## TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN SARANG BURUNG

## WALET( COLLOCALIA SPP) DI PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

## LA SINA
Dosen UP. Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

## ABSTRACT
Most of Collocalia Spp. are included in the species of swallow the family of Collocalia, these bird are available in the province of East Kalimantan.
The  Collocalia  Spp  is  very  useful  for  increasing  the  sosial  welfare  and  improving  the economy life of the society so that on the advantages of habitat the Collocalia Spp. Is often being  the  struggling  either  among  the  society  or  the  regional  government  in  the  case  of  its management.
The provitable of the Collocalia Spp. Is being able to be done only by the one who has got the ringht after having the permit from the regional government
Key words : tinjauan hukum (a study of law), burung walet (collocalia Spp.)

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Burung  walet  adalah  seluruh  jenis burung layang-layang yang termasuk dalam marga  Collocalia,  burung  walet  ini  banyak ditemukan  di  Kabupaten/Kota  Propinsi Kalimantan  Timur  yang  saat  ini  sering terjadi  konflik  dalam  kepemilikannya, karena  dilain  pihak  masyarakat  selalu mengklaim  bahwa  yang  menjadi  habitat burung  walet  adalah  miliknya  atau  milik nenek moyangnya sehingga mereka berpendapat  yang berhak mengelola sarang burung  walet  di  habitat  itu  adalah  mereka sebagai  penemu  atau  ahli  waris  daripada penemu habitat burung walet itu, namun di lain pihak sekarang ini dengan diberlakukannya  Undang-undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintah Daerah selalu  menjadi  masalah  antara  masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, pengelolaan  habitat  sarang  burung  walet selalu menimbulkan masalah dan masalahnya sudah berujung sampai proses Peradilan Tata Usaha Negara di Samarinda seperti kasus sarang burung walet yang
terjadi  di  Kabupaten  Berau  Propinsi Kalimantan  Timur  antara  masyarakat penemu  habitat  burung  walet  dengan pemerintah  Kabupaten.  Melihat  kasus ini  maka  penulis  mencoba  memberikan alur pikir dalam penyelesaian pemanfaatan sarang burung walet (Collocalia  Spp),  karena  selama  ini sering  terjadi  tarik-menarik  siapa  yang berhak memberikan perizinan pengelolaan sarang burung walet. Berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan  Nomor  :  100/Kpts-II/2003, tanggal              19  Maret  2003  tentang pedoman  pemanfaatan  sarang  burung walet  (Collocalia  spp),  pada  pasal  25 bahwa  perizinan  pengelolaan  sarang burung  walet  yang  telah  diberikan instansi  kehutanan tetap berlaku sampai berakhirnya  masa  perizinan,  kemudian dengan  berakhirnya  masa  perizinan yang  diberikan  oleh  instansi  Kehutanan maka  berlakulah  pasal  8  keputusan Menteri  Kehutanan  Nomor  :  100/Kpts- II/2003  bahwa  izin  pemanfaatan  sarang burung  walet  di  habitat  alami  diberikan oleh Bupati/Walikota.
Tinjauan Hukum Terhadap Pemanfaatan....

## B.  Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui sejauhmana pemanfaatan sarang burung walet.
2. Untuk mengetahui prosedur apa saja yang  dilakukan  dalam  pemanfaatan sarang burung walet.
3. Untuk mengetahui bagaimana Pemerintah  Kabupaten/Kota  dalam mengatur pemanfaatan sarang burung walet.
4. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi  dalam  pemanfaatan  sarang burung walet.

## C.Manfaat Penelitian
1. Hasil  penelitian  diharapkan  dapat memberi  manfaat  dan  sumbangan pemikiran bagi masyarakat, khususnya  mengenai  pemanfaatan sarang burung walet. 2. Disamping  itu  juga  diharapkan penelitian  ini  dapat  memberikan masukan kepada pemerintah, khususnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Timur. 3. Untuk  mengetahui  kendala  apa  dan prosedur pemanfaatan sarang
burung walet.

## D.Metode Penelitian
Penelitian  dengan  judul  Tinjauan Hukum  Terhadap  Pemanfaatan  Sarang Burung  Walet  (Collocalia  Spp)  di  Propinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini dilakukan lewat penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan  yang  merupakan  data  sekunder yang  dikaitkan  dengan  hukum  terhadap pemanfaatan  sarang  burung  walet.  Untuk memperoleh materi dan bahan penelitian ini adalah sebagai berikut :
A. Materi Penelitian terdiri :
1. Penelitian  kepustakaan  dilakukan melalui studi dokumen yang berguna  untuk  memperoleh  data sekunder  yang  meliputi  bahan hukum. 2. Penelitian Lapangan Penelitian  lapangan  dilakukan untuk mendukung data sekunder yang ada. Penelitian ini dilakukan  dengan  menggunakan alat wawancara bagi masyarakat yang terlibat dalam kasus pemilik  sarang  burung  walet  di Peradilan  Tata  Usaha  Negara  di Samarinda Seberang. B.  Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan
Timur khususnya kasus-kasus sarang burung  walet  yang  diproses  sampai pada peradilan Tata Usaha Negara di Samarinda.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  yang  bersifat  deskriptif dan normatif maka banyak dilakukan di  pengadilan  Tata  Usaha  Negara  di
Samarinda,  yang  permasalahannya pada  umumnya  menyangkut  surat Keputusan Pejabat Administrasi
Negara  yang  mengeluarkan  Surat Keputusan  penggunaan/pemanfaatan sarang  burung  walet.  Lokasi  ini dipilih  oleh  peneliti  karena  letaknya dekat  dengan  kediaman  peneliti sehingga  mudah  untuk  didatangi sebagai lokasi penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.  Pengertian
Burung  walet  (Collocalia  Spp)
merupakan  salah  satu  satwa  liar  yang dapat  dimanfaatkan  secara  lestari  untuk sebesar-besarnya  kesejahteraan  rakyat dengan  tetap  menjamin  keberadaan populasinya di alam.
Burung  walet  adalah  seluruh jenis  burung  layang-layang  termasuk dalam  marga  Collocalia  Spp.  Burung walet  dapat  menghasilkan  liur  yang berfungsi  sebagai  tempat  bersarang, bertelur,  menetaskan  dan  membesarkan anak  burung  walet.  Tidak  semua  jenis burung layang-layang itu dapat
memberikan  liur  yang  dapat  bermanfaat bagi  pemilik  sarang  burung  walet,  karena ada  burung  layang-layang  yang  hanya hinggap di habitatnya kemudian terbang.
Habitat  burung  walet  adalah  goa- goa  alam,  tebing/lereng  bukit  yang  curam beserta lingkunganya sebagai tempat burung  walet  hidup  dan  berkembang  biak secara  alami  di  dalam  kawasan  hutan maupun di luar kawasan hutan.
Habitat burung walet tidak hanya di goa-goa  dan  lain  sebagainya  itu,  namun dengan  kemajuan  teknologi  sekarang  ini, habitat  itu  juga  dapat  dibuat  manusia  yang dikenal  dengan  habitat  buatan  burung walet.
Sarang burung walet dapat
dimanfaatkan  dengan  menjaga  habitat  dan memulihkan populasi burung walet menuju keadaan  seimbang  dengan  daya  dukung tempat  bersarang  dan  berkembang  biak, sehingga  populasinya  tidak  cenderung menurun atau habis.
Pemanfaatan  sarang  burung  walet adalah kegiatan pemanfaatan sarang burung walet  di  habitat  alami,  pemanfaatan  ini dapat  dilakukan  oleh  pemilik  habitat burung walet. Pemilik goa tempat bersarang  burung  walet  berada  didalam kawasan  hutan  tidak  adanya  kepemilikan goa.
Pemanfaatan  sarang  burung  walet bertujuan :
1. Melindungi  dan  melestarikan  burung walet  di  habitat  alami  dari  bahaya kepunahan baik lokal maupun global.
2. Mengoptimalkan  sarang  burung  walet dalam upaya pemanfaatan secara lestari. Pemanfaatan sarang burung walet di habitat  secara  lestari  sebagaimana  diatur dalam pasal 4 keputusan Menteri
Kehutanan  Nomor  :  100/Kpts-II/2003 adalah sebagai berikut :
a. Pemanfaatan  sarang  burung  walet  di habitat  alami  dapat  dilakukan  dalam kawasan hutan produksi, hutan lindung, zona  pemanfaatan  tradisional  taman nasional, blok pemanfaatan taman hutan raya,  blok  pemanfaatan  nasional,  blok pemanfaatan  taman  hutan  raya,  blok
taman  buru  serta  pada  habitat- habitat alami diluar kawasan hutan. b. Pemanfaatan  sarang  burung  walet tidak  dapat dilakukan  didalam kawasan  cagar  alam  dan  suaka marga satwa. 2. Prosedur Pemanfaatan Sarang Burung Walet. Dengan diundangkannya Undang-undang  Nomor  :  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintah  Daerah,  maka sistem  Pemerintahan  Daerah  menjadi lebih  jelas  bahwa  sistem  Desentralisasi menjadi  dasar  berbijak  bagi  Pemerintah Daerah  dalam  mennyelesaikan  masalah Pemerintahan di daerah. Rozali Abdullah, 2000, menyatakan  bahwa  otonomi  daerah sebagai  prinsip  berarti  menghormati kehidupan  regional  menurut  riwayat, asal  dan  sifat-sifat  sendiri,  dalam  kadar negara kesatuan.
Dari  pendapat  sarjana  diatas
maka  prosedur  pemanfaatan  sarang burung walet dapat dialihkan pemanfaatannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Propinsi. Kewenangan Pemerintah Daerah lebih  luas  dibanding  masih  sistem Pemerintahan Sentralisasi, namun disadari  atau  tidak  kadang-kadang sistem  pemerintahan  yang  tergolong baru  bagi  Pemerintah  Daerah  membuat suatu  sistem  lebih  merasa  berkuasa dibanding  dnegan  Pemerintahan  yang lebih tinggi tingkatannya, namun hal ini menambah lebih jelas dengan dikeluarkannya  peraturan  Pemerintahan nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan  Propinsi  sebagai  daerah otonomi,  seperti  pada  pasal  8  peraturan Pemerintahan  nomor  25  Tahun  2000 juncto  pasal  33  ayat  (3),  Peraturan Pemerintah  Nomor  34  Tahun  2002 maka kewenangan perizinan pengelolaan  sarang  burung  walet  oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyusun  peraturan  daerah  sebagai pedoman  pemanfaatan  sarang  burung
walet,  dengan  demikian  dapat  membantu dana dalam kelancaran pelaksanaan pembangunan di daerah. Riyas  Rasyid,  1998,  menyatakan bahwa  otonomi  daerah  adalah  wewenang dan  kewajiban  daerah  untuk  mengatur  dan mengurus rumah tangganya sendiri. Demikian  pula  Riwu  Kaho  Yosep,  2001, menyatakan  bahwa  otonomi  daerah  yang berhak  dan  berkewajiban  untuk  mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.
Didalam era  otonomi  daerah adalah langkah  tepat  pemerintah  memberikan kebijakan  baru  mengeluarkan  peraturan Pemerintah  nomor  34  Tahun  2002,  tentang kewenangan  perizinan  pengelolaan  sarang burung  walet  dengan  dasar  peraturan Pemerintah tersebut maka Menteri Kehutanan mengeluarkan Keputusan Nomor 100/Kpts-II/2003. Menurut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 100/Kpts-II/2003 pada pasal 7 dan 8 bahwa ada beberapa prosedur pemanafatan  sarang  burng  walet  sebagai berikut :
1. Pemanfaatan  sarang  burung  walet hanya dapat dilakukan oleh yang berhak setelah mendapat izin.
2. Izin  pemanfaatan  sarang  burung  walet dapat diberikan kepada Koperasi, BUMD,  Perusahaan  Swasta,  Pemilik goa/  tempat  bersarang  burung  walet atau  masyarakat  hukum  adat  yang diakui oleh Pemerintah Daerah.
3. Izin  pemanfaatan  sarang  burung  walet hanya  dapat  diberikan  minimal  3  tahun dan maksimal 5 tahun.
4. Izin  pemanfaatan  sarang  burung  walet di  habitat  alami  diluar  kawasan  cagar alam diberikan oleh Bupati/Walikota.
5. Izin  pemanfaatan  sarang  burung  walet yang berada didalam zona pemanfaatan tradisonal Taman Nasional dapat diberikan oleh Direktur Jenderal Perlindungan  Hukum  dan  Konservasi Alam.
6. Izin  pemanfaatan  sarang  burung  walet dapat diberikan kepada :
a.  Penunjukan langsung
b.  Permohonan
Kemudian  pada  pasal  10  Keputusan Menteri  Nomor  :  100/Kpts-II/2003 bahwa  persyaratan  untuk  mendapatkan izin  pemanfaatan  sarang  burung  walet pemilik  goa  harus  memiliki  persyaratan sebagai berikut :
1. Menunjukkan  bukti  kepemilikan lahan.
2. Mempunyai sarana dan sumber daya manusia yang berpengalaman. 3. Pemilik goa dilarang memindahtangankan izin pemanfaatan  sarang  burung  walet kepada orang lain. 4. Izin diajukan kepada Bupati/Walikota  dan  tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal  Perlindungan  Hutan  dan Konservasi  Alam,  kepada  Balai KSDA  atau  kepada  Balai  Taman Nasional. Pemanfaatan sarang burung walet  harus  memperhatikan  kelestarian sumber  daya  alam.  Kosentrasi  sumber daya  alam  hayati  dan  ekosistemnya bertujuan  mengusahakan  terwujudnya kelestarian  sumber  daya  alam  hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga  dapat mendukung  upaya peningkatan  kesejahteraan  masyarakat (UU  No.  5  Tahun  1990,  Tentang
Konservasi  Sumber  Daya  Alam  dan ekosistemnya).
3.  Penyelesaian Sengketa
Apabila terjadi sengketa hak atas
goa sarang burung walet dapat diselesaikan dengan cara :
a. Musyawarah antar para pihak
b. Penyelesaian sengketa lewat Bupati/ Walikota.
c. Penyelesaian lewat  Pengadilan  yang berwenang.
d. Kemudian pelanggaran hukum terhadap pemegang izin pemanfaatan  sarang  burung  walet dikenakan  sanksi  sesuai  ketentuan yang berlaku.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A.Kesimpulan
Dari  tulisan  ini  maka  penulisan  dapat memberikan kesimpulan :
1. Burung walet adalah merupakan burung yang tergolong dalam warga collocalia.
2. Burung  walet  dapat  menghasilkan  liur yang berfungsi sebagai tempat bersarang,  bertelur  dan  membesarkan anak  sarang  burung  walet.  Liur  sarang burung  walet  inilah yang  selalu diperebutkan  dalam  habitatnya  karena liurnya  dapat  memberikan  nilai  tambah terhadap kesejahteraan rakyat.
3. Pengelolaan  sarang  burung  walet  ada beberapa prosedur yang harus dilakukan  dan  untuk  mendapatkan  izin pengelolaannya ada beberapa persyaratan yang harus diselesaikan. 4. Dalam  era  otonomi  daerah  maka kewenangan perizinan pengelolaan sarang  burung  walet  oleh  pemerintah pusat dapat dialihkan
kepada
Pemerintah Daerah.

## B.Saran-saran
1. Untuk  menghindari  konflik  antara sesama  masyarakat  dan  Pemerintah Kabupaten/Kota  agar  dapat  ditetapkan kepemilikan daripada pemanfaatan sarang burung walet.
2. Perlunya peraturan Daerah Kabupaten/Kota  yang  mengatur  sarang burung walet.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Literatur Pamulardi, 1996. Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan, Edisi Pertama, Cetakan Kedua. PT. Raja Grafindo, Jakarta.
Riyas  Rasyid,  1998.  Desentralisasi  dalam Rangka  Menunjang  Pembangunan Daerah. Penerbit Kuraiko Pratama.
Rozali  Abdullah,  2000.  Pelaksanaan Otonomi Luar dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif. Penerbit Raja Grafindo Persada. Riwu  Kaho  Yosep,  2001.  Prospek Otonomi  Daerah  di  Negara Republik  Indonesia,  Penerbit Raja Grafindo Persada. Salim, 1997. Dasar-dasar Hukum Kehutanan,  Cetakan  Pertama. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

## B.Perundang-Undangan
RI Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi.
RI  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 1997 tentang Konsentrasi Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya. RI  Undang-undang  Nomor  41  Tahun 1999 tentang Kehutanan. Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor : 100/Kpts-II/2003, tentang Pedoman  Pemanfaatan  Sarang Burung Walet. Peraturan  Pemerintah,      Nomor  34 Tahun 2002, tentang Kewenangan Perizinan Pengelolaan Sarang Burung Walet  Oleh  Pemerintah  Pusat Dialihkan  Kepada  Pemerintah Daerah. Peraturan  Pemerintah,      Nomor  25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonomi.