## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Arti Penting Perlindungan Merek Terdaftar Bagi Komunitas Penghasil Produk Ekonomi Kreatif Wizna Gania Balqis 1* , Budi Santoso 2 1 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
* wzngania@gmail.com

## ABSTRACT
Creative Economy is an economic activity that comes from the use of creativity, skills and talents of individuals in terms of creating prosperity and opening jobs by producing and exploiting individual creative and creative power. In the world of commerce, the business sector in every business must have intellectual property in it, including products produced by the creative economy community which generally have a trademark. However, most of the ecographers have not registered their product brands, so it is deemed necessary to research the importance  of  protecting  registered  brands  for  the  creative  economy  product-producing  community.  This research is a doctrinal research, which is a study that uses an empirical juridical approach where the research is conducted at the Ministry of Law and Human Rights of Central Java Province, the Office of Cooperatives and UMK Semarang City and the community of creative economy practitioners in the City of Semarang. This research shows that the Brand as one of the Intellectual Property Rights which has an important role in trading activities in order to avoid unfair business competition, this is because the presence of a brand can be used as a sign to distinguish a product from other products. Legal protection for brands needs to be provided through preventive protection and repressive legal protection. There are obstacles in the implementation of trademark registration in the creative economy products both experienced by the creative economy actors and related institutions that include internal barriers and external barriers as well as efforts to overcome them.
Keywords: Protection; Registered Trademark; Community; Creative Economy.

## ABSTRAK
Ekonomi Kreatif merupakan kegiatan perekonomian yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan dan bakat individu dalam hal untuk menciptakan kesejahteraan serta membuka lapangan pekerjaan dengan cara  menghasilkan  dan  mengeksploitasi  daya  kreasi  dan  daya  cipta  individu.  Dalam  dunia  perdagangan, sektor bisnis pada setiap usahanya pasti memiliki kekayaan intelektual didalamnya, termasuk produk-produk yang  dihasilkan  oleh  komunitas  ekonomi  kreatif  yang  pada  umumnya  mempunyai  suatu  merek  dagang. Namun sebagian besar pelaku ekraf belum mendaftarkan merek produknya, maka dipandang perlu penelitian tentang arti penting perlindungan merek terdaftar bagi komunitas penghasil produk ekonomi kreatif. Penelitian ini  merupakan penelitian  doktrinal, yaitu penelitian  yang menggunakan pendekatan  yuridis  empiris  dimana penelitian dilakukan di di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah, Dinas Koperasi dan  UMK  Kota  Semarang  dan  komunitas  pelaku  ekonomi  kreatif  di  Kota  Semarang.  Penelitian  ini menunjukkan  bahwa  Merek  sebagai  salah  satu  Hak  Kekayaan  Intelektual  yang  mempunyai  peran  penting dalam kegiatan perdagangan guna menghindari persaingan usaha yang tidak sehat, hal ini disebabkan karena dengan  adanya  merek  dapat  dijadikan  sebagai  tanda  untuk  membedakan  suatu  produk  dengan  produk lainnya.  Perlindungan  hukum  terhadap  merek  perlu  diberikan  melalui  perlindungan  secara  preventif  dan perlindungan hukum secara represif. Terdapat hambatan-hambatan dalam implementasi pendaftaran merek pada  produk ekonomi  kreatif  baik  yang  dialami  oleh perlaku ekonomi  kreatif  maupun  instansi  terkait  yakni meliputi hambatan internal dan hambatan ekternal serta uapaya dalam mengatasinya.
Kata Kunci: Perlindungan; Merek Terdaftar; Komunitas; Ekonomi Kreatif.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## A. PENDAHULUAN
Ekonomi  Kreatif  (ekraf)  merupakan  golongan kelompok  industri  yang  didalamnya  terdiri  atas berbagai  macam  industri  dimana  saling  berkaitan dalam  proses  guna  mewujudkan  suatu  ide  atau gagasan yang dituangkan menjadi sebuah kekayaan intelektual (intellectual  property) yang  memiliki  nilai ekonomi  tinggi  dalam  mewujudkan  kesejahteraan dan lapangan kerja bagi masyarakat luas serta agar pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara  dapat meningkat. Ekraf  dapat  juga  menciptakan  suatu peluang  bagi  masyarakat  dimana  dengan  adanya ekraf ini diharapkan masyarakat dapat mengembangkan usahanya dengan  memanfaatkan sumber  daya  yang  tidak  hanya  mengandung  unsur kebaruan  saja, tetapi juga tidak terbatas, yakni ide, talenta  dan  kerativitas (Rosmadi,  2014). Sasaran yang akan dicapai oleh Ekonomi Kreatif yakni dalam hal  peningkatan  laju    pertumbuhan,  membuka lapangan  pekerjaan  dan  meningkatkan  angka pendapatan  yang  bmempunyai  sifat  kreatif,  langka, dan belum banyak dilakukan oleh orang lain, memiliki daya  jual  serta  pangsa  pasar  domestik  dan  ekspor yang luas (Rois, & Roisah, 2018).
Produk  ekonomi  kreatif  sebagai  suatu kekayaan intelektual yang dihasilkan dan dimiliki oleh seorang  pencipta  baik  di  bidang  seni,  sastra,  ilmu pengetahuan  maupun  teknologi (Rongiyati,  2018). Maka  dari  itu,  sudah  selayaknya  perlu  diberikan suatu  penghargaan  dari  negara  pada  produk ekonomi  kreatif  sebagai  suatu  karya  dengan  nilai ekonomi  yang  tinggi  dan    harus  mendapatkan
perlindungan terhadap hak kekayaan intelektualnya. Perlindungan  tersebut  diberikan  agar  seorang pencipta  atau  penemu  ide  kreatif  mendapatkan manfaat  ekonomi  yang  dihasilkan  dari  karya intelektualnya tersebut. Walaupun telah diatur dalam peraturan  perundang-undangan,  namun  pada kenyataannya  kesadaran  mengenai  perlindungan HKI  di  Indonesia  masih  terbilang  rendah.  Dapat dilihat  bahwa  saat  ini  masih  rendahnya  produk- produk  ekonomi  kreatif  yang  didaftarkan  di  Dirjen Kekayaan Intelektual. Selain itu, angka pembajakan atau plagiat terhadap suatu karya atau  ide kreatif  ini sangat  merugikan  pencipta  produk  ekonomi kreatifnya  terutama  dalam  hal  pemenuhan  hak ekonomi  penciptanya  masih  terbilang  sangat  tinggi. Hal  ini  disebabkan  karena  pandangan  mengenai realitas  perlindungan  HKI  terkait  dengan  prosedur pendaftaran HKI dianggap rumit, sulit, membutuhkan biaya yang besar dengan waktu yang lama dan tidak pasti.
Dalam  dunia  perdagangan,  sektor  bisnis sudah pasti pada setiap usahanya memiliki kekayaan intelektual  didalamnya  yang  harus  dilindungi.  Sama halnya  dengan  produk-produk  ekraf  yang  menjadi obyek dalam penelitian ini yakni produk-produk ekraf dengan  merek  Praba  Cempaka,  Kidung  Bracelet, Bel_Incraft  dan  Pipimerah_id.  Produk-produk  ekraf tersebut masuk dalam subsector Kriya atau kerajinan tangan. Pemilik produk-produk ekraf tersebut belum mendaftarkan  merek  dagangnya.  Hanya  produk Praba  Cempaka  yang  sedang  dalam  proses pendaftaran merek namun hingga saat pemilik merek

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Praba Cempaka tidak diberikan  kejelasan mengenai pendaftaran mereknya. Hak atas merek yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum baru akan terjadi setelah  merek  tersebut  terdaftar  di  Direktorat Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual  (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Implementasi pendaftaran merek pada produk- produk  ekraf  tidak  terlepas  dari  suatu  hambatan- hambatan  yang  dihadapi  baik  oleh  pelaku  ekraf maupun  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  yang mempunyai  kewenangan  dalam  hal  pendaftaran merek dagang. Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut  maka diperlukan adanya  suatu  upaya atau solusi  guna  mengatasi  hambatan-hambatan  dalam implementasi  pendaftaran  merek  bagi  komunitas penghasil  produk  ekraf.  Hal  ini  diharapkan  akan mendorong  dan  meningkatkan  para  pelaku  ekraf untuk  mendaftarkan  merek  produk  ekrafnya. Mengingat bahwa roduk-produk ekraf sangat rentan dengan  perilaku unfair  competition. Itu  sebabnya perlindungan  hukum  terhadap  Hak  Kekayaan Intelektual  khususnya  Merek  di  Indonesia  menjadi permasalahan yang sangat penting.
Perlindungan  hukum  yang diberikan  terhadap suatu  merek  dagang  bukan  hanya  bertujuan  untuk memberikan keuntungan pada pihak produsen tetapi juga  untuk  memberikan  perlindungan  pada  pihak konsumen.  Maka  dari  itu  perlindungan  terhadap suatu merek sudah seharusnya diatur dengan tegas
supaya  konsumen  dapat  terlindungi  dari  adanya pemalsuan  barang  atau  jasa  yang  menggunakan suatu merek secara tidak sah.
Berdasarkan  permasalahan mengenai  arti penting perlindungan merek terdaftar bagi komunitas penghasil  produk  ekonomi  kreatif  ini  menggunakan beberapa  teori  yang  mendasari  konsep  hak kekayaan  inteletual  terutama  mengenai  merek. Satjipto  Rahardjo  dalam  teori  perlindungan  hukum menjelaskan bahwa perlindungan merupakan upaya untuk melindungi kepetingan dari seseorang dengan cara  mengalokasikan  suatu  Hak  Asasi  Manusia (HAM) kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut (Rahardjo, 2010).
Dalam hal perlindungan terhadap merek pada produk-produk  ekraf,  dalam  penelitian  ini menggunakan  teori  perlindungan  hak  kekayaan intelektual  di  bidang  merek  yakni Risk  Theory, Recovery Theory, Incentive Theory, Reward Theory, dan  Economic  Growth  Stimulus  Theory (Sherwood, 1990).  Produk-produk ekonomi  kreatif sebagian besar  merupakan  golongan  Usaha  Mikro  dan  Kecil (UMK) dimana karakteristik dari UMK adalah usaha yang mempunyai keterbatasan dalam hal keuangan, oleh  karena  itu  sejalan  dengan  teori  John  Laws dimana  ia  mementingkan  terjaminnya  kesetaraan, kebebasan  serta  hak  individu  dalam  kehidupan sosial,  ekonomi  dan  politik.  Ia  juga memperhatikan kesejahteraan  kelompok  masyarakat  yang  lemah (Fauzan, & Prastyo, 2006).
Pengembangan  ekonomi  kreatif  di  Indonesia merupakan  bentuk  optimisme  serta  aspirasi  guna

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
mendukung  dalam  perwujudan  visi  dari  negara Indonesia itu sendiri yakni menjadi negara yang maju dengan pemikiran, cita-cita dan mimpi masyarakatnya  agar  bisa  mendapatkan  kehidupan yang  layak  dan  berkualitas.  Sumber  daya  manusia (SDM)  dijadikan  modal  utama  pada  sebuah pengembangan  ekonomi  kreatif  yang  diawali  dari gagasan, ide maupun pemikiran.
Perlindungan  hukum  yang diberikan  terhadap suatu  merek  dagang pada  produk-produk  ekraf bukan  hanya  bertujuan  untuk  memberikan keuntungan  pada  pihak  produsen  tetapi  juga  untuk memberikan  perlindungan  pada  pihak  konsumen. Maka  dari  itu  perlindungan  terhadap  suatu  merek sudah  seharusnya  diatur  dengan  tegas  supaya konsumen dapat terlindungi dari adanya pemalsuan barang  atau  jasa  yang  menggunakan  suatu  merek secara  tidak  sah. Perlindungan  hukum  terhadap merek  terdaftar  yang  diberikan  oleh  negara diharapkan  dapat  mendorong  minat  bagi  komunitas penghasil ekonomi ekraf untuk mendaftarkan merek produk ekrafnya, mengingat bahwa masih rendahnya kesadaran  pelaku  ekraf  dalam  mendaftarkan  merek produk ekrafnya.
Namun  yang  menjadi  permasalahan  apakah perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  negara sudah  diterapkan  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku ataukah masih terdapat hambatan-hambatan dalam  pelaksanaannya. Pentingnya  penelitian tentang arti  penting  merek  terdaftar  bagi  komunitas penghasil  produk  ekonomi  kreatif  ini  adalah  untuk mengetahui  seberapa  penting  pendaftaran  merek
pada produk-produk ekraf bagi komunitas penghasil produk  ekraf  serta  bagaimana  implementasi mekanisme  pendaftaran  tersebut.  Dalam  hal implementasi  pendaftaran  merek  tentunya  terdapat berbagai  hambatan  yang  dihadapi  baik  oleh  pelaku ekraf  itu  sendiri  maupun  bagi  instansi  yang  terkait dengan  permasalahan  pendaftaran  merek, seperti halnya bahwa komunitas penghasil produk ekonomi kreatif  mengeluhkan  mengenai  rumit  dan  lamanya proses  pendafataran  merek,  selain  itu  mereka  juga menganggap  bahwa  biaya  pendaftaran  merek terbilang  mahal  untuk  usaha  kecil  sekelas  mereka. Oleh karena itu, dengan adanya hambatan tersebut perlu  adanya upaya  yang  harus  dilakukan  agar implementasi  pendaftaran  merek  dapat  dijalankan secara optimal.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas, dalam  penelitian  ini  terdapat  pokok  permasalahan yang  akan  dibahas,  yakni  sebagai  berikut:  1). Bagaimana  implementasi  pendaftaran  merek  bagi komunitas penghasil produk ekonomi kreatif?; dan 2). Apa saja  hambatan-hambatan  yang dihadapi dalam perlindungan  merek  terdaftar  bagi  komunitas penghasil  produk  ekonomi  kreatif  dan  bagaimana upaya  dalam  mengatasi  hambatan-hambatan tersebut?.
Tujuan dari penelitian ini adalah cerminan dari pokok permasalah yang akan dibahas, yakni sebagai berikut: 1). Untuk  mengetahui dan  menganalisa bagaimana  implementasi  pendaftaran  merek  bagi komunitas penghasil produk ekonomi kreatif; dan 2). Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan serta

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
209
upayanya dalam perlindungan  merek  terdaftar  bagi komunitas penghasil produk ekonomi kreatif.
Mengingat  penelitian yang  berfokus  pada Pentingnya  Perlindungan HKI  terhadap  Merek Terdaftar Pada  Produk  Ekonomi  Kreatif  yang telah dilakukan  sebelumnya  seperti  oleh Nia  Kurniati  dkk yang  berfokus  pada Perlindungan  HKI  terhadap produk  Teri  Biru  Seira  dan  Kerupuk  Ikan  Tanimbar sebagai  industri  kreatif  yang  ada  pada  masyarakat Kota  Sumlaki  (Kurniati dkk,  2017);  Agus  Sardjono, Brian  A.  Prastyo  dan  Desrezka  G.  Larasati, yang berfokus  pada implementasi  perlindungan  merek untuk pengusaha UKM batik di Pekalongan, Solo dan Yogyakarta (Sardjono,  Prastyo  &  Larasati,  2013); Irwan  Yulianto  dan  Ali  Uraidi,  yang berfokus  pada pelaksanaan  perlindungan  HKI  guna  meningkatkan potensi  Batik  (Yulianto  &  Uraidi); Keisha  LaRaine Ingram,  yang  berfokus  pada  Intellectual  Property Protection  for  Brand  Jamaica’s  Creative  Industries yang  membahas  mengenai  implementasi  merek Jamaica  di  Industri  Kreatif  (Ingram,  2014); dan Stephanie  M.  Greene,  yang  berfokus  pada perlindungan  merek  terkenal  di  China  sebagai tantangan  bagi  pemegang  merek  asing  (Greene, 2011).
Atas  penelitian sebelumnya,  terdapat perbedaan fokus penelitian yang akan dilakukan saat ini dengan  penelitian  yang  sudah  ada.  Walaupun sama-sama  mengambil  tema  tentang perlindungan HKI, namun  penelitian  ini lebih  menekankan  pada perlindungan  merek  terdaftar  bagi  komunitas penghasil produk ekonomi kreatif, sehingga membuat
pembahasan  mengenai  hal  ini  menjadi  hal  yang selalu penting dan aktual untuk dilakukan pengkajian.
.

## B. METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yang mana penelitian ini akan dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian  Hukum  dan  HAM  Provinsi  Jawa Tengah, di Dinas Koperasi dan UMK Kota Semarang, serta  pada  beberapa  komunitas  pelaku  ekonomi kreatif  yang  ada  di  Kota  Semarang. Pendekatan yuridis atau pendekatan perundang-undangan adalah suatu penelitian yang berusaha meneliti hal-hal yang berkaitan  dengan peraturan  perundang-undangan. Pendekatan  ini  dimaksudkan menganalisis  data sekunder yaitu berbagai peraturan terkait dengan arti penting perlindungan merek terdaftar bagi komunitas penghasil  produk ekonomi  kreatif. Sedangkan pendekatan empiris,  digunakan  untuk  menganalisa pemberlakuan  atau  implementasi  ketentuan  hukum secara in  action yang  terjadi  dalam  masyarakat. Pendekatan  ini  menggunakan data  primer  yang diperoleh  secara  langsung  pada  objek  penelitian yang berhubungan dengan arti penring perlindungan merek  terdaftar  bagi  komunitas  penhasil  produk ekonomi  kreatif. Dengan  demikian  pendekatan yuridis  empiris adalah  sebuah  metode  penelitian hukum  yang  berupaya  untuk  melihat  hukum  dalam artian yang nyata di masyarakat.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implementasi  Pendaftaran  Merek  Pada Komunitas Penghasil Produk Ekonomi Kreatif
(ekraf)
Pada era perdagangan global saat ini, sejalan dengan  telah  diratifikasinya  konvensi  internasional oleh  Indonesia,  peranan merek  menjadi  sangat penting  khususnya  dalam  hal  guna  menjaga persaingan  usaha  yang  sehat,  menjunjung  tinggi keadilan,  menjamin  perlindungan  terhadap konsumen, serta perlindungan terhadap Usaha Mikro dan  Kecil  (UMK)  yang  berbasis  kreativitas  serta industri kreatif  dalam  negeri  lainnya.  Dibentuknya Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan  Indikasi  Geografis  diharapkan  dapat  menjadi salah  satu  alternatif  cara  pemerintah  dalam memberikan  perlindungan  terhadap  pelaku  ekraf yang  sebagian  besar  tergolong dalam  Usaha  Mikro dan  Kecil  (UMK).  Perlindungan  yang  diberikan khususnya melalui perlindungan kekayaan intelektual yang  terdapat  di  dalam  produk-produk  ekraf  yang berupa  merek. Peneliti  dalam  melakukan  penelitian ini  menggunakan  sampel  tiga  responden  pelaku usaha ekraf di Kota Semarang. Merek produk-produk ekraf  yang  dimiliki  oleh  pelaku  ekraf    yang  peneliti jadikan  bahan  penelitian  yaitu  Praba  Cempaka, Kidung Bracelet, Bel_incraft dan Pipimerah_id.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah dilakukan  oleh  peneliti, dapat  menunjukkan  bahwa memang  pada  kenyataannya  masih  banyak  pelaku ekraf  yang  belum  mendaftarkan  merek  produknya dan  belum  mengetahui  secara  luas  mengenai
pentingnya  perlindungan  merek  terdaftar  terhadap produk-produk  ekraf  miliknya.  Hal  ini  diakibatkan karena minimnya pengetahuan mengenai pentingnya perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  terhadap merek  dagangnya.  Salah  satu  pelaku  ekraf  pemula yang  menjadi  responden  dalam  penelitian  ini  yakni pemilik  merek  Bel_Incraft  mengungkapkan bahwa sebagian  besar  pelaku  ekraf  lebih  memprioritaskan dengan menumbuhkan usahanya terlebih dulu, yang mereka  pikirkan  yaitu  bagaimana  cara  agar usahanya bisa  terus  tumbuh, berkembang dan  bisa dikenal  banyak  orang.  Sedangkan  mengenai pentingnya  pendaftaran  Hak  Kekayaan  Intelektual yang  terkandung  dalam  mereknya  bukan  menjadi prioritasnya,  walaupun  pada  dasarnya  pelaku  ekraf menyadari  bahwa  HKI  itu  merupakan  hal  yang penting  dalam  kegiatan  usaha  yang  mereka  miliki (Irawati,  2019). Usaha  Mikro  dan  Kecil  (UMK) sebagai suatu industri bersakala kecil, masih banyak pelaku  usaha  ekraf  yang  menganggap  bahwa perlindungan  terhadap  kekayaan  intelektual  yang dimilikinya  itu  bukan  merupakan  suatu  hal  yang penting. Hal ini dapat dilihat bahwa sampai saat ini masih  minimnya  produk-produk  ekraf  yang  telah didaftarkan  ke  Kemenkumham.  Padahal  menurut pandangan  yang  diberikan  oleh World  Intellectual Property  Rights (WIPO),  ekonomi  kreatif  berpotensi untuk tumbuh serta mengembangkan inovasi-inovasi dan  kreativitas  atas  produk yang  dihasilkannya. Namun  sangat  disayangkan  bahwa  pada kenyataannya  kesadaran  pelaku  usaha  ekraf  akan pentingnya  perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
khususnya  dibidang  merek  guna  mendukung kegiatan  usaha  mereka  masih  tergolong  rendah (Sardjono, 2013).
Implementasi  pendaftaran  merek  serta perlindungan  hukum  terhadap  merek  pada  produk- produk ekraf di Kota Semarang yang menjadi sampel dalam  penelitian  ini  merupakan  suatu  Usaha  Mikro dan  Kecil  (UMK)  yang  menjadi  binaan  dari Pemerintah  Daerah.  Menurut  Ibu  Afwa  selaku  Staff Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro  di  Dinas  Koperasi  dan  UMK  Kota  Semarang mengatakan bahwa pihaknya  memberikan bantuan dalam  hal  pengurusan  syarat  pembentukan  usaha ekrafnya melalui pembuatan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga).  Syarat-syarat  ini  harus  ada  jika  nantinya pelaku  usaha  ekraf  berniat  ingin  mendaftarkan mereknya  melalui  Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah  juga  menfasilitasi dalam  pendaftaran  merek produk-produk  ekraf,  namun  saat  ini  hanya  merek Praba  Cempaka  yang  baru  dalam  proses pendaftaran merek.
Pendaftaran  merek  pada  produk-produk  ekraf yang tergolong Usaha Mikro dan Kecil (UMK) binaan pemerintah  daerah  harus  sesuai  dengan  prosedur yang  telah  ditetapkan.  Prosedur  pendaftaran  merek jika melalui Pemerintah Daerah hampir sama dengan jika mendaftar langsung melalui Kementerian Hukum dan  HAM.  Terdapat  perbedaan  dalam  prosedur pendaftaran  merek  pada  produk-produk  ekraf  yang menjadi  binaan  Pemerintah  Daerah    yaitu  harus melalui  prosedur  seleksi  atau  peninjauan  terlebih
dahulu  dari  Dinas  Koperasi  dan  UMK  dan  harus memenuhi  syarat-syarat  yang  telah  ditetapkan. Menurut Ibu Afwa, syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain:
a. Surat  permohonan  dalam  bentuk  rekomendasi yang  ditujukan  kepada  Kepala  Dinas  Koperasi dan UMK Kota Semarang;
b. Fotocopy KTP domisili Kota Semarang;
c. Fotocopy Ijin Usaha Mikro;
d. Melampirkan etiket merek yang akan didaftarkan.
Selanjutnya  setelah  semua  persyaratan  telah dipenuhi,  pihak  Dinas  Koperasi  dan  UMK  Kota Semarang  akan  mengeluarkan  surat  dalam  bentuk surat rekomendasi yang di tanda tangani oleh Kepala Pemerintah  Daerah    Kota  Semarang. Kemudian setelah  mendapatkan  surat  rekomendasi  dari  Dinas Koperasi  dan  UMK  Kota  Semarang,  pelaku  usaha ekraf  secara  pribadilah  yang  akan  mendaftarkan mereknya  ke  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum dan  HAM  Provinsi  Jawa  Tengah  yang  selanjutnya akan  dikirimkan  ke  Dirjen  HKI  untuk  diproses pendaftaran mereknya dan akan dibuatkan sertifikat merek (Dahlan,  2019).  Dalam  mendaftarkan  merek melalui  Kemenkumham,  pelaku  usaha  ekraf  harus memenuhi  beberapa  persyaratan  yang  telah ditentukan.  Menurut  Bapak  Hawary  selaku  Kepala Sub  Bidang  Kekayaan  Intelektual  Kantor  Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah, syarat-syarat yang  harus  dipenuhi dalam  pendaftaran  merek  di Kemenkumham antara lain sebagai berikut:
1. Fotokopi KTP pemilik merek;

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
2. Surat  rekomendasi  dari  Pemerintah  Daerah  jika UMK tersebut binaan Pemerintah Daerah;
3. Spesimen tanda tangan dalam kertas A4/F4;
4. Mengisi formulir pendaftaran yang dapat diunduh di www.dgip.go.id ;
5. Etiket  merek  ukuran  20x25  cm  dalam  1  (satu) lembar kertas A4/F4;
6. Surat kuasa jika melalui kuasa.
Berkaitan  dengan  biaya  pendaftaran  merek, jika usaha ekraf tersebut tergolong Usaha Mikro dan Kecil  binaan  Pemerintah  Daerah  yang  dibuktikan melalui  adanya  surat  rekomendasi  dari  Pemerintah Daerah,  akan  mendapatkan  keringanan  biaya pendaftaran  dibandingkan dengan  kategori  pelaku usaha  umum. Yakni  bagi  Usaha  Mikro  dan  Kecil biaya  pendaftaran  merek  yang  dikeluarkan  sebesar Rp. 500.000,00 (pendaftaran secara online) dan Rp. 600.000,00 (pendaftaran secara manual), namun jika usaha  tersebut  masuk  dalam  kategori umum  akan dikenakan  biaya  sebesar  Rp. 1.800.000,00 (pendaftaran  secara  online)  dan  Rp.  2.000.000,00 (pendaftaran secara manual). Hal ini sesuai dengan yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Yang Berlaku  Pada  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia mengenai biaya pendaftaran merek.
Prosedur pendafataran merek dalam Undang- Undang  No.  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan Indikasi  Geografis  menjadi  lebih  singkat  dengan memerlukan  waktu  8  (delapan)  bulan  dibandingkan dengan  Undang-Undang  Merek  yang  lama  yakni
Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang memerlukan waktu lebih lama yaitu 14 (empat belas)  bulan  10  (sepuluh)  hari.  Penyederhaan prosedur  pendaftaran  merek  pada  Undang-Undang No.  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis  akan  mempercepat  pemohon  dalam mendapatkan nomor pendaftaran dari sebelumnya.
Berikut  penulis  sajikan  skema  prosedur pendaftaran merek sebagai berikut:
Berdasarkan  implementasi pendaftaran  merek pada komunitas penghasil produk ekraf yang menjadi
Permohonan Pemeriksaan
Formal
Pengumuman (2 bulan) Pemeriksaan Substantif (150 hari) Sertifikasi San ggah an Ke be rat an dan Ditolak Tidak Diterima Diterima

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
responden  penulis,  perlindungan  hukum  yang diberikan terhadap implementasi pendaftaran merek tersebut menganut  sistem  konstitutif  dengan  prinsip first to file (Hidayah, 2017).
Hal  ini  dimaksudkan  bahwa  merek  baru  akan mendapatkan  perlindungan  apabila  merek  tersebut sudah  didaftarkan  ke  pemerintah  melalui Kementerian  Hukum  dan  HAM.  Jadi  apabila  pelaku usaha produk ekraf yang menggunakan suatu merek atas produknya namun tidak atau belum didaftarkan, maka  pelaku  usaha  ekraf  tersebut  akan  kehilangan perlindungan hukum terhadap mereknya.
Perlindungan  hukum  terhadap  merek  terdaftar dimaksudkan  guna  memberikan  suatu  hak  eksklusif bagi  si  pemegang  merek  agar  mereknya  tidak digunakan  oleh  pihak  lain  baik  merek  yang  sama ataupun mirip dengan yang dimilikinya untuk barang yang sama maupun barang yang hampir sama. Hak eksklusif  tersebut  hanya  dapat  digunakan  oleh  si pemegang merek dan tidak boleh melanggar aturan- aturan  dalam  penggunaan  merek  serta  melarang pihak  lain  jika  ada  yang  menggunakan  mereknya tanpa  izin  si  pemegang  merek (Nurcahya,  2014). Perlindungan  merek  terdaftar  khususnya  terhadap produk-produk  ekraf  dapat  memberikan  suatu manfaat salah  satunya  yaitu  dapat  menghasilkan income, meningkatkan jaminan produk-produk ekraf, meningkankan  daya  saing  dan  mendapatkan perlindungan  terhadap  merek  dagangnya  (Kowel, 2017).
Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo dapat dibedakan menjadi 2 (dua) antara lain sebagai berikut:

## a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan  hukum  preventif  adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Berkaitan dengan perlindungan hukum preventif (Raharjo, 1983). Sebuah merek yang telah terdaftar diberikan perlindungan yang bertujuan agar orang  lain  tidak  tidak  dapat  menggunakan  merek tersebut.  Sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam Pasal  35  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa Merek yang telah terdaftar akan mendapatkan perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun dari tanggal penerimaan pendaftaran.  Jangka  waktu  perlindungan  merek dapat diperpanjang untuk masa yang tidak ditentukan selama  10  (sepuluh)  tahun  dengan  melakukan pembayaran  biaya.  Dalam  hal ini,  pemilik  merek harus melakukan pengajuan perpanjangan merek 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu merek tersebut. Masa berlakunya merek hanya akan diperpanjang jika pemilik merek masih menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan barang maupun  jasa (Lindsey,  2010).  Jika  permohonan perpanjangan  dilakukan  setelah  jangka  waktu perlindungan  merek  berakhir,  permohonan perpanjangan akan dikenai biaya dan denda sebesar biaya  perpanjangan.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang telah diatur dalam Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang No.  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
214
Geografis. Jika selama 6 bulan setelah jangka waktu perlindungan  merek  berakhir  namun  pemilik  merek tetap  tidak  melakukan  perpanjangan  perlindungan terhadap mereknya maka merek tersebut bukan lagi menjadi milik si pemilik merek. Merek tersebut dapat didaftarkan oleh orang atau badan hukum lain karena telah hilangnya perlindungan  merek pada  si  pemilik merek sebelumnya.
b. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan  hukum  represif  merupakan perlindungan  hukum  yang  terakhir  dilakukan  yakni dengan  memberikan  hukuman  ataupun  sanksi berupa  denda,  penjara,  dan  hukuman  tambahan. Hukuman  tersebut  dierikan  setelah  terjadinya sengketa  atau  setelah  dilakukannya  suatu pelanggaran. Pada  dasarnya  perlindungan  hukum yang diberikan terhadap merek terdaftar yakni guna mencegah  terjadinya unfair  competition. Dengan digunakannya  sistem  konstitutif  dalam  pendaftaran merek,  maka  unfair  competition  atau  persaingan usaha tidak sehat dapat dicegah. Hal ini dikarenakan karena dengan digunakannya sistem konstitutif dapat menimbulkan kepastian hukum terhadap perlindungan  hukum  merek  terdaftar.  Perlindungan hukum  tersebut  memberikan  hak  kepada  pemilik merek  guna  menuntut  para  pihak  yang  telah melakukan pelanggaran merek (Chuzaibi, 2011).
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  dalam implementasi  pendaftaran  merek  terhadap  produk- produk ekraf telah sesuai dengan teori perlindungan hukum di bidang merek yang telah dikemukakan oleh Robert yakni Reward Theory, Recovery Theory, Risk
Theory,  Incentive  Theory  dan  Economic  Growth Stimulus  Theory (Sherwood,  1990).  Namun perlindungan  hukum  yang  diberikan  belum sepenuhnya  dilaksanakan  secara  optimal. Dapat ditunjukkan  bahwa  faktanya  sampai  saat  ini  masih banyak  merek  yang  mempunyai  persamaan  pada pokoknya  maupun  keseluruhannya  dengan  merek pihak  lain  yang  telah  terdaftar  namun  lolos  dalam tahap  pemeriksaan  substantif  saat  proses pendaftaran merek karena dianggap manusiawi dan diberikan kompensasi. Misalnya saja pada Merek PT. Krakatau Steel dimana ia lebih dahulu terdaftar pada Dirjen  HKI  yaitu:  Merek  “KS” pada tanggal  17  Juni 2004, Merek “Krakatau Steel + LOGO” pada tanggal 12  Februari  2004,  dan  Merek  “KS  POLE” pada tanggal  01  Agustus  1997.  Merek-merek  tersebut  di atas adalah merek terdaftar milik PT. Krakatau Steel, namun  Dirjen  HKI  masih  mengeluarkan  atau memberikan  kepada  PT.  Perwira  Adhitama  Sejati. Seharusnya  Dirjen  HKI  melakukan  pencegahan dengan  menolak  pengajuan  pendaftaran  yang diajukan  oleh  PT.  Perwira  Adhitama  Sejati tersebut karena  sudah  ada  merek  lain  yang  memiliki  unsur persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya . Selain  itu,  menurut Bapak  Hawary  selaku  pihak Kementerian  Hukum  dan  HAM  Provinsi  Jawa Tengah, pada tahun  2018  pernah  ada  sengketa pelanggaran  merek  mengenai  adanya  persamaan pada pokoknya terhadap merek milik orang lain yang sudah  terlebih  dahulu  didaftarkan.  Persamaan  ada pada  pokoknya  antara  merek  AZIS  dengan  merek ASIS. Merek tersebut ditolak oleh pemeriksa namun

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
215
saat  kasus  tersebut  sampai  di  Pengadilan Niaga, Pengadilan  Niaga  memutuskan  bahwa  merek  tidak terdapat persamaan pada pokoknya terhadap merek tersebut. Hakim memutuskan bahwa antara huruf Z dan huruf S itu berbeda maknanya.
Padahal  di dalam  Pasal  21  ayat  (2)  Undang- Undang  No.  20  Tahun  2016 tentang  Merek  dan Indikasi  Geografis sudah  jelas  diatur  bahwa  jika merek  tersebut  terdapat  persamaan  baik  pada pokoknya  maupun  keseluruhannya  merek  tersebut harus  ditolak  pendaftarannya. Dalam menentukan ada  tidaknya  persamaan  pada  pokoknya  antara merek yang satu dengan merek yang lain, maka atas merek-merek  bersangkutan  harus dipandang  secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang bulat, tanpa mengadakan  pemecahan  atas  bagian  dari  merek- merek  tersebut. Lemahnya  perlindungan  terhadap merek  pada  produk-produk ekraf  dilatarbelakangi karena  kurangnya  pemahaman  masyarakat  bahwa delik pidana yang terdapat dalam Undang-Undang di bidang  HKI  merupakan  delik  aduan,  artinya  jika terjadi suatu pelanggaran merek, jika pemegang hak merek  tidak  melakukan  pengaduan  kepada  pihak penegak  hukum  maka  perkara  tersebut  tidak  akan ditindaklanjuti oleh penegak hukum (Dahlan, 2019).
Dalam  hal  terjadinya  pelanggaran  merek, sarana  dalam  perlindungan  secara  represif  juga terdapat  pada  Pasal  28  sampai  dengan  Pasal  32 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan  Indikasi  Geografis  megenai  pengaturan permohonan  Banding,  serta  adanya  lembaga independen  yakni  Komisi  Banding  Merek  yang
berwenang untuk memeriksa permohonan keberatan atas  merek  yang  dimohonkan  haknya  dan permohonan  banding atas  penolakan  permohonan pendaftaran Merek. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam  Pasal  33  dan  Pasal  34  Undang-Undang  No. 20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis.  Jika  terjadi  pelanggaran  merek, berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis dapat mengajukan  gugatan  ganti  rugi  kepada  Pengadilan Niaga. Ketentuan pidana yang dapat diterapkan jika terjadi  pelanggaran  merek  berdasarkan  Pasal  100 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Hambatan-Hambatan  Yang  Dihadapi  Dalam
Perlindungan Merek Terdaftar Bagi Komunitas Penghasil Produk Ekonomi Kreatif (ekraf) Dan Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Tersebut Pendaftaran  merek  suatu  merek  selalu dihadapkan dengan banyaknya hambatan-hambatan yang terjadi, khususnya terhadap pendaftaran merek pada  produk-produk  ekraf  di  Kota  Semarang. Mengingat  bahwa  produk-produk  ekraf  sebagian besar  adalah  tergolong  Usaha  Mikro  dan  Kecil (UMK),  dimana  karakteristik  Usaha  Mikro  dan  Kecil (UMK)  adalah  suatu  usaha  kecil  yang  memiliki kelemahan  dari  sisi  ekonomi  maupun  keterbatasan pengetahuan  terhadap  merek  terutama  mengenai pentingnya  merek  pada  produk  dagangnya, mekanisme  dan  prosedur  pendaftarannya  serta kesadaran  pelaku  usaha  ekraf  untuk  melindungii produk ekrafnya. Berdasarkan hasil wawancara dari

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
216
beberapa  informan  di  atas,  menjelaskan  mengenai hambatan-hambatan  yang  mereka  hadapi  dalam implementasi pendaftaran merek miliknya. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat hambatan- hambatan  yang  dihadapi  oleh  para  pelaku  usaha ekraf  yang  menyebabkan  masih  rendahnya  minat mereka dalam mendaftarkan merek pada produknya antara lain:

## a. Hambatan Internal
Hambatan internal merupakan hambatan yang muncul pada dari pihak komunitas penghasil produk ekonomi  kreatif  di  Kota  Semarang  itu  sendiri. Hambatan  internal  dalam  implementasi  pendaftaran merek  bagi  komunitas  penghasil  produk  ekraf dilatarbelakangi  oleh  beberapa  faktor  yaitu: Keterbatasan  pengetahuan  pelaku  usaha  ekraf dalam  hal  pentingnya  perlindungan  HKI  khususnya Merek  serta  kurangnya  pengetahuan  mengenai prosedur  pendaftaran  mereknya;  kurangnya informasi  yang  didapat  melalui  penyuluhan  dan sosialisasi; keterbatasan dana; dan pelaku  usaha ekraf  beranggapan  bahwa  usahanya  masih  belum maju dan tergolong usaha kecil sehingga tidak perlu didaftarkan (Andrew & Samosir, 2018).
b. Hambatan Eksternal
Selain  hambatan-hambatan  internal  yang dihadapi  oleh  para  pelaku  usaha  ekraf  dalam implementasi  pendaftaran  mereknya,  terdapat hambatan-hambatan eksternal yang berasal dari luar komunitas penghasil produk ekraf di Kota Semarang. Hambatan-hambatan  eksternal  dapat  berupa  antara lain: keterbatasan  pemerintah  baik  pihak  Dinas
Koperasi  dan  UMK  Kota  Semarang  maupun Kementerian  Hukum  dan  HAM  dalam  memberikan perlindungan terhadap HKI oleh pelaku usaha ekraf; biaya  administrasi  pendaftaran  merek  yang  mahal; lemahnya  jaminan  kepastian  hukum  bagi  pelaku usaha ekraf untuk mendapatkan sertifikat hak merek; dan  penggunaan  nama  Merek  yang  masih  banyak terdapat  permasamaan pada  pokoknya  maupun keseluruhannya  terhadap  merek  orang  lain  yang lebih dahulu terdaftar.
Berdasarkan hambatan-hambatan yang dihadapi baik oleh para pelaku usaha ekraf maupun instansi  sebagai  pihak  yang  terkait  dalam  masalah pendaftaran  merek, maka  perlu dilakukan  suatu suatu  upaya  untuk  mengatasi  hambatan-hambatan tersebut.  Upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan  guna mengatasi  hambatan-hambatan  dalam  pendaftaran merek pada produk-produk ekraf yakni dengan cara antara  lain:  meningkatkan  kegiatan  sosialisasi maupun  penyuluhan  mengenai  HKI  khususnya  di bidang  merek  kepada  para  pelaku  usaha  ekraf; memfasilitasi  pembiayaan  terhadap  pendaftaran Merek  bagi  komunitas  penghasil  produk  ekraf; melakukan  kerjasama  antara  Dirjen  Kekayaan Intelektual  Kementerian  Hukum  dan  HAM dengan Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Mikro  dan  Kecil  (UMK); memberikan  pengarahan  kepada  para  pelaku  ekraf yang  akan  mendaftarkan  merek  produknya  untuk langsung mendaftarkan mereknya melalui Kementerian  Hukum  dan  HAM; pendaftaran  merek secara  kolektif  bagi  komunitas  penghasil  produk

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
217
ekraf dan mendaftarkan merek secara online melalui website resmi Kementerian Hukum dan HAM.
Sebenarnya  yang  membuat  anggapan masyarakat  bahwa  mekanisme  pendaftaran  merek itu mahal dan rumit adalah kebanyakan dari mereka mempercayakan  pendaftaran  mereknya  melalui oknum-oknum  yang  tidak  mempunyai  kewenangan sama  sekali  dalam  pendaftaran  merek.  Oknum- oknum  tersebut  sudah  dapat  dipastikan  akan mematok  biaya  lebih  mahal  dari  biaya  yang  telah ditentukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk proses pendaftaran merek miliknya. Oleh karena itu sebaiknya  jika  ingin  mendaftarkan  merek  bisa langsung datang ke kantor Kementerian Hukum dan HAM maupun  dengan  mendaftarkan  mereknya langsung melalui website resmi Kementerian Hukum dan  HAM.  Pihak Kementerian  Hukum  dan  HAM sangat  terbuka  memberikan  informasi  kepada pendaftar merek yang membutuhkan bantuan dalam pendaftaran mereknya.
Berdasarkan upaya-upaya  yang  dilakukan untuk  mengatasi hambatan-hambatan  mengenai implementasi  pendaftaran  merek  pada produk- produk  ekraf,  dapat  dilihat  bahwa  peran  instansi terkait  seperti  Kemenkumham  dan  Dinkop  Kota Semarang  dalam hal  perlindungan  merek  terdaftar pada  produk-produk  ekraf  belum  dijalankan  secara optimal. Penyuluhan serta sosialisasi yang diberikan kepada komunitas  pelaku  ekraf  juga  masih  sangat minim.  Pemerintah  dan  pemerintah  daerah mempunyai  tanggung  jawab  dalam  melakukan pembinaan  serta  pengembangan  UMK  khususnya
yang berbasis kreativitas di wilayahnya. Berdasarkan Undang-Undang  No.  3  Tahun  2014  Tentang Perindustrian  menjelaskan  bahwa  tugas  dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah terkait dengan merek yang terdapat dalam Pasal 43 ayat (3) yaitu  mengenai  peran  pemerintah  dan pemerintah  daerag  dalam  mengembangkan  dan memanfaatkan  kreativitas  dan  inovasi  ,  khususnya dengan cara memberikan konsultasi, bimbingan serta advokasi perlindungan hak kekayaan intelektual bagi usaha kecil. Pemerintah daerah berkewajiban untuk membangun,  memberdayakan,  serta  memfasilitasi perlidungan  HKI  pada  UMK  yang  didalamnya termasuk hak atas merek. Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  juga  dijelaskan bahwa  dalam  hal  menumbuhkan  iklim  usaha  serta memberikan  fasilitasi  untuk  pengembangan  usaha, Pemerintah dan  Pemerintah  Daerah  memberikan fasilistasi kepemilikan HKI atas produk serta desain Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  dalam menjalankan  kegiatan  usaha  baik  dalam  negeri maupun  ekspor  dan  dapat  mendorong  UMK  untuk memperoleh  sertifikat  HKI. Terkait  hal  ini, perlunya melakukan  kerjasama  antara  DJKI  Kementerian Hukum dan HAM dengan Dinas Koperasi dan UMK. Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMK  Kota  Semarang  guna  meningkatkan pengembangan  mengenai  perlindungan  HKI khususnya  di  bidang  merek (Risky &  Munawar, 2019).

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
218
Selain  itu,  pelaku  ekraf  juga  mengeluhkan mengenai biaya pendaftaran merek bagi pelaku ekraf yang  mana  usaha  mereka  merupakan  jenis  Usaha Mikro  dan  Kecil. Didalam  Undang-Undang  No.  20 Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis memang secara  tersirat  tidak  membedakan mengenai  pendaftaran  merek  untuk  jenis  pelaku usaha ekraf yang masuk golongan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan jenis pelaku usaha lainnya. Hal ini telah sesuai dengan prinsip nondiskriminasi yang terdapat  dalam  TRIPs,  dimana  dalam  prinsip Most Favoured  Nations  Trearment (MFN)  menjelaskan bahwa dalam prinsip ini menekankan pada perlakuan yang sama untuk seluruh negara yang masuk dalam anggota  WTO,  dapat  diartikan  bahwa  semua  yang akan  mendaftarkan  hak  mereknya  harus memenuhi persyaratan, prosedur, serta biaya pendaftaran yang sama (Dharmawan, & Wiryawan, 2014).
Penerapan  sistem  konstitutif  terhadap  semua pelaku  usaha  baik  bagi  pelaku  usaha  ekraf  yang dapat dikatakan tergolong pihak yang lemah maupun bagi pelaku usaha lainnya yang lebih kuat, dianggap belum  mencerminkan  keadilan.  Hal  ini  disebabkan karena  dengan  kebijakan  menyamaratakan  semua persyaratan, prosedur serta biaya pendaftaran merek dianggap  sangat memberatkan  pelaku  usaha  ekraf. Oleh  karena  itu,  pemerintah  membuat  kebijakan mengenai pembedaan tariff PNBP Merek yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28  Tahun  2019  tentang  Jenis  dan  Tarif  Atas  Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.
Kebijakan ini sesuai dengan pendapat Salmond yang dijelaskan oleh Fitzgerald dimana hukum mempunyai tujuan untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasikan  berbagai  kepentingan  yang  ada dalam  masyarakatnya (Muin,  2015). Kebijakan mengenai pembedaan tariff PNBP yang dibuat oleh pemerintah tersebut disau sisi bertentangan dengan prinsip  TRIPs,  namun  disisi  lain  dengan  adanya kebijakan  perbedaan  tarif  PNPB  merek  tersebut, menunjukkan bentuk keberpihakan pemerintah guna melindungi  UMK  khususnya  yang  berbasis  ekraf (Faiz,  2010).  Hal  ini  sesuai  dengan  teori  keadilan yang  dikemukakan  oleh  John  Rawls  dimana disebutkan  apabila  terdapat  kondisi  ketidaksetaraan maka  perlakuan  khusus  harus  diberikan  terhadap pihak yang lemah (Chuzaibi, 2011).
”

## D. SIMPULAN
Ekonomi kreatif merupakan  salah  satu  sektor ekonomi yang sedang mendapatkan perhatian yang besar  dari  pemerintah.  Produk-produk  yang dihasilkan oleh ekraf tidak akan pernah terpisah dari Kekayaan  Intelektual  didalamnya  khususnya  Merek. Merek yang melekat pada produk tersebut umumnya mempunyai  nama  tersendiri  sebagai  identitas  dari produk  dan  pembeda  dalam  membedakan  produk tersebut  dengan  produk  yang  lain.  Hak  atas  merek yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum baru akan  terjadi  setelah  merek  tersebut  terdaftar  di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia. Berdasarkan  beberapa  sample  responden  dalam

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
219
penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  memang  pada kenyataannya  masih  banyak  pelaku  ekraf  yang belum  mendaftarkan  merek  produknya  dan  belum mengetahui  secara  luas  mengenai  pentingnya perlindungan  merek  terdaftar  serta  prosedur pendaftaran  merek  terhadap  produk-produk  ekraf miliknya.  Produk-Produk  ekraf  sangat  rentan terhadap  tindak unfair  competition,  oleh  karena  itu perlindungan hukum terhadap merek perlu diberikan melalui  perlindungan  secara  preventif  dan perlindungan  hukum  secara  represif  yang  diberikan oleh  pihak  instansi  terkait  permasalahan  mengenai pendaftaran merek seperti Kementerian Hukum dan HAM dan Dinas Koperasi dan UMK.
Dalam  hal  implementasi  pendaftaran  merek masih  banyaknya  hambatan-hambatan  yang dihadapi  oleh  para  pelaku  ekraf  serta  minimnya fasilitas  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  dan Pemerintah  Daerah  kepada  pelaku  ekraf  dalam memperoleh  perlindungan  mereknya.  Hambatan- hambatan  yang  dihadapi  dalam  hal  perlindungan merek  melalui  pendaftaran  merek  dapat  berupa hambatan  internal  dan  hambatan  eksternal. Penyederhanaan  proses  pendaftaran  merek  yang dalam  praktiknya  masih  memakan  waktu  yang relative lama, sehingga dapat mengurangi minat para pelaku ekraf dalam mendaftarkan mereknya. Dengan adanya  hambatan-hambatan  tersebut,  maka diperlukan  adanya  upaya-upaya  dalam  mengatasi berbagai hambatan-hambatan yang muncul. Upaya- upaya  yang  telah  diberikan  diharapkan  mampu mendorong  dalam  meningkatan  pelaku  ekraf  untuk
mendaftarkan  merek  produknya  sehingga  terhindar dari terjadinya pelanggaran HKI khususnya merek.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Fauzan,  Uzair.,  &  Prasetyo,  Heru.  (2006). Teori Keadilan  John  Rawls.  Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar.
Hidayah,  K.  (2017). Hukum  Hak  Kekayaan
Intelektual, Jakarta: Setara Press.
Lindsey,  T.  (2010). Hak  Kekayaan  Intelektual.
Bandung: Alumni.
Rahardjo,  S.  (2010). Permasalahan  Hukum  di
Indonesia. Bandung: Alumni.
Raharjo,  S.  (2010). Sisi-Sisi  Lain  dari  Hukum  di
Indonesia. Jakarta: Kompas.
Sherwood,  Robert  M.  (1990). Intellectual  Property and  Economic  Development,  Virginia: Alexandria.

## JURNAL
Andrew, Betlehn., & Samosir, Prisca. (2018). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM  di  Indonesia. Jurnal Law  and  Justice,
Vol.3, (No.1). pp. 615-630.
Chuzaibi,  F.  (2011).  Sistem  Konstitutif  Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek  Bagi  UMKM. Jurnal  Syiar  Hukum, Vol.XIII, (No.2). pp. 152-167.
Dharmawan, Ni Ketut Supasti., & Wiryawan, Wayan.
(2014). Keberadaan dan Implikasi Prinsip MFN dan  NT  Dalam  Pengaturan  Hak  Kekayaan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## Intelektual Di  Indonesia. Jurnal  Magister
Hukum Udayana, Vol.6, (No.2). pp. 259-275. Faiz,  P.  (2010).  Teori  Keadilan  John  Rawls. Jurnal Konstitusi, Vol.6, (No.1). pp. 135-149.
Greene,  S.  (2011).  Protecting  Well-Known  Marks  in China:  Challenges  for  Foreign  Mark  Holders. American  Bussiness  Law  Journal,  Vol.45 (No.2), pp. 371-398.
Ingram,  Keisha  L.  (2014).  Intellectual  Property Protection for  Brand  Jamaica’s  Creative Industries. Socialines  Technologies  Journal,
Vol.4 (No.1), pp. 151-167.
Kowel,  F.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Penerima  Lisensi  Merek  Di  Indonesia. Jurnal Lex et Societatis, Vol.5 (No.3). p.55.
Kurniati,  Nia.,  Permata,  Ratna.,  Hindersah,
Reginawanti.,  Kuswaryan,  Sondi.,  &  Souisa, Yongki.  (2017).  Perlindungan  Kekayaan Intelektual  terhadap  Produk  Teri  Seira  dan Kerupuk  Ikan  Tanimbar  sebagai  Industri Kreatif  Masyarakat  di  Kota  Sumlaki. Jurnal PJIH, Vol.4 (No.3), pp. 515-531.
Muin,  F.  (2015).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Tenaga  Kerja  Indonesia  (Tinjauan  Terhadap Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia). Jurnal Cita Hukum, Vol.III, (No.1).
p. 18.
Nurcahya, F. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek. Mimbar  Keadilan; Jurnal  Ilmu  Hukum,
p. 340.
Risky.,  &  Munawar.  (2019).  Studi  Perlindungan Hukum  Merek  Pada  Usaha  Kecil  Menengah (UKM) Jenang Di Kabupaten Ponorogo Dalam Upaya  Mendukung  Berkembangnya  Ekonomi Kreatif. Jurnal Privat Law, Vol.VII, (No.1). PP. 213-230.
Rois, Muhammad Fahmi., & Roisah, Kholis. (2018).
Perlindungan  Hukum  Kekayaan  Intelektual Kerajinan  Kuningan  Tumang. Kanun  Jurnal
Ilmu Hukum, Vol.20, (No.3), pp. 354-367.
Rongiyati,  S. (2018).  Perlindungan  Hukum  Hak Kekayaan  Intelektual  Pada  Produk  Ekonomi Kreatif. Jurnal Negara Hukum, Vol.9 (No.1), p.
40.
Rosmadi, Maskoto  L. (2014). Industri  Kreatif  dalam Menghadapi  Pasar  Bebas  ASEAN  Tahun 2015. Jurnal Wawasan Hukum, Vol.30 (No.1), pp.97-106.
Sardjono,  A.  (2013).  Pelaksanaan  Perlindungan Hukum Merek Untuk Pengusaha UKM Batik Di Pekalongan,  Solo,  dan  Yogyakarta, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.4. p. 442.
Sardjono,  Agus.,  Prastyo,  Brian  Amy.,  Larasati Desrezka Gusti.  (2013).  Pelaksanaan Perlindungan Hukum Merek Untuk Pengusaha UKM Batik di Pekalongan. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.44 (No.4), pp. 496-518.
Yulianto,  Irwan.,  &  Uraidi,  Ali.  (2018).  Peningkatan Potensi  Batik  Melalui  Perlindungan  Hak Kekayaan  Intelektual. Conference  on Innovation  and  Application  of  Scien  and Technology, Vol.5. pp. 141-148.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## WAWANCARA DAN SUMBER LAINNYA
Dahlan, H.  (2019). Kepala  Sub  Bidang  Kekayaan Intelektual Kantor  Wilayah  Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah. Pada
Tanggal 27  Desember  2019 di  Kementerian
Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah.
Irawati,  T.  (2019).  Pemilik  Merek  Bel_Incraft.  Pada Tanggal 13 Desember 2019 Di Semarang.