Volume 11                                               Nomor 1 April 2023

## Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi COVID-19 di Rumah Sakit Kabupaten Musi Rawas
Catherine Dwi Augusthi Putri*, Najmah*, Rizma Adlia Syakurah* *Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya *email: rizma.syakurah@gmail.com

## ABSTRACT
COVID-19 was transmitted at Musi Rawas District Hospital, infecting health personnel and forcing them to change services temporarily. As of July 2021, 89 health workers have been diagnosed with COVID-19, and one person has passed. Therefore,  this study aims to analyze the implementation of infection prevention and control at the Musi Rawas Hospital during the COVID-19 pandemic.This was qualitative research with case study design used from June-July 2021. Data were obtained by observation and in-depth interviews with  7 informants, includes doctors and nurses who treat and do not treat COVID-19 patients, laboratory staff, hospital committee chairs, and hospital directors, and 6 informants triangulation. Data were analyzed using  thematic  analysis.  Result  showed  that  internal  and  external  coordination  has  been conducted  in  the  communication  aspect  in  tiers  and  contains  clarity  and  consistency.  For disposition, all implementors are committed to consistently and unguarded. This policy also includes SOPs to help in implementation. Meanwhile, implementation challenges in resources, such  as  inadequate  human  resources,  suboptimal  screening, irregular  disinfection  ,and  less community support like creating a crowd, were encountered. It could be concluded that IPC's implementation  at  Musi  Rawas  Hospital  still  encounters  several  obstacles,  resulting  in suboptimal  implementation.  The  hospital's  policymakers  are  expected  to  socialize,  enforce, monitor,  and  review  PPI  regulations  to  ensure  effective  implementation  and  seamless operations.
Keywords : Infection Prevention and Control, COVID-19,  Hospitals, Health Workers

## PENDAHULUAN
Sejak  teridentifikasi  pada  Desember 2019, coronavirus 2  (SARSCoV2)  telah menginfeksi  staf  medis  dan  pasien  rawat inap  di  Inggris  dan  negara  lain  di  dunia. 1
Pada  April  2020,  lebih  dari  22.000 penyedia  layanan  kesehatan  di  55  negara terinfeksi  COVID-19.  Sampai  saat  ini,
sekitar  11%  dari  semua  kasus  COVID-19 yang  dilaporkan  di  Italia  dan  lebih  dari 6.200 positif yang dikonfirmasi COVID-19 adalah  profesional  perawatan  kesehatan. Sekitar  4-12%  kasus  COVID-19,  dialami oleh  dokter,  perawat,  dan  orang-orang garda  terdepan  yang  menangani  virus tersebut. 2 Rumah  sakit  menjadi  salah  satu

## Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia
tempat  yang  paling  berisiko  terhadap penularan  COVID-19  karena  merawat pasien  COVID-19.  Rumah  sakit  juga menjadi  klaster  penularan  COVID-19 terbesar dan selalu mengalami peningkatan. 3–5 Jumlah  tenaga  kesehatan yang terinfeksi dan meninggal di Indonesia karena pandemi COVID-19 terus bertambah,  dan  mayoritas  adalah  dokter dan  perawat. 6 Peningkatan  infeksi  terkait pelayanan  kesehatan  menunjukan  bahwa perlindungan  terhadap  tenaga  medis  yang menangani virus COVID-19 belum optimal. 7 Faktor seperti kebijakan pemerintah  dan  pengelola  rumah  sakit, tenaga  medis  yang  kurang  disiplin, kelelahan, dan munculnya varian baru virus COVID-19 dapat meningkatkan infeksi.
Pada  bulan  Mei  2020,  penularan COVID-19  pernah  terjadi  di  dua  rumah sakit Kabupaten Musi Rawa diduga akibat transmisi antar petugas. Hal ini dapat terjadi karena  pasien  COVID-19  lolos  dari screening dan tidak dirawat diruang isolasi.
Akibatnya,  petugas  yang  kontak  erat kemudian  diisolasi  dan  pelayanan  pasien anak  dialihkan  ke  ruangan  paviliun. Penularan antar petugas juga pernah terjadi karena  tenaga  kesehatan  tanpa  sadar berinteraksi  dengan  orang  tanpa  gejala (OTG)  di  luar  pelayanan  kesehatan.  Data rumah  sakit  juga  mencatat  sebanyak  36 orang  tenaga  kesehatan  terpapar  dan  satu orang  tenaga  kesehatan  meninggal  dunia. Oleh karena itu, perlu adanya tindak lanjut terkait kebijakan pencegahan dan pengendalian COVID-19 untuk
menghindari infeksi silang di rumah sakit. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik  untuk  menganalisis  bagaimana implementasi  kebijakan  pencegahan  dan pengendalian  infeksi  pada  masa  pandemi COVID-19 di rumah sakit Kabupaten Musi Rawas.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  dengan  desain  studi  kasus. Penelitian  dilakukan  di  Rumah  Sakit  Dr. Sobirin  dan  Rumah  Sakit  Muara  Beliti Kabupaten  Musi  Rawas  pada  bulan  Juni- Juli  2021.  Informan  kunci  dipilih  dengan teknik purposive ,  meliputi  dokter  dan perawat  yang  menangani  dan  tidak menangani  pasien  COVID-19,  petugas laboratorium,  ketua  komite  rumah  sakit, dan  direktur  rumah  sakit.  Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam ( indept interview ) menggunakan open-ended kuesioner dan observasi dengan  lembar checklist terkait  gambaran impelementasi, seperti keterampilan petugas  menggunakan  dan  melepaskan APD, mencuci tangan/menggunakan handrub , ketersediaan sarana dan prasarana,  kondisi  fisik  bangunan,  dan ketersediaan SOP. Validasi data dilakukan dengan  triangulasi  metode,  sumber,  dan data  pada  petugas  regitrasi,  petugas cleaning  service ,  petugas  laundry,  petugas kesehatan lingkungan, penata laksana gizi, dan masyarakat/pasien.
Data dianalisis dengan teknik analisis tematik  ( thematic  analysis )  dan  disajikan dalam  bentuk  naratif.  Maksud  dan  tujuan penelitian,  serta  hal  lainnya  dilakukan dengan informed  consent .  Penelitian  ini disetujui  oleh  Komite  Etik  Fakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya Nomor: 175/UN9.FKM/TU.KKE/2021.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Informan
Informan  penelitian  berjumlah  13 orang,  terdiri  dari  7  orang  informan  kunci dan  6  orang  informan  triangulasi  untuk setiap  rumah  sakit,  sehingga  total  seluruh informan  adalah  26  orang.  Mayoritas
informan adalah perempuan (84,6%). Rata- rata  usia  informan  adalah  40  tahun  (± 9,033)  dan  masa  kerja  rata-rata  adalah  13
tahun  (±10,129).  Adapun  karakteristik informan  penelitian  dapat  dilihat  pada gambar 1 berikut.
Gambar 1. Karakteristik informan penelitian

## Komunikasi

## Transmisi
Transmisi  informasi  kebijakan  PPI COVID-19  dilakukan  secara  berjenjang melalui  koordinasi  eksternal  dan  internal. Pihak Rumah Sakit
Dr. Sobirin berkoordinasi  dan  berkomunikasi  dengan Dinas  Kesehatan  Kabupaten/  Provinsi  dan Rumah Sakit Moehamad Hoesin, sementara
Rumah Sakit Muara Beliti hanya berkoordinasi  dengan  Dinas  Kesehatan Kabupaten/  Provinsi.  Transmisi  internal dilakukan dengan berkoordinasi dengan tim komite  PPI  rumah  sakit.  Transmisi informasi  langsung  melalui  sosialisasi ketika  rapat  atau  dari  ruangan  ke  ruangan dan  praktek.  Sementara  transmisi  tidak langsung  menggunakan  aplikasi Whatsapp dan media leaflet/brosur.
“..yaa kita koordinasinya ke dinas kesehatan provinsi dan PPI rumah sakit Moehamad Hoesin.. (A7) “..kalo penyampaian mengenai PPI
terkait COVID-19 secara universal sudah ada tim dari PPInya sendiri.. sosialisasi dari ruangan ke ruangan .. Waktunya nggak tentu atau biasanya melewati WA..”(A1)
Sosialisasi ke pengunjung atau pasien rumah  sakit  berupa  edukasi  protokol kesehatan. Namun rumah sakit Muara Beliti jarang  melakukan  penyuluhan  karena pengunjung rawat jalan tidak terlalu ramai.
“ohh  iya  ada..  dari  rumah  sakit.  ee secara lisan.. dan praktekkan.. lisan dulu baru dipraktekkan.. pake masker, cuci tangan, apolagi yo.. ado lagi dak yo hehe.. inget aku itu.. cuci tangan pake masker.” (A13)
Media  komunikasi  yang  digunakan dalam transmisi informasi meliputi infocus , hardcopy,  leaflet,  brosur,  edaran  melalui aplikasi  Whatsapp,  serta  membagikan
0 20 40 Laki-laki Perempuan 21-30 31-40 41-50 51-60 Tidak ada masa kerja 1-10 11-20 21-30 31-40 Je n is ke la mi n U si a (ta h u n ) M as a ke rj a (ta h u n ) Frekuensi Kar ak ter is ti k D-III Analis Kesehatan 4% D-III Gizi
4% D-III Keperawatan 12% D-III Kesehatan Lingkunga n
4%
S1 Akuntansi
4% S1 Analis Kesehatan 4% S1 Kedokteran 8% S1 Kedokteran Gigi 4% S1 Keperawatan 12% S1 Kesehatan Masyarakat 12% S1 Manajemen 4% S2 Administrasi Rumah Sakit 4% S2 MEP FEB … S2 Sp. Bedah 4% S2 Sp. Penyakit Dalam 4% SMA 4% SMK 4% tidak diketahui
8%
hardcopy ke  setiap  ruangan.  Transmisi informasi  oleh  pihak  rumah  sakit  kepada karyawan rumah sakit dirasa sudah efektif.
“Jadi  media  mereka  menyiapkan seperti  ada  video..  ee  terus  mereka menyiapkan  gambar,  brosur,  leaflet seperti itu ..” (A3)
“…Sop baru itu langsung kita share share di grup WA rumah sakit nanti Hardcopy nya kita kasih ke ruangan ruangan yang terkait ..” (B7)
Koordinasi  dan  komunikasi  oleh pihak  rumah  sakit  menunjukan interaksi yang  efektif,  sehingga  dapat  membangun hubungan dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan. 8 Respons efektif koordinasi  diharapkan  dapat  menyerap dampak  negatif  pandemi  COVID-19, beradaptasi  dengan  perubahan  kebutuhan, dan  mempertahankan aksesibilitas  layanan kesehatan  yang  sebelumnya. 9 Sementara koordinasi  dan  komunikasi  yang  buruk dapat menjadi kendala pengendalian penyebaran  COVID-19  di  Indonesia. 10
Oleh karena itu, koordinasi dan komunikasi yang baik menjadi salah satu faktor dalam strategi penanggulangan COVID-19.
Keberhasilan komunikasi juga dipengaruhi  oleh  faktor  komunikator, seperti  sumber  daya  tarik  dan  keyakinan yang berkaitan dengan profesi atau keahlian komunikator. 11 Pemilihan  tim  komite  PPI sebagai komunikator sejalan dengan Permenkes Nomor 27 Tahun 2017 sehingga kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh petugas kesehatan. 12 Pemilihan media komunikasi  diharapkan  dapat  mencapai sasaran,  diterima,  dan  dipahami  oleh masyarakat.  Pemilihan  media  yang  baik disesuaikan  dengan  tujuan  yang  ingin dicapai, target sasaran, serta mempertimbangkan kelebihan dan
kekurangan  dari  media. 13,14 Perubahan perilkau  yang  terjadi  dihasilkan  dari komunikasi efektif. 14,15

## Kejelasan
Informasi tim PPI rumah sakit sudah disampaikan  secara  jelas,  lugas,  dan terdapat  SOP.  Selain  itu  staff  rumah  sakit dapat  bertanya  langsung  kepada  tim  PPP apabila  merasa  kurang  mengerti  dan  akan dijelaskan secara detail.
“Sudah  jelas  mbak.  Kan  ada  sop administrasi nya mbak..”(B8)
Informasi  dianggap  jelas  apabila tidak membingungkan. Kejelasan komunikasi diperlukan agar dapat diterapkan dan tidak menimbulkan kebingungan  atau  kesalahan  interpretasi pelaksana di lapangan. 16

## Konsistensi
Konsistensi  merupakan  kesesuaian informasi  yang  disampaikan  pihak  rumah sakit  dan  diterima  informan.  Pelaksanaan kebijakan  pencegahan  dan  pengendalian infeksi  rumah  sakit  mengacu  pada  juknis yang  ada,  sehingga  ada  konsistensi  antara juknis  dengan  instrument  kebijakan  yang lain atau saling melengkapi.
“konsistensinya kita mengikuti.. kan ada perubahan-perubahan peraturan kan. Ya kita mengikuti..ado revise-revisi undang- undang  kan  kito  mengikuti..  karena kalo  ada  peraturan  ada  revisi  kita mengikuti.. “ (A5)
Perintah atau informasi yang diberikan  dalam  komunikasi  kebijakan harus  konsisten  atau  tidak  berubah-ubah sehingga  dapat  diterapkan,  sejalan  dengan
penelitian sebelumnya. 17,18 Informasi harus konsisten  dan  mudah  dipahami  agar implementasi  kebijakan  tersebut  efektif. Selain itu, arahan tersebut tidak bertentangan  dengan  kebijakan  lain  yang berlaku. 16

## Sumber Daya

## Sumber daya manusia (Staf)
Penanggung  jawab  kebijakan  PPI  di rumah  sakit  Kabupaten  Musi  Rawas  yaitu tim  komite  PPI  dan  direktur  rumah  sakit. S taf  yang  dibutuhkan  untuk melaksanakan kebijakan mengalami kekurangan, a kibatnya staf merangkap pekerjaan.
“SDMnya sangat kurang..” (A10) “Kalau  SDM  merangkap  banyak, kalau merangkap kerja seperti itu..”
(B6)
P eningkatan pengetahuan staf dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan oleh  Tim  PPI  melalui  sosialisasi  terkait protokol kesehatan dan menjaga kebersihan.  Materi  yang  disampaikan secara  umum  yaitu  kewaspadaan  isolasi, Keselamatan  dan  Kesehatan  kerja  (K3), pengelolaan  limbah  rantai  infeksi,  konsep infeksi,  alur  pasien  datang,  dan  sterilisasi alat.  Selain  itu,  staf  juga  meningkatkan pengetahuan dengan mendapatkan informasi  terbaru  dari  media  social  dan website Kementerian Kesehatan.
“yang pertama APD pasti.. nah APD itu  dari  semuanya  ada  level1  2  3. Nah  untuk  pasien  yang  kita  curiga kearah situ semampu kita pake APD 2 atau 3.. kedua amankan diri pasien yang  pasti  masker  segala  macem, yang ketiga lingkungan, ada pencegahan untuk ruangannya juga.. terus juga untuk sterilisasi
ruangannya  segala  macem..  karena kita kan enggak tau pasien tu kadang kan  buka  masker  nah  terus  dia ngomong atau apa yang percikan ati sekitar  badan  dia  bisa  mengenai sekeliling  kita.  terus  ya  rajin ngontrol alat-alat yang udah dipake atau alat-alat yang harus digunakan, harus safety harus sterilisasi..” (B1)
Pimpinan fasilitas pelayanan (direktur)  memiliki  tanggung  jawab  dan komitmen terhadap penyelengggaraan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di  rumah  sakit. 19 Implementasi  kebijakan sangat  bergantung  pada  personel.  Jumlah staf yang banyak tidak menjamin keberhasilan implementasi karena kuangnya kecakapan staf. Namun, kekurangan  staf  juga  akan  menghambat implementasi  kebijakan.  Kekurangan  staf di  rumah  sakit  Kabupaten  Musi  Rawas menyebabkan  beban  kerja  meningkat  dan waktu kerja yang lebih lama. Periode waktu kerja  yang  lama  selama  pandemi  COVID- 19 dapat menjadi faktor risiko infeksi pada petugas kesehatan. 20,21
Pendidikan  dan  pelatihan  yang diterima  staf  rumah  sakit  terbukti  secara signifikan terkait dengan tindakan pencegahan  oleh  profesional  kesehatan selama  pandemi  COVID-19. 22,23 Petugas kesehatan yang dilatih tentang kewaspadaan standar lebih mungkin untuk selalu  mematuhi  PPI  daripada  petugas kesehatan  yang  tidak  terlatih. 24 Tenaga kesehatan  juga  harus  diberikan  pelatihan terkini  dalam  semua  aspek  COVID-19 untuk mengatasi pandemi. 25

## Informasi
P elaksanaan s creening COVID-19 belum  diinformasikan  secara  maksimal karena satpam sebagai penjaga utama tidak
selalu berada diposisinya. Akibatnya ketika hasil  swab  antigen  keluar  pasien  tersebut terkonfirmasi positif. Berdasarkan observasi,  pasien/pengunjung  rumah  sakit hanya  diisntruksikan  mencuci  tangan  saja, tanpa  dilakukan  pengukuran  suhu  tubuh. Selain itu, screening pada tenaga kesehatan di rumah sakit tidak dilakukan.
“Seharusnya  kan  sebelum  datang itulah screening dari awal kan. Kita tau demam batuk pilek segala macem kan  sebenernya  ada  checklistnya.. cuman  enggak  berjalan  masalahnya di  kita  satpamnya  kadang  enggak stand  by  gitu,  jadi  pasien  datang dirujuk  sudah  ada  di  ruangan  non- Covid,  baru  sudah  swab  antigen  ee ternyata  positif  baru  dipindahin ruang isolasi gitu..” (B1)
Praktik hand hygiene dan penggunaan  Alat  Pelindung  Diri  (APD) juga  telah  dilakukan  dan  dipahami informan dan SDM di rumah sakit, namun terdapat staf rumah sakit yang lupa menjaga kebersihan tangan saat observasi. Terdapat leaflet yang ditempel di dinding ruang ganti sebagai panduan penggunaan dan pelepasan APD.  Sementaara  informan  yang  tidak bertemu  pasien  tidak  menggunakan  APD lengkap, hanya menggunakan masker saja.
“ kalau saya sih melakukan kebersihan setelah melakukan tindakan  manapun  selalu  mencuci tangan  di  air  yang  mengalir  dan memakai sabun.. ’ (B4) “di ruangan sudah ada cara sopnya ditempel  di  dinding  itu  supaya  kita buru buru ndak cepat lupa..” (B2)
Pelaksanaan  kebersihan  lingkungan dilakukan dengan mengelap semua
permukaan  dengan  klorin  dan  disinfeksi lingungan  rumah  sakit.  Penyemprotan disinfektan  di  ruangan  tidak  rutin,  seperti satu  bulan  sekali  atau  apabila  ada  pasien terkonfirmasi.  Seluruh  SDM  rumah  sakit menunjukan kepatuhan terhadap kebijakan dengan menerapkan  praktik  kewaspadaan kebersihan  tangan  maupun  kewaspadaan alat pelindung diri (APD).
Skrining  yang  tidak  maksimal  dapat meningkatkan  angka  positif  COVID-19 pada  tenaga  kesehatan  karena  riwayat pajanan  yang  tidak  diungkapkan  dan keterlambatan diagnosis. 26 Identifikasi dini dan isolasi petugas kesehatan terkonfirmasi dapat mencegah penularan selanjutnya dan mengendalikan infeksi, sehingga mengurangi risiko wabah terkait perawatan kesehatan. 27 Oleh  karena  itu,  skrining dilakukan  terhadap  semua  orang  yang berkunjung  ke  rumah  sakit. 28 Praktik kebersihan  tangan  dan  penggunaan  APD merupakan tindakan krusial dalam pencegahan dan pengendalian infeksi pada masa  pandemi  COVID-19. 29–32 Kebiasaan cuci  tangan  dapat  mencegah  infeksi COVID-19 56 kali lebih baik 33 , sementara penggunaan  APD  yang  tepat,  seperti menggunakan masker N95 dapat mencegah lebih  dari  73  infeksi  saluran  pernapasan klinis  per  1000  tenaga  kesehatan. 32 Penggunaan masker juga perlu memperhatikan durasi pemakaiannya karena  dapat  menyebabkan  kesulitan bernapas  (12%  -34%),  serta  iritasi  dan ketidaknyamanan wajah (11-35%). 34

## Wewenang
Pejabat  rumah  sakit  mengontrol pelaksanaan  PPI  melalui  laporan  kepala ruangan  dan  observasi  langsung  ke lapangan,  memberikan  pembinaan  dan surat  peringatan  pelanggaran,  melengkapi dan memeriksa ketersediaan APD,
pengaturan  shift/  jam  kerja  yang  jelas, pemberian vitamin, dan vaksinasi.
“melalui  pengontrolan  dengan cara keliling.. PPI juga mengontrol.. kalo ada  yang  melakukan  pelanggaran yang  pertama  kita  bina  dulu,  kalo setelah kita bina dia masih melanggar  juga  ya  melalui  surat peringatan  ya  untuk  sementara  ini tidak ada sanksi..” (A9)
Keberhasilan implementasi kebijakan adalah kewenangan. Kewenangan ( authority )  merupakan  hal  penting  ketika
dihadapkan  pada  masalah  dan  keputusan harus segera diambil untuk menyelesaikannya. 35,36 Penerapan  sanksi yang  belum  tegas  terhadap  pelanggaran, dikhawatirkan menyebabkan ketidakpatuhan tenaga kesehatan
menjalankan  kebijakans,  sejalan  dengan penelitian  sebelumnya. 37 P encegahan  dan pengendalian infeksi juga dilakukan dengan pengendalian  administratif  logistik  APD  , waktu  kerja,  dan fasilitas  pendukung kebersihan tangan. 15

## Fasilitas
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan observasi,  rumah  sakit  telah  menyediakan APD dan ruangan penggunaannya, wastafel,  sabun  cuci  tangan,  tisu,  kotak sampah,  handsanitizer  dan  air  mengalir untuk melaksanakan PPI. Namun, terkadang terdapat kendala seperti air tidak mengalir pada hari libur karena menggunakan  PDAM.  Pihak  rumah  sakit juga menyediakan ambulance untuk pasien terkonfirmasi  COVID-19  dan  ruangan isolasi  dengan  ventilasi  mekanik  atau alamiah.
“Kalo fasilitas-fasilitas yang menunjang  PPI  ini  ..  ee  semuanya hampir  sudah  tersedia..  seperti tempat cuci tangan.. ruang pemakaian APD, ketersediaan APD.. terus  kotak  sampah..  ee  ruangan- ruangan  untuk  ganti  pakaian..  tisu untuk lap tangan, kotak sampah, air mengalir  untuk  cuci  tangan,  sabun untuk  cuci  tangan..  terus  hand sanitizer  ..  semuanya  terpenuhi.. untuk  ruangan  isolasi  satu  orang pasien satu kalo ventilasi kita pakai ventilasi..  ada  exhaust  fan  di ruangan itu..” (A3)
Fasilitas pendukung merupakan faktor
keberhasilan implementasi kebijakan. 16 Fasilitas yang terbatas mengurangi efisiensi dan motivasi pelaksana untuk mencapai tujuan. 38

## Disposisi
Disposisi merupakan sikap pelaksana dalam  menjalankan  kebijakan,  seperti komitmen, integritas, atau sifat demokratis. Berdasarkan  hasil  wawancara,  informan memiliki  disposisi  yang  baik  dengan berkomitmen  melaksanakan  kebijakan  PPI di rumah sakit, seperti melaksanakan secara konsisten,  mematuhi  kebijakan,  dan  tidak lengah.
“komitmen  kita  sebagai  pelaksana dalam  ruangan  ini  tetap  konsisten untuk  tetap  mematuhi  kebijakan- kebijakan dari PPI dan tidak lengah.. karena  itu  beresiko  untuk  diri  kita sendiri..  seperti  itu..  intinya  kita selalu  konsisten  untuk  menjalani kebijakan-kebijakan dari PPI” (A3)
Pentingnya  implementasi  PPI  di rumah sakit tercemin dari komitmen untuk
menjalankan kebijakan. 39
Sementara implementasi  kebijakan  tidak  efektif  jika pelaksana memiliki sikap dan cara pandang yang berbeda dengan pembuat kebijakan. 40

## Struktur Birokrasi
SOP  pelaksana  PPI  untuk  staf rumah  sakit  dibuat  oleh  tim  PPI,  merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017, Pedoman  Pencegahan  Dan  Pengendalian Coronavirus Disesase (COVID-19) revisi 5, Keputusan  Direktur  Rumah  Sakit  Umum Daerah  Muara  Beliti  dan Keputusan
Direktur Rumah Sakit Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas.
Hambatan pelaksanaan SOP disebabkan karena SDM lalai,  tidak  disiplin,  dan  bahkan  belum melihat SOP rumah sakit.
“kalau  sop  itu  mbak  dari  PPI  ada, biasanya  itu  instrumen  kebijakan yang mendasari kebijakan PPI yang pertama  dari  peraturan  kemenkes 2017 masalah PPI. Yang kedua dari peraturan kesehtan revisi 5 masalah covid  ditambah  lagi  peraturan- peraturan  lagi  banyak  peraturan kebijakan itu mbak. Tapi yang paling penting  instrumen  yang  saya  pake pedoman  PPI  nakes  tahun  2017 mbak masalah PPI.” (B4)
Struktur  birokrasi  tidak  dapat dilepaskan  dari  badan  pelaksana  suatu kebijakan karena memiliki hubungan yang potensial  dan  nyata  dengan  pelaksana kebijakan. 41 Standard
Operating Procedures akan memudahkan dan menyeragamkan  tindakan  dari  pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugasnya. 36

## Dukungan Masyarakat
Pengunjung  rumah  sakit  mendukung kebijakan PPI rumah sakit dengan
menerapkan  protokol  kesehatan,  seperti menggunakan double masker, hand sanitizer,  dan  menjaga  jarak.  Namun,  di rumah  sakit  lainnya  masih  menerima kunjungan  keluarga  sehingga  membuat kerumunan.  Keluarga  pasien  juga  dapat keluar masuk rumah sakit karena tidak ada pagar pembatas rumah sakit.
“harus  pakai  masker  karena  di  sini kan  rawan  covid..  ngeri..  sangat mengerikan terus handsanitizer bawa  sendiri  karena  kalo  kemana- mana  kan  kita  harus  pake  karena harus  waspadalah  kan...  .aku  jugo menghindari  kontak  fisik  secara langsung.. jaga jarak..” (A13)
Dukungan masyarakat dapat mempengaruhi  keberhasilan  implementasi kebijakan. 42 Kepatuhan akan menurun jika kebijakan  tidak  sesuai  dengan  keyakinan mereka. 42 . Dukungan masyarakat, terutama tokoh  masyarakat,  merupakan  salah  satu indikator diterimanya program kesehatan. 43

## KESIMPUILAN
Implementasi  PPI  di  RSUD  Musi Rawas masih ditemui beberapa kendala dan menyebabkan pelaksanaannya kurang optimal.  Koordinasi  internal  dan  eksternal telah  dilakukan  pada  aspek  komunikasi secara berjenjang dan mengandung kejelasan  dan  konsistensi.  Pada  Aspek dispoisi,  semua  pelaksana  berkomitmen untuk  melaksanakan  secara  konsisten  dan tidak  lengah.  Kebijakan  ini  juga  memiliki SOP  yang  mendukung  implementasi.
Sementara  kendala  implementasi  ditemui pada aspek sumber daya, seperti keterbatasan  SDM  dan screening yang tidak  maksimal,  dan  disinfeksi  yang  tidak teratur,  serta  aspek  dukungan  masyarakat yang  kurang  seperti  membuat  kerumunan.
P embuat kebijakan rumah sakit diharapkan untuk mensosialisasikan, menegakkan, memantau,  dan  meninjau  peraturan  PPI untuk  memastikan  penerapan  yang  efektif dan kelancaran opera s ional.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Peneliti  mengucapkan  terima  kasih kepada  Direktur  Rumah  Sakit  Dr.  Sobirin dan  Rumah  Sakit  Muara  Beliti Kabupaten Musi  Rawas  beserta  jajarannya,  dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya atas dukungan teknis dan semua kontributor yang membantu dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
1.   Evans S, Agnew E, Vynnycky E, et al. The  impact  of  testing  and  infection prevention  and  control  strategies  on within-hospital transmission dynamics of  COVID-19  in  English  hospitals. medRxiv .  Epub  ahead  of  print  2020. DOI: 10.1101/2020.05.12.20095562.
2.   World  Health  Organization.  Infection prevention  and  control  during  health care  when  COVID-19  is  suspected. World Heal Organ 2020; 1–5.
3.   Alfons  M.  No  TitleKlaster  Corona Rumah Sakit Meningkat, IDI: Tempat Paling  Rentan  Tertular. detikNews , https://news.detik.com/berita/d- 5107210/klaster-corona-rumah-sakit- meningkat-idi-tempat-paling-rentan- tertular (2020, accessed 10 July 2021).
4.   Asmara  CG.  24.000  Tertular,  Rumah Sakit  Jadi  Klaster  Covid-19  Terbesar. CNBC Indonesia ,
https://www.cnbcindonesia.com/news/
20200922165219-4-188635/24000- tertular-rumah-sakit-jadi-klaster- covid-19-terbesar  (2020,  accessed  10 July 2021).
5.   Hunter  E,  Price  DA,  Murphy  E,  et al.
First experience of COVID-19 screening  of  health-care  workers  in England. Lancet 2020; 395: e77--e78.
6.   Lidwina  A.  Hampir  800  Tenaga Kesehatan  Meninggal  Dunia  Akibat Covid-19.
katadata.co.id ,
https://databoks.katadata.co.id/datapub lish/2021/02/25/hampir-800-tenaga- kesehatan-meninggal-dunia-akibat- covid-19 (2021, accessed 7 July 2021).
7.   Andri  Y.  Perlindungan  Tenaga  Kerja Medis dari Virus Corona Jadi Sorotan. Bisnis.com , https://ekonomi.bisnis.com/read/2020
0305/12/1209569/perlindungan-
tenaga-kerja-medis-dari-virus-corona- jadi-sorotan  (2020,  accessed  7  July 2021). 8.   Lembaga
Administrasi Negara Republik  Indonesia.  Koordinasi  dan Kolaborasi: Bahan Ajar Diklat Kepemimpinan Aparatur Pemerintahan Tingkat IV,
http://www.pusdikmin.com/perpus/file /bahan  ajar  koordinasi  dan  kolaborasi pim4.pdf (2014).
9.   Biswas RK, Huq S, Afiaz A KHTA. A systematic  assessment  on  COVID-19 preparedness and transition strategy in Bangladesh. J Eval Clin Pract .
10.  Wardhana  W,  Kejora  Timur  M. Analysis  Of  Public  Policy  On  The Management Of The Covid-19 Outbreak In Indonesia Analisis Kebijakan Publik Mengenai Penanganan  Wabah  Covid-19  Di Indonesia. J Polit Policy 2021; 3: 141– 156.
11.  Effendy  OU. Ilmu,  Teori  dan  Filsafat Komunikasi . Citra Aditya, 2003.
12.  Kementerian  Kesehatan  RI.  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor  27  Tahun  2017  tentang Pedoman
Pencegahan dan
Pengendalian  Infeksi  di  Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Indonesia: BN.2017/NO.857, kemenkes.go.id :
172 hlm.
13.  Safitri  PF,  Syakurah  RA.  Faktor  yang Memengaruhi  Kualitas  Komunikasi Kesehatan  Di  Pelayanan  Kesehatan Primer  Selama  Masa  Pandemi  Covid- 19. Maj  Kedokt  Andalas 2021;  44:
345–357.
14.  Florettira MT, Syakurah RA. Komunikasi Kesehatan terkait COVID-19:  Perspektif  Mahasiswa Kedokteran. HIGEIA  (Journal  Public Heal Res Dev 2021; 5: 397–408.
15.  Kementerian  Kesehatan  RI. Pedoman
Pencegahan dan Pengendalian CORONAVIRUS  DISEASE  (COVID- 19)  Revisi  ke-5 .  Jakarta  Selatan: Kementerian Kesehatan RI, https://covid19.go.id/p/protokol/pedo man-pencegahan-dan-pengendalian- coronavirus-disease-covid-19-revisi- ke-5 (2020).
16.  Roeslie  E,  Bachtiar  A.  Analisis Persiapan Implementasi Program Indonesia  Sehat  dengan  Pendekatan Keluarga (Indikator 9: Kesehatan Jiwa) Di  Kota  Depok  Tahun  2018. JKKI    J Kebijak Kesehat Indones 2018; 07: 64–
73.
17.  Nirmalasari MY, Safriantini D. Analisis Implementasi Integrasi Jamsoskes  Sumatera  Selatan  Semesta ke Program Jaminan Kesehatan
Nasional  di  Kota  Palembang  dari  Sisi Stakeholder. J Kebijak Kesehat Indones  JKKI 2019; 8: 127–135.
18.  Daming  M,  Agustang  A,  Idkhan  AM, et al. Implementasi Kebijakan Makassar Recover Dalam Penanganan Covid-19  Di  Kota  Makassar. JISIP
(Jurnal  Ilmu  Sos  dan  Pendidikan)
2021; 5: 1475–1481.
19.  Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri
Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor 27  Tahun  2017  Tentang  Pedoman Pencegahan  dan  Pengendalian  Infeksi di  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan. Peratur  Menteri  Kesehat  Republik Indones 2017; 1–172.
20.  Wang  J,  Zhou  M,  Liu  F.  Reasons  for healthcare  workers  becoming  infected with  novel  coronavirus  disease  2019 (COVID-19)  in  China. J  Hosp  Infect 2020; 105: 100–101.
21.  Rosyanti L, Hadi I. Dampak Psikologis dalam  Memberikan  Perawatan  dan Layanan Kesehatan Pasien COVID-19 pada  Tenaga  Profesional  Kesehatan. Heal Inf  J Penelit 2020; 12: 107–130. 22.  Mersha  A,  Shibiru  S,  Girma  M,  et  al.
Health  professionals  practice  and associated
factors
towards precautionary measures for COVID-19 pandemic in  public  health  facilities  of Gamo  zone,  southern  Ethiopia:  A crosssectional  study. PLoS  One 2021;
16: 1–17.
23.  Arslanca T, Fidan C, Daggez M, et al. Knowledge,  preventive  behaviors  and risk  perception  of  the  COVID-19 pandemic:  A  cross-sectional  study  in Turkish health care workers. PLoS One 2021; 16: 1–11.
24.  Liu  Q,  Luo  D,  Haase  JE,  et  al.  The experiences  of  health-care  providers during the COVID-19 crisis in China: a qualitative  study. Lancet  Glob  Heal 2020; 8: e790--e798.
25.  Desalegn Z, Deyessa N, Teka B, et al. Evaluation  of  COVID-19  related knowledge and preparedness in health professionals at selected health facilities in a resource-limited setting in Addis  Ababa,  Ethiopia. PLoS  One 2021; 16: 1–14.
26.  Ilesanmi  OS,  Afolabi  AA,  Akande  A,
et al. Infection Prevention and Control during COVID-19 Pandemic: Realities from  Healthcare  Workers  in  a  North Central  State  in  Nigeria. Epidemiol Infect . Epub ahead of print 2021. DOI: 10.1017/S0950268821000017.
27.  Day  M.  Covid-19:  identifying  and isolating  asymptomatic  people  helped eliminate virus in Italian village. BMJ 2020; 368: m1165.
28.  Kementrian Kesehatan Indonesia.
Protokol Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan  Kesehatan  Dalam  Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Peratur  Menteri  Kesehat  Republik Indones 2020; Nomor 9: 2–6.
29.  Kementerian Kesehatan RI. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor  HK.01.07/MenKes/413/2020 Tentang  Pedoman  Pencegahan  dan Pengendalian  Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-19). MenKes/413/2020 2020; 2019: 1–207.
30.  WHO.  Rational  use  of  personal protective  equipment  for  coronavirus disease 2019 (COVID-19) and considerations during severe shortages.
Who 2020; 1–28.
31.  Cirrincione L, Plescia F, Ledda C, et al. COVID-19  Pandemic:  Prevention  and protection  measures  to  be  adopted  at the workplace. Sustain 2020; 12: 1–18.
32.  Iannone  P,  Castellini  G,  Coclite  D,  et al.  The  need  of  health  policy perspective  to  protect  Healthcare Workers during COVID-19 pandemic. A  GRADE  rapid  review  on  the  N95 respirators  effectiveness. PLoS  One 2020; 15: 1–13.
33.  Atnafie SA, Anteneh DA, Yimenu DK, et  al.  Assessment  of  exposure  risks  to COVID-19 among frontline health care
workers  in  Amhara  Region,  Ethiopia: A  cross-sectional  survey. PLoS  One 2021; 16: 1–14.
34.  Bakhit M, Krzyzaniak N, Scott AM, et al.  Downsides  of  face  masks  and possible  mitigation  strategies:  A systematic  review  and  meta-analysis. BMJ Open 2021; 11: 1–12.
35.  Widodo  J. Analisis  kebijakan  publik: Konsep  dan  aplikasi  analisis  proses kebijakan publik . Malang: Media Nusa
Creative (MNC Publishing), https://books.google.co.id/books?hl=id
&lr=&id=1zQXEAAAQBAJ&oi=fnd &pg=PP1&dq=Widodo,+Joko.+2010. +Analisis+Kebijakan+Publik,+Konsep +dan+Aplikasi+Analisis+%09Proses+ Kebijakan+Publik.+Malang:+Bayume dia.&ots=NjL- _fZ6rK&sig=WYqBy954Jvr1Z92D11 AhkhTLQKs&redir_esc (2021).
36.  Sambuardi  R,  Zurkarnain  D,  Razali MT.  Implementasi  Peraturan  Presiden Nomor  104  Tahun  2007  Tentang Penyediaan  Dan  Pendistribusian  Gas LPG  3kilogram  Bagi  Rumah  Tangga Dan Usaha Mikro Di Kelurahan Sungai Lakam  Barat  Kabupaten  Karimun. J Kemunting 2020; 1: 224–250.
37.  Zahara RA, Effendi SU KN. Kepatuhan Menggunakan Alat Pelindung  Diri  (APD)  Ditinjau  dari Pengetahuan dan Perilaku pada Petugas Instalasi Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit (IPSRS). J Aisyah J Ilmu Kesehat .
38.  Jupir  MM.  Implementasi  Kebijakan Pariwisata  Berbasis  Kearifan  Lokal (Studi Di Kabupaten Manggarai Barat). J Indones Tour Dev Stud 2013; 1: 1–10.
39.  Ahri, Reza Aril. Ismail JHH. Implementasi Pencegahan Dan Pengendalian  Infeksi  Covid-19  Di
RSUD Salewangang
Kabupaten
Maros. J  Muslim  Community  Heal
2021; 2: 95–116.
40.  Winarno. Kebijakan  Publik,  Teori, Proses  dan  Studi  Kasus .  Yogyakarta:
CAPS, 2014.
41.  Aryanti  L,  Hidayat  Z.  Implementasi Program  Sismantik  (Siswa  Pemantau Jentik)  Pada  Sekolah  Dasar  Swasta Dalam  Upaya  Pengendalian  Penyakit Demam  Berdarah  Dangue  Di  Dinas
Pendidikan  Kota  Semarang. J  Public Policy Manag Rev 2017; 6: 140–152.
42.  Kadji Y. Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta
Realitas . Gorontalo: UNG Press, 2015.
43.  Prajayanti H, Maslikhah M, Baroroh I. Implementasi  Program  Perencanaan
Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) di Puskesmas Poned Kabupaten  Pekalongan. J  Kebidanan Harapan  Ibu  Pekalongan 2019;  6:
244–256.