## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
PELANGGARAN KETENTUAN LABEL PANGAN YANG DILAKUKAN PELAKU USAHA BERDASARKAN

## UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Tri Setiady Universitas Wiralodra, Indramayu Email: trisetiady@yahoo.com

## ABSTRACT
Many problems concerning food occur in Indonesia, we encountered food circulating in  the  community  who  do  not  heed  the  provisions  on  labeling,  thus  disturbing  the public. Food  trade expired, the use of  dyes that  are not  intended for  food, formalin, foods containing preservatives, or acts of other consequence is very detrimental to the community,  it  can  even  threaten  the  health  and  safety  of  human  lives,  especially  for children  in  general,  this  cas  ususally  through  of  fraud  on  the  food  label.  label  is falsified or misleading adverse effects on human health and development.
Key  Word:  Consumer  protection  rules,  Violation  of  food  label  provisions, Consumer protection.

## I. PENDAHULUAN
Pembangunan  dan  perkembangan  perekonomian  khususnya  di  bidang perindustrian  dan  perdagangan  nasional  telah  menghasilkan  berbagai  variasi barang/jasa  yang  dapat  dikonsumsi.  Selain  itu,  globalisasi  dan  perdagangan  bebas yang  didukung  oleh  kemajuan  teknologi  telekomunikasi  informatika  telah memperluas  ruang  gerak  arus  transaksi  barang  dan  /atau  jasa  yang  ditawarkan bervariasi baik produksi dalam negeri maupun produksi dalam negeri 1 .
Kondisi  yang  demikian  pada  satu  pihak  mempunyai  manfaat  bagi  konsumen karena  kebutuhan  konsumen  akan  barang  dan/atau  jasa  yang  diinginkan  dapat terpenuhi  serta  semakin  terbuka  lebar  kebebasan  untuk  memilih  aneka  jenis  dan kuantitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen 2 .
Pandangan  lain,  kondisi  dan  fenomena  tersebut  diatas  dapat  mengakibatkan kedudukan  pelaku  usaha  dan  konsumen  menjadi  tidak  seimbang  dan  konsumen berada  pada  posisi  yang  lemah.  Konsumen  menjadi  objek  aktivitas  bisnis  untuk meraup  keuntungan  yang  sebesar-besarnya  oleh  pelaku  usaha  melalui  kiat  promosi,
1 Penjelasan Umun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2 Ibid
cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Faktor utama  yang  menjadi  kelemahan  konsumen  adalah  tingkat  kesadaran  konsumen  akan haknya  masih  rendah.  Hal  ini  terutama  disebabkan  oleh  rendahnya  pendidikan konsumen 3 .
Oleh  karena  itu,  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  dimaksudkan menjadi  landasan  hukum  yang  kuat  bagi  perintah  dan  lembaga  konsumen  swadaya mayarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan  konsumen.  Upaya  pemberdayaan  penting  karena  tidak  mudah mengharapkan  kesadaran  pelaku  usaha  yang  pada  dasarnya  prinsip  ekonomi  pelaku usaha  adalah  mendapat  keuntungan  yang  semaksiamal  mungkin  dengan  modal seminal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung 4 .
Tujuan  perlindungan  konsumen  adalah  memberi  perlindungan  kepada konsumen  agar  terhindar  dari  hal-hal  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  dalam penggunaan barang dan/atau manfaat jasa. Namun pada kenyataan banyak kelalaian- kelalainan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  dalam  menjalankan  usahanya  yang menyebabkan kerugian bagi konsumen.
Banyak  masalah  mengenai  pangan  terjadi  di  Indonesia.  Hingga  kini  masih banyak  kita  temui  pangan  yang  beredar  di  masyarakat  yang  tidak  mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label, sehingga meresahkan masyarakat. Perdagangan pangan  yang  kedaluarsa,  pemakaian  bahan  pewarna  yang  tidak  diperuntukkan  bagi makanan,  makanan  berformalin,  makanan  mengandung  bahan  pengawet,  atau perbuatan-perbuatan lain yang akibatnya sangat merugikan masyarakat, bahkan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, terutama bagi anak-anak pada umumnya  dilakukan  melalui  penipuan  pada  label  pangan.  label  yang  tidak  jujur  dan atau menyesatkan berakibat buruk terhadap perkembangan kesehatan manusia.
Masyarakat  harus  lebih  hati-hati  memilih  produk  makanan  olahan,  obat  dan kosmetik. Salah-salah mengkonsumsi bukan kepuasan dan sehat yang didapat, malah sakit  yang  diderita.  Pasalnya,  sampai  dengan  periode  Desember  2014  BPOM  telah memeriksa  2.220  sarana  distribusi  pangan.  Hasilnya,  ditemukan  33.149  makanan
3 Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, Bogor 2006, hlm 2
4 Ibid,
kemasan  ilegal, kedaluwarsa, dan  rusak.  Bila  diuangkan  nilai  produk  tidak  layak konsumsi itu mencapai Rp 1,32 miliar 5 .
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang juga merupakan komoditas perdagangan, memerlukan dukungan sistem perdagangan pangan yang etis, jujur, dan bertanggung  jawab  sehingga  terjangkau  oleh  masyarakat.  Pangan  dalam  bentuk makanan dan minuman adalah salah satu kebutuhan pokok manusia  yang diperlukan untuk hidup, tumbuh, berkembang biak dan reproduksi.
Dalam  pasal  1  UU  No.7  Tahun  1996  tentang  Pangan,  disebutkan  bahwa "Pangan  adalah  segala  sesuatu  yang  berasal  dari  sumber  hayati  dan  air,  baik  yang diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk  bahan  tambahan  pangan,  bahan  baku  pangan,  dan  bahan  lain  yang digunakan  dalam  proses  penyiapan,  pengolahan,  dan  atau  pembuatan  makanan  atau minuman".
Dalam  hubungannya  dengan  masalah  label,  khususnya  label  pangan  maka masyarakat  perlu  memperoleh  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  lengkap,  baik mengenai  kuantitas,  isi,  kualitas  maupun  hal-hal  lain  yang  diperlukannya  mengenai pangan  yang  beredar  di  pasar.  Label  itu  ibarat  jendela,  konsumen  yang  jeli  bisa mengintip  suatu  produk  dari  labelnya.  Dari  informasi  pada  label,  konsumen  secara tepat  dapat  menentukan  pilihan  sebelum  membeli  dan  atau  mengkonsumsi  pangan. Tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi 6 .
Terhadap  kerugian  yang  diderita  oleh  konsumen  akibat  pelnggaran  label pangan, maka konsumen dapat meminta ganti rugi ke pada pelaku usaha sebagaimana dinyatakan pada  Pasal 19 ayat (1), yaitu tanggung jawab pelaku usaha, meliputi : 7
1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran, dan
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.
5 Kasus  Pelanggaran  label  pangan    2014,  berita  BPOM, www.bpom.go.id ,  diakes  pada  tanggal  29 Januari 2015
6 Yusuf  Shofie, Perlindungan  Konsumen  dan  Instrumen-Instrumen  Hukumnya ,  Citra  Aditya  Bakti, 2000, Bandung, hlm 15.
7 Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yodo, Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2005. hlm. 127
Berdasarkan  hal  tersebut  Pasal  19  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  mengatur  bentuk  ganti  rugi  yang  dapat diperoleh  konsumen  akibat  mengonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkan  dan diperdagangkan yaitu  :
“Ganti  rugi  sebagaimana  yang  dimaksud  ayat  (1)  dapat  berupa pengembalian  uang  atau  penggantian  barang  dan/atau  jasa  yang sejenis  atau  setara  nilainya,  atau  perawatan  kesehatan  dan/atau pemberian  santunan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  diaats  maka  penulis  menagangkat permasalahan  yang  akan  di  teliti  berkaiatan  tinjauan  kriminologis  menegnai homoseksual di kabupaten indramayu adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dalam  pelanggaran ketentuan  label  pangan  yang  dilakukan  pelaku  usaha  berdasarkan  Undang- Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana  tanggung  jawab  pelaku  usaha  terhadap  pelanggaran  ketentuan label  pangan  Undang-Undang  No.8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen?

## Tujuan
a. Untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dalam pelanggaran ketentuan label pangan yang dilakukan pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
b. Untuk  mengetahui  tanggung  jawab  pelaku  usaha  terhadap  pelanggaran ketentuan  label  pangan  Undang-Undang  No.8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen.

## II. KAJIAN TEORI
2.1.   Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelanggaran Ketentuan Label  Pangan  Yang  Dilakukan  Pelaku  Usaha  Berdasarkan  Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  dimaksudkan  menjadi  landasan hukum  yang  kuat  bagi  perintah  dan  lembaga  konsumen  swadaya  mayarakat  untuk
melakukan  upaya  pemberdayaan  konsumen  melalui  pembinaan  dan  pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan penting karena tidak mudah menharapkan kesadaran pelaku  usaha  yang  pada  dasarnya  prinsip  ekonomi  pelaku  usaha  adalah  mendapat keuntungan  yang semaksiamal  mungkin  dengan  modal seminal  mungkin. Prinsip  ini sangat  potensial  merugikan  kepentingan  konsumen,  baik  secara  langsung  maupun tidak langsung 8 .
Ruang  lingkup  hukum  perlindungan  konsumen  sulit  dibatasi  dengan menampungnya  dalam  satu  jenis  undang-undang,  seperti  Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hukum perlindungan konsumen selalu berhubungan dengan berbagai  bidang  dan  cabang  hukum  itu  senantiasa  terdapat  pihak  yang  berpredikat “konsumen” 9 .  Istilah  “hukum  konsumen”  dan  “hukum  perlindungan  konsumen” sudah sering terdengar 10 . Namun, belum jelas benar apa saja yang termasuk ke dalam materi  keduanya.  Juga  apakah  keduanya  “cabang”  hukum  itu  identik.  M.J.  Leder menyatakan: In  a  sense  there  is  no  such  creature  as  consumer  law 11 . Sekalipun demikian,  secara  umum  sebenarnya  hukum  konsumen  dan  hukum  perlindungan konsumen itu seperti yang dinyatakan oleh Lowe yakni: rules of law which recognize the bargaining weakness of the individual consumer and which ensure that weakness is not unfairly exploted 12 .
Pakar masalah konsumen di Belanda Hondius menyimpulkan, para ahli hukum umumnya  sepakat  mengartikan  konsumen  sebagai,  pemakai  terakhir  dari  benda  dan jasa  ( uitendelijke  gebruiker  van  goederen  en  diesten ) 13 .  Para  konsumen  merupakan golongan yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha. Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu  adalah  memberikan  perlindungan  (pengayoman)  kepada  masyarakat 14 .  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  merupakan
8 Ibid,
9 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, PT Grasindo, Jakarta, 2006, Hlm 1. Setiap manusai adalah konsemen,  disadari atau tidak. Dalam perspektif yang lebih luas, bahkan ada anggapan bahwa kita adalah konsumen dari produk politik yang disebut “hukum”.  Penjelasan mengenai hal ini baca; Edmond Cahn, “Law in Consumer Perspective, “University of Pennyvania Law review, No.112 (1963): hlm 1-27.
10 Shidarta, Ibid, hlm 13
11 M.J Leder, Consumer Law (plymounth; Macdonald and Evans), 1980, hlm 1
12 R. Lowe, Comercial Law, ed6 (London; Sweet and Maxwell, 1983), hlm 23
13 Hondius,  “Konsumentenrecht,  “1976,  dalam  Mariam  Darus  Badrulzaman,  Perlindungan  terhadap Konsumen  dilihat  dari  Sudut  Perjanjian  Baku  (Standar), dalam  BPHN, Siposium  Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, Binacipta, Bandung, 1986, hlm 57.
14 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 13
seperangkat  aturan  hukum  untuk  melindungi  konsumen.  Dalam  Pasal  1  angka  1 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  Yang dimaksud Perlindungan Konsumen adalah:
“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.
Perlindungan  konsumen  sesungguhnya  identik  dengan  perlindungan  yang diberikan  hukum  terhadap  hak-hak  konsumen.  Secara  umum  dikenal  ada  empat  hak dasar konsumen, yaitu: 15
1) Hak untuk mendapat keamanan ( the right to safety);
2) Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed);
3) Hak untuk memelih ( the right to choose);
4) Hak untuk didengar (the right to he heard)
Empat  hak  dasar  ini  diakui  secara  internasioanl.  Dalam  perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang  tergabung  dalam The  International Organization  of  Consumers  Union (IOCU)  menambahkan  lagi  beberpa  hak,  seperti hak  mendapatkan  pendidikan  konsumen,  hak  mendapat  ganti  kerugian,  dan  hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 16 .
Dalam  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  perlidungan konsumen mengatur hak-hak konsumen:
1. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi barang dan/ jasa.
2. Hak  untuk  memilih  barang  dan/  jasa  serta  mendapatkan  barang  dan/  jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ jasa.
4. Hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/  jasa  yang digunakann.
5. Hak  untuk  mendpaatkan  advokasi,  perlindunga,  dan  upaya  penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
15 Shidarta, Op Cit, hlm 20
16 IOCU, Gerakan dan Langkah yayasan Lembaga Konsumen, Gunung Agung, Jakarta, 1982, hlm 20
7. Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif.
8. Hak  untuk  mendapatkan  dispensasi,  ganti  rugi  dan/  penggantian,  jika  barang dan/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
Lawan dari hak adalah kewajiban. Mengenai kewajiban konsumen dijelaskan dalam pasal 5 UUPK, yakni:
a. Membaca  atau  mengikuti  petunjuk  informasi  dan  prosedur  pemakaian  atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. Mengikuti  upaya  penyelesaian  hukum  sengketa  perlindungan  konsumen secara patut.
Dalam perdagangan pelaku usaha memiliki hak-hak yang harus diberikan dan dihormati  oleh  pihak-pihak  lain  dalam  perdagangan  tersebut,  misalnya  konsumen. Hak  tersebut  diimbangi  dengan  dibebankannya  kewajiban  pada  pelaku  usaha  yang harus  ditaati  dan  dilaksanakan.  Dalam  pelaksanaannya  antara  hak  dan  kewajiban tersebut adalah seimbang.
Adapun  hak  pelaku  usaha  sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  6  UUPK adalah:
a. hak  untuk  menerima  pembayaran  yang  sesuai  dengan  kesepakatan  mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b. hak  untuk  mendapat  perlindungan  hukum  dari  tindakan  konsumen  yang beritikad tidak baik;
c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
d. hak  untuk  rehabilitasi  nama  baik  apabila  terbukti  secara  hukum  bahwa kerugian  konsumen  tidak  diakibatkan  oleh  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan;
e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Adapun kewajiban pelaku usaha diatur dalam pasal 7, yakni:
a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c. memperlakukan  atau  melayani  konsumen  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan  berdasarkan  ketentuan  standar  mutu  barang  dan/atau  jasa yang berlaku;
e. memberi  kesempatan  kepada  konsumen  untuk  menguji,  dan/atau  mencoba barang  dan/atau  jasa  tertentu  serta  memberi  jaminan  dan/atau  garansi  atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f. memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  atas  kerugian  akibat penggunaan,  pemakaian  dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan;
g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Dalam  hal  ternyata  konsumen  mendapatkan  kerugian  atas  suatu  produk  yang dibelinya karena kelalaian terhadap kewajiban atau salah satu kewajiban dalam pasal 7  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen,  maka pelaku usaha dibebaskan dari tuntutan ganti kerugian dan bebas dari tanggung jawab produk.  Menurut  Ernest  Barker  agar  hak-hak  konsumen  itu  sempurna  harus memenuhi tiga syarat yakni hak itu dibutuhkan untuk perkembangan manusia, hak itu diakui oleh masyarakat dan hak itu dinyatakan demikian dan karena itu dilindungi dan dijamin  oleh  lembaga  negara.  Apabila  ketiga  syarat  tersebut  tidak  terpenuhi,  maka hak-hak konsumen itu bukanlah hak yang sempurna tetapi hak yang semu.
Piranti  hukum  yang  melindungi  konsumen  tidak  dimaksudkan  untuk mematikan usaha pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong  iklim  berusaha  yang  sehat  yang  mendorong  lahirnya  perusahaan  yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.
Oleh  karena  itu  dalam  ketentuan  Bab  IV  UUPK  pasal  8  sampai  dengan  17 menyebutkan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Pada hakikatnya, larangan- larangan  terhadap  pelaku  usaha  tersebut  adalah  mengupayakan  agar  barang  dan/atau jasa  yang  beredar  di  masyarakat  merupakan  produk  yang  layak  edar,  yang menyangkut asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, iklan, dan lain sebagainya 17 .
Tujuan  pengaturan  ini  adalah  untuk  mengupayakan  terciptanya  tertib perdagangan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat. Hal ini sebagai salah satu  bentuk  perlindungan  konsumen,  larangan-larangan  tersebut  dibuat  berupaya untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi produsen aman, layak.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Terhadap  Pelanggaran  Ketentuan  Label Pangan  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen
Produsen  sebagai  pelaku  usaha  mempunyai  tugas  dan  kewajiban  untuk  ikut serta  menciptakan  dan  menjaga  iklim  usaha  yang  sehat  yang  menunjang  bagi pembangunan  perekonomian  nasional  secara  keseluruhan.  Karena  itu,  kepada produsen dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang  berlaku  di  kalangan  dunia  usaha.  Etika  bisnis  merupakan  salah  satu  pedoman bagi  setiap  pelaku  usaha.  Prinsip  business  is  business,  tidak  dapat  diterapkan,  tetapi harus  dengan  pemahaman  atas  prinsip  bisnis  untuk  pembangunan.  Jadi,  sejauh mungkin,  pelaku  usaha  harus  bekerja  keras  untuk  menjadikan  usahanya  memberi kontribusi pada peningkatan pembangunan nasional secara keseluruhan.
Kewajiban  pelaku  usaha  untuk  senantiasa  beritikad  baik  dalam  melakukan kegiatannya  (pasal  7  angka  1)  berarti  bahwa  pelaku  usaha  ikut  bertanggungjawab untuk  menciptakan iklim  yang sehat  dalam berusaha demi menunjang pembangunan nasional.  Jelas  ini  adalah  tanggung  jawab  publik  yang  diemban  oleh  seorang  pelaku usaha. Banyak ketentuan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini yang
17 Nurmandjito,  2000,  Kesiapan  Perangkat  Peraturan  Perundang-Undangan  Tentang  Perlindungan Konsumen  di  Indonesia,  dalam  Husni  Syawali  dan  Neni  Sri  Imaniyati,  penyunting  “Hukum Perlindungan Konsmen”, Mandar Maju, Bandung, hlm. 18
bermaksud  mengarahkan  pelaku  usaha  untuk  berperilaku  sedemikian  rupa  dalam rangka menyukseskan pembangunan ekonomi nasional, khususnnya di bidang usaha.
Atas  setiap  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  maka  kepadanya dikenakan  sanksi  sebagai  akibat  hukum  dari  pelanggaran  tersebut.  Pemberian  sanksi sebagai  akibat  hukum  pelanggaran  ini  penting,  mengingat  bahwa  menciptakan  iklim berusaha  yang  sehat  membutuhkan  keseriusan  dan  ketegasan.  Untuk  ini  sanksi merupakan  salah  satu  alat  untuk  mengembalikan  keadaan  pada  keadaan  semula manakala telah terjadi pelanggaran (rehabilitasi) sekaligus sebagai alat preventif bagi pengusaha lainnya sehingga tidak terulang lagi perbuatan yang sama.
Terkait dengan pelanggaran pada label produk pangan yang dilakukan pelaku usaha,  terdapat  sanksi  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen,  UU  Pangan  maupun  PP  No.  69  Tahun  1999.  Sanksi  ini  dapat  berupa sanksi  perdata,  pidana  maupun  administratif.  Bagi  pelaku  usaha,  selain  dibebani kewajiban  sebagaimana  telah  diuraikan  dalam  bab  sebelumnya  ternyata  juga dikenakan  larangan-larangan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  8  sampai  dengan  17 Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Pasal  8 Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  mengatur larangan  bagi  pelaku  usaha  yang  sifatnya  umum  dan  secara  garis  besar  dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :
a. Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen.
b. Larangan  mengenai  ketersediaan  informasi  yang  tidak  benar,  tidak  akurat,  dan yang menyesatkan konsumen.
Masuk  dalam  kualifikasi  larangan  kedua  ini  adalah  pelanggaran  yang dilakukan pelaku usaha dalam pelabelan. Di samping adanya hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha, ada tanggung jawab produk (Product Liability) yang  harus  dipikul  oleh  pelaku  usaha  sebagai  bagian  dari  kewajiban  yang  mengikat kegiatannya dalam berusaha.
Sehingga  diharapkan  adanya  kewajiban  dari  pelaku  usaha  untuk  selalu bersikap  hati-hati  dalam  memproduksi  barang/jasa  yang  dihasilkannya.  Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen dalam Undang- Undang Nomor 8 tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur khusus dalam BAB VI, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28.
Pasal 19 menyatakan:
1) Pelaku  usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan, pencemaran,  dan/atau  kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2) Ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berupa  pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa  yang sejenis atau setara nilainya, atau  perawatan  kesehatan  dan/atau  pemberian  santunan  yang  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3) Pemberian  ganti  rugi  dilaksanakan  dalam  tenggang  waktu  7  (tujuh)  hari setelah tanggal transaksi.
4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tidak  berlaku apabila  pelaku  usaha  dapat  membuktikan  bahwa  kesalahanmtersebut merupakan kesalahan konsumen.
Pasal 20 menyatakan:
Pelaku  usaha  periklanan  bertanggung  jawab  atas  iklan  yang  diproduksi  dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.
Pasal 21:
1) Importir  barang  bertanggung  jawab  sebagai  pembuat  barang  yang  diimpor apabila  importasi  barang  tersebut  tidak  dilakukan  oleh  agen  atau  perwakilan produsen luar negeri.
2) Importir  jasa  bertanggung  jawab  sebagai  penyedia  jasa  asing  apabila penyediaan  jasa  asing  tersebut  tidak  dilakukan  oleh  agen  atau  perwakilan penyedia jasa asing.
Pasal 22 menyatakan:
Pembuktian  terhadap  ada  tidaknya  unsur  kesalahan  dalam  kasus  pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19  ayat  (4),  Pasal  20,  dan  Pasal  21
merupakan  beban  dan  tanggung  jawab  pelaku  usaha  tanpa  menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.
Pasal 23 menyatakan:
Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi  ganti  rugi  atas  tuntutan  konsumen  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian  sengketa  konsumen  atau  mengajukan  ke  badan  peradilan  di tempat kedudukan konsumen.
Pasal 24 menyatakan:
1) Pelaku  usaha  yang  menjual  barang  dan/atau  jasa  kepada  pelaku  usaha  lain bertanggung  jawab  atas  tuntutan  ganti  rugi  dan/atau  gugatan  konsumen apabila:
a) pelaku  usaha  lain  menjual  kepada  konsumen  tanpa  melakukan  perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
b) pelaku  usaha  lain,  di  dalam  transaksi  jual  beli  tidak  mengetahui  adanya perubahan  barang  dan/atau  jasa  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1) dibebaskan dari tanggung jawab  atas  tuntutan  ganti  rugi  dan/atau  gugatan  konsumen  apabila  pelaku usaha  lain  yang  membeli  barang  dan/atau  jasa  menjual  kembali  kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.
Pasal 25 menyatakan:
1) Pelaku  usaha  yang  memproduksi  barang  yang  pemanfaatannya  berkelanjutan dalam  batas  waktu  sekurang-kurangnya  1  (satu)  tahun  wajib  menyediakan suku  cadang  dan/atau  fasilitas  purna  jual  dan  wajib  memenuhi  jaminan  atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.
2) Pelaku  usaha  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  bertanggung  jawab  atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut :
a) tidak  menyediakan  atau  lalai  menyediakan  suku  cadang  dan/atau  fasilitas perbaikan;
b) tidak  memenuhi  atau  gagal  memenuhi  jaminan  atau  garansi  yang diperjanjikan.
Pasal 26 menyatakan:
Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.
Pasal 27 menyatakan:
Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:
a. barang  tersebut  terbukti  seharusnya  tidak  diedarkan  atau  tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
e. lewatnya  jangka  waktu  penuntutan  4  (empat)  tahun  sejak  barang  dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.
Pasal 28 menyatakan :
Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19,  Pasal  22,  dan  Pasal  23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.
Memperhatikan  substansi  Pasal  19  ayat  (1)  Nomor  8  tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen,  dapat  diketahui  bahwa  tanggung  jawab  pelaku  usaha meliputi:
a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan,
b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran,
c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.
Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan  satu-satunya  dasar  pertanggungjawaban  pelaku  usaha.  Hal  ini  berarti, bahwa  tanggung  jawab  pelaku  usaha  meliputi  segala  kerugian  yang  dialami konsumen.
Berbicara  mengenai  tanggung  jawab,  maka  tidak  lepas  dari  prinsip-prinsip sebuah  tanggung  jawab,  karena  prinsip  tentang  tanggung  jawab  merupakan  perihal yang  sangat  penting  dalam  perlindungan  konsumen.  Secara  umum  prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan, yaitu:
3.1.1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan ( liability based on fault )
yaitu  prinsip  yang  menyatakan  bahwa  seseorang  baru  dapat  dimintan pertanggungjawabannya  secara  hukum  jika  ada  unsur  kesalahan  yang  dilakukannya. Prinsip  ini  adalah  prinsip  yang  cukup  umum  berlaku  dalam  hukum  pidana  dan perdata.  Dalam  KUH  Perdata,  khususnya  pasal  1365,  1366  dan  1367  prinsip  ini dipegang secara teguh. Pasal 1365 KUH Perdata lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melanggar hukum, yang mempunyai empat unsur pokok, yaitu:
1) Adanya perbuatan
2) Adanya unsur kesalahan
3) Adanya kerugian yang diderita
4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.
Yang  dimaksud  dengan  kesalahan  adalah  unsur  yang  bertentangan  dengan hukum. Pengertian “hukum” tidak hanya bertentangan dengan Undang-undang, tetapi juga  kepatutan  dan  kesusilaan  dalam  masyarakat.  Secara  common  sense,  asas tanggung  jawab  ini  dapat  diterima  karena  adalah  adil  bagi  orang  yang  berbuat  salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.
Mengenai  pembagian  beban  pembuktiannya,  asas  ini  mengikuti  ketentuan pasal 163 HIR atau 283 Rbg dan pasal 1865 KUH Perdata. Disitu dikatakan, barang siapa yang mengakui mempunyai hak, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Ketentuan diatas juga sejalan dengan teori umum dalam hukum acara, yakni asas audi et altarem partem atau asas kedudukan yang sama antara pihak yang berperkara.
3.1.2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab ( Presumption of libility ) yaitu  prinsip  yang  menyatakan  tergugat  selalu  dianggap  bertanggung  jawab sampai  ia  dapat  membuktikan,  bahwa  ia  tidak  bersalah,  jadi  beban  pembuktian  ada pada  tergugat.  Pembuktian  semacam  ini  lebih  dikenal  dengan  sistem  pembuktian terbalik.
Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  rupanya  mengadopsi  system pembuktian  ini,  sebagaimana  ditegaskan  dalam  pasal  19,  22,  23  dan  28.  Dasar pemikiran  dari  teori  pembuktian  terbalik  ini  adalah  seseorang  dianggap  bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan  asas  hukum  praduga  tidak  bersalah  (presumption  of  innocence)  yang  lazim dikenal dalam hukum.
Namun,  jika  diterapkan  dalam  kasus  konsumen  akan  tampak,  asas  demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan  itu  ada  dipihak  pelaku  usaha  yang  digugat.  Tergugat  ini  harus menghadirkan  bukti-bukti  dirinya  tidak  bersalah.  Tentu  saja  konsumen  tidak  lalu berarti dapat sekehendak hati mengajukan gugatan.
3.1.3. Prinsip  praduga  untuk  tidak  selalu  bertanggung  jawab  ( Presumption  of nonliability )
yaitu  prinsip  ini  merupakan  kebalikan  dari  prinsip  praduga  untuk  selalu bertanggung jawab, di mana tergugat selalu dianggap tidak bertanggung jawab sampai dibuktikan, bahwa ia bersalah.

## 3.1.4. Prinsip tanggung jawab mutlak ( Strict libility ) .
Prinsip  ini  sering  diidentikkan  dengan  prinsip  tanggung  jawab  absolute (absolute  liability).  Kendati  demikian  ada  pula  para  ahli  yang  membedakan  kedua terminology  diatas.  Ada  pendapat  yang  mengatakan,  strict  liability  adalah  prinsip tanggung  jawab  yang  menetapkan  kesalahan  tidak  sebagai  factor  yang  menentukan. Namun  ada  pengecualian-pengecualian  yang  memungkinkan  untuk  dibebaskan  dari tanggung jawab, misalnya keadaan force majeur. Sebaliknya, absolute liability adalah prinsip  tanggung  jawab  tanpa  kesalahan  dan  tidak  ada  pengecualiaannya.  Selain  itu ada pandangan yang agak mirip, yang mengaitkan perbedaan kedua pada ada tidaknya hubungan  kausalitas  antara  subjek  yang  bertanggungjawab  dan  kesalahannya.  Pada strict liability, hubungan itu harus ada, sementara pada absolute liability, hubungan itu tidak  selalu  ada.  Maksudnya,  pada  absolute  liability,  dapat  saja  si  tergugat  yang dimintai  pertanggungjawaban  itu  bukan  si  pelaku  langsung  kesalahan  tersebut (misalnya dalam kasus bencana alam).

## IV. Penutup

## 4.1. Simpulan
Dari  hasil  pembahasan  sebelumnya,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai berikut:
a. Perlindungan  konsumen  bertujuan  untuk  membentengi  tindakan  sewenang- wenangan dan agar pihak pelaku usaha memberikan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen  sebagaimana  mestinya.  Agar  segala  upaya  tersebut  berjalan  efektif, ukurannya  secara  kualitatif  ditentukan  dalam  undang-undang  perlindungan konsumen  dan  undang-undang  lainnya  juga  dimaksudkan  dan  masih  berlaku untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  kepentingan  konsumen,  baik  dalam hukum  privat  (perdata)  maupun  dalam  bidang  hukum  public  (hukum  pidana maupun hukum administrasi negara). Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak  dimaksudkan  untuk  mematikan  usaha  para  pelaku  usaha,  tetapi  justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam mengadapai persaingan melalui penyediaan barangdan/atau jasa yang berkualitas.
b. Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  mengadopsi  system  pembuktian  ini, sebagaimana  ditegaskan  dalam  pasal  19,  22,  23  dan  28.  Dasar  pemikiran  dari teori  pembuktian  terbalik  ini  adalah  seseorang  dianggap  bersalah,  sampai  yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas  hukum  praduga  tidak  bersalah  (presumption  of  innocence)  yang  lazim dikenal dalam hukum.
4.2. Saran
a. Pemerintah  melalui  instansi-instansi  terkait  perlu  melakukan  upaya  yang  terus menerus  untuk  memberdayakan  masyarakat  dengan  memberikan  pemahaman dan  perlindungan  kepada  konsumen,  rendahnya  kesadaran  konsumen  akan  hak dan  kewajibannya  diakibatkan  salah  satunya  oleh  karena  masih  kurangnya upaya pendidikan konsumen oleh pemerintah.
b. Disamping  itu  Pemerintah  baik  di  Pusat  maupun  daerah  perlu  selalu berkoordinasi  melakukan pengawasan  yang lebih  baik  dan lebih  ketat terhadap pelaku  usaha  dalam  peredaran  produk  pangan,  khususnya  produk  pangan  yang tidak memperhatikan ketentuan pelabelan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian  Sutedi, Tanggung  Jawab  Produk  Dalam  Hukum  Perlindungan  Konsumen, Ghalia Indonesia, Bogor 2006.
Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yodo, Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
Celina Tri  Siwi  Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Hondius, “Konsumentenrecht,  “1976,  dalam  Mariam  Darus  Badrulzaman, Perlindungan  terhadap  Konsumen  dilihat  dari  Sudut  Perjanjian  Baku (Standar), dalam  BPHN, Siposium  Aspek-Aspek  Hukum  Perlindungan Konsumen, Binacipta, Bandung, 1986.
IOCU, Gerakan dan Langkah yayasan Lembaga Konsumen, Gunung Agung, Jakarta,
1982.
M.J Leder, Consumer Law (plymounth; Macdonald and Evans), 1980.
Nurmandjito,  2000,  Kesiapan  Perangkat  Peraturan  Perundang-Undangan  Tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia, “dalam Husni Syawali dan Neni Sri  Imaniyati,  penyunting  “Hukum  Perlindungan  Konsmen,  Mandar Maju, Bandung.
R. Lowe, Comercial Law, ed6 (London; Sweet and Maxwell, 1983).
Shidarta, Hukum  Perlindungan  Konsumen  Indonesia, Edisi  Revisi,  PT  Grasindo, Jakarta, 2006
Yusuf  Shofie, Perlindungan  Konsumen  dan  Instrumen-Instrumen  Hukumnya ,  Citra Aditya Bakti, 2000, Bandung