## ANALISIS RASIO KEMANDIRIAN DAN KETERGANTUNGAN KEUANGAN DAERAH KOTA PALEMBANG

## Maria *)

## ABSTRAK
Penelitian  ini  ditujukan  untuk  mengetahui  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  kota  Palembang dalam  kaitannya  dengan  optimalisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  seberapa  besar  tingkat ketergantungan  pemerintah  kota  Palembang  pada  pemerintah  pusat  dan  provinsi.  Hasil  penelitian menunjukkan rasio kemandirian keuangan daerah dari tahun 2008 sampai 2011 masih rendah sekali berada  pada  tingkat  kurang  dari  25%.    Namun  demikian,  rasio  ketergantungan    setiap  tahunnnya mengalami  penurunan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  adanya  peningkatan  pengelolaan  PAD  menuju tingkat kemandirian yang lebih baik.
Kata kunci: rasio kemandirian, rasio ketergantungan

## I. Pendahuluan
Dengan  diberlakukannya  UU No.  32/2004  (revisi  UU  No.  22/1999) tentang  Pemerintah  Daerah  dan  UU No.  33/2004  (revisi  UU  No.  25/1999) tentang  perimbangan  keuangan  pusat dan  daerah,  maka  pemerintah  daerah diberikan kewenangan untuk mengatur rumah  tangganya  sendiri,  mempunyai hak dan kewenangan dalam menggunakan sumber-sumber keuangan  yang  dimiliki  sesuai  dengan kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat secara  adil,  proporsional,  demokratis, transfaran  dan    efisien  dalam  rangka pendanaan otonomi daerah.
Dalam  pelaksanaan  otonomi daerah masalahnya bukan hanya pada pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah,  tetapi  yang  lebih  penting adalah  keinginan  untuk  meningkatkan efisiensi  dan  efektifitas  pengelolaan sumber  daya  keuangan  daerah  dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu,
semangat  desentralisasi,  demokrasi transfaransi  dan  akuntabilitas  menjadi sangat  dominan  dalam  mewarnai proses
penyelenggaraan pemerintahan  pada  umumnya  dan proses  pengelolaan  keuangan  daerah pada khususnya (Yani: 2004).
Penyelenggaraan otonomi ditiap daerah  tentu  berbeda  dengan  daerah lainnya.  Hal  ini  disebabkan  karena perbedaan  potensi  alam  dan  sumber daya  yang  dimiliki  setiap  daerah. Perbedaan  potensi  dan  sumber  daya yang dimiliki setiap daerah mengakibatkan perbedaan besar kecilnya  penerimaan  yang  diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
PAD  merupakan  salah  satu unsur penting sebagai sumber
pendapatan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD).  Jika  PAD  yang  dimiliki  tidak cukup untuk menutupi segala pembelanjaan operasional, maka pemerintah menggunakan dana transfer  yang  diterima  dari  pemerintah pusat  kepada  pemerintah  daerah  agar aktivitas pembelanjaan maupun pembiayaan  dapat  dilaksanakan.    Dari besar kecilnya PAD suatu
pemerintahan  daerah  dapat  dinilai mengenai kemandirian dan
kemampuan pemerintah dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah. Sebagai daerah otonomi,  pemerintah  kota  Palembang memiliki  banyak  potensi  yang  dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan  dan  penerimaan.  Sejauh ini  pemerintah  kota  Pelembang  dinilai belum  mengoptimalkan  PADnya.  Hal
*) Dosen Politeknik Negeri Sriwijaya Plg
ini  dilihat  dari  pendapatan  transfer tahun 2012 sebesar
Rp1.029.652.107.529 sementara  PAD sebesar  Rp210.049.457.241  sehingga dapat  dikatakan  belum  optimal.    Oleh sebab  itu,  sampai  saat  ini  sebagian besar  pembiayaan  dan  pembelanjaan Pemerintah  Kota  Palembang  masih tergantung  pada  alokasi  dana  yang diterima dari pusat.
Berdasarkan  uraian  di  atas, maka  perumusan  masalah  adalah bagaimana    tingkat  kemandirian  dan ketergantungan keuangan daerah kota Palembang sehubungan dengan pengelolaan keuangan daerah.
II Landasan Teori

## 2.1 Pengertian PAD
Menurut Tanjung (2007:97),
PAD terdiri dari:
a.  Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan  yang  diperoleh  dari pemungutan  pajak  atas  potensi daerah yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh masyarakat daerah.
b.  Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan  yang  diperoleh  dari
pemungutan retribusi atas pemanfaatan  jasa  yang  dimiliki daerah. c.  Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan yang diterima
pemerintah  daerah  dari  bagi  hasil keuntungan  atas  penyertaan  modal yang  dilakukan  pemerintah  daerah pada perusahaab negara/daerah.
d. Lain-Lain PAD yang Sah Pendapatan  yang  bukan  berasal dari  pajak,  retribusi  maupun  hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan  yang  ditetapkan  sesuai peraturan  daerah  dan  dipungut  dan disetorkan kepada kas daerah.
Pengertian pendapatan berdasarkan Standar Akuntansi
Pemerintahan  (SAP)  tahun  2005, yaitu:  “  semua  penerimaan  Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah  ekuitas  dana  lancar  dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah,  dan  tidak  perlu  dibayar kembali oleh pemerintah”.
2.2 Analisis Rasio Keuangan Daerah
Menurut Halim (2007:232), analisis rasio keuangan daerah adalah:
Suatu kegiatan analisa terhadap laporan keuangan daerah dengan cara membandingkan  hasil  yang  dicapai dari  satu  periode  dengan  periode sebelumnya atau dengan cara membandingkan antara anggaran dengan  realisasinya  sehingga  dapat diketahui  bagaimana  kecenderungan yang terjadi.
Ada  beberapa  rasio  yang  dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan  daerah  antara  lain  rasio kemandirian  (otonomi  fiskal),  rasio efektivitas  dan  efisiensi,  dan  aktivitas. Menurut Halim (2007:232), rasio kemandirian    keuangan  daerah  dan rasio ketergantungan adalah:
Rasio kemandirian, menunjukkan kemampuan  daerah  dalam  membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan,  dan  pelayanan  kepada masyarakat  yang  telah  membayar pajak  dan  retribusi  sebagai  sumber pendapatan  yang  diperlukan  daerah. Rasio  ini  juga  dapat  menjadi  penilaian terhadap  besar  kecilnya  pendapatan asli daerah yang diterima yang dibandingkan dengan pendapatan lainnya.  Rasio  ini  dihitung  dengan rumus sebagai berikut:
Rasio ketergantungan keuangan  daerah,  menggambarkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Total Pendapatan Diterima
kemampuan  suatu  daerah  dalam ketergantungan terhadap pemerintahan  provinsi/pusat.  Rasio ketergantungan keuangan daerah hitung  dengan  cara  membandingkan jumlah  pendapatan  transfer  yang diterima daerah dengan total penerimaan  daerah.  Semakin  tinggi rasio  ini  maka  semakin  besar  tingkat ketergantungan  pemerintah  daerah terhadap pemerintahan pusat dan/atau pemerintahan provinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:
Ada  empat  macam  pola  yang memperkenalkan “hubungan situasional”  yang  dapat  digunakan dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah tentang “Perimbangan
Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah” (Halim, 2007), antara lain: a.    Pola  hubungan  i nstruktif ,  peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah
daerah  (daerah  yang  tidak  mampu melaksanakan otonomi daerah). b.  Pola  hubungan konsultatif, campur tangan  pemerintah  pusat  sudah mulai  berkurang,  karena  daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksankan otonomi.
c.  Pola  hubungan  p artisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang  mengingat  daerah  yang bersangkutan tingkat kemandiriannya  mendekati  mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
d.  Pola  hubungan  d elegatif, campur tangan  pemerintah  pusat  sudah tidak  ada  karena  daerah  telah benar-benar  mampu  mandiri  dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.
Selanjutnya, keempat pola hubungan di atas menunjukkan perbedaan  tingkat  kemandirian  suatu daerah.  Untuk  melihat  pola  hubungan daerah  dengan  kemampuan  daerah (dari  sisi  keuangan)  dapat  dilihat  pada tabel 2.1.
Tabel 2.1

## Standar Rasio Kemandirian
Kemapuan Keuangan Kemandirian Pola Hubungan Rendah Sekali 0% - 25% Instruktif Rendah 25% - 50% Konsultatif Sedang 50% - 75% Partisipatif Tinggi 75% - 100% Delegatif Sumber: Nadeak, 2003 Selain  itu,  rasio  kemandirian juga  dapat    dilihat  berdasarkan Standar Penilaian Kinerja (SPK)
BAPPENAS  yang  digunakan  oleh BAPPEDA mengenai tolok ukur penilaian kemandirian, yaitu:
“suatu  daerah  dikatakan  telah mandiri dan mampu
menyelenggarakan otonomi daerahnya apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh telah mampu membiayai  minimal  25%  Pengeluaran

## Pendapatan Transfer
Total Pendapatan
yang  dilakukan  dalam  peyelenggaraan otonom i daerah”.

## II. Metode Penelitian
Penelitian  dilakukan  terhadap laporan  keuangan  pemerintah  kota Palembang    yaitu  Laporan  Realisasi Anggaran  (LRA)  tahun  2007  sampai dengan  2011.  Data  yang  digunakan merujuk  pada  Hariwijaya  dan  Basri (2005)  yaitu  data  sekunder  berupa laporan keuangan hasil auditan. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan wawancara dan studi dokumenter  sehubungan  dengan  LRA dan  perubahan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## a. Metode Analisis Data
Menurut  Sugiyono  (2009:7-8) ada  dua  jenis  metode  penelitian  yaitu metode kuantitattif dan medote kualitatif. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode kuantitatif, yaitu metode ilmiah ( scientific ) karena memenuhi  kaidah-kaidah  ilmiah  yaitu konkrit/empiris, objektif, terukur, rasional,  dan  sistematis.  Tujuan  yang hendak  dicapai  dalam  penelitian  ini adalah  untuk  memperoleh  informasi yang objektif dan terukur serta rasional sehingga lebih cenderung menggunakan data yang bersifat sistemetis  dalam  bentuk  angka-angka. Oleh  karena  itu    penelitian  ini menggunakan metode penelitian kuantitatif.
b. Teknik Analisis Data Menurut Arikunto (2006)
analisis data adalah cara-cara
mengolah  data  yang  telah  terkumpul untuk  kemudian  dapat  memberikan interprestasi  dan  pengolahan  data dimaksud  untuk  menjawab  masalah
yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini digunakan metode analisis  deskriptif    kuantitatif  yaitu metode  penelitian  yang  bertujuan untuk  membuat  deskripsi,  gambaran atau  lukisan  secara  sistematis,  faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat- sifat  serta  hubungan  antara  fenomena yang  diselidiki  melalui  penghitungan secara kuantitatif.
Dalam analisis kuantitatif peneliti menggunakan formula
mengenai rasio PAD dan
komponennya; pajak daerah, retribussi  daerah,  Pendapatan  dari Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah (PHPKD)  yang  dipisahkan  terhadap total  pendapatan  (rasio  kemandirian). Selain  itu  digunakan  juga  formula mengenai pendapatan transfer terhadap total pendapatan (rasio ketergantungan).  Rasio  kemandirian dan  ketergantungan    yang  digunakan merujuk pada Halim (2007).

## III. Hasil Penelitian dan Pembahasan 3.1  Analisis  Perbandingan  Laporan Realisasi Penerimaan
Berdasarkan  LRA  (pendapatan daerah) perbandingan tahun 2008 dan tahun  2009,    bahwa  terjadi  kenaikan pada  pos-pos  pendapatan.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  kenaikan  PAD sebesar  Rp46.277.387.662  (26,86%). Pendapatan  dana  perimbangan  atau pendapatan transfer dari pusat/provinsi juga  mengalami  kenaikan  sebesar Rp42.798.548.357  (4,65%).  Pos  lain- lain pendapatan yang sah juga mengalami kenaikan sebesar
Rp37.792.125.394,37 (32,38%).
Tabel  3.1  sampai  tabel  3.3 menunjukkan      realisasi  pendapatan daerah  kota  Palembang  tahun  2008- 2011.

## Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2008 dan 2009 Pemerintah Kota Palembang
Uraian Realisasi Anggaran Tahun 2008 Tahun 2009 Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Pajak Daerah 69.350.000.000 87.485.932.360 Pendapatan Retribusi Daerah 65.332.735.137 64.629.000.000 PHPKD yang   Dipisahkan 8.000.000.000 10.000.000.000 Pendapatan PAD yang disahkan 29.632.539.011 56.477.729.450 Jumlah 172.315.274.148 218.592.661.810 Pendapatan Transfer Dana bagi hasil pajak 128.347.959.847 148.256.450.028 Dana bagi hasil SDA 69.989.685.850 114.517.662.026 Dana alokasi umum 716.129.540.000 689.108.622.000 Dana alokasi khusus 8.387.000.000 11.770.000.000 Jumlah 920.854.185.697 963.652.734.054 Lain-lain Pendapatan yang sah 116.697.764.687,39 154.489.890.081,76 Total Pendapatan Daerah 1.209.867.224.532,39 1.336.735.285.945,76
Sumber : Data Olahan dari Pemerintah Kota Palembang 2008-2009
Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2009 dan 2010 Pemerintah Kota Palembang Uraian Realisasi Anggaran Tahun 2009 Tahun 2010 Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Pajak Daerah 87.485.932.360 93.420.835.800 Pendapatan Retribusi Daerah 64.629.000.000 74.393.402.273 PHPKD yang  Dipisahkan 10.000.000.000 20.000.000.000 Pendapatan PAD yang disahkan 56.477.729.450 22.235.219.168,57 Jumlah 218.592.661.810 210.049.457.241,57 Pendapatan Transfer Dana bagi hasil pajak 148.256.450.028 162.137.869.676 Dana bagi hasil SDA 114.517.662.026 142.500.198.853 Dana alokasi umum 689.108.622.000 696.587.039.000 Dana alokasi khusus 11.770.000.000 28.427.000.000 Jumlah 963.652.734.054 1.029.652.107.529 Lain-lain Pendapatan yang sah 154.489.890.081,76 260.332.458.943,54 Total Pendapatan Daerah 1.336.735.285.945,76 1.500.034.023.714,11 Sumber : Data Olahan dari Pemerintah Kota Palembang 2009-2010 Berdasarkan realisasi pendapatan  daerah    tahun  2009  dan 2010, indikasi penurunan PAD sebesar Rp 8.543.204.568,43 dengan persentase  (3,91%).  Hal  ini  sebabkan pos lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan sebesar Rp4.242.510.281,43 (60%). Pendapatan  yang  diterima  dari  dana perimbangan atau dana transfer
mengalami kenaikan sebesar Rp 65.999.373.475  (6,85%).  Pada  pos lain-lain  pendapatan  yang  sah  juga mengalami kenaikan sebesar Rp 105.842.568.861,78 (68,51%). Selanjutnya dilakukan perbandingan  realisasi  pendapatan untuk  tahun  2010  dengan  tahun  2011 seperti pada tabel 3.3.

## Tabel 3.3

## Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2010 dan tahun 2011 Pemerintah Kota Palembang
Uraian Realisasi Anggaran (Rp) Tahun 2010 Tahun 2011 Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Pajak Daerah 93.420.835.800 172.117.431.035 Pendapatan Retribusi Daerah 74.393.402.273 90.795.550.515,69 PHPKD yang  Dipisahkan 20.000.000.000 25.570.000.000 Pendapatan PAD yang disahkan 22.235.219.168,57 69.522.182.615,30 Jumlah 210.049.457.241,57 358.005.164.165,99 Pendapatan Transfer Dana bagi hasil pajak 162.137.869.676 24.762.762.250 Dana bagi hasil SDA 142.500.198.853 131.675.834.421 Dana alokasi umum 696.587.039.000 787.312.332.000 Dana alokasi khusus 28.427.000.000 47.679.100.000 Jumlah 1.029.652.107.529 1.091.430.028.671 Lain-lain Pendapatan yang sah 260.332.458.943,54 497.224.500.740 Total Pendapatan Daerah 1.500.034.023.714,11 1.946.659.693.576,39 Sumber : Data Olahan dari Pemerintah Kota Palembang 2010-2011 Berdasarkan  tabel  3.3,  tahun 2010  hingga  tahun  2011  terjadi kenaikan PAD sebesar Rp 147.955.706.924,42 (70,44%).
Pendapatan  dari  dana  perimbangan atau  pendapatan  transfer  mengalami kenaikan  Rp  61.777.921.142  (6%).
Pos  lain-lain  pendapatan  yang  sah juga
mengalami kenaikan
Rp
236.892.041.796,46  (91%),  sehingga total  pendapatan  mengalami  kenaikan yang berarti sebesar                      Rp 446.625.669.862,88 atau  29,77%.

## 3.2 Rasio Keuangan Daerah
PAD yang diperoleh suatu pemerintah akan memungkinkan
pemerintah menyelenggarakan otonomi  daerah.  Akan  tetapi,  PAD yang cukup juga tidak menjadi jaminan bahwa  otonomi  daerah  dapat  berhasil dilakukan  karena  pengelolaan  PAD yang  tidak  tepat  akan  menghambat penyelenggaraan otonomi daerah.
Untuk itu, dibutuhkan suatu pengukuran (analisis rasio) guna mengetahui  kecenderungan  pos-pos pada pelaporan keuangan setiap tahunnya.  Dengan  demikian  dapat diketahui  keputusan  apa  yang  perlu
diambil guna memperbaiki dan mempertahankan posisi keuangan sehingga  dapat  menyelenggarakan otonomi  daerah  dengan  baik.  Rasio yang  digunakan  untuk  melakukan analisis tersebut yaitu:
a. Analisis Rasio Kemandirian
a.1 Rasio Kemandirian 2007
Formula    = PAD
Total Pendapatan x 100%
2007      = 131.549.084.692,20 1.084.738.647.355,61 x100% = 12,12%
Formula   = Pajak daerah Total Pendapatan x 100%
2007        = 51.475.000.000 1.084.738.647.355,61 x 100% = 4,74%
Formula   = Retribusi daerah Total Pendapatan x 100%
2007      = 55.999.049.227 1.084.738.647.355,61 x 100% = 5,16%
Formula  = PHPKD yang dipisahkan Total Pendapatan x100%
2007      = 2.750.000.000
1.084.738.647.355,61 x 100% = 0,25%
Formula  = Lain−lain yang dipisahkan Total Pendapatan x 100%
2007       = 21.325.035.465,20 1.084.738.647.355,61 x 100% = 1,96

## a.2 Rasio kemandirian tahun 2008
Formula = PAD
Total Pendapatan x 100%
2008    = 172.315.274.148
1.209.867.224.532,39 x100% = 14,24%
Formula = Pajak daerah
Total Pendapatan x 100%
2008       = 69.350.000.000 1.209.867.224.532,39 x 100% = 5,73%
Formula  = Retribusi daerah Total Pendapatan x 100%
2008     = 65.322.735.137 1.209.867.224.532,39 x 100% = 5,39%
Formula   = PHPKD yang dipisahkan Total Pendapatan x100%
2008     = 8.000.000.000 1.209.867.224.532,39 x 100% = 0,66%
Formula    = Lain−lain yang dipisahkan
Total Pendapatan x 100%
2008     = 29.632.539.011
1.209.867.224.532,39 x 100% = 0,02%

## a.3 Rasio kemandirian tahun 2009
Formula     = PAD
Total Pendapatan x 100%
2009    = 218.592.661.810
1.336.735.285.945,76 x100% = 16,35%
Formula     = Pajak daerah Total Pendapatan x 100%
2009        = 87.485.932.360
1.336.735.285.945,76 x 100% = 6,54%
Formula     = Retribusi daerah Total Pendapatan x 100%
2009     = 64.629.000.000 1.336.735.285.945,76 x 100% = 4,83%
Formula    = PHPKD yang dipisahkan Total Pendapatan x100%
2009     = 10.000.000.000
1.336.735.285.945,76 x 100% = 0,74%
Formula     = Lain−lain yang dipisahkan Total Pendapatan x 100%
2009           = 56.477.729.450 1.336.735.285.945,76 x 100% = 4,22%

## a.4 Rasio kemandirian tahun 2010
Formula    = PAD
Total Pendapatan x 100%
2010    = 210.049.457.241,57 1.517.380.634.478,11 x100% = 13,84%
Formula   = Pajak daerah Total Pendapatan x 100%
2010        = 93.420.835.800 1.517.380.634.478,11 x 100% = 6,15%
Formula   = Retribusi daerah Total Pendapatan x 100%
2010     = 74.393.402.273 1.517.380.634.478,11 x 100% = 4,90%
Formula   = PHPKD yang dipisahkan Total Pendapatan x100%
2010    = 20.000.000.000 1.517.380.634.478,11 x 100% = 1,31%
Formula   = Lain−lain yang dipisahkan Total Pendapatan x 100%
2010      = 22.235.219.168,57
1.517.380.634.478,11 x 100% = 1,48%

## a.5 Rasio kemandirian tahun 2011
Formula = PAD Total Pendapatan x 100%
2011    = 358.005.164.165,99 1.946.659.693.576,99 x100% = 18,39%
Formula = Pajak daerah Total Pendapatan x 100%
2011       = 172.117.431.035 1.946.659.693.576,99 x 100% = 8,84%
Formula = Retribusi daerah Total Pendapatan x 100%
2011     = 90.795.550.515,69 1.946.659.693.576,99 x 100% = 4,66%
Formula  = PHPKD yang dipisahkan Total Pendapatan x100%
2011      = 25.570.000.000 1.946.659.693.576,99 x 100% = 1,31%
Formula   = Lain−lain yang dipisahkan Total Pendapatan x 100%
2011      = 69.522.182.615,30 1.946.659.693.576,99 x 100% = 3,57%
Berdasarkan  perhitungan  yang telah  dilakukan,  rekapitulasi  rasio
kemandirian  dapat  dilihat  pada  tabel
3.4. Tabel 3.4 Rekapitulasi Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Palembang Keterangan Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 PAD 12,12% 14,24% 16,35% 14% 18,39% Pajak Daerah 4,47% 5,73% 6,54% 6,22% 8,84% Retribusi Daerah 5,16 5,39% 4,83% 4,95% 4,66% PHPKD yang dipisahkan 0,25% 0,66% 0,74% 1,33% 1,31% Lain-lain PAD yang sah 1,96% 0,02% 4,22% 1,48% 3,57%
Berdasarkan tabel 3.4, maka dapat dibuat grafik sebagai berikut:
Gambar 3.1

## Grafik Rasio Kemandirian  Keuangan Daerah Pemerintah Kota Palembang
Pada tahun 2008 terjadi kenaikan pos PAD. Rasio kemandirian dari  pendapatan  pajak  daerah  yang diterima  5,73%  dari  total  pendapatan, artinya  penerimaan  dari  pajak  atas potensi  daerah  yang  dimiliki  telah mampu  membiayai  5,73%  dari  total pembiayaan  yang  dilakukan.  Dari  pos retribusi  daerah,  rasio  kemandirian 5,39%,  artinya  pendapatan  retribusi diperoleh  dari  pemanfaatan  potensi daerah dan mampu membiayai penyelenggaraan otonomi daerah sebesar  5,39%  dari  total  pembiayaan. Pendapatan yang diterima dari PHPKD yang  dipisahkan  menunjukkan  rasio
kemandirian  sebesar  0,66%,  artinya pendapatan yang diterima dari PHPKD telah mampu membiayai 0,66% pembiayaan.  Untuk  pendapatan  yang diterima  dari  lain-lain  PAD  yang  sah menunjukkan rasio kemandirian sebesar 0,22 yang artinya pendapatan dari pos tersebut telah mampu membiayai  0,22  dari  total  pembiayaan yang  dilakukan.  Demikian  pula  untuk tahun  2009  sampai  2011mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan PAD serta komponennya.
Sesuai standar kemandirian yang  digunakan  oleh  BAPPENAS dalam menilai kinerja aparatur
0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 18.00% 20.00% Tahun 2007 Tahun
2008 Tahun 2009 Tahun 2010 tahun 2011 PAD Pajak Daerah Retribusi Daerah PHPKD yang pisahkan Lain-lain PAD yang sah
pemerintahan,
bahwa suatu pemerintahan dikatakan mandiri apabila PAD yang dimiliki telah mampu membiayai minimal 25% pembelanjaan dalam penyelenggaraan otonomi  daerah.  Pada  tahun  2007-
2011  kemampuan  pemerintah  kota Palembang  belum  mencapai  target minimal kemandirian. Sebaiknya, dengan potensi alam dan sumber daya yang ada, pemerintah kota Palembang mampu  menghasilkan  PAD  jauh  lebih besar dari  yang dimiliki saat ini.

## b.  Analisis  Rasio  Ketergantungan Keuangan Daerah
Untuk mengetahui tingkat
ketergantungan pemerintah kota Palembang dengan pemerintah pusat/provinsi dalam mengelola keuangan  daerahnya,  maka  dilakukan analisis terhadap rasio ketergantungan keuangan
daerah dengan
menggunakan  formula  dari  Halim (2007)
Formula = Pendapatan Transfer
Total Pendapatan x 100%
2007       = 837.617.149.177 1.084.738.647.355,61 x100% = 77,21% 2008 = 920.854.185.697 1.209.867.224.532,39 x100% = 76,11% 2009       = 963.652.734.054 1.336.735.285.945,76 x 100% = 72,09% 2010 = 1.029.652.107.529 1.500.034.023.714,11 x 100% = 68,64% 2011 = 1.091.430.028.671 1.946.659.693.576,99 x 100% = 56%
Berdasarkan perhitungan di atas, rekapitulasi rasio ketergantungan keuangan  daerah  kota  Palembang tahun  2007-2011  dapat  dilihat  pada tabel 3.5.

## Tabel 3.5 Rekapitulasi Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Pemerintah Kota Palembang
Keteranagan Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 Rasio Ketergantungan 77,21% 76,11% 72,09% 68,64% 56% Selanjutnya  hasil  rekapitulasi rasio ketergantungan
keuangan
daerah dapat ditunjukkan dalam bentuk grafik sebagai berikut.
Gambar 3.2 Grafik Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Palembang 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011
Pada tahun 2008
rasio ketergantungan keuangan daerah pemerintah  kota  Palembang  adalah 76,11%  yang  berarti  bahwa  tingkat ketergantungan pemerintah kota Palembang terhahap pemerintah pusat/provinsi  yaitu  76,11%.  Pada tahun 2009-2011 rasio ketergantungan keuangan  daerah  pemerintah  kota Palembang semakin menurun. Artinya, tingkat ketergantungan pemeritah daerah  terhadap  pusat/provinsi  sudah semakin berkurang.

## IV Kesimpulan dan Saran 1. Kesimpulan
Tingkat kemandirian pemerintah kota  Palembang  masih  dibawah  25% artinya  pemerintah  atau  pengelolaan keuangan daerah belum dapat mengoptimalkan PAD yang ada.
Namun demikian dari tahun 2008-2011 rasio ketergantungannya pada
pemerintah  pusat/provinsi  mengalami kemajuan  yaitu  semakin  menurun.  Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah  untuk  terus  meningkatkan pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
2.Saran Pemerintah  hendaknya  terus mengupayakan peningkatan penerimaan  pajak  daerah  dan  lebih meningkatkan lagi
pemanfaatan potensi  alam  dan  sumber  daya  yang dimiliki  sehingga  PAD  dapat  lebih dioptimalkan. Upaya yang dapat dilakukan  antara  lain  dengan  cara membangun  sarana  dan  prasarana yang  menunjang  aktivitas  masyarakat untuk dijadikan sebagai tempat usaha.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi.  20026. Prosedur Penelitian  Suatu  Pendekatan
Praktek . Jakarta: Rineka
Cipta.
Hariwijaya,  M  dan  Basari  M.  Djaelani. 2008. Teknik  Menulis  Skripsi dan  Thesis .  Yogyakarta:  Zenith Publisher.
Halim, Abdul. 2007. Akuntansi
Keuangan  Daerah .  Edisi  3. Jakarta. Salemba Empat.
Nadeak,  Ruslina.  2003. Analisis  Rasio
Keuangan  APBD  untuk  Menilai Kinerja Pemerintah Daerah. Yogyakarta  :Universitas
Sanata Dharma.
Sugiyono.  2009. Metode  Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R  &  D . Jakarta: Penerbit Alfabeta,
Tanjung,  Abdul  Hafiz.  2007. Akuntansi Keuangan  Daerah  Konsep  dan Aplikasi .  Bandung: Alfabeta. Undang-undang  Nomor  32  Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang  Nomor  33  Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah Pusat dan Daerah. Yani, Ahmad 2004. Hubungan Keuangan  antara  Pusat  dan Daerah . Jakarta: PT Raja
Grafindo Prsada.