## RESPON ULAMA SUMATERA BARAT TENTANG TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA
Purnama Rusana UIN Imam Bonjol Padang purnamaroem@gmail.com
Zulkarnaini

## Efrinaldi

## Abstrak
The  problem  in  this  research  is  differences  in  the  provisions  in  fiqh  and positive law regarding the position of divorce outside the Religious Courts. This also happened to the difference in fatwas issued by Islamic organizations, namely Muhammadiyah and Nahdatul Ulama. The purpose of this study was to determine the response of West Sumatran ulama regarding the position of talak outside the Religious  Courts  and  to  know  the  arguments  used  by  West  Sumatran  scholars regarding talak outside the Religious Courts. This research is field research. Data collection  techniques  through  interviews  and  documentation.The  results  of  the research  can  be  summarized  as  follows:  first,  the  response  of  ulama  in  West Sumatra regarding the position of talak outside the Religious Courts is that most of  them  state  that  it  is  illegal  to  do  divorce  outside  the  Religious  Courts.  14 (fourteen) informants  whom  the author interviewed  11  (eleven)  of  whom  agreed that  a  divorce  was  only  legal  when  before  the  Religious  Court.  3  (three)  other informants  were  of  the  opinion  that  talak  outside  the  Religious  Court  is  legal. Second,  the  arguments  used  by  West  Sumatran  ulama  in  various  opinions, namely:  informants  who  have  a  valid  opinion  outside  the  Religious  Court  argue with  the  hadith  and  from  a  fiqh  point  of  view.  Meanwhile,  the  informant  who views divorce as illegitimate outside the Religious Court argued with the al-Quran and al-Sunnah, the method of ijtihad and the principles of fiqh.
Keyword : clerical response,  Divorce out of court, religious courts

## Abstrak
Permasalahan dalam penelitian ini adalah perbedaan ketentuan dalam fiqh dan hukum positif mengenai kedudukan perceraian di luar Pengadilan Agama. Hal ini  juga  terjadi  pada  perbedaan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  ormas  Islam,  yaitu Muhammadiyah  dan  Nahdatul  Ulama.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  tanggapan  ulama  Sumatera  Barat  mengenai  kedudukan  talak  di  luar Pengadilan  Agama  dan  untuk  mengetahui  dalil-dalil  yang  digunakan  ulama Sumatera  Barat  mengenai  talak  di  luar  Pengadilan  Agama.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  lapangan.  Teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara
dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  dapat  diringkas  sebagai  berikut:  pertama, tanggapan ulama di Sumatera Barat mengenai kedudukan talak di luar Pengadilan Agama  sebagian  besar  menyatakan  haram  untuk  melakukan  perceraian.  di  luar Pengadilan Agama. 14 (empat belas) orang informan yang penulis wawancarai 11 (sebelas) orang di antaranya setuju bahwa perceraian hanya sah ketika di hadapan Pengadilan  Agama.  3  (tiga)  informan  lainnya  berpendapat  bahwa  talak  di  luar Pengadilan Agama adalah sah. Kedua, dalil-dalil yang digunakan ulama Sumatera Barat  dalam  berbagai  pendapat,  yaitu:  informan  yang  memiliki  pendapat  sah  di luar  Pengadilan  Agama  berargumentasi  dengan  hadits  dan  dari  sudut  pandang fiqh.  Sedangkan  informan  yang  memandang  cerai  di  luar  Pengadilan  Agama berargumentasi  dengan  al-Quran  dan  al-Sunnah,  metode  ijtihad  dan  prinsip- prinsip fiqh.
Kata Kunci : Respon Ulama, Talak luar pengadilan, Pengadilan Agama

## PENDAHULUAN
Mengutip  penjelasan  dari  Prof.  Amir  Syarifuddin  bahwa  pasangan  suami istri mesti menggunakan alasan tertentu untuk  melakukan perceraian, alasan yang dijadikan  adalah  tindakan  yang  tidak  sesuai  dengan  tujuan  perkawinan  tersebut. 1
Pada    kondisi  tertentu  terdapat  hal-hal  yang  menghendaki  putusnya  perkawinan karena  bila  hubungan  perkawinan  tetap  dilanjutkan,  maka  kemudaratan  akan terjadi  bagi  kedua  pihak.  Pada  prinsipnya  Islam  melarang  terjadinya  perceraian, ini terlihat dalam hadis Nabi SAW:
نةا نغ راثد نة راحم نغ لصاو نة فرػم نغ دلاخ نة دمحم انثدح ديبغ نة ديثك انثدح طلا ّ لج و  ّزغ للها ىلا لالحلا ضغةا لاك ملس و هيلع للها ىلص يبنلاا نغ رمغ
هاور( قال

## )دواد يةا
Artinya:  “Menceritakan  kepada  kami  Katsir  ibn  „Ubaid,  menceritakan kepada kami Muhammad ibn Khâlid dari Mu‟arrif ibn Wâshil dari Muhâr ibn  Ditsâr  dari  Ibnu  „Umar  dari  Nabi  SAW.  Rasulullah  SAW  bersabda:
Suatu yang halal yang  paling dibenci  Allah ialah cerai ( H.R Abu Daud dan hadis ini dinilai shahih oleh Hakim”. 2
1 Amir  Syarifuddin, wawancara, selaku  Dewan  Pertimbangan  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI) Sumatera Barat, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 15.50
2 Muhammad ibn Ismâ‟îl al-Amîr al-Shan‟âniy, Subul  al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam’i Adillat al-Ahkâm, (Riyadh: Maktabah Nazâr Mushthafâ al-Bâz, 1995), juz 3, no. 1005, h. 1429
Hadis  di  atas  menjelaskan  bahwa  talak    diperbolehkan,  namun  perbuatan itu tidak disukai Allah swt karena talak dianggap sebagai suatu hal yang dibenci oleh Allah. Dengan demikian, talak atau perceraian merupakan langkah alternatif terakhir yang dijadikan “pintu darurat” yang dapat dilakukan bila kondisi  rumah tangga tidak dapat  dipertahankan lagi.
Hal  itu  berarti  Islam  membolehkan  talak 3 sebagai  suatu  solusi  alternatif apabila  tidak  ada  cara  lain  untuk  memperbaiki  hubungan  suami  istri,  terutama ketika  keadaaan  tidak  bisa  dikendalikan  dan  terjadi  krisis  dan  konflik  yang berkepanjangan  antara  keduanya  serta  pasangan  menghadapi  keadaaan  yang menyebabkan cita-cita suci pernikahan gagal terwujud. 4
Talak atau disebut perceraian juga diatur dalam hukum formal.  Indonesia mengatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya  disebut  dengan  UUP  pada  pasal  39  (1)  berbunyi:  “Perceraian  hanya dapat  dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan  setelah  Pengadilan  bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. 5
Ayat (1) tersebut juga terdapat  dalam rumusan yang sama pada Kompilasi Hukum  Islam  yakni  pasal  115.  Pasal  tersebut  mengarahkan  masyarakat  untuk melakukan  proses  cerai  di  pengadilan  setelah  hakim  berupaya  untuk mendamaikan pasangan tersebut namun upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan pasangan bersepakat untuk mengakhiri hubungan perkawinan.
Berdasarkan  isi    pasal    tersebut  dapat  disimpulkan    bahwa  talak  yang diucapkan  suami  kepada  istrinya  baru  dianggap  sah  jika  di  hadapan  sidang
3 Definisi  talak  menurut  Abdurrahmân  al-Jazîriy  adalah  menghilangkan  pernikahan  atau mengurangi  kehalalan  talak  dengan  menggunakan  lafaz  yang  khusus  (  lihat:  Abdurrahmân  al- Jazîriy, al-Fiqh  ‘alâ  al-Mazâhib  al-Arba’ah, (Dâr  al-Rayyan  li  al-Turats,  tt),  juz  4,    h.249). Menurut  Muhammad  ibn  Ahmad  ibn  Umar  al-Syâtiriy  yaitu  membatalkan  akad  nikah  dengan menggunakan  lafaz  talak  atau  semisal  dengannya  (lihat:  Muhammad  ibn  Ahmad  ibn  Umar  al- Syâtiriy, Syarh  Yaqut  al-Nafis  fî  Mazhab  ibn  Idrîs, (  Jedah:  Dar  al-minhaj,2015),  cet.  Ke-5, h.615).  Talak  menurut  istilah  fuqaha‟  adalah  mengangkat/menghilangkan  hubungan  pernikahan dalam kondisi tertentu atau dengan harta dengan lafaz yang musytaq dari makna talak atau dengan lafaz  yang  semisal  dengan  makna  talak  (lihat:  Muhammad  Abû  Zahrah, al-Ahwâl  al- Syakhshiyyah, (Kairo: Dâr al-Fikr al-„Arabiy, 2015), h. 279).
4 Ahmad Tholabie Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 228
5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bab VIII tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya
Pengadilan  Agama.  Jika  terjadi  pengucapan  talak  dari  suami  kepada  istrinya  di luar  sidang  pengadilan  maka  menurut  hukum  negara  belum  disebut  sebagai sebuah  perceraian.  Talak  yang  terjadi  di  luar  Pengadilan  Agama  maksudnya suami  mengucapkan  lafaz  talak  atau  yang  semisal  dengan  makna  talak  yang terjadi  tanpa  berproses  di  hadapan  sidang  pengadilan,  contoh  ucapan  talak  yang dijatuhkan  suami  ketika  di  rumah,  kantor,  sawah  atau  tempat-tempat  lainnya, sehingga dianggap tanpa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan negara.
Hukum  positif  memandang  bahwa  perkawinan  sebaiknya  harus  tetap dipertahankan.  Hal  ini  disebabkan  prinsip  atau  asas  UUP  untuk  mempersukar terjadinya  pemisahan  pernikahan. 6 Pemerintah  telah  mengatur  prosedur  dan keabsahan sebuah perceraian di mata hukum, yaitu perceraian yang  dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama.
Adapun,  ketentuan  yang  terdapat  dalam  hukum  positif  mengenai perceraian  di  depan  PA  tidak  diatur  dalam  fikih  mazhab    dengan mempertimbangkan  bahwa  perceraian merupakan hak mutlak seorang suami dan dia  dapat  menggunakannya  di  mana  saja  dan  kapan  saja. 7 Sementara  hukum positif  di  Indonesia  mentranformasi    mengenai  ketentuan  talak  yang  diucapkan suami mesti dilakukan di hadapan PA sebagimana aturan yang telah disebutkan di atas. Sehingga muncul dikotomi di antara keduanya, yaitu mengenai ucapan talak suami mesti di depan pengadilan  sebagai hukum negara dan sahnya ucapan talak suami tanpa memerlukan sidang  terlebih dahulu.
Untuk  dapat  memahami  persoalan  ini  serta  mengetahui  keabsahan  talak yang  terjadi  di  luar  Pengadilan  Agama  diperlukan  adanya  pemikiran  ulama. Karena  di  samping  ulama  memiliki  keahlian  dalam  mengistinbatkan  hukum dengan menggunakan dalil-dalil yang terperinci sesuai ketentuan dalam al-Quran dan  al-Sunnah,  ulama  juga  menjadi  panutan  masyarakat  dan  memiliki  pengaruh besar dalam  memberikan kontribusi mengenai ajaran-ajaran Islam.
6 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, ( Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), h. 233
7 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, ( Jakarta: Kencana, 2014), cet. ke-5, h. 228
Pada kalangan ulama juga terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini, ada  ulama  yang  berpendapat  longgar    karena  talak  adalah  hak  suami  sehingga dapat  menjatuhkan  talak  tanpa  dihadiri  saksi  dan  dengan  alasan  sekecil  apapun. Sementara  ada  ulama  yang  memperketat  pendapatnya  dengan  aturan  talak  harus dipersaksikan dan dilakukan di depan hakim. 8 Hal ini  tertera pada fatwa Majelis Tarjih  Muhammadiyah  mengenai  perceraian  di  luar  sidang  Pengadilan  yaitu perceraian  harus  dilakukan melalui  pemeriksaan  pengadilan  dan  perceraian  yang dilakukan  di  luar  sidang  pengadilan  dinyatakan  tidak  sah. 9 Berbeda  dengan Muhammadiyah, Bahtsul  al-  Masâil Nahdatul  Ulama  (NU)  mengeluarkan  fatwa talak  adalah  hak  preogatif  suami  yang  dapat  dijatuhkan  kapan  dan  dimanapun bahkan tanpa adanya alasan sekalipun. Jika suami telah menjatuhkan talak tanpa proses  persidangan  di  PA,  maka itu merupakan  talak  yang  kedua  dan  seterusnya jika masih dalam waktu „ iddat raj’iyyah. 10
Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh dua organisasi keislaman di atas, menjadikan  landasan  penulis  dalam  mengkaji  pemikiran  pribadi  ulama-ulama yang berada di Sumatera Barat. Adapun, pendapat ulama tersebut terbagi kepada dua kelompok yaitu, ada ulama yang mengatakan bahwa talak yang terjadi di luar PA  itu  sah  dengan  alasan  bahwa  fikih  telah  mengatur  ketentuan  talak  itu  dapat terjadi  di mana  dan  kapan  saja.  Hukum  positif  hanya  melengkapi  saja  tidak  bisa menjadi  dasar  jatuhnya  talak. 11 Sementara  ulama  yang  mengatakan  bahwa  talak itu  sah  jika  terjadi  di  Pengadilan  dengan  alasan  bahwa mashlahah yang  akan diterima oleh suami istri yang akan melakukan perceraian. 12 Ulama yang penulis maksud  dalam  tesis  ini  adalah  para  dosen  mata  kuliah  fikih  yang  mengajar  di Perguruan Tinggi Islam Sumatera Barat.
8 Tim  Penyusun,  “Ijma  Ulama  Indonesia  2012,dalam http://mui.or.id diakses  pada  hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 pukul 21.45
9 Tim  Penyusun,  “Fatwa  Tarjih:  Perceraian  di  Luar  Sidang  Pengadilan”,  dalam http://Tarjih.or.id diakses pada Kamis tanggal 12 Desember 2019 pukul 21.47
10 Ripan  Nurdianto,  “Analisis  Kedudukan  Hukum  Talak  di  luar  Pengadilan  Menurut Putusan  Bahtsul  Masail  Nahdatul  Ulama  dan  Majlis  Tarjih  Muhammadiyah”, Skripsi  Sarjana Hukum Islam, (Bandung: Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Djati, 2019), td.
11 Busyro, wawancara, selaku  ketua  Komisi  Fatwa  Hukum  dan  Perundang-Undangan MUI Bukittingggi,  pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020
12 Asasriwarni, wawancara, selaku  Mustasyar  Nahdatul  Ulama,    pada  hari  Senin  pada tanggal  14 Februari 2020
Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis membahas lebih  lanjut  dalam  bentuk  artikel  dengan  judul  “Respon  Ulama  Sumatera  Barat tentang  Talak  di  Luar  Pengadilan  Agama”.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah:  1) Untuk mengetahui respon ulama Sumatera Barat terhadap kedudukan talak di luar Pengadilan  Agama;  2)  Untuk  mengetahui  dalil  yang  digunakan  oleh  ulama Sumatera Barat mengenai talak di luar Pengadilan Agama. Manfaat dari penelitian ini  yaitu:  1)  penelitian  ini  menunjukkan  kontribusi  dosen  fikih  terhadap  isu-isu kontemporer yang terjadi di masyarakat yaitu talak di luar Pengadilan Agama; 2) penelitian  ini  menambah  khazanah  pemikiran    hukum  Islam,  terkhusus  untuk menjawab permasalahan mengenai keabsahan talak diluar Pengadilan Agama ; 3) penelitian ini menunjukkan arah pemikiran para dosen dalam menghadapi aturan yang ada tentang talak yang terjadi di luar Pengadilan Agama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berbicara mengenai kedudukan talak di luar Pengadilan Agama, informan akan membahas mengenai sah dan tidak sahnya hal tersebut. Penulis memaparkan beberapa pendapat ulama mengenai sah. Abû Zahrah mendefinisikan  makna  sah, yaitu  akad  yang  menjadikan  sebab  munculnya  pengaruh  hukum  dan  terpenuhi segala  syarat  yang  menyempurnakannya  dan  tidak  ada mâni’ yang  menghalangi keabsahaan  sebab-sebabnya. 13 Adapun  definisi    Abû  Zahrah    menitikberatkan kepada  akibat  dari    sempurna  syarat  dan  tidak  ada  yang  menghalangi  sahnya sesuatu tersebut,  sehingga suatu perbuatan dianggap benar benar untuk dilakukan.
Al-Amidiy  menggunakan  kata  sah    dalam  dua  hal  yaitu  akad  dan  ibadah. Kata  sah  dalam  ibadah  adalah  gugurnya  tuntutan  atau  gugurnya  kewajiban mengerjakan,  sedangkan  sah  pada  akad  yaitu  terpenuhinya  semua  rukun  dan syaratnya. 14 Wahbah  al-Zuhailiy  menambahkan  sah  dalam  ibadah  ialah  ketika mengerjakan  sebuah  perbuatan  sesuai  dengan  yang  dituntut,  maka  gugurlah tuntutan  tersebut.  Adapun  sah  dalam  muamalah  adalah  ketika  sesuatu  itu
13 Muhammad Abû Zahrah, Ushûl al-Fiqh, (ttp: Dâr al-Fikr al-„Arabiy, 1958), h. 65
14 Al-„Allâmah „Alî ibn  Muhammad al-Amidiy, al-Ihkâm fî  Ushûl al-Ahkâm, (Arab Saudi: Dâr al- Shami‟i, tt), juz 1, h. 174
memberikan  dampak  secara  syariat  atau  sesuai  dengan  yang  disyariatkan. 15
Dengan dibaginya sah dalam dua hal yaitu ibadah dan muamalah, maka talak yang dilakukan  suami  kepada  istri  termasuk    kategori  sah  dalam  muamalah  karena dengan jatuhnya hukum sah pada talak akan memberikan dampak bagi suami istri yaitu terputusnya hubungan pernikahan dan kebolehan bagi masing-masing pihak untuk menikah lagi dengan orang lain
Oleh  karena  itu,  sah  lebih  jauh  lagi  merupakan  hasil    dari  usaha  untuk memenuhi  tuntutan  syariat.  Pemenuhan  tuntutan  syariat  akan  memunculkan  dua kemungkinan hasil yaitu sah atau batalnya tuntutan tersebut. Sah dalam perspektif syariat  secara  umum  hampir  sama  dengan  pemahaman  sah  dalam  hukum  positif karena  akan  melahirkan  hasil  yang  sama  yaitu  terpenuhinya  tuntutan  dengan memperhatikan  semua  aspek  yang  berkaitan  dengan  tuntutan  tersebut.  Dengan demikian,   penulis  menegaska    bahwa  sah  yang  dimaksud  dalam tesis  ini  adalah sah  secara  syar‟i  yaitu  telah    terpenuhi  rukun  dan  syaratnya  secara  menyeluruh dan benar. Jika telah sempurna keduanya maka lepas tanggungan dan beban yang dimilikinya.  Sebaliknya,  apabila  kurang  dari  rukun  dan  syaratnya  maka dinamakan perbuatan tersebut batal.
Berdasarkan  pendapat  yang  telah  dikemukakan  oleh  informan,  penulis merangkum ke dalam dua kelompok yaitu:
1. Sah Talak di Luar Pengadilan Agama
Maksud  sah  talak  di  luar  pengadilan  yaitu  talak  yang  telah  terpenuhi rukun  dan  syarat  yang  telah  diatur  oleh  syara‟,  akan  tetapi  tanpa  adanya penetapan  oleh  instansi  resmi  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  oleh Undang-Undang.
Sahnya  suatu  perbuatan  dalam  fikih  bergantung  kepada  tercapainya rukun  dan  syaratnya,  jika  keduanya  telah  terpenuhi  maka  perbuatan  yang dilakukan  telah  sah.  Menurut  fikih,  talak  yang  telah  dilafadzkan  oleh  suami berlaku  dan  langsung  jatuh  jika  dilakukan  dalam  keadaan  sadar  serta  adanya
15 Wahbah al-Zuhailiy, al-Wâjiz fî Ushûl  al-Fiqh, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1995), h. 140
niat  tanpa  adanya  ketentuan  tempat  dimana  dan  kapan  diucapkan.  Sehingga, talak tersebut sah hukumnya.
Dalam  hal  ini  terdapat  tiga  informan  yang  secara  tegas  menyatakan bahwa talak yang dilakukan di luar PA tetap sah, diantaranya:  Komisi  Fatwa MUI Sumatera Barat, Ketua Komisi Fatwa Hukum dan Perundang-Undangan Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  kota  Bukittinggi,  Ketua  MUI  Kota Bukittinggi periode  2010-2015.
Penulis menanggapi pendapat Komisi Fatwa MUI Sumbar yang bersikap netral terhadap  ketentuan  dalam  fikih  dan  hukum  negara  bahwa  talak  di  luar Pengadilan  Agama  sah  secara  syara‟  namun  untuk  kepentingan  administrasi dan  agar  talak  diakui  negara  maka  perlu  untuk  melakukan  di  Pengadilan Agama.  Zainal  Azwar  juga  menyatakan  bahwa  kepentingan  negara  hanyalah untuk administrasi. Namun, di ujung perkataannya beliau menyatakan bahwa memang sulit untuk menyatakan bahwa talak di luar Pengadilan Agama tidak sah sebab syara‟ telah mengatur hal tersebut.
Penulis  sepakat  dengan  pendapat  dari  Ketua  Komisi  Fatwa  Hukum  dan Perundang-Undangan  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  kota  Bukittinggi  dan Ketua  MUI  Bukittinggi  periode  2010-2015,  karena  pada  dasarnya  talak  yang dilakukan  oleh  suami  tidak  terikat  kepada  tempat  diikrarkan  talak  tersebut. Talak terjadi dengan pilihan dan kehendak suami. Selama rukun dan syaratnya itu terpenuhi maka talak tersebut sah, jumhur ulama sepakat bahwasanya talak itu  sah  tanpa  memandang  tempat  diikrarkannya  talak.  Jatuhnya  talak  terjadi ketika  suami  menyampaikan  maksud  hati  untuk  menceraikan  istrinya  dengan mengucapkan  kata-kata  talak.  Dengan  demikian,  suami  memiliki  hak  dan berhak  untuk  menjatuhkan  talak  kapan  dan  dimanapun  ia  ingin  untuk menyampaikannya.  Meskipun,  talak  berada  di  tangan  suami  bukan  berarti talak  dapat  dijatuhkan  secara  semena-mena.  Justru  Islam  menempatkan  talak sebagai  “pintu  darurat”  dalam  bahtera  rumah  tangga,  artinya  talak  dijadikan jalan  terakhir  ketika  pasangan  suami  istri  tidak  mampu  mempertahankan rumah tangganya.
2. Tidak Sah Talak di Luar Pengadilan Agama
Pernyataan  mengenai  tidah  sah talak  yang  dilakukan  suami  di luar  PA berarti    sahnya  talak  jika  dilakukan  menurut  ketentuan  Undang-Undang. Hukum  positif  Indonesia  mengatur  prosedur  talak  sedemikian  rupa,  hal  ini dilihat dari pasal-pasal yang terdapat pada hukum positif tersebut.
Terdapat  11  (sebelas)  orang  yang  sepakat  dengan  sahnya  talak  yaitu dengan  proses  Pengadilan  Agama.  menurut  Prof.  Amir  Syarifuddin menyatakan  bahwa  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  dijelaskan  tidak sekehendak  hati  suami  bercerai  dari  istrinya  mesti  menggunakan  alasan tertentu  yang  dijadikan  alasan  itu  adalah  tindakan  yang  tidak  sesuai  dengan tujuan  perkawinan  tersebut.  Mesti  memakai  alasan  sehingga  tidak  bisa sekehendak  hati.  Harus  ada  dasar  sehingga  tidak  bisa  seenaknya.  Untuk menyatakan  bahwa  alasan-alasan  itu  sudah  terpenuhi  hanya  mungkin dilaksanakan  di  depan  Pengadilan  Agama.  Karena  disitu  dikatakan  bahwa yang  dikehendaki  dalam  perkawinan  itu  adalah  ketentraman  dalam  rumah tangga  tapi  yang  terjadi  adalah  bertengkar  berkepanjangan.  Suami  sering memukul  istrinya,  apa  iya?  Untuk  menyatakan  “iya”  harus  di  Pengadilan Agama  tidak  bisa  main  terka-terka  saja.  Karena  didasarkan    untuk  bercerai harus  ada  sebab  yang  harus  dipertanggungjawabkan. Syiqâq hanya  bisa diselesaikan bahwa peristiwa tersebut telah terjadi dan bisa dilakukan hanya di  pengadillan.  Itulah  makanya  perceraian  harus  dilakukan  di  Pengadilan Agama.” 16
Penjelasan  di  atas  mengedepankan  kemestian  adanya  alasan-alasan untuk  menyatakan  perceraian.  Jadi,  adanya  keharusan  diselesaikan  di Pengadilan Agama  untuk menjamin suami istri mesti bercerai dan tidak bisa dihindarkan  dalam  arti  tidak  bercerai  akan  menimbulkan  hal-hal  yang merusak  dan  tidak  muncul  maslahat  maka  ditetapkan  dalam  Kompilas Hukum  Islam  (KHI)  perceraian  harus  di  Pengadilan  Agama.  Hal  ini  juga disampaikan  oleh  Ketua Mustasyar Nahdatul  Ulama  Sumatera  Barat  secara tegas    mengemukakan  bahwa  hukum  positif  telah  mengatur  hal  itu.  Karena
16 Amir Syarifuddin, wawancara, selaku MUI pada tanggal 22 Juli 2020 pukul 15.00
kita  hidup  di  negara  Indonesia  harus  ikuti  aturan  yang  ada  di  Indonesia. Hukum  Islam  tidak  mengatur  tata  cara  talak  termasuk  tempatnya,  maka negara  mengatur  harus  di  Pengadilan  Agama,  hakim  berlaku  sebagai  saksi. Jangan diperdebatkan antara hukum di Pengadilan Agama dan hukum Islam. Akademisi  yang  berperan  mensosialisasikan  hukum  positif,  sebagai  anak hukum seharusnya menjalankan Undang-Undang.” 17
Sejalan  dengan  Prof.  Asasriwarni,  Bapak  Muchlis  Bahar  juga berpendapat  bahwa  tidak  sah  karena  sudah  ada  aturan  yang  mengaturnya. Tidak  boleh  dibedakan  antara  hukum  negara  dan  fikih.  Kalau  di  Indonesia talak telah diatur dalam KHI bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan PA. Ia  nuga  menegaskan  bahwa  boleh  berbeda  dalam  fikih  tetapi  jika  sudah menjadi  hukum  negara  tidak  boleh  lagi  berbeda  pendapat,  karena  tujuan adanya hukum positif adalah mempersulit perceraian dan melindungi hak-hak perempuan. 18
Melirik kepada keadaan psikis dari suami yang akan melafadzkan talak, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Agam berpendapat bahwa talak akan sah diucapkan ketika seseorang dalam keadaan normal baik secara psikologis  dan  pemikiran.  Hal  itu  dapat  diwujudkan  ketika  di  depan Pengadilan Agama. 19
Sementara  Saiful  Amin  melihat  kilas  balik  dari  sebuah  pernikahan yaitu    memelihara  kemurniannya,  mengutarakan  jika  perkawinan  itu  sakral, maka  membatalkan  sesuatu  yang  sakral  harusnya  tidak  sembarangan.  Maka dalam  rangka  menjaga  sakralitas  ikatan  perkawinan,  talak  dibolehkan agama. 20
17 Asasriwarni, wawancara, selaku    ketua Mustasyar Nahdatul  Ulama  (NU) Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 2020 pukul 8.55
18 Muchlis  Bahar, wawancara, selaku    Komisi  Fatwa  MUI  Sumatera  Barat tahun  2008- 2012 pada tanggal  26 September 2020 pukul  19.00
19 Ismail  Novel, wawancara, selaku    MUI  Kab.  Agam  tahun  2015-2020  sebagai  wakil ketua dewan pertimbangan pada tanggal 24 Februari 2020 pukul 10.30
20 Saiful Amin, wawancara, selaku anggota  organisasi Muhammadiyah pada tanggal 24 Februari 2020 13.49
Sekalipun  suami  telah  mengucapkan  berkali-kali  di  luar  Pengadilan Agama,  maka  secara  tegas  bapak  Novialdi  menyatakan  bahwa  jatuh  talak satu  apabila  diajukan  ke  Pengadilan  Agama.  Novialdi  juga  menegaskan secara  Undang-Undang  bahwa  talak  di  luar  Pengadilan  Agama    tidak  sah, walapun  sudah  10  kali  diucapkan  suami  selama  belum  di  depan  PA  tidak terjadi  talak  kalau  dibawa  ke  pengadilan berlaku  talak  satu,  karena  talak itu dipandang sah jika sudah diikrarkan di Pengadilan Agama. 21
Ketua Majelis Ulama (MUI) Tanah Datar mengungkapkan bahwa talak yang dilakukan di Pengadilan Agama sebagai bentuk tindakan preventif demi mencegah  kemudaratan  yaitu  pada  perempuan  dan  anak-anaknya.  Ia  juga menegaskan bahwa sebagai negara, Indonesia harus melihat banyak sisi yang memungkinkan  timbulnya  mudharat,  karena  jika  dibiarkan  berlaku  fikih klasik  yaitu  cerai  dimana  dan  kapan  saja  sehingga  menimbulkan  mudharat pada  perempuan  dan  anak.  Oleh  sebab  itu  harus  mencari  cara  antisipasi dengan  mengeluarkan  hukum  positif  mengenai  talak.  Sehingga  bisa ditempatkan talak mesti di Pengadilan Agama. Proses perceraian yang ada di Pengadilan  Agama  dan  dalam  beracara  wajib  setiap  proses  penyelesaian perkara majelis menyarankan perdamaian antara kedua pihak melalui proses mediasi. 22 Ia  juga  menambahkan  bahwa  keuntungan  beracara  di  Pengadilan Agama  adalah  adanya  proses  perdamaian  yang  dilakukan  oleh  majelis. Mediasi merupakan upaya bagaimana memberikan pemahaman kepada kedua pihak  yang  berumah tangga  untuk  tidak menyelesaikan  hanya  dalam  bentuk talak saja. Sehingga tidak sedikit hasil mediasi membuat kedua pihak sepakat untuk  tetap  melanjutkan  rumah  tangga.  Dalam  prosedur  sidang,  hakim bersifat aktif dalam upaya mendamaikan dua pihak yang berseteru.
Mengutip  pendapat  dari  dua  ulama  serta  guru  besar  di  UIN  Syarief Hidayatullah  dan  UIN  Imam  Bonjol  Padang,  Ketua  Bidang  Fatwa  MUI Ranah  Pesisir  menyatakan  berdasarkan  pendapat  dua  ulama  kontemporer
21 Novialdi, wawancara, selaku  dosen  di  IAIN  Batusangkar  pada  tanggal  08  Mei  2020 pukul 14.15
22 Syukri  Iska, wawancara, selaku  Ketua  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  Tanah  Datar pada tanggal 10 Mei 2020 pukul 17.26
serta berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Prof. Atho‟ Muzhar tidak secara spesifik mengemukakan pandangan tentang adanya  talak  di  Pengadilan  Agama,  tetapi  beliau  mengungkapkan argumentasi  mengapa  dalam  pasal  39  UUP    talak  dilakukan  di  Pengadilan Agama,  tujuannya  yaitu    untuk  mempersulit  dan  mengurangi  terjadinya perceraian  dan  untuk  melindungi  hak-hak  wanita.  Prof.  Makmur  Syarif mengemukakan  talak  harus  di  Pengadilan  Agama  tidak  hanya  untuk mempersulit  terjadinya  perceraian,  tetapi  juga  memelihara  dan  melindungi hak-hak perempuan.
Pada hal ini Bapak Dudung berpendapat bahwa KHI merupakan hasil ijtihad  ulama-ulama  Indonesia  yang  juga  bersumber  dari  nash  serta  fikih klasik.  Beliau  menganalogikan  sulitnya  prosedur  pernikahan  di  Indonesia menjadikan  pasangan  berfikir  untuk  tetap  melanjutkan  hubungan pernikahannya, dalam hal ini ia juga menyampaikan adanya hukum positif di Indonesia  yang  mengatur  mengenai  talak,  sehingga  pelaksanaanya  berlaku secara efektif. Karena, dengan adanya talak di Pengadilan orang akan berfikir panjang  mengenai  waktu  yang  terbuang,  materi  habis  dan  pikiran  yang terkuras. Regulasi ini membuat orang berusaha untuk memperbaiki hubungan pernikahnnya. 23
Firdaus  memberikan  pendapatny  kalau  mempersempit  perceraian  saya lebih setuju dengan talak dilakukan di Pengadilan Agama.  Secara logikanya, menikah dengan hukum Islam yang sudah jadi hukum negara mestinya cerai melalui  pintu  negara  yang  pelaksanaannya  di  depan  sidang  Pengadilan sehingga matching melalui  KUA  dicatat  keluarnya  juga  ada  putusan  di  atas kertas.  Hanya  menyatukan  pandangan  hukum  negara  subtansial  dari  hukum Islam  yang  mungkin  menjadi  sulit.  Pendapat  akhir  nikahnya  tertulis  ada buktinya,  orang  beli  yang  kecil  ada  kwitansinya  sekarang  tapi  tidak menafikan pendapat fikih tetap menghormati pendapat ulama terdahulu yang telah merumuskan hal itu.  Agar tertib administrasi dalam segala hal sebagai
23 Dudung Abdul Razak, wawancara, selaku Ketua bidang Fatwa MUI Kecamatan Ranah Pesisir pada tanggal 10 Mei 2020 pukul 22.01
ciri masyarakat modern. Ini prinsip bahwa hukum Islam di Indonesia adalah dari produk fikih yang sudah jadi aturan maka dengan segala konsekuensinya fikih Indonesia adalah hukum Islam yang ada di Indonesia yang dalam aturan itu walaupun tidak menyebut kata Islam.” 24
Seirama  dengan  hal  di  atas,  M.  Ridho  Nur  juga  menyatakan  bahwa talak  di  luar  Pengadilan  Agama  tidak  sah.  Logikanya  jika  nikah  tidak  sah dilakukan tanpa pencatatan KUA yang artinya merupakan wewenang negara maka  talak  juga  wewenang  negara  yaitu  dicatatkan  pemerintah.  Dipahami bahwa ada fikih yaitu pendapat ulama yang dibukukan namun hari ini sudah jadi hukum positif artinya merupakan wewenang negara. 25
Pelaksanaan  talak  di  Pengadilan  Agama  menurut  Firdaus  dan  Ridho Nur adalah keserasian. Sebab ketika menikah dicatatkan dengan adanya bukti surat  nikah  maka  ketika  bercerai  mesti  ada  bukti  tertulis  juga.  Bila  nikah adalah wewenang pemerintah begitu juga sebaliknya mengenai perkara talak. Sementara  Wakil  Ketua  MUI  Bukittinggi  menekankan  kepada  tujuan dibentuknya hukum positif oleh negara tidak lain adalah untuk perlindungan rakyat sendiri, dalam hal ini menyatakan bahwa Negara mengatur talak dalam bentuk peraturan perUndang-Undangan sudah tentu memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum tentang talak itu sendiri. Jika tidak diatur  oleh  negara  akan  terjadi  banyak  pelanggaran  terhadap  hak  asasi  baik itu  istri  ataupun  suami,  keduanya  harus  dilindungi  secara  seimbang.  Aturan negara tentang talak akan memberikan kepastian hukum bahwa talak itu akan dapat  diakui  jika  melalui  Pengadilan  Agama  dan mafhum  mukhalafahnya talak di luar Pengadilan Agama akan menyebabkan terganggunya ketertiban sosial.  Adapun  mudahnya  suami  melepas  tanggung  jawab  sama  halnya negara diam dan tidak berperan dalam menciptakan ketertiban masyarakat. 26
24 Firdaus, wawancara, selaku  pakar Ushul Fikih serta dosen UIN Imam Bonjol Padang pada tanggal 17 Juli 2020 pukul 17.00
25 H. Muhammad Ridho Nur, wawancara, selaku mantan  Komisi Fatwa  MUI Sumatera Barat pada tanggal 26 September 2020 pukul 19.10
26 Edi  Rosman, wawancara, selaku  wakil  ketua  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) Bukittinggi pada tanggal 21 Mei 2020 pukul 14.23
Paparan  di  atas,  penulis  menyimpulkan  bahwa  alasan-alasan  informan mendukung hukum positif adalah:
a. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum
b. Menciptakan ketertiban masyarakat dengan tertibnya administrasi negara
c. Mempersempit perceraian
d. Memelihara  kemaslahatan  dan  melindungi  hak-hak  perempuan  seperti nafkah ‘iddah, mut’ah dan madhiyah .
e. Melindungi perempuan dari kesewenang-wenangan laki-laki.
Mayoritas  informan  mendukung  penerapan  hukum  positif  dalam masalah  perceraian  dengan  tujuan  mendapatkan  kepastian  hukum  dan menjamin  hak-haknya  serta  ketertiban  administrasi  negara.  Adapun  alasan- alasan di atas tetap bisa didapatkan dengan adanya isbat talak. Artinya, talak yang sudah diikrarkan oleh suami dengan terpenuhi rukun dan syaratnya sah dan  Pengadilan  Agama  berfungsi  untuk  mengeluarkan  akta  cerai.  Adanya isbat  talak  tetap  terpenuhi  pencatatan  perceraian  yang  tujuannya  untuk menertibkan administrasi negara.
Berdasarkan  dua  pendapat  di  atas,  penulis  berpendapat  bahwa  talak yang  diikrarkan  suami  dimanapun  tetap  sah  tanpa  memandang  adanya keharusan untuk melafadzkannya ke Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan rukun  dan  syarat  yang  telah  diutarakan  ulama  terdahulu  tidak  ada mengharuskan  keberadaan  tempat,  artinya  tetap  menghormati  hak  yang dimiliki  oleh  suami.  Seiring  dengan  itu,  penulis  tidak  melupakan  adanya aturan  negara  yang  telah  mengatur  prosedur  talak  sedemikian  rupa.  Namun, penulis  condong  kepada  pemberlakuan  isbat  talak.  Alasannya,  Undang- Undang  Perkawinan  memberlakukan  isbat  nikah  yang  artinya  juga  tercatat maka  akhirnya  juga  ada  isbat  talak  yang  tujuannya  juga  untuk  mencatatkan perceraian.    Ketika  perceraian  tercatat  maka  pihak  yang  dirugikan  dapat menuntut haknya karena telah memiliki bukti secara tertulis.
Seiring  dengan  pendapat  yang  dikemukakan  informan  juga melampirkan dalil yang digunakan  yaitu:
1. Dalil yang Menyatakan Sah Talak Di Luar Pengadilan   Agama
a. Hadis mengenai talak karena bercanda
،بيبح نة نمح ّرلا دتغ نغ ،دّنحم نةا :ينػي ،زيزػلا دتغ انث ّدح ، ّيبنػللا انثدح
،حاةر يبأ نة ءاطغ نغ ثالث ( :لاك للها ليسر ّ نأ ،ةريرو يبأ نغ ،كوام نةا نغ
)دواد يةأ هاور( ) ثػجرلاو ،قالطلاو ،حاكنلا : ّدج  ّنىلزو و  ّدج  ّنو  ّدج
Artinya:  “Telah  menceritakan  kepada  kami  al-Qa‟nabiy,  telah menceritakan kepada kami „Abd al-Azîz yakni Ibn Muhannid dari „Abd al-Rahman  ibn  Habîb  dari  „Atha‟  ibn  Abî  Rabâh  dari  ibn  Mâhak  dari Abî  Hurairah  bahwasanya  Rasulullah  SAW  bersabda,  “Tiga  hal  yang jika  dilakukan  dengan  sungguh-sungguh,  ia  dianggap  sungguhan  dan jika  dilakukan  dengan  main-main  tetap  diangggap  sungguhan  yaitu nikah, thalâq dan rujuk.” (H.R Abu Daud)”. 27
b. Menurut Ketentuan pada Fikih
Talak tidak diatur ketentuannya secara rinci dalam al-Quran dan al- Sunnah. Adapun dalam ilmu fikih pelafalan talak merupakan wewenang suami.  Talak  dapat  berlaku  kapan  dan  dimana  saja  serta  tanpa  perlu adanya saksi. Oleh karena itu informan  menilai bahwa ketentuan yang ada pada fikih adalah prioritas. Informan menyatakan bahwa ketentuan talak  di  Pengadilan  Agama  hanya  untuk  pemenuhan  kebutuhan administrasi negara yang tujuannya agar pencatatan mengenai talak bisa tersusun rapi, dalam kata lain menertibkan pencatatan talak.
2. Dalil yang Menyatakan Tidak Sah Talak di Luar Pengadilan Agama a. Al-Quran
QS Al-Baqarah (2) 227: ٌم ْيِلَع  ٌعْي ِم َس َ ه للها َّ نِا َ ف  َق َ ال َّ طلا اي ُم َز َغ ْ ن ِا َو
Artinya:  Jika  mereka  berketetapan  hati  untuk  bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
27 Sulaimân al-Asy‟ats al-Sijistâniy, Sunan Abî Dâud, (Kairo: Dâr al-Thâshîl, 2015), jilid 4, no. Hadis 2184, h. 187
QS Thalâq (65) ayat 2:
ُو  ْي ُ ك ِس ْم َ ا َ ف  َّنُى َ ل َج َ ا  َن ْغ َ لَة ا َذِا َ ف
ْي َو َذ او ُد ِى ْشَاَّو  ٍفْو ُر ْػَمِة  َّنُو  ْيُك ِراَف  ْو َ ا  ٍف ْو ُر ْػ َمِة  َّن
لله  َة َدا َى ّشلا  اي ُمْي ِك َ ا َو  ْم ُ كْن ّم  ٍل ْدَع ِم ْيَي ْ لا َو  للهاِة  ُن ِم ْؤُي  َناَك  ْنَم هِة  ُظ َغْيُي  ْم ُ كِلذ ر ِخالا ا ًج َرْخ َ م ه َّ ل ْ ل َػ ْج َ ي للها  ِق َّخَّي  ْنَمَو
Artinya:  Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan  mereka  secara  baik  atau  lepaskanlah  mereka  secara  baik dan  persaksikanlah  dengan  dua  orang  saksi  yang  adil  dari  kamu dan  hendaklah  kamu  tegakkan  kesaksian  itu  karena  Allah.  Yang demikian  itu  dinasihatkan  kepada  orang-orang  di  antara  kamu yang  beriman  kepada  Allah  dan  hari  akhir.  Siapa  yang  bertakwa kepada  Allah,  niscaya  Dia  akan  membukakan  jalan  keluar baginya.
b. Hadis
يبأ انث ّدح ،مهث ّدح ميو ارةإ نة بيلػي ّ نأ ، ّيرو ّزلا دػس نة للهاديبغ انثدح حلاص يبأ نة ديبغ نة د ّمحم نغ ، ّيصمحلا ديزي نةريث نغ ،قاحسإ نةا نغ انمدك  ّىتح  ّيدنكلا  ّيدع نة  ّيدع عم ججرخ :لاك ،ءايليإ نكسي ناك يذلا ثتيش  جنة  ثّيفص ىلإ  ينثػتف  ،ث ّ كم – نم  جظفح  دك  جناكو
:جلاك  ،ثشئاع
((:ليلي للهاليسر جػمس :ليلح ،ثشئاع جػمس
قالغ يف قاخغ الو قالط ال
,
بضغلا يف هنظأ قالغلا :دواد يةأ لاك )دواد يةا هاور (
Artinya:  “Telah  menyampaikan  kepada  kami  „Ubaidillah  ibn Sa‟ad  al-Zuhrî  bahwasanya  Ya‟qûb  ibn  Ibrâhîm,  telah menyampaikan kepada mereka, telah berkata kepada kami ayahku dari  ibn  Ishâq  dari  Tsauri  ibn  Yazîd  al-Hamshî  dari  Muhammad ibn  „Ubaid  ibn  Abî  Shâlih  yang  tinggal  di  wilayah  îliyâk  telah berkata saya keluar bersama „Adî ibn „Adî al-Kindî hingga kami sampai  di  Mekkah,  dan  dia  mengutusku  kepada  Shafiyyah  binti Syaibah  dan  dia  sungguh  telah  menghafal  dari  „Aisyah,  dia berkata:  aku  mendengar  „Aisyah  berkata,  Rasulullah  bersabda: Tidak ada talak dan juga tidak ada memerdekakan (budak) secara terpaksa.  Abû  Dâud  berkata  makna  ghalâq  aku  menduganya marah. (H.R Abû Dâud)”. 28
28 , Sulaimân al-Asy‟ats al-Sijistâniy, Sunan Abî Dâud, (Kairo: Dâr al-Tha‟shîl, 2015), jilid 4, hadis no. 2183, h. 186
c. Hadis

## )دواد يةأ هاور( ثػجرلاو ،قالطلاو ،حاكنلا : ّدج  ّنىلزو و  ّدج  ّنو  ّدج ثالث
Artinya: “Tiga hal yang jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, ia  dianggap  sungguhan  dan  jika  dilakukan  dengan  main-main tetap  diangggap  sungguhan  yaitu  nikah,  thalâq  dan  rujuk.  (H.R Abu Daud). 29
Talak  yang  diucapkan  dalam  keadaan  bergurau  tetap  jatuh  talak apalagi  diucapkan  dalam  keadaaan  normal.  Hadis  di  atas  secara  tidak langsung mempersempit ruang lingkup perceraian itu sendiri. Hadis ini merupakan  peringatan  kepada  suami  agar  berhati-hati  menggunakan hak  talaknya  karena  berimplikasi  pada  keputusan  hukum.  Dengan demikian, dalil ini mengisyaratkan bahwa talak tidak perlu diucapkan di depan Pengadilan Agama karena ketika diucapkan sambil bergurau langsung  melahirkan  hukum  yaitu  langsung  jatuh  talaknya  saat  itu juga.
d. Hadis
نة براحم نغ لصاو نة فرػم نغ دلاخ نة دمحم انثدح ديبغ نة ديثك انثدح
نةا نغ راثد
للها ىلا لالحلا ضغةا لاك ملس و هيلع للها ىلص يبنلاا نغ رمغ

## قالطلا ّ
لج و  ّزغ
Artinya:  “Menceritakan  kepada  kami  Katsir  ibn  Ubaid, menceritakan  kepada  kami  Muhammad  ibn  Khâlid  dari  Muarrif ibn  Wâshil  dari  Muhârib  ibn  Ditsar  dari  Ibnu  Umar  dari  Nabi SAW.  Rasulullah  SAW  bersabda:  Suatu  yang  halal  yang    paling dibenci Allah ialah cerai (H.R Abu Daud)”. 30
Hadis  tersebut  menjelaskan  Islam  membolehkan  perceraian. Namun,  hal  itu  dilakukan  sebagai  jalan  terakhir  untuk  menyelamatkan masing-masing  pihak  karena  tidak  mampu  mempertahankan  “biduk” rumah tangga. Akan tetapi, perceraian merupakan perbuatan yang amat
29 Sulaimân al-Asy‟ats al-Sijistâniy, Op.Cit. , h. 187
30 Abu Daud Sulaiman ibn Al- Asy‟ats al-Sijistaniy, Op.Cit. , no. 2187, h.347.
dibenci Allah SWT dikarenakan banyaknya mudharat yang ditimbulkan akibat  perpisahan  tersebut.  Perceraian  adalah  jalur  alternatif  bagi pasangan suami istri mengingat bahwa jika pernikahan tetap dilanjutkan maka akan muncul keburukan lainnya.
e. Mashlahat  al- Mursalah
Mashlahat al-mursalah merupakan sebuah metode hukum yang mempertimbangkan  kebaikan  dan  manfaat  bagi  orang  banyak.  Dapat dipahami mashlahat  al-mursalah merupakan  salah  satu  dalil  yang digunakan  ulama  ketika  tidak  ada  ketentuan  nash  baik  yang memerintahkan atau melarang tetapi tetap terikat pada konsep syariah yang mendasar. Adapun dasar pertimbangan metode ijtihad ini adalah kebutuhan manusia dikarenakan zaman yang terus berkembang.
Menurut  informan  hak-hak  sipil  orang  yang  telah  bercerai  di luar  PA  tidak  diakui  oleh  negara.  Selain  itu,  laki-laki  sering mempergunakan  hak  talaknya  semaunya  tanpa  memikirkan  hal-hal yang akan ditanggung oleh istri. Oleh karena itu, menurut pandangan informan perempuan sering dirugikan karena perbuatan laki-laki yang sewenang-wenang  mempergunakan  talaknya.  Dalil mashlahat  al- mursalah digunakan sebagai pedoman dalam menjatuhkan talak mesti di  depan  pengadilan  adalah  agar  perceraian  yang  terjadi  memiliki kekuatan  hukum  bagi  kedua  pihak  (suami  dan  istri),  selain  itu  untuk menjamin hak-hak  yang akan didapatkan oleh istri dan anak-anaknya seperti menyangkut mut’ah , nafkah ‘iddah , pembagian harta bersama dan lainnya.
f. Saddu al-Dzarî‟ah
Informan  menjadikan sadd  al-dzâri’ sebagai  salah  satu  dasar dalam  menetapkan  keharusan  talak  di  Pengadilan  Agama  karena dilihat  dari  definisi  yang  dikemukakan  sebelumnya  yaitu  menutup jalan  yang  akan  membawa mafsadah. Pendapat  informan  tujuannya mengantisipasi  supaya  jangan  sampai  munculnya  perceraian  yang membuat  munculnya  mudharat,  cerai  di  PA  dapat  mengantisipasi
apakah  suami  benar-benar  ingin  cerai  atau  tidak.  sehingga dalil  ini digunakan  sebagai  tindakan  preventif  agar  tidak  terjadinya  talak  di luar Pengadilan Agama.
Namun, Allah mensyari‟atkan talak dengan hikmahnya sebagai jalan  bagi  pasangan  yang  telah  menemui  jalan  buntu  terhadap problema  keluarga  yang  tengah  dihadapinya.  Sehingga  tidak  dapat dikatakan secara zhahir bahwa saddu al-Dzarî’ah sebagai jalan untuk menutup  kemafsadatan  yaitu  perceraian.  Karena  perceraian  bukanlah jalan  yang  merusak  akan  tetapi  solusi  agar  tidak  terjadi  banyak keburukan  dalam  keluarga  yang  akan  memunculkan  mudharat. Menurut  penulis,  metode  ijtihad  ini  kurang  tepat  digunakan  sebagai dalil untuk menetapkan keharusan talak di PA.

## g. Kaidah Fikih
فالخلا عفري مكاحلا مكح
Artinya:  Hukum  yang  diputuskan  oleh  hakim  dalam  permasalahan ijtihad dapat menghilangkan perbedaan.
h. Kaidah Fikih

## عس ّ تا رمالا قاض اذا
Artinya: Suatu keadaan jika sudah sangat sempit, bisa jadi lapang. 31
Penulis  menyimpulkan  bahwa  hal  yang  menjadi  perbedaan pendapat  kalangan ulama di Sumatera Barat adalah mengenai tempat diikrarkan  talak  oleh  suami.  Meskipun  hukum  positif  telah  mengatur secara kolektif prosedur talak, namun ulama di Sumatera Barat masih berbeda  pendapat  mengenai  kedudukan  dan  keberadaan  fikih  dan hukum  positif.    Ada  yang  sepakat  dengan  ketentuan  negara  dan  ada pula  yang  bertahan  dengan  ketetapan  yang  telah  diatur  pada  fikih (pendapat ulama terdahulu).
31 Abdurrahmân ibn Abdullah ibn Abdul Qadîr al-Saqafî, Durûs al-Qawâ’id al- Fiqhiyyah, (ttp: tanpa penerbit, 2014), h. 286
Pada  artikel  ini  penulis  memberikan  pendapat  dengan  paparan alasan sebagai penguat pemikiran penulis yaitu talak di luar Pengadilan Agama  adalah  sah  secara  syara‟  bahwa  sebagaimana  yang  dijelaskan sebelumnya  bahwa  sah  menurut  syara‟  adalah  terpenuhi  rukun  yaitu suami;  istri;  sighat  talak;  bermaksud  untuk  menalak  istrinya  serta dalam  keadaan  sadar  serta  syarat-syarat  yang  mengikutinya.  Talak dapat  terjadi  dengan  pilihan  dan  kehendak  suami.  Ketika  suami  telah mengikrarkan  talak  kepada  istrinya  dengan  niat  serta  lafaz  yang dimengerti  istri,  maka  talaknya  telah  jatuh  tanpa  harus  datang  ke Pengadilan Agama. Penulis memiliki dalil untuk menguatkan pendapat penulis mengenai talak di luar Pengadilan Agama adalah sah yaitu:
a. QS al-Baqarah  (2) ayat 229, yaitu:
ِنا َح َّرَم  ُقَال َطّلا ىلص َس ْحِاِة ٌحْي ِر ْسَت  ْو َ ا  ٍف ْو ُر ْػ َمِة ٌكا َسْمِاَف ٍنا ىلك او ُ ذ ُخأَح ْ ن َ ا  ْم ُ ك َ ل ُّ ل ِح َ ي َ ال َو للها د ْو ُد ُح اَمْي ِلَي َّ ال َ ا ا َ فاَخ َّ ي ْ ن َ ا َّ ال ِا اًئْي َش  َّن ُو  ْيُمُخْيَحا َاّ ِمِ ىلك د ْو ُد َح اَمْي ِلُي َّ ال َ ا  ْمُخ ْ ف ِخ ْ نِا َ ف للها ال هِة ْت َدَخْفا اَميِف َام ِىْي َ لَع  َحاَن ُج َ ال َ ف ىلك َ ف ِللها  َد ْو ُد ُح  َك ْ لِح ا َوو ُدَخ ْػَح َ ال ج َّد َػَخَّي  ْن َم َو َ ن ْي ُمِلا ّظلا ُم ُو  َكِئلُاَف للها َدْو ُد ُح
Artinya:  “Talak  (yang  dapat  dirujuk)  itu  dua  kali.  (Setelah  itu  suami dapat)  menahan  (rujuk)  dengan  cara  yang  patut  atau  melepaskan (menceraikan)  dengan  baik.  Tidak  halal  bagi  kamu  mengambil kembali  sesuatu  (mahar)  yang  telah  kamu  berikan  kepada  mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas  ketentuan  Allah.  Jika  kamu  (wali)  khawatir  bahwa keduanya  tidak  mampu  menjalankan  batas-batas  (ketentuan)  Allah,
maka  keduanya  tidak  berdosa  atas  bayaran  yang  (harus)  diberikan (oleh  istri)  untuk  menebus  dirinya.68)  Itulah  batas-batas  (ketentuan) Allah,  janganlah  kamu  melanggarnya.  Siapa  yang  melanggar  batas- batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”.
Mengutip  penjelasan  Wahbah  al-Zuhailiy 32 bahwa  ayat  di  atas menjelaskan  kemutlakan  ayat  yang  menunjukkan  pensyariatan  talak dan  pelimpahan  perkara  talak  kepada  suami.  Ayat  tersebut  tidak
32 Wahbah al-Zuhailiy, Op.Cit., h.  448
membedakan  antara  talak munjiz (yang  terjadi  secara  langsung)  dan mu’allaq (yang  digantung).  Penjatuhan  talak  tidak  terikat  dengan sesuatu,  yang  mana  mutlak  berlaku  sesuai  kemutlakannya.  Sehingga, suami  memiliki  hak  yang  mutlak  untuk  menjatuhkan  talak  sesuai dengan  yang  dikehendaki  dan  pilihannya  tanpa  mensyaratkan  tempat dan  waktu  baik  diucapkan  secara  langsung  maupun  digantungkan terhadap sesuatu.
b. Hadis
Hadis yang telah penulis kemukakan sebelumnya pada bab 2 (dua) halaman  52  (lima  puluh  dua).  Hadis  tersebut    menunjukkan  bahwa Islam  telah  memelihara  kesakralan  pernikahan  dimana  suami  dituntut untuk  memelihara  lisannya  agar  tidak  salah  mempergunakan  hak talaknya.  Hadis  ini  adalah  secara  tersirat  memberikan  isyarat  untuk memperingati  suami  agar  berhati-hati  dan    tidak  berlaku  sewenang- wenang  dalam  menggunakan  hak  talaknya.    Adapun  resiko  yang  akan didapatkans  suami  adalah    talak  dapat  berlaku  secara  langsung  tanpa memandang  tempat  berlakunya  talak  bahkan  tidak melihat  kepada  niat dari  suami.  Menurut  penulis,  jika  hadis  ini  dapat  dipegang,  dipahami serta dapat disosialisasikan dengan baik maka tujuan untuk memelihara dan  melindungi  pihak-pihak  yang  dirugikan  dapat  teratasi.  Hadis  ini dapat dijadikan rambu-rambu bagi masyarakat luas bahwa penggunaan talak tidak dapat diucapkan secara sewenang-wenang.

## KESIMPULAN
Dari  pembahasan  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya  dapat  di  ambil kesimpulan bahwa: 1.) Respon ulama di Sumatera Barat tentang kedudukan talak di  luar  Pengadilan  Agama  adalah  sebagian  besar  (mayoritas)  menyatakan  bahwa tidak  sah  talak  yang  dilakukan  di  luar  Pengadilan  Agama.  Dalil  yang  digunakan oleh ulama Sumatera Barat dalam berpendapat tidak sah talak di luar Pengadilan Agama tersebut adalah ayat al-Quran dan al-Sunnah, metode ijtihad ( maslahah al- mursalah,sadd  al-Dzarî’ah )  serta  kaidah  fikih.  Dalil  yang  dikemukakan  ulama
Sumbar  tersebut,  juga  untuk  menguatkan  pendapat  mereka  dalam  mendukung hukum positif.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahmân  al-Jazîriy, al-Fiqh  ‘alâ  al-Mazâhib  al-Arba’ah, juz  4,  Dâr  al- Rayyan li al-Turats, tt.
Abdurrahmân ibn Abdullah ibn Abdul Qadîr al-Saqafî, Durûs al-Qawâ’id al- Fiqhiyyah, ttp: tanpa penerbit, 2014.
Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo,
2015
Ahmad  Tholabie  Kharlie, Hukum  Keluarga  Indonesia, Jakarta:  Sinar  Grafika, 2015.
Al-„Allâmah „Alî ibn  Muhammad al-Amidiy, al-Ihkâm fî  Ushûl al-Ahkâm, Juz 1,
Arab Saudi: Dâr al- Shami‟i, tt.
al-Fanâniy, Zainuddin Ibn Abdul Aziz al-Malîbârî , 2005, Hâsyiyah i’ânat al- Thâlibîn ‘alâ halli al-Fadz Fathu al-Mu’în, Beirut: Dar al-Fikr
al-Mughniyah, Muhammad Jawad,  1999, Fiqih Lima Mazhab, diterjemahkan oleh Masykurm A.B,dkk, judul asli: “al-Fiqh „alâ al-Madzâhib al-
Arba‟ah”, Jakarta: Lentera
al-Naisâbûriy, Abu al-Husain Muslim ibn Hajjâj al- Qusyairiy, 2006, Shahih Muslim, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2006
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana,
2014.
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum,
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawas, 2011, al- Usrah wa Ahkâmuhâ fî al-Tasyrî’ al-Islâmî, diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah
Ernawati dan Ritta Setiyati,  2016, “ Persepsi Masyarakat Minangkabau Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama” (Studi Kasus di Nagari
Ulakan,Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman
Sumatera Barat), Jurnal Unisbank Semarang
Ghozali, Abdul Rahman, 2015, Fiqih Munakahat, Jakarta: Prenamedia Grup
Hîttu, Muhammad Hasan,  2005, al-Khulâshah fî Ushûl al-Fiqh, Kuwait: Dâr al-

## Dhiya‟
Khair, Damrah, 2017, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: CV Pustaka Setia Kharlie  ,Ahmad  Tholabie,  2015, Hukum  Keluarga  Indonesia, Jakarta:  Sinar Grafika
Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin,  2016, Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah, Jakarta: PT Bumi Aksara
Kompilasi Hukum Islam, bab XVI tentang Putusnya Perkawinan
Muhammad  Abû  Zahrah, al-Ahwâl  al-  Syakhshiyyah, Kairo:  Dâr  al-Fikr  al- „Arabiy, 2015
Muhammad Abû Zahrah, Ushûl al-Fiqh, ttp: Dâr al-Fikr al-„Arabiy, 1958.
Muhammad ibn Ahmad ibn Umar al-Syâtiriy, Syarh Yaqut al-Nafis fî Mazhab ibn Idrîs, Jedah: Dar al-minhaj,2015.
Muhammad  ibn  Ismâ‟îl  al-Amîr  al-Shan‟âniy, Subul  al-Salâm  Syarh  Bulûgh  al- Marâm  min  Jam’i  Adillat  al-Ahkâm, juz  3,  Riyadh:  Maktabah  Nazâr Mushthafâ al-Bâz, 1995.
Mujieb, Abdul, 1995, Kamus Istilah Fiqih, Jakarta: PT Pustaka Firdaus
Munawwir, Ahmad Warson, 1997, Al-Munawwir, Surabaya: Pustaka Progresif Muthiah,  Aulia,    2017, Hukum  Islam  Dinamika  Seputar  Hukum  Keluarga, Yogyakarta: Pustaka Baru Press
Narbuko,  Cholid  dan  Abu  Achmadi,  2004, Metodologi  Penelitian ,  Jakarta:  PT Bumi Aksara
Nurdianto,  Ripan,  2019,  “Analisis  Kedudukan  Hukum  Talak  di  luar  Pengadilan Menurut  Putusan  Bahtsul  Masail  Nahdatul  Ulama  dan  Majlis  Tarjih Muhammadiyah”, Skripsi  Sarjana  Hukum  Islam, Bandung:  Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Djati
Nurhayati  dan  Ali  Imran  Sinaga,    2018, Fiqih  dan  Ushul  Fiqih, Jakarta: Prenamedia Grup
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta:  Pusat Bahasa
Pusat  Pengkajian  Islam  dan  Minangkabau  (PPIM),  2015, Ensiklopedi Minangkabau, Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM)

## Ripan Nurdianto, “Analisis Kedudukan Hukum Talak di luar Pengadilan Menurut
Putusan  Bahtsul  Masail  Nahdatul  Ulama  dan  Majlis  Tarjih Muhammadiyah”, Skripsi  Sarjana  Hukum  Islam, (Bandung:  Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Djati, 2019), td.
Simorangkir,dkk, 2009, Kamus Hukum, Jakarta: Sinar Grafika
Sulaimân al-Asy‟ats al-Sijistâniy, Sunan Abî Dâud, Jilid 4, airo: Dâr al-Tha‟shîl,
2015.
Suma,  Muhammad,    2005, Hukum  Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam, Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada
Syaifuddin, Muhammad, dkk,  2014, HukumPerceraian, Jakarta: SinarGrafika Tim  Penulis  IAIN  Syarif  Hidayatullah,  1992, Ensiklopedi  Islam  Indonesia,
Jakarta: Djambatan
Tim  Penyusun,  “Fatwa  Tarjih:  Perceraian  di  Luar  Sidang  Pengadilan”,  dalam http://Tarjih.or.id diakses  pada  Kamis  tanggal  12  Desember  2019  pukul 21.47
Tim Penyusun, “Ijma Ulama Indonesia 2012,dalam http://mui.or.id diakses  pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 pukul 21.45
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, bab VIII tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Wahbah al-Zuhailiy, al-Wâjiz fî Ushûl  al-Fiqh, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1995.
Yusuf,  Muri,    2017, Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  Gabungan, Jakarta:Kencana.