## MANAJEMEN PELAYANAN DAN PENDAMPINGAN REHABILITASI SOSIAL ANAK TERLANTAR DI DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU TAHUN 2022
Sri Wahyuni
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Persada Bunda, Pekanbaru, Riau, Indonesia *e-mail: peksosriau.sriwahyuni@gmail.com

## Abstrak
Pelayanan rehabilitasi sosial merupakan salah satu tugas Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam meningkatkan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya tindak lanjut dan penanganan dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru terhadap  anak  terlantar  sehingga  masih  banyak  anak  terlantar  di  Kota  Pekanbaru  yang  belum menemukan  keluarganya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  mengetahui  faktor penghambat pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial anak terlantar oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan teori normatif berupa Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif  untuk  mendeskripsikan  dan  menjelaskan  pelaksanaan  layanan  rehabilitasi  sosial  anak terlantar oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2022. Subyek penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Pekanbaru  yang  bertanggung  jawab  di  bidang  rehabilitasi  sosial  dan  anak.  perlindungan.  Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data  dilakukan  dengan  menganalisis  data  kualitatif  dengan  cara  merangkum,  mengkategorikan  dan menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah tahapan pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap  anak  terlantar  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Sosial  Kota  Pekanbaru  merupakan  upaya Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai wujud tanggung jawab dan kepedulian terhadap PPKS termasuk anak  terlantar  yang  dimulai  dari  pendekatan  awal,  pengkajian,  perencanaan  intervensi,  intervensi, evaluasi,  rujukan.  ,  dan  penghentiannya  sudah  sesuai  dengan  pelaksanaan  di  lapangan  yang  juga didukung dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, hanya saja masih terdapat  beberapa  kendala  dalam  pelaksanaannya.  Sedangkan  dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik, terdapat faktor pendukung yang cukup membantu pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial, seperti  anggaran  yang  tersedia,  pegawai  dan  pekerja  sosial  yang  profesional,  kerjasama  yang  baik dengan instansi terkait lainnya, seperti kerjasama dengan Aparatur Sipil Negara. Satuan Polisi  akan menggerebek  dan  juga  mencari  anak-anak.  -anak  terlantar  yang  masih  berada  di  jalanan  Kota Pekanbaru  dan  juga  lingkungan  yang  kondusif.  Pelayanan  rehabilitasi  sosial  mempunyai  kelemahan pada  sarana  dan  prasarana  pelayanan  sosial  serta  kurangnya  kualitas  sumber  daya  manusia penyelenggara rehabilitasi sosial bagi anak terlantar.
Kata kunci: Penyelenggaraan, Pelayanan Publik, Rehabilitasi Sosial, Anak Terlantar

## Abstract
Social  rehabilitation  services  are  one  of  the  duties  of  the  Pekanbaru  City  Social  Service  in increasing  protection  and  social  rehabilitation  services  for  neglected  children.  The  problem  in  this research is the lack of follow-up and handling from the Pekanbaru City Social Service for abandoned children so that there are still many abandoned children in Pekanbaru City who have not found their families. This study aims to describe and find out the inhibiting factors for the implementation of social rehabilitation services for neglected children by the Pekanbaru City Social Service in 2022. This study uses normative theory in the form of Minister of Social Affairs Regulation Number 4 of 2020 concerning basic social rehabilitation for neglected children. This type of research is descriptive qualitative in nature to describe and explain the implementation of social rehabilitation services for neglected children by the Pekanbaru City Social Service in 2022. The subject of this research is the Pekanbaru City Social Service which is responsible for social rehabilitation and child protection. Data collection methods used in this study were interviews and documentation. Data analysis was carried out by analyzing qualitative data by summarizing, categorizing and drawing conclusions. The results of this study are the stages of implementing social rehabilitation services for abandoned children carried out by the Pekanbaru City Social Service, which is an effort by the Pekanbaru City Government as a form of responsibility and concern  for  PPKS,  including  abandoned  children,  starting  from  the  initial  approach,  assessment, intervention planning, intervention, evaluation, referral. , and the termination is in accordance with the implementation in the field which is also supported by the rules set by the Pekanbaru City Government,
it's just that there are still some obstacles in its implementation. As for the implementation of public services,  there  are  supporting  factors  that  are  sufficient  to  assist  the  implementation  of  social rehabilitation services, such as the available budget, professional employees and social workers, good cooperation with other relevant agencies, such as cooperation with the Civil Service Police Unit to raid and also search for children. -abandoned children who are still on the streets of Pekanbaru City and also a conducive environment. Social rehabilitation services have weaknesses in social service facilities and infrastructure and also a lack of quality human resources for social rehabilitation administrators for neglected children.
Keywords: Implementation, Public Service, Social Rehabilitation, Abandoned Children.

## PENDAHULUAN
Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Anak terlantar adalah anak yang suatu sebab tidak dapat  terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Seseorang anak dikatakan terlantar, bukan sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau kedua orangtuanya. Tetapi, terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar.
Sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 ayat 7 dijelaskan bahwa “Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang  tuanya  melalaikan  kewajibannya  sehingga  kebutuhan  anak  tidak  dapat  terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial”. Kategori usia anak dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, pada pasal 1 ayat 2 di jelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (de lapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Kemudian, usia anak terlantar  menurut  Kementerian Sosial  RI  yaitu  berusia  6  (enam) tahun  sampai  dengan  18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang  tua/keluarga  atau  anak  kehilangan  hak  asuh  dari  orang  tua/keluarga.  Untuk memperoleh  pendidikan  yang  layak,  dan  untuk  memperoleh  pelayanan  kesehatan  yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidak mengertian orang tua, ketidak mampuan atau  kesengajaan.  Hal  inilah  yang  kadang  membuat  anak  terlantar  sering  hidup  dan berkembang dibawah tekanan dari stigma atau dicap sebagai pengganggu ketertiban, yang diperlukan  oleh  anak-anak  tersebut  adalah  sebagaimana  kebutuhan  anak-anak  pada umumnya, yaitu perlindungan, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan hidupnya.
Dinas  Sosial  Kota  Pekanbaru  memiliki  tugas  dalam  melaksanakan  pelayanan rehabilitasi  sosial  bagi  anak  terlantar  yang  termasuk  kedalam  fungsi  pemerintahan  yaitu fungsi pelayanan ( Service). Rehabilitasi sosial bagi anak merupakan upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial anak, keluarga Anak, dan lingkungan sosial Anak. Pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar diberikan dalam bentuk perawatan, pengasuhan, pelayanan  aksesibilitas,  bantuan,  dan  rujukan.  Dinas  Sosial  Kota  Pekanbaru  dalam melaksanakan tugasnya, melimpahkan kewenangan pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar  kepada  bidang  rehabilitasi  sosial,  sebagaimana  tertera  pada  Peraturan  Wali  Kota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada pasal 16 ayat 2 huruf f, dijelaskan tugas bidang  rehabilitasi  sosial  pada  Seksi  Rehabilitasi  Sosial  dan  Perlindungan  Anak  yaitu perumusan dan peningkatan perlindungan dan pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar, bayi terlantar, anak jalanan baik melalui pelayanan dalam panti maupun luar panti.
Dalam pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, Dinas Sosial Kota Pekanbaru menangani tujuh kluster anak di bidang rehabilitasi sosial, hal ini dapat dilihat pada data jumlah kluster kasus anak di Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2015 s/d 2021 yaitu :

## Tabel
Data Anak Terlantar Kota Pekanbaru Tahun 2015 s/d 2021

## Kategori
PPKS (Anak
Terlantar) Jumla h Tahun 2015 258 Tahun 2016 202 Tahun 2017 187 Tahun 2018 283 Tahun 2019 11 Tahun 2020 1 Tahun 2021 13 Tahun 2022 15
Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2022 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penanganan anak terlantar masih kurang efektif, dari tahun 2015 sampai tahun 2020 terjadinya penaikan dan penurunan jumlah anak terlantar di Kota Pekanbaru setiap tahunnya. Di tahun 2020, jumlah anak terlantar menurun drastis  yaitu  berjumlah  1  anak.  Akan  tetapi,  di  tahun  2021 terjadinya  peningkatan  jumlah anak terlantar yaitu 13 anak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya penanganan serta  penelusuran  anak  terlantar  oleh  Dinas  Sosial  Kota  Pekanbaru  sehingga  kembali terjadinya peningkatkan jumlah anak terlantar yang harus ditangani oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
Bentuk pelayanan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menangani kasus anak terlantar yaitu berupa edukasi. Namun faktanya  setelah  diberikan  edukasi  tidak  banyak  yang  menerapkannya.  Hal  ini  disebabkan oleh kondisi mental dan sosialnya yang kurang baik serta rendahnya faktor ekonomi. Dengan adanya faktor tersebut, hal ini bisa menyebabkan peningkatan jumlah anak terlantar di Kota Pekanbaru.
Permasalahan yang timbul terhadap pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial dalam menangani kasus anak terlantar ialah sulitnya untuk penerimaan anak terlantar oleh pihak panti. Hal ini dikarenakan pihak panti khawatir anak terlantar yang memiliki cap buruk akan mempengaruhi anak lainnya. Karakter anak terlantar sudah terbentuk keras karena berada di lingkungan  jalanan  sehingga  memiliki  cap  buruk.  Umumnya  anak  terlantar  muncul dikarenakan berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis, diusir dari rumah karena nakal,  serta  dituntut  bekerja  karena  kurangnya  pemenuhan  kebutuhan  ekonomi.  Dari permasalahan yang terjadi diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pel ayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2021”.
Rumusan  Masalah  Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dijelaskan,  maka  peneliti menyimpulkan  rumusan  masalah  penelitian  yang  akan  dilakukan  adalah  :  1.  Bagaimana tahapan pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru  di  tahun  2021  ?  2.  Apa  faktor  penghambat  pelaksanaan  pelayanan  rehabilitasi sosial bagi anak terlantar oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru di tahun 2021 ?
Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru di tahun 2021. 2. Untuk mengetahui faktor penghambat pada pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru di tahun 2021.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di  Kota  Pekanbaru,  Dinas  Sosial  Kota  Pekanbaru.  Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara serta data
sekunder yang dikumpulkan dari pihak kedua atau sumber-sumber lain yang sudah tersedia. Selanjutnya,  peneliti  menggunakan  tiga  sumber  data  yang  terdiri  dari  infoman  penelitian, media  massa,  dan  dokumen.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan keterangan wawancara antara peneliti dan informan.
Ada  beberapa  faktor  penghambat  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2021 yaitu susahnya untuk melakukan informasi penelusuran pihak keluarga yang memakan waktu lama terutama  pada  anak  yang  berusia  kecil  yang  masih  susah  untuk  ditanya  atau  sulit  untuk menggali informasi dan memakan cukup waktu lama untuk memberikan terminasi terhadap anak tersebut terkecuali anak yang sudah berusia di atas umur 14 tahun itu bisa langsung di asesmen ( assessment) mendalam. Dan sulitnya untuk penerimaan anak terlantar oleh pihak panti.
Hal ini dikarenakan pihak panti khawatir anak terlantar yang memiliki cap buruk akan mempengaruhi anak lainnya. Karakter anak terlantar sudah terbentuk keras karena berada dilingkungan  jalanan  sehingga  memiliki  cap  buruk.  Umumnya  anak  terlantar  muncul dikarenakan  berada  dilingkungan  keluarga  yang  tidak  harmonis,  diusir  dari  rumah  karena nakal, serta di tuntut bekerja karena kurangnya pemenuhan kebutuhan ekonomi. Maka dari itu perlunya dilakukan pembinaan terhadap anak terlantar.
Faktor penghambat pada pelayanan Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga ditentukan oleh kemampuan Dinas dalam menggunakan kecakapan, peralatan dan sumber daya yang dimiliki dalam melaksanakan tugasnya. Dengan analisis SWOT yang didapat dari data RENSTRA Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk melihat kekuatan dan kelemahan dari dalam maupun tantangan dan ancaman dari luar lingkungan Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  bab  ini  penulis  mengemukakan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengenai Pelaksanaan  Pelayanan  Rehabilitasi  Sosial  Bagi  Anak  Terlantar  oleh  Dinas  Sosial  Kota Pekanbaru Tahun 2021, dimana penjelasan yang dipaparkan menggunakan analisis deskriptif kualitatif  dengan  menggunakan  teori  dalam  Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Telantar pada pasal 2 ayat 5  dijelaskan  bahwa  tahapan  pelayanan  rehabilitasi  sosial  oleh  pekerja  sosial  dalam memberikan  layanan  rehabilitasi  sosial  dilaksanakan  berdasarkan  standar  operasional prosedur  yaitu  :  (1)  Pendekatan  Awal,  (2)  Asesmen,  (3)  Perencanaan  Intervensi,  (4) Intervensi, (5) Evaluasi, Rujukan, dan Terminasi.
Peneliti menggunakan teori normatif dalam bentuk Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia  Nomor  4  Tahun  2020  Tentang  Rehabilitasi  Sosial  Dasar  Bagi  Anak  Telantar dikarenakan pelayanan pada anak terlantar oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru menggunakan pedoman  pada  Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Tahun  2020.  Dan  dalam penelitian ini, pelayanan rehabilitasi sosial pada anak terlantar di Kota Pekanbaru dilayani oleh pekerja sosial yang ada di dalam Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan, pekerja sosial  merupakan  sumber  daya  manusia  yang  direkomendasikan  oleh  Kementerian  Sosial dalam layanan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar.
Dapat  disimpulkan  bahwa  faktor  penghambat  yang  dialami  oleh  Dinas  Sosial  Kota Pekanbaru dalam pelayanan rehabilitasi sosial memiliki kelemahan dari sarana dan prasarana pelayanan  sosial  dan  juga  masih  kurangnya  kualitas  sumber  daya  manusia  petugas penyelenggara  rehabilitasi  sosial  pada  anak  terlantar.  Oleh  sebab  itu,  shelter  atau  rumah singgah sementara yang terdapat di dalam Dinas Sosial belum bisa menampung dalam jangka waktu yang lama untuk dijadikan sebagai rumah atau tempat hidup bagi anak-anak terlantar, sehingga Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliko SOP pada anak- anak terlantar yang sedang dilakukan asesmen pada mereka hanya berjangka waktu 3 bulan. Dari faktor tersebut, panti sosial  atau  Lembaga  Kesejahteraan
Sosial Anak (LKSA) yang berada dibawah naungan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dapat memberikan tempat untuk hidup bagi anak-anak terlantar yang belum ditemukannya keluarga mereka.

## SIMPULAN
Dinas Sosial Kota Pekanbaru melaksanakan amanat pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang bermakna bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Maka diperoleh kesimpulan :
1. Pelayanan  publik  dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan  sosial  dalam  tahapan pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar yang dilakukan Dinas Sosial Kota pekanbaru merupakan upaya Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian kepada PPKS termasuk anak terlantar yang dimulai dari pendekatan awal, asesmen,perencanaan intervensi, intervensi, evaluasi, rujukan, dan terminasi sudah sesuai dengan pelaksanaan di lapangan yang juga didukung dengan aturan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Pekanbaru, hanya saja masih terdapat beberapa hambatan dalam penyelenggaraannya. Adapun dalam penyelenggaraan pelayanan publik terdapat faktor  pendukungnya  yang  cukup  membantu  pelaksanaan  pelayanan  rehabilitasi  sosial seperti anggaran yang tersedia, pegawai dan pekerja sosial yang professional, kerja sama yang  baik  dengan  instansi  lain  yang  terkait  seperti  kerja  sama  dengan  Satuan  Polisi Pamong  Praja  untuk  merazia  dan  juga  mencari  anak-anak  terlantar  yang  masih  ada dijalanan Kota Pekanbaru dan juga lingkungan sekitar yang kondusif.
2. Ada beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial  dasar  bagi  anak  terlantar  oleh  Dinas  Sosial  Kota  Pekanbaru  tahun  2021  yaitu susahnya untuk melakukan informasi penelusuran pihak keluarga yang memakan waktu lama terutama pada anak yang berusia kecil yang masih susah untuk ditanya atau sulit untuk menggali informasi dan memakan cukup waktu lama untuk memberikan terminasi terhadap anak tersebut terkecuali anak yang sudah berusia di atas umur 14 tahun itu bisa langsung  di  asesmen  (assessment)  mendalam.  Dan  sulitnya  untuk  penerimaan  anak terlantar oleh pihak panti. Hal ini dikarenakan pihak panti khawatir anak terlantar yang memiliki  cap  buruk  akan  mempengaruhi  anak  lainnya.  Karakter  anak  terlantar  sudah terbentuk  keras  karena  berada  dilingkungan  jalanan  sehingga  memiliki  cap  buruk. Umumnya anak terlantar muncul dikarenakan berada dilingkungan keluarga yang tidak harmonis,  diusir  dari  rumah  karena  nakal,  serta  di  tuntut  bekerja  karena  kurangnya pemenuhan kebutuhan ekonomi. Maka dari itu perlunya dilakukan pembinaan terhadap anak  terlantar.  Dapat  disimpulkan  bahwa  faktor  penghambat  yang  dialami  oleh  Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam pelayanan rehabilitasi sosial memiliki kelemahan dari sarana dan prasarana pelayanan sosial dan juga masih kurangnya kualitas sumber daya manusia petugas penyelenggara rehabilitasi sosial pada anak terlantar. Oleh sebab itu, shelter atau rumah singgah sementara yang terdapat di dalam Dinas Sosial belum bisa menampung dalam jangka waktu yang lama untuk dijadikan sebagai rumah atau tempat hidup bagi anak-anak terlantar, sehingga Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliko SOP pada anak- anak terlantar yang sedang dilakukan asesmen pada mereka hanya berjangka waktu 3 bulan. Dari faktor tersebut, panti sosial atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang berada dibawah naungan Dinas Sosial Kota Pekanbaru keluarga mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, Rahardjo. (2011). Pembiayaan Pembangunan Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu. Andi Prastowo. (2016). Metode Penelitian    Kualitatif    dalam Prespektif  Rancangan Penelitian. Yogyakarta : Ar- Ruzz Media.
Dahlan,  H.  (2008).  Dinamika  anak  terlantar:  keniscayaan  di  Panti  Sosial  Bina  Remaja.
Yogyakarta. B2P3KS Press.
Depsos  RI.  (2006).  Pedoman  Pelaksanaan  Pelayanan  dan  Rehabilitasi  Sosial  Anak  Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Panti Sosial. Jakarta: Depsos RI.
Departemen  Sosial  RI,  (2008).  Pedoman  Pelayanan  dan  Rehabilitasi  Sosial  Anak  dengan Kecacatan Rungu Wicara. Jakarta: Depsos RI.
Djihad, Hisyam & Suyanto. (2000). Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium III. Yogyakarta: Adi Cita.
Enni  Hardiati.  (2010).  Sebuah  Kepedulian  Terhadap  Anak  Terlantar  (Study  Kasus  Tentang Pengasuhan  Anak  Terlantar  Di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur.  Yogyakarta:  B2P3KS Press.
Deslyanto,  M.  (2016).  Peranan  Dinas  Sosial  Dan  Pemakaman  Dalam  Pembinaan  Anak Terlantar Di Kota Pekanbaru. JOM FISIP, 3 (2).
Nagaring,  D.D.  Sambiran,  S.  &  Sumampow,  I.  (2021).  Peran  Pemerintah  Dalam  Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Manado (Studi Di Dinas Sosial   Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado). JURNAL GOVERNANCE, 1 (2).
Pertiwi, K. B. & Sauri, R. S. (2020).  Implementasi Kebijakan Dan Program Penyandang Masalah  Kesejahteraan  Sosial  (PMKS)  Pemerintah  Jawa  Barat  Dalam Pengentasan  Anak  Terlantar  Melalui  Sistem  Pendidikan  Dalam  Panti.  Nusantara Education Review, 3(2).
Sekaran, U. & Bougie, R.J., (2016). Research Methods for Business: A skill Building Approach. 7th Edition, John Wiley & Sons Inc. New York, US