Penerbit: Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia P-ISSN: 1412 – 9736 E-ISSN: 2828-545X

## PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI APLIKASI LAYANAN SITEPAK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BEKASI
Nikita Oriza 1) , Rahayu Kusumadewi 1) , Abdal 1)
Jurusan Administtrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung 1)
Email: nikitaaorizaa@gmail.com 1) , rahayukusumadewi@yahoo.com 2) , abdal@uinsgd.ac.id 3)

## Abstract
Almost all human activities carried out in this era of globalization are side by side with information  and  communication  technology.  This  has  become  the  government's  demand  to create more transparent, effective and efficient services through e-government. E-government is a form of service provision carried out by the government as a public servant in providing technology-based  services.  This  study  aims  to  find  out  how  to  implement  e-government through  the  application  of  SITePAK  services  at  the  Bekasi  Regency  Population  and  Civil Service Office. The research method used is a qualitative method approach with a descriptive method approach. Data collection techniques used in this study are observation, interviews, documentation and triangulation. The sampling technique used at the time of the study was purposive  sampling,  the  sampling  with  this  technique  was  carried  out  through  specially selected members related to the purpose of the study. The results of the study show that the implementation  of  e-government  through  the  SITePAK  application  at  the  Bekasi  Regency Population  and  Civil  Registration  Service  has  not  been  running  perfectly.  The  problems found were, namely, the transmigration of all district and city databases in Indonesia so that data  changes  through  the  SITePAK  website  could  not  change  in  a  fast  time,  people  had difficulty  registering  on  the  SITePAK  website,  lack  of  public  understanding  in  entering documents for managing population data, and service websites that often experience errors so that they cannot be accessed by users.
Keywords: E-Government, Services, SITePAK

## Abstrak
Hampir  semua  aktivitas  manusia  yang  dilakukan  di  era  globalisasi  ini  berdampingan dengan  teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Hal  ini  menjadi  tuntutan  pemerintah  untuk menciptakan  pelayanan  yang  lebih  transparan,  efektif  dan  efisien  melalui e-government.  E- government merupakan  salah  satu  bentuk  penyelenggaraan  pelayanan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  sebagai  pelayan  masyarakat  dalam  memberikan  pelayanan  berbasis  teknologi. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  implementasi  e-government  melalui penerapan  layanan  SITePAK  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Kepegawaian  Kabupaten Bekasi.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  metode  kualitatif  dengan pendekatan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan  pada  saat  penelitian  adalah  purposive  sampling,  pengambilan  sampel  dengan teknik ini dilakukan melalui anggota yang dipilih secara khusus yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-government melalui aplikasi SITePAK  di  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Bekasi  belum  berjalan dengan  sempurna.  Permasalahan  yang  ditemukan  yaitu  transmigrasi  seluruh  database
kabupaten  dan  kota  di  Indonesia  sehingga  perubahan  data  melalui  website  SITePAK  tidak dapat berubah dalam waktu yang cepat, masyarakat kesulitan melakukan registrasi di website SITePAK,  kurangnya  pemahaman  masyarakat  dalam  memasukkan  dokumen  untuk mengelola  data  kependudukan,  dan  website  layanan  yang  sering  mengalami  error  sehingga tidak dapat diakses oleh pengguna.
Kata Kunci: E-Government, Pelayanan, SITePAK

## A. PENDAHULUAN
Pemerintah  merupakan  pelayan  publik,  dimana  mengandung  arti  bahwa  tujuan  dari penyelenggaraan  pemerintahan  yakni  untuk  melayani  masyarakat.  Seiring  perkembangan teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  semakin  pesat  akan  menciptakan    konektivitas tanpa  adanya  penghalang  terhadap  hubungan  masyarakat  dan  pemerintah  selaku  pelayan publik, hal ini berhubungan tehadap tingginya harapan masyarakat kepada pelayanan publik yang  berkualitas  (Mubarok  &  Nanang  Suparman,  2019).  Dalam  Undang-Undang  No  25 Tahun  2009  menyatakan  bahwa  pelayanan  pubik  merupakan  suatu  kegiatan  untuk pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  yang  sesuai  dengan  yang  tertera  dalam  peraturan perundang-undangan  atas  suatu  barang  maupun  jasa  serta  pelayanan  administrasi  yang disediakan oleh pelayan public untuk setiap warga negara (JDIH.BPK.RI, 2009).
Hampir  seluruh  aspek  kehidupan  manusia  di  era  ini  berdampingan  bersama  teknologi informasi  dan  komunikasi,  baik  pada  aspek  bersifat  pribadi  maupun  aspek  yang  bersifat publik. Tidak dapat dipungkiri perkembangan teknologi dan informasi memang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan bermasyarakat (Haura Atthara, 2018) . Dengan demikian, hal tersebut telah menjadi tuntutan kepada pemerintah selaku pelayan publik untuk memberikan pelayanan secara lebih transparansi, efektif, dan efisien pada proses pelaksanaan pelayanan publik melalui e-government (Putri, 2016) . E-government diartikan  secara  lebih  sederhana  melalui  tiga  aspek,  yakni  pemerintah, penyediaan  layanan,  serta  teknologi  informasi  dan  komunikasi  sebagai  wadah  atau  sarana pendukung berjalannya pemerintahan dalam memberikan pelayanan ke masyarakat (Juwono, 2019). Dengan demikian e-government sendiri memberikan efek  perubahan  yang  dilakukan oleh  pemerintah  selaku  pelayan  publik  dalam  memberikan  pelayanan.  Yang  sebelumnya, masyarakat perlu datang melakukan pelayanan tatap muka kepada instansi terkait yang tidak dapat dipungkiri memakan waktu serta tenaga, kini dapat dipermudah melalui e-government . E-government itu sendiri tertuang didalam Instruksi presiden No 3 tahun 2003  tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-government sebagai gerbang pengembangan E-government  di  Indonesia.  Pengembangan E-government diharapkan  dapat  meningkatkan transparansi, efektif, efisien, dan akuntabalititas pada proses pelayanan publik sehingga dapat mendorong pemerintah menjadi pelayan publik yang berkualitas (JDIH.BPK.RI, 2003).
Menurut  Wirtz  &  Daiser  (2015),  Pengaplikasian e-government merupakan  alat penghubung  antara  pemerintah  dan  masyarakat  dengan  bertujuan  meningkatnya  partisipasi masyarakat  dalam  pelayanan  publik  (Juwono,  2019).  Hal  tersebut  dapat  ditunjukan  melalui penerapan e-government yang  telah  menciptakan  konektivitas  dalam  membangun  interaksi antara  pemerintah  dan  para  stake  holder melalui  beberapa  pola  interaksi  menurut  (Juwono, 2019) yakni:
Penerbit: Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia P-ISSN: 1412 – 9736 E-ISSN: 2828-545X

## 1. Government to Citizen (G2C)
menurut  Ganpathy  dan  Kumar  (2014), Government  to  Citizen ini  merupakan  interaksi yang  terbentuk  antara  pemerintah  dan  masyarakat  dengan  memberikan  ketersediaan kemudahan akses ke berbagai layanan pemerintahan.
2. Government to Government (G2G).
Menurut  wirtz  dan  daiser (2015),  Government  to  Government ini  merupakan  bentuk interaksi  antara instansi  pemerintah  satu dan  pemerintah  lainnya,  hal  tersebut  dapat  disebut dengan kolaborasi yang berguna untuk pertukaran informasi lintas instansi.
3. Government to Business (G2B),
Menurut  weerakody  (2012), Government  to  Business merupakan  bentuk  interaksi  yang terjalin diantara pemerintahan dengan sektor bisnis. Pemerintah dan sektor bisnis tentu sangat membutuhkan  komunikasi  guna  membentuk  lingkungan  bisnis  yang  mendukung  guna mendukung  perekonomian  negara  tetap  berjalan  baik  sebagaimana  mestinya.  Mengenai  hal tersebut, E-government merupakan  inovasi  agar  terjalinnya  hubungan  antara  pemerintahan dengan sektor bisnis  begitupun dengan masyarakat dapat berjalan lancar.
4. Government to Employees (G2E),
Menurut wirtz dan daiser (2015), Government to Employees merupakan implementasi E- government yang  berguna  untuk  memudahkan  komunkasi  pemerintahan  sebagai  organisasi dengan para anggotanya.
5. Government to other institution
Menurut  Wirtz  &  Daiser  (2015),  Apabila G2G merupakan  pengimplementasi E- governme nt  antara  instritusi  pemerintahan, Government  to  other  institution merupakan pengimplementasian  E-government  sebagai  alat  interaksi  antara  pemerintahan  dengan organisasi non-profit maupun organisasi diluar pemerintahan.

## B. KAJIAN PUSTAKA
Meningkatnya  masyarakat  modern  di  era  digital  menuntut  pemerintah  untuk  bertindak lebih  dalam  dalam  penguatan  penyediaan  layanan  elektronik  atau  e-government.  Adapun faktor  penunjang  keberhasilan  penerapan  e-government  menurut  Wirtz  dan  Daiser  (2015) dalam (Juwono, 2019) mencakup tiga perspektif antara lain adalah
1. User centered
Kenyamanan  pengguna  merupakan  pertimbangan  dalam  penyediaan  layanan  berbasis teknologi.  Dalam  konteks  faktor  dari  kenyamanan  pengguna  itu  sendiri  adalah  desain  dari portal layanan tersebut.
2. E-service User
Dalam  perspektif  ini,  proses  penyediaan  layanan  diperlukannya  penyesuaian  mengenai kebutuhan dan keinginan dari masyarakat. Indikator keberhasilan dalam perspektif ini adalah perlunya  pertimbangan  tujuan  pemerintah  selaku  pelayan  publik  dalam  menyediakan e- government , hal ini merupakan bentuk responsif terhadap permintaan masyarakat,
3. Sarana teknologi informasi
Setelah  mempertimbangkan  faktor  keberhasilan  mengenai  pelayanan,  terdapat  faktor yang  menyangkut  terhadap  keberhasila  penerapan e-government yakni  saran  teknologi informasi.  Mengenai  hal  ini,  faktor  yang  menjadi  pertimbangan  keberhasilan e-government pada  perspektif  sarana  teknologi  informasi  yakni,  bagaimana  pemerintah  merancang, menerapkan  serta  memelihara e-government itu  sendiri.  Hal  yang  menyangkut  perihal tersebut  yakni,  keamanan  data,  kualitas  teknologi,  kecepatan  respons  dari website serta teknologi yang multichannel mengalami kerusakan
Salah  satu  instansi  yang  telah  menerapkan e-governement di  Kabupaten  Bekasi  adalah Instansi  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  melalui  website  layanan  SITEPAK. SITEPAK merupakan singkatan dari Sistem terpadu pelayanan Administrasi kependudukan. Website  layanan  sitepak  dapat  di  akses  melalui sitepak.bekasikab.go.id/esiak/ .  pelayanan yang diberikan oleh sitepak adalah pengurusan dokumen seperti E-KTP, Akte kelahiran, akte kematian, katu keluarga, surat pindah, dan Kartu identitas Anak (KIA).
Dilandasi  oleh  peraturan  Bupati  Nomor  51  Tahun  2018  tentang  perubahan  atas perarturan Bupati Bekasi No. 64 Tahun 2016 tentang kependudukan, susunan organisasi, Tata Kerja  serta  Tugas  dan  Fungsi  Dinas  Komunikasi  Informatika  Persandian  dan  Statistik (DISKOMINFOSANTIK)  Kabupaten  Bekasi,  Pasal  23  Poin  C  yang  memuat  seksi strandarisasi Teknologi Informasi dan komunikasi memiliki tugas dalam penyusunan norma, standar, prosedur serta kriteria (NSPK) yang bersangkutan dengan layanan infastruktur dasar data  center,  layanan  dan  juga  manajemen  data  informasi E-Government ,  peneyelenggaraan ekosistem TIK Smart City pada lingkungan pemerintahan Kabupaten Bekasi (JDIH.BPK.RI, 2018).  Terdapat juga didalam pasal 25 ayat D memuat mengenai tugas dari seksi penerapan teknologi  informasi  dan  komunikasi:  Menyelenggarakan  pengelolaan  dan  operasional  yang bersangkutan  kepada  pelayanan  manajemen  data  serta  informasi e-government ,  integrasi layanan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government di lingkungkan Kabupaten Bekasi.  Adapun  landasan  pemberlakuan  mengenai  aplikasi  pelayanan  SITePAK  itu  sendiri yakni  tercantum  pada  Surat  Keputusan  Bupati  Nomor  470/4313/DISDUKCAPIL/2020. Mengenai  uraian  tersebut,  telah  menjadi  landasan  bahwa  kabupaten  Bekasi  termasuk  dinas kependudukan  dan  pencatatan  sipil  telah  memberlakukan  penerapan e-government pada proses pelayanannya kepada masyarakat melalui aplikasi layanan SITePAK.
Pada  proses  pelaksanaan  program  pemerintah  terkait  pelayanan,  tidak  selalu  berjalan mulus seperti tujuan yang diinginkan. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari observasi serta wawancara  pra  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  ditemukannya  beberapa  fenomena terkait  penerapan e-government pada  aplikasi  layanan  SITePAK,  diantaranya  dalam perspektif E-sevice  user yakni,  masih  terdapatnya  keluhan  masyarakat  terhadap keterlambatan atau ketidak tepatan waktu dalam pengurusan data kependudukan hal tersebut didukung  oleh  pernyataan  bapak  iyan  dan  bapak  doni  selaku  operator  bidang  pendaftaran penduduk,  mereka  menyatakan  bahwa  proses  pengajuan  data  penduduk  dilakukan  dalam kurun  waktu  dua  sampai  tiga  hari,    sedangkan  jika  dilihat  dari  SOP  pelayanan  seharusnya proses pengajuan hanya satu hari saja. Adapun masalah yang ditemukan dalam aspek sarana teknologi  dan informasi  yakni,  gangguan  yang  terdapat  pada  website  SITePAK  yang  kerap terjadi,  gangguan  yang  terjadi  adalah  website  mengalami  error  hingga  tidak  dapat  di  akses oleh  masyarakat,  Bapak  Doni  dan  Bapak  iyan  mengungkapkan,  aplikasi  layanan  SITePAK mengalami  server  down  menyebabkan  akses  ya  terhambat,  hal  tersebut  dapat  terjadi setidaknya  satu  bulan  sekali.  Disamping  hal  tersebut  terkait  kesadaran masyarakat  terhadap pelayanan berbasis elektronik masih cukup rendah, hal ini didukung oleh pernyataan bapak Robet  selaku  Plt.  Sekretaris  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  yang  menyatakan bahwa  masih  kurangnya  pemahaman  mengenai  pelayanan  secara online. Pak  robet  juga mengungkapkan kendala lainnya  yakni  mengenai sinyal, masih banyaknya  wilayah-wilayah di  Kabupaten  Bekasi  yang  masih  sulit  untuk  menerima  sinyal  yang  bagus,  hal  ini  tentu menjadi kendala.
Adapun  penelitian  terdahulu  yang  menjadi  referensi  penulis,  yakni “penerapan (electronic  government)  e-government  pada  kantor  pelayanan  pajak  pratama  dalam pemberian pelayanan di kota bontang ” yang ditulis oleh Ayu Aditya Oktavya. Dengan tujuan tulisan yakni mengukur keberhasilan pengaplikasian e-government pada website pajak.go.id dalam  memberikan  pelayanan  untuk  wajib  pajak  di  kantor  pelayanan  pajak  (KPP)  pratama
Bontang.  Adapun  perbedaan  atau  novelty  pada  penelitian  ini  yaitu  lokus  dari  penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan kepada pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Aplikasi layanan berbentuk website yakni Sitepak.bekasikab.go.id/esiak/ yang  menjadi  sasaran  utama  penelitian.  Adapun perbedaan selanjutnya terletak pada operasional teori yang digunakan. Peneliti menggunakan teori  mengenai  faktor  penunjang  keberhasilan  dalam  penerapan  e-government  yang  lebih baru menurut wirtz dan daiser (2015)  dalam (Juwono, 2019).
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  yang  telah  dipaparkan  oleh  penulis  dan  yang  serta referensi  penulis  mengenai  penelitian  terdahulu,  ditemukannya  rumusan  masalah  yakni “Bagaimana  penerapan e-government melalui  aplikasi  layanan  SITePAK  Pada  Dinas Kependudukan  dan  Pelayanan  Sipil  Kabupaten  Bekasi?”.  Sehingga,  peneliti  tertarik  untuk membahas penelitian yang berjudul “ Penerapan E-Government melalui Aplikasi layanan SITePAK  Pada  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bekasi ”. Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu,  mengetahui  bagaimana  penerapan e-government melalui  aplikasi  layanan  SITePAK  Pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pelayanan  Sipil Kabupaten Bekasi.

## C. METODE PENELITIAN
Pada penelitian yang di tulis peneliti berlokasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. Adapun metode penelitian yang dilakukan yakni dengan pendekatan kulitatif dan pendekatan metode deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian ilmiah  dengan  memahami  dan  menggambarkan  fenomena  social  yang  diamati.  Adapun pendekatan  penelitian  deskriptif  yakni,  penelitian  bertujuan  untuk  secara  sistematis  serta akurat  dalam  memberikan  gejala,  fakta,  atau  peristiwa  mengenai  karakteristik  populasi  di dalam  wilayah  tersebut.  Mengenai  hal  tersebut  penelitian  deskriptif  tidak  diperlukannya mencari atau menjelaskan korelasi hubungan dan menguji suatu hipotesis (Hardani, 2020).
Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diantarannya dengan  menggunakan  wawancara,  dokumentasi  serta  triangulasi  (Hardani,  2020).Teknik pengambilan  sampel  yang  digunakan  pada  saat  penelitian  yaitu  sampling  purposive,  pada pengambilan  sampel  dengan  Teknik  ini  dilakukan  melalui  anggota  yang  dipilih  khusus berkaitan  dengan  tujuan  dari  penelitian  (Hardani,  2020).  Teknik  analisis  data  yang  terbagi menjadi tiga alur yaitu dengan reduksi data dilanjutkan dengan display data dan yang terakhir penarikan kesimpulan (Hardani, 2020).

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. User centered
Kenyamanan  pengguna  merupakan  hal  yang  perlu  dipertimbangkan  pada  penyediaan layanan  berbasis  teknologi.  Faktor  yang  dapat  mendorong  kenyamanan  pengguna  dalam menggunakan aplikasi layanan adalah kemudahan akses, visualisasi web yang menarik, dan kebermanfaatan  yang  diterima  dari  aplikasi  tersebut.  Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan  dengan  sub  Pengelolaan  Informasi  Administrasi  Kependudukan  (PIAK)  di  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi menyatakan bahwa aplikasi SITePAK telah  didesain user  friendly dengan  tampilan  yang  mudah  dipahami  dan  dikenali  oleh masyarakat.
Gambar 1. Tampilan pendaftaran akun SITePAK melalui sitepak.bekasi.go.id
Adapun kendala yang dialami yaitu adanya transmigrasi seluruh database kabupaten dan kota  di  Indonesia  sejak  tanggal  11  Maret  2022  telah  terpusat  dan  diambil  alih  Kemendagri sehingga database pada aplikasi SITePAK tidak bisa langsung ter- Update, apabila pengguna atau  masyarakat  yang  akan  melakukan  perubahan  data  pada  aplikasi  SITePAK  maka  data tersebut tidak  diubah  secara  langsung  oleh  pihak  Disdukcapil  Kabupaten  melainkan  oleh pusat  yaitu  Kemendagri,  sehingga  waktu  perubahan  data  pada  aplikasi  SITePAK  lebih memakan  waktu  dari  sebelum  transmigrasi  ini  terjadi.  Dengan  begitu  masyarakat  perlu beradaptasi  kembali  dengan  keterlambatan  pembaruan  data  yang  dilakukan.  Tidak  hanya itu,  perubahan  tersebut  memberikan  dampak  pada  proses  pelayanan  kerena  masyarakat merasakan kesulitan untuk melakukan pendaftaran akun SITePAK, hal tersebut sangat dirasa kurang  nyaman  oleh  masyarakat  terlebih  untuk  masyarakat  yang  baru  saja  berpindah  ke Kabupaten Bekasi.
Hadirnya  e-government  melalui  aplikasi  SITePAK  menuai  berbagai  respon  dari masyrakat.  Mengenai  kenyamanan  pengguna,  Aplikasi  SITePAK  dinilai  lebih  efektif  dan efisien  dibandingkan  melakukan  pengajuan  dokumen  kependudukan  secara  langsung. Namun,  masih  terdapat  juga  kendala  yang  terjadi  di  masyarakat  selaku  pengguna  aplikasi layanan  SITePAK  ini  yaitu  masih  kurangnya  pemahaman  sehingga  masih  sering  sekali ditemukannya  kesalahan-kesalahan  dalam  peng input an  syarat-syarat  pembuatan  data kependudukan.  Sehingga  pembuatan  data  kependudukan  ditolak  oleh  website  karna  tidak sesuai  dengan  ketentuan.  Mengenai  hal  tersebut,  banyak  masyarakat  yang  merasa  lebih nyaman untuk datang langsung dalam mengurus data kependudukan.

## 2. E-service User
Pada  perspektif  ini  diperlukannya  bagi  pemerintah  untuk  menyesuaikan layanan  e- government dengan  kebutuhan  masyarakat  selaku  penggunanya.  Berdasarkan  penelitian yang  telah  dilakukan  dengan  bidang  Pengelolaan  Informasi  Administrasi  Kependudukan (PIAK) Disdukcapil Kabupaten Bekasi menyatakan bahwa aplikasi SITePAK ini merupakan inovasi  pemerintah  kabupaten  Bekasi  untuk  terus  melakukan  pelayanan  administrasi kependudukan  pada  saat  pandemi Covid-19 berlangsung  dengan  di  sosialisasikan  melalui media sosial dan juga sosialisasi secara langsung pada bagian administrasi kependudukan di setiap kecamatan di Kabupaten Bekasi.
Ketidak  tepatan  waktu  kerap  kali  menjadi  masalah  dalam  proses  pelayanan,  sehingga tidak  dapat  dipungkiri  kerap  terjadi  tindakan  kecurangan  dalam  proses  pembuatan  data kependudukan  seperti  adanya  pungli  atau  calo  untuk  mempercepat  proses  pengurusan  data kependudukan  yang  tentu  hal  tersebut  merupakan  pelanggaran  prosedur  pelayanan. Penerapan  E-Government  melalui  aplikasi  SITePAK  menjadi  solusi  untuk  menghilangkan Tindakan  kecurangan  yang  kerap  terjadi.  Karena  pada  aplikasi  SITePAK,  terdapat tracker yang dapat melacak sejauh mana data kependudukan yang sedang diajukan oleh masyarakat di  proses  oleh  disdukcapil.  Terdapat  dua  opsi  pengambilan  dokumen  kependudukan  yakni diambil secara langsung di kecamatan dan diantar lewat POS. hal tersebut tentu memudahkan masyarakat untuk memperoleh dokumen kependudukan.

## Gambar 2. Timeline permohonan
Pada penerapan E-Government melalui aplikasi layanan SITePAK ini telah menciptakan proses pengerjaan pada pelayanan administrasi kependudukan jauh lebih efektif dan efisien dari  sebelum  terciptanya  aplikasi  SITePAK.  Hal  tersebut  dikarenakan  data-data  pengajuan dokumen  kependudukan  tersimpan  secara  sistematis  dan  tersusun  sesuai  antrean  sehingga memudahkan proses pelayanan.

## 3. Sarana Teknologi informasi
Faktor  keberhasilan  dalam  pengimplementasian E-Government juga  dipengaruhi  oleh faktor TIK yang berperan dalam pelayanan masyarakat. Terdapat faktor-faktor yang perlu di perhatikan  serta  dipertimbangkan  pada  proses  perancangan,  penerapan,  dan  pemeliharaan e-government  diantaranya  adalah  keamanan  data  pribadi,  kecepatan  respons  dari  website, teknologi  yang multichannel mengalami  kerusakan,  dan  kualitas  sistem  teknologi  yang disuguhkan.
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  pada  bidang  Pengelolaan  Informasi Administrasi  Kependudukan  (PIAK)  Disdukcapil  Kabupaten  Bekasi,  Sarana  dan  prasana yang  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  berjalannya  kepengurusan  aplikasi  SITePAK pada  Disdukcapil  Kabupaten  Bekasi  sudah  cukup  terpenuhi  walaupun  masih  ditemukannya pegawai  yang  menggunakan  laptop  pribadi  pada  kepengurusan  data  kependudukan  melalui aplikasi  SITePAK,  hal  tersebut  bukanlah  kendala  besar  yang  mempengaruhi  proses keberlangsungan kepengurusan data penduduk melalui aplikasi SITePAK.
Pada proses pelayanan dokumen kependudukan melalui aplikasi SITePAK tentu banyak melibatkan data pribadi pengguna. Keamanan data pribadi pada website SITePAK sejauh ini
tidak  pernah  mengalami  kebocoran,  sehingga  dapat  disimpulkan  aplikasi  SITePAK merupakan aplikasi yang sangat aman digunakan. Adapun mengenai kecepatan respons pada aplikasi SITePAK dinilai cukup cepat digunakan oleh berbagai macam device .
Adapun  kendala  yang  kerap  terjadi,  Website  SITePAK  ini  masih  berada  di  bawah naungan website pemerintahan kabupaten Bekasi yakni bekasikab.go.id yang dimana website tersebut  ditangani  oleh  Diskominfosantik.  Hal  ini  tentu  memiliki  dampak  terhadap  website SITePAK, yang dimana apabila website Bekasikab.go.id sedang memiliki kendala atau tidak aktif maka website SITePAK akan terkena imbasnya. Kendala lainnya yang ditemukan pada saat  melakukan  wawancara  kepada  masyarakat  adalah  website  yang  mengalami  error  dan tidak dapat di akses.

## E. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan E-Government melalui aplikasi layanan SITePAK dapat dikatakan berhasil. keberhasilan  penerapan E-Government dapat  ditinjau  melalui  tiga  perspektif  yakni user centered,  E-Service  user ,  dan  Sarana  teknologi  informasi.  Perspertif  pertama  yakni user centered, faktor  pendorong  penerapan e-government melalui  aplikasi  SITePAK  dari perspektif  ini  yakni  kenyamanan  pengguna  dalam  menggunakan  aplikasi  SITePAK  yang dinilai mudah dikenali dan dipahami. Perspektif kedua yakni User Service, pada perpektif ini penerapan e-government melalui aplikasi SITePAK dinilai menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memudahkan pelayanan administrasi kependudukan. Perspektif yang ketiga yakni saranan teknologi informasi, pada perspektif ini kualitas aplikasi SITePAK dinilai  sudah  memumpuni  untuk  melakukan  pelayanan  berbasis  teknlogi.  Adapun  kendala yang  kerap  terjadi  yakni  website  yang  mengalami  error  pada  saat  pengajuan  pendaftaran, akibat  transmigrasi  database  ke  pusat  perubahan  data tidak  real  time ,  website  error,  dan website yang tidak bisa di akses.
Adapun  saran  yang  diberikan  oleh  peneliti  untuk  mengatasi  kekurangan  yang  terjadi pada  penerapan  e-government  melalui  aplikasi  SITePAK  pada  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  yakni  agar  dapat  berjalan  lebih  optimal  dengan  meningkatkan  sosialisasi kepada  masyarakat  Kabupaten  Bekasi  secara  lebih  menyeluruh  terkait  keberadaan  aplikasi SITePAK  dan  cara  penggunaannya  dengan  lebih  terperinci  agar  masyarakat  Kabupaten Bekasi  dapat  memahami  penggunaan  aplikasi,  Adapun  cara  yang  dapat  digunakan  untuk mensosialisasikan  yakni  sosialisasi  pada  setiap  desa  dan  kecamatan  di  Kabupaten  Bekasi serta mensosialisasikan lebih gencar lagi pada media sosial. Meningkatkan performa website SITePAK  yang  dapat  meminimalisir  adanya  error  pada  website.  Meningkatkan  kualitas website dengan desai yang lebih mudah dipahami oleh setiap kalangan. Adapun terkait dari transmigrasi  database  ke  pusat  yang  telah  menghambat  performa  pelayanan  administrasi kependudukan,  sebaiknya  kepengurusan  dikembalikan  sepenuhnya  kepada  Disdukcapil, karena  pelayanan  administrasi  kependudukan  lebih  terkoordinasi  dengan  baik  apabila dilakukan oleh pemerintah daerah.

## REFERENSI
Hardani. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif . CV. Pustaka Ilmu. Haura Atthara. (2018). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Goverment : Studi Kasus Aplikasi sejak tanggal 11 Maret 2022 Ogan Lopian Dinas Komunikasi dan Informatika Di kabupaten Purwakarta . 3 (1), 66–77.
Penerbit: Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia P-ISSN: 1412 – 9736 E-ISSN: 2828-545X
JDIH.BPK.RI. (2003). Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government . JDIH.BPK.RI. https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/326/t/instruksi+presiden+nomor+3+ta hun+2003+tanggal+9+juni+2003 JDIH.BPK.RI. (2009). UU Nomor 25 Tahun 2009 . JDIH.BPK.RI. https://doi.org/10.1038/132817a0 JDIH.BPK.RI. (2018). peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 . JDIH.
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/141019/perbup-kab-bekasi-no-51-tahun-2018 Juwono, A. Y. . R. dan V. (2019). Birokrasi & Governance . PT RajaGrafindo. Mubarok & Nanang Suparman. (2019). pelayanan publik kontemporer . Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Putri, R. A. S. O. (2016). Penerapan E-Government Dalam Paradiplomasi Pemerintah Kota Bandung . 2 .