## PEMBERIAN  FASILITAS  KEIMIGRASIAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA BERKEWARGANEGARAAN GANDA DI KANTOR
IMIGRASI KELAS II SINGARAJA

## KABUPATEN BULELENG
Oleh : Nyoman Sukrawan 1 , Wayan Rideng 2 , Nyoman Lemes 3
Abstrak: Adanya  WNI  berkewarganegaraan  ganda  menyebabkan  harus  ada pelayanan  keimigrasian  yang  dikhususkan  untuknya.  Penelitian  ini  meneliti fasilitas keimigrasian yang dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki  kewarganegaraan  ganda  oleh  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Singaraja  ,  tata cara  pemberian  fasilitas  keimigrasian  kepada  Warga  Negara  Indonesia  yang memiliki  kewarganegaraan  ganda  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Singaraja,  serta kendala-kedala  yang  dihadapi  oleh  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Singaraja  dalam memberikan  fasilitas  keimigrasian  kepada  Warga  Negara  Indonesia  yang memiliki  kewarganegaraan  ganda.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum empiris,  bersifat  deskriptif.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumen dan  wawancara.  Data  yang  terkumpul  dianalisis  secara  kualitatif.  Fasilitas keimigrasian  yang  dapat  diberikan  kepada  Warga  Negara  Indonesia  yang memiliki kewarganegaraan ganda oleh Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja  adalah fasilitas pendaftaran dan pencatatan untuk memperoleh pelayanan termasuk untuk memperoleh  keterangan  dalam  hal  Warga  Negara  Indonesia  tersebut  memiliki paspor  asing.  Tata  cara  pemberian  fasilitas  keimigrasian  kepada  Warga  Negara Indonesia  yang  memiliki  kewarganegaraan  ganda  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  II Singaraja  dilakukan  dengan  tahapan  proses  pendaftaran  dan  proses  pencatatan. Pendaftaran  dilakukan  oleh  orang  tua/  wali  secara  tertulis  dalam  Bahasa Indonesia. Kendala-kedala yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja dalam  memberikan  fasilitas  keimigrasian  kepada  Warga  Negara  Indonesia  yang memiliki  kewarganegaraan  ganda  meliputi  kendala  karena:  keterbatasan  sarana prasarana, keterbatasan sumber daya manusia, hambatan kebijakan.
Kata Kunci: Kewarganegaraan Ganda, Fasilitas Keimigrasian.

## PENDAHULUAN
Ketentuan   Pasal  4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l,  dan Pasal  5  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2006  dapat  mengakibatkan  terjadinya  anak berkewarganegaraan ganda, berkewarganegaraan Indonesia sekaligus berkewarganegaraan  asing.  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006 menyatakan  bahwa  anak  berkewarganegaraan  ganda  diharuskan    memilih  salah
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
satu  kewarganegaraannya  setelah  berusia  18  (delapan  belas)  tahun  atau  sudah kawin.
Kemungkinan  adanya  kewarganegaraan  ganda  bagi  anak-anak  yang  lahir dari perkawinan campuran disebabkan karena  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 secara bersama-sama menganut beberapa asas kewarganegaraan, yaitu:
1. Asas ius  sanguinis ( law  of  the  blood ),  yaitu  asas  yang  menentukan kewarganegaraan  seseorang  berdasarkan  keturunan,  bukan  berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas ius  soli  (law  of  the  soil) ,  yaitu  asas  yang  secara  terbatas  menentukan kewarganegaraan  seseorang  berdasarkan  negara  tempat  kelahiran  yang diberlakukan  terbatas  bagi  anak-anak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.
3. Asas  kewarganegaraan  tunggal,  yaitu  asas  yang  menentukan  satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas  kewarganegaraan  ganda  terbatas,  yaitu  asas  yang  menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.
Berkenaan  dengan  keberadaan  orang  asing  maupun  orang  dengan kewarganegaraan ganda, salah satu  lembaga  yang berhubungan langsung adalah Imigrasi.    Hal  ini  dapat  dipahami  karena  pada  hakekatnya  keimigrasian merupakan  suatu  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka  pemberian  pelayanan  dan penegakan hukum, serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya orang dari  dan  ke  dalam  wilayah  suatu  negara,  serta  pengawasan  atas  keberadaan  dan kegiatan orang asing selama berada di negara tersebut (Muhammad Iman Santoso, 2004: 21).
Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian, menyatakan  bahwa  keimigrasian  adalah  hal  ihwal  lalu  lintas  orang  yang  masuk atau  keluar  wilayah  Indonesia  serta  pengawasannya  dalam  rangka  menjaga tegaknya kedaulatan negara.
Dari perumusan ketentuan Pasal 1 tersebut, keimigrasian memuat 2 (dua) hal pokok yaitu:
a. Lalu  lintas  orang,  baik  orang  asing  maupun  warga  negara  Indonesia  yang meliputi:
1) mengatur  setiap  orang  yang  masuk  ke  wilayah  Indonesia,  baik  Warga Negara Indonesia maupun orang asing;
2) memberikan legalitas keberadaan orang asing;
3) mengatur setiap orang yang keluar wilayah Indonesia, baik warga Negara Indonesia maupun orang asing.
b. Pengawasan  orang  asing  di  wilayah  Indonesia,  berupa  pengawasan  terhadap orang  asing  yang  masuk,  keberadaan,  kegiatan  dan  keluar  dari  wilyah Indonesia, antara lain dapat menimbulkan 2 (dua) kemungkinan yakni:
1) Orang  asing  mentaati  peraturan  yang  berlaku  dan  tidak  melakukan kegiatan  yang  berbahaya  bagi  keamanan  dan  ketertiban  umum,  hal  ini tidak menimbulkan masalah keimigrasian maupun kenegaraan.
2) Orang asing tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini menimbulkan tindakan hukum, berupa:
a) Tindakan  hukum  pidana  berupa  penyidikan  keimigrasian  yang merupakan  bagian  daripada  rangkaian integrated  criminal  justice system, sistem  peradilan  pidana  (penyidikan,  penuntutan,  peradilan) dan atau;
b) Tindakan  hukum  administrasi  negara  berupa  tindakan  keimigrasian adalah  tindakan  administratif  dalam  bidang  keimigrasian  di  luar  proses peradilan.  Termasuk  bagian  daripada  tindakan  keimigrasian  ini  adalah diantaranya  deportasi  terhadap  orang  asing  untuk  keluar  dari  wilayah yurisdiksi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia    (Yusril  Ihza  Mahendra, 2004: 3).
Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apa  saja  fasilitas  keimigrasian  yang  dapat  diberikan  kepada  Warga  Negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ganda oleh Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja ?
2. Bagaimanakah  tata  cara  pemberian  fasilitas  keimigrasian  kepada  Warga Negara  Indonesia  yang memiliki kewarganegaraan ganda di  Kantor  Imigrasi Kelas II Singaraja?
3. Apa  kendala-kedala  yang  dihadapi  oleh  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Singaraja dalam  memberikan  fasilitas  keimigrasian  kepada  Warga  Negara  Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ganda?

## TINJAUAN PUSTAKA
Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  menentukan  bahwa  yang menjadi  Warga  Negara  Indonesia  adalah  orang-orang  Bangsa  Indonesia  asli  dan orang-orang  bangsa  lain  yang  disahkan  dengan  undang-undang  sebagai  warga negara.
Peran  instansi  Imigrasi  dalam  suatu  rangkaian  yang  komprehensif  dapat diterjemahkan  dalam  konsep  Tri  Fungsi  Imigrasi  yang  mencakup  beberapa  hal sebagai berikut (Muhammad Iman Santoso, 2004: 24):
a. Fungsi  Pelayanan  Masyarakat,  dimana  Imigrasi  berfungsi  sebagai penyelenggara administrasi negara yang mencerminkan aspek pelayanan.
b. Fungsi  Penegakan  Hukum,  dimana  Imigrasi  berperan  sebagai  aparat pelaksana  penegakan  aturan  hukum  keimigrasian  kepada  semua  orang  yang berada di wilayah RI baik WNI maupun WNA.
c. Fungsi  Petugas  Keamanan,  dimana  Imigrasi  berperan  sebagai  penjaga  pintu gerbang negara.
Fasilitas  ataupun  kemudahan-kemudahan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  bagi anak yang menjadi subyek kewarganegaraan ganda terbatas adalah fasilitas di bidang keimigrasian  yang  diatur  lebih  lanjut  dalam  Surat  Edaran  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  RI  No.  M.09-IZ.03.10  Tahun  2006  tentang  Fasilitas  Keimigrasian bagi  Anak  Subyek  Kewarganegaraan  Ganda  Terbatas  yang  lahir  sebelum  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.
Adapun  fasilitas-fasilitas  yang  dapat  diberikan  kepada  anak  subyek kewarganegaraan  ganda  terbatas    adalah  kemudahan  yang  dapat  dipergunakan untuk  tinggal  menetap  di  wilayah  Indonesia  tanpa  adanya  keharusan  untuk
memiliki berbagai izin keimigrasian sebagaimana yang harus dimiliki oleh orang asing  umumnya  untuk  menetap  di  Indonesia  dan  juga  kemudahan  untuk  berlalu lintas  keluar  dan  masuk  wilayah  Indonesia,  dan  yang  paling  signifikan  adalah dapat  memperoleh  Surat  Perjalanan  Republik  Indonesia  (SPRI)  apabila  yang bersangkutan membutuhkannya.
Dalam  hal  yang  bersangkutan  membutuhkan  Surat  Perjalanan  Republik Indonesia  (SPRI),  ada  beberapa  persyaratan  yang  harus  dilengkapi  oleh  orang tua/wali dari subyek kewarganegaraan ganda terbatas terbatas, berupa:
1. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) orang tua;
2. fotocopy paspor asing orang tua;
3. fotocopy kartu keluarga (KK);
4. fotocopy surat nikah orang tua;
5. akta kelahiran anak.
Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  Indonesia  Nomor  M.80-Hl.04.01  Tahun  2007  tentang  Tata  Cara Pendaftaran,  Pencatatan,  dan  Pemberian  Fasilitas  Keimigrasian  Sebagai  Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda, di antaranya diatur:
1. Anak  berkewarganegaraan  ganda  yang  hanya  memegang  paspor  asing  pada saat  masuk  dan  berada  di  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  dibebaskan dari kewajiban memiliki visa, izin keimigrasian, dan izin masuk kembali.
2. Anak  berkewarganegaraan  ganda  yang  hanya  memegang  paspor  asing  yang melakukan  perjalanan  masuk  atau  ke  luar  wilayah  Negara  Republik Indonesia,  pada  paspornya  diterakan  Tanda  Bertolak/  Tanda  Masuk  oleh Pejabat lmigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
3. Anak  berkewarganegaraan  ganda  pemegang  paspor  Republik  Indonesia  dan paspor  Asing  wajib  menggunakan  satu  paspor  yang  sama  pada  saat  masuk dan/atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Anak  berkewarganegaraan  ganda  yang  memilih  menggunakan  paspor  asing pada  saat  masuk  dan/atau  ke  luar  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  maka Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan di Tempat Pemeriksaan
Imigrasi  menerakan  cap  bahwa  yang  bersangkutan  subyek  Pasal  4  huruf  c, huruf  d,  huruf  h,  huruf  1  dan  Pasal  5  Undang-Undang  pada  Kartu  AID ( Arrival Departure Card ) nya.
5. Anak  berkewarganegaraan  ganda  yang  belum  menentukan  pilihan kewarganegaraan  dan  belum  berusia  21  (duapuluh  satu)  tahun  dapat diberikan  paspor  Republik  Indonesia.  Masa  berlaku  paspor  Republik Indonesia  dimaksud  dibatasi  hanya  sampai  anak  yang  bersangkutan  berusia 21 (duapuluh satu) tahun.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  merupakan  suatu  sarana  utama  dalam  pengembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses  penelitian  diadakan  analisis  dan  konstruksi  terhadap  data  yang  telah dikumpulkan dan diolah  (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001: 1).
Dihubungkan  dengan  pembedaan  penelitian  hukum  menjadi  dua  jenis tersebut, jenis penelitian yang dilaksanakan ini adalah penelitian hukum  empiris. Penelitian    hukum  empiris  secara  umum  berupaya  untuk  melihat  bagaimana penerapan  sebuah  aturan  hukum  seperti  peraturan  perundang-undangan  atau berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan kenyataan dalam prakteknya yang ada di masyarakat.
Sifat  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskritif    yaitu    penelitian  yang menggambarkan  selengkap-lengkapnya  masalah  yang  diteliti.  Menurut  Husaini Usman  penelitian  dekskriptif    ( desccriptive  research ),  adalah  penelitian  yang bermaksud  membuat  penggambaran  (penyanderaan)  secara  sistematis,  faktual, dan  akurat  mengenai  fakta-fakta  dan  sifat-sifat  populasi  tertentu,  yang  menjadi obyek penelitian  (Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2003: 4).
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Singaraja.  Pemilihan lokasi  penelitian  ditentukan  dengan  tujuan  tertentu.  Tujuan  utama  yang  menjadi pertimbangan  adalah  untuk  memudahkan  perolehan  data.  Pada  saat  penelitian
dilakukan,  peneliti  berdomisili  di  Singaraja,  sehingga  dengan  demikian  lokasi penelitian mudah dijangkau.
Data  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder. Data primer adalah data  yang diperoleh langsung dari sumber pertama di  lapangan,  sumber  data  primer  berupa  responden  yaitu    petugas  di  Kantor Imigrasi  Kelas  II  Singaraja.  Data  sekunder  adalah  data  yang  ditemukan  dalam bentuk bahan-bahan pustaka.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :
a. Untuk  mengumpulkan  data  primer  digunakan  teknik  wawancara  dengan menggunakan pedoman wawancara.
b. Untuk  data  Sekunder  dilakukan  dengan  teknik  studi  kepustakaan,    adalah serangkaian  usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan,    mengidentifikasikan,    dan        dilakukan      pemahaman terhadap bahan-bahan  hukum yang berupa  peraturan perundangan-udangan serta  buku-buku  literatur  yang  ada  kaitannya  dengan  permasalahan    yang dibahas dalam penelitian ini (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001: 13). Analisis  data  yang  dilakukan  adalah  dengan  cara  pengolahan  dan  analisis kualitatif  yaitu  keseluruhan  data  yang  terkumpul  baik  data  primer  maupun  data sekunder  akan  dianalis  dengan  cara  menyusun  data  secara  sistematis diklasifikasikan,  dihubungkan  antara  data  yang  satu  dengan  lainnya  kemudian dilakukan  interpretasi  ,selanjutnya  data  akan  disajikan  secara  deskriftif  (Burhan Ashofa, 2004: 90) .

## PEMBAHASAN
Pengawasan  orang  asing  di  Indonesia  dilakukan  mulai  saat  orang  tersebut memasuki,  berada  dan  sampai  meninggalkan  Indonesia.  Aspek  pelayanan  dan pengawasan  ini  tidak  terlepas  dari  sifat  wilayah  Indonesia  yang  berpulau-pulau, dengan  luas  yang  terbentang  dari  Sabang  sampai  Merauke,  terletak  diantara  dua benua  yaitu  benua  Asia  dan  benua  Australia,  serta  mempunyai  jarak  yang  dekat bahkan  berbatasan  dengan  beberapa  negara  tetangga.  Pengawasan  keimigrasian
mencangkup  penegakan  hukum  keinugrasian  baik  yang  bersifat  administratif maupun tindak pidana keirnigrasian.
Lingkup dari keimigrasian tidak lagi mencangkup pengaturan, penyelenggaraan keluar-masuk orang dari dan ke dalam wilayah  Indonesia, serta pengawasan  orang  asing  yang  berada  di  wilayah  Indonesia,  akan  tetapi  telah bertalian  juga  dengan  pencegahan  orang  keluar  wilayah  Indonesia  dan penangkalan  orang  masuk  wilayah  Indonesia  denu  kepentingan  umum, penyidikan  atas  dugaan  terjadinya  tindak  pidana  keimigrasian,  serta  pengaturan prosedur  keimigrasian  dan  mekanisme  pemberian  izin  keimigrasian  (Sarwono Toetoeg Indriyanto, 2011: 7).
Menurut  Filianto  Akbar,  Kepala  Kantor  Imigrasi  Klas  II  Singaraja,  dalam wawancara  tanggal  22  Juli  2013,  luas  wilayah  Provinsi  Bali  dengan  segala  ciri geografisnya,  merupakan  hambatan  tersendiri  untuk  penanganan  pelayanan keimigrasian  yang  terpusat  pada  Kantor  Imigrasi  Denpasar  dan  Kantor  Imigrasi Ngurah Rai di Tuban.
Adi  Rusiadi,  Kepala  Seksi  Lalulintas  dan  Status  Keimigrasian  Kantor Imigrasi  Klas  II  Singaraja,  dalam  wawancara  tanggal  24  Juli  2013,  menjelaskan bahwa  acuan  yang  terutama  dijadikan  pegangan  dalam  memberikan  pelayanan keimigrasian  bagi  WNI  berkewarganegaraan  ganda  adalah    Peraturan  Menteri Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  M.80-Hl.04.01 Tahun  2007  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran,  Pencatatan,  dan  Pemberian  Fasilitas Keimigrasian Sebagai Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda.
Secara garis besar pemberian fasilitas keimigrasian diatur sebagai berikut:
1. Anak  yang  hanya  memegang  paspor  asing  pada  saat  masuk  dan  berada  di wilayah  Negara  Republik  Indonesia  dibebaskan  dari  kewajiban  memiliki visa,  izin  keimigrasian,  dan  izin  masuk  kembali.  Anak  yang  hanya memegang  paspor  asing  yang  melakukan  perjalanan  masuk  atau  ke  luar wilayah  Negara  Republik  Indonesia,  pada  paspornya  diterakan  Tanda Bertolak/  Tanda  Masuk  oleh  Pejabat  lmigrasi  atau  Petugas  Pemeriksa Pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
2. Anak  pemegang  paspor  Republik  Indonesia  dan  paspor  Asing  wajib menggunakan  satu  paspor  yang  sama  pada  saat  masuk  dan/atau  ke  luar wilayah  Negara  Republik  Indonesia.  Anak  tersebut,  yang  memilih menggunakan paspor asing pada saat masuk dan/atau ke luar wilayah Negara Republik  Indonesia  maka  Pejabat  Imigrasi  atau  Petugas  Pemeriksa Pendaratan  di  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  menerakan  cap  bahwa  yang bersangkutan  subyek  Pasal  4  huruf  c,  huruf  d,  huruf  h,  huruf  1  dan  Pasal  5 Undang-Undang  Keimigrasian  pada  Kartu  AID  (Arrival  Departure  Card) nya.
3. Anak  yang  belum  menentukan  pilihan  kewarganegaraan  dan  belum  berusia 21  (duapuluh  satu)  tahun  dapat  diberikan  paspor  Republik  Indonesia.  Masa berlaku paspor Republik Indonesia tersebut dibatasi hanya sampai anak yang bersangkutan berusia 21 (duapuluh satu) tahun.
Dari  penjelasan  Adi  Rusiadi,  Kepala  Seksi  Lalulintas  dan  Status Keimigrasian  kantor  Imigrasi  Singaraja  Klas  II  Singaraja,  dalam  wawancara tanggal  24  Juli  2013,  dapat  dinyatakan  bahwa  tata  cara  pemberian  fasilitas keimigrasian  kepada  Warga  Negara  Indonesia  berkewarganegaraan  ganda  di Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja adalah sebagai berikut:
1. Tata cara pendaftaran.
a. Setiap  anak  berkewarganegaraan  ganda  dapat  memperoleh  fasilitas keimigrasian.  Untuk  memperoleh  fasilitas  keimigrasian,  orang  tua/ walinya wajib mendaftarkan.
b. Jika pendaftaran dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia maka pendaftaran  diajukan  pada  Kantor  Imigrasi  yang  wilayah  kerjanya meliputi tempat tinggal anak.
c. Jika  pendaftaran  dilakukan  di  luar  wilayah  Negara  Republik  Indonesia maka pendaftaran diajukan pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.
d. Pendaftaran  anak  berkewarganegaraan  ganda  diajukan  secara  tertulis dalam Bahasa Indonesia yang memuat sekurang-kurangnya:
1) nama lengkap anak;
2) tempat/tanggal lahir;
3) jenis kelamin;
4) alamat;
5) nomor paspor;
6) nama orang tua;
7) kewarganegaraan orang tua (Ayah dan Ibu); dan
8) status perkawinan orang tua.
e. Pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda harus dilampiri dengan:
1) fotokopi  Kutipan  Akte  Kelahiran  anak  yang  dibuktikan  sesuai dengan aslinya oleh Pejabat Penerima Pendaftaran;
2) fotokopi Akte Perkawinan/Buku Nikah atau Akte Perceraian Orang Tua  anak  yang  dibuktikan  sesuai  dengan  aslinya  oleh  Pejabat Penerima Pendaftaran;
3) fotokopi  paspor  asing  anak  yang  dibuktikan  sesuai  dengan  aslinya oleh Pejabat Penerima Pendaftaran; dan
4) pasfoto  anak  terbaru  yang  berwarna  dan  berukuran  4  cm  x  6  cm sebanyak 4 (empat) lembar.
f. Pejabat  Penerima  Pendaftaran  memeriksa  kebenaran  pengisian  dan kelengkapan  pendaftaran.  Pemeriksaan  dilakukan  paling  lama  3  (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pendaftaran.
g. Dalam  hal  pendaftaran  telah  dinyatakan  lengkap,  Pejabat  Penerima Pendaftaran  menyelesaikan  pendaftaran  dan  menyerahkan  kembali dalam  waktu  4  (empat)  hari  kepada  pemohon  atau  orang  tua/wali  anak yang mengajukan pendaftaran.
h. Dalam  hal  pendaftaran  belum  lengkap,  Pejabat  Penerima  Pendaftaran mengembalikan  berkas  pendaftaran  kepada  orang  tua/wali  anak  yang mengajukan pendaftaran dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran diterima.
2. Tata cara pencatatan.
a. Pejabat  Penerima  Pendaftaran  setelah  menerima  pendaftaran  mencatat dalam  buku  register  dengan  Kode  Identitas  Pelayanan,  Kode  Unit Pelayanan, Nomor Urut Pelayanan, Kode Tahun Pelayanan.
b. Pejabat Penerima Pendaftaran menerakan cap pada halaman pengesahan/ endorsement paspor  Republik  Indonesia  dalam  hal  anak  tersebut memiliki paspor Republik Indonesia.
c. Pejabat Penerima Pendaftaran memberikan keterangan untuk mendapatkan  fasilitas  keimigrasian  dalam  hal  anak  tersebut  memiliki paspor asing. Keterangan diberikan secara affidavit .
Gede  Suparna,  Kepala  Urusan    Umum  Kantor  Imigrasi  Klas  II  Singaraja, dalam  wawancara  tanggal  24  Juli  2013,  menyatakan  bahwa  dalam  pelaksanaan pelayanan secara umum, termasuk pemberian fasilitas keimigrasian kepada WNI berkewarganegaraan ganda di Kantor Imigrasi Klas II Singaraja, masih ditemukan adanya kendala, meskipun tidak menyebabkan pelayanan sama sekali tidak dapat diberikan. Kendala-kendala tersebut antara lain:
1. Keterbatasan sumber daya manusia.
a. Jumlah pegawai saat ini 34 orang. Hal ini menyebabkan adanya formasi Jabatan  Eselon  V  belum  terisi  antara  lain,  Kasubsi  Komunikasi. Keterbatasan  pegawai  ini  juga  mengakibatkan  kurangnya  kesempatan pegawai  untuk  mengikuti  diklat,  di  antaranya  diklat  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil.  Selain  itu,  Pejabat  Imigrasi  Non  Struktural  untuk  Petugas Pendaratan di TPI Padang Bai  hanya 3 orang dan petugas Loket WNA 1 orang dan  Loket  WNI 1 orang. Staf di  masing  – masing Seksi  dan Sub Bagian Tata Usaha juga masih kurang.
b. Pemahaman  masing-masing  seksi  atau  pemegang  kegiatan  terhadap kegiatan  yang  dimiliki  dalam  DIPA  dan  tata  cara  pencairan  dana anggaran  perlu  ditingkatkan  karena  daya  serap  anggaran  yang dialokasikan masih rendah. Hal ini terlihat di antaranya dengan adanya 2 (dua) sumber anggaran dalam beberapa kegiatan DIPA 2013, untuk satu kegiatan  yang  bersumber  dari  rupiah  murni  belum  habis  terserap  yang menyebabkan sumber dari PNP masih tetap utuh.
2. Keterbatasan sarana pra sarana.
a. Lahan  yang sekarang ditempati oleh Kantor  Imigrasi Kelas  II Singaraja masih milik Pemerintah Kabupaten  Buleleng dalam status Pinjam Pakai Bangunan Gedung sekarang sudah tidak memadai karena pegawai setiap tahun  bertambah,    Kasubsi  dan  Pegawai  banyak  yang  tidak  dapat ruangan  dan  tempat.  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Singaraja  mempunyai Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  (TPI)  di  Padang  Bai  yang  diserah terimakan  oleh  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Denpasar  yang  bangunannya sudah tidak layak dipakai.
b. Ruang kerja dan ruangan arsip untuk berkas–berkas yang sudah di pindai belum  memadai,  masih  sangat  sempit.  Sarana  untuk  pemindaan dokumen berupa PC, Scanner dan mesin Fotocopy sangat kurang.
c. Kurangnya  sarana  dan  Prasarana  untuk  penyelesaian  Paspor  RI  berupa PC, Scanner, Finger Print , kamera, MRZ, Printer dan Jaringan Internet.
d. Alat  yang  diterima  dan  digunakan  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Singaraja berupa    mesin  cetak  paspor  seri  D3000,  mesin  cetak  KITAS/  KITAP. Hasilnya  kurang  memuaskan  sehingga  kadang  terjadi  tidak  lulus  uji kualitas untuk SPRI yang telah di cetak.
e. Tidak  adanya  ruang  detensi  imigrasi  di  Kantor  Imigrasi  Singaraja. Walaupun sampai saat ini belum ada orang asing yang harus didetensi di Kantor  Imigrasi  Klas  II  Singaraja,  tetapi  keberadaan  ruang  detensi imigrasi  akan  sangat  diperlukan  mengingat  perkembangan  yang masyarakat yang dinamis pada masa yang akan datang.
f. Kurangnya  kendaraan  dinas  untuk  pengawasan  orang  asing.  Kondisi yang  ada  saat  ini  adalah  1  (satu)  buah  mobil    untuk  Kakanim,  dan  1 (satu)  buah  mobil  untuk  keperluan  operasional  kantor  secara  umum.
Kegiatan  pemantauan  dan  pengawasan  terhadap  orang  asing  dituntut mobiltas yang cukup banyak dan Kantor Imigrasi Singaraja mewilayahi 3 (tiga) Kabupaten  yang jaraknya berjauhan maka diperlukan tambahan kendaraan  dinas  khusus  untuk  kegiatan  pemantauan  dan  pengawasan orang asing agar kegiatan tersebut bisa berjalan secara optimal.
3. Hambatan  kebijakan.  Dalam  hal  ini  misalnya,  sampai  saat  ini  belum  keluar perpanjangan  izin  pengurusan  keimigrasian  bagi  Biro  jasa  CV  Bali  Fortuna dan  CV    Bintang  Zaka  Wali  sehingga  terdapat  kesulitan  dalam  pengurusan keimigrasian Juga belum adanya Surat Keputusan penetapan sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) pada Pelabuhan Celukan Bawang.
Hal  yang  juga  dirasakan  sebagai  faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan pelayanan  keimigrasian  bagi  anak  berkewarganegaraan  ganda  terbatas  adalah masih  rendahnya  kesadaran  orang  tua  untuk  melaporkan  anak  hasil  perkawinan campuran.  Selain  itu,  laporan  yang  dilakukan  pada  Dinas  yang  menangani Kependudukan dan Catatan Sipil tidak diteruskan kepada Kantor Imigrasi.

## PENUTUP
1. Fasilitas keimigrasian yang dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang  memiliki  kewarganegaraan  ganda  oleh  Kantor  Imigrasi  Kelas  II Singaraja    adalah  fasilitas  pendaftaran  dan  pencatatan  untuk  memperoleh pelayanan termasuk untuk memperoleh keterangan dalam hal Warga Negara Indonesia tersebut memiliki paspor asing.
2. Tata  cara  pemberian  fasilitas  keimigrasian  kepada  Warga  Negara  Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ganda di Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja dilakukan  dengan  tahapan  proses  pendaftaran  dan  proses  pencatatan. Pendaftaran  dilakukan  oleh  orang  tua/  wali  secara  tertulis  dalam  Bahasa Indonesia.
3. Kendala-kedala yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja dalam memberikan  fasilitas  keimigrasian  kepada  Warga  Negara  Indonesia  yang memiliki kewarganegaraan ganda meliputi kendala karena:
a. Keterbatasan sarana prasarana.
b. Keterbatasan sumber daya manusia.
c. Hambatan kebijakan.
d. Kurangnya  kesadaran  orang  tua/  wali  anak  berkewarganegaraan  ganda untuk melapor.

## DAFTAR PUSTAKA
Husaini  Usman  dan  Purnomo  Setiady  Akbar.  2003. Metode  Penelitian  Sosial. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Sarwono  Toetoeg  Indriyanto.  2011. Pengawasan  dan  Penindakan  Keimigrasian Terhadap  Izin  Tinggal  Orang  Asing  Di  Indonesia  Sebagai  Implementasi Penegakan Hukum . Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Jayabawa. Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji.  2001. Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Yusril  Ihza  Mahendra.  2004. Deportasi  Sebagai  Instruyen  Penegakan  Hukum  dan  Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian .  Jakarta: PT.Adi Kencana Aji.