## PENGARUH PENGETAHUAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD) DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN AKUNTABILITAS PUBLIK SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI EMPIRIS PADA DPRD KOTA JAMBI)
Panika Friantama 1) ,  Mukhzarudfa 2)
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi 2017
2) Dosen Pembimbing

## ABSTRACT
The purpose of this research are (1) to know the influence of budgeting knowledge to budgeting control (2) to know the influence of public participation  on the relationship between budgeting knowledge and budgeting control (3) to know the influence of public Accountability on the relationship between budgeting knowledge and budgeting control.  This  research  is  a  survey  by  distributing  questionnaires  directly  to  the  sample.  The  population  in  this research are legislative assembly at provincial (DPRD) in Kota Jambi. The result of this research indicated that (1) budgeting  knowledge  influence  to  budgeting  control  (2)  public  participation  influence  to  relationship  between budgeting knowledge and budgeting control (3) public Accountability influence to relationship between budgeting knowledge and budgeting control.
Keyword: Budgeting knowledge, public participation, public Accountability, Budgeting Control.

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  (1)  untuk  mengetahui  pengaruh  pegetahuan  Dewan  tentang  anggaran terhadap pengawasan Keuangan Daerah, (2) untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap hubungan antara  pengetahuan  Dewan  tentang  anggaran  dengan  pengawasan  Keuangan  Daerah.  (3)  untuk  mengetahui pengaruh akuntabilitas publik terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan Keuangan  Daerah.    Penelitian  ini  merupakan  penelitian  survei  dengan  menyebarkan  kuesioner  secara  langsung kepada sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kota Jambi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  (1)  pengetahuan  Dewan  berpengaruh  terhadap  pengawasan  Keuangan  Daerah  (2)  partisipasi  masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahun Dewan tentang anggaran dengan pengawasan Keuangan Daerah (3)  Akuntabilitas  publik  berpengaruh  terhadap  hubungan  antara  pengetahun  Dewan  tentang  anggaran  dengan pengawasan Keuangan Daerah
Kata Kunci: Pengetahuan  Dewan  tentang  Anggaran,  Partisipasi  Masyarakat,  Akuntabilitas  Publik,  Pengawasan Keuangan Daerah.

## 1.  PENDAHULUAN

## 1.1.   Latar Belakang
Pemerintahan  dari  orde  baru  kepada  orde Reformasi  yang  dimulai  pertengahan    1998  menuntut pelaksaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan  yang  lebih  luas  dan  bertanggung  jawab kepada daerah secara proporsional. Pemberian kewenangan  ini  diwujudkan  dengan  pengaturan pembagian  dan  pemanfaatan  sumber  daya  nasional sesuai  prinsip  demokrasi  dan  partisipasi  masyarakat. Kebijakan  otonomi  daerah  yang  digulirkan  dalam  era reformasi  dengan  dikeluarkannya  ketetapan  MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi  daerah,  pengaturan  ,  pembagian  dan pemanfaatan  sumber  daya  nasional  yang  berkeadilan, serta  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  dalam kerangka  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, pemerintah  pusat  juga  telah  menerbitkan  berbagai peraturan perundangan-undangan baik berupa Undang- Undang  (UU)  maupun  Peraturan  Pemerintah  (PP). (Setyawati, 2010).
Otonomi  Daerah  tersebut  di  perkuat  dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang  Pemerintah  Dearah  dan  Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,merupakan  satu  kesatuan  yang  tak  dapat dipisahkan dengan pemerintah dalam upaya meningkatkan  daya  guna  dan  hasil  guna.    Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  yang  memberikan  arah  regulasi  pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. (Robinson, 2006).
Otonomi  diharapkan  mampu  mendorong  daerah untuk  berprakarsa  lebih  nyata    dan  mandiri  dalam merumuskan  berbagai  prioritas  strategi  daerah  melalui pembagian  kewenangan  penuh  kepada  daerah  untuk merancakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan,  dan  mengevaluasi  berbagai  kebijakan sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat.  Otonomi  daerah diwujudkan  sebagai  hasil  dari  pendelegasian  sebagian hasil  dari  pendelegasian  sebagian  urusan  pusat berdasarkan  perspektif  yang  bertujuan  mencapai kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.(Yuwono, Sony dkk, 2007).
Guna menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material,  dan  sumber  daya  lainnya  secara  sistematis dan akuntabel diperlukan suatu rencana keuangan yang andal  dan  terwujud  dalam  suatu  penanggaran.  Sistem penganggaran  yang  dikembangkan  oleh  pemerintah berfungsi  sebagai  pengendali  keuangan,  rencana manajemen, prioritas penggunaan dana, dan pertanggungjawaban kepada publik. Untuk mengindentifikasi  keterkaitan  biaya  serta  keterkaidan antara  nilai  uang  dan  hasil  di  tingkat  pemerintahan daerah,  pemda  menuangkan  anggaran  tersebut  melalui suatu  perencanaan  keuangan  yang  dikenal  dengan APBD.
Halim 2003, dalam Sopanah (2004) menyebutkan diterapkannya Undang-Undang Otonomi daerah diikuti
juga  dengan  pelimpahan  dana.  Pelimpahan  dana  ini dibarengi dengan dilaksanakannya reformasi penganggaran dan reformasi sistem akuntansi keuangan  daerah.  Menurut  Peraturan  Pemerintah  (PP) nomor  105  tahun  2000  tentang  pengelolaan  dan pertanggung jawaban anggaran menjelaskan bahwa : 1) Pengawasan  atas  anggaran  dilakukan  oleh  dewan,  2.) Dewan berwenang memerintahkan pemeriksa eksternal  di  daerah  untuk  melakukan  pemeriksaan terhadap  pengelolaan  anggaran.  Lembaga  Legislatif dalam hal ini DPRD  mempunyai tiga fungsi yaitu : 1) Fungsi  legislasi,  2).  Fungsi  Anggaran,  3)  Fungsi pengawasan.  Menurut  H.A  Kartiwa  (2006),    fungsi pengawasan  merupakan  salah  satu  fungsi  manajemen untuk  menjamin  pelaksanaan  kegiatan  sesuai  dengan kebijakan  dan  rencana  yang  telah  ditetapkan  serta memastikan  tujuan  dapat  tercapai  secara  efektif  dan efisien.
PP  Nomor  25  Tahun  1999  pasal  27  menyatakan bahwa  APBD  merupakan  data  terbuka  yang  dapat  di akses  oleh  seluruh  masyarakat.  Namun  dalam penerapannya  di  daerah,  tidak  semua  pihak  dapat mengakses  data  keuangan  khususnya  APBD.  Perilaku birokrasi  yang  tertutup  dan  kaku  masih  banyak diterapkan. Keterbukaan informasi tentang pengelolaan keuangan  daerah  belum  berjalan.  Seperti  yang diungkapkan  oleh  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis Transaksi  Keuangan  (PPATK)  bahwa  di  daerah- daerah,  aparat  masih  memegang  paradigma  bahwa dokumen  APBD  merupakan  rahasia  negara  dan  tidak semua  orang  bisa  mengakses  informasinya.  (Rahayu dkk, 2007).
Fenomena  yang  terjadi  di  Kota  Jambi  dalam penelitian  yang  dilakukan  Rahayu  dkk  (2007) menyebutkan bahwa untuk tingkat partisipasi masyarakat  masih  rendah    dimana  untuk  tingkat partisipas  dalam  Musrenbang  yang  merupakan  salah satu  alur  prosedur  dalam  menyusun  APBD,  tingkat keterwakilan  undangan  yang  menghadiri  kegiatan Musrenbang  masih  rendah.  Tidak  seluruh  pihak  yang diundang menghadiri acara ini. Bahkan sebagian besar undangan  hanya  menghadiri  kegiatan  pembukaan  dan pemaparan  tentang  kebijakan  dan  arah  pembangunan daerah pada awal kegiatan saja.
Penelitian  yang  terkait  dengan  pengetahuan anggota Dewan Perwakilan rakyat terhadap pengawasan keuangan daerah menunjukkan keanekaragaman  hasil  Studi  yang  dilakukan  Wirnana dan  Murni  (2007)  yang  meneliti  pengaruh personal background dan political  background terhadap  peran DPRD  dalam  pengawasan  keuangan  daerah  (APBD) menunjukkan  bahwa  strata  pendidikan,  latar  belakang pekerjaan  dan  asal  parpol  berpengaruh  signifikan terhadap  pengawasan.  Sedangkan  jenis  kelamin,  usia, bidang pendidikan, pengalaman politik, pengalaman di DPRD,  ideologi  parpol,  dan  asal  komisi  tidak berpengaruh  secara  signifikan.  Yuliusman,  Yudi  dan Muspawi  (2010).    hasil  penelitiannya  membuktikan bahwa pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh  terhadap  pengawasan  Keuangan  Daerah
(APBD)  dan  interaksi  antara  pengetahuan  Dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik mempengaruhi  hubungan  antara  pengetahuan  dewan tentang  anggaran  dengan  pengawasan  Keuangan Daerah.   Sebaliknya penelitian dari Jufri dan  Ali Fikri (2012),  hasilnya  pada  artikel  penelitian  ini  didapatkan bahwa  dalam  kaitan  pengetahuan  anggota  dewan tentang  anggaran  tidak  berpengaruh  secara  signifikan terhadap  pengawasan  keungan  daerah,  sedangkan pengaruh  antara  pengetahuan  anggota  dewan  tentang anggaran  terhadap  pengawasan  keuangan  daerah dimoderasi oleh variabel partisipasi masyarakat.

## 1.2.   Rumusan Masalah
1. Apakah  pengetahuan  Anggota  Dewan  tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan Keuangan Daerah?
2. Apakah  pengetahuan  Anggota  Dewan  tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan Keuangan Daerah  melalui Partisipasi Masyarakat?
3. Apakah  pengetahuan  Anggota  Dewan  tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan Keuangan Daerah  melalui Akuntabilitas Publik?
2.  TINJAUAN PUSTAKA,

## KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS
2.1.  Keuangan Negara
Pengertian  Keuangan  Negara      (Halim,2007) adalah  semua  hak  dan  kewajiban  yang  dinilai  dengan uang,juga segala satuan,baik yang berupa uang maupun barang,yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang  belum  dimiliki  /dikuasai  oleh  Negara  atau daerah  yang  lebih  tinggi  serta  pihak-pihak  lain  sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku. Keuangan  Daerah  pada  dasarnya  sama  dengan pengertian keuangan negara dimana negara dianalogikan  dengan  daerah.  Hal  ini  sesuai  dengan pasal  1  Permendagri  13  tahun  2006,  tentang  Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  disebutkan  “bahwa Keuangan  Daerah  diartikan  sebagai  semua  hak  dan kewajiban  daerah  dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang, termasuk  di  dalamnya  segala  bentuk  kekayaan  yang berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban  daerah tersebut”

## 2.2.  Anggaran  pendapatan    dan  Belanja  Daerah (APBD)
Mardiasmo  (2002)  dalam  Halim  Abdul  (2007)
mengatakan Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode  waktu  tertentu  (satu  tahun  )  dalam  ukuran finansial. Aspek penting dalam pengelolaan pemerintah  daerah  adalah  penyusunan  anggaran daerah.  Hal  ini  dikarenakan  anggaran  daerah
merupakan  uang  rakyat  yang  dititipkan  kepada  daerah untuk  dikelola  guna  memenuhi  kebutuhan  pelayanan publik sehingga menyangkut hajat hidup orang banyak.

## 2.3.   Pengawasan Keuangan Daerah oleh DPRD
Pengawasan  yang  dilakukan  DPRD  atau  Dewan dapat  bersifat  langsung  maupun  tidak  langsung  serta preventif dan represif. Pengawasan preventif dilakukan melalu pre  audit sebelum  pekerjaan  dimulai. Sedangkan  pengawasan represif  dilakukan  melaui post audit melalui  pemeriksaan  di  tempat  (Sopanah dan Mardiasmo, 2003).

## 2.4.  Partisipasi Masyarakat
Achmadi  dkk.  (2002)  dalam  Sopanah  dan  Isa Wahyudi  (2004)  menyebutkan  bahwa  partisipasi merupakan  kunci  sukses  dari  pelaksanaan  otonomi daerah  karena  dalam  partisipasi  menyangkut  aspek pengawasan  dan  aspirasi.  Pengawasan  yang  dimaksud disini  termasuk  pengawasan  terhadap  pihak  eksekutif melalui pihak legislatif.

## 2.5.  Akuntabilitas Publik
Akuntabilitas  menurut Govermental  Accounting Standart  Board  (GASB) dalam Conceps  Statement No.1 tentang Objectives  of  Financial  Reporting menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan pemerintah. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk  menilai  pertanggung  jawaban  pemerintah  atas seluruh  aktivitas  yang  dilakukan.  (Nurliya  Kartika dalam Abdul Halim, 2007).

## 2.6.   Kerangka Pemikiran
Pengawasan  merupakan  tahap  integral  dengan keseluruhan  tahap  pada  penyusunan  dan  pelaporan APBD.  Pengawasan  diperlukan  pada  setiap  tahap bukan  hanya  pada  tahap  evaluasi  saja  (Mardiasmo, 2001).  Menurut  Sopanah  (2003)  dengan  mengetahui tentang  anggaran  diharapkan  anggota  dewan  dapat mendeteksi  adanya  pemborosan  dan  kebocoran anggaran.Dengan  meningkatnya  pengetahuan  Dewan khususnya tentang anggaran diharapkan kinerja Dewan dalam pengawasan keuangan daerah pun semakin baik.
Sopanah (2003) menyebutkan peran dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah akan dipengaruhi  oleh  keterlibatan  masyarakat  dalam advokasi anggaran. Dengan demikian, keterlibatan atau partisipasi  masyarakat  tersebut  diharapkan  akan  dapat meningkatkan  pengaruh  pengetahuan  dewan  tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.
Rubin  (1996)  dalam  Isa  Wahyudi  (2004) menyatakan  bahwa  untuk  menciptakan  akuntabilitas
kepada publik diperlukan partisipasi pimpinan instansi dan  warga  masyarakat  dalam  penyusunan  dan pengawasan  keuangan  daerah  (APBD).  Sehingga akuntabilitas  publik  yang  tinggi  akan  memperkuat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan.

## 2.7.   Hipotesis
Berdasarkan kerangka pemikiran  yang dijabarkan maka hipotesis yang penelitian dapat dirumuskan:
H1:  Pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh  signifikan    terhadap  pengawasan Keuangan Daerah (APBD).
H2:  Partisipasi  masyarakat  berpengaruh  signifikan terhadap  hubungan  antara  pengetahuan  Dewan tentang  anggaran  dengan  pengawasan  Keuangan Daerah (APBD).
H3:  Akuntabilitas  Publik  berpengaruh  signifikan terhadap  hubungan  antara  pengetahuan  Dewan tentang  anggaran  dengan  pengawasan  Keuangan Daerah (APBD).

## 3.   METODELOGI PENELITIAN

## 3.1.  Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Jambi. populasi  yang  digunakan  adalah  anggota  DPRD  Kota Jambi, terdiri dari  pimpinan DPRD, pimpinan Komisi dan anggota yang berjumlah 45 anggota DPRD.
Teknik  pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini adalah  total  sampling  Total  sampling  adalah  tehnik pengambilan  sampel  dimana  jumlah  sampel  sama dengan populasi (Sugiyono,2010).

## 3.2.  Variabel Penelitian
3.2.1.  Variabel Independen
Variabel  independen  dalam  penelitian  ini  adalah Pengetahuan  Anggota  Dewan  (X1)  Kualitas  anggota dewan  yang  diukur  dengan  pendidikan,  pengetahuan, pengalaman,  dan  keahlian  berpengaruh  terhadap kinerja  dewan  yang  salah  satunya  adalah  kinerja  pada saat  melakukan  fungsi  pengawasan.  Pendidikan  dan pelatihan  berkaitan  dengan  pengetahuan  untuk  masa yang  akan  datang.    (Indradi  ,2001  dalam  Sopanah (2003).  Variabel Pengetahuan Anggota Dewan  diukur dengan  isntrumen  yang  dikembangkan  oleh  Sopanah (2003). Instrumen terdiri dari 4 (Empat)  pertanyaan.
3.2.2.  Variabel Moderasi
Variabel  Moderasi  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
a. Partisipasi Masyarakat (X2)
Partisipasi  masyarakat  (publik)  dalam  keseluruhan siklus  anggaran.  Untuk  menciptakan  akuntabilitas
kepada  publik  diperlukan  partisipasi  instansi  dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran. Penjaringan aspirasi masyakat  merupakan  bagian  integral  dari  upaya untuk  membedayakan  masyarakat,  menumbuhkan prakarsa  dan  kreatifitas,  meningkatkan  peran sertamasyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD.  (Isa  Wahyudi,  2004).  Variabel  partisipasi masyakarat diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh  Sopanah (2003).  Instrumen ini terdiri dari 7 (Item) Pertanyaan.
b. Akuntabilitas Publik (X3)
Rubin (1996) dalam Isa Wahyudi (2004) menyatakan
bahwa untuk menciptakan akuntabilitas  kepada  publik  diperlukan  partisipasi pimpinan  instansi  dan  warga  masyarakat  dalam penyusunan  dan  pengawasan  keuangan  daerah (APBD). Sehingga akuntabilitas publik yang tinggi akan memperkuat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan. Variabel partisipasi masyakarat diukur dengan isntrumen yang dikembangkan  oleh    Sopanah  dan  Isa  Wahyudi (2004).    Instrumen  ini  terdiri  dari  5  (Lima)    item Pertanyaan.
3.2.3.  Variabel Dependen
Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Y). Implementasi  pengawasan  keuangan  daerah  perlu dilakukan  secara  komprehensif  yaitu  pengawasan  saat penyusunan,  tahap  pelaksanaan  APBD,  hingga  tahap pertanggung    jawaban    keuangan  daerah.  Variabel Pengawasan Keuangan Daerah diukur dengan menggunkan  instrumen  Sopanah  (2003)  instrumen pertanyaan  ini  terdiri  dari  12  (dua  belas)  Item Pertanyaan.

## 3.3.   Analisis Data
Tehnik  penskalaan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  skala  likert.    Sugiyono  (2010) menyebutkan    jawaban  setiap  item  instrumen  yang menggunakan  skala  Likert  mempunyai  gradasi  dari sangat positif sampai sangat negatif yang dapat berupa kata-kata berikut:
1. Jawaban Sangat Tidak Setuju diberi skor 1
2. Jawaban Tidak Setuju diberi skor 2
3. Jawaban Tidak Tahu diberi skor 3
4. Jawaban Setuju diberi skor 4
5. Jawaban Sangat Setuju diberi skor 5
3.3.1.  Uji Validitas
Uji validitas digunakan  untuk mengukur sah atau valid  tidaknya  suatu  kuesioner.  Suatu  kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk  mengungkapkan  sesuatu  yang  akan  diukur  oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016). Pengujian validitas
dilakukan dengan melakukan korelasi bilvariate antara masing-masing  skor  indikator  dengan  total  skor konstruk.
3.3.2.  Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  dilakukan  untuk  mengukur  suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk.  Disini  pengukurannya  hanya  sekali  dan kemudian  hasilnya  dibandingkan  dengan  pertanyaan lain  atau  mengukur  korelasi  antar  jawaban  pertanyaan Suatu  konstruk  atau  variabel  dikatakan  reliable  jika memberikan  nilai Cronbach  Alpha >  0.60  (Nunnally, 1960 dalam Ghozali, 2016).

## 3.4.   Metode Analisis Data
Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan terdiri  dari  analisis  regresi  sederhana  dan  Uji Interaksi.Model  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :
Model 1 : = a + + e Model 2 : = a + + + ) + e Model 3 : = a + + + ) + e
Keterangan :
Y :  Pengawasan Keuangan  Daerah a :  Konstanta :  Pengetahuan Dewan Tentang
Anggaran
:  Koefesien Regresi :  Partisipasi   Masyarakat.
:  Akuntabilitas Publik
:  Interaksi antara dengan
: Interaksi antara dengan
:  Koefisien regresi
e :  Eror

## 3.5.   Uji Asumsi Klasik
3.5.1.  Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas  dapat  dideteksi    dalam  suatu model  regresi  salah  satunya  adalah  dengan  melihat nilai tolerance dan  lawannya,  dan Variance Inflation Factor (VIF).. Tolerance mengukur  variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh  variabel  independen  lainnya.  Jadi  nilai tolerance yang rendah sama dengan  nilai VIF tinggi (karenaVIF =  1/ Tolerance )  dan  menunjukkan  adanya  kolinearitas yang  tinggi.  Nilai cutoff yang  umum  dipakai  untuk menunjukkan  adanya  multikolinearitas  adalah  nilai tolerance <  0.10  atau  sama  dengan  nilai  VIF  >  0.10 atau  sama  dengan  nilai  VIF  <  10,  berarti  tidak  ada multikolinearitas  antar  variabel  dalam  model  regresi (Ghozali,  2016)antar  variabel  dalam  model  regresi (Ghozali, 2016).
3.5.2.  Uji Heterokedastisitas
Deteksi  ada  atau  tidaknya  heteroskedastisitas dilakukan  dengan  melihat  ada  tidaknya  pola  tertentu pada  grafik scatterplot antara  SRESID  dan  ZPRED dimana  sumbu  Y  adalah  Y  yang  telah  diprediksi,  dan sumbu X adalah residual (Y prediksi Y sesungguhnya) yang telah di-studentize . Dasar analisis yaitu:
1. Jika  ada  pola  tertentu,  seperti  titik-titik  yang  ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang,  melebar  kemudian  meyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika  tidak  ada  pola  yang  jelas,  serta  titik-titik menyebar  di  atas  dan  di  bawah  angka  0  pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
3.5.3.  Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah dalam  model  regresi,  variabel  terikat  dan  variabel bebas  keduanya  memiliki  distribusi  data  normal  atau tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal  atau  mendekati  normal.  Ada  dua  cara  untuk mendeteksi  apakah  residual  berdistribusi  normal  atau tidak  yaitu  dengan  analisis  grafik  dan  analisis  satistik (Ghozali, 2016).

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.  Hasil Penelitian
4.1.1.  Hipotesis  1  Uji  Signifikansi  Parameter Individual (Uji Statistik t).
Hasil Uji t untuk Hipotesis  1 dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut :
Tabel 1 Keterangan Nilai Pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan Keuangan Daerah (APBD). t     : 5.074 Signifikansi : 0.00 Level Signifikansi 0,00 < 0.05
Sumber: Hasil Pengolahan Data
Melihat  data  pada  tabel  1  tersebut.  Level signifikansi  variabel  pengetahuan  Dewan  tentang anggaran  (X1)  adalah  sebesar  0,00  (<  0,05).  Dengan demikian  hal  ini  mendukung  hipotesis  1  yang menyatakan  bahwa  pengetahuan  Dewan  tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan Keuangan Daerah (APBD).
4.1.2.  Hipotesis 2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).
Hasil Uji t untuk Hipotesis 2 dapat dilihat dalam tabel 2 berikut:
Tabel 1.2 Keterangan Nilai Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan  Dewan  tentang anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. t     : 2.245 Signifikansi : 0.030 Level Signifikansi 0,030 < 0.05
Sumber: Hasil Pengolahan Data
Level  signifikansi  variabel  interaksi  pengetahuan Dewan  tentang  anggaran  dan  partisipasi  masyarakat (X1*X2)  adalah  sebesar  0,030  (<  0,05).  Dengan demikian  hal  ini  mendukung  hipotesis  2  yang menyatakan  bahwa  interaksi  pengetahuan  Dewan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat berpengaruh  terhadap  pengawasan  Keuangan  Daerah (APBD).
4.1.3.  Hipotesis 3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).
Hasil Uji t untuk Hipotesis 3 dapat dilihat dalam tabel 3 berikut:

## Tabel 3
Keterangan Nilai Akuntabilitas    berpengaruh terhadap  hubungan  antara pengetahuan  Dewan  tentang anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) t     : 2.171 Signifikansi : 0.036 Level Signifikansi 0,036 < 0.05

## Sumber: Hasil Pengolahan Data
Level  signifikansi  variabel  interaksi  pengetahuan Dewan  tentang  anggaran  dan  akuntabilitas    (X1*X3) adalah  sebesar  0,036  (<  0,05)  Hal  ini    mendukung hipotesis  3  yang  menyatakan  bahwa  interaksi pengetahuan Dewan tentang anggaran dan akuntabilitas  publik  tidak    terhadap  pengawasan Keuangan Daerah (APBD).

## 4.2.  Pembahasan
Hipotesis  1  menunjukkan  bahwa  pengetahuan Dewan  tentang  berpengaruh  terhadap  pengawasan Keuangan  Daerah..  Apabila  merujuk  pada  Indriantono dan  Supomo  dalam  Sopanah  (2003)    bahwa pengetahuan diperoleh dari pendidikan dan pengalaman, pengetahuan akan memberikan konstribusi  yang  lebih  baik  apabila  didukung pendidikan  dan  pengalaman  yang  memadai  untuk bidang  tugasnya.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sopanah  (2003), Sopanah  dan  Isa  Wahyudi  (2004),    Werimon  (2005), Corryanata (2007), Yuliusman dkk (2010) .
Hipotesis  2  menunjukkan  bahwa  partisipasi masyarakat  berpengaruh  terhadap  hubungan  antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan
pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Achmadi dkk. (2002)  dalam  Sopanah  dan  Isa  Wahyudi  (2004) menyebutkan  bahwa  partisipasi  merupakan  kunci sukses  dari  pelaksanaan  otonomi  daerah  karena  dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi.. Hasil penelitian ini  sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sopanah (2003), Sopanah dan Isa Wahyudi  (2004),  Werimon  (2005),  dan    Corryanata (2007),
Hipotesis  3  menunjukkan  bahwa  akuntabilitas publik berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan  Keuangan  Daerah.  Rubin  dalam  Sopanah dan Isa Wahyudi menyatakan bahwa untuk menciptakan  akuntabilitas  kepada  publik  diperlukan partisipasi  pimpinan  instansi  dan  warga  masyarakat dalam  penyusunan  dan  pengawasan  keuangan  daerah (APBD).  Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sopanah (2003), Sopanah dan Isa Wahyudi (2004), dan Corryanata (2007).

## 5.   SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

## 5.1.   Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  dapat  diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengaruh  pengetahuan  Dewan  tentang  anggaran berpengaruh  signifikan    terhadap  pengawasan Keuangan Daerah.
2. Interaksi  pengetahuan  dewan  tentang  anggaran dengan  partisipasi    masyarakat    berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.
3. Interaksi  pengetahuan  dewan  tentang  anggaran dengan akuntabilitas publik  berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

## 5.2. Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kelemahan. Beberapa keterbatasan ini diharapkan dapat diatasi  pada  penelitian  berikutnya,  keterbatasan- keterbatasan itu antara lain:
1. Jangka  waktu  penelitian  dan  pengamatan  yang relatif singkat.
2. Data  dengan  kuisioner  mungkin  mempengaruhi validitas  hasil  dan  belum  tentu  mencerminkan keadaan sebenarnya.
3. Hanya  menggunakan  sampel  yang  sedikit  45 anggota.

## 5.3. Saran
Saran yang dapat diberikan adalah:
1. Perlu  menambah  Subjek  di  beberapa  daerah  /  kota sehingga  diperoleh  responden  atau  sampel  yang lebih banyak.
2. Bagi  Para  peneliti  dapat  menambah  variabel  lain untuk penelitian.

## DAFTAR REFERENSI
Dobell, Peter & Ulrich, 2003. Parliament’s performance  in  the  budget  process:  A  case study . Policy  Matter: http://www.irpp.org . [05/06/2017]
Erlina,  2005.  Pengaruh  Pengetahuan  Dewan  Tentang Anggaran Pada Pengawasan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi (Online) Volume 11, no 1.
Folscher  Alta,  Warren  Krafchik  &.  Isaac  Shapiro, 2000, Transparency  And  Participation  In  The Budget  Process  South  Africa:  A  Country Report ,  Budget  Information  Service  and International Budget Project., http://www.idasa.org.za/final/publications/bis_tr ansfarency_full.htm
Goddard,A  &  J  Powell,  1994. Accountability  and Accounting  :  Using  Naturalistic  Methodology to Enchance Organisational Control. , Accounting,  Auditing  and  Accountability Journal 7 (2)
Ghozali,  Imam.  2016. Aplikasi  Analisis  Multivariate dengan  Program    IBS  SPSS  23 .  Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim,  Abdul.  2002. Akuntansi  dan  Pengendalian Keuangan Daerah . Yogyakarta: AMP YKPN.
Halim  dan  Theresia.  2007. Pengelolaan  Keuangan
Daerah,Seri Bunga Rampai Manajemen
Keuangan  Daerah .  Yogyakarta:  UPP  AM YKPN.
Jufri  Darma  dan  Ali  Fikri. Pengaruh  Pengetahuan Anggota  Dewan  tentang  Anggaran  Terhadap
Pengawasan Keuangan Daerah dengan Partisipasi Masyakat sebagai variabel moderating. Jurnal  Mediasi.  Volume  4.No1.  1 Juni 2012. Universitas negeri Medan.
Kartiwa,  A.  2006.  Implementasi  Peran  dan  Fungsi DPRD  dalam  Rangka  Mewujudkan “good governance ”.  Pusat  Informasi  Proses  Legislasi Indonesia.
Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan,  Pembagian  dan  Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta
Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah
Dalam  Kerangka  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia, Pemerintah pusat juga telah menerbitkan  berbagai  peraturan  perundang- undangan  baik  berupa  UndangUndang  (UU) maupun Peraturan Pemerintah (PP).
Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001. Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Kuncoro,  Mudrajat.  2003. Metode  riset  untuk  Bisnis dan Ekonomi . Jakarta:Erlangga
Lubis,  Ade  Fatma.  2007. Aplikasi  SPSS  (Statistical Product and Service Solutions) untuk Penyusunan  Skripsi  dan  Tesis. Medan:  USU Press. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: ANDI.
Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: ANDI.
Muji,  Estiningsih.  2005.  Fungsi  Pengawasan  DPRD (Tinjauan  Kritis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah Dalam  Mewujudkan  Pemerintahan  yang  Bersih dan  Berwibawa).  Universitas  Atma  Jaya Yogyakarta : Andi Offset Yogyakarta.
Peraturan  Pemerintah  No.  105  tahun  1999  Tentang
Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban
Anggaran.
Pos  Kupang.  Mencermati  Fungsi  Pengawasan  DPRD.
Isodorus Lilijawa.[01/09/2014]
Website  DPRD  Provinsi  NTB.  Abdul  Hadi:  DPRD perlu perkuat Fungsi Pengawasan.[12/01/2015]
Priyatno,  Duwi  (2008). Mandiri  Belajar  SPSS  untuk Analisis  Data  dan  Uji  Statistik .  Yogyakarta: Mediakom.
Rahayu, Sri., Unti  Ludigdo dan Didied  Affandi. 2007. Studi  Fenomenologis  Terhadap  Penyusunan Anggaran  Daerah.  In Simposium  Nasional Akuntansi X . Unhas Makassar.
Riduwan.2009. Pengantar  Statistika  Sosial. Bandung: ALFABETA.
Robinson. 2006. Pengaruh kualitas Anggaran Terhadap  Efektivitas  Pengawasan  Anggaran  :
Pengetahuan tentang Anggaran sebagai variabel Moderating. Tesis Mahasiswa Universitas Dipenegoro
Sekaran,  Uma.  2009. Metodologi  Penelitian  untuk Bisnis . Jakarta: Salemba Empat.
Setyawati,  Yuni.  2010. Pengaruh  Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris di Karesedinan  Surakarta ).  Tesis.  Universitas Sebelas Maret Surakarta
Silalahi,  Ulber.  2010. Metode  Penelitian  Sosial . Bandung: Rafika Aditama.
Sopanah  dan  Mardiasmo.  2003.  Pengaruh  Partisipasi Masyarakat  dan  Transparansi  Kebijakan  Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan
Tentang Anggaran Dengan Pengawasan
Keuangan  Daerah.  In Simposium  Nasional Akuntansi VI . Semarang.
Sopanah dan Wahyudi, Isa. 2004. Pengaruh
Akuntabilitas    Partisipasi  Masyarakat  dan Transparansi Kebijakan  Publik Terhadap
Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran  Dengan  Pengawasan  Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi.
Sugiyono.  2010. Metode  Penelitian  Bisnis .  Bandung: ALFABETA.
Sujianto,  Agus  Eko.  2009. Aplikasi  Statitistik  dengan SPSS 16.0 . Jakarta: Prestasi Pustaka.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999  tentang  Pemerintah  Daerah. 2005 . Jakarta: Departemen
Komunikasi dan
Informatika.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah .
Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 56 Tahun 2005  tentang  Sistem  Informasi  Keuangan Daerah.
U ndang-Undang  Republik  Indonesia  No.17  tahun  004 tentang Keuangan Negara
Werimon,  Simson.  2005. Pengaruh  Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap  Hubungan  Antara  Pengetahuan
Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Derah.
Thesis
Mahasiswa Universitas Diponegoro.
Winarna, Jaka dan Sri Murni.2007. Pengaruh Personal
Background, Political
Background dan
Pengetahuan Dewan Tentang
Anggaran Terhadap  Peran  DRPD  dalam  Pengawasan Keuangan  Daerah . In Simposium  Nasional Akuntansi X . Unhas Makassar.
Yuwono,  Sony  ,  Dwi  ,  H.Suheiriy  dan  Azrafiany
(red).2008.
Memahami
APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan daerah), Malang: Bayumedia Publishing.
Yudono,  Bambang.  2002. Optimalisasi  Peran  DPRD dalam  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah , ( http://www.bangda.depdagri.go.id./jurnal/jende la 3.htm ) [03/07/ 2017]
Yuliusman,Yudi,  dan  Muspawi  2010. Pengaruh pengetahuan  Dewan  tentang  Anggaran  dengan Transparansi Kebijakan Publik sebagai variabel Moderating . Universitas Jambi.