## ANALISIS SEWA MENYEWA TANAH DESA DENGAN SISTIM BERGILIR  SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(STUDI KASUS DI DESA PAGU KABUPATEN KEDIRI)
Alya  Nurromah, dkk..
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri
e-mail: nurrohmah_87@yahoo.com

## ABSTRACT
A lease  is  a  contract  that  provides  benefits  exchange  by  way  of  reward  in  a certain  amount.  Regularly  shift  which  the  device  regularly  elements interconnected to form a totality. Community empowerment is personal and social processes,  an  exemption  of  personal  ability,  competence,  creativity  and  freedom of  acts.  The  aim  of  this  study  is  to  investigate  the  implementation  of  rural  land lease with the rotating system. To find out how the implementation of the lease of land  to  community  empowerment.  In  the  research  approach  used  is  qualitative research  methods.  This  study  uses  primary  data,  the  interviewer  directly  meet speakers  who  were  respondents  in  this  study.  From  the  interviews  conducted,  it can be seen that the land lease system in shifts in the village Capping namely by rotating  tenants  village  by  village  officials.  System  lease  land  in  rotation  to  the empowerment  of  increased  community  spirit  manage  rented  land  in  order  to provide maximum results. HI. HI.

## Keywords: Leasing, rotating system, community empowerment

## ABSTRAK
Sewa  menyewa  adalah  suatu  akad  yang  berisi  penukaran  manfaat  dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Sistem bergilir yaitu perangkat unsur  yang  secara  teratur  saling  berkaitan  sehingga  membentuk  suatu  totalitas. Pemberdayaan  masyarakat  yaitu proses  pribadi  dan  sosial,  suatu  pembebasan kemampuan  pribadi,  kompetensi,  kreatifitas  dan  kebebasan  bertindak.Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pelaksanaan  sewa  menyewa  tanah  desa dengan sistim bergilir.Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sewa menyewa tanah  terhadap  pemberdayaan  masyarakat.    Dalam  penelitian  pendekatan  yang digunakan  adalah  metode  penelitian  kualitatif.  Penelitian  ini  menggunakan  data primer,  yaitu  pewawancara  menemui  secara  langsung  narasumber  yang  menjadi responden dalam penelitian ini.  Dari wawancara yang dilakukan, dapat diketahui bahwa Sistem  sewa  menyewa  tanah  dengan  sistem  bergilir  di  desa  Pagu  yaitu dengan  menggilir  penyewa  tanah  desa  oleh  aparat  desa. Sistem  sewa  menyewa tanah  secara bergilir  terhadap
pemberdayaan  masyarakat  yaitu  dengan meningkatnya  semangat  masyarakat  dalam  mengelola  tanah  yang  disewa  agar dapat memberikan hasil yang maksimal.

## Kata Kunci: Sewa menyewa, sistem bergilir, pemberdayaan masyaraka

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah salah satu negara agraris yang sebagian besar penduduknya  bermatapencaharian  sebagai  Petani.  Petani  merupakan  sebuah profesi yang berhubungan dengan alam. Dalam hal ini, seorang petani dalam menjalankan  profesinya  sering  kali  berhungan  dengan  alam,  terutama berhubungan  dengan  lahan.  Yang  mana  lahan  ini  adalah  tempat  bagi  petani untuk melakukan kegiatan bercocok tanam.
Dewasa ini, karena pertambahan penduduk  yang  semakin meningkat, semakin  mempersempit  lahan  pertanian.  Sehingga  membuat  petani  harus berpikir lebih ekstra mengenai kelangsungan kegiatan pertanian mereka.Dalam  menghadapi  semakin  menyempitnya  lahan  pertanian, memunculkan  sebuah alternatif baru  yang  dapat  membantu  petani  dalam melanjutkan  mata  pencaharian  mereka. Alternatif  tersebut  diantaranya  yaitu sewa  menyewa  tanah.  Namun,  kegiatan  tersebut  terkadang  hanya  dapat dilakukan  oleh  sebagian  kecil  petani  saja. Oleh  karena  itu  terdapat  pula sebuah sistem sewa menyewa dengan sistem bergilir yang mana kegiatan ini bertujuan  untuk  memeratakan  kesempatan  kepada  petani  untuk  menggarap lahan pertanian.
Didesa  pagu  terdapat  tanah  yang  digunakan  untuk  praktik  sistim bergilir tersebut. Dikarenakan  adanya  tanah  desa  yang  sebelumnya difungsikan  sebagai  gaji  seorang Bayan (salah  satu  perangkat  desa)  tidak difungsikan  sebagai  gaji  seperti  dahulu.  Sehingga  tanah  tersebut  tidak digunakan untuk kegiatan pertanian apapun. Sehingga aparat desa berinisiatif untuk menyewakan tanah tersebut dengan sistim bergilir.

## LANDASAN TEORI
Ayat Tentang Sewa-Menyewa 1. Q.S. Al-Baqarah ayat 233
“ Dan  ibu-ibu  hendaklah  menyusui  anak-anaknya  selama  dua  tahun penuh,  bagi yang ingin  menyusui  secara  sempurna.  Dan  kewajiban  ayah menanggung  nafkah  dan  pakaian  mereka.  Seseorang  tidak  dibebani  lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan  pula  seorang  ayah  (menderita)  karena  anaknya.  Ahli  waris pun (berkewajiban)  seperti  itu  pula.  Apabila  keduanya  ingin  menyapih  dengan persetujuan  dan  permusyawaratan  antara  keduanya,  maka  tidak  ada  dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka  tidak  ada  dosa  bagimu  memberikan pembayaran  dengan  cara  yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan “
Abu  Ja’far  mengatakan ﮫﻟ  دﻮﻟﻮﻤﻟا  ﻞﻋو maknanya:  ayah  dari  anak-anak yang  disapih  wajib  baginya ﻦﮭﻗزر memberi  makan  ibunya,  adapun  lafadzh قزﺮﺴﻟا berarti  sesuatu  yang  mengenyangkan  seperti  makanan ﻮﺴﻛﻮﻨﮭﺗ dan lafadzh ةﻮﺴﻜﻟا berarti pakaian.
Makna فوﺮﻌﻤﻟﺎﺑ dengan  layak  sebagaimana  yang  diperintahkan  sebab Allah mengetahui masing-masing keadaan seseorang  yang satu dengan  yang lainnya  baik  kaya  maupun  miskin  dan  lapang  maupun  dengan  yang  susah, maka  Allah  memerintahkan  supaya  memberi  nafkah  sesuai  dengan kemampuan masing-masing. 1
2. Q.S AL-KAHFI AYAT 77
1 Abu  Ja’far  Muhammad  bin  Jarir  Ath -Thabari, tafsir  Ath  Thabari, (Jakarta:  Pustaka  Azzam, 2008), 16.
“Maka keduanya  berjalan;  hingga  tatkala  keduanya  sampai  kepada penduduk  suatu  negeri,  mereka  minta  dijamu  kepada  penduduk  negeri  itu tetapi  penduduk  negeri  itu  tidak  mau  menjamu  mereka,  kemudian  keduanya mendapatkan  dalam  negeri  itu  dinding  rumah  yang  hampir  roboh,  maka Khidhir menegakkan dinding itu . Musa berkata, ‘jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu.” (QS, Al Kahfi :77)
Takwil  firman  Allah:  (Musa  berkata, “jikalau  kamu  mau,niscaya kamu mengambil upah untuk itu.”)
Sebagian  berpendapat  bahwa  yang  dimaksud  upah  oleh  Musa  dalam perkataannya,  adalah,  sampai  mereka  mau  mempersilahkan,  karena  mereka enggan menjamu kita.
Ada  pula  yang  berpendapat  bahwa  maksudnya, qaala  lau  syi’ta lattakhadzna ‘alaihi adalah balasan dan pengganti, karena telah menegakkan kembali tembok yang miring tersebut. 2

## Sewa Menyewa
Dalam Fiqih muamalah, sewa menyewa disebut dengan kata al ijarah, sedangkan  menurut  istilah  syara’, al  ijarah ialah  suatu  jenis  akad  untuk mengambil  manfaat  dengan  jalan  penggantian.    Dalam  arti  yang  luas, al ijarah bermakna  suatu  akad  yang  berisi  penukaran  manfaat  dengan  jalan memberikan  imbalan  dalam  jumlah  tertentu.    Dalam  syariat,  penyewaan (ijarah)  adalah  akad  atas  manfaat  dengan  imbalan.  Oleh  karena  itu,  tidak boleh  menyewa  pohon  untuk  dimakan  buahnya  karena  pohon  bukanlah manfaat.  Manfaat  terdiri  dari  beberapa  bentuk.  Pertama,  manfaat  benda. Kedua,  manfaat  pekerjaan.  Ketiga,  manfaat  orang  yang  mengerahkan tenaganya. 3
2 Abu  Ja’far  Muhammad  bin  Jarir  Ath  Thabari, Tafsir  Ath  Thabari (Jakarta:  Pustaka  Azzam, 2009), 308.
3 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 111.
Didalam  istilah  hukum  Islam,  orang  yang  menyewakan  disebut mu’ajir .  Sedangkan    orang  yang  menyewa  disebut musta’jir .  Benda  yang disewakan  diistilahkan  dengan  ma’jur,  dan  uang  sewa    atau  imbalan  atas pemakaian  manfaat  barang  yang  disebut ajrah atau ujrah.  Sewa  menyewa sebagaimana perjanjian yang bersifat kesepakatan. Perjanjian itu mempunyai kekuatan  hukum,  yaitu  pada  saat  sewa  menyewa  berlangsung.  Apabila  akad sudah berlangsung, pihak yang menyewakan  ( musta’jir) wajib menyerahkan barang ( ma’jur ) kepada penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya.
a. Rukun Penyewaan
Para ulama sepakat bahwa yang menjadi rukun sewa menyewa adalah:
1. Aqid (pihak yang melakukan perjanjian atau orang yang berakad)
2. Ma’qud ‘alaihi (objek perjanjian atau sewa)
3. Manfaat
4. Sighat. 4
b. Syarat-syarat Penyewaan
1. Kedua orang yang berakad saling ridha.
2. Manfaat sesuatu  yang diakadkan diketahui secara sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya persengketaan.
3. Sesuai yang diakadkan bisa diambil manfaatnya secara sempurna dan secara syar’i.
4. Barang  yang  disewa  bisa  diserahkan  bersama  manfaat  yang dimuatnya.
5. Manfaat  yang  diakadkan  hukumnya  mubah,  bukan  haram  dan  bukan wajib.
c. Hikmah Disyariatkannya Penyewaan
Penyewaan  disyariatkan  karena  kebutuhan  manusia  terhadapnya. Mereka membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, membutuhkan pelayanan satu  sama  lain,  membutuhkan  binatang  untuk  tunggangan  dan  angkutan, membutuhkan tanah untuk bercocok tanam, dan membutuhkan alat-alat untuk digunakan dalam kebutuhan-kebutuhan hidup mereka.
4 Nasroen Harun, Fiqih Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 228.
d. Penyewaan Tanah
Penyewaan  tanah  dibolehkan;  di  dalamnya  disyaratkan    penjelasan tentang  tujuan  penyewaan  tanah  tersebut,  apakah  untuk  pertanian  atau pembangunan.  Apabila  penyewaan  adalah  untuk  pertanian  maka  harus dijelaskan apa yang akan ditanam, kecuali apabila pemilik tanah mengizinkan penyewa untuk menanam apa saja yang dikehendakinya.
Penyewa  boleh  menanami  tanah  dengan  selain  tanaman  yang  telah disepakati,  asalkan  kerugian  yang  ditimbulkannya  sama  dengan  kerugian yang ditimbulkan oleh tanaman yang disepakati  atau lebih kecil darinya. e. Dalil disyariatkannya sewa menyewa (ijarah)
Dalil  diperbolehkannya  akad ijarah adalah  Al  Qur’an,  Assunah,  dan Ijma’. Adapun dalil Al Qur’an adalah firman Allah SWT:
“ kemudian  jika  mereka  menyusukan  (anak-anak)mu  untukmu,  maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawaratkanlah di antara kamu (segala  sesuatu),  dengan  baik;  dan  jika  kamu  menemui  kesulitan,  maka perempuan  lain  boleh  menyusukan  (anak  itu)  untuknya ,” (QS.  Ath  Thalaq [65]: 6);
ٓ ٓ ٓ ٓ ۟ ۥ
Artinya: “Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada  penduduk  suatu  negeri,  mereka  minta dijamu  kepada  penduduk negeri itu tetapi penduduk negeri itu tidak mau  menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka  Khidhr  menegakkan  dinding  itu.  Musa  berkata:  “Jikalau  kamu  mau, niscaya kamu mengamb il upah untuk itu”. (Qs. Al Kahfi [18]: 77).
Adapun  dalil  As  Sunnah,  diriwayatkan  bahwa  Rasulullah  SAW  dan Abu  Bakar  RA  memperkerjakan  seseorang  dari  suku  Ad  Dail  sebagai
penunjuk  jalan.  Al  Bukhari  meriwayatkan  dari  Abi  Hurairah  RA,  bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Allah SWT berfirman:
ﻋ : “ : : ” ، ) ، ﻪﺟﺎﻣ .(
“Dari  Abu  Hurairah  r.a.,  dari  Nabi  SAW,  beliu  bersabda,  “Allah Ta’ala  berfirman:  Ada  tiga  jenis  orang  yang  Aku menjadi  musuh  mereka pada  hari  Qiyamat,  seseorang  yang  bersumpah  atas  namaku  lalu mengingkarinya,  seseorang  yang  menjual  orang  yang  telah  merdeka  lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian  pekerja  itu  menyelesaikan pekerjaannya  namun  tidak  dibayar upahnya” . HR. Bukhari
Para  Ulama  pada  setiap  masa  dan  tempat  sepakat  atas diperbolehkannya akad sewa menyewa. 5

## Sewa Menyewa Dalam PERDA No.6 Tahun 2006
Didalam PERDA No.6 Tahun 2006 Pasal 22 huruf a telah diterangkan bahwa yang dimaksud dengan sewa adalah peneyerahan hak penggunaan atau pemakaian  kekayaan  desa  kepada  penyewa  dalam  hubungan  menyewa dengan ketentuan pihak penyewa harus memberikan imbalan kepada Desa.
Imbalan  yabg dimaksud adalah sejumlah uang  yang disepakati antara pihak  desa  dengan  penyewa  ditambahkan  dengan  pajak  sewa  yang dibebankan kepada penyewa.
Didalam  Perda  pasal  20  Bentuk-bentuk  pemanfaatan  barang  milik negara atau daerah berupa
a. Sewa
b. Pinjam pakai
c. Kerjasama pemanfaatan
5 Ibnu Qudamah, Al Mughni (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 372.
d. Bangun guna serah dan bangun serah guna.

## Sistem Bergilir Sewa Menyewa Dan Dasar Hukum
Pengertian Sistem Menurut Murdick, R.G, adalah seperangkat elemen yang membentuk kumpulan atau procedure-prosedure/bagan-bagan pengolahan  yang  mencari  suatu  tujuan  bagian  atau  tujuan  bersama  dengan mengoperasikan  data  dan/atau  barang  pada  waktu  rujukan  tertentu  untuk menghasilkan informasi dan/atau energi dan/atau barang. 6 Sedangkan sistem Menurut    Harijono  Djojodihardjo  “Suatu  sistem  adalah  sekumpulan  objek yang  mencakup  hubungan  fungsional  antara tiap-tiap  objek  dan  hubungan antara ciri tiap objek, dan yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan secara fungsional ” . 7
Sistem  bergilir  pada  sistem  sewa  menyewa  tanah  di  desa  Pagu dilaksanakan dengan menggilir setiap warga untuk berkesempatan menggarap tanah yang telah disediakan oleh desa dalam jangka waktu satu tahun sekali.
Terkait  dengan  dasar  hukum, perjanjian  (overeenkomst)  merupakan sumber  terpenting  dari  perikatan  (verbintenis)  yang  diatur  dalam  Buku  III KUH  Perdata.  Pasal  1233  KUH  Per data  menyatakan  bahwa,  “Tiap -tiap perikatan itu terjadi karena persetujuan atau karena Undang- Undang.”
Perjanjian  berasal  dari  kata  janji  yang  mempunyai  arti  persetujuan antara  dua  pihak  (masing-masing  menyatakan  kesediaan  dan  kesanggupan untuk  berbuat  sesuatu).  Defenisi  perjanjian  seperti  terdapat  pada  pasal  1313 KUH  Perdata  yaitu:  “Suatu  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau lebih”. Subekti memberikan  pengertian perjanjian  s ebagai   berikut:  suatu peristiwa  dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. 8
Perjanjian yang terjadi diantara dua belah pihak mempunyai kekuatan mengikat  bagi  para  pihak  yang  membuat  perjanjian  itu,  seperti  yang  telah
6 Robert  G  Murdick,  dkk., Sistem  Informasi  Untuk  Manajemen  Modern,  Jakarta:  Erlangga, 1991, 27.
7 Harijono  Djojodihardjo, Pengantar Sistem  Komputer, Bandung: Erlangga, 1984, 78.
8 Subekti, Hukum Perjanjian, cet XVI, Bandung: PT Intermasa Bandung, 1996, 1
diatur  dalam  ketentuan  pasal  1338  KUH  Perdata.  Munculnya  kekuatan mengikat  yang  dari  suatu  perjanjian  menunjukan  adanya  hubungan  antara perikatan dan perjanjian, dimana perjanjian itu menimbulkan suatu perikatan. Jadi dapat dikatakan bahwa perjanjian adalah sumber perikatan. 9
Masa Berlakunya Perjanjian
1. Terjadinya Perjanjian
Menurut  asas  konsensualisme,  suatu  perjanjian lahir  pada  detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal    yang    pokok  dari    apa    yang    menjadi    objek    perjanjian.  Sepakat adalah  suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut. Apa yang  dikehendaki  oleh  pihak  yang  satu,  adalah  juga  dikehendaki  oleh  pihak yang lain, meskipun tidak searah tetapi secara timbal balik. Kedua kehendak tersebut akan bertemu satu sama lain.
Dengan  demikian,  untuk  mengetahui  saat  lahirnya  suatu  perjanjian, harus  dipastikan  apakah  telah  tercapai  kesepakatan  antara  para  pihak  yang berjanji.  Haruslah  dipegang  teguh    tentang    adanya  suatu  persesuaian kehendak  antara  para pihak  yang  berjanji.  Apabila  kedua  kehendak  tersebut tidak  saling  bertemu  atau  saling  berselisih,  tak  dapat dikatakan  telah  lahir suatu  perjanjian.  Karena  suatu  perjanjian  lahir  pada  detik  tercapainya kesepakatan, maka ada madzhab yang berpendapat bahwa perjanjian itu lahir pada  detik  diterimanya  suatu  penawaran  (offerte).  Artinya  dengan diterimanya  suatu  penawaran  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kedua  belah pihak  telah  mengetahui  tentang  adanya  penawaran  tersebut.  Dan  pihak penerima  penawaran  melakukan  penerimaan  terhadap  penawaran  tersebut sehingga lahirlah suatu perjanjian. 10

## 2. Berakhirnya Perjanjian
Berdasarkan  pasal  1381  KUHPerdata,  perikatan-perikatan  hapus (berakhir):
a. karena pembayaran;
9 Subekti, Hukum Perjanjian, 3.
10 Subekti, Hukum Perjanjian, 10.
b. karena  penawaran  pembayaran  tunai,  diikuti  dengan  penyimpanan atau penitipan;
c. karena pembaharuan utang
d. karena perjumpaan utang atau kompensasi;
e. karena percampuran utang;
f. karena pembebasan utang;
g. karena musnahnya barang yang terutang;
h. karena kebatalan atau pembatalan;
i. karena berlakunya suatu syarat batal;
j. karena lewatnya waktu.

## Pembanguan daerah yang berbasis pemberdayaan masyarakat
Pemberdayaan masyarakat adalah hal yang sangat lumrah dibicarakan untuk  kemajuan  dan  perubahan  bangsa  saat  ini  kedepan,  apalagi  jika  dilihat dari  skill  masyarakat  indonesia  kurang  baik  sehingga  menghambat pertumbuhan  ekonomi  itu  sendiri,  konsep  pemberdayaan  masyarakat mencakup  pengertian  pembangunan  masyarakat  (community  development) dan  pembangunan  yang  bertumpu  pada  masyarakat  (community  based development).
Pertama-tama  perlu  dipahami  arti  dan  makna  pemberdayaan  dan pembangunan  masyarakat,  keberdayaan  dalam  konteks  masyarakat  adalah kemampuan  individu yang  bersenyawa  dalam  masyarakat  dan  membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar  meliki  kesehatan  fisik  dan  mental,  serta  didik  dan  kuat  inovatif, tentunyan  memiliki  keberdayaan  yang  tinggi,  sedangkan  pembangunan masyarakat  adalah  suatu  hal  yang  perlu  di  minit  untuk  kemampuan masyarakat itu sendiri.
Para  ilmuwan  sosial  dalam  memberikan  pengertian  pemberdayaan mempunyai rumusan  yang berbeda-beda dalam berbagai konteks dan bidang kajian,  artinya  belum  ada  definisi yang  tegas  mengenai  konsep  tersebut. Pemberdayaan  sering  disamakan  dengan  perolehan  daya,  kemampuan,  dan akses terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya.
Pembangunan  berbasis  pemberdayaan  masyarakat  dalam  pengertian lain  disebut  juga  pembangunan  berakarkan  kerakyatan,  sedangkan  inti  dari pembangunan  kerakyatan  adalah  strategi  pemberdayaan  masyarakat,  seperti yang  dijelaskan  oleh  Kartasasmita, 11 bahwa  ”upaya  yang  di  lakukan  harus diarahkan  pada  akar  persoalannya,  yaitu  peningkatan  kemampuan  rakyat. Bagian  dalam  masyarakat  yang  harus  ditingkatkan  kemampuannya  dengan mengembangkan  dan  mendinamisasikan  potensinya,  dengan  kata  lain memberdayakannya”. Diharapkan  dengan  adanya  kebijakan  pembangunan yang  berakar  kerakyatan  ini  potensi  yang  dimiliki  masyarakat  akan berkembang  dan  meningkat  produktifitasnya.  Dengan  demikian  masyarakat dan  lingkungannya  dapat  mampu  secara  partisipatif  menghasilkan  dan menumbuhkan nilai dalam pembangunan.
Peningkatan  peran  dan  terangkatnya  potensi  masyarakat  selain menumbuhkan dan menghasilkan secara materiil saja, akan tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya. Seperti yang dikemukakan oleh Moeljarto dalam Tjahya Supriatna, 12 ”Partisipasi menimbulkan harga diri atau kesempatan  pribadi  untuk  dapat  turut  serta  dalam  keputusan  penting  yang menyangkut masyarakat”                .
Pengertian  lain  tentang  pembangunan  berbasis  sumberdaya  lokal adalah pembangunan partisipatif, seperti yang disampaikan Sumodiningrat, 13 ”model pembangunan partisipatif mengutamakan pembangunan yang dikelola langsung  oleh  masyarakat  lokal,  khususnya  di  pedesaan,  dalam  wadah musyawarah  pembangunan  di  tingkat  kecamatan  (atau  dalam  suatu  area cluster). Model pembangunan partisipatif menekankan upaya pengembangan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat”.
Robinson  menjelaskan  bahwa  pemberdayaan  adalah  suatu  proses pribadi  dan  sosial,  suatu  pembebasan  kemampuan  pribadi,  kompetensi,
11 Ginanjar  Kartasasmita, Pemberdayaan  Masyarakat:  Konsep  Pembangunan  yang  berakar pada Masyarakat, Jakarta: Bappenas, 1996, 141.
12 Tjahya Supriatna, Administrasi  Birokrasi  dan  Pelayanan  Publik, Jakarta: Nimas Multima, 1997, 114.
13 Gunawan   Sumodiningrat, Pemberdayaan Masyarakat  dan  Jaringan  Pengaman  Sosial, Jakrta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999, 223.
kreatifitas  dan  kebebasan  bertindak. 14 Sedangkan  Ife  mengemukakan  bahwa pemberdayaan  mengacu  pada  kata    “ empowerment ”,  yang  berarti  memberi daya,  memberi “power” (kuasa),  kekuatan,  kepada  pihak  yang  kurang berdaya.
Payne  menjelaskan  bahwa  pemberdayaan  pada  hakekatnya  bertujuan untuk  membantu  klien  mendapatkan  daya,  kekuatan  dan  kemampuan  untuk mengambil  keputusan  dan  tindakan  yang  akan  dilakukan  dan  berhubungan dengan klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.
Dalam  upaya  memberdayakan  masyarakat,  dapat  dilihat  dari  3 sisi, yaitu: Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat  berkembang  (enabling).    Pemberdayaan  adalah  upaya  untuk membangun  daya  itu,  dengan  mendorong,  memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilkinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
Kedua,  memperkuat  potensi  atau  daya  yang  dimilki  masyarakat (empowering). Dalam  rangka  ini  diperlukan  langkah-langkah  lebih  positif selain hanya menciptakan iklim dan suasana
Pemberdayaan  bukan  hanya  meliputi  penguatan  individu  anggota masyaraka,  tetapi  juga  pranata-pranatanya.    Menanamkan  nilai-nilai  budaya modern  seperti  kerja  keras,  hemat,  keterbukaan,  dan  kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini.
Ketiga,  memberdayakan  berarti  pula  melindungi.  Dalam  proses pemberdayaan,  harus  dicegah  yang  lemah  menjadi  bertambah  lemah,  oleh karena  kekurang  berdayaan  dalam  menghadapi  yang  kuat.  Oleh  karena  itu, perlindungan  dan  pemihakan  terhadap  yang  lemah  amat  mendasar  sifatnya dalam  konsep  pemberdayaan  masyakat.  Melindungi  harus  dilihat  sebagai upaya  untuk  mencegah  terjadinya  persaingan  yang  tidak  seimbang,  serta eksploitasi  yang  kuat  atas  yang  lemah.  Pendekatan  utama  dalam  konsep
14 Robinson,  T., Kandungan      Organik      Tumbuhan      Tinggi,      Edisi      VI,      Hal  191-216, Diterjemahkan oleh Kosasih Padmawinata, ITB, Bandung, 1995.
pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunannya sendiri.
Pembangunan  berbasis  sumber  daya  lokal  dan  pemberdayaan  dalam prakteknya  menempatkan  titik  pangkal  pembangunan  pada  ”level bawah” bukan  pada  ”level  atas”,  kemudian  pada  penerapannya  bervariasi  sesuai potensi  dan  karakteristik  daerah  masing-masing,  Pendekatan  pemberdayaan yang  berpusat  pada  manusia  (people  centered  development)  ini  kemudian melandasi  wawasan  pengelolaan  sumberdaya  lokal  (community-based resources  management),  yang  merupakan  mekanisme  perencanaan  people centered  development  yang  menekankan  pada  teknologi  pembelajaran  sosial (social  learning)  dan  strategi  perumusan  proyek.  Adapun  tujuan  yang  ingin dicapai  adalah  untuk  meningkatkan  ke  mampuan  masyarakat  dalam mengaktualisasikan  dirinya  (empowerment)  dalam  kaitan  ini,  Moeljarto dalam  Ary  Wahyono, 15 terdapat  pokok-pokok  pikiran  yang  menjadi  ciri-ciri pembangunan berbasis pemberdayaan adalah:
1. Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dibuat  di  tingkat  lokal  oleh  warga  masyarakat  yang  diakui  perannya sebagai partisipan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Fokus  utama  pengelolaan  sumberdaya  lokal  adalah  memperkuat kemampuan  rakyat  miskin  dalam  mengarahkan  dan  mengatasi  aset-aset yang ada dalam masyarakat setempat.
3. Toleransi  yang  besar  terhadap  adanya  variasi,  dan  karenanya  mengakui makna  pilihan  nilai  inividual  dan  mengakui  prose  pengambilan keputusan yang desentralistis.
4. Didalam  mencapai  tujuan yang  ditentukan,  menggunakan  teknik  social learning, dimana individu-individu berinteraksi satu sama lain menembus batas-batas  organisatori  dengan  mengacu  pada  kesadaran  kritis  masing- masing.
15 Ary Wahyono, dkk., Pemberdayaan   Masyarakat   Nelayan, Yogyakarta: Media   Pressindo, 2001, 9.
5. Budaya  kelembagaannya  ditandai  oleh  adanya  organisasi  yang  otonom dan  mandiri  yang  saling  berinteraksi  memberikan  umpan  balik  untuk mengoreksi pada setiap jenjang organisasi.
6. Adanya  jaringan  koalisi  dan  komunikasi  antara  pelaku  dan  organisasai lokal  yang  mencakup  kelompok-kelompok  penerima  manfaat,  Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pemerintah daerah.

## PEMBAHASAN
Gambaran Umum
1. Sejarah
Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Pagu yang merupakan salah satu  kelurahan  yang  berada  di  Kabupaten  Kediri. Jumlah  penduduknya kurang  lebih 400  kepala  keluarga.  Mengenai  sejarah  penamaan  desa  pagu sendiri aparat desa tidak begitu mengetahui mengenai asal muasal penamaan desa Pagu. Namun, menurut Sofiyudin yang menjabat sebagai kepala desa  di desa  Pagu,  nama  Pagu  sendiri  merupakan  akronim  dari  dua  suku  kata  yakni Papakan Tugu.
Batas-batas desa Pagu dengan desa di sekitarnya yaitu:
Sebelah selatan : Desa Menang Sebelah Utara : Desa Sambirobyong, Desa Jagung, Desa Mukuh Sebelah Barat : Desa Bendo Sebelah Timur : Desa Semanding
2. Lokasi
Desa pagu berada di jalan Brawijaya no.276 Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri.

## Hasil Penelitian
Menurut  Sutrisno,  Narasumber  yang  menjadi  penggarap  tanah  desa dengan  sistem  bergilir  .  Sewa  menyewa  tanah  dengan  sistem  bergilir  yang dilaksanakan  di  desa  pagu  yaitu  sewa  menyewa  dimana  setiap  satu  tahun sekali tanah yang disewakan digilir penggarapannya.   Setiap kepala keluarga mempunyai  kesempatan  yang  sama  dalam  sewa  menyewa  tanah  sawah tersebut.    Biasanya  pergantian  penyewa  di  mulai  pada  awal  bulan  mei  dan
berakhir  pada  akhir  bulan  april  sesuai  dengan  intruksi  dari  pihak  desa. Pergantian  tersebut  ditentukan  dengan    melalui  undian  nama.  Apabila  nama yang  bersangkutan  keluar,  maka  yang  bersangkutan  tersebut  berkesempatan untuk    menggarap  tanah  desa.    Namun,  apabila  yang  bersangkutan berhalangan  untuk  mengelolanya  ataupun  tidak  memiliki  keahlian  untuk menggarap. Maka tanah tersebut dapat dialihkan atau di sewakan lagi kepada penyewa  lain  yang  dapat  menggantikannya  untuk  menggarap  tahah  desa tersebut.  Dan  pihak  yang  menggantikan  tersebut  diperkenankan  membayar sejumlah  uang  sebagai  imbalan  atas  tanah  yang  disewa  dengan  keuntungan yang  disepakati.  Apabila  tarif  sewa  dari  desa  2.700.000,  maka  si  pengganti dapat  membayar  dengan  harga  3.200.000. Dengan  perincian  2.700.000 sebagai  imbalan  yang  diberikan  kepada  desa,  dan  500.000  sebagai  imbalan sewa  yang  diperoleh    dari  pihak  penyewa  kepada  pihak  yang  menyewakan. Biaya  tarif  tersebut  lebih  murah  dari  tarif  sewa  menyewa  biasa,  biaya  tarif untuk sewa menyewa biasa yaitu sekitar 3.000.000 sampai 3.500.000.Namun, menurut  narasumber pergantian penyewaan  yang seperti juga menimbulkan beberapa  persoalan,  diantaranya  yaitu  adanya  persaingan  antara  pihak  yang akan  menggantikan  penyewa  yang  berhalangan  tersebut.  Sehingga menimbulkan  persaingan  harga  yang  tidak  sehat. Proses  penyerahan  tanah yaitu pihak penyewa yang baru menyerahkan tanahnya kepada penyewa baru disertai pembayaran pihak penyewa baru kepada aparat desa setempat.
Menurut    narasumber  sistem  sewa menyewa  seperti    yang dipraktikkan  tersebut  mempunyai  pengaruh  yang  baik  dan  tidak.  Pengaruh baiknya  yaitu  mengembangkan  kemampuan  untuk  mengelola  tanah khususnya  bagi  petani,  selain  itu  juga  menambah  motivasi  agar  selalu mengelola  tanah  dengan  baik.  Karena  apabila  mereka  bermalas-malasan dalam  mengelola  tanah,  maka  mereka  akan  merugi.  Dikarenakan  mereka harus dapat mengembalikan modal berupa uang sewa  tanah.  Dampak  yang lainnya  yaitu  antara  keuntungan  yang  diperoleh  dari  menggarap  tanah tidaklah  banyak. Apabila  menginginkan  keuntungan  yag  maksimal, penggarap  harus  bisa  mengelola  tanah  dengan  sebaik-baiknya  dengan  cara
mengatur  pergiliran  tanaman.  Dalam  satu  tahun  penggarap  dapat  menanam jagung 2 kali panen dan padi satu kali panen. 16
Menurut  Sofiyudin  yaitu  kepala  desa    Desa  Pagu.    Sistem  sewa menyewa  tanah  di  desa  pagu  yaitu  dengan  sistem  bergilir.  Setiap  tahunnya, aparat  desa  dan  juga  panitia  lelang  tanah  yang  dijabat  oleh  kasun  dusun Padangan  mengadakan  rapat  untuk  menentukan  siapa  yang  akan  menjadi penggarap  tanah  desa  tersebut.  Selain  itu  ada  pula  perwakilan  dusun  yang mengikuti rapat tersebut. Setiap tahunnya terdapat 60 warga yang menggarap tanah  desa.  Dengan  perincian  setiap  warga  mendapat  jatah  1  petak  tanah dengan  ukuran  500  ru.  Imbalan  yang  diberikan  oleh  penyewa  kepada  pihak desa  yaitu  sebesar  2.700.000.  Jumlah  uang  yang  terkumpul  dari  sewa menyewa  tanah  akan  dimasukkan  sebagai  kas  desa.  Pengelolaan  kas  desa akan digunakan untuk biaya kebutuhan desa sendiri maupun kebutuhan setiap RT.
Di desa Pagu setiap satu bulan sekali per RT diberi jatah 1 juta  untuk pembenahan  lingkungan  ,  spanduk,  plat  nomor  setiap  rumah,  perbaikan lampu jalan. Dan  juga biaya-biaya lain seperti biaya untuk rapat, dan sisanya digunakan  untuk  keperluan  kantor  desa.    Tujuan  dari  sistem  bergilir  inin diantaranya  yaitu  meratakan  perekonomian  dan  pemberdayaan  masyarakat dapat  berjalan  dengan  baik.  Mengenai  masalahyang  muncul  bersamaan dengan sistem sewa-menyewa bergilir, aparat desa tidak ikut campur tangan. Karena mereka beranggapan bahwa tanah tersebut tidak akan berubah status kepemilikannya.  Selain  itu,  desa  telah  memberikan  kewenangan  menggarap tanah  kepada  masing-masing  penyewa  yang  telah  ditentukan  oleh  setiap  RT masing-masing.  Setiap  penyewa  merupakan  warga  RT  setempat tempat domisili  penyewa.  Dan  setiap  tahun  penyewa  tanah  desa  tersebut  berganti. Jadi,  setiap  warga  mempunyai  kesempatan  yang  sama  dalam  menggarap tanah desa tersebut. 17
16 Sutrisno, Penyewa Sawah Desa, Wawancara pada tanggal 21 September 2016
17 Sofiyudin, Kepala Desa Pagu, Wawancara pada tanggal 21 September 2016
Dari hasil wawancara dengan narasumber seperti yang telah dijelaskan diatas. Peneliti menemukan beberapa temuan penelitian diantaranya:
1. Sistem  sewa  menyewa  tanah  secara  bergilir  selain  menguntungkan kepada petani juga dapat mengakibatkan kerugian.
2. Setiap penyewa hanya bisa menyewa atas nama mereka selama satu kali dalam satu tahun, adapun di luar itu apabila mereka ingin menyewa lagi, mereka  dapat  menjadi  penyewa  pengganti  yang  sedamg  berhalangan untuk  menyewa  padahal  sudah  saatnya  penyewa  yang  berhalangan tersebut menyewa.
3. Aparat  desa  tidak  ikut  mengawasi  langsung  penyewaan  tanah  desa, karena  kemungkinan  untuk  terjadinya  kecurangan  maupun  timbul masalah-masalah sangat kecil

## PENUTUP

## Kesimpulan
Pemberdayaan  masyarakat  memiliki  keterkaitan  kuat  dengan  dimana masyarakat  menjadi  saubjek  penggerak.  Pencapaian  suatu  program pemberdayaan  merupakan  hasil  interaksi  elemen-elemen  pemberdayaan sebagai  strategi  pemberdayaan  yang  diterapkan.  Upaya  dan  strategi pemberdayaan  merupakan  suatu  pendulum  antara  paradigma  evolusi  dan paradigma  revolusi,  namun  tidak  berarti  bahwa  setiap  paradigma  akan muncul secara mutlak.
Sistem sewa menyewa tanah dengan sistem bergilir di desa Pagu yaitu dengan  menggilir  penyewa  tanah  desa  oleh  aparat  desa. Sistem  sewa menyewa  tanah  secara  bergilir  terhadap pemberdayaan  masyarakat  yaitu dengan  meningkatnya  semangat  masyarakat  dalam  mengelola  tanah  yang disewa agar dapat memberikan hasil yang maksimal.

## Saran
Bagi masyarakat Desa  Pagu,  lebih meningkatkan  semangat  maupun meningkatkan  usaha  dalam  menggarap  tanah  sewa  desa. Dan  lebih  cermat dalam memilih jenis tanaman yang akan ditanam di tanah yang mereka sewa.
Bagi aparat desa setempat, lebih memerhatikan kondisi penyewa yang sedang menyewa  tanah desa. Rajin melakukan survei kepada penyewa yang telah  menyewa  tanah  desa,  apakah  sudah  maksimal  dalam  pengelolaannya atau belum.

## Daftar Pusataka
Ath- Thabari,  Abu  Ja’far  Muhammad  bin  Jarir, Tafsir  Ath  Thabari,  Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
-----------------------------------------------------------, Tafsir  Ath  Thabari,  Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
Djojodihardjo, Harijono, Pengantar Sistem  Komputer, Bandung: Erlangga, 1984. Harun, Nasroen, Fiqih Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
Ibnu Qudamah, Al Mughni, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
Kartasasmita, Ginanjar, Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang
berakar pada Masyarakat, Jakarta: Bappenas, 1996.
Murdick,  Robert  G,  dkk., Sistem  Informasi  Untuk  Manajemen  Modern,  Jakarta: Erlangga, 1991.
Robinson, T., Kandungan   Organik   Tumbuhan   Tinggi,   Edisi   VI,   Hal 191- 216, Diterjemahkan oleh Kosasih Padmawinata, ITB, Bandung, 1995.
Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
Subekti, Hukum Perjanjian, cet XVI, Bandung: PT Intermasa Bandung, 1996. Sumodiningrat,  Gunawan, Pemberdayaan    Masyarakat    dan    Jaringan Pengaman  Sosial,  Jakrta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999.
Supriatna,    Tjahya, Administrasi    Birokrasi    dan    Pelayanan    Publik,    Jakarta: Nimas Multima, 1997.
Wahyono, Ary, dkk., Pemberdayaan   Masyarakat   Nelayan, Yogyakarta: Media Pressindo, 2001.