## NATAPRAJA
Volume 3 Nomor 1 Tahun 2015
Halaman 57-72
MODAL SOSIAL DALAM GERAKAN LINGKUNGAN:
STUDI KASUS DI KAMPUNG GAMBIRAN DAN GONDOLAYU LOR,
KOTA YOGYAKARTA 1
Pandhu Yuanjaya 2

## ABSTRACT
This  research  discusses  about  environmental  movement  initiated  by  the  people  of Kampung Gambiran and Kampung Gondolayu Lor, Yogyakarta City. The main argument of this study is that different outcomes by the two environmental movements were affected by the difference in social capital. This is qualitative study. The result of the study shows that the influence of social capital in determining the outcome of environmental movement. Environmental  degradation  in  Kampung  Gambiran  motivated  the  local  inhabitants  to  do internal  integration  and  building  network  outside  community.  Kampung  Gambiran  has several  achievements,  facilities,  and  activities  supported  by  community  fund  and  outside donors. The movement was also spread by Forsidas Gajah Wong and Merti Kampung. In Kampung Gondolayu Lor, environmental movement was caused by garbage problems and the instruction by the government. The environmental activity without social integration in Kampung Gondolayu Lor resulted in inability to mobilize internal resources and building external network .
Key Word: Environmental Movement and Social Capital

## ABSTRACT
Penelitian  ini  membahas  gerakan  lingkungan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat Kampung  Gambiran  dan  masyarakat  Kampung  Gondolayu  Lor  Kota  Yogyakarta. Argumen  pokok  dari  penelitian  ini  adalah  perbedaan  capaian  dari  kedua  gerakan lingkungan  dipengaruhi  oleh  modal  sosial.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  modal  sosial  di  Kampung  Gambiran  dapat memobilisasi  sumberdaya  internal  dan  membangun  jaringan  di  luar  komunitas. Keberhasilan Kampung Gambiran dapat dilihat dari berbagai prestasi, ketersediaan fasilitas dan kegiatan lingkungan (swadaya maupun wujud kerjasama dengan pihak eksternal) serta dapat memperluas gerakan lingkungan melalui Forsidas Gajah Wong dan Merti Kampung. Sedangkan  di  Kampung  Gondolayu  Lor,  gerakan  lingkungan  terbentuk  lebih  karena pakewuh (rasa sungkan) atas instruksi pemerintah tanpa memperhatikan modal sosial. Hal tersebut  berdampak  pada  ketidakmampuan  mobilisasi  sumberdaya  internal  dan membangun jaringan eksternal.
Kata Kunci: Masyarakat kampung kota, gerakan lingkungan dan modal sosial
1 Penelitian  ini  didanai  oleh In  Search  of  Balance (ISB) Schoolarship kerjasama  University  of  Adger Norway dan Universitas Gadjah Mada
2 Staf Pengajar, Jurusan Ilmu Adminsitarsi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, email: pandhu13yuan@gmail.com

## PENDAHULUAN
Kajian  tentang  ilmu  administrasi
publik
kontemporer mengalami pergeseran paradigma dari government ke governance . Dalam studi tentang governance , teori-teori administrasi publik tidak  lagi  dibatasi  oleh  birokrasi  dan lembaga  pemerintah,  tetapi  mencakup semua  bentuk  organisasi  yang  misi utamanya mewujudkan publicness (Haque,  2001;  Dwiyanto,  2004;  Pesch, 2008; Moulton, 2009). Organisasi semacam  ini  tidak  lain  adalah  organisasi yang  peduli  pada shared  problem dan beroperasi untuk mencapai public purpose .  Pergeseran  paradigma  tersebut sangat  relevan  bila  dikaitkan  dengan  isu- isu  kontemporer  yang  tidak  bisa  dilihat hanya  dari  sudut  pandang  internal birokrasi.  Terlebih  lagi,  esensi  dari  kajian ilmu  administrasi  publik  sebenarnya mengintepretasikan  nilai  dan  preferensi dari  masyarakat,  komunitas  dan  warga negara  secara  keseluruhan  (Bourgon, 2007). Implikasinya jelas, ilmu administrasi  publik  tidak  lagi  terlalu berorientasi kepada aktivitas negara, tetapi menjadi oleh, untuk dan kepada masyarakat (Utomo 2009).
Teorisasi  tentang  kebijakan  publik yang dikelola oleh para pejabat pemerintah pada akhirnya dituntut konsisten  dengan  pergeseran  paradigma ilmu  administrasi  publik  seperti  yang
dijelaskan sebelumnya. Mainstream kajian tentang  kebijakan  publik  di  Indonesia selama ini memang cenderung memahami proses  kebijakan  sebagai  proses  internal pemerintah. Padahal, ketika proses kebijakan  publik  yang  identik  dengan proses  birokrasi  pemerintah  maka  konsep partisipasi  publik  dalam  pengambilan keputusan  yang  banyak  dituntut  para penganjur demokrasi akan menjadi selogan  kosong (Santoso,  Hanif  dan Gustomy,  2004).  Kajian  penelitian  ini mengenai  gerakan  lingkungan  dalam Program  Kampung Hijau memperlihatkan kesulitan  praktis  maupun  teoritis  ketika sudut padang mainstream kebijakan publik tersebut sebelumnya dipertahankan.  Hal  ini  karena  Program Kampung  Hijau  hanya  sebagai  naungan pelembagaan gerakan lingkungan
sehingga
keberhasilan program sepenuhnya  tergantung  pada  kapasitas gerakan lingkungan.
Sifat publicness dalam  penelitian ini  melekat  pada  komunitas  gerakan lingkungan  yang  berusaha  menyelesaikan degradasi  lingkungan  ( public  interest ).
Pemerintah,  melalui  Badan  Lingkungan Hidup (BLH), hanya melakukan pendampingan  terhadap  masyarakat,  atau pemerintah  sebagai  katalisator  (Osborne dan  Gaebler,  1996).  Melalui  perspektif gerakan  lingkungan,  proses  kebijakan dipahami  dari  kerangka  pikir  masyarakat
yang  selama  ini  hanya  sebagai  alamat kebijakan, bukan pelaku kebijakan. Hal ini penting karena keberhasilan suatu kebijakan sosial adalah hasil yang dicapai komunitas,  bukan  merupakan  produk  dari kebijakan yang dibuat pemerintah (Cronbach, 1985). Dengan adanya perspektif dari dua sisi komunitas masyarakat,  Kampung  Gambiran  sebagai gerakan lingkungan  yang masih  konsisten dan  Kampung  Gondolayu  Lor  sebagai gerakan lingkungan yang telah mengalami penurunan,  diharapkan  adanya  alternatif kebijakan  sebagai  upaya  pengelolaan lingkungan  hidup  yang  holistis  dan berkelanjutan.
Masyarakat Kota Yogyakarta khususnya  yang  tinggal  di  bantaran sungai,  selalu  menderita  di  musim penghujan  (bulan  November-Februari). Ancaman  banjir,  wabah  demam  berdarah, dan  penurunan  kesehatan  telah  menjadi rutinitas yang tidak pernah tuntas terselesaikan.  Laporan  Status  Lingkungan Hidup  Daerah  (SLHD)  Kota  Yogyakarta 2012 memperkirakan total kerugian akibat banjir  di  musim  penghujan  sebesar  2,5 miliar  rupiah  dan  jumlah  pengungsi sebanyak  2.070  jiwa.  Kutanegara  (2014) menyoroti fungsi sungai di Kota Yogyakarta telah berubah menjadi drainase  raksasa  atau  seperti  tempat pembuangan sampah dan limbah
masyarakat  sebagai  penyebab  terjadinya berbagai masalah lingkungan.
Bila kebijakan lingkungan Pemerintah  Kota  Yogyakarta  dilihat  lebih mendalam,  seperti:  program  Prokasih (Program  Kali  Bersih),  penataan  RTH (Ruang  Terbuka  Hijau)  dan  program swakelola sampah, dapat dikatakan kebijakan-kebijakan tersebut hanya project  and  reward  oriented .  Masyarakat ditempatkan  hanya  sebagai  objek  dari program  lingkungan.  Implikasinya  jelas, kebijakan yang demikian akan memberikan hasil yang tidak berkelanjutan  atau  bahkan  mengalami kegagalan.  Lane  (2003)  mengatakan pentingnya  reposisi  peran  masyarakat, tidak  hanya  sebagai  objek  terkena dampak, tapi juga menjadi bagian integral yang  tak  terpisahkan  dalam  pengelolaan lingkungan.  Selain  itu,  upaya  yang dilakukan  masyarakat  merupakan  titik sentral  pengelolaan  lingkungan  kota utamanya  berawal  dari  bantaran  sungai (Laurens, 2012) .
Gerakan lingkungan oleh masyarakat  muncul  sebagai  tanggapan atas  kegagalan  kebijakan  lingkungan pemerintah kota dalam mengatasi dampak negatif dari degradasi lingkungan. Program Kampung Hijau yang diperkenalkan  oleh  Pemerintah  Kota Yogyakarta  pada  tahun  2007  lebih  jauh menunjukkan  gerakan  lingkungan  dapat
merubah  kebijakan  lingkungan.  Dari seluruh  komunitas  yang  menerapkan Kampung Hijau, Kampung Gambiran dan Kampung Gondolayu Lor menjadi komunitas  kampung  dengan  capaian paling  memuaskan  baik  dari  aspek prestasi,  kegiatan,  infrastruktur  dan  peran aktif masyarakat.
Setelah tujuh tahun (2014), gerakan  lingkungan  Kampung  Hijau Gondolayu  Lor  berdasarkan  evaluasi  oleh BLH menyatakan mulai adanya penurunan  gerakan.  Hal  ini  berbeda dengan  Kampung  Hijau  Gambiran  yang berhasil  merubah  kondisi  lingkungan hidup. Keberhasilan dan kegagalan Kampung  Hijau  menunjukkan  adanya faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika  gerakan  lingkungan.  Broadbent dan Brockman (2011) mengatakan gerakan  lingkungan  muncul  tidak  hanya dipengaruhi  oleh  refleksi  sosial  dari masyarakat, namun juga tercipta dari aktor dalam  struktur  politik.  Suharko  (2006) memberikan pandangan yang tegas mengenai  dinamika  perjuangan  aktor dalam  gerakan  masyarakat  yang  sangat tergantung  pada  sumberdaya  internal  dan aspek-aspek eksternal. Sumberdaya internal yang dimaksudkan adalah ideologi diri, nilai-nilai bersama, komitmen,  kemampuan  (pengetahuan, pendanaan,  waktu  dan  lain-lain)  serta esprit  de  corps .  Sedangkan  aspek-aspek
eksternal,  meliputi  dukungan  pemerintah, kodisi sosial politik, strategi pembangunan dan lain-lain.
Tanpa  mengabaikan  faktor-faktor eksternal  yang  mempengaruhi  gerakan masyarakat,  dinamika  yang  terjadi  dalam gerakan  ini  banyak  dipengaruhi  faktor internal  atau  yang  biasa  disebut  modal sosial.  Broadbent  dan  Brookman  (2011) mengatakan mobilisasi sumberdaya melalui  modal  sosial  sangat  berpengaruh pada  keberhasilan  gerakan  masyarakat. Botetzagias dan Schuur (2012) menjelaskan nilai dan kepercayaan merupakan  sumberdaya  potensial  untuk dimobilisasi  dalam  gerakan  lingkungan, potensi tersebut akan mendorong terbentuknya identitas bersama, partisipasi dan perluasan jaringan baik secara internal maupun  eksternal.  Modal  sosial  juga penting  dikaji  lebih  dalam  karena  dapat menjadi  stimulus  keberhasilan  sebuah kebijakan (Field, 2014).

## METODE
Penelitian ini menggunakaan pendekatan  studi  kasus  yang  dilakukan pada bulan April hingga September 2014. Informasi  dalam  studi  ini  dikumpulkan malalui  wawancara  mendalam,  observasi mengenai  aktivitas  khususnya  kegiatan lingkungan, Focus  Group  Discussion (FGD), dan telaah dokumentasi.
Observasi dilakukan dengan menetap  selama  dua  minggu  di  masing- masing  kampung,  dan  dilakukan  saat komunitas  menyelenggarakan  kegiatan atau masyawarah, seperti: acara perkumpulan  Forsidas  Gajah  Wong  dan Ngobar  Ngabir di  Kampung  Gambiran serta  kegiatan  peringatan  17  Agustus  dan Code’s  Night  Festival di  Kampung Gondolayu  Lor.  Wawancara  mendalam ( in-depth interviewing ) sebanyak 23 orang yang  terdiri  dari:  pengurus  Kampung Hijau  dari  BLH  (Badan  Lingkungan Hidup),  WALHI  (Wahana  Lingkungan Hidup),  Ketua  Pengurus  Forsidas  Gajah Wong  dan  Pamerti  Code,  Staf  Kelurahan Pandeyan  dan  Cokrodiningratan,  dan Pengurus  RW  (Rukun  Warga)  dan  RT (Rukun  Tetangga),  sedangkan snowball metode dilakukan terhadap 18 masyarakat di kedua kampung.
FGD  dengan  pengurus  komunitas Kampung  Gambiran  meliputi:  Ketua  RT dan  RW  serta  Pokja  Lingkungan,  dan Pengurus  Forsidas  Gajah  Wong  meliputi Ketua  dan  Anggota.  FGD  di  Kampung Gondolayu Lor tidak dapat diselenggarakan karena masyarakat menolak  adanya  pembahasan  mengenai kegiatan  lingkungan  setelah  terjadinya konflik. Selama proses penelitian, peneliti juga melakukan telaah dokumen- dokumen, yaitu: Perda Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Buku Status
Lingkungan  Hidup  Derah  (SLHD)  Kota Yogyakarta,  Buku  Monografi  Kampung (RW).
Analisis dalam penilitian ini secara khusus  melihat  bekerjanya  modal  sosial dalam  gerakan  lingkungan.  Modal  sosial menjadi  indikator  dan  syarat yang dibutuhkan  dalam  tindakan  kolektif/ gerakan  ( collective action ) (Grootaert dan Bastelaer,  2001;  Edwards,  2013).  Pretty dan  Ward  (2001)  lebih  jauh  telah membangun tipologi untuk menggambarkan  evolusi  modal  sosial dalam  gerakan  lingkungan  melalui  tiga tahap, yaitu reactive-dependence, realization-independence dan awareness- interdependence . Tahap-tahap modal sosial  ini  sesuai  apabila  dihubungkan dengan  empat  tahap  gerakan  masyarakat menurut  Christiansen  (2009)  yang  telah dijelaskan sebelumnya. Lebih lanjut,
Gerakan  sosial  lahir  dari  aksi terhadap  sesuatu  yang  tidak  diinginkan rakyat  atau  menginginkan  perubahan kebijakan (Giddens 2004; Schwartz, 2010; Sztompka,  2011).  Gerakan  lingkungan yang menjadi fokus penelitian ini didasari oleh gerakan sosial pada isu-isu lingkungan  telah  menjadi  peluang  dari trend global dengan memobilisasi perlawanan  terhadap  eksploitasi  sumber daya alam dan kerusakan lingkungan serta mendukung  penegasan  kembali  hak-hak tradisional  dan  kualitas  lingkungan  di
tingkat masyarakat (Sridahar, 2010; Cohen, et al., 2012;). Gerakan lingkungan merupakan  mobilisasi  kelompok  lokal/ komunitas masyarakat lokal ketika masyarakat menemukan bahwa kehidupan mereka  terancam  kerusakan  lingkungan dan tidak mendapatkan hak dengan pantas (Earle, 2011).
Penelitian  ini  akan  membahas empat  tahapan  gerakan  sosial  menurut Herbert  Blumer,  yaitu:  ketidakpuasan sosial  ( social  ferment ),  antusiasme  orang banyak  ( popular  excitement ),  formalisasi ( formalization ), dan pelembagaan ( institutionalization ) (Della Porta & Diani 2006).  Sedangkan  Christiansen  (2009), menjelaskan  keempat  tahap  gerakan adalah  tahap  kemunculan  ( emerge ),  tahap koalisi  ( coalescene ),  tahap  formalisasi ( bureaucratization ),  dan tahap  surut ( decline ). Sebagai upaya menghindari bias dalam  penggunaan  istilah  serta  mengacu dua  pendapat  tersebut,  penelitian  ini menggunakan  istilah  “hasil”  pada  tahap keempat.  Tahapan  tersebut  dijelaskan sebagai berikut:
1. Tahap  pertama  yaitu  kemunculan, individu  merasa  tidak  puas  dan tidak  nyaman  dengan  keadaan yang  ada,  baik  karena  disebabkan kebijakan  atau  kondisi  sosial tertentu, tetapi mereka tidak mengambil  tindakan  dan  bergerak secara individu
2. Tahap kedua yaitu koalisi,
perasaan  ketidakpuasan  menjadi kolektif  dan  mulai  mengorganisir dan membuat strategi.
3. Tahap  ketiga  yaitu  formalisasi, gerakan telah
memiliki karakteristik sebagai organisasi. 4. Tahap keempat yaitu hasil, berupa: represi,  kooptasi,  kekeberhasilan, dan kegagalan.
Sedangkan terminologi modal sosial  sangat  erat  kaitannya  dengan masyarakat  atau  komunitas.  Masyarakat atau komunitas diartikan sebagai sekelompok orang yang berkumpul dengan  alasan  yang  berbeda-beda,  yaitu dengan  alasan  geografi,  ekonomi,  sosial, politik/  adminitrasi  dan  alasan  yang  lain (UNEP-IETC,  2003).  Komunitas  tersebut dapat  menjadi  bagian  dari  konsep  diri seseorang  dan  merupakan  aspek  penting sebagai  sudut  pandang  atau  berperilaku (Ife  dan  Tesoriero,  2008).  Terdapat beragam  metode  dalam  mengukuran modal  sosial  menggunakan  unsur-unsur modal  sosial  yang  dapat  disesuaikan dengan  kondisi  lokal  dan  tujuannya (Narayan  dan  Cassidy  2001).  Untuk melihat  modal  sosial  dalam  komunitas, penelitian  ini  menggunakan  enam  unsur pembentuk  modal  sosial  (Hasbullah, 2006), dijelaskan sebagai berikut:
1. Kepercayaan, merupakan hubungan- hubungan  sosialnya  yang  didasari
oleh  perasaan  yakin  bahwa  orang lain  akan  melakukan  sesuatu  seperti yang diharapkan.
2. Jaringan,  adalah  kapasitas  yang  ada dalam  kelompok  masyarakat  untuk membangun sejumlah asosiasi berikut membangun jaringan.
3. Resiprositas,  yaitu  saling  tukar menukar  kebaikan  antar  individu dalam  suatu  kelompok  atau  antar kelompok.
4. Norma sosial, berperan dalam mengontrol  bentuk-bentuk  perilaku yang dalam masyarakat.
5. Nilai-nilai  sosial,  dimaknai  sebagai suatu  ide  yang  telah  turun  menurun dianggap  benar  dan  penting  oleh anggota kelompok masyarakat.
6. Tindakan  yang  proaktif,  merupakan suatu  keinginan  yang  kuat  dari anggota untuk tidak saja berpartisipasi tetapi senantiasa mencari  jalan  bagi  keterlibatan mereka dalam suatu kegiatan masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gerakan  Lingkungan  di  Kampung Gambiran dan Gondolayu Lor
1. Gerakan  Lingkungan  di  Kampung
Gambiran
Gerakan lingkungan yang
dilakukan masyarakat Kampung Gambiran  tidak  dapat  dipisahkan  dengan
degradasi  lingkungan  dan  bencana  yang ditimbulkannya. Pada kurun waktu Desember  2004  hingga  Februari  2005 (musim penghujan) di Kampung Gambiran  terjadi  bencana  banjir  yang menyebabkan  banyak  kerugian,  antara lain:  hancurnya  saluran  pelimpah,  taman dan infrastruktur terutama yang ada di RT 31  seluas  ±500m 2 ,  serta  mengakibatkan rusaknya  beberapa  rumah  warga.  Tidak hanya  banjir,  tahun  2005  menjadi  puncak dari degradasi lingkungan, ditandai dengan  terjangkitnya  sebagian  besar warga  dari  penyakit  demam  berdarah, namun  masyarakat  masih  menganggap sebagai masalah pribadi dan juga diselesaikan  pada  ranah  privat.  Usaha mempersatukan masyarakat dimulai dengan  menghilangkan culture  gap atau kesenjangan budaya dalam masyarakat.
Masyarakat  kemudian  berinisiatif untuk  mengadakan  musyawarah  yang disebut dengan “ rembug warga ”. Masyarakat secara kolektif berkerja bersama memperbaiki lingkungan meskipun tidak
terlembaga.
Pendampingan  dilakukan  oleh  BLH  Kota Yogyakarta  dan  WALHI  (kampanye lingkungan  Maret  2005-Mei  2006  dan pendampingan  intensif  Juni  2006-April 2007).  Berdasarkan  evaluasi  BLH  dan WALHI,  kemandirian  warga  gambiran telah  menunjukkan  kemampuan  suatu komunitas  dalam  memberdayakan  diri
sendiri  di  bidang  lingkungan.  Pada  bulan
April 2007, gerakan lingkungan
terintegrasi  dalam  Program  Kampung
Hijau  sebagai  sarana  institusionalisasi gerakan.
Perubahan kondisi fasilitas lingkungan diantaranya: infrastruktur mitigasi  bencana,  ruang  publik/  ruang terbuka  hijau  (RTH),  pengelolaan  mata air,  tamanisasi  dan  penghijauan,  bank sampah  “asri”,  sanitasi,  balai  pertemuan, pengembangan  energi  alternatif  (biogas dan  energi  surya).  Beberapa  kegiatan lingkungan  diantaranya;  Peringatan  Hari Bumi,  Ulang  Tahun  WALHI, wayangan (pertunjukan  wayang)  rutin,  Gerakan Hemat Air, Seminar Nasional Lingkungan, studi banding, penelitian dan lain  sebagainya.  Beberapa  penghargaan/ prestasi  yang  dicapai  sebagai  berikut: Juara  Lomba  Kampung  Hijau  Tingakat Provinsi DIY (2007), Juara Umum Lomba Kali  Bersih  Kota  Yogyakarta  (2008), Juara  Green  and  Clean  Provinsi  DIY (2008), Juara Walikota Award Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (2009), Rintisan ProKlim (Kampung Iklim) Kementerian  Lingkungan  Hidup  (2012), Juara  Indonesia  MDG’s  Award  (2013). Pada  tahun  kelima  (2012),  Kampung Gambiran dapat meluaskan gerakan lingkungan  dengan  membentuk  Forsidas Gajah Wong dan menyelenggarakan ritual Merti Kampung Gambiran.
2. Gerakan  Lingkungan  di  Kampung Gondolayu Lor
Masyarakat  Kampung  Gondolayu Lor  telah  memulai  mengelola  sampah sejak  pertengahan  tahun  2005.  Kegiatan ini  berawal  dari  penyampaian  ide  dalam penyuluhan  yang  dilakukan  oleh  Dinas Kebersihan,  Keindahan  dan  Pemakaman (sejak  tahun  2006  menjadi  BLH)  pada awal  tahun  2005.  Setelah  melewati  tahap sosialisasi  dan  studi  banding  ke  Desa Sukunan, masyarakat kampung Gondolayu Lor antusias dan tertarik untuk melaksanakan kegiatan yang sama. Hal ini karena  masalah  sampah  tidak  pernah terselesaikan  dengan  berbagai  program pemerintah. Hasil dari musyawarah antara masyarakat dan pemerintah dengan dikeluarkannya SK Pim.Keg. No. 24/KSD/KEP/2005 sebagai daerah percontohan ( pilot project ) kegiatan pemilahan sampah di Kota Yogyakarta.
Seiring  dengan  kompleksitas  dari degradasi lingkungan, gerakan lingkungan masyarakat  Gondolayu  Lor  masuk  ke program  Kampung  Hijau  pada  Januari 2007.  Sebagai  wadah  gerakan  lingkungan ini,  penduduk  Kampung  Gondolayu  Lor kemudian membentuk  Paguyuban Golong Gotro. Dengan demikian, gerakan lingkungan melalui penghijauan, pengelolaan  sampah  dan  peningkatan kesadaran lingkungan sesungguhnya merupakan kebutuhan masyarakat
mengenai kualitas lingkungan yang semakin  mendesak.  Selain  itu  lebih disebabkan pakewuh (rasa  sungkan)  atas instruksi  aparat  pemerintah.  Periodisasi gerakan lingkungan di Kampung Gambiran dijelaskan sebagai berikut:
Kegiatan  lingkungan  di  Kampung Gondolayu  Lor  sebagian  besar  dalam wujud pengelolaan sampah dan penghijauan kampung.
Masyarakat Kampung
Gondolayu Lor hanya menunggu  program  atau  ide  dari  BLH, selain  itu  mengandalkan  “ ulu-ulu  kali ” (petugas kebersihan Sungai Code). Kegiatan  lingkungan  yang  dilakukan  dan terdokumentasikan di Kampung Gondolayu  Lor  sangat  minim,  hasil observasi  menunjukkan  hanya  kegiatan PKK  yang  bersifat  rutin  dan  dilakukan  di hari  libur.  Hanya  capaian  PKK  yang memuaskan seperti Juara Apresiasi
Gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 2013, menjadi perwakilan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam berbagai  pelatihan.  Pamerti  Code  yang dibentuk  oleh  berbagai  komunitas  peduli Sungai  Code  pada  tahun  2012  juga  tidak serta merta membuat Komunitas Kampung  Gondolayu  Lor  terintegrasi didalamnya.
3. Perbandingan Gerakan Lingkungan Kampung Hijau
Gambiran dan Gondolayu Lor
Pemaparan pada pembahasan sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan  capaian  dari  kedua  gerakan lingkungan  tersebut  tidak  hanya  dari  sisi prestasi  (penghargaan),  namun  juga  dapat dilihat dari pembangunan fasilitas penunjang yang dibangun, rutinitas kegiatan lingkungan, relasi dengan stakeholder eksternal dan tentunya kemampuan  komunitas  mengembangkan diri serta memperluas gerakan lingkungan.
Padahal,  dengan  sumberdaya  dan dukungan  pemerintah  yang  sama  berupa keleluasaan  penyampaian  ide  dan  akses terhadap  sumberdaya,  seharusnya  tidak ada  perbedaan  hasil  yang  signifikan  dari kedua gerakan lingkungan tersebut. Untuk melihat  fakta  menarik  ini,  dapat  dilihat mengunakan  tahapan  gerakan  dikedua kampung, dijelaskan pada Tabel 1.
Modal Sosial dalam Gerakan Lingkungan  Kampung  Gambiran  dan Gondolayu Lor
Bagian ini mengidentifikasi keenam unsur-unsur modal sosial kepercayaan,  jaringan  sosial,  saling  tukar kebaikan,  norma,  nilai-nilai  dan  tindakan yang proaktif di kedua kampung. Identifikasi  di  kedua  kampung  tersebut menunjukkan modal sosial sangat menentukan  capaian  gerakan  lingkungan baik  secara  internal  komunitas  maupun jaringan komunitas dengan pihak
eksternal.  Pengaruh  internal  dari  modal sosial  di  Kampung  Gambiran  dapat memobilisasi  dan  mengakses  sumberdaya masyarakat  seperti,  tenaga,  waktu,  dana, pengetahuan,  pengalaman,  loyalitas  dan sebagainya. Sedangkan Kampung Gondolayu  Lor,  modal  sosial  tidak  dapat memobilisasi sumberdaya internal. Pengaruh eksternal terlihat dari kemampuan masyarakat
Kampung
Gambiran dalam menjalin kerjasama yang luas  dengan  berbagai stakeholder ,  hal  ini tidak  terjadi  di  Kampung  Gondolayu  Lor yang hanya tergantung dari BLH.
Hasil penelitian menunjukkan kepercayaan  menjadi  faktor  utama  dalam
modal sosial. Kepercayaan antar masyarakat  Kampung  Gondolayu  Lor sangat rendah ditunjukkan dengan terjadinya konflik akibat ketidakpercayaan ( distrust )  antar  masyarakat  dan  pengurus dalam mengelola proyek-proyek kerjasama  dengan  BLH.  Sedangkan  di Kampung  Gambiran,  masyarakat  sangat menjaga  kepercayaan  tidak  hanya  secara internal,  namun  juga  terjaga  dalam menjalin kerjasama dengan pihak eksternal  melalui  berbagai  kerjasama multi years yang berkelanjutan.
Perbedaan  kualitas  modal  sosial dari kedua kampung yang paling mencolok  adalah  jaringan  sosial.  Tidak
banyak  perbedaan  apabila  dilihat  dari ketersediaan jaringan internal yang berpengaruh  pada  gerakan  lingkungan yaitu  Komunitas  Kampung  Hijau  dan PKK.  Kemampuan  jaringan  internal  di Kampung Gambiran ditunjukkan berbagai aktivitas dapat dilakukan baik pembangunan fasilitas umum dan kegiatan lingkungan  dilakukan  secara  swadaya, yang berbeda dengan Kampung Gondolayu Lor yang hanya dapat mengerjakan  pengelolaan  sampah  dan kegiatan rutin lainnya. Masyarakat Kampung  Gambiran  juga  membangun jaringan  eksternal  dengan  berbagai  pihak seperti lembaga pemerintah (BLH,
Diskimpraswil,  Bappeda,  Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  sebagainya), Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (Walhi dan SHIND), berbagai CSR dari perusahaan (misalnya: Unilever), lembaga pendidikan (UGM dan  UTY), Media,  dan memperluas pengaruh gerakan lingkungan dengan  terbentuknya  Forsidas  dan  Merti Kampung.
Sedangkan Kampung
Gondolayu Lor tidak mampu mengembangkan  jaringan  eksternal.  Hal ini  dijelaskan  oleh  Sekretaris  RW  10, sebagai berikut:
“Sampai  sejauh  ini  masih  sama BLH dan beberapa CSR perusahaan.  Untuk  bantuan  CSR itu,  ya  tentu  biasanya  BLH  yang membawa  kesini,  siapa  lagi  mas, yang mengurus itu-itu saja.”
(Wawancara  pada  tanggal  23 Agustus 2014)
Resiprositas atau timbal balik bagi masyarakat Kampung Gambiran bermakna  terciptanya  lingkungan  yang baik,  perubahan  perilaku,  kebiasaan  dan juga  sosial  ekonomi  dari  pengelolaan lingkungan.  Di  sisi  lain,  Komunitas Kampung  Gondolayu  Lor  hanya  terjadi kegiaan yang bersifat ritual turun menurun (tahlilan, sayan dan  upacara  keagamaan). Selain itu, masyarakat Kampung Gondolayu Lor berorientasi pada keuntungan  ekonomi  dari  proyek-proyek lingkungan.
Konsistensi  mematuhi  norma  dan nilai  lingkungan,  di  Kampung  Gambiran menjadi  pedoman  dalam  berperilaku sesuai dengan kaidah lingkungan, berbeda di  Kampung  Gondolayu  Lor  yang  tidak memiliki  norma  dan  nilai  lingkungan. Tindakan  yang  proaktif  dapat  dilihat  dari partisipasi  kedua  kampung  yang  sangat berbeda.  Kegiatan  lingkungan  Kampung Gambiran  selalu  diiringi  partisipasi  yang tinggi  dari  masyarakatnya  baik  berupa tenaga,  dana,  waktu,  loyalitas  dan  lain sebagainya  serta  dari  capaian  yang  telah diperoleh  menunjukkan  adanya  inovasi dan  inisiatif  dalam  masyarakat.  Di Kampung  Gondolayu  Lor  partisipasi dilakukan oleh sebagian  warga dan hanya sebatas pemilahan sampah serta membuktikan  tidak  adanya  inovasi  serta
inisiatif
dari masyarakat untuk membangun  jaringan  dan  mengusulkan kegiatan kepada pihak eksternal.

## Refleksi Teoritis
Analisa  pada  bagian  ini  bukan ditujukan  untuk  menguji  fakta  empiris temuan  lapangan  dengan  teori,  tetapi menjelaskan  fenomena  secara  teoritis dalam  bingkai  gerakan  lingkungan  dan modal  sosial,  serta  implikasinya  pada kajian  Administrasi  Publik  khususnya teori kebijakan publik.
Belakangan ini teori-teori administrasi  telah  mengalami  pergeseran. Udo Pesch dalam jurnalnya The Publicness  of  Public  Administration (2008) menunjukkan perubahan paradigma yang luar biasa dalam perkembangan kajian administrasi merujuk  pada  kata publicness .  Dwiyanto (2004)  menjelaskan  dalam  reorientasi administrasi  publik,  tidak  lagi  terbatas pada  lembaga  pemerintah,  tetapi  meliputi semua  organisasi  yang  misi  utamanya mewujudkan publicness . Organisasi semacam  ini  tidak  lain  adalah  organisasi yang  peduli  pada shared  problems dan beroperasi untuk mencapai public purposes .  Artinya,  konsep  publik  dalam administrasi  publik  tidak  lagi  diartikan secara  kelembagaan  tetapi  lebih  pada orientasi  dan  nilai-nilai publicness. Pada isu  lingkungan  yang  diajukan  dalam
penelitian  ini,  sifat publicness juga melekat pada komunitas gerakan lingkungan  yang  berusaha  menyelesaikan degradasi  lingkungan  yang  merupakan public interest . Akhirnya, peran pemerintah  dalam  Program  Kampung Hijau hanya sebagai katalisator, pemegang  control  (pengarah)  bukan sebagai pelaku usaha (pelaksana) (Osborne & Gaebler, 1996).
Pemikiran administrasi negara tidak  lagi  dapat  bersifat inward  looking (hanya berorientasi kedalam jajaran birokrasi  pemerintahan),  melainkan  justru harus berorientasi ke masyarakat (Santoso,  Hanif  dan  Gustomy,  2004). Implikasinya  jelas,  proses  kebijakan publik  para  pejabat  pemerintah  dan penelitian  kebijakan  dituntut  konsisten dengan  pergeseran  tersebut.  Melalui perspektif  gerakan  lingkungan,  proses kebijakan  dipahami  dari  kerangka  pikir masyarakat yang selama ini hanya sebagai alamat kebijakan, bukan pelaku kebijakan. Hasil  penelitian  gerakan  lingkungan Kampung Hijau menggunakan pendekatan tersebut  sebelumnya  dapat  menjawab esensi  dari  kebijakan  yaitu  apa  yang dilakukan  masyarakat,  pemenuhan  hak masyarakat dan perubahan sosial.
Gerakan  lingkungan  di  kedua kampung  tersebut  apabila  menggunakan empat tahapan gerakan masyarakat menurut Cristiansen (2009) dapat
memberikan gambaran perbedaan mengenai  proses  dan  hasil  yang  dicapai. Dari  proses,  yang  membedakan  adalah pada  tahap  kedua  (koalisi),  masyarakat Kampung Gambiran memilih untuk mengintegrasi seluruh elemen masyarakat, sedangkan masyarakat Kampung Gondolayu  Lor  memilih  untuk  langsung mengelola  sampah.  Hal  ini  berimplikasi pada  kesiapan  internal  dan  kekuatan membangun  jaringan  yang  dimiliki  oleh kedua  kampung.  Di  Kampung  Gambiran, masyarakat  berhasil  merubah  kondisi, sedangkan  Kampung  Gondolayu  Lor kembali menjadi kampung yang kumuh.
Temuan tersebut sekaligus mengkritisi  pandangan  Aditjondro  (2003) bahwa  sebagai  negara  berkembang,  di Indonesia  hanya  ada  satu  komponen  saja yang  berpengaruh  dalam  pengelolaan lingkungan yaitu gerakan lingkungan oleh institusi  pemerintah  ( the  institutional environmental  movement  organization ) seperti BLH atau Kementerian Lingkungan  Hidup.  Gerakan  lingkungan yang  dilakukan  masyarakat  di  Kota Yogyakarta membuktikan masyarakat mampu secara mandiri mengelola lingkungan.  Walaupun  secara  lebih  luas gerakan ini tidak dapat menyelesaikan isu pemanasan global yang melibatkan kegiatan  industri  dan  kebijakan  sebuah negara,  namun  dalam  skala  masalah lingkungan  menurut  Inoguchi,  Newman,
dan  Paoletto  (2003),  gerakan  lingkungan ini  telah  dapat  menyelesaikan  masalah lingkungan  pada  skala  komunitas  dan lebih luas pada kota/ daerah.
Hasil penelitian menunjukkan modal sosial sangat menentukan keberhasilan gerakan lingkungan.
Identifikasi  terhadap modal sosial  melalui unsur-unsur modal sosial menurut Hasbullah  (2006)  yaitu  kepercayaan, jaringan  sosial,  resiprositas  atau  timbal balik,  norma  sosial,  nilai  sosial  dan tindakan  yang  proaktif  menunjukkan  di Kampung  Gondolayu  Lor,  kelompok sosial  terbentuk  secara  tradisional  atas dasar kesamaan garis keturunan, pengalaman-pengalaman sosial turun temurun  dan  kesamaan  kepercayaan  pada dimensi  ketuhanan,  cenderung  memiliki kohesivitas  tinggi  tetapi  rentang  jaringan maupun kepercayaan ( trust ) yang terbangun  sangat  sempit  (eksklusif). Sebaliknya di Kampung Gambiran, kelompok  yang  dibangun  atas  dasar kesamaan  orientasi  dan  tujuan  serta dengan  ciri  pengelolaan  organisasi  yang lebih  terbuka,  memiliki tingkat  partisipasi anggota  lebih  baik  dan  memiliki  rentang jaringan  lebih  luas.  Lebih  jauh,  apabila dilakukan  pemisahan  bentang  modal sosial  dalam  tiga  tipe  menurut  Woolcock dan  Narayan  (2000),  maka  modal  sosial dalam  gerakan  lingkungan  Kampung Gambiran  dan  Gondolayu  Lor  masuk
kedalam bridging  social  capital .  Namun yang  menarik,  modal  sosial  masyarakat Kampung  Gondolayu  Lor  kembali  pada tahap bouding  social  capital atau  modal sosial  hanya  sebagai  pengikat  sosial  saja. Disisi lain masyarakat Kampung Gambiran  telah  mencapai  tahap linking social  capital yang  ditandai  dengan kemampuan menjalin relasi dengan kekuatan  sosial  atau  semberdaya  di  luar komunitas.
Modal sosial masyarakat Kampung  Gondolayu  Lor  juga  dapat menjadi  pelajaran  pentingnya  memahami kapasitas  sosial  suatu  masyarakat  dalam
kajian kebijakan publik. Ketidakberfungsian modal sosial
masyarakat  Kampung  Gondolayu  Lor dalam gerakan lingkungan seakan mengungkapkan  sisi  gelap  dari  modal sosial.  Sisi  gelap  modal  sosial  atau  biasa disebut  “ the  dark  side  of  social  capital ” (Putnam, 2000), merupakan suatu kecenderungan negatif atas aspek kepercayaan dan jaringan yang dimungkinkan  justru  menjadi  penyebab eksklusifitas  sosial  suatu  komunitas.  Hal ini  menyebabakan  komunitas  tidak  dapat mengembangkan diri, secara internal tidak dapat  mengakses  sumberdaya  dan  secara eksternal  tidak  dapat  mengembangkan jaringan.
Temuan kondisi modal sosial dapat dikatakan  kritik  dan  juga  perbaikan  atas
konsep  modal  sosial  bahwa  modal  sosial tidak akan berfungsi ketika tidak dikondisikan  dalam  ruang  relasi  sosial yang positif, normatif dan menguntungkan.  Berpijak  pada  kritik  atas modal  sosial  itu  sendiri,  maka  sudah seharusnya  potensi  modal  sosial  dapat lebih  dimanfaatkan  dan  menjadi  fokus dari stakeholder dalam berbagai kebijakan.  Penting  untuk  menilai  modal sosial  dalam  suatu  komunitas  atau masyarakat  sebelum  melaksanakan  suatu kebijakan,  bahkan  revitalisasi  modal sosial  dapat  diusulkan  menjadi  prasyarat dalam kebijakan lingkungan

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan di Kampung Gambiran dapat mencapai  keberhasilan  perubahan  kondisi lingkungan dan Kampung Gondolayu  Lor mengalami kegagalan. Kampung Gambiran  memiliki  berbagai  prestasi, ketersediaan fasilitas dan kegiatan lingkungan  baik  secara  swadaya  maupun kerjasama dengan berbagai pihak eksternal  serta  dapat  memperluas  gerakan lingkungan  melalui  Forsidas  Gajah  Wong dan Merti Kampung.
Sedangkan
Kampung Gondolayu Lor, hanya melakukan  pengelolaan  sampah  dan  tidak terintegrasi  dalam  komunitas  Pamerti Code.  Identifikasi  di  kedua  kampung tersebut menunjukkan modal sosial sangat
menentukan  dalam  gerakan  lingkungan. Pengaruh  internal  dari  modal  sosial  di Kampung  Gambiran  dapat  memobilisasi masyarakat dan dapat mengakses sumberdaya  masyarakat  seperti,  tenaga, waktu,  dana,  pengetahuan,  pengalaman, loyalitas  dan  sebagainya.  Sedangkan Kampung  Gondolayu  Lor,  modal  sosial tidak  dapat  memobilisasi  sumberdaya yang  dimiliki  masyarakat. Pengaruh eksternal terlihat dari kemampuan masyarakat  Kampung  Gambiran  dalam menjalin  kerjasama  yang  luas  dengan berbagai stakeholder ,  hal  ini  tidak  terjadi di Kampung Gondolayu Lor.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditjondro,  G.  J.  2003. Pola-Pola
Gerakan  Lingkungan:  Refleksi  Untuk
Menyelamatkan Lingkungan dari Ekspansi  Modal .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar
Botetzagias,  I  and  Schuur,  W.  2012. “Active  Greens:  An  Analysis  of  the Determinants of Green Party Members'
Activism in Environmental Movements”. Environment and
Behavior . 509–544.
Bourgon,  Jocelyne . 2007 .  Responsive,
Responsible and Respected Government:  Towards  a  New  Public Administration  Theory .  International
Review of Administrative Sciences . 7– 26
Broadbent,  Jeffrey  &  Brockman,  Vicky.
2011. East  Asian  Social  Movements
Power,  Protest,  and  Change  in  a Dynamic Region . New York: Springer
Christiansen,  J.  2009. Stages  of  Social Movement .  EBSCO  Research.  Boston: Boston College
Cohen, A, et. al. 2012. “ Our Environment, Our  Health:  A  Community-Based Participatory  Environmental  Health Survey  in  Richmond,  California ”. Health  Education  &  Behavior.  198– 209.
Cronbach,  Lee  J.,  et.  al.  1985. Toward Reform  of  Program  Evaluation. San Fransisco: Jossey-Bass Publishers.
Della  Porta,  D.  &  Diani,  M.  2006. Social Movements:  An  Introduction  (2nd  Ed) . Malden MA: Blackwell Publishing.
Dwiyanto,  A.  2004. Reorientasi  Ilmu Administrasi  Publik:  dari  Government ke  Governance .  Pidato  Pengukuhan Jabatan  Guru  Besar  pada  FISIPOL UGM
Earle,  Lucy.  2011. Literature  Review  on the  Dynamics  of  Social  Movements  in Fragile  and  Conflict-Affected  States .
University of Birmingham: Governance  and  Social  Development Resource Centre (GSDRC).
Edwards,  B.  2013. Social  Capital  and Social  Movements .  Oxford:  Blackwell Publishing Ltd.
Field, Jhon. 2014. Modal Sosial. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Giddens,  Anthony.  2004. Konsekuensi- konsekuensi  Modernitas .  Yogyakarta: Kreasi Wacana
Grootaert, Christiaan & Bastelaer, Thierry.  2001. Understanding  and Measuring  Social  Capital:  A  Synthesis of  Findings  and  Recommendations From  The  Social  Capital  Initiative .
Washington DC: The World Bank
Hasbullah,  Jousari.  2006. Social  Capital: Menuju  Keunggulan  Budaya  Manusia Indonesia. Jakarta: MR-United Press.
Haque,  M.  S.  2001. The  Diminishing Publicness  of  Public  Service  Under The  Current  Mode  of  Governance. Public Administration Review. 65-82
Ife,  J  &  Tesoriero,  F.  2008. Community Development: Alternatif Pengembangan  Masyarakat  di  Era Globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Inoguchi T., Newman E., dan Paoletto  G. 2003. Kota dan
Lingkungan,
pendekatan  baru  terhadap  masyarakat berwawaan ekologi . Jakarta: LP3ES.
Kutanegara,  Pande.  M.  2014. Manusia,
Lingkungan  dan  Sungai  (Transformasi Sosial Kehidupan Masyarakat Sempadan Sungai Code). http://cpps.or.id/content/
Lane,  Marcus  B.  2003.  “ Participation, Decentralization,  and  Civil  Society: Indigenous  Rights  and  Democracy  in Environmental  Planing ”.  Journal  of Planning Education and Research. 360- 373.
Laurens,  Joyce.  M.  2012. Changing Behavior  and  Environment  in  a
Community-based  Program  of  the
Riverside  Community .  Social  and Behavioral Sciences. 372-382. Moulton, S. 2009. Putting Together the Publicness  Puzzle:  A  Framework  for Realized Publicness. Public Administration Review. 889-900 Narayan,  Deepa  and  Michael,  Cassidy.  F. 2001. A  Dimensional  Approach  to Measuring Social Capital: Development  and  Validation  of  a Social Capital Inventory . 59-102
Osborne,  David  dan  Gaebler,  Ted.  1996.
Mewirausahakan
Birokrasi
(Reinventing  Government) .  Jakarta:
Teruna Gravika
Pesch,  Udo.  2008. The  Publicness  of Public  Administration .  Administration & Society. 170-193
Pretty, Jules & Ward, Hugh. 2001. ” Social Capital  and  The  Environment ”.  World Development. 209-227
Putnam,  R.  D.  2000. Bowling Alone:  The Collapse  and  Revival  of  American Community. New  York:  Simon  & Schuster.
Santoso,  P.,  Hanif,  H.,  dan  Gustomy,  R.
2004. Menembus  Ortodoksi  Kajian Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:  Fisipol UGM
Schwartz,  M.  A.  2010. Interactions Between  Social  Movements  and  US Political  Parties. Party  Politics.  587– 607.
Sridhar, V. K. 2010. Political Ecology and Social  Movements  with  Reference  to Kudremukh  Environment  Movement ” . 371–385.
Suharko.  2006. Gerakan  Sosial,  Konsep,
Strategi, Aktor, Hambatan dan Tantangan Gerakan Sosial di Indonesia . Malang: Averroes,
PLaCID’s & Simpul Demokrasi.
Sztompka, Piotr. 2011. Sosiologi Perubahan  Sosial. Jakarta:  Prenada Media.
Utomo,  Warsito.  2009. Administrasi Publik  Baru .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar
Woolcock, M & Narayan, D. 2000. Social Capital:  Implications  for  Development Theory,  Research,  and  Policy .  World Bank.