## Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban
Vol. IX No.1 Januari-Juni 2023 Page 135-150 jiap@uin-alauddin.ac.id
KEPATUHAN  WAJIB  PAJAK  KENDARAAN  BERMOTOR  DI  CILACAP: DAMPAK  APLIKASI  SAKPOLE,  KUALITAS  PELAYANAN,  DAN  SANKSI PERPAJAKAN

## Dewi Kusuma Wardani, Tri Wulandari
Program  Studi  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta d3wikusuma@gmail.com, triwulndr98@gmail.com

## INFO ARTIKEL      ABSTRAK
JIAP Volume IX
Nomor 1 Halaman 135-150 Samata, Januari-Juni 2022
ISSN 2441-3017 E-ISSN 2697-9116
Tanggal Masuk: 20 Desember 2022 Tanggal Revisi: 30 Juni 2023
Tanggal Diterima:
30 Juni 2023
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, sanksi  perpajakan  dan  aplikasi  Sakpole  terhadap  kepatuhan  wajib pajak kendaraan bermotor. Metode kuantitatif digunakan dalam metode penelitian. Kuesioner dibagikan kepada 90 responden di Cilacap yang merupakan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  dengan  menggunakan formulir Google. Data dianalisis menggunakan IBM SPSS versi 25, dan convenience sampling digunakan sebagai strategi pengambilan sampel. Kesimpulan  penelitian  ini  adalah  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor di Cilacap didorong oleh sanksi pajak. Sebaliknya, kepatuhan wajib pajak di Cilacap tidak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan atau penerapan Sakpole.
Kata Kunci : kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, aplikasi Sakpole,

## Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan
The purpose of this study was to determine the effect of service quality, taxation and Sakpole application on motor vehicle taxpayer compliance. Quantitative  methods  are  used  in  research  methods.  Questionnaires were  distributed  to  90  respondents  in  Cilacap  who  are  motor  vehicle taxpayers  using  a  Google  form.  Data  were  analyzed  using  IBM  SPSS version 25, and convenience sampling was used as the sampling strategy.
The  conclusion  of  this  study  is  that  motor  vehicle  tax  compliance  in Cilacap is driven by tax sanctions. In contrast, taxpayer compliance in Cilacap  is  not  affected  by  the  quality  of  service  or  the  application  of Sakpole. Keywords: service quality, tax sanctions, application of Sakpole, vehicle tax compliance
Copyright: Wardani,  D.  Kusuma.,  Tri  Wulandari.  (2023).  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor Di Cilacap: Dampak Aplikasi Sakpole, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi  Perpajakan.  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Peradaban  Vol.  9  No.  1  (135-150). https://doi.org/10.24252/jiap.v9i1.34379

## PENDAHULUAN
Pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh masyarakat kepada negara. Sebagai pemungut pajak, negara mengharapkan penerimaan pajak yang  besar  karena  pajak  tersebut  akan  digunakan  dalam  peningkatan fasilitas publik dan pembangunan nasional, serta aspek kegiatan pemerintah lainnya (Ramdani et al., 2019). Salah satu bidang yang memiliki penerimaan luar  biasa  adalah  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB).  Seiring  dengan pergeseran  standar  kebutuhan  dari  sekunder  ke  primer  PKB  berpotensi mendongkrang  pendapatan  negara  (Ratnasari  et  al.,  2016).  Peningkatan kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  merupakan  salah  satu  cara untuk  mengoptimalisasi  penerimaan  PKB  yang  diperlukan  untuk meningkatkan peneriaan di sektor ini (Wardani et al., 2017).
Namun  upaya  peningkatan  penerimaan  PKB  belum  berjalan  efektif. Berdasarkan  data  Pemerintah  Kabupaten  Cilacap,  tunggakan  PKB  di Cilacap  mencapai  6  Milyar  rupiah.  Kepala  UPPD  Samsat  Cilacap,  Yudo Firsiyono  menjelaskan  bahwa  terdapat  tunggakan  pajak  kendaraan bermotor sekitar 160.000 obyek dengan tunggakan 5 tahun sekitar 60 Milyar rupiah (Bintoro, 2020). Hal ini menunjukan bahwa penghasilan PKB tidak seimbang  dengan  jumlah  obyek  pajak  kendaraan  bermotor.  Upaya peningkatan kepatuhan harus dilakukan agar tercapainya penerimaan pajak yang optimal.
Menurut Wardani & Wati (2018) kondisi kepatuhan wajib pajak adalah ketika  wajib  pajak  memenuhi  dan  melaksanakan  hak  dan  kewajiban perpajakannya. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak. Agar pemerintah dapat menjalankan tugasnya, kepatuhan wajib ajak yang lebih  tinggi  secara  tidak  langsung  memungkinkan  negara  memenuhi amanatnya karena meningkatkan penerimaan di sektor pajak.
Kualitas  pelayanan  adalah  pelayanan  yang  diberikan  oleh  instansi pajak  dengan  sistem  admibistrasi  yang  baik  untuk  membuat  wajib  pajak membayar  pajak  kepada  negara  tanpa  mengharapkan  kontra  interpretasi secara  langsung  (Sarifah  et  al.,  2020).  Kepatuhan  dalam  membayar  pajak menurut  Ummah  (2015)  tergantung  bagaimana  petugas  pajak  melayanai wajib pajak. Kualitas suatu pelayanan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berwujud (tangible)  seperti fasilitas dan peralatan fisik yang memadai untuk mendukung pelayanan, keandalan (reability) atas kemampuan penyediaan jasa  dalam  menguasai  bidangnya,  daya  tanggap  terhadap  permintaan, pertanyaan,  dan  masalah (responsivennes),  jaminan  (assurance)  atas kemampuan  penyedia  layanan  untuk  menumbuhkan  rasa  percaya  pada penerima  layanan,  dan  empati (emphaty)  pada  kemampuan  penyedia layanan  untuk  memberikan  kebutuhan  penerima  layanan.  Karena berdampak  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  maka  kualitas pelayanan  harus  dimaksimalkan.  Jika  wajib  pajak  menerima  pelayanan yang  sangat  baik,  dia  juga  akan  melakukan  kewajiban  perpajakannya dengan baik.

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Sanksi perpajakan diperlukan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan  menegakan  kedisiplinan  dalam  pembayaran  pajak  (Wardani  & Rumiyatun,  2017).  Menurut  Juliantari  &  Sudiartana  (2021)  alat  untuk mencegah  wajib  pajak  melanggar  peraturan  perpajakan  adalah  sanksi perpajakan. Sanksi berperan penting untuk memastikan bahwa pelanggar pajak  tidak  meremehkan  peraturan  dan  menjadi  lebih  patuh  (Wardani  & Rahmadini, 2022; Wardani & Rusmawati, 2015). Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami tanggung jawabnya, maka akan melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. Apabila wajib pajak mengetahui sanksi perpajakan,  mereka  akan  lebih  patuh  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya  karena  mereka  akan  mengetahui  bahwa  mereka  akan menghadapi sanksi jika melanggar peraturan.
Samsat  memperkenalkan  inovasi  sistem  pembayaran  baru  untuk memaksimalkan tingkat kepatuhan wajib pajak. E-Samsat merupakan fitur baru  dari  sistem  pelayanan  samsat.  Sebelumnya  hanya  kantor  samsat kabupaten/kota  setempat  yang  dapat  mengakses  data  kendaraan,  namu sejak dikembangkan, semua kantor samsat di provinsi dapat mengaksesnya (Wardani & Juliansya, 2020). Menurut Warta Bahari (2020) aplikasi sakpole berbasis android mempermudah pembayaran PKB di Jawa Tengah. Karena lebih cepat dan praktis, aplikasi Sakpole memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk membayar PKB (Oktavianingrum et al., 2021).
Kepatuhan wajib tetap menjadi subjek penelitian yang menarik untuk memastikan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Kajian  ini  menggunakan variabel  inovasi e-samsat  khususnya  aplikasi  Sakpole  sebagai  variabel tambahan yang membedakannya dari penelitian sebelumnya. Studi tentang topik ini masih jarang. Penelitian Iqbal (2018) menjadi landasan penelitian ini. Eksplorasi masa lalu oleh  Artha & Setiawan (2016), Aditya et al. (2020), Elva  Nuraina  (2017),  Khorida  et  al.  (2020),    Afianto  (2017),  Wardani  & Rumiyatun  (2017),  Santana  et  al.  (2020)  memberikan  dukungan  untuk eksplorasi  ini.  Penelitian  ini  mengidentifikasi  variabel  sanksi  perpajakan dan  aplikasi  Sakpole  sebagai  variabel  bebas,  sedangkan  kepatuhan  wajib pajak kendaraan sebagai variabel terikat.

## Kerangka Konseptual dan Hipotesis Gambar 1. Kerangka Konseptual
Pernyataan  masing-masing  variabel  berikut  ini  digunakan  dalam pengembangan hipotesis alternatif untuk menjelaskan kerangka konseptual sebelumnya:
Kualitas pelayanan adalah ukuran seberapa baik tingkat pelayanan mampu beradaptasi  dengan  wajib  pajak  (Ramdani  et  al.,  2019).  Menurut  teori atribusi,  baik  faktor  internal  maupun  eksternal  dapat  mempengaruhi perilaku manusia. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang,  sedangkan  faktor  internal  adalah  faktor  yang  berasal  dari  diri orang  tersebut.  Kualitas  pelayanan  merupakan  faktor  eksternal.  Menurut teori ini, persepsi wajib pajak ketika menilai pajak itu sendiri berkaitan erat dengan  kepatuhan  wajib  pajak  terhadap  pajak.  Persepsi  wajib  pajak terhadap  pajak  berdampak  pada  bagaimana  mereka  memandang  pajak. Kondisi eksternal wajib pajak seperti kualitas pelayanan perpajakan dapat berdampak pada persepsi wajib pajak sebagai orang pribadi. Maros & Juniar (2016)  menyatakan  bahwa  wajib  pajak  akan  mematuhi  kewajiban perpajakannya  jika  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan  tidak  sulit dilakukan,  dan  dilayani  dengan  baik.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa kepatuhan  wajib  pajak  juga  akan  baik  jika  wajib  pajak  mendapatkan kemudahan  dan  pelayanan  yang  berkualitas  dalam  memenuhi kewajibannya. Temuan penelitian Khorida et al. (2020) menunjukkan bahwa kepatuhan  wajib  pajak  terhadap  PKB  berkorelasi  positif  dengan  kualitas pelayanan  pajak.  Berdasarkan  uraian  sebelumnya,  dapat  dirumuskan sebagai berikut:
H1  :  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  terhadap  PKB  ditingkatkan dengan kualitas pelayanan pajak.
Sanski Perpajakan
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Aplikasi Sakpole Kualitas Pelayanan

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Sanksi perpajakan merupakan faktor luar yang dapat membuat wajib pajak lebih  patuh  terhadap  kewajiban  perpajakannya.  Kepatuhan  wajib  pajak dalam  membayar  pajak  kendaraan  berkorelasi  dengan  berat  ringannya sanksi  yang  didapatkan.  Hal  ini  dikarenakan  kepatuhan  wajib  pajak  juga akan  meningkat  jika  sanksi  pajak  karena  lalai  membayar  PKB  dianggap tinggi. Wajib pajak akan lebih berhati-hati dan memerlukan pertimbangan lebih  jika  ingin  melanggar  peraturan  perpajakan  karena  adanya  sanksi perpajakan (Farandy, 2018). Studi ini relevan dengan teori atribusi karena mengasumsikan bahwa perilaku yang disebaban secara eksternal mengacu pada  perilaku  yang  dipengaruhi  dari  luar,  artinya  individu  akan  dipaksa untuk  berperilaku  dengan  cara  tertentu.  Denda  administratif  ini berkontribusi atau dipengaruhi oleh faktor eksternal. Temuan Khorida et al. (2020)  menyatakan  bahwa  sanksi  pajak  mendorong  kepatuhan  dalam membayar  wajib  pajak.  Berdasarkan  temuan  tersebut,  kepatuhan  akan meningkat  jika  sanksi  dianggap  tinggi  oleh  wajib  pajak  sedangkan  jika sanksi  rendah  wajib  pajak  cenderung  memilih  untuk  tidak  melakukan pembayaran pajak sama sekali. Penelitian Haerina (2021), Sabtohadi et al. (2021)  menunjukan  bahwa  sanksi  perpajakan  mempunyai  pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
H2  :  sanksi  perpajakan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan bermotor.
SAKPOLE adalah inovasi aplikasi layanan online bentukan tim pengawas Samsat  Jawa  Tengah  yang  dirancang  guna  memberikan  wajib  pajak kenyamanan dan kemudahan (Anggara, 2021). Dalam membatu pengguna melakukan  pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor  aplikasi e-Samsat SAKPOLE  dinilai  lengkap  dan  mudah  (Rahman  &  Usmani,  2020). Technology Acceptance Model (TAM) relevan dengan ini, dimana e-Samsat SAKPOLE  diharapkan  dapat  mempermudah  masyarakat  dalam menjalankan  kewajiban  perpajakannya  dengan  teknologi  yang  sehari-hari digunakan. Kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  dapat  meningkat dengan semakin banyak pengguna aplikasi SAKPOLE. Temuan Savitri et al. (2022) menunjukan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan ditingkatkan dengan program pemanfaatan e-samsat. Karena dianggap efektif dan efisien dalam memberikan kemudahan dalam pembayaran, temuan ini menunjukan bahwa e-samsat merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib  pajak  kendaraan  bermotor.  Tingkat  kepatuhan  akan  meningkat apabila mereka merasa puas dengan pelayanan yang didapatkan.
H3  :  aplikasi SAKPOLE  meningkatkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan Cilacap Jawa Tengah tahun 2022. Penelitian ini berfokus pada seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Cilacap. Pengambilan data menggunakan sampel sebanyak
90  responden  dengan Convenience  Sampling.  Penelitian  ini  menggunakan data primer dan kuisioner google form digunakan dalam pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan IBM SPSS versi 25. Metode analisis  data  yang  digunakan  adalah  uji  validita,  uji  realibilits,  analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji  heteroskedastisitas)  dan  uji  hipotesis.  Untuk  mengukur  pendapat responden  menggunakan    skala likert    5  point.  Pengembangan  instrumen penelitian  dilakukan  dengan  mendefinisikan  variabel  operasional  dan pernyataan  diturunkan    dari  indikator.  Validitas  dan  reliabilitasnya  diuji dalam Pilot test. Berikut instrumen penelitian:
Tabel 1. Definisi Operasional dan Indikator Variabel Variabel Definisi Operasional Indikator Pernyataan Kepatuhan wajib  pajak kendaraan bermotor Suatu keadaan dimana  wajib  pajak memenuhi kewajiban perpajakannya  dan melaksanakan  hak perpajakan  dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Wardani et al., 2017) 1. Memenuhi kewajiban perpajakan  sesuai dengan  peraturan perpajakan yang berlaku  (Wardani et al., 2017) 2. Wajib  pajak  tidak memiliki tunggakan pajak (Wardani  et  al., 2017) 3. Membayar pajaknya tepat waktu  (Wardani  et al., 2017) 4. Persyaratan dipenuhi wajib pajak  (Wardani  et al., 2017) 5. Jatuh tempo pembayaran diketahui wajib pajak  (Wardani  et al., 2017) 1. Kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor saya selalu terpenuhi (Wardani  et  al., 2017) 2. Saya tidak memiliki tunggakan pembayaran  pajak kendaraan bermotor  (Wardani et al., 2017) 3. Saya  selalu  tepat waktu membayarkan pajak kendaraan bermotor  (Wardani et al., 2017) 4. Saya selalu mematuhi ketentuan yang ditentukan saat melengkapi persyaratan pembayaran  pajak kendaraan (Wardani  et  al., 2017) 5. Saya  harus  selalu ingat  jatuh  tempo pembayaran  pajak kendaraan bermotor  (Wardani et al., 2017)
ISSN: 2442-3017 (PRINT)

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Variabel Definisi Operasional Indikator Pernyataan 6. Saya  sering  lupa tanggal jatuh tempo pembayaran  pajak kendaraan bermotor  (*skoring dibalik) (Wardani et al., 2017) Kualitas Pelayanan Ukuran apakah tingat pelayanan yang diberikan mampu  memenuhi harapan wajib pajak atau tidak (Maros & Juniar, 2016). 1. Kemampuan petugas  pelayanan (Maros  &  Juniar, 2016). 2. Fasilitas yang tersedia  (Maros  & Juniar, 2016). 3. Respon petugas selama  pelayanan (Maros  &  Juniar, 2016). 4. Profesionalisme petugas  pelayanan (Maros  &  Juniar, 2016). 1. Petugas memberikan informasi  yang  jelas dan mudah dipahami  (Maros  & Juniar, 2016). 2. Dalam urusan administrasi, petugas dengan hati- hati  menyelesaikan masalah pembayaran  (Maros & Juniar, 2016). 3. Kantor samsat memiliki fasilitas penunjang pembayaran  (Maros & Juniar, 2016). 4. Petugas bersedia mendengarkan keluhan  dari  wajib pajak (Maros & Juniar, 2016). 5. Petugas bersikap ramah  dan  sopan kepada anda sebagai wajib  pajak  (Maros & Juniar, 2016). Sanksi Perpajakan Suatu  alat  untuk menjamin wajib pajak  untuk  patuh dan menuruti ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan (Wardani & Rumiyatun, 2017) 1. Tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor  diketahui WP  (Wardani  & Rumiyatun, 2017). 2. Salah  satu  untuk memberikan efek jera pada WP adalah  pengenaan sanksi  yang  cukup berat  (Wardani  & Rumiyatun, 2017). Wajib  pajak  yang melanggar harus 1. Sanksi  perpajakan diperlukan  untuk menegakkan kepatuhan terhadap  kewajiban perpajakan (Wardani & Rumiyatun, 2017). 2. Semua  wajib  pajak yang melanggar hukum harus menghadapi  sanksi yang berat
Variabel Definisi Operasional Indikator Pernyataan menghadapi hukuman berat (Wardani & Rumiyatun, 2017) (Wardani & Rumiyatun, 2017). 3. Berat ringannya pelanggaran  yang dilakukan menentukan  berat ringannya sanksi yang akan dihadapi WP  (Wardani  & Rumiyatun, 2017). 4. Saya harus membayar pajak tepat  waktu  akibat dari  denda  yang diterapkan (Wardani & Rumiyatun, 2017). 5. Jika saya terlambat membayar pajak, saya mengetahui sanksinya (Wardani & Rumiyatun, 2017). Aplikasi e-Samsat SAKPOLE Suatu aplikasi pembayaran  pajak kendaraan  berbasis android yang diluncurkan  untuk masyarakat agar pembayaran PKB lebih mudah (Rahman & Usmani, 2020) 1. Kecepatan, keefektifan, dan keefisienan Aplikasi 2. Efisien  dan  hemat waktu 3. Kemudahan aplikasi 4. Minimalisi pungli 5. Keamanan (Savitri et al., 2022) 1. Saya merasa dengan aplikasi sakpole pembayaran  PKB lebih  cepat  (Savitri et al., 2022) 2. Saya merasa dengan aplikasi Sakpole tidak perlu berlama-lama dalam  membayar PKB  (Savitri  et  al., 2022) 3. Saya  merasa  lebih efektif dalam melakukan pembayaran  PKB menggunakan aplikasi sakpole (Savitri et al., 2022) 4. Saya  merasa  lebih efisien waktu dalam  membayar
ISSN: 2442-3017 (PRINT)

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Variabel Definisi Operasional Indikator Pernyataan PKB deengan menggunakan aplikasi sakpole (Savitri et al., 2022) 5. Pembayaran  PKB dapat dilakukan lebih  cepat  dengan menggunakan aplikasi Sakpole (Savitri et al., 2022) 6. Menurut saya melalui aplikasi sakpole  tata  cara pembayarannya sangat mudah (Savitri et al., 2022) 7. Saya  yakin  dengan menggunakan aplikasi sakpole untuk  membayar pajak  lebih  mudah (Savitri et al., 2022) 8. Dengan adanya aplikasi sakpole saya  rasa  dapat meminimalisir pungli  (Savitri  et al., 2022) 9. Adanya aplikasi sakpole pembayaran  PKB lebih aman. (Savitri et al., 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN Uji Instrumen Data
Karena  r  hitung  masing-masing  variabel  lebih  besar  dari  r  tabel dan  tingkat  signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05,  maka  ditetapkan  semua indikator pertanyaan dalam penelitian ini valid pada saat dilakukan uji validitas data. Variabel kualitas pelayanan (X1), sanksi perpajakan (X2), aplikasi Sakpole (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor (Y)  ditetapkan  reliabel  untuk  digunakan  sebagai  alat  ukur  dalam
kuisioner  berdasarkan  hasil  uji  reliabilitas  yang  menunjukkan  bahwa semua variabel memiliki nilai croncbach alpha diatas 0,60.

## Uji Asumsi Klasik
Hasil  uji  normalitas Kolmogrov  Smirnov  didapatkan  hasil  sig. yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 yang menunjukkan bahwa penelitian ini berdistribusi normal. Variabel kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan aplikasi sakpole memiliki nilai VIF yang lebih kecil dari 10,  dan tolerance  seluruh  variabel  yang  lebih  besar  dari  0,10  hal  ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.
Uji heteroskedastisitas  menghasilkan  signifikansi  dari  seluruh  variabel bebas  berada  di  atas  standar  signifikansi  0,05  sehingga  dapat diasumsikan tidak ada masalah heteroskedastisitas.

## Uji Hipotesis
a. Uji Fit Model
Tabel. 2 Hasil Uji Fit Model ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 590,841 3 196,947 21,727 ,000 b Residual 779,559 86 9,065 Total 1370,400 89 Sumber : Data primer diolah, 2022
Berdasarkan  hasil  uji  F  diperoleh  F  hitung  sebesar 21,727 dan probabilitas sebesar 0,000. Karena signifikansi 0,000 <  0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  salah  satu  variabel kualitas  pelayanan,  sanksi  pajak  dan  aplikasi  Sakpole berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor.

## b. Uji Parsial T
Tabel. 3 Hasil Uji Parsial T Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 6,257 2,423 2,582 ,012 Kualitas Pelayanan Sanksi Perpajakan ,033 ,796 ,142 ,155 ,027 ,578 ,231 5,131 ,818 ,000 Aplikasi Sakpole ,055 ,072 ,090 ,754 ,453
Sumber : Data primer diolah, 2022

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Hasil  uji  hipotesis  1  menunjukkan  kualitas  pelayaan  tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor. Karena hasil pengujian variabel kualitas pelayanan memiliki t-hitung 0,231 dan probabilitas signifikansi sebesar 0,818 atau lebih besar dari 0,05.  Signifikansi  lebih  kecil  dari  t-tabel  1,991.  Walaupun  hasil  uji hipotesis  menunjukan  bahwa  variabel  kualitas  pelayanan  tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat  Cilacap,  namun  teori  atribusi  relevan  dengan  variabel  ini. Menurut  penelitian  ini,  kepatuhan  wajib  pajak  terhadap  PKB  tidak dipengaruhi  oleh  kualitas  pelayanan  pajak  yang  diberikan  oleh petugas pajak. Tidak dapat dipungkiri bahwa kepatuhan wajip pajak terhadap kewajiban perpajakannya tidak dapat diukur dari kualitas pelayanan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor  Samsat  Cilacap  tidak  dipengaruhi  oleh  kualitas  pelayanan pajak,  sebagaimana  terungkap  dari  analisis  data.  Perbandingan antara  evaluasi  pelanggan  terhadap  pekerjaan  aktual  penyedia layanan  dan  harapan  mereka,  dikenal  sebagai  kualitas  layanan. Dalam  penelitian  ini,  kepatuhan  wajib  pajak  terhadap  tanggung jawabnya  untuk  membayar  PKB  tidak  dipengaruhi  oleh  kualitas pelayanan aparatur. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor lain yang lebih  kuat  selain  kualitas  pelayanan  pajak  yang  diberikan  memiliki kualitas  dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor. Pajak merupakan kewajiban yang memaksa, sehingga baik buruknya  suat  pelayanan  tidak  akan  mempengaruhi  wajib  pajak dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakannya.  Temuan  ini  sejalan dengan penelitian ( Juliantari & Sudiartana (2021) yang menunjukan bahwwa  kualitas  pelayanan  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  kendaraan  bermoto.  Artinya,  baik  buruknya  pelayanan tidak akan mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajaknya.
Hasil  uji  hipotesis  2  menunjukkan  bahwa  kepatuhan  wajib pajak  dipengaruhi  secara  positif  oleh  variabel  sanksi  perpajakan. Tabel  tersebut  menunjujjan  bahwa  nilai t-hitung  5,131  lebih  tinggi dari  nilai  t-tabel  1,991,  koefisien  regresi  (beta)  0,578  dan  tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat ditingkatkan  dengan  adanya  sanksi  perpajakan.  Temuan  kuisioner menunjukkan  bahwa  sanksi  pajak  kendaraan  sering  digunakan, sehingga wajib pajak biasanya mematuhi kewajiban perpajakannya. Selain  itu,  mayoritas  responden,  berdasarkan  tanggapannya, sependapat dengan pernyataan “Semua wajib pajak yang melanggar undang-undang  perpajakan  harus  menghadapi  sanksi  yang  berat”. Artinya, salah satu strategi untuk mencegah wajib pajak melanggar perpaturan  adalah  dengan  memberikan  sanksi  yang  berat.  Karena ketakutan mereka akan hukuman yang berat, wajib pajak cendenrung
membayar  pajak  mereka.  Akibatnya  sanksi  pajak  mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak  karena  wajib  pajak  enggan  tidak  membayar pajak  karena  memikirkan  sanksi  yang  berat.    Kondisi  ini  sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya oleh Masur & Rahayu (2021) dan Parhilla et al. (2022)  yang menunjukan bahwa kepatuhan wajib pajak terhadap PKB dipengaruhi secara positif oleh sanksi perpajakan Hasil  pengujian  hipotesis  3  menunjukkan  bahwa  kepatuhan wajib  pajak  kendaraan  tidak  dipengaruhi  oleh  variabel  aplikasi Sakpole. Karena hasil pengujian variabel aplikasi Sakpole memiliki t- hitung  0,754  dan  probabilitas  signifikansi  sebesar  0,453  atau  lebih besar dari 0,05. Signifikansi lebih kecil dari t-tabel 1,991. Walaupun hasil uji hipotesis menunjukan bahwa variabel aplikasi Sakpole tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Cilacap, namun Technology Acceptance Model (TAM) relevan dengan  variabel  ini.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sebagian wajib  pajak  mengalami  kesulitan  dalam  menggunakan  aplikasi Sakpole.  Penerapan  aplikasi  Sakpole  dikategorikan  sedang berdasarkan  hasil  kuisioner.  Menurut  tanggapan  yang  diberikan reponden  penelitian,  sebagian  wajib  pajak  masih  merasa  kesulitan untuk menggunakan aplikasi salpole. Selain itu masih cukup banyak wajib  pajak  kendaraan  bermotor  yang  tetap  menggunakan  Samsat Pusat,  Samsat  Keliling,  atau  bahkan  memakai  jasa  dari  pada menggunakan  aplikasi  SAKPOLE  karena  kurangnya  pengetahuan mengenai  aplikasi  tersebut.  Dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa pemanfaatan e-samsat  berbasis  aplikasi  belum  optimal  secara keseluruhan  karena    kurangnya  pengetahuan,  soaialisasi  dengan penggunaan  aplikasi,  serta  kurangnya  kesadaran  dan  pemanfaatan kemajuan  teknologi  dalam  kehidupan  sehari-hari.    Temuan  ini didukung    penelitian  Kristanti  (2022),  Waskita  Aji  et  al.  (2021)  dan Saragih  et  al.  (2019)  dimana  temuan  penelitiannya  menunjukkan bahwa pemanfaatan e-samsat  tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
c. Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Tabel.10 Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Model Summary Mode l R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,657 a ,431 ,411 3,011 Sumber : Data primer diolah, 2022
Nilai Adjusted  R  Square  sebesar  0,411  berdasarkan  hasil  uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa aplikasi Sakpole, kualitas

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
pelayanan,  dan  sanksi  perpajakan  memiliki  pengaruh  simul  secara bersama sebesar 41,1 % terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan. Faktor lain yang tidak ditemukan dalam penelitian ini mempengaruhi sisanya sebesar 58,9%.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  melibatkan  90  responden  yang  semuannya merupakan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  yang  terdaftar  di  Kantor Samsat  Cilacap.  Tujuan  dari  studi  kuantitatif  ini  adalah  untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi perpajakan, aplikasi Sakpole dan kualitas pelayanan. Kesimpulan penelitian berdasarkan data hasil analisis  dan  pembahasan  adalah  sanksi  perpajakan  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  di  Samsat  Cilacap. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Cilacap tidak dipengaruhi oleh aplikasi Sakpole dan kualitas pelayanan pajak.
Peneliitian  ini  hanya  menggunakan  wajib  pajak  kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Cilacap untuk pengambilan sampel, sedangkan  Aplikasi  Sakpole  merupakan  aplikasi  pajak  kendaraan bermotor  yang  ada  di  Jawa  Tengah.  Sumber  data  penelitian  hanya menggunakan  kuisioner  melalui  tautan  formulir  Google.  Variabel independen yang digunakan hanya aplikasi sakpole, kualitas pelayanan dan  sanksi  perpajakan,  dan  satu  variabel  dependen  yaitu  kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Berdasarkan  temuan  penelitian  ini,  penerapan  Sakpole  dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan  bermotor.  Oleh  karena  itu,  petugas  samsat  harus  lebih banyak  melakukan  sosialisasi  atau  pelatihan  penggunaan  aplikasi Sakpole  guna  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor. Untuk meningkatkan keakuratan data, penelitian selanjutnya diharapkan sampel penelitian lebih diperluas lagi dengan memasukkan daerah  penelitian  lebih  dari  satu  kabupaten.  Untuk  mengembangkan penelitian  tentang  kepatuhan  ajib  pajak  kendaraan  bermotor,  dapat digunakan  tambahan  variabel  independen  seperti  pengetahuan perpajakan, tingkat penghasilan, sosialisasi atau menggunakan variabel moderating.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditya, I. G. S., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Kesadaran,  Sanksi,  Samsat  Drive  Thru,  Pelayanan  Fiskus,  Dan  E- Samsat  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  2020(April),  187–204. www.jarrakpos.com Afianto, F. A. (2017). Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Anggara, S. (2021). Pemahaman Internet Memoderasi Pengaruh SAKPOLE
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Artha,  K.,  &  Setiawan,  P.  (2016).  Pengaruh  Kewajiban  moral,  Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Badung  Utara. E-Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana,  17(2),  913– 937.
Bintoro, D. R. (2020). Tunggakan Pajak Kendaraan di Cilacap Mencapai Rp 60 Milyar. Pemerintah Kabupaten Cilaap. https://cilacapkab.go.id/v3/tunggakan-pajak-kendaraan-cilacap-60- milyar/
Elva Nuraina, F. S. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. EQUILIBRIUM :  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Dan  Pembelajarannya,  5(1), 45. https://doi.org/10.25273/equilibrium.v5i1.1005
Farandy,  M.  R.  (2018).  Pengaruh  Sanksi  Administrasi,  Kesadaran  Wajib Pajak,  Tingkat  Pendapatan  dan  Modernisasi  Sistem  Administrasi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1–119.
Haerina,  D.  (2021). Pengaruh  Sosialisasi  Pajak,  Kualitas  Pelayanan,  dan Kondisi  Keuangan  terhadap  Kepatuhan  Pajak  Kendaraan  Bermotor dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi.
Iqbal, M. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Khorida,  Bakar,  A.,  &  Haryanto,  H.  (2020).  Analisis  Pengaruh  Kualitas Pelayanan  Pajak,  Sanksi  Perpajakan,  Dan  Kesadaran  Wajib  Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Balaraja Banten. Balance Vocation Accounting Journal, 4(1), 74. https://doi.org/10.31000/bvaj.v4i1.2704
Kristanti,  K.  (2022).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Tingkat Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Di  Kantor  Bersama Samsat  Kota  Tangerang  Pasca  Pandemi  Covid-19. Ekonomi  Bisnis, 28(01), 85–90.
Maros, H., & Juniar, S. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Masur,  G.  C.,  &  Rahayu,  Y.  (2021).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Kendaraan  Bermotor. Jurnal  Kajian  Akuntansi  Dan  Auditing, 15(2), 143–154. https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30
Ni  Komang  Ayu  Juliantari,  I  Made  Sudiartana,  N.  L.  G.  M.  D.  (2021). Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kualitas  Pelayanan  Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar. Jurnal Kharisma, 3(1), 128–139. Oktavianingrum, D., TrisyantoSurya, R., & Apriliawati, Y. (2021). The Effect

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
of the Application of the E-Samsat Jabar Online System Information to the Level of Vehicle Taxpayer Compliance (Case Study at Samsat Office Bandung  I  Pajajaran  City). Indonesian  Accounting  Research  Journal, 1(2), 244–252.
Parhilla,  N.  P.  E.  L.,  Mahaputra,  I.  N.  K.  A.,  &  Sudiartana,  I.  M.  (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak,  dan  Sanksi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan  Bermotor  di  Kantor  Bersama  Samsat  Kabupaten  Bangli. Jurnal Kharisma, 15(2), 1–23.
Rahman,  A.  Z.,  &  Usmani,  L.  F.  (2020).  Kualitas  Pelayanan  Aplikasi SAKPOLE dalam Upaya Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah. UNDIP E-JOURNAL SYSTEM.
Ramdani,  R.  F.,  Faridah,  E.,  &  Badriah,  E.  (2019). Pengaruh  Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terahdap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaran Bermotor. 1(1), 72–95.
Ratnasari,  Nempung,  T.,  &  Suriadi,    la  ode.  (2016). Analisis  Penerimaan Pajak  Kendaraan  Bermotor  di  Sulawesi  Tenggara.  1,  82–95. https://media.neliti.com/media/publications/210515-analisis- penerimaan-pajak-kendaraan-berm.pdf Sabtohadi,  J.,  Mulyanto,  Setiawan,  A.,  Dewi,  M.  K.,  &  Ariani,  R.  (2021). Pengaruh Sanksi Administrasi , Tingkat Pendapatan , Kesadaran Wajib Pajak  ,  Sistem  Samsat  Drive  Thru  ,  Program  E-Samsat  dan  Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor  Samsat  Pati. Jurnal  Gerbang  Etam  Balitbangda  Kab.  Kukar, 15(2), 41–50.
Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan  Pemahaman  Perpajakan  Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  Mengenai  Penggelapan  Pajak. Jurnal  Benefita,  5(1),  113. https://doi.org/10.22216/jbe.v5i1.4939
Saragih,  A.  H.,  Hendrawan,  A.,  &  Susilawati,  N.  (2019). Implementasi Electronic  SAMSAT  untuk  Peningkatan  Kemudahan  Administrasi dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. 11(1), 85–93.
Sarifah,  N.,  Sukidin,  &  Hartanto,  W.  (2020).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib Pajak  dan  Kualitas  Pelayanan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak kendaraan Bermotor Lima Tahunan (Studi di Kantor Bersama Sistem Administrasi  Manunggal  Satu  Atap  Soebandi  Kabupaten  Jember). Jurnal Pendidikan Ekonomi, 14(2), 352–356. https://doi.org/10.19184/jpe.v14i2.16516
Savitri,  F.  M.,  Hartanto,  S.  B.,  Suryorini,  A.,  &  Alfirdaus,  N.  N.  (2022).
Pengaruh  Penggunaan  Aplikasi  Sakpole  dan  Pengetahuan  Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Semarang). Jurnal Ilmu Sosial, 1(8), 811–824.
Ummah,  M.  (2015).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sanksi  Pajak, Pengetahuan  Perpajakan  dan  Pelayanan  Fiskus  terhadap  Kepatuhan
Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  di  Kabupaten  Semarang. Jurnal Ekonomi, 1–14.
Wardani, D. K., Asis, & Rifqi, M. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran  Wajib  Pajak,  dan  Program  SAMSAT  CORNER  Terhadap Kepatuhan. Akuntansi Dewantara, 1(2), 106–116.
Wardani,  D.  K.,  &  Juliansya,  F.  (2020).  Pengaruh  Program  E-Samsat terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Dengan Kepuasan  Kualitas  Pelayanan  Sebagai  Variabel  Intervening  (Studi Kasus  Samsat  Daerah  Istimewa  Yogyakarta). Akmenika:  Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, 15(2). https://doi.org/10.31316/akmenika.v15i2.999
Wardani, D. K., & Rahmadini, F. N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Niat  Untuk  Patuh  Calon  Wajib  Pajak. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 1(2), 108–113. Wardani,  D.  K.,  &  Rumiyatun,  R.  (2017).  Pengaruh  Pengetahuan  Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem  Samsat  Drive  Thru  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Akuntansi, 5(1), 15. https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253 Wardani,  D.  K.,  &  Rusmawati,  S.  (2015).  Pengaruh  Pemahaman  Pajak, Sanksi  Pajak,  dan  Sensus  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Pribadi Yang Memiliki Usaha. Jurnal Akuntansi, 3(2). https://doi.org/10.24964/ja.v3i2.53
Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan  Pengetahuan  Perpajakan  sebagai Variabel  Intervening  (Studi  Pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  KPP Pratama  Kebumen). Nominal,  Barometer  Riset  Akuntansi  Dan Manajemen, 7(1). https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358
Warta  Bahari.  (2020). Sakpole  Permudah  Pembayaran  Pajak  Kendaraan Bermotor.  Warta  Bahari  Media  Informasi  Dan  Aspirasi  Masyarajat. http://wartabahari.com/5871/sakpole-permudah-pembayaran-pajak- kendaraan-bermotor/
Waskita Aji, A., Wardani, D. K., & Wulandari, D. (2021). Pengaruh Sistem Drive  Thru,  E-Samsat  dan  Akses  Informasi  terhadap  Kualitas Pelayanan  Pajak  Kendaraan  Bermotor. AKURAT  |Jurnal  Ilmiah Akuntansi, 12(2), 78–87. http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT