## PERBEDAAN TRADING SAHAM DAN BINARY TRADING BERDASARKAN HUKUM INDONESIA

## KOSMAN SAMOSIR, DJAMANAT SAMOSIR, CHRISTOPHER PANAL LUMBAN GAOL

## Universitas Katolik Santo Thomas Medan
Abstract: Indonesia  is  experiencing  difficulties  in  terms  of  determining  whether  a  product issued  is  a  legitimate  investment  product  or  not,  the  many  problematic  investment  products have resulted in many people not wanting to invest or being afraid to invest. The binary option case that occurred some time ago has resulted in enormous  losses. The rapid development of the internet also cannot be followed by adequate public literacy skills. Keywords: stocks, binary options, legality.
Abstrak: Dewasa  ini,  Indonesia  sedang  mengalami  kesulitan  dalam  hal  menentukan  apakah produk yang dikeluarkan suatu perusahaan atau perseorangan adalah produk investasi yang sah atau bukan, sehingga  banyaknya produk investasi yang bermasalah mengakibatkan sebahagian masyarakat  tidak mau melakukan investasi atau  ketakutan untuk melakukan investasi. Kasus binary option yang telah terjadi beberapa saat lalu telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar  bagi  masyarakat.  Cepatnya  perkembangan  internet  juga  tidak  dapat  diikuti  oleh kemampuan literasi masyarakat yang memadai.
Kata Kunci: saham, binary option, legalitas.

## A. Pendahuluan
Terdapat  sebahagian    rakyat  Indonesia  telah  mengalami  kerugian  besar  dikarenakan investasi.  Setiap  tahunnya  selalu  ada  kasus  besar  di  bidang  investasi  yang  ternyata mengakibatkan  kerugian  masyarakat  (investasi  bodong).  Ada  kasus  investasi  palsu  dimana objek investasinya tidak ada, kemudian  ada investasi yang ternyata skema ponzi , dan terakhir ini adalah investasi yang ternyata adalah permainan judi. Investasi ataupun trading sendiri pada dasarnya  dipergunakan  oleh  masyarakat  Indonesia  untuk  dapat  menambah  penghasilan,  atau menambah penghasilan menggunakan uang itu sendiri. Tidak membuat uang diam dengan cara menjalankan uang tersebut. Investasi ataupun trading dipergunakan oleh masyarakat Indonesia dikarenakan  jika  hanya  menyimpan  uang  tersebut  di  bank,  uang  tersebut  akan  diam  dan  juga nominalnya akan berkurang dan juga terkena inflasi.
Saham  sendiri  ada  diatur  dibeberapa  pengaturan  melalui  hukum  positif  di  Indonesia, salah  satunya  melalui  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas (“UUPT”).    Berdasarkan  Pasal  52  UUPT  yang  berbunyi  sebagai  berikut:  1)  Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk: menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; menerima  pembayaran  dividen  dan  sisa  kekayaan  hasil  likuidasi;  menjalankan  hak  lainnya berdasarkan  undang-undang  ini.  2)  Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berlaku setelah  saham  dicatat  dalam  daftar  pemegang  saham  atas  nama  pemiliknya.  3)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu  sebagaimana  ditetapkan  dalam  undang-undang  ini.  4)  Setiap  saham  memberikan kepada  pemiliknya  hak  yang  tidak  dapat  dibagi.  5)  Dalam  hal  1  (satu)  saham  dimiliki  oleh lebih  dari  1  (satu)  orang,  hak  yang  timbul  dari  saham  tersebut  digunakan  dengan  cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama.
Selanjutnya,  pada  Pasal  53  UUPT  disebutkan  sebagai  berikut:  1)  Anggaran  dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih. 2) Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan  kepada  pemegangnya  hak  yang  sama.  3)  Dalam  hal  terdapat  lebih  dari  1  (satu) klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu di antaranya sebagai saham biasa. 4) Klasifikasi  saham  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3),  antara  lain:  a)  saham  dengan  hak suara atau tanpa hak suara; b) saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau  anggota  Dewan  Komisaris;  c)  saham  yang  setelah  jangka  waktu  tertentu  ditarik kembali  atau  ditukar  dengan  klasifikasi  saham  lain;  d)  saham  yang  memberikan  hak  kepada
pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau  non kumulatif; dan e) saham yang memberikan  hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.
Adapun  trading  saham  memiliki  hal  ataupun  pengaturan  yang  berbeda  dalam perdagangannya,  jenis-jenis  saham  dapat  diklasifikasikan  berdasarkan  kepemilikan,  cara pengalihan, dan kinerja perdagangan. Berikut rincian klasifikasinya (Hukum Online, 2020).
1.Jenis  saham  berdasarkan  kepemilikan:  a)  Saham  biasa (common  stocks). Menempatkan pemilik sebagai pemegang klaim paling akhir. Pemilik akan mendapat keuntungan apabila perusahaan  memperoleh  laba.  Akan  tetapi,  ketika  pembagian  keuntungan  (dividen) dilakukan  atau  pada  waktu  penjualan  aset  perusahaan  saat  likuidasi,  pemilik  akan mendapatkan prioritas paling akhir. b) Saham preferen (preferred stocks). Gabungan antara common  stocks dan  obligasi.  Secara  keseluruhan,  preferred  stocks  mirip  dengan common stocks .  Perbedaannya  ada  pada  tingkat  suku  bunga  keuntungan  yang  bersifat  tetap  dan prioritas  pembagian  keuntungan.  Selain  itu,  pemilik  mempunyai  hak  untuk  menukarkan preferred  stocks dengan  saham  biasa.  Sebagai  informasi,  umumnya  jenis  ini  diakhiri dengan huruf “P”.
2.Jenis  saham  berdasarkan  cara  pengalihan:  a) Bearer  share .  Nama  kepemilikannya  tidak tertulis  sehingga  mudah  dipindahtangankan.  Jenis  ini  ditujukan  untuk  jual  beli,  proses pemindahtanganannya  mudah,  tidak  memerlukan  badan  hukum  sebagai  perantara;  b) Registered share . Nama kepemilikannya tertulis dalam surat berharga. Cara pengalihannya memerlukan prosedur hukum dalam proses balik nama.
3.Jenis  saham  berdasarkan  kinerja  perdagangan:  a) Blue  chip  stocks .  Dikeluarkan  oleh perusahaan bereputasi tinggi. Reputasi dinilai dari penghasilan perusahaan yang  stabil dan konsisten  dalam  membagi  hasil.  Jenis  ini  merupakan  saham  yang  paling  banyak  diincar oleh investor; b) Income stocks . Saham unggulan yang selalu membayar dividen lebih besar dari  rata-rata  dividen  pada  periode  sebelumnya.  Jenis  ini  biasanya  terus  mengalami kenaikan yang signifikan dalam setiap periode; c) Growth stock . Memiliki harga pasar yang lebih  tinggi  dari  nilai  perusahaannya  sendiri.  Jenis  yang  satu  ini  didukung  oleh  prospek pertumbuhan jangka panjang pada bisnis perusahaan; d) Speculative stocks. Memiliki nilai keuntungan  tertinggi,  namun  laba  yang  diberikan  tidak  konsisten.  Jenis  ini  diminati  oleh para  investor  dengan  profil  risiko  high  risk;  dan  e) Counter  cyclical  stocks. Memiliki kondisi  paling  stabil  saat  situasi  ekonomi  sedang  bergejolak.  Jenis  ini  tidak  akan terpengaruh  dengan  kondisi  ekonomi  atau  bisnis.  Akan  tetapi,  keuntungannya  bergantung pada perusahaan yang mengeluarkannya.
Untuk  para  pemain  trading  saham,  yang  dipegunakan  adalah  klasifikasi  sesuai  dengan kinerja  sahamnya,  sehingga  terkadang  terlihat  seperti  perjudian  bagi  jika  tidak  melihat bagaimana  perhitungannya  atau  kalkulasi  yang  dipergunakan.  Dalam  hal  investasi  ini  pun sering  sekali  terjadi  penipuan  atau  pun  bodong,  sejak  tahun  2011-2020  total  kerugian dikarenakan  investasi  bodong  ini  sudah  lebih  dari  Rp.  100.000.000.000.000,-  (seratus  trillun rupiah).
Sumber: Abdul Malik (2023)
Berdasarkan  data  tersebut,  masyarakat  berpikir  bahwa  saham  juga  sama  dengan binary trading yang  mengakibatkan  banyaknya  masyarakat  yang  tertipu  beranggapan  bahwa binary option itu  sama  dengan  saham,  oleh  karena  kurangnya  literasi  mengenai  investasi  melalui saham  berdasarkan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian yuridis normative untuk dapat menyelesaikan masalahnya.

## B. Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum. Adapun masalah dalam penelitian adalah menyangkut  Perbedaan  mendasar  antara  trading  saham  dengan binary  option berdasarkan hukum di Indonesia.

## C. Hasil dan Pembahasan
Binary  option merupakan  instrumen  yang  masih  relatif  baru  di  bagi  masyarakat Indonesia.  Masyarakat  baru  menyadari  keberadaan binary  option setelah  ada  berita  berita mengenai  beberapa  pemegang  opsi  merasa  tertipu  serta  mengalami  rugi  besar  akibat bergabung dengan platform binary option . Pengguna platform binary option baru masih tidak menyadari  bahwa  risiko  tinggi  akan  selalu  terkait  dengan  proyeksi  pergerakan  harga  produk keuangan yang digunakan sebagai aset yang mendasarinya. Binary option merupakan platform yang  sangat  berisiko  (Andrea  Kolkova  and  Lucie  Lenertova,  2022).  Untuk  melakukan mekanisme binary option calon pengguna harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang bagaimana  cara  kerja  produk-produk  yang  mempunyai risk dan return tinggi.  Literasi keuangan  standar  belum  cukup  untuk  dapat  meningkatkan  kesadaran  seseorang  tentang hubungan  antara  risiko  tinggi  dan  return  tinggi  (Zhengqing  Gui,  Yangguang  Huang,  and Xiaojian Zhao, 2022).
Binary option merupakan jenis kontrak opsi menyatakan 'biner', opsi yang memiliki dua kemungkinan: benar atau salah. Platform binary option ini biasanya menggunakan mekanisme biner  naik  atau turun suatu harga  aset  atau  harga komoditi yang mendasarinya, seperti  index, forex, produk derivative market. Karena nama setiap opsi biner memiliki tenggat waktu tetap untuk dengan pembayaran tetap (Eemi Kiiskinen, 2022). Setelah jangka waktu kontrak selesai, tidak  ada  informasi  lebih  lanjut  yang  perlu  dikirimkan  kepada  pemegang  opsi  karena mekanisme  dilakukan  secara  otomatis. Binary  option tidak  memberikan  hak  untuk  membeli, menjual  atau  menyimpan  aset  yang  ditentukan  kepada  pemegang  opsi.  Pemegang  opsi  hanya diberikan  hak  untuk  menebak  posisi  harga  aset  naik  atau  turun,  kemudian  menerima  jumlah uang  tunai  yang  telah  ditentukan  sebelumnya  atau  tidak  sama  sekali  ketika  opsi  biner  jatuh tempo (A Cofnas, 2022).
Kasus  Binary  Trading  dapat  dilihat  dari  putusan  pengadilan  mengenai  salah  satu affiliator  Binary  option  yang  telah  di  adili  di  Indonesia  misalnya  Putusan  Pengadilan  Negeri
Tangerang  Nomor  1240/Pid.Sus/2022/PN  Tng.  Dalam  putusan  tersebut  terdapat  beberapa pemikiran sebagai berikut:
M E N G A D I L I:
1.Menyatakan  Terdakwa  INDRA  KESUMA  Als  INDRA  KENZ  telah  terbukti  secara  sah dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  menyebarkan  berita  bohong  dan menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  Transaksi  Elektronik  dan Pencucian Uang;
2.Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  INDRA  KESUMA  Als  INDRA  KENZ  oleh karena  itu,  dengan  pidana  penjara  selama  10  (Sepuluh)  tahun,serta  denda  sebesar Rp.5.000.000.000,-  (lima  miliar  rupiah),  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;
3.Menetapkan  lamanya  Terdakwa  dalam  tahanan  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang dijatuhkan;
4.Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; Dalam  kasus  tersebut  ,  negara  telah  menetapkan binary  option sendiri  bukanlah  bagian dari  investasi  melainkan  bagian  dari  judi online .  Hal  ini  disebab  ada  2  hal  menyebabkannya. Yang  pertama  adalah  adanya  peran underlying  product (acuan)  dan  yang  kedua  adalah legalitas  dari binary  option itu  sendiri,  sehingga  berdasarkan  kedua  hal  ini,  akan  menjadi pembanding  untuk  menemukan  perbedaan  dengan  trading  saham  itu  sendiri. Binary  option adalah  produk  dalam  suatu  perangkat  untuk  menebak  naik  atau  turunnya  harga  suatu  aset dalam  waktu  tertentu.  Aset  yang  ditebak  berupa  mata  uang,  indeks  saham,  komoditas,  dan termasuk  kripto.  Perangkat  tersebut  menyediakan  akun  deposit  bagi  pengguna  dengan menyetorkan sejumlah uang yang dipertaruhkan. Apabila tebakan pengguna benar, reward-nya berupa  uang  setoran  awal  yang  berkali  lipat.  Sebaliknya,  apabila  tebakan  salah,  seluruh  uang setoran  raib  (zero  sum  game).  Pengelola  aplikasi  mendapatkan  penghasilan  dari  potongan reward  pemenang  (Irfan  Triawan,  2023). Mengacu  pada  Pasal  27  ayat  (2)  UU  ITE  dan  Pasal 303 KUHP, ada tiga argumentasi yang menguatkan bahwa mekanisme binary option mengarah praktik  perjudian.  Antara  lain:  Pertama,  tidak  terdapat  kegiatan  pembelian  maupun  penjualan dalam  transaksi.  Sehingga  aset  tersebut  tidak  digunakan  sebagai  dasar  suatu  transaksi ( underlying )  dan  beralih  kepemilikannya.  Dengan  demikian,  binary  option  bukanlah  aktivitas trading  atau  perdagangan.  Kedua,  nilai  keuntungan  atau  kerugian  binary  option  tidak berhubungan  dengan  nilai  naik  dan  turunnya  aset  yang  menjadi  objek  yang  dipertaruhkan. Ketika uang investor raib, jumlahnya tidak mengacu pada aset yang menjadi objek pertaruhan. Ketiga,  adanya  posisi  bandar,  yakni  pemilik  aplikasi  sebagai  koordinator  permainan  dan menampung potongan reward dari pemenang.
Dalam  trading  saham  terdapat  jual  beli  saham  yang  sudah  berpindah  kepemilikan  atau sudah  terjadi  levering  antara  pembeli  dan  penjual.  Hal  ini  dapat  diikat  melalui  Pasal  1320 KUHPerdata,Pasal  1457,  1458,  1459,  Pasal  612  dan  613  KUHPerdata  sehingga  objek  yang diperjual  belikan  benar  adanya.  Nilai  untung  dan  rugi  tergantung  pada  penawaran  antara penjual dan pembeli, jika dibeli pada saat keadaan saham tersebut sedang rendah, maka ketika dijual pada saat harganya tinggi akan menjadi  keuntungan dari si trader.  Tidak adanya posisi bandar dalam hal ini, sehingga pembeli dan  penjual akan merasakan langsung, Adapun pihak ketiga  yang  terlibat  hanya  sebatas  jasa  bukanlah  sebagai  bandar.  Adapun  Pihak  ketiga  dalam trading  saham  juga  dikenakan  pajak  yang  sudah  diataur  di  Indonesia,  antara  lain  (IKAHAPI, 2023):
1.Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE-15/PJ.5/1990  tentang  PPN  atas  Jasa Pialang (Broker) (Seri PPN-168)
Jasa  perantara  perdagangan  efek  sendiri  sudah  ditetapkan  sebagai  jasa  yang  dikenakan Pajak  Pertambahan  Nilai  (“PPN”)  sejak  1990-an.  Penegasan  atas  jasa  pialang  sebagai jasa terutang PPN ini tertuang dalam  Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 15/PJ.5/1990 tentang PPN atas Jasa Pialang.
Oleh  karena  itu,  perusahaan  sekuritas  pun  wajib  berstatus  Pengusaha  Kena  Pajak (“PKP”).  Penegasan  keharusan  perusahaan  sekuritas  ditetapkan  sebagai  PKP  tertuang
dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.51/1991 tentang Perantara Perdagangan Efek (Pialang/Broker) sebagai PKP (Seri PPN-173).
2.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan  Pajak  Penghasilan  Atas  Penghasilan  dari  Transaksi  Penjualan  Saham  di Bursa Efek (“KMK 282/1997”)
Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 KMK 282/1997 disebutkan besarnya tarif pajak penghasilan (“PPh”)  atas  penjualan  saham  adalah  0,1% dari  jumlah  bruto  nilai  transaksi  penjualan. Sementara,  untuk  pemilik  saham  pendiri  akan  dikenakan  tambahan  pajak  penghasilan dan bersifat final sebesar 0,5% dari nilai saham.
PPh ini dikenakan saat transaksi penjualan saham saja yakni PPh Final yang dibayarkan melalui pihak sekuritas sebesar 0,1% dari nilai bruto transaksi.
Adapun  PPh  Final  ini  dikenakan  bagi  penghasilan  dari  transaksi  saham  dan  sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau  pengalihan  penyertaan  modal  pada  perusahaan  pasangannya  yang  diterima  oleh perusahaan modal ventura.
3.Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”)
PPN  merupakan  pungutan  yang  dikenakan  atas  setiap  pertambahan  nilai  dari  transaksi sebuah  barang  atau  jasa.  Tarif  pajak  yang  dikenakannya  berupa  tarif  tunggal  yakni sebesar  10%.  Pada  transaksi  jual  beli  saham,  tarif  yang  menjadi  dasar  pengenaan  PPN adalah 0,03% dari jumlah transaksi.
4.Komisi Broker ( Broker Fee )
Komisi  broker  ( broker  fee )  merupakan  biaya  yang  dibebankan  pihak  sekuritas  kepada investor  dalam  rangka  proses  transaksi  jual  beli  saham.  Jumlah fee di  setiap  sekuritas berbeda-beda,  umumnya  berkisar  0,15  –  0,25%  hingga  0,25%  –  0,35%  dari  nilai transaksi saham (sudah termasuk PPN), dan ditambah PPh 0,1% khusus untuk transaksi penjualan saham.
5.Biaya Transaksi ( Levy )
Levy atau biaya transaksi merupakan biaya yang dikenakan kepada setiap transaksi jual beli  saham  atas  penggunaan  jasa  atau  fasilitas  transaksi  bursa.  Besarnya  levy  tersebut 0,04%  dari  nilai  transaksi  hingga  artikel  ini  diterbitkan  (besaran  transaksi  untuk  BEI (0,01%), KSEI (0,01%), biaya kliring KPEI (0,01%), dan ditambah dana jaminan KPEI (0,01%).
Mengenai  legalitas  produk,  maka  Produk  binary  option  tidak  diakui  legalitasnya  oleh peraturan  perundang-undangan.  Begitu  juga  penyedia  platformnya.  Produk  binary  option sangat  berisiko.  Ada  sifat  spekulasi  tanpa  suatu  ukuran  dan  tidak  diawasi  oleh  otoritas  yang berwenang. Binary option berbeda dengan forex dan saham. UU Nomor 32 Tahun1997 tentang Perdagangan  Berjangka  Komoditi  dan  Undang-  Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar Modal  (UUPM)  telah  memberikan  legalitas  atas  aktivitas  perdagangan  forex  dan  saham. Kedua  UUtersebut  juga  mengamanatkan  kepada  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasinya. Futures indeks saham  juga  merupakan  instrumen  keuangan  yang  legal  untuk  diperdagangkan  berdasarkan UUPM, POJK 32/2020, dan Surat Keputusan Bapepam No Kep.07/PM/2003. Dari spesifikasi produk dan manajemen risiko, Bursa Efek dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) juga  mengaturnya.  Otoritas  menjaga  aspek  risiko  atas  futures  indeks  saham.  Misalnya,  batas maksimum  angka  pengganda  tiap  kenaikan  per  poin  atas  nilai  futures  atau  adanya  fitur penolakan otomatis ketika harga futures lebih dari batas tertentu. Legalitas harus menjadi salah satu  pertimbangan  utama  dalam  memilih  produk  investasi.  Selain  produk,  penyedia  platform juga  harus  legal.  Legalias  menjadi  salah  satu  bentuk  perlindungan  pada  investor  (IKAHAPI, 2023).
Setiap  kegiatan  usaha  (bisnis)  merupakan  suatu  urusan  atau  kegiatan  dagang,  Industri atau  keuangan  yang  dihubungkan  dengan  produksi  atau  pertukaran  barang  atau  jasa,  dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif  untuk  mendapatkan  keuntungan..  Kegiatan  bisnis  diatur  oleh  Hukum  sehingga  Hukum menjadi rule of game dan alat legitimasi bisnis. Hukum Perdata memiliki ruang lingkup yang
luas,  yang  salah  satunya  adalah  Hukum  bisnis,  yang  mengatur  tentang  kegiatan  bisnis  yang lebih  spesifik.  Menurut  Zaeni  Asyhadie.  Hukum  Bisnis  adalah  serangkaian  peraturan  yang berkaitan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  urusan-urusan  perusahaan  dalam menjalankan  roda  perekonomian.  Menurut  Munir  Fuady,  Hukum  Bisnis  merupakan  suatu perangkat  kaidah  hukum  (termasuk enforcement -nya)  yang  mengatur  tentang  tata  cara pelaksanaan  urusan  atau  kegiatan  dagang,  industri  atau  keuangan  yang  dihubungkan  dengan produksi  atau  pertukaran  barang  atau  jasa  dengan  menempatkan  uang  dari  para  entrepreneur dalam  risiko  tertentu  dengan  usaha  tertentu  dengan  motif  adalah  untuk  mendapatkan keuntungan tertentu.
Oleh  karena  kegiatan  bisnis  dan  Pasar  Modal  begitu  marak  dan  complicated,  maka sangat  dibutuhkan  suatu  perangkat  hukum  yang  mengaturnya  agar  pasar  tersebut  menjadi teratur,  adil,  dan  sebagainya.  Sehingga  kemudian  lahirlah  apa  yang  disebut  Hukum  Pasar Modal  itu  ( Capital  Market  Law,  Securities  Law ).  Berdasarkan  Undang-undang  No.  8  Tahun 1995,  badan  yang  berwenang  dalam  mengatur  dan  mengawasi  segala  kegiatan  yang  terjadi didalam  pasar  modal  adalah  Bapepam,  namun  fungsi,  tugas,  dan  wewenang  pengaturan  dan pengawasan  kegiatan  jada  keuangan  di  sektor  Pasar  Modal,  Perasuransian,  Dana  Pensiun, Lembaga  Pembiayaan,  dan  Lembaga  Jasa  Keuangan  Lainnya  dari  Menteri  Keuangan  dan Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan  (BAPEPAM-LK)  ke  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK), sehingga badan pengawasan yang sah dalam bidang Pasar Modal berpindah ke  OJK  berdasarkan  Undang-Undang  No.  21  tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK)  ,  tetapi  dalam  kasus  Binary  option  ,maka  lembaga  yang  dapat  memeriksa  adalah Bappebti.
Selain  persoalan  binary  option¸  Satgas  Waspada  Investasi  dalam  kegiatan penindakannya juga telah menghentikan  kegiatan 21 entitas  yang diduga melakukan kegiatan usaha  tanpa  izin  dari  otoritas  yang  berwenang  dan  berpotensi  merugikan  masyarakat.  Entitas tersebut  melakukan  kegiatan  ilegal  sebagai  berikut:  a)  16  kegiatan  Money  Game;  b)  3 perdagangan  aset  kripto  tanpa  izin;  dan  c)  2  perdagangan  robot  trading  tanpa  izin.  Menurut Tongam Lumban Tobing, belakangan ini marak penawaran investasi berbasis website ataupun aplikasi  yang harus diwaspadai karena pelakunya memanfaatkan  ketidakpahaman masyarakat untuk  menipu  dengan  cara  iming-iming  pemberian  imbal  hasil  yang  sangat  tinggi  dan  tidak wajar,  namun  terlebih  dahulu  masyarakat  diminta  menempatkan  atau  menyetorkan  dananya. Satgas  Waspada  Investasi  (SWI)  meminta  masyarakat  agar  sebelum  melakukan  investasi, memahami hal-hal sebagai berikut: 1) Memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki  perizinan  dari  otoritas  yang  berwenang  sesuai  dengan  kegiatan  usaha  yang dijalankan;  2)  Memastikan  pihak  yang  menawarkan  produk  investasi,  memiliki  izin  dalam menawarkan  produk  investasi  atau  tercatat  sebagai  mitra  pemasar;  dan  3)  Memastikan  jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## D. Penutup
Terdapat  perbedaan  yang  sangat  mendasar  dalam  melakukan  investasi  melalui  Trading saham  dengan Binary  Option .  Trading  saham  dikatakan  legal  dikarenakan:  Dalam  trading saham terdapat jual beli saham yang sudah berpindah kepemilikan atau sudah  terjadi levering antara  pembeli  dan  penjual.  Hal  ini  dapat  diikat  melalui  Pasal  1320  KUHPerdata,  Pasal  612 KUHPerdata dan Pasal 613 KUHPerdata, sehingga objek yang diperjual belikan benar adanya. Nilai  untung  dan  rugi  tergantung  pada  penawaran  antara  penjual  dan  pembeli  dimana  jika dibeli pada saat keadaan saham tersebut sedang rendah, maka ketika dijual pada saat harganya tinggi,  akan  menjadi  keuntungan  dari  si  trader.  Tidak  adanya  posisi  bandar  dalam  hal  ini, sehingga  pembeli  dan  penjual  akan  merasakan  langsung,  Adapun  pihak  ketiga  yang  terlibat hanya  sebatas  jasa  bukanlah  sebagai  bandar.  Oleh  karena  itu,  binary  option  menjadi  illegal ataupun judi online dikarenakan: Tidak terdapat kegiatan pembelian maupun penjualan dalam transaksi,  sehingga  aset  tersebut  tidak  digunakan  sebagai  dasar  suatu  transaksi  ( underlying ) dan  beralih  kepemilikannya.  Dengan  demikian,  binary  option  bukanlah  aktivitas  trading  atau perdagangan.  Nilai  keuntungan  atau  kerugian  binary  option  tidak  berhubungan  dengan  nilai
naik  dan  turunnya  aset  yang  menjadi  objek  yang  dipertaruhkan.  Ketika  uang  investor  raib, jumlahnya  tidak  mengacu  pada  aset  yang  menjadi  objek  pertaruhan.  Adanya  posisi  bandar, yakni  pemilik  aplikasi  sebagai  koordinator  permainan  dan  menampung  potongan  reward  dari pemenang.

## Daftar Pustaka
Asyhadie,  Zaeni,  Hukum  Bisnis  Prinsip  dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia.  Jakarta,  Raja Grafindo Persada.
Fuady, Munir, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), Bandung, PT Aditya Citra Bakti. Fuady, Munir, Pengantar Hukum Bisnis. Bandung, Citra Aditya Bakti. Lestari,  Rohmini  Indah,  Zaenal  Arifin,  “Godaan  Praktik  Binary  Option  Berkedok  Investasi Dan Trading”, Jurnal Ius Constituendum, Volume 7 Nomor 1 2022.
Hukum  Online,  “Seputar  Saham:  Jenis,  Aturan  Kepemilikan,  dan  Keuntungannya” https://www.hukumonline.com/berita/a/saham-lt619361fc580ae?page=2
Cofnas,  A,  Trading  Binary  Options: Strategies  and  Tactics ,  2nd  ed.,  Bloomberg  Financial (John Wiley & Sons, 2016), https://books.google.co.id/books?id=B2mEDAAAQBAJ.
Gui,  Zhengqing,  Yangguang  Huang,  and  Xiaojian  Zhao,  “ Whom  to  Educate?  Financial Literacy  and  Investor  Awareness ,”  China  Economic  Review  67  (2021):  101608, https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chieco.2021.101608,
IKAHAPI, 4 Aspek Perpajakan dalam Transaksi Saham, https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-aspek-perpajakan-dalam-transaksi-saham- lt5b7e9044e2d9d
Kiiskinen, Eemi, “ Risks vs Return with Binary Option Trading ” (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016), https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/120432/Kiiskinen_Eemi.pdf?sequence=2
.
Kolkova,  Andrea  and  Lucie  Lenertova,  “ Binary  Options  As  A  Modern  Fenomenon  of Financial Business ,” International Journal of Entrepreneurial Knowledge 4 (2016): 52– 59.
Malik,  Abdul,  “Kerugian  Masyarakat  Akibat  Investasi  Ilegal  Rp114,9  Triliun,  Ini  Data Historisnya”, https://www.bareksa.com/berita/belajar-investasi/2021-04-16/kerugian- masyarakat-akibat-investasi-ilegal-rp1149-triliun-ini-data-historisnya
Triawan, Irfan, Perspektif Hukum Binary Option Sebagai Perjudian, https://investor.id/opinion/286901/perspektif-hukum-binary-option-sebagai-perjudian.