian  perzinaan  terdapat  dua  macam,  yaitu: pertama, zina adalah persetubuhan antara se- orang laki-laki dengan seorang perempuan di luar lembaga pernikahan tidak dipersyaratkan apakah  salah  seorang  atau  keduanya  sudah terikat  dalam  perkawinan  dengan  orang  lain atau tidak. Pengertian ini merupakan penger- tian menurut konsep hukum adat dan hukum Islam dan merupakan pengertian yang umum dipahami  oleh  masyarakat  Indonesia.  Hal tersebut  juga  dijelaskan  oleh Ahmad  Bahiej yang  mengatakan  bahwa  perzinaan  menurut hukum adat tidak hanya dilakukan oleh orang yang sudah kawin. 15
Kedua,  zina  adalah  persetubuhan  antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki- laki yang bukan isteri atau suaminya. Definisi yang kedua tersebut mempersyaratkan adanya salah satu atau keduanya harus sudah terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Dengan demikian  persetubuhan  yang  dilakukan  oleh laki-laki dengan perempuan yang sama-sama masih  bujang  gadis  bukanlah  termasuk  per- zinaan menurut konsep yang kedua tersebut. Definisi konsep kedua ini, merupakan definisi yang dirumuskan di dalam Pasal 284 KUHP. Rumusan  tindak  pidana  zina  yang  tercan-
14  R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya (Surabaya: Usaha Nasional, 1981),  300.
15 Ahmad Bahiej, “Tinjauan Delik Perzinahan dalam Berbagai  Sistem  Hukum  dan  Prospeknya  dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, http://hi- mai huinsuka, files, wordpress.com/2011/11/delik- perzinahan  –dan    berbagai  –Sistem  –hukum-dan dalam  –pembaharuan-hukum  Pidana-Indonesia. Diakses 29 Juli 2012, 5.
tum di dalam Pasal 284 KUHP itu, menurut Harkristuti Markrusnowo, lebih mencermink - an  nilai-nilai  yang  dianut  oleh  masyarakat di Eropa Barat ketika itu daripada nilai-nilai yang  dianut  oleh  masyarakat  Indonesia 1617 . Dengan  demikian,  perumusan  tindak  pidana zina tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia, yakni hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat.

## Sanksi  Zina  Dalam  Hukum  Pidana  Adat Desa Koto Lolo
Sanksi di dalam hukum pidana adat merupa- kan  suatu  pemenuhan  kewajiban  adat  yang dijatuhkan  oleh  kepala  adat  terhadap  orang yang  telah  melanggar  hukum  adat.  Segala tindakan yang bertentangan dengan peraturan hukum  di  dalam  sistem  hukum  adat  adalah tindakan yang melanggar hukum atau ilegal. Jika  terjadi suatu  pelanggaran  hukum,  maka petugas  hukum  dalam  hal  ini  adalah  kepala adat mengambil tindakan konkrit, yakni reak- si  adat  guna  membetulkan  hukum  yang  dil- anggar tersebut. 17
Suatu  tindakan  melanggar  hukum,  mis- alnya  berzina,  memerlukan  pemulihan  hu- kum. Dalam hal ini, hukum dapat dipulihkan dengan  penghukuman  sipelaku  dengan  cara melakukan upacara pembersihan masyarakat, atau  dibunuh  terhadap  pelakunya  oleh  kelu- arga  yang  dihina.  Hal  ini  sesuai  dengan  hu- kum pidana adat yang berlaku di tanah Batak, bahwa jika terjadi perzinaan, maka pelakunya akan dibunuh atau melakukan upacara pem- bersihan  masyarakat  yang  disebut,  “pangu-
16  Harkristuti  Harkrisnowo,  “Tindak  Pidana  Kesus - laan Dalam Perspektif Kitab Un dang-Undang Hu- kum Pidana”, dalam Muhammad Amin Suma (ed.), Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001),  181. 17  Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas …, 176.
rasion”.  Perbuatan  zina  menimbulkan  upaya pertahanan  (adatreaksi)  dari  pihak  golongan famili  atau suami yang terhina. 18 Di Kupang, sanksinya  adalah  mengawini  perempuan tersebut. Jika laki-laki tersebut tidak bertang- gungjawab atas perbuatannya, maka sanksin- ya dapat berupa: (a) Naek nafani nesu, matan kotenn (tutup  pintu  muka  belakang)  berupa seekor sapi yang berumur satu adik, (b) toeb tais hae manak (tutup malu, pemulihan nama baik perempuan) berupa tiga ekor sapi mas- ing-masing berumur satu adik. 19 Di kalangan orang  Dayak,  suami  dibolehkan  membunuh isterinya dan pria partnernya, manakala per - buatan  itu  tertangkap  tangan.  Suami  yang membunuh  itu  tidak  dianggap  salah,  jika  ia melaporkan  pembunuhan  tersebut  pada  saat itu  juga  kepada  Kepala  adat. Apabila  hanya si pria yang berzina, bantuan kepada kerabat dari orang yang bersalah tersebut. 20
Demikian  juga  halnya  adat  Tolaki,  jika terjadi  perzinaan,  maka  sanksinya  ada  dua macam, yaitu:
Apabila pelaku persetubuhan (perzinaan) 1. itu  tidak  hamil,  maka  sanksinya  adalah dikawinkan.  Tetapi  jika  salah  satu  pihak menolak,  maka  diharuskan  membayar denda berupa: (a) satu pies kain kaci (tidak boleh  diuangkan),  (b)  satu  ekor  kerbau (boleh diuangkan), dan (c) satu buah cerek air dari tembaga (tidak boleh diuangkan);
Apabila pelaku persetubuhan (perzinaan) 2. itu  hamil,  maka  sanksinya  adalah dikawinkan.  Tetapi  apabila  salah  satu pihak  menolak,  maka  harus  membayar
18  R.  Soepomo, Bab-Bab  Tentang  Hukum  Adat …, 125.
19  Otje  Salman  Soemadiningrat, Rekonseptuaalisasi Hukum  Adat  Kontemporer (Bandung:  Alumni, 2011), 17.
20  Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas …, 176.
denda adat, berupa: (a) satu pies kain kaci (tidak  dapat  diuangkan),  (b)  satu  ekor kerbau (tidak boleh diuangkan). 21
Sedangkan ketentuan pidana adat yang ber- laku di Desa Koto Lolo, jika terbukti melaku- kan perbuatan zina, maka sanksinya juga di- jatuhi sanksi denda dan dikawinkan. Hal ini dijelaskan oleh Darsono, bahwa jika terbukti melakukan perzinaan, maka dikenakan sanksi berupa denda 20 (dua puluh) kilogram beras dan  seekor  kambing,  dan  dikawinkan    jika pelakunya bujang gadis. 22
Pelaku  zina  itu  ada  kalanya  bujang  gadis dan  ada  kalanya  yang  sudah  menikah  dan sanksinya  berbeda.  Jika  pelaku  zina  itu  su- dah  kawin,  maka  sanksinya  lebih  berat  jika dibandingkan  dengan  sanksi  pidana  bagi pelaku zina bujang gadis, yakni selain mem- bayar denda sebagaimana yang telah disebut- kan di atas, juga dikenakan sanksi denda yang disebut dengan istilah  “ tudung malu ”. 23
Adapun istilah denda “ tudung malu ”, mer- upakan  sanksi  denda  yang  jumlahnya  diten- tukan  oleh  pihak  suami  yang  isterinya  telah berbuat zina dengan laki-laki lain. Dalam isti - lah adat dikenal dengan istilah “ sigdang sbut, sidgang  bayi ”,  maksudnya  berapapun  jum- lah yang diminta oleh pihak suami yang ber- sangkutan, maka pihak laki-laki yang berzina itu  wajib  untuk  membayarnya.  Akan  tetapi, masalah  besar  jumlah  sanksi  denda tudung malu tersebut harus melalui persetujuan kes- epakatan adat. Karena di samping memperha- tikan rasa malu yang ditanggung oleh pihak suami, juga kondisi ekonomi pelaku zina har-
21  Handrawan, “Sanksi Adat Delik Perzinaan (Umo - pi) Dalam Perspektif  Hukum Pidana Adat Tolaki”,
Jurnal Perspektif , Vol. XXI, No. 3 (2016), 209.
22  Darsono, Wawancara , 9 Juli 2015
23  Abdul Salam, Wawancara , 9 Juli 2015

## us dipertimbangkan.
24
Penerapan sanksi pidana berupa denda 20 (dua puluh) kilogram beras dan seekor kamb- ing  terhadap  pelaku  zina  adalah  berfungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan ke - seimbangan antara dunia lahir dengan dunia gaib, di samping itu juga untuk memberikan efek jera terhadap pelakunya. Hal ini telah di- jelaskan oleh Majatarlis, bahwa tujuan pembe- rian sanksi denda terhadap pelaku zina adalah untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, agar  tidak  mengulangi  lagi  perbuatan  yang sama pada waktu yang lain. Di samping itu, sanksi tersebut juga berfungsi untuk preventif terhadap masyarakat, agar dapat menjauhkan diri dari melakukan perbuatan zina tersebut. 25 Pada  hakikatnya,  pemberian  sanksi  pidana adat terhadap pelaku delik oleh lembaga atau petugas adat bertujuan untuk melindungi ke- pentingan masyarakat dari berbagai gangguan, baik yang dilakukan oleh anggota masyarakat di dalam lingkungannya sendiri, maupun oleh orang di luar lingkungan masyarakat. 26
Senada  dengan  hal  di  atas,  juga  dijelas- kan oleh Tolib Setiady, bahwa tujuan adanya tindakan    reaksi  dan  koreksi  terhadap  peris- tiwa  atau  perbuatan  delik  zina  adalah  un- tuk  dapat  memulihkan  kembali  keseimban- gan  masyarakat  yang  terganggu.  Terhadap peristiwa  atau  perbuatan  yang  mengganggu keseimbangan  masyarakat,  pada  umumnya dilakukan  oleh  petugas  adat. 27 Kemudian  I Made  Widnyana  menjelaskan  bahwa  tujuan
24  Dinar, Wawancara , 9 Juli 2015 25  Majatarlis, Wawancara , 9 Juli 2015
26  Reimon Supusesa, “Eksistensi Hukum Delik Adat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Maluku Tengah”, Jurnal Mimbar Hukum , Vol. 24,
No. 1 (2012), 43.
27  Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia (D - lam  Kajian  Kepustakaan) (Bandung:  Alfabeta, 2009), 355.
sanksi  menurut  konsep  adat  adalah  untuk mengembalikan  keseimbangan  kosmis,  ke- seimbangan antara dunia lahir dengan dunia gaib, untuk mendatangkan rasa damai antara sesama warga masyarakat atau antara anggota masyarakat  atau  antara  anggota  masyarakat dengan masyarakatnya. 28 Berkenaan hal terse- but di atas, Syarifuddin juga menjelaskan bah- wa penerapan sanksi pidana adat denda terse- but  diharapkan  untuk  mencegah    terjadinya kasus  perzinaan  di  Desa  Koto  Lolo  ini.  Di samping  itu  juga,  bertujuan  sebagai  sarana untuk  membersihkan  kampung,  karena  per- buatan zina merupakan perbuatan yang kotor serta mencemarkan nama baik Desa tersebut. 29
Secara tegas, pelarangan zina erat kaitannya dengan upaya menegakkan moral atau akhlak mulia  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  ber- bangsa dan bernegara. 30

## Sanksi Zina Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Sanksi  pidana  terhadap  pelaku  zina  di  da- lam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  sebagaimana  dirumuskan  di  dalam Pasal  284  KUHP  menganut  sistem  pemida - naan  secara  tunggal,  dan  sanksinya  hanya  9 (sembilan) bulan. Hal ini juga dijelaskan oleh Ismansyah dan Ermawati. B, bahwa:
Jenis  pidana  yang  diancamkan  terhadap 1.
delik  zina  (sebagaimana  juga  terhadap delik-delik  lain  yang  umum  dianut  oleh KUHP memakai sistem perumusan pidana penjara secara tunggal.
28  I  Made  Widnyana, Hukum  Pidana  Adat  Dalam Pembaharuan  Hukum  Pidana (Jakarta:  Fikahati Aneska, 2013), 142.
29  Syarifuddin, Wawancara , 9 Juli 2017
30  Ishaq,  “Kontribusi  Konsep  Jarimah  Zina  Dalam Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia”, Jurnal Ijtihad , Vol. 14 No.1 (2014), 86.
KUHP  mengkualifikasi  delik  zina  ini 2. sebagai delik yang memiliki bobot sangat ringan,  hanya  diancam  pidana  penjara maksimum 9 (sembilan) bulan.
Sebagaimana  terhadap  delik-delik  yang 3. lain dalam KUHP, sanksi pidana penjara terhadap  delik  zina  tidak  memakai  pola minimum khusus. 31
Berdasarkan ketentuan sanksi pidana zina, sebagaimana yang dirumuskan di dalam Pasal 284 KUHP, jika ditinjau dari tujuan pemida- naan  tidak  berfungsi  sebagaimana  mestinya. Dengan kata lain, sanksi pidana yang tercan- tum di dalam Pasal 284 KUHP tersebut tidak memenuhi  tujuan  pemidanaan, 32 dan  akan
31  smansyah  &  Ermawati  B.,  “Permasalahan  Delik Zina Yang Terdapat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)”, Jurnal  Hukum  Pidana dan Kriminologi Delicti , Vol. IX, No. 1 (2012), 29.
32  Dalam  sistem  hukum  pidana,  belum  dirumuskan secara  formal  dalam  undang-undang.    Para  ahli hukum  berbeda  pendapat  dalam  menentukan  tu- juan  pemidanaan.  Menurut  Roeslan  Saleh,  bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mempertahankan ketertiban  masyarakat.  Ketertiban  masyarakat  itu antara  lain  dijamin  dengan  aturan-aturan  pidana. Roeslan  Saleh, Suatu  Reorientasi  dalam  Hukum Pidana ,  (Jakarta:  Aksara  Baru,  1983),  hlm.  30. Menurut Djoko Prakoso adalah untuk membentuk kesejahteraan  negara  dan  masyarakat  yang  tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan agama, jadi sesuai dengan keadilan dan perikemanusiaan. Djoko Prakoso, Masalah Pemberian Pidana  Da- lam Teori Dan Praktek Peradilan (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 39. Menurut Muladi, bahwa tu- juan pemidanaan adalah untuk memperbaiki keru- sakan individual dan soaial ( Individual and social damages )  yang  diakibatkan  oleh  tindak  pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang  harus  dipenuhi,  dengan  catatan,  bahwa  tu- juan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis.  Perangkat  tujuan  pemidanaan  yang  di- maksudkan di atas adalah: (1) pencegahan (umum dan khusus), (2) perlindungan masyarakat, (3)me- melihara solidaritas masyarakat, (4) pengimbalan/ pengimbangan. Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat
menjadi kendala bagi upaya penanggulangan kejahatan (kebijakan kriminal), karena kurang dapat  memberikan  prevensi  yang  bersifat khusus kepada terpidana maupun yang bersi- fat umum kepada masyarakat.
Pidana  pada  dasarnya  merupakan  sarana untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu perlind- ungan masyarakat dan perlindunan individu. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suau pembalasan pada orang yang melakukan kejahatan. 33 Dengan ancaman pi- dana yang akan dijatuhkan dapat bersifat se- bagai pencegahan khusus, yakni untuk mena- kut-nakuti penjahat supaya jangan melakukan kejahatan  lagi  dan  pencegahan  umum, yakni  sebagai  cermin  bagi  seluruh  anggota masyarakat  supaya  takut  melakukan  kejaha- tan. Lebih lanjut, Emile Durkheim menjelas- kan  bahwa  fungsi  dari  pidana  adalah  untuk menciptakan  kemungkinan  bagi  pelepasan emosi-emosi yang timbul atau diguncangkan
(Bandung: Alumni, 1985), 61. Di dalam Rancangan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Tahun  2013 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 54 disebutkan, bahwa:
Pemidanaan bertujuan:
1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan a. menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat,
Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan
b. menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat,
Memasyarakatkan terpidana dengan mengada- c.
kan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna,
Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh d. tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan  rasa  damai  dalam  masyarakat, dan  membebaskan  rasa  bersalah  pada  terpi- dana,
Pemidanaan  tidak  dimaksudkan  untuk  menderita- 2. kan dan merendahkan martabat manusia.
33  Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 60.
oleh  adanya  kejahatan. 34 Dengan  demikian, dasar  pembenaran  dari  pidana  terletak  pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.
Kemudian menurut Sholahuddin, pemida- naan  adalah  sebagai  tahap  penetapan  sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. 35 Dalam hal ini dapat dilihat pendapat Sudarto  yang  menyatakan  bahwa  pemberian pidana itu mempunyai dua arti, yaitu: (a) da- lam arti umum ialah yang menyangkut pem- bentuk undang-undang, ialah yang menetap- kan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana  in  abstracto);  (b)  dalam  arti  konkrit, ialah  yang  menyangkut  berbagai  badan  atau jawatan  yang  kesemuanya  mendukung  dan melaksanakan  stelsel  sanksi  hukum  pidana itu. 36
Pemberian pidana dalam arti umum meru- pakan bidang dari pembentuk undang-undang karena azas legalitas, yang dalam bahasa lat- innya  berbunyi  “ nullum  crimen  sine  lege ”. 37 Jadi, untuk mengenakan pidana ( peone ) diper- lukan undang-undang pidana terlebih dahulu. Pembentuk undang-undanglah yang menetap- kan peraturan tentang pidananya, tidak hanya tentang crimen atau delictumnya ,  yakni  ten- tang  perbuatan  mana  yang  dapat  dikenakan pidana.
Penetapan suatu peraturan saja, sanksi itu tidak terwujud dengan sendirinya, harus ada badan  atau  instansi  yang  terdiri  atas  orang- orang dan alat-alat, yang secara nyata mere-
34  Emile Durkheim dalam Muladi & Barda Nawawi Arief, Teori-Teori  Dan  Kebijakan  Pidana (Band- ung: Alumni, 1984), 20.
35  Sholahuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track Syistem & Implementas- inya (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 114.
36  Sudarto, Hukum  dan  Hukum  Pidana (Bandung: Alumni, 1981), 50.
37  H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghib, Hukum P - dana (Malang: Setara Press, 2016), 32.
alisasikan aturan pidana tersebut. Jika hukum dan  lembaga  atau  instansi  sudah  ada,  maka badan-badan  yang  mendukung  stelsel  sank - si  pidana  dapat  menetapkan  pidana  dengan menunjuk  kepada  pelbagai  bagian  dari  in- stansi  penerapan  hukum,  sehingga  dijumpai masalah pemberian pidana dalam arti konkrit, dan  tujuan  pemidanaan  harus  menjadi  pato- kan.
Sanksi pidana zina yang dirumuskan di da- lam Pasal 284 KUHP itu relatif sangat ringan hanya  diancam  9  (sembilan)  bulan  penjara, akibatnya  tujuan  pemidanaan  tidak  tercapai, sehingga perlu diadakan pembaharuan sanksi hukum pidana dengan memasukkan sanksi pi- dana adat yang berlaku di Daerah Indonesia termasuk sanksi hukum adat Desa Koto Lolo.
Dalam  rangka  pembaharuan  hukum  pi- dana, menurut Sudarto sedikitnya ada 3 (tiga) alasan, yaitu:
Alasan politis. Negara Republik Indonesia 1. yang  merdeka  adalah  wajar  mempunyai KUHP-nya,  yang  diciptakannya  sendiri. KUHP  yang  diciptakan  sendiri  bisa dipandang sebagai lambang (symbol) dan merupakan  suatu  kebanggaan  dari  suatu negara yang telah merdeka dan melepaskan diri  dari  kungkungan  penjajahan politik.  KUHP  dari  suatu  negara  yang “dipaksakan” untuk diperlakukan di suatu negara lain, bisa dipandang sebagai simbol dari penjajahan oleh negara yang membuat KUHP tersebut.
Alasan  sosiologis.  Pengaturan  dalam 2.
hukum  pidana  merupakan  pencerminan dari  ideologi  politik  sesuatu  bangsa  di mana hukum itu berkembang. Ini berarti bahwa nilai-nilai sosial dan budaya bangsa dari  bangsa  itu  mendapat  tempat  dalam
pengaturan hukum pidana. Ukuran untuk mengkriminalisasikan  sesuatu  perbuatan tergantung dari nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat di dalam masyarakat tentang  apa  yang  baik,  yang  benar, yang  bermanfaat  atau  sebaliknya.  Jadi, pandangan masyarakat tentang kesusilaan dan  agama  sangat  berpengaruh  dalam pembentukan  hukum,  khususnya  hukum pidana.
Alasan  praktik  (s).  Tidak  banyak  orang 3. yang  menyadari  sekarang  ini,  bahwa teknis  resmi  dari  KUHP  kita  ini  adalah teks yang ditulis di dalam bahasa Belanda. Teks yang tercantum dalam KUHP yang disusun  oleh  Moeljatno,  R.  Soesilo,  dan lain-lain  itu  merupakan  terjemahan belaka; terjemahan “partikelir” dan bukan terjemahan  resmi  yang  disyahkan  oleh sesuatu  undang-undang.  Apabila  kita hendak  menerapkan  KUHP  itu  secara tepat,  maka  setiap  orang  harus  mengerti bahasa  Belanda.  Kiranya,  hal  ini  tidak mungkin  diharapkan  dari  bahasa  yang sudah  merdeka  dan  mempunyai  bahasa nasionalnya  sendiri.  Maka  dari  sudut inipun,  KUHP  sekarang  ini,  jelas  harus diganti dengan KUHP Nasional. 38
Pembaharuan hukum pidana, selain alasan yang  telah  disebutkan  di  atas,  juga  didasari ketentuan yang memenuhi nilai filosofis, nilai sosiologis, dan nilai yuridis. 39 Ditijau dari segi
38  Sudarto, Hukum  Pidana  Dan  Perkembangan Masyarakat  Kajian  Terhadap  Pembaharuan  Hu- kum Pidana (Bandung: Sinar Baru, 1999), 66-68. Jimly Asshiddiqie menyebutnya tiga alasan, yaitu: alasan politis, filosofis, sosiologis dan bahkan ala- san yang bersifat praktis karena adanya kebutuhan dalam praktek. Pembaharuan Hukum Pidana Indo- nesia (Bandung: Angkasa, 1995), 1. 39  RB Sularto, Pembaharuan Hukum Pidana Indon -
filosofis, pembaharuan hukum pidana adalah untuk  merealisasikan nilai-nilai yang terdapat dalam  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala sumber  hukum, 40 yang  berintikan  rasa  kea- dilan dan kebenaran. Secara filosofis, keber - lakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan  Belanda  sudah  tidak  sesuai  dengan keadaan masyarakat Bangsa Indonesia. Nilai sosiologis, yakni pembaharuan hukum pidana itu harus sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat. Tiap bangsa memiliki budaya dan karakteristik bangsa masing-mas - ing, yang kesemuanya itu diwujudkan dalam sistem  perundang  undangan  yang  mencer - minkan pandangan hidup bangsa. Kemudian nilai  yuridis  yang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga  tujuan  untuk  pembaharuan  hukum pidana bisa tercapai.
Pembaharuan hukum pidana pada hakikat- nya melakukan perubahan yang fundamental dalam sistem hukum pidana, baik meliputi pe - rundang-undangan, mekanisme kelembagaan, sampai  kepada  pembentukan  budaya  hukum yang mendukung upaya pembaharuan. 41 Den- gan demikian, dalam upaya pembaharuan hu- kum pidana diupayakan bersumber dari aspek filosofis,  yuridis  dan  sosiologis  yang  men - gandung nilai-nilai dan aspirasi hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Nilai-nilai  hukum  yang  hidup  di  dalam masyarakat  itu  dapat  bersumber  atau  digali dari  nilai-nilai  hukum  agama, 42 dan  hukum
sia  Dalam  Perspektif  Pembangunan  Hukum  Ber- dasarkan  Pancasila (Semarang:  Bagian  Hukum Pidana  Fakutas  Hukum  Universitas  Diponegoro, 1996), 12.
40  M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 128.
41  M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal …, 133.
42  Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengemba - gan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia) , Pidato Penguku-
adat. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Undang-undang  tentang  Kitab  Undang-Un- dang Hukum Pidana, yaitu:
Hukum  yang  hidup  maksudnya  hukum yang hidup dalam kehidupan masyarakat hu- kum Indonesia. Bentuk hukum yang hidup da- lam masyarakat hukum Indonesia antara lain dalam beberapa daerah tertentu di Indonesia masih  terdapat  ketentuan  hukum  yang  tidak tertulis  yang  hidup  dalam  masyarakat  dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut. Hal yang demikian terdapat juga dalam lapangan hukum  pidana,  yaitu  yang  biasanya  disebut dengan tindak  pidana adat.  Untuk  memberi- kan dasar hukum yang mantap mengenai ber- lakunya hukum pidana adat, maka hal terse- but mendapat pengaturan secara tegas dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  ini. Ketentuan  pada  ayat  ini  merupakan  pengec- ualian dari asas bahwa ketentuan pidana dia- tur  dalam  peraturan  perundang-undangan. Diakuinya tindak pidana adat tersebut untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu. 43
Dalam  suatu  Kitab  Undang-Undang  Hu- kum Pidana (KUHP) pada dasarnya merupak- an pencerminan dari nilai-nilai adat kebiasaan suatu bangsa. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  khususnya  Pasal  284  yang  berlaku sekarang tidak mungkin mencerminkan nilai- nilai adat kebiasaan bangsa Indonesia secara penuh, karena tidak dibuat oleh bangsa Indo- nesia. 44 Oleh karena itu, dalam rangka pemba- han  Guru  Besar  Universitas  Diponegoro,  Sema- rang, 1994, 21.
43  Penjelasan Pasal Rancangan Undang-Undang te - tang  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2013.
44  I Made Widnyana, “Eksistensi Tindak Pidana Adat Dan Sanksi Adat Dalam Kitab Undang Hukum Pi-
haruan hukum pidana, yakni Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  khususnya  rumusan pasal  284  itu,  harus  memperhatikan  nilai- nilai  budaya  dan  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat  Indonesia, 45 yakni  hukum  adat bangsa Indonesia, seperti masyarakat Minang- kabau,  bahwa  perzinaan  dianggap  sebagai suatu perbuatan yang sangat memalukan baik bagi pelaku, keluarganya maupun masyarakat lingkungannya. Oleh sebab itu, si pelaku harus dibuang (diusir dari kampung dan tidak diang- gap sebagai bagian dari masyarakat setempat, hilang haknya dalam masyarakat). Sedangkan adat suku Tolaki, 46 sanksinya dikawinkan dan membayar denda jika terjadi delik perzinaan. Demikian halnya adat Bajo, jika terjadi perzi- naan, maka dikenakan sanksi oleh ketua adat berupa:
Dinikahkan;
1.
Memberikan  sejumlah  materi  kepada 2. keluarga  korban  dan  untuk  membangun desa,  jika  dalam  mediasi  kedua  belah pihak  sepakat  untuk  memberikan  denda saja,  maka  si  pelaku  hanya  memberikan denda tanpa menikahi si korban;
Diasingkan dari desa. 3.
47
dana (Baru)”, dalam I Made Widnyana (ed), Bunga Rampai  Pembangunan  Hukum  Indonesia (Band- ung: Eresco, 1995), 251.
45  Ishaq, “Analisis Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dari Perspektif Politik Pembangu- nan Hukum Pidana Indonesia”, dalam Islam Rah- matan  Lil’alamin,  Syari’ah  Islam  dan  Tatanan Masyarakat yang Adil, dan Berperadaban (Yogya- karta: Magnum Pustaka Utama, 2016), 135.
46  Adalah  suku  yang  berada  di  Sulawesi  Tenggara, yakni  bertempat  tinggal  si  wilayah  Kabupaten Konawe,    Kabupaten  Konawi  Selatan  dan    Kota Kendari. Handrawan, “Sanksi Adat Delik Perzinaan (Umoapi) Dalam Perspektif  Hukum Pidana Adat Tolaki”…, 206.
47  Julisa Aprilia  Kaluku,  “Penggunaan  Hukum Adat Bajo Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Anak
Begitu juga orang Dayak, Aceh, Sulawesi dan Maluku, suami boleh membunuh isterinya dan pria partnernya, jika perbuatan itu tertang- kap tangan. 48 Di samping itu, juga masyarakat Desa  Koto  Lolo,  Kecamatan  Pesisir  Bukit Kotamadya  Sungai  Penuh,  apabila  terbukti melakukan perzinaan, maka dikenakan sanksi berupa denda 20 (dua puluh) kilogram beras dan  seekor  kambing,  dan  dikawinkan  jika pelakunya bujang gadis. Perbuatan-perbuatan yang  dilarang  oleh  norma  adat  yang  unsur- unsurnya  dan  sanksinya  tersebut  dapat  di- terima secara nasional dan tidak bertentangan dengan sila-sila dari Pancasila sebagai dasar negara  Indonesia.  Jadi,  sanksi  adat  terhadap pelaku zina itu, sebagaimana telah di sebutkan di  atas,  dapat  berfungsi  sebagai  stabilisator untuk  mengembalikan  keseimbangan  antara dunia lahir dengan dunia gaib. 49 Oleh karena itu, menurut  Elwi Danil, mengemukakan bah- wa hukum pidana nasional di masa mendatang tidak  boleh  mengabaikan  aspek-aspek  yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia, 50 terutama sekali nilai-nilai hukum adat dan hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dapat menanggulangi pelaku per- zinaan, sehingga dipedomani dan ditaati oleh mayoritas penduduk dan masyarakat Indonesia
Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Pada Ma- sysrakat Adat Bajo, di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Pagimana,  Kabupaten  Luwuk  Banggal,  Sulawesi Tengah”, Jurnal Arena Hukum , Vol. 7, No. 1 (2014),
104-105.
48  Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas …, 176.
49  Ishaq,  “Customary Law Analysis about Criminal Act of Unlawful Sexual Intercourse (Zina) Accord- ing to the Article 284 of Criminal Code in Renewal of Criminal Law”, Jurnal The Social Sciences , Vol. 12, No. 7 (2017), 1204.
50  Elwi Danil, Konsepsi Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia , dalam Jurnal Hukum Pidana dan Krimi- nologi  Delicti,  Bagian  Hukum  Pidana  Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Volume IX, No.1. Januari s/d Juni 2012, hlm.4
adalah hukum yang hidup dalam masyarakat, dan merupakan sebagian dari ajaran adat dan keyakinan Islam yang eksis dalam kehidupan hukum  nasional, serta  merupakan bahan  da- lam pembinaan dan pembangunannya. Lebih lanjut  juga  Andi  Zainal  Abidin  mengatakan bahwa hukum adat pidana dapat memberikan bahan-bahan yang dianggap perlu sesuai den- gan Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara. 51

## Penutup
Ketentuan sanksi adat yang berlaku di Desa Koto  Lolo,  Kecamatan  Pesisir  Bukit  Kota- madya Sungai Penuh, jika seseorang terbukti melakukan  zina,  sanksinya  didenda  dengan 20  (dua  puluh)  kilogram  beras  dan  seekor kambing, dan dikawinkan jika pelakunya bu- jang  gadis.  Sedangkan  pelaku  zina  yang  su- dah kawin, maka selain membayar denda se- bagaimana yang telah disebutkan di atas, juga dikenakan sanksi denda yang disebut dengan istilah “ tudung malu ”, yakni denda yang jum- lahnya ditentukan oleh pihak suami yang ister - inya telah berbuat zina dengan laki-laki lain. Dalam istilah adat dikenal dengan istilah “ sig- dang  sbut,  sidgang  bayi ”,  maksudnya  bera- papun jumlah yang diminta oleh pihak suami yang bersangkutan, maka pihak laki-laki yang berzina itu wajib untuk membayarnya dengan persetujuan kesepakatan adat.
Adapun sanksi pidana terhadap pelaku zina di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pi- dana (KUHP) sebagaimana dirumuskan di da- lam Pasal 284 KUHP menganut sistem pemi - danaan secara tunggal, dan sanksinya hanya 9 (sembilan) bulan, sehingga tujuan pemidanaan tidak  berfungsi  sebagaimana  mestinya.  Oleh karena itu, perlu diadakan pembaharuan Pasal
51  Andi  Zainal  Abidin, Asas-Asas  Hukum  Pidana bagian Pertama (Bandung: Alumni, 1987), 97.
284 KUHP itu yang dilandasi dari aspek filo - sofis, yuridis dan sosiologis dengan perumu - sannya diambil dari nilai-nilai sanksi hukum adat, sehingga dapat melindungi dan mencipta- kan kesejahteraan masyarakat ( social defence dan social welfare ), khususnya sebagai pen- gendalian  kejahatan  zina  dapat  diwujudkan.

## Bibliography

## Journals
Reimon Supusesa. “Eksistensi Hukum Delik Adat Dalam Perspektif Pembaharuan Hu- kum Pidana Di Maluku Tengah.” Jurnal Mimbar Hukum , Vol. 24, No. 1, 2012. Julisa Aprilia  Kaluku.  “Penggunaan  Hukum Adat Bajo Sebagai Alternatif Penyelesa- ian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Pada Masysrakat Adat Bajo,  Di  Desa  Jaya  Bhakti  Kecamatan Pagimana,  Kabupaten  Luwuk  Banggal, Sulawesi Tengah”. Jurnal Arena Hukum ,
Vol. 7, No. 1, 2014.
Ismansyah & Ermawati B. “Permasalahan De- lik Zina Yang Terdapat Dalam Kitab Un- dan-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).” Jurnal  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi Delicti , Vol. IX, No. 1, 2012.
Ishaq. “Kontribusi Konsep Jarimah Zina Da- lam  Pembaharuan  Hukum  Pidana  In- donesia.” Jurnal  Ijtihad ,  Vol.  14,  No.1, 2014.
Ishaq. “Customary Law Analysis about Crim - inal Act of Unlawful Sexual Intercourse (Zina)  According  to  the  Article  284  of Criminal  Code  in  Renewal  of  Criminal Law.” The Social Sciences , Vol. 12, No.
7, 2017.
Handrawan.  “Sanksi  Adat  Delik  Perzinaan (Umoapi)  Dalam  Perspektif    Hukum Pidana Adat  Tolaki.” Jurnal  Perspektif ,

## Bandung: Alumni, 1984.
Harkrisnowo,  Harkristuti.  “Tindak  Pidana Kesusilaan  Dalam  Perspektif  Kitab  Un dang-Undang  Hukum  Pidana”,  dalam Muhammad  Amin  Suma  (Ed.), Pidana Islam  di  Indonesia:  Peluang,  Prospek dan Tantangan . Jakarta: Pustaka Firdaus,
2001.
Hartanti, Evi. Tindak Pidana Korupsi . Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Muladi. Lembaga  Pidana  Bersyarat .  Band- ung: Alumni, 1985.
P.A.F.  Lamintang  &  Lamintang,  Theo. De- lik-Delik  Khusus  Kejahatan  Melanggar Norma  Kesusilaan  dan  Norma  Kepatu- tan . Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Prakoso, Djoko. Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek Peradilan . Ja- karta: Ghalia Indonesia, 1984.
R. Soepomo. Bab-Bab Tentang Hukum Adat . Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
R.  Soesilo. Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar-Ko- mentarnya  Lengkap  Pasal  Demi  Pasal . Bogor: Politeia, t.th R.  Sugandhi. KUHP  dan  Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional, 1981. RB Sularto. Pembaharuan Hukum Pidana In- donesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum  Berdasarkan  Pancasila. Sema- rang: Bagian Hukum Pidana Fakutas Hu- kum Universitas Diponegoro, 1996.
Saleh, Roeslan. Suatu Reorientasi dalam Hu- kum Pidana . Jakarta: Aksara Baru, 1983. Setiady, Tolib. Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan) , Bandung: Alfabeta, 2009.
Sholahuddin. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pi - dana Ide Dasar Double Track Syistem &
Implementasinya. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia .
Vol. XXI, No. 3, 2016.
Elwi  Danil.  “Konsepsi  Pembaruan  Hukum Pidana di Indonesia.” Jurnal Hukum Pi- dana  dan  Kriminologi  Delicti ,  Vol.  IX, No.1, 2012.

## Books

## Widnyana, I Made. “Eksistensi Tindak Pidana
Adat Dan Sanksi Adat Dalam Kitab Un- dang  Hukum  Pidana  (Baru).”    dalam  I Made Widnyana (Editor). Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia . Band- ung: Eresco, 1995.
Ishaq.  “Analisis  Pasal  284  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  Dari  Perspektif Politik  Pembangunan  Hukum  Pidana Indonesia.” Islam Rahmatan Lil’alamin,
Syari’ah Islam dan Tatanan Masyarakat yang Adil, dan Berperadaban . Yogyakar- ta: Magnum Pustaka Utama, 2016.
Abidin,  Andi  Zainal. Asas-Asas  Hukum  Pi- dana bagian Pertama . Bandung: Alum- ni, 1987.
Arief,  Barda  Nawawi. Beberapa  Aspek Pengembangan  Ilmu  Hukum  Pidana (Menyongsong  Generasi  Baru  Hukum Pidana  Indonesia) .  Pidato  Pengukuhan Guru  Besar  Universitas  Diponegoro,
1994.
Ariman,  H.M.  Rasyid  &  Raghib,  Fahmi.
Hukum  Pidana .  Malang:  Setara  Press,
2016.
Asshiddiqie,  Jimly. Pembaharuan  Hukum Pidana  Indonesia .  Bandung:  Angkasa,
1995.
Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Be- sar Bahasa Indonesia . Edisi Ketiga. Ja- karta: Balai Pustaka, 2005.
Durkheim,  Emile  dalam  Muladi  dan  Barda Nawawi  Arief. Teori-Teori  Dan  Kebi- jakan Pidana . Bandung: Alumni, 1984.
Hadikusumah, Hilman. Hukum Pidana Adat .
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010. Soemadiningrat, Otje Salman. Rekonseptuaa- lisasi Hukum Adat Kontemporer ,  Band- ung, Alumni,  2011.
SR. Sianturi. Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya . Jakarta: AHM-PTHM, 1983. Sudarto, Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat  Kajian  Terhadap  Pemba- haruan Hukum Pidana , Bandung: Sinar Baru, 1999.
Sudarto. Hukum Dan Hukum Pidana . Band- ung: Alumni, 1981.
Sudiyat, Iman. Hukum Adat Sketsa Asas . Yog- yakarta: Liberty, 1981.
Widnyana, I Made. Hukum Pidana Adat Da- lam  Pembaharuan  Hukum  Pidana. Ja- karta: Fikahati  Aneska, 2013.
Wignjodipoero,  Soerojo. Pengantar  Dan Asas-Asas Hukum Adat . Jakarta: Gunung Agung, 1983.
Zaidan, M. Ali. Kebijakan Kriminal . Jakarta:
Sinar Grafika, 2016.

## Theses
Ishaq. Studi  Perbandingan  Tindak  Pidana Zina Dengan Kitab Undang-Undang Hu- kum  Pidana  Dan  Hukum  Pidana  Islam Dalam  Upaya  Memberikan  Kontribusi Bagi  Pembaharuan  Hukum  Pidana  In- donesia , Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum  Program  Pascasarjana  Fakultas Hukum  Universitas  Andalas,  Badang: Program Doktor Ilmu Hukum, 2015

## Internets
Ahmad  Bahiej. Tinjauan  Delik  Perzinahan dalam  Berbagai  Sistem  Hukum  dan Prospeknya dalam Pembaharuan Hukum
Pidana  Indonesia ,    http://himai  huinsu- ka,  files,  wordpress.com/2011/11/delik- perzinahan –dan  berbagai –Sistem –hu - kum-dan  dalam  –pembaharuan-hukum
Pidana-Indonesia. Diakses 29 Juli 2012 http:// nasional.republika.co.id/berita/na- sional/daerah/16/02/12/o2g1pi366-lima- pelaku-zina-dicambuk-di-aceh, diakses 12 November 2017.
h t t p s : / / a y o m e r d e k a . w o r d p r e s s . com/2008/07/26/kasus-incest-di-jambi - anak-hamili-ibunya/, diakses 12 Novem- ber 2017.

## Laws
Penjelasan Pasal Rancangan Undang-Undang tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana Tahun 2013.
Rancangan  Undang-Undang  Republik  Indo- nesia Tahun 2013 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana pada Pasal 54