KABUPATEN ACEH BESAR Nurhaliza, Teuku Muttaqin Mansur
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN MELALUI PERADILAN ADAT GAMPONG (DESA) DI KECAMATAN BAITUSSALAM,

## KABUPATEN ACEH BESAR
MECHANISM FOR THE INHERITED LAND DISPUTES SETTLEMENT THROUGH GAMPONG (VILLAGE) ADAT COURT IN BAITUSSALAM, ACEH BESAR DISTRICT
Nurhaliza 1 , Teuku Muttaqin Mansur 1
1 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh, Aceh, Indonesia
E-mail: nnurhaliza23@gmail

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  mengkaji  mekanisme  penyelesaian  sengketa  tanah  waris  melalui Peradilan  Adat  Gampong  (Desa)  di  Kecamatan  Baitussalam,  Kabupaten  Aceh  Besar, Provinsi Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, data diperoleh melalui  wawancara  dan  penelusuran  kepustakaan.  Hasil  penelitian  menunjukkan, mekanisme  penyelesaian  sengketa  tanah  waris  melalui  peradilan  adat  gampong  di kecamatan  Baitussalam  berbeda-beda.  Perbedaan  tersebut  disebabkan,  setiap  gampong memiliki  kebiasaan  dan  mekanisme  penyelesaian  masing-masing  yang  sudah dilaksanakan  turun  temurun.  Di  samping  itu,  pengetahuan  perangkat  adat,  juga mempengaruhi penyelesaian sengketa.
Kata Kunci: Mekanisme, penyelesaian sengketa, tanah warisan, peradilan adat.

## ABSTRACT
This  article  aims  to  examine  the  mechanism  for  Inherited  Land  Dispute  Resolution through  Gampong  (Village)  Adat  Court  in  Baitussalam,  Aceh  Besar  District,  Aceh Province.  The  research  method  is  juridical  empirical,  data  obtained  from  interviews and literature searches. The results showed that the mechanisms for resolving inherited land  disputes  through  the  gampong  customary  justice  in  the  Baitussalam  sub-district were different. This difference is because each village has its own habits and settlement mechanisms  that  have  been  passed  down  from  generation  to  generation.  In  addition, knowledge of customary instruments also affects dispute resolution.
Keywords: mechanism, dispute resolution, inherited land, adat court

## PENDAHULUAN
Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan  Kehidupan  Adat  dan  Adat  Istiadat didalam Pasal 13 ayat (3)  menyebutkan bahwa, aparat penegak hukum memberikan kesempatan
agar  sengketa  atau  perselisihan  diselesaikan secara adat ditingkat gampong (desa). Penyelesaian sengketa atau perselisihan ditingkat gampong di Aceh diwujudkan melalui
mekanisme peradilan adat gampong. Penyelesaian dengan mekanisme ini merupakan bagian  dari  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur alternatif penyelesaian sengketa diluar peradilan, yang biasa juga di sebut penyelesaian melalui jalur non litigasi.
Penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  non litigasi  diatur  dalam  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan adanya penyelesaian sengketa alternatif seperti  non  litigasi,  maka  pengadilan  hanya dijadikan  sebagai  pilihan  yang  terakhir  oleh para  pihak  untuk  menyelesaikan  sengketa (Abdurrahman, 2010: 2).
Di  Aceh  Besar,  sengketa  dalam  kalangan masyarakat  seperti  masalah  sengketa  tanah warisan ada yang diselesaikan dengan jalur non litigasi  melalui  peradilan  adat  gampong.  Hal tersebut  merujuk  pada  Qanun  Aceh  Nomor  9 Tahun  2008  tentang  Pembinaan  Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
Walaupun  keberadaan  Peradilan  Adat tidak  dinyatakan  secara  tegas  dalam  Qanun, tetapi  praktik  masyarakat  menunjukkan  banyak sengketa  perdata  maupun  sengketa  sengketa pidana diselesaikan pada tingkat Peradilan Adat Aceh tersebut (Mahdi, 2011: 189).
Dalam  penyelesaian  perkara  melalui peradilan  adat  di  Aceh,  terdapat narit  maja (petatah petitih) yang menjadi landasan filosofis dalam  penyelesaian  sengketa, uleu  beumatee,
ranteng  bek  patah.  Narit  maja ini,  dapat diterjemahkan  bahwa  apabila  memukul  ular, ular  yang  dipukul  boleh  sampai  mati,  namun ranting pemukul yang digunakan jangan sampai patah.  Ini  mempunyai  makna  bahwa  setiap perselisihan  harus  dapat  diselesaikan,  namun keharmonisan  harus  tetap  terjaga  dan  jangan sampai  dengan  penyelesaian  perselisihan  dapat menimbulkan  dendam  dan  permusuhan.  ( Ucha Hadi Putri , 2019:11).
Dalam memutuskan sengketa adat, maka hakim  perlu  mempedomani narit  maja .  Ini karena narit maja sudah  menjadi  fillosofi  hidup orang  Aceh  yang  sudah  berlangsung  secara turun  temurun. Narit  maja adalah  ucapan- ucapan  yang  berasal  dari  nenek  moyang  yang tidak  berhubungan  dengan  agam,  tetapi  ada kaitannya  dengan  kepercayaan  rakyat  yang perlu diambil. Hakim adat, tidak di perkenankan memihak  kepada  salah  satu  pihak  dari  yang berperkara.  Hakim  adat  bukanlah  orang  yang sembarang  dipilih  tetapi  mereka  adalah  orang- orang  piihan  yang  mampu  memilah  urusan pibadi  dengan  urusan  masyarkat  umum  (Teuku Muttaqin Mansur, 2018:167-168).
Sejauh  penelusuran,  penyelesaian  sengketa tanah  warisan  melalui  peradilan  adat  belum  di temukan    kajian  yang  sama  yang  diteliti sebelumnya,  setidak-tidaknya  dalam  kurun waktu  10  tahun  terakhir,  belum  ditemukan  ada penelitian serupa yang mengkaji topik terkait.
KABUPATEN ACEH BESAR Nurhaliza, Teuku Muttaqin Mansur
Abdurrahman  (2010)  fokus  kajian peradilan adat  berkaitan  pada  tujuan  yang  hendak  di capai, yaitu mengembalikan kerukunan, keharmonisan  dan  keseimbangan  kehidupan masyarakat,  sementara  kajian  ini  fokus  pada mekanisme penyelesaian sengketa tanah warisan. Kajian Teuku Muttaqin Mansur (2012) tentang  peradilan  adat  tidak  fokus  mengkaji pada  tanah  warisan.  Sementara  Taqwaddin Husin  yang  walaupun  mengkaji  “Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong Di Aceh,  akan  tetapi  ia  lebih  banyak  membahas kewenangan  gampong  dalam  menyelesaikan perkara  adat  yang  hanya  terbatas  pada  18  jenis sengketa/perselisihan. Muammar, Maulis Kadafi,  dan    Hamid  Saroeng  (2016)  lebih melihat  penyelesaian  sengketa  gampong  dari sisi  peran  polisi  dalam  mengawasi  putusan penyelesaian perselisihan di Gampong.”
Selanjutnya, Rahmat Fitrah (2017), yang walaupun kajiannya tentang penyelesaian sengketa  warisan  melalui  peradilan  adat gampong  di  provinsi  Aceh,  kajiannya  bukan berkaitan  dengan  mekanisme  seperti  kajian  ini, tetapi  lebih  berkaitan  dengan  kewenangan peradilan dalam penyelesaian sengketa waris.
Rahmina,  Teuku  Muttaqin  Mansur,  dan  M. Adli  Abdullah  (2019),  walau  sama-sama meneliti  tentang  penyelesaian  sengketa,  namun kajian ini fokus mengkaji jenis sanksi adat Gayo yang  diberikan  kepada  pelanggar  hukum  adat
Gayo.  Muhammad  Iqbal,  Azhari  Yahya,  Husni Kamal  (2020),  tidak  melihat  penyelesaian sengketa  warisan,  kajian  ini  fokus  melihat  pola penyelesaian  sengketa  dalam  rumah  tangga, seperti  penyelesaian  permasalahan  cekcok (perselisihan  ringan)  dalam  rumah  tangga diselesaikan  melalui  peradilan  adat.  Sementara Ucha  Hadi  Putri  (2019)  melihat  dari  sudut pandang  peran  Majelis  Adat  Aceh  dalam menyelesaikan sengketa waris terhadap tanah.
Lailan  Sururi,  Dahlan  Ali,  dan  Teuku Muttaqin  Mansur  (2019),  kajian  ini  membahas mekanisme  penyelesaian  tindak  pidana  ringan yang  dilakukan  oleh  masyarakat,  sedangkan kajian  ini  melihat  mekanisme  tanah  warisan atau  aspek  perdata  adat.  Tari  Nasyiah  dan Teuku  Mutaqin  Mansur,  (2019)  walau  ada kaitannya  dengan  peradilan  adat,  namun  kajian ini  membahas  tentang  mekanisme  pelaksanaan penyelesaian  sengketa  khalwat  dan  pemberian denda.
Berdasarkan  kajian,  sebelumnya,  maka kajian yang berfokus pada mekanisme penyelesaian  sengketa  tanah  warisan  melalui peradilan  adat  gampong  (desa)  di  kecamatan Baitusalam,  Kabupaten  Aceh  Besar  belum  ada yang  mengkaji.  Kajian  ini  fokus  dilakukan  di Gampong  Miruk  Lam  Reudep  dan  Gampong Kahju  Kecamatan  Baitussalam,  Kabupaten Aceh  Besar  dan  Gampong  Kajhu  Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  merupakan  hukum empiris, data diperoleh dari penelitian kepustakaan  dan  penelitian  lapangan.  Untuk memperoleh  data  lapangan  dilakukan  dengan cara  melakukan  wawancara  terhadap  responden dan  informan.  Penulisan  nama  responden  dan informan  yang dianggap berpotensi  menganggu privasi sengaja dituliskan dengan nama inisial.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kajian  menemukan  dua  kasus  sengketa tanah  warisan  yang  diselesaikan  melalui mekanisme peradilan adat Gampong di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, yaitu sengeta tanah warisan di Gampong Miruk Reudep  dan  Gampong  Kahju,  Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar.

## a. Kasus  Sengketa  Tanah  Warisan  Di
Gampong Miruk Lam Reudep Kecamatan  Baitussalam,  Kabupaten Aceh Besar. Pada  umumnya,  masyarakat  Gampong
Miruk Lam Reudep yang mempunyai permasalahan sengketa tanah warisan melakukan  pengaduan  kepada  Kepala  Dusun, selanjutnya tugas Kepala Dusun untuk memberikan  laporan  kepada  Keuchik,  namun terhadap  proses  mekanismenya  berbeda-beda tergantung  kepada  tokoh  masyarakat.  Terdapat beberapa masyarakat yang langsung memberikan  pengaduan  kepada  keuchik,  dan
adapun  yang  melakukan  pengaduan  kepada tokoh  adat  yang  lain.  Seperti  sengketa  tanah warisan  keluarga  Rahmawati  (wawancara, 2021).
Pada awalnya, sengketa tanah warisan ini berasal  dari  keluarga,  kemudian  menyebabkan sengketa  ini  terus  berkelanjutan  tanpa  ada  titik temu/kesepakatan.  Akhirnya,  pihak  keluarga melaporkan sengketa tersebut kepada tokoh adat Miruk  Lam  Reudep.  Menurut  salah  satu  ahli waris (wawancara, 2021) mengatakan, sengketa ini  terjadi  dikarenakan  kedua  orang  tuanya (pewaris),  satu  (1)  orang  adik  perempuan,  dan satu  (1)  orang  adik  laki-laki  meninggal  dunia dalam  musibah  tsunami  Aceh  tahun  2004. Pewaris  meninggalkan  dua  (2)  orang  anak perempuan yang masih hidup (ahli waris), yaitu RM  dan  SY,  dan  meninggalkan  satu  (1)  orang saudara  perempuan  seibu  dan  seayah  (SN). Pewaris,  meninggalkan  warisan  berupa  tanah seluas  empat  (4)  hektar,  dan  menimbulkan sengketa.
Sengketa  tersebut  dilaporkan  oleh  SN, adik  perempuan  pewaris  kepada  salah  satu tokoh adat Gampong  yang mengerti dan paham mengenai permasalahan pembagian harta warisan  ( faraidh ).  Selanjutnya,  permasalahan tersebut  di  bawa  ke  peradilan  adat  Gampong agar dapat  diselesaikan secara musyawarah dan menghindari putusnya tali silaturahmi.
Mekanisme penyelesaian sengketa selanjutnya  adalah,  tokoh  adat  Gampong

## KABUPATEN ACEH BESAR
Nurhaliza, Teuku Muttaqin Mansur
memberikan nasihat dan saran dalam persidangan  adat  tersebut  agar  keluarga  yang ditinggalkan  bersabar  terlebih  dahulu  dalam waktu  satu  tahun,  karena  dikhawatirkan keluarga  yang  terkena  musibah  tsunami  masih hidup.
Salah seorang tokoh adat, dalam persidangan  tersebut    mengatakan,  terhadap laporan  yang  diterima  pihak  keluarga  harus menunggu terlebih dahulu dalam waktu 1 (satu) tahun  karena  khawatir  pihak  yang  meninggal masih hidup, sehingga pembagian warisan tidak dapat  diselesaikan.  (Teuku  Hasyim  Idris, wawancara, 2021).
Setelah 1 (satu) tahun, pihak keluarga dan SN  mendatangi  kembali  tokoh  adat  untuk memberitahukan  bahwa  semua  pihak  keluarga menginginkan agar harta warisan yang ditinggalkan  oleh  pewaris  segera  dibagi  sesuai dengan  hukum  agama  Islam.  Menurut  salah seorang  ahli  waris  (wawancara,  2021),  “semua pihak  keluarga  telah  menunggu  dalam  waktu satu tahun, kemudian SN mendatangi tokoh adat Gampong  untuk  memberitahukan  harta  warisan yang  ditinggalkan  oleh  pewaris  untuk  segera dibagi kepada ahli waris yang ditinggalkan”.
Tokoh  adat  yang  menerima  pengaduan kembali  tersebut  melaporkan  permasalahan kepada  Keuchik  (kepala  desa).  Selanjutnya keuchik  melaporkan  kepada  tuha  peut  dan imuem  meunasah  gampong.  Kemudian,  tokoh adat membuat rapat internal.
Teuku  Hasyim  Idris  (wawancara,  2021) mengatakan,  pembagian  harta  warisan  ( faraid ) tanah  warisan  tersbut  bisa  diselesaikan  di Gampong secara kekeluargaan.
Adapun mekanisme penyelesaian sengketa  tanah  waris  di  Gampong  Miruk  Lam Reudep sebagai berikut:
Gambar 1: Alur mekanisme penyelesaian   sengketa
Persidangan hari pertama dilaksanakan di meunasah  (Musalla)  Gampong,  Teuku  Hasyim Idris menjadi Hakim Adat, Keuchik dan Imuem Meunasah  sebagai  Hakim  Anggota,  Tuha  Peut juga  ikut  serta  dalam  proses  persidangan.  Para pihak  yang  telibat  diwajibkan  hadir  pada persidangan  pertama.  Teuku  Hasyim  Idris (wawancara,  2021)  mengatakan,  pada  saat sebelum  memulai  persidangan  semua  pihak yang  hadir  wajib  menandatangani  daftar  hadir.
Sidang dibuka dengan “Bismillahirrahmanirrahim,  mengetuk  palu. Selanjutnya disampaikan,
“dengan mengharapkan  berkah  dari  rahmat  allah  semua
Melakukan Pengaduan Rapat diadakan di meunasah Pemanggila n Para Pihak Rapat internal bersama lembaga adat Gampong Imeum Meunasah Tuha Peut Melaporkan kepada Keuchik Tokoh Adat Gampong
hadirin  dan  hadirat  mengucapkan  al-Fatihah, ucapan  terima  kasih  untuk  semua  yang  hadir mari kita sama-sama memecahkan masalah ini”.
Pada  persidangan  hari  pertama,  Teuku Hasyim  Idris  menyarakan  agar  harta  warisan dipisahkan  dulu  untuk  wakaf  apabila  ahli  waris berkenan  untuk  sedekah  almarhum,  kemudian baru di bagi untuk ahli waris yang ditinggalkan.
Harta  warisan  yang  ditinggalkan  pewaris akan  diwakafkan  ke  masjid  dengan  bagian  1/3, karena  harta  warisan  yang  diwakafkan  tidak boleh  melebihi  dari  1/3,  selanjutnya  diberikan kesempatan untuk para pihak untuk menanggapinya.  Para  pihak  yang  telibat  setuju dengan saran dari ketua hakim adat.
Selanjutnya,  ahli  waris  (2  orang  anak perempuan)  pewaris  memberitahukan  bahwa kedua  orang  tua  (pewaris)  semasa  hidupnya telah  memberikan  hibah  untuk  masing-masing anaknya  dengan  tanah  seluas  400  meter perorang. “Sebelum  kedua  orang  tua meninggal,  diberikan  tanah  seluas  400  meter perorang,  tetapi  permasalahnnya  bukti  surat tidak  ada,  dan  kemudian  saksi  satu  pun  tidak ada dikarenakan musibah Tsunami, surat hilang dan  saksi  meninggal,  namun  SN  tidak mempercayai  hal  tersebut”  (RM,  salah  seroang ahli waris, wawancara, 2021).
Pada  proses  persidangan  pertama  terjadi kegaduhan karena adanya pengakuan kedua ahli waris  bahwa  mereka  diberikan  tanah  sebelum kedua  orang  tuanya  meninggal.  Hasil  sidang
pertama  harta  warisan  diwakafkan  ke  masjid dengan  bagian  1/3  dan  karena  situasi  dan kondisi  maka  persidangan  di  tutup  dan  di lanjutkan  minggu  depan  dengan  semua  pihak lengkap.
Persidangan  kedua  di  laksanakan  di meunasah  dengan  menghadirkan  tokoh  adat, semua pihak yang terlibat dan ditambah dengan Camat, Kapolsek, Danramil. Dalam persidangan kedua  ini  menghadirkan  Camat,  Kapolsek, Danramil  dengan  tujuan  untuk  menghindari keributan karena aparat Gampong tidak sanggup menangani  apabila  terjadi  keributan,  namun hasil  persidangan  kedua  tidak  berjalan  sesuai dengan  harapan  dikarenakan  para  pihak  terlalu emosi  pada  saat  persidangan,  sehingga  para tokoh adat mengambil kesimpulan agar masalah ini  dibawa  ke  pengadilan  saja,  di  karenakan tidak  ada  pihak  yang  mau  mengalah.  (Teuku Hasyim Idris, wawancara, 2021).
Selanjutnya, sengketa dibawa kepengadilan  Mahkamah  Syar’iyah  Jantho  oleh SN. RM mengatakan, “karena tidak mendapatkan  hasil  yang  di  inginkan  pada peradilan  adat,  SN  membawa  sengketa  ini  ke Mahkamah  Syar’iyah  Jantho  agar  dapat terselesaikan di  pengadilan”. Hasil putusan dari pengadilan  Mahkamah  Syar’iyah  Jantho  ahli waris  (RM  dan  SY)  kalah  di  karekan  tidak  ada saksi dan bukti yang dapat membuktikan bahwa adanya pemberian orang tua sebelum meninggal yaitu, tanah dengan luas 400 meter perorang.
RM  dan  SY  tidak  menerima  hasil keputusan Mahkamah Syar’iyah Jantho tersebut, sehingga  mereka  mengajukan  Banding  ke Mahkamah  Syar’iyah  Aceh.  Hasil  dari  putusan tingkat Banding pihak mengabulkan permohonan  banding  RM  dan  SN,  sementara SN  yang  menang  pada  tingkat  pertama dinyatakan  kalah.  Dalam  pertimbangannya, Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  sebagai  pengadilan tingkat banding menetapkan putusan
berdasarkan  yurisprudensi  dari  Mahkamah Agung.
Pihak  yang  kalah  (SN)  di  berikan  waktu selama  14  hari  untuk  mengajukan  kasasi  ke Mahkamah  Agung.  Namun,  karena  terkendala biaya, SN mengajukan kasasi  sudah melampaui waktu 14 hari, sehingga putusan penetapan yang diambil  dari  putusan  hakim  pada  tingkat Banding.
Setelah putusan, tidak lama berselang SN dan  satu  orang  anak  laki-lakinya  meninggal dunia dalam jangka waktu yang berdekatan. RM dan  SY  kembali  mendatangi  salah  satu  tokoh adat Gampong. RM dan SY meminta agar harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dibagi 2 (dua)  saja.  Tokoh  adat  menyatakan,  secara hukum  faraidh,  2  (dua)  orang  anak  perempuan hanya  berhak  2/3  bagian  saja  karena  sudah sesuai  dengan  hukum  allah  dalam  Al-quran surah  An-nisa,  dan  lebihnya  akan  diberikan kepada wali.
Namun, RM dan SY tidak sepakat dengan saran tokoh adat. Selanjutnya, mereka menemui Keuchik  Miruk  Lam  Reudep  meminta  bantuan agar harta warisan dibagi  2 (dua) saja. Keuchik tersebut  sudah  meninggal.  Permasalahan  ini selesai  pada  tahun  2008  dengan  dibagikannya harta warisan oleh Keuchik yang baru.
b) Kasus Sengketa Tanah Warisan Di
Gampong  Kajhu,  Kecamatan  Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar.
Sengketa  tanah  warisan  di  Gampong Kahju  terjadi  setelah  adanya  pengaduan  oleh keponakan  (Mr.  X)  pada  tahun  2020  kepada kepala dusun. Mr. X menuntut tanah yang telah dijual oleh almarhum Rusli (paman Mr. X) pada tahun  2017  untuk  diberikan  bagiannya,  karena dari  tanah  100  meter  yang  di  jual  oleh  Rusli, menurut  Mr.  X  terdapat  bagian  ibunya  (adik kandung  alm  Rusli)  seluas  10  meter.  Tanah yang  disengketakan  merupakan  warisan  yang diperoleh  pada  tahun  1995.  Sengketa  ini, awalnya  telah  diupayakan  perdamaian  melalui musyawarah  keluarga,  namun  gagal  mencapai kesepakatan.
Menurut  Rizki  Andrian  (wawancara, 2021),  tahun  2018,  ayahnya  (Rusli)  meninggal dunia.  Setelah  ayahnya  meninggal  dunia,  tahun 2019  datang    keponakan  almarhum    menemui keluarga, dan mengklaim bahwa ada hak ibunya yang  telah  meninggal  dunia  di  mana    ibunya adalah  salah  seorang  ahli  waris  dan  memiliki hak atas tanah tersebut.
Pihak  keluarga  baru  mengetahui  status tanah  tersebut  pada  saat  dilakukan  pembagian harta  warisan,  setelah  diberitahukan  oleh  ibu tirinya  bahwa  tanah  yang  terletak  di  Gampong Kajhu  telah  dijual  oleh  ayahnya”.  Tanah tersebut telah di jual kepada Masroni.
Sementara,  Masroni  (wawancara,  2021) mengatakan,  tidak  mengetahui  jika  tanah tersebut  tanah  adalah  tanah  yang  bersengketa, dan  tidak  ada  pihak  keluarga  yang  melaporkan jika  tanah  dalam  sengketa  saat  transaksi  jual beli.  Namun,  ia  baru  mengetahuinya  setelah almarhum  Rusli  meninggal  dunia.  Hal  yang sama  diungkapkan  oleh  Marhaban,    “pada  saat terjadi transaksi jual beli tidak terjadi keributan atau  adanya  permasalahan  lain,  namun  baik- baik  saja”.  (Marhaban,  perantara,  wawancara, 2021).
Sengketa  tanah  waris  ini,  akhirnya diadukan Mr X ke  tokoh  adat  Gampong Kahju, Aceh Besar.
Menurut, Isam (kepala dusun, wawancara,  2021)  mengatakan,  mekanisme penyelesaian  sengketa  tanah  waris  pada  tahap awal  dilakukan  oleh  tokoh  adat  dengan musyawarah  internal.  Musyawarah  internal  ini bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  posisi kasus yang diadukan sebenarnya.
Adapun mekanisme penyelesaian sengketa  tanah  waris  secara  lebih  detil  di Gampong  Kajhu  dapat  di  lihat  pada  gambar  2, sebagai berikut:
Gambar 2: Alur mekanisme penyelesaian sengketa adat di Gampong Kahju
Tokoh  adat  yang  terlibat  dalam  proses penyelesaian  sengketa  yaitu:  kepala  dusun, imuem  meunasah,  orang  tua  Gampong,  tuha peut.  Selanjutnya,  para  tokoh  adat  melakukan rapat internal untuk membahas tindak lanjut dari kasus yang diadukan.
Tahapan awal dari penyelesaian sengketa di  peradilan  adat  di  lokasi  penelitian,  bertujuan untuk mencoba mencari solusi dari permasalahan.  Musyawarah  dilaksanakan  di meunasah, persidangan pertama dilaksanakan di meunasah  dengan  menghadirkan  semua  pihak yang  terlibat,  musyawarah  dilakukan  pada malam hari setelah shalat insya.
Persidangan  pertama  dengan  agenda mendengarkan  pihak-pihak  yang  bersengketa. Sulaiman  (2021)  mengatakan,  pada  saat musyawarah  semua  pihak  yang  bersengketa mempunyai hak untuk menjelaskan permasalahannya. Sulaiman memberikan kesempatan  semua  pihak  untuk  berbicara dengan bergeliran.
Isam (2021) mengatakan, pada
persidangan  pertama  tidak  dapat  langsung
Pengaduan Orang tua kampung Kepala Dusun Imuem Meunasah Penyelesaian sengketa di meunasah /rumah Tuha Peut Pemanggilan para pihak Rapat internal tokoh adat
KABUPATEN ACEH BESAR
Nurhaliza, Teuku Muttaqin Mansur
diambil keputusan, mengingat dan mempertimbangkan permasalahan tersebut harus  diselesaikan  secara  baik  agar  tidak mengalami  keributan  dikemudian.  Setelah musyawarah  di  laksanakan,  semua  pihak diperkenankan untuk pulang dan kembali besok untuk melanjutkan proses penyelesaian sengketa.
Selanjutnya, para pemangku adat melakukan  musyawarah  untuk  memberikan usulan pada musyawarah selanjutnya.
Persidangan  kedua  di  laksanakan  di rumah  ahli  waris  setelah  shalat  magrib, agendanya  para  tokoh  adat  memberikan  solusi dan juga saran terhadap sengketa tersebut. Isam (2021)  mengatakan,  solusi  pertama,  pihak pembeli  mengembalikan  tanah  dengan  ukuran 10 meter kepada Marzuki karena itu tanah yang melebihi  batas,  kekurangan  atas  tanah  akan digantikan dengan uang oleh anak almarhum.
Solusi kedua, tanah dikembalikan kepada ahli waris, namun ahli waris harus menggantikan  dengan  uang  kepada  pembeli dengan  harga  tanah  yang  dibeli  pada  tahun 2017, agar tanah tersebut menjadi kembali milik ahli  waris,  kemudian  ahli  waris  membaginya sendiri.
Solusi  ketiga,  tanah  dengan  ukuran  100 meter  tetap  milik  pihak  pembeli,  anak  pewaris atau  Rizki  Andrian  sebagai ahli  waris menggantikan  tanah  10  meter  dengan  uang kepada Mr. X.
Tingkat  kesulitan  penyelesaian  sengketa tergantung  pada  permasalahannya  dan  para pihak. Muhammad Ali (2021) mengatakan, pada tahap  ini  cukup  menjadi  perdebatan  karena sangat  sulit  untuk  mencari  kesepakatan  yang bisa diterima oleh ketiga pihak, jika pihak hanya dua  mungkin  akan  lebih  mudah  untuk diselesaikan  namun  jika  tiga  pihak  sedikit  sulit untuk mencapai kesepakatan.
Pada  solusi  pertama  yang  diberikan  oleh tokoh  adat  tidak  menemukan  kesepakatan. Masroni mengatakan, tidak  adanya kesepakatan karena pembeli tidak ingin tanah berkurang dari 100 meter, dikarenakan pembeli ingin membuka usaha  bengkel  dan  bagian  belakang  untuk rumah,  jika  dikembalikan  tanah  10  meter  maka akan  sempit  untuk  usaha  dan  rumah  (Masroni, wawancara:2021).
Pada  solusi  kedua  juga  tidak  mencapai kesepakatan. Masroni (2021) mengatakan, tidak ingin  mengembalikan  tanah  kepada  para  ahli waris  dikarenakan  pembeli  ingin  membuka usaha,  lokasi  untuk  membuka  usaha  bengkel sudah  sangat  strategis,  untuk  mencari  tanah dengan harga yang sama sangat sulit dikarenakan  harga  tanah  pada  tahun  2017 dengan sekarang jauh berbeda.
Pada  solusi  ketiga  setelah  melakukan musyawarah akhirnya semua pihak setuju. Rizki Andrian  (2021)    mengatakan,  lebih  baik  tanah tersebut tetap millik pihak pembeli, sesama ahli waris  menyelesaikan  karena  masih  keluarga,
penyelesaian  dengan  cara  Rizki  Andrian memberikan  uang  kepada  Marzuki  dengan harga  sesuai  dengan  10  meter  tanah,  karena terkendala  pada  biaya  Rizki  Andrian  terpaksa menjual  tanah  yang  lain  untuk  mengganti  rugi kepada Mr. X.
Persidangan ketiga dilaksanakan di rumah  ahli  waris  setelah  shalat  magrib,  yang dihadiri oleh Kepala Dusun,  Tuha Peut,  Imuem Meunasah,  orang  tua  kampung  dan  para  pihak yang  bersengketa.  Muhammad  Ali  (2021) mengatakan,  tokoh  adat  dan  semua  pihak  akan menandatangani  surat  yang  telah  dibuat  oleh tokoh  adat  atas  kesepakatan  yang  telah disepakati  oleh  semua  pihak.  Setelah  adanya putusan yang ditetapkan, maka akan melakukan pemantauan terhadap pihak dalam jangka waktu paling lama satu bulan, agar permasalahan tidak terulang kembali dikemudian hari.
Pada  peradilan  adat  Gampong  yang berhak  menjadi  hakim  adat  adalah  orang  yang mengerti, paham dan mempunyai ilmu pengetahuan.
Teungku  Dahlan  (2021)  mengatakan, hakim  adat  tidak  harus  Keuchik,  tetapi  orang yang  berhak  menjadi  hakim  adat  adalah  orang yang  paham,  berpengalaman  dan  pengetahuan akan ilmu agama dan faraidh, biasanya sebelum memulai  sidang  tokoh  adat  bermusyawarah terlebih dahulu siapa yang menjadi hakim ketua.
Sengketa yang diselesaikan sangat bergantung kepada tokoh adat. Baihaqi
mengatakan,  jika  ada  permasalahan  sangat bergantung  sekali  kepada  tokoh  adat  yang menyelesaikan  dan  bergantung  juga  pada pengetahuan yang mereka miliki. Apabila sudah satu  bulan  atau  dua  bulan  tidak  selesai  maka sebaiknya dibawa kepengadilan (Baihaqi, wawancara, 2021).
Semua  tahapan  mekanisme  penyelesaian sengketa  tanah  waris  di  Gampong  Kajhu diselesaikan  pada  tingkat  Dusun,  apabila  pada tingkat Dusun tidak sangggup baru dilimpahkan kepada Keuchik yang nantinya akan diselesaikan di kantor Kepala Desa.
Kepala Dusun bukan pengambil kebijakan,  Kepala  Dusun  hanya  bagian  dari struktur pemerintahan Gampong, yang mengambil  kebijakan  forum  musyawarah  yaitu tokoh  adat  seperti  Keuchik,  Tuha  Peut,  Imuem Meunasah, kondisinya tergantung kepada Gampong dan kebiasaan Gampong. Tokoh adat Gampong  apabila  tidak  mengerti  faraidh  maka bisa  memanggil  orang  lain  yang  ahli  dibidang faraidh  dengan  menggunakan  tenaga  ahli  atau keterangan  ahli  dalam  segala  hal,  tetapi pelaksanaan  tetap  tokoh  adat  Gampong. (Zulkifli Zakaria, wawancara, 2021).
Ungkapan  hadih  maja “abeh  nyawong tuhan  cok  pulang,  abeh  areuta  hukom  pajoh” artinya,  habis  nyawa  Tuhan  yang  ambil,  habis harta hukum yang makan. Semua manusia yang meninggal  nyawa  diambil  oleh  Allah,  ketika manusia  meninggal  maka  akan  meninggalkan
KABUPATEN ACEH BESAR Nurhaliza, Teuku Muttaqin Mansur
harta  warisan  untuk  ahli  warisnya,  ahli  waris ketika  terjadi  sengketa  maka  akan  membawa kepengadilan  tanpa  disadari  hartanya  habis karena  proses  hukum  dipengadilan  (Jufri Arahas, wawancara:2021).
Hukum  adat  adalah  hukum  yang  hidup dan  berkembang  di  masyarakat  sepanjang masyarakat  menganggap  untuk  ketertiban, keharmonisan  dalam  masyarakat.  Hukum  adat menyesuaikan  perkembangan  zaman.  Hukum adat tidak tertulis tetapi tercatat. Hukum tertulis yang  diproduksi  oleh  alat  Negara  legislatif  dan eksekutif,  sedangkan  hukum  adat  diproduksi oleh kebijaksanaan masyarakat, untuk mencapai keharmonisan  dalam  masyarakat  (M.  Adli Abdullah, wawancara, 2021).
Hukum adat sangat penting bagi masyarakat Aceh sebagai pedoman hidup dalam kehidupan  sehari  hari.  Di  Aceh  terdapat  4 pedoman,  pertama  hukum,  kedua  adat,  ketiga reusam,  dan  qanun.  Hukum  dalam  perspektif masyarakat  Aceh    adalah  hukum  Islam, pedoman  tersebut  harus  sesuai  syariat  Islam. Pelaksaanaan  adat  tidak  boleh  bertentangan
dengan  syariat  Islam  (Asnawi  Zainun,  Ketua Majelis  Adat  Aceh  Kabupaten  Aceh  Besar, wawancara, 2021).

## SIMPULAN
Mekanisme penyelesaian sengketa tanah waris melalui peradilan adat Gampong memiliki perbedaan dalam praktek penyelesaian. Perbedaan  ini  terjadi  karena  setiap  Gampong memiliki  tradisi  atau  kebiasaanya  masing- masing.  Dalam  mengambil  keputusan  tokoh adat  Gampong  Kajhu  dan  Miruk  Lam  Reudep berpedoman pada agama Islam (al-Quran). Oleh karena  itu,  hukum  adat  yang  ada  di  tengah- tengah  masyarakat  Aceh  harus  sesuai  dengan syariat Islam. Setelah adanya putusan dari tokoh adat Gampong terjadi perbedaan, pada Gampong  Kajhu  setelah  adanya  putusan  tokoh adat  melakukan  pemantauan  terhadap  putusan yang  ditetapkan  dalam  waktu  paling  lama  satu bulan, tetapi pada Gampong Miruk Lam Reudep setelah  adanya  putusan  dari  tokoh  adat  tidak melakukan  pemantauan  terhadap  putusan  yang ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku dan Jurnal
Abdurrahman,  2010,  “Penyelesaian    Sengketa  Melalui    Pendekatan    Adat”,    kanun    Jurnal    Ilmu Hukum,  No. 50 Edisi April.
Lailan  Sururi,  Dahlan  Ali,  Teuku  Muttaqin  Mansur,  2019,  “Penyelesaian  Sengketa  Melalui Peradilan Gampong”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 21, No.1.
Muhammad Iqbal, Azhari Yahya,Husni Kamal, 2020, “Pola Penyelesaian Sengketa Dalam Rumah Tangga  Melalui  Peradilan  Adat  Gampong  Di  Aceh”,  Jurnal  Geuthee  Penelitian Multidisplin,Vol.03,No.01.
Mahdi,  2011,“Eksistensi  Peradilan  Adat  di  Aceh,”HANAFA:Jurnal  Studia  Islamika,Vol.8,  No.  2,
Desember.
Muammar, Maulis Kadafi, Hamid Saroeng, 2016, “Peran Polisi Resort Simeulue Dalam Mengawasi Putusan  Penyelesaian  Perselisihan  Di  Gampong,”  Jurnal  Ilmu  Hukum  Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 4, No.3.
Rahmat  Fitrah,  2017,  “Peradilan  Gampong  Sebagai  Wadah  Dalam  Menyelesaikan  Sengketa Warisan Di Provinsi Aceh”, Jurnal Public Policy, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Teuku Umar.
Rahmina,  Teuku  Muttaqin  Mansur,  M.  Adli  Abdullah,  2019,  “Efektivitas  Penerapan  Sanksi  Adat Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Peradilan  Adat  Gayo  Di  Aceh  Tengah”,  Jurnal Geuthee Penelitian Multidisplin,Vol.02,No.03.
Taqwaddin  Husin,  2015,  “Penyelesaian  Sengketa/Perselisihan  Secara  Adat  Gampong  Di  Aceh”,
Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 67, Th. XVII.
Tari Nasyiah, Teuku Mutaqin Mansur,2019, “Denda Adat Dalam Penyelesaian Kasus Khalwat Di Kota  Banda  Aceh”,  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Bidang  Hukum  Perdata,  Vol.  3(1)  Februari 2019.
Teuku  Muttaqin  Mansur,  2012,  “Tantangan  Peradilan  Adat  Di  Laot  Aceh”, Kanun  Jurnal  Ilmu Hukum , No. 57, Th. XIV.
Teuku  Muttaqin  Mansur,  2018,  Hukum  Adat  Perkembangan  dan  Pembaruannya,  Banda  Aceh:
Syiah Kuala University Press
Ucha  Hadi  Putri,  2019,  “Peran  Majelis  Adat  Aceh  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Waris  Terhadap Tanah  Di  Kecamatan  Tempuk  Tengoh  Kota  Lhokseumawe,” Jurnal  Cendikia  Hukum , Universitas Andalas, Pekanbaru, vol.5, No.1 September.

## B. Responden  dan Informan
Asnawi Zainun,Ketua Majelis Adat Aceh Besar, 10 Maret 2021.
Baihaqi,Tuha Peut, 8 Maret 2021.
Isam, Kepala Dusun, 1 Maret 2021.
Jufri Arahas, Imuem Mukim, 5 Maret 2021. Khairizal, Geuchik Kajhu, 25 Februari 2021.
M. Adli Abdullah, Dosen Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 17 Maret 2021. Muhammad Ali, Tuha Peut, 27  Februari 2021.
Masroni, Pembeli, 26 Februari 2021.
Marhaban, Perantara Pembelian Tanah, 26 Februari 2021.
Mr. X, Ahli Waris, 24 Februari 2021.
Rahmawati, Ahli Waris, 2 Februari 2021. Rizki Andrian,  Ahli Waris, 24 Februari 2021. Sulaiman, Imuem Meunasah, 27  Februari 2021. Teuku Hasyim Idris,Tokoh Adat, 4 Maret 2021. Teuku Dahlan, Imuem Meunasah,7 Maret 2021.
Zulkifli Zakaria,Wakil Ketua Majelis Adat Aceh Besar, 10 Maret 2021.