## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Penyelesaian Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial Kota Palembang
Ayu Puspasari 1 , Wasitoh Meirani 2 , Muhammad Erwin 3 , Suroso 4
1 Politeknik Negeri Sriwijaya, Jl. Srijaya Negara, Bukit Lama, Bukit Besar, Palembang, 30139 E-mail : Ayupuspasari@polsri.ac.id
2 Politeknik Negeri Sriwijaya, Jl. Srijaya Negara, Bukit Lama, Bukit Besar, Palembang, 30139 E-mail : Wasitohmeirani@polsri.ac.id
3 Politeknik Negeri Sriwijaya, Jl. Srijaya Negara, Bukit Lama, Bukit Besar, Palembang, 30139 E-mail : Muhammaderwin@polsri.ac.id
4 Politeknik Negeri Sriwijaya, Jl. Srijaya Negara, Bukit Lama, Bukit Besar, Palembang, 30139 E-mail : Suroso@polsri.ac.id
Abstract — This  study aims to explain and analyze the settlement of disputes in cases of termination of employment at the Palembang  Industrial  Relations  Court.  The  research  method  used  in  this  research  is  a  type  of  empirical  legal  research (juridical empirical) that sees law as facts. The results showed that the incidence of termination of employment in Palembang City  was  caused  by  several  factors,  but  the  most  dominant  was  that  qualified  workers/laborers  resigned.  The  process  of resolving a case of termination of employment at the Palembang Industrial Relations Court can be carried out using a quick program and an ordinary event. The two events, which are most often used to resolve cases of termination of employment at the  Palembang  City  Industrial  Relations  Court,  are  normal.  The  obstacle  related  to  the  judges  of  the  Palembang  City Industrial Relations Court in resolving cases of termination of employment is that the parties do not agree on severance pay. The author suggests that the parties in a case state cooperative, not concerned with their respective egos related to severance pay  so  that  the  settlement  of  the  case  for  termination  of  employment  at  the  Industrial  Relations  Court  can  run  smoothly. Besides , Industrial Relations Court judges also need to explain if the party does not agree on severance pay.
Keywords — : Settlement; Termination of Employment; Industrial Relations Court.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Hubungan  antara  pekerja/  buruh  dan  pemberi  kerja/  pengusaha  dapat  berakhir  karena  ada  pemutusan  hubungan  kerja  atau yang  lebih  dikenal  dengan  singkatan  “PHK”.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  (UU  No.  13  Tahun  2003)  telah  menentukan  mengenai  PHK  yang  harus  dipenuhi  oleh  pemberi kerja/pengusaha  sebagaimana  dicantumkan  dalam  Bab  XII,  mulai  dari  Pasal  150  sampai  dengan  Pasal  173.  Masalah  PHK  di dunia ketenagakerjaan, akhir-akhir ini menjadi pembahasan yang serius karena jumlah pekerja/ buruh yang di PHK mengalami kenaikan yang cukup signifikan di Indonesia.
Pada  tahun  2019,  PHK  secara  besar-besaran  terjadi  mulai  dari  perusahaan  bidang  perbankan  hingga  bidang  otomotif. Beberapa perusahaan yang melakukan PHK besar-besaran pada tahun 2019, yaitu: 1
1. PT. Hero Supermarket Tbk. (HERO) melakukan penutupan 26 gerai dan mem-PHK 536 orang karyawannya;
2. PT. Krakatau Steel Tbk. (KRAS) melakukan PHK terhadap 1.300 orang karyawannya;
3. Nissan Motor melakukan PHK terhadap karyawannya sebanyak 830 orang; dan
4. Bukalapak (perusahaan marketplace ) melakukan PHK terhadap 150 orang karyawannya.
Dengan  demikian,  telah  terjadi  PHK  secara  besar-besaran  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  di  Indonesia.  Data  dari  Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada bulan Agustus 2019 jumlah pekerja formal yang di PHK mengalami kenaikan dibandingkan dari tahun sebelumnya (2018). Pada tahun 2019 (bulan Agustus) jumlah pekerja yang di PHK adalah 44,28 juta, sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 43,16 juta orang. Dari jumlah itu,  pekerja dengan status karyawan masih mendominasi, yaitu  sebanyak  40,83  juta  orang  pada  bulan  Agustus  2019  lebih  banyak  dibandingkan  dengan  bulan  yang  sama  pada  tahun 2018. 2
Keadaan  tersebut  merupakan  hal  yang  sangat  memprihatinkan  karena  ribuan  orang  harus  kehilangan  pekerjaan  dan konsekuensinya  keadaan  ekonomi  keluarganya  melemah.  Pada  saat  memperingati  hari  buruh  ( Mayday )  tanggal  1  Mei  2019,
1 Dewi Aminatuz Zuhriah, Ketika Momok PHK Mengintai Dunia Ketenagakerjaan Indonesia , Terdapat dalam https://ekonomi.bisnis.com/read/20191209/12/1179407/ketika-momok-phk-mengintai-dunia-ketenagakerjaan-indonesia, (akses 4 Desember 2019).

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
masalah  PHK  menjadi  salah  satu  bagian  dari  tuntutan  para  pekerja/  buruh  yang  tergabung  dalam  Asosiasi  Serikat  Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia). Di dalam aksinya tersebut, buruh menuntut pemerintah agar menghentikan PHK secara massal di berbagai sektor, seperti retail, telekomunikasi, perbankan, kesehatan, media, dan sektor lain. 3
UU No. 13 Tahun 2013 meskipun telah  mengatur tentang PHK yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja/ pengusaha, namun dalam  praktik  masih  terjadi  perselisihan  antara  pekerja/  buruh  dengan  pemberi  kerja/  pengusaha.  Perselisihan  terkait  PHK adalah hal wajar sebagai salat satu perselisihan yang terjadi di kehidupan masyarakat. Hal itu selaras dengan pendapat Asyadi dalam Asikin, bahwa:
“Secara  sosilogis,  perselisihan  dapat  terjadi  di  mana-nama,  di  lingkungan  rumah  tangga,  sekolah,  pasar,  terminal, perusahaan,  kantor,  dan  sebagainya.  Secara  psikologis,  perselisihan  merupakan  luapan  emosi  yang  mempengaruhi hubungan  seseorang  dengan  orang  lain.  Masalah  perselisihan  merupakan  hal  yang  lumrah  karena  telah  menjadi  kodrat manusia itu sendiri” 4 .
Secara  yuridis,  perselisihan  yang  terjadi  terkait  dengan  PHK  merupakan  salah  satu  jenis  perselisihan  hubungan  industrial. Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  ketentuan  mengenai  batasan  perselisihan  hubungan  industrial  yang  dicantumkan  dalam  Pasal  1 angka  2  UU  No.  13  Tahun  2003  dan    Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2004  tentang Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  (disingkat  UU  No.  2 Tahun  2004).  UU  No.  13 Tahun  2003  telah  menentukan bahwa  salah  satu  cara  yang  dapat  digunakan  untuk  menyelesaikan  perselisihan  hubungan  industrial  (termasuk  PHK)  adalah secara  litigasi.  Penyelesaian  secara  litigasi  ini  baru  dapat  dilakukan  setelah  diselesaikan  dengan  cara  non-litigasi. 5 Lembaga yang menyelesaian perkara perselisihan hubungan industrial secara litigasi disebut Pengadilan Hubungan Industrial. 6 UU  No.  13  Tahun  2003  jo.  UU  No.  4  Tahun  2004  meskipun  telah  mewajibkan  untuk  menyelesaikan  perkara  perselisihan hubungan  industrial  secara  non-litigasi,  tetapi  faktanya  masih  banyak  perkara  yang  diselesaikan  secara  litigasi  melalui Pengadilan  Hubungan  Industrial.  Di  kota  Palembang  misalnya,  perkara  perselisihan  hubungan  industrial  di  Pengadilan Hubungan Industrial mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, jumlah  perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial adalah 166 perkara. Jumlah itu lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya (2018) yang hanya 71 perkara. Perkara perselisihan  hubungan industrial tahun 2019 di Pengadilan Hubungan Industrial Kota Palembang didominasi oleh perkara PHK, baik yang dilakukan secara sepihak maupun massal. 7
Ada  beberapa  putusan  Pengadilan  Hubungan  Industrial  Palembang  terkait  dengan  penyelesaian  perkara  PHK,  diantaranya adalah  putusan  nomor  32/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.  Majelis  hakim  dalam  putusan  itu  mengabulkan  gugatan  penggugat (Hermawan)  yang  telah  di  PHK  oleh  PT.  Multi  Bangunan  Abadi  (PT.  MBA)  serta  menghukum  tergugat  (PT.  MBA)  agar membayar pesangon dan uang penghargaan sebesar Rp. 106.737.194,- (Seratus Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus  Sembilan  Puluh  Empat  Rupiah).  Putusan  lainnya  dapat  dilihat  pada  putusan  nomor  31/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg  dan putusan nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg. Putusan pertama menyatakan gugatan pengugat (Adi Jumadi) yang di PHK oleh PT.  Maju  Mix  Bersama  Abadi  (PT.  MMBA)  sebagai  tergugat,  tidak  dapat  diterima.  Sementara  putusan  yang  kedua mengabulkan  gugatan  penggugat  (Joko  Purnomo)  untuk  sebagian  dan  menghukum  PT.  Eka  Jaya  Multi  Perkasa  (PT.  EJMP) sebagai  tergugat  untuk  membayar  kekurangan  bayar  upah  lembur  kepada  penggugat  sebesar  Rp.  102.174.035,-(Seratus  Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Tiga Puluh Lima Rupiah).
Bertolak dari keadaan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang upaya Pengadilan Hubungan Industrial  kota  Palembang  dalam  menyelesaikan  perkara  perselisihan  PHKyang  dilakukan  oleh  pemberi  kerja/perusahaan. Penelitian  ini  kemudian  penulis  tuangkan  dalam  bentuk  karya  ilmiah  berjudul:  “Penyelesaian  Perkara  Pemutusan  Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial Kota Palembang”.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:
1. Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya pemutusan hubungan kerja di Kota Palembang?.
2. Bagaimana proses penyelesaian perkara pemutusan hubungan kerja di Pengadilan Hubungan Industrial Kota Palembang?.
3. Kendala apa saja yang dihadapi oleh hakim Pengadilan Hubungan Industrial Kota Palembang dalam menyelesaikan perkara pemutusan hubungan kerja?

## C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:
1. Untuk  mengetahui,  menjelaskan,  dan  menganalisis  faktor-faktor  yang  melatarbelakangi  terjadinya  pemutusan  hubungan kerja di Kota Palembang.
3 CNN  Indonesia,  May  Day,  Pekerja  Ajukan  Tujuh  Tuntutan  Ke  Pemerintah , Terdapat  dalam https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190430145434-92- 390870/may-day-pekerja-ajukan-tujuh-tuntutan-ke-pemerintah, (akses 5 Desember 2019).
4 Dahlia  &  Aghata  Jumiati . (2011). Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  Berdasarkan  UU  No.  UU  Tahun  2004. Wacana  Hukum,  Vol.  IX  No.  2, Oktober , hal. 39.
5 Pasal 136 UU No. 13 Tahun 2003.
6 Pasal 3 s/d Pasal 5 UU No. 4 Tahun 2004.
7 Daftar Perkara Pengadilan Hubungan Industrial Kota Palembang, Terdapat dalam http://sipp.pn-palembang.go.id/list_perkara, (akses 5 Desember 2019).

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
2. Untuk  mengetahui,  menjelaskan,  dan  menganalisis  proses  penyelesaian  perkara  perselisihan  pemutusan  hubungan  kerja di Pengadilan Hubungan Industrial Kota Palembang.
3. Untuk  mengetahui,  menjelaskan,  dan  menganalisis  kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  hakim  Pengadilan  Hubungan Industrial Kota Palembang dalam menyelesaikan perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  ke  dalam  jenis  penelitian  hukum  empiris  atau  yuridis  empiris  karena  hukum  dilihat  dalam kenyataannya. 8 Sesuai dengan permasalahannya, maka lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Hubungan Industrial Kota Palembang. Populasi  merupakan  objek  penelitian  secara  keseluruhan,  yang  dalam  hal  ini  adalah  seluruh  perkara  pemutusan hubungan kerja yang diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial Kota Palembang pada tahun 2019. Dari populasi tersebut, yang  mendai  sample  dalam  penelitian  ini  hanya  sebanyak  10  perkara  pemutusan  hubungan  kerja  yang  diselesaikan  oleh Pengadilan Hubungan Industrial Kota Palembang tahun 2019.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  dari  masyarakat,  yang dalam  hal  ini  hakim  atau  pejabat  Pengadilan  Hubungan  Indusrtial  Kota  Palembang.  Di  samping  itu,  penelitian  ini  juga menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder ini bersumber dari bahan hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Data-data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  dengan  teknik  studi kepustakaan  (dokumentasi) dan wawancara. Data penelitian yang telah terkumpul, kemudian dianalisis dengan teknik content analisys (analisis  isi).  Setelah  dianalis,  selanjutnya  ditarik  kesimpulan  dengan  logika  berfikir  induktif,  yaitu  penarikan kesimpulan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus yang kemudian diterapkan kepada hal-hal yang bersifat umum.

## III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## A. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja Di Kota Palembang
Menurut  Asri  Wijayanti,  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  merupakan  suatu  keadaan  dimana  buruh  berhenti  bekerja  dari majikan. 9 Tulus  sebagaimana  dikutip  oleh  Brankas  Everest  menyatakan  bahwa  PHK  ( separation )  adalah  mengembalikan karyawan  ke  masyarakat. 10 Hasibuan  berpendapat  bahwa  PHK  adalah  pemberhentian  seseorang  karyawan  dengan  suatu organisasi (perusahaan). 11 Jadi, PHK merupakan tindakan pengusaha yang berupa memberhentikan atau menghentikan pekerja/ buruh untuk bekerja di dalam perusahannya. Dengan pemberhentian tersebut, maka pekerja/buruh kembali lagi ke masyarakat.
Secara  yuridis,  masalah  PHK  ini  diatur  dalam  UU  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.  PHK  menurut  undang- undang  tersebut  adalah  pengakhiran  hubungan  kerja  karena  suatu  hal  tertentu  yang  berakibat  pada  berakhirnya  hak  dan kewajiban antara buruh/pekerja dan pengusaha. 12 Dengan demikian, PHK oleh pengusaha didasarkan oleh alasan-alasan tertentu. Akibat dari terjadinya PHK adalah berakhirnya hubungan antara buruh/pekerja dan pengusaha yang berupa hak dan kewajiban. Artinya, pekerja/buruh dan pengusaha tidak lagi mempunyai hak dan kewajiban karena hubungannya terlah berakhir.
PHK  yang  terjadi  kemungkinan  besar  dapat  menimbulkan  permasalahan  antara  pekerja/buruh  dengan  pengusaha. Permasalahan  PHK  ini  termasuk  ke  dalam  perselisihan  hubungan  industrial.  UU  No.  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial  telah  menentukan  beberapa  cara  yang  digunakan  untuk  menyelesaikan  permasalahan perselisihan  hubungan  industrial,  termasuk  di  dalamnya  masalah  PHK.  Salah  satu  cara  yang  dilakukan  untuk  menyelesaikan permasalahan PHK adalah melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
Di Kota Palembang, jumlah perkara PHK yang diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial sampai saat ini adalah sebanyak  279  perkara  (H.  Simarmata,  komunikasi  pribadi.  2020,  6  Oktober).  Taslim  (komunikasi  pribadi.  2020,  6  Oktober) menyatakan  bahwa  ada  beberapa  faktor  yang  melatarbelakangi  terjadinya  PHK  di  Kota  Palembang,  seperti  pekerja/  buruh mengundurkan  diri  secara  sukarela  atau  atas  kemauan  sendiri,  mengundurkan  diri  atas  kemauan  sendiri  secara  tertulis  karena berakhirnya  kontrak  kerja,  mengundurkan  diri  karena  sudah  memasuki  usia  pensiun,  melakukan  kesalahan  di  perusahaan, perusahaan  bangkrut.    Dari  beberapa  faktor  tersebut,  yang  paling  dominan  terjadi  di  kota  Palembang  adalah  karena pekerja/buruh dikualifikasikan mengundurkan diri.
Faktor  pengunduran  diri  yang  melatarbelakangi  terjadinya  PHK  di  kota  Palembang  dapat  dilihat  pada  beberapa  putusan pengadilan (PHI), seperti putusan nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg, putusan nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg, putusan nomor  160/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg,  putusan  nomor  159/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg,  putusan  nomor  162/Pdt.Sus- PHI/2019/PN.Plg, putusan nomor 161/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg, putusan nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg, putusan nomor
8 Kata”empiris” di sini berarti kebenarannya dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan oleh penca indera. Lihat Depri Libera Sonata. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 1 Januari-Maret, hal. 27
9 Asri  Wijayanti  dalam  Lavenia  Nadya  Irianti.  (2019).  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Akibat  Adanya  Perkawinan  Antar  Pekerja  Sekantor  Pasca  Putusan  MK Nomor 13/PUU-XV/2017, JuristDiction Volume 2 No. 1, Januari . hal. 189.
10 Brankas  Everest  dalam  Sonhaji.  (2019).  Analisis  Yuridis  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Akibat  Kesalahan  Berat  Pekerja. Adminitrative  Law  &  Governance Journal, Volume 2 Issue 1, March , hal. 61.
11 Ibid . 12 Pasal 1 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
158/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg, putusan nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg, dan putusan nomor 137/Pdt.Sus-
PHI/2019/PN.Plg.
Dari  beberapa  putusan  pengadilan  (PHI)  kota  Palembang  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  faktor  yang  melatarbelakangi terjadinya PHK di kota Palembang adalah karena pekerja/buruh mengundurkan diri secara sukarela. PHK yang dilakukan oleh Perusahaan  tersebut  didasarkan  pada  fakta  bahwa    Pekerja/buruh  tidak  mau  masuk  kerja/mangkir  lebih  dari  (lima)  hari  kerja secara berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis dan pekerja/buruh tidak  masuk kerja/mangkir tanpa ada kabar atau tidak memberitahukan  tentang  ketidakhadiran-nya  kepada  atasan.  Dalam  hal  ini,  perusahaan  juga  telah  memanggil  pekerja/  buruh yang  tidak  masuk  kerja/mangkir  tersebut  sebanyak  dua  kali  secara  patut.  Tindakan  melakukan  PHK  terhadap  pekerja/buruh yang tidak masuk kerja/mangkir selama 5 hari atau lebih secara berturut-turut tanpa kabar merupakan hak perusahaan. 13 Di lihat dari jenisnya, maka PHK yang dilakukan oleh perusahaan karena pekerja/buruh dikualifikasikan mengundurkan diri termasuk  ke  dalam  jenis  PHK  atas  kehendak  perusahaan.  PHK  jenis  ini  dikatakan  oleh  Abdul  Khakim  paling  banyak bermasalah dan menimbulkan perselisihan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Hal ini disebabkan pekerja/buruh jarang ada yang menerima secara sukarela meskipun telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah jenis  PHK atas kehendak perusahaan adalah PHK karena pekerja/buruh indisipliner. 14 Pekerja/buruh yang tidak masuk kerja/mangkir selama 5 (lima) hari atau lebih secara berturut-turut menurut penulis dapat dikategorikan ke dalam PHK karena pekerja/buruh indisipliner atau tidak disiplin atau tidak patuh pada peraturan.

## B. Proses Penyelesaian Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial Kota Palembang
Pada  hakikatnya,  proses  penyelesaian  perkara  PHK  di  PHI  merupakan  upaya  penegakan  hukum,  yaitu  suatu  proses  yang dilakukan  untuk  menegakkan  atau  memfungsikan  norma-norma  hukum  secara  nyata  sebagai  pedoman  berperilaku  dalam  lalu lintas  atau  hubungan-hubungan  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara. 15 Dengan  demikian,  proses  penyelesaian perkara PHK di  Palembang  dapat  diartikan  sebagai  proses penegakan  norma  hukum  di  bidang  hubungan  industrial  (termasuk PHK)  secara  nyata  di  kehidupan  masyarakat.  Proses  ini  dilakukan  untuk  menyelesaikan  permasalahan-permasalahan  yang terkait dengan perselisihan hubungan industrial (PHK).
Penyelesaian  perkara  PHK  di  PHI  kota  Palembang  ini  apabila  dilihat  dari  segi  subjek  (pelaku),  maka  termasuk  dengan penegakan hukum yang oleh subjek dalam arti sempit (terbatas). Dalam hal ini, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya  hakim  PHI  (aparatur  penegakan  hukum)  tertentu  untuk  menjamin  dan  memastikan  suatu  aturan  hukum  berjalan sebagaimana seharusnya. Kemudian apabila dilihat dari sudut objeknya (segi hukum), maka proses penyelesaian perkara PHK di  PHI  kota  Palembang  termasuk  ke  dalam  arti  sempit,  yaitu  penegakan  hukum  itu  hanya  menyangkut  penegakan  peraturan yang formal dan tertulis saja, yaitu UU No 13 Tahun 2003, UU No. 2 Tahun 2004, dan peraturan perusahaan.
UU  No.  2  Tahun  2004  telah  menegaskan  bahwa  penyelesaian  perkara  perselisihan  hubungan  industrial  melalui  PHI  baru dilakukan  apabila  tidak  ada  kesepakatan  dalam  penyelesaian  melalui  konsiliasi  atau  mediasi. 16 Ketentuan  ini  kemudian ditegaskan juga dalam putusan MK Nomor 68/PUU-XIII/2015 bahwa perselisihan hubungan industrial (termasuk PHK) wajib dilalukan  penyelesaian  mediasi  atau  konsiliasi  terlebi  dahulu.  Di  lingkungan  peradilan  umum,  keberadaan  PHI  sebagai pengadilan  khusus 17 karena  hanya  berwenang  menangani  perselisihan  hubungan  industrial.  Salah  satu  tugas  dan  wewenang yang dimiliki PHI adalah memeriksa dan memutus perkara mengenai perselisihan PHK di tingkat pertama 18 .
UU No. 2 Tahun 2004 tidak mengatur mengenai tata cara atau proses penyelesaian perkara perselisihan hubungan industrial. Undang-undang  tersebut  hanya  menentukan  mengenai  hukum  acara  yang  berlaku  di  PHI  adalah  hukum  acara  perdata  yang berlaku di Pengadilan dalam  lingkungan Peradilan Umum, kecuali  yang diatur secara  khusus dalam  undang-undang ini. 19 UU No. 2 Tahun 2004 hanya mengatur secara khusus tentang pembebasan biaya bagi pihak-pihak yang berperkara termasuk biaya eksekusi apabila nilai gugatannya di bawah Rp 150. 000.000,00 (seratus lima juta rupiah). 20 Sesuai ketentuan ini, maka pihak- pihak yang berperkara dikenakan biaya apabila nilai gugatannya lebih dari Rp 150.000.000,00.
Dengan demikian, proses penyelesaian perkara PHK di PHI adalah hukum acara perdata yang berlaku di Peradilan Umum, yaitu H.I.R atau Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara Perdata. Penyelesaian perkara di  PHI, prosesnya  secara umum  dimulai dari  pengajuan  Secara  umum  proses  penyelesaian  di  PHI  mulai  dari  pengajuan  gugatan  (pembuatan  gugatan,  pendaftaran, pembacaan).  Dilanjutkan  dengan  jawaban,  replik,  duplik,  pembuktian  (surat,  saksi,  persangkaan,  pengakuan,  dan  sumpah),
13 Pasal  168  ayat  (1)  UU  No.  13  Tahun  2003  menyatakan,  bahwa  “Pekerja/buruh  yang  mangkir  selama  5  (lima)  hari  kerja  atau  lebih  berturut-turut  tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.”
14 Abdul Khakim dalam Lavenia Nadya Irianti, op.cit, hal. 199.
15 Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, Terdapat dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, (askses 7 Desember 2019).
16 Pasal 5 UU No 2 Tahun 2004.
17 Pasal 55 UU No. 2 Tahun 2004.
18 Pasal 56 huruc c UU No. 2 Tahun 2004.
19 Pasal 57 UU No. 2 Tahun 2004.
20 Pasal 59 UU No. 2 Tahun 2004.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
kesimpulan/konklusi, putusan perkara, hingga eksekusi (pelaksanaan) putusan. 21 Hal ini juga berlaku bagi penyelesaian perkara PHK di Pengadilan Hubungan Industrial Kota Palembang (A. Syarifuddin, Komunikasi Pribadi. 2020, 8 Oktober).
Dari  hasil  wawancara  dengan  beberapa  hakim,  dapat  diketahui  bahwa  proses  penyelesaian  perkara  PHK  di  PHI  kota Palembang  dilakukan  dengan  menjalani  persidangan.  Adapun  tahapan  cara  atau  penyelesaian  perkara  PHK  di  PHI  Kota Palembang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

## 1. Pengajuan Gugatan
Pengajuan  gugatan  perselisihan  hubungan  industrial  diajukan  kepada  PHI  pada  pengadilan  negeri  Palembang,  yang  di dalamnya  wajib  melampirkan  risalah  penyelesaian  melalui  mediasi  atau  konsiliasi.  Berkas  dikembalikan  kepada  para pihak  yang  mengajukan  gugatan  apabila  tidak  melampirkan  risalah  penyelesaian  melalui  mediasi  atau  konsiliasi. Gugatan dapat dicabut penggugat sebelum tergugat  member jawaban. Proses peradilan  berikutnya tidak dilakukan jika gugatan  telah  dicabut  yang  dapat  disebabkan  oleh  adanya  perdamaian  antara  tergugat  dengan  penggugat  walaupun gugatan telah dimasukkan ke pengadilan oleh penggugat.

## 2. Proses Pemeriksaan
Dengan  adanya  gugatan  tersebut,  maka  Pengadilan  Negeri  Palembang  dalam  7  (tujuh)  hari  kerja  menetapkan  Majelis Hakim  yang  terdiri  dari  1  (satu)  orang  hakim  sebagai  ketua  majelis  dan  2  (dua)  orang  hakim  adhoc  sebagai  anggota majelis  yang  memeriksa  dan  memutus  perselisihan  PHK.  Dalam  proses  pemeriksaan  perkara  PHK  pada  PHI  Kota Palembang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:
a) Pemeriksaan dengan acara biasa
Dalam  waktu  7  (tujuh  hari)  kerja,  majelis  hakim  menetapkan  jadwal  sidang,  pemanggilan  saksi  atau  saksi  ahli. Saksi  atau  saksi  ahli  wajib  memberikan  kesaksian  dibawah  di  sumpah  dan  hakim  wajib  merahasiakan  semua keterangan yang diminta. Sidang pemeriksaan perkara dengan acara biasa dilakukan terbuka untuk umum, kecuali jika  mejelis  hakim  menetapkan  lain.  Majelis  hakim  dapat  menetapkan  hari  sidang  berikutnya  apabila  salah  satu pihak tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pelaksanaan  hari  sidang  berikutnya  selambat-lambatnya  7  (tujuh)  hari  terhitung  sejak  tanggal  penundaan,  yang dapat  diberikan  sebanyak  2  kali.  Majelis  hakim  dapat  memeriksa  dan  memutus  perselisihan  yang  terjadi  tanpa dihadiri  tergugat,  apabila  tergugat  atau  kuasa  hukumnya  yang  sah  setelah  dipanggil  secara  patut  tidak  datang menghadap ke pengadilan pada sidang penundaan terakhir. UU No. 2 Tahun 2004 juga telah menjelaskan bahwa setiap orang yang hadir dalam persidangan wajib menghormati persidangan.
b) Pemeriksaan dengan acara cepat.
Alasan dilakukannya pemeriksaan dengan acara cepat karena  terdapat kepentingan para pihak dan atau salah satu pihak  yang  cukup  mendesak  yang  harus  dapat  disimpulkan  dari  alasan-alasan  permohonan  dari  yang berkepentingan. Dalam hal demikian, maka  para pihak atau salah satu pihak dapat memohon kepada pengadilan hubungan industrial supaya pemeriksaan sengketa dipercepat.
Setelah  diajukan  permohonan,  maka  ketua  pengadilan  negeri  mengeluarkan  penetapan  tentang  dikabulkan  atau tidak  dikabulkannya  permohonan  tersebut  selama  7  (tujuh)  hari  kerja  setelah  diterimanya  permohonan  terhadap penetapan  pemeriksaan  dengan  acara  pemeriksaan  cepat  tidak  digunakan  upaya  hukum.  Apabila  dikabulkan, maka  ketuga  pengadilan  negeri  dalam  jangka  waktu  7  (tujuh)  hari  kerja,  mengeluarkan  penetapan  mengenai majelis hakim  yang  memeriksa perkara cepat,  hari, tempat, dan  waktu sidang tanpa  melalui proses pemeriksaan biasa. Tenggang waktu yang dimiliki oleh para pihak untuk menyampaikan jawaban dan pembuktian, yaitu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kerja.
Seperti  proses  pemeriksaan  perkara  lainnya,  dalam  proses  penyelesaian  perkara  PHK  di  PHI  kota  Palembang  juga  ada putusannya. Terkait hal itu, di PHI kota Palembang juga dikenal dua jenis putusan, yaitu:

## 1. Putusan Sela
Putusan ini dijatuhkan oleh hakim apabila dalam persidangan pertama secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan  kewajibannya  membayar  upah  dan  hak-hak  yang  biasa  diterima  oleh  pekerja/buruh.  Putusan  sela  ini berupa perintah kepada pengusaha untuk melaksanakan kewajibannya kepada pekerja/buruh.
Putusan sela dapat dijatuhkan pada saat hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua. Selama pemeriksaan perkara  PHK  berlangsung  dan  putusan  sela  itu  tidak  juga  dilaksanakan  oleh  pengusaha,  maka  hakim  ketua  sidang memerintahkan  agar  dilakukan  sita  jaminan  yang  dituangkan  dalam  penetapan  PHI.  Putusan  sela  dan  penetapan  PHI tidak dapat diajukan perlawanan dan/atau tidak dapat digunakan upaya hukum.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## 2. Putusan Akhir
Putusan ini dilakukan oleh hakim dalam perkara PHK harus didasarkan pertimbangan hukum, perjanjian kerja yang ada, kebiasaan,  dan  keadilan.  Majelis  hakim  diwajibkan  untuk  menyelesaikan  perkara  PHK  selambat-lambatnya  50  (lima puluh)  hari  kerja  sejak  sidang  pertama.  Putusan  PHI  mengenai  perselisihan  PHK  dapat  diajukan  kasasi  ke  Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja. Putusan PHI ditandatangani oleh hakim, Hakim Ad. Hoc dan panitera pengganti. Panitera pengganti PHI menyampaikan pemberitahuan putusan kepada pihak yang tidak hadir dalam sidang. Dengan  demikian,  dapat  dipahami  bahwa  terdapat  dua  cara  yang  dapat  digunakan  oleh  PHI  kota  Palembang  untuk menyelesaikan  perkara  perselisihan  hubungan  industrial,  termasuk  PHK.  Kedua  cara  tersebut  adalah  proses  penyelesaian perkara PHK dengan acara cepat dan proses penyelesaian PHK dengan acara biasa. Di PHI Kota Palembang, acara yang sering digunakan untuk menyelesaikan perkara PHK adalah pemeriksaan dengan acara biasa (A. Triawan, Komunikasi Pribadi. 2020, 9 Oktober).

## C. Kendala yang Dihadapi oleh Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Kota Palembang dalam Menyelesaikan Perkara Pemutusan Hubungan Kerja
Proses penyelesaian perkara PHK di PHI kota Palembang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada pelaksanaannya, masih ada kendala yang dihadapi oleh hakim sehingga dapat menghambat proses penyelesaian perkara PHK di PHI kota pelambang. Sesuai  dengan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  hakim  PHI  kota  Palembang,  kendala  yang  dihadapi  hakim  ketika menyelesaikan  perkara  PHK  adalah  tidak  adanya  kesepakatan  diantara  para  pihak  mengenai  uang  pesangon.  Para  pihak (pengusaha  dan  pekerja/buruh)  menentukan  jumlah  uang  pesangon  masing-masing.  Hal  ini  membuat  hakim  kerepotan  ketika menentukan uang pesangon yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh.
Pengaturan mengenai uang pesangon dicantumkan dalam Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003. Ketentuan ini  menyatakan  bahwa  uang  pesangon  merupakan  salah  satu  hak  yang  wajib  diberikan  oleh  perusahaan  kepada  pekerja/buruh yang telah di PHK. Perhitungan uang pesangon  yang harus dibayarkan  kepada pekerja/buruh didasarkan pada  masa  kerjanya. Pada  tataran  praktis,  ternyata  penetapan  uang  pesangon  ini  tidak  ada  kesepakatan  antara  pekerja/buruh  ketika  masalah  PHK diselesaikan  melalui  PHI.  Hal  ini  merupakan  kendala  yang  dihadapi  oleh  Hakim  PHI  Kota  Palembang  dalam  menyelesaikan perkara PHK.
Kendala  tersebut  apabila  dihubungkan  dengan  faktor-faktor  yang  turut  menentukan  keberhasilan  penegakan  hukum (penyelesaian  perkara  PHK  di  PHI)  dapat  disebut  sebagai  faktor  kebudayaan 22 .  Kebudayaan  dalam  hal  ini  merupakan  suatu garis  pokok  tentang  perikelakuan  masyarakat  yang  menetapkan  peraturan  mengenai  apa  yang  harus  dilakukan  dan  apa  yang dilarang  terkait  dengan  PHK  dan  penyelesaiannya  melalui  PHI.  Kebudayaan  ini  turut  menentukan  keberhasilan  dalam  proses penyelesaian perkara PHK di PHI apabila para pihak bersikap lapang dada dalam setiap hasil putusan yang diberikan.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  diuraikan  di  atas,  maka  dapat  penulis  simpulkan  hal-hal  sebagai berikut:
1. Terjadinya kasus PHK di kota Palembang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pekerja/ buruh mengundurkan diri secara sukarela atau atas kemauan sendiri, mengundurkan diri atas kemauan sendiri secara tertulis karena berakhirnya kontrak kerja, mengundurkan  diri  karena  sudah  memasuki  usia  pensiun,  melakukan  kesalahan  di  perusahaan,  perusahaan  bangkrut.  Dari beberapa  faktor  tersebut,  yang  paling  dominan  sebagai  faktor  terjadinya  PHK  di  kota  Palembang  adalah  PHK/buruh dikualifikasikan karena mengundurkan diri.
2. Proses penyelesaian perkara PHK di PHI kota Palembang berpedoman pada hukum acara pidana yang berlaku di peradilan umum  kecuali  mengenai  biaya  perkara  karena  telah  ditetapkan  oleh  UU  No.  2  Tahun  2004.  Proses  penyelesaian  perkara PHK  di  PHI  kota  Palembang  dapat  dilakukan  dengan  acara  cepat  dan  acara  biasa.  Kedua  acara  itu,  yang  paling  sering digunakan untuk menyelesaikan perkara PHK di PHI Kota Palembang adalah acara biasa.
3. Kendala  yang  dihadapi  oleh  Hakim  PHI  Kota  Palembang  dalam  menyelesaikan  perkara  PHK  adalah  para  pihak  tidak sepakat  mengenai  uang  pesangon.  Kendala  itu  merupakan  salah  satu  faktor  yang  menghambat  proses  penegakan  hukum, yang disebut faktor kebudayaan.

## B. Saran
Penulis  menyarankan agar para pihak  yang berperkara bersikap kooperatif, tidak  mementingkan ego  masing-masing terkait dengan  uang  pesangon  sehingga  proses  penyelesaian  perkara  PHK  di  PHI  dapat  berjalan  lancar  sebagaimana  mestinya.  Di samping, hakim PHI juga perlu bersikap tegas ketika para pihak tidak ada kesepakatan mengenai uang pesangon.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## V. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Soekanto, S, 2004, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

## B. Jurnal
Asshiddiqie, J. Penegakan Hukum, Terdapat dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, (akses 7 Desember 2019). Dahlia & A. J . (2011). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan UU No. UU Tahun 2004. Wacana Hukum, Vol. IX No. 2, Oktober. Irianti,  L.  N.  (201).  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Akibat  Adanya  Perkawinan  Antar  Pekerja  Sekantor  Pasca  Putusan  MK  Nomor  13/PUU-XV/2017 . JuristDiction Volume 2 No. 1, Januari 2019.
Sonhaji. (2019). Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Kesalahan Berat Pekerja. Adminitrative Law & Governance Journal, Volume 2 Issue 1, March .
Sonata,  D.L.  (2019).  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris:  Karakteristik  Khas  dari  Metode  Meneliti  Hukum. Fiat  Justisia  Jurnal  Ilmu  Hukum Volume 9 No. 1 Januari-Maret .
Toha, S. (2010). Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial . Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI .

## C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kenegakerjaan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

## D. Website
Daftar Perkara Pengadilan Hubungan Industrial Kota Palembang, Terdapat dalam http://sipp.pn-palembang.go.id/list_perkara, (akses 5 Desember 2019).
Dewi Aminatuz Zuhriah, D.A. Ketika Momok PHK Mengintai Dunia Ketenagakerjaan Indonesia. Terdapat dalam https://ekonomi.bisnis.com/read/20191209/12/1179407/ketika-momok-phk-mengintai-dunia-ketenagakerjaan-indonesia, (akses 4 Desember 2019).
CNN  Indonesia, May  Day,  Pekerja  Ajukan  Tujuh  Tuntutan  Ke  Pemerintah. Terdapat  dalam  https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190430145434-92- 390870/may-day-pekerja-ajukan-tujuh-tuntutan-ke-pemerintah, (akses 5 Desember 2019).