INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 4269-4279 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Potensi Delisting Saham PT. Plaza Indonesia Dari Papan Utama Bursa Efek Indonesia
Ranti Oktavia 1 ✉ , Rani Apriani 2
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang-Jawa Barat, Indonesia Email : Rantioktaviaa15@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan implikasi perlindungan dan regulasi  terhadap  sumber  transportasi  umum.  Plaza  Indonesia  yang  sahamnya  dihapuskan (delisting) menganalisis perlindungan dan dampak hukum yang ditawarkan Kantor Jasa Keuangan (OJK) kepada investor di pasar modal terkait pembatalan saham dari rekening bank. Evolusi pasar modal  mempengaruhi  kepastian  hukum  dan  perlindungan  investor.  Penelitian  ini  merupakan bagian  dari  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  teoritis  dan  hukum. Berdasarkan temuan kami, banyak emiten yang tidak mengungkapkan informasi yang seharusnya diketahui publik dan OJK, sehingga emiten tersebut diperbolehkan untuk menghapus sanksi  BEI. Apabila  emiten  ingin  menjadi  perusahaan  swasta  namun  tetap  berstatus  perusahaan  publik, pembatalan diperbolehkan. Pemegang Saham mendapat perlindungan hukum dari OJK. Hal ini tidak  hanya  untuk  mencegah  terjadinya  tren  tersebut,  seperti  terlihat  dari  pembinaan  dan pengawasan  yang  dilakukan  OJK,  namun  juga  memberikan  perlindungan  yang  represif  seperti sanksi administratif kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan hukum pasar modal Indonesia. Kata Kunci : Investor, Perlindungan & Akibat Hukum, OJK, Delisting

## Abstract
The aim of this research is to analyze and explain the implications of protection and regulation on public transportation resources. Plaza Indonesia, whose shares were delisted, analyzed the legal protection  and  impact  offered  by  the  Financial  Services  Office  (OJK)  to  investors  in  the  capital market regarding the cancellation of shares from bank accounts. The evolution of capital markets affects legal certainty and investor protection. This research is part of normative legal research using theoretical and legal approaches. Based on our findings, many issuers do not disclose information that  should  be  known  to  the  public  and  the  OJK,  so  these  issuers  are  allowed  to  remove  BEI sanctions. If the issuer wants to become a private company but still has public company status, cancellation is permitted. Shareholders receive legal protection from the OJK. This is not only to prevent this trend from occurring, as can be seen from the guidance and supervision carried out by the OJK, but also to provide repressive protection such as administrative sanctions to parties who violate the provisions of Indonesian capital market law.
Keywords: Investor, Legal Protection & Consequences, OJK, Delisting

## PENDAHULUAN
Dengan  berkembangnya  pasar  modal  yang  didukung  oleh  teknologi,  muncul beberapa  permasalahan  seperti  keluarnya  perusahaan  dari  bursa.  Menurut  Peraturan Nomor I-I: tentang Delisting dan Relisting Saham di Bursa Efek, yang dimaksud dengan delisting atau hapusnya pencatatan adalah dikeluarkannya suatu efek dari daftar efek yang dicatatkan  di  bursa  efek,  sehingga  perusahaan  tersebut  tidak  dapat  dicatatkandi  bursa saham. Itu diperdagangkan di bursa saham. Delisting menjadi salah satu hal yang esensial bagi  pemegang  saham  karena  dapat  berpengaruh  terhadap  harga  efek  dan  hilangnya kemampuan perusahaan atau  likuiditas atas efek/saham karena  terdapat permasalahan pada emiten yang dikelola oleh perusahaan tersebut.
Berdasarkan aturan delisting dan relisting, bursa  dapat memberlakukan ketentuan hukum  dan  keuangan  yang  berdampak  buruk  terhadap  kelangsungan  bisnis  jika perusahaan tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang memadai atau ditangguhkan dari perdagangan mengumumkan bahwa saham perseroan akan dihapuskan. Untuk pasar spot di pasar reguler dan bilateral, jangka waktunya minimal 24 bulan. Apabila salah satu dari faktor tersebut terjadi pada perusahaan tercatat (emiten), maka perusahaan tercatat (emiten)  dapat  melakukan  delisting  secara  paksa.  Ini  juga  disebut  penghapusan  paksa. Delisting dapat dilakukan apabila ada kemauan dari pemegang saham dan perseroan telah memperoleh kemauan dan persetujuan dari pemegang saham. Jika suatu perusahaan tidak lagi  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan    bursa,  maka  bursa  dapat  menghapus perusahaan  tersebut.  Menghapus  perusahaan  dari  pencatatan  bukan  berarti  menutup
perusahaan  tersebut.  Selama  perseroan  masih  berbentuk  perseroan  terbatas,  maka perseroan harus tetap beroperasi dan memenuhi kewajibannya.
Jika delisting dilakukan atas permintaan perusahaan  dan atas persetujuan investor (volunteer delisting), maka  tidak ada masalah bagi investor, namun force delisting atau pencatatan  wajib  oleh  bursa  berbeda  dengan  penghapusan.  Prosedur  yang  dilakukan bursa dilakukan oleh  otoritas yang bertanggung jawab. Akibat delisting di pasar modal yang sangat berpengaruh bagi investor, tidak ada pengaturan yang jelas mengenai akibat dan perlindungan hukum bagi investor, sehingga mereka tidak mengetahuinya dan dapat menderita kerugian akibat delisting paksa. investor. Dalam hal wajib delisting Perusahaan Terbuka. Dampak  dari keharusan  delisting akan berdampak signifikan tidak  hanya bagi perusahaan  tetapi  juga  bagi  pemegang  sahamnya.  Investor  dapat  kehilangan  atau mengurangi  nilai  investasi  mereka  karena  delisting  wajib  dapat  membatalkan  ini  dan menyebabkan perusahaan tutup.
Sebagaimana  terungkap  dalam  penelusuran  Sitorus  (2019)  sebelumnya,  wajib delisting  di Bursa Efek Indonesia disebabkan oleh kegagalan BRAU dalam menyampaikan laporan keuangan dan membayar utang-utangnya serta memenuhi kewajibannya sebagai emiten.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas, perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham apabila suatu perseroan terpaksa delisting adalah dengan mengajukan gugatan perwakilan. . Investor ekuitas yang menjadi korban wajib mencatatkan emiten di bursa tidak dilindungi. Investor mempunyai kesempatan untuk menjual hanya di pasar yang dapat diperdagangkan, yang waktunya ditentukan oleh  bursa. Perlindungan investor yang diusulkan oleh rancangan peraturan Otoritas Pengawas Keuangan Finlandia No. 04 tahun 2020 tentang penerapan langkah- langkah di sektor pasar modal mengharuskan emiten yang terkena dampak pencatatan wajib  membeli  kembali  saham  mereka  yang  beredar  (pembelian  kembali  saham). Berdasarkan  kejadian  tersebut,  maka  perlu  dilakukan  penelitian  yang  bertujuan  untuk memperjelas sifat wajib delisting perusahaan tercatat di pasar modal dan dampak hukum yang  ditimbulkan  oleh  wajib  delisting  perusahaan  tercatat  di  pasar  modal  terhadap investor.

## METODE PENELITIAN
Penelitian hukum  pemecahan masalah hukum merupakan penelitian yang bertujuan untuk memecahkan dan memperjelas berbagai permasalahan hukum serta menemukan argumentasi  baru.  Pendekatan  hukum  dan  perspektif  teoretis  dieksplorasi.  Pasal  ini menggunakan  KUHP,  UUD  1945,  UUPM,  publikasi/buku  mengenai  hal  tersebut  dan
peraturan perundang-undangan lain yang terkait sebagai sumber hukum. Pengumpulan data menggunakan metode tertulis dan tertulis yang ditetapkan oleh undang-undang dan merupakan  jenis  penelitian  metodologis.  Data  hukum  yang  dibagi  menjadi  kelompok primer dan sekunder dianalisis  untuk menafsirkan hukum, kemudian dirumuskan klaim- klaim yang terkandung dalam data tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Saham  PT.  Plaza  Indonesia  Realty  Tbk  (PLIN)  kemungkinan  akan  dikeluarkan  dari bursa  utama  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  atau  delisting.  Hal  ini  diumumkan  BEI  terkait kemungkinan delisting emiten PT. Plaza India Realty Tbk (PLIN) Tercatat dengan Nomor Dewan: Peng-00017/BEI.PP2/08-2021.
Menurut  BEI,  ada  beberapa  hal  yang  menyebabkan  potensi  delisting  ini.  Salah satunya  adalah  terjadinya  situasi  atau  peristiwa  yang  berdampak  negatif  signifikan terhadap  kelangsungan  usaha  perusahaan  tercatat.  Baik  secara  finansial  maupun  legal. Saham  Plaza  Indonesia  juga  akan  dihapus  jika  perusahaan  gagal  menunjukkan  tanda- tanda pemulihan yang memadai. Kepala departemen valuasi kedua perusahaan dan kepala departemen operasi dan pengawasan perdagangan BEI mengatakan terkait hal itu, saham PT Plaza Indonesia Reality Tbk (perusahaan) telah dibekukan selama 6 bulan, dan masa suspensi akan menjadi 24 bulan pada Januari 2023.
Alasan  penghentian  sementara  saham  tersebut  karena  PLIN  tidak  mematuhi Peraturan  V.1  Peraturan  Bursa  No.HE.  Peraturan  V.1  Peraturan  Bursa  No.  I-A  adalah Minimum  Float  Number  of  Shares.  Perusahaan  tercatat  harus  memenuhi  persyaratan saham  publik  dengan  kepemilikan  kurang  dari  5%,  yakni  paling  sedikit  50  juta  lembar saham  dan  7,5%  dari  modal  ditempatkan  dan  disetor  penuh.  Selain  itu,  Peraturan  V.2 Peraturan Bursa No. I-A juga mewajibkan emiten untuk bertemu dengan 300 pemegang saham  publik.  Dikutip  dari  keterbukaan  informasi  lainnya,  PLIN  berupaya  memenuhi ketentuan V.1 Peraturan I-A dengan melakukan penambahan modal dengan menerbitkan Hak  Memesan  Efek  Terlebih  Dahulu  (HMETD)  saat  menyelenggarakan  Rapat  Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 20 Maret 2020.
Namun  karena  situasi  pandemi  Covid-19  yang  disertai  dengan  pemberlakuan Pembatasan Gerakan Masyarakat (PPKM), wacana hak menolak pertama ini tidak dapat dilaksanakan. Perusahaan khawatir ketidakpastian lingkungan pasar akan mempengaruhi kepentingan pemegang saham publik dalam penerapan skema penolakan pertama. Untuk prospek  kinerja  tahun  ini,  perusahaan  masih  mengeluhkan  dampak  dari  wabah  global tersebut. Menurut manajemen  Plaza Indonesia, kebijakan  dan regulasi  yang diterapkan
pemerintah juga  berdampak pada dunia usaha. Namun, perusahaan telah  menerapkan strategi untuk meningkatkan kinerja. Di antaranya, bisnis hotel Plaza Indonesia bergeser ke tamu  domestik  dengan  menyediakan  akomodasi  dan  meningkatkan  aliran  pendapatan untuk katering dan pernikahan kecil. Upaya lainnya adalah dengan melanjutkan efisiensi biaya.
PT Plaza Indonesia Realty Tbk (PLIN), emiten pengelola Plaza Indonesia yang dipimpin Rosano Barack, mencatatkan rugi bersih sepanjang tahun lalu dibandingkan 2019 di tengah pandemi Covid-19. Tahun lalu, PLIN melaporkan hampir semua sektor ekonomi global dan domestik merasakan sejumput penurunan kinerja akibat pandemi Covid-19.
Berdasarkan  laporan  keuangannya,  PLN  mencatatkan  rugi  bersih  yang  dapat diatribusikan kepada  induk usahanya pada tahun lalu. Sejak 2019, rugi bersih sebesar Rp 575,18 miliar, namun masih mencatatkan laba bersih sebesar Rp 532,69 miliar. Pendapatan PLN yang sebelumnya mencapai Rp 1,48 triliun, namun pada tahun lalu justru turun 37,24% menjadi  Rp  927,5  miliar.  Perseroan  mampu  menekan  beban-beban  terutama  beban keuangan yang berkurang signifikan dari Rp 117,65 miliar menjadi Rp 4,88 miliar.
1. Implikasi hukum bagi investor atas wajib delisting perusahaan tercatat di pasar modal Ada dua bentuk investasi: investasi fisik, yang mencakup aset berwujud seperti tanah,
mesin, dan pabrik, dan investasi keuangan, yang mencakup kontrak tertulis seperti saham dan obligasi. Kedua format tersebut tidak bersaing, melainkan saling melengkapi. Hal ini menjadi tolak ukur bagi negara-negara maju yang kualitas dan eksistensi bursanya diakui oleh investor dan pelaku bisnis. Selain bentuknya, ada juga bentuk-bentuk investasi, dan apabila  seorang  investor  ingin  memasuki  dunia  investasi,  ia  dapat  menentukan  jenis kegiatan keuangannya antara investasi langsung (direct investment) atau investasi tidak langsung (indirect investment).
Seorang investor berbeda dengan seorang trader ketika berinvestasi di pasar modal. Investor menginvestasikan modal untuk keuntungan jangka panjang, sementara pedagang menginvestasikan modal dengan harapan memperoleh keuntungan jangka pendek sambil berulang  kali  membeli  dan  menjual  sekuritas.  Investor  biasanya  mengharapkan pengembalian  yang  lebih  besar  daripada  jika  mereka  menaruh  uang  mereka  di  bank seperti rekening tabungan. Namun, semakin besar kemenangan, semakin tinggi risikonya. Oleh karena itu, pentingnya seorang investor adalah seseorang yang rela merugi atas suatu keputusan investasi.
Dasar hukum penanam modal tidak dapat dipisahkan dari dasar hukum penanaman modal, karena penanam modal adalah penanam modal atau pelaku pasar modal. Tidak
ada  pasar  modal  tanpa  investor.  Undang-undang  tersebut  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007,  Pasal  4  (2)  tentang  Penanaman  Modal, memberikan  kepastian  hukum,  kepastian  berusaha,  dan  perspektif  kepastian  berusaha bagi semua penanam modal dari awal hingga akhir dari kegiatan investasi. Aturan dasar ini  sangat  penting  mengingat  pasar  modal  merupakan  wahana  investasi  yang  berisiko tinggi, termasuk kebangkrutan perusahaan publik (emiten), kebangkrutan pialang saham (surat  berharga),  dan masalah tata kelola perusahaan. Penghapusan  daftar  perusahaan secara wajib.
Pemegang  saham  perusahaan  yang  dikenakan  depresiasi  wajib  tetap  sebagai pemegang saham. Dari sudut  pandang keuangan, pemegang  saham ini akan berjuang untuk  mendapatkan  keuntungan  dan  menderita  kerugian.  Ini  adalah  syarat  lain  bagi pemegang saham perusahaan yang secara sukarela delisting, yang sahamnya akan dibeli kembali oleh perusahaan tanpa kerugian.
Pemegang saham yang bukan mayoritas akan terkena dampak negatif dari delisting. Sebagai pemegang saham minoritas, mereka tidak punya cara untuk memprotes delisting, yang berarti saham mereka kehilangan nilai. Perusahaan yang melakukan delisting secara sukarela biasanya dinyatakan oleh manajemen sebagai keputusan privatisasi yang tetap menjaga  reputasi  tinggi,  tetapi  delisting  yang  dipaksakan  mengakibatkan  rusaknya reputasinya. Hal seperti ini akan mempengaruhi para investor ketika perusahaan tersebut melakukan  pendaftaran  kembali,  ketika  perusahaan  tersebut  melakukan  relisting,  yang mana membuat para investor ragu.
Perusahaan  yang  umumnya  memiliki  kewajiban  wajib  sebagai  perusahaan  publik dalam hal transparansi informasi dan pelaporan BAPEPAM-LK tidak serta merta dianggap sebagai perusahaan tertutup ketika delisting. Pemegang Saham Umum, Pemegang Saham Minoritas.

## 2. Pengaturan Penghapusan (Forced Delisting) di Pasar Modal
Membangun suatu negara membutuhkan  modal investasi yang besar. Sumber daya yang diperlukan tidak lagi bergantung pada pendukung atau pendanaan eksternal, namun pada  keterampilan  kita  sendiri.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  upaya    untuk memanfaatkan sumber daya keuangan internal seperti pendapatan mata uang asing dan tabungan  masyarakat.  Pasar  modal  merupakan  alternatif  yang  sangat  efektif  untuk mempercepat  pembangunan  suatu  negara.  Pasar  modal  mencakup  kegiatan  yang berkaitan  dengan  penawaran  umum  dan  transaksi  efek,  perusahaan  publik  yang menerbitkan efek, serta lembaga dan profesi sekuritas.
Pertumbuhan  pasar  modal  Indonesia  berkembang  sangat  pesat,  dan    kemajuan teknologi akan memegang peranan penting dalam perkembangan pasar modal Indonesia, karena  investor  kini  tidak  perlu  bersusah  payah  untuk  bertemu  dengan  pialang  saham (broker saham). Calon investor dapat menjadi investor pasar modal ketika mereka merasa sangat  nyaman  dengan  kebebasan  dan  kemandirian  dalam  ponsel  pintarnya. Pertumbuhan  besar ini disebabkan oleh semakin mudahnya menjadi investor. Tidak dapat dipungkiri banyak investor baru yang terjun langsung  ke pasar modal dan menjadi investor tanpa memiliki pengetahuan atau pengalaman apa pun. Banyak hal di pasar modal yang dapat  menimbulkan  kerugian  fatal  bagi  investor  ,  Salah  satunya  adalah  penghapusan paksa.
Situasi  dimana  kebutuhan  untuk  delisting  justru  berbanding  terbalik  dengan volunteer delisting, dimana volunteer delisting dipertimbangkan, sebaliknya yang penting, delisting wajib, tidak ada partisipasi investor,  BEI (Bursa Sekuritas Indonesia) dan layanan amortisasi OJK (bursa keuangan otoritas). Sebelumnya, delisting (penghapusan pencatatan secara paksa) dilakukan oleh regulator pasar modal dan lembaga keuangan BAPEPAM-LK, namun  akhirnya  pada  tahun  2011  pemerintah  memutuskan  untuk  beralih  ke  pendirian lembaga  keuangan,  sehingga  diundangkan  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2011. Memajukan  Kantor  Pelayanan  (OJK)  berhasil  didirikan  dan  kewenangan  BAPEPAM-LK dialihkan kepada OJK. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), force delisting  terjadi ketika emiten melakukan pelanggaran dan tidak memenuhi standar keuangan minimum yang ditetapkan bursa. Jika emiten tidak melaporkan hasil tahunan dalam waktu 24 bulan dan tidak ada pernyataan yang mempertanyakan manajemen perusahaan, maka penurunan nilai dapat terjadi. Kegagalan untuk mengikuti aturan akan mengakibatkan peringatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Jika masih ada yang tersisa, bursa dapat menghapusnya.
Sebelum menjatuhkan sanksi wajib delisting, akan dilakukan rapat dengar pendapat dengan  perwakilan  emiten  di  Bursa  Efek  Indonesia.  Jika  keputusan  dibuat  untuk menghapuskan  perusahaan,  perusahaan  dan  organisasi  akan  diberitahu  tentang  waktu penghapusan  pencatatan.Pertukaran  ini  juga  memungkinkan  perusahaan  untuk menangguhkan  perdagangan  selama  lima  hari,  setelah  itu  mereka  dapat  melanjutkan perdagangan  dalam waktu 20 hari kerja sebelum pengumuman resmi mengenai jadwal delisting.  Salinan  kepada  OJK  dilampirkan  pada  pemberitahuan  tersebut.  Selanjutnya, bursa dapat menghentikan sementara perdagangan saham emiten selama lima hari jika diperlukan.  Saham  emiten  kemudian  diperbolehkan    diperdagangkan  di  pasar  tawar selama 20 hari kerja hingga status emiten delisting  menjadi perusahaan tertutup. Oleh karena itu, emiten harus membeli kembali saham tersebut agar  tidak lagi dimiliki  publik.
UUPM No. tidak memuat ketentuan mengenai wajib delisting. Diterbitkan pada bulan Agustus 1995 dan dicatatkan dalam Keputusan No. 1 Bursa Efek Jakarta. 308  menjelaskan penghapusan pencatatan secara umum. Masih belum jelas  aturan dan pedoman apa yang akan diterapkan pada  penghapusan  paksa.Syarat wajib  delisting yang ditetapkan bursa adalah terdapat indikasi perusahaan tercatat memenuhi salah satu atau lebih syarat yang tercantum  dalam  Peraturan  Penetapan  Direktur  PT.  Bursa  Efek  Jakarta  Nomor  : Kep308/BEJ/07-2004 Nomor III.3.1.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3/POJK. 04/2021 tentang Kegiatan Sektor  Pasar  Modal  mulai  berlaku  pada  tanggal  22  Februari  2021.  Dengan  demikian, peraturan POJK ini mulai berlaku. Salah satunya adalah penghapusan pencatatan efek di BEI.  Kewajiban  delisting  diterapkan  di  negara-negara  seperti  Amerika  Serikat,  karena cenderung  berdampak  negatif  karena  berdampak  pada  perusahaan  bermasalah. Perlindungan  hukum  terkait  delisting  salah  satunya  adalah  perusahaan  publik  yang delisting dapat berubah status dari perusahaan tercatat sebelumnya dengan cara membeli saham pada perusahaan tercatat tersebut atau dengan membeli kembali saham menjadi perusahaan  tertutup.  Sebelum  berlakunya  Peraturan  POJK  Nomor  3/POJK.  04/2021, kegiatan pembelian kembali saham ini biasa dilakukan untuk volunteer delisting, namun perusahaan  yang  mewajibkan  delisting  biasanya  memiliki  keterbatasan  finansial  yang menyulitkan  pelaksanaan  pembelian  kembali  saham.  Kecuali  ada  pihak  yang  bersedia menyuntikkan dana agar perseroan membeli kembali sahamnya sendiri.
3. Perlindungan  hukum  oleh  regulator  keuangan  bagi  investor  pasar  modal  melalui penghapusan pencatatan saham oleh bursa
OJK  saat  ini  menggantikan  peran  BAPEPAM  yang  mencakup  pengawasan  dan pengaturan  pasar  modal  Indonesia.  OJK  adalah  otoritas  jasa  keuangan  untuk  sektor keuangan  Indonesia.  Di  Indonesia,  konsep  perlindungan  hukum  dimaknai  sebagai pengakuan atas kesadaran akan perlindungan harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip-prinsip  negara  hukum  Pancasila.  Hal  ini  menjamin  kedamaian  dan  ketenangan bagi  investor  dalam  melakukan  investasinya  serta  memberikan  perlindungan  hukum kepada  investor.  Perlindungan  hukum  ini  akan  memberikan  keyakinan  dan  keberanian kepada investor untuk terus berinvestasi, dengan harapan kegiatan penanaman modal ini dapat mendorong perkembangan perekonomian masyarakat itu sendiri. Pemberian modal dapat dipandang sebagai suatu langkah yang sangat strategis dalam perkembangan dan kemajuan suatu perusahaan. Adanya pasar modal ini memudahkan para pelaku ekonomi untuk menerima suntikan dana yang bertujuan untuk mentransformasikan perusahaan ke
arah  yang  lebih  progresif  guna  menjadikan  perekonomian  lebih  baik  dan  stabil.Saya berharap dunia investasi terus berkembang.
Untuk menjamin kelancaran kegiatan  pasar modal, diperlukan perlindungan hukum untuk  melindungi  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  kegiatan  pasar  modal.  Pasar  modal diatur  dengan  Undang-Undang  Pasar  Modal  yang  bertujuan  untuk  mengatur  dan menyeimbangkan penyelenggaraan pasar modal di pasar modal. OJK merupakan lembaga yang mempunyai misi mendukung dan memantau seluruh  permasalahan perlindungan konsumen  di  sektor  keuangan  Indonesia.  Perlindungan  konsumen  selanjutnya  disebut sebagai  perlindungan  investor.  OJK  mempunyai  kewenangan  di  bidang  perlindungan investor. Perlindungan konsumen  secara tegas diatur dalam Pasal 28, 29, dan 30 UU OJK yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di industri jasa keuangan. Perlindungan hukum yang dilakukan OJK  bertujuan  atau sering disebut preventif dan diatur dalam Pasal 28 UU OJK. Tindakan pencegahan ini pada awalnya ditujukan untuk mendidik dan memberikan   informasi  tentang sektor jasa keuangan,  produksi  dan  jasa yang  disediakan  di  dalamnya.Kedua,    lembaga  jasa  keuangan  dapat  diwajibkan menghentikan kegiatannya apabila  berpotensi menimbulkan  kerugian  bagi  masyarakat, dan ketiga,  sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sektor jasa keuangan, lembaga jasa keuangan dapat mengambil tindakan yang tepat.
Pengaduan  yang  disampaikan  OJK  terhadap  pengaduan    konsumen  diatur  dalam Pasal 29 UU OJK. Artinya, OJK membantu pengaduan konsumen terhadap pelaku usaha dan  memastikan  pengaduan    tidak  luput  dari  perhatian.  Ini  adalah  suatu  bentuk perlindungan,  sering  disebut  opresif,  yang  biasanya  berupa  pemberian  sanksi  kepada pihak-pihak yang melanggar aturan, dan diberikan dalam perselisihan mengenai hak-hak konsumen  dan  perusahaan  di  industri  keuangan.  OJK  mempunyai  kewenangan  untuk memberikan pembelaan hukum demi kepentingan konsumen dan tentunya masyarakat. Pembelaan  hukum  dilakukan  dengan  menginstruksikan  pelaku  usaha  yang  diadukan konsumen untuk segera menyelesaikan pengaduan tersebut, mengajukan gugatan, dan menuntut pengembalian harta atau harta milik korban.
Bagi emiten yang delisted, OJK berencana memberikan sanksi kepada emiten yang tidak  mematuhi  ketentuan  OJK.  Keterbukaan  kondisi  perusahaan  dan  informasi perlindungan  investor  berdasarkan  Pasal  6  No./POJK.04/2017.  OJK  berhak  memberikan sanksi  administratif  terhadap  pihak-pihak  yang  melanggar  peraturan  OJK.  OJK  juga memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham emiten yang penangguhan pencatatan  sahamnya  di pasar modal  untuk membeli kembali  saham yang  dikeluarkan perusahaan  publik  tersebut.    Hal  ini  dijelaskan  dalam  POJK  No.  21/POJK.  04/2015.
Perusahaan publik juga diwajibkan untuk secara jelas menerapkan tata kelola perusahaan sebagaimana dituangkan dalam laporan tahunannya dan menjelaskan  mengapa mereka tidak menerapkan kebijakan tata kelola tersebut.

## SIMPULAN
Peraturan dan pedoman mengenai wajib delisting belum jelas di Indonesia, meskipun diatur dalam Ordonansi Bursa Efek Jakarta No. 2. Klausul wajib delisting hanya mengatur syarat penghapusan pencatatan saham  oleh bursa jika ada indikasi.  Perusahaan tercatat berada  dalam  situasi  yang  merugikan  kelangsungan  hidupnya  dan  sahamnya ditangguhkan  dari  pasar  reguler.  Ketentuan  mengenai  force  delisting  tidak  mendapat penjelasan pasti selama 17 tahun hingga pada tahun 2021 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  merealisasikan  relaksasi  yang  tertuang  dalam keputusan  tersebut  dan  menerbitkan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  Nomor 3/POJK. 04/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (POJK Pengganti PP 45/1995) yang memuat kewajiban bagi perusahaan swasta untuk membeli kembali saham yang  dimilikinya.  Dampak  hukum  dari  wajib  delisting  bagi  investor  adalah  meskipun investor tetap terdaftar sebagai pemegang saham, namun akan sulit bagi mereka untuk mengambil  keuntungan  dari  saham  perusahaan  yang  wajib  delisting,  dan  pasti  akan mengalami kerugian finansial. Pemegang saham minoritas khususnya tidak mempunyai kesempatan  untuk  memprotes  atau  bertanya  terkait  proses  delisting  yang  sedang berlangsung sehingga mengakibatkan hilangnya nilai investasi sahamnya.

## DAFTAR PUSTAKA
A.R., &. S. (2018). Hukum Investasi dan Pasar Modal . Sinar Grafika,, 72-92.
Abu Bakar, L. &. (2020). Upaya Menciptakan Perdagangan yang teratur, Wajar dan Efisien . Rechtidee, 72-92.
Atmadja, I. D. (n.d.). Teori-teori Hukum, Setara Press.
Hasvitasari, A. (n.d.). Perlindungan  Hukum Bagi Investor Akibat Forced  Delisting Emiten Oleh Bursa Efek Indonesia Berdasarkan Hukum Pasar Modal Indonesia.
Irham, F. (2012). Pengantar Pasar Modal. Alfabeta.
Nugraha,  A.  W.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Investor  Atas  Tindakan  Forced Delisting Perusahaan Tercatat Oleh Bursa Efek Ibdonesia. Lex Librum, 99-110.
Sa'adiyah, S. &. (2019). Tanggung Jawab PT Inovisi Infracom (Invs) Terhadap Investor Publik atas Forced Delisting oleh PT Bursa Efek Indonesia Berdasarkan Peraturan di Bidang Pasar Modal. Reformasi Hukum Trisakti, 1-12.
Senna,  C.  (2010).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Investor  Atas  Diberlakukannya  Forced Delisting di Bursa Efek Indonesia dan Akibat Hukumnya. . Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 27-36.