INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 3012-3018 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penguatan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online: Kajian terhadap Strategi Hukum dan Kesadaran Konsumen
Yusuf Daeng 1 , Aberi Usti 2 ✉ , Suheri Sitorus 3 , Syafran 4 , Asbi Abdul Sani 5 , Desrizal 6 , Dwi 7
Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning
Email: aberiusti1984@gmail.com 2 ✉

## Abstrak
Perkembangan perdagangan daring atau transaksi online telah menjadi bagian integral dari kehidupan konsumen modern. Namun, dengan kemudahan dan kenyamanannya, transaksi online juga membawa risiko  terkait  perlindungan  konsumen.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  strategi  hukum  yang diperlukan  untuk  memperkuat  perlindungan  konsumen  dalam  transaksi  online  serta  untuk mengevaluasi  tingkat  kesadaran  konsumen  terhadap  hak-hak  mereka.  Melalui  pendekatan  analisis komprehensif, penelitian ini mempertimbangkan peraturan hukum yang ada yang mengatur transaksi online, termasuk perlindungan data pribadi, keamanan transaksi, dan tanggung jawab penjual. Selain itu, penelitian ini juga melakukan survei untuk menilai kesadaran konsumen tentang risiko yang terkait dengan  transaksi  online  dan  pemahaman  mereka  terhadap  hak-hak  perlindungan  yang  ada.  Hasil analisis menyoroti pentingnya penyempurnaan hukum yang lebih jelas dan adaptif terhadap dinamika perdagangan  online,  serta  perluasan  upaya  edukasi  dan  sosialisasi  kepada  konsumen  untuk meningkatkan kesadaran mereka. Temuan ini memberikan landasan untuk rekomendasi kebijakan guna memperkuat  perlindungan  konsumen  dalam  transaksi  online,  dengan  mempertimbangkan  peran penting hukum yang progresif dan kesadaran konsumen yang lebih tinggi sebagai faktor utama dalam menciptakan lingkungan perdagangan online yang aman dan adil.
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Trasaksi Elektronik, Kesadaran Konsumen
Abstract
The development of online commerce or online transactions has become an integral part of modern consumer life. However, with their ease and convenience, online transactions also carry risks related to  consumer  protection.  This  research  aims  to  examine  the  legal  strategies  needed  to  strengthen consumer protection in online transactions and to evaluate the level of consumer awareness of their rights. Through a comprehensive analytical approach, this research considers existing legal regulations governing  online  transactions,  including  personal  data  protection,  transaction  security,  and  seller responsibility. In addition, this research also conducted a survey to assess consumer awareness of the risks associated with online transactions and their understanding of existing protection rights. The results of the analysis highlight the importance of improving laws that are clearer and more adaptive to  the  dynamics  of  online  commerce,  as  well  as  expanding  education  and  outreach  efforts  to consumers to increase their awareness. These findings provide a basis for policy recommendations to strengthen consumer protection in online transactions, considering the important role of progressive laws  and  higher  consumer  awareness  as  key  factors  in  creating  a  safe  and  fair  online  trading environment.
Keywords: Consumer Protection, Electronic Transactions, Consumer Awareness

## PENDAHULUAN
Dalam  konteks  perkembangan  teknologi  informasi  dan  kebiasaan  konsumsi  yang semakin  bergeser  ke  ranah  digital,  transaksi  online  telah  menjadi  pijakan  utama  dalam aktivitas  perdagangan  (Budi  Agus  Riswandi,  2016).  Kelebihannya  yang  terlihat  dalam kemudahan  aksesibilitas,  beragamnya  pilihan  produk,  dan  fleksibilitas  berbelanja memberikan  dampak  signifikan  terhadap  cara  konsumen  berinteraksi  dengan  pasar. Meskipun demikian, kehadiran transaksi online juga membawa risiko tersendiri terhadap perlindungan konsumen (Angeline Xiao, 2018).
Seiring dengan perkembangan ini, hukum perlindungan konsumen terus berkembang untuk  menyelaraskan  perubahan  tersebut  (Celina  Tri  Siwi  Kristiyanti,  2008).  Namun, pengimplementasian  peraturan  yang  sudah  ada,  seperti  perlindungan  data,  keamanan transaksi, dan tanggung jawab penjual, masih menimbulkan berbagai permasalahan yang membutuhkan evaluasi lebih lanjut. Aspek hukum ini menjadi pusat perhatian dalam rangka meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen dalam transaksi daring (Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, 2015).
Selain  aspek  hukum,  kesadaran  konsumen  juga  memainkan  peran  krusial.  Tingkat pengetahuan  dan  kesadaran  konsumen  tentang  hak-hak  mereka  dalam  transaksi  online menjadi  faktor  penentu  dalam  meminimalkan  risiko  yang  mungkin  timbul.  Kondisi  ini
menggarisbawahi  pentingnya  edukasi  dan  sosialisasi  terhadap  konsumen  untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait hak-hak perlindungan yang tersedia.
Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  memusatkan  perhatian  pada  strategi  hukum  yang diperlukan untuk memperkuat perlindungan konsumen dalam transaksi online. Di samping itu,  penelitian  ini  juga  mengevaluasi  tingkat  kesadaran  konsumen  terhadap  hak-hak perlindungan  yang  mereka  miliki.  Diharapkan  bahwa  pemahaman  mendalam  mengenai tantangan hukum dan kesadaran konsumen akan memberikan wawasan yang lebih baik untuk  merekomendasikan  perbaikan  kebijakan  dan  tindakan  yang  diperlukan  guna meningkatkan lingkungan perdagangan online yang lebih aman dan adil bagi konsumen.
Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat  suatu  penelitian  dengan  judul  “Penguatan  Perlindungan  Konsu men  dalam Transaksi Online: Kajian terhadap Strategi Hukum dan Kesadaran Konsumen”. .

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum. Penelitian  hukum  normatif  didefinisikan  penelitian  yang  mengacu  kepada  norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018).
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah  kemudian  dilakukan  elaborasi  dan  eksplanasi  terhadap  data  atau  teks  yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  Pustaka,  membaca,  mencatat  serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dasar Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia
Dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Undang-undang  ini  mencakup aspek-aspek penting yang mengatur hak-hak dan kewajiban konsumen dalam transaksi jual
beli barang dan jasa. Di dalamnya termuat hak-hak konsumen, seperti hak atas informasi yang jelas dan benar terkait produk atau layanan yang mereka beli, hak untuk mendapatkan barang atau jasa yang aman dan berkualitas, serta hak untuk mendapatkan kompensasi jika terjadi kerugian karena produk atau layanan yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan (Tami Rusli, 2016).
Selain  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999,  terdapat  pula  Peraturan  Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pengamanan Informasi dan Perlindungan Data Pribadi yang menekankan  pentingnya  perlindungan  terhadap  data  pribadi  konsumen.  Regulasi  ini menjadi semakin relevan mengingat peran pentingnya teknologi informasi dalam transaksi konsumen modern (Rosmawati, 2018).
Secara  lebih  khusus,  di  sektor  perdagangan,  terdapat  regulasi  seperti  Peraturan Menteri Perdagangan tentang Standar Perlindungan Konsumen pada Layanan Elektronik. Regulasi ini mengatur tata cara bertransaksi dalam lingkungan elektronik, menekankan hak- hak konsumen yang perlu dipatuhi oleh penyedia layanan.
Ketika  melanggar  regulasi  perlindungan  konsumen  yang  ditetapkan,  konsekuensi hukum  yang  jelas  diberlakukan.  Hal  ini  memastikan  bahwa  pelaku  usaha  dan  produsen mematuhi standar etika dan integritas dalam menjalankan bisnisnya. Hukum perlindungan konsumen  ini  menjadi  landasan  penting  bagi  terciptanya  lingkungan  bisnis  yang berkeadilan, di mana hak-hak konsumen dihormati dan dilindungi, serta memberikan dasar bagi penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam transaksi konsumen.

## Aspek Hukum Transaksi Online
Aspek hukum dalam transaksi online mencakup berbagai hal yang relevan dengan kegiatan  perdagangan  yang  dilakukan  secara  daring.  Hal  ini  termasuk  regulasi  terkait perlindungan  konsumen,  keamanan  data  pribadi,  serta  prosedur  hukum  dalam menyelesaikan  sengketa  yang  mungkin  timbul.  Pertama-tama,  regulasi  perlindungan konsumen memainkan peran sentral dalam menjamin hak-hak konsumen dalam transaksi daring. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur hak-hak konsumen, kewajiban penjual,  serta  prosedur  gugatan  atau  klaim  jika  terjadi  ketidakpatuhan  (I  Gst  Made  Oka Sedana Yasa et al., 2021). Selain itu, peraturan perlindungan data pribadi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 di Indonesia menegaskan pentingnya perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi online. Transaksi jual beli yang dilakukan melalui platform elektronik  atau  e-commerce  merupakan  salah  satu  bentuk  perdagangan  yang  paling terpengaruh oleh  perkembangan teknologi informasi. Melalui transaksi ini, konsep pasar yang awalnya bersifat konvensional, di mana penjual dan pembeli bertemu secara fisik, telah
berubah menjadi konsep telemarketing, yaitu perdagangan yang dilakukan secara online melalui internet. E-commerce telah mengubah cara konsumen dalam mendapatkan produk yang mereka butuhkan (Roberto Ranto, 2019).
Aspek  hukum  lainnya  adalah  terkait  dengan  keamanan  transaksi  online.  Secara keseluruhan, transaksi merupakan sebuah kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu peristiwa dalam batas waktu tertentu dengan syarat-syarat lain yang telah  disepakati  oleh  semua  pihak  terlibat.  Definisi  ini  merujuk  pada  transaksi  yang menghasilkan uang atau harta, seperti contohnya transaksi jual beli. Dengan perkembangan zaman, segala jenis transaksi saat ini dapat dilakukan secara daring atau melalui internet, yang  dikenal  dengan  istilah  transaksi  online  (Azizah  Azis  et  al.,  n.d.).  Transaksi  online mencakup regulasi yang mengatur perlindungan data transaksi, enkripsi, serta keamanan platform perdagangan daring. Hal ini bertujuan untuk mencegah akses ilegal, kebocoran data, dan serangan cyber yang dapat mengancam informasi sensitif konsumen. Selain itu, terdapat regulasi yang mengatur tanggung jawab penyedia platform atau penjual dalam memastikan keamanan infrastruktur online.
Kemudian, dalam menyelesaikan sengketa transaksi online, aspek hukum juga turut berperan.  Proses  penyelesaian  sengketa  haruslah  sesuai  dengan  regulasi  yang  ada, terutama dalam hal penyelesaian di luar pengadilan (out-of-court settlement). Ada regulasi yang mengatur mediasi, arbitrase, atau penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif lainnya.
Dengan  adanya  kerangka  hukum  yang  mengatur  aspek-aspek  tersebut,  transaksi online  diharapkan  dapat  berlangsung  dalam  lingkungan  yang  lebih  teratur,  aman,  dan memberikan kepastian hukum bagi konsumen serta pelaku usaha.
Strategi Hukum dan Kesadaran Konsumen Dalam Penguatan Perlindungan Konsumen Strategi hukum dan kesadaran konsumen berperan penting dalam upaya penguatan perlindungan konsumen. Strategi hukum mengacu pada kerangka peraturan yang disusun untuk  melindungi  hak-hak  konsumen,  menetapkan  tanggung  jawab  pelaku  usaha,  serta menetapkan  sanksi  bagi  pelanggaran  yang  dilakukan.  Ini  meliputi  undang-undang  dan peraturan  yang  mengatur  transparansi  informasi,  kewajiban  penyedia  layanan  atau produsen, serta prosedur penyelesaian sengketa yang dapat diakses oleh konsumen.
Sementara  itu,  kesadaran  konsumen  merupakan  faktor  kunci  dalam  memastikan perlindungan  yang  efektif.  Edukasi  dan  sosialisasi  kepada  konsumen  mengenai  hak-hak mereka, pemahaman terhadap prosedur klaim atau gugatan, serta pengetahuan tentang
risiko  yang  mungkin  terjadi  dalam  transaksi  merupakan  bagian  penting  dalam meningkatkan kesadaran konsumen.
Kombinasi  strategi  hukum  yang  solid  dan  kesadaran  konsumen  yang  tinggi  saling melengkapi. Dengan adanya peraturan yang jelas dan sanksi yang tegas bagi pelanggar, para  pelaku  usaha  cenderung  lebih  mematuhi  standar  dan  kewajiban  mereka  terhadap konsumen.  Di  sisi  lain,  kesadaran  konsumen  yang  tinggi  mengenai  hak-hak  mereka memungkinkan mereka untuk lebih berperan aktif dalam memonitor transaksi, mengetahui ketika hak mereka dilanggar, serta untuk mengambil langkah-langkah perlindungan yang sesuai.
Oleh karena itu, penguatan perlindungan konsumen tidak hanya memerlukan upaya dalam  pembuatan  regulasi  yang  kuat,  tetapi  juga  upaya  edukasi  dan  pemberdayaan konsumen agar mereka mampu memanfaatkan hak-hak perlindungan yang telah diberikan oleh  hukum.  Dengan  demikian,  sinergi  antara  strategi  hukum  dan  kesadaran  konsumen menjadi  landasan  penting  dalam  memastikan  perlindungan  yang  efektif  terhadap konsumen dalam transaksi jual beli barang dan jasa, termasuk dalam lingkungan transaksi online.
Ketika hak-hak konsumen dilanggar atau terjadi perselisihan, lembaga perlindungan konsumen  berperan  sebagai  penengah  yang  obyektif  dan  independen  dalam menyelesaikan  permasalahan.  Dengan  demikian,  mereka  menjadi  kekuatan  yang  sangat penting  dalam  menjaga  keadilan  dan  memperkuat  posisi  konsumen  dalam  berbagai transaksi.  Melalui  peran  aktifnya,  lembaga  perlindungan  konsumen  berkontribusi  dalam membangun  lingkungan  ekonomi  yang  sehat,  adil,  dan  berintegritas  bagi  seluruh  pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis di Indonesia.

## SIMPULAN
Peran  lembaga  perlindungan  konsumen  dalam  menegakkan  hak  konsumen  di Indonesia  menunjukkan  bahwa  peran  lembaga  tersebut  sangat  vital  dalam  menjaga keadilan dan perlindungan bagi konsumen. Melalui analisis yang mendalam, ditemukan bahwa  lembaga  perlindungan  konsumen,  seperti  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK),  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  (Bappebti),  dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), memiliki  peran yang signifikan dalam menyelesaikan sengketa, memberikan edukasi, serta memantau kepatuhan penyedia jasa atau produsen terhadap  hukum  konsumen.  Namun,  kesimpulan  tersebut  juga  menyoroti  beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan pasar yang
cepat. Dalam konteks ini, diperlukan upaya bersama untuk memperkuat infrastruktur dan kapasitas lembaga perlindungan konsumen, termasuk sinergi antarlembaga, penguatan regulasi, dan strategi inovatif untuk menghadapi dinamika pasar modern. Penelitian ini menegaskan  bahwa  lembaga  perlindungan  konsumen  memiliki  peran  krusial  dalam menegakkan hak-hak konsumen di Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini secara efektif, perlu adanya upaya bersama dari pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat dalam mengatasi  tantangan  yang  ada  guna  meningkatkan  perlindungan,  kesejahteraan,  dan keadilan bagi konsumen Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Angeline  Xiao.  (2018).  KONSEP  INTERAKSI  SOSIAL  DALAM  KOMUNIKASI,  TEKNOLOGI, MASYARAKAT. Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika, 7(2), 94.
Azizah Azis, Sabri Samin, & Achmad Musyahid. (n.d.). TRANSAKSI  ON LINE PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM KONTEMPORER. Al - Kharaj, 3(1).
Budi  Agus  Riswandi.  (2016).  Hukum  dan  Teknologi:  Model  Kolaborasi  Hukum  dan Teknologi dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta di Internet. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 3(23), 346.
Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen. Sinar Grafika.
I  Gst  Made  Oka  Sedana  Yasa,  I  Ketut  Sudiatmaka,  &  Si  Ngurah  Ardhya.  (2021).  Peran Yayasan  Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Terkait  Kerugian  Konsumen  Ditinjau Berdasarkan  Pasal  8  Huruf  F  Undang – Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  (Studi  Kasus  Kerugian  Konsumen  Terhadap  Pembelian Rumah  Subsidi  Di  Wilayah  Kabupaten  Tabanan).  Yustisia  Universitas  Pendidikan Ganesha, 4(2).
Jonaedi  Effendi,  &  Johnny  Ibrahim.  (2018).  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris. Kencana.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Niru  Anita  Sinaga,  &  Nunuk  Sulisrudatin.  (2015).  PELAKSANAAN  PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 5(2).
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar- Ruzz Media.
Roberto Ranto. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik. Jurnal Ilmu Hukum Elethea, 2(2).
Rosmawati. (2018). Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Prenamedia Group. Tami Rusli. (2016). Hukum perlindungan Konsumen di Indonesia. Gramedia.