Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2373 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                             Hal: 1 - 13

## Akta Partij Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun
2014 Tentang Jabatan Notaris Dalam Rangka Perwujudan
Kepastian Hukum
Yonnawati 1 yonnawati224@gmail.com Universitas Muhammadyah Lampung, Indonesia.
Dina Haryati Sukardi dinaharyati@umitra.ac.id Universitas Mitra Indonesia, Indonesia.
Ulan Jehaniza idris@cs.ui.ac.id Universitas Mitra Indonesia, Indonesia.
Naskah Diterima : 28 Februari 2023 Naskah Revisi : 15 Juni 2023 Naskah Diterbitkan : 30 Juni 2023

## Abstract
This  research  examines  and  answers  problems  regarding  partij  deed  before  a notary  and  the  legal  certainty  of  partij  deed  which  is  carried  out  or  declared before  a  notary.  Research  is  also  included  in  the  normative  empirical  juridical research group. Materials that have been obtained through research at the office of Notary Cindy Larasaty, S.H., M.Kn. and the discussion that has been carried out is that partij deed according to Law No. 2 of 2014 is a deed of parties carried out in front of a notary to then be authenticated with the notary's signature. The difference between a partij deed and an unofficial deed is the process of making it, a partij deed is stated and carried out in front of a notary then initialed with a notary while a private deed is only for both parties, the characteristics that fulfill the elements of a partij deed are: the deed must be carried out by the parties - the party directly before the notary, the deed must be carried out in accordance with the  form  contained  in  the  law,  the  deed  carried  out  against  or  before  a  public official  who  is  competent  in said  cause  and  the  place  where  the  deed  is  carried out. fulfill the sections in Article 1320 of the Civil Code. The notary must also enter the deed made into the notary ledger which will then be evaluated annually. To  ensure  the  truth,  the  notary  must  maintain  confidentiality  from  the  parties who  appear.  Things  that  are often  violated  by  both  parties  and notaries  such  as notaries who are not thorough enough, notaries document the deed then spread it on  social  media,  lack  of  understanding  of  foreign  languages.  Meanwhile,  from the client side, the parties did not come together, the parties did not understand the  impact  of  the  agreement.  The  solution  that  can  be  given  to  a  notary  is  by focusing more on the formal proving requirements of the deed.
1 Correspondence Author
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2373 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                             Hal: 1 - 13
Keywords: Partij deed, Notary, Legal certainty.

## Abstrak
Penelitian ini di dalamnya mengkaji serta menjawab permasalahan tentang akta partij di hadapan notaris dan kepastian dari hukum partij akta yang dilaksanakan ataupun  dinyatakan  di  depan  notaris.  Penelitian  juga  masuk  pada  kelompok penelitian  yuridis  empiris  yang  bersifat  normatif.  Bahan  yang  telah  diperoleh melalui  penelitian  pada  kantor  Notaris  Cindy  Larasaty,  S.H.,  M.Kn.  dan pembahasan  yang  sudah  dilakukan  adalah  partij  akta  menurut  Undang-Undang No  2  Tahun  2014  merupakan  akta  pihak-pihak  yang  dilaksanakan  di  depan notaris  untuk  kemudia  di  autentikan  dengan  tandatangan  notaris.  Perbedaan partij  akta  dan  akta  yang  tidak  resmi  merupakan  proses  pembuatannya,  partij akta  di  nyatakan  serta  dilaksanakan  di  depan    notaris  kemudian  diparaf  dengan notaris sedangkan akta di bawah tangan cuma atas kedua pihak, sifat-sifat yang memenuhi  unsur  akta  partij  merupakan  :  akta  musti  dilaksanakan  dari  pihak- pihak langsung di depan notaris, akta musti dilaksanakan bertara kepada bentuk yang  dimuat  oleh  Undang-undang,  akta  yang  dilaksanakan  terhadap  ataupun didepan  pejabat  publik  yang  berkompeten  dalam  kausa  itu  serta  tempat  akta tersebut dilaksanakan.  memenuhi bagian-bagian pada Pasal 1320 KUHPerdata. Notaris  pun  harus  memasukan  akta  yang  dibuat  ke  dalam  buku  besar  notaris kemudian  nantinya  akan  dievaluasi  setiap  tahunnya.  Untuk  dipastikan kebenarannya,  notaris  harus  menjaga  kerahasiaan  dari  pihak-pihak  yang menghadap.  Hal  yang  sering  dilanggar  baik  oleh  para  pihak  maupun  notaris seperti  notaris  yang  kurang  teliti,  notaris  mendokumentasikan  akta  kemudian disebar  dimedia  sosial,  kurangnya  pemahaman  bahasa  asing.  Sedangkan  dari para  pihak  klien  pihak-  pihaknya  tidak  datang  bersamaan,  para  pihak  tidak memahami dampak dari kesepakatan. Solusi yang dapat diberikan kepada notaris yaitu dengan cara lebih memfokuskan pada syarat pembuktian formil akta.
Kata kunci: Akta partij, Notaris, Kepastian hukum

## I. PENDAHULUAN
Akta autentik ialah sarana pembuktian sahih yang rupanya dipastikan pada Undang-undang  pada  urusan  ini  ialah  UUJN,  yang  dilaksanakan  dengan ataupun  di  depan  pejabat  publik  nan  berkompeten  di  mana  akta dilaksanakan  (dalam  Pasal  1  Ayat  (1)  UUJN,  Notaris  merupakan  pejabat berhak  merealisasikan  akta  autentik).  Frasa  “yang  dilaksanakan  dengan ataupun  di  depan  pejabat  publik  yang  berhak”  mengenalkan  bahwasannya ada  dua  jenis  akta  resmi,  yakni  akta  yang  dilaksanakan  dengan  pejabat publik  yang  berhak  dan  akta  yang  dilaksanakan  di  depan  pejabat  publik yang berhak. Akta yang dilaksanakan degan pejabat publik nan berwenang
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2373 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                             Hal: 1 - 13
disebut  dengan  akta  pejabat,  akta  pejabat  ialah  akta  yang  dilaksanakan terhadap  pejabat  yang  berhak  atau  diembani  hak  dengan    itu  untuk  mana pejabat  menjelaskan  apa  yang  saksikan  juga  apa  yang  diperbuatnya sehingga  prakarsa  tidak  datang  melalui  oknum  yang  namanya  dijelaskan pada  akta.    Akta  partij  pada  pelaksanaannya  tidak  memakai  pembanding serta  notaris  untuk  pejabat  yang  menjadikan  akta  pejabat  berkewajiban penuh  untuk  membuktikan  akta  trsebut.  Notaris  tidak  boleh  melaksanakan pertimbangan  selama  membuat  partij  akta.  Contoh  partij  akta  yaitu  akta berita  acara  lelang,  akta  risalah  rapat  umum  pemegang  saham,  akta pengundian,  akta  protes  non  akseptasi  atau  protes  non  pembayaran  (Pasal 143 b KUH Dagang). Sedangkan akta yang dilaksanakan di depan pejabat public  yang  berhak  dikatakan  partij  akta  atau  akta  para  pihak,  partij  akta ialah akta yang dilaksanakan di hadapan pejabat yang diembani kekuasaan sebagai  pelaksana  akta  itu  serta  akta  tersebut  dilaksanakan  berlandaskan keinginan pihak-pihak yang berkepentingan.
Dalam  pengertian  lain  partij  akta  berisikan  atas  informasi  yang  diberikan para pihak yang datang ke notaris. Para pihak yang datang ini menjelaskan serta  memberitahukan  dengan  notaris  mengenai  sebuah  hal  atau  kejadian hukum  sehingga  informasi  atau  perbuatan  itu  dimasukan  ke  dalam  akta notaris  juga  akta  itu  diparaf  oleh  pihak-pihak,  dari  itu  akta  itu  disebut dengan  partij  akat  yang  dilaksanakan  didepan  notaris.  Pada  asasnya kedudukan  notaris  untuk  merealisasikan  akta  ini  sekadar  selaku  pejabat yang menuliskan peristiwa-peristiwa hukum juga memasukannya ke dalam akta autentik. Urusan ini didasari hak notaris yang berhak menjadikan akta autentik. contoh akta partij adalah: akta jual beli, akta sewa menyewa, akta pendirian  perseroan  terbatas,  atau  koperasi  atau  yayasan,  akta  pengakuan hutang dan lain sebagainya.
Perbedaan  sifat  dari  dua  jenis  akta  tersebut  ialah  sebagai  berikut:  “Dalam akta  pejabat  ( ambtelijke  acte  atau  verbal  acte ),  akta  ini  masih  berlaku sebagai  sarana  pembuktian  jika  salasatu  maupun  lebih  dari  antara
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2373 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                             Hal: 1 - 13
penghadap  tidak  memparaf  akta,  selagi  notaris  menjelaskan  sebab  para pihak  yang  tidak  memparaf  akta  itu,”  namun  tidak  diparaf  akta  di  dalam partij  akta  bisa  memunculkan  akibat  lain.    Kecuali  pihak  yang  tidak memparaf  akta  mempunyai  alasan    kuat  layaknya  tak  dapat  menulis  maka dapat diganti menggunakan cap jempol. Selain perbedaan itu juga terdapat perbedaan  dalam  prosedur  pembuatannya  dalam  partij  akta  notaris  hanya berkewajiban menulis seluruh informasi dari klien dan mengesahkannya ke pada  wujud  akta yang  autentik,  namun  prosedur  pelaksanaan  akta  tersebut mesti  tetap  di  terapkan  dengan  benar  guna  terwujudnya  kepastian  hukum dari partij akta tersebut.
Berdasarkan  latar  belakang  permasalah  yang  sudah  diuraikan  sebelumnya, penulis  kemudian  merumuskan  permasalahannya  yaitu:  pelaksanaan  partij akta  oleh  notaris  dan  kepastian  hukum  partij  akta  yang  dilaksanakan dihadapan  notaris      berlandaskan  UU  No  2  Tahun  2014  Tentang  Jabatan Notaris.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  memakai  pendekatan  normatif-empiris  yaitu  variasi penghampiran  yang  dipakai  pada  pengkajian  hukum  normatif  dan pengkajian  hukum  empiris.  pada  pengkajian  hukum  normatif  –  empiris yang  jadi  fokus  kajiannya  adalah  norma  hukum  juga  norma  hukum penerapan  hukum  di  lingkungan  sosial.  Pendekatan  di  penelitian  hukum normatif  mencangkup;  pendekatan  konseptual,  pendekatan  perundang- undangan,  pendekatan  sejarah  hukum,  pendekatan  hukum  komparatif, pendekatan  kasus  tetap  digunakan  sesuai  dengan  masalah  pada  penelitian ini. Kemudikan ditambah dengan pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian  hukum  empiris,  antara  lain;  pendekatan  sosiologis,  pendekatan antropologis, dan pendekatan psikologi hukum.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2373 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                             Hal: 1 - 13

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pembuatan Akta Partij Oleh Notaris  Menurut Undang - Undang  I No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
Notaris  merupakan  pejabat  publik  yang  berdaya  sebagai  pembuat  akta autentik juga mengantongi kuasa yang lain seperti dituju pada Undang- undang  ini  ataupun  mengikuti  Undang-undang  yang  lain. 2 Berasaskan pandangan  yang  tercantum  bisa  ditanggapi  ternyata  notaris  menggalas profesi  selaku  pejabat  publik  dari  pemerintah  untuk  memanifestasikan suata  akta  ataupun  mengautentikan  akta  berdasarkan  aturan  yang termuat  didalam  Undang-undang.  Sudah  dikupas  pada  bab  mula-mula bahwasannya akta itu terdiri dari dua jenis yakni akta adapun dijadikan oleh  notaris  atau  relas  akta  dan  akta  yang  dijadikan  di  muka  notaris yaitu partij akta, dalam hal ini kita berfokus pada partij akta.
Dalam pelaksanaan partij akta oleh notaris berdasarkan Undang-Undang No  2  Tahun  2014.  Notaris  berkuasa  dalam  pelaksanaan  akta  autentik mengenai segenap perbuatan, perjanjian, juga penetapan yang dihendaki kaidah  Perundang-undangan  dan  atau  yang  dihajatkan  oleh  yang bersangkutan untuk dinyatakan pada akta autentik, 3 termasuk jenis partij akta.  Dalam  pembentukan  partij  akta  notaris  harus  menjamin  hal-hal yaitu:
1. Ketegasan agenda penyusunan akta.
2. Penyimpanan akta.
3. Membagikan grose, turunan dan cuplikan akta.
4. Akta tak bertentangan dengan Undang-undang.
5. Kebenaran data diri para pihak.
6. Kerahasiaan para pihak .
Semua  hal  itu  dilakukan  selagi  pelaksanaan  akta  itu  tidak  pula diperintahkan atau diperbedakan akan pejabat lain atau orang lain yang dipastikan oleh Undang-undang. Akta yang dibuat oleh dua pihak tanpa
2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 Angka 1.
3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Pasal, 15, Ayat,  (1).
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2373 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                             Hal: 1 - 13
tanda  tangan  notaris  disebut  akta  dibawah  tangan,  akta  itu  bisa  di autentikan  melalui  dibawa  kehadapan  notaris  untuk  selanjutnya diautentikan  dengan  cara  notaris  memastikan  paraf  juga  mayakinkan kebenaran  tanggal  surat  di  bawah  tangan  via  mendata  pada  buku eksklusif  sehingganya  akta  tersebut  menjadi  akta  autentik.  Notaris berkuasa  untuk  membut  kopi  atas  akta  yang  telah  dibuat  berwujud repitisi  yang  mengandung  pnjabaran  sebagai  halnya  ditulis  serta diilustrasikan  dalam  surat  yang  bertautan  kemudian  dicocokan  hasil kopian dengan akta aslinya.
Dalam pembuatan partij akta dimana akta ini dikatakan pula akta pihak- pihak,  ini  mengatakan  bahwa  akta  tersebut  dilaksanakan  berdasarkan kehendak  para  pihak.  Tetapi  tidak  semua  orang  yang  datang  mengerti akibat hukum yang terjadi apabila disahkan perjanjian tersebut sehingga diuraikan  pula  dalam  Undang-Undang  No  2  Tahun  2014  mengenai pemelajaran  hukum  atas  pembuatan  akta,  disini  notaris  menguraikan seperti  urusan  apa  saja  yang mesti  diwujudkan  serta  akibat  hukum  apa yang  terjadi  apabila  perjanjian  itu  disahkan.  Notaris  di  dalam melangsungkan  tanggung  jawabnya  ketika  membuat  partij  akta  mesti berlaku amanah, dapat dipercaya, cermat, otonom tidak miring sebelah, dan  mengurus  keperluan  pihak  yang  terpaut  pada  perbuatan  hukum. Notaris harus menutupi semua mengenai sesuatu akta yang diembannya dan seluruh informasi yang didapat, tidak boleh sampai terakses oknum lain  yang  tidak  terkait  pada  muat  perjanjian,  relevan  terhadap  sumpah maupun janji kedudukan. ketika pembuatan partij akta yang diatur pada Undang-undang  juga  diharuskan  akta  tersebut  dibuat  dan  melisankan akta di depan penghadap dengan didatangi oleh sedikitnya 2 (dua) orang spektator, atau 4 (empat) orang spektator distingtif sebagai pelaksanaan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2373 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                             Hal: 1 - 13
akta  wasiat  di  bawah  tangan,  juga  diparaf  waktu  itu  juga  dengan  yang menghadap, saksi, juga notaris. 4
Berdasarkan hasil penelitian dari penulis yang mewawancarai Ibu Dina Haryati Sukardi, S.H., M.H. selaku notaris pengganti di jawatan notaris Cindy  Larasaty,  S.H.,  M.Kn.  No  SK:  10/KET.CUTI-MPWP  Provinsi Lampung/VII/2020.  Mengatakan  bahwa:  pada  dasarnya  tugas  notaris sudah  disusun  pada  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Mengenai Jabatan  Notaris  pergantian  dari  Undang-Undang  No  30  Tahun  2004, bahwasannya  notaris  itu  berkuasa  dalam  pelaksanaan  akta  autentik sebagai  peran  juga  tanggung  jawab  utamanya,  tentang  segala perjanjian, perbuatan juga pengesahan dalam suatu akta nan diinginkan pihak-pihak  nan  mendatangi,  hingga  akta  autentik  itu  sifatnya  harus dijamin kepastiannya.
Pada kantor Cindy Larasaty , S.H., M.Kn. dalam pembuatan partij akta itu  sendiri  sudah  memenuhi  ketentuan  yang  berlaku  di  dalam  Undang- Undang No 2 Tahun 2014 maupun kode etik notaris. Yaitu pihak-pihak ketika  pelaksanaan  partij  akta  itu  mesti  datang  serentak  ke  hadapan notaris,  kemudian  notaris  bertugas  untuk  membuat  kepastian  tanggal dibuatnya  partij  akta  tersebut  mengenai  kapan  dibuatnya  kemudian dalam pembuatan akta tersebut, para pihak sebut saja pihak A dan B itu harus menceritakan langsung kepada notaris jadi bukan melalui staf atau melalui  pihak  lain,  artinya  benar-benar  menceritakan  keinginan  yang ingin  dimasukan  di  dalam  akta  tersebut  di  depan  notaris  serta  tidak boleh diwakilkan.
Selanjutnya notaris membuat salinan akta tersebut dan harus didaftarkan dalam buku besar seorang notaris. Jadi ada buku besar mengenai semua laporan  kegitan  notaris  yang  nantinya  akan  dilaporkan  tiap  bulannya,
4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Pasal, 16, Huruf, m.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2373 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                             Hal: 1 - 13
jadi  kegiatan  notaris  itu  diketahui  kegiatannya  oleh  Negara,  sehingga jelas  dan  itu  yang  membedakan  akta  tulen  dan  akta  tidak  resmi. Misalnya  ada  pihak  nan  ingin  melakukan  perjanjian  jual  beli  atau perjajian  lainnya  itu  didaftarkan  semua  tiap  bulannya.  Notaris  juga membacakan  kembali  isi  dari  perjanjian  pantas  kaidah  dalam  Pasal  16 UUJN yakni melisankan akta di depan penghadap seraya didatangi oleh setidaknya  sedikitnya  2  (dua)  orang  spektator,  atau  4  (empat)  orang spektator  ekslusif  dalam  pelaksanaan  akta  wasiat  tidak  resmi,  serta diparaf  ketika  itu  juga  kepada  penghadap,  spektator,  juga  notaris. Kemudian  notaris  membuat  salinan  akta  yang  nantinya  diberikan kepada  para  pihak.  Serta  notaris  menjaga  kerahasian  data  dari  para pihak.  Dari  ini  maka  ketentuan  pembuatan  partij  aktanya  sudah dijalankan sesuai Undang-Undang No 2 Tahun 2014. 5

## B. Akta Partij Yang Memenuhi Unsur Kepastian Hukum
Akta  notaris  selaku  ekslusif  disusun  dalam  kaidah  Pasal  1  Angka  7 UUJN,  sementara  kontrol  akta  autentik  pada  Pasal  1868  KUHPerdata, pasal  ini  merupakan  asal  keautentikan  sebuah  akta  notaris  nan  juga permulaan  legalitas  eksistensi  dari  akta  notaris  nan  memiliki  syarat- syarat yakni:
1. Akta tersebut mesti dilaksanakan didepan pejabat publik.
Artinya  dalam  pembuatan  akta  itu  para  pihak  mesti  mengutarakan hal-hal  yang  ingin  diperjanjikan  langsung  dihadapan  notaris  tidak dapat diwakilkan dan apabila berhalangan dapat menggunakan surat kuasa,  itupun  menurut  Undang-undang  hanya  dapat  dalam  hal menandatangani  aktanya,  namun  mengenai  pembahasan  isi  dalam
5 Hasil wawancara, Ibu Dina Haryati Sukardi, S.H., M.H. selaku notaris pengganti di kantor notaris Cindy Larasaty, S.H., M.Kn. No SK: 10/KET.CUTI-MPWP Provinsi Lampung/VII/2020, tanggal 17 Juni 2022, jam 47.11.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2373 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                             Hal: 1 - 13
perjanjiannya  tetap  harus  langsung  dari  pihak  kepada  notaris    baru sifat partij aktanya terpenuhi.
2. Akta  mesti  dilaksanakan  berdasarkan  bentuk  diharuskan  dari Undang-undang.
3. Akta  yang  dilaksanakan  dengan  atau  didepan  pejabat  public  yang berkuasa terhadp itu juga dimana tempat akta itu dilaksanakan. 6
4. Pihak-pihak  ketika  hadir  ke  depan  notaris  harus  membawa  saksi, sama  halnya  saksi  sebagai  sala  satu  alat  bukti,  ini  juga  dibutuhkan dalam pembuatan partij akta yang dilaksanakan di depan notaris.

## C. Akta Partij Yang Tidak Memenuhi Unsur Kepastian Hukum
Partij  akta  yang  bukan  memenuhi  unsur  kepastian  hukum  dalam pembuatannya  sesuai  dengan Undang-Undang  No  2  Tahun  2014  maka akta itu berbentuk lemah daya pembuktiannya dan menjadi akta di tidak resmi.  Ada  hal-hal  juga  membuat  power  hukum  dari  partij  akta melemah dan dapat terbentuk akta tidak resmi yaitu:
1. Tidak  datangnya  secara  langsung  para  pihak  kehadapan  notaris untuk  menyampaikan  keinginan  mereka  tentang  hal  apa  saja  yang ingin mereka sepakati dalam partij akta tersebut, serta tidak adanya bukti  berupa  dokumentasi  kedatangan  kedua  belah  pihak  dan  tidak adanya surak kuasa apa bila dikuasakan.
2. Tidak  adanya  tanda  pejabat  umum  yang  berwenang,  beserta  saksi. memperjelas  bahwa  akta  tersebut  merupakan  akta  dibawah  tangan sehingga tidak adanya kekuatan hukum yang kuat.
3. Tidak adanya saksi
Saksi disini menurut Undang-udang No 2 Tahun 2014 minimal dua orang dan ikut serta bertanda tangan. Dan apabila tidak ada saksi itu
6 Putu Mas Maya Ramantini, Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Minuta AKta Yang Dibuat Berdasarkan  Keterangan  Palsu  Oleh  Para  Pihak ,  (Tesis,  Fakultas  Hukum  Universitas  Udayana, Denpasar, 2014) hal. 56.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2373 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                             Hal: 1 - 13
melanggar  syarat  yang  Undang-undang  telah  tentukan  artinya  salah satu unsur kepastinya ada yang tidak terpenuhi.
4. Notaris tidak teliti dalam menuliskan perjanjian para pihak
Ada banyak faktor penyebab notaris kurang teliti dalam menuliskan kembali isi perjanjian di dalam akta, diantaranya Karena ada banyak klien  yang  datang  dengan  berbagai  macam  jenis  perjanjian  dapat beresiko notaris keliru dalam menulis isi akta, kemudian kurangnya pengalaman dan hanyan mengandalkan contoh yang telah ada, klien yang  hadir  kadang  meminta  aktanya  dibuat  dalam  bahasa  Inggris namun tidak semua notaris mahir dalam berbahasa Inggris akibatnya beresiko  keliru  dalam  penulisan  maupun  maknanya.  Hal-hal  ini dapat  menjadikan  partij  akta  menjadi  tidak  sah  karena  kesalahan dalam isinya.
5. Kebohongan para pihak
Tak  jarang  ada  beberapa  pihak  yang  hadir  dengan  membawa identitas  palsu  untuk  tujuan  tertentu,  maka  dibutuhkan  ketelitian seorang  notaris,  selain  itu  tipu  daya  salasatu  pihak  untuk  datang tidak bersamaan untuk menandatangani akta sehingga memungkinkan  partij  akta  menjadi  tidak  sah  karena  ada kemungkinan  salasatu  pihak  belum  seutuhnya  menyepakati perjanjian.
6. Tidak menutupi unsur yang ada pada Pasal 1320 KUHPerdata. Pada
Pasal  1320  KUHPerdata  menetapkan  adanya  4  (empat)  tuntutan legalnya sebuah perjanjian yakni:
a. Kata sepakatan;
b. Kelugasan dalam merealisasikan perikatan;
c. Ada hal tertentu;
d. Kausa hukum yang legal. 7
7 Gumanti Retna, 2012, SYARAT SAHNYA PERJANJIAN , Jurnal Pelangi Ilmu, 5, (01).
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2373 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                             Hal: 1 - 13
Keputusan  ini  juga  berlaku  pada  pembuatan  perjanjian  berbentuk partij  akta.  Jadi  apabila  ada  salasatu  dari  empat  unsur  yang  ada  di dalam  Pasal  1320  yang  tidak  tercipta  lalu  akta  tersebut  batal  demi hukum. Contohnya apabila dua pihak melakukan perjanjian jual-beli narkoba  kemudian  ingin  dibuat  akta  autentiknya,  maka  tidak  bisa sebab  ini  sudah  melanggar  salasatu  poin  dalam  Pasal  1320  yang mengatakan  yang  diperjanjikan  haruslah  suatu  yang  halal  dan narkoba  bukanlah  hal  yang  halal  di  dalam  hukum  sebab  dilarang Undang-undang  menjadikan  perjanjian  itu  sudah  dipastikan  tidak sah dan tidak ada kekuatan hukumnya.
7. Notaris  kurang  bersikap  gamblang  kepada  klien  mengenai pemenuhan hal-hal dibuatnya akta autentik.

## IV. KESIMPULAN
Pada  dasarnya  dalam  pembuatan  partij  akta  notaris  hanya  sebatas  saksi lantaran  notaris  berkewajiban  sebatas  kewajiban  resmi  yaitu  memuat dengan  jelas  segala  hal  yang  diberikan  dari  pihak-pihak  dan  tidak  dari  isi perjanjian  selagi  perjanjian  tidak  konflik  terhadap  hukum.  Diluar  itu  bagi Undang-Undang  No  2  Tahun  2014  Pasal  15  Ayat  (2)  notaris  berkuasa menetapkan  paraf  serta  mengesahka  kebenaran  tanggal  surat  tidak  resmi melalui cara membukukan pada buku ekslusif, membukukan surat di bawah tangan  melalui  mendaftar  pada  buku  ekslusif,  menjadikan  salinan berasalkan  surat  asli  tidak  resmi  berbentuk  kopian  yang  berisi  deskripsi sama  halnya  ditulis  juga  digambarkan  pada  surat  yang  berkaitan, melakukan pengajaran hukum berhubungan atas pelaksanaan akta.
Kemudian  dalam  Pasal  16  Ayat  (1) notaris  mesti  berbuat dapat  dipercaya, berkata benar, cermat, otonom, serta merawat keperluan pihak yang bertaut pada  pelaksanaan  hukum,  menjadikan  akta  pada  wujud  minuta  akta  juga menyimpan  untuk  komponen  dari  protocol  notaris,  menaruh  surat  serta
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2373 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                             Hal: 1 - 13
dokumen  juga sidik jari penghadap  di minuta akta,  membuat grosses akta, kopian  akta  ataupun  kutipan  akta  berlandaskan  minuta  akta,  melakukan pengurusan  yang  berkesesuaian  pada  ketetapan  di  Undang-undang  ini, melainkan ada tumpuan untuk menampik, menutupi segala hal tentang akta yang dilaksanakannya serta semua informasi yang didapat untuk membuat akta yang berkesesuaian dengan sumpah/ janji jabatan, melainkan Undang- undang  menginginkan  lain,  menjilid  akta  yang  dia  buat  dalam  kurun  1 (satu)  bulan  menjadi  buku  yang  berisi  tak  lebih  dari  50 (lima  puluh)  akta, juga apabila jumlah akta tidak bisa termuat di satu buku, akta iti bisa dijilid lebih  dari  satu  buku,  serta    mendata  banyaknya  minuta  akta,  bulan,  serta tahun pelaksanaannya di kulit setiap buku, memiliki cap atau stempel yang berisi  lambang  Negara  Republik  Indonesia  serta  dalam  ruang  yang mengelilinginya  dituliskan  nama,  jabatan,  juga  tempat  kedudukan  yang bertaut, melisankan akta di depan penghadap dengan didatangi oleh sedikit tidaknya 2 (dua) orang spektator, atau 4 (empat) orang spektator eksklusif sebagai  pelaksanaan  akta  wasiat  di  bawah  tangan,  serta  diparaf  waktu  itu juga dengan penghadap, saksi, dan notaris.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2373 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                             Hal: 1 - 13

## DAFTAR PUSTAKA
Mochtar Kusumaatmadja, 2000, Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum , Bandung. Supriadi, 2008, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika.
Soerjono Soekanto, 1982, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta : UI Press. Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, 2020, Metode Penelitian Hukum , Mataram:Mataram Unipersity Press Wojowasito ,   Kamus   Umum   Belanda-Indonesia ,   (Jakarta:   Ichtiar   Baru,- van Hoven, 1981). Helen  Sugesti, Kamus   Saku:  Belanda-Indonesia,  Indonesia-Belanda , Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Absolut, 2003) Sjaifurrachman,  2011, Aspek  Pertanggung  Jawaban  Notaris  Dalam
Pembuatan Akta , semarang: CV Mandar Maju
Tan  Tong  Kie,  2013, Studi  Notaris  dan  Serba-Serbi  Praktek ,  Jakarta  Pusat: PT Ichtiar Baru Van Hoeve Rio  Utomo  Hably,  2019, Kewenangan  Notaris  Dalam  Hal  Membuat  Akta
Partij , vol,2, no, 2, jurnal, (universitas  Tarumenegara).
Retna  Gumanti,  2012, Syarat  Sahnya  Perjanjian ,  Jurnal  Pelangi  Ilmu,  5, (01). Siahan  Kartini,  2019, Kedudukan  Hukum  Akta  Notaris  Sebagai  Alat  Bukti Pda Tindak  Pidana  Pemalsuan  Surat  Dalam  Proses  Peradilan  Pidana , Vol,1 No, 2, Jurnal. Kusumawati  Lanny,  2001, Tanggung  Jawab  Jabatan  Notaris (Disertasi sarjana hukum Universitas Airlangga).
Ramantini  Putu  Mas  Maya, Tanggungjawab  Notaris  Dalam  Pembuatan Minuta  AKta    Yang    Dibuat    Berdasarkan    Keterangan    Palsu    Oleh
Para    Pihak ,  (Tesis,  Fakultas  Hukum  Universitas  Udayana,  Denpasar, 2014Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
Mas Maya Ramantini Putu, Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Minuta AKta  Yang  Dibuat  Berdasarkan  Keterangan  Palsu  Oleh  Para  Pihak , (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2014).