## PEMBAHARUAN KEDUDUKAN WALI NIKAH FASIK DALAM PERSPEKTIF FIQH  KLASIK DAN MODERN
Mahli Ismail Lecturer Department of Sharia IAIN Lhokseumawe Jln . Medan- Banda Aceh Alue Awe Buket Rata- Aceh Lhokseumawe Email: mahli@iainlhokseumawe.ac.id

## ABSTRAK
Tulisan    ini  menjawab  masalah  metode  ulama  klasik  memahami mashadir syar`i dan al-adillah syar`iyyah dalam penetapan indikator wali fasik. Ulama fiqh klasik  memverifikasi  bahwa,  wali  nikah  fasik  tidak  sah  melakukan  akad  nikah putrinya,  sementara  ulama fiqh modern  berkesimpulan  bahwa,  wali  nikah  sah melakukan  akad  nikah.  Rumusan;  Bagaimana  metode  ulama  klasik  dalam memahami mashadir  syar`iyyah dan al-adillah  syar`iyyah dalam  penetapan indikator wali fasik. Bagaimana konsep Pembaharuan kedudukan wali fasik dalam fiqh modern. Data primer, diperoleh pada kitab-kitab fiqh klasik dan modern dari sejumlah  perpustakaan.  Data  sekunder,  diperoleh  dari  kamus  bahasa  Arab, Indonesia  dan  peraturan  perundang-undangan.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa,  Hadits  yang  menjadi  rujukan  dalil  bagi  ulama fiqh klasik  (Syafi`i) menunjukkan  tidak  sahih  dilihat  dari  metode  kritik  sejumlah isnad hadits.  Hadits riwayat Ahmad tidak menunjukkan wali harus adil dan salih atau mursyid . Kedua hadits  di  atas  belum  dapat  dijadikan  rujukan  tentang  penetapan  indikator perumusan  wali  fasik  tidak  sah  melakukan  akad  nikah.  Pembaharuan  kedudukan wali  fasik  dalam fiqh modern  sah  melakukan  akad  nikah.  wali  nikah  tidak dipersyaratkan  adil  dan mursyid .  Status  wali  nikah  tetap  berada  pada  wali nasab/qarabat  yang  telah  mendapat  legalitas syar`i tidak  dapat  dicabut  atau dialihkan  kepada  pihak  lain,  meskipun  ia  belum  mengamalkan  Islam  secara komprehensif.
Key Woard: Pembaharuan Wali Nikah Fasiq.

## Abstrac
This paper answers the problem of  the classical ulama method in understanding the syar'i mashadir and al-adillah syar'iyyah in the determination of wicked wali indicators.  The  classical  fiqh  cleric  verifies  that,  wicked  marriage  guardians  do not legally make a marriage contract to their daughter, while modern fiqh scholars conclude  that,  a  legal  marriage  guardian  performs  a  marriage  settlement.  The formulation  of  the  problem  is  how  the  classical  ulama  method  in understanding the syar'iyyah mashadir and al-adillah syari'iyyah in determining the indicators of wicked  guardians.  What  is  the  concept  of  renewing  the  position  of  wicked guardians in modern fiqh. Primary data were obtained from classical and modern kiqh books from a number of libraries. Secondary data were obtained from Arabic dictionaries, Indonesian language dictionaries and laws. The results showed that, the hadith which became the reference for the proposals of classical fiqh scholars (Syafi'i) showed that it was not valid from the method of criticism of a number of hadith traditions. Ahmad's history of the hadith does not indicate that the guardian
must  be  fair  and  pious.  The  two  hadiths  above  cannot  be  used  as  a  reference regarding the determination of the indicators of the wicked guardian's illegitimate settlement  of  marriage.  Renewal  of  the  position of  wicked  guardians  in  modern fiqh is legal to do a marriage settlement. Marriage guardians are not required to be fair and murshid. The status of the marriage guardian remains in the guardian of  the  nasab/qarabat  who  have  received  legality  syar'i  cannot  be  revoked  or transferred  to  another  party,  even  though  he  has  not  practiced  Islam comprehensively.
Keyword : Renewal of Wicked Marriage Guardians
صخللما
ةيعرشلا ةلدلأاو رداصلما مهف في يكيسلاكلا ءاهقفلا جهنم ةلكشم ةقرولا هذه لوانتت .قسافلا ليولا تارشؤم ديدتح في قسافلا جاوزلا ليو نأ نم يكيسلاكلا ءاهقفلا ققحتي اذه في ةيسيئرلا ةيلاكشلإا امأو .نيرصاعلما ءاهقفلا دنع سكعلاو ،متهانب حاكن  ّحصي لا م :لاوأ : ثحبلا في ةيعرشلا ةلدلأاو رداصلما مهف في يكيسلاكلا ءاهقفلا جهنم وه ا :اينثا  ؟قسافلا  ليولا  تارشؤم  ديدتح دنع  قسافلا  ليولا  ةناكم  ديدتج  موهفم  وه  ام يكيسلاكلا  هقفلا  بتكلا  نم  ةيلولأا  تناايبلا  ىلع  لوصلحا  تمو  ؟نيرصاعلما  ءاهقفلا امنيب  ،رصاعلماو اثلا  تناايبلا  ىلع  لوصلحا  تم ةيسينودنلإاو  ةيبرعلا  سيماوقلا  نم  ةيون هقفلا  ءاملع  دنع  يعجرلما  ثيدلحا  نأ  لىإ  ثحبلا  جئاتن  يرشتو  .ةينوناقلا  حئاوللاو .ثيدلحا ديناسأ دقن ةقيرط لىإ رظنلبا حيحص يرغ )يعفاشلا( ينيكيسلاكلا يرشي لا .اًدشرموأ  ًالحاصو  لاداع  نوكي  نأ  بيج  ليولا  نأ  لىإ  دحمأ  هاور  ثيدلحا نكيم  لا يرغ جاوزلا دقعل قسافلا ليولا تارشؤم ديدتح لوح عجرمك نيروكذلما ينثيدلحا مادختسا .جاوزلا دقعل حيحصو لحاص رصاعلما هقفلا في قسافلا ليولا ةناكم ديدتجو .يعرشلا ةهج لىإ هلقن وأ هؤاغلإ نكيم لا ةيعرشلا ةبارقلا وأ بسنلا ليو دنع جاوزلا ليو ىقبيو رلا ىلع ،ىرخأ لماش لكشب ملاسلإا سرايم لم هنأ نم مغ .
قساف حاكن ليو ديدتج  :ةيحاتفلما تاملكلا

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Perubahan  yang  signifikansi  terjadi  dalam fiqh munakahat  tentang  adanya pandangan ulama klasik mengklaim bahwa,  wali fasik tidak sah melakukan akad nikah  putrinya.  Ada  ketentuan  peralihan  wali  nasab  kepada  wali  hakim  dan tahkim , masalah ini sangat meresahkan sebagian masyarakat Islam di kala hendak melangsungkan  aqad  nikah  putrinya.  Penelitian  ini  penting  dikaji  tentang kedudukan wali fasik dalam aqad pernikahan. Bagaimana penalaran ulama klasik dan modern memahami Mashadir  syar`iyah dan adillatu syar`iyah yang mereka gunakan  serta  bagaimana  metode  mereka  dalam  menentukan  persyaratan  wali fasik, sehingga tidak sah dalam aqad nikah. Perubahan yang dilakukan pada sisi legislasi  normatif  dan  integratif  kualifikasi  wali  nikah  fasik.  Wali  dalam pernikahan  merupakan  ketentuan  yang  harus  dipenuhi  bagi  calon  mempelai wanita yang bertindak menikahkan atau memberi izin pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain. 1
Saleh Darat dalam al-Ghazali menjelaskan bahwa, al-Ghazali melegeslasikan wali  fasik  karena  di  mana-mana  tersebar  wali  fasik  dan  pengantin  yang  akan dinikahkan juga banyak yang fasik. 2 Sayyid Sabiq juga merekomendasikan bahwa, wali  nikah  tidak  harus  adil. 3 Para  imam  madzhab  mensyaratkan  adil  hanya  bagi hakim dan bukan wali yang dekat, akan tetapi menurut imam Ahmad bin  Hanbal syarat  adil  adalah  bagi  setiap  wali  nikah,  baik  itu  wali  hakim  maupun  wali  yang dekat. 4 Dalam latar belakang di atas yang menjadi permasalahan penelitian adalah wali fasik tidak sah melakukan pernikahan putrinya, sementara sebagian ulama lain menyatakan  wali  fasik  sah  melakukan  aqad  nikah  putrinya.  Ulama  berbeda pendapat pada sisi indikator adil tidaknya seorang wali nikah . Kenapa ulama fiqh klasik  menjustifikasikan  wali  fasik  tidak  sah  melakukan  aqad  nikah,  sementara ulama fiqh modern menyatakan sah untuk melakukan aqad nikah putrinya.
1 Djamaan Nur, Fiqih Munakahat , (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), h .65.
2 Saleh Darat , Majmu’ as-Syari’ al-Kafiyah Lil’awam , Semarang: Toha Putra, t.t., h. 208.
3 Sayyid Sabiq,… h. 197.
4 Muhammad Jawad Mughniyah,, Alih Bahasa Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, h. 349.
Dari permasalahan di atas pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah  bagaimana  ulama  klasik  memahami mashadir  syar`i dan al-adillah syar`iyyah dalam penetapan indikator wali fasik.

## B. Metode penelitian
Penelitian ini berbentuk kualitatif dan termasuk jenis penelitian kepustakaan. Secara  metodologis  penelitian  ini  tergolong  dalam  kualifikasi  penelitian  hukum normatif dan sosiologis.
Soekanto menjelaskan bahwa;
Penelitian  hukum  pada  dasarnya  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  yang didasarkan pada  metode, sistematika  dan pemikiran  tertentu yang  bertujuan untuk  mempelajari  satu  atau  beberapa  gejala  hukum  tertentu  dengan  jalan menganalisis,  memeriksa  yang  mendalam  terhadap  fakta  hukum  tersebut, kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. 5
Dari pengertian di atas menunjukkan bahwa, penelitian ini adalah penelitian gabungan antara penelitian hukum normatif, sosiologis dan psikis. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fiqh, sosiologi dan psikis. Pendekatan fiqh digunakan untuk menelusuri pendapat ulama klasik dan modern dalam memahami nash ( al-Qur`ān dan al-Hadith ) sebagai landasan produk hukumnya sesuai dengan iklim, waktu, pemukiman, teknologi yang digunakan dan pengaruh kebudayaan masyarakat setempat serta kredibilitas terhadap wali  nikah. Pendekatan sosiologis masyarakat Islam digunakan untuk diteliti ilmu dan prilaku masyarakat  tentang  wali  fasik  dalam  pernikahan.  Sementara  pendekatan  psikis, yang diteliti adalah keadaan prilaku dan sikap wali serta mempelai perempuan.
Satjipto  Rahardjo  menjelaskan  bahwa,  “mempelajari  hukum  tidak  hanya dengan suatu sistem hukum saja, tetapi penyelidikan secara lintas budaya dengan membandingkan sistem-sistem hukum dari rakyat yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian dapat diperoleh pengertian hasil yang lebih seksama mengenai hakikat dari hukum. 6
5 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum , 1986, h. 43.
6 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum… ,h. 353-5.
Komparasi  ( Muqaranah )  yang  dimaksudkan  di  sini  adalah  dengan membandingkan  dua  sistem  hukum  ( fiqh klasik  dan fiqh modern),  untuk menemukan  unsur-unsur  persamaan  dan  perbedaan. 7 Sehingga  memiliki  legalitas dalam ketentuan kedudukan wali fasik dari sisi fiqh, sosiologis dan psikis. Semua pendekatan  tersebut  di  atas  digunakan  untuk  konsep  dan  sifat  hukum  yang  lebih besar manfaat mengenai ketentuan wali fasik untuk memberikan kenyamanan dan kedamaian dalam pernikahan merupakan maqashid syar`i.

## C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana  metode  ulama  klasik  dalam  memahami mashadir  syar`iyyah dan al-adillah syar`iyyah dalam penetapan indikator wali fasik.
2. Bagaimana konsep Pembaharuan kedudukan wali fasik dalam fiqh modern.

## II. KONSEPSIONAL DAN LANDASAN TEORITIS

## A. Identifikasi Wali Nikah
Kata  wali  dalam  bahasa  Indonesia  diartikan  sebagai  pengasuh,  orang  tua atau  pembimbing  terhadap  orang  atau  barang. 8 Sementara  perwalian  dalam bahasa Arab adalah Walayah atau wilayah yaitu hak yang diberikan oleh syariat yang  membuat  si  wali  mengambil  dan  melakukan  sesuatu,  kalau  perlu  secara paksa  di  luar  kerelaan  dan  persetujuan  dari  orang  yang  diperwalikan. 9 Wali mempunyai  beberapa  arti  di  antaranya as-shadiq (teman,  sahabat), an-nashir
(yang  menolong),  dan man  waliya  amra  ahadin (orang  yang  mengurus  perkara seseorang). 10 Jika  wali  dikaitkan  dalam  perkawinan,  maka  wali  itu  adalah seseorang  yang  bertindak  atas  nama  mempelai  perempuan  dalam  akad  nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai  laki-laki  itu  sendiri  dan  pihak  perempuan  yang  dilakukan  oleh walinya. 11 Sayid  Sabiq  menjelaskan  bahwa,  wali  khusus  adalah  yang  berkaitan dengan  manusia  dan  harta  bendanya. 12 Sementara  Syarifuddin  menegaskan bahwa,  wali  dalam  perkawinan  adalah  seseorang  yang  bertindak  atas  nama
7 R. Soeroso , Perbandingan Hukum , 2005, h. 6.
8 Porwadarminta, Kamus Besar Bahsa Indonesia ( Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 92
9 Muhammad Bagir al-Habsy, Fiqh Praktis : (Bandung: mizan, 2002), h. 56.
10 Kamus Al-Munawir Digital. h. 1582
11 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009).  h. 69 12 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 7 (Bandung: Al-ma’arif, 1997), h. 11.
mempelai perempuan dalam akad nikah. 13 Ghazali juga menjelaskan bahwa, wali itu  pengasuh  pengantin  perempuan  pada  waktu  menikah  yaitu  yang  melakukan janji  nikah  dengan  pengantin  laki-laki. 14 Sementara  Muhammad  Jawad mengklarifikasi  bahwa,  perwalian  dalam  perkawinan  adalah  kekuasaan  atau wewenang Syar’i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna,  karena  kekurangan  tertentu  pada  orang  yang  dikuasai  itu  demi kemaslahatannya sendiri. 15
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud wali nikah adalah orang  yang  mewakili  perempuan  dalam  hal  melakukan  akad  pernikahan, perempuan  tidak  memiliki  legalitas  untuk  menikahkan  diri  sendiri.  Perempuan tidak  mampu  melaksanakan  akad  sendiri  karena  dipandang  kurang  cakap dalam mengungkapkan  keinginannya  sehingga  dibutuhkan  seorang  wali  untuk melakukan akad nikah dalam pernikahan.

## B. Wali Fasik
Fasik secara bahasa adalah keluar dari ketaatan, melanggar agama, dan tidak istiqamah.  Sejatinya, fasik adalah  keluarnya  sesuatu  dari  sebuah  aturan  dalam bentuk  kerusakan  atau  kesalahan.  Al-Syaukani  mengatakan  bahwa  fasik  secara istilah  adalah  keluarnya  seseorang  dari  ketaatan  dan  melanggar  batasan  dengan melakukan  sebuah  maksiat. Fasik bisa  jadi  adalah  kemusyrikan,  dan  kadang  kala merupakan  jenis  dosa  yang  lain.  Kebanyakan,  seseorang  disebut fasik jika  ia mengakui  bahwa  ia  harus  mentaati  hukum syara’ namun  pada  kenyataannya  ia tidak  melaksanakan  baik  keseluruhan  atau  sebagian  dari  hukum  syar`i.  Kriteria fasiq adalah orang  yang  melakukan  dosa  secara  terus-menerus.  Sedangkan  hukum orang fasiq menjadi wali nikah, Ulama berbeda pendapat:
Dasar al-adillah hukum dan rujukan yang digunakan adalah;
1. Madzhab Hanafi dan Maliki boleh menjadi wali
Pengikut  madzhab  Hanafi  dan  Maliki  berpendapat  bahwa  orang  fasik  bisa menjadi  wali  dalam  pernikahan  perempuan  yang ada dalam  perwaliannya.  Karena dia menjadi wali perempuan itu dalam hartanya, maka demikian pula halnya dengan
13 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih (Jakarta: Kencana, 2003), h.  90.
14 Abdur Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003), h. 165.
15 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab (Jakarta: lentera, 2001), h. 345.
kehormatannya  seperti  wali  yang  adil.  Meski  wali  itu  adalah  seorang  yang  fasik dalam  perkara  agama.  Jika  ia  dibolehkan  untuk  menjadi  wali  atas  perkara  harta, maka  menjadi  wali  nikah  lebih  utama.  Hanya  saja,  pengikut  madzhab  Maliki menyatakan  kemakruhan  seorang  wali  fasik  menjadi  wali  dalam  pernikahan. Seharusnya  ada  wali  ‘ adl lain  yang  sederajat  dengan  wali  fasik  itu menggantikannya untuk menjadi wali nikah. 16
2. Madzhab Syafi`i dan Hanbali orang fasiq tidak sah menjadi wali
Al- ‘adalah seseorang akan menjaga diri dari (perbuatan) yang menjadikan tidak adil. Apakah seseorang yang fasik berhak untuk menjadi wali bagi perempuan yang ada  dalam  perwaliannya?.  Dalam  hal  ini  madzhab-madzhab  berbeda  pendapat, sebagian mereka berpendapat bahwa ia tidak bisa menjadi wali nikah sebagaimana wali dalam harta berdasarkan sabda Rasulullah Saw. “Tidak ada pernikahan tanpa seorang  wali mursyid” .  Maksud  dari mursyid yaitu  seseorang  yang  mendapatkan petunjuk.  Karena  kefasikan  merupakan  cela  bagi  seseorang,  maka  demikian  pula halnya dalam perwalian. 17
Pengikut madzhab Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa, wali fasik tidak sah melakukan  akad  nikah,  kecuali  penguasa  (wali  hakim),  baik  terpaksa  atau  tidak, jelas fasik -nya  atau  tidak.  Wali fasik tidak  boleh  mengawinkan  putrinya.  Jika  hak wali  itu dicabut, maka perwalian pindah kepada wali hakim yang fasik . Wali khash disyaratkan  harus  adil,  sedangkan  wali  hakim  tidak  dipersyaratkan  keadilan.  Ini karena  wali  hakim  menikahkan  seseorang  lantaran  keadaan  mendesak  ( dharurah ), dan  keadaan  mendesak  membenarkan  sesuatu  yang  dalam  kasus  lain  tidak dibenarkan.  Berkenaan  perwalian  orang fasiq terhadap  wanita  muslimah,  para ulama  berselisih  dalam  dua  pendapat: Pertama, bahwa ‘adalah (keshalehan) merupakan  syarat  ditetapkannya  perwalian,  ini  salah  satu  pendapat Imam  Syafi`i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas:
16 Al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah , jilid. 32, h. 140
17 Kifāyah al-Akhyār fî Hall Ghāyah al-Ikhtishār , jilid. 1, h. 356.
Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan wali, pemerintah dapat menjadi wali bagi orang  yang  tidak  memiliki  wali.  Aku  (Syafi`i)  dengar  dari  Ibn  Khusyim termasuk keislaman yang baik. 18
Kedua , bahwa ‘adalah (keshalehan) bukan merupakan syarat bagi wali sehingga akad  nikah  sah  tanpa  keshalehan  wali,  ini  adalah  pendapat  Imam  Malik,  Abu Hanifah,  dan  salah  satu  pendapat  Imam  Syafi`i,  dan  satu  riwayat  dari  Imam Ahmad,  dan  pendapat  ini  dipegang  oleh  Syaikhul  Islam  dan  muridnya  Ibnu Qayyim,  Ibnu  Qudamah  berkata  dalam  Al-Mughni  (ini  merupakan  pendapat Malik,  Abu  Hanifah,  dan  salah  satu  pendapat  Syafi`i  karena  dia  sendiri  berhak untuk menikah, maka berhak pula untuk menikahkan orang lain seperti ‘ adalah , dan  karena  sebab  perwalian  adalah  hubungan  kerabat  dan  syaratnya  melihat (meneliti) dan dia adalah kerabat yang melihat, maka berhak menjadi wali seperti syarat  ‘ adalah ).  Nampaknya  pendapat  kedua  yang  dipegang  oleh jumhur  ulama bahwa  orang fasiq tidak  gugur  hak  perwaliannya lebih  dekat  kepada  kebenaran karena  kasih  sayang  seorang  ayah  menganjurkan  untuk  meneliti  meskipun  dia fasiq ,  serta  lebih  memenangkan  maslahat  untuk  anaknya.    Hadits-hadits  di  atas memberikan  isyarat,  bahwa  setiap  perkawinan  (pernikahan)  dalam  Islam  harus ada  wali  nikah.  Dengan  demikian  dapat  dipahami  bahwa  kedudukan  wali  nikah dalam pernikahan,  mutlak harus ada.

## C. Fiqh Klasik dan Modern
1. Pemahaman Fiqh Klasik
Harun Nasution membagi ciri pemikiran Islam ke dalam tiga zaman, yakni Klasik  (abad  VII-XII),  Pertengahan  (tradisional)  abad  XIII-XVIII,  dan Modern  (kontemporer)  abad  IX.  Harun  menjelaskan  bahwa,  metode berpikir  ulama  klasik  terikat  langsung  dengan  al-Qur’an  dan  Hadits, sehingga  banyak  melahirkan  ijtihad  yang  kualitatif.  Sedangkan  pemikiran
18 Syafi`i, Musnad  Syafi`i ,  juz,  I,  h.  291.  Ibn  Majah, Sunan  Ibn  Majah ,  juz,  VI,  h.  69. Ahmad, Musnad  Ahmad ,  Juz,  V,  h.  325.  Darimi, Sunan al-Daririmi ,  Juz,  VI,  h.  467.    Darulqutni, Sunan Darulqutni , Juz, VIII, h. 329. Darulqutni, Sunan Darulqutni , Juz, VIII, h. 329.
zaman  pertengahan  menjadi  lebih  terikat  sekali  dengan  hasil  pemikiran ulama  klasik.  Dalam  menghadapi  masalah-masalah  baru  mereka  tidak  lagi secara  langsung  menggali  al-Qur’an  dan  hadits,  melainkan  lebih  banyak terikat dengan produk pemikiran ulama zaman klasik, sehingga orisinalitas pemikiran  semakin  berkurang  dan  cenderung  dogmatis.  Maka  pemikiran Islam  menjadi  beku,  serta  kurang  mampu  beradaptasi  dengan perkembangan zaman.

## 2. Pemahaman Fiqh Modern
Di  zaman  modern  ini,  banyak  umat  Islam  yang  masih  juga  terpaku dengan pola pemikiran Islam abad pertengahan, hanya sebagian kecil yang memakai pola pemikiran rasional zaman klasik. Sebenarnya bila umat Islam ingin  maju  dan  punya  kemampuan  mengantisipasi  perkembangan  zaman modern,  pola  pemikiran  ulama  klasik  sudah  selayaknya  dikembangkan. Walaupun menghasilkan produk fiqh yang berbeda karena perbedaan situasi dan kondisi yang ada. Di sinilah letak relevansinya antara fiqh kontemporer dan fiqh klasik. Tetapi yang jelas pemikiran kontemporer tidak mesti terikat dengan  pemikiran  klasik  maupun  pertengahan,  bila  ternyata  tidak  relevan dengan  persoalan  yang  ada;  tetapi  yang  masih  relevan  tetap  dijadikan pegangan. 19 Rasionalisme  adalah  ciri-ciri  dari  masyarakat  modern.  Paham rasionalisme  di  bidang  ilmu-ilmu  pengetahuan  menolak  bahwa  tradisi merupakan  dasar  bagi  ilmu-ilmu  pengetahuan.  Mengembangkan  metode baru bagi ilmu pengetahuan yang jelas menunjukkan ciri-ciri kemodernan. Metode  yang  digunakan  untuk  mengacu  pergantian  dogma  tradisional menjadi  metode  yang  baru.  Metode  tersebut  memiliki  dua  unsur,  yaitu  di satu pihak pengamatan dan eksperimen, di lain pihak deduksi menurut cara ilmu ukur (more geometrico).
Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa, rasionalisme adalah tindakan  yang  tidak  mengacu  kepada  tradisi  melainkan  pada  pemikiran  akal manusia.  Rasionalisme  memiliki  sisi  positif  dan  negatif.  Positifnya,  berusaha berpikir secara kritis sebelum menerima segala sesuatu. Negatifnya, ada beberapa
19 Hadi, Shalikul. Paradigma Fiqh Modern. Yogyakarta : Idea Press. 2009.
masyarakat  yang  kurang  bisa  menerima  paham  ini.  Hal  ini  dikarenakan masyarakat tersebut masih mempercayai tradisi tersebut.
Dalam ajaran
fiqh klasik maupun kontemporer terdapat kesamaan   pandangan  dalam   menetapkan  wali  nikah,  bahwa  wali  nikah  itu diklasifikasikan   sebagai wali  nasab dan wali  hakim .  Ketika  nikah  dilaksanakan dengan  wali  nasab,  mungkin  jarang  menimbulkan  masalah.  Tetapi  nikah  yang menggunakan  wali  hakim,  kadang-kadang  menuai  masalah.  Para  ahli fiqh /pakar hukum  Islam  berbeda  pandangan  dalam  menetapkan  fatwa  menikah  dengan wali hakim .

## D. Konsep Pembaharuan
Dalam  istilah  Arab,  pembaharuan  dikenal  dengan  nama Tajdid .  Adapun secara  istilah, tajdid diartikan  sebagai  upaya  dan  aktivitas  untuk  mengubah kehidupan umat Islam dari keadaan yang sedang berlangsung kepada keadaan yang hendak diwujudkan demi upaya kesejahteraan (kemaslahatan hidup), baik di dunia maupun  di  akhirat  yang  dikehendaki  oleh  Islam.  Pembahasan  istilah tajdid dapat dilihat  variasinya  dalam  hadits-hadits  berikut:  Sesungguhnya  Allah  mengutus kepada umat ini pada setiap seratus tahun orang yang akan memperbaharui agama mereka. 20 Rasulullah  berkata,  tingkatkan  kualitas  iman  kamu  sekalian,  sahabat bertanya ya Rasulallah, bagaimana (cara) kami memperbaharui iman, perbanyaklah menyebutkan Lailahaillallah . 21 Sesungguhnya  iman  itu  dijadikan  rongga  dada seseorang  sebagai  pakaian,  maka  mintalah  kepada  Allah  untuk  memperbaharui iman dalam dadamu. 22 Sesungguhnya Allah mengutus kepada umat ini pada setiap seratus tahun orang yang akan memperbaharui agama mereka. 23
Kata  pembaharuan  ( tajdid )  pada  hadits  di  atas  dipahami  dengan  makna pengembangan  dan  perubahan  dalam  pemahaman  agama,  agar  sesuai  dengan
20 Sulaiman  bin  al-Asy`ath  bin  Syadad  bin  `Amru  Al-Azdi  Abu  Daud  asTajastani, Sunan Abu Daud (Mesir:  Dar al-Fikr) 1346H, h. 413.
21 Abu  Abdillah  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Hanbal  bin  Hilal  bin  Asad  al-Syaibani,
Musnad Ahmad , (Dar: Riyad, 1410H,
22 Hakim, Mustadrak `Ala Shahihaini Li Hakim ,  Juz, I, h. 8.
23 Hakim, Mustadrak `Ala Shahihaini Li Hakim ,  Juz, I, h. 8.
zaman.  Makna  "pembaharuan"  yang  dimaksud  pada  hadits  di  atas  adalah pembaharuan dalam pemahaman, serta kualitas keimanan dan pengamalan agama. Pembaharuan  tidak  merubah  bentuk  agama  yang  asli,  mengganti  dengan  sesuatu yang  baru  yang  bersifat  inovatif.  Jika  merenovasi  bangunan  bukan  berarti menghancurkannya,  lalu  membangun  bangunan  baru  dengan  arsitektur  baru. Demikian pula dengan agama, memperbaharui bukan berarti membuat model baru, tetapi  mengembalikannya  pada  keadaan  semua  pada  zaman  Nabi,  sahabat,  dan pengikutnya yang setia.
Rumusan tajdid di atas mengisyaratkan, bahwa dalam ijtihad dapat dilakukan terhadap  peristiwa  atau  kasus  yang  tidak  terdapat  secara  eksplisit  dalam  sumber utama al-Qur'an dan Hadits, dan terhadap kasus yang terdapat dalam kedua sumber itu. Ijtihad dalam bentuk yang kedua dilakukan dengan cara menafsirkan kembali al-Qur'an dan Hadits sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang ini. Metode yang penting  dibangun  adalah  metode  ijtihad  dalam  bentuk ijtihad  bayani,  qiyasi dan istishlahi . Ijtihad  bayani dipakai  dalam  rangka  untuk  mendapatkan  hukum  dari nash dengan  menggunakan  dasar-dasar  interpretasi  atau  tafsir.  Kemudian ijtihad qiyasi digunakan  dalam  rangka  untuk  menetapkan  hukum  yang  belum  ada  dalam nash ,  dengan  memperhatikan  kesamaan  ‘ illat .  Sementara  itu, ijtihad  istishlahi dipakai  untuk  menetapkan  hukum  yang  sama  sekali  tidak  diatur  dalam nash . Pokok-pokok manhaj ini dapat dikatakan sebagai upaya untuk merumuskan konsep dan metode ijtihad sesuai dengan kebutuhan umat Islam. Upaya rekonstruksi pola pikir  dan  konsep  pemecahan  masalah  tidak  dapat  dipisahkan  dari  arus global  dan lokal  yang  berkaitan  dengan  kecenderungan  memahami  dan  menafsirkan  sumber ajaran Islam dalam dunia modern. 24

## III. PEMBARUAN  KEDUDUKAN  WALI  FASIK  DALAM  PENALARAN ULAMA FIQH KLASIK DAN MODERN
A. Metode  ulama  klasik  memahami  mashadir  syar`iyyah  dan  al-adillah syar`iyyah dalam penetapan indikator wali fasik.
24 https://id.wikipedia.org/wiki/Bid%27ah , diakses tanggal 31 Juli 2015.
Perbedaan pendapat ulama dalam masalah syarat wali harus Islam, laki-laki, baligh,  adil, dan mursyid . Perbedaan tersebut yang sangat kontras pada persyaratan adil dan mursyid .
Pendapat pertama ; Syafi`i dan Ahmad
Adil  yang  mereka  maksudkan  adalah  keshalehan  tidak  mengerjakan perbuatan dosa dan tidak tercela kehormatannya (wali). Sementara mursyid adalah orang  yang  mendapat  petunjuk  dari  Allah.  Mereka  berdalil  dengan  hadits  berikut ini:
Artinya :  Nikah  tidak  sah  kecuali  bersama  dua  saksi  yang  adil  dan  wali  yang mursyid dan keislaman yang baik, aku (Syafi`i) mendengar penjelasan dari ibn Khusyim. 25
Artinya : Nikah tidak sah kecuali ada wali. Sultan dapat menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali. 26
Artinya :  Nikah  tidak  sah  kecuali  bersama  dua  saksi  yang  adil  dan  wali  yang mursyid  dan  keislaman    yang  baik,  aku  (Syafi`i)  dengar  penjelasan  dari ibn Khusyim. 27
Tiga hadits  di atas yang menjadi dalil bagi Syafi`i dan Ahmad tidak menunjukkan bahwa, wali harus adil. Dalam teks hadits disebutkan wali yang mendapat petunjuk. Sementara adil persyaratan yang melekat pada saksi, tidak pada wali. Hadits yang digunakan  rujukan dalil  oleh  Syafi`i  dan  Ahmad  menunjukkan  tidak  sahih  dilihat dari sejumlah deretan bersambungnya isnad hadits. Karena Syafi`i tidak menerima langsung  hadits  tersebut  dari  `Uthman  bin  Khusyim,  tetapi  diterima  dari  Muslim bin  Khalid  dan  Sa`id  bin  Salim  al-Qadah,  sementara  Syafi`i  mengatakan  bahwa hadits  tersebut  diterima  dari  Ibn  Khusyim.  Syafi`i  dan  Baihaqi  termasuk  dalam kelompok  penilai isnad hadits  yang  longgar, 28 bahkan  hadits  ahad  pun  diterima
25 Muhammad  bin  Idris  Abu  Abdillah  al-Syafi`i, Musnad  Syafi `i,  juz,  1,  (Beirut:  Dar  al- Kitab al-`Ilmiah), h. 291.
26 Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaybani, al- Faqih al-Muḥaddith, Musnad Ahmad , (Mesir: Mawaqi` Wazarah Al-Awqaf), juz, V, h. 325.
27 Abubakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, Sunan Baihaqi , juz, II, (Mesir: Wazarah al-Awqaf) t.p., 1344H. h. 485.
28 Ramli  Abdul  Wahid, Fikih  Sunnah  Dalam  Sorotan,  Studi  kritis  terhadap  Hadith-Hadith dalam  Kitab  Fikih  Sunnah  Karya  Sayyid  Sabiq ,  (Medan-Sumatra  Utara:  LP2IK  Medan,  2005),  h. 85.
sebagai  hujjah,  karena  itu  Syafi`i  mendapat  julukan  sebagai  pembela  hadits. 29
Dengan  demikian  secara  metodologi  penelitian isnad hadits  tersebut  belum memenuhi  syarat  untuk  diklarifikasi  dalam  hadits  sahih.  Untuk  lebih  jelas  dapat dilihat dari skema hadits di atas.
Sementara  kata mursyid yang  menjadi  relatif  dan  sangat  umum  maknanya,  orang yang mendapat petunjuk dari Allah, ia bisa beriman dan masuk Islam. Sikap orang beriman  bisa  bertambah  dan  berkurang,  demikian  juga  dengan  keislamannya.  Ia tetap berprediket seorang mukmin dan muslim, sejauh tidak melakukan perbuatan syirik dan murtad, tegasnya belum keluar dari agama Islam.
Jadi dalil yang digunakan oleh Syafi`i dan Ahmad belum menunjukkan signifikasi untuk  dijadikan  alasan  bahwa,  wali  harus  adil;  shalih  dan  lebih  baik  dalam menjalankan urusan agama.
Kedua, Pendapat Abu Hanifah dan Malik bin Anas
Mereka  mengklarifikasi  bahwa, ‘adalah (keshalehan)  bukan  merupakan syarat  bagi  wali  sehingga  akad  nikah  sah  tanpa  keshalehan  wali,  ini  adalah pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, dan salah satu pendapat Imam Syafi`i, 30 dan satu  riwayat  dari  Imam  Ahmad, dan  pendapat  ini  dipegang  oleh  Syaikhul  Islam dan  muridnya  Ibnu  Qayyim,  Ibnu  Qudamah  berkata  dalam  Al-Mughni  (ini merupakan pendapat Malik, Abu Hanifah, dan salah satu pendapat Syafi`i karena dia  sendiri  berhak  untuk  menikah.  Pengikut  madzhab  Hanafi  dan  Maliki berpendapat  bahwa  orang  fasik  bisa  menjadi  wali  dalam  pernikahan  perempuan yang  ada  dalam  perwaliannya.  Karena  dia  menjadi  wali  perempuan  itu  dalam hartanya,  maka  demikian  pula  halnya  dengan  pernikahan  seperti  wali  yang  adil. Meski  wali  itu  adalah  seorang  yang  fasik  dalam  perkara  agama.  Jika  ia dibolehkan untuk menjadi wali atas perkara harta, maka menjadi wali nikah lebih utama. 31 Sebab  perwalian  adalah  hubungan  kerabat  dan  syaratnya  melihat (meneliti) dan dia adalah kerabat yang melihat, maka berhak menjadi wali seperti syarat  ‘ adalah ).  Hak  menjadi  wali  tidak  akan  gugur,  baik  dalam  bidang
29 Muhammad Hasbi al-Shiddieqi, Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab… , h. 247. Lihat juga Wahbah Zuhaily, Uṣul al-Fiqh al-Islamī… , h. 470-3.
30 Syafi`i, Al-Isybah wa al-Nadhair , juz, I, h. 612
31 Al-Mawsu`ah  al-Fiqhiyah ,  Wazarah  al-Awqaf  wasy-syu`un  al-Islamiyah  Bi  Al-Kuwait, juz, 2, h. 144.
pernikahan,  bidang  harta  termasuk  hak  warisan,  karena  hak  tersebut  merupakan legalitas syar`i yang berhubungan dengan nasab atau kerabat.
Jadi  pendapat  kedua  yang  dipegang  oleh jumhur  ulama,  menunjukkan bahwa, orang fasiq tidak gugur hak perwaliannya lebih dekat kepada kebenaran, karena  kasih  sayang  seorang  ayah/wali  menyerukan  untuk  meneliti  calon  suami meskipun dia fasiq , serta lebih memenangkan maslahat untuk anaknya .

## B. Konsep Pembaharuan kedudukan wali fasik dalam  fiqh modern.
Upaya  rekonstruksi  pola  pikir  dan  konsep  pemecahan  masalah  di  kalangan ahli fiqh modern tidak dapat dipisahkan dari arus global dan lokal yang berkaitan dengan  kecenderungan  memahami  dan  menafsirkan  sumber  ajaran  Islam  dalam dunia  modern. 32 Wali  dalam  perkawinan  adalah  seseorang  yang  bertindak  atas nama  mempelai  perempuan  dalam  suatu  akad  nikah. 33 Kewenangan  wali  dalam perkawinan merupakan legalitas Syar’i atas mempelai perempuan. 34
Ahli fiqh modern menggunakan dalil syar`i sebagai berikut:
Artinya: Ibn  Abbas  meriwayatkan  bahwa,  nikah  tidak  sah  kecuali  dengan pembuktian  (keterangan),  demikian  juga  riwayat  Qatadah  dari  Jabir  bin Zaid  dari  Ibn  Abbas;  nikah  tidak  sah  kecuali  dengan  pembuktian. Demikian juga riwayat Wahid dari Sa`id bin Abi `Urubah secara maukuf. Imran  bin  Husain,  Anas  dan  Abi  Hurairah  sepakat  juga  dalam  masalah nikah  harus  ada  pembuktian.  Pendapat  ini  juga  yang  diaplikasikan  oleh sahabat  Nabi,  tabi`in  dan  lainnya.  Mereka  mengklarifikasi  bahwa,  nikah tidak  sah  kecuali  dengan  ada  saksi.  Hal  ini  di  kalangan  ulama mutaqaddimin  tidak  ada  silang  pendapat,  kecuali  mereka  ulama mutaakhkhirin  para  ahli  ilmu.  Para  ilmuan  berbeda  pendapat  tentang apakah  saksi  itu  satu  satu  orang  atau  dua  orang  sekaligus.  Para  ilmuan tersebut  kebanyakan  dari  kalangan  Kufah  dan  lainnya,  pernikahan  tidak boleh  dilangsungkan  sehingga  hadir  kedua  orang  saksi  pada  acara tersebut. 35
32 https://id.wikipedia.org/wiki/Bid%27ah , diakses tanggal 31 Juli 2015
33 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih (Jakarta: Kencana, 2003), h.  90.
34 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab (Jakarta: lentera, 2001), h. 345.
35 Tarmizi, Sunan Tarmizi , juz, IV, (Beirut: Maktabah Syamilih, 1998),  h. 398.
Hadits  yang  diriwayat  Abu  Daud  menyatakan  bahwa,  nikah  tidak  sah kecuali  dengan  wali. 36 Sementara  hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Tarmizi menyatakan bahwa,  nikah tidak sah kecuali ada wali. 37 Sedangkan hadits riwayat Ibn Majah, juga menyatakan bahwa, nikah tidak sah melainkan dengan ada wali. 38 Bahkan dalam hadits riwayat Ahmad, dinyatakan bahwa, nikah tidak ada kecuali ada wali. 39 Kemudian dalam hadits riwayat Al-Darimi juga menyatakan bahwa, tidak  ada  nikah  nikah  kecuali  ada  wali. 40 Hadits  riwayat  al-Darulqutni menyatakan bahwa, tidak ada nikah kecuali ada wali. 41
Ada  enam  hadits  Nabi  di  atas  yang  menjelaskan  bahwa,  nikah  tidak  sah kecuali  ada  wali.  Hadits  di  atas  memberikan  isyarat,  bahwa  setiap  perkawinan (pernikahan) dalam Islam harus ada wali nikah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa  kedudukan  wali  nikah  dalam  pernikahan,   mutlak  harus  ada.  Dalam penelitian penulis dari enam hadits di atas baik secara tekstual maupun kontektual belum ada yang menunjukkan bahwa, persyaratan wali harus adil dan shalih.
Jadi  dalam  penelitian  penulis  ditemukan  bahwa,  dari  enam  hadits  di  atas menunjukkan  bahwa,  wali  nikah  tidak  dipersyaratkan  adil  dan mursyid ,  berarti ketentuan  umum  bagi  wali  dalam  menikahkan  putrinya  sah  tanpa  persyaratan tersebut.  Sementara  adanya  peralihan  wali  nikah  kepada  wali  hakim,  bukan persoalan  wali  nasab  itu  memiliki  prediket  fasik,  tetapi  karena  keberadaan  wali jauh (ghaib) dari putrinya, atau tidak memiliki wali sama sekali.
Islam itu agama universal, rahmat bagi semua alam termasuk juga mengatur masalah  legalitas  wali  dalam  urusan  pernikahan  sesuatu  hak  yang  melekat padanya. Hak yang tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain, kecuali dalam hal tertentu  (wali  tidak  ada)  itu  pun  telah  mendapat  legalitas  syar`i  beralih  kepada wali  hakim.  Wal  hasil  status  wali  nikah  tetap  berada  pada  wali  nasab/ qarabat
36 Abu Daud, Sunan Abu Daud, juz, VI,  h. 279.
37 Tarmizi, Sunan Turmuzi , juz, IV,  (Beirut: Mawaqi`Wazara` al-Awqaf, 1998), h. 398.
38 Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, juz, VI, h. 69. (824-887M) 39 Ahmad, Musnad Ahmad, juz, V, h. 325. (780-855M).
40 Al-Darimi, Abdullah bin Abd al-Rahman bin Fadhl bin Bahram al-Darimi, juz, VI, ( Beirut, 1421H), h. 467.
41 Al-Daruqutni , Abu Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas`ud bin Nu`man bin Dinar al-Baghdadi, Sunan al-Daruqutni, juz, VIII (Mesir, 1386H), 346.
yang  telah  mendapat  legalitas  sya`i  tidak  dapat  dicabut  atau  dialihkan  kepada pihak lain, meskipun ia lemah dalam sisi ibadah.
Sementara  dalam  riwayat  Tirmizi  dari  Ibn  Abbas,  Qatadah  dari  Jabir  bin Zaid, dan  Wahid dari Sa`id bin Abi `Urubah dijumpai persyaratan bahwa, nikah tidak  sah  kecuali  ada  bayyinah  (keterangan  atau  bukti  fisik),  hal  ini  juga mendapat dukungan dari sejumlah ulama hadits, di antaranya  Imran bin Husain, Anas dan Abi Hurairah sepakat juga dalam masalah nikah harus ada pembuktian.
Dalam  ajaran fiqh klasik  maupun  modern   terdapat  kesamaan   pandangan dalam  menetapkan wali nikah, bahwa wali nikah itu diklasifikasikan  sebagai wali nasab dan wali  hakim .  Ketika  nikah  dilaksanakan  dengan  wali  nasab,  mungkin jarang  menimbulkan  masalah.  Tetapi  jika  nikah  yang  menggunakan  wali  hakim, kadang-kadang  menuai  masalah.  Oleh  karena  itu,  para  ahli fiqh Islam  berbeda pandangan  dalam  menetapkan  fatwa  menikah  dengan wali  hakim .  Dalam pandangan  penulis  pendapat  semacam  ini  sesuai  dengan  kaidah  ushul  fiqih  : Artinya: “ Wilayah (kekuasaan) khusus itu lebih kuat daripada wilayah umum ”. 42
Jadi dalam hal ini wali nasab lebih utama daripada wali hakim, karena wali nasab  adalah  yang  punya  wilayah  khusus  kaitannya  dengan  masalah  perwalian dibanding hakim. 43 Legalitas perkawinan dianggap sah apabila sesuai dengan al- adillah syar`iyyah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di Indonesia  setiap  perkawinan  harus  dicatat  oleh  negara.  Pencatatan  untuk  warga negara  yang  beragama  Islam  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  dan  untuk  warga negara  yang  beragama  lain  dicatat  oleh  Kantor  Catatan  Sipil  (KCS).  Tanpa pencatatan  oleh  pihak  yang  berwenang,  maka  sebuah  perkawinan  dianggap  tidak sah,  karena  tidak  mengikuti  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Ketentuan ini sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,  ”tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku”.  ( Departemen Agama, 2003, h. 88).
PENUTUP
A. Kesimpulan
42 Syaikh Abu Bakar, al-Fara’id al-Bahiyah , h. 21
43 Syaikh Abu Bakar, al-Fara’id al-Bahiyah , h. 21
Metode ulama klasik memahami mashadir syar`iyyah dan al-adillah syar`iyyah dalam penetapan indikator wali fasik dengan menggunakan dalil hadits di bawah ini:
نب نع دهاجمو ريبج نب ديعس نع ميثخ نب نامثع نب الله دبع نع جيرج نب نع ديعسو دلاخ نب ملسم انربخأ ع (.ميثخ نبا نم هعمس دق املسم بسحأو دشرم يلوو لدع يدهاشب لاإ حاكن لا : لاق امهنع الله يضر ساب
)ىعفاشلا هاور
ْنَع ِجاَّجَحْلا ِنَع  َّىِ قَّرلا ىِنْعَي  َناَمْيَلُس ُنْب ُرَّمَعُم اَنَثَّدَح ىِبَأ ىِنَثَّدَح ِ َّاللَّ ُدْبَع اَنَثَّدَح
َّبَع  ِنْبا  ِنَع َةَم ِرْكِع
ِنَع  ٍسا
َّىِل َو َلا ْنَم ُّىِل َو ُناَطْلُّسلا َو ٍ ىِل َوِب َّلاِإ َحاَكِن َلا  َلاَق ملسو هيلع الله ىلص ِ ىِبَّنلا )دمحا هاور(.ُهَل
Dalam  teks  hadits  sebagai  dalil  yang  digunakan  oleh  Syafi`i  tidak menunjukkan  bahwa  wali  nikah  adil  dan  mursyid.  Adil  merupakan  persyaratan yang melekat pada saksi, tidak pada wali. Hadits yang menjadi rujukan dalil bagi Syafi`i  menunjukkan  tidak  sahih  dilihat  dari  metode  kritik  sejumlah isnad hadits. Syafi`i tidak menerima langsung hadits tersebut dari `Uthman bin Khusyim, tetapi diterima dari Muslim bin Khalid dan Sa`id bin Salim al-Qadah. Penetapan indikator wali  fasik  tidak  sah  melakukan  akad  nikah  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan secara metodologis. Hadits riwayat Ahmad tidak menunjukkan wali harus adil dan shalih  atau mursyid .  Kedua  hadits  di  atas  belum  dapat  dijadikan  rujukan  tentang penetapan indikator perumusan wali fasik tidak sah melakukan akad nikah.
Pembaharuan  kedudukan  wali  fasik  dalam fiqh modern  dengan menggunakan  enam  hadits  shahih  menunjukkan  bahwa,  nikah  sah  dengan  ada wali.  wali  nikah  tidak  dipersyaratkan  adil  dan mursyid .  Status  wali  nikah  tetap berada pada  wali  nasab/qarabat  yang  telah mendapat  legalitas syar`i tidak  dapat dicabut atau dialihkan kepada pihak lain, meskipun ia belum mengamalkan Islam secara komprehensif.
Temuan ; pertama : jumhur ulama mengklarifikasi bahwa, wali tidak gugur hak  perwalian  pernikahan  anak  perempuannya lebih  dekat  kepada  kebenaran, lebih  maslahat  untuk  anaknya .  Kedua: nikah  sah    dengan  ada  bayyinah (keterangan  bukti  fisik),  pendapat  ini  mendapat  legalitas  dari  sejumlah  ulama hadith, dan sejalan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (2) ”tiap- tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.

## B. Saran-Saran
1. Pemerintah  Aceh  segera  membuat  Qanun  tentang  pernikahan  sesuai dengan kebutuhan umat dan reinterpretasi terhadap kedudukan status wali fasik dalam pernikahan.
2. Bagi  peneliti  selanjutnya  perlu  diadakan  reinterpretasi  ulang  terhadap sejumlah al-adillah syar`iyyah di dalam fiqh munakahat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah bin Abd al-Rahman bin Fadhl bin Bahram al-Darimi, Sunan Al-Darimi , juz, VI, Beirut: Maktabah Syamilah, 1421H.
Abdullah Ibn Qudamah Al-Maqdisy, Al-Kafiy fi fiqh Imam Ahmad bin Hanbal, Juz III, Beirut: Dar Fikr, t.th.
Abdur Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2003.
Abdurrahman  Al-Jaziri, Al  Fiqh  ala  Al  Madzahib  Al  Arba’ah ,  Mesir:  Dar  Al- Hadits, 1994.
Abraham H. Maslow, Farther Reaches of Human Nature , New York: Orbis Book, 1986.
Abu `Abdillah, `I`lam al-Muwaqqi`in , 1973.
Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani,
Musnad Ahmad , Dar: Riyad, 1410H.
Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaybani, al-Faqih al-Muḥaddith, Musnad Ahmad , Mesir: Mawaqi` Wazarah Al- Awqaf.
Abu Daud, Sunan Abu Daud , Tahqi` oleh Muhammad Muhyiddin `Abd al-Hamid, Dar: al-Fikr.T.tp.
Abu Hamid, al-Mustasfa , Beirut, Dār: al-Kitab al-`Ilmiyah, 1996.
Abu Hasan Ali bin `Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas`ud bin Nu`man bin Dinar al-Baghdadi, Sunan Darulquthni ,  juz, VIII, Mesir: Wazarah al-Awqaf, 1386H.
Abu Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas`ud bin Nu`man bin Dinar al-Baghdadi, Sunan Al-Darulqutni , juz, VI, Mesir: Maktabah Syamilah 1386H.
Abu  Isa  Muhammad  bin  `Isa  bin  Surah  ibn  Musa  al-Tarmizi, Sunan  Tarmizi , Kitab al-Aḥkam .T.tp.
Abu  Isa  Muhammad  bin  `Isa  bin  Surah  ibn  Musa  al-Tarmizi, Sunan  Tarmizi , Kitab al-Aḥkam , Beirut: Dar al-Jil, 1998.
Abu Ishaq Al-Sirazi, Tabaqat al-Fuqaha ,  juz, I, cet, I, Beirut: Libanon, 1970. Abu Ishaq Al-Sirazi, Tabaqat al-Fuqaha ,  juz, I, cet, I, Beirut: Libanon, 1970.
Abubakar  Ahmad  bin  Husain  bin  Ali  al-Baihaqi, Sunan  Baihaqi ,  juz,  II,  Mesir: Wazarah al-Awqaf, t.p., 1344H.
Al Yasa Abubakar, disertas i; Ahli Waris Sepertalian Darah Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab , 1989
Al-Darimi, Abdullah bin Abd al-Rahman bin Fadhl bin Bahram al-Darimi, Sunan al-Darimi, juz, VI, Beirut, 1421H.
Al-Daruqutni , Abu Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas`ud bin Nu`man bin Dinar al-Baghdadi, Sunan al-Daruqutni, juz, VIII, Mesir, 1386H.
Al-Ghazali, al-Mustaṣfa  fi `Ilm al-Uṣūl , Beirūt: Dār al-`Alamiyah, 1996.
Al-Mawsu`ah  al-Fiqhiyah ,  Wazarah  al-Awqaf  wasy-syu`un  al-Islamiyah  Bi  Al- Kuwait, t.t.
Al-Sayuthi, Tabaqat  al-Hafaz ,  juz,  I,  Maktabah  Syamilah:  Mawaqiq  al-Wazarah, 1936.
Al-Sayuti, Tabaqat al-Hafaz , juz, I, Maktabah Syamilah: Mawaqiq al-Wazarah,
1936.
Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam , Jakarta: Raja Grafindo 2004.
Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih, Jakarta: Kencana, 2003.
Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih, Jakarta: Kencana, 2003.
Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia:  Antara  Fiqh Munakahat  dan  Undang-undang  Perkawinan, Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group. 2009.
Amir Syarifuddin, Usul Fiqh , Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005.
Bayhaqi, Sunan Bayhaqi al-Kubra , Makkah al-Mukarramah, Maktabah Dar al-Baz,
1994.
Djamaan Nur, Fiqih Munakahat , Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
Hadi, Shalikul, Paradigma Fiqh Modern, Yogyakarta : Idea Press. 2009.
Hakim, al-Mustadrak  Shahihain  li-Hakim ,  Mawaqi`  al-Islam: http://www al- Islam. Com.T.tp.
Hasbi, Falsafah Hukum Islam , 1986.
https://id.wikipedia.org/wiki/Bid%27ah , diakses tanggal 31 Juli 2015.
Ibn Qadhi Syahibah, Tabaqat al-Syafi`iyah , juz, I,  Maktabah Syamilah: Mawaqiq al-waraq,t.t.
Juhaya  S.  Praja, Teori-Teori  Hukum  Suatu  Telaah  Perbandingan  dengan Pendekatan Filsafat , Bandung: UIN, 2009.
Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam , cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
Moh. Rifa’i, Ilmu Fiqih Islam Lengkap , Semarang: Toha Putra, 1978.
Muhammad Bagir al-Habsy, Fiqh Praktis , Bandung: mizan, 2002.
Muhammad bin Abdulaziz al-‘Ali, Tajdid ad-Din, mafhum wa Dhawaabith wa Atsaarahu .
Muhammad bin Idris Abu Abdillah al-Syafi`i, Musnad Syafi `i, juz, 1, Beirut: Dar al-Kitab al-`Ilmiah.
Muhammad Hasbi al-Shiddieqi, Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab.
Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, Jakarta: lentera, 2001.
Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, Jakarta: lentera, 2001.
Muhammad Jawad Mughniyah,, Alih Bahasa Masykur, Afif Muhammad, Idrus al- Kaff.
Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987.
Poerwadarminta, Kamus Besar Bahsa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1995. Poerwadarminta.  W.J.S., Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia ,  Diolah  Kembali  Oleh Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional,  Jakarta:  Balai  Pustaka, 2007.
Ramli  Abdul  Wahid, Fikih  Sunnah  Dalam  Sorotan,  Studi  kritis  terhadap Hadith- Hadith  dalam  Kitab  Fikih  Sunnah  Karya  Sayyid  Sabiq ,  Medan-Sumatra Utara: LP2IK Medan, 2005.
Sadlan, Risalah fi Fiqh al-Maisir , 1425H.
Saleh Darat , Majmu’ as-Syari’ al-Kafiyah Lil’awam , Semarang: Toha Putra, t.t.
Satjipto  Rahardjo, Hukum  Dan  Perubahan  Sosial  Suatu  Tinjuan  Teoritis  Serta Pengalaman-Pengalaman  di  Indonesia, Jogyakarta:  Genta  Publishing, 2009.
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Bandung: Al-ma’arif, 1997.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press, 1986.
Soeroso R , Perbandingan Hukum Perdata , Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Sulaiman  bin  al-Asy`ath  bin  Syadad  bin  `Amru  Al-Azdi  Abu  Daud  al-Tajastani, Sunan Abu Daud, Mesir:  Dar al-Fikr,  1346H.
Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998. Syafi`i, Al-Isybah wa al-Nadhair , juz, I, h. 612.
Syahrizal, jurnal  Analisis  Data , Fakultas Syari`ah IAIN  Ar-Raniry,  ISSN:  1411- 2353 Vol.V No. 9, 2003.
Syaikh Abu Bakar, al-Fara’id al-Bahiyah .
Tajdidud Dien, Mafhumuhu wa Dhawaabituhu wa Atsaaruhu .
Tarmizi, Sunan Turmuzi , juz, IV,  Beirut: Mawaqi`Wazara` al-Awqaf, 1998.
Thahir Mahmud Muhammad Ya’qub, Asbabul Akhtha’ Fi Tafsir .
Wahbah Zuhaily, Uṣul al-Fiqh al-Islami, Beirut: Dar al-Fikr, 1987.
Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Penafsiran Hukum , Bandung: Alumni, 2000.
Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqih , jilid. 2, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.