## Pelaksanaan Mitigasi Bencana Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton

## La Asiri 1
1 Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton E-mail: laasiriaris72@gmail.com
Abstrak,  P enelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  Pelaksanaan  Mitigasi Bencana  Kebakaran  Pada  Dinas  Pemadam  Kebakaran  Kabupaten  Buton.  Jenis penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif.  Data  diperoleh  melalui  serangkain wawancar dan observasi terhadap pihak yang relevan dengan kajian penelitian, yang kemudian  data  dianalisis  melalui  metode  interaktif  yang  lazim  dalam  penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses-proses mitigasi bencana dapat digambarkan sebagai berikut; 1) Kesiapsiagaan sudah berjalan dengan baik, hanya saja saran  dan  prasarana  pendukung  terbatas;  2)  Pelaksanaan  mitigasi  bencana  berjalan baik,  hal  ini  didukung  dengan  adanya  peta  rawan  bencana  serta  partisipasi masyarakat  sadar  dan  tanggap  bencana;  3)  Tanggap  darurat  bencana  yang dilaksanakan  oleh  Dinas  Pemadam  Kebakaran  belum  maksimal;  sedangkan  tahap  4) Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana merupakan kewenangan dari instansi lain, dalam hal ini Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kata Kunci: Mitigasi Bencana, Kebakaran, Buton
Abstract , This study aims to describe the implementation of Fire Disaster Mitigation at the Buton District Fire Service. This type of research is a qualitative research. The data were obtained through a series of interviews and observations of parties relevant to the research study, which were then analyzed through interactive methods common in  qualitative  research.  The results  showed  that  disaster mitigation  processes  can  be described  as  follows;  1)  Preparedness  has  been  going  well,  it's  just  that  the  support and infrastructure are limited; 2) The implementation of disaster mitigation is running well, this is supported by the existence of disaster-prone maps and the participation of the  community  aware  and  responding  to  disasters;  3)  Disaster  emergency  response carried  out  by  the  Fire  Service  has  not  been  maximal;  while  stage  4)  Post-disaster rehabilitation  and  reconstruction  is  the  authority  of  other  agencies,  in  this  case  the Social Service and Regional Disaster Management Agency.
Keywords : Disaster Mitigation, Fire, Buton

## 1. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  salah  satu negara  yang  rentan  terhadap  bencana, Alam  Seperti;  (kebakaran,  kerusakan ekosistem, polusi lingkungan, dll) Diantara  bencana  tersebut,  salah  satunya yang  harus  mendapatkan  perhatian khusus adalah bencana kebakaran, karena dampak  yang  ditimbulkan  sangat  cepat dirasakan.  Bencana  ini  secara  umum termasuk  dalam  dua  kategori  bencana, yakni  bencana  alam  dan  bencana  tempat pemukiman,  kebakaran  yang  disebabkan oleh  kejadian  alam  dimasukan  kedalam kategori bencana alam, misalnya kebakaan  hutan  yang  disebabkan  olek kekeringan  atau  guguran  lava  gunung berapi.  Kebakaran  yang  termasuk  dalam kategori  bencana  pemukiman  adalah kebakaran  pemukimam,  gedung,  alat, transportasi, dll (Priambodo, 2011).
Kebakaran merupakan salah satu jenis bencana  yang  cukup  potensial  dengan meninggalkan  kerugian  yang  besar  jika tidak mendapatkan perhatian dan penanganan  yang  cukup  serius  melalui upaya mitigasi bencana.
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2007  tentang  Penanggulangan  Bencana, kebakaran  termasuk  pada  jenis  bencana alam  sekaligus  bencana  non  alam berdasarkan  penyebab  terjadinya.  Hal tersebut mengindikasikan bahwa bencana kebakaran,  selain  dipengaruhi  oleh kondisi  fisik  atau  yang  bersifat  alamiah juga  dapat  terjadi  akibat  kelalaian manusia  sebagai  penyebabnya.  Dalam mitigasi  bencana,  selain  aspek  fisik
(alamiah)  ternyata  aspek  perbuatan manusia  (sosial)  pun  harus  mendapatkan perhatian khusus.
Dalam upaya mencegah atau meminimalkan  potensi  dampak  bencana kebakaran pada masa mendatang diperlukan perencanaan program pelaksanaan  mitigasi  dan  kesiagaan terhadap bencana kebakaran. Pelaksanaan mitigasi adalah upaya menurunkan/meminimalkan resiko bahaya  bencana,  pada  populasi  yang rentan terhadap lingkup mitigasi meliputi eliminasi  dan  resiko  serta  transmisi tanggung jawab.
Fokus  pelaksanaan  mitigasi  adalah mengeliminasi atau membatasi kemungkinan  kejadian  bencana,  dan menurunkan kerentanan populasi. Kesiagaan  terhadap  potensi  bencana adalah  suatu  bentuk  upaya  peningkatan kemampuan masyarakat dalam merespon secara  efektif  ancaman  dan  dampak bencana  dan  segera  pulih  dari  dampak jangka panjang. Partisipasi aktif masyarakat  memainkan  peran  penting dalam aspek kesiagaan terhadap bencana. Salah  satu  jenis  bencana  yang  sering terjadi di Indonesia adalah kebakaran.
Faktor kelalaian masyarakat mendominasi sebagai penyebab
kebakaran.  Hal  tersebut  memunculkan pertanyaan besar tentang ketidakpedulian masyarakat terhadap
berbagai penyuluhan dan pendekatan  yang dilakukan jajaran Dinas Pemadam
Kebakaran.
Kegiatan  penanggulangan  bencana
yang  efektif  secara  ideal  dilakukan melalui tiga tahap kegiatan:
1. Upaya  pencegahan  atau  mitigasi dan  kesiagaan  pada  saat  sebelum terjadi bencana.
2. Upaya  penyelamatan  pada  saat terjadi bencana.
3. Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi setelah kejadian bencana.
Adanya motivasi yang kuat dibutuhkan dengan dasar adanya kebutuhan  masyarakat  untuk  mencegah munculnya  kejadian  kebakaran.  Motivasi itu dibicarakan dalam keluarga, pertemuan  antarwarga,  dan  sosialisasi sehingga  perlu  disusun  suatu  langkah kerja berupa koordinasi antara masyarakat dengan RT untuk mengadakan  pelatihan  dan  sosialisasi atau  himbauan  terkait  upaya  pencegahan kebakaran.
Penanganan  bencana  kebakaran  di Kabupaten Buton belum efektif antara lain sebagai  akibat  paradigma  penanganan bencana yang bersifat parsial, sektoral dan kurang terpadu. Tanggapan terpusat pada upaya  pemerintah  yang  masih  terbatas pada pemberian bantuan fisik yang hanya dilakukan pada fase kedaruratan.
Meskipun  perhatian  terhadap  bencana terlihat  meningkat,  tetapi  upaya  tersebut perlu  mendapatkan  perhatian  terutama yang berkaitan dengan antisipasi, rehabilitasi,  dan  mitigasi  bencana  yang masih memerlukan perencanaan, implementasi  dan  sosialisasi  secara  lebih baik.  Berbagai  kejadian  kebakaran  di Kabupaten Buton memperlihatkan
ketidaksiapan  pemerintah  daerah  dan masyarakat  dalam  menghadapi  bencana yang  terjadi.  Masyarakat  tampaknya belum  terlibat  secara  penuh  dalam berbagai kegiatan mitigasi dan rehabilitasi bencana.
Berdasarkan  kerangka  kontekstual tugas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya terkait penanggulangan  bencana  kebakaran,  ada sejumlah  kasus  kebakaran  yang  terjadi dalam  lima  tahun  terakhir  yang  cukup menonjol  seperti  peristiwa  kebakaran perumahan penduduk dan pasar tradisional  di  Desa  Gunung  Jaya Kecamatan
Siotapina dan kasus kebakaran  hutan  di  Bukit  Teletabis. Kebakaran  Hutan  yang  terjadi  di  Bukit Teletabis  merupakan  kejadian  bencana tahunan  yang  mampu  merusak  dan mempengaruhi  ekosistem  di  kawasan hutan  tersebut  serta  sangat  mengganggu kesehatan  dari  masyarakat  setempat  dan aktivitas  transportasi  di  jalur  Bukit Teletabis.  Sehingga  upaya  mitigasi bencana  sejak  awal  perlu  dilakukan dalam penangan kebakaran hutan maupun kebakaran pemukiman penduduk.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  diatas, Dinas  Pemadam  Kebakaran  Kabupaten Buton  perlu  melakukan  upaya-upaya yang terencana, terpadu dan berkesinambungan, terutama yang berkaitan dengan kesiapsiagaan
pencegahan bencana kebakaran sejak dini. Upaya  mitigasi  penanggulangan  bencana
kebakaran  dapat  dilakukan  melalui pemantauan  lahan  di  kawasan  hutan yang  menjadi  sumber  dari  terbentuknya bahan  yang  mudah  memicu  kebakaran. Selain  itu,  dengan  upaya  mitigasi penanggulangan  bencana  tersebut  juga dapat  membantu  untuk  memantau kawasan  yang  menjadi  salah  satu  faktor pendukung  terjadinya  kebakaran. Karena esensi dari kesiapsiagaan bencana sendiri yaitu  mampu  mengenali  ancaman  dan memprediksi sebelum terjadinya bencana  bahkan  mampu  mencegah terjadinya bencana. Akan tetapi jika tidak mampu  maka  perlu  ada  upaya  untuk mengurangi dampak serta menanggulangi  dampak  tersebut  secara efektif  hingga  mampu  untuk  pulih kembali (Sukma: 13).

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode desktiptif  kualitatif.  Dapat  didefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  dan lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang dapat  diamati  (Bogdan  dan  Paylor  dalam Moleong  2009:5).  Penelitian  deskriptif kualitatif merupakan prosedur pemecahan  masalah  yang  diselidiki dengan  jalan  menggambarkan  dan melukiskan  keadaan  yang  ada  sekarang berdasarkan  fakta-fakta  sebagaimana adanya.  Penelitian  ini  hanya  terdiri  dari satu  variabel  yakni  Pelaksanaan  Mitigasi Bencana Kebakaran.
Populasi  adalah  keseluruhan  obyek penelitian  yang  dapat  terdiri  dari
manusia,  benda-benda,  hewan,  tumbuh- tumbuhan,  gejala-gejala,  nilai  test,  atau peristiwa-peristiwa  sebagai  sumber  data yang  memiliki  karakteristik  tertentu  di dalam  suatu  penelitian,  Hadari  Nawawi (2011).  Oleh  karena  itu  populasi  dalam penelitian  ini  adalah  seluruh  Pegawai Negeri  Sipil  Dinas  Pemadam  Kebakaran Kabupaten  Buton  yang  berjumlah  16 orang.
Teknik  sampling  yang  digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian      ini  adalah  teknik purposive sampling .  Pengertian  purposive sampling menurut  Sugiyono  (2013)  adalah  teknik penentuan  sampel  dengan  pertimbangan tertentu.  Sementara  menurut  Jogiyanto (2011)  menyatakan    bahwa purposive sampling dilakukan  dengan  mengambil sampel  dari  populasi  berdasarkan  suatu kriteria  tertentu.  Adapun  Sampel  dalam penelitian ini berjumlah 5 orang.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini berasal  dari  data  primer  dan  data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan  data  yang  digunakan adalah  observasi,  wawancara,  dan  studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan  adalah  teknik  analisis  data interaktif.  Dengan  teknik  ini,  data  yang terkumpul  akan  dilakukan  analisis melalui tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## 3. Pembahasan
a. Kegiatan Kesiapsiagaan
Kegiatan
kesiapsiagaan adalah merupakan tindakan-tindakan yang memungkinkan  pemerintah,  organisasi, masyarakat  dan  individu  untuk  mampu menanggapi  situasi  bencana  secara  cepat dan  tepat  guna  (Charter,  1991). Beberapa kegiatan  yang  termasuk    kedalam tindakan    kesiapsiagaan    adalah  seperti penyusunan  rencana  penanggulangan bencana, Pemeliharaan sumber daya, dan pelatihan personil.
Kegiatan kesiapsiagaan adalah serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan untuk  mengantisipasi  bencana  melalui pengorganisasian  serta  melalui  langkah yang tepat guna dan berdaya guna.Kegiatan kesiapsiagaan yang
dilakukan pada Dinas
Pemadam Kebakaran Kabupaten antara lain meliputi :
1. Menyiapkan    Peralatan  Kebakaran (APAR);
2. Mempersiapkan  mobil  pemadam kebakaran;
3. Menyiapkan Personil atau Anggota Pemadam Kebakaran;
4. Melakukan sosialisasi kepada
masyarakat tentang dampak kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran
Kabupaten  Buton  memiliki  beberapa program sesuai dengan Rencana Strategis Tahun  2016-2021  diantaranya:  program peningkatan  disiplin  aparatur,  program peningkatan  sarana  aparatur,  serta
program  peningkatan  kesiapsiagaan  dan pencegahan bahaya kebakaran.
Berdasarkan data yang ada memperlihatkan bahwa terjadinya kebakaran  di  Kabupaten  Buton  dalam kurun waktu 2017-2019 bersifat fluktuatif, yaitu selalu berubah-ubah. Namun dalam data  tersebut,  kecenderungan  terjadinya kebakaran mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 sempat mengalami penurunan  jumlah  terjadinya  bencana kebakaran  sebanyak  5  kejadian  namun tahun  2018  mengalami  peningkatan sebanyak  11  kejadian.  Kebakaran  pada tahun  2019  juga  mengalami  peningkatan yang  cukup  pesat  yaitu  sebanyak  15 kejadian  kebakaran.  Dapat  dikatakan bahwa kinerja Dinas Pemadam Kebakaran  Kabupaten  Buton  menurun sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran meningkat setiap tahun. Dinas Pemadam  Kebakaran  Kabupaten  Buton memiliki  target  dapat  mencapai  waktu tanggap  daerah  layanan  kebakaran  yaitu 15  menit  tetapi  dalam  realisasi  target tersebut masih belum tercapai.
Dari  hasil  wawancara  diperoleh informasi  bahwa  kegiatan  kesiapsiagaan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton dalam upaya menangani  bencana  kebakaran  sudah berjalan  dengan  baik  namun  belum sesuai dengan target yang ditentukan.

## b. Kegiatan Mitigasi
Kegiatan  mitigasi  adalah  usaha untuk  mengurangi dan  atau meniadakan korban  dan  kerugian  yang  mungkin timbul,  maka  titik  berat  perlu  diberikan
pada  tahap  sebelum  terjadinya  bencana, yaitu  terutama  kegiatan  penjinakan/ peredaman  atau  dikenal  dengan  istilah Mitigasi.  Mitigasi  pada  prinsipnya  harus dilakukan  untuk  segala  jenis  bencana, baik  yang  termasuk  ke  dalam  bencana alam  (natural  disaster)  maupun  bencana sebagai  akibat  dari  perbuatan  manusia (man-made  disaster).  Mitigasi  juga  dapat diartikan sebaga serangkaian upaya untuk mengurangi  resiko  bencana,  baik  melalui pembangunan fisik maupun penyandaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
Tujuan utama dari kegiatan mitigasi adalah  mengurangi  risiko/dampak  yang ditimbulkan oleh bencana khususnya bagi penduduk, seperti korban jiwa (kematian), kerugian ekonomi dan kerusakan sumber daya alam serta meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi
dampak/resiko bencana, sehingga masyarakat  dapat  hidup  dan  bekerja dengan aman.
Berdasarkan hasil wawancara dengan  narasumber,  penulis  menarik suatu kesimpulan bahwa kegiatan mitigasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas Pemadam  Kebakaran  Kabupaten  Buton terhadap  bencana  kebakaran  sudah berjalan  dengan  baik  walaupun  belum maksimal.
Menurut  Pasal  1  ayat  (6)  PP  No.  21 Tahun  2008  tentang  Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, mitigasi bencana  merupakan  sebuah  rangkaian upaya  guna  mengurangi  risiko  bencana,
baik  lewat  pembangunan  fisik  atau  lewat penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam  menghadapi  bencana.  Sedangkan kebakaran sendiri dapat diartikan sebagai suatu  reaksi  oksidasi  eksotermis  yang berlangsung  dengan  cepat  dari  suatu bahan  bakar  yang  disertai  timbulnya api/penyalaan.
Di  Indonesia  sendiri,  sudah  sering terjadi  kebakaran  pemukiman  di  kota besar  yang  padat  penduduk.  Kebakaran pemukiman ini merupakan bencana yang terjadi  karena  ulah  atau  kelalaian  dari manusia  ( human  error ).  Meski  tidak sesering seperti di kota-kota besar, namun akhir-akhir  ini  dibeberapa  tempat  di Kabupaten  Buton  kerap  kali  terjadi kebakaran  yang  melanda  pemukiman penduduk.
Dari  hasil  wawancara  beberapa narasumber,  dapat  ditarik  kesimpulan sementara  bahwa  bahaya  kebakaran  bisa terjadi kapan dan dimana saja. Oleh sebab itu  mitigasi  bencana  kebakaran  sangat penting  untuk  disampaikan    kepada masyarakat  melalui  sosialisasi  dan simulasi  lapangan.  Simulasi  dengan berbagai  alat  peraga  memudahkan  bagi masyarakat  memahami  tata  cara  dan tindakan  yang  tepat  agar  terhindar  dari resiko  kebakaran.  Bencana  kebakaran seyogyanya dapat dicegah sedini mungkin bila anggota masyarakat memahami  berbagai  potensi  yang  dapat memicu terjadinya kebakaran. Oleh sebab itu  langkah-langkah  mitigasi  yang  perlu diketahui  sebelum  terjadinya  bencana
kebakaran  (tindakan  preventif)  adalah sebagai berikut:
1. Perlu  menghindari  penggunaan peralatan  listrik  yang  melebihi beban kapasitas meter listrik;
2. Sedapat  mungkin  pemasangan instalasi  listrik  di  rumah  tidak memakai  sambungan  isolasi  yang mudah  memuai  dan  mengelupas bila terkena  suhu panas listrik;
3. Pada  saat  listrik  padam,  tidak dibenarkan  meletakkan  lilin  atau lampu minyak dekat dengan bahan yang mudah terbakar;
4. Memeriksa  secara  berkala  instalasi listrik di rumah. Apabila ditemukan  ada  kabel  rapuh, sambungan  atau  stop  kontak  yang aus, segera diganti dengan peralatan yang baru;
5. Memeriksa  kondisi  tungku  masak dan  segera  diganti  jika  ada  yang sudah mengalami kebocoran;
6. Menempatkan  benda-benda  atau bahan-bahan yang mudah terbakar pada  tempat  khusus  dan  jangan dicampur aduk dengan benda atau bahan  yang  dapat  menimbulkan reaksi kebakaran;
7. Menyiapkan alat pemadam kebakaran  seperti  air,  pasir,  serta karung  goni  yang  dibasahi  di lingkungan sekitar;
8. Memahami  cara  penggunaan  alat pemadam  kebakaran  dan  teknik dalam memadamkan api.
Bila  bencana  kebakaran  benar- benar  terjadi  khususnya  dilingkungan
permukiman,  penting  bagi  anggota masyarakat  untuk  memahami    langkah- langkah taktis sebagai berikut:
1. Jangan panik dan segera menyelamatkan diri bersama anggota  keluarga  di  tempat  aman dan jauh dari kobaran api;
2. Segera  padamkan  api  dengan  alat pemadaman  yang  ada  seperti APAR (Alat Pemadam Api Ringan) atau  dengan  karung  goni  yang dibasahi air;
3. Tutup  ruangan  yang  terbakar  agar tidak  menjalar  dan  meluas  ke ruangan  lain;
4. Segera hubungi  petugas pemadam kebakaran  jika  api  tidak  bisa dipadamkan  atau  dikendalikan dengan kemampuan sendiri;
5. Tidak mengunci pintu-pintu rumah agar  jika  ada  petugas  pemadam kebakaran mudah untuk melakukan  tindakan  pemadaman api;
6. Menggunakan  kain  basah  dan ditempelkan  di  hidung  agar pernafasan  lancar  dan  tidak  sesak karena banyaknya asap kebakaran;
7. Menjauhi arah hembusan angin.
Dalam  penelitian  ini  terungkap sejumlah  fakta  tentang  adanya    berbagai kendala  yang  dihadapi  oleh  Dinas Pemadam  Kebakaran  Kabupaten  Buton dalam  melakukan  mitigasi  bencana kebakaran  kepada  masyarakat.  Dari  hasil wawancara  dengan  narasumber  dapat disimpulkan  bahwa  ada  empat  kendala utama  yang  dihadapi  oleh  dinas
kebakaran Kabupaten Buton dalam upaya melakukan  mitigasi  bencana  kebakaran yakni:  1)  tingkat  kesadaran  masyarakat yang  masih  rendah  terhadap  ancaman bahaya bencana kebakaran;  2) kurangnya personil damkar yang memiliki kemampuan  teknis;  3)  belum  adanya pendidikan  dan  pelatihan  yang  secara berkala diikuti oleh petugas damkar guna meningkatkan  kapasitas  mereka  dalam penanggulangan  bencana  kebakaran;  dan 4) porsi anggaran yang terbatas menjadikan  dinas  kebakaran  sulit  untuk melakukan  langkah  progresif  seperti mengirim  personil  lapangan  untuk mengikuti  program  pendidikan  dan pelatihan.

## c. Kegiatan Tanggap Darurat Bencana
Kegiatan  tanggap  darurat  bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan  dengan  segera  pada  saat kejadian  bencana  untuk  menangani dampak  buruk  yang  ditimbulkan,  yang meliputi  kegiatan  penyelamatan  dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan  pengungsian,  penyelamatan, serta  pemulihan  sarana  dan  prasarana. Beberapa  kegiatan  yang  dapat  dilakukan pada tanggap darurat yaitu meliputi :
1. Pengkajian  secara  cepat  dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
2. Penentuan status keadaan darurat bencana;
3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
4. Pemenuhan kebutuhan dasar;
5. Perlindungan
terhadap
kelompok rentan; dan
6. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
Tujuan  utama  dari  tindakan  upaya tanggap  darurat  ini  adalah  untuk mengurangi dampak buruk yang dialami oleh masyarakat akibat bencana kebakaran  yang  dialami.  Dari  hasil wawanacara  dan  di  dukung  oleh  fakta- fakta di lapangan, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan tanggap  darurat  bencana  kebakaran  di Kabupaten Buton belum berjalan dengan efektif.
Dalam  masa  tanggap  darurat bencana kebakaran, ada sejumlah langkah  yang  dilakukan  oleh  petugas Dinas  Pemadam  Kabakaran  Kabupaten Buton  sebagai  protap  oragnisasi  seperti kesiapan  personil  lapangan,  mengecek perlengkapan personil, memastiakn mobil  damkar  dalam  kondisi  prima untuk  diterjunkan  ke  lokasi  kebakaran. Meskipun harus diakui bahwa keterbatasan  jumlah  armada  mobil kebakaran  yang  dimiliki  oleh  Dinas Kebakaran  Kabupaten  Buton  saat  ini, menjadi salah satu kendala utama dalam mengatasi  bencana  kebakaran  yang berskala besar.
Menanggulangi  sebuah  bencana seperti kebakaran memang membutuhkan pemahaman tanggap darurat bencana. Itu sebabnya manajemen  tanggap  darurat  kebakaran penting  untuk  diketahui  oleh  seluruh
jajaran personil dinas kebakaran. Tahapannya dimulai dari upaya pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan rehabiliitasi pasca kebakaran.
Penyusunan prosedur
penanggulangan kebakaran sangat penting  dan  terkait      erat  dengan pedoman dalam mengambil langkah atau tindakan  yang  harus  dilakukan  saat kebakaran terjadi (Mufilda dan Martiana, 2019).  Prosedur  tanggap  darurat  dibuat agar  ketika  terjadi  keadaan  darurat (kebakaran),  setiap  personil  dapat melakukan  tindakan  tepat  yang  harus dilakukan.  Prosedur  ini  dilakukan  tidak hanya  saat  terjadi  kebakaran,  tetapi  juga pada  saat  melakukan  simulasi  tanggap darurat  kebakaran.  Setelah  tindakan tanggap  darurat  kebakaran  selesai dilaksankan, selanjutnya dilakukan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan atau  tindakan  yang  kurang  tepat    sesuai dengan prosedur yang ada.
Salah  satu  aspek  yang  menjadi bagian terpenting dalam kegiatan tanggap  darurat  bencana  kebakaran adalah  kesiapan  armada  berupa  mobil pemadam  kebakaran  yang  selalu  siap terjun  ke  lapangan  bila  sewaktu-waktu terjadi bencana kebakaran. Oleh sebab itu mobil  kebakaran  merupakan  salah  satu elemen  yang  sangat  penting  dalam mengantisipasi  bencana  kebakaran  yang siap diterjunkan ke lapangan setiap saat.
Dari  hasil  wawancara  dengan  para narasumber,  diketahui  bahwa  Dinas Pemadam  Kabupaten  Buton  hanya memiliki  2  unit  mobil  pemadam
kebakaran,  1  unit  diantaranya  tidak beroperasi  karena  mengalami  kerusakan yang cukup parah. Tentu cukup sulit bagi Dinas  Pemadam  Kebakaran  sebagai instansi  teknis  dengan  cakupan  wilayah kerja yang  luas, yang bertanggung jawab terhadap  upaya  pengendalian  bencana kebakaran  dengan  hanya  mengandalkan satu  unit  mobil  kebakaran  saat  ini. Keterbatasan  jumlah  mobil  pemadam kebakaran,  jika  dibandingkan  dengan rasio  jumlah  penduduk  serta  luasnya wilayah  Kabupaten  Buton  yang  harus dilayani perlu mendapat perhatian serius dari  pimpinan  daerah,  terutama  yang berkaitan dengan jumlah anggaran Dinas Kebakaran Kabupaten Buton yang sangat terbatas dalam setiap tahunnya. Keterbatasan  anggaran  sudah  pasti  akan mempengaruhi  belanja  barang  terutama pembelian mobil damkar dengan berbagai jenis dan fungsinya.
Bila  dilihat  dari  spesifikasi  mobil damkar  sebagai  kekuatan  utama  dalam pengendalian dan pemadaman kebakaran,  maka  ada  4  (empat)  jenis mobil  damkar  yakni:  1)  mobil  damkar pompa  air;  2)  mobil  tangga;  3)  mobil rescue;  dan  mobil  komando.  Dinas Pemadam  Kebakaran  Kabupaten  Buton sendiri baru memiliki jenis mobil damkar pompa air. Itu pun hanya tersedia 1 unit yang melayani wilayah Kabupaten Buton yang  sangat  luas  mulai  dari  Kecamatan Wabula  sampai  Kecamatan  Kapuntori. Idealnya  setiap  wilayah  kecamatan terdapat 1 (satu) pos pemadam kebakaran  dengan  2  (dua)  unit  mobil
yang  dilayani  oleh  6  (enam)  orang personil per unit mobil. Dengan demikian 7 (tujuh) kecamatan terdapat 7 (tujuh) pos pemadam  kebakaran  dengan  total armada  sebanyak  14  (empat  belas)  unit mobil  damkar  yang  dilayani  oleh  42 (empat puluh dua) orang personil.
Dari  sisi  kesiapan  personil  yakni sumber  daya  manusi  yang  memiliki kompetensi  teknis,  merupakan  prasyarat utama  yang  diperlukan  oleh  dinas pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugas pengendalian kebakaran. Dari penjelasan para narasumber  dapat  disimpulkan  bahwa jumlah  personil  yang  diterjunkan  untuk kebutuhan  1  (satu)  unit  mobil  damkar cukup dalam menjalankan tugas
pengendalian dan
pemadaman kebakaran.  Hal  ini  dimungkinkan  jika peristiwa  kebakaran  hanya  terjadi  pada satu  lokasi  dengan  eskalasi  kebakaran yang  tergolong  kecil  seperti  kebakaran satu unit rumah atau gedung yang tidak berimpitan. Pada situasi dimana bencana kebakaran terjadi di kawasan permukiman  padat  penduduk  termasuk lokasi  pasar  dengan  kondisi  bangunan yang  saling    berhubungan  antara  satu dengan  lainnya,  atau  kebakaran  hutan pada areal yang luas, ketersediaan hanya dengan  1  (satu)    unit  mobil  damkar  saat ini  tentu  akan  sangat  sulit  bagi  petugas pemadam kebakaran dalam mengendalikan kebakaran yang terjadi.

## d. Kegiatan Rehabilitasi
Kegiatan  Rehabilitasi  adalah  suatu tindakan  perbaikan  dan  pemulihan semua  aspek  pelayanan  publik  atau masyarakat sampai tingkat yang memadai  pada  wilayah  pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau  berjalannya  secara  wajar  semua aspek  pemerintahan  dan  kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Fase  ini  mencakup  keputusan  dan tindakan  yang  diambil  setelah  bencana dengan  tujuan  untuk  memulihkan  atau memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat serta mendorong dan memfasilitasi penyesuaian yang diperlukan  untuk  mengurangi  resiko bencana.  Beberapa  kegiatan  rehabilitasi dapat dilakukan melalui :
1. Kegiatan  perbaikan  lingkungan daerah bencana ;
2. Perbaikan  prasarana  dan  sarana umum;
3. Pemberian  bantuan  perbaikan rumah masyarakat;
4. Pemulihan sosial psikologis;
5. Pelayanan kesehatan;
6. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
7. Pemulihan sosial ekonomi budaya;
8. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
9. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
10. Fungsi pelayanan publik. Kegiatan rehabilitasi harus memperhatikan  pengaturan  mengenai standar  konstruksi  bangunan,  kondisi
sosial, adat istiadat, budaya dan ekonomi. Upaya  rehabilitasi  yang  dilakukan pemerintah  Kabupaten  Buton  terhadap daerah  pasca  bencana  yaitu  berupa pemberian  bantuan  stimulan  untuk membantu  masyarakat  memperbaiki rumah mereka yang mengalami kerusakan  akibat  bencana  untuk  dapat dihuni kembali.
Tujuan pemberian bantuan perbaikan  rumah  dimaksudkan  untuk memperbaiki  kondisi  rumah  masyarakat agar  dapat  mendukung  kehidupan masyarakat,  seperti  komponen  rumah, prasarana,  dan  sarana  lingkungan perumahan yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan sosial ekonomi  yang  memadai  sesuai  dengan standar pembangunan perumahan sebagaimana  di  atur  dalam  peraturan perundang-undangan.
Dari penjelasan sejumlah narasumber  diperoleh  informasi  bahwa rehabilitasi  pasca  kebakaran  terutama kebakaran yang terjadi pada permukiman penduduk
adalah melakukan  perbaikan  atau  membangun kembali  rumah-rumah  penduduk  yang mengalami  kerusakan  yang  signifikan. Rehabilitasi  pasca  kebakaran  ini  tentu melibatkan beberapa instansi lain diantaranya  Badan    Penanggulangan Bencana  Daerah  (BPBD),    dinas  sosial setempat,  serta  aparat  TNI-POLRI. Perbaikan  atau  pembangunan  kembali rumah  penduduk  yang  mengalami kerusakan,  merupakan  stimulus  dan langkah  konkrit    pemerintah  ataupun
pemerintah  daerah  untuk  memastikan bahwa  masyarakat  yang  kehilangan rumah  karena  kebakaran  akan  segera mendapatkan hunian baru.
Kebakaran  yang  terjadi  di  lokasi permukiman penduduk sangat berdampak  pada  kerusakan  rumah  yang tidak  bisa  lagi  dihuni  oleh  pemiliknya. Kebakaran  merupakan  bencana  dimana unsur api sesuai sifatnya dapat merusak, menghancurkan, mengurai dan memanaskan  benda  apa  saja  yang terbakar  dalam  jumlah  dan  skala  yang besar.  Kebakaran  yang  sering  terjadi yaitu  dalam  lingkup  bangunan  atau pemukiman  dan  hutan.  Bencana  ini bersifat  musiman  karena  lebih  mudah terpicu pada kondisi kering dan berangin seperti  pada  musim  kemarau  namun tidak  menutup  kemungkinan  bencana kebakaran  dapat  terjadi  kapan    saja akibat  resiko-resiko  di  luar  faktor  iklim misalnya  ledakan,bahan-bahan  perambat api yang mudah menyala.

## e. Kegiatan Rekonstruksi
Kegiatan rekonstruksi adalah merupakan kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan  kembali  sarana  sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan  sosial  budaya  masyarakat, penerapan    rancang  bangun  yang  tepat dan  penggunaan  peralatan  yang  lebih dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan,    dunia  usaha  dan masyarakat,  peningkatan    kondisi  sosial,
ekonomi,  dan  budaya,  peningkatan fungsi pelayanan publik, dan peningkatan  pelayanan  utama  dalam masyarakat. Kegiatan Rekonstruksi mencakup  semua  kegiatan  yang  penting dilakukan  dalam  jangka  panjang  yaitu fase  prediksi  berupa  mitigasi  dan kesiapsiagaan,    fase      respon    terhadap peringatan    dan  pemberian  bantuan darurat,  serta  fase  pemulihan  berupa rehabilitasi dan rekonstruksi.
Dari  hasil  wawancara  dengan narasumber  dan  hasil  pantauan  di lapangan,  penulis  dapat  memberikan sebuah  kesimpulan  bahwa  kegiatan rekonstruksi terhadap musibah kebakaran  di  Kabupaten  Buton  telah berjalan  dengan  baik  walaupun  belum optimal. Kendala dalam masa rekonstruksi  pasca  bencana  kebakaran lebih banyak disebabkan oleh koordinasi antara  pemerintah  daerah  kabupaten, provinsi  dan  pemerintah  pusat  yang belum  terkoneksi  dengan  baik.  Bantuan keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah  provinsi  dan  pemerintah pusat hanya bisa dicairkan jika pemerintah  daerah  kabupaten  telah melakukan  pendataan  secara  lengkap terhadap  seluruh  komponen  yang mengalami  kerusakan  akibat  bencana kebakaran.
Di  sisi  lain,  urusan  rekosntruksi bukan  merupakan  wewenang  dinas pemadam kebakaran. Tugas utama dinas pemadam  kebakaran  adalah  mencegah terjadinya  kebakaran,  mengendalikan kebakaran,  dan  mengevaluasi  sebab-
sebab  terjadinya  kebakaran.  Urusan rekonstruksi merupakan wewenang BPBD  dan  dinas  sosial.  Meskipun demikian, bila dinas kebakaran dibutuhkan  untuk  bersama-sama  dalam usaha  perbaikan  kembali  rumah-rumah penduduk  pasca  bencana  kebakaran, damkar  selalu  siap  dengan  kekuatan personil yang dimiliki.
Pemulihan  perumahan  menjadi sektor  yang  paling  krusial  pada  level rumah  tangga  pasca  bencana.  Tanpa penyediaan  perumahan,  kemampuan rumah tangga untuk melakukan kegiatan normal dan membangun kembali rutinitas  akan  terbatas  dan  terhambat. Rekonstruksi  rumah  pasca  bencana penting untuk dilakukan karena pulihnya sektor perumahan akan mendorong pulihnya sektor ekonomi dan sosial di masyarakat.

## 4. Simpulan
Simpulan dalam penelitian ini adalah:
1) kegiatan kesiapsiagaan yang dilakukan oleh
Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten  Buton  terhadap  bencana kebakaran  di  Kabupaten  Buton    telah dilaksanaakn;  2)  Begitu  pula  dengan pelaksanaan  kegiatan  mitigasi  bencana kebakaran juga telah dilakukan oleh Dinas Pemadam  Kebakaran  Kabupaten  Buton untuk  mengurangi  risiko/dampak  yang ditimbulkan  oleh  bencana  kebakaran berupa  kegiatan  pembuatan  peta  kolasi daerah  rawan  bencana  dan  melakukan sosialisasi serta penyuluhan sadar bencana kebakaran kepada masyarakat; 3) Kegiatan
tanggap darurat bencana kebakaran  yang dilakukan oleh Dinas
Pemadam Kebakaran  Kabupaten  Buton  belum berjalan  dengan  maksimal  hal  ini disebabkan  karena  kurangnya  fasilitas, sarana  dan  prasarana  serta  kurangnya sumber  daya  manusia  yang  ada    pada Dinas  Pemadam  Kebakaran  Kabupaten Buton;
4) Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah  pasca  bencana  kebakaran  di Kabupaten  Buton  sudah  berjalan  dengan baik,  seperti  adanya  pemberian  stimulant kepada  masyarakat  untuk  memperbaiki rumah  yang  rusak  akibat  bencana kebakaran  agar  bisa  dihuni  kembali, meskipun  belum  efektif.  Hal  ini  karena keterbatasan  anggaran  yang  dihadapi  oleh pemerintah  daerah  Kabupaten  Buton.  Dari sisi kewenangan, kegiatam rehabilitasi pasca bencana  bukan  merupakan  kewenangan dinas  kebakaran  melainkan  kewenangan Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah (BPBD)  dan  dinas  sosial;  5)  Kegiatan rekonstruksi terhadap musibah kebakarandi  Kabupaten  Buton  sudah berjalan dengan baik dan efektif.  Kendati demikian,  sama  halnya  dengan  kegiatan rehabilitasi  maka  kegiatan  rekonstruksi pasca bencana juga merupakan kewenangan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah dan dinas sosial.

## Daftar Pustaka
Moleong,  Lexy  J.  2012. Metodologi Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT.
Remaja Rosdakarya
Moleong,  Lexy  J.  1993. Metodologi Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT. Remaja Rosdikarya
Moleong,  J  Lexy,  Prof.  Dr.  2009, Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakaya Maleong  Lexy    J.    2011. Metodologi Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT Remaja Rosdakarya Nurjanah,dkk.  2012. Manajemen  Bencana .
Bandung: Alfabeta.
Permendagri  Nomor  16  Tahun  2009
Tentang Standar Kualifikasi
Aparatur  Pemadam  Kebakaran  Di Daerah
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum Nomor:  25/Prt/M/2008 Pedoman Teknis  Penyusunan  Rencana  Induk Sistem Proteksi Kebakaran
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 16  Tahun 2009  Tentang  Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buton Nomor  6  Tahun  2016  tentang Pembentukan
Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Buton Peraturan Bupati Buton Nomor 11 Tahun 2016  tentang Susunan,  Kedudukan, Fungsi  Dan  Tata  Kerja  Dinas Pemadam  Kebakaran  Kabupaten Buton.
Rijanta,dkk.  2014. Modal  Sosial  dalam Manajemen Bencana .Yogyakarta: UGM Press. Sugiono. 2011. Metode penelitian Kuantitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta