## DAYA TAHAN BAITUL MAL WAT TAMWIL DALAM ARUS REVOLUSI INDUSTRI 4.0

## Eja Armaz Hardi
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi eja.armaz.hardi@gmail.com
Abstrak - Artikel  ini bertujuan  untuk menganalisa ketahanan Baitul Mal wat  Tamwil (BMT) di dalam arus revolusi industri 4.0 pada bidang financial technology ( fintech ). BMT merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia yang  memiliki  segmentasi  konsumen  spesifik  yaitu  masyarakat low-middle  income dan  tidak  memiliki  akses kepada  perbankan ( unbankable ).  BMT  terbukti  memiliki peran  signifikan  dalam  membantu  mengurangi  tingkat  kemiskinan  di  Indonesia dengan  program  pemberdayaan  yang  dimilikinya.  Di saat  bersamaan,  proses manajemen  yang  berlaku  pada  BMT  masih  relatif berbelit  dan panjang,  seperti pendampingan  pra-pembiayaan,  proses pembiayaan dan  pasca  pembiayaan.  Akan tetapi, satu  dekade terakhir, perkembangan teknologi finansial ( fintech ) melakukan inovasi yang signifikan  dalam bidang industri keuangan. Salah  satu signifikansi dari inovasi fintech adalah  mendistrupsi  atau memotong  jalur  panjang  administrasi yang berlaku  selama  di  lembaga  keuangan.  Di  samping  itu ia juga menawarkan kecepatan,  mobilitas  dan  akurasi proses  transaksi  keuangan  masyarakat. Dengan menggunakan  analisis  deskriptif  kualitatif,  artikel ini  menemukan  bahwa,  walaupun fintech menawarkan  inovasi yang distrubtif dalam transaksi keuangan saat ini, BMT cenderung akan  tetap  bertahan  dengan  distingsi  dan  segmentasi  yang  dimilikinya. Akan  tetapi,  resistensi  tersebut menjadi  berbeda ketika penduduk  Indonesia yang berusia di atas 65 tahun saat ini disubstitusi oleh generasi milenial pada tahun 2035. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan bahwa untuk menghindari penurunan peran  dalam  membantu  masyarakat  menengah  ke  bawah  dalam  hal  finansial,  BMT harus  menyesuaikan  diri  dengan  melakukan  inovasi,  integrasi,  interkoneksi  dengan perusahaan fintech .
Kata Kunci: BMT, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Revolusi Industri 4.0, Fintech
Abstract - This  article  aims  to  analyze  the  resilience  of  the  Baitul  Mal  wat  Tamwil (BMT)  in  the  era  of industrial  revolution  4.0  in  the  field  of  financial  technology  (fin- tech).  BMT  is  one  of  the  Sharia  Microfinance  Institutions  (LKMS)  in  Indonesia  has specific consumer segmentation, namely low-middle income people and no access to banks (un-bankable). BMT has proven to have a significant role in helping to reduce poverty  levels  in  Indonesia  with  its  empowerment  program.  At  the  same  time,  the management processes that apply to BMTs are still relatively complicated and long, such as pre-financing assistance, financing processes  and post-financing. However, in  the  last  decade,  the  development  of  fin-tech  has  made  significant  innovations  in the  financial  industry.  One  significance  of  fin-tech  innovation  is  the  distribution  or cutting  of  the  long  administrative  path  that  applies  while  at  a  financial  institution.  In
addition,  he  also  offers  the  speed,  mobility  and  accuracy  of  the  public  financial transaction  process.  Using  a  qualitative  descriptive  analysis,  this  article  finds  that, although  fin-tech  offers  constructive  innovation  in  current  financial  transactions, BMTs  will  tend  to  survive  with  their  distinction  and  segmentation.  However,  this resistance  becomes  different  when  the  Indonesian  population  aged  over  65  years would  substituted  by  millennial  generation  in  2035.  Therefore,  this  article recommends  that  in  order  to  avoid  reducing  its  role  in  helping  the  middle  to  lower financially,  the  BMT  must  adjust  to  innovation,  integration,  interconnection  with  fin- tech companies.
Keywords: BMT, Shariah Microfinance Institutions, Industrial Revolution 4.0, Fintech

## PENDAHULUAN
Dalam  kurun  waktu 17  tahun jumlah  penduduk Indonesia menurut Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  tumbuh secara  eksponensial  dari  213.4  juta  jiwa pada  tahun  2000  menjadi  264  juta  jiwa pada tahun 2017. Di samping itu, jumlah kemiskinan menunjukkan gejala sebaliknya dengan mengalami penurunan  secara  signifikan  dari  47.97 juta jiwa atau berkisar 23.43 persen pada tahun  1999  menjadi  26.58  juta  jiwa  atau sekitar  10.28 persen  dari total  penduduk per  September  2017 (Badan  Pusat Statistik,  2018). Dilain  pihak,  Indonesia mengalami pertumbuhan yang  cukup signifikan  pada  aspek  pendapatan  per kapita,  tercatat  oleh Bank  Dunia pada tahun  2000  pendapatan  per  kapita penduduk Indonesia  5,805.81  USD meningkat menjadi 10,764.55 USD pada tahun 2016, ( lihat tabel 01 ).
Tabel  1. Pertumbuhan  Penduduk,  Tingkat Kemiskinan, dan Pendapatan Perkapita Indonesia Periode (2000-2017) ( juta jiwa )( persen/% )
Items/Tahun 2000 % 2017 % Growth (%) Penduduk 213.40 264 23.71 Kemiskinan 47.97 23.43 26.72 10.12 -44.30 Pendapatan Perkapita 5,805,81 10,764.55 85.41
Sumber: Data diolah dari: www.bps.go.id dan www.worldbank.org
Informasi pada tabel 01
menunjukkan bahwa, pertumbuhan
jumlah  penduduk  Indonesia  sebesar 23.71  persen  tersebut menyebabkan penurunan  angka  kemiskinan  mencapai dua  kali  lipat  yaitu -44.30  persen.  Akan tetapi,  penurunan  angka  kemiskinan tersebut  masih  jauh  tertinggal  dari pertumbuhan  pendapatan per  kapita sebanyak  dua  kali  lipat  dari  penurunan angka  kemiskinan  atau  mencapai  85.41 persen dalam kurun waktu 18 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa, pertumbuhan perekonomian yang signifikan  pada  jangka  panjang  tidak diiringi  secara  baik  penurunan  angka kemiskinan.
Apabila  mengacu  kepada  standar kemiskinan  yang  ditetapkan  oleh  Bank Dunia sebesar 1.25 USD atau Rp17.500 (kurs Rp14,000) per hari untuk menentukan  penduduk  miskin, maka jumlah  penduduk  miskin  di  Indonesia cenderung  lebih  kecil  dari  angka  yang dirilis  oleh  BPS,  yaitu  6.5  persen  atau 16.97 juta jiwa dari total penduduk 261.1 juta  jiwa  pada  tahun  2016.  Akan  tetapi, standar  tersebut  cenderung  tidak  dapat dijadikan  tolak  ukur  secara  logis  bagi seorang  manusia.  Mengapa  demikian? Karena dengan  standar  kemiskinan dihitung  dengan  1.25  USD  per  hari, maka  akan  muncul  angka  pendapatan sebesar Rp525,000 per-bulan atau Rp17,500 per-hari (kurs Rp14,000).
Dari data yang dipaparkan sebelumnya,  pertumbuhan  pendapatan
per kapita Indonesia yang diiringi dengan penurunan jumlah
kemiskinan menyisakan  beberapa  masalah  sosial.
Permasalahan ini
dikarenakan pertumbuhan  tersebut  tidak  disertai dengan menurunnya kesenjangan pendapatan.  Disaat  yang  bersamaan, pertumbuhan pendapatan  orang-orang terkaya  lebih  besar  dibanding  orang- orang  miskin  sehingga  orang  terkaya dapat menikmati pertumbuhan pembangunan dengan porsi yang sangat besar  dan  melahirkan  tren  kesenjangan pendapatan (Hasanah  &  Yusuf,  2013). Hal  demikian  tentu  menjadi  paradoks ketika  Indonesia  disebut  sebagai  negara yang memiliki demografi muslim terbesar di  Dunia,  disisi  lain  mayoritas  penduduk miskinnya  adalah  masyarakat  muslim. Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan  mendapat  perhatian  serius pemerintah. Terlebih permasalahan kemiskinan  menjadi  salah  satu  dari  17 tujuan  utama Sustainable  Development Goals (SDGs).
Salah  satu  upaya  yang  dapat dilakukan  untuk  memutus  mata  rantai kemiskinan adalah sebagaimana diungkapkan  oleh  Amalia  (2009)  dalam artikel  Adnan  yang  menyatakan  bahwa salah  satu  perangkat  yang  paling  efektif dalam  memutus  mata  rantai  kemiskinan adalah  pemberdayaan  dengan  kredit mikro  melalui  lembaga  keuangan  mikro (MFIs) (Adnan  &  Ajija,  2015). Hal  ini dikarenakan  lembaga  keuangan  mikro berbentuk  koperasi  merupakan  sistem keuangan  dapat  bergerak  dalam  lingkup terkecil  dalam sistem perekonomian negara dan berkembang secara konsisten  pada  model  kredit  pertanian, keuangan,  konsumen,  dan  koperasi serba  usaha (M.  Dawam  Rahardjo, 2015). Kemudian dari temuan di lapangan menunjukkan  bahwa,  program dan  manajemen  yang  di  lakukan Baitul Mal  wat  Tamwil  (BMT)  Madrasah Muftahul  ‘Ulum  (MMU) Sidogiri  dalam
mengurangi  tingkat  kemiskinan  secara signifikan (Adnan & Ajija, 2015). Selanjutnya, berkaitan dengan
pemberdayaan,  penelitian  di  Baitul Mal BMT Beringharjo Yogyakarta juga menunjukkan adanya peningkatan pendapatan  bagi  masyarakat  muslim miskin  yang  memanfaatkan  fasilitas qard } ul al-h } asan (Hardi, 2013).
Signifikansi  temuan  dari  penelitian sebelumnya  tidak  lepas  dari  daya adaptasi  lembaga  keuangan  mikro  yang tinggi  dalam merespons masyarakat kelas  bawah  yang  dinamis.  Oleh  karena itu, lembaga keuangan mikro hadir untuk merespons kebutuhan  akses  keuangan kelompok  usaha  mikro  dan  masyarakat lapisan  bawah  yang  secara  teknis  sulit untuk  mengakses  lembaga  keuangan formal  terutama  dalam  memperoleh dukungan kredit atau pembiayaan (Indonesia,  n.d.). Menurut  laporan tahun yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  Indonesia menunjukkan bahwa jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah (LKMS) di Indonesia mengalami peningkatan jumlah kantor dan aset yang signifikan  dalam  tiga tahun  terakhir, sebagaimana terlihat pada  tabel  02 berikut:
Tabel  2. Pertumbuhan  Jumlah  dan  Aset Lembaga  Keuangan  Mikro  Konvensional dan Syariah  yang Terdaftar di  Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
(* juta rupiah ) LKM 2018 2017 2016 Konvensional 123 151 119 Koperasi 101 132 99 PT 22 19 17 Syariah 60 29 13 Koperasi 59 29
13 PT 1 -
- Total 183 180 129 Aset* 748,34 446,75 283,84
Sumber: Data diolah dari: Statistik Lembaga Keuangan Mikro (LKM) www.ojk.go.id (Jasa Keuangan, 2019b)
Akan  tetapi,  perkembangan  jumlah entitas dan aset LKM dan LKMS tersebut diiringi dengan  pertumbuhan  sektor teknologi keuangan
( financial technology.  fintech ).  Jumlah fintech
Lending yang terdaftar di  OJK  per Januari  2019  mencapai  99  perusahaan, jumlah  tersebut  jauh  lebih  kecil  dari jumlah fintech yang beredar. Di samping itu  juga,  pertumbuhan  toko digital ( e- commerce )  dan  dompet  digital  saat  ini mengalami peningkatan yang eksponensial.  Kemudian,  perusahaan- perusahaan fintech tersebut dapat menjangkau  konsumen  lebih banyak dalam  waktu  yang  relatif singkat.  Dari tiga e-commerce terbesar di  Indonesia, Tokopedia,  Buka  Lapak  dan  Shopee, jumlah  kunjungan  pada  aplikasi  tersebut mencapai  168  juta,  116  juta,  dan  67.7 juta  pengunjung,  sedangkan  dari  sisi pendanaan dan valuasi pasar Tokopedia menempati  peringkat  tertinggi  yang mencapai  2.4  milyar  USD  pendanaan dan  valuasi  mencapai  7  milyar  USD. Selain itu, dompet digital yang beredar di Indonesia  mencapai  akumulasi  21  triliun rupiah,  sebagaimana  terlihat  pada  tabel 03 berikut:
Tabel  3. Jumlah  Akumulasi  Pendanaan,  Valuasi, dan  Kunjungan  pada  perusahaan  e-commerce, Dompet Digital dan Fintech Lending di Indonesia Triwulan III 2018 (* Juta  Kali /** Milyar  USD /*** Triliun  IDR /**** Juta USD )
e- commerce
Kunjungan* Funding** Valuasi** Akumulasi dana*** Qn Tokopedia 168 2.4 7 Buka Lapak 116 50.1**** 1 Shopee 67.7 Lazada 58.3 Blibli
43.1 Go-Jek 2.2 5 Traveloka 500**** 2 Dompet Digital 21 Fintech Lending 99
Sumber:  Data  diolah  dari: (Jasa  Keuangan,  2019a) www.ojk.go.id dan (“Jumlah Akumulasi Pendanaan, Valuasi, Dan Kunjungan Pada Perusahaan e-Commerce,” 2019) www.databoks.co.id
Perkembangan  industri  4.0  saat  ini menjadi sesuatu yang niscaya yang tidak dapat dihindari oleh siapa pun, termasuk penduduk  Indonesia.  Pertumbuhan e- commerce ,  dompet  digital,  dan fintech lending saat ini memangkas jalur distribusi perekonomian konvensional. Di samping itu, transaksi real  time ,  cepat,
dan dimanis menjadi salah satu distingsi revolusi industri 4.0  saat  ini.  Dengan demikian,  dari  beberapa  isu  yang disebutkan  sebelumnya,  apakah LKMS khususnya BMT yang selama ini berperan  dan  terbukti  secara  signifikan membantu  masyarakat  kelas  bawah memperoleh akses keuangan dan membantu mengurangi tingkat kemiskinan dapat mempertahankan trah - nya di  tengah era disrupsi saat  ini?. Untuk  menjawab  kegelisahan  akademik tersebut,  artikel  ini  pada  bagian  awal akan  membahas  secara komprehensif tentang LKMS dalam  hal  ini BMT, teknologi  finansial,  dan akan  membahas segmentasi keuangan  digital di  tengah masyarakat Indonesia. Kemudian pembahasan  hasil  penelitian meliputi distingsi BMT dan ketahanan BMT dalam menghadapi  era disrupsi saat  ini.  Pada bagian  akhir,  artikel  ini  menyajikan kesimpulan,  rekomendasi  kepada  pihak terkait, dan ruang pengembangan penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.

## KAJIAN LITERATUR
Baitul Mal wat Tamwil dan

## Segmentasinya
Baitul Mal memainkan peran penting di awal masa kenabian Muhammad  SAW.  Keberadaan  Baitul Mal  berlanjut  hingga  masa  kekhalifahan khulafa > ur  al-ra > shidi > n dan  khilafah- khilafah  setelahnya.  Ia  menjadi  pusat sirkulasi  keluar  masuk  kas ( cash  flow ) keuangan  negara.  Akan  tetapi,  peran Baitul
Mal pada awal masa pemerintahan  Nabi  Muhammad SAW masih dalam lingkup sosial-ekonomi dan belum  memiliki  orientasi  ekonomi-bisnis. Baitul Mal pertama  memiliki  fungsi sebagai  lembaga  negara  terjadi  pada tahun  kedua  pemerintahan  khalifah  Abu Bakar  as-Sidq  RA (Wardani  &  Thoin, 2013). Sehingga peran sosial  dan
ekonomi  Baitul Mal yang  menjadi sakral pada  masa  itu. Hal  tersebut tercermin dari  distribusi  hasil  kekayaan  negara berupa dana sosial  karitas  Islam,  harta rampasan  perang, pajak  tanah dan  hasil bumi  dan  lain  sebagainya berjalan dengan  baik dan disalurkan  sepenuhnya untuk  kepentingan  masyarakat  miskin dan  membutuhkan. Dengan  demikian, negara bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan
dan kemakmuran rakyat (Ayub, 2007; Benthall, 1999).
Dalam  konteks Indonesia  lembaga tersebut  tidak  hanya  bergerak  dalam bidang  sosial-ekonomi  akan  tetapi  juga bergerak pada bidang bisnis, yang kenal dengan  Baitul Mal wat  Tamwil  (rumah harta  dan  bisnis/BMT) (Huda  &  Heykal, 2010). Lahirnya
BMT  di  Indonesia diinisiasi  oleh  beberapa cendekiawan muslim  di  Masjid  Institut Teknologi Bandung  (ITB)  pada  akhir  tahun  1980- an. Pendirian BMT  ini  didukung  oleh Ikatan Cendekiawan Muslim  Indonesia (ICMI),  dan  kemudian  menjadi  bagian sejarah  dan  cikal  bakal berdirinya bank syariah di Indonesia pertama pada tahun 1992-an.
Spirit  BMT  pada  dasarnya  adalah memberikan kemudahan
akses
keuangan kepada masyarakat menengah  ke bawah  yang  kurang mampu  untuk  mengakses  lembaga keuangan  perbankan. Di  samping itu juga,  BMT  hadir  sebagai  gerakan  akar rumput  ( grass-root  movement ) yang menyediakan alternatif pembiayaan platform kecil  dan  angsuran  ringan. Gerakan  ini  juga  menjadi  solusi  bagi masyarakat  untuk  lepas  dari  jeratan ‘ lintah darat ’ yang cenderung melahirkan masalah baru bagi nasabah pembiayaan.  Dengan  kata  lain  bahwa, BMT  menjadi  solusi  masyarakat  muslim untuk  keluar  dari  jeratan  riba  yang dilarang oleh Islam.
Secara  umum  tujuan pendirian
BMT adalah:
a. membantu
meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan; b. memberikan sumbangan aktif terhadap  upaya  pemberdayaan  dan peningkatan kesejahteraan umat;
c. menciptakan sumber  pembiayaan dan  penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah;
d. mengembangkan sikap  hemat  dan mendorong kegiatan gemar menabung bagi anggota;
e. menumbuh kembangkan usaha- usaha  yang  produktif  dan  sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi  bagi  anggota  dibidang usahanya;
f. meningkatkan wawasan dan kesadaran  umat  tentang  sistem  dan pola  perekonomian  Islam; tujuh, membantu para  pengusaha  lemah untuk mendapatkan modal pinjaman, dan;
g. menjadi lembaga keuangan alternatif yang  dapat  menopang  percepatan pertumbuhan ekonomi nasional (Ridwan, 2011).
Di  samping tujuan  tersebut  di  atas, BMT  memilik  prinsip  yang  menjadi landasan  operasional, diantara-Nya;  a. Keimanan  dan ketakwaan kepada  Allah SWT; b. Keterpaduan; c. Kekeluargaan; d. Kebersamaan; e. Kemandirian; f. Profesionalisme, dan; g. Istiqomah (Ridwan,  2011). Dengan demikian, BMT dapat dikatakan sebagai Lembaga
Keuangan
Mikro Syariah (LKMS) berbasis agama ( Faith-Based Microfinance ) (Mohamad Nazirwan,
2015).
Di  samping spirit  keagamaan,
Baitul Mal wat  Tamwil  (BMT)  juga menjadi sarana pendukung dalam rangka  meningkatkan inklusi  keuangan dan keterjangkauan ( deep  outreach )
masyarakat
terhadap
lembaga
keuangan. Tingkat keterjangkauan akses keuangan oleh masyarakat  menjadi penting, sebab ia menjadi sumber injeksi modal  dan  keuangan  bagi  masyarakat. Saat  ini Indonesia  termasuk ke  dalam negara  yang memiliki  tingkat  inklusi keuangan  terendah  yaitu  49.53  persen. Angka tersebut berarti hampir 50 persen masyarakat Indonesia tidak  memiliki akses  kepada  lembaga  keuangan  dan sebagian besarnya adalah muslim (Wulandari  et  al.,  2016). Dalam  rangka menjawab  masalah tersebut, maka lahirnya Lembaga  Keuangan Mikro (LKM)  bertujuan  untuk  menghilangkan kendala dan memberikan akses sebesar- besarnya pada permodalan dan pembiayaan bagi masyarakat menengah ke bawah. Gerakan ini berkembang baik di  beberapa  negara dan  LKM  bertujuan melayani  akses  keuangan  masyarakat miskin, seperti; Grameen Bank (Bangladesh);  Development  of  Humane Action  (DHAN)  (Kalanjiam,  India);  Bank Desa (Amerika Latin dan Africa) (Khanam  et  al.,  2018;  Wulandari  et  al., 2016).
Dari penelitian Wulandari dkk tersebut, ditemukan bahwa BMT besar di pelbagai  pulau  di  Indonesia  secara khusus memiliki  distingsi masing-masing bila dibandingkan dengan LKM konvensional. Ciri khas BMT di Indonesia dapat  dilihat  pada  proses manajemen BMT, yaitu; pra- pembiayaan,  pembiayaan,  dan  pasca- pembiayaan (Wulandari  et  al., 2016). Sedangkan kekhasan Grameen  Bank adalah  berbasis  kepercayaan,  sehingga ia tidak membebankan jaminan dan akad kontrak resmi
kepada
nasabah pembiayaan.
DHAN memanfaatkan kepemimpinan  masyarakat  akar  rumput membentuk  Kelompok  Swadaya  (SHG) yang  beranggotakan  10-15  orang  dan memastikan  kelompok  bekerja  dengan baik.  Bank  Desa  Amerika  Latin  dan
Afrika memiliki ciri khas bahwa keterlibatan  tim  yang  dibentuk  Bank Desa  sekitar  30-50  anggota  yang menyediakan  modal  untuk  pembiayaan satu anggota. Walaupun distingsi masing-masing  LKM  tersebut  di  atas berbeda-beda, akan tetapi mereka memiliki  segmentasi  yang  sama  dan mempunyai peran signifikan bagi masyarakat akar rumput.
Melalui simplikasi program  dan  produk  mereka membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan
meningkatkan pendapatan  masyarakat,  di  samping  itu LKM juga memberikan  kemudahan  dan keringanan  dalam  mendapatkan  akses keuangan.
Dalam  konteks  Indonesia lembaga keuangan mikro berbasis swadaya masyarakat  telah  berkembang  sejak awal  pemerintahan  orde  baru.  Lembaga ini  dapat  dibagi  menjadi  beberapa bentuk,  yaitu  Bank  Desa  dan  Lumbung Desa yang muncul pada awal 1990-an di Jawa  an  Madura melalui supervisi  Bank Rakyat  Indonesia  (BRI). Di  samping itu terdapat juga Lembaga Perkreditan Desa (LPD)  yang  berkembang  di  provinsi  Bali di bawah  supervisi  Bank  Pembangunan Daerah  (BPD). Kemudian, dalam  rangka mempercepat mengentaskan kemiskinan,  pemerintah  Jawa  Tengah pada awal  tahun  1970-an  menginisiasi terbentuknya  Bank  Kredit  Kecamatan (BKK) di  setiap tingkat  kecamatan (Mohamad  Nazirwan,  2015).  Lembaga- lembaga tersebut di  atas,  memiliki tugas membantu  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat  berpendapatan  rendah  dan tidak  terakses  oleh  lembaga  keuangan perbankan ( un-bankable society ).

## Financial Technology
Financial Technology atau  dikenal dengan  istilah fintech muncul  ketika konsorsium  layanan  teknologi  keuangan yang diartikan  sebagai  memanfaatkan teknologi sebagai solusi keuangan
(Arner  et  al.,  2015). Dalam  sejarah keuangan, fintech bukanlah  hal  baru, fintech secara  umum  dapat  dibagi menjadi beberapa fase,  yaitu: pertama , fintech 1.0  (1866-1987)  dari  analog  ke digital. Di awal abad ke-19 perkembangan  telegram,  rel  kereta  api, kanal  dan  lainnya  untuk  mendukung globalisasi  layanan  informasi, transaksi, dan  pembayaran  keuangan.  Kemudian dilanjutkan dengan peluncuran komputer oleh  IBM,  kalkulator  keuangan  oleh Texas  Instrumen  tahun  1967  dan  kartu kredit  oleh  Dinner’s  Club  1950-an,  Bank of America dan American Express tahun 1958.  Inovasi  fenomenal  pada  masa  ini adalah  diterbitkannya  Automatic  Teller Mechines  (ATM)  tahun  1967  oleh Barclays  di  United  Kingdom  (UK). Digitalisasi  keuangan  modern  terjadi pada  periode  1967-1987 (Arner  et  al., 2015).
Kedua , fintech 2.0  (1987-2008) perkembangan  layanan  keuangan  digital tradisional.  Pada  periode  ini  ditandai dengan  perhatian  regulator  pada risiko interkoneksi  dan  interseksi  keuangan dengan sektor keuangan dengan diterbitkan  regulasi  terkait  teknologi keuangan. Ketiga , Fintech 3.0  (2009- Sekarang)  berawal  dari  krisis  global tahun  2008,  periode  ini  ditandai  dengan kompetisi  baru  dan  keanekaragaman yang  melahirkan  peluang  dan  tantangan tersendiri. Keempat , finctech 3.5  untuk negara-negara berkembang, dimana mereka harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi.
Perkembangan infrastruktur teknologi, big  data ,  analisis  data,  dan perangkat  mobile  memberikan  ruang bagi perusahaan start-up untuk memotong  mediasi dan  alur perusahaan konvensional dengan memberikan distingsi,  aktivitas  spesifik  yang  sesuai, dan peranan pribadi (Lee  &  Jae,  2018). Secara  substansi  revolusi fintech terjadi karena  inovasi disrupsi yang  memotong
jalur,  sehingga  dapat  memangkas  biaya dan  membuat  keuangan  perusahaan lebih efisien.  Inovasi  seperti  ini  menarik minat investor besar untuk menempatkan  dana  pada  perusahaan tersebut  dibanding  dengan  investasi pada perusahaan dengan sistem tradisional.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini
memanfaatkan menggunakan pendekatan deskriptif analisis dan paradigma interpretatif yang masuk dalam rumpun penelitian kualitatif. Metode kualitatif menjadi relevan  dalam  penelitian  ini  dikarenakan Baitul  Mal  wat  Tamwil  (BMT)  memiliki segmentasi spesifik sebagaimana dijelaskan  dan  disaat  bersamaan  BMT menghadapi  era disrupsi dimana  terjadi beberapa  pemotongan  proses  ( cutting the  procedure )  serta  teknologi  berperan penting  dalam  transaksi  keuangan  saat ini.  Kemudian  data  yang  digunakan adalah  data  sekunder  yang  dipublikasi oleh pihak atau lembaga terpercaya, baik data  dalam  bentuk  statistik,  angka numerik,  dokumentasi  ataupun  catatan historis.
Selanjutnya
metode tersebut dilaksanakan dengan berbagai rangkaian teknis untuk mencapai hasil penelitian,(K. Yin, 2011; Rahardjo, 2017) diantara-Nya adalah:
1. Pertama , studi pustaka, pada bagian ini  merupakan  rentetan  kegiatan penelitian  yang  berkaitan  dengan pembacaan literatur, pengolahan data relevan dengan topik pembahasan.
2. Kedua ,  analisis  data,  peneliti  dalam hal  ini  melakukan  penelusuran  baik dalam  bentuk  dokumentasi  jurnal maupun  laporan-laporan  lembaga- lembaga terkait.
3. Ketiga ,  interpretasi (Creswell,  2012) rangkaian  kegiatan  ini  dilakukan
untuk menafsirkan gejala yang terjadi diantara kedua objek penelitian  yaitu  Baitul  Mal  wat
Tamwil  (BMT) dan  perkembangan yang  terjadi  pada  era  revolusi industri 4.0.
4. Keempat , artikel ini melibatkan pandangan subjektivitas peneliti dalam melakukan prediksi ketahanan BMT pada saat Indonesia menikmati bonus demografi pada kisaran tahun 2030-2040.
Dari rangkaian teknis yang dilakukan di atas interpretasi unit analisis yang  terdiri  dari pertumbuhan BMT,  dan demografi  penduduk  Indonesia  dari data sekunder yang dirilis oleh BPS, pertumbuhan  fintech  di  Indonesia  yang dirilis  oleh BI  dan  Kemenkeu yang kemudian dikaitkan dan dianalisis secara bersamaan  untuk  memunculkan  gejala- gejala  yang  berkaitan  dengan  tujuan artikel.  Kemudian  gejala  ( symthoms ) tersebut diinterpretasi dalam  rangka menarik  kesimpulan  dan  rekomendasi yang dapat
dilakukan
untuk mengantisipasi terjadinya  gejala  yang muncul.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Distingsi Baitul Mal wat Tamwil
Dengan  tujuan  dan  prinsip  yang dimiliki oleh BMT sebagaimana disebutkan sebelumnya, ia muncul menjadi  salah  satu  solusi  bagi  negara untuk  memperkecil  tingkat  kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat akar rumput. Hal ini dikarenakan bahwa, segmentasi nasabah  BMT  sama  sekali berbeda dengan lembaga keuangan lainnya. Oleh karena  itu  dengan  jumlah  penduduk miskin  Indonesia  saat  ini  mencapai angka 26.72 juta jiwa, Indonesia memerlukan  keterlibatan  semua  elemen untuk terus mereduksi angka kemiskinan tersebut.
Akan tetapi, lebih dari pada masalah  kemiskinan,  BMT  khususnya di bawah binaan  Dompet  Duafa (DD)  di Yogyakarta memiliki spirit untuk mempertahankan keimanan seorang muslim ketika dilanda kemiskinan. Disaat yang bersamaan untuk melawan misionaris  yang  pada  saat  itu  gencar melakukan kristenisasi pada  masyarakat miskin. Oleh karena itu, BMT hadir untuk memberikan solusi nyata bagi masyarakat muslim miskin untuk berdaya,  memiliki  usaha  dan  berdiri  di atas  kaki sendiri (Mohamad  Nazirwan, 2015).  Spirit awalnya  adalah  dakwah yang diintegrasikan  dengan  lembaga filantropi sebenarnya  telah  tumbuh  di awal pemerintahan Islam. Akan tetapi hal tersebut terlupakan  oleh  aktivis  muslim, sehingga munculnya  kristenisasi yang kemudian menjadi  pemantik  bagi  para pemikir muslim untuk mengambil langkah  nyata. Salah satunya upaya nyatanya  adalah  mendirikan BMT  yang berkembang secara signifikan  beberapa dekade ini.
Data yang dihimpun oleh Perhimpunan BMT Indonesia
menyatakan  bahwa  jumlah  BMT  di Indonesia  saat  ini  mencapai  4000an lebih,  walaupun  yang  terdaftar  pada perhimpunan  berjumlah  326  BMT  per 2017.  Tidak  dapat  dinafikan  bahwa beberapa  penelitian mengenai peran BMT, baik lembaga Mal maupun lembaga  Tamwil  memiliki  peran  yang signifikan  dalam  meningkatkan  usaha, pendapatan, dan  taraf hidup masyarakat akar  rumput.  Dengan  demikian  BMT dapat  dikatakan  masih  memiliki  peran penting pada masyarakat Indonesia.
Distingsi yang dimiliki oleh lembaga keuangan mikro  syariah  terlebih  BMT adalah dapat menjangkau segmen pasar di  pelosok-pelosok  desa.  Bagi  BMT, Baitul Mal dapat memberikan pembiayaan  kepada  masyarakat  miskin dengan skema
qard } ul al-h } asan
(pinjaman kebajikan) yang hanya mewajibkan  nasabah  pembiayaan  untuk mengembalikan pokok pinjaman saja.
Di  samping itu,  Baitul Mal juga melakukan pendampingan usaha, pendampingan laporan  keuangan  dan pendampingan sosial keagamaan. Ketika menyalurkan pembiayaan dengan skema qard } ul  al-h } asan ,  secara  implisit  Baitul Mal sudah mengetahui  bahwa risiko skema  tersebut,  seperti nasabah  tidak mengembalikan  modal dengan utuh.  Hal ini  dikarenakan  dana  yang  disalurkan tersebut  bersumber  dari  dana  Zakat, Infak,  Sedekah  dan  Wakaf  (ZISWAF) (Thoriquddin,  2014).  Pada  sisi  Tamwil, BMT menjangkau segmentasi  pasar dengan nominal pembiayaan yang relatif kecil, seperti pembiayaan nasabah dengan  nominal di  bawah 1  juta  rupiah. Untuk mempermudah dan tidak memberatkan  nasabah  terkadang  BMT menetapkan variasi jangka waktu pengembalian (harian, mingguan, bulanan)  dan  nominal angsuran yang terjangkau oleh nasabah.
Baitul Mal wat Tamwil (BMT) dalam aspek  manajerial memiliki  beberapa catatan. Sebagaimana diungkapkan oleh (Rusydiana & Devi,
2013)yang menyebutkan  bahwa  setidaknya  ada empat aspek
penghambat perkembangan  BMT  yang  dilihat  dari aspek analisis  proses  networking  (ANP) di Indonesia yaitu: sumber daya manusia;  teknis;  legalitas  dan  struktural, dan;  pangsa  pasar (Rusydiana  &  Devi, 2013). Pernyataan  tersebut  setidaknya didukung  oleh  temuan  pada  BMT  di Provinsi  Banten  bahwa  dalam  hal pembentukan  harga  dan  manajemen sumber  daya  manusia  ditemukan  masih berbeda dengan syariah dan ketidakpahaman  bagian  administrasi, manajer, dan konsumen terkait kepatuhan Syariah (Muljadi et al., 2014). Pada konteks ini, di  samping BMT menjadi  salah  satu  pilar  kebangkitan
ekonomi  akar  rumput,  akan  tetapi disaat yang bersamaan BMT memiliki persoalan internal yang harus diselesaikan.  Terlebih  lagi  masuk ke dalam era  revolusi industri 4.0  saat  ini yang  menuntut  kecepatan  dan  akurasi dalam hal pelayanan keuangan.
Akan  tetapi, di  tengah kejayaan eksistensi  BMT  di  Indonesia  beberapa tahun  terakhir  muncul  revolusi  dalam bidang  keuangan,  yaitu  muncul  era Revolusi
Industri
4.0. Sehingga eksistensi  BMT  kembali  mengalami dinamika dengan
munculnya perusahaan-perusahaan teknologi yang juga  bergerak  dalam  bidang  keuangan. Perusahaan  teknologi  keuangan secara terang-terangan memutus beberapa jalur yang  selama  ini  menjadi  bagian  dari operasional BMT. Seperti sistem pencatatan manual, di era fintech saat ini pekerjaan  tersebut  telah  dilakukan  oleh aplikator. Jangkauan nasabah pembiayaan,  saat ini perusahaan fintech dapat menjangkau nasabah lebih banyak dari perusahaan keuangan konvensional. Dari sisi operasional, perusahaan fintech cenderung  tidak membutuhkan kantor fisik  yang  banyak, sehingga inovasi ini memberikan dampak pada reduksi biaya operasional.  Di  lain  pihak, lembaga keuangan  konvensional  khususnya  BMT menanggung  beban operasional  yang cukup tinggi.

## Inovasi Financial Technology
Beberapa  tahun  terakhir  sejak diluncurkannya  revolusi industri 4.0, pertumbuhan fintech menjadi fenomenal. Per triwulan  pertama  2016  investasi pada  perusahaan fintech mencapai  5.6 Milyar Dolar,  naik  sekitar  63  persen dari periode yang sama pada tahun sebelumnya (Lee  &  Jae,  2018). Jumlah investasi  tersebut  tidak  jauh  berbeda dengan jumlah investasi pada perusahaan fintech di  Indonesia  yang mencapai  5.15  Milyar Dolar pada  tahun
2018. Meningkatkannya jumlah  investasi pada perusahaan fintech saat  ini  tidak lepas dari diversifikasi model perusahaan yang tawarkan.  Beberapa model  bisnis  yang  ada  dalam  era disrupsi saat  ini diantara-Nya adalah: Pembayaran; Manajemen Kekayaan; Crowdfunding ;  Pinjaman;  Pasar  Modal, dan; Asuransi (Lee  &  Jae,  2018). Dengan demikian investor dan konsumen memiliki banyak pilihan dalam memilih platform yang  mereka  anggap menguntungkan.
Dalam  sistem fintech ,  perusahaan tidak  dapat  berdiri  sendiri,  sehingga memerlukan  beberapa entitas untuk mendukung operasionalnya. Dalam ekosistem fintech terdiri  dari  5  elemen, yaitu: Fintech  Start-Up , Technology Developers ; Pemerintah; Konsumen Keuangan,  dan; Institusi  Keuangan Tradisional (Lee  &  Jae,  2018).  Dari lima elemen di atas yang menjadi core adalah perusahaan  start-up.  Lima entitas  ini memiliki tugas masing-masing dan saling melengkapi  satu  dengan  yang  lainnya. Perusahaan start-up memainkan  peran penting dalam hal inovasi dalam berbagai  model fintech yang  disebutkan di atas, kemudian menganalisis kebutuhan spesifik dan target konsumen.
Selanjutnya  fungsi  dari  developer teknologi  adalah  menyediakan platform dari  aspek  kebutuhan  sosial  media, analisis big  data , komputerisasi cloud , artifisial  intelegence ,  telepon  pintar,  dan layanan bergerak. Sedangkan pemerintah  memiliki  peran  menciptakan regulasi untuk menjaga stabilisasi lingkungan
fintech . Konsumen
merupakan  sumber  pendapatan  bagi perusahaan fintech baik konsumen individu,  usaha  kecil  maupun  usaha menengah. Bagian terakhir adalah lembaga  keuangan  tradisional  menjadi pendorong utama dalam siklus perusahaan fintech . Di  samping itu, lembaga  keuangan  merupakan  entitas
yang paling terdampak  akibat  dari inovasi disrupsi , sebab perusahaan fintech dapat  melakukan  efisiensi  yang signifikan dengan memangkas alur konvensional yang selama ini dilakukan.

## Resistensi  Lembaga  Keuangan  Mikro Syariah Dalam Arus Global
Industri  Keuangan  Bank  (IKB), Industri  Keuangan  Non-Bank  (IKNB), dan Lembaga
Keuangan
Mikro
(LKM/Syariah)  menjadi  entitas  paling terdampak  terhadap  inovasi disrupsi revolusi 4.0  sebagaimana disebutkan sebelumnya.  Oleh  karena  itu,  untuk mempertahankan eksistensinya di tengah  masyarakat  lembaga  keuangan harus mengambil langkah-langkah penting. Diantara langkah tersebut adalah lembaga keuangan harus merubah arah kebijakan keuangan dengan menyesuaikan diri atau
melakukan
kolaborasi dengan perusahaan fintech .
Tidak  hanya  lembaga  keuangan besar yang harus menyesuaikan diri, tapi juga  lembaga  keuangan  mikro  yang segmentasinya lebih spesifik. Kecepatan layanan, keterjangkauan yang lebih luas, dan akurasi menjadi keniscayaan lembaga keuangan mikro dalam pengelolaan  bisnisnya.  Salah  satu  inti dari  era  revolusi industri 4.0  saat  ini adalah efisiensi, maka LKMS-BMT harus memangkas  atau  me-marger-kan  jalur administratif tradisional menjadi pelayanan  yang  cepat. Di  samping itu, kecepatan  yang  dilakukan  harus  juga mengedepankan akurasi  dalam  hal pencatatan  dan  laporan  keuangan  untuk kemudian menjaga kepercayaan konsumen. Selanjutnya adalah proses itu dihubungkan dengan dunia luar ( connecting ) dan interkoneksi
( interconnecting ) dengan lembaga- lembaga  lain  guna  memperluas deep- outreach (M. Zuhro et al., 2019).
Kelebihan
BMT dibandingkan dengan perusahaan fintech diantara-Nya adalah  BMT  memiliki  “rasa”  yang  tidak dimiliki  oleh fintech .  Terlebih  bahwa, fintech menghilangkan tatap muka, memangkas  tradisional  administratif. Di samping itu, bahwa konsumen BMT saat ini  adalah  individu  dan  pengusaha  kelas menengah ke bawah masih memerlukan pendampingan  secara  riil,  tidak  hanya dengan artificial  intelligence .  Komunikasi langsung menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif  kepada  konsumen. Di samping  itu, tidak  semua  segmen  umur dapat mengakses fintech , tercatat bahwa pengakses fintech didominasi oleh kaum milenial  dengan  rentang  umur  18-34 tahun dibanyak negara.
Walaupun perusahaan fintech menggerus  eksistensi  institusi keuangan lain,  akan  tetapi fintech sendiri  memiliki beberapa ancaman
dalam
operasionalnya, seperti: risiko manajemen investasi; manajemen konsumen;  regulasi; risiko integrasi teknologi; risiko keamanan  dan privasi, dan; risiko manajemen (Lee  &  Jae, 2018). Dapat dilihat bahwa dari beberapa risiko yang  dihadapi  oleh perusahaan fintech ,  lima di antaranya terdapat  pada internal perusahaan  itu sendiri.  Sedangkan risiko manajemen konsumen, setidaknya perusahaan dengan  promosi  dan  sosialisasi  tidak sepenuhnya  dapat  mencapai  beberapa segmen konsumen. Seperti jumlah penduduk  miskin  dan  penduduk  usia lanjut. Penduduk miskin menjadi kendala perusahaan fintech dikarenakan keterbatasan  akses  kepada  teknologi ( lihat  Table.  01 ).  Selain  itu,  penduduk usia lanjut juga tidak memiliki akses yang disebabkan oleh perbedaan generasi.
BMT  memiliki  potensi ketahanan dalam  arus  global  revolusi  industri  4.0 dan akan tetap dibutuhkan oleh masyarakat selama orientasi segmen
BMT  kepada  pemberdayaan  penduduk miskin. Hal ini ditandai bahwa konsumen dapat menjadi  kendala  bagi  perusahaan fintech .  Lambatnya program  pemerintah dalam  pengentasan  kemiskinan, maka BMT masih memiliki segmen pasar untuk membantu  pemerintah  menyelesaikan masalah  kemiskinan  dengan  program pemberdayaan. Akan tetapi, hal tersebut menjadi  berbeda  ketika  nasabah  BMT yang  usia  lanjut disubstitusi oleh grasi setelahnya.  Oleh  karena  itu,  BMT  juga menghadapi ancaman dari aspek nasabah usia lanjut, seperti yang terlihat pada tabel. 04 berikut:
Tabel  4. Proyeksi  Penduduk  ( ribu ), Proyeksi Proporsi  Penduduk  Menurut  Usia  ( persen / ribu ), Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk ( persen ) Items 2020 2025 2030 2035 Proyeksi Jumlah Penduduk 271,066.40 284,829.00 296,405.10 305,652.40 Laju Pertumbuhan 1.19 1.00 0.80 0.62 Usia 0-14 Tahun 26.10 24.60 22.90 21.50 70,748.33 70,067.93 67,876.77 65,715.27 Usia 15-64 Tahun 67.70 67.90 68.10 67.90 183,511.95 193,398.89 201,851.87 207,537.98 Usia 60+ Tahun 9.99 11.83 13.82 15.77 27,079.53 33,695.27 40,963.18 48,201.38 Usia 65+ Tahun 6.20 7.50 9.00 10.60 16,806.12 21,362,18 26,676.46 32,399.15 Sumber: Data diolah dari Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, Katalog BPS
No: 2101018 (Statistik Demografi, 2013)
Saat ini konsumen fintech didominasi oleh generasi milenial dengan  rentang  umur  antara  18-34 tahun.  Proyeksi  2020  jumlah  penduduk yang  berusia  60  dan  65  tahun  ke  atas mencapai  kurang  lebih  15  persen (Statistik  Demografi,  2013).  Sedangkan pada tahun 2035 diproyeksikan persentase tersebut naik hampir mencapai  dua  kali  lipat  atau  sekitar  25 persen  lebih. Dengan  asumsi  bahwa generasi  milenial  yang  mendominasi konsumen fintech saat ini, pada 15 tahun mendatang generasi milenial  tersebut akan menggantikan posisi generasi yang saat  ini  berusia  65  tahun.  Kemudian generasi  usia  65  tahun  ke  atas  akan memasuki  usia  uzur  pada  tahun  2035. Maka  kondisi  demografi  Indonesia  pada tahun 2035 akan diisi oleh generasi yang
terbiasa  dengan  teknologi  informasi. Dengan  kata  lain,  apabila  rasio  inklusi keuangan  di  Indonesia  pada  tahun tersebut  tinggi  dan  didukung  oleh generasi milenial  yang  dekat  dengan teknologi,  maka  eksistensi  BMT  sebagai LKMS yang  menjangkau nasabah usia lanjut diproyeksikan akan digantikan oleh fintech .

## PENUTUP

## Kesimpulan
Financial Technology ( fintech ) pada era  revolusi industri 4.0  dimana salah satu  tugasnya  adalah  memotong  jalur administratif  pada  lembaga  keuangan tradisional. Sedangkan dilain pihak Baitul Mal wat Tamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Mikro
Syariah (LKMS)
memiliki  mekanisme  administratif  yang relatif
panjang yaitu
berupa pendampingan konsumen pra-
pembiayaan,  proses  pembiayaan,  dan pasca-pembiayaan.  Hal  ini  dikarenakan segmen  pasar BMT adalah masyarakat yang  tidak  memiliki  akses  kepada lembaga
keuangan perbankan ( unbankable ).  Pada  segmentasi  tersebut setidaknya  dapat  dibagi menjadi  dua bagian,  yaitu  masyarakat  miskin  atau menengah ke  bawah dan  masyarakat usia lanjut.
Eksistensi BMT akan terus berlanjut  sebagai  sarana  pemberdayaan masyarakat  miskin  atau menengah ke bawah apabila upaya pemerintah lambat untuk menekan jumlah penduduk miskin. Akan  tetapi,  untuk  segmen  konsumen usia  lanjut yang  tidak  terbiasa  dengan teknologi,  maka  pada  tahun  2035 penduduk  usia  lanjut  di  atas  65  tahun akan  diisi  oleh  generasi  milenial.  Pada saat itu BMT diproyeksikan akan digantikan  oleh fintech .  Oleh  karena  itu, artikel  ini  merekomendasikan mendekati tahun  tersebut  BMT  harus  melakukan inovasi dengan integrasi dan
interkoneksi  dengan  perusahaan fintech . Di samping itu juga  BMT harus melakukan investasi pengetahuan
( knowledge investment ) bagi para pekerja (Iazzolino  &  Laise,  2018). Kemudian,  penelitian  ini  perlu  untuk dikembangkan  bentuk-bentuk  inovasi proses, produk dan manajemen nasabah. Di  samping itu  juga  dari penelitian ini dapat dikembangkan model integrasi dan  interkoneksi  BMT  dengan lembaga fintech.

## ACKNOWLEDGMENTS
Artikel ini  merupakan  penelitian  yang dilakukan  secara  mandiri.  Artikel  ini tugas mandiri mata kuliah Ekonomi Islam Interdisipliner  yang  diampu  oleh oleh Bapak  Dr.  Ah.  Ali  Arifin,  M.  EI  pada Program  Doktoral  Ekonomi  Syariah Pascasarjana Universitas  Islam  Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2019.

## DAFTAR PUSTAKA
Adnan,  M.  A.,  &  Ajija,  S.  R.  (2015).  The Efeectiveness  of  Baitul  Maal  Wat Tamwil  in  Reducing  Poverty. Humanomics, 31(2), 160–182.
Arner,  D.  W.,  Barberis,  J.,  &  Buckley,  R. P.  (2015). The  Evolution  of  Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?
Ayub,  M.  (2007). Understanding  Islamic Finance. John Wiley & Sons, Ltd.
Badan  Pusat  Statistik.  (2018). Profil Kemiskinan Maret 2018.
Benthall,  J.  (1999).  Financial  Worship:
The
Quranic
Injuction to Almsgiving. The  Journal  of  the Royal  Antropological  Institute, 5(1), 27–42.
Creswell,  J.  W.  (2012). Reseach  Design: Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif, dan  Mixed (Edisi  Keti).  Pustaka Pelajar.

## Hardi, E. A. (2013). Analisis Pemberdayaan
Masyarakat  Muslim  Miskin  Melalui Qardul Hasan (Studi kasus Program Baitul  Maal BMT  Beringharjo Yogyakarta  Tahun  2013).  Gadjah Mada University.
Hasanah,  A.,  &  Yusuf,  A.  A.  (2013). Determinants of the Establishment of Islamic  Micro  Finance  Institutions: The  Case  of  Baitul  Maal  wa  Tamwil (BMT)  in  Indonesia (No.  201308; Issue March).
Huda, N.,  &  Heykal,  M.  (2010). Lembaga Keuangan  Islam:  Tinjauan  Teoritis dan Praktis. Kencana.
Iazzolino,  G.,  &  Laise,  D.  (2018). Knowledge  Worker  Productivity: Is it Really Impossible to Measure It? Measuring  Business  Excellence,
22(4),
346–361.
https://doi.org/10.1108/MBE-06- 2018-0035
Indonesia,  B.  (n.d.). Ringkasan  Eksekutif Memberdayakan  Keuangan  Mikro Syariah di Indonesia.
Jasa  Keuangan,  O.  (2019a). Dompet
Digital  dan  Fintech  Lending  di Indonesia Triwulan III 2018
[Goverment]. www.ojk.go.id Jasa  Keuangan,  O.  (2019b). Statistik
Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM) [Goverment]. www.ojk.go.id Jumlah  Akumulasi  Pendanaan,  Valuasi, dan  Kunjungan  pada  perusahaan e-commerce. (2019). [Commercial]. Databoks. www.databoks.co.id
K. Yin, R. (2011). Qualitative Research from Strart  to  Finish (112th  ed.).  The Guilford Press.
Khanam, D., Mohiuddin, M., Hoque, A.,
&  Weber,  O.  (2018).  Financing Micro-entrepreneurs  for  Poverty Alleviation:
A
Performance Analysis  of  Microfinance  Services
Offered  by  BRAC,  ASA,  and Proshika  from  Bangladesh. Jounal of Global Entrepreneurship Research, 8(27), 2–17.
Lee,  I.,  &  Jae,  Y.  (2018).  Fintech: Ecosystem, Business Models, Investment Decisions, and Challenges. Business  Horizons,
61(1), 35–46. https://doi.org/10.1016/j.bushor. 2017.09.003
M.  Dawam  Rahardjo.  (2015). Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahtraan Sosial. Mizan.
M. Zuhro, S., Syarifuddin, F., Sakti, A., & T.  Suryanti,  E.  (2019). Keuangan Publik  dan  Sosial  Islam:  Teori  dan Praktik (Version  1,  1st  ed.)
[Computer  software].  Rajawali Pers. Mohamad Nazirwan. (2015).
The Dynamic  Role  and  Performance  of Baitul  Maal  Wat  Tamwil:  Islamic Community  Based  Microfinance  in Central Java. Victoria University.
Muljadi,  Endraswati,  H.,  &  Wahyuni,  S. (2014). Operationalization of Shariah  Marketing  Mix  in  Baitul Maal  wat  Tamwil  (BMT)  at  the Province  of  Banten,  Indonesia. Riview  of  Integrative  Business  & Economics Research, 4(1), 41–48.
Rahardjo,  M.  (2017). Studi  Kasus  dalam Penelitian  Kualitatif.  UIN  Malauna Malik Ibrahim.
Ridwan,  M.  (2011). Manajemen  Baitul Maal  wat  Tamwil  (BMT) (3rd  ed.). UII Press.
Rusydiana,  A.  S.,  &  Devi,  A.  (2013). Challenges  in  Developing  Baitul Maal  Wat  Tamwiil  (BMT)  in Indonesia Using Analytic
Network  Process  (ANP). Business and  Management  Quaterly Review,
4(2), 51–62.
Statistik  Demografi,  S.  (2013). Proyeksi Penduduk  Indonesia:  2010-2035. Badan Pusat Statistik.
Thoriquddin,  Moh.  (2014). Pengelolaan
Zakat Produktif di El-Zawa Universitas  Islam  Negeri  (UIN) Maulana  Malik  Ibrahim  Malang Perspektif  Maqa>s}i>d  al-Sha>ri’ah Ibnu Ashu>r [Dissertation]. Universitas  Islam  Negeri  Sunan Ampel Surabaya. Wardani,  H.  K.,  &  Thoin,  M.  (2013). Pengelolaan  Baitul  Maal  Dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Negara. Jurnal  Akuntansi  Dan Pajak, 14(01), 6–10.
Wulandari, P., Kassim, S., Sulung, L. A., Iwani,  N.,  &  Surya  Putri.  (2016). Unique aspects of Islamic microfinance  financing  process:
Experience  of  Baitul  Maal  Wa Tamwil in Indonesia. Humanomics, 32(3).