I m p l e m e n t a s i   H a k   Fa s i l i t a s   D a n   A k s e s b i l i t a s   B a g i   P e n ya n d a n g D i s a b i l i t a s   P a d a   I n s t a n s i   K e s e h a t a n   D i   K o t a   S a m a r i n d a ( D i t i n j a u   D a r i   P e r a t u r a n   D a e r a h   P r o v i n s i   K a l i m a n t a n   T i m u r N o m o r   1   T a h u n   2 0 1 8   T e n t a n g   P e r l i n d u n g a n   D a n   P e m e n u h a n H a k - H a k   P e n ya n d a n g  D i s a b i l i t a s )
Desma Eka Putri 1 , Wahyuni Safitri 2 deszma.88@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia 1 wahyunibun@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia 2

## Abstract
Background :
This study aims to determine the implementation of facility rights and accessibility for people with disabilities at health  institutions  in  Samarinda  City  (in  terms  of  East  Kalimantan  Provincial  Regulation  Number  1  of  2018 concerning the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities).

## Research Metodes:
This research is an empirical legal research which is sourced from primary data and secondary data.

## Findings:
The  results  showed  that  the  facility  rights  and  accessibility  for  persons  with  disabilities  at  Health  Offices  in Samarinda City were still not evenly distributed, and facilities that were not friendly to persons with disabilities or were still not easily accessible to persons with disabilities and still did not meet the requirements of the needs of persons with disabilities.

## Conclusion:
So  it  is  suggested  that  local  governments  can  implement  facility  rights  and  accessibility  for  persons  with disabilities since the issuance of this regional regulation and that regional governments should consider helping and being more concerned about the rights of persons with disabilities in Samarinda City.
Keywords : Implementation; Accessibility Rights; Persons with Disabilities.

## Abstrak

## Latar Belakang:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Implementasi  Hak  Fasilitas  dan  Aksesbilitas  Bagi  Penyandang Disabilitas  Pada  Instansi  Kesehatan  Di  Kota    Samarinda  (ditinjau  dari  Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan Timur Nomor Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

## Metode Penelitian:
Penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris yang bersumber dari data primer dan data sekunder.

## Hasil Penelitian:
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  hak  fasilitas  dan  askesbilitas  bagi  penyandang  disabilitas  pada  Instansi Kesehatan di Kota Samarinda masih belum merata, dan fasilitas yang belum ramah penyandang disabilitas atau masih tidak  mudah diakses oleh penyandang disabilitas dan  masih  belum  sesuai syarat kebutuhan  penyandang disabilitas.

## Kesimpulan:
Sehingga  disarankan  pemerintah  daerah  bisa  mengimplementasikan  hak  fasilitas  dan  askesbilitas  bagi penyandang  disabilitas  secara  baik  sejak  dikeluarkannya  peraturan  daerah  tersebut  dan  sebaiknya  pemerintah daerah dapat mempertimbangakan untuk membantu dan lebih perduli terhadap hak-hak penyandang disabilitas di Kota Samarinda.
Kata kunci: Implementasi; Hak Aksesbilitas; Penyandang Disabilitas.
DOI : - Received : Accepted : Published
:
Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Negara  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menghormati  dan  menjunjung  tinggi  harkat  dan martabat  manusia.  Pada  Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945,  berbunyi  “Segala warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
Berdasarkan  Pasal  28D  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945,  bahwa  “Setiap  orang berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
Kemudian  sejalan  dengan  berkembangnya  Negara  Indonesia,  demi  terealisasinya penegakan  Hak  Asasi  Manusia  yang  selanjutnya  disingkat  HAM  yang  lebih  baik  di Indonesia,  maka  dari  itu  Pemerintah  bersama  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR) mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
HAM sebagai hak dasar yang secara  kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat universal,  perlu  dilindungi,  dihormati  dan  dipertahankan,  sehingga  perlindungan  dan  hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas.
Perlindungan  hukum  dan  jaminan  hak  tidak  hanya  diberikan  kepada  warga  Negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental, justru perlindungan hak bagi kelompok rentan  seperti  penyandang  disabilitas  perlu  Dalam  kehidupan  bermasyarakat  ditingkatkan. dan  bernegara  penyandang  disabilitas  masih  mengalami  berbagai  bentuk  diskriminasi sehingga sampai sekarang hak-haknya belum terpenuhi secara optimal.
Setiap  orang  berpotensi  menjadi  penyandang  disabilitas  atau  difabel1,  akibat kecelakaan,  bencana  alam,  usia,  konflik,  penyakit  atau  musibah  lainnya.  Diperkirakan  15%
Implementasi Hak Fasilitas Dan Aksesbilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Instansi Kesehatan Di Kota Samarinda (Ditinjau Dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur  Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
Desma Eka Putri, Wahyuni Safitri
penduduk  dunia  merupakan  penyandang  disabilitas  dan  82%-nya  hidup  di  negara-negara berkembang.  Sementara  di  Indonesia  Indonesia  berdasarkan  data  WHO  (2010),  10%  dari total penduduk merupakan penyandang disabilitas.
Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, bahwa  “Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  perlakuan  hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.
Penghormatan,  perlindungan  dan  pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas  merupakan kewajiban Negara. Hal ini juga sudah ditegaskan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  sehingga  pemerintah  mempunyai  tanggung  jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak penyandang disabilitas.
Penyandang  disabilitas  selama  ini  mengalami  banyak  diskriminasi  yang  berakibat belum  terpenuhinya  pelaksanaan  hak  penyandang  disabilitas.  Selama  ini,  pengaturan mengenai penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang  Cacat,  tetapi  pengaturan  ini  belum  berprespektif  hak  asasi  manusia.  Materi muatan  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1997  tentang  Penyandang  Cacat  lebih bersifat  belas  kasihan  (charity  based)  dan  pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas  masih dinilai  sebagai  masalah  social  kebijakan  pemenuhan  haknya  baru  bersifat  jaminan  sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.
Penyandang disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.
Disabilitas  dan  difabel  adalah  untuk  mengganti  sebutan  penyandang  cacat  yang cenderung  kasar,  bahkan  merendahkan  bagi  penderitanya.  Tapi,  kedua  istilah  tersebut  jelas memiliki perbedaan satu sama lain. Secara umum, istilah disabilitas berasal dari serapan kata disability  atau  disabilities  yang  diartikan  ketidakmampuan.  Sedangkan  difabel  berasal  dari kata different ability atau kemampuan yang berbeda. 1
Dengan  disahkannya  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2011  tentang  Pengesahan Convention  On  The  Rights  Of  Persons  With  Disabillities  (Konvensi  Mengenai  Hak-Hak Penyandang  Disabilitas)  tanggal  10  November  2011  menunjukkan  komitmen  dan kesungguhan  Pemerintah  Indonesia  untuk  menghormati,  melindungi  dan  memenuhi  hak
1 https://beritabaik.id/read?editorialSlug=indonesia-baik&slug=1535776919089-yuk-pahami- perbedaan-istilah-disabilitas-dan-difabel , diakses pada tanggal 16 Juli 2020, pukul 11.33 WITA
penyandang  disabilitas  yang  pada  akhirnya  diharapkan  dapat  meningkatkan  kesejahteraan penyandang  disabilitas.  Dengan  demikian,  penyandang  disabilitas  berhak  untuk  bebas  dari penyiksaan  atau  perlakuan  yang  kejam,  tidak  manusiawi,  merendahkan  martabat  manusia, bebas  dari  eksploitasi,  kekerasan  dan  perlakuan  semena-mena,  serta  berhak  untuk mendapatkan  penghormatan  atasi  integritas  mental  dan  fisiknya  berdasarkan  kesamaan dengan orang lain, termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial  dalam  Kemanusian  yang  adil  dan  beradab  dan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.  Oleh  karena  itu,  negara  mempunyai  kewajiban  untuk  menjamin  tersedianya fasilitas  publik  ini  untuk  para  disabilitas,  mengembangkan,  menyebarluaskan,  serta memantau  penggunaan  dan  keefektifannya.  Tapi  dalam  realitanya,  banyak  sekali  hak-hak penyandang disabilitas ini yang belum terpenuhi secara maksimal oleh negara. Misalnya saja masih  belum  terpenuhinya  fasilitas  dan  aksesbilitas  bagi  penyandang  disabilitas  di  Instansi Kesehatan,  seperti  di  Rumah  Sakit  dan  Puskesmas.  Terutama  pada  tempat  yang  menjadi objek penelitian ini dibuat yaitu Instansi Kesehatan di Kota Samarinda.
Tercatat  penyandang  disabilitas  di  Indonesia  melalui  hasil  Riset  Kesehatan  Dasar (RKD)  2018  oleh  Kementerian    Kesehatan    yang  terbagi  menjadi  3  kategori,  yaitu mendapatkan  3,3%  pada  anak  (umur  5-17  tahun),  sebesar  22,0%  pada  dewasa  (umur  18-59 tahun) dan 74,3%  pada lanjut usia (umur ≥60 tahun). Untuk jumlah penyandang disabilitas di Kalimantan  Timur  adalah  sebanyak  kurang  lebih  7.500  jiwa  (data  dari  Dinas  Sosial Kalimantan Timur). 2
Menurut  data  sistem  informasi  penyandang  disabilitas  (SIMPD)  tercatat  jumlah penyandang disabilitas di Kota Samarinda sebesar 1.056 orang.
Berdasarkan  Pasal  41  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi  Manusia,  menyatatakan  bahwa  setiap  orang  dengan  disabilitas  berhak  memperoleh kemudahan  dan  perlakuan  khusus.  Kemudahan  untuk  penyandang  disabilitas  ini  salah satunya ialah fasilitas yang dapat mempermudah aktifitas dan kegiatan mereka.
Berdasarkan  Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Layanan Publik,  menyatakan  bahwa  penyedia  layanan  umum  harus  memberikan  layanan  khusus kepada penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan.
2 https://kaltim.tribunnews.com/2019/06/21/kemensos-dan-dinsos-kaltim-beda-data-soal-angka- penyandang-disabilitas , diakses pada tanggal 28 Maret 2020,  pukul 15.48 WITA
Implementasi Hak Fasilitas Dan Aksesbilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Instansi Kesehatan Di Kota Samarinda (Ditinjau Dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur  Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

## Desma Eka Putri, Wahyuni Safitri
Serta  berdasarkan  Uundang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang Disabilitas  menyebutkan  bahwa,  hak  keadilan  dan  perlindungan  hukum  untuk  penyandang disabilitas meliputi hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum.
Terdapat  pula  pada  Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  Nomor  1  Tahun 2018  tentang  Perlindungan  dan  Pemenuuhan  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas  menjelaskan bahwa,  penyandang  disabilitas  berhak mendapatkan  perlindungan  dan  pemenuhan  hak  yang telah  ditentukan  oleh  undang-undang,  dan  perlindungan  dan  pemenuhan  hak  penyandang disabilitas meliputi keadilan dan perlindungan hukum, aksesbilitas dan pelayanan publik.
Dijelaskan  juga  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  70  Tahun  2019  tentang Pemenuhan  Hak  Penyandang  Disabilitas  yang  adalah  aturan  pelaksanaan  dari  pasal  27  ayat (3)  Undang-Undang  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas yang mengatur tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan,  dan  Pemenuhan  hak  Penyandang  Disabilitas,  serta  partisipasi  Penyandang Disabilitas  dan  pemangku  kepentingan  dalam  proses  Perencanaan,  Penyelenggaraan,  dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
Kalau nilai-nilai subjektif sudah disepakati oleh sebuah bangsa atau lebih khusus lagi, oleh  pemimpin-pemimpin  yang  bertanggung  jawab  dalam  mengambil  keputusan  nasional, maka tujuan-tujuan pembangunan  yang terperinci dan kebijakan awam  yang terkait dengan tujuan-tujuan tersebut barulah dapat dijalankan. 3

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  penulis  pergunakan  dalam  penelitian  adalah  Penelitian  Yuridis Empiris. Metode penelitian yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan  terhadap  Peraturan  Perundang-Undangan  (normatif)  yang  dilanjutkan  dengan observasi yang  mendalam  serta  penyebarluasan  kuesioner  untuk  mendapatkan  data  faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang diteliti. 4
Penelitian  hukum  empiris  atau  istilah  lain  biasa  disebut  penelitian  hukum  sosiologis atau  disebut  pula  penelitian  lapangan,  yakni  data  yang  diperoleh  langsung  dari  masyarakat
3 Amri Marzali, Antropologi & Pembangunan Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
4 Marjan  Miharja, Bahan  Ajar  Ilmu  Perundang-Undangan:  Gesetzgebungswissenschaft (Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2019).
sebagai  sumber  pertama  dengan  melalui  penelitian  lapangan,  yang  dilakukan  baik  melalui pengamatan (observasi) , wawancara atau penyebaran kuesioner. 5
Penelitian  sosio-legal  adalah  masalah  efektivitas  aturan  hukum,  kepatuhan  terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan  hukum,  pengaruh  aturan  hukum  pengaruh  aturan  hukum  terhadap  masalah  sosial tertentu atau sebaliknya. 6

## 3. PEMBAHASAN

## 3.1  Implementasi  Hak  Fasilitas  dan  Aksesbilitas  Bagi  Penyandang  Disabilitas  Pada Instansi Kesehatan di Kota Samarinda
Implementasi merupakan satu bagian yang ada pada tahapan suatu kebijakan, dimana implementasi akan menghasilkan realisasi kegiatan yang berdampak pada tercapainya tujuan- tujuan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Kemudian  implementasi  diartikan sebagai  sesuatu  hal  yang  dihasilkan  untuk  melihat  apakah  suatu  kebijakan  yang  telah ditetapkan oleh pemerintah mengalami keberhasilan atau kegagalan.
Kemudian  peng-implementasian  dari  Hak  Aksesbilitas  fasilitas  bagi  penyandang disabilitas  yang  ada  di  instansi  kesehatan  kota  samarinda  belum  dapat  dikatakan  ramah terhadap penyandang disabilitas.
Walaupun disetiap tempat sudah mencoba menyediakan fasilitas tersebut seperti toilet umum  dan ramp ,  namun  belum  sepenuh  nya  toilet  umum  menyediakan  lebar  pintu  yang memadai dan handrail , kemudian masih ada beberapa toilet yang menyediakan toilet dengan kloset jongkok yang masih menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas.
Dan  beberapa  tempat  pelayanan  kesehatan  juga  memang  sudah  menyediakan  bidang miring  ( ramp )  namun  bangunannya  masih  terlalu  licin  dan  curam,  kemudian  masih  tidak memiliki handrail.
Pelaksanaan  pembangunan  inklusi  di  kabupaten/kota  memerlukan  harmonisasi kebijakan  daerah  dengan  kebijakan  nasional.  Harmonisasi  dan  sinkronisasi  peraturan perundangan  hak-hak  penyandang  disabilitas  akan  membantu  untuk  menyelaraskan  dan mengintegrasikan  program-program  pembangunan  bagi  penyandang  disabilitas  dengan
5 Jonaedi  Efendi  dan  Jhonny  Ibrahim, Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris (Jakarta: Prenada Media Group, 2018).
6 Sulaiman Ttripa, Diskursus Metode Dalam Penelitian Hukum (Aceh: Bandar Publishing, 2019).
Implementasi Hak Fasilitas Dan Aksesbilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Instansi Kesehatan Di Kota Samarinda (Ditinjau Dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur  Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
Desma Eka Putri, Wahyuni Safitri
program-program pembangunan umum sehingga menghasilkan kebijakan yang universal dan pengimplementasian yang lebih baik dan benar lagi.
Dengan disahkannya Undang-undang No. 8 Tahun 2016 (UU Nomor 8 Tahun 2016) tentang  Penyandang  Disabilitas,  maka  Peraturan  Daerah  (Perda)  tentang  perlindungan  dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas perlu disesuaikan, terutama terkait dengan pasal- pasal yang belum termuat di dalamnya dan/atau pasal-pasal yang isinya tidak berkesesuaian dengan undangundang tersebut.
Kemudian  pengimplementasian  terhadap  aksesbilitas  fasilitas  bagi  penyandang disabilitas  fisik  seperti  toilet  umum  dam ramp sudah  tersedia  dan  bagus,  hanya  saja sayangnya  bagi  penyandang  disabilitas  masih  kesusahan  untuk mengakses  fasilitas  tersebut, seperti  masih  sempitnya  ruangan  toilet  umum  untuk  pengguna  kursi  roda  sehingga penyandang disabilitas masih susah untuk memutar kursi roda nya apabila hanya melakukan secara mandiri ketika pergi ke toilet umum.
Selanjutnya, ramp yang  masih  licin  dan  terlalu  curam  yang  tidak  bisa  diakses  atau lalui oleh penyandang disabilitas fisik kursi roda ini.

## 3.2 Kendala-Kendala Dalam Pemenuhan Hak Fasilitas dan Aksesbilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Instansi Kesehatan di Kota Samarinda3.2.1 Judul sub bab atau sub judul selanjutnya
Kendala  biasa  terjadi  dikarenakan  masih  adanya  faktor-faktor  yang  belum  bisa tercapai,  berikut  ini  adalah  kendala-kendala  dalam  Pemenuhan  Hak  Fasilitas  dan Akesesbilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Instansi Kesehatan Kota Samarinda :
1. Minimnya kepedulian terhadap hak-hak penyandang disabilitas
2. Kurangnya informasi akan kebutuhan penyandang disabilitas
3. Lemahnya penegakan hokum
4. Minimnya kesadaraan umum
5. Minimnya anggaran untuk menyediakan aksesbilitas fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas.
Lemahnya  penegakan  hukum  berdampak  pada  minimnya  kesadaran  pejabat pemerintah  daerah  tentang  perubahan  yang  dibawa  oleh  Peraturan  Undang-Undang  yang baru. Para pemerintah daerah ini juga tidak memahami apa yang mereka mesti lakukan terkait
Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  No  1  Tahun  2018  tentang  Perlindungan  dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas ini.
Proses perencanaan penganggaran sudah seharusnya berdasarkan juga pada pedoman hak para penyandang disabilitas. Ini terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia bagi setiap orang yang menjadi kewajiban negara sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Kewajiban  negara  memenuhi  hak  asasi  manusia  warga  berupa  tiga  hal,  berikut  ini adalah :
1. Pemenuhan itu nondiskriminatif;
2. Kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Lalu,
3. Kewajiban atas proses pemenuhan hak asasi manusia dan kewajiban atas hasil pemenuhannya.
Dengan  dasar  tersebut,  perencanaan-penganggaran  yang  berbasis  hak  disabilitas, sebagai  bagian  dari  hak  asasi  manusia, menjadi  kewajiban  pemerintah  daerah.  Dengan  kata lain,  pemerintah  daerah  wajib  membuat  perencanaan-penganggaran  pembangunan  yang inklusif.  Pembangunan  inklusif  artinya  memastikan  semua  kelompok  masyarakat  marjinal dan  tereksklusi  bisa  terlibat  dalam  proses  pembangunan.  Pembangunan  inklusif  semestinya mencakup siklus perencanaan dan penganggaran baik di pemerintah pusat maupun daerah.
Oleh  karena  itu  anggaran  yang  disediakan  harus  mencakup  pembiayaan  penyediaan fasilitas publik dan pelayanan yang dapat diakses oleh para  penyandang disabilitas.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dalam  pembahasan  tersebut  diatas,  maka  kesimpulan  dalam penelitian ini yakni :

## 1. Implementasi hak fasilitas dan aksesbilitas bagi penyandang disabilitas pada instansi kesehatan di Kota Samarinda
Bahwa  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  Samarinda  masih  belum menjadikan  hak-hak  penyandang  disabilitas  sebagai mainstreaming atau  mengarus utamakan  hak-hak  dari  pada  penyandang  disabilitas  ini,  padahal  hak-hak  ini  sudah termuat didalam Peraturan Daerah  Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang  Perlindungan  dan  Pemenuhan  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas,  maka  dari itu  sehingga  masih  belum  maksimalnya  implementasi  dari  Peraturan  Daerah  ini sendiri  dan  belum  maksimalnya  askesbilitas  fasilitas  yang  ada  di  tempat-tempat
Implementasi Hak Fasilitas Dan Aksesbilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Instansi Kesehatan Di Kota Samarinda (Ditinjau Dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur  Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

## Desma Eka Putri, Wahyuni Safitri
umum,  terkhusus  di  instansi-instansi  kesehatan  seperti  Kantor  Dinas  Kesehatan  dan Puskesmas.

## 2. Kendala dalam pemenuhan hak fasilitas dan aksesbilitas bagi penyandang disabilitas pada instansi kesehatan di Kota Samarinda
Dalam hal kendala dalam bagaimana pemenuhan hak fasilitas dan aksesbilitas bagi  penyandang  disabilitas  di  Kota  Samarinda  ini  terutama  yang  banyak  di  alami oleh  Pemrintah  Daerah  Kabupaten/Kota  dan  terkhusunya  dalam  penulisan  ini  adalah OPD instansi kesehatan seperti Kantor Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Puskesmas Samarinda Kota, dan Puskesmas Karang Asam ialah ketidakpahaman akan bagaimana fasilitas  yang  benar  dan  sesuai  kebutuhan  serta  ramah  akan  penyandang  disabilitas. Dikarenakan  kurangnya  advokasi  bersama  para  penyandang  disabilitas  terkait bagaimana  aksesbilitas  fasilitas  yang  benar  dan  mereka  butuhkan  sehingga  dapat mereka rasakan dan akses secara mandiri manfaat dari fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

## 5. REFERENSI
Amri Marzali, Antropologi & Pembangunan Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
https://beritabaik.id/read?editorialSlug=indonesia-baik&slug=1535776919089-yuk-pahami- perbedaan-istilah-disabilitas-dan-difabel , diakses pada tanggal 16 Juli 2020, pukul 11.33 WITA
https://kaltim.tribunnews.com/2019/06/21/kemensos-dan-dinsos-kaltim-beda-data-soal- angka-penyandang-disabilitas , diakses pada tanggal 28 Maret 2020, pukul 15.48

## WITA
Ibrahim, Jonaedi Efendi dan Jhonny, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris
(Jakarta: Prenada Media Group, 2018)
Miharja, Marjan, Bahan Ajar Ilmu Perundang-Undangan: Gesetzgebungswissenschaft (Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2019)
Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  Nomor  1  Tahun  2018  Tentang  Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  24  Tahun  2016  Tentang  Persyaratan  Teknis  Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  49  Tahun  2016  Tentang  Pedoman  Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  70  Tahun  2019  Tentang  Perencanaan,  Penyelenggaraan,  dan Evaluasi  terhadap  Penghormatan,  Pelindungan,  dan  Pemenuhan  Hak  Penyandang Disabilitas
Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Ttripa, Sulaiman, Diskursus Metode Dalam Penelitian Hukum (Aceh: Bandar Publishing, 2019)

## Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke IV
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2011  Tentang  Pengesahan Convention  On  The  Rights  Of Persons With Disabillities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas