Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 eISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 8, Agustus 2022

## IMPLEMENTASI DIPLOMASI LINGKUNGAN INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN  KEBAKARAN  HUTAN  KABUPATEN  KEPULAUAN MERANTI, RIAU

## Verdinand Robertua, Riskey Oktavian, Lubendik Sigalingging
Universitas Kristen Indonesia, Indonesia Email: verdinand.robertua@uki.ac.id, riskey.oktavian@uki.ac.id, lubendik@gmail.com

## Abstrak
Di  Indonesia,  kebakaran  hutan  dan  lahan  telah  mengakibatkan  perubahan  pada lingkungan  yang  berpengaruh  pada  kerusakan  alam  dan  resiko  bagi  kehidupan manusia, seperti kerusakan ekosistem, emisi karbon, masalah kesehatan, sosial dan kerugian  ekonomi.  Kondisi  dapat    memicu  perubahan  iklim  yang  sangat  drastis. Melihat  kondisi  geografis,  Indonesia  adalah  salah  satu  negara  yang  rentan  akan perubahan  iklim.  Komitmen  pemerintah  Indonesia  di  dunia  internasional  menjadi suatu  hal  yang  harus  dikaji  lebih  dalam  mengingat  hal  ini  menjadi  bagian  dari kepentingan  nasional  Indonesia.  Diplomasi  lingkungan  Indonesia  menjadi dipertanyakan  efektivitasnya  melihat  implementasi  perjanjian  Paris  dan  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia. Peran pemerintah kabupaten dan kota  menjadi  sentral  dalam  implementasi  Perjanjian  Paris  dan  TPB  dan  perlu diteliti lebih dalam. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber kunci, masih banyaknya  retorika  dan  realita  yang  terjadi  dari  tingkatan  instansi  yang  sifatnya top-down . Masih banyaknya ketidaksinambungan kebijakan dari pemerintah pusat ke  pemerintah  daerah  yang  mengakibatkan  restorasi  dan  penanggulangan kebakaran gambut tidak berkelanjutan. Dengan menggunakan tipologi fragmentasi Biermann,  peneliti  mengidentifikasi  fragmentasi  kerjasama  yang  belum  mampu menghadapi  ancaman  perubahan  iklim.  Pemerintah  kabupaten  Kepulauan  Meranti tidak  dilibatkan  secara  optimal  dalam  perencanaan  tata  ruang  dan  tata  lahan  serta prioritas lokal. Bukan hanya itu dengan tipologi Ibon juga peneliti melihat peranan tingkatan pemerintah dengan permasalahan Meranti ini.  Berbekal hasil wawancara tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia secara serius mengejar  fragmentasi  sinergi  dengan  melibatkan  pemerintah  kabupaten  dan  kota dalam implementasi Perjanjian Paris dan TPB.
Kata Kunci: Perjanjian  Paris,  Diplomasi  Lingkungan  Indonesia,  Restorasi  Gambut, Fragmentasi, Kerjasama

## Abstract
In Indonesia, forest and land fires have resulted in changes to the environment that affect the destruction of nature and risks to human life, such as ecosystem damage, carbon emissions, health, social and economic losses.  Conditions can trigger very drastic climate change. Looking at geographical conditions, Indonesia is one of the countries  that  is  vulnerable  to  climate  change.  The  Indonesian  government's commitment  to  the  international  world  is  something  that  must  be  studied  more
deeply  considering  that  this  is  part  of  Indonesia's  national  interest.  Indonesia's environmental diplomacy has become questionable in its effectiveness in seeing the implementation  of  the  Paris  agreement  and  the  Sustainable  Development  Goals (SDGs) in Indonesia. The role of district and municipal governments is central in the  implementation  of  the  Paris  Agreement  and  the  SDGs  and  needs  to  be examined more deeply. Based on the results of interviews with key sources, there is still a lot of rhetoric and reality that occurs from the level of agencies that are top- down in  nature.  There  are  still  many  policy  inconsistencies  from  the  central government to local governments that result in unsustainable peat fire restoration and mitigation. Using Biermann's typology of fragmentation, researchers identified fragmentation  of  cooperation  that  has  not  been  able  to  deal  with  the  threat  of climate change. The Meranti Islands district government is not optimally involved in spatial planning and land planning as well as local priorities. Not only that, with the  Ibon  typology,  researchers  also  see  the  role  of  the  government  level  with  this Meranti  problem.  Armed  with  the  results  of  the  interview,  this  study  recommends that  the  Government  of  Indonesia  seriously  pursue  synergy  fragmentation  by involving  district  and  city  governments  in  the  implementation  of  the  Paris Agreement and the SDGs.

## Keywords:  Paris  Agreement,  Indonesia's  Environmental  Diplomacy,  PeatLand Restoration, Fragmentation, Cooperation

## Pendahuluan
Implementasi diplomasi lingkungan Indonesia masih menjadi kajian yang belum diteliti secara intensif. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki lahan gambut terbesar  di  dunia  setelah  Rusia,  Kongo  dan  Kanada (Robertua,  Politik  Lingkungan Indonesia  2020) .  Adanya  lahan  gambut  yang  luas  di  Indonesia  tentu  memberikan banyak manfaat, diantaranya mampu menyimpan dan mensuplai air, memberikan kayu dan  non  kayu  sebagai  hasil  hutan,  mencegah  kekeringan  menyimpan  dan  memberikan sumbangan sebesar 30 persen karbondioksida kepada dunia, hingga sebagai tempat bagi keanekaragaman  hayati  yang  ada  di  Indonesia,  baik  flora  maupun  fauna  yang  langka maupun  hampir  punah.  Namun,  kebakaran  hutan  dan  lahan  yang  terjadi  di  Kabupaten Kepulauan  Meranti,  Riau  telah  mengakibatkan  perubahan  lingkungan  yang menimbulkan  kerusakan  lingkungan  dan  resiko  bagi  kehidupan  manusia,  seperti kerusakan ekosistem, emisi karbon, masalah kesehatan, sosial dan kerugian ekonomi.
Permasalahan  kebakaran  hutan  dan  ekosistem  gambut  yang  terdegradasi disebabkan  oleh  tata  kelola  yang  lemah  dimana  jaringan  patronase  terjadi  di  setiap sektor sosial, politik dan ekonomi.  Para elit ekonomi ini bekerja sama dengan para elit lainnya  terutama  dalam  bidang  sosial-politik  dan  para  pihak  penegak  hukum  yang dijadikan  sebagai  klien.  Adanya  kerja  sama  antar  elite  ini  dapat  disebut  sebagai patronase  politik  yang  tentunya  sejalan  dengan  permasalahan  lingkungan  terkhusus deforestasi hutan maupun ekosistem gambut yang kemudian diubah menjadi lahan lain seperti  pembangunan  perumahan  ataupun  kawasan  industri.  Seringkali  para  elit  yang terlibat mengabaikan kondisi lingkungan demi mencapai kepentingan bisnis dan usaha mereka demi mendapatkan keuntungan dalam kegiatan perekonomian.
Ekosistem    gambut  adalah  contoh  penting  dari  perlindungan  lingkungan. Gambut  tercipta  dari  dekomposisi  kayu  dan    bahan  organik  lainnya.  Gambut  dapat menahan  lebih  banyak  karbon  dan  air  daripada  tanah  biasa,  tetapi  gambut  yang dikeringkan lebih rentan terhadap kebakaran. Memiliki gambut memiliki dampak positif dan  negatif.  Gambut  yang  ditinggikan  membantu  penduduk  setempat  menghemat  air. Hal ini juga digunakan oleh manusia untuk pertanian dan budidaya seperti nanas, kakao, kopi  dan  beras.  Selain  itu,  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  oleh  kebakaran  gambut dapat  mempengaruhi  berbagai  bidang  kehidupan,  mulai  dari  gangguan  terhadap kehidupan  sehari-hari  masyarakat,  hambatan  lalu  lintas,  kerusakan  ekosistem, berkurangnya  wisatawan,  implikasi  politik  dan  ekonomi,  serta  masalah  kesehatan. Namun, gambut telah terdegradasi secara signifikan oleh perluasan  perumahan, industri kelapa sawit, dan industri berbasis kayu (Robertua 2020) .
Kebakaran hutan dan lahan di Riau sudah berlangsung sejak tahun 1998 hingga 2015  yang  sudah  memasuki  status  darurat  asap.  Dalam  menghadapi  permasalahan  ini, sikap  lengah  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Provinsi  Riau  menyebabkan  kebakaran hutan dan lahan gambut di wilayah ini terjadi secara terus menerus (Meiwanda 2016) . Upaya  sistem  dan  proses  penanggulangan  kebakaran  belum  optimal  dan  terjadi berulang-ulang  kali.  Kemampuan  pemerintah  Provinsi  Riau  dalam  membuat  kebijakan pengendalian  sangat  dituntut  dalam  mengendalikan  hal  ini.  Pemerintah  pusat  maupun daerah  dituntut  untuk  memiliki  kemampuan  atau  kapabilitas  sebagai  bentuk  dari kewajiban  yang  harus  dimiliki  oleh  instansi  pemerintahan  dalam  menghadapi  serta menjawab semua tantangan dan permasalahan yang terjadi sesuai dengan dinamika serta perubahan yang terjadi secara berkala.
Kebakaran  hutan  tahun  2015  di  Provinsi  Riau  telah  menghancurkan  jutaan hektar  lahan  gambut.  Pada  bulan  Oktober  2015,  Presiden  Joko  Widodo  mengunjungi Kalimantan  Selatan  untuk  melakukan  survei  pengawasan  kebakaran  yang  dilakukan oleh  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana,  Badan  Pencarian  dan  Pertolongan Nasional  (SAR),  Tentara  Nasional  Indonesia    Republik  Indonesia  dan  kepolisian (Guardian, 2015). Jokowi mencermati bahwa permasalahan degradasi  gambut di Riau disebabkan  banyaknya  kanal  yang  mengeringkan  lahan  gambut  akibat  perkebunan kelapa  sawit  dan  menjadi  hotspot  kebakaran  hutan  di  Indonesia.  Transformasi  fungsi hutan gambut dapat mengurangi bahkan menghilangkan fungsi gambut sebagai kawasan konservasi keanekaragaman hayati, selain mengurangi fungsi  gambut sebagai penyerap karbon dan fasilitas penyimpanan air.
Ekosistem gambut di Kepulauan Meranti  telah mengalami masalah yang serius akibat  eksploitasi  industri  terhadap  sumber  daya  alam  terutama  di  bidang pulp  and paper dan perkebunan kelapa sawit. Pemanfaatan ekosistem gambut secara eksploitatif telah  dilegitimasi  oleh  kebijakan  pengelolaan  sumber  daya  alam,  khususnya  sektor kehutanan  dan  pertanahan  yang  memberi  insentif  kebijakan  kepada  kelompok  bisnis padat  modal  tersebut  melalui  pemberian  konsesi-konsensi  skala  besar.  Tata  kelola berbasis  konsensi  ini  menimbulkan  dampak  sosial  yang  mengakibatkan  munculnya konflik antara masyarakat lokal dengan pemilik konsensi dan pemerintah pusat maupun
daerah.  Kehidupan  masyarakat  lokal  di  Kepulauan  Meranti  sangat  bergantung  pada ekosistem  gambut.  Namun,  hal  ini  menjadi  renggang  akibat  dampak  dari  eksploitasi yang menyebabkan kerusakan ekosistem gambut. Secara sosial-ekonomi, hal ini sangat berpengaruh  terhadap  penghasilan  masyarakat  di  Kepulauan  Meranti  yang  melahirkan kemiskinan dan kerentanan sosial-ekonomi lainnya.
Deforestasi hutan dan lahan yang berlangsung terus menerus menunjukan bahwa ketidakmampuan  Pemerintah  Provinsi  Riau  dalam  mengendalikan  deforestasi  serta kebakaran hutan yang dapat dilihat berdasarkan adanya kabut asap yang melewati batas negara.  Oleh  karena  itu,    diperlukan  sebuah  komitmen  dan  kedisplinan  dalam menunjukan  kapabilitas  yang  baik  dalam  mengendalikan  penyebab  kabut  asap. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  mengenai  Otonomi  Daerah menjelaskan  bahwa  instansi  pemerintahan  merupakan  suatu  instansi  yang  memberikan pelayanan  jasa  yang  diberikan  secara  umum  kepada  publik  dengan  cara  memberikan kepuasan  kepada  masyarakat.  Pernyataan  ini  berkaitan  dengan  penelitian  kami  yang bertujuan  untuk  memberikan  analisa  terkait  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  dan respon masyarakat terhadap restorasi penanggulangan gambut.
Selain, penelitian ini juga akan memberikan kajian mendalam tentang kebijakan yang  mengatur  pengelolaan  ekosistem  gambut  dalam  menghadapi  persoalan-persoalan terkait  kerusakan  ekosistem  gambut,  seperti  kebijakan  yang  tercantum  dalam  NDC ( Nationally  Determined  Contribution )  yang  merupakan  dokumen  berisi  komitmen negara-negara  atas  aksi  penyelamatan  iklim  melalui United  Nations  Framework Convention  on  Climate  Change (UNFCCC)  yang  dikomunikasikan  kepada  dunia pada tahun  2015  melalui  Perjanjian  Paris  ( Paris  Aggrement )  lalu  sebagai  bentuk  diplomasi lingkungan Indonesia yang bersifat outside-in .
Oleh  karena  itu,  peneliti  mengharapkan  penelitian  ini  dapat  memberikan sumbangan  informasi  maupun  rekomendasi  kepada  pemerintah  Indonesia  sebagai pembuat dan pemangku kebijakan dan masyarakat Kabupaten Meranti dalam merespons perkembangan  restorasi  lahan  gambut.  Penelitian  ini  disusun  dengan  menggunakan indikator  kinerja  utama  penelitian  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas Kristen  Indonesia  (Fisipol  UKI)  di  mana  di  dalamnya  dosen  melibatkan  mahasiswa untuk  menjadi  asisten  peneliti  sebagaimana  diarahkan  oleh  Kemenristekdikti (Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi).

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode  kualitatif.  Menurut Sugiyono (2005) , sifat filsafat post-positivisme adalah landasan dalam metode penelitian kualitatif.  Landasan  ini  digunakan  oleh  peneliti  dalam  pengambilan  dan  pengumpulan sampel  data  hingga  analisis  data.  Dalam  analisis  data  peneliti  menganalisis  secara induktif  maupun  kualitatif  untuk  memperkuat  hasil  analisis  yang  lebih  mendalam. Peneliti  menggunakan  teknik-teknik  tersebut  untuk  dijadikan  sebagai  instrumen  kunci untuk  menunjang  keberlangsungan  penelitian.  Peneliti  fokus  pada  kondisi  ilmiah  yang merupakan objek dalam bereksperimen.
Dalam hal ini peneliti menfokuskan penelitiannya dalam menganalisa kebijakan- kebijakan  terkait  restorasi,  penanganan  serta  penanggulangan  yang  dilakukan  oleh masyarakat  maupun  pemerintah  setempat  dengan  menggunakan  konsep  diplomasi lingkungan  Indonesia  yang  terfokus  pada  permasalahan  kebakaran  hutan  dan  lahan  di Kabupaten  Kepulauan  Meranti,  Riau,  Indonesia.  Peneliti  juga  menggunakan  jenis kualitatif  tipe  deskriptif  analitik.  Menurut  Sugiono,  metode  deskriptif  adalah  suatu metode  yang  berfungsi  untuk  mendeskripsikan  atau  juga  memberi  gambaran  terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan  memusatkan  penelitian  kepada  masalah  sebagaimana  adanya  saat  penelitian dilaksanakan,  hasil  penelitian  yang  kemudian  diolah  dan  dianalisis  untuk  diambil kesimpulannya.
Studi kasus adalah rangkaian kegiatan akademik yang dilakukan secara rinci dan rinci tentang suatu program, peristiwa, atau kegiatan pada tingkat individu, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan yang terperinci tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih adalah peristiwa aktual  yang sedang berlangsung, bukan peristiwa yang terjadi. Louis Smith, Stake, menjelaskan " a bounded system ",  kasus    yang  dimaksudkan  sebagai    sistem  yang  tidak  independen.  Suatu penelitian tidak bisa didukung oleh satu kasus saja, maka dari itu kami memakai metode studi  kasus  dalam  kualitatif  karena  banyak  kasus  yang  mendukung  dari  kasus  utama yang  kami  angkat  sebagai  penelitian.  Suatu  penelitian  tidak  bisa  didukung  oleh  satu kasus  saja,  maka  dari  itu  kami  memakai  metode  studi  kasus  dalam  kualitatif  karena banyak kasus yang mendukung dari kasus utama yang kami angkat sebagai penelitian.
Sumber  data  yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah  sumber  data  primer  dan  data sekunder. Data sekunder berasal dari buku dan majalah atau sumber ilmiah, arsip berupa dokumen  pribadi  atau  juga  dokumen  resmi.  Peneliti  akan  menggunakan  sumber  data dari  bahan  bacaan  seperti  jurnal  ilmiah,  buku,  serta  informasi  dari  media  massa  di internet.  Bahan  bacaan  yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah  bacaan  yang  bertemakan dan berhubungan dengan politik dan diplomasi lingkungan Indonesia dalam studi kasus kebakaran hutan dan lahan.
Untuk metode studi kasus dalam kualitatif, penelitian ini akan memperoleh data dengan  menggunakan  beberapa  teknik  seperti  observasi  lapangan,  wawancara  secara mendalam dengan masyarakat maupun pemegang kepentingan hingga diskusi kelompok secara  terarah  yang  dilakukan  secara  berkala.  Peneliti  mencari  informan  kunci  yang akan diwawancarai dan diobservasi melalui focus group discussion , diantaranya adalah pejabat pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan perwakilan komunitas akademik.
Informan kunci pertama dalam focus group discussion adalah staff pemerintahan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau yaitu Dr.  Prayoto, S.Hut, MT yang menjabat  sebagai  bagian  dari  Seksi  Restorasi  Gambut,  Rehabilitasi  Hutan  dan  Lahan. Teknik  pengumpulan  data  meliputi  dua  teknik  yaitu    wawancara  dan  teknik pengumpulan data  yang kemudian di analisis dari berbagai sumber terpercaya, baik dari penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  staff  dinas  lingkungan  hidup  dan  kehutanan Riau
maupun  sumber-sumber  lain  berupa  laporan,  berita  maupun  gambar  atauapun  grafik yang dapat digunakan untuk melengkapai metode wawancara.
Informan  kunci  kedua  yang  diwawancarai  berasal  dari  lembaga  swadaya masyarakat  yaitu  Pantau  Gambut  yang  diwakili  oleh  Romes  Irawan  Putra  S.H,  M.H sebagai  manajer  keterlibatan  dan  penjangkauan  Pantau    Gambut  dan  Agiel  Prakoso  S. Hut.  sebagai  manajer  riset  di  Pantau  Gambut.  Pantau  Gambut  adalah  suatu  lembaga non-profit yang menggunakan media sosial untuk memberikan informasi, pengetahuan dan  pembelajarab  terkait  kegiatan  dalam  perlindungan  ekosistem  gambut  serta mengawal  implementasi  komitmen  pemerintah,  pelaku  ekonomi  bisnis,  organisasi masyarakat sipil dalam upaya perlindungan ekosistem gambut di Indonesia.
Peneliti  juga  mengadakan  diskusi  terbatas  dengan  perwakilan  dari  komunitas akademik  yaitu  Theresia  Kurniaty  S.Hum,  M.Sos  yang  dilibatkan  dalam focus  group discussion dengan  Dr.  Prayoto,  S.Hut,  MT  untuk  memperkuat  dan  mempertajam analisis  data  yang  telah  dikumpulkan.  Selain  itu,  peneliti  juga  menggunakan  tinjauan literatur  dan  peraturan  pemerintah  yang  terkait  dengan  upaya  restorasi  lingkungan, moratorium lahan gambut, restorasi gambut, kebakaran hutan dan perjanjian lingkungan internasional akan diadakan.
Sumber data Teknik Pengumpulan Data Aspek data Primer Diskusi Terbatas Focus Group Discussion dengan Staff Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau 1. Data terkait dampak kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti 2. Data terkait kebijakan yang ditetapkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. 3. Data jumlah kerugian ekonomi pada sektor-sektor terkait dan hubungan antar negara tetangga. Primer Wawancara Diskusi dengan lembaga swadaya  masyarakat  :  Pantau Gambut 1. Perdebatan terkait cakupan dan dimensi konsep diplomasi lingkungan Indonesia. 2. Peran negara di dalam mengkaji kebijakan tentang restorasi lahan gambut Riau. Sekunder  Dokumentasi Penelaahan  dan  pencatatan  isi media  massa online di  internet tentang  kasus  kebakaran  hutan dan lahan di Riau serta peraturan terkait kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Data terkait kasus pelanggaran lingkungan hidup, kesejahteraan masyarakat dan keterikatan dengan  bantuan sosial yang terjadi di daerah tersebut.

## Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  akan  mengumpulkan  data-data  yang  berasal  dari berbagai macam sumber. Sumber-sumber tersebut meliputi ahli-ahli yang terkait dengan permasalahan  dalam  penelitian  ini,  dokumen  maupun  laporan  dari  media  massa  serta
jurnal  yang  terpublikasi  secara  resmi  baik  dari  pemerintah  maupun  non-pemerintah. Sumber-sumber yang sudah dikumpulkan akan peneliti bandingkan satu sama lain untuk menemukan  sumber  yang  aktual  dan  konkrit  sehingga  dapat  digunakan  sebagai  data dalam penelitian.
Analisis  data  dalam  penelitian  dapat  dilakukan  dengan  tiga  cara  yaitu  reduksi data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi.  Pertama,  reduksi  data yaitu dengan adanya proses analisis data yang dilakukan untuk mereduksi dan kemudian merangkum  keseluruhan  penelitian.  Hal  ini  berguna  untuk  memudahkan  pemahaman data  menjadi  sebuah  acuan  yang  lebih  rinci.  Kedua,  penyajian  data  dilakukan  dalam bentuk laporan sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh. Ketiga, verifikasi adalah pemberian makna terhadap penelitian yang dilakukan atau dianalisis.
Proses  ini  diawali  dengan  penataan  data  lapangan,  dan  mereduksi  hingga menjadi  unifikasi  dalam  bentuk  kategorisasi  data.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  akan menggunakan cara reduksi data. Peneliti akan mengumpulkan data-data yang diperoleh dan  merangkumnya  sesuai  dengan  relevansinya  pada  penelitian  ini.  Hal  ini  peneliti lakukan untuk mencari data yang sepadan dan berkaitan agar dapat dikategorikan dalam satu jenis yang sama.

## Hasil dan Pembahasan

## Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Isu Perubahan Iklim
Menurut  David  Easton,  kebijakan  adalah  keputusan  yang  diambil  oleh pemerintah atau pemimpin kelompok/organisasi sebagai kekuasaan untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat atau anggota kelompok (Nadel 1975) . Dari pengertian yang diuraikan oleh David Easton ini semakin jelas menggambarkan situasi dimana kebijakan dalam struktur organisasi menjadi sangat penting sehingga kemauan, dan  paham  yang  ingin  disampaikan  oleh  kelompok  tersebut  dapat  dipahami  dan dimengerti  oleh  pihak  lainnya.  Kebijakan  yang  dapat  dikatakan  bijak  adalah  suatu kebijakan  yang  dapat  memberikan  kesejahteraan  kepada  setiap  pihak  dan  dapat menyesuaikan  dengan  kondisi  realita  dalam  lapangan.  Dengan  hal  ini  menunjukkan bahwa  kebijakan  yang  bijaksana  merupakan  suatu  kebijakan  yang  dapat  tepat  sasaran dan  sesuai  dengan  realita  sehingga  dalam  pengaplikasiannya,  kebijakan  tersebut  dapat searah dengan apa yang diharapkan dan kondisi yang terjadi di lapangan.
Kebijakan  menjadi  suatu  modal  yang  penting  dalam  suatu  perubahan  ide maupun  gagasan  menjadi  suatu  tindakan.  Melihat  kondisi  yang  terjadi  di  Kepulauan Meranti, Riau terkait restorasi tanah gambut akibat kebakaran hutan, ini menjadi suatu hal yang tentunya tidak terlepas dari kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu melawan perubahan  iklim.  Indonesia  telah  menyadari  bahwa  Indonesia  termasuk  negara  yang rentan  akan  perubahan  iklim.  Kondisi  seperti  ini  menjadi  faktor  yang  mendorong Indonesia untuk meratifikasi Perjanjian Paris yang dibuktikan dengan disahkannya UU No. 16 Tahun 2016 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Peraturan Presiden No.  59  Tahun  2017.  Dengan  diratifikasinya  kedua  perjanjian  ini  menunjukan  bentuk komitmen  Indonesia  kepada  dunia  internasional  bahwa  Indonesia  turut  aktif
berkontribusi  mencapai  tujuan  yang  telah  disepakati.  Kebijakan  luar  negeri  Indonesia dalam  Perjanjian  Paris  dan  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  tidak  terlepas  dari adanya kepentingan luar negeri Indonesia. Hal ini tidak  terlepas bahwa Indonesia telah menjadi salah satu negara penghasil emisi karbon terbesar ke-4 pada tahun 2015, sudah saatnya  Indonesia  mengubah  citranya  di mata  dunia  bahwa  Indonesia  mampu  menjadi solusi  atas  perubahan  iklim,  karena  negara-negara  dunia  menyadari  bahwa  hutan sebagai kunci dalam perubahan iklim.
Kini  sudah  saatnya  Indonesia  menunjukan  eksistensinya  di  mata  dunia  bahwa Indonesia  adalah  negara  berkembang  yang  berani  mewujudkan  aksi  global  yang tentunya akan menjadi langkah awal bagi Indonesia untuk menjadi negara maju apabila Indonesia  mampu  mencapai  target Nationally  Determined  Contribution (NDC)  yang telah  dibentuk  oleh  pemerintah  Indonesia  sendiri. Nationally  Determined  Contribution atau  NDC  sendiri  merupakan  suatu  kebijakan  pasti  yang  telah  dirumuskan  oleh pemerintah  Indonesia  dalam  mengatasi  polusi  udara  akibat  kebakaran  hutan  maupun lahan  di  Indonesia.  Kewajiban  negara  berkembang  dalam  aksi  perubahan  iklim disesuaikan dengan kemampuan nasional dan adanya dukungan pendanaan dari negara maju (Kementerian  BUMN  Indonesia  2017) .  Dengan  demikian,  dengan  adanya kepentingan  nasional  dalam  kebijakan  luar  negeri  Indonesia  dapat  mewujudkan pertumbuhan  ekonomi  hijau  dalam  pembangunan  berkelanjutan  yang  tentunya  dapat memicu  adanya  investasi  rendah  karbon  agar  terciptanya  keseimbangan  dan  keadilan antar negara berkembang dan negara maju.
Hadirnya  kebijakan  luar  negeri  akan  permasalahan  asap  udara  di  Indonesia  ini menjadi  suatu  jawaban  dari  permasalahan  yang  dapat  memberikan  citra  buruk  kepada Indonesia.  Negara  tetangga  Indonesia  seperti  Malaysia  dan  Singapura  yang  sering “mengeluh”  terhadap  asap  polusi  kebakaran  lahan  maupun  hutan  yang  dapat mempengaruhi  kualitas  udara  di  negara  mereka.  Keluhan  ini  jelas  bukanlah  suatu keluhan yang hanya disampaikan person by person saja namun keluhan ini dituangkan dan disuarakan pada publik internasional yang artinya seluruh masyarakat Internasional dapat  mengetahui  dan  mendengar  ‘keluhan’  yang  dirasakan  oleh  negara  tetangga Indonesia itu sendiri. Citra dan labelling menjadi salah satu hal yang dipertaruhkan oleh Indonesia dalam usaha yang dilakukan oleh negara tetangganya itu. Ancaman ini jelas menjadikan  suatu  cambukan  keras  bagi  pemerintah  Indonesia  untuk  lebih  serius  dan memperhatikan  lagi  bagaimana  kebijakan  luar  negeri  Indonesia  dapat  secara  tuntas menyelesaikan permasalahan asap akibat pembakaran tersebut.
Kepentingan  nasional  Indonesia  tidak  akan  tercapai  tanpa  adanya  keselarasan kebijakan  nasional  dengan  pemerintah  daerah.  Indonesia  telah  mewujudkan  kebijakan luar  negeri  dalam  bentuk  kerja  sama  internasional  dalam  investasi  pendanaan,  namun yang menjadi tugas terbesar Indonesia adalah bagaimana Indonesia membuat kebijakan nasional  yang  mampu  diimplementasikan  di  tingkat  daerah.  Perubahan  iklim  memang masalah  global  yang  perlu  dipecahkan  akar  permasalahannya,  tetapi  dari  tingkat nasional adalah kunci bagaimana permasalahan global dapat terpecahkan, karena fokus pemecahan  masalah  lingkungan  bersumber  dari  efektivitas  kebijakan  suatu  negara
dalam membuat peraturan peraturan mengatasi isu perubahan iklim. Kebijakan nasional yang terimplementasi di tingkat daerah akan memberikan manfaat yang signifikan, yang kemudian akan dikaji lebih dalam efektivitasnya oleh dunia internasional apabila sudah memenuhi standar pencapaian NDC dan juga memberikan manfaat kepada masyarakat lokal, daerah, nasional hingga internasional.
Dapat  dikatakan  bahwa  pemerintah  daerah  menjadi  suatu  kunci  tokoh  utama yang  penting  dalam  berjalannya  kebijakan  luar  negeri  yang  telah  disusun  secara  baik oleh pemerintah Indonesia sendiri. Berjalan atau tidak berjalannya kebijakan luar negeri suatu negara, diperlukannya suatu kesenergian antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat  dalam  menjalankannya.  Pemerintah  pusat  sebagai  lembaga  pemerintahan  yang membuat, mengesahkan serta mengawasi berjalannya kebijakan sedangkan pemerintah daerah menjadi subjek yang menjalankan kebijakan tersebut yang dicampurtangani juga dengan pemerintah pusat dengan lembaga-lembaga tertentu seperti kementerian, BUMN dan lainnya. Setelah apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah sejalan dengan apa yang dituliskan pada kebijakan, maka tugas pemerintah pusat-lah untuk melaporkan dan  menunjukkan  kepada  dunia  internasional  tentang  pencapaian  yang  telah dilakukannya  dalam  mengatasi  masalah  melalui  kebijakan  tersebut.  Namun  negara ataupun  pemerintah  pusat  disini  tidak  hanya  sampai  disitu  saja,  diharapkan  kebijakan luar negeri yang telah dibuat ini dapat mempengaruhi serta menarik kembali perhatian masyarakat internasional dengan melakukan kerjasama internasional dengan pemerintah daerah  dan  lainnya.  Usaha-usaha  ini  perlu  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  sehingga kebijakan  luar  negeri  yang  telah  dibuat  bersama  oleh  pemerintah  pusat  dapat  terus terjaga keberlangsungannya.
Erat  kaitannya  dalam  pembangunan  berkelanjutan,  dilema  lingkungan  masih menjadi  hal  yang  masih  diperdebatkan.  Menurut  Lele  dan  Richardson,  dalam pembangunan  berkelanjutan  seringkali  pemerintah,  perusahaan  dan  individu  bersaing untuk  menciptakan  konsep  pembangunan  berkelanjutan  berdasarkan  kepentingan masing-masing  aktor  (Sinaga,  The  Crisis  of  Pluralism  in  Environmental  Studies  of English School ? Case Study of Joko Widodo's Environmental Diplomacy (2014-2018) 2018). Definisi ini tidak merincikan hal-hal secara ringkas dan spesifik yang akibatnya membuat stakeholder mengkonsumsi konsep pembangunan berkelanjutan sesuai dengan kepentingan  pragmatis  mereka  sendiri.  Jika  konsep  dari  pembangunan  berkelanjutan terhadap  lingkungan  sudah  terperinci  dengan  jelas,  maka  keterkaitan  antara  kebijakan luar negeri Indonesia dengan masyarakat global akan membentuk diplomasi lingkungan yang  kuat  dan  ideal  dan  mencakup  nilai-nilai  keberlanjutan  yang  maju,  integrasi antar sektor dengan cangkupan yang luas. Namun, kebijakan diplomasi lingkungan Indonesia dalam lingkup internasional masih sebatas proses untuk mengejar target yang ambisius. Akar permasalahan diplomasi lingkungan Indonesia masih terfokus pada implementasi tingkat  internasional  untuk  mewujudkan  eksistensi  Indonesia  semata  sehingga mengabaikan  implementasi  dalam  tingkat  domestik.  Dapat  dikatakan  perjanjian  dalam Perjanjian  Paris  dan  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  dan  kerja  sama  yang
melibatkan organisasi internasional hanya sebatas janji diplomatik di atas kertas untuk memenuhi kepentingan nasional dari kebijakan luar negeri Indonesia.
Salah  satu  penyebab  kegagalan  Indonesia  dalam  memenuhi  komitmen lingkungan  secara  global  dikarenakan  kurangnya  dana  dan  kapasitas  dasar  dari  badan pelaksana, meskipun sudah tercantum dalam Perpres No.59 tahun 2017. Banyak upaya pemerintah  Indonesia  untuk  memenuhi  komitmen  global,  seperti  disahkannya  undang- undang  lingkungan,  namun  upaya  Indonesia  untuk  berproses  patut  untuk  di  apresiasi meskipun  belum  membuahkan  hasil  yang  maksimal,  karena  konteks  dari  diplomasi lingkungan  yang  dapat  mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan  yang  disertai  dengan strategi  yang  lebih  kuat  untuk  mencapai  target-target  yang  telah  disepakati.  Sudah seharusnya Indonesia lebih memprioritaskan pembangunan yang sifatnya dari dalam ke luar ( inside-out ). Jika terus berfokus pada diplomasi yang rasional dan berorientasi dari luar  ke  dalam  ( outside-in )  masih  banyak  “tugas”  yang  harus  dijalankan  untuk beradaptasi dengan budaya baru yang mungkin belum terapkan di lingkup nasional dan kemungkinan  terburuknya  akan  berdampak  pada  pembangunan  yang  tidak berkelanjutan.  Dengan  demikian,  membangun  dan  membina  interaksi  dengan masyarakat  dalam  negeri  adalah  “pekerjaan  rumah”  yang  besar  yang  harus  dilakukan untuk membangun kepentingan nasional Indonesia yang bergerak secara dinamis.
Sistem desentralisasi yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia seharusnya tidak menjadi  suatu  alasan  dalam  ketidakberhasilan  kebijakan  yang  telah  dibuat  oleh pemerintah  pusat.  Justru,  desentralisasi  menjadi  suatu  akses  fasilitas  dimana  dengan adanya  pelimpahan  wewenang  dan  tugas  ini  menjadikan  pemerintah  daerah  yang menjadi  suatu  subjek  utama  dapat  memahami  dan  mengerti  apa  yang  dibutuhkan  dan langkah  apa  selanjutnya  yang  tepat.  Pelimpahan  tugas  maupun  wewenang  yang  ada dalam  desentralisasi  tidak  menggambarkan  suatu  kondisi  dimana  pemerintah  pusat secara penuh memberikan tugas dan wewenang tersebut sehingga tidak ada usaha dari pemerintah  pusat  itu  sendiri  dalam  menjalankan  kebijakan  yang  telah  dibuat. Desentralisasi  yang  dibicarakan  ini  tetap  membutuhkan  peran  pemerintah  pusat setidaknya  menjadi  lembaga  pengawas.  Selain  itu,  pemerintah  pusat  dapat  pula mengambil bagian penting dalam berjalannya kebijakan dengan pemerintah daerah.
Dalam menjalankannya suatu kebijakan yang telah disepakati antara pemerintah pusat  dan  daerah,  pada  akhirnya  akan  menciptakan  suatu  produk  baru  pula  dalam menjawab  kebijakan  tersebut.  Produk  tersebut  adalah  regulasi  kebijakan.  Regulasi kebijakan  menjadi  suatu  alat  pencegah  yang  dibuat  oleh  pemerintah  pusat  maupun daerah  agar  pihak  swasta  maupun  pihak  berwenang  lainnya  dimasa  depan  dapat memahami dan melakukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan yang telah sejalan dengan  kebijakan  pemerintah  yang  telah  dibuat  dan  dijalankan.Kebijakan  yang  telah dilaksanakan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  yang  pada  akhirnya  nanti  akan menghasilkan  suatu  regulasi  merupakan  suatu  usaha  dari  negara  dalam  menjalankan kebijakan  luar  negerinya.  Sehingga  kebijakan  luar  negeri  tidak  selalu  menggambarkan bagaimana negara bertindak atas tindakan negara lain saja namun kebijakan luar negeri sendiri dapat dijalankan secara teknis oleh pemerintah pusat dan daerah.
Diplomasi  lingkungan  Indonesia  adalah  sentral  dalam  kebijakan  luar  negeri Indonesia. Peran negosiator sebagai perwakilan Indonesia dalam diplomasi lingkungan menjadi  ujung  tombak  keberhasilan  atau  kegalalan  dalam  diplomasi.  Strategi komunikasi adalah sebagai  “ best practice ”  bagi  para  negosiator  untuk mengkomunikasikan  gagasannya  untuk mendorong  keberhasilan  diplomasi lingkungan Indonesia (Kurniaty  2020) .  Dapat  dikatakan,  keberhasilan  diplomasi  akan  terlaksana jika  adanya  instrumen  pendukung  yang  membantu  percepatan  keberhasilan  diplomasi, karena  keefektifan  diplomasi  lingkungan  Indonesia  membutuhkan  kerja  sama multi- stakeholder. Namun  sebaliknya,  diplomasi  lingkungan  tidak  akan  berjalan  efektif apabila masih bersandar kepada pemerintah pusat Indonesia saja.
Keefektifan  kebijakan  luar  negeri  suatu  negara  dapat  dilihat  dari  berjalan tidaknya  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  menjalankan  diplomasi  lingkungan  itu sendiri  dalam  negaranya  sendiri.  Setelah  mereka  dapat  menjalankannya  dengan  baik, maka negara dapat secara sah menggambarkan situasi kebijakan luar negerinya di dunia internasional.  Sehingga  secara  sederhananya,  sebelum  negara  menyatakan  sikap kebijakan  luar  negerinya  perlu  ada  usaha  pada  negara  itu  sendiri  untuk  menjalankan kebijakan serupa pada sektor dalam negerinya. Pada akhirnya akan tergambar pula pola hubungan  antara  kebijakan  luar  negeri  dan  dalam  negeri  yang  baik  sehingga kepentingan internasional negara dapat berjalan lebih baik dan jelas. Namun fakta yang masih sering terjadi adalah pemerintah pusat masih lebih memprioritaskan kepentingan ekonomi atau perlindungan teritorial dan tidak mempertimbangkan kondisi lingkungan (Benedick 1986) .
Adanya  faktor  kebijakan  internal  yang  tidak  sesuai  juga  menjadi  faktor penghambat  dalam  mencapai  pembangunan  berkelanjutan.  Seperti  yang  diasumsikan oleh kaum pluralisme bahwa masih banyaknya perbedaan kepentingan para aktor yang sulit untuk disatukan (Sigalingging 2019) . Dalam tingkat domestik, negara sebagai aktor utama  dalam  tatanan  internasional  telah  dipandang  sebagai  pembuat  onar  dalam diplomasi  lingkungan  Indonesia.  Hal  ini  ditandai  dengan  adanya  berbagai  kebijakan yang masih simpang siur dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah hingga lembaga- lembaga  yang  terlibat  dalam  restorasi  lahan  gambut.  Contohnya  seperti  kepentingan ekonomi  yang  membuat  adanya  pembukaan  kawasan  hutan  lindung  gambut  menjadi perkebunan  kelapa  sawit  dan  melibatkan  aktor-aktor  daerah.  Tetapi  di  lain  sisi pemerintah  pusat  membuat  Badan  Restorasi  Gambut  untuk  merestorasi  lahan  gambut akibat  pembukaan  lahan  yang  dilakukan  secara  sengaja.  Kondisi  seperti  ini menempatkan bahwa pemerintah Indonesia membuat kebijakan yang masih konfrontatif yang  masih  menimbulkan  banyak  perdebataan  antara  koorporasi,  lembaga  swadaya masyarakat hingga masyarakat lokal.
Diplomasi Lingkungan Indonesia dan Desentralisasi Pemerintahan
Penelitian  ini  fokus  menganalisis  implementasi  diplomasi  lingkungan . Diplomasi  telah  memainkan  peran  baik  dalam  situasi  normal  maupun  pada  saat timbulnya  konflik.  Diplomasi  lingkungan  sebagai  salah  satu  kegiatan  diplomasi  pada umumnya, akan memberikan kontribusi yang berdampak positif bagi perbaikan kualitas
lingkungan  hidup  dan  perkembangannya  dalam  dunia  internasional.  Diplomasi lingkungan  tidak  dapat  dipisahkan  dalam  ilmu  hubungan  internasional  terutama berkaitan  erat  dengan  kebijakan  politik  luar  negeri.  Selain  itu,  diplomasi  lingkungan termasuk  dalam  proses  negosiasi  yang  tidak  terlepas  dari  berbagai  macam  perbedaan serta kepentingan nasional, sekelompok organisasi maupun individu.
Dalam  buku  Andreas  Pramudianto  (2008)  menjelaskan  bahwa  diplomasi lingkungan  Indonesia  adalah  upaya  yang  harus  dijalankan  oleh  pemerintah  maupun masyarakat Indonesia. Diplomasi adalah bagian ilmu dan seni yang harus dimiliki oleh setiap negara untuk menyelesaikan konflik atau permasalahan yang sedang terjadi untuk mencapai  kepentingan  nasional  suatu  negara  yang  kaitannya  juga  berhadapan  dengan negara-negara  lain.  Secara  khusus  dalam  menerapkan  diplomasi  lingkungan  Indonesia yang  bertujuan  untuk  menangani  isu-isu  terkait  lingkungan  hidup  demi  mencapai kepentingan  nasional  maupun  kepentingan  entitas  non-negara  berdasarkan  kesesuaian dan  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  pihak-pihak  terkait.  Diplomasi  lingkungan Indonesia dapat disesuaikan dengan kebijakan politik luar negeri dan kebijakan politik dalam negeri terutama dalam bidang keselamatan lingkungan hidup Indonesia.
Sumber : (Pramudianto 2008)

## Model Diplomasi Lingkungan
Berdasarkan gambar diatas, diplomasi lingkungan merupakan gabungan seni dan ilmu.  Ilmu  dalam  hal  ini  didasarkan  pada  ilmu  pengetahuan,  dimana  diplomasi lingkungan  dapat  dipelajari  dan  dikaji  melalui  berbagai  macam  studi.  Seni  dalam diplomasi lingkungan dapat dilihat dari berbagai aspek seperti seni berkomunikasi, seni bernegosiasi serta alat-alat untuk membantu dalam berdiplomasi.
Dalam  dinamika  hubungan  internasional  yang  semakin  kompleks,  peran diplomasi  lingkungan  hidup  telah  berkembang  dengan  pesat  dimana  dalam perundingannya  dapat  menentukan  program  lingkungan  hidup  global  yang  baik  yang
tentunya  berkaitan  erat  dengan  kontribusi  negara  yang  bermanfaat  di  kemudian  hari. Kasus  kebakaran  hutan  di  Kalimantan  dan  Sumatera  menjadi  salah  satu  contoh bagaimana  para  pemegang  keputusan  di  ASEAN  menjadi  sibuk  dalam  rangka menangani persoalan regional. Akan tetapi, seorang diplomat harus bertindak tegas dan tidak  hanya  melihat  kepentingan  negaranya  saja,  melainkan  perlu  memperhatikan kepentingan-kepentingan dari negara lain. Peran seorang diplomat harus menempatkan posisi  secara  tepat  dan  melihat  situasi  yang  berkembang  dalam  dinamika  perundingan terutama  dalam  diplomasi  lingkungan.  Oleh  karena  itu,  dalam  diplomasi  lingkungan keterlibatan  peran  semua  pihak  dapat  mempengaruhi  negosiasi  maupun  keberhasilan dari suatu perundingan.
Salah  satu  tujuan  utama  diplomasi  lingkungan  adalah  untuk  menetapkan, menciptakan,  meningkatkan,  menerapkan  dan  menyepakati  norma-norma  hukum lingkungan internasional. Sejak diplomasi lingkungan memainkan peran penting dalam sistem politik internasional, hukum lingkungan internasional telah menciptakan hak dan kewajiban  untuk  menjaga  keseimbangan  sistem  antara  negara  kesatuan  non-negara (substansi)  dan  komunitas  internasional  lainnya.Kajian  diplomasi  lingkungan  sebagai salah  satu  bidang  baru  yang  muncul  dalam  bidang  diplomasi  dan  hubungan internasional tidak lepas dari dampak munculnya isu lingkungan  yang diangkat sebagai isu  politik  global.  Masalah  lingkungan  yang  semula  bersifat  ilmiah  sejak  Deklarasi Stockholm 1972, kini menjadi urusan politik dan  internasional.
Banyak  dari  prinsip-prinsip  Deklarasi  menjelaskan  bahwa  istilah  pembangunan dan    lingkungan    tidak  dapat  dipisahkan  dengan  mudah.  Tentu  saja  diperlukan perjuangan  diplomatik  untuk  menerjemahkan  prinsip-prinsip  internasional  tersebut  ke dalam  konsep  domestik.  Salah  satu    yang  dapat  dilakukan  adalah    model  konferensi diplomatik yang dikembangkan oleh banyak organisasi internasional, khususnya badan- badan  PBB.  Pelaksanaan  diplomasi  lingkungan  akan  merujuk  kepada  kepentingan nasional  suatu  negara  yang  mencangkup  ekonomi,  politik,  sosial  dan  budaya.  Tujuan diplomasi  adalah  untuk  menjalin  relasi  dan  mempererat  hubungan  dengan  negara  lain dan  menciptakan  perdamaian  dunia.  Oleh  karena  itu,  diplomasi  lingkungan dimaksudkan  sebagai  upaya  untuk  melindungi  kepentingan    negara  lain  dalam  hal mewakili kepentingan yang terkait dengan masalah ekologi.
Menurut Ali dan Vladich (2016) , diplomasi lingkungan berkaitan dengan konflik nilai  dan  norma  dalam  diplomasi  lingkungan  yang  akan  dilaksanakan.  Bagi  negara berkembang,  diplomasi  lingkungan  akan  dikategorikan  berhasil  jika  negara  maju menyalurkan  berbagai  macam  bantuan  dan  bantuan  untuk  proyek  lingkungan.  Jelas bahwa  negara-negara  berkembang  menginginkan  kompensasi  yang  lebih  adil  karena dampak  integrasi  perlindungan  lingkungan  ke  dalam  diplomasi  lingkungan  mereka. Dalam hal ini, negara berkembang akan mempekerjakan diplomat terampil yang dapat menyajikan taktik canggih untuk mendapatkan manfaat lebih dari perjanjian lingkungan multilateral  dan  negara  maju  akan  menyewa  konsultan  untuk  memantau  dan mengevaluasi bantuan dan bantuannya.
Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki hutan tropis dan hutan gambut terbesar  di  dunia.  Dengan  demikian,  Indonesia  adalah  salah  satu  negara  yang  sangat penting  dalam  berkontribusi  terkait  konservasi  iklim  global  Dalam  hal  ini,  negara berkembang  akan  mempekerjakan  diplomat  terampil  yang  dapat  menyajikan  taktik canggih  untuk  mendapatkan  manfaat  lebih  dari  perjanjian  lingkungan  multilateral  dan negara maju akan menyewa konsultan untuk memantau dan mengevaluasi bantuan dan bantuannya.  Namun,  terdapat  masalah  utama  dalam  diplomasi  lingkungan  Indonesia yaitu  kurangnya  koordinasi  antar  negara  dan  marginalisasi  kearifan  lokal.  Berfokus pada  implementasi  lingkungan  Indonesia  secara  khusus  dalam  restorasi  dan penanggulangan  kebakaran  hutan,  akibat  yang  timbul  dari  kebakaran  hutan  adalah percemaran  kabut  asap  yang  melintasi  batas  negara.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan Robertua  dan  Lubendik  (2019)  yang  menyatakan  bahwa  diplomasi  lingkungan Indonesia bersifat kompleks dan dinamis.
Kompleksitas  ini  hadir  dengan  berbagai  kebijakan  yang  saling  bertentangan. Benturan  kepentingan  mendasari  berbagai  sikap,  tanggapan  dan  kebijakan  serta memerlukan  solusi  yang  komprehensif  dan  strategis  dengan  pemahaman  yang mendalam  tentang  preferensi  pemangku  kepentingan  dan  isu-isu  terkait.  Diplomasi lingkungan  merupakan  konsep  yang  menarik  untuk  diuji  relevansinya  dalam implementasi Nationally Determined Contribution (NDC) sebagai salah satu kebijakan luar  negeri  Indonesia  untuk  mengintegrasikan  isu  pencemaran  kabut  asap,  khususnya isu  lingkungan  di  luar  negeri.  Selain  itu,  diplomasi  lingkungan  Indonesia  memainkan peran  strategis  dalam  memerangi  polusi  asap  di  Asia  Tenggara.  Namun,  diplomasi lingkungan  Indonesia  seringkali  berfokus  pada  pembangunan  ekonomi  Indonesia, sehingga menimbulkan protes dari masyarakat adat dan aktivis lingkungan.
Dalam  penelitian  ini,  dampak  kerusakan  lingkungan  di  suatu  kawasan berdampak negatif bagi kawasan lain, seperti Kepulauan Meranti Indonesia yang secara geografis  dekat  dengan  negara  tetangga  seperti  Malaysia  dan  Singapura.  Polusi  asap, degradasi  hutan,  dan  ekosistem  hutan  berdampak  besar  karena  isu-isu  ini    melintasi batas  negara.  Konflik  tidak  dapat  dihindari  dan  berbagai  tindakan  ofensif  diambil sebagai  akibat  dari  konflik.  Oleh  karena  itu,  ada  keterkaitan  antara  konflik  dan kerjasama  dalam  diplomasi  lingkungan  Indonesia.  Kolaborasi  diperlukan  untuk menyelesaikan  setiap  konflik  yang  muncul.  Kerja  sama  antar  negara  menjadi  standar utama dalam mengatasi masalah lingkungan.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  kerjasama  dapat  dilakukan  secara  bilateral maupun multilateral. Dalam kerjasama ini, Indonesia harus melakukan negosiasi untuk mencapai  tujuan  baru  dalam  mengatasi  urgensi  masalah  lingkungan  karena  sifat  dari masalah lingkungan bersifat global, lintas batas dan tanpa kewarganegaraan. Kerja sama antar  negara  menjadi  standar  utama  dalam  mengatasi  masalah  lingkungan.  Negara- negara  maju  telah  memperoleh  teknologi  yang  lebih  canggih  daripada  negara-negara berkembang. Negara berkembang, di sisi lain, memiliki sumber daya alam yang sangat penting  bagi  kelangsungan  hidup  manusia,  seperti  hutan  lindung  dan  ekosistem  laut.
Kerjasama  antara  negara  maju  dan    negara  berkembang  merupakan  prasyarat  untuk penanganan masalah lingkungan yang efektif.
Dalam  kerjasama,  diplomasi  lingkungan  memfasilitasi  penyempurnaan  teknis dan rincian program yang akan dilaksanakan. Solusi efektif untuk masalah lingkungan membutuhkan  saling  ketergantungan  yang  kompleks  antara  negara  dan  aktor  non- negara.  Komunitas  profesional,  teknologi  informasi,  organisasi  internasional, perusahaan  swasta,  dan  masyarakat  sipil  merupakan  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam pelaksanaan diplomasi lingkungan. Diplomasi tidak akan berjalan dengan efektif tanpa adanya  dukungan  dari  pihak  aktor  non-negara.  Diplomasi  lingkungan  harus direalisasikan  terkhusus  dalam  restorasi  dan  penanggulangan  kebakaran  hutan  di Indonesia.  Diplomasi  lingkungan  tidak  hanya  sebatas  perjanjian  internasional  tetapi diplomasi  lingkungan  harus  dijadikan  senjata  dalam  mengimplementasikan  dan meratifikasi  perjanjian  tersebut  untuk  menembak  target  yang  telah  ditetapkan,  seperti yang tercantum dalam Nationally Determined Contributions (NDC).
Salah  satu  tujuan  terpenting  dari  diplomasi  lingkungan    adalah    untuk menerapkan  hukum  lingkungan  internasional  dan  terus  disepakati.  Bisa  kita  lihat  dari tujuannya  bahwa  implementasi  kebijakan-kebijakan  lingkungan  yang  tercipta  dari adanya  diplomasi  bidang  lingkungan  yang  dilakukan  oleh  para  aktor  negara  maupun non-negara  pun  harus  selaras  dengan  kesepakatan  dan  juga  kasus  yang  terjadi  serta pokok  permasalah  yang  telah  dihasilkan.  Nationally  Determined  Contributions  (NDC) terbentuk dikarenakan target-target kebijakan yang disusun oleh para aktor non-negara untuk dapat di implementasikan dalam restorasi dan penanggulangan ekosistem gambut dan kebakaran hutan.
Situasi  diplomasi  lingkungan  di  Indonesia  sendiri  mengalami  suatu  tantangan sendiri yang menjadikannya sulit untuk tercapai dengan situasi yang mulus. Kebijakan lingkungan  menjadi  bagian  dari  hasil  produk  diplomasi  lingkungan.  Sehingga  bila melihat  tantangan  ataupun  dilemanya  sendiri,  kebijakan  lingkungan  suatu  negara  akan menghadapi  dilema.  Dilema  ini  ini  merupakan  kondisi  dimana  kebijakan  harus  dapat memenuhi  situasi  kepentingan  ekonomi  dan  politik  jangka  pendek  (Falkner,  2012). Dalam pelaksanaannya, Indonesia masih menggambarkan pola hubungan diplomasi ini bersifat top-down dimana negara menjadi aktor utama dan satu-satunya penentu dalam berjalannya suatu diplomasi lingkungan ini sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi terkini  dimana  negara  hanya melibatkan aktor  lainnya  misalnya  sektor  swasta  ataupun pengusaha  pada  bidang-bidang  terkait  saja  namun  perumusan  kebijakan  yang  lebih spesifik lainnya secara sepihak dikendalikan seluruhnya oleh negara.
Bukan  hanya  tidak  menempatkan  aktor  lainnya  mengambil  peran  dalam kebijakan saja namun dalam studi kasus tanah gambut di Kabupaten Meranti ini sendiri pemerintah  pusat  tidak  melibatkan  pemerintah  daerah  Riau  ataupun  pemerintah  kota untuk  berperan  dalam  penyempurnaan  kebijakan  ini.  Dengan  kemandirian  yang  tidak seimbang  ini  menjadikan  hasil  dimana  kebijakan  yang  dilakukan  dalam  penyelesaian masalah gambut di Kabupaten Meranti tidak dapat sesuai dengan keadaan di lapangan. Pastinya  hal  ini  dikarenakan  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  pusat  secara
sepihak  tidak  dapat  secara  maksimal  memahami  serta  melihat  kondisi  lapangan  itu sendiri. Satu-satunya pihak yang dapat memenuhi nilai-nilai tersebut adalah pemerintah daerah  ataupun  kota.  Maka  tidak  heran  bila  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah pusat  merupakan  suatu  kebijakan  yang  hanya  baik  secara  tertulis  ataupun  retorika namun  secara  kerja  di  lapangannya  jelas  akan  berbanding  terbalik.  Dapat  dikatakan bahwa  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  pusat  ini  merupakan  hasil  pemahaman sepihak  akan  kondisi  lingkungan  maupun  masyarakat  di  kawasan  tersebut  yang  akan memberikan  resiko  selanjutnya  yaitu  tidak  berjalannya  kebijakan  yang  dikarenakan kebijakan yang tidak memadai dengan kondisi daerah.
Dari cara pembuatan kebijakan ini sendiri telah menyiratkan secara jelas bahwa kebijakan  ini  bersifat top-down dimana  pemerintah  pusat  sebagai  lembaga  tertinggi memerintahkan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  menjalankan  suatu  kebijakan  yang sudah dirumuskan dan dibuat oleh pemerintah pusat sendiri. Sifat kebijakan yang seperti ini  dapat  digambarkan  seakan  kebijakan  ini  dibuat  dari  pemerintah  pusat  untuk dijalankan oleh pemerintah daerah. Kebijakan yang sifatnya lebih top-down ini biasanya melemahkan peran pemerintah daerah sebagai subjek utama dari kepentingan kebijakan ini sendiri. Keabsenan pemerintah daerah ini memberikan kondisi yang lebih serius lagi bagaimana  pemerintha  pusat  lebih  memusatkan  kepentingan  mereka  pada permasalahan-permasalahan  daerah.  Idealnya,  kebijakan  yang  sifatnya top-down ini akan  berjalan  dengan  baik  bila  menggunakan  instrumen  pengawasan  yang  jelas  oleh pemerintah  pusat  itu  sendiri  kepada  pemerintah  daerah.  Sehingga  pemerintah  pusat sebagai  sang  pencipta  kekuasaan  ini  dapat  menilai  dan  memantau  secara  pasti bagaimana  kebijakan  yang  dibuat  ini  dapat  berjalan  dengan  baik.  Bila  sistem pengawasan ini berjalan dengan baik maka kebijakan yang sifatnya top-down ini lebih akan  mudah  dilaksanakan  dengan  hasil  yang  maksimal  dan  lebih  murni  untuk kepentingan publik bukan untuk kepentingan politik saja.
Namun  bila  kembali  berkaca  pada  studi  kasus  di  Kota  Meranti  ini  dapat dikatakan  bahwa  banyak  instrumen-instrumen  yang  tidak  berjalan  dengan  baik  antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang pada akhirnya menjadikan kebijakan ini tidak dapat berjalan dengan maksimal pula. Tantangan lainnya pada kondisi dan pola perilaku  buruk  yang  dilakukan  antara  pemerintah  pusat  maupun  daerah.  Sikap pemerintah  pusat  yang  acuh  tak  acuh  pada  proyek  ini  menjadikan  pemerintah  daerah juga sulit untuk melaksanakan keberlanjutan akan pengembangan kebijakan itu sendiri. Terlebih  lagi  perilaku  buruk  yang  sering  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  yaitu keberlanjutan  akan  proyek  ini  tergantung  akan  seberapa  besar  dana  yang  dihibahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tersebut. Sistem kerja seperti ini jelas merupakan sistem kerja yang tidak efektif serta dapat dinilai tidak bertanggung jawab. Maka  semakin  jelas  pula  bahwa  pemerintah  pusat  maupun  daerah  tidak  memberikan prioritas  proyek  ini  sebagai  kepentingan  bersama  antara  pemerintah  pusat,  daerah  dan masyarakat.  Namun  proyek  ini  sekali  lagi  sebagai  bagian  dari  kepentingan  kelompok tertentu  yang  menjadikan  proyek  ini  sulit  untuk  mengalami  progres  yang  lebih  maju kedepan.
Permasalahan  utama  dari  situasi  ini  semua  berada  di  satu  titik  dimana pemerintah  daerah  yang  hal  ini  merupakan  pemerintah  kabupaten  ataupun  kota  tidak dilibatkan  secara  aktif  dalam  perumusan  kebijakan.  Kemandirian  yang  dimiliki  oleh pemerintah  pusat  menggambarkan  bahwa  selama  ini  pemerintah  pusat  menempatkan pemerintah kabupaten sebatas objek dari kebijakan bukan bagian dari subjek kebijakan. Bila  pemerintah  pusat  melibatkan  pula  pemerintah  kabupaten  maka  kebijakan  akan dapat sesuai dengan kondisi lapangan serta kebijakan akan lebih mudah diuraikan pada implementasi-implementasi  di  lapangan.  Bukan  hanya  itu  saja  namun  pemerintah daerah pun tidak diberikan kepercayaan oleh pemerintah pusat untuk dapat menjalankan proyek ini. Seluruh peran penting yang dikendalikan sendiri oleh pemerintah pusat jelas merugikan  pemerintah  Kota  Meranti  dimana  pemerintah  daerah  hanya  dijadikan pelaksana dan tidak dapat memberikan keputusan kepada hal teknis maupun non-teknis sehingga  pelaksanaan  akan  kebijakan  ini  jelas  akan  bersifat  kaku  dan  sulit  untuk menghadapi masalah-masalah yang tak terduga di masa depan.
Di  sisi  lain  bila  pemerintah  kabupaten  dilibatkan,  maka  pelaksanaan implementasi  kebijakan  ini  jelas  akan  menggambarkan  hasil  yang  berbanding  balik pula. Tidak hanya rasa dilibatkan saja yang dirasakan oleh pemerintah kabupaten namun adanya  rasa  tanggung  jawab  atas  keberlanjutan  implementasi  ini  yang  akan meningkatkan serta memaksimalkan kinerja yang akan mewujudkan kebijakan tersebut lebih  baik.  Pemerintah  pusat  disini  seharusnya  menjadi  lebih  menjadi  lembaga pengawas  dan  pengesahan  saja.  Sehingga  ada  pembagian  peran  serta  tanggung  jawab yang  jelas  disini.  Pemerintah  daerah  dapat  diberikan  peran  dalam  mengatasi  masalah teknis  dan  pemerintah  pusat  dapat  menjadi  lembaga  yang  lebih  mengoptimalkan  pada peran  pengawasan.  Bila  pemerintah  pusat  maupun  daerah  mendapatkan  tugas  serta tanggung jawab yang dibagi ini maka tingkat keberhasilan dalam implementasi ini jelas lebih tinggi dan maksimal ketimbang ketidakterlibatan pemerintah daerah.

## Tipologi Ibon: Pembagian Tugas Pemerintah Pusat dan Daerah
Di  Indonesia,  kebakaran  hutan  dan  lahan  telah  mengakibatkan  perubahan  pada lingkungan yang berpengaruh pada kerusakan alam dan resiko bagi kehidupan manusia, seperti  kerusakan  ekosistem,  emisi  karbon,  masalah  kesehatan,  sosial  dan  kerugian ekonomi.  Permasalahan  kebakaran  hutan  dan  ekosistem  gambut  yang  terdegradasi  di Kabupaten  Kepulauan  Meranti  disebabkan  oleh  adanya  tata  kelola  yang  lemah  yang diakibatkan  oleh  jaringan  patronase  yang  terjadi  di  setiap  sektor  sosial,  politik  dan ekonomi.  Adanya  kerja  sama  antar  elit  ini  disebut  sebagai  patronase  politik  yang tentunya  sejalan  dengan  permasalahan  lingkungan  terkhusus  deforestasi  hutan maupun ekosistem  gambut,  yang  kemudian  diubah  menjadi  lahan  lain  seperti  pembangunan perumahan  ataupun  kawasan  industri.  Seringkali  elite-elite  yang  terlibat  mengabaikan kondisi  lingkungan  demi  mencapai  kepentingan  bisnis  dan  usaha  mereka  demi mendapatkan keuntungan dalam kegiatan perekonomian.
Kebakaran  hutan  tahun  2015  di  Riau  telah  menghancurkan  jutaan  hektar  lahan gambut.  Dalam  menghadapi  permasalahan  ini,  sikap  lengah  yang  dilakukan  oleh pemerintah Provinsi Riau menyebabkan kebakaran hutan dan lahan gambut di wilayah
ini  terjadi  secara  terus  menerus  (Meiwanda  2016).  Upaya  sistem  dan  proses penanggulangan  kebakaran  belum  optimal  dan  terjadi  berulang-ulang  kali,  seperti konflik  pembukaan  lahan  yang  telah  membuat  kebakaran  hutan  semakin  parah. Penyebab utamanya disebabkan karena aspek sosiologis. Aspek sosiologis atau budaya yang  telah  berlaku  dalam  masyarakat  menjadi  faktor  penghambat  dalam  restorasi  dan penanggulangan  kebakaran  hutan  di  kawasan  tersebut.  Aspek  ini  tidak  hanya  berlaku dikalangan  pemengang  kepentingan  seperti  pihak-pihak  pemerintahan  saja  melainkan juga berlaku dikalangan elit-elit desa. Banyak kelompok-kelompok khususnya di desa- desa  tertentu  yang  diberikan  amanah  untuk  menjalankan  program  3R  tetapi  tidak merealisasikannya dengan baik.
Hal ini dikenal dengan istilah “belah semangka” yang artinya adanya potongan dari dana bantuan sosial yang diberikan kepada pihak yang diberikan wewenang untuk menjalankan amanah  yang  diberikan.  Erat  kaitannya  dengan  kesejahteraan  masyarakat desa, bantuan dana sosial sudah seharusnya diganti dengan dana bergulir. Tentu hal ini akan  jauh  lebih  bermanfaat  bagi  masyarakat  desa  karena  dana  akan  lebih  bermanfaat dan  disalurkan  secara  merata  dibanding  bantuan  dana  sosial  yang  hanya  dinikmati segelintir  oknum  tertentu.  Permasalahan seperti ini juga  diakibatkan  karena  kurangnya pendampingan dan pengawasan kepada masyarakat desa sehingga hal ini terkesan hanya penyerapan anggaran saja. Dapat dikatakan bahwa perencanaan program 3R telah sesuai namun  tidak  berkelanjutan  sampai  saat  ini.  Hanya  bergerak  di  awal  saja  dan  akan bergerak jika adanya dana yang turun dari pemerintah. Apabila dana tidak  turun, maka program  tersebut  tidak  berjalan.  Berlaku  juga  terhadap  kelompok-kelompok  di  desa, jika tidak ada dana yang turun maka kelompok tersebut tidak terbentuk.
Desa  Peduli  Gambut  merupakan  bagian  dari  program  kerja  Badan  Restorasi Gambut  untuk  pembangunan  desa  gambut.  Program  ini  bertujuan  untuk  membantu masyarakat  dalam  memanfaatkan  kawasan  yang  ada  disekitar  mereka.  Dibutuhkannya peran fasilitator desa dan stakeholder untuk mensosialisasikan kegiatan ini karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui kebermanfaatan dari program yang dibentuk oleh  BRG.  Desa  Peduli  Gambut  ini  telah  terintegrasi  ke  dalam  kebijakan  perencanaan desa  dan  APB  Desa.  Namun,  program  kerja  ini  hanya  sebatas  sosialiasi  tanpa menghasilkan  luaran  yang  berkelanjutan.  Sedangkan  dalam  restorasi  gambut membutuhkan upaya yang signifikan agar terealisasi dengan baik.
Program 3R dan Desa Peduli Gambut hingga saat ini masih kurang optimal dan masih  ada  berbagai  kegiatan  yang  tidak  relevan.  Kurangnya  sosialisasi  di  desa  terkait antisipasi  kebakaran  hutan  dan  lahan  juga  menjadi  faktor  penyebab  buruknya implementasi  restorasi  lahan  gambut,  sehingga  menyebabkan  kebakaran  hutan  dan lahan  sering  terjadi  berulang-ulang  kali.  Optimisme  masyarakat  setempat  dalam restorasi  dan  penanggulangan  kebakaran  hutan  di  Kepulauan  Meranti  juga  masih sebatas  mengharapkan  dana  dari  pemerintah.  Ini  telah  menjadi  suatu  budaya  yang melekat erat dan telah berkembang dari masa ke masa. Budaya seperti ini dapat dirubah dari  segi  pembangunan  di  desa.  Masyarakat  harus  memiliki  kesadaran  sendiri  akan
pentingnya  kawasan  tersebut  untuk  keberlangsungan  kehidupannya,  karena  dengan mengandalkan anggaran saja tidak dapat mengatasi kebakaran hutan dan lahan.
Selain  itu,  masih  sering  ditemukannya  pemahaman  dan  pengetahuan  para pemerintah  desa  bahwa  alokasi  dana  desa  harus  habis  dalam  periode  masa  anggaran, walau  kebakaran  hutan  dan  lahan  tidak  terjadi.  Meskipun  secara  aturan  bahwa pemakaian dana tersebut jika ada penetapan status kebakaran hutan dan lahan, jika tidak ada  maka  dana  tersebut  dialihkan  untuk  keperluan  lain.  Selain  itu  dalam  rata-rata pengalokasian  dana  desa  untuk  penanganan  kebakaran  hutan  dan  lahan  tingkat  desa masih  dalam  operasional  Masyarakat  Peduli  Api  yang  masih  melewatkan  bagian penting  yaitu  pengadaan  dukungan  peralaan.  Sehingga,  ketika  terjadi  kebakaran  hutan dan lahan banyak jumlah orang yang turun ke lapangan tanpa diiringi dengan peralatan yang lengkap seperti alat pelindung diri dan mesin pompa air.
Keberadaan  Peraturan  Daerah  No.  01/2020  tentang  Pengendalian  Kebakaran Lahan  yang  diantaranya  menjelaskan  untuk  memberi  ruang  membakar  lahan  oleh masyarakat  hukum  adat  yang  belum  diiringi  dengan  Peraturan  Gubernur  secara  teknis yang  kemudian  memicu  kekhawatiran  tentang  adanya  pemahaman  yang  salah  di masyarakat sehingga memicu potensi pelanggaran hukum. Ini adalah sebuah tantangan yang  perlu  disikapi  agar  kelonggaran  untuk  pengendalian  kebakaran  hutan  dan  lahan tidak  semakin  parah.  Kondisi  seperti  ini  perlu  menjadi  sebuah  pembelajaran  bahwa dibutuhkannya  kerja  sama  dan  dukungan  semua  pihak  sangat  membantu  dalam penguatan  kesadaran  akan  aksi  penanganan  kebakaran  hutan  dan  lahan,  mulai  dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan pihak-pihak abdi negara.

## Tabel 1
Perubahan iklim dan tata kelola multi-level: aktor utama, fungsi dan alat pada
skala aksi yang berbeda Lokal/Kota Daerah sub-nasional (misalnya negara bagian atau provinsi) Nasional Internasional • Melaksanakan keputusan lokal seperti yang diperkirakan di
bawah hukum nasional atau regional. Dimana otoritas ada, bertindak secara otonom, misalnya melalui penggunaan lahan perencanaan, keputusan tentang infrastruktur lokal (jalan lokal, perencanaan kota dan zonasi, pengendalian banjir, pasokan air, taman
• Implementasi hukum nasional, standar
• Kerangka kebijakan iklim regional – target dekat dan jangka panjang -orientasi strategis regional • Hukum dan kebijakan regional kunci iklim terkait sektor (misalnya energi, polusi udara, air) • Mengatur kinerja di sektor-sektor
• Kerangka kebijakan iklim nasional – target jangka pendek dan jangka panjang – orientasi strategis untuk kebijakan • Undang-undang, kebijakan dan standar nasional kunci iklim terkait sektor (misalnya energi, polusi udara, air). • Mengatur kinerja (misalnya standar bangunan atau
• Tetapkan kerangka waktu dan prioritas untuk tindakan kooperatif, kolaboratif kerangka kerja untuk membimbing aksi nasional
• Menyediakan sumber benih untuk
mendukung tindakan • Monitor dan
lokal/cadangan/ruang hijau, limbah sanitasi, dll)
• Identifikasi prioritas lokal – meningkatkan pemahaman kerja lokal/regional dengan aktor lokal
• Meningkatkan kesadaran; menciptakan 'ruang'
deliberatif untuk pengambilan
keputusan
• Mengembangkan kebijakan dan tindakan yang disesuaikan secara lokal, misalnya publik-swasta kemitraan dan kebijakan pengadaan publik lokal
utama jika diizinkan oleh undang-undang nasional untuk melakukannya (misalnya bangunan atau peralatan standar) • Memprioritaskan dan menetapkan kerangka waktu untuk tindakan regional (misalnya berdasarkan
sektor)
• Memberikan insentif,
pendanaan, dan otorisasi untuk memungkinkan
aksi lokal terhadap perubahan iklim • Karakterisasi risiko pada skala regional; definisi aturan atau pedoman manajemen risiko, pendanaan dan prinsip • Membangun sistem pemantauan untuk melacak emisi dan kebijakan GRK kinerja dari waktu ke waktu • Mendanai masukan analitis inti untuk memfasilitasi pengambilan keputusan regional dan lokal • Memastikan bahwa pengambil keputusan memiliki alat, informasi, dan konteks kelembagaan yang sesuai untuk
peralatan) • Memprioritaskan dan menetapkan kerangka waktu untuk aksi nasional (misalnya berdasarkan sektor) • Pendanaan infrastruktur dan otorisasi untuk konstruksi
(misalnya jalan nasional, pembangkit listrik atau transmisi fasilitas, pasokan dan kualitas air, taman atau cagar alam)
• Membangun sistem inventarisasi nasional dan membangun pemahaman tentang mitigasi nasional peluang dan biayanya • Karakterisasi risiko skala
nasional; definisi aturan atau pedoman manajemen risiko,
pendanaan dan prinsip
• Memantau kinerja kebijakan iklim – skala nasional
• Mendanai masukan analitis
inti untuk
memfasilitasi pengambilan keputusan sub- nasional (regional dan lokal)
• Menyediakan alat
dan dukungan kepada daerah, pemerintah daerah
mengulas dan bila perlu, penilaian kepatuhan (misalnya FCCC) • Memfasilitasi berbagi pengalaman antar negara
menyampaikan keputusan yang baik untuk membuat yang baik keputusan (misalnya metode inventaris)
Sumber: (OECD 2009)
Tantangan  lainnya  datang  dari  kebijakan  pemerintah  atas  tanah  gambut  itu sendiri. Kebijakan pemerintah yang seharusnya dapat menjadi sebuah landasan hukum yang  jelas  bagaimana  peran  pihak  yang  terkait,  contohnya  seperti  pemerintah  daerah maupun  pihak  swasta  lainnya  yang  memiliki  andil  dalam  bidang  ini  dapat  bergerak. Tanpa adanya kebijakan dapat menajadikan banyak program, ide, gagasan maupun buah pikir tidak akan mungkin sampai pada titik suatu usaha. Terlebih lagi bila dilihat dalam sektor  pemerintahan,  setiap  tindakan  yang  akan  dilakukan  oleh  para  pemangku kepentingan  dalam  pemerintahan  memerlukan  suatu  kebijakan  yang  jelas  dimana kebijakan itu  sendiri  bisa  saja  datang  dari  pemerintah  pusat.  Sehingga  dapat  dikatakan bahwa  dalam  melakukan  setiap  usahanya,  kebijakan  harus  menjadi  landasan  yang penting dalam melakukan suatu tindakan yang pasti.
Bila kita melihat lebih aplikatif lagi dengan kondisi yang terjadi dengan restorasi tanah  gambut  akibat  kebakaran  hutan  di  Kepulauan  Meranti,  Riau,  dapat  dikatakan bahwa tidak maksimal dikarenakan kebijakan yang seharusnya menjadi modal maupun landasan  dalam  bertindak  tidak  dapat  dipahami  maupun  dimengerti  oleh  pemerintah daerah.  Ketidakmengertian  pemerintah  daerah  dalam  membaca  dan  menganalisa kebijakan yang datang dari pemerintah pusat ini bukan karena pemerintah daerah yang tidak  dapat  memahami  apa  yang  ditulis  serta  dimaksudkan  pada  kebijakan  tersebut melainkan  kebijakan  itu  sendiri-lah  yang  menjadikan  dirinya  ambigu.  Perubahan kebijakan  akan  restorasi  tanah  gambut  yang  terus  sering  berubah  menjadikan pemerintah  daerah  sulit  dalam  bertindak  lebih  jauh  untuk  memaksimalkan  usaha mereka.
Keresahan  pemerintah  daerah  ini  sendiri  tidak  hanya  datang  karena  perubahan kebijakan yang terus sering terjadi namun kurangnya pengawasan menjadikan kebijakan pemerintah  sulit  mendapatkan  hasil  yang  maksimal.  Dalam  pengaplikasian  suatu kebijakan  terdapat  instrumen-instrumen  yang  datang  dari  kebijakan  itu  sendiri.  Salah satu  instrumen tersebut adalah  pengawasan.  Pengawasan  yang  berasal  dari  pemerintah pusat  harus  dapat  berjalan  dengan  baik  sehingga  setiap  tindakan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  dapat  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  oleh  kedua  belah  pihak Bukan hanya itu saja namun dengan adanya instrumen pengawasan yang baik dan benar menjadikan  gambaran  akan  seberapa  besar  tanggung  jawab  pemerintah  pusat  dalam menyelesaikan  masalah  yang  terjadi  di  daerahnya.  Hal  ini  mengartikan  bahwa  dengan adanya  pengawasan  yang  baik  maka  terjadi  keberlanjutan  implementasi  dalam kebijakan  itu  sendiri.  Namun  sayangnya,  instrumen  ini  tidak  dapat  dilihat  pada kebijakan restorasi gambut di Riau ini.
Pemerintah  daerah  yang  menantikan  pihak-pihak  pengawas  yang  terkait  tidak kunjung datang. Pengawasan yang seharusnya menjadi bagian dari keberlanjutan suatu kebijakan  sulit  untuk  dapat  dilihat  dan  menjadikan  Pemerintah  Daerah  sulit  untuk melakukan  langkah  selanjutnya.  Pengawasan  menjadi  sangat  penting  dalam  mega- project  yang  ada  pada  restorasi  tanah  gambut  ini.  Usaha  pemerintah  pusat  dalam mewujudkan  kebijakan  itu  sendiri  dapat  dilihat  dari  seberapa  besar  pengawasan  yang dilakukan  pada  proyek  terkait.  Minimnya  pengawasan  menjadi  suatu  batu  sandungan yang dapat menimbulkan kebimbangan yang dirasakan oleh pemerintah daerah. Tanpa adanya  pengawasan,  sulit  untuk  bisa  membaca  apa  tindakan  selanjutnya  yang  tepat untuk dipilih dan dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri.
Tantangan akan kebijakan ini sendiri dapat dilihat dari filosofis akan kebijakan itu  dibuat.  Dari  implementasinya,  dapat  kita  lihat  bagaimana  relasi  akan  pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah  dalam  pembentukan  kebijakan  pemerintah.  Pemerintah pusat disini mengambil alih banyak peran bahkan terlalu over control atas kebijakan itu sendiri.  Sedangkan  pemerintah  daerah  menjadi  suatu  pihak  yang  dinomor  duakan bahkan pemerintah daerah tidak mengambil banyak andil atas kebijakan bagi daerahnya itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah hanya sebatas dijadikan sebagai wadah  aspirasi  masyarakat  sedangkan  keputusan  atas  jawaban  dan  reaksi  pemerintah atas aspirasi tersebut secara mutlak hanya dikendalikan oleh pemerintah pusat.
Pemerintah  daerah  tidak  banyak  mengambil  peran  dalam  proses  pembentukan kebijakan  tersebut.  Jelas  hal  ini  membuahkan  hasil  kondisi  dimana  sering  terjadi perubahan  kebijakan  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  kepentingan  pemerintah pusat  bukan  karena  kondisi  yang  terjadi  di  daerah  terkait.  Keputusan  kebijakan  yang terlalu  bersifat  top  down  ini  jelas  merugikan  pemerintah  daerah  karena  pemerintah daerah  dijadikan  korban  atas  kepentingan  pemerintah  pusat.  Dapat  dikatakan  pula bahwa  pemerintah  daerah  ini  dipandang  sebatas  objek  oleh  pemerintah  pusat  yang dimana  seharusnya  pemerintah  pusat  harusnya  memandang  pemerintah  daerah  ini menjadi  bagian  dari  subjek.  Pemerintah  pusat  seharusnya  menjadi  suatu  instrumen pembantu dan pelegalan saja bukan mengambil kontrol atas semua yang terjadi dan apa yang akan terjadi pada daerah.

## Analisis Implementasi Diplomasi Lingkungan Indonesia
Sebuah  perjanjian  internasional  diperjuangkan  oleh  sebuah  negara  karena didorong oleh masyarakat domestic negara tersebut. Perjanjian Paris ditandatangani dan dituliskan  NDC  karena  didorong  oleh  masyarakat  Indonesia.  Perjanjian  Paris  dipaksa oleh negara-negara kaya agar Indonesia meratifikasi dan melaksanakan Perjanjian Paris dan SDGs. Ketika membahas gambut dan hutan Indonesia, presedennya adalah ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang baru diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2015 padahal sudah ditandatangani oleh Indonesia pada tahun 2004.  Meratifikasi AATHP  merupakan  dorongan  dari  Singapura  dan  Malaysia  yang  menjadi  korban  dari kebakaran hutan.
Ratifikasi Perjanjian Paris dan TPB merupakan kesadaran dari Indonesia terkait bahaya perubahan iklim. Indonesia merupakan korban dari perubahan iklim tetapi tidak
termanifestasikan  dalam  kebijakan  yang  efektif.  BRGM  merupakan  inovasi Pemerintahan  Joko  Widodo  dalam  implementasi  UU  Perjanjian  Paris  dan  SDGs. BRGM  diharapkan  menjadi  ujung  tombak  diplomasi  lingkungan  Indonesia.  Melalui pendekatan  3R,  BRGM  yakin  bahwa  Indonesia  akan  menjadi  pemimpin  global  dalam isu mitigasi perubahan iklim.
Pemerintah  pusat  dan  daerah  seharusnya  saling  melengkapi.  Menurut  William D.  Nordhaus,  hubungan  pemerintah  pusat  dan  daerah  tidak  seharusnya  menjadi hubungan patron-client.  Analogi yang tepat antara pemerintah pusat dan daerah adalah hubungan  antara  dokter  dan  pasien.  Dokter  memberikan  preskripsi  kepada  pasien. Tetapi  bukan  hanya  dokter  yang  berjasa bagi  pasien,  tetapi juga asuransi,  perawat  dan pemerintah. Saling melengkapi untuk memberikan kesembuhan bagi pasien.
Sayangnya,  hubungan  saling  melengkapi  tidak  selalu  terjadi  antara  pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  Seperti yang disampaikan oleh Galaraga, terjadi paradox of lent target. Target yang disusun oleh pemerintah pusat tidak disinkronisasikan dengan agenda  pemerintah  daerah  sehingga  terjadi  perbedaan  perspektif  mengenai  Perjanjian Paris  dan  SDGs.  “ It  is  national  governments  that  are  legally  bound  to  achieve  Kyoto targets  but  it  is  regional  governments  that  implement  many  of  the  policies  to  achieve those goals. ”
Sebelum  meratifikasi  perjanjian  internasional,  pemerintah  pusat  seharusnya berkonsultasi  dahulu  dengan  pemerintah  daerah  sehingga  keputusan  yang  diambil merupakan  keputusan  bersama.  Dalam  konteks  Perjanjian  Paris  secara  khusus, keputusan bersama tersebut tidak direalisasikan secara efektif. Maka ketika dihadapkan dengan berbagai masalah yang timbul akibat implementasi perjanjian Paris, pemerintah daerah  menyerahkan  sepenuhnya  bagi  pemerintah  pusat  untuk  menyelesaikan  masalah yang dihadapi. Dalam kondisi seperti ini, paradox of lent targets menjadi tergambarkan dengan jelas dan tegas.
Sebaliknya  pemerintah  daerah  juga  dihadapkan  kepada  keterbatasan  sumber  daya manusia  dan  anggaran  ketika  pemerintah  daerah  terlibat  langsung  dalam  Perjanjian Paris. Ketika Pemerintahan Trump memutuskan meninggalkan Perjanjian Paris, puluhan walikota  melawan  keputusan  Trump  dengan  membuat  United  States  Climate  Alliance (Lieblang  2020) .  Sayangnya,  aliansi  ini  tidak  efektif  di  dalam  mengimplementasikan Perjanjian Paris akibat sumber daya anggaran dan manusia yang terbatas. United States Climate Alliance lebih diidentikkan sebagai symbol perlawanan terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

## Typology of fragmentation (Biermann, et al. 2009)
Synergistic Cooperative Conflictive Institutional integration One core institution, with other  institutions  being closely integrated Core institutions with other institutions  that  are  loosely integrated Different,  largely unrelated institutions Norm conflicts Core norms of  Core norms are not  Core norms
institutions are integrated conflicting conflict Actor Constellations All relevant actors support the same institutions Some actors remain outside main institutions, but maintain cooperation Major actors support different institutions
Terlihat  bahwa  diplomasi  lingkungan  Indonesia  mengarah  ke  scenario kerjasama,  bukan  sinergi.  Pemerintah  daerah  tidak  diintegrasikan  secara  ketat  oleh pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  menjadi  aktor  yang  berada  di  luar  institusi utama  diplomasi  lingkungan  yang  tetap  mempertahankan  kerjasama.  Tidak  menjadi ekstrim kerjasama dan ekstrim konflik. Apakah dengan tantangan perubahan iklim yang dihadapi  berbagai  negara  termasuk  Indonesia,  skenario  sinergi  adalah  skenario  yang terbaik?
Biermann  et.al  menjelaskan  lebih  dalam  tipologi  fragmentasi  dengan mendetailkan  masing-masing  scenario.  Skenario  sinergi  terdiri  atas  “ the  core institutions  includes  (almost)  all  countries  and  provides  for  effective  and  detailed general  principles  that  regulate  the  policies  in  distinct  yet  substantially  integrated institutional  arrangements ”.  Fragmentasi  sinergi  merupakan  anak  tangga  yang menempati posisi puncak sedangkan fragmentasi konflik merupakan anak tangga yang paling bawah.
Dengan  menggunakan  pemikiran  fragmentasi  Biermann,  peneliti  menyusun tangga  fragmentasi  yang  tersusun  atas  tiga  anak  tangga  yaitu  konflik,  kerjasama  dan sinergi. Tangga fragmentasi dapat memetakan arah dinamis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Seperti yang disampaikan William Nordhaus, kerjasama adalah komponen yang diperlukan  dalam  menghadapi  perubahan  iklim.  Dalam  hal  ini,  kerjasama  diartikan sebagai  scenario  sinergi.  Fragmentasi  kerjasama  dalam  restorasi  gambut  berdampak kepada  perilaku  Indonesia  dalam  organisasi  internasional  dan  kerjasama  antar  bangsa. Akibat  fragmentasi  yang  terjadi,  pencapaian  NDC  menjadi  lebih  sulit  tercapai  pada target yang ditentukan yaitu pengurangan 29% pada tahun 2030. Indonesia tidak berani menjadi the green leader karena fragmentasi minor yang terjadi di dalam Indonesia.
Solusi  yang  dapat  diambil  untuk  mempercepat  posisi  Indonesia  sebagai  the green  leader  adalah  dengan  melibatkan  secara  sungguh-sungguh  pemerintah  kota  dan kabupaten  dalam  implementasi  ratifikasi  Perjanjian  Paris  dan  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan.  Seperti  yang  terlihat  dalam  tipologi  Ibon,  pemerintah  kota  memiliki banyak  tugas  dalam  mitigasi  perubahan  iklim  seperti  perencanaan  tata  kota  dan  tata lahan  serta  infrastruktur.  Selain  itu,  pemerintah  kota  dan  kabupaten  memiliki  tugas untuk  menentukan  prioritas  lokal.  Berdasarkan  catatan  wawancara,  kedua  tugas  ini sudah diambil alih oleh pemerintah nasional.
Keadaan Meranti sesuai dengan kesimpulan Ibon bahwa terjadi “the paradox of lent  target”.  Paradoks  ini  menggambarkan  bahwa  target  yang  dibuat  oleh  pemerintah nasional  tidak  berdasarkan  kepentingan  dan  prioritas  dari  pemerintah  daerah.  Target yang  dibuat  seolah-olah  menjadi  target  bersama.  “The  paradox  of  lent  target”  dapat menjadi  boomerang  apabila  terakumulasi  dan  terkapitalisasi  dalam  kegagalan  program serta  praktik  illegal  korupsi.  Dalam  konteks  sejarah  Indonesia,  “the  paradox  of  lent target” sangat terlihat dalam era otoriter Suharto.
Kebijakan  eksploitasi  hutan  secara  massif  dan  terstruktur  terjadi  pada  era Suharto. Kebijakan ini terlihat seolah-olah melibatkan pemerintah kota dan kabupaten. Deforestasi  akibat  kebijakan  eksploitasi  hutan  dan  transmigrasi  menjadi  penyebab utama  kebakaran  hutan  dan  pencemaran  udara  lintas  batas  yang  sangat  parah  yang terjadi  pada  tahun  1997/1998.  Selain  krisis  lingkungan  yang  terjadi  pada  tahun  1997, Indonesia  juga  mengalami  krisis  politik  dimana  pemerintah  daerah  tidak  memberikan kepercayaan  kepada  pemerintah  pusat  dalam  kebijakan-kebijakan  strategis  di  kota  dan kabupaten.
Dalam  era  Suharto,  hubungan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  kota  dan kabupaten  menjadi  sebatas  patron-client  yang  berujung  kepada  konflik.  Dalam penelitian  Meranti  ini,  hubungan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  kota  masih  berada dalam  transisi  dari  konflik  menuju  sinergi.  Perubahan-perubahan  system  politik  yang dilahirkan  pada  era  Reformasi  memberikan  harapan  dan  kepercayaan  bagi  pemerintah daerah  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam.  Berdasarkan  catatan  wawancara  dengan Prayoto,  masih  diperlukan  lebih  banyak  perubahan  agar  bentuk  fragmentasi  antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sinergi.

## Kesimpulan
Indonesia  sudah  terikat  ke  dalam  Perjanjian  Paris  dan  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan  dan  seharusnya  Indonesia  dapat  mengimplementasikan  Perjanjian  Paris
dan  TPB  secara  efektif  dan  maksimal.  Kepemimpinan  Indonesia  dalam  isu-isu lingkungan  global  ditentukan  oleh  seberapa  efektif  Indonesia  merealisasikan  janji  dan komitmennya. Penelitian ini mengkaji proses implementasi Perjanjian Paris dan Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan  melalui  studi  kasus  restorasi  gambut  di  Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.
Melalui  studi  kasus  yang  diteliti  dengan  menggunakan  metode  wawancara dengan  informan-informan  kunci,  peneliti  menemukan  masalah-masalah  yang  terjadi akibat sentralisasi kekuasaan dalam pengelolaan gambut di Indonesia. Terjadi dominasi pemerintah  pusat  dalam  penentuan  agenda  dan  prioritas  pemerintah  Kabupaten Kepulauan  Meranti,  Riau.  Dominasi  pemerintah  pusat  menimbulkan  pertanyaan- pertanyaan terkait efektivitas restorasi gambut di Kepulauan Meranti
Dengan  menggunakan  tipologi  fragmentasi,  peneliti  mengidentifikasi  terjadi masalah-masalah  dalam  implementasi  Perjanjian  Paris  dan  TPB  yang  menyebabkan fragmentasi  kerjasama.  Indonesia  belum  bisa  menjadi  the  green  leader  akibat fragmentasi  yang  terjadi  antara  pemerintah  kota/kabupaten  dengan  pemerintah  pusat. Indonesia  dan  komunitas  internasional  membutuhkan  fragmentasi  sinergi  dalam menghadapi ancaman nyata perubahan iklim.
Fragmentasi  sinergi  hanya  dapat  terjadi  apabila  pemerintah  pusat  memberikan ruang  politik  bagi  pemerintah  kabupaten  dan  kota  dalam  menentukan  prioritas  lokal serta  perencanaan  tata  kota  dan  tata  lahan  di  daerah.  Selain  itu,  pendanaan  juga  perlu mempertimbangkan skema ”bottom-up” sehingga pemerintah daerah dan kota bersedia mengintegrasikan  sistem  politik  sektoral  ke  dalam  sebuah  sistem  politik  nasional  dan internasional.

## BIBLIOGRAFI
Ali,  S,  dan  H  Vladich. Environmental  Diplomacy. London:  The  SAGE  Handbook  of Diplomacy, 2016. Google Scholar
As’ari, H., Yuliani, F., & Sadad, A. Faktor-Faktor Percepatan Implementasi Kebijakan Restorasi  Gambut  Dalam  Upaya  Peningkatan  Ekonomi  Masyarakat  Di  Desa Sungai Tohor Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Google Scholar
Benedict,  Richard  E.  "Diplomacy  for the  Environment." In  Environmental  Diplomacy, by  American  Institute  for  Contemporary  German  Studies ,  1999:  3-13. Google Scholar
Bram,  D.  "Kejahatan  Korporasi  dalam  Pencemaran  Lintas  Batas  Negara:  Studi Pencemaran  Kabut  Asap  Kebakaran  Hutan  di  Indonesia." Law  Review ,  2012: 377-393. Google Scholar
Clapp,  J,  and  P  Dauvergne. Path  to  a  Green  World:  the  Political  Economy  of  Global Environmental. Masschusets: MIT Press, 2005.
Creswell,  J.  W. Research  Design:  Qualitative,  Quantitave  and  Mixed  Methods Approach. California: Sage Publication, 2003.
Departemen  Lingkungan  Hidup  BEM  UI  2020.  2020.  http://green.ui.ac.id/kajian-hari- bumi-ndc-indonesia-tanda-ketidakseriusan-pemerintah-dalam-menyelamatkan- lingkungan/ (accessed December 10, 2021).
Falkner,  R.  "The  Political  Economy  of  'Normative  Power'  Europe:  EU  Environmental Leadership  in  International  Biotechnology  Regulation." Journal  of  European Public Policy , 2007: 507-526. Google Scholar
Frank Biermann, Philipp Pattberg, Harro van Asselt Fariborz Zelli. The Fragmentation of  Global  Governance. Massachusetts  Institute  of  Technology:  Global Environmental Politics, 2009. Google Scholar
Greenpeace. Burnung up Borneo. Amsterdam: Greenpeace, 2008.
Issundari,  Sri.  "Diplomasi  Lingkungan  Dan  Bisnis:  Benturan  Antara  Kepentingan."
Business Conference (BC) 2012 , 2012: 1-14. Google Scholar Jalan NDC Indonesia. Nationally Determined Contribution.
2020.
https://jalanndcindonesia.com/nationally-determined-contribution-ndc/ (accessed December 8, 2021).
Jalil,  Ashaluddin,  and  Yesi.  "Upaya  Pemulihan  Ekosistem  Gambut  Pasca  Kebakaran Hutan  Dan  Lahan." TALENTA  Conference  Series:  Local  Wisdom,  Social,  and Arts Volume 2 Issue 3 , 2019. Google Scholar
Jurnal  Madani.  "Tingkat  Harapan  Hidup  di  Kepulauan  Meranti  Mssih  Rendah  ." Jurnalmadani.com , 2019.
KarimunKab. Kabupaten  Karimun  . 2021.  https://karimunkab.go.id/bp-kawasan- karimun-ftz/ (accessed December 13, 2021).
Kementerian BUMN Indonesia. "Peraturan Pemerintah PP Nomor 58 Tahun 2017." 12 27,
2017.
https://jdih.bumn.go.id/lihat/PP%20Nomor%2058%20Tahun%202017#:~:text= Peraturan%20Pemerintah%20PP%20Nomor%2058%20Tahun%202017%20tang gal%2027%20Desember%202017,- Penambahan%20Penyertaan%20Modal&text=PP%20Nomor%2058%20Tahun %202017%20tanggal%2027%20Desember%20 (accessed 8 19, 2022).
Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan. Strategi  Implementasi  NDC (Nationally  Determined  Contribution).  . Jakarta:  Direktoran  Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, 2017.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. United Nations Environmental Assembly. April 10, 2019. https://kemlu.go.id/portal/id/read/170/halaman_list_lainnya/united-nations- environmental-assembly (accessed Desember 12, 2021).
Kurniaty,  Theresia.  "Indonesia  Environmental  Diplomacy  in  President  Joko  Widodo's Era (2014-2019) of The Issue Rejection Indonesia's CPO by European Union."
Sociae Polites , 2020: 74-95. Masato, IKUTA. 2004 . https://www.scj.go.jp/ja/int/kaisai/mega2004/detail/pdf_pre/prof_ikuta.pdf (accessed December 13, 2021).
Mastur,  Amalia. Environmental  Diplomacy  (Diplomasi  Lingkungan). oktober  8,  2014. http://amaliamastur-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-116605-
Negosiasi%20Diplomasi-
Environtment%20Diplomacy%20(Diplomasi%20Lingkungan).html (accessed desember 21, 2021).
Meiwanda,  Geovani.  “Kapabilitas  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Riau.” Jurnal  Ilmu Sosial dan Politik , 2016: 251-263.
Meiwanda,  Geovani.  "Kapabilitas  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Riau." Jurnal  Ilmu Sosial dan Politik , 2016: 251-263.
Nadel,  M.V.  "The  hidden  dimension  of  public  policy:  private  governments  and  the policy-making  process." The  Journals  of  Politics ,  1975:  37(1),  2-34. Google Scholar
Nasution, Zamzam Isnan. “Mengolah Sumber Daya, Menjaga Kuasa : Patronase Politik di Balik Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kampar.” 2018.
Nordhaus,  William  D. The  Spirit  of  Green  :  The  Economics  of  Collisions  and Contagions  in  a  Crowded  World. New  Jersey,  United  States:  Princeton University Press, 2021. Google Scholar
OECD. Governing  Regional  development  policy:  the  use  of  performance  indicators. Paris: OECD, 2009.
Perkumpulan HuMa Indonesia. Riset Skema Hukum Pengelolaan Gambut (Studi Kasus di  Kelurahan  Teluk  Meranti,  Kebupaten  Pelalawan,  Kampung  Penyengat Kabupaten Siak dan Desa Bagan Melibur Kabupaten Meranti. 2018.
Pramudianto,  Andreas. Diplomasi  Lingkungan  Teori  dan  Fakta. Jakarta:  UI-Press,
2008.
Quayle,  Linda.  "National  and  Regional  Obligations,  the  Metaphor  of  Two-Level Games, and the ASEAN Socio-Cultural Community." Asian Politics & Policy 5 , 2013: 499-521. Google Scholar
Robertua, Verdinand. Politik Lingkungan Indonesia . Jakarta: UKI Press , 2020.
Robertua,  Verdinand,  and  Lubendik  Sigalingging.  "Indonesia  Environmental Diplomacy  Reformed:  Case  Studies  of  Greening  ASEAN  Way  and  Peat Restoration  Agency." Andalas  Journal  of  International  Studies ,  2019:  1-15. Google Scholar
Setyowati, Abidah B. "Governing the ungovernable: contesting and reworking REDD+ in Indonesia." Journal of Political Ecology , 2020: 456-475. Google Scholar
Setyowati,  Abidah  B.  "Making  Territory  and  Negotiating  Citizenship  in  a  Climate Mitigation  Initiative  in  Indonesia." Development  and  Change ,  2019:  144-166.
Google Scholar
Sigalingging,  Verdinand  Robertua  &  Lubendik.  "Indonesia  Environmental  Diplomacy Reformed:  ." Andalas  Journal  of  International  Studies ,  2019:  1-15. Google Scholar
Sinaga, Obsatar. "The Crisis of Pluralism in Environmental Studies of English School ? Case  Study  of  Joko  Widodo's  Environmental  Diplomacy  (2014-2018)." The Turkish  Online  Journal  of  Design,  Art  and  Communication ,  2018:  1597-1608. 2018%29.%22+The+Turkish+Online+Journal+of+Design%2C+Art+and+Com munication%2C+2018%3A+1597-1608.+&btnG=" Google Scholar
Sinaga, Obsatar, Mochamad Yanyan Yani, dan Verdinand Robertua Siahaan. Diplomasi Lingkungan  Indonesia. Jakarta:  UKI  Press,  2018. HYPERLINK "https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Sinaga%2C+Ob
satar%2C+Mochamad+Yanyan+Yani%2C+dan+Verdinand+Robertua+Siahaan. +Diplomasi+Lingkungan+Indonesia.+Jakarta%3A+UKI+Press%2C+2018.&btn G=" Google Scholar
UNEP . “Environmental Diplomacy.” UN-Environmental Program , t.thn.
Wibisono, C. "Kedaulatan Asap RI." Kompas , 2015: 7.
Wikipedia. Wikipedia. 2021. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepulauan_Meranti (accessed
Desember 13, 2021).
Yuliani,  Febri.  "Implementasi  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Ekosistem  Gambut  Serta Pengendalian  Kebakaran  Hutan  di  Lahan." Jurnal  Kebijakan  Publik ,  2018: Volume 9, Nomor1, 1-68. Hyperlink "https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Yuliani%2C+Fe bri.+%22Implementasi+Perlindungan+dan+Pengelolaan+Ekosistem+Gambut+S erta+Pengendalian+Kebakaran+Hutan+di+Lahan.%22+Jurnal+Kebijakan+Publi k%2C+2018%3A+Volume+9%2C+Nomor1%2C+1-68.&btnG=" Google Scholar
Yuliani, Febri. "Pelaksanaan Cannal Blocking Sebagai Upaya Restorasi Gambut." Spirit Publik, Vol.12, No. 1 , 2017: 69-84.

## Copyright holder:
Verdinand Robertua (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: