## JURNAL WIDYA BHUMI

## KELAYAKAN NILAI GANTI KERUGIAN TANAH MUSNAH SEBAGAI PENANGANAN DAMPAK SOSIAL PADA PENGADAAN TANAH
Satriya Parama Putra Wibawa 1 , Priyo Katon Prasetyo 2* , Sudibyanung 2
1 Alumni Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
2 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jalan Tata Bhumi No 5 Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta * Koresponden email: priyokatonprasetyo@stpn.ac.id

## ABSTRACT
Development  can  include  land  acquisition  since  it  compensates  entitled  communities  fairly.  The Demak Regency Land Office and evaluation had trouble calculating compensation for coastal land parcels obliterated by tidal floods. This research will assess the field's physical state and the process for  determining  compensation  for  obliterated  land  to  manage  social  repercussions  with  rules  and economic calculations. This study employs quantitative descriptive research. According to research, an  income  capitalization  technique  based  on  market  value  is  more  practical  than  Presidential Regulation (Perpres) Number 52 of 2022 for assessing compensation for  obliterated land. Different uses of devastated land in Bedono Village, Purwosari Village, and Sriwulan Village affect the revenue capitalization  approach's  kerohiman  fund  acquisition.  According  to  Presidential  Decree  No.  52  of 2022, Bedono Village receives less compensation for obliterated land than Purwosari Village, however the income capitalization technique yields the reverse. For precise and reliable findings, the appraiser must choose a technique to calculating compensation for obliterated land.
Keywords : Compensation, Obliterated Land, Kerohiman Fund

## INTISARI
Pengadaan  tanah  menjadi  pilihan  dalam  pembangunan  dengan  memberikan  ganti  kerugian  yang layak  dan  adil  bagi  masyarakat  yang  berhak.  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Demak  dan appraisal mengalami kendala dalam menentukan besar nilai ganti kerugian terhadap bidang-bidang tanah di wilayah pesisir yang musnah karena tertutup banjir rob. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan, kesesuaian kondisi fisik lapang  dan mekanisme perhitungan  nilai ganti kerugian tanah musnah sebagai bentuk penanganan dampak sosial dengan peraturan yang berlaku dan perhitungan secara  ekonomi.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kuantitatif.  Temuan penelitian  menyebutkan  bahwa  penentuan  besaran  nilai  ganti  kerugian  tanah  musnah  dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan berdasarkan nilai pasar lebih layak daripada Peraturan Presiden (Perpres) No. 52 Tahun 2022. Kondisi fisik tanah musnah di Desa Bedono, Desa Purwosari dan Desa Sriwulan terdapat perbedaan dalam pemanfaatannya, sehingga mempengaruhi perolehan besaran dana kerohiman berdasarkan pendekatan kapitalisasi pendapatan. Mekanisme perhitungan besaran nilai ganti kerugian tanah musnah di Desa Bedono lebih kecil dari Desa Purwosari jika mendasarkan pada  Perpres  No.  52  Tahun  2022,  namun  berdasarkan  pendekatan  kapitalisasi  pendapatan memperoleh  hasil  sebaliknya.  Oleh  karena  itu, appraisal harus  bisa  menentukan  pilihan  dalam menggunakan pendekatan penilaian ganti kerugian tanah musnah demi hasil yang tepat dan akurat. Kata Kunci : Dana Kerohiman, Ganti Kerugian, Tanah Musnah

## A. Pendahuluan
Pengadaan tanah menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah Indonesia, untuk mendukung  terwujudnya  pembangunan  sarana  umum  melalui  sejumlah  program strategis  nasional  (Danendra  &  Mujiburohman,  2022).  Pada  keadaan  mendesak pemerintah dapat mencabut hak atas tanah yang bersifat individu yang dimiliki oleh masyarakat,  namun  pemerintah  juga  harus  tetap  mengacu  pada  ketentuan  dan prosedur yang berlaku (Yudhanto dkk., 2021; Tetama dkk., 2022). Seperti: Peraturan
Vol 3, No. 2 Oct 2023
Received Sep 18 th , 2023
Accepted
Oct 26 th , 2023
Published Oct 31 th , 2023
Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2021 jo PP. No. 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas  PP.  No.  19  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  bagi Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum.  Para  pemilik  tanah  setidaknya  akan diundang untuk bermusyawarah dan dalam pelaksanaan pencabutan hak atas tanah akan  diberikan  ganti  kerugian.  Masyarakat  yang  telah  merelakan  tanahnya  untuk kepentingan umum akan diberi ganti  untung yang layak (Fithry & Sjaifurrachman, 2021). Hilangnya tanah masyarakat yang disebabkan oleh pengadaan tanah secara otomatis akan ikut menghilangkan rumah sebagai tempat tinggal dan tanah sebagai lahan penghidupan (Situmorang, A. S., & Nugroho, 2022).
Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 590/52 Tahun 2016 tentang Persetujuan  Penetapan  Lokasi  Pengadaan  Tanah  Untuk  Pembangunan  Jalan  Tol Semarang-Demak, mencakup 18 desa pada empat kecamatan di Kabupaten Demak dan tiga desa pada satu kecamatan di Kota Semarang. Pengadaan tanah yang telah dilakukan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Demak  tersebut  telah  berlangsung dari 2016 sampai sekarang dan telah mencapai tahapan pelaksanaan ganti kerugian (Wawancara  dengan  Sujadi  sebagai  Kasi  Pengadaan  Tanah  dan  Pengembangan tanggal  15  Mei  2023).    Namun  demikian,  pengadaan  jalan  tol  tersebut  masih terkendala permasalahan karena adanya ketidaksepakatan atau ketidaksepahaman antara  pemegang  hak  atas  tanah  dengan  pemerintah  yang  membutuhkan  tanah (Wawancara  dengan  Bambang  Irijanto  sebagai  Kepala  kantor  kabupaten  Demak tanggal 15 Mei 2023). Salah satunya adalah, Kantor Pertanahan Kabupaten Demak dan  pihak  ketiga  ( appraisal )  mengalami  kesulitan  dalam  menentukan  besar  nilai ganti kerugian terhadap bidang-bidang tanah di wilayah pesisir, karena permukaan bidang tanah tersebut sudah tertutup air laut yang naik atau banjir rob atau abrasi.
Menurut  Pasal  2  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  (Permen  ATR/BPN)  No.  17  Tahun  2021, menyebutkan bahwa bidang tanah yang sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam dan tidak dapat diidentifikasi serta tidak dapat digunakan lagi, maka bidang  tanah  tersebut  dapat  disebut  sebagai  tanah  musnah.  Tanah  musnah  akan terhapus  hak  atas  tanahnya  dan  jika  tanah  musnah  tersebut  menjadi  objek pengadaan  tanah  maka  tidak  diberikan  ganti  kerugian  namun  diberikan  dalam bentuk  bantuan  dana  kerohiman.  Penelitian  ini  mengangkat  permasalahan  pokok yaitu apakah terdapat kelayakan dalam proses ganti kerugian terhadap bidang tanah yang musnah ?, dan bagaimana mekanisme perhitungan besaran nilai bantuan dana kerohiman  tanah  musnah  sebagai  bentuk  penanganan  dampak  sosial  pada pengadaan tanah Jalan Tol Semarang-Demak?.
Penelitian ini
berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena mempertimbangkan  aspek  hukum  berdasarkan  peraturan  perundangan  terbaru, atau setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 52 Tahun 2022 . Selain itu, penelitian  ini  akan  mempertimbangkan  adanya  aspek  ekonomi  berdasarkan  nilai pasar  dengan  pendekatan  kapitalisasi  pendapatan.  Penelitian  ini  seide  dengan penelitian  Pratami  dkk.,  (2021)  yang  membahas  status  hukum  tanah  musnah menurut Permen ATR/BPN No. 17 Tahun 2021, namun berbeda lokus kajian. Pratami
dkk., (2021) membahas mengenai bidang tanah yang terdampak bencana banjir rob di  Kota  Pekalongan,  dan  menemukan  bahwa  pemegang  hak  atas  tanah  musnah tetap  diberikan  kesempatan  untuk  melakukan  rekonstruksi  atau  reklamasi  dalam jangka  waktu  selama  1  (satu)  tahun.  Penelitian  ini  juga  akan  menyempurnakan penelitian  dari  Sari  dkk.,  (2022)  yang  menemukan  bahwa  pemegang  hak  atas tanah/hak  pengelolaan  berhak  untuk  mendapatkan  dukungan  finansial  dan  dana kerohiman.  Kelemahan  penelitian  Sari  dkk.,  (2022)  adalah  tidak  menyebutkan contoh pasti total besaran dana kerohiman yang layak berdasarkan nilai pasar. Lalu, penelitian  ini  akan  membantah  temuan  dari  Wibowo  (2021)  bahwa  dalam pelaksanaan  ganti  kerugian  pengadaan  tanah  Jalan  Tol  Cisumdawu,  masih  harus mendasarkan pada UU Cipta Kerja.
Setelah menemukan gap analysis dengan penelitian sejenis sebelumnya, maka penelitian  ini  memiliki  inovasi  atau novelty sebagai  upaya  preventif  mencegah konflik  pemberian  ganti  rugi.  Dalam  konteks  upaya  preventif  mencegah  konflik tersebut,  penelitian  ini  berbeda  dengan  Nulhaqim  dkk.  (2020)  dan  Supadno  & Junarto  (2022)  karena  menitikberatkan  pelaksanaan  pemberian  ganti  kerugian tanah musnah berdasarkan PP. No. 19 Tahun 2021 jo PP. No. 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP. No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi  Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum  dan  Perpres  No.  52  Tahun  2022. Selain  itu,  penelitian  ini  membahas  bagaimana  proses  penilaian  dan  mengaitkan dengan penentuan nilai bantuan dana kerohiman pada tanah musnah. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan, kesesuaian kondisi fisik lapang dan  mekanisme  perhitungan  besaran  nilai  ganti  kerugian  tanah  musnah,  sebagai bentuk penanganan dampak sosial dengan peraturan yang berlaku dan perhitungan secara ekonomi.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kuantitatif  (Creswell,  2016). Sebab, dalam pengumpulan data, pengolahan terhadap data, serta penampilan hasil dari pengolahan datanya penulis menggunakan angka untuk memperlihatkan data yang  telah  diolah.  Penulis  menggunakan  teknik  observasi,  wawancara,  dan  studi dokumen  untuk  mengumpulkan  data  primer  dan  sekunder  (Jayusman  &  Shavab, 2020).  Selanjutnya,  analisis  penelitian  ini  menggunakan  analisis  deskriptif  dengan menyajikannya dalam bentuk tabel serta uraian penjelasan mengenai perhitungan besaran ganti kerugian atau nilai bantuan dana kerohiman berdasarkan Perpres No. 52  Tahun  2022  dibandingkan  dengan  nilai  pasar  yang  menggunakan  pendekatan kapitalisasi  pendapatan.  Mekanisme  perhitungan  kapitalisasi  pendapatan menggunakan  rumus: Value (nilai)= Income (pendapatan)  / Capitalization  Rate (tingkat kapitalisasi) V = I / R (Sugiyono, 2016; Sudibyanung dkk, 2020). Pendapatan ( Income )  di  dapat  dari  pendapatan  bersih  suatu  usaha  dikurangi  dengan  tingkat kegagalan.  Pendapatan  bersih  suatu  usaha  dicari  melalui  pendapatan  kotor dikurangi  oleh  biaya  produksi,  sedangkan  tingkat  kegagalan  di  dapat  dari  berapa persen kegagalan dari pendapatan bersih.
C. Hasil dan Pembahasan
C.1. Kondisi Tanah Musnah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan

## Kondisi Fisik di Lapangan
Penulis berhasil merumuskan tahapan penentuan tanah musnah berdasarkan ketentuan  pada  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) No. 17 Tahun 2021, Perpres (Perpres) No. 52 Tahun 2022. Hasil rumusan tersebut tersaji pada Gambar 1.
Gambar 1. Tahapan Penetapan Tanah Musnah. Sumber: Permen ATR/BPN No. 17 Tahun 2021 dan Perpres No. 52 Tahun 2022
Berdasarkan  Gambar  1,  yang  dimaksud  sebagai  tanah  musnah  setidaknya mengandung tiga unsur: pertama , tanah yang sudah berubah dari bentuk asalnya yang  dikarenakan  oleh  peristiwa  alam; kedua ,  bidang  tanah  tersebut  sudah  tidak bisa  diidentifikasi  batas-batas  bidangnya; ketiga ,  tanah  tersebut  tidak  dapat difungsikan,  digunakan  dan  dimanfaatkan  dengan  sebagaimana  mestinya. Kemudian, masih berdasarkan Permen ATR/Kepala BPN tersebut, tahapan-tahapan penentuan tanah musnah terdiri atas:
a)  Pertama, penetapan lokasi tanah musnah yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan;
b)  Kedua, pembentukan tim peneliti tanah musnah yang diketuai oleh Kepala Kantor Pertanahan;
c)  Ketiga, sosialisasi dalam rangka kegiatan penetapan tanah musnah;
d)  Keempat,  identifikasi  dan  inventarisasi  oleh  tim  peneliti  tanah  musnah  untuk menghasilkan risalah tim peneliti tanah musnah;
e)  Kelima, pengumuman dari hasil risalah tim peneliti tanah musnah;
f)  Keenam,  pelaksanaan  rekonstruksi  dan  reklamasi  bagi  pemilik  hak  atas  tanah yang akan melakukan rekonstruksi dan reklamasi;
g)  Ketujuh, penerbitan keputusan penetapan tanah musnah.
Kemudian berdasarkan Pasal 66 ayat (5) Permen ATR/Kepala BPN No. 17 Tahun
2021  bahwa  jika  suatu  bidang  tanah  telah  ditetapkan  sebagai  tanah  musnah  dan tanah tersebut akan digunakan oleh pemerintah dalam rangka pembangunan untuk kepentingan  umum,  maka  pemilik  hak  atas  tanah  akan  diberikan  bantuan  dana kerohiman.  Tahapan-tahapan  pemberian  bantuan  dana  kerohiman  tersebut dijelaskan secara rinci dalam Perpres No. 52 Tahun 2022.
Dengan  mendasarkan  pada  ketentuan  peraturan  perundangan  tersebut  dan melihat  realitas  atas  kondisi  fisik  lapangan  maka  Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Demak  menetapkan  Desa  Bedono,  Desa  Purwosari  dan  Desa  Sriwulan menjadi lokasi tanah musnah.
a. Desa Bedono
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak No.  600/SK-33.21.HP.01.04/VIII/2021  tanggal  24  Agustus  2021  Desa  Bedono ditetapkan sebagai salah satu lokasi tanah musnah. Pada tanggal 28 Maret 2023 Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Demak  telah  menyelesaikan  perbaikan  Risalah Tim Peneliti Tanah Musnah No. 5/HP.01.03/I/2022 tanggal 11 Januari 2022, dari hasil  perbaikan  atau  revisi  risalah  tim  peneliti  tanah  musnah.  Bidang-bidang tanah  Desa  Bedono  yang  termasuk  tanah  musnah  seluruhnya  sebanyak  110 bidang tanah dengan luas 300.910 m 2 ; bidang tanah  musnah sebagian sejumlah 13 bidang tanah; dan bidang tanah tidak musnah sebanyak 1 bidang.
Kemudian, berdasarkan keadaan fisiknya, Desa Bedono terbagi menjadi dua kelompok  yaitu:  masih  ada  pemanfaatan  sebagai  tambak  kerang  hijau  dan sudah  tidak  ada  pemanfaatan.  Bidang  tanah  musnah  yang  masih  ada pemanfaatan  sebagai  tambak  kerang  hijau  sejumlah  93  bidang  tanah  dan bidang tanah yang sudah tidak ada pemanfaatan sejumlah 17 bidang tanah.
Namun demikian, berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Bedono pada tanggal 23 Mei 2023, menyatakan bahwa:
“ masyarakat Desa Bedono tidak bisa menerima jika bidang-bidang tanah yang masih ada pemanfaatannya dinyatakan sebagai tanah musnah. Sebab, bidang-bidang tanah yang telah terendam air laut kurang  lebih  setinggi  3  meter  tersebut  masih  dijadikan  sebagai mata  pencaharian  utama  bagi  masyarakat  Desa  Bedono. Masyarakat  memanfaatkan  kondisi  tersebut  dan  menjadikan bidang tanah yang terendam air sebagai tambak kerang hijau. ” (Sekretaris Desa Bedono, tanggal 23 Mei 2023). Bapak sekretaris desa Desa Bedono juga menjelaskan bahwa:
“ ada  beberapa  bidang  tanah  yang  terletak  sudah  terlalu  jauh dengan daratan dan jika dimanfaatkan sebagai tambak tidak akan
berhasil karena akan rusak terkena ombak dan akan mengalami kerugian.  Oleh  karena  itu,  ada  beberapa  masyarakat  yang  tidak memanfaatkan bidang tanah sebagai tambak. Ada juga beberapa masyarakat  yang  tidak  memanfaatkan  karena  tidak  ada  biaya untuk  modal  awal  pembuatan  tambak  dan  ada  juga  yang membiarkannya begitu saja. ”
(Sekretaris Desa Bedono, tanggal 23 Mei 2023)
b. Desa Purwosari
Desa  Purwosari  ditetapkan  sebagai  salah  satu  lokasi  tanah  musnah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak No. : 600/SK-33.21.HP.01.04/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021. Hasil revisi Risalah Tim  Peneliti  Tanah  Musnah  No.  5/HP.01.03/I/2022  Tanggal  11  Januari  2022, bidang  tanah  di  Desa  Purwosari  yang  termasuk  sebagai  tanah  musnah seluruhnya  sebanyak  99  bidang  tanah  seluas  155.367  m 2 .  Kondisi  fisik  di lapangan terlihat bahwa semua bidang tanah masih ada pemanfaatan sebagai tambak  bandeng,  udang,  kerang  hijau  dan  kerang  darah.  Namun  demikian, berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Sekretaris  Desa  Purwosari  menjelaskan bahwa:
“ Awal  mulanya  bidang  tanah  masyarakat  Desa  Purwosari berbentuk  persawahan,  perkebunan  dan  permukiman.  Namun demikian,  saat  ini  sudah  menjadi  tambak  sejak  banjir  rob menggenangi bidang-bidang tanah persawahan. Masyarakat desa berganti mata pencaharian dari petani menjadi pekerja tambak. ” (Sekretaris Desa Purwosari, tanggal 25 Mei 2023)
c. Desa Sriwulan
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak No. : 600/SK-33.21.HP.01.04/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021, Desa Sriwulan ditetapkan  sebagai  salah  satu  lokasi  tanah  musnah.  Hasil  revisi  Risalah  Tim Peneliti Tanah Musnah No. 5/HP.01.03/I/2022 Tanggal 11 Januari 2022, bidang tanah di Desa Sriwulan yang termasuk tanah musnah sebanyak 45 bidang tanah yang  memiliki  luas  338.334  m 2 .  Kondisi  fisik  di  lapangan  di  Desa  Sriwulan, Kecamatan Sayung semua bidang tanah sudah tidak ada pemanfaatan baik itu tambak ataupun lainnya.
Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Urusan  Keuangan  Desa  Sriwulan menjelaskan bahwa:
“ bidang  tanah  yang  sudah  tenggelam  dan  menjadi  objek pengadaan  tanah  untuk  jalan  tol  Semarang-Demak  sudah  tidak ada  pemanfaatan,  hal  tersebut  dikarenakan  lokasi  bidang  tanah musnah tersebut jauh dari daratan dan jika dibuat tambak akan rusak terkena ombak dan menyebabkan kerugian. Maka dari itu masyarakat  Desa  Sriwulan  membiarkan  bidang  tanah  yang menjadi  objek  jalan  tol  tersebut  dan  membuat  tambak  yang lokasinya tidak terlalu jauh dari daratan. ”
(Kepala Urusan Keuangan Desa Sriwulan, tanggal 24 Mei 2023)
Berdasarkan realitas kondisi fisik di tiga desa dapat disimpulkan bahwa kriteria yang  dijelaskan  dalam  peraturan  perundang-undangan  kurang  sesuai.  Perbedaan tersebut  terlihat  pada  peraturan  perundang-undangan  menjelaskan  bahwa  yang dimaksud  sebagai  tanah  musnah  yaitu  tanah  yang  sudah  berubah  dari  bentuk asalnya  yang  dikarenakan  oleh  peristiwa  alam  dan  bidang  tanah  tersebut  sudah tidak  bisa  diidentifikasi  batas-batas  bidangnya  serta  tanah  tersebut  tidak  dapat difungsikan,  digunakan  dan  dimanfaatkan.  Padahal,  kondisi  fisik  di  lapangan  di  3 desa yang telah ditetapkan lokasinya sebagai tanah musnah masih banyak bidang- bidang tanah yang masih digunakan dan dimanfaatkan serta masih bisa diidentifikasi batas-batasnya,  meskipun  ada  beberapa  bidang  tanah  yang  sudah  tidak  bisa digunakan karena faktor alam.
C.2. Penentuan Besaran Nilai Bantuan Dana Kerohiman Berdasarkan Perpres No.

## 52 Tahun 2022
Penentuan  besaran  nilai  bantuan  dana  kerohiman  dijelaskan  dalam  Pasal  13 Perpres No. 52 Tahun 2022. Pada pasal tersebut dijelaskan cara menghitung besaran bantuan  dana  kerohiman,  berikut  perhitungan  besaran  nilai  bantuan  dana kerohiman berdasarkan Perpres No. 52 Tahun 2022:
Luas tanah x 25% (dua puluh lima persen) dari NJOP (nilai jual objek pajak)
Luas  tanah  yang  dimaksud  pada  perhitungan  di  atas  adalah  luas  tanah  yang diidentifikasi  sebagai  tanah  musnah  dan  akan  digunakan  dalam  rangka pembangunan  untuk  kepentingan  umum.  Penulis  melakukan  perhitungan  nilai bantuan dana kerohiman hanya sebatas bidang tanah yang masih ada pemanfaatan di  atasnya,  karena  perhitungan  tersebut  akan  digunakan  untuk  data  pembanding dari  penentuan  nilai  bantuan  dana  kerohiman  berdasarkan  nilai  pasar  atau  nilai ekonomi.  Perhitungan  tersebut  dengan  merujuk  sejumlah  93  bidang  tanah  yang (lihat lampiran 1) dan Desa Purwosari sebanyak 99 bidang tanah (lihat lampiran 2).
Berikut  contoh  mekanisme  perhitungan  besaran  ganti  kerugian  atau  nilai bantuan  dana  kerohiman  berdasarkan  Perpres  No.  52  Tahun  2022  dengan mengambil sampel dua bidang yaitu: nomor urut enam dan 12:
a. Nomor  urut  bidang  tanah  nomor  6  Bidang  tanah  di  Desa  Bedono,  nama pemegang  Hak  Atas  Tanah  Tiyari,  NOP  332104001500101250,  luas  tanah  yang terkena  tol  13.860  m 2 dan  NJOP  senilai  Rp  1.200,  jika  dimasukkan  ke  dalam perhitungan maka:
Nilai bantuan dana kerohiman = Luas tanah x 25% (dua puluh lima persen) dari NJOP (nilai jual objek pajak)
Nilai bantuan dana kerohiman = 13.860 x 25% x 1200 Nilai bantuan dana kerohiman = 13.860 x 300 Nilai bantuan dana kerohiman = 4.158.000
Jadi  nilai  bantuan  dana  kerohiman  yang  di  dapat  Saudari  Tiyari  berdasarkan Perpres No. 52 Tahun 2022 senilai Rp. 4.158.000
b. Nomor  urut  bidang  tanah  nomor  12,  Bidang  tanah  di  Desa  Bedono,  nama pemegang  Hak  Atas  Tanah  Munawar,  NOP  332104001500101180,  luas  tanah
yang terkena tol 1975 m 2 dan NJOP senilai Rp 1.700, jika dimasukkan ke dalam perhitungan maka:
Nilai bantuan dana kerohiman = Luas tanah x 25% (dua puluh lima persen) dari NJOP (nilai jual objek pajak) Nilai bantuan dana kerohiman = 1975 x 25% x 1700 Nilai bantuan dana kerohiman = 1975 x 425 Nilai bantuan dana kerohiman = 839.375
Jadi nilai bantuan dana kerohiman yang di dapat Saudara Munawar berdasarkan perhitungan  Perpres  No.  52  Tahun  2022  senilai  Rp  839.375,  karena  hasil perhitungannya  kurang  dari  Rp  1.000.000  maka  berdasarkan  Pasal  13  ayat  3 Perpres No. 52 Tahun 2022 dijelaskan bahwa jika hasil perhitungan kurang dari Rp1.000.000,  besaran bantuan Dana  Kerohiman  diberikan  paling  sedikit  senilai Rp1.000.000, oleh karena itu saudara Munawar tetap diberikan besaran bantuan dana kerohiman senilai Rp 1.000.000,00.
Dua  bidang  dengan  nomor  urut  dua  dan  enam  dijadikan  contoh  penulis  agar mekanisme  perhitungan  ganti  kerugian  jelas  dan  valid.  Selanjutnya  berdasarkan penghitungan secara keseluruhan, rata-rata besaran nilai bantuan dana kerohiman untuk 93 bidang tanah musnah di Desa Bedono, yaitu Rp1.635.868. Pada sisi lain, rata-rata besaran nilai bantuan dana kerohiman untuk 99 bidang tanah musnah di Desa Purwosari, yaitu Rp2.401.696.

## C.3. Penentuan Besaran Nilai Bantuan Dana Kerohiman dari Aspek Ekonomi Berdasarkan Pendekatan Kapitalisasi Pendapatan
Besaran  nilai  bantuan  dana  kerohiman  menurut  Perpres  No.  52  Tahun  2022 belum  mengakomodir  kebutuhan  warga  terdampak  jika  diperuntukkan  untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan atas tanah yang diidentifikasi sebagai tanah musnah. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staff di Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto dan Rekan di Semarang, menjelaskan bahwa:
“ Perpres  No.  52  Tahun  2022  merupakan  salah  satu  wujud kepedulian  dari  pemerintah  dalam  memberikan  bantuan  untuk pihak  yang  berhak  dengan  layak  dan  adil,  namun  besaran  nilai dana kerohiman belum mengakomodir atas kelayakan yang sesuai untuk  warga  yang  terdampak.  Tanah    musnah  jika  di  atasnya masih  ada  pemanfaatan  maka  tidak  bisa  disebut  dengan  tanah musnah sehingga penentuan nilai dapat dengan nilai pasar sesuai dengan pemanfaatannya. ”
(Toto Suharto tanggal 16 Juni 2023)
Maka  dari  itu  peneliti  melakukan  penelitian  terkait  penentuan  besaran  nilai bantuan  dana  kerohiman  untuk  memberi  masukan  terhadap  perhitungan penentuan  besaran  nilai  dana  kerohiman  dilihat  dari  aspek  ekonomi  berdasarkan nilai  pasar.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  perhitungan  nilai  aset  penentuan besaran  dana  kerohiman  yaitu  pendekatan  kapitalisasi  pendapatan  ( Income Capitalization Method ).
Perhitungan  besaran  nilai  bantuan  dana  kerohiman  berdasarkan  nilai  pasar dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:
Value (nilai) = Income (pendapatan) / Capitalization Rate (tingkat kapitalisasi)
V = I / R (Sudibyanung dkk., 2020).
Pendapatan  ( Income (I))  di  dapat  dari  pendapatan  bersih  suatu  usaha  dikurangi dengan  tingkat  kegagalan.  Pendapatan  bersih  suatu  usaha  dicari  melalui pendapatan  kotor  dikurangi  oleh  biaya  produksi,  sedangkan  tingkat  kegagalan  di dapat dari berapa persen kegagalan dari pendapatan bersih. Capitalization Rate (R) yang  digunakan  yaitu  suku  bunga  obligasi  pemerintah  Republik  Indonesia  tahun 2023  sebesar  7,35%.  Berikut  contoh  perhitungan  besaran  nilai  bantuan  dana kerohiman berdasarkan nilai pasar dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan:
Penggunaan tambak untuk kerang hijau di Desa Bedono, Harga jual kerang hijau 1  kg  yaitu  Rp.  8.000  durasi  panen  2  kali  dalam  setahun,  1  kali  panen  rata-rata mendapat 5.000 kg dengan luas tambak rata-rata 250 m2. Biaya produksi atau modal awal yaitu:
a. Bambu 1 truk Rp10.000.000
b. Karung Rp2.400.000
c. Tenaga pemasangan bambu dan karung pelapis bambu Rp2.400.000
d. Sewa  1 tahun Rp5.000.000 Total biaya produksi  = 10.000.000 + 2.400.000 + 2.400.000 + 5.000.000
= 19.800.000
Pendapatan kotor = 1 kali panen x harga jual kerang hijau = 5.000 kg x 8.000
= 40.000.000
Karena dalam setahun panen 2 kali maka 40.000.000 x 2 = 80.000.000 Pendapatan Bersih  = Pendapatan kotor – biaya produksi
= 80.000.000 – 19.800.000
= 60.200.000
Asumsi tingkat kegagalan= Pendapatan bersih x 2% = 60.200.000 x 2% = 1.204.000
Hasil akhir/income/pendapatan= pendapatan bersih – tingkat kegagalan
=  60.200.000 - 1.204.000
= 58.996.000 (I)
Value (nilai)= Income (pendapatan)/ Capitalization  Rate (tingkat kapitalisasi) atau V = I / R V = 58.996.000 / 7,35% V = 58.996.000 / 0,0735 V = 802.666.666 dibulatkan menjadi 802.650.000 Untuk nilai besaran dana kerohiman per meter persegi yaitu 1 m2 = V/ luas tambak 1 m2 = 802.650.000 / 250 1 m2 = 3.210.600 dibulatkan menjadi Rp. 3.210.000,00 Jadi untuk tambak kerang hijau di Desa Bedono besaran ganti kerugian atau nilai bantuan  dana  kerohiman  berdasarkan  perhitungan  dengan  metode  kapitalisasi pendapatan sebesar 3.210.000/m². Perhitungan di atas adalah perhitungan riil yang
dilakukan  oleh  peneliti  dengan  luasan  rata-rata  tambak  250  m²  dengan  usaha tambak kerang hijau.
Pada  sisi  lain,  masyarakat  Desa  Purwosari  menggunakan  tambak  yang  utama untuk bandeng dan kerang darah, tetapi tambak tersebut juga dapat menghasilkan kerang hijau dan udang karena dapat muncul secara alami pada tambak bandeng tersebut.  Biaya  produksi  atau  modal  awal  untuk  pembuatan  tambak  bandeng sekaligus tambak kerang darah yaitu:
a. 1,000 bibit ekor seharga Rp. 450.000,00 tabur jadi 10,000 ekor tiap petak (total Rp. 4.500.000,00)
b. 1  petak  8  potong  waring/jaring,  1  potong  Rp.  550.000,00  (total  Rp. 4.400.000,00)
c. 500 kg karung untuk membalut bambu 1 kg seharga Rp. 4.000,00 untuk 500 kg seharga Rp. 2.000.000,00
d. 300 batang bambu, 1 bambu Rp. 15.000,00  total Rp. 4.500.000,00
e. Sewa per tahun adalah Rp. 3.000.000,00
Total biaya produksi= 4.500.000 + 4.400.000 + 2.000.000 + 4.500.000 + 3.000.000 atau 18.400.000
Untuk bandeng harga jual 1 kg yaitu Rp. 20.000,00 durasi panen 4 kali/tahun, 1 kali panen rata-rata mendapat 700 kg dengan luas tambak rata-rata 6.000 m²
Pendapatan kotor bandeng= 1 kali panen x harga jual bandeng = 700 kg x 20.000 = 14.000.000
Karena dalam setahun panen 4 kali maka 14.000.000 x 4 = 56.000.000 Pendapatan Bersih  = Pendapatan kotor – biaya produksi
= 56.000.000 – 18.400.000
= 37.600.000
Asumsi tingkat kegagalan= Pendapatan bersih x 8% = 37.600.000 x 8% = 3.008.000
Hasil akhir/ income /pendapatan=  pendapatan bersih – tingkat kegagalan = 37.600.000 – 3.008.000

## = 34.592.000 (I)
Value (nilai)  = Income (pendapatan)/ Capitalization Rate  (tingkat kapitalisasi) atau V = I / R V = 34.592.000 / 7,35% V = 34.592.000 / 0,0735 V = 470.639.456
Untuk nilai besaran dana kerohiman per meter persegi yaitu 1 m² = V/ luas tambak 1 m² = 470.639.456 / 6.000 1 m² = 78.440 dibulatkan menjadi 78.000
Untuk kerang darah harga jual 1 kg yaitu Rp10.000 durasi panen 2 kali dalam setahun,  1  kali  panen  rata-rata  mendapat  5.000  kg  dengan  luas  tambak  rata-rata 6.000  m2.  Biaya  produksi  hanya  biaya  untuk  bibit  karena  masih  dalam  1  tambak
dengan tambak bandeng, bibit kerang darah 6,000 per kg untuk 1 petak tambak di tabur 5.000 kg, total 30,000,000
Pendapatan kotor kerang darah= 1 kali panen x harga jual kerang darah = 5000 kg x 10.000 = 50.000.000
Karena dalam setahun panen 2 kali maka 50.000.000 x 2 = 100.000.000 Pendapatan Bersih= Pendapatan kotor – biaya produksi
= 100.000.000 – 30.000.000
= 70.000.000 Asumsi tingkat kegagalan= Pendapatan bersih x 10% = 70.000.000 x 10%
= 7.000.000
Hasil akhir/ income /pendapatan= pendapatan bersih – tingkat kegagalan = 70.000.000 – 7.000.000
= 63.000.000 (I)
Value (nilai)  = Income (pendapatan)/ Capitalization  Rate (tingkat kapitalisasi) atau V = I / R
V = 63.000.000 / 7,35% V = 63.000.000 / 0,0735 V = 857.142.857
Untuk nilai besaran dana kerohiman per meter persegi yaitu 1 m² = V/ luas tambak 1 m² = 857.142.857 / 6.000 1 m²= 142.857 dibulatkan menjadi 142.860
Untuk  udang  harga  jual  1  kg  yaitu  Rp.  40.000,00  durasi  panen  1  kali  dalam setahun,  1  kali  panen  rata-rata  mendapat  1.100  kg  dengan  luas  tambak  rata-rata 6.000  m2.  Biaya  produksi  hanya  biaya  untuk  memasang  3  jebakan  udang  pada tambak dengan harga Rp. 900.000,00 karena masih dalam 1 tambak dengan tambak bandeng. Udang akan muncul atau terjebak secara alami tidak ada bibit yang ditebar dalam tambak.
Pendapatan kotor udang= 1 kali panen x harga jual kerang darah = 1.100 kg x 40.000
= 44.000.000
Pendapatan Bersih= Pendapatan kotor – biaya produksi
= 44.000.000 – 900.000
= 43.100.000
Asumsi tingkat kegagalan= Pendapatan bersih x 10% = 43.100.000 x 10%
= 4.310.000
Hasil akhir/ income /pendapatan= pendapatan bersih – tingkat kegagalan = 43.100.000 –
4.310.000
= 38.790.000 (I)
Value (nilai)=  I ncome (pendapatan)/ Capitalization  Rate (tingkat kapitalisasi) atau V = I / R V = 38.790.000 / 7,35%
V = 38.790.000 / 0,0735 V = 527.755.102
Untuk nilai besaran dana kerohiman per meter persegi yaitu 1 m2 = V/ luas tambak 1 m2 = 527.755.102 / 6.000
1 m2 = 87.959 dibulatkan menjadi 87.960
Untuk  kerang  hijau  harga  jual  1  kg  yaitu  Rp8.000  durasi  panen  2  kali  dalam setahun,  1  kali  panen  rata-rata  mendapat  2.500  kg  dengan  luas  tambak  rata-rata 6.000 m2. Tidak ada biaya produksi karena masih dalam 1 tambak dengan tambak bandeng  dan  kerang  hijau  akan  muncul  dengan  sendirinya  secara  alami  di  dasar tambak maupun di jaring pembatas tambak.
Pendapatan kotor udang= 1 kali panen x harga jual kerang darah = 2.500 kg x 8.000 = 20.000.000
Karena dalam setahun panen 2 kali maka 20.000.000 x 2 = 40.000.000 Pendapatan Bersih= Pendapatan kotor – biaya produksi = 40.000.000 – 0 = 40.000.000
Asumsi tingkat kegagalan= Pendapatan bersih x 2% = 40.000.000 x 2% = 800.000
Hasil akhir/ income /pendapatan= pendapatan bersih – tingkat kegagalan = 40.00.000 – 800.000 = 39.200.000 (I)
Value (nilai)  = Income (pendapatan)/ Capitalization  Rate (tingkat kapitalisasi) atau V = I / R
V = 39.200.000 / 7,35%
V = 39.200.000 / 0,0735
V = 533.333.333
Untuk  nilai  besaran  dana  kerohiman  per  meter  persegi  yaitu  1  m²  =  V/  luas tambak
1 m² = 533.333.333 / 6.000 1 m² = 88.888 dibulatkan menjadi 88.000
Jika dijumlahkan dari 1 petak tambak besaran nilai yang didapat yaitu nilai 1 petak tambak / m2 (V/m2 Total)= V/m2 bandeng + V/m2 kerang darah + V/m2 udang + V/m2 kerang hijau
= 78.000 + 142.860 + 87.960 + 88.000 = 396.820
Keterangan:
V: Value (nilai)
I : Income (pendapatan)/ Capitalization
R: Rate (tingkat kapitalisasi)
Jadi untuk 1 petak tambak di Desa Purwosari besaran nilai bantuan dana kerohiman berdasarkan  nilai  pasar  dengan  pendekatan  kapitalisasi  pendapatan  sebesar  Rp. 396.820,00/m2.
Penulis  memilih  menggunakan  penilaian  dengan  pendekatan  kapitalisasi pendapatan karena data-data yang akan peneliti kumpulkan akan berkaitan dengan pemanfaatan  dan  penggunaan  di  atas  tanah  musnah  di  wilayah  yang  di  tetapkan sebagai lokasi tanah musnah. Penilaian dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan menilai  suatu  aset  dengan  menghitung  pendapatan  yang  dihasilkan  oleh  aset tersebut. Rata-rata besaran nilai bantuan dana kerohiman untuk 93 bidang tanah musnah di Desa Bedono yang dihitung berdasarkan nilai pasar dengan pendekatan kapitalisasi  pendapatan  yaitu  sebesar  Rp.  9.331.919.000,00,  sedangkan  rata-rata besaran  nilai  bantuan  dana  kerohiman  untuk  99  bidang  tanah    musnah  di  Desa Purwosari  yang  dihitung  berdasarkan  nilai  pasar  dengan  pendekatan  kapitalisasi pendapatan sebesar Rp. 622.754.878,00.
Hasil perhitungan besaran nilai bantuan dana kerohiman berdasarkan Perpres No.  52  Tahun  2022  dibandingkan  dengan  nilai  pasar  berdasarkan  pendekatan kapitalisasi pendapatan terdapat jarak besaran nilai yang cukup besar. Dilihat dari rata-rata perhitungan besaran nilai bantuan dana kerohiman berdasarkan Perpres No. 52 Tahun 2022 di Desa Bedono sebesar Rp. 1.635.868,00 dan di Desa Purwosari sebesar Rp. 2.401.696,00. Pada sisi lain, berdasarkan nilai pasar dengan pendekatan kapitalisasi  pendapatan  rata-rata  besaran  nilai  bantuan  dana  kerohiman  di  Desa Bedono  sebesar  Rp.  9.331.919.000,00  dan  di  Desa  Purwosari  sebesar  Rp. 622.754.878,00.
Berdasarkan  perbandingan  dua  perhitungan  tersebut  maka  penulis  menilai bahwa  pemberian  bantuan  dana  kerohiman  dampak  sosial  kemasyarakatan  atas tanah  musnah  dalam  rangka  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  jika mendasarkan pada Perpres No. 52 Tahun 2022 adalah belum adil bagi pihak yang berhak. Penulis lebih setuju jika pemberian nilai bantuan dana kerohiman tersebut dengan  mendasarkan  pada  nilai  pasar  menggunakan  pendekatan  kapitalisasi pendapatan. Oleh karena itu, temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi  perhitungan  berdasarkan  Perpres  No.  52  Tahun  2022,  untuk  penanganan dampak  sosial  kemasyarakatan  atas  tanah  musnah  dalam  rangka  pembangunan untuk  kepentingan  umum.  Tabel  1  dan  Tabel  2  menyajikan  contoh  perbandingan antara dua perhitungan yang telah dikemukakan.
Tabel 1. Perbandingan Perhitungan Nilai Bantuan Dana Kerohiman Desa Bedono
Nomor Urut Bidang Tanah Desa Nama Pemegang Hak Atas Tanah Luas Tanah Terkena Tol (m2) Perhitungan Nilai Bantuan Dana Kerohiman Berdasarkan Permen ATR/BPN No. 17 Tahun 2021 juncto Perpres No. 52 Tahun 2022 Berdasarkan nilai pasar dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan 6 Bedono Tiyari 13860 Rp4,158,000 Rp44,490,600,000 7 Bedono Tiyari 10630 Rp3,189,000 Rp34,122,300,000 8 Bedono Husein 23810 Rp7,143,000 Rp76,430,100,000 10 Bedono Tiyari 4427 Rp1,327,878 Rp14,210,670,000
Nomor Urut Bidang Tanah Desa Nama Pemegang Hak Atas Tanah Luas Tanah Terkena Tol (m2) Perhitungan Nilai Bantuan Dana Kerohiman Berdasarkan Permen ATR/BPN No. 17 Tahun 2021 juncto Perpres No. 52 Tahun 2022 Berdasarkan nilai pasar dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan 11 Bedono Tiyari 1332 Rp1,000,000 Rp4,275,720,000 12 Bedono Munawar 1975 Rp1,000,000 Rp6,339,750,000 13 Bedono Tiyari 5797 Rp2,463,725 Rp18,608,370,000 14 Bedono Sulikan 2430 Rp1,032,750 Rp7,800,300,000 15 Bedono Sulikan 2024 Rp1,000,000 Rp6,497,040,000 16 Bedono Suroso 4357 Rp1,851,725 Rp13,985,970,000
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2023
Berdasarkan  Tabel  1,  terdapat  peningkatan  yang  sangat  besar  atas  dana kerohiman antara dua metode (Permen ATR/Kepala BPN) No. 17 Tahun 2021 juncto Perpres  No.  52  Tahun  2022  terhadap  nilai  pasar  dengan  pendekatan  kapitalisasi pendapatan).  Hal  itu  terjadi  karena  pendekatan  kapitalisasi  pendapatan mekanismenya  dilakukan  dengan  mengurangkan  pendapatan  bersih  suatu  usaha dengan tingkat kegagalan, dari usaha yang dilakukan di atas bidang tanah tersebut. Pendapatan bersih suatu usaha dicari melalui pendapatan kotor dikurangi oleh biaya produksi,  sedangkan  tingkat  kegagalan  di  dapat  dari  berapa  persen  kegagalan  dari pendapatan bersih. Masyarakat Desa Bedono yang memanfaatkan tanahnya dengan adanya tambak kerang hijau mempunyai nilai sebesar Rp. 3.210.000,00/m².
Tabel 2. Perbandingan Perhitungan Nilai Bantuan Dana Kerohiman Desa Purwosari
Nomor Urut Bidang Tanah Desa Nama Pemegang HAT Luas Tanah (m2) Perhitungan Nilai Bantuan Dana Kerohiman Berdasarkan Permen No. 17/2021 juncto Perpres No 52/2022 Berdasarkan pendekatan kapitalisasi pendapatan 1 Purwosari Marjuki 426 Rp1,000,000 Rp169,045,320 2 Purwosari Yatinah 1775 Rp2,218,750 Rp704,355,500 3 Purwosari Sartono 1845 Rp2,306,250 Rp732,132,900 4 Purwosari Siti Aisah 2596 Rp3,245,000 Rp1,030,144,720 5 Purwosari Safi'I alm (Fauzi anak) 1512 Rp1,890,000 Rp599,991,840 6 Purwosari Sartono 1029 Rp1,286,250 Rp408,327,780 7 Purwosari Safi'I alm 1051 Rp1,313,750 Rp417,057,820 8 Purwosari Sutarip 3421 Rp4,276,250 Rp1,357,521,220 9 Purwosari Tiyari 1053 Rp1,316,250 Rp417,851,460 10 Purwosari M. Muchlis 997 Rp1,246,250 Rp395,629,540
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2023
Senada dengan Desa Bedono, Desa Purwosari juga terdapat peningkatan yang sangat  besar  atas  perolehan  dana  kerohiman  antara  dua  metode  (Permen ATR/Kepala BPN) No. 17 Tahun 2021 juncto Perpres No. 52 Tahun 2022 terhadap nilai pasar dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan). Masyarakat Desa Purwosari yang memanfaatkan tanahnya untuk tambak bandeng mempunyai nilai sebesar Rp. 78.000,00/m2 dan kerang darah sebesar Rp. 142.860,00/m².

## D. Kesimpulan
Kajian  ini  menyimpulkan  bahwa  kriteria  penentuan  tanah  musnah  pada peraturan  perundang-undangan  belum  sepenuhnya  mengakomodasi  realitas kelayakan,  kondisi  fisik  lapangan.  Kriteria  tanah  musnah  berdasarkan  Permen ATR/Kepala  BPN  No.  17/2021  yaitu:  tanah  tersebut  sudah  berubah  dari  bentuk asalnya karena peristiwa alam, batas-batas bidangnya tidak dapat diidentifikasi, dan tanah  tersebut  tidak  dapat  difungsikan,  digunakan  serta  dimanfaatkan  dengan semestinya. Hasil kajian menyebutkan bahwa kondisi fisik tanah musnah di dua dari tiga  lokasi  penelitian  yaitu  Desa  Bedono,  Purwosari  masih  memanfaatkan  bidang tanah  musnahnya  untuk  area  tambak.  Hal  ini  menandaskan  bahwa  kriteria penentuan tanah musnah di peraturan perundang-undangan perlu didetailkan dan disesuaikan lagi.
Berdasarkan  realita  bahwa  masyarakat  di Desa Bedono dan Desa  Purwosari masih memanfaatkan tanah yang musnah untuk tambak, maka penelitian ini akan menghitung  besaran nilai  ganti  kerugian berdasarkan  Perpres  No.  52  Tahun 2022 dan  nilai  pasar  berdasarkan  pendekatan  kapitalisasi  pendapatan.  Terdapat perbedaan  besaran  nilai  ganti  kerugian  yang  cukup  besar,  dimana  pendekatan kapitalisasi pendapatan lebih  layak dan adil daripada Perpres No. 52 Tahun 2022. Dilihat  dari  rata-rata  perhitungan  besaran  nilai  bantuan  dana  kerohiman berdasarkan Perpres No. 52 Tahun 2022, di Desa Bedono mendapatkan nilai sebesar Rp.  1.635.868,00  dan  di  Desa  Purwosari  sebesar  Rp.  2.401.696,00.  Pada  sisi  lain, berdasarkan  nilai  pasar  dengan  pendekatan  kapitalisasi  pendapatan,  rata-rata besaran  nilai  ganti  kerugian  dana  kerohiman  di  Desa  Bedono  sebesar  Rp. 9.331.919.000,00 dan di Desa Purwosari sebesar Rp. 622.754.878,00.

## Daftar Pustaka
Creswell, J. W. (2016). Research Design: Pendekatan Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran (A. F. & R. K. P. (Penerjemah), Ed.; Keempat). Pustaka Pelajar.
Danendra,  M.  R.,  &  Mujiburohman,  D.  A.  (2022).  Pembentukan  Bank  Tanah: Merencanakan  Ketersediaan  Tanah  untuk  Percepatan  Pembangunan  di Indonesia. Widya Bhumi , 2 (1), 1 – 20. https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.18
Fithry, A., & Sjaifurrachman, S. (2021). Pelepasan tanah dan bentuk ganti rugi tanah untuk kepentingan umum. Jurnal Jendela Hukum , 3 (2). https://doi.org/10.24929/fh.v3i2.1406
Gangga  Santi  Dewi,  I.  G.  A.  (2018).  Konflik  tentang  ganti  rugi  non  fisik  pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Masalah-Masalah Hukum , 46 (3). https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.282-290
Hoiru Nail, M. (2020). Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Perspektif Penentuan Ijin Lokasi, Besaran Ganti Kerugian dan Penyelesaian Sengketa yang Ditimbulkan. JURNAL RECHTENS , 9 (2).
https://doi.org/10.36835/rechtens.v9i2.792
Jayusman,  I.,  &  Shavab,  O.  A.  K.  (2020).  Aktivitas  Belajar  Mahasiswa  Dengan Menggunakan  Media  Pembelajaran  Learning  Management  System  (Lms) Berbasis  Edmodo  Dalam  Pembelajaran  Sejarah. Jurnal  Artefak , 7 (1),  13. https://doi.org/10.25157/ja.v7i1.3180
KPA.  (2022). Bara  konflik  agraria  PTPN  Tak  Tersentuh,  Kriminalisasi  Petani Meningkat . DiaLoGue Art Space, Jakarta
Nulhaqim, S. A., Hidayat, E. N., & Fedryansyah, M. (2020). Upaya preventif konflik penggusuran lahan. Share : So cial Work Journal , 10 (1).
https://doi.org/10.24198/share.v10i1.25173
Prabandari, L. N. D. S., Arthanaya, I. W., & Suryani, L. P. (2021). Pemberian Ganti Rugi Terhadap  Pengadaan  Tanah  Oleh  Pemerintah  Untuk  Kepentingan  Umum. Jurnal Analogi Hukum , 3 (1). https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.1-5
Pratami, B. D., Larasati, R., Ratna Intan, S. R., & Kamalludin, I. (2021). Status Hukum Tanah  Musnah  Berdasarkan  Permen  ATR/BPN  No.  17  Tahun  2021. Jurnal
Officium Notarium , 1 (2), 218 – 229. https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss2.art2 Sari, E., Yamin, M., Purba, H., & Sembiring, R. (2022). Politik Hukum Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Abrasi Pasca Diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Ius Constituendum , 7 (1), 50. https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4390
Situmorang,  A.  S.,  &  Nugroho,  M.  A.  (2022).  Penyelesaian  Sengketa  Dalam Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum. Perspektif , 21 (3),  188. https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.588
Sudibyanung, Dewi, A. R., & Christine, R. V. (2020). Buku Ajar Dasar-dasar Penilaian Aset dan Properti - Konsepsi Nilai .
Sugiyono. (2016). Sugiyono, Metode Penelitian. Uji Validitas .
Supadno,  S.,  &  Junarto,  R.  (2022).  Mengatasi  permasalahan  pertanahan  dengan gotong  royong  dan  mengangkat  ekonomi  kerakyatan  dengan  sertipikasi tanah. Tunas Agraria , 5 (3), 268-285. https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.193
Tetama, A. R., Suharno, S., & Tyola, Y. N. (2022). Pembangunan Kereta Cepat Jakarta- Bandung:  Memaknai  Konsultasi  Publik  dan  Partisipasi  Masyarakat  dalam
Pengadaan Tanah. Widya Bhumi , 2 (2), 136-151.
https://doi.org/10.31292/wb.v2i2.41
Wibowo,  S.  N.  (2021).  Kepastian  Hukum  Ganti  Kerugian  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan  Jalan  Tol  Cisumdawu. Ilmu  Hukum  Kenotariatan , 4 ,  192. https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.480
Yudhanto,  F.,  Prasetyo,  P.  K.,  &  Sudibyanung,  S.  (2021).  Kesesuaian  Dokumen Perencanaan  Pengadaan  Tanah  Bendungan  Karian  dengan  UU  Pengadaan Tanah di Kabupaten Lebak. Widya Bhumi , 1 (1), 39-57.
https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.8

## Lampiran 1

## Perbandingan Perhitungan Nilai Bantuan Dana Kerohiman Desa Bedono
Nomor Urut Bidang Tanah Desa Nama Pemegang Hak Atas Tanah Luas Tanah Terkena Tol (m2) Perhitungan Nilai Bantuan Dana Kerohiman Berdasarkan Permen No 17 Tahun 2021 juncto Perpres No 52 Tahun 2022 Berdasarkan nilai pasar dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan 6 Bedono Tiyari 13860 Rp4,158,000 Rp44,490,600,000 7 Bedono Tiyari 10630 Rp3,189,000 Rp34,122,300,000 8 Bedono Husein 23810 Rp7,143,000 Rp76,430,100,000 10 Bedono Tiyari 4427 Rp1,327,878 Rp14,210,670,000 11 Bedono Tiyari 1332 Rp1,000,000 Rp4,275,720,000 12 Bedono Munawar 1975 Rp1,000,000 Rp6,339,750,000 13 Bedono Tiyari 5797 Rp2,463,725 Rp18,608,370,000 14 Bedono Sulikan 2430 Rp1,032,750 Rp7,800,300,000 15 Bedono Sulikan 2024 Rp1,000,000 Rp6,497,040,000 16 Bedono Sukron Suroso 4357 Rp1,851,725 Rp13,985,970,000 17 Bedono Tiyari 4375 Rp1,859,375 Rp14,043,750,000 18 Bedono Tiyari 5012 Rp2,130,100 Rp16,088,520,000 19 Bedono Tiyari 4623 Rp1,964,775 Rp14,839,830,000 20 Bedono Sunoto 5405 Rp2,297,125 Rp17,350,050,000 21 Bedono Tiyari 2404 Rp1,021,700 Rp7,716,840,000 22 Bedono Tiyari 2659 Rp1,130,075 Rp8,535,390,000 23 Bedono Munirul Hidayah 4216 Rp1,791,800 Rp13,533,360,000 26 Bedono Mashudi 1773 Rp2,216,250 Rp5,691,330,000 27 Bedono Mualimah 764 Rp1,000,000 Rp2,452,440,000 29 Bedono Su'udi 1595 Rp1,993,750 Rp5,119,950,000 30 Bedono Mashuri 603 Rp1,000,000 Rp1,935,630,000 31 Bedono Slamet bin Abdullah 588 Rp1,000,000 Rp1,887,480,000 32 Bedono Muh. Zaenudin 268 Rp1,000,000 Rp860,280,000 33 Bedono Sanadi 381 Rp1,000,000 Rp1,223,010,000 34 Bedono Sartono 828 Rp1,000,000 Rp2,657,880,000 35 Bedono Khaeroni 1865 Rp1,000,000 Rp5,986,650,000 36 Bedono H. Masripah 3207 Rp1,362,975 Rp10,294,470,000 37 Bedono Sartono 3179 Rp1,351,075 Rp10,204,590,000 38 Bedono Sartono 3240 Rp1,377,000 Rp10,400,400,000 39 Bedono Sartono 4431 Rp1,329,300 Rp14,223,510,000 40 Bedono Solekah 920 Rp1,000,000 Rp2,953,200,000 42 Bedono H. Dulman Safuan 1164 Rp1,000,000 Rp3,736,440,000 43 Bedono H. Aslor 5606 Rp2,382,550 Rp17,995,260,000 44 Bedono Sartono 14240 Rp6,052,000 Rp45,710,400,000 45 Bedono Bengkok Bayan 3150 Rp1,338,750 Rp10,111,500,000 46 Bedono Sartono 2168 Rp1,000,000 Rp6,959,280,000 47 Bedono Sartono 3286 Rp1,396,550 Rp10,548,060,000 48 Bedono Sartono 39 Rp1,000,000 Rp125,190,000
Nomor Urut Bidang Tanah Desa Nama Pemegang Hak Atas Tanah Luas Tanah Terkena Tol (m2) Perhitungan Nilai Bantuan Dana Kerohiman Berdasarkan Permen No 17 Tahun 2021 juncto Perpres No 52 Tahun 2022 Berdasarkan nilai pasar dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan 49 Bedono Sartono 43 Rp1,000,000 Rp138,030,000 50 Bedono Sartono 7520 Rp3,196,000 Rp24,139,200,000 51 Bedono H. Nur Ali 4032 Rp1,713,600 Rp12,942,720,000 52 Bedono Sartono 3172 Rp1,348,100 Rp10,182,120,000 53 Bedono Syaiful Ulum 2059 Rp1,000,000 Rp6,609,390,000 54 Bedono Marjuki 2625 Rp1,115,625 Rp8,426,250,000 55 Bedono Ruminah 1870 Rp1,000,000 Rp6,002,700,000 56 Bedono Abdul Wahid 2882 Rp1,224,850 Rp9,251,220,000 57 Bedono Sartono 4368 Rp1,856,400 Rp14,021,280,000 58 Bedono Sartono 2186 Rp1,000,000 Rp7,017,060,000 59 Bedono Kasromi 102 Rp1,000,000 Rp327,420,000 60 Bedono Jaelani 680 Rp1,000,000 Rp2,182,800,000 61 Bedono Masamah 25 Rp1,000,000 Rp80,250,000 62 Bedono Bondo Deso 16420 Rp6,978,500 Rp52,708,200,000 63 Bedono Bondo Deso 13 Rp1,000,000 Rp41,730,000 64 Bedono Bondo Deso 3680 Rp2,254,000 Rp11,812,800,000 65 Bedono Zamroni 4114 Rp2,519,825 Rp13,205,940,000 66 Bedono Kalsum 1622 Rp1,000,000 Rp5,206,620,000 67 Bedono Ahmadun 1532 Rp1,000,000 Rp4,917,720,000 68 Bedono Muhtarom 3074 Rp1,882,825 Rp9,867,540,000 69 Bedono Rusminah 3346 Rp2,049,425 Rp10,740,660,000 70 Bedono Muh. Shofrun 2367 Rp1,449,788 Rp7,598,070,000 71 Bedono Ratmin 2204 Rp1,349,950 Rp7,074,840,000 72 Bedono Mastur 2212 Rp1,354,850 Rp7,100,520,000 73 Bedono Muh. Safuan 2671 Rp1,635,988 Rp8,573,910,000 74 Bedono Ratmin 5467 Rp3,348,538 Rp17,549,070,000 75 Bedono Mukaromah 2596 Rp1,590,050 Rp8,333,160,000 76 Bedono Nur Wahab 3245 Rp1,987,563 Rp10,416,450,000 77 Bedono Matori 2115 Rp1,295,438 Rp6,789,150,000 78 Bedono Toto Sudarto 3881 Rp4,851,250 Rp12,458,010,000 79 Bedono Toto Sudarto 2317 Rp1,419,163 Rp7,437,570,000 80 Bedono Asmini 1347 Rp1,000,000 Rp4,323,870,000 81 Bedono H. Nur Ali 966 Rp1,000,000 Rp3,100,860,000 82 Bedono Mas'udi 1346 Rp1,000,000 Rp4,320,660,000 83 Bedono Mashuri 531 Rp1,000,000 Rp1,704,510,000 84 Bedono Kamsinah 495 Rp1,000,000 Rp1,588,950,000 85 Bedono Rif'an 930 Rp1,000,000 Rp2,985,300,000 86 Bedono Mustofa, H. 871 Rp1,000,000 Rp2,795,910,000 87 Bedono H. Mahrum 381 Rp1,000,000 Rp1,223,010,000 88 Bedono Muh. Safuan 385 Rp1,000,000 Rp1,235,850,000 89 Bedono Hadiq 1573 Rp1,000,000 Rp5,049,330,000 90 Bedono Achmad Fauzan 598 Rp1,000,000 Rp1,919,580,000
Nomor Urut Bidang Tanah Desa Nama Pemegang Hak Atas Tanah Luas Tanah Terkena Tol (m2) Perhitungan Nilai Bantuan Dana Kerohiman Berdasarkan Permen No 17 Tahun 2021 juncto Perpres No 52 Tahun 2022 Berdasarkan nilai pasar dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan 91 Bedono Asriah 628 Rp1,000,000 Rp2,015,880,000 92 Bedono Mat Rifai 1011 Rp1,000,000 Rp3,245,310,000 93 Bedono Muh. Imron 163 Rp1,000,000 Rp523,230,000 94 Bedono Muh. Kharir 1057 Rp1,000,000 Rp3,392,970,000 95 Bedono Karsini 1144 Rp1,000,000 Rp3,672,240,000 96 Bedono Asriah 995 Rp1,000,000 Rp3,193,950,000 97 Bedono Nur Wahab 1035 Rp1,000,000 Rp3,322,350,000 98 Bedono Marjuki 1245 Rp1,000,000 Rp3,996,450,000 99 Bedono Achmad Fauzan 4814 Rp2,948,575 Rp15,452,940,000 100 Bedono Romadhlon 4397 Rp2,693,163 Rp14,114,370,000 101 Bedono Somah 3992 Rp2,445,100 Rp12,814,320,000 103 Bedono Muslimah 1747 Rp1,070,038 Rp5,607,870,000 105 Bedono Umar 485 Rp1,000,000 Rp1,556,850,000 Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2023

## Lampiran 2

## Perbandingan Perhitungan Nilai Bantuan Dana Kerohiman Desa Purwosari
Nomor Urut Bidang Tanah Desa Nama Pemegang Hak Atas Tanah Luas Tanah Terkena Tol (m2) Perhitungan Nilai Bantuan Dana Kerohiman Berdasarkan Permen No 17 Tahun 2021 juncto Perpres No 52 Tahun 2022 Berdasarkan nilai pasar dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan 1 Purwosari  Marjuki 426 Rp1,000,000 Rp169,045,320 2 Purwosari  Yatinah 1775 Rp2,218,750 Rp704,355,500 3 Purwosari  Sartono 1845 Rp2,306,250 Rp732,132,900 4 Purwosari  Siti Aisah 2596 Rp3,245,000 Rp1,030,144,720 5 Purwosari Safi'I alm (Fauzi anak) 1512 Rp1,890,000 Rp599,991,840 6 Purwosari  Sartono 1029 Rp1,286,250 Rp408,327,780 7 Purwosari Safi'I alm (Fauzi anak) 1051 Rp1,313,750 Rp417,057,820 8 Purwosari  H. Sukawi Sutarip 3421 Rp4,276,250 Rp1,357,521,220 9 Purwosari  Tiyari 1053 Rp1,316,250 Rp417,851,460 10 Purwosari  M. Muchlis 997 Rp1,246,250 Rp395,629,540 11 Purwosari  M. Muchlis 1357 Rp1,696,250 Rp538,484,740 12 Purwosari  Sartono 1477 Rp1,846,250 Rp586,103,140 13 Purwosari  Murtasiah 2168 Rp2,710,000 Rp860,305,760 14 Purwosari  Cholil 1108 Rp1,385,000 Rp439,676,560 15 Purwosari  Achmad Nur Haji 2106 Rp2,632,500 Rp835,702,920 16 Purwosari  Achmad Nur Haji 1159 Rp1,448,750 Rp459,914,380 17 Purwosari  Bondo Deso 1191 Rp1,488,750 Rp472,612,620 18 Purwosari  Bondo Deso 810 Rp1,012,500 Rp321,424,200 19 Purwosari  Hj. Mujiatun 1284 Rp1,605,000 Rp509,516,880
Nomor Urut Bidang Tanah Desa Nama Pemegang Hak Atas Tanah Luas Tanah Terkena Tol (m2) Perhitungan Nilai Bantuan Dana Kerohiman Berdasarkan Permen No 17 Tahun 2021 juncto Perpres No 52 Tahun 2022 Berdasarkan nilai pasar dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan 20 Purwosari  Achmad Nur Haji 717 Rp1,000,000 Rp284,519,940 21 Purwosari  Achmad Nur Haji 945 Rp1,181,250 Rp374,994,900 22 Purwosari  Nahrowi 1129 Rp1,411,250 Rp448,009,780 23 Purwosari  Hj. Mujiatun 911 Rp1,138,750 Rp361,503,020 24 Purwosari  Mat Sa'an 2060 Rp2,575,000 Rp817,449,200 25 Purwosari  Nuryanto 1564 Rp1,955,000 Rp620,626,480 26 Purwosari  Kaswadi 1743 Rp2,178,750 Rp691,657,260 27 Purwosari  Mat Sa'an 556 Rp1,000,000 Rp220,631,920 28 Purwosari  Achmad Nur Haji 2014 Rp2,517,500 Rp799,195,480 29 Purwosari  Mustofa 1809 Rp2,261,250 Rp717,847,380 30 Purwosari  Achmad Nur Haji 2154 Rp2,692,500 Rp854,750,280 31 Purwosari  Muzamil 1858 Rp2,322,500 Rp737,291,560 32 Purwosari  Muktafin 3175 Rp3,968,750 Rp1,259,903,500 33 Purwosari  Somah 1912 Rp2,390,000 Rp758,719,840 34 Purwosari  Achmad Nur Haji 473 Rp1,000,000 Rp187,695,860 35 Purwosari  Chayun 124 Rp1,000,000 Rp49,205,680 36 Purwosari  Achmad Nur Haji 338 Rp1,000,000 Rp134,125,160 37 Purwosari  Achmad Nur Haji 2373 Rp2,966,250 Rp941,653,860 38 Purwosari  Achmad Nur Haji 1906 Rp2,382,500 Rp756,338,920 39 Purwosari  Achmad Nur Haji 561 Rp1,000,000 Rp222,616,020 40 Purwosari  Achmad Nur Haji 1029 Rp1,286,250 Rp408,327,780 41 Purwosari  Chayun 1763 Rp2,203,750 Rp699,593,660 42 Purwosari  Achmad Nur Haji 1331 Rp1,663,750 Rp528,167,420 43 Purwosari  Achmad Nur Haji 799 Rp1,000,000 Rp317,059,180 44 Purwosari  H. Sukawi Sutarip 625 Rp1,000,000 Rp248,012,500 45 Purwosari  Achmad Nur Haji 720 Rp1,000,000 Rp285,710,400 46 Purwosari  Muslimah 1622 Rp2,027,500 Rp643,642,040 47 Purwosari  Muslimah 1978 Rp2,472,500 Rp784,909,960 48 Purwosari  Ahmadi 1513 Rp1,891,250 Rp600,388,660 49 Purwosari  Achmad Nur Haji 1587 Rp1,983,750 Rp629,753,340 50 Purwosari  Ahmadi 1531 Rp1,913,750 Rp607,531,420 51 Purwosari  Hj. Mujiatun 1513 Rp1,891,250 Rp600,388,660 52 Purwosari  H. Sukawi Sutarip 497 Rp1,000,000 Rp197,219,540 53 Purwosari  Achmad Nur Haji 1218 Rp1,522,500 Rp483,326,760 54 Purwosari  Hj. Mujiatun 2206 Rp2,757,500 Rp875,384,920 55 Purwosari  Mutamakin 887 Rp1,108,750 Rp351,979,340 56 Purwosari  Achmad Nur Haji 1353 Rp2,418,488 Rp536,897,460 57 Purwosari  Achmad Nur Haji 1229 Rp1,536,250 Rp487,691,780 58 Purwosari  Achmad Nur Haji 1317 Rp2,354,138 Rp522,611,940 59 Purwosari  Achmad Nur Haji 1229 Rp2,196,838 Rp487,691,780 60 Purwosari  Achmad Nur Haji 1161 Rp2,075,288 Rp460,708,020 61 Purwosari  Achmad Nur Haji 1069 Rp1,910,838 Rp424,200,580
Nomor Urut Bidang Tanah Desa Nama Pemegang Hak Atas Tanah Luas Tanah Terkena Tol (m2) Perhitungan Nilai Bantuan Dana Kerohiman Berdasarkan Permen No 17 Tahun 2021 juncto Perpres No 52 Tahun 2022 Berdasarkan nilai pasar dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan 62 Purwosari  Achmad Nur Haji 1138 Rp2,034,175 Rp451,581,160 63 Purwosari  Achmad Nur Haji 1279 Rp2,286,213 Rp507,532,780 64 Purwosari  Achmad Nur Haji 1819 Rp3,251,463 Rp721,815,580 65 Purwosari  Nur Cholis 1817 Rp3,247,888 Rp721,021,940 66 Purwosari  Achmad Nur Haji 1581 Rp2,826,038 Rp627,372,420 67 Purwosari  Achmad Nur Haji 1834 Rp3,278,275 Rp727,767,880 68 Purwosari  H. Sukawi Sutarip 4963 Rp8,871,363 Rp1,969,417,660 69 Purwosari  H. Sukawi Sutarip 1633 Rp2,918,988 Rp648,007,060 70 Purwosari  H. Sukawi Sutarip 1568 Rp2,802,800 Rp622,213,760 71 Purwosari  Munchotimah 1771 Rp3,165,663 Rp702,768,220 72 Purwosari  Achmad Nur Haji 956 Rp1,708,850 Rp379,359,920 73 Purwosari  Hj. Mujiatun 2597 Rp4,642,138 Rp1,030,541,540 74 Purwosari  Achmad Nur Haji 501 Rp1,000,000 Rp198,806,820 75 Purwosari  Achmad Nur Haji 1324 Rp2,366,650 Rp525,389,680 76 Purwosari  Achmad Nur Haji 1484 Rp2,652,650 Rp588,880,880 77 Purwosari Sumirat bin Kasman 3875 Rp6,926,563 Rp1,537,677,500 78 Purwosari  Achmad Nur Haji 1466 Rp2,620,475 Rp581,738,120 79 Purwosari  Achmad Nur Haji 1846 Rp3,299,725 Rp732,529,720 80 Purwosari  Achmad Nur Haji 1771 Rp3,165,663 Rp702,768,220 81 Purwosari  H. Sukawi Sutarip 1934 Rp3,457,025 Rp767,449,880 82 Purwosari  H. Matrodhi 1690 Rp3,020,875 Rp670,625,800 83 Purwosari  Achmad Nur Haji 1926 Rp3,442,725 Rp764,275,320 84 Purwosari  H. Matrodhi 2114 Rp3,778,775 Rp838,877,480 85 Purwosari  Rohwan 825 Rp1,474,688 Rp327,376,500 86 Purwosari  Suparno 825 Rp1,474,688 Rp327,376,500 87 Purwosari  Roikan 2091 Rp3,737,663 Rp829,750,620 88 Purwosari  H. Soleh 1949 Rp3,483,838 Rp773,402,180 89 Purwosari  H. Soleh 1982 Rp3,542,825 Rp786,497,240 90 Purwosari  H. Soleh 1958 Rp3,499,925 Rp776,973,560 91 Purwosari  H. Soleh 1939 Rp3,465,963 Rp769,433,980 92 Purwosari  H. Soleh 1924 Rp3,439,150 Rp763,481,680 93 Purwosari  H. Sholeh 2422 Rp4,329,325 Rp961,098,040 94 Purwosari  H. Sholeh 2299 Rp4,109,463 Rp912,289,180 95 Purwosari  Achmad Nur Haji 2217 Rp3,962,888 Rp879,749,940 96 Purwosari  Achmad Nur Haji 2272 Rp4,061,200 Rp901,575,040 97 Purwosari  Achmad Nur Haji 2234 Rp3,993,275 Rp886,495,880 98 Purwosari Sapii bin Pawongso 1483 Rp1,853,750 Rp588,484,060 99 Purwosari Sapii bin Pawongso 1196 Rp1,495,000 Rp474,596,720 Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2023