## MODERNISASI PARTAI POLITIK DI TINGKAT LOKAL
(Studi Kasus Partai Demokrat Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Purworejo)

## Iwan Hardi Saputro

## ABSTRAC
The study on the modernization of the Democratic Party interesting to study. This is because in the process of modernization of the Democratic Party suffered a variety of challenges  and  obstacles.  In  addition  to  corruption,  challenges  and  constraints experienced  in  the  Democratic  Party  to  modernization  is  the  emergence  of  internal conflicts.  Based  on  the  short  description,  this  study  examines  the  political modernization of the Democratic Party at the local level, particularly in the district of Semarang,  Salatiga,  and  Purworejo.  This  research  method  using  descriptive  research design with a qualitative approach that is supported by a simple quantitative approach.
The results  of  this study indicate that in  the context  of  the implementation  of  the indicators of modern political parties, transparency in financial management reporting party associated with the use of party funds and others is quite good. However, for some sub  indicators,  particularly  in  conflict  resolution  mechanisms  are  still  difficulties  and needs to be addressed. Therefore, to support the modernization of the Democratic Party could solve the problem, including internal conflict through a mechanism that has been set in the AD / ART.
Keywords: Modernization, Political Parties, Local

## A. PENDAHULUAN
Partai politik menjadi penghubung utama antara masyarakat dengan negara dalam  perspektif  demokrasi  modern.  Kehadirannya  sangat  penting  karena  pada dasarnya  tidak  ada  sistem  politik  yang  dapat  berlangsung  tanpa  adanya  partai politik.  Sebagai  suatu  organisasi,  partai  politik  secara  ideal  dimaksudkan  untuk mengaktifkan  dan  memobilisasi  masayarakat,  mewakili  kepentingan  tertentu dengan  jalan  memberi  kompromi  bagi  pendapat-pendapat  yang  bersaing, memunculkan  kepemimpinan  politik  dan  sebagai  alat  bantu  untuk  memperoleh kekuasaan  dan  untuk  memerintah.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  partai  politik memiliki  orientasi  mewujudkan  aspirasi  masyarakat  sekaligus  memperjuangkan kepentingan umum (Macridis dalam Amal 2012:19-20).
Untuk  mewujudkan  aspirasi  masyarakat  sekaligus  memperjuangkan kepentingan  umum,  partai  politik  perlu  melakukan  modernisasi.  Tujuan modernisasi  adalah  pembangunan  partai  politik  yang  luwes  dan  kuat  untuk memenuhi tuntutan-tuntutan terhadap aspirasi publik yang diajukan. Pembangunan partai  politik  yang  luwes  membutuhkan  perubahan-perubahan  yang  signifikan, khususnya  pada  organ  partai  politik  itu  sendiri.  Perubahan  yang  dilakukan  partai politik  tidak  jarang  menimbulkan  permasalahan,  baik  permasalahan  internal maupun permasalahan eksternal.  Permasalahan-permasalahan  yang dihadapi  partai
politik  tersebut  yang  kemudian  dapat  menyebabkan  menurunnya  kepercayaan publik terhadap kinerja partai politik.
Pernyataan  di  atas  sejalan  dengan  hasil  survei  yang  dilakukan Political Communication  Institute  (Polcomm  Institute) .  Berdasarkan  hasil  survei  tersebut diketahui  bahwa  mayoritas  publik  tidak  mempercayai  partai  politik. Publik  yang tidak  percaya  partai  politik  yaitu  sebesar  58,2%.  Kemudian  yang  menyatakan percaya  26,3%,  dan  menyatakan  tidak  tahu  sebesar  15,5%. Tingkat  kepercayaan publik  ini  dipengaruhi  oleh  krisis  yang  dialami  sejumlah  partai  politik.  Selain  itu, beberapa  faktor  utama  yang  menjadi  penyebab  krisis  kepercayaan  terhadap  partai politik adalah banyaknya kader parpol yang terjerat kasus korupsi, konflik internal partai  yang  muncul  di  publik,  dan  yang  terakhir  adanya  pelanggaran  etika  yang dilakukan kader partai politik (Kompas 2014).
Salah satu partai politik yang mengalami dinamika seperti tersebut di atas menurut  pandangan  peneliti  adalah  Partai  Demokrat.    Partai  Demokrat  sebagai partai  politik  yang  lahir  pada  masa  Reformasi  merupakan  salah  satu  partai  politik yang memiliki oreintasi  menuju modernisasi  politik  yang baik.  Komitmen menuju ke arah modernisasi politik tersebut sudah teramanatkan di dalam Anggaran Dasar dan  Anggaran  Rumah  Tangga  (AD/ART)  Partai  Demokrat.  Dalam  AD/ART disebutkan  bahwa  Partai  Demokrat  merupakan  partai  politik  yang  modern  dan terbuka  bagi  segenap  warga  bangsa.  Sebagaimana  tersebut  sebelumnya,  untuk menuju  modernisasi  politik,  berbagai  permasalahan  dialami  Partai  Demokrat. Permasalahan  yang  dialami  Partai  Demokrat  akhir-akhir  ini  adalah  munculnya konflik internal partai dan terlibatnya sejumlah kader dalam kasus korupsi. Dampak dari  permasalahan  yang  dialami  Partai  Demokrat  tidak  hanya  dirasakan  di  tingkat pusat  saja,  melainkan  juga  dirasakan  di  tingkat  lokal/daerah.  Permasalahan- permasalahan  yang  dialami  Partai  Demokrat  tersebut,  secara  tidak  langsung mempengaruhi  kondisi  Partai  Demokrat  di  tingkat  lokal  (Suasta  dan  Barus 2015:10).
Pengamatan  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  kasus  korupsi  yang melibatkan elit Partai Demokrat menimbulkan hubungan yang kurang baik, bahkan cenderung  memunculkan  konflik  internal  diantara  elit  partai.  Hal  ini  disebabkan karena dengan adanya status tersangka Anas Urbaningrum tersebut, memaksa Anas mengundurkan  diri  dari  jabatannya  sebagai  ketua  umum  dan  meninggalkan  kursi kosong  di  pucuk  kepemimpinan  Partai  Demokrat.  Situasi  kekosongan kepemimpinan  ini  sangat  rawan  ditumpangi  berbagai  pihak  untuk  mengejar kepentingan pribadi atau kelompok yang lebih kecil dengan membentuk faksi-faksi dalam tubuh Partai Demokrat (Suasta dan Barus 2015:25).
Selain  menimbulkan  konflik  internal,  berbagai  badai  permasalahan  yang dialami  Partai  Demokrat  secara  tidak  langsung  juga  berdampak  pada  kepercayaan publik  terhadap  elektabilitas  Partai  Demokrat.  Dampak  ini  dapat  dilihat  dari menurunnya  perolehan  suara  Partai  Demokrat  pada  pemilihan  umum  (pemilu) tahun 2014. Perolehan suara Partai Demokrat pada pemilu 2014 hanya 12.728.913 (10,19%) suara. Perolehan suara tersebut jauh lebih sedikit daripada peroleh suara
Partai  Demokrat  pada  pelaksanaan  pemilu  2009.  Pada  pemilu  2009,  Partai Demokrat memperoleh suara cukup besar, yaitu 21.703.137 suara (20,85%).
Grafik  penurunan  perolehan  suara  Partai  Demokrat  sebagaimana  dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) dapat digambarkan sebagai berikut.
Grafik 1.1 Tren Perolehan Suara Partai Politik di Indonesia Sumber: Rilis LSI (2012)
Grafik  di  atas  menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2014  Partai  Demokrat secara  nasional  mengalami  penurunan  suara  cukup  signifikan.  Penurunan  suara Partai  Demokrat  pada  tahun  2014  menurut  Ways  (2015:208)  berdampak  pada penurunan elektabilitas partai. Penurunan elektabilitas Partai Demokrat disebabkan oleh penilaian publik yang menganggap Partai Demokrat belum mampu melakukan kaderisasi  pengurus  dan  anggotanya  secara  baik  sehingga  banyak  anggota  yang melanggar visi dan misi partai.
Senada dengan permasalahan di  tingkat  pusat, Partai  Demokrat  di  tingkat lokal  atau  daerah  juga  mengalami  permasalahan  yang  relatif  sama,  salah  satunya terjadi  di  Jawa  Tengah.  Beberapa  masalah  yang  dialami  Partai  Demokrat  di  Jawa Tengah  antara  lain  adanya  pemberhentian  lima  ketua  Dewan  Perwakilan  Cabang (DPC)  yang  dianggap  tidak  sesuai  dengan  visi  dan  misi  Partai  Demokrat.  Kasus pemberhentian kelima ketua DPC tersebut terjadi menjelang Kongres ke IV Partai Demokrat  tanggal  11 Mei  2015. Ketua  DPC  yang diberhentikan antara lain  Ketua DPC  Kabupaten  Purbalingga  Muhammad  Ikhsan  Rakmatulloh,  Ketua  DPC Kabupaten Batang Mochamad Rochim, Ketua DPC Kabupaten Semarang Wibowo Agung  Sanyoto,  Ketua  DPC  Kota  Salatiga  Iwan  Setyo  Purbowo,  dan  Ketua  DPC Kabupaten Purworejo Mohammad Abdullah (Kompas 2014).
Seperti  halnya  di  tingkat  nasional,  perolehan  suara  di  kabupaten/kota  di Jawa Tengah, khususnya yang menjadi objek penelitian juga mengalami penurunan. Pada  pemilihan  legislatif  (pileg)  Partai  Demokrat  Kabupaten  di  Semarang  hanya memperoleh  42.222  suara,  Kota  Salatiga  8502  suara, dan  Kabupaten  Purworejo
44.663 suara. Dengan perolehan suara tersebut, jumlah kursi yang diperoleh Partai Demokrat  di  Kabupaten  Semarang,  Kota  Salatiga,  dan  Kabupaten  Purworejo  juga berkurang  dibandingkan  dengan  perolehan  kursi  pada  pileg  2009.  Di  Kabupaten Semarang Partai Demokrat hanya memperoleh 4 kursi, di Kota Salatiga 3 kursi, dan di Kabupaten Purworejo Partai Demokrat hanya memperoleh 4 kursi. Dari berbagai permasalahan  yang  dialami  Partai  Demokrat  tersebut  memunculkan  pertanyaan apakah selama ini Partai Demokrat sudah diklasifikasi sebagai partai politik modern di Indonesia.
Penjelasan  singkat  di  atas  menunujukkan  adanya  gap  antara  kenyataan empirik yang dialami partai politik khususnya Partai Demokrat sebagai partai yang terbuka  dan  modern  dengan  teori  tentang  modernisasi  dan  teori  partai  politik modern. Secara teoretis, partai politik dibentuk dari berkembanganya pembangunan sebagai  modernisasi  sosial  politik.  Partai  politik  merupakan  manifestasi  pikiran atau kebutuhan masyarakat agar kepentinganya dapat dikabulkan oleh pemerintah. Partai  politik  mempunyai  tujuan  dan  fungsi  yang  harus  dijalankan,  yaitu  dengan penampungan aspirasi masyarakat yang kemudian diwujudkan melalui pemerintah.

## B. METODE PENELITIAN
Ditinjau  dari  permasalahan  dan  tujuan  dalam  penelitian  ini,  maka  desain penelitian  yang  digunakan  adalah  desain  penelitian  diskriptif  dengan  pendekatan kualitatif  yang  didukung  dengan  pendekatan  kuantitatif  sederhana.  Untuk mendapatkan data yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini, peneliti cenderung  menggunakan  pendekatan  kualitatif  untuk  menemukan  data  pokoknya, sedangkan  pendekatan  kuantitatif  digunakan  sebagai  pendukung  dan  hanya menunjukkan  ranking  saja.  Pendekatan  kualitatif  dilakukan  melalui  wawancara mendalam dan digunakan untuk menggali informasi yang sifatnya lebih mendalam serta  untuk  memperjelas  gambaran  tentang  modernisasi  Partai  Demokrat  di Demokrat  di  Kabupaten  Semarang.  Sedangkan  pendekatan  kuantitatif  dilakukan dengan metode survei.
Pengolahan  data  kuantitatif  diperoleh  melalui  metode  survei  dengan menggunakan  angket  dan  diolah  menggunakan  statistik  deskriptif  yang  berupa skala  lirket  dan  prosentase.  Populasi  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah pengurus,  kader  atau  simpatisan  Partai  Demokrat  Kabupaten  Semarang,  Kota Salatiga, dan Kabupaten Purworejo pada pemilu legislatif tahun 2014. Pada pemilu legislatif  Partai  Demokrat  di  Kabupaten  Semarang  memperoleh  suara  sebanyak 42.222  suara,  Kota  Salatiga  8.502  suara,  dan  Kabupaten  Purworejo  memperolah 44.663 suara.  Jika  kemudian  diakumulasikan,  ketiga  Kabupaten/Kota  tersebut mendapatkan suara sebanyak 9.387 suara.
Penentuan  sampel  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  rumus  Slovin (Riduwan 2010) yaitu :
n = N
N (e) 2 + 1 n = ukuran sampel N  =  populasi  (pengurus,  kader  atau  simpatisan  Partai  Demokrat  Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Purworejo) e = tingkat presisi yang ditetapkan Dalam  penelitian  ini  digunakan  tingkat  presisi  ketidaktelitian  10%  sehingga ukuran sampel dalam penelitian ini yaitu: n =                    95.387
95.387 (0,1) 2 + 1 n =                     95.387
95.387 x 0,01 + 1 n = 99, 89527 n dibulatkan menjadi 100 sampel
Teknik pengukuran skor dalam penelitian ini menggunakan teknik penilaian skala Likert. Sugiyono (2014: 93) menjelaskan teknik skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan presepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena  sosial,  yang  mana  fenomena  sosial  tersebut  telah  ditetapkan  secara spesifik  oleh  peneliti,  yang  selanjutnya  disebut  sebagai  variabel  penelitian.  Data yang diperoleh merupakan data kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan.
Setelah  pengambilan  data  melalui  kuesioner  selesai,  maka  langkah selanjutnya  adalah  menghitung  rata-rata  jawaban  berdasarkan  skoring  setiap jawaban  dari  responden.  Berdasarkan  skor  yang  telah  ditetapkan  dapat  dihitung dengan menggunakan rumus:
Setelah  ditemukan  jumlah  total,  maka  selanjutnya  menghitung  skor  ideal (kriterium) untuk  seluruh item  = 4 x 91 = 364 (seandainya semua menjawab SB), maka  tingkat  keterbukaan  Partai  Demokrat  dapat  dihitung  dengan  rumus:  Jumlah total : skor ideal) x 100%.
Setelah  mendapatkan  skor  ideal,  langkah  selanjutnya  adalah  melakukan analisis terhadap data yang diperoleh. Sebagaimana disampaikan di awal, penelitian ini  merupakan  penelitian  diskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  yang  didukung pendekatan  kuantitatif  sederhana  (deskriptif  kuantitatif).  Dengan  demikian,  data yang  diperoleh  kemudian  dianalisis  menggunakan  teknik  analisis  deskriptif kuantitatif  yang  diungkapkan  dalam  distribusi  skor  dan  persentase  terhadap kategori  skala  penilaian  yang  telah  ditentukan.  Setelah  penyajian  dalam  bentuk
Jumlah skor untuk responden (…..orang) yang menjawab SB x 4 Jumlah skor untuk responden (…..orang) yang menjawab B x 3 Jumlah skor untuk responden (…..orang) yang menjawab TB x 2 Jumlah skor untuk responden (…..orang) yang menjawab STB x 1
Jumlah total
=…..orang
persentase,  langkah  selanjutnya  adalah  mendeskriptifkan  dan  mengambil kesimpulan  tentang  masing-masing  indikator.  Kesesuaian  aspek  dalam  indikator partai politik modern

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
C.1. Modernisasi Partai Demokrat di Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Purworejo
C.1.1   Keterbukaan
Untuk  masalah  keterbukaan,  berdasarkan  data  yang  diperoleh menunjukkan  bahwa  Partai  Demokrat  Kabupaten  Semarang,  Kota Salatiga,  dan  Kabupaten  Purworejo  dalam  beberapa  sub  indikator termasuk  ke  dalam  kategori  sangat  terbuka.  Namun  demikian,  karena dinamika perpolitikan selalu dinamis, usaha untuk menuju keterbukaan tersebut  mengalami  berbagai  kendala  pada  sub  indikator  yang  lain. Salah  satu  indikator  yang  dibahas  dalam  bab  ini  adalah  keterbukaan Partai Demokrat dalam memberikan akses informasi kepada kader.
Keterbukaan  akses  informasi  merupakan  salah  satu  hal  yang penting  dalam  membangun  partai  politik  menuju  modernisasi. Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan Budiarjo (2008: 405-409) yang  menyampaikan  bahwa  partai  politik  memiliki  dua  peran  penting dalam  komunikasi  politik,  yaitu  sebagai  penggabungan  kepentingan (interest aggregations) dan perumusan kepentingan (interest articulation) .  Dalam  proses  penggabungan  kepentingan (interest aggregations), partai  politik  menjadi  instrumen  untuk  menampung pendapat atau aspirasi seseorang yang berkembang di masyarakat yang kemudian  aspirasi  tersebut  digabungkan  dengan  aspirasi  orang  lain yang  sejalan.  Hal  tersebut  sebagaimana  pernyataan  Firmanzah  (2008: 67-680)  yang  menyatakan  bahwa  salah  satu  bentuk  keterbukaan  partai politik  dapat  digambarkan  melalui  hubungan  dialogis  (semangat keterbukaan)  antara  elit  partai  dengan  kadernya  maupun  dengan anggota  masyarakat.  Dengan  adanya  semangat  keterbukaan  antara stakeholder partai  tersebut,  maka  akan  terwujud  titik  temu  dan keseimbangan  antara  apa  yang  diinginkan  oleh  masyarakat  dan  partai politik.  Hal  ini  karena  berdialog  dimaksudkan  untuk  mencari kesepakatan  dengan  pihak-pihak  yang  memiliki  pendapat  dan kepentingan yang berbeda.
Dari berbagai pernyataan tersebut, untuk mewujudkan modernisasi,  Partai  Demokrat  di  Kabupaten  Semarang,  Kota  Salatiga, dan Kabupaten Purworejo selalu berusaha memberikan informasi secara terbuka kepada kader.  Hal  ini dilakukan karena setiap kebijakan partai merupakan hal  yang harus diberitahukan kepada  masyarakat,  termasuk kepada  kader  dan  tidak  boleh  ditutup-tutupi.  Namun  demikian,  dari penelitian  di  lapangan  diperoleh  data  bahwa  Partai  Demokrat  di
Kabupaten  Semarang,  Kota  Salatiga,  dan  Kabupaten  Purworejo  dalam hal  komunikasi  sama-sama  masih  mengalami  berbagai  kendala.  Salah satu  kendala  yang  dihadapi  Partai  Demokrat  Kabupaten  Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Purworejo adalah belum adanya Muscab, sehingga  struktur  kepengurusan  DPC  Partai  Demokrat  di  tiga kabupaten/kota tersebut belum tersusun dengan baik.
Indikator  keterbukaan  yang  lain  adalah  transparansi  dalam pengelolaan  keuangan.  Transparansi  dalam  pengelolaan  keuangan merupakan salah satu indikator terwujudnya modernisasi partai politik. Oleh  karena  itu,  sebagai  partai  yang  mendeklarasikan  partai  politik modern, Partai Demokrat sudah sepatutnya mengelola keuangan secara terbuka  dan  transparan.  Maksud  dari  hal  tersebut  adalah  bahwa  setiap pengelolaan keuangan harus sesuai dengan aturan yang terdapat dalam AD/ART Partai  Demokrat  maupun peraturan  yang disepakati bersama. Upaya  Partai  Demokrat  Kabupaten  Semarang,  Kota  Salatiga,  dan Kabupaten  Purworejo  dalam  mengelola  keuangannya  sudah  dilakukan sesuai  dengan  mekanisme  yang  terdapat  di  dalam  AD/ART  atau peraturan  partai.  Mekanisme  yang  dimaksud  adalah  dengan memberikan  laporan  dalam  bentuk  tertulis  kepada  KPU  Kabupaten Semarang (jika menyangkut dengan keuangan dana kampanye) maupun dengan  BPK  (jika  menyangkut  dengan  bantuan  keuangan  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara/Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah). C.1.2 Pelaksanaan Ideologi
Ideologi merupakan faktor penting untuk mendukung terwujudnya  modernisasi.  Hal  ini  berangkat  dari  pernyataan    Prasetyo (2011:  6)  yang  menyatakan  bahwa  ideologi  memiliki  peran  besar memberikan  arah  bagi  partai  politik  untuk  menjalankan  fungsinya. Dengan  dasar  ideologi,  partai  politik  dapat  menjalankan  fungsinya melalui  program  kerja  kebijakan  partai,  yang  kemudian  akan diimplementasikan  dalam  wujud  kerja  nyata  yang  hasilnya  dapat dirasakan masyarakat secara keseluruhan.
Gambaran  tentang  pelaksanaan  Ideologi  Partai  Demokrat  di Kabupaten  Semarang,  Kota  Salatiga,  dan  Kabupaten  Purworejo  salah satunya  dapat dilihat dalam konteks keberagaman anggota/kader. Partai Demokrat  Kabupaten  Semarang,  Kota  Salatiga,  dan  Kabupaten Purworejo  dapat  dikatakan  partai  yang  pluralis,  yaitu  partai  yang menyadari  kenyataan  sejarah  bahwa  bangsa  Indonesia  terdiri  dari beragam  suku,  ras,  agama  dan  budaya,  dan  dari  keragaman  itu  telah lahir solidaritas nasional menghadapi penjajahan hingga lahirlah Negara Republik  Indonesia.  Manajemen  keragaman  itu  dimungkinkan  karena adanya semangat Bhineka Tunggal Ika, yakni meski ada identitas yang berbeda-beda  tetapi  pada  hakikatnya  adalah  satu  kesatuan,  yaitu
kesatuan  bangsa  Indonesia.  Tugas  menyatukan  keragaman  bukan dengan  menyeragamkan  yang  beragam,  tetapi  menyatukan  visi  dari kekuatan  yang  beragam.  Oleh  karena  itu,  dalam  mewujudkan  hal tersebut  Partai  Demokrat  Kabupaten  Semarang,  Kota  Salatiga,  dan Kabupaten  Purworejo  memberikan  pengakuan  dan  penghargaan terhadap solidaritas pada masing-masing kader partai.

## C.1. 3 Proses Regenerasi
Regenerasi  dalam  partai  politik  berkaitan  dengan  bagaimana partai  politik  melakukan  rekruitmen  terhadap  anggota.    Artinya, berhasil  dan  tidaknya  partai  politik  salah  satunya  juga  ditentukan melalui  proses  regenarasi.  Terkait  dengan  regenerasi,  Partai  Demokrat di  Kabupaten  Semarang,  Kota  Salatiga,  dan  Kabupaten  Purworejo terbuka  untuk  semua  kader  yang  mempunyai  niat  atau  motivasi  untuk menjadi pengurus partai, bahkan menjadi calon ketua DPC. Pencalonan Ketua  DPC  secara  demokratis  dilaksanakan  pada  saat  Muscab,  dan siapa  pun  kader  mempunyai  hak  untuk  mencalonkan  diri,  tanpa mengistimewakan  pihak-pihak  tertentu,  termasuk  pihak-pihak  yang memiliki dana yang besar.
Untuk  syarat  menjadi  Ketua  DPC  atau  Sekretaris  minimal  harus melakukan koordinasi dengan semua PAC-PAC yang ada di Kabupaten Semarang.  Hal  ini  perlu  dilakukan  karena  setiap  PAC  memiliki  hak suara dalam Muscab yang diselenggarakan. Melalui konsolidasi dengan PAC  kemudian  PAC  mengumpulkan  kader-kadernya  dari  ranting dikumpulkan  ini  nanti  ada  pemilihan  ini  itu  nanti  semuanya dikumpulkan untuk membahas pemilihan.
Selain  keterbukaan  dalam  rekruitmen  kader  yang  akan  menjabat sebagai pengurus, dalam usaha melakukan proses regenerasi yang baik, Partai  Demokrat  Kabupaten  Semarang,  Kota  Salatiga,  dan  Kabupaten Purworejo  juga  berpedoman  pada  usaha  yang  akan  dilakukan  DPP, yaitu  melalui  penyelenggaraan  institut  Partai  Demokrat.  Institut  Partai Demokrat  perlu  diberikan  kepada  kader  agar  kader  mendapatkan pendidikan  dan  pembelajaran  politik,  khususnya  yang  terkait  dengan kondisi Partai Demokrat. Tujuan dari diselenggarakannya institut Partai Demokrat adalah untuk menyiapkan kader terbaik. Apalagi pada saat ini Partai  Demokrat  masih  mempertahankan  SBY  sebagai  patron  partai, sehingga memunculkan kekhawatiran mengenai anggapan bahwa Partai Demokrat tidak demokratis.

## C.1.4 Kaderisasi
Dalam  proses  kaderisasi,  sesuai  dengan  AD/ART  setiap  DPC Partai  Demokrat  memiliki  sebuah  unit  khusus  yang  dinamakan  Unit Kaderisasi,  Pendidikan  dan  Pelatihan.  Unit  Kaderisasi,  Pendidikan  dan Pelatihan  bertanggungjawab  melaksanakan  pendidikan,  pelatihan,  dan kaderisasi  secara  teratur  dan  secara  insidental  sesuai  dengan  kebutuhan semua  kader  dan  fungsionaris  partai  di  tingkat  cabang.  Dalam melaksanakan tugasnya, unit tersebut berpedoman pada Rencana Umum Pendidikan dan Pelatihan serta Kebijakan serta kebijakan Umum Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang.
Melalui  Unit  Kaderisasi,  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kaderisasi oleh  pengurus  Partai  Demokrat  dipahami  lebih  dari  pemberian  materi atau  indoktrinasi  secara  formal  melalui  ruang-ruang  kelas  tetapi  juga sebagai pengikutsertaan anggota atau jajaran pengurus lain dan kegiatan- kegiatan yang dilakukan oleh partai, seperti rapat-rapat dan kunjungan ke PAC,  sehingga  unit  kaderisasi  sebagai  bagian  struktur  organisasi  partai, bersama  fungsionarisnya  tidak  lebih  sebagai  papan  nama  jika  ditinjau dari fungsi unit tersebut.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  pada  Partai  Demokrat  di Kabupaten  Semarang,  Kota  Salatiga,  dan  Kabupaten  Purworejo, diperoleh  data  bahwa  Unit  Kaderisasi,  Pendidikan  dan  Pelatihan  pada saat  ini  belum  menjalankan  fungsinya  dengan  baik.  Hal  ini  dikarenakan belum  matangnya  proses  perencanaan.  Kurang  matangnya  proses perencanaan  salah  satunya  disebabkan  karena  adanya  pergantian kepengurusan di tubuh Partai Demokrat di Kabupaten Semarang sebelum dilaksnakan Muscab. Hal ini berpengaruh terhadap struktur kepengurusan  partai,  sehingga  tugas  dari  masing-masing  pengurus menjadi tidak jelas.

## 3.2  Tantangan dan Hambatan Modernisasi Partai Demokrat di Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Purworejo
Terkait dengan modernisasi,  berdasarkan hasil penelitian  yang diperoleh menunjukkan  bahwa  pada  saat  ini  Partai  Demokrat  di  Kabupaten  Semarang, Kota  Salatiga,  dan  Kabupaten  Purworejo  masih  dalam  proses  menuju modernisasi  atau  dengan  kata  lain  menuju  partai  politik  modern.  Dalam  upaya menuju  partai  politik  modern,  Partai  Demokrat  di  tiga  kabupaten/kota  tersebut mengalami    berbagai  tantangan  dan  hambatan.  Salah  satu  hambatan  yang dialami  adalah  kurangnnya  komunikasi  antara  pengurus  di  DPC  dengan pengurus  atau  kader  yang  berada  di  bawahnya  (PAC).  Kurangnya  komunikasi antara  DPC  dan  PAC  ini  desebabkan  karena  sampai  pada  tahun  2016,  Partai Demokrat  di  tiga  kabupaten/kota  tersebut  belum  mengadakan  Musyawarah Cabang (Muscab). Muscab terakhir dilaksanakan pada tahun 2006.
Selain  alasan-alasan  di  atas,  hambatan  lain  yang  dihadapi  Partai Demokrat untuk menuju partai politik modern  adalah masih ketergantungannya
Partai Demokrat terhadap salah satu tokoh elit sentral, yaitu SBY. Dari penelitian yang  dilakukan  di  Kabupaten  Semarang,  Kota  Salatiga,  dan  Kabupaten Semarang,  menurut  hasil  wawancara  yang  dilakukan  menyatakan  bahwa  untuk saat  ini  dengan  melihat  kondisi  Partai  Demokrat  yang  mengalami  berbagai permasalahan,  maka  Partai  Demokrat  belum  bisa  terlepas  dari  bayang-bayang SBY.  Partai  Demokrat  masih  membutuhkan  kepemimpinan  SBY.  Ketokohan SBY masih menjadi magnet bagi para calon kader untuk masuk menjadi anggota Partai  Demokrat.  Sebagian  dari  calon  kader  beralasan  bahwa  SBY  merupakan sosok  panutan  yang  menjadi  daya  tarik  kader  untuk  menjadi  bagian  dari  Partai Demokrat.
Peryataan  tersebut  sejalan  dengan  pendapat  Legowo  (2011).  Menurut Legowo,  untuk  menuju modernisasi,  Partai  Demokrat  setidaknya  menemui  tiga tantangan. Tantangan pertama modernisasi Partai Demokrat, yakni: melangsungkan  transformasi  daya  tarik  SBY  menjadi  daya  tarik  partai.  Postur yang  mengesankan,  gagasan  cermelang,  perilaku  terpuji,  serta  komitmen, konsistensi  dan  disiplin  yang  teguh  yang  ada  dalam  diri  SBY  harus  dapat dialihkan dan tertanam sebagai karakter utama partai. Ditambah dengan inisiatif- inisiatif  kreatif,  inovatif  dan  bertanggungjawab  dari  aktivis-aktivisnya,  proses transformasi  ini  makin  terlengkapi.  Publik  harus  bisa  diyakinkan  bahwa  daya tarik  partai  lebih  memikat  daripada  daya  tarik  tokoh-tokohnya.  Hal  ini  juga dilakukan  untuk  menjawab  keraguan  publik  terhadap  elektabilitas  Partai Demokrat.
Tantangan  kedua  adalah  depersonalisasi  organisasi.  Artinya,  untuk menuju  modernisasi,  Partai  Demokrat  harus  makin  tidak  terikat  pada,  dan menjadi  lepas  dari,  ikatan  dan  urusan  pribadi  tokoh  dan  anggotanya.  Dalam pengembangannya, partai harus menjadi milik bersama para anggotanya, bukan milik  pribadi  (para)  tokohnya.  Maka  simbol-simbol  atau  tanda-tanda  kerikatan partai  pada  perorangan  harus  semakin  diminimalisir,  yang  berbarengan  dengan itu  simbol-simbol  kepemilikan  bersama  partai  harus  makin  ditingkatkan  dari waktu  ke  waktu.  Beberapa  upaya  yang  dapat  dilakukan  depersonalisasi  Partai Demokrat  adalah  dengan  melakukan  penertiban  dan  penegakan  disiplin  iuaran anggota.  Hukum  iuran  adalah  wajib.  Anggota  tidak  memberikan  iuran  harus dikenai sanksi. Iuran ini menjadi bukti bagi setiap anggota memiliki saham yang sama  bagi  keberadaan  partai.  Berpasangan  dengan  iuaran  wajib  adalah pembatasan jumlah donasi  atau sumbangan sukarela dari anggota maupun non- anggota,  dan  yang  harus  diumumkan  secara  terbuka,  untuk  menghindari ketergantungan partai pada pendonor besar dan dominan.
Tantangan  yang  ketiga  adalah  penggalangan  dukungan  masyarakat melalui  kader-kader  partai  yang  bekerja  untuk  masyarakat,  utamanya  pada lapisan akar rumput. Ini mengasumsikan partai mempunyai kader-kader orisinal yang  dilahirkan  dari  kegiatan  kaderisasi  partai.  Tugas  kader  adalah mengkomunikasikan  partai  dan  programnya  kepada  masyarakat  secara  luas; membantu  menyelesaikan  masalah-masalah  kemasyarakatan;  dan  menghimpun keluhan, kebutuhan dan kepentingan yang harus ditangkap sebagai aspirasi yang
berkembang  di  masyarakat.  Lapisan  akar  rumput  harus  menjadi  target  layanan kader  yang  utama,  karena  menjadi  bagian  dari  masyarakat  yang  paling  rentan menjadi  korban,  dan  paling  tidak  punya  akses  terhadap  sumber-sumber, pembangunan.  Tantangan  lain  yang  harus  dihadapi  Partai  Demokrat  untuk mewujudkan  modernisasi  adalah  dengan  melakukan  proses  transformasi  dari partai simpatisan/massa menjadi partai kader.
Gambaran  tentang  tantangan  dan  hambatan  yang  dialami  Partai Demokrat  di  Kabupaten  Semarang,  Kota  Salatiga,  Kabupaten  Purworejo,  dapat ditampilkan secara jelas di dalam matrik berikut ini.
Tabel  3.1  Tantangan  dan  Hambatan  Modernisasi  Partai  Demokrat  di
Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Purworejo No Tantangan/Hambatan Deskriptif Analisis 1. Komunikasi  antara elit Partai Demokrat dengan kader di Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Purworejo berjalan kurang baik
Penyebab ku yang baiknya komunikasi antara elit dengan kader di bawahnya disebabkan karena adanya keterlambatan pelaksanaan Muscab dan pergantian kepengurus di tingkat DPC yang tidak dilaksanakan melalui Muscab 2  Ketergantungan  Partai  Demokrat  di  Kabupaten Semarang,  Kota  Salatiga,  dan Kabupaten  Purworejo  terhadap sosok SBY Berdasarkan data yang diperoleh, pada saat ini Partai Demokrat di tiga kabupaten/kota tersebut belum mampu keluar dari bayang-bayang SBY. 3  Ketidakpatuhan terhadap AD/ART Partai Demokrat Dalam hal-hal tertentu Partai Demokrat melanggar AD/ART partai
Dari  berbagai  hasil  temuan  data  terkait  dengan  konflik  internal  partai, maka  meskipun  secara  kuantitif  diperoleh  data  bahwa  Partai  Demokrat  sudah modern, namun  secara kualitatif untuk  menuju modern, Partai  Demokrat  masih mengalami  berbagai  kendala.  Berbagai  pendapat  terkait  dengan  hal  tersebut antara  lain  disampaikan  oleh  beberapa  narasumber  yang  peniliti  wawancarai, yaitu sebagai berikut.
Hasil  wawancara  tersebut  menunjukkan  bahwa  Partai  Demokrat, khususnya di bawah naungan DPD Provinsi Jawa Tengah selalu berusaha untuk menjadi  partai  yang  terbuka.  Dengan  keterbukaan,  para  kader  diberikan  ruang bebas  untuk  dapat  melakukan  kritik  terhadap  kebijakan  atau  keputusan  partai. Namun  demikian,  kritik  tersebut  kadang  juga  menimbulkan  permasalahan  bagi Partai Demokrat sendiri. Artinya, beberapa hal yang seharusnya menjadi rahasia partai justru muncul di media, dan kadang dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak menginginkan adanya keharmonisan di Partai Demokrat. Oleh karena itu, dalam
penyampaian  kritik  menurut  Ali  Mashadi  hendaknya  disampaikan  melalui mekanisme internal terlebih dahulu, dan tidak langsung menyampaikan rapat di media.  Hal  ini  sesuai  dengan  pesan  SBY “meskipun  terbuka,  namun  untuk permasalahan  internal  hendaknya  sama-sama  duduk  bersama  untuk menyelesaikan konflik untuk mencari titik temu atau solusi”.
Partai  Demokrat  dalam  menuju  modernisasi  harus  menjadi  partai  kader bukan  lagi  menjadi  partai  simpatisan.  Dengan  menjadi  partai  kader,  maka pengurus DPAC harus siap dicalonkan sebagai Angoota Dewan, sehingga kader yang  dicalonkan  akan  memiliki  jaringan  dan  tidak  menjadi  pengangguran. Karena jika Partai Demokrat masih menggunakan cara lama (tradisional) dalam mengelola  partai,  maka  sampai  kapanpun  Partai  Demokrat  tidak  bisa  menjadi modern  dan  terbuka.  Model  partai  kader  yang  dimaksud  ini  adalah  melalui pendidikan dan pelatihan yang berisi tentang pemahaman tentang apa itu Partai Demokrat,  mengapa  harus  memilih  Partai  Demokrat,  apa  ideologinya  dan  lain sebagainya.  Salah  satu  upaya  untuk  mendukung  hal  tersebut  adalah  dengan mendirikan Institut Partai Demokrat.

## D. PENUTUP

## D.1  Simpulan
Setelah  selesai  melakukan  analisis  dan  pembahasan  terhadap  hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal terkait dengan proses modernisasi  partai  politik  di  tingkat  lokal,  khususnya  yang  terjadi  pada Partai  Demokrat  di  Kabupaten  Semarang,  Kota  Salatiga,  dan  Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut.
1. Dalam  mewujudkan  modernisasi,  Partai  Demokrat  di  Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Purworejo melakukan beberapa upaya  yang  sama,  diantaranya  dengan  melakukan  konsolidasi  yang bersifat bottom up , baik dengan DPD, DPC, PAC, maupun dengan partai politik  yang  lain.  Dalam  konteks  pelaksanaan  indikator  partai  politik modern, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan partai (terkait dengan pelaporan  penggunaan  dana  partai  dan  lain-lain)  tergolong  bagus. Namun,  dalam  mekanisme  penyelesaian  konflik  masih  mengalami berbagai  kendala.  Partai  Demokrat  melakukan  institut  Partai  Demokrat sebagai  upaya  mencari  kader  terbaik  yang  dalam  jangka  panjang  akan menjadi pemimpin DPC di masa yang akan datang.
2. Dalam  mewujudkan  modernisasi,  Partai  Demokrat  di  Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Purworejo mengalami beberapa hambatan  sekaligus  tantangan,  diantaranya  munculnya  konflik  internal yang  disebabkan  karena  adanya  pemberhentian  ketua  DPC.  Konflik internal memberikan dampak terhadap pelaksanaan fungsi kepengurusan pada  masing-masing  DPC  Partai  Demokrat  tersebut.  Jadi,  dapat disimpulkan  bahwa  faktor  yang  menghambat  modernisasi  antara  lain kurangnya komunikasi, belum diadakannya Muscab, korupsi, dan konflik
internal.  Selain  itu,  berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  di  lapangan diperoleh  data  bahwa  saat  ini  Partai  Demokrat  belum  dapat  dikatakan sebagai partai modern di Indonesia. Hal ini dikarenakan Partai Demokrat belum  mampu  keluar  dari  kekharismaan  SBY  sebagai  tokoh  sentral Partai  Demokrat.  Kebanyakan  kader  menyampaikan  bahwa  saat  ini ketertarikan  untuk  bergabung  dengan  Partai  Demokrat  bukan dikarenakan  program-program  partai  tersebut  bagus,  melainkan  terdapat sosok SBY pada Partai Demokrat.

## D.2  Saran
Saran yang dapat peneliti rekomendasikan sebagai berikut.
1. Untuk  menjadi  partai  politik  modern,  hendaknya  Partai  Demokrat  dapat menyelesaikan  permasalahan,  termasuk  konflik  internal  melalui mekanisme yang sudah diatur di dalam AD/ART. Hal ini dikarenakan di dalam  AD/ART  termuat  pedoman-pedoman  yang  mengatur  kehidupan berorganisasi.  Oleh  karena  itu,  untuk  menghindari  konflik  internal  yang kemudian  menyebabkan  perpecahan,  maka  hendaknya  semua  elemen Partai  Demokrat,  baik  elit  maupun  kader  dapat  secara  konsisten melaksanakan  tutntutan-tuntutan  AD/ART,  sehingga  arogansi  politik  di tubuh  Partai  Demokrat  dapat  diminimalisir. Partai  Demokrat  seharusnya mulai mempersiapkan sosok kader yang dapat membawa pada perubahan politik yang lebih baik, sehingga tidak hanya tergantung pada sosok SBY sebagai mesin untuk mendulang suara partai.
2. Partai Demokrat perlu melakukan upaya yang simultan dan komprehensif untuk  melaksanakan  modernisasi.  Upaya  ini  harus  diupayakan  dengan segera  mengingat  bahwa  modernisasi  politik  sangat  berpengaruh  bagi kehidupan  demokrasi  ditingkat  lokal  maupun  nasional.  Partai  Demokrat untuk  menuju  modernisasi  harus  menjadi  partai  kader  bukan  partai simpatisan.  Selain  itu,  terkait  dengan  hal  tersebut  Partai  Demokrat hendaknya  senantiasa  meningkatkan  komunikasi  secara  konsisten,  baik dengan anggota partai maupun pihak luar.

## DAFTAR RUJUKAN
Buku:
Amal, Ichlasul ed. 2012. Teori-Teori Mutakhir Partai Politik. Yogyakarta: Tiara Wacana. Apter, David, E. 1988. Pengantar Analisis Politik. Jakarta: Kincir Buana. Bagir, Manan. 2012. Politik Publik Pers. Jakarta: Dewan Pers.
Bastian,  I.  2007. Akuntansi  untuk  LSM  dan  Partai  Politik .  Edisi  pertama. Jakarta:.Erlangga.
Budiardjo,  Miriam.  (2008). Dasar-dasar  Ilmu  Politik. Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama.
Creswell,  John. W.  2003. Research  Design:  Qualitative  and  Mixed  Mthods  Approach. Thousand Oak: Sage Publication Inc.
.  2013. Research  Design  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
. 2014. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Crotty, William.  2014.  “Asal-Usul  dan  Evolusi  Partai  di Amerika  Serikat”. Handbook Partai Politik . Bandung: Nusa Media. Fadjar,  Abdul  Mukthie.  2013. Partai  Politik  Dalam  Perkembangan  Ketatanegaraan Indonesia. Malang: Setara Press. Firmanzah. 2008. Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Harjanto, Nicolaus Teguh Budi. 1997. Memajukan Demokrasi Mencegah Disintegrasi; Sebuah Wacana Pembangunan Politik. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya. Huntington,  Samuel  P.  1973. Political  Order  in  Changing  Societies. New  Haven  and London. Yale University Press.
Hunt,  M.P.  and  Metcalf,  L.,  .  1996.  Ratio  and  inquiry  on  Society’s  Closed Areas,  in Educating The Democratic Mind (W. Parker) New York:  State University of New York Press.
Ishiyama, John T. dan Marijke, Breuning ed. 2013. Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad Kedua  Puluh  Satu  Sebuah  Referensi  Panduan  Tematis  Jilid  2. Jakarta:  PT Kharisma Putra Utama.
Johnson,  Doyle  Pul.  1994. Teori  Sosiologi  Klasik  Dan  Modern. Jakarta:  Gramedia Pustaka.
Lembaga  Survei  Indonesia.  (2012). Perubahan  Politik  2014:  Tren  Sentimen  Pemilih pada Partai Politik .
Meyer, Thomas. 2012. Peran Partai Politik Dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis . Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).
Narimawati, Umi. 2007. Riset Sumber Daya Manusia. Jakarta: Agung Media. Pruitt,  Dean  G  dan  Rubin,  Jeffrey  Z.  2009. Teori  Konflik  Sosial. Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar
Rubbin dan Judge. 2008. Perilaku Organisasi . Jakarta: Salemba Empat.
Sartoni,  Geovanni.  2005. Parties  and  Party  Systems:  A  Framework  for  Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.
Sarwono,  Jonathan.  2013. Strategi  Melakukan  Riset  Kuantitatif,  Kualitatif,  Gabungan. Yogyakarta: Andi Offset.
Sokhey,  Sarah  Wilson.  2013.  “Perkembangan  Politik  dan  Modernisasi”. Ilmu  Politik dalam Paradigma Abad Ke-21 Sebuah Referensi Panduan Tematis Jilid 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Susan.  2009.  Sosiologi  Konflik  dan  Isu-Isu  Konflik  Kontemporer.  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group.
Strauss,  Anselm  dan  Corbin  Juliet.  1990. Basics  of  Qualitative  Research  :  Grounded Theory Procedures and Techniques. Sage. London, United Kingdom.
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Kompas Gramedia.
Sutopo,  H,  B.  2006. Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Dasar  Teori  dan  Terapannya Dalam Penelitian. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Suwarsono,  Alvin  Y.  So.  2006. Perubahan  Sosial  dan  Pembangunan  di  Indonesia: Teori-teori  Modernisasi,  Dependensi  dan  Sistem  Dunia .  Lembaga  Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. p. 95-204.
Sztompka, Piotr. 2007. Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: Prenada Media Group.
Tandjung, Akbar.  2007. The  Golkar  Way  Survival  Partai  Golkar  di  Tengah  Turbulensi Politik Era Transisi . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Varma, SP. 2007. Teori Politik Modern. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Ways,  Muliansyah,  Abdurarahman.  2015. Political  Ilmu  Politik,  Demokrasi,  Partai Politik & Welfare State . Yogyakarta: Buku Litera. Wirawan.  2010. Konflik  dan  Manajemen  Konflik  Teori,  Aplikasi,  dan  Penelitian . Jakarta: Salemba Humanika.
White,  John  Kenneth.  2014.  “Apakah  Partai  Politik  Itu?” Handbook  Partai  Politik .
Bandung: Nusa Media.
(Suasta dan Barus 2015:10).
Jurnal dan Tesis/Desertasi:
Abdillah, Masykuri. 2013. Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi . Jakarta, No.2.vol.XIII. hal. 247-258. Anto,  Djawamaku.  2005.  “Percehan  Partai  Politik,  Pemberantasan  Korupsi  dan Berbagai  Masalah  Politik  Lainnya”;  dalam  Jurnal  Analisis  CSIS: Peran Masyarakat dan Demokrasi Lokal , Jakarta, No.2.vol. 34. hal 126-127. Kurniasih,  Dewi.  Dan    Tatik,  Rohmawati.  2013. Pelaksanaan  Fungsi  Komunikasi Politik Partai Demokrat  (Studi Pemilihan  Walikota  Bandung). No. 2. vol  11. hal 234-261.
Prasetya, Imam Yudhi. 2011. Pergeseran Peran Ideologi dalam Partai Politik. No. Vol 1. Hal 30-40.
Hanapiah,  Pipin,  2012. Perubahan  Politik  Golongan  Karya:  Studi  Interaksi  Pengurus Partai Golkar  Kota  Bandung di  Era Reformasi. Bandung:  Program  Pascasarjana FISIP UNPAD.
Harjanto, Budi  NT, Studi  Pembangunan  Politik:  Dari  Modernisasi  ke  Demokratisasi.
ANALISIS  CSIS,  Tahun  XXVII/1998,  No.  2.Karim,  Rusli  M,  Peluang  dan Hambatan Demokratisasi.ANALISIS CSIS, Tahun XXVII/1998, No. 10.
Website:
DPD Demokrat  Jateng:  Pemberhentian 5 Ketua  DPC Salahi Prosedur. (2014). Dalam http://regional.kompas.com . Diunduh pada tanggal 24 Maret 2016 pukul 10.09. Partai Demokrat Ancam Gelar Kongres Tandingan Kaukus Penyelamat. (2015). Dalam http://news.metrotvnews.com . Diunduh tanggal 4 Januari 2016 pukul 11:11.
Survei: Mayoritas Publik Tak Percaya Partai Politik. (2014). Dalam http://nasional.kompas.com .  Diunduh  pada  tanggal  24  Mei  2016  pukul  07.57 WIB.
Terbuka  Bukan  Pilihan,  tapi  Keharusan.  ( 2016).  Dalam  http://www.demokrat.or.id.
Diunduh tanggal 8 April 2016 pukul 19:30.
Undang-undang
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2015. Jakarta: Sekretariat DPP Partai Demokrat Direktur Eksekutif.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  83  tentang  Perubahan  Peraturan Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2009  tentang  Bantuan  Keuangan  Kepada  Partai Politik.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Partai  Politik . Bandung: Citra Umbara.