## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Voume :18, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Kepemilikan Senjata Api Tanpa Hak Oleh Masyarakat Sipil (Putusan Nomor : 79/PID.B/2016/PN.BLG)
Oleh :
Sonya Airini Batubara 1
Tim :
(Suganda Kelima Siregar 2 , Christin Yulia Simatupang 3 )

## Abstract
This study aims to find out how the criminal liability for  abuse  of  firearms  is.  This  study applies normative research method in which the research is  conducted based on reading materials  such  as  books,  literature  and legislation  relating  to  the  material  to  be discussed  in  this  thesis.  From  the  results  of the study, it can be concluded that the act of abuse  of  firearms  is  that  it  has  become  a lifestyle,  and  causes  a  sense  of  self  security because  of  the  increasingly  widespread circulation  of  illegal  firearms  in  Indonesia. But  the  security  of  our  society  can  actually be disrupted if they are unable to hold back their emotions and are less responsible.
Keywords : Abuse, Firearms, Civil Society

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana bentuk Pertanggungjawaban Pidana atas  penyalahgunaan  senjata  api.  Penelitian  ini menggunakan metode penelitian normatif adalah  penelitian  yang  dilakukan  berdasarkan bahan-bahan  bacaan,  dengan  cara  membaca buku-buku,  literatur-literatur  serta  peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan materi yang akan dibahas dalam skripsi ini.  Dari  hasil  penelitian  disimpulkan  bahwa tindak penyalahgunaan senjata api yang  terjadi yaitu  telah  menjadi  gaya  hidup  selain  itu  untuk menimbulkan  rasa  aman    bagi  diri  sendiri karena makin maraknya peredaran senjata api
ilegal  di    Indonesia.  Namun  masyarakat  kita justru  bisa  tergganggu  keamanannya  jika mereka  tidak  mampu  menahan  emosinya  dan kurang bertanggung jawab.
Kata  Kunci ;  Penyalahgunaan,  Senjata  Api, Masyarakat Sipil

## I  PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang
Negara Indonesia dalam hal ini menganut sistem demokrasi.Istilah demokrasi yang diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun demikian  penerapan  demokrasi  diberbagai negara  di  dunia,  memiliki  ciri  khas  dan spesifikasi masing-masing, yang lazimnya sangat  dipengaruh  oleh  ciri  khas  masyarakat sebagai rakyat dalam suatu negara. 1
Negara  Indonesia  sendiri  tidak  terlepas dari  berbagai  macam  masalah  seperti  yang penulis  lihat  dalam  beberapa  tahun  terakhir begitu  banyaknya  dan  bertambahnya  aksi kriminalitas yang disebabkan oleh bertambahnya  pertumbuhan  penduduk  yang tidak  diimbangi  dengan  jumlah  lowongan pekerjaan mengakibatkan masih banyak penduduk  di  Indonesia  yang  hidup  dengan keadaan  ekonomi  yang  menengah  kebawah. 2
Berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku,  izin kepemilikan  senjata  api  di  Indonesia  dibatasi hingga  satu  tahun  dan  dapat  diperpanjang dalam jangka waktu yang sama.
1 H. Hari Saherodji, Pokok-pokok
Kriminiologi, Aksara Baru, Jakarta, hal 11 2 Soerjono  soekanto.Faktor-faktor  yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta.Rineka Cipta.1986.hlm.25

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan  diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk meneliti dan menuangkan dalam tulisan penelitian  hukum  dengan  judul  :  “Tinjauan Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Kepemilikan Senjata  Api  Tanpa  Hak  Oleh  Masyarakat  Sipil (Tinjauan Kasus NO.79/PID.B/2016/PN.BLG)”.

## B.  Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan pemasalahan sebagai berikut, yaitu :
1.  Bagaimana  penerapan  hukum  terhadap kepemilikan  senjata  api  oleh  masyarakat sipil?
2.  Bagaimana kebijakan hukum dalam penanganan tindak pidana  kepemilikan senjata api   oleh  masyarakat sipil?
3.  Bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil dalam putusan no.79/Pid.B/2016/PN.Blg?

## C.  METODE PENELITIAN
1.  Jenis dan Sifat Penelitian
Penulisan  penelitian  hukum  (skripsi) dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana  Kepemilikan  Senjata  Api  Tanpa  Hak Oleh  Masyarakat  Sipil ”,  ini  termasuk  penelitian yuridis normatif yang juga biasa disebut sebagai penelitian  kepustakaan  atau  studi  dokumen. Disebut  penelitian  hukum  yuridis  normatif karena  penelitian  ini  dilakukan  atau  ditujukan pada  peraturan-peraturan  yang  tertulis  atau bahan hukum-hukum yang lain. Disebut penelitian  kepustakaan  disebabkan  penelitian lebih  banyak  dilakukan  terhadap  bahan  yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan.
Penelitian yuridis  normatif  dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan
hal-hal  yang  bersifat  teoritis  yang  menyangkut asas,  konsepsi,  doktrin  dan  norma  hukum  yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana.
Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan  yang  dilakukan  berdasarkan  bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan
yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini  dikenal  dengan  pendekatan  kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan  dan  dokumen  lain  yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 2.  Sumber Bahan Hukum
Dalam  penelitian  hukum  normatif  bahan pustaka  merupakan  dasar  yang  dalam  (ilmu) penelitian  digolngkan  sebagain  data  sekunder. Data  skunder  dalam  penelitian  ini  dapat dibedakan menjadi 3 :
a.  Bahan hukum primer
Bahan hukum primer didalam penelitian  ini  adalah  bahan  hukum  yang kekuatannya mengikat, yakni ;
a.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP),
b.  Undang-Undang  Nomor  12  tahun  1951 Tentang pengaturan senjata api,
c.  UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,dan
d.  Skep Kapolri No. Pol: Skep / 82 / II / 2004 tentang  Pelaksanaan  Pengawasan  dan Pengendalian  Senjata  Non  Organik  TNI  / POLRI
b.  Bahan Hukum Skunder
Bahan  Hukum  Sekunder  berupa pendapat  para  ahli,  teori-teori  yang  dapat membantu  mengungkap  masalah  dalam peneiitian  ini,  Rancangan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (RKUHP),  hasil-

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
hasil peneiitian terdahulu yang berhubungan dengan  pertanggungjawaban  tindak  pidana penyalahgunaan senjata
api oleh
masyarakat,  putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, pendapat  para  ahli/pakar  hukum  yang berhubungan  dengan  pertanggungjawaban tindak  pidana  penyalahgunaan  Senjata  Api iiegal yang dilakukan oleh masyarakat sipil. c.  Bahan Hukum Tersier
Merupakan  bahan  yang  memberikan penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer dan  bahan  hukum  skunder,  seperti  kamus, ensiklopedia, serta artikel dari internet.

## 3.  Teknik Pengumpulan Data
Karena  dengan  jenis  penelitian  yang digunakan  adalah  yuridis  normatif,  maka  dalam metode  pengumpulan  data  yang  digunakan adalah  studi  kepustakaan.  Studi  kepustakaan adalah  segala  usaha  yang  dilakukan  oleh peneliti  untuk  menghimpun  informasi  yang relevan  dengan  topik  atau  masalah  yang  akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari  buku-buku  ilmiah,  laporan  penelitian, karangan-karangan  ilmiah,  tesis  dan  disertasi, peraturan-peraturan,  ketetapan-ketetapan,  buku tahunan,  ensiklopedia,  dan  sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik.
Dilakukan  juga  dengan  pengumpulan data sekunder yaitu dengan cara membaca dan mempelajari artikel-artikel pada majalah- majalah,  tabloid-tabloid,  surat  kabar  dan  buku- buku  bacaan  lainnya  dan  peraturan  perunang- undangan  atau  referensi  lainnya  yang  erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

## 4.  Analisis Data
Dalam  penelitian  ini  analisis  data  yang digunakan adalah analisis  secara kualitatif  yaitu
uraian  yang  dilakukan  peneliti  terhadap  data yang  terkumpul  tidak  menggunakan  statistik atau  matematika  ataupun  sejenisnya,  tetapi berupa  uraian –uraian  kalimat  yang  tersusun secara  sistematis  sesuai  dengan  permasalahan yang  dibahas.  Dalam  narik  kesimpulan  penulis menggunakan  mtode  berfikir  dedukatif  yaitu cara  berfikiyang  menarik  kesimpulan  dari  suatu pernataan atau dalil yang bersifat umum menadi suatu pernyataan yang bersifat khusu

## II  HASIL DAN PEMBAHASA

## A.  Penerapan  Hukum  Terhadap  Kepemilikan
Senjata  Api
1.  Penerapan Hum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat
Faktor  kurangnya  kesadaran  masyarakat untuk  menyerahkan  senjata  api  illegal  kepada aparat  penegak  hukum  sering  kali  menjadi kendala dalam menanggulangi peredaran senjata  api  illegal  di  masayarakat.  Sering  kali dijumpai  masyarakat  yang  dirumah  dan  tempat tinggalnya menyimpan senjata api illegal.
Awalnya  masyarakat dahulu memiliki  dan menyimpan  senjata  api  ilegal  adalah  untuk pengamanan diri, jika sewaktu-waktu berhadapan  dengan  hal  yang  mengancam jiwanya, untuk mempertahankan diri saat terjadi kerusuhan  antar  etnis.  Senjata  api  dapat digunakan  untuk  perlindungan  diri  dari  aksi kejahatan  karena  semakin  maraknya  kejahatan dengan  senjata  api,  namun,  ada  aturan menggunakan senjata api.
Meskipun
dibolehkan, warga sipil tidak boleh menggunakannya  jika  tidak  dibutuhkan.  Aturan pertama  yaitu  senpi  yang  dimiliki  tidak  boleh

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dipertontonkan  di  depan  umum  apalagi  untuk menakut-nakuti orang lain. 3
Prosedur izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat  sipil  ini  diatur  pada  Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan  dan  Pengendalian  Senjata  Api untuk Kepentingan Olahraga dan Buku Petunjuk Pelaksanaan  Pengawasan  dan  Pengendalian Senjata  Api  pada  Surat  Keputusan  kapolri Nomor Polisi : Skep/82/II/2004. 4 2.  Penerapan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Oleh Angkatan POLRI dan TNI Sebagian masyarakat di Indonesia berpendapat  bahwa  keamanan  terhadap  warga sipil  masih  belum  maksimal  sebagaimana mestinya, hal ini dapat di lihat  sekarang banyak warga  sipil  yang  memiliki  senjata  api.  Bagi seseorang  yang ingin menjaga keselamatan diri dengan  memiliki  senjata  bukan  lah  suatu tindakan  yang  tidak  baik.  Sebab,  kepemilikan senjata  api  itu  telah  diatur  oleh  Undang  - undang  Nomor  12  tahun  1951  dan  didukung Undang  -  undang  Nomor  20  Prp  tahun  1960 tentang  kewenangan  perizinan  senjata  api, tentang  Kepolisian  Republik  Indonesia  Undang- Undang  Nomor:  2  tahun  2002  menjelaskan  di dalam  Pasal  15  ayat  2  huruf  e  yakni  Kepolisian memberikan  izin  dan  melakukan  pengawasan senjata  api,  bahan  peledak,  dan  senjata  tajam. Administrasi pada lembaga kepolisian dalam hal perizinan  senjata  api  itu  sendiri  adalah  bagian
3 http://batamnews.co.id/berita-14331- inilah-syarat-memiliki-senjata-api-bagi-warga- sipil-di-indonesia.html, diakses tanggal 07 November 2018 4 Anak Agung Ngurah Bayu Ariadi,Pertanggung
jawaban pidana atas penylahgunaan  senjata  api,  Jurnal  Fakultas Hukum Universitas Udayana,2013, hal 11
dari  administrasi  negara  dan  sistem  kepolisian suatu negara sangat terpengaruh dan bergantung dari bagaimana sistem pemerintahan suatu negara itu sendiri berjalan. 5
Selain  itu,  setelah  menggunakan  senjata api,  polisi  harus  membuat  laporan  terperinci mengenai  evaluasi  pemakaian  senjata  api. Laporan  tersebut  berisi  (Pasal  14  ayat  (2) Perkapolri  1/2009).  Laporan  inilah  yang  akan digunakan  untuk  bahan  pertanggungjawaban hukum  penerapan  penggunaan  kekuatan,  serta sebagai  bahan  pembelaan  hukum  dalam  hal terjadi gugatan pidana/perdata terkait penggunaan  kekuatan  yang  dilakukan  oleh anggota Polri yang bersangkutan (Pasal 14 ayat (5) huruf 3 dan f Perkapolri 1/2009).
Pada  prinsipnya,  setiap  anggota  POLRI wajib  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan penggunaan  kekuatan  (senjata  api)  dalam tindakan  kepolisian  yang  dilakukannya  (Pasal 13 ayat (1) Perkapolri 1/2009).

## D.  Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan
pemasalahan sebagai berikut, yaitu :
4.  Bagaimana  penerapan  hukum  terhadap kepemilikan  senjata  api  oleh  masyarakat sipil?
5.  Bagaimana kebijakan hukum dalam penanganan tindak pidana  kepemilikan
senjata api   oleh  masyarakat sipil?
6.  Bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil dalam putusan no.79/Pid.B/2016/PN.Blg?
5 Awaloedin,  Djamin.sistem  Administrasi Kepolisian.(Jakarta:YPKIK,2011),hal 5

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## E.  METODE PENELITIAN
5.  Jenis dan Sifat Penelitian
Penulisan  penelitian  hukum  (skripsi) dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana  Kepemilikan  Senjata  Api  Tanpa  Hak Oleh  Masyarakat  Sipil ”,  ini  termasuk  penelitian yuridis normatif yang juga biasa disebut sebagai penelitian  kepustakaan  atau  studi  dokumen. Disebut  penelitian  hukum  yuridis  normatif karena  penelitian  ini  dilakukan  atau  ditujukan pada  peraturan-peraturan  yang  tertulis  atau bahan hukum-hukum yang lain. Disebut penelitian  kepustakaan  disebabkan  penelitian lebih  banyak  dilakukan  terhadap  bahan  yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan.
Penelitian yuridis  normatif  dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal  yang  bersifat  teoritis  yang  menyangkut asas,  konsepsi,  doktrin  dan  norma  hukum  yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana.
Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan  yang  dilakukan  berdasarkan  bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini  dikenal  dengan  pendekatan  kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan  dan  dokumen  lain  yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 6.  Sumber Bahan Hukum
Dalam  penelitian  hukum  normatif  bahan pustaka  merupakan  dasar  yang  dalam  (ilmu) penelitian  digolngkan  sebagain  data  sekunder. Data  skunder  dalam  penelitian  ini  dapat dibedakan menjadi 3 : d.  Bahan hukum primer
Bahan hukum primer didalam penelitian ini adalah bahan hukum yang kekuatannya mengikat, yakni ;
e.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP),
f.  Undang-Undang  Nomor  12  tahun  1951 Tentang pengaturan senjata api,
g.  UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,dan
h.  Skep Kapolri No. Pol: Skep / 82 / II / 2004 tentang  Pelaksanaan  Pengawasan  dan Pengendalian  Senjata  Non  Organik  TNI  / POLRI

## e.  Bahan Hukum Skunder
Bahan  Hukum  Sekunder  berupa pendapat  para  ahli,  teori-teori  yang  dapat membantu  mengungkap  masalah  dalam peneiitian  ini,  Rancangan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (RKUHP),  hasil- hasil peneiitian terdahulu yang berhubungan dengan  pertanggungjawaban  tindak  pidana penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat,  putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pendapat  para  ahli/pakar  hukum  yang berhubungan  dengan  pertanggungjawaban tindak  pidana  penyalahgunaan  Senjata  Api iiegal yang dilakukan oleh masyarakat sipil.
f.  Bahan Hukum Tersier
Merupakan  bahan  yang  memberikan penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer dan  bahan  hukum  skunder,  seperti  kamus, ensiklopedia, serta artikel dari internet.

## 7.  Teknik Pengumpulan Data
Karena  dengan  jenis  penelitian  yang digunakan  adalah  yuridis  normatif,  maka  dalam metode  pengumpulan  data  yang  digunakan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
adalah  studi  kepustakaan.  Studi  kepustakaan adalah  segala  usaha  yang  dilakukan  oleh peneliti  untuk  menghimpun  informasi  yang relevan  dengan  topik  atau  masalah  yang  akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari  buku-buku  ilmiah,  laporan  penelitian, karangan-karangan  ilmiah,  tesis  dan  disertasi, peraturan-peraturan,  ketetapan-ketetapan,  buku tahunan,  ensiklopedia,  dan  sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik.
Dilakukan  juga  dengan  pengumpulan data sekunder yaitu dengan cara membaca dan mempelajari artikel-artikel pada majalah- majalah,  tabloid-tabloid,  surat  kabar  dan  buku- buku  bacaan  lainnya  dan  peraturan  perunang- undangan  atau  referensi  lainnya  yang  erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

## 8.  Analisis Data
Dalam  penelitian  ini  analisis  data  yang digunakan adalah analisis  secara kualitatif  yaitu uraian  yang  dilakukan  peneliti  terhadap  data yang  terkumpul  tidak  menggunakan  statistik atau  matematika  ataupun  sejenisnya,  tetapi berupa  uraian –uraian  kalimat  yang  tersusun secara  sistematis  sesuai  dengan  permasalahan yang  dibahas.  Dalam  narik  kesimpulan  penulis menggunakan  mtode  berfikir  dedukatif  yaitu cara  berfikiyang  menarik  kesimpulan  dari  suatu pernataan atau dalil yang bersifat umum menadi suatu pernyataan yang bersifat khusu

## II  HASIL DAN PEMBAHASA
B.  PENERAPAN HUKUM TERHADAP

## KEPEMILIKAN  SENJATA  API
3.  Penerapan Hum Terhadap Kepemilikan
Senjata Api Oleh Masyarakat
Faktor  kurangnya  kesadaran  masyarakat untuk  menyerahkan  senjata  api  illegal  kepada aparat  penegak  hukum  sering  kali  menjadi kendala dalam menanggulangi peredaran senjata  api  illegal  di  masayarakat.  Sering  kali dijumpai  masyarakat  yang  dirumah  dan  tempat tinggalnya menyimpan senjata api illegal.
Awalnya  masyarakat dahulu memiliki  dan menyimpan  senjata  api  ilegal  adalah  untuk pengamanan diri, jika sewaktu-waktu berhadapan  dengan  hal  yang  mengancam jiwanya, untuk mempertahankan diri saat terjadi kerusuhan  antar  etnis.  Senjata  api  dapat digunakan  untuk  perlindungan  diri  dari  aksi kejahatan  karena  semakin  maraknya  kejahatan dengan  senjata  api,  namun,  ada  aturan menggunakan senjata api.
Meskipun dibolehkan,
warga sipil tidak boleh menggunakannya  jika  tidak  dibutuhkan.  Aturan pertama  yaitu  senpi  yang  dimiliki  tidak  boleh dipertontonkan  di  depan  umum  apalagi  untuk menakut-nakuti orang lain. 6
Prosedur izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat  sipil  ini  diatur  pada  Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan  dan  Pengendalian  Senjata  Api untuk Kepentingan Olahraga dan Buku Petunjuk Pelaksanaan  Pengawasan  dan  Pengendalian Senjata  Api  pada  Surat  Keputusan  kapolri Nomor Polisi : Skep/82/II/2004. 7
6 http://batamnews.co.id/berita-14331- inilah-syarat-memiliki-senjata-api-bagi-warga- sipil-di-indonesia.html, diakses tanggal 07 November 2018 7 Anak Agung Ngurah Bayu Ariadi,Pertanggung jawaban pidana atas
penylahgunaan  senjata  api,  Jurnal  Fakultas Hukum Universitas Udayana,2013, hal 11

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
4.  Penerapan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Oleh Angkatan POLRI dan TNI Sebagian masyarakat di Indonesia berpendapat  bahwa  keamanan  terhadap  warga sipil  masih  belum  maksimal  sebagaimana mestinya, hal ini dapat di lihat sekarang banyak warga  sipil  yang  memiliki  senjata  api.  Bagi seseorang  yang ingin menjaga keselamatan diri dengan  memiliki  senjata  bukan  lah  suatu tindakan  yang  tidak  baik.  Sebab,  kepemilikan senjata  api  itu  telah  diatur  oleh  Undang  - undang  Nomor  12  tahun  1951  dan  didukung Undang  -  undang  Nomor  20  Prp  tahun  1960 tentang  kewenangan  perizinan  senjata  api, tentang  Kepolisian  Republik  Indonesia  Undang- Undang  Nomor:  2  tahun  2002  menjelaskan  di dalam  Pasal  15  ayat  2  huruf  e  yakni  Kepolisian memberikan  izin  dan  melakukan  pengawasan senjata  api,  bahan  peledak,  dan  senjata  tajam. Administrasi pada lembaga kepolisian dalam hal perizinan  senjata  api  itu  sendiri  adalah  bagian dari  administrasi  negara  dan  sistem  kepolisian suatu negara sangat terpengaruh dan bergantung dari bagaimana sistem pemerintahan suatu negara itu sendiri berjalan. 8
Selain  itu,  setelah  menggunakan  senjata api,  polisi  harus  membuat  laporan  terperinci mengenai  evaluasi  pemakaian  senjata  api. Laporan  tersebut  berisi  (Pasal  14  ayat  (2) Perkapolri  1/2009).  Laporan  inilah  yang  akan digunakan  untuk  bahan  pertanggungjawaban hukum  penerapan  penggunaan  kekuatan,  serta sebagai  bahan  pembelaan  hukum  dalam  hal terjadi gugatan pidana/perdata terkait penggunaan  kekuatan  yang  dilakukan  oleh
8 Awaloedin,  Djamin.sistem  Administrasi Kepolisian.(Jakarta:YPKIK,2011),hal 5
anggota Polri yang bersangkutan (Pasal 14 ayat (5) huruf 3 dan f Perkapolri 1/2009).
Pada  prinsipnya,  setiap  anggota  POLRI wajib  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan penggunaan  kekuatan  (senjata  api)  dalam tindakan  kepolisian  yang  dilakukannya  (Pasal 13 ayat (1) Perkapolri 1/2009).
C.  KEBIJAKAN HUKUM DALAM

## PENANGANAN  KEPEMILIKAN  SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL
1.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana
(KUHP)
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana membagi tindak pidana menjadi dua jenis  yakni Kejahatan  dan  Pelanggaran.  Delik-delik  yang termasuk dalam kejahatan dimuat dalam Buku II dan  yang  termasuk  pelanggaran  dimuat  dalam Buku  III.  Akan  tetapi  dalam  KUHP  tidak disebutkan  kriteria  apa  yang  dipergunakan untuk  membedakan  kedua  jenis  delik  tersebut. Perbedaan  antara  pelanggaran  dan  kejahatan merupakan  perbedaan  antara  delik  Undang- undang dan delik hukum.
Kejahatan merupakan delik hukum
sedangkan pelanggaran merupakan delik Undang-undang, jadi kejahatan perbuatan karena sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum sedangkan pelanggaran adalah perbuatan  yang  oleh  Undang-undang  dicap sebagai  suatu  perbuatan  yang  bertentangan dengan ketertiban umum.
Menurut Sudarto, kriteria untuk membedakan  kedua  jenis  delik  tersebut  di  atas didasarkan  atas  pendapat  sebagai  berikut  : bahwa  antara  kedua  jenis  delik  ada  perbedaan yang  bersifat  kualitatif.  Kedua  jenis  delik  yang

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dimaksud  kejahata n  atau  “ Rechtdelicten ”  yaitu perbuatan  yang  bertentangan  dengan  keadilan, terlepas  apakah  perbuatan  itu  diancam  pidana dalam suatu Undang-undang atau tidak. Sedangkan  jenis  delik  yang  kedua  yaitu pelanggaran atau “wetsdelicten” ialah perbuatan yang  oleh  umum  baru  disadari  sebagai  suatu tindak pidana karena Undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena Undang-undang  yang  mengancamnya  dengan pidana.
Menurut  Sudarto,  perbedaan  secara kualitatif  tidak  dapat  diterima,  sebab  ada kejahatan  yang  baru  disadari  sebagai  delik karena tercantum dalam KUHP, jadi sebenarnya tidak  dirasakan  sebagai  bertentangan  dengan rasa  keadilan  dan  sebaliknya  ada  pelanggaran yang memang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan.
KUHP Indonesia menganut aliran monistis,  yang  mana  di  dalam  aliran  monistis tidak  ada  perbedaan  antara  tindak  pidana, pertanggungjawaban  pidana,  namun  dalam perkembangannya maupun dalam dunia praktek ada  perbedaan  tegas  antara  tindak  pidana  dan pertanggungjawaban  pidana,  sebagaimana  hal tersebut  di  pertegas  oleh  Sudarto  tentang pandangan monitis. Pandangan monistis adalah suatu  pandangan  yang  melihat  keseluruhan syarat  untuk  adanya  pidana  itu  kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.
Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman,  bahwa  di  dalam  pengertian perbuatan/tindak  pidana  sudah  tercakup  di dalamnya  perbuatan  yang  dilarang (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (criminal responbility).
Berbicara dalam hal dalam tindak Pidana, khususnya  KUHP  adanya  pembagian  antara kejahatan dan pelanggaran, yang mana
kejahatan dan pelanggaran tersebut merupakan kualifikasi yuridis.
Menurut  hukum  pidana  positif  yang  saat ini  berlaku  (yang  berinduk  pada  KUHP), kualifikasi  yuridis  terdiri  dari  “  kejahatan”  dan “pelanggaran”  seperti  dalam  KUHP  (WvS) Belanda. Di  dalam  aturan  umum  Buku  I  KUHP ada  perbedaan  akibat/konsekuensi  hukumnya antara  kejahatan  dan  pelanggaran,  antara  lain dalam  pembantuan,  perbarengan/concursus, tengang waktu
daluwarsa (daluwarsa penuntutan maupun pelaksanaan/eksekusi pidananya. Adapun
dalam ketentuan KUHP
Indonesia  menerangkan  tentang  Kepemilikan Senjata  Api  terdapat  dalam  Pasal  500  KUHP. Pada ketentuan KUHP tersebut tidak menerangkan  di  dalamnya  kualifikasi  yuridis kejahatan  dan  pelanggaran,  karena  kualifikasi yuridis  antara  kejahatan  dan  pelanggaran memiliki  akibat  yuridis  yang  berbeda  pula, antara  kejahatan  dan  pelanggaran  dalam  hal percobaan, pembantuan, penyertaan dan residive .  Percobaan  menurut  pasal  54 terhadap  pelanggaran  tidak  dapat  di  pidana, sedangkan  pada  pasal  53  ayat  3  percobaan terhadap kejahatan di pidana. 9
Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya  bersifat  individual  dan  dalam  hal pemidanaan  terikat  pada  asas  kesalahan  atau asas culpabilitas atau  asas Green  Straf  Zonder Schuld  atau  Keine  Strafe  Ohne  Schuld atau No punishment  without  fault ,  yang  artinya  badan- badan  hukum  tidak  bisa  melakukan  tindak pidana.  Menurut  KUHP  di  Indonesia,  hanya mengenal  orang  perseorangan  sebagai  pelaku
9 https://fahum.unsam.ac.id/kebijakan- formulasi-hukum-pidana-kepemilikan-senjata- api-ilegal-dalam-pembaharuan-hukum-pidana- di-indonesia, diakses tanggal 07 november 2018

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tindak  pidana  dan  korporasi  bukan  merupakan subyek hukum pidana. Hal ini dapat di lihat dari ketentuan Pasal 59 KUHP.
Badan-badan hukum tidak dapat melakukan  tindak  pidana  dan  yang  bisa melakukan  tindak  pidana  hanyalah  manusia alamiah ( natuurlijke persoon ), sedangkan manusia  hukum  ( rechts  persoon )  tidak  dapat melakukan tindak pidana, namun dalam perkembangannya  ternyata  manusia  alamiah bergabung  satu  sama  lain  membentuk  suatu bidang  usaha  dalam  bentuk  suatu  organisasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menimbulkan kemajuan di bidang ekonomi sehingga  muncul  pelaku-pelaku  usaha  yang tidak  hanya   bersifat  perorangan  tetapi  sudah dalam  bentuk  kerjasama  berupa  perkumpulan orang  atau  harta  kekayaan  dalam  bentuk korporasi.  Korporasi  ini  dalam  melakukan kegiatannya  sudah  barang  tentu  berorientasi pada keuntungan. Oleh karena itu kemungkinan melakukan juga perbuatan yang dapat merugikan orang lain dalam mencapai tujuannya.
Di Indonesia, pengakuan korporasi sebagai  subyek  hukum  pidana,  saat  ini pengaturannya  hanya  dapat  ditemukan  dalam perundang-undangan  hukum  pidana  di  luar KUHP ataupun perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana. Akan tetapi, masih ada terlihat ketidaktuntatasan pembentuk undang-undang  (kebijakan  formulasi)  dalam merumuskan  korporasi  sebagai  subyek  hukum yang dapat dijatuhi pidana. Adapun ketidaktuntasan  tersebut  yaitu  mengenai  kapan suatu
korporasi dianggap harus
bertanggungjawab,  ataupun  bagaimana  cara pertanggungjawabannya.
Konsekuensi yuridis dengan tidak diaturnya  korporasi  sebagai  subyek  tindak
pidana  dalam  Buku  I  KUHP  (sebagai  ketentuan umum  hukum  pidana),  yaitu  pengaturannya dalam  ketentuan  undang-undang  di  luar  KUHP menjadi  sangat  beraneka  ragam.  Misalnya, Undang-Undang  Darurat  No.  12  tahun  1951 tentang kepemilikan senjata api, amunisi, bahan peledak,  dan  senjata  lain,  hanya  meminta pertanggungjawaban pidana kepada pengurusnya  saja,  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 4 ayat (1).
KUHP  merupakan  sistem  induk  hukum pidana  materiil  yang  tidak  mengakui/tidak mengenal  dapat  di  pertanggungjawabkannya korporasi  secara  pidana  akan  menimbulkan masalah yuridis sebagaimana di ketahui Undang-undang khusus yang memuat ketentuan pidana di luar KUHP yang merupakan sub sistem pidana
materiil dalam perkembangannya  mengakui  bahwa  korporasi sebagai subjek hukum dan dapat di pertanggungjawabkan  secara  pidana,  namun sangat  di  sayangkan  Undang-undang  khusus yang memuat ketentuan pidana tersebut banyak yang  tidak  mencantumkan  pedoman  dan pemidanaan  terhadap  korporasi  antara  lain mencakup:
a.  Penegasan  korporasi  sebagai  subjek  hukum tindak pidana
b.  Penentuan  sanksi  pidana/tindakan  untuk korporasi
c.  Penentuan siapa yang dapat di pertanggungjawabkan d.  Penentuan kapan korporasi dapat di pertanggungjawabkan
e.  Penentuan kapan pengurus dapat di pertanggungjawabkan
f.  Penentuan  alasan  pembenar  dan  pemaaf bagi korporasi
g.  Penentuan aturan/pedoman pemidanaan bagi korporasi

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Hal tersebut
dapat menimbulkan permasalahan  yuridis  karena  KUHP  yang merupakan  sistem  induk  hukum  pidana  materiil sebagaimana  yang  di  jelaskan  di  atas  tidak mengenal  pertanggungjawaban  pidana  bagi korporasi. Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951  tentang  senjata  api,  juga  tidak  mengatur tentang pertanggungjawaban bagi korporasi.
KUHP  yang  berlaku  di  Indonesia  pada saat  ini  belum  mengenal  hal  yang  dinamakan pedoman  pemidanaan.  Oleh  karena  itu,  hakim dalam memutus suatu perkara diberi kebebasan memilih jenis pidana ( strafsoort ) yang dikehendaki, sehubungan dengan sistem alternatif dalam pengancaman di dalam undang- undang.  Selanjutnya  hakim  juga  dapat  memilih berat  ringannya  pidana  ( strafmaat )  yang  akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang- undang hanya maksimum dan minimum pidana.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  maka yang  sering  menimbulkan  masalah  dalam praktek  adalah  mengenai  kebebasan  hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang diberikan.  Hal  ini  disebabkan  undang-undang hanya  menentukan  batas  maksimum  dan minimum  pidananya  saja.  Sebagai  konsekuensi dari  masalah  tersebut,  akan  terjadi  hal  yang disebut dengan disparitas pidana.
Pembaharuan  dalam  bidang  substantive hukum  ini  diartikan  sebagai  upaya  melakukan reformasi  dan  reevaluasi  masalah  pokok  dalam Hukum  pidana  yaitu  masalah  menentukan  dan menetapkan  perbuatan  yang  dilarang/  tindak pidana  masalah  pertanggungjawaban  pidana atau  kesalahan  dan  masalah  pidana  dan pemidanaan.
Masalah  pertama  dan  kedua  (Tindak pidana dan Kesalahan) dalam berbagai kesempatan telah banyak menjadi topik pembahasan  namun  terhadap  masalah  ketiga
yaitu  pidana  dan  pemidanaan  seolah  menjadi anak  tiri  dalam  pembicaraan  hukum  pidana, padahal  pemidanaan  ini  memegang  peranan penting  dalam  mencapai  tujuan  ( Goal )  dari hukum pidana.
Sistem  Pemidanaan  pada  hakikatnya merupakan  sistem  kewenangan/  kekuasaan menjatuhkan  pidana.  Patut  dicatat  bahwa pengertian  “pidana”  tidak  hanya  dilihat  dalam arti  sempit/  formal,  tetapi  juga  dapat  dilihat dalam  arti  luas/  materiil.  Dalam  arti  sempit/ formal,  sistem  pemidanaan  berarti  kewenangan menjatuhkan/ mengenakan sanksi pidana menurut  Undang-undang  oleh  pejabat  yang berwenang  (hakim),  dalam  arti  luas/  material, sistem  pemidanaan  merupakan  suatu  mata rantai  proses tindakan hukum dari pejabat  yang berwenang,  mulai  dari  proses  penyidikan, penuntutan,  sampai  pada  putusan  pidana dijatuhkan  oleh  pengadilan  dan  dilaksanakan oleh aparat pelaksana.
Hal  ini  dipertegas  oleh  Sudarto  yang menyatakan  :  KUHP  kita  tidak  memuat pedoman
pemberian pidana ( straftoemetingsleiddraad )  yang  umum  ialah suatu  pedoman  yang  dibuat  oleh  pembentuk undang-undang  yang  memuat  asas-asas  yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan  pidana,  yang  ada  hanya  aturan pemberian pidana ( straftoemetingsregels ).
Dari  pendapat  di  atas  secara  implisit menyatakan  bahwa  pedoman  pemidanaan merupakan kebijakan legislatif yang “seharusnya”  ada  dalam  aturan/  norma  hukum pidana  materiil  yang  harus  diperhatikan  dalam pemberian  pidana.  Tujuan  dalam  Kamus  besar Bahasa  Indonesia  diartikan  sebagai  “arah, haluan  (jurusan),  maksud,  tuntutan  (yang dituntut)”

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Tujuan  pemidanaan  berarti  arah  yang “seharusnya”  ingin  dicapai  dari  penjatuhan pidana  atau  dapat  diartikan  juga  maksud  yang hendak didapatkan
dari pemberian pidana/pemidanaan. Tujuan pemidanaan mengemban  fungsi  pendukung  dari  fungsi hukum  pidana  secara  umum  yang  ingin  dicapai sebagai  tujuan  akhir adalah  terwujudnya kesejahteraan  dan  perlindungan  masyarakat ( Social defence dan Social welfare )
Menetapkan tujuan dan pedoman pemberian pidana harus dijadikan pertimbangan hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  sehingga keputusan  hakim  tersebut  dapat  terbaca  oleh orang  lain(masyarakat)  dan  khususnya  oleh orang yang berkepentingan dalam perkara itu.
Hukum  pidana  tidak  terlepas  dari  adanya sanksi  yang  berupa  pidana,  dalam  pelajaran ilmu  hukum  pidana  masalah  pidana  dan pemidanaan  kurang  mendapatkan  perhatian seperti  halnya  perhatian  terhadap  dua  masalah pokok  lainnya  dalam  hukum  pidana  yaitu perbuatan/tindakan
dan pertanggungjawaban/kesalahan.  Pembahasan tentang stesel pidana tidak akan habis habisnya mengingat  bahwa  justru  stesel  pidana  bagian yang terpenting dari suatu kitab undang-undang hukum pidana.
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Undang- undang  darurat   No.  12  Tahun  1951  tentang kepemilikan senjata api, amunisi, bahan peledak,  dan  senjata  lain,  maka  aturan pemidanaan  (pidana  mati,  pidana  penjara, denda  serta  kurungan),  berlaku  sama  dengan aturan  pemidanaan  dalam  KUHP,  kecuali apabila  ditentukan  tersendiri  dalam  Undang- undang  darurat   No.  12  Tahun  1951  tentang kepemilikan senjata api, amunisi, bahan peledak,  dan  senjata  lain,  maka  aturan
pemidanaan  diberlakukan  khusus  (lex  specialis derogat legi generalis).
Meskipun tindak pidana belum terlaksana tidak  berarti  permufakatan  jahat  sama  dengan tindak pidana percobaan ( poging ) sebagaimana yang  diatur  dalam  Pasal  53  KUHP.  Dalam tindak  pidana  percobaan  harus  memenuhi  3 unsur  yaitu  niat,  permulaan  pelaksaan  dan perbuatan  tersebut  tidak  jadi  selesai  diluar kehendak  pelaku.  Apabila  melihat  rumusan tindak  pidana  permufakatan  jahat,  maka  niat dalam permufakatan jahat  telah dapat  dihukum. Karena  perbuatan  persiapan  ( voorbereiding ) dalam permufakatan jahat sendiri belum ada.
Pada  Konsep  KUHP  Undang-undang khusus ini di dalam nya tidak memuat ketentuan pidana  tentang  melakukan  tindak  pidana dengan  pemufakatan  jahat  atau  apabila  terjadi pengulangan  tindak  pidana (recidive), sehingga menimbulkan  masalah  sendiri  karena  aturan pemidanaan dalam KUHP tidak hanya di tujukan pada  subjek  yang  melakukan  tindak  pidana melainkan  kepada  mereka  yang  melakukan pemufakatan jahat dan pengulangan (recidive)

## 2.  UU DARURAT NO 12 TAHUN 1951
Hukum  berfungsi  sebagai  perlindungan kepentingan  manusia.  Hukum  menjadi  berarti apabila  perilaku  manusia  dipengaruhi  oleh hukum  dan  apabila  masyarakat  menggunakan hukum sebagai pengendali perilakunya, penegakan  hukum  berkaitan  erat  dengan masalah  kepatuhan  hukum  sebagai  norma. Masalah penegakan hukum terletak pada upaya terbaik  penegakkan  hukum  pidana  materil sebagaimana  ketentuan  hukum  pidana  formil mampu  menjadi  pengawal  dalam  membingkai semangat  dan  tujuan  hukum  pidana  meteril  itu sendiri.  Dalam  banyak  hal  upaya  penegakan hukum,  tidak  cukup  hanya  dilihat  dari  aspek

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
hukum  saja  agar  dapat  berjalan  secara  efektif, tetapi  ada  aspek  lain  yaitu  aparat  hukum  dan kultur  masyarakatnya.  Yang  menjadi  persoalan utama  bukanlah  kemungkinan  turut  sertanya tugas  penegak  hukum  atau  kemauan  mayoritas dalam  badan  yang  berwenang  menentukan sanksi  hukuman  tertinggi  atau  terakhir  untuk menyelenggarakan  kehendaknya,  tetapi  justru kepercayaan  atau  keyakinan,  bahwa  peraturan hukum  harus  dilaksanakan  biarpun  tanpa paksaan fisik.
Walaupun  beratnya  sanksi  pidana  yang terdapat  dalam  suatu  undang-undang  namun hal  itu  bukanlah  salah  satu  faktor  keberhasilan hukum  pidana  dalam  menerapkan  sanksinya. Seperti  yang  terdapat  pada  undang-undang tentang ketentuan penggunaan senjata api yang memiliki  sanksi  pidana  yang  berat.  Namun  hal itu  tidak  menyurutkan  penggunaan  senjata  api oleh kalangan yang
tidak
berhak menggunakannya. Malah penggunaannya malah  ditujukan  untuk  melukai  aparat  penegak hukum itu sendiri. 10
Pengaturan  tentang  senjata  api  terdapat pada  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1948, tentang pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan  senjata  api  dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951  yang  Mengubah “ Ordonnantietijdelijke
Bijzondere Strafbepalingen ”  (STBL.  1948  No.  17)  dan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.
Dengan  banyaknya  senjata  api  ilegal yang  berada  di  Indonesia  menunjukkan  bahwa kurangnya rasa kepedulian negara dalam wujud apresiasinya  terhadap  perlindungan  warga
10 https://nofryhardi.wordpress.com/20 16/10/19/pengaturan-senjata-api-dalam-uu- no-12-tahun-1951 , diakses tanggal 07 November 2018
negara.  Hal  ini  juga  memperlihatkan  bahwa tidak  sinkronnya  antara  perbuatan  dan  sanksi dalam  hukum  pidana  dimana  perbuatan  dan tindakan  yang  nyata-nyata  telah  dilarang  dalam hukum  pidana  serta  mempunyai  sanksi  pidana yang  cukup  berat  namun  masih  juga  terdapat pelanggaran.
Menurut
lawrence
M. Friedman  penegakan hukum yang tidak berjalan dengan semestinya disebabkan karena;
1.  Faktor  legal  substance,  dimana  perundang- undangan  tidak  tegas  dalam  menyatakan senjata  apa  yang  diperbolehkan  dan  senjata apa  yang  tidak  diperbolehkan  untuk  dimiliki masyarakat sipil.
2.  Faktor  legal  structure,  yaitu  penerapan  dari ketentuan  perundang-undangan  oleh  aparat penegak  hukum  kurang  berjalan  maksimal karena  berbagai  faktor  intern  dan  ekstern yang  menyebakan  kerugian  bagi  mereka sendiri
3.  Faktor  legal  culture,  partisipasi  masyarakat dalam  pelaporan  penggunaan  senjata  api ilegal  dianggap  sebagai  hal  yang  dapat mengancam  diri  mereka  sendiri.  Pengguna senjata  api  dianggap  sebagai  orang  yang sangat berbahaya.
Penegakan  hukum  dewasa  ini  dapat dikatakan  belum  memenuhi  harapan,  bukan hanya  karena  masalah  profesionalisme  aparat penegak  hukum  yang  dipertanyakan  tetapi  juga masalah  peraturan  perundang-undangan  serta masalah  ketersediaan  sarana  dan  prasarana pendukungnya.  Proses  penegakan  hukum  tidak akan  pernah  terlepas  dari  upaya  kebijakan politik  kriminal,  karena  kebijakan  kriminal  atau upaya penanggulangan kejahatan itu merupakan bagian integral dari upaya perlindungan  masyarakat (sosial  defence) dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat (social welfare).

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Selain  itu  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  dan
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang Mengubah “ Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen ”  (STBL.  1948  No.  17)  dan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (“UU Darurat 12/1951”).
Walaupun  sanksi  pidana  yang  terdapat dalam  Undang-Undang  Darurat  Nomor  12 Tahun  1951  sangat  berat  namun  ketentuan pidana  dalam  undang-undang  tersebut  dirasa kurang efektif dalam meminimalisir penyalahgunaan senjata api terutama dalam hal krisis penegakan hukun pada saat sekarang ini. Masalah penegakan hukum tidak bisa dilepaskan  dari  efektivitas  hukum.  Masalah efektivitas  hukum  berhubungan  erat  dengan usaha  yang  dilakukan  agar  hukum  itu  benar- benar  hidup  dalam  masyarakat,  dalam  artian berlaku  secara  filosofis,  yuridis  dan  sosiologis. Seacara  filosofis,  berarti  bahwa  hukum  itu berlaku sebagaimana yang dikehendaki, berlaku secara  yuridis  artinya  sesuai  dengan  apa  yang telah  dirumuskan  dan  berlaku  secara  sosiologis maksudnya  hukum  itu  dipatuhi  oleh  warga masyarakat tersebut.
Para  pelaksana  atau  para  penegak hukum  tidak  memberikan  contoh  yang  baik dalam  kepatuhan  terhadap  hukum.  Kepatuhan terhadap hukum seharusnya dicontohkan dengan  baik  oleh  penegak  hukum  namun  yang terjadi malah sebaliknya. Arogansi yang dilakukan  oleh  penegak  hukum  menjadi  contoh yang  buruk  bagi  masyarakat,  terutama  dengan penggunaan  senjata  api  dalam  penyelesaian konflik  terhadap  pelanggar  hukum,  pemilik kewenangan  lain  yang  juga  menggunakan senjata  api  maupun  dengan  sesama  instansi sendiri.
Kepemilikan  senjata  api  diatur  secara implisit  dalam  undang-undang  agar  tidak  terjadi penyalahgunaan  terhadap  senjata  tersebut. Dalam  undang-undang  disebutkan  bahwa  ijin kepemilikan senjata api hanya diberikan kepada pejabat tertentu, antara lain ;
a.  Pejabat  swasta  atau  perbankan,  yakni presiden  direktur,  presiden  komisaris, komisaris,  diretur  utama  dan  direktur keuangan.
b.  Pejabat pemerintah,  yakni  Menteri,  Ketua MPR/DPR,  Sekjen,  Irjen,  Dirjen,  dan Sekretaris Kabinet, demikian juga Gubernur,  Wakil  Gubernur,  Sekwilda, Irwilprop,  Ketua  DPRD-I  dan  Anggota DPR/MPR, TNI, Polri dan Purnawirawan. Selain  itu  berdasarkan  Pasal  15  ayat  (2) huruf  e Undang-Undang  No.  22  Tahun  2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,
Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memberikan izin dan melakukan  pengawasan  senjata  api,  bahan peledak, dan senjata tajam.[9] Selain pengaturan  tersebut,  berdasarkan  Pasal  7  ayat (1)  Peraturan  Menteri  Pertahanan  Republik Indonesia  No.  7  Tahun  2010  tentang  Pedoman Perizinan,  Pengawasan  dan  Pengendalian Senjata  Api  Standar  Militer  Di  Luar  Lingkungan Kementerian  Pertahanan  Dan  Tentara  Nasional Indonesia  (“Permenhan  7/2010”),  untuk  ekspor, impor pembelian, penjualan, produksi,
pemilikan, penggunaan,
penguasaan,
pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, penghibahan, peminjaman, pemusnahan senjata  api  standar  militer  dan  amunisinya diperlukan izin Menteri.
Izin  tersebut  dapat  diberikan  dengan pembatasan-pembatasan  tertentu  sesuai  tugas pokok  dan  fungsi  kepada  (Pasal  7  ayat  [4] Permenhan 7/2010):

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
a)  instansi  pemerintah  non  Kemhan  dan TNI; b)  badan hukum nasional Indonesia tertentu;
c)  perorangan
(pejabat pemerintah tertentu; atlet menembak; kolektor); d)  kapal laut Indonesia; dan e)  pesawat udara Indonesia D.  PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN TERHADAP
TINDAK  PIDANA  SENJATA  API  DALAM PUTUSAN NO 79/PID.B/2016/PN.BLG
Kasus  yang  penulis  teliti  ini  merupakan kasus  tanpa  hak  memiliki,  membawa  dan/atau menyimpan  senjata  api  rakitan  yang  dilakukan oleh terdakwa yang bernama Ependi als Ipen.

## 1.  Posisi Kasus
Pengadilan Negeri
Balige yang memeriksa  dan  mengadili  perkara  pidana  pada pengadilan  tingkat  pertama  dengan  acara pemeriksaan  biasa  telah  menjatuhkan  putusan sebagai  berikut  dalam  perkara  terdakwa  Nama Ependi Als Ipen; tempat lahir Pantai Labu; umur 34  tahun:  jenis  kelamin  laki-laki;  kebangsaan Indonesia,  tempat  tinggal  Dusun  IV,  Desa Sarang  Burung,  Kecamatan  Pantai  Labu, Kabupaten Deli Serdang; Agama Islam; pekerjaan Supir.
Bahwa  dia  terdakwa  Ependi  Als  Ipen pada  hari  Jumat  tanggal  04  Maret  2016  sekira pukul  02.30  Wib  atau  setidak-tidaknya  pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 bertempat di depan  Polsek  Lumban  Julu  Kec.  Lumban  Julu Kab.  Tobasa  atau  setidak-tidaknya  pada  suatu tempat lain  yang masih termasuk dalam daerah hukum  Pengadilan  Negeri  Balige,  yang  tanpa hak  memasukkan  ke  Indonesia,  membuat,
menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan  atau  mencoba  menyerahkan, menguasai,  membawa,  mempunyai  persedian padanya  atau  mempunyai  dalam  miliknya, menyimpan,  mengangkut,  menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia  sesuatu  senjata  api,  amunisi  atau sesuatu  bahan  peledak.  Perbuatan  mana dilakukan oleh terdakwa.
Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana  yang  tersebut  diatas  para  saksi Iqbal Daulay dan Eko Valentino  Sitinjak sedang melaksanakan  razia  di  depan  Polsek  Lumban Julu,  Kec.Lumban  Julu,  Kab.Tobasa,  kemudian terdakwa yang duduk di sebelah supir berangkat dari  Pantai  Labu  Kab.  Deli  Serdang  menuju Sibolga dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi  Jenis  L.  300  BK  8251  MP  untuk membawa  barang  dagangan  berupa  telur  milik tokenya  yang  bernama  Suwanto  Halim  (DPO) untuk  dijual  ke  Sibolga,  dimana  sebelum berangkat menuju Sibolga maka Suwanto Halim memberikan  1  (satu)  Unit  Senjata  Airgun Handgun  Jenis  WG  Nomor  99MO1044  beserta 8 (delapan) butir peluru mimis kepada terdakwa untuk  berjaga-jaga  apabila  ada  perampok  yang akan  merampok  terdakwa.  Selanjutnya  mobil yang  ditumpangi  oleh  terdakwa  distop  petugas kepolisian, kemudian petugas kepolisian menanyakan  “  Apa  isi  tas  “  lalu  terdakwa menjawab  “Senjata  Pak”  sehingga  petugas kepolisian  langsung  menangkap  terdakwa  yang tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Rekomendasi  dari  Kapolda  Sumatera  Utara atau  Kapolres  Tobasa.  Seterusnya  petugas kepolisian membawa terdakwa bersama barang buktinya  berupa  1  (satu)  Unit  Senjata  Airgun  / Handgun  Jenis  WG  Nomor  99MO1044,  8 (delapan)  butir  peluru  mimis,  1  (satu)  buah tabung  gas  kecil  warna  putih  dengan  tulisan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
warna merah, 1 (satu) buah kartu registrasi unit atas  nama  Suwanto  Halim,1  (satu)  buah  kartu registrasi  anggota  atas  nama  Suwanto  Halim dan 1 (satu) buah tas sandang merk Polo Renzi warna  coklat  ke  kantor  Polres  Tobasa  untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

## Dakwaan
Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana  yang  tersebut  diatas  para  saksi Iqbal Daulay dan Eko Valentino  Sitinjak sedang melaksanakan  razia  di  depan  Polsek  Lumban Julu  Kec.  Lumban  Julu  Kab. Tobasa, kemudian terdakwa yang duduk di sebelah supir berangkat dari  Pantai  Labu  Kab.  Deli  Serdang  menuju Sibolga dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi  Jenis  L.  300  BK  8251  MP  untuk membawa  barang  dagangan  berupa  telur  milik tokenya  yang  bernama  Suwanto  Halim  (DPO) untuk  dijual  ke  Sibolga,  dimana  sebelum berangkat menuju Sibolga maka Suwanto Halim memberikan  1  (satu)  Unit  Senjata  Airgun  / Handgun  Jenis  WG  Nomor  99MO1044  beserta 8 (delapan) butir peluru mimis kepada terdakwa untuk  berjaga-jaga  apabila  ada  perampok  yang akan  merampok  terdakwa.  Selanjutnya  mobil yang  ditumpangi  oleh  terdakwa  distop  petugas kepolisian, kemudian petugas kepolisian menanyakan apa isi tas lalu terdakwa menjawab Senjata  Pak,  sehingga  petugas  kepolisian langsung menangkap terdakwa yang tidak dapat menunjukkan  Surat  Ijin  Rekomendasi  dari Kapolda Sumatera Utara atau Kapolres Tobasa. Seterusnya petugas kepolisian membawa terdakwa  bersama  barang  buktinya  berupa  1 (satu)  Unit  Senjata  Airgun  Handgun  Jenis  WG Nomor  99MO1044,  8  (delapan)  butir  peluru mimis,  1  (satu)  buah  tabung  gas  kecil  warna putih dengan tulisan warna merah, 1 (satu) buah
kartu registrasi unit atas nama Suwanto Halim,1 (satu)  buah  kartu  registrasi  anggota  atas  nama Suwanto  Halim  dan  1  (satu)  buah  tas  sandang merk  Polo  Renzi  warna  coklat  ke  kantor  Polres Tobasa  untuk  dilakukan  pemeriksaan  lebih lanjut.
Berdasarkan hasil Pemeriksaan
Laboratoris  Kriminalistik  Polri  Cabang  Medan No. LAB 2688/BSF/2016 tanggal 16 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Binsaudin Saragih,  S.Si.M.Si  dan  Supriyadi,  ST  dengan hasil  pemeriksaan  terhadap  barang  bukti sebagai berikut :
a.  Terhadap 1 (satu) Pucuk Senjata Airsoft Gun (BB1)
Setelah  dilakukan  pemeriksaan  secara certmat dan teliti, ternyata barang bukti tersebut adalah  Senjata  Airsoft  Gun  dalam  keadaan berfungsi  dengan  baik  (aktif)  dan  diperoleh identitas sebagai berikut :
1.  Jenis Senjata :  Airsoft  Gun Replika Jenis Pistol 2.  Merek/Model : WG 3.  Nomor Seri : 99MO1044 4.  Panjang Laras : 8,3 cm 5.  Panjang Senjata : 20,5 cm 6.  Diameter Laras : 6 mm
b.  Terhadap  8  (delapan)  butir   Gotri/Mimis (BB2)
Setelah  dilakukan  pemeriksaan  secara cermat  dan  teliti,  ternyata  barang  bukti  tersebut adalah  Gotri/Mimis  dalam  keadaan  baik  dan diperoleh identitas sebagai berikut :
1.  Bahan : Logam 2.  Diameter : 6 mm 3.  Berat per butir : 0,8814 gr
c.  Terhadap  1  (satu)  buah  Magazen  Senjata Airsoft Gun (BB3)

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Setelah  dilakukan  pemeriksaan  secara cermat  dan  teliti,  ternyata  barang  bukti  tersebut adalah Magazen dari Senjata Airsoft Gun (BB1) berisikan  tabung  gas  CO 2 yang  berfungsi sebagai  tenaga  pendorong  peluru  dalam keadaan  berisi  dan  diperoleh  identitas  sebagai berikut :
1.  Jenis : Gas CO 2 2.  Diameter botol : 1,87 mm 3.  Panjang botol : 8,33 cm 4.  Dimensi botol : 12,2 cm x 3,18 cm x 1,9 cm
d.  Terhadap  1  (satu)  buah  Tabung  Gas CO 2 (BB4)
Setelah  dilakukan  pemeriksaan  secara cermat  dan  teliti,  ternyata  barang  bukti  tersebut adalah Tabung Gas CO 2 yang berfungsi sebagai  tenaga  pendorong  peluru  dalam keadaan kosong dan diperoleh identitas sebagai berikut :
1.  Jenis : Gas CO 2 2.  Diameter botol : 1,87 mm 3.  Panjang boto : 8,33 cm 4.  Dimensi botol : 12,2 cm x 3,18 cm x 1,9 cm

## Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Setelah  mendengar  tuntutan  dari  Jaksa Penuntut  Umum  yang  diajukan  di  persidangan pada  hari  Senin  tanggal  23  Mei    2016  yang pada  pokoknya  mohon  kepada  Hakim  yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;
a.  Menyatakan  Terdakwa  Ependi  Als  Ipen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan  tindak pidana  tanpa  hak  membawa  senjata  api sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun  1951  tentang  mengubah  ordonan tietijdelijke  bijzondere  strafbepalingen
(STBL  1948  nomor  17)  dan  Undang undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948
b.  Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa
Ependi  Als  Ipen  berupa  pidana  penjara selama  5  (lima)  bulan  penjara  dengan dikurangi selama  terdakwa berada dalam tahanan sementara
c.  Menyatakan barang bukti berupa :
 1  (satu)   Unit   Air  Gun  Jenis  WG Nomor 99MO1044
 1 (satu) buah Kartu registrasi unit atas nama Suwanto Halim
 1  (satu)  buah  Kartu  registrasi  anggota atas nama Suwanto Halim
 8   (delapan)  butir  peluru  mimis  yang terbuat dari timah
 1 (satu) buah tas sandang merek Polo Renzi warna coklat
 1  (satu)  buah  tabung  gas  kecil  warna
putih dengan tulisan warna merah
d.  Masing masing dirampas untuk
dimusnakan .
e.  Menetapkan  agar   Terdakwa  membayar biaya  perkara   sebesar  Rp.2.000.  (dua ribu rupiah)

## 2.  Pertimbangan dan Putusan Hakim
Berdasarkan  pertimbangan  hakim  dalam memutus  perkara  tindak  pidana  kepemilikan senjata api tanpa hak, adalah sebagai berikut :
1.  Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta hukum tersebut diatas perbuatan
Terdakwa  yang  membawa  senjata  api  air soft  gun  tersebut  di  atas  yang  diberikan oleh  Suwanto  Halim  (DPO)  dengan maksud  untuk  menjaga-jaga  apabila terjadi  perampokan  terhadap  Terdakwa, dimana  Terdakwa  tidak  memiliki  izin untuk  membawa  senjata  api  air  soft  gun

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tesebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak membawa senjata api;
2.  Menimbang,  bahwa  dengan  terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal,  maka  majelis  hakim  telah memperoleh  keyakinan  dan  bukti  yang tidak  terbantahkan  lagi  bahwa  Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana  yang  telah  didakwakan kepadanya  yaitu  melanggar  dakwaan tunggal;
3.  Menimbang,  bahwa  karena  Terdakwa terbukti melakukan
perbuatan
sebagaimana  yang  telah  didakwakan
Penuntut  Umum  dalam  dakwaan  tunggal, sedangkan majelis
hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun  alasan  pembenar  yang  dapat
mengecualikan dan menghapuskan pemidanaan  atas  diri  maupun  perbuatan Terdakwa,  maka  Terdakwa  haruslah dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana  sebagaimana  dalam  dakwaan tunggal  Penuntut  Umum  dan  Terdakwa haruslah  dijatuhi  pidana  yang  setimpal dengan perbuatannya dan kesalahannya;
4.  Menimbang,  bahwa  pidana  yang  akan dijatuhkan  kepada  Terdakwa  lebih  lama dari  masa  penahanan  yang  telah  dijalani oleh  Terdakwa,  serta  tidak  ditemukannya alasan  untuk  mengeluarkan  Terdakwa dari  tahanan,  maka  adalah  patut  untuk memerintahkan  Terdakwa  tetap  berada dalam tahanan;
5.  Menimbang,  bahwa  mengenai  barang bukti  yang  diajukan  dipersidangan,  maka status barang bukti tersebut akan
ditetapakan dalam amar putusan;
6.  Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan  Pasal  222  Ayat  (1)  KUHAP yang  menegaskan  bahwa  siapapun  yang dijatuhi  pidana  haruslah  dibebani  untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam  hal  ini  Terdakwa  dijatuhi  pidana, maka  terhadapnya  haruslah  dibebani untuk membayar biaya perkara 7.  Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan,  maka  majelis  hakim  akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut: Hal-hal yang memberatkan :
 Bahwa  perbuatan  Terdakwa  dapat meresahkan masyarakat;  Bahwa Terdakwa dapat
menyalahgunakan  senjata  api  untuk berbuat kejahatan; Hal- hal yang meringankan :
 Bahwa Terdakwa mengakui
perbuatannya,  merasa  bersalah  dan menyesali perbuatannya;
 Bahwa  Terdakwa  belum  pernah  di hukum;
8.  Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
hukum tersebut  di  atas  dan  hal  hal  yang memberatkan dan meringankan yang ada pada  diri  Terdakwa  maka  adil  bagi Terdakwa dihukum sesuai dengan kesalahannya dan perbuatannya sebagaimana  yang  akan  disebutkan dalam amar putusan; 9.  Mengingat, Pasal 1 Ayat (1) UU.Drt.Nomor  12  Tahun  1951  Tentang
Senjata  Api,  UU.No.48  Tahun  2009 Tentang Kekuasan Kehakiman, UU.No.49
Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
atas  UU.Nomor  2  Tahun  1986  Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8  Tahun  1981  tentang  KUHAP,  serta peraturan  lain  yang  berkaitan  dengan perkara ini;

## Mengadili
1)  Menyatakan  Terdakwa  Ependi  Als.Ipen, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak  dan  melawan  hukum  membawa senjata api”;
2)  Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa
Ependi  Als.Ipen  oleh  karena  itu  dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3)  Menetapkan  bahwa  masa  penahanan yang  telah  dijalankan  oleh  Terdakwa dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang dijatuhkan;
4)  Menetapkan  agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5)  Menetapkan barang bukti berupa:
 1  (satu)  unit  Airgun  atau  Handgun  jenis WG Nomor 99 M01044;
 1  (satu)  buah  kartu  registrasi  unit  atas nama Suwanto Halim;
 1  (satu)  buah  kartu  registrasi  anggota atas nama Suwanto Halim;
 8  (delapan)  butir  peluru  mimis  yang terbuat dari timah;
 1  (satu)  buah  tas  sandang  merek  Polo Renzi warna coklat;
 1  (satu)  buah  tabung  gas  kecil  warna
putih dengan tulisan warna merah; Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
6)  Membebankan  biaya  perkara  kepada
Terdakwa  sebesar  Rp.2.000,-  (dua  ribu rupiah);

## 3.  Analisis Kasus
Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan  hal-hal  yang  meringankan maupun  yang  memberatkan  terdakwa.  Dalam kasus  Ependi  Als  Ipen  dimana  terdakwa  telah terbukti  secara  sah  menyakinkan  menurut hukum  bersalah  melakukan  tindak  pi dana„‟ Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat,  menerima,  mencoba  memperoleh, menyerahkan  atau  mencoba  menyerahkan, menguasai,  membawa,  mempunyai  persediaan padanya  atau  mempunyai  dalam  miliknya, meyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia  sesuatu  senjata  api,  amunisi  atau sesuatu bahan peledak. Hakim hanya menjatuhkan  kepada  terdakwa  Ependi  Als  Ipen dengan  pidana  penjara  selama  3  (tiga)  bulan, penulis  tidak  setuju  dengan  putusan  hakim tersebut dimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada  terdakwa  Ependi  Als  Ipen  di  pidana selama  5  (lima)  bulan  dikurangi  selama terdakwa dalam tahanan. Dalam UU Darurat No 12 Tahun 1951 disebutkan hukuman masksimal terhadap  kepemilikan  senjata  api  tanpa  izin adalah  maksimal  hukuman  mati,  hukuman seumur hidup dan 20 tahun penjara.

## III  KESIMPULAN
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
1.  Penerapan  hukum  mengenai  kepemilikan senjata  api  oleh  masyarakat  sipil,  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  8  tahun. Surat  Keputusan  Kapolri  :Skep/82/II/2004, dan  ketentuan  pidana  Pasal  1  ayat  (1) Undang-undang 12 Tahun 1951.
2.  Kebijakan hukum pidana khususnya
mengenai tindak pidana kepemilikan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
senjata api ilegal saat ini memiliki sejumlah kelemahan yang  mendasar,  sehingga
berpengaruh pada tingkat efektivitas terhadap pelaksanaan pemberantasan tindak  pidana  kepemilikan  senjata  api ilegal, kelemahan dalam tahap formulasi (in abstracto) merupakan  kelemahan  strategis bagi  tahap  berikutnya  yaitu  tahap  aplikasi dan eksekusi (in concret) .
3.  Hakim  dalam  memutus  perkara  terhadap
terdakwa  kepemilikan  senjata  api  (Studi Putusan  No.  79/Pid.B/2016/PN-Blg)  yakni terdakwa  Ependi  Als  Ipen  terseut  oleh karena  itu  dengan  pidana  penjaraelama  3 (tiga)  bulan.  Penulis  tidak  setuju  engan putusan  hakim  tersebut  dimana  tntutan Jaksa  Penuntut  Umum  kepada  tedakwa dipidana  selama  5  (lima)  bulan  durangi selama  terdakwa  dalam  tahananDalam Undang-undang Darurat No 12Tahun 1951 disebutkan  hukuman  maksimal  terhadap kepemilikan  senjata  api  tanpa  izin  adalah maksimal hukuman mati, hukuman seumur hidup dan 20 tahun penjara.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku Buku
Anak  Agung  Ngurah  Bayu  Ariadi,Pertanggung Jawaban  Pidana  Atas  Penyalahgunaan
Senjata  Api,  Jurnal  Fakultas  Hukum Universitas Udayana, 2013
Awaloedin, Djamin.sistem
Administrasi
Kepolisian.(Jakarta:YPKIK,2011)
Barda  Nawawi  Arif  ,  Sari  Kuliah  Hukum  Pidana II. Fakultas Hukum Undip.1984
H.  Hari  Saherodji,  Pokok-pokok  Kriminiologi,
Aksara Baru, Jakarta
P.A.F.  Lamingtan,  1996,  Dasar-Dasar  Hukum
Pidana  Indonesia.  PT.  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung.
Rahmat,  Jalaludin.  2004.  Metode  Penelitian Komunikasi, Bandung:
cv.Remaja Rosdakarya
Satjipto  Raharjo,  2005.  Masalah  Penegakan
Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis,  Sinar Baru, Bandung Soerjono Soekanto.Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. Rineka Cipta.1986.

## Website :
Http://batamnews.co.id/berita-14331-inilah- syarat-memiliki-senjata-api-bagi- warga-sipil-di-indonesia.html Https://fahum.unsam.ac.id/kebijakan-forlasi- hukum-pidana-kepemilikan-senjat-api- ilegal-dalam-pembaharuan-hukum- idana-di-indonesia
Https://nofryhadi.wordpress.com/2016/10/1 9/pengatura-senjata-api-dalam-uu-no- 12-tahun-1951 . Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 Tentang pengaturan senjata api,
UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,dan Skep Kapolri No. Pol: Skep / 82 / II / 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non Organik TN / POLRI