## J-MAS

## Jurnal Manajemen dan Sains, 5(1), April 2020, 129-135
Publisher by Program Magister Manajemen Universitas Batanghari
ISSN 2541-6243 (Online), ISSN 2541-688X (Print)

## Konsep Co-Management dalam Pendekatan Pengelolaan Lingkungan Mangrove di Desa Lubuk Kertang, Brandan Barat, Sumatera Utara
A Hadian Pratama Hamzah 1* , Trisno Anggoro 2 , Sri Puryono 3
1,2,3 Pascasarjana Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro
* Correspondence email: hadi.dian@ymail.com
Abstract. Mangroves are one of the important coastal ecosystems that have various benefits and their uses are carried out by various stakeholders. This study aims to 1) find out and analyze the condition of mangrove resources and community beneficiaries, 2) analyze the  roles  and  functions  of  each  stakeholder,  and  3)  find  out  and  analyze  the  form  of  co-management  of  mangrove  ecosystem management in Lubuk Kertang Village, West Brandan, Langkat Regency. Mangrove vegetation data collection is done using the quadratic  transect  method;  while  taking  socioeconomic,  institutional,  and  interview  data  using  survey  and  purposive  sampling methods. Data obtained from mangrove vegetation include density, frequency, cover, and mangrove importance index. Stakeholder analysis using a matrix of interests and influences. Research shows there are 5 types of mangroves in Lubuk Kertang Village, namely Avicennia marina, Rhizophora mucronata, Rhizophora apiculata, Rhizophora stylosa and Sonneratia alba. Strategies in the context of expanding mangrove forests are with these types. Stakeholder analysis identified 16 stakeholders who were classified in 4 groups, namely subject, key players, crowd, and by standers. Mangrove management in Lubuk Kertang Village is still in the consultative stage. To improve effectiveness, management is directed at the cooperative level in the co-management spectrum with management strategies.

## Keywords: mangrove, stakeholders, co-management

## Pendahuluan
Kawasan pesisir merupakan daerah potongan laut dan darat yang menjadikan ekosistem wilayah pesisir rawan mengalami perubahan. Sekitar 21% populasi penduduk dunia hidup di wilayah pesisir yang merupakan zona penting dan mempunyai peran vital dalam perkembangan ekonomi di beberapa negara (Nair et al., 2012). Wilayah  pesisir  dan laut  menjadi  tumpuan  strategis  dan  menjadi  lokasi  berbagai kegiatan yang saling tumpang tindih ketika sumberdaya di  daratan  sudah  semakin  menipis,  seperti  pelabuhan,  pertanian,  perikanan,  permukiman  dan  kawasan  industri  yang tidak terkoordinasi dengan baik (Hadi, 2014). Berbagai macam   kegiatan   tersebut   memberi   tekanan   yang   berat pada   lingkungan   sehingga menimbulkan berbagai bencana seperti fenomena rob atau banjir pasang, abrasi, akresi, pencemaran yang menimpa hampir disepanjang pesisir Jawa menjadi indikasi terlampauinya daya dukung lingkungan ( environmental carrying capacity) (Hadi, 2014).
Kawasan  hutan  mangrove  sebagai  salah  satu  ekosistem  wilayah  pesisir  dan  lautan sangat potensial bagi kesejahteraan  masyarakat  baik  dari  segi  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan  hidup.  Namun  semakin  hari  semakin  kritis ketersediaannya di beberapa daerah pesisir di Indonesia. Kondisi ini terjadi akibat kegiatan penebangan mangrove yang dilakukan secara berlebihan yang lahannya digunakan sebagai lahan baru untuk kegiatan pertambakan maupun tempat tinggal sehingga mangrove telah dirubah menjadi fungsi yang lain di karenakan berbagai kegiatan pembangunan. Laju kerusakan  ekosistem  hutan  mangrove  di  pesisir  Sumatera  semakin  cepat. Sehingga memberi banyak dampak bagi masyarakat terkait kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat disekitar kawasan hutan mangrove. Kerusakan ini sebagian disebabkan oleh   tekanan   penduduk   dalam   memanfaatkan   lahan   hutan   mangrove   untuk   usaha pertambakan,  ladang  perkebunan  dan  pemukiman.  Keadaan  semakin  parah  sejak  pengalihan  fungsi  lahan  mangrove menjadi pemukiman yang dilakukan oleh warga (Irwanmay, 2004). Hasil interpretasi peta landuse wilayah pantai timur Sumatera Utara menunjukkan pada tahun 1977 terdapat sekitar 200,415 ha hutan mangrove di pesisir timur Sumatera Utara.  Sebagian  besar  (89.093  ha  atau  86,2%)  hutan  mangrove  tersebut  berupa  hutan  mangrove  primer  dan  sisanya (14.322 ha atau 13,8%) sebagai hutan mangrove sekunder. Berdasarkan administrasi pemerintahan, sebagian besar hutan mangrove tersebut terdapat di Kabupaten Langkat  dengan  luas  sebesar 45.909  ha  (44,4%), kemudian  diikuti  oleh Kabupaten  Deli Serdang (21.051 ha atau 20,4%), Kabupaten Asahan (18.785 ha atau 18,2%) dan paling kecil luasannya pada Kabupaten Labuhan Batu (17.670 ha atau 17,1%). (Onrizal, 2010).
Mempertimbangkan laju kerusakan hutan mengrove di Kabupaten Langkat pada tahun 2010 Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Sepakat untuk menerapkan pendekatan pengelolaan daerah kawasan hutan mangrove melalui penetapan program rehabilitasi kawasan hutan mangrove. Program ini kemudian juga diterapkan pada semua kecamatan yang memiliki kawasan hutan mangrove di Kabupaten Langkat. Dalam hal ini ada sembilan  kecamatan  yang  memiliki  kawasan  hutan  mangrove  di  Kabupaten  Langkat  yakni  Kecamatan  Babalan, Besitang Brandan Barat Gebang Pangkalan Susu, Pematang Jaya, Secanggang, Sei Lepan dan Tanjung Pura. Konsep dasar dari program rehabilitasi  kawasan  hutan  mangrove  adalah  mengelola  kawasan  tersebut  dari  berbagai tekanan
A Hadian Pratama Hamzah et al, Konsep Co-Management dalam Pendekatan Pengelolaan Lingkungan Mangrove di Desa Lubuk Kertang, Brandan Barat, Sumatera Utara
lingkungan  yang  dapat  mempengaruhi  kerusakan  dan  kepunahan  dari  berbagai spesies yang ada pada ekosistem hutan bakau sebab selain dari aktivitas rehabilitasi alam juga. (Hadian, 2020)
Melalui program rehabilitasi mangrove di Kabupaten Langkat, masyarakat di Kecamatan Brandan Barat yakni di Desa  Lubuk Kertang yang mengalami kerusakan, sebelum mendapat sosialisasi rehabilitasi pada tahun 2010 telah melakukan inisiasi lokal dalam kegiatan rehabilitasi mangrove di Kecamatan Brandan Barat, masyarakat secara swadaya melakukan pengelolan lingkungan berupa pembibitan,  penanaman, pemantauan, evaluasi kegiatan rehabilitasi sendiri tanpa adanya bantuan dari pemerintah untuk mengembalikan kondisi kawasan hutan mangrove di Kecamatan Brandan Barat. Setelah hampir dari tiga tahun masyarakat bekerja tepatnya pada tahun 2010 masyarakat baru mendapat sosialisasi program rehablitasi mangrove dari pihak Pemerintah Kabupaten Langkat, yakni pada tahun 2010 masyarakat dimana tahun  tersebutlah  masyarakat  baru  mendapat  pembinaan  dari  Pemerintah  setempat  terkait  program  rehabilitasi mangrove,  masyarakat dan pemerintah juga melakukan evaluasi bersama berupa perhitungan luasan tutupan mangrove dari hasil kegiatan masyarakat dari tahun 2007 yakni tepatnya tiga tahun  sebelum  program  rehabilitasi  dari  Pemerintah Kabupaten    Langkat    tahun    2010  dilakukan.  Pada  kegiatan  evaluasi  setelah  10  tahun  berupaya  mengelola  kawasan mangrove  dimulai  dari  tahun  2007  jumlah  luasan  tutupan  mangrove  sebesar  1.020  Ha  dan  pada  saat  dilakukan penghitungan luasan tutupan mangrove pada tahun 2017 diperoleh hasil kenaikan tutupan mangrove naik menjadi 1.820 Ha di Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat. (Nadira, 2018).
Berkat  usaha  bersama  antara  masyarakat,  pemerintah  dan  perusahaan  yakni  PT.  Pertamina  (Persero)  serta dengan  kemauan  keras  masyarakat  dalam  melakukan  inisiatif-  inisiatif    yang    bersifat    swadaya    dalam    mendorong keberhasilan    rehabilitasi    pada  kawasan  mangrove  di  desa  mereka,  sehingga  terjadilah  perubahan  keadaan  melalui luasan tutupan lahan yang meningkat, kondisi lingkungan yang tidak serusak tahun 2007, ditambah nelayan mulai dapat hasil  ikan  yang  dirasakan  meningkat.  Pada  2017  lalu  Desa  Lubuk  Kertang  di  Kecamatan  Brandan  Barat  mendapat penghargaan dari Pemerintah Pusat yakni Presiden Republik Indonesia sebagai Kecamatan yang berhasil dalam upaya rehabilitasi mangrove, dalam  hal  ini  masyarakat  memiliki  peran  yang  sangat  baik  dalam  kegiatan  rehabilitasi tersebut,  seiring  dengan  keberhasilan  Desa  Lubuk  Kertang  mengembalikan  lagi  kondisi  kawasan  hutan  mangrove penghargaan  dan  apresiasi  dari  banyak  pihak  diberikan  pada  pengelola  kegiatan  rehabilitasi  ini.  (Hadian,  2020). Berdasarkan pemaparan kondisi rehabilitasi yang dilakukan pada kawasan hutan mangrove di Desa Lubuk Kertang yang rusak parah menjadi gambaran bahwa upaya melindungi dan mengelola kawasan hutan mangrove yang terdapat pada sumberdaya  pesisir  bukan  hanya  merupakan  tanggung  jawab  pemerintah.  Masyarakat  pesisir  sesungguhnya  juga memiliki tanggung jawab yang sama besar, mengingat kegiatan dan penghidupan mereka sehari–hari sangat bergantung pada  layanan  sumberdaya  yang  ada  dan  dampak  dari  kegiatan  mereka  pun  cukup  besar  pengaruhnya  terhadap sumberdaya pesisir dan lautan. Masyarakat perlu diajak  untuk memutuskan metode atau cara  yang digunakan dalam memanfaatkan  sumberdaya  pesisir  dan  lautan  di  sekitar  mereka.  Dengan  demikian,  masyarakat  memegang  peranan penting dalam menentukan kondisi lingkungan dan sumberdaya di sekitarnya. Gambaran kerusakan kawasan mangrove di Kabupaten Langkat dan terdapatnya  satu kecamatan yang berhasil dalam melakukan kegiatan rehabilitasi menjadi sebuah gambaran bahwa hal ini dapat diteliti dari berbagai sudat pandang, salah satunya diantaranya adalah kolaborasi antara  pemangku  kepentingan  dalam  mendorong  keberhasilan  kegiatan  rehabilitasi  dapat  menjadi  kajian  untuk menemukan fakta di lapangan terkait kecamatan lainnya di Kabupaten Langkat yang belum optimal dalam melakukan rehabilitasi  sehingga  dalam  hal  ini  bentuk  kegiatan  rehabilitasi  melalui co-management dalam  mengelola  dan memanfaatkan  sumberdaya hutan mangrove yang juga adalah bentuk kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan dapat tergambarkan secara menyelutruh pada kajian penelitian ini.
Adapun dalam memaparkan hasil temuan dari penelitian ini, cangkupan pada pembahasan akan mengungkan keterkaitan antara setiap pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan secara kolaboratif sehingga bentuk suatu pengelolaan  sebelum  dan  setelah  dilakukannya  program  rehabilitasi  dapat  dilihat  pada  kondisi  lingkungan,  keadaan sosial-ekonomi  masyarakat  yang  terjadi  di  Desa  Lubuk  Kertang,  Kecamatan  Brandan  Barat.  Langkat.  Adapun penelitiaan  ini  memiliki  tujuan  yakni  Mengetahui  dan  menganalisis  kondisi  sumber  daya  mangrove  dan  masyarakat pemanfaat  mangrove  Desa  Lubuk  Kertang,  Kabupaten  Langkat,  Menganalisis  peran  dan  fungsi  dari  masing-masing pemangku  kepentingan,  Mengetahui  dan  menganalisis  bentuk  co-management  terhadap  pengelolaan  ekosistem mangrove Desa Lubuk Kertang, Kabupaten Langkat.

## Metode
Jenis data yang digunakan adalah Pengumpulan data primer dilakukan melalui pengamatan langsung (observasi) di  lapangan,  dengan  melakukan  pengukuran  vegetasi  mangrove,  wawancara  langsung  dengan  masyarakat  lokal  dan instansi  terkait.  (1)  Data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  melalui  pertanyaan  yang  meliputi  :  karakteristik responden,  persepsi  responden  tentang  pengelolaan  kawasan,  tingkat  kepentingan  dalam  pengelolaan  dan  tingkat pengaruh dalam pelaksanaan program kolaborasi manajemen dalam pengelolaan.  (2) Data sekunder  yaitu data  yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan melalui  literatur dan jurnal-jurnal. Populasi  yang  digunakan  adalah  pengunjung

## A Hadian Pratama Hamzah et al, Konsep Co-Management dalam Pendekatan Pengelolaan Lingkungan Mangrove di Desa Lubuk
Kertang, Brandan Barat, Sumatera Utara
kondisi kawasan mangrove ataau obejek yang dieliti di Lubuk Kertang Kabupaten Langkat, sedangkan  sampel  yang digunakan    adalah    pengukuran  pasrtisipasi  masyarakat  dalam  manajemen  kawasan  sebanyak    200  responden.  Data dikumpulkan  melalui  instrumen  penelitian  berupa  kuesioner  sehingga  dan  tabulasi  daftar  pertanyaan  pada  saat melakukan interview mendalam tentang peran dan tingkat partisipasi. Data di sajikan dalam bentuk deskripsi dan hasil pengolahan data dari penyebaran kuesioner diolah dengan menggunakan tabulasi.

## Hasil
Ekosistem  mangrove  merupakan  sekumpulan  vegetasi  pantai  tropis,  yang  didominasi  oleh  beberapa  spesies pohon  mangrove  yang  mampu  tumbuh  dan  berkembang  pada  daerah  pasang  surut.  Ekosistem  mangrove  banyak ditemukan pada pantai-pantai yang dangkal, daerah estuaria, teluk, delta dan daerah pantai yang terlindung. Ekosistem mangrove  di  Desa  Lubuk  Kertang  terdapat  di  daerah  sekitar  delta  muara.  Akibat  pembukaan  lahan  tambak  udang maupun bandeng yang semakin meningkat pada tahun 1970 luas hutan mangrove di Desa Lubuk Kertang hanya tinggal sekitar  1.070  Ha  dari  3.274  Ha.  Seiring  dengan  kesadaran  masyarakat  yang  semakin  meningkat  akan  pentingnya mangrove, saat ini kondisi mangrove di Desa Lubuk Kertang kembali semakin baik dan luasnya saat ini mencapai 1.820 Ha pada pengukuran tahun 2017. Secara umum mangrove di Desa Lubuk Kertang Brandan Barat hidup pada salinitas 34  –  35  permil.  Suhu  rata-rata  di  ekosistem  mangrove  berkisar  antara  29–  30  oC.  Nilai  pH  rata-rata  yang  didapat pengukuran  pada  3  stasiun  berkisar  dari  6,8  –  7,45.  Keadaan  ini  secara  umum  mendukung  untuk  pertumbuhan mangrove.Vegetasi ekosistem mangrove di Desa Lubuk Kertang diperoleh 5 jenis mangrove sejati antar lain Avicennia marina, Rhizophora stylosa, Rhizophora mucronata, Rhizophora apiculata, dan Sonneratia alba (Tabel 1). Berdasarkan hasil pengamatan, di luar transek pengamatan dan informasi dari masyarakat
Tabel 1 Komposisi jenis mangrove yang didapatkan No. Nama Spesies Stasiun Tepi pantai Tambak Muara sungai 1 Rhizophora stylosa √ √ √ 2 Rhizophora apiculata √ √ √ 3 Rhizophora mucronata - √ - 4 Sonneratia alba √ √ √ 5 Avicennia marina* - - -
Keterangan : √ = ditemukan ; - = Tidak ditemukan ; * = ditemukan di luar transek Sumber: data diolah
Ekosistem mangrove di Desa Lubuk Kertang merupakan satu dari beberapa ekosistem mangrove yang ada di Kabupaten  Langkat  yang  masih  relatif  baik  kondisinya  sehingga  menjadi  alasan  untuk  dijadikan  sebagai  lokasi penelitian.  Rata-rata  lokasi  mangrove  di  Desa  lainnya  berada  disekitar  lahan  tambak  penduduk.  Mangrove  di  Desa Lubuk Kertang adalah mangrove hasil restorasi yang dilakukan selama lebih dari 30 tahun, sehingga perkembangannya sekarang  ini  hampir  menyerupai  ekosistem  mangrove  asli.  Nilai  Indeks  Nilai  Penting  (INP)  merupakan  nilai  yang digunakan  untuk  mengetahui  apakah  suatu  jenis  mangrove  mempunyai  pengaruh  atau  peranan  yang  besar  terhadap ekosistem  mangrove  tersebut.  Nilai  INP  diperoleh  dari  total  penjumlahan  kerapatan  relatif,  penutupan  relatif  dan frekuensi relatif. Menurut Bengen (2002) nilai penting suatu jenis berkisar antara 0% dan 300%. Spesies Rhizophora stylosa mempunyai pengaruh yang paling besar karena memiliki penyebaran paling luas di ekosistem mangrove Desa Lubuk  Kertang  (Tabel  2).  Jenis  Rhizophora  sp.  banyak  mendominasi  ekosistem  mangrove  di  Desa  Pasarbanggi dikarenakan adanya faktor substrat lumpur berpasir, dimana jenis Rhizophora sp. dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pada jenis substrat ini (Bengen 2002; Gunarto 2004; Setyawan dan Winarno 2006). Pada dasarnya jenis Rhizophora sp. sering kali berkembang pada daerah intertidal yang luas, memiliki tingkat penyebaran yang luas dan mudah tumbuh.
Tabel 2
Sebaran Kondisi Vegetasi Mangrove Di Desa Lubuk Kertang, Brandan Barat.
Stasiun Spesies Nilai Kerapatan Relatif (Rdi) Frekuensi Relatif (RFi) Penutupan Relatif (Rci) Indeks Nilai Penting (INP) Rhizophora stylosa 76.47 50.00 38.91 165.38 1 Rhizophora apiculata 19.61 33.33 32.37 85.31 Sonneratia alba 3.92 16.67 28.71 49.30 Rhizophora stylosa 83.33 33.33 31.08 147.74 2 Rhizophora apiculata 3.33 15.14 15.14 33.61 Rhizophora mucronata 8.33 11.11 15.14 34.58
A Hadian Pratama Hamzah et al, Konsep Co-Management dalam Pendekatan Pengelolaan Lingkungan Mangrove di Desa Lubuk Kertang, Brandan Barat, Sumatera Utara
Sonneratia alba 5.00 33.33 32.74 71.07 Rhizophora stylosa 86. 67 42.86 32.48 162.01 3 Rhizophora apiculata 13.33 40.95 40.95 95.23 Sonneratia alba 1.67 14.29 26.57 42.53 Sumber: data diolah

## Konsep Collaborative-Managemeent  Pada Ekologi Kawasan Mangrove
Berdasarkan spektrum co-management yang disusun oleh Adrianto (2007) dalam pengelolaan sumber daya, saat ini pengelolaan mangrove di Desa Pasarbanggi berada pada tahap konsultatif. Pada tahap ini pemerintah mulai banyak melakukan dialog dan diskusi dengan para pelaku kepentingan terhadap sumber daya mangrove. Namun dalam kegiatan penyusunan  perencanaan,  pengorganisasian,  pengawasan  dan  evaluasi  dari  masing-masing    pemangku  kepentingan terbatas hanya pada pemerintah dan pelaksanaan program belum menyeluruh kepada para pemangku kepentingan (Tabel 3).  Cenderung  dalam  pelaksanaan  program  masih  berjalan  sendiri-sendiri  dan  kurang  kerjasama  antar  instansi  yang berkepentingan  maupun  dengan  pemangku  kepentingan  lain.  Pertukaran  informasi  masih  bersifat  sepihak  karena komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dengan pemangku kepentingan lain masih kurang.
Tabel 3
Kajian pengelolaan mangrove di Desa Lubuk Kertang, Brandan Barat.
Kriteria Kondisi di lapangan Kondisi ideal yang diharapkan Strategi manajemen Penyusunan rencana pengelolaan mangrove Hanya dari pihak pemerintah dan tidak semua pemangku kepentingan dari pihak masyarakat dilibatkan dalam menyusun perencanaan Melibatkan semua pemangku kepentingan Mengidentifikasi seluruh pemangku kepentingan Pelaksanaan program Kerjasama hanya melibatkan sebagian masyarakat dan tidak menyeluruh pada tiap pemangku kepentingan Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat Membuat sebuah kesepakatan sesuai dengan kapabilitas masing-masing pemangku kepentinagn Pengorganisasian Komunikasi dan koordinasi tidak/lama terjadi baik dari pemerintah ke masyarakat dan juga sebaliknya, karena belum adanya lembaga pengelola mangrove yang menaungi semua pemangku kepentingan Terjadi komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan secara kontinu Membuat lembaga pengelola khusus mangrove yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan Pengawasan program dan evaluasi Hanya dari pihak pemerintah dan tidak semua pemangku kepentingan dilibatkan dalam kegiatan pengawasan dan evaluasi Melibatkan semua pemangku kepentingan Menetapkan forum pertemuan rutin bagi semua pemangku kepentingan terkait pengawasan dan evaluasi
Sumber: data olahan
Pemerintah  selaku  penentu  kebijakan  utama  tidak  dapat  mengabaikan  keterlibatan  kelompok  pemangku kepentingan  dalam  penyusunan  rencana  pengelolaan.  Pemangku  kepentingan  terutama  dari  masyarakat  sangat dibutuhkan perannya sebagai informan mengenai sumber daya mangrove. Selain itu, masyarakat merupakan pihak yang paling  mendapatkan  manfaat  dari  pengelolaan  mangrove  sehingga  masyarakat  perlu  dilibatkan  dalam  penyusunan rencana pengelolaan. Banyaknya pemangku  kepentingan yang memanfaatkan mangrove sehingga diperlukan strategi manajemen  dengan  mengidentifikasi  terhadap  para  pemangku  kepentingan  terhadap  mangrove  sehingga  proses penyusunan  rencana  pengelolaan  dapat  melibatkan  para  pemangku  kepentingan  tersebut.  Adapun  indikator  dari keberhasilan  dapat  terlihat  dari  perencanaan  pengelolaan  mangrove  yang  dapat  mengakomodir  kepentingan  dari  tiap pemangku  kepentingan  dengan  tetap  memperhatikan  kelestarian  mangrove.  Pelaksanaan  program  yang  masih melibatkan  sebagian  masyarakat  membuat  banyak  para  pemangku  kepentingan  yang  merasa  belum  diikutkan  dalam kegiatan  pengelolaan  mangrove.  Keterlibatan  semua  pemangku  kepentingan  dapat  membantu  pelaksanaan  program pengelolaan  sesuai  dengan  kapabilitas  masing-masing  pemangku  kepentingan.  Hal  ini  dapat  dibuat  suatu  bentuk kesepakatan  tertulis  sesuai  dengan  kapabilitas  masing-masing  pemangku  kepentingan  baik  dari  pemerintah  maupun masyarakat sehingga dapat diketahui peran dari masing-masing pemangku kepentingan dalam pengelolaan mangrove.

## A Hadian Pratama Hamzah et al, Konsep Co-Management dalam Pendekatan Pengelolaan Lingkungan Mangrove di Desa Lubuk Kertang, Brandan Barat, Sumatera Utara
Indikator  dari  keberhasilan  dapat  dilihat  dari  pelaksanaan  peran  dari  masing-  masing  pemangku  kepentingan.  Masih lemahnya  koordinasi  dan  komunikasi  antar  pemangku  kepentingan  baik  dari  pemerintah  ke  masyarakat  maupun sebaliknya membuat koordinasi antar pemangku kepentingan masih kacau dan sering terjadi tumpang tindih kebijakan. Peristiwa tumpang tindih  kebijakan dan kurang  terkoordinasinya  kegiatan pelaksanaan dalam pengelolaan mangrove sudah sering terjadi. Sebagai contoh, Saat DKP melakukan kegiatan pelebaran sungai dengan jalan menebang pohon- pohon mangrove di sekitar sungai kurang melakukan sosialisasi terlebih dahulu dan tidak melakukan koordinasi dengan instansi  pemerintah  lain  yang  terkait  dengan  pengelolaan  mangrove.  Selain  kegiatan  tersebut,  seringkali  diadakan masing-masing instansi melakukan kegiatan penanaman mangrove pada daerah tertentu secara sendiri-sendiri. Strategi dengan membuat lembaga pengelola khusus mangrove yang terdiri dari para pemangku kepentingan terhadap mangrove diharapkan  dapat  meminimalkan  tumpang  tindih  kebijakan  antar  pemangku  kepentingan.  Selain  itu  dengan  adanya lembaga pengelola, informasi, kegiatan, dan kerjasama antar pemangku kepentingan dapat dikontrol dan dipantau satu sama lain.
Belum  adanya  suatu  lembaga  pengelola  yang  terdiri  para  pelaku  kepentingan  menjadi  kendala  dalam pengelolaan mangrove di Kabupaten Langkat, khususnya mangrove Desa Lubuk Kertang.  Nobel (2005) menyatakan bahwa dalam pendirian sebuah institusi pengelolaan suatu ekosistem sumber daya harus memiliki 6 kriteria khusus agar terlaksana sesuai dengan prinsip co- management . Enam (6) prinsip dalam membentuk dan menilai institusi baru guna mengelola mangrove secara co-management antara lain organisasi yang interaktif, kontrol lokal, dukungan masyarakat, proses  yang  terencana,  keragaman  anggota,  prinsip  holism  (pengkajian  semua  aspek).  Semua  prinsip  memiliki keterikatan  dan  mendukung  satusama  lain.  Pembentukan  lembaga  pengelola  tersebut  bersifat  formal  diantara  para pemangku  kepentingan  namun  dalam  bekerjarnya  dapat  bersifat  non-formal.  Di  dalam  lembaga  pengelola  tersebut terdapat  semua  pemangku  kepentingan  baik  pemerintah,  swasta,  dan  masyarakat  yang  dilibatkan  dalam  pengelolaan ekosistem  mangrove  sehingga  semua  pemangku  kepentingan  dapat  memiliki  informasi  dan  berpartisipasi  dalam pengelolaan ekosistem mangrove.
Dalam pembentukan lembaga pengelola diperlukan keterlibatan pemerintah daerah yang dalam hal ini di wakili oleh  BAPPEDA  dalam  lembaga  pengelola  tersebut  karena  terkait  pemangku  kebijakan  dan  penengah  dalam perencanaan ekosistem sesuai dengan konsep kriteria institusi co-management yang disusun oleh Nobel (2005) (White (1994) in Wijanarko (2016)).  Adanya lembaga pengelola,  kontrol peran dari  masing-masing pemangku kepentingan  dapat  lebih  mudah  dilakukan  serta  berjalannya  saling  tukar  informasi  mengenai  sumberdaya mangrove dari para pemangku kepentingan (Tabel 4).
Tabel 4 Peran pemangku kepentingan dalam lembaga pengelola No Instansi Kuadran Peran dan Tanggungjawab yang Diharapkan dalam Lembaga Pengelola 1  Dinas Kehutanan 2 1. Memfasilitasi rehabilitasi ekosistem  mangrove 2. Pengembangan program pengelolaan hutan lestari dan penyusunan aturan adat mengenai mangrove 2  DKP Kabupaten 2 1. Membuat peraturan dan kebijakan mengenai pemanfaatan lestari hutan mangrove
2. Melindungi ekosistem pesisir yang rawan erosi/abrasi dan bencana alam
3. Memperkuat kelembagaan pengelolaan ekosistem mangrove 3  DKP Provinsi 2 1. Menentukan kebijakan dalam pengelolaan ekosistem mangrove 2. Membantu pihak DKP Kabupaten dalam 3. Konservasi, sosialisasi, memfasilitasi pemanfaatan ekosistem. 4  KLH 2 1. Memperkuat lembaga pengelola mangrove derah sebagai wadah komunikasi dan koordinasi pengelolaan ekosistem mangrove 2. Mendorong kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan tentang pengelolaan ekosistem mangrove 5  Bappeda 4 1. Mengkoordinasikan forum lokal kemitraan pemangku kepentingan dalam lembaga pengelola 2. Resolusi konflik antar pemangku kepentingan 3. Menyusun petunjuk teknis terkait pengelolaan ekosistem mangrove sesuai kondisi wilayah 6  Akademisi 1 1. Melakukan kajian - kajian keilmuan dalam rangka mendukung pengelolaan ekosistem mangrove 2. Memberikan sharing pengetahuan, data yang terkait dalam pengelolaan ekosistem mangrove
A Hadian Pratama Hamzah et al, Konsep Co-Management dalam Pendekatan Pengelolaan Lingkungan Mangrove di Desa Lubuk Kertang, Brandan Barat, Sumatera Utara
7  LSM 2 1. Sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan ekosistem mangrove 2. Pengorganisasian masyarakat dalam inisiasi maupun implementasi pengelolaan 3. Memberikan masukan,data,informasi dalam pelaksanaan pengelolaan ekosistem mangrove 8  Pemerintah Desa Lubuk Kertang 4 1. Menyediakan dan mengkoordinasikan forum lokal dengan pemerintah dalam pengelolaan bersama
2. Menengahi konflik sosial masyarakat dalam hal pemanfaatan mangrove
3. Menyampaikan informasi dari masyarakat ke lembaga dan sebaliknya 9  Kelompok tani mangrove Lubuk Kertang 2 1. Kebijakan pengawasan dalam menjaga kelestarian ekosistem mangrove dari pengrusakan
2. Perencanaan dan implementasi kegiatan
3. Memberikan masukan,data,informasi terhadap pelaksanaan pengelolaan ekosistem mangrove 10  Kelompok Nelayan 2 Kebijakan pengawasan dalam menjaga kelestarian ekosistem mangrove dari pengrusakan dan pemanfaatan sebagai nursery ground 11  Petambak 2 1. Menjaga ekosistem mangrove 2. Melapor apabila terjadi kerusakan ekosistem mangrove 12  Masyarakat sekitar 3 1. Menjaga ekosistem mangrove 2. Menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan 13  Pencari kepiting 1 1. Menjaga ekosistem mangrove 2. Melapor apabila terjadi kerusakan mangrove 14  Pencari tiram 1 1. Menjaga ekosistem mangrove 2. Melapor apabila terjadi kerusakan mangrove 15  Pencari kayu bakar 1 1. Menjaga ekosistem mangrove 2. Melapor apabila terjadi kerusakan mangrove 16  Kepolisian/ Kodim 3 Pengaman peraturan/hukum

## Sumber: data olahan
Proses  pengawasan  dan  evaluasi  yang  hanya  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  tidak  melibatkan  semua  para pemangku  kepentingan  membuat  informasi  mengenai  perkembangan  kondisi  ekosistem  mangrove  saat  ini  hanya dimiliki sepihak dan  kurang efektif dalam pengelolaan. Sehingga melalui adanya lembaga pengelola mangrove yang dibuat,  dapat  dilaksanakan  forum  pertemuan  rutin  bagi  para  pemangku  kepentingan  terkait  perkembangan  kegiatan pengawasan dan evaluasi terhadap sumberdaya. Proses pengawasan dapat dilakukan oleh para pelaku pemanfaat seperti petambak,  kelompok  tani,  pencari  tiram,  pencari  kepiting,  dan  pencari  kayu  bakar  sambil  memanfaatkan  ekosistem mangrove  tanpa  merusak  ekosistem.  Nelayan  mencari  ikan  di  laut  dan  jika  terdapat  permasalahan  dalam penyalahgunaan mangrove maka nelayan dapat melaporkan kepada ketua kelompok atau perangkat desa sehingga akan bersama-sama mengontrol ekosistem mangrove.
Pihak  akademisi  yang  melakukan  penelitian  di  ekosistem  mangrove  dapat  melaporkan  hasil  penelitiannya sehingga  dapat  menjadi  landasan  dalam  mengembangkan  ekosistem  mangrove  tersebut.  Jika  pemerintah  memiliki rencana pengembangan untuk mangrove maka semua pemangku kepentingan terhadap mangrove akan saling merapat untuk bersama-sama dalam menghijaukan dan melestarikan ekosistem mangrove.  Pemerintah daerah melalui Bappeda dapat menjadi fasilitator dalam proses evaluasi terkait kewenangannya dalam mengkoordinasikan forum lokal kemitraan pemangku  kepentingan  dengan  mengumpulkan  para  pelaku  kepentingan.  Pertemuan  dalam  forum  pemangku kepentingan  ini  dapat  diagendakan    secara  rutin  dalam  lembaga  pengelola  dengan  kesepakatan  semua  pemangku kepentingan. Indikator keberhasilan dari berjalannya pengawasan dan evaluasi dengan baik yaitu terlaksananya kegiatan pengawasan mangrove oleh para pelaku pemanfaat dan terlaksananya forum pertemuan rutin diantara para pemangku kepentingan dalam lembaga pengelola mangrove.
Adanya  model  pengelolaan  ekosistem  co-management  tidak  hanya  bertujuan  meningkatkan  dan  memelihara keberadaan mangrove, namun juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan khususnya peningkatan kesejahteraan  masyarakat  dengan  keberadaan  mangrove.  Dengan  model  co-management  peran,  tanggung  jawab  dan pemanfaatan  dari  tiap  pemangku  kepentingan  dapat  diakomodir  dengan  tetap  memperhatikan  kelestarian  ekosistem mangrove.

## Simpulan
Berdasarkan spektrum co-management yang disusun oleh Adrianto (2007) bentuk pengelolaan co-management di Desa Lubuk Kertang, Brandan Barat, Langkat  saat ini masih berada pada tahap konsultatif yaitu pemerintah mulai mempertimbangkan pandangan lokal sebelum membuat keputusan. Namun hal ini belum efektif karena dalam kegiatan

## A Hadian Pratama Hamzah et al, Konsep Co-Management dalam Pendekatan Pengelolaan Lingkungan Mangrove di Desa Lubuk
Kertang, Brandan Barat, Sumatera Utara
lain seperti penyusunan rencana pengelolaan, pelaksanaan program, pengorganisasian , pengawasan dan evaluasi masih belum melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari pihak masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat pemanfaat dan seluruh  pemangku  kepentingan  lain  harus  dapat  lebih  ditingkatkan  partisipasinya  dalam  kegiatan  perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan ekosistem mangrove.

## Daftar Pustaka
Adrianto.  2007 .  Pengantar  Kepada  Ko-Manajemen  Perikanan.  Pusat  Kajian  Sumberdaya Pesisir dan Lautan. Institut Pertanian Bogor . Bogor Bengen, D. G. 2002. Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor . Bogor.
Gunarto.  2004.  Konservasi  mangrove  sebagai  pendukung  sumber  hayati  perikanan  pantai.  Balai  riset  perikanan budidaya air payau. Sulawesi Selatan . Jurnal Litbang Pertanian . 23(1) : 15 - 21. Hadi, Sudharto. P. 2014. Artikel. Pesisir : Zona Harapan dibawah Tekanan. Hadian, Pratama Hamzah. 2020. Konsep Co-Management dalam pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Langkat. Universitas Diponegoro, Semarang.
Irwanmay,  2004.  Analisis  Dampak  Pengalihan  Lahan  Konservasi  Hutan  Mangrove  Menjadi  Lahan  Pertambakan Terhadap Keadaan Sosial Ekonomi Nelayan di Kecamatan Tanjung Pura kabupaten Langkat. Skripsi Medan: Fakultas Ilmu Sosial. UNIMED.
Nair,  R.  S.,  Bharat,  A.,  &  Nair,  M.  G.  2012. DPIRS  Framework  for  Sustainable Development of , 2(4), 117–125. Noble BF.2000.Institutional Criteria For Co-Management. Journal Marine Policy . 24(2000) : 69–77.
Nadira,  Siti  2018.  Analisis  Tutupan  Lahan  Menggunakan  Citra Sentinel  2  di  Kawasan Pesisir Kabupaten Langkat.
Tesis. Universitas Sumatera Utara.
Irwanmay,  2004.  Analisis  Dampak  Pengalihan  Lahan  Konservasi  Hutan  Mangrove  Menjadi  Lahan  Pertambakan Terhadap Keadaan Sosial Ekonomi Nelayan di Kecamatan Tanjung Pura kabupaten Langkat. Skripsi Medan: Fakultas Ilmu Sosial. UNIMED.
Wijanarko  B.  2016.  Kemungkinan  Penerapan  Co-Management  Dalam  Pengelolaan  Ruang  Terbuka  Hijau  Di  Pantai Utara  Kota  Surabaya  [ Tesis] .  Program  Pascasarjana  Magister  Teknik  Pembangunan  Wilayah  Dan  Kota Universitasdiponegoro. Semarang.