PKM : Pengabdian Kepada Masyarakat                                             Vol 03 No 01 Edisi Februari 2022 pp 42-50 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian

## KETENTUAN HUKUM MEREK WELLKNOWN MARK DALAM PEMBERLIAN MELALUI ONLINE
Debora 1 , Jinner Sidauruk 2 , Lesson Sihotang 3 , Marthin Simangunsong 4 Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen debora@uhn.ac.id 1 , jinnersidauruk@uhn.ac.id 2 , lesson.sihotang@uhn.ac.id 3

## Abstrak
Teknologi  Informasi  berkaitan  dengan  transaksi  bisnis online berkembang  sangat  pesat. Masyarakat pelaku usaha dan konsumen, baik yangberada di pusat-pusat perkotaan hingga ke daerah-daerah memanfaatkan teknologi informasi untuk berbelanja atau bertransaksi termasuk didalamnya transaksi produk barang yang berlabel Well Known Mark (Merek Terkenal) yang mendapat  perlindungan  Hukum  Merek  diperjualbelikan  melalui  sarana online  system .  Dalam transaksi online terkait  produk  barang  Merek  Terkenal  masih  terlihat  adanya  pelanggaran- pelanggaran  sehingga  merugikan  pihak  pemilik  Merek.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut menjadi penting untuk dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk kepada remaja yang juga sangat potensial menjadi konsumen dari barang-barang bermerek yang diperjualbelikan melalui  internet.  Secara  nasional,  Merek  Terkenal (Well  Known  Mark) di  Indonesia  diatur berdasarkan  pada  Pasal  4 dan  Pasal  6  Undang-Undang  No. 20  Tahun  2016  tentang  Merek. Sementara  itu  di  tingkat  internasional  ketentuan  yang  mengatur  Merek  Terkenal  melalui ketentuan Article  6bis  Paris  Convention serta Article  16  (2)  TRIPs  Agreement. Transaksi  bisnis secara online di  Indonesia  diatur  melalui  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berkaitan dengan berkembang pesatnya praktik-praktik transaksi  produk  barang  bermerek  terkenal  melalui online  system ,  maka  bagi  kepentingan perlindungan hukum baik bagi pemilik Merek terkenal maupun konsumen, khususnya remaja yang cendrung adaftif terhadap perubahan trend baru, penting untuk memahami  ketentuan- ketentuan  hukum  baik hukum Merek maupun hukum informasi teknologi sebagaimana diatur dalam U.U. No 20 Tahun 2016 dan U.U. No. 11 Tahun 2008 serta PP No. 71 Tahun 2019 Kata Kunci: Konsumen, Merek Terkenal, Hukum Merek

## Abstract
Information  technology  related  to  online  business  transactions  is  growing  very  rapidly. Business actors and consumers, both in urban centers and in areas, use information technology to  shop  or  transact,  including  transactions  for  goods  labeled  with  Well  Known  Marks (Famous  Brands)  that  are  protected  by  Trademark  Law,  which  are  traded  through  online system facilities. In online transactions related to well-known brand products, there are still violations that are detrimental to the brand owner. In connection with this, it is important to conduct  socialization  to  the  community,  including  teenagers  who  are  also  very  potential consumers  of  branded  goods  that  are  traded  through  the  internet.  Nationally,  Well  Known Marks  in  Indonesia  are  regulated  based  on  Article  4  and  Article  6  of  Law  no.  20  of  2016 concerning  Brands.  Meanwhile  at  the  international  level  the  provisions  governing  Famous Marks are through the provisions of Article 6bis of the Paris Convention and Article 16 (2) of the TRIPs Agreement. Online business transactions in Indonesia are regulated by Law no. 11 of  2008  concerning  Information  and  Electronic  Transactions.  In  connection  with  the  rapid development  of  transaction  practices  for  well-known  branded  goods  through  the  online system,  for  the  sake  of  legal  protection  for  both  well-known  brand  owners  and  consumers, especially  teenagers  who  tend  to  be  adaptive  to  changes  in  new  trends,  it  is  important  to understand  the  legal  provisions,  both  trademark  law  and  trademark  law.  information technology law as regulated in UU No. 20 of 2016 and the U.U. No. 11 of 2008 and PP No. 71 Year 2019 Kata Kunci: Consumers, Well Known Marks, Trademark Law

## PENDAHULUAN
Teknologi  Informasi  (TI)  berkembang sangat  pesat  dan  memasuki  hampir semua lini kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam mekanisme transaksi jual beli. Transaksi produk jasa barang-barang dengan merek terkenal sangat mudah diakses melalui  transaksi  jual  beli  secara  elektronik  atau  menggunakan  mekanisme online system .  Model  transaksi online semakin  diminati  karena  menawarkan  berbagai kemudahan-kemudahan  seperti  fasilitas  internet  yang  semakin  banyak  dan  cepat aksesnya  maupun  melalui smartphone ,  lebih  hemat,  harga  bersaing  dan  bahkan dengan fasilitas antar sampai ke tempat konsumen. Namun dalam perkembangannya tidak  semua  transaksi  yang  dilakukan  secara online mengindahkan  ketentuan- ketentuan hukum yang mengatur produk barang yang diperdagankan  secara online termasuk  produk-produk  barang  dengan  Merek  Terkenal.  Masih  sering  dijumpai pelanggaran-pelanggaran seperti ada penawaran produk barang Merek KW 1 atau KW 2.
Merek  barang  terkenal (Well  Known  Mark) di  Indonesia  diatur  dalam Undang-Undang No.  20 Tahun 2016  tentang  Merek,  khususnya  melalui  Pasal  4  jo Pasal  6  Ayat  (1)  huruf  b  dan Ayat  (2).  Secara  internasional  perlindungan  Merek terkenal diatur dalam Paris Convention dan TRIPs Agreement . Indonesia sebagai Negara anggota dari  konvensi-konvensi  internsional tersebut sudah sepatutnya mentaati dan mengimplementasikan  ketentuan  hukum  yang  mengatur  hak  eksklusif  dari  pemilik Merek.  Meskipun  prinsip-prinsip  perlindungan  Merek  terkenal  telah  dinormakan  ke dalam Undang-Undang Merek di Indonesia, namun masih sering terjadi pelanggaran- pelanggaran  seperti  kasus  Merek  Terkenal  Gudang  Garam  milik  perusahaan Gudang  Garam  dengan Rokok  Merek  Gudang Baru  milik Perusahaan  Rokok  Jaya Makmur,  maupun  Merek-Merek  Terkenal  lainnya  yang  dipalsukan  dan diperjualbelikan  secara  illegal.  Terlebih  dengan  tumbuh  dan  berkembangpesatnya bisnis online ,  penjualan  produk-produk  terkenal  yang  banyak  diminati  tidak  hanya oleh para orang dewasa namun  juga  para remaja sangat gemar belanja melalui online tanpa terlalu  memperhatikan  apakah barang  yang mereka beli adalah barang orisinal ataukah  barang  Merek  terkenal  palsu.  Sehubungan  dengan  fenomena  tersebut  maka penting  secara  berkelanjutan  dilakukan  sosialisasi  atau  penyuluhan  tentang
PKM : Pengabdian Kepada Masyarakat                                             Vol 03 No 01 Edisi Februari 2022 pp 42-50 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian
perlindungan Merek Terkenal (Well Known Mark ) yang diperjualbelikan secara Online system termasuk sosialisasi di Gereja HKBP Seksama Medan.
Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk  membantu  dan  memberikan  pemahaman  bagi  warga  jemaat  di  Gereja  HKBP Seksama  kota Medan tentang Ketentuan Hukum Merek Wellknown dalam Pembelian Melalui Online .

## METODE PELAKSANAAN
Kegiatan  ini  meliputi  pemutaran  video  dan  presentasi  melalui  aplikasi  zoom cloud meetings, tanyajawab, dan permainan singkat. Penyuluhan ini dilaksanakan pada Kamis, 24 Januari 2022 pada Gereja HKBP Seksama Kota Medan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bahwa sosialisasi dan pengembangan kultur Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sudah  sepatutnya  terus  dikembangkan  jika  Indonesia  memang  ingin  berperan  dalam persaingan  ekonomi  global,  sosialisasi  bukan  hanya  tugas  pemerintah  khususnya Dijen  HKI  namun  juga  instansi  lainnya.  Agar  sosialisasi  dan  pengembangan  kultur HKI berjalan efektif guna mencegah pelanggaran HKI, maka sudah sepatutnya objek- objek pendaftaran HKI yang sedang diproses dan telah didaftar di kantor Ditjen  HKI agar  dipublikasikan  secara  luas 1 .  Dalam  perkembangannya  pendaftaran  HKI  tidak hanya  didominasi  oleh  jenis  HKI  Paten,  namun  juga  berkembang  dengan  pesatnya HKI lainnya termasuk Merek Terkenal.
Bahwa  Merek  sebagai  salah  satu  jenis  HKI  memiliki  peran  yang  amat penting  dalam  perkembangan  investasi  perdagangan  barang  atau  jasa.  Merek  dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan daya pembedanya  dalam  memenuhi jaminan kualitas atas barang maupun jasa dalam persaingan bebas. Merek adalah asset penting bagi pemiliknya, karenanya perlindungan hukum atas merek dilekatkan pada  hak-hak perseorangan  atau  badan  hukum 2 . Perlindungan  Merek  di  Indonesia  berdasarkan Undang-  Undang  No.  20  Tahun  2016  membedakannya  menjadi  empat  (4)  yaitu  : merek Dagang, Merek Jasa, Merek Kolektif serta Merek Terkenal.
1 Insan Budi Maulana, 2009, Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual , PT. Alumni, Bandung, hlm. 24-26
2 Andrian Sutedi, 2009, Hak atas Kekayaan Intelektual , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 92.
PKM : Pengabdian Kepada Masyarakat                                             Vol 03 No 01 Edisi Februari 2022 pp 42-50 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian
45
Di  samping  itu  dari  sisi  ekonomis,  hasil  kreasi  atau  inovasi  tersebut  juga menimbulkan  manfaat  ekonomis  bagi  pemiliknya,  termasuk  dari  sisi  hukum, pengaturan HKI memberikan proteksi atas gagasan, ide dari peniruan atau pemalsuan atau invensi, pemalsuan merek dagang ataupun duplikasi desain oleh orang yang tidak berhak,  sekaligus  memberikan  hak  yang  bersifat  eksklusif  yang  dapat  memberikan keuntungan  bagi  pemiliknya. 3 Dalam  aturan  yang  ada  pada  World  Intellectual Property  Organization  (WIPO)  membagi  HKI  menjadi  2  kelompol  besar  yaitu  : Pertama,  Kekayaan  Industrial  terdiri  atas  :  a.  Invensi  teknologi  (paten);  b.  Merek;  c. Desain industry; d. Rahasia dagang; e. Indikasi geografis; Kedua, Hak Cipta dan hak- hak  terkait  :a.  Karya-karya  tulis;  b.  Karya  musik;  c.  Rekaman  suara;  d.Pertunjukan pemusik,  aktor  dan  penyanyi.  Jadi  merek  merupakan  bagian  HKI  dalam  kekayaan industrial.  Selain  Konvensi  Paris,  ada  beberpa  Konvensi  Internasional  lainnya  yaitu Protokol  Madrid,  Traktat  Pendaftaran  Merek  Dagang,  Perjanjian  Nice,  Perjanjian TRIPs.  Selain  dalam  UU  Merek  dapat  kita  temukan  definisi  dari  perjanjian Internasional dan pendapat pakar.
Merek  yaitu  dengan  mana  dipribadikanlah  sebuah  barang  tertentu,  unuk menunjukkan  asal  barang,  dan  jaminan  kualitasnya  sehingga  dapat  dibandingkan dengan  barang-barang  sejenis  yang  dibuat,  dan  diperdagangkan  oleh  orang  atau perusahaan lain.” Dari pengertian seperti ini terlihat bahwa pada awalnya merek hanya diakui untuk barang, sedangkan pengakuan untuk merek jasa barulah diakui Konvensi Paris pada perubahan di Lisabon tahun 1958. 4
Di  Indonesia  perlindungan  merek  sudah  dimulai  sejak  zaman  Belanda.  Pada saat  itu  berlaku  Handel  Nijverheid  Merken  pada  tahun  1885  dan  berlaku  Staatsblad van Nederlandsch pada tahun 1893. Dimana pada saat itu perlindungan merek berlaku 20  tahun  tetapi  tidak  mengenal  penggolongan  kelas  barang.  Pada  saat  penjajahan Jepang pengaturan merek juga berlaku di Indonesia yang dikenal dengan Osamu Seirei Nomor  30  tentang  Menyambung  Pendaftaran  Cap  Dagang  yang  mulai berlaku  pada tanggal 1 bulan 9 tahun Syowa (2603). Selanjutnya peraturan tersebut diganti dengan Undang-undang  Nomor  21  tahun  1961  tentang  Merek  Perusahaan  dan  Merek Perniagaan.  Berikutnya  berlaku  Undang-undang  Merek  No.  19  Tahun  1992,
3 Suyud Margono, Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia , Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 1-2
4 Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, 2014, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia , Citra “Aditya Bakti, hlm 222
PKM : Pengabdian Kepada Masyarakat                                             Vol 03 No 01 Edisi Februari 2022 pp 42-50 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian
selanjutnya  Undang-undang  Merek  No.  14  Tahun  1997,  dan  diganti  lagi  dengan Undang-undang  merek  No.  15  tahun  2001 5 .Dan  terakhir  dengan  lahirnya  Undang- undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Perlindungan  Merek  Terkenal  di  Indonesia  diatur  berdasarkan  ketentuan Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 ayat (2) di dalam UU No 20 Tahun 2016. Perlindungan  Merek  dilakukan  melalui first  to  file  system ,  yaitu  sistem  pendaftar pertama  atau  sistem  perlindungan  konstitutif.  Secara  internasional  Merek  terkenal diatur dalam Paris Convention dan TRIPs Agreement. Berdasarkan Pasal 16 (2) TRIPS Agreement dapat diketahui perlindungan Merek Terkenal yaitu: “ In  determining  whether a  trademark  is  well-known,  Members  shall  take  account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.”
Berkaitan  dengan  perlindungan  Merek  Terkenal  meskipun  Indonesia menganut first  to  file  system ,  namun  untuk  melindungi  Merek  Terkenal     bagi  Merek terkenal  yang  belum  terdaftar  di  Indonesia  tetap  mendapatkan  perlindungan,  karena Indonesia  sudah  meratifikasi  Konvensi  Paris  dan  WTO  -  TRIPS  Agreement. Lebih  lanjut  dapat  diketahui  bahwa  berdasarkan  Penjelasan  Pasal  6  (1)  huruf  b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 bahwa kreteria Merek Terkenal harus memenuhi unsur:  pengetahuan  masyarakat  mengenai  merek  tersebut,  reputasi  merek  terkenal yang diperoleh karena promosi secara besar-besaran,  investasi dibeberapa Negara oleh pemiliknya, serta bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa Negara di dunia. Ada beberapa  factor  mengapa  perusahaan  menerapkan  teknologi  informasi  dalam bernisnis adalah agar semakin dekat dengan konsumen karena  kemampuan  TI  untuk mendekatkan  jarak  dan  waktu  sehingga  semakin  mendekatkan  produk  perusahaan kepada konsumen. Hal ini membuat bisnis di Indonesia semakin berkembang. Kita bisa membayangkan perusahaan yang tidak menerapkan TI hanya akan menunggu hari di mana  perusahaan  tersebut  bangkrut.  Berbisnis  dengan  menerapkan  teknologi informasi  membuat  peluang  pasar  terbuka  lebih  luas.  Semakin  banyak e-commerce (layanan  untuk  sarana  jual/beli online )  yang  berkembang  di  Indonesia  membuat banyak  perubahan  pola  belanja  masyarakat  yang  awal  bersifat  konvensional  kini berbelanja  cukup  dengan  memilih  produk  yang  ada  di  web/blog.  Tidak  dapat
5 Ibid, hlm. 209 - 210
PKM : Pengabdian Kepada Masyarakat                                             Vol 03 No 01 Edisi Februari 2022 pp 42-50 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian
dipungkiri  Toko-toko online yang  memperjualbelikan  berbagai  produk  saat  ini berkembang dengan sangat pesatnya.
Ketentuan  yang  mengatur  transaksi  elektronik  di  Indonesia  diatur  melalui Undang-  Undang  No.  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  dapat  diketahui  bahwa  transaksi  elektronik  dapat dilakukan oleh pihak public maupun privat. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 PP No. 71 Tahun  2019  diatur  bahwa  dalam  menyelenggarakan  transaksi  elektronik  para  pihak wajib  memperhatikan:  itikad  baik,  prinsip  kehati-hatian,  transparansi,  akuntabilitas dan kewajaran. Kiranya dari ketentuan tersebut dapat  dicermati siapapun pihak pelaku usahanya berkaitan dengan memperjualkan atau menawarkan produk- produk barang melalui transaksi elktronik atau online system sudah sepatutnya beritikad baik. Dengan kata  lain,  tidak  melanggar  hak  orang  lain,  seperti  menjual  barang  Merek  tiruan sehingga merugikan hak ekonomi dari pemilik merek yang asli.
Kriteria  Merek  Terkenal di Indonesia  Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf  b UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, telah dijelaskan  bahwa  penentuan  keterkenalan  suatu  Merek,  harus  dilakukan  dengan mempertimbangkan  pengetahuan  umum  masyarakat  mengenai  merek  tersebut dibidang  usaha  bersangkutan,  dan  memperhatikan  pula  reputasinya  sebagai  Merek terkenal yang diperoleh karena promosi besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia  yang  dilakukan  pemiliknya,  dan  disertai  bukti  pendaftaran  Merek  tersebut  di beberapa  negara  di  dunia.  Apabila  hal-hal  diatas  belum  dianggap  cukup,  Pengadilan Niaga  dapat  memerintahkan  lembaga  yang  bersifat  mandiri  untuk  melakukan  survei guna  memperoleh  kesimpulan  mengenai  terkenal  atau  tidaknya  Merek  yang  menjadi dasar  penolakan.  Pengertian  Merek  Terkenal  kita  dapatkan  juga  dari  Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Permen)  Nomor  67  Tahun  2017  tentang Pendaftaran  Merek  pada  Pasal  18  ayat  (3).  Kriteria  Merek  terkenal  lainnya  adalah mengacu  pada  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1486  K/pdt/1991  yang menyatakan  bahwa:  “Pengertian  Merek  terkenal.  yaitu,  apabila  suatu  Merek  telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional, dimana telah beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran Merek yang bersangkutan di berbagai negara”.
PKM : Pengabdian Kepada Masyarakat                                             Vol 03 No 01 Edisi Februari 2022 pp 42-50 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian
Aritcle  6  bis  Paris  Convention  menetapkan  bahwa  Negara-negara  anggota Konvensi  Paris  harus  mengambil  tindakan  secara  ex-officio  jika  diizinkan  oleh peraturan  perundangundangan  atau  atas  dasar  permintaan  suatu  pihak  yang berkepentingan  untuk  menolak  atau  membatalkan  pendaftaran  dan  untuk  melarang penggunaan  merek  yang  mengakibatkan  suatu  reproduksi,  suatu  tiruan  atau  suatu terjemahan yang menimbulkan kebingungan, suatu merek yang ditetapkan oleh pihak yang  berwenang  dari  Negara  dimana  merek  tersebut  didaftarkan  atau  digunakan sebagai  merek  yang  terkenal  dalam  Negara  tersebut  dan  telah  menjadi  merek seseorang yang berhak untuk itu berdasarkan konvensi dan digunakan untuk produk yang identik atau produk yang mirip. Aturan ini juga berlaku manakala bagian esensial dan merek menimbulkan suatu reproduksi dari setiap merek  yang dikenal atau suatu tiruan yang menyebabkan kebingungan. Suatu periode paling sedikit lima tahun sejak tanggal pendaftarannya harus dimungkinkan untuk pembatalan merek tersebut di atas Negara  anggota  konvensi  dapat  menyediakan  suatu  periode  dimana  larangan penggunaan  dapat  dimintakan.  Tidak  ada  batas  waktu  yang  ditetapkan  untuk permintaan pembatalan catatan penulis: “penghapusan atau larangan penggunaan dari merek terdaftar atau digunakan dengan itikad buruk.
Merek terkenal mengandung makna  “terkenal” menurut pengetahuan  umum masyarakat. Merek terkenal yaitu merek yang dikenal luas oleh sector-sektor relevan di  dalam  masyarakat.  Promosi  merupakan  sarana  paling  efektif  untuk  membangun reputasi (image). Reputasi tidak harus diperoleh melalui pendaftaran, melainkan dapat diperoleh melalui actual use in placing goods or service into the market (penggunaan secara  actual  dengan  cara  meletakkan  barang  dan  jasa  di  pasar).  Dalam  Undang- undang  Nomor  20  Tahun  2016  tidak  mendefinisikan  secara  jelas  mengenai  merek terkenal.  Merek  terkenal  hanya  disebut  dalam  penjelasan  pasal  21  angka  1  huruf  b. Isinya  adalah:  Penolakan  Permohonan  yang  mempunyai  persamaan  pada  pokoknya atau  keseluruhan  dengan  Merek  terkenal  untuk  barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis dilakukan  dengan  memperhatikan  pengetahuan  umum  masyarakat  mengenai  Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu diperhatikan pula reputasi Merek  terkenal  yang  diperoleh  karena  promosi  yang  gencar  dan  besar-besaran, investasi  di  beberapa  negara  di  dunia  yang  dilakukan  oleh  pemiliknya  dan  disertai bukti  pendaftaran  Merek  tersebut  di  beberapa  negara.  Apabila  hal-hal  di  atas  belum dianggap  cukup,  Pengadilan  Niaga  dapat  memerintahkan  lembaga  yang  bersifat
mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan

## KESIMPULAN DAN SARAN

## KESIMPULAN
Perlindungan  Merek  Terkenal  ( Well  Known  Mark )  diatur  dalam  Pasal  4 dan Pasal  6  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016  tentang  Merek, Paris  Convention dan TRIPs  Agreement ,  yang  pada  intinya  mengatur  bahwa  Merek  Terkenal  mendapat perlindungan meskipun belum terdaftar di Indonesia karena memenuhi kreteria Merek terkenal dengan memperhatikan pengetahuan masyarakat, didaftar di beberapa Negara di  dunia,  serta  dilakukan  investasi  di  beberapa  Negara  oleh  pemiliknya.  Transaksi elektronok  maupun  jual  beli  produk  barang  terkenal  ( Well  Known  Mark) yang ditawarkan  melalui  system online termasuk  dalam  lingkup  ketentuan  hukum  Merek yaitu  U.U.  No.  20  Tahun  2016  maupun  transaksi  elektronik  yaitu  Undang-Undang No. 11 tahun 2008 serta PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan transaksi Elektronik, yang pada intinya mengatur b bahwa transaksi elektronik wajib dilakukan  dengan  itikad  baik,  transfaran,  prinsip  kehati-hatian,  akuntabilitas,  dan kewajaran.  Upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  mencegah  pelanggaran  Merek terkenal dengan melakukan sosialisasi secara berkelanjutan baik  yang dilakukan oleh instansi  Ditjen  HKI  maupun  di  luar  Ditjen  HKi  seperti  kalangan  akademisi  dan masyarakat pemerhati HKI lainnya.

## SARAN
1. Sehubungan dengan sering terjadi pelanggaran terhadap  Merek  terkenal,  maka diharapkan  sosialisasi  secara  berkelanjutan  terus  dilakukan,  yaitu  tidak  hanya oleh  pihak  instansi  Ditjen  HKI  namun  juga  instansi  lainnya  seperti  kalangan kampus maupun masyarakat pemerhati HKI lainnya.
2. Sosialisasi ketentuan hukum berkaitan dengan Merek terkenal dalam kaitannya dengan  system online diharapkan  secara  kongkrit  terus  d  agar  sejak  dini  para remaja memahami ketentuan hukum yang berkaitan dengan transaksi elektronik
PKM : Pengabdian Kepada Masyarakat                                             Vol 03 No 01 Edisi Februari 2022 pp 42-50 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian Sutedi, 2009, Hak Atas Kekayaan Intelektual , Sinar Grafika, Jakarta
Insan  Budi  Maulana,  2009, Politik  Dan  Manajemen  Hak  Kekayaan  Intelektual ,  PT Alumni, Bandung
H  OK.  Saidin, Aspek  Hukum  Kekayaan  Intelektual ,  Jakarta:  Rajagrafindo  Persada,  2006 Muhammad  Djumhana  dan  R  Djubaedillah, Hak  Milik  Intelektual  Sejarah,  Teori dan Praktiknya di Indonesia , Citra “Aditya Bakti, 2014
Suyud Margono, Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia , Bogor: Ghalia Indonesia

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Paris Convention TRIPs Agreement
Sumber Internet:
http://www.tribunnews.com/bisnis/2012/06/27/ekspor-rokok-kretek-pt-gg-jadi-61- miliar-batang