## PEMBERDAYAAN ASSET TANAH WAKAF DAN NON WAKAF SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN DI PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADITYAH JAMBI

## Fetrimen

## Dosen Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
fetrimen@uhamka.ac.id

## ABSTRACT:
Many assets land owned Muhammadiyah untapped by Persyarikatan Muhammadiyah started at the level of the branches to the central level, when the assets of the land owned by the waqf faith professed by wakif to use educational facilities or social amenities more, then the assets of the land was put to good use, so that assets such land lots used by the community because of the land ownership are not yet using the name Persyarikatan but many are using personal names or on behalf of the chairman Persyarikatan and ownership are obvious, like any asset of land have a certificate of good certificate endowments as well as a certificate of non endowments. It also occurs in the scope of the Regional Chairman of Muhammadiyah Jambi. As this study include land assets and non endowments Muhammadiyah Regional Leadership within the scope of the Regional Chairman of Muhammadiyah Jambi. In addition, the need to be formulated is a status, certification of land endowments, non endowments land titling, land asset status is certified in Muhammadiyah Regional Leadership within the scope of the Regional Chairman of Muhammadiyah Jambi.The method used in this study is a survey method. Survey methods in research designed to obtain information about the status and symptoms during the study was conducted to describe the variable or about something in a condition. This research method, gives an overview of concrete empowerment existing land assets through inventory Jambi region. Therefore, this study method is designed to reveal the factual data based on information found at the time to survey the Muhammadiyah Regional Leadership in Jambi.
Keyword: Soil-owned assets Muhammadiyah, non endowments, educational facilities

## ABSTRAK:
Banyak asset tanah yang dimiliki persyarikatan Muhammadiyah belum dimanfaatkan dengan baik oleh persyarikatan Muhammadiyah mulai pada tingkat ranting sampai tingkat pusat, ketika asset tanah dimiliki baik melalui wakaf yang diikrarkan oleh wakif untuk penggunaan sarana pendidikan atau sarana sosial lainnya, kemudian asset tanah tersebut belum dimanafatkan dengan baik, sehingga asset tanah tersebut banyak dimanfaatkan oleh pihak masyarakat karena dalam kepemilikan tanah belum menggunakan nama persyarikatan tapi banyak yang menggunakan nama- nama pribadi atau atas nama ketua persyarikatan dan status kepemilikan yang jelas, seperti setiap asset tanah memiliki sertifikat baik sertifikat wakaf maupun sertifikat non wakaf. Hal ini juga terjadi pada lingkup Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jambi. Adapunpenelitian ini meliputi asset tanah wakaf dan non wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah dalam lingkup Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jambi. Selain itu, yang perlu dirumuskan adalah status, sertifikasi tanah wakaf, sertifikasi tanah non wakaf, status asset tanah yang bersetifikat di Pimpinan Daerah Muhammadiyah dalam lingkup Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Metode survei dalam penelitian dirancang untuk memperoleh informasi tentang status dan gejala pada saat penelitian dilakukan dengan tujuan untuk melukiskan variabel atau tentang sesuatu yang ada dalam suatu kondisi. Metode penelitian ini, memberikan gambaran tentang pemberdayaan kongkrit aset tanah yang ada diwilayah Jambi melalui inventarisasi. Oleh karena itu, metode penelitian ini dirancang untuk mengungkapkan data faktual berdasarkan informasi yang ditemukan pada waktu melakukan survey terhadap Pimpinan Daerah Muhammadiyah di Jambi.
Kata kunci: Tanah asset milik Muhammadiyah, non wakaf, fasilitas pendidikan

## A. PENDAHULUAN
Awal berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah merupakan suatu kegelisahan seorang Muhammad Darwis yang belakangan dikenal dengan KH. Ahmad Dahlan dalam melihat kondisi umat yang tidak lagi menjalankan ajaran Islam sesuai
dengan tuntunan Al-Qur’an dan Sunnah. Banyak ajaran Islam yang dijalankan telah bercampur dengan bid’ah, tahyul dan churafat (TBC). Melihat kondisi ini, KH. Ahmad Dahlan merasa prihatin yang mendalam dan terpanggil keimanannya untuk merubah tradisi masyarakat. Salah satu yang dilakukan
KH. Ahmad Dahlan adalah berusaha merubah arah kiblat Masjid di Kauman yang selama ini dianggap salah karena menghadap kejalan raya bukan menghadap kearah kiblat, walaupun dalam merubah arah kiblat ini, KH. Ahmad Dahlan mendapat pertentangan yang cukup menyusahkannya dari ulama-ulama lain karena telah merubah tradisi selama ini, tapi KH. Ahmad Dahlan bergeming, tetap melakukan perubahan karena suatu keyakinan yang benar.
Selain merubah arah kiblat KH. Ahmad Dahlan juga membenarkan shaf shalat berjemaah yang harus rapat dan lurus, bukan shalat berjemaah sesuai dengan kehendak hati. Ketika baru pulang dari Mekkah KH. Ahmad Dahlan gelisah melihat kondisi shaf shalat berjemaah  yang dilakukan oleh umat berpencar tidak rapat dan lurus, mereka lebih senang melaksanakan shalat berjemaah membuat shaf sesuai dengan kemauan, tidak memperhatikan sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW yakni shaf yang lurus dan rapat merupakan kesempurnaan shalat berjemaah. Kedua hal yang kecil tapi krusial dilakukan KH. Ahmad Dahlan dengan keyakinan yang teguh dan berpegang pada Al-qur’an dan Sunah, tapi dalam perjalanan melakukan perubahan itu, banyak mendapat perlawanan dari para ulama dan tokoh-tokoh masyarakat setempat, berakhibat pada
perjuangan KH. Ahmad Dahlan membangun masjid dan pendopo sendiri disamping rumahnya, hal ini juga mendapat pertentangan, yakni dirusaknya masjid yang dibangun tersebut oleh masyarakat setempat, selain itu pembaharuan yang dilakukan KH. Ahmad Dahlan juga dinyatakan sebagai ajaran yang sesat. Walaupun dinyatakan sebagai ajaran sesat, KH. Ahmad Dahlan dan jemaahnya tetap melakukan perubahan untuk kearah yang lebih baik.
Selain dari peristiwa-peristiwa tersebut, Persyarikatan Muhammadiyah berdiri pada saat masyarakat mengalami kemunduran  dan  dalam segala aspek kehidupan dan kejumudan berpikir. Hal ini dapat dilihat dari perjuangan KH. Ahmad Dahlan untuk menyelaraskan pendidikan umat Islam yang terbelakang dari pendidikan barat. Pada masa itu, terjadi dikotomi pendidikan yang sangat mendalam, berakibat pada paradigma kaum santri di pesantren dan kelompok  yang mendapat pendidikan barat memandang  gaya kehidupan masing-masing. Bagi kaum santri, segala aspek kehidupan yang menyerupai gaya penjajah khususnya Belanda, seperti memakai celana panjang, dasi, topi, sepatu dan bersekolah hukumnya haram, sedangkan bagi yang berpendidikan barat memandang kaum santri sebagai kaum yang terbelakang, buta huruf hanya pandai
berdoa, membungkus jenazah, membahas soal syorga dan neraka, tidak berpikir logis. Paradigma berpikir tersebut yang ingin dirubah oleh KH. Ahmad Dahlan dengan cara menyatukan pendidikan  Islam dengan pendidikan barat. Menurut KH.Ahmad Dahlan, sebagai seorang muslim yang memahami ilmu Agama seharusnya juga menguasai ilmu-ilmu esakta. Hal pertama yang dilakukan oleh KH. Ahmad Dahlan adalah mendirikan sekolah dirumah beliau sendiri dengan menggunakan meja, kursi dan papan tulis seperti sekolah-sekolah khas eropa. Selain mengajarkan agama Islam dan huruf Arab, beliau juga mengajarkan ilmu esakta dan huruf  latin,  apa yang beliau lakukan tidak hanya mendapat tantangan dari kaum ulama tetapi juga dari kerabat sendiri.
Dalam pendirian sekolah ini, KH. Ahmad Dahlan berusaha mewujudkan perintah Allah SWT yang tertera dalam ayat- ayat Al-Qur’an pada aksi-aksi sosial sebagai gerakan dakwah  untuk menegakan amar ma’ruf dan mencegah kemungkaran. Pendirian sekolah ini menjadi pondasi awal bagi perkembangan gerakan dakwah Persyarikatan  Muhammadiyah, banyaknya sekolah  yang didirikan oleh anggota Persyarikatan  Muhammadiyah merupakan kesinambungan dari cita-cita KH. Ahmad Dahlan yang menyatukan paradigma
pendidikan Islam dan pendidikan barat dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan umat  sebagai gerakan dakwah sosial yang dilakukan Persyarikatan Muhammadiyah. Pendirian sekolah muhammadiyah  dan amal usaha lainnya tidak lepas dari cita-cita para founding father Muhammadiyah yang menginginkan umat Islam cerdas, sehat dan sejahtera.
Oleh sebab itu, mereka berkeinginan membangun perpustakaan, rumah sakit dan meningkatkan perekonomian umat diatas asset tanah yang dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah sebagai sarana dakwah. Aset tanah yang dimiliki Muhammadiyah  tidak hanya  diperoleh dengan cara membeli  tetapi juga diperoleh dari kepercayaan umat pada Muhammadiyah, seperti anggota Muhammadiyah mewakafkan tanah, gedung dan harta lainnya untuk pengembangan gerakan dakwah Muhammadiyah. Semakin banyaknya harta wakaf yang diperoleh Muhammadiyah tidak lepas dari kegigihan Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya melalui jalur pendidikan dan jalur sosial lainnya sebagai gerakan dakwah Muhammadiyah untuk mewujudkan gerakan amar ma’ruf dan mencegah kemungkaran.

## B. PEMBAHASAN KONSEP  ASSET WAKAF

## 1. Makna Aset Tanah
Ketika memahami makna asset tanah, maka ada dua istilah yang diterjemahkan secara berbeda yaitu makna asset dan makna tanah, ketika membahas asset didefinisikan dalam pandangan ilmu ekonomi sebagai sesuatu yang berguna atau berharga seperti aset besar untuk sekolahn properti total, uang perusahaan dan lain-lain.

## 2. Makna Aset
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh perorangan atau organisasi sebagai akibat dari peristiwa masa  lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau  sosial  di masa depan diharapkan dapat  diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non  keuangan yang  diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber- sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya ( Tim Kementerian Keuangan, 2005: 2 ).
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan  dalam kegiatan yang dimanfaatkan  oleh masyarakat umum. Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintah
dan/atau pelayanan public serta Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset suatu organisasi,  signifikan  dalam penyajian neraca. Termasuk  dalam aset adalah:  (a)  Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor,  (b) Hak atas tanah.

## a. Klasifikasi Aset Tetap
Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah   klasifikasi aset tetap yang digunakan:  (a) Tanah;  (b) Peralatan dan Mesin;  (c) Gedung dan Bangunan;  (d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;  (e) Aset Tetap Lainnya; dan   (f) Konstruksi dalam Pengerjaan.  Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah  yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional dan dalam kondisi siap dipakai. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional dan dalam kondisi siap dipakai. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, dan seluruh inventaris kantor  dan
peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari dua belas bulan dan dalam kondisi siap pakai.  Jalan, irigasi, dan  jaringan  mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai dan dalam kondisi siap dipakai (Tim Kementerian Keuangan,
2005: 7 ).
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional dan dalam kondisi siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya ( Tim Kementerian Keuangan, 2005: 10 ) .

## b. Pengakuan Aset Tetap
Untuk dapat diakui sebagai  aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: (a) Mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan;  (b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;  (c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan  (d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari dua belas bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik  masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi  kegiatan operasional. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas  dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.  Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya.
Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku,  tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.  Pengakuan aset
tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya atau pada saat penguasaannya berpindah.
Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan  aset tetap belum didukung dengan  bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang,  maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya ( Tim Kementerian Keuangan, 2005: 12 ).
c. Pengukuran Aset Tetap
Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila  penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.   Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara   swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan
baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan,  tenaga listrik, sewa peralatan, dan  semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

## d. Penilaian Awal Aset Tetap
Barang  berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada  saat aset tersebut diperoleh. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah.  Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai
berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
Penggunaan  nilai wajar pada saat perolehan  merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud yang berhubungan hanya diterapkan pada penilaian  untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Periode  selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

## 3. Makna Tanah
Makna tanah ketika didefinisikan melalui Pendekatan Geologi sekitar Akhir Abad XIX maka tanah diterjemahkan sebagai lapisan permukaan bumi yang berasal dari bebatuan yang telah mengalami serangkaian pelapukan oleh gaya-gaya alam, sehingga membentuk regolit (lapisan partikel halus). Sedangkan melalui Pendekatan Pedologi (Dokuchaev 1870) Pendekatan Ilmu Tanah sebagai Ilmu Pengetahuan Alam Murni. Kata Pedoi gumpal tanah.
Tanah  adalah bahan padat (mineral atau
organik) yang terletak dipermukaan bumi, yang telah dan sedang serta terus mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh faktor- faktor: Bahan Induk, Iklim, Organisme, Topografi, dan Waktu. Pada Pendekatan Edaphologis (Jones dari Cornel University Inggris) Kata Edaphos diartikan sebagai bahan tanah subur. Tanah adalah media tumbuh tanaman.
Perbedaan Pedologis dan Edaphologis. Pada kajian Pedologis, mengkaji tanah berdasarkan dinamika dan evolusi tanah secara alamiah atau berdasarkan pengetahuan alam murni. Kajian ini meliputi fisika tanah, kimia tanah, biologi tanah, morfologi Tanah, klasifikasi Tanah, survei dan pemetaan tanah, analisis bentang lahan, dan ilmu ukur tanah. Sedangkan pada kajian Edaphologis , mengkaji tanah berdasarkan  peranannya sebagai media tumbuh tanaman. Kajian ini meliputi kesuburan tanah, konservasi tanah dan air, Agrohidrologi, pupuk dan pemupukan, ekologi tanah, dan bioteknologi tanah.
Paduan antara Pedologis dan Edaphologis, meliputi kajian pengelolaan tanah dan air, evaluasi kesesuaian lahan, tata guna lahan,  pengelolaan tanah rawa, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.  Definisi Tanah secara umum adalah lapisan permukaan bumi yang secara
fisik berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran  penopang tegak tumbuhnya tanaman dan menyuplai kebutuhan air dan udara; secara kimiawi berfungsi sebagai gudang dan penyuplai hara atau nutrisi (senyawa organik dan anorganik sederhana dan unsur-unsur esensial seperti: N, P, K, Ca, Mg, S, Cu, Zn, Fe, Mn, B, Cl); dan secara biologi berfungsi sebagai habitat biota (organisme) yang berpartisipasi aktif dalam penyediaan hara tersebut dan zat-zat aditif (pemacu tumbuh, proteksi) bagi tanaman, yang ketiganya secara integral mampu menunjang produktivitas tanah untuk menghasilkan biomass dan produksi baik tanaman pangan, tanaman obat- obatan, industri perkebunan, maupun kehutanan.
Adapun  Fungsi Tanah adalah (a)Tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran, (b) Penyedia kebutuhan primer tanaman (air, udara, dan unsur-unsur hara), (c) Penyedia kebutuhan sekunder tanaman (zat-zat pemacu tumbuh: hormon, vitamin, dan asam-asam organik; antibiotik dan toksin anti hama; enzim yang dapat meningkatkan kesediaan hara), (d) Sebagai habitat biota tanah, baik yang berdampak positif karena terlibat langsung atau tak langsung dalam penyediaan kebutuhan primer dan sekunder tanaman tersebut, maupun yang berdampak
negatif karena merupakan hama dan penyakit tanaman. Dua Pemahaman Penting tentang Tanah, (1) tanah sebagai tempat tumbuh dan penyedia kebutuhan tanaman dan t anah juga berfungsi sebagai pelindung tanaman dari serangan  hama  dan penyakit serta dampak negatif pestisida maupun limbah industri yang berbahaya.
Profil Tanah adalah irisan vertikal tanah dari lapisan paling atas hingga ke batuan induk tanah. Profil dari tanah yang berkembang lanjut biasanya memiliki horison-horison sbb: O –A – E – B - C – R. Solum Tanah terdiri dari: O –  A  –  E  –  B. Lapisan Tanah Atas meliputi: O-A. Lapisan Tanah Bawa: E –  B. Kegunaan profil tanah untuk mengetahui kedalaman lapisan olah (Lapisan Tanah Atas = O -  A) dan solum tanah (O – A – E – B).
Dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal empat ayat satu dinyatakan bahwa tanah merupakan adanya macam- macam hak atas permukaan bumi, pada ayat kedua pada pasal yang sama dijelaskan tentang hak-hak atas tanah memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada diatasnya, sekedar yang diperlukan dalam rangka penggunaan tanah tersebut ( Undang-Undang Pokok Agraria,1990 ).
Adapun tanda bukti hak yang paling kuat atas tanah yakni sertifikat tanah. Tanah dapat diperoleh dari wakaf oleh wakif yang mewakafkan harta benda miliknya pada nazhir yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya tanah. Sedangkan pengukuran tanah dapat dilakukan untuk mendapatkan kepastian objek (tanah) yaitu kepastian letak, luas dan batas-batasnya. Batas tersebut harus disetujui oleh pemilik yang berbatasan.
Asset tanah dapat juga diketahui berdasarkan pada statusnya. Status tanah
berupa Tanah Negara (tanah yang dikuasai oleh Negara), tanah hak berdasarkan pada pasal enam belas undang-undang pokok agraria, tanah hak menurut hukum adat seperti girik, petak c, kekitir dan lain sebagainya. Adapun hak tanah dalam Pasal Enam Belas Undang-Undang Pokok Agraria adalah hak milik, hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), hak pakai (HP) wewenang pemberian hak atas tanah dapat dilihat pada tabel ( Peraturan KBPN No. 1 Tahun 2011 ).

## Tabel 1.

## Wewenang Pemberian Hak Tanah
N o KAKANTAH KAKANWIL BPN BPN RI 1 Hak Milik Hak Milik Hak Milik - - a. tanah pertanian perorangan > 20.000 m 2
b. tanah pertanian badan hokum
> 20.000 m 2
Tanah non pertanian > 2. 000 m 2 s/d < 5.000 m 2 Sisanya 0 Hak Guna Usaha Hak Guna Usaha Hak Guna Usaha Nihil <  100 Ha Sisanya Hak Guna Bangunan Hak Guna Bangunan Hak Guna Bangunan 1 2
3
Untuk perorangan <  1.000 m 2
Untuk badan  hukum <  5.000 m 2
Semua pemberian HGB atas tanah hak pengelo laan
Perseorangan >1.000 m 2 s/d < 5.000 m 2
Badan Hukum >5.000 m 2 s/d < 75.000 m 2 Sisanya 0 4
Hak Pakai Hak Pakai Hak Pakai Tanah pertanian pero rangan <  20.000 m 2
Tanah pertanian berba dan hukum <  20.000m 2
Tanah non pertanian berba dan hukum <  20.000 m 2
Tanah pertanian perorangan > 20.000 m 2
Tanah non pertanian pero rangan > 2.000 m 2 s/d < 5.000 m 2
Tanah pertanian berbadan hu kum > 20.000 m 2
Tanah non pertanian berbadan hukum >2.000 m 2 s/d < 25.000 m 2
Sisanya
Persyaratan permohonan hak atas tanah (sertifikat tanah asset) dapat dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan atau organisasi keagamaan misalnya, persyarikatan Muhammadiyah memohon hak milik (HM) pada Badan Pertanahan Negara (BPN) untuk seluruh tanah yang digunakan untuk sarana dakwah seperti penggunaan sarana pendidikan oleh Amal Usaha Muhammadiyah dan semua gedung dakwah Muhammadiyah, mulai dari tingkat ranting sampai pimpinan pusat harus atas nama Persyarikatan Muhammadiyah yang berkedudukan di Jogjakarta dan Jakarta sebagaimana diatur
dalam SK Menteri Dalam Negeri No. 14/DDA/1972 dan surat Menteri Dalam Negeri No. 593/2483/Agr. Tertanggal 22-06- 1982 dengan syarat permohonan hak tanah sebagai berikut: mengenai pemohon (Persyarikatan Muhammadiyah) melampirkan foto copy surat-surat yang berhubungan dengan pendirian Persyarikatan Muhammadiyah atau badan hokum Muhammadiyah, berkaitan dengan tanahnya melampirkan data yuridis yakni foto copy surat alas hak (bukti-bukti hak) yang dimiliki, misalnya surat jual beli, akta jual beli (AJB), surat-surat hibah (akta hibah) dan lain
sebagainya. Sedangkan data fisik melampirkan foto copy surat ukur atau gambar situasi tanah, izin menggunakan bangunan (IMB) jika telah memiliki, bukti pembayaran PBB. ( MWK PP Muhammadiyah, 2011: 6-7 )
Dalam sertifikat tanah wakaf, berdasarkan pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya, maka sertifikat tanah wakaf berkaitan dengan wakif  dapat dilakukan oleh perorangan,  organisasi dan badan hukum, sama juga dengan nazhir. Nazhir wajib didaftarkan pada Kementrian Agama  melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengeluarkan bukti pendaftaran nazhir, misalnya Pimpinan Pusat Muhammadiyah memilih atau menetapkan nazhir badan hukum yakni Persyarikatan Muhammadiyah yang berkedudukan di Jogjakarta dan Jakarta. Tidak dibenarkan tanah yang diwakafkan ke Muhammadiyah menggunakan nazhir perorangan yang akan mendatangkan masalah dikemudian hari. Apabila sudah terlanjur menggunakan nama perorangan, maka segara untuk dirubah atas nama Persyarikatan Muhammadiyah ( UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf ).
Pengalihan tanah asset pada pihak lain dapat dilakukan oleh PCM, PDM dan PWM
atas izin dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan isi permohonan izinnya adalah : status tanah, asal usul tanah, luas atau letak yang jelas, penggunaan asset tanah, harga tanah (NJOP/umum), kemudian Pimpinan Pusat Muhammadiyah membentuk team untuk meneliti izin ruislag, ditinjau ke lapangan, jika disetujui maka pengukuran dilakukan BPN, penelitian harga tanah, melakukan penelitian terhadap tanah yang ruislag dengan tanah Persyarikatan. Sedangkan ruislag untuk tanah wakaf harus mendapat izin dari kementrian agama dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) apabila tanah wakaf digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang setempat, tanah wakaf tidak dapat dipergunakan untuk hal lain kecuali harus sesuai dengan akta ikrar wakaf, pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan dalam kebutuhan yang mendesak dan secara langsung ( MWK PPM, 2010: 25 ).
Penggunaan tanah asset maupun tanah wakaf bagi persyarikatan Muhammadiyah sangat penting untuk sarana dakwah, pada tanggal 17 Juni 1920, ketika bidang-bidang diresmikanakwah dalam Hoofd Bestuur (Pengurus Besar) Muhammadiyah, maka bidang-bidang tersebut membuat program yang mengembangkan gerakan dakwah Muhammadiyah, seperti bidang pendidikan yang ingin mencetak kader-kader (sarjana dan
Mahaguru) untuk kepentingan umat Islam dan Muhammadiyah, maka didirikan universitas Muhammadiyah, sedangkan bidang tabilgh mendirikan masjid dan mushala sebagai sarana dakwah pusat pendidikan dan ibadah, pada bidang taman pustaka mendirikan perpustakaan, sedangkan pada bidang penolong kesengsaraan umum mendirikan hospital (rumah sakit), armenhuis (rumah miskin) weeshuis (rumah yatim), walaupun mendapatkan kesan yang apatis, ketua bidang PKO, Kyai Suja’ tetap optimis dengan ucapan Hum rijal wa nahnu rijal .  Untuk  pendirian para sarana dakwah, maka para ketua menggunakan tanah asset dan wanah wakaf untuk mengembangkan dakwah social sebagai intrepretasi surat Al Maun.

## a. Wakaf Tanah ( Harta Benda Wakaf )
Tanah wakaf sangat banyak ditemui di Indonesia dan dilengkapi dengan segala permasalahannya seperti banyak tanah wakaf tersebut belum memiliki sertifikat yang menerangkan keberadaan pewakafan tanah tersebut.  Akibatnya  banyak ahli waris wakif (pemberi wakaf) mengklaim tanah yang dikelola nadzir (penerima dan pengelolah wakaf) adalah miliknya, sehingga setiap saat bisa alihfungsikan atau diambil. Jika  sudah demikian kejadiannya, nadzir tak akan mampu melakukan perlawanan dan
mempertahankan tanah wakaf tersebut ( http://id.shvoong.com/law-and-politics).

## b. Peraturan Perwakafan
Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan perundang- undangan yang berkaitan dengan perwakafan tanah.  Menurut Imam Suhadi, yang dikutip Anang Rohwiyono, bahwa peraturan perwakafan telah ada masa penjajahan Belanda, tepatnya secara administrarif tahun 1905 tentang pendaftaran tanah wakaf (Anang Rohwiyono, 2011:378), setelah Indonesia merdeka, peraturan perwakafan telah dikembangkn sedemikian rupa, baik dalam bentuk peraturan pemerintah maupun peundangan-undangan wakaf telah diatur dengan sebaik-baik termasuk tentang harta yang boleh diwakafkan yakni harta yang tidak bergerak maupun harta yang bergerak, yang tidak bergerak adalah tanah, rumah, dan lain sebagainya, adapun harta bergerak adalah mobil, motor dan lainnya.  Kemudian pada tahun 1977 ada peraturan pemerintah tentang pelaksanaan perwakafan, sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah  No. 28 Tahun 1977 beserta peraturan pelaksanaannya Perwakafan di Indonesia ini, baik berada di bawah pengawasan perseorangan maupun di bawah pengawasan organisasi-organisasi  Islam , k arena peraturan ini dikaitkan dengan
permasalahan  agraria, maka peraturan yang mengatur dan menjamin  perwakafan di Indonesia belum ada undang-undang yang mengatur dengan jelas , sehingga mengakibatkan sering  terjadi sengketa maupun  hilangnya tanah-tanah wakaf dan banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan wakaf, diantaranya karena masih adanya wakif yang berkeyakinan bahwa penyerahan tanah wakaf  cukup dilakukan secara lisan dan merasa bukan kewajibannya lagi  mengurus administrasinya, karena tanah tersebut menurut pendapatnya,  telah menjadi milik masyarakat atau agama, diberikan semata-mata karena Allah SWT .
Dalam peraturan perintah tentang pelaksanaan perwakafan tahun 1977 ini telah diatur  tentang pengurusan tanah wakaf sudah dapat dilaksanakan, namun karena sosialisasi yang masih kurang, maka wakif atau nazhir mengalami kesulitan dalam mengurus sertidfikasi sehingga dalam waktu lama belum terbit sertifikat tanah wakaf  dan permasalahan lain, muncul masih banyaknya nadzir yang enggan mengurus administrasi tanah wakaf  bersangkutan,  dikarenakan terbentur masalah biaya. Faktor biaya penting dalam pengurusan administrasi wakaf tanah merupakan hal yang sangat Permasalahan lainnya, sebagian nadzir yang belum mengetahui dan memahami peraturan
pemerintah tersebut, sehingga mereka belum mengetahui kewajiban  dan fungsinya sebagai nadzir.  Selain itu faktor kurang jelas status tanah yang diwakafkan karena  belum terdata dengan tertib, terutama tanah-tanah untuk kepentingan umum.
Adapun faktor-faktor yang mendorong seorang muslim untuk mewakafkan tanahnya bila dipandang dari sudut hukum Islam semata-mata maka soal wakaf menjadi begitu sederhana asalkan bila dilandasi kepercayaan dan dianggap  telah memenuhi ketentuan hukum Islam yang berlaku. Hal ini disatu sisi adalah kemudahan administratif artinya tidak ada prosedur yang rumit  dalam berwakaf namun demikian disisi lain dengan kemudahan itu belum  banyak tanah-tanah wakaf yang didaftarkan sehingga menimbulkan kesulitan pada pengawasan dan pendataan harta wakaf . Indikasi ini menunjukkan bahwa ibadah tidaklah hanya cukup dilandasi dengan  keikhlasan dan kepercayaan menerima amanat semata-mata karena Allah  SWT, tetapi ibadah juga untuk kemaslahatan umat jauh ke depan. Khususnya wakaf akan sangat berarti jika tanah yang diwakafkan tidak  hanya bermanfaat dalam jangka pendek tetapi manfaatnya dapat dirasakan turun temurun dalam jangka waktu yang tidak terbatas sebagaimana sifat  wakaf itu sendiri.

## c. Undang-Undang Tentang Wakaf
Undang-undang terakhir yang dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan wakaf adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 20014 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf. Sesuai dengan pasal 15 pada undang-undang tersebut, salah satu wakaf adalah wakaf harta benda yang tidak bergerak yakni tanah. Wakaf tanah merupakan perbuatan hukum yang dilakukan wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian tanah yang dimiliknya untuk dimanfaatkan selamamya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan untuk kesejahteraan menurut Syariah.  Sesuai dengan pasal 1 ayat 5 dijelaskan tentang makna wakaf harta benda adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Hal berkaitan dengan yang dinyatakan dalam pasal 16 ayat 2 poin a bahwa harta benda wakaf adalah hak atas tanah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
Tanah  yang telah diwakafkan, dapat dimanfaatkan untuk sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan pada fakir miskin, anak
terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan  sesuai dengan tujuan dan fungsi harta benda wakaf yang ada pada pasal 22 dalam undang-undang tersebut.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf dijelaskan bahwa wakaf tanah dianggap wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik. Hak atas tanah yang diwakafkan wajib dimiliki atau dikuasai oleh wakif (orang yang berwakaf) secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa dan tidak dijaminkan.
Wakaf tanah berbeda dengan wakaf tidak bergerak lainnya, wakaf tanah seseuai dengan pasal 18 dinyatakan bahwa wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan dalam jangka waktu yang selama- lamanya  kecuali wakaf atas hak tanah seperti yang tercamtum pad pasal 17 menajelaskan tentang wakaf atas hak tanah yakni hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari hak milik atas tanah baik yang sudah terdaftar atau belum terdaftar, hak guna bangunan, hak guna pakai dan hak guna usaha diatas tanah Negara, hak guna bangunan atau hak pakai diatas hak pengelolaan atau hak milik wajib
mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik, hak milik atas rumah susun, apabila wakaf  tanah sebagaimana dijelaskan pada pengertian wakaf pada pasal 1, jika wakaf tanah digunakan untuk selamanya, maka diperukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau hak miliki.
Benda wakaf yang tidak bergerak dapat diwakafkan bersama dengan bangunannya dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak atas tanah diperoleh dari instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pemerintah desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Setelah memperoleh wakaf tanah, maka yang perlu dilakukan oleh nadzir (pengelola wakaf) adalah mengelola dengan baik sesuai dengan keinginan dari wakif.

## d. Istibdal Tanah Wakaf
Istibdal merupakan bentuk penjualan barang (tanah) wakaf yang dilakukan oleh nadzir dan dibelikan pada barang (tanah) lain yang lebih strategis atau dapat juga diartikan sebagai pengeluaran status suatu barang dari status wakaf. Istibdal dapat dilakukan dengan penjualan tanah wakaf kemudian membelikan kebarang yang lebih dibutuhkan oleh
masyarakat.selain istilah istibdal, ada juga ibdal yang berkaitan dengan penukaran fungsi tanah wakaf atau penggantian tanah wakaf dengan tanah wakaf lainnya (Tolhah Hasan, 2009:4), tapi ada juga ulama yang menafsirkan antara arti istibdal dan ibdal sama karena berkaitan penukaran posisi tanah wakaf yang diberikan sejak adanya akta ikrar wakaf.
Lebih lanjut Tolhah Hasan menyatakan bahwa ulama fiqih berbeda dalam menyikapi arti istibdal ini, bagi mereka yang menitika beratkan pada prinsip keabadian maka menjaga kelestarian atau keberadaan barang wakaf merupakan suatu keniscayaan, apapun alasannya bahwa tanah wakaf tersebut tidak boleh ditukar dalam bentuk apapun, apalagi tanah wakaf tersebut berdiri masjid, namun dalam mazhab Hanabilah ( Hambaliyah) membolehkan dilakukan istibdal dengan alas an darurat karena tanah wakaf digunakan untuk kepentingan umum seperti membuat jalan, perluasan kuburan dan lain sebagainya, sedangkan ulama yang berorientasi pada prinsip pemanfaatan menyatakan penukaran barang wakaf dilakukan dengan alas an- alasan tertentu, seperti halnya wakaf tersebut tidak lagi memberikan manfaat pada masyarakat maka tanah wakaf tersebut boleh ditukar dengan barang yang lebih bermanfaat.
Perbedaan kedua pendapat ini berdampak pada pengelolaan barang wakaf, bagi yang berpegang pada prinsip keabadian, maka tanah wakaf yang tidak bisa dimanfaatkan akan menjadi terlantar dan menghilangkan daya guna tanah wakaf sehingga merugikan wakif jika dihubungkan pahala yang diterima, sedangkan jika berpegang pada prinsip pemanfaatan maka dengan mudahnya nadzir menjual tanah wakaf termasuk menjual masjid, hal ini akan menimbulkan efek negatif terhadap pelaksanaan wakaf. Jika madzhab yang dijadikan rujukan maka akan terdapat perbedaan dalam menterjemahkan isitbdal, seperti madzhab Hanafiyah membolehkan isitbdal dengan dua alasan yakni :
1. Ada syarat dari wakif, seperti ketika berikrar mengucapkan bahwa boleh mengganti dengan tanah yang lain
2. Keadaan darurat atau karena maslahah seperti tanah wakaf tidak dapat memberikan manfaat apa-apa, sehingga dalam pengelolaan membawa kerugian pada nadzir baik ada izin atau tidak dari wakif maka tanah wakaf tersebut boleh diistibdalkan.
Adapun madzhab Malikiyah melarang terjadinya istibdal dengan juga dengan alasan, yakni:
1. Apabila benda wakaf tersebut berupa masjid, hampir semua imam-imam madzhab Malikiyah sepakat tentang hal itu kecuali imam Ahmad Bin Hambal
2. Apabila wakaf berupa tanah yang menghasilkan manfaat, maka tidak boleh dijual kecuali dalam keadaan darurat, umpamanya untuk perluasan masjid
Adapun madzhab Syafi’iyah tidak jauh berbeda pendapat dengan madzhab Malikiyah, mempersempit terhadap bolehnya istibdal wakaf dan dikalangan mereka ada perbedaan pendapat seperti perkarangan yang tidak membawa manfaat sama sekali, ada yang membolehkan dan ada yang tidak memboleh, kecuali hal tidak berkaitan dengan wakaf, umpamanya hibah yang diberikan oleh pemberi, maka boleh dijual. Adapun madzhab Hanbali menyatakan bahwa jika kehilangan manfaat dan kedayagunaannya atau dalam keadaan darurat, maka boleh dilakukan istibdal. Madzhab Hanbali dipandang madzhab yang banyak memberi kelonggaran dalam masalah istibdal.
Diantara empat madzhab tersebut disamping ada perbedaan pendapat, ada juga persamaannya, antara lain:
 Mungkin barang wakaf dijaga kelestarian dan dilindungi keberadaannya
 Penukaran atau penjualan barang wakaf hanya dapat dilakukan apabila ada alasan darurat atau untuk mempertahankan manfaatnya
 Penukaran maupun penjualan barang wakaf harus dilakukan oleh pemerintah, paling tidak harus seizing pemerintah
 Hasil penukaran maupun penjualan barang wakaf harus diwujudkan menjadi barang wakaf penggantinya
e. Istibdal Dalam Undang-Undang No.

## 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, masalah istibdal ada dalam hukum pengecualian, seperti pada pasal 40 dan pasal 41, pada pasal 40 dinyatakan bahwa harta benda wakaf yang telah diwakafkan dilarang untuk :
1. Dijadikan jaminan dan disita
2. Dihibahkan dan dijual
3. Diwariskan atau ditukar
4. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya Sedangkan pada pasal 41 dinyatakan
bahwa:
1. Ketentuan seperti yang tertera pada pasal 40 dikecuali apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan pada peraturan perundangan-undangan
yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah
2. Pelaksanaan ketentuan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dan menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia
3. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian wajib ditukar dengan harta benda yang bermanfaat dan nilai tukar sekurang- kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula
4. Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah
Hal ini diperjelas oleh aturan yang terdapat dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 pada pasal 49 dinyatakan bahwa:
1. Perubahan status harta benda wakaf dengan bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari menteri atas pertimbangan Badan Wakaf Indonesia
2. Izin tertulis dari menteri hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut :
a. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang
berdasarkan pada  perundangan dan tidak bertentangan dengan syariah
b. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf
c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak
3. Selain  pertimbangan, izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat dilakukan apabila :
a. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan yang sah sesuai dengan peraturan peundang-undangan
b. Nilai dan manfaat harta penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta wakaf semula
c. Nilai dan manfaat harta benda penukar ditetapkan oelh bupati/walikota berdasarkan pertimbangan dari tim penilai
f. Harta Non Wakaf
Selain wakaf, harta yang dapat dikelola dengan baik adalah harta yang diperoleh dari hasil usaha ‘keringat’ baik hasil yang diperoleh secara pribadi maupun dilakukan dengan pengumpulan lewat organisasi (patungan) kemasyarakatan maupun pemberian (hibah) yang diberikan oleh seseorang atau organisasi
kemasyarakatan dengan tujuan mensejahterakan anggotanya. Harta yang diperoleh dengan usaha (harta non wakaf) tersebut dapat digunakan sesuai dengan keinganan pengelola dan kebutuhan masyarakat.
Pengelolaan harta hasil usaha (harta non wakaf) hampir tidak ada permasalahan yang berarti dalam pemanfaatannya, karena harta hasil usaha (harta non wakaf) merupakan harta yang diperoleh dengan beberapa cara dalam memperoleh telah ada undang-undang yang mengatur secara detail yaitu undang-undang yang berkaitan dengan agraria jika itu berkaitan dengan tanah, tapi jika terjadi istibdal (tukar guling) antara tanah wakaf dengan tanah non wakaf, hal ini baru diatur sedemikian rupa oleh undang-undang termasuk yang termaktub dalam undang- undang nomor 41 tahun 2004 tentang tanah wakaf maupun Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf dan diundang-undang agrarian juga diatur dengan baik. Adapun untuk memperoleh harta hasil usaha (harta non wakaf) dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni:
 Jual beli yang menjadi hak milik,
 Hak guna bangunan, hak pakai, hak guna usaha,
 Akta jual beli (AJB) atau pun hibah, cara memperoleh tergantung pada kesepakatan antara pemilik lahan dengan pengelola.
Berkaitan dengan harta non wakaf ini,
jika digabungkan pengelolaan dengan harta benda wakaf maka pembuktian harta tersebut bukan berasal dari wakaf dapat dibukti secara tertulis darimana asal harta guna menghindari percampuradukan penggunaan fungsi dan peruntukan harta non wakaf  tersebut, contoh bukti adalah memiliki akte jual beli atau sertfikat.

## C. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Menurut Kerlinger yang dikutip oleh Sugiyono, penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil dengan data yang dipelajari berasal dari sampel yang diambil dari sebaran populasi. (Sugiyono,2007:7)  Metode survei dalam penelitian dirancang untuk memperoleh informasi tentang status dan gejala pada saat penelitian dilakukan dengan tujuan untuk melukiskan variabel atau tentang sesuatu yang ada dalam suatu kondisi. (Donald Ary L.,2006:3) Penggunaan metode survei dilakukan bukan hanya untuk membandingkan kondisi-kondisi tertentu dengan kriteria yang telah ditetapkan
sebelumnya atau untuk menilai keefektifan program, melainkan juga dapat digunakan untuk penyelidikan hubungan atau untuk menguji hipotesis.  Metode penelitian ini, memberikan gambaran tentang pemberdayaan kongkrit aset tanah yang ada diwilayah Jambi melalui inventarisasi. Oleh karena itu, metode penelitian ini dirancang untuk mengungkapkan data  faktual berdasarkan informasi yang ditemukan pada waktu melakukan survey terhadap Pimpinan Daerah Muhammadiyah di Jambi.

## D. POPULASI
Populasi memiliki pengertian sebagai objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. (Sugyono,2007:72) Sementara itu Furqon menyatakan bahwa populasi merupakan sekumpulan objek, orang atau keadaan yang paling tidak memiliki satu karakteristik umum yang  sama. (Furqon, 2004:146) bertolak dari pendapat tersebut, maka populasi merupakan sekumpulan manusia yang dijadikan sebagai objek penelitian dan memenuhi tujuan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah  Pimpinan Daerah  cabang Muhammadiyah  yang berada di Pimpinan Muhammadiyah Jambi. Populasi tersebut
berjumlah sebanyak  76 lokasi yang tersebar di  10 Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan dapat diperlihatkan pada tabel 1 tentang
pembagian jumlah Daerah Muhammadiyah yakni:

## Tabel 2: Jumlah Sebaran Populasi Penelitian
N
o. Daerah Muhammadiyah Jambi 0
1 Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Jambi, Batanghari, Muaro Jambi
0
2 Pimpinan Daerah Muhammadiyah Merangin, Sarolangun
0
3
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bungo, Tebo, Kerinci
0 4 Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung

## Timur
Sumber data : Daftar Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jambi.

## E. Hasil Temuan  dan Pembahasan
1. Jumlah tanah wakaf dan non wakaf di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
Jambi adalah 77  bidang    prosentase seperti terlihat pada tabel 2.
61% 39% Jumlah Tanah Wakaf dan Non Wakaf di PWM Jambi
wakaf
67% 33% wakaf dan non wakaf di 3 PDM tersebut 1 2
a. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Jambi 15 bidang, Batanghari 1 bidang dan Muaro Jambi 5 bidang memiliki aset tanah wakaf dan Non
Wakaf di Pimpinan Wilayah Jambi. Adapun jumlah tanah wakaf 12
bidang dan non wakaf 3 bidang di kota Jambi, Batanghari 1bidang non wakaf dan Muaro Jambi tanah wakaf 2 bidang dan non wakaf 3 bidang. Prosentasenya seperti pada tabel 3.
b. Pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Merangin ada 6 bidang diantaranya 5 bidang tanah wakaf dan 1 bidang non wakaf sedangkan Pimpinan Daerah
Muhammadiyah Sarolangun memiliki 6 bidang, seluruhnya tanah wakaf. Prosentasenya seperti pada tabel 4.
c. Pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah  Bungo ada 4
bidang  diantaranya 2  bidang tanah wakaf dan 2 bidang non wakaf  dan
92% 8%
Tanah Wakaf dan Non Wakaf di PDM Merangin dan Sarolangun
1 2
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tebo memiliki 5 bidang, tanah wakaf  2 bidang dan non wakaf 3 bidang sedangkan pada Pimpinan
Daerah Muhammadiyah Kerinci ada 23 bidang, sebanyak 14 bidang wakaf dan 9 bidang non wakaf. Prosentasenya seperti pada tabel 5.
d. Pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tanjung Jabung Barat ada 6 bidang diantaranya 1 bidang tanah wakaf dan 5 bidang non wakaf  sedangkan Pimpinan
Daerah Muhammadiyah Tanjung Jabung Timur memiliki 6 bidang, tanah wakaf 5 bidang dan 1 bidang non wakaf. Prosentasenya seperti pada tabel 6
2. Bangunan pada asset tanah wakaf dan non wakaf di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah adalah sebanyak 26 bidang dibangun sekolah, 8 bidang dibangun panti, 9 bidang dibangun
masjid, 18 bidang dibangun sekretariat PWM, PDM, PCM dan PRM, sedangkan tanah yang masih kosong masih ada 16 bidang lagi. Adapun presentasenya pada tebel 7 sebagai berikut
56% 44% Jumlah Tanah Wakaf dan Non Wakaf di Bungo, Tebo dan Kerinci 1 2 50% 50% Jumlah Tanah Wakaf dan Non Wakaf di Tanjung Jabung Barat dan Timur
1 2
3. Asset tanah wakaf yang telah bersertifikat di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jambi  ada sebanyak 10 bidang telah bersertifikat, 8 bidang masih dalam
proses, 30 belum bersertifikat dan 1 bidang surat wakaf hilang sesuai dengan prosentase tabel 8 berikut :
4. Asset  tanah non wakaf  telah bersertifikat di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jambi  ada sebanyak 10 bidang, 4 bidang
masih dalam proses dan 14 bidang belum bersertifikat sesuai prosentase  pada tabel 9 berikut : 34% 10% 12% 23% 21% Bangunan Pada tanah wakaf dan Non Wakaf di PWM Jambi 1 2 3 4 5 21% 16% 61% 2% Sertifikasi Tanah Wakaf di PWM Jambi 1 2 3 4 1 36% 2 14% 3 50% Sertifikasi Tanah Non Wakaf di PWM Jambi
Dalam penelitian ini, pengambilan data di bagi pada 4 regional berdasarkan pada kedekatan geografis, setiap regional mencakupi 3  dan 2  Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Pada regional satu meliputi Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Jambi, Batanghari, Muaro Jambi. Pada regional dua meliputi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Merangin dan Sarolangun. Pada regional  ketiga meliputi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bungo, Tebo, Kerinci. Sedangkan regional empat meliputi Pimpinan Daerah Muhmmadiyah Tanjung Jabung dan Tanjung Jabung Timur. Pada tiap regional diperoleh hasil sesuai dengan perumusan masalah yang di teliti. Adapun hasil penelitian tersebut adalah :
1. Asset Tanah Wakaf dan Non Wakaf di Pimpinan

## Wilayah

## Muhammadiyah Jambi
Pada regional satu di peroleh jumlah aset tanah  wakaf dan non wakaf  milik Persyarikatan Muhammadiyah yang ada di Pimpinan Wilayah Jambi sebanyak 77 bidang. Secara rinci posisi aset-aset tersebut  tersebar di PDM kota Jambi memiliki 15 bidang, PDM Batanghari memiliki 1 bidang aset sedangkan pada PDM Muaro Jambi memiliki 5  aset tanah. Pada regional satu ini, aset tanah yang paling banyak dimiliki oleh PDM kota Jambi sebanyak 71% dari jumlah seluruh aset.
Adapun PDM Batanghari hanya memiliki 5 % dan PDM Muaro Jambi memiliki sebanyak 24 %. Dari ketiga PDM ini, aset tanah milik Persyarikatan Muhammadiyah masih ada yang belum atas nama Persyarikatan Muhammadiyah, karena banyaknya form tentang pemilik atau aset tanah atas nama siapa hampir tidak ada yang mengisi. Di Kota Jambi jumlah tanah wakaf sebanyak 12 bidang sedangkan non wakaf hanya 3 bidang saja. Di Batahari hanya ada 1 bidang tanah non wakaf, tidak ada tanah wakaf. Di Muaro Jambi ada 2 bidang tanah wakaf dan 3 bidang non wakaf.
Adapun pada regional kedua di peroleh jumlah aset tanah milik Persyarikatan Muhammadiyah yang dikelola oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah adalah sebanyak 12 bidang aset tanah. Secara rinci posisi aset-aset tersebut tersebar di PDM  Merangin memiliki 6 bidang, PDM Sarolangun memiliki 6 bidang aset  tanah  wakaf dan non wakaf. Pada regional dua ini, aset  wakaf dan non wakaf yang di miliki  oleh PDM tidak ada yang mendominasi. Hanya saja posisi aset wakaf yang dimiliki Merangin sebanyak 5 bidang atau 83% sedangkan non wakaf hanya 1 bidang atau sebanyak 17%. Sedangkan pada PDM Sarolangun 100% aset yang dimiliki berasal dari wakaf. Dari kedua PDM ini, aset tanah milik Persyarikatan Muhammadiyah
masih ada yang belum atas nama Persyarikatan Muhammadiyah, karena banyaknya form tentang pemilik atau aset tanah atas nama siapa, tidak ada yang mengisi baik di PDM Merangin maupun PDM Sarolangun, padahal atas nama kepemilikan sangat penting dalam mendata jumlah aset tanah Persyarikatan.
Adapun pada regional ketiga di peroleh jumlah aset tanah milik Persyarikatan Muhammadiyah yang dikelola oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah adalah sebanyak 32 bidang aset tanah. Secara rinci posisi aset-aset tersebut tersebar di PDM  Bungo  memiliki 4 bidang, PDM Tebo memiliki 5  bidang aset sedangkan pada PDM Kerinci memiliki 23 aset tanah. Pada regional ketiga ini, kepemilikan aset tanah didominasi oleh PCM yang ada di PDM Kerinci, tetapi yang paling banyak aset tanah dimiliki oleh PDM Kerinci sebanyak 72  % dari jumlah seluruh aset. Adapun PDM Tebo hanya memiliki 16% dan PDM Bungo memiliki sebanyak 12  %. Dari ketiga PDM ini, aset tanah milik Persyarikatan Muhammadiyah masih ada yang belum atas nama Persyarikatan Muhammadiyah, karena form tentang pemilik atau aset tanah atas nama siapa, tidak ada yang mengisi. Pada PDM Kerinci jumlah tanah wakaf sebanyak 14 bidang sedangkan non wakaf sebanyak 9 bidang. Di PDM
Bungo jumlah wakaf sebanyak 2 bidang dan non wakaf sebanyak 2 bidang, sedangkan pada PDM Tebo jumlah wakaf sebanyak 2 bidang dan non wakaf sebanyak 3 bidang.
Adapun pada regional keempat di peroleh jumlah aset tanah milik Persyarikatan Muhammadiyah yang dikelola oleh Pimpinan Daerah adalah sebanyak 12 bidang aset tanah. Secara rinci posisi aset-aset  tersebut tersebar di PDM Tanjung Jabung Barat memiliki 6 bidang, PDM Tanjung Jabung Timur memiliki 6 bidang aset tanah. Pada regional empat ini, aset tanah  wakaf dan non wakaf memiliki jumlah yang sama pada masing- masing PDM yakni 50%. Hanya pada jumlah tanah wakaf yang dimiliki yang berbeda pada Tanjung Jabung Barat Jumlah wakaf sebanyak 1 bidang sedangkan non wakaf sebanyak 5 bidang. Pada Tanjung Jabung Timur jumlah tanah wakaf sebnayak 5 bidang dan non wakaf 1 bidang.  aset tanah milik Persyarikatan Muhammadiyah masih ada yang belum atas nama Persyarikatan Muhammadiyah, karena form tentang pemilik atau aset tanah atas nama siapa, tidak ada yang mengisi baik Tanjung Jabung Barat maupun Tanjung Jabung Timur
Kalau di rekapitulasi secara keseluruhan aset tanah di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat jumlahnya adalah sebanyak 77 bidang aset. Aset tersebut
tersebar di berbagai Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Adapun prosentase pemilik aset yang paling banyak adalah PDM Kerinci sebanyak 23 bidang aset atau 30 % dari seluruh aset yang dimiliki PWM Jambi, sedangkan kota Jambi memiliki aset tanah di PWM Jambi hanya 15 aset atau setara dengan 19 %. Melihat pada prosentase tersebut, maka pergerakan Persyarikatan Muhammadiyah di PWM Jambi hanya berkembang di PDM kota Jambi dan Kerinci.

## 2. Status Asset Tanah Wakaf dan Non

## Wakaf di PWM Jambi
Adapun status aset tanah tersebut, ada yang telah memiliki sertifikat dan ada juga yang belum. Aset tanah ada yang diperoleh melalui tanah wakaf, ada juga yang di peroleh dengan proses jual beli serta hibah dan sebagainya. Berdasarkan pada hasil prosentase penelitian kepemilikan tanah  aset secara keseluruhan di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jambi sebanyak 49  bidang aset  tanah yang di peroleh melalui wakaf dan 28 bidang aset tanah yang diperoleh dari non wakaf umpamanya akta jual beli, hibah dan lain sebagainya.
Adapun yang paling banyak memperoleh aset tanah dari wakaf adalah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kerinci sebanyak 14 bidang aset tanah setara dengan 29  % aset tanah wakaf yang di miliki
Pimpinan Wilayah Jambi, sedangkan urutan kedua yang memperoleh aset tanah dari wakaf adalah Pimpinan Daerah Kota Jambi sebesar 12 bidang aset tanah atau setara dengan 25 % aset tanah wakaf yang dimiliki oleh Pimpinan Wilayah Jambi.
Adapun Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sarolangun memiliki 6 bidang aset tanah wakaf atau 12 %. Di Sarolangun ini bahwa semua aset diperoleh dari wakaf, sedangkan PDM Merangin dan Tanjung Jabung Timur sama-sama  memiliki aset tanah wakaf sebesar 5  bidang  setara dengan 10 % aset PWM Jambi,  pada  PDM Bungo dan Tebo dan Muaro Jambi masing- masing memiliki 2  bidang aset tanah wakaf, maka dari ketiga PDM ini, PWM Sumatera Barat memperoleh aset tanah wakaf masing- masing sebesar 4 %. Dari PDM Batanghari, PWM  tidak  memperoleh aset tanah wakaf 1bidangpun, karena PDM Batanghari belum memiliki sarana sosial menunjang dakwah Persyarikatan.
Aset tanah yang diperoleh dari non wakaf miliki Persyarkatan Muhammadiyah sebesar 28  bidang aset tanah. Aset ini diperoleh dari jual beli, hibah dan lain sebagainya. PDM yang paling banyak memiliki aset tanah non wakaf adalah PDM Kerinci sebesar 9 bidang aset tanah atau 32 % dari aset tanah non wakaf yang dimiliki oleh
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jambi, selain PDM Kerinci, yang banyak memiliki aset tanah  non wakaf yakni PDM Tanjung Jabung Barat sebanyak 5 bidang atau 18  %, PDM yang memiliki aset tanah dengan cara jual beli, hibah dan lain sebagainya atau aset tanah non wakaf yakni PDM kota Jambi sebanyak 3 bidang dan PDM Muaro Jambi 3 bidang  dan Tebo memiliki 3 bidang setara dengan 11  % aset tanah non wakaf  yang dimiliki PWM Jambi.  Adapun PDM Bungo memiliki 2 bidang atau 4 %. PDM Merangin 1 bidang, Tanjung JabungTimur 1 bidang dan PDM Batanghari 1 bidang setara dengan 3 %.

## 3. Sarana  yang Dibangun
Sarana dakwah yang dibangun di atas aset tanah wakaf maupun non wakaf paling banyak di dominasi bangunan sekolah,Masjid, sekretariat, panti dan masih banyak lahan yang kosong. Bangunan sekolah digunakan sebagai sarana dakwah sosial bagi Persyarikatan Muhammadiyah di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jambi sebanyak 26 sekolah atau 34  % penggunaan aset tanah yang ada. Selain sekolah, bangunan Masjid pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang ada di PWM Jambi menggunakan aset tanah sebagai sarana dakwah sebesar 9 Masjid atau 12 % penggunaan aset tanah, selain bangunan perkantoran sebagai sarana sekretariat PWM, PDM, Cabang dan Ranting untuk
pengembangan dakwah bil hal Persyarikatan Muhammadiyah sebanyak 18 sekretariat atau 23 % penggunaan aset tanah dan sarana sosial lain yang dibangun pada aset tanah Persyarikatan Muhammadiyah adalah panti sebanyak 8 panti atau 10 % penggunaan aset tanah, panti yang dibangun bermacam-macam seperti panti asuhan, panti jompo dan panti yatim. adapun penggunaan aset tanah untuk kebutuhan lain, belum mampu digunakan oleh PWM Jambi untuk membangun sarana umpamanya rumah sakit, klinik atau masih ada lahan kosong yang cukup signifikan yang belum dimanfaatkan sebanyak 16 bidang atau 23  %  aset tanah yang dimiliki PWM Jambi belum dikelola.

## 4. Tanah Wakaf yang Bersertifikat
Adapun aset tanah yang di peroleh dari tanah wakaf yang telah bersetifikat di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jambi sebanyak 10  bidang. Aset tanah wakaf yang telah disertifikat tersebut tersebar di PDM yang ada. PDM yang paling banyak melakukan sertifikasi terhadap aset tanah wakaf adalah PDM kota Jambi sebanyak 5 bidang tanah yang telah bersertifikat atau 50 % dari aset tanah wakaf yang telah bersertifikat, sedangkan pada PDM Batanghari tidak  ada  wakaf yang telah bersertifikat, sedangkan PDM Muaro Jambi telah melabeli aset tanah wakaf dengan hak
milik sertifikat sebanyak 2 bidang atau 20 %, sedangkan pada PDM Merangin belum mampu mensertifikasi aset tanah wakaf, PDM Sarolangun juga belum mampu mengurus aset tanah wakaf menjadi hak milik bersertifikat tanah wakaf, sedangkan PDM Bungo juga belum memiliki sertifikat tanah wakaf, sedangkan PDM Tebo juga belum  mampu membuat sertifikat tanah wakaf, sedangkan PDM Kerinci baru memiliki sertifikat tanah wakaf sebanyak 3 bidang setara dengan 30 % aset wakaf ,  Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur juga belum mampu membuat sertifikat tanah wakafnya,  kalau direkapitulasi aset wakaf yang sudah bersetifikat sebanyak 10 bidang atau 21 %, sedangkan yang belum bersertifikat sebanyak 30 bidang setara 61 %. Dalam proses pembuatan sertifikat sebanyak 8 bidang setara 16 % selain itu ada 1 surat wakaf yang hilang yakni 1 bidang atau 2%. Ada beberapa kendala dalam melakukan sertfikasi umpamanya akta ikrar wakaf masih atas pribadi pengurus Persyarikatan Muhammadiyah dan persyaratan lain yang belum lengkap dimiliki oleh PDM dalam mengurus sertifikat aset tanah wakaf

## 5. Tanah Non Wakaf yang Bersetifikat
Adapun asset tanah non wakaf yang di miliki PWM Jambi  telah mampu untuk di sertifikatkan adalah sebanyak 10 bidang asset
tanah non wakaf atau baru 36  % asset tanah non wakaf yang mampu disertifikatkan, masih ada dalam proses sebanyak 4  atau 14 % lagi aset tanah non wakaf dalam proses, sedangkan yang masih belum disentuh untuk melakukan sertifikasi masih sebanyak 14 bidang setara dengan 50 % asset tidak bersertifikasi. Dari 10 bidang tanah yang telah disertifikatan sebanyak 3 bidang atau 30  % asset tanah non wakaf merupakan sertifikat hak milik (HM), sedangkan 2 bidang atau 20 % asset tanah non wakaf memiliki sertifikat hak pakai (HP) sedangkan 5 bidang atau 50 % telah memiliki kekuatan hukum penggunaan sebagai hak guna bangun (HGB).
Masih banyak asset tanah non wakaf yang perlu di jaga kepemilikannya oleh PDM yang ada di PWM Jambi. Kekuatan hukum dalam penguasaan tanah sangat penting sebagai pembuktian asset tanah tersebut sebagai milik Persyarikatan Muhammadiyah. Ada 70 % bidang asset tanah non wakaf yang belum jelas kepemilikannya, hanya sebatas masuk pada kategori bahwa  PWM memiliki tanah sebanyak 30  bidang asset tanah non wakaf. Pada waktu melakukan penelitian, dalam pengisian form tentang atas nama masih banyak yang belum menulisnya, maka ketika asset tanah non wakaf disertifikasi sebanyak 10 bidang, maka bidang asset tanah non wakaf belum jelas kepemilikannya.
Kalau dilihat secara keseluruhan asset tanah yang dimiliki PWM Jambi sebagai sarana  dakwah cukup banyak sebanyak 77 bidang asset, tapi dari jumlah asset tanah yang sebanyak itu masih banyak yang belum di sertifikasi.  Dalam  pengisian  angket,  yang terdata telah bersertifikasi baru sebanyak 20 bidang asset tanah dengan rincian 10 aset tanah wakaf dan 10 bidang asset tanah non wakaf. Masih ada 57 bidang asset tanah yang dimiliki PWM Jambi  yang perlu untuk di inventaris ulang sebagai pelengkap data kepemilikan. Agar tidak memiliki masalah dikemudian hari bagi Muhammadiyah dalam berdakwah.

## F. PENUTUP
Rekapitulasi secara keseluruhan aset tanah di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jambi jumlahnya adalah sebanyak 77 bidang aset. Aset tersebut tersebar di berbagai Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Berdasarkan pada hasil prosentase penelitian kepemilikan tanah aset secara keseluruhan di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah  Jambi sebanyak 49 bidang aset  tanah yang di peroleh melalui wakaf  dan 28  bidang aset tanah yang diperoleh dari non wakaf umpamanya akta jual beli, hibah dan lain sebagainya. Sarana dakwah yang dibangun di atas aset tanah wakaf maupun non wakaf
paling banyak di dominasi bangunan sekolah, Masjid, Sekretariat, panti dan masih banyak lahan wakaf dan non wakaf yang belum bermanfaat. Aset tanah yang di peroleh dari tanah wakaf yang telah bersetifikat di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jambi sebanyak 10  bidang. Asset tanah non wakaf yang di miliki PWM Jambi  telah mampu untuk di sertifikatkan adalah sebanyak 10 bidang
Jumlah asset tanah sebagai sarana dakwah sebanyak 77  bidang, bersertifikat baru sebanyak  20 bidang, masih ada 57 bidang yang harus di usahakan kekuatan hukum tetap. Pada asset tanah masih ada sekitar  16 bidang atau 21  % yang perlu dimanfaatkan sebagai sarana dakwah bagi Pimpinan  Wilayah  Muhammadiyah  Jambi. Sinergisitas  dalam mengembangkan sarana dakwah di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jambi, karena belum merata proses sertifikasi setiap Pimpinan  Daerah Muhammadiyah  di Pimpinan  Wilayah Muhammadiyah Jambi

## RUJUKAN
Arikunto, Suharsimi.2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta  : Rineka Cipta.
Ary, L. Donald. 2006. Introduction In  Research  In Education .  www.uri.edu/research /irc/sch/oll/notes/ research.html
Departemen Agama.1998. Peraturan Wakaf (Waqf Regulation). Jakarta: Ditjen Bimas Islam Departemen Agama.2007. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya . Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam
Fajri MD, Faozan Amar, Anang Rohwiyono (ed), 2012. Reaktualisasi dan Kontekstual Islam Berkemajuan Di Tengah Peradaban Global. Jakarta: Al-Wasat Fakultas Pertanian. 2006. Diktat Ilmu Tanah Pada Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, Palembang: Fakultas Pertanian
Furqon. 2004. Statistik Terapan Untuk Penelitian . Bandung: Alfabeta.
http://id.shvoong.com/ law-and-politics/1878332-wakaf-tanah-bersertifikasi-untuk- menghindari /#ixzz1ikY2KrCk
http:// owlyevitch.blogsome.com/2006/12715/trackback . Didownload tanggal 19 April 2007
Hasan, Tholhah,  2009, Istibdal Harta Benda Wakaf. Dalam Jurnal Al-Awqaf, Volume II
Nomor 3 ISSN 2085-0824, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia
Hasanah, Uswatun, 2008, Wakaf Dan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Jurnal Al-
Awqaf, Volume I Nomor I ISSN 2085-0824, Jakart: Badan Wakaf Indonesia
Hendrato, Rusdianrasih,2005, Pelaksanaan Inventaris Barang Milik/Kekayaan Negara .
Didownload dari www.uns.ac.id tanggal 15 April 2007
Ibrahim, Anwar,  2009, Waqf An-Nuqud (Wakaf Uang) Dalam Perspektf Hukum Islam.
Dalam Jurnal Al-Awqaf, Volume IV Nomor I ISSN 2085-0824, Badan Wakaf Indonesia Kamil, Sukron, 2011, Wakaf Untuk Keadilan Sosial: Antara Teori Dan Praktek. Dalam Jurnal Al-Awqaf, Volume IV Nomor I ISSN 2085-0824, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia Kementrian Agraria RI. 1990. Undang-Undang Pokok Agraria, Jakarta: Kementrian Agraria Keputusan Muhammadiyah Ke 46 Tentang Pedoman Revitalisasi Cabang dan Ranting Muhammadiyah . Jakarta: Berita Resmi Muhammadiyah
Kuntowijoyo, 1997, Identitas Politik Umat Islam . Bandung: Mizan
Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah,  2008. Sistem Pendidikan Kader .
Jogjakarta: MPK PP Muhammadiyah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.2011. Buku Saku: Petunjuk Pengamanan Tanah Aset Maupun Tanah Wakaf Persyarikatan Muhammadiyah. Jakarta: PP. Muhammadiyah Majelis Wakaf Dan ZIS PP Muhammadaiyah. 2010. Panduan Wakaf . Jakarta: MWZ PP
Muhammadiyah
Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional  No. 1 Tahun 2011 Tentang Hak Tanah . Jakarta: BPN RI
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  24  Tahun 2005  Tanggal 13  Juni 2005 Tentang Standar  Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: DepKeu
Roham, Abujamin.2011. Dakwah Islam Benteng Aqidah Lintas Agama . Jakarta: Emerald Rohwiyonno, Anang. 2011. Wakaf Di Indonesia Dan Pemberdayaannya . Dalam “Jurnal Ekonomi Islam, volume 1, nomor 2, ISSN : 2087-7056, Fakultas Agama Islam UHAMKA” Saleh, Rutny M., 2006. Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Indonesia , Jakarta: tidak dipublikasikan
Sudjana, 1996. Metoda Statistik. Bandung : Tarsito.
Sugiyono.2007. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta.