## Peran Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia dalam Mendorong Pemenuhan Hak Pengurangan Risiko Bencana
Gandar Mahojwala 1,2,*) , Johan Danu Prasetya 1) , Sabrina Umi Khabibah 2) , Yohana Noradika Maharani 1) , Tedy Agung Cahyadi 1)
1) Magister Manajemen Bencana, Fakultas Teknologi Mineral, UPN “Veteran” Yogyakarta
2) KAPPALA Indonesia *email korespondensi: gandarmahojwala@gmail.com

## ABSTRAK
Penggunaan pendekatan berbasis hak asasi manusia sangatlah terbatas dalam memperkaya praktek pengurangan risiko bencana,  terutama  di  Indonesia.  Padahal  pendekatan  hak  asasi  manusia  memiliki  peran  penting  dalam  melengkapi pemenuhan  hak  pada  setiap  orang  dalam  lingkup  bencana,  karena  keduanya  memiliki  tujuan  yang  sama  yaitu menjunjung tinggi nyawa dan keselamatan tiap manusia. Indonesia belum secara penuh mendorong pendekatan berbasis hak  dalam  pengurangan  risiko  bencana.  Hal-hal  tersebut  yang  melandasi  studi  literatur  ini  dilakukan,  yaitu  untuk mengetahui  pendekatan  hak  asasi  manusia  yang  akurat  dan  efektif,  penulis  menganalisis  beberapa  praktek  dengan dampak yang diciptakan dari implementasi tersebut. Literature review ini menyajikan praktek-praktek pendekatan hak asasi  manusia  dalam beberapa  negara  yang  mencapai  kebermanfaatan  dalam  pengurangan  risiko  bencana.  Karena  itu, tujuan  dari  penelitian  ini  melalui  studi  literatur  yang  dilakukan  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  gambaran  untuk mencapai manfaat penggunaan pendekatan hak asasi manusia dalam  praktek-praktek pengurangan risiko bencana, dan manfaat  implementasinya  berdasarkan  analisis  kasus-kasus  yang  relevan  dengan  disajikan  dalam  bentuk  tabel. Penelitian  ini  ditulis  dengan  yuridis  normatif  dengan  bentuk  deskriptif.  Paper  yang  akan  di-review  adalah paper, kovenan internasional, peraturan perundang-undangan, dan buku mengenai hak asasi manusia dan pendekatan hak asasi manusia terkait dengan bencana. Sejumlah  41 sumber yang sebagian besar merupakan artikel jurnal internasional, dan sebagian  kecil  sumber  lainnya  (buku,  kovenan  internasional,  dan  undang-undang)  untuk  mengetahui  bagaimana manfaat penggunaan pendekatan hak asasi manusia dalam pengurangan risiko bencana dan seluruh siklus bencana.
Kata kunci: bencana, hak asasi manusia, pengurangan risiko bencana

## ABSTRACT
The use of a human rights-based approach is very limited in enriching disaster risk reduction practices, especially in Indonesia.  Whereas  the  human  rights  approach  has  an  important  role  in  completing  the  fulfillment  of  the  rights  of everyone in the scope of a disaster, because both have the same goal of upholding the life and safety of every human being. Indonesia has not yet fully promoted a rights-based approach to disaster risk reduction. These are the things that underlie this literature study, namely to find out an accurate and effective human rights approach, the authors analyze several  practices  with  the  impact  created  from  the  implementation.  This  literature  review  presents  the  practices  of human  rights  approaches  in  several  countries  that  have  found  usefulness  in  disaster  risk  reduction.  Therefore,  the purpose  of  this  research  through  a  literature  study  conducted  is  to  find  out  how  to  achieve  the  benefits  of  using  the human rights approach in disaster risk reduction practices, and the benefits of its implementation based on an analysis of relevant cases presented in tabular form. This research was written in a normative juridical manner in a descriptive form. The papers that will be reviewed are papers, international covenants, laws and regulations, and books on human rights  and  human  rights  approaches  related  to  disasters.  A  total  of  41  sources,  mostly  international  journal  articles, and a small number of other sources (books, international covenants, and laws) to find out how the benefits of using a human rights approach in disaster risk reduction and the entire disaster cycle are beneficial.
Keywords: disaster risk reduction, disaster, human rights

## I. PENDAHULUAN
Masih  sangat  terbatas  literasi  Indonesia  tentang  bencana  dan  hak  asasi  manusia.  Padahal  Indonesia  telah  meratifikasi baik  kovenan  Hak  Sipil  dan  Politik  melalui  Undang-Undang  No.  12  Tahun  2005  tentang  Pengesahan  International Covenant  on  Civil  and  Political  Rights  (UU  12/2005)  dan Hak  Ekonomi  Sosial  dan  Budaya  melalui  Undang-Undang
No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (UU No. 11, 2005). Padahal, tujuan pengurangan  risiko bencana dan hak asasi manusia memiliki sisi  yang sangat dekat.  Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada semua manusia. Semua manusia, tanpa memandang kebangsaan, tempat tinggal, jenis  kelamin,  asal  kebangsaan  atau  etnis,  warna kulit,  agama,  bahasa,  atau  status  lainnya  diberkahi  dengan  martabat, yang  dilindungi  melalui  gagasan  hak  asasi  manusia.  Seperti  yang  diproklamasikan  oleh  Sidang  Umum  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  dalam  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  yang  diadopsi  pada  10  Desember  1948,  ini adalah standar pencapaian bersama untuk semua orang dan semua bangsa (UDHR, 1948). Hak asasi manusia terdiri dari hak  sipil  dan  politik,  seperti  hak  untuk  hidup,  persamaan  di  depan  hukum,  dan  kebebasan  berekspresi;  hak  ekonomi, sosial  dan  budaya,  seperti  hak  untuk  bekerja,  jaminan  sosial,  dan  pendidikan;  dan  hak  kolektif,  seperti  hak  untuk berkembang  dan  menentukan  nasib  sendiri  masyarakat  (UDHR,  1948).  Hukum  hak  asasi  manusia  internasional  tidak secara  eksplisit  mengatur  hak  atas  perlindungan  dan  pertolongan  atas  bencana,  namun  tujuan  ini  tersirat  secara  jelas (Kent, 2001).
Sedangkan, sistem manajemen bencana didasarkan pada hukum humaniter dan hak asasi manusia. Berdasarkan prinsip dan  norma  hak  asasi  manusia  dan  hukum  humaniter  negara  memiliki  kewajiban  untuk  melindungi  penduduk  dari kejadian berbahaya termasuk bencana alam. (Stefani, 2017). Tujuan Undang-Undang Penanggulangan Bencana No. 24 Tahun 2007 pun berniat untuk melindungi hak asasi manusia, walaupun tidak disebutkan secara spesifik, namun dengan kalimat  yang  menunjukkan  fungsi  negara  sebagai  pemangku  kewajiban  ( duty  bearer) dalam  urusan  pemenuhan  hak masyarakat atas bencana (UU No. 24, 2007):
“Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  bertanggung  jawab  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah  darah  Indonesia  dengan  tujuan  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  kehidupan  dan  penghidupan termasuk  perlindungan  atas  bencana,  dalam  rangka  mewujudkan  kesejahteraan  umum  yang  berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
UU  ini  juga  menerapkan  Asas  Kemanusiaan  dalam  penanggulangan  bencana,  yang  berarti  undang-undang  ini memberikan  perlindungan  dan  penghormatan  hak-hak  asasi  manusia,  harkat  dan  martabat  setiap  warga  negara  dan penduduk Indonesia secara proporsional. Hal ini tidak hanya diterapkan oleh pemerintah sebagai  pemangku kewajiban, namun  juga diberikan  kewajiban  bagi  lembaga usaha  untuk  mengindahkan prinsip  kemanusiaan  dalam  melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana (UU 24/2007).
Tulisan  ini  menghadirkan  informasi  yang  akan  berguna  untuk  kajian-kajian  bencana  dan  krisis  dengan  perspektif  hak asasi manusia – sebagai pendekatan yang baru dan jarang dihadirkan dalam diskursus kebencanaan di Indonesia selama ini. Tujuan dan kegunaan tulisan dalam memperkuat perspektif hak asasi manusia dalam pengurangan risiko bencana. Saat  pendekatan  berbasis  hak  digunakan,  maka  tidak  hanya  menjamin  perlindungan  hak  asasi  manusia  komunitas, namun  juga  membentuk  partisipasi  masyarakat  dalam  melakukan  aktivitas  pengurangan  risiko  bencana  itu  sendiri (Krolik, 2013) . Dengan membentuk partisipasi masyarakat maka harus disadari bahwa masyarakat tidak bisa menunggu inisiasi  pemerintah,  sehingga  saat  mereka  diam,  mereka  harus  didorong  untuk  pemulihan  hak  asasi  manusia.  (Kent, 2001) .

## II. METODE PENELITIAN
Tahapan  penelitian  dilakukan  dengan  metode literature  review . Literature  review merupakan  proses  pengumpulan informasi  yang  relevan  dengan  topik  atau  masalah  yang  menjadi  objek  penelitian.  Informasi  tersebut  diperoleh  dari beberapa  jurnal,  buku,  ataupun  tulisan  yang  berkaitan  dengan  penelitian  dari  studi  pustaka  yang  direview  sehingga menjadi  kan  tulisan  yang  berjudul  Peran  Pendekatan  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Mendorong  Pemenuhan  Hak  dalam Pengurangan  Risiko  Bencana.  Paper  yang  akan  di-review  adalah paper, kovenan  internasional,  peraturan  perundang- undangan, dan buku mengenai hak asasi manusia dan pendekatan hak asasi manusia terkait dengan bencana. Sejumlah 41  sumber  yang  sebagian  besar  merupakan  artikel  jurnal  internasional,  dan  sebagian  kecil  sumber  lainnya  (buku, kovenan  internasional,  dan  undang-undang)  untuk  mengetahui  bagaimana  manfaat  penggunaan  pendekatan  hak  asasi manusia  dalam  pengurangan  risiko  bencana  dan  seluruh  siklus  bencana.  Dalam  memperkaya  kajian,  penulis  juga merefleksikan  praktek  pendekatan  hak  asasi  manusia  dalam  situasi  bencana  pada  negara-negara  lain,  yaitu  Haiti (Jagannath, 2011) (Concannon Jr. & Lindstorm, 2011) dan Afrika Selatan (Forbes-Genade & van Niekerk, 2017), India dan Sri Lanka (Melton, 2015).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Konteks Hak Asasi Manusia dalam Bencana
3.1.1. Bencana Alam
Dalam  perspektif  hak  asasi  manusia,  negara  sebagai  pemangku  kewajiban  memiliki  tugas  dan  tanggungjawab  utama untuk menyediakan asistensi bagi orang yang terdampak bencana alam dan untuk melindungi hak asasinya (Da Costa &
Pospieszna,  2015).  Bencana  alam  didefinisikan  sebagai  fenomena,  bahan,  aktivitas  manusia,  atau  kondisi  berbahaya yang  menyebabkan  kepada  bencana  yang  secara  negatif  berdapmak  pada  penikmatan  atas  hak  asasi  manusia  yang beragam, termasuk didalamnya hak untuk hidup, properti, dan penghidupan (Da Costa & Pospieszna, 2015). Bencana slow-onset juga akan berdampak pada hak asasi manusia. Dampak lebih lanjut dari bencana slow-onset adalah kepada mereka  yang  sudah  memiliki  situasi  yang  rentan,  sehingga  berada  pada  risiko  terbesar  dalam  menderita  kemunduran kondisi  hak  asasi  manusia  dibandingkan  situasi  sebelumnya.  Efek-efek  ini  akan  berdampak  secara  tidak  proporsional pada orang-orang yang sudah berada dalam situasi rentan karena situasi dan status geografi, kemiskinan, jenis kelamin, usia, status adat atau minoritas, nasionalitas atau sosial (OHCHR, 2017).
Hak  untuk  hidup  telah  dijamin  pada  Pasal  6  (1)  dalam  Kovenan  Internasional  Hak  Sipil  dan  Politik  (ICCPR),  bahwa “Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang  pun  dapat  dirampas  hak  hidupnya  secara  sewenang-wenang”  (ICCPR,  1966).  Begitu  pula  hak  atas  properti telah dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) pada Pasal 17 berbunyi “Setiap orang memiliki hak untuk  memiliki  harta  baik  sendiri  maupun  bersama.  Tidak  seorangpun  yang  dapat  dicabut  kepemilikan  harta  secara sewenang-wenang  (UDHR,  1948).  Hak  atas  penghidupan  juga  dijamin  oleh  Kovenan  Internasional  Hak  Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) dalam Pasal 1(2), yang berbunyi “Semua rakyat, untuk kepentingan mereka sendiri, dapat secara bebas mengelolah kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerja sama ekonomi intemasional berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun  tidak  dibenarkan  untuk  merampas  hak-hak  rakyat  atas  sumber-sumber  penghidupannya”(ICESCR,  1966). Indonesia  telah  meratifikasi  ICCPR  dan  ICESCR  melalui  Undang-Undang  No.  12  Tahun  2005  tentang  Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights  (UU No. 12, 2005) dan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya melalui Undang-Undang  No.  11  Tahun  2005  tentang  Pengesahan International  Covenant  on  Economic,  Social  and  Cultural Rights (UU 11/2005).
Kebanyakan  orang  yang  kehilangan  tempat  tinggal  karena  bencana  dapat  disebut  sebagai  pengungsi  internal,  yang hingga  saat  ini  belum  ada  perlindungan  hak  secara  spesifik  dalam  bentuk  perjanjian  internasional  (Carver,  2011) . Setelah bencana alam melanda sebuah wilayah, negara memiliki  tugas untuk memberikan setidak-tidaknya kebutuhan pangan, air, pakaian, penampungan, dan layanan kesehatan yang dibutuhkan penyintas yang terdampak untuk bertahan (Da Costa & Pospieszna, 2015). Hal ini dijamin dalam Pasal 11 (1) pada ICESCR, bahwa “Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk cukup pangan, sandang dan papan yang layak, dan atas perbaikan kondisi hidupnya yang berkelanjutan” (ICESCR, 1966).
Pemenuhan hak  atas  kesehatan  mental  juga  penting.  Lebih dari  satu  per  tiga  penyintas  bencana  mengalami  gangguan stress  pascatrauma  (PTSD)  setelah  bencana,  sehingga  pemenuhan  hak  atas  kesehatan  mental  menjadi  penting sebagaimana diatur dalam Pasal 12 pada ICESCR sebagai “hak setiap orang untuk mengenyam standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi” (Weissbecker, 2009) .
Secara jelas ICESCR dalam Pasal 11 menegaskan fungsi negara bahwa tidak hanya bertanggungjawab atas pemenuhan standar  minimum,  namun  juga  perbaikan  berkelanjutan  bagi  seluruh  hak  masyarakat  terutama  yang  berkaitan  dengan hak standar kehidupan yang layak (Barber, 2008). Jika tanggungjawab minimum ini tidak dipenuhi, maka negara dalam perspektif  hak  asasi  manusia  telah  melanggar  kovenan  ICESCR.  Negara  juga  dapat  melanggar  hak  asasi  manusia dengan  tidak  secara  aktif  mendorong  pengurangan  risiko  bencana,  yang  seharusnya  jika  dilakukan  dapat  mencegah terjadinya bencana (Da Costa & Pospieszna, 2015).
Meningkatnya pengakuan atas peran hukum internasional dalam penanggulangan bencana dapat menjadi terlihat dalam pekerjaan  Komisi  Hukum  Internasional  (ILC),  sebuah  badan  di  bawah  Majelis  Umum  PBB  yang  memainkan  peran penting dalam pembangunan progresif dan kodifikasi hukum internasional (Aronsson-Storrier & da Costa, 2017). Pada tahun  2007,  ILC  memprakarsai  proyek  yang  mengeksplorasi  aspek  hukum  dari  perlindungan  orang  pada  saat  terjadi bencana.  Rancangan  Pasal  tersebut  merupakan  kerangka  kerja  untuk  bidang  hukum  kebencanaan,  dan  khususnya menetapkan kewajiban-kewajiban negara sehubungan dengan perlindungan orang dalam bencana (Aronsson-Storrier & da Costa, 2017).

## 3.1.2. Pandemi
Setiap  orang  memiliki  hak  untuk  sehat.  Sehingga,  bagaimanapun  pandemi  harus  diupayakan  agar  tidak  menyerang masyarakat.  Untuk  menghindari  berjangkitnya  penyakit  menular,  perhatikan  tidak  hanya  untuk  memenuhi  kebutuhan mendesak  bagi  yang  sakit  dan  terluka,  tetapi  juga  untuk  menempatkan  strategi  kesehatan  masyarakat  preventif  pada tahap  awal  tanggap  bencana.  Mendirikan  fasilitas  kesehatan  dasar  untuk  segera  menanggapi  setiap  wabah  penyakit menular.  Fasilitas  ini  harus  dapat  diakses  oleh  semua  orang,  terlepas  dari  kemampuan  keuangan  mereka  (Aronsson- Storrier, 2017).
Penyebaran penyakit akan menjadi semakin cepat dan buruk saat sanitasi tidak dapat diakses. Sanitasi berperan penting dalam mencegah dan memitigasi wabah penyakit, epidemi, dan pandemi. Kerangka Kerja Sendai sebagai kesepakatan
yang paling signifikan dalam pengurangan risiko bencana belum menyebut sanitasi dan kaitannya dengan pengurangan risiko  bencana.  Padahal  tujuan  utama  kerangka  ini  juga  agar  mengurangi  kerentanan  dan  meningkatkan  ketangguhan dalam pandemi dan epidemi (Aronsson-Storrier, 2017).
Langkah  dalam  melindungi  dan  menghormati  hak  atas  sanitasi  adalah  dengan  meningkatkan  keberadaan  dan ketangguhan  fasilitas  sanitasi  dan  meminimalisir  risiko  penyebaran  wabah,  epidemi,  dan  pandemi.  Hak  untuk  hidup walaupun  tidak  menyebutkan  istilah  sanitasi,  namun  secara  jelas  bahwa  kebersihan  dan  sanitasi  adalah  langkah  yang harus diambil untuk mencegah kematian dari wabah penyakit (Aronsson-Storrier, 2017).
Pandemi Covid-19 mengancam penikmatan atas hak untuk hidup dan hak atas kesehatan. Ancaman Covid-19 sebagai sebuah pandemi dan bencana menjadi nyata terutama saat secara luas telah membunuh lebih dari puluhan ribu jiwa di seluruh dunia (Spadaro, 2020). Pada kasus Covid-19, terjadi diskriminasi ageisme dan seksisme pada orang-orang tua, sehingga  intervensi  kelompok  spesifik  harus dilakukan  agar  menjamin  hak  asasi  dari  masyarakat  paling  rentan  dalam situasi pandemi dapat terpenuhi (D’cruz & Banerjee, 2020). Pencegahan Covid-19 juga harus ramah gender dan anak, karena perempuan, ibu hamil dan anak-anak cenderung lebih rentan terhadap penyakit menular (Valerio, 2020).
Dampak  ekonomi  dari  Covid-19  juga  terdapat  pada  pemotongan  gaji  dari  pekerja  sektor  pariwisata,  dengan  sedikit hingga  tidak  ada  kompensasi  dari  keputusan  ini    (Baum  &  Hai,  2020)..  Organisasi  Perburuhan  Internasional menggarisbawahi bahwa dampak Covid-19 pada pekerjaan dan kesempatan kerja sangat tinggi terutama terkait dengan jatuhnya  sektor  pariwisata  internasional,  sehingga  hak  atas  pekerjaan  menjadi  terganggu  (Baum  &  Hai,  2020).  Pada beberapa  negara  terdapat  rasisme  terhadap  turis  tionghoa  dan  yang  berasal  dari  tionghoa,  dan  berkembang  pada pelanggaran atas minoritas terutama pekerja migran (Baum & Hai, 2020).
Hal  yang  disepakati  bersama  agar  Covid-19  tidak  semakin  meluas  adalah  intervensi  negara  dalam  hak  atas  mobilitas (Spadaro,  2020).  Dalam  konteks  hak  asasi  manusia,  negara  dapat  mengintervensi  hak  seseorang  dalam  mencapai kepentingan yang lebih tinggi  – dalam hal ini adalah agar Covid-19 tidak semakin menyebar  (Spadaro, 2020). Tentu, dengan tingkatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan dan dengan informasi yang baik untuk seluruh masyarakat atas pembatasan hak atas mobilitas ini (Spadaro, 2020).

## 3.1.3. Bencana Nonalam
Bencana nonalam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi,  dampak  industri,  ledakan  nuklir,  pencemaran  lingkungan,  dan  kegiatan  keantariksaan  (UU 24/2007).  Bencana  nonalam  seperti  kebakaran  hutan/lahan,  pencemaran  lingkungan,  dan  lainnya  yang  berkaitan  pada lingkungan secara jelas melanggar hak atas kingkungan yang aman, bersih, sehat, dan berkelanjutan. Walaupun hak atas lingkungan  yang  aman,  bersih,  sehat,  dan  berkelanjutan  tidak  secara  eksplisit  diakui  dalam  ICESCR,  namun  hal  ini sudah diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia baik dalam konvensi regional maupun global  (Wartini & Ghafur, 2014). Komite ICESCR juga telah mengakui bahwa penikmatan atas hak ekonomi, social, dan kultural bergantung pada lingkungan yang sehat (OHCHR, 2013).
Perubahan  iklim  secara  jelas  disebabkan  oleh  karbon  yang  terus  diproduksi,  terutama  oleh  100  perusahaan  yang bertanggungjawab  atas  71%  emisi  global  (CDP,  2017).  CDP  Carbon  Majors  Report  2017  menjelaskan  bahwa cenderung  hanya  sedikit  perusahaan  yang  mempengaruhi  perubahan  sistemik  pada  emisi  karbon,  mendekati  1  trilliun ton gas rumah kaca (CDP, 2017). Perubahan iklim secara nyata menyebabkan bencana slow-onset yang terlihat seperti “bencana alam” padahal penyebabnya bukanlah alam semata, justru kebanyakan intervensi manusia.  Terdapat dimensi pelanggaran  ham  yang  bermacam-macam  dari  perubahan  iklim  terutama  hak  atas  air  dan  makanan  (OHCHR,  2013). Pakar  Independen  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Bidang  Hak  Asasi  Manusia  dan  Lingkungan  membuat  laporan  bahwa hak  asasi  manusia  terancam  oleh  perubahan  iklim  (OHCHR,  2013).  Hukum  hak  asasi  manusia  internasional mengharuskan  tindakan  iklim  yang  tidak  hanya  mencerminkan upaya  maksimum  negara  untuk  memerangi  perubahan iklim, tetapi juga mengarah pada distribusi beban mitigasi dan adaptasi yang adil di tingkat lokal, domestik, dan global (Wewerinke-Singh, 2018) . . Selain itu, semua Negara harus mengambil tindakan untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks respon (Wewerinke-Singh, 2018) .

## 3.2. Pertanggungjawaban Aktor dalam Hak Asasi Manusia

## 3.2.1. Negara sebagai Pemangku Kewajiban
Manusia  sebagai  pemegang  hak  dapat  mengeklaim  hak  mereka  dan  meminta  pemangku  kewajiban  untuk pemenuhannya.  Negara  sebagai  pemangku  kewajiban  utama  sebagaimana  diatur  dalam  hukum  hak  asasi  manusia, memiliki  tanggungjawab  moral  dan  hukum  untuk  menghormati,  melindungi,  memfasiltasi,  dan  memenuhi  hak  asasi manusia. Negara memiliki tanggungjawab untuk menecegah hilangnya nyawa – termasuk didalamnya aset ekonomi dan sosial, dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang disebabkan oleh manusia ataupun alam (Da Costa &
Pospieszna,  2015).  Untuk  menjamin  bahwa  negara  melaksanakan  komitmen  ini, negara sebagai  pemangku  kewajiban harus didorong untuk melakukan inisiasi-inisiasi pemulihan hak asasi manusia dalam konteks bencana (Kent, 2001).
Negara  harus  menerapkan  doktrin Responsibility  to  Protect (R2P).  Doktrin  ini  berdasarkan  akibat  dari  penikmatan negara  atas  keuntungan  dari  kedaulatannya,  negara  menanggung  tanggunjawab  untuk  melindungi  warga  negaranya. Saat negara gagal dalam tanggungjawabnya melindungi warga negara, maka tanggungjawab tersebut dapat dipindahkan ke  komunitas  internasional  yang  berhak  intervensi  atas  nama  kepentingan  masyarakat  yang  terdampak.  Secara umum hak  untuk  intervensi  kemanusiaan  digunakan  dalam  pelanggaran  hak  asasi  manusia  berat  seperti  genosida,  kejahatan atas kemanusiaan, dan kejahatan perang, yang diimplementasi melalui mekanisme dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa.  Namun  R2P  maupun  intervensi  kemanusiaan  ini  sering  diperluas  oleh  beberapa  penulis  dalam  konteks kegagalan negara dalam merespon pengungsi akibat bencana yang memiliki dampak sama seriusnya (Lewis & Maguire, 2016).
Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana adalah pertama kalinya diskursus hak asasi manusia secara eksplisit disebutkan, sebagaimana aktivitas pengurangan risiko bencana harus dilakukan “dengan mempromosikan dan melindungi seluruh hak asasi manusia”. Kerangka Kerja Sendai menggarisbawahi empat prioritas aksi untuk mencegah risiko  bencana  baru  dan  mengurangi  yang  telah  ada,  yaitu:  Memahami  risiko  bencana  (Prioritas  1);  Memperkuat pemerintahan  dalam  pengurangan  risiko  untuk  mengelola  risiko  bencana  (Prioritas  2);  Investasi  dalam  pengurangan risiko  bencana  untuk  ketangguhan  (Prioritas  3);  Meningkatkan  kesiapsiagaan  bencana  untuk  respon  yang  efektif  dan untuk  “Membangun  Kembali  dengan  Lebih  Baik”  dalam  pemulihan,  rehabilitasi,  dan  rekonstruksi  (Prioritas  4) (Sommario  &  Venier,  2018).  Keempat  prioritas  tersebut  menetapkan  daftar  tindakan  yang  harus  dilaksanakan  pada tingkat  nasional  dan  lokal,  dan  juga  internasional.  Perhatian  utama  dalam  konteks  ini  adalah  tindakan  yang  harus dilaksanakan oleh Negara dalam batas negara mereka sendiri, melalui undang-undang dan institusi mereka (Sommario & Venier, 2018).

## 3.2.2. Hambatan dalam Mendorong Perusahaan Transnasional sebagai Pemangku Kewajiban dalam Hak Asasi Manusia
Komunitas internasional menjadi semakin prihatin tentang dampak perusahaan transnasional terhadap pelaksanaan hak asasi  manusia,  terutama  di  negara  berkembang  di  mana  kerangka  institusi  negara  tuan  rumah    seringkali  tidak memberikan  jaminan  yang  memadai  untuk  melindungi  sumber  daya  alam  dan  manusia  mereka  (Vasak,  1982). Perusahaan Transnasional sering sebagia pihak yang seharusnya bertanggunjawab atas pelanggaran hak asasi manusia, namun  kejahatan  ini  seringkali  tidak  dihukum  karena  kesenjangan  jelas  dalam  sistem  hukum  internasional,  terutama tidak  adanya  aturan  tentang  penegakan  hak  asasi  manusia  pada  perusahaan  transnasional  (Jonge,  2011).  Selebihnya dalam  perkembangan  hukum  hak  asasi  manusia,  hanya  negara  sebagai  pihak  pemangku  kewajiban  dalam  hukum internasional (Jonge, 2011).
Tidak ada hukum internasional yang mengikat kepada perusahaan transnasional. Sejauh menyangkut hak asasi manusia, hanya  negara  yang  tunduk  sebagai  pemangku  kewajiban  dalam  hak  asasi  manusia  yang  ditetapkan  oleh  hukum internasional.  Perusahaan  transnasional  di  tingkat  global  tidak  tunduk  pada  apa  pun  yang  lebih  kuat  daripada motherhood statement yang terkandung dalam pedoman yang bersifat aspirational. Selain itu, perusahaan transnasional bukan subjek hukum internasional, dan mereka tunduk pada yurisdiksi Negara tempat mereka beroperasi (Birnie, 2009). Saat  perusahaan  berada  di  praktek  usahanya,  mereka  terikat  dengan  hukum  nasional  negara  tersebut.  Kelemahannya, peraturan  atas  perusahaan  transnasional  di  banyak  negara  sangan  beragam  dan  tidak  konsisten.  Hal  ini  dikarenakan harmonisasi  peraturan  nasional  dengan  internasional  tidak  pernah  terjadi,  dikarenakan  adanya  perbedaan  kepentingan antara negara maju dengan negara lainnya (Kuin, 1987).
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  gagal  mencoba  merancang  kode  etik  internasional  untuk  bisnis  pada  tahun  1970-an  dan 1980-an (Weissbrodt, 2003). Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) melakukan upaya serupa pada tahun  1976  ketika  menetapkan  Pedoman  pertama  untuk  Perusahaan  Multinasional  untuk  mempromosikan  perilaku bisnis  yang  bertanggung  jawab  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku.  Pada  1977  Organisasi  Perburuhan  Internasional (ILO)  mengadopsi  Deklarasi  Tripartit  tentang  Prinsip  Perusahaan  Multinasional  yang  meminta  pihak  bisnis  untuk mengikuti konvensi dan rekomendasi ILO yang relevan.
Pada 1999, Sekretaris Jendral PBB Kofi Annan mengusulkan "Global Compact" yang berisikan nilai-nilai dan prinsip di  Forum  Ekonomi  Dunia.  The  Global  Compact  meminta  kepada  pihak  bisnis  untuk  secara  sukarela  mendukung  dan mengadopsi sembilan prinsip utama, yang terbagi dalam kategori yang berhubungan dengan kewajiban umum hak asasi manusia,  standar  ketenagakerjaan,  dan  standar  perlindungan  lingkungan  (Weissbrodt,  2003).  Organisasi  regional  dan organisasi non-pemerintah telah mengelaborasikan kode etik untuk perusahaan transnasional (Vasak, 1982), walaupun initiatif-initiatif  ini  gagal  dalam  mengikat  perusahaan  untuk  mengikuti  standar  minimum  hak  asasi  manusia (Weissbrodt, 2003).
Sejauh ini regulasi yang ada bersifat sukarela. Bahkan Norma tentang Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional dan Badan  Usaha  Lainnya  Terkait  Hak  Asasi  Manusia  (Norms  on  the  Responsibilities  of  Transnational  Corporations  and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights) yang merupakan produk hukum internasional terbaru masih dalam bentuk instrumen hukum lunak, sehingga bersifat sukarela dalam penerapannya (Weissbrodt, 2003).
Masalah  mendasar  lainnya  adalah  perusahaan  transnasional  bukanlah  subjek  hukum  internasional  (Katuoka,  2012). Padahal perusahaan transnasional memiliki pengaruh  dalam komunitas internasional (Chandrawulan, 2014). Sehingga, perusahaan  transasional  hanya  menjadi  subjek  hukum  dalam  yurisdiksi  hukum  nasional  dimana  mereka  beroperasi (Katuoka,  2012).  Di  sisi  lain,  regulasi  internasional  yang  mengatur  dunia  usaha  kebanyakan  dalam  bentuk  hukum nasional (Kuin, 1987). Metode paling baik untuk mengatur perusahaan tersebut adalah melalui  peraturan nasional dan lembaga penegak hukum yang efektif (Birnie, 2009).
Namun, di negara berkembang hal ini menjadi sulit dikarenakan tidak adanya jaminan bahwa  negara berkembang akan melindungi manusia dan lingkungan hidup (Vasak, 1982). Terutama perusahaan transnasional sangat sering dapat lolos dari pertanggungjawaban atas aktifitas yang mereka lakukan dan berakhir dengan tidak dihukum, akibat dari lemahnya hukum  nasional,  celah  dalam  sistem  hukum  internasional,  kekosongan  ataupun  lemahnya  penegakan  hukum,  sistem peradilan yang tidak efektif, dan pemerintah yang koruptif di negara tuan rumah (Birnie, 2009). Kekuatan perusahaan transnasional dapat dilihat dari kekayaannya yang melampaui kekayaan negara-negara di dunia, terutama pada negara berkembang  dan  tidak  diuntungkan  (Adolf,  2011).  Hal  ini  memperburuk  penegakan  hukum  pada  perusahaan transnasional.  Cara  lain  yang  dapat  dilakukan  negara  tuan  rumah  adalah  dengan  harmonisasi  peraturan-peraturan nasional  tentang  perusahaan  transnasional,  misalnya  dengan  menegakkan  perjanjian  umum,  atau  otorisasi  badan supranasional untuk mendeklarasikan peraturan-peraturan mengikat di dunia internasional (Kuin, 1987).
Proses harmonisasi untuk regulasi tentang perusahaan transnasional sedang diproses oleh Dewan HAM PBB. Dimulai pada  14 Juli 2014, Dewan Hak Asasi Manusia  mengadopsi resolusi yang memutuskan “untuk membentuk kelompok kerja  terbuka  antar  pemerintah  untuk  perusahaan  transnasional  dan  perusahaan  bisnis  lainnya  yang  berkaitan  dengan hak  asasi  manusia  (IGWG  on  TNCs  and  Human  Rights),  yang  mandatnya  menguraikan  instrumen  yang  mengikat secara  hukum  internasional  untuk  mengatur  dalam  hukum  hak  asasi  manusia  internasional,  kegiatan  perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lainnya" (United Nations Human Rights Council (UNHRC), 2021).
Resolusi ini mencatat 20 banding 14, dengan 13 negara abstain. Indonesia dan Filipina mendukung, dan banyak negara maju  menentang,  seperti  negara-negara  Uni  Eropa  dan  Amerika  Serikat.  Proses  ini  merupakan  langkah  maju  untuk mencapai  penegakan  hukum  internasional  khususnya  hak  asasi  manusia  pada  perusahaan  transasional.  Hingga  saat tulisan ini dibuat, IGWG on TNCs and Human Rights  telah melakukan enam sesi sepanjang tahun 2014 hingga 2019. Sudah  terdapat  draf  revisi  kedua  atas  instrumen  hukum  internasional  tersebut.  Negosiasi  selanjutnya  akan  dilakukan pada tahun 2021 (United Nations Human Rights Council (UNHRC), 2021).

## 3.3. Penerapan Pendekatan Berbasis Hak dalam Pengurangan Risiko Bencana

## 3.3.1. Manfaat Praktek Pendekatan Berbasis Hak dalam Pengurangan Risiko Bencana
Meski  pada  awalnya  dipahami  untuk  digunakan  dalam  kerangka  pembangunan,  pendekatan  berbasis  hak  semakin banyak pula dirujuk dalam konteks bencana alam (Da Costa & Pospieszna, 2015). Pendekatan berbasis hak mengarah pada akuntabilitas dan pemberdayaan yang lebih besar bagi mereka yang terlibat dalam proses penanggulangan bencana (Da  Costa  &  Pospieszna,  2015).  Kemajuan  dapat  tercipta  dalam  pengurangan  risiko  bencana  dengan  mengadopsi pendekatan  berbasis  hak  asasi  manusia  dan  perlindungan  hukum  hak  asasi  manusia.  Pendekatan  berbasis  hak  asasi manusia  tidak  hanya  mengidentifikasi  hak-hak  yang  orang-orang  yang  terkena  dampak  bencana  berhak,  tetapi  juga menentukan  kewajiban  pengemban  tugas  (baik negara  dan  aktor  kemanusiaan) dan mekanisme  akuntabilitas  di  setiap tingkat pemerintahan (Thripathy, 2018).
Pendekatan  berbasis  hak  menjamin  mekanisme  untuk  mencapai  pemenuhan  hak  asasi  manusia  direalisasikan  dan dilindungi.  Sehingga,  pendekatan  berbasis  hak  mendorong  kondisi  menuju  akuntabilitas  dan  pemberdayaan  seluruh pelaku dalam pengurangan risiko bencana (Da Costa & Pospieszna, 2015). Negara sebagai pemangku kewajiban harus bertanggung jawab atas tindakannya, dan harus ada mekanisme yang efektif untuk memastikan bahwa kewajiban negara dilaksanakan.  Pada  saat  yang  sama,  masyarakat  harus  diberdayakan  untuk  menuntut  hak  mereka  (Da  Costa  & Pospieszna,  2015).  Dimulai  dengan  asumsi  bahwa  bencana  orang-orang  yang  terkena  dampak  dan  terlantar  tidak kehilangan hak asasi mereka, melainkan mereka berhak atas semua hak dasar yang dijamin (Thripathy, 2018). Di setiap fase  manajemen  bencana  isu  perlindungan  dan  pemajuan  hak  asasi  manusia  berlaku  (Paudel  &  Regmi,  2018).  Ini menunjukkan bahwa masyarakat harus memiliki pengetahuan dan informasi tentang hak asasi manusia; bahwa mereka harus  mampu  secara  individu  atau  kolektif  mengambil  tindakan  untuk  mewujudkan  potensi  mereka  sepenuhnya;  dan bahwa  mereka  juga  harus  mampu  berkomunikasi  secara  efektif,  baik  di  antara  mereka  sendiri,  dan  dengan  negara sebagai  pemangku  kewajiban  (Da  Costa  &  Pospieszna,  2015).  Manusia  sebagai  pemegang  hak  dapat  menuntut pemenuhan  hak  dari  pemangku  kewajiban.  Keuntungan  penggunaan  bahasa  "pemegang  hak"  dan  "pemangku
kewajiban" adalah memberikan kejelasan pada “siapa yang berhak atas apa” melawan “siapa” (Da Costa & Pospieszna, 2015).  Penanggulangan  bencana  yang  tepat  adalah  penanggulangan  bencana  yang  menempatkan  hak  asasi  manusia pada tiap tindakannya (Rice et al., 2017).
Gambar 1. Hubungan Antara Proses Akuntabilitas dan Pemberdayaan dalam Pendekatan Berbasis Hak

## Sumber : Da Costa & Pospieszna, 2015
Sedangkan  PBB  mengidentifikasi  elemen-elemen  yang  “perlu”  dan  “penting”  dalam  pendekatan  berbasis  hak  yaitu (Melton, 2015):
1. Peningkatan  Kapasitas.  Kegiatan  harus  terfokus  pada  masyarakat  yang  termarginalkan,  tidak  diuntungkan,  dan dipinggirkan demi mencapai pengurangan disparitas.
2. Partisipasi  dan  Pemberdayaan.  Kegiatan  mengakui  masyarakat  sebagai  pelaku  utama  dalam  pengembangan mereka  sendiri,  mengakui  bahwa  partisipasi  merupakan  bagian  baik  sebagai  cara  maupun  capaian  dan  termasuk dalam seluruh pemangku kepentingan.
3. Akuntabilitas. Evaluasi dan monitoring dilaksanakan pada luaran, proses, nilai, capaian dan target dengan terukur.
Pendekatan  berbasis  hak  yang  layak  meliputi  lima  pilar,  yaitu  peningkatan  kapasitas,  partisipasi,  transparansi, akuntabilitas dan non-diskriminatif,  yang dibutuhkan untuk menjamin efektivitas aksi kemanusiaan dan pengembalian kapasitas bagi orang yang terdampak (Concannon Jr. & Lindstorm, 2011).
1. Peningkatan kapasitas
Peningkatan  kapasitas  ditujukan  untuk  semua  yang  terkena  dampak  bencana,  baik  negara  maupun  masyarakat. Negara sebagai pemangku kewajiban bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi masyarakatnya.  Dalam  pengurangan  risiko  bencana,  negara  membutuhkan  peningkatan  kapasitas  untuk menjalankan  tanggung  jawabnya.  Sedangkan  bagi  masyarakat,  untuk  memberdayakan  dan  meningkatkan pengetahuan terkait apa yang menjadi hak mereka.
2. Partisipasi
Partisipasi  ditujukan  pada  masyarakat  terdampak  untuk  terlibat  secara  bebas,  aktif  dan  bermakna  dalam  setiap pengambilan keputusan yang dilakukan bersama dengan pemangku kebijakan.
3. Transparansi
Transparansi  diperlukan  agar  hak-hak  mendasar  lainnya  dapat  diperoleh  dan  dinikmati  sepenuhnya.  Dengan adanya transparansi, pemegang hak dapat menuntut pertanggungjawaban dari pemangku kewajiban atas tindakan dan kelalaiannya terkait hak asasi manusia, dan terlibat secara bermakna dalam pembuatan keputusan.
4. Akuntabitilitas
Akuntabilitas  mengacu  pada  pihak  yang  memiliki  kekuasaan  dan  kemampuan  untuk  mendistribusikan  dan bertanggung  jawab  atas  sumber  daya.  Akuntabilitas  merupakan  prinsip  dasar  pada  hak  asasi  manusia.  Tanpa akuntabilitas,  hak  tidak  dapat  dilaksanakan.  Pada  pemulihan  pasca  bencana,  negara  disyaratkan  harus  mampu membentuk  sistem  yang  dapat  memastikan  bahwa  mereka  yang  melanggar  hak  asasi  manusia  dapat bertanggungjawab dan memberikan ganti rugi.
5. Non-diskriminatif
Non-diskriminatif adalah prinsip utama yang diakui dalam setiap perihal mengenai hak asasi manusia dan berlaku secara universal. Non-diskriminatif harus tetap dijunjung tinggi bahkan ketika masa darurat.
Pendekatan berbasis hak dalam konteks darurat bencana juga berarti menjamin bahwa penerima manfaat dari bantuan terinformasikan  atas  proses  yang  memberikan  dampak  atas  nyawa  mereka  dan  memiliki  kesempatan  untuk  berbagi pandangan dalam cara yang bermakna. Nilai dari pendekatan berbasis hak tidak hanya dalam “cara” namun juga pada “hasil”.  Dengan  pendekatan  ini,  konsultasi  dan  mendengar  mereka  yang  akan  menerima  manfaat  akan  lebih  efektif dalam  menemukan  apa  yang  mereka  butuhkan  (Jagannath,  2011).  Karakteristik  seperti  menjunjung  tinggi  martabat, akuntabilitas,  dan  transparansi  berdampak  pada  tercapainya  efektivitas  dari  aksi  kemanusiaan  (Stefani,  2017). Penerapan  pendekatan  berbasis  hak  pada  akhirnya  dapat  dipahami  mengembalikan  fokus  pada  negara  untuk bertanggungjawab dalam hal hak asasi manusia (Melton, 2015).

## 3.3.2. Penerapan di Haiti
Gempa  bumi  yang  terjadi di Haiti  pada  tahun  2010  silam menyebabkan  kematian hingga  mencapai 200.000  jiwa  dan lebih dari satu juta orang  kehilangan tempat tinggalnya.  Hal ini diperparah dengan sebagian besar dari korban banyak yang  tidak  terpenuhi  haknya, seperti  kesulitan  untuk menemukan  tempat  pengungsian, memperoleh  air  dan  makanan. Bahkan, banyak perempuan dan anak mengalami kekerasan seksual di pengungsian (Jagannath, 2011).
Sebagai  upaya  untuk  melindungi  dan  memenuhi  hak  para  korban  bencana,  para  advokat  atau  pendamping  hukum menggunakan  pendekatan  berbasis  hak  berupa  pemberdayaan  hukum.  Dengan  menggunakan  kuasa  hukum,  advokat mengorganisir  dan  melibatkan  komunitas  dalam  peningkatan  kapasitas  komunitas  dalam  berhadapan  dengan  sistem peradilan  formil  (Jagannath,  2011).  Pada  pemberdayaan  berbasis  hukum  ini,  masyarakat  diberi  kesempatan  untuk mempelajari  apa  yang  menjadi  haknya,  terlibat  aktif  untuk  menyuarakan  haknya,  dan  menuntut  negara  dalam memenuhi hak yang masyarakat miliki (Jagannath, 2011) . Kegiatan ini melibatkan partisipasi penuh warga Haiti, yaitu; komunitas yang terdampak, organisasi lokal, minoritas, populasi di pedalaman, dan perempuan (Jagannath, 2011).
Advokat  ini  juga memperkuat  kapasitas  pemerintah  untuk memahami fungsi  sebagai pemangku  kewajiban dalam hak asasi  manusia  (Jagannath,  2011).  Hal  ini  juga  dilakukan  untuk  kelompok  yang  terpinggirkan,  kurang  beruntung  serta tersisihkan sehingga disparitas dapat berkurang (Concannon Jr. & Lindstorm, 2011; Melton, 2015) .
Dampaknya,  organisasi  perempuan  mulai  berperan  dalam  melawan  kekerasan  berbasis  gender  (Jagannath,  2011). Warga perempuan miskin di pengungsian mampu mengorganisir serangkaian layanan berupa patrol keamanan berbasis komunitas,  dukungan  psiko-sosial,  advokasi  hukum  dan  perawatan  medis  bagi  korban  perkosaan  (Concannon  Jr.  & Lindstorm, 2011).

## 3.3.3. Penerapan di India
Kekeringan dan kemiskinan yang terkait kekeringan terjadi pada tahun 1998 di Kota Balangir, India. Selain terbatasnya air  dan  makanan,  kekeringan  menyebabkan  kelompok  miskin  dan  marginal  menjadi  semakin  miskin.  Hal  ini dikarenakan  kekeringan  periodik  yang  memaksa  petani  dan  buruh  miskin  untuk  menggadaikan  atau  menjual  tanah ataupun  aset  mereka  untuk  tetap  bertahan.  Hidup  (Melton,  2015).  Sehingga,  banyak  warga  yang  meninggalkan  desa untuk  menjadi  pekerja  kasar,  bahkan  hingga  70%  warga  (Melton,  2015).  Melihat  kondisi  ini  dengan  kontribusi komunitas  secara  aktif,  ActionAid,  organisasi  non  pemerintah,  dan  organisasi  berbasis  komunitas  menginisiasikan proses perencanaan tingkat mikro (Micro-Level Planning Process) untuk 111 desa yang direncanakan untuk menjamin ketahanan pangan, akses yang adil, kontrol atas sumber daya, dan pemberdayaan komunitas terdampak dalam menuntut hak mereka (Melton, 2015).
Dengan perencanaan dan kapasitas warga tersebut, maka mereka melakukan lobi ke pemerintah daerah untuk menjamin terciptanya  data  penerima  bantuan  sosial  dan  pendidikan  yang  akurat  dalam  hal  sosial  dan  pendidikan  untuk  warga migran  dan  miskin  (Melton,  2015).  Mereka  juga  mendorong  terciptanya  penegakan  hukum  bagi  pelaku  pembunuhan dan  penyiksaan  tenaga  migran  di  lokasi  kerja  (Melton,  2015).  Dampaknya,  pada  tahun 2000  tidak  ada  satu  orangpun yang migrasi dari desa untuk bekerja dan memilih tetap bertahan di komunitas (Melton, 2015).

## 3.3.4. Penerapan di Afrika Selatan
Perubahan  iklim  menyebabkan  terjadinya  bencana  di  Afrika  Selatan.  Akibatnya  musim  tidak  menentu,  seperti musim hujan yang terjadi secara fluktuatif sehingga menimbulkan bencana banjir dan kekeringan yang mengancam kelompok masyarakat rentan seperti perempuan dan anak (Forbes-Genade & van Niekerk, 2017). Pada situasi bencana, perempuan dan anak sering mendapatkan diskriminasi. Mereka ditinggalkan di tempat yang minim kebutuhan dasar seperti sumber air,  informasi, uang  dan  lahan.  Hal  tersebut  menyebabkan perempuan dan  anak  berada di  posisi  yang rentan  (Forbes- Genade & van Niekerk, 2017).
Program  ini  didasarkan  pada  ide  merangkul  dan  memberdayakan  remaja  perempuan  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam peningkatan  kapasitas  yang  berfokus  pada  penyediaan  informasi  kritis  dan  keterampilan  yang  relevan  sebagai  upaya meningkatkan  ketangguhan  dalam  menghadapi  risiko  bencana  (Forbes-Genade  &  van  Niekerk,  2017).  Remaja
perempuan  diajak  untuk  menganalisis  kasus  terkait  dengan  apa  yang  mereka  alami  sendiri  dengan  melakukan wawancara pada tokoh kunci, diskusi kelompok terfokus, pengulasan dokumen dan observasi lapangan (Forbes-Genade & van Niekerk, 2017).
Dampaknya,  kerjasama  antara  pemangku  kebijakan  dengan  tokoh  kunci pada  tiap  daerah  terjalin  dan  terdapat komunikasi  dan  partisipasi  yang  aktif  pada  partisipan,  sehingga  mereka  lebih  sadar  akan  isu  kerentanan  remaja perempuan  dalam  kondisi  bencana  dan  mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan  untuk  melindungi  dan  memberdayakan sesamanya  (Forbes-Genade  &  van  Niekerk,  2017).  Ketersediaan  informasi  juga  diperoleh  partisipan  melalui  sesi peningkatan  kapasitas  yang  signifikan  menambah  pengetahuan  mereka.  Hal  ini  menyebabkan  derajat  sosial  mereka meningkat,  sehingga  tidak  lagi  dipandang  sebagai  hanya  seorang  “perempuan”  atau  “anak-anak”,  namun  justru  dapat menjadi narasumber bagi masyarakat lainnya untuk diseminasi pengetahuan (Forbes-Genade & van Niekerk, 2017).

## 3.3.5. Penerapan di Sri Lanka
Empat  minggu  setelah  tsunami  di  Sri  Lanka,  pemerintah  menetapkan  relokasi  untuk  pengungsi  internal  tanpa  proses konsultasi  publik  karena  dianggap  memperlambat  dan  mempersulit  proses  relokasi  (Melton,  2015).  Kondisi  ini  lantas direspon  oleh  NGO  internasional  dan  lokal  dengan  melakukan  survey  partisipatif  untuk  mengidentifikasi  preferensi masyarakat atas relokasi. Survey ini mencakup 85% dari 2,656 keluarga yang mengungsi dengan hasil bahwa lebih dari satu per tiga masyarakat tidak mengetahui kemana mereka ditetapkan untuk relokasi (Melton, 2015). Kebanyakan orang juga salah mempercayai bahwa mereka akan kehilangan hak jika mereka tidak melakukan relokasi (Melton, 2015).
Berkat survey ini, pengungsi intenal dapat memahami opsi, berdiskusi dengan saudara dan tetangga, dan secara kritis menentukan faktor penting yang harus dipenuhi pada lokasi relokasi seperti keamanan, kesuburan lahan, dan persediaan sumberdaya air (Melton, 2015). Faktor-faktor ini yang telah gagal dipertimbangkan oleh pemerintah (Melton, 2015).
Berdasarkan hasil review paper terhadap empat penerapan pendekatan berbasis hak untuk pengurangan risiko bencana, maka dapat diketahui pelaku, kondisi awal, intervensi, dan dampak.
Tabel 1. Penerapan Pendekatan Berbasis Hak untuk Pengurangan Risiko Bencana pada Haiti dan
Afrika Selatan
(Sumber : Concannon Jr. & Lindstorm, 2011; Forbes-Genade & van Niekerk, 2017; Jagannath, 2011; Melton, 2015)
Negara Pelaku Kondisi Awal Intervensi Dampak Haiti Perempuan Kekerasan seksual pada perempuan dan anak di pengungsian. Penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi kekerasan seksual melalui jalur pengadilan. Gerakan berbasis perempuan untuk patrol keamanan, dukungan psikososial, advokasi hukum dan perawatan medis bagi korban perkosaan. India Masyarakat Miskin Kekeringan dan kemiskinan menyebabkan warga terpaksa menggadaikan atau menjual tanah maupun aset yang dimiliki, dan memutuskan kerja di luar daerah. Proses perencanaan tingkat mikro dalam hal ketahanan pangan, akses yang adil, kontrol atas sumber daya, dan pemberdayaan komunitas dalam menuntut hak. Lobi yang menciptakan penerima bantuan yang akurat dan penegakan hukum bagi pelaku pembunuhan dan penyiksaan tenaga migran di lokasi kerja. Afrika Selatan Remaja Perempuan Diskriminasi pada perempuan dan anak di situasi bencana. Penguatan kapasitas remaja perempuan untuk terlibat dalam melawan ketidaksetaraan sosial pada kondisi bencana. Remaja perempuan terlibat dalam mengurangi kerentanan berbasis gender dan pengurangan risiko bencana. Sri Lanka Pengungsi Internal Relokasi tanpa konsultasi publik, sehingga tidak sesuai kebutuhan warga. Survey Partisipatif dalam menentukan faktor penting yang harus dipenuhi pada lokasi relokasi Pemerintah mengevaluasi penerapan relokasi yang tidak sesuai kebutuhan.

## IV. KESIMPULAN
Dari  proses resume beberapa literature  review ,  untuk  penerapan  pendekatan  berbasis  hak  untuk  pengurangan  risiko bencana  secara  efektif  dapat  meningkatkan  upaya  pengurangan  risiko  bencana  secara  partisipatif  serta  efektif mendorong  akuntabilitas  dan  transparansi,  meningkatkan  kapasitas  dan  pemberdayaan  bagi  masyarakat  maupun pemerintah, dan mengurangi diskriminasi bagi kelompok-kelompok rentan di situasi bencana.
Belajar dari implementasi pendekatan berbasis hak di Haiti dan India, implementasi pendekatan hak dapat menciptakan perlindungan  dan  keamanan  terhadap  korban  dan  pengungsi.  Pada  kasus  Afrika  Selatan,  dan  Sri  Lanka,  pendekatan berbasis  hak  dapat  memperkuat  kapasitas  masyarakat  dan  menjadi  mitra  strategis  bagi  pemerintah  dalam  mendorong pemenuhan hak bagi pengungsi dan korban bencana.  Secara keseluruhan, implementasi pendekatan berbasis hak pada negara-negara  lain  dengan  ragamnya  membuktikan  bahwa  Indonesia  dapat  mengaplikasikan  pendekatan  ini  dalam situasi  krisis  dan  darurat  bencana  demi  kepentingan  terbaik  untuk  penyintas.  Praktek  di  negara-negara  lain  juga menunjukkan  kecenderungan  bahwa  kondisi  hak  asasi  manusia  di  suatu  negara  mempengaruhi  kualitas  pelayanan terhadap  korban  bencana.  Sehingga,  penerapan  pendekatan  berbasis  hak  dalam  konteks  pengurangan  risiko  bencana relevan untuk mengurangi kerentanan sekaligus meningkatkan  kapasitas masyarakat serta pemerintah sehingga terjadi sinergi dan proses dua arah dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Adolf, H. (2011). Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar (5th ed.). Keni Media.
Aronsson-Storrier,  M.  (2017).  Sanitation,  human  rights  and  disaster  management. Disaster  Prevention  and Management: An International Journal , 26 (5), 514–525. https://doi.org/10.1108/DPM-02-2017-0032
Aronsson-Storrier, M., & da Costa, K. (2017). Regulating disasters? The role of international law in disaster prevention and  management. Disaster  Prevention  and  Management:  An  International  Journal , 26 (5),  502–513. https://doi.org/10.1108/DPM-09-2017-0218
Barber,  R.  J.  (2008).  Protecting  the  right  to  housing  in  the  aftermath  of  natural  disaster:  Standards  in  international human rights law. International Journal of Refugee Law , 20 (3), 432–468. https://doi.org/10.1093/ijrl/een024
Baum,  T.,  &  Hai,  N.  T.  T.  (2020).  Hospitality,  tourism,  human  rights  and  the  impact  of  COVID-19. International Journal  of  Contemporary  Hospitality  Management , 32 (7),  2397–2407.  https://doi.org/10.1108/IJCHM-03-2020- 0242
Birnie, P. (2009). International Law & Environment . Oxford University Press.
Carver,  R.  (2011).  Is  there  a  human  right  to  shelter  after  disaster? Environmental  Hazards , 10 (3),  232–247. https://doi.org/10.1080/17477891.2011.594494
CDP. (2017). Carbon Majors Report .
Chandrawulan, A. A. (2014). Hukum Perusahaan Multinasional . Keni Media.
Concannon  Jr.,  B.,  &  Lindstorm,  B.  (2011).  Cheaper,  Better,  Longer-lasting:  A  Rights-Based  Approach  to  Disaster Response in Haiti. Emory International Law Review , 25 .
D’cruz, M., & Banerjee, D. (2020). ‘An invisible human rights crisis’: The marginalization of older adults during the
COVID-19 pandemic – An advocacy review. Psychiatry Research , 292 , 113369. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113369
Da  Costa,  K.,  &  Pospieszna,  P.  (2015).  The  Relationship  between  Human  Rights  and  Disaster  Risk  Reduction Revisited:  Bringing  the  Legal  Perspective  into  the  Discussion. Journal  of  International  Humanitarian  Legal Studies , 6 (1), 64–86. https://doi.org/10.1163/18781527-00601005
Forbes-Genade,  K.,  &  van  Niekerk,  D.  (2017).  The  GIRRL  program:  A  human  rights based  approach  to disaster  risk reduction  intervention  in  Southern  Africa. International  Journal  of  Disaster  Risk  Reduction , 24 ,  507–514. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2017.04.001
ICCPR. (1966). International Covenant on Civil and Political Rights .
ICESCR. (1966). International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights .
Jagannath, M. (2011). A Right-Based Approach to Lawyering: Legal Empowerment as an Alternative to Legal Aid in Post-Disaster Haiti . 10 (1). http://www.law.northwestern.edu/journals/jihr/v10/n1/2/
Katuoka,  S.  (2012).  Responsibility  of  Transnational  Corporations  for  Human  Rights  Violations:  Deficiencies  of International  Legal  Background  and  Solutions  Offered  by  National  and  Regional  Legal  Tools. Jurisprudence ,
Kent,  G.  (2001).  The  human  right  to  disaster  mitigation  and  relief. Environmental  Hazards , 3 (3),  137–138. https://doi.org/10.3763/ehaz.2001.0315
Krolik,  M.  (2013).  Exploring  a  rights-based  approach  to  disaster  management. Australian  Journal  of  Emergency Management , 28 (4), 44–48.
Kuin, P. (1987). Perusahaan Transnasional . YOI & PT. Gramedia.
Lewis,  B.,  &  Maguire,  R.  (2016).  A  human  rights-based  approach  to  disaster  displacement  in  the  Asia-Pacific. Asian Journal of International Law , 6 (2), 326–352. https://doi.org/10.1017/S2044251315000168
Melton,  C.  (2015).  The  Rights-Based  Approach  to  Disaster  Relief. SSRN  Electronic  Journal ,  1–6. https://doi.org/10.2139/ssrn.2610867
OHCHR.  (2013).  Mapping  Human  Rights  Obligation  Relating  to  the  Enjoyment  of  a  Safe,  Clean,  Healthy  and Sustainable  Environment:  Individual  Report  on  the  International  Covenant  on  Economic. Social  and  Cultural Rights Report , 1 .
OHCHR.  (2017). The  Slow  onset  effects  of  climate  change  and  human  rights  protection  for  cross-border  migrants . 04452 (October), 1–6. https://www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/SlowOnset/Programme.pdf
Paudel, S., & Regmi, R. (2018). Human Rights Issue in Disaster Management: Lesson from Gorkha Earthquake 2015. SSRN Electronic Journal , 2 (1), 39–45. https://doi.org/10.2139/ssrn.3229126
Rice, K., Felizzi, M. V., & Hagelgans, D. (2017). Human Rights-Based Approach to Disaster Management: Valparaiso,
Chile. Journal of Human Rights and Social Work , 2 (4), 117–127. https://doi.org/10.1007/s41134-017-0040-5
Sommario, E., & Venier, S. (2018). Human Rights Law and Disaster Risk Reduction. Questions of International Law , 49 (November 2017), 29–47. http://www.qil-qdi.org/wp-content/uploads/2018/04/03_Disaster- Risk_SOMMARIO-VENIER_FIN.pdf
Spadaro, A. (2020). CoviD-19: Testing the limits of human rights. European Journal of Risk Regulation , 11 (2), 317– 325. https://doi.org/10.1017/err.2020.27
Stefani, P. De. (2017). Using Social Media in Natural Disaster Management: A Human-Rights Based Approach. Peace Human Rights Governance , 1 (2), 195–221. https://doi.org/10.14658/pupj-phrg-2017-2-3
Thripathy, R. (2018). Human Rights-based Approach to Disaster Management : A Study of Disaster Deaths in Kerala Flood of 2018. Research Review International Journal of Multidisciplinary , 3085 (09), 616–621.
UDHR. (1948). Universal Declaration of Human Rights .
United  Nations  Human  Rights  Council  (UNHRC).  (2021). Open-ended  intergovernmental  working  group  on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights . https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/wg-trans-corp/igwg-on-tnc
UU  No.  11.  (2005). Undang-Undang  No.  11  Tahun  2005  tentang  Pengesahan  International  Covenant  on  Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) .
UU  No.  12.  (2005). Undang-Undang  No.  12  Tahun  2005  tentang  Pengesahan  International  Covenant  on  Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) .
UU No. 24. (2007). Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana .
Valerio,  C.  (2020).  Human  rights  and  COVID-19  pandemic. Jornal  Brasileiro  de  Reproducao  Assistida , 24 (3),  379– 381. https://doi.org/10.5935/1518-0557.20200041
Vasak, K. (1982). The International Dimensions of Human Rights . Greenwood Press - UNESCO.
Wartini, S., & Ghafur, J. (2014). Kebijakan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Transnasional Corporations (Tncs) Atas Pelanggaran Hak Menikmati Lingkungan Yang Sehat Di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 21 (4), 655– 676. https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss4.art7
Weissbecker,  I.  (2009).  Mental  health  as  a  human  right  in  the  context  of  recovery  after  disaster  and  conflict.
Counselling Psychology Quarterly , 22 (1), 77–84. https://doi.org/10.1080/09515070902761065
Weissbrodt, D. (2003). Current Developments: Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights. American Journal of International Law , 97 .
Wewerinke-Singh,  M.  (2018).  State  responsibility  for  human  rights  violations  associated  with  climate  change. Routledge Handbook of Human Rights and Climate Governance , 75–89. https://doi.org/10.4324/9781315312576