## Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Diskursus Kolom Kosong Pada Pemilihan Bupati di Kabupaten Enrekang
Nur Khaerah, Junaedi dan Muslimin Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Jalan Sultan Alauddin No.259, Kota Makassar email: Nurkhaerah@unismuh.ac.id

## ABSTRACT
This article discusses Community Political Participation in the selection of regent and  deputy  regent  candidates  in  the  Enrekang  Regency  and  to  find  out  the efforts  of  the Empty  column  winning  team  in  increasing  the  political  articipation of  the  community  to  choose  the  empty  column.  The  research  method  used  is  a qualitative  descriptive  method  and  using  two  kinds  of  data,  namely  primary data  and  secondary  data.The  results  of  this  study  indicate  that  the  form  of community political participation in the selection of the district Head and Deputy Regent  of  Enrekang  district  is  the  Electoral  Activity,  Lobbying,  Organizational Activity,  Contacting  and  Violence.  Community  participation  in  the  electoral system  and  of  course  their  have  own  reasons,  star  because  of  the  political awareness of the community and most of them assume that choosing is the right of  each  individual  so  that  everyone  is  free  to  choose  according  to  their  wishes without being influenced by others. The effort of the empty column winning team in  increasing  community  participation  to  select  the  blank  box  is  to  focus  on certain issues such as socializing the failure of the detention regent.

## Keywords: Politics Participation; Empty Column; Local Election

## ABSTRAK
Artikel ini membahas tentang Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Enrekang dan untuk mengetahui upaya tim pemenangan Kolom Kosong dalam meningkatkan Partisipasi politik masyarakat  untuk  memilih  Kolom  Kosong.  Adapun  metode  penelitian  yang digunakan  adalah  metode  deskriptif  kualitatif  dengan  menggunakan  dua macam  data,  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  bentuk  partisipasi  politik  masyarakat  dalam  pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Enrekang yaitu dengan Electoral Activity, Lobbying,  Organizational  Activity,  Contacting  dan  Violence.  Keikutsertaan masyarakat  dalam  sistem  pemilu  dan  tentunya  memiliki  alasan  masing- masing, mulai karena kesadaran politik masyarakat. Upaya Tim Pemenangan Kolom  Kosong  dalam  Meningkatkan  Partisipasi  Politik  Masyarakat  untuk Memilih Kolom Kosong adalah dengan memfokuskan pada isu tertentu seperti mensosialisasikan kegagalan dari bupati petahana.
Keywords: Partisipasi Politik; Kolom Kosong; Pilkada

## 1. PENDAHULUAN
Perubahan  UUD  1945  telah  mewujudkan  konstitusi  Indonesia  yang memungkinkan  terlaksananya  penyelenggaraan  negara  yang  modern  dan demokratis  (Razak  &  Harakan,  2017).  Pemilihan  umum  kepala  daerah merupakan  salah  satu  sarana  pelaksana  kedaulatan  rakyat  indonesia  yang berdasarkan  pancasila  dan  undang  –  undang  dasar  negara  republik  Indonesia tahun 1945, dimana cerminan pemilihan umum merupakan bukti penyelenggaraan  Negara  yang  demokratis  dan  modern  terlaksana.  Pemilihan umum kepala daerah diselenggarakan untuk memilih calon kepala daerah yang berasal dari partai politik maupun independen.
Pemilihan  kepala  daerah  secara  serentak  dilaksanakan  sesuai  amanat Undang-Undang  No  8  Tahun  2015  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan Wali  Kota.  Dalam  Undang-Undang  tersebut  dijelaskan  bahwa  pemilihan gubernur,  bupati,  dan  wali  kota  dilaksanakan  secara  serentak  dan  bertujuan untuk menghemat anggaran Negara.
Partai  politik  dan  gabungan  partai  politik  tidak  mau  mengusulkan pasangan  calon  semata  karena  merasa  akan  menghabiskan  sumber  daya, biaya,  energi,  waktu,  dan  sebagainya,  secara  sia-sia  karena  demikian  kuatnya elektabilitas petahana.  Begitu  sulit dan  rumitnya pemenuhan persyaratan bagi calon  perseorangan  pada  pemilihan  kepala  daerah  mengakibatkan  harapan untuk tercapainya formula “setidaknya dua pasangan calon” juga sulit tercapai.
Pasangan  calon  tunggal  ini  juga  sudah  mendapatkan  lampu  hijau  dari Mahkamah  Konstitusi,  dimana  Mahkamah  Konstitusi  sudah  mengeluarkan putusan  terkait  calon  tunggal  yang  bernomor  100/PUU-XIII/2015  yang  di ajukan oleh Effendi Gazali. Putusan Mahkamah Konstitusi  menyatakan bahwa, “Bertentangan  dengan  semangat  Undang-Undang  Dasar  1945  jika  Pemilihan Kepala  Daerah  tidak  dilaksanakan  dan  ditunda  sampai  pemilihan  berikutnya sebab  hal  itu  merugikan  hak  konstitusional  warga  negara,  dalam  hal  ini  hak untuk dipilih dan memilih, hanya karena tak terpenuhinya syarat paling sedikit adanya  dua  pasangan  calon  kepala  daerah  dan  calon  wakil  kepala  daerah meskipun sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh”.
Walaupun  menurut  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  dijelaskan bahwa cukup dengan memberikan pilihan kepada rakyat untuk memilih setuju atau tidak setuju, jika rakyat “Setuju” untuk memilih pasangan calon tersebut maka  pasangan  calon  dimaksud  ditetapkan  sebagai  kepala  daerah  dan  wakil kepala  daerah  terpilih.  Sebaliknya  apabila  ternyata  suara  rakyat  lebih  banyak memilih  “Tidak  Setuju”  maka  dalam  keadaan  demikian  pemilihan  ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya.
Putusan Mahkamah Konstitusi  menyatakan bahwa, “Bertentangan dengan semangat  Undang-Undang  Dasar  1945  jika  Pemilihan  Kepala  Daerah  tidak dilaksanakan  dan  ditunda  sampai  pemilihan  berikutnya  sebab  hal  itu merugikan  hak  konstitusional  warga  negara,  dalam  hal  ini  hak  untuk  dipilih dan  memilih,  hanya karena  tak  terpenuhinya  syarat  paling  sedikit adanya  dua pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah meskipun sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh”.
Walaupun  menurut  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  dijelaskan bahwa cukup dengan memberikan pilihan kepada rakyat untuk memilih setuju atau tidak setuju, jika rakyat “Setuju” untuk memilih pasangan calon tersebut maka  pasangan  calon  dimaksud  ditetapkan  sebagai  kepala  daerah  dan  wakil

## GJGOPS P-ISSN: 2614-2120, E-ISSN: 2614-2104
kepala  daerah  terpilih.  Sebaliknya  apabila  ternyata  suara  rakyat  lebih  banyak memilih  “Tidak  Setuju”  maka  dalam  keadaan  demikian  pemilihan  ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya.
Mahkamah  Konstitusi  juga  beralasan  ingin  menjaga  hak  politik  publik. Mahkamah Konstitusi (MK) memutus mengizinkan daerah dengan calon kepala daerah tunggal untuk menggelar pilkada serentak tahap berikutnya. Pengamat Politik  Universitas  Padjajaran  Muradi  menyebut,  putusan  MK  merupakan bagian  dari  skema  untuk  mengupayakan  hak  politik  publik  tetap  terjaga (Metrotvnews.com, Jakarta). Keputusan MK atas sengketa calon tunggal adalah bagian  dari  pengedepankan  penghargaan  atas  hak  konstitusi  publik  dalam penyelenggaraan Pemilukada.  (Metrotvnews.com, Selasa 29/9/2015).
Dari  seluruh  Kabupaten  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  (Sulsel)  yang menggelar  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  2018,  terdapat  satu  Kabupaten yang  hanya  diikuti  oleh  satu  calon.  Pasangan  tunggal  yang  telah  resmi mendaftarkan  diri  ke  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Kabupaten  Enrekang tersebut yakni pasangan calon petahana Muslimin Bando-Asman.
Pemilukada  menurut  peraturan  pemerintah  nomor  6  tahun  2005  tentang pemilihan,  pengesahan,  pengangkatan,  dan  pemberhentian  kepala  daerah  dan wakil  kepala  daerah  adalah  sarana  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  di  wilayah Provinsi  dan  Kabupaten/  Kota  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  1945  untuk  memilih  kepala  daerah  dan  wakil  Kepala  Daerah.  Menurut Mas’oed  &MacAndrews  (2000)  adalah  peran  serta  atau  partisipasi  politik masyarakat secara umum dapat kita kategorikan dalam bentuk-bentuk berikut Electoral Activity, Lobbying, Organizational Activity, Contacting, dan Violence.
Calon  tunggal  ini  dapat  juga  lahir  karena  mesin  partai  yang  berfungsi untuk  memberikan  pendidikan  politik  bagi  kader  tidak  berfungsi  dengan  baik. Karena  partai  selain  wajib  memberikan  pendidikan  politik  kepada  masyarakat juga  wajib  untuk  memberikan  pendidikan  politik  kepada  kaderkadernya, termasuk  dalam  hal  ini  adalah  dengan  menyiapkan  kader  terbaik  untuk menjadi  pemimpin  di  daerah  masing-masing  serta  menyiapakn  kader terbaiknya untuk menjadi pemimpin di kancah nasional.
Faktor  lain  yang  juga  dapat  menyebabkan  lahirnya  calon  tunggal  adalah kriteria  yang  diatur  dalam  undang-undang  mengenai  syarat  dukungan  dari jalur  parpol  yang  naik  menjadi  30%  dan  syarat  dukungan  pencalonan perseorangan  yang  dinaikkan  lebih  dari  65%.  Hal  ini  mungkin  perlu  ditinjau ulang  karena  masyarakat  kita  adalah  masyarakat  yang  baru  belajar berdemokrasi, sehingga belum siap untuk memenuhi syarat yang diatur  dalam undang-undang, sehingga hal ini membuat parpol dan calon perseorangan sulit untuk maju sebagai calon dalam  pilkada.
Adapun  penelitian  terdahulu  yang  telah  dilakukan  oleh  beberapa  peneliti terkait  dengan  partisipasi  politik  masyarakat  dalam  pilkada  serentak  melawan kotak kosong antara lain oleh Darmawan (2017) yang membahas tentang Peran dan  Strategi  kelompok  “Kotak  Kosong” dalam  pilkada  calon  tunggal kabupaten Pati tahun 2017. Pada kasus pilkada di Pati ini menunjukkan bahwa peran dan strategi  kotak  kosong  dalam  pilkada  hanya  sekedar  menguntungkan  bagi anggota  mereka  sendiri,  selain  itu  meningkatkan  level  mereka  serta mempergunakan  kekuasaan  mereka.  Disisi  lain  kelompok  kotak  kosong  jga menggunakan  strategi  seperti  membuka  akses  ke  pembuat  kebijakan,
menggunakan  strategi  lobi,  mengontrol  informan  kepada  pemilihan  dan  juga melakukan advokasi.
Selain  itu  pernah  dibahas  pula  oleh  Rahmanto  (2018)  yang  menemukan fakta bahwa calon tunggal dalam Perspektif Hak Memilih dan Dipilih di Provinsi Banten  tahun  2018  menunjukkan  bahwa  pada  pemilihan  Kepala  Daerah  yang diikuti  dengan  calon  tunggal  sebagai  wujud  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat yang  sesuai  dengan  perspektif  HAM.  Salah  satu  ukuran  kontestasi  yang berpersektif  HAM  yaitu  penyelenggaraannya  harus  menjamin  ketersediaan ruang serta masyarakat juga menifestasikan kedaulatannya dalam melaksanakan haknya, baik itu hak memilih maupun hak untuk dipilih.
Terakhir,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Angin  (2017),  dimana  Calon Tunggal  dalam  Pemeilihan  Kepala  Daerah  Di  Indonesia  2017  (  Studi  Kasus  : Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  dengan  Calon  Tunggal  di  Kota  Tebing  Tinggi 2017)  Menunjukkan  bahwa  Penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala  Daerah  dengan Calon  Tunggal  serta  langkah  yang  dilakukan  oleh  KPU  Tebing  Tinggi  untuk mengantisipasi  hal  tersebut  akan  terulang  kembali  pada  Pilkada  selanjutnya dan dampak dari Calon Tunggal pada Pilkada Kota Tebing Tinggi 2017.
Sedangkan  pada  artikel  ini  akan  focus  membahas  mengenai  partisipasi politik  masyarakat  dalam  pemilihan  calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati  di Kabupaten  Enrekang.  Selain  itu  artikel  ini  juga  membahas  mengenai  strategi dan  upaya  tim  pemenangan  Kolom  Kosong  dalam  meningkatkan  Partisipasi politik masyarakat untuk memilih Kolom Kosong.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan. Adapun lokasi penelitian ini adalah  bertempat  di  Kabupaten  Enrekang  dengan  alasan  memilih  obyek  lokasi penelitian  tersebut  adalah  karena  menjadi  tempat  terjadinya  pemilihan  dengan seorang  kandidat  petahana  melawan  kolom  kosong.  Jenis  penelitian  ini  adalah penelitian  kualitatif  dengan  tipe  penelitian  fenomenologi.  Dalam  melakukan pengumpulan  data,  peneliti  mengumpulkan  data  primer  dan  data  sekunder. Sumber  data  primer  adalah  sumber  data  utama  yang  digunakan  untuk menjaring berbagai data dan informasi yang terkait dangan fokus yang dikaji. Sumber  data  sekunder  adalah  sumber  data  pendukung  yang  diperlukan untuk  melengkapi  data  primer  yang  dikumpulkan.  Adapun  menjadi  informan pada penelitian  ini  adalah  Ketua  KPUD  Enrekang,  Tim  Sukses  (Kolom  Kosong), Tim  Sukses  (Muslimin  Bando-Asman),  dan  masyarakat  Kabupaten  Enrekang. Sumber  data  sekunder adalah sumber data  pendukung  yang diperlukan  untuk melengkapi  data  primer  yang  dikumpulkan.  Hal  ini  dilakukan  sebagai  upaya penyesuaian  dengan  kebutuhan  data  lapangan  yang  terkait  dengan  Partisipasi Politik  Masyarakat  (Studi  kasus  Kolom  Kosong  dalam  Pilkada  serentak  di Kabupaten Enrekang). Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi. Dalam  pengumpulan  data,  peneliti  menggunakan  teknik  Observasi, Wawancara  dan  Dokumentasi,  sedangkan  dalam  menganalisis  data  peneliti menggunakan  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Untuk pengabsahan data, digunakan 3 trigulasi sumber, triagulasi data, dan triagulasi waktu.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kabupaten  Enrekang  adalah  salah  satu  kabupaten  di  Provinsi  Sulawesi Selatan. Letak geografis Kabupaten Enrekang berada di jantung jasirah Sulawesi Selatan  yang  dalam  peta  batas  wilayah  memang  bentuknya  seperti  jantung. Batas  wilayah  Kabupaten  Enrekang  yaitu  :  Sebelah  Utara  Kabupaten  Tanah Toraja, Sebelah Timur Kabupaten Luwu, Sebelah Selatan Kabupaten Sidrap, dan Sebelah Barat Kabupaten Pinrang.
Kabupaten  Enrekang  terbagi  menjadi  12  kecamatan  dan  secara keseluruhan terbagi lagi dalam satuan wilayah yang kecil yaitu terdiri atas 129 wilayah  desa/kelurahan.  Topografi  Wilayah  Kabupaten  Enrekang  pada umumnya  mempunyai  wilayah  Topografi  yang  bervariasi  berupa  perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara umum keadaan Topografi Wilayah wilayah didominasi oleh bukit-bukit/gunung- gunung.
Selama  setengah  dasawarsa  terakhir  telah  terjadi  perubahan  wilayah administrasi  pemerintahan  baik  pada  tingkat  kecamatan  maupun  level desa/kelurahan.  Pada  Tahun  1995  di  Kabupaten  Enrekang  hanya  terdapat  54 desa/kelurahan  yang  tersebar  pada  5  kecamatan.  Dengan  adanya  perubahan situasi  dan  kondisi  wilayah,  maka  pemekaran  desa/kelurahan  sudah  menjadi keharusan.  Maka  pada    tahun  1997,    jumlah  desa/kelurahan  yang  ada  di Kabupaten  Enrekang  telah  bertambah  dari  78  desa/kelurahan    kondisi    tahun 1996, menjadi  108 desa/kelurahan. Demikian halnya pada tingkat kecamatan, yang  semula  hanya  5  kecamatan  menjadi  9  kecamatan.    Pada  pertengahan tahun  2003  terjadi  pemekaran  sehingga  bertambah  lagi  sebanyak  3  desa menjadi  111  desa/kelurahan.Kemudian  pada  akhir  tahun  2006  terjadi pemekaran desa dan kecamatan menjadi 11 kecamatan dan 112 desa/kelurahan.Terakhir  pada  tahun  2008  mekar  kembali  menjadi  12 kecamatan dan 129 desa/kelurahan.
Ditinjau  dari  kerangka  pengembangan  wilayah  maupun  secara  geografis Kabupaten  Enrekang  juga  dapat  dibagi  kedalam  dua  kawasan  yaitu  Kawasan Barat  Enrekang  (KBE)  dan  Kawasan  Timur  Enrekang  (KTE).  KBE  meliputi Kecamatan  Alla,  Kecamatan  Anggeraja,  Kecamatan  Enrekang  dan  Kecamatan Cendana,  sedangkan  KTE  meliputi  Kecamatan  Curio,  Kecamatan  Malua, Kecamatan Baraka, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Bungin dan Kecamatan Maiwa.
Dilihat  dari  aktifitas  perekonomian,  tampak  ada  perbedaan  signifikan antara  kedua  wilayah  tersebut.Pada  umumnya  aktifitas  perdagangan  dan industri  berada  pada  wilayah  KBE.Selain  itu  industri  jasa  seperti  transportasi, telekomunikasi,  hotel,  restoran,  perbankan,  perdagangan  industri  pengotahan hash  pertanian  berpotensi  dikembangkan  di  wilayah  tersebut.  Sedangkan  KTE yang  selama  ini  dianggap  relatif  tertinggal  bila  dilihat  dari  ketersedian  sarana dan prasarana sosial ekonomi, sangat memadai dari segi potensi SDA, sehingga amat  potensial  untuk  pengembangan  pertanian  dalam  arti  yang  luas  yaitu pertanian  tanaman  pangan/  hortikultura,  perkebunan  dan  pengembangan hutan rakyat.
Kabupaten  Enrekang  telah  beberapa  kali  mengalami  pergantian  bupati sejak awal  mula  terbentuknya  yaitu pada  tanggal 1960  hingga  sampai  saat  ini. Dari  seluruh  Kabupaten  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  (Sulsel)  yang  menggelar Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  2018,  terdapat  satu  Kabupaten  yang  hanya
diikuti oleh satu calon. Pasangan tunggal yang telah resmi mendaftarkan diri ke Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Kabupaten  Enrekang  tersebut  yakni  pasangan calon petahana Muslimin Bando-Asman.
Demokrasi  sendiri  dianggap  sebagai  suatu  sistem  pemerintahan  yang dijalankan  melalui  proses  pemilihan  yang  dilakukan  secara  jujur  dan  terbuka, dimana  semua  kelompok  yang  ikut  bertarung  siap  menerima  hasilnya  sebagai suatu  realitas  yang  harus  dihormati  dan  dihargai  oleh  semua  pihak.  Dalam partisipasi politi ada beberapa bentuk – bentuk partisipasi politk dalam kategori salah satunya ialah Electoral Activity.
Berdasarkan  hasil  observasi, ada  10  informan  penelitian  untuk  di  jadikan sampel. Informan  yang di ambil  menunjukkan  bahwa  9  orang berjenis  laki-laki dan  1  orang  perempuan.  Dari  hasil  observasi  informan  tentang  pekerjaannya atau jabatannya menunjukkan bahwa 1 Kepala Dusun, 1 wirausaha, 1 anggota KPU  Enrekang  bidang  teknisi,  1  URT  dan  sisanya  berjumlah  6  orang masyarakat.
Pembahasan  mengenai  partisipasi  politik  di  Kabupaten  Enrekang  dalam bentuk Electoral Activity ialah salah satu faktor penyebab rendahnya partisipasi politik  dalam  momentum  pemilu  karena  adanya  pemahaman  bahwa  memilih adalah  sebuah  hak  dan  bukan  kewajiban.  Karena  memilih  adalah  sebuah  hak dan  bukan  kewajiban  maka  pemilih  bisa  menggunakan  dan  bisa  juga  tidak menggunakan  karena  tidak  ada  konsekuensi  hukum  dan  moral  politik  bagi mereka  yang  tidak  memilih.  Partisipasi politik  di  Indonesia  membawa  tuntutan yang  besar  kepada  perubahan  sistem  dan  kehidupan  masyarakat  di  Indonesia (Amaliah, Hasanuddin & Said, 2015).
Bentuk kedua dari partisipasi politik yaitu Lobbying  di mana tindakan dari individu  ataupun  sekelompok  orang  untuk  menghubungi  pejabat  pemerintah atau  pun  tokoh  politik  dengan  tujuan  untuk  mempengaruhi  pejabat  atau  pun tokoh  politik  tersebut  terkait  masalah  yang  mempengaruhi  kehidupan  mereka. Partisipasi  politik  melalui  Lobbying  di  Kabupaten  Enrekang  menunjukkan bahwa sebagian besar informan memang tidak mempengaruhi orang lain untuk memilih  salah  satu  pasangan  Calon  bupati  dan  wakil  bupati  dalam  Pilkada Kabupaten  Enrekang  2018.  Sebagian  besar  menganggap  bahwa  memilih merupakan  hak  masing-masing  perorangan  sehingga  setiap  orang  bebas memilih sesuai keinginan mereka tanpa dipengaruhi orang lain.
Bentuk  ketiga  partisipasi  politik  yaitu  Organizational  activity  di  mana keterlibatan  warga  masyarakat  ke  dalam  berbagai  organisasi  sosial  dan  politik. Partisipasi  politik  di  Kabupaten  Enrekang  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar masyarakat  tidak  berpartisipasi politik dalam  bentuk  menjadi  tim  sukses  salah satu  pasangan  Calon  bupati  dan  Calon  wakil  bupati.  Akan  tetapi  dilihat  dari keaktifan  laki-laki  dan  perempuan,  maka  dalam  hal  ini  perempuan  cenderung lebih  aktif.  Sebagai  tim  sukses,  seperti  berusaha  untuk  mempengaruhi  orang lain  untuk  memilih  pasangan  Calon  bupati  dan  wakil  bupati  yang  ia  wakili. Akan  tetapi,  untuk  yang pernah  menjadi  tim  sukses  relawan  sementara,  hanya sempat  membagikan  stiker dan  tanggalan  karena sebagai  istri PNS  ia  mengaku tidak diijinkan untuk menjadi tim sukses dan diharuskan bersifat netral.
Bentuk  partisipasi  politik  ke  empat  yaitu  contacting  di  mana  partisipasi yang  dilakukan  oleh  warga  negara  dengan  cara  langsung  misalnya  melakukan komunikasi  untuk  membangun  jaringan  kerjasama.  Partisipasi  politik  melalui contacting  di  Kabupaten  Enrekang  menunjukkan  bahwa  partisipasi  politik

## GJGOPS P-ISSN: 2614-2120, E-ISSN: 2614-2104
dalam  Pilbup  yang  berbentuk  memperbincangkan  atau  mendiskusikan  perihal seputar Pilkada Kabupaten
Enrekang 2018. Bagi sebagian yang mendiskusikannya,  diantaranya  memperbincangkan  dengan  keluarga  maupun rekan  kerja.  Sedangkan  intensitasnya  tidak  rutin,  tetapi  pada  saat-saat menjelang Pilkada biasanya lebih sering memperbincangkannya.
Bentuk  partisipasi  politik  yang  ke  lima  adalah  violence  di  mana  cara-cara kekerasan  untuk  mempengaruhi  pemerintah  Partisipasi  politik  melalui  violence di Kabupaten Enrekang menunjukkan bahwa tidak ada unsur kekerasan dalam pemilihan  calon  bupati  dan  wakil  bupati  hanya  dalam  kampanye  sebagian masyarakat  tampaknya  menganggap  bahwa  mengikuti  kampanye  itu  tidak penting  dan  sebagian  yang  lainnya  tidak  mengikuti  kampaye  karena  dibatasi oleh  peraturan  bahwa  pegawai  negeri  sipil  harus  netral.  Sementara  itu  pihak juru kampanye sendiri mengakui bahwa memang antusiasme masyarakat dalam mengikuti  kampanye  sangat  rendah.  Hal  itu  dikarenakan  cara  berkampanye yang  kurang  efektif  sehingga  bagi  sebagian  masyarakat  dianggap  kurang bermanfaat.
Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  di  Kabupaten  Enrekang  tahun  2018 sebagian  besar  partisipasi  politik  masyarakat  tergolong  partisipasi  politik  aktif namun pragmatis, hal tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor psikologis baik dari internal  ataupun  ekseternal  dari  pemilih.  Pragmatisme  jangka  pendek  pemilih cenderung  terbentuk  akibat  kurang  kritis  terhadap  isu-isu  serta  adanya kompensasi  instan  yang  ditawarkan  oleh  kandidat.  Selembar  uang,  sebungkus sembako  dan  berbagai  praktik  lainnya  mereka  rasakan  sudah  cukup  untuk menukar suara mereka.

## 4. PENUTUP
Kabupaten  Enrekang  merupakan  salah  satu  dari  sebelas  kabupaten  di Sulawesi  Selatan  yang  mengikuti  pilkada  serentak.  Dinamika  politik  di  dalam pilkada  Kabupaten  Enrekang  sangat  tinggi  dimana  dalam  pilkada  Kabupaten Enrekang  ini  yang  ikut  bertarung  dalam  pemilihan  kepala  daerah  merupakan petahana.  Selain  itu  juga  terdapat  kolom  kosong  tetapi  tetap  gagal  meraih kemenangan.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  Kabupaten  Enrekang  menghasilkan kesimpulan  sebagai  berikut:  bentuk-bentuk  partisipasi  politik  masyarakat Kabupaten  Enrekang  pada pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  adalah  Electoral Activity,  Lobbying,  Organizational  activity,  Contacting  dan  Violence.  strategi  Tim Kolom  Kosong  dalam  Pilkada  Kabupaten  Enrekang  Tahun  2018  adalah menggunakan  strategi  lobby,  pengumpulan  massa,  peran  media  sosial  dan melakukan advokasi.

## REFERENSI
Alichia,  Yashinta  Putri.  2013.  “Pengaruh  Ukuran  Perusahaan,  Pertumbuhan Perusahaan,  Dan  Opini  Audit  Tahun  Sebelumnya  Terhadap  Opini  Audit Going Concern (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia)”. Skripsi/Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
Amaliah, A. N., Hasanuddin, M., & Said, A. (2015). Partisipasi Politik Masyarakat Miskin  Kota  Dalam  Pemilihan  Presiden  Dan  Wakil  Presiden  2014  di  Kota Makassar. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(1).
Arbi Sanit (2012), Perwakilan Politik Indonesia, CV. Rajawali, Yogyakarta, Ardial, 2010. Komunikasi Politik, Jakarta : Indeks Astomo,  Putera.  (2014).  Perbandingan  Pemikiran  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum Dengan  Gagasan  Satjipto  Rahardjo  Tentang  Hukum  Progresif  Berbasis Teori Hukum. Semarang: Yustisia Edisi 90.
Budiyanto. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara. Jakarta: Erlangga. Cangara, Hafied. 2011. Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Darmawan,  Ikhsan.2017.  Peran  Dan  Strategi  Kelompok  “Kotak  Kosong”  Dalam Pilkada  Calon  Tunggal  Kabupaten  Pati  Tahun  2017:  Studi  Pendahuluan. Jurnal Ilmu Politik. Vol 2, No. 2
Fadjar. 2010. Perkembangan & Kondolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Firmanzah.  2012.  Marketing  Politik  Antara  Pemahaman  Dan  Realitas.  Jakarta:
Yayasan Pustaka Obor Indonesia
HR, F. S., & Harakan, A. (2017). Eksklusivitas Adat Dalam Bingkai Demokrasi di Indonesia. Jurnal Agregasi, 5(1).
Janedri M. Gaffar, 2013, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, Jakarta: konstitusi Pers, hlm 5
Kelsen,  Hans,  2007,  Teori  Hukum  Murni  :  Dasar-dasar  Ilmu  Hukum  Normatif, Penerbit Nusamedia, Bandung.
Mardikanto,  Totok  dan  Poerwoko  Soebiato.  2013.  Pemberdayaan  Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
Munir.  2009.  Pembelajaran  Jarak  Jauh  Berbasis  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi. Bandung: Alfabeta.
Perangin  Angin,  Riski  Sari.  (2017).  Calon  Tunggal  dalam  Pemeilihan  Kepala Daerah Di Indonesia 2017 ( Studi Kasus : Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan  Calon  Tunggal  di  Kota  Tebing  Tinggi  2017).  Skripsi  di  Terbitkan. Departemen Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Makassar.
Peraturan  pemerintah  nomor  6  tahun  2005  tentang  “pemilihan,  pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah Rahmawati  Yuri  Toni.  2018.  Calon  Tunggal  Dalam  Perspektif  Hak  Memilih  dan Dipilih di Provinsi Banten. Jurnal HAM, Vol 9, No 2.
Roni  Wiyanto.  2014,  Penegakan  Hukum  Pemilu  DPR,  DPD,  DPRD,  Bandung:
Mandar Maju, hlm 3.
Sugiyono. 2012.Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta. Surbakti,    Ramlan.  2010.  Memahami  Ilmu  Politik.  Gramedia  Pustaka  Utama. Jakarta.
Undang – undang No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah.
Venus,  Antar  (2007).  Manajemen  Kampanye:  Panduan  Teoretis  dan  Praktis dalam  Mengefektifkan  Kampanye  Komunikasi.  Bandung  :  Simbiosa Rekatama Media.
Wazir  .  2009.  Panduan  Penguatan  Manejemen  Lembaga  Swadaya  Masyarakat. PT. Rineka Cipta. Jakarta