https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## AKSESIBILITAS DAN INKLUSIVITAS ORANG TULI DI RUANG PUBLIK

## ACCESSIBILITY AND INCLUSIVITY OF DEAF PEOPLE IN PUBLIC SPACES
Herry Nur Hidayat 1* , Rona Almos 2 , Alies Poetri Lintangsari 3
1,2 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Padang
3 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Brawijaya, Malang *Korespondensi email: herrynh@hum.unand.ac.id

## ABSTRAK
Ruang  publik  harus  memberikan  kenyamanan  bagi  seluruh  warga  negara.  Namun  dalam  praktiknya,  hak-hak penyandang  disabilitas  masih  terbatas.  Pemahaman  tentang  penyandang  disabilitas  di  Indonesia  tampaknya  masih cenderung  pada  orientasi  fisik,  yaitu  disabilitas  netra  dan  pengguna  kursi  roda.  Penyandang  Tuli,  pada  beberapa fasilitas transportasi publik tampak terabaikan haknya. Artikel ini memaparkan hasil observasi terhadap aksesibilitas disabilitas di ruang transportasi publik yang belum mengakomodasi kebutuhan dan hak penyandang Tuli.  Observasi dilakukan  di  terminal  bus,  stasiun  kereta  api,  dan  bandar  udara  di  Kota  Padang,  Sumatera  Barat.  Tampaknya, keterbatasan Tuli dalam berkomunikasi belum terakomodasi secara optimal oleh layanan transportasi publik. Hasil pengamatan menunjukkan kurang maksimalnya penyediaan fasilitas bagi penyandang Tuli di terminal bus, stasiun, dan  bandar  udara.  Regulasi  peraturan  perundangan  yang  telah  ada  tidak  secara  maksimal  dilaksanakan  oleh penyelenggara layanan transportasi publik. Hasil analisis menunjukkan tidak tersedianya fasilitas bagi penyandang Tuli antara lain tidak adanya koordinasi antarinstansi pemangku kebijakan. Di samping itu, aspek pengawasan juga terabaikan. Rekomendasi yang diberikan melalui artikel ini adalah pembuatan tanda visual real time bagi penyandang Tuli, baik berupa gambar, teks berjalan, maupun lampu. Di samping itu, kinerja Komisi Nasional Disabilitas (KND) harus dimaksimalkan untuk memantau dan mengawasi penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak disabilitas termasuk penyandang Tuli.
Kata kunci : Aksesibilitas, orang tuli, disabilitas, ruang publik

## ABSTRACT
Public spaces must provide comfort for all citizens. However, in practice, the rights of people with disabilities are still limited. People with disabilities in Indonesia still seem physically oriented, namely blind people and wheelchair users. For deaf people in some public transportation facilities, rights appear to be neglected. This article presents the results of observations regarding disability accessibility in public transportation spaces that do not accommodate the needs and rights of deaf people. Observations were conducted at bus terminals, train stations, and airports in Kota Padang,  West  Sumatra.  Public  transportation  services  seem  to  have  not  optimally  accommodated  Deaf  people's communication limitations. Observation results show that providing facilities for deaf people is less than optimal at bus terminals, stations, and airports. Public transportation service providers  need to implement existing laws and regulations optimally. The analysis results show no facilities for deaf people, including a lack of coordination between policy-making agencies. Apart from that, the monitoring aspect needs to be addressed. The recommendation given in this article is to create real-time visual signs for deaf people in the form of images, running text, or lights. In addition, the performance of the National Commission on Disabilities must be maximized to monitor and supervise respect, protection, and fulfillment of the rights of people with disabilities, including deaf people.
Keywords: Accessibility, deaf, disability, public space

## PENDAHULUAN
Hak penyandang disabilitas di Indonesia telah diatur  dalam  undang-undang.  Salah  satu  di  antara hak  penyandang  disabilitas  adalah  hak  pelayanan publik.  Hal  ini  tercantum  dalam  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Di dalam UU tersebut juga disebutkan  yang dimaksud  Pelayanan  Publik  ada- lah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, ja- sa, dan/atau pelayanan administratif yang disedia- kan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Harus  diakui,  kepedulian  terhadap  penyan- dang  disabilitas  di  Indonesia  telah  meningkat cukup signifikan. Terlebih setelah disahkannya UU RI  Nomor  8  Tahun  2016  tersebut.  Beberapa  in- stansi pemerintah telah berbenah untuk memenuhi hak-hak disabilitas. Di antara bentuk wujud usaha tersebut  adalah  penyediaan  juru  bahasa  isyarat  di beberapa  instansi,  juru  bahasa  isyarat  pada  bebe- rapa  acara  televisi,  dan  jalur  disabilitas  netra  di jalur  pedestrian.  Akan  tetapi,  tak  bisa  dipungkiri pula bahwa usaha tersebut belum maksimal untuk memenuhi  hak  disabilitas,  terutama  pada  sektor pelayanan publik.
Sebagai  ibukota  Provinsi  Sumatera  Barat, Kota Padang menjadi salah satu wilayah yang me- miliki semangat kesetaraan hak untuk penyandang disabilitas.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  diterbit- kannya  Perda  Kota  Padang  Nomor  3  Tahun  2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Pe- nyandang  Disabilitas.  Perda  ini  kemudian  diper- kuat dengan diterbitkannya Perda Provonsi Suma- tera Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghor- matan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyan- dang Disabilitas. Namun demikian, masih terdapat praktik  diskriminasi  laten  yang  dialami  penyan- dang disabilitas. Oleh karena bersifat laten, praktik diskriminasi  ini  seolah  tidak  disadari,  baik  oleh pelaku maupun oleh disabilitas sendiri.
Stigma  “kurang”  dan  “lemah”  masih  terba- ngun  dalam praktik  kehidupan  keseharian.  Dalam hal  penyediaan  fasilitas  publik,  tampak  pula kelalaian  yang  dilakukan  oleh  otoritas  penyedia layanan.  Berdasarkan  pengamatan  penulis,  hal ini banyak  dialami  oleh  penyandang  disabilitas  ru- ngu/Tuli  (selanjutnya  disebut  Orang  Tuli).  Salah satu  kemungkinan  penyebabnya  adalah  kondisi fisik Orang Tuli yang tidak menunjukkan sebagai penyandang  disabilitas.  Berdasarkan  pengamatan penulis, fasilitas disabilitas pada pelayanan publik masih  terbatas  pada  penyandang  disabilitas  netra dan  pengguna  kursi  roda.  Hal  ini  terjadi  pula  di Kota Padang, Sumatera Barat.
Tampak  kesan  pemaksaan  dalam  tindak  ko- munikasi oleh penyandang Tuli yang tampak dari ketersediaan  fasilitas  publik,  terutama  tanda  atau rambu. Orang Tuli dituntut memahami komunikasi sebagaimana  tindak  komunikasi  orang  Dengar dalam  konteks  sistem  tata  bahasa.  Di  sisi  lain, penyandang  Tuli memiliki sistem  komunikasi  ba- hasa isyarat yang biasa mereka gunakan. Terlepas dari  standar  bahasa  isyarat  di  Indonesia,  jika kelompok Tuli dipandang sebagai disabilitas yang memiliki “kekurangan”, sepatutnya orang Dengar dengan “kelebihannya” menyesuaikan dengan tin- dak  komunikasi  mereka,  bukan  sebaliknya.  Me- nurut  Palfreyman  (2015)  ketika  suatu  minoritas dipermasalahkan,  minoritas  itu  sering  diharapkan untuk menyesuaikan diri dengan mayoritas (kebia- saan menyedihkan ini dikenalkan ‘normalisasi’).
Kondisi  tersebut  secara  tidak  langsung  me- nunjukkan pemenuhan hak penyandang disabilitas, terutama  Orang  Tuli  masih  belum  maksimal.  Be- berapa penelitian terhadap hak publik penyandang disabilitas  mengungkapkan  ketidaksesuaian  regu- lasi dengan praktiknya. Andriani & Amsari (2021) melakukan  penelitian  terhadap  hak  pilih  penya- ndang  disabilitas  pada  Pemilu  2019  di  wilayah Sumatera  Barat.  Menggunakan  metode  penelitian normatif-empiris,  Andriani  &  Amsari  menitik-
beratkan  pada  implementasi  (fakta)  ketentuan hukum  normatif  (undang-undang)  pada  setiap peristiwa  hukum,  dalam  hal  ini  pemilu.  Hasilnya, Andriani  &  Amsari  menemukan  pemenuhan  hak penyandang  disabilitas  sekaligus  pelanggaran dalam  pelaksanaan  Pemilu  2019  lalu.  Salah  satu bentuk  pelanggaran  adalah  kecilnya  partisipasi penyandang  disabilitas  pada  Pemilu  2019  yang disebabkan  tata  kelola  pemilu  yang  tidak  mak- simal. Sementara meskipun tidak maksimal, KPU Provinsi  Sumatera  Barat  telah  melaksanakan  pe- menuhan hak tersebut pada tahap persiapan hingga pelaksanaan pemilu.
Hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas  di  Kota  Padang  telah  dikaji  oleh Gusman,  dkk.    (2022).  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  metode  hukum  empiris  dengan pendekatan perundang-undangan dan analitis. Ha- sil  penelitian  ini  menunjukkan  pemenuhan  lapa- ngan pekerjaan bagi penyandang disabilitas masih kurang.  Hal  ini  disebabkan  masih  sangat  selektif- nya penyedia pekerjaan atas kualifikasi kebutuhan. Di  samping  itu,  kualifikasi  serta  kualitas  penyan- dang disabilitas atas pekerjaan yang tersedia masih rendah.
Aksesibilitas dan inklusivitas penyandang di- sabilitas pada layanan transportasi publik menjadi fokus  kajian  Arianto  &  Apsari  (2022).  Kajian  ini adalah  kajian  literatur  yang  melihat  sejauh  mana aksesibilitas  bagi  penyandang  disabilitas  pada layanan  transportasi  publik  di  berbagai  negara  di dunia. Menjangkau literatur di Asia, Eropa, Ame- rika, Afrika, dan Australia, Arianto & Apsari mene- mukan  bahwa  masih  terjadi  perilaku  diskriminasi terhadap  para  penyandang  disabilitas  terutama pada  transportasi  publik.  Arianto  &  Apsari  mere- komendasikan sinkronisasi regulasi terhadap kese- taraan dan keramahan pada penyandang disabilitas pada semua bentuk layanan publik.
Di  samping  itu,  terdapat  pula  beberapa  pe- nelitian  terhadap  aspek  komunikasi  Orang  Tuli, yaitu tentang bahasa isyarat. Akan tetapi berdasar penelusuran penulis, penelitian-penelitian tersebut terbatas pada pengembangan bahasa isyarat (Budi- yanto  &  Sheehy,  2019;  Budiyanto  et  al.,  2018; Rahyono & Suwiryo, 2018; Wedayanti et al., 2021; Wijaya,  2018),  pengamatan  perilaku  dan  tindak komunikasi orang Tuli (Isma, 2018; Mursita, 2015) atas penggunaan SIBI dan Bisindo, dan eksperimen variasi  materi  ajar  penyandang  Tuli  (Harditya, 2020; Riadi & Aditia, 2017). Penelitian lain adalah penelitian pada pengungkapan fakta konflik peng- gunaan Bisindo dengan SIBI (Gayatri, 2019; Isma, 2018; Mursita, 2015; Palfreyman, 2015; Zulpicha, 2017) dan pengembangan kamus berbasis android dan daring (Budiyanto et al., 2018; Harditya, 2020; Nuryazid  &  Mulwinda,  2017;  Riadi  &  Aditia, 2017; Situmorang & Gunawan, 2020).
Uraian  penelitian  terdahulu  menunjukkan bahwa  kajian  terhadap  layanan  publik  bagi penyandang disabilitas Tuli masih sangat terbatas. Penelitian terdahulu memandang disabilitas secara umum  sesuai  dengan  definisi  yang  tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang  Disabilitas.  Sementara  itu,  jika  di- hubungkan  dengan  hak  disabilitas  pada  layanan publik dan disandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan  RI  No.  PM  98  Tahun  2017  dan Peraturan  Pemerintah  RI  No.  30  Tahun  2021 tentang  Penyelenggaraan  Bidang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan,  maka  fasilitas  layanan  publik transportasi  menjadi  salah  satu  tanggung  jawab pemerintah.
Artikel  ini  merupakan  rangkuman  hasil  pe- ngamatan  pada  fasilitas  rambu,  simbol,  tanda, petunjuk  yang  ada  di  fasilitas  transportasi  publik. Pengamatan  dilakukan  di  terminal,  stasiun  kereta api,  dan  bandar  udara  di  Kota  Padang.  Meskipun tampak ramah disabilitas, fasilitas transportasi pub- lik  di  Kota  Padang  masih  menunjukkan  ketidak- berpihakkannya  pada  Orang  Tuli.  Rambu,  tanda, atau petunjuk visual yang sangat dibutuhkan Orang Tuli masih sangat terbatas bahkan tidak tersedia di beberapa fasilitas publik. Adapun tujuan artikel ini adalah  sebagai  bahan  rekomendasi  pada  pihak terkait, dalam hal ini Dinas Perhubungan Republik Indonesia, untuk menyediakan fasilitas transportasi publik yang ramah pada Orang Tuli.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  studi  lapangan dan  kepustakaan  untuk  memperoleh  data.  Penga- matan dilakukan untuk memperoleh data lapangan (data  primer)  berupa  dokumentasi  visual  fasilitas umum yang berhubungan dengan pelayanan publik transportasi  darat  dan  udara.  Batasan  wilayah  pe- nelitian  adalah  Kota  Padang,  Sumatera  Barat.  Pe- ngamatan  ini  dilakukan  terhadap  fasilitas  umum yang  menunjukkan  aksesibilitas  Orang  Tuli  pada bus TransPadang, angkutan umum (angkot), kereta api,  dan  pesawat.  Di  samping  itu,  dilakukan  pula observasi dan dokumentasi di terminal bus, stasiun, dan  bandar  udara  untuk  memperoleh  data  yang sama.  Oleh  karena  fokus  pengamatan  adalah  ak- sesibilitas Orang Tuli, data yang dikumpulkan ada- lah tanda atau rambu visual, baik gambar maupun tulisan, yang bertujuan mempermudah akses Orang Tuli.
Analisis data dilakukan dengan membanding- kan  hasil  pengamatan  dengan  peraturan  per- undangan  dan  regulasi  terhadap  fasilitas  dan  ak- sesibilitas  orang  Tuli.  Sementara itu,  studi  kepus- takaan  dilakukan  untuk  memperkuat  argumen rekomendasi yang dibangun melalui penelitian ini. Studi kepustakaan juga dilakukan sebagai pemban- ding  penelitian  ini  dengan  hasil  penelitian  ter-
dahulu  dengan  fokus  dan  tema  penelitian  yang sama. Melalui perbandingan tersebut, rekomendasi hasil penelitian menjadi maksimal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Di  Sumatera  Barat,  tercatat  1.230  orang  pe- nyandang Tuli. Menurut Gerkatin Sumatera Barat, akses  pendidikan  bagi  penyandang  Tuli  saat  ini mulai  terbuka  lebar.  Tidak  hanya  melalui  SLB, penyandang Tuli juga dapat mengakses pendidikan pada  jenjang  pendidikan  umum,  tidak  terkecuali pendidikan  tinggi.  Akan  tetapi  dalam  proses pembelajaran, masih terdapat kendala komunikasi dalam  proses  pembelajaran  yang  disebabkan  ku- rangnya  penguasaan  pembelajar  atas  bahasa isyarat. Oleh karena itu, penguasaan bahasa isyarat menjadi  hal  yang  mendesak  demi  kepentingan proses pembelajaran penyandang Tuli. Hingga ta- hun 2022, Sumatera Barat hanya memiliki delapan orang juru bahasa isyarat. Hal ini tidak sebanding dengan  jumlah  penyandang  Tuli  di  provinsi  ini yang  tercatat  berjumlah  1.250  pada  tahun  2019 (Fachri & Maharani, 2019). Bukan tidak mungkin saat ini jumlahnya bertambah.
Pada  tahun  2012,  Gerkatin  (Gerakan  untuk Kesejahteraan  Tunarungu  Indonesia)  cabang  Su- matera  Barat  telah  meminta  penambahan  jumlah juru bahasa isyarat pada gubernur Sumatera Barat (Rahmadi, 2021). Dapat dipahami bahwa permin- taan  penambahan  jumlah  tersebut  tidak  semudah layaknya  membalik  telapak  tangan.  Standar  kom- petensi  dan  profesionalitas  sangat  penting  bagi seorang  juru  bahasa  isyarat.  Padahal,  jumlah  juru bahasa  isyarat  tersebut  berhubungan  erat  dengan dijaminnya hak penyandang disabilitas di beberapa bidang kehidupan dan ruang publik.
Di  sisi  lain,  fasilitas  publik  terutama layanan transportasi  umum  bagi  orang  Tuli  masih  belum tampak.  Hal  ini  belum  sebanding  dengan fasilitas publik  bagi  difabel  selain  Tuli.  Hal  ini  telah disajikan  dalam  penelitian  Pramashela  &  Rachim (2021)  dan  Salsabila  &  Apsari  (2021)  yang melakukan kajian terhadap aksesibilitas pelayanan publik  bagi  disabilitas  di  Indonesia.  Hasil  pene- litian  pada  sepuluh  kota  di  Indonesia  oleh  Pra- mashela  &  Rachim  ini  menunjukkan  bahwa  pada praktiknya  pelayanan  publik  di  Indonesia  belum secara  maksimal  menerapkan  amanat  UU  No.  8 Tahun  2016.  Sementara  itu,  Salsabila  &  Apsari mengemukakan  bahwa  dari  semua  fasilitas  pela- yanan  publik  yang  telah  tersedia,  masih  banyak yang  belum  memenuhi  standar  desain  universal dengan  berdasarkan  asas  aksesibilitas,  keselama- tan, kemudahan, kegunaan dan kemandirian. Selain itu,  implementasi  dari  segala  peraturan  undang-
undang  yang  telah  dibuat  belum  dilaksanakan dengan  maksimal.  Hal  ini  menyebabkan  penyan- dang  disabilitas  mengalami  hambatan  dalam melakukan  aktivitasnya  sehingga  kesamaan  hak sebagai warga negara tidak terpenuhi.
Di terminal bus Anak Air Padang, tampaknya calon penumpang Tuli dituntut untuk mandiri. Ca- lon  penumpang  Tuli  tidak  memperoleh  informasi yang  cukup  tentang  trayek  bus  maupun  jadwal keberangkatan  dan  kedatangannya.  Informasi ten- tang  peta  trayek  bus  juga  tidak  diberikan  di  ter- minal  bus  ini.  Namun  demikian,  terdapat  tanda petunjuk  visual  bagi  semua  calon  penumpang menuju  beberapa  fasilitas  yang  ada  di  dalam terminal  bus  yaitu  loket,  tempat  ibadah,  ruang tunggu, dan toilet.
Fasilitas layanan di Stasiun Kereta Api Padang telah menunjukkan  usaha ramah  disabilitas.  Akan tetapi, keramahan tersebut tidak cukup bagi Orang Tuli. Pengumuman kedatangan dan keberangkatan kereta  hanya  dilakukan  melalui  pengeras  suara. Selama pengamatan dilakukan, penulis tidak men- jumpai  tanda  petunjuk  visual  yang  menyertai pengumuman melalui suara.
Sementara  itu  di  Bandar  Udara  Internasional Minangkabau, rambu dan tanda visual untuk bebe- rapa  fasilitas  tampak  sudah  cukup  memadai  dan informatif.  Teks  TERMINAL  KEBERANGKA- TAN  dan  TERMINAL  KEDATANGAN  tampak jelas  pada  bagian  depan  gedung.  Beberapa  tanda dan  petunjuk  di  dalam  gedung  cukup  informatif bagi calon penumpang khususnya bagi Orang Tuli. Pada tiap loket check in telah dipasang layar ber- tuliskan  tiap  maskapai.  Demikian  pula  tanda petunjuk  menuju  ruang  tunggu,  pintu  keberang- katan ( gate ), toilet, ruang ibadah, dan ruang khusus ibu ( nursery ).
Gambar  1. Papan  jadwal  dan  pengumuman keberangkatan di BIM
Papan petunjuk jadwal keberangkatan pesawat di BIM ini dapat dikatakan cukup informatif, baik dari isi maupun jumlahnya. Baik di luar maupun di dalam  gedung,  papan  jadwal  ini  tersedia  pada beberapa  titik.  Papan  jadwal  ini  juga  tampak terpasang  pada  setiap  pintu  keberangkatan.  Pada setiap  sisi  kiri  pintu  keberangkatan,  terdapat  pula satu layar petunjuk jadwal keberangkatan dan satu layar  petunjuk  maskapai  yang  siap  berangkat. Layar petunjuk kedua tersebut berisi maskapai dan nomor penerbangan yang siap berangkat. Layar ini menjadi  petunjuk  bagi  penumpang  untuk  me- masuki  pesawat  melalui  pintu  keberangkatan  ter- sebut.  Akan  tetapi,  pada  saat  penulis  melakukan pengamatan, layar kedua tidak beroperasi. Penum- pang  hanya  mendapat  pengumuman  melalui  pe- ngeras suara yang dilakukan oleh petugas.
Uraian  hasil  pengamatan  penulis  di  atas menunjukkan  bahwa  layanan  fasilitas  transportasi publik  di  Kota  Padang  dapat  dikatakan  belum menunjukkan  ramah  disabilitas  bagi  Orang  Tuli. Pelayanan  publik  dalam  hal  transportasi  publik telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  2016.  Adapun  standar  pelayanan  publik yang  berhubungan  dengan  fasilitas  di  terminal, stasiun, dan bandar udara juga telah diatur melalui Peraturan  Menteri  Perhubungan  RI.  Menurut Wicaksono dkk. (2019), jika dihubungkan dengan pelayanan publik, penyelenggara pelayanan publik wajib  memastikan  semua  aspek  pelayanan  publik bisa  dijangkau  penyandang  disabilitas.  Jangkauan penyandang disabilitas tersebut meliputi kebijakan, aksesibilitas fisik, hingga standar operasional. Hal ini  seharusnya  sejalan  dengan  konstitusi  dan  pe- raturan perundangan yang memberikan pengaturan mengenai perlindungan, penghormatan, dan peme- nuhan  hak  asasi  manusia.  Sebagai  catatan,  pada tahun  2015  telah  ada  114  peraturan  perundangan yang  memuat  pengaturan  mengenai  hak-hak  pe- nyandang  disabilitas.  Hal  ini  menunjukkan  kuan- titas regulasi yang menjadi dasar perlindungan bagi penyandang disabilitas.
Kebijakan  yang  mengatur  aksesibilitas  pe- nyandang  disabilitas  di  wilayah  Kota  Padang  di- tuangkan  dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Padang Nomor  3  Tahun  2015  tentang  Pemenuhan  dan Perlindungan  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas. Perda  tersebut  dikuatkan  dengan  diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Ada- pun  dalam  hubungannya  dengan  pelayanan  trans- portasi  publik,  hak  penyandang  disabilitas  diatur dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Padang  Nomor  2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat.
Ketidakramahan  fasilitas  terminal,  stasiun, dan  bandar  udara  di  Padang  tersebut  tampaknya disebabkan  kurang  lengkapnya  pemahaman  pe- mangku  kebijakan  dan  penyelenggara  pelayanan publik  tentang  disabilitas.  Orang  Tuli  adalah  pe- nyandang  disabilitas  rungu.  Keterbatasan  indera pendengaran Orang Tuli seharusnya diimbangi de- ngan  tanda  atau  petunjuk  visual  sebagai  pendam- ping petunjuk suara (audio). Hal inilah yang tidak penulis  temukan  dalam  lingkungan  terminal, stasiun, dan bandar udara di Padang.
Ketentuan  tentang  tanda  dan  pertandaan  da- lam  bangunan  ini  sebenarnya  telah  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Peruma- han  Rakyat  Nomor  14/PRT/M/2017  tentang Persyaratan  Kemudahan  Bangunan  Gedung.  Pada Lampiran  3  Permen  tersebut  telah  dinyatakan beberapa  hal  yang  berhubungan  dengan  fasilitas yang  wajib  disediakan  kelengkapan  sarana  dan prasarana pemanfaatan bangunan gedung. Terdapat tujuh belas bentuk sarana dan prasarana yang harus dipenuhi  sebagai  kelengkapan  fasilitas  gedung. Sarana  dan  prasarana  yang  berhubungan  dengan Orang Tuli adalah Tanda dan Marka, Perlengkapan dan  Alat  Kontrol,  dan  Fasilitas  Komunikasi  dan Informasi.  Sarana  komunikasi  dan  informasi  bagi Orang  Tuli  dalam  Peraturan  Menteri  tersebut disebutkan telephone  text perlu  disediakan  untuk kemudahan informasi dan komunikasi penyandang disabilitas  rungu.  Sarana  perlengkapan  dan  alat kontrol disebutkan stop kontak untuk alarm harus dipasang  dekat tempat  tidur  untuk  mempermudah pengoperasian  sistem  alarm,  termasuk  peralatan bergetar ( vibrating devices ) di bawah bantal untuk penyandang disabilitas rungu. Sementara prasarana Tanda dan Marka disebutkan jenis-jenis rambu dan marka adalah a) alarm lampu darurat penyandang disabilitas  rungu  yang  diletakkan  pada  dinding diatas  pintu  dan  lif;  b)  audio  untuk  penyandang disabilitas rungu yang diletakkan di dinding utara- barat-timur-selatan  pada  ruangan  pertemuan,  se- minar,  bioskop,  dll.;  c)  fasilitas teletext/running text penyandang  disabilitas  rungu  diletakkan/ digantung pada pusat informasi di ruang publik; d) papan  informasi  dengan  lampu  indikitor  ( Light Sign ) diletakkan di atas loket/pusat informasi pada ruang  publik,  ruang  loket/pusat  informasi  dan  di atas pintu keberangkatan pada ruang tunggu airport bandara, KA, pelabuhan, dan terminal; e) fasilitas TV  text bagi  penyandang  disabilitas  rungu;  g) Diletakkan/digantung di atas loket/informasi pada ruang lobby ,  atau  pada  sepanjang  koridor  yang dilewati  penumpang;  h)  Fasilitas  bahasa  isyarat ( sign  language );  dan  i)  diletakkan  di  loket/infor- masi, pos satuan pengaman yang menyediakan ko- munikasi menggunakan bahasa isyarat.
Di  samping  itu,  dalam  lampiran  Peraturan Menteri ini juga dicantumkan simbol serta dimensi ukuran tanda dan marka yang harus disediakan  di ruang  publik.  Gambar  tersebut  adalah  sebagai berikut.
Gambar 2. Simbol aksesibilitas dan telepon untuk penyandang diasbilitas rungu (Tuli)
Gambar  3. Fasilitas light  sign (papan  informasi) bagi penyandang disabilitas rungu.
Gambar  4. Fasilitas TV  text bagi  penyandang disabilitas rungu
Gambar  5. Dimensi  minimum  fasilitas TV  text yang diletakkan di area publik
Demikian pula dengan fasilitas informasi yang seharusnya disediakan di bandar udara yang telah diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Perhubungan  RI Nomor  178  Tahun  2015.  Di  dalam  Peraturan Menteri  ini  disebutkan  fasilitas  yang  memberikan kenyamanan  bagi  penumpang  termasuk  fasilitas untuk  penumpang  berkebutuhan  khusus.  Akan tetapi,  dalam  uraiannya  tidak  disebutkan  secara detil fasilitas yang mendukung aksesibilitas Orang Tuli.
Seperti  telah  disampaikan  pada  bagian  sebe- lumnya,  tampaknya  penyedia  dan  penyelenggara layanan  publik  memiliki  orientasi  fisik  terhadap penyandang  disabilitas.  Dalam  UU  No.  16  Tahun 2016  disebutkan  bahwa  Penyandang  Disabilitas adalah  setiap  orang  yang mengalami  keterbatasan
fisik, intelektual, mental,  dan/atau  sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan  dapat  mengalami  hambatan  dan  ke- sulitan  untuk  berpartisipasi  secara  penuh  dan efektif  dengan  warga  negara  lainnya  berdasarkan kesamaan  hak.  Namun  demikian,  penyandang disabilitas  Tuli/rungu  seolah  terabaikan.  Padahal dalam bagian penjelasan UU ini disebutkan “Yang dimaksud  dengan  “Penyandang  Disabilitas  sen- sorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca  indera,  antara  lain  disabilitas  netra,  di- sabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.” Pada bagian lain ditambahkan “Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih  ragam  disabilitas,  antara  lain  disabilitas rungu- wicara dan disabilitas netra-tuli.”
Gambar 6. Tanda kursi prioritas dalam bus Trans Padang.
Gambar 7. Kursi prioritas dalam kereta api.
Gambar 6 dan 7 di atas adalah bukti terabai- kannya  Orang  Tuli  dalam  aksesibilitas  terhadap fasilitas pelayanan publik. Berdasarkan tanda gam- bar pada moda transportasi darat (bus dan kereta), yang  dimaksud  dengan  penumpang  berkebutuhan khusus  adalah  lanjut  usia,  ibu  hamil,  ibu  dengan anak balita, dan pengguna kursi roda. Pengamatan penulis  pada  beberapa  bus  Trans  Padang  menun- jukkan tanda petunjuk running text dalam bus tidak menyala.  Orang  Tuli  sebagai  penumpang  dituntut untuk mandiri menentukan halte yang dituju.
Lebih lanjut, dalam Peraturan Menteri Perhu- bungan  RI  tentang  standar  minimum  penyeleng- garaan dan pelayanan fasilitas transportasi publik, pengertian  disabilitas  hanya  terbatas  pada  pe- nyandang  keterbatasan  fisik  yang  menggunakan
kursi  roda.  Pada  Peraturan  Menteri  Nomor  40 Tahun  2015  tentang  Standar  Pelayanan  Penyele- nggaraan  Terminal  Penumpang  Angkutan  Jalan, standar fasilitas penyandang disabilitas disebutkan terdapat ramp penyambung platform, toilet difabel, dan  tersedianya  kursi  roda.  Hal  serupa  terdapat dalam  Peraturan  Menteri  Perhubungan  RI  Nomor 48  Tahun  2015  tentang  Standar  Pelayanan  Mi- nimum  Angkutan  Orang  dengan  Kerata  Api  dan Peraturan  Menteri  Perhubungan  RI  Nomor  178 Tahun  2015 tentang  Standar  Pelayanan  Pengguna Jasa Bandar Udara. Bahkan pada Peraturan Menteri Perhubungan  RI  Nomor  98  Tahun  2017  tentang Penyediaan Aksesibilitas Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus, fasilitas layanan  bagi  Orang  Tuli  tidak  diuraikan  secara lengkap.
Namun  demikian,  di  dalam  ketiga  Peraturan Menteri  tersebut  telah  dinyatakan  standar  pelaya- nan  informasi.  Di  dalamnya  disebutkan  bahwa pelayanan informasi disediakan dalam wujud audio dan  visual.  Layanan  informasi  visual  disyaratkan diletakkan  pada  tempat  yang  strategis  antara  lain dekat  loket,  di  pintu  masuk,  dan  di  ruang  tunggu umum, mudah dilihat, jelas terbaca, dan informatif. Akan tetapi, tanda petunjuk visual tersebut bersifat petunjuk  pasif.  Orang  Tuli  membutuhkan  tanda petunjuk yang bersifat aktif dan real time . Hal ini berhubungan  dengan  jadwal  keberangkatan  moda angkutan  publik  yang  tidak  cukup  hanya  melalui pengumuman suara.
Pada Gambar 1, tanda keberangkatan pesawat telah disediakan di samping layar petunjuk jadwal. Akan  tetapi,  jangkauan  papan  petunjuk  tersebut tidak  maksimal.  Bagi  Orang  Dengar,  informasi melalui pengumuman suara akan cukup meskipun tidak berada dalam satu lokasi ruangan. Bagi Orang Tuli,  pengumuman  suara  tidak  akan  cukup  dan membutuhkan tanda visual. Tanda petunjuk visual real time ini  dapat  berupa layar running text atau lampu rotary yang  berkedip  sehingga  jangkauan bisa lebih luas.
Berdasarkan  pengalaman  penulis  dan  cerita beberapa  Orang  Tuli,  ketika  bepergian  beberapa kali hampir tertinggal pesawat dan kereta api. Hal ini  disebabkan  pengumuman  keberangkatan  de- ngan pengeras suara sama sekali tidak berguna bagi Orang Tuli. Salah satu cara meminta perhatian Ora- ng  Tuli  saat  dalam  ruangan  adalah  dengan  me- matikan  dan  menghidupkan  lampu  beberapa  kali. Dengan  cara  demikian,  Orang  Tuli  akan  mencari sumber sebab keadaan lampu yang demikian. Oleh karenanya,  khusus  untuk  pengumuman  keberang- katan akan lebih baik jika pengumuman dilengkapi dengan tanda petunjuk visual.
Gambar 8. Layar teks dengan lampu rotary
Gambar  8  di  atas  adalah  contoh  perangkat tanda petunjuk yang bisa digunakan pada fasilitas gedung  layanan  transformasi  publik.  Papan  atau layar  petunjuk  dengan  lampu rotary bisa  menjadi salah  satu  alternatif  meningkatkan  layanan  infor- masi untuk Orang Tuli di ruang publik.
Penyelenggaraan  dan  pelayanan  transportasi publik di Indonesia adalah tanggung jawab peme- rintah  baik  pusat  maupun  daerah.  Tampak  bahwa regulasi  tentang  standar  minimum  penyeleng- garaan  pelayanan  fasilitas  publik  masih  belum maksimal  mengakomodasi  hak  dan  kebutuhan Orang Tuli. Beberapa peraturan perundangan yang telah  diterbitkan  memang  telah  menunjukkan semangat  dan  usaha  kesetaraan  hak  penyandang disabilitas.  Akan  tetapi  pada  praktiknya,  pelaksa- naan  penyelenggaraan  pelayanan  publik  tersebut banyak  menunjukkan  kekurangan.  Salah  satu contoh adalah ketersediaan juru bahasa isyarat pada fasilitas  transportasi  publik.  Dalam  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor  14/PRT/M/2017  telah  dinyatakan  penye- diaan  layanan  komunikasi  bahasa  isyarat  pada setiap  bangunan  gedung  terutama  fasilitas  publik. Menurut  Wicaksono  dkk.  (2019)  Undang-undang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa asas fasilitas dan  perlakuan  khusus  bagi  kelompok  disabilitas ditujukan  agar  tercipta  keadilan  dalam  pelayanan. Artinya ini bertujuan agar kelompok rentan seperti penyandang  disabilitas  dapat  mendapatkan  ke- adilan dalam pelayanan publik.
Koordinasi  antarinstansi  penyusun  kebijakan pada akhirnya menjadi salah satu hal penting dalam pelayanan publik ini. Baik pemerintah pusat mau- pun daerah dan jajarannya perlu bekerjasama me- menuhi  salah  satu  hak  warga  negara.  Tampaknya pemerintah  harus  benar-benar  memahami  situasi dan  kondisi  di  lapangan.  Dalam  hal  pelayanan transportsi  publik  ini  koordinasi  ini  bisa  dilak- sanakan  melalui  kerjasama  Dinas  Sosial,  Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, dan Peme- rintah  Daerah.  Dalam  penelitiannya  terhadap pengembangan ruang publik, Veriyani, dkk. (2023) menyebut  pentingnya  kolaborasi stake-holder dalam hal ini pemerintah, pihak swasta, dan mas- yarakat.
Berbagai  alasan  terhadap  tidak  terpenuhinya hak  Tuli  di  ruang  publik  ini  tampaknya  tidak
sepatutnya  diungkapkan.  Satu  hal  yang  selalu dijadikan  alasan  adalah  pembiayaan.  Menurut Amalia  (2019),  kurang  atau  bahkan  tidak  adanya pembiayaan  adalah  masalah  prioritas  pemangku kebijakan.  Di  sisi  lain,  kepedulian  dan  kesadaran masyarakat  akan  pentingnya  pemenuhan  hak disabilitas, terutama Tuli, juga menjadi faktor yang sangat penting dalam pemenuhan hak Tuli di ruang publik.
Di  samping  itu,  pengawasan  juga  menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan. Jika merujuk pada Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Peruma- han  Rakyat  Nomor  14/PRT/M/2017,  maka  ketiga lokasi sasaran pengamatan penulis telah melanggar beberapa hal yang tercantum. Salah satunya adalah penyediaan  layanan  komunikasi  bahasa  isyarat. Pembentukan  Komisi  Nasional  Disabilitas  ber- dasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang  Komisi  Nasional  Disabilitas  tampaknya belum menunjukkan hasil. Pasal 2 Perpres tersebut menyatakan Komisi Nasional Disabilitas dibentuk untuk  memastikan  dan  memantau  pelaksanaan penghormatan,  pelindungan,  dan  pemenuhan  hak penyandang  disabilitas.  Jadi,  pengawasan  adalah salah  satu  tanggung  jawab  komisi  ini,  termasuk koordinasi antarinstansi pemerintah.

## SIMPULAN
Penyandang  disabilitas  Tuli,  dalam  pemenu- han hak fasilitas transportasi publik di Kota Padang tampaknya  masih  sangat  kurang.  Meskipun  regu- lasi  peraturan  perundangan  telah  mengatur  pe- nghormatan,  pelindungan,  dan  pemenuhan  hak penyandang  disabilitas,  tetapi  Orang  Tuli  masih saja  terabaikan.  Hasil  pengamatan  menunjukkan fasilitas  layanan  transportasi  publik  masih  belum mempertimbangkan kebutuhan Orang Tuli. Meski- pun  regulasi  peraturan  perundangan  telah  menga- turnya,  pada  praktik  pelaksanaannya  penyele- nggara  dan  penyedia  layanan  tidak  secara  mak- simal memenuhinya. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor  14/PRT/ M/2017  tentang  Persyaratan  Kemudahan  Ba- ngunan  Gedung  tidak  dipenuhi  oleh  penyedia layanan  transportasi  publik.  Dalam  hal  ini  adalah ketersediaan  dan  pelayanan  informasi  yang  tidak maksimal.  Pertimbangan  kebutuhan  tanda  dan petunjuk  visual  bagi  Orang  Tuli  tampak  belum terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh pemahaman dan pengetahuan  tentang  disabilitas  yang  masih  ter- batas  pada  fisik,  yaitu  disabilitas  netra  dan  peng- guna  kursi  roda.  Hasil  artikel  ini  merekomen- dasikan pembuatan tanda dan petunjuk visual yang bersifat real  time .  Hal  ini  untuk  menghindari kelalaian  yang  disebabkan  tidak  tersampaikannya informasi kepada Orang Tuli.
Lampu Rotary

## PAPAN TEKS

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia,  H.  (2019).  Evaluasi  Kinerja  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kota Pekanbaru  dalam  Pembangunan  Sistem Drainase. Jurnal  Kebijakan  Publik , 12 (1),
19–26. Retrieved from https://repository.uir.ac.id/6691/
Andriani,  H.,  &  Amsari,  F.  (2021).  Hak  Pilih Kelompok  Penyandang  Disabilitas  dalam Pemilihan  Umum  Tahun  2019  di  Sumatera Barat. Jurnal  Konstitusi , 17 (4),  777–798. https://doi.org/10.31078/jk1744
Arianto,  D.,  &  Apsari,  N.  C.  (2022).  Gambaran Aksesibilitas,  Inklusivitas,  dan  Hambatan Penyandang Disabilitas dalam Memanfaatkan Transportasi  Publik:  Studi  Literatur  di Berbagai  Negara. Focus :  Jurnal  Pekerjaan
Sosial , 5 (2), 156–170. https://doi.org/10.24198/focus.v5i2.42633
Budiyanto,  &  Sheehy,  K.  (2019).  Developing Signalong  Indonesia:  Issues  of  Politics, Pedagogy and Perceptions. In N. Grove & K. Launonen (Eds.), Manual Sign Acquisition by Children  with  Developmental  Disabilities . New York: Nova Publisher.
Budiyanto,  Sheehy,  K.,  Kaye,  H.,  &  Rofiah,  K. (2018).  Developing  Signalong  Indonesia: issues  of  happiness  and  pedagogy,  training and  stigmatisation. International  Journal  of Inclusive Education , 22 (5), 543–559.
https://doi.org/10.1080/13603116.2017.1390
000
Fachri, F., & Maharani, E. (2019). Sumbar Hanya
Punya  8  Penerjemah  Bahasa  Isyarat.
Retrieved  March  25,  2022,  from  Republika Online website:
https://news.republika.co.id/berita/pzjwqr33 5/sumbar-hanya-punya-8-penerjemah- bahasa-isyarat
Gayatri,  I.  A.  M.  (2019).  Analisis  Wacana  Kritis Kebinekaan Bahasa Isyarat dalam Pendidikan Bahasa  Indonesia  pada  Komunitas  Tuli  dan SLB. Memajukan  Peran  Bahasa  Dalam Kancah  Kontemporer  Bahasa  Indonesia:
Penguatan Strategi Dan Diplomasi Kebahasaan  Di  Berbagai  Bidang ,  124–133. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan - Badan Pengembangan Bahasa dan  Perbukuan  -  Pusat  Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan. Retrieved from http://repositori.kemdikbud.go.id/20235/14/1 3. Makalah Ida Ayu Made Gayatri.pdf Gusman,  D.,  Nazmi,  D.,  &  Syofyan,  Y.  (2022).
Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016 tentang  Penyandang  Disabilitas. Riau  Law Journal , 6 (2), 231–245.
Harditya,  A.  (2020).  Indonesian  Sign  Language (BISINDO)  As  Means  to  Visualize  Basic Graphic  Shapes  Using  Teachable  Machine.
Proceedings of the International Conference of  Innovation  in  Media  and  Visual  Design (IMDES 2020) , 1–7. https://doi.org/10.2991/assehr.k.201202.045 Isma, S. T. (2018). Meneliti Bahasa Isyarat Dalam
Perspektif  Variasi  Bahasa. Kongres  Bahasa Indonesia , 1–14.
Mayarni,  M.,  Meilani,  N.  L.,  &  Zulkarnaini,  Z.
(2021).  Kualitas  Pelayanan  Publik  Bagi
Kaum Difabel. Jurnal Kebijakan Publik , 9 (1), 11-18.
Mursita,  R.  A.  (2015).  Respon  Tunarungu Terhadap Penggunaan Sistem Bahasa Isyarat Indonesa  (  SIBI  )  dan  Bahasa  Isyarat Indonesia  (Bisindo)  dalam  Komunikasi. Inklusi , 2 (2), 221–232.
Nuryazid, N., & Mulwinda, A. (2017). Pengembangan  Aplikasi  Kamus  Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo) dengan
Mengintegrasikan  Cloud  Video  Berbasis Android. Edu  Komputika  Journal , 4 (1),  34–
34.
Palfreyman, N. (2015). Budaya Tuli Indonesia dan Hak  Bahasa. Seminar  Tahunan  Linguistik
2015 , 1–8. Bandung: Universitas Pendidikan
Indonesia. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Nick- Palfreyman-
2/publication/322818553_Budaya_tuli_Indo nesia_dan_hak_bahasa_Indonesian_deaf_cul ture_and_language_rights_language_Indones ian/links/5a712124458515015e64075b/Buda ya-tuli-Indonesia-dan-hak-bahasa-Indonesia
Pramashela,  F.  S.,  &  Rachim,  H.  A.  (2021).
Aksesibilitas Pelayanan Publik bagi
Penyandang Disabilitas di Indonesia. Focus : Jurnal  Pekerjaan  Sosial , 4 (2),  225–232. https://doi.org/10.24198/focus.v4i2.33529 Rahmadi. (2021). Gerkatin Minta Pemprov Sumbar
Punya Penerjemah Bahasa Isyarat. Retrieved March  9,  2021,  from  Langgam.id  website: https://langgam.id/gerkatin-minta-pemprov- sumbar-punya-penerjemah-bahasa-isyarat/
Rahyono,  F.  X.,  &  Suwiryo,  A.  I.  (2018).
Pengembangan Fungsi Ragam Bahasa Isyarat Alamiah, Bisindo, sebagai Sarana
Pencerdasan  Orang  Tuli. Kongres  Bahasa Indonesia . Jakarta.
Riadi,  A.,  &  Aditia,  P.  (2017).  Buku  Ilustrasi Bahasa  Isyarat  Indonesia  (Bisindo)  Bagi
Anak  Tunarungu. Proceeding  of  Art  & Design , 4 (3), 799–803.
Salsabila, S., & Apsari, N. C. (2021). Aksesibilitas Fasilitas  Pelayanan  Publik  di  Beberapa
Wilayah  dan  Implementasi  Undang-Undang dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas. Jurnal Penelitian Dan Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (JPPM) , 2 (2), 180. https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.33976
Situmorang,  Z.,  &  Gunawan,  H.  (2020).
Perancangan Aplikasi Kamus Bahasa Isyarat Menggunakan Algoritma Levenshtein Sebagai Pencarian Kata Berbasis Android. It (Informatic Technique) Journal , 8 (1). https://doi.org/10.22303/it.8.1.2020.01-11
Veriyani, V., Parahita, B. N., & Trinugraha, Y. H.
(2023).  Kolaborasi  Stakeholders  Dalam Pengembangan Ruang Publik. Jurnal Kebijakan Publik , 14 (2), 242. https://doi.org/10.31258/jkp.v14i2.8278
Wedayanti,  N.  P.  L.,  Lintangsari,  A.  P.,  & Wirawan,  G.  A.  P.  (2021).  Perkembangan Bahasa  Isyarat  Daerah  Denpasar. Linguistik Indonesia , 39 (2), 217–223.
Wibawani,  S.  (2022).  Strategi  Pemberdayaan Program  Karepe  Dimesemi  Bojo  Pada Penyandang Disabilitas Mental. Jurnal
Kebijakan Publik , 13 (3), 229-237.
Wicaksono, T., Simamora, J. I. G., & Pradana, G. H.  (2019).  Pelayanan  Umum  Kereta  Api  di Yogyakarta  bagi  Difabel. Inklusi , 6 (1),  47– 70. https://doi.org/10.14421/ijds.060103 Wijaya,  L.  L.  (2018).  Bahasa  Isyarat  Indonesia sebagai  Panduan  Kehidupan  bagi  Tuli. Kongres Bahasa Indonesia . Zulpicha, E. (2017). Konflik Kebijakan
Penggunaan Sistem Bahasa Isyarat Indonesia Di  Lingkungan  Pendidikan  Formal. Jurnal
Analisa Sosiologi , 6 (1), 100–109. https://doi.org/10.20961/jas.v6i1.18190