## IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBIK UNTUK MENDUKUNG KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA YANG PROFESIONAL 

## Laurensius Arliman S
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang Jalan Gang Mesjid Baiturahman Nomor 40, Lubuk Lintah, Padang email: laurensiusarliman@gmail.com

## Abstract
State civil service (ASN) resource management is an important part of state governance that aims to assist and support all human resources of state civil apparatus to realize their full potential as civil  servants and citizens. One  is  the openness of public information described  in the  UU ASN and the Law on Public Information Disclosure (UU KIP). The implications of the application of the KIP Law to the public or the public are the opening of access for the public to obtain information related to the public interest. First, Information that must be provided and announced and Required Information  Announced  necessarily  (easy  to  reach  and  easy  to  understand).  Establishing characterized  and  proportional  ASNs  are  various  ways,  namely:  1)  State  Civil  Service  Committee (KASN);  2)  Utilizing  information  communication  technology  (ICT),  which  provides  public information  disclosure  data  to  the  public  through  the  website;  3)  Implementation  of  UU  KIP;  4) need  to  be  socialized  both  to  public  bodies  and  communities;  5)  Public  bodies  are  given  space  to establish,  build,  and  develop  institutional  PPIDs  in  accordance  with  the  characteristics  of institutions  of  their  respective  public  bodies;  6)  The  government  should  be  able  to  optimize socialization and encourage public participation to be able to carry out information disclosure, as mandated  by  UU  KIP.  With  these  means  are  expected  to  realize  the  character  of  ASN  and proportional that also amandat of UU KIP.
Keywords: Openness; Public Information; ASN; Character; Proportional

## Abstrak
Manajemen sumber daya aparatur sipil negara (ASN) merupakan salah satu bagian penting dari  pengelolaan  pemerintahan  negara  yang  bertujuan  untuk  membantu  dan  mendukung  seluruh sumber  daya manusia aparatur  sipil  negara untuk  merealisasikan  seluruh  potensi  mereka  sebagai pegawai pemerintah dan sebagai warga negara. Salah satunya adalah keterbukaan informasi publik yang  dijelaskan  di  dalam  UU  ASN  dan  UU  Keterbukaan  Informasi  Publik  (UU  KIP).  Implikasi penerapan  UU  KIP  terhadap  masyarakat  atau  publik  adalah  terbukanya  akses  bagi  publik  untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pertama, Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan dan Informasi yang Wajib Diumumkan Serta-Merta (mudah dijangkau dan mudah dipahami). Membentuk ASN yang berkarakter dan proporsional terdapat berbagai cara, yaitu: 1) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); 2) Memanfaatkan teknologi informasi komunikasi (TIK),  yang  menyediakan  data-data  keterbukaan  informasi  publik  kepada  masyarakat  melalui website; 3) Pelaksanaan UU KIP; 4) perlu terus disosialisasikan baik kepada Badan Publik maupun masyarakat; 5) Badan publik diberikan ruang untuk membentuk, membangun, dan mengembangkan kelembagaan  PPID  sesuai  dengan  karakteristik  lembaga  masing-masing  badan  publik;  6) Pemerintah harus dapat mengoptimalkan sosialisasi dan mendorong peran serta masyarakat untuk dapat  menjalankan  keterbukaan  informasi,  sebagai  amanat  UU  KIP.  Dengan  cara-cara  tersebut diharapkan akan mewujudkan ASN yang berkarakter dan proporsional yang juga amandat dari UU KIP.
Kata kunci: Keterbukaan; Informasi Publik; ASN; Berkarakter; Proporsional
 Naskah diterima: 08 November 2017, direvisi: 26 Februari 2018, disetujui untuk terbit: 22 Maret 2018

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  hukum dan  negara  yang  berlandaskan  pada demokrasi,  hal  dijelaskan  pada  Pasal  1 ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  (UUD  1945),  atas  hal  tersebut mengisyaratkan  wajib  bertanggungjawab di  dalam  terselenggaranya  sebuah  negara ataupun  sebuah  pemerintahan  kepada rakyat  Indonesia.  Bentuk  ini  bisa  dilihat dari  keterbukaan  pemerintahan  kepada publik di dalam melaksanakan keterbukaan informasi, terutama keterbukaan informasi atas penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan negara.
Konstitusi  kita  berdasarkan  Pasal  28 F  UUD  1945  mengisyaratkan  bahwa setiap  orang  di  dalam  negara  Republik Indonesia  berhak  untuk  melaksanakan komunikasi  dan  berhak  untuk  menerima atau  memperoleh  informasi,  terutama dalam  mengembangkan  dirinya  serta lingkungan  sosial  di  sekitarnya,  dan berhak  untuk  mencari,  berhak  untuk memperoleh,  berhak  untuk  memiliki, berhak  untuk  menyimpan,  berhak  untuk mengolah dan berhak untuk menyampaikan informasi publik, terutama dalam kinerja pemerintah untuk melaksanakan  terselenggaranya  sebuah negara  ataupun  pemerintahannya,  serta membuat semua masyarakat harus berpartisipasi  aktif  meskipun  pasif  untuk mengontrol kebijakan-kebijakan yang
diambil  pemerintah  yang  berkuasa. 1
Sehingga  penyelenggaraan  pemerintahan bisa dipertanggungjawabkan terhadap rakyat.
Atas  hal  tersebut  manajemen  SDM ASN merupakan kunci penting penyelenggaraan dari sebuah
pemerintahan,  yang  tujuannya  adalah memberikan  bantuan  dan  dukungan  bagi SDM  ASN  di  dalam  merealisasikan potensi  SDM  ASN  dan  juga  sebagai seorang  warga  negara  dan  rakyat  di Indonesia.  Paradigma  tersebut  harus merubah  pengelolaan  SDM,  terutama terhadap perspektif dari sejarah manajemen kepegawaian, karena memberikan  tekanan  terhadap  hak  serta kewajiban seorang pegawai untuk memberikan  pandangan  baru,  sehingga bisa memberikan tekanan terhadap pembangunan  SDM  secara  strategis, sehingga  bisa  menyediakan  SDM  ASN unggulan  yang  sesuai  dengan  dinamika yang  ada.  Perubahan  hal  tersebut  harus melakukan  pengembangan  atas  SDM ASN agar selalu tampil dan mendapatkan kualifikasi  serta  kompetensi  yang  sangat diperlukan terhadap pelaksanaan terhadap tugas  dan  fungsi  sebuah  pemerintahan, serta  melaksanakan  pembangunan  yang serasi  dengan  berbagai  banyak  tantangan yang ada di dalam masyarakat Indonesia. 2
1 Endang  Retnowat,  2012,  Keterbukaan Informasi  Publik  Dan  Good  Governance  (Antara Das Sein Dan Das Sollen) , Jurnal Perspektif , Vol. 17, No. 1, Hlm.  55
2 Dewan  Perwakilan  Rakyat,  2014, Naskah Akademik  Rancangan  Undang-Undang  Tentang Aparatur  Sipil  Negara .  Jakarta,  Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, Hlm. 1
Pasal 3 UU KIP, 3 misalnya mencantumkan  hal  berikut:  (1)  adanya jaminan  hak  warga  negara  di  dalam mengetahui rancangan di dalam membuat sebuah  kebijakan  publik,  kebijakan  dari program,  serta  bagaimana  mengambil sebuah  putusan  publik  dan alasannya;  (2) meningkatkan  pendapat  publik  terhadap kebijakan  public  terhadap  pengurusan Badan  Publik;  (3)  membuat  masyarakat berperan aktif untuk mengambil kebijakan publik  serta  melaksanakan  pengelolaan badan publik; (4) penyelenggaraan negara yang  baik  adalah  keinginan  untuk memberikan transparansi,  keefektifan dan keefisienan,  serta  pertanggungjawaban yang akun tabel; (5) agar bisa mengetahui kebijakan  yang  berpengaruh  terhadap hajat  kehidupan  masyarakat;  (6)  ilmu pengetahuan  harus  dikembangkan  untuk memberikan kecerdasan hidup berbangsa; dan  (7)  Mewujudkan  penyelenggaraan negara  yang  baik,  yaitu  yang  transparan, efektif  dan  efisien,  akun tabel  serta  dapat dipertanggungjawabkan;  (8)  Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; (9)  Mengembangkan  ilmu  pengetahuan dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa; dan/atau  (10)  Meningkatkan  pengelolaan dan  pelayanan  informasi  di  lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan  informasi  yang  berkualitas. 4

## Regulasi tersebut menekankan pentingnya
3 Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik selanjutnya disebut UU KIP.
4 Pratikno,  et-al,  2012, Kajian  Implementasi Keterbukaan  Informasi  Dalam  Pemerintahan Lokal  Pasca  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 2008 , Jakarta, Yayasan Tifa, Hlm. 2
akses  dan  partisipasi  masyarakat  agar terwujud  transparansi  publik,  terutama mencakup sumber-sumber informasi publik  melalui  proses  partisipasi  aktif dengan  derajat  kesadaran  politik  yang tinggi.  Melalui  jaminan  akses  dan partisipasi masyarakat itulah
dimungkinkan kebijakan banyak dipengaruhi  oleh  nalar  publik  sehingga memiliki  legitimasi  kuat  sebagaimana diisyaratkan skema demokratisasi pengambilan keputusan publik.
Pasca UU KIP diberlakukan, beberapa  Badan  Publik  sedikit  demi sedikit  telah melakukan  perubahan  dalam hal  pemberian  informasi  ke  publik.  Dari pengalaman  para  pelaksana  kehumasan pemerintah, terlihat bahwa sejak diberlakukannya  UU  KIP,  telah  banyak masyarakat yang mengetahui dan memanfaatkannya, baik perseorangan maupun bersama-sama dalam suatu kelembagaan, untuk mendapatkan informasi  publik  tentang  kegiatan  yang dilakukan  oleh  Badan  Publik.  Hal  ini memang  dijamin  serta  ditegaskan  dalam Pasal 4 UU KIP yang menyatakan, bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi  publik  sesuai  dengan  ketentuan undang-undang. Informasi dimohon secara tertulis maupun langsung. Keterbukaan  informasi  yang  berkembang dan  kebutuhan  informasi  publik  yang meluas  akan  mendorong  semakin  banyak lagi  masyarakat  yang  memanfaatkan haknya  untuk  meminta  informasi  publik yang  ingin  diketahuinya.  Tentu  saja  hal ini tidak bisa dianggap remeh oleh Badan Publik, karena sesuai ketentuan,
permohonan  masyarakat  wajib  dilayani bahkan dalam waktu yang sudah ditetapkan  yaitu  10  hari  kerja  sejak diterimanya permintaan (Pasal 22 ayat 7), meskipun  dapat  diperpanjang  paling lambat  7  hari  kerja  (Pasal  22  ayat  8). Mengingat  hal  tersebut  maka  sebuah informasi  perlu  dikemas  dan  dikelola sedemikian  rupa  agar  masyarakat  mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan. Ketika sebuah informasi
dikemas  dengan  baik,  maka  akan  dapat mendukung  berkembangnya  partisipasi publik  dan  hubungan  yang  ideal  antara masyarakat dengan pemerintah. 5
Dengan  membuka  akses  publik terhadap  informasi  diharapkan  badan publik
termotivasi untuk bertanggungjawab  dan  berorientasi  pada pelayanan  rakyat  yang  sebaik-  baiknya. Dengan demikian, hal ini dapat mempercepat  perwujudan  pemerintahan yang  terbuka  merupakan  upaya  strategis mencegah praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme  (KKN),  dan  terciptanya  ke pemerintahan yang baik ( Good
Governance ).  Sesuai  diterapkannya  UU KIP,  setiap  lembaga  pelayanan  publik harus  memberikan  informasi  dengan pengecualian  hal-hal  yang  menyangkut keamanan  Negara,  hak  pribadi,  dan  hal- hal  yang  diatur  oleh  undang-undang. Kebebasan  informasi  yang  merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) tidak akan  efektif  apabila  masyarakat  tidak diberi  akses  informasi  yang  lebih  luas
5 C.  Suprapti  Dwi  Takariani,  2014, Pengelolaan  Informasi  Oleh  Badan  Publik Pemerintah  Paska  Reformasi  Birokrasi .  Jurnal Observasi , Vol. 12, No. 1, Hlm. 29
karena
sesungguhnya keterbukaan informasi merupakan dasar bagi kehidupan demokrasi. Kebebasan informasi  adalah  perangkat  masyarakat untuk mengontrol setiap langkah penyelenggaraan  Negara.  Dalam  sebuah sistem demokrasi yang menyatakan kekuasaan  pemerintahan  berasal  dari rakyat  sebagai  kekuasaan,  selayaknya rakyat  juga  memiliki  hak  mengkritisi  dan mengontrol setiap kebijakan yang diambil pemerintah.
Implementasi  UU  KIP  tersebut  sejak ditetapkan  pada  tahun  2008  lalu  tentu perlu  dipelajari  dan  dikaji,  apakah berhasil  mendorong  inisiatif  dan  inovasi dalam  mewujudkan  penyelenggaraan  tata pemerintahan  yang  baik  ataukah  belum. Paling tidak kita akan menemukan derajat keberhasilan,  keterbatasan,  peta  masalah yang  terjadi  serta  berbagai  dinamika penyelenggaraan  keterbukaan  informasi untuk  keperluan  pembenahan  ke  depan. Terkait  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) sebagai  masalah  sumber  daya  manusia sebagai  penunjang  terhadap  keterbukaan informasi  di  pemerintahan,  masalah  yang terjadi  adalah  masih  banyak  masyarakat yang kesulitan untuk mengakses informasi dari pemerintah. Meskipun saat ini sebagian masyarakat sudah sadar akan dampak  pemberlakuan  Undang-Undang itu dapat membuka akses dalam mendapatkan  informasi  serta  sebagai sarana  mengawasi  kebijakan  publik, namun  dalam  pelaksanaannya  belum banyak yang memanfaatkan secara optimal. Atas hal tersebut penulis melalui tulisan  ini  ingin  melihat  bagaimana
keterbukaan  informasi  publik  untuk mendukung kinerja ASN yang berkarakter dan  proporsional,  sehingga  mewujudkan keterbukaan  informasi  yang  lebih  baik lagi.
Adapun  rumusan  masalah  yang penulis  ingin  gali  di  dalam  tulisan  ini adalah:  1)  bagaimana  dampak  UU  KIP terhadap keterbukaan informasi di Indonesia  ?  2)  bagamaimana  membentuk kinerja  ASN  pasca  berlakunya  UU  KIP  ? Terkait  hal  tersebut  tujuan  dari  penulisan ini  sepadan  dengan  rumusan  masalah yang  penulis  sampaikan,  yaitu  untuk mengetahui dan menganalisis dampak UU KIP  terhadap  keterbukaan  informasi  di Indonesia,  serta  ingin  mengetahui  dan menganalisis kinerja ASN yang berkakter dan  proporsional  pasca  berlakunya  UU KIP.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  karya  ilmiah  ini,  berjenis penelitian hukum normatif ( yuridis normatif) yaitu  penelitian  yang  bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika  hukum,  sinkronisasi  hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum, 6
penelitian  ini  difokuskan  untuk  mengkaji dan  meneliti  materi  hukum  keterbukaan informasi  publik  oleh  ASN,  pasca diberlakukannya undang-udang keterbukaan  informasi  publik.  Johnny Ibrahim  menyatakan  bahwa  nilai  ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah  terhadap legal issue yang  diteliti
6 Soerjono  Soekanto,  2008, Pengantar Penelitian  Hukum, Jakarta,  Penerbit  Universitas Indonesia, Hlm. 52
sangat tergantung kepada cara pendekatan (approach) yang digunakan. 7

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Dampak Undang-Undang KIP Terhadap  Keterbukaan  Informasi Di Indonesia
Hubungan  antara  pemerintah  dan warganegaranya, berimplikasi pada penerapan UU KIP tersebut melekat pada dua pihak, yaitu penyelenggara pemerintahan dan masyarakat atau publik. Pada  pihak  penyelenggara  pemerintahan, ada  beberapa  implikasi  penerapan  UU KIP, seperti kesiapan lembaga pemerintah untuk mengklasifikasikan informasi publik  menjadi  informasi  yang  wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta  merta,  dan  informasi  yang  wajib disediakan. Implikasi lain bagi pemerintah  pada  saat  UU  KIP  diterapkan nampaknya  adalah  semua  urusan  tata  ke pemerintahan  berupa  kebijakan-kebijakan publik,  baik  yang  berkenaan  dengan pelayanan  publik,  pengadaan  barang  dan jasa  pemerintah,  penyusunan  anggaran pemerintah,  maupun  pembangunan  harus diketahui  oleh  publik,  termasuk  juga  isi keputusan dan alasan pengambilan keputusan kebijakan publik serta informasi  tentang  kegiatan  pelaksanaan kebijakan  publik  tersebut  beserta  hasil- hasilnya  harus  terbuka  dan  dapat  diakses oleh  publik.  Sehingga  ada  konsekuensi bahwa  aparatur  pemerintahan  atau  badan publik  harus  bersedia  secara  terbuka  dan
7 Johnny  Ibrahim,  2006, Teori  dan Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Malang, Bayumedia Publishing, Hlm. 299
jujur memberikan informasi yang dibutuhkan  publik,  hal  seperti  ini  bagi sebagian  atau  mungkin  seluruhnya  dari aparat  pemerintah  atau  badan  publik merupakan  hal  yang  belum  atau  tidak terbiasa untuk dilakukan. 8
Tetapi implikasi ini beserta konsekuensinya tetap harus  dihadapi  sejalan  dengan  penerapan UU KIP.
Dampak  UU  KIP  kepada  masyarakat semakin  terbukanya  akses  bagi  publik mendapatkan informasi yang
bersinggungan dengan kepentingan publik, semakin terbuka akses bagi publik untuk  berpartisipasi  dan  berproses  dalam pembuatan  kebijakan  publik,  termasuk akses untuk pengambilan keputusan untuk kepentingan  publik  berseta  alasannya. Tingkat  penilaian  ataupun  pengaduan masyarakat  terhadap  kualitas  layanan publik juga semakin meningkat akibat UU KIP.  Implikasi  lain  adalah  peningkatan pengetahuan  masyarakat  mengenai  hak terhadap pelayanan publik yang disediakan lembaga pemerintah.
Keterbukaan  informasi  publik  adalah salah  satu  amanat  dari  UU  KIP,  yang menyatakan keterbukaan informasi publik adalah  sarana  untuk  mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara guna
menjalankan  pemerintahan  yang  baik. Jumlah  64  Pasal  di  dalam  UU  KIP, memberikan  kewajiban  kepada  setiap Badan  Publik  membuka  akses  terhadap
8 Nunuk  Febrianginsih,  2012,  Keterbukaan Informasi  Publik  Dalam  Pemerintahan  Terbuka Menuju  Tata  Pemerintahan  Yang  Baik .  Jurnal Rechtvinding , Vol. 1, No. 1, Hlm.  146
setiap  pemohon  informasi  publik,  kecuali beberapa informasi tertentu. UU KIP juga dibantu  oleh  Undang-Undang  Nomor  25 tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik yang menjelaskan prinsip dari pemerintahan  yang  baik,  karena  itu mencerminkan  efektivitas  dari  fungsi pemerintahan  itu sendiri.  Pelayanan publik  yang  dilakukan  oleh  pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi serta HAM. 9
Perkembangan keterbukaan informasi telah  bergerak  dari  sekedar  keberadaan jaminan  hukum  ke  arah  implementasi yang  nyata.  Berbagai  hasil  studi  dan penelitian menunjukkan, bahwa implemetasinya  belum  terpenuhi  sesuai dengan  tujuan  terbentuknya  UU  KIP. 10
Hak  atas  informasi  secara  tegas  diatur Pasal  4  UU  KIP,  yang  menyebutkan:  (1) Setiap Orang berhak memperoleh
Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang  ini;  (2)  Setiap  Orang berhak:  a.  melihat  dan  mengetahui Informasi Publik; b. menghadiri pertemuan  publik  yang  terbuka  untuk umum  untuk  memperoleh  Informasi Publik;  c.  mendapatkan  salinan  Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini; dan/atau; d. menyebarluaskan  Informasi  Publik  sesuai dengan  peraturan  perundang-  undangan;
9 Ridwan  Mansyur,  2015,  Keterbukaan Informasi Di Peradilan Dalam Rangka Implementasi  Integritas  Dan  Kepastian  Hukum,
Jurnal Hukum dan Peradilan , Vol. 4, No. 1, Hlm.
87
10 Fauzi  Syam,  2015 , Hak  Atas  Informasi Dan  Legal  Standing  Para  Pihak  Dalam  Sengketa Informasi  Di  Komisi  Informasi ,  Jurnal  Inovatif , Vol. 8, No. 1, Hlm.  43
(3)  Setiap  Pemohon  Informasi  Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut; (4)  Setiap  Pemohon  Informasi  Publik berhak mengajukan gugatan ke
pengadilan  apabila  dalam  memperoleh
Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
Ada  beberapa  pokok  pikiran  terkait dengan  rumusan  Pasal  4  tersebut  di  atas. Pertama, jaminan hak atas informasi yang diatur  dalam  UU  KIP  demikian  luas. Lingkup  hak  atas  informasi  bukan  hanya berbentuk  dokumen  saja,  melainkan  juga tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan badan  publik  agar  masyarakat  dapat mengakses  informasi  yang  dibutuhkan. Lebih  lanjut,  UU  KIP  juga  memberikan mandat  agar  badan  publik  secara  proaktif memberikan  akses  kepada  publik  tanpa adanya permintaan terlebih dahulu, khususnya untuk informasi-infomasi tertentu. Kedua, hak memperoleh informasi harus dipandang melekat dengan hak untuk mengajukan keberatan/gugatan melalui lembaga penyelesaian  sengketa  yang  ditunjuk
(atasan, Komisi Informasi, maupun pengadilan)  apabila  dalam  memperoleh informasi mendapat hambatan atau kegagalan. Hak mengajukan keberatan/gugatan  ini  merupakan  akses masyarakat  terhadap  keadilan  ( access  to justice ).  Pasal  ini  merupakan  dasar  untuk mengajukan banding administrasi dan hak
gugat ( legal standing ) bagi masyarakat ke pengadilan. 11
Pasal 1 angka 1 UU KIP mendefinisikan informasi sebagai berikut: Informasi  adalah  keterangan,  pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data,  fakta  maupun  penjelasannya  yang dapat  dilihat,  didengar,  dan  dibaca  yang disajikan  dalam  berbagai  kemasan  dan format  sesuai  dengan  perkembangan teknologi  informasi  dan  komunikasi secara  elektronik  ataupun  non-elektronik. Kemudian  Pasal  1  angka  2  UU  KIP mendefinisikan  informasi  publik  sebagai berikut: Informasi Publik adalah informasi  yang  dihasilkan,  disimpan, dikelola,  dikirim,  dan/atau  diterima  oleh suatu  Badan  Publik  yang  berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan
Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang  ini  serta  informasi  lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Dari  definisi  ini  dapat  diambil kesimpulan  bahwa:  1)  Informasi  yang wajib disediakan, diberikan, dan diumumkan  kepada masyarakat  adalah seluruh  informasi  yang  dibuat  atau  yang dikuasai oleh Badan Publik yang berkaitan  dengan  penyelenggara  negara dan penyelenggaraan negara. Yang dimaksud dengan informasi terkait
11 Henri  Subagiyo,  2012, Anotasi  Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan  Informasi  Publik, Jakarta,  Komisi Informasi Republik Indonesia, Hlm.  99
penyelenggara  negara  adalah  informasi terkait  dengan  organ  dalam  arti  statis misalnya  keberadaan,  pengurus,  maksud dan  tujuan,  dsb.  Sementara  informasi yang  terkait  dengan  penyelenggaraan negara  adalah  informasi  publik  yang merupakan  hasil  dari  pelaksanaan  fungsi- fungsi  badan  publik,  misalnya  laporan kegiatan  dan  kinerja  badan  publik, laporan  keuangan,  kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, dan sebagainya.
Mencakup pula informasi yang disediakan oleh  individu  dan  Badan  Privat  untuk Badan  Publik,  dengan  tetap  tunduk  pada rezim  pengecualian  (yang  di  antaranya melindungi  privasi);  2)  Informasi  publik yang  wajib  disediakan,  diberikan,  dan diumumkan adalah informasi sebelum dan sesudah  Undang-undang Keterbukaan Informasi  Publik  diundangkan.  Hal  ini merupakan  konsekuensi  logis  dari  frasa- frasa  “dihasilkan,  disimpan,  dikelola, dikirim, dan/atau diterima” dalam definisi “Informasi Publik” dalam Pasal 1 angka 2 UU  KIP;  3)  Informasi  yang  belum  final juga  termasuk  dalam  lingkup  informasi publik,  selama  informasi  tersebut  telah berada dalam sirkulasi antar badan publik;
4)  Termasuk  pula  sebagai  informasi publik  adalah  seluruh  informasi  yang terkait  dengan  kepentingan  publik.  Jadi sepanjang  adanya  kepentingan  publik dapat  ditunjukkan  hubungannya  dengan informasi tersebut, maka ia dapat dikategorikan  sebagai  informasi  publik. (Pasal  9  ayat  (2)  huruf  a  UU  KIP). 12
12
Khairunnisa
Kamaliah, 2015,
Implementasi  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 2008  Tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  Di Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kota
Jenis-jenis  informasi  dalam  dalam  UU KIP,  adalah:  a)  Informasi  yang  wajib disediakan  secara  berkala;  b)  Informasi yang  wajib  disediakan  setiap  saat;  c) Informasi  yang  wajib  disediakan  secara serta merta; d) Informasi yang dikecualikan.
Informasi  yang  wajib  disediakan  dan diumumkan  secara  berkala  berdasarkan Pasal  9  menyatakan:  (1)  Setiap  Badan Publik  wajib  mengumumkan  Informasi Publik  secara  berkala;  (2)  Informasi Publik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  meliputi:  a,  informasi  yang  berkaitan dengan Badan Publik; b, informasi mengenai  kegiatan  dan  kinerja  Badan Publik  terkait;  c,  informasi  mengenai laporan  keuangan;  dan/atau d,  informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; (3) Kewajiban untuk  memberikan  dan  menyampaikan Informasi  Publik  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  dilakukan  paling  singkat  6 (enam)  bulan  sekali;  (4)  Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), disampaikan  dengan  cara  yang  mudah dijangkau  oleh  masyarakat  dan  dalam bahasa  yang  mudah  dipahami;  (5)  Cara- cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan  lebih  lanjut  oleh  Pejabat Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  di Badan  Publik  terkait;  (6)  Ketentuan lebih lanjut  mengenai  kewajiban  Badan  Publik memberikan dan menyampaikan
Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
Samarinda. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3. No. 2, Hlm. 1116
(2),  dan  ayat  (3)  diatur  dengan  Petunjuk Teknis  Komisi  Informasi.    Sedangkan informasi  yang  wajib  diumumkan  secara serta-merta  dinyatakan  dalam  Pasal  10, bahwa: (1) Badan Publik wajib mengumumkan  secara  serta-merta  suatu informasi  yang  dapat  mengancam  hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
(2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi  Publik  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  disampaikan  dengan  cara yang  mudah  dijangkau  oleh  masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
Sedangkan  informasi  yang  wajib tersedia  setiap  saat,  dinyatakan  dalam Pasal  11,  yaitu:  (1)  Badan  Publik  wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk  informasi yang  di  kecualikan; b.    hasil  keputusan
Badan  Publik  dan  pertimbangannya; c. seluruh  kebijakan  yang  ada  berikut dokumen pendukungnya; d. rencana kerja proyek  termasuk  di  dalamnya  perkiraan pengeluaran  tahunan  Badan  Publik;  e. perjanjian  Badan  Publik  dengan  pihak ketiga;  f.  informasi  dan  kebijakan  yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan  yang  terbuka  untuk  umum;  g. prosedur  kerja  pegawai  Badan  Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi
Publik sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang  ini;  (2)  Informasi  Publik  yang telah  dinyatakan  terbuka  bagi  masyarakat berdasarkan mekanisme
keberatan dan/atau penyelesaian sengketa
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi  Publik  yang  dapat  diakses  oleh Pengguna Informasi Publik; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan  kewajiban  Badan  Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses  oleh  Pengguna  Informasi  Publik sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan ayat  (2)  diatur  dengan  Petunjuk  Teknis Komisi Informasi.
Pasal  17  UU  KIP  menyatakan mengenai  informasi  yang  dikecualikan, yaitu: Setiap Badan Publik wajib membuka  akses  bagi  setiap  Pemohon Informasi  Publik  untuk  mendapatkan Informasi  Publik,  kecuali:  a)  Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada  Pemohon  Informasi  Publik  dapat menghambat proses penegakan hukum; b) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan  kepada  Pemohon Informasi Publik  dapat  mengganggu  kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada  Pemohon  Informasi  Publik  dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;  d)  Informasi  Publik  yang  apabila dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon Informasi  Publik  dapat  mengungkapkan kekayaan  alam  Indonesia;  e)  Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada  Pemohon Informasi  Publik, dapat  merugikan  ketahanan  ekonomi nasional; f) Informasi Publik yang apabila dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan
kepentingan  hubungan  luar  negeri;  g) Informasi  Publik  yang  apabila  dibuka dapat  mengungkapkan  isi  akta  autentik yang  bersifat  pribadi  dan  kemauan terakhir  ataupun  wasiat  seseorang;  h) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan  kepada  Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi; i)  memorandum  atau  surat-surat  antar Badan  Publik  atau  intra  Badan  Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali  atas  putusan  Komisi  Informasi atau  pengadilan;  j)  informasi  yang  tidak boleh  diungkapkan  berdasarkan  Undang- Undang.
UU  KIP  memilah  informasi  publik dalam  dua  kategori:  Pertama,  Informasi yang  wajib  disediakan  dan  diumumkan, terdiri  atas:  1)  Informasi  yang  Wajib Disediakan  dan  Diumumkan  Secara Berkala  (minimal  1  x  6  bulan);  2) Informasi  yang  Wajib Diumumkan Serta- Merta  (mudah  dijangkau  dan  mudah dipahami;  dan  3)  Informasi  yang  Wajib Tersedia Setiap Saat. 13
Kedua,  Informasi  yang  dikecualikan pada  hakikatnya  adalah  informasi  publik, sehingga  pengecualiannya  tidak  boleh bersifat permanen. Ukuran untuk menjadikan suatu informasi publik dikecualikan  atau  bersifat  rahasia  adalah:
(1)  Undang-undang;  (2)  kepatutan;  dan (3)  kepentingan  umum.  Ketiga  parameter itu  harus  melalui  uji  konsekuensi:  yakni pengujian  oleh  Badan  Publik  apakah
13 Laurensius ArlimanS, 2017, Fungsi Badan Kehormatan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kota Padang, Jurnal  Ilmiah  Hukum De'Jure , Vol. 2, No. 1, hlm. 84
membuka  informasi  itu  tidak  akan melindungi  kepentingan  yang  lebih  besar atau  tidak,  atau  sebaliknya.  Informasi yang  dikecualikan  meliputi  informasi publik  yang  jika  dibuka  dan  diberikan kepada pemohon: 14 1) Dapat menghambat proses penegakan hukum; 2) Mengganggu kepentingan perlindungan HKI dan perlindungan  dari  persaingan  usaha  tidak sehat;  3)  Membahayakan  pertahanan  dan keamanan negara; 4) Mengungkap kekayaan  alam  Indonesia;  5)  Merugikan ketahanan ekonomi nasional; 6)
Merugikan  kepentingan  hubungan  luar negeri.  Berupa  informasi  spesifik;  7) Mengungkap  isi  akta  autentik  yang bersifat  pribadi,  kemauan  terakhir,  atau wasiat;  Mengungkap  rahasia  pribadi;  8) Memo  dan  surat-surat  antar-badan  publik dan  intra-badan  publik  yang  menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; dan 9) Informasi  yang  tidak  boleh  diungkapkan berdasarkan undang-undang.

## 2. Membentuk  Kinerja  ASN  Pasca Berlakuknya UU KIP
Salah  satu  elemen  penting  dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang  terbuka  adalah  hak  publik  untuk memperoleh  informasi  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan.  Hak  atas Informasi  menjadi  sangat  penting  karena makin  terbuka  penyelenggaraan  negara untuk  diawasi  publik,  penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk  meningkatkan  kualitas  partisipasi
14 Ibid, Hlm. 23-29
masyarakat  dalam  proses  pengambilan keputusan  publik.  ASN  sebagai  bagian dari  pemerintahan  maka  wajib  untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik,  untuk  mewujudkan  pemerintahan yang baik bagi masyarakat dan negara.
Thomas R. Dye (1978: 3) mengemukakan  bahwa Public  policy  is whatever government choose to do or not to  do (kebijakan  publik  adalah  apa  saja yang  dipilih  oleh  pemerintah  untuk dilakukan  atau  untuk  tidak  dilakukan). Meskipun memberikan pengertian kebijakan  publik  hanya  memandang  dari satu sudut saja (yakni pemerintah), namun apa  yang  diungkap  oleh  Thomas  Dye telah memberikan nuansa terhadap pengertian  kebijakan  publik.  kebijakan bukan  hanya  keinginan  pemerintah,  akan tetapi  masyarakat  pun  juga  memiliki tuntutan-tuntutan  (keinginan),  sebab  pada prinsipnya kebijakan publik itu mencakup apa  yang  dilakukan,  mengapa  mereka melakukannya,
dan bagaimana akibatnya. 15
Menurut  Edwards  III  (1980)  terdapat empat  faktor  yang  merupakan  syarat utama  keberhasilan  proses  implementasi, keempat  faktor  ini  berfungsi  secara berkesinambungan  dan  terkait  satu  sama lain  untuk  membantu  dan  menghambat implementasi kebijakan, sehingga pendekatan yang ideal adalah dengan cara merefleksikan  kompleksitas  ini  dengan membahas semua faktor tersebut
15 Adinda  Permatasari  Rahadian,  2010, Analisis Implementasi Kebijakan Tentang Keterbukaan  Informasi  Publik  Studi  Kasus  Pada Kementerian  Pertanian .  Jakarta,  Biro  Umum  dan Humas Kementerian Pertanian, Hlm. 7
sekaligus.  Empat  faktor  tersebut  antara lain: 16 a. Komunikasi; b. Sumber daya; c. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen  pelaksana  terhadap  program; dan  d.  Struktur  birokrasi  didasarkan  pada standard  operating  procedures (SOP) yang mengatur tata aliran kerja.
Keterbukaan  ini  juga  secara  tegas- tegas  dinyatakan  di  dalam  UU  ASN  di dalam  BAB  II,  mengenai  Asas,  Prinsip, Nilai  Dasar,  Serta  Kode  Etik  Dan  Kode Perilaku,  di  dalam  Pasal  2  huruf  (i) menyatakan  penyelenggaraan  kebijakan dan  Manajemen  ASN  berdasarkan  pada asas  keterbukaan.  Sedangkan  di  dalam Penjelasan  UU  ASN  dinyatakan  bahwa yang dimaksud dengan “asas
keterbukaan”  adalah  bahwa  dalam penyelenggaraan
Manajemen ASN
bersifat terbuka untuk publik.
Ada berbagai cara di dalam membentuk  ASN  yang  berkarakter  dan proporsional terdapat yaitu:
1. Jika dilihat dalam rancangan Undang- Undang ASN yang menyatakan untuk membentuk  Komisi  Aparatur  Sipil Negara  (KASN).  Dimana  KASN terdiri  dari  3-5  anggota  adalah lembaga Negara yang bertugas merumuskan  regulasi  tentang  profesi ASN  dan  mengawasi  pelaksanaan regulasi tersebut oleh instansi Pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan perwakilan  Repubik  Indonesia  di Luar  Negeri.  Selain  itu,  KASN
16 Asri  Pancari  dan  Kusnar  Budi,  2014, Analisis Implementasi Undang-Undang Keterbukaan  Informasi  Publik  Oleh  Dinas Pendidikan DKI Jakarta , Jurnal Ilmu Administrasi , Vol. 2, No. 1, Hlm. 12
berfungsi menetapkan peraturan mengenai profesi ASN dan
mengawasi pelaksanaan regulasi tersebut oleh Instansi dan Perwakilan. KASN  berkedudukan  di  ibukota negara  dan  dalam  menjalankan  tugas dan  wewenangnya  berasaskan: 17 1) profesionalitas;  2)  keadilan;  3)  non- diskriminasi;  4)  tidak  memihak;  5) keterbukaan;  6)  akuntabilitas;  dan  7) kerahasiaan.  Mengingat  salah  satu kualitas  pelayanan  publik  adalah keterbukaan  informasi,  maka  KASN akan  mengawasi  bagaimana  kinerja ASN  dalam  menyediakan  informasi kepada publik.
2. Memanfaatkan  teknologi  informasi komunikasi (TIK), yang menyediakan  data-data  keterbukaan informasi  publik  kepada  masyarakat melalui website, sehingga masyarakat bisa mengakses melalui media internet.  Lebih  lanjut  C.  Suprapti 18 menyatakan untuk mewujudkan good governance sudah saatnya pemerintah  dalam  hal  ini  Badan Publik  pemerintah  memanfaatkan perkembangan
TIK dengan membangun  sebuah  sistem  informasi yang  berbasis  TIK.  Untuk  mengatasi keterbatasan sumber daya manusia di bidang  TIK,  pemerintah  hendaknya mulai  memikirkan  untuk  merekrut sumber daya manusia di bidang TIK, agar kendala-kendala dalam mengelola  informasi  berbasis  TIK bisa  teratasi.  Perkembangan  TIK
17 Sekretaris Jenderal DPR RI, 2013, Naskah Akademik  Rancangan  Undang-Undang  Tentang Aparatur Sipil Negara, Jakarta, Sekretaris Jenderal DPR RI, Hlm. 48
18 C.  Suprapti  Dwi  Takariani, Op.cit, Hlm.
yang  begitu  pesat  dewasa  ini,  telah melahirkan sebuah media baru. Media  tersebut  menjadi  tempat  bagi Badan  Publik  pemerintah  untuk meningkatkan pelayanan kepada publik  atau  masyarakat,  khususnya pelayanan  informasi.  Pengelolaan informasi berbasis TIK menjadi salah satu  upaya  bagi  Badan  Publik  untuk memberikan layanan informasi kepada  publik  atau  masyarakat, karena hal tersebut akan memudahkan  publik  atau  masyarakat mengakses  informasi  secara  cepat dan murah, namun dalam kenyataannya  belum  semua  Badan Publik  mengelola  informasi  berbasis TIK,  karena  terkendala  beberapa  hal terutama  keterbatasan  infrastruktur dan  sumber  daya  manusia  di  bidang TIK;
3. Pelaksanaan  UU  KIP,  perlu  terus disosialisasikan  baik  kepada  Badan Publik  maupun  masyarakat  selaku pemohon  informasi.  Badan  Publik wajib menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik, dengan memberikan  informasi  publik  secara cepat,  sederhana  dan  biaya  murah. Salah satu indikator pelayanan informasi publik yang cepat,
sederhana dan biaya murah itu adalah dengan  membentuk  PPID  (Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi).  Melalui  PPID  inilah akses  informasi  diharapkan  bisa disampaikan kepada pemohon, sehingga  transparansi  dan  pelayanan informasi yang cepat bisa terlaksana. 19 Dengan
cara
19 I  Gede  Agus  Astapa,  2015,  Keterbukaan Informasi  Mencegah  Budaya  KKN , Jurnal
mensosialisasikan  diri  sehingga  bisa mengingatkan  bahwa  harus  ada keterbukaan dalam mendukung kinerja  ASN  yang  berkarakter  dan proporsional;
4. Badan  publik  diberikan  ruang  untuk membentuk, membangun, dan
mengembangkan  kelembagaan  PPID
sesuai  dengan  karakteristik  lembaga masing-masing badan publik.
Berdasarkan pemikiran tersebut, terdapat  dua  pilihan  bagi  badan publik  di  tingkat  daerah,  yaitu:  a) membentuk  organisasi  baru  sebagai PPID;  atau  b)  melekatkan  fungsi PPID  dalam  struktur  organisasi  yang telah  ada  yang  relevan  dengan  tugas pengelolaan dan pelayanan informasi. 20 Tugas  dan  wewenang
“Atasan  PPID”  menurut  UU  KIP hanya  memberikan  tanggapan  atas keberatan yang diajukan oleh
Pemohon  Informasi  dalam  bentuk keputusan  tertulis.  Putusan  “Atasan PPID”  dapat:  Merima  seluruh  atau sebagian  keberatan  yang  diajukan Pemohon Informasi. Jika ini terjadi, maka  dalam  Putusan  Atasan  PPID berisi  perintah  kepada  PPID  untuk memberikan  sebagian  atau  seluruh Informasi tersebut.
Menolak keberatan  yang  diajukan  Pemohon Informasi. 21 Jika  ini  terjadi,  maka dalam Putusan  Atasan  PPID  dapat menguatkan Putusan PPID yang telah
Komunikasi  FIKOM  Universitas  Dwijendra ,  Vol. 5, No. 2, Hlm. 15 20 Dessy  Eko  Prayitno, et-al ,  2013,
Melaksanakan Undang-Undang Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Jakarta, International  Center  for  Environmental  Law,
Hlm. 20
21 Fauzi Syam, Op.Cit, Hlm. 53
menolak permohonan atau menambah alasan-alasan baru penolakan permohonan; 5. Pemerintah harus dapat mengoptimalkan sosialisasi dan mendorong  peran  serta  masyarakat untuk dapat menjalankan keterbukaan informasi, sebagai amanat UU KIP, 22 sehingga permohonan informasi publik  yang  diajukan  benar-benar didasarkan  pada  adanya  kepentingan masyarakat  yang  sesuai  dengan kebutuhan.

## SIMPULAN
Implikasi penerapan UU KIP terhadap  masyarakat  atau  publik  adalah terbukanya  akses  bagi  publik  untuk mendapatkan  informasi  yang  berkaitan dengan  kepentingan  publik,  terbukanya akses  bagi  publik  untuk  berpartisipasi aktif  dalam  proses  pembuatan  kebijakan publik, termasuk di dalamnya akses untuk pengambilan  keputusan  dan  mengetahui alasan  pengambilan  keputusan  yang berkaitan dengan kepentingan publik. UU KIP memilah informasi publik dalam dua kategori:  Pertama,  Informasi  yang  wajib disediakan  dan  diumumkan,  terdiri  atas:
1)  Informasi  yang  Wajib  Disediakan  dan Diumumkan Secara Berkala (minimal 1 x 6  bulan)  dan2)  Informasi  yang  Wajib Diumumkan
Serta-Merta (mudah dijangkau dan mudah dipahami). Kemudian  implikasi  yang  dipandang sangat  penting  adalah  dengan  adanya penerapan  UU  KIP  ini  daya  kritis masyarakat  atau  publik  terhadap  kinerja penyelenggaraan  pemerintahan  terutama
22 Asri Pancari, Op.cit , Hlm. 14
pelayanan  publik  semakin meningkat  dan diperkirakan tingkat penilaian atau pengaduan masyarakat atau publik terhadap  kualitas  layanan  publik  juga semakin meningkat.
Membentuk  ASN  yang  berkarakter dan  proporsional  terdapat  yaitu  ada berbagai  cara  yaitu:  1)  Komisi  Aparatur Sipil  Negara  (KASN);  2)  Memanfaatkan teknologi  informasi  komunikasi  (TIK), yang  menyediakan  data-data  keterbukaan informasi  publik  kepada  masyarakat melalui website; 3) Pelaksanaan UU KIP; 4) perlu terus disosialisasikan baik kepada Badan  Publik  maupun  masyarakat;  5) Badan  publik  diberikan  ruang  untuk membentuk,
membangun,
dan mengembangkan kelembagaan PPID sesuai  dengan  karakteristik  lembaga masing-masing badan publik; 6)
Pemerintah  harus  dapat  mengoptimalkan sosialisasi  dan  mendorong  peran  serta masyarakat  untuk  dapat  menjalankan keterbukaan  informasi,  sebagai  amanat UU  KIP.  Dengan  cara-cara  tersebut diharapkan  akan  mewujudkan  ASN  yang berkarakter  dan  proporsional  yang  juga mandat dari UU KIP.
Adapan edaran yang ingin disampaikan  dipenuhi  untuk  mendukung keterbukaan  informasi  publik  bagi  ASN adalah sebagai berikut: 1) ASN diharapkan  dapat  bekerja  dengan  lebih
baik terutama dalam menyediakan informasi bagi masyarakat, karena melalui  keterbukaan  informasi,  maka masyarakat akan bisa menyampaikan hal- hal  yang  penting  jika terjadi  kesalahan  di dalam  kinerja  atau  rancangan  yang  telah
dan  akan  dikerjakan  oleh  Badan  Publik, sehingga  mewujudkan  kepentingan  yang terbaik  bagi  publik;  2)  UU  KIP  juga sebagai  auto  kritik  bagi  pemerintah, dimana  pemerintah  perlu  memperhatikan dan meninjau kembali, jika ada celah atau kelemahan  di  dalam  UU  KIP  yang  dapat di  salah  gunakan  oleh  banyak  pihak, untuk  kepentingannya  sendiri.  Dengan kelemahan  ini,  pada  akhirnya  akan membuat Badan Publik ataupun masyarakat tidak percaya terhadap kekuatan  hukum  UU  KIP  serta  dampak yang  lebih  buruk  adalah  meninggalkan pelaksanaan  UU  KIP  karena  hanya  dapat menghasilkan praktik-praktik negatif; dan 3) Harus ada kerja sama yang baik antara PPID,  ASN  dan  Masyarakat  dalam melaksanakan  UU  KIP,  sehingga  ASN dapat bekerja secara terbuka agar mewujudkan  ASN  yang  berkarakter  dan proporisonal, sebagai modal untuk mewujudkan  negara  Indonesia  yang terbuka dan sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adinda  Permatasari  Rahadian,  2010,
Analisis  Implementasi  Kebijakan
Tentang  Keterbukaan  Informasi Publik Studi Kasus Pada Kementerian  Pertanian .  Jakarta, Biro Umum dan Humas Kementerian Pertanian. Dewan Perwakilan Rakyat, 2014, Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang  Tentang  Aparatur  Sipil Negara . Jakarta, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat.
Dessy Eko Prayitno, et-al , 2013,
Melaksanakan
Undang-Undang
Tentang  Keterbukaan  Informasi
Publik, International  Center  for Environmental Law, Jakarta.
Henri  Subagiyo,  2012, Anotasi  Undang-
Undang  Nomor  14  tahun  2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik, Komisi  Informasi  Republik Indonesia, Jakarta. Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Bayumedia  Publishing Malang. Pratikno, et-al, 2012, Kajian Implementasi Keterbukaan Informasi Dalam Pemerintahan Lokal Pasca Undang-Undang
Nomor  14  Tahun  2008 ,  Yayasan
Tifa, Jakarta. Sekretaris  Jenderal  DPR  RI,  2013,
Naskah Akademik Rancangan
Undang-Undang  Tentang  Aparatur
Sipil  Negara,  Sekretaris  Jenderal DPR RI, Jakarta. Soerjono  Soekanto,  2008, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
Jurnal
Asri  Pancari  dan  Kusnar  Budi,  2014,
Analisis Implementasi Undang-
Undang Keterbukaan Informasi Publik  Oleh  Dinas  Pendidikan  DKI Jakarta ,  Jurnal  Ilmu  Administrasi , Vol. 2, No. 1.
C. Suprapti Dwi Takariani, 2014,
Pengelolaan  Informasi  Oleh  Badan
Publik Pemerintah Paska Reformasi Birokrasi .  Jurnal  Observasi ,  Vol.
12, No. 1.
Endang  Retnowat,  2012,  Keterbukaan
Informasi Publik Dan Good
Governance  (Antara  Das  Sein  Dan
Das Sollen) , Jurnal Perspektif , Vol. 17, No. 1.
Fauzi  Syam,  2015 , Hak  Atas  Informasi Dan  Legal  Standing  Para  Pihak Dalam  Sengketa  Informasi  Di Komisi  Informasi ,  Jurnal  Inovatif , Vol. 8, No. 1.
I  Gede  Agus  Astapa,  2015,  Keterbukaan Informasi  Mencegah  Budaya  KKN , Jurnal Komunikasi FIKOM Universitas  Dwijendra ,  Vol.  5,  No. 2. Khairunnisa Kamaliah, 2015, Implementasi Undang-Undang
Nomor  14  Tahun  2008  Tentang Keterbukaan  Informasi  Publik  Di Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah  Kota  Samarinda. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3. No. 2. Laurensius ArlimanS, 2017, Fungsi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota
Padang, Jurnal  Ilmiah  Hukum
De'Jure , Vol. 2, No. 1. Nunuk  Febrianginsih,  2012,  Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan  Yang  Baik .  Jurnal Rechtvinding , Vol. 1, No. 1.
Ridwan  Mansyur,  2015,  Keterbukaan Informasi  Di  Peradilan  Dalam Rangka Implementasi Integritas Dan  Kepastian  Hukum, Jurnal Hukum  dan  Peradilan ,  Vol.  4,  No.
1.