Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 3, No. 2 – Juni 2022, Hal. 256-262| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: 10.22225/juinhum.3.2.5061.256-262

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA VAKSIN COVID-19 ATAS DATA PRIBADI YANG DISALAHGUNAKAN OLEH TENAGA KESEHATAN
Made Gama Sasmitha, I Nyoman Putu Budiartha, I Nyoman Subamia Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia gamasasmita.gm@gmail.com budiathaputu59@gmail.com sbmnyoman@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan  mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap peserta vaksin covid-19 atas data pribadi yang disalahgunakan oleh tenaga kesehatan. Pada saat pandemi Covid-19 , pemerintah melakukan  program  vaksinasi  yang  merata  di  seluruh  Indonesia.  Namun  dalam  prosesnya  terdapat  beberapa kesalahan yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan dan bocornya data diri pribadi masyarakat peserta vaksin pada aplikasi Peduli Lindungi.id. hal ini melanggar hak para peserta vaksin dengan menghubungi para peserta vaksin  secara  pribadi  yang  tidak  berhubungan  dengan  proses  vaksinasi.  Penulis  gunakan  pada  jurnal  ialah penelitian  hukum  Normatif.  Hasil  pembahasan  menunjukkan  ini  merupakan  perbuatan  yang  dilarang  sehingga bentuk  perlindungan  hukum  mengenai  data  pribadi  secara  spesifik  sudah  diatur  pada  Pasal  30-35  Undang- Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  sehingga  sanksi  administratif  dan  gugatan  perdata  bisa  dijeratkan pada  pelaku  akibat  penyalahgunaan  data  pribadi.  Penulis  menyarankan  pemerintah  harus  lebih  aktif  lagi mengenai penetapan suatu aturan yang menyangkut perlindungan data pribadi masyarakatnya.
Kata Kunci: Pandemic Covid-19, Perlindungan data pribadi, Peserta vaksinasi.

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  and  describe  the  legal  protection  for  COVID-19  vaccine  participants  for  personal data  misused  by  health  workers.  During  the  Covid-19  pandemic,  the  government  carried  out  an  evenly distributed  vaccination  program  throughout  Indonesia.  However,  in  the  process  there  were  several  mistakes made by health workers and the leaking of personal data from the vaccine participants in the Peduli Protect.id application. this violates the rights of vaccine participants by contacting vaccine participants personally that is not related to the vaccination process. The author uses the journal is  normative legal research. The results of the discussion show that this is a prohibited act so that the form of legal protection regarding personal data has specifically  been  regulated  in  Articles  30-35  of  the  Electronic  Information  and  Transaction  Law  so  that administrative sanctions and civil lawsuits can be charged to perpetrators due to misuse of personal data. The author  suggests  that  the  government  should  be  more  active  regarding  the  establishment  of  a  regulation concerning the protection of the private data of its people.
Keywords: Pandemic Covid-19, Personal data protection, Vaccination participants.

## I. PENDAHULUAN
Undang-Undang NRI Tahun 1945 dalam Pasal 28 G ayat (1) yang menjabarkan bahwasanya “Setiap orang berhak untuk perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah  kekuasaannya,  serta  berhak  terhadap  rasa  aman  dan  perlindungan  dari  ancaman  ketakutan untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  yang  merupakan  hak  asasi’’.  Di  mana  dalam  hal  ini mengenai hak untuk terlindunginya data pribadi yang dijamin dalam konstitusi (Budiartha, 2016). Teori  hukum  positivisme  menggambarkan  bahwa  suatu  perundang-undangan  melahirkan kebiasan pada tahapan pembentukan (Atmadja et al., 2018). Terkait Perlindungan terhadap Konsumen pengaturanya  ada  pada  UU  No.  8  Tahun  1999  dimana  dalam  aturan  tersebut  telah  menjelaskan layanan kesehatan menjadi objek dari hukum perlindungan bagi konsumen serta memposisikan pasien atas  pelayanan  medis  ini  sebagai  konsumen  dan  tenaga  medis  sebagai  pelaku  usaha.  masyarakat berharap  saat  menerima  pelayanan  kesehatan,  mendapat  pelayanan  kesehatan  dari  tenaga  kesehatan semaksimal mungkin.
Pada  PERMENKES  No.  12  Tahun  2017  mengenai  Penyelenggaraan  Imunisasi,  tepatnya Pasal  1  angka  2  menyebutkan  bahwasanya  vaksin  ialah  “Produk  biologi  yang  berisi  antigen  berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa  toksin  mikroorganisme  yang  telah  diolah  menjadi  toksoid  atau  protein  rekombinan,  yang
ditambahkan  dengan  zat  lainnya,  yang  dampaknya  meningkatkan  kekebalan  spesifik  secara  aktif terhadap suatu penyakit tertentu bila dikonsumsi kepada seseorang’’.
Pada awal  2020  yaitu  bulan  Maret,  Negara  Indonesia  dilanda  penyakit  yang  dikenal  dengan nama Covid-19 . Virus ini awal mula terjadi di Cina tepatnya di daerah Wuhan pada bulan November tahun 2019. Namun virus ini sangat cepat menyebar di seluruh dunia sehingga menyebabkan banyak negara  yang  mengalami  kemunduran  dalam  segala  aspek  bidang.  Pada  awal  bulan  Maret  Indonesia mengalami  kasus  pertama  penyakit  tersebut.  Di  Indonesia  sendiri,  virus  ini  sangat  cepat  menyebar sehingga  menyebabkan  Negara  Indonesia  Kala  itu  menduduki  tingkat  tertinggi  catatan  kasus  warga negara yang terinfeksi covid-19.
Pemerintah  Indonesia  mengupayakan  segala  cara  untuk  menangani  kasus  pandemi  ini. Bahkan kasus ini menyebabkan lumpuhnya roda ekonomi negara. Program vaksin pun dijalankan oleh pemerintah  dan  mewajibkan  seluruh  warga  negara  untuk  menyuntikkan  vaksin  dengan  varian  yang berbeda yang dianjurkan oleh pemerintah. Vaksin itu pun saat ini menjadi syarat administrasi dalam kegiatan  warga  negara,  baik  bepergian  keluar  kota  maupun  hanya  untuk  sekedar  makan  di  restoran atau  tempat  makan  lainnya.  Seseorang  dapat  dikatakan  sebagai  tenaga  kesehatan  bila  dirinya mengabdi  mempunyai  keterampilan  atau  pengetahuan  melalui  pendidikan  dibidang  kesehatan  yang memerlukan  kewenangan  pada  jenis  tertentu  di  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan.  tenaga medis bagi masyarakat perannya cukup penting khususnya saat menangani bencana covid-19 . Upaya di  tingkat  masyarakat  guna  melakukan  komunikasi  atas  risiko  dan  edukasi  serta  protokol  kesehatan guna memerangi bencana covid. Lalu guna melakukan contact tracking & tracking serta fasilitas dan pemberdayaan pada masyarakat.
Pada saat pandemic Covid-19 , Pemerintah Indonesia menjalankan vaksinasi sebagai program yang  merata  di  seluruh  Indonesia.  Masyarakat  lansia  dalam  awal  program  vaksin  ini  selalu diutamakan oleh pemerintah, karena para lansia memiliki imun tubuh yang lebih lemah sehingga hal tersebut  menjadi  perhatian  oleh  pemerintah  dan  tenaga  kesehatan.  Seluruh  masyarakat  divaksin dengan dua jenis Vaksin yang berbeda, yaitu Astrazeneca dan Sinovac. Proses vaksinasi tersebut akan diberikan dalam dua kali dosis juga dengan rentan waktu yang cukup lama.
Permasalahan  hukum  ini  menjadi  sangat  penting  karena  jika  data  pribadi  seseorang disalahgunakan  oleh  pihak  penyedia  data  atau  pihak  ketiga,  maka  hal  ini  bertentangan  dengan  hak dasar  manusia  yaitu  perlindungan  terhadap  privasi  dan  data  pribadi  seseorang  yang  telah  dilindungi oleh instrumen internasional, regional dan nasional. Indonesia hingga saat ini belum memiliki regulasi yang  secara  khusus  melindungi  warga  negara  dari  praktik  pemanfatan  data  pribadi  yang  sewenang- wenang, baik yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan swasta maupun individu (Dewi, 2016). Pada  proses  vaksinasi  ini  terdapat  beberapa  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  para  tenaga kesehatan dan bocornya data diri pribadi oleh aplikasi Pedulilindungi.id terhadap masyarakat peserta vaksin.  Permasalahan  ini  terjadi  karena  pihak  tenaga  kesehatan  melakukan  hal  yang  melanggar  hak para peserta vaksin dengan seperti penjualan vaksin secara ilegal,  bocornya data para peserta vaksin bahkan sampai menghubungi para peserta vaksin secara pribadi yang tidak ada hubungannya dengan proses vaksinasi tersebut oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan pernah melakukan hal yang sama terhadap  peserta  vaksinasi Covid-19 .  Para  petugas  menghubungi  para  peserta  vaksin  dengan  nomor telepon  yang  tertera  namun  tidak  ada  hubungannya  dengan  proses  vaksinasi,  hanya  hal  yg  bersifat pribadi. Hal tersebut pernah viral di media sosial sehingga para petugas vaksinasi mendapat kecaman oleh  masyarakat  Indonesia  kala  itu.  Hal  tersebut  jelas  melanggar  aturan  yang  berlaku,  dimana  data tersebut sudah disalah gunakan oleh para petugas vaksinasi.
Data pribadi setiap orang harus sangat dilindungi kerahasiaannya. Bocornya data diri melalui media  elektronik  diatur  Pasal  26  UU  No.  1  Tahun  2008  mengenai  ITE  yang  menyebutkan  terkait “Jika penggunaan informasi melalui media elektronik yang mengandung data pribadi harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, serta hak individu terkait dengan data pribadinya’’. Berikut beberapa penelitian yang relevan dengan judul yang diangkat.
Pertama, penelitian  yang  dilakukan  oleh (Natsir  et  al.,  2022) dengan  judul  “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Probadi oleh Jasa Cetak Kartu Vaksin” menyatakan bahwa alasan pentingnya data pribadi harus dilindungi oleh hukum karena jika terjadinya kebocoran atau  tersebarnya  data  pribadi  seseorang  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  si  pemilik  data  tersebut, sehingga jika ada hukum yang mengikatnya maka kemungkinan besar orang-orang ‘nakal’ tidak akan berani untuk menyebarluaskan data pribadi milik orang lain.
Kedua, penelitian  yang  dilakukan  oleh (Utomo  et  al.,  2020) dengan  judul  “Urgensi Perlindungan  Hukum  Data  Pribadi  Pasien  dalam  Pelayanan  Kesehatan  Berbasis  Teknologi  di Indonesia”  menyatakan  bahwa  persoalan  perlindungan  terhadap  data  pribadi  muncul  karena keprihatinan  akan  pelanggaran  privasi  yang  dapat  dialami  oleh  orang  dan  atau  badan  hukum. Pelanggaran  privasi  tersebut  dapat  menimbulkan  kerugian  yang  tidak  hanya  bersifat  materiil  tetapi juga moril yaitu berupa hancurnya nama baik seseorang atau lembaga.
Ketiga, penelitian  yang  dilakukan  oleh (Sosilawati  et  al.,  2020) dengan judul  “Perlindungan Hukum  Terhadap  Hak  Privasi  dan  Data  Medis  Pasien  di  Rumah  Sakit  X  Surabaya”  menyatakan bahwa  Peraturan  dalam  Permenkes  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2012  Tentang  Rahasia Kedokteran  Pasal  3  menyatakan  bahwa  informasi  identitas  pasien,  informasi  hasil  anamnesis, pemeriksaan  fisik  atau  tindakan  kedokteran  lainnya  merupakan  informasi  medis  yang  harus  dijaga. Sebenarnya,  tak  hanya  dokter  yang  harus  menjaga  rahasia  kedoteran,  tetapi  oleh  semua  tenaga kesehatan  baik  medik  maupun  non  medik,  antara  lain  meliputi  semua  tenaga  kesehatan,  semua mahasiswa  kedokteran,  semua  murid  yang  bertugas  dalam  lapangan  pemeriksaan,  pengobatan  atau perawatan, dan orang orang yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang,  maka  tujuan  dalam  penelitian  adalah  menganalisis  dan mnedeskripsikan  perlindungan  hukum  terhadap  peserta  vaksin  covid-19  atas  data  pribadi  yang disalahgunakan oleh tenaga kesehatan.

## II. METODE PENELITIAN
Adapun jenis penelitian yang peneliti pergunakan adalah penelitian hukum secara normatif di dalam membuat jurnal ini, dimana penulis dengan meletakan aturan yang menjadi pondasi dari sistem norma sebagai metode penelitian studi ini. Dengan berpedoman terhadap asas-asas hukum yang ada, doktrin dari para ahli, serta kaidah-kaidah yang tertuang pada peraturan undang-undang yang diberlakukan.
Sumber  bahan  hukum  pada  pembuatan  jurnal  ini  tersusun  atas  bahan  sekunder  dan  primer yang  mana  digunakan  sebagai  sumber  dalam  studinya.  bahan  hukum  yang  dibutuhkan  penulis  cari lalu melalui studi pencatatan dan dokumentasi yang disusun sebagai karya ilmiah. Bahan hukum yang sudah terkumpul dikaitkan dengan permasalahan yang ada. Kemudian, bahan-bahan hukum ini dikaji dengan mempergunakan teknik analisa evaluasi, teknik argumentasi, sistematisasi, dan deskripsi, dan teknik analisis wanprestasi hukum supaya permasalah yang ada di masyarakat dapat teratasi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bentuk  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Peserta  Vaksin  Covid-19  Atas  Terjadinya Disalahgunakan Data Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Peserta Vaksin Covid-19
Dewasa  ini,  media  sebagai  penyaluran  informasi  cukup  berdampak  bagi  berkembangnmya perekonomian  baik  itu  negara  yang  masih  berkembang  atau  negara  maju (Dewi,  2016). Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwasanya perlindungan atas hukum artinya adanya pengayoman mengenai hak  asasi  manusia  yang  dilanggar  oleh  lain  orang  dan  menjamin  masyarakat  sebuah  bentuk perlindungan  supaya  ia  bisa  merasakan  semua  hak  yang  dimilikinya,  dijamin  oleh (Rahardjo,  2000) Penyalahgunaan  data  diri  banyak  dialami  oleh  masyarakat  luas,  termasuk  mereka  yang  menjadi peserta vaksin covid-19. Penggunaan Data diri oleh orang yang tak bertanggung jawab akan berakibat kerugian  bagi  mereka  yang  menjadi  korban.  Penyalahgunaan  data  pribadi  seseorang  tidak  hanya pernah  dilakukan  oleh  orang  tak  bertanggung  jawab  saja,  tenaga  kesehatan  juga  pernah  melakukan penyalahgunaan  data  diri  pasiennya  baik  berupa  nomor  telepon  yang  bersifat  rahasia  atau  bahkan penggunaan  Nomor  Induk  Keluarga  untuk  keperluan  pribadinya.  Kasus  penyalahgunaan  data  diri tidak  memandang  sebagai  apa  profesi  kerja  pelaku  tersebut,  namun  penyalahgunaan  tersebut  terjadi akibat adanya kesempatan atau bahkan sampai adanya suatu tekanan yang tidak bisa terkendalikan.
Membahas  tentang  data  diri  pasien,  ada  beberapa  hak  yang  pasien  miliki  saat  menerima pelayanan kesehatan (Nasution, 2008) Kewajiban dan hak-hak ini yakni Hak pasien atas perawatan, berkewajiban  menjalankan  nasihat  dari  tenaga  medis  (dokter),  berkewajiban  mematuhi  aturan mengenai kesehatan, berkewajiban untuk berterus terang jika ada masalah didalam hubungan tenaga medis  (dokter),  berkewajiban  memberi imbalan  atas jasa,  dan  menyimpan  semua  kerahasian  pribadi dokter (termasuk data diri pasien) yang didasari pada perjanjian terapeutik sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.
Disamping hak-hak pasien diatas, kewajiban dokter yang harus dipenuhi. Kewajiban tersebut senantiasa  harus  dilakukan  dengan  hati  yang  tulus  mengingat  profesinya  sebagai  seorang  dokter (Ohoiwutun,  2007) Kewajiban  tersebut  yaitu:  Kewajiban  sesuai  dengan  standar  profesi  di  dalam memberikan pelayanan medis, yakni caranya dengan dilakukannya tindakan medis dalam suatu kasus yang  konkret  menurut  ukuran  tertentu  yang  didasarkan  pada  ilmu  medis  dan  pengalaman, berkewajiban untuk menghormatinya hak pasien termasuk juga dengan data diri pasien peserta vaksin Covid-19 ,  berkewajiban  menyampaikan  informasi  ke  pasien  dan/atau  keluarga  mengenai  tindakan yang  akan  ditempuh  dan  kemungkinan  resiko  yang  akan  bisa  terjadi  akibat  tindakan  medis, berkewajiban  menyarankan  dengan  rujukan  pada  pasien  guna  berobat  ke  dokter  lain  dengan keahlian/kemampuan  yang  lebih  baik  dan  berkewajiban  dalam  pasien  keadaan  darurat  memberikan pertolongan sebagai tugas kemanusiaan.
Permen Komunikasi dan Informatika No. 20 tahun 2016 mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam  Pasal  1  nomor  1  dan  2  dimana  Sistem  Elektronik  menjelaskan  bahwasanya  data  pribadi ditujukan  sebagai  identitas  seseorang  guna  membuat  kejelasan  dan  membuktikan  penetapan  diri baginya  dan  harus dipelihara,  dijaga  supaya  benar dan  ditempatkan  dengan  kerahasiansupaya  aman. Sedangkan Pasal 2 angka 1 menjelaskan mengenai perolehan, pengolahan, pengumpulan, penampilan, penganalisisan,  penyimpanan,  pengumuman,  pengiriman,  penyebarluasan  dan  pemusnahan  data pribadi  ialah  perlindungan  data  diri  dalam  sistem  elektronik  yang  dihormati  data  pribadi  sebagai privasi.
Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  82  Tahun  2012  mengenai  Penyelenggaraan  Sistem  dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 27 menjabarkan mengenai data pribadi bagian dari data seseorang tertentu  yang  dijaga  kebenaran  dan  disimpan  serta  kerahasiaannya  dilindungi.  Pentingnya perlindungan atas data pribadi bisa dilihat karena sebagai bagian atas hak asasi manusia yang tertuang dalam  Pasal  12  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia.  Apabila  ada  laporan  atas  terjadinya  suatu tindak pidana, maka petugas yang berwenang menerima laporan segera melakukan pemeriksaan guna memastikan kebenaran atas peristiwa ini. Laporan ini bisa diajukan dengan cara lisan dan ada baiknya juga bisa secara tertulis dan harus ditandatangani si pelapor.
Rancangan  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Diri  diharapkan  mampu  menjadi  suatu perlindungan  hukum  yang  pasti  terhadap  suatu  data  diri  masyarakat  sehingga  nantinya  jika  terjadi suatu  kejahatan  berupa  penyalahgunaan  data  pribadi  seseorang,  ada  suatu  kepastian  hukum  yang mampu menjamin permasalahan tersebut sehingga memberikan rasa keadilan bagi korban dan pelaku penyalahgunaan data pribadi tersebut.
Jika ditarik suatu kesimpulan secara general mengenai perlindungan data, Bagaimanapun juga perlindungan data ini secara tidak langsung sudah diatur pada pasal-pasal ini, yakni pada Pasal 30  - Pasal  33  dan  Pasal  35  yang  masuk  ke  dalam  BAB  VII  mengenai  Perbuatan  terlarang.  Dengan menggunakan  tafsiran  yang  sifatnya  umum,  pelanggaran  mengenai  perlindungan  data  bisa  didasari atas ketentuan tersebut. UU Informasi dan Transaksi Elektronik secara komprehensif sebenarnya telah dimuat  ketentuan  yang  mengatur  tata  cara  perlindungan  data  diberikan  kepada  individu,  badan hukum, dan pemerintah. Secara tegas UU ITE melarang adanya akses secara melawan hukum kepada data milik Orang lain melalui sistem elektronik guna memperoleh informasi dengan cara menerobos sistem  pengaman.  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  secara  tegas  menjabarkan bahwasanya penyadapan (interception) merupakan perbuatan yang termasuk tindakan yang dilarang, dimana ini dilarang kecuali dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk itu dalam rangka upaya  hukum  tertentu.  Penjabaran  UU  ITE  menjelaskan,  larangan  bagi  setiap  orang  dengan  cara apapun itu di dalam membuka informasi milik orang lain dengan tujuan apapun bahkan jika data yang sifatnya  rahasia  sampai  dapat  terbuka  kepada  publik.  Lebih  jauh,  perlindungan  terhadap  data  tidak hanya mengatur akses pembukaan data saja, tetapi juga apabila data dapat dibuka dan diubah dengan cara apapun (manipulasi, perubahan, penghilangan, pengrusakan) sehingga seolah-olah data tersebut menjadi data yang otentik.
Suatu  sistem  elektronik  Perlindungan  data  pribadi  melingkupi  perlindungan  mengenai perolehan,  pengolahan,  pengumpulan,  penyimpanan,  penganalisisan,  pengumuman,  penampilan, penyebarluasan,  pengiriman,  dan  pemusnahan  data  pribadi. Setiap  orang  yang  memperoleh, menganalisis,  mengumpulkan,  mengolah,  menampilkan,  menyimpan,  mengumumkan,  mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan data diri privasi tanpa hak atau tidak sesuai dengan undang-undang  yang ada  atau  peraturan  menteri  ini  dikenai sanksi  administratif  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  yakni
berupa:  Peringatan  secara  lisan,  Peringatan  secara  tertulis,  Penghentian  kegiatan  sementara, Pengumuman di website online.
Korban  yang  mengalami  kerugian  atas  bocornya  data  pribadi  maupun  kerugian  akibat  data pribadinya  digunakan  tanpa  persetujuannya  dapat  ke  pengadilan  yang  berwenang  mengajukan gugatan ganti kerugian. Seperti apa yang telah dijabarkan dalam Pasal 26 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016.
Dari  apa  yang  telah  dijelaskan  diatas,  penulis  berpendapat  bahwasanya  data  pribadi merupakan  sebuah  hal  yang  konfidensial,  dimana  setiap  orang  tidak  dapat  leluasa  mengakses, menyebarkan atau ataupun membocorkan data pribadi milik orang lain kepada publik. Pada dasarnya berbagai  aturan  telah  mengatur  mengenai  ini  serta  sudah  memberikan  jaminan  atas  keamanan hukumnya. Namun yang dapat mengakses yaitu pemerintah terkait data pribadi penduduk dalam hal kepentingan hukum. Menurut pendapat peneliti jika kebocoran data pribadi terjadi terdapat beberapa pihak  yang  bisa  dimintakan  pertanggung  jawaban,  yakni  pihak  pemerintah  dan  pihak  swasta,  jika yang membocorkan pihaknya dapat dibuktikan.

## 2. Penyelesaian Sengketa Data Pribadi Yang Disalahgunakan Oleh Tenaga Kesehatan
Pada  dewasa ini perkembangan  informasi  dan teknologi  di  dunia  melaju  cukup  pesat,  permasalahan yang ada tidak bisa dipungkiri terkait perlindungan data diri pribadi. Banyaknya penyalahgunaan yang terjadi  berkaitan  data  diri  pribadi  akibat  kelalaian  dari  masyarakat  itu  sendiri  sebab  di  dalam menjalankan  aktivitasnya  sehari-harinya.  tanpa  kita  sadari  sudah  menyerahkan  data  pribadi  kita kepada  beberapa  pihak,  Misalnya  saat  membeli  kartu  perdana  guna  registrasi  tersebut  kita menyerahkan data diri ke petugas konter, dimana saat mengunduh aplikasi tertentu, mengisi formulir dan melampirkan data pribadi dll, yang tanpa kita sadari hal ini bisa saja disalahgunakan oleh petugas konter  sehingga  potensi  atas  timbulnya  kerugian  bagi  pemilik  data  bisa terjadi. Bahkan  data  pribadi peserta vaksin juga bisa disalah gunakan oleh pihak tenaga kesehatan dan lainnya. Selain itu, dewasa ini penggunaan big data cukup popular karena berakibat lajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi.
Menurut  peneliti,  dilihat  dari  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  terkait  masalah  perlindungan data pribadi yang disalahgunakan oleh tenaga kesehatan, selain adanya sanksi administratif bisa juga berakibat dan dituntut secara perdata bagi pelaku yang menyalahgunakan data ini. Menyalahgunakan data  pribadi  dapat  digugat  secara  perdata  ditujukan  sebagai  wujud  kompensasi  atas  adanya penyalahgunaan  hukum.  adanya  unsur  kesalahan  yang  didasarkan  pada  gugatan  perdata  hal tersebut sudah  diatur  pada  Pasal  1365.  Gugatan  secara  perdata  berpacu  pada  beberapa  hal,  yaitu  terkait pelanggaran  hukum  serta  bentuk  kesalahannya.  Pihak  yang  menimbulkan  kerugian  pada  seseorang dapat  digugat  selagi  kerugian  yang  terjadi  ialah  suatu  kejahatan  pelanggaran  norma-norma  atau pelanggaran hukum.
Pasal  1365  KUHPerdata  menyebutkan  bahwasanya  suatu  perbuatan  dapat  dimintakan pertanggungjawaban  hukum  4  (empat)  unsur,  yaitu  adanya  unsur  kesalahan,  adanya  perbuatan, adanya  kerugian  dan  adanya  hubungan  sebab  akibat  antara  kesalahan  dan  kerugian  telah  terpenuhi. Sejalan dengan itu, dalam UU KIP mempergunakan mekanisme pengawasan yang sama dengan RUU PDIP,  yakni  dengan  Komisi  Informasi  Pusat.  fungsi  KIP  sendiri  untuk  memastikan  penyelenggara data  pribadi  tunduk  dan  patuh  terhadap  ketentuan  di  dalam  undang-undang  dan  mendorong  semua pihak untuk menghormati privasi data pribadi.
Menimbang  kelemahan  serta  keterbatasan  dari  hukum  pidana  di  dalam  penanganan  tindak pidana,  namun  demikian  keberadaan  hukum  pidana  masih  dibutuhkan.  Pada  kenyataanya  kebijakan menanggulangi  tindak  pidana  tidak  bisa  hanya  mempergunakan  sarana  penal  akan  tetapi  juga  harus mempergunakan  sarana  non  penal.oleh  karenanya,  cukup  beralasan  untuk  mengimbangi  kekurangan dan keterbatasan sarana penal tersebut dengan non penal. Jika dilihat dari perspektif politik kriminal secara makro,  maka  kebijakan penanggulangan kejahatan dengan  non penal policy adalah kebijakan menanggulangi yang paling strategis.
Pada  UU  ITE  dan  perubahannya  apabila  seseorang  yang  haknya  dilanggar  bisa  menuntut kerugian  yang  ditimbulkannya  dengan  cara  menggugat.  Kewajiban  Setiap  penyelenggara  sistem elektronik  menghapus  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  sudah  tidak  relevan karena  berada  di  bawah  kendalinya  dengan  atas  permintaan  orang  yang  bersangkutan  berdasarkan penetapan  dari  pengadilan.  Setiap  penyelenggara  sistem  elektronik  juga  memiliki  kewajiban
menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  peserta  vaksin covid-19 atas  terjadinya  disalahgunakan  data yang menimbulkan kerugian bagi peserta vaksin covid-19 banyak tertuang pada Undang-Undang ITE ini. Setiap seseorang yang merasa dirugikan atas hak-haknya terhadap data pribadi milik sendiri dapat melakukan  gugatan  berdasarkan  hukum  di  Indonesia.  Sehingga,  ditarik  suatu  kesimpulan  bahwa secara general bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi secara spesifik sudah ada aturanya pada  Pasal  30  sampai  Pasal  35  UU  ITE  yang  masuk  ke  dalam  BAB  VII  terkait  suatu  perbuatan terlarang. Dalam hal ini berbagai peraturan memberikan jaminan keamanan bagi pemilik data pribadi. Namun  tentunya  data  pribadi  penduduk  dapat  diakses  pemerintah  dalam  hal  kepentingan hukum. Menurut  peneliti terkait  dengan  pihak-pihak  yang  dapat  bertanggung  jawab  atas  kebocoran suatu  data  pribadi  yaitu  tergantung  dari  pihak  mana  yang  membocorkan  kerahasiaan  data  tersebut, baik pemerintah maupun pihak swasta.
Penyelesaian sengketa data pribadi yang disalahgunakan oleh tenaga kesehatan dapat ditinjau dari  akibat  hukum  yang  dilakukan  terkait  dengan  pelanggaran  atau  kejahatan  terkait  dengan permasalahan data pribadi oleh tenaga kesehatan. Berbicara tentang sanksi, selain sanksi administratif pelaku  juga  bisa  terjerat  akibat  hukum  secara  perdata.  penyalahgunaan  data  pribadi  dapat  digugat secara  perdata  ditujukan  sebagai  wujud  kompensasi  atas  adanya  penyalahgunaan  hukum.  adanya unsur  kesalahan  yang  didasarkan  pada  gugatan  perdata  hal  tersebut  sudah  diatur  pada  Pasal  1365. Gugatan  secara  perdata  berpacu  pada  beberapa  hal,  yaitu  terkait  pelanggaran  hukum  serta  bentuk kesalahannya. Pihak yang menimbulkan kerugian pada seseorang dapat digugat selagi kerugian yang terjadi  ialah  suatu  kejahatan  pelanggaran  norma-norma  atau  pelanggaran  hukum.  Dengan  demikian, suatu bentuk penegakan hukum dapat lebih efektif dalam mengatur kejahatan terkait kebocoran data pribadi sehingga perbaikan dan peningkatan suatu aspek menjadi hal yang sangat penting saat ini.

## 2. Saran
Bagi  peneliti  diharapkan  bisa  memberi  dampak  yang  positif  sesuai  dengan  pembahasan  pada penelitian  ini  sehingga  nantinya  semua  pembahasan  dalam  penelitian  ini  mampu  menjadi  bahan pertimbangan  suatu  permasalahan  yang  akan  datang  dikemudian  hari.  Peneliti  harus  mampu  lebih aktif lagi menggali pokok-pokok permasalahan yang berdasar kepada UU ITE yang sedang berlaku di Indonesia.
Bagi  pemerintah  harus  lebih  aktif  lagi  tentang  penetapan  suatu  aturan  yang  menyangkut perlindungan  data  pribadi  masyarakatnya,  karena  jika  data  pribadi  masyarakat  disalahgunakan  ini mampu  menimbulkan  kasus-kasus  kerugian  yang  besar  dan  menguntungkan  sepihak  saja.  Artinya pemerintah  dalam  hal  ini  harus  lebih  paham  terkait  kekurangan  dalam  suatu  aturan  yang  mengatur tentang hak-hak penting terkait data pribadi seseorang atau masyarakat sehingga mampu menghukum pihak pelaku yang sebanding dengan kejahatannya.
Bagi  masyarakat,  masyarakat  agar  nantinya  bisa  lebih  paham  terkait  pentingnya  melindungi data diri milik pribadi, karena data pribadi yang dipersalahgunakan oleh pihak yang tak bertanggung jawab justru akan merugikan bagi pemilik data pribadi diri sendiri. Disamping itu bagi penulis yang ingin  mengkaji  hal  yang  sama  terkait  permasalahan  pada  jurnal  ini  agar  mampu  memahami  terkait penyelesaian kasus data pribadi yang disalahgunakan oleh orang lain, baik tenaga kesehatan maupun pihak lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmadja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2018). Teori Hukum . Malang, Setara Press. Budiartha, I. N. P. (2016). Hukum Outsourcing . Malang, Setara Press. Dewi,  S.  (2009). Perlindungan  Privasi  atas  Informasi  Probadi  dalam  e-sommerce  Menurut  Hukum Internasional . Bandung, Widya Padjadjaran. Dewi,  S.  (2016).  Konsep  Perlindungan  Hukum  Atas  Privasi  dan  Data  Pribadi  Dikaitkan  dengan  Penggunaan Cloud Computing di Indonesia. Yustisia Jurnal Hukum , Vol.5 (1). Kartu Vaksin. Fakultas Hukum UNNES , Vol.1 (3).
Nasution, B. J. (2008). Metode Penelitian Hukum . Bandung, Mandar Maju.
Natsir, M., Zulkarnain, &  Negara, P. D. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah dalam Pinjaman Online Berbasis Aplikasi. Prefiks - RHS . Ohoiwutun, Y. A. T. (2007). Bunga Rampai Hukum Kedokteran . Malang, Bayumedia. Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum . Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
Susilowati, I., Surjoseputro, W., & Silviawati, D. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi dan Data Medis Pasien di Rumah Sakit X Surabaya. Jurnal Wiyata , Vol.5 (1).
Utomo,  H.  P.,  Gultom,  E.,  &  Afriana,  A.  (2020).  Urgensi  Perlindungan  Hukum  Data  Pribadi  Pasien  dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi di Indonesia. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi , Vol.8 (2).