## OPEN ACCESS
E-ISSN: 2656-5528

## Pengembangan Kota Wisata di Kawasan Hutan Konservasi Kecamatan Sekotong, Nusa Tenggara Barat
Development of Tourism City in Conservation-Forest Area of Sekotong District, West Nusa Tenggara
Lalu Akhmad Farhan 1* , Imam Buchori 1 , Suzanna Ratih Sari 1
1 Program Studi Doktor Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia *Penulis korespondensi. e-mail : l.farhan0815@gmail.com
(Diterima: 7 April 2023; Disetujui: 27 April 2023)

## Abstrak
Pariwisata  merupakan  salah  satu  sektor  cepat  tumbuh  yang  dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi.  Kecamatan  Sekotong merupakan contoh daerah yang memiliki potensi wisata berkat adanya pariwisata pesisir yang ditunjang oleh peningkatan aksesibilitas pasca pengesahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan Kecamatan Sekotong sebagai kota wisata. Namun, pertumbuhan tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu fungsi konservasi dan kelangsungan mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Sekotong. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan skema  Public-Private-People Partnership yang dapat digunakan sebagai acuan pengembangan kota wisata berkelanjutan di Kecamatan Sekotong. Penelitian ini perlu dilakukan atas dasar belum banyaknya kajian yang membahas pengembangan destinasi wisata di Kecamatan Sekotong secara komprehensif  dan  mengkaji  rencana  tindakan  konservasi  alam  yang  diperlukan.  Penelitian  bertujuan  mengidentifikasi  kebutuhan pengembangan kota wisata berkelanjutan dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui foto udara, observasi lapangan, dan telaah  dokumen.  Hasil  analisis  diintegrasikan  dan  diimplementasikan  dalam  rencana  pelaksanaan  dengan  menggunakan  skema Public-Private-People Partnership. Hasil akhir penelitian ini adalah skema pengembangan kota wisata berbasis Public-Private-People Partnership yang memperhatikan kelestarian alam di sekitarnya. Skema ini secara legal akan diakui sebagai Kerja Sama Usaha (KSU) dan berlaku selama 35 tahun. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara keilmuan menjadi tolok ukur penerapan Public- Private-People Partnership dalam pengembangan destinasi wisata di Indonesia serta menjadi inspirasi bagi penulisan karya-karya tulis ilmiah baru dengan tema serupa.
Kata kunci : kota wisata; pariwisata berkelanjutan; Public-Private-People Partnership

## Abstract
Tourism is one of the fastest growing sectors proven to boost economic activities in certain regions. Sekotong District is a that has potential due to  the existence of its coastal tourism  sites and increased accessibility after the development of Mandalika  Special Economy Area (KEK). The development of the mentioned attraction unearthed some distresses regarding the function of conservation and the continuity of people's livelihoods in Sekotong District. Previous studies stated that a development scheme that is engineered for  local  social,  economic,  and  environmental  sustainabilities  can  mitigate  problems  that  are  caused  by  urban-tourism development.This study aims to generate a Public-Private-People Partnership (P4) scheme that can be used as a reference to develop a sustainable tourism hub in Sekotong District. Comprehensive studies about local tourism hub development that puts environmental sustainability in consideration are considered urgent to discuss for previous studies are found to be inadequate. Data collection of ortophoto, field observation, and literature reviews were used to identifiy local tourism development necessities. Further outputs will then be formulated to a P4 tourism development scheme. Development approaches from this research is expected to contribute to local tourism advancement while also keeping environmental sustainability in concern. This scheme will be acknowleged legally as a 35-year-long corporate-state joint business scheme.This research is expected to contribute scientifically as a benchmark for practical P4 schemes in I ndonesia’s tourism development. Future researches regard ing local tourism developments and sustainabilities are also expected to use this study as a reference.
Keywords: public-private-people partnership; sustainable tourism; tourism based urban development

## 1. PENDAHULUAN
Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berpotensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi (Buckley, 2013). Hal tersebut mendorong  Pemerintah Indonesia untuk menggalakkan pengembangan pariwisata melalui pencanangan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Proyek- proyek  Strategis  Nasional  tersebut  ditargetkan  untuk  dapat  meningkatkan  jumlah  wisatawan  lokal dan  mancanegara, kontribusi Pendapatan Daerah Bruto (PDB), lapangan pekerjaan, dan angka Travel and Tourism Competitiveness Index . Berdasarkan PSN, terdapat 29 dari 222 proyek yang merupakan proyek pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) industri dan pariwisata.
Pulau Lombok merupakan salah satu daerah yang memperoleh porsi PSN berupa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Mandalika (Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia, 2022). KEK ini direncanakan menjadi hub pariwisata alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salah satu kelebihan Mandalika adalah  mudah diakses oleh moda transportasi darat, laut,  dan  udara  melalui  Jalan  Raya  Bypass  Bandara  Internasional  Lombok,  Bandara  Internasional Zainuddin Abdul Madjid (ZAM), dan Pelabuhan Lembar (Horwath, 2017; Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, 2022). Keterjangkauan ini mendukung KEK Mandalika sebagai tempat pusat aktivitas wisata di Pulau Lombok (Monzón et al., 2013; X. Wang et al., 2012).
Keberadaan  tempat  pusat  kegiatan  yang  terintegrasi  dengan  jaringan  infrastruktur  merupakan  peluang  untuk mengembangkan koridor-koridor wisata baru di sekitarnya (Kowalczyk-Aniol, 2023; X. Wang et al., 2012). Konsentrasi aktivitas pariwisata di suatu pusat akan mencapai suatu titik jenuh dan mendorong pengunjung ke destinasi-destinasi lain di sekitarnya. Fenomena ini disebut sebagai diffusion effect (Wan et al., 2015). Limpahan pengunjung yang disertai oleh aliran barang dan jasa dari dan menuju pusat wisata akan membentuk jaringan aktivitas pariwisata yang terintegrasi (Lee et al., 2013).
Kajian Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Lombok-Gili Tramena 2020-2044 memproyeksikan bahwa akan ada lebih dari 12 juta pengunjung yang berwisata di Pulau Lombok pada tahun 2045. Proyeksi tersebut memunculkan kemungkinan destinasi Mandalika mencapai titik jenuh apabila tidak diimbangi dengan tindakan pengembangan yang memadai. Skenario diffusion effect yang dapat terjadi apabila Mandalika mencapai titik jenuh perlu ditanggapi dengan perencanaan  pengembangan  destinasi  di  sekitarnya  yang  mampu  menampung  limpahan  wisatawan.  Perencanaan pengembangan  tersebut  juga  perlu  mempertimbangkan  keterlibatan  sektor  privat  dan  masyarakat  setempat  untuk mengurangi beban manajemen pemerintah setempat (Wan et al., 2022; Zhang & Kumaraswamy, 2012).
Kecamatan  Sekotong,  Kabupaten  Lombok  Barat  merupakan  salah  satu  daerah  yang  terintegrasi  dengan  KEK Mandalika  melalui  Jalan  Raya  Sekotong.  Kecamatan  ini memiliki  destinasi  wisata  bahari  bernama  Desert  Point yang berlokasi  di  tengah  Taman  Wisata  Alam  (TWA)  Bangko-bangko.  Destinasi  ini  masuk  dalam  salah  satu  rekomendasi pengembangan  wisata  di  Pulau  Lombok  di  kajian  The  World  Bank  dan  Horwath.  Peningkatan  laju  perjalanan  pasca dibangunnya Jalan Raya Bypass Bandara Internasional Lombok juga merupakan alasan Kecamatan Sekotong menjadi destinasi wisata yang layak dikembangkan (Horwath, 2017; Khafid, 2021).
Pengembangan  destinasi  wisata  di  Kecamatan  Sekotong  juga  perlu  mempertimbangkan  kelangsungan  hidup masyarakat dan fungsi konservasi yang diampu oleh TWA Bangko-bangko (Azzali et al., 2020; Hernandezet al., 2023; Milano et al., 2019). Pengembangan dan pengelolaan kawasan yang kurang memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi di sekitar kawasan pariwisata dapat menimbulkan gangguan terhadap daya dukung lingkungan dan gesekan sosial  dengan  masyarakat  (Arabadzhyan  et  al.,  2020;  Belgrano  &  Villasante,  2020;  Milano  et  al.,  2019).  Penolakan masyarakat  dan  kerusakan  lingkungan  diketahui  sudah  terjadi  di  TWA  Bangko-bangko.  Masyarakat  yang  menolak penetapan TWA Bangko-bangko menjarah hutan dan membuka ladang jagung baru di area konservasi (BKSDA NTB, 2018; Rakhman, 2019).
Ekosistem  pesisir  yang  sensitif  terhadap  perubahan  yang  sangat  ekstrem  juga  perlu  diberi  perhatian  khusus (Arabadzhyan et al., 2020). Frekuensi kunjungan yang terlalu sering dan jumlah pengunjung yang terlalu banyak dapat mengganggu kelangsungan ekosistem alam setempat (Costanza et al., 2014; P. Wang et al., 2022). Kerusakan pada ekosistem  pantai  dapat  mengurangi  nilai  jual  yang  menjadi  daya  tarik  pariwisata  pesisir  itu  sendiri.  Perencanaan pengembangan  destinasi  wisata  perlu  mempertimbangkan  daya  dukung  lingkungan  untuk  menjaga  keberlangsungan kegiatan pariwisata (Costanza et al., 2014). Pertimbangan tersebut nantinya akan berujung pada pembatasan jumlah pengunjung dan/atau jumlah kunjungan yang menyesuaikan kapasitas tampungan destinasi wisata.
Urgensi pemanfaatan potensi destinasi wisata dan pengawalan fungsi konservasi TWA Bangko-bangko merupakan tanggung jawab yang perlu dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pengembangan pariwisata. Wan & Bramwell (2015) mengatakan bahwa pengelolaan pariwisata yang efektif memerlukan kondisi dimana pemerintah memiliki peran yang minimal dan dapat melimpahkan tanggung jawab kepada pihak lain. Hal ini bermakna bahwa pemerintah lokal tidak perlu menanggung seluruh peran dalam pengelolaan destinasi pariwisata. Pemerintah dapat berperan sebagai koordinator yang mengidentifikasi kebutuhan dan menemukan pelaku usaha sektor privat yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut (P. Wang et al., 2022). Pelaku usaha sektor privat yang terlibat dalam skema ini dapat mengkomersialisasikan komoditas yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Jamnadass et al., 2014). Masyarakat lokal juga perlu dilibatkan dalam  pengembangan  wisata  berkelanjutan.  Zhang  &  Kumaraswamy  (2012)  menemukan  bahwa  masyarakat  lokal memiliki pemahaman tentang budaya, sejarah, dan adat di lokasi asalnya. Pengetahuan tersebut perlu dimanfaatkan karena destinasi wisata dapat lebih menonjolkan nilai lokalnya dan pengembangan lokasi wisata dapat dilakukan selaras dengan kehidupan masyarakat lokal (Wan et al., 2022; Zhang & Kumaraswamy, 2012). Urgensi penyusunan penelitian ini timbul karena belum banyaknya kajian yang membahas pengembangan destinasi wisata di Kecamatan Sekotong secara komprehensif khususnya terkait rencana tindakan konservasi alam dan tindakan integrasi dengan masyarakat yang.
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menyediakan  skema  pengembangan  pariwisata  berkelanjutan  yang  komprehensif serta selaras dengan kebutuhan tindakan pelestarian lingkungan alam di TWA Bangko-bangko dan kebutuhan sosial- ekonomi masyarakat Kecamatan Sekotong. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pembahasan topik urban development based on tourism di kota-kota pesisir di Indonesia. Keluaran skema pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan pada penelitian ini diharapkan dapat dijadikan percontohan dalam pengembangan destinasi wisata pesisir di seluruh dunia.

## 2. KAJIAN TEORI

## 2.1 TREN PARIWISATA PESISIR DI ABAD 21
Daerah  pesisir  merupakan  salah  satu  jenis  destinasi  wisata  yang  mengalami  peningkatan  kepopuleran  dalam beberapa dekade terakhir (Kurniawan et al., 2016). Rencana Induk Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok Tahun 2020- 2045 menyebutkan bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung pada tahun 2018 melebihi 1 juta orang. Jumlah tersebut diproyeksikan meningkat hingga 12 juta orang pada tahun 2045. Sebagian besar pengunjung juga diproyeksikan berasal dari daerah yang tidak memiliki iklim tropis, seperti Benua Eropa. Daerah pesisir banyak diminati karena kemampuannya memberikan sense of place yang berlawanan dengan hiruk-pikuk kawasan pusat kota dan memiliki iklim yang berbeda dibandingkan daerah asal wisatawan (untuk kasus wisatawan mancanegara) (Carlsen & Butler, 2011; Horwath, 2017).
Peningkatan  permintaan  barang  dan  jasa  membuat  banyak  masyarakat  setempat  menggantungkan  mata pencariannya terhadap kegiatan pariwisata di destinasi pesisir (Deely et al., 2023; Wabnitz, 2019). Konsentrasi kegiatan wisata  di  daerah  pesisir  ditemukan  mengakibatkan  degradasi  terhadap  ekosistem  fisik  pantai.  Hal  ini  dikarenakan ekosistem pesisir diketahui sangat sensitif terhadap intervensi yang timbul dari aktivitas di sekitarnya (Hernandez et al., 2023).  Pengelolaan  kegiatan  pariwisata  yang  tidak  memperhatikan  kelangsungan  ekosistem  seringkali  menimbulkan kerusakan lingkungan endemik (Hernandez et al., 2023; Wabnitz, 2019). Kearifan lokal masyarakat setempat juga dapat memudar  karena  biasanya  insentif  dari  kegiatan  pariwisata  hanya  diberikan  untuk  penyediaan  komoditas  pariwisata (Macleod,  2004).  Budaya-budaya  sosial  yang  tidak  selaras  dengan  kebutuhan  kegiatan  pariwisata  biasanya  tidak mendapat insentif. Kondisi ini mengubah persepsi masyarakat menjadi lebih akomodatif terhadap penyediaan komoditas pariwisata dibandingkan budaya lokal (Carlsen & Butler, 2011; Macleod, 2004).

## 2.2 PARIWISATA BERKELANJUTAN
Pulau Lombok merupakan daerah yang memiliki banyak potensi destinasi wisata alam  (Horwath, 2017). Destinasi snorkeling dan tracking di habitat terumbu karang dan hutan-hutan yang berisi flora dan fauna langka merupakan beberapa contoh potensi yang dijual pengembang pariwisata di Pulau Lombok (First Lombok Tour, 2019; Horwath, 2017; Sideman et al., 2022). Potensi tersebut merupakan pedang bermata dua bagi aktivitas pariwisata di Pulau Lombok. Potensi wisata alam di Lombok mendorong eksploitasi sumber daya alam. Sementara di sisi lainnya, sumber daya tersebut perlu dijaga agar Pulau Lombok tetap memiliki nilai jual sebagai destinasi pariwisata.
Pariwisata berkelanjutan adalah pendekatan pengembangan pariwisata yang memperhatikan alokasi sumber daya alamnya demi mencukupi kebutuhan generasi yang akan datang (Ayaz, 2012). Pendekatan ini tidak hanya membahas komponen attraction , accessibility , amenity , available  packages , activities ,  dan ancillary  services (Buhalis,  2002).
Keseimbangan antara kesejahteraan masyarakat lokal, keuntungan dari aktivitas pariwisata, dan kelestarian lingkungan alam  juga  perlu  diperhatikan  (Ivars-Baidal  et  al.,  2021).  Pendekatan  pengelolaan  pariwisata  yang  berkelanjutan diharapkan dapat menjawab kebutuhan pengembangan pariwisata di wilayah studi.

## 2.3 PENGEMBANGAN KOTA WISATA DI KECAMATAN SEKOTONG
Kecamatan  Sekotong  merupakan  salah  satu  lokasi  yang  memiliki  potensi  pariwisata  di  Pulau  Lombok.  Dusun  ini memiliki destinasi wisata selancar bernama Desert Point. Destinasi ini menjadi salah satu lokasi favorit peselancar karena kualitas ombaknya yang baik. Selain itu, Desert Point juga memiliki daya tarik wisata snorkeling (Francis, 2022; Smart et al.,  2022).  Desert  Point  masuk  dalam  rekomendasi lokasi pengembangan  wisata dalam policy  brief berjudul Lombok Baseline Demand and Supply, Market Demand Forecasts, and Investment Needs oleh Horwath (2017).
Desert Point sudah memiliki fasilitas akomodasi seperti resort dan hotel. Kecamatan Sekotong dan daerah-daerah di sekitarnya  juga  sudah  mengalami  perkembangan  setelah  dibangunnya  KEK  Mandalika.  Penyediaan  infrastruktur- infrastruktur seperti jalan raya dan jaringan listrik tegangan tinggi telah memasuki tahap pra-konstruksi sejak tahun 2021 (Khafid,  2021).  Pembangunan  infrastruktur  penunjang  tersebut  meningkatkan  kesiapan  Kecamatan  Sekotong  untuk dikembangkan  sebagai  destinasi  wisata  (Buhalis,  2002).  Adanya  kebutuhan  untuk  menunjang  KEK  Mandalika  juga mendorong urgensi pengembangan Kecamatan Sekotong sebagai lokasi pariwisata. Sekurang-kurangnya berdasarkan paparan tersebut, destinasi wisata di Kecamatan Sekotong sudah memiliki komponen aksesibilitas, amenitas, atraksi, dan aktivitas (Buhalis, 2002; Buhalis & Law, 2008; Navío-Marco et al., 2021). Adanya pengembangan lebih lanjut yang bersifat terpusat dan terstruktur dapat membantu melengkapi komponen kebutuhan destinasi wisata di Kecamatan Sekotong.
Pengembangan  kawasan  urban  berbasis  pariwisata  (kota  wisata)  merupakan  salah  satu  wujud  pemusatan  dan strukturisasi  aktivitas  pariwisata  (Chaolin,  2020;  Kowalczyk-Aniol,  2023).  Kajian-kajian  terdahulu  telah  membuktikan bahwa  pariwisata  memiliki  potensi  sumbangan  devisa  yang  signifikan  (Duignan,  2019).  Potensi  tersebut  mendorong banyak daerah yang memiliki potensi wisata untuk melakukan pengembangan secara fisik dan nonfisik (Amore, 2019; Gospodini, 2020). Model pengembangan ini merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing destinasi wisata, menarik wisatawan, dan memperoleh devisa dari kegiatan pariwisata (Amore, 2019). Kawasan perkotaan yang mendukung fungsi pariwisata merupakan buah dari model pengembangan tersebut.
Topik pengembangan kota wisata mulai populer pada dua dekade terakhir. Perkembangan teknologi yang memangkas birokrasi dari wisatawan ke penyedia barang/jasa berkontribusi signifikan terhadap maraknya pengadopsian model ini (Buhalis  &  Law,  2008;  Kowalczyk-Aniol,  2023;  Navío-Marco  et  al.,  2021).  Penelitian-penelitian  terdahulu  menemukan bahwa model ini menimbulkan disrupsi terhadap model permukiman, standar pelayanan instansi pemerintah lokal, dan harga pasar properti di daerah yang memiliki potensi wisata (Milano et al., 2019; Zmyslony & Kowalczyk-Aniol, 2019). Disrupsi ini seringkali menimbulkan penolakan masyarakat terhadap rencana pengembangan kota wisata di daerah yang sudah memiliki aktivitas permukiman (Kowalczyk-Aniol, 2023; Zmyslony & Kowalczyk-Aniol, 2019).
Kowalczyk- Anioł (2023)  mengatakan  bahwa  pengembangan  kota  wisata  wajib  menitikberatkan  pada urban regeneration . Konteks regeneration dalam pengembangan kota wisata bermakna pelestarian aktivitas dan struktur fisik yang vital bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat (Amore, 2019). Kekhasan yang timbul dari pemilihan tindakan  tersebut  dapat  meningkatkan  nilai  jual  suatu  kota  wisata  (Amore,  2019;  Romanczyk,  2018).  Selain  itu, keterlibatan  masyarakat  dalam  aktivitas  pengembangan  kota  wisata  dapat  mengurangi  beban  yang  ditanggung  oleh pengembang  kota  wisata  dan  pemerintah  setempat  (Wan  et  al.,  2022).  Gesekan  yang  timbul  antara  kepentingan pengembangan kota wisata dengan keberlanjutan mata pencarian masyarakat setempat juga dapat dikurangi dengan penerapan urban regeneration (Milano et al., 2019).

## 2.4 PENGELOLAAN LAHAN KONSERVASI OLEH PELAKU USAHA SEKTOR PRIVAT
Taman Wisata Alam (TWA) Bangko-bangko merupakan kawasan hutan lindung yang berdekatan dengan wilayah studi. TWA ini diresmikan pada 1 Juli 1992 melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 664/Kpts-II/92/76. Area konservasi di TWA Bangko-bangko memiliki luas 2.610,17 hektar dengan flora yang dilindungi antara lain bajur, kesambi, dan waru. Sementara itu, fauna yang dilindungi di kawasan ini antara lain koakiau, elang bondol, ayam hutan, kera ekor panjang, trenggiling, dan babi hutan (First Lombok Tour, 2019). Aktivitas konservasi dan wisata di TWA Bangko- bangko yang tidak disetujui masyarakat berakibat pada penjarahan sumberdaya hutan (BKSDA NTB, 2018). Kurangnya kemampuan  pengelola  TWA  Bangko-bangko  untuk  menggalakkan  fungsi  konservasi  hutan  menimbulkan  urgensi pendekatan konservasi baru.

## Sumber: OpenStreetMap, 2023

## Gambar 1. Taman Wisata Alam Bangko-bangko
Komersialisasi  merupakan  salah  satu  pendekatan  yang  belum  banyak  dibahas  dalam  kegiatan  konservasi  alam (Chidakel & Child, 2022; Saayman et al., 2018). Pendekatan ini diketahui dapat menunjang fungsi konservasi sembari menghasilkan keuntungan bagi pengelolanya. Kasus-kasus konservasi dengan pendekatan wildlife tourism , hunting , dan livestock di  Indonesia,  Afrika  Selatan,  dan  Amerika  Serikat  merupakan  beberapa  contoh  keunggulan  sektor  privat dibandingkan dengan sektor publik (Bates & Hersey, 2016; Saayman et al., 2018; Shine & Somaweera, 2019). Keluaran pengelolaan dari skema komersialisasi, dihitung dengan satuan ekor dan tutupan vegetasi dalam kasus konservasi alam, diketahui lebih unggul dari periode pengelolaan sektor publik (Bates & Hersey, 2016; Godoy et al., 2022). Keunggulan yang dimiliki oleh pelaku usaha sektor privat dibandingkan sektor publik dari sisi pengelolaan antara lain kemampuan pengendalian konflik antar stakeholders , fleksibilitas pengaturan porsi keuntungan dan keberlanjutan kegiatan konservasi, konsentrasi anggaran, dan kemampuan research and development (Bates & Hersey, 2016; Shine & Somaweera, 2019).
Nilai jual flora dan fauna komoditas konservasi merupakan hal yang meningkatkan daya tarik dan penghasilan bagi pengelola destinasi wisata alam  (Saayman et al., 2018). Namun, praktik-praktik komersialisasi terdahulu memberikan beberapa lessons  learned untuk  penerapan  skema  ini  kedepannya.  Kondisi-kondisi  tertentu  dapat  mengganggu keseimbangan antara keuntungan komersial dan keberlanjutan konservasi. Hal-hal yang perlu diawasi dalam kegiatan komersialisasi situs konservasi antara lain (Bates & Hersey, 2016; Godoy et al., 2022; Shine & Somaweera, 2019):
a. kemungkinan risiko gangguan komoditas konservasi terhadap aktivitas permukiman, komersial, dan industri;
b. agenda politik yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan konservasi untuk pariwisata;
c. penolakan masyarakat setempat terhadap kegiatan konservasi dan/atau komersialisasi;
d. ketergantungan terhadap sektor pariwisata dapat meningkatkan kerentanan situs konservasi terhadap kondisi ekonomi global; dan
e. kemungkinan gangguan akibat perubahan iklim.

## 2.5 SKEMA PENGELOLAAN PUBLIC-PRIVATE-PEOPLE PARTNERSHIP DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA
Skema Public-Private-People  Partnership (4P)  merupakan  pengembangan  dari Public-Private  Partnership (PPP). Model  PPP  pertama  kali  dibentuk  di  Amerika  Serikat  yang  merupakan  suatu  metode  pembiayaan  yang  memberikan potensi penyelesaian terhadap masalah urbanisasi, transfer inovasi, dan ilmu pengetahuan (Beh, 2015). Salah satu tujuan pengembangan  konsep  ini adalah pelimpahan  tanggung  jawab  pemerintah  ke  pihak  ketiga  untuk menjaga  efektivitas manajemen  pemerintahan  (Wan  et  al.,  2022).  Skema  ini  biasa  diterapkan  dalam  skenario  kurang  memadainya kemampuan pemerintah dalam menangani situasi tertentu (Wan & Bramwell, 2015).
Secara konseptual, model PPP dalam praktiknya memiliki beberapa keuntungan: 1) Percepatan dari penyedian modal untuk pembangunan infrastruktur; 2) Adanya pengalihan tanggung jawab desain dan kontruksi kepada pihak swasta dan dikombinasikan  dengan  pembiayaan  oleh  pemerintah;  3)  Adanya  pengurangan  biaya  yang  tidak  perlu  selama  masa penggunaan proyek yang dilakukan oleh pemerintah-swasta; 4) Adanya alokasi risiko kepada pihak yang paling kompeten
untuk  menanganinya  sehingga  pihak  swasta  akan  memperbaiki  kualitas  manajemennya  dan  berkinerja  berdasarkan pengalaman internasional; 5) Pihak swasta diharapkan lebih mampu untuk menghasilkan pendapatan tambahan pada masa operasional sehingga subsidi pemerintah dapat dikurangi; dan 6) Pemerintah akan berperan sebagai regulator dan dapat  memfokuskan  perannya  pada  rencana  program  pelayanan  dan  pengawasan  (European  Commission,  2003). Kondisi ini dimungkinkan melalui pelimpahan tanggung jawab pelayanan masyarakat kepada pihak swasta.
Penambahan aspek people pada model PPP merupakan bentuk penyertaan partisipasi masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama dari pengikutsertaan masyarakat adalah kepuasan masyarakat itu sendiri sebagai end user hasil kerjasama antara pemerintah dan pihak ketiga (Wan & Bramwell, 2015; Wan et al., 2022).  Masyarakat  dalam  hal  ini  berperan  sebagai  fasilitator  dan  dapat  memberikan  sumbangsih  pemikiran  dalam pelaksanaan skema Public-Private-People Partnership .
Kerja Sama Usaha (KSU) merupakan salah satu skema kerjasama antar stakeholder pembangunan yang diakui oleh Pemerintah Indonesia (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2020). Skema ini berbentuk pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan/atau bangunan dalam jangka waktu tertentu (30-50 tahun per kontrak kerjasama) dengan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan antara pihak swasta dengan badan pemilik BMN. Skema ini menjadi alternatif pertimbangan  karena  adanya  urgensi  untuk  mengoptimalkan  pemanfaatan  BMN,  meningkatkan  pemasukan  kas nonpajak,  dan  menghalau  penggunaan  BMN  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  (Menteri  Keuangan Republik Indonesia, 2020). Mitra KSU memiliki peran sebagai pembangun dan pengelola situs BMN yang keuntungannya akan diserahkan kepada badan pemilik BMN.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian tentang skema pengembangan kota wisata di Kecamatan Sekotong ini memiliki sifat deduktif. Penelitian ini akan  melakukan  pengamatan  menggunakan  metode  orthophoto,  observasi  lapangan,  dan  telaah  dokumen  terhadap daerah studi menggunakan pendekatan-pendekatan teori yang sudah ada. Analisis deskriptif kemudian akan dilakukan untuk  membahas  temuan-temuan  pengamatan.  Keluaran  analisis  kemudian  akan  digunakan  untuk  mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kota wisata di wilayah studi. Rekomendasi tindakan-tindakan pengembangan kemudian akan dihasilkan dan disusun ke dalam skema kerjasama public-private-people yang padu.

## 3.1 ORTOPHOTO
Pendekatan ortophoto atau foto udara akan dilakukan dengan menggunakan pesawat nirawak dan pendekatan Global Navigation Satellite System (GNSS). Pengambilan gambar dimulai dengan penentuan rute penerbangan ( flight plan ) dan penerbangan wahana nirawak. Gambar akuisisi kemudian diuji akurasinya mengacu pada Ground Control Point (GCP) dan Independent Control Point (ICP). Titik-titik pengujian terdiri atas 6 buah GCP dan 6 buah ICP. Model spasial hasil akuisisi pesawat nirawak kemudian digunakan sebagai acuan luas kawasan yang akan dikembangkan sebagai kota wisata berkelanjutan di Kecamatan Sekotong (Rai et al., 2021).

## Sumber: Analisis, 2023
Gambar 3. Sebaran Ground Control Point (GCP)

## 3.2 OBSERVASI LAPANGAN
Penelitian ini akan menggunakan observasi lapangan untuk memaparkan sense of place di wilayah studi. Pendekatan observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi nonpartisipatoris. Pendekatan ini menitikberatkan pada posisi  peneliti  yang  tidak  terlibat  menjadi  subjek  penelitian  (Ritzer,  2007).  Lavia  et  al.  (2018)  mengatakan  bahwa pendekatan ini meminimalisir interfensi pengaruh observan terhadap subjek atau fenomena penelitian.

## 3.3 TELAAH DOKUMEN
Hasil foto udara dan observasi lapangan akan diolah dalam telaah dokumen lebih lanjut. Studi pustaka dilakukan untuk mencocokkan kebutuhan pengembangan kota wisata dan tindakan konservasi dengan skema kerjasama P4. Pendekatan ini juga akan digunakan Keluaran analisis ini adalah rekomendasi pendekatan kerjasama legal dengan pengelola BMN. Analisis ini juga akan menghasilkan skema pengembangan kota wisata berbasis Public-Private-People Partnership .

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 KILAS PANDANG KAWASAN PENGEMBANGAN KOTA WISATA
Hasil ortophoto dan observasi lapangan menunjukkan bahwa pengembangan dan pengelolaan kota wisata di wilayah studi dapat dilakukan pada bagian utara Kecamatan Sekotong. Luas area yang dapat dialokasikan untuk pengembangan kota wisata adalah sekitar 75 Ha (3,45% total luas TWA Bangko-bangko). Penguasaan atas lahan ini dipegang oleh PT. Putra  Bangko-bangko  Sejati  yang  diputuskan  melalui  S.93/Menhut-II/2011  pada  2  Maret  2011.  SK  tersebut mencantumkan  bahwa  persil  lahan  ini  dapat  dikembangkan  sebagai  destinasi  wisata  yang  turut  memperhatikan keberlangsungan kegiatan konservasi di sekitarnya.
Lokasi rencana pengembangan kota wisata dapat diakses menggunakan moda transportasi darat dan laut. Akses melalui jalan darat tersedia di sebelah utara dan selatan area rencana pengembangan. Jalan tersebut merupakan jalan setapak  yang  berupa  tanah  berbatu  dan  dapat  berubah  menjadi  lumpur  di  musim  hujan.  Kondisi  ini  mengharuskan penggunaan  kendaraan  dengan  kemampuan  lintas  medan  bagi  pengunjung  lokasi  yang  akan  melalui  jalan  darat sedangkan, akses melalui laut dapat ditempuh menggunakan perahu-perahu yang disewakan di dermaga-dermaga kecil.

## Sumber: Observasi Lapangan, 2023

## Gambar 5. Akses dari dan menuju Lokasi Rencana Kota Wisata
Belum memadainya fasilitas-fasilitas kritis seperti jaringan air bersih, infrastruktur telekomunikasi, jaringan jalan, dan fasilitas kesehatan mengurangi kelayakan lokasi ini sebagai daerah pengembangan. Penyediaan fasilitas-fasilitas kritis perlu dijadikan perhatian utama dalam pengembangan kota wisata di wilayah studi (Buhalis, 2002; Buhalis & Law, 2008). Pengembangan  infrastruktur  yang  akan  digunakan  dalam  jangka  panjang  memerlukan  komitmen  dari  masyarakat setempat  agar  tidak  menimbulkan  konflik  yang  dapat  mengganggu  kelangsungan  kegiatan  pariwisata.  Kondisi  ini mengharuskan adanya kerjasama multipihak yang melibatkan pengembang dan pengelola, masyarakat setempat, serta pemerintah daerah (Wan et al., 2022; Zhang & Kumaraswamy, 2012).

## 4.2 AKTIVITAS EKONOMI DAN MATA PENCARIAN MASYARAKAT WILAYAH STUDI
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat, 2023 Gambar 6. Proporsi PDRB ADHB Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022
Perikanan tangkap merupakan salah satu mata pencarian dengan kontribusi terbesar di Kabupaten Lombok Barat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Barat (2022) menunjukkan bahwa nilai PDRB ADHB sektor ekonomi pertanian, kehutanan, dan perikanan Lombok Barat memiliki porsi paling besar (21%) dibandingkan sektor-sektor lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sektor tersebut merupakan penggerak ekonomi yang paling dominan di Kabupaten Lombok Barat. Temuan ini diperkuat oleh data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB  (2019) yang menunjukkan bahwa jumlah nelayan (5.175 orang) dan hasil produksi perikanan tangkap nelayan Lombok Barat (13.059 ton) masuk dalam lima besar Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Peningkatan  animo  pariwisata  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  juga  mendorong  wisatawan  untuk  berkunjung  ke Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat (Horwath, 2017; Presiden Republik Indonesia, 2020). Peluang ini banyak dimanfaatkan oleh para nelayan pemilik perahu untuk terlibat dalam sektor pariwisata. Observasi wilayah studi lebih lanjut menunjukkan  bahwa  perahu-perahu  yang  telah  selesai  digunakan  untuk  menangkap  ikan  banyak  disewakan  untuk mengangkut  wisatawan.  Perahu  yang  disewakan  umumnya  digunakan  untuk  berpesiar  atau  sebagai  moda penyeberangan ke pulau-pulau yang berdekatan seperti Gili Goleng dan Gili Asahan.

## Sumber: Observasi lapangan, 2023

## Gambar 7. Mata Pencarian Masyarakat Kecamatan Sekotong
Kecamatan Sekotong juga merupakan salah satu daerah penyumbang komoditas pertanian lahan kering di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kecamatan ini merupakan daerah produsen padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau (BPS Kabupaten Lombok Barat, 2022). Masyarakat petani di Kecamatan Sekotong diketahui pernah mengalami  gesekan  kepentingan  dengan  pengelola  area  konservasi  di  TWA  Bangko-bangko  (BKSDA  NTB,  2018; Rakhman, 2019). Masyarakat petani yang membuka lahan pertanian di dalam area TWA  Bangko-bangko dinilai telah mengganggu  keberlangsungan  kegiatan  konservasi.  Perselisihan  ini  disebabkan  oleh  kurangnya  sosialisasi  dan penegakan hukum terkait kegiatan konservasi di TWA Bangko-bangko.
Kasus-kasus pelaksanaan aktivitas konservasi yang kurang memperhatikan aktivitas masyarakat sebelumnya dapat dijadikan lesson learned dalam pengembangan kota wisata. Perencanaan pengembangan kota wisata di wilayah studi harus dapat menggandeng masyarakat untuk terlibat mengembangkan komoditas pariwisata yang dijajakan. Kurangnya keterlibatan  masyarakat  dalam  pengembangan  dan  pengelolaan  kota  wisata  dapat  mengakibatkan  penolakan  yang berujung pada hambatan dan gangguan aktivitas pariwisata (BKSDA NTB, 2018; Rakhman, 2019). Studi Wan & Bramwell (2015)  menunjukkan  bahwa  kegiatan  sosial  masyarakat  dapat  memberikan  sumbangsih  kearifan  lokal  dalam pengembangan  atraksi  pariwisata.  Keberadaan  jasa  transportasi  dan guide pesiar  yang  memanfaatkan  daya  tarik pemandangan alam dan potensi interkonektivitas antarpulau di Kecamatan Sekotong merupakan potensi kerjasama yang dapat diwacanakan dalam perencanaan pengembangan kota wisata.

## 4.3 KEBIJAKAN EKSISTING PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
Pulau  Lombok  merupakan  salah  satu  daerah  prioritas  pengembangan  yang  dicanangkan  melalui  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2014. Pulau ini akan dikembangkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang memiliki  fungsi  pariwisata  dan  wewenang  otonomi  pengelolaan.  Pengembangan  tersebut  difokuskan  di  Mandalika, Kabupaten  Lombok  Tengah.  PP  tersebut  lebih  lanjut  memaparkan  adanya  rencana  pembangunan  infrastruktur- infrastruktur kritis seperti fasilitas akomodasi, jalan raya, dan infrastruktur penjernihan air. Fasilitas-fasilitas tersier seperti KEK  ini  terintegrasi  dengan  daerah  studi  melalui  Jalan  Raya  Bypass  Bandara  Internasional  Lombok.  Kondisi  ini memposisikan KEK Mandalika sebagai acuan best practices dan kawasan induk yang menunjang kebutuhan pengelolaan kota wisata di wilayah studi.
Pemerintah pusat bekerjasama dengan The World Bank melalui Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok Tahun 2020-2044 juga mencanangkan program pengembangan
destinasi  pariwisata  di  Kabupaten  Lombok  Barat  hingga  tahun  2044.  Kebijakan  tersebut  menempatkan  Kecamatan Sekotong dalam Key Tourism Area (KTA) Pantai Selatan. Gili Nanggu, Gili Gede, dan Teluk Mekaki adalah daerah prioritas pengembangan  wisata  bahari,  olahraga,  dan  desa  tradisional  dalam  kebijakan  tersebut.  Keterhubungan  destinasi- destinasi tersebut dengan lokasi rencana kota wisata melalui jalur darat (via Jalan Raya Siung) dan jalur laut merupakan potensi atraksi wisata pesiar dan terusan yang dapat diwacanakan dalam rencana pengembangan.
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031 juga menetapkan Kecamatan Sekotong sebagai kawasan strategis yang memiliki fungsi pariwisata, pertambangan, industri, perdagangan dan jasa, serta perikanan dan pertanian. Arahan pemanfaatan ini sudah selaras  dengan  kegiatan  eksisting  dan  rencana  pengembangan  kota  wisata.  Kecamatan  ini  juga  direncanakan  untuk menjadi daerah pusat kegiatan dengan skala layanan kabupaten/kota. Adanya hub pariwisata baru dapat berkontribusi mempercepat  implementasi  RTRW.  Hal  ini  disebabkan  karena  pengembangan  pusat  layanan  akan  meningkatkan konsentrasi  aliran  barang  dan  jasa  ke  daerah  tersebut  (Chaolin,  2020).  Pemusatan  tersebut  akan  meningkatkan kemampuan suatu tempat pusat untuk memberikan layanan ke daerah-daerah di sekitarnya (Christaller, 1980).

## 4.4 IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOTA WISATA
Wilayah rencana pengembangan kota wisata merupakan daerah pesisir yang memiliki kearifan lokal berupa aktivitas sosial dan ekonomi, keindahan alam, dan potensi pariwisata. Pengembangan kota wisata yang akan dilakukan di area konservasi  perlu  memperhatikan  keberlanjutan  kondisi-kondisi  tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan observasi  lapangan, ortophoto ,  dan  telaah  dokumen  untuk  mengidentifikasi  item  yang  wajib  dimasukkan  dalam pengembangan kota wisata. Kebutuhan-kebutuhan pengembangan kota wisata Kecamatan Sekotong sebagai berikut:
a. Perbaikan akses darat dari, menuju, dan dalam wilayah studi;
b. Pengembangan rute interkonektivitas antar gili dengan daratan utama;
c. Penyediaan infrastruktur kritis;
d. Urgensi pelaksanaan konservasi di TWA Bangko-bangko;
e. Pendekatan pengelolaan kota wisata berkelanjutan.

## 4.5 RENCANA PENGEMBANGAN KOTA WISATA
Pengembangan kota wisata di wilayah studi akan menggunakan skema Kerjasama Usaha (KSU) yang dilaksanakan dengan dasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara. KSU merupakan skema kerjasama saling menguntungkan yang melimpahkan hak pengelolaan sepenuhnya ke pihak swasta tanpa keterlibatan pengelola Barang Milik Negara (BMN). Skema ini dipilih untuk menjaga independensi pengelolaan kota wisata,  memperoleh  laba  dari  pengelolaan  kota  wisata  berkelanjutan,  dan  adanya  urgensi  pengurangan  beban manajemen stakeholder lokal (Bates & Hersey, 2016; BKSDA NTB, 2018; Godoy et al., 2022; Rakhman, 2019; Shine & Somaweera,  2019).  Pengembangan  dan  pengelolaan  kota  wisata  akan  dilaksanakan  dalam  rentang  35  tahun. Perpanjangan dilakukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku apabila ada potensi pengembangan di luar wilayah studi.
Bentuk tindakan konservasi yang akan dilakukan dalam pengembangan kota wisata di Kecamatan Sekotong adalah pembatasan  jumlah  pengunjung.  Pemasaran  kota  wisata  sebagai  destinasi  wisata  eksklusif  akan  menjadi  media pembatasan. Tindakan ini diperlukan untuk menjaga keasrian area konservasi dan keberlangsungan aktivitas masyarakat di area pengembangan kota wisata. Intensitas kunjungan yang terlalu tinggi dapat menghilangkan unsur kearifan lokal di suatu destinasi wisata (Hernandez et al., 2023). Studi Kokkranikal & Baum (2011) membuktikan bahwa pengelolaan situs pariwisata yang menjaga sifat “keterpencilannya” merupakan kunci keberhasilan pengelolaan pariwisata berkelanjutan.
Peluang interkonektivitas antargili dan pulau-pulau di sekitar Lombok melalui jalur laut merupakan potensi yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan atraksi di kota wisata rencana (Buhalis, 2002; Buhalis & Law, 2008; Navío-Marco et al., 2021). Dukungan pemerintah daerah melalui penetapan status Kecamatan Sekotong sebagai pertimbangan pusat pelayanan pariwisata skala kabupaten/kota dapat membantu proses pemusatan layanan di lokasi rencana kota wisata. Hub-hub pariwisata di sekitar lokasi rencana kota wisata yang rencananya akan berada di bawah pengelolaan pemerintah pusat dan daerah dapat berperan sebagai best practices , pembantu layanan, dan memberikan efek trickle down melalui pembangunan-pembangunan infrastruktur di sekitar lokasi studi. Kebijakan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Lombok-Gili Tramena Tahun 2020-2044 yang mengintegrasikan wilayah studi dengan koridor wisata lokal dan Peraturan Pemerintah 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika yang mengintegrasikan lokasi studi dengan koridor  wisata  regional  dan  nasional  membentuk  potensi  interdependensi  dan  interkonektivitas  kota  wisata  rencana.
Gambar di bawah ini merupakan ilustrasi rute terusan yang dapat dibentuk melalui pemanfaatan interdependensi dan interkonektivitas lokasi studi dengan pusat-pusat lain di sekitarnya.

## Sumber: Analisis, 2023
Gambar 8. Potensi Interkonektivitas Kota Wisata Rencana dengan Destinasi Pariwisata di Pulau Lombok dan Sekitarnya
Kuadran  pelaksana  skema Public-Private-People  Partnership dalam  pengembangan  ini  meliputi:  (1)  pihak public (pemerintah) berperan sebagai koordinator yang mengidentifikasi kebutuhan dan menemukan pihak; (2) pihak private (pelaku usaha sektor privat/ tourism supplier ) yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut; (3) unsur people (masyarakat lokal) berperan berperan dalam menjaga keaslian budaya lokal melalui aktivitas sosial dan wirausaha; dan (4) unsur tourism demand berperan sebagai pengguna barang dan jasa industri pariwisata. Identifikasi stakeholders pelaksana skema P4 dalam penelitian ini diperoleh dari modifikasi temuan Buhalis (Buhalis, 2002) dan Wan et al. (2022) Tahapan pelaksanaan skema ini: (1) identifikasi isu pengembangan kota wisata; (2) penetapan tujuan dan arah pengembangan kota wisata; (3) strukturisasi tanggung jawab stakeholders dalam pengembangan kota wisata; dan (4) proyeksi program, dampak,  dan  keuntungan  pelaksanaan  pengembangan  kota  wisata.  Pendekatan  ini  perlu  dilakukan  untuk  menjaga kelangsungan pengembangan kota wisata dan aktivitas pariwisata sembari mencegah gesekan masyarakat setempat (Milano et al., 2019; Zmyslony & Kowalczyk-Aniol, 2019).
Sumber: Modifikasi dari Wan et al. (2022) dan Zhang & Kumaraswamy (2012) Gambar 9. Skema Pengembangan P4 di Wilayah Studi

## 5. KESIMPULAN
Stakeholder pengembangan kota wisata di Kecamatan Sekotong perlu mempertimbangkan penyediaan infrastruktur- infrastruktur kritis seperti jalan raya, jaringan listrik, dan air bersih. Penyediaan infrastruktur kritis memerlukan komitmen jangka  panjang  antara  pelaku  usaha  sektor  privat,  pemerintah  daerah,  dan  masyarakat  setempat.  Adanya  rencana pembangunan hub-hub pariwisata baru seperti KEK Mandalika dan Key Tourism Areas Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPD)  di  sekitar  lokasi  studi  merupakan  peluang  yang  dapat  dimanfaatkan  dalam  pengembangan  kota  wisata. Pengembangan hub pariwisata oleh pemerintah pusat dan daerah yang disertai dengan penyediaan infrastruktur fisik dapat berdampak pula pada perbaikan kualitas infrastruktur di daerah tersebut. Beban finansial dan manajemen yang harus ditanggung oleh stakeholders pengembangan kota wisata juga dapat diringankan sebagai dampak sampingnya. Selain itu, rencana pengembangan hub-hub pariwisata di sekitar lokasi studi juga dapat membentuk interkonektivitas antara lokasi kota wisata rencana dengan pulau-pulau di sekitarnya. Hal ini berarti lokasi rencana kota wisata memiliki peluang untuk terhubung dengan jaringan destinasi wisata regional dan nasional di masa yang akan datang.
Pengembangan dan pengelolaan Kecamatan Sekotong secara legal akan dilaksanakan secara KSU untuk menjaga independensi  pengelolaan  dan  mengurangi  beban  pengelola  TWA  Bangko-bangko.  KSU  tersebut  akan  dilaksanakan selama 35 tahun dan dapat diperpanjang apabila ada peluang pengembangan kedepannya. Pendekatan konservasi yang akan dilakukan adalah melalui pemasaran kota wisata secara eksklusif. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membatasi jumlah pengunjung melalui pengaturan harga dan mekanisme pasar. Hal ini perlu dilakukan untuk menyeimbangkan daya dukung lingkungan dengan keuntungan dari kegiatan pariwisata.
Skema  pengembangan  dan  pengelolaan  kota  wisata  di  Kecamatan  Sekotong  berbentuk Public-Private-People Partnership yang melibatkan pelaku usaha, pemerintah, masyarakat setempat, serta pengguna barang dan jasa  hasil industri pariwisata. Kuadran pengelolaan yang teridentifikasi dalam penelitian ini antara lain DMO Policy (pemerintah), Local  Culture (masyarakat  lokal), Tourism  Supply (pelaku  usaha  sektor  privat),  dan Tourism  Demand (wisatawan). Pengembangan dan pengelolaan dilakukan dengan tahap identifikasi isu, penetapan arah pengembangan, pembagian tanggung jawab, dan proyeksi manfaat pengembangan kota wisata. Penggunaan skema ini diharapkan dapat mengurangi gesekan yang timbul antar stakeholder yang terlibat dalam pengembangan kota wisata.
Keluaran akhir penelitian sudah mampu memenuhi tujuan penelitian. Topik yang kemungkinan dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya adalah pembiayaan pengembangan kota wisata. Gap penelitian potensi bahasan tersebut adalah belum banyak diterapkannya skema KSU di daerah yang belum memiliki infrastruktur kritis. Informasi proyeksi keuntungan dan jangka waktu pencapaian break even point akan sangat membantu pertimbangan perencanaan. Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan menjadi masukkan bagi penyusunan kebijakan pengembangan pulau-pulau kecil yang memiliki potensi atraksi ekonomi. Pelaku usaha sektor swasta juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasinya dalam pengembangan daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia.
Daya  dukung  lingkungan  untuk  kegiatan  pariwisata  pesisir  terutama  di  Kecamatan  Sekotong  juga  dapat  menjadi potensi bahasan di masa yang akan datang. Kerawanan bencana alam di bagian selatan Pulau Lombok, keberadaan flora dan fauna yang dilindungi, serta belum memadainya fasilitas kritis akan mempengaruhi daya dukung lahan untuk kegiatan pariwisata. Jumlah pengunjung yang dapat dilayani secara optimal sangat dipengaruhi oleh daya dukung lingkungan. Keluaran  penelitian  ini,  disandingkan  dengan  proyeksi  kebutuhan  pengembangan  wisata  di  Pulau  Lombok,  dapat membantu kajian rekomendasi kebijakan pariwisata di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA
Amore, A. (2019). Tourism and Urban Regeneration: Processes Compressed in Time and Space . Oxfordshire: Routledge. Diakses dari: https://www.amazon.com/Tourism-Urban-Regeneration-Compressed-Hospitality-ebook/dp/B07W8HVGSS
Arabadzhyan, A., Figini, P., García, C., González, M. M., Lam-gonzález, Y. E., & León, C. J. (2020). Climate Change, Coastal Tourism,
and Impact Chains-a Literature Review. Current Issues in Tourism , 24 (16), 1 – 36. https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1825351
Ayaz, N. (2012). Rural Tourism and Its Stakeholders: a Research on the Attitudes of the Mayors . Turkey. Azzali, Simona, Kamble, Zilmiyah, Thirumaran, K., Wong, C., … Jason. (2020). Chapter 8 - Mitigating Impact From Natural Disasters, Building  Resilience  in  Tourism:  The  Case  of  Kerala.  In Economic  Effects  of  Natural  Disasters:  Theoretical  Foundations, Methods, and Tools (pp 119 – 129). London: Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-817465-4.00008-X Bates, B., & Hersey, K. (2016). Lessons Learned from Bison Restoration Efforts in Utah on Western Rangelands. RALA , 38 (5), 256 – 265. https://doi.org/10.1016/j.rala.2016.08.010
Beh, L.-S. (2015). Managing Across Public¬ Private Partnerships: a Review of Implementation in China And Australia. Contemporary Chinese  Political  Economy  and  Strategic  Relations:  An  International  Journal , 1 (3),  663 – 698.  Diakses  dari: https://icaps.nsysu.edu.tw/var/file/131/1131/img/2375/CCPS1(3)-Beh.pdf Belgrano, A., & Villasante, S. (2020). Linking Ocean’s Benefits to People (OBP) with Integrated Ecosystem Assessments ( IEAs ). Population Ecology , 63 (1), 102 – 107. https://doi.org/10.1002/1438-390X.12064
BKSDA NTB. (2018). Kesepakatan Penyelesaian Konflik di TWA Bangko-Bangko antara BKSDA NTB dengan Kelompok Masyarakat Lestari Bangko-Bangko. Diakses dari: http://ksdae.menlhk.go.id/berita/5157/kesepakatan-penyelesaian-konflik-di-twa-bangko- bangko-antara-bksda-ntb-dengan-kelompok-masyarakat-lestari-bangko-bangko.html BPS Kabupaten Lombok Barat. (2022). Kabupaten Lombok Barat Dalam Angka . Kabupaten Lombok Barat: BPS Kabupaten Lombok Barat.  Diakses  dari:  https://lombokbaratkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/bc3a3a5180ecdd9e1c0d4179/kabupaten- lombok-barat-dalam-angka-2022.html
Buckley,  R.  (2013). Role  of Tourism. Encyclopedia  of  Biodiversity  (Second  Edition)  222-225.  https://doi.org/10.1016/B978-0-12- 384719-5.00308-7
Buhalis, D. (2002). Marketing the Competitive Destination of the Future-Growth Strategies for Accommodation Establishments in Alpine Regions. Tourism  Management  Special  Issue:  The  Competitive  Destination , 21 (1).  https://doi.org/10.1016/S0261- 5177(99)00095-3
Buhalis, D., & Law, R. (2008). Progress in Information Technology and Tourism Management: 20 Years on and 10 Years After the Internet — the State of Etourism Research . 29 , 609 – 623. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.01.005 Carlsen,  J.,  &  Butler,  R.  (2011). Island  Tourism:  Sustainable  Perspectives .  Wallingford:  CABI.  Diakses  dari: https://www.cabidigitallibrary.org/doi/book/10.1079/9781845936792.0000
Chaolin, G. U. (2020). Urbanization. International Encyclopedia of Human Geography , 141 – 153. https://doi.org/10.1016/B978-0-08- 102295-5.10355-5
Chidakel, A., & Child, B. (2022). Convergence and Divergence in the Economic Performance of Wildlife Tourism Within Multi-Reserve Landscapes. Land Use Policy , 120 (106252). https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106252 Christaller,  W.  (1980). Die  zentralen  Orte  in  Süddeutschland:  Eine  ökonomisch-geographische  Untersuchung  über  die Gesetzmäßigkeit  der  Verbreitung  und  Entwicklung  der  Siedlungen  mit  städtischen  Funktionen .  Darmstadt:  Academic  in Wissenschaftliche  Buchgesellschaft.  Diakses  dari  https://www.amazon.de/zentralen-Orte-Süddeutschland-ökonomisch- geographische-Gesetzmäßigkeit/dp/3534197364
Costanza, R., Groot, R. De, Sutton, P., Ploeg, S. Van Der , Anderson, S. J., Kubiszewski, I., … Turner, R. K. (2014). Changes in the Global Value of Ecosystem Services. Global Environmental Change , 26 , 152 – 158. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.04.002 Deely, J., Hynes, S., Cawley, M., & Hogan, S. (2023). Modelling Domestic Marine and Coastal Tourism Demand Using Logit and Travel Cost Count Models. Economic Analysis and Policy , 77 , 123 – 136. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.eap.2022.11.003 Duignan, M. (2019). ‘Overtourism’? Understand ing and Managing Urban Tourism Growth beyond Perceptions Volume 2: Case Studies Executive  Summary .  Madrid:  United  Nations  World  Tourism  Organisation  (UNWTO).  Diakses  dari:  https://www.e- unwto.org/doi/book/10.18111/9789284420643
European  Comission.  (2003). Guidelines  for  Successful  Public-Private  Partnerships .    Brussels:  European  Comission  Directorate General Regional Policy.
First  Lombok  Tour.  (2019).  Berwisata  Alam  dan  Sejarah  Di  Hutan  Taman  Wisata  Alam  Bangko-Bangko  Lombok.  Diakses  dari: https://firstlomboktour.com/wisata-gunung/wisata-alam-di-hutan-wisata-alam-bangko-bangko-lombok
Francis, J. R. (2022). The Ultimate Guide to Desert Point Surf . Diakses dari: https://thesurfatlas.com/surfing-indonesia/desert-point- surf/
Godoy, C. C. N., Pienaar, E. F., & Branch, L. C. (2022). Willingness of Private Landowners to Participate in Forest Conservation in the
Chaco Region of Argentina. Forest Policy and Economics , 138 (102708). https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.forpol.2022.102708
Gospodini, A. (2020). Urban Design: the Evolution of Concerns, the Increasing Power, Challenges and Perspectives. Journal of Urban Design , 25 (1), 16 – 20. https://doi.org/10.1080/13574809.2019.1706894
Hernandez,  M.  M.  G.,  Leon,  C.  J.,  Garcia,  C.,  &  Lam-Gonzales,  Y.  E.  (2023).  Assessing  The  Climate-Related  Risk  of  Marine Biodiversity  Degradation  for  Coastal  and  Marine  Tourism. Ocean  &  Coastal  Management , 232 (106436). https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2022.106436
Horwath,  H.  T.  L.  (2017). Lombok  Baseline  Demand  &  Supply,  Market  Demand  Forecasts,  and  Investment  Needs .  Diakses  dari https://bpiw.pu.go.id/uploads/20170302_Lombok_Market_and_Demand_Assessment.pdf Ivars-Baidal, J. A., Vera-Rebollo, J. F., Perles-Ribes, J., Femenia-serra, F., & Celdrán-Bernabeu, M. A. (2021). Sustainable Tourism Indicators:  What’s  New  Within  The  Smart  City/Destination  Approach? Journal  of  Sustainable  Tourism , 31 (7),  1556 – 1582. https://doi.org/10.1080/09669582.2021.1876075
Jamnadass,  R.,  Langford,  K.,  Anjarwalla,  P.,  &  Mithöfer,  D.  (2014).  Public-Private  Partnerships  in  Agroforestry. Encyclopedia  of Agriculture and Food Systems , 544 – 564. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-52512-3.00026-7 Kepala  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan.  (2019). Buku  Profil  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  NTB  Tahun  2019 .  Mataram:  Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB. Diakses dari https://dislutkan.ntbprov.go.id/wp-content/uploads/2020/02/BUKU-PROFIL- DINAS-2019.pdf
Khafid, S. (2021). Menuju Sekotong yang Mendunia, Ragam Fasilitas Pendukung Wisata Dilengkapi. Diakses dari Tempo website: https://travel.tempo.co/read/1445966/menuju-sekotong-yang-mendunia-ragam-fasilitas-pendukung-wisata-dilengkapi
Kokkrainal,  J.,  &  Baum,  T.  O.  M.  (2011).  Tourism  and  Sustainability  in  the  Lakshadweep  Islands.  In Island  tourism:  sustainable perspectives . Wageningen: CABI. Diakses dari https://www.cabidigitallibrary.org/doi/pdf/10.1079/9781845936792.0054 Kowalczyk-Aniol, J. (2023). Rethinking Tourism-Driven Urban Transformation And Social Tourism Impact: a Scenario From A CEE City. Cities , 134 (104178). https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.104178
Kurniawan, F., Adrianto, L., Bengen, D. G., & Prasetyo, L. B. (2016). Vulnerability Assessment of Small Islands to Tourism: The Case of  the  Marine  Tourism  Park  of  the  Gili  Matra  Islands,  Indonesia. Global  Ecology  and  Conservation , 6 ,  308 – 326. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2016.04.001
Lavia, L., Witchel, H. J., Aletta, F., Steffens, J., Flebig, A., Kang, J., … Healey, P. G. T. (2018). Non -Participant Observation Methods for Soundscape Design and Urban Planning. In Handbook of Research on Perception-Driven Approaches to Urban Assessment and Design (pp. 73 – 99). Hershey: IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-3637-6.ch004
Lee, S.-H., Choi, J.-Y., Yoo, S.-H., & Oh, Y.-G. (2013). Evaluating Spatial Centrality for Integrated Tourism Management in Rural Areas Using GIS and Network Analysis. Tourism Management , 34 , 14 – 24. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.03.005
Macleod,  D.  V.  L.  (2004). Tourism,  Globalisation  and  Cultural  Change:  An  Island  Community  Perspective  (Tourism  and  Cultural Change, 2) . Bristol: Channel View Publications. Diakses dari https://www.amazon.com/Tourism-Globalisation-Cultural-Change- Perspective/dp/1873150725
Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara . Jakarta: Kementerian Keuangan. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/144664/pmk-no-115pmk062020
Milano,  C.,  Novelli,  M.,  &  Cheer,  J.  M.  (2019).  Overtourism  and  Tourismphobia:  A  Journey  Through  Four  Decades  of  Tourism Development,  Planning  and  Local  Concerns. Tourism  Planning  &  Development , 16 (4),  353 – 357. https://doi.org/10.1080/21568316.2019.1599604
Monzón, A., Ortega, E., & López, E. (2013). Efficiency and Spatial Equity Impacts of High-Speed Rail Extensions in Urban Areas. Cities , 30 , 18 – 30. https://doi.org/10.1016/j.cities.2011.11.002
Navío-Marco, J., Ruiz-Gómez, L. M., & Sevilla-Sevilla, C. (2021). Progress in Information Technology and Tourism Management: 30 Years on and 20 Years After the Internet - Revisiting Buhalis & Law’s Landmark Study About Etourism. Tourism Management , 69 , 460 – 470. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.06.002 Presiden Republik Indonesia. (2020). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata  Nasional  Lombok-Gili  Tramena  Tahun  2020-2044 .  Jakarta:  Pemerintah  Republik  Indonesia.  Diakses  dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/188972/perpres-no-84-tahun-2021
Rai, V. P., Ranjan, R., Gadhiya, A. R., & Mote, B. M. (2021). Chapter 22 - Use of Modern Physical Tools for Mitigating the Effect of Abiotic Stresses. Stress Tolerance in Horticultural Crops , 387 – 397. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-822849-
4.00018-8
Rakhman, F. (2019). Ladang Jagung Rambah Hutan NTB Picu Bencana. Diakses dari: https://www.mongabay.co.id/2019/01/11/ladang-jagung-rambah-hutan-ntb-picu-bencana/
Ritzer, G. (2007). The Blackwell Encyclopedia of Sociology . Chichester: John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781405165518 Romanczyk,  K.  (2018).  Pułapki  Rewitalizacji.  Przypadek  Krakowa. Studia  Regionalne  i  Lokalne , 4 (74),  5 – 25. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.7366/1509499547401
Saayman, M., Merwe, P. Van Der, & Saayman, A. (2018). The Economic Impact of Trophy Hunting in the South African Wildlife Industry. Global Ecology and Conservation , 16 , e00510. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2018.e00510
Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. (2022). Dewan Nasional KEK. Diakses dari: https://kek.go.id/dewan-nasional-kek Shine, R., & Somaweera, R. (2019). Last Lizard Standing : the Enigmatic Persistence of the Komodo Dragon. Global Ecology and Conservation , 18 , e00624. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2019.e00624
Sideman, I. A. O. S., Budiartha, R. M. N., Adnyana, I. B. P., & Dwijendra, N. K. A. (2022). Risk Analysis of Shared Marine Space in the View of Traditional Fishermen Perceptions in the National Tourism Strategic Area of Lombok, Indonesia. Proceedings of the 5th International Conference on Rehabilitation and Maintenance in Civil Engineering , 1043 – 1054. Surakarta: ICRMCE. Diakses dari https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-16-9348-9_92
Smart, J., Huberman, J., & Scott, C. (2022). Desert Point . Diakses dari https://www.indosurf.com.au/lombok/desert-point
Wabnitz, C. C. C. (2019). Adapting Tourist Seafood Consumption Practices in Pacific Islands to Climate Change. In Predicting Future Oceans . Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-817945-1.00020-4
Wan, Y. K. P., & Bramwell, B. (2015). Political Economy and the Emergence of a Hybrid Mode of Governance of Tourism Planning.
Tourism Management , 50 , 316 – 327. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.03.010
Wan, Y. K. P., Li, X., Lau, V. M.-C., & Dioko, L. (Don). (2022). Destination Governance in Times of Crisis And the Role of Public-Private Partnerships in Tourism Recovery from Covid-19: the Case Of Macao. Journal of Hospitality and Tourism Management , 51 , 218 – 228. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2022.03.012
Wang, P., Wang, J., Zhang, J., Ma, X., Zhou, L., & Sun, Y. (2022). Spatial-Temporal Changes in Ecosystem Services and Social- Ecological  Drivers  in  a  Typical  Coastal  Tourism  City:  a  Case  Study  of  Sanya,  China. Ecological  Indicators , 145 ,  109607. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2022.109607
Wang, X., Huang, S., Zou, T., & Yan, H. (2012). Effects of the High Speed Rail Network on China’s Regional Tourism Developmen t. Tourism Management Perspective , 1 , 34 – 38. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2011.10.001
Zhang, J., & Kumaraswamy, M. M. (2012). Public-Private-People Partnerships (4P) for Disaster Preparedness, Mitigation and Post- disaster Reconstruction. The 8th Annual Conference of the International Institute for Infrastructure, Renewal and Reconstruction (IIIRR) ,  407 – 416.  Kumamoto:  Creative  Commons:  Attribution  3.0  Hong  Kong  License.  Diakses  dari https://hub.hku.hk/bitstream/10722/169406/1/Content.pdf
Zmyslony, P., & Kowalczyk-Aniol, J. (2019). Urban Tourism Hypertrophy: Who Should Deal With It? The Case of Krakow (Poland).
International Journal of Tourism Cities , 5 (2). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/IJTC-07-2018-0051