ABDIMAS TALENTA 4 (2) 2019: 433-438                                                                           http://abdimas.usu.ac.id
Affila et al . The role of BPD

## The role of BPD in Enforcement of Environmental Law in Bakaran Batu Village
Affila 1* , Afnila 1 , T. Keizeirina Devi 2 , Erna H 3
1 Faculty of Law, Universitas Sumatera Utara *Email: affila@usu.ac.id

## Abstract
The  implementation  of  governance  in  the  village,  so  far  only  refers  to  the  village  head  and  village  apparatus. Law No. 6 of 2014 concerning villages has stated that the Village Consultative Body or what is referred to by other  names  is  an  institution  that  carries  out  government  functions  whose  members  are  representatives  of  the village population based on regional representation and are democratically determined. The Village Consultative Body has the duty to discuss and agree on various policies in the administration of the Village Government. In an  effort  to  improve  institutional  performance  at  the  village  level,  strengthen  togetherness,  and  increase participation and empowerment the community, the Village Government and / or the Village Consultative Body facilitate the implementation of the Village Deliberation.

## Keyword: Constitution, implementation

## Abstrak
Pelaksanaan pemerintahan di desa, selama ini hanya mengacu kepada kepala desa dan perangkat desa. UU No 6 Tahun 2014 tentang desa telah menyebutkan bahwa  Badan  Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama  lain  adalah  lembaga  yang  melaksanakan  fungsi  pemerintahan  yang  anggotanya  merupakan    wakil  dari penduduk  Desa  berdasarkan  keterwakilan  wilayah  dan  ditetapkan  secara  demokrasi.  Badan  permusyawaratan Desa  memiliki  tugas  untuk  membahas  dan  menyepakati  berbagai  kebijakan  dalam  penyelenggaraan Pemerintahan  Desa.  Dalam  upaya  meningkatkan  kinerja  kelembagaan  di  tingkat  Desa,  memperkuat kebersamaan,  serta  meningkatkan  partisipasi  dan  pemberdayaan  masyarakat,  Pemerintah  Desa  dan/atau  Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

## Kata kunci : Undang – undang, kebijakan

## 1. PENDAHULUAN
Secara  geografis  Desa  Bakaran  Batu  berada  di  wilayah  Kecamatan  Lubuk  Pakam, Kabupaten  deli  Serdang,  Provinsi  Sumatera  Utara  dengan  luas  wilayah  282  Ha.  Secara administratif Desa Bakaran Batu terdiri atas 5 Dusun, yakni  Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV dan Dusun V. Adapun batas-batas Desa Bakaran Batu adalah sebagai berikut :  Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Lubuk Pakam Pekan, Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sekip,  Sebelah  Utara  berbatasan  dengan  Desa  Tumpatan,  Sebelah  Barat  berbatasan  dengan Kelurahan  Palu  Kemiri.  Peta  Penduduk  Dalam  Lingkup  Desa,  Jumlah  Penduduk:  8.509  Jiwa, Jumlah  Penduduk  Dewasa:2.021  jiwa,  Jumlah  Laki-Laki:  3.210  Jiwa,  Jumlah  perempuan:  5.299 Jiwa, jumlah KK: 2.292 KK,  jumlah KK miskin: 329 KK, jumlah penduduk miskin:152 Jiwa.
ABDIMAS TALENTA 4 (2) 2019: 433-438                                                                           http://abdimas.usu.ac.id
Affila et al . The role of BPD

## Gambar 1. Gambaran lokasi pengabdian
Terjaminnya
lingkungan hidup yang sehat dan bersih merupakan kewajiban  utama  untuk  mewujudkannya.  Peran  BPD  dalam  membuat  Peraturan  Desa,  harusnya memberi  peluang  untuk  ikut  membuat  dan  menciptakan  Peraturan  Desa  yang  terkait  dengan pengelolaan  Lingkungan  hidup  di  wilayah  Desa  Bakaran  Batu.  Selain  pengelolaan  lingkungan hidup berupa pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan dan pembuangan sampah adalah fakta nyata yang selalu memberikan dampak kepada lingkungan. Peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadap peraturan de a yang dihasilkan akan menjadi peraturan desa yang responsif.
Kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup masyarakat masih sangat minim. Penegakan hukum lingkungan menjadi perhatian penting dalam  memastikan  terjaminnya  pelestarian  fungsi  lingkungan  hidup.  Kondisi  faktual  saat  ini menunjukkan  terjadi  peningkatan  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  hidup.  Kesadaran  akan lingkungan  hiudp  yang  sehat  menjadi  tuntutan  dalam  setiap  aktifitas  pembangunan  yang dilakukan.  Penegakan  hukum    lingkugan  dapat  dilakuakan  apabila  ada  ketentuan  hukum  yang mengatur  dan  menegasakan  terhadap  hak  dan  kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh  masyarakat Desa Bakaran Batu.

## 2. METODE PELAKSANAAN
Upaya peningkatan dan kesadaran masyarakt dilakukan  dalam mengatasi permasalhan yang melakukan  kegiatan  untuk  melakukan  pelaksanaan  kegiatan  dan  menyelesaikan  solusi  yang ditawarkan  untuk  mengatasi  permasalahan  yang    diahdapi  mitra  .  Maka    pengabdian  ini dilaksanakan:  melalui  pendekatan  hukum,  yuridis  normatif  yakni  dengan  melihat  norma  hukum yang berlaku dan melihat penerapannya dilapangan.
Dalam  hal  ini  yang  menjadi  aturan  hukumnya  adalah  Undang-Undnag  No  32  tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan Pelestarian  Llingkungan  Hidup  dan  UU  no  6 tahun  2014  tentang  desa. Prakteknya akan melihat bagaimana implimentasi UU tersebut didalam masyarakat Desa Bakaran Batu.  Bagaimana  BPD  dan  perangkat  desa  mengoptimalkan  peran  nya  dalam  memeastikan terjaganya lingkungan hidup.
Untuk  itu  tahapan  yang  dilakukan  adalah  Sosialisasi,  dan  penyuluhan  Hukum  Lingkungan Kepada  Masyarakat.  Serta  memberikan  pemahaman  tentang  peran  dan  kewenangan  BPD  dalam melakukan  penegakan  Hukum  lingkungan.  Sosialisasi  hukum  akan  menitikberatkan  kepada  nilai yang terkandung dalam suatuperaturan hukum jauh lebih efektif dalam membentuk budaya hukum dan ketaatan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.
ABDIMAS TALENTA 4 (2) 2019: 433-438                                                                           http://abdimas.usu.ac.id
Affila et al . The role of BPD

## Gambar 2. Sosialisasi dan penyuluhan hokum lingkungan kepada masyarakat

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hukum lingkungan pada dasarnya merupakan seperangkat aturan hukum (legal rules) yang bertujuan untuk menata lingkungan hidup. Penataan lingkungan  mengandung  makna bahwa yang dutata adalah hubungan antara manusia dengan lingkungannya, baik dengan lingkungan makhkuk hidup lainnya (flora, fauna dan organisme lainya) maupun dengan lingkungan alam atau fisik.
Upaya  ke  arah  pembinaan  kesadaran  hukum  masyarakat  akan  berorientasi  kepada  usaha- usaha  untuk  menanamkan,  memasyarakatkan  dan  melembagakan  nilai-nilai  yang  mendasari peraturan hukum tersebut. Sasaran upaya ini adalah Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat desa dan  Masyarakat  Desa.  Untuk  itu  perlu  diperhatikan  masalah  komunikasi  hukumnya,  berikut penyebarluasan  perundang-undangan  sehingga  dapat  diketahui  oleh  para  anggota  masyarakat sebagai  sasaran  pengaturan  hukum  itu  dan  upaya  komunikasi  hukum  dimaksud  dapat  dilakukan melalui  Sosialisasi  dan  Penyuluhan  Hukum.  Undang-undang  No.  32  Tahun  2009  Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Pasal 70 menyebutkan bahwa:
(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2)  Peran masyarakat dapat berupa:
a.pengawasan sosial;
b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
(3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
1. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
3. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
4.  Menumbuh kembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
5.  Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Kewenangan BPD untuk menbuat dan mengajukan rancangan Peraturan desa didasarkan pada ketentuan  Pasal  62  UU  UU  no  6  tahun  2014,  Anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa  berhak  : mengajukan usul rancangan Peraturan Desa. Bentuk peraturan  desa yang boleh dibuat oleh BPD terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan: peraturan Kepala Desa. Peraturan Desa  ditetapkan  oleh  Kepala  Desa  setelah  setelah  dibahas  dan  disepakati  bersama  Badan Permusyawaratan  Desa.  Rancangan  Peraturan  Desa    entang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa,  pungutan,  tata  ruang,  dan  organisasi  Pemerintah  Desa  harus  mendapatkan  evaluasi  dari Bupati/Walikota  sebelum  ditetapkan  menjadi  Peraturan  Desa.  Rancangan  Peraturan  Desa  wajib dikonsultasikan  kepada  masyarakat  Desa.  Proses  munculnya  hukum  melalui  proses  pembuatan peraturan (hukum) dan penegakan  hukum.
Fungsi  legislatif  yang  dimiliki  BPD  dalam  menetapkan  peraturan  bersama  dengan  Kepala Desa,  merupaya  wujud  perwujudan  dari  menampung  aspirasi  masyarakat,  selain  itu  juga    fakta
ABDIMAS TALENTA 4 (2) 2019: 433-438                                                                           http://abdimas.usu.ac.id
Affila et al . The role of BPD
bahwa  BPD  berasal  dari  masyarakat  desa  dan  mewakili  masyarakat  desa    merupakan  bentuk Refresentatif  (perwakilan  dari masyarakat desa). Dalam menjalankan peran legislsinya BPD harus mampu menampung seluruh pendapat (aspirasi ) dari seluruh warga desa.
Pengabdian Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penguatan Penegakan Hukum Lingkungan diadakan berlokasi di Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang,  Sumatera Utara, melakukan tiga tahapan.  Pengabdian masyarakat ini menitik beratkan pada  tiga  hal,  pertama  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  Desa  akan  pentingnya  ikut  menjaga dan  mengawasi  kondisi  lingkungan  hidup  disekitar  mereka  tinggal.  Kedua  BPD  sebagai legislatifnya  desa,  yang  memiliki  hak  inisiatif  pembentukan  Peraturan  Desa    agar  menjalankan haknya  untuk  melaksanakan  haknya  membuat  peraturan  desa  yang  terkait  dengan  peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan penegakan hukum lingkungan di desa Bakaran Batu.
Tahapan Pertama yang sudah dilakukan adalah: melakukan pertemuan secara intensif  kepada BPD dan kepala Desa dalam memahami dan melakukan observasi awal secara mendalam sebagai upaya mengidentifikasi dan menterjemahkan secara tepat permasalahan dan kondisi yang dialami masyarakat desa, hambatan yang alami BPD maupun Kepala Desa.
Tahapan Kedua yang sudah dilakukan adalalah melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi serta  penjelasan  hukum  secara  mendalam  kepada  masyarakat.  Sosialisasi  ini  telah  telah dilaksankan  pada  tanggal  6  Agustus  2019.    Dala  penyuluhan  hukum  dan  sosialisasi  kesadaran hukum masyarakat, peran BPD dan Kepala Desa ini pengabdi menjelaskan secara lengkap aturan hukum yang mengatur tentang pentingnya kesadaran hukum semua pihak dalam penegakan hukum lingkungan,  norma  hukum  yang  mengatur,  peran  dan  tanggung  jawab  negara,  dalam  hal  ini pemerintah  desa.
Dalam  Penyuluhan  hukum  ini  peserta  yang  diundang  sekitar  55  orang    dari  berbagai kalanagan  ada  dari  utusan  kepala    dusun,  Ibu-ibu  PKK,  tokoh  masyarakat  maupun masyarakatlainnya  yang  mmeiliki  ketertarikan  dnegan  kegiatana  ini.  Dalam  Acara  iani  didapat masukan bahwa sedikit agak sulit untuk menghadirkan warga ke aula kepala desa,   hal ini dilatar belakangi  oleh  kondisi  dimana  masyarakat  desa  Bakaran  Batu  bertempat  tinggal  dekat  dengan pusat  pemerintahan  kabupaten  maka  berdampak  pada  kondisi  agak  sulit  dikumpulkan  dihadirkan dalam waktu pagi atau siang hari dengan berbagai alasan, kesibukan di rumah, kerja dan aktifitas lainnya.  Namun  begitu  dalam  penyuluhan  hukum  ini,    peserta  yang  hadir    terlihat  antusias  dan memberikan tanggapan dan interkasi yang positif.  Terlihat   pertanyaan- pertanyaan yang muncul dari sesi diskusi.
Gambar 3. penyuluhan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat
Tahapan  ketiga,  pada  tahapan  ini    telah  dilakukan  pertemuan  secara  lebih  intensif  dengan perangkat  BPD,  kepala  Desa  dan  perangkat  Desa  yang  terkait  dengan    penyususnan  dan pembentukan Peraturan Desa, agar dapat  merancang dan merumuskan draft Rancangan Peraturan Desa  tentang  penegakan  hukum  lingkungan.  Penyusunan  Draft  Rancangan  Peraturan  Desa  telah dilakukakn  melalui  beberapa  tahapan  pertemuan  dalam  pembahasan  penyusunan  rancangan
ABDIMAS TALENTA 4 (2) 2019: 433-438                                                                           http://abdimas.usu.ac.id
Affila et al . The role of BPD
Peraturan Desa. Hal ini dilakukan untuk melihat dan menyesuaikan hal-hal apa saja yang menjadi kebutuhan  desa  Bakaran  Batu  yang  harus  dituangkan  dalam  Draft  Rancangan  Peraturan  Desa dalam hal upaya menjamin terciptakan lingkungan hidup yang sehat dan terjaga kelestariannya.
Gambar 4. Pertemuan terkait penyusunan dan pembentukan peraturan desa

## 4. KESIMPULAN
Upaya  dalam  menjaga  dan  memelestarikan  lingkungan  hidup  disekitar  merupakan  tanggung jawab  semua  pihak.  Pemerintah,  masyarakat  dan  penegak  hukum  dan  semua  pihak  yang membutuhkan lingkungan dalam kehidupannya sehari-hari. Sering kali masyarakat dituntut untuk pro dan aktif dalam setiap upaya menjaga kelestarian fungsi Lingkungan hidup dimana penguatan dalam  penegakan  hukum  lingkungan  dapat  dilaksanakan  apabila  kesadaran  setiap  masyarakat untuk menjaga dan mengawasi lingkungan agar tetap sesuai dengan fungsinya semula adalah kunci utama  Peran  BPD  dalam  menyusun  dan  merumuskan  Peraturan  Desa  belum  dijalankan  secara maksimal.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Terselenggaranya  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  serta  penulisan  jurnal  pengabdian masyarakat ini tidak dapat dipisahkan dari dukungan pendanaan Non PNBP Universitas Sumatera Utara.  Untuk  itu  Tim  pengabdian  pada  masyarakat  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Rektor Universitas  Sumatera  Utara  serta  Ketua  dan  Sekretaris  serta  staf  Lembaga  Pengabdian  Kepada Masyarakat  Universitas Sumatera Utara. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada pihak LPPM USU yang telah memberikan dana kepada pengabdian ini. Terima kasih juga kepada pihak mitra yang telah koopratif di dalam pelaksanaan pengabdian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Affila.  (2015). Penerapan  Sanksi  Administrasi  Sebagai  Bentuk  Tanggung  Jawab  Negara  Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia , Disertasi, Unpad, Bandung. Andi Hamzah. (2008). Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika Didik Sukaryono. (2010). Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa , Setara Press, Malang. Emil Salim. (1985). Lingkungan Hidup . Mutiara Sumber Widya.
H.D.Van  Wijk/Willem  Konijnenbelt,  dalam  Ridwan  H.R.  (2006).  Hukum  Administrasi  Negara, Raja Grafindo Persada Pers.
Koentjoro  Purbopranoto.  (1978). Beberapa  Catatan  Hukum  Tata  Pemerintahan  dan  Peradilan Administrasi Negara. Alumni, Bandung. Muhammad  Akib.  (2014). Hukum  Lingkungan  Perspektif  Global  dan  Nasional ,  Edisi  Revisi. Jakarta: Raja Grapindo Persada Nomensen Sinamo. (2010). Hukum Lingkungan Indonesia. Tanggerang: Pustaka Mandiri Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Adtya Bakti, Bandung, 2996, hal.176.
ABDIMAS TALENTA 4 (2) 2019: 433-438                                                                           http://abdimas.usu.ac.id
Affila et al . The role of BPD

## UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Yenny  As,  Hendrik  Saragih,  Membangun  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan Sampah Di
Kota Singkawang,
Universitas Panca Bhakti,Pontianak, https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/265430-Membangun-Kesadaran-Hukum Masyarakat-Dal-0122502a.Pdf
http://litbang.kemendagri.go.id/website/peran-bpd-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan desa- dipertanyakan