Volume 6 Nomor 1, September 2020 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## IMPLIKASI PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TELEPON SELULER ILEGAL ( BLACK MARKET ) 
Andika Prawira Buana 1 , Hasnan Hasbi 2 , Muhammad Kamal 3 , Aan Aswari 4
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Urip Sumharjo No 5, Makassar e-mail: andika.prawira@umi.ac.id 1
e-mail: hasnan.hasbi@umi.ac.id 2 e-mail: muhkamal.hidjaz@umi.ac.id 3 * e-mail: aanaswari@umi.ac.id 4

## Abstract
An  agreement  is  a  legal  relationship  between  one  person  and  another  person  or  several persons in order to accomplish a certain thing that has been agreed upon. The Agreement becomes the Law for the parties who make and comply with the content of the agreement. In principle, the treaty embraces the principle of contractual freedom, but that freedom has certain limitations that cannot  be  violated  for  the  sake  of  justice,  usefulness  and  legal  certainty.  The  purpose  of  this research is to describe juridically the wetness and consequences of the illegal cell phone sale and purchase agreement. This research method uses normative legal research type using secondary data and is analyzed based on juridical descriptive. The results of this study argue that the absence of a mobile  phone  sale  agreement  is  illegal  because  it  does  not  meet  the  legal  requirements  of  the agreement which is lawful under the applicable positive law and that the agreement is declared void by law and is considered to be a non-binding agreement.
Keywords: Implications; Purchase Agreement; Mobile Phone.

## Abstrak
Perjanjian  merupakan  suatu  hubungan  hukum  antara  satu  orang  dengan  orang  lain  atau beberapa  orang  untuk  melaksanakan  suatu  hal  tertentu  yang  telah  disepakati.  Perjanjian  menjadi Undang-undang  bagi  para  pihak  yang  membuat  serta  tunduk  pada  isi  perjanjian  tersebut.  Pada prinsipnya  perjanjian  menganut  asas  kebebasan  berkontrak,  akan  tetapi  kebebasan  itu  memiliki batasan yang tidak boleh dilanggar demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tujuan  penelitian  ini  untuk  mendeskripsikan  secara  yuridis  kebasahan  dan  akibat  dari  perjanjian jual beli telepon seluler ilegal. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder dan dianalisis berdasarkan deskriptif yuridis. Hasil penelitian ini  menjawab  bahwa  tidak  absahnya  perjanjian  jual  beli  telepon  seluler  ilegal  karena  tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian yakni kausa yang halal menurut hukum positif yang berlaku dan perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum serta dianggap perjanjian tidak pernah terjadi.
Kata Kunci: Implikasi; Perjanjian Jual Beli; Telepon Seluler.
 Naskah diterima: 27Juni 2020, direvisi: 18 September 2020, disetujui untuk terbit: 29 September 2020 Doi: 10.3376/jch.v6i1.287

## PENDAHULUAN
Perkembangan  sistem  informasi  dan teknologi  dianggap  sebagai  angin  segar karena memberikan dampak positif terhadap  masyarakat,  khususnya  dalam penggunaan  Telepon  Seluler.  Sebagai salah  satu  alat  pendukung  perkembangan sistem tersebut. Tingginya minat masyarakat terhadap penggunaan Telepon Seluler  memiliki  dampak  positif  dari aspek ekonomi, akan tetapi juga memiliki dampak  negatif  dari  aspek  hukum. Meningkatnya aktivitas jual beli Telepon
Seluler  tentu  menjadikan  proses produksi  hingga  proses  distribusi  alat tersebut  tidak  lagi  melalui  proses  yang baik  dan  legal  secara  hukum.  Bukti konkret  dampak  negatif  tersebut  adalah meningkatnya  peredaran  Telepon  Seluler illegal  atau  black  market  di  masyarakat (Dimas  Ryandi,  diakses  09  Juni  2019). Peredaran ponsel illegal atau black market itu  dianggap  oleh  sebagian  masyarakat sebagai  solusi  atas  mahalnya  produk- produk  Telepon  Seluler  legal  yang dikeluarkan  oleh  gerai  distributor  resmi. Akan tetapi, masyarakat  tidak memahami akibat hukum yang timbul atas pembelian Telepon  Seluler  ilegal  atau black  market tersebut. Jenis kerugian yang nyata adalah potensi  kerugian  terhadap  penerimaan pajak  dari  penjualan  telepon  seluler tersebut. Mahkamah Agung dalam Putusan  perkara  Nomor:  527  k/Pdt/2006 secara  gamblang  menggunakan  istilah black  market  untuk  menyebutkan  suatu bentuk  perdagangan  yang  tidak  resmi. Telepon seluler termasuk produk telekomunikasi
dan elektronik
sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Perdagangan  Nomor:  19/M- DAG/PER/5/2009.  Menurut  ketentuan Pasal  2  ayat  (1)  Permendag  19/M- DAG/PER/5/2009 yang menyebutkan bahwa:  “Setiap  produk  telekomunikasi dan  elektronik  yang  diproduksi  dan/atau diimpor  untuk  diperdagangkan  di  pasar dalam  negeri  wajib  dilengkapi  dengan petunjuk  pengguna  dan  kartu  jaminan (garansi  purna  jual)  dalam  Bahasa Indonesia”.  Terhadap  penjual  telepon seluler  yang  menyalahi  ketentuan  Pasal  2 ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Perdagangan Nomor  19/M-DAG/PER/5/2009  berlaku ketentuan Pasal 22 Permen
19/MDAG/PER/5/2009  yang  menyatakan bahwa  “pelaku  usaha  yang  melanggar ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  2  ayat  (1),  dikenakan  sanksi sebagaimana diatur dalam Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen”.  Berdasarkan peraturan  dalam  Pasal  62  ayat  (1)  jo. Pasal  8  ayat  (1)  UUPK  penjual  telepon seluler  yang  dengan  tidak  memberikan kartu  garansi  serta  layanan  purna  jual dapat  dikenai  sanksi.  (Gde  Manik Yogiartha, 2011)
Hal yang menjadi persoalan kemudian  adalah  masyarakat  selaku konsumen  cenderung  menuntut  hak  yang sama seperti hak-hak  yang diberikan oleh gerai  distributor  resmi  kepada  setiap pembelian  Telepon  Seluler  secara  resmi. Hak-hak yang dituntut tersebut antara lain adalah  layanan  purna  jual  (garansi distributor  resmi)  ketika  Telepon  Seluler yang  dibeli  mengalami  kerusakan  di
kemudian  hari,  padahal  Telepon  Seluler illegal  hanya  menawarkan  layanan  purna jual dengan garansi toko. Akan tetapi, atas dasar kesepakatan terhadap perjanjian jual beli  Telepon  Resmi  illegal  tersebut, masyarakat atau konsumen merasa memiliki  hak  yang  diatur  dan  dilindungi oleh  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
UUPK  pada  dasarnya  memberikan perlindungan  kepada  konsumen  yang tertuang dalam Pasal 7 huruf e, “memberi kesempatan  kepada  konsumen  untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau  jasa  tertentu  serta  memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat  dan/atau  yang  diperdagangkan”. Akan  tetapi,  menurut  penelitian  ini  hak tersebut  sulit  untuk  didapatkan  sebab, tidak  adanya  kepastian  hukum  yang diperoleh  pihak  konsumen/masyarakat karena  hanya  berdasar  pada  perjanjian jual  beli  yang  kebesahannya  masih dipertanyakan karena bertentangan dengan  Pasal  1320  KUHPerdata  yang mengatur  mengenai  syarat  sah  nya perjanjian  dimana  salah  satu  syaratnya ialah suatu sebab  yang halal. Suatu sebab yang  halal  tersebutlah  yang  menjadi  poin penting  untuk  dianalisis  lebih  lanjut, apakah  Telepon  Seluler  black  market merupakan  suatu  hal  yang  dilarang menurut hukum positif karena menyebabkan sulitnya masyarakat /konsumen  untuk  melakukan  tuntutan melalui  jalur  litigasi  serta  mendapatkan hak-hak  sebagai  konsumen.  Berdasarkan penjabaran  diatas,  maka  penelitian  ini mengambil sebuah masalah yang menjadi
fokus  penelitian  adalah  bagaimanakah implikasi  pelaksanaan  perjanjian  jual  beli telepon seluler ilegal atau black market .

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  ini  adalah  tipe penelitian hukum normatif yang mengkaji aturan  perundang-undangan  serta  doktrin dan artikel hukum  yang  berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder dan  bahan  hukum  tersier,  kemudian dianalisis berdasarkan deskriptif yuridis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Syarat Sah Perjanjian dan Implikasinya Perjanjian merupakan suatu hubungan  hukum  antara  satu  orang dengan  orang  lain  atau  beberapa  orang untuk  melaksanakan  suatu  hal  tertentu yang telah disepakati. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata  Suatu  persetujuan  adalah suatu  perbuatan  dimana  satu  orang  atau lebih  mengikatkan  diri  terhadap  satu orang  lain  atau  lebih.    Perbuatan  hukum dalam perjanjian merupakan suatu perbuatan  untuk  menyerahkan  sesuatu, melakukan  sesuatu  dan  tidak  melakukan sesuatu  karena  melekatnya  hak  dan kewajiban  atau  secara  umum  dikenal dengan istilah prestasi. Perbuatan- perbuatan  dalam  perjanjian  tersebut menghasilkan  sebuah  perikatan  yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dan  tunduk  dalam  perjanjian  yang  telah dibuat. Setiap pihak tidak boleh melakukan wanprestasi terhadap ketentuan yang tertuang dalam perjanjian,
karena  adanya sanksi perdata  yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.  Pasal  1365  KUHPerdata menjelaskan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan orang  yang  menimbulkan  kerugian  itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian  tersebut”.  Pada  hakikatnya perjanjian  yang  dibuat  dilaksanakan secara bebas untuk mengadakan perjanjian baik yang diatur dalam undang- undang atau pun yang belum diatur. Akan tetapi,  kebebasan  tersebut  dibatasi  oleh beberapa  hal,  yakni  tidak  dilarang  oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan  kepentingan  umum  dan  tidak bertentangan  dengan  kesusilaan.    Oleh sebabnya  setiap  perjanjian  yang  akan dibuat, tetap harus memperhatikan aturan- atruan  yang  tidak  dilarang  dan  sesuai dengan  Peraturan  Perundang-undangan yang berlaku
Pasal  1320 KUH Perdata disebutkan, untuk  sahnya  suatu  perjanjian  diperlukan empat syarat, yaitu:
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,  artinya  bahwa  para  pihak yang  mengadakan  perjanjian  itu harus bersepakat atau setuju mengenai  perjanjian  yang  akan diadakan  tersebut,  tanpa  adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.
b. Kecakapan,  yaitu  bahwa  para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak  dan  berwenang  melakukan perjanjian.
c. Mengenai  suatu  hal  tertentu,  hal ini  maksudnya  adalah  bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu.
d. Suatu  sebab  yang  halal,  yaitu  isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah  berdasarkan  hal-hal  yang tidak bertentangan dengan undangundang,  kesusilaan  dan ketertiban. (Yayan Hanapi, 2018)
Syarat-syarat  tersebutlah  yang  wajib dipenuhi oleh setiap pihak dalam pembuatan  perjanjian.  Jika  salah  satu syarat  tidak  terpenuhi  perjanjian  tersebut dapat dibatalkan dan batal demi hukum.
Perjanjian  jual  beli  pada  dasarnya menurut Pasal 1457 KUHPerdata jual beli adalah  suatu  persetujuan  dengan  mana pihak  yang  satu  mengikatkan  dirinya untuk  menyerahkan  suatu  barang  dan pihak  yang  lain  untuk  membayar  harga yang  dijanjikan.  (Djaja  S  Meliala,  2012) Secara  hakikat  perjanjian  jual  beli  itu terjadi  ketika  tercapainya  kata  sepakat antara penjual dan pembeli dan terpenuhinya semua prestasi yang melekat pada  masing-masing  pihak.  Kata  sepakat tersebut  telah  memenuhi  unsur  syarat  sah nya  perjanjian,  yang  mewajibkan  adanya kesepakatan  agar  perjanjian  jual  beli  itu sah  meskipun  barang  itu  belum  serahkan dan harganya belum dibayar (Umul Khair, 2017).
Perjanjian secara filosofis merupakan hak  dan  kewajiban  yang  dianggap  sakral karena  bersumber  dari  ekspresi  atau  asas yang  menyatakan  bahwa  perjanjian  itu dibuat secara bebas dan sukarela.
Perjanjian  dibuat  berdasarkan  kemauan sendiri  dari  masing-masing  pihak  dan secara  sadar  menyatakan  perjanjian  itu wajib untuk dipenuhi (Ridwan Khairandy, 2011).  Dalam  hukum  kontrak  terdapat  5 (tiga)  asas  yang  saling  berkaitan,  yaitu
asas  konsensualisme  ( the  principle  of consensualism ), asas kebebasan
berkontrak  ( the  principle  of  freedom  of contract ), asas kepastian hukum ( the legal binding of  contract ), asas  itikad baik  ( the principle  of  good  faith )  dan  asas kepribadian ( the principle of personality ).
Asas-asas  tersebut  yang  menjadi  dasar filosofis  bagi  para  pihak  untuk  secara sadar dan sukarela membuat dan menentukan  isi  perjanjian  (Niru  Anita Sinaga, 2018).
Hukum  positif  mengatur  syarat  sah nya  perjanjian  yang  wajib  termuat  dalam setiap  isi  perjanjian  yang  akan  dibuat, antara  lain:  1.  adanya  kesepakatan  para pihak,  2.  adanya  suatu  hal  tertentu,  3. cakap  menurut  hukum  dan  4.  hal  yang diperjanjikan  merupakan  suatu  sebab yang halal menurut hukum positif. Syarat tersebut  kemudian  terbagi  lagi  menjadi syarat  subjektif  dan  syarat  objektif  yang antara lain:
Syarat Syarat Sah Implikasi Syarat subjektif - Kesepakatan para pihak - Cakap menurut hukum Dapat dibatalkan Syarat objektif - Adanya hal tertentu - Suatu sebab yang halal menurut hukum Batal demi hukum
Implikasi dapat dibatalkan jika syarat subjektif dalam perjanjian tidak terpenuhi namun  perjanjian  tetap  mengikat  para pihak selamat tidak dibatalkan oleh hakim atas  permintaan  para  pihak  yang  berhak untuk  membatalkan  perjanjian  tersebut, sedangkan  implikasi  batal  demi  hukum jika syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dianggap  tidak  pernah  ada.  Penjelasan tersebut,  secara  gamblang  menyatakan jika  syarat  syarat  sah  tersebut  tidak terpenuhi  akan  berimplikasi  hukum  pada perjanjian  yang  dibuat  dengan  kata  lain tidak terpenuhinya kepastian dan perlingungan  hukum  terhadap  masing- masing pihak yang mengikatkan perjanjian.

## 2. Keabsahan  Perjanjian  Jual  Beli Telepon Seluler Ilegal
Bertalian  dengan  penjelasan  diatas dan  yang  menjadi  fokus  dalam  penelitian ini  penulis  menyatakan  bahwa  perjanjian jual  beli  telepon  seluler  ilegal  antara penjual  dan  pembeli  dinyatakan  batal demi  hukum.  Hal  tersebut  disandarkan pada  analisis,  perjanjian  jual  beli  yang dibuat  melanggar  ketentuan  syarat  sah perjanjian  berdasarkan  ketentuan  Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat  yang dilanggar tersebut  adalah  telepon  seluler  sebagai objek  perjanjian  bukan  merupakan  suatu sebab  yang  halal  menurut  hukum  positif karena tidak memenuhi ketentuan perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. produsen  telepon  seluler  ilegal  tersebut memperoleh  ponsel  melalui  importir secara tidak resmi dan terhindar dari biaya
cukai  sehingga  perolehan  barang  tersebut tergolong sebagai ponsel illegal.
Ketentuan pemerintah Indonesia
berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan nomor  PMK  199/PMK.10/2019,  Bea Cukai  menyesuaikan  nilai  pembebasan bea  masuk  atas  barang  kiriman  dari sebelumnya  USD  75  menjadi  USD  3  per kiriman.  Sedangkan  pungutan  pajak dalam rangka impor diberlakukan normal. Namun demikian pemerintah juga merasionalisasi  tarif  dari  semula  berkisar ±  27,5%  -  37,5%  (bea  masuk  7,5%,  PPN 10  %,  PPh  10%  dengan  NPWP,  dan  PPh 20% tanpa NPWP) menjadi ± 17,5% (bea masuk  7,5%,  PPN  10%,  PPh  0%), (www.beacukai.go.id/berita/siap-siap- aturan-impor-barang-kiriman-terbaru- mulai-berlaku-30-januari-2020.html, diakses 17 Maret 2020).
Regulasi  tersebutlah  yang  secara yuridis  tidak  sesuai  dengan  aturan distribusi  produsen  ponsel  ilegal  dengan importir,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  jika  konsumen  membeli  ponsel kepada  produsen,  maka  status  hukum perjanjian  jual  beli  ponsel  tersebut  batal demi  hukum.  Konsumen  harus  dengan cermat  melihat  status  hukum  dari  setiap barang  yang  akan  dibeli,  agar  hak-hak konsumen  tetap  bisa  terpenuhi  dengan baik.  Hal  itu  pun  tertuang  dalam  Pasal  4 Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan
Konsumen.
Terdapat  beberapa  hak  konsumen  yang sangat  vital,  mulai  dari  hak  untuk memperoleh  informasi  yang  jelas  dan benar  terkait  barang  tersebut  juga  adanya kompensasi  dan  ganti  kerugian  apabila
barang  yang  diperjanjikan  tidak  sesuai. Undang-undang  Perlindungan  Konsumen pun  mengatur  mengenai  perbuatan  yang dilarang  bagi  pelaku  usaha.  Hal  itu tertuang  dalam  Pasal  8  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen.  Pasal  tersebut secara  gamblang  menyatakan  bahwa pelaku usaha tidak boleh memperdagangkan  atau  tidak  sesuai dengan  standar  yang  dipersyaratkan  dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KUHPerdata  mengharuskan  bahwa setiap  perjanjian  dikatakan  sah  jika memenuhi  keempat  syarat  sah  tersebut. (Novina  Sri  Indiraharti,  2016)  Perjanjian terjadi  tidak  boleh  ada  unsur  paksaan, khilaf  dan  penyalahgunaan  keadaan ( misbruik  van  omstandigheden ).  Dalam praktek  jual  beli  telepon  seluler  ilegal memang  tidak  ada  unsur-unsur  yang dipraktekkan  tersebut,  akan  tetapi  yang menjadi fokusnya adalah objek atau suatu hal  tertentu  yang  diperjanjikan  bukan merupakan  sebab  yang  halal  menurut hukum  positif.  Syarat  sahnya  perjanjian pada  syarat  ke  empat  adalah  suatu  sebab yang  halal  menurut  hukum  positif,  syarat tersebut  adalah  syarat  objektif  jika  tidak terpenuhi  maka  perjanjian  tersebut  batal demi  hukum.  Dengan  kata  lain,  syarat tersebut  masuk kedalam unsur essensialia pada perjanjian, Unsur essensialia merupakan  unsur  perjanjian  yang  selalu harus  ada  di  dalam  suatu  perjanjian. KUHPerdata  menetapkan  untuk  sahnya perjanjian, selain dari harus ada klausulanya,  klausula  tersebut  juga  harus
halal  menurut  hukum  positif.  (Aulia Gumilang Rusadi, 2020)

## 3. Kerugian  -  Kerugian  Jual  Beli Telepon Seluler Ilegal
Jual  beli  telepon  seluler  dalam penjabaran
diatas, secara tegas menyatakan  bahwa  perjanjian  tersebut batal  demi  hukum,  dengan  kata  lain, hilangnya hubungan hukum antara penjual  dan  pembeli  atau  hilangnya  hak dan  kewajiban  antara  masing-masing pihak  sebab  perjanjian  tersebut  dianggap tidak  pernah  terjadi.  Hilangnya  hak  dan kewajiban  tersebut,  tentu  berdampak kerugian  diantara  para  pihak.  Menurut penulis, kerugian yang paling besar terjadi pada  pembeli  selaku  konsumen,  karena tidak  adanya  kepastian  hukum  yang diberikan  untuk  memberikan  hak  yang diatur  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan. Selain pembeli/konsumen, negara  juga  mengalami  kerugian  yang besar  dikarenakan  hilangnya  sumber pendapatan negara dari pajak pertambahan nilai dalam jual beli tersebut.  Secara  detail,  kerugian-kerugian itu antara lain: a) Produk Tidak Terjamin

## Keasliannya
Perilaku  konsumen  di  Indonesia biasanya  lebih  memilih  barang  dengan harga murah dan menyampingkan kualitas dari  barang  tersebut.  (Aditya  Halim Perdana  Kusuma,  dkk,  2017)  Telepon seluler  yang  notabenenya  tidak  memiliki garansi resmi dan pada umumnya telepon seluler  tersebut  merupakan  ponsel  impor dari  luar  negeri.  Tentu,  telepon  seluler tersebut  tidak  melalui  proses  kualitas
kontrol  yang  memenuhi  standarisasi pabrik.  Bisa  saja,  telepon  seluler  tersebut bukan  asli  melainkan  hasil  dari  telepon seluler  rekondisi  bahkan  palsu.  Hal  itu tentu  bertentangan  dengan  Pasal  8  huruf e,  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  yang menyatakan  pelaku  usaha  dilarang  untuk memperdagangkan  barang  dan  jasa  yang tidak  sesuai  dengan  mutu,  tingkatan, komposisi,  proses  pengolahan,  gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana  dinyatakan  dalam  label  atau keterangan  barang  dan/atau  jasa  tersebut. Alasan  tersebutlah  yang  menjadi  dasar, jual  beli  telepon  seluler  itu  tidak dibenarkan berdasarkan hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

## b) Produk  Tidak  Memiliki  Garansi Distributor Resmi
Pemberian  garansi  merupakan  hal yang  wajib  dalam  setiap  pembelian telepon  seluler.  Prakteknya  pemberian garansi  ini  terbagi,  garansi  distributor resmi,  garansi  distributor  independen  dan garansi  toko.  (Anisah  Novitarani,  dkk, 2016)  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  25 Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen,  pelaku usaha  yang  memproduksi  barang  yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas  waktu  sekurang-kurangnya  1  (satu) tahun  wajib  menyediakan  suku  cadang dan/atau  fasilitas  purna  jual  dan  wajib memenuhi  jaminan  atau  garansi  sesuai dengan  yang  diperjanjikan.  Ketentuan tersebutlah  yang  mengharuskan  pelaku usaha  memberikan  garansi  distributor resmi  kepada  konsumen.  Akan  tetapi,
konsumen  yang  membeli  telepon  seluler ilegal  hanya  mendapatkan  garansi  toko, yang biasanya garansi ini hanya diberikan dengan  kurun  waktu  1  (satu)  sampai  3 (tiga)  bulan.  Kurun  waktu  garansi  itu menyalahi  ketentuan  Pasal  25  yang mengharuskan pemberian garansi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun kepada konsumen.  Dalam  prakteknya  pula  jika terjadi  kerusakan  suku  cadang  yang diberikan  bukan  merupakan  suku  cadang resmi yang direkomendasikan. Hal tersebut  tentu  memberikan  kerugian  yang besar terhadap konsumen.
c) Produk Terdampak Regulasi

## Pemblokiran IMEI
Pemerintah  Indonesia  bersama  pihak operator  seluler  saat  ini  konsisten  untuk melakukan  pemblokiran International Mobile  Equipment  Identity (IMEI).  Hal itu  didasari  bahwa  besarnya  kerugian yang  dialami  produsen  telepon  seluler resmi  dan  juga  pemerintah  karena kehilangan  potensi  pendapatan  dari  pajak pertambahan nilai. Kementrian Komunikasi dan Informatika, membeberkan  potensi  kerugian  yang dialami negara dengan beredarnya telepon
seluler black  market atau  telepon  seluler ilegal.  Menurut  kominfo,  ada  potensi pendapatan  negara  berupa  pajak  yang tertahan  sekitar  Rp.  2  triliun  per  tahun. Oleh  karena  itu  regulasi  pemblokiran telepon  seluler  ilegal  melalui  IMEI  akan membantu mengembalikan potensi sumber  pajak  tersebut.  (Athika  Rahma, diakses  18  Mei  2020)  Regulasi  tersebut diharapkan  dapat  terealisasi  dengan  baik, sehingga  potensi  kerugian  yang  dialami
oleh  produsen  telepon  seluler  resmi  dan negara  dapat  diminimalisir.  Regulasi  itu pula  menjadi  cambuk  bagi  konsumen telepon seluler yang tetap membeli ponsel illegal,  dikarenakan  ponsel  illegal  yang dibeli  akan  diblokir  dan  tidak  dapat difungsikan  di  Indonesia.  Hal  itu  tentu memberikan  kerugian  yang  besar  bagi konsumen.

## SIMPULAN
Keabsahan perjanjian jaul beli telepon seluler ilegal berdasarkan KUHPerdata  adalah  batal  demi  hukum. Hal itu didasarkan pada tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian
berdasarkan  Pasal  1320  KUHPerdata yakni objek yang diperjanjikan merupakan  kausa  yang  tidak  halal menurut  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku.  Perjanjian  jual  beli  yang dilakukan  dianggap  tidak  pernah  terjadi sehingga kepastian hukum bagi konsumen atau  hak  dan  kewajiban  konsumen  tidak dapat terpenuhi. Hal itu, tentu memberikan  kerugian  materil  yang  besar bagi  konsumen  dan  juga  menghilangkan potensi  pendapatan  negara  dari  sumber pajak.
Konsumen  dalam  hal  ini  pembeli barang  telepon  seluler  diharapkan  untuk meningkatkan  kesadaran  hukum  terkait ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal  itu  bertujuan  agar  konsumen  dapat mengetahui hak dan kewajibannya berdasarkan  ketentuan  undang-undang yang  berlaku.  Produsen  resmi  juga diharapkan untuk terus melakukan sosialisasi  terkait product  knowledge atau pengetahuan  tentang  produk  telepon
seluler  resmi  serta  manfaat  dari  produk tersebut.  Pemerintah  juga  diharapkan
untuk konsisten terkait rencana pemblokiran IMEI agar mampu menghilangkan  peredaran  telepon  seluler ilegal  agar  memberikan  kepastian  hukum kepada  produsen  resmi  dan  masyarakat sebagai konsumen serta mampu mengembalikan potensi pendapatan negara  dari  sumber  pajak  terhadap penjualan telepon seluler resmi.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  mengucapkan  terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya (LP2S)
Universitas  Muslim  Indonesia  yang  telah mendanai penulisan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Athika  Rahma.  Potensi  Kerugian  Negara
Akibat  Ponsel  Ilegal  Capai  Rp55 Miliar per Hari.
https://www.merdeka.com/uang/pot ensi-kerugian-negara-akibat-ponsel-
ilegal-capai-rp-55-miliar-per- hari.html. Diakses tgl 18 mei 2020.
Buana, A. P., Ma'ruf, T. A., & Aswari, A.
(2019). Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Terhadap Bentuk Perjanjian Melalui Telemarketing. Pleno Jure, 8(2), 47- 59.
DimasRyandi.https://www.jawapos.com/n asional/politik/06/11/2018/ponsel- bm-marak-di-pasaran-dpr-minta- pemerintah-lakukan-ini/ (diakses, 09 Juni 2019).
Hanapi,  Y. (2018). Analisis  Perlindungan Konsumen Terkait Produk
Komputer  Rakitan.  Gorontalo  Law Review, 1(1), 100-114.
https://www.beacukai.go.id/berita/siap- siap-aturan-impor-barang-kiriman- terbaru-mulai-berlaku-30-januari- 2020.html  .  (dikases  tgl  17  Maret 2020).
Indiraharti, N. S. (2016). Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan  Antara  Indonesia  dan
Korea  Selatan).  Jurnal  Hukum PRIORIS, 4(1), 15-38.
Khair,  U.  (2017).  Analisis  Yuridis Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen Dan  Akibat  Hukum  Jika  Terjadi
Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Indonesia.  JCH  (Jurnal  Cendekia Hukum), 3(1), 32-45.
Khairandy, R.  (2011).  Landasan  Filosofis kekuatan mengikatnya kontrak.
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 18, 36-55.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Meliala,  D.  S.  (2012).  Penuntun  praktis hukum  perjanjian  khusus:  jual-beli, sewa-menyewa,  pinjam-meminjam.
(Bandung: Nuansa Aulia).
Novitarani,  A.,  &  Suradi,  R.  N.  (2016).
Analisis
Garansi terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual
Beli  Telepon  Seluler.  Diponegoro Law Journal, 5(3), 1-17
Putra,  A.  H.  P.  K.,  Said,  S.,  &  Hasan,  S.
(2017). Pengaruh Karakteristik Toko dan Produk bagi Konsumen di Indonesia terhadap Pembelian
Impulsif.  Jurnal  Manajemen  dan Kewirausahaan, 5(2).
Rosadi,  A.  G.  (2020).  Tanggung  Jawab Notaris Dalam Sengketa Para Pihak Terkait  Akta  Perjanjian  Pengikatan Jual  Beli  (Ppjb)  Yang  Dibuatnya. JCH  (Jurnal  Cendekia  Hukum), 5(2), 243-259.
Sinaga,  N.  A.  (2018).  Peranan  Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan  Tujuan  Perjanjian. Binamulia Hukum, 7(2), 107-120. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999
tentang Perlindungan Konsumen.
Yogiartha,  G.  M.,  &  Griadhi,  I.  K.  W.
(2011). Perlindungan Hukum
Terhadap  Konsumen  Dalam  Jual Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi di  Pasar  Gelap  (Black  Market). Jurnal Universitas Udayana Bali.