Page 289
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                               ISSN: 1215-9671 (Online)

## ANALISIS IMPLEMENTASI . GOOD GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DI KECAMATAN CIATER KABUPATEN SUBANG
Lidia Kamelia 1 , Mira Veranita 2
Politeknik Piksi Ganesha, Bandung, Indonesia Piksi.lidiakamelia.18404091@gmail.com 1 , Mirave2198@gmail.com 2

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi good  governance dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas di Kantor Kecamatan Ciater Kabupaten Subang.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif menggunakan  wawancara  mendalam,  observasi,  dan  studi  literatur.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Kantor  Kecamatan  Ciater  Kabupaten  Subang  telah  menerapkan good  governance dengan  baik,  sehingga  pelayanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat pun bisa dilakukan dengan lebih baik. Hambatan yang dialami antara lain adalah belum semua  masyarakat  memahami  Standar  Operasional  Prosedur  yang  berlaku,  sehingga perlu  dilakukan  komunikasi  dan  sosialisasi  melalui  berbagai  penyuluhan  kepada masyarakat sehingga permohonan pelayanan dan pemberian pelayanan dapat dilakukan dengan lebih baik.
Kata kunci: Good Governance, Kualitas Pelayanan Publik

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  implementation  of  good  governance  in  realizing quality  public  services  at  the  Kecamatan  Ciater,  Subang  Regency.This  study  uses  a qualitative  descriptive  research  method  using  in-depth  interviews,  observation,  and literature  study.  The  results  showed  that  the  Kecamatan  Ciater  District  of  Subang Regency  had  implemented  good  governance  well,  so  that  the  services  provided  to  the community  could  be  done  better.  The  obstacles  experienced  include  not  all  people understand  the  applicable  Standard  Operating  Procedures,  so  it  is  necessary  to communicate  and  socialize  through  various  counseling  to  the  community  so  that requests for services and service delivery can be carried out better.
Keywords: Good Governance, Quality of Public Service

## PENDAHULUAN
Lokasi  Kecamatan  Ciater  yang  cukup  strategis  yang    merupakan  gerbang Kabupaten  Subang  dan  merupakan  daerah  perbukitan  dengan  ketinggian  rata-rata  807 meter  dpl,  membuat  wilayah  ini  memiliki  banyak  obyek  wisata  alam  dan  banyak dikunjungi  oleh  wisatawan-wisatawan,  baik  yang  datang  dari  Propinsi  Jawa  Barat, propinsi lain bahkan wisatawan mancanegara. Kondisi ini membuat Kecamatan Subang berkembang cukup pesat sehingga Kabupaten Subang menjadi obyek kunjungan wisata yang  cukup  diperhitungkan.  Untuk  mewujudkan  Visi  Kabupaten  Subang  menjadi
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                               ISSN: 1215-9671 (Online)
“Kabupaten  Subang  Yang  Bersih,  Maju,  Sejahtera dan  Berkarakter”  maka  aparatur harus  mampu  mewujudkan  administrasi  yang  lancar  dan  terpadu  dalam  melaksanaan tugas  dan  fungsi  dari  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan,  dengan mempraktekan  prinsip-prinsip good  governance memberikan  perhatian  serius  dalam pembangunan  wilayahnya.  Kecamatan  Ciater  yang  merupakan  Kecamatan  hasil Pemekaran dari Kecamatan Jalan cagak pada tanggal 08 Mei 2008 dan berada di ujung selatan  Kabupaten  Subang, memiliki  7  desa  yaitu  Desa  Palasari,  DesaNagrak,  Desa Cibeusi, Desa Ciater, Desa Cibitung, Desa Cisaat dan Desa Sanca.
Dalam  mewujudkan  misi  Kabupaten  Subang,  antara  lain  untuk  mewujudkan pemerintahan  yang  bersih  dari  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme,  terbuka,  serta nmeningkatkan  kualitas  pelayanan  kepada  publik  melalui  pembangunan  berbagai infrastruktur,  penataan  ruang  berkarakter  budaya  lokal  dan  pemerataan  pembangunan maka penerapan good governance diharapkanakan memberikan dampak yang baik bagi kualitas pemerintah dalam melayani, mengayomi, dan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Menurut (Manoppo, 2015)“ Tata kelola pemerintahan harus didorong oleh semua  pihak  agar  dapat  mewujudkan  semua  harapan  dan  rencana  pengelolaan.” (Dwiyanto, 2014) menerangkan  bahwa “keberhasilan dalam  mewujudkan praktik Good Governance dalam  pelayanan  publik  adalah  mampu  membangkitkan  dukungan  dan kepercayaan”.
Pemerintahan (governance) yang  diungkapkan  oleh  The  United  Development Programme  (UNDP),  dalam  (Ilham  Arisaputra,  2013)  adalah:  “ Governance  is  the exercise  of  economic,  political,  and  administrative  authory  to  manage  a  country’s affairs at all levels and means by which states promote social cohesion, integration, and ensure  the  well  being  of  their  population. ”  Sementara  itu,  (Sukarmini  &  Idrus,  2020) menerangkan good  governance sebagai  “proses  penyelenggaraan  kekuasaan  negara dalam  melaksanakan penyediaan public goods and services .” Lebih  lanjut  LAN dalam (Ilham  Arisaputra,  2013)  menegaskan  bahwa  dilihat  dari  segi  functional  aspect, governance  dapat  ditinjau  dari  apakah  pemerintah  telah  berfungsi  secara  efektif  dan efisien  dalam  upaya  mencapai  tujuan  yang  telah  digariskan  atau  sebaliknya.  Nicky Tulan di dalam penelitiannya (Nicky Tulandi. Sonny Rompas. Jericho Pombengi, 2015) menjelaskan bahwa “Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan good  governance adalah  sejalan  dengan  meningkatnya  tingkat  pengetahuan  dan pendidikan  masyarakat,  selain  adanya  pengaruh  globalisasi.”.  Tuntutan  ini  harus disikapi  dengan  baik  oleh  pemerintah . dengan  melakukan  berbagai  perbaikan  dan perubahan yang mengarah pada good governance yang pada akhirnya akan menciptakan peningkatan  pada  kualitas  pelayanan  publik.  Dapat  dikatakan  bahwa  bahwa good governance memiliki muara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Page 291
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                               ISSN: 1215-9671 (Online)
Pelayanan  merupakan  aspek  yang  sangat  penting  dalam  sebuah  instansi pemerintahan  dan  menjadi  bagian  terdepan  yang  harus  diperhatikan  dalam  menjalin hubungan  dengan  masyarakat,  menurut  (Veranita  &  Darmawan,  2021)  Pelayanan menjadi  nilai  dari  sebuah  instansi  pemerintah,  karena  tujuan  dari  adanya  instansi pemerintahan  adalah  menghadirkan  kualitas  pelayanan  yang  semakin  baik,  terutama Kantor Kecamatan  sebagai  Lembaga  yang paling  dekat  dengan  masyarakat.  Pelayanan publik  yang  dikemukakan  oleh  Zeithaml,  Bitner  dan  Gremler  (2009:111)  dalam (Apriyani  &  Sunarti,  2017)  “harus  menerapkan  prinsip-prinsip: Reliability,  Tangibles, Responsiveness, Assurance, dan Empathy.”
Permasalahan-permasalahan klasik dalam pelayanan publik  masih sering ditemui, antara lain praktek calo, prosedur pelayanan terkesan bertele-tele, dan masyarakat tidak memiliki  kepastian  waktu  dan  harga  dalam  menerima  pelayanan.  Publik  seringkali kehilangan  kepercayaan  sehingga  akhirnya  mencari  alternative  untuk  menerima layanan. Menurut Rohman dalam (Bida, 2021) Hal  ini karena budaya  birokrasi saat ini lebih mengarah pada budayak ekuasaan, bukan pelayanan. Perbaikan kualitas pelayanan publik  harus  dilakukan  secara  kontinyu  untuk  mengatasi  hal  tersebut.  Menerapkan prinsip-prinsip good  governance merupakan  salah  satuu  paya  yang  dapat  dilakukan, karena  salah  satu  karakteristik  dari good  governance adalah  terciptanya  pelayanan publik  yang  berkualitas  dan  berjalan  sesuai  denga  napa  yang  diharapkan  oleh  publik.
Dapat  disadari,  dalam  mewujudkan  tata  pemerintahan  yang  baik  akan membutuhkan  waktu  yang  tidak  singkat  dan  tentu  saja  dengan  upaya  yang  terus menerus  dilakukan.  Harapkan  ke  depannya  dengan  penerapan good  governance dapat mengembalikan  dan  membangun  kembali  kepercayaan  masyarakat  terhadap pemerintah.
Maryam  S.N  (Maryam,  2016)  mengatakan  “Berbagaiperaturan  dan  Undang- undang sudah ditetapkan sebagai acuan dan standar dalam penerapan good governance ” Namun karena di Kecamatan Ciater berbagai hal, masih belum terwujud dengan optimal terutama  dalam  sistem  pelayanan  publik.  Dengan  penerapan good  governance diharapkan dapat memberikan pengaruh agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan di Kantor Kecamatan Ciater.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan  adalah  metode penelitian kualitatif,  yang  menurut  Dezin &  Lincoln  (1994)  dalam  (Batubara,  2017)“  adalah  penelitian  yang  menggunakan back ground d engan tujuan menafsirkan fenomena atau kejadian  yang terjadi . dan dilakukan dengan  melibatkan  berbagai  metode  yang  ada.  Metode  Kualitatif  akan  menghasilkan data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang diamati untuk  memahami  makna dari  masalah-masalah sosial, atau kemanusiaan,  yang mengkaji  fenomena-fenomena  yang terjadi. Penelitian  ini  diharapkan bisa  memberikan
Page 292
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                               ISSN: 1215-9671 (Online)
gambaran  mengenai  implementasi good  governance atau  tata  kelola  pemerintah andalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan  di  Kantor  Kecamatan  Ciater  Kabupaten Subang.    Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  melakukan  observasi  langsung terjun ke lapangan, wawancara mendalam, studi dokumentasi dan studi literatur. Proses analisis  data  dilakukan  di  Wilayah  Kecamatan  Ciater  dari  08  Desember  2021  sampai dengan11 Januari 2022.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kecamatan  adalah  perangkat  daerah  Kabupaten  sebagai  pelaksana  teknis kewilayahan  yang  mempunyai  wilayah-wilayah  tertentu.  Kecamatan  dibentuk  dengan tujuan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan Publik, dan pemberdayaan  masyarakat.  Menurut  PERBUP  Nomor  34  Tahun  2016.  Instansi Pemerintah  kecamatan  dalam  menjaga  kualitas  pelayanan  perlu  adanya  dorongan  dari pihak yang berada di atas instansi yang berwenangnya yaitu Kabupaten. Dengan adanya penyuluhan melalui bimtek maka kualitas pelayanan di setiap instansi pemerintah dapat dievaluasi mengenai kegiatan yang dilakukan setiap bulan atau tahun.
Kecamatan  Ciater adalah  kecamatan  yang wilayahnya  terletak di ujung selatan Kabupaten  Subang,  yang  merupakan  perbatasan  antara  Subang  dan  Bandung  Barat. Kecamatan Ciater merupakan kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Jalan Cagak dengan  luas  wilayah:  46.476,46  Ha,  berada  dalam  ketinggian  600  meter  di  atas permukaan  air  laut,  suhu  udara  di  Kecamatan  Ciater  rata-rata  18-20 o C.  batas  wilayah kecamatan  Ciater  sebelah  timur  Kecamatan  Cisalak,  Sebelah  Barat  Kecamatan Sagalaherang,  sebelah  Utara  Kecamatan  Jalan  Cagak,  dan  sebelah  Selatan  Kabupaten Bandung.

## Tabel I. Kondisi Kecamatan Ciater Kabupaten Subang
DESA KlasifikasiDesa Perangkat JumlahPenduduk BPD LPM PKK Karta Desa Ciater Swakarya 11 9 36 18 5596 Desa Nagrak Swadaya 5 5 32 16 2417 Desa Cibeusi Swadaya 5 5 46 23 2851 Desa Cibitung Swadaya 7 3 46 23 2996 Desa Sanca Swadaya 9 5 52 26 4733 Desa Palasari Swasembada 11 10 64 32 6645 Desa Cisaat Swadaya 9 9 52 26 4595 Jumlah 29.833 Sumber  Kecamatan Ciater dalam Angka, 2022 (Wibowo, 2020)
Berdasarkan  hasil  observasi  yang  dilakukan,  diketahui  bahwa  Tugas  dan  Fungsi dari  kantor  Kecamatan  Ciater  Kabupaten  Subang  selain  menyelenggarakan  berbagai urusan  pemerintahan,  melakukan  koordinasi  dalam  kegiatan-kegiatan  pemberdayaan
Page 293
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                               ISSN: 1215-9671 (Online)
masyarakat,  juga  mengupayakan  penyelenggaraan  ketentraman  dan  ketertiban  umum. Tugas lainnya adalah melakukan koordinasi dalam pelayanan publik dan pembangunan dan  pembinaan  kehidupan  kemasyarakatan,  dan  tugas-tugas  lain  seperti  melakukan koordinasi  dalam  penerapan  dan  penegakan  peraturan,  pemeliharaan  prasarana  dan fasum, melaksanakan pembinaan dan pengawasan dan tugas-tugas penting lainnya yang diperintahkan  oleh  Peraturan  dan  Undang-undang,  di  wilayah  Kecamatan  Ciater Kabupaten Subang.
Beberapa  tugas  pelayanan  publik  di  kantor  Kecamatan  meliputi,  pengajuan  dan pembuatan . Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  Kartu  keluarga  (KK),  Dispensasi  Nikah, Surat  Datang  Pindah  Kedudukan  Tempat  Tinggal,  Surat  Keterangan  Tidak  Mampu, Surat Ahli Waris, Surat Jual Beli Serta Surat Keterangan Berusaha (SKU) lainnya yang berhubungan  dengan  pecatatan  sipil.  Sesuai  dengan  prinsip Good  Governance yaitu prinsip  akuntabilitas Pegawai  Kecamatan Ciater dapat mempertanggungjawabkan  hasil pelayanan  kepada  masyarakat  atau  publik  dengan  antara  lain  dengan  adanya keterbukaan dalam memberikan informasi mengenai ketentuan-ketentuan sesuai dengan standar  pelayanan.  Pelayanan  yang  diberikan  harus  bisa  diberikan  seefektif    dan seefisien mungkin sehingga partisipasi atau masyarakat dapat dengan mudah menikmati pelayanan di kantor kecamatan.
Standar  pelayanan  merupakan  acuan  pengukuran  tingkat  pelayanan  yang digunakan  sebagai  panduan  atau  pedoman  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  dan sebagai  tolok  ukur  nilai  dari  kualitas  pelayanan,  sebagai  tugas  dan  kewajiban penyelenggaraan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka  mewujudkan  pelayanan yang  mempunyai  nilai  kualitas  yang  baik,  cepat,  mudah,  terjangkau,  tepat  dan  dapat terukur,  sesuai  dengan  Peraturan  Bupati  Nomor  75  tahun  2016  (Peraturan  Bupati Subang,  2016)  tentang:  tugas  pokok,  fungsi  dan  tata  kerja  kecamatan  di  lingkungan Kabupaten  Subang  pasal  12  seksi  pelayanan  umum  memiliki  tugas  dan  fungsi  unsure organisasi sebagai berikut:
1. Tugas  Pelayanan  Umum,  mempunyai  tugas  yaitu  melaksanakan  pelayanan kepada  masyarakat serta menyiapkan dan Menyusun petunjuk teknis pemberian pelayanan kepada masyarakat.
2. Fungsi Seksi Pelayanan Umum, adalah sebagai berikut,
a. Menyusun hasil rencana kegiatan seksi pelayanan umum kepada masyarakat.
b. Menyiapkan  dan  Menyusun  petunjuk  teknis  pemberian  pelayanan  kepada masyarakat.
c. Mengumpulkan,  mengolah    dan  mengevaluasi  data  di  bidang  pelayanan umum;
d. Melaksanakan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat;
Page 294
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                               ISSN: 1215-9671 (Online)
e. Melaksanakan  pengawasan  dan  pengendalian  terhadap  kegiatan  pemberian pelayanan umum kepada masyarakat;
f. Menyampaikan telaahan staf sebagai bahan kebijakan camat;
g. Menyusun laporan hasil kegiatan seksi pelayanan umum;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
Dalam  melaksanakan  tugasnya,  pegawai  Kantor  Kecamatan  Ciater  Subang memegang  teguh  Prinsip  pelayanan  publik  berdasarkan  keputusan  Menpan  nomor  63 tahun  2003  (Menpan,  2003)  yaitu:  Prinsip  Kesederhanaan,  Prinsip  Kejelasan,  prinsip Kepastian waktu, prinsip Akurasi, prinsip Tanggung jawab, prinsip Kelengkapan sarana dan  prasarana,  prinsip  Kenyamanan,  prinsip  Kemudahan  akses,  prinsip  Kedisiplinan dan  prinsip  Keamanan.  Dalam  melaksanakan  tugasnya,  Kecamatan  Ciater  menerapkan prinsip  kesederhanaan  melalui  penerapan  kederhanaan  dan  kemudahan  setiap  prosedur atau bentuk transaksi masyarakat dengan aparatur/pegawai.
Prinsip  kepastian  waktu  diterapkan  melalui  kepastian  waktu  pelayanan  sesuai dengan  yang  tercantum  dalam  tabel  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  yang menentukan perkiraan waktu yang dapat masyarakat gunakan sebagai acuan waktu yang harus  ditempuh  dalam  melakukan  transaksi  data  atau  dokumen.  Kenyaman  yang diberikan  kantor  Kecamatan  Ciater,  sangat  baik  karena  telah  menyediakan  sarana  dan prasarana  yang  memadai,  mulai  dari  kursi  tunggu  dan  kursi  transaksi  yang  berjumlah sesuai  dengan  kebutuhan,  ruangan  yang  cukup  nyaman  dengan  ventilasi  hampir  di seluruh  jendela  sehingga  memberikan  kesegaran,  udara  yang  dingin  karena  lokasi berada di bawah Gunung Tanggkuban Parahu, didukung juga akses Kantor Kecamatan yang strategis berada di pinggir jalan raya, serta dikelilingi pohon-pohon yang rindang.
Kantor Kecamatan  Ciater  menjamin  keamanan  bagi  masyarakat dengan  hadirnya dengan Satuan Polisi Pamongpraja yang berada di depan pintu masuk dengan penjagaan yang  cukup  baik,  dan  memiliki  kompetensi  memberikan  berbagai  informasi  mengenai pelayanan  dapat  ditanyakan  oleh  masyarakat  yang  membutuhkan,  meskipun  kejelasan telah  tertuang  dalam  Undang-undang,  Perbup  dan  pedoman  lain,  namun  untuk memberikan kejelasan yang sifatnya taktis masih perlu diperjelas lagi.
Dalam  observasi  di  lapangan  penulis  sering  menemukan  masyarakat  yang  tidak paham  mengenai  Standar  Operasional Prosedur (SOP) atau syarat yang ditetapkan  jika masyarakat  ingin  mengajukan,  membuat,  atau  meminta  tanda  tangan.  Hal  ini  perlunya penyuluhan atau pemberitahuan mengenai fungsi dari adanya kantor kecamatan. Karena kurangnya pengetahuan  masyarakat dan rasa tidak percaya diri untuk memasuki kantor kecamatan, maka tingkat partisipasi masyarakat kurang. Dalam penelitian ini ada solusi bagi  masyarakat  yang  belum  memahami  SOP  dengan  menggunakan flow  chart atau bagan  air  yang  berbentuk  gambar.  Flowchart  ini  dipergunakan  untuk  penggambaran Langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program yang dapat membantu
Page 295
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                               ISSN: 1215-9671 (Online)
menganalisis  dalam  memecahkan  suatu  masalah  ke  dalam  segmen-segmen  yang  lebih singkat dan mudah dipahami oleh masyarakat yang membutuhkan. Untuk memudahkan dalam  memanajemen  Standar  Operasional  Prosedur  pelayanan  maka  diperlukan  tata kelola  dengan  menggunakan  diagram  air  atau flowc  hart. Bagan  alir  (flow  chart)  ini digunakan  untuk  mengembangkan  pengetahuan  dan  berkomunikasi  dengan  lebih  baik antara  orang-orang  yang  terlibat  dalam  proses  yang  sama,  serta  untuk mendokumentasikan  proses  dan  berfungsi  sebagai  panduan  untuk  merencanakan kegiatan  berikutnya.  Gambar  1.  Menunjukkan  bagan  Standar  Operasional  Prosedur (SOP) pelayanan kecamatan Ciater.

## Gambar 1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Kecamatan Ciater
Sumber: Flowchart Diagram pelayanan Administrasi Kantor  Kecamatan Ciater Kabupaten Subang (Kecamatan Ciater, 2021)
Dari  SOP  pada  gambar  1,  dapat  dilihat  bahwa  standar  pelayanan  harus  sesuai dengan  syarat  dan  ketentuan  yang  sudah  ditetapkan,  apabila  syarat  tidak  memenuhi maka berkas akan dikembalikan kepada masyarat untuk dilengkapi kembali.
Pengecekanberkasses uaisyarat Pengecekan &Paraf Berkaspemohon Lengkap Penerimaanberkasda n tandaterima Selesai Mulai Pengelompokanberka s BerkasPermohonan diproses Tidak
Page 296
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                               ISSN: 1215-9671 (Online)
Penerapan Good Governance di Kecamatan Ciater,
Untuk  pengelolaan  dan  administrasi  sumber  daya  manusia,  pengelolaan  data kehadiran,  kegiatan  dan  kepegawaian  secara  perorangan  dibangunlah  sebuah  aplikasi SIJAWARA  (System  Informasi  Kinerja  Pegawai  dan  Remunerasi)  yang  terintegrasi dengan  Sistem  Informasi  Absensi  pegawai  (SAKTI)  DAN  Ssistem  Informasi Kepegawaian  Kabupaten  Subang  (SIMPEG).  Melalui  aplikasi  ini,  beberapa  pelayanan bisa dilakukan antara lain :absensi online berbasis lokasi kantor (meliputi pelaporan dan pencatatan kegiatan), validasi kegiatan, permohonan dan validasi izin juga hal-hal yang terkait  dengan  berbagai  informasi  seperti  informasi  kehadiran,  profil  dan    tunjangan penghasilan pegawai serta layanan-layanan lainnya.
Penerapan aplikasi SIJAWARA ini cukup efektif dalam membangun kedisiplinan pegawai.  Melalui  sistem  absen  yang  diusungkan  untuk  pegawai  Negeri  Sipil  dengan ketentuan  jam  kerja  sesuai  dengan  kebijakan,  penggunaan  dan  hanya  dapat  digunakan pada saat pegawai memasuki ruangan kantor Kecamatan Ciater. Sistem ini memberikan dampak  baik  terhadap  kualitas  pelayanan  di  kecamatan  Ciater  karena  jika  ASN  tidak melakukan  absen  pada  aplikasi  tersebut  maka  gaji  akan  dikurangi  sesuai  ketentuan Undang-Undang.  Berikut  adalah  tampilan  APLIKASI  SIJAWARA  dalam mode anderoid :
Gambar 2. Aplikasi SIJAWARA
a. Implementasi  Aplikasi  Sijawara  untuk  mengetahui  kegiatan  pegawai  dalam menjalankan  tugas-tugas,  kewajiban  dan  tanggung  jawabnya  di  setiap  kerja, yang  memberikan  dampak  semangat  menjalankan  tugasnya,  karena  dalam aplikasi tersebut dituntut untuk memasukan kegiatan di setiap saat.
Page 297
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                               ISSN: 1215-9671 (Online)
b. Membuat  laporan  pelayanan  melalui  kuesioner  yang  diberikan  kepada masyarakat  yang  datang  ke  kantor  kecamatan  dengan  mengisi  pertanyaan- pertanyaan  mengenai  pelayanan  yang  diberikan  pegawai  Kantor  Kecamatan. Hasil  laporan  ini  digunakan  untuk  mengevaluasi  kegiatan  pelayanan  yang kemudian  dijadikan  Patokan  dalam  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  di kemudian hari.
c. Adanya kegiatan IRDA atau Inspektorat Daerah mengenai dana yang digunakan dalam  memberikan  pelayanan,  dalam  kegiatan  ini  pegawai  harus  memberikan laporan kegiatan yang dilakukan selama bekerja.
Bimbingan,  penyuluhan  dan  pelatihan  yang  dilakukan  melalui  berbagai  bimtek berdampak  pada  peningkatan  kemampuan  dan  disiplin  pegawai  ASN.  Perubahan kualitas  pelayanan  dari  adanya  penerapan Good  governance di  Kantor  Kecamatan Ciater Kabupaten Subang dapat dilihat pada table berikut:
Tabel 2. Evaluasi Penerapan Good Governance di   Kantor kecamatan Ciater Kabupaten Subang berdasarkan hasil observasi penulis.
NO ASPEK SEBELUM SETELAH 1. Kedisiplin an waktu kerja Tidak adanya pengawasan mengakibatkan pegawai tidak disiplin dalam waktu kerja. Adanya sistem absen melalui aplikasi sijawara dapat meningkatkan d isiplin kerja sesuai dengan aturan. 2. Waktu pelayanan Waktu pelayanan terbatas karena kesibukan dan lain hal. Pelayanan buka dan tutup sesuai dengan jam kantor. 3. Proses Berkas pelayanan Proses berka cukup lama karena harus menunggu pegawai datang, Proses berkas cepat karena langsung dilayani. 4. Kinerja pegawai Kinerja kurang maksimal Kinerja cukup maksimal karena setiap harus membuat laporan harian dengan memberikan bukti foto kegiatan, adanya bimtek online, ataupun offline 5. Teknologi Hambatan yang dialami karena pengunaan sistem yang manual, sehingga pelayanan membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga berkas tertumpuk namun pelayanan tidak terselesaikan dengan baik Adanyasistem baru, misalnya dalam pembuatan
KTP, saat ini dapat menggunakan sistem online,
setiap kantor kecamatan wajib memiliki operator dalam  yang dapat mengakses aplikasi tersebut, sehinggawaktu yang digunakan cukup singkat dan dapat terselesaikan dengan baik.
Hambatan penerapan Tata Kelola pemerintahan di Kantor Kecamatan Ciater,
a. Perubahan  sistem baru mengharuskan para pegawai  membiasakan diri pada hal-  hal yang  baru  dan  asing,  sehingga  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama  agar  dapat memahami  sistem  baru, karenas etiap pegawai  memiliki pemahaman  yang  berbeda- beda aka penerapan sistem baru harus melewati beberapa hari.
Page 298
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                               ISSN: 1215-9671 (Online)
b. Sering  bergantinya  sistem pelaporan  kegiatan  memberikan kesibukan  yang terhadap pegawai  sehingga  pelayanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  mengalami hambatan.
c. Adanya hari-hari besar, maka secara tidak langsung menutup akses pelayanan publik kepada  masyarat,  sehingga  kualitas  pelayanan  tidak  dapat  dilakukan  secara maksimal.
d. Kecamatan  Ciater  merupakan  kecamatan  yang  baruhasil  pemekaran  dari  kecamatan Jalan  cagak,  maka  masih  banyak  barang  inventaris  yang  masih  kurang,  dalam menunjang kenyaman dan keamanan pelayanan.
e. Karena  pelayanan  berhubungan  dengan  media  internet  sering  kali  jaringan  internet tidak memadai untuk melakukan pelayanan, sehingga tidak sedikit masyarakat harus menunggu dan kembali di hari besoknya.

## KESIMPULAN
1. Kantor  Kecamatan  Ciater  Kabupaten  Subang  telah  menerapkan good  governance dengan baik.
2. Pelayanan adalah salah satu tolak ukur keberhasilan dari penerapan good governance dan  menjadi  aspek  terpenting  karena  merupakan  bagian  yang  sering  berhubungan dengan orang banyak atau masyarakat.
3. Penerapan  good  governance  yang  baik  di  Kantor  Kecamatan  Ciater  Kabupaten Subang  cukup  berdampak  dalam  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  meskipun masih  terdapat  kekurangan  yang  harus  diperbaiki  dikemudian  hari,  agar  dapat menjalankan  tugas  dengan  baik,  karena  dalam  pelayanan  publik  harus  meliputi standar  operasional  prosedur  yang  ditetapkan,  SOP  yang  digunakan  tidak  semua masyarakat mengetahui cara, dan proses yang akan ditempuh.
4. Penggunaan  sistem online memberikan  kemudahan  kepada  pengguna,  khusunya dalam  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  kepada  masyarakat,  namun  penggunaan sistem  baru  memerlukan  penyuluhan  atau  pengarahan  kepada  pegawai  agar  dapat menggunakan  sistem  dengan  baik,  guna  menerapkan  tata  kelola  pemerintahan  yang baik.  Masih  banyaknya  masyarakat  yang  kurang  paham  mengenai  kemudahan pelayanan  di  kantor  kecamatan  sebaiknya  dapat  membuka  akses  melalui  media online  seperti website ,  agar  tidak  ada  kesalahpahaman  masyarakat  mengenai  syarat dan  ketentuan,  sehingga  ke  depannya  setiap  pelayanan  dapat  memangkas  waktu tunggu masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriyani, D. A., & Sunarti. (2017). Survei pada Konsumen The Little A Coffee Shop
Sidoarjo. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) , 51 (2), 1–7.
Batubara, J. (2017). Paradigma Penelitian Kualitatif dan Filsafat Ilmu Pengetahuan dalam Konseling. JURNAL FOKUS KONSELING , 3 (2), 95.
https://doi.org/10.26638/jfk.387.2099
Page 299
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                               ISSN: 1215-9671 (Online)
Bida, O. (2021). Kebijakan Desentralisasi dan Disparitas Pendidikan Lokal di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara) , 9 (1), 228–248. https://doi.org/10.47828/jianaasian.v9i1.59
Dwiyanto, A. (2014). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik (A. Dwiyanto (ed.); cetakan ke).
Ilham Arisaputra, M. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia. Yuridika , 28 (2), 188–216. https://doi.org/10.20473/ydk.v28i2.1881
Kecamatan Ciater. (2021). Flowchart Diagram pelayanan Administrasi Kantor
Kecamatan Ciater Kabupaten Subang .
Manoppo, N. (2015). Peran Camat Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa (Studi Tentang Pelayanan Pembuatan Akte Jual Beli). Jurnal Politico , 4 (1), 1–10.
Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi , VI (1), 1–18. Menpan. (2003). Menpan Nomor 63 Tahun 2003 .
Nicky Tulandi. Sonny Rompas. Jericho Pombengi. (2015). Peranan Camat Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Administrasi Publik UNSRAT , 4 (32), 1409.
Peraturan Bupati Subang. (2016). Peraturan Bupati Subang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Subang.
Sukarmini, W., & Idrus, N. S. (2020). Perkara Persaingan Usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU ). Jurnal Yuridis , 7 (1), 47–81. Veranita, M., & Darmawan, E. D. (2021). The Public Services of PT KAI in the New- Normal Era . 9 . https://doi.org/10.4108/eai.18-11-2020.2311726 Wibowo, A. (2020). Kecamatan Ciater Dalam Angka 2020 .