Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 3 – November 2022, Hal. 494-500| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5599.494-500

## KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PRAPENUNTUTAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR
Ida Bagus Wimbha Nugraha Putra Pidada, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia nugrahaputrapidada@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, mademinggu21@gmail.com

## Abstrak
Pertumbuhan yang meningkat terhadap data kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika mengakibatkan kekhawatiran, tindak pidana narkotika tidak dapat dilepaskan dari peradilan pidana. Sehubungan dengan hal  tersebut,  bagaimana  kewenangan  jaksa  penuntut  umum  terhadap  pelaksanaan  prapenuntutan  tindak pidana  narkotika  dan  bagaimana  faktor-faktor  penghambat  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  pelaksanaan prapenuntutan  tindak  pidana  narkotika  di  Kejaksaan  Negeri  Denpasar  Metode  penelitian  adalah  tipe penelitian hukum empiris dengan Pendekatan Penologi. Menurut hasil penelitian bahwa  kewenangan jaksa penuntut umum terhadap pelaksanaan pra penuntutan tindak pidana narkotika diatur pada Pasal 14 huruf b KUHAP dan berwenang untuk melaksanakan pra penuntutan jikalau terdapat suatu hal yang masih kurang saat penyidikan dengan memandang Pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP dengan memberi arahan sebagai proses  menyempurnakan  penyidikan  dari  penyidik.  Tujuan  adapun  upaya  yang  dilakukan  oleh  Jaksa Penuntut Umum untuk mengatasi kendala yang dihadapi yakni dengan memberi dan menerangkan petunjuk secara  jelas  terhadap  beberapa  hal  yang  masih  belum  sempurna  dari  berkas  perkara  kepada  penyidik, melaksanakan  jalinan  koordinasi  yang  baik  antara  Jaksa  Penuntut  Umum  dan  Penyidik,  memberikan peringatan  terhadap  penyidik  agar  secepatnya  menyempurnakan  BAP  yang  masih  belum  lengkap  dan mengembalikan  BAP  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum.  Selanjutnya  adalah  faktor  Tenggang  waktu  pra- penuntutan  sebenarnya  paling  lama  28  hari  dalam  prkatek  sangat  bervariasi.  Faktor  Non  yuridis terkendalanya pra-penuntutan terhadap perkara tindak pidana narkotika, yaitu perbedaan persepsi  antara penyidik  dan  Jaksa  Penuntut  Umum.    Serta  faktor-faktor  penghambat  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam pelaksanaan prapenuntutan tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri  Denpasar digolongkan dalam  2 (dua) yakni hambatan faktor yuridis dan faktor non yuridis.
Kata Kunci: Jaksa, Prapenuntutan, Narkotika

## Abstract
(Times New Roman, 10, Bold , Center, Italic, Sentence Case )
The  increasing  growth  of  data  on  cases  of  criminal  acts  of  narcotics  abuse  has  resulted  in  concerns, narcotics  crimes  cannot  be  separated  from  criminal  justice.  In  this  regard,  what  is  the  authority of  the public  prosecutor  on  the  implementation  of  the  pre-prosecution  of  narcotics  crimes  and  what  are  the inhibiting factors of the Public Prosecutor in the implementation of the pre-prosecution of narcotics crimes at  the  Denpasar  District  Attorney.  According  to  the  results  of  the  study,  the  authority  of  the  public prosecutor  to  carry  out  pre-prosecution  of  narcotics  crimes  is  regulated  in  Article  14  letter  b  of  the Criminal Procedure Code and is authorized to carry out pre-prosecution if there is something that is still lacking during the investigation by looking at Article 110 paragraph (3) and (4) of the Criminal Procedure Code. by giving directions as a process of perfecting the investigation of the investigator. The purpose of the  efforts  made  by  the  Public  Prosecutor  to  overcome  the  obstacles  faced  is  by  giving  and  explaining clearly instructions on some things that are still incomplete from the case file to investigators, carrying out good  coordination  between  the  Public  Prosecutor  and  Investigators,  providing  warnings  against investigators should immediately complete incomplete BAP and return the BAP to the Public Prosecutor. Next is the factor. The actual pre-prosecution grace period is 28 days in practice which varies widely. The
non-juridical  factor is the pre-prosecution of  narcotics crime cases, namely the difference in perception between investigators and the Public Prosecutor. Prosecutor in carrying out.
Keywords: Prosecutor, Pre-prosecution, Narcotics

## I. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
Sistem  peradilan  pidana  adalah  satu  hal  yang  mempelihatkan  bagaimana  proses  kerja  saat menanggulangi perbuatan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Prapenuntutan adalah  salah  satu  tahapan  proses  dalam  Peradilan  Pidana  yang  tertera  dalam  Pasal  14  huruf  b Kitab UU Hukum Pidana, yang mengatur tentang melaksanakan Prepenuntutan jikalau terdapat hal yang kurang terhadap penyidikan yang tentunya memandang aturan dalam pasal 110 ayat (3) dan  ayat  (4),  dengan  memberikan  arah  sebagai  langkah  yang  lebih  sempurna  mengenai penyidikan  oleh  penyidik.  Tahapan  Prapenuntutan  merupakan  petunjuk  untuk  penyempurnaan penyidikan  dari  penyidik,  tahap  Prapenuntutan  merupakan  kewenangan  dari  pihak  Kejaksaan lebih  tepatnya  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU).  Berdasarkan  asas  opurtunitas  yang  dianut  di Indonesia, maka jaksa adalah dominus litis perkara pidana, artinya dialah yang memonopoli dan menentukan  penuntutan.  Agar  efektif  prapenuntutan  bisa  menentukan  kualitas  dakwaan  yang dibuat  untuk  upaya  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  narkotika,  dan  penuntut  umum memiliki kewenangan untuk tahap Prapenuntutan agar dakwaan yang dibuat sesuai dengan syarat material ataupun formal.
Reformasi  penegak  hukum  semakin  gencar  dilakukan  oleh  Pemerintah,  gaung  tentang pentingnya  penguatan  Kejaksaan  secara  kelembagaan  semakin  marak  diperbincangkan  di berbagai  kalangan.  Beragam  beredar  isu  tentang  kedudukan  kejaksaan  dalam  sistem ketatanegaraan, penerapan dari prinsip single prosecution system, maupun konfigurasi hubungan antara  fungsi  penuntutan  dengan  subsistem  peradilan  pidana  lainnya  dibahas  dalam  seminar nasional, focus group discussion maupun berbagai forum akademik (Maringka, 2017)
Sistem sanksi untuk anak dalam hukum pidana dapat diperdebatkan, apalagi ketentuan yang ada di negara sedang berkembang. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa hukum pidana negara  di  negara-negara  sedang  berkembang  biasanya  kecepatan  perkembangannya  tidak berbanding  lurus  dengan  perkembangan  masyarakat.  Sanksi  adalah  suatu  perbuatan  yang dilakukan  mengakibatkan  konsekuensi  logis.  Berbagai  bentuk  sanksi  misalnya  sanksi  moral, sanksi hukum (Sutatiek, 2013)
Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama, konsekuensinya, reaksi yang terhadap anak tidak sama dengan reaksi yang diberikan orang dewasa. Jadi, walaupun secara kualitas  dan  kuantitas  dapat  saja  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  seperti  halnya  yang dilakukan  oleh  orang  dewasa,  tetapi  penanganan  yang  diberikan  tidak  harus  sama  dengan penanganan bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan. (Supriadi, 2006)
Narkotika  secara  awam  merupakan  obat  /bahan  yang  memiliki  manfaat  pada  bagian penyembuhan  atau  pelayanan  kesehatan  dan  membentu  mengembangkan  ilmu  pengetahuan. Pengertian narkotika secara formakologis medis menurut Ensiklopedia Indonesia merupakan obat yang bisa memusnahkan (yang utama) rasa nyeri yang bersumber dari daerah viresal dan yang dapat  memberikan  efek  stupor  (bengong,  masih  sadar  tetapi  harus  digertak)  serta  adiksi  (Hari Sangsaka,  2003  :  35).  Narkotika  bisa  juga  menimbulkan  ketergantungan  dan  apabila disalahgunakan  tanpa  pengawasan  dan  pengendalian  yang  ketat  dapat  sangat  merugikan  diri sendiri  dan  orang  lain.  Dalam  hukum  di  Indonesia  terdapat  beberapa  kelompok  obat-obatan ataupun produk regulasi tentang bahayanya narkotika dan larangan penyalahgunaan narkotika. Narkoba  (narkotika,  psikotropika  dan  bahan-bahan  zat  adiktif  lainnya)  dapat  membahayakan kehidupan manusia, jika dikonsumsi dengan cara yang tidak tepat, bahkan dapat menyebabkan kematian (Eleanora, 2011)
keberhasilan dari hukum penggunaan yaitu keberhasilan untuk mengimplementasikan hukum itu sendiri  dalam  kehidupan  masyarakat.  Secara  sosiologis  banyak  faktor  yang  mempengaruhi efektifitas penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto (Soekanto, 1983)
Situasi  yang  sekarang  ini  peredaran  gelap  narkotika  di  Indonesia  sangatlah mencemaskan, di karenakan kemajuan zaman, akibatnya sangat susah untuk menangkap pelaku peredaran  narkotika,  dan  juga  mudahnya  mendapatkan  narkotika  menjadi  penyebab menambahnya  penyalahgunaan  narkotika,  bahkan  peredaran  narkotika  kini  sudah  sangat  luas sudah melampaui batas umur, latar belakang sosial, dan jenis kelamin, Sehingga sebagai upaya preventif dan represif sangat wajib dilakukan dikondisi sekarang ini. Belakangan ini kejahatan narkotika  pada  akhirnya  memiliki  sifat  yang  transnasional  yang  dilaksanakan  melalui  modus operandi  dan  teknologi  yang  sangat  maju.  Para  aparat  seyogyanya  dapat  meminimalisir  serta menghentikan kejahatan ini demi moralitas yang semakin meningkat dan SDM yang berkualitas di indonesia khususnya terhadap generasi penerus. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak  hukum  termasuk  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  penanganan  berbagai  macam  bentuk masalah kejahatan atau tindak pidana, khususnya dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Permasalahan  narkotika  secara  garis  besar  teragi  ke  dalam  3  (tiga)  klasifikasi  yang  berkaitan, yakni  diproduksi  gelapnya  narkotika  (illkit  drug  production),  diperdagangkannya  narkotika dengan  gelap    (illkit  traffikking)  dan  disalahgunakannya  narkotika  (drug  abuse).  Ketiga  hal tersebut yang sebenarnya dijadikan target oleh masyarakat internasional untuk diserang melalui Gerakan Anti Madat Sedunia (Erwin Mappaseng, 2009 : 2). Penegakan tindak pidana narkotika tidak dapat dilepaskan dari peradilan pidana (criminal justice system).  Bahkan kemungkinan di lapangan  data  kasus  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  lebih  banyak,  hal  tersebut dikarenakan data yang ada di Kejaksaan Negeri Denpasar adalah data kasus yang sudah ditangani sebagai perkara tindak pidana.
Berdasarkan penjabaran hal diatas, maka penulis berminat  untuk melakukan penelitian lebih  jauh  dengan  mengangkat  judul  “Kewenangan  Jaksa  Penuntut  Umum  Terhadap Prapenuntutan Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Denpasar”
Adapun  permasalahan  yang  timbul  dari  uraian  latar  belakang  diatas  yakni  Bagaimana kewenangan jaksa penuntut umum terhadap pelaksanaan prapenuntutan tindak pidana narkotika? Bagaimana faktor-faktor penghambat Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan prapenuntutan tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Denpasar?
Sehingga  adapun  tujuan  penulisan  ini  yakni  untuk  mengetahui  kewenangan  jaksa penuntut umum terhadap pelaksanaan prapenuntutan tindak pidana narkotika. Serta mengetahui faktor  penghambat  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  pelaksanaan  prapenuntutan  tindak  pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Denpasar.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  dipergunakan  yakni    tipe  penelitian  hukum  empiris.  Penelitian  hukum empiris  adalah  cara  penelitian  dalam  hukum  dengan  manfaat  yang  dapat  memandang  hukum secara kasat mata atau dapat diartikan memandang secara langsung, menelaah cara kerja hukum dalam lingkungan masyakarat (Sugiyono, 2011 : 2). Penelitian hukum empiris dapat pula disebut dengan penelitian hukum sosiologis, yakni penelitian hukum tersebut bersumber dari fakta nyata yang berada dalam masyarakat, aturan secara lumrah yang efektif, penerapan aturan yang ada, serta peran Lembaga atau institusi hukum terhadap penegakan hukum atas masalah sosial (Philips Dillah, 2013 : 88).
Pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan  (statue approach). Yaitu menginventarisasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penulis. Pendekatan fakta (fact approach) yaitu pendekatan masalah yang  didasarkan  pada  fakta-fakta  yang  terjadi  dilapangan  yang  ada  kaitannya  dengan  pokok permasalahan.
Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan ini yakni sumber data primer yang didapatkan dengan melakukan penelitian lapangan (Fied Research), yaitu dengan cara melakukan penelitian  secara  langsung  ke  lapangan  berdasarkan  wawancara  dengan  para  informan  atau
responden dilapangan yang berasal dari subyek hukum terkait dan memang bersentuhan dengan pokok  permasalahan.  Serta  sumber  data  sekunder  yang  diperoleh  dengan  cara  menelaah keputusan (Library Research), yakni mengumpulkan data–data yang didapatkan dari penelitian hukum positif, jurnal nasional. Mengenai data sekunder ini berdasarkan kekuatan mengikat yaitu bahan hukum yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan.  Data  yang  didapatkan  tersebut  melalui  teknik  pengumpulan  data  seperti  teknik studi dokumen  serta menggunakan teknik wawancara.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pelaksanaan Prapenuntutan Tindak Pidana Narkotika
Indonesia  merupakan  Negara  Hukum  yang  sangat  memiliki  jaminan  terhadap  suatu  adil  dan tertibnya  penduduk  hingga  membutuhkan  produk  dan  penegak  hukum  yang  sanggu melaksanakan kewajibannya dengan sebaik mungkin. Pada Pasal 14 UU Nomor 81 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) di jelaskan bahwa  Penuntuk  Umum  berwenang  dalam  hal  menerima  dan  memeriksa  berkas  perkara penyidikan  dari  penyidik  atau  penyidik  pembantu,  melaksanakan  pra  penuntutan  jika  terdapat suatu  hal  yang  masih  kurang  pada  penyidikan  atas  ketentuan  Pasal  110  ayat  (3)  dan  ayat  (4), dengan  memberi  arahan  sebagai  tahap  menyempurnakan  penyidikan  dari  penyidik,  memberi masa  penahanan  yg  lebih  panjang,  melakukan  penahanan  atau  penahanan  lanjutan  serta memberikan  pengubahan  terhadap  status  tahanan  saat  perkara  telah  diberikan  oleh  penyidik, membuat  surat  dakwaan,  melimpahkan  perkara  ke  pengadilan,  memberikan  pengumuaman kepada  terdakwa  mengenai  sistem  hari  dan  waktu  perkara  akan  dilaksakan  sidang  dengan menyertai surat panggilan teruntuk terdakwa ataupun saksi, guna menghadiri persidangan sesuai dengan  ketentuan,  memberhentikan  perkara  demi  keperluan  hukum,  melaksanakan  sikap  atau perbuatan  lainnya  dalam  ranah  tugas  dan  tanggungjawab  sebaagi  penuntut  umum  menurut ketentuan UU ini, melaksanakan penetapan hakim.
Setiap  jaksa  mempunyai  wilayah  hukumnya  tersendiri  yang  sesuai  dengan  wilayah hukum  Kejaksaan  Negeri  dimanapun  jaksa  tersebut  mendapatkan  tugas.  Jaksa  di  Kejaksaan Tinggi  atau  di  Kejaksaan  Agung  bias  melakukan  penuntutan  terhadap  seseorang  apabila  jaksa sudah diangkat untuk Kejaksaan Negeri yang wilayah hukumnya dilaksanakan perbuatan tersebut (Andi  Hamzah,  2003  :  165).  Jaksa  apabila  melaksanakan  penuntutan,  jaksa  terlebih  dahulu melaksanakan  prapenuntutan  yakni  suatu  sikap  yang  dilaksanakan  oleh  jaksa  guna  melakukan pemantauan  terhadap  berkembang  atau  tidaknya  penyidikan  saat  telah  mendapatkan pemberitahuan  waktu  penyidikan  dari  penyidik  dimulai  dan  dapat  memberikan  arahan  untuk dilengkapi oleh penyidik yang berguna sebagai penentu bisa atau tidaknya berkas dilimpahkan menuju  tahap  penuntutan.  Setelah  memahami  bagaimana  kewenangan  kejaksaan  dalam melaksanakan penuntutan, bahwa perlu diketahui salah satu hal terpenting dari penuntutan yaitu prapenuntutan. Melakukan pemeriksaan dan penelitian seperti yang telah tertera pada KUHAP, merupakan  suatu  sikap  atau  perbuatan  penuntut  umum  saat  melakukan  persiapan  penuntutan terhadap  orang  atau  benda  yang  pada  hasil  penyidikan  sudah  sesuai  atau  sudah  terpenuhinya syarat  pembuktian  yang  dilaksanakan  sebagai  pemberi  petunjuk  terhadap  penyidik.  Dalam melaksanakan  prapenuntutan  saat  proses  penyidikan,  yakni  penyidik  memberikan  informasi bahwa  tindak  penyidikan  telah  mulai,  Penyidik  meyerahkan  berkas  perkara  kepada  Penuntut umum setelah selesai melakukan penyidikan, Pengembalian berkas perkara oleh Penuntut umum kepada Penyidik disertai dengan petunjuk.
Penuntut umum diberitahukan oleh penyidik bahwa status penyelidikan sudah dinaikkan menjadi penyidikan. Ketik penyidik telah memulai melaksanakan suatu penyidikan, dalam hal ini penyidik  yang  ditugaskan  diwajibkan  untuk  secepat  mugkin  memberikan  informasi  bahwa penyidikan akan dimulai kepada Penuntut umum melalui formulir SERSE: A3 yang telah lumrah disebut sebagai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan dilampirkan Surat Pengaduan. Apabila terdapat Penyidik yang tidak memberi informasi mengenai penyidikan saat awal mulai melaksanakan penyidikan kepada Penuntut Umum tentunya tidak sesuai dengan Pasal
109  ayat  (1)  KUHAP  dan  Intruksi  Bersama  Jaksa  Agung  RI  dan  Kapolda  Kepolisian  RI ditentukan  bahwa  pemberian  informasi  mengenai  dimulainya  penyidikan  diwajibkan  secepat mungkin  disampaikan  terhadap  Penuntut  Umum  dan  penyampaian  pemberhentian  penyidikan diwajibkan menyertakan alasan yang jelas.
Seorang penyidik mempunyai tugas untuk mengalihkan berkas perkara kepada Penuntut Umum saat  telah  usai  melaksakana  penyidikan  tugas  atau  kewenangan  itu  diatu  pada  Pasal  110  (1) KUHAP.  Apabila  terdapat  penyidik  yang  tak  melimpahkan  secara  langsung  kepada  Penuntut Umum  saat  telah  berkahirnya  penyidikan  pada  dasarnya  bertentangan  dengan  asas  peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sesuai dengan aturan dalam Pasal 110 ayat (2) KUHAP yakni saat  Penuntut  Umum  mengemukakan  pendapatnya  dalam  hal  hasil  penyidikan    yang  belum lengkap,  Penuntut  Umum  secepatnya  mengembalikan  berkas  perkara  kepada  Penyidik  dengan menyertakan  arahan  agar  melengkapinya.  Demikian  juga  dengan  Pasal  138  Ayat  (1)  KUHAP menentukan  saat  Penuntut  Umum  sesudah  menerima  hasil  penyidikan  dari  Penyidik  untuk secepatnya  melakukan  pemahaman  dan  penelitian  dengan  waktu  satu  minggu  diwajibkan memberitahukan kepada Penyidik bahwa lengkap atau tidaknya  hasil penyidikan tersebut.
2. Faktor–Faktor Penghambat Jaksa Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Prapenuntutan Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Denpasar
Jaksa merupakan pejabat fungsionalis yang diberikan kewenangan oleh UU guna melaksanakan suatu  tindakan  sebagai  penuntut  umum  dan  melaksanakan  putusan  pengadilan  yang  sudah mendapatkan kekuatan serta memiliki kewenangan lain berdasarkan UU. Jaksa penuntut umum dalam melaksanakan kewenangannya dalam melakukan pra penuntutan tindak pidana narkotika atau tindak pidana lainnya tentu saja memiliki suatu kriteria yang dipakai sebagai tolak ukur suatu pra  penuntutan  bahwa  berkas  perkara  yang  dimaksud  yang  sudah  lengkap  atau  belum. Berdasarkan wawancara dengan Ni Putu Widyaningsih, S.H., M.H. pada tanggal 15 Maret 2022 selaku  Kasubsi  Penuntutan,  Eksekusi  dan  Eksaminasi  Bidang  Tindak  Pidana  Umum  di Pengadilan  Negeri  Denpasar,  menuturkan  bahwa  Jaksa  Penuntut  Umum  saat  melaksanakan prapenuntutan BAP yang belum sempurna diwajibkan berdasarkan dengan kriteria tertentu. Pembahasan mengenai faktor penghambat kewenangan penuntutan Kejaksaan Negeri Denpasar dalam  penuntutan  tindak  pidana  narkotika  anak,  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teori efektivitas hukum. Semakin mendekati sasaran maka tinggi efektivitasnya (P.Siagian, 2002). Berdasarkan wawancara dengan Ni Made Desi Mega Prastiwi, S.H., M.H. pada tanggal 15 Maret 2022 selaku Kasubsi Prapenuntutan Bidang Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Denpasar menjelaskan  bahwa  akibat  hukum  terkendalanya  pra  penuntutan  dalam  perkara  tindak  pidana narkotika yaitu habisnya masa penahanan tersangka yang dimana Bahwa umumnya untuk perkara tindak  pidana  narkotika  terhadap  tersangka  dilakukan  penahanan,  dan  kendala  bolak-baliknya berkas  perkara  karena  belum  sempurnanya  hasi  penyidikan,  tidak  menutup  kemungkinan dikeluarkannya  tersangka  dari  tahanan  demi  hukum  sebelum  berakhirnya  waktu  penahanan tersebut,  jika  kepentingan  pemeriksaan  sudah  terpenuhi  (Pasal  24  Ayat  (3)  dan  (4)  KUHAP). Selanjutnya karena penghentian penyidikan (SP3), dikarenakan perkara tindak pidana narkotika diputus bebas.
Berdasarkan wawancara dengan Ni Made Desi Mega Prastiwi, S.H., M.H. pada tanggal 15 Maret 2022 selaku Kasubsi Prapenuntutan Bidang Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Denpasar menjelaskan bahwa faktor – faktor penghambat sehingga terkendalanya Jaksa Penuntut umum dalam pelaksanaan prapenuntutan tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Denpasar, antara lain dalam praktek mengenai waktu dimulainya pra-penuntut sering menjadi kendala, hal ini disebabkan adanya batas waktu dalam pelaksanaan pra-penuntutan, dimana penyerahan tahap pertama  yakni  penyerahan  berkas  perkara  oleh  penyidik  tidak  langsung  diserahkan  kepada penuntut umum, namun akan diserahkan dulu kepada petugas administrasi untuk diregistrasi dan di  disposisi  oleh  pimpinan,  setelah  itu  petugas  administrasi  akan  mengantarkan berkas  perkara kepada  penuntut  umum,  yang  kadangkala  waktunya  tidak  sama  dengan  saat  penyidik menyerahkankan berkas perkara ke kantor Kejaksaan, sehingga penuntut umum yang tidak ingin waktu pra-penuntutannya menjadi berkurang seringkali mengganggap waktu diterimanya berkas perkara  adalah  saat  petugas  administrasi  menyerahkannya  kepada  penuntut  umum  yang  sudah
tentu  tidak  akan  sama  dengan  waktu  dimulainya  pra-penuntutan  menurut  penyidik.  Dengan demikian  pra-penuntutan  dimulai  terhitung  sejak  penyidik  menyerahkan  berkas  perkara  tahap pertama,  yakni  penyerahan  berkas  perkara  ke  kantor  Kejaksaan  Negeri  Denpasar,  bukan  sejak berkas  perkara  diterima  oleh  Penuntut  Umum  dari  petugas  administrasi  di  Kejaksaan  Negeri Denpasar. Selanjutnya adalah faktor Tenggang waktu pra-penuntutan sebenarnya paling lama 28 hari dalam prkatek sangat bervariasi. Faktor Non yuridis terkendalanya pra-penuntutan terhadap perkara  tindak  pidana  narkotika,  yaitu  perbedaan  persepsi  antara  penyidik  dan  Jaksa  Penuntut Umum. Perbedaan persepsi ini bisa terjadi apabila ada pemahanan yang tidak sama antara Jaksa Penuntut Umum dalam menilai alat bukti jika dikaitkan dengan unsur-unsur pasal tindak pidana narkotika yang disangkakan oleh penyidik.
Adapun upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengatasi kendala yang dihadapi yakni dengan memberi dan menerangkan petunjuk secara jelas terhadap beberapa hal yang  masih  belum  sempurna  dari  berkas  perkara  kepada  penyidik,  melaksanakan  jalinan koordinasi  yang  baik  antara  Jaksa  Penuntut  Umum  dan  Penyidik,  memberikan  peringatan terhadap  penyidik  agar  secepatnya  menyempurnakan  BAP  yang  masih  belum  lengkap  dan mengembalikan BAP kepada Jaksa Penuntut Umum.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Kewenangan  jaksa  penuntut  umum  terhadap  pelaksanaan  pra  penuntutan  tindak  pidana narkotika merupakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada lembaga tertentu tersebut merupakan hak yang multak dan diwajibkan untuk melaksanakannya terkhusus untuk lembaga Kejaksaan. Mengenai pra penuntutan diatur pada Pasal 14 huruf b UU Nomor 81 Tahun 1981  Tentang  KUHAP, Penuntut  Umum  berwenang  melaksanakan  pra  penuntutan  jika terdapat suatu hal yang kurang dalam penyidikan dengan memandang Pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP dengan memberikan arahan sebagai proses menyempurnakan penyidikan dari penyidik. Serta  dijamin  kewenangan  itu pada penjelasan  Pasal  30  Ayat  (1) huruf  a  UU  Nomor  16  tahun 2004  tentang  Kejaksaan.  Faktor-faktor  penghambat  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  pelaksanaan prapenuntutan tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Denpasar digolongkan dalam 2 (dua) golongan  hambatan  yaitu  hambatan  faktor  yuridis  yang  terdiri  dari  Waktu  dimulainya  pra- penuntutan, Tenggang waktu pra-penuntutan, Faktor Non yuridis terkendalanya pra-penuntutan terhadap  perkara  tindak  pidana  narkotika,  terdiri  dari  perbedaan  persepsi  antara  penyidik  dan Jaksa  Penuntut  Umum.  Perbedaan  persepsi  ini  bisa  terjadi  apabila  ada  pemahaman  yang tidak sama antara Jaksa Penuntut Umum dalam menilai alat bukti jika dikaitkan dengan unsur-unsur pasal tindak pidana Narkotika yang disangkakan oleh penyidik.

## 2. Saran
Adapun  saran  yang  dapat  dibeikan  yakni  bagi  pemerintah  dalam  hal  ini  DPR  bersama Presiden  diharapkan  melakukan  suatu  perubahan  terhadap  pengaturan  sistematis  prosedur  dan pelaksanaan  Pra  Penuntutan  dalam  Rancangan  KUHAP  yang  baru,  hal  ini  guna  sebagai meminimalisir  ditemukannya  hambatan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  saat  melaksanakan  pra penuntutan. Selanjutnya memberikan tenggang waktu yang mengkhusus terhadap penyidik saat melakukan  penyempuraan  dalam  kelengkapan  berkas  perkara,  hal  ini  dikarenakan  hal  tersebut mustahil rasanya jika hanya dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari. Bagi masyarakat diharapkan  membantu  Jaksa  Penuntut  Umum  dan  penyidik  dengan  cara  saling  memperhatikan keadaan  lingkungan  sekitar  apabila  ada  gerak-gerik  yang  mencurigakan  terkait  tindak  pidana narkotika  dapat  melaporkan  ke  pejabat  yang  berwenang.  Masyarakat  memiliki  peluang  yang sangat  luas  dalam  mengikutsertakan  perannya  dalam  membanty  mencegah  dan  memberantas penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika  sebagaimana  diatur pada Pasal 104 Jo. Pasal 106 UU Narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah, 2003, Hukum Acara Pidana Indoneisa , Sapta Artha Jaya, Jakarta Erwin  Mappaseng,  2009, Pemberantasan  dan  Pencegahan  Narkoba  yang  Dilakukan  oleh  Polri  dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya , Buana Ilmu, Surakarta Hari Sasangka, 2003, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana , CV Mandar Maju, Bandung Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum , Alfabeta, Bandung Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif dan R & D , Alfabeta, Maringka,  J.  (2017).  Reformasi  Kejaksaan  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional,  (Sambutan  Jaksa  Agung Republik Indonesia). Jakarta Timur: Sinar Bandung Grafika. P.Siagian, S. (2002). Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta: Rineka Cipta. Soekanto, S. (1983). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali. Sutatiek, S. (2013). Rekontruksi System Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia. Yoyakarta: Aswaja Pressindo.
Supriadi, 2006, Etika&Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta:Sinar Grafika, hlm.127