## KEBIJAKAN PERWAKAFAN DI INDONESIA (KAJIAN SEJARAH DAN PERUNDANG-UNDANGAN)

## Oleh : Mursyid
Dosen Univ. Widyagama Mahakan Samarinda dan STAIN Samarinda

## ABSTAK
Kebijakan  perwakafan  di  Indonesia  mengalami  fluktuasi  dalam  pengembangannya.. Bijblad  yang pernah  dikeluarkan  pada  masa  Hindia  Belanda  dan  Pra  Kemerdekaan, kebanyakan hanya untuk keperluan administratif semata.
Sementara  pada  masa  kemerdekaan  dan  era  reformasi,  kebijakan  perwakafan menunjukkan  adanya  perubahan  yang  signifikan.  Ini  terbukti  dengan  lahirnya  beberapa peraturan  pelaksanaan  perwakafan,  baik  yang  melekat  dengan  adat  istiadat  masyarakat, seperti  tanah Perdikan di  Jawa  Timur,  tanah Pareman di  Lombok dan Huma  Serang di Banten  atau  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan,  seperti  Undang-undang  Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, Inpres No. 1 tahun 1991 sampai kepada lahirnya  UU  No.41  tahun  2004.  Hadirnya  UU  41  tahun  20014  merupakan  buah  dari  fatwa MUI tentang Wakaf Uang tanggal 28 Syafar 1423 H / 11 Mei 2002 dan merupakan jawaban atas  bergulirnya  wacana  wakaf  tunai  yang  digagas  oleh  Prof.  M.  A.  Mannan  yang menyebutkan  bahwa  wakaf  adalah sebagai Financial  Instrument, Social  Finance  and Voluntary Sector Banking.
Kata Kunci : Regulasi, Wakaf, Historis, bijblad

## PENDAHULUAN
Dilihat dari sisi  yuridis formal, dengan berlakunya undang-undang 1945 pasal 29 ayat (2)  yang  menyatakan  bahwa  negara menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu, berarti bahwa hukum Islam berlaku bagi penduduk yang memeluk agama Islam. Dari sini sebenarnya terlihat  bahwa  perkembangan  tata  hukum    yang  di  alami  oleh  Bangsa  Indonesia  dipengaruhi oleh mayoritasnya umat Islam di Indonesia.
Bentuk  Yuridisprudensi  dan  perundang-undangan  ini,  walaupun  dalam  penerapannya masih  “ malu-malu ”  dengan  materi  hukum  Islam  itu  sendiri,  merupakan  cerminan  bahwa instrumen Islam sangat diterima oleh penentu kebijakan negara dan bahkan menjadi salah satu perhatian pemerintah dan DPR melalui fungsi legislasinya.
Sejarah  juga  mencatat  bahwa  regulasi  perwakafan  Indonesia  mengalami  pasang  surut dan  fluktuasi  sesuai dengan  kepentingan  pembuatnya  dan  akhirnya  potensi  wakaf  untuk membangun  kesejahteraan  umat  menjadi  tidak  maksimal  adanya.  Kita  sebut  saja  hasil investigasi  Tim  Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan  Penyelenggaraan  Haji    tahun  2004  yang mengumpulkan  data  tentang perkembangan  tanah  wakaf  di  Kalimantan  dengan  peruntukan dan  alokasi  sebagai  berikut:  langgar  terdapat  pada  4.867  lokasi,  masjid  terdapat  pada  4.069 lokasi, kuburan / makam terdapat pada 2.002 lokasi, Madrasah / Sekolah terdapat pada 1.332 lokasi, sosial dan lain-lain terdapat pada 1.295 lokasi 1
1 Lihat Tim Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI, Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Wakaf se  Sumatera  dan  Kalimantan,  Direktorat  Pengembangan  Zakat  dan  Wakaf  Jakarta;  Ditjen  Bimas  Islam  dan Penyelenggara Haji, 2005, hal. 156
Dari  data  diatas,  terlihat  jelas  bahwa  pemanfaatan  tanah  wakaf  lebih  kepada memperlancar  pelaksanaan  ibadah  mahdhah  semata,  tanpa  ada    upaya  untuk  pemanfaatan tanah  wakaf  tersebut  bagi  kesejahteraan  umat.  Fenomena ini  terjadi  disebabkan: Pertama, minimnya  pengetahuan  dan  atau  fanatisme  mazhab  tertentu  sehingga  mengakibatkan  para nazir  berfaham  bahwa  harta  wakaf  bersifat  statis  dan  konsumtif, kedua,  belum  memadainya regulasi  wakaf  yang  berakibat  kepada  sering  terjadinya  tumpang  tindih  atau  bahkan  harta wakaf menjadi hilang akibat orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Hadirnya makalah singkat ini akan mencoba mengekplorasi peraturan perwakafan yang sudah ada dan telah berjalan selama ini di Indonesia mulai Hindia Belanda, pra kemerdekaan, masa  kemerdekaan  dan  era  reformasi  sembari  berharap  agar  dari  hari  kehari  regulasi perwakafan  ini  dapat  menjadi  telaahan  bersama  untuk  kemudian  menjadikannya  sebagai pedoman bagi pengelolaan wakaf di Indonesia menuju kesejahteraan ummat.

## TINJAUAN PUSTAKA

## A. Pengertian Wakaf
Menurut  arti  kata,  Wakaf  berasal  dari  kata  bahasa  arab Waqafa yang  artinya  menahan atau  berhenti  ditempat.  Perkataan  wakaf  juga  dikenal    dalam  istilah  ilmu  tajwid  yang bermakna menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara. Bahkan wakaf dengan makna berdiam ditempat juga dikaitkan dengan Wukuf  yakni berdiam di  Arafah  pada  tanggal  9  Zulhijjah  ketika  menunaikan  Ibadah  Haji. 2 Menurut  istilah,  wakaf adalah  penahanan  harta  yang  dapat  diambil  manfaatnya  tanpa  musnah  seketika  dan  untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah. 3
Secara  harfiah  wakaf    bermakna  “Pembatasan”  atau  “Larangan”.  Sehingga  kata  Waqf (Jama’:  Auqaf)  digunakan  dalam  Islam  untuk  maksud  “pemilikan  dan  pemeliharaan”  harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial tertentu  yang ditetapkan dengan maksud  mencegah penggunaan harta wakaf  tersebut diluar  tujuan khusus yang telah ditetapkan tersebut. 4
Abu Bakar Jabir Al-jazairi mengartikan wakaf sebagai penahanan harta sehingga harta tersebut tidak bisa diwarisi, atau di jual, atau dihibahkan, dan mendermakan hasilnya kepada penerima wakaf. 5
Sementara dalam UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, di sebutkan  bahwa wakaf adalah  perbuatan  hukum  wakif  untuk  memisahkan  dan/atau  menyerahkan  sebagian  harta benda  miliknya  untuk  dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai dengan  kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan/atau  kesejahteraan  umum  menurut syariah. 6
Dalam  perspektif  ekonomi,  wakaf dapat  di  definisikan  sebagai  pengalihan  dana  (atau aset lainnya) dari keperluan konsumsi dan menginvestasikannya ke dalam aset produktif yang menghasikan  pendapatan  untuk  konsumsi  di  masa  yang  akan  datang  baik  oleh  individual ataupun kelompok.
Dari beberapa definisi diatas, mengindikasikan sifat abadi wakaf atau  dengan ungkapan lain,  istilah  wakaf  diterapkan  untuk  harta  benda  yang  tidak  musnah  dan  manfaatnya    dapat
2 Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan wakaf, Cet. I, Jakarta; UI Press, 1988, hal. 180
3 Achmad  Azhar  Basyir  dalam  Imam  Suhadi, Wakaf Untuk  Kesejahteraan  Umat,  Yogyakarta;  PT.  Dama Bhakti Prima Yasa, 2002, hal. 18
4 John  L.  Esposito, Ensklopedi  Oxford  Dunia  Islam  Modern,  Jilid  6,  Alih  Bahasa  Eva  Y.N  dkk,  Cet.  I, Bandung; Mizan, 2001, hal.145
5 Abu  Bakr  Jabir  Al-Jazairi, Ensklopedi  Muslim (Minhajul  Muslim),  Alih  Bahasa  Fadli  Bahri,  Cet.VII, Jakarta; PT. Darul Falah, 2004, hal. 565
6 UU RI No. 41 Tahun 2004, tentang Wakaf Bab I Pasal I. Pengertian diatas hampir sama dengan peraturan terdahulu (KHI) Buku III Hukum Perwakafan Bab I Pasal 215
diambil  tanpa  mengkonsumsi  harta  benda  itu  sendiri.  Oleh  karenanya  wakaf  identik  dengan tanah,  kuburan,  masjid,  langgar,  meskipun  adapula  wakaf  buku-buku,  mesin  pertanian, binatang ternak, saham dan aset, serta uang tunai (wakaf tunai/cash waqf). Dengan demikian, secara  garis  besar  wakaf  dapat  dibagi  dalam  dua  kategori pertama direct  wakaf  dimana aset yang  ditahan/diwakafkan  dapat  menghasilkan  manfaat/jasa  yang  kemudian  dapat  digunakan oleh  orang  banyak  (beneficiaries)  seperti  rumah  ibadah,  sekolah  dan  lain-lain. Kedua adalah wakaf  investasi  (aset    yang  diwakafkan  digunakan  untuk  investasi).    Wakaf  aset  ini dikembangkan  untuk  menghasilkan  produk  atau  jasa  yang  dapat  dijual  untuk  menghasilkan pendapatan,  dimana  pendapatan  tersebut  kemudian  digunakan  untuk    membangun  fasilitas- fasilitas umum seperti masjid, pusat kegiatan umat Islam dan lain-lain.

## B. Sejarah Perwakafan di Indonesia

## 1. Wakaf pada Zaman Hindia Belanda
Pelaksanaan  hukum  wakaf  di  Indonesia  semula  masih  sangat  sederhana,  tidak  disertai administrasi,  cukup  dilakukan  ikrar  (pernyataan)  secara  lisan  saja  tanpa  mempertimbangkan legalitas  hukum positif  ke  Indonesiaan  diperparah  lagi  dengan  tidak  diadministrasikannya dengan baik setiap terjadinya ikrar wakaf dan harta-harta wakaf. Pada perjalanannya kemudian (sampai  sekarang)  terdapat  tanah-tanah  wakaf  yang  memunculkan  permasalahan  seperti: bentuknya  yang  hilang  atau  di  ambil  alih  oleh  orang-orang  yang  tidak  bertanggung  jawab, sengketa melalui pengadilan dan lain-lain. Bahkan pada periode tahun 1500 – 1600, di kantor wilayah  Depag  Provinsi  Jawa  Timur  atau  selama  abad  XVI  tercatat  hanya  6  (enam)  buah wakaf yaitu tanah seluas 20.615 m2. 7 Kemudian pada pertengahan kedua abad XVII terdapat 61 wakaf dengan luas 94.071 m2 (rata-rata 1.542 m2 perwakafan), yang terdiri dari 57  wakaf tanah  kering  dan  4  (empat)  buah  wakaf  sawah, 8 dan  seiring  dengan  perkembangan  dan pemahaman  agama  yang  makin  hari  makin  paripurna,  maka  pada  pertengahan  pertama  pada abad XIX tercatat 79 buah wakaf  yang terdiri dari 78 tanah kering dan sebuah wakaf sawah. Selanjutnya  pada  pertengahan  kedua  abad  tersebut  tercatat  224  buah  wakaf  terdiri  dari  219 buah wakaf tanah kering dan 5 (lima) buah wakaf sawah. 9
Data diatas menunjukan bahwa, walaupun ada trend kenaikan kesadaran berwakaf bagi umat  Islam,  akan  tetapi  pengadministrasiannya  tidak  terkontrol  dengan  baik  atau  bahkan dilakukan  sekedarnya  saja.  Kita  lihat  saja,  dari  abad  XVII  terdapat  61  wakaf    sampai pertengahan  abad  XIX    hanya  tercatat  224  buah  wakaf.  Ini  juga  berarti  bahwa  dalam  kurun waktu 1 (satu ) abad lebih wakaf yang tercatat hanya mengalami kenaikan 163  tanah wakaf.
Perkembangan  menggembirakan  terlihat  pada  tahun  1905,  pada  masa  pemerintahan Hindia Belanda. Tanah wakaf mulai diatur dengan Sirculair Van De Gonvernement Secretaris (surat edaran yang dikeluarkan oleh sekretaris gobernemen) 31 januari 1905 No. 435 (Bijblad 1905  No.  6196  tentang Toezicht  Opden  Bouw  Van  Mohammadeaanche  Bedehuizen),  yang isinya  memerintahkan  kepada  para  Bupati  agar  membuat  daftar  rumah  ibadat  Islam  yang dibangun diatas tanah wakaf, agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum seperti untuk pembuatan jalan dan pembuatan pasar. 10
7 Abdul  Gofar,  dalam  Tim  Dirjen  Bimas  Islam  dan  Penyelenggaraan  Haji  Depag  RI, Kumpulan  Hasil Seminar Perwakafan, Jakarta; Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan  Zakat dan Wakaf, 2004, hal.43
8 Ibid, hal. 54
9 Ibid
10 Imam Suhadi, Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, Yogyakarta; PT. Dama Bhakti Prima Yasa, 2002, hal. 4
Dalam selang waktu 26 tahun, atau tepatnya pada tahun 1931 dikeluarkan surat edaran sekretaris  Gobernemen  tertanggal  4  Juni  1931  No.1961  (Bijblad  1931  No.  12573)  tentang perlunya meminta izin secara resmi kepada Bupati terhadap orang-orang yang ingin berwakaf dan kemudian Bupati menilai permintaan izin tersebut dari sudut maksud perwakafannya dan tempat harta yang di wakafkan itu. 11
Bijblad 1931 No. 12573 inipun kemudian menumbuhkan polemik baru ditengah-tengah masyarakat  bahkan  umat  Islam  bereaksi  sangat  keras  terhadap  surat  edaran  ini.  Buntutnya pada  tahun  1934,  lahirlah  Bijblad  1934  No.  13390.  Bijblad  ini  sifatnya  hanya  mempertegas bijblad-bijblad sebelumnya, ditambah dengan pengaturan tentang penyelesaian persengketaan tentang  penyelenggaraan  shalat  jum’at.  Tentang  yang  terakhir  ini,  bijblad  tidak  menentukan secara  tegas  melainkan  hanya  menyerahkan  kekurangan  ini  kepada  Bupati,  dengan  catatan apabila  para  pihak  yang  bersangkutan  memintanya. 12 Sebagai  apresiasi,  “ terlepas  dari berbagai  maksud    dan  tujuan ”,  pemerintah  Hindia  Belanda  pada  tahun  1935  mengeluarkan edaran  baru  tentang  perwakafan  yaitu  Bijblad  1935  No.  13480.  Lahirnya  bijblad  1935  No. 13480 ini pun sebenarnya hanya mempertegas ketentuan-ketentuan tentang wakaf yang telah diatur  pada  bijblad  1934  No.  13390  ditambah  keterangan  tentang  maksud  pendaftaran,  yaitu agar Bupati mendapatkan kesempatan melihat dan meneliti dalam daftar yang tersedia apakah ada pelanggaran terhadap peraturan umum atau peraturan setempat dalam pelaksanaan wakaf . 13
Dari  beberapa  surat  edaran  yang  pernah  dikeluarkan  oleh  sekretaris  Gobernemen tersebut  diatas,  terlihat  bahwa  wakaf  yang  telah  ada  hanya  untuk  keperluan  administratif semata  atau  dengan  kata  lain  bahwa  latar  belakang  lahirnya  bijblad  hanyalah  untuk mengadministrasikan  tanah-tanah  wakaf  agar  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan pemerintah  masa  itu.  Apalagi  bijblad  lahirnya  hanya  dari  rumusan  orang-orang  yang  tidak memiliki  ikatan  emosional  dengan  umat  Islam  (lahir  dari  orang-orang non  muslim).  Padahal disunnahkannya  wakaf  bukan  untuk  kepentingan  administrasi  semata,  melainkan  bagaimana instrumen wakaf dapat mengangkat harkat dan martabat umat Islam.

## 2. Wakaf Pra Kemerdekaan, masa kemerdekaan dan Era Reformasi
Masa  pra  kemerdekaan,  lembaga  perwakafan  sering  dilakukan  oleh  masyarakat  yang beragama  Islam.  Hal  ini  merupakan  konsekwensi  logis  dari  banyaknya  kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, seperti kerajaan Demak, kerajaan Pasai dan lain-lain.
Bahkan praktek pelembagaan wakaf yang selama ini dilakukan  diberbagai negara telah di praktekkan di Indonesia. Walaupun tidak persis sama baik dengan sistem sekarang atau dalam ajaran  Islam,  akan  tetapi  esensi  atau  spirit  ajaran  wakaf  memiliki    kemiripan.  Bahkan pelembagaan  wakaf  tersebut  masih  berlangsung  sampai  sekarang  ini.  Di  Jawa  Timur umpamanya,  terdapat  tanah  ” perdikan ”  adalah  sebidang  tanah    yang  merupakan  pemberian raja kepada seseorang atau kelompok yang berjasa. Di lombok terdapat “ tanah pareman ” ialah tanah negara yang dibebaskan dari pajak “ Landrente ” yang hasilnya diserahkan kepada Desa - desa,  Subak  dan  kepada  Candi  untuk  kepentingan  bersama.  Di  Banten  ada  “ Huma  Serang ” adalah  ladang  yang  setiap  tahun  dikelola  secara  bersama-sama  dan  hasilnya  dipergunakan untuk kepentingan bersama. Corak wakaf diatas hampir sama dengan wakaf ahli  yaitu wakaf untuk  ahli  kerabat,  untuk  membantu  kepentingan  kehidupan  mereka  dan  juga  berbentuk  tali
11 Ibid
12 Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, Kumpulan…, hal. 15
13 Ibid, hal. 16
asih dan silaturahim para ahli kerabat. Seperti yang terjadi pada masa Rasulullah, dalam Hadist Abu Thalhah tentang wakaf  kebun Bai-Raha di samping masjid Madinah. 14
Pada masa kemerdekaan, masalah wakaf mulai mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Nasional,  antara  lain  melalui  Departemen  Agama.  Walaupun  sebenarnya  undang-undang tentang perwakafan tanah, lahir 15 tahun setelah Indonesia merdeka, namun sebelum lahirnya Undang-undang  tentang  perwakafan  tanah,  Pemerintah  melalui  Departemen  Agama melahirkan beberapa petunjuk tentang pelaksanaan wakaf, antara lain :
a. Petunjuk tentang perwakafan tanah tanggal 22 Desember 1953.
b. Petunjuk  tentang  wakaf  yang  bukan  milik  kemasjidan,  merupakan  tugas  bagian  D (ibadah  sosial)  Jawatan  Urusan  Agama  berdasarkan  surat  edaran  Jawatan  Urusan Agama tanggal 8 Oktober 1956 No.3/D/1956.
c. Petunjuk  tentang  prosedur  perwakafan    tanah  berdasarkan  Surat  Edaran  Jawatan Urusan Agama No.5/1956. 15
Petunjuk  dan  surat  edaran  tentang  wakaf  baik  produk  pemerintah  Kolonial    Belanda maupun  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Indonesia  sendiri,  ternyata  masih  banyak  terdapat kelemahan disana sini, terutama belum memberikan kepastian hukum bagi tanah-tanah wakaf. Untuk menertibkan itu semua, perlu pembaharuan hukum agraria, maka kemudian pada tahun 1960  lahirlah  Undang-undang  No.  5  tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok  Agraria, Lembaran Negara No. 104 tahun 1960 yang belakangan di kenal dengan nama Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). 16
Dalam UUPA, masalah  wakaf dapat kita temui  pada Pasal 5, Pasal 14,  dan Pasal 49  yang membuat rumusan sebagai berikut :
a. Pasal  5  mengatakan  bahwa  Hukum  Agraria  yang  berlaku  atas  bumi,  air  dan  ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan  negara………segala  sesuatu  dengan  mengindahkan  unsur -unsur  yang  bersandar pada  hukum  agama. Dilihat  dalam  rumusan  pasal  ini,  jelaslah  bahwa hukum  adatlah yang  menjadi  dasar  hukum  agraria  Indonesia,  yaitu  hukum  Indonesia  asli  yang  tidak tertulis  dalam  bentuk  perundang-undangan  Republik  Indonesia  yang  disana  sini mengandung unsur agama yang telah diresipien dalam lembaga hukum adat, khususnya lembaga wakaf.
b. Pasal  14  ayat  (1)  mengatakan  bahwa  pemerintah  dalam  rangka  sosialisme  Indonesia membuat  suatu  rencana  umum  mengenai  persediaan,  peruntukkan  dan  penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk keperluan  negara,  untuk  keperluan  peribadatan  dan  keperluan  suci  lainnya  sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan seterusnya. Pada rumusan pasal 14 ayat (1)  ini,  terkandung  makna  adanya amar kepada  pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah  untuk  membuat  skala  prioritas,  penyediaan,  peruntukkan  dan  penggunaan bumi, air dan ruang angkasa dalam bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun  pemerintah  daerah,  termasuk  pengaturan  tentang  penggunaan  tanah  untuk keperluan peribadatan dan kepentingan suci lainnya.
c. Pasal 49 mengatakan bahwa:
1) Hak milik tanah-tanah badan keagamaan dan sosial. Sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut
14 Mujtaba Ismail, Fiqh Wakaf menurut UU No.41 tahun 2004, Makalah Sosialisasi UU 41 tahun 2004 dan Lokakarya Depag Kaltim Tahun 2006 tgl. 21 Maret 2006, hal. 3
15 Abdul Gofar’, Op.Cit, hal. 46
16 Lihat:  Undang-undang  No.  5  tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok  Agraria,  Lembaran  Negara  No. 104 tahun 1960
dijamin  pula  akan  memperoleh  tanah  yang  cukup  untuk bangunan  dan  usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
2) Untuk  keperluan  peribadatan  dan  keperluan  suci  lainnya  sebagai  dimaksud  pada pasal  14  dapat  diberikan  tanah  yang  dikuasai  langsung  oleh  negara  dengan  hak pakai.
3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.
Pasal ini memberikan ketegasan bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan peribadatan dan  keperluan  suci  lainnya  dalam  hukum  agraria  akan  mendapatkan  perhatian  sebagaimana mestinya. Dan  sebagai  realisasi  ketentuan  pasal 49  ayat  (3)  diatas,  kemudian  dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tanggal 17 Mei 1977.
Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977  yang selanjutnya disebut PP  No. 28 tahun 1977  terdiri  atas  tujuh  bab,  delapan  belas  pasal,  meliputi  pengertian tentang  wakaf,  syarat- syarat sahnya wakaf, fungsi wakaf, tata cara mewakafkan dan pendaftaran wakaf, perubahan, penyelesaian perselisihan dan pengawasan wakaf, ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.
Dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah  No.  28  tahun  1977 tentang  perwakafan  tanah milik,  yang  disertai  aturan  pelaksanaannya,  sebenarnya  bertujuan  untuk  menjadikan  tanah wakaf  suatu  lembaga  keagamaan  yang  dapat  dipergunakan  sebagai  salah  satu  sarana  guna pengembangan  kehidupan  keagamaan,  khususnya  bagi  umat  yang  beragama  Islam,  untuk mencapai  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila. 17 Tujuan  ini  sebenarnya berdasarkan  kenyataan  bahwa  keadaan  perwakafan  tanah  tidak  atau  belum  diketahui jumlahnya,  bentuknya,  penggunaan  dan  pengelolaannya  disebabkan  tidak  adanya  ketentuan administrasi  yang  mengatur  tentang  itu.  Dengan  dikeluarkannya  PP  No.  28  tahun  1977 merupakan hal urgen, terutama untuk kepentingan seperti tersebut diatas, dan untuk memberi ketetapan  hukum  dan  kejelasan  hukum  tentang  tanah  perwakafan sesuai  pasal  49  ayat  (3) UUPA. 18 Dengan  demikian,  hadirnya  PP  No.  28  tahun  1977  berbagai  penyimpangan  dan sengketa  wakaf  diharapkan  dapat    diminimalisir. Untuk  itu,  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh Departemen Agama untuk mengurangi penyimpangan dan sengketa wakaf pasca lahirnya PP 28 tahun 1977, adalah dengan melakukan langkah-langkah, yaitu :
a. Mendata seluruh tanah  wakaf hak milik di seluruh wilayah tanah  air. Pada pendataan tanah  wakaf  hak  milik  ini  sebagai  langkah  untuk  memastikan  jumlah  wakaf  tanah  di Indonesia  untuk  kemudian  di  jadikan  tolok  ukur  pengelolaan,  pemberdayaan  dan pembinaan tanah wakaf.
b. Memberikan sertifikat tanah wakaf yang belum di sertifikasi dan memberikan bantuan advokasi terhadap tanah wakaf yang bermasalah. 19
Bahkan  kita  juga  patut  salut kepada  pemerintah  lebih  khusus  Departemen  Agama  dalam usahanya  membackup  Pasal    49  ayat  (3)  UUPA  dan  PP  No.  28  tahun  1977  dengan menerbitkan  beberapa  Peraturan  Menteri,  Intruksi  Menteri  dan  lain-lain,  yang  berhubungan satu dengan yang lainnya dalam masalah wakaf. Peraturan tersebut antara lain :
a. Peraturan  Menteri  dalam  negeri    No.  6  tahun  1977  tentang  tata  pendaftaran  tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik.
b. Peraturan  Menteri  Agama  No.  1  tahun  1978  tentang  peraturan  pelaksanaan  peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
17 Imam Suhadi, Op.Cit, hal. 5
18 Tim Peningkatan Zakat dan Wakaf Depag RI, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Jakarta; Direktorat  Pengembangan  Zakat  dan  Wakaf  Direktorat  Jeneral  Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan Penyelenggaraan Haji, 2005, hal. 16
19 Ibid, hal. 17 - 18
c. Keputusan  Menteri  Agama  No.  73  tahun  1978  tentang  pendelegasian  wewenang kepada  Kepala  Kantor  Wilayah  Departemen  Agama  Propinsi/setingkat  di  seluruh Indonesia  untuk  mengangkat/memberhentikan  setiap  kepala  KUA  kecamatan  sebagai PPAIW.
d. Keputusan  Menteri  Agama  No.  326  tahun  1989  tentang  pembentukan  tim  koordinasi penertiban tanah wakaf seluruh Indonesia Tingkat Pusat.
e. Keputusan  Menteri  Agama  No.  126  tahun  1990  tentang  Penyempurnaan  Lampiran Keputusan  Menteri  Agama  No. 326  tahun  1989  tentang  susunan  personalia  tim koordinasi penertiban tanah wakaf seluruh Indonesia Tingkat Pusat.
f. Keputusan  Menteri  Agama  No.  196  tahun  1991  tentang  Penyempurnaan  Lampiran Keputusan  Menteri  Agama  No.  126  tahun  1990  tentang  susunan  personalia  tim koordinasi penertiban tanah wakaf seluruh Indonesi tingkat pusat.
g. Intruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1978 tentang pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  No.  28  tentang  Perwakafan  Tanah  Milik  tahun 1977.
h. Intruksi  bersama  Menteri  Agama  No.  3  tahun  1978  tentang  petunjuk  pelaksanaan Keputusan  Menteri  Agama  No.  73  tahun  1978  tentang  pendelegasian  wewenang kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
i. Surat Dirjen Bimas  Islam dan Urusan Haji No. DII/5/Ed/07/1981 tentang pendaftaran perwakafan tanah milik.
j. Surat  Dirjen  Bimas  Islam  dan  Urusan  Haji  No.  DII/1/KU.03.2/363/1986  tentang  Bea Menterai, Akta Nikah, Akta Ikrar Wakaf dan sebagainya.
k. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. DII/5/HK/007/901/1989 tentang petunjuk perubahan status/tukar menukar tanah wakaf.
Bahkan  selain  peraturan  menteri,  instruksi  menteri  dan  lain-lain  seperti  tersebut  diatas, pada  tanggal  10  Juni  1991  di  keluarkan  Instruksi  Presiden  RI  No.1  tahun  1991 tentang Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  di  Indonesia.  Sebagai  pedoman  bagi  para  hakim-hakim peradilan agama dan bagi para pencari keadilan dalam perkawinan dan kewarisan di samping mengatur tentang hukum perwakafan.
Hadirnya KHI sebenarnya telah melalui proses panjang, termasuk di dalamnya lokakarya Alim  Ulama  Indonesia  yang  diadakan  di  Jakarta  pada  tanggal  2  sampai  dengan  5  Februari 1988 yang pada intinya menerima dengan baik tiga rancangan buku KHI, yaitu Buku I tentang Hukum  Perkawinan,  Buku  II  tentang  Hukum  Kewarisan,  dan  Buku  III  tentang  Hukum perwakafan. 20 Dilihat dari tujuan pembentukannya, KHI di arahkan kepada Unifikasi mazhab dalam  hukum  Islam  di  Indonesia,  bahkan  KHI  merupakan  satu  bentuk  terdekat  dengan kodifikasi hukum dalam pembangun hukum Nasional Indonesia. 21
Namun,  kalau  kita  telaah  lebih  dalam  lagi,  ketentuan  wakaf  yang  terdapat  pada  KHI hampir  sama  dengan  ketentuan  wakaf  yang  terdapat  dalam  PP  No.28  tahun  1977.  Berikut ketentuan tentang wakaf yang dimaksud :
20 Lihat Inpres,  No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
21 Tahir  Azhari, Wakaf  dan  Sumber  Daya  Ekonomi,  Suatu  Pendekatan  Teoritis,  Mimbar  Hukum,  No.7 Tahun II, Jakarta; Al-Hikmah, 1992, hal. 17
Persamaan antara PP. No. 28 tahun 1977 dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
PP No.28 tahun 1977 K H I Pengertian wakaf,wakif, ikrar,dan Nazhir (Pasal 1) Pengertian wakaf,wakif, ikrar, benda wakaf Nazhir dan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (Pasal 215) Fungsi wakaf (pasal 2) Fungsi wakaf (pasal 216) Unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf (pasal 3-6) Unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf (pasal 217-219) Kewajiban dan hak nazhir (pasal 7-8) Perihal nazhir (pasal 220-222) Tata cara wakaf (pasal 9) Tata cara wakaf (pasal 223) Tata cara pendaftaran wakaf tanah (pasal 10) Pendaftaran benda wakaf (pasal 224) Perubahan peruntukkan, penyelesaian perselisihan dan pengawasan tanah wakaf (pasal 11 – 13) Perubahan benda wakaf (pasal 225) Ketentuan pidana (pasal 14 – 15 ) Penyelesaian perselisihan benda wakaf ( pasal 226 ) Ketentuan peralihan (pasal 16 – 17) Pengawasan  (pasal 227) Ketentuan penutup (pasal 18 ) Ketentuan peralihan (pasal 228) Ketentuan penutup (pasal 229 )
Meskipun kehadiran KHI merupakan elaborasi terhadap PP No. 28 tahun 1977. Namun antara keduanya terdapat beberapa perbedaan antara lain:
Dalam  PP  No.  28  tahun  1977,  obyek  wakaf  yang  diatur  hanyalah  tanah  milik berdasarkan  pada  UUPA,  sehingga  obyek  wakaf  menurut  PP  No.  28  tahun  1977  sangat terbatas  sedangkan  dalam KHI,  obyek  wakaf  tidak  hanya  berupa  tanah  milik  sebagai  mana disebutkan dalam PP No. 28 tahun 1977 akan tetapi lebih luas dari itu sebagaimana disebutkan dalam  pasal  215,  point  (1); wakaf  adalah  perbuatan  hukum  seseorang  atau  kelompok  orang atau  badan  hukum  yang  memisahkan  sebagian  dari  benda  miliknya  dan  melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan hukum lainnya sesuai dengan ajaran Islam, dan point (4) benda wakaf adalah segala benda, baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran agama Islam.
Di  samping  itu  KHI  juga  mengatur    tentang  ketentuan-ketentuan  yang  belum  diatur dalam PP No. 28 tahun 1977, misalnya pembatasan jumlah Nazhir, sekurang-kurangnya terdiri dari    3  orang  dan  sebanyak-banyaknya  10  orang  yang  diangkat  oleh  Kepala  Kantor  Urusan Agama Kecamatan atas  saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. 22 Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nazhir. 23 Kedudukan dan peranan yang lebih luas kepada Majelis Ulama Indonesia Kecamatan dan Camat. 24
22 KHI pasal 219 ayat (5)
23 KHI Pasal 227
24 KHI Pasal 219 ayat (3), dan ayat (5), pasal 220 ayat (2), pasal 221 ayat (2), pasal 222, pasal 225 ayat (2), pasal 227
Walaupun  dalam  Inpres  No.  1  tahun  1991  telah  diadakan  pengembangan  mengenai obyek wakaf  yang tidak hanya berupa tanah milik sebagaimana disebutkan dalam PP No. 28 tahun 1977, akan tetapi Inpres No. 1 tahun1991 masih dirasakan terdapat kekurangan di sana sini, misalkan belum merinci benda apa saja yang dapat diwakafkan dan berapa banyak benda miliknya yang boleh diwakafkan, begitu pula dengan hak dan kewajiban Nazhir. 25
Terlepas  dari  adanya kelebihan  dan  kekurangan  PP  No.  28  tahun  1977  tentang perwakafan  tanah  milik  beserta  peraturan  pelaksanaannya  dan  KHI  melalui  Inpres  No.  1 tahun1991 Jo Keputusan Menteri Agama RI No. 154 tahun 1991, yang sudah pernah dijadikan rujukan pengelolaan  wakaf. Merupakan usaha awal pembaharuan hukum nasional  di bidang perwakafan,  dan  berawal  dari  peraturan-peraturan    tersebut  diataslah  lahirnya  UU  No.  41 tahun 2004 tentang wakaf.
Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, lahir pada awalnya berdasarkan atas bergulirnya  wacana  wakaf  tunai  yang  di gagas  oleh Prof.  M.  A.  Mannan  (Ekonom berkebangsaan  Bangladesh),  dimana  wakaf  tunai  sebagai  instrumen  finansial  (Financial Instrument),  keuangan  sosial  dan  perbankan  sosial  (social  finance  and  voluntary  sector banking). 26 Wacana  tentang  wakaf  tunai  ini  kemudian  membuahkan  inisiatif  dari  Direktorat Pengembangan  Zakat  dan  wakaf    Depag  RI  untuk  kemudian  mengirim  surat  bernomor:  Dt. III/5/BA.03.2/2772/2002  tertanggal  26  April  2002  kepada  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) mengenai    permohonan  fatwa  tentang  wakaf  uang.  Dan  pada  tanggal  28  Shafar  1423  H  /  11 Mei 2002 M keluarlah fatwa MUI tentang wakaf uang yang ditandatangani oleh ketua komisi fatwa KH. Ma’ruf Amin dan sekretaris komisi Drs. Hasanudin, M.Ag, dengan isi fatwa antar a lain: wakaf uang hukumnya jawaz (boleh). 27
Pasca lahirnya fatwa MUI tentang wakaf uang, pengembangan wakaf semakin mendapat legitimasi,  paling  tidak  pada  tataran  landasan  hukum  keagamaan,  bahkan  dalam  tataran lingkaran  birokrasi  kepemerintahan,  Direktorat  pengembangan  zakat  dan  wakaf    Depag  RI kemudian mengusulkan pembentukan Badan  Wakaf Indonesia (BWI).
Ide  pembentukan  BWI  diusulkan  oleh  Menteri  Agama  RI  secara  langsung  kepada Presiden RI, Megawati Soekarno Putri melalui surat No. MA/320/2002 tertanggal 5 September 2002. 28 Usul  pembentukan  BWI  Menteri  Agama  RI  kepada  Presiden  berbuah  usulan  dari Sekretariat  Negara  agar  Depag  RI  memprakarsai  untuk  menyusun  draft  Rancangan  Undang- Undang (RUU) tentang wakaf dan tepat pada tanggal 27 Oktober 2004, atau seminggu setelah Presiden pertama  (Dr.H.Susilo  Bambang  Yudhoyono)  yang  dipilih  rakyat  secara  langsung  di lantik  oleh  MPR,  RUU  tentang  wakaf  di  Undangkan  menjadi  UU  RI  No.  41  tahun  2004 tentang wakaf dan dicatat dalam Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 159. 29
Jika dibandingkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang sudah  ada  selama  ini,  dalam  undang-undang  No.  41  tahun  2004  tentang  wakaf  terdapat
25 Tulus,  dalam  Tim  Peningkatan  Zakat  dan  Wakaf  Depag  RI, Perkembangan  Pengelolaan  Wakaf  di Indonesia, Jakarta; Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005, hal. 217
26 Tim  Dirjen  Bimas  Islam  dan  Penyelenggaraan  Haji  Depag  RI, Proses  lahirnya  UU  No.  41  tahun  2004 tetang  wakaf,  Jakarta;  Direktorat  Pengembangan  Zakat  dan  Wakaf  Ditjen  Bimas Islam  dan  Penyelenggaraan Haji, 2005, hal.1
27 Lihat Keputusan Fatwa Komisi Fatwa MUI tentang Wakaf Uang Tanggal 28 Shafar 1423 H / 11 Mei 2002 M
28 Kajian lebih lanjut lihat Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI, Proses… , hal. 15 – 20
29 Perlu juga  dicatat  bahwa  proses  pengundangan  Undang-Undang  tentang  wakaf  ini,  berada  dalam  masa transisi  kepemimpinan,  yaitu  pergantian  Presiden  Hj.  Megawati  Soekarno  Putri  kepada  Dr.  H.  Susilo  Bambang Yudhoyono  atau  proses  administrasi  dan  pembahasan  RUU  pada  masa  pemerintahan  Kabinet  Gotong  Royong sedangkan pengesahan pada masa Kabinet Indonesia Bersatu.
beberapa  hal  baru  sebagai  pengembangan  peraturan  perundang-undangan  pendahulunya. Beberapa  diantaranya  adalah  mengenai  masalah  nazhir, 30 harta  benda  yang  diwakafkan (mauquf  bih), 31 dan  peruntukan  harta  wakaf  ( mauquf  ‘alaih ),  serta  adanya  tuntutan  untuk sesegera mungkin membentuk Badan Wakaf  Indonesia (BWI). 32 Berkenaan dengan masalah nazhir,  karena  dalam  undang-undang ini  (Pasal  16)  yang  dikelola  bukan  hanya  benda  tidak bergerak  lazimnya  wakaf  sekarang  ini,  tetapi  juga  mengelola  benda  wakaf  yang  bergerak seperti: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intlektual, hak sewa dan lain-lain, maka keidealan seorang nazhirpun dituntut untuk dapat mengelola benda-benda tersebut.
Hadirnya  undang-undang  RI  No.  41  tahun  2004  tentang  wakaf,  merupakan  undang- undang yang dinanti-nantikan oleh segenap Bangsa Indonesia terutama yang memeluk agama Islam.  Hal  ini tergambar  pada  pandangan  dan  usulan  dalam  Rapat  Dengar  Pendapat  Umum (RDPU)  atas  undangan  Komisi  VI  DPR  yang  dihadiri  ormas-ormas  Islam  dan  merupakan representasi Masyarakat Muslim Indonesia, serta BAZNAS/LAZNAS. 33 Bahkan bagi Uswatun Hasanah adanya undang-undang tentang wakaf di Indonesia merupakan suatu keharusan. Hal ini  didasarkan  atas  keprihatinan  beliau  terhadap  pengelolaan  dan  pengembangan  wakaf  di Indonesia  yang  memiliki  jumlah  tanah  wakaf  yang  cukup  banyak  (tanpa  merinci  jumlah), tetapi sampai saat ini keberadaan wakaf belum berdampak positif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi umat di bandingkan dengan negara lain seperti : Mesir, Saudi Arabia, Yordania dan lain-lain. 34
Paling  tidak,  UU  Wakaf  ini  merupakan  penyempurnaan  dari  beberapa  peraturan perundang-undangan  wakaf  yang  sudah  ada  dengan  menambah  hal-hal  baru  sebagai  upaya pemberdayaan  wakaf  secara    produktif  dan  profesional  atau  bahkan  substansi  dari  Undang- undang Wakaf berupaya untuk  :
1. Mengunifikasikan berbagai peraturan tentang wakaf;
2. Menjamin kepastian hukum dalam bidang wakaf;
3. Melindungi  dan  memberikan  rasa  aman  bagi  wakif,  nazhir  baik  kelompok  orang, organisasi maupun badan hukum;
4. Sebagai  instrumen  untuk  mengembangkan  rasa  tanggung  jawab  bagi  para  pihak  yang mendapat kepercayaan mengelola wakaf;
5. Sebagai  koridor  kebijakan  publik  dalam  rangka  advokasi  dan  penyelesaian  perkara  dan sengketa wakaf.
6. Mendorong optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf. 35
Dengan adanya Undang-undang wakaf  tersebut yang memiliki semangat pemberdayaan benda-benda  wakaf  secara  produktif,  diharapkan  dapat  tercipta  kehidupan  masyarakat  yang lebih adil dan sejahtera. Namun, regulasi peraturan perundang-undangan dibidang lain seperti keuangan  dan  perekonomian  khususnya  perekonomian  berbasis  syari’ah  harus  segera
30 Lihat UU RI No. 41 tahun 2004 tentang wakaf bagian kelima pasal 9, 10, 11, 12, 13, dan 14
31 Ibid, bagian keenam pasal 15 dan 16
32 Ibid, Bab VI Bagian Pertama Pasal 47, 48, 49, dan 50
33 Undangan RDPU, yaitu : MUI, NU, Persis, Muhammadiyah, BAZNAS, LAZ Dompet Dhuafa Republika, LAZ  Pos  Keadilan  Peduli  Umat  (PKPU)  dan  LAZ  Al- Falah  Informasi  lebih  lanjut,  lihat  :  Tim  Dirjen  Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, Proses … , hal. 85 – 97
34 Uswatun  Hasanah, Implementasi  UU  No.  41  tahun  2004  tentang  wakaf sebagai  regulasi  wakaf  di Indonesia, makalah  di  sampaikan  pada  seminar  manajemen  wakaf  berdasarkan  UU  No.  41  tahun  2004,  IMZ, tanggal 20 April 2005 di Hotel Sofyan Tebet Jakarta, hal. 1
35 Tulus, Implementasi  UU  No.  41  tahun  2004  tentang  wakaf,  Makalah  di  sampaikan  pada  seminar manajemen  wakaf  berdasarkan  UU  No.  41  tahun  2004,  IMZ,  tanggal  20  April  2005  di  Hotel  Sofyan  Tebet Jakarta, hal. 3
dilakukan  untuk  mendukung  semangat  Undang-undang  wakaf  dalam  rangka  pemberdayaan wakaf secara produktif.

## PEMBAHASAN
Pada  Zaman Hindia Belanda, pelaksanaan hukum wakaf masih sangat sederhana, tidak disertai  administrasi  dan  cukup  dilakukan  ikrar  secara  lisan saja  karena  memang  legalitas hukum  yang mengatur tentang perwakafan belum memadai sehingga kemudian banyak harta wakaf yang hilang dan diambil alih oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Perkembangan  menggembirakan  terlihat  pada  tahun  1905  yang  ditandai  dengan dikeluarkannya  Sirculair  Van  De  Gonvernement  Secretaris  (Surat  edaran  yang  dikeluarkan oleh  Sekretaris  Gobernement)  31  Januari  1905  No.  435  (Bijblad  1905  No.  6196  tentang Toezicht Opden Bouw Van Mohammadea Anche Bedehuizen). Selanjutnya pada tahun 1931 atau  persis  26  tahun  kemudian  dikeluarkan  lagi  edaran  sekretaris  Gobernemen  tertanggal  4 Juni  1931  No.  1961  (Bijblad  1931  No.  12573)  tentang  perlunya  meminta  izin  secara  resmi kepada  Bupati  terhadap  orang-orang  yang  ingin  berwakaf  untuk  kemudian Bupati  menilai permintaan izin tersebut dari sudut maksud perwakafannya dan tempat harta yang diwakafkan itu.  Bijblad  ini  pun  kemudian  berbuah  Bijblad  1934  No.  13390  yang  mempertegas  kembali Biblad-bijblad  sebelumnya  dengan  tambahan  pengaturan  penyelesaian  persengketaan  tentang penyelenggaraan  shalat  jum’at.  Bijblad  1934  No.  13390  ini  pun  kemudian  menuai  persoalan baru bagi masyarakat miskin Indonesia yang kemudian lahirlah Bijblad 1935 No. 13480.
Dari  beberapa  surat  edaran  yang  pernah  dikeluarkan  oleh  sekretaris  Gobernemen tersebut  diatas,  terlihat  bahwa  wakaf  yang  telah  ada  hanya  untuk  keperluan  administratif semata  atau  dengan  kata  lain  bahwa  latar  belakang  lahirnya  bijblad  hanyalah  untuk mengadministrasikan  tanah-tanah  wakaf  agar  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan pemerintah  masa  itu.  Apalagi  bijblad  lahirnya  hanya  dari  rumusan  orang-orang  yang  tidak memiliki  ikatan  emosional  dengan  umat  Islam  (lahir  dari  orang-orang  non  muslim).  Padahal disunnahkannya  wakaf  bukan  untuk  kepentingan  administrasi  semata,  melainkan  bagaimana instrumen wakaf dapat mengangkat harkat dan martabat umat Islam.
Sementara  masa  pra  kemerdekaan  yang  ditandai  dengan  masih  hidupnya  kerajaan- kerajaan Islam di Indonesia juga memberikan andil terhadap pelaksanaan wakaf di Indonesia yang  sampai  sekarang  ini  masih  dirasakan  seperti  di  Jawa  Timur  ada  tanah Perdikan,  di Lombok ada tanah Pareman dan di Banten ada Huma Serang.
Lima Belas tahun setelah Indonesia merdeka, masalah wakaf mulai perhatian serius dari otoritas  pemerintahan,  ini terbukti  dengan  lahirnya  beberapa  petunjuk  tentang  perwakafan tanah  tanggal  22  Desember  1953,  petunjuk  tentang  wakaf  yang  bukan  milik  kemasjidan merupakan  tugas  bagian  D  (Ibadah  Sosial)  Jawatan  Urusan  Agama  (Surat  Edaran  Jawatan Urusan Agama tanggal 8 Oktober 1956 No. 3/D/1956 dan Edaran Jawatan Urusan Agama No. 5/1956).  Tiga  petunjuk  tentang  perwakafan  itu  kemudian  melahirkan  Undang-undang  Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960 yang beberapa pasal (pasal 5, 14 dan 49) merupakan aturan perwakafan  dan  sebagai realisasi  dari  UUPA  ini  lahirlah  Peraturan  Pemerintah  No.  28  tahun 1977 tanggal 17 Mei 1977.
Dari banyaknya aturan perwakafn, mulai masa pra kemerdekaan dan setelah Indonesia merdeka, sangat terasa bahwa regulasi perwakafan kering akan aturan pelaksanaannya. Setelah bertahun-tahun  terjadinya  stagnasi  regulasi  perwakafan,  pada  tahun  1977  lahirlah  Peraturan Pemerintah  no.  28  tahun  tahun  1977.  Inilah  era  baru  perwakafan  di  Indonesia  dimana Peraturan  Pemerintah  ini  bertujuan  untuk  menjadikan  tanah  wakaf  sebagai  suatu  lembaga keagamaan khususnya bagi umat Islam. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 ini kemudian
salah  satu  yang  menjadi  dasar  lahirnya  peraturan/perundang-undangan  tentang  wakaf  seperti Kompilasi Hukum Islam bahkan yang monomental adalah Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Diskursus  perwakafan  sebenarnya  merupakan  proses  yang  sudah  berjalan  lama. Regulasi perwakafan yang di ekplorasi dari makalah ini dimulai dari masa Hindia Belanda, pra kemerdekaan, masa kemerdekaan dan era reformasi.
Dari  deskripsi  singkat,  terlihat  jelas  bahwa  Bijblad  yang  pernah  beredar  pada  masa Hindia  Belanda  dan  pra  kemerdekaan  merupakan  usaha  untuk  mengadministrasikan  harta wakaf semata. Sementara pada masa kemerdekaan dan era reformasi, perlakuan terhadap harta wakaf menuju kepada unifikasi wakaf menuju kesejahteraan umat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Literatur :
Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim), Alih Bahasa Fadli Bahri, Cet.VII, Jakarta; PT. Darul Falah, 2004
Achmad Azhar Basyir dalam Imam Suhadi, Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, Yogyakarta; PT. Dama Bhakti Prima Yasa, 2002
Imam Suhadi, Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, Yogyakarta; PT. Dama Bhakti Prima Yasa,
2002
Inpres,  No.1 tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam
John  L.  Esposito, Ensklopedi  Oxford  Dunia  Islam  Modern,  Jilid  6,  Alih  Bahasa  Eva  Y.N dkk, Cet. I, Bandung; Mizan, 2001
Keputusan Fatwa Komisi Fatwa MUI tentang Wakaf Uang Tanggal 28 Shafar 1423 H / 11 Mei 2002 M
Mohammad  Daud  Ali, Sistem  Ekonomi  Islam;  Zakat  dan  wakaf, Cet. I,  Jakarta;  UI  Press, 1988
Mujtaba  Ismail, Fiqh  Wakaf  menurut  UU  No.41  tahun  2004,  Makalah  Sosialisasi  UU  41 tahun 2004 dan Lokakarya Depag Kaltim Tahun 2006 tgl. 21 Maret 2006
Tahir  Azhari, Wakaf  dan  Sumber  Daya  Ekonomi,  Suatu  Pendekatan  Teoritis,  Mimbar Hukum, No.7 Tahun II, Jakarta; Al-Hikmah, 1992
Tim Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI, Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Wakaf se Sumatera dan Kalimantan, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Jakarta;
Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2005
Tim  Dirjen  Bimas  Islam  dan  Penyelenggaraan  Haji  Depag  RI, Kumpulan  Hasil  Seminar Perwakafan,  Jakarta;  Dirjen  Bimas  Islam  dan  Penyelenggaraan  Haji  Direktorat Pengembangan  Zakat dan Wakaf, 2004
Tim  Peningkatan  Zakat  dan  Wakaf  Depag  RI, Perkembangan Pengelolaan  Wakaf  di Indonesia, Jakarta;  Direktorat  Pengembangan  Zakat  dan  Wakaf  Direktorat  Jeneral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005
Tim  Peningkatan  Zakat  dan  Wakaf  Depag  RI, Perkembangan  Pengelolaan  Wakaf  di Indonesia, Jakarta;  Direktorat  Pengembangan  Zakat  dan  Wakaf  Direktorat  Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005
Tim  Dirjen  Bimas  Islam  dan  Penyelenggaraan  Haji  Depag  RI, Proses  lahirnya  UU  No.  41 tahun  2004  tetang  wakaf,  Jakarta;  Direktorat Pengembangan  Zakat  dan  Wakaf  Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005
Tulus, Implementasi  UU  No.  41  tahun  2004  tentang  wakaf,  Makalah  di  sampaikan  pada seminar  manajemen  wakaf  berdasarkan  UU  No.  41  tahun  2004,  IMZ,  tanggal  20  April 2005 di Hotel Sofyan Tebet Jakarta, hal 41
Uswatun  Hasanah, Implementasi  UU  No.  41  tahun  2004  tentang  wakaf sebagai  regulasi wakaf  di  Indonesia, makalah  di  sampaikan  pada  seminar  manajemen  wakaf  berdasarkan UU No. 41 tahun 2004, IMZ, tanggal 20 April 2005 di Hotel Sofyan Tebet Jakarta

## Perundang-Undangan :
Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Lembaran Negara No. 104 tahun 1960 UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf