## PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

## Hanafi Herman
Anggota DPRD Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Indonesia Email: hanafiherman10@gmail.com

## ABSTRACT
The  budget function  is  one  of the functions  DPRD  in  compiling  and  setting  APBD  together with the Regional Goverment as regulated in Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah.  DPRD  in  craying  out  the  budget  function  must  be  actively  and proactively involved in every process of preparing the APBD and understand the meaning of the budget propely so that is in accordance with development planning and community needs. In  the  Formation  of  the  Regional  Library  Regulation  of  the  Pesisir  Selatan  Regency,  the implementation  of  the  budget  function  of  the  Pesisir  Selatan  Regency  DPRD  is  very important in the process of forming the regional regulation.

## Keywords: Budget, local regulations

## ABSTRAK
Fungsi anggaran merupakan salah satu fungsi dari DPRD dalam menyusun dan menetapkan APBD  bersama  dengan  Pemerintah  Daerah  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  DPRD  dalam  melaksanakan  fungsi anggaran harus terlibat secara aktif dan proaktif dalam setiap proses penyusunan APBD dan memahami makna anggaran dengan baik agar sesuai dengan perencanaan pembangunan dan kebutuhan  masyarakat.  Dalam  pembentukan  Perda  tentang  Perpustakaan  Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sangat penting dalam proses pembentukan perda tersebut.
Kata Kunci: Anggaran, Peraturan Daerah

## PENDAHULUAN
Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (UUD  NKRI  1945)  menyebutkan  bahwa  “Negara  Indonesia  adalah  Negara  Kesatuan berbentuk Republik”.  Berdasarkan  ketentuan  ini  dapat  kita  pahami  bahwa  negara  Republik Indonesia dibangun dalam bentuk kerangka negara yang berbentuk kesatuan, bukan federasi. Oleh  karena  itu  daerah  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  rumah  tangganya  sendiri tanpa terlepas dari konsep negara kesatuan.
Berlakunya  undang-undang  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah,  memberikan  otonomi  yang  seluas-luasnya  kepada  daerah  untuk mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selanjutnya, dengan adanya otonomi yang luas, daerah  mampu  meningkatkan  daya  saing  dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi,
pemerataan,  keadilan,  keistimewaan  dan  kekhususan  serta  potensi  dan  keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Daerah  sebagai  satu  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  mempunyai  otonomi berwenang  mengatur  dan  mengurus  daerahnya  sendiri  sesuai  aspirasi  dan  kepentingan masyarakatnya  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  tatanan  hukum  nasional  dan kepentingan  umum.  Dalam  rangka  memberikan  ruang  yang  lebih  luas  kepada  daerah  untuk mengatur  dan  mengurus  kehidupan  warganya,  maka  Pemerintah  Pusat  dalam  membentuk kebijakan  harus  memperhatikan  kearifan  lokal  dan  sebaliknya  daerah  ketika  membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk Peraturan daerah maupun kebijakan lainnya hendaknya juga  memperhatikan  kepentingan  nasional.  Dengan  demikian  akan  tercipta  keseimbangan antara  kepentingan  nasional  yang  sinergis  dan  tetap  memperhatikan  kondisi,  kekhasan,  dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan, mengatur  mengenai mekanisme  pembuatan suatu peraturan  daerah Kabupaten/Kota  yang diawali dari tahap perencanan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap pengesahan, dan tahap pengundangan. Perencanaan penyusunan suatu peraturan daerah kabupaten/kota  dilakukan  dalam  Program  yang  disebut  dengan  Legislasi  Daerah  (Prolegda) Kabupaten  yang  sekarang  disebut  dengan  nama  Program  Pembentukan  Peraturan  Daerah (Propemperda).  Keberadaan  prolegda/propemperda  merupakan  sesuatu  yang  dipersyaratkan dalam pembentukan peraturan daerah, sehingga pembentukan peraturan perundang undangan di  daerah  dapat  dilaksanakan  secara  terencana  dan  sesuai  ketentuan  yang  ada.  Dalam prolegda  atau  propemperda  ditetapkan  skala  prioritas  suatu  Rancangan  Peraturan  Daerah (Raperda)  yang  akan  dibahas.  Tahapan  penyusunan  peraturan  daerah  dimulai  dari  adanya rancangan  peraturan  daerah  kabupaten/kota  dapat  berasal  dari  DPRD  Kabupaten/Kota (legislatif) atau Bupati (eksekutif). Dalam hal yang sangat penting dalam tahapan penyusunan suatu ranperda adalah adanya naskah akademik dan draft Raperda.
Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam membentuk peraturan daerah  mempunyai  legitimasi  secara  yuridis  formal  didasari  dalam  Pasal  18 ayat  (6)  UUD  NKRI  Tahun  1945 yang  menyatakan  bahwa  “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk  melaksanakan  otonomi  dan  tugas  pembantuan.”  Pasal  242  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Rancangan peraturan daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah  untuk  ditetapkan  menjadi  Peraturan  Daerah.”  Serta  Pasal  317  dan  366 Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2014  tentang  MPR,  DPR,  DPD  dan  DPRD  sebagaimana yang  menyatakan  bahwa  “DPRD  mempunyai  wewenang  dan  tugas  dalam  membentuk peraturan  daerah,  membahas  dan  menyetujui  rancangan  peraturan  daerah  (raperda)  bersama dengan Kepala Daerah.”
Telah  dirubah  melalui  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2019  tentang  Perubahan Ketiga  Atas  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2014  tentang    Majelis  Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).
Pada  Pasal  1  angka  4  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah (Selanjutnya  disebut  dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015)  menyatakan  bahwa Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (selanjutnya  disebut  DPRD)  merupakan  Lembaga Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  berkedudukan  sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan daerah.  Kedudukan,  fungsi  maupun  hak  dan  kewajiban  yang  melekat  pada  DPRD  secara formal  telah  menempatkan  DPRD  sebagai  salah  satu  instansi  yang  berperan  dalam  hal menyuarakan  aspirasi  masyarakat.  Dalam  menjalankan  tanggung  jawabnya,  secara  garis besar DPRD memiliki 3 (tiga) fungsi utama yakni: 1
1. Fungsi  Legislasi  atau  fungsi  perancangan  dan  pembentukan  Peraturan  Daerah  (Perda) merupakan  fungsi  DPRD  untuk  bersama  sama  dengan  Kepala  Daerah  dalam  hal membentuk Peraturan Daerah;
2. Fungsi  Budgeting  atau  fungsi  anggaran  merupakan  fungsi  DPRD  dalam  hal  penyusunan dan  penetapan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  setiap  tahunnya  bersama Kepala Daerah;
3. Fungsi  Controlling  atau  fungsi  pengawasan  merupakan  fungsi  dalam  hal  pengawasan pelaksanaan  ketentuan-ketentuan  yang  diamanatkan  oleh  peraturan  perundang-undangan yang ada.
Dari adanya ketiga fungsi tersebut, diharapkan dapat menghasilkan output ideal yakni berupa: 2
1. Peraturan  Daerah  (PERDA)  yang  aspiratif  dan  responsif,  dalam  arti  Peraturan  Daerah (PERDA) yang dibuat telah mengakomodasi tuntutan, kebutuhan dan harapan rakyat. Hal itu tidak mungkin terwujud apabila mekanisme penyusunan PERDA bersifat ekslusif dan tertutup.  Untuk  itu  mekanisme  penyusunan  PERDA  harus  dibuat  sedemikian  rupa  agar mampu menampung aspirasi rakyat secara optimal;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang efektif dan efisien, serta terdapat kesesuaian  yang  logis  antara  kondisi  kemampuan  keuangan  daerah  dengan  keluaran (output) kinerja pelayanan masyarakat;
3. Pemerintahan  daerah  yang  transparan  dan  akuntabilitas,  baik  dalam  proses  pemerintahan maupun dalam penganggaran.
Konsep  pemisahan  kekuasaan  membagi  kekuasaan  menjadi  eksekutif,  legislatif,  dan yudikatif.  Sebagai  Badan  Legislatif,  DRPD  bersama-sama  dengan  pemerintah  daerah menyusun  dan  menetapkan  APBD  yang  termasuk  anggaran  untuk  melaksanakan  fungsi, tugas,  dan  wewenang  DPRD.  APBD  merupakan  model  penganggaran  pemerintah  daerah yang  ditetapkan  dengan  peraturan  daerah  dan  mencerminkan  program  tahunan  pemerintah daerah. 3 APBD  merupakan  instrument  yang  akan  menjamin  terciptanya  kedisiplinan  dalam mengambil keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.
1 Dadang Suwanda, Peningkatan Fungsi DPRD Dalam Penyusunan PERDA yang Responsif ,  PT Remaja Rosdakarya, Bandung,  2016,  hlm. 17.
2 Utami,  I.  S.  “ Fungsi  Alat  Kelengkapan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Provinsi  Bali Terhadap  Kinerja  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah ” . Kertha  Negara,  Journal  Ilmu  Hukum  Universitas Udayana 7, no. 7 2019, hlm 1-15.
3 Hanif  Nurcholis. Teori  dan  Praktik  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007, hlm  197.
Agenda  penyusunan  serta  pelaksanaan  APBD  tentu  tidak  luput  dilakukan  oleh pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan. Mengenai Tugas dan wewenang DPRD telah diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Dalam  tulisan  ini  akan membahas  tentang  pelaksanaan  fungsi  anggaran  dalam  pembentukan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Pesisir  Selatan,  karena  fungsi  anggaran  pada  dasarnya  memiliki  peran  penting dalam  membiayai  semua  program/kegiatan  yang  sudah  direncanakan  oleh  pemerintah  dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Fungsi anggaran merupakan salah satu fungsi dari DPRD dalam menyusun dan  menetapkan APBD bersama dengan Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Kepala Daerah. DPRD dalam  melaksanakan  fungsi  anggaran  harus  terlibat  secara  aktif  dan  proaktif  dalam  setiap proses  penyusunan  APBD  dan  memahami  makna  anggaran  dengan  baik.  Dalam  hal  ini, DPRD  harus  pintar  dalam  menyusun  APBD  agar  sesuai  dengan  perencanaan  pembangunan dan  kebutuhan  masyarakat.  DPRD  harus  berperan  serta  dalam  setiap  proses  penyusunan APBD  dengan  menyusun  menjunjung fiduciary  duty .  Dalam  perencanaan  penggunaan keuangan  daerah  akan  dibahas  dan  ditetapkan  dalam  bentuk  APBD  oleh  DPRD  bersama kepala daerah dalam bentuk peraturan daerah (PERDA) dalam setiap tahunnya. Maka DPRD mempunyai  kewenangan  untuk  menyetujui  atau  menolak  serta  menetapkan  RAPBD  yang diajukan oleh Pemerintah Daerah menjadi APBD.

## METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mempelajari  dan  mengkaji  buku/literatur  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait dengan  pelaksanaan  fungsi  DPRD  dalam  pembentukan  perda,  dan  didukung  dengan pendekatan yuridis  empiris yaitu  melakukan  studi  lapangan  pada  Pemerintahan  Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

## PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan  Fungsi  Anggaran  DPRD  Dalam  Pembentukan  Peraturan    Daerah  Di Kabupaten Pesisir Selatan
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  memiliki  peran  dalam  pengelolaan keuangan  daerah,  dengan  fungsi  anggaran  yang  dimilikinya.  Namun  apabila  anggota DPRD  tidak  memahami  mengenai  fungsi  anggaran  yang  dimilikinya  maka  disinilah mucul  kasus  korupsi  seperti  yang  banyak  terjadi.    Salah  satu  pelaksanaan  fungsi anggaran yang akan penulis teliti adalah mengenai fungsi anggaran dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan.
Untuk  mencapai  sasaran  dari  APBD,  maka  substansi  pokok  dari  APBD  harus terdiri  dari  tiga  komponen  utama  yaitu  terkait  dengan  pendapatan,  belanja,  dan pembiayaan  daerah.  Belanja  sendiri  diklasifikasikan  dalam  urusan  pemerintahan  daerah yang  (wajib  dan  pilihan),  organisasi,  program,  kegiatan,  kelompok,  jenis,  obyek,  dan rincian obyek belanja. Klasifikasi belanja daerah pada umumnya kerap didengar dengan pembagian belanja langsung dan tidak langsung. Namun, berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa  “klasifikasi  belanja  daerah  terdiri  dari  belanja  operasi,  belanja  modal,  belanja
tidak  terduga,  dan  belanja  transfer.  Pendapatan  dikelompokan  dalam  pendapatan  asli daerah,  dana  perimbangan,  dan  pendapatan  daerah  lain-lain  yang  sah”.  Demikian    pula pembiayaan  disini  meliputi  penerimaan  pembiayaan  dan  pengeluaran  pembiayaan. Ketiga  komponen  ini  sangat  mempengaruhi  berhasil  atau  tidak  jalannya  pemerintahan, kualitas  ekonomi  dan  tentu  tingkat  kesejahteraan  suatu  daerah.  Jika  APBD  dikelola dengan  baik,  maka  tentu  akan  memberikan  dampak  yang  baik  pula  bagi  perekonomian daerah.
Dalam  pembentukan  suatu  Peraturan  Daerah,  terlebih  dahulu  Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan penyusunan penganggaran untuk program/kegiatan pembentukan  perda  dalam  rancangan  APBD,  baik  program/kegiatan  yang  ada  pada perangkat daerah pemrakarsa maupun program/kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD, termasuk  juga  program/kegiatan  yang  ada  di  Bagian  Hukum  Sekretariat  Derah Kabupaten  Pesisir  Selatan  sebagai  perangkat  daerah  yang  mempunyai  tugas  pokok  dan fungsi memfasilitasi pembentukan perda.
Fungsi  anggaran  DPRD  diwujudkan  dalam  bentuk diakomodir  dan dialokasikannya  anggaran  dalam  APBD  untuk  program/kegiatan  pembentukan  perda terhadap  ranperda-ranperda  yang  telah  ditetapkan  dalam  Program  Pembentukan Peraturan  Daerah  (Propemperda).  Dengan  ditetapkannya  ranperda-ranperda  kedalam propemperda,  maka  Badan  Anggaran  (Banggar)  DPRD  harus  mengawal  dengan mengalokasikan  anggaran  terhadap  ranperda-ranperda  yang  telah  ditetapkan  dalam propemperda.  Untuk  maksud  itulah,  propemperda  harus  ditetapkan  sebelum  APBD ditetapkan  dengan  tujuan  agar  dialokasikan  anggaran  untuk  pembentukan  ranperda- ranperda tersebut.
Menurut  Novermal  Yuska,  SH.,  selaku  Ketua  Badan  Pembentukan  Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD  Kabupaten Pesisir Selatan “bahwa seluruh tahapan dalam penyusunan  Rancangan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (RAPBD)  harus  dilalui tanpa  satu  tahapanpun  yang  bisa  dilewatkan,  karena  untuk  menghindari  persoalan hukum,  termasuk  dalam  hal  ini  pembuatan  rancangan  perda  Penyelenggaraan Perpustakaan, semua anggaran untuk pembentukan perda harus jelas dan transparan.” 4
Berdasarkan  Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Pesisir Selatan  Nomor  03  Tahun  2020  tentang  Tata  Tertib  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten  Pesisir  Selatan,  dalam  Pasal  15  ayat  (2)  disebutkan  fungsi  anggaran dilaksanakan dengan cara:
a. Membahas  kebijakan  umum  APBD  dan  prioritas  dan  plafon  anggaran  sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja pemerintahan daerah;
b. Membahas rancangan Perda tentang APBD;
c. Membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
d. Membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Lebih  lanjut  mengenai  anggaran  disebutkan  dalam  Pasal  16  Peraturan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tersebut di atas ditegaskan bahwa : a. Pembahasan  kebijakan  umum  APBD  dan  prioritas  dan  plafon  anggaran  sementara dilaksanakan  oleh  DPRD  bersama  Bupati  setelah  Bupati  menyampaikan  kebijakan
4 Wawancara dilakukan pada tanggal 12 September  2021
umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung;
b. Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh  Badan Anggaran DPRD  dan  Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah  (TAPD)  untuk  disepakati  menjadi kebijakan umum APBD;
c. Kebijakan  umum  APBD  menjadi  dasar  bagi  Badan  Anggaran  DPRD  bersama  Tim Anggaran  Pemerintah  Daerah  untuk  membahas  rancangan  prioritas  dan  plafon anggaran sementara;
d. Badan  anggaran  melakukan  konsultasi  dengan  komisi  untuk  memperoleh  masukan terhadap  program  dan  kegiatan  yang  ada  dalam  racangan  prioritas  dan  plafon amggaran sementara;
e. Pembahasan  rancangan  kebijakan  umum  APBD,  rancangan  prioritas  dan  plafon anggaran  sementara,  dan  konsultasi  dengan  komisi  dilaksanakan  melalui  rapat APBD; dan
f. Kebijakan  umum  APBD  dan  proritas  dan  plafon  anggaran  sementara  yang  telah mendapatkan persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan  Tata  Tertib  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi.  Kabupaten  dan Kota,  menyatakan  bahwa  Fungsi  anggaran  DPRD  diwujudkan  dalam  bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah. Oleh karena itu, di sini dapat dikatakan bahwa terdapat kesamaan,  bahwa  DPRD  mempunyai  fungsi  anggaran  untuk  ”membahas  dan menyetujui”.  Dengan  demikian,  menurut  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003 tentang  Keuangan  Negara,  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2014  tentang  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2018  tentang APBN  2019,  sama-sama  menyebutkan  bahwa  DPRD  mempunyai  fungsi  anggaran untuk membahas dan menyetujui.
Untuk  dapat  melaksanakan  Fungsi  Anggaran  DPRD  yang  demokratis,  maka diperlukan  beberapa  strategi,  sehingga  harapan  masyarakat  akan  adanya  peningkatan kesejahteraanya dapat diwujudkan. Strategi yang perlu dilakukan yaitu :
a) Dilakukan perubahan hukum ( legal reform )
Dalam hal ini, norma yang memberikan wewenang pada DPRD untuk melaksanakan fungsi anggaran  DPRD  baik  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tetang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja,  maupun  aturan  lainnya  berupa  Peraturan  Pemerintah  maupun undang-undang  dilakukan  perubahan,  sehinga  memberikan  kewenangan  yang  luas  pada DPRD dan alat kelengkapannya untuk menyusun perencanaan APBD sendiri sesuai dengan masukan-masukan  yang  diterima  dan  masyarakat  dan  memadukanya  dengan  perencanaan APBD dan Pemerintah Daerah ketika pada tahapan pembahasan APBD.
b) Anggota  DPRD  (Pimpinan  maupun  alat  kelengkapan  DPRD  yang  lain)  dituntut  untuk memihiki  kemampuan  dibidang  ilmu  anggaran  dan  kepekaan  yang  tinggi  atas  problem sosial,  hal ini dimaksudkan  agar DPRD dapat  mengusulkan setiap Pendapatan  Asli Daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi, tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi terhadap masyarakat (dua kali pungutan) dan menghambat laju perekonomian daerah.
c) Diberikan  peluang  yang  sebesar-besarnya  bagi  masyarakat  (Tokoh  Masyarakat,  Kalangan Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat (Ormas), Organisasi Politik (Orpol) dan Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM)).  untuk  terlibat  dan  berperan  aktif  dalam  perencanaan  APBD yang  dilakukan  oleh  DPRD  maupun  pengawasan  atas  perencanaan  APBD,  hal  mi dibutuhkan  dalam  rangka  adanya  dukungan  yang  luas  oleh  masayarakat  terhadap  jalannya pemerintahan daerah, khususnya kebijakan yang dilakukan oleh DPRD.
Penyusunan APBD hendaknya mengacu pada norma dan prinsip anggaran yakni sebagai berikut: 5

## 1. Transparansi dan Akuntabilitas
Pemerintah  daerah  harus  transparansi  dalam  memberikan  informasi  mengenai  tujuan, sasaran,  hasil  dan  manfaat  kepada  masyarakat  mengenai  APBD  dan  setiap  dana  yang diperoleh penggunaannya harus dipertanggungjawabkan.

## 2. Disiplin Anggaran
Penyusunan  APBD  harus  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  dan  adanya  keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta  harus  berlandaskan  asas  efisiensi,  tepat  guna,  tepat  waktu  dan  dapat dipertanggungjawabkan.
3. Keadilan Anggaran
Pengalokasian  anggaran  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  harus  digunakan  secara  adil  agar dapat  dinikmatioleh  seluruh  kelompok  masyarakat  tanpa  adanya  diskriminasi  dalam memberikan pelayanan.
4. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran
Dana  yang  sudah  tersedia  harus  digunakan  sebaik-baiknya  agar  dapat  menghasilkan  mutu pelayanan dan kesejahteraan guna kepentingan masyarakat. Dalam perencananaan anggaran harus ditetapkan secara jelas mengenai tujuan, sasaran hasil serta manfaat yang akan didapat oleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.
5. Format Anggaran
APBD harus disusun berdasarkan format anggaran defisit untuk mengetahui adanya selisih antara  pendapatan  dan  belanja  yang  akan  mengakibatkan  terjadinya  surplus  atau  defisit anggaran.
Menurut  Ketua  DPRD  Kabupaten  Pesisir  Selatan  yang  juga  selaku  Ketua  Badan Anggaran  (Banggar)  DPRD, 6 pelaksanaan  fungsi  anggaran  DPRD  dalam  pembentukan  perda masih  belum  optimal  sepenuhnya,  terutama  dalam  hal  mengawal  alokasi  atau  ketersediaan anggaran  pada  perangkat-perangkat  daerah  pemrakarsa  suatu  ranperda.  Karena  sering  sekali ranperda-ranperda  yang  telah  ditetapkan  dalam  propemperda,  namun  tidak  diikuti  dengan ketersedian  anggaran  di  perangkat  daerah.  Hal  ini  tentunya  melenceng  dari  tujuan ditetapkannya ranperda-ranperda kedalam propemperda itu sendiri.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  peran  Badan  Pembentukan  Peraturan  Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pesisir Selatan disini juga sangat penting sehingga dibutuhkan partisipasi  aktifnya  dalam  mengawal  ketersediaan  anggaran  terhadap  ranperda-ranperda  yang telah  ditetapkan  dalam  propemperda  dengan  berkoordinasi  Banggar  DPRD.  Sehingga kedepannya  dapat  meminimalisir  kendala  dalam  pembentukan  perda  dengan  alasan  tidak tersedianya anggaran.
5 HAW  Widjaja, Otonomi  Daerah  dan  Daerah  Otonom ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,  2002, hlm. 67
6 Wawancara  terhadap  Bapak  Ermizen,  S.Pd.,  selaku  Ketua  Badan  Anggaran  (Banggar)  DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 14 September 2021.

## B. Kendala  DPRD  Dalam  Pelaksanaan  Fungsi  Anggaran  Dalam  Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Pesisir Selatan
Dalam  pembentukan  peraturan  daerah  tidak  ada  ditemukan  kendala  yang  berarti. Namun  disini  anggota  DPRD dituntut  untuk  piawai  mengagregasikan  kepentingan, tuntutan dan kebutuhan rakyat selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan yang sudah ditetapkan. Untuk itu, maka anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan khususnya anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD perlu memahami makna anggaran itu sendiri dengan baik.
Sebagaimana  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  bahwa  sering  sekali  tidak tersedianya  alokasi  anggaran  untuk  program  dan  kegiatan  di  perangkat  daerah  dalam menyusun ranperda. Padahal ranperda tersebut, telah ditetapkan kedalam propemperda.
Ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa “perencanaan penyusunan peraturan daerah  dilakukan  dalam  Program  Legislasi  Daerah  (Prolegda).  Selanjutnya,  ketentuan Pasal  10  huruf  e  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015  tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah  disebutkan dengan istilah Program Pembentukan Peraturan  Daerah  (Propemperda).  Perbedaan  penggunanaan  kedua  istilah  tersebut tidaklah  menjadi  persoalan  ataupun  perlu  dipermasalahkan,  hal  ini  dikarenakan perubahan fungsi yang dimiliki oleh DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah. Karena  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015  tersebut  disusun berdasarkan perintah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Propemperda  sebagaimana  yang  diuraikan  pada  bab  sebelumnya,  merupakan instrumen  perencanaan  program  pembentukan  peraturan  daerah  yang  dilakukan  secara terencana, terpadu  dan  sistematis  yang  dilaksanakan  untuk  jangka  waktu  1  (satu)  tahun yang  disusun  berdasarkan  skala  prioritas  dan  ditetapkan  sebelum  rancangan  peraturan daeran  tentang  APBD  disahkan.  Terencana,  terpadu  dan  sistematis  dengan  pengertian bahwa  pembentuka  peraturan  daerah  tersebut  menjadi  niat  atau  rencana  pemerintahan daerah  yang  dipadukan  dalam  wadah  berupa  propemperda  dan  menjadi  sistematis  yang ditentukan  berdasarkan  skala  prioritas  sehingga  dengan  perencanaan  program  yang matang dapat meminimalisir timbulnya rancangan peraturan daerah diluar propemperda kecuali dalam hal urgensi.
Pelaksanaan anggaran merupakan tahap yang sangat penting dalam merealisasikan program dan kegiatan pemerintah yang telah disusun dalam APBD. Dalam pelaksanaan fungsi  anggaran  menurut  Bapak  Ermizen,  S.Pd.,  selaku  Ketua  DPRD  yang  juga  selaku Ketua  Badan  Anggaran  (Banggar)  DPRD  Kabupaten  Pesisir  Selatan, 7 “bahwa  untuk pelaksanaan  fungsi  anggaran  baik  itu  khusus  untuk  pembentukan  peraturan  daerah maupun  untuk  pelaksanaan  fungsi  anggaran  pada  umumnnya  mengalami  berbagai kendala antara lain :
1) Lamanya  proses  pembahasaan  anggaran.  Proses  persetujuan  terlalu  lama  dan  penuh intrik  politik.  Pembahasan  anggaran  semestinya  sudah  final  sampai  rincian  alokasi
7 Wawancara  terhadap  Bapak  Ermizen,  S.Pd.,  selaku  Ketua  Badan  Anggaran  (Banggar)  DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 14 September 2021.
anggaran namun karena adanya banyak konflik berkepentingan, yang mengakibatkan anggaran terlambat di laksanakan.
Hal  ini  tentunya,  menghambat  untuk  pelaksanaan  program/kegiatan  yang  ada sehingga proses pembahasan tersebut menjadi tidak efektif dan efisien. Keterlambatan pembahasan  anggaran  ini  dapat  berdampak  pada  sejumlah  kabupaten/kota  terlambat juga  menyerahkan  RAPBD   ke  Pemprov  untuk  dievaluasi.  Padahal,  keterlambatan penyusunan  APBD  jelas  merugikan  masyarakat.  Masyarakat  yang  semestinya  sudah menerima  anggaran  pembangunan  atau  pelayanan  publik  terpaksa  harus  tertunda menunggu selesainya penetapan APBD.
2) Perencanaan anggaran yang kurang tepat akan menyulitkan dalam hal merealisasikan anggaran dengan demikian akan ada revisi dan menyusun kembali yang tentunya akan membutuhkan waktu ekstra dalam sebuah proses penetapan anggaran.
3) Adanya  cara  pandang  dan  penafsiran  yang  berbeda  antara  Anggota  DPRD  dengan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pesisir  Selatan.  Hal  ini  berkaitan  dengan  hubungan kemitraan  antara  DPRD  dengan  Pemerintah  Daerah  yang  pada  prinsipnya  dapat diartikan  sebagai  hubungan  mitra  kerja  yang  sejajar,  bukan  merupakan  lawan  atau pesaing satu sama lain sehingga diantara kedua lembaga tercipta suatu hubungan kerja yang saling mendukung.
4) Keterbatasan  sumber  daya  manusia  yang  mempunyai  keahlian  dalam  perancangan peraturan daerah, hal ini karena tidak adanya pejabat fungsional perancang peraturan daerah sehingga masih sangat bergantung pada pelibatan tenaga perancang di Kantor Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Provinsi  Sumatera  Barat  dan tenaga ahli Perguruan Tinggi dalam pembentuan peraturan daerah.
5) Keterbatasan Anggaran
Hal ini berkorelasi dengan keterbatasan sumber daya manusia tersebut di atas, dimana dengan  keterbatasan  anggaran  ini  sehingga  pelibatan  tenaga  perancang  hanya  pada tahap penyusunan rancangan peraturan daerah. Sementara dalam proses pembentukan peraturan  daerah  melalui  berbagai  tahapan  yaitu  tahapan  perencanaan,  tahapan penyusunan,  tahapan  pembahasan,  tahapan  penetapan,  tahapan  pengundangan  dan tahapan penyebarluasan. Untuk idealnya anggaran dialokasikan untuk semua tahapan pembentukan peraturan daerah tersebut. Hal ini sejalan juga dengan amanat Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan,  yang  mengatur  mengenai  pelibatan tenaga perancang peraturan perundang-undangan.”

## KESIMPULAN
1. Bahwa  pelaksanaan  fungsi  anggaran  dalam  pembentukan  Peraturan  Daerah  tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, yang dilakukannya pembahasan dan persetujuan bersama antara  DPRD  dengan  Pemerintah  Daerah  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  Kabupaten  Pesisir  Selatan.  Dimana  dalam  APBD  tersebut  tertuang mengenai  alokasi  anggaran  yang  dibutuhkan  dalam  Pembentukan  Peraturan  Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
2. Adapun  kendala  DPRD  dalam  pelaksanaan  fungsi  anggaran  dalam  pembentukan  Perda Penyelenggaraan  Perpustakaan  meliputi  lamanya  proses  pembahasaan  anggaran, perencanaan  anggaran  yang  kurang  tepat,  adanya  cara  pandang  dan  penafsiran  yang berbeda  antara  Anggota  DPRD  dengan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pesisir  Selatan, keterbatasan  sumber  daya  manusia  yang  mempunyai  keahlian  dalam  perancangan peraturan daerah, dan keterbatasan anggaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Dadang Suwanda, Peningkatan Fungsi DPRD Dalam Penyusunan PERDA yang Responsif ,  PT Remaja Rosdakarya, Bandung,  2016.
Hanif  Nurcholis. Teori  dan  Praktik  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007.
HAW  Widjaja, Otonomi  Daerah  dan  Daerah  Otonom ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2002.
Utami, I. S. “ Fungsi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali  Terhadap  Kinerja  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah ” . Kertha  Negara,  Journal Ilmu Hukum Universitas Udayana 7, no. 7 2019.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.