Peningkatan Penanganan Pengangkutan ....D. A. LASSE, TEGUH HIMAWAN

## Peningkatan Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya di Bidang Pelayaran
Improved Handling of Dangerous Goods Transportation in the Field of Shipping

## D. A.    Lasse
Sekolah Tinggi Manajemen Transpor Trisakti Jl. IPN No.2 Cipinang Besar Selatan Jakarta Timur e-mail:  dalasse@yahoo.com
Teguh  Himawan  R. Badan  Litbang  Perhubungan Jl. Merdeka Timur No.5 Jakarta Pusat e-mail:  t_himawan@yahoo.com
Naskah diterima 03 januari 2014, direvisi 11 Pebruari 2014, disetujui 24 Pebruari 2014

## ABSTRAK
Dalam  rangka meningkatkan  penanganan pengangkutan  barang berbahaya  di bidang  pelayaran yang  berhubungan dengan  kepentingan  masyarakat  / stakeholder  pelayaran, berbagai  jenis dan  bentuk pelayanan  diberikan  unit  kerja pemerintah  dalam  hal  ini  Kementerian  Perhubungan,  namun  masih  dirasakan  belum  efektif  dan  efisien  dalam pelaksanaannya. Oleh  karena itu pengukuran  kualitas pelayanan menjadi  penting untuk mengevaluasi  kinerja pelayanan yang telah  dilakukan oleh  unit kerja  di pelabuhan.  Kegiatan survei  dilakukan kepada  kinerja kesyahbandaran/  KPLP, Penyelenggara Pelabuhan PT.  Pelindo, Ekspedisi Muatan Kapal Laut ( sea freight forwarder ), nakhoda dan mualim. Di fokuskan  untuk menjawab  identifikasi tentang  kondisi eksisting  pelayanan penanganan  pengangkutan barang  berbahaya di bidang  pelayaran, hasil  pengukuran untuk  jenis pelayanan  pengangkutan barang  berbahaya yang  diberikan  unit  kerja adalah  upaya  untuk  memperbaiki  kinerja  pelayanan  yang diberikan  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat  pelayaran. Penelitian ini  menggunakan pendekatan  kuantitatif dan  kualitatif  untuk  menganalisis  berbagai  fenomena yang  terjadi dalam  proses pemberian  pelayanan penanganan  pengangkutan  barang  berbahaya. Data-data  sesuai  dengan  indikator penelitian terdiri dari data primer kualitatif yang diperoleh langsung dari sumbernya,berupa hasil wawancara, observasi, dan  dokumen dari  narasumber   yang terlibat  langsung  atas  pemberian  pelayanan  penanganan pengangkutan  barang berbahaya dari  pemerintah.
Kata Kunci:    Peningkatan,    Penanganan  Pengangkutan Barang  Berbahaya.

## ABSTRACT
In order to improve handling of transport the dangerous good in shipping related to the public interest /  stake- holders in shipping, various types and form of service sector units granted in this case the Ministry of Transportation, but  still  felt not  to be  effective and  efficient in  its implementation.  Therefore, the  measurement  quality of  service become necessary to evaluate the performance of service has been carried out by a unit at the port. Survey activities conducted  on the  performance  of  harbour master  / Sea  and  Coast Guard,  Port Operator,  sea freight  forwarder, captain and  navigator. Focused  on the  identification  of existing  conditions of  service handling  the transport  of dangerous good  in shipping,  the  measurement  results  for  the  transport of  dangerous goods  that  conducted is  an attempt to improve the performance of services provided by government to the shipping community.  This study using quantitative and qualitative approaches to analyze various phenomena that occur in the process  transport of dan- gerous good handling services. The data correspond to indicators of research consists  of qualitative primary data obtained  directly from  the source,  which are  the result  of interviews,  observation,  and documents  from the  party involved directly  related to  the administration  of  the  transport  of  dangerous  goods  handling  services from  the government.
Keywords: Improved, Handling Dangerous Goods Transportation.
Secara  umum,  penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif  dan  pendekatan  analisa  data kualitatif, sesuai dengan pernyataan Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman yang diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi (1994:15) [7], sebagai berikut: (a) Pertama instrumen dari penelitian ini adalah tim konsultan/ peneliti sendiri sedangkan fokus penelitian adalah  penyusunan  penanganan  pengangkutan barang  berbahaya  di  sektor  transportasi  laut  sesuai tupoksi maka dikembangkan instrumen penelitiannya untuk  melengkapi  data  dengan  cara  observasi  dan wawancara  dengan  sumber  datanya  disebut informan. (i) Pengumpulan data dengan cara : Kajian Kepustakaan  yang  meliputi  review  studi  terdahulu, studi  literatur  dan  kebijakan  pengangkutan  barang berbahaya,  keselamatan  dan  keamanan pelayaran serta  perlindungan  lingkungan  maritim;  (ii) Pengumpulan  data  sekunder,  data  yang  diambil adalah  data  yang  meliputi:  Peraturan  Perundang- undangan  terkait  keselamatan  dan  keamanan
Gambar 1. Alur Pikir Penelitian
ANALISIS DAN EVALUASI YA TIDAK REKOMENDASI : TERSUSUNNYA  KONSEP DAN REKOMENDASI PENINGKATAN PENANGANAN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA DI BIDANG PELAYARAN MEM ENUHI PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN

## PENANGANAN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA DI
BIDANG PELAYARAN
Bagaimana Gambaran Sarana
Prasarana  Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya B agaimana Gambaran Sdm Yang   Menangani Pengangkutan Barang Berbahaya Bagaimana Gambaran Kebijakan Di Lapangan Berkaitan Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya
KEBUTUHAN PENYUSUNAN KONSEP PENINGKATAN PENANGANAN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA DI SEKTOR TR ANSPORTASI LAUT; TIDAK OPTIM ALNYA PEMBINAAN  PROFESIONAL PADA TATARAN REGULATOR ATAS KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN SERTA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN M ARITIM
 Sesuai Aturan  Lengkap  Valid  Up To Date

## LOKASI PENELITIAN
INFORMAN (PJB. STRUKTURAL KESKAMPEL; PJB.FUNGSIONAL PELAKSANAN KESKAMPEL) KANTOR KESYAHBADARAN, OPERATOR PELABUHAN, PERUSAHAAN PELAYAR AN
pelayaran  serta  perlindungan  lingkungan  maritim menjadi  dasar  pelaksanaan  oleh  petugas penanggungjawab pelaksanaan; Standar penanganan pengangkutan  barang  berbahaya  melalui  laut; Kelengkapan,  pendukung,  peralatan,  pelaksanaan kerja;  Sumber  tempat  pengambilan  data  sekunder akan  dilaksanakan  pada  unit  kerja  kantor Syahbandar/ Adpel  di  Jakarta,  Medan,  Surabaya, Semarang,  Balikpapan,  dan  Makassar,  (iii) Pengumpulan data penelitian kualitatif dengan tehnik pengambilan sumber data penelitian kualitatip bersifat purposive (Ridwan, 2005:247) [8], diperoleh dari para informan yang kompeten di bidang keselamatan dan keamanan  pelayaran  serta  perlindungan  lingkungan maritim  melalui desain kuesioner yang akan dijadikan bahan  wawancara  diambil,  masing-masing  2  orang narasumber  dari  unit kerja  Syahbandar/ Adpel,  PT. Pelindo (Pengelola Terminal), Sea Freight Forwarder (EMKL), Nakhoda/  Mualim.

## PENDAHULUN
Pada  pengangkutan  barang  melalui  laut, pengangkut  mempunyai  kewajiban  dan  tanggung jawab  untuk  melindungi  dan  menjamin  keamanan serta  keselamatan  muatan  selama  dalam kekuasaannya.  Jika  dalam  pengangkutan  barang khususnya  muatan  barang  berbahaya  melalui  laut terjadi kecelakaan akibat terbakarnya muatan barang berbahaya tersebut, maka akan timbul permasalahan siapa  yang  harus  bertanggungjawab  terhadap kerugian/  kerusakan  muatan  serta  kapalnya. Pengangkutan  barang  berbahaya  melalui  laut memerlukan  penanganan  khusus,  seperti  dari kemasan,  penyimpanan  dan  persyaratan  jenis  kapal untuk  mengangkut  barang  berbahaya.  Sebagai contoh  barang-barang  berbahaya  harus  dimuat, disimpan  dan  diikat  dengan  aman  dan  benar  sesuai dengan  sifat  barang-barang  tersebut.  Dalam menentukan  siapa  yang  harus  bertanggung  jawab harus  dilihat  apakah  pengangkut  sudah  memenuhi segala  kewajibannya  atau  belum  dan  untuk  dapat mengetahui  hal  itu  terlebih  dahulu  harus  melihat peraturan-peraturan  yang  mengatur  mengenai tanggung  jawab  tersebut.
Kebutuhan  peraturan  mengenai  pengangkutan barang  berbahaya  mulai  dipenuhi  dalam  Konvensi Internasional  SOLAS  ( Safety  of  Life  at  Sea = Keselamatan  Jiwa  di  Laut).  Indonesia  memiliki peraturan  yang  mengatur  tentang  pangangkutan barang berbahaya melalui laut, antara lain: Undang- Undang  No.  17 Tahun  2008  tentang  Pelayaran  [1], Keputusan Komite Keselamatan Maritim ( Maritime Safety  Committee  Resolution )  MSC  Res  262  84  ~ telah  dilakukan Amandemen  terhadap  International Maritime  Dangerous  Goods  Code /  IMDG  Code dengan Amandemen 34-08 (lMDG Code 2008), dan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM. 02 Tahun 2010  tentang  Perubahan  atas  Keputusan  Menteri Perhubungan  Nomor    KM  17 Tahun  2000 Tentang Pedoman  Penanganan  Bahan/  Barang  Berbahaya Dalam  Kegiatan  Pelayaran  di  Indonesia,  [2]  pada Pasal  l  diantara  Pasal  1  dan  Pasal  2  disisipkan  1 (satu)  pasal,  yakni  Pasal  1 A  sehingga  berbunyi sebagai  berikut:  Pasal  1 A,  (1)  Menunjuk  Direktur Jenderal  Perhubungan  Laut  sebagai  Otoritas  yang berkompeten  ( Competent  Authority )  dalam pelaksanaan  peraturan  Internasional  tentang Pengangkutan  Barang  Berbahaya  melalui  laut  ( In- ternational  Maritime  Dangerous  Goods/  IMDG Code 2008)  di  wilayah  Perairan  Indonesia.  (2) Direktur  Jenderal  Perhubungan  Laut  dalam melaksanakan  tugasnya  sebagai  Otoritas  yang berkompeten  ( Competent  Authority )  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  mempunyai  wewenang:  a. menyelenggarakan  dan  menetapkan  persyaratan
pelatihan  penanganan  barang  berbahaya;  b. menetapkan  klasifikasi  barang  berbahaya;  c. mengesahkan  kemasan  barang  berbahaya;  d. memberikan  pengesahan  terhadap  persyaratan tertentu  dari  IMDG  Code  2008;  e.  memberikan pembebasan  terhadap  persyaratan  dari  IMD  Code 2008.  (3)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan  Laut.
Hal  tersebut,  merupakan  wujud  pembaharuan dan  perubahan  mendasar  pada  bidang  peningkatan penanganan  pengangkutan  barang  berbahaya  di bidang  pelayaran  dan  perwujudan  pelayanan transportasi yang aman, efektif dan selamat. Sasaran yang ingin dicapai adalah sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, aman, efektif, terukur, sesuai dengan prinsip–prinsip  Keselamatan    Jiwa  di  Laut  ( Safety of Life at Sea ) [3] dan International Maritime Dan- gerous  Goods-Code (IMDG-Code)  [4]  serta Ketentuan  di  pelabuhan  laut; Reeden  Reglement 1926 [5], Petroleum Vervoer Ordonante STBL 1927
no.234,[6]  yaitu:  (1)  Persyaratan  pengangkutan barang  berbahaya,  (2)  Klasifikasi  dan  pengepakan, (3)  Pemberian  tanda,  lebel  &  plakat  ( marking,  la- beling  and  placarding ),  (4)  Dokumen-dokumen dan persyaratan pemadatan, (5) Muatan eksplosif di kapal-kapal  penumpang  ( Explosive  in  passenger ships ),  (6)  Memahami  sifat  barang  berbahaya,  (7) Sifat  kimia  barang berbahaya,  (8)  Mengenal  bahan kimia  beracun,  (9) Marine  pollutants,  radioactive dan waste  material, (10)  Persyaratan  pengepakan dan  tangki-tangki,  (11)  Pengepakan  untuk mengantisipasi  mengantisipasi  gerakan  kapal/  alat angkut,  (12)  Ketentuan  pemisahan  barang berbahaya  di  kapal  barang  konvesional,  kapal pengangkut peti kemas, kapal roll on/ roll of (RoRo), kapal-kapal  jenis  lain,  (13)  Kewajiban  perusahaan pelayaran,  (14)  Sistem  dan  prosedur  barang berbahaya  di  pelabuhan,  (15)  Sistem  dan  prosedur barang  berbahaya di  UTPK,  (16) Dangerous  goods information  system  (DGIS),  (17)  Penanggulangan bahaya kebakaran dan kebocoran barang berbahaya, (18) Tindakan darurat dan diagnosis. Oleh sebab itu, perlu  dilakukan  penelitian  peningkatan  penanganan pengangkutan  barang  berbahaya  di  sektor transportasi  laut  yang  bertujuan  untuk  menjaga keselamatan dan keamanan pengangkut, barang yang diangkut  dan  keamanan  penyimpanan.

## METODE
Alur pikir penelitian dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.
dapat  diangkut  dengan  angkutan  udara  karena terbatas  kapasitas  ruang  kargo  maupun  ketentuan tidak  dapat  diperkenankan  diangkut  karena  tingkat bahaya  ( packing  group )    oleh  pesawat  udara berdasarkan  ketentuan  ICAO  /  IATA  DGR  [11].
Kelemahan  penanganan  barang  berbahaya melalui laut dilihat dari kondisi eksisting, antara lain: (1)  Tidak  dipersiapkan  petugas  khusus  penerimaan barang  berbahaya  ( DG  Specialist )  yang  dianjurkan dalam ketentuan IMDG-Code, (2) Masih ada petugas penanganan  barang  berbahaya  yang  tidak  memakai peralatan Safety  Coat,  Safety  Glasses, Ear  Muff, Sarung Tangan, Masker, Helmet. (3) Kurang tanggap petugas  kesyahbandaran  atas  laporan  perusahaan pelayaran  adanya  barang  berbahaya  yang  perlu diadakan pemeriksaan.  (4) Masih  ada petugas  yang menangani  barang  berbahaya  yang  tidak berkompeten  dan  berlisensi  atas  pengetahuan  dasar penanganan  barang  berbahaya  IMDG  Code.  (5) Kurangnya  pengawasan  dalam  proses  pemuatan barang berbahaya dari lokasi penimbunan sementara sampai ke proses loading di kapal. (6) Sanksi yang lemah  terhadap  kepada  pemilik  barang  berbahaya yang  kurang  lengkap  identifikasi,  dokumentasi, kemasan  dan  pelanggaran  ketentuan  yang  berlaku lainnya.  Dan  (7)  Masih  kurangnya  sosialisasi ketentuan penanganan  barang berbahaya.  (c) Aspek Segregation.  Penempatan  container  berisi  barang berbahaya  dengan  memberlakukan  aturan  segrega- tion di dalam kapal.
Seringnya  kecelakaan  laut  yang  terjadi  di Tanah Air, terutama dalam kurun waktu 2007-2012, memunculkan  pertanyaan  bagaimana  kinerja indikator  keselamatan transportasi  yang  diharapkan selama ini. Beberapa indikator dimaksud, dan terkait dengan    penanganan  barang  berbahaya  beracun, sebagai berikut : (a) Kinerja Marine Inspector/ Sur- veyor.  Seringnya  kecelakaan  laut  yang  terjadi  di Tanah Air, terutama dalam kurun waktu 2007-2012, memunculkan  tanda  tanya  besar  mengenai  kinerja Marine Inspector kita. Apakah mereka sudah betul- betul  menjalankan  kewajibannya,  misalnya  sound system  yang  tidak  bekerja  baik  untuk memberitahukan  adanya  keadaan  darurat  di  atas kapal  ( emergency  alarm  system ),  davit  yang  tidak bisa  terkembang  saat  menyentuh  permukaan  laut, sprinkler  yang  tidak  bisa  menyemprotkan  air  saat kebakaran.
Hanya  negara-negara flag  of  convenience (FoC) saja yang mendelegasikan pemeriksaan aspek keselamatan  kapal  yang  mengibarkan  bendera mereka  kepada  klasifikasi  asing  karena  mereka memang tidak memilikinya. Di Indonesia, Kementrian Perhubungan  selaku  pihak  yang  memegang
kewenangan penerapan SOLAS – dalam istilah IMO disebut  Administration    telah  melimpahkan pemeriksaan  konstruksi  lambung,  perlistrikan  dan permesinan kapal kepada Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). Sementara, aspek lainnya, umpama; instalasi radio, kelaikan alat- alat keselamatan di atas kapal, dll  masih  dilaksanakan  langsung  oleh  Direktorat Perhubungan  Laut  melalui  Marine  Inspector-nya. Kondisi  seperti  itulah  yang  sering  diistilahkan  oleh pemilik  kapal  domestik  dengan  multiple  classifica- tion. Pada awalnya diklasifikasi oleh BKI kemudian diklasifikasi oleh Kemenhub. Di negara lain lazimnya pihak klasifikasi melakukan hampir seluruh pekerjaan yang terkait dengan aspek keselamatan kapal karena pemerintahnya  telah  melimpahkannya  kepada mereka.
Oleh  karena  itu  penanganan  barang  berbahaya melalui angkutan laut sangat penting dan perlu diatur dengan  cermat  dan  sesuai  dengan  aturan internasional (IMDG Code). (iii) Penempatan barang berbahaya  di  kapal  sudah  sesuai  dengan  ketentuan IMDG-Code  penempatan  di  dalam  container  yang telah  disiapkan  khusus  pengangkutan  barang berbahaya  dengan  tidak  dicampur  dengan  barang kiriman  general  cargo. Aturan  yang  diberlakukan dalam penempatan container berisi barang berbahaya dengan memberlakukan segregation di dalam kapal. Dalam  pelaksanaan  penempatan  pada  tempat penumpukan sementara dan loading/ unloading di kapal  di  awasi  oleh  petugas  KPLP  ( Coast  Guard ) tetapi  masih  ada  pelaksanaan  yang  tidak  mengacu pada  ketentuan  pemisahan  ( segregation )  khusus untuk  pengangkutan  kendaraan  bermotor  (mobil, motor, bus) dan truk tangki bahan bakar.
Selain  pemisahaan  ruang  untuk  kendaraan, pemilik  tidak  diperkenankan  berada  dalam kendaraaan  dan  menghidupkan  mesin.  (iv) Persyaratan jenis kapal yang dapat digunakan untuk angkutan  barang  berbahaya  tidak  ada  ketentuan khusus,  selama  kapal  kargo  yang  mempunyai ruangan  cukup  untuk  barang  curah  maupun  kapal container  dapat  digunakan  untuk  pengangkutan barang  berbahaya.  Setiap  kapal  barang  dalam penempatan  di  ruang  kargo  dengan  ketentuan  seg- regation  /  penyekatan.  Kecuali  untuk  bahan berbahaya  cair  mudah  terbakar  (bahan  bakar minyak)  dan  Liquid  Nitogren  Gas  (LNG) memerlukan  jenis  kapal  khusus.  (v)  Konsep pengangkutan  barang  berbahaya  di  pelayaran dilakukan  oleh  setiap  pelabuhan  di  lokasi  survei mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku baik  peraturan  pemerintah  Republik  Indonesia maupun International  Maritime  Organization masih  belum  memadai,  terutama  berkaitan: Mensosialisasikan  peraturan,  Menerbitkan  surat
Analisis data yang digunakan dengan pendekatan analisis  data  kualitatif,  sesuai  dengan  pernyataan Mathew  B.  Miles  dan A.Michael  Huberman  yang diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi (1995:15) dalam buku “Analisa Data Kualitatif; Buku Sumber Tentang  Metode-metode  Baru,  [9]  “bahwa  analisis data kualitatip di mana data-data yang berwujud kata- kata  yang  telah  dikumpulkan  dalam  aneka  macam cara  (observasi,  wawancara,  dokumen)  diproses sebelum  siap  digunakan  melalui  pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis. Analisis data melalui  tiga  alur  kegiatan  yang  terjadi  secara bersamaan  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data  dan menarik kesimpulan/ verifikasi.

## HASIL  DAN  PEMBAHASAN
Beberapa jenis barang berbahaya yang ditangani pada beberapa  pelabuhan di  Indonesia,  antara  lain: (a) Pelabuhan Belawan Medan, yakni: bahan bakar minyak  (solar,  bensin),  Crude  Oil,  batu  bara,  dan Adhesive  Cement;  (b)  Pelabuhan  Makassar,  yakni: bahan bakar minyak (solar, bensin), barang berbahaya beracun  (Limbah),  dan  batu  bara;  (c)  Pelabuhan Tanjung  Emas,  yakni:  bahan  bakar  minyak  (solar, bensin), gas mudah terbakar,  dan barang berbahaya beracun (limbah); (d) Pelabuhan Balikpapan, yakni: bahan  bakar  minyak  (solar,  bensin),  gas  mudah terbakar, dan batu bara;  (e) Pelabuhan Tanjung Priok, yaitu: besi bekas industri logam, mengandung radio active  dan  beracun,  oli  bekas,  asphalt,  batu    bara, ammonium  nitrate  porous  prilled  (bahan  untuk peledak milik PT. dahana), bahan bakar minyak (so- lar, bensin), arsenic, chrome,  steel scraps,  kembang api ( firework ),  thinner  (pengencer  cat),  kendaraan bermotor,  dan  barang  cair corrosive ;  dan  (f) Pelabuhan Tanjung Perak, yaitu: besi bekas industri logam,  mengandung  radio  active  dan  beracun,  oli bekas,  asphalt,  batu    bara,  potasium  (bahan  untuk peledak milik PT. Dahana), bahan bakar minyak (so- lar,  bensin),  steel  scraps,  kembang  api  ( firework ), dan  thinner  (pengencer  cat).Ulasan  untuk  proses penanganan  B3  dengan  mengambil  sampel  2  (dua) pelabuhan sebagai berikut :

## Pelabuhan  Tanjung  Priok
Pelabuhan  Tanjung  Priok,  Jakarta,  dalam penanganan dan pengelolaan  B-3, memiliki 6 lokasi penempatan  dengan  luas  10,260  M2,  dinilai penanganannya tidak mengindahkan Undang-Undang (UU)  Nomor  32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup terkait. Pengelolaan dan pemanfaatan limbah B-3 di pelabuhan Tanjung Priok, sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menteri
Lingkungan Hidup dan UU Nomor 32 Tahun 2009, dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II. Untuk itu, Pelindo II didukung dengan berbagai alat/ perangkat operasional, antara lain berupa reception facilities (RF) untuk menghindari pencemaran di laut. Namun  sayangnya,  kini  RF  dan  perangkat  lainnya lebih  banyak  menganggur  atau  tidak  digunakan. “Sebagian  besar  limbah  B3,  entah  dari  kapal domestik  maupun  luar  negeri,  dikelola  dan dimanfatkan  oleh  perusahaan  yang  sesungguhnya tidak mempunyai izin.

## Pelabuhan  Tanjung  Perak
Tempat  penumpukan,  luas  dan  kesesuaian dengan  jenis  zat  curah  padat  dan  cair  sudah  sesuai dan  memadai,  demikian  juga  dengan  sarana,  alat angkut,  kemasan,  tangki.  Namun  petugas  belum mematuhi  memakai  perlengkapan  alat  keselamatan di  dalam  area  penempatan  barang  berbahaya  dan barang  berbahaya  beracun  (B3).  Sedangkan  dalam nomenklatur  aturan  dan  perundangan  masih menggunakan  B3  padahal  Barang  Beracun  sudah termasuk  kelas  6.1  barang  berbahaya,  hal  ini menimbulkan  kerancuan  karena  berbeda  dgn nomenklatur  IMDG  secara  internasional.  Untuk proses penanganan limbah selama  ini dimasukan ke dalam  kategori  Barang  Beracun  seharusnya  masuk ke  Enviromental  Hazardous  Substance  n.o.s  class 9, hanya saja bila dikaitkan dengan nomenklatur dan perundangan  yang  berlaku,  perlu  merumuskan kebijakan lintas kementrian. Dimaksud dalam contoh untuk Kementrian Perhubungan sudah menggunakan aturan  internasional  IMDG  Code  sementara  di Kementrian Lingkungan Hidup masih menggunakan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 [10].
Aturan  yang  dipakai  untuk  acuan  dalam pelaksanaan    peningkatan  penanganan  barang berbahaya  di  bidang  pelayaran  antara  lain:  (1) Undang-Undang  No.  17  Tahun  2008  Tentang Pelayaran;  (2)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup;  (3)  PP  No.  20  Tahun  2010, Tentang Angkutan di Perairan; (4) Peraturan Menteri Perhubungan  Nomor:  KM.  02 Tahun  2010  tentang Perubahan Atas  Keputusan  Menteri  Perhubungan Nomor  KM  17  Tahun  2000  Tentang  Pedoman Penanganan  Bahan/  Barang  Berbahaya  Dalam Kegiatan  Pelayaran;  (5)  Peraturan  Bandar  1925, Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 13 Ayat 1; dan (6) Interna- tional  Maritime  Dangerous  Goods-Code  (IMDG- Code)  [11].  (b) Aspek  Penanganan.  Jenis  barang berbahaya  yang  ditangani  dan  diangkut  di  bidang pelayaran  khusus  barang  dasar  kimia  dan  bahan bakar minyak untuk industri terdiri dari kelas 1 sampai dengan kelas 9 adalah barang berbahaya yang tidak
kepada  petugas  non  operasional  di  kesyahbandaran pelabuhan  Tanjung  Priok,  Tanjung  Perak,  dan Makassar,  sedangkan petugas  non  operasional  pada kesyahbandaran pelabuhan Belawan,  Tanjung Emas, dan  Balikpapan  belum  diberikan  Pelatihan penanganan  barang-barang  berbahaya.  (g)  Petugas operasional  kesyahbandaran  sudah  mempunyai sertifikasi/  lisensi  resmi  IMO/  IMDG  Code  pada kesyahbandaran  pelabuhan Tanjung  Priok, Tanjung Perak, dan Makassar, sedangkan petugas operasional pada  kesyahbandaran  pelabuhan  Belawan, Tanjung Emas,  Balikpapan  belum  mempunyai  sertifikasi/ lisensi  resmi  IMO/  IMDG  Code.  (h)  Petugas kesyahbandaran  yang  sudah  berlisensi  mempunyai buku  panduan  checklist  penanganan  barang-barang berbahaya sesuai dengan regulasi UU/ IMO/ IMDG Code  pada  kesyahbandaran  pelabuhan  Tanjung Priok, Tanjung  Perak,  Balikpapan  dan  Makassar, sedangkan  petugas  kesyahbandaran  pada  pelabuhan Belawan dan Tanjung Emas belum mempunyai buku panduan  checklist  penanganan  barang-barang berbahaya sesuai dengan regulasi UU/ IMO/ IMDG Code.  (i)  Fasilitas  pelatihan  penanganan  barang- barang  berbahaya  untuk  petugas  operator  terminal dan freight  forwarder telah  difasilitasi  oleh kesyahbandaran pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung  Perak,  Balikpapan,  sedangkan  pada kesyahbandaran  pelabuhan  Tanjung  Emas  dan Makassar  belum  terfasilitasi.
Pemetaan   preferensi Kesyahbandaran  tentang penanganan serta pengelolaan bahan berbahaya dan beracun  (B3),  sebagaimana  dijelaskan  di  atas menggambarkan  kesyahbandaran    pelabuhan Belawan,  Tanjung  Priok,  Tanjung  Emas, Tanjung Perak,  Balikpapan  dan  Makassar,  hanya    55,6%, mematuhinya  sedangkan 44,4% tidak mematuhinya. Preferensi  EMKL  Delapan  indikator  yang  menjadi bahan  preferensi  nara  sumber,  diukur  dengan  skala Guttman  (1  = Ya;  0  =  Tidak),  persentase  jawaban “Ya” adalah benar dan “Tidak”  adalah salah, dengan demikian bila keseluruhan jawaban benar nilainya = 100,  dan  jawaban  yang  salah  =  0.  Dari  hasil preferensi  EMKL  tentang  penanganan  serta pengelolaan  bahan  berbahaya  dan  beracun  (B3), maka  memetakan  sebagai  berikut  :  (a)  Mempunyai perencanaan  dalam  menangani  barang  berbahaya, merupakan  program  kerja  dalam  manajemen EMKL/  Sea  Freight  Forwarder  yang  melakukan kegiatan  operasionalnya  pada  pelabuhan  Belawan, Tanjung  Priok,  Tanjung  Emas,  Tanjung  Perak, Balikpapan  dan  Makassar.  (b)  Petugas melaksanakan  pelabelan,  penandaan,  pengepakan barang  berbahaya  sesuai  dengan  ketentuan,  telah dilakukan oleh manajemen  EMKL/Sea Freight For- warder  yang  melakukan  kegiatan  operasionalnya
pada  pelabuhan  Belawan,  Tanjung  Priok,  Tanjung Emas, Tanjung Perak, Balikpapan dan Makassar. (c) Selaku  Perusahaan  EMKL  sudah  memberikan pelayanan  yang  maksimal  kepada  pelanggan  dalam hal  penanganan  barang-barang  berbahaya,  pada Belawan,  Tanjung  Priok,  Tanjung  Emas, Tanjung Perak,  Balikpapan  dan  Makassar.  (d)  Secara keseluruhan walaupun belum maksimal, petugas yang berkompetensi/sudah bersertifikasi pada perusahaan EMKL dalam  penanganan  barang  berbahaya  pada pelabuhan  Belawan, Tanjung  Priok, Tanjung  Emas, Tanjung  Perak,  Balikpapan  dan  Makassar.  (e) Perusahaan  EMKL  yang  melakukan  kegiatan operasional pada pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung  Emas,  Tanjung  Perak,  Balikpapan  dan Makassar,  secara  umum  telah  mempunyai  petunjuk pelaksanaan  dalam  penanganan  barang-barang berbahaya.  (f)  Perusahaan  EMKL  selaku  penyedia jasa  pada    pelabuhan  Belawan,  Tanjung  Priok, Tanjung  Emas,  Tanjung  Perak,  Balikpapan  dan Makassar,  menunjukkan  kecepatan  dalam mendapatkan  jadwal  keberangkatan  setelah  surat instruksi  pengapalan  ( shipping  instruction ) dikonfirmasi. (g) Pengurusan dokumen untuk barang- barang  berbahaya,  oleh  perusahaan  EMKL  pada pelabuhan  Belawan, Tanjung  Priok, Tanjung  Emas, Tanjung Perak, Balikpapan dan Makassar, sudah bisa dilaksanakan dengan cepat dan sesuai dengan IMDG ( International  Maritime  Dangerous  Goods )  Code. (h)  Perusahaan  EMKL  selaku  penyedia  jasa  pada pelabuhan  Belawan, Tanjung  Priok, Tanjung  Emas, Tanjung  Perak,  Balikpapan  dan  Makassar,  selalu melakukan  jadwal  pengiriman  barang  berbahaya sesuai  instruksi  pengiriman  pengguna  jasa  dengan jadwal  yang  telah  diberikan.Pemetaan    preferensi Perusahaan  EMKL  tentang  penanganan  serta pengelolaan  bahan  berbahaya  dan  beracun  (B3), sebagaimana  dijelaskan  di  atas  menggambarkan perusahaan  EMKL  dalam  kegiatan  operasional  di pelabuhan  Belawan, Tanjung  Priok, Tanjung  Emas, Tanjung  Perak,  Balikpapan  dan  Makassar,  telah mematuhinya  dengan  baik    (93,8%)  danya  sedikit yang tidak mematuhinya  (6,3%).
Preferensi  PT.  Pelindo  /  Operator  Terminal Sembilan  indikator  yang  menjadi  bahan  preferensi nara sumber, diukur dengan skala Guttman (1 = Ya; 0  = Tidak),  persentase  jawaban  “Ya”  adalah  benar dan  “Tidak”    adalah  salah,  dengan  demikian  bila keseluruhan  jawaban  benar  nilainya  =  100,  dan jawaban  yang  salah  =  0.  Dari  hasil  preferensi  PT. PELINDO/  Operator Terminal  tentang  penanganan serta  pengelolaan  bahan  berbahaya  dan  beracun (B3), maka memetakan sebagai berikut : (a) Sebagai operator terminal pada pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Balikpapan dan
edaran  ketentuan  penanganan  pengiriman  barang berbahaya,  Menyiapkan  sarana  pelatihan penanganan  barang  berbahaya  untuk  petugas Kesyahbandaran,  Operator  Pelabuhan,  Perusahaan Pelayaran,  Menetapkan  standar  operating  prosedur dan  mengingatkan  kepada  petugas  pentingnya keselamatan ( safety )  kerja  penanganan  barang berbahaya. (vi) Kondisi eksisting penanganan barang berbahaya  melalui  laut  pada  umumnya  dijalankan secara rutinitas dengan ketentuan yang berlaku. Para petugas  kesyahbandaran  dan  operator  pelabuhan tidak memberlakukan secara ketat selama sea freight forwarder/  perusahaan  pelayaran  dari  awal melaksanakan  tertib  administrasi  dan  melakukan pengepakan/  pengemasan  sesuai  dengan  ketentuan IMDG-code dan disiapkan dari pabrikan.
Tidak  diberlakukan  penempatan  sementara barang berabahaya, langsung dilakukan loading dari truck ke kapal dan sebaliknya unloading dari kapal langsung ke truck. (vii) Kendala yang dihadapi dalam pengangkutan  barang  berbahaya,  antara  lain:  (a) Sebagian  pelabuhan  lokasi  survei  tidak mengkhususkan  lokasi  penempatan  barang berbahaya  sebelum  dimuat  kedalam  kapal,  (b) Pendidikan  dan  Pelatihan  yang  tidak  terjadwal dengan  baik,  (c)  Masih  banyaknya  petugas Kesyahbandaran,  Operator  Pelabuhan  dan Perusahaan  Pelayaran  yang  belum  mendapat pendidikan dan pelatihan barang berbahaya, dan (d) Keterbatasan  lahan  khusus  penempatan  barang berbahaya dan tidak disediakan khusus ruang/ lahan untuk  barang  berbahaya.  (viii)  Kelemahan penanganan barang berbahaya melalui laut dilihat dari kondisi eksisting, antara lain: (a) Tidak dipersiapkan petugas  khusus  penerimaan  barang  berbahaya  (DG Specialist) yang dianjurkan dalam ketentuan IMDG- Code;  (b)  Kurang  tanggap  petugas  kesyahbandaran atas  laporan  perusahaan  pelayaran  adanya  barang berbahaya  yang  perlu  diadakan  pemeriksaan;  (c) Masih  ada  petugas  yang  menangani  barang berbahaya  yang  tidak  berkompeten  dan  berlisensi atas  pengetahuan  dasar  penanganan  barang berbahaya IMDG Code; (d) Kurangnya pengawasan dalam proses pemuatan barang berbahaya dari lokasi penimbunan sementara sampai  ke proses loading  di kapal;  (e)  Sanksi  yang  lemah  terhadap  kepada pemilik  barang  berbahaya  yang  kurang  lengkap identifikasi, dokumentasi, kemasan dan pelanggaran ketentuan  yang  berlaku  lainnya;  dan  (f)  Masih kurangnya  sosialisasi  ketentuan  penanganan  barang berbahaya. (ix) Kebutuhan peningkatan penanganan pengangkutan  barang  berbahaya  di  sektor transportasi laut dilihat dari aspek prasarana, SDM, sistem  dan  prosedur  serta  pengawasan,  meliputi lahan/ lokasi penempatan  barang berbahaya dengan
standarisasi  acuan  IMDG/  IMO,  dan  pelatihan penanganan  barang  berbahaya  dan  memberikan lisensi kompetensi kepada petugas Kesyahbandaraan, Operator  Pelabuhan,  TPKS,  Perusahaan  Pelayaran secara  berkala  dan  dalam  satu  atap,  serta  selalu diadakan  penyegaran  ( refreshment ).Penjelasan pencapaian  kinerja  penanganan  serta  pengelolaan bahan berbahaya dan  beracun (B3) yang  masih ada permasalahan,  sebagaimana  dijelaskan  di  atas diperkuat  oleh  preferensi  petugas  unit  terkait termasuk para operator (sebagai nara sumber), yang dijadikan sampel masing-masing 2 (dua) orang, yaitu dari unit kerja Kesyahbandaran (KPLP), Perusahaan Pelayaran/Sea  Freight  Forwarder  (EMKL),  PT. Pelindo/Operator Terminal Pelabuhan, dan Nakhoda/ Mualim, sebagai berikut :Preferensi Kesyahbandaran Sembilan  indikator  yang  menjadi  bahan  preferensi nara sumber, diukur dengan skala Guttman (1 = Ya; 0  = Tidak),  persentase  jawaban  “Ya”  adalah  benar dan  “Tidak”    adalah  salah,  dengan  demikian  bila keseluruhan  jawaban  benar  nilainya  =  100,  dan jawaban  yang  salah  =  0.  Dari  hasil  preferensi Kesyahbandaran  tentang  penanganan  serta pengelolaan  bahan  berbahaya  dan  beracun  (B3), maka  memetakan  sebagai  berikut  :  (a) Kesyahbandaran pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung  Emas,  Tanjung  Perak,  Balikpapan  dan Makassar,  secara  umum  sudah  memberikan informasi peraturan pengangkutan barang berbahaya kepada operator terminal dan freight forwarder. (b) Peraturan dan  ketentuan penanganan  barang-barang berbahaya  yang  berlaku  selalu  disampaikan  secara berkala  oleh  kesyahbandaran  pelabuhan  Tanjung Priok Tanjung  Perak    dan  Balikpapan,  sedangkan kesyahbandaran  pelabuhan Belawan, Tanjung  Emas dan Makassar  belum  menyampaikan  secara  berkala peraturan  dan  ketentuan  penanganan  barang-barang berbahaya  yang  berlaku.  (c)  Sanksi  terhadap pelanggaran    peraturan  dan  ketentuan  penanganan barang-barang  berbahaya  secara  umum  telah dilaksanakan  pada  kesyahbandaran  pelabuhan Belawan,  Tanjung  Priok,  Tanjung  Emas,  Tanjung Perak,  Balikpapan  dan  Makassar.  (d)  Pelatihan/ training  atas  penanganan  barang-barang  berbahaya, secara  umum  telah  dilakukan  pada  kesyahbandaran pelabuhan  Belawan, Tanjung  Priok, Tanjung  Emas, Tanjung  Perak,  Balikpapan  dan  Makassar.  (e) Pelatihan  penanganan  barang-barang  berbahaya dilaksanakan  secara  berkala  dengan  jangka  waktu ditentukan,  hanya  kesyahbandaran  pelabuhan Tanjung  Emas  dan  Balikpapan  saja  yang melaksanakannya,  sedangkan  kesyahbandaran  pada pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar  tidak  melaksanakannya.  (f)  Pelatihan penanganan  barang-barang  berbahaya  diberikan
memahami  sepenuhnya  pelatihan  penanganan barang-barang  berbahaya  dapat  meningkatkan keterampilan  dan  kompetensi  awak  kapal.  (j) Nakhoda kapal di pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung  Emas,  Tanjung  Perak,  Balikpapan  dan Makassar,  menyatakan  sepenuhnya  diadakan pengecekan  dengan  buku  panduan  dan  melakukan checklist  sesuai  ketentuan  IMO/  IMDG  Code  akan barang-barang  berbahaya  yang  diterima  dan  akan dimuat di atas kapal. (k) Nakhoda kapal di pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Balikpapan dan  Makassar,    menyatakan  sebagian  melakukan pengecekan  dengan  buku  panduan  dan  melakukan checklist  sesuai  ketentuan  IMO/  IMDG  Code  akan barang-barang  berbahaya  yang  diterima  dan  akan dimuat di atas kapal secara administratif dibukukan secara  tertib,  hanya    nakhoda  kapal  di    pelabuhan Tanjung  Emas  menyatakan  tidak  melakukannya.  (l) Nakhoda kapal di pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung  Emas,  Tanjung  Perak,  Balikpapan  dan Makassar,  menyatakan  tidak  tersedia  fasilitas pelatihan  penanganan  barang-barang  berbahaya  di kapal.  (m)  Nakhoda  kapal  di  pelabuhan  Belawan, Tanjung  Priok,  Tanjung  Emas,  Tanjung  Perak, Balikpapan dan Makassar, menyatakan latihan yang berkaitan  dengan  penanganan  barang  berbahaya beracun  dilaksanakan  dicatat  secara  tertib.  (n) Nakhoda kapal di pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung  Emas,  Tanjung  Perak,  Balikpapan  dan Makassar,  menyatakan  setiap  pelayaran    dipastikan dibuat stowage  plan untuk  pengangkutan  barang- barang berbahaya. (o) Nakhoda kapal di pelabuhan Belawan,  Tanjung  Priok,  Tanjung  Emas, Tanjung Perak,  Balikpapan  dan  Makassar,  menyatakan tersedianya  petunjuk  penanganan  dalam  keadaan darurat  di  kapal  terhadap  muatan  barang-barang berbahaya.
Pemetaan  preferensi  nakhoda  kapal/mualim tentang  penanganan  serta  pengelolaan  bahan berbahaya dan beracun (B3), sebagaimana dijelaskan di  atas  menggambarkan  nakhoda  kapal/mualim dalam  kegiatan  operasional  di  pelabuhan  Belawan, Tanjung  Priok,  Tanjung  Emas,  Tanjung  Perak, Balikpapan dan Makassar, telah cukup mematuhinya dengan  baik    (68,90%)  hanya  sedikit  yang  tidak mematuhinya   (31,10%).

## KESIMPULAN
Dalam pengelolaan dan pemanfaatan limbah B- 3 di perlu didukung dengan berbagai alat / perangkat operasional,  antara  lain  berupa reception  facilities (RF) untuk menghindari pencemaran di laut. Namun, fasilitas  RF  dan  perangkat  lainnya  lebih  banyak
menganggur  atau  tidak  digunakan.  Sebagian  besar limbah  B3, entah  dari  kapal  domestik maupun  luar negeri,  dikelola  dan  dimanfaatkan  oleh  perusahaan yang  sesungguhnya  tidak  mempunyai  izin.  Proses penanganan  barang  berbahaya  kelas  1  sampai dengan  kelas  9  tidak  sepenuhnya  menurut  aturan ketentuan  IMDG  Code  terkini.  Petugas  semua  lini sejak kedatangan barang berbahaya dari area parkir, penumpukan  sementara  sampai  pengangkutan  ke kepal  dilakukan  tidak  menggunakan  formulir  data pengecekan ( check lis )t secara urut dari pengecekan Multimoda  Shiper’s  Declaration, kemasan,  label  & marking,  dokumen  kiriman  barang  berbahaya  di bidang  pelayaran.  Oleh  karena  itu,  diperlukan peningkatan  pencapaian  kinerja  penanganan  bahan berbahaya dan beracun (B3) yang meliputi beberapa aspek  antara  lain:  aspek  kebijakan,    aspek penanganan,  aspek  segregation,  dan  aspek pengangkutan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
T erima kasih kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut, dan instansi terkait yang telah memberikan data primer dan sekunder yang diperlukan guna penyelesaian penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Peraturan Menteri Perhubungan No. KM. 02 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor  KM. 17 Tahun 2000 Tentang Pedoman Penanganan Bahan/ Barang Berbahaya Dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia. Jakarta.
[3] Konvensi Internasional Safety of Life at Sea Tahun 1974.
[4] Maritime Safety Committee Resolution/ MSC Res 262/
84  ~  Amandemen  terhadap  International  Maritime Dangerous Goods Code/ IMDG Code dengan Amandemen 34-08 (lMDG Code 2008).
[5] Reeden Reglement 1926, Petroleum Vervoer Ordonante STBL 1927 No.234.
[6] Peraturan Bandar 1925 ( Reden Reglement 1925 Staatsblad 1925), Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 13 Ayat 1.
[7] Mathew B. Miles dan A.Michael Huberman,  oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd Edition), Tahun1994.
[8] Ridwan Metode &  teknik Menyusun Proposal Penelitian, Tahun 2009. Jakarta [9] Tjetjep Rohendi Rohidi. 1995. Analisa Data Kualitatip Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta.
[10] Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan P e n g e l o l a a n Lingkungan Hidup, Kementrian Lingkungan Hidup.Jakarta [11] International  Maritime  Dangerous  Goods-Code  2010 Edition.
[12] International Air Transport Association Dangerous Goods Regulation 54th Edition, 2013.
Makassar,  dalam  penanganan  barang-barang berbahaya,  secara  umum  sudah  melakukannya secara professional dan sesuai ketentuan.(b) Sebagai operator terminal pada pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Balikpapan dan Makassar  menyadari  bahwa  pelatihan/training penanganan  barang-barang  berbahaya  menambah keterampilan dan profesionalisme dalam bekerja atau mampu meningkatkan kinerja karyawan. (c) Sebagai operator terminal pada pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Balikpapan dan Makassar  sudah  memahami  mengenai  penanganan barang-barang  berbahaya  yang  akan  di  angkut.  (d) Sebagai operator terminal pada pelabuhan Belawan, Tanjung  Priok,  Tanjung  Emas,  Tanjung  Perak, Balikpapan dan Makassar dalam penanganan barang- barang  berbahaya  sudah  melakukan  secara  profes- sional  dan  sesuai  ketentuan.  (e)  Sebagai  operator terminal  pada  pelabuhan  Belawan, Tanjung  Priok, Tanjung  Emas,  Tanjung  Perak,  Balikpapan  dan Makassar  menyatakan  sangat  jarang  pelanggan sering  berdiskusi  mengenai  pengaturan  penanganan barang-barang berbahaya. (f) Fasilitas yang dimiliki sebagai operator terminal pada pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, sudah sesuai dengan kebutuhan  untuk penanganan barang- barang berbahaya, hanya pada pelabuhan Balikpapan dan  Makassar  tidak  melaksanakannya.  (g)  Sebagai jasa  operator  terminal  pada  pelabuhan  Belawan, Tanjung  Priok,  Tanjung  Emas,  Tanjung  Perak, pelabuhan  Balikpapan  dan  Makassar,  selalu beroperasi  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah ditentukan  untuk  pengiriman  barang-barang berbahaya.  (h)  Penundaaan  penanganan  barang- barang  berbahaya  di  terminal  kurang  optimal dilaksanakan oleh operator terminal pada pelabuhan Belawan,  Balikpapan,  sedangkan  pada  pelabuhan Tanjung  Priok,  Tanjung  Emas, Tanjung  Perak,  dan Makassar,  sudah  dilaksanakan  dengan  baik.  (i) Fasilitas di ruang penerimaan operator terminal pada pelabuhan  Belawan, Tanjung  Priok, Tanjung  Emas, sudah  sesuai  dengan  kebutuhan  penanganan, sedangkan operator terminal pada pelabuhan Tanjung Perak, Balikpapan dan Makassar tidak sesuai dengan kebutuhan  penanganan.
Pemetaan  preferensi operator terminal tentang penanganan serta pengelolaan bahan berbahaya dan beracun  (B3),  sebagaimana  dijelaskan  di  atas menggambarkan  PT.  Pelindo  /  Operator  Terminal dalam  kegiatan  operasional  di  pelabuhan  Belawan, Tanjung  Priok,  Tanjung  Emas,  Tanjung  Perak, Balikpapan dan Makassar, telah cukup mematuhinya dengan  baik    (71,30%)  hanya  sedikit  yang  tidak mematuhinya    (28,7%).Preferensi  Nakhoda  Kapal/ Mualim  Sembilan  indikator  yang  menjadi  bahan
preferensi  nara  sumber,  diukur    dengan  skala Guttman (1 = Ya; 0 = Tidak), dengan demikian bila keseluruhan  jawaban  benar  nilainya  =  100,  dan jawaban  yang  salah  =  0.  Dari  hasil  preferensi Nakhoda/Mualim  tentang  penanganan  serta pengelolaan  bahan  berbahaya  dan  beracun  (B3), maka  memetakan  sebagai  berikut  :  (a)  Nakhoda kapal di pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Emas,  Tanjung  Perak,  Balikpapan  dan  Makassar, menyatakan  sebagai  Captain  in  Command  telah memberikan briefing/instruksi sepenuhnya peraturan yang  menyangkut  tentang  keselamatan  pelayaran kepada awak kapal. (b) Nakhoda kapal di pelabuhan Belawan,  Tanjung  Priok, Tanjung  Emas,  Tanjung Perak,  Balikpapan  dan  Makassar,  menyatakan sebagai Captain in Command memberikan briefing/ instruksi  sepenuhnya  peraturan  tentang  tata  cara penanganan pengangkutan barang berbahaya kepada awak  kapal.  (c)  Nakhoda  kapal  di  pelabuhan Belawan,  Tanjung  Priok, Tanjung  Emas,  Tanjung Perak,  Balikpapan  dan  Makassar  menyediakan peraturan  dan  ketentuan  penanganan  barang-barang berbahaya di  atas kapal .  (d)  Nakhoda  kapal  di pelabuhan  Belawan, Tanjung  Priok, Tanjung  Emas, Tanjung  Perak,  Makassar,  selalu  menyampaikan secara  berkala  peraturan  dan  ketentuan  penakapal nganan  barang-barang  berbahaya  yang  berlaku kepada  awak  kapal,  kecuali  nakhoda  kapal  di pelabuhan  Balikpapan  tidak  melakukannya.  (e) Nakhoda kapal di pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung  Emas,  Tanjung  Perak,  Balikpapan  dan Makassar, menyatakan sepenuhnya awak kapal yang menangani  barang  berbahaya  tidak  mempunyai sertifikasi/lisensi resmi  sesuai IMO/  IMDG Code . (f)  Nakhoda  kapal  di  pelabuhan  Belawan,  Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Balikpapan dan Makassar,  menyatakan  awak  kapalnya  memahami dan  mampu  menangani  penanganan  barang-barang berbahaya  di  dalam  kapal.  (g)  Nakhoda  kapal  di pelabuhan Tanjung Emas, Tanjung Perak, Balikpapan dan  Makassar,  menyatakan  belum  seluruhnya  awak kapal diberikan pelatihan penanganan barang-barang berbahaya,  kecuali  Nakhoda  kapal  dipelabuhan Belawan, Tanjung  Priok  menyatakan  ada  sebagian awak  kapalnya  diberikan  pelatihan  penanganan barang-barang  berbahaya.  (h)  Nakhoda  kapal  di pelabuhan  Belawan, Tanjung Emas, Tanjung  Perak, Balikpapan  dan  Makassar,  menyatakan  tidak melaksanakan  secara  berkala  untuk  awak  kapalnya pelatihan  penanganan  barang-barang  berbahaya dengan    jangka  waktu    dijadwalkan,  kecuali pernyataan  nakhoda  kapal  di  pelabuhan  Tanjung Priok telah melaksanakannya. (i) Nakhoda kapal di pelabuhan  Belawan, Tanjung  Priok, Tanjung  Emas, Tanjung  Perak,  Balikpapan  dan  Makassar,