……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)

## RAGAM KEGIATAN USAHA TUJUAN INVESTASI PPS
Oleh

## Nurul Ayu Kusumaningrum
Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda, KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Email: nurul.kusumaningrum@pajak.go.id

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  tentang  ragam  kegiatan  usaha  tujuan  investasi  PPS. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) telah dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Program Pengungkapan Sukarela ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan (HPP),  yang  kemudian  dijelaskan  dengan  lebih  rinci  dalam  Peraturan  Kementerian  Keuangan Nomor  196/PMK.03/2021  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Program  Pengungkapan  Sukarela. Pemerintah  telah  menetapkan  bahwa  pelaksanaan  investasi  paling  lambat  adalah  30  September 2023. Investasi dilakukan paling singkat (holding period) selama lima tahun sejak diinvestasikan. Investasi dapat dipindahkan ke bentuk lain setelah minimal dua tahun. Perpindahan antarinvestasi maksimal dua kali, dengan maksimal satu kali perpindahan dalam satu tahun kalender dan jeda maksimal dua tahun.  Jeda waktu perpindahan antarinvestasi menangguhkan holding period lima tahun. Peserta PPS dengan komitmen repatriasi dan/atau investasi wajib menyampaikan laporan realisasi  investasi  melalui  laman  DJP  paling  lambat  saat  berakhirnya  batas  penyampaian  SPT Tahunan.
Kata Kunci: PPS, Pajak, Pengungkapan Sukarela

## PENDAHULUAN
Program  Pengungkapan  Sukarela  (PPS) telah dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2022 sampai  dengan  30  Juni  2022.  Program Pengungkapan Sukarela ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang kemudian  dijelaskan  dengan lebih  rinci  dalam Peraturan  Kementerian  Keuangan  Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela.
Kementerian  Keuangan  dalam  hal  ini
Direktorat  Jenderal  Pajak  mencatat  terdapat 247.918  Wajib  Pajak  yang  ikut  serta  dengan jumlah  Surat  Keterangan  (SKET)  yang diterbitkan  sebanyak  308.059.  Jumlah  Pajak Penghasilan  yang  disetorkan  adalah  sebesar Rp61,01  triliun  dengan  jumlah  harta  bersih yang  dilaporkan  sebanyak  Rp596,36  triliun. Dari  jumlah  harta  bersih  tersebut,  tercatat sebanyak Rp513,94 triliun merupakan deklarasi
Dalam  Negeri  dan  repratiasi,  Rp22,35  triliun merupakan  investasi,  dan  sisanya  sebanyak Rp60,07 triliun  merupakan hasil deklarasi Luar Negeri.

## METODE PENELITIAN
Artikel  ini  menggunakan  metode kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang dimaksud menggunakan studi terhadap peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan Program Pengungkapan Sukarela.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Repatriasi dan Tarifnya
Dengan  berakhirnya  PPS  tersebut,  ada beberapa komitmen yang harus dilakukan oleh wajib  pajak  yang  telah  mengikuti  PPS  ini. Sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021, disebutkan bahwa wajib pajak yang
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
menyatakan  mengalihkan  Harta  bersih  ke dalam  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  wajib  mengalihkan  harta  dimaksud paling  lambat  tanggal  30  September  2022. Kegiatan ini selanjutnya dikenal dengan istilah repatriasi.  Repatriasi  dilakukan  melalui  bank, dengan  ketentuan  tidak  dapat  mengalihkan harta  bersih  tersebut  ke  luar  wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  paling  singkat selama  5  (lima)  tahun  terhitung  sejak diterbitkannya Surat Keterangan.
Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  telah menentukan  dua  macam  tarif  khusus  untuk peserta  PPS  yang  ingin  merepatriasi  hartanya. Pertama,  tarif  sebesar  6  persen  atas  repatriasi harta bersih yang diinvestasikan pada kegiatan usaha  sektor  pengolahan  sumber  daya  alam (SDA)  atau  sektor  energi  terbarukan  di Indonesia,  dan/atau  Surat  Berharga  Negara (SBN).  Kedua,  tarif  sebesar  8  persen  jika repatriasi harta bersih tidak diinvestasikan baik pada  kegiatan  usaha  sektor  pengolahan  SDA atau  sektor  energi  terbarukan  di  Indonesia, dan/atau  SBN.  Dari  dua  jenis  tarif  ini  sangat terlihat  jika  pemerintah  sangat  mendukung kegiatan ekonomi kemasyarakatan dan mendukung ekonomi hijau di Indonesia.
Adapun  investasi  harta  bersih  dalam kegiatan  usaha  sektor  pengolahan  SDA  dan sektor energi terbarukan dalam wilayah NKRI dapat  dilakukan  melalui  pendirian  usaha  baru atau  penyertaan  modal  pada  perusahaan  yang melakukan  penawaran  umum  perdana  atau pemesanan  melalui  efek  yang  terlebih  dahulu (right  issue).  Kemudian,  kegiatan  sektor pengolahan  SDA  ini  merupakan  kegiatan pengolahan  bahan  baku  SDA  yang  menjadi barang  setengah  jadi  atau  barang  jadi  yang menambah  nilai  bahan  baku  SDA.  Kegiatan usaha sektor ini yang menjadi tujuan investasi harta  bersih  telah  ditetapkan  oleh  Menteri Keuangan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor  52/KMK.010/2022  tentang  Kegiatan Usaha Sektor Pengolahan Sumber Daya Alam Dan Sektor Energi Terbarukan Sebagai Tujuan Investasi Harta Bersih Dalam Rangka
Pelaksanaan  Program  Pengungkapan  Sukarela Wajib Pajak. Sektor Usaha Tujuan Investasi Dalam Keputusan Kementerian
Keuangan  tersebut,  Menteri  Keuangan  telah menetapkan  332  kegiatan  usaha  sektor pengolahan sumber daya alam dan sektor energi terbarukan yang dapat dijadikan sebagai tujuan investasi,  diantaranya  adalah  pengusahaan tenaga  panas  bumi,  industri  pengolahan  dan pengawetan produk daging dan daging unggas, industri pengasapan/pemanggangan ikan, industri pembekuan ikan, industri peragian/fermentasi  ikan,  industri  berbasis daging  lumatan  dan  surimi,  hingga  industri pengolahan  dan  pengawetan  lainnya  untuk biota air lainnya untuk sektor kelautan.
Untuk sektor makanan, tersedia beragam pilihan mulai dari industri pelumatan buah-buahan  dan  sayuran,  industri  minyak mentah  dan  lemak  nabati,  industri  makanan bayi  hingga  industri  minuman  lainnya.  Untuk sektor  tekstil,  tersedia  industri  persiapan  serat tekstil,  industri  pemintalan  benang,  industri karpet dan permadani hingga industri alas kaki lainnya. Kemudian di sektor pengolahan kayu, tersedia  industri  penggergajian  kayu,  industri pengolahan rotan, industri kertas tissue, hingga industri pencetakan khusus.
Tidak terbatas pilihan kegiatan investasi seperti  yang  telah  disebutkan  di  atas,  tersedia juga  sektor  kimia,  yang  terdiri  dari  industri kimia  dasar  anorganik  Khlor  dan  Alkali, industri  minyak  atsiri  hingga  industri  bahan baku obat tradisional untuk hewan. Tak cukup sampai  disini,  tersedia  pula  pilihan  di  sektor karet  dan  kaca,  yang  terdiri  dari  industri  ban luar  dan  ban  dalam,  industri  kaca  lembaran, hingga industri kemasan dari kaca.
Ada pula pilihan industri batu bata dari tanah  liat/keramik,  industri  perlengkapan rumah  tangga  dari  porselen,  industri  barang dari marmer, granit, dan batu lainnya, industri mutiara,  industri  alat  olahraga,  industri  kapal dan perahu, treatment dan pembuangan sampah tidak berbahaya. Untuk yang menyukai games
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
dan  internet,  tersedia  aktivitas  produksi  film, video  dan  program  televisi  baik  oleh pemerintah maupun swasta, aktivitas pengembangan
video game, aktifitas
pengembangan  teknologi  blockchain,  portal webdan/atau platform digital tanpa atau dengan tujuan komersial.

## PENUTUP Kesimpulan
Pemerintah  telah  menetapkan  bahwa pelaksanaan investasi paling lambat adalah 30 September  2023.  Investasi  dilakukan  paling singkat  (holding  period)  selama  lima  tahun sejak diinvestasikan.
Investasi dapat
dipindahkan ke bentuk lain setelah minimal dua tahun.  Perpindahan  antarinvestasi  maksimal dua kali, dengan maksimal satu kali perpindahan dalam satu tahun kalender dan jeda maksimal dua tahun.  Jeda waktu perpindahan antarinvestasi  menangguhkan  holding  period lima tahun.
Saran Peserta PPS dengan komitmen repatriasi dan/atau investasi wajib
menyampaikan  laporan  realisasi  investasi melalui  laman  DJP  paling  lambat  saat berakhirnya batas penyampaian SPT Tahunan. Yuk  segera  tentukan  investasi  yang  akan dilakukan sebelum tanggal 30 September 2023.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021 tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan (HPP)
[2] Peraturan  Kementerian  Keuangan  Nomor 196/PMK.03/2021
[3] Keputusan Menteri Keuangan No 52/KMK.010/2022  tahun  2022  tentang Kegiatan Usaha Sektor Pengolahan Sumber Daya  Alam  dan  Sektor Energi  Terbarukan sebagai  Tujuan  Investasi  Harta  Bersih dalam Rangka Pelaksanaan Program
Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN