PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR NEGERI (STUDI KASUS MANTAN TKI DI DUSUN CURAH LELE DESA WONOASRI KECAMATAN TEMPUREJO  KABUPATEN JEMBER)
Oleh:
Mohammad Hafidz, SH.,MHum.
Email : Hafidz@gmail.com

## Abstract
Wonoasri Village is one of the villages from Tempurejo Subdistrict which has 5 hamlets, one of  which  is  the  Lele  Bulk  Hamlet.  Data  from  Wonoasri  Village  is  estimated  that  there  are more  than  100  people  in  each  hamlet  who  have  worked  abroad,  but  the  data  that  has  not been  fully  reported  to the village  office  to  work  abroad.  Most  of  the  residents  of Wonoasri Village  choose  to  work  as  migrant  workers  who  work  abroad.  The  role  of  the  Wonoasri Village  Government  and  the  Regional  Government  of  Jember  is  needed  to  carry  out  the sending  of  Indonesian  migrant  workers  abroad.  In  the  sense  that  the  government  only provides  employment  information,  but  when  it  is  implemented  the  village  government  and local government tend to be quiet and allow prospective workers to manage themselves with the PJTKI.
Keywords : Protection,  Indonesian Migrant Workers (TKI), Wonoasri Village

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Buruh  migran,  adalah  orang  yang bermigrasi dari satu negara ke negara lain untuk tujuan bekerja. (menurut Wickramasekera  (2002:  2),  mengacu kepada Konvensi ILO pada Buruh Migran tahun  1949,  (No.97)  pada  Article  11). Sedangkan menurut Menurut Departemen Sosial,  definisi  buruh  migran  (Indonesia) adalah  orang  yang  berpindah  ke  daerah lain, baik di dalam maupun ke luar negeri (legal  maupun  illegal),  untuk  bekerja dalam jangka waktu tertentu.
Namun jika kita melihat peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  tidak ada  yang  mencantukan  tentang  definisi buruh migrant itu sendiri namun yang ada hanyalah  pengertian  dari  Tenaga  Kerja Indonesia.  Menurut  Undang-undang  No 39  Tahun  2004  Tentang  Penempatan  dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia, pengertian Tenaga kerja Indonesia adalah Tenaga  Kerja  Indonesia  yang  selanjutnya disebut  dengan  TKI  adalah  setiap  warga negara  Indonesia  yang  memenuhi  syarat untuk  bekerja  di  luar  negeri  dalam hubungan  kerja  untuk    jangka  waktu tertentu dengan menerima upah.
Sedangkan dalam pasal 1 ayat 4 Undang- undang  No  39  Tahun  2004  Tentang Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga Kerja Indonesia, pengertian dari
perlindungan  TKI  adalah  segala  upaya untuk  melindungi  kepentingan  calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan  hak-haknya  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
Dalam  UU  No.39  Tahun  2004 juga  menentukan  tentang  Hak  Dan Kewajiban TKI  Pasal 8 Setiap calon TKI mempunyai  hak  dan  kesempatan  yang sama untuk:
a) bekerja di luar negeri;
b) memperoleh  informasi  yang  benar mengenai pasar  kerja luar negeri dan prosedur  penempatan    TKI  di  luar negeri;
c) memperoleh  pelayanan  dan  perlakuan yang  sama  dalam  penempatan  di  luar negeri;
d) memperoleh kebebasan menganut aama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah  sesuai  dengan  agama  dan keyakinan yang dianutnya.
e) memperoleh  upah  sesuai  dengan standar  upah  yang  berlaku  di  negara tujuan.
f) memperoleh  hak,  kesempatan,  dan perlakuan  yang  sama  yang  diperoleh tenaga  kerja  asing  lainnya  sesuai dengan peraturan perundang- undangan di negara tujuan;
g) memperoleh  jaminan  perlindungan hukum sesuai dengan peraturan h) perundang-undangan  atas  tindakan yang  dapat  merendahkan  harkat  dan martabatnya  serta  pelanggaran  atas hak-hak    yang  ditetapkan  sesuai dengan peraturan per undang- undangan  selama  penampatan  di  luar negeri;
i) memeproleh  jaminan  perlindungan keselamatan dan keamanan ke- pulangan TKI ke tempat asal;
j) memperoleh  naskah  perjanjian  kerja yang asli.
Sedangkan untuk
ketentuan kewajiban    ada  pada  Pasal  9  yag menentukan sebagai berikut:
a. menaati peraturan perundang- undangan  baik  di  dalam  negeri maupun di negara tujuan;
b. menaati dan melaksanakan pekerjaan- nya sesuai dengan perjanjian kerja;
c. membayar biaya pelayanan penempatan  TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang- undangan; dan
d. memberitahukan  atau  melaporkan  ke- datangan  keberadaan  dan  kepulangan TKI  kepada    Perwakilan  Republik Indonesia di negara tujuan.
Desa  Wonoasri  merupakan  salah satu  desa  dari  kecamatan  Tempurejo memiliki  5  dusun  salah  satunya  dusun
curah  lele.  Data  dari  Desa  Wonoasri  di perkirakan  ada  100  orang  lebih  setiap dusun  telah bekerja ke luar negeri namun data yang ada belum keseluruhan melaporkan  dirinya  ke  kantor  desa  untuk bekerja  di  luar  negeri.  Sebagaian  besar warga  Desa  Wonoasri  memilih  bekerja sebagai  buruh  migrant  yang  bekerja  di luar  negeri.  Adapun  beberapa  beberapa faktor  mereka  memilih  untuk  bekerja sebagai buruh migran, antara lain:
1. Kemiskinan/ Ekonomi Lemah
2. Pendidikan minim
3. Peluang kerja minim
4. Tidak memiliki skill/ketrampilan
5. Menikah Usia Dini
6. Ingin  memiliki  rumah  sama  seperti tetangga.
Namun  apa  yang  ada  didalam ketentuan  UU    yang  memberikan  janji bahwa  mereka  akan  mendapatkan  per- lindungan  hukum,  hak-haknya  sebagai TKI hanya menjadi bunga yang indah dan tertulis  didalam  suatu aturan  karena  tidak sedikit  dari  TKI  yang  bekerja,  mem- pertaruhkan  nyawa  dan  meninggal  anak dan  keluarga  sayang  sekali  tidak  men- dapatkan  perlindungan  hukum  karena sampai  saat  ini  banyak  TKI  yang  gajinya dipotong  untuk  sekian  bulan,  bahkan  ada yang sampai 7 tahun mereka tidak digaji, dibunuh  dan  bahkan  sampai  saat  ini  ada TKI  yang  masih  mendekam  didalam penjara.  Jika  kita  melihat  Kejadian-
kejadian  yang  dialami  oleh  TKI  sangat tidak  adil  rasanya  dibandingkan  dengan devisa  yang  didapatkan  oleh  negara  dari TKI,  lalu  pertanyaan  besar  kita  adalah Dimana Negara Saat Itu?
Berangkat  dari  fakta  yang  ada didalam  masyarakat  Wonoasri  Jember pada  umumnya  dan  masyarakat  dusun curah  lele  pada  khususnya,  untuk  me- lakukan  perubahan,  mengubah  pola  pikir masyarakat tentang pentingnya pe- ngetahuan  hukum  dan  ingin  memberikan kontribusi khususnya untuk pemerintahan desa.Sebagai  tenaga  pengajar  di  Fakultas hukum  yang  memiliki  pengetahuan  ten- tang aturan–aturan TKI di luar negeri dan sebagai tugas tri darma pendidikan, maka seharusnya memberikan informasi sebagai  pengetahuan  bagi  mantan  TKI atau  yang  akan  menjadi  calon  TKI sehingga  TKI  memiliki  pengetahuan tentang  hak  dan  kewajibanya.  Dengan harapan  pengetahuan  yang  diperoleh dapat  menjadi  bekal  mereka  untuk perlindungan  hukum  bagi  mereka  baik pada  saat  pra  pemberangkatan,  pada waktu  dipenampungan,  pemberangkatan dan pemulangan karena pada saat itu para TKI  sering  mengalami  kekerasan,  tidak mendapatkan perlindungan yang layak.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  diatas, maka  penulis  merumuskan  masalah  pada
pembahasan ini adalah Bagaimana Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri?  Apakah Mantan Tenaga Kerja di Luar Negeri Asal Dusun  Curah  Lele  sudah  memahami Tentang  Penempatan  dan  Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri?

## PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan  Undang-undang  No  39 Tahun  2004  Tentang  Penempatan dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia
Servulus 1 (Kepala  Bagian  Humas BNP2TKI)  menjelaskan  penempatan  TKI ke  luar  negeri  dibagi  dalam  dua  sektor, yaitu  formal  dan  informal.  Sebagaimana data yang ada, dari total 148.285 TKI yang sudah  ditempatkan,  jumlah  TKI  yang bekerja  di  bidang  formal  mencapai  83.943 orang.  Sedangkan  TKI  yang  bekerja  di bidang  informal  sebanyak  64.342  orang. Dilihat dari latar belakang pendidikan, para TKI  yang  bekerja  di  luar  negeri  masih didominasi lulusan SD-SMP dengan angka 65 persen.
Selebihnya  beragam,  mulai  dari tingkat  SLTA  hingga  perguruan  tinggi, yaitu  diploma,  sarjana,  dan  pascasarjana. Dari  sisi  gender,  tenaga  kerja  dari
1 Mega Putra Ratya, “Sepanjang 2017, Ada 148.285 TKI Ditempatkan di Luar Negeri”, Detik News, 27 September 2017
Indonesia  mayoritas  perempuan,  yaitu sebanyak  93.641  perempuan,  di  mana persentase  ini  jauh  lebih  banyak  daripada laki-laki yang hanya 54.644 orang. Berdasarkan  skema  penempatan,  dari jumlah penempatan sebanyak 148.285 TKI tersebut,  terbagi  dalam  skema private  to private (P  to  P)  sebanyak  119.266  orang, reentry sebanyak 19.712 orang, perorangan/individu berjumlah 6.768
orang,  dan goverment  to  government (G  to
G) 2.408 orang."Untuk kepentingan perusahaan sendiri sebanyak 67 orang, dan TKI  yang  bekerja  sebagai  pelaut  sebanyak 64 orang," ungkapnya.
Hingga  berita  ini  diturunkan,  pusat data  BNP2TKI  mencatat  ada  5  daerah sumber  TKI  terbesar,  yaitu  Jawa  Barat sebanyak  31.027  orang,  Jawa  Tengah 29.394  orang,  Jawa  Timur  27.381  orang, Nusa  Tenggara  Barat  23.859  orang,  dan Sumatera Utara 11.952 orang. Berdasarkan kabupaten/kota,  yang  tertinggi  adalah Kabupaten  Lombok  Timur  10.621  orang, Indramayu  10.390  orang,  Lombok  Tengah 6.917  orang,  Cirebon  6.408  orang,  dan Cilacap 5.448 orang.
BNP2TKI  juga  mencatat  negara- negara  yang  menjadi  tempat  persebaran TKI  di  luar  negeri.  Dari  26  negara  yang paling  banyak  terdapat  TKI,  tercatat  10 negara  terbesar  untuk  penempatan  TKI, yaitu  Malaysia  sebanyak  60.624  orang, Taiwan  48.737  orang,  Hong  Kong  9.687
orang, Singapura 11.175 orang, Arab Saudi 10.006  orang,  Brunei  Darussalam  5.416 orang,  Korea  Selatan  4.266  orang,  Uni Emirat Arab 1.937 orang, Oman 718 orang, dan  Qatar  794  orang.  Dari  sekian  banyak pekerjaan  yang  ada  di  luar  negeri,  terdapat 5  jabatan  terbesar  TKI,  untuk domestic workers 29.465  orang, caregiver 35.512 orang, worker 16.934  orang,  operator 23.366  orang,  dan plantation  worker 22.334 orang.
Penempatan  TKI  di  luar  negeri hanya  dapat  dilakukan  ke  Negara  tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian  tertulis  dengan  Pemerintah  RI atau  ke  negara  tujuan  yang  mempunyai Peraturan Perundang-undangan yang melindungi  tenaga  asing.  Atas  per- timbangan  keamanan,  Pemerintah  me- netapkan  negara-negara  tertentu  tertutup bagi  penempatan  TKI,  antara  lain  negara tujuan  dalam  keadaan  perang,  bencana alam,  atau  terjangkit  wabah  penyakit menular.  Khusus  untuk  penempatan  TKI pada  pekerjaan  dan  jabatan  tertentu  diatur tersendiri,  misalnya  pekerjaan  sebagai pelaut.
Penempatan  calon  TKI/TKI  di  luar negeri  diarahkan  pada  jabatan  yang  tepat sesuai  dengan  keahlian,  ketrampilan, bakat, minat, dan kemampuan.Penempatan calon TKI/TKI dilaksanakan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak azasi manusia, perlindungan hukum, pemerataan
kesempatan  kerja,  dan  ketersediaan  tenaga kerja  dengan  mengutamakan  kepentingan nasional.  Setiap  orang  dilarang  me- nempatkan  calon  TKI/TKI  pada  jabatan dan  tempat  pekerjaan  yang  bertentangan dengan  nilai-nilai  kemanusiaan  dan  norma kesusilaan  serta  Peraturan  Perundang- undangan,  baik  di  Indonesia  maupun  di Negara  tujuan  atau  di  negara  tujuan  yang telah dinyatakan tertutup.
Pelaksanaan  penempatan  TKI  di luar negeri dapat dilakukan oleh:
1.    Penempatan Oleh Pemerintah
Penempatan  TKI  di  luar  negeri  oleh Pemerintah,  hanya  dilakukan  atas dasar  perjanjian  secara  tertulis  antara Pemerintah dengan Pemerintah negara pengguna  berbadan  hukum  di  negara tujuan.
2.    Penempatan oleh Perusahaan Pelaksana  Penempatan  TKI  Swasta
(P3TKIS)
Perusahaan yang akan menjadi P3TKIS  mendapatkan  izin  tertulis berupa Surat Izin Perusahaan
Penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia (SIPPTKI), setelah
memenuhi persyaratan :
a.    Berbentuk badan hukum perseorangan terbatas (PT),
b.    Memiliki  modal  disetor  yang tercantum  dalam  akta  pendirian perusahaan,  sekurang    kurangnya sebesar tiga miliar rupiah,
c.    Meyetor uang kepada bank sebagai  jaminan  dalam  bentuk deposito  sebesar  lima  ratus  juta rupiah pada bank pemerintah, d.    Memiliki rencana kerja penempatan  dan  perlindungan TKI  di  luar  negeri  sekurang- kurangnya untuk tiga tahun berjalan,
e.    Memiliki unit pelatihan kerja, dan
f.     Memiliki  sarana  dan  prasarana pelayanan penempatan TKI.
Penempatan  TKI  pada  pengguna perseorangan  dilakukan  melalui  mitra usaha  di  negara  tujuan.Mitra  Usaha berbentuk  badan  hukum  yang  didirikan sesuai  dengan  ketentuan  di  negara  tujuan. Untuk  pengguna  perseorangan,  dapat mempekerjakan TKI pada pekerjaan antara lain, sebagai penata laksana rumah tangga, pengasuh bayi atau perawat manusia lanjut usia,  pengemudi,  tukang  kebun/taman (sektor  informal).  Perlindungan  bagi calon TKI  yang  diberangkatkan  keluar  negeri oleh  P3TKIS,  meliputi  kegiatan  sebelum pemberangkatan (pra penempatan), selama masa  penempatan  di  luar  negeri,  dan sampai dengan kembali ketanah air (purna penempatan). Untuk selanjutnya, TKI yang bekerja  di  luar  negeri  secara  perseorangan berhak  untuk  memperoleh  perlindungan dari Perwakilan RI.
Syarat menjadi TKI:
a.   Berusia sekurang-kurangnya
18
(delapan  belas)  tahun  kecuali  bagi calon  TKI  yang  akan  dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang- kurangnya berusia 21 ( dua puluh satu) tahun
b.  Sehat jasmani dan rohani;
c.  Tidak  dalam  keadaan  hamil  bagi  calon tenaga kerja perempuan; dan d.  Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Dasar atau yang
sederajat.
Dokumen wajib calon TKI:
a.   Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
b.   Surat  keterangan  status  perkawinan bagi  yang  telah  menikah  melampirkan copy buku nikah;
c.   Surat  keterangan  izin  suami  atau  istri, izin orang tua, atau izin wali;
d.   Sertifikat kompetensi kerja;
e.   Surat  keterangan  sehat  berdasarkan hasil-hasil  pemeriksaan  kesehatan  dan psikologi;
f.    Paspor  yang  diterbitkan  oleh  Kantor
Imigrasi setempat;
g.   Visa kerja;
h.   Perjanjian penempatan kerja;
i.    Perjanjian kerja, dan
j.    KTKLN  (Kartu  Tenaga  Kerja  Luar Negeri) adalah kartu identitas bagi TKI
yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
Pendidikan dan Pelatihan:
a.   Calon  TKI  wajib  memiliki  sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan jabatan.
b.   Dalam  hal  TKI  belum  memiliki kompetensi  kerja  dalam  pelaksana penempatan TKI swasta wajib melakukan  penddikan  dan  pelatihan sesuai  dengan  pekerjaan  yang  akan dilakukan.Pendidikan  dan  pelatihan kerja  bagi  calon  TKI  dimaksudkan untuk:
1) membekali, menempatkan dan mengembangkan  kompetensi  kerja calon TKI;
2) memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya agama,  dan  risiko  bekerja  di  luar negeri;
3) membekali kemampuan berkomunikasi  dalam  bahas  negara
tujuan; dan 4) memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban calon TKI/TKI.
Perjanjian Kerja:
Hubungan  kerja  antara  Pengguna  dan  TKI terjadi  setelah  perjanjian  kerja  disepakati dan ditandatangi oleh para pihak.
a. Setiap  TKI  wajib  menandatangani perjanjian  kerja  sebelum  TKI  yang bersangkutan  diberangkatkan  ke luar negeri.
b. Perjanjian  kerja  ditanda  tangani  di hadapan  pejabat  instansi  yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
Perlindungan TKI di Luar Negeri Perlindungan  TKI  adalah  segala upaya perlindungan atas kepentingan calon TKI/TKI  dalam  mewujudkan  pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
Perlindungan  buruh  migran  diatur dalam  Konvensi  Internasional  tentang Perlindungan  Hak  Semua  Buruh  Migran dan  Anggota  Keluarganya  (International Convention on the Protection of the Rights of  All  Migrant  Workers  and  Members  of Their  Families)  1990.Di  samping  itu  ada konvensi  internasional  lainnya.  Sedangkan perlindungan  terhadap  TKI  diatur  dalam UU  No.  39/2004  tentang  Penempatan  dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di Luar  Negeri,  namun  UU  ini  lebih  banyak mengatur prosedural dan tata cara penempatan TKI ke luar negeri, dan hanya sedikit  mengatur  hak-hak  dan  jaminan perlindungan  hak-hak  buruh  migran  dan anggota keluarganya. Selain itu perlindungan terhadap buruh migran
diberikan pemerintah berdasarkan konstitusi  negara,  sebagaimana  dilakukan oleh Departemen Luar Negeri (Deplu) RI.
Pemahaman Masyarakat Dusun Curah Lele Desa  Wonoasri  merupakan  salah satu  desa  dari  kecamatan  Tempurejo memiliki  5  dusun.  Yaitu  salah  satunya Dusun  Curah  Lele.Data  dari  Desa Wonoasri  di  perkirakan  ada  100  orang lebih  setiap  dusun    telah  bekerja  ke  luar negeri  namun  data  yang  ada  belum keseluruhan melaporkan dirinya ke kantor desa  untuk  bekerja  di  luar  negeri. Sebagaian besar warga Dusun Curah Lele memilih  bekerja  sebagai  buruh  migrant yang bekerja di luar negeri.
Adapun  beberapa  beberapa  faktor mereka  memilih  untuk  bekerja  sebagai buruh migran, antara lain:
1. Kemiskinan/ Ekonomi Lemah
2. Pendidikan minim
3. Peluang kerja minim
4. Tidak memiliki skill/ketrampilan
5. Menikah Usia Dini
6. Ingin  memiliki  rumah  sama  seperti tetangga.
Menurut  aturan  Nomor  39  Tahun 2004 Tentang Perlindungan dan Penempatan  Tenaga  Kerja  bahwa  Tenaga Kerja  Indonesia  yang  bekerja  di  Luar Negeri  mendapatka  perlindungan  hukum sebagaimana diatur dalam Undang- Undang.  Namun  apa  yang  ada  didalam
Undang-Undang  yang  memberikan  janji bahwa mereka akan mendapatkan perlindungan  hukum,  hak-haknya  sebagai TKI hanya menjadi bunga yang indah dan tertulis  didalam  suatu aturan  karena  tidak sedikit dari TKI yang bekerja,
mempertaruhkan nyawa dan
meninggalkan  anak  dan  keluarganya, sayang sekali tidak mendapatkan perlindungan  hukum  karena  sampai  saat ini  banyak  TKI  yang  gajinya  dipotong untuk  sekian  bulan,  bahkan  ada    yang sampai  7  tahun  mereka  tidak  digaji, dibunuh  dan  bahkan  sampai  saat  ini  ada TKI  yang  masih  mendekam  didalam penjara.  Jika  kita  melihat  Kejadian- kejadian  yang  dialami  oleh  TKI  sangat tidak  adil  rasanya  dibandingkan  dengan devisa  yang  didapatkan  oleh  negara  dari TKI,  lalu  pertanyaan  besar  kita  adalah dimana negara saat itu?
Begitu juga halnya pada masyarakat  Dusun  curah  lele,  mereka banyak  yang  tidak  mengetahui  secara pasti  apa  isi  daripada  aturan-aturan  yang dapat  memberikan  perlindungan  bagi mereka  khususnya  dalam  hal  Tenaga Kerja  Di  Luar  Negeri.  Mereka  masih sangat  awam  sehingga  apabila  terjadi masalah  mereka  lebih  baik  membiarkan dan  mengikuti  apa  yang  diminta  majikan maupun  PJTKI.  Dengan  mengetahui secara  jelas  tentang  aturan-aturan  yang berlaku bagi TKI di  Luar Negeri, mereka
berharap  dapat  digunakan  sebagai  alat perlindungan  hukum  bagi  mereka  baik pada  saat  perekrutmen  sebagai  tenaga kerja  sampai  dengan  mereka  kembali  ke tanah  air  ketika  mereka  sudah  tidak melanjutkan kontrak kerja.
Perlunya  peran  Pemerintah  Desa Wonoasri  maupun  Pemerintah  Daerah Jember dalam menyelenggarakan pengiriman  TKI  di  Luar  Negeri  secara baik.Dalam artian pemerintah hanya memberikan  informasi  pekerjaan,  namun ketika pelaksanaannya pemerintah desa dan pemerintah  daerah  cenderung  diam  dan membiarkan  calon  tenaga  kerja  mengurus sendiri  dengan  PJTKI.  Padahal  ketika melihat  kemampuan  calon  tenaga  kerja yang  paham  betul  adalah  pemerintah  desa, pemerintah  desa  yang  mengerti  apakah calon  tenaga  kerja  ini  usianya  sudah  layak untuk  diberangkatkan,  kemudian  tingkat sekolahnya sampai mana, keadaan keluarga dan  kemampuan  ekonominya  bagaimana yang mengetahui pemerintah desa sehingga layaknya  kiranya  pemerintah  desa  dapat turut  andil  dalam  memberikan  rekomedasi sehingga tidak hanya membiarkan masyarakatnya untuk berangkat dan pulang mengurus sendiri.
Demikian halnya dengan pemerintah  daerah  seharusnya  pemerintah daerah juga turut andil jika ada masyarakatnya yang akan berangkat ke luar negeri  untuk  bekerja,  maka  pesan-pesan
moral
dan teknis pelaksanaan keberangkatannya diberitahu, sehingga duta  daerah  ini  sesampainya  di  negara tujuan  mereka  bekerja  juga  memberikan nilai positif.

## KESIMPULAN
1. Penempatan  TKI  di  luar  negeri  hanya dapat  dilakukan  ke  Negara  tujuan yang  pemerintahnya  telah  membuat perjanjian  tertulis  dengan  Pemerintah RI  atau  ke  negara  tujuan  yang mempunyai Peraturan Perundang- undangan  yang  melindungi  tenaga asing.  Atas  pertimbangan  keamanan, Pemerintah menetapkan negara-negara tertentu  tertutup  bagi  penempatan TKI,  antara  lain  negara  tujuan  dalam keadaan  perang,  bencana  alam,  atau terjangkit  wabah  penyakit  menular. Khusus  untuk  penempatan  TKI  pada pekerjaan  dan  jabatan  tertentu  diatur tersendiri,  misalnya  pekerjaan  sebagai pelaut.
2. Hak-hak  dasar  yang  melekat  pada induvidu  sangat  dilindungi  di  mata hukum, sehingga berbagai permasalahan  penganiayaan  TKI  di luar negeri yang terjadi, pada dasarnya sangat  bertentangan  dengan  apa  yang dipaparkan  dalam  Pernyataan  Umum tentang  Hak-Hak  Asasi  Manusia.  Dan
pemerintah  harus  bertindak  tegas dalam  permasalahan  yang  semakin terlarut-larut ini demi menegakkan dan memperjuangkan  hak  asasi  bangsa Indonesia di mata dunia.
3. Pemerintah telah mengeluarkan
perundang-undangan  untuk  menjamin perlindungan  TKI  seperti  UU  No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang lantas mendorong pemberlakukan  UU  No.  39/2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI  di  Luar  Negeri  (UU  PPTKILN) sudah  berusaha  untuk  memfasilitasi "kepentingan" TKI pada umumnya. 4. Masyarakat Dusun curah lele merupakan  salah  satu  contoh  dari beribu  daerah  pengirim  Tenaga  Kerja Keluar  Negeri.  Mereka  sebenarnya ttidak  paham  akan  peraturan  yang digunakan  untuk  melindungi  mereka. Ketidakpahaman mereka dimanfaatkan oleh perusahaan- perusahaan PJTKI untuk mendapatkan pendapatan  bagi  perusahaan,  sehingga banyak  dari  Tenaga  Kerja  Indonesia yang  di  Luar  Negeri  harus  pulang tanpa  mendapatkan  apa-apa  dari  hasil kerja  mereka.  Bukan  hanya  itu  selain tidak  mendapatkan  upah  mereka  yang disebut Duta rupiah ini juga seringkali membawa  banyak  permasalahan  dari negara tempat mereka kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

## Literatur Buku:
Arikanto,  S., Prosedur  Penelitian  Suatu
Pendekatan Praktik, Jakarta, Rieneka Cipta; 2010;
Maleong,  Lexy  J., Metodelogi  Penelitian Kualitatif, Bandung,  PT.  Remaja
Rosdaykarya, 2011;
Sugiono,  Dr.,Prof., Metode  Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D,
Bandung, Alfabeta, 2010;
Sabarno, Hari, Memando Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Jakarta, Sinar Grafik, 2007;
Sirait,  George  Martin,Yustina  Rostiawati,
dkk., Jerat Hutang Dalam
perdagangan Manusia,----,2007;
Supianto, perlindungan  negara  terhadap tenaga kerja Indonesia
,naringgul:2011;

## Peraturan-Peraturan:
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomer  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  39  Tahun  2004  tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar Negeri;
Peraturan  Pemerintah  Nomer  3  Tahun 2013  Tentng  Perlindungan  tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan republik Indonesia Nomer 22 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan, Penempatan dan Perlindungan
tenaga  kerja  Indonesia  di  Luar Negeri;
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Jember Nomer  5  Tahun  2008  Tentang
Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Mohammad  Hafidz,  SH.,M.Hum ,  adalah dosen  Di  Fakultas  Hukum  Universitas Islam  Jember.  Menempuh  pendidikan  S1 Fakultas  Hukum  Universitas  Jember  dan melanjutkan  S2  di  Program  Pasca  Sarjana Ilmu Hukum Universitas Narotama
Surabaya.