Nurmasyahyati, Cs: Kebijakan BUMG Dalam Mendukung Gampong ….
Page 81
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)

## KEBIJAKAN BUMG DALAM MENDUKUNG GAMPONG MANDIRI MELALUI  KAPASITAS GAMPONG WISATA  MANEE KAREUNG KOTA LHOKSEUMAWE
Nurmasyahyati 1 , Fidhia Aruni 2 , Ratna Farida 3 , Nurzamli 4
STIA Nasional, Lhokseumawe anazahara92@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mendapatkan  gambaran  mengenai  kebijakan  BUMG  dalam mendukung gampong mandiri melalui peningkatan kapastas gampong wisata Manee Kareung di Kota Lhokseumawe. Wisata menjadi fokus penelitian. Sumber data yang diperoleh melalui studi literasi  yang  tersedia  secara  online  dan  offline,  seperti  jurnal  ilmiah,  buku,  dan  berita  dari sumber  terpercaya.  BUMG  merupakan  salah  satu  kekuatan  yang  dapat  mendorong  terciptanya peningkatan ekonomi bagi Warga desa atau gampong  berdasarkan ragam potensi  yang  dimiliki dan  pengurus  BUMG  harus  mampu  mengelola  serta  mengembangkan  usaha  dengan  melihat peluang  yang  ada  dan  memahami  permintaan  dari  masyarakat.  Kebijakan  BUMG  di  Manee Kareung mendukung kemandirian ekonomi Gampong melalui pengembangan Gampong Wisata. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif  deskriptif.  Menerapkan  kebijakan  BUMG dalam  pembangunan  Gampong  Hasil  menunjukkan  bahwa  tingkat  organisasi,  BUMG  Manee kareung  belum  menunjukkan  fungsional  kapasitas  dalam  aspek  kemitraan  eksternal,  aspek potensi  pariwisata  pengembangan,  dan  aspek  promosi  desa  wisata.  Begitupun  pada  aspek kepemimpinan dan koordinasi, itu menunjukkan kurangnya kapasitas serta  pada  individu juga belum  memiliki  kapasitas  fungsional  dalam  mempelopori  perkembangan  potensi  pariwisata. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut, terutama  mengenai  kapasitas  kelembagaan  di  tingkat  sistem.  Pada  tingkat  sistem,  penelitian pada  hubungan  antara  individu,  kelompok  informal,  dan  organisasi  formal  yang  menghasilkan modal  sosial  dan  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pariwisata  dan  Pemerintah  Gampong terkait dengan pengembangan gampong wisata Kata Kunci: BUMG, Gampong Wisata, Kapasitas, Kebijakan

## ABSTRACT
The purpose of this study was to get an overview of BUMG policies in supporting independent gampongs through increasing the capacity of the Manee Kareung tourism gampong in Lhokseumawe City. Tourism is  the  focus  of  research.  Sources  of  data  obtained  through  online  and  offline  literacy  studies,  such  as scientific journals, books, and news from trusted sources. BUMG is one of the forces that can encourage the creation of economic improvements for villagers or gampongs based on the variety of potential they have  and  BUMG  administrators  must  be  able  to  manage  and  develop  a  business  by  seeing  existing opportunities  and  understanding  requests  from  the  community.  The  BUMG  policy  in  Manee  Kareung supports  Gampong economic independence  through  the development  of  Gampong Wisata. The  research method  used  is  descriptive  qualitative.  Implementing  BUMG  policies  in  Gampong  development.  The results  show  that  at  the  organizational  level,  BUMG  Manee  Kareung  has  not  demonstrated  functional capacity  in  the  external  partnership  aspect,  the  potential  tourism  development  aspect,  and  the  tourism village  promotion  aspect.  Likewise  in  the  aspect  of  leadership  and  coordination,  it  shows  a  lack  of capacity  and  individuals  also  do  not  have  the  functional  capacity  to  spearhead  the  development  of
Nurmasyahyati, Cs: Kebijakan BUMG Dalam Mendukung Gampong ….

## Page 82
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)
tourism potential. Therefore, this study provides several recommendations for further research, especially regarding  institutional  capacity  at  the  system  level.  At  the  system  level,  research  on  the  relationship between individuals, informal groups, and formal organizations that generate social capital and policies carried  out  by  the  Tourism  Office  and  Gampong  Government  related  to  the  development  of  tourism gampongs Keywords: BUMG, Tourism Village, Capacity, Policy

## PENDAHULUAN
Pembangunan  ekonomi  merupakan  salah  satu  hal  penting  dalam  mendukung kawasan  untuk  mencapai  skala  nasional,  maka  pemerintah  berkewajiban  menggali, mengelola,  dan  membina  masyarakat  untuk  mencapai  potensi  daerah  masing-masing. Dengan begitu keberadaan desa harus mendapat perhatian yang terfokus sesuai dengan kebijakan pemerintah yang menggunakan kebijakan terkait (Hasyem & Ferizaldi, 2022). Ini  Pemberdayaan  ekonomi  dilakukan  dengan  menghimpun  dan  melembagakan ekonomi  kerakyatan  kegiatan.  BUMDes  ini  merupakan  lembaga  yang  bergerak  di bidang  pengelolaan  aset  dan  sumber  daya  ekonomi  desa  dalam  rangka  pemberdayaan masyarakat desa (Zakaria et al., 2022).Peraturan Pemerintah Pusat tentang Penggunaan Dana  Desa  pada  masa  pandemi  Covid-19.  Sedangkan  strategi  penggunaan  Dana  Desa dalam  peningkatan  ekonomi  desa  melalui  kegiatan  BUMDes  adalah  memenuhi permintaan pasar lokal (Veronica Siahaan et al., 2022).
Badan  Usaha  Milik  Desa  adalah  badan  usaha  yang  seluruh  atau  sebagian modalnya  dikuasai  oleh  desa  melalui  penanaman  modal  pribadi  yang  berasal  dari kekayaan  desa  dan  dipisahkan  dalam  rangka  mengatur  jalannya  harta  kekayaan, pelayanan  jasa,  dan  lain-lain.  Usaha  untuk  mensejahterakan  masyarakat  desa,  menurut UU.  Nomor  06 Tahun  2014(Mansur  et  al.,  2021).  BUMDes  lahir  menjadi  pendekatan baru untuk meningkatkan perekonomian desa, dimulai dari kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan  BUMDes  sepenuhnya  dilakukan  oleh:  desa,  berdasarkan  desa,  oleh  desa, dan  juga  untuk  desa  ( Disbudpar  Aceh  Gelar  Pelatihan  Desa  Wisata  Di  Kota Lhokseumawe , 2022.).
Jumlah  BUMDes  di  Indonesia  mencapai  57.273,  berdasarkan  data  Kementerian Pembangunan  Desa,  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  pada  tahun  2021  (Hartono, 2021).  Itu  pembentukan  dan  pengembangan  BUMDes  sebagai  prioritas  penting penggunaan  dana  desa  diamanatkan  oleh  pemerintah  pusat  sebagai  tindak  lanjut  dari UU Desa yang tertuang dalam PDTT Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan  Prioritas  Pemanfaatan  Desa  Dana  tahun  2015  dalam  pasal  9,  tentang  pusat sasaran  pemerintah,  BUMDes  akan  tetap  ditingkatkan  (Hasyem  &  Ferizaldi,  2022). BUMDes  dalam  hal  ini  dimaksudkan  untuk  dijadikan  sebagai  pilar  perekonomian kegiatan  di  desa  sehingga  nantinya  dapat  berfungsi  sebagai  lembaga  sosial  dan komersial  dengan  menggunakan  tujuan  bersama  yaitu:  meningkatkan  perekonomian desa,  meningkatkan  PAD,  mengembangkan  potensi  desa  sebagai  karakter  desa,  dan
Nurmasyahyati, Cs: Kebijakan BUMG Dalam Mendukung Gampong ….

## Page 83
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)
kebutuhan  masyarakat  sebagai  tulang  punggung  pertumbuhan  desa  dan  ekuitas (Adejumo et al., 2021). Di Indonesia, pendirian BUMDes didasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pembentukan,  Pengurusan,  dan  Kepengurusan  serta  Pembubaran  Badan  Usaha  Milik Desa yang bertujuan untuk mendukung kemandirian ekonomi desa.
Provinsi Aceh yang diistimewakan memiliki Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan  Gampong,  diterbitkan  berdasarkan  amanat  keistimewaan  Provinsi  Aceh yang  disusul  dengan  Undang-Undang  tentang  Pemerintahan  Aceh  (UUPA)  menjadi dasar pembangunan berkelanjutan, baik yang terkait dengan pembangunan infrastruktur maupun  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  desa  ke  depan.  Kedua  ketentuan  ini semakin memperkuat posisi BUMDes yang di Aceh dikenal dengan BUMG yang secara khusus mengakar dalam masyarakat Aceh baik secara budaya, sosial maupun ekonomi. Dengan baik diaturnya UU no. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Qanun Nomor 5 Tahun 2003  tentang  Pemerintahan  Gampong  mampu  mengukuhkan  BUMG  sebagai  badan usaha  yang  berafiliasi  dengan  masyarakat  dengan  berbagai  upaya  strategis  untuk meningkatkan perekonomian masyarakat (Junita et al., 2022).
BUMG  tertuang  juga  pada  Peraturan  Walikota  Lhokseumawe  Provinsi  Aceh Nomor 31 Tahun 2017 tentang pendirian,pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan  usaha  milik  gampong  yang  jelas  Pada  Pasal  31  dijelaskan  bahwa  Pelaksana Operasional  melaporkan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  BUMG  kepada  penasihat yang secara ex-officio dijabat oleh Keuchik (Zakaria et al., 2022). Pemerintah Gampong mempertanggungjawabkan  tugas  pembinaan  terhadap  BUMG  kepada  Tuha  Peut  yang disampaikan melalui Musyawarah Gampong, Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terdiri dari laporan semester dan laporan tahunan, Laporan  pertanggungjawaban  sebagimana  dimaksud  dalam  ayat  3  sekurang-kurangnya memuat  laporan  kinerja  pengurus    selama  1  tahun  periode,  kineraja  usaha  yang menyangkut  realisasi  usaha,  upaya  pengembangan  indikator  keberhasilan,  laporan keuangan (Junita et al., 2022).
Tujuan  pendirian  BUMG  agar  pemberdayaan  usaha  dan  ekonomi  masyarakat berjalan,  memgoptimalkan segenap sarana dan prasarana  yang ada di  Gampong secara optimal,  menggali  setiap  potensi  yang  berpotensi  meningkatkan  pendapatan  asli gampong  namun  hal  tersebut  tidak  berjalan  sesuai  yang  diamanatkan  dalam  peraturan Walikota  Nomor  31  Tahun  2017  tentang  pendirian,  pengurusan  dan  pengelolaan,  dan pembubaran  badan  usaha  milik  gampong  di  Gampong  Tumpok  Teungoh  Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2021.
Nurmasyahyati, Cs: Kebijakan BUMG Dalam Mendukung Gampong ….

## Page 84
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)
Kota  Lhokseumawe  terdiri  dari  68  gampong,  terdapat  4  Kecamatan  yaitu Kecamatan  Muara  Satu  terdapat  11  gampong,  Kecamatan  Muara  Dua  17  gampong, Kecamatan  Blang  Mangat  22  gampong  dan  Kecamatan  Banda  Sakti  terdiri  atas  18 gampong diantara empat Kecamatan tersebut Kecamatan Blang Mangat yang  memiliki jumlang  gampong  terbanyak  di    Kota  Lhokseumawe.  Secara  umum,  Kota Lhokseumawe  terletak  di  lokasi  yang  strategis  untuk  kawasan  pariwisata.  Namun, sayangnya,  pemerintah  daerah  belum  sepenuhnya  memanfaatkan  potensi  yang dimilikinya. Sebagai tantangan baru, Pemkot Lhokseumawe bisa memanfaatkan banyak potensi  yang  ada  di  masing-masing  Gampong.  Misalnya,  mengembangkan  gampong wisata  tentunya  melalui  kerjasama  dan  koordinasi  dengan  pemerintah  desa  terlebih dahulu, karena tidak semua desa memiliki hal yang sama potensi pariwisata. Pemerintah desa  memiliki  kewenangan  desa  setempat  dalam  pengembangan  desa  wisata berkembang  untuk  memungut  royalti  atas  usaha  yang  dikelolanya.  Maka  melalui kewenangan tersebut, kini daerah tersebut sudah mulai merintis dan menjadi desa wisata (Gilang et al., 2021)
Didirikan pada tahun 2020 oleh Pemerintah Gampong  Manee Kareung, BUMG Wisata  tengah  sawah  ini  merupakan  salah  satu  BUMG  Kota  Lhokseumawe  yang berbasis  potensi  local  masyarakat  setempat.  Dalam  inovasinya,  Pemerintah  Gampong Manee Kareung  dan BUMG Manee Kareung wujudkan pengembangan pariwisata desa melalui  pemanfaatan  lahan  sawah  para  petani  untuk  dijadikan  spot  foto  yang menarik(Junita et al., 2022).
Dalam  peningkatan  kapasitas  gampong  wisata  ini,  implementasi  kebijakan BUMG  Manee  Kareung    masih  belum  sepenuhnya optimal. Meskipun sosialisasi telah dilakukan  kepada  masyarakat  gampong,  namun  Pemerintah  Gampong  masih  belum mampu  merangkul  seluruh  masyarakat  dalam  berpartisipasi  pelaksanaan  kebijakan BUMG (Zakaria et al., 2022). Hal  ini  menyebabkan sebagian orang kurang  menyadari implementasi  kebijakan  BUMG  di  Gampong  Manee  Kareung  sehingga  menunjukkan reaksi  warga  yang  tidak  memperhatikan  kebijakan  BUMG  sebelum  pengembangan wisata  sawah.  Sehingga  peneliti  melakukan  penelitian  tentang  peningkatan  kapasitas kebijakan  BUMG  untuk  mendukung  perekonomian  desa  melalui  pembangunan  Wisata Sawah  di  Manee  Kareung.  Dengan  tujuan  untuk  menganalisis  sejauh  mana  proses berjalan untuk mendukung perekonomian desa melalui peningkatan kapasitas Gampong wisata sawah.
Nurmasyahyati, Cs: Kebijakan BUMG Dalam Mendukung Gampong ….

## Page 85
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)
Gambar 1.  Institutional Capacity Level
Dari latar belakang di atas dapat diketahui bahwa perkembangan desa wisata dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, objek dan daya tarik wisata, serta infrastruktur wisata. Aspek kelembagaan adalah salah satu komponen penting dalam menunjang keberhasilan pariwisata. Dalam aspek kelembagaan, diperlukan kapasitas masyarakat baik berupa organisasi maupun individu sebagai yang utama pelaku pembangunan desa wisata untuk pelaksanaan pembangunan desa wisata strategi dan program. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas kelembagaan pembangunan desa wisata. Tingkat kompetensi atau kapasitas individu dapat diukur melalui beberapa indikator (Hagelsteen et al., 2022). i
Dari konsep JICA (2004) dalam  (Stojic  &  Salhofer,  2022), indikator tersebut meliputi pengetahuan, keterampilan/keterampilan, kesadaran, dan sikap. Berdasarkan indikator kapasitas individu yang diteorikan oleh para ahli, peneliti mengambil beberapa indikator kontekstual dengan pengelolaan desa wisata. Indikator ini mengacu pada Noho i (2014) karena penelitiannya terkait dengan kapasitas masyarakat dalam mengelola pariwisata yaitu kesadaran dalam merintis pengembangan potensi wisata, pengetahuan konsep desa wisata, kemampuan melayani wisatawan, kemampuan mengolah oleh-oleh atau cinderamata, dan kemampuan mengelola tempat wisata.

## METODE I PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah i metode i penelitian kualitatif yang diperoleh, diolah dan dideskripsikan i (Fatimah, 2021). i Peneliti i memilih menggunakan i penelitian i kualitatif i ini i untuk i menggambarkan i dan i menjelaskan lebih jelas penelitian dari wawancara dan observasi tentang peningkatan kapasitas kebijakan BUMG untuk mendukung perekonomian gampong melalui pengembangan Gampong wisata Manee Kareung. Penelitian ini dilakukan di Gampong Manee Kareung, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, i pada Badan Usaha Milik Gampong Manee Kareung. i
Metode kualitatif i ini menggunakan dua jenis data, yaitu primer dan sekunder. Bidang observasi dan wawancara termasuk dalam data primer. Data primer dalam penelitian ini meliputi: wawancara dengan pemangku kepentingan yang terlibat
Nurmasyahyati, Cs: Kebijakan BUMG Dalam Mendukung Gampong ….
Page 86
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)
langsung dalam proses pelaksanaan BUMG dalam pengembangan gampong wisata yaitu Kepala BUMG sebagai key informan, Pengelola BUMG Manee Kareung sebagai informan, staf BUMG sebagai informan kunci dan masyarakat sekitar sebagai informan. Sementara itu, buku, jurnal, website instansi terkait, dan dokumen arsip BUMG i bersifat sekunder sumber data yang diperoleh peneliti.

## HASIL I PENELITIAN I DAN I PEMBAHASAN i
Pariwisata adalah jalan utama relaksasi dan hiburan untuk orang modern. Karena pemandangan alamnya yang indah, rasa lokal yang kuat, dan budaya rakyat yang beragam, pariwisata pedesaan adalah yang dicari oleh turis di seluruh dunia. Dengan penuh semangat pengembangan desa wisata, beberapa tempat wisata atau wisata tujuan beroperasi dalam mengejar kepentingan jangka pendek, daya dukung lingkungan jenuh atau super, dan itu mengarah pada perusakan lingkungan ekologis, yaitu penurunan lingkungan humanistik, pemborosan sosial sumber daya, dan penurunan kepuasan wisatawan, yang serius mempengaruhi pembangunan jangka panjang dan stabil dari wisata pedesaan  (Abdussamad, i 2022). Dengan i mempopulerkan konsep pembangunan berkelanjutan, guna mewujudkan pembangunan i berkelanjutan i pengembangan lingkungan wisata, pembawaan kapasitas sumber daya pariwisata dan lingkungan telah menjadi salah satu kriteria untuk menilai pembangunan berkelanjutan pariwisata (Li i et i al., i 2022)  dan fokus penelitian desa wisata. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengevaluasi lingkungan daya dukung desa wisata secara akurat dan memastikan operasinya dalam kisaran daya dukung untuk memastikan perkembangan yang baik dan jangka panjang dari wisata pedesaan (Siahaan & Vuspitasari, 2021).
Pariwisata berkelanjutan memiliki dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. Alam adalah sumber daya penting dalam pariwisata. Oleh karena itu, perusakan alam merupakan ancaman bagi pariwisata berkelanjutan di suatu destinasi Pembangunan kepariwisataan harus memasukkan lingkungan sebagai bagian dari sumber daya kepariwisataan yang perlu dikembangkan dalam jangka waktu tertentu kualitas dan keragamannya namun yang paling penting adalah pariwisata i harus memberikan dampak yang baik bagi mata pencaharian masyarakat lokal. Termasuk dalam membantu pengentasan kemiskinan. Sedangkan dari aspek sosial budaya, pariwisata tidak mampu untuk mencegah transformasi budaya ke sisi negatif, memberikan kontribusi untuk pelestarian warisan dan mengembangkan kapasitas/kemampuan masyarakat setempat.
Isu pembangunan pariwisata yang perlu menjadi perhatian semua stakeholders adalah menjaga kelestariannya pariwisata sehingga pariwisata dapat juga dinikmati oleh generasi berikutnya. Pemerintah dengan peraturannya dan masyarakat dengan kepatuhannya terhadap aturan dan regulasi serta kontrol atau check and
Nurmasyahyati, Cs: Kebijakan BUMG Dalam Mendukung Gampong ….
Page 87
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)
balance i termasuk partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai tujuan keberlanjutan(Sutawa, i 2012).
Masyarakat i diharapkan ikut berpartisipasi dalam kegiatan wisata. Tujuan dari community based tourism i adalah untuk verifikasi apakah individu, organisasi dan komunitas telah membangun kemampuan mereka untuk mengantisipasi perkembangan pariwisata di daerah mereka di mana komunitas mereka adalah komunitas tinggal. Pengembangan pariwisata tidak akan berhasil tanpa tokoh masyarakat dan semua masyarakat terlibat.  Banyak masyarakat lokal menyadari pentingnya pariwisata dalam mendorong perubahan sosial, budaya, dimensi lingkungan dan ekonomi, dimana kegiatan pariwisata memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat setempat. Pariwisata tak ubahnya sebagai alat i yang i digunakan i oleh i masyarakat i untuk mendorong pembangunan ekonomi.
Namun, kelemahan dari i tipe i kepemimpinan i ini i adalah i ketika seorang i pemimpin tidak dapat mengambil keputusan dengan benar, dan ada kontra antara anggota ketika mengambil keputusan membuat tidak terjadi, titik pertemuan hanya berdebat satu sama lain. Pengambilan keputusan juga tidak selalu tepat karena suara terbanyak belum tentu merupakan keputusan terbaik. Selain itu, kepemimpinan tunggal di sebuah organisasi juga memiliki kelemahan yaitu bergantung pada pemimpinnya. Sehingga kegiatan yang dilakukan harus menunggu perintah dari pemimpin.  BUMG Manee Kareung mengadakan pertemuan rutin sebulan sekali dan mengevaluasi setiap paket wisata aktivitas. Pembagian tugas di BUMG Manee Kareung berdasarkan keterampilan atau pengetahuan anggota BUMG. Namun kedepannya akan menyebabkan organisasi BUMG tidak dapat berjalan secara optimal. ii Pengelolaan Gampong Wisata tidak dapat dijalankan hanya dengan mengandalkan pendapatan yang dihasilkan dari gampong wisata itu sendiri. Perlu bantuan dari berbagai pihak di luar wisatawan gampong untuk meningkatkan pendapatan desa wisata. BUMG Manee Kareung memiliki kapasitas fungsional dalam aspek kemitraan eksternal, tapi di sini keterbatasan SDM sehingga menjadi kendala untuk mendapatkan bantuan dana untuk pengembangan wisata.
Kapasitas ii untuk ii Meningkatkan ii Wisata BUMG Manee Kareung telah mengembangkan potensi wisata menjadi daya tarik wisata yang tidak didapatkan wisatawan. Pengelola desa wisata harus menyadari bahwa ii desa wisata harus menunjukkan keragaman tempat wisata sehingga tempat wisata tidak terkesan monoton. Penggabungan dari atraksi wisata dapat dilakukan dengan memadukan potensi wisata alam dengan potensi budaya pariwisata. Dalam perkembangannya pengelola Gampong Manee Kareung belum memiliki kapasitas yang sangat baik untuk mengembangkan tempat wisata, terbukti dengan tidak
Nurmasyahyati, Cs: Kebijakan BUMG Dalam Mendukung Gampong ….
Page 88
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)
berkembangnya wisata sawah yang hanya dijadikan spot foto saja. BUMG Manee Kareung memiliki kapasitas fungsional dalam hal promosi Manee Kareung Desa Wisata. Awalnya i promosi dilakukan dengan brosur wisata, kemudian promosi Desa Wisata Manee Kareung dilakukan di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan blog. Promosi ini juga menemui kendala dari SDM pengelola akun yang terbatas sehingga media sosial terbengkalai. Bukti dari daftar pengunjung wisata yang menurun pada grafik berikut:
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Pengunjung Wisata Sawah Kapasitas masyarakat dalam merintis pengembangan potensi wisata dapat diukur dari parameter masyarakat mengenali jenis potensi yang ada di desanya dan kesadaran masyarakat untuk mengembangkannya potensi tersebut menjadi daya tarik wisata. Kapasitas masyarakat dalam mengenal jenis-jenis pariwisata Potensi yang ada di Gampong Wisata Manee Kareung dapat dibagi menjadi dua tingkatan yaitu, masyarakat yang paham semua potensi yang ada di Gampong Wisata Manee Kareung baik potensi alam maupun potensi budaya, dan kedua, masyarakat yang memahami beberapa potensi Gampong Wisata Manee Kareung. Orang yang mengerti semua potensi alam dan budaya yang ada di Desa Wisata Manee Kareung merupakan anggota BUMG. Sehingga masyarakat yang tidak memahami tidak mendukung fasilitas pengembangan wisata seperti homestay, tempat menjual souvenir dan tempat sampah. Kapasitas individu dalam mengembangkan potensi wisata menjadi daya tarik wisata sesuai dengan kapasitas dan peran individu. Sebagian besar anggota BUMG Manee Kareung tidak
Nurmasyahyati, Cs: Kebijakan BUMG Dalam Mendukung Gampong ….
Page 89
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)
mengetahui tentang pengelolaan desa wisata saat mengikuti BUMG.
Untuk i meningkatkan kapasitas anggota BUMG Manee Kareung, mereka mendapatkan pelatihan yang diselenggarakan baik oleh BUMG maupun oleh Dinas Pariwisata. Hanya saja pelatihan yang tidak dimonitor secara rutin mengakibatkan kapasitas pengelolaan menurun.
Pengetahuan tentang konsep gampong wisata akan mempengaruhi sikap dan pelaku pariwisata dalam i mengelola gampong wisata. Pada akhirnya, pengetahuan tentang konsep gampong wisata akan mengarah pada pariwisata aktor untuk menggunakan konsep pariwisata ii yang dipicu atau tidak. Konsep Gampong
Wisata i Manee Kareung adalah gampong wisata terpadu. Gampong Wisata Terpadu di i Gampong Wisata Manee Kareung, i yang mengintegrasikan keanekaragaman jenis wisata yang ada yaitu wisata alam, wisata religi atau wisata ii budaya, sehingga keanekaragaman jenisnya pariwisata dapat saling mendukung, sehingga nantinya akan muncul kegiatan-kegiatan pariwisata utama yang didukung oleh lainnya kegiatan pariwisata. Kapasitas individu mengenai pengetahuan dan pemahaman konsep gampong wisata tidak fungsional. Hal itu dikarenakan pengetahuan masyarakat tentang konsep gampong wisata terpadu masih terbatas hanya menyebutkan berbagai potensi wisata i namun belum mampu menerapkan konsep terpadu gampong wisata dalam pengembangan Gampong Wisata Manee Kareung. Jadi sekarang, pengembangannya difokuskan pada wisata alam dan wisata budaya. Pengembangan Gampong Wisata Manee Kareung belum terintegrasi berbagai jenis wisata dan potensi yang ada di gampong, seperti homestay, organik, oleh-oleh atau cinderamata, dan konveksi tidak tersedia.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil uraian sebelumnya, secara umum penelitian ini dapat i menyimpulkan bahwa BUMG Manee Kareung memiliki kapasitas yang tidak efektif untuk kapasitas organisasi dan kapasitas individu. Kapasitas organisasi tidak akan berjalan efektif jika kapasitas individu tidak memenuhi kapasitas yang dibutuhkan, sebaliknya kapasitas individu tidak akan berjalan efektif jika tidak didukung oleh kapasitas organisasi.
Kapasitas organisasi dilihat dari kepemimpinan dan koordinasi yang dilakukan oleh Zikram sebagai koordinator lapangan, dan ketua BUMG menunjukkan bahwa kapasitas ii masyarakat Manee Kareung tidak berfungsi karena ketergantungan pada pimpinan organisasi dan permasalahan dalam aspek koordinasi. ii Dalam aspek kemitraan eksternal, aspek pengembangan pariwisata atraksi serta aspek promosi gampong wisata manajemen organisasi belum menunjukkan kapasitas fungsional. Selanjutnya, penelitian ini juga menemukan beberapa hal yang perlu
Nurmasyahyati, Cs: Kebijakan BUMG Dalam Mendukung Gampong ….
Page 90
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)
mendapat perhatian dari Pemerintah dan pengelola gampong wisata yaitu penerapan konsep gampong wisata terpadu. Terintegrasi gampong wisata diharapkan dapat mengintegrasikan potensi wisata alam, ii potensi wisata budaya, dan potensi gampong seperti homestay dan oleh-oleh. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang belum digali i dalam penelitian ini karena berbagai keterbatasan yang dihadapi. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi untuk i penelitian lebih lanjut, terutama mengenai kapasitas kelembagaan di tingkat sistem. Pada tingkat sistem, penelitian pada hubungan antara individu, kelompok informal, dan organisasi formal yang menghasilkan modal sosial dan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Pemerintah Gampong terkait dengan pengembangan gampong wisata.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussamad, i J. i (2022). i implementasi I kebijakan I penyelenggaraan I kepariwisataan I di I desa I botutonuo I kabupaten I bone I bolango i | i Publik: i Jurnal i Manajemen
i Sumber i Daya i Manusia, i Administrasi i dan i Pelayanan i Publik . i https://stia- binataruna.e-journal.id/PUBLIK/article/view/299 Adejumo, i O. i O., i Asongu, i S. i A., i & i Adejumo, i A. i V. i (2021). i Education i enrolment i rate i vs i employment i rate: i Implications i for i sustainable i human
i capital i development i in i Nigeria. i International i Journal i of i Educational i Development , i 83 (March i 2020), i 102385. i https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.102385 Disbudpar i Aceh i Gelar i Pelatihan i Desa i Wisata i di i Kota i Lhokseumawe . i (n.d.). i Retrieved i October i 30, i 2022, i from i https://disbudpar.acehprov.go.id/disbudpar- aceh-gelar-pelatihan-desa-wisata-di-kota-lhokseumawe/ Fatimah, i A. i S. i (2021). i pengembangan I kapasitas I pengelola I badan I usaha I milik I desa I (Bumdes) I di I desa I cilumba I kecamatan I cikatomas I kabupaten I tasikmalaya. i JAK i PUBLIK i (Jurnal i Administrasi i & i Kebijakan i Publik) , i 2 (1), i 40–62. i http://administrasiku.com/index.php/jakp/article/view/58 Gilang, i M. i I., i Maryuni, i Y., i & i Lindawati, i Y. i I. i (2021). i Locality i Development i Model: i Analysis i on i Community i Strength i in i Planning i Business i Capacity
i Development i in i Panyabrangan i Village i Based i on i Local i Potentials i Historical i Buildings i of i Bendungan i Lama i Pamarayan. i IOP i Conference i Series: i Earth i and i Environmental i Science , i 747 (1), i 012015. i https://doi.org/10.1088/1755- 1315/747/1/012015 Hagelsteen, i M., i Gutheil, i J., i Morales i Burkle, i M. i D. i M., i & i Becker, i P. i (2022). i Caught i between i principles i and i politics: i Challenges i and i opportunities i for i capacity i development i from i governmental i donors’ i perspectives. i International i Journal i of i Disaster i Risk i Reduction , i 70 , i 102785. i https://doi.org/10.1016/J.IJDRR.2022.102785 Hasyem, i M., i & i Ferizaldi. i (2022). i Community i Development i Based i on i Local i Wisdom. i Proceedings i of i the i 2nd i International i Conference i on i Social
Nurmasyahyati, Cs: Kebijakan BUMG Dalam Mendukung Gampong ….
Page 91
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)
i Science, i Political i Science, i and i Humanities i (ICoSPOLHUM i 2021) , i 648 ,
i 137–142. i https://doi.org/10.2991/ASSEHR.K.220302.021
Junita, i A., i Andiny, i P., i Meutia, i T., i Samudra i Langsa, i U., i & i Langsa, i B. i K. i (2022). I increasing I the I capacity I of I gampong’s I business I entity I (BUMG) I in I an I effort I to I improve I community I welfare I in I langsa I city. i International
i Journal i of i Economic, i Business, i Accounting, i Agriculture i Management i and i Sharia i Administration i (IJEBAS) , i 2 (4), i 569–578. i https://doi.org/10.54443/IJEBAS.V2I4.365 Li, i L., i Ye, i X., i & i Wang, i X. i (2022). i Evaluation i of i Rural i Tourism i Carrying i Capacity i Based i on i Ecological i Footprint i Model. i Wireless i Communications i and i Mobile i Computing , i 2022 . i https://doi.org/10.1155/2022/4796908 Mansur, i M., i Agustang, i A., i Idhan, i A. i M., i Kadir, i Y., i & i Nuna, i M. i (2021). i perencanaan I partisipatif I pemerintah I desa I dan I masyarakat I dalam I mengelola I apbdes. i Publik: i Jurnal i Manajemen i Sumber i Daya i Manusia, i Administrasi i Dan i Pelayanan i Publik , i 8 (2), i 349–362. i https://doi.org/10.37606/PUBLIK.V8I2.244 Siahaan, i S. i V. i br, i & i Vuspitasari, i B. i K. i (2021). i peran I kepala I desa I dalam
I mewujudkan I pendapatan I asli I I desa I sebente I melalui I kegiatan I bum I desa I setanga I lestari. i Publik: i Jurnal i Manajemen i Sumber i Daya i Manusia, i Administrasi i Dan i Pelayanan i Publik , i 8 (2), i 202–214. i https://doi.org/10.37606/PUBLIK.V8I2.250 Stojic, i S., i & i Salhofer, i S. i (2022). i Capacity i Development i for i Plastic i Waste
i Management&mdash;A i Critical i Evaluation i of i Training i Materials. i Sustainability i 2022, i Vol. i 14, i Page i 2118 , i 14 (4), i 2118. i https://doi.org/10.3390/SU14042118 Sutawa, i G. i K. i (2012). i Issues i on i Bali i Tourism i Development i and i Community i Empowerment i to i Support i Sustainable i Tourism i Development. i Procedia i Economics i and i Finance , i 4 (Icsmed), i 413–422. i https://doi.org/10.1016/s2212- 5671(12)00356-5
Veronica i Siahaan, i S., i Penggunaan i Dana i Desa, i S., i Bina i Taruna i Gorontalo, i U., i Veronica i br i Siahaan, i S., i & i Niaga i Atlantika, i Y. i (2022). i strategi I penggunaan I dana I desa I untuk I meningkatkan I perekonomian I masyarakat I melalui I kegiatan I bum I desa I pasti I jaya I abadi I desa I pasti I jaYA. i Publik: i Jurnal i Manajemen i Sumber i Daya i Manusia, i Administrasi i Dan i Pelayanan i Publik , i 9 (3), i 611–626. i https://doi.org/10.37606/PUBLIK.V9I3.462 Zakaria, i M., i Jalil, i S. i M., i Trisna, i T., i & i Zuraida, i Z. i (2022). i Identification i of i Potential i for i Increasing i the i Business i Scale i of i BUMG i Pulo i Makmue i with i the i AHP i Method. i International i Journal i of i Engineering, i Science i and i Information i Technology , i 2 (1), i 84–93.
i https://doi.org/10.52088/IJESTY.V2I1.207