BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No 1,  2023, pp. 43-49 DOI: https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.3605

## Vaksinasi Meningitis Pada Jemaah Haji di Kantor Kesehatan Pelabuhan Ambon
Astina 1 , Elpira Asmin 2*
1 Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia
2 Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia *e-mail korespondensi: elpiraasmin@gmail.com

## Abstract
The number of pilgrims at the time of the Umrah pilgrimage is very large from various countries, so there is a risk of spreading meningitis. So that a government regulation regarding meningitis vaccination is enforced for Hajj pilgrims who want to go for Hajj in Saudi Arabia. The purpose of this activity is to prevent the pilgrims from getting meningitis. The methods used are health screening, vaccination injection, data validation by KKP. The results of this examination are pilgrims whose istithaah status is declared sick but are allowed to go for Umrah. However, assistance is needed  such  as drug assistance  so that the health of  Hajj/Umrah pilgrims is guaranteed by Law No. 8 of 2019 concerning the implementation of Hajj and Umrah.

## Keywords: Vaccination; Meningitis; Umrah; preventive

## Abstrak
Jumlah  Jemaah  haji  pada  saat  Pelaksanaan  ibadah  umroh  sangat  banyak  dari  berbagai  mancannegara sehingga  berisiko  tersebarnya  penyakit  meningitis.  Sehingga  diberlakukan  peraturan  pemerintah  perihal vaksinasi meningitis untuk Jemaah haji yang ingin berangkat haji di Arab Saudi. Tujuan dari kegiatan ini untuk  menghindari  para  Jemaah  haji  dari  penyakit  meningitis.  Metode  yang  digunakan  adalah  skrining kesehatan, penyuntikan vaksinasi, validasi data oleh KKP. Hasil dari pemeriksaan ini ada Jemaah haji yang statusnya istithaahnya dinyatakan sakit tetapi diperbolehkan pergi menunaikan ibadah umroh. Namun perlu pendampingan  seperti  pendampingan  obat  sehingga  Kesehatan  Jemaah  haji/umroh  telah  dijamin  oleh undang-undang No 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.
Kata Kunci: Vaksinasi; Meningitis; Umrah; Preventif
Accepted: 2022-12-28 Published: 2023-01-06

## PENDAHULUAN
Ibadah Haji merupakan rukun islam  kelima dan hukumnya wajib  bagi setiap  umat Islam yang mampu melaksanakannya sekali seumur hidup. Minat masyarakat untuk menjalankan ibadah umroh semakin tinggi dari tahun ketahun, hal ini disebabkan oleh antrian ibadah haji yang panjang namun saat pandemi kuotanya dibatasi. Dari data yang diterima dari Humas Kementerian Agama menyebutkan, bahwa terhitung sejak September 2018 hingga 20 Juni 2019 (sebelum musim haji 1440H),  jemaah  umrah  Indonesia  mencapai  974.650  jemaah  (TKHI  2020).  Jemaah  Indonesia melakukan  ibadah  haji  berarti  melakukan  perjalan  ke  luar  negeri.  Oleh  karena  itu,  pemerintah mengatur Kesehatan masyarakat yang akan melakukan ibadah haji.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 3 disebutkan bahwa pembangunan  kesehatan  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran,  kemauan,  dan  kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Salah satu upaya untuk mewujudkan  derajat kesehatan yang  setinggi-tingginya bagi  masyarakat adalah penyelenggaraan kesehatan haji yang mengupayakan agar Jemaah Haji tetap berada dalam keadaan sehat atau kondisi yang optimal selama menjalankan ibadahnya sampai kembali ke tanah air.  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  dalam  Pasal  3, mengamanahkan  penyelenggaraan  Ibadah  Haji  bertujuan  untuk  memberikan  pembinaan, pelayanan,  dan  perlindungan  yang  sebaik-baiknya,  sehingga  Jemaah  Haji  dapat  menunaikan ibadahnya  sesuai  dengan  ketentuan  Agama  Islam. Pembinaan,  pelayanan  serta  perlindungan
diberikan kepada jemaah haji bersifat umum dan khusus dalam artian pemeriksaan kesehatan serta pemberian vaksinasi, sehingga penting untuk memberikan vaksinasi meningitis kepada jemaah haji atau umroh (Fitranto 2019).
Meningitis  atau  penyakit  meningokokus  merupakan  peradangan  akut  pada  selaput  otak, yang  disebabkan  oleh  bakteri  Nisseria  meningitis  yang  menyerang  lapisan  pelindung  yang mengelilingi  otak  dan  sumsum  tulang  belakang.  Penyakit  meningitis  ini  termasuk  penyakit mematikan  karena  dapat  menyebabkan  pasiennya  mengalami  kerusakan  pada  saraf.  Meningitis ditularkan  melalui  udara  dan  kontak  dekat  dengan  orang  yang  terinfeksi.  Sehingga  penyakit  ini dianggap berbahaya bagi orang lain dan diri sendiri, maka penting dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pemberian vaksinasi meningitis pada jemaah umro/haji. Pemerintah telah menetapkan vaksinasi meningitis yang merupakan persyaratan administrasi untul mendapatkan visa untuk mengunjungi Arab saudi untuk haji atau umroh (Hafidzi 2020)(Elchirri, 2015; Maulidia et al., 2019). Tahun 2015 hingga  2017  dilaporkan  sebanyak  18.262  kasus  di  beberapa  negara  di  Afrika.  Kasus  meningitis bervariasi di berbagai negara, namun harus diwaspadai dan dilakukan Tindakan pencegahan jika melakukan perjalanan lintas negara (Soeters et al., 2019).
Berdasarkan  surat  edaran  kemenkes  tahun  2017  yang  ditujukan  kepada  kepala  kantor kesehatan  pelabuhan  seluruh  Indonedia  tentang  penyelengaraan  kesehatan  haji  di embarkasi/diberkasi  haji  tahun  2017  M.  Dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  penyelenggaraan kekarantinaan dan pelayanan kesehatan pada saat embarkasi/debarkasi haji tahun 2O17 M11438 H yang  dilakukan  oleh  Kantor  Kesehatan  Pelabuhan  (KKP),  diantaranya  yaitu:  Memastikan  bahwa semua calon jemaah haji telah mendapatkan vaksinasi meningitis meningokok minimal 14 (empat belas)  hari  sebelum  berangkat  ke  Saudi  Arabia  sebagaimana  yang  sudah  dipersyaratkan  oleh pcraturan perundang-undangan dan diperkuat oleh saran Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional (Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional 2015). Pelayanan Vaksinasi meningitis bagi jemaah umroh di Kantor Kesehatan Pelabuhan Ambon Kelas II dilakukan di kantor induk.
Pemberian imunisasi meningitis meningokokus bertujuan untuk:
1. Imunisasi meningokokus wajib diberikan untuk semua calon jemaah Haji dan Umroh yang akan berangkat ke Saudi Arabia
2. Diberikan  minimal  14  hari  sebelum  keberangkatan,  karena  titer  antibodi  tertinggi  baru tercapai setelah 14 hari pasca imunisasi
3. Imunisasi tetap harus diberikan pada kelompok risiko tinggi, misalnya lansia atau mengidap penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, asma, dll
4. Apabila diduga calon jemaah Haji dan umroh belum mendapat imunisasi saat keberangkatan (lolos dari pemantauan) atau mendapat imunisasi meningitis meningokokus kurang 14 hari dari keberangkatan, maka:
a. Pada saat kepulangan harus diberikan profilaksis antibiotik
b. Jemaah tersebut harus dipantau ketat oleh petugas Kesehatan Haji selama berada di Saudi Arabia
5. Kelompok  beresiko  seperti  misalnya:  menderita  difisiensi  imun,  mempunyai  riwayat  KIPI pada imunisasi lain dan riwayat alergi, maka imunisasi harus diberikan difasilitas kesehatan yang mempunyai fasilitas ICU
6. Efek samping vaksin meningokokus tidak ditemukan KIPI serius

## METODE
Metode yang digunakan adalah berupa pemeriksaan awal kesehatan (skrining), penyuntikan vaksinasi, pengisian KKJH serta validasi data oleh KKP. Hasil dari pemeriksaan tahap pertama yang dilakukan  pada  jemaah  haji  yang  statusnya  diperbolehkan  pergi  menunaikan  ibadah  haji  dicatat dalam Siskohat.

## Gambar 1. Alur proses pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji
Pada gambar 1 menunjukkan proses pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji dimulai pada  calon  jemaah  haji  yang  telah  mendaftarkan  diri.  Pelaksanaan  untuk  pemeriksaan  dan pembinaan kesehatan jemaah haji dapat dilakukan di Puskesmas/klinik/rumah sakit di kabupaten /kota  setempat.  Pada  tingkat  Kota/Kabupaten  pemeriksaan  kesehatan  merupakan  pemeriksaan kesehatan tahap kedua. Jika jemaah hajinya dapat memenuhi syarat maka jemaahnya dapat masuk ke pembinaan masa keberangkatan dan dilakukan pemeriksaan pada tahap ketiga embarkasi. Untuk pemeriksaan kesehatan pada tahap ketiga yang diselengggarakan di embarkasi merupakan sebuah tanggung jawab tenaga kesehatan haji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara  umum,  kondisi  kesehatan  jemaah  haji  dipengaruhi  oleh  faktor  risiko  internal  dan faktor  risiko  eksternal.  Faktor  risiko  internal  antara  lain  usia,  pendidikan  (mayoritas  jemaah  haji Indonesia  adalah  lulusan  sekolah  dasar  dan  menengah),  penyakit  yang  dideritanya  (umumnya degeneratif dan penyakit kronis) dan perilaku jemaah haji. Sedangkan faktor risiko eksternal , yang mempengaruhi  kejadian  penyakit  dan  dapat  memperberat  kondisi  kesehatan  jemaah  antara  lain lingkungan fisik (auhu dan kelembaban udara,debu) sosial, psikologis, serta kondisi lainnya yang mempengaruhi daya tahan tubuh jemaah haji. Faktor risiko terutama faktor risiko internal sangat berhubungan dengan karakteristik atau profil jemaah haji Indonesia. (TKHI 2020)
Penyakit  degeneratif,  metabolik  dan  kronis  masih  mendominasi  sebagai  penyakit  yang diderita oleh jemaah haji terutama jemaah haji dengan usia lanjut. Setiap tahunnya, jemaah haji Indonesia yang wafat di Arab Saudi sebagian besar disebabkan oleh penyakit jantung, pernafasan, ginjal,  metabolik  dan  hipertensi.  Namun  demikian  dilain  pihak  ancaman  penyakit-penyakit  yang diperoleh di Arab Saudi (risiko eksternal) seperti heat stroke, MERS-CoV, Ebola, Zika dan meningitis merupakan penyakit yang perlu diwaspadai, karena selain berpotensi sebagai wabah juga memiliki fatalitas yang tinggi. (TKHI 2020) Berdasarkan jumlah keberangkatan jemaah umroh untuk 3 tahun terakhir  (2017-2019)  terjadi  peningkatan,  namun  berbanding  terbalik  pada  tahun  2020  terjadi penurunan dikarenakan masa pandemi covid-19.
calon jemaah haji melakukan registrasi pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan pembinaan masa keberangkatan pemeriksaan kesehatan di embarkasi jemaah haji siap berangkat

## 1. Pemeriksaan kesehatan tahap pertama
Setidaknya 90% jemaah haji yang akan melakukan setoran awal telah mempunyai nomor porsi dilakukan pemeriksaan kesehatan tahap pertama (penentuan tingkat risiko kesehatan). Pemeriksaan  kesehatan  adalah  upaya  untuk  identifikasi  status  kesehatan  sebagai  landasan karakterisasi, memprediksi dan penentuan cara mengeliminasi faktor risiko kesehatan. Sehingga prosedur  dan  jenis-jenis  pemeriksaan  mestinya  ditatalaksana  secara  holistik.  Untuk pemeriksaan  kesehatan  tahap  pertama  dilaksanakan  oleh  tim  penyelenggara  kesehatan  haji kabupaten/kota  di  puskesmas  atau  klinik  yang  ditetapkan  oleh  bupati/walikota.  Tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten/kota (puskesmas/rumah sakit) harus proaktof untuk dapat memfasilitasi pemeriksaan kesehatan tahap pertama. (TKHI 2020)
Pihak  dinas  kesehatan  kabupaten/kota  dapat  meminta  data  jemaah  haji  yang  akan berangkat pada kantor kementerian Agama kabupaten/kota atau diperoleh dari Siskohatkes. Pemeriksaan kesehatan tahap pertama meliputi:
a. Anamnesis
b.
Pemeriksaan fisik
c. Pemeriksaan penunjang
d. Diagnosis
e. Penetapan tingkat risiko kesehatan
f. Rekomendasi/saran/rencana tindak lanjut.
Hasil  pemeriksaan  kesehatan  tahap  pertama  dan  rekomendasi  yang  diberikan  kemudian dicatat dalam siskohatkes. Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh pengelola program  kesehatan  haji  di  kabupaten/kota  berkoordinasi  dengan  program  kesehatan  haji  di provinsi. Setiap kegiatan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji dicatat dan diinformasikan secara berjenjang oleh penyelenggara kesehatan haji untuk bahan evaluasi. (TKHI 2020)

## 2. Pemeriksaan kesehatan tahap kedua
Pemeriksaan  kesehatan  tahap  kedua  merupakan  pemeriksaan  kesehatan  yang dilaksanakan  paling  lambat  tiga  bulan  sebelum  masa  keberangkatan  jemaah  haji.  Hasil pemeriksaan  kesehatan  tahap  kedua  dilaksanakan  oleh  tim  penyelenggara  kesehatan  haji kabupaten/kota  di  Puskemas  dan/atau  klinik  atau  rumah  sakit  yang  ditunjuk.  Sebelum melakukan  pemeriksaan  kesehatan  tahap  kedua  tim  penyelenggara  kesehatan  haji kabupaten/kota harus memperoleh data yang perlu divalidasi. (TKHI 2020)
Pemeriksaan kesehatan tahap kedua meliputi:
a. Anamnesis
b. Pemeriksaan fisik
c. Pemeriksaan penunjang
d. Diagnosis
e. Penetapan tingkat risiko kesehatan
f. Rekomendasi/saran/rencana tindak lanjut
Gambar 2 memperlihatkan proses anamnesis yang dilakukan untuk menanyakan identitas lengkap calon Jemaah haji, Riwayat vaksinasi, Riwayat penyakit, Riwayat alergi dan Riwayat perjalan udara sebelumnya. Gambar 3 menunjukkan dokter melakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui keadaan fisik calon Jemaah haji untuk menentukan dapat atau tidak divaksinasi meningitis.
Gambar 2. Mengkonfirmasi identitas pasien dan riwayat vaksinasi
Gambar 3. Memeriksa keadaan fisik calon Jemaah haji sebelum vaksinasi
Bagi jemaah haji yang telah ditetapkan sebagai:
a. Memenuhi syarat istithaah
b. Memenuhi syarat istithaah dengan pendampingan
c. Tidak  memenuhi  syarat  istithaah  sementara  dilakukan  pemberian  vaksinasi meningitis Meningokokkus sesuai ketentuan dan tidak terdapat kontraindikasi medis. Pemberian vaksin akan diikuti oleh pemberian internationa; Certification Vaccination (ICV) yang sah. Bagi jemaah haji yang alergi atau kontraindikasi terhadap vaksin Meningitis Meningokokkus maka akan dilakukan tindakan sebagai proteksi terhadap kontak  yang  memungkinkan  peningakatan  penularan  atau  transmisi  bakteri meningitis.  Pada  kondisi  yang  demikian  diberikan  ICV  yang  menjelaskan  tentang adanya kontraindikasi atau alergi yang dimaksud. (Rustika 2018)
Gambar 4 memperlihatkan tenaga Kesehatan sedang melakukan penyuntikan atau pemberian vaksin meningitis bagi calon Jemaah haji. Pemberian vaksin diberikan secara subkutan

## Gambar 4. Peyuntikan vaksin meningitis secara subkutan

## 3. Pemeriksaan kesehatan tahap ketiga
Pemeriksaan  kesehatan  tahap  ketiga  dilakukan  untuk  menetapkan  status  kesehatan jemaah haji layak atau tidak layak terbang merujuk kepada standar keselamatan penerbangan international  dan/atau  peraturan  kesehatan  internasional.  Penetapan  layak  atau  tidak  layak merupakan  wujud  tanggung  jawab  pemerintah  dalam  memberikan  perlindungan  kesehatan kepada  jemaah  haji  karena  tidak  semua  kondisi  kesehatan  atau  penyakit  tertentu  dapat dinyatakan aman bagi jemaah haji dan/atau jemaah lainnya selama perjalanan di pesawat Arab Saudi. (Lisma 2022)
Jemaah haji ditetapkan tidak layak terbang merupakan jemaah haji dengan kondisi yang tidak  memenuhi  standar  keselamatan  penerbangan  internasional  dan  atau  peraturan keselamatan  internasional.  Sudah  menjadi  tugas  panitia  penyelenggara  ibdah  haji  (PPIH) embarkasi bidang kesehatan menetapkan seorang jemaah haji memenuhi kriteria layak atau tidak layak terbang. (TKHI 2020) Dalam menetapkan status kesehatan sebagaimana dimaksud, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai bagian dari PPIH embarkasi bidang kesehatan berkoordinasi dengan dokter penerbangan dan/atau dokter ahli di rumah sakit rujukan. (TKHI 2020)
Kebijakan vaksinasi meningitis sudah ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa kebijakan kementerian kesehatan yang berkaitan langsung dengan pemberian vaksinasi meningitis antara lain:  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  356  Tahun  2008  Jo.  2348  Tahun  2011  tentang Organisasi dan TataKerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 13  Tahun  2016  tentang  Pemberian  Sertifikat  Vaksinasi  Internasional,  Keputusan  Menteri Kesehatan  RI  Nomor  424  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Upaya  Kesehatan  Pelabuhan  dalam Rangka  Karantina  Kesehatan,  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  313  Tahun  2016  tentang Penunjukan Rumah Sakit Pelaksana Vaksinasi Meningitis untuk Jemaah Umrah.
Pelayanan vaksinasi meningitis bagi Jemaah umrah, pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 356 Tahun 2008 jo. 2348 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. KKP mempunyai tugas  melaksanakan  pencegahan  masuk  dan  keluarnya  penyakit,  penyakit  potensial  wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan,  serta  pengamanan  terhadap  penyakit  baru  dan  penyakit  yang  muncul  kembali,
bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. Salah satu KKP yang melaksanakan vaksinasi meningitis adalah KKP Kelas II Ambon. (Lisma 2022)
Pelayanan  Kesehatan  Jemaah  haji  dipengaruhi  oleh  keterampilan  tenaga  Kesehatan, sosialisasi atau penyuluhan yang diterima oleh masyarakat atau calon Jemaah haji  (Winandar, 2018). Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan belum maksimal karena masih ada Jemaah haji yang enggan melakukan vaksinasi meningitis serta belum adanya kebijakan atau paying hukum yang mewajibkan vaksinasi meningitis bagi calon Jemaah haji (Maulidia et al., 2019; Vestabilivy &  Prihatini,  2020).  Oleh  karena  itu,  tenaga  Kesehatan  atau  petugas  dari  kantor  Kesehatan Pelabuhan  masih  perlu  mengoptimalkan  sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang  pentingnya vaksinasi meningitis.

## KESIMPULAN
Kesehatan Jemaah haji/umroh telah dijamin oleh undang-undang No 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Jemaah haji yang telah memenuhi syarat dapat dilakukan pemberian  vaksinasi  Meningitis  Meningokokkus  pada  Kantor  Kesehatan  Pelabuhan  Ambon  sesuai dengan  ketentuan  dan  tidak  terdapat  kontraindikasi  secara  medis.  Setalah  pemberian  vaksinasi diberikan International Certificate Vaccination (ICV) yang sah. Ibadah Haji tahun ini terdapat 496 kuota haji untuk Maluku.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Petunjuk Teknis Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dalam Operasional Kesehatan Haji. (2020) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Pusat Kesehatan Haji.
Elchirri, N. (2015). Isu Kontemporer Mengenai Vaksinasi Meningitis. Analytica Islamica , 4 (2), 377–
396.
Fitranto,  R  I.,  Hermawan  A.,  D.,  Mardjan  ,M  (2019).  Analisis  factor  yang  berhubungan  dengan ketepatan waktu vaksinasi Meningitis Meningokokus calon jamaah umroh di KKP Pontianak. JHECDs: Journal of Health Epidemiolohy and Communicable Disease, 5(2) 69-78 Hafidzi A. (2020). Kewajiban Penggunaan Vaksin: Ntara Legalitas dan Formalitas dalam Pandangan Maqashid Al-Syariah. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 11(2), 209-218. http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v11iw.4076
Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional. Sk MENKES No. HK.02/MENKES/156/2015 Lisma,  Adianto.  (2022).  Implementasu  Kebijakan  Vaksinasi  Meningitis  JamaahUmrah  di  Kantor Kesehatan  Pelabuhan  Tembilan  Kelas  III.  Jurnal  Ilmu  Sosial,  Politik  dan  Humaniora.6(2), 231. https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
Maulidia, Z., Septiani, R., & Kermelina, S. (2019). Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji Kota Jemaah Haji Health Examination Tangerang City Year. Jurnal Pengabdian Masyarakat , 1 (1). Rustika, Puspasari HW, Kusnali A. (2018). Analisis Kebijakan Pelayanan Vaksinasi Meningitis Jemaah Umroh Di Indonesia. Buletin Penelitian Kesehatan, 21(1), 60-70. https://do.org/10.22435/hdr.v21i1.96
Soeters, H. M., Diallo, A. O., Bicaba, B. W., Kadadé, G., Dembélé, A. Y., Acyl, M. A., Nikiema, C., Sadji, A. Y., Poy, A. N., Lingani, C., Tall, H., Sakandé, S., Tarbangdo, F., Aké, F., Mbaeyi, S. A., Moïsi, J., Paye, M. F., Sanogo, Y. O., Vuong, J. T., … Novak, R. T. (2019). Bacterial Meningitis Epidemiology in Five Countries in the Meningitis Belt of Sub-Saharan Africa, 2015- 2017. Journal of Infectious Diseases , 220 (CDC), S165–S174. https://doi.org/10.1093/infdis/jiz358
Vestabilivy, E., & Prihatini, F. (2020). Masalah Pelayanan Kesehatan pada Jemaah Umrah. Jurnal Persada Husada Indonesia , 7 (27), 46–53.
Winandar, A. (2018). Kesiapsiagaan dalam Pelayanan Vaksinasi Meningitis di Kantor Pelabuhan Kelas III Bnada Aceh. Majalah Kesehatan Masyarakat (MaKMA) , 1 (1), 40–45.