## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PDAM ATAS PENETAPAN TARIF DALAM KONTRAK BAKU

## EDI YANTO
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

## Email: edidinata85@gmail.com
Abstrak; Pembangunan  di  Indonesia  merupakan  pembangunan  manusia  yang  seutuhnya yaitu  pembangunan  di  segala  bidang, mengingat pembangunan dan  perkembangan  perekonomian pada umumnya dan khususnya pembangunan di bidang usaha yang semakin meningkat, maka tidak bisa dihindari akan timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat baik antara pelaku usaha yang satu dengan  pelaku  usaha  yang  lain  maupun  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen.  Salah  satu  badan usaha  yang bergerak di bidang jasa tersebut seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)  yang merupakan  suatu  badan  usaha  yang  bergerak  di  bidang  jasa  penyedia  air  bersih.  Dimana  terkait dengan kedudukanya sebagai badan usaha yang berorientasi pada provit orientit pada satu sisi, dan perlindungan  terhadap  konsumen  di  sisi  lain  merupakan  suatu  persoalan  yuridis  yang  perlu diperhatikan. Hubungan hukum yang timbul antara pelaku usaha  PDAM dengan konsumen selaku pengguna  jasa  air  merupakan  hubungan  hukum  yang  lahir  dari  kontraktual,  dimana  jenis kontraktual tersebut merupakan kontrak baku atau standar kontrak, dengan melihat konsep kontrak baku terlihat bahwa kedudukan salah satu pihak dalam hal ini konsumen berada dalam posisi yang sangat lemah karena konsumen hanya diberikan dua alternatif pilihan yaitu setuju atau tidak setuju terhadap  kontrak  tersebut. Beberapa PDAM  mengeluarkan  suatu  kebijakan  kenaikan  tarif  secara sepihak  dan  memberlakukan  tarif  baru yang  mengalami  peningkatan  yang  cukup signifikan dari ketentuan tarif  lama.  Kenaikan  tarif  ini  dinilai  sebagai  kebijakan  sepihak sehingga kedudukan konsumen  selaku  pengguna  jasa  air  dalam  kontrak  baku  sangat  dirugikan  oleh  adanya  kebijakan tarif secara  sepihak tersebut. Adapun rumusan  masalah dalam  tulisan  yaitu Bagaimana perlindungan hukum  konsumen atas penetapan tarif secara sepihak oleh PDAM? Berdasarkan hasil penelitian, bahwa perlindungan  hukum  konsumen  atas  penetapan  tarif  yang  dilakukan melalui sepihak  dalam  kontrak  baku oleh  PDAM diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Permendagri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum PDAM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen dapat mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri (PN) atau Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK) berdasarkan  hubungan  hukum  yang  lahir  dari kontraktual. Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 23 Tahun 2006, apabila keputusan Bupati dan/atau  Walikota  terkait  kenaikan  tarif  tersebut  bertentangan dengan Permendagri  Nomor  23 Tahun  2006,  maka  dapat  digugat  pembatalan surat  keputusan  tersebut di  Pengadilan  Tata  Usaha Negara (PTUN).
Kata Kunci; Perlindungan, Konsumen, Kontrak, Baku.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  di  Indonesia  merupakan pembangunan  manusia  yang  seutuhnya  yaitu pembangunan di segala bidang, baik di bidang peningkatan  sumber  daya  manusia  maupun peningkatan  di  bidang  sumber  daya  alam yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  harkat dan martabat  secara  adil  dan  merata  guna meningkatkan pembangunan di segala sektor.
Mengingat pembangunan dan perkembangan  perekonomian  pada  umumnya
dan khususnya pembangunan di bidang usaha yang semakin meningkat, maka  tidak bisa dihindari  akan  timbulnya  persaingan  usaha yang  tidak  sehat  baik  antara  pelaku  usaha yang  satu  dengan  pelaku  usaha  yang  lain maupun antara pelaku usaha dengan konsumen. Sehingga peranan  hukum  sangat diperlukan bagi pelaku usaha baik perorangan  maupun  badan  usaha  guna mendapatkan  perlindungan  dan  kepastian hukum  dalam  kegiatan  usahanya  maupun
bagi  konsumen terhadap  penggunaan barang dan atau jasa yang dimilikinya.
Salah satu badan usaha yang bergerak di bidang  jasa tersebut seperti Perusahaan Daerah Air  Minum dalam  hal  ini  disingkat (PDAM) yang  merupakan suatu  badan  usaha yang  bergerak  di  bidang  jasa  penyedia  air bersih guna kepentingan masyarakat. Dimana terkait  dengan  kedudukanya  sebagai  badan usaha  yang  berorientasi  pada provit  orientit pada  satu sisi,  dan  perlindungan  terhadap konsumen  di  sisi  lain  merupakan  suatu persoalan yuridis yang perlu diperhatikan.
Hubungan  hukum  yang  timbul  antara pelaku  usaha PDAM dengan  konsumen selaku pengguna jasa air merupakan hubungan  hukum  yang  lahir  dari  kontraktual, dimana  jenis  kontraktual  tersebut  merupakan kontrak  baku atau  standar kontrak, hal  ini disebabkan karena isi perjanjian tersebut telah dibakukan  dan  dituangkan  dalam  bentuk formulir.  Dalam  perjanjian  antara  konsumen dengan  pihak  PDAM  juga  terlihat perjanjian yang bersifat massal  yaitu  bentuk  perjanjian untuk  semua  konsumen sama  tanpa  ada perbedaan antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya.
Kontrak  baku  merupakan  suatu  jenis kontrak  tertulis  yang  dibuat  hanya  oleh  salah satu  pihak  dalam  kontrak  tersebut sedangkan pihak lain  tidak  mempunyai  kesempatan  atau hanya  sedikit  kesempatan  untuk  menegosiasi atau  mengubah  klausul-klausul  yang  sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya  kontrak  baku  sangat  berat  sebelah. Dengan melihat konsep kontrak baku tersebut, terlihat bahwa kedudukan salah satu pihak  dalam  hal  ini  konsumen  berada  dalam posisi  yang  sangat  lemah  karena  konsumen hanya  diberikan  dua  alternatif  pilihan  yaitu setuju  atau  tidak  setuju  terhadap  kontrak tersebut. 1
Beberapa PDAM  mengeluarkan  suatu kebijakan  kenaikan tarif  secara  sepihak  dan memberlakukan  tarif  baru yang  mengalami peningkatan  yang  cukup signifikan dari ketentuan tarif  lama. Dasar peninjauan tarif
1 Salim,  HS,  “ Perkembangan  Hukum Kontrak  Di  Luar  KUHPerdata ”,  Penerbit.  PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2006. Hlm: 145
tersebut  mengacu  pada  Keputusan  Walikota maupun  Bupati tentang Penetapan  Tarif  Air Minum. Dimana  kebijakan kenaikan  tarif yang  dilakukan  berdasarkan  kontrak  baku oleh PDAM.
Kenaikan tarif ini dinilai sebagai kebijakan sepihak tanpa melibatkan pelanggan,  khususnya  asosiasi pelanggan, sehingga secara prosedural, ketetapan kenaikan  tarif  ini  bertentangan  dengan Permendagri Nomor  23  Tahun 2006  tentang Pedoman  Teknis  dan  Tata  Cara  Pengaturan Tarif Air Minum PDAM. Sehingga kedudukan  konsumen  selaku  pengguna  jasa air dalam kontrak baku sangat dirugikan oleh adanya  kebijakan peninjaun  tarif secara sepihak tersebut.
Adapun rumusan  masalah dalam  tulisan yaitu Bagaimana perlindungan hukum konsumen atas penetapan tarif secara sepihak oleh PDAM?

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah
Penelitian Hukum
Normatif. Dimana Penelitian hukum normatif disebut  juga  dengan  penelitian doctrinal, dalam  penelitian  ini acap  kali  hukum dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam peraturan  perundang-undangan  (law  in  book) atau  hukum  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau norma  yang  merupakan patokan  berprilaku bagi manusia yang dianggap pantas. 2
Dalam penulisan ini  pendekatan masalah yang digunakan yaitu:
a) Pendekatan  Perundang-Undangan  (Statute Approach),  yaitu  suatu pendekatan yang melakukan  penelahaan  semua  undang- undang  dan  regulasi  yang  bersangkut dengan isu hukum yang sedang ditangani”. 3 b) Pendekatan Konsep (Conceptual Approach), yaitu suatu pendekatan beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari
2 Amiruddin  dan  Zainal  Asikin,  ” Pengantar Metode  Penelitian  Hukum ” Penerbit  PT.  Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2004. Hlm: 118.
3 Peter  Mahmud  Marzuki,” Penelitian Hukum ,” Penerbit Penada Media Group, Jak arta. 2009, Hlm: 35.
pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin tersebut  merupakan  sandaran  bagi  peneliti dalam  membangun  suatu  argumentasi hukum  dalam  memecahkan  isu  hukum yang diteliti.
HASIL

## PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Perlindungan konsumen  adalah  istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada  konsumen  dalam  usahanya  untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal  yang dapat  merugikan konsumen  itu  sendiri. Dalam bidang hukum, istilah ini masih relatif baru, khususnya  di  Indonesia,  sedangkan di  negara  maju,  hal  ini  mulai dibicarakan bersamaan  dengan  berkembangnya  industri dan teknologi.
Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum)  yang  diberikan  kepada  konsumen dalam  usahanya  untuk  memperoleh  barang dan  jasa  dari  kemungkinan  timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan  sebagai  hukum  yang  mengantur tentang  pemberian  perlindungan  kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya  sebagai  konsumen.  Dengan demikian,  hukum  perlindungan  konsumen mengatur  hak  dan  kewajiban  konsumen,  hak dan  kewajiban  produsen,  serta  cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu.
Pada  dasarnya  hak  bersumber  dari  tiga hal. Pertama, dari  kodrat  menusia  sebagai manusia  yang  diciptakan  tuhan.  Sebagai mahluk  ciptaan  tuhan,  manusia  mempunyai sejumlah  hak  sebagai  manusia  dan  untuk mempertahankan  kemanusiaannya,  misalnya hak  untuk  hidup,  kebebasan,  dan  sebagainya. Hak  inilah  yang  disebut  dengan  hak  asasi. Kedua, hak yang lahir dari hukum, yaitu hak- hak  yang  diberikan  oleh  hukum  negara kepada manusia dalam kedudukannya sebagai warga  Negara  atau  warga  masyarakat.  Hak inilah  yang    disebut  dengan  hak  hukum,  hak dalam  artian  yuridis.  Misalnya,  hak  untuk memberikan suara pada pemilihan umum, hak untuk  mendirikan  bangunan, dan  sebagainya. Ketiga, hak  yang  lahir  dari  hubungan  hukum
antara  seseorang  dan  orang  lain  melalui sebuah  kontrak  atau  perjanjian.  Misalnya, seseorang  mengadakan  perbuatan  hukum berupa  perjanjian  atau  kontrak.    Meskipun, hak  ini  berasal  dari  hubungan  kontraktual, tetap mendapat perlindungan dari hukum jika kontrak yang dibuat untuk melahirkan hak itu sah menurut hukum.
Dengan  pemahaman  di  atas,  maka  dapat dipahami  pula  bahwa  hak-hak  konsumen  itu terdiri  dari  hak  konsumen  sebagai  manusia (yang  perlu  hidup),  hak  konsumen  sebagai subjek  hukum  dan  warga  negara  (yang bersumber  dari  undang-undang  atau  hukum), dan hak konsumen sebagai pihak-pihak dalam kontrak dengan pelaku usaha.
Seiring dengan keinginan untuk memberikan
perlindungan terhadap kepentingan konsumen, maka mulailah dipikirkan-kepentingan  apa  dari  konsumen yang perlu mendapat perlindungan. Kepentingan-kepentingan itu dapat
dirumuskan dalam bentuk hak.
Presiden  Amerika  Serikat Jhon  F. Kennedy dalam pidatonya di hadapan kongres Amerika Serikat pada tahun 1962, pada waktu mengemukakan  gagasan  tentang  perlunya perlindungan  konsumen,  beliau  sekaligus menyebutkan  empat  hak  konsumen  yang perlu  mendapat  perlindungan  secara  hukum, yaitu: 4
1) Hak  memperoleh  keamanan  (the  right  to safety);
2) Hak memilih (the right to choose);
3) Hak  mendapat  informasi  (the  right  to  be informed); dan
4) Hak  untuk  didengar (the  right  to  be heard).
Di  dalam  Pedoman  perlindungan  bagi konsumen  yang  dikeluarkan  Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN-Guidelines for Consumer  Protection)  melalui  Resolusi  PBB tentang  Prinsip-Prinsip  Umum,  dikemukakan bahwa  kebutuhan-kebutuhan  konsumen  yang diharapkan  dapat  dilindungi  oleh  setiap negara di dunia adalah: 5
4 Ibid. Hlm: 38
5 Anthony  R.  Patten,  “ The  United  Nation  And Consumer  Protection ”,  Makalah  pada  Seminar Perlindungan Konsumen Menuju Terwujudnya
1. Perlindungan  dari  barang-barang  yang berbahaya  bagi  kesehatan  dan  keamanan konsumen;
2. Perlindungan kepentingan-kepentingan ekonomis konsumen;
3. Hak konsumen untuk mendapatkan informasi  sehingga  mereka  dapat  memilih sesuatu yang sesuai dengan kebutuhannya; 4. Pendidikan kosumen;
5. Tersedianya ganti rugi bagi konsumen;
6. Kebebasan  dalam  membentuk  lembaga konsumen  atau  lembaga  lain  yang  sejenis dan memberikan kesempatan bagi lembaga-lembaga
tersebut untuk mengemukakan  pandangan  mereka  dalam proses pengambilan keputusan.
Mengingat  bahwa  pelaku  usaha  berada dalam kedudukan yang lebih kuat, baik secara ekonomis  maupun  dari  segi  kekuasaan (bargaining  power,  bargaining  position) dibandingkan dengan konsumen, maka konsumen  perlu  mendapatkan  advokasi, perlindungan, serta upaya penyelesaian sangketa  secara  patut  atas  hak-haknya. Perlindungan itu dibuat dalam suatu peraturan perundang-undang  serta  dilaksanakan  dengan baik. 6
Dalam  hukum  positif  Indonesia  ada beberapa instrument hukum yang memberikan  perlindungan  hukum  terhadap konsumen atas penetapan tarif secara sepihak oleh  PDAM diantaranya Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen dan Permendagri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis  dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum.
1. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen Perlindungan konsumen  diartikan  sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian  pemenuhan  hak-hak  konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen  tiada  lain  adalah  hukum  yang mengatur  upaya-upaya  untuk  menjamin terwujudnya  perlindungan  hukum  terhadap kepentingan konsumen.
Undang-Undang Perlindungan Konsumen Di Indonesia dalam Janus Sidabalok. Hlm: 39
6 Ibid. Hlm: 42
Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen disebutkan: “ Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen ”. Oleh karena itu, berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan  jaminan  atau  kepastian tentang  terpenuhinya  hak-hak  konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan  yang  luas  meliputi  perlindungan terhadap  konsumen  barang dan  jasa,  yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan  barang  dan  jasa  hingga akibat-akibat  dari  pemakaian  barang  dan jasa itu.
Cakupan perlindungan konsumen  dalam dua  aspeknya  itu,  dapat  dijelaskan  sebagai berikut: 7
1. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan  kepada  konsumen  barang  dan atau  jasa  yang  tidak  sesuai  dengan  apa yang  telah  disepakati  atau  melanggar ketentuan  undang-undang.  Dalam  kaitan ini termasuk persoalan-persoalan mengenai penggunaan  bahan  baku,  proses  produksi, proses  distribusi,  desain  produk,  dan sebagainya,  apakah  telah  sesuai  dengan standar sehubungan keamanan dan keselamatan  konsumen  atau  tidak.  Juga, persoalan  tentang  bagaimana  konsumen mendapatkan  penggantian,  jika  timbul kerugian karena memakai atau mengkonsumsi produk atau jasa yang tidak sesuai.
2. Perlindungan  terhadap  diberlakukannya kepada  konsumen  syarat-syarat  yang  tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk persoalan- persoalan  promosi  dan  periklanan,  standar kontrak,  harga,  layanan  dan  sebagainya. Hal ini berkaitan dengan perilaku produsen dalam  memproduksi  dan  mengedarkan barang atau jasa.
Aspek yang pertama, mencakup persoalan barang  atau  jasa  yang  dihasilkan  dan diperdagangkan;  dimasukkan  dalam  cakupan tanggung jawab produk, yaitu tanggung jawab yang  dibebankan  kepada  produsen  karena
7 Ibid,. Hlm: 10
barang yang diserahkan kepada konsumen itu mengandung  cacat  didalamnya  sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen, misalnya  karena  keracunan  makanan,  barang tidak  dapat  dipakai  untuk  tujuan  yang diinginkan karena kualitasnya rendah, barang tidak dapat bertahan lama karena cacat rusak, dan  sebagainya.  Dengan  demikian,  tanggung jawab produk erat kaitannya dengan persoalan ganti  kerugian.  Sedangkan  yang  kedua, mencakup  cara  memperoleh  barang  dan  atau jasa  yang  dikelompokkan  dalam  cakupan standar  kontrak  yang  mempersoalkan syarat- syarat  perjanjian  yang  diberlakukan  oleh produsen  kepada  konsumen  pada  waktu konsumen  hendak  mendapatkan  barang  atau jasa kebutuhannya.
Umumnya produsen membuat atau menetapkan  syarat-syarat  perjanjian  baku tanpa memperhatikan dengan sungguh- sungguh  kepentingan  konsumen  sehingga bagi konsumen tidak ada kemungkinan untuk mengubah syarat-syarat itu guna mempertahankan  kepentingannya.  Seluruh syarat  yang  terdapat  pada  perjanjian, sepenuhnya  atas  kehendak  pihak  pelaku usaha barang atau jasa.
Mengapa timbul praktik standar kontrak,  kiranya  tidak  ada  alasan  hukum atau  argumen  yuridis  yang  kuat  untuk mendukungnya  akan  tetapi  diperkirakan semata-mata  untuk  menghemat  waktu  dan uang  atau  alasan  ekonomis  saja  sehingga menghindari  negosiasi  yang  berlarut-larut. Disadari  bahwa  untuk  mencapai  suatu kepastian tentang isi perjanjian, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk bernegosiasi. Negosiasi yang berlarut-larut perlu dihindari  supaya  tidak  memakan  waktu yang  terlalu  lama  dan  biaya  yang  makin banyak.
Dari  segi  isinya  terdapat  ketidaksamaan hak  dan  kewajiban  para  pihak  sebagaimana yang  diatur  di  dalam  perjanjian  standar  itu. Artinya, pihak pengusaha cenderung melindungi kepentingannya sedemikian rupa  dengan  menetapkan  sejumlah  hak sekaligus  membatasi  hak-hak  pihak  lawan. Sebaliknya, pengusaha meminimalkan kewajibannya sendiri dan mengatur sebanyak  mungkin  kewajiban  pihak  lawan.
Berbagai  klausula  eksonerasi  dicantumkan didalamnya sebagai penyimpangan terhadap ketentuan Undang-Undang Perdata. Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa  klausula- klausula standar kontrak cenderung menguntungkan pengusaha sekaligus memberatkan pihak lawan. Perjanjian standar berupa Surat Permohonan  Langganan  (SPL)  yang  berlaku di  PDAM. Kalau  diamati  klausula-klausula perjanjiannya,  akan  ditemukan  banyak  hal yang  mengatur  kewajiban  pihak  konsumen sedangkan  kewajiban  bagi  pelaku  usaha dalam  hal  ini  PDAM  tidak  dicantumkan dalam  SPL  tersebut,  seperti  kewajiban pelanggan,  dimana  pelanggan    berkewajiban membayar  rekening  air  sesuai  pemakaian setiap  bulannya  ditambah  biaya  lainnya  yang ditetapkan  PDAM  tepat  pada  waktunya. Sedangkan  disisi  lain  kewajiban  dari  pihak PDAM  tidak  ada  dicantumkan  dalam  SPL tersebut.  Oleh  karena  dalam  SPL  tidak dicantumkan  kewajiban  bagi  pelaku  usaha maka  dalam  pelaksanaanya  konsumen  tidak dapat  mengetahui  secara  pasti  apa  yang menjadi kewajiban dari PDAM.
Sehubungan dengan  standar  kontrak adalah  penggunaan  klausula  baku  dalam transaksi  konsumen.  Yang  dimaksud  dengan klausula  baku  menurut  Pasal  1  angka  (10) Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen adalah:
“ Klausula  baku  adalah  setiap  aturan atau  ketentuan  dan  syarat-syarat  yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih  dahulu  secara  sepihak  oleh pelaku  usaha  yang  dituangkan dalam suatu  dokumen  dan/atau  perjanjian  yang mengikat  dan  wajib  dipenuhi  oleh konsumen ”.
Pembuat  undang-undang  ini  menerima kenyataan  bahwa  pemberlakuan  standar kontrak  adalah  suatu  kebutuhan  yang  tidak bisa  dihindari  sebab  perjanjian  baku  atau standar  kontrak  adalah  suatu  kenyataan  yang memang  lahir  dari  kebutuhan  masyarakat. Namun demikian, dirasa perlu untuk mengaturnya  sehingga  tidak  disalahgunakan dan  atau  menimbulkan  kerugian  bagi  pihak lain.
Pasal  18  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen,  membuat  sejumlah  larangan penggunaan  klausula  baku  dalam  (standar) kontrak, yaitu sebagai berikut:
1) Pelaku  usaha  dalam  menawarkan  barang dan/atau  jasa  yang  ditujukan  untuk perdagangan  dilarang  membuat  atau mencantumkan  klausula  baku  pada  setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
a. Menyatakan  pengalihan  tanggung  jawab pelaku usaha;
b. Menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
c. Menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  berhak menolak  penyerahan  kembali  uang  yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen  kepada  pelaku  usaha,  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung untuk  melakukan  segala  tindakan  sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan  jasa  yang  dibeli  oleh konsumen;
f. Memberi  hak  kepada  pelaku  usaha  untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta  kekayaan  konsumen  yang  menjadi objek jual beli jasa;
g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan  yang  berupa  aturan  baru, tambahan,  lanjutan,  dan/atau  pengubahan lanjutan  yang  dibuat  sepihak  oleh  pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
h. Menyatakan  bahwa  konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan  hak  tanggungan,  hak  gadai, atau  hak  jaminan  terhadap  barang  yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2) Pelaku  usaha  dilarang  mencantumkan klausula  baku  yang  letak  atau  bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas,  atau  yang  pengungkapannya  sulit dimengerti.
3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh  pelaku  usaha  pada  dokumen  atau perjanjian  yang  memenuhi  ketentuan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula  baku  yang  bertentangan  dengan undang-undang ini.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. disebutkan  bahwa  salah  satu  hak  konsumen adalah  hak  untuk  mendapatkan  advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa  perlindungan  konsumen  secara patut.  Selain  itu,  ketentuan  pencantuman klausula  baku, bahwa pelaku  usaha  dilarang mencantumkan  klausula  yang  menyatakan tunduknya  konsumen  kepada  peraturan  yang berupa  aturan  baru, tambahan,  lanjutan dan/atau  pengubahan  lanjutan  yang  dibuat sepihak  oleh  pelaku  usaha  dalam  mana konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
Disamping itu, undang-undang ini mewajibkan  pelaku  usaha  untuk  segera menyesuaikan standar kontrak yang dipergunakannya  dengan  ketentuan  undang- undang  ini.  Jika  dalam  kenyataannya  masih tetap  dipakai  standar  kontrak  yang  tidak sesuai  dengan  ketentuan  di  atas,  akibat hukumnya adalah batal demi hukum. Artinya, bahwa klausula itu dianggap tidak ada, karena itu  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum. Larangan dan persyaratan tentang penggunaan standar  kontrak  di  atas  dimaksudkan  untuk menempatkan  kedudukan  konsumen  setara dengan  pelaku  usaha  berdasarkan  prinsip kebebasan berkontrak dan mencegah kemungkinan timbulnya tindakan yang merugikan konsumen karena faktor ketidaktahuan, kedudukan yang tidak seimbang,  dan  sebagainya  yang  mungkin dapat  dimanfaatkan  oleh  pelaku  usaha  untuk memperoleh keuntungan.
Adanya  pembatasan  atau  larangan  untuk memuat  klausula  baku  tertentu  dalam perjanjian tersebut, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keadaan oleh  pihak  yang  memiliki  kedudukan  lebih kuat  yang  pada  akhirnya  akan  merugikan konsumen.
Kontrak  baku  lazim  digunakan  oleh beberapa pelaku usaha dalam hal menawarkan barang  dan/atau  jasa  kepada  konsumen,
begitu  pula  halnya  di  PDAM,  dimana  setiap konsumen yang ingin menjadi konsumen atau pelanggan  harus  menandatangani  kontrak baku  yang  disediakan  terlebih  dahulu  berupa Surat  Permohonan  Berlangganan  (SPL).  SPL merupakan  suatu  draf  yang  berisi  tentang identitas pemohon beserta hak dan kewajiban yang dituangkan dalam beberapa klausula.
Kalau  dicermati  isi  atau  substansi  dari SPL  yang  buat  oleh  PDAM  bahwa  hak  dan kewajiban  para  pihak  sangat  tidak  seimbang, dimana  hak  dan  kewajiban  bagi  konsumen selaku pelanggan PDAM saja yang dicantumkan  sedangkan  hak  dan  kewajiban bagi  PDAM  tidak  dicantumkan.  Mengingat hak  dan  kewajiban  bagi  PDAM  tidak dicantumkan maka konsumen selaku pelanggan  tidak  dapat  menentukan  batasan- batasan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh  PDAM  kepada  pelanggan,  dalam  artian apabila  kewajiban  tersebut  dilalaikan  atau tidak  dilakukan  maka  konsumen  dapat menyampaikan keberatan atau gugatan terhadap tindakan tersebut.
Perlindungan  hukum  bagi  konsumen selaku  pelanggan  PDAM  dalam  hal  adanya kenaikan tarif yang dilakukan melalui kontrak baku oleh  PDAM  yang  merugikan  pihak konsumen  selaku  pelanggan,  maka  apabila mengacu  pada  kontrak  baku  berupa  Surat Permohonan Berlangganan (SPL) yang diberikan  oleh  PDAM  maka  tindakan  yang dilakukan  oleh  PDAM sudah  melanggar ketentuan  dari  Pasal  18  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen khususnya ketentuan pencantuman klausula baku.
Kalau dicermati secara  menyeluruh  baik dari bentuk maupun substansi dari SPL (Surat Permohonan Berlangganan)  PDAM,  maka SPL tersebut belum bisa dikatakan memenuhi persyaratan  suatu  bentuk  kontrak  karena bentuk  SPL  tersebut  belum  terlihat  apa  yang menjadi  judul  kontrak,  sehingga  kontrak antara  PDAM  dengan  konsumen  masih menimbulkan  penafsiran  mengenai  kontrak apa antara PDAM dengan konsumen.
Pasal 18 Huruf (g)  Undang-Undang Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen,  pelaku  usaha  dalam  menawarkan barang  dan/atau  jasa  yang  ditujukan  untuk
diperdagangkan  dilarang  membuat  dan/atau mencantumkan klausula  baku  pada  setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan  tunduknya  konsumen  kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan  dan/atau  pengubahan  lanjutan  yan dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
Apabila  ketentuan  di  atas  dicantumkan dalam  klausula  baku  maka  konsekuensi yuridisnya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan  Konsumen,  klausula  baku tersebut dinyatakan batal demi hukum. Dalam artian  bahwa  klausula  tersebut  dari  awal dianggap tidak pernah ada.
Akan  tetapi  mengingat  dalam  kontrak baku  yaitu  Surat  Permohonan  Berlangganan (SPL)  dari  PDAM  tidak  mencantumkan klausula  tentang  penentuan  tarif  air  bagi konsumen, maka kenaikan tarif yang dilakukan  secara  sepihak  oleh  PDAM  dapat dikatakan  melanggar  ketentuan  Pasal  18 Huruf  (g)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena terkait  dengan  mekanisme  penetapan  tarif oleh  PDAM.  Karena mekanisme  kenaikan tarif  dasar  air  minum  yang merupakan  suatu kebijakan Pemerintah Daerah tidak dicantumkan  dalam  SPL  tersebut  sehingga tidak  memberikan  kepastian  hukum kepada konsumen selaku pelanggan PDAM.
2. Permendagri  Nomor  23  Tahun  2006 tentang  Pedoman  Teknis    dan  Tata  Cara Pengaturan  Tarif  Air  Minum  Pada Perusahaan Daerah Air Minum.
Dalam  rangka perlindungan hukum bagi konsumen pengguna layanan PDAM, pemerintah  telah  mengeluarkan  regulasi sebagai  bentuk  control  atau  pengawasan terhadap  kebijakan  PDAM  yang  dapat merugikan konsumen selaku pengguna layanan  jasa,  seperti  terkait  kenaikan  tarif, dimana  kenaikan  tarif  PDAM  sekalipun merupakan  kewenangan Kepala  Daerah yang memiliki  PDAM  akan  tetapi  ada  mekanisme yang  harus  diperhatikan  sebelum  kebijakan kenaikan tarif tersebut dilakukan.
Dalam  Permendagri  Nomor  23  Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah  Air  Minum,  dimana  dalam  Pasal  2
disebutkan  bahwa  penetapan  tarif  didasarkan pada  beberapa  prinsip  yang  salah  satunya adalah  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas. Dimana  PDAM  akan  menyampaikan  secara jelas informasi dan menjaring secara sungguh-sungguh aspirasi yang yang berkaitan  dengan  perhitungan  dan  penetapan tarif kepada pemangku kepentingan.
Selain  itu  dalam  Pasal  21  angka  (4) disebutkan,  bahwa  konsep  usulan  penetapan tarif  terlebih  dahulu  dikonsultasikan  dengan wakil  atau  forum  pelanggan  melalui  media komunikasi  untuk  mendapatkan  umpan  balik sebelum diajukan kepada Kepala Daerah.
Sedangkan  dalam  Pasal  21  angka  (8) disebutkan,  direksi  melakukan  sosialisasi keputusan  besarnya  tarif  kepada  masyarakat pelanggan  melalui  media  massa  paling  lama 30  (tiga  puluh)  hari  sebelum  tarif  baru dilakukan secara efektif.
Berdasarkan ketentuan Permendagri
Nomor  23  Tahun  2006  tersebut  bahwa  pada prinsipnya negara sudah memberikan perlindungan kepada konsumen selaku pelanggan  PDAM,  dimana  terkait  dengan kenaikan  tarif  air  harus  dilakukan  melalui mekanisme  yang  tertentu  seperti  melalui konsultasi dengan wakil atau forum pelanggan dan hasil tersebut harus disosialisasikan kepada masyarakat pelanggan sebelum diberlakukan secara efektif.
Jadi,  sekalipun  usulan  kenaikan  tarif  air minum merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Daerah yang dalam hal ini Bupati dan/atau Walikota  selaku  pemilik  PDAM. Akan tetapi kenaikan tarif tersebut tidak dapat dilaksanakan  secara  sepihak  oleh  Kepala Daerah  berdasarkan  usulan  Direksi  setelah disetujui oleh Dewan Pengawas, tanpa usulan tersebut dikonsultasikan  terlebih  dahulu kepada wakil atau forum pelanggan.
Terkait mekanisme dan prosedur penetapan  tarif  dalam  Pasal  21  Permendagri Nomor 23 Tahun 2006, disebutkan:
1) Tarif  ditetapkan  oleh  Kepala  Daerah berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas. 2) Konsep usulan tarif sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  diajukan  oleh Direksi PDAM dengan
mempertimbangkan mutu pelayanan,
pemulihan biaya dan target
pengembangan tingkat pelayanan, dilengkapi data pendukung. Dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
a) Hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
b) Perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
c) Proyeksi  peningkatan  kualitas,  kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
d) Perhitungan besaran subsidi yang diberikan  kepada  kelompok  pelanggan yang kurang mampu; dan
e) Kajian  dampak  kenaikan  beban  perbulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.
3) Konsep  usulan  penetapan  tarif  terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Wakil atau Forum  Pelanggan  melalui  berbagai  media komunikasi  untuk  mendapatkan  umpan balik  sebelum  diajukan  kepada  Kepala Daerah.
4) Konsep  usulan  penetapan  tarif  beserta data  pendukung  dan  umpan  balik  dari Pelanggan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2)  dan  ayat  (3)  diajukan  secara tertulis  kepada  Kepala  Daerah  melalui Badan Pengawas.
5) Hasil  pembahasan  usulan  penetapan  tarif dan  pendapat  Badan  Pengawas,  Kepala Daerah  membuat  ketetapan  menyetujui atau  menolak  secara  tertulis  kepada Direksi  PDAM  paling  lambat  2  (dua) bulan sejak usulan diterima
6) Berdasarkan  penetapan  tarif  oleh  Kepala Daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (5), Direksi menerbitkan keputusan besarnya tarif bagi setiap pelanggan.
7) Direksi  melakukan  sosialisasi  keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan  melalui  media  massa  paling lama  30  (tiga  puluh)  hari  sebelum  tarif baru diberlakukan secara efektif.
Berdasarkan  uraian  ketentuan  di  atas, bahwa penetapan tarif merupakan kewenangan  Kepala  Daerah  berdasarkan usulan  Direksi  setelah  disetujui  oleh  Dewan Pengawas dengan terlebih dahulu mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan  biaya  dan target  pengembangan tingkat  pelayanan.  Sekalipun  penetapan  tarif merupakan  kewenangan  Kepala  Daerah  akan tetapi  konsep  usulan  penetapan  tarif  tersebut
terlebih  dahulu  dikonsultasikan  dengan  wakil atau forum pelanggan melalui media komunikasi  untuk  mendapatkan  umpan  balik sebelum  diajukan  kepada  Badan  Pengawas. Setelah  ditetapkan  tarif  oleh  Kepala  Daerah maka Direksi menerbitkan keputusan besarnya  tarif  bagi  pelanggan  dan  sekaligus melakukan mensosialisasikan kepada masyarakat  selaku  pelanggan  melalui  media massa  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari sebelum tarif baru diberlakukan secara efektif.
Dalam  Permendagri  Nomor  23 Tahun 2006  sudah dijelaskan bahwa Konsep usulan penetapan tarif terlebih dahulu dikonsultasikan  dengan  Wakil  atau  Forum Pelanggan
melalui berbagai media komunikasi  untuk  mendapatkan  umpan  balik sebelum  diajukan  kepada  Kepala  Daerah. Apabila  usulan  tersebut  tidak  terlebih  dahulu dikonsultasikan  kepada  wakil  atau  forum pelanggan,  maka  keputusan  Bupati  atau Walikota terkait dengan kenaikan tarif PDAM tersebut  dapat  digugat  di  Pengadilan  Tata Usaha  Negara,  karena  keputusan  Bupati  atau Walikota  tersebut  pembentukannya  tidak memenuhi syarat kententuan  yang  berlaku yaitu Permendagri Nomor 23 Tahun 2006.
Dalam perlindungan hukum bagi konsumen  atas  penetapan  tarif  air  secara sepihak  oleh  PDAM,  maka  ada  dua  bentuk perlindungan  oleh  negara  kepada  konsumen. Pertama; konsumen selaku pelanggan diberikan  kesempatan  untuk  mengajukan keberatan  dalam  hal  ini  melalui  asosiasi pelanggan  kepada  PDAM  sebelum  rencana kenaikan tarif PDAM diusulkan oleh Direktur PDAM  kepada Kepala  Daerah. Kedua; pelanggan diberikan kesempatan untuk menyampaikan upaya keberatan berupa gugatan  di  Pengadilan Tata  Usaha  Negara apabila kenaikan tarif tersebut sudah dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati atau Walikota tetapi tidak sesuai dengan mekanisme penetapan tarif dalam Permendagri  Nomor  23  Tahun  2006 tentang Pedoman  Teknis  Dan  Tata  Cara  Pengaturan Tarif Air Minum PDAM.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  bahwa pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen atas penetapan tarif yang dilakukan melalui  kontrak  baku oleh  PDAM  ada  dua
jenis  yaitu  perlindungan  hukum  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan  Konsumen dengan berdasarkan  Permendagri  Nomor  23  Tahun 2006 tentang Pedoman  Teknis  dan  Tata  Cara Pengaturan Tarif Air Minum PDAM.
Dalam  hal  perlindungan  dalam  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999, karena adanya hubungan  hukum  yang  melahir hak  dan kewajiban  bagi  para  pihak  merupakan hubungan  kontraktual,  maka  apabila  salah satu  pihak  tidak  melaksanakan  isi  perjanjian maka  pihak  yang  lain  dapat  mengajukan gugatan  secara  perdata  di  Pengadilan  Negeri atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Sedangkan pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan Permendagri 23 Tahun 2006,  setiap  usulan kenaikan tarif air PDAM harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan perwakilan pelanggan melalui berbagai media komunikasi  untuk  mendapatkan  umpan  balik sebelum  diajukan  kepada  Kepala  Daerah. Apabila  tidak  dilakukan  maka    keputusan Bupati dan/atau  Walikota  dapat  digugat  di Pengadilan  Tata  Usaha  Negara (PTUN) guna membatalkan surat keputusan tersebut.
Berdasarkan  ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 2004
tentang Mahkama  Agung,  memberi  ukuran atau alasan suatu peraturan di bawah undang- undang dapat dibatalkan:
1) Karena  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi (aspek materil); atau
2) Pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku (aspek formil). Sehingga  dengan  demikian  apabila  ada suatu  peraturan  di  bawah  undang-undang seperti  halnya Keputusan Bupati dan/atau Walikota yang bertentangan dengan peraturan yang  lebih  tinggi,  maka  akibat  hukumnya terhadap Keputusan tersebut dapat dibatalkan. KESIMPULAN
Setelah melalui penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum konsumen atas penetapan  tarif  yang  dilakukan melalui kontrak  baku oleh  PDAM diatur dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999
tentang Perlindungan Konsumen dan
Permendagri  Nomor  23  Tahun  2006 tentang Pedoman  Teknis  dan  Tata  Cara  Pengaturan Tarif  Air  Minum  PDAM.  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999, konsumen  dapat  mengajukan  gugatan  secara perdata  ke Pengadilan  Negeri  (PN)  atau Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK) berdasarkan  hubungan  hukum  yang lahir dari kontraktual. Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor  23  Tahun  2006, apabila keputusan  Bupati dan/atau  Walikota  terkait kenaikan  tarif  tersebut  bertentangan dengan Permendagri  Nomor  23  Tahun  2006, maka dapat  digugat  pembatalan surat  keputusan tersebut di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara (PTUN).

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku Adrian  Sutedi,  “ Tanggung  Jawab    Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen ”,
Ghalia  Indonesia,  Bogor,  2008,  Cet. Pertama.
Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yodo  “ Hukum
Perlindungan Konsumen ” Cetakan Ketujuh.  Penerbit.  PT. RajaGrafindo
Persada. Jakarta. 2011.
_________ , “ Larangan Penggunaan Klausula
Baku Tertentu Dalam Perjanjian
Konsumen  Dengan  Pelaku  Usaha”,
Jurnal  Hukum  No.  17  Vol.  8  Juni  2001,
UII. Yokyakarta.
Janus  Sidabalok,  “ Hukum  Perlindungan Konsumen Di Indonesia ” C etakan Kedua. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
Bandung. 2010. Kurniawan , “ Hukum Perlindungan Konsumen
Problematika  Kedudukan  Dan  Kekuatan Putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa
Konsumen (BPSK)”, Penerbit Universitas  Brawijaya  Press  (UB  Press), Malang, 2011. Mariam Darus Badrulzaman, dkk, “ Perjanjian Baku (Standar), Perkembangannya di Indonesia ”
Bandung: Alumni, 1980.
Mukti  Fajar    ND  dan  Yulianto  Achmad “Dualisme  Penelitian    Hukum  Normatif Dan  Empiris” Cetakan    I  Penerbit Pustaka Pelajar.Yokyakarta. 2010.
Munir Fuady, “ hukum bisnis dalam teori dan praktek ” dalam Salim HS.,
“Perkembangan Hukum Kontrak di Lua r KUH Perdata ” Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
Philipus  M.  Hadjon,  “ Perlindungan  Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia ” Penerbit Bina Ilmu. Surabaya. 1987.
Salim,  HS,  “ Perkembangan  Hukum  Kontrak Di  Luar  KUHPerdata ”,  Penerbit.  PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2006. Soerjono  Soekanto,  “ Pengantar  Penelitian Hukum ”  Cetakan  III,  UI  Press,  Jakarta. 1986.
Subekti, “ Hukum Perjanjian ” Penerbit Intermesa. Jakarta. 2002.
Sudikno  Mertokusumo,  “ Mengenal  Hukum ”. Penerbit Liberty. Yokyakarta. 1986. Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang  Nomor 23 Tahun  2014 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1962 tentang Perusahaan Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  23 Tahun  2006 tentang Pedoman  Teknis dan  Tata Cara  Pengaturan  Tarif  Air Minum PDAM..