https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440

## TANGGUNGGUGAT PUBLIK TERHADAP TINDAKAN PEMERINTAHAN DALAM KERANGKA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Ari Wuisang* Fakultas Hukum Universitas Pakuan Jalan Pakuan No.1 Bogor e-mail : ari.wuisang@unpak.ac.id Naskah diterima : 14/07/2021, revisi : 28/07/2021, disetujui 08/08/2021

## ABSTRAK
Tanggunggugat  publik  mengalami  perkembangan  pesat  setelah  terbitnya  UU  No.  30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Hal ini ditandai dengan semakin meluasnya  karakteristik  Keputusan  Administrasi  Negara  (KAN)  yang  berarti  semakin meluasnya  pula  ruang  lingkup  Tindakan  pemerintahan  yang  dapat  digugat  oleh  warga masyarakat  manakala  dianggap  menimbulkan  kerugian.  UUAP  juga  menambah kewenangan  mengadili  PTUN  untuk  memeriksa  dan  memutus  aneka  macam  Tindakan administrasi  pemerintahan.  Namun  demikian,  Karakteristik  KAN  dalam  UUAP  masih menampakkan  adanya  unsur/bagian  yang  abstrak  ataupun  penyamaan  konsep  yang terkesan  dipaksakan  (seperti penetapan  tertulis  yang  mencakup  tindakan  faktual).  Oleh sebab itu, perlu dilakukan reformulasi ulang atau setidak-tidaknya terdapat rumusan yang tegas dan tidak ambigu, agar tidak terjadi kebingungan dalam penerapan pada peristiwa konkrit  di  masyarakat.  Selain  itu,  dengan  adanya  kejelasan  rumusan  KAN  dalam  UUAP, maka  akan  memberikan  perspektif  yang  lebih  luas  bagi  masyarakat  untuk  mengejar perlindungan  hukum  melalui  tanggunggugat  publik,  manakala  terdapat  tindakan- tindakan pemerintahan yang dianggap merugikan.
Kata  kunci  :  tanggunggugat  publik,  keputusan  administrasi  negara,  tindakan pemerintahan, UUAP.

## ABSTRACT
Public accountability has developed rapidly after the issuance of Law no. 30 of 2014 concerning  Government  Administration  (UUAP).  This  is  marked  by  the  increasingly widespread characteristics of State Administrative Decrees (KAN), which means the wider scope of government actions that can be sued by citizens when deemed to cause harm. UUAP also  adds  authority  to  adjudicate  PTUN  to  examine  and  decide  on  various  kinds  of government  administrative  actions. However,  the characteristics of KAN in the UUAP  still reveal the  existence  of  abstract elements/parts or conceptual  equations that  seem forced (such  as  written  stipulations  that  include  factual  actions).  Therefore,  it  is  necessary  to reformulate  or  at  least  have  a  firm  and  unambiguous  formulation,  so  that  there  is  no confusion in the application to concrete events in society. In addition, with the clarity of the formulation of KAN in the UUAP, it will provide a broader perspective for the community to pursue legal protection through public accountability, when there are  government actions that are considered detrimental.
Keywords: public accountability, state administration decisions, government actions, UUAP .

## A. Latar Belakang
Nomenklatur  ”tanggung  gugat”  pada  mulanya  hanya  dikenal  secara  teoretik  dalam dunia akademis dan literatur-literatur hukum.  Namun dalam perkembangannya kemudian bertransformasi menjadi istilah yuridis karena telah diintrodusir secara resmi dalam Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  (untuk  selanjutnya disingkat  UUAP).  Pasal  1  angka  23  UUAP  menentukan,  “delegasi  adalah  pelimpahan
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
kewenangan  dari  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  lebih  tinggi  kepada  Badan dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  lebih  rendah  dengan  tanggung  jawab  dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi”.
Dalam  pandangan  Peter  Mahmud  Marzuki,  pengertian  tanggung  jawab  dalam arti liability diartikan  sebagai  tanggung  gugat  yang  merupakan  terjemahan dari liability/aanspralijkheid , bentuk spesifik dari tanggung jawab. Sejalan dengan itu, Barbara Kozier berpendapat bahwa memiliki tanggung gugat berarti bila ada pihak yang menggugat maka  pihak  yang  digugat  menyatakan  siap  dan  berani  menghadapinya. 1 Dalam  konteks pemerintah  (administrasi  negara),  Laica  Marzuki  memberikan  definisi  tanggunggugat pemerintah  sebagai  negara/pejabat  memikul  risiko  untuk  digugat  di  pengadilan  tatkala melakukan pelanggaran atas jabatannya. 2 Secara teoretik, pengertian hukum administrasi negara  itu  sendiri  bahkan  ternyata  terkait  erat  dengan  tanggunggugat  pemerintah sebagaimana dikemukakan oleh  Schmidt-Assman, “hukum administrasi negara adalah hukum yang  berkaitan  dengan  prinsip-prinsip  tindakan  pemerintah,  organisasi  pemerintah  dan tanggung gugat pemerintah ” 3 (garis miring oleh penulis).
Menurut Prajudi Atmosudirjo, di setiap negara modern masa kini banyak sekali campur tangan penguasa negara ke dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yakni (1) campur tangan di  bidang  politik,  (2)  dalam  bidang  ekonomi,(3)  dalam  bidang  sosial  budaya:  kehidupan keluarga, perkawinan, perhimpunan, hiburan, kesenian, olahraga dan sebagainya (4) dalam bidang agama dan kepercayaan dan (e) dalam bidang teknologi. Semua macam campur tangan penguasa negara tersebut diberi bentuk hukum agar segala sesuatunya tidak bersimpang siur dan tidak menimbulkan keragu-raguan dan bilamana timbul konflik, penyelesaiannya lebih mudah. 4 Dengan perkataan lain, fungsi-fungsi pemerintahan telah mengalami perkembangan yang  begitu  pesat.  Perkembangan  tersebut  disebabkan  oleh  kompleksnya  persoalan- persoalan yang dihadapi oleh pemerintah. 5 Oleh sebab itu, menurut E. Utrecht, sejak negara turut serta secara aktif  dalam pergaulan kemasyarakatan, maka lapangan kerja pemerintah makin  lama  makin  luas.  Administrasi  negara  diserahi  kewajiban  untuk  menyelenggarakan kesejahteraan  umum  ( bestuurzorg ). 6 Dalam  konteks  Indonesia,  tugas  pemerintah  untuk memberikan  pelayanan  publik  dan  mewujudkan  kesejahteraan  umum  itu  bukan  sekadar amanat  Pembukaan  UUD  Negara  Republik  Indonesia,  tetapi  juga  tuntutan  hak-hak  dasar warga  negara,  apalagi  dengan  diratifikasinya  International Covenant  on  Economic,  Social, Culture Rights , Covenant on Civil and Political Rights dan diundangkannya UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 7
Organization of Economic and Development (OECD) mengklasifikasi fungsi pemerintah ( function  of  government ) ke  dalam  kategorisasi  COFOG  ( the  Classification  of  the  Function  of Government) . Fungsi-fungsi pemerintahan dalam COFOG dibagi menjadi 2 tingkatan (level), yaitu first level dan second level . Second level merupakan jenis-jenis  atau varian-varian dari fungsi  pemerintahan  pertama  ( first  level ). First  level  function terdiri  dari  pelayanan  umum, pertahanan,  ketertiban  dan  keamanan  umum,  urusan  ekonomi,  perlindungan  lingkungan, fasilitas perumahan dan masyarakat, kesehatan, rekreasi, budaya dan agama, pendidikan dan perlindungan sosial. 8
1 Paulus  Aluk  Fajar  Dwi  Santo,  “Mempertanyakan  Konsepsi  Tanggung  gugat, https://business- law.binus.ac.id/2016/05/31/mempertanyakan-konsepsi-tanggung-gugat/, diakses tanggal 8 Juli 2020.
2 Pengertian ini kemukakan dalam ceramah beliau pada Pendidikan dan Pelatihan Hukum Pemerintahan dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara untuk kalangan PNS Kota Bogor Angkatan I tanggal 4-8 Agustus 2003 yang diadakan oleh Forum Kajian Hukum Universitas Pakuan Bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bogor.
3 A’an Efendi dan Freddy Purnomo, Hukum Administrasi (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hal. 5. 4 S. Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara , cet-10 (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994), hal. 25.
5 Dinoroy Marganda Aritonang, Aspek Hukum Penyelenggaraan Administrasi Publik di Indonesia (Bandung : Refika Aditama, 2019), hal. 6.
6 Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 15.
7 Ridwan, Diskresi dan Tanggungjawab Pemerintah (Yogyakarta : FH-UII Press, 2014), hal.86.
8 Dinoroy Marganda Aritonang, op.cit., hal. 5.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Dengan meluasnya bidang tugas pemerintah tidak heran apabila J. Baron de Gerando mengetengahkan  bahwa objek hukum administrasi negara adalah peraturan-peraturan yang mengatur  hubungan  timbal  balik  antara  pemerintah  dengan  rakyat. 9 Menurut  Chandran Kukhatas sebagaimana disitir oleh Dinoroy Marganda Artitonang, pemerintah adalah institusi yang  keberadaannya  mendahului  negara  ( government  is  an  institution  whose  existence precedes that of the states ). Pemerintah adalah orang atau sekelompok orang yang memerintah dan mengelola komunitas politik atau negara. Agar pemerintah terwujud harus ada eksistensi dari negara. Kehadiran negara semakin menjadikan pemerintah sebagai elemen administrasi yang mapan. Oleh karena itu, tiada negara tanpa pemerintahan.
Hal senada juga dikatakan oleh Peter Cane : 10
“.....the  government  is  a  very  powerfull  institution,  and  in  some  case  there  may  be argument for protecting private citizens, in their dealings with this power, by againts the operation  (even  in  the  absence  of  abuse)  of  government  by  modyfing  the  rules  which govern the citizen’s dealings with other citizens, when this rules are applied to dealings between citizens and government” .
(pemerintah adalah lembaga yang sangat kuat, dan pada beberapa kasus mungkin ada argumen untuk melindungi warga negara, saat mereka berurusan dengan pemerintah dalam  penyelenggaraan  (bahkan  tanpa  adanya  penyalahgunaan)  kekuasaan pemerintah, dengan merekayasa aturan yang mengatur urusan warga negara yang satu dengan yang lain, ketika aturan ini berlaku untuk hubungan antara warga negara dan pemerintah).
Namun, keberadaan yang kuat dari pemerintah tidak boleh dijadikan justifikasi untuk membentuk sebuah absolute government , karena organisasi pemerintah dibuat oleh publik, untuk publik dan karenanya, perlu mempertanggungjawabkan kepada publik. Akuntabilitas publik  dibedakan  dalam  beberapa  macam  tipe,  yaitu  akuntabilitas  politik,  akuntabilitas ekonomi dan akuntabilitas hukum. 11
Dikaitkan  dengan  konsep good  governance ,  menurut  Paulus  Effendi  Lotulung, berdasarkan  Penelitian  Lembaga  Administrasi  Negara  pada  tahun  2000,  peristilahan good pada good governance pada hakikatnya mengandung dua pengertian. Pertama , nilai-nilai yang menjunjung  tinggi  keinginan/kehendak  rakyat,  dan  nilai-nilai  yang  dapat  meningkatkan kemampuan  rakyat  dalam  pencapaian  tujuan  nasional,  kemandirian,  pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua , aspek-aspek pemerintahan yang efektif dan efisien dalam  pelaksanaan  tugasnya  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  tersebut.  Jadi,  berdasarkan pengertian good  governance di  atas  dapatlah  disimpulkan  bahwa  setidak-tidaknya karakteristik good governance antara lain meliputi akuntabilitas dan pelaksanaan yang sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  maupun  hukum  pada  umumnya  ( rule  of law ). Kerangka  hukum  ( rule  of  law ) ini  pada  hakikatnya  bertumpu  pada  pengertian  bahwa  para pelaku  penyelenggara  pemerintahan  di  dalam  melayani  kepentingan  umum/publik  harus berani  bertanggungjawab  dan  mempertanggungjawabkan  secara  hukum  atau  di  hadapan hukum tentang segala sikap, perilaku dan kebijakan yang telah dilakukannya. 12
9 Philipus M. Hadjon dkk., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1997), hal. 22.
10 Peter Cane, An Introduction to Administrative Law (Oxford : Clarendon Press, 1987), p.6.
11 Paulus Effendi Lotulung, Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan (Jakarta : Salemba Humanika, 2013), hal. 143.
12 Paulus Effendi Lotulung, op.cit ., hal. 144. Konsep governance dalam masyarakat sering dirancukan dengan konsep government . Konsep governance lebih inklusif daripada government . Konsep government menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah), sementara konsep governance melibatkan tidak sekadar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas.  Pemerintahan yang baik ( good governance ) mencerminkan kesinergian antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Hubungan yang sinergis di antara ketiga pilar inilah yang menentukan berhasil tidaknya prinsip pemerintahan yang baik.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Dalam  melaksanakan  fungsinya,  pemerintah  (administrasi  negara)  tidak  hanya diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan atau produk hukum, namun juga diberikan kewenangan untuk mengambil tindakan atau berbuat sesuatu untuk merealisasikan fungsi- fungsi  tersebut. 13 Sebagai  subjek  hukum  (pendukung  hak  dan  kewajiban),  pemerintah melakukan  berbagai  tindakan  baik  tindakan  nyata  (faktual)  maupun  tindakan  hukum. 14 Pemerintah  dalam  artian  sebagai  administrasi  negara  merupakan  pemerintah  dalam  arti sempit  ( bestuurvoering )  :  mencakup  organisasi,  fungsi-fungsi  yang  menjalankan  tugas pemerintahan. Arti pemerintahan di sini hanya kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja.  Van  Poelje  berpandangan,  pemerintahan  dalam  arti  sempit  adalah:  organ/badan/alat perlengkapan negara yang diserahi pemerintahan ( government/bestuur ). 15
Menurut  Bachsan  Mustafa,  tindakan  hukum  pemerintah  merupakan  perbuatan,  baik perbuatannya maupun akibatnya diatur oleh hukum publik maupun hukum perdata. 16 Ketika pemerintah  melakukan  tindakan  yang  hanya  didasarkan  pada  wewenang  publik dan  tanpa menggunakan instrumen hukum keperdataan, tindakan pemerintah itu murni bersifat publik, misalnya  dalam  hal  pembuatan  peraturan  perundang-undangan  atau  keputusan ( beschikking ). 17
Tidak semua tindakan atau perbuatan pemerintah itu dapat diterima oleh masyarakat atau  badan  hukum  perdata,  hal  tersebut  disebabkan    oleh  timbulnya  kerugian  yang diakibatkan oleh tindakan atau perbuatan tersebut atau juga karena kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Oleh karena itu, perbuatan atau tindakan hukum tersebut dapat digugat. 18 Prajudi  Atmosudirjo  juga  mengakui  bahwa  perbuatan  hukum  administrasi  negara  memang paling banyak menimbulkan persoalan bagi  warga masyarakat. 19
Timbulnya kerugian tersebut disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:
1. Keputusan organ administrasi negara dianggap “tidak tepat” ( onjuist );
2. Keputusan  organ  administrasi  negara  dianggap  melanggar  “undang-undang” ( onwetmatige );
3. Keputusan organ administrasi negara dianggap “tidak bijaksana” ( ondoelmatige );
4. Keputusan organ administrasi negara dianggap “melanggar hukum” ( onrechtmatige ). 20
Dalam  sistem  administrasi  pemerintahan  di  Indonesia  dewasa  ini,  konsep  tindakan pemerintahan telah berkembang sedemikian pesatnya. Oleh sebab itu, pelaksanaan hak warga masyarakat untuk melakukan tanggung gugat terhadap pemerintah –terutama tanggunggugat publik– juga mengalami dinamika. Lahirnya UUAP, yang disusul kemudian dengan SEMA No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dan PERMA No. 2 Tahun 2019  tentang  Pedoman  Penyelesaian  Sengketa  Tindakan  Pemerintahan  dan  Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar  Hukum oleh Badan dan/atau  Pejabat Pemerintahan secara revolusioner telah mendekonstruksi konsep tanggunggugat publik (pemerintah) yang telah berjalan selama ini. Sebagai contoh, kehadiran UUAP mendekonstruksi kriteria hukum objek sengketa di Peratun, sehingga apa yang sebelumnya dikecualikan sebagai objek sengketa TUN (administrasi  pemerintahan)  kini  menjadi  dimungkinkan  untuk  menjadi  objek  sengketa  di Peratun. 21 Hal ini dirinci kembali dalam SEMA No. 4 Tahun 2016 bahwa perubahan paradigma beracara di Peratun dalam hal karakteristik objek gugatan pasca berlakunya UU UUAP adalah:
13 Dinoroy Marganda Aritonang, op.cit., hal. 154. 14 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik (Bandung : Nuansa, 2009), hal. 141.
15 Yudhi Setiawan dkk. , Hukum Administrasi Pemerintahan (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 88.
16 Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2001), hal.
61.
17 Ridwan, op.cit., hal. 99.
18 Dinoroy Marganda Aritonang, op.cit., hal. 154.
19 Prajudi Atmosudirjo, op.cit., hal. 87.
20 Dinoroy Marganda Aritonang, op.cit., hal. 156.
21 Enrico Simanjuntak, Perdebatan Hukum Administrasi (Bekasi : Gramata Publishing, 2018), hal. 648.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
1. Konkret-individual;
2. Abstrak-individual;
3. Konkret-umum. 22
Perluasan  sifat  norma  hukum  dalam  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  (Keputusan Administrasi Negara) ini membawa perkembangan juga dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan  atas  tindakan  pemerintahan  dalam  bentuk  hak  gugat  organisasi  ( legal  standing ) ataupun citizen law suit ke Peratun. Misalnya, dalam Perkara Nomor
230/G/TF/2019/PTUN.JKT antara yang para penggugat yaitu Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) melawan Menteri Komunikasi dan Informasi (tergugat I) dan dan Presiden RI (tergugat II).  Perkara ini kemudian  diputus dengan Putusan Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-JKT. 23
Dalam perkara ini, Peratun menyatakan berwenang mengadili tindakan pemerintahan berupa throttling atau  pelambatan  akses/ bandwidth ,  pemblokiran  layanan  data  dan/atau pemutusan  akses  internet,  termasuk  perpanjangan  pemblokirannya  di  beberapa  wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua dalam kurun waktu 19 Agustus sampai dengan  9 September 2019. Para penggugat dinyatakan memiliki hak gugat organisasi ( legal standing ) untuk mengajukan gugatan.
Dalam Putusannya, Peratun menyatakan bahwa tindakan pemerintahan sebagaimana yang  dilakukan  oleh  tergugat  merupakan  perbuatan  melanggar  hukum  oleh  pemerintah ( onrechtsmatige  overheidsdaad ).  Peristiwa  ini  merupakan  era  baru  dalam  praktik    Peratun untuk  mengadili  perkara  perbuatan  melanggar  hukum  terhadap  tindakan  pemerintahan berupa kebijakan pembatasan dan pemutusan layanan internet. Pada masa-masa sebelumnya, Peratun hanya mengadili tindakan pemerintahan berupa keputusan konkrit individual saja, adapun  PMH  oleh  pemerintah  masuk  ke  dalam  yurisdiksi  Pengadilan  Negeri  untuk mengadilinya.
Perlu  juga  dicermati  mengenai  tanggunggugat  publik  melalui  hak  gugat  organisasi ( legal standing )  dan citizen law suit . Apakah kedua model tersebut sama atau berbeda ? Dalam Putusan  Peratun  Nomor:  230/G/TF/2019/PTUN-JKT  sebagaimana  dikemukakan  di  atas, Peratun Jakarta dalam salah satu pertimbangannya antara lain menilai bahwa “berdasarkan yurisprudensi  dan  peraturan  perundang-undangan  di  atas,  Mahkamah  Agung  dan  badan- badan peradilan dibawahnya telah mengakui  dan memberikan hak kepada organisasi yang walaupun tidak mengalami kerugian secara langsung akan tetapi dengan persyaratan tertentu dapat  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  sebagai  wali  bukan  hanya  bagi  objek  alam inanimatif  tetapi  juga  untuk  kepentingan  masyarakat  dalam  berbagai  bidang  hukum....” Sementara itu, menurut Enrico Simanjuntak, penggugat citizen law suit tidak harus merupakan bagian  dari  kelompok  warga  negara  yang  dirugikan  secara  langsung oleh  negara,  sehingga siapa  saja  yang  menjadi  penggugat  tidak  harus  membuktikan  kerugian  materiil  yang  telah dideritanya  dalam  dasar  gugatan. 24 Apabila  melihat  pertimbangan  Putusan  Peratun  dan pendapat Enrico Simanjuntak, maka dapat disimpulkan terdapat kesamaan kriteria antara hak gugat  organisasi  ( legal  standing )  dengan citizen  law  suit ,  namun  tentunya  hal  ini  menarik untuk diteliti lebih lanjut.
22 Sifat norma hukum di atas dapat diberikan contohnya sebagai berikut :
a. Norma konkret-individual misalnya Keputusan Tata Usaha Negara (Keputusan Administrasi Negara);
b. Norma abstrak-individual misalnya keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan;
c. Norma konkret-umum misalnya larangan mendirikan rumah pada wilayah tertentu, keputusan tentang penetapan upah minimum regional.
Lihat, Philipus M. Hadjon, op.cit. , hal. 125.; Ridwan HR, op.cit. , hal. 128.
23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5a526ec9f653a865d177295d5763366c.html , diakses tanggal 13 Juli 2020.
24 Enrico Simanjuntak, op.cit ., hal. 651.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440

## B. Metode Penelitian
1. Teori tentang tiada wewenang tanpa pertanggungjawaban Dalam penggunaan wewenang pemerintahan  berlaku asas geen bevogheid zonder verantwoordelijkheid (tidak  ada  kewenangan  tanpa  pertanggungjawaban)  atau zonder bevogheid  geen  verantwoordelijkheid (tanpa  kewenangan  tanpa  pertanggungjawaban). Logemann  menyatakan  bahwa  tidak  ada  satu  jabatan  apapun  yang  luput/lepas  dari pertanggungjawaban. 25 Menurut  Thomas  E.  Secor,  kewenangan  harus  bertemu  dengan pertanggungjawaban  ( authority  must  be  matched  responsibility ).  A.W.  Bradley  dan  K.D. Ewing  menegaskan  dalam  demokrasi,  siapa  yang  memerintah  harus  bertanggungjawab kepada  mereka  siapa  yang  diperintah  ( within  a  democracy  those  who  govern  must  be accountable, or responsible, to those whom they govern ). Hal ini pun diakui oleh Belinfante bahwa  dalam  negara  demokratis,  setiap  jabatan  atau  pejabat  harus  ada pertanggungjawaban dan tempat bertanggungjawab. 26
Tanggungjawab  dalam  pelaksanaan  wewenang  meliputi  dua  bentuk.  Pertama, tanggungjawab  internal,  misalnya  tanggungjawab  menteri  kepada  Presiden  atau  kepala dinas/badan  provinsi  kepada  gubernur.  Dalam  hal  ini  menteri  atau  kepala  dinas/badan melaporkan pelaksanaan wewenangnya kepada pejabat yang mengangkatnya dan mereka dapat diberhentikan dari jabatannya, misalnya karena tidak mampu mencapai target yang telah  ditetapkan  atau  karena  sebab  lainnya.  Kedua,  tanggungjawab  eksternal,  yaitu tanggungjawab  akibat  pelaksanaan  wewenang  yang  menimbulkan  kerugian  pada  pihak lain.  Misalnya,  kepala  daerah  menerbitkan  keputusan  pemberhentian  seorang  pegawai negeri  sipil  daerah  dan  kemudian  keputusan  itu  digugat  ke  pengadilan.  Tanggungjawab seperti ini misalnya memulihkan kedudukan pihak yang dirugikan (misalnya memulihkan kedudukan sebagai pegawai negeri sipil daerah dan/atau memberikan ganti kerugian. 27

## 2. Teori tentang tindakan pemerintahan
Tindakan  pemerintahan  adalah  terjemahan  lazim  atas  istilah  bahasa  Belanda bestuurs handelingen atau dalam bahasa Inggris administrative activity . 28 Menurut Prajudi Atmosudirjo, kegiatan-kegiatan administrasi negara terdiri atas perbuatan-perbuatan yang bersifat yuridis  (artinya : secara langsung mencipta akibat-akibat hukum) dan yang bersifat non  yuridis.    Ada  4  (empat)  macam  perbuatan-perbuatan  hukum  ( rechtshandelingen ) administrasi negara masa kini, yakni :
a. Penetapan ( beschikking, administrative discretion );
b. Rencana ( plan );
c. Norma jabaran ( concrete normgeving );
d. Legislasi semu ( pseudo-wetgeving ). 29
Menurut komisi van Poelje, tindakan pemerintahan adalah tindakan-tindakan hukum yang dilakukan penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. 30 van Wijk dan Willem Konijnenbelt membagi tindak pemerintahan menjadi tindakan hukum ( rechtshandelingen ) dan  tindakan  nyata/faktual  ( feitelijke  handelingen ).  Dengan  demikian,  tindakan pemerintahan  adalah  semua  tindakan    pemerintah  yang  meliputi  tindakan  hukum  dan tindakan  faktual. 31 Tindakan  hukum  pemerintahan  adalah  “ een  vilsverklaring  in  een bijzonder geval uitgaande van en administratief orgaan, gericht op het in het leven roepen van een rechtsgevolg op het gebeid van administratief recht” (suatu pernyataan kehendak yang  muncul  dari  organ  administrasi  dalam  keadaan  khusus,  dimaksudkan  untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi).  Tindakan hukum dapat
25 A’an Efendi dan Freddy Purnomo, op.cit., hal. 62.
26 Ibid . 27 Ibid. 28 Sudarsono, Legal Issues pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Reformasi (Jakarta : Kencana, 2019), hal. 35-36. Lihat juga, Aan Efendi dan Freddy Purnomo, op.cit., hal. 179.
29 Prajudi Atmosudirjo, op.cit., hal. 87.
30 Yudhi Setiawan dkk., op.cit., hal. 89.
31 Sudarsono , op.cit., hal. 36.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
dimaknai juga sebagai tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu, atau een rechtshandeling is gericht op het scheppen van rechten of plichten (tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban). 32
Tindakan faktual adalah tindakan yang ditujukan sebatas untuk menimbulkan akibat faktual  tanpa  menimbulkan  akibat  hukum  atas  kedudukan  warga  negara.  Koentjoro Purbopranoto  menerjemahkan feitelijkehandelingen sebagai  “tindak  pemerintahan  yang berdasarkan  fakta”,  dan  mendefinisikannya  sebagai  tindakan  yang  tidak  mempunyai hubungan  dan  akibat  langsung  dengan  kewenangannya,  seperti  upacara  seremonial pembukaan  jembatan  atau  pelebaran  jalan  raya.  Utrecht  menerjemahkan  tindakan feitelijkehandelingen sebagai  “golongan  perbuatan  yang  bukan  perbuatan  hukum”  yang menurutnya  dalam  hukum  administrasi  termasuk irrelevant (tidak  berarti),  seperti pembuatan  jembatan  atau  lapangan    olahraga,  yang  pada  dasarnya  adalah  perbuatan konstruksi ( constructie handeling ). 33
Dalam kaitan itu, tindakan faktual juga dapat dibedakan antara tindakan eksplanatori ( wissenserklarungen ) dan tindakan dalam bentuk fungsi faktual ( verrichtungen ). Tindakan yang pertama misalnya tindakan memberikan informasi, peringatan, laporan, laporan ahli dan  lain  sebagainya,  sedangkan  kategori  tindakan  yang  kedua  misalnya  pembayaran sejumlah  uang,  perjalanan  dengan  mobil  dinas,  memberikan  perlindungan  inokulasi (pemindahan mikroorganisme baik berupa bakteri maupun jamur dari tempat atau sumber asalnya ke medium baru yang telah dibuat dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi dan aseptis), pembersihan jalan raya, pembangunan gedung pemerintahan, pembangunan dan pemeliharaan rute transportasi dan sebagainya. 34
Dari kedua macam tindakan pemerintahan tersebut, sebagaimana dinyatakan Utrecht, yang  paling  banyak  dilakukan  oleh  pemerintah  adalah  tindakan  hukum,  atau  apabila dikaitkan dengan UUAP Pasal 1 angka 8 dapat juga disebut sebagai tindakan administrasi pemerintahan. 35
Jack Kliejne menguraikan tindakan pemerintahan dalam skema sebagai berikut: 36
33 Ibid . 34 Aan Efendi dan Freddy Purnomo, op.cit., hal. 187.
35 Sudarsono, op.cit., hal. 37.
36 A’an Efendi dan Freddy Purnomo, op.cit., hal. 185.
Decisions of administrative authorities
Physical acts Legal acts Internal legal acts External legal acts External legal act under private law External legal acts under public law Unilateral acts (Eenzijdige besluiten) Multilateral acts (Meerzijdige besluiten) Decisions (beschikkingen)
Other order of general scope Orders of general scope (Besluiten van algemene strekking Generally binding regulation (algemeen verbindende voorschriften Policy rules (beleids- regel) Plans (plannen)
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440

## 3. Teori tentang pelindungan hukum
Menurut Sjachran Basah, perlindungan terhadap warga diberikan bilamana sikap  tindak  administrasi  negara  itu  menimbulkan  kerugian  terhadapnya. Perlindungan  terhadap  administrasi  negara  dilakukan  terhadap  sikap  tindaknya dengan  baik  dan  benar  menurut  hukum  baik  yang  tertulis  maupun  yang  tidak tertulis.  Dengan  kata  lain,  melindungi  administrasi  negara  dari  melakukan perbuatan  yang  salah  menurut  hukum.  Di  dalam  negara  hukum  Pancasila, perlindungan  hukum  bagi  rakyat  diarahkan  kepada  usaha-usaha  untuk mencegah terjadinya sengketa antara pemerintah dan rakyat, menyelesaikan sengketa antara pemerintah  dan  rakyat  secara  musyawarah  serta  peradilan  merupakan  sarana terakhir. 37
Dikeluarkannya  Undang-Undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dan  UUAP sesungguhnya  tidak  semata-mata  memberikan  perlindungan  terhadap  hak-hak perseorangan,  tetapi  juga  sekaligus  melindungi  hak-hak  masyarakat  yang menimbulkan  kewajiban-kewajiban  bagi  perseorangan.  Hak  dan  kewajiban perseorangan bagi warga negara harus diletakkan dalam keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat, sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam falsafah negara yaitu Pancasila.
Penerapan  fungsi-fungsi  hukum  administrasi  negara  akan  menciptakan pemerintahan yang bersih sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Pemerintah menjalankan aktivitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau berdasarkan asas legalitas,  dan  ketika  menggunakan freies ermessen harus  memerhatikan  asas-asas umum  yang  berlaku  sehingga  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  moral  dan hukum.  Ketika  pemerintah  menggunakan  instrumen  yuridis,  dengan  mengikuti ketentuan  formal  dan  materiil,  penggunaan  instrumen  tersebut  tidak  akan menyebabkan  kerugian  terhadap  masyarakat.  Dengan  demikian,  perlindungan terhadap warga masyarakat akan terjamin dengan baik. 38
Menurut  Sabian  Lust,  perlindungan  hukum  bagi  warga  negara  terhadap tindakan pemerintahan diberikan dengan dua cara. Pertama, perlindungan hukum preventif ( preventive protection/preventieve rechtsbescherming/protection juridique preventive ).  Kedua,  perlindungan  hukum a  posteriori ( protection  a  posteriori ). 39 Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah sengketa. Perlindungan hukum  preventif  diwujudkan  dalam  bentuk  pelibatan  masyarakat  dalam  proses pengambilan keputusan, di mana masyarakat diberikan hak untuk menyampaikan pendapat maupun keberatannya terhadap suatu keputusan yang akan diambil oleh organ  pemerintahan.  Dengan  dilibatkannya  masyarakat  dalam  pengambilan keputusan, maka akan lebih dapat menerima keputusan yang ditetapkan. 40 Perlindungan  hukum  preventif,  meskipun  sangat  penting  dalam  rangka mencegah sengketa, tetapi tentu saja tidak dapat menyelesaikan semua persoalan. Sengketa  tetap  dapat  saja  terjadi,  dan  oleh  karena  itu  dibutuhkan  perlindungan hukum a posteriori dalam rangka penyelesaian sengketa tersebut. Menurut Sabient Lust, perlindungan hukum a posteriori meliputi perlindungan hukum secara politik ( political  legal  protection ),  perlindungan  hukum  oleh  organ-organ  pemerintahan ( administrative legal protection ) dan perlindungan hukum oleh kekuasaan peradilan
( legal  protection  by  jurisdictions ). 41 Sesuai  dengan  judul  penelitian  ini,  maka perlindungan hukum oleh kekuasaan peradilan yang menjadi titik sentral.
37 Yudhi Setiawan dkk., op.cit., hal. 208.
38 Ibid., hal. 209. 39 A’an Efendi dan Freddy Purnomo, op.cit., hal. 204.
40 Ibid.
41 Ibid. , hal. 205.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Perlindungan  hukum  oleh  kekuasaan  peradilan  ( judicial  legal  protection ) adalah  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  lembaga  peradilan.  Lembaga peradilan  akan  menyelesaikan  sengketa  atas  keputusan  yang  memiliki  akibat res judicita dan  oleh  karena  itu  dapat  menyelesaikan  sengketa  itu  secara  pasti. Perlindungan  hukum  oleh  lembaga  peradilan  hanya  dapat  terjadi  setelah  adanya kasus konkret dan pihak yang dirugikan mengajukan kasusnya ke pengadilan. 42

## C. Karakteristik  dan Problematika Keputusan Administrasi Negara (KAN) Menurut Pasal 87 UUAP
Pasal 87 UU AP memperluas ruang lingkup Keputusan Administrasi Negara (Keputusan Tata  Usaha  Negara  [Keputusan  TUN]).  Untuk  jelasnya,  dapat  uraikan  melalui  tabel persandingan sebagai berikut :

## UU PTUN, Pasal 1 angka 9
UU AP, Pasal 87 1. Penetapan tertulis; 2. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat Konkret, indvidual dan final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang- undangan dan AUPB;
4. Bersifat final dalam arti lebih luas;
5. Keputusan yang  berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
6. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
Dari tabel di atas nampak bahwa konsep keputusan administrasi negara mengalami perluasan makna, dari yang awalnya hanya dibatasi keputusan yang bersifat individual, kemudian dalam UU AP diperluas lingkupnya.
1. Penetapan tertulis yang juga mencakup Tindakan faktual.
Apakah  maksudnya  ini  ?  Apakah  Tindakan  faktual  dipersamakan  dengan penetapan  tertulis  ?  Dengan  perkataan  lain,  apakah  Tindakan  faktual  masuk  ke dalam  ruang  lingkup  penetapan  tertulis?  Isu  hukum  dalam  perkembangan tindakan  pemerintahan  yaitu  diintrodusirnya  tindakan  faktual  sebagai  bagian dari penetapan tertulis dalam UUAP. Pasal 87  UU AP  menyebutkan rumusan yang tidak  lazim  yaitu  “penetapan  tertulis  yang  juga  mencakup  tindakan  faktual”. Dalam UU AP, nomenklatur “tindakan faktual” ini hanya ada dalam Pasal 87 huruf a  ini.  Penjelasan  Pasal  87  huruf  a  hanya  menyatakan  “cukup  jelas”  meski  pada kenyataannya banyak yang tidak mengetahui makna tindakan faktual tersebut : apakah  termasuk  penetapan  tertulis,  ataukah  tindakan  yang  bukan  penetapan tertulis? 43 Menurut Philipus M. Hadjon hal ini merupakan contradictio in terminio (bandingkan: yang dimaksud kambing juga mencakup kucing). 44
Menurut Sudarsono, setiap tindakan faktual yang bukan dimaksudkan untuk menimbulkan  akibat  hukum,  namun  dalam  kenyataannya  telah/berpotensi
42 Ibid.
43 Sudarsono, op.cit., hal. 18.
44 Philipus M. Hadjon, makalah disampaikan dalam acara seminar nasional Administrative Law Update yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, pada tanggal 23 Oktober 2017.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
menimbulkan  akibat  hukum,  maka  tindakan  tersebut  dapat  menjadi  objek sengketa  di  Peratun. 45 Pandangan  Sudarsono  ini  dapat  pula  dikaitkan  dengan pemaknaan Keputusan Administrasi Negara dalam Pasal 87 huruf e UUAP sebagai “keputusan  yang    berpotensi  menimbulkan  akibat  hukum”.    Apakah  antara tindakan  faktual  yang  berpotensi  menimbulkan  akibat  hukum  dapat  dikaitkan dengan  keputusan  yang  berpotensi  menimbulkan  akibat  hukum,  mengingat penetapan  tertulis  juga  mencakup  tindakan  faktual  ?  Selain  itu,  nomenklatur keputusan  yang  berpotensi  menimbulkan  akibat  hukum  ini  pun  perlu mendapatkan  telaahan  lebih  lanjut  seperti  apa  kriteria  yang  berpotensi menimbulkan akibat hukum tersebut.
2. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat
Warga  Masyarakat  adalah  seseorang  atau  badan  hukum  perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan (Pasal 1 angka 15 UU No. 30 Tahun 2014)  Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat ditafsirkan bahwa Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam :
a. Keputusan yang bersifat individual, hanya berlaku bagi orang tertentu atau badan  hukum  tertentu  ( beschikking ),  seperti  izin,  sertifikat  tanah,  surat pengangkatan, dsb.
b. Frasa “yang terkait” bisa saja diartikan dengan banyak orang (umum) yang terkait  dengan  (terkena)  keputusan  tersebut .  Keputusan  semacam  ini disebut Keputusan  yang  merupakan  pengaturan  yang  bersifat  umum (keputusan  yang  bersifat  umum atau besluit ).  Dalam  UU  PTUN  ditentukan bahwa Keputusan yang bersifat umum adalah “pengaturan yang memuat norma- norma  hukum  yang  dituangkan  dalam  peraturan  yang  kekuatannya  mengikat setiap  orang”. Contohnya  adalah  peraturan  kebijaksanaan,  seperti  misalnya Peraturan Walikota Bogor  tentang  Pengurangan  Penggunaan  Kantong  Plastik. Peraturan ini berlaku umum bagi semua masyarakat yang ada di kota bogor.
3. Keputusan  Badan  dan/atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  di  lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya
Pada  umumnya,  KAN/Keputusan  TUN  dipahami  sebagai  keputusan  di lingkungan    tata  usaha  negara  atau  administrasi  negara  (“eksekutif”),  karena memang  yang  banyak  bersentuhan  dengan  pelayanan  masyarakat  adalah eksekutif.  Namun  “urusan  tata  usaha  negara”  atau  “urusan  administrasi  negara” bisa juga terjadi di lingkungan legislatif, yudikatif ataupun penyelenggara negara lainnya.  Dengan  demikian  di  lingkungan  tersebut  dapat  pula  terbit KAN/Keputusan TUN. Misalnya SK Ketua Pengadilan yang berlaku bagi para hakim dibawahnya.  Ataupun  Keputusan  Ketua  DPR  yang  bersifat  administratif, Keputusan Sekretaris Jenderal DPR yang berlaku bagi pegawai DPR.

## 4. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB
KAN atau Keputusan TUN diterbitkan harus berdasarkan :
a. Peraturan perundang-undangan, berarti terdapat dasar peraturan perundang- undangan untuk diterbitkannya KAN/Keputusan TUN.
b. Asas-asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik  (AUPB).  Awalnya  AUPB  ini merupakan  hukum  tidak  tertulis.  AUPB  lahir  sebagai  asas-asas  umum  tidak tertulis yang dikembangkan dalam karya-karya para pakar hukum administrasi (seperti  Crince  le  Roy)  dan  juga  dikembangkan  oleh  para  hakim  TUN  dalam praktik  peradilan.  Tetapi  karena  sekarang  sudah  disebutkan  dengan  tegas
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
dalam  UU  Administrasi  Pemerintahan  maka  AUPB  sudah  menjadi  hukum tertulis.

## 5. Bersifat final dalam arti lebih luas
Dalam UU No. 30 Tahun 2014 tidak ada pengaturan secara jelas apa yang dimaksud  dengan  bersifat  final  dalam  arti  luas.  Penjelasan  Pasal  87  UU  No.  30 Tahun  2014  hanya  menentukan  :  “ yang  dimaksud  dengan  “final  dalam  arti  luas” mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang”.
Namun demikian, final dalam arti luas bisa saja ditafsirkan misalnya dalam konteks  pelayanan  publik.  Setiap  tahap  dalam  proses  pelayanan  publik  dapat dikatakan bersifat final dalam arti luas. Misalnya dalam proses penerbitan izin itu ada tahap-tahap sebagai berikut :
a. Tahap Permohonan;
b. Tahap Pemrosesan (penelitian).
c. Tahap Penerbitan izin atau penolakan izin.
Setiap  tahap  itu  dikatakan  final  sehingga  apabila  dianggap  merugikan seseorang  atau  badan  hukum,  maka  sudah  langsung  dapat  digugat  ke  PTUN. Katakanlah pada tahap pemrosesan/penelitian izin tidak ada tindak lanjut lagi atau tidak ada hasilnya, maka dianggap sudah final. Pihak yang merasa dirugikan karena terhambatnya  proses  izin  tersebut  dapat  langsung  menggugat  ke  PTUN  tanpa harus menunggu lagi tahap penerbitan atau penolakan izin.

## 6. Keputusan yang  berpotensi menimbulkan akibat hukum
Keputusan semacam ini diterbitkan tetapi tidak langsung berlaku dan baru berlaku beberapa waktu atau  beberapa tahun kemudian. Pemberlakuannya pada saatnya  nanti  berpotensi  menimbulkan  akibat  hukum,  misalnya  kerugian  bagi seseorang,  atau  badan  hukum,  atau  masyarakat  umum.  Keputusan  semacam  ini dapat  langsung  digugat  ke  PTUN  apabila  dianggap  kedepannya  dapat menimbulkan  kerugian.  Sebagai  contoh,  Instruksi  Gubernur  DKI  Jakarta  yang melarang mobil-mobil berusia lebih dari 10 tahun masuk Jakarta pada tahun 2025. Instruksi ini  berpotensi merugikan warga masyarakat  yang mobilnya nanti  akan berusia lebih dari 10 tahun pada tahun 2025 nanti, karena tidak bisa beroperasi lagi di Jakarta. Bagaimana dengan nasib klub-klub mobil klasik misalnya.

## D. Penutup
Karakteristik KAN dalam UUAP masih menampakkan adanya unsur/bagian yang abstrak ataupun penyatuan konsep yang terkesan dipaksakan (seperti penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual). Oleh sebab itu, perlu dilakukan reformulasi ulang atau setidak-tidaknya  terdapat  penjelasan  yang  tegas  dan  tidak  ambigu,  agar  tidak  terjadi kebingungan dalam penerapan pada peristiwa konkrit di masyarakat. Selain itu, dengan adanya kejelasan konsep KAN dalam UUAP, maka akan memberikan perspektif yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengejar perlindungan hukum melalui tanggunggugat publik, manakala terdapat tindakan-tindakan pemerintahan yang dianggap merugikan.

## E. Ucapan Terimakasih
Segala  puji  syukur  penulis  panjatkan  kehadirat  Allah  S.W.T  yang  telah  memberikan kesehatan dan pemikiran yang jernih kepada penulis, karena berkat rahmat, hidayah, serta pertolongan-Nya,  sehingga  penulis  dapat  menyelesaikan  penulisan  jurnal  ini.  Dalam penulisan hukum ini, penulis menyadari sepenuhnya masih terdapat banyak kekurangan baik  dari  segi  materi,  susunan  bahasa  maupun  cara  penyajian  maupun  penulisannya. Dalam menyusun  jurnal ini,  penulis menyadari bahwa  penulisan  jurnal hukum  ini  tidak
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
akan  terselesaikan  tanpa  bantuan  dari  berbagai  pihak  yang  telah  memberi  banyak dukungan,  dan  penulis  mengucapkan  terimaksih  atas  dukungan  moril  maupun  materiil terutama kepada redaksi jurnal palar, sehingga sampai diterbitkannya jurnal palar ini.

## F. Biodata Singkat
Ari Wuisang . Lahir di Jakarta pada tanggal 8 Januari 1980. Setelah menamatkan S1 hukum di  Universitas  Pakuan  Bogor  pada  tahun  2003,  penulis  mulai  mengabdikan  diri  pada almamaternya sebagai tenaga pengajar. Kemudian, pada tahun 2009 penulis berkesempatan untuk melanjutkan studi ke Program Magister Hukum Universitas Indonesia dan lulus tahun 2011. Selain menjadi dosen, penulis juga pernah dilibatkan sebagai tenaga ahli pada Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dalam pembuatan bahan ajar untuk Diklat Calon Hakim (2010)  dan  pembuatan  bahan  ajar  untuk  hakim-hakim  hubungan  industrial  (2011). Aktivitas sebagai tenaga ahli DPRD Kota Bogor juga pernah penulis jalani pada tahun 2012- 2019. Di almamaternya Fakultas Hukum Universitas Pakuan, selain berkarya sebagai dosen, penulis  pernah  menjadi  Sekretaris  Program  Konsentrasi  Hukum  Pemerintahan  (2007- 2013),  Ketua  Program  Konsentrasi  Hukum  Pemerintahan  (2013-2015),  Wakil  Dekan  I Bidang  Akademik  (2015-2020),  dan  sekarang  mengabdi  sebagai  Kepala  Bagian  Hukum Ketatanegaraan (2020-2025).
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Asshiddiqie, Jimly. Perihal Undang-Undang . Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2010.
_____________________. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara . Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013.
Atmosudirdjo, Prajudi. Hukum Administrasi Negara . Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994.
Cane, Peter. An Introduction to Administrative Law . Oxford : Clarendon Law Series, 1987.
Cipto  Handoyo,  B.  Hestu. Prinsip-Prinsip  Legal  Drafting  dan  Desain  Naskah  Akademik . Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2008.
Efendi, A’an dan Freddy Poernomo. Hukum Administrasi . Jakarta : Sinar Grafika, 2019.
Effendi  Lotulung,  Paulus. Hukum  Tata  Usaha  Negara  dan  Kekuasaan .  Jakarta  :  Salemba Humanika, 2013.
____________________________. Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah . Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer, 1986.
Fahmal,  Muin. Peran  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  yang  Layak  dalam  Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih . Jakarta : Total Media, 2008.
Griffith, Jag dan H. Street. Principles of Administrative Law . London : Pitman Paperbacks, 1973.
Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatifi. Malang : Bayu Media, 2006.
Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993.
Kusumohamidjojo,  Budiono. Ketertiban  yang  Adil  Problematik  Filsafat  Hukum .  Jakarta  : Grasindo, 1999.
M.  Hadjon,  Philipus. Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia .  Surabaya  :  PT  Bina  Ilmu, 1985.
M. Hadjon, Philipus dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia . Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1997.
Mahmud  Marzuki , Peter. Pengantar  Ilmu  Hukum .  Jakarta  :  Kencana  Prenada  Media  Group, 2008 .
Maman  Suherman,  Ade. Pengantar  Perbandingan  Sistem  Hukum .  Jakarta  :  RajaGrafindo Persada, 2004.
Marganda  Aritonang,  Dinoroy. Aspek  Hukum  Penyelenggaraan  Administrasi  Publik  di Indonesia . Bandung : Refika Aditama, 2019.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Mustafa, Bachsan. Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001.
Morya Immanuel Patiro, Yopie. Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi . Bandung : Keni Media, 2012.
Ridwan,  Juniarso  dan  Achmad  Sodik  Sudrajat. Hukum  Administrasi  Negara  dan  Kebijakan Pelayanan Publik . Bandung : Nuansa, 2009.
Osborne,  David  dan  Ted  Gaebler. Mewirausahakan  Birokrasi  (Reinventing  Government) , diterjemahkan oleh Abdul Rosyid. Jakarta : PT Pustaka Binaman Pressindo, 2016.
Ridwan HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara . Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2010.
Ridwan. Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah . Yogyakarta : FH-UII Press, 2014.
Saebani, Beni Ahmad dan Ai Wati, Perbandingan Hukum Tata Negara . Bandung: Pustaka Setia, 2016.
Setiawan,  Yudhi,  dkk., Hukum  Administrasi  Pemerintahan .  Jakarta  :  Raja  Grafindo  Persada, 2017.
Simanjuntak, Enrico. Perdebatan Hukum Administrasi . Bekasi : Gramata Publishing, 2018.
Sinamo, Nomensen. Hukum Administrasi Negara . Jakarta : Jala Permata Aksara, 2010.
Soekanto,  Soejono  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat . Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2011.
Sri Pudyatmoko , Y. Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan . Jakarta : Grasindo, 2009.
Sudarsono. Legal Issue Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Reformasi Hukum Acara dan Peradilan Elektronik . Jakarta : Kencana, 2019.
Supandi. Kapita Selekta Hukum Tata Usaha Negara . Bandung : Alumni, 2016.
Yasin,  Muhammad,  Laode  Rudita,  dkk. Anotasi  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2014  tentang Administrasi Pemerintahan . Depok : UI-CSGAR, 2017.
B. Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Lainnya Indonesia. Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara . UU No. 5 Tahun 1986.
___________. Undang-Undang  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara . UU No. 9 Tahun 2004.
___________. Undang-Undang  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. UU No. 51 Tahun 2009.
___________. Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman . UU No. 48 Tahun 2009.
___________. Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan . UU No. 30 Tahun 2014.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
___________. Peraturan  Mahkamah  Agung  tentang Pedoman  Penyelesaian  Sengketa  Tindakan Pemerintahan  dan  Kewenangan  Mengadili  Perbuatan  Melanggar  Hukum  oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ( Onrechtmatige Overheidsdaad ), Perma No. 2 Tahun 2019.
C. Lain-lain
Aluk Fajar Dwi Santo, Paulus. “Mempertanyakan Konsepsi Tanggung gugat”, https://business- law.binus.ac.id/2016/05/31/mempertanyakan-konsepsi-tanggung-gugat/ .  Diakses tanggal 8 Juli 2020. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5a526ec9f653a865d 177295d5763366c.html. Diakses tanggal 22 Juli 2020.
M. Hadjon, Philipus. Makalah disampaikan dalam acara seminar nasional Administrative Law Update yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, pada tanggal 23 Oktober 2017.