## IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA  BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI

## Zainul Fanani
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang Email : zainulfanani5@gmail.com

## Abstrak
Pasal  94  ayat  (1)  kompilasi  Hukum  Islam  menyebutkan  harta  bersama  dari perkawinan  seorang  suami  yang  mempunyai  istri  lebih  dari  seorang,  masing- masing  terpisah  dan  berdiri  sendiri,  ayat  (2)  menyebutkan  pemilikan  harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang dihitung  pada  saat  berlangsungnya  akad  perkawinan  yang  kedua,  ketiga  dan keempat.  Dengan  demikian  momentum  pelaksanaan  perkawinan  merupakan  hal yang  sangat  signifikan  dalam  penentuan  harta  bersama  dalam  perkawinan poligami.  Hal  ini  akan  menjadi  hambatan  dalam  pembagian  harta  bersama, khususnya menyangkut masalah pembuktian harta bersama tersebut Kata kunci: harta Bersama, poligami, pembagian

## Abstract
Article  94  paragraph  (1)  compilation  of  Islamic  law  mentions  joint  property  of marriage  of  more  than  one  spouse,  separate  and  independent,  paragraph  (2) mentions the joint ownership of marriage of husband of more than one spouse at the  time  of  the  second,  third  and  fourth  marriages.  Thus  the  momentum  of  the marriage  exercise  is  a  very  important  factor  in  the  determination  of  common property  in  polygamous  marriage.  This  would  be  a  hindrance  in  the  sharing  of common  property,  especially  with  regard  to  the  issue  of  proof  of  the  common property
Keywords: Shared property, polygamy, subdivision

## PENDAHULUAN
Fitrah untuk hidup secara berpasangan merupakan satu lumrah kehidupan manusia.  Bagi  memenuhi  dorongan  biologi  ini  umat  Islam  terikat  dengan peraturan  perkahwinan  yang  bertera  skan  syariat.  Perkahwinan  bahagia berteraskan kasih sayang dan kemesraan  menjadi motivasi dan penggerak ke arah kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat. Sebaliknya perkahwinan yang retak akan  menghasilkan  masalah  masalah  ketidakteguhan  peribadi  yang  membawa kesan negatif bukan sahaja kepada diri bahkan juga masyarakat.
Islam  adalah  agama  fitrah  yang  mengiktiraf  berbagai  keperluan  dan kehendak  manusia  dalam  hidup  berpasangan.  Berasaskan  kepada  keadaan  inilah Islam membenarkan poligami yang merupakan amalan masyarakat turun temurun sejak  sebelum  kedatangan  Islam  lagi.  Bagi  memastikan  amalan  poligami  secara yang lebih adil dan dapat menjamin kesejahteraan hidup ummat seluruhnya, Islam telah  menetapkan  syarat-syarat  tertentu  yang  menghadkan  amalan  yang  bebas
sebelum  ini  dan  mengambil  jalan  pertengahan  yang  lebih  wajar.  Syariat  Islam menetapkan  bahawa  seorang  lelaki  boleh  berkahwin  dengan  lebih  dari  seorang perempuan  tetapi  tidak  melebihi  empat  orang.  Poligami  merupakan  suatu  realita hukum dalam masyarakat yang akhir-akhir ini menjadi suatu perbincangan hangat serta menimbulkan pro dan kontra. Poligami sendiri mempunyai arti suatu sistem perkawinan.
Pada  dasarnya  dalam  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Perkawinan)  menganut  adanya asas  monogami  dalam  perkawinan.  Hal  ini  disebut  dengan  tegas  dalam  Pasal  3 ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  yang  menyebutkan  bahwa  pada  asasnya seorang  pria  hanya  boleh  mempunyai  seorang  istri  dan  seorang  wanita  hanya boleh  mempunyai  seorang  suami.  Akan  tetapi  asas  monogami  dalam  Undang- Undang Perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarahan pada pembentukan  perkawinan  monogami  dengan  jalan  mempersempit  penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami. Ketentuan adanya  asas  monogami  ini  bukan  hanya  bersifat  limitatif,  karena  dalam  Pasal  2 ayat  (2)  Undang.  Undang  Perkawinan  disebutkan,  untuk  pengadilan  dapat memberikan  izin  pada  seorang  suami  untuk  beristri  lebih  dari  seorang  apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.
Pernikahan monogami adalah ikatan perkawinan yang hanya membolehkan  suami  mempunyai  satu  isteri  saja  pada  jangka  waktu  tertentu. Sedangkan pernikahan poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari  seorang  perempuan  dalam  waktu  yang  bersamaan.  Dari  pengertian  di  atas antara  monogami  dan  poligami  terdapat  perbedaan  yang  jelas  yaitu  pada  jumlah isteri yang dimiliki oleh suami, untuk monogami hanya satu isteri saja sedangkan poligami  memiliki  banyak  isteri.  Poligami  merupakan  salah  satu  masalah  atau polemik  yang  tak  akan  lekang  termakan  zaman.  Karena  persoalan  ini  sudah  ada sejak dulu mulai dari zaman sebelum datangnya Islam sampai zaman  modern ini, bahkan poligami dikenal sebagai masalah kemasyarakatan, oleh bangsa-bangsa di permukaan  bumi  karena  masalah  ini  selalu  timbul  dalam  kehidupan bermasyarakat 1
Perkawinan  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  suami  dan  istri  yang bersangkutan.  Kewajiban  disini  adalah  sesuatu  yang  harus  dilaksanakan  atau diadakan  oleh  suami  dan  istri,  artinya  keduanya  mempunyai  keharusan  untuk saling  memenuhi  kebutuhan  lahiriah  maupun  batiniah.  Menurut  Hukum  Islam, kewajiban istri terdapat  dalam Buku I Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang  Perkawinan  yang  menyebutkan  bahwa  Suami  istri  wajib  saling mencintai,  hormat  menghormati,  setia  dan  memberi  bantuan  lahir  batin  satu kepada yang lain. Akan tetapi ketika kewajiban tersebut tidak terpenuhi lagi maka perasaan    ingin  medapatkan  kebutuhan  lahir  maupun  kebutuhan  batin  dari  luar lingkungan  keluarga  akan  timbul.    Seperti  halnya  yang  terjadi  di  sebagian kalangan  masyarakat  kita,  karena  kesibukan  akhirnya  suami  istri  kurang memperhatikan waktu untuk bersama, pada akhirnya waktu senggang  digunakan
1 A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, Cet. II (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm. 35
untuk mencari pasangan lainnya guna memenuhi kebutuhan lahir batin yang tidak ia  dapatkan  di  rumah,  tidak  terkecuali  seorang  suami,  dari  ketidakpuasan  atas kebutuhan yang diberikan oleh pasangan inilah yang menjadi dasar seorang suami mencari  pasangan  lain  di  luar  lingkungan  keluarganya  dengan  melakukan poligami (mempunyai istri lebih dari satu) guna melengkapi kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam keluarganya.
Namun  pada  praktiknya,  awalnya  seorang  pria  kawin  dengan  seorang wanita  seperti  layaknya  perkawinan  monogami,  kemudian  setelah  berkeluarga dalam  beberapa  tahun  pria  tersebut  kawin  lagi  dengan  istri  keduanya  tanpa menceraikan  isteri  pertamanya.  Meskipun  demikian,    sang  suami  mempunyai alasan atau sebab mengapa ia mempunyai  keputusan untuk  menikah lagi, karena peristiwa tersebut banyak terjadi di masyarakat, maka muncul beberapa pendapat dan  pemahaman  terhadap  poligami,  baik  itu    datang  dari  kalangan  masyarakat awam  maupun  di  kalangan  intelektual.  Dimana  pada  umumnya  mereka berpendapat bahwa perkawinan poligami tidak menunjukan keadilan. Oleh sebab itu  pemerintah  mengeluarkan  Undang-undang  No.1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan.  Undang-undang  tersebut  mengatur  asas  yang  dianutnya,  yaitu  asas monogami, bahwa baik pria maupun wanita hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan  karena  hukum  dan  agama  yang  mengizinkannya,  seorang  suami dapat beristrikan lebih dari seorang isteri, meskipun hal tersebut dikehendaki oleh pihak-pihak  yang  bersangkutan,  hanya  dapat  dilakukan  apabila  memenuhi beberapa persyaratan tertentu dan diputuskan di pengadilan.
Permasalahan yang dapat ditimbulkan perkawinan poligami tersebut ialah apakah  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  suami  tersebut  sudah  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku  atau  melakukan  perkawinan  poligami  tanpa  memenuhi persyaratanyang  ada  dalam  undang-undang  tentang  perkawinan  yang  dapat menimbulkan  pertanyaan  apakah  sah  atau  tidaknya  dimata  hukum  lalu  apabila sang  suami  telah  meningal  dunia  dan  meninggalkan  harta  yaitu    harta  warisan yang harus dengan segera agar dibagikan kepada ahli waris, bagaimana hak waris atas  harta  tersebut.  Bahwa  dalam  pembagian  harta  warisan  itu  menurut  Hukum Islam,  yang  lebih  diutamakan  adalah  orang  yang  mempunyai  hubungan  darah (nasab)  dengan  pewaris,  sesuai  dengan  Pasal  174  Kompilasi  Hukum  Islam  serta dalam  Surat  An-Nisa  ayat  7,  maka  isteri    dan  anak-anaknya  sangatlah  berperan dalam  pembagian  harta  warisan.    Pembagian  warisan  untuk  menikah  lebih  dari satu  kali  sering  menimbulkan  masalah  yaitu  bagaimana  hak  waris  dari  istri  atas perkawinan poligami tersebut.

## Metode penelitian

## Metode Penelitian
Penelitian adalah usaha secara ilmiah untuk mengetahui atau mempelajari fakta-fakta  yang  baru  dapat  diartikan  sebagai  penyaluran  rasa  ingin  tahu. Penelitian  pada  dasarnya  adalah  suatu  kegiatan  terencana  dilakukan  dengan
metode  ilmiah  bertujuan  untuk  mendapatkan  data  baru  guna  membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada 2 .
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,  sistematika  dan  pemikiran  tertentu  yang  bertujuan  untuk  mempelajari satu  atau  beberapa  gejala  hukum  tertentu  dengan  jalan  menganalisanya.  Kecuali itu  maka  juga  diadakan  pemeriksaan  mendalam  terhadap  fakta  hukum  tersebut untuk kemudian  mengusahakan  suatu pemecahan  atas  permasalahan- permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan. 3

## PEMBAHASAN
Poligami  merupakan  suatu  realitas  hukum  dalam  masyarakat  yang  akhir- akhir  ini  menjadi  suatu  perbincangan  hangat  serta  menimbulkan  pro  dan  kontra. Poligami  sendiri  mempunyai  arti  suatu  sistem  perkawinan  antara  satu  orang  pria dengan lebih dari seorang istri. Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (selanjutnya  disebut  Undang-Undang Perkawinan) menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini disebut dengan  tegas  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  No.  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  yang  menyebutkan  bahwa  pada  asasnya  seorang  pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
Akan  tetapi  asas  monogami  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  No.  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  tidak  bersifat  mutlak,  artinya  hanya  bersifat pengarahan  pada  pembentukan  perkawinan  monogami  dengan  jalan  mempersulit dan  mempersempit  penggunaan  lembaga  poligami  dan  bukan  menghapus  sama sekali sistem poligami.
Ketentuan  adanya  asas  monogami  ini  bukan  hanya  bersifat  limitatif  saja, karena  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  Perkawinan  disebutkan  dimana pengadilan  dapat  memberikan  izin  pada  seorang  suami  untuk  beristri  lebih  dari seorang  apabila  dikehendaki  oleh  para  pihak  yang  bersangkutan.  Ketentuan  ini membuka  kemungkinan  seorang  suami  dapat  melakukan  poligami  dengan  ijin pengadilan. Hal ini erat kaitannya dengan berbagai macam agama yang ada yang dianut oleh masyarakat  karena ada agama yang  melarang untuk  berpoligami dan ada  agama  yang  membenarkan  atau  membolehkan  seorang  suami  untuk melakukan  poligami.  Khusus  yang  beragama  Islam  harus  mendapat  ijin  dari pengadilan agama sesuai dengan  Pasal 51 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan yang beragama selain  Islam  harus mendapat  ijin  dari pengadilan negeri. Jadi  hal ini  tergantung  dari  agama  yang  dianut  dan  pengadilan  yang  berkompeten  untuk itu.
Untuk  mendapatkan  ijin  dari  pengadilan  harus  memenuhi  syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan. Tentang hal ini lebih lanjut diatur  dalam  Pasal  5  Undang-Undang  Perkawinan  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Perkawinan  No.  1
2 .  Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalarn Praktek, ( Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hal. 2
3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan 2, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 21.

## Jurnal Negara dan Keadilan
Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Untuk  beristri  lebih  dari  satu  orang  dengan  ketentuan  jumlah  istri  dalam waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai 4 orang. Adapun syarat utama yang harus dipenuhi adalah suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak- anaknya,  akan  tetapi  jika  si  suami  tidak  bisa  memenuhi  maka  suami  dilarang beristri lebih dari satu, di samping itu si suami harus terlebih dahulu mendapat ijin dari  pengadilan  agama,  jika  tanpa  ijin  dari  pengadilan  agama  maka  perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.
Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, hukum waris  perdata.  Pertama,  hukum  waris  adat  yang  berlaku  di  Indonesia  sangat beraneka  ragam  tergantung  pada  daerahnya.  Dalam  kewarisan  adat  ini  ada  yang bersifat  patrilinial,  matrilinial  ataupun  patrilinial  dan  matrilinial  beralih-alih, danbilateral.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  perbedaan-perbedaan  daerah  hukum Adat  yang  satu  dengan  lainnya  berkaitan  dengan  sistem  kekeluargaan  dengan jenis serta status harta yang akan diwariskan.
Kedua,  hukum  waris  Islam  dirumuskan  sebagai  perangkat  ketentuan hukum  yang  mengatur  pembagian  harta  kekayaan  yang  dimiliki  seseorang    pada waktu  ia  meninggal  dunia.  Sumber  pokok  hukum  waris  Islam  adalah  Al-Qur’an dan Hadis Nabi, kemudian ijma’ (kesamaan pendapat) dan Qias (analogi). Akibat hukum  suami  menikah  dengan  lebih  dari  satu  istri  (poligami)  secara  legal,  dan meninggal  dunia,  maka  terdapat  perhitungan  pembagian  harta  bersama.  Separuh harta  bersama  yang  diperoleh  dengan  istri  pertama  dan  separuh  harta  bersama yang  diperoleh  dengan  isteri  kedua,  dan  seterusnya,  dan  masing-masing  terpisah dan  tidak  ada  percampuran  harta.  Pembagian  harta  warisan  tersebut  yaitu  sama besarnya antara istri  pertama dengan istri kedua, ketiga dan seterusnya terhadap bagian  masing-  masing.  Apabila  suami  mempunyai  anak,  maka  bagian  istri  atau istri-istri  1/8.  Apabila  istrinya  ada  dua,  maka  1/8  dibagi  dua  menjadi  1/16.  Jika suami tidak mempunyai anak maka bagian istri adalah 1/4. Selanjutnya bagian ¼ tersebut dibagi kepada beberapa orang istri sama banyaknya.
Ketiga,  Hukum  waris  KUHPerdata.  Di  hubungkan  dengan  sistem keturunan, maka KUHPerdata menganut sistem keturunan bilateral, dimana setiap orang  itu  menghubungkan  dirinya  ke  dalam  keturunan  ayah  maupun  ibunya, artinya  ahli  waris  berhak  mewarisi  dari  ayah  jika  ayah  meninggal  dan  berhak mewarisi dari ibu jika ibu meninggal.
Ahli waris dalam Hukum Waris Islam menurut hubungan darah ditentukan Pasal  174 KHI, yang terdiri  dari keluarga sedarah pewaris yaitu hubungan darah ke  bawah  dan  ke  atas.  Menurut  Pasal  174  KHI,  ahli  waris  menurut  hubungan perkawinan terdiri dari suami atau istri yang hidup terlama, yang disebut dengan Janda atau Duda.
Adanya perbedaan sistem hukum kewarisan tersebut menyebabkan unsur- unsur  yang  terkandung  dalam  Hukum  Waris  mempunyai  persamaan danperbedaan.  Hukum  Waris  menurut  KUHPerdata,  Hukum  Waris  Islam, danHukum  Waris  Adat  mempunyai  persamaan  dan  perbedaan  masing-masing. Hukum  Waris  menurut  KUHPerdata  dan  Hukum  Waris  Islam  berlaku  diseluruh wilayah  Indonesia  bagi  penduduk  yang  tunduk  terhadap  kedua  hukum  tersebut. Sedangkan  keberlakuan  Hukum  Waris  Adat  mempunyai  perbedaan  disetiap daerah karena daerah di wilayah Indonesia mempunyai adat yang berbeda.
Dalam  hukum  Islam  mengenai  harta  bersama  ini  dapat  diketahui  hanya melalui  syirkah,  pada  dasarnya  syirkah  ini  merupakan  konsep  yang  diterapkan pada  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  perdagangan,  sehingga  dalam  hukum  Islam harta  bersama  minim  sekali  disinggung.Dalam  satu  perkawinan,  harta  bersama dalam  perkawinan  ini  cukup  penting  peranan  dan  kemanfaatannya.  Akan  tetapi bagaimana  jika  persoalan  harta  bersama  ini  terjadi  pada  kasus  poligami Bagaimana cara membagi harta dalam perkawinan tersebut? Berapa bagian untuk istri pertama, kedua, dan seterusnya Serta bagaimana pula jika diantara beberapa istri  tersebut  ada  yang  bekerja  (mencari  nafkah)  namun  ada  pula  yang  hanya  di rumah  (ibu  rumah  tangga)?  Apakah  dalam  hal  ini  masing-masing  istri mendapatkan  pembagian  yang  sama  atas  harta  dalam  perkawinan  tersebut. Konflik keluarga poligami biasanya meningkat,  dan ia harus menyesuaikan pada dua  atau  lebih  ragam  kehidupan  keluarga,  dan  menghadapi  tiga  atau  lebih  unit keluarga  besar.  Sementara  itu  bagi  istri  pertama,  poligami  yang  dilakukan  oleh suaminya umumnya menjadi  peristiwa traumatis. Ia akan mempertanyakan pada dirinya  “saya  ini  siapa  sekarang”,  kehilangan  identitas  yang  telah  diembannya selama  bertahun-tahun.  Reaksi-reaksi  seperti  marah,  kecewa,  merasa  dikhianati, dan menjadi bingung akan dialaminya,Selain mengalami pengingkaran komitmen perkawinan,  istri  pertama  juga  mengalami  tekanan  psikologis,  ekonomi,  seksual, fisik, hingga pandangan iba dan sinis dari masyarakat. Di samping kondisi sosial ekonomi  yang  tidak  merata  yang  menjadikan  lebih  berfikir  materil,  sehingga adanya konflik kepentingan yang didasari oleh motif ekonomi mengarahkan untuk memilih  hukum  kewarisan  yang  berpihak  kepada  kepentingan  dirinya.  Hal  ini akan berpengaruh terhadap efektifitas hukum waris Islam yang berlaku di tengah- tengah keluarga tersebut.
Pengadilan  agama  baru  dapat  memberikan  ijin  kepada  suami  untuk berpoligami  apabila  ada  alasan  yang  tercantum  dalam  Pasal  4  ayat  (2)  Undang- Undang Perkawinan:
1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan Di  samping  syarat-syarat  tersebut  yang  merupakan  alasan  untuk  dapat mengajukan poligami juga harus dipenuhi syarat-syarat  menurut  Pasal  5 ayat  (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu :
1. Adanya persetujuan dari istri
2. Ada  kepastian  bahwa  suami  mampu  menjamin  keperluan  hidup  istri  dan anak-anaknya
3. Ada  jaminan  bahwa  suami  berlaku  adil  terhadap  para  istri  dan  anak- anaknya.
Mengenai  persyaratan  persetujuan  dari  istri  yang  menyetujui    suaminya poligami  dapat  diberikan  secara  tertulis  atau  secara  lisan  akan  tetapi  sekalipun telah  ada  persetujuan  tertulis  dari  istri  persetujuan  ini  harus  dipertegas  dengan persetujuan  lisan  dari  istri  pada  sidang  pengadillan  agama.  Persetujuan  dari  istri yang  dimaksudkan  tidak  diperlukan  bagi  suami  apabila  istri  atau  istri-istrinya tidak  mungkin  dimintai  persetujuan  dan  tidak  mungkin  menjadi  pihak  dalam perjanjian dan apabila tidak ada khabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun  atau  karena  sebab-sebab  lainnya  yang  mendapat  penilaian  dari  hakim Pengadilan Agama.
Pada  asasnya  dalam  suatu  perkawinan  seorang  pria  hanya  boleh mempunyai  seorang  istri,  begitu  juga  dengan  seorang  wanita,  namun  dalam keadan  tertentu  lembaga  perkawinan  yang  berasaskan  monogami  sulit dipertahankan.sehingga  dalam  keadaan  yang  sangat  terpaksa  dimungkinkan seorang laki-laki memiliki istri lebih dari seorang berdasarkan syarat-syarat yang telah  ditentukan  oleh  Undang-Undang  Perkawinan.  Pasal  35  Undang-Undang Perkawinan  mengatur  tentang  harta  benda  dalam  perkawinan  yaitu  harta  benda yang  diperoleh  selama  perkawinan  berlangsung  menjadi  harta  bersama.  Pasal  37 Undang-Undang  Perkawinan  menyatakan  bila  perkawinan  putus  karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, sedangkan di dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  diatur  apabila  perkawinan  putus  karena perceraian, harta bersama dibagi antara suaml istri dengan pembagian yang sama. Dalam  hal  seorang  laki-laki  yang  memiliki  istri  lebih  dari  seorang  maka  akan timbul  suatu  sengketa  mengenai  harta  bersama  tersebut,  sehingga  diperlukanlah suatu aturan yang jelas mengenai pembagian harta tersebut
Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Pemilikan harta bersama dalam perkawinan poligami dihitung  pada saat  berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat. Istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta gono-gini yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri  kedua  dan  seterusnya  berhak  atas  harta  gono-gininya  bersama  dengan suaminya  sejak  perkawinan  mereka  berlangsung.  Kesemua  istri  memiliki  hak yang  sama  atas  harta  gono-gini  tersebut.  Namun,  istri  istri  yang  kedua  dan seterusnya  tidak  berhak  terhadap  harta  gono-gini  istri  yang  pertama.  Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligamu untuk kasus cerai mati dibagi menjadi 50 : 50. Berdasarkan Pasal 97 KHI dinyatakan bahwa, janda atau duda cerai hidup masingmasing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

## PENUTUP
Pasal  86  Kompilasi  Hukum  Islam  menyebutkan  bahwa  pada  prinsipnya tidak  ada  percampuran  harta  suami  dan  istri  karena  perkawinan.    Suatu  harta dikatakan  rsama  apabila  harta  tersebut  diperoleh  dalam  perkawinan,  tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama suami atau istri. Lebih lanjut Pasal 94 ayat (1) kompilasi  Hukum  Islam  menyebutkan  harta  bersama  dari  perkawinan  seorang suami  yang  mempunyai  istri  lebih  dari  seorang,  masing-masing  terpisah  dan berdiri  sendiri,  ayat  (2)  menyebutkan  pemilikan  harta  bersama  dari  perkawinan seorang  suami  yang  mempunyai  isteri  lebih  dari  seorang  dihitung  pada  saat berlangsungnya  akad  perkawinan  yang  kedua,  ketiga  dan  keempat.  Dengan demikian  momentum  pelaksanaan  perkawinan  merupakan  hal  yang  sangat signifikan  dalam  penentuan  harta  bersama  dalam  perkawinan  poligami.  Hal  ini akan menjadi hambatan dalam pembagian harta bersama, khususnya menyangkut masalah  pembuktian  harta  bersama  tersebut.  Hal  ini  dapat  terjadi  apabila penentuan  harta  bersama  dalam  perkawinan  poligami  semata-mata  disandarkan pada ketentuan Pasal 94 di atas.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Tihami dan Sohari Sahrani, 2010, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap , Cet. II Jakarta: Rajawali Pres.
Bambang Waluyo, 1981, Penelitian Hukum Dalarn Praktek, Jakarta: Sinar Grafika. Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan 2, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.