## Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja
Yuliana Duti Harahap, Budi Santoso, Mujiono Hafidh Prasetyo Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : yulie.dh@gmail.com

## Abstract
The  substance  of  Job  Creation  Law  significantly  changes  law  for  establishment  of  Limited  Liability Company (Ltd) in Indonesia, especially those regulated in Company Law. The legal issue in this article is the change in regulation on establishment of Ltd and legal responsibility of shareholders in an individual Ltd based on the Job Creation Law. The research method in this article is juridical normative. Changes in the arrangement for the establishment of Ltd in the Job Creation Law, namely:  First, the addition of the exemption  provisions  that require Ltd to  be established by 2 (two) or more persons, namely for  Ltd that  meet  criteria  for  Micro  and  Small  Enterprises.  Second,  the  minimum  capital  arrangement  for  the establishment  of  a  Ltd  is  removed  and  determined  based  on  the  founder's  decision. Third,  criteria  for establishing  Ltd  for  Micro  and  Small  Enterprises  are  only  using  a  statement  of  establishment,  without going  through  notary  deed. Fourth,  founders  and  shareholders  of  Ltd  for  Micro  and  Small  Enterprises are only private individuals. The responsibility of shareholders for an individual company criteria Micro and Small Enterprises based on the Job Creation Law are limited to paid-up capital.
Keywords: Establishment, Limited Liability Company; Individual; Job Creation Law

## Abstrak
Substansi UU Cipta Kerja mengubah secara signifikan hukum pendirian PT di Indonesia khususnya yang diatur  dalam  UU  PT.  Isu  hukum  artikel  ini  adalah  perubahan  pengaturan  pendirian  PT  serta  tanggung jawab hukum pemegang saham dalam PT perseorangan berdasarkan UU Cipta Kerja. Metode penelitian dalam  artikel  ini  adalah  yuridis  normatif.  Perubahan  pengaturan  pendirian  PT  dalam  UU  Cipta  Kerja yaitu: Pertama, penambahan ketentuan pengecualian yang mewajibkan PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau  lebih  yaitu  PT  yang  memenuhi  kriteria  untuk  UMK. Kedua, pengaturan  modal  minimal  untuk pendirian  PT  dihapus  dan  ditentukan  berdasarkan  keputusan  pendiri  PT. Ketiga, pendirian  PT  kriteria untuk UMK hanya menggunakan surat pernyataan pendirian, tanpa melalui akta notaris. Keempat, pendiri dan  pemilik  saham  PT  khusus  untuk  UMK  hanyalah  orang  perseroangan.  Tanggung  jawab  pemegang saham  untuk  perseroan  perseorangan  kriteria  UMK  berdasarkan  UU  Cipta  Kerja  hanya  terbatas  pada modal yang disetorkan.
Kata Kunci: Pendirian; Perseroan Terbatas; Perseorangan; UU Cipta Kerja

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Permasalahan
Industri ialah salah satu sendi utama dalam kehidupan warga modern, sebab salah satu pusat aktivitas  manusia  untuk  memenuhi  kehidupan  kesehariannya  (Widjaja  &  Yani,  2000).  Kegiatan
industri  merupakan  suatu  bentuk  transaksi  yang  ekonomis.  Perseroan  Terbatas  ialah  wujud  usaha aktivitas  ekonomi  yang  sangat  disukai  dikala  ini,  di  samping  sebab  pertanggungjawabannya  yang sifatnya  terbatas.  Tidak  hanya  itu,  Perseroan  Terbatas  memberi  kemudahan  untuk  pemilik sahamnya mengalihkan perusahaannya kepada subyek hukum lainnya dengan menjual saham yang dimilikinya (Widjaja & Yani, 2000).
Dalam  subtansi Omnibus  law terdapat  subtansi  yang  menarik  buat  didiskusikan  khususnya mengenai pengaturan terhadap pendirian Perseroan Terbatas. Konsep Omnibus law merupakan isu sentral di Indonesia setelah pada 20 Oktober 2019 Presiden Jokowi memberikan pidato kenegaraan terkait  hal  tesebut  pada  pelantikannya  di  hadapan  sidang  MPR.  Melalui  konsep Omnibus  law , Pemerintah  memiliki  tujuan  menyelesaikan  masalah  investasi  sebagai  imbas  tumpang  tindihnya regulasi.  Harapannya  dengan  adanya  konsep omnibus  law tersebut  bisa  membagikan  pelayanan yang baik untuk warga serta menarik investor asing berinvestasi di Indonesia (Prabowo, Triputra, & Junaidi, 2020).
Pada  13  Februari  2020,  Pemerintah  mengajukan  secara  formal  RUU  Cipta  Kerja  selaku rancangan  undang-undang  kepada  DPR  RI.  RUU  Cipta  Kerja  ini  memakai  model Omnibus  Law dalam teknis penyusunannya yang melingkupi sebelas bidang kebijakan. Pada 5 Oktober 2020 DPR sudah  mengesahkan Omnibus  Law RUU  Cipta  Kerja  jadi  UU  No  11  Tahun  2020  tentang  Cipta Kerja  (UU  Cipta  Kerja)  lewat  rapat  paripurna.  Salah  satu  yang  dirubah  adalah  UU  No  40  Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang terdapat pada kluster Kemudahan Berusaha, Bagian Kelima, Pasal 109 UU Cipta Kerja. Hal tersebut berkaitan dengan kemudahan berusaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagaimana definisi Cipta Kerja pada Pasal 1 angka 1 UU Cipta Kerja. Sebagai implikasinya, maka UU Cipta Kerja mensisipkan 10 pasal mengenai Perseroan Terbatas perseorangan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM).
Subtansi UU Cipta Kerja mengubah secara signifikan hukum pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia  khususnya  yang  diatur  dalam  UUPT.  Berdasarkan  UU  Cipta  Kerja,  definisi  Perseroan Terbatas  diubah  dengan  menambahkan  frasa  Badan  Hukum  perorangan  yang  memenuhi  kriteria UMK sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMKM. Berdasarkan definisi Perseroan Terbatas tersebut, maka dimungkinkan Perseroan Terbatas yang berbentuk Badan Hukum
perorangan  yang  memenuhi  kriteria  UMK.  Menurut  Asikin  dan  Suhartana  mendefinisikan perusahaan  perseorangan  sebagai  perusahaan  yang  dilakukan  oleh  satu  orang  pengusaha. Perusahaan tersebut didirikan oleh satu orang, dimodali oleh satu orang, dan  dijalankan  oleh satu orang (Raharjo, 2009).

## 2. Kerangka teori
Teori  berfungsi  untuk  mengarahkan,  menunjukkan,  memprediksi  ataupun  menerangkan fenomena  yang  diobservasi  (Meleong,  1993).  Teori  menjadi  kerangka  intelektual  yang penciptaannya  mempunyai  tujuan  supaya  dapat  menerima  serta  menerangkan  objek  yang dipelajari  secara  seksama.  Teori-teori  dan  pendapat  para  ahli  sangat  dibutuhkan  dalam menjawab permasalahan dalam penulisan ini. Teori-teori dan pendapat para ahli tersebut antara lain:

## a. Teori Kepastian Hukum
Teori  kepastian  hukum  mengarah  kepada  pemberlakuan  hukum  yang  jelas,  tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral,  melainkan secara  faktual  mencirikan  hukum.  Suatu  hukum  yang  tidak  pasti  dan  tidak  mau  adil  bukan sekedar hukum yang buruk.

## b. Teori Perlindungan Hukum
Teori  perlindungan  hukum  mengarah  keberadaan  hukum  dalam  masyarakat  yang menjadi  suatu  sarana  untuk  menciptakan  ketentraman  dan  ketertiban  masyarakat,  sehingga dalam  hubungan  antar  anggota  masyarakat  yang  satu  dengan  yang  lainnya  dapat  dijaga kepentingannya, hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah.

## 3. Rumusan Masalah
Berdasarkan  pada  permasalahan  di  atas  artikel  ini  akan  membahas  mengenai  permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana Perubahan Pengaturan Perseroan Terbatas Dalam UU Cipta Kerja?
2. Bagaimana Tanggungjawab Hukum Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas Perseorangan Kriteria UMK?

## 4. Orisinalitas Penelitian
Pernah  dilakukan  penelitian  terdahulu  yang  membahas  permasalahan  yang  mirip  dengan artikel  ini,  antara  lain  artikel  yang  ditulis  oleh  Fahrurozi  yang  berjudul  “Mendukung  Kemudahan Berusaha  Bagi  UMKM  Berbadan  Hukum  Dengan  Gagasan  Pendirian  Perseroan  Terbatas  Oleh Pemegang Saham Tunggal”. Artikel tersebut membahas mengenai pentingnya dalam sistem hukum Indonesia  untuk  menggunakan  gagasan  PT  yang  dapat  didirikan  oleh  1  (satu)  orang,  demi mendukung keberlangsungan bisnis UMKM  (Fahrurozi, 2018).
Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Henry Donald Lbn. Toruan yang berjudul “Pembentukan Regulasi  Badan  Usaha  Dengan  Model Omnibus  Law ”.  Artikel  tersebut  membahas  mengenai perlunya  dibentuk  Regulasi  Badan  Usaha  (badan  usaha  berbadan  hukum  dan  bukan  berbadan hukum) yang menyeluruh secara komprehensif dengan model Omnibus law (Toruan, 2017).
Kemudian  artikel  yang ditulis oleh  Verti Tri  Wahyuni  yang berjudul “Kepemilikan Tunggal Badan  Hukum  Perseroan  Terbatas  (PT)”.  Artikel  tersebut  membahas  mengenai  apakah  syarat subjektif pada pendirian Perseroan Terbatas bersifat mutlak dan bagaimana sanksi hukum terhadap kepemilikan tunggal Perseroan Terbatas  (Wahyuni, 2017).
Artikel yang ditulis ini memiliki perbedaan dengan beberapa artikel yang sudah disebutkan di atas.  Artikel  ini  lebih  cenderung  membahas  mengenai  perubahan  pengaturan  perseroan  terbatas dalam  UU  Cipta  Kerja,  dan  tanggungjawab  hukum  pemegang  saham  dalam  perseroan  terbatas perseorangan kriteria umk?

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  artikel  ini  adalah  yuridis  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum  yang  terjadi    (Marzuki,  2010).  Teknik  pengumpulan  data  dalam  artikel  ini  yaitu studi kepustakaan. Sumber data penelitian meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu a) UUPT; b) UU UMKM; c) UU Cipta Kerja; d) PP No 7 Tahun 2021; d) serta PP No  8  Tahun  2021.  Bahan  hukum  sekunder  merupakan  bahan  hukum  yang  berupa  buku-buku  kajian hukum yang ditulis para ahli hukum, artikel-artikel hukum, pendapat para sarjana dan hasil simposium hukum  yang  relevan  dengan  penelitian  ini    (Soekanto  &  Mamudji,  1995).  Metode  analisis  dalam artikel  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Deskripsi  merupakan  kegiatan  dalam
menentukan  isi  aturan  hukum  setepat  mungkin,  sehingga  kegiatan  mendeskripsikan  tersebut  juga merupakan kegiatan interpretasi  (Sidharta, 2000).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perubahan Pengaturan Perseroan Terbatas Dalam UU Cipta Kerja
Kenaikan  perekonomian  Indonesia  sejalan  dengan  pertumbuhan  UMKM.  UMKM  melalui penyerapan  tenaga  kerja  yang  tinggi.  Perihal  ini  membuat  Pemerintahan  Jokowi mempertimbangkan  perkembangan  UMKM  beserta  permasalahan  regulasi,  salah  satunya  adalah melalui  pembentukan Omnibus  Law .    Konsep Omnibus  Law memberikan  alternatif  pembenahan permasalahan  yang  disebabkan  karena  peraturan  yang  terlalu  banyak  serta  tumpang  tindih. Omnibus law adalah undang-undang yang merubah serta mencabut berbagai Pasal dalam berbagai undang-undang. Jadi, Omnibus Law merupakan sebuah konsep pembentukan undang-undang yang mencampurkan  sebagian  ketentuan  yang  akar  pengaturannya  berlainan,  menjadi  suatu  peraturan utama yang berfungsi sebagai payung hukum  (Safitri, 2020).
UU  Cipta  Kerja  telah  mengubah  secara  signifikan  hukum  pendirian  Perseroan  Terbatas  di Indonesia  khususnya  yang  diatur  dalam  UUPT.  Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis,  berikut  ini akan dikaji poin-poin penting terkait hal tersebut, yaitu:
Pertama, terkait pendirian Perseroan Terbatas.  Ketentuan Pasal  7  UUPT telah  diubah oleh Pasal 109 angka 2 UU Cipta Kerja. Perubahan pada pasal tersebut menyatakan bahwa  Perseroan didirikan  oleh  2  (dua)  orang/lebih  melalui  akta  notaris  dalam  Bahasa  Indonesia.  Selanjutnya pengecualian  terhadap  ketentuan  yang  memberikan  kewajiban  bagi  Perseroan  didirikan  oleh  2 (dua)  orang/  lebih  juga  diubah  dengan  menambahkan  Perseroan  yang  memenuhi  kriteria  untuk UMK. Hal tersebut seiring dengan semangat yang diusung untuk kemudahan berusaha khususnya bagi UMK.
Di Indonesia, definisi  UMK telah  diatur dalam UU UMKM. Kriteria mengenai  UMK juga telah  diatur  menurut  Pasal  6  UU  UMKM.  Namun  ketentuan  Pasal  6  UU  UMKM  tersebut  telah diubah Pasal 87 angka 1 UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa kriteria UMKM dapat memuat a)  modal  usaha;  b)  omzet;  c)  indikator  kekayaan  bersih;  c)  hasil  penjualan  tahunan  atau  nilai investasi, insentif dan disinsentif; d) penerapan teknologi ramah lingkungan; e) kandungan lokal; d) atau jumlah tenaga kerja  sesuai  kriteria setiap  sektor usaha. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria UMKM telah diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 PP No 7 Tahun 2021. Pasal 35
PP  No  7  Tahun  2021  tersebut  mengelompokkan  UMKM  berdasarkan  kriteria  modal  usaha  atau hasil penjualan tahunan.
Kriteria  bagi  Usaha  Mikro  yaitu:  a)  memiliki  modal  usaha  maksimal  satu  miliar  rupiah, tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat  usaha;  dan  b)  memiliki  hasil  penjualan  tahunan maksimal dua miliar rupiah. Sedangkan kriteria bagi Usaha Kecil yaitu: a) rnemiliki modal usaha lebih  dari  satu  miliar  rupiah  sampai  maksimal  lima  miliar  rupiah,  tidak  termasuk  tanah  dan bangunan  tempat  usaha;  dan  b)  memiliki  hasil  penjualan  tahunan  lebih  dari  dua  miliar  rupiah sampai maksimal lima belas miliar. Sedangkan Pasal 36 PP No 7 Tahun 2021 tersebut mengatur bahwa  untuk  kepentingan  tertentu,  selain  kriteria  modal  usaha  dan  hasil  penjualan  tahunan sebagaimana  dimaksud,  kementerian/lembaga  dapat  menggunakan  kriteria  omzet,  kekayaan bersih,  nilai  investasi,  jumlah  tenaga  kerja,  insentif  dan  disinsentif,  kandungan  lokal,  dan/atau penerapan teknologi yang ramah lingkungan sesuai dengan kriteria tiap sektor UMK.
Permasalahan  yang  terjadi  di  UMK  sekarang  ini  adalah  realita  di  lapangan  membuktikan bahwa  tidak  mudah  bagi  pelaku  UMK  mengkategorikan  UMK  berbasis  omzet,  karena  UMK sebenarnya  tidak  tahu  pasti  bagaimana  mendefinisikan  omzet.  Kondisi  yang  sulit  untuk menentukan kriteria UMK sementara pengaturan yang ada saat ini belum cukup untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu menjadi perhatian pemerintah.
Selain  itu,  mendefinisikan  kriteria  UMK  yang  bersumber  pada  jumlah  tenaga  kerja  juga dilematis  bagi  Usaha  Mikro  serta  Kecil start-up yang  omzetnya  besar,  namun  jumlah  tenaga kerjanya  cuma  2  ataupun  3  orang  saja.  Kesimpulanya  kriteria  kriteria  UMK  tidak  dapat  ketat terpaut  omzet,  namun  terdapat  pula  hal-hal  yang  sebaiknya  dicermati  tentang  penggabungan beberapa  kriteria  misalnya  mencermati  klasifikasi  usaha  yang  banyak  memberi  dukungan terbanyak  kepada  perekonomian  Indonesia,  hal  ini  patut  dijadikan  pertimbangan  dalam menanggulangi kerentanan UMK dan melaksanakan pendampingan agar dapat naik kelas menjadi Perseroan Terbatas. Penulis menilai UU Cipta Kerja dan PP No 7 Tahun 2021 juga tidak cukup, sebab  pengaturan  mengenai  UMKM  tersebar  di  berbagai  peraturan  pelaksana.  Hal  ini  perlu menjadi pertimbangan oleh pemerintah untuk mempertimbangkan konten yang dituangkan dalam peraturan pemerintah.
Kedua, terkait  modal  Perseroan  Terbatas.  Pasal  32  ayat  (1)  UUPT  sebelumnya  telah mengatur bahwa  modal minimal  bagi Perseroan  yaitu  lima puluh juta rupiah. Ketentuan tersebut
kemudian  diubah  dengan  Pasal  109  angka  3  UU  Cipta  Kerja,  yaitu  Perseroan  wajib  memiliki modal  dasar  Perseroan,  sedangkan  besarnya  modal  dasar  Perseroan  ditentukan  oleh  keputusan pendiri.
Terkait dengan perubahan pengaturan modal Perseroan Terbatas, maka menurut penulis hal yang menarik untuk  dicermati adalah pengaturan  modal minimal  untuk  Perseroan Terbatas yang telah dihapus dan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan. Hal tersebut akan semakin memudahkan  bagi  UMK  dalam  mendirikan  Perseroan  Terbatas,  sebab  selama  ini  UMK  selalu terkendala  oleh  modal,  meskipun  UU  Cipta  Kerja  masih  mewajibkan  adanya  modal  Perseroan. Perseroan  wajib  menempatkan  dan  menyetor  secara  penuh  modal  dasarnya  paling  sedikit  dua puluh lima persen serta dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah ( vide Pasal 4 ayat (1) PP No 8  Tahun  2021).  Bukti  penyetoran  yang  sah  tersebut  wajib  disampaikan  secara  elektronik  kepada Menteri  dalam  waktu  paling  lama  60  (enam  puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal  pengisian Pernyataan Pendirian untuk Perseroan perorangan ( vide Pasal 4 ayat (1) PP No 8 Tahun 2021).
Ketiga ,  pendirian  Perseroan  Terbatas  perseorangan  dapat  dilakukan  tanpa  melalui  akta notaris. Hal itu diatur dalam Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja yang didalamnya menambahkan substansi  Pasal  153A  yang  menyatakan  bahwa  Perseroan  yang  memenuhi  kriteria  UMK  dapat didirikan oleh 1 (satu) orang, dan pendirian Perseroan untuk UMK hanya dibuat berdasarkan surat pernyataan pendirian dalam Bahasa Indonesia. Pasal 6 ayat (1) dan (2) PP No 8 Tahun 2021 juga menegaskan bahwa  Perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara  Indonesia berusia paling rendah  17  (tujuh  belas)  tahun  dan  cakap  hukum  dengan  mengisi  Pernyataan  Pendirian  dalam bahasa Indonesia.
Padahal  Perseroan  Terbatas  merupakan  badan  hukum  yang  memiliki  akibat  selaku  subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta  pemisahan harta kekayaan pendiri  dengan Perseroan Terbatas,  oleh  karena  itu  dalam  Undang-Undang  sebelumnya  mensyaratkan  akta  pendirian  yang dilegalisasi  oleh  Notaris.  Selain  itu,  semua  dokumen  Perseroan  seperti  Anggaran  Dasar,  Risalah Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  dilegalisasi  oleh  Notaris.  Menurut  penulis,  pendirian Perseroan Terbatas kriteria UMK yang hanya didirikan mengacu surat pernyataan pendirian tanpa akta otentik Notaris tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Perseroan Terbatas. Padahal akta otentik memili kekuatan hukum pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.
“Kekuatan hukum pembuktian akta otentik telah diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata yang pada  intinya  menyatakan  bahwa  suatu  akta  otentik  merupakan  suatu  bukti  yang  sempurna mengenai  apa  yang  dimuat  di  dalamnya. Sempurna  dan  mengikat,  sehingga  hakim  harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dalam putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan  (Harahap,  2008)”.  Pendirian  Perseroan  Terbatas  hanya  melalui  surat  pernyataan pendiri tidak dapat  menjamin  keabsahan dokumen  serta identitas pendiri. Pasal  109 angka 5  UU Cipta  Kerja  hanya  menyisipkan  Pasal  153B  yang  menyatakan  bahwa  pernyataan  pendirian memuat  maksud  dan  tujuan,  kegiatan  usaha,  modal  dasar,  dan  keterangan  lain  berkaitan  dengan pendirian  Perseroan  serta  pernyataan  pendirian  hanya  dengan  mengisi  format  isian  yang  telah disediakan oleh Menteri kemudian didaftarkan kepada Menteri secara elektronik.
Menurut  penulis,  legalitas  Perseroan  Terbatas  perseorangan  akan  diragukan  dan  beresiko, meskipun  pernyataan  pendirian  telah  didaftarkan  kepada  Menteri  secara  elektronik,  namun  tidak diatur mengenai  pengecekan identitas  pendiri  sekaligus direktur dan pemegang  saham  Perseroan perorangan  saat  didaftarkan.  Bahkan  Pasal  6  ayat  (3)  PP  No  8  Tahun  2021  mengatur  bahwa Perseroan  perorangan  memperoleh  status  badan  hukum  setelah  didaftarkan  kepada  Menteri  dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik.
Konsekuensi  terhadap  Perseroan  Terbatas  perseorangan  sebagai  badan  hukum,  maka legalitas  dokumen  dan  identitas  pendiri  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  sehingga  tidak  ada pemalsuan identitas pendiri. Oleh karena itu, menurut penulis, akta pendirian Perseroan Terbatas perseorangan  yang  dibuat  oleh  notaris  secara  otentik  seharusnya  tetap  perlu  untuk  menjamin legalitas  Perseroan  Terbatas,  terkait  keabsahan  dokumen  dan  identitas  pendiri,  walaupun  hanya untuk UMK. Pada dasarnya Notaris juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengenal para penghadap, sehingga kebenaran dokumen dan identitas pendiri dapat dipertanggungjawabkan.
Keempat, pendiri  dan  pemilik  saham  Perseroan  Terbatas  untuk  UMK  hanya  orang perseroangan.  Pasal  109  angka  5  UU  Cipta  Kerja  menyisipkan  Pasal  153E  ayat  (1)  yang menyatakan  bahwa  Pemegang  saham  Perseroan  untuk  UMK  merupakan  orang  perseorangan. Kemudian pada ayat (2) menyatakan bahwa Pendiri Perseroan hanya dapat mendirikan Perseroan perorangan kriteria UMK sejumlah 1 (satu) dalam jangka waktu setahun.
Rumusan  Pasal  153E  ayat  (2)  tersebut  hanya  mengatur  batas  minimum  pendirian  setiap tahunnya,  bukan  batas  minimum  pendirian  per  individu.  Hal  ini  tentunya  menimbulkan
permasalahan  baru,  yakni  resiko  terjadinya  kemungkinan  bagi  individu  untuk  terus  mendirikan perseroan baru pada setiap tahunnya dengan dasar untuk mencari keuntungan dan mengandalkan sifat terbatas pada pertanggungjawabannya (Eddyono, 2020).
Menurut  penulis,  hal  tersebut  dapat  membuka  penyelundupan  hukum,  dalam  hal  ini pengusaha yang seharusnya memiliki modal kuat, namun memilih mendirikan UMK, karena ada jalan  kemudahaan  berusaha  yang  diciptakan  oleh  UU  Cipta  Kerja,  meskipun  dibatasi  hanya  1 (satu) Perseroan perorangan dalam setahun. Meskipun, Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja telah membatasi dengan menyisipkan Pasal 153H yang menyatakan bahwa dalam hal Perseroan untuk UMK sudah tidak memenuhi kriteria UMK, maka Perseroan wajib mengubah statusnya menjadi Perseroan. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 9 PP No 8 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa  Perseroan  perorangan  harus  mengubah  status  badan  hukumnya  rnenjadi  Perseroan  jika pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang; dan/atau tidak memenuhi kriteria UMK yang dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai UMK.

## 2. Tanggungjawab  Hukum  Pemegang  Saham  Dalam  Perseroan  Terbatas  Perseorangan Kriteria UMK
Ilmu  hukum  mengenal  dua  jenis  subjek  hukum,  yaitu  subjek  hukum  pribadi  (perorangan) dan  subjek  hukum  yang  berupa  badan  hukum.  Pembedaan  kekhasan  ciri  antara  subjek  hukum pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum adalah saat lahirnya subjek hukum tersebut, yang nantinya  akan  menentukan  saat  lahirnya  hak-hak  dan  kewajiban  pada  masing-masing  subjek hukum tersebut (Widjaja & Yani, 2000). Rechts-persoon atau badan hukum adalah individu yang diciptakan  oleh  hukum  dan  mampu  melakukan  perbuatan-perbuatan  hukum  yang  memiliki kekayaan  sendiri  (Prananingrum,  2014).  Perseroan  merupakan  badan  hukum  yang  memiliki kewajiban dalam memenuhi semua unsur-unsur badan hukum sebagaimana yang telah ditentukan oleh UUPT (Kurniawan, 2014).
UU  Cipta  Kerja  membuka  ruang  Perseroan  Terbatas  perseorangan  untuk  kriteria  UMK, namun perlu dicermati bahwa salah satu prinsip Perseroan Terbatas adalah Didirikan Berdasarkan Perjanjian.  Menurut  (Pramono,  2013),  UUPT  menganut  doktrin  perjanjian,  oleh  sebab  itu pendirian  PT  seharusnya  mengikuti  unsur-unsur,  asas-asas  maupun  syarat  sahnya  perjanjian sebagaimana buku III KUHPerdata. Prinsip tersebut berarti bahwa Perseroan Terbatas seharusnya didirikan  2  (dua)  orang/  lebih  dengan  akta  otentik  dari  Notaris.  Bilamana  syarat  tersebut  tidak
terpenuhi  akan  berimbas  pada  konsekuensi  tanggungjawab  Perseroan  Terbatas  yang  terbatas menjadi  tanggungjawab  tidak  terbatas.  Tanggungjawab  tidak  terbatas  berarti  bahwa  semua perbuatan  hukum  serta  kerugian  Perseroan  Terbatas  beralih  menjadi  tanggungjawab  pemegang saham  secara  pribadi.  Kondisi  tersebut  tentu  saja  kontradiksi  dengan  prinsip  “Terbatas”  pada makna Perseroan Terbatas yang selama ini berlaku.
Pendirian  Perseroan  Terbatas  oleh  orang  perseorangan  seharusnya  tidak  sejalan  dengan prinsip Terbatas, dimana pengelolaan Perseroan Terbatas harus dikendalikan oleh dua orang/lebih. Hal  tersebut  penting  untuk  menjalankan  fungsi  “ check  and  balances ”  atau  pengendalian  dan keseimbangan  dalam  tiap  pengambilan  keputusan  yang  strategis  bagi  Perseroan  Terbatas.  Selain itu,  mengingat  prinsip  pertanggungjawaban  terbatas  pada  Perseroan  Terbatas,  maka  syarat  dua orang/lebih sangat penting untuk tetap diberlakukan agar prinsip terbatas dapat diterapkan secara efektif.
Fuady  berpendapat  bahwa  secara  prinsip  yang  merupakan  organ  perusahaan  bukan pemegang sahamnya, tetapi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut. Sebagaimana Pasal 1  angka  2  UUPT  menyatakan  bahwa  Organ  Perseroan  adalah  RUPS,  Direksi,  dan  Dewan Komisaris  (Fuady,  2002).  Lantas  bagaimanakah  perihal  organ  dalam  Perseroan  Terbatas Perseorangan untuk kriteria UMK. Hal tersebut ditegaskan Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (1) PP  Nomor  8  Tahun  2021  bahwa  dalam  perubahan  pernyataan  pendirian  dan  pembubaran Perseroan perorangan ditetapkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan RUPS.
Mengenai  tanggungjawab  kepengurusan,  UU  Cipta  Kerja  menyisipkan  Pasal  153D  yang menyatakan  bahwa  Direksi  Perseroan  untuk  kriteria  UMK  menjalankan  pengurusan  Perseroan bagi  kepentingan  Perseroan  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  Perseroan.  Selain  itu,  Direksi memiliki kewenangan dalam menjalankan kepengurusan dengan kebijakan yang dianggap olehnya tepat,  dalam  batas  yang  ditentukan  dalam  Undang-Undang  ini,  dan/atau  pernyataan  pendirian Perseroan.
Kemudian  terkait  tugas  dari  Direksi  perseroaan  untuk  kriteria  UMK,  UU  Cipta  Kerja menyisipkan  Pasal  153F  yang  menyatakan  bahwa  Direksi  Perseroan  untuk  UMK  sebagaimana dimaksud  harus  membuat  laporan  keuangan  dalam  rangka  mewujudkan  Tata  Kelola  Perseroan yang  baik.  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  kewajiban  membuat  laporan  keuangan  diatur  dalam
Pasal  10  ayat  (2)  PP  No  8  Tahun  2021  yang  menyatakan  bahwa  Laporan  keuangan  tersebut dilaporkan  kepada  Menteri  dengan  melakukan  pengisian  format  isian  penyampaian  laporan keuangan secara elektronik selambatnya 6 (enam) bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan. Format  tersebut  memuat  laporan  posisi  keuangan,  laporan  laba  rugi,  dan  catatan  atas  laporan keuangan  tahun  berjalan.  Perseroan  perorangan  yang  tidak  menyampaikan  laporan  keuangan sebagaimana dimaksud dikenai sanksi administratif berupa: a) teguran tertulis; b) penghentian hak akses  atas  layanan;  atau  c)  pencabutan  status  badan  hukum  ( vide Pasal  10  ayat  (3)  PP  Nomor  8 Tahun 2021).
Menurut  Kelsen,  konsep  yang  terkait  kewajiban  hukum  yaitu  konsep  tanggung  jawab hukum, bahwa individu memiliki tanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau berarti  bahwa  individu  tersebut  memikul  tanggungjawab  hukum.  Lantas  apakah  tanggungjawab pemegang  saham  terbatas  pada  modal  yang  disetorkan  sesuai  dengan  karakteristik  Perseroan Terbatas tersebut berlaku mutlak, khususnya bagi Perseroan Terbatas perseorangan untuk kriteria UMK (Kelsen, 2007). Terkait hal tersebut, UU Cipta Kerja menjawab dengan menyisipkan Pasal 153J  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa  Pemegang  saham  Perseroan  untuk  UMK  tidak  memiliki tanggungjawab  secara  pribadi  atas  perikatan  yang  dilakukan  atas  nama  Perseroan  serta  tidak memiliki tanggungjawab terhadap kerugian Perseroan melebihi sahamnya.
Tanggungjawab  yang  terbatas  dari  pemegang  saham  perseroan  merupakan  karakteristik perseroan  terbatas,  namun  ada  kalanya  tanggungjawab  terbatas  dari  pemegang  saham  tersebut dapat terhapus. Hal ini dapat saja terjadi apabila terbukti adanya itikad tidak baik ( bad faith ) dari pemegang  saham  atau  telah  terjadi  pencampuran  harta  pribadi  pemegang  saham  dengan  harta kekayaan  perseroan,  sehingga  perseroan  terbatas  didirikan  hanya  sekedar  sebagai  alat  yang dipergunakan  untuk  kepentingan  pribadi  bagi  pemegang  saham  (Muhammad,  2010).  Pada peristiwa  tertentu,  prinsip separate (keterpisahan)  PT  dari  pemegang  saham  perlu  disingkirkan dengan  cara  menembus  tabir  perseroan  terhadap  perisai  tanggung  jawab  terbatas  (Kurniawan, 2014).
Akibat  hukum  terhadap  penyingkapan  tabir  itu  diistilahkan  sebagai piercing  the  corporate veil .  Artinya  dalam  hal-hal  tertentu  keterbatasan  tanggung  jawab  pemegang  saham  itu  tidak berlaku,  sebagaimana  UU  Cipta  Kerja  menjawab  dengan  menyisipkan  Pasal  153J  ayat  (2)  yang menyatakan  bahwa  ketentuan  tanggung  jawab  terbatas  pemegang  saham  perseroan  perorangan
untuk UMK tidak berlaku apabila: a) belum atau tidak terpenuhinya persyaratan Perseroan sebagai badan  hukum;  b)  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  iktikad  buruk  pemegang  saham memanfaatkan  Perseroan  untuk  kepentingan  pribadi;  c)  pemegang  saham  tersangkut  dalam perbuatan melawan hukum oleh Perseroan; atau d) pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung  secara  melawan  hukum  menggunakan  kekayaan  Perseroan,  yang  memberikan  akibat kekayaan Perseroan menjadi tidak dapat melunasi utang Perseroan.
Kritik  terhadap  pengaturan  Pasal  153J  ayat  (1)  tersebut  adalah  terhadap  risiko  perbuatan melawan  hukum  atau  kejahatan  Perseroan  Terbatas  perseorangan  dianggap  menjadi  kelemahan dan  tantangan  dari  model  Perseroan  Terbatas  untuk  UMK,  meskipun  Pasal  153J  ayat  (2)  telah memberikan  pengaturan  penyingkapan  tabir  terhadap  tanggung  jawab  terbatas  pemegang saham  perseroan.  Namun  perlu  diingat  bahwa  Perseroan  Terbatas  yang  didirikan  dan dikendalikan  oleh  satu  pemegang  saham  saja  selalu  terbuka  lebar  kemungkinan  adanya fraud yang  dilakukan  oleh  pemegang  saham  yang  bersangkutan  terhadap  pihak  lain  dengan memanfaatkan  terbatasnya  tanggung  jawab  dan  tentunya  perbuatan  melawan  hukum  tersebut juga  harus  dibuktikan  oleh  Pengadilan.  Pembuktian  tersebut  juga  bukanlah  sesuatu  hal  yang mudah.

## D. SIMPULAN
UU Cipta Kerja telah mengubah secara signifikan pengaturan Perseroan Terbatas di Indonesia khususnya yang diatur dalam UUPT. Pertama, ketentuan wajib bagi Perseroan supaya didirikan oleh 2 (dua) orang/ lebih tidak berlaku bagi Perseroan yang memenuhi kriteria UMK. Kedua, terkait dengan perubahan  pengaturan  modal  Perseroan  Terbatas,  adalah  pengaturan  modal  minimal  untuk  Perseroan Terbatas  telah  dihapus  dan  ditentukan  berdasarkan  keputusan  pendiri  Perseroan. Ketiga, pendirian Perseroan  Terbatas  dapat  dilakukan  tanpa  melalui  akta  notaris,  terkait  Perseroan  yang  memenuhi kriteria  untuk  UMK. Keempat, pendiri  dan  pemilik  saham  Perseroan  Terbatas  untuk  UMK  hanya orang perseroangan.
Tanggung  jawab pemegang saham  untuk  perseroan  perseorangan  kriteria  UMK  terbatas  pada modal  yang  disetorkan  tersebut  berlaku  mutlak.  Pemegang  saham  Perseroan  untuk  UMK  tidak memiliki  tanggungjawab  secara  pribadi  atas  perikatan  yang  dibuat  oleh  Perseroan  dan  tidak bertanggung  jawab  terhadap  kerugian  melebihi  saham  yang  dimiliki.  Namun  dalam  hal-hal  tertentu keterbatasan  tanggung  jawab  pemegang  saham  itu  tidak  berlaku  dan  dapat  dilakukan piercing  the
corporate veil , sebagaimana UU Cipta Kerja menyisipkan Pasal 153J ayat (2) yang menyatakan bahwa ketentuan tanggung jawab terbatas pemegang saham perseroan perorangan kriteria UMK tidak berlaku apabila:  a)  belum  atau  tidak  terpenuhinya  persyaratan  Perseroan  sebagai  badan  hukum;  b)  baik langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  iktikad  buruk  pemegang  saham  memanfaatkan  Perseroan untuk  kepentingan  pribadi;  c)  pemegang  saham  tersangkut  dalam  perbuatan  melawan  hukum  oleh Perseroan;  atau  d)  pemegang  saham  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  secara  melawan  hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang memberikan akibat kekayaan Perseroan menjadi tidak dapat melunasi utang Perseroan.
Penyederhanaan  pendirian  Perseroan  Terbatas  yang  dilakukan  Pemerintah  melalui  UU  Cipta Kerja patut diapresiasi. Namun menurut penulis, prinsip-prinsip hukum Perseroan Terbatas harus tetap diperhatikan.  Hal  tersebut  supaya  Perseroan  Terbatas  perseorangan  yang  diharapkan  sebagai penggerak perekonomian UMK dapat menjalankan perannya sebagai badan hukum yang sah dan legal dengan tetap mengindahkan prinsip-prinsip hukum perseroan terbatas yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Asikin,  Z.,  &  Suhartana,  W.P.  (2016). Pengantar  Hukum  Perusahaan .  Edisi  Pertama.  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group.
Eddyono, S.W. (2020). Kertas Kebijakan: Catatan Kritis Dan Rekomendasi Terhadap RUU Cipta Kerja . Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
Fuady, M. (2002). Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti. Harahap,  M.  Y.  (2008). Hukum  Acara  Perdata  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktian dan Putusan Pengadilan . Cetakan Kedelapan. Jakarta: Sinar Grafika.
Kelsen,  H.  (2007). General  Theory  Of  Law  and  State:  Teori  Umum  Hukum  dan  Negara,  Dasar-dasar Ilmu  Hukum  Normatif  Sebagai  Ilmu  Hukum  Deskriptif-Empirik. (Alih  Bahasa  oleh  H.  Somardi). Jakarta: BEE Media Indonesia.
Marzuki, P.M. (2010). Penelitian Hukum . Cetakan keenam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Meleong, L. J. (1993). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Muhammad, A. (2010). Hukum Perusahaan Indonesia . Bandung: Citra Adtya Bakti.
Pramono, N. (2013). Hukum PT Go Public dan Pasar Modal . Yogyakarta: CV. Andi Offset.
Raharjo, H. (2009). Hukum Perusahaan. Cetakan Ke-1. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
Sidharta, B.A. (2000). Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum . Bandung: Mandar Maju".
Soekanto,  S  &  Mamudji,  S.  (1995). Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat. Jakarta: Rajawali Press.
Widjaja,  G.,  &  Yani,  A.  (2000). Seri  Hukum  Bisnis  :  Perseroan  Terbatas .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.

## Artikel Jurnal:
Kurniawan.  (2014).  Tanggung  Jawab  Pemegang  Saham  Perseroan  Terbatas  Menurut  Hukum  Positif.
Mimbar Hukum, Vol. 26,(No.1, Februari), p.70-83.
Prabowo, A.S., Triputra, A.N., & Junaidi, Y. (2020). Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia. Jurnal Pamator ,  Vol.13,(No 1, April), p.1-6.
Prananingrum,  D.H.  (2014).  Telaah  Terhadap  Esensi  Subjek  Hukum:  Manusia  Dan  Badan  Hukum.
Refleksi Hukum, Vol. 8 (No.1), p.73-91.
Safitri,  D.  (2020).  Omnibus  Law  RUU  Cipta  Lapangan  Kerja  dalam  Perspektif  Komunikasi Pembangunan Partisipatif. Jurnal Dialog Kebijakan Publik , Edisi 32,(Juli), p.39-49.
Toruan,  H.D.L.  (2017).  Pembentukan  Regulasi  Badan  Usaha  Dengan  Model  Omnibus  Law. Jurnal Hukum Tô-râ , Vol. 3,(No. 1, April), p.463-472.
Wahyuni,  V.T.  (2017).  Kepemilikan  Tunggal  Badan  Hukum  Perseroan  Terbatas  (PT). Jurnal  Hukum Novelty , Vol. 8,(No. 2, Agustus), p.201-215.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2021  Tentang  Kemudahan,  Pelindungan,  Dan  Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
Peraturan  Pemerintah    Nomor  8    Tahun  2021  Tentang  Modal  Dasar    Perseroan  Serta  Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk UMK.