## ARTI PENTING LITERASI SEBAGAI INSTRUMEN PENGELOLAAN PROBLEM PEMALAKAN DI SEKITAR LOKASI WISATA DI PROPINSI YOGYAKATA
Yarmanto 1 , Surwandono 2 , M. Elfan Kaukab 3 , Ariyanto Nugroho 4
1 Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta
2,4 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3 Universitas Sains Al-Qur’an Wonosobo

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Riwayat Artikel : Diterima : 11 November 2022 Disetujui : 20 Januari 2023 Yogyakarta merupakan destinasi wisata favorit di Indonesia, baik bagi wisatawan asing maupun domestik. Namun akhir-akhir ini muncul  problem  wisata  yang  memancing emosi  publik,  netizen bahkan  pemerintah  pusat  terkait  dengan  aktivitas  pemalakan  di seputar  tempat  wisata.  Artikel  ini  hendak  mengevaluasi  tata kelola  pariwisata  Yogyakarta  dalam  mengelola  isu  pemalakan dengan  menggunakan  pendekatan  literasi  wisata  di  tengah kebijakan  utama  pariwisata  Yogyakarta  yang  berbasis  wisata literasi. Dokumen yang dipakai sebagai acuan adalah 2 Peraturan Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  1  Tahun  2019 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Nomor  1  Tahun  2012  Tentang  Rencana Induk  Pembangunan  Kepariwisataan  Daerah  Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012–2025, dan aspirasi masyarakat terkait  isue  pemalakan  dan respon pemerintah  terhadap aspirasi tersebut.    Artikel  menemukan  bahwa  tata  kelola  wisata  literasi belum  terdukung  oleh  supratruktur  literasi  wisata  sehingga menyebabkan  infrastruktur  wisata  yang  tersedia  belum  mampu mengelola isu pemalakan di sekitar lokasi wisata secara efektif.
Kata Kunci :
wisata literasi, pemalakan, kesinambungan wisata

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Article History : Received : 11 November 2022 Accepted : 20 Januari 2023 Yogyakarta is a favorite tourist destination in Indonesia, both for foreign and domestic tourists. However, recently, there have been tourist problems that provoke public emotions, netizens and even the central government related to circumvention activities around tourist attractions. This article wants to evaluate the governance of Yogyakarta tourism in managing the issue of circumvention by using  a  tourism  literacy  approach  in  the  midst  of  Yogyakarta's main  tourism  policy  based  on  literacy  tourism.  The  documents used 2 Regulations of the Special Region of Yogyakarta Number 1 of 2019 concerning Amendments to the Regional Regulation of the  Special  Region  of  Yogyakarta  Province  Number  1  of  2012 concerning the Master Plan for the Development of Tourism in the Province of the Special Region of Yogyakarta in 2012-2025, and  the  aspirations  of  the  community  related  to  the  issue  of circumvention  and  the  government's  response  to  these aspirations.  The  article  found  that  the  governance  of  literacy tourism has not been supported by the tourism literacy structure, causing  the  available  tourist  infrastructure  to  not  be  able  to effectively  manage  the  issue  of  circumvention  around  tourist sites.

## Keywords:
literacy tourism, pemalakan, tourism sustainability

## 1. PENDAHULUAN
Yogyakarta merupakan wilayah yang ikonik bagi  banyak  kalangan  yang  pernah  memiliki pengalaman tinggal di Yogyakarta (Wibisono & Sulistya,  2022).  Apakah  pengalaman  tinggal tersebut dalam jangka pendek seperti keperluan berwisata,  berbisnis  ataupun  jangka  panjang seperti aktivitas menempuh jenjang pendidikan. Kesan  ikonik  Yogyakarta  terbangun  oleh struktur masyarakat yang bervariasi, dari kultur agraris  dengan  lahan  pertanian  dan  perkebunan yang  subur  sampai  dengan  kultur  pantai  yang juga  unik  dengan  sejumlah  pantai  yang bervariasi di sepanjang pantai selatan Yogyakarta (Wilopo et al., 2021).
Yogyakarta juga memiliki sejumlah pegunungan dengan keanekaragaman pemandangan. Dari pegunungan Merapi dengan wisata  alam,  wisata  literasi  bencana,  sampai dengan  wisata  kulinernya  (Rindrasih,  2018). Demikian pula wisata di pegunungan di Gunung Kidul  dengan  kekhas  tanah  berbasis  kars (Kusumayudha et al., 2021), maupun pegunungan  Menoreh  di  Kulon  Progo  dengan basis perkebunan teh dan buah-buahan (Bawole, 2021). Ataupun pegunungan di Kawasan Bantul dengan  keanekaragaman  spot  wisata  yang menarik  dan  instagrammable  (Al-Azizah  et  al., 2021).
Ikonik  juga  terdukung  oleh  kultur  Kraton Yogyakarta yang memiliki sejarah panjang, dan sampai  saat  ini  masih  dikonservasi  dengan sangat  baik.  Baik  dari  infrastruktur  bangunan kraton  yang  masih  lestari,  bersih,  dan  asri, sampai  dengan  terjaganya  sejumlah  produk kebudayaan  seperti  seni  tari,  musik  gamelan sampai dengan tradisi geguritan atau berpantun (Hughes-Freeland, 1993). Dan kemudian terbangun bersama dalam kultur urban modernis dalam  ikon  Malioboro  yang  menambah  kesan eksotis  Yogyakarta  (Cahya  et  al.,  2017), sebagaimana  tergambarkan  dalam  lirik  lagu Katon Bagaskara dalam album Yogyakarta.
Yang  tidak  kalah  penting  dari  ikonik Yogyakarta  adalah  keramahtamahan  penduduk Yogyakarta  dalam  menyambut  para  pendatang sebagai  cerminan  budaya  agraris  yang  sangat kental. Keramahan dalam pilihan kata yang unik dan  selaras  peruntukkanya,  sampai  dengan mimik dan gestur  tubuh yang menebar senyum menyapa  dan  memberikan  sentuhan  untuk
bersalaman.  Tagline  senyum  sapa  dan  salam telah  menjadi  ikon  relasi  sosial  yang  sudah terbangun di Yogyakarta yang membuat banyak orang yang pernah berinteraksi dengan penduduk Yogyakarta memiliki kerinduan untuk berkunjung kembali (Kusumawati et al., 2022).
Pandemik Covid19 telah banyak mengubah tata  kelola  kehidupan  dalam  masyarakat  dan tidak terkecuali dengan di Yogyakarta (Pramana et al., 2022). Salah satu issue yang marak adalah citra wisata Yogyakarta pasca Covid19, di mana terdapat berita yang cukup menghentak publik di Yogyakarta  terkait  dengan  informasi  tentang pemalakan  sampai  dengan  premanis  di  seputar wisata (Pikiranrakyat.com, 2022). Dari pemalakan terhadap wisatawan yang melakukan pemaksaan pembayaran tarif parkir yang tinggi, harga  makanan  di  kaki  lima  yang  tidak  wajar, sampai  dengan  pembayaran  tiket  masuk  di kawasan  wisata  berkali-kali  ketika  wisatawan melakukan  swafoto  terhadap  objek  yang instagramable.  Bukan  hanya  itu,  meningkatnya fenomena Klithih di Yogyakarta juga meningkatkan  kekhawatiran  wisatawan  untuk mengunjungi  Yogyakarta,  atau  melakukan perjalanan  untuk  menikmati  suasana  malam  di Yogyakarta (Tempo .co, 2021).
Feneomena  pemalakan  ini  ternyata  tidak hanya  terjadi  di  satu  tempat  saja.  Sejumlah kejadian  pemalakan  yang  viral  dalam  group Facebook Info Cegatan Jogja terjadi di sejumlah lokasi  wisata,  baik  di  kabupaten  Sleman  di seputar tempat wisata Gunung Merapi (waspada.co.id,  2022),  di  Kota  Yogyakarta seputar tempat wisata Malioboro (Okezone.com, 2022),  di  kabupaten  Bantul  di  seputar  tempat wisata  Gumuk  Pasir  Depok  (Tribunnews.com, 2022). Hal serupa  juga terjadi di tempat wisata di Gunung Kidul, di mana ada pemalakan parker yang sempat viral di media massa (Harianjogja.com,
2022). Kondisi ini mencerminkan  bahwa  problem  premanisme dalam  wisata  di  Yogyakarta  mulai  menjadi problem  sosial,  dan  bukan  sektoral  dan aksidental.
Pemerintah propinsi Yogyakarta sebenarnya telah  menyusun  tata  kelola  wisata  secara komprehensif  dalam  Peraturan  Daerah  Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor  1  Tahun  2019  Tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah
Istimewa  Yogyakarta  Nomor  1  Tahun  2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Daerah Istimewa  Yogyakarta  Tahun  2012  –  2025. Regulasi  dengan  tebal  147  halaman  memuat regulasi  pariwisata  disertai  dengan  penjelasan, dan Rencana Strategis Pariwisata di Yogyakarta.
Artikel  ini  hendak  melakukan  analisis terhadap  struktur  tatakelola  wisata  terkait dengan  hadirnya  variabel  premanisme  yang berimplikasi  terhadap  isu  sentral  dalam  wisata yakni  variabel  “kenyamanan”  bagi  wisatawan.
Apakah  gagasan  kenyamanan  wisatawan  sudah mendapatkan porsi regulasi yang memadai, dan bagaimana  cara  pencegahannya  secara  efektif. Gagasan ini akan dievaluasi dengan menggunakan pendekatan literasi wisata sebagai konsep  dasar  tentang  bagaimana  informasi pariwisata  disampaikan  ke  masyarakat,  dan bagaimana  mengedukasi  penyedia  jasa  wisata termasuk di dalamnya para wisatawan.

## 2. KAJIAN PUSTAKA
Kajian  tentang  wisata  yang  berkelanjutan menjadi  kajian  yang  mendapatkan  perhatian serius terkait dengan potensi wisata sebagai pilar ekonomi  dari  masyarakat  bahkan  negara (Haryanto, 2014). Wisata berkelanjutan bermakna tentang terus hadirnya wisatawan baik wisatawan  yang  pernah  hadir  sebelumnya, ataupun  hadirnya  wisatawan  baru  sehingga industri  wisata  dapat  tumbuh  dan  berkembang secara baik (López-Sánchez & Pulido- Fernández, 2017).
Dalam  konteks  pariwisata  pasca  pandemic Covid19,  studi  dari  Carina  menunjukan  bahwa pemasaran wisata harus mengeksplorasi penyampaian informasi tentang variabel kenyamanan  dan  keamanan  secara  sistematis (Van  Schalkwyk  &  Saayman,  2006).  Apakah terkait  tentang  penyediaan  fasilitas  kesehatan dan  kedaruratan  terkait  dengan  problem kesehatan  yang  dialami  secara  global,  sampai dengan kejelasan pelayanan wisata, sebagaimana  studi  dari  Cerna  (Černá,  2021). Sebagaimana  studi  dari  Hidayat  terhadap  tata kelola  wisata  di  Pangandaran,  sebuah  obyek wisata  yang  memiliki  keunikan  dan  eksotisme pantai.  Kajian  Hidayat  menunjukan  bahwa keunggulan  dan  keunikan  obyek  wisata  tidak menjamin sebuah obyek wisata akan
mendapatkan  kunjungan  wisata  yang  tinggi, namun  kunjungan  tersebut  akan  lebih  banyak ditentukan oleh kemampuan perencanaan kebijakan  yang  komprehensif  terhadap  obyek wisata (Hidayat, 2016).
Gagasan  tentang  evaluasi  terhadap  tata kelola  wisata  menjadi  kajian  yang  menarik dalam  konteks    pembangunan  wisata  yang berkesinambungan.  Kajian  Carlos  memberikan temuan  menarik  bahwa  yang  akan  sangat dikenang  oleh  wisatawan,  terlebih  wisatawan asing  adalah  kualitas  terhadap  jasa  pelayanan wisata. Semakin wisatawan merasa mendapatkan pelayanan wisata yang baik, maka akan  berpeluang  besar  untuk  mengunjungi kembali tempat wisata tersebut, dan menyampaikan  kepada  koleganya  (Vergara- Schmalbach  et  al.,  2021).  Dalam  konteks  ini wisata  yang  berkesinamungan  adalah  wisata yang  mampu  melakukan  reframing  terhadap sejumlah  kebutuhan  dari  wisatawan,  baik sebelum wisatawan berkunjung, sewaktu berkunjung sampai dengan wisatawan berkunjung kembali, sebagaimana dalam kajian Seyfi (Seyfi, 2017).
Bagian penting dalam membangun diskursus  reframing  dalam  wisata  adalah membangun  gagasan  tentang  literasi  wisata. Literasi  wisata  merupakan  konsep  untuk meningkatkan  pengetahuan  bagi  penyedia wisata  terhadap  semua  hal  yang  terkait  dengan kebutuhan para wisatawan secara sistematis dan informatif.  Dalam  kajian  Shirmohammadi menunjukan bahwa variable literasi wisata dapat meningkatkan  kepuasan  wisatawan,  terkait dengan  informatif  semua  informasi  tentang wisata yang dibutuhkan (Shirmohammadi et al., 2020).  Studi  Dai  juga  menunjukan  wisatawan memerlukan  informasi  wisata  secara  sistematis sebagai  upaya  membangun  kohesitas  dengan penduduk local (Dai et al., 2021). Terlebih bila wisata  yang  dijual  adalah  wisata  yang  berbasis rekreasi  lingkungan.  Ketersediaan  pemandu wisata  yang  memiliki  pengetahuan  yang  baik terhadap  obyek  wisata  yang  dikunjungi  akan membuat  komunikasi  antara  pengelola  wisata dan  wisatawan  terjalin  dengan  baik.  Di  sinilah arti penting literasi wisata dikelola dengan baik oleh pemerintah secara sisrematis.
Literasi  wisata  berbeda  dengan  wisata literasi.  Wisata  literasi  adalah  wisata  yang
memberikan  layanan  berupa  pengetahuan spefisik  dari  obyek  wisata  yang  ditawarkan. Wisatawan  akan  mendapatkan  pengetahuan terkait obyek wisata secara detil dan komprehensif.  Misal  wisata  dengan  basis musium  yang  akan  memberikan  pengetahuan terhadap  semua  benda  yang  didipertunjukan dalam musium (Yuningsih & Kusmiarti, 2019). Wisata  Planetarium,  sebuah  wisata  yang  akan memberikan informasi terkait tentang planet dan bagaimana  tata  kelola  planet  berotasi  (Görecek Baybars  &  Çil,  2021).  Wisata  berbasis  kebun binatang, juga termasuk dalam wisata literasi, di mana  wisatawan  akan  dapat  informasi  seluk beluk dari binatang, dari asalnya, perkembangannya sampai dengan habitat aslinya (Nekolný & Fialová, 2018). Bagaimana literasi  wisata  dilakukan?  Merujuk  studi  dari Richard  &  Wilson,  literasi  wisata  ditujukan untuk  penyedia  jasa  wisata  maupun  kepada wisatawan.  Kepada  penyedia  jasa  wisata,  basis literasinya  kepada  penyediaan  layanan  dan informasi  paripurna  terhadap  para  wisatawan. Termasuk di dalamnya informasi tentang obyek wisata maupun obyek wisata di sekitarnya yang dapat  menjadi  wisata  selanjutnya.  Gagasan  ini terkait  upaya  membuat  lama  kunjungan  wisata seorang  wisatawan  dalam  satu  obyek.  Literasi wisata  juga  termasuk  tentang  biaya  maupun akomodasi di sekitar obyek wisata, baik seperti harga kuliner, tarif hotel, atau penginapan, tarif transportasi  jarak  dekat  maupun  jarak  jauh, termasuk dengan pilihan jenis modanya, sampai dengan tarif parkir ketika wisatawan menggunakan kendaraan sendiri ketika mengunjungi obyek wisata (Richards & Wilson, 2007).
Yang tidak kalah pentingnya dalam kontek inovasi  literasi  wisata  adalah  pendidikan  dan training  kepada  para  penyedia  wisata,  baik pemerintah  maupun  swasta  tentang  pentingnya layanan  dan  keterbukaan  informasi  kepada wisatawan.  Bagaimana  melakukan  pelayanan wisata  yang  membuat  para  wisatawan  serasa berada di lingkungan privatnya, sampai dengan pemberian  informasi  yang  akurat  kepada wisatawan. Termasuk bagaimana cara melakukan  komunikasi  secara  efektif  dan persuasif kepada wisatawan terkait dengan harga on  the  spot  sehingga  wisatawan  merasa
diperlakukan  secara  adil  (Hall  &  Williams, 2008).
Sedangkan  pengelolaan  informasi  kepada wisatawan menjadi sangat penting, dalam studi Wilks  (et.al),  pengeloaan  informasi  terhadap wisatawan  meliputi  dua  hal  penting.  Pertama, penyediaan informasi yang bisa diakses sebelum wisatawan  mengunjungi  obyek  wisata  agar kemudian  wisatawan  menjadi  tertarik  untuk berkunjung. Literasi ini dapat ditempuh dengan pembuatan portal informasi baik secara manual melalui  penyediaan  booklet  informasi  wisata dalam bentuk buku, majalah atau bulletin secara periodik. Maupun dalam bentuk platform digital dalam  bentuk  informasi  di  website  sampai dengan platform media sosial seperti instagram, Facebook, Youtube (Wilks et al., 2005).
Kedua,    literasi  wisata  dengan  penyediaan akses  informasi  yang  dapat  diakses  secara mudah  ketika  wisatawan  telah  melakukan kunjungan  wisatawan.  Literasi  ini  dapat ditempuh dengan penyediaan papan informasi di sejumlah titik strategis terkait dengan kenyamanan  maupun  keamanan  dalam  wisata, baik  dengan  papan  informasi  manual  sampai dengan  digital  seperti  tersedianya  videotron. Dan  yang  tidak  kalah  pentingnya,  ketersediaan sumber  daya  manusia  yang  melakukan  patroli secara  periodik  untuk  senantiasa  mengingatkan kepada  wisatawan  untuk  berhati-hati  ketika menikmati obyek wisata, terutama obyek wisata yang  ekstrim  dan  berbahaya  sampai  dengan berhati-hati ketika melakukan transaksi di obyek wisata.

## 3. METODE
Penelitian  menggunakan  metode  kualitatif untuk  mengevaluasi  tata  kelola  pariwisata  di Yogyakarta  terkait  dengan  variabel  baru  dalam dunia wisata yakni kehadiran premanisme dalam berbagai  bentuk.  Sumber  data  diperoleh  dari Peraturan  Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta Nomor  1  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta  Nomor  1  Tahun  2012  Tentang Rencana  Induk  Pembangunan  Kepariwisataan Daerah  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta Tahun  2012–2025,  dan  aspirasi  masyarakat terkait isue pemalakan dari suara netizen dalam group  Info  Cegatan  Jogja,  sebuah  group  di  lini media sosial Facebook yang sangat populer di
Yogyakarta sebagai ruang informasi maupun  menyampaikan  keluhan  terkait  dengan problematika sosial di Yogyakarta dan sekitarnya.
Analisis  dilakukan  dengan  mengeksplorasi makna “kenyamanan” berwisata dalam struktur regulasi, apakah kenyamananan lebih didominasi  gagasan  pemberian  akses  fasilitas dan  konektivitas,  ataukah  sampai  menyentuh gagasan keramahan sosial sebagai modal sosial. Dengan  analisis  terhadap  aspek  ini  diharapkan dapat  ditemukan  formula  terbaik  bagi  proses revisi regulasi kebijakan pariwisata di Yogyakarta.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  pembahasan  akan  dianalisis  secara mendalam  tentang  problem  premanisme  wisata dalam  bentuk  aktivitas  pemalakan  di  sekitar obyek  wisata,  dan  analisis  terhadap  tata  kelola pariwisata  di  propinsi  Yogyakarta  dalam  dua Perda pariwisata, yakni Perda No. 1 tahun 2012, dan Perda No. 1 Tahun 2019.

## 4.1 Problem  Keamanan  dan  Pemalakan  di Lokasi Wisata
Diskusi tentang pemalakan di sekitar obyek wisata di Yogyakarta marak di dalam lini media social,  terutama  dalam  group  Facebook,  “Info Cegatan  Jogja”.  Dalam  group  tersebut  sangat sering diperbincangkan keluhan dari wisatawan baik  dari  Yogyakarta  sendiri  maupun  dari  luar Yogyakarta setelah netizen memposting
informasi  seputar  pemalakan.  Ataupun  dalam media  massa,  baik  local  dan  nasional  yang memberitakan  secara  Bersama-sama  problem pemalakan di sekitar lokasi wisata.
Issue  pamalakan  di  sekitar  lokasi  wisata terdiri  dari  4  issue.  Pertama,  pemalakan  terkait dengan  tarif  kuliner  yang  tidak  masuk  asal sampai  dengan  aksi  tipu-tipuan  dari  pemilik warung  di  sekitar  obyek  wisata.  Kedua, pemalakan terkait dengan tarif parker di sekitar obyek wisata dari harga yang tidak wajar sampa dengan  pelayanan  dengan  unsur  paksaan. Ketiga,  pemalakan  terkait  dengan  tarif  untuk pengambilan  gambar  ataupun  menyaksikan obyek  wisata  secara  langsung.  Dan  keempat, Pemalakan terkait dengan kriminalitas di obyek wisata  sampai  dengan  aksi  Klithih  yang membuat wisatawan tidak nyaman ketika harus menikmati wisata Yogyakarta di malam hari.
Berita  tentang  pemalakan  terkait  dengan tarif  kuliner  yang  tidak  wajar,  muncul  di  bulan Mei  2021,  di  mana  netizen  membagikan postingan sebuah harga kuliner tradisional yang tidak wajar di sekitar lokasi wisata di Maliboro (Mediaindonesia.com,  2021).  Yang  kemudian mendapatkan  respon  cepat  dari  pemerintah untuk  memberikan  sangsi  kepada  pelaku (Tempo.co, 2017). Bahkan YLKI juga bersuara tentang issue ini, dan meminta pemerintah untuk mengelola issue ini dengan baik (Kompas.com, 2021).  Menangggapi  fenomena  ini  paguyupan pedagang  makanan  di  sekitar  lokasi  wisata Malioboro juga membuat pernyataan keras dan  memberikan  saluran  aspirasi  kepada wisatawan yang merasa mendapatkan perlakuan tidak wajar(Merahputih.com, 2021).
Hal  serupa  juga  terjadi  di  lokasi  wisata  di sekitar pantai selatan d Bantul, di mana netizen membagikan  pengalaman  pernah  mau  dipalak (dithuthuk) ketika hendak melakukan pembayaran  makan  sea  food  yang  dipesannya (suarajogja.com, 2021). Postingan ini kemudian viral dan mendapatkan respon sangat serius dari para  pengusaha  kuliner  bahwa  mereka  sepakat untuk  tidak  melakukan  perbuatan  ini  dan  akan memberikan peringatan keras kepada pedagang makanan yang melakukan pemalakan (Tribunnews.com, 2022).
Berita  tentang  pemalakan  terkait  dengan pemalakan terhadap tarif parkir pada tahun 2022 dan viral di media social maupun media massa.
Peristiwa  ini  berawal  dari  keluhan  pengguna parker  yang  dikenakan  tarif  parker  yang  tidak wajar, di mana mencapai besaran 350 ribu, lebih mahal  dibandingkan  dengan  biaya  parker  di stasiun  kereta  api,  hotel  ataupun  bandara.,  di mana hanya parker 2 jam saja (Pikiranrakyat.com,  2022).  Tingginya  biaya parker tersebut sampai membuat Sandiago Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif mengecam,  karena  akan  berdampak  serius kepada  sector  pariwisata  yang  sedang  tumbuh kembali pasca pandemic Covid19 (Okezone.com, 2022).
Issue  parker  juga  menyeruak  di  obyek wisata  pegunungan  di  Sleman,  di  mana wisatawan  dipaksa  untuk  parker  kendaraanya yang jauh dari obyek wisata puncak Merapi. Dan jika hendak mencapai lokasi tersebut wisatawan
diminta  untuk  menggunakan  kendaraan  Jeep dengan  bayaran  tertentu  atau  berjalan  kaki menuju  lokasi  tersebut  (waspada.co.id,  2022). Postingan  di  ICJ  terkait  dengan  fenomena nuthuk  kuliner  dan  parker  di  lokasi  wisata
Yogyakarta  yang  kemudian  mendapatkan komentar  sampai  dengan  3.3  ribu  dan  dibaca lebih  dari  6,6  ribu  netizen  serta  dibagikan sebanyak 148 kali.
Gambar 1. Postingan Menyikapi Fenomena Nuthuk
Pemalakan  di  lokasi  wisata  terjadi  terkait dengan  proses  pengambilan  gambar  yang memiliki icon yang instagrammable di sejumlah lokasi yang eksotis berbasis wisata alam maupun buatan  dalam  bentuk  sumbang  sukarela (Harianjogja.com, 2021). Kondisi ini kemudian direspon  oleh  fihak  pengelola  untuk  menata ulang  sejumlah  tarif  dan  peruntukannya  yang tidak memberatkan wisatawan. Sedangkan untuk issue aksi criminal baik di lokasi wisata maupun fenomena  Klithih  yang  menyebabkan  sejumlah wisatawan mengurungkan berwisata atau mengurangi  hari  kunjungan  ke  Yogyakarta mendapatkan respon serius dari Sri Sultan HB X (Tempo .co, 2021).

## 4.2 Evaluasi  Regulasi  Wisata  di  Propinsi Yogyakarta
Yogyakarta memiliki destinasi wisata yang sangat  lengkap  di  area  yang  sudah  terkoneksi dan dapat dijangkau dengan mudah. Dari obyek yang berbasis wisata alam, pantai, pegunungan, tehnologi,  sejarah,  budaya,  pendidikan  sampai wisata literasi yang unik terdapat di Yogyakarta. Pemerintah  Yogyakarta  memiliki  kesadaran yang tinggi untuk melakukan pengelolaan wisata secara obyektif dan komprehensif, hal ini tidak dapat  dilepaskan  tentang  pentingnya  sektor wisata  bagi  dinamika  pertumbuhan  sosial, ekonomi,  dan  budaya  masyarakat  Yogyakarta. Namun  dengan  semakin  maraknya  kasus pemalakan di sekitar obyek wisata dan hadirnya fenomena  kriminalitas  jalanan  seperti  Klithih
perlu  kiranya  tata  kelola  pariwisata  di Yogyakarta perlu dibenahi secara serius. Hal ini sangat terkait dengan kurangnya gagasan literasi wisata,  namun  lebih  banyak  mengelola  basis wisata  literasi  sebagai  modal  sosial  penting pariwisata di Yogyakarta.
Dari Perda DIY No. 1 Tahun 2012 maupun Perda  DIY  No.  1  Tahun  2019  didapatkan informasi tentang artikulasi variabel keamanan, dan  termasuk  di  dalamnya  gagasan  tentang konsep aman dan nyaman.
Pertama,  dalam  Perda  No.  1  Tahun  2012, ditemukan  sebanyak  2  gagasan  yang  terkait dengan  keamanan,  yakni  keamanan  secara umum  (terkait  dengan  pertahanan)  serta keamanan  untuk  fungsi  pemadam  kebakaran. Gagasan  keamanan  dalam  dimensi  tertib  sipil sebenarnya sudah disebut, namun tidak kemudian  diuraikan  dalam  tupoksi  terntu  yang memungkinkan kolaborasi intensif antara sektor wisata  dengan  aparat  keamanan.  Namun  yang justru diperdetil adalah dalam issue ketersediaan keamanan  dalam  bentuk  fasilitas  pemadam kebakaran.
Sedangkan  gagasan  atau  kata  keamanan tidak ditemui dalam struktur batang tubuh dalam Perda  DIY  No.  1  Tahun  2019,  dan  hanya ditemukan dalam Renstra Pengembangan Pariwisata,  di  mana  mendiskursuskan  tentang gagasan keamanan transportasi, dan sama sekali tidak  menyinggung  keamanan  dalam  dimensi relasi  sosial  berupa  gangguan  dari  orang  atau kelompok yang kemudian berpotensi mengancam  eksistensi  dan  keberlangsungan
bisnis pariwisata. Artinya Perda paling mutakhir sekalipun  belum  memandang  isu  pemalakan sebagai  isu  yang  perlu  dikelola  secara  proaktif sehingga  tata  kelola  menghadapi  pemalakan cenderung secara reaktif dan hit and run.
. Dari analisis awal tercermin asumsi bahwa Yogyakarta  sebagai  kota  yang  sudah  terjamin keamanannya  dalam  konteks  relasi  sosial sehingga tidak banyak diperlukan regulasi untuk melakukan  pelembagaan  keamanan  secara komprehensif. Dan yang diperbincangkan hanya keamanan dalam dimensi transportasi dan resiko terhadap terjadinya kebakaran sebagai fenomena yang harus diantisipasi. Namun dengan semakin maraknya  kasus  pemalakan  di  sejumlah  lokasi wisata,  sangat  penting  kiranya  gagasan  literasi wisata  dimasukan  sebagai  gagasan  besar  untuk melengkapi gagasan wisata literasi.
Tabel 1. Diksi Keamanan dalam Perda No. 1 Tahun 2012 dan Perda No. 1 tahun 2019
No. Diksi Perda DIY No. 1 Thn 2012 Perda DIY No. 1 Thn 2019 1 Keamanan 0 0 2 Aman 15 11 3 Nyaman 15 11
Sumber: Data Olahan
Bagaimana halnya dengan diksi, aman dan nyaman?  Kedua  diksi  ini  digunakan  secara bersama-sama dengan diksi kata aman mendahului kata nyaman. Terdapat asumsi besar bahwa  situasi  aman  akan  mendukung  situasi nyaman. Namun dalam uraiannya diksi ini lebih merujuk kepada sasaran dan tujuan pariwisata di Yogyakarta, sebagamana diuraikan pertama kali dalam pasal 3 Perda No. 1 Tahun 2012, maupun merujuk  pada  Misi  Pariwisata  di  Yogyakarta sebagaimana diuraikan pertama kali dalam pasal 3 Perda No. 1 Tahun 2012. Dan tidak ditemukan bagian,  pasal  ataupun  ayat  yang  membahas secara rinci bagaimana situasi aman dan nyaman ini  terkelola,  terutama  dalam  relasinya  antar stakehilders  wisata  di  Yogyakarta.  Gagasan aman diasumsiskan sudah sebagai sesuatu yang given di Yogyakarta, atau dengan kata lain sudah tidak masalah lagi dengan isu keamanan. Hal ini terkait  dengan  asumsi  bahwa  penduduk Yogyakarta  memiliki  karakter  kesantunan  dan keramahtamahan yang tinggi. Sehingga struktur regulasi  pariwisata  di  Yogyakarta  lebih
mengkhususkan  terhadap  isu  nyaman  sebagai bentuk layanan utamanya.
Suprastruktur  regulasi  juga  perlu  direvisi dengan  mendiskursuskan  pelembagaan  diksi aman secara lebih manifest, sehingga memungkinkan gagasan tersebut dapat melahirkan  infrastruktur  keamanan,  apakah dengan  memasukan  diksi  polisi  wisata  dalam struktur  regulasi  baik  dalam  Perda  DIY  No.  1 Tahun 2012, maupun Tahun 2019. Infrastruktur polisi  wisata  dapat  menjadi  pilihan  untuk menjalankan  fungsi  informasi  sampai  dengan fungsi kurasi.
Lantas  bagaimana  dengan  gagasan  tentang pengelolaan  Literasi  Wisata,  sebagai  konsep kunci dalam pengelolaan wisata yang berkelanjutan? Dalam penelusuran terhadap dua dokumen  Perda,  diksi  kata  literasi  tidak ditemukan  sama  sekali,  maupun  diksi  kata literasi  wisata  juga  tidak  ditemukan.  Hanya ditemukan diksi informasi yang memiliki kaitan dengan gagasan literasi.
Tabel 2. Diksi Literasi Wisata Perda No. 1
Tahun 2012 dan Perda No. 1 tahun 2019 No.  Diksi Perda  DIY  No. 1 Thn 2012 Perda  DIY  No. 1 Thn 2019 1 Literasi 0 0 2 Informasi 4 2
Sumber: Data Olahan
Gagasan tentang informasi merujuk kepada ketersediaan fasilitas informasi bagi wisatawan, maupun penggunaan tehnologi informasi dalam pengelolaan  wisata.  Realitas  ini  menunjukan bahwa  pemerintah  propinsi  DIY  belum  banyak mendiskursuskan literasi wisata secara sistematis  dan  komprehensif.  Dan  kemudian terdukung  oleh  temuan  terkait  tentang  praktik literasi dengan penggunaan diksi kata Pelatihan dan  Pendidikan.  Pilihan  diksi  ini  dipilih  terkait pilihan  kata  yang  dipergunakan  dalam  perda wisata untuk memperbincangkan tentang gagasan awal literasi.
Tabel 3. Diksi Artikulasi Literasi Wisata Perda No. 1 Tahun 2012 dan Perda No. 1 tahun 2019
No.  Diksi Perda DIY No. 1 Thn 2012 Perda DIY No. 1 Thn 2019 1 Pendidikan 0 15 2 Pelatihan 0 2 Sumber: Data Olahan
Dalam  konteks  literasi  wisata,  kata pendidikan  dapat  ditemukan  dalam  Perda  DIY No.  1  Tahun  2019,  dan  tidak  ditemukan  dalam Perda DIY No. 1 Tahun 2012. Artinya terdapat gagasan  baru  dalam  pengelolaan  pariwisata. Meskipun  harus  diakui  bahwa  gagasan  yang berbicara tentang literasi wisata hanya ditemukan  1  saja,  dalam  pasal  34,  yang berbunyi, “peningkatan kualitas dan kontinuitas pendidikan  dan  pelatihan  bagi  pengelola  Daya Tarik  Wisata”,  dan  14  merujuk  kepada  Wisata Literasi  atau  Wisata  Pendidikan,  seperti  yang tercantum  dalam  pasal  17b,  “Masjid  Gede,
Suronatan,  Kauman  dan  sekitarnya  sebagai kawasan wisata sejarah, religi dan pendidikan “.
Sedangkan kata pelatihan, tidak ditemukan dalam  Perda  DIY  No.  1  Tahun  2012,  dan temukan sebanyak 2 kali dalam Perda DIY No. 1  Tahun  2019  dalam  pasal  25  yang  berbunyi, “meningkatkan  kapasitas  dan  kemampuan sumber daya manusia yang memiliki daya saing internasional  melalui  pelatihan  dan  sertifikasi” maupun  dalam  pasal  34,  “peningkatan  kualitas dan  kontinuitas  pendidikan  dan  pelatihan  bagi pengelola  Daya  Tarik  Wisata”.  Gagasan pelatihan  dalam  2  pasal  ini  merujuk  tentang gagasan literasi wisata, namun hanya
menyangkut  pengelola  wisata  baik  pemerintah maupun non pemerintah, dan belum menyinggung  tentang  literasi  wisata  berbasis wisatawan atau pengguna.

## 5. PENUTUP
Tata  kelola  wisata  menjadi  pilar  penting bagaimana  sebuah  program  berjalan,  dan mampu  beradaptasi  dengan  perubahan  sosial, ekonomi,  budaya  dan  politik  bahkan  kesehatan yang  cepat.  Modal  sosial  Yogyakarta  sebagai kota dengan penduduk yang ramah dan memiliki moderasi  budaya  dan  pendidikan  yang  tinggi perlu  dilembagakan  dalam  struktur  regulasi wisata  di  Yogyakarta  agar  linier  dengan pelayanan wisata di lapangan.
Pembuatan regulasi wisata yang komprehensif  akan  memungkinkan  semua stakeholder  mendapatkan  benefit  dari  secara berkelanjutan  sehingga  menciptakan  iklim pariwisata  yang  kondusif  .  Hal  penting  yang perlu  diperkenalkan  dan  dilembagakan  dalam tata  kelola  wisata  adalah  literasi  wisata  baik
kepada wisatawan maupun kepada penyedia jasa wisata.

## 6. UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapakan terimakasih disampaikan  kepada kolega  di  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Pariwisata Ambarukmo
Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah  Yogyakarta,  dan  Universitas Sains  Al-Qur’an  Wonosobo  atas  kemitraan dalam pelaksanaan riset tentang pengembangan wisata yang berkesinambungan.

## 7. DAFTAR PUSTAKA
Al-Azizah,  L.  H.,  Mulyo,  J.  H.,  &  Perwitasari,
H.  (2021).  Economic  Valuation  of  Kebun Buah  Mangunan  at  Sub-district  Dlingo, Bantul. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 662, Issue 1). https://doi.org/10.1088/1755- 1315/662/1/012004
Bawole, P. (2021). Community based design for developing  tourism  area  in  the  Village  of Karangwuni,  Wates  District,  Kuloprogo Regency  -  Yogyakarta  Special  Region.  In IOP Conference Series: Earth and
Environmental Science (Vol. 738, Issue 1).
https://doi.org/10.1088/1755-
1315/738/1/012053
Cahya, G. A., Mahendra, Y. K. D., & Damanik, I. I. (2017). Malioboro as a value of Special District  of  Yogyakarta  City.  In  IOP Conference Series: Earth and Environmental  Science  (Vol.  70,  Issue  1). https://doi.org/10.1088/1755-
1315/70/1/012055
Černá,  J.  (2021).  The  forest  tourism  and marketing communication in postCovid era (pp. 273–278). International Association for Economics  and  Management  in  Wood Processing  and  Furniture  Manufacturing  - WoodEMA, i.a. and University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Wood Science and Technology.
https://www.scopus.com/inward/record.uri
?eid=2-s2.0-
85110851548&partnerID=40&md5=67406
0c15e5784383fde48847a8ab8a1
Dai, Y. De, Wang, T. S., Zhuang, W. L., & Huan, T. C. (2021). Are you an awkward tourist? Keys  to  enhance  the  cohesion  between
tourists  and  local  residents  from  the viewpoint of leisure literacy and recreationist-environment  fit.  Journal  of Hospitality  and  Tourism  Management,  47, 312–325. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2021.04.002 Görecek Baybars, M., & Çil, M. (2021). Use of portable  planetariums  in  teaching  of astronomy:  an  activity  example.  Science Activities, 58(2), 43–51. https://doi.org/10.1080/00368121.2021.190 6200
Hall, C. M., & Williams, A. M. (2008). Tourism and innovation. In Tourism and Innovation. https://doi.org/10.4324/9780203938430 Harianjogja.com.  (2021).  Diprotes  Pengunjung dan  Viral,  Breksi  Ubah  Kebijakan  Soal
Kotak Sumbangan Sukarela. Harianjogja.Com. https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/20
21/02/03/512/1062576/diprotes- pengunjung-dan-viral-breksi-ubah- kebijakan-soal-kotak-sumbangan-sukarela Harianjogja.com.  (2022).  Kecolongan  Pungli
Parkir  Tepus,  Dishub:  Jukir  Nakal  Objek
Wisata Bakal Ditertibkan. Harianjogja.Com. https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/20
22/05/11/513/1101026/kecolongan-pungli- parkir-tepus-dishub-jukir-nakal-objek- wisata-bakal-ditertibkan
Haryanto,  J.  T.  (2014).  Model  Pengembangan
Ekowisata Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Daerah Studi Kasus Provinsi Diy.
Jurnal Kawistara, 4(3). https://doi.org/10.22146/kawistara.6383
Hidayat,  M.  (2016).  Strategi  Perencanaan  Dan Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus Pantai  Pangandaran  Kabupaten  Ciamis Jawa  Barat).  THE  Journal :  Tourism  and Hospitality  Essentials  Journal,  1(1),  33. https://doi.org/10.17509/thej.v1i1.1879
Hughes-Freeland, F. (1993). Packaging dreams:
Javanese  perceptions  of  tourism  and performance. In Tourism in South-East Asia (pp. 138–154). https://www.scopus.com/inward/record.uri ?eid=2-s2.0- 0027800941&partnerID=40&md5=3ed233 c844c2489a75dff0961519abf6
Kompas.com. (2021). Kata YLKI soal Tarif Tak
Masuk  Akal  Warung  Makan  di  Tempat Wisata. Kompas.Com.
https://www.kompas.com/tren/read/2021/0
6/02/150000265/kata-ylki-soal-tarif-tak- masuk-akal-warung-makan-di-tempat- wisata?page=all
Kusumawati, A., Rahayu, K. S., & Putra, E. W.
(2022).  Antecedents  customer  decision  to visit  Yogyakarta  as  special  regions  in Indonesia. In Cogent Business and Management (Vol. 9, Issue 1). https://doi.org/10.1080/23311975.2022.205 0062 Kusumayudha, S. B., Prastistho, B., Zakaria, M.
F.,  Rahatmawati,  I.,  &  Setyaningrum,  T. (2021).  Rock  Mass  Rating  and  Feasibility Assessment of Karst Cave Geo-Ecotourism in Tanjungsari District, Gunungkidul
Regency,  Yogyakarta  Special  Region, Indonesia.  In  Geographia  Technica  (Vol. 16, Issue 2, pp. 53–68). https://doi.org/10.21163/GT_2021.162.05
López-Sánchez,  Y.,  &  Pulido-Fernández,  J.  I. (2017). Factors influencing the willingness to  pay  for  sustainable  tourism:  a  case  of mass  tourism  destinations.  International Journal  of  Sustainable  Development  and World Ecology, 24(3), 262–275. https://doi.org/10.1080/13504509.2016.120 3372 Mediaindonesia.com. (2021). Wisatawan Malioboro Keluhkan Harga Pecel Lele Tak Masuk Akal. Mediaindonesia.Com.
https://mediaindonesia.com/nusantara/4075 14/wisatawan-malioboro-keluhkan-harga- pecel-lele-tak-masuk-akal
Merahputih.com. (2021). Wisatawan Bisa Lapor Jogoboro  Jika  Temukan  Harga  Makanan Tak Wajar di Malioboro. Merahputih.Com. https://merahputih.com/post/read/wisatawa n-bisa-lapor-jogoboro-jika-temukan-harga- makanan-tak-wajar-di-malioboro
Nekolný, L., & Fialová, D. (2018). Zoo Tourism: What  Actually  Is  a  Zoo?  Czech  Journal  of Tourism, 7(2), 153–166. https://doi.org/10.1515/cjot-2018-0008
Okezone.com.  (2022).  Heboh  Tarif  Parkir Rp350.000  di  Yogya,  Sandiaga  Minta Pelaku Ditindak Tegas Agar Tak Terulang. Okezone.Com.
https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/20 22/05/11/513/1101026/kecolongan-pungli- parkir-tepus-dishub-jukir-nakal-objek- wisata-bakal-ditertibkan
Pikiranrakyat.com.  (2022).  Viral  Biaya  Parkir Bis  2  Jam  di  Yogyakarta  Dikenakan  Tarif Rp350  Ribu,  Netizen:  Pemalakan  Pake Kuitansi. Pikiranrakyat.Com. https://seputartangsel.pikiran- rakyat.com/nasional/pr-143520449/viral- biaya-parkir-bis-2-jam-di-yogyakarta- dikenakan-tarif-rp350-ribu-netizen- pemalakan-pake-kuitansi?page=2 Pramana,  S.,  Paramartha,  D.  Y.,  Ermawan,  G. Y.,  Deli,  N.  F.,  &  Srimulyani,  W.  (2022). Impact of COVID-19 pandemic on tourism in  Indonesia.  In  Current  Issues  in  Tourism (Vol.  25,  Issue  15,  pp.  2422–2442). https://doi.org/10.1080/13683500.2021.196
8803
Richards,  G.,  &  Wilson,  J.  (2007).  Tourism, creativity  and  development.  In  Tourism, Creativity and Development.
https://doi.org/10.4324/9780203933695 Rindrasih,  E.  (2018).  Under  the  Volcano:
Responses  of  a  community-based  tourism village  to  the  2010  eruption  of  Mount Merapi, Indonesia. In Sustainability
(Switzerland) (Vol. 10, Issue 5).
https://doi.org/10.3390/su10051620
Seyfi, S. (2017). Reframing sustainable tourism.
Annals of Tourism Research, 62, 118–119. https://doi.org/10.1016/j.annals.2016.09.01
7
Shirmohammadi, Y., Jalaliyan, E., Abedi, F., & ... (2020). The Tourism  Literacy Impact of Tour Guides on the Satisfaction of Tourists. Human Geography Quarterly, 52(4). https://jhgr.ut.ac.ir/article_71594_0.html?la ng=en suarajogja.com. (2021). Nyaris Tertipu, Wisatawan Pantai Baru Ditagih Rp420 Ribu Beli Makan Warung. Suarajogja.Com.
Tempo.co.  (2017).  Patok  Harga  Tak  Wajar, Warung  Lesehan  di  Malioboro  Ditutup Paksa. Tempo.Co.
Tempo.co. (2021). Wisata Yogyakarta Tercoreng Kejahatan Jalanan, Sultan HB X Ambil Langkah ini.
Tempo.Co.
https://travel.tempo.co/read/1544702/wisat
a-yogyakarta-tercoreng-kejahatan-jalanan- sultan-hb-x-ambil-langkah-ini Tribunnews.com.  (2022).  Pengusaha  Kuliner Seafood  Pantai  Depok  Bantul  Jamin  Tidak Akan  Nuthuk  Harga  ke  Wisatawan. Tribunnews.Com. https://jogja.tribunnews.com/2022/04/23/pe ngusaha-kuliner-seafood-pantai-depok- bantul-jamin-tidak-akan-nuthuk-harga-ke- wisatawan
Van Schalkwyk, C., & Saayman, M. (2006). A sustainable  marketing  strategy  for  Dutch tourists  to  South  Africa.  South  African Journal  for  Research  in  Sport,  Physical Education and Recreation,
28(1). https://doi.org/10.4314/sajrs.v28i1.25935
Vergara-Schmalbach,  J.  C.,  Maza-Avila,  F.  J.,
Martinez-Nagle, O., & Girado-Guzmán, C. A.  (2021).  Evaluation  of  the  quality  of  the tourist service offered to foreign tourists in the City of Cartagena de Indias, Colombia. In  Tourism  and  Hospitality  Management (Vol. 27, Issue 2, pp. 293–314). https://doi.org/10.20867/THM.27.2.4
waspada.co.id.  (2022).  Viral  Curhatan  Sopir
Kendaraan Wisatawan, Mulai Dari Dicegat Hingga  Dipaksa  Naik  Jip  Wisata  di Kompleks Objek Wisata Kaliurang. Waspada.Co.Id.
http://redaksi.waspada.co.id/v2021/2022/05 /viral-curhatan-sopir-kendaraan-wisatawan- mulai-dari-dicegat-hingga-dipaksa-naik- jip-wisata-di-kompleks-objek-wisata- kaliurang/
Wibisono,  B.  H.,  &  Sulistya,  A.  Y.  (2022). Contemporary urban development of Yogyakarta municipality’s peri-urban areas.
In  World  Review  of  Science,  Technology and  Sustainable  Development  (Vol.  18, Issue 2, pp. 135–158). https://doi.org/10.1504/WRSTSD.2022.121 305 Wilks,  J.,  Pendergast,  D.,  &  Leggat,  P.  (2005). Tourism  in  turbulent  times:  Towards  safe experiences  for  visitors.  In  Tourism  in Turbulent Times: Towards Safe Experiences for Visitors. https://doi.org/10.4324/9780080457321
Wilopo, W., Risanti, Susatio, R., & Putra, D. P.
E.  (2021).  Seawater  intrusion  assessment and prediction of sea-freshwater interface in
Parangtritis  coastal  aquifer,  South  of Yogyakarta Special Province, Indonesia. In Journal  of  Degraded  and  Mining  Lands Management  (Vol.  8,  Issue  3,  pp.  2709– 2718). https://doi.org/10.15243/JDMLM.2021.083 .2709 Yuningsih,  E.,  &  Kusmiarti,  E.  (2019).
Keputusan Berkunjung Berdasarkan Pendekatan  Positioning  Wisata  Edukasi Pada  Musium  di  Kota  Bogor.  Jurnal Visionida, 5(2), 24.
https://doi.org/10.30997/jvs.v5i2.2204