ISSN: 2087-8117
Vol. 12., No. 1, Juli 2020

## Pemimpin Redaksi
Saifuddin
Redaktur Pelaksana Ratnasari Fajariya Abidin
Tim Redaksi Abdul Mujib Abdul Mughits
Fakhri Husein
Widyarini
Zusiana Elly Triantini
Afif Muhammad A.Hashfi Luthfi
Wardatul Fitri Redaktur Ahli
Syamsul Anwar Hamim Ilyas Moch. Sodik Kholid Zulfa Syafaul Mudawam
Tata Usaha/Distributor
Trisnawati

## Diterbitkan oleh:
Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## Alamat Redaksi
Prodi HES Lt. 3 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 website: http://ejournal.uin- suka.ac.id/syariah/azzarqa
Jurnal Az Zarqa’ merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, men share dan mempublikasikan hasil kajian- kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam. Jurnal ini sudah Open Journal System (OJS).

## Jurnal Hukum Bisnis Islam
ISSN: 2087-8117 Vol. 12, No. 1, Juli 2020

## Pemimpin Redaksi
Saifuddin
Redaktur Pelaksana Ratnasari Fajariya Abidin
Tim Redaksi Abdul Mujib
Abdul Mughits Fakhri Husein Widyarini
Zusiana Elly Triantini Afif Muhammad
A. Hashfi Luthfi
Wardatul Fitri
Redaktur Ahli Syamsul Anwar Hamim Ilyas Moch. Sodik Kholid Zulfa Syafaul Mudawam
Tata Usaha/Distributor
Trisnawati
Diterbitkan oleh: Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Redaksi Prodi HES Lt. 3 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 website: http://ejournal.uin-suka. ac.id/syariah/azzarqa
Jurnal Az Zarqa’
merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, menshare dan mempublikasikan hasil kajian- kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam. Jurnal ini sudah Open Journal System (OJS).

## Daftar Isi
Akad Mudarabah dalam Transaksi Asuransi
Syamsul Alam
1-18
Griya Take Over dalam Perbankan Syari’ah
(Studi Kasus PT. Bank BNI Syari’ah Kantor Cabang Yogyakarta) Dhaifina Fitriani
19-41 Sistem Penjaminan Pembiayaan Modal Usaha Mikro Di BMT Khairul Ambiya 43-64
Signifikansi Screening System pada Pasar Modal Syariah di Indonesia Sugiono 65-85 Tanah Terlantar Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam Surur Roiqoh 87-104 Peran Dewan Pengawas Syari’ah dalam Shariah Governance di Lembaga Keuangan Syariah Muhammad Munir 105-117 Keuangan Syariah & Realitas Masyarakat: Babak Baru Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Fitri Raya 119-140 Margin pada Pembiayaan My Ihram di BFI Finance Syariah Yogyakarta
Ali Ummar Ritonga
141-158 Eksistensi Bank Non Syari’ah di Aceh
Pasca Pengundangan Qanun Nomor 11 Tahun 2018
tentang Lembaga Keuangan Syari’ah
Redha Maulana
159-179
Praktik Investasi Emas Secara Angsuran di PT. Pegadaian
Ariful Mufti 181-206 Pemasaran Wisata Halal di Indonesia Pasca Covid-19 Widyarini 207-235
Muhammad Munir: Peran Dewan Pengawas Syari’ah…
Peran Dewan Pengawas Syari’ah dalam Shariah Governance di Lembaga Keuangan Syariah

## Muhammad Munir
Magister Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: muhammadmunir2018@gmail.com

## Abstrak
Model  Shariah  Governance  dalam  lembaga  keuangan syariah  merupakan  tata  kelola  yang  menawarkan  produk dan  jasa  yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Keberadaan Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  adalah  untuk  melakukan menasehati  dan  mengawasi  terhadap  aktivitas  lembaga keuangan syariah dalam rangka menciptakan kemaslahatan bank  dan  ekonomi,  serta  menumbuhkan  kepercayaan  dari para  stakeholders  dan  publik  secara  umum  bahwa  praktik dan aktivitas yang dilakukan sudah sesuai dengan syariah. Secara lebih dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar tidak  terjadi  adanya  problem,  maka  DPS  berperan  penting disetiap  daerah  untuk  melakukan  pengawasan  lebih  detail. Dalam paper ini penulis bermaksud untuk melakukan analisis terhadap sistem pengawasan DPS dalam shariah governance dengan  melalui  pendekatan  pustaka  yang  memanfaatkan teks  berupa  buku,  jurnal,  dan  asas-asas  hukum,  kaedah- kaedah  hukum  dalam  nilai  peraturan  hukum  konkrit  dan sistem hukum.
Kata kunci: Dewan
Pengawas Syariah,
Shariah Governance, Lembaga Keuangan Syariah.

## A. Pendahuluan
Pertumbuhan kelembagaan kuangan syariah harus direspon dengan penguatan sistem tata kelola perusahaan yang baik atau biasa disebut good  corporate  governance . Desain tata kelola perusahaan lembaga keuangan syariah (LKS) tentunya memiliki keunikan dengan lembaga keuangan lainnya. Hal ini
terjadi dikarenakan LKS selain harus menerapkan sistem tata kelola perusahaan pada umumnya, LKS juga memiliki kewajiban untuk mengembangkan sistem tata kelola yang dapat menjamin terlaksananya  prinsip-prinsip  syariah  pada  seluruh  produk, instrumen, operasi, praktek, dan manajemen. 1
Istilah shariah governance merupakan istilah yang digunakan pada LKS sebagai suatu bentuk struktur yang unik dan khusus di LKS,  yang  berfungsi  untuk  memastikan  bahwa  seluruh  operasi LKS sesuai dengan syariah ( shariah  compliant ). Sistem tata kelola ini dibutuhkan oleh LKS demi menumbuhkan kepercayaan dari para stakeholders dan publik secara umum bahwa seluruh praktek dan aktivitas yang dilakukan sudah sesuai dengan syariah. 2 Sistem tata kelola ini juga diperlukan untuk menghindari terjadinya risiko syariah ( shariah risk ), yaitu suatu bentuk risiko yang muncul karena disebabkan adanya ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
Islamic  Financial  Services  Board (IFSB) 3 memandang konsep shariah  governance hanya merupakan komplementer dari sistem tata kelola yang sudah ada pada LKS. Selain memiliki dewan direksi, audit internal, dan eksternal, dan unit kepatuhan sebagai  elemen  utama  dari  sistem  tata  kelola  perusahaan,  LKS harus memiliki dewan syariah (Dewan Pengawas Syariah atau DPS), audit  syariah  internal  dan  eksternal  serta  unit  kepatuhan syariah sebagai elemen utama dari sistem shariah  governance . Dalam sistem shariah  governance ,  Dewan  Pengawas  Syariah berperan  penting  dalam  proses  supervisi,  monitoring,  audit, dan pemberian opini terhadap kepatuhan syariah pada lembaga keuangan atau perusahaan yang menawarkan produk dan layanan syariah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam
1 Muhammad  Amin  Suma’,  “Jaminan  Perundang-Undangan  Tentang Eksistensi  Lembaga  Keuangan  Syariah  di  Indonesia”, Al-Mawarid ,  Edisi  X (2003): 3, hlm. 1-16. 2 Haniah Ilhami’, “Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawasan Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah”, Mimbar Hukum , Vol. 21 No. 3, (Oktober 2009): 483, hlm. 409-628.
3 International Islamic  Financial  Services  Board (IFSB). Merupakan lembaga regulasi dan supervisi bertaraf interrnasional yang memiliki tujuan untuk memastikan kesehatan dan stabilitas industri keuangan syariah yang meliputi  perbankan,  pasar  modal  dan  asuransi.  Lembaga  ini  didirikan  pada tahun 2002 yang berbasis di Kuala Lumpur.
Muhammad Munir: Peran Dewan Pengawas Syari’ah…
struktur organisasi perusahaan atau lembaga keuangan syariah menjadi suatu yang unik dalam sistem tata kelola perusahaan. DPS adalah elemen penting dalam sistem tata kelola syariah ( shariah governance ). DPS merupakan suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan penasehatan dan atau pengawasan serta melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut konsisten mengikuti dan mentaati aturan dan prinsip- prinsip  syariah,  yang  menjadi  problem  dalam  pengawasan  DPS terhadap produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah yang terdapat tidak mematuhi prinsip-prinsip syari’ah. Maka dari itu DPS berperan penting di setiap daerah untuk melakukan pengawasan lebih detail terhadap lembaga keungan syari’ah.
Paper ini bermaksud untuk melakukan analisis terhadap peran Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) dalam Shariah  Governance Lembaga Keuangan Syari’ah di Indonesia berdasarkan undang- undang dan peraturan yang berlaku. Paper ini fokus kepada (1) Sistem pengawasan Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) terhadap shariah governance .

## B.  Dewan Pengawas Syari’ah
Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) yang merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) guna meluruskan transaksi-transaksi yang dilakukan serta dengan pengawasan yang baik untuk terciptanya produk syari’ah yang benar-benar sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh DSN. Dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syari’ah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam. 4 Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas pengawas syari’ah diperlukan upaya peningkatan pengetahuan DPS tentang operasional perbankan, pengetahuan ekonomi baik pengetahuan fiskal,  moneter,  akuntansi  dan  lain  sebagainya  serta  intensitas keterlibatannya dalam menentukan produk baru dan program sosialisasinya. Hal ini perlu perlu dilakukan agar Bank Syari’ah terhindar dari riba dan berjalan sesuai dengan syari’ah Islam. 5
4 Nurul  Huda,  Mustafa  Edwin  Nasution,  dan  Curent  Issues, Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 199.
5 Sri  Dewi  Anggadini,  “Mekanisme  Pengawasan  Dewan  Pengawas Syari’ah dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syari’ah”, Jurnal Majalah Ilmiah UNIKOM , Vol. 12 No. 1, (2014): 78, hlm. 77-84.
Dengan  demikian,  DPS  dapat  memberi  bimbingan  dan pengarahan terhadap lembaga keuangan syariah dalam perkara- perkara yang berkaitan dengan aplikasi produk yang ditawarkan. 6 DPS berperan penting terhadap lembaga keuangan terkait dengan untuk bertindak dengan iktikad baik, jujur dan profesional serta harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan perusahaan pembiayaan syariah. 7 Dalam Accounting  and  Auditing Organization  of  Islamic  Financial  Institutions (AAOIFI) dan IFSB menuntut agar DPS harus independen dari lembaganya dan tidak tunduk pada manajemen lembaga dan dewan pengawas syariah  tidak  hanya  bertindak  untuk  kepentingan  bank,  tetapi juga investor. 8

## C.  Lembaga Keuangan Syariah
Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga keuangan yang dalam melaksanakan transaksi atau akad ekonominya terutama menarik dan menyalurkan uang dari dan kepada masyarakat menggunakan sistem syariah atau hukum Islam. Dikatakan terutama dalam menarik dan menyalurkan uang dari dan kepada masyarakat, mengingat dalam “dalam kenyataannya, kegiatan lembaga keuangan bisa juga diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiantan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa”. 9 Antara Lembaga Keuangan Konvensional dan Lembaga Keuangan Syariah sesungguhnya memang dapat dikatakan sama atau hanya mengikuti Lembaga Keuangan Konvensional kecuali dalam  hal  bentuk  transaksi  atau  akad  dan  asas  pencarian/ perolehan keuntungannya yang berbeda dan juga mengenal
6 Akhmad  Faozan,  “Optimalisasi  Peran  Dewan  Pengawas  Syariah  Pada Lembaga Keuangan Syariah”, el-Jizya , Vol. II No. 1 (Januari-Juni 2014): 27, hlm. 23-40.
7 Pasal  36,  Salinan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  30/ POJK.05/2014  Tentang  Tata  Kelola  Perusahaan  Yang  Baik  Bagi  Perusahaan Pembiayaan.
8 Iin  Emy  Prastiwi,  “Pengaruh  Independensi  Dewan  Pengawas  Syariah Dalam Mewujudkan Good  Corporate  Governance Untuk Meningkatkan Kinerja BMT”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , Vol. 03 No. 01, (Maret 2017): 79, hlm. 77-86.
9 Y  Sri  Susilo,  Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lain  (Jakarta:  Salemba Empat, 2000), hlm. 128.
Muhammad Munir: Peran Dewan Pengawas Syari’ah…
pemilahan lembaga keuangan ke dalam dua macam yaitu bank dan non-bank.
D. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Shariah Governance Istilah shariah governance dalam penelitian ini dikembangkan dari konsep  good  corporate  governance (GCG) dan shariah compliance .  Prinsip-prinsip  GCG  merupakan  prinsip  universal, sedangkan shariah  compliance merupakan prinsip-prinsip operasional pada bank syariah. GCG adalah pengaturan dan hubungan institusional yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan”. 10 Ketentuan pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia  Nomor  8/4/PBI/2006  tentang  Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, yaitu: good corporate governance adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan ( transparancy ),  akuntabilitas
( accountability ), pertanggungjawaban ( responsibility ), independensi ( independency ), dan kewajaran ( fairness ). 11
Sedangkan shariah compliance adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip- prinsip  syariah,  artinya  bank  dalam  beroperasinya  mengikuti ketentuan-ketentuan  syariah  Islam,  khususnya  menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam. 12 Tuntutan Pemenuhan Prinsip Syariah ( shariah compliance ), bila dirujuk pada sejarah perkembangan  bank  syariah,  menjadi  penting  karena  alasan pokok dari keberadaan perbankan syariah adalah munculnya kesadaran masyarakat muslim yang ingin menjalankan seluruh aktivitas keuangannya berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah. Oleh karena  itulah,  jaminan  mengenai  pemenuhan  terhadap  syariah ( shariah  compliance ) dari seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah oleh bank syariah merupakan hal yang sangat penting
10 Mervin  K.  Lewis  dan  Latifa  M.  Algaud, Perbankan  Syariah  Prinsip Praktek Prospek (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 200. 11 Elvira  Zeyn,  “Pengaruh  Good  Governance  dan  Standar  Akuntansi
Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi” Review  Akuntansi  dan  Keuangan ,  Vol.  I,  No.  1,  (April 2011), hlm. 24. 12 Muhammad Antonio Syafei, Bank Syariah Bagi Banker Dan Praktisi Keuangan (Jakarta Tazkia Institute, 1999), hlm. 12.
dalam kegiatan usaha bank syariah. Hasil penelitian Chapra & Ahmad juga menandakan hal ini, dimana sejumlah 288 nasabah (62%) responden dari 463 nasabah yang terlibat dalam survei tata kelola (GCG) yang dilakukannya (berasal dari 14 bank syariah di Bahrain, Bangladesh dan Sudan) menjawab akan memindahkan dananya ke bank syariah yang lain jika ditengarai terjadi “pelanggaran syariah” dalam operasional bank syariah. 13 Hal ini menunjukan bahwa aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah amat signifikan mempengaruhi perilaku nasabah dalam memilih bank  syariah.  Oleh  karena  itu,  penerapan shariah  governance bank syariah merupakan keharusan dan hal ini diharapkan dapat meningkatnya reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.
Reputasi bank syariah dapat menunjukkan seberapa jauh bank syariah dipercaya oleh masyarakat. 14 Reputasi memegang peran yang penting dalam menjalin hubungan kemitraan antara bank syariah dengan nasabah. Reputasi menjadi dasar penilaian dalam menentukan apakah suatu perusahaan layak untuk dijadikan mitra kerjasama. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ganesan menemukan pengaruh positif antara reputasi dengan kepercayaan yang pada akhirnya akan mengarah pada terciptanya hubungan jangka panjang antara bank dengan nasabah. 15
Secara  umum,  praktik  tata  kelola  Syariah  global  dapat dibagi menjadi 2 (dua) model atau struktur yang berbeda, yaitu terpusat. Pertama ,  dalam  model  terpusat,  Dewan  Penasihat Syariah (SAC) didirikan di tingkat pusat yang bertanggung jawab dalam  mengeluarkan  fatwa  terpusat  pada  urusan  bisnis  Islam, memberi nasihat kepada Bank Sentral tentang masalah Syariah, menerbitkan pedoman tentang tata kelola Komite Syariah IFI dan melaksanakan penunjukan Komite Syariah secara terpusat di tingkat bank. Model ini terlihat memiliki pedoman yang lebih komprehensif dan implementasi tata kelola Syariah yang
13 M. Umer Chapra and Habib Ahmed. “Corporate Governance in Islamic Financial Institutions.” Occasional Paper No. 6 (Islamic Research and Training Institute/Islamic Development Bank, Jeddah (2002), hlm. 12-13.
14 Patricia M Doney dan Joseph P. Cannon, “An Examination of the Nature of  Trust  in  Buyer-Seller  Relationship”, Journal  of  Marketing ,  Vol.  61  (April, 1997), hlm. 35-51. 15 Shankar  Ganesan,  ”Determinants  of  Long-term  Orientation  in  Buyer- Seller Relationship”, Journal of Marketing , No.58 (April, 1994), hlm. 1-19.
Muhammad Munir: Peran Dewan Pengawas Syari’ah…
lebih rinci namun memiliki persyaratan yang lebih ketat untuk dipenuhi oleh LKI dibandingkan dengan model lainnya. Negara- negara yang telah mengadopsi model pemerintahan Syariah ini  termasuk  Malaysia,  Brunei,  Indonesia,  Iran  dan  Sudan. Kedua ,  laissez  faire  atau  pendekatan  yang  diatur  sendiri  tidak melihat adanya intervensi dari regulator pasar dan dibuat dalam ketentuan  penasehat  Syariah  kepada  IFI.  Bahkan,  kepatuhan Syariah dianggap sebagai masalah reputasi dalam model ini. Oleh karena itu, model tata kelola Syariah yang lebih fleksibel ini mungkin memerlukan IFI untuk membangun cara mereka sendiri untuk memastikan kepatuhan Syariah dan memitigasi risiko Syariah terkait dengan produk perbankan mereka. Akibatnya, IFI yang berbeda mungkin memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani masalah ketidakpatuhan Syariah tanpa otoritas final untuk memutuskan masalah Syariah.
Negara-negara yang telah mengadopsi model laissez faire sebagian besar terdiri dari negara-negara GCC seperti Arab Saudi,  Qatar  dan  Kuwait,  dan  yurisdiksi  non-Islam  seperti Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, Korea Selatan dan Hong Kong. Akhirnya,  IFI  di  negara-negara  yang  telah  mengadopsi  model hybrid diwajibkan untuk memastikan kepatuhan Syariah sendiri dan melaporkan upaya mereka kepada otoritas regulator pusat. Misalnya, di Pakistan, penasihat syariah bank-bank Islam harus mematuhi kriteria “sesuai dan pantas” dan menyerahkan laporan tentang kepatuhan Syariah kepada Dewan Syariah Bank Negara Pakistan, yang memiliki otoritas tertinggi dan peran pengawasan untuk memastikan kepatuhan Syariah di negara. Negara lain yang telah menerapkan struktur tata kelola Syariah yang serupa adalah UEA. Masalah apa pun yang timbul tentang kepatuhan Syariah harus dilaporkan ke Dewan Nasional UEA dari Komite Pengawas Syariah dari IFIs. 16
Di Indonesia mengakui adanya dua level pengawasan syariah. Level pengawasan pertama adalah dewan syariah pada level nasional yang biasa disebut sebagai Dewan Syariah Nasional (DSN),  dan  kedua  adalah  dewan  syariah  pada  level  perusahaan
16 Nazrul  Hazizi  Noordin  and  Salina  Kassmin,  “Does  Shariah  Committe Composition  Influence  Shariah  Governance  Dislosure?  Evidence  From Malaysian  Islamic  Banks”, Journal  of  Islamic  Accounting  and  Business Research , Vol. 10 No. 2, (2019): 161, hlm. 158-184.
yang disebut Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kedua lembaga tersebut disebutkan secara jelas dalam UU No. 21 Tahun 2008 dan PBI No.6/24/PBI/2004. DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mengenai masalah- masalah yang berhubungan dengan aktivitas keuangan syariah. MUI adalah organisasi perkumpulan ulama yang berasal dari berbagai organisasi Islam di Indonesia yang berstatus sebagai organisasi non-pemerintahan. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji,  menggali  dan  merumuskan  nilai  dan  prinsip-prinsip hukum Islam (syariat) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. 17 Tujuan paper ini adalah dalam rangka menciptakan kemaslahatan bank syariah dan ekonomi umat dan bangsa dimasa depan. Atribut syariah memang terlalu sakral bagi pejuang dan da’i ekonomi syariah, yang lebih penting adalah mempertahankan image  sebagai  bank  yang  mengaplikasikan  prinsip  syariah.  Jika masyarakat melihat bahwa bank syariah tidak sesuai syariah maka masyarakat akan berargumen bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Hal ini tentu akan berakibat fatal, karena akan meruntuhkan reputasi dan kepercayaan pada bank syariah.  Jika  bank  syariah  tercemar  oleh  penyimpangan  dalam atribut syariahnya serta masalah keuangan yang menyebabkan runtuhnya  salah  satu  bank  syariah,  maka  reputasi  bank  syariah secara  menyeluruh  akan  tergores,  karena  reputasi  bank  syariah sebagian besar dibangun dari nilai-nilai ke-Islaman. Oleh karena itu,  jangan  sampai  terjadi  risiko  reputasi  pada  bank  syariah, karena risiko reputasi itu tidak hanya akan merobohkan image bank  syariah  tersebut,  tetapi  juga  industri  perbankan  syariah secara keseluruhan.
Pengembangan perbankan syariah Indonesia yang dikeluarkan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  terdapat  7  (tujuh) arah kebijakan pengembangan perbankan syariah dalam rangka mencapai visi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Pertama , memperkuat sinergi kebijakan antarra otoritas dengan pemerintah dan stakeholder lainnya. Kedua ,  memperkuat permodalan  dan  skala  usaha  serta  memperbaiki  efisiensi.
17 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 2000-2007.
Muhammad Munir: Peran Dewan Pengawas Syari’ah…
Ketiga , memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan. Keempat , memperbaiki kualitas pelayanan dan keragaman produk. Kelima ,  memperbaiki  kuantitas  dan kualitas  Sumber  Daya  Manusia,  Teknologi  Sistem  Informasi dan infrastruktur lainnya. Keenam ,  meningkatkan  literasi  dan preferensi masyarakat. Ketujuh ,  memperkuat  serta  harmonisasi pergaturan dan pengawasan. 18
Setidaknya DPS memiliki perang penting dalam penerapan prinsip-prinsip syariah diantaranya Pertama ,  sebagai  konselor dan penasehat bagi dewan direksi dan manajemen terkait pemunahan prinsip syariah. Kedua ,  sebagai  mediator  antara manajemen dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) terkait fatwa terhadap produk dan jasa yang diusulkan oleh bank syariah. 19 DPS dapat merumuskan kebijakan dan pedoman yang harus diikuti oleh  manajemen  dalam  kegiatan  lembaga  keuangan,  termasuk persetujuan atas produk yang dikeluarkan dan juga melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh LKS tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam memastikan kegiatan tersebut DPS dibantu oleh auditor internal dengan bertujuan memastikan sistem pengendalian internal yang baik dan efektif yang mengikuti syariah secara ketat. 20 Sehingga peran dan fungsi DPS dalam bank syariah harus dipertahankan  keberadaannya,  dan  diperkuat  kedudukannya dalam pengawasan produk yang dikeluarkan untuk menciptakan perbankan syariah yang sehat dan sesuai dengan aturan syariah. Pada kenyataannya DPS belum maksimal dalam memastikan apakah didalam perbankan sesuai dengan akad-akad syariah. 21 DPS ditugaskan untuk memberikan nasehat kepada para direktur dan mengawasi kegiatan-kegiatan bank untuk disesuaikan dengan
18 Aam  Slamet  Rusydiana,  “Analisis  Masalah  Pengembangan  Perbankan Syariah Di Indonesia: Aplikasi Metode Analytic  Network  Process ”, Jurnal Bisnis dan Manajemen , Vol. 6 No. 2 (Oktober 2016): 242, hlm. 237-246.
19 Sepky  Mardian,  “Tingkat  Kepatuhan  Syariah  di  Lembaga  Keuangan Syariah”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam , Vol. 3 No. 1 (2015): 61, hlm. 57-68. 20 Qonita  Mardiyah  dan  Sepky  Mardian,  “Praktik  Audit  Syariah  Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia”, Akuntabilitas , Vol. VIII No. 1 (April 2015): 4, hlm. 1-17.
21 Susanto  Baharuddin, Hukum  Perbankan  Syariah  di  Indonesia ,
(Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 67.
prinsip-prinsip syariah. 22
Pelaksanaan Shariah  Governance pada industri perbankan Syariah harus berlandaskan kepada enam prinsip dasar. Pertama ,  transparansi  ( transparancy ),  yaitu  keterbukaan  dalam mengemukakan informasi pengambilan keputusan. Kedua , akuntabilitas ( accountability ) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organisasi bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga , pertanggungjawaban ( responsibility ) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. 23 Keempat , independen yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak  obyektif,  dan  bebas  dari  pengaruh/tekanan  dari  pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Kelima , kewajaran ( fairness ) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan Keenam , Shariah compliance yaitu kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
Dari  keenam  prinsip, shariah  compliance merupakan indikator yang paling berpengaruh dalam menerapkan shariah governance ,  sehingga  dalam  penerapan shariah  governance , para pengelola bank syariah harus benar benar merujuk kepada kepatuhan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah. Hal ini penting karena perbankan syariah merupakan lembaga intermediasi yang amat membutuhkan kepercayaaan masyarakat agar dipercaya seluruh stakeholders . Disinilah pentingnya peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjaga shariah compliance yang berkaitan erat dengan pengelolaan perusahaan dari  sisi  kebenaran  syariah,  dan  hal  ini  akan  menjadi  sangat penting ketika perusahaan akan mengeluarkan produk-produk perbankannya.  Sehingga  bisa  kita  simpulkan,  selain  tata  kelola yang baik dari sisi manajemen perusahaan, tata kelola pengawasan dan pengembangan yang dilakukan oleh DPS juga menjadi tolok ukur mendasar dalam kesuksesan penerapan shariah governance pada Bank Syariah.
22 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perbankan Syariah: UU No. 21 Tahun 2008 , Cet. I, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 48.
23 Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  No.  11/33/PBI/2009  tentang Pelaksanaan Good Coorporate Governance bagi Bank Umum Syariah.
Muhammad Munir: Peran Dewan Pengawas Syari’ah…

## E. Penutup
DSN-MUI sebagai otoritas fatwa syariah keuangan tertinggi dan level mikro yang menempatkan dewan pengawas syariah pada level perusahaan. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN- MUI bersifat mengikat. Hal ini terjadi karena fatwa-fatwa yang dikeluarkan diadopsi dalam bentuk Peraturan BI (sekarang peraturan  OJK)  yang  selanjutnya  pengawasannya  dilakukan oleh  DPS  internal  perusahaan.  Dengan  demikian,  DPS  adalah penghubung  hubungan  antara  DSN-MUI  dengan  BI/OJK.  DPS dapat merumuskan kebijakan dan pedoman yang harus diikuti oleh  manajemen  dalam  kegiatan  lembaga  keuangan,  termasuk persetujuan atas produk yang dikeluarkan dan juga melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh LKS tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pada kenyataannya DPS belum maksimal dalam memastikan apakah didalam perbankan sesuai dengan akad-akad syariah, Maka dari itu untuk mewujudkan shariah governance DPS dapat berlandaskan kepada prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, kewajaran, dan Shariah compliance.

## Daftar Pustaka

## Anggadini, Sri Dewi, “Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas
Syari’ah  dan  Bank  Indonesia  Terhadap  Bank  Syari’ah”,
Jurnal Majalah Ilmiah UNIKOM, 2014.
Anshori, Abdul Ghofur, Hukum Perbankan Syariah: UU No. 21 Tahun 2008 , Cet. I, Bandung: Refika Aditama, 2009.
Baharuddin, Susanto, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia ,
Yogyakarta: UII Press, 2008.
Chapra,  M.  Umer,  and  Habib  Ahmed,  “Corporate  Governance in Islamic Financial Institutions.” Occasional  Paper No.  6  (Islamic  Research  and  Training  Institute/Islamic Development Bank, Jeddah, 2002.
Doney,  Patricia  M,  dan  Joseph  P.  Cannon,  “An  Examination  of the  Nature  of  Trust  in  Buyer-Seller  Relationship”, Journal of Marketing , 1997.
Faozan, Akhmad, “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah”, el-Jizya, 2014.
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI) 2000-2007.
Ganesan,  Shankar,  ”Determinants  of  Long-term  Orientation  in Buyer-Seller Relationship”, Journal of Marketing, 1994.

## Ilhami’, Haniah, “Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah
Sebagai Otoritas Pengawasan Kepatuhan Syariah Bagi Bank
Syariah”, Mimbar Hukum, 2009.
Lewis, Mervin K, dan Latifa M. Algaud, Perbankan Syariah Prinsip Praktek Prospek , Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001.
Mardian,  Sepky,  “Tingkat  Kepatuhan  Syariah  di  Lembaga Keuangan Syariah”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam , 2015.
Mertokusuno, Sugikno, Penemuan Hukum , Yogyakarta: Liberty,
2004.
Noordin,  Nazrul  Hazizi,  and  Salina  Kassmin,  “Does  Shariah Committe  Composition  Influence  Shariah  Governance
Muhammad Munir: Peran Dewan Pengawas Syari’ah…
Dislosure?  Evidence  From  Malaysian  Islamic  Banks”, Journal of Islamic Accounting and Business Research , 2019.
Nurul  Huda,  Mustafa  Edwin  Nasution,  dan  Curent  Issues, Lembaga Keuangan Syariah , Jakarta: Kencana, 2009.
Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  No.  11/33/PBI/2009  tentang Pelaksanaan Good Coorporate Governance bagi Bank Umum Syariah.

## Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  30/POJK.05/2014
Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
Prastiwi,  Iin  Emy,  “Pengaruh  Independensi  Dewan  Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan Good  Corporate  Governance
Untuk Meningkatkan Kinerja BMT”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2017.
Qonita Mardiyah dan Sepky Mardian, “Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia”, Akuntabilitas, 2015.
Rusydiana,  Aam  Slamet,  “Analisis  Masalah  Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia: Aplikasi Metode Analytic Network Process ”, Jurnal Bisnis dan Manajemen, 2016.
Suma’,  Muhammad  Amin,  “Jaminan  Perundang-Undangan
Tentang Eksistensi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Mawarid, 2003.
Susilo,  Y  Sri, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lain, Jakarta:
Salemba Empat, 2000.
Syafei,  Muhammad  Antonio, Bank  Syariah  Bagi  Banker  dan Praktisi Keuangan , Jakarta Tazkia Institute, 1999.
Zeyn, Elvira, “Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi” Review Akuntansi dan Keuangan, 2011.

## Submission
Naskah  yang  dikirim  ke  redaksi Az  Zarqa’ akan  dipertimbangkan  untuk dimuat jika memenuhi kriteria sebagai berikut.
1. Judul berkaitan dengan kajian hukum bisnis Islam.
2. Nama  penulis  naskah  (tanpa  gelar  akademik,  disertai  dengan instansi/perguruan  tinggi,  alamat  yang  bisa  dihubungi,  alamat  email  untuk korespondensi)
3. Abstrak  yang  terdiri  dari  hanya  satu  paragraph,  satu  spasi  antara  100-150 dalam bahasa Indonesia.
4. Mencantumkan kata kunci ( key words )
5. Naskah  bersifat  ilmiah  dan  dapat  menggunakan  bahasa  Indonesia,  Arab, Inggris atau asing lainnya.
6. Mencantumkan  referensi  lengkap  dengan  model footnote (catatan  kaki)  dan disertai daftar pustaka.
7. Diketik spasi ganda (2 spasi) program MS Word dengan panjang naskah 15- 30 halaman kwarto.
8. Menyertakan naskah asli (print out) satu buah dengan disertai soft file naskah diserahkan  langsung  ke  kantor  redaksi  atau  dikirimkan  via  email:
azzarqa.uinsuka@gmail.com
Contoh model catatan kaki:
1 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah , (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm.
15.
2 Ibid., hlm. 19.
3 Syamsul Anwar, Hukum …, hlm. 21-29.
Daftar pustaka ditulis secara alfabetis, contoh:

## Daftar Pustaka
Kamali,  Mohammad  Hashim, Islamic  Commercial  Law:  An  Analysis  of  Futures  and Options , Cambridge, UK: The Islamic Texts Society, 2000.
Edwards,  Paul, The  Encyclopedia  of  Philosophy ,  Vol.  III,  New  York:  Macmillan Publishing Co., Inc. and The Free Press, 1967.
Muhammad,  Muhammad  ‘Abd  al-Jawad, Buhus  fi  al-Syari’ah  al-Islamiyyah  wa  al- Qanun , Iskandariyah: Munsya’ah al-Ma’arif, 1977.
merupakan  jurnal  ilmiah  yang  diterbitkan  oleh  Prodi Hukum  Ekonomi  Syariah  Fakultas  Syari’ah  dan Hukum  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta  yang dibentuk  pada  tanggal  1  Desember  2010.  Jurnal  ini
dimaksudkan  sebagai  wadah  untuk  menuangkan,  men share dan  mempublikasikan hasil kajian-kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam.